Theresia Marditama - Cucu Solihah - Laili Fitria - Sally Sandanafu Sherly Mayfana Panglipur Yekti - Widyastuti Andriyani - M. Rendi Aridhayandi - Yunika Komalasari - Nugrahini Susantinah Wisnujati
Women Empowerment Theresia Marditama Cucu Solihah Laili Fitria Sally Sandanafu Sherly Mayfana Panglipur Yekti Widyastuti Andriyani M. Rendi Aridhayandi Yunika Komalasari Nugrahini SusantinahWisnujati
WOMEN EMPOWERMENT Penulis [Sumber Elektronis] Theresia Marditama - Cucu Solihah - Laili Fitria - Sally Sandanafu - Sherly Mayfana Panglipur Yekti - Widyastuti Andriyani - M. Rendi Aridhayandi - Yunika Komalasari Editor - Nugrahini SusantinahWisnujati Dr. Dian Utami Sutiksno, S.E., M.Si. Dr. Ratnadewi, S.T., M.T. Tata Letak Ismi Aziz UlfaDesain Sampul Rio 15.5 x 23 cm, vi + 147 hlm. ISBN Cetakan I, Januari 2021 : 978-623-6995-28-0 ZAHIR PUBLISHING Diterbitkan oleh: Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571 e-mail : Anggota IKAPI D.I. Yogyakarta No. 132/DIY/2020 Bekerja sama dengan: Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
Kata Pengantar Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia- Nya sehingga buku bertajuk Women Empowerment ini telah dapat kami rampungkan. Buku dengan gaya tulisan bertutur ini mengulas tentang peran perempuan baik dari pandangan agama, kesetaraan gender, peran di bidang-bidang keilmuan dan sosial. Buku ini ditujukan sebagai rujukan women empowerment bagi mahasiswa dan pengajar. Sekaligus sebagai inspirasi pembelajaran bagi pelaku organisasi di Indonesia. Buku ini tersusun oleh bagian sebagai berikut: Bab 1 : Introduction Bab 2 : Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Ranah Domestik Bab 3 : Peran Perempuan Dalam Perubahan Iklim Bab 4 : Gender Gaps Dalam Posisi Strategis Bab 5 : Gender Dalam Pendidikan Bab 6 : Female Engineer Bab 7 : Peran Wanita Dalam Perlindungan Kearifan Lokal Produk Daerah Melalui Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Bab 8 : Kehidupan sosial dan ekonomi single mother sebagai kepala keluarga Bab 9 : Perencanaan Pembangunan Responsif Gender Keberpihakan Pada Wanita Tani Indonesia Semoga sumbangsih pemikiran sederhana dalam buku ini dapat memberi maanfaat konstruktif bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan. Demi Indonesia yang lebih sejahtera melalui kemajuan perempuan. Bandung, Desember 2020 Penulis iii
Daftar Isi Kata Pengantar ... iii Daftar Isi ... v Bab 1 Introduction ... 1 A. Berbagai Pandangan Agama tentang Perempuan ... 1 B. Perempuan dalam Perkembangan Zaman ... 4 C. Perempuan dalam Kehidupan ... 8 D. Pemberdayaan Perempuan ... 11 Daftar Pustaka ... 14 Bab 2 Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Ranah Domestik ... 17 A. Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan ... 25 B. Kaum Perempuan Dan Kemiskinan ... 26 C. Rendahnya Akses Meningkatkan Kualitas Diri ... 27 Daftar Pustaka ... 28 Bab 3 Peran Perempuan dalam Perubahan Iklim ... 30 A. Pendahuluan ... 30 B. Studi Perempuan dan Perubahan Iklim ... 31 C. Perubahan Iklim ... 33 D. Perempuan sebagai Korban Perubahan Iklim ... 38 E. Peran Perempuan dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim ... 41 Daftar Pustaka ... 44 Bab 4 Gender Gaps Dalam Posisi Strategis ... 47 A. Gender Versus Jenis Kelamin (Sex) ... 47 B. Ketidaksetaraan Gender ... 48 iv
v C. Pembangunan Manusia Berwawasan Gender ... 50 D. Gender dalam Industri 4.0 dan Society 5.0 ... 51 E. Gender dalam Industrialisasi ... 55 Daftar Pustaka ... 62 Bab 5 Gender Dalam Pendidikan ... 64 A. Pendahuluan ... 64 B. Gender dalam Pendidikan di Indonesia ... 70 C. Perempuan Inspiratif dalam Pendidikan ... 75 Daftar Pustaka ... 78 Bab 6 Female Engineer ... 80 A. Pendahuluan ... 80 B. Female in Science ... 83 C. Female in Computer Technologi... 86 D. Female in Engineering ... 89 Daftar Pustaka ... 91 Bab 7 Peran Wanita Dalam Perlindungan Kearifan Lokal Produk Daerah Melalui Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur ... 96 A. Pendahuluan ... 96 B. Peran Wanita Terhadap Perlindungan Kearifan Lokal Beras Pandanwangi Cianjur ... 100 C. Relasi Hukum Peran Wanita Dalam Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur ... 103 Daftar Pustaka ... 109 Bab 8 Kehidupan Sosial dan Ekonomi Single Mother Sebagai Kepala Keluarga ... 112 A. Pendahuluan ... 112 B. Reposisi Peran Perempuan ... 117 C. Dampak yang terjadi dari keluarga yang tidak utuh ... 119
vi D. Strategi sosial ekonomi yang dapat dilakukan ... 121 Daftar Pustaka ... 124 Bab 9 Perencanaan Pembangunan Responsif Gender Keberpihakan pada Wanita Tani Indonesia ... 125 A. Pendahuluan ... 125 B. Pengarusutamaan Gender (PUG) ... 128 C. Perencanaan Pembangunan Responsif Gender Pada Pertanian ... 134 Daftar Pustaka ... 138 Biodata Penulis ... 141
Bab 1 Introduction Oleh: Theresia Marditama Universitas Kebangsaan A. Berbagai Pandangan Agama tentang Perempuan 1. Pandangan Agama Islam Tentang Perempuan Dalam Islam prinsip persamaan antara laki -laki dan perempuan selalu dipegang teguh karena Islam sangat menghormati dan memuliakan manusia. Islam tidak membedakan manusia dari ras, warna kulit, kaya dan miskin, penguasa atau rakyat jelata, kecuali dipandang dari sisi ranah biologis.. Budaya masyarakat yang diskriminatif terhadap perempuan kemudian dihapus oleh Islam. Berikut petikan ayat-ayat suci Al-Qur'an untuk mengikis budaya diskriminatif pada perempuan adalah: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." (Q.S. An-Nisa': 22) "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu." (Q.S. An-Nahl: 58-59). 1
2 Ayat - ayat diatas hanya sebagian saja petikan ayat suci Al-Qur'an untuk menghilangkan budaya diskriminatif terhadap perempuan. Agama Islam menginginkan terwujudnya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan (Muhibbin, 2011). 2. Pandangan Agama Kristen Tentang Perempuan Dalam tradisi Kristen mengenai penciptaan, Allah digambarkan bagaikan seniman handal yang mampu menciptakan segalanya di muka bumi ini dengan sungguh mengagumkan. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya sebagai hasil mahakarya yang paling sempurna. Petikan dari Alkitab pada : Kitab Kejadian 1:27 "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakanNya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka" artinya bahwa Allah menciptakan manusia baik perempuan dan laki-laki dengan derajat yang sama dan seturut dengan gambar atau citra Allah, selain itu juga menekankan arti bahwa manusia itu sehakekat dengan Sang Pencipta. Petikan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, kudus dan berakal budi, sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan Allah, dan layak untuk menerima mandat dari Allah untuk menjadi pemimpin dari segala ciptaan Allah. Dari ungkapan "segambar" dengan Allah ini yang berarti dimiliki oleh semua manusia ciptaan-Nya baik laki-laki maupun perempuan, dan keduanya mempunyai status yang sama. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya diskriminasi atau dominasi dalam bentuk apapun hanya dikarenakan perbedaan gender atau jenis kelamin. Bahkan kematian Yesus di kayu salib diilustrasikan sebagai bukti nyata pengosongan diri dari kekuasaan patriarki demi menegakkan kemanusiaan baru di muka bumi ini (Halidin, 2017).
3 3. Pandangan Agama Hindu Tentang Perempuan Kedudukan seorang perempuan dalam agama Hindu dipuja sebagai Dewi. Tertuang dalam cerita pada Kitab Purana-purana Hindu "Brahman" dalam manifestasi beliau sebagai "Tri Murti" yang selalu dihadirkan berpasangan dengan "sakti" seperti Dewa Brahma dengan saktinya yaitu Dewi Saraswati dalam melakukan tugas beliau sebagai pencipta, Dewa Wisnu dengan saktinya Dewi Laksemi sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa dengan Saktinya Dewi Parwati sebagai pelebur. Demikianlah Dewa dan Dewi dalam agama Hindu selalu berpasangan. Petikan ayat dari kitab suci Hindu, yaitu dalam Seloka I.32 Manawa Dharmasastra [4] menyatakan bahwa : "DwidhaDwidha krtwatmano deham Ardhena puruso'bhawat, ardhena Nari tasyam sa wirayama smrjat prabhuh" Yang artinya : Tuhan (Ida Sang Hyang Widi Wasa) membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan perempuan (ardha nariswari) maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Ia ciptakan wiraja dari perempuan itu. Jadi laki-laki dan perempuan dalam pandangan agama Hindu sama- sama diciptakan oleh Tuhan, sehingga memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan dan posisinya dalam kehidupan sosial di masyarakat (Rahmawati, 2016). 4. Pandangan Agama Budha Tentang Perempuan Buddha Gotama memandang status perempuan diberi tempat yang sama terhormatnya dengan laki-laki, dan tidak ada satu hal pun dari perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki dihubungkan dengan kemampuannya untuk mencapai tujuan yaitu Nibbana. Tidak ada perbedaan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai kesetaraan sehingga mereka berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah yang artinya baik kaum perempuan maupun laki-laki mempunyai kesempatan untuk meraih kebahagian tertinggi (Nibbana).
4 Buddha berkata bahwa : "Kammam satte vibhajati yadidam hinappanitataya" "Perbedaan setiap mahluk yang kasar atau yang halus ditentukan oleh perilakunya sendiri" (MN: 135). Datangnya Buddha Gautama terjadi perbedaan pada kedudukan seorang perempuan yang sangat dimuliakan dan disejajarkan dengan kaum laki-laki. Buddha bersabda: "Kalau seorang perempuan tidak kalah lebih baik ketimbang seorang laki-laki, karena seorang perempuan akan melahirkan seorang Buddha lainnya." Petikan ayat di dalam Tripitaka kitab Anguttara Nikaya dijelaskan bahwa "Perempuan dapat menjadi seorang raja pemutar rota, seorang perempuan dapat menempati posisi Sakka, bahwa perempuan dapat menempati posisi Maradan bahwa perempuan dapat menempati posisi Brahma". Di bawah Buddhisme, perempuan dapat menjadi seorang pribadi mandiri yang memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Buddha mengakui bahwa bagi perempuan yang banyak berjasa ini memiliki hak untuk menjalani kehidupan suci dan memasuki jalan menuju pembebasan (Ushuluddin et al., 2019). B. Perempuan dalam Perkembangan Zaman Sejarah Afrika kuno kaya akan kepemimpinan perempuan, seperti perempuan Afrika dikenal menjadi ratu / pendeta yang kuat dengan wilayah kekuasaan yang luas. Benua Afrika yang pertama kali ditemukan oleh orang Arab kemudian ditemukan oleh bangsa Eropa, menjalankan pemerintahan dengan sistem pararel, antara pemimpin perempuan dan sebagian laki-laki. Benua Afrika berisi masyarakat yang berada di bawah kepemimpinan kaum perempuan. Contoh yang bersifat ilustratif yaitu Ratu Cleopatra VII yang memerintah Kemet (Tanah Hitam atau disebut Tanah Mesir saat ini) pada 69-30 SM adalah bangsawan yang fasih menguasai beberapa bahasa. Pada zamannya paling dikenal karena menjadikan Mesir sebagai negara yang menguasai dunia saat itu. Ratu Amina yang memerintah
5 Zauzzau (sekarang Zaria di Nigeria) selama abad keenambelas terkenal sebagai pemimpin yang kuat dan tak terkalahkan. Ratu Nzingha selama abad ketujuhbelas memerintah Matamba di Angola untuk membangun pasukan yang kuat untuk berjuang dengan gagah berani mengusir budak Eropa dan panjajahan Portugis saat itu. Terlepas dari pamor perempuan Afrika dengan kepemimpinannya, perempuan dalam masyarakat adat Afrika aktif dalam urusan sehari-hari di desa maupun di kota. Bulan September tahun 2000, secara internasional pada Konferensi Tingkat Tinggi PBB, sebanyak 189 peserta para pemimpin negara anggota PBB mengadopsi bahwa pemberdayaan perempuan, menjadi salah satu yang menandai asal mula kebangkitan. Millenium Development Goals (MDGs) terdiri dari delapan tujuan yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya meliputi : 1. Penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, 2. Meningkatkan presentase pendidikan dasar untuk semua, 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan , 4. Menurunkan presentase angka kematian anak, 5. Meningkatkan presentase kesehatan ibu, 6. Memerangi penyakit HIV/AIDS,malaria, dan penyakit menular lainnya, 7. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, dan 8. Membangun kerjasama global untuk pembangunan. Agama asli di Afrika tidak memberikan batasan terhadap peran perempuan. Hal ini menunjukan bahwa di Afrika kuno, perempuan dan laki-laki memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam porsi yang sama besarnya. Meskipun demikian, peran aktif perempuan dalam masyarakat tradisional Afrika mencatat bahwa sebagain besar di Afrika menganut budaya patriarki (Njoh and Akiwumi, 2012). Status perempuan pada budaya patriarki menempatkan posisinya sebagai "makhluk manusia kedua" yang kemudian berpengaruh pada posisi kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Perjuangan para perempuan pejuang Indonesia dalam proses meraih kemerdekaan
6 Republik Indonesia tidak dapat dipungkiri seperti sosok Tjut Nyak Dien, R.A. Kartini, Tjut Mutia, Christina Martha Tiahahu, Nyai Ahmad Dahlan. Pergerakan perempuan dalam menjalankan perannya di masyarakat masih dominan berjuang oleh dan dari diri perempuan itu sendiri. Sehingga kaum perempuan harus dapat membuktikan diri dengan cara meningkatkan kualitas pendidikannya. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat membutuhkan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, sosial ekonomi, hukum, politik dan lain sebagainya. Perubahan ini dipengaruhi oleh tuntutan global bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kepedulian bangsa memberikan akses seluas-luasnya kepada perempuan untuk beraktivitas di ranah publik (Ahdiah, 2013). Peranan perempuan dalam pembangunan masyarakat semakin terlihat. Suatu negara tidak akan sejahtera bila peranan perempuan ditinggalkan, ditindas dan disisihkan. Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan pembanguan yang berkeadilan. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan yang utuh menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan yang utuh dan menyeluruh juga dari kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan. (Manembu, 2017). Kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik merupakan isu publik yang selalu diperbincangkan. Peningkatan peran perempuan bukanlah tren atau fenomena baru dalam masyarakat. Perempuan sebagai kepala pemerintahan sudah ada sejak abad ke 15. Kepemimpinan perempuan semakin bangkit memasuki abad 21. Di berbagai negara perkembangan perempuan telah merata di berbagai lini kehidupan. Sudah banyak perempuan yang mampu mengenyam pendidikan tinggi sehingga memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki untuk menempati posisi strategis di pemerintahan. Di Indonesia, kepemimpinan dalam pemerintahan di pimpin oleh Megawati Soekarno Putri sebagai presiden Indonesia ke 5, Tri Risma Harini sebagai walikota Surabaya dan Teti Paruntu sebagai Bupati Minahasa Selatan. Kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan di Indonesia menunjukan prestasi yang baik dinilai bahwa perempuan mampu menjalankan roda pemerintahan, mampu menjalin komunikasi yang baik, dekat dengan bawahan, kinerja pelayanan
7 kepada masyarakat berjalan cepat. Hal tersebut menunjukan bahwa organisasi pemerintahan dalam kepemimpinan perempuan membawa dampak ke arah yang lebih baik, dapat menjadi contoh panutan bagi bawahan dan memberi motivasi kerja serta menjaga hubungan sosial yang baik dengan bawahan (Mewengkang, Mandey and Ruru, 2010). Kisah hidup empat perempuan Arab di Israel yang berhasil menempa jalur ke posisi teratas sebagai kepala sekolah di sekolah-sekolah Arab di Israel. Norma sosial di masyarakat Arab saat itu belum mengakui kepemimpinan dibawah kaum perempuan, namun keempat perempuan ini telah membuktikan gaya kepemimpinan yang baru di sekolah-sekolah Arab. Yang mana telah dilakukan kontribusi yang berbeda dalam hal pendidikan, sosial, perempuan di posisi kepala sekolah dalam sistem pendidikan Arab Israel. Pengembangan yang dilakukan kepala sekolah perempuan Arab di Israel dalam konteks secara biografis, profesional, dan sosiologis. Gaya kepemimpinan yang feminis telah mengabaikan faktor lainnya seperti budaya, etnis, dan perbedaan agama. Tantangan hidup di negara berkembang ditandai dengan tingkat pendidikan yang rendah untuk anak perempuan, berbagai tanggungjawab kewajiban dalam keluarga, pendidikan tinggi masih dipegang oleh mayoritas anak laki-laki sehingga sangat penting peran dan dukungan ayah. Orang Arab di Israel merupakan kaum minoritas dengan budaya masyarakat patriarki dan lingkungan yang membatasi ruang gerak perempuan. Orang Arab yang menetap di Israel memiliki gaya hidup dan budaya yang berbeda dengan orang Arab yang hidup di Arab. Menetap di Israel dengan gaya hidup demokrasi barat sehingga kaum mudanya banyak mengadopsi gaya hidup barat berbeda dengan yang lazim di Arab. Kondisi ini sangat mempengaruhi kaum perempuan untuk berkembang dan belajar secara profesional. Namun fakta bahwa perempuan Arab mampu memasuki ranah publik dan memperoleh pendidikan tinggi merupakan langkah awal dan terobosan dalam kebangkitan pemberdayaan perempuan. Meskipun keempat perempuan Arab di Israel ini menyandang status ganda sebagai kaum perempuan dan kaum minoritas perempuan Arab di Israel namun dapat membuktikan menjadi model bagi masyarakat dan bagi perempuan lain. Mereka pun
8 mampu menunjukan menentang norma-norma sosial dan membuka peluang-peluang baru untuk mengubah norma-norma sosial, menjadi contoh model bagi perempuan lain, memiliki peran di ruang publik walaupun masih tergantung pada budaya hirarki patriarki dimana laki- laki masih dominan sehingga dibutuhkan dukungan dari figur laki-laki dan persetujuan seorang ayah untuk kemajuan dan perkembangan perempuan di ranah publik. Saat ini perempuan muda Arab telah banyak mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, lebih banyak budaya egaliter, kesempatan untuk mengadopsi norma kebebasan diluar rumah, bebas bereksperimen, berekspresi dan kemungkinan bertindak secara demokratis. Gaya kepemimpinan perempuan ditandai dengan perhatian dan kepedulian serta mampu memberdayakan orang lain berbeda dengan gaya kepemimpinan laki-laki yang maskulin, berputar di sekitar kontrol dan hierarkis. Kemajuan masyarakat Arab, sekolah-sekolah Arab, dan populasi kaum perempuan Arab di Israel mau menerima bahwa perempuan memiliki potensi yang tidak kalah dari laki-laki, mendorong dan mendukung perempuan untuk memiliki peran di ruang publik, dan mengubah norma yang menghalangi kepemimpinan perempuan untuk memungkinkan perempuan berdiri di ruang publik yang dapat mempengaruhi kemajuan sistem publik dan masyarakat Arab di Israel secara umum (Shapira, Arar and Azaiza, 2010). C. Perempuan dalam Kehidupan Tak dapat dipungkiri bahwa pembahasan tentang gender merupakan tema yang selalu hangat dan menarik untuk dibahas karena kerapkali terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna gender. Sehingga hal ini kerapkali menjadi penghambat wanita untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu, misalnya pemimpin hanya dikarenakan gender atau jenis kelaminnya adalah wanita. Wanita atau yang disebut juga perempuan terlanjur berada di posisi marginal dalam budaya patriarki dan struktur patrilineal yang banyak terdapat di daerah tertentu di muka bumi ini dan menganggap laki -laki di posisi superior.
9 Lembaran sejarah mengenai perempuan terdapat banyak cerita dari peradaban besar seperti Yunani dan Romawi. Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran filsafatnya. Di Yunani perempuan di kalangan elit ditempatkan di istana, namun perempuan di kalangan bawah ditempatkan sebagai buruh dan diperjualbelikan, bahkan perempuan yang menikah berada di bawah kekuasaan suaminya. Perempuan Yunani tidak memiliki hak sipil bahkan hak waris. Dalam peradaban Romawi , perempuan sepenuhnya berada dalam kekuasaan ayahnya, setelah menikah berada dalam kekuasaan suaminya. Kekuasaan itu mencakup kewenangan untuk menjual, mengusir, menganiaya bahkan membunuh. Segala hasil dari usaha perempuan menjadi hak milik laki-laki dalam keluarganya (Dosen, Sorong and Barat, no date). Budaya patriarki selayaknya laki-laki sebagai kepala keluarga yang berkewajiban menjadi tulang punggung keluarga dalam menafkahi keluarganya. Dengan keberhasilan gerakan emansipasi perempuan, kedudukan egaliter yang memungkinkan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkarier di ranah publik, pandangan masyarakat terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah, bukanlah menjadi hal yang asing sekarang ini. Seorang perempuan atau istri yang berkerja di luar rumah bisa disebut memiliki peran ganda yaitu melakukan pekerjaan dalam satu waktu yang sama di dalam rumah sekaligus di luar rumah. Perempuan bekerja di luar rumah bukan saja demi pengakuan dan dihargai keberadaannya di lingkungan masyarakat namun juga memiliki peran dalam membantu perekonomian keluarga. Perempuan berperan ganda dituntut harus bisa mengatur waktunya dengan baik sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan seimbang. Perempuan bekerja di luar rumah tak lepas dari kodratnya sebagai seorang istri yang wajib melayani suami dan sebagai seorang ibu untuk melahirkan anak, merawat, mendidik, dan mengayomi keluarganya. Dalam budaya patriarki, laki-laki tetaplah sebagai pemimpin dalam keluarga sehingga perempuan yang berkeinginan dan memutuskan untuk berperan di ranah publik harus memiliki persetujuan dari suaminya.
10 Dampak positif yang dirasakan suami apabila istrinya mampu melaksanakan peran ganda tersebut adalah dapat membantu perbaikan kondisi perekonomian keluarganya dan adanya kerjasama antara suami dan istri dalam menyelesaikan rumah tangga dan mengurus anak (Ramadhani, 2016). Dilihat dari pendekatan etomologi kata wanita diartikan sebagai wani ditata yaitu berani diatur. Kata wanita yang berasal dari bahasa sansekerta dengan kata dasar wan artinya nafsu atau diartikan wanita sebagai "yang dinafsui" atau sebagai "objek seks". Penggunaan kata perempuan di era reformasi, kata dasar perempuan adalah empu yang artinya dipertuan atau dihormati. Perubahan penggunaan kata wanita menjadi perempuan merupakan simbolisasi perempuan yang semula dianggap sebagai objek hingga berubah menjadi subjek. Hal lain yang lebih menunjukan penghargaan dan kemajuan perspektif dalam menggunakan kata perempuan daripada kata wanita adalah sesuai kebijakan pemerintah untuk mengubah kata Menteri Urusan Peranan Wanita menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan (Ahdiah, 2013). Di tengah perkembangan zaman yang dinamis, peran perempuan dalam ranah domestik mungkin tidak banyak berubah. Bila yang masih terlihat perannya, mungkin yang dalam pelaksanaannya mendapat dukungan dari orang-orang terdekat dan masyarakat lingkungan sekitarnya. Berikut gambaran peran perempuan di masa yang akan datang pada era globalisasi. Gambar 1.1 Prospek Peran Perempuan di Era Globalisasi (Ahdiah, 2013)
11 D. Pemberdayaan Perempuan Dengan pemberdayaan, perempuan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan peranannya dalam merencanakan dan melaksanakan sendiri perubahan-perubahan yang dikehendaki untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Pemberdayaan merupakan modal intelektual. Modal bagaikan darah dalam industri apa pun. Pengusaha perempuan dalam industri usaha mikro mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerahnya. Kegiatan kewirausahaan membuat perempuan sepenuhnya terlibat dalam aktivitas yang dapat menghasilkan pendapatan dari bisnis pilihannya sendiri. Pemberdayaan perempuan sangat penting dalam proses percepatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara karenanya masalah pemberdayaan ekonomi perempuan perlu menjadi pemikiran serius para pemikir politik, ilmuwan sosil dan reformis agar membuka jalan bagi kemandirian ekonomi. Tanpa perkembangan perempuan maka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tidak akan terjadi. Perempuan di sektor industri mikro seharusnya diberikan pelatihan keterampilan, pengetahuan teknis, administrasi yang rapi dan teknik pemasaran dalam upaya pembentukan sebuah usaha dan mendukung keberlanjutan usahanya. Sektor industri mikro mampu menambah nilai ekonomi suatu negara, dengan terciptanya lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, memperkuat daya beli masyarakat dan menurunkan biaya (Arul Paramanandam and Packirisamy, 2015). Pemberdayaan perempuan melalui industri kreatif dapat meningkatkan status sosial, status ekonomi masyarakat, kualitas hidup pribadi, dan melibatkan mereka dalam kegiatan pembangunan. Jenjang pendidikan yang tinggi dan pekerjaan merupakan instrumen yang efektif dalam pemberdayaan perempuan namun budaya dan kreativitas juga turut berperan. Saat krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1997, kondisi ini menghancurkan sebagian besar industri manufaktur seperti garmen, tekstil, dan elektronik. Pekerja perempuan yang berkerja di sektor industri
12 manufaktur terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran dikarenakan perempuan dianggap bukan kepala keluarga sehingga tingginya tingkat pengangguran sangat buruk saat itu. Perempuan merupakan aset potensi bangsa yang dapat dikembangkan untuk pembangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan adalah dengan menciptakan usaha kecil dan menengah yang dapat menyerap tenaga kerja perempuan yang menganggur. Letak geografis wilayah Indonesia yang memiliki aneka ragam budaya, seni, dan lahan yang subur sungguh merupakan modal potensial untuk mengembangkan industri kreatif. Bila didukung dengan pemberian pelatihan dan pembelajaran yang berkualitas baik, maka bisnis di industri kreatif ini akan berkembang pesat (Setyaningsih et al., 2012). Salah satu strategi pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan teknologi guna meningkatkan produktivitas. Dengan transfer teknologi dapat membantu dalam mengoptimalkan sumber daya lokal, membutuhkan modal yang lebih sedikit, mengurangi kerja keras dan membuat perempuan lebih produktif. Keuntungan penggunaan teknologi pada negara berkembang adalah menciptakan lapangan kerja dan memberi peluang penghasilan pendapatan yang berkelanjutan sehingga dapat melipatgandakan kontribusi dalam pendapatan nasional. Teknologi merupakan kunci dalam proses pengembangan guna meningkatkan produktivitas pendapatan dan standar hidup masyarakat marginal. Pemberdayaan teknologi perempuan di negara berkembang belumlah responsif. Menjadi tantangan yang berat bagi pemerintah di negara berkembang untuk mengoptimalkan kecanggihan teknologi dalam upaya pemberdayaan kaum perempuannya. Proses pengembangan teknologi didorong oleh pertimbangan ekonomi yang mana hanya mendukung bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk membeli, memiliki dan menggunakannya dalam berinovasi. Perempuan di negara berkembang diakui masih ketertinggalan kemampuan dalam hal ini (Singh, 2010). Penggunaan internet pada awal kemunculannya diprediksi dapat mengubah perekonomian dan berperan signifikan pada perubahan yang pesat. Menilik peran perempuan sebagai pengguna internet aktif, dari sisi
13 cybertopia yaitu perspektif yang meyakini bahwa keberadaan internet bukanlah sebagai suatu ancaman. Penggunaan teknologi internet yang akrab dengan kaum perempuan untuk mematahkan dogma yang tidak sepenuhnya benar bahwa internet adalah "as man ekstensions". Banyak bermunculannya startup perempuan di Indonesia telah membuktikan bahwa perempuan bukanlah kaum marginal di dalam penggunaan teknologi internet. Pandangan cybertopia mendukung technological determinism yaitu teori yang menganggap bahwa suatu struktur dalam masyarakat bergantung pada perkembangan teknologi yang mana perkembangan teknologi akan mendatangkan dampak positif pada perkembangan perekonomian suatu negara. Salah satu bentuk kemajuan perekonomian yang "dikawinkan" dengan teknologi internet adalah banyak bermunculan startup yang mana menggunakan aplikasi berbau internet, website sebagai faktor utama dalam menjalankan operasional bisnisnya. Bisnis startup yang bertumpu pada koneksi internet dapat dijalankan kaum perempuan tanpa terbatas ruang dan waktu. Hal ini menguntungkan kaum perempuan yang dapat menjalankan peran ganda bekerja menghasilkan pendapatan dalam membantu perekonomian keluarga tanpa harus meninggalkan rumah. Dengan memanfaatkan teknologi internet dalam beraktivitas, perempuan dapat menghapuskan sekat-sekat penghalang untuk dapat setara dengan kaum laki-laki sehingga kaum perempuan dapat tetap produktif dan berdikari (Ayu, 2017). Masih banyak permasalahan yang ada di negara berkembang dengan tingkat pendapatan menengah bahkan berpenghasilan rendah selain rentan dengan penyakit infeksius juga tumbuh kembang anak perihal stunting. Indonesia merupakan negara berkembang kelima di dunia (Winterfeld, 2010) dengan memiliki beban stunting anak dibawah usia lima tahun. Stunting diakibatkan oleh asupan nutrisi yang kurang baik sehingga mengakibatkan kurangnya asupan gizi anak yang tak sesuai dengan standar tinggi dan berat badan anak seusianya. Banyak faktor yang menyebabkan stunting di negara berkembang, bukan hanya faktor gizi tapi juga sanitasi, kesehatan lingkungan, konsumsi air minum yang
14 tidak diolah, kesehatan ibu dan asuran gizi anak selama 1000 hari kelahiran (Berkembang, 2020). Berkurangnya tingkat stunting di negara berkembang ditandai dengan keberhasilan pemberdayaan perempuan di negara tersebut. Pemberdayaan perempuan dapat diukur dengan meningkatnya jenjang pendidikan kaum perermpuan. Seturut dengan akan meningkatnya pola asuh ibu yang lebih baik, pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik pula. Pengetahuan sendiri didapatkan dari informasi, baik dari pendidikan formal maupun pendidikan informal seperti radio, televisi, internet, koran, majalah, dan lain-lain. Tingkat pendidikan seseorang akan sangat mempengaruhi daya serap terhadap informasi yang ada. Orang dengan tingkat pendidikan tinggi akan lebih mudah menerima informasi dibandingkan dengan orang yang berpendidikan kurang. Informasi yang diterima dengan baik oleh sang ibu menjadi bekal dalam pola asuh anak- anaknya (Lailatul and Ni'mah., 2015). Daftar Pustaka Ahdiah, I. (2013) 'Peran-peran Perempuan dalam Masyarakat, Jurnal Academica, 05(02), pp. 1085-1092. Arul Paramanandam, D. and Packirisamy, P. (2015) 'An empirical study on the impact of micro enterprises on women empowerment', Journal of Enterprising Communities, 9(4), pp. 298-314. doi: 10.1108/JEC- 08-2014-0017. Ayu, R. K. (2017) 'Perempuan Pebisnis Startup di Indonesia dalam Perspektif Cybertopia', Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies), 1(2), pp. 116-130. doi: 10.25139/jsk. v1i2.167. Berkembang, D. I. N. (2020) 'Pentingnya kesehatan masyarakat, edukasi dan pemberdayaan perempuan untuk mengurangi stunting di negara berkembang', pp. 16-25. Dosen, A., Sorong, S. and Barat, P. (no date) 'PEREMPUAN DALAM PANDANGAN AGAMA (Studi Gender Dalam Perspektif Islam)', pp. 189-198.
15 Halidin, A. (2017) 'Identitas Gender Dalam Perspektif Agama Kristen', Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan, 10(1), pp. 25-44. doi: 10.35905/almaiyyah.v10i1.454. Lailatul, M. and Ni'mah., C. (2015) 'Hubungan Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengetahuan dan Pola Asuh Ibu dengan Wasting dan Stunting pada Balita Keluarga Miskin', Media Gizi Indonesia, 10(2015), pp. 84-90. doi: Vol. 10, No. 1 Januari-Juni 2015: hlm. 84-90 terdiri. Manembu, A. E. (2017) 'Peranan perempuan dalam pembangunan masyarakat desa', Jurnal Politico, 6(1), pp. 1-28. Masalah, A. L. B. (no date) '"ekklesia" ( ek ='. Mewengkang, L., Mandey, J. and Ruru, J. M. (2010) 'PERANAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK ( STUDI PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN ) Lita Mewengkang Jantje Mandey Joorie Marhaen Ruru', (2009). Available at: index.php/JAP/article/view/15507. Muhibbin, Z. (2011) 'Wanita Dalam Islam', Jurnal Sosial Humaniora, 4(2), pp. 109-120. doi: 10.12962/j24433527.v4i2.627. Njoh, A. J. and Akiwumi, F. A. (2012) 'The Impact of Religion on Women Empowerment as a Millennium Development Goal in Africa', Social Indicators Research. doi: 10.1007/s11205-011-9827-4. Rahmawati, N. N. (2016) 'Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender', An1mage Jurnal Studi Kultural, 1(1), pp. 58-64. Available at: Ramadhani, N. (2016) 'Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Dan Lingkungan Masyarakat', Sosietas, 6(2). doi: 10.17509/sosietas.v6i2.4245. Setyaningsih, S. et al. (2012) 'Women Empowerment through Creative Industry: A Case Study', Procedia Economics and Finance. doi: 10.1016/s2212-5671(12)00336-x. Shapira, T., Arar, K. and Azaiza, F. (2010) 'Arab women principals' empowerment and leadership in Israel', Journal of Educational Administration. doi: 10.1108/09578231011079566.
16 Singh, M. (2010) 'Empowerment of Women', Social Change, 40(4), pp. 563-576. doi: 10.1177/004908571004000409. Ushuluddin, F. et al. (2019) 'BUDDHA'. Winterfeld, A. (2010) Improving child nutrition., NCSL legisbrief.
Bab 2 Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Ranah Domestik Oleh: Cucu Solihah Universitas Suryakancana Keberlanjutan kehidupan di muka bumi sangat bergantung pada dua mahluk yang diciptakan Tuhan, dengan diturunkannya adam as sebagai manusia pertama dibarengi dengan penciptaan pasangannya telah menjadikan tatanan kehidupan manusia stabil lahir dan banthinnya dengan adanya dua sosok mahluk manusia tersebut.Berbicara mengenai wanita dalam kehidupan pada setiap masa dan jamannya senantiasa menarik untuk dikaji dan dipelajari, karena wanita merupakan mahluk yang sangat unik dengan segala kesempurnaan yang dimilikinya. Pada setiap zamannya wanita mampu melahirkan generasi, dan kualitasnya suatu generasi sangat ditentukan dengan kualitas wanitanya. Pada setiap masa dalam kehidupan, wanita tidak dapat hilang dari catatan sejarah peri kehidupan manusia, sampai jaman globalisasi sekarangpun tidak luput dari peran penting sosok wanita, dimana sekarang sangat sulit memisahkan peran wanita di ranah domestik dan di publik, bahkan telah terbuka profesi-profesi yang memungkinkan wanita untuk berperan dan memberikan kontribusinya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Gerakan untuk meningkatkan kualitas dan perjuangan untuk mensejajarkan dengan kaum adam telah dilakukan sejak lama, namun ketidakadilan masih dirasakan oleh kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan masih kerap terjadi baik dalam ranah sosial politik juga ranah domestik, seperti halnya dalam bidang peningkatan keilmuan, 17
18 kesejahteraan, partisipasi sosial dan politik juga budaya masih sangat nampak kesenjangannya. Guna menghapus atau meminimalisir kesenjangan dan meningkatkan keadilan gender sebagaimana telah dirancangan dalam sebuah kebijakan Millenium Decelopment Goals (MDGs). Selain itu juga mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperjuangkan nasib kaum perempuan yang dianggapnya berada dalam posisi teropresi, tersubordinasi, termarjinalisasi, dan terdiskrirrunasi. Perempuan dianggap sebagai sosok yang tidak layak berpendidikan tinggi sehingga aksesnya di ruang publik dibatasi (Umar, 2001). Walaupun isu keadilan dan keperpihakan terhadap kaum perempuan telah cukup lama diperjuangkan di Indonesia, namun dalam tataran pemahaman masyarakat terlebih kebijakan pemerintah yang berpihak terhadap nasib dan kepentingan kaum perempuan. Dengan adanya pemahaman yang keliru dengan memahami terlalu sederhana kontek gerder yang disarnakan dengan arti jenis kelarnin, juga diperburuk dengan pemahaman yang salah kaprah dirnana konsep kesetaraan gender difahami dengan keinginan untuk disejajarkan dengan kaum pria dalam segala aspeknya dengan menjadikan kaum wanita diprioritaskan dalam segala hal dengan tuntutan yang tinggi sampai pada tuntutan yang lebih besar dengan cakupan mendunia. Asumsi sebagaimana tersebut masih menjadi polemik yang berkepaniangan, bahkan dapat menjadi suatu proses antara harapan dan kenyataan, Paradigmayang diawali dari definisi istilah gender dengan difahaminya sebagai suatu posisi yang terbentuk dengan sendirinya oleh komunitas masyarakat serta menyangkut perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan clengan jenis kelamin perempuan dan Iaki-laki. Terdapat perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki, namun demikian budaya pemahaman dari aspek biologis akan memberikan konsekwensi logis terhadap tuntutan sosial mengenai etis clan tidak etiknya dalam bersikap dan berprilaku, yang pada akhirnya akan memperngaruhi pula aspek hak, potensi yang dimiliki dan tuntutan pada kemampuan, Tuntutan tersebut
19 tentu akan berbeda antara satu komunitas masyarakat clengan lingkungan sosial, dan tidak menutup kemungkinan pula terdapat kemiripannya. Masih ditemukan suatu fenomena dan ini hampir terjadi disemua perilaku masyarakat yang menganggap bahwa tanggung jawab mengurus anak dan mendiidiknya melekat pada tugas perempuan, sementara tugas yang lebih menantang yang sifatnya materi dan atau fisik diberikan kepada laki-laki. Selain itu masih banyak juga ditemukan berbagai bentuk klasifikasi sosial yang terjadi di masyarakat, seperti halnya golongan sosial, kelas ekonomi yang pada gilirannya akan mempengaruhi proses hidup manusia dalam kafasitas kontribusi masyarakat dalam bidang klasifikasi tersebut. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berclasarkan gender dalam bentuk keseniangan clan perbedaan- dalam tingkatan yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial-ekonomi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2017). Sejak 5 abad yang lalu dunia internasional yang diprakarsai oleh UNDP ( United nations development program), memperbicangankan tentang perempuan dalam sebuah kajian tentang "human development report (HRD) memberikan indikator baru guna mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu dengan pertumbuhan dengan pertumbuhan "Growth Domestic Product (GDP)". Selain itu juga terdapat 3 indikator pembangunan manusia yang dikenal dengan Human Development lndex (HDI)",yang terdiri dari usia harapan hidup, angka kematian bayi, dan ketercukupan pangan (Syamsiyah, 2015). Ukuran tiga aspek sebagaimana tersebut di atas, sangat relevan dalam kafasitas wanita diranah domestik. Seperti halnya aspek usia harapan hidup perempuan lebih panjang dari laki-laki, perbedaan dari angka harapan hidup berdasarkan jenis
20 kelamin."Umur harapan hidup laki-laki dan perempuan 73 dan laki-laki 69,"(Azizah, 2019) Selisih perbedaan harapan hidup antara laki-laki dan perempuan kisaran 4,4 tahun hal ini terutama disebabkan karena pada umumnya kaum perempuan lebih sering pergi ke dokter dan umumnya menjaga kesehatan mereka lebih baik(Usia Harapan Hidup Perempuan 4,4 Tahun Lebih Lama Daripada Kaum Pria, 2019). Berikut merupakan indikator untuk mengetahui bahawa IPM Indonesia sampai dengan tahun 2018 tercatat sebesar 71,39.umur harapan hidup saat lahir di Indonesia mencapai 71,20 tahun(Redaksi, 2019). Gambar 2.1 Grafik Umur harapan hidup saat lahir IndonesiaTahun 2010-2018 (Badan Pusat Statistik) Faktor kedua dalam hal kuantitas kematian bayi sangat ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya ketersediaan fasilitas kesehatan dan pembangunan berbasis gender, usia perkawinan, pengetahun wanita berkaitan dengan kesehatan reproduksi, dan pengaruh budaya hukum masyarakat. Adapun faktor kecukupan panganpun mempunyai hubungan dengan kaum perempuan terutama dalam kondisi kemiskinan, maka yang paling terkena dampaknya adalah anak dan perempuan. Bersadarkan hal tersebut di atas dapat menjadi gambaran umum kondisi rentan kaum perempuan di ranah dosmestik dimana menigkatkan kekuatan harapan hidup berkaitan dengan pola hidup dengan dituntutan suatu kesadaran akan pentingnya menjadi perempuan yang kuat dan tangguh sekaligus mampu melindungi diri dari beban hidup dalam spektrum yang lebih luas lagi. Demikian pula faktor-faktor yang lainnya, yang turut mempengaruhi "Human DevelopmentIndex (HDI)
21 telah menempatkan kaum perempuan yang sangat strategis, sehingga diperlukan kesetaraan gender. Kesetaraan gender atau keadilan gender yang merupakan cara pandang bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang adil, setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender (jenis kelamin) yang bersifat kodrati. Kesetaraan gender ini merupakan proses dari sebuah perjuangan untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi dan memastikan jika perempuan harus berkerja di ranah publik akan mendapatkan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama. Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam keluarga dapat difahami dengan kemampuan mengakses, artinya sebagai "the capacity to use the resources necessary to be a fully active and productive (socially, economically and politically) participant in society, including access to resources, services, labor and employment, information and benefits". Akses merupakan kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat). Contoh: Memberi kesempatan yang sama bagi anak wanita dan laki-laki untuk melanjutkan sekolah sesuai dengan minat dan kemampuannya, dengan asumsi sumberdaya keluarga mencukupi. Selanjutnya partisipasi yang diartikan sebagai "Who does what". Partisipasi merupakan siapa melakukan apa, yaitu suami dan istri berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan atas penggunaan sumberdaya keluarga secara demokratis dan bila perlu melibatkan anak-anak baik laki-laki maupun wanita dan Kontrol yang diartikan sebagai "Who has what"?. Kontrol merupakan siapa punya apa?. Wanita dan laki-laki mempunyai kontrol yang sama dalam penggunaan sumberdaya keluarga. Suami dan istri dapat memiliki properti atas nama keluarga. d. Manfaat. Semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang sama bagi seluruh anggota keluarga.(Aziz et al., 2017; Novi Puspita, Herien Puspita, 2013).
22 Berdasarkan hal tersebut di atas, membuka paradigma baru akan peran perempuan pasca perjuangan kesetaraan dana keadilan gender yang harus mendapatkan perlindungan dan kesetaraan dalam berbagai hal terutama dalam menghadapi berbagai tuntutan dan resiko dari tugas yang melekat secara fitrah pada diri perempuan di ranah domestik dengan segala hak dan kewajibannya. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan penguatan ketahanan keluarga yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas suatu bangsa. Kondisi ketidakstabilan keluarga yang berkelanjutan berkaitan dengan disorganisasi keluarga itu sendiri. Dimana disorganisasi keluarga dapat diartikan sebagai perpecahan dalam keluarga sebagai suatu unit, terputus atau retaknya peran sosial jika satu atau beberapa orang anggotanya gagal menjalankan kewajiban sesuai dengan peran sosial mereka. Disorganisasi keluarga dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara suami istri dalam berbagai hal sehingga keberfungsian sosial keluarga tidak berjalan seperti yang diharapkan dan akhirnya dapat menimbulkan atau memicu terjadinya perceraian(Fachrina & Putra, 2013). Perceraian menjadi salah satu indikator kelemahan ketahanan keluarga, dan jika mengambil bahan kajian dari kasus perceraian yang terjadi di Jawa Barat sebagai Provinsi yang memiliki 26 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk berdassarkan Data SIAK Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sebanyak 46.497.175 Juta Jiwa(SIAK, 2011).Terdapat beberapa latar belakang terjadinya perceraian yang mengindikasikan lemahnya ketahanan keluarga. Berikut merupakan beberapa alasan atau latar belakang perceraian yang terdiri terutama disebakan oleh masalah ekonomi, Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus,Meninggalkan Salah Satu Pihak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Murtad, Mabuk, Judi, Kawin Paksa, Dihukum/Dipenjara, bahkan hal yang kurang terangkat tetapi sering terjadi perceraian dimasyarakat justru sebabkan kurangnya perhatian kepadapasangan, suami jarang di rumah, mudah emosi, sikap mementingkan diri sendiri dan tidak saling menghargai, selingkuh, KDRT sampai kepada masalah pengasuhan anak merupakan persoalan- persoalan berikutnya yang relatif sering dialami dalam kehidupan
23 perkawinan(Fachrina & Putra, 2013).Berdasarkanalasan perceraian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian yang terjadi akan menyisakan dampak, terutama terhadap kaum wanita dan anak. Berdasarkan penyebab konflik keluarga yang berakhir pada perceraian dapat dikelompokkan pada 3 hal, yakni karena ekonomi, usia perkawinan, rendahnya pendidikan dan kualitas perempuan, sehingga menuntut peran strategis kaum perempuan untuk mampu memberdayakan segala potensinya untuk menjadi perempuan yang tidak bergantung pada lak-laki,dalam rangka memperjuangkankeadilan dan kesetaraan gender memberikan konsekwensi logis pada paradigma mengenai keterlibatan perempuan dalam pembangunan, perempuan dan kemiskinan. Berikut statistik latar belakang pendidikan di salah satu Kabupaten tertinggi tingkat perceraian Jawa Barat yakni Kabupaten Indramayu, dimana salah satu faktor penyebab perceraian dikarenakan lemahnya ketahanan keluarga yang disebabkan karena faktor rendahnya pendidikan kaum perempuan. Gambar 2.2 Statistik Pendidikan Permohon/Penggugat Tahun 2019 Kabupaten Indramayu Jawa Barat Hal yang tidak kalah menjadi pemicu keretakan rumah tangga yang mengindikasikan lemahnya ketahanan keluarga, ialah faktor usia perkawinan yang relatif masih muda, berikut adalah data terkait perkara
24 yang masuk ke pengadilan tinggi jawa barat dilihat dari usia pemohon/ penggugat. Gambar 2.3 Statistik Umur Pemohon/Penggugat Jawa Barat 2019 Berdasarkan data statistik tersebut dapat diprediksi bahwa jika pada usia 21-30 tahun masyarakat mengajukan permohonan/gugatan ke pengadilan agama berarti sebelum usia tersebut telah terjadi perkawinan, dan secara umum dapat dipastikan bahwa perkawinan diusia dini akan sangat mempengaruhi kesiapan mental dan ketahanan keluarga yang dibina. Masih banyak permasalahan domestik yang melibatkan perempuan sebagai korban, sebagai dampak dari dua hal tersebut kerap perempuan menjadi korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dua gambaran dari data statistik tersebut mengindikasikan bahwa diranah domestik bahwa perempuan berada pada posisi yang sangat memperihatinkan, sehingga diperlukan strategi pemberdayaan perempuan karena pada hakikatnya perempuan memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk diri, kaumnya juga masyarakat. Berikut akan dikemukakan beberapa aspek yang akan meningkatkan ketahanan keluarga dan kualitas perempuan sehingga pada gilirannya perempuan akan mendapatkan kesetaraan dan keadilan gender, yakni dalam hal keterlibatan perempuan dalam pembangunan, Kaum perempuan dan kemiskinan dan Rendahnya akses meningkatkan kualitas diri.
25 A. Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) adalah suatu bentukan kata yang mengandung dua konsep, yaitu kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan sebagaimana Lampiran Intruksi Presiden No.9 Tahun 2000. Guna mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki terwujud, maka diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan setiap bentuk hambatan bagi kaum perempuan dan laki-laki untuk dapat berpartisipasi sekaligus menikmati hasil dari peran yang dimainkannya.Pada hakikatnya akarmasalahdariketidakadilan gender nurture yang gender yang di ng-masingjeniskelamin(Kandhi & Zahro, 2019). Strategi dan upaya untuk menempatkan kedudukan dan peran wanita Indonesia belum memberi arti dan perubahan yang berarti hal ini disebabkan oleh salah satunya pendekatan pembangunan belum menyentuh ranah nilai keadilan yang merata bagi laki-laki dan perempuan, sehingga sampai sekarang realitasnya masih terdapat kesenjangan dan ketidakadilan gender (gender gap) sehingga merambah pada komplesikatas permasalahan gender yang lainnya. (jamilahsay,2010) Asumsi yang menempatkan kaum perempuan sebagai subordinasi lak-laki dengan posisi yang lemah dan tidak penting bahkan anggapan keberadaab kaum perempuan sekedar pelengkap kaum laki-laki. Dalam tataran relasi sosial kaum perempuan masuk dalam kerangka tersubordinasi dan terkontruksikan secara sosial, sehingga berpengaruh terhadap berbagai bentuk diskriminasi yang dialami kaum perempuan. (Rahmawaty,2015)
26 GBHN tahun 1988 menyatakan Negara untuk pertama kalinya membenarkan partisipasi perempuan di bidang ekonomi.Dokumen ini kemudian menjadi justifikasi atas peran ganda yang harus dijalankan perempuan, yaitu sebagai pekerja non upah di sektor domestik (ibu dan istri), maupun sebagai pekerja upahan di sektor publik. Negara perlu merumuskan peran perempuan di bidang publik untuk justifikasi legal atas kerangka pembangunan yang sedang diterapkan, di samping untuk mendukung relasi ekonomipolitik dengan negara adikuasa yang mensyaratkan demokrasi dan pemenuhan hak-hakwarga(Purnamasari, 2014). Pemerintah telah melakukan intervensi secara struktural melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan lakilaki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Purnamasari, 2014). Peran perempuan dalam pembangunan bangsa tidak dapat dipisahkan dari pendidikan yang diperolehnya untuk meningkatkan akses perempuan ke pasar tenaga kerja dan meningkatkan keterampilan tertentu, termasuk keahlian di bidang ekonomi dan kepemimpinan(Purnamasari, 2014). B. Kaum Perempuan Dan Kemiskinan Kemiskinan yang dialami masyarakat tidak jarang menyisakan dampak dan pengaruh terhadap kaum perempuan, sehingga salah satu kewajiban negara yang harus dipenuhi adalah denganmelakukan program pemberdayaan perempuan, melaluikegiatan-kegiatan yang mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembaru dalam proses politik, ekonomi dan sosial, kemitraan antara perempuan dan laki-laki dalam arti terjadinya perubahan sikap, perilaku dan pengisian peran laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, usaha-usaha khusus
27 yang dapat menghapus ketimpangan gender diberbagai tingkatan(Maidin Gultom, 2010). Melibatkan kaum perempuan dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan pilihan yang wajib dikembangkan dewasa ini, pengarusutamaan gender merupakan kebijakan tepat mengingat kaum perempuan termasuk kaum rentan terhadap krisis kemiskinan.(Cucu et al., 2019)Pada kondisi kehidupan yang menghimpit suatu keluarga akan menjadikan korban utamanya adalah kaum perempuan dan anak. Perubahan ketergantungan ekonomi rumah tangga kiranya berpengaruh terhadap struktur kekuasaan atau wewenang atara laki- laki dan perempuan, yang secara mendasar merupakan proses diferiensi seperti itu sangat relevan bagi laki-laki dan perempuan yang terikat dalam suatu perkawinan. Sejak dahulu secara tradisional mereka diikat dan dipersatukan norma-norma yang bersifat patriakal di mana dominasi laki-laki lebih menonjol, sehingga tercipta struktur yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya penting bagi perempuan untuk mempunyai penghasilan sendiri, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap otonominya dalam pengambilan keputusan (Farihah, 2015). C. Rendahnya Akses Meningkatkan Kualitas Diri Dibeberapa tempat di Indonesia terutama di perdesaan masih terdapat pemahaman masyarakat yang cenderung memposisikan kaum perempuan terutama dalam pemberian hak tidak sejajar dengan kaum laki-laki, bahkan diskriminasi kerap terjadi pada aspek yang justru akan meningkatkan kualitas perempuan seperti halnya diskiriminasi dalam sektor pendidikan, mendapatkan gizi dan pemenuhan kebutuhan dan akses kesehatan. Argumennya yang tepat bahwa degnan pendidikan akan mentransformasikan perempuan dari partisipan dan resipien pasif menjadi aktor sekaligus konsumen aktif dalam proses pembangunan. Faktanya, di era kekinian perempuan dan berbagai permasalahannya seperti kesehatan reproduksi, keselamatan ibu hamil dan melahirkan, HIV/
28 AIDS, poligami, perkawinan di bawah tangan pada kelompok perempuan marjinal, pelacuran, tingkat pendidikan yang rendah, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan dan anak, upah dan hak-hak pekerja perempuan, akses terhadap kebijakan publik, minimnya perempuan diparlemen dan perempuan pemimpin masih harus diangkat dan dibahas untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya(Purnamasari, 2014). Kebijakan-kebijakan pemerintah ideanya senantiasa memperhatikan aspek kepentingan dan perlindungan gender (gender perspective policy) karena pada hakikatnya kaum wanita bukan sosok kaum yang lemah, dibalik kekuatan jiwanya tersembunyi berbagai potensi yang dapat dikembangkan Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender masih menyisakan harapan karena faktanya masih terjadinya ketimpanan gender diberbagai sektor kehidupan yang dipandang strategis dalam meningkatkan kekuatan dan potensinya melalui peran perempuan diberbagai sektor dengan tetap menjaga nilai fitrah sebagai seorang istri, dan ibu bagi generasi selanjutnya. Daftar Pustaka Aziz, F. A., Sholikha, A. F., & Ashari, I. (2017). Pengaruh Wanita Dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga: Studi Kasus Pada Wanita Pengrajin Tikar Pandan Di Desa Pesahangan Cimanggu Cilacap. JPA (Jurnal Penelitian Agama), 18(2), 241-256. Azizah, K. N. (2019). Di Indonesia, Perempuan Lebih Panjang Umur dibanding Laki-laki. detikHealth. umur-dibanding-laki-laki Cucu, S., Budi, M. M., & Mulyana, A. (2019). Pengarusutamaan Gender Dalam Pengembangan Sistem Pendayagunaan Zakat Melalui Modal Usaha Bergulir Di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 311-319. Fachrina, & Putra, R. E. (2013). Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. 34(2).
29 Farihah, I. (2015). Etos Kerja dan Kuasa Perempuan dalam Keluarga: studi Kasus Keluarga nelayan. Palastren, 8(1), 145-164. Kandhi, L., & Zahro, A. (2019). Resepsi Pembaca Terhadap Bentuk Ketidakadilan Gender Dalam Cerpen Mata Telanjang Karya Djenar Maesa Ayu. Musãwa, 18(1), 35-44. Maidin Gultom. (2010). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Refika Aditama. novi puspita , herien puspita, tin herowati. (2013). Peran Gender,Konstribusi Ekonomi Perempuan, Dan Kesejahteraan Keluarga Petani Holimatolik. pdf. Purnamasari, D. L. (2014). Model Kepemimpinan Perempuan di Era Wikinomics. Palastren, 7(2), 313-344. Rahmawaty, A. (2015). Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan gender dalam Keluarga. Palastren, 8(1), 1-34. Redaksi, C. I. (2019). BPS: Usia Harapan Hidup RI Capai 71,2 Tahun. CNBC Indonesia. capai-712-tahun SIAK. (2011). Penduduk. Kependudukan Jawa Barat Tahun. Syamsiyah, D. (2015). Perempuan dalam Tantangan Pendidikan Global : Palastren, 8(2), 225-242. Umar, N. (2001). Argumen Kesetraan Gender Perspektif Al-Quran. Paramadina. Usia Harapan Hidup Perempuan 4,4 Tahun Lebih Lama daripada Kaum Pria. (2019). pria-/4862393.html
Bab 3 Peran Perempuan dalam Perubahan Iklim Oleh: Laili Fitria Universitas Tanjungpura A. Pendahuluan Perempuan atau wanita di Indonesia seringkali diikat dengan urusan dapur, sumur, dan kasur. Istilah urusan ketiga -ur ini memiliki penyebutan yang berbeda-beda di tiap daerah, namun maknanya sama. Misalnya, di bahasa Sunda ada ungkapan 'awewe mah tempatna di dapur' (artinya tempat perempuan di dapur atau di belakang)(Komariah, 2019), dalam bahasa Jawa, dikenal istilah 'konco wingking' (artinya teman di belakang), dan bahasa Dayak ada ungkapan 'nang bini mah urusannya dapur maan' (artinya, perempuan itu urusannya ya dapur saja). Artinya, banyak daerah di Indonesia yang setuju dengan ide kontrol sosial ini. Namun, siapa sangka, peran perempuan yang dibatasi menjadi asal usul ketimpangan gender, yang berakhir pada perempuan menjadi korban. Korban perubahan iklim. Perubahan iklim mengakibatkan urusan dapur dan sumur dalam rumah tangga menjadi hal yang sulit. Terutama, bagi masyarakat marginal yang tinggal di daerah pinggiran dengan kondisi tanah yang sudah tidak subur dan air sumur jarang terisi. Perempuan yang saat ini dianggap sebagai korban, sebenarnya merupakan kunci strategis dalam mitigasi dan adaptasi. 30
31 B. Studi Perempuan dan Perubahan Iklim Setiap tahunnya, dampak perubahan iklim semakin terasa nyata, bukan hanya sekedar prediksi para ilmuwan. Dampak yang dirasakan bervariasi, bergantung pada negara, wilayah geografi, kelas masyarakat, usia, dan gender. Diketahui bahwa kelompok yang paling rentan terdampak berasal dari kelompok perempuan yang berasal dari masyarakat miskin. Laporan bencana tahun 1975-2006 mencatat bahwa bencana paling banyak terjadi di benua Asia. Korban dari bencana didominasi oleh perempuan, dengan perbdaningan 4:1 (Rochmayanto dan Kurniasih, 2013). Tulisan ilmiah terindek scopus yang pertama kali menyadari hubungan perempuan dan perubahan iklim dipublikasikan di tahun 1993 dengan judul Women as a Factor of Global Warming dan Sustainability of Coastal Resources of West dan Central Africa (Folorunso, Ibe dan Ojo, 1993). Mereka melihat bahwa masyarakat, terutama perempuan adalah faktor penting yang harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam. Dimulai dari tahun 1993 sampai tahun 2006, peneliti dunia mulai meneliti keterkaitan perempuan dan perubahan iklim ini, walaupun jumlah tiap tahunnya tidak lebih dari 10 artikel. Setelah tahun 2006, terjadi kenaikan secara bertahap hingga mencapai jumlah terbanyak di tahun 2019. Hal ini membuktikan bahwa perhatian peneliti dunia pada peran perempuan dalam pengendalian dampak perubahan iklim terus meningkat. Jumlah artikel terindeks Scopus yang dipublikasikan tiap tahunnya dapat dilihat pada Gambar 3.1. Peneliti dari berbagai negara saling melengkapi dan memperkuat topik ini. Hasil analisis bibliometrik menujukkan bahwa peneliti dari negara Amerika, Inggris dan Kanada menjadi negara yang paling aktif mempublikasikan artikel dan dinilai paling berpengaruh. Gambar 3.2 menunjukkan visualisasi negara yang aktif mempublikasikan artikel dan hubungan kolaborasi antar negara. Walaupun didominasi oleh negara maju, peneliti dari negara berkembang seperti Indonesia juga ikut menaruh perhatian pada topik ini. Peneliti dari Indonesia melakukan kolaborasi dengan negara Australia, Beldana, Swedia, India, Pakistan, Perancis, Nigeria, Peru, Brazil. Selain itu, kata kunci yang digunakan penulis dalam artikel merupakan petunjuk prioritas dari penelitian
32 di bidang perempuan dalam perubahan iklim. Lima kata yang paling sering digunakan adalah perubahan iklim, gender, adaptasi, perempuan, dan kerentanan. Pertanian, keamanan pangan, kemarau, dan mata pencaharian menjadi kata kunci selanjutnya. Gambar 3.3 menunjukkan visualisasi kata kunci penulis. Maka, pada bab selanjutnya akan dibahas tentang apa itu perubahan iklim, mengapa perempuan menjadi korban terdampak paling banyak dan apa peran perempuan dalam mengatasi perubahan iklim ini. 200 145 150 l e k i r a h a m u J 100 l 50 3 1 1 1 1 1 2 12 1 3 6 7 1318 323332 63676265 113 9499 42 0 1990 1995 2000 2005 Tahun publikasi 2010 2015 2020 Gambar 3.1. Publikasi ilmiah yang meneliti peran perempuan dalam mengatasi dampak perubahan iklim (sumber: penulis) Gambar 3.2. Visualisasi hubungan peneliti antar negara dalam penelitian perempuan dan perubahan iklim.
33 Gambar 3.3. Visualisasi hubungan kata kunci dari penulis dalam dalam penelitian peran perempuan dan perubahan iklim. Catatan: ukuran lingkaran menunjukkan kata yang banyak digunakan, sedangkan warna mengacu pada tahun publikasi tulisan C. Perubahan Iklim Perubahan iklim atau yang sebelumnya disebut sebagai pemanasan global mulai menarik perhatian dunia pada tahun 1980. Dimulai dari penelitian gas yang menimbulkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses yang menyebabkan energi matahari yang seharusnya dapat dipantulkan, menjadi diserap dan dipertahankan sebagai energi panas di atmosfer. Beberapa gas yang menimbulkan efek rumah kaca adalah karbon dioksida, nitrogen monoksida, gas metan, uap air dan lainnya. Efek rumah kaca sebenarnya menjaga suhu permukaaan bumi agar tidak turun menjadi -6° C. Namun, beriringan dengan kemajuan industri dan konsumsi bahan bakar fosil, terjadi peningkatan konsentrasi karbon dioksida yang signifikan. Dalam kurun waktu 100 tahun terjadi peningkatan sebesar 30% (David Suzuki Foundation, 1998). Organisasi The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang didirikan oleh Organisasi Meteorologi Dunia dan Perserikatan Bangsa-
34 Bangsa di tahun 1988 untuk mengawal fenomena perubahan iklim. IPCC menyimpulkan bahwa konsentrasi gas CO2 yang tinggi menyebabkan lebih banyak energi matahari yang terperangkap, meningkatkan suhu bumi dan mengakibatkan perubahan iklim yang tidak menentu. Terus bertambahnya populasi manusia dan pengguanaan bahan bakar fosil menjadi sebab emisi gas CO2 terus meningkat. Sektor lingkungan, sosial dan ekonomi seluruh negara akan terdampak oleh perubahan iklim. Pada tahun 1995, IPCC mulai giat melakukan pengamatan secara langsung dan penelitian ilmiah mengenai dampak ini. Salah satu buktinya adalah mencairnya gletser alpine dan gunung es di kutub. Terjadi gelombang panas di tahun 2003 yang menyumbang lebih dari 30.000 kematian di seluruh Eropa barat (Hajat, Kovats dan Lachowycz, 2007). Efek perubahan iklim diprediksi akan terjadi 50 atau 100 tahun kemudian. Namun, sepertinya di tahun ke-40 ini masyarakat global sudah dapat merasakannya. Indonesia tercatat sebagai negara terbesar ketiga yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Emisi sebagian besar berasal dari deforestasi kebakaran hutan dan degradasi lahan gambut. (Case, Ardiansyah dan Spector, 2007). Perlu diketahui bahwa emisi yang dihasilkan dari kebakaran hutan lima kali lebih besar daripada emisi yang dihasilkan dari emisi non-kehutanan(Measey, 2010). Jika hal ini terus dibiarkan, Indonesia akan mengalami krisis sumber daya alam akibat manusia dan perubahan iklim. World Bank (2008) melaporkan bahwa negara berkembang dan masyarakat miskin cenderung merasakan dampak perubahan iklim paling awal dan paling parah. Alasannya adalah lokasi geografis, pendapatan rendah, dan kapasitas lembaga terbatas, serta ketergantungan yang lebih besar pada sektor peka-iklim seperti pertanian. Sebagai bentuk keseriusan perhatian dunia pada Indonesia, pada bulan Desember 2007 Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bali. Konferensi ini membahas solusi bagi Indonesia serta masalah perubahan iklim global. Puncaknya adalah penerapan Bali Road Map yang mencatat berbagai keputusan dan program yang akan menjangkau masa depan iklim yang lebih aman.
35 Manusia dan keanekaragaman hayati yang beragam di 17.508 pulau dan 80.000 km garis pantai di Indoneisa terancam keberlanjutannya. Ancaman berasal dari peningkatan populasi Indonesia dan industrialisasi yang tidak berkelanjutan, deforestasi dan kebakaran hutan skala besar, konversi lahan dan perusakan habitat, eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan, dan pembangunan atau urbanisasi dan sekarang diperparah oleh perubahan iklim. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akan terus meningkatkan suhu, mengubah pola curah hujan, meningkatkan permukaan laut, dan peningkatan risiko kesehatan. Perubahan iklim juga akan terus mempengaruhi variabilitas iklim "alami", seperti El Nino, dan dapat menyebabkan peristiwa cuaca yang lebih sering dan lebih ekstrim (Case, Ardiansyah dan Spector, 2007). Measey (2010) menyebutkan bahwa para petani yang saat ini bingung dengan ketidakteraturan waktu panen. Salah seorang petani di Jawa menyatakan "Panen menjadi tidak teratur. Biasanya kami panen dua sampai tiga kali setahun, tetapi itu tergantung pada cuaca. Kita perlu menunggu kondisi yang tepat, tetapi sekarang menjadi tidak dapat diprediksi." Perubahan iklim telah dirasakan oleh para petani, namun mereka tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Sebelumnya, telah disebutkan bahwa dampak perubahan iklim itu bervariasi, bergantung pada negara, wilayah geografi, kelas masyarakat, usia, dan gender. Namun, secara singkat, efek dari perubahan iklim adalah krisis air dan pangan, peningkatan permukaan dan suhu air laut, hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, serta krisis kesehatan masyarakat. Bumi kehilangan kemampuan untuk menopang kehidupan manusia. Case, Ardiansyah dan Spector (2007) merangkum beberapa dampak yang dapat terjadi akibat perubahan iklim, sebagai berikut. 1. Krisis air dan makanan Musim penghujan dan kemarau yang terjadi tidak dapat diprediksi menyebabkan ketersediaan air tidak menentu. Akibatnya, produksi pangan menjadi terganggu dan meningkatkan kasus kekurangan gizi. Iklim di Indonesia dipengaruhi oleh siklus ENSO, yaitu El Niño yang menyebabkan kekeringan dan La Niña yang menyebabkan banjir. Jika siklus ini terjadi ketidakseimbangan maka dapat menyebabkan tren kekeringan atau banjir di beberapa daerah. Pada tahun 1997-
36 1998 terjadi kekeringan oleh induksi El Niño yang menyebabkan kegagalan panen besar-besaran, penyimpanan air, dan kebakaran hutan di beberapa bagian Indonesia. 2. Kenaikan permukaan dan suhu air laut Kenaikan permukaan laut global saat ini meningkat sekitar 2 mm per tahun (1-3 mm / tahun di wilayah pesisir Asia) dan diproyeksikan akan naik 5 mm per tahun pada abad berikutnya. Perubahan permukaan laut ini dapat mengakibatkan kerugian signifikan terhadap 80.000 km garis pantai dan ribuan pulau di Indonesia(Zikra, Suntoyo dan Lukijanto, 2015). Ancaman bagi sumber daya laut terumbu karang, perikanan, bakau. Air tanah di dekat pantai juga berisiko mengalami intrusi air asin dan masyarakat terancam kehilangan tempat tinggal. Selain tinggi permukaan air laut, suhu yang meningkat juga mengancam 88% terumbu karang dalam kurun waktu 30 tahun ke depan. Peristiwa El Niño tahun 1997 memberikan contoh kecil kejadian di masa depan. Lebih dari 34% terumbu karang Asia dilaporkan telah hilang terutama karena pemutihan yang mengakibatkan produksi ikan mulai berkurang. Permodelan iklim menunjukkan bahwa bisa terjadi perubahan besar-besaran pada habitat ikan laut karena pemanasan regional dan penurunan jumlah larva ikan di perairan pantai Asia Selatan dan Asia Tenggara. Tidak hanya ikan air laut, ikan air tawar juga dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim karena perubahan waktu dan jumlah curah hujan dapat mempengaruhi migrasi, pemijahan,penyebaran, dan pertumbuhan. Karenanya, Indonesia mungkin akan semakin sulit untuk memenuhi permintaan pangan di masa depan dan akan mengalami kerugian ekonomi. 3. Hilangnya biodiversitas dan jasa lingkungan Indonesia adalah tempat tinggal dari beberapa spesies yang terancam punah,contohnya Belalai Monyet (Nasalis larvatus), Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis), Komodo naga (Varanus komodoensis), dan Orangutan Sumatra (Pongo abelii) dan Orangutan Kalimantan (dan P. pygmaeus, masing-
37 masing). Perubahan iklim mengancam keberadaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Hutan bakau Indonesia kembali juga dapat tenggelam akibat kenaikan permukaan laut. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di sekitarnya akan kekurangan air tawar, terjadi kekeringan atau banjir yang lebih besar. Jasa lingkungan yang sebelumnya yang menopang kehidupan manusia akan hilang. Salah satu prediksinya adalah kepunahan spesies. Thomas et al. (2004) we assess extinction risks for sample regions that cover some 20% of the Earth's terrestrial surface. Exploring three approaches in which the estimated probability of extinction shows a power-law relationship with geographical range size, we predict, on the basis of mid-range climate-warming scenarios for 2050, that 15-37% of species in our sample of regions and taxa will be 'committed to extinction'. When the average of the three methods and two dispersal scenarios is taken, minimal climate-warming scenarios produce lower projections of species committed to extinction (∼18% memprediksi di tahun 2050, bumi akan kehilangan 15-37% spesies. Persentase bergantung dari strategi dan komitmen global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penyerapan karbon. 4. Kesehatan masyarakat Perubahan iklim tidak hanya memperparah keadaan ekosistem lingkungan, tapi juga kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat di Indonesia akan terdampak, baik secara langsung (misalnya, kematian akibat gelombang panas, banjir, dan badai) maupun secara tidak langsung (misalnya, peningkatan infeksi penyakit dan gizi buruk akibat kekurangan makanan). Banjir yang akan sering terjadi akan memperluas penularan penyakit, kekurangan produksi pangan mengakibatkan gizi buruk dan dapat terjadi infeksi saluran pernafasan ketika pembakara terjadi. Masalah kesehatan lainnya yang mungkin dipengaruhi oleh iklim adalah pesatnya pertumbuhan fitoplankton, sehingga menjadi tempat yang baik untuk penyebaran penyakit menular, seperti demam berdarah, malaria, dan diare.
38 D. Perempuan sebagai Korban Perubahan Iklim Perempuan adalah korban terbanyak yang terdampak perubahan iklim. Terutama perempuan dari kelas sosial yang kurang mampu dan kelas buruh yang tinggal di daerah kering. Fenomena dampak perubahan iklim ini sebenarnya tidak memilih gender tertentu. Namun, ketidaksetaraan gender mengakibatkan perempuan yang lebih banyak menjadi korban. Beberapa bencana iklim ekstrim yang pernah terjadi menunjukkan kerentanan spesifik gender perempuan terhadap bencana. Misalnya, gelombang panas yang terjadi di Eropa tahun 2003 (Fouillet et al., 2006), tsunami di Aceh tahun 2004, Badai Katrina yang menghancurkan New Orleans pada 2005, dan Topan yang meldana pesisir Bangladesh pada 1991 menewaskan lebih banyak perempuan daripada laki-laki (Terry, 2009). (Yadav and Lal, 2018 mencatat bahwa perempuan cenderung lebih terdampak daripada laki-laki karena beberapa faktor, diantaranya lebih banyak yang terjebak dalam kemiskinan, lebih sedikit yang dapat mengenyam pendidikan atau pelatihan, kurangnya akses informasi dan keikutsertaan dalam organisasi pengambilan keputusan. Faktor lainnya adalah perilaku, kebiasaan, sikap, kondisi ekonomi, dan banyaknya larangan sosial-budaya lainnya membuat hidup mereka menjadi lebih sengsara selama dan setelah bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Beberapa literatur melaporkan bahwa peran gender perempuan dalam keluarga merupakan faktor sebab utama perempuan terdampak perubahan iklim paling parah. Perempuan berperan dalam menjaga keluarga dan bertanggung jawab menyediakan makanan, kayu bakar dan air. Maka, mereka adalah kelompok yang pertama kali mengamati dan merasakan penurunan produktivitas lahan pertanian, degradasi tanah, dan keringnya penampungan air atau air yang tercemar (Hdanayani et al., 2018; Terry, 2009; (Yadav and Lal, 2018). Terlebih, perempuan yang tinggal di pedesaan di negara berkembang. Mereka masih sangat bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian dan kehidupan sehari-hari. India Government (2008) sudah mewaspadai kerentanan perempuan ini. Dalam laporannya disebutkan bahwa dengan perubahan iklim, akan
39 terjadi peningkatan kelangkaan air, reduksi hasil hutan, dan peningkatan risiko kesehatan manusia. Anak-anak, perempuan dan orang tua dalam rumah tangga menjadi kelompok yang paling rentan. Kemungkinan penurunan ketersediaan bahan pangan dan meningkatkan ancaman kekurangan gizi. Semua ini akan menambah beban permasalahan bagi perempuan dalam keluarga. Maka diperlukan program adaptasi perubahan iklim yang dapat mengakomodir permasalahan ketidaksetaraan gender. Istilah gender merangkum peran, fungsi, dan tanggung jawab dari perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat setempat. Pola aktivitas dan interaksi antara laki-laki dan perempuan adalah hasil dari budaya dan kesepakatan sosial di masyarakat. Mansour (2016) menjabarkan 3 jenis peranan gender, yaitu peranan produktif, peranan reproduktif dan peranan politik. Peranan produktif adalah peranan yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki untuk memperoleh bayaran tunai. Peranan reproduktif adalah peranan yang berhubungan dengan tanggung jawab pengasuhan anak dan tugas domestik untuk menjamin pemeliharaan rumah tangga, seperti melahirkan, mengasuh anak, mengambil air, memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain. Terakhir, peranan politik yang terbagi menjadi kegiatan sosial dan pengelolaan politik. Didalamnya terdapat peranan perencanaan dan pengambilan keputusan. Sebelumnya, telah disebutkan bahwa berbagai bentuk ketidakadilan gender terjadi pada perempuan. Pernyataan ini dibuktikan oleh Rochmayanto dan Kurniasih (2013), dari penelitiannya diketahui bahwa perempuan memiliki 2 peran utama, yaitu produksi dan reproduktif. Perempuan terpaksa melakukan kegiatan produktif di luar rumah karena tuntunan ekonomi keluarga. Namun, walaupun memiliki beban kerja yang sama dengan laki-laki, perempuan digaji lebih rendah dibdaningkan laki-laki. Kemudian, sebelum dan setelah melakukan aktivitas produktif, perempuan diwajibkan memenuhi peranan reproduktif, seperti mengasuh anak, memasak, membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Berbeda dengan laki-laki yang menghabiskan waktu sebagai di peranan produktif. Pada peranan politik, biasanya perempuan diwakilkan oleh suami atau
40 anak laki-laki mereka, selain karena tidak memiliki waktu, pelabelan negatif juga membatasi keikutsertaan perempuan didalamnya. Beban gdana perempuan akan semakin dipersulit dengan adanya dampak perubahan iklim (Arora-Jonsson, 2011. Salah satu masalah yang sering ditemui adalah sulitnya mengumpulkan air di wilayah yang mengalami krisis air. Hampir dua pertiga perempuan di seluruh dunia bertanggung jawab untuk mengumpulkan air untuk minum, memasak, sanitasi dan tugas reproduktif lainnya. Secara umum, anak perempuan di bawah 15 tahun bertanggung jawab atas pengumpulan air. Tetapi sumber air tradisional di daerah kering dan semi-kering di beberapa daerah telah menghilang atau tercemar sehingga tidak layak untuk digunakan. Maka para ibu dan anak perempuan harus berjalan jauh dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendapatkan dan memurnikan air. Salah satu skenario perubahan iklim memprediksi pada tahun 2030 hampir setengah dari populasi dunia akan tinggal di daerah dengan tekanan krisis air tertinggi (Yadav and Lal, 2018. Selain air, perempuan pun sering menghadapi 'hierarki makanan'. Meskipun perempuan menyiapkan makanan untuk seluruh keluarga, mereka sering menjadi yang terakhir. Mereka lebih memprioritaskan makanan untuk keluarga dibdaningkan diri sendiri. Akibatnya, 'hierarki makanan' ini memperburuk defisiensi protein pada perempuan, mengurangi imunitas tubuh dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Permasalahan ini telah dibawa ke arah yang lebih serius di Bangladesh. Mereka melaporkan bahwa kondisi kekurangan gizi pada sebagian besar perempuan dewasa dan anak-anak sudah semakin parah. Maka diskriminasi terhadap pembagian makanan dalam keluarga harus segera diatasi (Haigh dan Vallely, 2010).
41 E. Peran Perempuan dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Gambar 3.4. Garis besar konsep peran perempuan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Perempuan dapat menciptakan rumah tangga cerdas iklim, meningkatkan efisiensi lingkungan, memperkuat jejaring sosial, dan mengelola operasi kritis (Yadav dan Lal, 2018) Dalam menghadapi perubahan iklim, ada dua strategi yang dapat dilakukan yaitu mitigasi, dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, dan adaptasi, dengan menyiapkan diri menghadapi dampak perubahan iklim. Perempuan yang dianggap sebagai korban, sebenarnya merupakan kunci utama dari kedua strategi di tingkat makro (nasional) maupun mikro (keluarga). Program mitigasi dan adaptasi ini lebih efektif jika ditujukan kepada perempuan laki-laki. Terutama di negara berkembang yang mengdanalkan pendekatan bottom-up, menjadikan perempuan sebagai elemen kunci pembangunan berkelanjutan (Goli, Omidi Najafabadi dan Lashgarara, 2020). Namun hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya keadilan gender (Terry, 2009.
42 Berdasarkan penelitian Ketlhoilwe (2013), Bohensky et al., (2016)dan Terry (2009) dapat disimpulkan bahwa perempuan mampu melindungi diri dan keluarga dari dampak perubahan iklim melalui penerapan strategi adaptasi. Strategi adaptasi utama yang digunakan adalah membuka kesempatan bagi perempuan untuk melakukan interaksi sosial (dan pembelajaran sosial), menggali pengetahuan lokal (budaya lokal) dan menerapkan teknologi atau inovasi baru untuk meningkatkan ketahanan. Membentuk perempuan yang berpendidikan, terampil, sehat dan berdaya secara ekonomi. Sehingga mereka bisa mencari sumber penghasilan yang tidak bergantung pada iklim dan memiliki kendali atas penggunaannya. Rochmayanto dan Kurniasih (2013) menambahkan strategi peningkatan peran politik perempuan dalam hal kepemimpinan di organisasi kemasyarakatan maupun penanggulangan bencana dan rekonstruksi budaya. Peran politik memberikan kesempatan perempuan untuk ikut menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan terbaik bagi diri dan keluarga mereka. Kemudian, rekonstruksi budaya dengan membuka batasan budaya juga meningkatkan kapasitas adaptifnya. Misalnya, menhilangkan hierarki makanan di meja makan dan mendorong perempuan agar bisa berenang dan naik pohon. Terlihat sederhana, tapi hal ini dapat mengurangi angka kematian perempuan saat bencana. Peran perempuan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berada di pusat strategi, seperti terlihat di Gambar 3.4. Yadav dan Lal (2018) mengusulkan strategi bagi LSM, pemerintah dan organisasi lingkungan lainnya untuk menciptakan rumah tangga cerdas iklim, meningkatkan efisiensi lingkungan, memperkuat jejaring sosial, dan mengelola operasional. Strategi ini mengarah pada peningkatan ketahanan, peningkatan efisiensi penggunaan input, penguatan kapasitas personal, dan inovasi. Tdana panah menunjukkan interaksi yang kuat antar variabel. Meskipun banyak tantangan dan kendala, perempuan berada di pusat program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Posisi ini menunjukkan bahwa perempuan berperan penting dalam mengembangkan rumah tangga cerdas iklim untuk mengelola kebun rumah tangga, memastikan keamanan pangan dan gizi, meningkatkan keanekaragaman sumber
43 makanan dan mengadopsi langkah-langkah pencegahan seperti merebus dan menyaring air dan menggunakan kelambu dan lainnya. Beberapa bentuk adaptasi yang telah dilakukan oleh perempuan di beberapa wilayah, diantaranya mendiversifikasi pertanian dan merancang teknik penyimpanan makanan jangka panjang. Praktik pertanian polikultur/tumpang sari/ wanatani adalah solusi masalah krisis kekurangan gizi yang termasuk bentuk adaptasi dan mitigasi. Pengetahuan mengenai fungsi tanaman ini diperoleh perempuan dari para leluhurnya. Yadav dan Lal (2018) menemukan perempuan di India mempraktikkan metode pertanian yang berkelanjutan seperti penggunaan bio-pestisida, pupuk organik, dan teknik konservasi air seperti irigasi tetes, alat penyiram, kolam pertanian, dan penanaman pohon untuk menambah air tanah serta untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kesadaran perempuan dunia akan pentingnya menjaga alam melahirkan konsep ekofeminisme. Organisasi ekofeminisme di Jerman dan Rusia pernah menyerukan, "Kaum laki-laki tidak pernah memikirkan kehidupan, yang mereka pikirkan hanyalah ingin menakluk-kan alam dan musuhnya". Artinya kaum laki-laki lebih sedikit memperhatikan kelestarian lingkungan. Berdasarkan penelitian, lebih banyak perempuan yang mendaur ulang sampah, membeli makanan organik, dan produk berlabel ramah lingkungan daripada pria (Yadav dan Lal, 2018). Astuti (2012) mencatat pengalaman perempuan di Irian Jaya yang menghalangi para suami mereka untuk menebang pohon di hutan dengan berpuisi sambil mengitari dan sesekali mendekap pohon-pohon tersebut. Adapula sosok Mama Yosepha dari Amungme, Papua yang menggerakkan ratusan perempuan untuk membuat tungku api besar- besaran di bdanara Timika yang membuat penerbangan berhenti total. Aksi ini merupakan bentuk protes atas pengambilan hak tanah dan kebun sayur masyarakat Timika oleh PT Freeport yang hendak membangun gedung dan hotel di daerah Timika. Dari Jambi, ada Butet Saur Marlina dari LSM Warsi (Warung Informasi Konservasi). Butet mendidik manusia rimba untuk mengenal tulisan dan angka. Agar masyarakat Kubu di Jambi tidak dibohongi oleh pemerintah maupun pihak swasta yang datang membeli hutan dengan harga murah, karena mereka tidak
44 bisa berhitung. Di Pulau Timor ada Mama Aleta dan Masyarakat Adat Mollo yang menghentikan operasi tambang dengan melakukan protes sambil menenun(Triyanto dan Hartanto, 2018). Gunarti dari Sukolilo Pati berkeliling ke 7 desa untuk menemui para ibu dan memberi tahu bahwa mereka harus menolak penambangan batu kapur dan pendirian pabrik semen. Gunarti tau, jika penambangan diteruskan bisa menimbulkan bencana ekologis dan hilangnya sumber air bagi 4000 ha sawah dan 8000 kepala keluarga (Triyanto dan Hartanto, 2018). Protes yang dilakukan perempuan selalu mengikuti prinsip anti-kekerasan dan ternyata lebih efektif untuk menjaga alam. Melibatkan perempuan dalam mitigasi dan adaptasi akan mempercepat program penanggulangan perubahan iklim. Program pemerintah maupun swasta harus mulai melihat perempuan sebagai agen perubahan bukan hanya sebagai korban. Penelitian Priyatna, Subekti dan Rachman (2017); Ankesa, Amanah dan Asngari (2016) menunjukkan bahwa dengan partisipasi ibu rumah tangga dalam kegiatan lingkungan menunjukkan hasil yang lebih efektif. Alasannya, perempuan ingin memastikan keluarga mereka dapat tinggal dengan nyaman, makanan dan minuman tersedia di meja makan dan anak-anak bisa tumbuh dengan baik. Daftar Pustaka Ankesa, H. A., Amanah, S. dan Asngari, P. S. (2016) 'Partisipasi Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan dalam Penanganan Sampah di Sub DAS Cikapundung Jawa Barat', Jurnal Penyuluhan, 12(2), p. 105. doi: 10.25015/penyuluhan.v12i2.10929. Arora-Jonsson, S. (2011) 'Virtue and vulnerability: Discourses on women, gender and climate change', Global Environmental Change. Elsevier Ltd, 21(2), pp. 744-751. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2011.01.005. Astuti, T. (2012) 'Ekofeminisme dan Peran Perempuan Dalam Lingkungan', Indonesian Journal of Conservation, 1(1), pp. 49-60. Bohensky, E. L. et al. (2016) 'Climate knowledge cultures: Stakeholder perspectives on change and adaptation in Nusa Tenggara Barat,
45 Indonesia', Climate Risk Management. Elsevier B.V., 12, pp. 17-31. doi: 10.1016/j.crm.2015.11.004. Case, M., Ardiansyah, F. dan Spector, E. (2007) 'Climate Change in Indonesia Implications for Humans and Nature', Energy, pp. 1-13. David Suzuki Foundation (1998) Taking Our Breath Away. Folorunso, R. ., Ibe, A. . dan Ojo, O. (1993) 'Women as a Factor of Global Warming and Sustainability of Coastal Resources of West and Central Africa', in Proceedings of the Symposium on Coastal and Ocean Management. Los Angeles. Fouillet, A. et al. (2006) 'Excess mortality related to the August 2003 heat wave in France', International Archives of Occupational and Environmental Health, 80(1), pp. 16-24. doi: 10.1007/s00420-006- 0089-4. Goli, I., Omidi Najafabadi, M. dan Lashgarara, F. (2020) Where are We Standing and Where Should We Be Going? Gender and Climate Change Adaptation Behavior, Journal of Agricultural and Environmental Ethics. Springer Netherlands. doi: 10.1007/s10806-020-09822-3. Haigh, C. dan Vallely, B. (2010) 'Gender and the climate change agenda. The impacts of climate change on women and public policy', Women's Environmental Newtork. Available at: resources/Gender and the climate change agenda 21.pdf. Handayani, W. et al. (2018) 'Climate change adaptation in Tanjung Mas - Semarang: A comparison between male- and female-headed households', IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 129(1). doi: India Government (2008) National Action Plan on Climate Change. Ketlhoilwe, M. J. (2013) 'Improving resilience to protect women against adverse effects of climate change', Climate and Development, 5(2), pp. 153-159. doi: 10.1080/17565529.2013.789788. Komariah, S. (2019) 'Perubahan Peranan Wanita Sunda: Studi Kasus Di Kota Bandung', TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial, 2(2), pp. 354-384. doi: 10.15575/jt.v2i2.4926. Mansour, F. (2016) Analisis Gender dan Transformasi Sosial.
46 Measey, M. (2010) 'Indonesia: A Vulnerable Country in the Face of Climate Change', Global Majority E-Journal, 1(1), pp. 31-45. Available at: Priyatna, A., Subekti, M. dan Rachman, I. (2017) 'Ekofeminisme dan Gerakan Perempuan di Bandung', Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 9(3), p. 439. doi: 10.30959/patanjala.v9i3.5. Rochmayanto, Y. dan Kurniasih, P. (2013) 'Peranan gender Dalam Adaptasi Perubahan Iklim Pada Ekosistem Pegunungan di Kabupeten Solok, Sumatera Barat ( The Role of Gender on Climate Change Adaptation in the Mountainous Ecosystem at Solok District , West Sumatera )', Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 10(3), pp. 203-213. Terry, G. (2009) 'No climate justice without gender justice: An overview of the issues', Gender and Development, 17(1), pp. 5-18. doi: 10.1080/13552070802696839. Thomas, C. D. et al. (2004) 'Extinction risk from climate change', Nature, 427(6970), pp. 145-148. doi: 10.1038/nature02121. Triyanto dan Hartanto, R. (2018) 'Perempuan dan gerakan lingkungan : pengalaman perempuan masyarakat adat menjaga alam', in Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan, pp. 1-12. World Bank (2008) 'Development and climate change: A Strategic Framework for the World Bank Group', p. 44pp. Yadav, S. S. dan Lal, R. (2018) 'Vulnerability of women to climate change in arid and semi-arid regions: The case of India and South Asia', Journal of Arid Environments. Elsevier Ltd, 149, pp. 4-17. doi: 10.1016/j. jaridenv.2017.08.001. Zikra, M., Suntoyo dan Lukijanto (2015) 'Climate Change Impacts on Indonesian Coastal Areas', Procedia Earth and Planetary Science. Elsevier B.V., 14, pp. 57-63. doi: 10.1016/j.proeps.2015.07.085.
Bab 4 Gender Gaps Dalam Posisi Strategis Oleh: Sally Paulina Sandanafu Politeknik Negeri Ambon A. Gender Versus Jenis Kelamin (Sex) Pada umumnya orang awam mempersepsikan gender sama halnya dengan jenis kelamin. Konsep gender jelas berbeda dengan jenis kelamin. Gender menitikberatkan pada bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan social masyarakat dan juga karakteristik laki-laki dan perempuan dalam lingkungannya yang terbentuk melalui keluarga dan nilai-nilai budaya dan agama. Interpretasi gender di zaman milenial ini berbeda dengan gender pada zaman dahulu. Perempuan jaman dulu tidak diijinkan keluar malam tanpa didampingi laki-laki karena laki-laki pada saat itu dianggap sebagai sosok yang diyakini dapat melindungi perempuan.Namun pada jaman milenial ini,aktivitas perempuan sudah mulai tampak menyaingi aktivitas laki-laki dimana perempuan sudah mampu mengaktualisasikan diri melakukan apa yang dilakukan laki- laki. Secara biologis laki-laki dan perempuan berbeda dalam hal jenis kelamin dan penampilan fisik dimana hanya perempuan yang memiliki alat reproduksi yang menghasilkan keturunan bagi laki-laki.Menurut (Phillips, 2005) mendefinisikan jenis kelamin merupakan kondisi biologis yang tidak berubah antara menjadi laki-laki dan perempuan. Perbedaan fisik laki-laki dan perempuan juga memungkinkan laki-laki memiliki kemampuan melakukan pekerjaan yang berat dibandingkan perempuan yang lebih cenderung mewarisi sifat lemah lembut.Kodrat ini adalah bawaan dari lahir yang menyebabkan perempuan tidak bisa bertukar pekerjaan dengan laki-laki dan secara tidak langsung mempengaruhi 47
48 karakteristik dan peran perempuan dan laki-laki dalam lingkungan social,budaya dan masyarakat yang kita sebut dengan gender. B. Ketidaksetaraan Gender Ketimpangan peran perempuan dan laki-laki telah menjadi isu global. Hal ini terlihat dari kuantitas laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Mayoritas Industrialisasi dipegang dan dikendalikan oleh laki- laki. Di Indonesia upah atau gaji perempuan lebih rendah dari laki-laki. Selama periode 2015-2019 menurut BPS dalam laporan perekonomian 2019 menunjukan upah pekerja laki-laki dan perempuan memiliki selisih mencapai Rp.492,2 ribu. Menurut BPS, kesenjangan upah ini disebabkan karena perempuan kurang berkontribusi dalam pekerjaan dan cenderung ditempatkan pada level kerja yang rendah dibandingkan laki-laki. Rata- rata upah pekerja berdasarkan gender ditunjukan pada Gambar 4.1. Grafik perbandingan nilai upah laki-laki dan perempuan diatas membuktikan bahwa perempuan harus lebih membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi agar mampu bersaing dan berkontribusi dalam industri. Grafik diatas mengindikasikan bahwa upah atau penghasilan yang tinggi tergantung pada jenis pekerjaan dan kinerja yang dihasilkan dimana hingga tahun 2019 laki-laki masih tetap memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibanding perempuan dan laki-laki juga dominan dalam jabatan atau kedudukan yang tinggi. Gambar 4.1 Rata-Rata Upah Berdasarkan Gender (Jayani, 2019)
49 BPS juga mencatat indeks ketimpangan gender di Indonesia yang mengalami penurunan yakni dari 18,7% di tahun 2017 menurun menjadi 17,3% di tahun 2018. Hal tersebut berbeda dengan IKG Indonesia dengan negara-negara ASEAN dimana Indonesia menduduki peringkat ke empat tertinggi yang memiliki ketimpangan gender (Badan Pusat Statistik, 2018). Secara global ketidaksetaraan gender masih menjadi isu di negara-negara berkembang sehingga pergerakan-pergerakan yang mendukung perempuan sering disuarakan untuk meminimalisir semakin termarginalnya peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Menurut (Alfana et al., 2015) peran perempuan sangat menentukan pembangunan bangsa karena akan berdampak pada 2 hal yakni perempuan yang berkualitas akan sangat membantu laki-laki dalam mengatasi masalah- masalah sosial,budaya,ekonomi,hukum untuk pemerataan pembangunan dan yang kedua perempuan yang berkualitas akan sangat menentukan kualitas generasi selanjutnya mengingat secara biologis perempuan yang memiliki fungsi reproduksi yang akan menentukan kualitas generasi penerusnya. Gambar 4.2 Perempuan Pekerja dan Perempuan Pemimpin, Sumber :. (Admin, 2018)
50 Gambar 4.3 Perempuan Pekerja dan Perempuan Pemimpin. (Admin, 2018) C. Pembangunan Manusia Berwawasan Gender Pembangunan berwawasan gender yang disahkan dalam UU No 7 tahun 1984 secara tersurat menghapus segala bentuk diskriminatif perempuan sehingga perempuan memiliki fungsi dan peran yang sejajar dengan laki-laki (Sudarta, 2014). Dengan demikian seyogyanya perempuan juga memiliki porsi yang sebanding dengan laki-laki dalam pembangunan ekonomi bangsa. Hal ini diperjelas dengan adanya perempuan yang mampu mengerjakan tugas laki-laki dan ada juga perempuan yang menjadi pimpinan dalam suatu organisasi atau perusahaan.Pengukuran kesetaraan gender muncul sejak United Nations Development Program (UNDP) mengeluarkan laporan terkait pembangunan manusia berwawasan gender untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan ataupun peningkatan pembangunan setiap negara. Indeks kesetaraan gender juga dihitung oleh BPS sejak tahun 2009 berrsama dengan kementerian pemberdayaan anak dan perempuan (Badan Pusat Statistik, 2018).
51 Pada tahun 1975 di Mexico City diselenggarakan World Conference International Year of Woman-PBB yang menghasilkan deklarasi kesamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal: 1. Pendidikan dan pekerjaan 2. Prioritas pembangunan bagi kaum perempuan 3. Perluasan partisipasi perempuan dalam pembangunan 4. Penyediaan data dan informasi perempuan 5. Pelaksanaan analisis perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin. Untuk itu dikembangkan berbagai program pemberdayaan perempuan (Women Empowerment Programs). Guna mewadahi aktivitas tersebut diperkenalkan tema perempuan dalam pembangunan (Women in Development, WID), yang bertujuan mengintegrasikan perempuan dalam ini semata-mata untuk meminimalisir ketimpangan gender yang sering terjadi secara global sehingga perempuan akan semakin mudah mengeksplorasi diri untuk sejajar dengan laki-laki.Dengan demikian pembangunan berbasis gender akan tercapai. D. Gender dalam Industri 4.0 dan Society 5.0 Industrialisasi akan berjalan maju jika SDM memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Tantangan Society 5.0 di era milenium ini menuntut SDM untuk tetap belajar dan membekali diri agar mampu bersaing dengan SDM lain secara global. Penerapan Society 5.0 yang dicetuskan pemerintah Jepang lebih menfokuskan pada manusianya (Human Centered) sehingga akan terjadi keseimbangan antara manusia dan teknologi. Revolusi ini berbeda dengan revolusi industri 4.0 yang lebih fokus pada kepintaran buatan (Artificial Intelectual) yang dominan akan menggunakan teknologi dalam penerapannya. Kemutakhiran teknologi saat ini membuat SDM berlomba-lomba untuk dapat menguasai kemajuan IPTEK tersebut. Society 5.0 akan diterapkan untuk memicu manusia atau SDM dalam penguasaan teknologi. Revolusi ini tidak akan menyebabkan manusia menjadi pasif namun manusia akan lebih termotivasi dan tertantang
52 untuk menguasai IPTEK. Dari segi gender, kondisi dan karakteristik perempuan dan laki-laki sangat menentukan cara mereka dalam mempelajari teknologi. Perempuan tidak merasa terlalu berambisi dalam jabatan sehingga apabila perempuan merasa sudah memahami IPTEK adalah prestasi yang sangat tinggi dan perempuan akan merasa tidak butuh lagi untuk menguasai hal-hal IPTEK lainnya karena pemahamannya terhadap IPTEK sudah cukup bagi mereka dalam mengaplikasi pekerjaan. Berbeda dengan laki-laki yang selalu fokus pada pencapaian kinerja yang tinggi, peahaman akan IPTEK akan tetap diikuti dengan hal-hal terkait IPTEK lainnya bserta pengaplikasiannya sehingga laki-laki akan merasa puas jika mampu menguasai IPTEK dan sistem informasi lainnya. Berikut ini konsep revolusi industri 4.0 dan konsep Society 5.0 : Berdasarkan konsep di atas, Indonesia masih dalam proses Industri 4.0 dimana industri masih memprioritaskan teknologi dalam operasional industri.Hal ini akan sangat berpengaruh pada kemampuan SDM dalam berinovasi sehingga dapat menciptakan ide-ide baru yang dikembangkan oleh teknologi.Bisnis-bisnis baru yang bermunculan saat ini di Indonesia merupakan integrasi Industri 4.0. Sebut saja Gojek dan Grab yang sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam hal transportasi yang juga merambati bisnis kuliner dan masih banyak lagi. Bisnis-bisnis beraroma Unicorn ini dibuat dan dikembangkan oleh para milenial yang sebagian besar adalah laki-laki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa laki-laki memiliki kemampuan dan kecepatan dalam memahami dan mengaplikasikan teknologi digital walaupun ada segelintir perempuan juga tertarik menggunakan teknologi dalam menjalankan industri/bisnis mereka.
53 Gambar 4.4 Konsep Industri 4.0 dan Society 5.0 (Dikembangkan oleh Penulis,2020) Fenomena bisnis yang menggunakan teknologi adalah akumulasi dari revolusi industri 4.0.Indonesia untuk saat ini masih terus mencermati Society 5.0 yang saat ini djalankan oleh Jepang. Society 5.0 lebih bersifat humanis karena unsur manusia yang lebih diutamakan sehingga hasil akhir dari Society 5.0 ini adalah keseimbangan antara teknologi dan manusia.Bagaimana laki-laki dan perempuan memahami Society 5.0 tergantung kemampuan gender dalam mempelajari semua hal yang menjadi unsur penggerak Society 5.0. Kepintaran buatan (Artificial Intelectual) dalam industri 4.0 pada dasarnya merupakan inovasi
54 yang mempermudah pekerjaan manusia karena segala sesuatu telah dirancang secara sistematis. Penggunaan Artificial Intellectual ini telah banyak digunakan dalam berbagai industri misalnya baru-baru ini pihak kepolisian telah menggunakan teknologi tersebut untuk pengaturan lalu lintas terkait ketertiban pemakai jalan. Pelanggaran bisa langsung dideteksi secara detail sebab dan akibat serta oknum yang melanggar ketertiban tersebut. Pengaplikasian teknologi ini membutuhkan SDM yang dipercaya dan bertanggungjawab karena kecanggihan teknologi juga dapat memarginalisasikan fungsi manusia selaku pengembang dan pemakai. Pemakain teknologi yang terus menerus tanpa mengikutertakan manusia didalamnya akan mengakibatkan berkurangnya pekerjaan manusia sehingga manusia secara tidak langsung dimanjakan dengan kemampuan sebuah sistem. Sebaliknya jika kecanggihan teknologi diaplikasikan secara baik, benar dan bertanggungjawab, maka manusia akan mendapatkan manfaat besar dalam dunia perindustrian. Dengan demikian pengaplikasian teknologi sudah merupakan kebutuhan yang mutlak dipenuhi karena teknologi sangat menunjang pekerjaan dan kinerja manusia. Gambar 4.5 Perempuan dan Implementasi Revolusi Industri 4.0 n.d.)
55 Gambar 4.6 Perempuan dan Implementasi Revolusi Industri 4.0 (Images, n.d.) E. Gender dalam Industrialisasi Fenomena perempuan sudah memainkan perannya dalam pembangunan dengan menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan,perusahan, dan lain-lain dirasa perlu ditilik kembali mengingat jabatan-jabatan strategis tersebut hanya dipegang oleh segelintir perempuan dan tidak sebanding dengan laki-laki. Menurut data dari hanya 5% perempuan yang menjadi pimpinan perusahaan, dan 17,3% anggota legislative.Hal ini sangat ironis mengingat secara umum, populasi perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Penelitian Tjokroaminoto dalam (Rahim, 2016) mengungkapkan bahwa kurangnya partisipasi wanita dalam pembangunan disebabkan oleh beberapa factor diantaranya 1) adanya dikotomi maskulin/feminine peran manusia secara biologis yang memarginalkan perempuan, 2) adanya dikotomi peran public dan budaya yang menunjukan bahwa 'perempuan seharusnya di rumah'. 3) adanya konsep 'beban kerja ganda' yang mengharuskan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang seutuhnya walaupun memiliki karir, 4) adanya wawasan pemikiran yang
56 memarginalkan perempuan dalam masyarakat. Peran perempuan dalam bermasyarakat hanya bersifat sekunder. Berbagai upaya dilakukan untuk menghasilkan SDM yang memiliki skill tinggi di bidangnya. Penelitian (Sipakoly & Sandanafu, 2020) baru-baru ini membuktikan bahwa mayoritas atau 60% laki-laki lebih menguasai teknologi digital dibandingkan perempuan sehingga berdampak pada posisi atau jabatan yang dipegang oleh mereka. Laki- laki lebih banyak memegang jabatan strategis karena faktor penguasaan IPTEK.Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Julie Pelamonia & Sally Paulina Sandanafu, 2017) justru menunjukan bahwa tidak ada pengaruh penggunaan komputer antara para tenaga pendidik pria dan wanita di tingkat SMU di kota Ambon.Hal ini membuktikan bahwa perempuan dan laki-laki mampu mengoperasikan komputer atau teknologi secara baik sehingga tidak ada rasa diskrimantif antara laki- laki dan perempuan dalam menggunakan computer. Ketrampilan dan kemampuan mengaplikasikan teknologi sangat menentukan posisi perempuan dan laki-laki dalam sebuah organisasi.Secara Nasional dalam industri pendidikan tinggi,masih terdapat ketimpangan gender dalam posisi strategis. Total perempuan yang memegang jabatan tertinggi dalam pergururn tinggi di Indonesia hanya 9 orang sedangkan jumah perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia berkisar 4000 universitas (Dian arthasalina, 2020). Kepemimpinan yang dipegang perempuan yang minim inilah yang mengindikasikan alasan masih terjadinya ketimpangan gender dalam posisi strategis organisasi.Ketertinggalan perempuan dalam memimpin suatu organisasi mendorong perempuan untuk lebih berusaha dan belajar untuk menyetarakan posisi dengan laki-laki. (Sundholm, 2013) diskrimasi yang dialami perempuan sifatnya menjalar dan akan berpengaruh pada aspek lain. Keterbatasan dalam mengakses sumber- sumber informasi dan sumber ekonomi juga merupakan penghambat perempuan dalam meningkatkan karirnya. Ketertinggalan perempuan ini mengakibatkan perempuan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak apalagi menempati jabatan strategis. Dalam dunia profesional, kerap kali perempuan hanya bekerja tanpa upah atau upah yang relatif rendah. Hasil studi menunjukan bahwa
57 adanya variasi kontribusi perempuan dalam meningkatkan taraf hidup secara ekonomi (Kabeer, 2012). Perempuan lebih cenderung bekerja pada sektor-sektor informal dibanding sektor formal disebabkan karena sektor informal tidak terlalu mengikat dan lebih fleksibel sehingga perempuan masih memiliki waktu dan kesempatan untuk mengurus rumahtangga (Maloney, 2004) sebaliknya laki-laki akan merasa nyaman jika bekerja di sektor formal karena lebih fokus pada pencapaian tujuan sehingga laki- laki merasa lebih bertanggungjawab terhadap keluarga dengan mencari nafkah sebesarnya untuk kesejahteraan keluarga. Sifat bertanggungjawab laki-laki inilah menjadi faktor pendorong mayoritas laki-laki menduduki possisi strategis dalam organisasi. Penelitian Rahmawati menunjukan bahwa Peran perempuan dalam instansi pemerintahan mayoritas sebagai tenaga administrasi dan jarang sebagai pengambil keputusan. Perempuan sangat sulit untuk mencapai level kepangkatan golongan IV sehingga mereka cenderung berkarir di sektor jasa dan perdagangan (Mardiah & Zulhaida, 2018). Namun hasil penelitian membuktikan bahwa gender sama sekali tidak mempengaruhi karir perempuan dan laki-laki.Karir tergantung dari personil bukan dari gender Rahmawati 2012 dalam Mardiah & Zulhaida, 2018). Di sektor perbankan, faktor gender tidaklah mempengaruhi karir seseorang. Laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama dalam pengembangan karir seingga gender bukanlah menjadi isu dalam peningkatan karir sesorang.Hal ini berarti perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pengambil keputusan di sektor perbankan berbasis gender dalam 5 tahun kedepan akan diperhadapkan oleh faktor tenaga kerja. Angkatan kerja perempuan di Indonesia masih berkisar 50% dan diprediksikan akan turun jika perempuan tidak dapat mengaktualisasikan diri secara baik dalam dunia kerja. Pemerintah berupaya untuk menaikan jumlah tenaga kerja perempuan karena semakin bertambahnya penduduk maka kebutuhan akan tenaga kerja juga akan bertambah dan jika tenaga kerja perempuan berkurang, maka akan menambah beban bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya..
58 Gambar 4.7 Gender dalam Industri Pemerintahan, (Seorang-Pns- Wanita-Berjilbab-Ilustrasi-_140225141434-223, n.d.) Faktor pendidikan juga merupakan faktor penting dalam menentukan performa seseorang. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang, maka akan semakin tinggi pula level dalam organisasi. Anak laki-laki dianggap memiliki nilai ekonomis yang rendah dibandingkan anak perempuan. Artinya anak laki-laki memiliki kebutuhan yang tidak banyak jika dibandingkan dengan anak perempuan sehingga secara logika, anak laki-laki dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dari perempuan. Berdasarkan hal tersebut, prospek pasar tenaga kerja dimasa datang akan berpeluang pada laki-laki.Posisi strategis dalam organisasi menjadi target laki-laki dalam mencapai tujuan profesionalnya. Ambisi laki-laki dalam menguasai IPTEK akan mendorong laki-laki untuk maju sebagai pemimpin. Sebaliknya perempuan yang notabene memiliki peran ganda akan semakin termarginalkan dalam pembangunan. Perempuan akan semakin sulit mencapai tujuan karena adanya beberapa faktor penghambat yang tidak bisa dielak oleh perempuan. Perempuan yang menjadi pimpinan atau pengambil keputusan adalah mereka yang mampu mengolah peran ganda menjadi kekuatan dalam mencapai kinerja yang lebih tinggi.Perempuan kelas atas terkadang juga mengalami hambatan
59 dalam menduduki posisi top manajemen dalam perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya kultur patriarki yang secara langsung memposisikan perempuan dibawah laki-laki.(Tempo.Co,2019) Berdasarkan data statistik gender, terdapat enam jenis pekerjaan dengan upah tertinggi lebih dari 100% diperuntukkan untuk perempuan. Persentase tertinggi terjadi pada jenis pekerjaan konstruksi dimana pekerja laki-laki menerima upah lebih rendah daripada pekerja perempuan. Perbedaan upah ini terjadi karena posisi perempuan dalam pekerjaan konstruksi lebih tinggi dari laki-laki. Perempuan menduduki posisi yang strategis dalam pekerjaan konstruksi seperti pejabat pelaksana, tenaga usaha dan tenaga ybdi 933,25%) sedangkan tenaga kerja kasar dan produksi alat sebesar 46,96% dipegang oleh laki-laki. Dengan demikian mayoritas perempuan memiliki jabatan atau posisi penting dalam sektor konstruksi.Hal ini dipandang adil karena dalam pekerjaan konstruksi membutuhkan tenaga fisik yang lebih banyak dan kebutuhan itu akan didapat dari pekerja laki-laki sehingga dalam sektor ini perempuan lebih berperan sebagai pengambil keputusan (Badan Pusat Statistik, n.d.) Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa perempuan lebih memilih pekerjaan informal dan laki-laki lebih ke pekerjaan formal sehingga laki- laki lebih membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk mencapai tujuan akibatnya laki-laki akan menekan rekannya sesama laki-laki untuk bekerja lebih keras guna memperoleh target. Di Industri pendidikan tinggi di Maluku, pimpinan perguruan tinggi baik swasta maupun negeri adalah laki-laki. Tekanan waktu dan tekanan kerja mempengaruhi psikologis laki-laki dalam mengambil keputusan. Situasi inilah yang secara alami membentuk laki-laki sebagai sosok pemimpin yang tegas,kuat dan bijak dalam mengambil keputusan. Lain halnya dengan perempuan yang terkadang mengambil keputusan secara emosional dan seringkali menggunakan insting untuk tidak menyakiti dan merugikan orang lain terkait keputusan yang diambilnya. Laki-laki terbukti lebih tegas dan berani menanggung resiko atas keputusannya. Sifat berani yang dimiliki laki-laki menjadi tolak ukur perempuan memposisikan laki-laki sebagai pelindungnya atau pahlawannya. Dengan demikian, sifat-sifat yang dimiliki laki-laki secara dominan lebih mengarah pada kekuasaan
60 sehingga tidaklah mengherankan apabila posisi-posisi strategis dalam industri kerja dijabat oleh kaum laki-laki. Fenomena kepemimpinan laki-laki tergambar hampir di semua sektor. Hal ini bukan tidak mungkin akan memperlebar ketidaksetaraan gender sehingga perempuan terkesan stagnant. Kebijakan dan UU yang diusulkan kaum perempuan melalui beberapa konfrens maupun pergerakan perempuan dirasa perlu terus digalakan guna memudahkan perempuan mengakses sumber-sumber ekonomi,informasi dan IPTEK supaya ketimpangan gender akan semakin :terminimmalisr dan perempuan dan laki-laki akan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dalam setiap segi kehidupan. Kerjasama laki-laki dan perempuan akan membuahkan hasil yang memuaskan bagi pembangunan bangsa. Laki-laki dan perempuan akan memainkan peran yang sama dalam mewujudnyatakan pembangunan yang merata, adil dan makmur. Laki- laki akan menghargai perempuan karena perempuan mampu melakukan pekerjaan laki-laki dan sebaliknya. Di bawah ini adalah tokoh-tokoh pemimpin perempuan yang menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan di Indonesia: Gambar 4.8 Pejabat Perempuan Dalam Pemerintahan,(image, 2017)
61 Para pejabat perempuan dalam gambar diatas telah membuktikan bahwa peran perempuan dalam pembangunan tidak bisa dipandang sebelah mata. Kontribusi perempuan sebagai pejabat dan pimpinan dalam sebuah institusi menunjukan kredibilitas dan kapabilitas perempuan yang tidak kalah dengan laki-laki. Fenomena ini akan mensejajarkan perempuan menjadi sama dengan laki-laki dalam kepemimpinan dan gender gap yang menjadi momok bagi perempuan lambat laun akan menjadi motivasi untuk bersaing dan berdaya guna dalam pembangunan terutama pembangunan yang berbasis gender. Kepemimpinan dan kesempatan menempati posisi strategis dalam suatu organisasi akan terbuka lebar jika diimbangi oleh penguasaan sains dan teknologi serta pengendalian diri. Perempuan dan laki-laki akan dapat bersinergi dalam mengisi pembangunan. Kelemahan perempuan dijadikan kekuatan bagi laki-laki sehingga keseimbangan dapat terwujud dan ketimpangan gender tidak akan menjadi masalah di masa depan. Pemerintah juga harus memberikan kesempatan dan kemudahan akses bagi kaum perempuan dengan ketetapan-ketetapan UU, kebijakan dan program-program terkait emansipasi perempuan dalam segala aspek kehidupan. Pembangunan berbasis gender diyakini akan berjalan baik apabila tidak ada diskriminasi terhadap perempuan disegala sector industry pembangunan. Laki-laki dan perempuan akan memainkan peran mereka berlandaskan aturan dan ketetapan yang berlaku sehingga kontribusi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan seimbang sesuai porsi masin-masing. Gap dalam kepemimpinan yang masih terjadi secara global secara otomatis juga akan berkurang dan perempuan dapat mengembangkan diri dengan potensi yang mereka miliki.
62 Daftar Pustaka Admin, D. (2018). index. perempuan/%0A%0A Alfana, M. A. F., Fauzan A, D., Laksmiasri, W., & Rahmaningtias, A. (2015). Dinamika Pembangunan Manusia Berbasis Gender Di Indonesia. Seminar Nasional Geografi Ums 2015, 1-21. Badan Pusat Statistik. (n.d.). Statistik Gender Tematik 2016. Badan Pusat Statistik. (2018). Ketimpangan. (n.d.). index2. teknologi Dian arthasalina. (2020). 9 Rektor Perempuan di Indonesia. image. (2017). Perempuan pejabat. images. (n.d.). Jayani, D. H. (2019). melebar. Julie Pelamonia, & Sally Paulina Sandanafu. (2017). Tecnophobia,Gender dan Karakter Personal Tenaga Pendidik Akuntansi. Maneksi, 6(2), 10-15. article/view/10/15 Kabeer, N. (2012). Empowerment, Citizenship and Gender Justice: A Contribution to Locally Grounded Theories of Change in Women's Lives. Ethics and Social Welfare. 5.2012.704055 Maloney, W. F. (2004). Informality revisited. World Development. doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.01.008
63 Mardiah, A., & Zulhaida, Z. (2018). PENERAPAN KESETARAAN GENDER DALAM PENGEMBANGAN KARIR KARYAWAN (Studi Perbandingan Antara Bank Syariah dan Konvensional di Pekanbaru). Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 17(1), 80. org/10.24014/marwah.v17i1.5692 Phillips, S. P. (2005). Defining and measuring gender: A social determinant of health whose time has come. International Journal for Equity in Health, 4(July). Rahim, A. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender. Jurnal Al-Maiyyah, Volume, 9(Nomor, 2), 265. (n.d.). pemkot-bandung-masih-minim Sipakoly, S., & State, A. (2020). Gender Versus Digitalization : How Men and Women Facing Digital Platforms to Applying For Work. 743, 743-750. Sudarta, W. (2014). Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender. Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Udayana, 4-5. Sundholm, M. (2013). Office of the United Nations High Commissioner for Refugees - Office of the Secretary-General's Envoy on Youth. United Nations.
Bab 5 Gender Dalam Pendidikan Oleh: Sherly Mayfana Panglipur Yekti STKIP PGRI Nganjuk A. Pendahuluan Ketika berbicara mengenai women empowerment atau pemberdayaan wanita, secara tidak langsung pikiran kita akan terbawa pada istilah emansipasi wanita. Artinya bahwa wanita mempunyai hak setara dengan hak laki-laki. Salah satu tokoh yang kita kenal sebagai simbol emansipasi perempuan di Indonesia adalah Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini lahir tanggal Dua Puluh Satu April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Hari lahir Kartini ini kemudian ditetapkan menjadi hari nasional oleh pemerintah Indonesia, yang sering kita kenal sebagai Hari Kartini. R.A. Kartini dibesarkan dalam keluarga bangsawan, ayahnya yaitu RMAA Sosroningrat adalah seseorang yang berpikiran visioner. Beliau memberikan pendidikan Barat kepada semua anak-anaknya karena sadar betul akan pentingnya ilmu pengetahuan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu RA Kartini kemudian bersekolah di ELS (Europe Lagere School) sampai dengan usia 12 tahun. Kegemaran RA Kartini dalam menyampaikan gagasan secara tertulis dan didukung dengan kemampuannya berbahasa Belanda menghasilkan banyak tulisan yang sering dimuat dalam majalah wanita yang terbit di Belanda yaitu De Hollandsche Lelie. Selain menulis majalah, RA Kartini juga senang untuk berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya di Eropa. Dari situlah ia kemudian menjadi perempuan yang berwawasan luas dan berpemikiran terbuka tentang kemajuan wanita. Hak dan kebebasan wanita yang sangat dibatasi dengan hukum adat dan budaya, jauh 64
65 berbeda dengan apa yang Kartini lihat melalui sahabat-sahabatnya di Eropa. Hal ini memotivasi Kartini muda untuk memajukan wanita di Indonesia. Melalui surat-suratnya, RA Kartini mengungkapkan harapan dan cita citanya untuk memajukan derajat wanita di Indonesia. Tulisan- tulisan Kartini kemudian disusun dan dijadikan sebuah buku berjudul Door Duisternis tot Licht oleh JH Abendanon. Buku tersebut kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. R.A. Kartini tumbuh menjadi sosok perempuan hebat, dimana perjuangan dan pemikirannya menjadi tauladan dan inspirasi bagi kaum wanita Indonesia. R.A. Kartini membawa perubahan besar dalam peran dan hak wanita di Indonesia. Beliau sadar bahwa kemajuan wanita di Indonesia akan terwujud melalui pendidikan. Beliau berharap semua wanita di Indonesia dapat memperoleh kebebasan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya sesuai dengan keinginan masing-masing. Gambar 5.1. Foto Raden Ajeng Kartini (sumber: wikipedia) Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai gender. Apa yang dimaksud dengan Gender? Menurut World Health Organization (WHO) gender yaitu suatu sifat yang dimiliki perempuan dan laki-laki, seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial (Pengertian Gender Menurut WHO dan Perbedaannya dengan Seks, 2019). Artinya bahwa gender lebih merujuk kepada sesuatu yang terbentuk secara sosial, dan bukan dari bentuk
66 tubuh perempuan ataupun laki-laki. Sejalan dengan WHO, menurut Badan Pusat Statistik gender adalah perbedaan peran antara wanita dan pria yang sifatnya bawaan sebagai bentuk ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, tanggungjawab, kedudukan, dan pembagian kerja antara pria dan wanita yang ditetapkan oleh masyarakat dan didasarkan pada sifat wanita dan pria yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat.(Badan Pusat Statistik, 2019). Gender berbeda dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah ataupun menolak. Sementara kodrat bersifat universal, seperti perempuan melahirkan, menstruasi, menyusui. Sedangkan kodrat sebagai laki-laki diantaranya adalah memiliki sperma. Kesetaraan gender adalah suatu situasi dimana porsi dan siklus sosial antara perempuan dan laki-laki berada pada posisi setara, serasi, seimbang, serta harmonis. Pemerintah Indonesia saat ini sudah banyak memberikan perhatian terhadap isu kesetaraan gender. Salah satunya adalah dengan keikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan World Trade Organization (WTO) mengenai Deklarasi Bersama Perdagangan dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Declaration on Trade and Womens Economic Empowerment) yang bertempat di Buenos Aires pada Desember 2017. Tujuan dari keikutsertaan Indonesia ini adalah untuk menguatkan relasi antara perempuan dengan pasar. (Kusumawardhana and Abbas, 2018). Gambar 5.2. Deklarasi Bersama Perdagangan dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Buenos Aires (Sumber:
67 Lalu, bagaimana dengan pendidikan di Indonesia sendiri? Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya melalui Global Talent Competetitiveness Index (GTCI), yaitu perankingan daya saing dari berbagai negara berdasar kemampuan ataupun talenta sumber daya manusia yang dipunyai negara tersebut. (Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing pun Lemah - Tirto. ID, 2019).GTCI menetapkan beberapa indikator yaitu pendapatan per kapita, pendidikan, infrastruktur teknologi komputer informasi, gender, lingkungan, tingkat toleransi, hingga stabilitas politik. Pada Tahun 2020 Indonesia menempati ranking 65 dari 132 negara peserta. Capaian Tahun 2020 meningkat dari tahun 2019 dimana Indonesia menempati ranking 67 dari 125 negara peserta. Berdasar laporan yang dirilis INSEAD dalam GTCI Reports 2020 Indonesia berada pada kategori lower-middle income atau negara dengan penghasilan menengah kebawah. Pada kategori ini Indonesia menduduki peringkat 3 dari 33 negara. Sedangkan jika dibandingkan dengan negara dilingkup ASEAN, Indonesia menempati peringkat 10 dari 15 negara. Berikut secara rinci peringkat Indonesia dilihat dari kategori income group dan kategori kawasan ASEAN. Dari Gambar 5.3 tampak Indonesia berada dibawah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Australia. GTCI Reports menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan potensi berkembang yang cukup baik. Meskipun belum berada pada peringkat atas secara global, namun pada beberapa aspek Indonesia mengalami peningkatan. Disebutkan untuk aspek Growth Opportunities Indonesia berada pada peringkat 26, aspek Employability pada peringkat 30, aspek Grow pada peringkat 48 dan aspek Vocational and Technical Skills pada peringkat 55. Namun terdapat pula beberapa aspek yang masih sangat kurang, diantaranya aspek Talent Impact yang masih berada pada peringkat 91 dan aspek Global Knowledge Skills berada pada peringkat 84. (Lanvin and Monteiro, 2020). Ketertinggalan Indonesia pada dua aspek ini akan dapat diatasi dengan peningkatan sumber daya manusia di Indonesia melalui pendidikan yang baik.
68 Posisi Indonesia Pada GTCI Tahun 2020 Berdasarkan Kategori Negara Asia dan ASEAN Singapore New Zealand Malaysia Brunei Darussalam Philippines GTCI Score Thailand Vietnam Cambodia 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00% Gambar 5.3. Posisi Indonesia Pada GTCI Tahun 2020 Berdasarkan Kategori Negara Asia dan ASEAN Data yang dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada Tahun Pelajaran 2019/2020 jumlah penduduk yang menempuh pendidikan di berbagai jenjang berdasarkan jenis kelamin tampak pada Tabel 5.1 berikut. Secara umum yang dimaksud dengan pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana demi mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. (Undang Undang Sisdiknas No 20, 2003). Peran penting pendidikan juga ditekankan oleh Idris, Hasan, dkk dalam artikelnya yang menyebutkan bahwa "Education develops a country's economy and society. Therefore, it is the ilestone of
69 a nations development". (Idris et al., 2012). Artinya bahwa pendidikan mengembangkan ekonomi dan masyarakat suatu negara, oleh karena itu pendidikan disebut sebagai tonggak dari pembangunan suatu negara. Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Penduduk yang Menempuh Pendidikan Berdasar Jenis Kelamin Tahun Pelajaran 2019/2020 Jenis kelamin SD SMP SMA SMK Laki-laki 13,149,267 5,193,198 2,232,745 3,024,775 Perempuan 12,054,104 4,918,824 2,743,382 2,218,076 Sumber: Pemerintah melalui kebijakannya juga melaksanakan program tentang wajib belajar 12 tahun (Sardjoko, 2016). Program Wajib belajar yaitu program dimana semua warga negara Indonesia diwajibkan menuntaskan pendidikan minimal selama 12 Tahun (sekolah dasar dan menengah) atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Program wajib belajar 12 tahun meliputi jenjang Sekolah Dasar (SD) dan sekolah menengah. Fungsi dari program wajib belajar adalah untuk mengupayakan perluasan serta pemerataan kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Tujuannya untuk memberikan pendidikan minimal sehingga dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di masyarakat atau meneruskan studi ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. (Peraturan Pemerintah RI No 47 Tentang Wajib Belajar, 2008).
70 B. Gender dalam Pendidikan di Indonesia Gambar 5.4 Perempuan di Indonesia menempuh Pendidikan Tinggi Pada masa dahulu, kita sering mendengar bahwa perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi, karena kelak setelah menikah perempuan akan disibukkan dengan kegiatannya seperti mengurus anak, mengurus suami, pergi ke pasar, dan banyak kegiatan rumah tangga yang lainnya. Perempuan diibaratkan sebagai konco wingking (dalam bahasa jawa berarti teman di belakang), yang mengartikan perempuan sebagai seorang istri dengan peran yang bisa dibilang minim dibandingkan laki-laki. Namun nampaknya paradigma tersebut sekarang perlahan bergeser dan tergantikan oleh generasi dimana kaum perempuan memiliki potensi sangat besar, memiliki semangat tinggi dalam berkarya, dan memiliki kemampuan multi tasking yang sangat baik bahkan melebihi kaum laki- laki. Perempuan berlomba-lomba untuk menempuh pendidikan setinggi- tingginya dan tanpa ada batasan. Sudah banyak perempuan yang menduduki jabatan-jabatan strategis di berbagai sektor, membangun bisnisnya sendiri, dan menjadi wanita karir dengan segudang prestasi. Perempuan bebas memilih pendidikan dan pekerjaan sesuai minat dan bidangnya.Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki daya saing yang tinggi dalam semua aspek global.
71 Berbicara mengenai pendidikan perempuan di Indonesia, pertama kita akan melihat bagaimana sebaran jumlah penduduk yang menempuh pendidikan mulai tingkat pendidikan dini sampai dengan pendidikan tinggi menurut jenis kelamin melalui Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.(KPPPA dan Badan Pusat Statistik, 2019). Secara umum, APK dipakai untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. (KPPPA dan Badan Pusat Statistik, 2019). Data badan pusat statistik menunjukkan APK Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 5.5. Berdasar grafik pada Gambar 5.5 tampak bahwa sejak Tahun 2011 sampai di dengan Tahun 2019 anak perempuan yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki- laki. Begitu pula untuk jumlah setiap tahunnya, cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut menjadi kabar baik bagi kemajuan pendidikan bagi perempuan di Indonesia. 40 35 30 25 20 LAKI - LAKI 15 PEREMPUAN 10 5 0 1 1 0 2 2 1 0 2 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 Gambar 5.5. Angka Partisipasi Kasar Anak yang Mengikuti PAUD Menurut Jenis Kelamin , Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2019)
72 Selanjutnya untuk APK Pendidikan Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut. 94 92 90 88 86 LAKI - LAKI LAKI - LAKI PEREMPUAN Gambar 5.6 Angka Partisipasi Kasar Anak yang Mengikuti SMP Sederajat Menurut Jenis Kelamin, Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2019) Grafik pada Gambar 5.6 menunjukkan bahwa APK anak yang mengikuti SMP Sederajat baik laki-laki maupun perempuan cenderung stabil dan seimbang. Rata-rata APK anak yang mengikuti SMP sederajat selama lima tahun terakhir untuk laki-laki sebesar 89,99 sedangkan untuk perempuan sebesar 91,48. Artinya rata-rata APK anak yang mengikuti SMP sederajat selama lima tahun terakhir untuk anak perempuan lebih tinggi dari anak laki-laki. Selanjutnya pada jenjang SMA/SMK/MA sederajat, Angka Partisipasi Kasar (APK) nya tampak seperti pada Gambar 5.7 berikut.
73 88 86 84 82 80 LAKI - LAKI 78 76 74 PEREMPUAN 72 70 2015 2016 2017 2018 2019 Gambar 5.7 Angka Partisipasi Kasar Anak yang Mengikuti SMA Sederajat Menurut Jenis Kelamin, Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2019) Tidak jauh berbeda dengan APK Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sederajat, pada jenjang SMA sederajat juga tampak bahwa dalam lima tahun terakhir, yaitu tahun 2015 - 2019 Angka Partisipasi Kasar (APK) anak perempuan yang mengikuti SMA sederajat lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. APK perempuan selama lima tahun terakhir memiliki rata-rata sebesar 82,27 sedangkan APK laki-laki memiliki rata-rata sebesar 80,35. Perbedaan lebih nyata mengenai nilai APK perempuan dan laki-laki akan terlihat pada jenjang perguruan tinggi. Menurut data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, pada jenjang Perguruan Tinggi APK PT Perempuan di perkotaan lebih tinggi hampir 2,5 kali lipat dibandingkan di pedesaan. Hal ini antara lain disebabkan faktor ketersediaan PT di pedesaan yang relatif minim, selain itu biaya pendidikan juga relatif tinggi dan sering menjadi hambatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Ditambah lagi, faktor ekonomi juga mendorong seseorang khususnya di pedesaan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan lebih memilih bekerja. (KPPPA dan
74 Badan Pusat Statistik, 2019). Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 5.8 berikut. 70 60 50 40 30 PEREMPUAN 20 LAKI - LAKI 10 0 1 1 0 2 2 1 0 2 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 Gambar 5.8 Angka Partisipasi Kasar Anak yang Mengikuti Perguruan Tinggi Menurut Jenis Kelamin, Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2019) Pada Gambar 5.8 terlihat bahwa APK Perguruan Tinggi perempuan lebih tinggi persentasenya dibanding dengan APK Perguruan Tinggi laki-laki. Rata-rata APK Perguruan Tinggi perempuan selama 10 tahun terakhir sebesar 26,74 sedangkan rata-rata APK Perguruan Tinggi laki- laki selama 10 tahun terakhir sebesar 24,26. Fakta ini merupakan bukti nyata kemajuan dalam pengurangan kesenjangan gender di bidang pendidikan. Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengetahui kondisi perempuan dalam aspek pendidikan. Perempuan memiliki peran dan fungsi strategis dalam mendukung pembangunan suatu bangsa. Kesempatan setinggi- tingginya harus didapatkan seluruh penduduk termasuk perempuan agar diperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. (KPPPA dan Badan Pusat Statistik, 2019). Sumber daya manusia yang unggul itulah yang nantinya akan membawa kemajuan bagi suatu bangsa.
75 C. Perempuan Inspiratif dalam Pendidikan Saur Marlina Manurung atau biasa dikenal dengan Butet Manurung adalah sosok yang masih jarang dikenal khalayak luas. Kiprahnya dalam membawa keadilan pendidikan bagi anak-anak rimba di pedalaman Jambi membuatnya jarang terekspos media. Wanita kelahiran Jakarta , 21 Februari 1972 ini memiliki kecintaan lebih pada petualangan dan sosial bagaimana tidak , Butet yang merupakan lulusan Antropologi dan Sastra Indonesia ini memutuskan untuk terjun ke Kawasan Konservasi Taman Nasional Bukit Duabelas atau TNBD untuk mengabdi dan mengajarkan baca-tulis anak-anak suku anak dalam di wilayah tersebut. Begitu banyak halang rintang yang dihadapi oleh Butet Manurung dalam menjalankan misi tersebut , berbagai penolakan dialami oleh Butet dan teman-temannya karena dikhawatirkan pendidikan akan mencabut akar kebudayaan dan warisan nenek moyang mereka. Namun Butet tidak menyerah dan terus berusaha meyakinkan pihak suku Anak Dalam , Butet takut tidak adanya pendidikan akan membuat mereka terusir dan terpinggirkan dari tanah adat mereka sendiri karena banyaknya pendatang yang terus memperdaya suku Anak Dalam agar menyetujui kontrak pembukaan lahan yang semakin membabi buta.(Sokola Rimba, Bukti Nyata Butet Manurung Untuk Keadilan Pendidikan Anak-Anak Rimba - Womantalk, 2018) Gambar 5.9. Saur Marlina Manurung atau yang lebih sering dikenal dengan nama Butet Manurung
76 Akhirnya tahun 2013 Sokola Rimba pun berdiri, dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai Butet dan teman teman mengajar dengan sistem berpindah-pindah tempat . Fokus utama pengajaran adalah mengajarkan hal hal mendasar seperti baca , tulis , dan hitung. Selain itu juga mereka diajarkan tentang hal hal dasar apa saja yang harus mereka lakukan ketika bersinggungan dengan pendatang agar tidak tereksploitasi lagi. Jerih payah Butet berbuah manis , hal itu dibuktikan dengan banyaknya penghargaan dan apresiasi yang ditujukan untuk Butet dan teman-temannya , diantaranya Man and Biosphere Award dari LIPI dan UNESCO Indonesia (2001) dan Woman of Letters' as one of TIME magazine's Heroes of Asia (2004). Sokola Rimba pun telah diangkat menjadi sebuah film karya Mira Lesmana dan Riri Raza pada tahun 2014 yang telah diputar di berbagai festival film Indonesia .Butet Manurung juga menuliskan perjalanannya ini dalam sebuah buku berjudul Sokola Rimba yang terbit di tahun 2007 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berjudul The Jungle School di tahun 2012. MARY McLEOD BETHUNE Mary Mcleod bethune lahir pada 10 Juli 1875 di Mayesville , Carolina Selatan. Bethune , begitu sapaan akrabnya , lahir dari keluarga bekas budak , keluarga Marry yang notabene selalu bekerja di ladang tidak terlalu memikirkan tentang pentingnya pendidikan , lain hal nya dengan bethune yang justru semangat dalam menempuh pendidikan . Bermil- mil jauhnya perjalanan ke sekolah tak serta merta mengurungkan niat bethune dalam menimba ilmu dan berharap bisa membagikan banyak pengetahuan ke keluarganya. (Mary McLeod Bethune - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, no date) Bethune yang terkenal rajin itu akhirnya mendapatkan kesempatan beasiswa ke "Seminari Scotia" yang mana itu adalah sebuah sekolah khusus untuk para wanita yang terletak di Concord , North Carolina.
77 Setelah itu Bethune melanjutkan pendidikannya di Institute Dwight Moody di Chicago selama hampir 2 tahun. Gambar 5.10 Foto Mary Mcleod Bethune Terlihat dari minat belajar Bethune yang tinggi akhirnya beliau memutuskan untuk menjadi pendidik selama kurang lebih 10 tahun lamanya.Hingga pada akhirya Bethune menikah dengan teman seprofesinya yaitu Albertus Bethune pada tahun 1898 dan dikarunia buah hati bernama Alberto Mcleod Bethune .(Mary McLeod Bethune - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, no date) Pada tahun 1904 , Betthune Mendirikan sebuah institusi khusus wanita di daerah Daytona yang diberi nama "Daytona Normal and Industrial Institute for Training Negro Girl in Daytona" . Tak lama setelah itu , akhirnya sekolah tersebut digabungkan dengan sekolah khusus laki laki di Cookman Institute ,dan pada tahun 1929 sekolah tersebut berganti nama menjadi " Bethune - Cookman College". Dan dengan ini Bethune dianggap membawa pengaruh besar dalam penyetaraan gender dalam dunia pendidikan .
78 Mary McLeod Bethune percaya salah satu cara terbaik untuk membantu komunitas Afrika-Amerika adalah melalui pendidikan, dan dengan inspirasi dari Lucy Laney, Bethune bekerja tanpa lelah untuk menegakkan institusi yang ia dirikan. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan wanita Afrika-Amerika untuk memperbaiki rumah mereka di masa depan, karena mayoritas hunian saat itu kurang layak untuk ditinggali. Menjadi pendiri dan presiden institusi,Bethune secara teratur mengundang para pemimpin kulit putih kota ke kampus untuk acara- acara keagamaan dan budaya. Persahabatan Bethune dengan Franklin dan Eleanor Roosevelt memungkinkannya untuk mendapatkan dana untuk proyek-proyek pekerjaan umum, yang membuat Bethune dan kampusnya disukai penduduk kulit putih kota itu Selain keberhasilan sekolah Bethune, ia juga menjadi semakin terlibat dalam masalah politik (Women in History). Bethune adalah wanita Afrika- Amerika pertama yang terlibat dalam Gedung Putih. Karena diskusi yang Bethune lakukan dengan Wakil Presiden Thomas Marshall, Palang Merah memutuskan agar orang-orang kulit hitam diizinkan untuk melakukan tugas yang sama seperti orang kulit putih. Daftar Pustaka Badan Pusat Statistik (2019). Available at: subject/40/gender.html (Accessed: 15 May 2020). Idris, F. et al. (2012) 'The Role of Education in Shaping Youth's National Identity', Procedia - Social and Behavioral Sciences, 59, pp. 443-450. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.299. Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing pun Lemah - Tirto.ID (2019). Available at: (Accessed: 16 May 2020). KPPPA dan Badan Pusat Statistik (2019) Profil Perempuan Indonesia. Kusumawardhana, I. and Abbas, R. J. (2018) 'Indonesia di Persimpangan: Urgensi "Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender" di
79 Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017', Jurnal HAM, 9(2), p. 153. doi: 10.30641/ham.2018.9.153-174. Lanvin, B. and Monteiro, F. (2020) The Global Talent Competitiveness Index 2020. Global Talent in the Age of Artificial Intelligence. Available at: Mary McLeod Bethune - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (no date). Available at: Bethune (Accessed: 16 May 2020). Pengertian Gender Menurut WHO dan Perbedaannya dengan Seks (2019). Available at: dan-perbedaannya-dengan-seks (Accessed: 15 May 2020). Peraturan Pemerintah RI No 47 Tentang Wajib Belajar (2008). Sardjoko, S. (2016) 'Subandi Sardjoko Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan BAPPENAS'. Sokola Rimba, Bukti Nyata Butet Manurung Untuk Keadilan Pendidikan Anak-Anak Rimba - Womantalk (2018). Available at: x8o6q (Accessed: 16 May 2020). Undang Undang Sisdiknas No 20 (2003). Available at:
Bab 6 Female Engineer Oleh: Widyastuti Andriyani Magister Teknologi Informasi STMIK AKAKOM widya@akakom.ac.id A. Pendahuluan Revolusi industri 5.0 merubah cara peradaban dunia salah satunya diantaranya adalah perkembangan science dan teknologi. Perempuan di era ekonomi digital dihadapkan pada situasi dimana perempuan dapat berkarya tanpa perbedaan gender serta gelar pendidikan yang telah diraihnya (Ashcraft, Mclain and Eger, 2016). Keterkaitan perubahan revolusi industri 5.0 dan perempuan dalam perkembangan suatu bangsa dapat mendukung infrastruktur industri (United Nations Industrial Development Organization, 2016), sedangkan proses menuju perkembangan suatu bangsa tidak lepas dari kebutuhan engineer- engineer guna mendukung infratruktur tersebut (Economic Planning Unit, 2015). Indonesia kekurangan 280.000 tenaga engineer untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital, informasi tersebut tertuang pada laporan resmi oleh ketua umum BKTI-PII (Sarasa, 2019). Kondisi indonesia dalam sepuluh tahun jumlah tenagan engineer yang dibutuhkan 650.000 engineer. Namun, tidak semua lulusan engineer tersebut bekerja sesuai dengan bidang lulusannya tersebut dikarenakan untuk lulusan engineer masih kesulitan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan dibandingakan dengan mendapatkan pekerjaan dibidang tersebut (Haase et al., 2013; Estévez-Abe, 2005). Sehingga bisa dikatakan ketersediaan tenaga engineer di Indonesia mengalami kekurangan, permasalahan tersebut bisa terlihat pada jumlah engineer perempuan pada bidang engineering 80
81 hampir sama jumlahnya dengan jumlah lulusan pada laki-laki, data tersebut tertuang pada indeks paritas gender di Indonesia dengan jumlah 1.0347 (UNDP, 2015). Revolusi industri yang didorong oleh teknologi komputer dengan cepat mengubah pola pikir masyarakat. Ekonomi diseluruh dunia saling bergantung satu sama lain dintaranya adalah ekonomi, negara dan masyarakat. Ekonomi amerika menunjukkan bahwa perempuan cenderung bekerja terutama dibidang jasa dan perdagangan, untuk memahami status perempuan dalam ekonomi digital serta kebijakan publik yang dapat ditingkatkan ketersedianan sumber daya manusia (UNCTAD, 2019) dengan dengan kasus pada dunia kerja saat ini dengan kemajuan teknologi komputer dalam mendukung kemajuan berbagai sektor ekonomi, dan beragam keilmuan kondisi industri tidak membatasi penggunaan tenaga kerja perempuan untuk memenuhi kekurangan engineer untuk mendukung tenaga kerja kreatif dengan kinerja profesional (Women, 2013; Bukht and Heeks, 2018 ) Gambar 6.1 Representasi ekonomi digital (Bukht and Heeks, 2018)
82 Perbedaan gender pada jumlah lulusan engineer juga terjadi di Amerika Serikat, lulusan perempuan pada angka 20% dari lulusan engineering namun diperkirakan sebagian besar tidak melanjutkan profesi tersebut dalam pekerjaannya (Silbey, 2016). Sedangkan di Indonesia perempuan mewakili 4% lulusan pada engineer (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019), menjadikan lapangan pekerjaan masih didominasi oleh engineer laki-laki dari pada engineer perempuan. Dukungan terhadap kekurangan lulusan engineer tersebut akan berdampak pada kemajuan ekonomi bangsa karena setor utama kemajuan ekonomi terletak pada kemajuan teknologi komputer yang dapat merangkul semua sektor dari berbagai bidang keilmuan. Peran teknologi dan inovasi yang sangat cepat akan berdampak pada keseimbangan sumber daya manusia yang mendukung pada sektor infrastruktur ekonomi. Proses inovasi bertumpu pada kolaboratif pada semua bidang keilmuan dan terlibat secara sosial dengan mengenyampingkan perpedaan gender (Education Committee on STEM and Council, 2013; World Economic Forum, 2019; Adams and Kirchmaier, 2016)Technology, Engineering, and Mathematics (STEM. Gambar 6.2 Bidang keilmuan pendukung Era Digital (Pehlivanli and Esra, 2016)
83 Dalam banyak kasus pekerjaan seorang engineer melibatkan risiko terutama jika bekerja di pabrik atau laboratorium yang berurusan dengan gas dan bahan kimia, pekerjaan kontruksi bangunan, infratruktur, minyak dan gas (Ness, 2012) serta developer pada teknologi informasi yang berkaitan dengan perangkat lunak dan perangkat keras pada bidang komputer ( Hayes, 2014; M.J. et al., 2009; Reuters, 2018; Erdley, 2006; Amit Arrawatia and Meel, 2012; Sultana et al., 2019). Selain itu juga beberapa pekerjaan menargetkan waktu dalam penyelesaiannya serta harus berkunjung ke lokasi yang mungkin akan menyita waktu yang tidak dapat diprediksi (Nemoto, 2013; Doherty, 2004; Bacik and Drew, 2006; Au, Hauck and Hollingsworth, 2013; Tolbert and Moen, 1998; Curran, 1988; England, 2006)women have begun emerging into the public sphere and the public/private divide has been eroding. However, women's participation in the public sphere remains limited by the ongoing need to do two jobs ('the double day'. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan jumah lulusan engineer perempuan saat memilih pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang engineer yang telah ditempuhnya. B. Female in Science Populasi perempuan menguasi populasi dunia (UN Population, Census Reports, UN Statistical, 2017; Bank, 2017) namun dari sisi kesetaraan gender masih belum bisa dikatakan berimbang dengan laki- laki dari bidang science dan peluang pekerjaan (Ceci et al., 2014a; Carli et al., 2016; Ceci et al., 2014b; 'Convention on the elimination of all forms of discrimination against women', 2015). Penghargaan bergengsi STEM pada Nobel bidang kimia, kedokteran dan fisika serta mendali pada bidang matematika, dimana penghargaan terebut sangat sedikit diperoleh perempuan dengan selisih yang sangat jauh dari pada laki-laki (UNESCO, 2015).
84 Gambar 6.3 Selisih penghargaan female dan male (UNESCO, 2015) Perkembangan suatu bangsa, science, teknologi dan matematika memainkan peran penting ketiga hal tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Redlich, 1972) menjelaskan bahwa tanpa matematika tidak ada science dan tanpa science tidak ada teknologi modern (Lehman, Leighton and Meyer, 2013; Lehman and Meyer, 2004) dan tanpa teknologi modern tidak akan ada masyarakat modern (Parsons, 1964; Beck, Bonss and Lau, 2003; Mitchell Dean, 2010. Matematika adalah pendahulu dan ratu ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan elemen tunggal yang tidak terpisahkan dalam perubahan dan perkembangan pada masyarakat modern (Dunkley, Banham and Macfarlane, 2006). Jadi, apabila ada negara yang harus berkembang maka studi pada science, teknologi dan matematika harus diberikan perhatian yang memadai dalam berbagai hal pada tingkat pendidikannya (Aguele and Agwagah, 2007). Engineer perempuan dalam mendukung perkembangan bangsa harus mempunyai bekal pendidikan yang baik yaitu pendidikan tinggi yang harus ditamatkan yang merupakan salah satu ukuran utama kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi kesejahteraan kehidupanya (Fethke, 2005; Chou et al., 2017). Daya saing suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari mutu dan kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia merupakan modal dalam menghadapi persaingan global (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018).
85 Kumpulan talenta secara global didukung science yang cemerlang, kumpulan talenta tersebut terlihat di era milineal saat ini (Flood, 2015), Perempuan dibidang science mewakili jumlah signifikan dan terus bertambah jumlahnya dengan karya-karya nyata dibidang science ataupun riset ilmiah (Flood, 2015; Gilgenkrantz, 2007; Holmquist and Carter, 2009; 'L'Oréal-UNESCO Awards for Women in Science 2015 Announced', 2015). Program UNESCO diselenggarakan sejak Tahun 1998 dengan agenda memberikan penghargaan Internasional L'Oreal- UNESCO For Women in Science menobatkan lima ilmuan perempuan terkemuka dari lima wilayah di dunia setiap tahunnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi penting bagi kemajuan science baik dalam kehidupan atau dalam bidang ilmu fisika, matematika dan ilmu komputer. Penghargaan tersebut diberikan kepada masing-masing pemenang dengan hadiah € 100.000 yang dipilih oleh para pakar terkenal dunia. Salah satu kontribusi diberikan oleh doktor Firdausi Qadri dari Biological Sciences merupakan ilmuan senior kepala unit imunologi dan vaksinologi Mucosal yang merupakan divisi penyakit menuar dari pusat inernasional, Bangladesh. Kontribusi yang diberikan adalah mempromosikan dianosis dini dan vaksinasi dengan dampak kesehatan secara global ('International Awards for Women in Science', 2019), Terdapat tiga kementerian indonesia yang mendukung program L'Oreal-UNESCO. Gambar 6.4 Tiga kementerian indonesia yang mendukung program L'Oreal-UNESCO ('International Awards for Women in Science', 2019)
86 Tiga kementerian tersebut telah memberikan dukungan berharga bagi keberhasilan program yang diselenggarakan demi tercapainya penggerak science yang memiliki ide cemerlang dan inovatif yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi bangsa indonesia saat ini. Pada setiap tahun perempuan indonesia mewakili dua pemenang dibidang Matematika Science dan dua pemenang dibidang Life Science dengan diberikan beasiswa untuk menyelesaikan setiap penelitian tersebut. Program ini memastikan bahwa pemikiran cemerlang yang inovatif akan menghasilakan penerus-penerus berbakat lainnya. C. Female in Computer Technologi Perubahan pola pikir didasari oleh banyak faktor salah satunya adalah pendidikan tinggi, dengan pendidikan yang baik maka akan mempengaruhi pola pikir untuk melanjutkan kehidupan demi kemajuan hidup secara pribadi maupun orang-orang sekitarnya yang nantinya akan berpengaruh pada kemajuan suatu bangsa (Rokhman et al., 2014). Teknologi komputer merupakan pioner ciri dari keberadaan rakyat yang modern dengan pola hidup dan pemikiran dalam mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. (Williams and Leahy, 2018). Dunia saat ini menghadapi banyak tantangan yang semakin terkait. Perubahan dari segala sektor kehidupan diantaranya perubahan iklim, kesehatan secara global, perubahan demografis serta tekanan dari kemajuan teknologi yang cepat dan ketidaksetaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya (Lehmann, 2001).
87 Gambar 6.5 Trasformasi lapangan pekerjaan pada perempuan pada bidang STEM (Ashcraft, Mclain and Eger, 2016) Pada fase tersebut kemampuan untuk mengungkap solusi baru dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut membutuhkan ketrampilan dalam science, teknologi, engineering dan matematika (STEM) (of Advisors on Science and (PCAST), 2012; Freeman et al., 2014; Education Committee on STEM and Council, 2013) yang dapat mendukung peluang pekerjaan perempuan pada bidang keilmuan STEM yang sekarang ini sedang berkembang. Pentingnya kontribusi STEM terhadap pembangunan ekonomi dan sosial suatu bangsa ditandai dengan kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender baik hak akses dan prestasi dalam pendidikan (Subrahmanian, 2005; Mwaipopo, Lihamba and Njewele, 2011; Primo, 2003). Kekurangan tenaga kerja yag serius di bidang STEM terutama dikalangan perempuan menurut survey global menunjukkan bahwa pada tahun 2014 wilayah Asia-Pasifik menghadapi kurangnya sumber daya manusia sebesar 45 persen (Revolution, 2016), diperkirakan secara global bahwa perempuan mewakili kurang dari 30 persen peneliti dalam science, teknologi dan inovasi (Manual, 2008). Perubahan demografis dan tekanan dari teknologi mengakibatkan dunia bertransisi ke ekonomi digital, sehingga negara banyak berpenghasilan rendah dan menengah menghadapi hambatan besar yaitu kekurangan sumber daya manusia berbasis teknologi komputer untuk menempati formasi penting
88 dibidang teknologi (Suby and Dickson, 2015), kehadiran perempuan dalam memenuhi target lulusan dibidang STEM yang menghasilkan sebagian besar lulusan berbasis ilmu komputer diperlukan kemampuan negara-negara untuk berpartisipasi dalam mendorong pertembuhan ekonomi di era ekonomi digital (Powell and Chang, 2016). Keragaman pekerjaan berbasis teknologi yang diduduki perempuan dan laki-laki dari sisi penghasilan terdapat pada lima jenis pekerjaan. ] Gambar 6.6 Lima Teratas Pekerjaan Teknologi untuk Female dan Male (Ashcraft, Mclain and Eger, 2016) Gelar Female ComTech sangat dibutuhkan untuk sebagian karir tingkat profesional dibidang teknologi. Kemajuan dramatis dalam otomatisasi dan kecerdasan buatan yang menggantikan sebagian pekerjaan pada level terstruktur, sehingga membutuhkan manusia lebih sedikit, trend global menuju otomatisasi telah merubah penghasilan dan pola kerja dengan perubahan signifikan (Jason Reed, Yiru Zhong, Lynn Terwoerds, 2017). Memperluas akses perempuan kepekerjaan pada bidang teknologi tidak hanya akan memajukan peluang ekonomi bagi perempuan, keluarga dan serta lingkungan mereka tetapi juga akan membantu mengatasi pertumbuhan ekonomi digital (Jason Reed, Yiru Zhong, Lynn Terwoerds, 2017). Beberapa jenis pekerjaan female in ComTech, yang sedang berkebang saat ini dan berpengaruh pada berbagai sektor ekonomi digital.
89 Gambar 6.7 Beberapa jenis pekerjaan Female in Computer Technologi yang berkembang di era digital (Sumber : Penulis) D. Female in Engineering Peran perempuan pada pekerjaan khususnya di bidang engineering sangat berubah signifikan selama periode pasca perang dunia ke dua. Ketika perempuan mulai berfikir tentang keputusan memiliki sedikit anak dan berhenti bergantung pada hasil nafkah dari pasangannya untuk mendukung ekonomi keluarga dan memutuskan untuk berkarir, meskipun gaji mereka lebih sedikit dari pada pendapatan laki-laki (World Economic Forum, 2019). Peluang kerja internasional menunjukkan tren mendasar terhadap 'hourglass economy' pasokan dan permintaan tenaga kerja berdasarkan ketrampilan. Berdasarkan prediksi akan terjadi penurunan permintaan tenaga kerja untuk pekerjaan yang rentan terhadap otomatisasi. Begitu juga akan terjadi peningkatan permintaan tenaga kerja berdasarkan ketrampilan khusus yang membutuhkan kompetensi berdasarkan science, teknologi dan engineering serta matematika. Pertumbuhan industri baru yang didukung oleh teknologi serta pegetahuan baru merupakan bukti konsistensi dari permintaan untuk bidang lulusan bergelar STEM. (Mellors-Bourne, RobinMay, Haynes and Talbot, 2017).
90 Gambar 6.8 Beberapa jenis pekerjaan Female in Engineering yang berkembang di era digital (Mellors-Bourne, RobinMay, Haynes and Talbot, 2017) Berbicara tentang engineering berarti berbicara tentang keingintahuan dan peluang perempuan terhadap perubahan industri secara cepat, ini menimbulkan banyak pertanyaan dan mengarah pada transformasi dan dukungan pemerintah terhadap pertambahan lulusan engineering khususnya perempuan untuk mendukung dan memajukan ekonomi suatu bangsa. Setidaknya 90% jumlah tenaga kerja saat ini membutuhkan ketrampilan ICT (Information Communication and Technology) (International Labour Organization, 2019). Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa keragaman gender yang lebih besar dalam suatu perusahaan yang selama ini didominasi oleh laki-laki, dengan kehadiran perempuan menciptakan perubahan besar yang meunjukkan bahwa perusahaan lebih mudah beradaptasi serta lebih produktif dan lebih responsif terhadap pelanggan, pekerjaan engineering bagi perempuan merupakan pekerjaan fantastis yang mampu merancang kota masa depan dengan kemajuan teknologi komputer (International Labour Organization, 2019). ICT menjadi cabang engineering yang telah digunakan manusia sepanjang proses evolusi untuk mendukung kemajuan ekonomi digital. Bisa dikatakan bahwa ICT merupakan sektor
91 ekonomi utama dan generator pekerjaan dan mungkin dianggap sebagai tulang punggung ekonomi digital dari semua sektor ekonomi, yang mampu meningkatkan produktivitas dan memiliki dampak mendalam pada proses bisnis (Bank Negara Malaysia et al., 2018). Banyak perempuan masuk sebagai profesinal dalam fungsi engineering yang didalamnya ada dalam sektor energi terbarukan, meskipun peluang pekerjaan masih ada hambatan yang sering dikaitkan dengan stereotip, sejumlah insiatif negara secara global mendorong perempuan muda untuk memilih STEM sehingga dapat merubah praktik ketenagakerjaan berdasarkan gender. Perempuan dapat mengambil bagian dan memiliki peran sebagai bagian dari perubahan disektor pengambil keputusan dalam suatu perusahaan, yang dapat dihubungkan dengan hak asasi manusia dan pembangunan sosial, lingkungan dan ekonomi bangsa. Daftar Pustaka Aguele, L. I. and Agwagah, U. N. V. (2007) 'Female Participation in Science, Technology and Mathematics (STM) Education in Nigeria and National Development', Journal of Social Sciences, 15(2), pp. 121-126. doi: Ashcraft, C., Mclain, B. and Eger, E. (2016) Women in Tech: The Facts, National Center for Women & Information Technology (NCWIT). Bacik, I. and Drew, E. (2006) 'Struggling with juggling: Gender and work/ life balance in the legal professions', Women's Studies International Forum. doi: 10.1016/j.wsif.2006.03.006. Badan Pusat Statistik Indonesia (2019) 'Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019', Badan Pusat Statistik. Bank Negara Malaysia et al. (2018) 'Digital Economy Report 2019 Overview', The Financial Crisis and the Global South, 4(June), p. 64. doi: 10.1111/j.1755-6988.1986.tb00583.x. Bukht, R. and Heeks, R. (2018) 'Defining, conceptualising and measuring the digital economy', International Organisations Research Journal, 13(2), pp. 143-172. doi: 10.17323/1996-7845-2018-02-07.
92 Ceci, S. J. et al. (2014) 'Women in academic science: A changing landscape', Psychological Science in the Public Interest, Supplement. doi: 10.1177/1529100614541236. Dunkley, S., Banham, D. and Macfarlane, A. (2006) 'Mathematics and the sciences', in The International Baccalaureate Diploma Programme: An Introduction for Teachers and Managers. doi: 10.4324/9780203415993-15. Economic Planning Unit (2015) Strengthening Infrastructure to Support Economic Expansion, Rancangan Malaysia Kesebelas (Eleventh Malaysia Plan) : 2016-2020. Education Committee on STEM and Council, N. S. and T. (2013) Federal Science, Technology, Engineering, and Mathematics (Stem) Education 5-Year Str Ategic Plan, Executive Office of the President National Science and Technology Council. Fethke, G. (2005) 'Strategic determination of higher education subsidies and tuitions', Economics of Education Review. doi: 10.1016/j. econedurev.2004.11.001. Flood, A. (2015) 'The female millennial', PwC, pp. 1-32. Available at: Haase, S. et al. (2013) 'What does it take to become a good engineer? Identifying cross-national engineering student profiles according to perceived importance of skills', International Journal of Engineering Education. 'International Awards for Women in Science' (2019) Fondation L'Oréal The UNESCO. International Labour Organization (2019) Skills shortages and labour migration in the field of information and communication technology in India, Indonesia and Thailand. Available at: htm. Jason Reed, Yiru Zhong, Lynn Terwoerds, J. B. (2017) 'The 2017 Global Information Security Workforce Study: Women in Cybersecurity',
93 p. 22. Available at: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2018) 'Profil Perempuan Indonesia 2018', Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lehman, E., Leighton, F. T. and Meyer, A. R. (2013) 'Mathematics for Computer Science', Proofs. Lehmann, J. P. (2001) 'Developing economies and the demographic and democratic imperatives of globalization', International Affairs. doi: 10.1111/1468-2346.00178. M.J., C. et al. (2009) 'Presentation of a psychosocial intervention programmer for groups of women mastectomy and their husbands', Psycho-Oncology. Manual, F. (2008) 'Addressing the gender gap in science and technology', in A European Research Area open to the world - towards a more efficient research and innovation system, pp. 213-238. Mellors-Bourne, RobinMay, T., Haynes, K. and Talbot, M. (2017) 'Engineering UK 2017 The state of engineering', p. 235. Ness, K. (2012) 'Constructing Masculinity in the Building Trades: "Most Jobs in the Construction Industry Can Be Done by Women"', Gender, Work and Organization. doi: 10.1111/j.1468-0432.2010.00551.x. of Advisors on Science, P. C. and (PCAST), T. (2012) 'Engage to Excel: Producing One Million Additional College Graduates with Degrees in Science, Technology, Engineering, and Mathematics', REPORT TO THE PRESIDENT. Parsons, T. (1964) 'Evolutionary Universals in Society', American Sociological Review. doi: 10.2307/2091479. Pehlivanli, K. E. and Esra, G. (2016) 'More Girls to Choose Engineering as a Major: Perspectives from ``Honey Bees are Becoming Engineers{''} Project', 2Nd International Conference on Lifelong Learning and Leadership for All (Iclel 2016), (July 2017), pp. 779-788. Powell, C. and Chang, A. M. (2016) 'Women in tech as a driver for growth in emerging economies', The Council on Foreign Relations,
94 (July), pp. 1-16. Available at: OR.pdf. Redlich, O. (1972) 'Science and mathematics', Journal of Chemical Education. doi: 10.1142/9789814449687_0002. Revolution, F. I. (2016) World Economic-The Future of Jobs. Rokhman, F. et al. (2014) 'Character Education for Golden Generation 2045 (National Character Building for Indonesian Golden Years)', Procedia - Social and Behavioral Sciences. doi: 10.1016/j. sbspro.2014.05.197. Sarasa, A. B. (2019) 5 Tahun Mendatang, Indonesia Kekurangan 280. Silbey, S. S. (2016) 'Why Do So Many Women Who Study Engineering Leave the Field?', Harvard Business Review. Subrahmanian, R. (2005) 'Gender equality in education: Definitions and measurements', International Journal of Educational Development. doi: 10.1016/j.ijedudev.2005.04.003. Suby, M. and Dickson, F. (2015) 'The 2015 (ISC)2 Global Information Security Workforce Study', A Frost & Sullivan White Paper, 2013, pp. 1-28. Available at: UN Population, Census Reports, UN Statistical, D. (2017) Population, female (% of total) | Data, WorldBank. UNCTAD (2019) Digital Economy Report 2019, United Nations publication. doi: UNDP (2015) 2015 Human Development Report (HDR) Work for Human Development, Human Development Report 2015. doi: 978-92-1- 126398-5. UNESCO (2015) 'A Complex Formula-Girls and Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics in Asia'. United Nations Industrial Development Organization (2016) 'Industry 4.0. Opportunities and Challenges of the New Industrial Revolution for Developing Countries and Economies in Transition', 2030 Agenda
95 and the Sustainable Development Goals (SDGs). doi: 10.1007/978-1- 4842-2047-4. Williams, R. and Leahy, A. (2018) U21 Ranking of National Higher Education Systems, Universitas 21. doi: Women, O. N. (2013) 'in Latin America and the Caribbean Women in the digital economy Breaking through the equality in Latin America and the Caribbean Women in the digital economy Breaking through'. World Economic Forum (2019) Global Gender Gap Report 2020: Insight Report. doi: 10.1002/9781119085621.wbefs350.
Bab 7 Peran Wanita Dalam Perlindungan Kearifan Lokal Produk Daerah Melalui Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Oleh: M. Rendi Aridhayandi Universitas Suryakancana mrendiaridhayandi@unsur.ac.id A. Pendahuluan Ketentuan Indikasi Geografis (IG) di Indonesia masuk dalam ketentuan hukum merek, sekilas terlihat merek dapat melindungi indikasi geografis padahal sistem perlindungan merek berbeda dengan sistem perlindungan Indikasi Geografis, dimana merek dilindungi secara individual sedangkan Indikasi Geografis dilindungi secara komunal, kemudian sifat merek tidaklah menunjukan kualitas produk, Indikasi Geografis menunjukan kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk geografis dimana produk tersebut berada di wilayah penghasilnya. Dalam praktek memang dimungkinkan adanya pemakaian merek dan Indikasi Geografis secara berdampingan untuk produk yang sama (Alfons, 2007). Formulasi Undang-Undang yang mengatur IG (M. Rendi Aridhayandi, 2018), yang terdapat Undang-Undang Merek setidaknya tercatat dalam perkembangannya sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 290; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341); 96
97 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3490); 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3681); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953). Dalam perkembangan pengaturannya, IG baru diatur dalam Undang- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek. Selanjutnya, diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, lalu diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain Undang-Undang terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis dan yang terbaru Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis. Menurut Miranda Risang Ayu, Indikasi Geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai dan dilekatkan pada kemasan suatu produk dan juga berfungsi menunjukan asal tempat produk tersebut, dimana asal tempat tersebut menandakan bahwa kualitas produk tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat asalnya sehingga produk tersebut memiliki nilai lebih di kalangan masyarakat khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus ·dalam menghasilkan suatu produk (Miranda Risang Ayu, 2006). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukan daerah atau asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk alam, faktor manusia ataupun faktor dari kombinasi keduanya yang
98 memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau jasa yang dihasilkan (Adhi, Sulistianingsih and Putri, 2019). Di sektor pertanian di Indonesia sendiri memiliki produk hasil pertanian yang diunggulkan dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya, salah satunya yaitu padi Pandanwangi Cianjur yang berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kabupaten Cianjur Sebagai daerah lumbung padi yang telah berkontribusi dalam membantu penyediaan pangan nasional, dengan adanya produk unggulan Padi Pandanwangi Cianjur di Kabupaten Cianjur maka Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu mengembangkan dan melestarikan produk Padi Pandanwangi Cianjur tersebut (M. Rendi Aridhayandi dkk, 2019). Padi Pandanwangi Cianjur memiliki karakteristik yang istimewa dan spesifik, serta hanya dapat diproduksi di beberapa wilayah di wilayah Kabupaten Cianjur yang airnya bersumber dari mata air Gunung Gede dan tanahnya yang berbahan organik tinggi (M. Rendi Aridhayandi dkk, 2019). Padi Pandanwangi Cianjur menjadi produk unggulan dikarenakan dari segi aroma, rasa dan tekstur nasi yang pulen, dengan keunggulan tersebut beras padi pandanwanggi banyak diminati masyarakat menengah keatas dan dengan harga yang sesuai dengan kualitas diharapkan dapat meningkatkan ekonomi di daerah tersebut (Supyandi, Sukayat and Nugraha, 2018). Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melalui MP3C (Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur) telah mendaftarkan beras pandanwangi Cianjur kedalam IG dengan mengajukan permohonan IG ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor permohonan Indikasi Geografis 00.2014.000011 dan nomor pendaftaran ID G 000000034, permohonan IG tersebut dimohonkan sesuai Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (M. Rendi Aridhayandi, 2017). Dengan waktu hak atas pemakaian IG oleh para Pemakai IG berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jika tidak terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan IG pada suatu barang maka
99 dapat penghapusan IG dan berakhirnya hak atas pemakaian IG oleh para Pemakai IG (M. Rendi Aridhayandi, 2019). Dari uraian di atas, dapat menerangkan bahwa perkembangan Beras Pandanwangi Cianjur terdaftar IG memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu kurun tahun 2004-2015. Dengan demikian, sangat perlu menjaga kelestarian IG Beras Pandanwangi Cianjur guna tidak berakhirnya IG terdaftar, yaitu dengan menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Tabel 7.1 Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur di Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Dari Yuridis. No Tahun Uraian 1. 2004 Pengakuan sebagai varietas padi unggul lokal dari Menteri Pertanian pada tahun 2004 dengan nama padi Pandanwangi, yaitu Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 163/Kpts/LB.240/3/2004 Tentang Pelepasan Galur Padi Sawah Lokal Pandanwangi Cianjur Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Pandanwangi, tanggal 17 Maret 2004. 2. 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur. 3. 2014 Masyarakat Pelestari padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) dibentuk pada tanggal 25 Juni 2014, dan telah terdaftar pada notaris dengan akta notaris Nomor 03 tertanggal 04 Desember 2014. 4. 2015 Rekomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 521.1/2735/Distan tanggal 02 Juli 2015. Mendukung penuh kepada Masyarakat Pelestari padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) sebagai penghasil Beras Pandanwangi Cianjur untuk mengajukan permohonan perlindungan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur
100 5. 2015 Terbitnya sertifikat Indikasi IG tanggal 16 Oktober 2015 dengan nomor permohonan: IG. 00.2014.000011 dan nomor pendaftaran ID G 000000034. mengajukan permohonan IG kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. 6. 2016 Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 7. 2019 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis Dengan perkembangan tersebut peran wanita berperan penting dalam Beras Pandanwangi Cianjur terdaftar Indikasi Geografis, contohnya adalah Kajian Oleh Tatty Arysni Ramli dan Yety Sumiyati pada 2012 telah menulis jurnal berjudul Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Jawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih UNISBA Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 42 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. B. Peran Wanita Terhadap Perlindungan Kearifan Lokal Beras Pandanwangi Cianjur Kemunculan peran wanita terhadap perlindungan kearifan lokal Beras Pandanwangi Cianjur, menjadi semangat dalam memperjuangkan Beras Pandanwangi Cianjur meraih sertifikat Indikasi Geografis. Karena Beras Padi Pandanwangi Cianjur layak untuk mendapatkannya karena Cita rasanya yang khas, Beras Cianjur memperoleh tempat dihati konsumen sebagai beras yang bermutu baik. Diantara berbagai jenis beras Cianjur, yang paling terkenal adalah Beras Pandanwangi hasil dari padi varietas Pandanwangi (Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C), 2015).
101 Kata Pandanwangi selalu diikuti oleh kata "Cianjur" karena diasosiasikan sebagai beras yang berasal dari Cianjur dan identik dengan kualitas dan karakter beras yang mempunyai keunggulan dibandingkan dengan beras beras produksi wilayah-wilayah lain Indonesia. Keunggulan dalam kualitas dan karakter ini timbul karena ada pengaruh dari faktor lingkungan dan juga faktor manusia ketika proses penanaman, pemanenan dan penyimpanan beras Pandanwangi. Karena kualitasnya yang unggul tersebut maka harga jual dari beras Pandanwangi "Cianjur" jauh lebih mahal daripada harga beras pada umumnya (Ramli and Sumiyati, 2015). Keunggulan Beras Pandanwangi Cianjur adalah rasanya yang enak, pulen dan beraroma khas pandan. Untuk menghasilkan Beras Pandanwangi Cianjur yang bercita rasa khas, padi varietas Pandanwangi hanya dapat ditanam di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Cianjur, yaitu Warungkondang, Gekbrong, Cugenang, Cilaku, Cianjur, Cibeber, dan Campaka. Apabila varietas padi Pandanwangi ditanam diluar ketujuh kecamatan tersebut atau di daerah lain, maka kekhasan berasnya akan hilang terutama tekstur pulen dan aroma pandannya (Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C), 2015). Perlu dipandang penting dengan perlindungan IG, (Ramli et al., 2010) pertimbangan-pertimbangan perlunya perlindungan IG diantaranya: 1. Banyaknya produk-produk yang memerlukan perlindungan IG serta keinginan masyarakat untuk mendapat perlindungan hukum, mengingat sumber alam yang kaya raya serta budaya yang beraneka ragam; 2. Unsur letak geografis Indonesia yang sangat strategis memiliki ke khasan dalam produk IG; 3. Posisi Indonesia yang strategis dalam perdagangan internasional yaitu berupa market yang luas serta memiliki penduduk yang sangat besar (± 200 juta orang; 4. Indonesia adalah anggota WTO dan Trips Agreement, guna memenuhi kewajiban tersebut perlu pengaturan di bidang IG. Selain itu, (Ramli et al., 2010) manfaat perlindungan IG diantaranya: 1. Memberikan perlindungan hukum pada produk IG di Indonesia;
102 2. IG dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk IG pada perdagangan dalam dan luar negeri; 3. Memberikan nilai tambah pada produk berpotensi IG di daerah dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah; 4. Meningkatkan reputasi produk IG pada perdagangan global; 5. Adanya persamaan perlakuan atas perlindungan IG dan promosi IG di luar negeri; 6. IG sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang. (Ramli et al., 2010) Selanjutnya keuntungan petani dengan adanya IG diantaranya: 1. Meningkatkan profesionalisme petani (karena disyaratkan adanya buku spesifikasi untuk menjamin kualitas); 2. Meningkatkan dan memelihara kualitas produk IG dan memperkuat daya saing petani; 3. Memperkuat hak petani melalui asosiasi produk IG; 4. Mendorong peningkatan pemerataan ekonomi yang lebih baik bagi para petani; 5. Meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja bagi para petani di daerah yang memiliki potensi produk IG. Diharapkan dengan terbitnya IG Beras Pandanwangi Cianjur, maka konsumen akan mendapatkan jaminan untuk memperoleh Beras Pandanwangi Cianjur yang asli, dan pelaku usaha Beras Pandanwangi Cianjur terlindungi dari penggunaan nama Beras Pandanwangi Cianjur secara tidak benar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C), 2015). Selanjutnya, Beras Pandanwangi Cianjur sebagai beras dengan kualitas khas yang hanya dihasilkan di Kabupaten Cianjur dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha beras Pandanwangi Cianjur khususnya dan masyarakat Cianjur pada umumnya (Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C), 2015).
103 Dengan semangat memperjuangkan Beras Pandanwangi Cianjur meraih sertifikat Indikasi Geografis, Usman Suparman, Ketua Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur mendukung terhadap pengajuan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur dengan membentuk Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) yang terbentuk pada tanggal 25 Juni 2014, selanjutnya Rekomendasi Bupati Cianjur Nomor 521.1/2735/Distan tanggal 02 Juli 2015, dan mendukung penuh kepada Masyarakat Pelestari padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) sebagai penghasil Beras Pandanwangi Cianjur untuk mengajukan permohonan perlindungan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur (Usman Suparman, 2017). C. Relasi Hukum Peran Wanita Dalam Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban bagi seluruh kehidupan bangsa dan Negara, serta menjamin perlindungan hukum yang sama bagi setiap warga negara (Kamilah and Aridhayandi, 2016). Keadilan sosial dengan demikian harus menjadi tonggak utama pengembangan hukum itu sendiri. Hal ini selaras dengan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai jatidiri Bangsa Indonesia (M. Rendi Aridhayandi dan Aji Mulyana, 2018). Hukum merupakan suatu alat untuk menjalankan sebuah negara melalui kekuasaan (Mulyadi and Aridhayandi, 2017). Hukum harus memajukan kepentingan umum. Statement inilah yang kemudian dikenal dengan teorinya "law as a tool of social engineering" (hukum sebagai alat atau sarana rekayasa/pembaharuan sosial) (M. Rendi Aridhayandi dkk, 2016). Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum ini mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (Sidharta, 2010). Hukum sebagai institusi sosial, adalah hukum lebih dari pada suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga menjalankan fungsi-fungsi sosial
104 dalam dan untuk masyarakatnya, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakat (Priyatno and Aridhayandi, 2018). Koerniatmanto Soetoprawiro mengatakan kemampuan untuk memproduksi pangan (unggulan) lokal, serta memasarkan secara lokal pula. Pada gilirannya, daerah yang bersangkutan tidak saja mampu memenuhi tujuan pokok penyelenggaraan otonomi daerah, melainkan juga mampu mengangkat kesejahteraan dan harkat para petaninya. Lebih jauh, produksi pangan pada akhirnya tergantung sepenuhnya pada niat serta komitmen masing-masing Pemerintah Daerah, yang harus tercermin di dalam peraturan daerah itu sendiri, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan evaluasi komoditas unggulannya (Koerniatmanto Soetoprawiro, 2016). Dari hal tersebut di atas, menjadi dasar bahwa pentingnya perlindungan Indikasi Geografis ada, Usman Suparman Ketua Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) menyampaikan bahwa masyarakat Cianjur yang sudah sejak lama, secara turun temurun dengan profesi petani melakukan pembudidayaan padi Pandanwangi Cianjur sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum untuk kesejahteraan petani (Usman Suparman, 2017). Dari uraian di atas maka IG harus memiliki aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal tersebut dituangkan secara kongkret melalui peraturan perundang-undangan. Dalam konsep IG ideal adalah keadilan untuk petani, kepastian hukum untuk petani, dan kemanfaatan untuk petani, sehingga kesejahteraan petani dapat tercapai dengan adanya perlindungan hukum IG. Keadilan petani menurut penulis ketika petani mendapatkan kesejahteraan dengan melestarikan Beras Pandanwangi Cianjur, kepastian hukum petani ketika perlindungan hukum terhadap harga bibit, pupuk, dan harga jual dapat memberikan kesejahteraan, dan kemanfaatan petani ketika Beras Pandanwangi Cianjur menjadi produk unggulan baik nasional maupun internasional. Beras Pandanwangi Cianjur yang sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau
105 kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Dengan demikian IG masih terdaftar jika selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 163/ Kpts/LB.240/3/2004 Tanggal: 17 Maret 2004. Deskripsi Padi Sawah Varietas Pandanwangi sebagai berikut: Asal : Populasi varietas lokal Pandanwangi Cianjur Nomor Aksesi koleksi : Balitpa 1644 Metode Seleksi : Galur murni Golongan : Berbulu Umur tanaman : 155 hari Bentuk tanaman : Kompak Tinggi tanaman : 168 cm Anakan produktif : 15 - 18 batang Warna kaki : Hijau Warna batang : Hijau Warna telinga daun : Tidak berwarna Warna lidah daun : Tidak berwarna Warna helai daun : Hijau Muka daun : Kasar Posisi daun : Tegak Daun bendera : Tegak Bentuk gabah : Bulat Warna gabah : Kuning mas Kerontokan : Tahan Kerebahan : Kurang tahan Tekstur nasi : Pulen Bobot 1000 butir : 29,7 gram
106 Kadar amilosa : 24,96 % Potensi hasil : 7,4 ton GKG/Ha Rata-rata hasil : 5,7 ton GKG/Ha Ketahanan terhadap : Rentan terhadap hama wereng coklat biotipe 2 dan hama dan penyakit 3, rentan terhadap penyakit hawar daun bakteri strain 4, rentan terhadap penyakit tungro. Keterangan : Baik ditanam di Kabupaten Cianjur. Beras Pandanwangi terbaik hanya dapat ditanam dan tumbuh di wilayah Kabupaten Cianjur, namun tidak di semua wilayah. Hanya 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Cianjur, yaitu Warungkondang, Gekbrong, Cugenang, Cilaku, Cianjur, Cibeber, dan Campaka. Itupun hanya dibeberapa desa dari Kecamatan tersebut (Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C), 2015), yaitu: 1. Kecamatan Warungkondang, dengan beberapa Desa diantaranya: Mekarwangi, Tegal lega, Bunikasih, Sukawangi, Bunisari, Jambudipa, Ciwalen, Cieundeuk, Cikaroya, Sukamulya, dan Cisakandi); 2. Kecamatan Cianjur dengan beberapa Desa diantaranya: (Nagrak, Sawahgede, Limbangan Sari, Mekarsari, Babakan Karet, Bojong Herang, Kelurahan Muka, dan Sukamaju); 3. Kecamatan Cilaku dengan beberapa Desa diantaranya: (Sukakerta, Rahong, Rancagoong, Sukasari, dan Mulyasari); 4. Kecamatan Cibeber, dengan beberapa Desa diantaranya: (Peuteuy Condong, Cisalak, Mayak, Cipetir, Cikondang, Sukamanah, Kanoman, Cihaur, dan Cimanggu); 5. Kecamatan Cugenang, dengan beberapa Desa diantaranya: (Cirumput, Cibulakan, Sukajaya, Padaluyu, Gasol, Benjot, dan Sukamanah); 6. Kecamatan Campaka, dengan beberapa Desa diantaranya: (Susukan, Girimukti, dan Margaluyu); 7. Kecamatan Gegbrong, dengan beberapa Desa diantaranya: (Songgom, Bangbayang, Kebon peuteuy, dan Sukarata).
107 Perlindungan hukum terhadap suatu produk yang mengindikasikan geografis suatu daerah tentunya memberikan suatu nilai lebih dalam proses pemasaran kepada masyarakat. Tujuan perlindungan hukum untuk melindungi dan menjaga kelestarian. Selain itu, Indikasi Geografis juga sangat potensial untuk menjamin agar keuntungan ekonomi tertinggi dari suatu produk dapat tetap paling dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri. Perlindungan hukum yang diperoleh memberikan suatu langkah yang pasti dalam memperdagangkan atau memproduksi produk tersebut. Tanpa adanya perlindungan hukum tentunya akan menjadi suatu perpecahan ketika produk tersebut mulai diperkenalkan ke pasar, dimana akan memungkin terjadi suatu pengalihan hak yang dilakukan oleh orang-orang berkepentingan namun tidak mempunyai hak untuk memasarkan produk tersebut atas dasar keuntungan yang diperoleh dalam pasar (Sembiring, 2018).. Indikasi Geografis (IG) tidak cukup hanya mendaftarkan saja (sleeping Geographical Indications) yaitu terdaftar namun tidak bermanfaat dan dijaga, konsekuensi telah didaftarkannya produk, maka perlu menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis. Lebih lanjut Indikasi Geografis memerlukan pembinaan dan pengawasan untuk kelestarian produk IG. Proses Beras Pandanwangi Cianjur mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis (IG), maka tidak berhenti sampai pendaftaran saja. Namun, dalam hal pelestarian pasca pendaftaran. IG sebagai bagian Kekayaan Intelektual Komunal dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap; Hak masyarakat Lokal atau Masyarakat Adat; Milik bersama (Komunal) sehingga dapat dibagi; Disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi. IG yang bersifat komunal berbeda penanganan perlindungan hukum seperti rezim HKI yang lain seperti Hak Merek yang bersifat individu dengan kepastian hukum dapat terjamin dengan adanya pemegang hak individu yaitu dengan lisensi. Perlu pembinaan dan pengawasan terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas IG tersebut masih ada.
108 Sesuai Buku Persyaratan Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur pembinaan dan pengawasan dapat berupa internal dan eksternal. 1. Pembinaan dan Pengawasan Internal a. Pengawasan Mandiri. 1) Petani; 2) Produsen benih; 3) Pedagang; 4) Penggiling Padi; 5) Pedagang Beras Pandanwangi Cianjur. b. Pembinaan dan Pengawasan Kelompok. 1) Kelompok Tani; 2) MP3C; 3) Tim Penguji Mutu MP3C. 2. Pembinaan dan Pengawasan Eksternal. a. Konsumen Beras Pandanwangi Cianjur; b. Pembina dari berbagai unit kerja terkait tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat; c. Ditjen Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI. Dengan demikian, Peran peneliti berperan sangat penting untuk memberikan suatu panduan dalam mencapai tujuan, dalam hal ini Beras Pandanwangi Cianjur mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis (IG), peran Perempuan yang peduli terhadap perlindungan kearifan lokal produk daerah yang melakukan penelitian . Dalam hal ini emotivasi penulis selaku warga Cianjur untuk berkontribusi untuk daerah dengan Penelitian Disertasi dengan Judul Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur pada Sekolah Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2019.
109 Daftar Pustaka Adhi, Y. P., Sulistianingsih, D. and Putri, V. N. S. (2019) 'Membangun kesejahteraan masyarakat lokal melalui perlindungan indikasi geografis', Jurnal Meta-Yuridis, 2(1), pp. 1-12. Alfons, M. (2007) 'ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS BERBASIS HAM', Jurnal Hukum Jatiswara, 30(3), pp. 394-414. Kamilah, A. and Aridhayandi, R. (2016) 'Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku Ii Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)', Jurnal Wawasan Yuridika, 32(1), p. 22. doi: 10.25072/jwy. v32i1.87. Koerniatmanto Soetoprawiro (2016) Hukum Agribisnis dan Agroindusti (Buku 2: Pengaturan dan Perlindungan Hukum atas Produk-Produk Pertanian. Bandung: UNPAR PRESS. M. Rendi Aridhayandi (2017) 'Focus Group Discussion Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar', Journal of Empowerment, 1(2), pp. 87-102. M. Rendi Aridhayandi (2018) 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis', Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(4), pp. 883-902. M. Rendi Aridhayandi (2019) Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur. Universitas Katolik Parahyangan. M. Rendi Aridhayandi dan Aji Mulyana (2018) 'Resensi Buku (Book Review) Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, Jakarta: Gapperindo, 2013.', Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 4(1), pp. 128-137.
110 M. Rendi Aridhayandi dkk (2016) Teori Hukum Lanjutan. Bandung: Logoz Publishing. M. Rendi Aridhayandi dkk (2019) 'Otonomi Daerah dan Desentralisasi Suatu Analisis Peraturan Daerah (PERDA) Di Kabupaten Cianjur'. Cianjur: CV.Mulya Bookstore. Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) (2015) Buku Persyaratan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur. Cianjur. Miranda Risang Ayu (2006) Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis. Cet Ke-1. Bandung: PT. Alumni. Mulyadi, D. and Aridhayandi, M. R. (2017) 'Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik', Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 1(2), p. 532. doi: 10.35194/ jhmj.v1i2.39. Priyatno, D. and Aridhayandi, M. R. (2018) 'Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014', Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2(2), p. 881. doi: 10.35194/jhmj. v2i2.36. Ramli, T. A. et al. (2010) 'Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu untuk Meningkatkan IPM', Mimbar, XXVI(1), pp. 81-91. Ramli, T. A. and Sumiyati., Y. (2015) 'Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Jawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih UNISBA Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)', Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, 4(1), pp. 27-36. Sembiring, M. S. A. (2018) 'Perlindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir', Masalah-Masalah Hukum, 46(4), p. 318. doi: 10.14710/ mmh.46.4.2017.318-327. Sidharta (2010) 'Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan'. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
111 Supyandi, D., Sukayat, Y. and Nugraha, A. (2018) 'Deskripsi Pengembangan Padi Lokal (Studi Kasus Padi Pandanwangi Cianjur)', Agricore Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian UNPAD, 3(2), pp. 571-584. Usman Suparman (2017) Wawancara di Sekretaraiat Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C). Cianjur.
Bab 8 Kehidupan Sosial dan Ekonomi Single Mother Sebagai Kepala Keluarga Oleh: Yunika Komalasari ARS University A. Pendahuluan Pertemuan dengan tiga teman perempuan dalam sehari ini menjadi bahan menarik untuk ditulis. Teman perempuan pertama menjadi single mother karena ditinggal meninggal suaminya dengan tanggungan dua anak, teman yang kedua bercerai dengan tiga anak dan sang laki-laki mantan suaminya pergi begitu saja mengingkari janji di pengadilan tidak bertanggung jawab menafkahi malah menikah kembali dan teman yang ketiga adalah seorang perempuan belum menikah tapi harus menjadi kepala keluarga untuk mengurus orang tua yang sudah renta dan sakit- sakitan. Bisa dipastikan tidak ada perempuan manapun yang pernah membuat rencana berada di posisi itu untuk menjadi penopang keluarga seorang diri, bukan? Begitu kuat dan lelahnya melakukan banyak peran dalam hidupnya. Secara idealnya ada laki-laki yang mendampingi mencari nafkah dan istri membantu bila dirasa belum mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Tetapi kenyataannya banyak yang tidak demikian. Kondisi ini menjadi stempel status tertentu yaitu menjadi orangtua tunggal. Orang tua tunggal adalah orang yang melakukan tugas sebagai orangtua seorang diri karena berpisah atau kehilangan pasangannya. Orangtua tunggal akan memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak-anak setelah kematian, bercerai, atau yang memutuskan untuk tidak menikah. Keluarga dengan ibu sebagai orangtua tunggal dapat 112
113 diakibatkan karena perceraian atau pasangan meninggal (Hurlock, 1980 dalam (Rahayu, 2017). Peran seorang ibu didalam kehidupan sangatlah kompleks, kecenderungan yang muncul didalam masyarakat selama ini, perempuan memiliki tugas dalam fungsi reproduksi, melahirkan serta mengasuh anak. Di samping itu pada beberapa kondisi perempuan dapat memiliki fungsi kerja berupa ekonomi produktif yang berguna untuk menopang perekonomian keluarga. Sebagaimana dikemukakan oleh Moser dalam Julia Cleves Mosse (2004: 37) bahwasanya terdapat tiga serangkai peran perempuan yang meliputi peran dalam reproduksi, ekonomi produktif, dan manajemen komunitas. Peran reproduksi karena secara kodrat seorang perempuan diharapkan untuk dapat melhirkan keturunan untuk menruskan garis keluarga. Peran ekonomi produktif adalah dimana perepuan tidak hanaya sekedar diam menerima dari pemberian suami teetapi bekerja untuk turut menambah penghasilan keluarga. Sedangkan peran manajemen komunitas adalah seorang perempuan mampu secara luwes berkegiatan dengan lingkungan sosial masyarakat sebagai bagian dari lingkungan itu sendiri. Perempuan adalah bagian yang penting dari satu keluarga yang utuh. Keluarga yang ideal, dimana ada ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai istri pendamping suami pelengkap keluarga dan anak-anak yang akan diasuh dan dibesarkan. Dan sebuah keluarga merupakan microsystem fungsi kemasyarakatan. Keluarga dibentuk dan direncanakan tentunya untuk tujuan bahagia, bertumbuh dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016) mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Kajian oleh Puspitawati (2012) mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi. Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut menunjukkan
114 bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat. Seluruh anggota keluarga juga harus tinggal bersama-sama di bawah satu atap. (Wiratri, 2018) Lalu bagaimana dengan single mom ? Tidak sedikit perempuan yang mati-matian mempertahankan keutuhan keluarga karena ngeri dengan penilaian status diri di soasial masyarakat menjadi single mother atau janda. Tidak jauh berbeda kekhawatirannya dengan yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Tapi sebagian besar perempuan juga tidak tahan dan memutuskan untuk bercerai dengan berbagai alasan. Hal ini terlihat dari survey yang memperlihatkan tren perceraian sebagai salah satu penyebab seorang perempuan berperan sebagai ibu sekaligus kepala keluarga di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang diolah oleh Databox, Indonesia ada sekitar 408.202 kasus yang meningkat 9% dari tahun 2017. Didapat data dari hasil survey tersebut penyebab perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran dengan 183.085 kasus. Berikutnya adalah faktor ekonomi sebanyak 110,909 kasus. Masalah lainnya adalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), mabuk, atau meninggalkan rumah. Dapat terlihat bahwa tren perceraian yang meningkat dari Gambar 8.1 terlihat bahwa ada perubahan mendasar dalam struktur di masyarakat terkait perceraian. Banyak perempuan sudah tidak mau lagi disebut sebagai korban perceraian justru perempuan sebagai subjek yang mengendalikan keputusan untuk cerai. Gambar 8.1 Grafik Tren Perceraian di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2019)
115 Apabila terjadi perbedaaan suatu pendapat dan mengakibatkan ketidakcocokan atau pertengkaran maka perceraian menjadi pilihan. Sebuah perceraian ini merupakan puncak dari suatu penyesuaian pernikahan yang buruk dan jalan cepat menyelesaikannya ketika anatara suami istri sudah tidak mampu menyelesaikannya. Beberapa memilih untuk akhirnya menikah lagi tapi juga banyak yang enggan mengulang kegagalan atau dengan alasan trauma dan fokus untuk membesarkan anak-anak saja. Tidak sedikit pertikaian itu berujung perceraian karena orangtua tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing tanpa mempedulikan nasib anak mereka nantinya. Penyebab terjadi perceraian adalah (Ichsan, 2009): (a) orangtua kurang dewasa, (b) ketidak harmonisan rumah tangga, (c) pihak ketiga, (d) kurangnya pendidikan kekeluargaan, (e) kebiasaan buruk orangtua, (f) faktor ekonomi, (g) tidak mendapat keturunan. (Primayuni, 2018) Tabel 8.1 Tingkat Angka Pernikahan, Talak/Perceraian dan Rujuk di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2019) Nikah Talak Cerai Rujuk Provinsi 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Aceh 40478 40565 42969 3775 4124 4624
Sumatera Utara 100988
92935 86896
7806 8757
9603
Sumatera Barat 44568
59515 42736
5564 6043
6216
Riau 43811
44547 42371
8306 8872
8881
Jambi 31036
28265 24752
2905 3244
3548
Sumatera Selatan 78469
71799 62599
5965 6149
6337
Bengkulu 16935
28265 14725
2091 2326
2441
Lampung 80531
71799 67453
4894 6168
6667
Kep. Bangka Belitung 11096
10100 7952
2048 1996
Kep. Riau 14423
14140 13190
6 DKI Jakarta 59935
57652 55969
9282 10431
10303
Jawa Barat 490174 460694
441813 60160
65848 70267
3 53
Jawa Tengah 355665
326932 327521
70769 72560
66548
116 Nikah Talak Cerai Rujuk Provinsi 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 DI Yogyakarta 25920 24161 23734 5051 5598 5220 1
Jawa Timur 360521
348653 313150
85484 89406
87149
Banten 107263
98312 91018
7018 7831
8933
Bali 3597
3504 3169
Nusa Tenggara Barat 54025
56196 48907
5373 5708
6212
Nusa Tenggara Timur 3707
3775 3506
301 290
376
Kalimantan Barat 27805
24474 23407
3443 3778
3954
Kalimantan Tengah 19475
17888 16790
1952 2186
2401
Kalimantan Selatan 30500
30003 27490
6656 6781
6760
Kalimantan Timur 37422
29729 26073
6365 6777
6599
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara 8717
7412 6805
1086 1171
1314
Sulawesi Tengah 21416
21089 19936
2067 2403
2561
Sulawesi Selatan 76870
73890 66606
10690 11390
12211
Sulawesi Tenggara 20222
20616 17440
1736 1890
2057
Gorontalo 10116 9799
9301 1169
1317
Sulawesi Barat 8886
9768 8563
Maluku 7767
7870 6234
346 428
503
Maluku Utara 9725
8974 7825
683 656
732
Papua Barat 3107
2903 3202
Papua 4876
4552 4292
1262 1426
1499
Indonesia 2210046 2110776 1958394 324247 344237 347256 4 63 6 Dapat dilihat di Tabel 8.1 mengenai tingkat angka pernikahan, perceraian/talak dan rujuk yang menunjukkan peningkatan angka
117 perceraian di tahun 2015 sebasar 347258 dari tahun sebelumnya. Pergesran peran dan penyetaraan jender membuat perempuan banak mendapatkan kesempatan untuk fokus pada karir sehingga tingkat pendapatan semakin stabil bahkan naik membuat perempuan mandiri secara finansial. Disharmoni dalam hubungan suami-istri bisa dipicu karena beberapa faktor, salah satunya terkait perbedaan pendapatan (income). Misalnya, seorang istri yang berprofesi guru dan mendapatkan tambahan income, sedangkan income suami berada di bawah sang istri. "Ternyata hal itu menjadi pemicu gugat cerai istri terhadap suami, sehingga mesti ada keseimbangan dinamis atau equilibrium dynamic terkait perbedaan pendapatan atau take homepay tersebut," jelas Khofifah yang dikutip di . ( dengan judul Beda Gaji Suami-Istri Jadi Pemicu Tingginya Gugatan Cerai di Jakarta dan Makakasar, 10 Maret 2016) B. Reposisi Peran Perempuan Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini dan masih berlanjut di masa depan serta perkembangan yang demikian hebat dan cepat sehingga pengaruh perkembangan tersebut terasa dalam segala bidang dan aspek kehidupan manusia. Peran perempuan akan lebih menantang lagi. Dituntut untuk lebih smart, survive dan open mind dengan cepatnya perubahan yang ada di segala bidang. Sehingga menjadi perempuan yang berkelas walaupun menanggung tanggungjawab sebagai ibu tunggal. Pembangunan peran perempuan telah dilaksanakan lebih dari 35 tahun dan sudah banyak hasil yang dicapai misalnya peningkatan ragam peran yang dimainkan perempuan. Pada era millinium ketiga upaya mereposisi peran dan fungsi perempuan sangatlah tepat untuk lebih memacu mewujudkan cita-cita kesetaraan jender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara(Prantiasih, 2014). Dalam konstruksi masyarakat, secara umum, perempuan cukup umur yang masih lajang, janda cerai dan perempuan yang mempunyai anak tanpa suami, memiliki status yang lebih rendah di dalam masyarakat. Tetapi semakin kesini terjadi suatu pergeseran peranan yang akhirnya dianggap lumrah. Karena ketika perempuan bergerak maka akan
118 mengubah suatu harapan menjadi realitas. Adapun pergeseran peranan perempuan secara umum diantaranya : 1. Peran Domestik Peran perempuan dalam suatu rumah tangga yang sesunguhnya, yaitu peran sebagai istri bersuami yang bergeser menjadi ibu sekaligus ayah. Bila sebagai istri yaitu sebagai pendamping suami yang dituntut memahami bagaimana pola pikir suami dan dengan kesadarannya membantu meringankan beban, menjadi pendengar yang baik, menjadi orang bijak yang memberikan nasehat dan turut mempertimbangkan solusi dari masalah yang ada, dituntut mampu mengurus pekerjaan rumah seperti memasak,membersihkan rumah dan mendidik anak-anak. Sedangkan pada posisi single mother, semua hal tersebut dipikul sendiri. Perempuan yang mandiri secara finansial dan waktu bagi keluarga. Tidak banyak yang dapat bertahan dengan peran bertumpuk ini. Stres dan emosi yang tidak terkontrol banyak memicu kejadian yang tidak diinginkan. 2. Peran Publik Perkembangan peran dalam realita sosial, ekonomi dan politik wanita. Disini seorang perempuan semakin menignkat kesadarannya terhadap peran non domestik yang terlepas didsari oleh kepentingan apa dan siapa. Disini peran perempuan menjadi faktor penting didalam ekonomi keluarga. Semakin terbuka kesadaran untuk melihat dunia kerja bukan lagi dunia yang baru. Karir merupakan serangkaian posisi yang berhubungan dengan kerja, baik itu dibayar ataupun tidak, yang membantu seseorang untuk bertumbuh dalam keterampilan, keberhasilan, dan pemenuhan kerja (Dessler, 1998). Ibu bekerja ialah ibu yang melakukan kegiatan di luar rumah yang bertujuan untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Selain tujuan tersebut, tujuan lain dari ibu bekerja merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri dengan maksud untuk menerapkan ilmu yang telah dimiliki dan untuk menjalin hubungan sosial dengan orang lain dalam bidang pekerjaan yang dipilihnya.
119 Bagi sebagian perempuan yang sejak di usia produktifnya telah bekerja akan berbeda kondisinya dengan yang harus bekerja ketika datangnya musibah diharuskan menjadi perempuan bekerja. Pilihan menjadi wanita karir ini menjadi suatu lompatan status di masyarakat bagi perempuan agar tidak diremehkan atau dipandang sebagai parasit keluarga. Tuntutan persamaan genderpun menjadi alasan agar disamkan juga dalam penentuan kebijakan publik yang tidak diskriminatif. Kebijakan publik yang diskriminatif dan bias terhadap perempuan lahir dari para pembuat kebijakan yang berlaku diskriminatif terhadap perempuan, baik di eksekutif maupun legislatif, laki-laki dan perempuan. Para pembuat kebijakan yang hidup di dalam lingkungan yang diskriminatif terhadap perempuan cenderung menjadi pelestari diskriminasi terhadap perempuan, bukan karena soal jenis kelamin dari orang tersebut. Sedikit sekali korban diskriminatif yang keluar dari lingkungan diskriminatif dan menjadi pihak yang menjadi pejuang yang menentang diskriminasi. (Perekmpuan, 2016) C. Dampak yang terjadi dari keluarga yang tidak utuh 1. Anak broken home Perceraian ataupun kesibukan seorang ibu tunggal yang tidak pandai mengelola waktunya dengan baik banyak berakibat pada ketidakharmonisan keluarga. Secara tidak disadari timbul efek rasa bersalah, kesepian, kekecewaan, trauma yang mendalam ataupun dendam. Yang tersorot tajam sebagai korban suatu perceraian adalah anak. Tidak semua anak broken home selalu menjadi sumber masalah tapi beberapa justru berkebalikan dengan menunjukkan prestasi yang luar biasa. Broken home memiliki banyak efek negatif terhadap hidup seseorang, diantaranya adalah (Somantri, 2012): a. Masalah akademik, anak akan menjadi malas belajar dan kehilangan semangat b. dalam mengejar prestasi.
120 c. Masalah tingkah laku, anak akan menjadi pemberontak, berbicara dan berperilaku kasar, tidak peduli dengan lingkungan dan mulai melakukan kebiasaan buruk dan juga pergaulan yang salah. d. Masalah seks, karena ia merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan melampiaskan terhadap hawa nafsu atau seks bebas. e. Masalah agama, kehilangan sosok yang bisa membimbing dan mengarahkan ke jalan yang benar membuat anak merasa sesuatu yang berkaitan dengan agama hanya kemunafikan saja. (Primayuni, 2018) 2. Perasaan tertekan atau stress Kehidupan yang berubah membuat single mother merasa tertekan, down secara mental, punya perasaan ingin menjauh dari semua , kecewa, sedih berkepanjangan, yang semuanya tak terjelaskan dengan hanya sekedar kata-kata. Bila secara finansial yerlihat baik-baik saja belum tentu mentalpun sama keadaannya. Yang berubah idak hanya secara sikap dan pemikiran tetapi juga cara betrtindak dan memutuskan. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengelola stres dan agar tetap terjaga keseimbangan emosinya banyak hal dapat dilakukan, diantaranya adalah : a. Mencari banyak teman untuk menyadari kondisi nyata Aktif melakukan kegiatan saat weekend, mungkin di taman bermain bersama anak akan membantu menyegarkan suasana, waktu akan terasa berlalu lebih cepat dibanding jika hanya berada di dalam rumah setiap hari dengan kesedihan tak henti- hentinya. Mencari teman dengan kondisi yang sama -sama seorang single parent. Menyadarkan bahwa kondisi ini tidak dialami dan dijalani sendirian. Cobalah bergabung dengan komunitas "single parent" yang didalamnya adalah orang-orang bermental positif dan memiliki kegiatan berkualitas. Atau bisa juga membuat komunitas sendiri dengan program yang menyenangkan. b. Memperhatikan dan menyayangi diri
121 Mulai memperhatikan kembali kebutuhan dasar yang mungkin selama ini sempat terabaikan atau bahkan sudah tidak dilakukan lagi untuk merwat diri. Memperhatikan kualitas tidur dan olahraga untuk menjaga kesehatan. Olahrga dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Berjalan kaki menuju tempat tujuan yang tidak terlalu jauh misalnya. c. Tekuni hobi yang dapat menghasilkan pendapatan atau bisa mendatangkan kebahagiaan Hobi yang ditekuni bisa menjadi start awal membuat bisnis dari rumah atau menghasilkan pendapatan tambahan di sela pekerjan utama. Bisa tetap tinggal d rumah sambil mengawasi anggota keluarga rumah. d. Jauhkanlah rasa iri bahwa kehidupan orang lain lebih bahagia Tidak seperti yang tampak bahwa pada kenyataannya semua orang memiliki masalah, termasuk orang yang memiliki pasangan. Fokus dan bersyukur saja pada rencana dan perhatian untuk menjadi bangkit lebih baik. Rasa iri yang kontinyu akan bisa mengarah pada kebencian dan amarah, yang akhirnya jutru menguras energi lebih bnayak dan tidak ada manfaatnya. e. Bangun komunikasi yang menyenagkan dan libatkan anak dalam berkreasi Fokus utama adalah waktu bersama anak. Bila seorang single mother mampu membuat team yang hebat dalam keluarganya maka pekerjaan lainnya akan terasa lebih ringan. Saling mendukung karena memahami pada kegiatan masing- masing dan semakin bertumbuh dengan nilai hidup yang lebih berkualitas. D. Strategi sosial ekonomi yang dapat dilakukan Banyak perempuan yang menemukan kesulitan dalam membantu perekonomian keluarga. Bisa saja itu muncul karena merasa kurang
122 percaya diri, kurangnya perngetahuan, tidak memiliki bekal pengetahuan sebagai modal bekerja atau tidak memahami potensi yang dia miliki. Banyak yang memiliki potensi besar tapi terkubur begitu saja. Secara alami perempuan memiliki kegigihan, kesabaran, keuletan, kekuatan, ketelitian yang tidak mereka sadari hal ini sebagai sebagai dasar potensi diri yang bisa dikembangkan menjadi skill. Inilah pentingnya menggunakan waktu luang untuk menggali potensi dengan memanfaatkan sumber yang ada ataupun kegiatan yang memberikan peluang untuk menghasilkan pendapatan. Tidak semua perempuan punya ketangguhan menghadapi kerasnya hidup karena harus menjadi kepala keluarga. Maddi ,2013 dalam Rahayu, 2017 menjelaskan bahwa ketangguhan merupakan karakteristik kepribadian yang memampukan individu untuk bertahan dalam situasi yang menekan dengan tiga indikator di dalamnya, seperti komitmen, kendali diri, dan tantangan. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh sebagian besar single mother yang menjalankan peranannya sebagai orang tua tunggal adalah kemampuan beradaptasi dengan keadaan yang ada saaat ini. Menyadari statusnya dan bergerak untuk melakukan apa yang harus segera dilakukan agar tidak semakin terpuruk. Beberapa strategi sosial yang bisa dilakukan, pertama adalah sebagian besar single mother memutuskan untuk kembali tinggal di rumah orangtua. Secara tidak langsung hal ini dilakukan untuk menghindari tekanan sosial ataupun gunjingan dari masyarakat. Secara psikologi hal ini memberikan rasa nyaman karena orangtua berperan dalam menyemangati dan memberikan perlindungan sehingga masyarakat lebih menghargai meskipun berstatus single mother. Hal kedua, bila seorang single mother harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka mereka masih mendapatkan bantuan dari orangtua untuk mengasuh anak sementara ibu bekerja. Jujurlah kepada anak-anak untuk menyampaikan kondisi ini bahwa meninggalkan mereka untuk bekerja adalah bukan berarti tidak sayang ataupun mengabaikan mereka.
123 Ketiga, karena banyak single mother memilih untuk menafkahi anaknya secara mandiri tanpa bantuan dari mantan suami pasca perceraian karena banyak terjadi pengingkaran tanggung jawab tidak memberikan nafkah untuk anaknya maka harus menambah value dalam diri sehingga akan berpengaruh kepada jumlah upah yang diterima. Hal ini menjadi agenda penting untuk dilakukan. Keempat, single mother sebagai kepala keluarga harus dapat mengelola stres karena tidak dipungkiri beratnya beban tanggung jawab yang diemban. Ketangguhan seorang perempuan single mother terlihat dengan bagaimana mereka membagi waktu mengurus anak, rumah, dan juga mencari nafkah belum lagi hubungan sosial lainnya. Anak menjadi motivasi utama untuk lebih giat bekerja agar mendapat penghasilan yang layak untuk biaya pendidikan anaknya. Dengan melakukan komunikasi yang baik antar pihak keluarga dapat membantu mengurangi stres. Mengapa demikian karena banyak terjadi akibat anak mengalami kekecewaan pada keluarga yang tidak utuh, rasa kesepian dan ibu terfokus pada pekerjaan maka anak jadi tidak terperhatikan sehingga anak mencari perhatian diluar dengan melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya demi mendapatkan perhatian dari ibunya. Ciptakanlah suasana nyaman untuk anak agar mau bercerita apapun yan dilakukan di sekolah atau di rumah. Kelima, single mother harus dapat merencanakan pengeluaran yang disesuaikan dengan pendapatan. Menyisihkan sebagian pendapatan dengan melakukan investasi, asuransi atau tabungan sebagai biaya pendidikan nantinya. Hal yang keenam adalah beradaptasi dengan teknologi dan hidup berdampingan dengan teknologi sebagai pendorong peningkatan pendapatan. Dengan rajin mengikuti perkembangan bisnis secara online, menggunakan internet untuk bisnis secara digital menjadi solusi lain ketika harus tetap bekerja dari rumah sambil mendampingi anak-anak. Bukanlah hal sederhana memang ketika seorang perempuan menjadi seorang single mom. Sebagai perempuan apapun statusnya berhak untuk bahagia, disadari, dihadapi dan bergerak melangkah karena bukanakah hidup harus terus berlanjut.
124 Daftar Pustaka Perempuan, J. (2016) Konferensi internasional feminisme: Persilangan identitas, agensi dan PolitiK (20 tahun Jurnal PeremPuan), Konferensi internasional feminisme: Persilangan identitas, agensi dan PolitiK (20 tahun Jurnal PeremPuan). Prantiasih, A. (2014) 'Reposisi Peran dan Fungsi Perempuan', Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 27(1), pp. 1-6. Available at: Primayuni, S. (2018) 'Kondisi Kehidupan Wanita Single Parent', SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling, 3(1), pp. 17-23. doi: 10.23916/08425011. Rahayu, A. (2017) 'Kehidupan Sosial Ekonomi Single Mother dalam Ranah Domestik dan Publik', Jurnal Analisa Sosiologi, 6(1), p. 227639. Wiratri, A. (2018) 'Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia ( Revisiting the Concept of Family in Indonesian Society )', Jurnal Kependudukan Indonesia, 13(1), pp. 15-26. Available at:
Bab 9 Perencanaan Pembangunan Responsif Gender Keberpihakan pada Wanita Tani Indonesia Oleh: Nugrahini Susantinah Wisnujati Universitas Wijaya Kusuma Surabaya wisnujatinugrahini@uwks.ac.id A. Pendahuluan Permasalahan ketidaksetaraan gender di Indonesia masih belum dapat selesaikan dengan optimal. Tingkat ketidak setaraan lebih tinggi dialami kaum wanita masih mengalami ketidak setaraan yang lebih tinggi dibanding dengan pria, baik di sector pembelajaran atau pendidikan, sektor kesehatan, lapangan pekerjaan, penguasaan sains dan ilmu pengetahuan terapan, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam mengakses, mengkontrol, berpartisipasi maupun menikmati hasil pembangunan, tetapi dalam penerapannya masih menemui banyak kendala. Permasalahan kekerasan pada perempuan, masih sangat tinggi di seluruh dunia, seperti tingginya tingkat kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Harare Zimbabwe, walaupun tindakan tersebut melanggar hukum (Zengenene and Susanti, 2019), kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak perempuan diakibatkan karena praktik tradisional yang berbahaya, di benua Afrika dan Asia, praktik tersebut telah mendarah daging di masyarakat seperti memotong alat kelamin perempuan dan perkawinan anak (Glover et al., 2018) Pada penelitian (Nawaz, 2020), menemukan perempuan tidak bebas untuk bekerja, karena tradisi perempuan tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam angkatan kerja, dan mobilitas perempuan sangat dibatasi di Bangladesh. 125
126 Kesenjangan yang dialami oleh perempuan seperti kesenjangan ekonomi, sosial, kesehatan, hukum, pendidikan dan masih banyak lagi, kesenjangan ini berdampak buruk bagi perempua, di Indonesia terdapat budaya patriarki, budaya ini masih tetap dilestarikan oleh sebagian rakyat Indonesia. Indikator masyarakat sejahtera dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan kesehatan, pendapatan, pendidikan dan lain lain, masalah edukasi yang terjadi pada pembangunan suatu wilayah, salah satunya karena tingkat edikasi yang rendah, permasalahan ini dapat disebabkan adanya budaya patriakhi yang ada di masyarakat, penelitian yang dilakukan oleh (Sudarso, Keban and Mas'udah, 2019) menemukan bahwa fenomena ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan dalam masyarakat Indonesia, seperti di wilayah pesisir Jawa Timur, adalah karena adanya budaya patriarki, yaitu merupakan cara hidup dan perilaku masyarakat. Perempuan pesisir tidak hanya mengalami tekanan budaya budaya patriarki, tetapi juga mengalami tekanan struktural, hal ini karena kebanyakan berasal dari keluarga miskin. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Bustamante, Amarís Macías and Quintal López, 2019) menunjukkan bahwa, bagi perempuan, kehidupan sebagai pasangan dan menjadi ibu merupakan bagian penting dari rencana kehidupan mereka, hal ini karena subordinasi , pola asuh orang tua, berorientasi pada hidup untuk orang lain. Upaya pemberantasan diskriminasi gender dan peningkatan potensi harus terus diupayakan, sehingga mendorong kerjasama masyarakat baik laki laki maupun perempuan, peningkatkan peran wanita perlu didorong dari segala sektor, mengupayakan pembangunan berbasis gender yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di segala bidang (Malau, 2014) Indeks digunakan untuk mengetahui akses terhadap pembangunan pada laki laki maupun kaum wanita dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Badan United Nations Development Programme (UNDP) mulai memperkenalkan IPM pada tahun 1990 dan dilansir secara perodik di laporan tahunan Human Development Report (HDR). Indek
127 Pembangunan Manusia (IPM) dapat mengukur kemampuan masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan, selayaknya hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja, tetapi harus dapat dinikmati oleh siapapun, baik kaum laki laki, kaum perempuan, anak anak dan kaum difabel, pada indikator IPM hanya menyajikan data seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, angka Rata rata lama sekolah dan juga sumbangan pendapatan, tetapi indeks IPM masih belum terpilah laki laki dan perempuan, maka belum dapat diketahui bagaimana komposisi indikator angka harapan hidup, Angka melek huruf, Rata rata lama sekolah dan sumbangan pendapatan pada laki laki dan perempuan secara terpilah, dari hasil yang disajikan buku saku dan Indikator Gender dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, salah satunya adalah data IPG yang di uraikan pada Tabel 9.1 Tabel 9.1. Variabel Pembentuk IPG di Indonesia Dari Tahun 2009 sd 2013 (Sumber: Buku Saku Data dan Indikator Gender Indonesia) Tahun Angka Harapan Hidup Angka Melek Huruf Rata Rata Lama Sekolah Sumbangan Pendapatan IPG L P L P L P L P 2009 67.47 71.43 95.65 89.68 8.24 7.32 64.99 35.01 66.77 2010 67.51 71.47 95.65 90.52 8.34 7.50 66.50 33.50 67.20 2011 67.51 71.47 95.73 90.55 8.34 7.52 65.84 34.18 67.80 2012 67.72 71.63 95.78 90.67 8.48 7.64 65.30 34.70 68.52 2013 67.38 71.31 95.59 90.69 8.52 7.76 64.83 35.17 69.57 Kalau pada IPM belum dibedakan bagaimana mana kondisi akses pemnagunan perempuan dan laki laki, maka pada IPG dapat dilihat Pada Tabel 10.1. Pada tabel menggambarkan bagaimana masih terjadi ketidak setaraan gender di Indonesia, indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Indeks pembangunan manusia yang sudah dipilah laki laki dan perempuan, maka terlihat pada nilai Angka melek huruf laki laki lebih tinggi nilainya mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, Angka rata rata lama sekolah laki laki juga masih unggul dibandingkan dengan
128 perempuan, serta sumbangan pendapatan (PPPA, 2009), perempuan hanya unggul di angka harapan hidup saja. Perwujudan pembangunan adil, atau dikenal dengan istilah berkeadilan gender dapat dilihat apabila terdapat adanya kesetaraan yang dikenal dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender menjadi keharusan karena telah terdapat beberapa kesepakatan hukum internasional dan domestik yang menjadi pedoman, seperti konvensi menghilangkan diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW, 1979) dan Platform Aksi Beijing (1995). Pemerintah Indonesia juga ikut menandatangani Kovenan PBB tentang Hak Sipil, Politik serta berkomitmen pada Platform Aksi Beijing, akta kesepahaman tersebut menjadi panduan untuk menghapus hambatan upaya perempuan berpartisipasi pada kehidupan publik. Selain itu Indonesia juga menandatangani akta persetujuan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada 2006. B. Pengarusutamaan Gender (PUG) Upaya mewujudkan kesetaraan pembangunan pada masyarakat yang berkeadilan, baik bagi kaum laki laki maupun kaum perempuan memerlukan usaha untuk memprioritaskan dapat masuk pada perencanan pembangunan, karena cita cita keadilan bagi laki laki maupun perempuan hanya akan menjadi cita cita saja tanpa realisasi apabila tidak masuk dalam perencanaan pembangunan, maka muncul istilah pengarus utamaan gender (Gender Mainstraming), pengarusutamaan gender muncul untuk memberikan penegasan bahwa pembangunan di semua bidang perlu memperhatikan kebutuhan/ keinginan/ aspirasi baik laki laki maupun perempuan. Gender harus menjadi pertimbangan bagi pimpinan Kementrian, kepala Daerah di Propinsi, Kota/ Kabupaten, bahkan kepala Desa. Para pimpinan harus menjadikan gender sebagai acuan dalam menyusun program pembangunan. Pada saat ingin memujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG), maka diperlukan analisis yang dapat memastikan bahwa pembangunan dapat mewujudkan keadilan gender tersebut. Analisis yang sering digunakan yakni analisis gender, analisis ini adalah analisis yang digunakan untuk
129 mendeteksi ketidak adilan gender laki laki dan perempuan, dengan menggunakan data terpilah laki-laki dan perempuan baik dari aspek akses, partisipasi atau peran, kemudian kontrol dan manfaat, serta informasi gender di masyarakat (Puspitasari, 2013), mewujudksn keadilan hak laki-laki dan perempuan (gender equality). Secara spesifik Analisis gender digunakan untuk : 1. Mengetahui akar masalah kesenjangan/ketimpangan gender, pada peran, akses, kontrol, dan manfaat yang diterima oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. 2. Setelah memahami akar masalah maka dirumuskan pokok permasalahan 3. Menyusun rencana intervensi pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan/ketimpangan 4. Mengidentifikasi kelebihan atau keunggulan serta kebutuhan spesifik kaum pria dan kaum perempuan 5. Memastikan telah terwujud kesetaraan diantara kaum pria dan kaum wanita di masyarakat dapat dilihat dari kebebasan partsipasi laki laki maupun perempuan, dan memperoleh manfaat dari pembangunan. Kesetaraan Gender merupakan item penting dari Pembangunan Berkelanjutan, dan merupakan sasaran SDGS yang ditetapkan PBB, Pengarusutamaan Gender (PUG) atau gender mainstraiming merupakan upaya yang digunakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di semua lini kehidupan masyarakat, adapun alat yang digunakan salah satunya adalah Gender Analysis Pathway (GAP). Menurut (Sri Mangesti Rahayu, 2019) Tahapan analisis gender atau gender analysis pathway- GAP dapat digunakan untuk perencana pembangunan pengarusutamaan gender program pembangunan di Kementrian, Propinsi, Kota/kabupaten bahkan tingkat desa. Gender Analysis Pathway (GAP) memiliki Matriks atau langkah, Gender Analysis Pathway (GAP) terdiri dari sembilan (9) langkah, dimana setiap lamgkah saling mempengaruhi, tabel Matriks GAP yang diterapkan pada perencanaan pembangunan akan menghasilkan perencanaan yang responsif Gender, analisis gender menggunakan data, angka angka
130 maupun deskripsi , mengidentifikasi dan memahami problema gender, antara lain meliputi: a. pembagian kerja atau peran serta status kaum laki- laki dan kaum perempuan; b. akses dan kontrol pada sumber daya, tingkat partisipasi kaum laki laki maupun perempuan pada proses pembangunan dan manfaat hasil pembangunan, berikut Tabel 9.2 Gender Analysis Pathways (GAP), yang terdiri dari 9 (sembilan langkah) sebagai berikut Tabel 9.2. Matriks Gender Analysis Pathways (GAP) Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Lankah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Isu Gender Kebijakan dan rencana Kedepan Pengukuran Hasil Nama Kebi- jakan/ Program Kegia- tan Data Pembuka wawasan Faktor Kesen- jangan Sebab Kesen- jangan Internal Sebab Kesen- jangan Eksternal Refor- mulasi tujuan Rencana aksi Basis data Indikator Kinerja Langkah ke 1, Kebijakan, Program dan Rencana kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan dengan memperhatikan kepentingan perempuan dan laki-laki, mengkaji nama kebijakan / program dan kegiatan pembangunan, pada langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa Kebijakan yang digunakan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), karena setiap pimpinan daerah seperti Gubernur, Walikota dan Bupati mempunyai visi misi yang harus diwujudkan dalam jangka waktu lima (5) tahun maka setiap Dinas yang berada pada Provinsi, Kota dan Kabupaten harus mensukseskan target capaian dari pimpinan daerah. Pemilihan program dan kegiatan yang dianalisis gender tentunya program dan kegiatan yang mempunyai impact paling besar pada pembangunan masyarakat. Langkah 2, adalah Mengkaji data Pembuka wawasan, data ini adalah data yang dapat digunakan untuk mengkaji masalah secara lebih terperinci, masalah yang sedang menjadi isue strategis, maka perlu ada data terpilah, Kadang data yang ada masih dalam bentuk data agregat dan hanya menjelaskan populasi secara keseluruhan tanpa ada penggolongan secara spesifik atau terpilah. Oleh karena itu data dibagi
131 dalam data agregat dan data terpilah. Data agregat adalah data yang bersifat umum contohnya adalah Indek Pembangunan. Data terpilah adalah data yang dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Berdasar kelompok, misalnya: umur, kekayaan atau etnis, data juga dikelompokan berdasarkan gender, digunakan untuk menganalisis masalah yang ada pada laki laki dan perempuan, jenis data ini disebut data Kelompok berdasarkan Gender atau Jenis Kelamin. Data gender atau jenis kelamin adalah data dari berbagai indikator sosial ekonomi yang membedakan pria dan wanita. Data terpilah dapat dibedakan menurut jenis kelamin, juga ciri lainnya seperti status, peran, kondisi dan kedudukan dalam masyarakat. Langkah 3 Melakukan identifikasi kesenjangan gender dari berbagai aspek antara lain, akses, partisipasi atau peran, kontrol, dan manfaat, adapun langkah ini digunakan untuk menentukan isu gender secara menyeluruh, berikut akan diuraikan pengertian dari Akses, Partisipasi/ peran, Kontrol dan manfaat (APKM): Akses atau Kesempatan yang Sama, Akses adalah seberapa peluang atau kesempatan yang diberikan pada perempuan untuk memanfaatkan sumber daya, apakah perempuan mempunyai akses yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya alam atau faktor produksi lainnya, sumber daya alam meliputi Tanah ( SDA), perolehan pinjaman kredit, berbagai pelatihan, kesempatan kerja dan atau manfaat dari pelayanan publik, akses yang sama pada berbagai kegiatan peningkatan kapasitas akan mampu membuka peluang untuk peningkatakan taraf hidup bagi pria dan wanita Tingkat Partisipasi, atau keikut sertaan seseorang pada suatu aktivitas, atau disebut juga peran adalah keterwakilan pria dan wanita dalam proses dan pengambilan keputusan Kontrol (Relasi Kuasa), Faktor kontrol digunakan untuk menganalisis kemampuan atau posisi kaum perempuan dalam pengambilan keputusan, seberapa mampu perempuan menentukan atau mengambil keputusan. Kontrol juga dapat diartikan sebagai kekuasaan memutuskan penggunaan sumber daya alam dan memilik akses penggunan sumber daya tersebut.
132 Manfaat, Pada analisa gender merupakan faktor yang digunakan untuk menganalisis apakah manfaat pembangunan dirasakan oleh kaum perempuan, maupun maupun laki laki, Apakah kaum perempuan dan kaum laki-laki memperoleh kemanfaatan yang sama, Apakah kaum perempuan dan kaum laki-laki juga telah mendapat manfaat yang sama dari pengelolaan sumber daya di sektor ekonomi, pada dinamika politik baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, apakah perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang sama dari program-program pembangunan dan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang sama dari kebijakan di dakam keluarga, di masyarakat dan di negara. Langkah ke 4 Sebab Kesenjangan Internal Langkah ini bertujuan untuk menemukenali isu gender di intenal lembaga, Dinas di wilayah tertentu atau budaya masyarakat yang memicu isue gender, misalnya adanya kebijakan, produk hukum, minimnya pemahaman gender pada pengambil keputusan, proses perencana dan juga keberpihakan pembuat kebijakan. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di suatu wilayah maka fihak Dinas pelaksana kegiatan pembangunan, dengan tupoksi tertentu, dengan target capaian tertentu perlu juga di analisis, hal ini karena program yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) telah responsif gender, tetapi stake houlder, dalam hal ini Dinas memiliki pimpinan yang belum mengetahui tentang konsep gender, sarana prasarana yang digunakan untuk melaksanakan program kegiatan tidak memadai, terjadinya mutasi yang sering terjadi juga akan menjadi masalah di dalam lembaga, SDM yang tidak mencukupi, maka analisis ini perlu dikaji Langkah ke 5 Sebab Kesenjangan Eksternal Langkah 5 adalah mengidentifikasi kesenjangan Eksternal yakni kesenjangan yang terjadi di tengah masyarakat, langkah ini adalah upaya untuk menemukan isu gender di luar lingkungan Dinas/Lembaga yang terjadi pada proses perencanaan pembangunan, biasanya perencanaan program pembangunan belum responsif gender atau juga belum peka pada kebutuhan perempuan, kondisi laki laki berbeda dengan kondisi
133 perempuan, terdapat budaya patriakhi, gender stereotype (laki-laki selalu dianggap sebagai pengambil keputusan) tentu berdampak pada keterpinggiran peran perempuan, dan terdapat pembedaan yang tegas pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan spesifik untuk perempuan atau laki-laki saja. Norma dan budaya biasanya sangat kuat mengakar, terdapat budaya yang sangat merugikan pada perempuan, seperti budaya perempuan tidak berhak untuk membangun bangunan fisik, hanya laki laki yang diperbolehkan untuk mengurusi bangunan fisik, padahal laki laki tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai seluruh wilayah desa, dusun, kota, harus ada masukan input dari perempuan untuk , tetapi budaya tidak boleh bersuara ini menjadikan ajang MUSRENBANG tidak digunakan oleh perempuan untuk bersuara. Langkah 6 , Merumuskan Kebijakan Langkah ini merupakan evaluasi dari adanya Kebijakan pembangunan /Program dan kegiatan yang belum setara gender di langkah satu (1) , setelah melalui analisis melihat dan mencermati permasalah gender dengan menggunakan data terpilah, karena harus dipastikan masalah yang timbul berada pada laki laki atau perempuan, lalu analisis pelaksana atau stake houlder atau Dinas yang mengeksekusi masalah tersebut telah capable atau tidak, analisis budaya dan faktor eksternal juga dianalisis, selanjutnya pada langkah ini dirumuskan hasil penilaian awal dan analisis tujuan sesuai langkah 1menjadi lebih responsif gender Langkah 7: Menyusun Rencana Aksi Setelah mengetahui permasalahan baik internal dan eksternal, di dukung data terpilah yang juga telah tersedia, maka disusun rencana aksi responsif gender. Rencana aksi sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan internal dan eksternal tersebut sekaligus juga untuk mendukung tujuan reformulasi tujuan pada langkah 6. Rencana aksi diharapkan dapat digunakan untuk menerapkan kegiatan yang sebelumnya belum spesifik ditujukan untuk laki laki dan perempuan menjadi dapat ditujukan untuk sasaran laki laki dan perempuan, hambatan yang timbul dari internal Dinas, maka langkah ini pimpinan lembaga/ Dinas sudah dapat
134 memahami konsep gender dan berusaha mendukung kesetaraan gender dengan rencana aksi. Langkah 8: Pengukuran Hasil Pada langkah 8 ini, memastikan apakah rencana aksi yang telah disusun dengan berdasarkan pada kajian di langkah 2 data pembuka wawasan, kajian kesenjangan gender 3, kajian kesenjangan internal 4, kajian kesenjangan eksternal 5, merumuskan kebijakan 6 dan 7 maka harapannya hasil yang diperoleh betul betul telah tepat sasaran, diharapkan terjadi kesetaraan gender, maka harus ada data awal sebelum intervensi yang dipilih untuk menganalisis apakah sudah terdapat progress pelaksanaan kebijakan. Harus dibandingkan data awal dan progess, data awal berasal dari data pembuka wawasan Langkah 9: Indikator Gender Indikator gender adalah indikator yang menjadi patokan bahwa program kegiatan betul betul responsif gender, kalau di langkah 8 menetapkan data dasar, maka di langkah 9 ini di tentukan indikator gender sebagai upaya untuk mengukur hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kalitatif untuk baik pada tingkatan Output, Outcome atau Dampak. C. Perencanaan Pembangunan Responsif Gender Pada Pertanian Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) adalah perencanaan pembangunan yang diharapkan menciptakan pembangunan yang setara gender, baik laki laki maupun perempuan dapat menikmati manfaat pembangunan yang berkeadilan, upaya untuk Pembangunan yang responsif gender pada sektor pertanian masih sangat sedikit dibahas di beberapa jurnal Indonesia, Permasalahan gender yang paling menonjol adalah kepemilikan akses aset yang dikuasai oleh laki laki, pendidikan yang relatif rendah pada perempuan, bahasan pada jurnal internasional sebagai berikut: Pada jurnal internasional, penelitian tentang kepemilikan aset, di Nikaragua perempuan memiliki aset 36 hingga 41 persen dari kekayaan fisik rumah tangga. Sebaliknya, jika dianalisis kekayaan di dalam rumah
135 tangga dilakukan dengan menganalisis kepala keluarga, rumah tangga yang dikepalai wanita hanya memiliki antara 20 dan 23 persen, disebabkan oleh kenyataan bahwa perempuan dalam rumah tangga yang dikepalai oleh pria sering memiliki properti, baik dalam hak mereka sendiri atau sebagai properti bersama dengan pasangan mereka.(Deere, Alvarado and Twyman, 2010). Kepemilikan aset tanah dilaksanakan di Pedesaan Uganda, hasilnya menunjukkan Tanah adalah aset terpenting di pedesaan Uganda. Mayoritas pasangan melaporkan memiliki tanah bersama. Pria yang melaporkan memiliki sebidang tanah jauh lebih banyak, dibandingkan wanita, (Doss et al., 2012). Gender pada pertanian juga membahas tentang penggunaan telephon genggam pada petani, memiliki potensi untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan antara petani besar dan kecil, dan juga lintas gender dengan menciptakan kesadaran tentang teknologi baru dan praktik terbaik wanita merasa diberdayakan jika mereka menerima informasi yang mereka terima. Ia juga berupaya mencari tahu jenis informasi yang paling berharga bagi wanita. dua negara bagian India - Haryana dan Bihar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan melalui telepon seluler di proyek percontohan bermanfaat pada pengurangan asimetri informasi di kalangan petani, secara umum, dan antara petani perempuan dan laki-laki. Para petani yang berpartisipasi melaporkan bahwa pesan-pesan agro-advisory berbasis cuaca yang tepat waktu membantu petani dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi tentang penggunaan input, sehingga terjadi penghematan irigasi dan mengurangi biaya input lainnya seperti pestisida dan pupuk. Petani perempuan juga mengatakan bahwa pesan agro-advisori membantu mereka memanfaatkan input dengan lebih efisien dengan meningkatkan pengetahuan mereka tentang iklim (Mittal, 2016). Penelitian tentang evaluasi dampak ekonomi dan produksi dari proyek sekolah lapangan petani (SL) di Afrika Timur. FFSs terbukti memiliki dampak positif pada produksi dan pendapatan di kalangan perempuan yang rendah literasi, dan petani yang memiliki ukuran lahan menengah. Partisipasi dalam Sekolah Lapangan mampu meningkatkan
136 pendapatan sebesar 61%. dan produktivitas tanaman secara keseluruhan di Afrika Timur, dan bahwa pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menargetkan perempuan dan produsen dengan kemampuan baca tulis terbatas. (Davis et al., 2012) Pada penelitian di Banglades dianalisis tentang Indeks Pemberdayaan Perempuan dalam Pertanian (WEAI) mengukur pemberdayaan, agensi, dan inklusi perempuan di sektor pertanian dan terdiri dari dua subindeks. Yang pertama menilai pemberdayaan perempuan dalam lima domain, yaitu (1) keputusan tentang produksi pertanian, (2) akses dan kekuatan pengambilan keputusan tentang sumber daya produktif, (3) kontrol penggunaan pendapatan, (4) kepemimpinan di masyarakat, dan ( 5) alokasi waktu. Subindex kedua mengukur persentase perempuan yang prestasinya sama dengan laki-laki. Artikel ini mendokumentasikan pengembangan WEAI dan menyajikan temuan percontohan dari Bangladesh, Guatemala, dan Uganda.(Alkire et al., 2013), peneletian tentang Indeks Prmberdayaan Perempuan Dalam Pertanaian masih sangat sedikit dilakukan di Indonesia. Di sisi lain globalisasi ekonomi dunia dapat menjadi peluang dan ancaman bagi petani Indonesia, menurut (Dolan and Sorby, 2003) Banyak negara berkembang mengantisipasi penurunan pendapatan dari komoditas tradisional dan peluang pasar global, pasar global mensyaratkan kualitas produk ekspor pertanian bernilai tinggi. Adapun diversifikasi produksi pertanian akan mampu meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan nasional. Ekspor terbukti telah menghasilkan devisa dalam jumlah yang signifikan, berkontribusi untuk meningkatkan keterampilan produksi pertanian, dan menciptakan peluang besar bagi pekerja pabrik yang mendapat upah dan wirausaha. Di banyak negara, diversifikasi ekspor pertanian bernilai tinggi telah menjadi sarana utama untuk menghubungkan kaum miskin pedesaan di dunia dengan pasar produk global. Perempuan khususnya dapat mengambil untung dari peluang pasar baik sebagai petani kecil maupun sebagai karyawan di pabrik.
137 Program FEATI (Farmer Empowerment trough Agricultural Technology) adalah program bantuan dari Bank Dunia, tujuan pelaksanaan program FEATI adalah fasilitasi penyuluhan pertanian dimana pengelolaanya dilakukan oleh pelaku utama yakni petani sendiri (Farmer Managed Extension Activities/FMA). Pendekatan FMA dengan cara pelaku utama pertanian yakni petani difasilitasi untuk merencanakan dan mengelola kebutuhan belajarnya, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif karena sesuai dengan kebutuhan petani. Program FEATI dikelola dengan memperhatatikan gender, dari hasil program, perempuan mampu mengadopsi teknologi pembelajaran sehingga terbentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) itik, tetapi pada program ini perempuan tetap memiliki kendala dalam berpartisipasi, yakni kurang dari 20 persen, hal ini karena peran ganda, mengerjakan pekerjaan rumah tangga. (Yuwono, 2013). Dari beberapa penelitian tersebut, maka perlu ada upaya untuk memberikan pemberdayaan pada perempuan. Pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan dan upaya pengaktualisasi potensi diri perempuan untuk lebih mandiri, keluar dari keterbatasan pendidikan, ketrampilan, dan ketertindasan karena adanya perlakuan diskriminatif dari berbagai pihak dan lingkungan sosial budaya. Peningkatan penggunaan teknologi dama upaya pemberdayaan wanita, pemberdayaan juga dengan peningkatan pendidikan, pembinaan dan pelatihan ketrampilan, teknologi tepat guna dan inovatif. Pemberdayaan wanita dapat melalui perlindungan tenaga kerja wanita, peningkatkan efektifitas pelatihan, perbaikan aturan hukum, sarana prasarana, upah, serta kesempatan kerja berimbang antar laki laki di perdesaan (Elizabeth, 2016) Istilah pemberdayaan berasal dari bahasa inggris "empowerement" yakni "power" artinya "daya", sehingga "empowerement" dalam bahasa inggris diterjemahkan menjadi pemberdayaan. Pemberdayaan adalah usaha mendorong kekuatan atau daya pada pihak yang tidak beruntung, yang tidak berdaya atau yang kurang berdaya, menuju pada berdaya, dalam hal ini perempuan (Wisnujati and Fuadati, 2003) Pemberdayaan meliputi banyak dimensi yakni dimensi kesehatan, ketrampilan, pendidikan, kesempatan kerja dan berusaha, maupun
138 pangan dan gizi. Dalam upaya untuk gerakan gender mainstreaming maka harus dikembangkan faktor kesehatan, ketrampilan, pendidikan, kesempatan kerja dan berusaha, maupun pangan dan gizi dalam rangka memperkuat kebijakan pembangunan pertanian. Di Pedesaan peran tugas, kedudukan dan fungsi perempuan tani memegang peranan penting, yakni peran perempuan pada tingkat adopsi inovasi teknologi yang relatif rendah, maka pada strategi pembangunan pertanian harus ditingkat pemberdayaan wanita tani di perdesaan. Pemberdayaan wanita tani dapat dilaksanakan melalui peningkatkan keahlian para peneliti dan penyuluh di lingkungan kerja dengan cara sosialisasi dan melembagakan Analisis Sosial Ekonomi dan Gender. Badan Litbang Pertanian dapat membentuk tim inti untuk (Socio-economics and Gender Analysis atau disingkatan SAGA).(Elizabeth, 2016) Setelah Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) terbentuk, maka ditindak lanjuti dengan menyusun Anggaran responsif gender (ARG), yaitu implementasi dari strategi pengarusutamaan gender ke dalam siklus penganggaran, terdiri atas perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Penganggaran responsif gender akan menghasilkan anggaran responsif gender, anggaran ini akan mengakomodir kebutuhan laki-laki dan perempuan serta memberi manfaat kepada laki-laki dan perempuan secara setara. Daftar Pustaka Alkire, S. et al. (2013) 'The Women's Empowerment in Agriculture Index', World Development, 52, pp. 71-91. doi: 10.1016/j. worlddev.2013.06.007. Bustamante, C. M., Amarís Macías, M. del C. and Quintal López, R. I. (2019) 'Male violence in the couple as a relational process: A challenge of cultural improvement', Masculinities and Social Change, 8(3), pp. 307-331. doi: 10.17583/MCS.2019.3809. Davis, K. et al. (2012) 'Impact of Farmer Field Schools on Agricultural Productivity and Poverty in East Africa', World Development. Elsevier Ltd, 40(2), pp. 402-413. doi: 10.1016/j.worlddev.2011.05.019.
139 Deere, C. D., Alvarado, G. E. and Twyman, J. (2010) 'Poverty , Headship , and Gender Inequality in Asset Ownership in Latin America', Gender, Development and Globalization Program. Dolan, C. S. and Sorby, K. (2003) 'Gender and employment in high- value agriculture industries Agricultural and Rural Development Working Paper 7', Agricultural and Rural Development Working Paper, 7. Available at: Doss, C. et al. (2012) 'Women, Marriage and Asset Inheritance in Uganda', Development Policy Review, 30(5), pp. 597-616. doi: 10.1111/j.1467- 7679.2012.00590.x. Elizabeth, R. (2016) 'Pemberdayaan Wanita Mendukung Strategi Gender Mainstreaming dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian di Perdesaan', Forum penelitian Agro Ekonomi, 25(2), p. 126. doi: 10.21082/fae.v25n2.2007.126-135. Glover, J. et al. (2018) 'Persistence and resistance of Harmful Traditional Practices (HTPs) perpetuated against girls in Africa and Asia', Journal of International Women's Studies, 19(2), pp. 44-64. Malau, W. (2014) 'Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan', Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 6(2), pp. 125-131. Mittal, S. (2016) 'Role of Mobile Phone-enabled Climate Information Services in Gender-inclusive Agriculture', Gender, Technology and Development, 20(2), pp. 200-217. doi: 10.1177/0971852416639772. Nawaz, F. (2020) 'Journal of International Women ' s Studies The Impact of Non-Government Organizations on Women ' s Mobility in Public Life : An Empirical Study in Rural Bangladesh', 21(2), pp. 94-113. PPPA, K. (2009) 'No Title Data dan indikator Gender Indonesia', p. 400. Puspitasari, N. (2013) 'Peran gender, Kontribusi Ekonomi, dan Kesejahteraan Petani Hortikultura'. Puspitawati, H. (2013) 'Konsep, Teori dan Analisi Gender', Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia., 4(Zeitlin 1995), pp. 1-16. doi: 10.1017/S0033583501003705.
140 Sri Mangesti Rahayu, e all (2019) 'GENDER STEREOTYPES IN INDONESIAN PUBLIC COMPANIES ' PERFORMANCE', JAMS, (30), pp. 1-7. Sudarso, Keban, P. E. and Mas'udah, S. (2019) 'Gender, religion and patriarchy: The educational discrimination of coastal madurese women, East Java', Journal of International Women's Studies, 20(9), pp. 1-12. Wisnujati, N. S. and Fuadati, S. R. (2003) 'Analisi Metode Pemberdayaan Wanita di Propinsi Jawa Timur', (49). Yuwono, D. M. (2013) 'Pengarusutamaan gender dalam pembangunan pertanian : kasus pada pelaksanaan program', Sepa, 10(1), pp. 140- 147. Zengenene, M. and Susanti, E. (2019) 'Violence against women and girls in Harare, Zimbabwe', Journal of International Women's Studies, 20(9), pp. 83-93.
Biodata Penulis Theresia Marditama, M.M. Penulis yang menetap di kota Bandung ini merupakan dosen tetap pada program studi Manajemen Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di kota Bandung. Penulis menyelesaikan pendidikan formal Diploma III jurusan Akuntansi di PAAP Universitas Padjadjaran Bandung, melanjutkan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Nurtanio konsentrasi Pemasaran kemudian menyelesaikan Magister Manajemen konsentrasi Bisnis di Universitas Widyatama Bandung. Pengalaman 20 tahun penulis sebagai karyawan sekaligus pelaku bisnis di sektor industri pendidikan, menjadikan penulis ingin berbagi pengalamannya melalui buku-buku hasil karyanya. Email: 141
142 Dr. Cucu Solihah, S.Ag., MH. Penulis kelahiran Cianjur ini adalah dosen tetap (faculty member) pada program studi ilmu Hukum di Universitas Suryakancana sejak tahun 2003 dengan basic keilmuah bidang hukum Islam. Karya ilmiah yang telah dipublish berupa buku dan juga jurnal nasional terakreditasi. Salah satu jurnal tentang gender terbit di Jurnal hukum dan Pembangunan FH UI, dengan Judul : Pengarusutamaan Gender Dalam Pengembangan Sistem Pendayagunaan Zakat Melalui Modal Usaha Bergulir Di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. Email: URL : Laili Fitria, ST., MT. Penulis merupakan Dosen tetap pada Program Studi Teknik Lingkungan di Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak sejak tahun 2014. Menempuh pendidikan Sarjana di Program Studi Teknik Sipil UNTAN dan Magister Teknik Lingkungan ITB konsentrasi Infrastruktur Sanitasi Lingkungan. Jabatan yang diduduki saat ini adalah Ketua Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa Lingkungan, Ketua Pengelola Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah, Tim E-Learning Universitas Tanjungpura serta aktif di Indonesia Mapping Community. Penulis juga terlibat dalam kegiatan profesional maupun kerelawanan yang bergerak di bidang infrastruktur sanitasi, persampahan, dan lingkungan hidup. Tulisan yang pernah dibukukan sebelumnya berupa buku Kumpulan Cerpen Coretan di Langit Kapuas, buku Pantun Pernikahan Adat Melayu, Mangrove Pesisir Mempawah : Potensi dan Konservasi. E-mail : Instagram : @elvtry
143 Sally Paulina Sandanafu, SE.,Msi., Akt. Penulis berdarah Jawa - Ambon yang lahir pada tanggal 18 maret 1980 ini adalah dosen tetap jurusan Akuntansi pada Politeknik Negeri Ambon sejak tahun 2006 hingga saat ini. Sosok pengagum Lady Diana dan Historical Movie ini pernah mengenyam pendidikan Magister Akuntansi dan Profesi Akuntansi di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2011-2013. Penulis juga tergabung dalam kelompok penulis perempuan Maluku yang dinaungi oleh kantor Bahasa Propinsi Maluku. Email: Sherly Mayfana Panglipur Yekti, M.Pd. Penulis kelahiran Tulungagung ini adalah dosen tetap (faculty member) program studi Sarjana Pendidikan Matematika di STKIP PGRI Nganjuk sejak tahun 2016. Penulis yang senang berkumpul dengan keluarga ini menyelesaikan pendidikan formal Sarjana di STKIP PGRI Tulungagung dan Magister Pendidikan Matematika (M.Pd) di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. Email: sherlymayfana@stkippgringanjuk
144 Dr. Widyastuti Andriyani, S.Kom., M.Kom. Penulis kelahiran Karanganyar, Surakarta adalah dosen tetap pada Program Studi Magister Teknologi Informasi di STMIK AKAKOM Yogyakarta, sejak tahun 2013. Menyelesaikan pendidikan formal S-1 MIPA Ilmu Komputer di IST AKPRIND Yogyakarta, S-2 MIPA Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada dan S-3 MIPA Departemen Ilmu Komputer & Elektronika Universitas Gadjah Mada Tahun 2019. Email: widya@akakom.ac.id Dr. M. Rendi Aridhayandi, S.H., M.H. Penulis kelahiran Semarang, 13 Juli 1991 ini adalah dosen tetap (faculty member) Fakultas Hukum di Universitas Suryakancana berdasarkan SK Yayasan Pendidikan Suryakancana Cianjur (YPSC) Nomor: 800/Kep.03-YPSC/2018, Tertanggal 1 Maret 2018. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN): 0413079103, selain itu juga merupakan Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Nomor Induk Advokat (NIA): 19.02691 ditetapkan pada 7 Mei 2019. Menyelesaikan pendidikan formal Pendidikan Tinggi pada Tahun 2013 lulus Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Suryakancana; Tahun 2015 lulus Magister Hukum (MH) di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Hukum Universitas Suryakancana; Tahun 2019 lulus Doktor Hukum (DR) di Sekolah Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, dengan Judul Disertasi "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur". Email: mrendiaridhayandi@unsur.ac.id
145 Yunika Komalasari SE., MM. EDUCATION MM UGM Jogjakarta 2000-2002 UPN "Veteran" Jogjakarta 1992-1996 SMA Negeri 8 Bandung 1989-1992 WORK EXPERIENCE Direktur Utama PT Pilar Pratama Karsa HRD Manager at Para Putera Kusumah Fasilitator Womenwill Bandung Lecture at ARS University Bandung Lecture Character Building, Communication Business et cetera at Bina Sarana Informatika Bandung Marketing Manager PT. Cakrawala Sinaptika Nusantara, Ayotrack GPS Tracker, Bandung, 2016 Head of Learning Division and Trainer for Service Exellence at PT. Lentera Pandawa Lima Consulting, Jakarta, 2014-2015 Marketing Manager at PT. Sejati Interlog, Freight and Forwarding Company, Denpasar Bali 2013-2014 Owner of Zheeka's bags, 2008- 2009 RCTI ,Sport Division - on the job training 2000 Marketing staff at PT Sinergi Mandiri Production House, Jogja 1997- 1999 Independent Consultant of Personality Development Training Program at Elizabeth International Hospitality Academy, Jalan Hayam Wuruk, Bali 2012-2015 Business Development Manager PT. Multi Sari Idaman, Branch Denpasar, 2011 - 2013
146 Trainer for Service Excellence at PT. Lentera Pandawa Lima Consulting, Jakarta 2003-2007 Radio Elshinta Jakarta - on the job training 1999 Mavindo Exhibition - marketing - freelancer 1996 Radio Retjo Buntung Jogja announcer OTHER EXPERIENCES TTT Womenwill Bandung Fasilitator for Pro Camp - Optimize Skills - Lotus Resources Management, 2015 Fasilitator Pro Camp 2 - Lotus Resources Management 2015 Neuro Linguistic Programming Training - Practitioner - Lotus Resources Management, 2015 IWAPI DPD Badung Bali 2013-2014 Small and medium entrepeuneur - Bali 2011 Wanita Wirausaha Femina - Bali 2010 Training for Trainer - PT. Lentera Pandawa Lima Consulting Jakarta , 2003 Secretary of Student Union Master of Management Gadjah Mada University ,October 2000 - August 2001 Perbakin DIY, 1996 - 1998 Event Organiser of Conoco Phillips Asia Program, 2004 Liasion Officer of an Asian Studies program, between Austrian Universities and Master of Management UGM, 2001 Public Relation at Abhiseka College Yogyakarta, 1998 English Course at Sanata Dharma University, Yogyakarta, 1995 CLIENTS Holcim, Semen Indonesia, Wira Bakti Mulia, BNI Syariah class at Pusdiklat BNI Jakarta, FIF Group, Krakatau Steel Hospital Cilegon, Frisian Flag, CIMB Naga, Commonwealth Bank,Telkomsel, Marta Tilaar, PT. Linde Gas, PT Samson Jaya Perkasa, Elizabeth International Hospitality Academy, Solusi Bangun Beton, Sarana Bangun Indonesia. 0818125785
147 Dr.Ir. Nugrahini Susantinah Wisnujati M.Si. Penulis lahir di Bau Bau Buton Sulawesi Tenggara, merupakan anak ke dua (2) dari enam (6) bersaudara, dari Ayah R. Wisnoe Soesanto SH seorang, dan ibu Rr.Soerjati, ibu rumah tangga. Ayah seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya yang memberikan wawasan bahwa pencarian (Research) harus selalu dilakukan, karena ilmu selalu mengalami perubahan, hal ini mengilhami penulis untuk selalu melakukan kanjian ilmu. Pendidikan penulis di SDN Gubeng Jaya II Surabaya lulus pada tahun 1974, Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh di SMPN I Surabaya lulus pada tahun 1977, Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuh di SMAN Empat (4) lulus pada tahun 1981, selanjutnya penulis melanjutkan kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Jember (UNEJ) lulus pada tahun 1986, Pascasarjana ditempuh di Universitas Airlangga Prodi ilmu Manajemen lulus pada tahun 1999, dan menempuh program Doktor di Universitas Brawijaya Fakultas Pertanian Prodi Ilmu Pertanian, Minat Ekonomi Pertanian, lulus pada tahun 2019. Pekerjaan utama penulis adalah dosen di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Fakultas Pertanian, beralamat di Jalan Dukuh kupang XXV Surabaya, mulai bekerja dari tahun 1992 sampai dengan sekarang, selain sebagai dosen juga menjabat sebagai ketua Program studi Magister Manajemen Agribisnis (S2), Jabatan akademik Lektor Kepala dan pangkat Golongan adalah Pembina Utama Muda /IV-c. Buku yang sudah diterbitkan pada tahun 2017, judul Kebijakan Pembangunan Pertanian dalam Menghadapi Liberalisasi Perdagangan ASEAN Economic Community (AEC) dengan ISBN No. : 9786024171018 , Buku ke dua (2) judul Pembangunan Pertanian di Era Pasar Bebas Masyarakat ASEAN (MEA) dengan ISBN : 9766024171407, buku ke tiga adalah petunjuk Praktikum dengan Judul Petunjuk Praktikum Penyuluhan dan Pemberdayaan dengan ISBN no. 9786237354017. Email: wisnujatinugrahini@uwks.ac.id
Buku ini mengulas tentang peran perempuan baik dari pandangan agama, kesetaraan gender, peran di bidang-bidang keilmuan dan sosial. Buku ini tersusun oleh bagian sebagai berikut: Bab 1 : Introduction Bab 2 : Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Ranah Domestik Bab 3 : Peran Perempuan Dalam Perubahan Iklim Bab 4 : Gender Gaps Dalam Posisi Strategis Bab 5 : Gender Dalam Pendidikan Bab 6 : Female Engineer Bab 7 : Peran Wanita Dalam Perlindungan Kearifan Lokal Produk Daerah Melalui Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Bab 8 : Kehidupan Sosial dan Ekonomi Single Mother Sebagai Kepala Keluarga Bab 9 : Perencanaan Pembangunan Responsif Gender Keberpihakan Pada Wanita Tani Indonesia
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.NIP. 196611181994031001REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIASURAT PENCATATANCIPTAANDalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:Nomor dan tanggal permohonan:EC00202140537, 23 Agustus 2021PenciptaNama:Theresia Marditama, Cucu Solihah dkkAlamat:Margahayu Kencana D2 No 14, RT 06 RW 14, Margahayu Selatan,Margahayu, Bandung, JAWA BARAT, Hak CiptaNama:Theresia Marditama, Cucu Solihah dkkAlamat:Margahayu Kencana D2 No 14, RT 06 RW 14, Margahayu Selatan,Margahayu , Bandung, JAWA BARAT, 40226Kewarganegaraan:IndonesiaJenis Ciptaan:BukuJudul Ciptaan:Women EmpowermentTanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kalidi wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia:15 Desember 2020, di YogyakartaJangka waktu pelindungan:Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuhpuluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1Januari tahun berikutnya.Nomor pencatatan:000267010adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang HakCipta. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
LAMPIRAN PENCIPTANoNamaAlamat1Theresia MarditamaMargahayu Kencana D2 No 14, RT 06 RW 14, Margahayu Selatan, Margahayu2Cucu SolihahJl. Griya Maleber Blok C.36, RT 05 RW 09, Maleber, Karangtengah3Laili FitriaJl. M. Yamin GG. Sekadim No. 7, RT 04 RW 05, Kota Baru, Pontianak Selatan4Sally Paulina SandanafuJl. Rijali RT 03 RW 01, Karang Panjang, Sirimau5Sherly Mayfana Panglipur YektiJl. A. Satsuitubun I/53 RT 04 RW 03, Kebonsari, Sukun6Widyastuti AndriyaniPerum Bumi Citra Asri Kav C-10 Bintaran RT 08, Jambidan, Banguntapan7M. Rendi AridhayandiJl. Gunung Gede No. 23 RT 02 RW 03, Sawah Gede, Cianjur8Yunika KomalasariJl. Tambak Asri No. 1 Tambakboyo RT 20 RW 61, Condongcatur, Depok9Nugrahini Susantinah WisnujatiPabean Asri T-30 RT 48 RW 15, Pabean, SedatiLAMPIRAN PEMEGANGNoNamaAlamat1Theresia MarditamaMargahayu Kencana D2 No 14, RT 06 RW 14, Margahayu Selatan, Margahayu2Cucu SolihahJl. Griya Maleber Blok C.36, RT 05 RW 09, Maleber, Karangtengah3Laili FitriaJl. M. Yamin GG. Sekadim No. 7, RT 04 RW 05, Kota Baru, Pontianak Selatan4Sally Paulina SandanafuJl. Rijali RT 03 RW 01, Karang Panjang, Sirimau5Sherly Mayfana Panglipur YektiJl. A. Satsuitubun I/53 RT 04 RW 03, Kebonsari, Sukun6Widyastuti AndriyaniPerum Bumi Citra Asri Kav C-10 Bintaran RT 08, Jambidan, Banguntapan7M. Rendi AridhayandiJl. Gunung Gede No. 23 RT 02 RW 03, Sawah Gede, Cianjur8Yunika KomalasariJl. Tambak Asri No. 1 Tambakboyo RT 20 RW 61, Condongcatur, Depok9Nugrahini Susantinah WisnujatiPabean Asri T-30 RT 48 RW 15, Pabean, Sedati10Dian Utami SutiksnoHative Kecil RT 03 RW 02, Hative Kecil, Sirimau11RatnadewiGG. Silih Asih I No. 20 RT 01 RW 04, Cigereleng, Regol12Agung Powered by TCPDF