KOMUNIKASI DAN KONFLIK DI INDONESIA
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Komunikasi dan Konflik di Indonesia Editor : Heri Budianto Kata Pengantar: Dr. Ir. Chairy, S.E.,M.M. Pengantar : Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, M.Si., Dr. Suprawoto, S.H. M.Si. Desain cover/tata letak: mth gambar: Edisi Pertama Cetakan Pertama, Juli 2012 Hak Cipta (c) 2012 pada penulis Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elekronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari pener- bit. Penerbit: PT Showcase Indonesia Dotcom Bekerjasama dengan Universitas Tarumanagara Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi Editor Heri Budianto Pengantar Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, M.Si., Dr. Suprawoto, S.H. M.Si. KOMUNIKASI DAN KONFLIK DI INDONESIA Edisi Pertama - xxxii + 366 hlm, 1 jil: 23,5 cm 15,5 cm ISBN 978-602-18684-0-9 1. Komunikasi 2. Konflik di Indonesia I. Judul
KOMUNIKASI DAN KONFLIK DI INDONESIA
SAMBUTAN Dr. Ir. Chairy, S.E.,M.M. Rektor Universitas Tarumanagara Jakarta Memasuki era kebebasan berkomunikasi dan berekspresi dalam kurun waktu tertentu, pada satu sisi memberikan harapan tercapai- nya kesejahteraan spiritual dan material dalam kehidupan berbang- sa dan bernegara, namun pada sisi lain, justru munculnya kekha- watiran terjadinya konflik antar kelompok yang ada di Indonesia. Perbedaan kelompok etnisitas, agama, dan keyakinan dalam rangka keanekaragaman belief sejumlah komunitas, mewarnai kon- flik yang terjadi di Indonesia. Catatan berbagai lembaga nonpe- merintah sejak reformasi kenegaraan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Ini gambaran yang amat memprihatinkan, mengingat nilai kebhinekaan Bangsa Indonesia seringkali dieks- plorasi sebagai sumber kekuatan bangsa. Semangat gotong royong yang tumbuh di antara rakyat Indonesia yang berjiwa ramah di negeri yang kaya sumber daya alam, melengkapi harmonisasi ma- syarakat yang majemuk. Oleh sebab itu, mencermati eskalasi konflik yang muncul di berbagai wilayah, maka tanpa mengesampingkan aspek hukum dan pendekatan keamanan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan institusi masyarakat yang peduli terhadap terjaganya keaneka- ragaman sosial, ekonomi, dan politik, maka selayaknya jika komuni- kasi dapat dipakai sebagai salah satu alat yang dapat menghindari, mencegah, ataupun menyelesaikan konflik antar kelompok yang berbeda nilai (value), sikap dan kepercayaan (belief). Upaya memanfaatkan komunikasi untuk mencegah konflik, bertitik tolak dari pemahaman terhadap komunikasi antar kelom- pok yang berusaha untuk menumbuhkan nilai-nilai bersama demi menghasilkan rasa aman, saling menghargai dan menghindari kon- flik. Dalam konteks ini, kesadaran untuk menghilangkan sikap et- nosentrisme yang menganggap nilai-nilai kelompoknya jauh lebih vii
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia unggul dibandingkan keyakinan yang dianut oleh kelompok lain, harus dikesampingkan. Tidak dapat disangkal, jika etnosentrisme dieksplorasi secara demonstratif akan memicu konflik yang terpendam maupun frontal saling menyerang. Lebih celaka lagi, konflik juga akan menimbul- kan semangat komunalisme, sektarian, etnosentrisme, dan semangat sub-nasional yang mengancam nilai kemajemukan Bangsa Indone- sia. Karena itu, saya menyambut baik dengan mengucapkan se- lamat atas terbitnya buku "Komunikasi dan Konflik di Indonesia" ini. Diharapkan buku ini memberikan gambaran komprehensif ten- tang eksistensi komunikasi di antara belenggu kebebasan berekspresi dalam relasi antar kelompok. Dengan menjunjung tinggi empati dan mengedepankan etika dalam berkomunikasi, maka berbagai perti- kaian antar kelompok di lingkungan majemuk dapat diminimalisir.§ Jakarta, Juli 2012 viii
SAMBUTAN Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, M.M. Rektor Universitas Mercu Buana Jakarta Dengan gembira saya menyambut terbitnya buku dengan judul Komunikasi dan Konflik di Indonesia yang diterbitkan secara bersa- ma oleh Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis (Puskombis), Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta dengan Universitas Tarumanegara dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM). Ada tiga alasan mengapa saya dengan antusias menyambut penerbitan buku ini. Pertama, menulis buku, sebagaimana menulis di jurnal ilmiah atau menulis makalah serta aktif dalam berbagai seminar ilmiah adalah bagian dari kewajiban seorang dosen di se- buah perguruan tinggi. Hal ini disadari, tetapi dalam praktik, itu be- lum merata dilakukan oleh para dosen di banyak perguruan tinggi di tanah air. Kebetulan di Universitas Mercu Buana, sikap demikian kami sedang sosialisasikan dan juga digiatkan. Kedua, Indonesia merupakan "laboratorium hidup" terlengkap bagi penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial, termasuk dalam hal ini ilmu komunikasi. Keanekaragaman suku bangsa, asal usul, pergu- mulan di bidang kemajuan, pengguna teknologi informasi dan lu- asnya geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri sangat menarik dikaji. Selama satu dekade terakhir ini memang penelitian ilmu ko- munikasi di negara kita berkembang, tetapi tidak cukup pesat un- tuk dikatakan signifikan. Saya masih melihat bahwa teori-teori ilmu komunikasi banyak bertumpu pada pemikiran yang dihasilkan oleh para pakar atau ahli ilmu komunikasi asing, padahal para pakar ko- munikasi Indonesia saya yakini seharusnya mampu mengembang- kan teori-teori ilmu komunikasi yang tipikal untuk Indonesia. Buku ini, saya harapkan merupakan tangga pertama menuju impian tersebut. ix
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Ketiga, masalah konflik, lebih-lebih setelah tahun 1998, meru- pakan hal yang seolah-olah meledak hampir merata di seluruh pen- juru tanah air. Ini sungguh kenyataan yang memprihatinkan, karena berpotensi besar memecah persatuan dan kesatuan nasional yang telah secara susah-payah kita proklamasikan pada 17 Agstus 1945. Michael E. Brown dalam tulisannya Ethnic and Internal Conflicts: Causes and Implication (2001) menyatakan bahwa penyebab pokok konflik ada empat, pertama kondisi negara yang lemah (weak states), permasalahan keamanan (interstate security concern) dan geografi etnis (ethnical geography); kedua faktor politik berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan negara; ketiga masalah ekonomi setempat; dan terakhir faktor kultural. Ketika negara harus hadir di daerah atau wilayah konflik, seringkali kedatangannya ketika konflik sudah menjadi parah. Dalam banyak kasus lain, seolah-olah eksistensi negara tidak ada dan kewibawaan pimpinan negara dan pimpinan daerah tidak ter- pancar di wilayah tersebut. Contoh yang paling tepat adalah kon- flik horizontal di wilayah Maluku dan Maluku Utara tahun 1999. Dalam konflik yang membawa ratusan orang tak bersalah menjadi korban tersebut, terlihat bahwa salah satu kata kunci penyelesaian konflik tersebut adalah komunikasi yang intensif antara pihak yang berkonflik dan pemerintah (Soeharto: 2006) dan dilakukan dengan cara mediasi tatap muka yang intensif (Moore: 1986). Kesadaran komunikasi memang datang terlambat sehingga tidak mengherank- an konflik horisontal di Maluku dan Maluku Utara baru berhenti ta- hun 2002, sementara bara konflik belum padam sama sekali hingga sekarang. Itu pelajaran pahit bagi bangsa Indonesia dan mudah-mudah- an kata kunci tersebut digunakan untuk mengatasi berbagai konflik lain, sebelum konflik memuncak lagi dan menjadi sebuah konflik horisontal yang sangat costly. Ini menakutkan kita semua, tetapi bisa saja terjadi. Dalam buku yang sebentar Anda akan baca ini terdapat 30 tu- lisan yang secara komprehensif menggambarkan akar dari berbagai konflik yang terjadi di tanah air, peran komunikasi, penanganan atau resolusi konflik serta peran dan pengaruh media (massa) dalam x
berbagai konflik. Dengan spektrum yang cukup luas ini, saya opti- mistis buku ini mampu menambah khasanah ilmiah di bidang ilmu komunikasi kontemporer.§ Jakarta 30 Juli 2012 xi
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia CATATAN EDITOR Heri Budianto Persoalan konflik di negeri ini kian menyeruak dengan berbagai penyebab yang seolah tak kunjung reda. Bersamaan dengan editor menulis catatan ini, terjadi bentrok antara Satuan Brimob Polda Su- matera Selatan dengan masyarakat Ogan Ilir Sumatera Selatan. Pemicunya sengketa lahan (agraria) yang sudah berlangsung pulu- han tahun (warisan Orde Baru). Konflik tersebut berujung mening- galnya seorang siswa SMP kelas 1 bernama Angga. Satu hal yang memilukan bentrok tersebut terjadi di saat umat muslim tengah menjalankan ibadah puasa. Sungguh ironi memang, konflik yang dialami negeri ini. Berbagai macam akar konflik yang menyebabkan persoalan konflik di Indonesia yang merenggut korban jiwa yang tidak sedikit dan kerugian material yang tentu tidak murah? Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya konflik di Indonesia disebabkan oleh sentimen keagamaan (baik berbeda agama) maupun dalam satu agama yang berbeda pandangan dan keyakinan. Kedua ini dapat kita lihat dari persoalan konflik Ambon dan beberapa kasus pelar- angan tempat ibadah yang berujung pada konflik, serta persoalan Ahmadiyah yang juga belum sepenuhnya terselesaikan. Pemicu konflik lain adalah soal agraria (pertanahan) yang bila ditelusuri lebih jauh akarnya disebabkan oleh hegemoni negara dan kekuatan kapital yang "menguasai" tanah rakyat. Hal ini juga berakar dari faktor yang beragam mulai dari penyerobotan tanah masyarakat, penggantian ganti rugi yang tidak sepadan dan pem- bayaran yang belum selesai, sampai kepada "sentimen kesukuan" yang diakibatkan oleh perlakuan tidak adil negara dan pemilik pe- rusahaan terhadap masyarakat lokal (asli) dengan pendatang. Faktor ini juga kemudian mendorong terjadinya konflik antar suku dan ras yang mengerikan. Proses politik juga menyumbang faktor terjadinya konflik yang terjadi dengan berbagai ekses yang ditimbulkan. Proses politik yang xii
menjadi akar bisa dilihat dengan berbagai penyerangan kantor KPUD akibat tersumbatnya proses demokrasi atau ketidakpuasan terhadap kinerja KPUD. Bahkan juga bentrok antar pendukung calon di beberapa kasus PILKADA. Serta sentimen kesukuan dan ras dikonstruksi dalam ranah politik dalam semangat otonomi dae- rah. tidak jarang juga soal "putera daerah" dan "orang luar daerah" menyebabkan sentimen-sentimen yang berujung pada kekerasan fisik dan konflik pada tataran akar rumput. Hegemoni negara atas daerah yang begitu kuat "warisan masa lalu" yang menguasai se- cara dominan sentra-sentra ekonomi, juga memicu konflik seperti yang terjadi di Papua saat ini dan Aceh beberapa waktu lalu. Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan konflik yang ter- jadi di negeri ini yang tentu harus terus diredam dan diminimalisir. Bila mengacu pada pendapat Parson (1951), bahwa konflik dalam suatu masyarakat sulit dihindari. Sehingga, konflik dalam kehidu- pan manusia sudah menjadi bagian yang melekat. Konflik menurut Parson adalah harapan dari hasil sebuah interpretasi dari norma- norma secara sempurna (menyeluruh) ke dalam pola-pola yang tidak menyenangkan dan dari sisi lain, konflik juga suatu bentuk interaksi dari bentuk ego dan meluas kepada sebuah pola-pola nor- matif yang bisa berbentuk pemberontakan. Indonesia merupakan sebuah negara yang dari awal pendirian- nya disadari sebagai negara yang beragam "bhinneka" dan kebera- gaman itu dirajut dengan kekuatan "tunggal ika" menjadi satu se- bagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pandangan saat ini sebagai bentuk keberagaman anak negeri ini kita mengenalnya dengan istilah "multikulturisme". Sebagai negara yang multikultur dan multietnis, Indonesia me- nyimpan potensi konflik. Potensi merupakan kemampuan atau an- caman yang belum muncul ke permukaan (tersembunyi). Apabila tidak disikapi secara waspada, hal tersebut bisa berubah menjadi konflik terbuka yang dapat menjadi sumber perpecahan bangsa (dis- integrasi bangsa). Sebagai anak bangsa yang mempunyai tanggungjawab mera- jut perbedaan semua komponen "anak bangsa" sudah sejatinya kita menanamkan semangat kebersamaan di tengah perbedaan dan xiii
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia ancaman global. Tentu sebagai manusia kita membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya untuk bertahan hidup dan menerus- kan cita-cita "founding fathers" negara ini. Indonesia yang damai dan sejahtera merupakan cita-cita yang harus terus dijadikan cita-cita utama dalam bingkai negara kesatu- an Republik Indonesia. Bendera merah putih tidak boleh berhenti berkibar hanya karena kita sebagai anak bangsa tak pandai merawat dan merajut perbedaan yang ada. Indonesia yang damai dengan dasar serasi, harmonisasi, tenggang rasa, dan saling menghargai merupakan jalan mencapai cita-cita itu. Kita sebagai manusia membutuhkan komunikasi untuk men- capai cita-cita meredam potensi konflik dan menyelesaikan konflik yang berlangsung. Sebab sebuah keniscayaan kehidupan manusia dapat berkembang dan mengarah pada perbaikan tanpa adanya komunikasi. Walaupun sebagai ilmuan komunikasi, saya menyadari bahwa komunikasi bukanlah "panasea'. Bahkan banyak juga ma- salah komunikasi menyebabkan terjadinya konflik. Berbagai strategi komunikasi dapat dilakukan untuk meredam potensi konflik dan membantu penyelesaian permasalahan konflik yang terjadi. Bila mengacu pada pendekatan "Komunikasi dalam Perspektif Teori Konflik", peran komunikasi berada pada peran sentral yang sangat penting, karena kegiatan komunikasi merupak- an salah satu upaya dalam mencegah, menyelesaikan, mengelola, resolusi, dan transformasi konflik. Apabila konflik sudah terlanjur merebak, maka komunikasi dapat dilakukan dengan lebih intensif. Tentu bila kita mengacu pada berbagai eleman yang ada di ko- munikasi sangatlah banyak yang dapat dilibatkan dalam mengelola persoalan konflik mulai dari komunikator, pesan, saluran, khalayak dan efek. Semua elemen tersebut mempunyai peran sentral mas- ing-masing dalam kontribusinya pada persoalan tersebut. Namun, peran masing-masing tersebut tidaklah dapat efektif jika berjalan sendiri-sendiri. Sebagai suatu eleman yang saling terkait dalam bingkai komunikasi merupakan suatu proses semuanya menjadi ba- gian penting dalam kerangka mewujudkan meredam potensi konflik dan sebagai resolusi konflik. Katakan sebagai suatu contoh, media massa sebagai saluran xiv
komunikasi, baik media cetak maupun media elektronik sangat sen- tral peranannya dalam melestarikan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Melalui pemberitaan yang dikonstruksikannya media, diharapkan memegang prinsip idealisme media dan menjauhkan prinsip ekonomi, politik, dan ideologi. Hal ini dapat disampaikan dengan menghindari berita bernada provokasi dan merepresenta- sikan relasi seimbang dalam pemberitaan tentang konflik. Hal itu tentu, akan menumbuhkan kesatuan dan kebangsaan dalam diri anggota masyarakat, yang pada gilirannya akan menimbulkan pera- saan memiliki atau integritas dalam bingkai multikultur dan multi- etnis. Alangkah indahnya negeri ini, jika semua pihak menyadari be- tapa pentingnya menjaga perbedaan dalam bingkai negara Kesatu- an Republik Indonesia dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi dalam merawat itu semua. Berdasarkan renungan diatas, maka saya berfikir betapa pentingnya referensi yang mengupas tentang "Ko- munikasi dari Permasalahan Konflik di Indonesia", karena masih sangat terbatasnya referensi yang membahas permasalahan konflik di Indonesia dari perspektif ilmu komunikasi. Hal ini dipandang sangat penting karena Ilmu Komunikasi merupakan Ilmu yang multidisipliner yang dapat melihat persoa- lan konflik di Indonesia dari berbagai sisi. Saya berupaya mengedit buku ini dari berbagai pandangan komponen komunikasi dalam melihat permasalahan konflik multidimensi yang terjadi. Buku ini di tulis oleh 30 penulis yang melihat bagaimana komunikasi ditengah pergulatan konflik di Indonesia. Buku ini diilhami dari ide Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis (PUSKOMBIS) Pascasarjana Universitas Mercu Buana. Ide cemer- lang yang lahir di tengah persoalan konflik yang terus mendera neg- eri ini disambut baik oleh PT Showcase Indonesia Dotcom, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara (UNTAR) dan Asosia- si Pendidikan Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) untuk mewujudkan- nya. Alhamdulillah akhirnya penerbitan buku ini dapat terwujud. Bagi PUSKOMBIS buku ini merupakan buku ke-3 (tiga) yang diterbitkan jelang ulang tahun yang kedua tahun 2012 ini. Akhirnya, saya berharap buku ini menjadi referensi bagi semua pihak baik xv
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia mahasiswa, dosen, dan berbagai pihak lainnya yang ingin melihat permasalahan konflik di Indonesia dari perspektif ilmu komunikasi. Akhirnya semoga sumbangsih akademis ini dapat bermanfaat bagi pendalaman ilmiah maupun praktis bagi upaya meredam potensi konflik dan resolusi konflik di tanah air. Semoga bermanfaat dan sejarah akan mencatat konflik di Indonesia akan dapat diatasi dan Indonesia akan tetap terjaga. Jakarta, 30 Juli 2012 xvi
daftar isi Sambutan Rektor Universitas Tarumanagara Dr. Ir. Chairy, S.E., M..M... vii Sambutan Rektor Universitas Mercu Buana Jakarta ix Catatan Editor ... xii Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM ... Daftar Isi ... xvii KATA PENGANTAR Konflik dan Kekerasan serta Harapan Terakhir Indonesia: Sebuah Citra Komunikasi Indonesia Pasca Reformasi Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, S.Sos, M.Si... xxi Mencari Formula Komunikasi (Penyelesaian) Konflik di Indonesia Dr. Suprawoto, S.H., M.Si... xxx AKAR KONFLIK ... 1 Menguatnya Semangat Sektarian dan Disharmonisasi Hubungan Antar Kelompok Eko Harry Susanto ... 3 Konflik Sosial di Ambon Maluku, Suatu Tinjauan Komunikasi Antar Budaya Farid Hamid ... 19 Konflik Lingkungan dan Persoalan Komunikasi Lingkungan Yenrizal ... 36 Ekonomi Politik Konflik di Kawasan Perkotaan Dewi S. Tanti ... 50 Identitas yang Terjepit, Krisis Komunikasi Sosial Jemaat Ahmadiyah di Indonesia Akibat Konflik Ideologis MUI- Ahmadiyah Bambang Sukmawijaya ... 59 Politik Komunikasi dan Identitas Nasional MT Hidayat ... 73 Pop Culture Mesin Konflik, Refleksi Atas Komunikasi Konflik Gregorius Genep Sukendro ... 85 Tubuh Perempuan dan Konflik Ideologi dalam Demokrasi Disensus: Studi Kasus Kontroversi Konser Lady Gaga di Indonesia Hendri Yulius Wijaya ... 95 xvii
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia PERAN KOMUNIKASI DALAM MEREDAM KERAWANAN KONFLIK ... 105 Menyikapi Konflik Secara Positif Widayatmoko ... 107 Mencegah Konflik Melalui Kompetensi Antarpribadi Agustina Zubair ... 120 Pendekatan Komunikasi dalam Penyelesaian Konflik Antarnelayan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Nurjanah ... 130 Strategi Meredam Konflik Antara Perusahaan dan Masyarakat Melalui Pendekatan Komunikasi: Studi Kasus PT Pupuk Kalimantan Timur Yugih Setyanto ... 144 Komunikasi Multikultural dan Pencegahan Konflik Sosial: Studi terhadap Padepokan Seni Budaya Betawi Manggar Kelape Kemang Jakarta Selatan Halimatusa'diah ... 153 Membangun Kembali Harmoni dan Kearifan Komunikasi : Menyemai Perdamaian dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia Setio Budi H.H... 166 PENANGANAN KONFLIK ... 183 Teori Identitas dan Komunikasi Akomodasi: Peran Penting Komunikasi dalam Mengatasi Konflik Dorien Kartikawangi ... 185 Ideologi Santunisme dan Penyelesaian Konflik Mustika Ranto Gulo ... 198 Fungsi Kolasara sebagai Media Komunikasi Tradisional dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara M. Najib Husain ... 217 Resolusi Konflik pada Kegiatan Corporate Social Responsibility di Perusahaan Tambang: Suatu Tinjauan dari Perspektif Komunikasi Prima M. Agustini ... 231 Manajemen Komunikasi dan Resolusi Konflik Studi Kasus Konflik Sosial di Kabupaten. Paser Provinsi Kalimantan Timur Inda Fitryarini dan Hj. Hairunnisa ... 246 Komunikasi dan Konflik di Indonesia: Komunikasi dan Penanganan/Resolusi Konflik Enos Rudy Jovan Tomasila ... 261 MEDIA DAN KONFLIK ... 275 Media dan Konflik Dari Ekskalasi sampai Resolusi Riris Loisa ... 277 xviii
Pemberitaan Media dalam Resolusi Konflik Horizontal Afdhal Makkuraga ... 291 Media Massa dan Konflik Sosial di Jawa Timur Studi Kasus Harian Regional Surya Yuli Nugraheni dan Maria Yuliastuti ... 300 Eksistensi Media Sosial dalam Ekskalasi Konflik tentang Irshad Manji Novena Adelwis Gisela ... 317 Konflik Suporter Sepakbola dalam Pemberitaan Media Menyoal Kontribusi Media Massa dalam Merebaknya Konflik Suporter di Indonesia Fajar Junaedi ... 326 Hermeneutika Media, Studi Naratologi Konflik Agama dan Multikulturalisme di Indonesia Ahmad Toni ... 342 Media, Konflik dan Perempuan Bonaventura Satya Bhrata ... 357 Kontribusi Jurnalisme Multikultural dalam Konflik dan Untuk Perdamaian Andy Corry Wardhani Jurnalisme Damai dan Rutinitas Media ... 378 Farid Rusdi ... 387 Media Kontemporer dan Konflik di Indonesia Elvinaro Ardianto ... 396 TENTANG PENULIS DAN EDITOR ... 407 xix
Kata Pengantar Konflik dan Kekerasan serta Harapan Terakhir Indonesia: Sebuah Citra Komunikasi Indonesia Pasca Reformasi Prof. Dr. Burhan Bungin, M.Si. Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta Ketika... Ketika gegap-gempita suara lantang menantang Orde Baru Ketika Soeharto kemudian lengser Ketika rakyat kemudian menang Ketika kekuatan rakyat tak terbendung lagi Ketika gedung-gedung dirobohkan dan api menganga Ketika anak-anak perempuan kita diperkosa ;, Ketika, ketika ... Tegaklah Orde Reformasi Orde yang katanya lebih baik, lebih bersih dan lebih, lebih.... Namun eforia belum berhenti Korupsi di mana-mana Konflik menghiasi setiap pemberitaan media setiap saat Korban terus berjatuhan namun penguasa kita tak peduli Slogan dihembuskan dan iklan disiarkan Hentikan kekerasan... , hentikan permusuhan, ... Namun Sambas telah menjadi tempat pembantaian.... Tombak dan panah terus dilontarkan di Papua Parang dan salawaku terus dihunuskan di Ambon Bedil dan bom terus berbunyi ... Darah dan nyawa terus melayang di Bima dan Aceh.. Anak-anak muda dan mahasiswa terus berperang di Makasar Dan dimana-mana saja yang namanya bumi Indonesia... Terus.... terus saja konflik berlangsung... Seperti berkonflik dengan diri sendiri Bahkan media massa pun tak ambil peduli... Siaran-siaran terus ditayangkan Hingga korban terus berjatuhan.... Pondok Mutiara, 29 Juni 2012 Pendahuluan Perkelahian, pembunuhan dan kekerasan etnis dan agama, penembakan petugas, kekerasan kepada wartawan dan penganiaya- an buruh, akhir-akhir ini muncul di mana-mana dengan berbagai bentuk. Kita bukan sedang berperang, namun kata yang paling te- pat untuk menandai fenomena ini adalah "konflik". Kadang konflik xxi
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia dipicu oleh hal-hal yang sepele, namun sering berkembang menjadi fatal dalam kehidupan sosial masyarakat. Sejak runtuhnya Orde Baru dan berkuasanya Orde Reformasi, telah jatuh korban beribu-ribu jiwa manusia dan musnahnya berba- gai harta benda yang tak terhitung nilainya akibat konflik ini. Kon- flik telah menjadi masalah dan melahirkan berbagai masalah baru di masyarakat, seperti masalah pengungsi, masalah keamanan dan yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya masalah keutuh- an bangsa yang semakin rapuh. Menyusul konflik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sejak runtuhnya Orde Baru sampai saat ini, sebagaimana dapat di- saksikan di berbagai media massa, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut, (1) konflik telah terjadi di mana-mana di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, (2) konflik terjadi pada pola komu- nikasi vertikal maupun horizontal dan bahkan telah terjadi di level ideologi dan moral, (3) media massa telah mengambil keuntungan di ketiga pola konflik, namun sering gagal menjadi media penda- mai, (4) konflik di Indonesia telah berada pada posisi menjadi mesin penghancur bangsa. Walaupun para pakar Indonesia percaya terhadap Alfred Rus- sel Wallace, namun Charles Darwin (1858)-lah yang dikenal sebagai pencipta teori asal-usul konflik yang postulat-postulatnya didapat dari kiriman bahan-bahan etnografi Wallace setelah melakukan perjalanan di Indonesia Bagian Timur, terutama Banda dan Halma- hera. Teori utama Darwin itu adalah, pertama, keunggulan spesies saat ini terhadap spesies yang lampau dan kedua, evolusi menjadi seleksi alam. Teori Darwin yang pertama itulah yang menjadi akar teori yang membenarkan konflik menjadi jalan utama sekelompok orang menguasai kelompok yang lain. Pada era berikutnya teori konflik berkembang melalui tesis-tesis Karl Marx di dalam Das Kapital dengan menekankan konflik-konflik kelas yang terjadi di masyarakat paskah berkuasanya kaum borjuis atas perbudakan. Tesis-tesis Marx di bangun berdasarkan relasi- kuasa kaum borjuis dalam memperebutkan modal, produksi dan ke- las buruh. Lewis Coser, bahkan menanggapi pemikiran Marx den- gan mengatakan bahwa konflik dalam memperebutkan kekuasaan xxii
Kata Pengantar akan terjadi tanpa henti. Pemikiran Coser ini di dasari oleh asumsi yang berlawanan dengan pandangan fungsional, bahwa masyarakat selalu berada di dalam situasi konflik. Arus besar lain dalam pemikiran konflik berasal dari pemikiran Ralf Dahrendorf, bahwa konflik akan terjadi di dalam tiga ranah penting di masyarakat, yaitu ranah modal, tenaga kerja dan lahirnya ranah kelas menengah baru. C. Wright Mills, melalui sosiologi ima- jinatif, mengatakan bahwa relasi-kuasa antar kepentingan di dalam kelas-kelas sosial masyarakat berpotensi menjadi sumber konflik di kemudian hari. Kepemilikan modal kapitalis dan penguasaan politik penguasa, kelompok-kelompok sosial di masyarakat adalah ranah- ranah konflik di masyarakat sepanjang sejarah. Melihat akar-akar pemikiran konflik tersebut, dan melihat main- stream objek berita media massa Indonesia adalah harta, tahta dan perempuan (HTP). Maka akar konflik tersebut di atas, baik Marx, Coser, Dahrendorf dan Mills adalah menjadi tesis-tesis yang selalu berkaitan erat dengan mindstream objek berita HTP, terutama Coser, Dahrendorf dan Mills. Pada kenyataannya media Indonesia tidak memiliki ideologi dominan di luar mainstream di atas, kecuali menjadi abdi dari kapi- talisme media, dimana HTP menjadi sumber utama dari mesin me- dia massa dalam melipatgandakan keuntungan kapitalisme media massa. Sehingga peran orang media hanyalah pelengkap mesin ke- pentingan kapitalisme semata. Beberapa waktu lalu di Indonesia, ketika awal lahirnya refor- masi, lahir kelompok-kelompok yang mengatakan sebagai kelom- pok idealisme orang-orang pers Indonesia, mereka keluar dari PWI dan membentuk lembaga-lembaga pers baru sebagai tempat ber- kumpulnya wartawan-wartawan idealis katanya, namun pasca re- formasi, gerakan idealisme mereka melemah dan kembali menjadi abdi kapitalisme. Memang ada perbedaan antara idealisme orang-orang pers di zaman Orde Baru dan Orde Reformasi, dimana orang-orang pers Orde Baru adalah sebagai abdi rezim Soeharto (negara), sedangkan di zaman reformasi, orang-orang pers menjadi pengabdi kapital- isme. Idealnya, idealisme orang-orang pers muncul dari kepenting- xxiii
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia annya sendiri sebagai lembaga pemberitaan masyarakat sehingga media massa menjadi media independen dan mampu menjadi corong masyarakatnya. Namun, saya pun pesimistis keadaan ini bisa terwujud, karena hampir pasti tidak ada media massa saat ini yang perkembangannya di luar penguasaan kapitalis, dengan kata lain, bahwa perkembangan media massa menggunakan cara-cara kapi- talisme, jadi ke depan kita akan sulit mendapatkan media-media yang ide-alis, yang terlepas dari kepentingan serta dapat menjadi media massa yang benar-benar "independen". Karena media massa belum memiliki kemandirian ideologi, maka akhirnya keterlibatan media massa di dalam berbagai kon- flik di masyarakat terdiri dari beberapa bentuk. Pertama, media memberitakan konflik di masyarakat sebagai objek pemberitaan. Konflik sebagai sebuah realitas sosial, sebuah fakta, dan definisi so- sial, yang memang ada dan perlu diberitakan oleh media dan kare- nanya masyarakat ingin mendapat informasi dari apa yang terjadi di sekitarnya. Kedua, media massa menjadi pemantik dari konflik itu sendiri, yaitu media massa menjadi sumber dan alat konflik di- mana keterlibatan media adalah langsung sebagai alat kepentingan pihak-hak yang terlibat. Ketiga, media massa berkonflik dengan pihak-pihak tertentu. Sebagai institusi atau sebagai pribadi di dalam sebuah institusi lembaga pemberitaan, maka sangat mungkin me- dia massa memiliki kepentingan di masyarakatnya yang berkaitan dengan HTP, sehingga memicu konflik antara institusi media massa tertentu dengan pihak manapun di masyarakat. Keempat, media menjadi media pendamai konflik. Di banyak peristiwa, media massa selalu memainkan peran ini untuk menunjukkan salah satu sisi baik media massa di masyarakat. Runtuhnya Moral Masyarakat Paling tidak ketika masyarakat kita mulai sadar bahwa konflik yang terjadi di masyarakat saat ini secara keseluruhan tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri, maka kita semua mulai ter- belalak. Betapa sukaria anak muda dan perintah-perintah harian elite politik kita telah banyak memakan korban, sementara ada ber- juta-juta tenaga kerja kita yang terpaksa di PHK. Ada sekian ban- xxiv
Kata Pengantar yak perusahaan yang gulung tikar. Ada sekian banyak anak-anak kita yang terpaksa tidak dapat melanjutkan sekolah. Fenomena tersebut di atas menunjukkan betapa konflik hori- zontal yang dialami masyarakat saat ini dan dimanfaatkan oleh media massa sebagai sumber-sumber pemberitaan harian mereka, menjadi masalah besar bangsa yang apabila tidak di atasi dengan segera, maka akan berubah menjadi malapetaka bangsa. Kalau media massa sadar dengan apa yang dikatakan oleh Durkheim tentang anomie, maka sesungguhnya fenomena konflik horizantal ini menunjukkan adanya keadaan anomali di masyara- kat. Tanpa di sadari bahwa reformasi telah membawa angin buruk disorder, keadaan dimana telah terjadi kekacauan sosial sampai detik ini dan hancurnya tatanan lama, sementara tatanan baru belum di- yakini masyarakat sebagai tatanan yang perlu dipatuhi. Bahwa secara nyata dapat dilihat di mana konflik-konflik ter- jadi tidak saja pada tataran horizontal, namun juga vertikal. Konflik horizontal terjadi di semua level politik dan sosial. Begitu pula disor- der terjadi di semua level sosial, semua itu dapat kita saksikan setiap saat, setiap hari, setiap minggu di media massa. Jadi, ketika perang argumentasi antara tokoh-tokoh politik terjadi, maka akan memi- cu konflik terjadi pada level elite. Konflik tersebut memicu terjadi konflik ke bawah, sehingga menimbulkan konflik horizontal-vertikal yang semakin luas. Begitu pula konflik horizontal terjadi di antara kelompok ma- syarakat karena berbagai penyebab, menimbulkan. kekacauan di mana-mana. Tidak ada lagi kata yang benar, tidak ada lagi per- buatan yang salah. Kebenaran dan kesalahan sangat tipis jaraknya, bahwa tidak bisa dipisahkan lagi. Begitu tidak ada norma dan aturan yang dipatuhi oleh masyarakat, karena para elite dan penegak hu- kum juga menabrak-nabrak hukum yang ada. Hukum hanya reto- rika, kebenaran hanyalah cerita-cerita, sedangkan keyakinan adalah terserah kamu. Inilah gambaran ketika anomali melanda suatu ma- syarakat dan masyarakat itu adalah masyarakat kita, Indonesia. Konflik vertikal sering dipicu oleh berbagai kebijakan negara yang dianggap tidak menguntungkan rakyat, seperti hubungan neg- ara yang tidak harmonis dengan rakyat, gara-gara kenaikan BBM xxv
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia dan harga-harga sembako lainnya. Seakan negara sedang berpe- rang dengan rakyatnya sendiri, polisi dan tentara turun menghada- pi demo rakyat, gas airmata dilepaskan dan tameng-tameng politisi digunakan. Begitu pula masalah lain seperti penggusuran, pengua- saan lahan, dan sebagainya. Ketika orang bilang kita sedang belajar demokrasi, Indonesia menjadi negara paling demokratis di Asia saat ini, sebenarnya kata- kata itu hanya menghibur bangsa ini, karena kita terlalu bodoh di dalam berdemokrasi. Kita lupa bahwa kita berpuluh-puluh tahun pernah mengatakan, kalau demokrasi adalah ajaran-ajaran tradisi- onal kita, ajaran, moral yang telah diajarkan di dalam keluarga kita, di kelompok-kelompok sosial kita. Lantas, di mana pengetahuan dan moral itu sekarang, kita seperti melupakannya begitu saja. Federalisme sebagai Harapan Terakhir Ketika masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintahan pusat, sebenarnya permasalahannya bukan sekadar karena praktek pemerintahan Orde Baru berbuat banyak kesalahan. Namun jus- tru kesalahan itu harus terjadi di mana saja apabila sebuah negara menggunakan sistem sentralistik. Dari sinilah, banyak terbukti. Di manapun di dunia ini, apapun nama negara itu, apabila sistem sen- tralistik diterapkan, maka masa depan daerah selalu menjadi isue- isue yang selalu diperdebatkan, karena begitu kuatnya sentral me- mainkan peran mereka. Dalam konteks global pun demikian, bahwa negara-negara dunia I yang memainkan peran sentral, senantiasa menempatkan negara dunia III sebagai negara pinggiran yang miskin dan tak ber- daya. Dengan demikian kita tak perlu lagi ragu, apabila negara sen- tralistik akan senantiasa memelaratkan daerah-daerah, sebaliknya kekayaan pusat diperoleh dari begitu banyak sumbangan daerah padanya. Dalam kasus Indonesia, siapapun yang pernah mengelilingi separuh saja dari wilayah Indonesia ini, akan dapat membuktikan sendiri, betapa daerah-daerah itu jatuh miskin, pada hal begitu ba- nyak sumbangannya terhadap kejayaan ibukota yang menjadi sen- tral aktivitas negara dan bangsa ini. Hampir 70 tahun Indonesia xxvi
Kata Pengantar merdeka, hampir seumur itulah kita belum merasakan merdeka yang sesungguhnya. Distribusi uang dan kekayaan lainnya masih terpusat di ibukota, sedangkan daerah hanya menikmati sisa-sisa kekayaan para "tuan" tanah di pusat Jakarta. Untuk mengatasi begitu buruk dampak negara sentral kepada masa depan bangsa, di samping memenuhi begitu banyak keingin- an masyarakat daerah untuk mengurus kekayaan mereka sendiri, maka harapan terakhir adalah menerapkan sistem otonomi daerah. Namun sedikit dari masyarakat kita yang sadar bahwa sistem ini memiliki kelemahan yang sangat besar. Salah satu kelemahan yang sangat menakutkan adalah otonomi daerah merupakan jaring tera- khir yang dapat kita pegang. Karena apabila implementasinya gagal, maka dorongan daerah-daerah untuk memisahkan diri dari negara Indonesia menjadi sangat kuat dan pemerintahan pusat akan tidak mampu menolak keinginan ini. Menyadari keadaan ini, pemerintah pusat saat ini mengebiri otonomi daerah dengan berbagai kebijakan, sehingga kenyataan yang dapat kita saksikan saat ini, bahwa otonomi daerah sudah ti- dak ada lagi, dalam arti otonomi daerah hanya ada di peraturan dan undang-undang yang dibuat kita, namun sesungguhnya sistem sentralistik-lah yang berkuasa saat ini, karena itu sebenarnya kita tinggal menunggu kehancuran bangsa ini diambang gelombang ko- rupsi yang merajalela dimana-mana. Karena itu harapan terakhir kita untuk mempertahankan ne- gara dan bangsa Indonesia ini adalah melalui federalisme, di mana gagasan-gagasan otonomi daerah disusun kembali berdasarkan norma-norma global yang dianut oleh kebanyakan negara-negara di dunia. Pertimbangannya adalah, (1) federalisme tidak merubah sistem negara dan empat pilar kebangsaan Indonesia saat ini, kecu- ali beberapa tata pemerintahan dalam negeri, (2) beberapa institusi negara sudah menunjukaan pelaksanaan sistem federalisme, seperti pemerintah pusat dan daerah, kepolisian negara dan kepolisian dae- rah dan sebagainya, (3) akan memicu peredaran kekayaan negara yang merata di seluruh negara dari Sabang sampai Merauke, se- hingga memungkinkan kesejahteraan cepat tercapai, (4) pada ke- nyataanya negara pusat tak mampu mengatasi persoalan-persoalan xxvii
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia bangsa, seperti korupsi, konflik kepentingan, kontrol keamanan dan ketahanan negara, masalah moral bangsa, sehingga tugas ini perlu dilakukan bersama-sama antara pusat (negara federal) dan daerah (negara bagian) yang telah terbentuk, (5) mempercepat pembangun- an di seluruh Indonesia sehingga dapat menangkal gerakan-gerakan radikal yang menghancurkan negara Indonesia. Kita tidak lagi dapat beragumentasi bahwa otonomi daerah yang saat ini (gagal) dilaksanakan sebagai model Indonesia dalam mendistribusikan kekuasaan pusat dan ke daerah, karena pada kenyataanya saat ini, tugas-tugas yang dilaksanakan oleh daerah adalah tugas-tugas "cuci piring" dari sebuah pesta besar. Sementara pusat menikmati porsi-porsi kekayaan negara yang tak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh pusat dan daerah. Sebaliknya ke- bobrokan birokrasi pusat yang tidak bisa dikendalikan merajalela dan menghabiskan kekayaan daerah yang disetor ke pusat melalui praktek-praktek korupsi dan nepotisme. Ada beberapa alat ukur yang dapat digunakan guna menakar kebobrokan birokrasi di dalam beberapa level, (1) kerusakan bi- rokrasi dan tindakan korupsi dan nepotisme yang dilakukan oleh individu yang gagal dalam pembinaan mental aparat untuk me- menuhi kebutuhan hidup yang tak cukup (2) kerusakan birokrasi sengaja dilakukan untuk bersama-sama melakukan korupsi dan nepotisme untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak cukup, (3) kerusakan birokrasi dan korupsi serta nepotisme yang dilakukan oleh birokrasi dan lembaga negara lainnya serta pihak-pihak luar birokrasi negara untuk merampok kekayaan negara, (4) korupsi dan nepotisme yang dilakukan oleh pihak-pihak lembaga negara tidak saja untuk merampok kekayaan negara namun juga untuk merusak ideologi meracuni moral bangsa. Keempat-empat level keboborokan birokrasi ini telah ada di In- donesia, mulai dari pusat hingga daerah, sehingga banyak pendapat yang mengatakan Indonesia adalah negara gagal, namun masih ada harapan yang terkahir adalah federalisme. Mari kita belajar dari ke- suksesan berbagai negara federal di dunia, mari kita jujur berkaca pada mereka, maka kita akan tahu bahwa kritik-kritik terhadap negara sentralistik itu adalah sebuah keniscayaan hukum-hukum xxviii
Kata Pengantar Tuhan. Media massa Indonesia sebenarnya akan menikmati keuntung- an yang sangat besar dari semua ini, karena sumber pemberitaan semakin merata di seluruh negara bagian dan negara federal di pu- sat, begitu pula akses pemberitaan yang selama ini belum dijangkau akan menjadi tambang emas pemberitaan di kemudian hari karena sudah terbuka aksesnya disebabkan tranportasi yang lancar dan se- bagainya. Sekarang seluruh masyarakat Indonesia menunggu... Apa yang kita akan lakukan..? Melihat apa yang ditulis di dalam buku ini adalah sebuah hara- pan bersama... bahwa media massa, para pakar komunikasi akan menjadi salah satu dari berbagai komponen bangsa yang dapat membantu mengatasi persoalan konflik di Indonesia, paling tidak dapat membantu menjelaskan apa sesungguhnya yang sedang ter- jadi dan bagaimana kita mengambil tindakan tepat agar korban ti- dak lagi berjatuhan.§ Daftar Pustaka: Elster, J. (2000). Karl Marx Marxisme-Analisis Kritis, Sebuah Analisis Kritis Tokoh Historis Pengguncang Dunia Perlukah Kita Menolak Komu- nisme. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. Magnis-Suseno, F. (1999). Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, Jakarta: Gramedia. Redwood, J. (1990). Kapitalisme Rakyat. Jakarta: Grafiti. Ritzer., G. (2012). Teori Sosiologi, Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkem- bangan Teori Postmodern, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Turner, B. (2000). Sosiologi Modernitas Posmodernitas. Yogyakarta: Pusta- ka Pelajar, xxix
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Mencari Formula Komunikasi (Penyelesaian) Konflik di Indonesia Dr. Suprawoto S.H. M.Si. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta Sejarah konflik dengan kekerasan di Indonesia dapat dilacak mulai dari jaman sebelum negara Indonesia terbentuk. Mulai kon- flik perebutan kekuasaan antarraja juga sudah diwarnai dengan kekerasan. Tetapi bukan berarti kekerasan telah menjadi "budaya" rakyat Indonesia. Ada tipe paling menonjol dari kekerasan di Indonesia, dianta- ranya adalah kekerasan oleh kelompok masyarakat dengan meng- gunakan kekuatan untuk mencapai tujuan mereka baik ideologi, bu- daya, atau ekonomi maupun politik. Penyebab dan wujudnya sangat beragam. Bisa berupa perseteruan antarumat beragama dan/atau antarumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; sengketa batas wilayah; sengketa sumber daya alam; dan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang, dan sebagainya. Tidak sedikit kemudian ada pihak yang memandang Indonesia seperti memandang sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Lantaran gesekan dan getaran sekecil apapun dapat memicu terjadinya ledakan konflik yang tidak dapat terbayangkan. Memahami Konflik di Indonesia Pakar studi konflik dari Universitas Oxford, France Steward menyebutkan empat kategori negara yang memiliki potensi konflik, yaitu (1) negara dengan keanekaragaman dan perbedaan, (2) negara dengan tingkat pendapatan dan pembangunan manusia rendah, (3) negara dengan tingkat jarak perbedaan horizontal yang tinggi, dan (4) negara yang berada dalam transisi rezim represif menuju rezim demokratis (Kompas 16/12/03). Menariknya hampir semua kat- egori itu ada di Indonesia. xxx
Kata Pengantar Pertama Indonesia merupakan negara yang terdiri atas bera- gam etnik dengan perbedaan yang sangat jelas. Tentu saja perbe- daan akan memungkinkan terjadinya kekerasan pada tingkatan manapun. Mulai dari elit sampai ke akar rumput. Kedua, sekalipun menunjukkan kecenderungan perkembangan ekonomi yang terus meningkat, tapi banyak survei lembaga dunia yang masih menem- patkan Indonesia sebagai negara dengan pendapatan dan indeks pembangunan manusia yang masih tergolong rendah. Ketiga, saat ini Indonesia dalam masa konsolidasi demokrasi, setelah fase tran- sisi. Tentunya tidak bisa dihindari akan terjadi pergesekan antar kelompok sosial dalam masyarakat baik dalam konteks hubungan antarwarga maupun antara warga negara dengan pemerintah. Pola konflik di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari unsur kebu- dayaan, agama dan politik. Ketiga hal tersebut memberikan pen- garuh penting bagi interaksi yang terjadi di Indonesia. Di satu sisi, keterlibatan agama dalam politik tidak bisa diabaikan, yang ditan- dai dengan menguatnya identitas keagamaan dalam ranah politik. Namun di sisi lain, keterlibatan kebudayaan sebagai bagian tak ter- pisahkan dalam pola keberagamaan tidak bisa diabaikan begitu saja sebagai faktor penentu jarak sosial antar kelompok. Bagaimanapun, konflik adalah keniscayaan dalam kehidupan sosial. Konflik terjadi di setiap aras, di dalam dan di antara individu, komunitas, negara dan budaya. Sebagai peristiwa alamiah, konflik bisa terjadi antar orang atau kelompok dari berbagai latar belakang, budaya, kelas, kebangsaan, umur dan jender setiap hari. Bagi Brand Jacobsen (2005), hal penting bukanlah apakah konflik itu baik atau buruk tetapi adalah bagaimana kita menghadapinya. Penanganan Konflik Sosial Tanggal 10 Mei 2012, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial telah disahkan. Dalam 62 pasal- nya, diatur penanganan konflik melalui tiga tahapan, yaitu pencega- han, penghentian, dan pemulihan pascakonflik. Pencegahan konflik dilakukan dengan memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. xxxi
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Penanganan konflik dilakukan melalui penghentian kekerasan fisik; penetapan status keadaan konflik; tindakan darurat penyela- matan dan perlindungan korban; dan/atau pengerahan dan peng- gunaan kekuatan TNI. Status keadaan konflik berada pada keadaan tertib sipil sampai dengan darurat sipil. Selanjutnya penanganan konflik pada pascakonflik dilakukan secara terpadu, terencana, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi. Prinsip penting dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 adalah penanganan konflik mencerminkan asas kemanusiaan; ke- bhinekatunggalika-an; keadilan; ketertiban dan kepastian hukum. Hal yang menarik, dalam penanganan konflik diatur dengan mengede- pankan penyelesaian perselisihan secara damai, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan hasil musyawarah mengikat para pihak. Artinya, penanganan konflik sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Robert I Rotberg pernah menjelaskan bagaimana penanganan konflik menjadi salah satu indikator negara gagal. Dimana negara cenderung menghadapi konflik yang berkelanjutan, kekerasan ko- munal maupun kekerasan negara sangat tinggi, permusuhan karena etnik, agama, ataupun bahasa, teror, jalan-jalan atau infrastruktur lainnya dibiarkan hancur. Untungnya hal itu tidak semuanya dan selamanya terjadi di In- donesia. Faktanya, memang tidak ada pembiaran dari negara atau pemerintah. Bahkan perlindungan negara secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemben- tukan pemerintahan didasarkan pada cita-cita: "melindungi sege- nap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Belum lagi kehadiran Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial sebagaima- na dipaparkan sebelumnya. Di sisi lain, ada kecenderungan positip bahwa saat ini masyara- kat sudah mulai mempercayai mekanisme hukum positif untuk menyelesaikan konflik yang ada. Meski tidak mengesampingkan xxxii
Kata Pengantar adanya aksi kekerasan dalam beberapa konflik akibat pemilukada misalnya, tapi pelembagaan penyelesaian konflik Pemilukada jelas merupakan indikasi ada mekanisme yang diakui bersama bisa me- nyelesaikan konflik di kalangan elit dan masyarakat. Tapi tentu saja konflik memerlukan pengelolaan yang tepat dan komunikasi bisa menjadi salah satu cara atau srategi untuk menghentikan dan mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan. Mengomunikasikan Konflik Konflik bagi setiap orang memiliki arti yang berbeda. Namun, penyelesaian konflik selalu dipahami pada ujung kegiatan yang lebih berorientasi dengan kedamaian dan meyakinkan individu atau ke- lompok tertentu untuk meninggalkan kekerasan dalam mencapai tujuan. Dalam konflik seringkali liputan media konflik digambarkan oleh Scanlon, Luuko & Morten (1978) cenderung tidak akurat dan mengandung rumor atau desas-desus. Dalam sebuah konflik yang sedang terjadi, media cenderung lebih mengutamakan penyajian berita secara cepat dari pada berita yang akurat. Memang pada dasarnya isi dan hasil komunikasi bergantung pada cara mengkontruksi realitas yang akan disampaikan. Jika kon- struksinya positif dan tujuan positif dapat digunakan untuk me- mahami persoalan dan bukan malah memperuncing konflik sosial. Untuk mencapai dua hal tersebut, syaratnya pesan harus bebas dari prasangka. Itulah syarat yang diperlukan untuk membentuk ma- syarakat yang komunikatif, masyarakat yang didalamnya terbebas dari manipulasi, hegemoni, dan dominasi. Lantas apa yang bisa dilakukan? Pendekatan yang lebih bera- dab atau softpower adalah pilihan yang lebih bijak untuk diterapkan, terutama di tengah melubernya informasi dan pesatnya perkem- bangan teknologi. Langkah nyata misalnya dengan menambah dan terus menerus membuka saluran (channel) komunikasi sehingga arus informasi terus mengalir dan ketersediaan informasi bisa diperoleh secara memadai. Mengenai aspek konten, tentu bisa dimulai dengan mening- katkan kualitas informasi tentang konflik yang ada sehingga bisa xxxiii
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia diperoleh informasi yang bermakna dan berguna secara memadai bagi kepentingan publik secara luas. Last but not least, perlu difokuskan pada penyajian informasi dan proses komunikasi yang mengarah pada isu-isu spesifik dari situasi konflik dan setiap dimensi krisis secara mendalam sehingga tidak memperluas dan semakin membuat ruwet interpretasi dan pemak- naan publik yang bisa semakin mengacaukan situasi konflik. Mendaras Komunikasi Sosial? Globalisasi informasi adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari saat ini. Perkembangan teknologi komunikasi yang demikian cepat membuat sekat antar negara menjadi tidak ada. Informasi secara bebas masuk ke segala penjuru dunia tanpa bisa dibendung. Di era global seperti inilah tantangan relasi sosial dan penanganan konflik dalam masyarakat ber-bhinneka sangat terasa. Sebenarnya keanekaragaman suku, budaya dan agama adalah realitas yang memungkinkan kita merencanakan strategi berdasar- kan asumsi saling memahami. Dari sini kemudian diharapkan akan timbul empati untuk menerima perbedaan pemahaman terhadap agama. Adanya saling memahami dan pengertian ini akan mengu- rangi konflik dan kekerasan yang mungkin akan terjadi. Kita semua mahfum bahwa konflik biasanya terjadi karena berbedanya persepsi mengenai nilai-nilai antarbudaya atau antaragama. Oleh karena itu, dibutuhkan formula baru bagi semua pihak untuk melakukan upaya-upaya strategis dan kreatif, terutama dalam rangka mensinergikan antara konteks historis dan realitas kekinian. Rintisan bangunan "komunikasi sosial" perlu dikembangkan seb- agai komunikasi dari dan dalam masyarakat manusia. Komunikasi sosial tidak hanya terdiri atas media massa, tapi juga semua sarana yang dipakai manusia untuk berkomunikasi sejauh mereka berkait- an dengan mayarakat manusia. Selain melalui dialog, yang bisa difasilitasi oleh teknologi infor- masi dan komunikasi, penanganan konflik bisa dilakukan dalam berbagai program kolaborasi antar komunitas dalam kegiatan nyata dan sebagainya. Tentu relasi ini harus berdasarkan nilai-nilai yang diakui bersama. Salah satu yang bisa diambil adalah keinginan me- xxxiv
Kata Pengantar ngenal dan memahami perbedaan secara apa adanya. Itulah modal sosial yang dapat kita kembangkan untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara di masa depan sekaligus menangani konflik atas nama apapun.§ xxxv
AKAR KONFLIK DI INDONESIA
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia MENGUATNYA SEMANGAT SEKTARIAN DAN DISHARMONISASI HUBUNGAN ANTAR KELOMPOK Eko Harry Susanto Konflik, kerusuhan dan keberingasan massa, yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dipicu oleh se- jumlah persoalan kompleks yang bermuara kepada perbedaan nilai, karakter dan sejumlah kepentingan kelompok yang sulit untuk diintegrasikan. Oleh sebab itu, konflik di masyarakat tidak bisa hanya diselesaikan melalui pendekatan formal dalam versi kekuasaan negara yang cenderung berlindung dibalik per- aturan maupun penggunaan kekuatan aparat. Tidak bisa dikesampingkan, konflik antarkelompok meru- pakan problem krusial yang membelenggu harmoni- sasi dalam kehidupan masyarakat majemuk di tanah air. Bahkan dalam bingkai kebebasan komunikasi dan berekspresi, justru eksistensi konflik dan kebe- ringasan massa semakin mengkhawatirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diikat oleh nilai-nilai kebhinekaan. Menghadapi problem semacam itu, maka komunikasi harus mampu menjembatani inter- aksi antar kelompok yang berbeda, dengan mengede- pankan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis. Tujuannya jelas untuk menjaga keanek- aragaman masyarakat dalam bingkai kebhinekaan berbangsa dan bernegara. Kata kunci: konflik antar kelompok, keanekaragaman masyarakat dan kebhinekaan 3
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Pendahuluan Kerusuhan dan keberingasan massa yang terjadi pada akhir- akhir ini di berbagai daerah, dipicu oleh persoalan kompleks yang tidak bisa dibedah dari sudut regulasi, sosial, ekonomi dan politik saja, tetapi harus didekati pula melalui kajian komunikasi yang terikat oleh nilai kultural dai kelompok-kelompok yang ada di ma- syartakat. Perbedaan kelompok budaya, etnik, agama dan keyakinan dalam kerangka keanekaragaman belief di sejumlah komunitas, secara faktual mewarnai berbagai konflik yang terus terjadi dan cenderung tidak bisa diselesaikan secara tuntas. Bahkan gejalanya semakin kompleks, rumit dan bertali temali, jika dihubungkan de- ngan faktor pemicu konflik di era reformasi politik yang mengung- gulkan kebebasan berkomunikasi dan berekspresi. Berdasarkan data The Wahid Institute (TWI), selama tahun 2009, ada 35 kasus pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan oleh pemerintah, dan 93 kasus intoleransi beragama yang dilakukan antar umat beragama (Kompas, 30 Desember 2009). Sedangkan Moderate Muslim Society dalam laporan akhir tahun 2009, mencatat 22 kasus intoleransi dilakukan oleh aparat pemerintah, 15 kasus penyesatan terhadap kelompok agama atau berkeyakinan (Kompas, 26 Desember 2009). Selain itu, TWI juga mencatat terdapat 92 kasus pelanggar- an ataupun konflik bermotif perbedaan agama, kepercayaan dan keyakinan selama tahun 2011. Jumlah itu meningkat 18% diban- ding tahun 2010 yang 62 kasus (Kompas, 30 Desember 2011). Ma- sih sehaluan dengan konflik yang terjadi di Indonesia, catatan Lem- baga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) menunjukkan gejala yang sama. Terdapat 63 konflik terkait kebebasan berkeyakinan sepanjang tahun 2011. Kondisi tersebut memprihatinkan, meng- ingat nilai kebhinekaan bangsa Indonesia sudah sangat dikenal luas (Susanto dalam Suara Pembaruan, 10 Januari 2012). Namun meningkatnya konflik, kekerasan, penyerangan, kebe- ringasan massa dan tindakan lain yang merugikan keamanan mau- pun ketenteraman warga, tidak bisa dilepaskan dari situasi politik yang terjadi pascareformasi kenegaraan di Indonesia. Bagaimana- 4
aKar KonfliK di indonesia pun juga, sejak tahun 1998, dinamika komunikasi antar kelompok, secara horisontal maupun vertikal berbeda dengan slogan-slogan penyebaran pesan dalam komunikasi politik masa pemerintahan se- belumnya. Kebebasan komunikasi dan berekspresi mendorong munculnya semangat yang tidak lagi menghiraukan kemajemukan dalam ke- hidupan berbangsa dan bernegara. Sejumlah komunitas, merasa terlepas dari kungkungan yang membelenggu hak mereka selama puluhan tahun berusaha menunjukkan kekuatan. Karena itu, untuk mengeksplorasi keberadaannya, yang dilakukan adalah menyuara- kan pesan dalam koridor menumbuhkan semangat komunalisme, sektarianisme, etnosentrisme dan jargon lain, yang membangkit- kan semangat kelompok. Tujuannya jelas, untuk memamerkan ke- pada pemegang kekuasaan negara maupun kelompok lain di ma- syarakat, bahwa nilai-nilai sosial, ekonomi dan politik mereka yang lebih "baik" dalam pengakuan sepihak, dibandingkan kelompok lain. Merujuk ke aspek historis, pada massa kekuasaan Orde Baru sebelum reformasi politik, jargon tentang serasi, selaras dan seim- bang, menjadi kekuatan dahsyat yang dipakai oleh pemerintah be- serta sub-ordinat kekuasaan politiknya, untuk mendominasi semua sektor kehidupan. Karena itu, ketika memasuki era reformasi politik yang menuntut demokrasi, jargon itu menjadi tidak popular, bah- kan semakin terpinggirkan. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan semboyan kesera- sian hubungan itu, diikuti oleh semua elite dari tingkat desa di pelosok negeri sampai di pusat kekuasaan utama. Namun yang menjadi persoalan, kemasan pesan harmonisasi itu, dalam nuansa komunikasi politik yang digunakan untuk membelenggu hak bicara dan hak memperoleh informasi faktual serta transparan sebagaima- na harapan masyarakat. Dengan kata lain, para elite sebagai epigon loyal pemegang otoritas komunikasi politik yang kursif, cenderung menafsirkan keserasian hubungan secara sepihak. Tidak menghi- raukan eksistensi komunitas lain yang memiliki persepsi, pemikiran dan worldview berbeda dengan kehendak pemerintah dan poros-po- ros kekuatannya yang mampu menekan rakyat. 5
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Oleh sebab itu, retorika pesan keserasian, keselarasan dan ke- seimbangan hubungan antar kelompok secara sepihak yang nyar- ing disuarakan oleh pemerintah, hakekatnya mengandung perin- tah agar rakyat "patuh dan tunduk" kepada para pemilik otoritas dalam kekuasaan negara beserta subordinat kekuatan sosial, eko- nomi dan politik yang ada di sekelilingnya. Pola penafsiran sepihak dan integralistik terhadap segala ses- uatu yang menyangkut komunikasi penyelenggaraan negara, meru- juk kepada piramida komunikasi, yang memiliki satu titik di puncak kekuasaan sebagai pengendali tunggal lalu lintas informasi. Dengan ideologi semakin ketat membatasi kebebasan rakyat bicara, maka semakin menguntungkan, maka elit dalam tubuh kekuasaan negara cenderung semakin represif dengan melakukan pembungkaman komunikasi secara berlebihan. Tujuannya jelas, agar memperoleh dan dapat mempertahankan kekuasaan di sekitar puncak kekua- saan organisasi pemerintahan. Menilik kondisi masa pemerintahan sebelum reformasi, maka tidak mengherankan jika mereka yang selama ini merasa suar- anya dibungkam, berupaya untuk mengekspresikan kehendak ter- pendam. Tulisan ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana sesungguhnya, ketegangan hingga konflik terbuka yang terjadi di lingkungan masyarakat majemuk, pada era pasca reformasi poli- tik, ditinjau dari pendekatan komunikasi yang terikat oleh substansi politik dan budaya dalam hubungan antar kelompok-kelompok yang memiliki sejumlah karakteristik berbeda di masyarakat. Hubungan Antar Kelompok dan Nilai Kemajemukan Hubungan antar etnik tidak dapat dilepaskan dari masalah suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Bahkan idiom SARA sedemikian menakutkan dalam komunikasi publik di masa pemer- intahan represif. Jadi sangat dimaklumi jika retorika, pembicaraan dan penyebaran pesan dalam kaitannya dengan komunikasi massa menjadi amat sensitif kalau menyangkut masalah perbedaan yang mengacu kepada SARA. Karena itu, kalaupun masalah itu muncul ke permukaan atau sampai menjadi opini publik, maka pihak-pihak yang bertanggung- 6
aKar KonfliK di indonesia jawab terhadap masalah keamanan dan ketenteraman masyarakat, pada umumnya tidak mau mengakui, bahwa konflik yang terjadi bernuansa perbedaan etnisitas, kepercayaan, komunitas dan per- bedaan nilai kelompok di masyarakat. Justru yang muncul adalah mengkambinghitamkan, bahwa pertikaian sampai pada kerusuhan massa, dipicu oleh masalah yang sepele berkaitan dengan kepentin- gan dari pihak yang bertikai. Padahal jika ditelusuri akar konfliknya, justru bersumber kepada perbedaan dalam bingkai SARA. Namun, karakter para pemegang kekuasaan yang menafi- kan adanya konflik semacam itu, ternyata tetap dilakukan oleh elit dalam kekuasaan negara dan elit politik di era kebebasan berkomunikasi. Karena itu, pokok persoalan konflik antar kelom- pok yang berbeda harus menjadi perhatian negara. Pada konteks ini, bukan sebatas pada pejabat institusi negara, tetapi juga semua elit pemilik otoritas sosial, ekonomi dan politik dalam bingkai formal maupun informal. Suatu harapan yang tidak mudah, sebab ada kecenderungan menafsirkan kebebasan secara integralistik sesuai kepentingannya. Hakikatnya, jika di masa pemerintahan represif, pengendali utama hubungan antar kelompok adalah pemerintah beserta kekua- tan sayap-sayap politiknya yang mempunyai kekuasaan besar. Saat ini, di era reformasi, pengendali interaksi dan komunikasi antar kelompok di masyarakat adalah komunitas dan komunitas yang mengunggulkan nilai sektarian, komunalisme dan etnosentrisme yang berlindung di balik demokrasi berbangsa dan bernegara. Den- gan demikian, intinya sama, masih ada problem yang melembaga dalam menangani komunikasi antar kelompok yang berbeda pada masa lalu, maupun pada era reformasi yang mengedepankan ke- bebasan dan hak asasi manusia. Padahal, Indonesia dikenal dengan kebhinekaannya dalam ke- hidupan bermasyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Shinzo Abe (2007), yang memuji Indonesia dengan mengemukakan, bang- sa Indonesia mampu mengatasi perbedaan, dengan mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kebhinekaan menjadi sebuah kekuatan, karena sejak dulu telah ada tradisi care and share, yang tidak lain adalah semangat 7
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia gotong royong diantara rakyat berjiwa ramah di alam yang kaya raya. Keanekaragaman harus dipertahankan mengingat bangsa In- donesia yang majemuk. Menurut Hildred Geertz (1981:86), "Indo- nesia mempunyai kurang lebih tiga ratus suku bangsa atau golongan etnik, dengan kira-kira dua ratus lima puluh bahasa daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia". Berpijak pada kondisi itu, pluralisme masyarakat Indonesia akan tampak di berbagai wilayah Indonesia. Keanekaragaman etnik semakin tampak menonjol kare- na tidak dibatasi lagi oleh faktor geografis saja, tetapi perkembangan teknologi transportasi yang menciptakan mobilitas perpindahan an- tar wilayah menjadi suatu hal yang wajar dan tidak ada satu keis- timewaan apapun. Pemandangan yang menonjol adalah pola interaksi yang be- ragam antara satu kelompok etnik dengan etnik lainnya. Hubung- an yang bersifat homofili yang pada mulanya mendominasi seba- gian besar wilayah di Indonesia dengan keseragaman kultur dan sosial mengalami pergeseran atau perubahan menjadi hubungan yang sangat jamak dengan berbagai karakteristik etnik. Menurut Durkheim (dalam Anthony Giddens, 1986:139), bahwa meningkat- nya keanekaragaman sosial ini menjadi ciri khas dari proses perkem- bangan bentuk - bentuk masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Sementara itu Jean Martin (1981:151) menyatakan bahwa, pluralisme sebagai pilihan yang terbaik untuk masyarakat maupun individu. Ternyata nilai pluralisme yang menjadi pegangan itu, dalam perkembangannya semakin mengkhawatirkan ketika termarginal- isasi oleh semangat komunalisme yang menguat. Padahal pent- ingnya kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah terlalu sering dieks-plorasi di berbagai perhelatan politik tingkat lokal maupun nasional. Namun di sisi lain, kekerasan an- tar kelompok dan perilaku anarkis yang menafikan kemajemukan justru semakin sering terjadi di sejumlah wilayah tanah air. Karena itu, yang menjadi pertanyaan disini, sejauhmana retorika tentang perlunya kebhinekaan dari para elit dalam pemerintahan, politik dan pemegang otoritas ekonomi, benar-benar dipakai rujukan oleh 8
aKar KonfliK di indonesia masyarakat pada umumnya. Selain itu, benarkah mereka yang me- nyuarakan pentingnya kemajemukan selalu konsisten mengunggul- kan pentingnya kemajemukan dalam kesempatan di hadapan pub- lik sendiri maupun di lingkungan kelompok yang berbeda. Sebab disinyalir bahwa pesan kemajemukan yang dieksplorasi, hanyalah pemanis pidato para elit ketika mereka berada di luar kelompoknya. Teriakan lantang mendukung kebhinekaan dan plu- ralisme, sesungguhnya hanya muncul pada saat seremoni, yang memang mengusung kemajemukan bernegara. Tentu saja sudah menjadi kelaziman, berbicara di depan publik, harus menyesuai- kan dengan tema. Jadi, pada hakikatnya, elit yang mengeksplorasi nilai-nilai kebhinekaan, semata-mata muncul hanya muncul dalam kemasan perhelatan yang memang didesain untuk mengutuk kon- flik, kekerasan, dan radikalisme berbasis semangat kelompok Ketidakpedulian masyarakat terhadap retorika kemajemukan, tampak dalam berbagai peristiwa yang bernuansa SARA. Misal- nya, "peristiwa keberingasan massa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, pada bulan Januari 2012, benar-benar mengoyak kebhinekaan bangsa Indonesia. Dalam konflik yang diwarnai oleh isu suku, agama, ras dan antar golongan itu, 48 rumah warga pendatang dari Bali, hangus terbakar (Kompas, 26/1/2012). Peristiwa ini terjadi bukti nyata ada pengabaian pluralisme yang menguat di sejumlah komunitas. Nilai kemajemukan hanya disuara- kan dalam ruang publik dengan beragam khalayak. Tetapi dalam situasi homogenitas kelompok, yang disuarakan adalah nilai-nilai sektarian, komunalisme, etnosentrisme dan semangat subnasional yang berpotensi memecah kesatuan dan persatuan bangsa Indone- sia. Memang, di lingkungan masyarakat paternalistik sebagaimana di Indonesia, dimana massa wajib tunduk kepada tokohnya, yang diperlukan adalah menyuarakan pluralisme di lingkungan komuni- tasnya sendiri. Bukan pada satu kegiatan yang diikuti oleh orang- orang dari berbagai kelompok etnik, budaya dan kepercayaan yang berbeda. Pertikaian lainnya, bukan hanya antar etnik dan kepercayaan, tetapi juga muncul dalam kaitannya dengan konflik yang diwar- 9
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia nai oleh kepentingan ekonomi. Pemilik modal yang didukung oleh kelompok-kelompok untuk melancarkan tujuan dari berbagai ka- langan melawan masyarakat yang merasa dirugikan. Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria terdapat 163 konflik agraria pada tahun 2010. Rinciannya 97 kasus di sektor perkebun- an, 36 kasus di sektor kehutanan, 21 kasus di sektor infrastruktur, 8 kasus di sektor pertambangan dan 1 kasus di wilayah tambak dan pesisir. Dari sebaran konflik, Jawa Timur 36 kasus, Sumatera Utara 25 kasus, Sulawesi Tenggara 15 kasus, Jawa Tengah 12 kasus, Jam- bi 11 kasus, Riau 10 kasus, Sumatera Selatan 9 kasus, dan sisanya tersebar di sejumlah provinsi (Kompas, Senin 6 Februari 2012). Merujuk kepada berbagai peristiwa tentang konflik, maka se- sungguhnya pertikaian dapat dipicu oleh berbagai faktor yang men- jadi pedoman yang dipakai sebagai keyakinan dasar oleh setiap ke- lompok. Dalam konflik antarkelompok kepentingan, sesunguhnya tersirat karakteristik nilai, sikap dan kepercayaan dari setiap kelom- pok yang memiliki perbedaan mendasar dalam hubungan diantara pihak-pihak yang berkonflik. Jadi secara esensial, karakter dan sikap kelompok-kelompok kepentingan di masyarakat juga bisa dikaitkan dengan pendekatan komunikasi antarkelompok yang berbasis kepa- da nilai budaya yang melekat. Bahkan dalam konstelasi sosial, eko- nomi maupun politik di Indonesia, kelompok kepentingan di sek- tor kekuasaan negara, politik dan ekonomi, pengkutuban kelompok seringkali bersentuhan pula dengan polarisasi komunitas dan nilai komunalisme dan kebudayaan dalam konteks yang luas menyang- kut etnisitas. Dalam konsepsi komunikasi antar kelompok dengan budaya yang berbeda Samovar, Porter dan Jain (1988 : 195) melihat bah- wa penilaian terhadap kelompok lain dilakukan secara tidak sadar karena kelompok menggunakan nilai dan kebiasaan sendiri sebagai kriteria untuk segala penilaian. Jika nilai kelompok budaya terdapat kesamaan-kesamaan maka akan semakin dekat dalam melakukan interaksi. Sedangkan ketidaksamaan nilai budaya yang semakin be- sar, akan berpengaruh terhadap hubungan yang semakin jauh dan selanjutnya akan menghambat komunikasi antar budaya. Masalah yang sering menghambat dalam komunikasi antar budaya disebab- 10
aKar KonfliK di indonesia kan oleh aspek-aspek potensial yang mendasarinya sebagaimana diuraikan oleh Samovar, Porter dan Jain (1981 :192 -200) mencakup tujuh permasalahan, yaitu: (1) perbedaan tujuan berkomunikasi, (2) etnosentrisme, (3) ketidakpercayaan (lack of trust), (4) penarikan diri (withdrawl), (5) ketiadaan empati, (6) stereotip (stereotypes) dan (7) jarak kekuasaan. Hakikatnya perbedaan tujuan berkomunikasi merupakan dife- rensiasi orientasi maupun fokus ketika dua kelompok yang berbeda melakukan interaksi dan komunikasi. Sedangkan etnosentrisme (ethnocentrism) menurut Myron W. Lustig (dalam Samovar dan Porter, 1988: 55) adalah kepercayaan bahwa adat, tindakan dan nilai-nilai budaya diri sendiri adalah yang paling baik (superior) dibanding- kan dengan budaya lainnya. Penekanan pada superioritas kelompok sendiri merupakan upaya memelihara tatanan nilai dan stabilitas so- sial kultural yang diikutinya. Dengan demikian sikap etnosentrisme cenderung melihat kelompok lain dari sisi negatif, dan menguatkan kepercayaan pada kekuatan budaya sendiri dalam kehidupan sosial. Samovar, Porter dan Mc. Daniel (2007: 195) melihat bahwa, penilaian terhadap budaya lain ini dilakukan secara tidak sadar karena kelompok kita menggunakan nilai dan kebiasaan sendiri sebagai kriteria untuk segala penilaian. Jika nilai budaya terdapat kesamaan-kesamaan maka akan semakin dekat dalam melakukan interaksi, sedangkan ketidaksamaan nilai sosial kultural yang sema- kin besar, berpengaruh terhadap hubungan yang semakin jauh, dan selanjutnya akan menghambat komunikasi antar kelompok. Ketidakpercayaan (lack of trust) dalam hubungan antarkelompok adalah sikap dan perilaku terhadap individu, kelompok ataupun berbagai entitas yang diasumsikan tidak segaris dengan karakter- istik baku yang melekat dalam kelompoknya. Faktor lain pengham- bat hubungan antarkelompok sebagaimana yang disebutkan di atas adalah penarikan diri (withdrawl) dalam interaksi dan komunikasi. Ini dipicu oleh anggapan bahwa lawan komunikasinya, tidak mam- pu memberikan manfaat, merugikan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut. Akibatnya, menarik diri dari interaksi dan komunikasi dilakukan dengan pertimbangan keuntungan semata dalam ukuran untuk kepentingan diri sendiri ataupun kelompoknya. 11
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Ketiadaan empati dalam komunikasi dengan individu atau ke- lompok lain yang memiliki sejumlah karakter yang berbeda. Secara umum, empati berupaya memposisikan individu atau kelompok, berada pada diri seseorang atau kelompok lain dalam suatu ko- munikasi dan interaksi di lingkungan entitas-entitas yang memiliki diferensiasi nilai, sikap dan kepercayaan. Faktor lain penghambat komunikasi antar kelompok berbeda adalah stereotip (stereotypes) dalam masyarakat majemuk. Stereo- tip merupakan penggeneralisasian yang terlalu luas, terlampau disederhanakan atau dilebih-lebihkan mengenai sebuah kategori terhadap sekelompok orang. Penggeneralisasian kepercayaan lebih didasarkan pada emosi, dimensi, stereotip meliputi aspek negatif dan positif (Samovar, Porter dan Jain, 1991 :121 ). Sedangkan jarak kekuasaan yang potensial menghambat komunikasi antar kelompok ataupun budaya berbeda, merupakan diferensiasi posisional antara individu yang memiliki keunggulan ataupun kekuasaan, dengan individu ataupun kelompok pada umumnya yang memiliki posisi lebih rendah dalam struktur sosial-ekonomi maupun politik, yang membawa implikasi merasa inferior di satu pihak dan superior di pihak lainnya. Dari problem potensial komunikasi antarbudaya ataupun ke- lompok-kelompok yang berbeda tersebut, faktor stereotip, yang biasanya dikaitkan dengan prasangka (predujice) merupakan aspek yang mudah muncul dan pengaruhnya terasa sekali dalam ling- kungan masyarakat majemuk. Menurut Scott dan Power (dalam Samovar, et.al. 1981: 122) bahwa stereotip dengan cepat mengan- tarkan prasangka (prejudice) untuk mendukung atau melawan indi- vidu. Prasangka adalah sikap kaku terhadap suatu kelompok, yang didasarkan pada sistem kepercayaan dan prakonsepsi yang keliru. Prasangka ini dapat meliputi sejumlah kepercayaan atau sistem ke- percayaan yang membentuk kelompok yang saling berkaitan secara relatif menghasilkan sikap prasangka tertentu terhadap kelompok lain. Perwujudan sikap dari prasangka yang mengkhawatirkan bagi kemajemukan masyarakat adalah (1) antilocution, yaitu mendiskusi- kan kelompok lain dari segi negatifnya; (2) avoidance sebagai upaya 12
aKar KonfliK di indonesia menghindar dari kelompok yang tidak disukainya; (3) discrimanation dengan mengucilkan setelah emosi meningkat; (5) extermination seb- agai upaya pemusnahan secara satu per satu atau massal (Samovar, Porter dan Jain, 1981 :124). Persoalan krusial, dalam koridor kebebasan berekspresi mendo- rong kecenderungan sikap yang melembagakan prasangka terhadap kelompok lain yang berbeda. Akibatnya muncul ketegangan hubun- gan yang berpotensi menyulut konflik. Lebih celaka lagi dalam kon- flik antar etnik, stereotip negatif lebih menonjol dibandingkan de- ngan stereotip yang positif. Misalnya orang dari kelompok budaya tertentu terkesan lamban, pelit, teliti, keras kepala, kasar dan lain- lainnya yang berkonotasi dengan sifat jelek; sementara yang posi- tif seperti bekerja keras, teliti, hemat, konsisten serta sejumlah nilai positif lainnya akan dijauhkan dalam membentuk persepsi konflik. Jika pelembagaan prasangka itu terus berlanjut, maka berdampak terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Menjaga Kebhinekaan dalam Bernegara Secara substantif, penerapan komunikasi yang menghargai ke- anekaragaman dan mengandung toleransi kemajemukan berneg- ara, harus diawali dari lingkungan komunitasnya sendiri. Karena kelompok lebih percaya kepada orang yang berasal dari kelom- poknya sendiri. Pengikut tidak ragu-ragu menjalankan perintah untuk memelihara kemajemukan dalam interaksi dan komunikasi antarkelompok. Namun ternyata dalam bingkai memburu kekua- saan di era kebebasan berekspresi, para pimpinan negeri ini lebih berfokus kepada upaya menyuarakan kebhinekaan di ruang-ruang publik dengan khalayak beragam. Sebaliknya di lingkungannya sendiri, cenderung mengeksplora- si semangat sektarian, bahkan semangat subnasional demi untuk menarik massa. Upaya yang mengunggulkan pandangan hidup ke- lompok ini, akan menghasilkan atribut, perilaku dan idiom bahasa komunalisme, yang berpotensi mengentalkan nuansa perbedaan di lingkungan masyarakat majemuk. Celakanya, dengan berlindung di balik demokrasi integralistik sesuai penafsian untuk kepentingan kelompok, maka politik pengabaian nilai kemajemukan dipelihara 13
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia melalui regulasi yang tidak sejalan dengan basis kebhinekaan ber- negara. Karena itu, sangat beralasan jika gegap gempita mendukung pelestarian nilai pluralisme di masyarakat yang penuh dengan kete- ladanan dalam nuansa kebhinekaan, seperti tidak memiliki dampak berarti untuk mengurangi terjadinya konflik sampai keberingasan massa yang terjadi di sejumlah wilayah tanah air. Padahal, sesungguhnya masyarakat, bisa saja untuk didorong untuk terus menghargai perbedaan. Ini dapat dilihat dari tingkat kepercayaan terhadap kelompok lain di Indonesia berdasarkan tele- survei majalah Intisari. Hasil survei adalah sebagai berikut, orang dengan latar belakang budaya sama dipercaya oleh 62% respon- den, orang dengan latar belakang budaya berbeda, dipercaya oleh 53% responden. Sementara itu, orang dengan status sosial sama atau lebih tinggi memperoleh kepercayaan dari responden 55%, dan orang dengan sosial lebih rendah dipercaya oleh 56% respon- den (Intisari, 2011: 25). Artinya masyarakat masih saling percaya terhadap kelompok yang berbeda, walaupun dalam kisaran yang tidak tinggi Sejalan dengan peran sejumlah pimpinan yang mengabai- kan kemajemukan, hasil jajak pendapat Kompas, menarik untuk dicermati. Karena dalam menghadapi konflik, negara dinilai lalai menjaga harmonisasi hubungan antar kelompok-kelompok di ma- syarakat. Hanya 15,4% responden yang menyatakan bahwa negara sudah menjalankan peran dalam melindungi warga negara. Se- baliknya, 81,3% responden menyatakan negara belum melindungi warga negara dari konflik sosial, dan sisanya 3,3%, bungkam tidak berpendapat (Kompas, 30/01/2012). Jelas ini gambaran yang san- gat memprihatinkan dalam rangka membangun komunikasi yang integratif di lingkungan masyarakat yang beranekaragam kelompok maupun komunitas . Oleh sebab itu, berpijak kepada pemahaman terhadap model komunikasi antarkelompok, maka sudah sepantasnya jika segenap elite dalam tubuh pemerintah dan masyarakat pada umumnya, menerapkan pola interaksi antarkelompok yang membangun pemahaman nilai dan makna bersama untuk meredam konflik 14
aKar KonfliK di indonesia dan tindak kekerasan Untuk menciptakan komunikasi di antara kelompok yang ber- beda adalah pemahaman terhadap karakteristik sikap dan perilaku dalam interaksi di masyarakat . Menurut Brent D. Ruben (dalam Samovar dan Porter, 1988: 331) menyarankan supaya komunikasi dengan tuan rumah lancar dilakukan: (1) menciptakan kapasitas yang menghargai kelompok budaya lain, pada konteks ini termasuk keyakinan dasar, sikap dan perilaku, (2) tidak memaksakan pendapat dalam melakukan komunikasi dan interaksi, (3) pengetahuan indi- vidual yang mampu memahami karakteristik orang atau kelompok lain secara utuh, bukan sepenggal-sepenggal, dikaitkan dengan ke- pentingan kelompoknya sendiri, (4) melakukan komunikasi dengan empati, (5) bersikap fleksibel sebagai pengirim ataupun penerima pesan harus mengedepankan fleksibilitas melalui komunikasi seba- gai hal yang membangun makna, kepentingan, dan keuntungan bersama, (6) menjaga hubungan, komunikasi dengan kelompok- kelompok yang berbeda merupakan upaya untuk membangun rela- si yang kohesif diantara individu maupun kelompok yang ada di sekelilingnya, (7) mengembangkan sikap toleransi yang menghargai karakteristik individu maupun kelompok lain, tanpa ada unsur ke- pentingan semata-mata untuk komunitasnya sendiri Namun untuk menjalankan komunikasi yang sejalan dengan penghargaan terhadap kelompok lain tidak mudah. Dalam berba- gai konflik yang terjadi, malah para elit dalam tubuh kekuasaan negara seringkali mengabaikan kelompok-kelompok tertentu. Mi- salnya, komunitas yang termarginalkan, kelompok yang dikaitkan dengan karakteristik inferior, kelompok warga yang kurang berun- tung dan entitas lain yang tidak mampu untuk berhadapan de- ngan kekuatan mayoritas. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika hasil jajak pendapat Kompas di 12 kota besar di Indonesia, menun- jukkan ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam menangani konflik. Hanya 8,8 % responden yang percaya bahwa pemerintah mampu menangani konflik, sedangkan yang tidak percaya berjumlah 81,2%, dan sisanya 10% menyatakan tidak tahu. Demikian juga dalam melindungi hak warga minori- tas, yang masih percaya kepada kinerja pemerintah dalam kisaran 15
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia 16,6%. Sementara yang tidak percaya menacapi 79,1%, dan yang bersikap tidak tahun menahu dalam kisaran angka 4,3% (Kompas, 6 Februari 2012). Sejalan dengan itu, untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar budaya dan mencegah munculnya konflik di lingkungan ma- syarakat majemuk dapat dipakai pula sebagai acuan meminimalisir konflik antar kelompok yang berbeda. Strategi untuk meningkatkan kohesivitas hubungan antar kelompok yang memiliki kultur berbe- da, harus merujuk kepada: (1) pahamilah diri kita sendiri (know your- self), (2) penggunaan bahasa yang sama, (3) sediakan waktu (take time), (4) perhitungan setting, (5) tingkatkan kemampuan berkomunikasi (communication style) yang menghargai kelompok lain, (6) tumbuhkan umpan balik (feedback), (7) kembangkan empati, (8) perhatikan kesa- maan dari budaya yang berbeda; (9) tanggung jawab etis (Samovar, Porter dan Jain 1981: 202-210). Dalam konteks aplikatif yang seharusnya dilakukan oleh para pimpinan di lingkungan kekuasaan negara, adalah memahami diri sendiri, sebagai strategi yang berhubungan dengan instropeksi. Bagaimana sebaiknya bersikap tidak memihak terhadap kelompok yang bertikai. Bukan secara terselubung memberikan dukungan atau melakukan pembiaran terjadinya konflik karena tujuan keber- langsungan jabatan yang ditopang oleh kekuatan nilai sektarian. Sedangkan penggunaan bahasa yang sama sebenarnya mengan- dung arti pemahaman penggunaan bahasa verbal maupun nonver- bal untuk menghasilkan kesepakatan. Bukan malah menggunakan simbol maupun bahasa komunalisme yang menyulut semangat sek- tarian dan memperuncing konflik. Selain itu, komunikasi dengan empati yang berpijak kepada pemahaman terhadap posisi orang lain ketika berinteraksi dengan kelompok yang berbeda dapat mencegah konflik dalam masyarakat majemuk. Penyesuaian perilaku dalam interaksi dan komunikasi ha- rus berjalan dua arah sebagaimana dikemukakan Edward T. Hall (1969:188), yang secara substantif menandaskan harus ada ruang- ruang negosiasi pada setiap anggota kelompok, untuk menghargai nilai kelompok lain yang memiliki perbedaan. Jika penyesuaian diri berjalan tidak seimbang akan membahayakan, karena menutup ru- 16
aKar KonfliK di indonesia ang negosiasi yang mendorong munculnya rasa superior dari komu- nitas yang "merasa" lebih unggul dalam jumlah anggota maupun kualitas keyakinannya yang integralistik Namun tidak kalah pentingnya adalah "take time" dengan mem- perhatikan masukan dan bersikap positif terhadap pendapat orang lain. Jadi bagi para elit yang bertanggung jawab terhadap kemaje- mukan, bukan secara agresif membalas setiap dikritik. Namun take time, bukan berarti mengulur waktu agar konflik dapat selesai secara alamiah sesuai dengan berjalannya waktu. Intinya, harus mem- berikan kesempatan komunikasi yang sama untuk mengungkapkan pendapat yang beretika dan memiliki tanggung jawab moral. Faktor-faktor ideal tersebut memang dalam tataran teoritis se- mata-mata, tetapi bukan sesuatu yang menyalahi. Aspek strategis untuk mencapai keharmonisan hubungan antarkelompok dapat di- jalankan oleh para pimpinan maupun masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menghambat menguatnya nilai sektarian yang in- tegralistik dalam hubungan antarkelompok. Upaya untuk meminimalir konflik dan membangun komunikasi yang efektif di antara kelompok yang berbeda itu, bisa dilakukan bersama-sama dalam satu kesempatan komunikasi atau setidak-ti- daknya dalam situasi komunikasi tertentu dapat dipakai beberapa aspek strategi komunikasi yang harus dikedepankan. Penutup Dengan tidak mengabaikan aspek formal yang berpijak kepa- da aspek hukum dan keamanan yang telah dilakukan oleh pemerin- tah dan sejumlah pihak yang bertanggungjawab terhadap tercapai- nya hubungan antar kelompok yang harmonis, tetapi pendekatan komunikasi antar kelompok yang mengacu kepada pola komunikasi antar budaya yang menyangkut perbedaan nilai, sikap dan keper- cayaan, demi untuk mencegah menguatnya semangat sektarian yang mengancam kemajemukan tetap diperlukan. Model pendekat- an komunikasi antarkelompok, secara spesifik diorientasikan untuk menumbuhkan pemahaman makna bersama di antara pihak-pihak yang berinteraksi. Sebaliknya jika elit dalam kekuasaan negara hanya semata-ma- 17
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia ta berpijak pada pendekatan hukum dan keamanan dalam nuansa untuk memburu kekuasaan, bukan mustahil akan memicu sikap sektarian yang selalu mengunggulkan kelompoknya sendiri. Alha- sil kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga memudar. Di sisi lain, justru semangat sektarian semakin menguat dan terjadi pelembagaan disharmonisasi hubungan antar kelom- pok di lingkungan masyarakat majemuk.§ Daftar Pustaka Geertz, Hildred. (1981). Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia. Ja- karta: YIIS dan FIS-UI. Abe, Shinzo. (2007). "Hubungan Jepang Indonesia". Ceramah Tanggal 21 Agustus 2007 di Gedung Prince Sudirman Jakarta Giddens,Anthony. (1986). Capitalism and Social Modern Theory: An Analysis of Writing of Marx, Durkheim and Max Weber. Terjemahan Soehaba Kra- madibrata. Jakarta: UI Press. Hall, Edward T. (1969). The Hidden Dimension.USA: Anchor Books Intisari. (2011)."Telesurvei Intisari: Bertindaklah Maka Kau Kupercaya", Intisari Edisi April 2011 Kompas. (2011). " Sidney : Kaum Ekstrimis Dekati Bupati/walikota". Kom- pas, 5 Juli 2011 Kompas. (2011). "Intoleransi Meningkat Tajam: Institusi Pelanggar Terba- nyak". Kompas, 30 Desember 2011. Kompas. (2012). "Tawuran Warga: Sidomulya Mencekam, 48 Rumah Ter- bakar" dalam Kompas, 25 Januari 2012. Kompas. (2012). Negara Melemah di Hadapan Konflik. Kompas, 30 Janu- ari 2012 Kompas. (2012). "Masalah Sosial: Konflik Ancam Intregrasi Bangsa", Kom- pas, Senin 6 Februari 2012. Kompas. (2012). "Ketidakpercayaan pada Negara", Kompas, Senin 6 Feb- ruari 2012. Martin, Jean. (1981). The Etnic Dimension. North Sydney: George Allen And Unwin Australia Pty Ltd. Samovar, Larry A dan Richard E. Porter. (1988). Intercultural Communication: A Reader. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company. Samovar, Larry A, Richard E.Porter dan Nemi C. Jain. (1981). Understanding Intercultural Communication. California: Wadsworth Publishing Com- pany. Samovar, Larry A, Ricahard E. Porter dan Edwin R.Mc.Daniel. (2007). Communication Between Culture. Sixth Edition. Australia: Thomson - Wadsworth International Student Edition. Susanto, Eko Harry. (2012). "Meredam atau Melembagakan Konflik". Opi- ni di Surat Kabar Suara Pembaruan, 10 Januari 2012. 18
Farid Hamid KomuniKasi dan KonfliK di indonesia KONFLIK AMBON MALUKU Suatu Tinjauan Sejarah dan Budaya Dalam suatu masyarakat majemuk, potensi konflik lahir karena secara inheren setiap suku/etnis dilahir- kan berbeda baik secara fisik, bahasa, agama, budaya maupun warisan sejarahnya. Perbedaan-perbedaan ini menciptakan jarak antar budaya. Jarak ini bisa me- lebar atau menyempit tergantung dari sejauh mana interaksi dan komunikasi antarbudaya dilakukan. Bisa semakin merenggang sehingga melahirkan konflik se- perti yang terjadi di Ambon, Maluku tapi bisa juga menyempit sehingga melahirkan saling pengertian dan bahkan mengarah pada akulturasi masing-masing budaya. Suatu budaya mempengaruhi komunikasi dalam banyak hal. Budaya tidak hanya menentukan siapa bi- cara dengan siapa, atau tentang apa dan bagaimana orang menyampaikan pesan, tetapi juga melukiskan kadar dan tipe kontak fisik yang dituntut oleh adat kebiasaan dan intensitas emosi yang menyertainya. Tulisan ini membahas mengenai konflik dari tinjauan sejarah dan budaya dengan setting kasus konflik di Am- bon, Maluku Kata kunci: konflik, sejarah dan budaya, Ambon 19
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Pendahuluan Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi persoalan pelik, yaitu belum adanya kesepahaman di antara ber- bagai komponen bangsa dalam menyikapi keanekaragaman suku, ras, agama dan antar golongan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sekarang ini sekadar menjadi simbol tak bermakna, tercermin dari mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Dalam konteks tulisan ini konflik Ma- luku (Ambon) bisa dijadikan contoh kasus. Maluku, sebuah nama yang pada hakikatnya berasal dari isti- lah para pedagang Arab Al-Jaziratul Muluk (negeri dari banyak raja), karena hampir di setiap penjuru dan sudut pulau memiliki raja seba- gai panutan umat. Beribukotakan Ambon, sebuah nama yang di- berikan oleh orang Portugis. Nama sebenarnya adalah Nusa Yapoono yang berarti Pulau Embun (Ambon). Memang bila mendekati dari laut, pulau itu tak tampak karena ditutupi kabut (Nanulaitta, 1966). Sejak awal, Kepulauan Maluku sudah beraneka warna dari ber- bagai kelompok budaya (ras, suku dan agama) tetapi masyarakatnya tetap rukun, memiliki derajat toleransi, kompromi, dan harmoni yang begitu tinggi, dipersatukan oleh suatu pranata sosial setempat Pela-Gandong. Namun peristiwa Hari Raya Idul Fitri 1419 (19 Januari 1999) yang lalu toleransi dan harmonisasi yang terbangun seakan runtuh. Maluku pada saat itu menjadi simbol perseteruan yang bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) yang diliputi perasaan saling curiga dan penuh dendam. Budaya Pela-Gandong, yang mem- persaudarakan komunitas Muslim dan Kristen terkoyak dan men- jadi runtuh. Bahkan hingga kini konflik tersebut belum sepenuhnya terselesaikan. Masih saja muncul-konflik-konflik sporadis. Asal Usul dan Watak Penduduk Maluku Sebelum mengkaji lebih dalam menyangkut konflik sosial di Ambon terlebih dahulu perlu dikaji asal usul dan watak orang Maluku (Ambon). Menurut Wilfred T. Neill (1973), dari Amerika Serikat, bahwa orang Maluku, termasuk orang Ambon berasal dari Vietnam dan Kamboja. Katanya di sana terdapat dua gunung, yang 20
aKar KonfliK di indonesia satu dihuni oleh orang kulit kuning dan yang satu lagi dihuni oleh orang kulit hitam. Pada zaman dahulu orang kulit hitam ini mem- buat perahu dan berlayar dengan perahu itu meninggalkan daratan Asia ke arah Tenggara dan tiba di kepulauan Malanesia, disebelah utara Papua Nugini. Mereka menempati kepulauan Malanesia, dan dari pulau-pu- lau ini mereka ke Pulau Halmahera dan ke Pulau Seram. Orang Belanda menamakan mereka orang Alfur. Nama lainnya ialah Alfuro, atau Arafura diambil orang Belanda dari kata dalam bahasa Portu- gis "fora", yang kemudian ditambah dengan kata "al" di depannya dari bahasa Arab. Kata "fora" yang berasal dari kata "outsider" dalam bahasa Inggris, yang berarti orang luar atau orang yang datang dari luar kepulauan Maluku (Neill, 1973). Dari Pulau Seram, mereka menyeberang ke Pulau Ambon, pada akhirnya menjadi penduduk Pulau Ambon yang dikenal dengan "orang Ambon atau Ambonese". Sebagai penghuni pertama kepulau- an, orang-orang Alifuru ini membentuk keluarga, masyarakat dan pada akhirnya kaum atau suku bangsa dilakukan melalui perkawin- an, baik sesama suku maupun dari orang luar yang datang kemu- dian antara lain: orang Arab, Portugis, Spanyol, Belanda, maupun dengan suku-suku lain dari nusantara. Generasi yang menjadi pen- duduk provinsi Maluku atau Ambon khususnya dewasa ini adalah berintikan etnik asli Melanesia, Melayu, dan kaum peranakan. Berbicara mengenai masyarakat Maluku, tak bisa dipisahkan dari watak atau kepribadian dasar masyarakat itu sendiri. Masyara- kat Maluku selain mempunyai kepribadian atau watak yang baik seperti; jujur (suka berterus terang), rasa kesetiakawanan sosialnya tinggi, cepat dalam mempelajari sesuatu, dan sebagainya, juga mempunyai watak atau kepribadian yang jelek antara lain: sering kasar, gaduh (ribut), bengis (tidak menyenangkan), penuh rasa benci, terus menerus dalam keadaan curiga dan waspada, sombong, lekas naik darah dan suka bertengkar (Ohorella, 1994). Watak atau ke- pribadian ini dapat dijadikan acuan mengapa konflik yang terjadi di Maluku masih sering terjadi. 21
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Anatomi Konflik Miall, Hugh Ramsbotham, Woodhouse (2000) mengemukakan konflik adalah aspek instrinsik yang tidak mungkin dihindari dalam perubahan sosial. Konflik merupakan ekspresi heterogenitas kepent- ingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan den- gan hambatan yang diwariskan. Konflik di Ambon (Maluku) pada dasarnya secara laten sudah terkondisikan sebelumnya. Potensi dan benih-benih konflik sebenar- nya sudah tertanam sejak lama, jauh sebelum Januari 1999. Sejak era kolonial Maluku adalah kawasan yang sarat akan konflik sosi- al. Secara umum dapat dikatakan bahwa konflik di Maluku adalah produk sejarah kolonial, yang berhasil memecah belah warga Malu- ku. Sejarah panjang Ambon selalu diwarnai oleh persaingan terse- lubung umat Islam dan Kristen. Seperti dikatakan oleh Daniel S. Lev, pakar politik Asia di Uni- versitas of Washington di Seattle, AS. : " Dari sejarahnya konflik SARA selalu diciptakan dari atas. Itu adalah taktik pemerintahan kolonial, supaya rakyat tidak per- nah bersatu, karena persatuan adalah kekuatan yang amat be- sar dan mengancam kekuasaan" (Dedy Mulyana, 1999). Menurut penulis faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sos- ial dapat disebut antara lain: 1. Produk Sejarah Kolonial Era Portugis Perselisihan antar komunitas di Maluku memang sudah berlangsung lama, terutama antara empat kerajaan Islam (Moloku Kie Raha) yakni Kesultanan Ternate, Tidore, Ba- can dan Jailolo, yang juga melibatkan Kimelaha (vazal) mer- eka di belahan selatan: Pulau Ambon (Hitu/Leihitu di Utara dan Leitimur di Selatan), Pulau Haruku, Seram, Saparua, Manipa, Nusalaut, Boano, Tual, Buru dan sebagainya. Na- mun, skala perang, intensitas dan nuansa konflik menjadi berubah setelah pengkristenan orang Maluku oleh para Pa- dri Portugis. 22
aKar KonfliK di indonesia Portugis tiba di Maluku pada tahun 1512 di Ternate, yang merupakan primus enterpares empat kerajaan Islam terse- but. Ada dua misi yang diemban yaitu, menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dengan memerangi para pedagang muslim di mana saja ditemukan yang merupakan imbas perang salib dan penyiaran Agama Katolik. Dalam menjalankan misi penginjilan mereka mendapat banyak pengikut di Halmahera dan Leitimur yang kebanyakan ma- sih memegang agama leluhur (animisme/dinamisme). Tapi akibatnya cukup fatal, kaum muslim Ternate dan Tidore memerangi pengikut baru Kristen tersebut. Ini insiden sa- ling bunuh pertama antara Islam dan Kristen di Maluku (Willard A. Hanna & Des Alwi, 1996). Peristiwa ini bukannya menciutkan semangat Portugis, malah usaha Kristenisasi bertambah luas dan intens. Tokoh paling bertanggung jawab dalam penginjilan ini adalah Gu- bernur Antonio Galvao (1536-1539) dan Pastor Fransiskus Xaverius (1546) dari Ordo Jesuit. Galvao dikenal karena dorongan yang diberikan kepada misi-misi Kristen, khusus- nya di kepulauan selatan termasuk Pulau Ambon. Disana Agama Kristen berkembang dengan pesat, mulai puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan. Fenomena ini mungkin meru- pakan ekspresi permusuhan rakyat Leitimur terhadap pe- nguasa Muslim di belahan utara. Pulau Ambon itu sendiri terbagi atas dua jazirah yaitu Leihitu dan Leitimur. Lei- timur adalah kawasan di mana Kota Ambon sekarang ber- ada. Suksesnya Kristenisasi memicu golongan Islam untuk melakukan tekanan. Perpindahan agama ketika itu dipan- dang sebagai pergeseran loyalitas politik. Seiring dengan gencarnya pengabaran injil dan mono- poli rempah-rempah oleh Portugis. Permusuhan Islam-Kris- ten makin menjadi-jadi. Pada tahun 1564, rakyat muslim mengepung dan membakar kampung-kampung Kristen. Nusaniwe, kampung di Leitimur itu juga merupakan pusat Kristen diratakan dengan tanah. Seratus orang Kristen di- bunuh, sisanya lari ke gunung-gunung dan Uliase. Tetapi di 23
24 KomuniKasi dan KonfliK di indonesia sana pun perang sedang berkecamuk. Kaum Muslim di Siri- sori (Pulau Saparua) menyerang Kampung Kristen Ulath. Tetapi dengan bantuan dari Portugis di bawah pimpinan Pareira Maramaque, mengepung pasukan Muslim Jawa dan Hitu di Teluk Ambon. Portugis menang dan rakyat Muslim dihukum berat. Pada tahun 1570, akibat penghianatan dan pem- bunuhan terhadap Sultan Khairun, seluruh Maluku berge- jolak. Sultan Baabullah (1570 -1583), putera Khairun, me- ngirim pasukan ke Selatan. Dengan bantuan Rakyat Hitu yang beragama Islam di Pulau Ambon, bantuan dari Jawa dan Makassar (Kerajaan Gowa), kedudukan Portugis di Hitu bagian selatan dihancurkan, yang selamat lari ke Leitimur dibawah pimpinan Sancho de Vasconcellos. Disana mereka mendirikan benteng yang kemudian hari berkembang men- jadi Kota Ambon. Ini adalah sekelumit sejarah permusuhan umat Islam versus Nasrani pada masa imperialisme Portugis. Era Belanda Kebencian rakyat Muslim Maluku terhadap Portugis yang membuat mereka menyambut kedatangan Belanda pada akhir abad 16. Mulanya orang Belanda tidak berniat menyebarkan agama Kristen (Protestan) kepada penduduk setempat tetapi di kemudian hari karena politik kepenting- an, yaitu memonopoli perdagangan rempah-rempah de- ngan asumsi kaum muslim sulit diajak kerjasama karena perbedaan agama, maka perlahan orang Belanda pun mulai melaksanakan misi penginjilan. Selain itu VOC memak- sakan perjanjian-perjanjian berat sebelah dengan penguasa- penguasa setempat yang beragama Islam guna membatasi produk cengkeh dan pala. Melalui kebijakan hongi tochten (pelayaran razia), VOC menghancurkan tanaman rempah- rempah di berbagai tempat dan memusatkan penanaman- nya di Leitimur yang mayoritas beragama Kristen. Dengan demikian kemakmuran yang pernah dinikmati rakyat mus- lim dulu lenyap seketika. Hal ini memicu pemberontakan-pemberontakan rak-
aKar KonfliK di indonesia yat melawan VOC secara berkepanjangan. Perang Ambon yang terkenal antara lain; Perang Hitu I (1634-1643), Pe- rang Hitu II (1643-1646) dan Perang Hoamoal (1651-1656). Pembunuhan pemimpin Muslim Kapitan Hitu bernama Kakiali dan kemudian Tulukabessy, pemimpin perang Hitu I dan II, yang sangat dihormati penduduk meninggalkan ke- san yang sangat buruk sampai sekarang. Tak heran, orang Hitu bereaksi amat keras dengan menyerang Kampung Kristen Benteng Karang, dibakar hingga diratakan dengan tanah tiga hari setelah serangan orang Kristen terhadap pi- hak Muslim Ambon di daerah Leitimur pada Hari Raya Idul Fitri, 19 Januari 1999 lalu. Kendati kontrol diperketat, kaum muslim masih sering melanggar perjanjian monopoli dengan memberikan hasil cengkih mereka ke pedagang Makassar , Melayu dan Jawa. Bahkan penduduk Muslim juga masih menanam cengkih di wilayah terlarang. Di tangan Gubernur Ambon Arnold de Vleming van Qudshorn, VOC mendapat inspirasi un- tuk menghentikan semua kegiatan "ilegal" itu. De Vleming dengan kebenciannya yang meluap-luap terhadap kaum Muslim, menghancurkan benteng kecil pertahanan kaum muslimin di Manipa (Maluku Tengah), membakar desa-desa muslim, bahkan ia menggiring penduduk yang telah menye- rah dan memaksa sekitar 5.000 orang untuk bunuh diri, diperbudak atau dikirim ke pulau lain. Strategi bumi ha- ngus diterapkan. Dan terakhir benteng persembunyian para pejuang muslim yang paling kuat Assahoedi (1655) berhasil ditaklukkan. M.C.Ricklefts mengatakan, sebagian pejuang muslim yang tertangkap dibuang ke Ambon (Sejarah Indo- nesia Modern, 1991). Contoh lain di Kota Ambon, terdapat Desa Batumerah sebagai perkampungan muslim dimana sebagian pen- duduknya berasal dari Hoamoal (Muslim) yang dipindah- kan De Vleming ke Ambon. Sedangkan tetangga desa Ba- tumerah adalah Mardika, menurut C.P.F. Luhulima dalam "Bunga Rampai Sejarah Maluku" (1971), Mardika (Kam- 25
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia pung Kristen) didirikan oleh Portugis untuk dihuni orang Portugis hitam, bekas budak India (Keling) yang telah dibe- baskan. Ini terlihat adanya kesengajaan pihak kolonial untuk melestarikan permusuhan umat Islam-Kristen ke Ambon guna memudahkan mereka mengontrolnya. Menarik juga dikaji adanya dikotomi yang tajam antara kelompok Kristen-Islam dan juga privileges dari pemerintah Kolonial Belanda terhadap Ambon Kristen turut memperle- bar jarak antara Masyarakat Ambon (Maluku) yang berbeda agama tersebut. Kondisi ini diperkuat dengan upaya pen- jajah Belanda membagi masyarakat Maluku menurut garis agama, secara geografis dan sosial, walaupun konflik bisa diredam karena adanya kearifan lokal yang dianut (baca: pela gandong). 2. Faktor Sosial Politik dan Ekonomi. Di Maluku umumnya atau lebih spesifik lagi di Ambon, po- tensi konflik ini bisa dirunut sejak masa kolonial ketika kekua- saan kolonial Belanda menerapkan kebijakan diskriminatif dalam berbagai bidang. Orang Kristen diberi akses yang lebih besar dalam pendidikan dan posisi politik, sedangkan Muslim menjadi mayoritas pedagang dan pebisnis. Akibat warisan penjajahan itu, warga Kristen di Maluku pada umumnya memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat pada tingkat melek huruf dan mental orang Nasrani Ambon. Ketika Indonesia Merdeka, jumlah penduduk Ambon yang mengecap pendidikan formal sebesar 37%, jauh di atas Jawa yang hanya mencapai 0,2% (Ricklefs, 1991). Previlege itu mengakibatkan posisi-posisi dalam pemerintah- an dikuasai kelompok masyarakat Kristen. Sedangkan masyara- kat muslim, hanya bisa bekerja di bidang pertanian dan perda- gangan sesuatu hal yang dianggap hina pada masa itu menurut pandangan Kaum Kristen. Kondisi ini didukung adanya migra- si sukarela dari pendatang Bugis, Buton dan Makassar (muslim) yang juga adalah pedagang. Akhirnya perdagangan di Maluku dikuasai oleh masyarakat 26
aKar KonfliK di indonesia muslim Maluku sehingga memunculkan mereka sebagai kekua- tan dominan dalam ekonomi lokal. Dimana akibat penguasaan sumber-sumber ekonomi itu, secara bertahap warga Muslim dapat berkompetisi dalam bidang pendidikan. Peluang untuk memasuki birokrasi pun makin terbuka. Perubahan-perubahan ini dibiarkan terjadi tanpa ada upaya dari pemerintah Orde Baru, untuk mempersiapkan masyarakat untuk menerimanya. Ketika otorotarianisme runtuh, potensi konflik ini bukannya ditangani dengan baik tetapi justru diek- sploitasi oleh para pemimpin lokal dan nasional demi keuntun- gan-keuntungan politik dan ekonominya sendiri. Konflik yang terjadi ini sebenarnya gejala awalnya dapat dilihat pada konflik sebelumnya yaitu dari pemberontakan Re- publik Maluku Selatan (RMS) pada awal tahun 1950 yang salah satu faktor penyebabnya karena sebagian masyarakat (kaum Kristen umumnya) tidak bisa menerima kenyataan atas hilang- nya hak-hak istimewa yang mereka nikmati selama masa penja- jahan. Tapi harapan mereka untuk mendirikan Republik Maluku Selatan, dengan mudah dipatahkan dari pusat, antara lain pe- nyebabnya karena tak didukung penduduk muslim di seluruh Maluku, yang menyatakan RMS (Republik Maluku Selatan) se- benarnya tak lain dari Republik Maluku Sarani (Sarani sebuah sebutan untuk kaum Nasrani/Kristen). 3. Adanya Provokator Suatu kelompok yang terorganisir atau provokator dengan motif politik dan tujuan tertentu diduga sebagai penyulut kon- flik yang bernuansa SARA ini atau mereka yang diuntungkan dengan adanya konflik Maluku ini. 4. Akibat Orde Baru Dalam kerangka berpikir Orde Baru perbedaan dianggap akan mengarah pada konflik, yang sedapat mungkin harus di- hindari. Untuk itu diperlukan adanya keseragaman yang me- mungkinkan terjadinya kerjasama. Politik sentralisme menjadi strategi dan program utama dalam mengelola kemajemukan masyarakat, yaitu untuk meredam kekuatan-kekuatan tertentu 27
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia yang dianggap melekat di dalam pluralitas masyarakat, sehingga tidak muncul ke permukaan. Cara represi pun ditempuh dalam menyelesaikan persoalan. Hal ini berakibat terbatasnya kemampuan masyarakat un- tuk mengembangkan sikap toleransi dalam perbedaan. Kemam- puan masyarakat untuk menyelesaikan konflik sesuai kearifan lokal menjadi berkurang. Perbedaan-perbedaan yang ada bah- kan cenderung memperkuat identitas satu kelompok dan meng- hadapkanya pada kelompok yang lain. Perubahan-perubahan sosial yang potensial menimbulkan konflik terlambat disadari dan dibiarkan menumpuk dalam jangka yang lama. Contoh menarik adalah sejak diberlakukannya UU No. 5 ta- hun 1979 di Maluku, instrumen adat sebagai problem solving bagi masyarakat telah terpinggirkan. Mekanisme adatpun terabai- kan. Akibatnya melemahnya adat dan kepemimpinan tradision- al atau lokal, misalnya Pela-Gandong. Hal lain yang dapat dilihat adalah proses ketidakadilan di masyarakat diabaikan dan secara egoistis hanya melihat secara sepihak kepentingan-kepentingan kelompok sendiri. Sebab lain pendekatan dialog antar umat be- ragama yang telah dicanangkan pemerintah Orde Baru akhir- nya terbukti tidak efektif karena cenderung hanya menyentuh permukaan, insindentil, sloganistis dan elitis, jauh dari suatu upaya melahirkan solution problem yang mendasar dan efektif. 5. Adanya kesenjangan dalam proses komunikasi, khususnya ko- munikasi antar budaya. Hal ini terjadi karena: - Timbulnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, sep- erti perbedaan agama, ras, perbedaan penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi dan lainnya. Dimana perbedaan- perbedaan ini menyatu hingga memperkuat identitas ke- lompok, hingga melahirkan perbedaan-perbedaan persepsi hingga membentuk streotipe dan prasangka sosial. Akibat- nya secara langsung maupun tidak langsung mempenga- ruhi perilaku individu/kelompok. Masing-masing pihak kurang menyadari, atau belum ter- bentuknya nilai-nilai rasa persatuan dan perilaku komuni- kasi dalam memahami pihak lainnya. 28
aKar KonfliK di indonesia Belum terbentuknya nilai-nilai (solidaritas), norma-norma budaya yang diterima dan yang berlaku, padahal nilai bu- daya ini justeru berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku manusia, termasuk perilaku dalam mentransmisi- kan nilai-nilai budaya tersebut melalui sarana, media atau perilaku komunikasi yang juga dikendalikan dan diatur oleh nilai-nilai budaya tersebut. Dalam konteks komunikasi antarbudaya, fenomena di atas mengisyaratkan bahwa masyarakat Maluku selama ini kurang melakukan komunikasi antarbudaya yang efektif. Sebuah proses komunikasi antarmanusia yang bertujuan untuk meminimalkan kesalahpahaman budaya. 6. Media sebagai pemicu konflik Pemberitaan media yang berisi konflik dapat membawa pengaruh pada dua hal. Pertama pemberitaan media justru memperluas eskalasi konflik dan kedua, dapat membantu mere- dakan dan menyelesaikan konflik (Sieber, et al., 1986). Selama konflik di Kota Ambon, media dapat dikatakan memainkan peran dalam mempromosikan kekerasan. Dalam konflik Ambon, media ternyata menjadi corong komunitas yang bertikai yang tanpa sadar justru memperluas eskalasi kon- flik. Media pun terbagi dalam garis keagamaan dan digunakan untuk menyebarkan isu dan informasi palsu yang belum tentu kebenarannya. Contohnya, konflik mengakibatkan terpecahnya sebuah koran lokal, Suara Maluku menjadi Suara Maluku untuk pembaca Kristen dan Ambon Express untuk pembaca Muslim. Solusi Di dalam suatu masyarakat majemuk, potensi konflik lahir kare- na secara inherent setiap suku/etnis dilahirkan berbeda baik secara fisik, bahasa, agama, budaya maupun warisan sejarahnya. Perbe- daan-perbedaan ini menciptakan jarak antar budaya. Jarak sosial ini bisa melebar atau menyempit tergantung proses komunikasi antar- budaya yang dilakukan. Selama ini yang dilakukan pemerintah jika konflik terjadi adalah segera meredam bentrokan, memisahkan kedua belah pihak, 29
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia dan merelokasi pengungsi, dan terkesan sporadis. Pemerintah tidak memiliki basis kebijakan yang jelas sehingga solusi yang ditawarkan kurang efektif sehingga konflik tetap bisa terjadi lagi. Dalam penyelesaian konflik sosial di Ambon ini perlu adanya pendekatan untuk memahami dan mengidentifikasi unsur-unsur konflik sosial melalui suatu pemahaman yang integrated atau holistik, berdasarkan sistem nilai budaya yang berlaku di masyarakat Am- bon. Hal ini karena budaya itu berkenaan dengan cara manusia hidup, berpikir, merasa, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut tindakan-tindakan sosial, kegiatan ekonomi, politik dan komunikasi. Suatu budaya mempengaruhi komunikasi dalam banyak hal. Budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, atau tentang apa dan bagaimana orang menyampaikan pesan, tetapi juga melukiskan kadar dan tipe kontak fisik yang dituntut oleh adat kebiasaan dan intensitas emosi yang menyertainya. Masyarakat Maluku adalah masyarakat adat, dengan raja se- bagai tokoh panutan yang berbasis pada suatu desa atau negeri (is- tilah di Ambon atau Maluku). Seorang raja mempunyai pengaruh yang besar. Seorang raja diangkat berdasarkan berdasarkan garis keturunan, dimana hanya marga atau fam tertentu saja, yang bisa diangkat menjadi raja. Seorang raja pada suatu negeri dibantu oleh para kepala soa (pemimpin dari suatu marga) dan kapitan (panglima perang). Selain itu adapula lembaga atau sistem adat, seperti pela- gandong yaitu suatu hubungan kekerabatan antardesa, tanpa meli- hat suku, golongan, dan agama penduduknya dengan tujuan untuk saling membantu dalam segala hal, dalam ikatan persaudaraan. Tetapi itu dulu, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5/1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa, tatanan adat ti- dak dipakai, misalnya menyangkut hak atas wilayah adat dan sistem tatanan negeri. Seperti di daerah-daerah lain, tatanan perkampun- gan di Maluku juga diseragamkan. Negeri dengan raja sebagai pe- mimpin diubah menjadi desa atau kelurahan dengan kepala desa atau lurah. Mereka kehilangan wibawa tradisionalnya yang sangat disegani oleh masyarakat. Tatanan yang baru hanya melingkupi ad- ministrasi. Urusan antar warga yang dahulu bisa dipecahkan ber- 30
aKar KonfliK di indonesia sama, malah tidak diperhatikan oleh lembaga baru. Hal ini beraki- bat terhadap sistem pengetahuan lokal masyarakat dalam bentuk pranata Pela-Gandong mulai rapuh sehingga dengan mudah dikoyak oleh provokator. Menyikapi hal di atas, untuk solusi penyelesaiannya adalah sedapat mungkin menggunakan pendekatan budaya, beberapa upa- ya yang dapat ditempuh antara lain: 1. Menghilangkan/mengurangi kesenjangan komunikasi diantara kelompok yang bertikai. Antara lain dengan cara; a) menghilangkan perbedaan-perbedaan persepsi dimana dapat melahirkan stereotip dan prasangka. Komunikasi adalah proses penciptaan makna antara dua orang atau lebih lewat penggunaan simbol-simbol atau tanda-tanda. Keefektifan komunikasi ini berbanding lu- rus dengan derajat kesamaan atau kesesuaian makna yang tercipta diantara pesertanya. Inti dari proses komunikasi adalah persepsi, yakni suatu proses internal dengan mana manusia memilih, mengevaluasi, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari sekitarnya. Jika persepsi kita tidak akurat, tak mungkin komunikasi kita efektif. Pada hakekatnya kedua kelompok yang bertikai mem- punyai frame of reference yang tidak sama (berdasarkan agama) maka otomatis mempunyai perbedaan-perbedaan persepsi terhadap suatu hal/rangsangan. Perbedaan-perbedaan ini melahirkan stereotip dan prasangka. Hal ini karena tidak dikelola secara baik sehingga menimbulkan kerusuhan. Komunikasi mereka ditandai dengan retorika bahwa ke- lompoknyalah yang benar dan kelompok lainnya salah. De- ngan kata lain, setiap kelompok cenderung etnosentrik, yang menganggap nilai-nilai budaya sendiri labih baik daripada budaya lainnya, dan terus mengukur budaya lain berdasar- kan kerangka rujukan budayanya sendiri. Melekat dalam etnosentrisme ini adalah stereotip, yaitu generalisasi yang biasanya bersifat negatif atas kelompok lainnya, dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan indi- vidu. 31
32 KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Menghadapi hal di atas, semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri perlu melakukan usaha- usaha konkret, demi terwujudnya suatu perdamaian. Untuk itu stereotip dan prasangka harus disingkirkan jauh-jauh. Saling memahami dan empati mutlak diperlukan karena kita diperhadapkan pada suatu sistem nilai dan aturan ke- lompok yang berbeda. Merealisasi hal ini pertemuan-perte- muan berkala diantara para pemimpin opini, tokoh-tokoh adat atau orang yang berpengaruh dari kedua kelompok, harus sering dilakukan dan disosialisasikan kepada anggota kelompoknya. b) Membentuk kembali nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku ma- nusia. Norma-norma budaya masyarakat Maluku yaitu Pela- Gandong bermula dari pengkristenan Maluku oleh penjajah, terhadap penduduk asli yang telah beragama Islam menim- bulkan konflik horisontal antara penduduk yang beragama Islam dengan mereka yang telah memeluk agama lain (Kris- ten). Ternyata atas rekayasa Belanda bisa didamaikan den- gan suatu pendekatan budaya Pela-Gandong. Walaupun tu- juan Belanda sebenarnya untuk mengurangi kecemburuan sosial dari kaum muslimin terhadap kaum kristen Maluku, yang diberi peran lebih, tapi ternyata sistem ini terbukti efektif untuk membina kerukunan antarumat beragama. Pela-Gandong sebagai suatu sistem kekerabatan antara satu desa dengan desa lainnya atau lebih yang tujuannya untuk saling membantu dalam segala hal, dimana hal ini terjadi biasanya kalau didahului konflik, bisa dikatakan ma- sihlah sangat relevan untuk dipertahankan dengan direvisi sesuai perkembangan terkini (Pela-Gandong gaya baru) den- gan terlebih dahulu memulihkan hak-hak adat pemerin- tahan desa di Maluku. Seperti, desa dikembalikan fungsinya menjadi Negeri yang dikepalai oleh Bapa Raja, bukan oleh kepala desa/lurah, yang dibantu oleh soa, (sekelompok mata rumah/rumpun rumah tangga seketurunan menurut garis
aKar KonfliK di indonesia ayah, yang dianggap mempunyai hubungan kekerabatan dibantu oleh kapitan (panglima perang) dan lembaga adat lainnya yang berperan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran pela. 2. Konflik Ambon telah berkembang terlalu jauh, sehingga pemer- intah harus mengambil peran yang signifikan dan mampu men- jembatani semua pihak yang bertikai. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tepat dengan mengacu pada akar persoalan. Akar permasalahannya harus diurai yang melibatkan banyak faktor sambil menying- kirkan unsur-unsur yang memperkeruh suasana. Tanpa hal ini, persoalan Ambon akan sulit dibedah dan konflik antaragama ini kembali bisa meletup setiap saat dengan skala yang lebih besar. 3. Pemahaman tentang SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) selama ini harus diubah. Bentuk kesadaran bahwa SARA itu amat peka, rentan dan eksplosif hingga membaha- yakan hubungan antarumat beragama. Dari situ muncul ang- gapan bahwa hubungan antarbudaya (menyangkut masalah SARA) sangat membahayakan. Akibatnya ketika terjadi kon- flik pendekatan utama yang dilakukan adalah melalui jalur ke- amanan. Padahal hubungan antar budaya yang pluralistik bila dikelola secara benar dan rasional sesungguhnya bisa menjadi sumberdaya bagi ekspresi politik dan budaya, terutama dengan menggunakan pendekatan komunikasi antarbudaya. Hal ini tentu saja setelah terlebih dahulu menata kembali struktur sos- ial, ekonomi dan politik demi mempertegas integritas bersama dalam kehidupan yang demokratis. 4. Melakukan upaya transformasi pada masyarakat Hal ini merupakan upaya jangka panjang, sebab bagaimana- pun konflik Maluku/Ambon telah menggoreskan luka yang sulit dihapuskan. Dimana secara mental tidak mungkin dihilangkan hanya dalam waktu beberapa tahun saja, tetapi membutuhkan upaya yang lama, bahkan bisa beberapa generasi. Upaya yang perlu dilakukan adalah melalui berbagai jalur seperti pendidikan, legislasi, ekonomi, dan lain-lain yang inte- gratif sifatnya, antara lain: 33
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Dalam pendidikan ditumbuhkembangkan tolerasnsi dan kesediaan seseorang untuk menghormati simbol, simbol agama lain. Peraturan dan kebijakan politik yang diskriminatif harus dihapuskan. Selain itu undang-undang mengenai Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) perlu dibuat demi menghindari penyebarluasan kebencian karena hal di atas. Pembangunan ekonomi perlu diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok yang tersisih secara ekonomi untuk meningkatkan diri karena kesenjangan ekonomi po- tensial menjadi ancaman bagi integrasi sosial. Secara psikologis, perlu adanya pendekatan yang sungguh- sungguh terhadap trauma pada masyarakat akibat konflik tersebut.§ Daftar Pustaka Abdul Aziz, Yaya M. (2001). Konflik Etnis dan Harmoni Sosial. Harian Republika: 13 Maret 2001 Adimihardja, Kusnaka. (2000). Potensi Konflik di Berbagai Daerah di Indo- nesia. Transformasi Vol. 1 No. 2, Juli-September 2000. Ecip, S., Sinansari. (1999). Menyulut Ambon: Kronologi Merambatnya Ber- bagai Kerusuhan Lintas Wilayah di Indonesia. Bandung: Mizan Keuning, J. )1973). Sejarah Ambon Sampai Pada Akhir Abad Ke-17. Ja- karta: Bhrata. Lestaluhu, M.R.Z. (1998). Sejarah Perlawanan Masyarakat Islam Terhadap Imprealisme di Daerah Maluku. Bandung : Al-Maarif Luhulima, CPF (ed). (1971). Bunga Rampai Sejarah Maluku. Jakarta. Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse. (2000). Resolusi Da- mai Konflik Kontemporer. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Mulyana, Dedy. (1999). Nuansa-Nuansa Komunikasi. Bandung : Remaja Rosdakarya. Nanulaitta, I.O. (1966). Timbulnya Militerisme Ambon Sebagai Suatu Per- soalan Politik, Sosial, Ekonomi. Jakarta : Bhratara Ohorella, M.G. (1994). Hukum Adat Mengenai Tanah dan Air di Pulau Am- bon dan Sumbangannya Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional (UUPA), Disertasi Doktor, Universitas Hasanuddin. Radjab, Budi. (2000). Masyarakat Indonesia: Tinjauan dari Dimensi Plural- itas dan Peradaban. Transformasi Vol. 1 No. 3, Oktober-Desember 2000. 34
aKar KonfliK di indonesia Ricklefts, M.C. (1991). Sejarah Indonesia Modern. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. Willard, A. Hanna. (1996). Colonialism and Its aftermath in The Nutmeg Islands. Philadelphia: ISHI Willard, A. Hanna dan Des Alwi. (1996). History of Ternate and Tidore Is- lands in Maluku Province During Colonialism Period. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 35
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia KONFLIK LINGKUNGAN DAN PERSOALAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN Yenrizal Fakta di Indonesia menunjukkan peningkatan kon- flik lingkungan dari tahun ke tahun dan kerap beru- jung pertikaian fisik yang memakan korban jiwa. Re- alitas ini menunjukkan posisi lingkungan alam sebagai wilayah strategis yang senantiasa menjadi perebutan dan objek pertikaian. Tulisan ini ingin membahas lebih jauh bahwa manusia dengan lingkungan alam bukanlah sebuah entitas yang bisa dipisahkan. Ada keterkaitan antara keduanya sebagai sebuah ekologi. Konteks itu yang dimaknai sebagai komunikasi lingkungan. Pemba- hasannya akan diawali dengan gambaran realitas kon- flik lingkungan, kajian teoritis komunikasi lingkungan dan etika lingkungan, kemudian menukik pada peran strategis komunikasi lingkungan sebagai wilayah yang harus digalakkan. Komunikasi lingkungan selama ini yang meman- dang alam sebagai objek harus direposisi dengan memandang alam sebagai subjek. Komunikasi ling- kungan diharapkan bisa membangun kesadaran ling- kungan yang lebih baik. Kata kunci: konflik lingkungan, komunikasi lingkungan, etika ling- kungan 36
aKar KonfliK di indonesia Realitas Konflik Lingkungan Persoalan lingkungan hidup, sampai saat ini, dan sampai kapan pun, akan terus aktual. Masalah ini berkaitan dengan realitas yang dialami manusia. Kasus banjir bandang yang kerap melanda berb- agai daerah, tanah longsor, kekeringan, masalah iklim, pemanasan suhu bumi, adalah fakta-fakta yang sekarang menjadi keseharian di masyarakat. Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus1. Pada konteks lain juga terjadi kasus lingkungan yang bentuknya adalah perebutan sumber daya alam. Bukan dalam bentuk keru- sakan lingkungan saja, namun juga memperlihatkan pertikaian antar sesama manusia. Belakangan, yang mencuat adalah pema- salahan antara masyarakat dengan perusahaan yang saling klaim kepemilikan lahan. Kasus ini bisa juga dikatagorikan sebagai kasus lingkungan, karena memiliki objek lingkungan alam itu sendiri. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria2 menunjukkan bah- wa tahun 2011 terjadi 163 konflik berkaitan SDA. Konflik tersebut telah mengakibatkan 22 petani/warga orang yang tewas. Luas la- han yang disengketakan mencapai 472.048,22 hektar. Konflik ini tersebar dalam berbagai bentuk, seperti penguasaan izin perkebu- nan, izin penguasaan hutan, izin pertambangan, dan izin pengelo- laan pulau serta pesisir. Konflik pengusaan SDA berkaitan dengan kebijakan pemer- intah yang membolehkan, atas nama pembangunan dan investasi, mengeksploitasi sumber daya alam. Data yang dilansir Forest People3 menyebutkan bahwa sekitar 133,6 juta hektar dari 187,9 juta hek- 1 +di+ Indonesia+Meningkat+Drastis+, diambil tanggal 23 Mei 2012 2 diambil tanggal 25 Mei 2012 3 diambil tanggal 25 Mei 2012 37
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia tar atau 71,1 persen luas daratan Indonesia masuk dalam kawasan hutan. Sebanyak 25.384.650 hektar dikuasakan dalam bentuk Hak Pengelolaan Hutan, 8.441.976 hektar dikuasai oleh perusahaan Hu- tan Taman Industri, 9 juta hektar lebih dikuasai perkebunan besar sawit, dan 28.27 juta hektar untuk kontrak pertambangan. Semua ini sangat berpotensi menimbulkan konflik sumberdaya alam yang berkaitan erat dengan lingkungan alam. Apapun motifnya, semua konflik itu sama-sama berakar dari lingkungan alam. Hal yang terjadi adalah fenonema pengabaian terhadap eksistensi lingkungan. Oleh Sonny Keraf 4 ini disebut me- nentang konsep etika itu sendiri, karena etika lingkungan tidak saja sama dengan moralitas bagi manusia, namun juga menuntut pem- berlakuan yang sama bagi komunitas biotis ataupun ekologis. Etika lingkungan tidak hanya bicara soal relasi manusia dengan alam, na- mun juga semua kehidupan di alam semesta. Relasi manusia dengan alam, sebagaimana di atas menunjuk- kan konflik-konflik lingkungan yang terjadi. Konflik yang tidak saja menimbulkan efek pada alam, namun juga berdampak langsung pada manusia. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2012 menunjukkan bahwa bencana alam yang ter- us meningkat di Indonesia. Selengkapnya bisa dilihat dari gambar berikut ini: Gambar 1 Bencana Lingkungan di Indonesia 2010 Sumber : BNPB, 2011 4 Sonny Keraf, Etika Lingkungan, Penerbit Kompas, Jakarta, 2002;26 38
aKar KonfliK di indonesia Kasus lingkungan di atas menunjukkan adanya korelasi kuat dengan terjadinya bencana di masyarakat. Hampir semua bencana, bermula dari masalah pengelolaan lingkungan alam. Kondisi ini bisa dilihat dari data BNPB. Data ini merupakan kondisi terakhir tahun 2010, yang tentunya masih cukup relevan dengan kondisi sekarang. Relevan dalam arti kata, ada kecenderungan terus terjadi bencana lingkungan pada tahun 2011. Berdasarkan data tersebut tampak bahwa bencana banjir adalah yang paling sering terjadi, diikuti oleh angin topan, tanah longsor dan kebakaran. Semuanya juga menelan korban jiwa. Jenis bencana tersebut, jelas berhubungan langsung dengan perlakuan manusia terhadap alam. Di sinilah kelihatan relasi penting antara manusia dengan lingkungan. Selain data tersebut, realitas lain juga telah dirasakan masyara- kat. Ketidakjelasan musim dan pergantian cuaca yang sangat cepat, kerap menjadi persoalan. Di berbagai wilayah kerap ditemukan daerah yang sebelumnya tidak mengenal banjir, sekarang sudah jadi langganan terendam setiap tahun. DKI Jakarta adalah bukti konkret. Wilayah-wilayah yang sebelumnya bebas banjir, sekarang harus tergenang ketika musim hujan. Sementara masyarakat yang berada di pinggiran sungai, harus merasakan kekuatan banjir ban- dang, sebagaimana dialami di Bahorok, Sumatera Utara. Begitu juga di Papua, yang harus menerima kekuatan tanah longsor. Ba- nyak daerah lain di Indonesia harus menerima kejadian-kejadian serupa. Dari berbagai kasus tersebut, kecenderungannya menempat- kan masyarakat sebagai biang keladi. Contohnya prilaku peramba- han hutan, berkaitan dengan aktifitas masyarakat yang menjadikan alam sebagai sumber pencaharian. Pembangunan rumah dan tem- pat usaha dengan menggunduli bukit, menimbun rawa. Pembukaan lahan perkebunan oleh perusahaan besar dengan membabat hutan, serta bentuk-bentuk lainnya. FAO merilis data bahwa kerusakan hutan setiap tahun di tiap wilayah mencapai 5-15%. Saat ini data jumlah hutan di Indonesia hanya berkisar 60 juta hektar. FAO juga menegaskan bahwa faktor utama penyebab kerusakan hutan adalah, illegal logging, kebakaran 39
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia hutan, konversi perkebunan, HTI, tanah pertanian, dan masyarakat yang membentuk wilayah5. Oleh karena itu, keterkaitan dan interaksi yang rapat antara manusia dengan lingkungan alam menjadi strategis. Kesalahan dalam menetapkan sudut pandang, dan pergeseran dalam mema- hami pola hubungan yang terjadi, berpotensi menciptakan konflik- konflik lingkungan hidup. Tidak hanya antara manusia dengan ling- kungan, tetapi juga antar sesama manusia itu sendiri. Perspektif Teoritis Komunikasi Lingkungan Kajian teoritis mengenai perspektif komunikasi lingkungan, cukup banyak di bahas para ahli, walaupun dalam beberapa sisi banyak berhubungan dengan konsep kearifan lokal, sebagaimana sudut pandang sosiologi lingkungan. Oravec dan Klurke6 menegas- kan bahwa komunikasi lingkungan adalah suatu studi tentang cara pandang manusia dalam melihat, mengetahui, dan membangun se- cara sosial budaya terhadap alam sekitarnya, dengan menggunakan bahasa dan simbol-simbol tertentu, sebagai bahan dalam bertindak dan menuntun perilaku manusia terhadap lingkungannya. Sebuah definisi lainnya diperjelas oleh Richard Jurin7 bahwa komunikasi lingkungan adalah sebuah generasi sistematis dan per- tukaran pesan manusia dalam, dari, untuk, dan tentang dunia di sekitar kita dan interaksi kita dengan alam. Dalam hal ini, Jurin juga menegaskan beberapa aksioma dari komunikasi lingkungan, yaitu : • Komunikasi adalah aktifitas manusia Meskipun para ilmuwan telah mengidentifikasi banyak proses antara organisme non-manusia yang dapat diberi label 'komunikasi', kesengajaan dan kekayaan pesan yang memben- tuk komunikasi lingkungan hanya ditemukan di antara manusia. Memang, anggapan manusia berada di atas seluruh alam telah menjadi sumber dari banyak masalah lingkungan. Hal ini adalah 5 Harian Umum Sumatera Ekspres, 28 Maret 2011 6 Senecah, Susan L, ed., The Environmental Communication Year Book, New Jersey, London, Lawrence Ehlbaum Asociates Publisher, 2004;3 7 Jurin, Richard, ed., Environmental Communications, Skill and Principles for Natu- ral Resources Managers, Scientist, and Engineer, Springer Doerdrecht Heidelberg, Newyork London, 2010;15 40
aKar KonfliK di indonesia ironis dan berharap bahwa sudut pandang yang sekarang se- dang digunakan oleh komunikator lingkungan bisa membantu mengatasi degradasi yang disebabkan manusia biosfer. Manusia tidak bisa tidak berkomunikasi Eksistensi dasar adalah tindakan komunikasi; bertindak adalah berkomunikasi. Mencoba untuk tidak mengirimkan pesan apapun adalah mengirimkan pesan itu sendiri. Jika ses- eorang tidak mengirimkan pesan, sesungguhnya itu adalah men- coba berkomunikasi dengan tujuan dan kompetensi tertentu. Menjadi hal yang paling tepat ketika manusia memilih berkon- sentrasi pada sumber daya alam. Pemahaman tergantung pada bentuk yang sesuai dan pengiriman pesan. Kebingungan adalah satu hasil dari komunikasi yang buruk. • Pemahaman adalah sasaran komunikasi Komunikasi berhasil bila pesan dipahami oleh penerima yang diinginkan. Banyak pesan disalahpahami, tertutup oleh beberapa kesalahan dalam sistem. Gangguan ini disebut noise yang dapat terjadi dalam setiap bagian dari sistem komunikasi. Komunikator berusaha untuk mengatasi dan menghindari noise ini. Tanggung jawab terletak pada komunikator, bukan penerima Kesuksesan komunikator adalah kemampuan mereka mengemas pesan untuk tampil dengan efektivitas maksimum. Mereka harus tahu persis kepada siapa mereka mengirimkan informasi spesifik, bagaimana publik ini lebih suka menerima informasi tersebut, dan bagaimana mereka dapat diharapkan untuk menerjemahkannya. Mengetahui mengapa seseorang ingin mengirim pesan membantu komunikator untuk bertang- gungjawab dengan sukses. Etika memainkan peranan yang me- nentukan dalam komunikasi lingkungan. Saat suatu pesan tidak dipahami, kesalahan jatuh kembali pada pencetus pesan. Manusia bergantung pada alam untuk bertahan hidup Segala sesuatu yang dilakukan untuk berkembang dan men- gelompokkan masyarakat secara khusus, tergantung pada tin- dakan yang dilakukan dalam hidup. Bumi adalah satu-satunya rumah yang dimiliki dan fungsi biosfernya mendukung kehidup- 41
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia an manusia. Sistem alam memberi manusia udara bersih, air bersih, makanan, tempat tinggal, kesenangan, keindahan dan keyakinan dalam urusan di luar diri manusia sendiri. Manusia hidup dan bekerja jika, dan hanya jika, alam kehidupan bekerja. • Bumi/alam memiliki pesannya sendiri untuk dibagikan pada manusia Mendengarkan planet ini adalah salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan karya ilmu pengetahuan. Para ilmuwan merupakan sumber penting dari informasi untuk semua ling- kungan komunikator. Mereka berkomunikasi lingkungan untuk memahami apa yang lingkungan telah katakan pada mereka. Indra manusia telah diberikan segala macam gadget dan instru- mentasi. Mengacu pada pandangan di atas, posisi lingkungan alam bu- kanlah sesuatu yang terpisah dengan manusia. Keduanya harus memiliki posisi yang setara. Dalam konteks komunikasi, ini iden- tik dengan perspektif dalam komunikasi transaksional. Tekanannya adalah semua unsur dalam proses komunikasi saling berhubungan. Persepsi seorang peserta komunikasi saling bergantung dengan per- sepsi orang lain terhadap dirinya, bahkan tergantung pula pada konteks lingkungannya. Deddy Mulyana8 berkata bahwa komuni- kasi dianggap sebagai sesuatu yang dinamis, dan tidak membatasi diri sesuatu yang disengaja atau respons yang diamati. Dalam proses ini, komunikasi dianggap sudah berlangsung apabila seseorang telah menafsirkan perilaku orang lain, baik perilaku verbal maupun non verbalnya. Pada konteks lingkungan, ini bisa menjadi acuan bahwa ma- nusia pada dasarnya menafsirkan berbagai pesan yang disampai- kan alam, berupa simbol-simbol. Penafsiran ini berlangsung terus menerus dan menjadi aktifitas keseharian. Kearifan manusialah yang kemudian menentukan bagaimana kualitas komunikasi terse- but terjadi. Kearifan ini berkaitan dengan sudut pandang dalam me- lihat lingkungan, atau dalam bahasa disebut etika lingkungan hidup. 8 Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001;68. 42
aKar KonfliK di indonesia Etika perlu mendapat sorotan, sebagai kondisi yang memandu manusia dalam berkomunikasi dengan lingkungan alam. Ada tiga perspektif etika lingkungan yaitu, antroposentris, biosentris, dan ekosentris. Antroposentris adalah sudut pandang yang menempat- kan manusia sebagai titik sentral, alam dipandang sebagai wilayah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam bisa diolah dan diek- sploitasi sebesar-besarnya. Biosentris, lebih melihat bahwa kewa- jiban manusia pada alam, bersumber dari pertimbangan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bernilai, entah kehidupan manusia atau kehidupan spesies yang lain. Sementara Ekosentris, kerap juga disebut deep ecology, merupakan sudut pandang yang mengatakan bahwa, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lain saling terkait satu sama lain9. Otto Soemarwoto 10 mengatakan, konsep deep ecology akan me- lestarikan lingkungan hidup beserta penghuni non-manusia demi lingkungan hidup itu sendiri. Manusia sebagai salah satu organisme hidup, tidak dilihat dalam isolasi, terpisah dari dan berada di atas alam, melainkan bagian dari dan berada di alam semesta. Perspektif dalam melihat komunikasi lingkungan hidup, seha- rusnya ditempatkan pada posisi deep ecology. Sesuai dengan konteks komunikasi transaksional, manusia dengan lingkungan hidup memi- liki sudut pandang dan kepentingan sendiri. Ia tidak bisa diabaikan dan dipandang berat sebelah. Pentingnya menegaskan komunikasi lingkungan, dalam menekan konflik lingkungan berada pada titik ini, pemahaman posisi dan sudut pandang. Reposisi Komunikasi Lingkungan Untuk Solusi Konflik Lingkungan Mengacu pada realitas dalam etika lingkungan, yang kemudian bisa menjadi dasar dalam melihat komunikasi lingkungan, tampak- lah bahwa kehidupan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari perso- alan-persoalan dalam lingkungan hidup. Masalah-masalah lingkun- gan hidup, sebagaimana diilustrasikan pada bagian awal tulisan ini, menuntut penempatan posisi komunikasi lingkungan dalam wilayah 9 Keraf, ibid, hal.33-35 10 Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004; 88 43
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia yang lebih dialogis dan setara. Diakui atau tidak, persoalan lingkungan hidup, yang berwujud pada munculnya konflik-konflik lingkungan, bersumber dari sudut pandang dalam melihat posisi masing-masing. Pendekatan antro- posentris, menjadi masalah utama, sehingga lingkungan alam di- jadikan objek untuk kepentingan manusia. Keraf11 menyebutkan sejauh ini teori tersebut dituduh sebagai salah satu penyebab, bah- kan penyebab utama krisis lingkungan yang dialami sekarang. Cara pandang antroposentris menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras alam semesta demi memenuhi kepentingan dan kebutuh- an hidupnya, tanpa memberi perhatian pada kelestarian alam. Di sisi lain, Sonny Keraf 12 juga mengatakan bahwa yang salah sebenarnya bukan antroposentris, tetapi penggunaannya yang ber- lebihan. Pada dasarnya pendekatan ini masih menganggap bahwa kehidupan manusia dengan alam saling bergantung, tidak saling meniadakan. Hanya saja ketika antroposentris dijadikan sudut pan- dang utama untuk melihat manusia sebagai sosok yang memiliki superioritas, disitulah kekeliruan tersebut terjadi. Alam kemudian hanya dijadikan sebagai objek semata. Dalam konteks inilah, reposisi komunikasi lingkungan men- jadi sangat vital. Penekanannya bukan hanya pada bagaimana me- mandang lingkungan alam tersebut, namun juga pada bagaimana melakukan konstruksi terhadap lingkungan. Gagasan ini akan berkaitan dengan bagaimana persoalan keberlanjutan (sustainability) dalam melihat kondisi lingkungan hidup. Ditegaskan oleh Harriet Nalukenge13 mengatakan bahwa keberlanjutan adalah sebuah kon- struksi manusia dimana manusia menggunakan lingkungannya pada konteks yang objektif, termasuk kehidupan, komunitas produksi, es- tetika dan pelayanan ekosistem secara tidak langsung. Hal yang sama juga disebutkan Stephen W Littlejohn14 di mana banyak kalangan sekarang sudah mencoba mengetengahkan cara 11 Keraf, ibid, hal.35 12 Keraf, ibid, hal.41 13 Weber, Estelle L, ed., Environtmental Ethics, Sustainablity and Education, Inter Disciplin- ary Press, Oxford UK, 2009; 100. 14 Littlejohn, Stephen W. And Karent Foss, ed. Encyclopedia of Communication Theories. Sage Publication, 2009;347 44
aKar KonfliK di indonesia alternatif tentang komunikasi lingkungan. Cara ini bisa membantu masyarakat untuk mengatasi atau menumbangkan budaya domi- nan yang destruktif terhadap alam. Penekanannya adalah dengan menjelajahi simbol-simbol yang ada, membongkar pandangan lama yang mengatakan manusia lebih unggul dari alam, terpisah dari alam. Sebaliknya menempatkan keduanya dalam posisi yang saling berkaitan. Disinilah inti reposisi komunikasi lingkungan, perubahan dalam menempatkan sudut pandang yang kemudian berefek pada perubahan dalam pola hubungan yang terjadi. Sebagai pandangan dasar melihat konflik lingkungan, dalam kaitan dengan reposisi komunikasi lingkungan, bisa dilihat dari sudut pandang nilai-nilai dasar manusia yang menunjuk pada eko- sistem. Hal ini ditegaskan oleh Mullins dan Watson15 yang memba- ginya menjadi lima nilai dasar yaitu : 1. Ekonomis, nilai yang tetap berorientasi bahwa sumber daya alam memiliki nilai ekonomis bagi manusia. 2. Ekologis, menekankan pada pemahaman tentang kebutuhan dasar manusia terhadap alam, seperti air bersih, udara, dan regulasi-regulasi tentang perubahan iklim. 3. Estetika dan spiritualitas, hal ini dianggap sebagai sumber dari rasa dan pandangan mengenai keindahan dan gagasan manu- sia. 4. Etika, menjelaskan mengenai ketentuan moral yang akan me- lindungi lingkungan alam. 5. Pengetahuan dan Pendidikan. Hal ini berhubungan dengan me- kanisme pendidikan yang akan memberikan pembekalan bagi manusia dalam memahami kondisi lingkungan alamnya. Beberapa aspek di atas bisa menjadi acuan dalam melihat hubungan manusia dengan lingkungan. Bagaimanapun juga, ling- kungan alam memiliki nilai ekonomis. Tanpa memandang sisi eko- nomis lingkungan, akan sulit pula dalam menempatkan komunikasi manusia dengan lingkungan alam. Hanya saja, konteks ekonomi tidak bisa dilepaskan dari konteks lainnya, seperti ekologi, estetika, etika, maupun pendidikan. Semuanya harus berada dalam satu 15 Jurin., Ibid. Hal 257 45
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia mata rantai yang memiliki keterhubungan. Tanpa menempatkan hal tersebut, yang terjadi adalah kecenderungan untuk melakukan eksploitasi alam sebesar-besarnya. Melakukan reposisi komunikasi lingkungan sebagai solusi dalam konflik lingkungan yang terjadi, pada dasarnya adalah ha- rus mendasarkan diri atas nilai-nilai dasar manusia. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang estetika dan spiritualitas, perbincangan akan mengarah pada aspek bagaimana nilai-nilai budaya, kearifan lokal, penghargaan terhadap alam, dijadikan sebagai sudut pan- dang yang utama. Aspek ekonomis dari alam tetap jadi perhatian, namun penghargaan terhadap eksistensi alam, sebagai bentuk nilai dasar manusia yang punya sisi estetika dan spiritualitas, juga harus diperhatikan. Mengacu pada pandangan konstruktivistik, dapat dipahami bahwa manusia sebenarnya melakukan proses konstruksi terhadap lingkungan mereka. Melalui nilai-nilai dan norma kearifan lokal, masyarakat memberikan pemaknaan tersendiri terhadap apa itu hutan, sungai, sawah, gunung, dan sebagainya. Konstruksi ini ter- wujud dalam prilaku, yang sebagian dilihat dalam bentuk kearifan lokal. Pearce16 mengatakan bahwa dunia sosial ini diciptakan. Ma- nusialah yang memberikan pemaknaan terhadap apa yang ada disekitar mereka, sehingga kemudian memberikan aktifitas timbal balik dengan kehidupan mereka. Begitu juga dengan lingkungan alam. Kendati hutan, gunung, sungai, pohon dan lainnya, memiliki fungsi dan gejalanya masing-masing, namun ketika ia berada dalam kehidupan manusia, maka manusia memberikan makna terhadap mereka. Apabila hutan dimaknai sebagai tempat mencari kayu, membuat perkebunan, lahan yang bisa memberikan penghasilan secara ekonomis semata, maka hutan akan diekploitasi sebesar-be- sarnya. Sebaliknya, jika hutan dimaknai sebagai sebuah ekosistem, bagian dari sistem ekologi manusia, maka kondisinya akan dijaga. Hutan akan dimaknai memiliki fungsi strategis bagi kehidupan ma- nusia secara lebih luas. Oleh karena itu, menempatkan posisi lingkungan alam dalam 16 Pearce, Barnet, Making Social World, Blackwell Publishing, USA, 2007; 40 46
aKar KonfliK di indonesia posisi pemaknaan yang tepat, akan bisa menjadi sebuah solusi tepat guna mengatasi konflik lingkungan. Secara sederhana, gambaran mengenai posisi terbaik komunikasi lingkungan sebagai solusi kon- flik lingkungan bisa dilihat dari bagan dalam gambar 2. Gambar 2 Komunikasi Lingkungan Ekonomi Nilai Dasar Manusia : • Ekologis • Estetika dan Spiritualitas • Etika • Pendidkan Dinamis Manusia Lingkungan Alam Konstruksi (Human Bagan di atas memperjelas konsep komunikasi lingkungan. Ecology) Terdapat aspek penting di atas yaitu ekologi manusia (human ecol- ogy). Hal ini bisa dilihat dalam pandangan Otto Soemarwoto 17 yang menyebutkan bahwa hal dasar yang perlu dipahami mengenai kon- flik lingkungan adalah ekologi manusia. Ekologi ini akan menem- patkan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Sementara dalam proses hubungan timbal balik tersebut, ter- jadi proses konstruksi realitas oleh manusia. Di sinilah proses ko- munikasi terjadi. Apabila selama ini komunikasi yang berlangsung menempatkan manusia sebagai titik sentral, dan memandang alam sebagai objek manusia, maka dalam upaya mengatasi konflik ling- kungan, harus dilakukan pembenahan sudut pandang. Konstruksi yang dilakukan harus dilandasi oleh pandangan ekologi manusia. Lingkungan tidak bisa dikatakan statis, namun dinamis karena me- miliki kemampuan memberikan reaksi atas apa yang dimaknakan terhadapnya. 17 Soemarwoto, Otto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2008; 22 47
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Pembenahan terhadap sudut pandang tersebut, bisa dijadikan acuan pada nilai dasar manusia. Aspek ekonomi, etika, ekologi, es- tetika dan spiritualitas, dan pendidikan, dijadikan sebagai titik pi- jak utama. Semua berada dalam satu rangkaian. Pendidikan yang dimaksudkan di sini bisa dalam artian pendidikan secara formal, maupun pendidikan dengan belajar terhadap alam itu sendiri. Pen- didikan yang diiringi dengan pengetahuan yang dimiliki oleh ma- syarakat. Intinya adalah memberikan pemahaman tentang posisi alam dalam konteks yang semestinya. Kedepannya, perlu dimulai berbagai langkah strategis untuk membenahi sudut pandang manusia terhadap lingkungan alam. Semua level harus menunjukkan niat baik terhadap ini. Harus ada sinergi, karena ketika memahami lingkungan alam, maka kesatuan dalam sebuah sistem ekologi yang harus dipahami, bukan terpisah- pisah. Di level pemerintah, diperlukan munculnya kebijakan-kebi- jakan yang prolingkungan hidup. Bisa saja kebijakan yang sifatnya preventif, ataupun dalam bentuk punishment dan penjagaan. Sudut pandang harus diperbaiki, tidak memandang alam sebagai objek devisa semata. Begitu juga di kalangan dunia usaha. Faktor keun- tungan ekonomis (modal), tentu tetap jadi perhatian, tetapi kesatuan sebagai sebuah ekosistem jauh lebih penting. Aturan dari pemerin- tah yang akan membatasi ini. Sementara di masyarakat, penguatan kembali nilai-nilai kearifan lokal harus dimulai. Ini menjadi dasar dalam melaksanakan komunikasi lingkungan yang berperspektif human ecology. Sinergi semua kalangan di atas akan menentukan keberhasilan proses yang dilakukan. Daftar Pustaka Barnet, Pearce (2007), Making Social World, USA, Blackwell Publishing Jurin, Richard, ed. (2010), Environmental Communications, Skill and Prin- ciples for Natural Resources Managers, Scientist, and Engineer, Newyork-London, Springer Doerdrecht Heidelberg Keraf, Sonny (2002), Etika Lingkungan, Jakarta, Penerbit Kompas Littlejohn, Stephen W. And Karent Foss, ed. (2009), Encyclopedia of Com- munication Theories, California, The Sage Publications. Mulyana, Deddy (2001), Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung, Penerbit Remaja Rosda Karya. 48
aKar KonfliK di indonesia Senecah, Susan L, ed. (2004), The Environmental Communication Year Book, Volume 1, New Jersey, London, Lawrence Ehlbaum Asociates Publisher. Soemarwoto, Otto (2004), Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. ------------- (2008), Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelan- jutan, Jakarta, Penerbit Djambatan. Weber, Estelle L, ed. (2009), Environmental Ethics, Sustainability and Edu- cation, Oxford UK, Inter Disciplinary Press, Oxford UK. diambil tanggal 23 Mei 2012 diambil tanggal 25 Mei 2012 pdf, diambil tanggal 25 Mei 2012 Harian Umum Sumatera Ekspres, 28 Maret 2011 49
Dewi S. Tanti KomuniKasi dan KonfliK di indonesia EKONOMI POLITIK KONFLIK DI PERKOTAAN Dinamika perkotaan di Indonesia membawa ban- yak ekses pada relasi interpersonal, komunitas, bah- kan antar organisasi, salah satunya terlihat pada po- tensi konflik sosial. DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, perda- gangan, dan beragam organisasi massa merupakan sebuah laboratorium besar yang dapat digunakan untuk memahami akar konflik di kawasan perkotaan dalam perspektif komunikasi. Keragaman masyara- kat membuat komunikasi dalam konflik memiliki pola yang bervariasi. Dalam perspektif ekonomi politik, konflik terjadi akibat adanya kepentingan pihak-pihak tertentu yang berupaya mengembangkan praktik pen- guasaan sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik. Pendekatan ekonomi politik komunikasi digunak- an dalam kajian ini untuk memotret potensi konflik di kawasan perkotaan. Secara khusus, kajian ini diarah- kan untuk menelisik akar konflik, aktor dan relasi an- taraktor dan ragam kepentingan di balik konflik yang terjadi di kawasan perkotaan. Kata kunci: ekonomi politik, komunikasi konflik, kawasan perkotaan 50
aKar KonfliK di indonesia Pendahuluan Pasca keruntuhan rezim Orde Baru, terjadi sejumlah ledakan kekerasan massa di Indonesia. Konflik dan kekerasan seolah menjadi realitas masyarakat sehari-hari. Hampir tidak ada ranah kehidupan yang sepenuhnya terbebas dari konflik. Seperti serempak, fenome- na konflik1 tersebut menunjukkan gejala yang sangat menarik jika dicermati, terlebih konflik yang terjadi di kawasan perkotaan. Lazimnnya kawasan perkotaan, heterogenitas etnis, budaya dan agama penduduk sering membuat kompetisi antarwarga kota makin ketat dalam memperebutkan sumberdaya demi kelangsungan hidup mereka. Tak ayal jika potensi konflik di kawasan perkotaan relatif lebih tinggi terjadi. Misalnya, DKI Jakarta, sebagai ibukota negara dan kota multietnis memang tidak pernah sepi dari kekerasan berla- tar belakang etnis ataupun kelompok (Fauzi, 2010). Miniatur Indonesia, sesungguhnya bisa dilihat di Jakarta meski tidak mencerminkan Indonesia yang sesungguhnya. Pasalnya di Ja- karta, ruang untuk hidup sekaligus menjadi arena pertarungan dan persaingan dalam penguasaan wilayah. Potensi ekonomi dan sosial juga menjadi tumpuan penghidupan orang. Di tengah kompetisi atas akses terhadap pekerjaan yang layak, muncul sektor informal berupa jasa keamanan dan perparkiran yang dikoordinir kelompok preman dan aktor kekerasan. Di Ja- karta misalnya beberapa organisasi massa terlibat dalam pertikaian berebut lahan ekonomi dalam bentuk pertikaian mengatasnamakan etnis, agama atau kelompok lain (Purnomo, dkk, 2004). Konflik Kawasan Perkotaan: Sebuah Perspektif Konflik sebagai ancaman tatanan sosial terwujud ketika kapa- sitas kultural dan modal sosial masyarakat untuk berpartisipasi di arena publik tidak pernah mendapat apresiasi dalam proses poli- tik, padahal preseden kewargaan untuk ini sangatlah kaya (Hefner 2000). 1 Beberapa peneliti konflik dan kekerasan mendefinisikan jenis-jenis kekerasan dan konflik yang sporadis dan seringkali terjadi di tingkat komunitas sebagai kekerasan rutin. Peneliti Bank Dunia mengategorikan kekerasan rutin meliputi tawuran, perkelahian massal, penghakiman massa. Kekerasan rutin digunakan untuk mem- bedakan secara analitis dengan konflik sosial lainnya yang berbasis etnis dan agama. 51
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Tohari, dkk (2011) membedakan konflik di Indonesia dalam konflik agama atau etnik, politik, sumberdaya alam, sumberdaya ekonomi, kekerasan rutin dan konflik antar aparat negara. Varshney dkk (2004) mengidentifikasi tiga kerangka perspektif yang menjelas- kan merebaknya konflik di Indonesia sepanjang 1990-2003. Perta- ma, Indonesia di bawah rezim Soeharto relatif damai karena me- kanisme politik, administratif dan militer untuk meredam gejolak sosial. Kedua, dalam perspektif historis, kekerasan berakar kuat dalam sejarah budaya Indonesia. Kekerasan yang terjadi sekarang bukan hanya "warisan Orde Baru" (Colombijn dan Lindblad dalam Varshney dkk, 2004). Ketiga, kekerasan terjadi akibat mekanisme pendisiplinan ko- munitas atau peremukan tatanan sosial yang mematikan semangat kewargaan tumbang (Bertrand, 2004 dalam Varshney et. al., 2004). Kondisi itu selanjutnya merenggangkan kohesi sosial yang substan- tif. Hasil yang bisa disaksikan adalah munculnya ketidakpercayaan warga negara terhadap aparatus negara ketika menggunakan ke- kerasan untuk melakukan kontrol terhadap warganya. Konflik dapat disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, keti- dakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Jika dilihat dari aspek pembeda penyebab sejumlah konflik di beberapa wilayah di Indonesia bukan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, na- mun karena ketidakadilan ekonomi dan politik (Madjid, 2009). Senada dengan hal itu, Tamagola (2010) mengidentifikasi pe- micu konflik di masyarakat antara lain hard cover atau potensi konflik, amunisi yang menjadi pemicu konflik, sumbu yang sebenarnya atau akar permasalahan dan provokator yang mendorong konflik itu me- ledak. Akar Konflik Perkotaan dan Budaya Kekerasan Hasil monitoring Institut Titian Perdamaian terhadap 44 media online yang terdiri atas 11 media nasional dan 33 media lokal, yang dilakukan sejak tahun 2006 menunjukkan data yang menarik. Ke- cenderungan atau trend konflik cenderung meningkat. Selama ku- run waktu 2008-2010, tak kurang terjadi sekira 1.340 konflik setiap 52
aKar KonfliK di indonesia tahun, hal itu berarti terjadi 3, insiden konflik setiap harinya (Tohari dkk, 2011). Hal yang menarik terdapat temuan bahwa kekerasan yang me- nonjol dalam setahun adalah penghakiman massa (30%), tawuran (21%), dan konflik politik (16%). Selain itu, terdapat konflik sumber daya ekonomi (11%) dan sumberdaya alam (10%) dan sisanya in- siden konflik etnis atau agama, antara aparat dan lain-lain. Jenis tawuran yang muncul selama tahun 2008 adalah tawuran antarpelajar, antarmahasiswa, antarkampung, dan antarpendu- kung kelompok tertentu. Pemicu terbesar dari penghakimam massa adalah tindakan kriminal sepertu pencurian, pencopetan, penjam- bretan biasanya dilakukan di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal dan lainnya. Gambar 1. Konflik dan Kekerasan Tahun 2009-Juni 2010* Sumber: Tohari, dkk, 2011 Beragamnya masyarakat yang tinggal di Provinsi DKI Jakarta dapat dipandang sebagai suatu potensi pembangunan, tetapi dapat juga menjadi peluang bagi terjadinya konflik sosial. Dua sisi Jakarta selalu menjadikan kontras hingga paradoks, ketika kemiskinan dan kemakmuran bercampur menjadi satu, berpadu dan tersaji sebagai potret kehidupan di berbagai sudut kota. Sebagai rumah bagi seki- tar 9,6 juta penduduk, ibu kota memang sangat timpang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2011 53
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia jumlah penduduk miskin Jakarta mencapai 363,42 ribu orang (3,75 persen), meningkat sebesar 51,24 ribu dari tahun sebelumnya yang mencapai 312,18 ribu orang (3,48 persen). Pertambahan jumlah penduduk tentu merupakan pemicu kon- flik sosial dalam bentuk kriminalitas atau tawuran. Dimensi-dimensi ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik kehidupan di Jakarta se- perti ketergantungan akan ekonomi uang (commodization), lingkun- gan tempat tinggal yang kurang memadai (enviromental hazards) dan kehidupan sosial yang individualisitis (social fragmentation). Tingkat kepadatan penduduk yang terlalu tinggi juga akan menyulut konflik yang dipicu oleh gesekan sosial dan konflik an- tara pengguna ruang. Hasil sensus 2010 menunjukkan kepadatan penduduk Jakarta mencapai 12.992 jiwa perkilometer persegi. Be- berapa kawasan di Jakarta bahkan memiliki tingkat kepadatan pen- duduk yang terlalu tinggi dan terpadat di Asia Tenggara. Kombinasi antara ekonomi dan kondisi sosial serta kepadatan penduduk terakumulasi permasalahan sosial dan memicu beberapa konflik atau tawuran antar kampung yang anarkis dan mengakibat- kan kerugian materiel yang besar dan korban jiwa. Konflik itu tersebut tidak dapat dihindari oleh karena tidak ada peranan dari tokoh masyarakat, tokoh agama setempat. Serta ber- tambah banyaknya jumlah pengangguran di umur produktif dan remaja. Sejalan dengan bertambah sempit dan terbatasnya lahan sumber penghasilan di lingkungan kawasan konflik (Yara, 2002). Hal yang menarik, terdapat hubungan antara kondisi sosial politik dengan kondisi moral dan emosional masyarakat (Tohari, dkk, 2011). Di kawasan perkoraan yang terjadi. Budaya kekerasan lestari karena tidak berjalannya sistem penegakan hukum. Arti- nya, di Indoensia konflik dapat meningka akibat tingkat keperca- yaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum masih rendah. Citra aparat penegak hukum yang buruk di masyarakat menjadi masyarakat mengambil langkah sendiri dalam bereaksi terhadap pelanggaran hukum (Warta Titian Damai, 2009) Ekonomi Politik Konflik: Perspektif Komunikasi Mosco (1996: 25) mendefinisikan ekonomi politik komunikasi 54
aKar KonfliK di indonesia sebagai studi tentang relasi sosial, khususnya relasi kuasa, yang se- cara mutual merupakan produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya. Aspek ekonomi politik berkaitan dengan keberlangsungan hidup dan kontrol, atau bagaimana masyarakat mengorganisasikan diri untuk memproduksi apa yang diperlukan untuk bertahan hidup dan bagaimana tatanan dipertahankan guna memenuhi tujuan ke- masyarakatan. Lebih lanjut Mosco (1996: 15) menggambarkan salah satu karakteristik ekonomi politik adalah totalitas sosial, dimana eko- nomi politik merupakan pendekatan yang mengeksplorasi hubun- gan di antara komoditas, institusi, relasi sosial, dan hegemoni, juga mengeksplorasi determinasi di antara unsur-unsur tersebut, meski- pun beberapa unsur itu lebih ditekankan daripada yang lainnya. Model Mosco (1996) serupa dengan formulasi yang dikem- bangkan oleh Murdock dan Golding (1991: 20). Fokus utama kajian ekonomi politik dalam model tersebut pada keseimbangan antara usaha kaum kapitalis dan intervensi publik serta melampaui isu-isu teknis tentang efisiensi untuk melibatkan persoalan-persoalan moral yang mendasar ikhwal keadilan, persamaan dan kebaikan umum (Golding dan Murdock, 1991, h. 20). Model ini akan sangat menarik digunakan dalam memahami konflik yang terjadi di kawasan perkotaan. Menurut Tomagola (2011) terdapat tiga penyebab konflik yang berlangsung di perkota- an Indonesia, yaitu (1) hal-hal yang sudah berproses lama. Misal- nya pembedaan pola tempat tinggal yang terpisah antarkelompok, (2) peran lembaga keagamaan yang lebih berurusan dengan politik daripada mengurus umatnya sendiri, dan (3) pola kepemimpinan lokal yang hancur akibat pola rekrutmen pemimpin yang meng- gantung ke atas. Dalam konteks relasi kekuasaan, berbagai aksi kekerasan komu- nal yang melibatkan massa pendukung partai politik atau elit politik dicurigai sebagai tindakan rekayasa belaka. Rekayasa yang dituju- kan untuk mengalihkan isu politik atau ekonomi agar tidak terjadi konflik vertikal dengan mengalihkannya menjadi konflik horizontal. Jika dikaitkan dengan aspek relasi sosial maka dapat digambarkan dalam model berikut ini: 55
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Gambar 2. Relasi dan Pemicu Konflik Komunal di Indonesia Sumber: Adaptasi dari Saputra, dkk, 2010: 22 Di kawasan perkotaan, konflik bisa dipicu dan diperkuat oleh kondisi struktural dan interaksi antar aktor sosial. Setidaknya ada empat faktor utama yang mendorong peningkatan konflik, yaitu (1) "akumulasi dengan penjarahan" yang dilakukan oleh kekuatan pasar dan kapital terhadap sumber daya ekonomi melalui pemak- saan, penggusuran, dan kekerasan; (2) lemahnya kapasitas insti- tusional pemerintah dalam mencegah, mengelola dan mentrans- formasi konflik akibat kebijakan yang diskriminatif,; (3) maraknya jaringan klientilisme, komunalisme, dan pengerahan identitas etnik dan agama yang non-demokratis dan berkecenderungan kekerasan; dan (4) lemahnya kapasitas institusional masyarakat, organisasi ma- syarakat sipil, dan gerakan sosial yang ditandari dengan minimnya political engagement dan penyemaian tradisi kewargaan dan mendo- rong aksi yang lebih demokratis untuk mencapai kebaikan bersama. Penutup Terdapat kecenderungan bahwa konflik yang merebak di In- donesia lebih pada konflik komunal dengan berbasis isu agama dan etnis. Pengalaman dimanapun, konflik yang berbasis isu agama dan etnis sangat mudah menjadi konflik kekerasan dan menarik keterli- batan aktor lintas regional serta sangat sulit untuk diselesaikan. Hal 56
aKar KonfliK di indonesia tersebut karena konflik yang berbasis agama dan etnik cenderung melampaui batas-batas geografis dan tidak mudah untuk dinego- siasikan, tidak rasional dengan ekspresi konflik yang muncul berupa konflik kekerasan. Celakanya dua hal tersebut (agama dan etnis) bagi sebagian masyarakat Indonesia adalah survival unit atau identitas yang paling signifikan. Di negara yang multikultural seperti Indonesia tidak sulit untuk menyulut suatu konflik sosial. Dengan menyulut cara pan- dang mayoritas-minoritas, kaum mayoritas merasa berhak untuk melakukan kekerasan terhadap minoritas. Tentu dalam perspektif komunikasi, ada aspek ekonomi politik yang melandasi kemunculan konflik di kawasan perkotaan. Selain perebutan sumber daya kapa- sitas kelompok dalam meningkatkan komunikasi dan saling penger- tian serta mengusahakan toleransi agar lebih bisa saling menerima keragaman juga sangat signifikan. Bagaimanapun, kota merupakan arena kontestasi ekonomi, politik, pertahanan, dan juga kebudayaan. Bagi penduduknya kota harus menjadi tempat yang nyaman bagi penduduk. Dalam sebuah kota terjadi saling ketergantungan antara lingkungan fisik dan ling- kungan sosial. Kontak sosial dan saling menyesuaikan diri terjadi antara penduduk asli dan pendatang, antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Apabila salah satu elemen terganggu maka seluruh lingkungan akan terganggu juga, sehingga akan mencari keseimbangan baru. Dan tentu saja, konflik menjadi keniscayaan.§ Daftar Pustaka Fauzi, M. (2010). "Komunalisme dalam Sejarah Jakarta" Dalam ASASI Edisi Juli-Agustus 2010. Jakarta: Elsam. Halaman 8-9. Heffner, R.W. (2001). Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia. Ja- karta: ISAI. Madjid, Aldy. (2009). "JK: Adanya Konflik di Indonesia Karena Ketidaka- dilan Ekonomi Politik. Diakses dari dakadilan-ekonomi-politik.html Pamuji, Nanang M, Akiko Horiba, Mohamad Miqdad, Nerlian Gogali, Loury Sipasulta. (2008). Final Report Success Story Mekanisme Komuni- tas dalam Penanganan dan Pencegahan Konflik: Studi Kasus di Desa Wayame (Ambon) dan Desa Tangkura (Poso). Jakarta: Institut Titian Perdamaian (ITP) - Friedrich Ebert Stiftung (FES) 57
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Purnomo, Agus Budi. dkk. (2010). Peta Konflik Jakarta: Warga, Mahasiswa, Preman, Suku, Negara dan Warga. Jakarta: YAPPIKA. Saputra, Dany Yuda, Dian Yanuardi, dan Muntaza. (2010). Kekerasan Ma- kin Meningkat: Analisis Varian, Pola, dan Struktur Konflik dan Ke- kerasan di Indonesia Tahun 2009-2010. Tamagola, Tamrin Amal. (2010). Demokrasi Merupakan Konflik yang Ter- kelola. Diakses dari 2010/bulan/07/tanggal/12/id/1455/ Thamrin Amal Tomagola. (2011). Konflik Maluku Sulit Diselesaikan Kare- na Banyak Sisa Pola Lama. Tohari, Amien, Dany Yuda Saputra, Didi Novrian S, Dian Yanuardy, Lisa Taschler, Muntaza, Swanvri, dan Ria Soumahu. (2011). Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Tifa - Institut Titian Perdamaian Warta Titian Damai Februari 2009 Yara, Idawati H.M. (2002). Konflik Komunal di Jakarta : Studi Kasus di Kawasan Matraman, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 58
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia IDENTITAS YANG TERJEPIT Krisis Komunikasi Sosial Jemaat Ahmadiyah Akibat Konflik Ideologis MUI-Ahmadiyah Bambang Sukma Wijaya Perbedaan penafsiran mengenai ajaran keislaman merupakan pokok konflik ideologis antara Ahmadiyah dan MUI sebagai organisasi resmi ulama di Indonesia. Hal ini setidaknya memberikan dampak yang cukup signifikan di lapisan bawah. Beberapa kelompok ma- syarakat memaksakan penghentian kegiatan ibadah maupun sosial Ahmadiyah. Bahkan di beberapa dae- rah, kelompok tersebut melakukan pengusiran dan perusakan tempat tinggal dan tempat ibadah jemaat Ahmadiyah. Melalui metode naratif-biografis, penulis berusaha menelaah implikasi konflik ideologis MUI- Ahmadiyah bagi pola komunikasi sosial seorang ang- gota jemaat Ahmadiyah. Penulis menemukan bahwa peristiwa kekerasan dari sekelompok masyarakat, cara penanganan aparat keamanan dan pemerintah ter- hadap peristiwa tersebut serta bingkai media massa dalam memberitakan peristiwa kekerasan terhadap kelompok jemaat Ahmadiyah membuat pola komuni- kasi sosial anggota jemaat penganut aliran Ahmadiyah menjadi lebih tertutup namun aktif-konsolidatif se- cara internal. Pola komunikasi sosial dipengaruhi oleh proses konsep-diri dan identifikasi sosial yang terben- tuk dari pantulan persepsi lingkungan sosial terhadap fatwa sesat MUI. Kata kunci: komunikasi sosial, konflik ideologis, konsep-diri, identitas sosial, ahmadiyah 59
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Pendahuluan Pada bulan Juli 2005, terjadi penyerbuan massa beratribut Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Umat Islam terhadap Kampus Mubarak di Parung, Bogor. Kampus Mubarak adalah sebuah kom- pleks pusat pendidikan agama Islam sekaligus Kantor Pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Pada saat itu sedang berlangsung Jalsah Salanah ke-46 tingkat nasional dari tanggal 8 - 10 Juli 2005. Jalsah Salanah adalah forum keagamaan berisi serangkaian ceramah dan shalat berjamaah. Adalah M. Amin Djamaluddin, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) yang pertama mengendus perhelatan akbar itu. Ia adalah orang yang sejak lama menentang kehadiran Ahmadi- yah di Indonesia. Bertahun-tahun Amin mengaku meneliti Tadzki- rah -buku kumpulan wahyu dan mimpi pendiri Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, yang diterbitkan setelah Ghulam Ahmad mening- gal. Ketekunannya membuahkan buku yang amat provokatif ber- judul Ahmadiyah dan Pembajakan Al-Quran (2002). Ia akhirnya menyimpulkan: Ahmadiyah aliran sesat. Sebelumnya, pada 1980, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa sesat bagi aliran yang mengklaim memiliki sedikitnya 500 ribu pengikut di Tanah Air ini (Mustafa, 2005: 144). Mengetahui akan diselenggarakannya Jalsah Salanah, Amin menggencarkan aksi provokasinya dan meminta kepolisian untuk membubarkan acara tersebut. Pihak JAI juga bersikeras tidak ingin membubarkan diri karena telah mengantongi izin resmi dari pihak kepolisian setempat. Karena tidak menemukan kata sepakat, maka terjadilah insiden perusakan oleh massa beratribut FPI dan GUI. Tak cuma kampus, rumah-rumah di sekitar kampus milik jemaat juga menjadi sasaran perusakan dan tindakan berbau kriminal. Mengetahui aparat kepolisian membiarkan tindakan anarkis dari kelompok yang mengatasnamakan umat Islam ini, pihak JAI ke- mudian mengadukannya ke Komnas HAM dan menunjuk Adnan Buyung Nasution sebagai pengacaranya. Berbagai kecaman muncul atas peristiwa tersebut, tidak ha- nya datang dari individu, tetapi juga lembaga-lembaga seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Alih-alih mendapatkan pembelaan 60
aKar KonfliK di indonesia kemanusiaan dari MUI sebagai organisasi resmi ulama, MUI jus- tru mengeluarkan fatwa baru untuk menegaskan fatwa tahun 1980 yang menetapkan ajaran Ahmadiyah sesat dan menyesatkan, serta Ahmadiyah adalah jamaah di luar Islam. Ihwal perseteruannya dengan MUI, Ahmadiyah berpendapat bahwa fatwa MUI tersebut tidak berdasar. MUI bahkan tak pernah sekalipun menunjukkan bukti 9 buku yang diklaim sebagai dasar pemahaman tentang ajaran Ahmadiyah yang kemudian melahirkan keputusan fatwa sesat (Suryawan, 2005: 110). Ahmadiyah adalah organisasi dan aliran keagamaan yang be- rasal dari Qadian, India. Aliran ini dicetuskan dan disebarluaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku menerima wahyu dari Tuhan dan karena itu dianggap sebagai nabi. Di India dan Pakistan sendiri, Ahmadiyah mendapat penentangan keras dikarenakan aja- ran yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam, terutama men- genai kenabian. Karena itu, kaum ulama sedunia telah memberikan fatwa sesat dan menetapkan Ahmadiyah Qadian bukan salah satu bagian atau aliran dalam agama Islam. Dalam organisasinya, Ahmadiyah menggunakan sistem hirarki kekhalifahan seperti yang pernah dipraktikkan di zaman kejayaan kehalifahan Islam pasca Nabi Muhammad SAW. Karena itu, keta- atan terhadap pemimpin adalah wajib. Kewajiban lain adalah mem- bayar candah atau sumbangan sebesar 1/16, 1/10 hingga 1/3 ber- gantung pada kemampuan anggota jemaat. Di samping kewajiban tersebut, Ahmadiyah juga menetapkan aturan keharusan menikahi sesama jemaat, dan larangan bermakmum pada imam nonjemaat pada shalat berjamaah. Ahmadiyah juga dikenal sangat agresif me- nyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah bahkan negara-negara yang mayoritas nonmuslim, seperti benua Afrika, Eropa dan Ameri- ka dengan menawarkan paradigma baru tentang Islam yang anti- kekerasan, cinta kasih, dan penuh kesabaran. Program-program kemanusiaannya bernaung di bawah bendera Humanity First. Kepatuhan terhadap ajaran agama Islam juga terlihat dari kew- ajiban shalat tahajud dan membaca Al-Quran secara rutin. Namun, beberapa pemahaman tentang ajaran keislaman menuai kontrover- si, seperti tentang pemaknaan nabi terakhir, kematian Nabi Isa AS 61
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia atau Yesus, kedatangan Imam Mahdi, dan tentang Nabi Adam AS. Ahmadiyah menganggap kenabian tidak terputus pada Nabi Mu- hammad SAW, namun kenabian setelahnya tidak membawa syariat baru kecuali melanjutkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena itu, tokoh sentral mereka yakni Mirza Ghulam Ahmad dipercaya se- bagai nabi karena telah menerima wahyu dari Tuhan. Pemahaman tentang Nabi Isa AS yang dianggap telah meninggal secara wajar disertai bukti makamnya, sehingga takkan muncul lagi di akhir za- man. Demikian pula dengan Imam Mahdi, bagi Ahmadiyah, yang dimaksud Nabi Isa AS dan Imam Mahdi yang dipercaya umat akan muncul di akhir zaman, tak lain adalah Mirza Ghulam Ahmad, nabi mereka. Itulah mengapa, penyebutan namanya selalu ditambahkan gelar AS dan dijuluki Hz. Masih Mau'ud AS. Kontroversi pemaha- man ajaran keislaman inilah yang menjadi pokok konflik ideologis Ahmadiyah dengan MUI dan kelompok-kelompok Islam yang lain. Namun demikian, yang jarang terungkap adalah bagaimana pen- garuh konflik tersebut bagi anggota jemaat Ahmadiyah yang dari pemberitaan media tampak sering menjadi korban kekerasan mau- pun intimidasi sosial. Karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih jauh bagaimana pola komunikasi sosial anggota jemaat Ah- madiyah dalam skala mikro dengan mengamati kehidupan seorang anggota jemaat Ahmadiyah asal Bandung, namun berdomisili di Jakarta. Perlu diperhatikan bahwa dalam penulisan ini penulis ti- dak memfokuskan pengamatan dan pembahasan pada topik-topik dalam ajaran Islam yang menjadi pokok konflik ideologis Ahmadi- yah-MUI, namun lebih kepada dampaknya bagi pola komunikasi sosial salah satu anggota jemaat Ahmadiyah. Metode Karena tulisan ini bertujuan menggambarkan pola komuni- kasi sosial anggota jemaat Ahmadiyah di Indonesia, maka penulis menggunakan metode naratif dan pengalaman pribadi. Sementara dalam mengumpulkan informasi, penulis menggunakan observasi partisipan. Penulis mengambil bagian dalam kehidupan informan 62
aKar KonfliK di indonesia untuk mengamati secara langsung pola komunikasi sesama anggota komunitas maupun kepada masyarakat lain (nonkomunitas) tanpa informan sadari bahwa penulis sedang melakukan penelitian. Penulis juga mendengarkan tuturan-tuturan pribadi informan berkaitan dengan keyakinan yang dianutnya, kemudian menga- nalisis makna-makna baik konten maupun konteks yang menyer- tainya. Analisis naratif biasanya berpijak pada sudut pandang sang pencerita (Manning, et al. dalam Denzin, et al., 2009: 616). Naratif bisa mengambil beragam bentuk, diceritakan dalam berbagai latar peristiwa, dan bisa berkaitan dengan peristiwa atau persona-perso- na nyata. Denzin (1989 dalam Denzin, et al., 2009: 575) menguraikan serangkaian istilah narasi seperti proses penetapan alur cerita (em- plotment), teks, alur cerita, perspektif, narasi personal dan impersonal, serta suara/opini pengarang. Sedangkan metode pengalaman pri- badi adalah sebuah cara/ teknik yang mengizinkan seorang peneliti terjun ke lapangan dan berpartisipasi dengan dunia sosial (Clan- dinin, et al. dalam Denzin, et al., 2009: 588). Dengan demikian, maka metode pengalaman pribadi adalah metode hubungan, dalam hal ini mencerminkan di antaranya pola hubungan antara peneliti dan partisipan atau informan. Pengalaman yang hendak dikaji bergantung dari tujuan dan kepentingan seorang pengamat. Mengacu pada Teori Pengalaman John Dewey, pengalaman masing-masing individu secara otomatis mewakili kondisi-kondisi internal dan eksistensial, sehingga pada semua tingkat pengalaman selalu terkandung dimensi internal dan eksistensial yang dapat dikaji. Ringkasnya, metode-metode yang digunakan dalam kajian pengalaman terfokus pada empat arah secara bersamaan: "batin & lahir" (inward & outward) dan "mundur & maju" (backward & forward). Istilah "batin" (inward) mengandung arti kondisi internal berupa perasaan, harapan, reaksi estetis, sikap moral, dan sebagainya, sedangkan "lahir" (outward) berarti kondisi-kondisi eksistensial ma- nusia; lingkungan yang oleh E.M Brunner (1986) disebut sebagai "realitas" (Clandinin, et al. dalam Denzin, et al., 2009: 576). Istilah backward dan forward sendiri mengacu pada temporalitas masa lalu, 63
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia masa kini dan masa depan seseorang. Sementara itu, anonimitas (tanpa nama) menjadi prinsip etis yang sangat penting, khususnya bagi kajian pengalaman pribadi. Hal ini karena metode pengalaman pribadi melibatkan manusia yang "sesungguhnya", bukan sekadar teks tertulis, yang oleh kare- nanya kita benar-benar harus memerhatikan "akibat/dampak" penelitian terhadap partisipan (Lightfood, 1983 dalam Denzin, et al., 2009: 584). Karena itu, dalam penulisan ini penulis sengaja me- nyamarkan identitas informan. Pembahasan Komunikasi Sosial dan Teori Komunikasi Relasional "We can not not communicate" (Waltzlawick, Beavin, Jackson). Dapatkah kita tidak berkomunikasi? Adalah sebuah kekeliruan besar ketika kita berpikir bahwa kita bisa hidup tanpa berkomunika- si. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Kepada siapapun, apapun, kapanpun, bagaimanapun. Komunikasi menjadi semakin penting ketika kita dihadapkan pada sekeliling kita. Komunikasi, dalam kon- teks apapun, adalah bentuk dasar adaptasi lingkungan. Menurut Rene Spitz, komunikasi (ujaran) adalah jembatan an- tara bagian luar dan bagian dalam kepribadian. Itulah mengapa kita selalu membutuhkan orang lain, bukan saja karena kita tidak dapat lepas dari lingkungan, tetapi kehadiran orang lain akan memperte- guh fitrah kekomunikasian kita. Melalui komunikasi dengan orang lain, kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita, dengan memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. Komunikasi sosial menandakan bahwa komunikasi dilakukan untuk pemenuhan-diri, untuk merasa terhibur, nyaman dan tenteram dengan diri-sendiri dan juga orang lain. Deddy Mulyana dalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pe- ngantar mengatakan bahwa fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep-diri kita, aktualisasi-diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain 64
aKar KonfliK di indonesia Konsep-diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. George Herbert Mead mengatakan setiap manu- sia mengembangkan konsep-dirinya melalui interaksi dengan orang lain dalam masyarakat -dan itu dilakukan lewat komunikasi. Morris Rosenberg (dalam Charon, 2007: 82) mendeskripsikan konsep diri sebagai "totalitas dari pikiran dan perasaan seseorang dengan acuan kepada dirinya sebagai objek" dengan kata lain bahwa konsep diri adalah apa yang kita lihat pada saat kita melihat kembali ke diri kita sendiri seperti "gambar" diri kita. Sejumlah jemaat penganut Ahmadiyah yang dikucilkan bahkan diusir oleh masyarakat sekitar karena ajarannya dianggap sesat, ke- mungkinan besar akan merefleksikan dirinya sebagai kelompok ma- syarakat yang tak dapat diterima secara sosial dan budaya. Hal ini membuat mereka cenderung menyembunyikan identitas keahmadi- yahannya ketika sedang berinteraksi dengan kelompok masyarakat lain.Namun, nilai-nilai dan norma yang kuat baik yang melekat pada ajarannya maupun pada aturan organisasinya, akan menja- dikan para anggota jemaat justru mengidentifikasikannya sebagai sebuah kekuatan dari dalam yang tak rentan terhadap gesekan-ge- sekan dari luar. Kepatuhan terhadap khalifah, keteguhan terhadap keyakinan, dan kelenturan terhadap kemanusiaan adalah identitas yang melekat pada kelompok ini. Dan apa yang melekat pada ke- lompok akan melekat pula pada diri individu setiap anggota jemaat yang merupakan anggota kelompok. Itulah mengapa, dengan mu- dah kita bisa memperkirakan nilai-nilai yang dianut orang-orang berdasarkan kelompok yang mereka masuki. Psikolog John C. Turner dan Henri Tajfel mengembangkan sebuah model identifikasi sosial (social identification model) pengaruh kelompok. Model ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai dua individu atau lebih yang berbagi identifikasi sosial yang sama atau memandang diri mereka sendiri sebagai anggota kategori sosial yang sama (Severin, 2007). Keanggotaan kelompok terutama dilihat sebagai proses kogni- tif, seringkali terjadi sebagai upaya-upaya untuk menjawab pertan- yaan, "Siapakah saya?" dan bukan respons emosional dari pertan- 65
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia yaan misalnya, "Apakah saya menyukai orang-orang ini?". Selain itu, model identifikasi sosial menyatakan bahwa proses identifikasi ini memiliki konsekuensi-konsekuensi. Individu-individu meman- faatkan keanggotaannya secara serius karena keanggotaan itu ber- hubungan dengan konsep mereka tentang siapa mereka sebenarnya. Tak heran, ketaatan yang ditunjukkan anggota jemaat Ahmadiyah merupakan konsekuensi logis dari keanggotaan mereka. Identitas ketaatan ini kerap pula mendapatkan sorotan serius, terutama terhadap aturan-aturan tertentu, seperti larangan ber- makmum pada imam selain anggota jemaat, atau larangan menikah dengan orang selain anggota jemaat. Mengenai hal ini, Mirza Gu- lam Ahmad, tokoh sentral yang dianggap Nabi, mengatakan, "... orang-orang itu menyebut saya kafir, tentu kekufuran itu berbalik kea rah mereka. Orang yang menyebut seorang muslim sebagai kaf- ir, berarti orang yang berkata itu sendiri kafir. Oleh karena itu shalat di belakang mereka tidak dibenarkan" (Suryawan, 2005: 117). Beberapa ideologi atau ajaran yang berbeda dari mayoritas penganut Agama Islam dan menjadi dasar alasan MUI memfatwa mereka sesat dan menyesatkan memang semakin memperlebar ju- rang konflik ideologis antara Ahmadiyah dan MUI yang mewakili umat Islam mayoritas. Dampak dari konflik ini adalah ketidakhar- monisan hubungan Ahmadiyah dan MUI yang kemudian berspe- ktrum lebih luas ke pengikut masing-masing. Gregory Bateson melalui Teori Interaksi Relasional menyebut- kan bahwa komunikasi sebagai interaksi menciptakan struktur suatu hubungan (Littlejohn, et al., 2008: 198). Komunikasi berfungsi mengukuhkan, mempertahankan, atau mengubah hubungan- hubungan. Bateson mengemukan dua proposisi yang mendasari teorinya. Yang pertama adalah pesan mendua. Setiap komunikasi yang bersifat relasional membawa dua pesan, yakni pesan "report" dan pesan "command". Pesan "report" menyangkut substansi atau isi komunikasi, sedangkan pesan "command" menyangkut pernyataan mengenai hubungan. Fatwa sesat dan menyesatkan yang dikeluar- kan MUI merupakan pesan "report" kepada Ahmadiyah, sedangkan pernyataan untuk tidak terpengaruh atau mengikuti ajaran kelom- pok ini merupakan sebuah pesan "command". 66
aKar KonfliK di indonesia Proposisi kedua Bateson adalah hubungan-hubungan yang dicirikan secara komplementaris atau simetris. Dalam hubungan komplementer, satu bentuk perilaku diikuti bentuk anonimnya. Misalnya perilaku dominan dijawab dengan kepatuhan. Sedangkan dalam hubungan simetri, perilaku seseorang diikuti perilaku sama. Dominan dengan dominan, patuh dengan patuh, marah dengan marah, dan lain-lain. Sikap penentangan Ahmadiyah terhadap fat- wa sesat MUI menunjukkan perilaku simetris kelompok tersebut. Yang menarik dipahami adalah bagaimana Ahmadiyah me- nyikapi tindakan-tindakan anarkis kelompok tertentu yang sangat dominan. Ternyata Ahmadiyah tidak bertindak simetris. Para je- maat lebih banyak bersikap sabar, bertahan, sambil membawa ka- sus-kasus untuk diselesaikan secara hukum. Hal ini adalah cerminan dari ajaran anti-kekerasan dan cinta-kesabaran sejak pemimpin dan nabi mereka Mirza Ghulam Ahmad meredefinisi makna jihad se- bagai salah satu syariat Islam dari "perang dengan pedang" menjadi "perang dengan pena" (Suryawan, 2007: 65). Komunikasi Sosial Anggota Jemaat Ahmadiyah Reno (bukan nama sebenarnya) adalah seorang anggota jemaat penganut aliran Islam Ahmadiyah. Pegawai di salah satu instansi pemerintah ini sekilas tampak seperti penganut Islam lainnya: aktif melaksanakan shalat lima waktu, puasa Ramadhan dan puasa-pua- sa sunat, aktif shalat tahajud, bersedekah dan membaca Al-Quran (mengaji). Namun, tak seorang pun dari lingkungan pergaulan dan pekerjaannya (setidaknya menurut pengakuannya) yang mengeta- hui bahwa dia seorang anggota jemaat Ahmadiyah, sebuah komu- nitas aliran Islam yang telah difatwa sesat oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). "Gue ceritain semua ini biarpun gue tau risikonya pasti sangat berbahaya." (percakapan pribadi informan, 2005 di Jakarta). Penulis mencoba memaknai kata 'berbahaya' dalam kalimat informan sebagai sesuatu yang mengancam jiwanya, sehingga men- dorongnya untuk tidak terbuka kepada siapapun. Reno mengakui bahwa bukan hal yang mudah menjadi anggota jemaat penganut 67
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Ahmadiyah, di tengah pengetahuan masyarakat bahwa keberadaan kelompok atau komunitas tersebut tidak diakui, dan paham atau ajarannya telah difatwa sesat oleh MUI. "Bayangin aja gimana rasanya kalau lo dibilang sesat. Lo pasti merasa seperti tertuduh dan pantas dijauhi. Ya jelas dong lo ngga mau dikucilin dan dijauhin. Lo pasti tetap pengen gaul dan bebas." (tuturan informan, 2005 di Jakarta) Media juga turut memberi peran dalam pembentukan persepsi sosial melalui pemberitaannya yang kurang memberikan bingkai dari sudut pandang jemaat Ahmadiyah. Astuti (2011: 206) dalam risetnya mengenai bingkai berita mengenai Ahmadiyah di media online Pikiran Rakyat, Bandung misalnya, hanya menemukan dua berita yang memunculkan suara Ahmadiyah dari 18 berita tahun 2011. Hal ini membuat masyarakat kurang mendapatkan gambaran mengenai dampak dari berbagai tindakan kekerasan yang muncul akibat konflik ideologis MUI-Ahmadiyah bagi jemaat Ahmadiyah, baik dampak sosial maupun psikologis. Hasil riset Astuti mengung- kapkan bahwa dalam hal seleksi isu, media (Pikiran Rakyat) beru- saha menyempitkan permasalahan Ahmadiyah sebagai persoalan yang mengancam kerukunan umat beragama sehingga dalam pem- beritaannya lebih terfokus pada upaya mencegah pertikaian dengan 'melarang Ahmadiyah' atau mengeluarkan regulasi yang melarang aktivitas Ahmadiyah (Astuti, 2011: 207). Fenomena pemberitaan seperti ini disebut Usman Kansong, aktivis SeJuk (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman) sebagai SARA- fobia warisan Orde Baru yang merupakan salah satu ciri konser- vatisme media yang cenderung enggan mengangkat keberagaman sebagaimana seharusnya. Ada semacam ketakutan untuk memuat berita tentang isu keberagaman di media (Purnama, 2011: 224). Dengan kecenderungan dan fenomena pemberitaan media terse- but, tak heran, seperti yang diungkapkan Reno bahwa walaupun ke- luarga dan teman-teman sekomunitas merasa sedih, marah dan ke- cewa melihat pemberitaan-pemberitaan media mengenai tindakan kekerasan terhadap sebagian anggota komunitas mereka, namun mereka memilih diam disebabkan tidak ingin memancing perha- 68
aKar KonfliK di indonesia tian kelompok-kelompok ekstrim beratribut Islam yang bukan tidak mungkin akan menjadikan mereka korban berikutnya. "Lihat aja orang-orang itu membawa-bawa nama Islam tapi sikapnya tidak islami. Mana ada ajaran Islam yang menganjurkan perusakan di muka bumi. Tapi heran kenapa polisi diam saja ya. Padahal itu kan jelas- jelas melanggar hukum." (tuturan informan, 2005 di Jakarta). Penanganan aparat yang tidak tegas juga membuat anggota ko- munitas menjadi semakin ragu untuk mengungkapkan identitas ke- ahmadiyahannya secara terbuka pada lingkungan masyarakat yang lebih luas. Dikuatirkan, anggota kelompok radikal tersebut berge- rilya mencari anasir-anasir komunitas Ahmadiyah dan bertindak anarkis. Sikap ketidaktegasan juga diperlihatkan oleh pemerintah, yang meskipun telah mengeluarkan SKB tiga menteri, namun masih bersifat ambigu, antara setuju dan tidak setuju dengan pembubaran Ahmadiyah dengan berbagai pertimbangan, termasuk penghar- gaan terhadap hak asasi manusia dan kemerdekaan berserikat se- bagaimana dijamin oleh UUD 1945. Hal tersebut membuat status sosial Ahmadiyah seakan tersandera oleh berbagai kepentingan dan pertimbangan. Entah disadari atau tak disadari oleh pemerintah, keadaan ini ikut menyumbang pemeliharaan dan penguatan per- sepsi akan status sosial 'kesesatan' Ahmadiyah di mata publik atau masyarakat umum, yang kemudian ikut membentuk konsep-diri anggota jemaat Ahmadiyah seperti Reno. Di sisi lain, dari hasil pengamatan penulis dalam komunitas Ahmadiyah, kohesivitas kelompok juga turut menguat. Perasaan teraniaya sebagai korban kekerasan, baik kekerasan ideologi mau- pun fisik, selain menegaskan keyakinan akan nilai-nilai yang mere- ka anut, juga semakin mempererat kekerabatan, kebersamaan dan kekompakan sesama anggota komunitas. Sebuah milis anggota komunitas Ahmadiyah Indonesia, ah- madi_indonesia cukup ramai menampilkan pertukaran informasi, pesan-pesan bersifat dukungan, peringatan, diskusi dan berbagai ekspresi dan pendapat mengenai peristiwa terkait Ahmadiyah menandakan aktifnya komunikasi internal antarsesama anggota ke- lompok atau komunitas. Sementara komunikasi sosial yang bersifat offline, dilakukan di masjid-masjid secara terbatas, terutama waktu 69
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Gambar 1. Pembentukan Pola Komunikasi dan Identitas Sosial Anggota Jemaat Ahmadiyah shalat Jumat. Interaksi yang intens antaranggota kelompok sosial ini, sebagaimana dijelaskan dalam Model Identifikasi Sosial Turner dan Tajfel, memiliki peran penting dalam membentuk konsep-diri anggota. Konsep-diri inilah yang mewarnai pola komunikasi sosial sesama anggota jemaat Ahmadiyah, yang pada akhirnya memben- tuk identitas sosial individu maupun kelompoknya. Jika diilustrasikan, proses komunikasi sosial dan pembentu- kan identitas sosial anggota jemaat Ahmadiyah dapat dilihat pada gambar 1. Dari gambar, dapat dijelaskan bahwa berbagai faktor eksternal yang langsung maupun tak langsung ditimbulkan oleh sikap maupun respons atas fatwa sesat MUI, memengaruhi pem- bentukan persepsi sosial masyarakat terhadap Ahmadiyah, yang kemudian membentuk konsep-diri anggota jemaatnya. Konsep-diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Persepsi sosial dapat dikategorikan sebagai bagian dari informasi eksistensial. Konsep-diri yang ditimbulkan oleh persepsi sosial ter- 70
aKar KonfliK di indonesia hadap Ahmadiyah yang dianggap sesat, kemudian mewarnai komu- nikasi sosial anggota jemaat Ahmadiyah dengan 'dunia luar' atau masyarakat luas non-Ahmadiyah. Secara simultan, proses identifikasi sosial yang ditimbulkan oleh interaksi dan persepsi internal sesama anggota kelompok ikut pula membentuk konsep-diri anggota jemaat yang berlawanan dengan persepsi sosial masyarakat luas atau non-Ahmadiyah. Konsep-diri yang meneguhkan kebenaran keyakinan yang mereka anut ini ke- mudian mewarnai pola komunikasi sosial secara internal yang cen- derung aktif-konsolidatif hingga membentuk kohesivitas kelompok. Dua warna komunikasi sosial (aktif-konsolidatif secara internal dan tertutup secara eksternal) yang berjalan simultan ini akhirnya mem- bentuk identitas sosial kelompok maupun anggota kelompok yang bersifat eksklusif. Simpulan Perbedaan penafsiran mengenai suatu ajaran keislaman merupakan pokok konflik ideologis antara Ahmadiyah dan MUI se- bagai organisasi resmi ulama Indonesia. Hal ini memberikan dam- pak yang cukup signifikan di lapisan bawah. Beberapa kelompok masyarakat memaksakan penghentian kegiatan-kegiatan ibadah maupun sosial Ahmadiyah. Bahkan di beberapa daerah, kelompok tersebut melakukan pengusiran dan perusakan tempat tinggal dan tempat ibadah jemaat Ahmadiyah. Peristiwa-peristiwa tersebut langsung atau tidak langsung mem- berikan implikasi terhadap pola komunikasi sosial anggota jemaat penganuh aliran Ahmadiyah. Pola komunikasi sosial dipengaruhi oleh proses konsep-diri yang dibentuk oleh identifikasi sosial dan pantulan persepsi lingkungan sosial terhadap fatwa sesat MUI. Se- hingga, anggota jemaat Ahmadiyah berusaha menyembunyikan identitas keahmadiyahannya ketika berinteraksi dengan kelompok sosial lain, namun di sisi lain, mereka giat melakukan konsolidasi ni- lai sebagai bentuk kepatuhan dan keyakinannya yang kuat terhadap ajaran maupun organisasinya. Pola komunikasi sosial semacam ini akhirnya membentuk identitas sosial Ahmadiyah sebagai komunitas eksklusif. 71
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Dari perspektif kemanusiaan, sudah sepatutnya jika kita mem- berikan perhatian khusus terhadap berbagai dampak konflik di tingkat 'elit' (konflik ideologis, konflik kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya) terhadap interaksi dan komunikasi sosial di tingkat 'akar rumput' yang kerapkali abai dipedulikan oleh pihak penguasa, dalam hal ini pemerintah maupun media sebagai 'penguasa infor- masi'. Karena itu, tulisan ini diharapkan mampu memberi inspi- rasi bagi para 'elit' maupun penguasa untuk lebih cermat dan bijak mengelola konflik, mengomunikasikan ide dan kepentingan, se- hingga dampak yang tak diinginkan di tingkat 'akar rumput' dapat diminimalisir dan obsesi bangsa sesuai sila kedua, ketiga dan kelima Pancasila dapat terwujud, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Berad- ab, Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Referensi Astuti, Santi Indra. (2011). Love-Hate Relationship: Wacana Ahmadiyah dalam Bingkai Pers Online Lokal. Jurnal Cakrawala, Vol. 1 No. 2 Desember 2011, hal. 199-219 Charon, Joel M. (2009). Symbolic Interactionism: An Introduction, an In- tepretation, an Integration. England: Prentice Hall. Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. (2009). Handbook of Quali- tative Research. Penerj. Dariyatno, Badrus Samsul fata, Abi, John Rinaldi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kompas, 26 Juli 2005, 29 Juli 2005 Koran Tempo, 16 Juli 2005, 26 Juli 2005, 28 Juli 2005, 29 Juli 2005 Littlejohn, Stephen W. dan Karen A. Foss. (2008). Theories of Human Communication. Boston, USA: Wadsworth Mulyana, Deddy. (2007). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya Mustafa, Aris, Ngarto Februana, Feby Indirani & Sri Wahyuni. (2005). Ah- madiyah: Keyakinan yang Digugat. Jakarta: Pusat Data dan Analisa TEMPO Purnama, Finsensius Yuli. (2011). Peran Media Baru dalam Melaporkan Kekerasan Agama di Indonesia: Bercermin dari Kasus Ahmadiyah. Jurnal Cakrawala, Vol. 1 No. 2 Desember 2011, hal. 220-233 Severin, Werner J. dan James W. Tankard, Jr. (2007). Teori Komunikasi: Se- jarah, Metode dan Terapan di dalam Media Massa. Penerj. Sugeng Hariyanto. Ja karta: Kencana Suryawan, M. A. (2005). Bukan Sekadar Hitam Putih. Bogor: Arista 72
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia POLITIK KOMUNIKASI DAN IDENTITAS NASIONAL Menelisik Akar Konflik dalam Kebijakan Komunikasi di Indonesia MT Hidayat Pembentukan komunitas terbayangkan bernama Indonesia tidak lepas dari konstruksi politik komu- nikasi (kebijakan komunikasi) pemerintah. Fakta sejarah menunjukkan dinamika pendekatan kebi- jakan komunikasi di Indonesia, mulai pendekatan penerangan, diseminasi informasi, hingga komuni- kasi publik yang diarahkan untuk membentuk dan memperkuat identitas nasional. Permasalahannya, usaha menyatukan identitas melalui kebijakan ko- munikasi menyisakan beragam persoalan. Corak "keseragaman" dan "penyeragaman" ternyata me- micu kemunculan seremonialitas karena tidak sesuai dengan kultur lokal. Dalam perspektif cultural studies, kebijakan meru- pakan salah satu politik identitas yang mendefinisi- kan posisi dan identitas warga negara. Kebijakan komunikasi (politik komunikasi) sedikit banyak akan membentuk dan mengarahkan adopsi persepsi, pen- getahuan, sikap atau perilaku tertentu warga neg- ara. Tulisan ini akan mencoba mencermati serta menelisik aspek-aspek dalam kerangka kebijakan komunikasi yang menjadi pemicu konflik baik dalam ranah kelembagaan dan komunitas di tengah negara bangsa yang multietnis. Kata kunci: konflik, identitas, kebijakan komunikasi 73
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Pendahuluan Potensi konflik secara intrinsik ada dalam setiap bangsa, tak terkecuali bagi bangsa Indonesia yang dikenal bhinneka tapi ika. Ke- beragaman suku, pandangan hidup, budaya dan agama memuncul- kan persoalan bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi pada tingkat nasional. Sementara di dalam relasi antar anak bangsa pun selalu menimbulkan persoalan. Belum lagi adanya kecenderungan kebijakan pemerintah Indo- nesia yang diarahkan untuk "penyatuan identitas" melalui proyek nasionalisme. Proyek itu pun juga muncul melalui kebijakan komu- nikasi. Namun fakta menunjukkan bahwa dominasi pemerintah dan pusat kekuasaan dalam proyek nasionalisme hanya membuat inte- grasi nasional yang bersifat vertikal atau bahkan formalitistik. Bagaimana pun, nasionalisme sebagai bangunan identitas san- gat ditentukan oleh sistem yang mendahului atau melingkupinya. Hal yang menarik, nasionalisme bisa ditanamkan melalui bahasa, kepercayaan pada pusat kekuasaan dan kesementaraan (Anderson, 2002). Padahal, setiap kebijakan, termasuk kebijakan komunikasi ti- dak bisa dipisahkan dari beragam kepentingan individu, kelompok, maupun politik. Tak jarang hal itu memicu timbulnya konflik antar sesama suku bangsa. Potensi konflik akibat kebijakan komunikasi bisa terjadi lantaran pembentukan masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa sebena- rnya belumlah tuntas. Dominasi pemahaman kebhinnekaan sangan kentara ditujukan untuk membangun solidaritas pada perumusan kebijakan tingkat nasional hingga ke level yang lebih kecil diarahkan untuk menyatukan semua keragaman bangsa pada batas kesamaan. Artinya, di satu sisi ada keinginan untuk menjallin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia secara kuat, namun di sisi lain, berbagai kebijakan yang berpotensi ke arah penyeragaman pada gilirannya justru menghancurkan budaya lokal yang asli (local cultural genius) (Ef- fendy, 2009). Salah satu contoh yang bisa dicermati adalah proyek kebijakan komunikasi untuk pembangunan karakter bangsa. Ketika proyek itu berlangsung di tengah sistem komunikasi dan informasi di Indone- sia masih belum sepenuhnya memenuhi kepentingan publik, akan 74
aKar KonfliK di indonesia memunculkan persoalan yang menarik dikaji: apakah politik komu- nikasi di tengah potensi konflik yang ada menjadi solusi bagi potensi konflik ataukah menjadi bagian dari konflik itu sendiri? Politik Identitas Keindonesiaan Benedict Anderson (2002) memahami nasionalisme sebagai bagian dari komunitas khayalan (imagined community) yang disatukan oleh persaudaraan mendalam. Entitas utuh yang bernama bangsa diciptakan setiap anggotanya melalui sebuah identitas bersama, identitas nasional yang terbentuk karena perasaan sebangsa serta pengalaman, penderitaan dan sejarah yang sama. Konsep identitas dipahami sebagai karakteristik esensial yang menjadi basis pengenalan dari sesuatu. Identitas nasional sebagai identitas kolektif merujuk pada pemaknaan kebersamaan yang dibangun melalui interaksi antar anak bangsa untuk kepentingan tertentu (Johnston, Larana, dan Gusfield, 1994: 12-24). Dalam interaksi yang terjadi, terbentuk struktur dimana masing-masing pelaku saling memengaruhi dan pada waktu yang sama membentuk posisi dan peran bergantung pada corak interaksi yang dibentuk. Terminologi politik identitas dikemukakan Stuart Hall sebagai bentuk resistensi terhadap pembakuan identitas, mengikuti alur berpikir Hall terminologi politik(isasi) identitas digunakan dalam menjelaskan gejala pembakuan identitas oleh dan untuk kepentin- gan kekuasaan (Pilliang, 2009). Lebih lanjut (Barker, 2004) menyatakan pembentukan identitas atau politik identitas berlangsung dalam tiga wilayah publik, yaitu (1) pemerintahan atau negara, dengan menjadikan identitas suatu kelompok sebagai identitas nasional suatu bangsa yang dijalankan melalui kuasa negara yang lebih menonjolkan etnis tertentu, (2) wilayah agama, kelompok yang disatukan oleh kepercayaan, (3) wilayah hukum yang merupakan paduan antara wilayah negara dan agama melalui pembagian kekuasaan dan identitas kelompok diterima secara partikular. Di Indonesia, politik identitas tampak kental dalam sosialisasi karakter bangsa kepada warga negara. Di dalamnya berlangsung proses penyampaian pesan-pesan berupa nilai-nilai nation and charac- 75
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia ter building (NCB) yang dilakukan oleh agen sosialisasi melalui satu atau lebih media kepada sejumlah khalayak dengan harapan diteri- manya nilai-nilai NCB sebagai dampak dari sosialisasi. Proyek ini mulai dikembangkan sejak negara Indonesia ter- bentuk. Ketika itu, Soekarno mencanangkan Program NCB untuk memperkuat jari diri bangsa Indonesia (Soekirman, dkk, 1984). Melalui konsep NCB atau pembangunan karakter bangsa, identi- tas keIndonesiaan dirancang dan dikomunikasikan sebagai upaya mengembangkan moralitas bangsa untuk hidup sesuai dengan tun- tunan hukum, peraturan, dan adat kebiasaan yang baik, sebagai bangsa yang beradab1. Proyek itu tidak berlanjut ketika orde baru, namun tergantikan dalam model indoktrinasi Pancasila dengan pengamalan nilai-nilai yang diambil dari kemajemukan suku bangsa di Indonesia. Pascare- formasi, proyek pembentukan karakter bangsa dijalankan dalam program yang parsial dan tidak dikelola secara nasional. Proyek pembangunan karakter bangsa uniknya berlangsung di tengah masyarakay yang sangat beragam tradisi sosio-kultural lokal. Realitas menunjukka bahwa tradisi lokal itu merupakan kekayaan yang tidak ternilai bukan hanya bagi masyarakatnya sendiri tetapi bagi masyarakat-masyarakat lain. Tradisi lokal ini juga merupakan defense mechanism dan sekaligus early warning system yang dapat memeli- hara integrasi dan keutuhan soso-kultural masyarakat bersangkutan. Effendy (2009) menilai politik penyeragaman tergambar dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang selama ini bercorak "monokul-turalisme", serba penyeragaman demi stabilitas dan in- tegrasi bangsa. Pemaksaan ini menjadi bagian dari pemicu muncul- nya berbagai konflik sosial di beberapa daerah yang sekaligus telah menegasikan semangat persatuan dan kesatuan dalam keragaman yang disinyalir akibat masyarakat tercerabut dari nilai-nilai lokal mereka yang asli. 1 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karakter mempunyai pengertian sifat-sifat kejiwaan; tabiat; watak; perangai; akhlak atau budi pekerti yang membe- dakan seseorang dari yang lain. Berkarakter artinya berkepribadian; berkonsep atau berwatak. Demikian pula dengan konsep pekerti mempunyai pengertian yang sama dengan karakter, yaitu tabiat; watak; atau sifat-sifat kejiwaan. 76
aKar KonfliK di indonesia Bagan 1. Transformasi Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Masyarakat Majemuk (plural society) Masyarakat Multikultural (multicultural society) terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaur dalam satu unit politik yang tunggal. sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Sumber: Effendy, 2009 Dalam kehidupan politik, pertanda jelas dari kemajemukan masyarakat Indonesia itu adalah tidak adanya kehendak bersama (common will). Atau dalam bahasa Clifford Gertz; masih terikat dalam ikatan yang bersifat primordial. Walhasil peristiwa konflik ideologis dan politis seolah menjadi hal yang tak terelakkan lagi. Pada giliran- nya membawa perubahan pada sistem sosial budaya, bahkan sam- pai pada tataran sistem nilai (Nasikun, 1995). Penyeragaman memunculkan persoalan, karena bangsa Indo- nesia bukan hanya berdasar kesamaan asal, bahasa, dan agama. Bagi Hatta (1992), bangsa Indonesia lebih dibentuk akibat persa- maan nasib dan tujuan. Dan tentu pada setiap masa nasib dan tu- juan akan bergeser sesuai dengan persepsi dan kebutuhan sesuai nilai masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia . Apalagi saat ni pengakuan atas sumber daya/wilayah/identitas lokal menjadi lingkup kontestasi politik yang signifikan di Indone- sia. Keterbukaan politik membuat banyak pihak menuntut hak-hak mereka, baik yang berkaitan dengan sumber daya, wilayah, atau identitas. Pada banyak wilayah di Indonesia konflik kekerasan ter- cipta karena kompetisi atas hal-hal ini. Sementara kebijakan komu- niaksi yang dikembangkan atau politik komunikasi belum bisa men- jadi mekanisme yang transparan dan merakyat guna menyelesaikan perselisihan yang seimbang dan proporsional. Realitas menunjukkan di tengah pluralitas budaya bangsa, kon- flik merupakan hal yang sulit dihindari akibat perbedaan nilai mas- ing-masing kelompok budaya tersebut. Benturan itu akan mencapai klimaksnya ketika dibumbui oleh isu-isu agama atau kesukuan. 77
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Politik Komunikasi di Indonesia Fakta sejarah menunjukkan dinamika pendekatan kebijakan ko- munikasi di Indonesia, mulai pendekatan penerangan, diseminasi informasi, hingga komunikasi publik. Hal yang menarik, beragam pendekatan kebijakan tersebut diarahkan untuk membentuk dan memperkuat identitas nasional. Presiden RI pertama Bung Karno sebagai Bapak Bangsa per- nah mencanangkan program NCB atau pembangunan watak bangsa untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Konten NCB juga disebarluaskan oleh Departemen Penerangan sebagai alat dan corong pemerintah. Aktivitas penerangan dilakukan dengan alat dan cara praktis pragmatis. Keterbatasan fasilitas, biaya serta belum lengkapnya organisasi penerangan di daerah membuat penerangan lebih bersifat di dan dari bawah, karena penerangan berasal dari rakyat (pejuang) dan untuk rakyat, maka metode tatap muka diter- apkan oleh para juru penerang. Ketika Orde Baru tugas pokok organisasi penerangan2 salah satunya adalah membimbing pendapat umum ke arah terwujudnya social support, social control, dan social participation yang positif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, Di tingkat lokal, dibentuk jawatan penerangan provinsi dan kantor penerangan kabupaten serta juru penerang di tingkat kecamatan (Deppen, 1990). Bahkan, kebijakan langit terbuka (Open Sky Policy) dan mulai di- adopsinya sistem komunikasi satelit domestik (SKSD) mulai perten- gahan 1975, dimaksudkan untuk memperkuat persatuan bangsa. Akan tetapi kemudian kebijakan tersebut juga berdampak terhadap pembangunan watak bangsa, terutama akibat membanjirnya pro- gram siaran televisi produk budaya asing khususnya dari negara- negara barat. Pada masa reformasi, khususnya pemerintahan Presiden BJ Habiebie, tugas dan fungsi Departemen Penerangan tidak banyak berubah. Hal yang menarik, Pasca pemberlakuan Undang-Undang No: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi reposisi 2 Diputuskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 34/ SK/M/1966 tanggal 14 Mei 1966 tentang Tugas-tugas Pokok Departemen Pen- erangan. 78
aKar KonfliK di indonesia terhadap perangkat daerah sesuai kepentingan daerah. Kantor pen- erangan di bawah koordinasi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Di era itu, terjadi bibit pemahaman pluralitas karena masing- masing daerah mulai mengakomodasi kepentingan masing-masing sejalan dengan otonomi daerah. Selanjutnya, Departemen Penerangan dibubarkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sesuai dengan Kepres 153 tahun 1999 dibentuk Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) di tingkat pusat, sedang di tingkat provinsi; kabu- paten dan kota bervariasi namanya, namun semua tingkat tingkat ada. Keberadaan juru penerang di tingkat kecamatan hampir se- luruhnya dihapuskan. Kondisi itu membuat proyek penyeragaman melalui kampanye NCB dengan kendali nasional terasa hilang. Apa- lagi basis NCB atau identitas nasional Pancasila mulai ditinggalkan dalam perbincangan di ruang publik lantaran dianggap sebagai "warisan orde baru" yang hegemonik. Pada masa ini, dan berlanjut hingga masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri sosialisasi NCB hanya sebatas dalam bentuk kegiatan temporal dan seremonial, misalya melalui pelak- sanaan forum pertemuan yang dihadiri oleh pejabat dan beberapa elit terentu, misalnya perwakilan dari kelompok agama, profesi dan pemuda atau perempuan. Selain itu dapat ditemukan dalam perin- gatan hari besar nasional yang sifatnya lebih seremonial. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memulai kembali proyek nasionalisme dengan menggalakan pendidikan karakter bangsa. Mulanya dikembangkan melalui pendidikan formal, namun ketika Departemen Komunikasi dan Informatika dibentuk, dimulailah pe- nyebarluasan informasi nasional dengan menciptakan keterbukaan akses informasi guna kepentingan seluruh warga negara (Kominfo, 2009). Namun corak seremonial dan penyeragaman masih sangat tampak. Fungsi informasi dikembangkan pada nilai tambah eko- nomi, bukan 'penerangan'. Meski demikian dukungan komunikasi strategis untuk membangun integrasi nasional belum dilakukan dengan baik (Dahlan, 1999). 79
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Penyeragaman: Akar Konflik Politik Kebijakan Pola keberagamaan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari un- sur politik dan kebudayaan. Kedua hal itu memberikan pengaruh penting bagi pola keberagamaan. Di satu sisi, keterlibatan agama dalam politik tidak bisa diabaikan, yang ditandai dengan menguat- nya identitas keagamaan dalam ranah politik kontemporer. Namun di sisi lain, keterlibatan kebudayaan sebagai bagian tak terpisahkan dalam pola keberagamaan tidak bisa diabaikan begitu saja (Lan, dkk. 2010). Hal yang menarik, dalam kebijakan komunikasi, negara yang mempunyai kemauan dan kepentingannya sendiri dengan melaku- kan intervensi dalam kehidupan warga negara. Ini dilakukan oleh elite politik dengan mengatasnamakan negara. Partisipasi politik lebih diarahkan untuk mobilisasi politik dari kelompok-kelompok warga negara secara terbatas. Dengan kata lain, dominasi peme- rintah sangat kental dalam penentuan kebijakan (Budiman, 1995). Dominasi pemerintah dalam pembuatan kebijakan komunikasi bisa berlangsung dalam tahap indentifikasi hingga pembuatan kebi- jakan. Hal itu dimungkinkan karena pemerintah memiliki sumber daya yang hampir tak terbatas untuk membuat kebijakan. Namun demikian, Chakravartty dan Sarikakis (2006: 7) menyatakan bahwa kebijakan komunikasi selalu memiliki konteks atau keterkaitan den- gan aspek politik, ekonomi atau khalayak. Memang saat ini, kebijakan komunikasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh demokratisasi, keterbukaan pers dan pro- ses yang berlangsung. Pemerintah sebagai perumus dan pengelola kebijakan komunikasi memiliki tekanan atas kehadiran kekuasaan kepala pemerintahan dan tuntutan publik. Apalagi struktur ma- syarakat Indonesia memiliki dua ciri unik. Pertama, secara horizon- tal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial ber- dasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Kedua, secara vertikal, ditandai oleh adanya perbedaan lapisan atas, menengah, dan lapisan bawah (Nasikun, 1995). Kondisi itu, mereproduksi berbagai kekuasaan sebagaimana dikemukakan Foucault (dalam Littlejohn dan Foss, 1999: 205) bah- 80
aKar KonfliK di indonesia wa kekuasaan merupakan bagian yang melekat atau inhern dengan seluruh susunan diskursif sebagai struktur diskursus. Kuasa diprak- tikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berelasi satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Meminjam konsep Karl D. Jakcson, elite yang berkuasa di Indo- nesia membentuk semacam bureaucratic polity, yaitu: upaya menjadi- kan birokrasi sebagai akumulasi kekuasaan negara dengan menying- kirkan masyarakat dari ruang politik dan pemerintahan Akhirnya, sistem politik yang terbentuk dengan ciri-ciri sebagai berikut: Perta- ma, birokrasi menjadi arena utama permainan politik. Kedua, yang dipertaruhkan dalam permainan politik di atas adalah kepentingan pribadi. Bukan kepentingan publik. Ketiga, masyarakat dianggap tidak relevan dalam sistem politik yang elitis semacam ini (Mas'oed, 1994). Tantangan Politik Identitas di Tengah Masyarakat Plural Barker (2004) menyatakan identitas adalah gambaran kultural seseorang yang dibentuk secara emosional serta digunakan secara personal dan sosial. Sebagai kontruksi budaya, identitas merupakan sesuatu yang diciptakan. Oleh karena itu, konsep identitas sangat kontekstual bergantung dimana dan kapan sebuah identitas dibi- carakan. Secara sosial politik identitas dikembangkan melalui sosialisasi keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Namun secara politik pembentukan karakter bangsa itu disebabkan oleh faktor kultural dan struktural. Dalam perspektif cultural studies, kebijakan merupa- kan salah satu politik identitas yang mendefinisikan posisi dan peran warga negara. Proyek nasionalisme yang diarahkan membentuk identitas keIndonesiaan pada dasarnya merupakan cara pemerintah melalui kebijakan komunikasi (politik komunikasi) untuk mengatur cara interaksi antarwarga dengan beragam pesan komunikasi. Keragaman nilai-nilai budaya suku bangsa memang amat sulit disarikan atau ditunggalkan, karena sebagian besar nilai budaya itu mempunyai ciri khas sendiri sebagai bentuk kearifan budaya setem- pat. Namun demikian, guna merumuskan kebudayaan dan kepriba- 81
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia dian bangsa Indonesia, perlu diupayakan untuk mengangkat atau mengadopsi nilai-nilai budaya suku bangsa di Indonesia yang arif (positif). Berkaitan dengan upaya tersebut, ada sebuah pepatah bi- jak yang berbunyi: mempertahankan hal-hal (nilai-nilai) lama yang baik dan mengambil hal-hal (nilai-nilai) baru yang lebih sesuai atau cocok. Selain itu, pranata adat di Indonesia kini kian melemah dengan masuknya pengaruh globalisasi. Modernitas kemudian membuat masyarakat meninggalkan adat istiadatnya, tak terkecuali masyara- kat desa yang dahulu menjadi "pengikat" terakhir dari adat. Hal ini perlu diperhatikan dan dibuatkan upaya-upaya pelestarian dan pengefektifan penggunaan pranata adat dalam mengembangkan karakter dan pekerti bangsa. Di Indonesia, masyarakat bangsa yang majemuk terajut men- jadi satu melalui berbagai pertumbuhan alami dan dikelola dengan pelbagai kebijakan di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Salah satu fenomena baru ekspresi identitas kultural adalah men- guatnya komodifikasi etnik dan agama sebagai penyusun dasar poli- tik identitas. Sekalipun reformasi kelembagaan pemerintah telah bergulir dan deregulasi media sudah berlangsung lama, namun secara eks- pansif media dengan kekuatan hegemoniknya memproduksi dan mereproduksi berbagai nilai yang tidak saja mempengaruhi tetapi merusak pola-pola komunikasi yang ada dalam masyarakat (Rusadi, 2008). Globalisasi informasi adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari saat ini. Perkembangan teknologi komunikasi yang demikian cepat membuat sekat antar negara menjadi tidak ada. Informasi secara bebas masuk ke segala penjuru dunia tanpa bisa dibendung. Di era global seperti inilah tantangan kebijakan komunikasi di masyarakat majemuk sangat terasa. Penutup Indonesia kini berada pada sebuah era dimana pola-pola ko- munikasi dan ikatan-ikatan sosial yang terbangun dari kekuatan elemen struktur masyarakat secara perlahan sedang terkikis oleh de- 82
aKar KonfliK di indonesia sakan pola komunikasi dan budaya global. Konsekuensi dari semua itu adalah adanya perubahan kontelasi dalam kebijakan komuni- kasi pemerintah. Fakta menunjukkan bahwa saat pemerintah bukan menjadi sumber utama informasi, oleh karena itu, kebijakan komu- nikasi membutuhkan cara dan pendekatan baru yang lebih berpi- hak pada kepentingan dan kebutuhan publik. Pasca reformasi, pemerintah dinilai gagal menyapa publik, dis- eminasi sejumlah informasi penting tidak berjalan dengan baik (Ko- ran Tempo, 2010: B6). Kondisi itu mengakibatkan pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah sangat beragam. Permasalahannya di Indonesia, di tengah dinami- ka masyarakat akan selalu dibutuhkan cara dan strategi baru dalam berkomunikasi dengan publik atau masyarakat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pula pendekatan komunikasi publik yang tidak hanya sekadar menyebarluaskan informasi saja, melainkan memberi ruang akses kepada publik sekaligus lebih memahami dan merespons aspirasi publik, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.§ Daftar Pustaka Abrar, dkk. (1999). Membangun Ilmu Komunikasi dan Sosiologi. Yogya- karta: FISIP dan Penerbitan Universitas Atma Jaya. Anderson, Benedict (2002). Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist Press. Barker, Chris (2004). Cultural Studies: Teori dan Praktek. Terjemahan oleh Nurhadi dari Barker, Chris. 2000. Cultural Studies, Theory and Practice. (Sage Publication). Yogyakarta: Kreasi Wacana. Budiardjo, Miriam (1986). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grame- dia, 1986. Budiman, Arief (1995). Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Chakravartty, Paula dan Katharine Sarikakis. (2006). Media, Policy and Global- ization. Edinburgh: Edinburgh University Press. Dahlan, M. Alwi. (1999). "Implikasi Pembubaran Departemen (Peneran- gan)" dalam Kompas Edisi Senin, 1 November 1999. Diakses melalui Soekirman, Djoko,dkk (1984). Sejarah Departemen Penerangan. Jakarta: Puslitbang Departemen Penerangan. Effendy, Muhadjir. (2009). "Rethinking dan Reshaping Visi dan Strategi Pendi- dikan Kebangsaaan di Era Global". Makalah dalam Acara Tanwir Muhammadiyah di Bandar Lampung, 5-8 Maret 2009. 83
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Foucault, Michael, (1980). Power/Knoweldge. Selected interviews 1972-1977. Ter- jemahan Colin Gordon, Leo Marshall, John Mephan, Kate Soper, New York: Pantheon Oak. Hatta, Mohammad. (1992). Beberapa Pokok Pikiran, Jakarta UI-Press. Johnston, Hank ; Enrique Larana, dan Joseph R. Gusfield, (1994). New So- cial Movements: From Ideology to Identity. Philadelphia: Temple University Press Kominfo (2010) Menuju Indonesia Connected. Jakarta: Pusat Informasi dan Humas. Lan, Thung Ju; Dedi S. Adhuri, Achmad Fedyani Saifuddin, Zulyani Hi- dayah. (2010). Klaim, Kontestasi, dan Konflik Identitas: Lokalitas vis-à-vis Nasionalitas. Jakarta: Institut Antropologi Indonesia. Littlejohn, Stephen W dan Foss, Karen A. (2009). Encyclopedia of Communica- tions Theory. California: Sage Publications. Mas'oed, Mochtar. (1994). Birokrasi Poltik di Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana. Nasikun. (1995). Sistem Sosial Budaya Indonesia. Bandung: Rajawali Press. Nimmo, Dan (2006). Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media (terj.).. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006. Piliang, Yasraf Amir (1999). Dunia yang Dilipat. Bandung: Mizan. Rahardjo, M. Dawam. ed. (1987). Kapitalisme Dulu dan Sekarang. Jakarta: LP3ES. Ritzer, George. (2003). Teori Sosial Postmodern, Yogyakarta: Kreasi Wa- cana. Rusadi, Udi. (2008). "Revitalisasi Media Tradisional dalam Penguatan Ko- munikasi Sosial di Indonesia". Makalah dalam Simposium Internasi- onal Antropologi, 22 Juli 2008 di Banjarmasin. Sumarsono. dkk. (1994). Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: LP3ES. 84
Gregorius Genep Sukendro KomuniKasi dan KonfliK di indonesia POP CULTURE MESIN #KONFLIK Refleksi Atas Komunikasi Konflik Kehidupan ini bisa disebut juga kehidupan yang bernafaskan dan semangat pop culture. Budaya popular adalah budaya yang berkembang mengikuti peruba- han zaman dengan perkembangannya yang lebih ban- yak ditentukan industri komunikasi seperti film, tele- visi, media berita dan industri iklan. Kebudayaan ini menumbuhkembangkan konsu- merisme dan hedonisme di segala lapisan masyarakat, laki-laki maupun perempuan. Mesin-mesin pengerak budaya pop yang sarat dengan nilai-nilai kapitalisme ini menciptakan manusia semakin terasing dari Ling- kungannya - dengan L kapital - ketika tidak meng- konsumsi ciptaan mesin budaya pop. Realita ini men- ciptakan konflik personal dan konflik sosial. Alih-alih ini adalah tanggungjawab dan peranan besar yang bernama komunikasi. Kata kunci: komunikasi konflik, pop culture, media massa, konsumer- isme 85
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Intro Komunikasi? Itu sudah menjadi bagian dari setiap tarikan na- fas kehidupan manusia modern zaman ini, dimulai dari aktfitas ak- tif sehari-hari sampai dalam aktifitas pasif, tidur - jangan-jangan dalam mimpi pun - tak lepas dari hiruk-pikuk komunikasi. Ini kare- na era banjir bah informasi, seperti yang kita alami saat ini, dimana setiap orang setiap hari menerima sedikitnya tujuh ribu informasi, luar biasa. Inilah era globalisasi dalam lingkungan informasi yang menciptakan jalur komunikasi bebas antar negara, pastinya akan membawa dampak ganda, disatu sisi era ini membuka kesempatan informasi banjir keseluruh kehidupan manusia dimana pun, namun di sisi lain era itu, membawa persaingan semakin tajam dan ketat. Perjalanan waktu membawa pada sebuah masa yang bernama pop culture, budaya populer yang berkembang mengikuti perubah- an zaman, arah perkembangannya lebih banyak ditentukan oleh industri komunikasi seperti berita dan hiburan, film, televisi, dan industri iklan. Industri yang berisikan hal-hal yang biasa diproduksi dan diseminasikan oleh media budaya massa. Asumsi masalahnya sering dimaknai dengan budaya massa dipahami dengan suatu yang "murahan/rendah". Meskipun sebetulnya istilah budaya massa bias dipahami sebagai sesuatu yang baik; merujuk sebuah proses akan pluralisme dan demokrasi yang kuat dan terus menerus tak terben- dung. Dimana tidak bisa pungkiri budaya massa sendiri adalah hasil budaya yang dibuat atas nama kemassifan untuk kepentingan pi- hak pasar. Budaya massa lebih bersifat massal, terstandarisasi dalam sistem pasar yang anonim, praktis, heterogen, dan lebih mengabdi pada kepentingan pemuasan selera "sesaat". Dari sini lahirlah bu- daya popular yang selalu membawa berubah atas ruang dan waktu, hal ini dikarenakan ideologi budaya popular memang mengusung sifat komersialisasi dan komodifikasi. Hadirnya zaman informasi dalam komunikasi global, budaya tradisional sepertinya mendapat perlawanan yang ketat melawan dirinya sendiri untuk tetap bertahan atau melanjutkan diri berkem- bang. Informasi dan budaya berinformasi yang berkembang hari ini telah banyak mengalami pergeseran fungsi. Ikatan-ikatan estetis an- tara elemen-elemen informasi tradisional dengan kebudayaan baru 86
aKar KonfliK di indonesia menuju budaya populer yang modern bagaikan peristiwa perlawa- nan budaya yang sulit diantisipasi oleh budaya tradisional. Adanya perubahan baru bisa mengubah adat, kebiasaan, cara pandang, bahkan ideologi suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya dapat mengarah pada hal-hal positif (kemajuan) dan negatif (kemundur- an). Hal ini tentu saja mempengaruhi pola dan perilaku manusia modern. Mendata atas hal-hal positif atau bentuk kemajuan akibat ad- anya perubahan sosial budaya pop seperti: a) Memunculkan ide-ide budaya baru atas perkembangan zaman- nya, b) Membentuk cara dan logika pikir masyarakat lebih rasional dan terbuka, c) Melahirkan penemuan-penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia d) Munculnya tatanan kehidupan masyarakat baru yang lebih modern dan "ideal". Suatu yang positif tentu juga ada mata sisi lain, melahirkan hal negatif akibat adanya perubahan antara lain: a) Terbentuk budaya baru/asing yang terkadang tidak sesuai den- gan nilai budaya yang sudah ada, b) Adanya kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan oleh kemajuan budaya dan kemajuan zaman baru - baik dari sisi cara pikir ataupun kehidupannya, c) Munculnya bentuk-bentuk penyimpangan sosial baru yang ma- kin beragam, d) Lunturnya kaidah-kaidah atau nilai budaya lama. Penilainya pun tidak bias hitam putih, disinilah terjadi bebas ni- lai yang munculnya sikap manusia-manusia baru dengan pola pikir baru, perilaku baru, budaya baru, kesenangan baru, dan hal-hal yang baru itu bernama budaya konsumerisme. Konsumerisme adalah ranah budaya popular, ranah yang se- sungguhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ideologi kapitalisme yang banyak mempengaruhi kehidupan sosial masyara- 87
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia kat dibelahan mana pun. Budaya ini diciptakan sebagai bagian dari logika pasar dan komoditi. Logikanya hasrat manusia dijadikan ko- moditi pasar yang menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu. Tentu saja keberadaannya ini akan mengancam tatanan nilai dan identitas yang telah dianut oleh tatanan dan keyakinan manusia selama ini, terutama budaya hidup sederhana dan bersahaja. Fiske (1989) menyatakan bahwa budaya populer hampir selalu diproduksi dalam sistem kapitalis yang memandang produk-produk budaya populer sebagai komoditi yang dapat mendatangkan keun- tungan ekonomis. Budaya populer diproduksi oleh lembaga-lemba- ga yang disebut industri budaya. Budaya populer dengan demikian bisa dianggap sebagai satu hal yang kedudukannya diperkuat oleh sistem kapitalis, yang salah satu agen terkuatnya adalah media mas- sa, terutama media-media global (Martin dan Nakayama, 2003). Logika terbalik atas keterasingan (alienation) Karl Marx yang berjudul Economic and Philosophic Manuscript, manusia diasingkan dari dunia bukan hanya dalam pemikiran, namun dalam keseluruhan keberadaannya dan keterasingan tenaga kerja dari proses ekonomi merupakan hal paling penting dalam proses ini. Bagi Marx, proses keterasingan, eksternalisasi dan objektifikasi diri ini, tidak terbatas pada para pekerja saja, namun terjadi pada sistem yang berorientasi pada uang. Manusia diputuskan dari diri alamiahnya, dan diper- budak bukan lagi oleh kaum kapitalis, tetapi oleh kapital itu sendiri. Itu dunia baru, itulah budaya baru, dan itulah manusia baru dalam lingkaran budaya pop. Ketika tidak mengikuti atau mengkonsumsi budaya baru maka akan menjadi manusia asing yang teralenasi oleh "perdaban" dan dari sinilah beranak pinak konflik atas dirinya dan lingkungan. Aku Ngepop Maka Aku Konflik Cogito ergo sum sebuah ungkapan Rene Descartes, seorang filsuf kebangsaan Perancis yang hidup abad ke-17, "aku berpikir maka aku ada". Ungkapan yang membuktikan bahwa satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah keberadaan seseorang sendiri. Ke- beradaan ini bisa dibuktikan dengan fakta bahwa bisa berpikir sen- diri maka dia ada. 88
aKar KonfliK di indonesia "Aku belanja maka aku ada" peneguhan atas esistensi manusia modern (mungkin sebagian besar manusia Indonesia). Belanja itu memang lumrah, namun yang terjadi sekarang ini, dunia menawar- kan beragam kebutuhan baru dan baru dengan sangat cepat agar orang menkonsumsinya secara terus menerus dan beranti-ganti. Si- fat konsumerisme sebagai anak kandung kapitalisme telah merang- sek sampai ke jantung masyarakat. Konsumerisme berhasil men- ciptakan kebutuhan baru di masyarakat. Pada kondisi ini, manusia modern mengkonsumsi barang bukan lantaran butuh secara fung- sional, melainkan karena tuntutan atas gengsi (prestige), status, dan atau sekadar gaya hidup (life style). Konsumerisme diusung yang bernama media. Pastikan, mulai dari Koran, televisi sampai majalah-majalah gaya hidup wanita/ pria banyak menyajikan liputan-liputan atas kehidupan papan atas, kaum jetset mulai dari cara belanja, cara memilih makanan, cara merawat tubuhnya, semua dikupas habis. Pastinya juga dalam in- dustri film dan iklan baik yang terang-terangan maupun persuasif terselubung, masyarakat disuguhi beragam produk baru. Lewat me- dium inilah, manusia modern disuguhi tiada henti beragam gaya hidup populer yang akhirnya memaksa kita untuk mengkonsumi produk yang dipajangkan itu. Bahasa etalase begitu membujuk dan membutakan mata kesadaran manusia modern. Budaya ini dikatakan berbahaya karena berekses negatif terhadap lingkungan hidup, juga meluruhnya hubungan sosial dan bertahtanya kesadaran palsu di benak manusia. Lambat tapi pasti itu melahirkan konflik. Konflik adalah sesuatu pilihan yang hampir tidak mungkin bisa dilepaskan dari peradaban manusia. Selama manusia masih memi- liki perbuatan atas; kepentingan, kehendak, dan impian, maka kon- flik senantiasa seiring sekata dalam kehidupannya. Satu paket dalam hukum mewujudkan apa yang inginkan pastilah ada hambatan- hambatan yang menghalangi, dan halangan tersebut harus diha- dapi dan dilawan. Kemungkinan besar itu akan terjadi benturan- benturan kepentingan antara individu dengan sosialnya, kelompok dengan kelompok, dan biasa juga individu dengan diri sendiri atas tubuh dan pikirannya. Bahasa konflik itu sendiri seringkali mengandung pengertian 89
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia negatif, yang cenderung diartikan sebagai lawan kata dari penger- tian keserasian, kedamaian, dan keteraturan/anarki. Konflik sering- kali diasosiasikan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik mau pun pikiran. Pandangan yang sempit mengenai konflik yang demikian, tidak mudah untuk diubah, lalu muncul semangat buda- ya "mencegah konflik", "meredam konflik" dan "berdamai dengan konflik". Bermunculan definisi konflik yang dkemukakan oleh para pe- mikir. Dari belbagai definisi dan belbagai sumber yang ada istilah konflik, namun tidak akan dipaparkan panjang lebar, ini akan lebih fokus pada; Satu, konflik itu bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai, serta kebutuhan. Dua, pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebu- tuhan, nilai, dan motifasi pelaku atau yang terlibat di dalamnya. Tiga, bentuk pertentangan yang bersifat fungsional karena perten- tangan semacam itu mendukung tujuan kelompok dan memperba- rui tampilan, namun disfungsional karena menghilangkan tampilan kelompok yang sudah ada. Empat, proses mendapatkan monopoli ganjaran, kekuasaan, pemilikan, dengan menyingkirkan atau me- lemahkan pesaing. Lima, kekacauan rangsangan kontradiktif dalam diri individu. Solusi menyelesaikan konflik yang terjadi tentunya harus dike- tahui penyebab konflik yang terjadi. Dengan mengetahui sebab- nya, konflik diharapkan segera bisa diselesaikan. Dalam pandangan teori konflik bahwa selalu dalam kondisi perubahan dalam setiap pelaku konflik. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahren- dorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi kekua- saan dan otoritas "selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis". Collins, seorang ahli sosiologi, lebih menekankan bahwa konflik lebih berakar pada masalah individual karena akar toretisnya lebih pada fenomenologis dan etnometodologi. Dia lebih memilih konflik sebagai fokus berdasarkan landasan yang realistik, konflik adalah proses sentral dalam kehidupan sosial. Yang terjadi kebanyakan konflik karena perbedaan nilai. Nilai merupakan sesuatu yang menjadi dasar, pedoman, tempat setiap 90
aKar KonfliK di indonesia manusia menggantungkan pikiran, perasaan, dan tindakan, konflik yang bersumber pada perbedaan rasa percaya, keyakinan, bahkan ideologi atas apa yang diperebutkan. Konflik seringkali terjadi kare- na output dan outcome dari individu atau kehidupan sosialnya kurang atau tidak mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Oleh karenanya muncul prasangka di antara mereka. Kesenjangan eko- nomi di antara kelompok sosial, termasuk dalam konflik ini. Kon- flik ini terjadi karena ada perubahan keseimbangan dalam suatu masyarakat. Penyebabnya bisa karena faktor alam, maupun faktor sosial. Banyak pula konflik yang terjadi dalam masyarakat karena masalah terdahulu tidak terselesaikan. Kehidupan modern inilah yang terjadi dimana kehidupan hedo- nism, kehidupan nikmat ditawarkan setiap hari dalam hitungan detik per detik. Itulah yang menciptakan manusia modern menjadi sangat kosong dan rapuh sehingga mudah masuk dalam wilayah konflik personal dan lingkungannya, yang menjadi manusia men- jadi mudah galau (meminjam istilah anak muda sekarang). Mau tidak mau, suka tidak suka, peranan komunikasi dalam hal ini sangat besar menghadirkan konflik personal mau pun konflik sosial atas eksistensi sebagai seorang manusia individu atau sebagai manusia. Dimana semakin tidak nge-pop maka dia akan di-cap seba- gai manusia yang aneh, termarjinalkan, kesendirian, dan terputus kehidupan sosialnya. Namun ketika manusia terbujuk oleh iming-iming pesan komu- nikasi yang diusung oleh media pop, dirinya pun juga akan meng-al- ami konflik diri dan konflik atas kehidupan sosialnya. Dalam konflik diri, ia akan selalu mengikuti, selalu update, selalu mengkonsumsi ten- tang kekiniaan, yang dimana itu bisa masuk dalam sebuah jebakan kepalsuan, semu. Konflik identitas, jati diri, dan tentunya adalah konflik ekonomi, alih-alih ini membawa pada sifat menghalalkan cara. Dan konflik yang lebih besar adalah konflik atas kehidupan sosialnya, menjadi semakin jauh dari realita sosial yang sebenarnya, akhirnya menjadi suatu kehidupan yang awang-awang tidak mengin- jak bumi atas kehidupan sekelilingnya. Solusi model Boulding yang menawarkan metode mengakhiri konflik dengan tiga cara, yakni menghindar, menaklukkan, dan 91
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia mengakhiri konflik sesuai prosedur. Menghindari konflik adalah menawarkan kemungkinan pilihan sebagai jawaban terbaik. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa ini hanya bersifat sementara agar kedua pihak dapat memilih jalan terbaik mengakhiri konflik. Menak- lukkan adalah pengerahan semua kekuatan untuk mengaplikasikan strategi perlawanan terhadap konflik. Mengakhiri konflik melalui prosedur rekonsiliasi atau kompromi adalah metode umum yang terbaik dan paling cepat mengakhiri konflik. Seperti tidak mampu lagi untuk konteks ini karena ini harus dihadapi dan hanya kemam- puan niat individu, masyarat, dan negara untuk berpikir cerdas, dan mempunyai benteng diri atas budayanya. Dan Akhirnya... Menyitir kata M Subhi Azhari dalam artikel "Konflik, Iden- titas dan Perubahan Damai" Kalau kita bandingkan lebih mudah mana menemukan sinonim kata "konflik" ketimbang "perdamaian" dalam kosa kata kita sendiri, tanpa sadar kita akan menemukan ternyata menemukan padanan kata "konflik" lebih mudah. Fakta ini boleh saja dibantah karena alasan-alasan tertentu. Namun kenyata- an tersebut menjadi bukti kecil betapa konflik sungguh merupakan realita yang hadir dalam kehidupan dan manusia adalah pabriknya. Manusia tidak bisa eksis tanpa konflik, karena pada dasarnya konflik dibutuhkan. Tinggal bagaimana manusia merespons konflik terse- but, akan menentukan progresifitas mereka sendiri. Setiap budaya telah menentukan cara mereka merespons konflik yang mereka temukan dari pengalaman secara evolusional dan terus mengalami reduksi dan pembaruan seiring berkembangnya masyarakat. Memang konflik tidak selamanya berakibat hal fatal bagi pri- badi atau kehidupan tatanan sosial. Jika bisa dikelola dengan baik, konflik justru bisa menghasilkan hal-hal yang positif. Misalnya, se- bagai pemicu perubahan dalam masyarakat, memperbarui kuali- tas keputusan, menciptakan inovasi dan kreativitas, sebagai sarana evaluasi, dan lain sebagainya. Namun demikian, tidak menutup ke- mungkinan bahwa jika konflik tidak dikelola dengan baik dan benar, maka akan menimbulkan dampak negatif dan merugikan bagi diri individu atau sosialnya. 92
aKar KonfliK di indonesia Pointnya dalam upaya menyelesaikan konflik haruslah dipa- hami betul kompleksitas serta kerumitan konflik yang dihadapi. Semua harus sadar bahwa setiap konflik memiliki kompleksitas ma- sing-masing sehingga tidak bisa begitu saja mengaplikasikan sebuah teori untuk menyelesaikannya. Semua juga harus ingat bahwa selain teori-teori resolusi konflik yang ada, sebenarnya individu, tatanan social dan masing-masing bangsa memiliki budaya sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Namun demikian, penyelesaian konflik sering melupakan akar dimana tanah dipijak yaitu adat dan budaya lokal tersebut. Untuk itulah penting untuk menggali kembali keka- yaan budaya sendiri di zaman modern ini yang semua serba cepat dan kadang semu. Budaya populer memang ada di mana-mana. Manusia dibom- bardir oleh budaya populer setiap hari di mana pun kita berada. Menghindari budaya populer merupakan hal yang sulit dilakukan, bukan hanya karena manusia ada di mana-mana, melainkan juga karena budaya populer memiliki satu fungsi sosial yang penting. Pop culture memang memutarkan mesin-mesin mengerakkan pegas-pegas konflik, itu seandainya tidak disiasati dengan sangat hati-hati dan cerdas makan semua akan tergilas konflik manusia modern. Dan inilah peranan bahasa dan medium komunikasi untuk "mendamaikan" agar semua kembali dalam ranah keteraturan dan kenyataan. Pertanyaan sekarang para pelaku industri dan pemikir komunikasi itu mau atau tidak, dan jangan-jangan juga sudah ter- gilas dengan mesin-mesin pop culture. Semua masih gelap, tapi keya- kinan tidak boleh dimatikan cahaya terang untuk manusia-manusia produk postmodern harus tetap berjalan. Salam.§ Daftar Pustaka Alo Liliweri, (2005). Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur. Yogyakarta: LKiS. Baudrillard, Jean, (1998). The Consumer Society: Myths and Structures. London: Sage Publications. Budiman, Hikmat, (2002). Pembunuhan yang Selalu Gagal: Modernisme dan Krisis Rasionalitas Menurut Daniel Bell. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Davis, Howard dan Paul Walton. (2010). Bahasa, Citra, dan Media. Yogya- karta: Jalasutra. 93
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Eatwell, Roger, & Anthony Wright (Ed), (2004). Ideologi Politik Kontempo- rer. Penerjemah R.M. Ali, Yogyakarta: Jendela. Marcuse, Herbert. (2000). Manusia Satu Dimensi. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. Martin, Judith N. dan Thomas K. Nakayama. (2004). Intercultural Com- munication in Context. Boston: McGraw-Hill. Fisher, Simon. (2001). Mengelola Konflik: ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak Jakarta: The British Council. Strinati, Dominick, (2003)."Populer Culture: Pengantar Menuju Teori Bu- daya Populer". Penerjemah Abdul Mukhid, Yogyakarta: Bentang Budaya. Storey, John. 2008. Culture Studies dan Kajian Budaya Pop. Yogyakarta : Jalasutra. tas_Dan_Perubahan_Damai 94
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia TUBUH PEREMPUAN DAN KONFLIK IDEOLOGI DALAM DEMOKRASI DISENSUS Studi Kasus Kontroversi Konser Lady Gaga di Indonesia Hendri Yulius Wijaya Setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia memasuki periode reformasi dan demokra- si. Seiring dengan berkembangnya banyak kelompok kepentingan, demokrasi memasuki aras demokrasi di- sensus, bukan lagi konsensus. Pertentangan dan konflik yang terjadi di antara kelompok kepentingan menjadi sesuatu yang lumrah. Salah satu jenis konflik yang terjadi di Indonesia kon- temporer ini adalah konflik ideologi yang menggu- nakan tubuh perempuan sebagai medan pertarungan. Salah satu kasus yang dapat dibedah adalah kon- troversi konser Lady Gaga di Jakarta yang semakin memperlihatkan dengan jelas bagaimana tubuh dan penampilan perempuan dijadikan medan pertarun- gan wacana antara kelompok konservatif-fundamen- talis vis a vis kelompok moderat-liberal. Kata kunci: konflik, ideologi, demokrasi, disensus, konservatif, libe-ral, feminisme, gender. 95
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Melihat Kembali Paradoks Demokrasi Menurut pakar politik Francis Fukuyama (2012:3), jumlah negara yang memilih demokrasi sebagai sistem politiknya mening- kat dengan pesat. Padahal, pada era tahun 1970-an, tercatat hanya sejumlah 45 negara dari 151 negara yang dinilai sebagai 'negara bebas' (free) oleh Freedom House. Hal ini menunjukkan bahwa de- mokrasi kini kian populer dalam era globalisasi ini. Lebih jauh lagi, sistem pemerintahan demokrasi semakin lama seolah-olah men- jadi 'default setting' bagi negara-negara di abad dua puluh ini. Fuku- yama (20012:3) mengutip Samuel Huntington yang menyebutnya sebagai 'demokratisasi gelombang ketiga' (third-wave democratization) yang menjadi demokrasi liberal sebagai 'default setting' pemerintahan negara-negara ini. Klaim ini agaknya sejalan dengan apa yang dike- mukakan Budiarto Danujaya (2012: xiv) bahwa kiranya hanya ting- gal segelintir negara lagi yang tidak mengklaim telah menetapkan demokrasi sebagai asas pengelolaan politik di negeri mereka atau mengklaim pemerintahan mereka sebagai sebuah rezim demokratis. Indonesia sendiri mengalami proses reformasi pemerintahan menuju demokrasi sejak tumbangnya Orde Baru yang dipimpin oleh mantan presiden Soeharto. Keterjatuhan rezim yang otoriter ini akhirnya menumbuhkan kesuburan baru kelompok-kelompok yang selama ini dibungkam dalam era tersebut. Misalnya, setelah gerakan islam politik terbungkam pada Orde Baru, jatuhnya Soe- harto ini boleh dibilang membawa angin segar. Jemaat Tarbiyah yang bertransformasi dari gerakan informal menjadi partai politik (Muhtadi, 2012: 110). Kebebasan pers mulai dikumandangkan. Isu kesetaraan gender dan hak-hak asasi manusia mulai membahana. Menanggapi euforia ini, beberapa orang pun bersikap sinis terha- dap demokrasi 'formalistis', bukan substantif. Nyatanya demokrasi tidaklah melulu mengarah pada pem- bentukan konsensus bersama atau demokrasi konsensual. Tetapi, ironisnya, di tengah kemajuan teknologi dan derasnya arus infor- masi, serta tumbuhnya berbagai kekuatan dan kelompok-kelompok kepenting-an di masyarakat meletakkan demokrasi dalam paradoks- nya yang paling dalam, yaitu demokrasi disensus. Istilah ini men- gacu pada 'konsensus, apalagi dalam pengertian utuh-penuh-padu 96
media dan KonfliK dan tak terkontestasikan lagi, sungguh-sungguh takkan kunjung tercapai' (Danujaya, 2012: 395). Pertarungan ideologi dan berbagai kepentingan yang diusung oleh kelompok-kelompok masyarakat yang plural dalam sistem demokrasi ini akan selalu berkontestasi dalam ruang publik. Kontestasi ini tak akan pernah selesai, karena peran negara dan pemerintah menjadi seolah-olah regulator atas pertarungan ini. Negara akan menghasilkan suatu kebijakan yang tak akan pernah 'selesai' atau hegemoni suatu kelompok yang hanya 'sementara' se- bab begitu kebijakan atau hegemoni itu terlahir, ia akan kembali dikritisi dan ditantang oleh kelompok lainnya. Proses inilah boleh dibilang seperti dialektika yang tak pernah menemui akhir-kehen- dak menggapai kondisi 'ideal' yang ditawarkan demokrasi, tetapi sayangnya, idealisme itu tak akan pernah tergapai. Ia, seperti mak- na, selalu menjauh ketika didekati. Di tengah paradoks itu, justru sebenarnya demokrasi dan pluralitas bangsa Indonesia menemukan 'nilai substantif '-nya: keberagaman terus terjaga dalam proses kon- testasi berbagai kekuatan dan kepentingan. Tubuh Perempuan dan Konflik Ideologi dalam Demokrasi Disensus Menilik penjabaran tentang demokrasi disensus di atas, konflik atau pertentangan antar kelompok kepentingan merupakan salah satu hal yang wajar dan lumrah terjadi. Salah satu konflik yang sering terjadi di negeri ini adalah konflik ideologi yang menggunak- an tubuh perempuan sebagai medan pertarungannya. Hal ini terjadi dengan jelas dalam perdebatan antar kelompok yang muncul dalam kontroversi kedatangan dan konser Lady Gaga di Indonesia. Rasanya, jarang sekali seorang penyanyi pop inter- nasional yang membuat heboh masyarakat Indonesia - mulai dari anak sekolahan, mahasiswa, hingga sampai aparatur pemerintahan. Lady Gaga memang bukan sekadar pelantun lagu biasa, tetapi ia adalah seorang ikon posmodernisme, yang sadar politik dan pandai bermain-main dengan simbol dan wacana. Lagu-lagunya pun me- nyerukan 'semangat untuk menjadi diri sendiri' bagi semua orang, terlepas dari identitas gender, warna kulit, hingga orientasi seksual. 97
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Penampilannya pun tak tanggung-tanggung. Kostum hingga leng- gak-lenggoknya di atas panggung memicu konflik ideologis yang muncul antara kelompok konservatif vis a vis kelompok moderat atau liberal atau kelompok kiri vis a vis kelompok kanan. Melihat berbagai argumen yang disajikan dalam menyebabkan konflik ideologi itu semakin memanas mengenai perempuan muda yang baru berusia dua puluh enam tahun ini adalah tubuh dan penampilannya. Sebenarnya, ini bukanlah hal baru di negeri ini. Konflik ideologi yang menggunakan tubuh perempuan sudah ter- jadi pada perdebatan saat goyang ngebor Inul Daratista muncul dalam kancah pertelevisian, penyusunan dan pengesahan RUU Anti Por- nografi dan Pornografi yang kemudian disahkan menjadi UU Por- nografi pada tahun 2006 dan implementasi perda-perda syariah. Tubuh perempuan memang menjadi sesuatu yang kompleks dan memicu konflik ideologis karena: "...berawal dari "persepsi tubuh perempuan adalah bukan persepsi perem- puan itu sendiri", tubuh perempuan menjadi milik pihak lain, celakanya untuk distigmatisasi, mulai ayat-ayat suci, sampai pornografi. Selain bukan milik perempuan sendiri, tubuh perempuan bukan semata-mata menjadi persoalan pribadi, kamar mandi, ruang tidur, dan ruang ganti pakaian. Tubuh perempuan adalah politik dalam permainan kehidu- pan, dalam aturan-aturan moral dan agama. Bila menggunakan perspektif dan teori feminisme untuk mem- bedah kasus ini, persepsi atas tubuh perempuan memang tak lepas dari konstruksi gender yang dilekatkan padanya. Konsep gender mengacu kepada seperangkat sifat, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tem- pat manusia itu tumbuh dan dibesarkan (Mulia, 2009: 56). Lebih jauh lagi, bentukan budaya ini akhirnya menyebabkan persepsi sese- orang atas tubuh kedua jenis kelamin menjadi berbeda atau men- ciptakan 'standar ganda' (double standard), terutama bagi perempuan. Misalnya, perempuan yang mengenakan pakaian seksi akan dicap sebagai 'perempuan jalang', sedangkan lelaki bebas dari tudingan negatif semacam ini. 98
media dan KonfliK Hal ini bisa terjadi karena pengaruh budaya patriarki yang berada di belakang konstruksi gender ini. Seorang pemikir feminis, Gayle Rubin menyatakan bahwa sistem seks atau gender adalah "suatu rangkaian pengaturan, yang digunakan masyarakat untuk mentransformasi seksualitas biologis menjadi kegiatan manusia." Perbedaan biologis dijadikan jalan tol untuk memaksakan peran atau konstruksi gender antara kedua jenis kelamin. Lebih lanjut lagi, Rosemarie Tong dalam Feminist Thought (2010: 72) menerangkan lebih jauh gagasan Rubin ini bahwa: "Masyarakat patriarkal menggunakan fakta tertentu mengenai fisiologi perempuan dan laki-laki (kromosom, anatomi, hormon), sebagai dasar untuk membangun serangkaian identitas dan perilaku 'maskulin' dan 'feminin' yang berlaku untuk memberdayakan laki-laki dan melemahkan perempuan." Akibatnya, tubuh perempuan selalu 'direndahkan' dalam arti 'tubuh itu tak pernah menjadi miliknya sendiri'. Tubuh dan penampilan perempuan dijadikan korban. Misalnya, terlihat dalam kasus perkosaan. Senada dengan itu, Mafaz (2012:9) berargumen bahwa: "Walaupun mayoritas pelaku pelecehan seksual adalah lelaki, namun tersangka utama adalah perempuan. Artinya dalam kejahatan ini, tubuh perempuan seringkali dituding sebagai penyebabnya. Tubuh mereka yang seolah menjadi sumber "masalah' dalam pelecehan seksual." Atas dasar ketimpangan konstruksi dan persepsi atas tubuh perempuan itulah, penampilan dan tubuh pelantun lagu hit Bad Ro- mance ini memicu kontroversi dan konflik ideologi antara kelompok konservatif yang memandang bahwa tubuh dan penampilan perem- puan harus 'sesuai' dengan konstruksi gender yang dianggap 'sesuai' dengan budaya Indonesia dan kelompok moderat-liberal yang ber- sandar pada keyakinan bahwa Lady Gaga dan para penggemarnya memiliki hak untuk menentukan pilihannya dan berekspresi. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini adalah tabel argumen atau komentar dari dua kubu dalam masyarakat yang menerakan perten- tangan ideologis: 99
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Tabel Argumen Pro-Kontra Atas Konser Lady Gaga Komentar Kelompok Pro Komentar Kelompok Kontra Menurut peneliti Setara Institute Ismail Hasani, pelarangan konser oleh polisi tidak berdasar peraturan perundangan dan lebih karena adanya desakan dari kelompok radikal. "Intinya kami menolak tegas sama sekali konser tersebut," kata Muhammad Rah- mat Kurnia Ketua Umum Hizbut Tahrir Indonesia. "Jangan lupa, Kepolisian bukan perkumpulan para ulama. Bukan perkumpulan orang-orang yang terikat pada hukum, tapi mereka menegakan hukum itu sendiri. Seluruh keputusan kalau memang bisa dijelaskan secara rasional dan memiliki dasar hukum yang kuat silahkan saja. Kan seperti itu. Tapi ini kan nyata-nyata diban- gun dari desakan-desakan kelompok organisasi radikal, intoleran, juga Majelis Ulama Indonesia. Artinya mereka bekerja dibawah ketundukan organisasi-organisasi."kata Ismail Hasani. lady-gaga) "Karena kita negara Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan ini bukan masalah dua jam atau tidak. Kita membentengi gen- erasi muda supaya tidak ada liberalisasi kebudayaan. Karena, ini bisa merusak moral bangsa," jelasnya. "Tidak boleh melarang karena itu ke- bebasan warga negara untuk berkum- pul untuk ekspresikan pendapatnya lewat tulisan atau lewat kesenian atau lagu,itu bebas tidak boleh disentuh itu dan itu hak konstitusional," ujar Sosiologi dari Universitas Indonesia, Thamrin Tamagola ketika ditemui di Akbar Tandjung Institute, Senin (21/5/2012). Menurutnya, kegiatan konser meru- pakan hak konstitusi sama halnya seperti orang yang sedang beribadah tidak boleh dilarang. (Sumber: larang-lady-gaga) "Insya Allah, kami melakukannya untuk tolak konser Lady Gaga," kata Ketua FPI Kota Depok Idrus Al Gadri kepada Tempo, Rabu, 23 Mei 2012. Idrus mengatakan massa yang akan turun berjumlah ribuan orang, gabungan dari FPI se-Jabodetabek. Di lain pihak, dari FPI Kota Depok sendiri dipastikan turun 400 orang. Mereka akan memperlihatkan bahwa "Mother Monster" itu tidak layak manggung di Indonesia. Dalam long march, kata Idrus, mereka menyuarakan peno- lakan kedatangan penyanyi bernama asli Stefani Joanne Angelina Germanotta itu. Konser Gaga dinilai akan merusak anak- anak bangsa Indonesia. "Dia ini sangat vulgar," katanya. Menurut dia, semua lapisan masyarakat seharusnya menolak Lady Gaga. Negara- negara lain seperti Filipina, Cina, dan Korea juga menolak, apalagi Indonesia yang dikenal sebagai negara muslim terbesar. "Kalau menerima lucu banget, deh," katanya. "Dia tidak sesuai dengan konsep Republik." FPI-Ancam-Turun-ke-Jalan) 100
media dan KonfliK Tabel Argumen Pro-Kontra Atas Konser Lady Gaga (lanjutan) Komentar Kelompok Pro Komentar Kelompok Kontra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memandang konser Lady Gaga akan memberikan citra positif kepada pariwisata Indonesia di mata dunia. "Kehadiran Lady Gaga di Indonesia akan membuat Indonesia dikenal lebih luas oleh dunia internasi- onal," kata Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Seni Budaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ukus Kuswara, saat dihubungi Selasa, 22 Mei 2012. "Itu mencerminkan rasa cinta Tanah Air terhadap budaya dalam negeri," kata Devi, Selasa, 22 Mei 2012. "Karena bu- kan artis nasional, isu ini sangat strategis untuk dilempar." Ia membandingkan sikap masyarakat yang lebih menolak Gaga ketimbang selebritis nasional yang bergaya erotis. Penolakannya pun tak seheboh penolakan terhadap Gaga. Hal ini menunjukkan masyarakat sadar bahwa budaya Barat hampir mengua- sai sendi-sendi kehidupan masyarakat. Walaupun ada kalangan yang menolak, toh, Devi menilai masyarakat Indonesia memiliki budaya dan toleransi yang cukup tinggi. Ia menilai masyarakat cukup dewasa untuk menolak berbagai macam provokasi. Lady-Gaga-Cermin-Cinta-Negara) Salah satu calon Gubernur DKI Jakarta, Biem Benjamin, menyatakan bahwa dia mendukung konser Lady Gaga. Namun, menurut dia, Gaga harus menyesuaikan penampilannya dengan kultur Indonesia. "Iya, mendukung. Namun, siapa pun artisnya, kalau di Indonesia harus ikuti peraturan kita," ujar putra Benyamin Suaeb ini ketika dihubungi, Senin 21 Mei 2012. Biem mencontohkan, Gaga perlu memodifikasi busana dan gerakan. "Kasih tahu aja dia agar me- nyesuaikan. Busana dan gerakannya jangan erotis," dia mengimbau. Mengenai penilaian tampilan Gaga porno atau tidak, Biem mengemba- likan itu pada pandangan masing-ma- sing pribadi yang menonton. Menurut Biem, Gaga biasa saja. Apalagi buat dia yang pernah tinggal di Amerika. "Tergantung orangnya," ujarnya. Dukung-Konser-Lady-Gaga) Alasan penolakan konser yang bertajuk The Born This Way Ball ini ke Indonesia karena sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Asrorun juga mengatakan, konser tersebut juga bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan norma agama. Asrorun menjelaskan, konser Lady Gaga ini merupakan bentuk pengingkaran dari prinsip-prinsip demokrasi bangsa. Menu- rutnya, hal ini sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai keislaman dan aspirasi rakyat. Selain itu, MUI juga menilai, konser tersebut berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, kecemburuan sosial, serta kesenjangan sosial di masyarakat. Sosok penyanyi eksentrik ini, melalui pakaian dan lagu-lagunya, mengindika- sikan telah menistakan agama. "Karena Lady Gaga ini ikon liberalis. Tidak hanya dari caranya berpakaian, tapi juga lagu- lagunya," ungkap Asrorun. kedatangan-lady-gaga) 101
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Tabel Argumen Pro-Kontra Atas Konser Lady Gaga (lanjutan) Komentar Kelompok Pro Komentar Kelompok Kontra "Poin-poin dari mereka bisa jadi me- mang bagus. Jika konser tersebut bisa menggunakan norma ketimuran, saya kira tidak ada yang dikhawatirkan. Ke- cuali kalau Lady Gaga telanjang bulat. Itu kan nggak mungkin," (Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso.) (Sumber: konser-lady-gaga/) FUI menilai, Lady gaga juga menonjol- kan pornografi, dan selalu tampil erotis. (Sumber: Dari penjabaran di atas dalam dilihat bahwa kelompok konser- vatif menunding tubuh perempuan yang terbuka atau 'seksi' seb- agai bentuk liberalisme yang dibawa oleh budaya asing, tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945, bahkan disamakan dengan pornografi. Apalagi, mereka menafsirkan bahwa gaya 'liberal' a la Gaga ini bisa diikuti anak muda sekarang yang dianggap bisa men- jerumuskan moral mereka. Sementara itu, kelompok moderat atau liberal melihat bahwa konser tersebut masih bisa dilakukan asal penyanyi bernama asli Stefani Joanne Angelina Germanotta itu mengenakan pakaian yang dianggap 'sesuai' dengan budaya Indonesia, melihat kebebasan ber- ekspresi sebagai bentuk hak individu, dan meletakkan dasar hukum sebagai acuan, bukan norma agama tertentu yang dijadikan pijakan. Ruang Kosong dan Kemungkinan Demokrasi Disensus Demokrasi disensus memang merupakan sebuah paradoks - demokrasi yang menawarkan 'kontestasi' berbagai wacana yang diusung beragam kepentingan. Sesuai dengan semangatnya, de- mokrasi memang seharusnya tidak memaktubkan satu hegemoni kepentingan tertentu, tetapi membiarkan bagaimana berbagai ke- pentingan dan wacana yang ada saling berartikulasi dan 'bertarung' sehingga hegemoni satu pihak atau kepentingan akan selalu diper- tanyakan dan ditantang. Inilah yang disebut oleh Claude Lefort seba- gai 'ruang kosong' dalam demokrasi yang tak pernah terhegemoni secara partikular dalam jangka waktu lama, seperti otoritarianisme. Di tengah konflik dan pertentangan wacana yang selalu terjadi ini, bukan berarti kondisi negara dan politik akan menjadi centang- 102
media dan KonfliK perenang dan tak berarturan. Tetapi, menurut Danujaya (2012: 397) menanggapi hal ini bahwa: "Betapapun konsensus disadari takkan kunjung pernah sungguh tercapai, tapi artikulasi-artikulasi konsensual, seperti upaya menggalang ekuivalensi intergratif, melakukan domestiksasi, ataupun meningkatkan determinasi dalam politik, secara tidak langsung juga tetap terselenggara dalam politik demokrasi disensus. Hanya saja, artikulasi-artikulasi konsensual tersebut tidak pernah menjadi upaya-upaya yang berdiri sendiri, apalagi menjadi ti- tik berat rangkaian praksis politiknya, melainkan senantiasa berada dalam cakrawala prioritas artikulasi-artikulasi disensual." Perlu dicatat bahwa di tengah berbagai pertarungan dan kon- flik kepentingan tersebut, negara harus menempatkan seluruh aktor yang terlibat dalam posisi yang adil dan setara. Yang dimaksudkan dengan adil dan setara ini adalah tidak boleh ada pihak yang me- miliki kuasa lebih dari yang lainnya, apalagi membiarkan terjadinya kekerasan dan diskriminasi. Bila kekerasan terjadi, maka hukum ha- rus bisa bertindak tegas untuk mengatasinya. Dalam kasus kontroversi konser Lady Gaga di Indonesia, wajar- wajar saja bila terjadi pertentangan dan konflik ideologi di antara kedua kubu konservatif-fundamentalis versus kelompok moderat dan liberal. Tetapi, menjadi tidak wajar adalah ketika kekerasan dan ancaman termasuk di dalamnya, seperti yang dilakukan oleh ormas Front Pembela Islam (FPI). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem de- mokrasi sekarang ini, kita dapat menemukan sebuah paradoks, se- buah tegangan: pemeliharaan pluralitas dalam masyarakat akan melahirkan berbagai konflik kepentingan dan pertarungan wacana. Tetapi, hal ini bukanlah menjadi rambu-rambu untuk menghenti- kan laju demokrasi, tetapi untuk semakin mengartikulasikan perbe- daan tersebut, sehingga perbedaan tetap terpelihara dan hegemoni sementara dari satu kepentingan akan selalu ditantang dan diper- tanyakan.§ Daftar Pustaka Amirrudin, Mariana (2011). Politik Tubuh, Politik Kuasa dimuat dalam sa/. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. 103
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Azeharie, Suzy dan Nurlailah (2011). Pengaruh Program MTV Terhadap Gaya Hidup Remaja Jakarta dalam Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara (Vol 3. No. 1), Jakarta. Universitas Tarumanegara. Danuwijaya, Budiarto (2012). Demokrasi Disensus: Politik dalam Paradoks. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. Corry W., Andy (2009). Etika Berkomunikasi dalam Penyampaian Aspirasi dimuat di Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara (Vol 1. No. 1), Jakarta. Universitas Tarumaneg- ara. Fukuyama, Francis (2012). The Origin of Political Order. London. Profile Books LTD. Mafaz, Salamun Ali (2012). Perempuan dalam Jeratan Aurat dan Porno- grafi dimuat di Majalah Bhinneka (Edisi 8 Februari 2012), Surabaya. Lembaga Bhinneka. Muhtadi, Burhanuddin (2012). Dilema PKS: Suara dan Syariah. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia. Mulia, Siti Musdah (2009). Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender. Yogya- karta. Kibar Press. Pakaya, Nurdin (2009), Pengantar Ilmu Komunikasi. Gorontalo, Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo. Tong, Rosemarie Putnam (2010). Feminist Thought (Cetakan V). Bandung. Jalasutra. Sumber Internet: larang-konser-lady-gaga tak-boleh-larang-lady-gaga Gaga-FPI-Ancam-Turun-ke-Jalan min-Dukung-Konser-Lady-Gaga umat-tolak-lady-gaga 104
PERAN KOMUNIKASI DALAM MEREDAM KERAWANAN KONFLIK
Widayatmoko KomuniKasi dan KonfliK di indonesia MENYIKAPI KONFLIK SECARA POSITIF Konflik tak lain muncul disebabkan adanya per- bedaan persepsi, perbedaan selera, perbedaan ide- ologi, dan yang paling alami adalah perbedaan sifat dan karakter. Beberapa temuan tersebut menunjukkan bahwa tidak selalu konflik memberikan efek negatif namun adakalanya justru memberikan efek yang positif, ter- gantung dari sejauh mana seseorang dapat menyika- pi konflik tersebut Upaya menyikapi konflik antara lain meman- dang konflik sebagai hal yang wajar dengan rasa damai dan sejahtera, dialog antara partner dalam suasana kesetaraan, bersedia berdialog bagi kepent- ingan bersama, memperjuangkan kepentingan tidak boleh melanggar HAM, kerendahan hati, serta ber- sedia memaafkan dengan penuh kasih sayang. Kata kunci: akar konflik, perbedaan, budaya komunikasi organisasi 107
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Latar Belakang Konflik sudah ada sejak jaman Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa tidak mentaati seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, hal ini kemudian memicu terjadinya konflik yang pertama antara manusia dengan sang pencipta-Nya. Hal ini menunjukkan kon- flik tak lain muncul disebabkan adanya perbedaan persepsi, per- bedaan selera, perbedaan ideologi, dan yang paling alami adalah perbedaan sifat dan karakter. Perbedaan ini harus dipikul bersama dengan keyakinan dan semangat pengorbanan "Bhinneka Tunggal Ika" yang merangkum bagaimana agar setiap individu, keluarga, maupun masyarakat memiliki pola pikir bahwa perbedaan adalah milik kita bersama. Seyogyanya semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" ini, menjadi pilar yang dipegang teguh kala menyikapi setiap perbedaan atau ketidakcocokan yang menimbulkan konflik. Konflik tidak ada yang tidak dapat diatasi, jika mempunyai niat bersama untuk mengatasinya melalui musyawarah yang dilakukan secara baik. Konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari tetapi harus disikapi dengan cara-cara yang tepat. Banyak orang meman- dang konflik sebagai perihal yang negatif, namun konflik dapat di- manfaatkan dengan cara merubah hal yang negatif menjadi hal yang positif. Seperti, kejadian di tengah-tengah masyarakat, konflik dapat diproses menuju rekonsiliasi dan kesediaan untuk memban- gun kembali masyarakatnya. Sebagai makhluk sosial yang hidup saling bahu-membahu, tentunya diperlukan kehadiran orang lain sebagai penolong, karena tidak baik jika manusia hidup tanpa ada tolong-menolong. Artinya, setiap individu memerlukan orang lain sebagai penolong dalam melakukan sesuatu. Salah satu penyebab konflik berkaitan dengan komunikasi seper- ti yang dinyatakan oleh Robbins (2003), bahwa komunikasi sebagai kekuatan-kekuatan yang berlawanan yang timbul dari dalam kesu- litan semantik, kesalahpahaman dan "kebisingan" dalam saluran komunikasi. Hal senada diungkapkan oleh Luthans (1973), bahwa komunikasi sebagai pemindahan atau pertukaran (Katz & Khan, 1966) informasi (dalam Mulyana, 2006:29). Komunikasi merupa- kan proses penyampaian pesan dari komunikator dan komunikan yang bertujuan pada perubahan perilaku. Dari definisi tersebut, 108
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK menjelaskan bahwa dalam proses penyampaian pesan, ketika pesan disampaikan dan diterima kemudian ada umpan balik dan seterus- nya, selama proses tersebut bisa saja ada kendala yang membuat pesan diterima berbeda oleh rekan bicara. Tantangannya adalah bagaimana informasi yang sampaikan tidak berbeda dengan pema- haman atas informasi yang diterima. Maka, komunikasi juga perlu diperhatikan dalam menyikapi konflik. Dengan komunikasi yang efektif dapat mengubah konflik menjadi bermanfaat pada kinerja. Efek positifnya pada kinerja antara lain merangsang diskusi tentang gagasan-gagasan yang membantu berkinerja lebih baik (Robbins: 2003). Perbedaan dan konflik yang muncul biasanya tidak jauh dari kehidupan sehari-hari kita, karena manusia terus berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam interaksinya setiap individu atau ke- lompok menggunakan komunikasi sebagai jembatan penghubung. Tulisan ini ingin memperlihatkan bahwa perbedaan dan konflik akan berguna jika disikapi secara positif. Pengertian Konflik Istilah konflik tidak akan pernah kekurangan definisi. Sebuah buku menggambarkannya sebagai "perilaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk beroposisi terhadap anggota yang lain:" "proses dimulai jika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah menghalangi atau akan menghalangi sesuatu yang ada kaitannya dengan dirinya," atau hanya "jika ada kegiatan yang tidak cocok". Perbedaan dan konflik bukan sesuatu yang baru bagi individu, kelu- arga maupun masyarakat. Konflik didefinisikan sebagai suatu perjuangan yang diekspresi- kan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang saling bergantung, yang mempersepsi tujuan-tujuan yang tidak sepadan, imbalan yang langka, dan gangguan dari pihak lain dalam mencapai tujuan me- reka (Frost & Wilmot, 1978: 9). Dalam pandangan ini "perjuangan" tersebut menggambarkan perbedaan di antara pihak-pihak tersebut yang dinyatakan, dikenali, dan dialami. Konflik baru terjadi ketika atau setelah perbedaan tersebut dikomunikasikan. Konflik mungkin dinyatakan dengan cara yang berbeda, dari sarkasme yang halus 109
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia hingga kecaman verbal yang terbuka (Mulyana, 2006:369). Berdasarkan pemahaman tentang terjadinya konflik yang men- jadi titik poinnya adalah perbedaan. Seringkali individu atau ke- lompok terfokus pada apa yang harus dicapai sehingga perbedaan kepentingan, perbedaan perjuangan yang ada menjadi tidak keli- hatan dan diabaikan. Hal ini semata-mata untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat. Stephen P. Robbins dalam buku Perilaku Organisasi (2003:136) mengatakan bahwa oposisi atau ketidakco- cokan dan suatu bentuk interaksi adalah faktor-faktor penentu titik awal dari proses konflik. Menyikapi perbedaan dalam hal apa pun dengan arif adalah keputusan yang bijak untuk tujuan yang lebih tinggi. Hal ini dilaksanakan demi keutuhan dan kesejahteraan, ter- lebih demi institusi. Konflik harus dirasakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengannya. Apakah konflik tersebut memang ada karena adalah masalah persepsi. Jika tidak ada yang dirasakan adanya konflik, pada umumnya konflik dianggap tidak ada. Tentu saja, konflik yang dirasakan sebetulnya tidak ada, sedangkan banyak situasi yang digambarkan mengandung konflik sebenarnya tidak demikian, karena para pihak tidak merasakan adanya konflik tersebut. Kesa- maan lain pada kebanyakan definisi tentang konflik adalah konsep mengenai oposisi, kelangkaan, dan halangan (blockage) dan asumsi bahwa ternyata terdapat dua pihak atau lebih yang kepentingan- nya atau tujuannya kelihatannya tidak cocok. Sumber daya apakah itu uang, promosi, prestise, kekuasaan, atau apa saja tidak terbatas, dan kelangkaannya mendukung perilaku yang menghalangi. Oleh karena itu pihak-pihak tersebut saling bertentangan. Jika salah satu pihak menghalangi pencapaian tujuan pihak yang lain, maka kon- flik pun akan terjadi. Perbedaan di antara definisi-definisi itu cenderung berpusat pada maksud dan apakah konflik adalah sebuah istilah yang hanya terbatas pada tindakan terbuka. Masalah maksud merupakan perde- batan mengenai apakah perilaku yang menghalangi harus meru- pakan tindakan yang ditentukan atau apakah maksud itu terjadi sebagai akibat dari keadaan yang kebetulan saja. Mengenai apakah konflik hanya dapat ditujukan kepada tindakan yang terbuka, be- 110
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK berapa definisi, misalnya, meminta adanya tanda-tanda pertikaian atau pertarungan terbuka sebagai kriteria bagi eksistensi konflik. Pengakuan dan pemahaman konflik mengakui adanya kesada- ran (persepsi), oposisi, kelangkaan, dan halangan. Selanjutnya, dia- sumsikan bahwa konflik merupakan tindakan yang ditentukan, yang dapat timbul pada tingkat yang tersembunyi atau terbuka. Definisi konflik sebagai suatu proses dimana A melakukan usaha yang sen- gaja dibuat untuk menghilangkan usaha-usaha B dengan sebentuk usaha untuk menghalangi sehingga mengakibatkan frustrasi pada B dalam usahanya untuk mencapai tujuannya atau dalam menerus- kan kepentingan-kepentingannya. Konflik, Peran Keluarga dalam Kaitan dengan Organisasi Kolaborasi sebagai usaha untuk mempertahankan hubungan yang produktif yang akan mengatasi ketidak setujuan ketika beker- jasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan cara-cara yang kreatif, tujuan dan kebutuhan setiap orang dapat dicapai. Sehingga sebagai manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Ketika berinteraksi dengan sesama manusia, selalu diwarnai dua hal, yaitu konflik dan kerjasama. Dengan demikian konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia. Konflik biasa- nya diberi pengertian sebagai satu bentuk perbedaan atau perten- tangan ide, pendapat, faham dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Perbedaan ini bisa berbentuk pertentangan fisik dan non-fisik, yang pada umumnya berkembang dari pertentangan non-fisik menjadi benturan fisik, yang bisa berkadar tinggi dalam bentuk ke- kerasan (violent), bisa juga berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (non-violent). Pebedaan dikatakan sebagai konflik manaka- la perbedaan itu bersifat langsung, yakni ditandai interaksi timbal balik di antara pihak-pihak yang berten-tangan. Selain itu, perbedaan itu juga dilakukan di atas dasar kesadaran pada masing-masing pihak bahwa mereka saling berbeda atau ber- lawanan. Konflik pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan sosial, karena itu tidak ada masyarakat yang steril dari realitas kon- flik. Konflik dan konsensus, integrasi dan perpecahan adalah proses 111
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia fundamental yang walau dalam porsi dan campuran yang berbeda, merupakan bagian dari setiap sistem sosial yang dapat dimengerti. Karena konflik merupakan bagian kehidupan sosial, maka dapat dikatakan konflik sosial merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar. Bagi kebanyakan orang istilah konflik mempunyai konotasi negatif. Organisasi yang efektif biasanya dianggap sebagai sekelompok individu terkoordinasi yang bekerja untuk mencapai tujuan bersa- ma. Dalam pandangan ini, konflik hanya merintangi koordinasi dan kerja sama tim dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organ- isasi. Munculnya Konflik dalam organisasi karena dorongan adanya konflik dalam keluarga itu sendiri sehingga disebut Konflik keluar- ga-kerja yang didefinisikan sebagai "a form of inter-role conflict in which the role pressures from work and family domains are mutually incompatible in some respect.That is, participation in the family (work) role" (Greenhaus dan Beutell, 1985: 77). Dari definisi ini diketahui bahwa konflik kelu- arga-kerja berkaitan dengan dua peran berbeda yang dilaksanakan pekerja, yaitu peran dalam keluarga dan dalam pekerjaan. Dalam melaksanakan peran itu, beberapa aspek yang terdapat pada kedua peran itu tidak saling sesuai. Jadi, pekerja mungkin saja tidak men- galami konflik keluarga-kerja jika tidak ada aspek yang saling tidak sesuai yang dialaminya dalam melakukan peran dalam keluarga dan dalam pekerjaan. Konflik keluarga-kerja dapat membuat pekerja mengalami kete- gangan dan kelelahan (Netemeyer, Boles, dan McMurrian, 2004). Terkait dengan itu, begitu ada penurunan sumberdaya emosional, pekerja akan mengalami perasaan lelah, kehilangan kepercayaan dan perhatian, serta frustrasi (Gaines dan Jermier, 1983). Dampak- nya adalah bahwa pekerja yang mempersepsi ada konflik antara tanggung jawab yang terkait dengan kerja dan komitmen terhadap keluarga dan/atau sosial maka tanggung jawabnya untuk bekerja menjadi berlebihan (Hyman dkk. sebagaimana dikutip oleh Kara- tepe dan Tekinkus, 2006). Jika individu dihadapkan pada peran-peran yang tidak sesuai, misalnya terkait dengan kendala fisik dan waktu, ia harus mempri- oritaskan satu peran (Larson dan Fukami sebagaimana dikutip oleh 112
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK Caykoylu, Egri, dan Havlovic, 2007). Makin rendah tingkat konflik peran makin baik kualitas kehidupan kerja (Baba dan Jamal, 1991), yang kemudian berpengaruh pada kepuasan kerja. Terkait dengan itu, beberapa contoh hasil penelitian konflik tersebut menyatakan bahwa konflik antara keluarga dengan kerja dapat berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Boles dan Babin (1996) meneliti pada pekerja front-line untuk jasa makanan menunjukkan ada kaitan yang negatif antara kon- flik keluarga-kerja dan kepuasan kerja pekerja. Penelitian yang dilakukan oleh Caykoylu, Egri, dan Havlovic (2007) terhadap pe- kerja medis. Pekerja front-line bank mengenai kaitan konflik keluar- ga-kerja dan kepuasan kerja juga menunjukkan hasil yang negatif dan signifikan.Sebaliknya, hasil penelitian terhadap manajer senior keuangan di kantor pemerintah lokal di Israel menunjukkan bahwa konflik keluarga-kerja dan kepuasan kerja berkaitan negatif tetapi tidak signifikan. Ia juga menemukan efek interaksi antara konflik keluarga-kerja dan inteligensi emosional terhadap kepuasan kerja bersifat positif tapi tidak signifikan. Beberapa temuan tersebut menunjukkan bahwa tidak selalu konflik memberikan efek negatif namun adakalanya justru mem- berikan efek yang positif, tergantung dari sejauh mana seseorang dapat menyikapi konflik tersebut dan justru sebaliknya akan mem- berikan efek positif pada diri seseorang, bahkan ada pandangan yang lain tentang konflik. Pandangan yang satu ini berargumentasi bahwa konflik meningkatkan keefektifan dengan merangsang pe- rubahan dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Kegunaan Perbedaan dan Konflik Jika Disikapi Secara Positif Konflik tak lepas dari kehidupan sehari-hari dari lingkungan yang kecil dalam keluarga hingga dalam kehidupan bermasyara- kat. Namun, kita perlu tetap mengusahakan untuk meredam konflik dari pemicu apapun. Penggambaran konflik dalam realita ragam kehidupan sehari-hari yang umumnya terjadi di tengah-tengah ma- syarakat dapat kita lihat sebagai berikut: Pada saat-saat awal hidup berkeluarga saling mengasihi dalam 113
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia kualitasnya yang tinggi. Dalam keluarga saling mencintai dengan pengorbanan yang tidak kecil, saling mencintai dalam iman, karena mencintai pasangannya dan anak demi cintanya. Sesuatu yang baru membuat dengan mudah melepas cinta yang begitu mengasihi. Tetapi dalam perjalanan waktu, kualitas kasih dapat merosot seiring persoalan yang dihadapi karena berbagai alasan juga dapat dipen- garuhi oleh apa yang bisa terjadi di tengah masyarakat luas dan tidak terbiasa menyikapi dan disikapi sesama manusia dengan iman. Cinta keluarga tidak lagi berdasarkan kasih yang "walaupun" na- mun berubah menjadi kasih yang "karena". Pola pikir atau mind set kita seharusnya terus mengatakan kasih untuk pasangan dan anak- anak yang dicintai tidak boleh dirusak oleh waktu atau hal apapun. Keindahan keluarga, cinta dan kasih dalam iman adalah permata yang tak dapat digantikan bahkan ketika permata dalam keluarga telah didapatkan, dapat menerima permata dari luar. Sebab, jika dalam keluarga kita bisa saling mengasihi dengan kualitas yang tinggi, tidak diragukan lagi kita dapat berhasil di tengah masyarakat. Konflik dalam tertib berlalu lintas dapat kita lihat saat orang mengendarai motor atau mobil, saling berebut jalan. Pengendara motor merenggut hak pejalan kaki dengan melewati trotoar di saat kemacetan terjadi, ketidaksabaran membuat orang melanggar per- aturan dan hak-hak orang lain. Para pengemudi mobil menerobos lampu merah ketika dilihatnya jalanan sepi dan tak jarang banyak diantara mereka yang tidak mengurangi kecepatan ketika melihat penyeberang jalan menginjakkan kakinya pada zebra cross. Rasanya begitu sulit untuk mematuhi peraturan yang ada dan sulit menghar- gai hak orang lain. Hal ini juga dapat memicu konflik. Hiruk pikuk di jalanan, menyebabkan stress karena kepenatan seharian bekerja membuat kepala terasa pusing dan kemarahan mungkin muncul dalam hati. Dalam lingkungan pekerjaan, pimpinan dapat melakukan se- mena-mena terhadap karyawan rendah. Pandangan bahwa karya- wan rendahan adalah seseorang yang derajatnya berada jauh di bawah pemimpin membuat hal itu tidak heran dilakukan. Kalau anda yang menjadi atasan bisa jadi melakukan sikap yang serupa. Jika setiap orang bertindak dan berpikir seperti itu, siapa yang akan 114
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK dijadikan suri teladan. Jika anda memiliki sikap rendah hati, anda bisa menolak untuk menjadi serupa dengan dunia yang seperti itu dan membuat dunia yang baru, di mana dalam lingkungan peker- jaan setiap pekerja dan atasan menempati posisi yang sama dalam hal martabat diri. Dunia yang damai adalah di mana harkat dan martabat manusia dijunjung dan dihormati, siapapun tidak peduli latar belakang dirinya, dia layak untuk dihargai. Jika anda pulang ke tengah keluarga suasana yang terjadi di luar rumah yang sudah anda alami sepanjang hari dapat terbawa. Anda seperti benda yang harus diperlakukan hati-hati, salah sedikit saja bisa menimbulkan kemarahan yang tidak diperlukan. Sikap ter- hadap isteri atau suami dan anak tidak lagi menjadi lembut, apalagi terhadap pembatu rumah tangga, sikap anda seolah berubah sera- tus delapan puluh derajat, menjadi kurang hikmat. Dalam kondisi tersebut kekerasan mudah saja terjadi. Amarah dan kekesalan melu- apkan seseorang untuk melampiaskan amarah dalam dirinya yang tidak diketahui orang lain. Hal umum yang seringkali menjadi pemicu pertengkaran dalam keluarga adalah uang. Ayah dapat bertengkar dengan si ibu atau anak ketika uang terbatas. Setiap anggota kelurga ingin keinginan- nya terpenuhi, bukan kebutuhannya. Misalnya, ayah ingin mem- beli televisi, ibu ingin membeli mesin cuci, sedangkan anak ingin dibelikan sepeda motor. Sangat disayangkan jika harmonisasi kelu- arga harus terganggu karena uang. Terbatasnya uang bukanlah hal mutlak pemicu konflik, jika kita pandai menguasainya. Berlawanan dengan HAM, bertentangan dengan kebenaran dan keadilan. Jangan-jangan semangat demi kepentingan pribadi dan kelompok, perlakuan tidak jujur, tidak adil yang anda alami dapat menumpulkan kepekaan sosial. Sehingga dalam keluarga pun anda bisa tidak jujur dan tidak adil, kasih sayang anda dapat men- jadi egoistis, demi kesenangan sendiri. Mengacu hal tersebut di atas, akan mempengaruhi cara pan- dang dan akan membantu dalam menyikapi konflik. Adapun upaya yang dilakukan untuk menyikapi konflik sebagai berikut: 1. Memandang konflik sebagai hal yang wajar. Pandangan hubungan manusia menerima konflik sebagai peris- 115
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia tiwa yang wajar dalam semua kelompok dan organisasi dan karena konflik tidak terelakkan maka aliran hubungan manusia menganjurkan penerimaan konflik (Robbins, 2003:137). Kon- flik perlu dipandang sebagai hal yang wajar yang dapat terjadi karena tidak ada orang yang sama di dunia ini. Tuhan men- ciptakan setiap orang dengan kekayaan-Nya tersendiri. Watak, pandangan, dan sikap terhadap hal yang sama dapat berbeda, selera dan cita-cita pun dapat berbeda antar setiap orang. Jus- tru perbedaan inilah yang memberikan kita pengetahuan akan gambaran dunia berbeda, memberikan inspirasi dari berbagai perspektif yang berbeda sebab muncul dari setiap individu de- ngan karakternya masing-masing. 2. Memerlukan rasa damai dan sejahtera. Manusia di mana tempat kita hidup memerlukan kebutuhan akan adanya rasa damai. Keluarga dan masyarakat perlu sadar bahwa anggotanya mengingini rasa sejahtera yang terpenuhi. Rasa damai yang tidak terpenuhi dapat menjadi sumber konflik, karena tiap individu seolah mencari kedamaian tersebut. Maka kesejahteraan bersama ini justru yang perlu selalu dijadikan se- bagai acuan bersama dalam menyikapi perbedaan dan konflik. Kita tidak dapat melupakan bahwa kita tidak hidup sendiri. Ada kepentingan pribadi dan ada kepentingan bersama, jika saja se- tiap orang bisa dengan rendah hati menaruh kepentingan priba- dinya di bawah kepentingan bersama, alangkah rasa damai itu dapat diperjuangkan. Rasa damai membuat kehidupan lebih maju. Tidak ada pihak yang merasa tertindas, terintimidasi yang dapat menghambat kemajuan. 3. Bersedia masing-masing orang dalam suasana dialog antara partner yang setara. Komunikasi merupakan jembatan musyawarah untuk menemu- kan kembali kepentingan masing-masing pihak. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi simbolik yang merupakan fondasi komunikasi konstruktif, komunikasi aktif atau dialog. Para pihak bebas berekspresi dalam menyampaikan pesan positif kepada pihak lain agar dapat menghilangkan sikap yang saling curiga. Apabila pesan positif telah diterima antar pihak yang berkon- 116
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK flik, maka kecurigaan akan punah sehingga keperpercayaan akan terbangun dengan baik. Dengan dialog komunikasi yang kondusif, para pihak dapat bersama-sama saling bertukar pikir- an melihat kembali kepentingan bersama yang mungkin saja sudah buram akibat ego masing-masing. 4. Bersedia berdialog untuk kepentingan bersama. Untuk bersedia melakukan sesuatu diperlukan kerendahan hati dan kemauan. Menyadari keberadaan diri kita berguna, seke- cil apapun usaha yang kita lakukan terlebih penting setiap in- dividu bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama. Bersedia untuk berdialog demi kepentingan bersama yang lebih luas. Di tengah masyarakat ada kepentingan kelompok, golong- an, yang diperjuangkan. Hal ini dapat menjadi sumber konflik jika masing-masing mementingkan keinginannya sendiri. Maka perjuangan mereka harus diarahkan agar terkait dengan nilai- nilai yang menyangkut kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama hanya tercapai bila hormat akan martabat manusia di- junjung tinggi, keadilan dan kebenaran ditegakkan. 5. Perjuangan diri atau kelompok tidak boleh melawan HAM. Bersikap positif dalam menyikapi konflik berarti mau menerima bahwa perjuangan diri atau kelompok tidak boleh berlawanan dengan HAM, bertentangan dengan kebenaran dan keadilan. Sekecil apapun konflik yang terjadi tidak boleh melewati batas HAM bagi setiap manusia. Menerima bahwa setiap orang me- miliki martabat yang patut dijunjung dan dihormati, akan mem- buat kita berjalan dalam perjuangan dengan arah yang benar atau jalan yang lurus. Konflik bukan berarti perpecahan dan pelanggaran atas hak-hak yang dimiliki manusia, kita perlu me- mandang setiap orang berharga. 6. Kerendahan hati. Kerendahan hati berkaitan dengan penguasaan diri. Orang yang dapat menguasai diri seringkali disebut lebih dari pemenang, karena kerendahan hati menempatkan kita mengalahkan ego yang harusnya diperjuangkan. Kerendahan hati meninggalkan pandangan dan sikap yang sempit dan mau memperhitungkan kepentingan yang benar dan adil dari pihak lainnya. Setiap 117
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia orang perlu mendapat porsi yang adil yang seharusnya tidak dapat dicuri oleh siapa pun. 7. Kasih sayang untuk memaafkan. Dibutuhkan kasih dan sayang untuk memaafkan. Kasih me- nutupi kita akan kesalahan. Kita perlu memandang selayaknya diri pribadi, orang lain juga berhak dimaafkan dengan frekuensi yang tidak terukur. Ini semua adalah cakupan yang perlu kita hayati untuk menyikapi perbedaan dan konflik secara positif. Mari kita songsong hari esok dengan mengembangkan kemam- puan kita untuk hidup dalam diri kita, persaudaraan sejati dalam keluarga dan di tengah masyarakat. Penutup Konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari tetapi harus disi- kapi dengan cara-cara yang tepat. Upaya menyikapi konflik antara lain memandang konflik sebagai hal yang wajar dengan rasa damai dan sejahtera, dialog antara partner dalam suasana kesetaraan, berse- dia berdialog bagi kepentingan bersama, memperjuangkan kepent- ingan tidak boleh melanggar HAM, kerendahan hati, serta bersedia memaafkan dengan penuh kasih sayang. Dengan berbagai upaya tersebut, mencerminkan cara pandang dan cara menyikapi konflik. Semangat persatuan dan keutuhan perlu dijunjung demi kesejahte- raan bersama yang akan dinikmati bersama. Hidup damai dengan semua orang dapat menjadi tujuan kita bersama.§ Daftar Pustaka Baba, V.V dan Jamal, M. (1991). "Routinization of Job Context and Job Content as Related To Employees Quality of Working Life: A Study of Canadian Nurses". dalam Journal of Organizational Behavior. Babin. (1996). Exploring The Psychodynamics of Consumer Shoplifting Bhaviour. American Marketing Association Conference Proceedings: Webster. Defleur, Melvin, dan Sandra J. Ball Rokeach. (1977). Theories Of Mass Com- munication. New York: David Mc. Kay Inc Frost, J.H. dan Wilmot, W.W. (1978). Interpersonal Conflict. Dubuque, Iowa: William C. Brown Publishers. Greenhaus, J.H. dan Beutell, N.J. (1985). Sources of Conflict Between Work and Family Roles. Academy of Management Review. Katz, Daniel dan Robert Louis Kahn. (1966). The Social Pyschology of Organi- zation. New York: Willey 118
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK Luthans, Fred. (1973). Cases and Study Guide to Accompany Luthans Organizational Behavior. New York: Mc Graw Hill Mulyana, Deddy. (2006). Komunikasi Organisasi. PT Remaja Rosdakarya Bandun Netmeyer, Richard G. James S. Boles dan Robert Mc Murrian. (1996). Devel- opment and Validation of Work- Family Conflict and family work conflict scales. Journal of Applied Psychology. Robbins, Stephen. (2003). Perilaku Organisasi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Samovir, Porter, McDaniel. (2010). Komunikasi Lintas Budaya edisi 7. Ja- karta: Salemba Humanika. 119
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia MENCEGAH KONFLIK MELALUI KOMPETENSI KOMUNIKASI ANTARPRIBADI Agustina Zubair Komunikasi bukan panasea, bukan satu-satunya obat mujarab pemecah masalah atau konflik yang terjadi dalam hubungan antarpribadi, antarkelompok atau antaretnik. Bagaimanapun ketika terjadi konflik, orang akan menoleh ke peran komunikasi, apakah komunikasi sudah menjalankan tugas dan fungsinya? Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan paparan tentang prinsip-prinsip komunikasi antarpribadi yang sudah dipraktekkan dengan sangat baik oleh orang Cina di Bangka ketika dia berinteraksi dengan orang Melayu Bangka sehingga kita tidak pernah mendengar terjadinya konflik antara Cina dan Melayu di Bangka. Dua pribadi yang berasal dari latar belakang so- sial budaya yang sama sekalipun tidak jaminan akan dapat menjalin hubungan secara efektif jika secara pribadi tidak memperdulikan prinsip-prinsip dalam komunikasi antarpribadi. Untuk tercapainya sebuah tujuan dan kepentingan dengan cara baik, mengapa harus membiarkan hambatan menjadi dominan dan diselesaikan dengan kekerasan baik psikis maupun fisik dengan efek konflik merugikan yang berkepanjangan. Komunikasi telah menyediakan caranya, terbukti bisa digunakan dan hubungan menjadi harmonis. Kata kunci: prinsip komunikasi antarpribadi, kompetensi komunikasi, efek konflik 120
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK Pendahuluan Membaca topik komunikasi konflik mengingatkan penulis pada prinsip-prinsip yang melekat pada komunikasi. Salah satunya adalah prinsip yang menyebutkan bahwa komunikasi bukan panas- ea, maksudnya adalah komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan secara ampuh untuk menyelesaikan masalah. Walaupun memang dalam kenyataannya tidak sedikit persoalan atau konflik baik itu antar personal maupun antar kelompok dan antar etnik diawali atau disebabkan adanya hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Prinsip komunikasi bukan panasea menjadi semacam keren- dahan hati intelektual ilmu komunikasi, setelah sebelumnya de- ngan lugas memaparkan betapa pentingnya arti komunikasi dalam kehidupan manusia, bahwa komunikasi sesuatu yang selalu serba hadir, bahwa manusia tidak bisa tidak berkomunikasi tetapi kemudi- an tetap menyadari bahwa selain komunikasi ada faktor-faktor lain yang bisa menjadi penyebab sebuah konflik. Tetapi sebagai orang komunikasi penulis tetap akan memaparkan bahwa memang komu- nikasi itu faktor penting yang secara filsafat memiliki tujuan luhur yaitu menciptakan dunia yang harmoni. Konteks komunikasi yang penulis angkat dalam artikel ini adalah komunikasi antarpribadi karena bagaimanapun pihak yang berinteraksi adalah orang-orang yang sebetulnya adalah dirinya sendiri. Walaupun memang setiap orang akan membawa latar be- lakang baik yang bersifat demografi, agama maupun sosial budaya. Prinsip komunikasi yang lain mengatakan bahwa semakin mirip latar belakang sosial budaya antara dua orang atau kelompok yang sedang berkomunikasi semakin efektif komunikasi yang terjalin. Dalam arti tujuan masing-masing pihak yang sedang berkomuni- kasi bisa tersampaikan dengan baik sekaligus bisa diterima sesuai dengan harapan. Masalahnya tidak semua pihak-pihak yang berkomunikasi bisa memilih dengan siapa dia harus berkomunikasi, Jika seseorang me- nginginkan kepentingan atau tujuannya tercapai maka dia harus siap berhadapan dengan siapapun dengan latar belakang sosial bu- daya yang beragam. Dua pribadi yang sedang berinteraksi dengan 121
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia latar belakang sosial budaya yang sama sekalipun tidak bisa dijamin akan terjalin komunikasi yang efektif. Hubungan antara dua pribadi menurut penulis sudah bisa dikategorikan hubungan antarbudaya. Karena tidak pernah ada dua orang yang memiliki pemikiran, per- asaan dan kepentingan yang persis sama. Artinya memang dibutuh- kan kompetensi untuk mengelola sebuah hubungan. Kompetensi ini tumbuh dan terbentuk pada diri seseorang berdasarkan pengalam- annya selama berinteraksi dengan orang lain. Dibutuhkan kemauan dan kerelaan terlebih dahulu pada diri seseorang untuk mengenal orang lain baik secara sosial, agama dan budaya. Pengenalan itu menjadi pengetahuan bagi diri nya untuk bisa memprediksi seperti apa respons yang akan diterima dari orang lain. Untuk itu dalam ko- munikasi antarpribadi terdapat prinsip-prinsip yang bisa dipelajari oleh seseorang agar dia bisa memiliki kompetensi menjalin hubun- gan dengan orang orang lain secara harmoni. Hal ini bukan sesu- atu yang bersifat abstrak sebetulnya karena nyatanya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari hanya mungkin tanpa kita sadari. Pembahasan Penulis akan memberikan contoh bagaimana Orang Cina di Bangka dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan orang Melayu di Bangka. Keberadaan orang Cina di Bangka adalah berkaitan dengan reaksi yang ditunjukkan oleh orang Cina ketika dia berkemauan seperti kelompok budaya yang dominan seperti be- lajar bahasa, tata cara berbusana, berbicara, dan condong bergaul dengan kelompok budaya Melayu, sehingga meminimalkan perbe- daan latar belakang budaya yang terbawa oleh individu minoritas. Apa yang dicapai masing-masing orang dapat dipandang sebagai sesuatu yang terbentuk dari proses pembelajaran, dari proses pe- ngalaman yang panjang, yang disampaikan dan dipelajari melalui interaksi dalam keluarga dan lingkungannya. Reaksi adaptasi budaya ini diperkuat oleh motivasi untuk me- menuhi kebutuhan hidup terutama dari berdagang yang tidak bisa orang Cina ini lakukan tanpa berinteraksi dengan orang Melayu Bangka. Sehingga orang Cina akan mengerahkan seluruh kemam- puan dan pengetahuan komunikasinya dalam membangun dan 122
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK mempertahankan hubungannya dengan orang Melayu. Sebuah motivasi yang disebut kemampuan berbudaya ini direpresentasikan oleh kesadaran orang Cina akan perbedaan budaya yang dibawa- nya sebagai minoritas dan orang Cina memiliki pengetahuan akan kedua budaya tersebut yaitu budaya Melayu dan budaya Cina. In- dividu ini akan bersikap berbeda sesuai dengan situasi kelompok budaya yang dihadapinya, bilamana berhadapan dengan sesama kelompok budayanya ia akan menggunakan bahasa dan tata cara- nya sendiri, namun bila berhadapan dengan kelompok budaya dominan, ia akan mampu berbicara atau bersikap seperti mereka. Reaksi adaptasi budaya yang dilakukan oleh orang Cina adalah melebur, orang ini memiliki pengetahuan mengenai budaya asal- nya negeri Cina dan budaya baru Melayu. Reaksi tersebut melibat- kan reaksi kelompok budaya Melayu, jadi proses adaptasi budaya yang menimbulkan reaksi dan aksi ini sangat dinamis melibatkan banyak motivasi termasuk motivasi ekonomi. Jika orang Cina ingin usaha dagangnya berhasil dan berkembang maka dia akan berusaha melakukan adaptasi melebur ke dalam budaya Melayu agar usaha- nya tidak mengalami hambatan. Orang ini akan berusaha mengem- bangkan kompetensi komunikasinya agar bisa diterima oleh orang Melayu. Menjadi menarik untuk menggali, mengamati dan mema- hami bagaimana aktivitas perilaku komunikasi tertentu yang secara aktif dipilih individu-individu dari orang Cina dalam hubungan an- tarpribadi dengan orang Melayu guna mencapai tujuannya. Dalam artikel ini penulis akan fokus pada konteks komunikasi antarpribadi, karena ingin melihat bagaimana orang Cina ini secara pribadi berinteraksi dengan orang Melayu di Bangka. Komunikasi antarpribadi menurut Steven A. Beebe, Susan J. Beebe dan Mar V. Redmond (1996: 6) adalah the process of interacting simultaneously and sharing mutual influence with others person. Komunikasi antar pribadi merupakan proses interaksi secara simultan dan saling mempenga- ruhi dengan orang lain. Komunikasi antar pribadi ini menurut Beebe & Beebe adalah bentuk spesial dari human communication yang terjadi ketika berinter- aksi secara simultan dengan orang lain dan saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi secara simultan artinya kedua belah pihak 123
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia yang berkomunikasi bertindak pada informasi yang sama dan pada saat yang sama. Saling mempengaruhi artinya kedua belah pihak di- pengaruhi oleh interaksi yang kemudian mempengaruhi pemikiran mereka, perasaan dan cara mereka menginterpretasi informasi yang mereka pertukarkan. Sekali lagi Beebe & Beebe menekankan bahwa the simultaneous interaction and mutual influence may or may not involve words. Interaksi secara simultan dan saling mempengaruhi antara dua pi- hak yang sedang berinteraksi mau tidak mau meliputi kata-kata. Seperti sudah diungkapkan sebelumnya bahwa seseorang dari sosial dan budaya yang berbeda jelas memiliki perbedaan tentang bagaimana masing-masing melihat suatu realitas. Komunikasi an- tarpribadi merujuk pada komunikasi yang terjadi secara langsung antara dua orang. Menurut Richard West dan Lynn H.Turner (2007:187) mengutip Berger dalam bukunya Introducing Communica- tion Theory: Analysis and Application menjelaskan bahwa konteks ko- munikasi antarpribadi banyak membahas tentang bagaimana suatu hubungan dimulai, bagaimana mempertahankan suatu hubungan dan keretakan suatu hubungan. Artikel ini berkaitan dengan bagaimana dari hubungan anta- ra orang Cina Bangka dan orang Melayu Bangka ini, Orang Cina Bangka berhasil membangun kompetensi komunikasi antarpribadi selama hubungannya dengan orang Melayu Bangka. Hubungan an- tara dua orang dijelaskan oleh Litlejohn (2002: 234) sebagai serang- kaian harapan antara dua orang terhadap perilaku yang didasarkan pada pola-pola interaksi diantara mereka berdua. Masalah hubung- an ini sudah diakui sangat berarti dalam komunikasi antarpribadi. Pembahasan Prinsip-prinsip dalam komunikasi antarpribadi dijelaskan oleh Julia T. Wood ( 2010:27) dalam bukunya Interpersonal Communication: Everyday Encounters. T. Wood menjelaskan mengenai delapan prinsip- prinsip dalam komunikasi antar pribadi yaitu Prinsip 1: We Cannot Not Communicate, Prinsip 2: Interpersonal Communication Is Irreversible, Prinsip 3: Interpersonal Communication Involves Ethical Choices, Prinsip 4: People Construct Meanings in Interpersonal Communication, Prinsip 5: Meta- communication Affects Meaning, Prinsip 6: Interpersonal Communication De- 124
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK velops and Sustains Relationship, Prinsip 7: Interpersonal Communication Is Not a Panacea, dan Prinsip 8: Interpersonal Coomunication Effectiveness Can Be Learned. Prinsip yang menyangkut etik yaitu prinsip yang ketiga diap- likasikan oleh orang Cina Bangka sedemikian rupa saat melakukan hubungan de-ngan orang Melayu Bangka. Etik adalah bagian dari filosofi yang fokus pada prinsip moral dan code of conduct. Isu-isu etik fokus pada baik dan benar. Karena komunikasi antarpribadi tidak bisa ditarik kembali dan mempengaruhi satu sama lain, hal ini memiliki implikasi etik. Orang Cina Bangka tanpa disadari selama melakukan hubungan dengan orang Melayu fokus pada prinsip moral seperti mengutamakan kejujuran, kepercayaan, keseimbang- an, mengalah, bersikap sopan dan menghargai nilai-nilai budaya orang Melayu. Orang Cina sangat mengatur dan mengelola apa yang dia katakan dan lakukan mempengaruhi perasaan, persepsi, pikiran mereka tentang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka berpikir tentang orang Melayu. Orang Cina Bangka tampak selalu berusaha untuk bertanggungjawab dengan berhati-hati mengenai tuntunan etik dalam berkomunikasi. Walaupun bisa dikatakan me- reka melakukan itu dengan satu kepentingan atau tujuan tertentu yaitu kelanjutan mereka dalam jangka panjang. Dalam hubungan antara orang Cina Bangka dan orang Me- layu Bangka, orang Cina Bangka lebih banyak mengaplikasikan prinsip ke enam yaitu Interpersonal Communication Develops and Sustains Relationship. Komunikasi antarpribadi adalah cara utama orang Cina Bangka dalam membangun dan mempertahankan hubung- an dengan orang Melayu Bangka. Orang Cina Bangka dan orang Melayu Bangka berinteraksi berbicara mengatur harapan dan pemahaman-pemahaman dari interaksi mereka, terdapat usaha- usaha dari orang Cina Bangka untuk menyesuaikan topik-topik dan gaya komunikasi yang sesuai maupun yang tidak sesuai dan sifat dari hubungan itu sendiri. Orang Cina Bangka memiliki kompetensi tentang kapan dan bagaimana dan cara apa yang dapat dia perhitungkan satu sama lain, bagaimana orang Cina ini menangani ketidaksetujuan apakah dengan diam, mengalah dan melakukan pendekatan lagi atau lang- 125
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia sung menggunakan strategi untuk memperbaiki harmoni. Karena komunikasi tidak memiliki makna intrinsik, kitalah yang harus menghasilkan atau membangkitkannya dalam diri kita sendiri di dalam serangkaian interaksi. Komunikasi juga membiarkan kita membangun atau mem- bongkar sejarah individu dan kerjasama. Pada saat orang Cina Bangka dan orang Melayu Bangka berpikir dan merasakan, mereka menghasilkan pembagian makna untuk mereka sendiri, interaksi mereka dan hubungan mereka. Komunikasi juga merupakan alat utama dengan mana orang Cina ini melakukan perbaikan citra diri daan pemeliharaan citra diri. Komunikasi memberikan orang Cina ruang untuk mengekspresikan dan berbagi kesan diri, menjalinnya kedalam pembagian pemahaman dari kelanjutan hubungan. Demikian pula orang Cina Bangka dan orang Melayu Bangka membangun makna melalui komunikasi diantara mereka. Tanpa disadari mereka mengaplikasikan prinsip yang ke empat yaitu People Construct Meanings in Interpersonal Communication. Signifikansi komuni- kasi dalam hubungan mereka tidak bisa dibohongi dalam kata-kata dan perilaku nonverbal. Makna muncul tergantung pada bagaima- na orang Cina Bangka dan orang Melayu Bangka ini menginterpre- tasikan komunikasi. Untuk itu orang Cina Bangka menggunakan simbol Fan Ngin untuk menyebut orang Melayu Bangka yang makna nya adalah orang Melayu kalau berbicara struktur kalimatnya ter- balik, tetapi jika di depan orang Melayu mereka akan mengatakan Fan ngin artinya adalah orang melayu, tidak lebih dari itu. Atau sim- bol dengan kata-kata "sama saja" (Fan Ngin Tong Ngin Jit Jong) untuk mengungkapkan bahwa Cina dan Melayu di Bangka sama saja, ti- dak ada yang dominan dan tidak ada yang menjadi subordinat. Dalam komunikasi antarpribadi, antara orang Cina Bangka dan orang Melayu Bangka akan melakukan interpretasi satu sama lain. Ketika hubungan dimulai, orang Cina Bangka beranggapan konfrontasi dengan orang Melayu adalah sesuatu yang tidak perlu, mereka memilih simbol diam berdasarkan prinsip mengalah yang mereka yakini. Mereka memilih untuk menghindar dari argumen- tasi. Berdasarkan pengalaman berinteraksi dengan orang Melayu Bangka, orang Cina Bangka sudah berbagi makna mengenai men- 126
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK genai konflik. Orang Cina Bangka sudah memiliki pengalaman bagaimana mengatasi konflik jika itu terjadi. Berdasarkan pengetahuannya mengenai karakter orang Bang- ka yang cukup keras, orang Cina akan memilih diam dan mengalah berdasarkan prinsip kalau kita baik maka orang laian akan baik. Ka- lau yang pertama dan kedua tidak baik maka yang ketiga pasti baik. Keyakinan ini menjadi dasar orang Cina Bangka dalam mengha- dapi perbedaan atau konflik dengan orang Melayu. Mereka selalu mengatakan kita hidup dalam satu pulau harus saling bersaudara. Makna-makna dari anggapan tentang konflik sangat bergan- tung juga pada latar belakang budaya. Dengan latar belakang bu- daya Cina yang mengutamakan hidup damai dalam satu samudera atau satu pulau, atau prinsip hidup seimbang bertemu dengan prin- sip-prinsip Islam mayoritas orang Melayu Bangka yang juga men- gutamakan kerukunan membantu bagaimana antara dua etnis ini mengelola komunikasinya selama berinteraksi. Jadi latar belakang budaya Cina dan budaya Melayu mempengaruhi bagaimana kedua orang mengatasi konflik jika itu terjadi pada interaksi mereka se- lama mereka membangun dan mempertahankan hubungan . Sementara prinsip ke lima Metacommunication Affects Meaning juga terjadi pada interaksi antara orang Cina Bangka dan orang Melayu Bangka. Metakomunikasi artinya komunikasi tentang komunikasi. Orang Cina Bangka selalu mengungkapkan kata-kata bijak tetang bagaimana orang Cina peduli dengan sopan santun, kejujuran dan perdamain, orang Cina suka kedamaian dan harmoni, menguta- makan keseimbangan, menurut penulis mereka sebetulnya ingin mengungkapkan bahwa mereka adalah orang dengan karakter yang sangat positif bahkan intelek dan sangat berbudaya. Tidak seperti streotype selama ini bahwa orang Cina tidak pu- nya etika dan menghalalkan segala cara. Hanya saja orang Melayu Bangka tidak menginterpretasikannya secara terbuka dan serius bi- asanya akan ditanggapi dengan bercanda, walaupun orang Melayu Bangka me-ngetahui ada makna lain, bentuk metakomunikasi me- reka kadangkala disampaikan dengan serius dengan mengatakan: "Ya kami tahu kalian turunan orang baik-baik atau iya ya kalian tahu sopan santun" atau dengan bercanda mengatakan "jangan takutlah" kalau 127
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia dibilang bukan orang baik atau "nggak usah pamerlah." Orang Melayu memang lebih sering mengungkapkannya dengan bercanda selama itu tidak menimbulkan kerugian atau mengganggu harga diri orang Melayu. Pernyataan-pernyataan orang Melayu tersebut adalah metakomunikasi karena mengkomunikasikan mengenai komunikasi nonverbal lawan bicara kita tersebut. Metakomunikasi bisa terma- suk verbal dan nonverbal. Kita dapat menggunakan kata-kata un- tuk berbicara mengenai kata-kata orang lain atau tindakan nonver- bal orang lain. Kita juga memetakomunikasikan secara nonverbal. Metakomunikasi nonverbal sering memperkuat komunikasi verbal. Seperti yang diungkapkan oleh Beebe & Beebe (1996:10) ko- munikasi antar pribadi adalah adalah the process of interacting simulta- neously and sharing mutual influence with others person. Komunikasi antar pribadi merupakan proses interaksi yang berlangsung secara simul- tan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Komunikasi antara orang Cina dan orang Melayu di Bangka merupakan proses interak- si secara simultan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Orang Cina yang memiliki karakter dasar serius dan tidak suka membuang waktu dengan mengobrol. Tetapi saat ini kita akan bisa melihat orang Cina Bangka menjadi suka mengobrol dan mau bercanda ke- tika berkomunikasi dengan orang Melayu. Orang Melayu sendiri memang cenderung suka mengobrol dan kumpul-kumpul terutama orang laki-laki dan juga punya kecen- derungan humor yang cukup tinggi. Menurut orang Cina Bangka orang Cina sekarang jadi suka ngobrol dan ikut menjadi malas se- perti orang Melayu tidak mau susah dan ingin cepat untung, tidak mau ulet bekerja keras. Sebaliknya saat ini tidak sedikit orang Me- layu yang sudah lama berinteraksi dengan orang Cina mengikuti cara kerja orang Cina, sekarang banyak pedagang orang Melayu yang sukses karena mau ulet dan bekerja keras. Komunikasi antar pribadi ini menurut Beebe & Beebe (1996:6) merupakan bentuk spesial dari human communication yang terjadi ke- tika berinteraksi secara simultan dengan orang lain dan saling mem- pengaruhi satu sama lain. Human commnunication adalah "the process of making senses out of the world and sharing that senses with others. "Human Communication" merupakan proses terbentuknya kesadaran akan du- 128
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK nia luar melalui penginderaan dan pembagian kesadaran tersebut dengan orang lain. Kita mempelajari dunia dengan mendengarkan, observasi, merasakan, menyentuh dan membaui dan kita bagi ke- simpulan kita kepada orang lain. Komunikasi yang terjadi antara orang Cina dan Melayu Bangka merupakan bentuk human commu- nication dimana kedua orang saling berbagi kesadaran tentang pe- ngalaman interaksinya satu sama lain. Kesimpulan Orang Cina dan Melayu di Bangka telah melakukan interaksi secara simultan artinya kedua belah pihak yang berkomunikasi ber- tindak pada informasi yang sama dan pada saat yang sama. Kedua orang ini juga kemudian saling mempengaruhi artinya kedua be- lah pihak dipengaruhi oleh interaksi yang kemudian mempenga- ruhi pemikiran mereka, perasaan dan cara mereka menginterpre- tasi informasi yang mereka pertukarkan. Sekali lagi Beebe & Beebe menekankan bahwa the simultaneous interaction and mutual influence may or may not involve words. Interaksi secara simultan dan saling mempe- ngaruhi antara dua pihak yang sedang berinteraksi mau tidak mau meliputi kata-kata. Pada interaksi antara orang Cina Bangka dan orang Melayu Bangka juga terjadi interaksi secara simultan dan keduanya saling mempengaruhi selama membangun dan memper- tahankan hubungan.§ Daftar Pustaka Beebe, Steven A. & Beebe, Suasan J, Redmond, Mark V. (1996) Interper- sonal Communication Relating to Others. USA: Allyn & Bacon A Simon & Schuster Company, Littlejohn W. Stephen and Foss A. Karen. (2005). Theories of Human Commu- nication, Eighth Edition. Spain: Thomson Wadsworth. West, Richard, and Turner, H. Lynn. (2007). Introducing Communication Theo- ry. New York: McGraw-Hill Companies. Wood, Julia T. (2010). Interpersonal Communication Everyday Encounters. USA: Wadsworth. 129
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia MENCEGAH KONFLIK MELALUI KOMPETENSI KOMUNIKASI ANTARPRIBADI Nurjanah This research is focused to communication strategy in efforts to conflict finishing that are being happening between traditional fisherman and modrn fisherman. The fenomenant that will be reseached be identifieded as "How the problem solving approach in the conflict finishing between traditional fisherman and modern fisherman? How the communication strategy that has be done." The yield of reseach shows that the finishing's aprroach con- flict trough: 1) culture, finishing of conflict trough culture should contrive to wishing of society that be in effect the customary law the shape of ulayat right, 2) social, development of social group who have influence in the society, 3) economic, development of alternatif livelihood so that the fishermen are not only hanging on the sea for meet their need daily life, 4) low, socializes the well role who have been gone out by the goverment of regency, province, and center of goverment. The strategy which has done by Government on efforts to finish the conflict pass through per- suasif communication as negosiation, mediation, fasilities and diplomation, confrotative. keyword: communication strategy, conflict, interpersonal communication 130
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK Pendahuluan Konflik bisa muncul dalam banyak bentuk, dan hampir tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat, ia terjadi antara indi- vidu, kelompok dan antar orang-orang yang bekerja sama. Konflik adalah proses dinamis yang bisa dipercepat, dikembangkan dan dia- tur dengan pendekatan komunikasi bersama pihak-pihak yang ter- libat. Konflik muncul ketika orang memandang orang lain, sebagai penyebab terhambatnya pencapaian tujuan mereka. Salah satu daerah yang terjadi konflik sosial dalam mempere- butkan sumber daya perikanan adalah Kecamatan Bantan Kabu- paten Bengkalis Provinsi Riau, sebagian besar penduduknya yang tinggal di daerah pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nela- yan. Pada umumnya merupakan nelayan tradisional dengan meng- gunakan alat tangkap rawai, jaring ingsang, pukat pantai, langgai dan empang. Ikan-ikan hasil tangkapan mereka merupakan ikan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Dengan adanya nilai ekonomis yang tinggi dan didukung oleh kebijakan negara tentang modernisasi perikanan (blue revolution) telah mempengaruhi secara signifikan kondisi sumberdaya setempat. Para pemodal mulai menggunakan peralatan modern dengan mengin- troduksi sejenis jaring ingsang (gill net) yang dioperasikan di dasar laut dan dengan menggunakan alat pendeteksian keberadaan ikan, dan setiap menarik jaring dipastikan karang-karang yang tumbuh akan tersapu oleh jaring. Jaring ini dikenal dengan nama jaring batu atau jaring kurau. Baik jaring batu maupun jaring rawai keduanya meru- pakan alat tangkap yang dioperasikan di dasar perairan. Sasarannya juga relatif sama yaitu ikan-ikan yang dikenal aktif di dasar perai- ran seperti ikan kurau, malung, jenak, kerapu, pari dan kelampai. Ikan- ikan ini harganya mahal di pasar lokal maupun ekspor. Dampak semakin sulitnya memperoleh hasil tangkapan adalah terjadinya peningkatan kesenjangan, penurunan pendapatan, dan kemiskinan, serta kurangnya kesejahteraan di kalangan masyarakat nelayan tradisional. Kelangkaan sumberdaya perikanan, khususnya untuk jenis-jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan pasar yang prospektif serta alat tangkap yang dipergunakan meru- pakan faktor yang dianggap sebagai sumber pemicu konflik. Inten- 131
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia sitas konflik ditentukan oleh tingkat perbedaan teknologi penang- kapan yang dipergunakan, keterbatasan teritorial distribusi spesies, dan jumlah nelayan yang memperebutkannya. Teori Konflik Teori konflik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik Dahrendorf (Ritzer, 2004:153) pada dasarnya masyarakat tidak dapat menghilangkan konflik, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana konflik menjadi fungsional dan mendukung ter- jadinya perubahan dalam proses perkembangan dan kemajuan. Timbulnya konflik disebabkan (1) sumber daya alam yang tidak merata (2) kesenjangan dalam memperoleh sumber daya alam (3) persaingan kepentingan antara kelompok dominan (pihak yang menguasai) dengan kelompok yang didominasi (pihak yang dikua- sai). Menurut Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian Republik Indonesia 1988 (dalam Kusnadi, 2002:1) untuk mengkaji fenomena konflik sosial pada masyarakat nelayan, intensitas konflik merupakan penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan dapat ditinjau dari tiga sudut pandang. Pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring, dan per- lengkapan yang lain). Struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Ne- layan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan hanya menyum- bangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Kedua, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya. Struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan be- sar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikan- an relatif banyak. Sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya. Ketiga, dipandang dari tingkat teknologi peralatan yang digunakan masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional. Teori Komunikasi Persuasif Dalam perspektif komunikasi, menurut teori kebutuhan ma- 132
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK nusia (Fisher, et al, 2001:8) berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia; fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, iden- titas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Sasaran utama teori ini adalah pertama; membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasikan dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tak terpenuhi, dan mengupayakan pilihan-pilihan un- tuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua; agar pihak yang men- galami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak. Proses komunikasi paling penting di dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi, salah satunya adalah dengan menggunakan metode komunikasi persuasi dalam konflik. Cara persuasif adalah dengan menggunakan perundingan dan musyawarah untuk men- cari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik, maupun Komunikasi persuasif secara umum mengandung arti suatu komunikasi dilakukak untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kehendak penyampai pesan (Perloff, 2010:12). Di dalam persuasi digunakan cara-cara tertentu sehingga orang mau melaku- kan sesuatu dengan senang hati tanpa paksaan. Kesediaan itu tim- bul dari dalam dirinya sebagai akibat adanya dorongan atau rang- sangan tertentu yang menyenangkan. Rancangan sebuah strategi komunikasi merupakan sebuah model seperti yang dirumuskan oleh Harold Lasswell, (dalam Ef- fendy, 2005:33) menjelaskan (statement) siapa mengatakan apa me- lalui channel apa dan apa yang dapat mempengaruhinya? Strategi Manajemen Konflik Untuk membantu memahami konflik yang terjadi, intervensi yang tepat akan melibatkan strategi penyelesaian dan resolusi kon- flik. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Marc Howard Ross, (1993:7-8) strategi manajemen konflik dapat dilakukan dengan dua pendekatan teori yaitu: Pertama, teori struktural yang memandang bahwa perbedaan kepentingan sulit untuk dijembatani sehingga diperlukan tindakan unilateral atau bantuan pihak ketiga sebagai perantara pihak-pihak yang bertikai. Dari teori ini, muncullah 133
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia strategi yang dikenal sebagai strategi self-help dan strategi third party decision making. Metode ini seringkali dipakai ketika satu pihak meng- gunakan berbagai tindakan pembalasan untuk melawan pihak lain, dan menawarkan pilihan-pilihan yang cukup penting bagi pihak yang lemah. Kedua, teori psikokultural memfokuskan pada proses yang bisa mengubah persepsi, atau mempengaruhi hubungan antara kedua pihak yang bertikai. Teori ini memandang bahwa kepentingan- kepentingan antar pihak lebih bersifat subyektif dan dapat diubah. Dari teori ini diturunkanlah suatu strategi yang dikenal sebagai strategi joint problem solving yang merupakan strategi manajemen kon- flik dalam bentuk tindakan bersama antara pihak-pihak yang berti- kai untuk menyelesaikan masalah. Metode-metode yang terdapat dalam strategi joint problem solving yaitu dengan cara identifikasi kepentingan, pembobotan kepenting- an, bantuan dan dorongan dari pihak ketiga, komunikasi efektif, dan pembuatan kesepakatan antar kedua pihak untuk tetap menjaga perdamaian. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan yang dengan sengaja peneliti tentukan sesuai dengan informasi yang diperlukan. Kemudian observasi partisipan untuk melihat dan men- ganalisa kejadian-kejadian di lapangan. Selanjutnya, menyeleksi data-data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan mengelom- pokkan data sesuai dengan jenis dan bentuknya, diolah dan dianali- sis secara deskriptif atau kualitatif sesuai dengan materi. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Faktor mendasar yang menyebabkan konflik terpelihara diiden- tifikasikan menjadi empat bagian: 1. Budaya Secara kultural, suatu komunitas memiliki nilai-nilai yang berlaku untuk mengatur hubungan-hubungan atau interaksi sosial, baik hubungan dengan alam maupun sesamanya. Untuk 134
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK membedakan masyarakat dengan satuan sosial lainnya, Koen- tjaraningrat 1990 (dalam Satria 2002:45) memaknai masyara- kat sebagai suatu komunitas. Satuan sosial tersebut mencakup kerumunan, golongan sosial, kategori sosial, jaringan sosial, ke- lompok, himpunan, dan komunitas. Sementara unsur pengikat tersebut mencakup pusat orientasi, sarana interaksi dalam ko- munikasi, aktivitas interaksi, kesinambungan, identitas, lokasi, sistem adat dan norma, organisasi tradisional. Hubungan ko- munitas dengan alam dalam konteks konflik ini adalah hubung- an antara komunitas nelayan tradisional dengan sumberdaya perikanan. Bila keberadaan nilai-nilai ini tidak diakui oleh ne- layan pendatang, maka yang terjadi adalah munculnya konflik. Nelayan tradisional telah mengklaim wilayah tangkap mere- ka sebagai wilayah hukum adat laut atau hak ulayat laut. Wilayah hukum adat nelayan tradisional Kecamatan Bantan memiliki batas wilayah secara alami yaitu dari Tanjung Jati sampai Tan- jung Sekodi ke arah laut sejauh 12 mil. Jarak 12 mil ini mereka tentukan berdasarkan lamanya berlayar dengan kecepatan an- gin. Dalam wilayah hukum adat mereka telah ditentukan aturan penggunaan alat tangkap, waktu tangkap dan upacara ritual se- hubungan dengan pelestarian sumberdaya perikanan di dalam wilayah hukum adat tersebut. Seperti acara adat dan ritual yang rutin dilakukan oleh masyarakat nelayan tradisional yang di- lakukan setiap setahun sekali pada bulan Muharram atau istilah kampung setempat bulan surau dikenal dengan istilah Semahan. Dalam upacara tersebut bukan berarti membawa sesajen berupa makanan lalu dibawa ke laut tanpa dimakan, akan tapi makan- an dibawa untuk dimakan bersama warga yang datang, dan dis- itulah bisa terjadi komunikasi antara warga masyarakat untuk membicarakan hal-hal yang perlu dibicarakan untuk kepenting- an bersama. Penyelesaian konflik melalui pendekatan budaya harus men- gacu pada keinginan dari masyarakat yaitu diberlakukan hukum adat setempat berupa pemberlakuan hak ulayat laut di wilayah tersebut. Hak ulayat laut adalah seperangkat peraturan atau praktik pengelolaan atau manajemen wilayah laut dan sumber- 135
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia daya yang terkandung didalamnya. Perangkat peraturan ini me- nyangkut hak atas suatu wilayah, jenis sumberdaya yang boleh ditangkap dan teknik mengeksploitasi yang ada di wilayah laut. Satu-satunya yang diinginkan nelayan rawai adalah jaring batu tidak beroperasi di wilayah itu, yaitu dari Tanjung Sekodi sam- pai Tanjung Jati. 2. Sosial Fenomena yang terjadi ketika nelayan jaring batu berope- rasi dalam waktu dan tempat yang sama. Nelayan rawai bero- perasi di siang hari dan nelayan jaring batu beroperasi siang dan malam. Konflik pemanfaatan timbul karena pengguna sumber- daya berkompetisi untuk menggunakan sumberdaya yang sama dalam ruang laut yang sama, dan tidak sesuai satu dengan yang lain (Dahuri et al., 2001:46). Intensitas konflik ditentukan oleh tingkat perbedaan teknolo- gi penangkapan yang digunakan nelayan, keterbatasan teritorial distribusi spesies, dan jumlah nelayan yang memperebutkannya (Kusnadi, 2002:76). Nelayan modern dengan konstruksi yang mampu menyapu area tangkap yang lebih luas, memiliki laju tangkap yang lebih tinggi dibanding rawai, sehingga dalam se- tiap operasi penangkapan, jaring batu mendapatkan hasil yang lebih banyak. Nelayan rawai mengklaim jaring batu sebagai alat tangkap yang berpotensi merusak ekosistem dasar perairan. Pertama, sulitnya nelayan rawai mendapatkan ikan ketika jaring batu bero- perasi. Kedua, jaring batu membawa karang, kayu sebagai tem- pat perlindungan dari dasar perairan pada saat proses pengang- katan jaring. Dengan adanya fakta tersebut alat tangkap jaring batu dianggap merupakan penyebab kerusakan ekosistem pera- iran. Solusi konflik antara kelompok nelayan di Kecamatan Ban- tan dilakukan strategi pendekatan sosial dengan mengembang- kan kelompok sosial masyarakat yang memiliki pengaruh di masyarakat. Peranan sosial, diperlukan suatu sistem komunikasi dan interaksi sosial dalam komunikasi untuk mengeliminir kon- flik yang terjadi antarnelayan. 136
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK Di sinilah peran lembaga-lembaga sosial baik formal mau- pun informal sebagai media interaksi komunikasi sosial pada kelompok masyarakat untuk pengembangan kelompok sosial dalam penyelesaian konflik. 3. Ekonomi Kegagalan kebijakan pembangunan pedesaan, modernisasi perikanan, dan program-program pemberdayaan dalam men- gatasi kemiskinan nelayan; kesulitan menciptakan peluang-pelu- ang kerja nonperikanan atau diversifikasi usaha perikanan, dan terbatasnya sumber daya ekonomi lainnya akan semakin menin- gkatnya ketergantungan nelayan terhadap hasil laut. Akhirnya, tekanan-tekakan terhadap sumber daya perikanan semakin me- ningkat seiring dengan meningkatnya pengangguran di desa, sehingga kegiatan nelayan menjadi satu-satunya alternatif kerja yang tersedia. Pendekatan ekonomi adalah salah satu faktor yang paling penting dalam upaya penyelesaian konflik pada kelompok ne- layan di Kecamatan Bantan, pendekatan ini merupakan upaya dalam menanggulangi kemiskinan, dan untuk memenuhi kebu- tuhan hidup, bentuknya berupa pengembangan mata penca- harian alternatif sehingga nelayan tidak hanya tertumpu pada laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ataupun melakukan pengembangan ekonomi kerakyatan. Pemberian bantuan kepada buruh nelayan jaring batu beru- pa dana bergulir dengan tingkat bunga yang rendah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Program BUMD meru- pakan pengembangan dari berbagai kegiatan berupa modal usaha kecil, mikro di bidang tangkap, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, program pengembangan usaha kecil dan ko- perasi, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Dengan kon- disi demikian, maka BUMD dapat dikembangkan di lingkungan masyarakat perikanan, baik perikanan tangkap, pengolahan dan perikanan budidaya. 4. Hukum Konflik yang terjadi antara nelayan sebenarnya dapat dise- lesaikan apabila aparat penegak hukum dapat menjalankan 137
138 KomuniKasi dan KonfliK di indonesia tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum harus diberlakukan secara adil terhadap siapapun bagi mereka yang melanggar hukum. Para nelayan yang menggunakan alat tang- kap yang dilarang harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melalui proses pengadilan. Selanjutnya pemerintah dan aparat terkait juga harus konsisten dalam melaksanakan ke- bijakan. Hasil penelitian menunjukkan, proses penyelesaian konflik dari jalan hukum tidak dapat dilaksanakan, karena antara ke- dua belah pihak masing-masing berbeda pendapat dan tidak ada yang mau mengalah, ditambah aparat yang tidak tegas dalam melaksanakan proses hukum. Bagi nelayan jaring batu, apa yang dilakukan telah sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, karena alat tangkap yang digunakan termasuk alat tangkap yang selektif dan tidak melanggar batas wilayah. Sementara bagi nelayan tradisional, selain aparat penegak hukum tidak bertindak sesuai hukum bagi yang melanggar batas wilayah hukum, juga mere- ka mengklaim bahwa alat tangkap yang digunakan jaring batu adalah alat tangkap yang merusak lingkungan dan melanggar batas wilayah yang telah ditetapkan. Dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bengkalis No 52 Tahun 2003 tentang Pelarangan Pengoperasian Jaring batu atau kurau (Bottom Gill Net) di Wilayah Perairan 0-4 mil Kabupaten Bengkalis, sebagai salah satu upaya untuk mengurangi bentrok- an antarnelayan. Sedangkan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau mengeluarkan Keputusan Nomor 523.41/KL/ SK-27 Tahun 2003 tentang Penertiban dan Pengawasan Jar- ing batu di Wilayah Perairan Propinsi Riau. Keputusan ini tidak melarang beroperasinya jaring batu, namun hanya menetapkan wilayah operasionalisasi jaring batu yakni di atas 6-12 mil (terma- suk jalur II dalam Kepmentan 392 Tahun 1999) dengan ukuran mata jaring lebih dari enam inchi dan panjang jaring maksimal 2.500 meter ternyata tidak menjadi solusi dalam penyelesaian konflik karena pemilik jaring batu sering melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh instansi terkait.
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK Pada kenyataannya pelarangan ternyata belum memberi- kan kondisi yang kondusif bagi nelayan tradisional dalam men- gakses sumberdaya perikanan. Tidak diindahkannya kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkalis dikarenakan pengawasan dan penegakan hukum yang lemah pada tataran implementasi. Se- lanjutnya kewenangan kabupaten dalam pengaturan ini tidak mencakup seluruh kawasan tangkap nelayan tradisional Keca- matan Bantan, mengingat wilayah tangkap nelayan tradisional lebih jauh dari 4 mil yaitu hingga 12 mil dari pantai ke arah laut. Strategi Komunikasi dalam Proses Penyelesaian Konflik Proses komunikasi paling penting di dalam upaya penyelesai- an konflik, salah satunya adalah penyelesaian komunikasi persuasi dalam konflik. Cara persuasif adalah dengan menggunakan perun- dingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak- pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik melakukan pe- rundingan, baik antara mereka saja maupun dengan menggunakan pihak ketiga sebagai mediator atau juru damai. Tujuan persuasi adalah mengubah sikap dan perilaku masyarakat nelayan. Penyelesaian konflik dalam masyarakat Kecamatan Bantan merupakan hal yang sangat sulit untuk mencapai suatu kesepakatan, karena masing-masing pihak saling mempertahankan pendapatnya. Bagi nelayan tradisional laut harus dijaga dari alat tangkap yang merusak lingkungan, karena laut merupakan jaminan hidup bagi anak cucu generasi selanjutnya, sedangkan bagi nelayan jaring batu laut tempat mencari ikan dan hanya untuk dieksploitasi habis- habisan tanpa memikirkan masa yang akan datang, karena bagi jar- ing batu kalau habis di daerah satu bisa berpindah ke daerah lain dimana ada ikan yang mempunyai nilai ekonomis. Meskipun sulit, penyelesaian konflik mutlak diperlukan untuk mencegah: (1) semakin mendalamnya konflik, berarti semakin ta- jamnya perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik, (2) semakin meluasnya konflik, yang berarti semakin banyaknya jumlah peser- ta masing-masing pihak yang berkonflik, karena biasanya konflik berkembang semakin mendalam dan meluas. Menjalankan strategi komunikasi berarti mencari solusi tentang 139
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia bagaimana perubahan diciptakan, dan perubahan itu merupakan hasil dari proses komunikasi, baik komunikasi secara formal mau- pun informal. Penggunaan komunikasi secara sistematis dilakukan untuk mengimplimintasikan suatu program dalam meningkatkan partisipasi untuk mendapatkan dukungan terhadap terciptanya proses penyelesaian konflik yang terjadi di daerah ini. Penyelesaian Secara Negosiasi Masalah konflik yang berkepanjangan antara nelayan jaring rawai dengan nelayan jaring batu, memerlukan cara penyelesaian yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan dan kepedulian dari pihak-pihak yang berkepentingan dan yang dianggap ada keterkaitannya dengan masalah ini, terutama dari pihak pemerintah yang membuat kebijakan dan keputusan. Untuk penyelesaian kon- flik tersebut diperlukan adanya negosiasi, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Fisher, dkk (2001:115) negosiasi merupakan suatu proses terstruktur yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu dimana masing-masing pi- hak memiliki pendapat yang berbeda. Tujuan negosiasi yang dilakukan untuk mencari klarifikasi ten- tang isu-isu atau masalah-masalah dan mencoba mencari kesepa- katan tentang cara penyelesaiannya. Negosiasi ini pada prinsipnya dilakukan dengan pihak-pihak pembuat keputusan dan kebijakan, agar keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan ke- pentingan bersama dan dapat menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi. Konflik yang terjadi sejak tahun 1983 sampai sekarang ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah atau keputusan dalam wilayah kewenangan pejabat tertentu, dukungan mereka terhadap proses penyelesaian sengketa dan hasilnya dapat sangat menentu- kan. Advokasi gagasan penyelesaian sengketa secara kooperatif, yang mengajukan manfaat yang dapat diperoleh masing-masing pihak dari proses itu, membuka peluang untuk menyelenggarakan proses yang baik dengan dukungan dan keterlibatan para penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Penyelesaian konflik melalui cara ini telah dilakukan terutama 140
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK antara kelompok nelayan jaring rawai dengan nelayan jaring batu, yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan yang dianggap ada keterkaitannya dengan ma- salah ini, tapi hasilnya konflik tetap kembali terjadi karena salah satu pihak yang berkonflik tidak melaksanakan hasil yang telah disepa- kati bersama sesuai dengan ketentuan, karena tidak didukung oleh penerapan kebijakan secara tegas oleh pemerintah. Penyelesaian Secara Mediasi Pendekatan mediasi secara aktif dilakukan untuk mengusa- hakan penyelesaian terbaik bagi semua pihak, dan tidak serta merta menyerahkannya kepada para pihak yang bersengketa. Pendekat- an ini didasarkan pada pandangan bahwa mediator bertanggung jawab atas substansi dan bukan hanya sekadar proses, dan upaya yang dilakukan tanpa mengorbankan netralitas, walaupun pada hakekatnya ada kecenderungan untuk memihak antara kedua belah pihak. cara ini harus dilakukan oleh mediator guna mencari ben- tuk penyelesaian yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Sejak timbulnya konflik tahun 1983 sampai sekarang telah melakukan beberapa kali pertemuan, rapat-rapat, baik antar pi- hak yang berkonflik, instansi yang terkait, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah provinsi. Dari beberapa kali pertemuan dan rapat-rapat tersebut maka diperoleh beberapa kesepakatan antar pihak-pihak yang berkonflik. Akan tetapi dalam pelaksanaanya, kesepakatan tersebut belum dapat menyelesaikan konflik yang ter- jadi karena masih adanya kecurigaan masyarakat nelayan baik dari nelayan rawai atau tradisional maupun nelayan jaring batu maupun antar nelayan dengan pemerintah. Penyelesaian Secara Fasilitasi dan Diplomasi Proses penyelesaian konflik pada dasarnya adalah proses komu- nikasi antara pihak yang bersengketa dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran komunikasi itu. Dalam proses ko- munikasi banyak sekali kendala yang harus dihadapi. Oleh karena itu pemerintah harus memahami dasar-dasar komunikasi serta ter- 141
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia ampil terhadap penerapan prinsip-prinsip dalam tatacara diskusi, negosiasi, dan diplomasi yang baik kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Pemerintah sebagai komunikator harus mempunyai kemam- puan untuk melakukan wawancara, merancang proses kerja dalam penyelesaian masalah, menfasilitasi pertemuan, merancang dan melaksanakan lokakarya, pelatihan yang interaktif, dan mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak yang berasal dari latar be- lakang dan kebudayaan yang berbeda, serta menfasilitasi diskusi yang baik antara mereka. Penyelesaian Konflik Secara Konfrontatif Aksi sosial sering dilakukan oleh kedua belah pihak selama ter- jadi konflik, aksi tersebut mencakup berbagai usaha untuk mencoba menggalang kekuatan sosial untuk memperkuat posisi pihak sendiri serta memaksa pihak lawan untuk menerima posisi tersebut. Selain berhadapan dengan lawan sengketa, banyak aksi sosial yang terarah pada usaha-usaha untuk mengubah suatu keputusan atau kebijakan lembaga pemerintah yang menjadi pangkal sengketa. Dengan adanya beberapa aksi tersebut, maka ada perhatian dari pemerintah dengan membentuk suatu Panitia Khusus (Pansus) untuk mengklarifikasi antara jaring batu dengan nelayan tradisional. Pansus tersebut bertujuan untuk mencari solusi agar permasalahan konflik dapat terselesaikan. Pansus diketuai oleh Ketua DPRD Ka- bupaten Bengkalis. Tujuannya untuk mendapatkan masukan-masu- kan dalam mengambil langkah kebijakan terkait konflik. Kesimpulan Pada hakekatnya kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah harus memperhatikan kepentingan masyarakat nelayan tra- disional dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya kawasan pesisir dan laut harus memperhatikan dan mengadopsi norma-nor- ma sosial budaya di tingkat lokal (keberadaan pranata lokal) agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Kebijakan tersebut harus menjamin hak memperoleh pendapatan ekonomi secara adil dan 142
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK merata dan harus berpihak pada kepentingan konmunitas lokal seperti pengakuan secara legal adanya Wilayah Hukum Adat Laut (Hak Ulayat Laut) nelayan tradisional Kecamatan Bantan yang din- yatakan dalam PERDA.§ Daftar Pustaka Dahrendorf, Ralf. (1996). Ali Mandan (pen), Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritik, Jakarta : CV. Rajawali Dahuri, R.,J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu. (2001). Pengelolaan Sum- ber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis. (2002). Potensi Sum- berdaya Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis. Tidak Diter- bitkan. Effendy, Onong Uchjana. (2003). Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, Ci- tra Aditya Bakti, Bandung. Fisher S., Jawed L., Steve W., Dekha I. A., Richard S. dan Sue W. (2001). Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak. The British Council Indonesia. Jakarta. Kusnadi. (2002). Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sum- berdaya Perikanan. LKIS. Yogyakarta. Nimmo, Dan. (2004). Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan dan Media. PT. Remaja Rosda Karya Bandung. Perloff, M. Richard. (2010). The Dynamics of Persuasion. New York: Routledge Taylor & Francis Group. Ritzer, George dan Douglas J. Googman. (2004). Teori Sosiologi Modern, Prenada Media, Jakarta Ross, Marc Howard. (1999) "The Management of Conflict Interpretations and In- terests in Comparative Perspective", Yale University Press, New Haven and London. Santoso, (1988). Analisa Kebijakan Publik, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta. Satria, A. (2002). Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Pustaka Cidesin- do. Jakarta 143
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MENGANTISIPASI POTENSI KONFLIK ANTARA PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT Studi Kasus di PT Pupuk Kalimantan Timur Yugih Setyanto Konflik yang terjadi antara perusahaan dan ma- syarakat sebenarnya dapat diminimalisir melalui pendekatan komunikasi. Pupuk Kaltim sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia dan berlokasi di Bontang Kalimantan Timur menjadi salah satu peru- sahaan penyumbang keuntungan bagi negara. Selain dituntut memberi keuntungan sebagai sebuah entitas bisnis, Pupuk Kaltim juga mempunyai tanggung jawab sosial yaitu dapat memberi peningkatan kes- ejahteraan bagi masyarakat. Tuntutan seperti ini tentu bukanlah perkara mu- dah. Namun, itikad baik Pupuk Kaltim untuk ikut mensejahterakan masyarakat terkadang tidak se- lalu berjalan mulus. Ada anggota masyarakat yang mempunyai persepsi bahwa memberi kesejahteraan secara materi menjadi tanggung jawab tunggal dari perusahaan. Persepsi ini muncul sebagai kompen- sasi eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan. Akibat ketidakpuasan tersebut, beberapa anggota ma- syarakat berusaha "menyerang" perusahaan melalui isu-isu negatif. Bagaimana perusahaan besar seperti Pupuk Kaltim mencoba membina masyarakat melalui strategi yang bisa menjadi solusi meredam konflik? Kata kunci: komunikasi, konflik, public relations, CSR 144
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK Keberadaan suatu perusahaan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat. Salah satu dampak positif suatu perusahaan ditin- jau dari sisi ekonomi dan sosial adalah perusahaan tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar perusahaan atau dimana perusahaan tersebut beroperasi. Tentu hal ini dapat dilihat dari perekrutan pegawai yang diambil dari warga lokal. Se- lain itu juga pemanfaatan sumber-sumber daya sekitar untuk me- menuhi kebutuhan perusahaan. Hubungan perusahaan dan masyarakat ini menjadi sebuah in- teraksi sosial yang membawa pada hubungan saling membutuhkan. Bagi perusahaan sendiri, ada keuntungan nonmateri yang bisa di- dapat. Perusahaan sadar bahwa hidup dan keberlanjutannya san- gat lah bergantung pada dukungan masyarakat. Oleh sebab itu, hubungan yang terjalin dengan baik antara perusahaan dan ma- syarakat menjadi modal dasar kelangsungan perusahaan. Terkait dengan BUMN, sebagian masyarakat masih ada yang mempunyai anggapan bahwa BUMN adalah perusahaan negara sehingga masyarakat juga memilikinya. Sikap ikut memiliki dapat dilihat dalam dua sisi yang berbeda. Sisi baiknya, hal ini menjadi keberhasilan PR perusahaan dalam membina masyarakat sehingga menumbuhkan rasa memiliki serta ikut menjaga dan merasakan manfaat kehadiran perusahaan. Sayangnya sikap ini juga dapat ber- akibat munculnya pendapat bahwa perusahaan milik negara berarti masyarakat berhak menuntut apapun dari perusahaan. Tidak ja- rang sikap ini dinyatakan dalam hal misalnya penyerobotan lahan perusahaan karena dianggap milik masyarakat juga. Pupuk Kaltim adalah salah satu BUMN terbesar di Indonesia yang belokasi di Bontang Kalimantan Timur. BUMN ini menjadi salah satu perusahaan yang memberikan deviden besar bagi nega- ra. Saat ini total pendapatan BUMN Rp1.129 triliun, dengan laba bersih Rp 98,676 triliun. Asetnya Rp 2.975 triliun dan ekuitasnya Rp 607,774 triliun. Selain dituntut memberi keuntungan sebagai sebuah entitas bisnis, Pupuk Kaltim- dan juga BUMN lainnya- juga mempunyai tanggung jawab sosial yaitu dapat memberi peningka- tan kesejahteraan bagi masyarakat. Tuntutan seperti ini tentu bu- kanlah perkara mudah. 145
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Namun, itikad baik Pupuk Kaltim untuk ikut mensejahterakan masyarakat terkadang tidak selalu berjalan mulus. Ada anggota ma- syarakat yang mempunyai persepsi bahwa memberi kesejahteraan secara materi menjadi tanggung jawab tunggal dari perusahaan. Salah satu alasan mengapa persepsi ini muncul adalah telah dieks- ploitasinya sumber daya alam oleh perusahan. Akibat ketidakpuas- an tersebut, beberapa anggota masyarakat berusaha "menyerang" perusahaan melalui isu-isu negatif. Konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat men- jadi sebuah permasalahan yang sebenarnya dapat diminimalisir me- lalui pendekatan komunikasi. Perusahaan besar seperti Pupuk Kal- tim mencoba membina masyarakat sebagai sebuah bagian strategi yang bisa menjadi solusi meredam konflik. Selain itu, dapat mem- buat perusahaan sebagai sebuah entitas bisnis yang dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakat, bukan sekadar mencari keuntungan yang mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia. Memahami khalayak adalah dasar menghindari konflik HSBC sebagai sebuah perusahaan finansial intermasional mempunyai motto yang mudah diingat "world's local bank". Motto ini kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi "Bank Dunia Bertradisi Anda". Sebagai sebuah perusahaan multi- nasional dengan perusahaan yang berada di seluruh dunia mema- hami budaya setempat menjadi sebuah keharusan. Demi menjaga kelangsungan perusahaan perlu dilakukan strategi yang membuat dekat dengan masyarakat. Apalagi perusahaan tersebut hakikatnya harus bersaing dengan perusahaan nasional yang lebih memahami konsumennya. Contoh HSBC bisa dijadikan sebagai sebuah bukti pentingnya memahami khalayak tempat dimana perusahaan beroperasi. Ini merupakan salah satu strategi memenangkan hati khalayak untuk kepentingan perusahaan. Sebuah perusahaan yang besar dengan ca- bang dimana-mana tentu akan menghadapi khalayak yang berane- ka ragam pula. Bahkan tantangan memahami khalayak juga bisa datang dari internal perusahaan itu sendiri. Misal, Bank Mandiri yang beroperasi di Manokwari pastilah sebagian besar karyawan- 146
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK nya berasal dari penduduk setempat. Karakter penduduk tentu bisa ikut mewarnai budaya internal Bank Mandiri di Manokwari. Walau tetap karakter budaya organisasi Bank Mandiri sebagai sebuah lem- baga keuangan nasional terbesar di Indonesia mendominasi budaya organisasi secara umum. Belum lagi bila kita mempelajari karakter nasabah di setiap cabang Bank Mandiri di seluruh Indonesia tentu akan menjadi sangat beraneka. Hal utama yang dilakukan Pupuk Kaltim dalam mengetahui potensi konflik yang ada adalah memetakan stakeholders yang ada. Pemetaan ini sebagai cara mendapat gambaran mengenai siapa-sia- pa saja pihak eksternal perusahaan. Dari hasil pemetaan ini kemu- dian dianalisis untuk dapat membuat strategi apa yang tepat dalam melakukan komunikasi kepada stakeholders tersebut. Pemahaman karakter stakeholders menjadi modal utama dalam mengembangkan komunikasi perusahaan kepada masyarakat. ko- munikasi yang dijalin dengan konstruktif dapat menumbuhkan stakeholders yang bisa membantu perusahaan saat perusahaan diha- dapkan pada permasalahan konflik yang dapat menimbulkan krisis. Menciptakan hubungan yang kuat dengan stakeholders dapat mem- bantu perusahaan saat dilanda konflik yang mengarah pada krisis. Menurut Heath ada dua manfaat bagi organisasi saat dilanda krisis apabila telah memiliki hubungan yang kuat dengan para stakeholders (Handoko-Widodo, 2007). Pertama, stakeholders yang memiliki ke- pentingan pribadi tertentu (vested interest) dalam keberhasilan suatu organisasi, dapat memberi dukungan (network of support) bagi or- ganisasi tersebut. Kedua, krisis yang menimpa organisasi memang memberikan dampak negatif bagi para stakeholders, namun apabila organisasi tidak memiliki hubungan yang baik sebelum krisis terjadi, stakeholders tersebut dapat menarik dukungan mereka kepada organi- sasi. Apa yang akan terjadi bila suatu perusahaan tidak memahami karakter stakeholders. Bukan saja perusahaan tersebut membikin jarak dengan khalayaknya namun yang lebih bahaya adalah potensi kon- flik suatu saat bisa muncul. Konflik menjadi sebuah bahaya laten karena perusahaan seakan hidup di dalam tembok besar pabrik, eksklusif, dan jauh secara psikologis dengan masyarakat. Hal seperti 147
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia ini menimbulkan kesenjangan baik sosial maupun ekonomi. Sudah ada banyak contoh di Indonesia, sebuah perusahaan multinasional dengan modal investasi triliunan, mampu menggaji pegawainya di atas standar rata-rata penduduk tempat perusahaan beroperasi sementara di sekelilingnya masih tampak penduduk miskin yang mengharap belas kasihan dari perusahaan. Tentu kon- disi masyarakat seperti ini bukan menjadi tanggung jawab perusa- haan semata namun dari segi sosial dapat menciptakan kecembu- ruan yang menjadi potensi ledakan konflik antara perusahaan dan masyarakat. Indonesia adalah negara yang sedang giat memaksimalkan po- tensi kekayaan alam yang ditujukan untuk peningkatan kesejahtera- an rakyatnya. Akibatnya, dimana-mana dibangun pabrik untuk mengolah bahan baku menjadi produk. Daerah-daerah yang kaya sumber alam menjelma menjadi kota yang ramai dan berkembang. Kemajuan ini menjadi magnet bagi individu-invidu yang ingin men- cari penghidupan yang lebih baik. Tumbuhlah sebuah masyarakat yang perekonomiannya bergantung pada perusahaan yang berope- rasi di wilayah tersebut. Bagi perusahaan sendiri, gelombang pertumbuhan ekonomi di Indonesia membuat perusahaan ikut berkembang. Perkembangan ini tentu melahirkan konsekuensi akan kebutuhan sumber daya ma- nusia serta pendukung kebutuhan perusahaan lainnya. Perusahaan memerlukan masyarakat lokal untuk menjadi penopang beropera- sinya pabrik-pabrik, tambang atau apapun jenis usaha yang dilaku- kan. Kebutuhan ini menimbulkan multiply effect yang mengakibatkan laju pertumbuhan suatu daerah menjadi begitu cepat. Dampaknya tentu tidak selamanya positif. Laju perekonomian yang tidak dibarengi kemampuan mengatur pemerataan pertum- buhan mengakibatkan terjadinya ketimpangan. Ada pihak-pihak yang menikmati sementara pihak lain malah menjadi penonton pinggir lapangan yang tidak merasakan buah kenikmatan ekonomi. Kondisi ini ditambah dengan isu otonomi daerah yang menjadi "mainan" para politikus lokal. Isu-isu ketimpangan ekonomi dija- dikan komoditi penarik simpati masyarakat miskin dengan menya- lahkan perusahaan yang tidak peduli. Perusahaan dianggap hanya 148
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK menghisap kekayaan alam namun tidak mengembalikannya kepada masyarakat. Dalam menghadapi situasi eksternal seperti ini, perusa- haan perlu melakukan strategi antisipatif. Tidak hanya pengaruh persaingan politik di luar perusahaan ternyata tidak sedikit konflik juga dimulai dari dalam perusahaan sendiri. Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan pernah menyatakan bahwa keinginan seorang personil untuk menduduki jabatan direk- tur di perusahaan menimbulkan persaingan yang terkadang malah menjurus ke perpecahan di internal perusahaan. Menurutnya, calon yang diperkirakan akan menjadi direktur utama dihancur-han- curkan. Kebisingan itu bertambah-tambah karena masing-masing orang juga melobi kanan-kiri, atas-bawah, muka-belakang sangat-bising 30/05/2012). Apa yang disampaikan Menteri Negara BUMN dapat diarti- kan bahwa masing-masing calon mencoba mencari dukungan demi mendapatkan jabatan yang diinginkannya. Sangat mungkin me- minta dukungan dari luar perusahaan. Konflik internal ini kadang terbawa sampai keluar perusahaan. Akibatnya, reputasi perusahaan dipertaruhkan. Perusahaanlah yang menjadi korban. Isu seperti ini kerap dihembuskan oleh segelintir elit selain un- tuk menarik simpati juga sebagai alat tawar-menawar kepada pe- rusahaan. Ancaman akan mengerahkan massa, memblokir jalan, bahkan sampai menutup pabrik menjadi alat untuk menekan peru- sahaan agar mau bekerja sama sehingga perusahaan terpaksa mau menggelontorkan bantuan materi kepada elit yang menekan. Ka- sus-kasus seperti ini sering terjadi di berbagai daerah tempat bero- perasinya perusahaan-perusahaan besar. Lalu, apa peran komunikasi dalam meredam konflik yang bisa saja muncul. Komunikasi lebih efektif bila dilakukan sebelum kon- flik terjadi. Strategi komunikasi yang dilakukan adalah mecoba tetap berinteraksi dengan semua stakeholders. Pemuka agama, tokoh masyarakat, ketua adat bahkan pimpinan parpol merupakan komu- nikan yang patut untuk dijadikan mitra perusahaan. Sadar bahwa perusahaan hidup dalam masyarakat, maka jadikanlah perusahaan menjadi bagian dari mereka juga. 149
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Biarkan masyarakat yang 'menjaga" perusahaan. Begitu pula perumpamaan hubungan yang mesti diciptakan perusahaan dan masyarakat. Pada implementasi kebijakan perusahaan di Pupuk Kaltim mengenal istilah buffering dan bridging (Wawancara Kadep Humas Tedy Nawardin). Keduanya adalah strategi dalam rangka mengantisipasi konflik melalui jalur pembinaan masyarakat. Buffer- ing, adalah membayangkan sebuah pagar yang mengelilingi perusa- haan. Pagar ini bukanlah untuk menjauhkan perusahaan, bila dii- baratkan mobil, pagar ini menjadi bumper manakala terjadi tabrakan. Dan begitulah fungsi buffering yang diterapkan Pupuk Kaltim. Me- kanisme buffering adalah membina masyarakat melalui kegiatan so- sial dan ekonomi guna menumbuhkan dukungan pada perusahaan. Kelak bila ada bibit konflik yang muncul, maka masyarakat yang telah dibina menjadi "pagar" yang akan membentengi perusahaan dari sekelompok anggota masyarakat yang ingin mengganggu jalan- nya perusahaan. Sedangkan bridging adalah upaya perusahaan membuka saluran komunikasi untuk mengakomodir aspirasi masyarakat terhadap pe- rusahaan. Apa yang diharapkan masyarakat terhadap perusahaan kemudian disesuaikan dengan kepentingan bersama. Masyarakat juga harus diberi pemahaman bahwa perusahaan juga mempunyai tujuan bisnis guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan masyarakat tetap harus mempunyai kemampuan sendiri agar lepas dari ketergantungan dengan perusahaan. Seperti disampaikan Broom dan Smith (1979) yang membagi peran public relations menjadi empat dan salah satunya adalah com- munication facilitator. Public relations sebagai wakil perusahaan berperan sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan dan khalayaknya. Bisa saja dalam pelaksanaan bridging menimbulkan hasil yang tidak memuaskan sekelompok orang, bila hal ini terjadi dilakukan strategi buffering seperti telah dijelaskan di atas. Konflik Perlu Diantisipasi Telah dikemukakan sebelumnya pentingnya mengantisipasi potensi konflik sejak dini. Konflik memang dapat dihindari namun tetap harus diupayakan sebuah strategi yang dikedepankan bila 150
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK suatu saat konflik muncul. Hampir tidak mungkin sebuah perusa- haan luput dari konflik setidaknya dalam skala yang ringan. Ada empat strategi yang dilakukan Pupuk Kaltim dalam meng- hadapi potensi konflik (Wawancara Kadep Humas Pupuk Kaltim). Pertama adalah strategi inaktif yaitu diam dan membiarkan sebuah isu berlalu. Cara ini dilakukan bila dinilai potensi konflik belum melibatkan secara langsung perusahaan misalnya konflik Pilkada. "Keributan" saat Pilkada tidak perlu ditanggapi oleh perusahaan karena justru akan menyeret perusahaan kedalam arena politik. Strategi kedua adalah reaktif. Berbeda dengan sebelumnya yang lebih bersikap "wait and see" pada sebuah isu, dalam strategi ini, dilakukan tindakan untuk menanggapi sebuah isu yang men- garah pada perusahaan. Sebelum melakukan tindakan, dilakukan analisa dari lintas sektoral yang terkait di dalam perusahaan. Kasus yang pernah terjadi misalnya adalah sekelompok masyarakat yang mengklaim tanah perusahaan. Masalah ini tentu harus melibatkan bagian legal sehingga dalam melakukan reaksi didukung data for- mal yang dapat memperkuat strategi komunikasi. Strategi ketiga adalah proaktif yaitu perusahaan melakukan pe- nilaian suatu isu yang dianggap berpotensi konflik. Artinya, dalam strategi ini perusahaanlah yang aktif melakukan komunikasi agar suatu isu yang dianggap akan menjadi konflik dapat dihindari. Un- tuk itu diperlukan kepekaan dalam membaca situasi masyarakat serta kemampuan "intelejen" dalam mendapatkan informasi yang akurat mengenai suatu isu. Strategi ini bisa dilakukan dengan baik bila hubungan stakeholders juga dibina dengan baik. Terakhir adalah strategi interaktif. Melalui strategi ini sebuah potensi konflik dapat dicari solusinya dengan melakukan komuni- kasi yang konstruktif antara perusahaan dan pihak yang terlibat. Masing-masing pihak sama-sama aktif mencari titik temu melalui lobi dan pembicaraan-pembicaraan secara formal dan informal. Strategi yang dilakukan tentu dalam kerangka mencari solusi yang membangun dan mengedepankan kepentingan kedua belah pihak. Intinya adalah bagaimana mencipatakan suasana yang kon- dusif. Suasana yang kondusif ini akan tercapai bila ada sinergi anta- ra pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Jangan sampai sebuah 151
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia konflik mengganggu hubungan perusahaan dan stakeholders. Tentu strategi antisipasi konflik bukanlah pekerjaan dalam wak- tu singkat. Upaya pembinaan masyarakat melalui -diantaranya- ke- giatan CSR menjadi sebuah strategi besar perusahaan berkembang bersama masyarakat. Perlu biaya, ketulusan, itikad, dan komitmen segenap jajaran manajemen dan karyawan yang sudah dimulai se- menjak perusahaan itu berdiri, secara terus menerus dan berkelan- jutan. § Daftar Pustaka Cutlip, Scott M, Center, Allen Broom, Glen M. (2009). Effectives Public Re- lations. Edisi Kesembilan. Jakarta: Kencana Nada Pranada Media Group. Company Profil PT Pupuk Kalimantan Timur. Handoko-Widodo, Creszentia. N, Komunikasi Korporat dalam Krisis, (dis- ertasi), Universitas Indonesia, 2007 sangat-bising 30/05/2012 152
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia KOMUNIKASI MULTIKULTURAL DAN PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL Studi Terhadap Padepokan Seni Budaya Betawi Manggar Kelape Kemang Jakarta-Selatan Halimatusa'diah Jakarta adalah megacity yang berubah cepat dari waktu ke waktu. Terbukanya peluang kerja dalam jumlah besar mendorong urbanisasi yang mengaki- batkan Jakarta menjadi miniatur etnik dan budaya Indonesia. Keragaman etnik di Jakarta sebenarnya dapat menjadi peluang untuk membangun masyara- kat Indonesia yang multikultural. Namun, di sisi lain, keragaman tersebut berpotensi menjadi lahan subur tumbuhnya konflik sosial. Kemang sebagai salah satu dari kantong komu- nitas Etnik Betawi yang berada di Jakarta Selatan, merupakan wilayah yang dikenal sebagai perkam- pungan modern internasional. Dengan beragam etnik yang ada di dalamnya menyebabkan Etnik Betawi di wilayah tersebut harus berkomunikasi dan berinter- aksi dengan berbagai etnik pendatang. Hidup dalam masyarakat multikultur, tidak men- jamin interaksi sosial yang sehat bagi Etnik Betawi di Kemang. Pendekatan komunikasi multikultural ber- dasarkan asas pluralisme adalah solusi yang dilakukan oleh Padepokan Seni Budaya Betawi Manggar Kelape sebagai salah satu kelompok Etnik Betawi di Kemang untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial. Kata kunci: komunikasi multikultural, konflik sosial 153
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Pendahuluan Jakarta merupakan mosaik yang menjadi tuan rumah bagi proses industrialisasi yang masif. Bukan hanya itu, sebagai sebuah ibukota negara, Jakarta juga menjadi sentra perguliran roda peme- rintahan nasional. Dengan demikian, Jakarta menjadi miniatur In- donesia dalam komposisi etnik dan budaya. Terbukanya peluang kerja dalam jumlah besar mendorong proses urbanisasi yang men- gakibatkan perubahan demografis secara signifikan. Pembangunan Jakarta sebagai sentra-sentra bisnis, pariwisata, maupun pemerintahan membuka peluang kerja yang besar. Pelu- ang ini mendorong terjadinya urbanisasi yang menyebabkan pen- ingkatan jumlah penduduk Jakarta secara drastis. Menurut Shahab (dalam Wibowo, 2005: 73), penduduk Jakarta berkembang pesat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1930, penduduk Ja- karta hanya berjumlah 435 ribu jiwa. Tiga puluh satu tahun ke- mudian (1961) meningkat menjadi 2,9 juta jiwa. Jumlah ini terus bertambah sepanjang tahun. Pada tahun 1967, penduduk Jakarta menjadi 4,55 juta jiwa, tahun 1980 menjadi 6, 48 juta jiwa, tahun 1990 bertambah menjadi 8,22 juta jiwa dan akhir tahun 2010 men- capai 8, 52 juta jiwa diakses pada 1 Juni 2012). Kemang di Jakarta Selatan, sebagai salah satu enclave Betawi juga mengalami pembangunan. Sebagai kawasan ekspatriat, di sini dibangun berbagai sarana untuk kenyamanan orang asing. Wilayah yang dijuluki perkampungan modern internasional ini seakan menghipnotis orang yang datang ke kawasan elit itu diakses pada tanggal 1 Juni 2012). Migrasi penduduk ke Jakarta, mendorong etnik Betawi di Ke- mang berinteraksi dengan kelompok-kelompok etnik lain. Dengan beragam etnik yang ada di dalamnya menyebabkan Etnik Betawi di wilayah tersebut harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan ber- bagai etnik pendatang. Hidup dalam masyarakat multikultur, tidak menjamin interaksi sosial yang sehat bagi Etnik Betawi di Kemang. Prasangka bisa sewaktu-waktu muncul dan berpotensi me- nimbulkan konflik sosial. Namun, hidup berdampingan dengan da- 154
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK mai dalam masyarakat yang berbeda suku bangsa, agama, ras, dan golongan tetap merupakan sesuatu yang harus diciptakan dalam masyarakat multietnik dan multikultur di wilayah tersebut. Menyadari keragaman budaya yang ada di wilayahnya serta potensi konflik yang akan muncul, mendorong sekelompok organi- sasi berbasis budaya Betawi yaitu Padepokan Seni Budaya Betawi Manggar Kelape (PSBBMK) untuk melakukan berbagai pendekatan yang bertujuan menciptakan kawasan Kemang sebagai wilayah ma- syarakat multikultural. PSBBMK yang mengawali pembentukannya sebagai wadah untuk melestarikan kebudayaan Betawi selanjutnya berupaya untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial melalui pendekatan komunikasi multikultural. Konflik sosial Bangsa Indonesia sebagai bangsa dengan masyarakat yang ma- jemuk, maka untuk mencapai suatu masyarakat dapat hidup ber- dampingan dengan berbagai yang berbeda suku bangsa, agama, ras, dan golongan yang berbeda bukanlah hal yang mudah dilaku- kan. Mengapa? Karena tidak banyak orang yang tidak memahami benar bahwa hakikat suku bangsa, agama, ras dan golongan dalam masyarakat juga merupakan manifestasi dari etnik yang memiliki latar belakang, sosial dan budaya dan karena itu membentuk cara berpikir, sikap dan tindakan. Lantaran ketidakpahaman atas etnik dan ras sebagai identi- tas sosial dan budaya itulah, banyak orang yang tidak memahami bagaimana seharusnya hidup dalam masyarakat majemuk dengan multietnik dan multikultur. Dengan demikian, akan timbul semacam dorongan memetakan masyarakat berdasarkan suku bangsa, agama, ras dan golongan di atas peta mayoritas dengan minoritas. Akibat- nya, hubungan antaretnik sering diwarnai oleh prasangka sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Kesalahpahaman terhadap perbedaan kultur dapat menimbul- kan konflik sosial yang berkepanjangan (Mulyana, 1999:13). Kita sering mendengar dan menyaksikan di berbagai media massa ten- tang kerusuhan di tanah air yang bersumber dari perbedaan bu- daya atau agama. Pasca reformasi misalnya muncul banyak konflik 155
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia mulai dari konflik horizontal seperti konflik Ambon Maluku, Poso Sulawesi dan Kalimantan Timur (konflik suku Madura dan suku Dayak) sampai konflik vertikal atau konflik antara masyarakat den- gan aparat pemerintah seperti di Tasikmalaya dan Situbondo (Isre, 2003:41). Setiap konflik sosial yang terjadi di masyarakat senantiasa di- anggap sebagai konflik horizontal antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain. Konflik tersebut semata-mata dilihat sebagai peristiwa agama atau suku, karena berkaitan dengan eksistensi suatu kelompok. Liliweri (2009:250) mendefinisikan konflik antaretnik se- bagai suatu bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh in- dividu atau kelompok yang berbeda etnik (suku bangsa, ras, agama, golongan, dan lain-lain) karena mereka memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai atau kebutuhan. Konflik sosial menurut Tomagola (2003:86) biasanya terjadi karena bertemunya tiga bagian utama konflik yang dianalogikan dengan struktur bom rakitan yang dibuat di wilayah konflik. Se- buah bom rakitan terdiri dari (1) wadah keras; (2) amunisi serta (3) sumbu bom. Agar bom rakitan itu dapat meledak diperlukan satu faktor eksternal yang bernama (4) pemicu (trigger). Bila struktur bom itu diaplikasikan pada struktur anatomi konflik sosial maka secara berturut-turut sebagai berikut (1) wadah keras = konteks yang mem- fasilitasi; (2) amunisi = inti atau akar permasalahan; (3) sumbu = sentimen suku dan agama; serta (4) pemicu = provokator. Demikian juga Mudzhar (2002:238) menyebutkan ada empat elemen utama konflik yang hadir dalam waktu yang bersamaan. Ke- empat elemen itu ialah facilitating contexts (konteks pendukung), core of conflict (akar konflik), fuse factor (sumbu) dan triggering factor (pemicu). Di antara konflik sosial yang terjadi di Indonesia biasanya dise- babkan oleh faktor kesukuan dan faktor agama. Konflik sosial yang disebabkan oleh kesukuan contohnya kasus Sampit, Kalimantan Barat. Sedangkan konflik sosial yang disebabkan oleh faktor agama seperti Kasus Poso dan Ambon. Terdapat beberapa faktor yang sangat berperan dalam mem- fasilitasi konflik sosial diantaranya: pertama, pola pemukiman yang tersegregasi menurut suku dan agama. Kedua¸ persaingan sengit 156
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK antar lembaga-lembaga agama, 30 baik dalam upaya memper- banyak pengikut maupun dalam memperluas teritori agama. Ke- tiga, masuknya imigran dari daerah lain yang berbeda suku atau agamanya dan Keempat, terjadinya penghancuran sistematik atas lembaga-lembaga adat tradisional atau hukum adat yang sebelum- nya bisa menjadi media penyelesai konflik (Tomagola, 2003: 57-64). Konflik sosial yang melibatkan dua pihak atau lebih biasanya mengalami eskalasi proses berikutnya yang menyusul. Eskalasi bisa berarti semakin luasnya sasaran atau wilayah konflik, atau semakin banyaknya orang yang terlibat, atau semakin canggihnya alat-alat konflik yang digunakan. Terkadang eskalasi itu bersifat undirectional (satu arah), dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat konflik. Tetapi pada umumnya eskalasi itu bersifat bi-directional, bersifat dua arah. Artinya eskalasi konflik yang dilakukan oleh salah satu pihak akan dibalas dengan eskalasi pihak lawan. Demikian seterusnya, se- hingga tingkat eskalasi itu semakin besar dan saling bersahutan dari kedua belah pihak. Sementara itu, faktor pelanggeng konflik juga muncul, yaitu prejudice. Prejudice adalah sikap atau kepercayaan yang dimiliki seseo- rang untuk merendahkan orang lain, pernyataan negatif, atau peng- ungkapan perilaku permusuhan atau diskriminasi terhadap anggota suatu kelompok masyarakat hanya karena keanggotaan mereka dalam kelompok itu (Mulyana, 1997:12). Prejudice bukan hanya bersifat kognitif, tetapi juga meliputi emo- si dan tingkah laku. Biasanya jenis kelamin, kesukuan, ras dan umur, menjadi ajang sasaran prejudice. Demikian pula kelompok-kelompok sosial yang terbangun karena menganut faham atau ajaran tertentu juga dapat menjadi ajang sasaran prejudice. Dua kelompok yang se- dang terlibat konflik, biasanya juga memiliki prejudice satu terhadap yang lain. Kemudian semakin bereskalasi konflik itu terjadi, maka akan semakin peka dan membesar rasa prejudice itu. Di sinilah peran komunikasi multikultural perlu dibangun. Dengan mengedepan- kan dialog antar berbagai komunitas dan tokoh masyarakat dengan menggunakan pendekatan kultur. 157
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Komunikasi Multikultural Multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia merupakan ke- nyataan sosial budaya yang seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang alamiah dalam pengertian membicarakannya dalam proporsi yang berimbang. Multikulturalisme secara sosial budaya berarti menem- patkan semua pembicaraan tentang suku bangsa pada suatu tingka- tan yang sederajat. Kompleksitas permasalahan kesukubangsaan tidak direfleksikan oleh banyaknya warga komunitas, tetapi lebih melihat kepada substansi problema yang dihadapi dalam rangka menegakkan rasa kebangsaan (Patji, 2001 : 1). H.A.R Tilaar (2004: 43) menjelaskan bahwa multikulturalisme bukanlah sebuah istilah yang mudah dipahami. Dalam istilah multi- kulturalisme terkandung dua pengertian yang sangat kompleks yaitu "multi" yang berarti plural dan "kulturalisme" yang artinya kultur atau budaya. Plural selain mengandung arti yang berjenis-jenis, juga mempunyai implikasi politis, sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, multikulturalisme erat kaitannya dengan pluralisme dalam prinsip demokrasi. Pluralisme berkenaan dengan hak hidup kelompok-ke- lompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas yang mempu- nyai budaya yang khas. Ada tiga istilah yang banyak digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri dari agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda, yakni pluralitas (plurality), keragaman (di- versity), dan multikultural (multicultural). Semuanya istilah itu mengacu kepada adanya 'ketidaktunggalan'. Konsep pluralitas mengandai- kan adanya 'hal-hal yang lebih dari satu' (many); keragaman menun- jukkan bahwa keberadaan yang 'lebih dari satu' itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan (Watson, 2000:72) Sementara itu, Havilland (1993 : 289) mengartikan multikul- turalisme merupakan interaksi sosial dan politik antara orang-orang yang berbeda cara hidup dan berfikirnya dalam masyarakat yang sama. Secara ideal, multikulturalisme berarti penolakan kefanati- kan, prasangka, rasisme, dan penerimaan sikap menghargai kebu- dayaan tradisional orang lain. Kebudayaan pada dasarnya meru- pakan suatu entitas keberagaman yang menunjukkan diri sebagai keniscayaan dalam pluralisme. Multikulturalisme kemudian men- 158
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK jadi suatu kondisi yang tidak terbantahkan karena masing-masing entitas perbedaan dengan sendirinya menghendaki karakter yang beragam. Isu-isu yang lahir dalam multikulturalisme adalah per- bedaan untuk satu kualitas persamaan (equality). Entitas perbedaan layaknya ras, religi, feminitas, kelas, etnisitas, mempunyai hak yang sama dalam kualitas, kelayakan dan keberlangsungan hidup (Abdil- lah, 2002: 179). Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemaje- mukan, multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang pu- blik. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komu- nitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama (Glazer, 1997: 45). Hasil Fourth National Conference of the Federation of Ethnic Councils of Australia menyatakan bahwa ciri-ciri masyarakat multikultural adalah sebagai berikut : 1. Adanya variasi dari perbedaan budaya. 2. Kebebasan dalam menjalankan perbedaan beragama. 3. Bahasa dan adat sosial yang berbeda. 4. Adanya kepedulian dalam berbagai nilai. 5. Semua kelompok etnik menekankan toleransi budaya, bahasa, dan agama meskipun berbeda antara satu dengan yang lainnya agar mereka tidak kehilangan identitas (Liliweri, 2009:89). Watak masyarakat multikultural adalah toleran. Mereka hidup dalam semangat peaceful co-existence, hidup berdampingan secara da- mai. Setiap entitas sosial dan budaya masih tetap membawa serta jati dirinya, tidak terlebur kemudian hilang, tetapi juga tidak diperli- hatkan sebagai kebanggaan melebihi penghargaan terhadap entitas lain. Dalam perspektif multikulturalisme ini, baik individu maupun kelompok dari berbagai entitas etnik dan budaya hidup dalam so- cietal cohesion tanpa kehilangan identitas etnik dan kultur mereka. Masyarakat bersatu dalam ranah sosial tetapi antarentitas tetap ada jarak. Jarak itu harus dijaga dengan komunikasi, dialog dan toleran- 159
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia si yang kreatif (HAR. Tilaar, 2004: 13). Konsep multikulturalisme memang mengagungkan perbedaan. Tetapi, ia tidak berhenti di situ. Perspektif ini memandang hakikat kemanusiaan sebagai sesuatu yang universal dan oleh karenanya sama. Tetapi ketika bicara soal cara hidup (way of life), aturan ber- pikir (rule of thinking), dan pendirian atau prinsip hidup (state of mind), multikulturalisme justru melihat bahwa sungguh tidak adil kalau realitas keanekaan itu dinafikan entah dengan cara apapun. Perbe- daan dipandang sebagai kesempatan untuk memanifestasikan haki- kat sosial dan sosiabilitas manusia dengan dialog dan komunikasi. Masyarakat yang hidup dalam perspektif ini sangat mementingkan dialektika yang kreatif. Jadi multikulturalisme adalah sebuah pers- pektif alternatif untuk mengatasi pertentangan dan konflik sosial bernuansa etnis, dalam hal ini konflik antaretnik didefinisikan seba- gai "suatu bentuk pertentangan yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berbeda etnik (suku bangsa, ras, agama, golongan, dan lain-lain) karena mereka memiliki perbedaan sikap, keperca- yaan, nilai-nilai atau kebutuhan (Liliweri, 2009: 250). Adapun komunikasi multikultural sebagaimana yang diungkap- kan oleh Ronda J. Stanton (2002) adalah kemampuan komunikasi dengan disertai pemahaman tentang budaya: "The need for effective multicultural communication is becoming more prevalent in the world as countries do more business globally and borders disappear. To be effective in multicultural communication we must antici- pate audience expectations, which can be known only through the study of the culture." diakses peda 1 Juni 2012) Komunikasi multikultural dipengaruhi oleh berbagai simbol ke- budayaan yang bersumber dari karakter individual manusia sebagai subyek penentu pertumbuhan, perkembangan dan perubahan bu- daya suatu masyarakat. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Samovar (1981:10), bahwa untuk memahami interaksi antar buda- ya, maka terlebih dahulu harus dipahami bagaimana komunikasi manusia. Sebab dengan memahami komunikasi berarti memahami apa yang terjadi selama komunikasi itu berlangsung, mengapa ter- jadi, apa yang dapat terjadi, akibat apa yang terjadi dan akibatnya apa yang dapat diperbuat. 160
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK Dengan demikian, untuk mencapai komunikasi multikultural yang efektif, hal penting yang harus disadari adalah kesadaran per- bedaan antara diri diri sendiri dan orang lain; menyadari perbedaan di antara anggota-anggota suatu kelompok; menyadari perbedaan adat kebiasaan yang berlaku dalam setiap konteks budaya. Memahami Pluralisme Secara teoritis, pluralisme (budaya) menurut Suzuki (1984) merupakan sebuah konsep yang menerangkan ideal (ideologi) ke- setaraan kekuasaan dalam masyarakat multikultur, di mana kekua- saan "terbagi secara merata" di antara kelompok-kelompok etnik yang berfariasi sehingga mampu mendorong timbal balik antar me- reka. Di dalam masyarakat multikultur tersebut, kelompok-kelom- pok etnik tersebut, kelompok-kelompok etnik itu dapat menikmati hak-hak mereka yang sama dan seimbang, dapat memelihara dan melindungi diri mereka sendiri karena mereka menjalankan tradisi kebudayaannya (Liliweri, 2009: 66). Perbedaan budaya dapat dipahami sebagai suatu keniscayaan, karena hakikatnya dalam masyarakat pasti terdapat individu-indi- vidu yang latar belakangnya beraneka ragam. Jadi, pluralisme ter- dalam akan sampai pada kesepahaman, bahwa perbedaan budaya mengartikulasikan hak-hak orang lain dan inti dari kesatuan dalam perbedaan. Multikulturalisme menciptakan struktur dan proses yang memperbolehkan ekspresi berbagai kebudayaan, komunitas, dan individual baik laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks ini, Dewanto (1991: 25) menyatakan bahwa kita tidak sedang dan hidup dalam aneka dunia yang terpisah satu dengan lainnya, melainkan dalam berbagai dunia yang saling ber- sentuhan, saling pengaruh, saling memasuki satu dengan lainnya. Karena itu, dunia kita bukanlah dunia yang plural melainkan du- nia yang tetap saja tunggal tetapi bersifat multikultural. Pluralitas merupakan tahap awal dari proses ke arah itu, salah satu jalan yang memungkinkan kita untuk toleran dan terbuka untuk memasuki dan dimasuki. 161
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Peran PSSBMK dalam Meminimalisir Konflik Sosial: Sebuah Pendekatan Komunikasi Multikultural Heterogenitas budaya seringkali diikuti dengan perbedaan tata bahasa, simbol dan perilaku masyarakat yang ada di dalam- nya. Banyak orang yang salah menginterpretasi perbedaan kultur dan heterogenitas budaya tersebut sehingga seringkali hal itu men- jadi pemicu berbagai konflik sosial sekaligus menjadi penghalang terjadinya interaksi harmonis antar masyarakat (Mulyana dan Ra- khmat, 2000: 151) Dengan menggunakan pendekatan komunikasi multikultural maka beberapa langkah solusi alternatif untuk meminimalisir kon- flik sosial antaretnik yang dilakukan oleh PPSBMK melalui: Perta- ma, memberikan pemahaman dan penerimaan kepada masyarakat di wilayah Kemang akan adanya pluralitas budaya (cultural pluralism) sebagai sebuah realitas dan kebutuhan dalam kehidupan masyara- kat. Dalam hal ini langkah kongkretnya adalah dengan mengede- pankan dialog antar berbagai komunitas dan tokoh masyarakat den- gan menggunakan pendekatan kultur. Dengan demikian diharapkan dapat menciptakan pemahaman multikultural dalam masyarakat tersebut akan hakikat dan realitas multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat multikultur. De- ngan kegiatan tersebut diharapkan setiap individu menyadari bahwa dalam masyarakat terdapat beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Dengan adanya pemahaman yang baik men- genai pluralitas dalam masyarakat maka akan tercipta iklim kehidu- pan masyarakat yang kondusif. Dalam arti setiap warga masyarakat menyadari pentingnya saling menghargai budaya masing-masing. Sehingga, individu dalam masyarakat akan merasakan pentingnya keberagaman kultur dalam kehidupan. Kedua, melakukan pembauran dan integrasi semua etnik dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dalam paradigma mul- tikulturalisme, etnik apa pun tidak dibenarkan merasa sebagai etnik yang paling tinggi di antara etnik yang lain. Atau, tidak dibenar- kan adanya dominasi etnik tertentu yang mayoritas terhadap etnik lainnya yang minoritas. Dalam realitas, hampir semua etnik tidak menemui kesulitan untuk melakukan pembauran dalam kegiatan 162
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK kemasyarakatan itu. Hal tersebut direalisasikan dalam bentuk Fes- tival Budaya Betawi "Palang Pintu". Kegiatan rutin setiap tahun ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa Etnik Betawi di Kemang adalah etnik yang terbuka dan menerima segala bentuk perbedaan. Dalam kegiatan itu, PPSBMK membuka peluang semua etnik yang berada di wilayah tersebut untuk dapat berpartisipasi mengekspresikan seni budaya yang menjadi khas dae- rahnya. Ketiga, memberikan sikap keteladanan para tokoh masyarakat Betawi dalam berinteraksi dengan etnik pendatang. Masyarakat In- donesia hingga saat ini masih dikenal paternalistik, yakni mudah mengikuti para tokoh atau pemimpinnya. Jika para pemimpin menunjukkan sikap yang lemah lembut dan menciptakan suasana yang sejuk dalam berinteraksi etnik pendatang. Terlebih masyara- kat Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya yang masih me- megang falsafah kepemimpinan kepamongan, yakni Ing ngarsa sung tulada, Ing madya mangun karsa, Tutwuri handayani (di depan dapat mem- beri contoh, di tengah atau lapangan mau bekerja secara langsung, dan di belakang dapat memberi motivasi), jelas peran keteladanan para tokoh masyarakat Betawi tersebut sangat besar. Salah satu faktor pendukung utama dalam proses tersebut adalah keberadaan penduduk asli yang memang memiliki sikap terbuka dengan pendatang, hal ini tidaklah mengherankan karena memang Etnik Betawi Kemang dikenal sebagai Betawi modern. Dalam hal ini mereka dapat hidup berdampingan dengan saling menghargai satu dengan lainnya. Dengan demikian, pendekatan komunikasi multikultural yang dilakukan PSSBMK membuat peranan PSSBMK tidak hanya mampu dalam meminimalisir konflik sosial, namun juga sebagai fasilitator terbentuknya masyarakat multikultural. Karenanya, PPS- BMK membawa masyarakat di wilayahnya pada pemahaman akan keberadaan pluralitas bangsa dan hal ini merupakan tahap awal dari proses ke arah integrasi bangsa. Penutup Dalam konteks dan perspektif gagasan yang singkat dan terasa 163
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia kurang ini, kajian tentang komunikasi multikultural bagi upaya me- minimalisir potensi konflik sosial hanyalah satu dari sekian banyak solusi yang dapat ditawarkan dalam upaya pencegahan konflik so- sial. lainnya. Sentuhan pada aspek-aspek sosial masyarakat kiranya dapat memberikan kesadaran kritis pada masyarakat tentang pen- tingnya pendekatan komunikasi dalam meminimalisir konflik sosial, yang dapat dilakukan dalam tataran mikro antara lain melalui: pen- didikan multikultural dan character building di lingkungan keluarga dengan menekankan pada nilai-nilai budaya. Di samping itu, perlu juga diperkaya dengan perangkat-per- angkat metodik seperti metode knowledge society. Metode-metode di atas dikembangkan dalam rangka memberikan pemahaman kepada anak agar ia menjadi partisipan yang positif dalam arena plural- isme kultural yang paham betul akan arti dan aksi sikap empati, ke- percayaan, kerjasama, dan memahami kualitas kehidupannya sejak awal serta memahami nilai-nilai bersama sebagai nilai-nilai univer- sal (we are living together). Dengan demikian, untuk meminimalisasi konflik sosial, kini leb- ih diperlukan pendekatan pemecahan masalah, yang melihat konflik dari ber-bagai aspeknya, termasuk latar belakangnya, isu sentralnya, dan sebagai-nya. Pendekatan komunikasi multikultural berasas plu- ralisme merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan guna meminimalisasi konflik sosial yang sering muncul selama ini terutama konflik sosial di Indonesia. § Daftar Pustaka Abdillah S, Ubed. (2002). Politik Identitas Etnik : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang : Indonesiatera. Dewanto, Nirwan. (1991). "Kebudayaan Indonesia: Pandangan 1991" dalam AKADEMIKA, Jurnal Kebudayaan Vol. 4, No. 1, April 2006. Glazer,Nathan. (1997). We Are All Multiculturalists Now. Cambridge, Mass:Harvard University Press. Havilland, William. (1993). Antropologi: Edisi Keempat jilid 2. Jakarta : Er- langga Isre, Soleh M. (2003). Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer, Ba- litbang Depag Liliweri, Alo.( 2009). Prasangka dan Konflik : Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur. Jogjakarta : PT. LKIS Pelangi Aksara. 164
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK Mudzhar, Atho, HM. (2002). Pendekatan Studi Islam. Jakarta: Pustaka Pe- lajar Mulyana, Deddy. (1999). Nuansa-nuansa Komunikasi, Rosdakarya : Band- ung Mulyana, Deddy, dan Jalaluddin Rakhmat. (2000). Komunikasi Antarbu- daya, Rosdakarya: Bandung Patji, Abdul Rachman. (2001). "Primordialisme dalam Pluralitas Etnis", dalam Indonesia menapak Masa Depan dalam Kajian Sosial dan Budaya. Ed. Muhammad Hisyam. Jakarta : Peradaban. Tomagola, Amal, Tamrin. (2003). Anatomi Konflik Komunal di Indonesia dalam Konflik Etno Religius di Indonesia Kontemporer, Jakarta: De- pag RI Tilaar, H.A.R.(2004). Multikulturalisme : Tantangan Tantangan Global MasaDepan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia Watson, C.W., (2000). Multiculturalism. Buckingham-Philadelphia : Open University Press Wibowo, Wahyu., dan Somadi. (2005). Betawi Punye Gaye. Jakarta: PSB UNAS dan Dikmenti Prop. DKI Jakarta Sumber Internet : diakses pada 5 Januari 2011 di akses pada 5 Januari 2011 Ronda J. Stanton, Multicultural Communication: Back to the Basics, dalam 165
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia MEMBANGUN KEMBALI HARMONI DAN KEARIFAN KOMUNIKASI Menyemai Perdamaian dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia Setio Budi H.H. Konflik di berbagai wilayah Indonesia, tidak han- ya antara masyarakat dengan pemerintah (penguasa), tapi juga dengan korporasi, dan antarmasyarakat. Be- ragam isu menjadi potensi konflik berdimensi vertikal dan horisontal. Mulai dari hal yang substantif, yaitu HAM, ekonomi, wilayah, politik serta SARA, sampai hal yang pribadi. Akar konflik sosial bisa jadi merupakan warisan pemerintahan sebelumnya yang tidak tuntas dicari solusinya dan bibit kekerasan semakin menjadi subur dan menjadi fenomena sehari-hari. Membiarkan potensi konflik berkembang adalah kesalahan besar dalam konteks pembangunan peradaban Indonesia. Bagaimana menyemai dan menumbuhkan bibit per- damaian, mencari model atau formula resolusi konflik melalui komunikasi yang bertumpu pada kearifan lo- kal dan menjunjung harmoni, adalah intisari tulisan ini. Kata kunci: akar konflik, resolusi, model komunikasi 166
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK Pasca reformasi dinamisitas masyarakat Indonesia terlihat se- makin kuat, pertama dalam kehidupan sehari-hari kritik sosial poli- tik menjadi wacana yang bebas. Kedua, media menjadi lebih lugas dan bebas dalam mengembangkan diskusi publik atas suatu isu, ter- masuk melalui media sosial. Ketiga, berbagai kelompok masyarakat mengembangkan berbagai cara untuk menyatakan pendapat, men- gorganisir diri melalui berbagai cara. Pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa setelah refor- masi, yang menjamin ekspresi demokrasi di Indonesia, kekerasan, tawuran dan konflik sosial semakin marak di berbagai wilayah? Ber- bagai peristiwa konflik, tindak kekerasan tidak hanya oleh masyara- kat, siswa sekolah atau mahasiswa, keagamaan namun juga sampai aparat. Apakah ini bagian dari "letusan" sosial akibat warisan masa ORBA yang cenderung memilih kebijakan "avoiding" dan juga keg- agalan Orde Reformasi, baik pada sisi, pemerintah dan masyara- kat dalam "managing" konflik. Akar konflik sosial tidak tuntas dicari solusinya dan bibit kekerasan semakin menjadi subur dan menjadi fenomena sehari-hari. Membiarkan potensi konflik berkembang adalah kesalahan be- sar dalam konteks pembangunan peradaban Indonesia. Bagaimana menyemai dan menumbuhkan bibit perdamaian, mencari model atau formula resolusi konflik melalui komunikasi yang bertumpu pada kearifan lokal dan menjunjung harmoni, adalah intisari tu- lisan ini. Persoalan Konflik: Ketidakadilan, Kesenjangan, Demokrasi Demokratisasi paska reformasi menjadi batu ujian tersendi- ri bagi masyarakat Indonesia, apakah, perkembangan tersebut menunjukkan suatu lompatan - perkembangan yang lebih baik dari era sebelumnya, atau sebaliknya. Pertanyaan ini tentu perlu dijawab menggunakan ukuran yang tepat, dari berbagai perspektif, namun hal yang paling penting di balik berbagai metodologi riset adalah kondisi riil di masyarakat, apa yang dirasakan, dipikirkan dan di- lakukan oleh mereka. Pelajaran penting reformasi adalah masyarakat madani (civil so- ciety), yang menurut Nyman (dalam Marco dan Andreas, 2009: 252) 167
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia menguat pasca Soeharto, dan hal tersebut tidak muncul atau terjadi dalam semalam. Proses dan dinamikanya melalui perjalanan yang panjang. Kesadaran akan penguatan masyarakat madani sejak In- donesia merdeka dan terutama pada saat era Orde Baru, ketika re- jim pada saat itu telah bergeser ke arah otoritarian, dengan kendali penuh pada Soeharto yang disokong oleh militer dan Partai Golkar yang berkuasa saat itu. Persoalan kesenjangan, ketidakadilan, hak asasi manusia, de- mokrasi dan eksploitasi sumber daya alam adalah lima faktor dasar diantara berbagai persoalan yang ada pada masa itu dan masih tetap ada sampai saat ini. Faktor kesenjangan, terutama dalam as- pek ekonomi dan sosial yang semakin melebar mengakibatkan jarak si kaya dan si miskin makin jauh, terutama jika dikaitkan dengan aspek ketidakadilan dalam alokasi dan kesempatan akses pada sum- berdaya ekonomi yang ada. Kemudian yang terlihat secara kasat mata, sebagai contoh adalah pertumbuhan pasar modern, peng- gusuran pedagang kecil dan rumah liar atau kumuh nampak lebih menonjol daripada fasilitasi pasar untuk rakyat yang bermodal kecil (dan rentan terhadap kekuatan kapital) dan pertumbuhan perumah- an dan berbagai fasilitas untuk masyarakat kelas menengah. Terma- suk pula adalah eksploitasi sumberdaya manusia yang disebut buruh itu, dengan gaji, fasilitas dan jaminan sosial yang hampir minim. Demikian pula dengan kebijakan hubungan industrial yang sering mengakibatkan ketegangan antara buruh, industri dan pemerintah. Berbagai kasus perebutan tanah antara rakyat (termasuk adat) dengan korporasi dan negara, serta perlakuan keras terhadap rakyat kecil yang tidak setimpal dengan masyarakat kelas yang lebih atas dari sudut hukum adalah cermin isu ketidakadilan dan hak asasi manusia. Unsur yang sangat menonjol dan akhirnya mendorong re- formasi adalah aspek demokrasi. Pembungkaman atas sikap kritis masyarakat, tekanan atau larangan untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas atas berbagai kebijakan publik, dan termasuk pemberangusan atas media yang dianggap oposan terhadap pemerintah adalah problem demokrasi yang signifikan. Dalam beberapa catatan kritis atas fenomena konglomerasi dan 168
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK korupsi yang besar di Indonesia adalah eksploitasi atas sumber daya alam Indonesia yang diberikan kepada sekelompok kecil orang baik didalam maupun luar negeri. Dampaknya adalah sebagian rakyat kehilangan hak atas hak ulayatnya, terutama yang signifikan adalah kehilangan penghidupan atas hutan, misalnya, karena tergantikan dengan hutan tanaman industri yang hanya dimiliki oleh segelintir orang atau korporasi. Eksploitasi ini tentu tidak dibayangkan hanya berupa aspek pemberian kuasa pengolahan kepada pihak korporasi atau sekelom- pok orang, termasuk didalamnya adalah aspek kebijakan, regulasi yang tidak berpihak kepada rakyat. "Wilayah" konflik tidak hanya menyangkut masyarakat dengan masyarakat, namun beberapa ka- sus menajam pada generasi muda, seperti berbagai tawuran antar pelajar yang terjadi di berbagai tempat. Problem tersebut, secara akumulatif, ditambah dengan pra- sangka atas "siapa membuat menderita siapa", melebar menjadi sikap antipati terhadap pemerintah (yang dianggap gagal membuat kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat) dan kerap menjadi isu yang menyangkut SARA. Menjadi melebar ke peran pemerintah karena ketika konflik terjadi : lambat ditangani, menimbulkan kor- ban jiwa, gagal dicegah, sampai ke isu pembiaran dan tidak selesai- selesai. Masa Orde Baru, secara etnis suku dan kultur Jawa sangat mendominasi terutama secara politik, secara ekonomi etnis Tiong- hoa yang memegang peranan penting di Indonesia ini, paduan fak- tor ekonomi politik tersebut apabila sampai pada isu yang sensitif, khususnya SARA, sangat mudah "meledak". Persoalan menjadi lebih rumit jika masuk faktor sentimen agama. Salah satu hasil dari era reformasi adalah otonomi daerah, khu- susnya di kabupaten dan kota. Otonomi daerah sebenarnya memiliki arti strategis, terutama untuk memastikan daerah memiliki optimal- isasi untuk merencanakan, mengelola dan membangun wilayahnya, sesuai dengan karateristik dan potensinya masing-masing. Dalam perkembangan selanjutnya, berbagai media dan analis politik justru melihat otonomi daerah perlu untuk dikoreksi karena beberapa fenomena, yaitu sentimen kesukuan yang semakin me- nguat, politik praktis dan gesekan kepentingan, perebutan akses po- 169
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia tensi ekonomi atau sumberdaya alam, khususnya dan praktek "kar- tel" atau dinasti politik di wilayah tersebut. Berbagai gesekan terjadi baik saat pemilihan umum lokal (pilkada) maupun dalam kehidupan sehari-hari, beberapa kasus di berbagai wilayah Indonesia, diantaranya menyangkut konflik an- tara masyarakat dengan bupati mengenai tambang emas di Bima, perebutan tanah di Mesuji, Lampung, berbagai sengketa pilkada, yang menurut Mahfud MD: "hampir semua pilkada berbuntut sen- gketa" 20 Januari 2012, diakses 21 Mei 2012). Apa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, tidak hanya menyangkut konflik antara masyarakat dengan pemerintah (pen- guasa), termasuk juga dengan industri atau korporasi, dan antarma- syarakat itu sendiri. Apakah menyangkut isu ekonomi, politik, sosial, agama, budaya dan idiologi, konflik dan potensi konflik yang terjadi, sudah berdimensi vertikal dan horisontal. Isu dan isi dari konflik juga melebar dari hal yang substantif, yaitu aspek HAM, ekonomi, wilayah, politik serta SARA, sampai pada hal yang sangat pribadi dan kemudian memanfaatkan potensi massa (dari sengketa pilkada sampai tawuran pelajar) dan pada beberapa kasus tawuran antar warga atau pelajar sudah tidak jelas apa isu dan yang dipermasalah- kan. Konflik: Menguatnya Isu Etnosentrisme Augoustinos dan Reynolds (2001: 1) mengatakan bahwa menjelang berakhirnya abad 20, berbagai peristiwa internasional berfokus pada isu prasangka dan rasisme, meningkatnya etnona- sionalistik di bekas Yugoslavia dan Uni Soviet, berbagai konflik di Timur Tengah dan Afrika. Beberapa negara pecah menjadi bebera- pa negara baru, berbagai peristiwa pembunuhan massal, atas nama etnis dan agama juga terjadi di beberapa wilayah, baik kawasan Eropa/Balkan, Afrika dan Timur Tengah. Augoustinos dan Reynolds (2001:3) mengatakan bahwa pra- sangka lebih merujuk pada fenomena individu, sementara rasisme adalah konstruksi yang lebih luas yang menghubungkan antara ke- percayaan-kepercayaan dan praktik-praktik individu pada praktik- praktik dan norma-norma sosial dan institusional yang lebih luas. 170
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK Brewer (dalam Ashmore dkk, ed, 2001 : 18) mengatakan et- nosentrisme adalah istilah teknis yang menjelaskan pandangan di- mana suatu kelompok menjadi pusat dari semuanya, dan kelompok lain di skala (ukur) dan dinilai dengan referensi ini. Menurut Brewer pada isi inilah kebanggaan, harga diri kelompok dibangun kuat, dan mendorong pandangan yang superior dan "membagi" mana yang termasuk kelompoknya, mana yang "outsider". Menurut Brew- er (2001:19) ada empat proposisi yang penting untuk dipaparkan dalam konteks etnosentrisme ini : 1. Kelompok sosial manusia diorganisasikan melalui pembedaan katagori "in group - out group" atau prinsip kategori sosial. 2. Individu-individu menilai positif "in group" dan memelihara se- cara positif hubungan kerjasama dengan anggota dari "in group". 3. Kepositifan "in group" dikembangkan melalui perbandingan sosial dengan kelompok "out group", dimana atribut-atribut "in group" dan hasilnya dievaluasi sebagai lebih baik daripada atau lebih superior dari kelompok "out group". 4. Hubungan antara "in group dan out group" dikarakterisasi melalui: antagonisme, konflik, dan serangan atau permusuhan. Beberapa poin di atas sangat relevan untuk menggambarkan beberapa situasi di Indonesia, terutama ketika kelompok-kelompok dalam masyarakat semakin menunjukkan kekuatannya dan melaku- kan berbagai definisi yang menunjukkan superioritas atas yang lain, misalnya atas nama putra daerah, kelompok, atau organisasi ber- dasar etnis atau wilayah, dan memiliki kuasa untuk menekan, secara sosial atau politik terutama. Lebih dari itu kecenderungan kelompok etnis, sosial, politik tertentu yang disebut "superior" di masing-masing wilayah misal- nya, sekarang katagorinya telah bertambah dengan tambahan label agama. Maka visi sosial, politik atau etnis yang juga menggunakan faktor agama (dogmatis) dan menganggap "superior" telah pula ikut dalam wilayah, yang bahkan dalam gerakan yang sifatnya fisik (pe- nyerbuan atau perusakan), lebih dari perjuangan pada aspek moral- itas, dan ini kerap kali bersinggungan dengan kelompok lain. Faktor agama, tentu saja tidak berarti hanya satu agama saja, di beberapa 171
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia negara lain, situasi tersebut juga muncul, untuk mengatakan bahwa fanatisme atau dogmatisme agama telah bergeser ke wilayah di luar wilayah moral yaitu sebagai penekan dan fisik. Dalam skala yang besar, yaitu Indonesia, gejala separatisme (keinginan untuk memisahkan diri) pada era awal kemerdekaan, pada puncaknya dengan lepasnya Timor Timur (Timor Leste) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kemudian Aceh, yang hampir saja lepas, dalam pengertian jika tanpa proses kese- pakatan atau perdamaian, serta Papua, yang secara sporadis terus bergejolak. Kondisi ini sebenarnya mengisyaratkan tanda tentang problem kebangsaan, sebagaimana pada awalnya telah diupayakan oleh pendiri bangsa ini, untuk membuat pondasi kokoh berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Persoalan parsial di masing-masing wilayah atau konteks dan persoalan yang lebih besar yaitu bangsa Indonesia perlu dipahami sebagai kompleksitas konflik baik secara vertikal maupun horison- tal. Etnosentrisme yang dibayangkan sebagai ancaman besar terha- dap NKRI masih perlu diteliti lebih lanjut, terutama jika masalah separatisme sebagai contoh, memiliki akar persoalan pada hal yang mendasar, yaitu HAM, ketidakadilan, kesenjangan dan macetnya proses demokrasi. Jika yang dibahas adalah etnosentrisme dalam artian kelompok entnis saja, Eriksen (dalam Ashmore, 2001:45) bahwa definisi bang- sa (nation) memiliki hubungan dengan negara (state), tidak masalah apakah mereka memiliki kesamaan etnisitas atau tidak. Ini juga penting untuk mengatakan bahwa etnis Jawa yang mendominasi elit politik, belum menjadi ancaman atas kemungkinan perpecahan negara ini. Mengelola konflik : Aspek Konsep dan Komunikasi Dalam beberapa rujukan, pembahasan mengenai konflik bi- asanya menyangkut pertanyaan apakah konflik harus dihindari atau segera diakhiri atau perlu aspek pengelolaan atau manajemen. Perspektif pembahasan menyangkut pertanyaan apa manfaat dari konflik dan sebaliknya, jika ditangani atau tidak. Ivancevich, Kono- paske, Matteson (2005) mengambarkan bahwa peristiwa konflik bisa 172
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK bersifat fungsional dan disfungsional. Dalam skala kecil atau organ- isasional, konflik adalah suatu hal yang perlu untuk dicermati, untuk itu perlu pemahaman atas konflik, sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 1 Konflik dan Implikasi Penanganan Sumber: Ivancevich, Konopaske, Matteson, 2005 Situasi II adalah kondisi dimana konflik dianggap berjalan se- cara fungsional karena akan mengakibatkan performa, dalam hal ini organisasi menjadi optimal, karena konflik dikelola dengan baik, terutama bagaimana konflik yang terjadi bisa tetap masuk pada tu- juan organisasi. Konflik yang terjadi justru bisa berpotensi mencip- takan inovasi dan perubahan, pengalaman pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, termasuk kreativitas dan adaptasi, diban- ding jika konflik hanya bersifat individu atau kelompok dan faktor emosional yang mendasarinya - tanpa solusi. Dengan demikian fokusnya bukan konfliknya itu sendiri, tetapi solusi apa yang muncul dari peristiwa konflik itu. Inilah yang disebut sebagai konflik yang fungsional. Situasi I, jika dianggap tidak ada atau minim konflik juga dianggap disfungsional, karena kemungki- nan dinamisitas yang rendah sehingga kondisi masyarakat atau or- ganisasi menjadi stagnan. Demikian pula pada situasi III, terlalu banyak konflik justru kontraproduktif dan disfungsional karena berpotensi untuk meng- 173
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia ganggu berbagai "operasional" yang ada dan kemungkinan situasi yang chaostik, karena fokus lapangan yang terkadi bukanlah penye- lesaian konflik, namun justru pada konfliknya itu sendiri. Untuk memperjelas situasi konflik dan aspek kemanfaatannya, Robbins, Coulter, dan Langton (2005) menyusun hubungan antara level konflik dan performa organisasi sebagaimana pada bagan beri- kut ini : Bagan 1 Level Konflik dan Performa Organisasi Sumber : Robbins, Coulter, and Langton, 2005 Dengan pemahaman yang lebih jelas bahwa konflik yang di- manajemeni atau dikelola dengan baik akan menciptakan performa yang baik pula, terutama karena pihak-pihak yang berkonflik me- miliki pengalaman mencari pemecahan masalah dan pengambilan keputusan atau solusi atas konflik. Posisi B adalah kondisi optimal yang berkaitan dengan performa tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa kunci penting dalam penanganan konflik, pada umumnya, yang pertama adalah kemau- an keduabelah pihak untuk menyelesaikan konflik, kedua mencari sekaligus waspada pada pihak ketiga yang bisa membantu menyele- saikan dan atau akan justru memperkeruh suasana. Ketiga adalah keterbukaan, "fairness" dan adaptasi, yaitu pemahaman atas posisi masing-masing dan kesiapan melakukan negosiasi, yang berkaitan 174
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK dengan kemungkinan mencari solusi baru yang bisa jadi berbeda dengan keinginan masing-masing pihak, untuk itu perlu kemam- puan adaptasi. Sebagai contoh beberapa konflik pilkada, menurut Mahfud MD 20 Januari 2012, diakses 21 Mei 2012), karena pihak yang kalah tidak mau menerima kekalahan dan melakukan berbagai cara untuk mengambil alih kemenangan. Di bawah ini adalah bagan yang menunjukkan bagaimana gaya yang diperlukan untuk menangani konflik, sebagai berikut : Bagan 2 Gaya Penanganan Konflik Sumber : Ivancevich, Konopaske, Matteson, 2005 Alternatif gaya tersebut merupakan varian dari posisi individu yaitu apakah lebih mementingkan posisi diri (fokus internal) dan fokus eksternal. Secara normatif ada keseimbangan diantara ked- uanya. Seseorang atau kelompok orang yang fokus pada diri sendiri akan menyulitkan dalam negosiasi penyelesaian konflik, atau dalam bahasa sehari-hari menggunakan istilah atau kata: "pokoknya". Paduan keduanya merujuk pada situasi: mau membuka diri atas ke- mungkinan alternatif dalam penyelesaian masalah. Kompromi sering disamaratakan dengan kolaborasi, semestin- ya kompromi menunjukkan derajat situasi yang bisa diterima bersa- 175
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia ma, terutama secara psikologis. Pada kolaborasi, posisinya ada pada fokus internal dan eksternal yang tinggi, oleh karenanya diperlukan kerjasama untuk mencari pemecahan masalah yang menjadi bagian dari negosiasi kedua belah pihak. Inti dari aspek gaya penanganan konflik tersebut adalah maksi- malisasi potensi komunikasi. Aspek komunikasi memegang peranan penting tidak hanya pada level konsep-praktik saja namun juga me- nyangkut seni dalam penanganan konflik tersebut. Apabila dikait- kan dapat dilihat variasinya pada tabel dibawah ini : Tabel 2 Hubungan Antara Gaya Penanganan Konflik dan Aspek Komunikasi NO GAYA PENANGANAN KONFLIK ASPEK KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN 1 AVOIDING CENDERUNG SEARAH, TIDAK ASERTIF DAN TIDAK KOOPERATIF 2 DOMINATING SEARAH, ASERTIF TAPI TIDAK KOOPERATIF 3 COLLABORATION DUA ARAH TIMBAL BALIK, ASERTIF DAN KOOPERATIF 4 ACCOMMODATING CENDERUNG DUA ARAH, TIDAK ASERTIF, KOOPERATIF 5 COMPROMISING DUA ARAH TIMBAL BALIK, ASERTIF DAN KOOPERATIF SEDANG Pada dasarnya variasi gaya penyelesaian konflik diperlihatkan melalui bagaimana pola komunikasi yang terjadi diantara pihak yang berkonflik. Gaya "avoiding dan dominating" memiliki kecende- rungan menggunakan pola satu arah, yang menunjukkan satu posisi lebih dominan dalam memegang peranan daripada posisi lainnya, aspek "komando" dari posisi "dominating" menunjukkan aspek aser- tif namun tidak kooperatif, karena situasinya yang mengarah pada dominasi satu pihak. Pada gaya accommodating, posisinya berbalikan dengan "dominating" terutama karena satu pihak memberi kesempat- an pada pihak lain untuk "menang", yaitu dengan menerima satu atau beberapa hal berkaitan dengan konflik yang ada. Gaya "collaborating dan compromizing" pada dasarnya sama, per- bedaanya terletak pada intensitas atau kualitas dari komunikasi dan proses pemecahan masalah, "compromizing" cenderung pada level 176
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK sedang, pada "collaborating" ada pada posisi maksimal, karena se- cara fokus tinggi ada aspek internal maupun eksternal, dan kedua pihak sepakat untuk memecahkan masalah konflik tersebut, yang nampaknya cenderung rasional, dibanding "compromising" yang as- pek psikologisnya nampak. Maka kemudian bagaimana suatu konflik dan levelnya apakah pada tingkat geografis lokal atau yang lebih luas, kemudian pada tataran kelompok atau antar kelompok, demikian pula pada posi- si horisontal atau vertikal, paparan diatas dapat dijadikan sebagai panduan untuk melakukan negosiasi, terutama untuk memetakan persoalan yang ada melalui sudut pandang pihak yang berkonflik, apakah fokus pada kepentingan internal atau kelompoknya atau juga fokus pada kepentingan eksternal. Pengetahuan posisi ini membantu proses negosiasi dan seni penanganan konflik. Tentu saja dengan persyaratan sebagaimana dikemukakan diatas bahwa pihak-pihak yang berkonflik memang mau menyelesaikan konflik yang ada. Aspek rasionalitas bertemu dan emosionalitas, sehingga proses pemecahan konflik bukan han- ya aspek emosi namun diselesaikan dengan aspek rasionalitas. Jam terbang pemecahan masalah membantu setiap potensi konflik yang ada, sehingga tidakl berlarut dan menjadi hal yang menumpuk. Catatan Penutup: Kearifan Lokal dan Harmoni Komunikasi Tumpuan penyelesaian konflik di berbagai konteks di Indonesia selain aspek substansi persoalan dan "goodwill" pihak-pihak yang ter- libat yaitu masyarakat, pemerintah, dan lainnya sesuai kultur bang- sa, diperlukan pendekatan yang relatif pas dan kontekstual, yaitu mengembangkan kearifan lokal. Pelajaran penting pada masa Orde Baru, yaitu ketika muncul konflik dalam berbagai konteks, penguasa cenderung menggunakan "avoiding" sebagai strategi untuk meniadakan peristiwa konflik men- jadi membesar. Peredaman ini sebenarnya sangat kental dengan fi- losofi kultur Jawa yang sangat menekankan penghindaran konflik dan mengedepankan harmoni dalam kehidupan sosial. Dalam satu sisi ini bisa dianggap benar oleh wilayah kultur tersebut, namun pada sisi lain, jika substansi konflik tersebut tidak teratasi, peredam- 177
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia an tersebut seperti bara apa, yang sewaktu-waktu akan menyala lagi. Panggabean (dalam Choppel, ed, 2006 : 217-220), memapar- kan tentang bagaimana pendekatan rejim Orde Baru dalam menye- lesaikan konflik : 1. Konflik adalah destruktif 2. Konflik sebagai perilaku 3. Konflik sebagai agresi 4. Perspektif hidrolik Dalam pandangan rejim dan media massa Orde Baru, kon- flik digambarkan sebagai sesuatu yang desktruktif, pengertian lain adalah ini bagian dari strategi penguasa untuk mengamankan id- iologi pembangunanisme, yang menjadi jargon utama Orde Baru. Setiap konflik dalam pandangan Orde Baru adalah potensi meng- gagalkan pembangunan, oleh karena itu harus diredam -ditiada- kan. Media memerankan peranan yang penting dalam konteks ini, konstruksi yang dibangun adalah anti pembangunan kepada pihak yang dianggap menganggu jalannya pembangunan. Sejarah men- catat penggusuran, pencaplokan tanah, dan sebagainya marak ter- jadi dan dilaksanakan oleh penguasa atas nama pembangunan. Konflik sebagai perilaku dalam telaah Panggabean adalah, dalam persepsi pemerintah Orde Baru dan reportase media, kon- flik dipresentasikan sebagai suatu perilaku, khususnya perilaku kekerasan, dalam pendekatan ini menurut mereka tidak ada kon- flik sebelum ada (perilaku) kekerasan tersebut, kecenderungannya adalah tidak menganggap ada konflik atau problem sosial yang ada, tanpa adanya aspek perilaku kekerasan tersebut. Akibatnya sering terjadi pelabelan anti pembangunan dalam berbagai istilah untuk pihak yang berkonflik -terutama jika berbeda pandangan dengan penguasa. Menurut Woodier (dalam Cole, ed, 2006:42), jumlah kasus-ka- sus pencemaran nama baik (libel) atau fitnah meningkat, terutama ketika karena ini bagian dari suatu "strategi", yaitu termasuk aspek kepemilikan, pengaruh dan kekerasan oleh politisi, "orang kuat lo- kal atau daerah, kelompok religius dan sektor kepolisian dan ang- katan bersenjata yang mengendalikan media. Dalam konteks ini, 178
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK media adalah alat penting dalam konteks pelabelan konflik tersebut. Konflik sebagai agresi menurut Panggabean berimplikasi pada aspek represesi, berbagai protes masyarakat atas suatu kebijakan misalnya, dianggap sebagai potensi agresi, oleh karenanya aparat akan melakukan upaya peredam melalui tidakan represif. Pendeka- tan hidrolik menggambarkan masyarakat sebagai suatu "pressure cooker", dimana suatu waktu ada tekanan yang muncul, dan pemer- intah meminta mereka untuk bisa mengendalikan diri, agar tidak meledak menjadi suatu peristiwa konflik atau kekerasan. Pengala- man pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa ketika pemerin- tah menangani konflik yang memuncak, akan muncul istilah-istilah: provokator, pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, pemancing di air keruh, aktor intelektual, untuk menunjukkan tekanan agar masyarakat bisa mengendalikan diri. Aspek filosofis Jawa sangat kentara, yaitu ketika konflik diang- gap sebagai gangguan terhadap harmoni masyarakat, oleh karenan- ya harus dihindari atau ditiadakan. Filosofi Jawa yang dikedepan- kan oleh Soeharto, nampak perlu dikoreksi dan dikontektualisasi. Dikoreksi karena interpretasinya ada dalam ranah politik, dikon- tekstualisasi karena filosofi tersebut akan mungkin konflik dengan filosofi kultur lain, yang lebih mengedepankan aspek keterbukaan dalam penanganan konflik. Orang Jawa mengenal aspek harmoni, sebagai filosofi, sebagai hal penting dalam kehidupan sosial, namun harmoni tentu tidak identik dengan tidak ada konflik. Dalam beberapa "paribasan" atau semacam peribahasa Jawa, istilah "ana rembug dirembug" merujuk pada kalau bisa dibicarakan masalah bisa diselesaikan. "Aja ngomong waton, nanging ngomongo nganggo waton", jangan asal bicara, tapi bi- caralah dengan alasan - yang jelas, merujuk pada aspek argumen- tasi dan nalar yang tepat, agar komunikasi ada dalam arah yang jelas. "Aja rumongso biso, nanging biso rumongso" yang artinya janganlah selalu merasa bisa, namun bisalah merasa, ini adalah ukuran untuk menggambarkan posisi seseorang dan pengukuran diri, konteksnya adalah bagaimana menempatkan diri secara tepat dalam dinamika masyarakat agar tidak salah posisi dan merasa paling benar. Dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, dikenal "aja gu- 179
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia munan, aja kagetan lan aja dumeh" , yang merujuk pada jangan mudah terheran-heran atau heboh, jangan mudah kaget dan jangan mera- sa hebat, demikian pula "wani ngalah duwur wekasane" merujuk pada anjuran untuk berani mengalah dan memberi kesempatan pihak lain, agar konflik tidak semakin meruncing. Selain itu dikenal juga Falsafah Tri Bata memiliki tiga prinsip yaitu pertama "rumongso melu handarbeni": merasa ikut memiliki, kedua: "melu hangrungkebi": wajib ikut membela dengan ikhlas, dan ketiga "mulat sariro hangrasa wani" : mawas diri dan memiliki sifat berani untuk kebenaran. Beberapa cuplikan "paribasan" dan falsafah merupakan kearifan lokal yang tetap memiliki nilai yang perlu direaktualisasi kembali, terutama menemukan gaya pemecahan masalah atas konflik yang terjadi baik tingkat lokal maupun yang lebih luas. Ini penting teru- tama untuk konteks ke-Indonesia-an dan ke-Bhineka Tunggal Ika-an, sebagai aset dan menemukan kearifan lokal ketika berhadapan den- gan berbagai metode barat yang didominasi oleh aspek individual, rasionalitas, sementara, bangsa Indonesia, dengan filosofi ketimur- annya juga mengenal aspek harmoni, rasa, dan aspek kolektivitas. Pengalaman Orde Baru adalah sejarah atas interpretasi nilai ke- arifan lokal ketika digunakan hanya untuk kepentingan politik. Pen- galaman Orde Reformasi adalah interpretasi demokrasi yang sangat berorientasi pada aspek hak individual atau kelompok, dan kehilang- an nilai harmoni. Orang dengan santai menyatakan haknya atas hak orang lain, dan perdebatan itulah yang menonjol pada frame media, bukan substansi persoalan dan jalan keluar yang bijaksana, dalam konteks pengembangan kehidupan berbangsa. Penanganan konflik membutuhkan pula konsep dan seni berkomunikasi,maka pengem- bangan budaya komunikasi yang merujuk pada kearifan lokal dan membangun harmoni dalam kehidupan bermasyarakat menjadi hal yang menarik untuk dikembangkan.§ Daftar Pustaka Ashmore , Richard D; Jussim Lee, and Wilder, David (eds). (2001). Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction. New York: Oxford University Press Augoustinos, Martha and Reynolds, Katherine J (eds). (2001). Understanding Prejudice, Racism, and Social Conflict. London: Sage Publication 180
Peran KomuniKasi dalam meredam Kerawanan KonfliK Cole, Benjamin. (2006). Conflict, Terrorism and the Media in Asia. New York: Routledge. Bünte , Marco and Ufen, Andreas (eds). (2009) Democratization in Post-Suharto Indonesia. New York: Routledge. Charles A. Coppel (ed). (2006) Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representa- tion, Resolution. New York: Routledge. Ivancevich, John M; Konopaske, Robert; Matteson, Michael T. (2005). Or- ganizational : Behavior and Management, 7ed. New York: Mc Graw Hill/ Irwin. Raharjo, Turnomo, dkk (ed). (2012). Literasi Media dan Kearifan Lokal: Konsep dan Aplikasi. Penerbitan kerjasama UKSW, United Board, ASPIKOM, Buku Litera Stephen P. Robbins, Mary Coulter, and Nancy Langto. (2005). Fundamentals of Management 5ed. Canada: Pearson Education. 20 Januari 2012, diakses 21 Mei 2012 27 September 2011, diakses 21 Mei 2012 181
PENANGANAN KONFLIK
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Teori Identitas dan Komunikasi Akomodasi: PERAN PENTING KOMUNIKASI DALAM MENGATASI KONFLIK Dorien Kartikawangi Teori tentang identitas (identity theory) dan komu- nikasi akomodasi (communication acommodation theory) dapat menjelaskan bagaimana interaksi antar iden- titas terjadi. Pemahaman akan hal ini dan upaya im- plementasinya akan dapat membantu penyelesaian atau pencegahan konflik. Identitas merupakan penghubung utama antara individu dan masyarakat dimana komunikasi meru- pakan mata rantai yang membuat hubungan terse- but terjadi. Ketika individu dengan karakteristik dan identitasnya masing-masing saling berinteraksi melalui komunikasi, dapat menghasilkan sikap saling menghargai dan menerima, atau sebaliknya. Dalam situasi ini individu secara efektif mampu mempertahankan identitasnya, tetapi juga mampu menelusuri identitas lainnya dan membolehkan in- dividu lain merasakan identitasnya atau disebut seb- agai functional biculturalism. Melalui komunikasi lintas budaya, yaitu bahasa dan perilaku bahasa (language and language behavior), perilaku nonverbal (nonverbal behaviour), nilai-nilai (values), dan pola pikir (pattern of tought) dapat diatasi sehingga kemungkinan muncul- nya konflik dapat dihindari. Kata kunci: identitas, komunikasi akomodasi, konflik, komunikasi lintas budaya 185
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Pendahuluan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara merepresentasi- kan ribuan pulau yang menjadi wadah ribuan kekhasan lokalitas pribumi dengan segala perbedaannya yang disatukan dalam seman- gat kebangsaan (Alfian, 2011). Sekarang banyak orang mengatakan- nya sebagai Bhinneka tinggal luka, anekdot memilukan yang muncul belakangan ini menggantikan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Anekdot tersebut muncul sebagai ekspresi dari keprihatinan terha- dap memudarnya nilai guyub rukun, gotong royong dan harmoni sosi- al yang sangat kental hidup di masyarakat kita di masa lampau Seiring dengan euphoria reformasi dan semangat desentralisa- si, konflik horisontal antar kelompok etnis dan agama yang disertai dengan anarkisme dan radikalisasi justru semakin menguat, seperti konflik di Sampit, Maluku, Poso dan Papua. Keragaman lebih dari 491 etnis, 567 bahasa dan dialek serta aneka agama dan berbagai kelompok yang selama ini dibangga-banggakan sebagai ciri khas dan modal sosial bangsa justru berubah menjadi pemicu konflik, kekerasan dan pertikaian (Iqbal & Chusniyah, 2011), seiring dengan semakin memudarnya berbagai bentuk kearifan hidup lokal yang berjiwa multikultur (Nugrohadi, 2007). Sebaliknya benih intoleransi terhadap kelompok minoritas dan kelompok yang berbeda bahkan secara tidak disadari dipupuk sejak pendidikan dini (Marpinjun, 2007; Riswan, 2007). Di satu sisi berbagai upaya dan perhatian telah diberikan oleh pemerintah, kalangan intelektual dan sosial serta to- koh-tokoh lintas agama untuk mengatasi masalah ini. Namun di sisi lain pertikaian, kekerasan dan anarkisme justru semakin marak. Dalam konteks ini, bagaimana komunikasi dapat berperan ser- ta, baik mencegah maupun mengatasi atau menagani konflik. Bu- kan hal yang mudah, namun bukan pula tidak mungkin. Berikut ini akan dipaparkan tentang teori identitas dan akomodasi komunikasi yang dapat menyumbangkan pemikiran resolusi konflik dari pers- pektif komunikasi. Dengan memahami dan mengimplementasikan keduanya, rasa percaya antar individu dan kelompok dapat berkem- bang. Karenanya, pendidikan karakter bagi agen perubahan yang menyertakan pengembangan kemampuan komunikasi dipandang perlu dalam upaya ini. 186
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK Teori Komunikasi tentang Identitas Tentang identitas, Michael Hect dalam Littlejohn dan Foss (2005) menyatakan bahwa didalamnya terdapat tiga konteks buda- ya, yaitu: individu, komunal dan publik. Dikatakan bahwa identitas merupakan penghubung utama antara individu dan masyarakat di- mana komunikasi merupakan mata rantai yang membuat hubung- an tersebut terjadi. Terdapat empat dimensi identitas, yaitu kognisi, afeksi, perilaku dan transenden (spiritual). Komunikasi merupakan alat yang mem- bentuk atau mengubah identitas ketika terjadi interaksi sosial. Dalam hal ini terdapat subjective dimension (yang dilihat oleh diri sendiri) dan ascribed dimension (yang dilihat/dikatakan oleh orang lain). Keduanya berinteraksi dalam empat tingkatan, yaitu personal layer (keberadaan diri dalam situasi sosial), enacment layer (pengetahuan orang lain ber- dasarkan perilakunya), relational (kaitannya dengan individu lain), dan communal (ikatan kelompok atau budaya yang lebih besar). Stella Ting-Tomey dalam Littlejohn dan Foss (2005) melanjut- kan pemikiran Hect dengan mengeksplorasi bagaimana identitas dinegosiasi dalam interaksi dengan orang lain, terutama dalam ber- bagai budaya. Identitas atau refleksi diri dibentuk melalui negosiasi ketika individu menyatakan, memodifikasi atau menentang identifi- kasi diri dan orang lain. Lebih lanjut, dalam diri individu terdapat indentitas kebudaya- an dan identitas etnik. Identitas kebudayaan dikaitkan dengan rasa keterkaitan pada kelompok kebudayaan yang lebih besar. Hubung- an kebudayaan yang penting bagi banyak orang adalah keetnikan. Identitas etnik terdiri dari gabungan keturunanan atau sejarah ke- lompok dari satu generasi dan generasi lainnya. Termasuk didalam- nya negara, ras, agamana, dan bahasa. Identitas etnik dapat menjadi bagian penting dalam menentukan siapa diri seseorang sebenarnya. Identitas etnik dan kebudayaan ditandai oleh value content atau eval- uasi yang dibuat berdasarkan pada keyakinan-keyakinan akan bu- daya dan saliance atau ciri khas berdasarkan kekuatan afiliasi. Menurut Ting-Toomey, ketika individu berkomunikasi dengan kelompok kebudayaan yang sama maka akan merasakan persa- maan, kejelasan, keterikatan dan konsistensi. Namun tidak demiki- 187
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia an halnya ketika berkomunikasi dengan kelompok kebudayaan yang berbeda. Disamping itu, terdapat individu yang secara efektif mam- pu mempertahankan identitasnya, tetapi juga mampu menelusuri identitas lainnya dan membolehkan individu lain merasakan iden- titasnya. Ting-Toomey menyebutnya sebagai functional biculturalism. Ketika individu mampu berganti dari satu konteks budaya ke lain- nya dengan sadar dan mudah, maka ia sudah pada tahap cultural transformer karena telah memiliki kompetensi lintas budaya (intercul- tural competence). Kompetensi lintas budaya terdiri dari tiga kompo- nen, yaitu pengetahuan, kesadaran, dan ketrampilan. Dengan tiga komponen ini negosiasi identitas melalui komunikasi dinilai efektif jika pihak-pihak yang berkomunikasi merasa dipahami, dihormati, dan dihargai. Melengkapi Hect dan Ting-Toomey, Condon (1974) dalam kajiannya mengklasifikasikan masalah komunikasi lintas budaya dalam empat kategori, yaitu bahasa dan perilaku bahasa (language and language behavior), perilaku nonverbal (nonverbal behaviour), nilai- nilai (values), dan pola pikir (pattern of tought). Dua kategori pertama lebih mudah dikaji dan dijelaskan, sedangkan dua kategori terakhir tidak secara langsung dapat teramati. Dalam negosiasi lintas buda- ya, masalah yang muncul tidak hanya disebabkan oleh 'apa yang dikatakan', tetapi juga 'bagaimana hal dikatakan tersebut diinter- pretasikan' Teori Komunikasi Akomodasi (Communication Acommodation Theory) Giles menjelaskan perkembangan teori akomodasi komunikasi yang juga berasal dari teori komunikasi interpersonal. Teori ako- modasi komunikasi kemudian banyak diimplementasikan oleh para peneliti untuk mengkaji komunikasi kelompok dan organisasi, serta komunikasi massa. Penjelasan terbesut ditulis oleh Giles bersama dengan Ogay dan dimuat dalam Buku Explaining Communication Con- temporary Theories and Exemplars. (2007: 293 - 332) Adanya beragam dimensi sosial yang terlibat dalam setiap situasi komunikasi memunculkan pertanyaan bagaimana masing- masing pihak mengubah gaya komunikasinya untuk disesuaikan 188
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK dengan satu dengan yang lain dan perilaku yang seperti apakah yang kemudian muncul dalam relasi antar pihak yang berinteraksi. Dalam menjawab pertanyaan tersebut teori akomodasi komunikasi (Communication Accomodation Theory, selanjutnya disingkat CAT) me- nyediakan kerangka kerja yang bertujuan untuk memprediksi dan menjelaskan beragam penyesuaian yang dilakukan individu untuk menciptakan, memelihara atau mengurangi jarak dalam interaksi. CAT mengeksplorasi perbedaan cara pelaku interaksi mengakomo- dasi komunikasinya, motivasi melakukannya, serta konsekuensinya. CAT yang ditujukan untuk masalah komunikasi interpersonal pada gilirannya terkait dengan konteks yang lebih luas, seperti antar kelompok. Artinya, seringkali komunikasi antar individu dilandasi oleh identitas personal sebagai anggota organisasi atau kelompok masyarakat tertentu. CAT yang mulai diterima pada awal tahun 1970-an telah melalui berbagai perubahan konseptual dan elaborasi teoritikal, seperti misalnya bahwa CAT telah bergeser dari speech ke nonlinguistik. Pada awalnya CAT merupakan salah satu model sosiopsikologi- kal yang mengeksplorasi logat dan pergeseran bilingual dalam inter- aksi, saat ini CAT telah berkembang menjadi model interdisipliner tentang proses-proses relasional dan identitas. Dalam hal ini selain bahasa, simbol-simbol lain seperti pola makan, gaya rambut dan lain sebagainya juga dapat dipahami melalui perspektif CAT. Prinsip-Prinsip Dasar dan Konsep CAT Dalam tulisannya, Giles dan Ogay (2007, hal 293 - 307) menjelaskan secara sistematis prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi CAT. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah bahwa:
Communication is influenced not only by features of the immediate situation and participants' initial orientations to it, but also by the socio-historical context in which the interaction is embedded (komunikasi tidak hanya dipengaruhi oleh gambaran situasi sesaat dan orientasi inisial peserta, melainkan juga dipengaruhi oleh konteks sosio-histori- kal dimana interaksi terjadi) Communication is not only a matter of merely and only exchanging infor- mation about facts, ideas, and emotions, but salient social category member- ship are often negotiated during an interaction through process of accom- 189
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia modation (komunikikasi tidak sekadar masalah dan pertukaran informasi tentang fakta, gagasan dan emosi, melainkan juga menegosiasikan keanggotaan kategori sosial selama terjadinya interaksi melalui proses akomodasi)
Interactants have expectations regarding optimal levels of accomodation. This expectation are based on stereotypes about outgroup members as well as on the prevailing social and situational norms (peserta interaksi me- miliki harapan bedasarkan tingkat akomodasi yang optimal. Harapan tersebut berdasarkan pada stereotipi tentang anggota kelompok sebagaimana norma sosial dan situasional) Interactants use specific communication strategies (in particular, convergence and divergence) to signal their attitudes towards each other and their respec- tive social group (peserta interaksi menggunakan strategi komunikasi terten- tu (khususnya konvergensi dan divergensi) untuk menandakan sikap mereka satu dengan yang lain dan kelompok sosialnya) CAT menyatakan bahwa individu menggunakan komunikasi dalam rangka mengindikasikan perilaku mereka satu dengan yang lain dan sebagai ukuran jarak sosial mereka. Perilaku konstan baik mendekat atau menjauh dari yang lain dengan mengubah perilaku komunikasi disebut sebagai akomodasi. Strategi yang paling ban- yak diteliti dan menjadi inti historis CAT adalah konvergensi (conver- gence). Konvergensi ini didefinisikan sebagai strategi dimana individu mengadaptasi perilaku komunikasinya berkaitan dengan pilihan bahasa yang luas (misalnya logat), paralinguistik (misalnya jeda) dan gambaran nonverbal (misalnya senyum) dengan cara tertentu supaya menjadi lebih mirip dengan perilaku lawan bicaranya. Se- baliknya, strategi divergensi (divergence) mengarah pada perbedaan logat bicara maupun nonverbalnya antara satu dengan yang lain (Giles dan Ogay, 2007, hal 295). Distingsi konseptual lainnya yang penting adalah apakah konvergensi atau divergensi tersebut ke atas (upward) atau ke bawah (downward) berkaitan dengan valensi sosietal- nya (Giles dan Powesland, 1975). Terdapat motif yang melatarbelakangi mengapa orang melaku- kan strategi konvergensi maupun divergensi dalam interaksinya dengan orang lain. Motif konvergensi adalah untuk memperoleh kesepakatan satu dengan yang lain. Byrne (1971) menyatakan pre- mis bahwa semakin sama kita dengan teman bicara, semakin tinggi 190
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK hormat teman bicara tersebut pada kita, dan semakin besar peng- hargaan sosial yang dapat diharapkan. Menyamakan gaya bahasa juga akan meningkatkan efektivitas komunikasi yang kemudian juga diasosiasikan dengan meningkat- nya prediksi, mengurangi ketidakpastian dan terciptanya pemaha- man bersama. Namun demikian, konvergensi dapat juga merugikan, misalnya dimungkinkannya kehilangan identitas personal maupun sosial ketika berinteraksi. Sedangkan motif yang melatarbelakangi divergensi adalah keinginan untuk menekankan perbedaan atau jarak para peserta interaksi, biasanya berdasarkan keanggotaan ke- lompok. Mengikuti premis dari social identity theory, hal ini biasanya mun- cul ketika para peserta interaksi mendefinisikan situasi lebih kepada 'intergroup' ketimbang 'interindividual'. Interaksi intergroup adalah ketika masing-masing individu memperlakukan satu sama lain dalam kon- teks keanggotaan kategori sosialnya. Interaksi interindividual adalah ketika pelaku interaksi berkomunikasi satu dengan lainnya berdasar- kan perbedaan individual dalam watak dan sifat, dan dimana et- nis, jenis kelamin, usia dan lain sebagainya bukan menjadi hal yang utama. Dinamika komunikasi membuat kondisi ini semakin rumit mengingat identitas sosial sebagian dibagikan diantara pelaku in- teraksi dan sebagian tidak. Divergensi juga dapat diadopsi dalam rangka membentuk atribusi dan perasaan penerima. Komunikasi melebur dalam konteks makro yang luas. Tidak hanya terdapat in- dividu yang berinteraksi, melainkan juga mereka yang mewakili ke- anggotaan kategori sosial yang berbeda. Hubungan yang telah lalu maupun saat ini antar kelompok sosial tersebut membangun suatu konteks sosiohistorikal bagi interaksi mereka. Pengaruhnya pada upaya akomodasi dan luarannyalah yang menjadi perhatian utama CAT, yang menjelaskan bahwa hubungan antara kelompok sosial mempengaruhi akomodasi pelaku interaksi satu dengan yang lain. Evaluasi atas Konvergensi dan Divergensi Upaya integrasi sosial atau indetifikasi dengan alat konvergensi telah secara umum memperoleh evaluasi positif oleh penerima 191
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia (Bourhis, Giles, & Lambert, 1975). Konvergensi memberikan vali- dasi pada bagaimana penerima mengekspresikan diri dengan cara- nya sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut Buller, LePoire, Aune, & Eloy (1992) menyatakan bahwa: "Increasing similarity in communica- tive behavior such as speech rate increase both speakers' perceived attractiveness as well as their ability to gain addressees' compliance." (meningkatkan ke- miripan dalam perilaku komunikasi seperti rata-rata pembicaraan meningkatkan daya tarik penerimaan dan kemampuan untuk me- ningkatkan penerimaan masing-masing pembicara). Menyatukan pembicaraan umumnya dilihat lebih menguntungkan daripada membedakan, dan lebih dapat memelihara serta dipandang lebih efisien dan kooperatif dalam komunikasi mereka. Motif untuk mencapai konvergensi merupakan hal yang sangat penting baik untuk memperoleh reaksi positif maupun negatif. Pe- nyampai pesan memiliki setidaknya mengandalkan tiga faktor dalam membuat inferensi dan evaluasi yang baik, yaitu kompetensi bahasa lawan bicara, upaya yang dimunculkan, dan tekanan eksternal yang memaksa pembicara bertindak secara khusus (Simard, Taylor, & Giles, 1976). Namun demikian, jika pembicara diketahui tidak me- miliki kompetensi komunikasi yang semestinya dan terganggu oleh tekanan eksternal, non-akomodasi yang terjadi dapat diabaikan. Variabel kekuasaan (power) juga tidak dapat dihilangkan. Umumnya mereka yang dalam posisi subordinat akan meng- upayakan pemahaman atas superordinat, hal ini disebut sebagai konvergensi ke atas (upward convergence). Sebaliknya, status individual yang lebih tinggi dapat menyamakan dengan yang lebih rendah disebut sebagai konvergensi ke bawah (downward convergence). Tindak- an akomodatif juga dihargai secara berbeda oleh anggota kelom- pok, tergantung pada seberapa kuat ikatan mereka pada kelompok. Akomodasi dapat bervariasi tergantung pada perkiraan pembi- cara terhadap pola komunikasi penerimaannya (Bradac, Mulac, & House, 1988; Street, 1982). Lebih lanjut, penerima memiliki harap- an (expectations) pada tingkat optimal konvergensi dan divergensi. Harapan ini berdasarkan stereotipi anggota kelompok tertentu, khususnya kompetensi komunikasinya. Gallois dan Callan (1991) mengatakan bahwa harapan pembicara pada tingkat konvergensi 192
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK atau divergensi tertentu juga dipengaruhi oleh norma situasional bagi kontak intergroup yang diturunkan, seperti misalnya bahasa apakah yang paling tepat digunakan pada situasi tersebut. Baik konvergensi maupun divergensi dapat mutual dalam kasus dimana dalam komunikasi yang terjadi komunikan memiliki kesa- maan mengarah pada penyatuan atau pemisahan, namun dapat juga nonmutual dalam kasus dimana dalam komunikasi yang terjadi antara komunikan yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan arah. Sementara itu konvergensi yang terjadi dapat sebagian (partial convergence) atau seluruhnya (complete convergence). Rasa Percaya dalam Hubungan Antar Kelompok Rasa percaya pada dasarnya tumbuh dan berkembang karena pengenalan terhadap kemampuan, integritas dan niat baik dari pi- hak yang dipercayai (Dahesihsari, Murniati & Erlan, 2011). Namun rasa percaya juga bisa berkembang terhadap anggota kelompok, walaupun secara pribadi tidak dikenali dengan baik, yang disebut dengan identity based trust. Lebih spesifik lagi Mc Allister (1995) me- nyebutnya sebagai affect based trust karena rasa percaya tersebut mun- cul hanya atas dasar afeksi. Dengan demikian proses kategorisasi juga mempengaruhi rasa percaya (trustworthiness) terhadap anggota lain dalam kelompok tersebut. Sejumlah penelitian telah menunjukkannya dalam fenomena yang disebut dengan in group bias, yakni kecenderungan menilai ke- lompoknya jujur, kooperatif dan bisa diandalkan atau dipercaya. Sebaliknya kelompok lain (out group) dipandang kurang jujur, kurang bisa diandalkan dan relatif rendah keterpercayaannya. Identitas sosial yang sama menghasilkan rasa percaya yang leb- ih besar terhadap sesama anggota kelompok. Pada saat yang sama juga memunculkan rasa tidak percaya terhadap kelompok lain yang merupakan lawan atau pesaing dari kelompoknya, yang dipandang sebagai ancaman (Brewer, 2007). Penutup: Pendidikan Karakter Dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik, pendidikan karakter bagi agen perubahan menjadi penting. Karakter dalam 193
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia pemahaman Aristotelian merujuk pada kepribadian yang bermoral. Para pemikir modern juga mengkaitkan karakter dengan tata ni- lai dan kepribadian. Simon Philips (2008) mendefinisikan karakter sebagai kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku yang ditampilkan oleh se- seorang. Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bah- wa karakter terkait dengan cara pandang seseorang, hasil nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan, kebiasaan yang menjadi sifat alamiah dari seseorang serta kualitas kepribadian yang ditunjukkan seseorang dalam wujud perilaku yang baik atau bermoral. Dari pengertian itu, unsur-unsur karakter meliputi: sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan dan kemauan serta konsepsi diri. Pengetahuan yang baik, keinginan yang baik dan perilaku yang baik, merupakan ciri dari karakter, sebagaimana yang diungkapkan oleh Lickona (1991) dalam buku "Educating Character," bahwa karak- ter mempunyai tiga komponen nilai penting yaitu moral knowing, moral feeling dan moral behavior. Dalam perujudannya ketiga kompo- nen nilai tersebut secara simultan saling tergantung, saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketiga komponen nilai tersebut mengarahkan individu pada maturitas perkembangan mo- ral yang sangat penting dalam kehidupan individu. Pendidikan karakter yang menyertakan pengembangan diri individu dalam kemampuan komunikasi lintas budaya dan komu- nikasi akomodasi akan menjadi salah satu cara untuk mencegah dan menagani konflik yang makin marak. Individu, tetap dengan identitasnya memiliki rasa percaya pada orang lain, menjadi lebih mampu menerima orang lain dan perbedaan yang ada, serta dapat saling menghargai dan menghormati.§ Daftar Pustaka Alfian, Ilham Nur (2011). Prolog. Prosiding Temu Ilmiah Nasional Psikologi Peran Psikologi dalam Pluralisme Masyarakat Indonesia. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Allport, G.W. (1958). The Nature of Prejudice. Cambridge, Garden City, NY: Doubleday. 194
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK Amelia, A (2009). Kaitan antara persepsi karyawan lokal terhadap strate- gi komunikasi yang dilakukan karyawan Jepang dengan hubungan antar kelompok antara karyawan Jepang dan lokal. Studi di PTN. Skripsi Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya. Angela (2011). Gambaran Trust Pedagang Etnis Tionghoa terhadap Pemer- intah Indonesia Pasca Kerusuhan Mei 1998. Skripsi Fakultas Psikolo- gi Unika Atma Jaya. Astuti, Nurul Margi (2010). Gambaran Identifikasi Sosial Berbasis Angka- tan Pada Siswa SMA Negeri 70 Jakarta. Skripsi Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya. Brewer, M.B. (2007). "The Social Psychology of Intergroup Relations: Social Cat- egorization, In-group Bias and Out-group Prejudice". In A.W. Kruglanski & E.T. Higgins (2nd.ed.) Social Psychology: Handbook of Basic Principles. New York: The Guilford Press. Condon, J.C. (1974). "Perspective for the conference". In J.C. Condon & M. Saito, eds., Intercultural Encounters with Japan. Tokyo: Simul Press. Dahesihsari, Rayini., Murniati, Juliana., & Erlan, Hoshael Waluyo.(2011). Menonjolnya Kategorisasi Agama dalam Kemajemukan Masyarakat Indonesia. Jurnal Ilmiah Psikologi, 5 (2), 105-117. Dahesihsari, Rayini., Murniati, Juliana., & Erlan, Hoshael Waluyo.(2011). Dinamika Hubungan Antarkelompok. Buku Ajar. Jakarta: Universi- tas Atma Jaya. Dahesihsari, Rayini., Murniati, Juliana. & Erlan, Hoshael Waluyo. (2011). "Membangun Ikatan Saling Berbagi Identitas dalam Kemajemukan Masyarakat Indonesia". Prosiding Temu Ilmiah Nasional Psikologi Peran Psikologi dalam Pluralisme Masyarakat Indonesia. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Dovidio, J.F., Gaertner, S.I., & Kawakami, K. (2003). "Intergroup Contact: The Past, Present and The Future. Group processes & Intergroup Relations", 6(1), 5-21. Gallois, C. (2000). "Accommodating intercultural encounters: intergroup and interper- sonal dimensions". Proceeding of the 7th. International Conference on Lan- guage and Social Psychology. Cardiff: UK. Gardner, R.C., Masgoret, A.M., & Tremblay, P.F. (1999). "Home background characteristics and social language acquisition". Journal of Language and Social Psychology, 18, 419-437. Giles, Howard & Tania Ogay (2007). "Communication Accommodation Theory", in Explaining Communication Contemporary Theories and Exem- plars, Bryan B. Whaley and Wendy Samter (ed), New Jersey: Lea Giofani, Maria (2009). Hubungan Antarkelompok pada Siswi Kelas 3 SD Mardi Waluyo Cipanas. Skripsi Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya. Gudykunst, W.B. (1998). Bridging differences. Effective Intergroup Communication. (3rd.ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications. Iqbal, M., & Chusniyah, Tutut (2011). Islam menolak/menerima plural- isme. Prosiding Temu Ilmiah Nasional Psikologi Peran Psikologi dalam Pluralisme Masyarakat Indonesia. Fakultas Psikologi Univer- 195
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia sitas Airlangga. Jini, F. (2011). Perbedaan Trust Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta terhadap Polisi Lalu Lintas. Skripsi Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya. Jones, E., Watson, B., Gardner, J., & Gallois, C. (2004). "Organizational communication: challenges for the new century". Journal of Communi- cation, Dec 2004, 722-750. Kartikawangi, Dorien (2009), Dinamika Komunikasi Eksternal Organisasi: Konvergensi Simbolis dan Komunikasi Akomodasi dalam Relasi Pe- rusahaan Multinasional dengan Pemerintah dan Masyarakat di In- donesia. Littlejohn, Stephen W., Foss, Karen A. (2005). Theories of Human Communica- tion (8th ed). Belmont, CA: Wadsworth Marpinjun, Sri. (2007) Isu keberagaman dalam pendidikan taman kanak- kanak (Kasus di Kabupaten Bantul). Prosiding Semiloka Nasional Keragaman Suku Agama Ras Gender sebagai Modal Sosial untuk Demokrasi dan Masyarakat Madani Risiko Tantangan Peluang. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. McAllister, D.J. (1995). "Affect and cognition based trust as a foundation for inter- personal cooperation in organizations". Academy of Management Journal, 38, 24-59. Mu'in, Fatchul. (2011). Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoretik & Praktik, Ar-Ruzmedia, Jakarta. Nugrohadi, G. Edwin (2007). Merajut keragaman Indonesia dengan local wisdom yang multikultur. Prosiding Semiloka Nasional Keragaman Suku Agama Ras Gender sebagai Modal Sosial untuk Demokrasi dan Masyarakat Madani Risiko Tantangan Peluang. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Putnam, L.L., Poole, M.S. (1987) Conflict and Negotiation. Newbury Park, CA: Sage Rengganis, Nindyah (2007). Kelompok minat mahasiswa: berkegiatan sekaligus mengelola keberagaman. Prosiding Semiloka Nasional Keragaman Suku Agama Ras Gender sebagai Modal Sosial untuk Demokrasi dan Masyarakat Madani Risiko Tantangan Peluang. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Riswan, Yulianingsih (2007). Ragam aksi agama dalam masyarakat. Pro- gram pembuatan dan diseminasi film pendek tentang eksklusivisme pada pendidikan anak usia dini. Prosiding Semiloka Nasional Ker- agaman Suku Agama Ras Gender sebagai Modal Sosial untuk De- mokrasi dan Masyarakat Madani Risiko Tantangan Peluang. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Sihotang, Kasdin, at.al ( 2011). Best Practices of Character Building: Kejujuran sebagai Budaya Akademik, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya & Dikti, Jakarta. Soerjodipoero, R (2008). Gambaran proses komunikasi antar kelompok dalam tim pelatihan program pengembangan diri siswa dan guru di 196
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK DKI Jakarta Yayasan Putra Bahagia. Skripsi Fakultas Psikologi Uni- ka Atma Jaya. Tajfel (1982). "Social psychology of intergroup relations". Annual Review of Psychol- ogy, 33, 1-39. Turner, J.C. (1982). "Towards a cognitive redefinition of the social group". In H. Tajfel (Eds). Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge: Univer- sity Press. Yuki (2003). "Intergroup comparison versus intergroup relationships: a cross cultural examination of social identity theory in north american and east asian cultural context". Social Psychology Quarterly, 66 (2), 166-183. 197
Mustika Ranto Gulo KomuniKasi dan KonfliK di indonesia IDEOLOGI SANTUNISME DAN PENYELESAIAN KONFLIK Konflik bisa menimbulkan hal-hal negatif namun tidak bisa dimungkiri juga bahwa konflik itu justru melahirkan hal-hal positif. Dalam konflik yang terjadi di dalam internal Partai Demokrat masyarakat ingin melihat cara penyelesaian yang nyata sesuai dengan wibawa yang melekat kepada seorang pemimpin yang dipuja dan patut dihormati. Melihat akar permasalahan konflik di dalam inter- nal partai, salah satunya disebabkan oleh ketidakpas- tian sikap seorang pemimpin. Ragu-ragu dan terlalu lama membiarkan luka-luka itu busuk dan meluas (epi- demik), tidak cepat dalam melokalisir persoalan, de- ngan cara menjatuhkan sanksi dan hukuman kepada kader yang nakal (kader politikus hitam). Konflik dapat menguji sebuah hubungan dalam organisasi, sekaligus dapat memunculkan kebenaran baik karena dominasi ataupun kebenaran yang mun- cul karena proses hukum. Menempatkan diri pada po- sisi yang benar dalam organisasi, memahami hak dan kewajiban, serta tanggungjawab adalah bagian dari upaya memunculkan kebenaran yang bisa memini- malkan gesekan-gesekan. Kata kunci: konflik partai politik, komunikasi organisasi, penyelesai- an konflik 198
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK Latar Belakang Masalah Prof. Hamdi Muluk, mengatakan: "Berpolitik Santun Hanya Kedok, demikian Guru besar posikologi Universitas Indonesia (UI), menambahkan "tidak ada santun dalam politik". Kritik sangat keras ini telah mengundang banyak reaksi bahkan dunia akademisi ikut merumuskan apa itu "Berpolitik Santun". Kemudian saya menye- butnya sebagai sebuah ideologi baru yang dikembangkan oleh pen- ganut faham santunisme. Prof. Doni Gahral Ardian, Dosen Filsafat UI, "mempertanyakan faham santun dalam politik, bahwa santun itu mengandung makna tipu muslihat, karena tidak ditemukan fil- safat santun dalam berpolitik". Fenomenal, bahwa sudah terlanjur jauh citra kepemimpinan SBY itu berideologi santunisme. Oleh karena itu kritik apapun, ti- dak akan bisa melepaskan diri dari image yang sudah menempel padanya sejak tahun 2004 itu. Gaya SBY yang santun, diharapkan bisa menyelesaikan masalah pelik dalam tubuh Partai Demokrat yang didirikannya itu. Masyarakat berharap agar SBY berkonsen- trasi untuk urusan kesejahteraan rakyat tanpa mengurus partai lagi sejak ia menjadi Presiden RI terpilih; Seharusnya menyerahkan urusan partai itu kepada Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Celakanya Ketua Umum Partai Demokrat pun menjadi bagian dari masalah itu sendiri, ia disalibkan sebelum ter- bukti bersalah oleh opini publik. Inilah masalahnya, tekanan pub- lik sangat keras, bahkan sedang disorot oleh media dan para lawan politiknya, baik dari dalam Partai Demokrat sendiri maupun dari eksternal partai. Prahara ini dimulai dengan sidang Pengadilan Tipikor kasus Nazarudin dan Angelina Sondakh, dimana nama Anas disebut- sebut turut terlibat dalam kasus korupsi pembangunan wisma at- let Hambalang, di Bogor. Sejak itu persoalan dalam internal partai bagaikan bola panas yang sangat liar. Konflik berkepanjangan se- makin bias sehingga menimbulkan sikap saling curiga antarkader, rasanya sangat tidak nyaman. Masyarakat berharap agar SBY tampil dengan wibawanya tegas untuk mengambil sikap dalam waktu yang tepat dan tidak terlalu lama. Ujian bagi SBY apakah mampu menghadapi korup- 199
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia tor dengan santun? Dalam kesempatan ini, masyarakat menunggu dan masih merindukan agar sosok SBY menjadi negarawan sejati, layaknya pahlawan seperti presiden-presiden pendahulunya. Ha- rus diakui, untuk menjadi presiden dua periode itu adalah presta- si maksimal dalam merebut kepercayaan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, masalah pelik dalam Partai Demokrat pun seharusnya dapat diselesaikan dengan cara yang santun, mudah, berwibawa dan cepat. Perumusan Masalah Santun berasal dari bahasa melayu kuno, yang dapat diartikan sopan bertutur kata, beretika dan bermoral. Kata 'santun' ini telah dicitrakan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, yang telah menjadi Presiden RI untuk periode 2004-2009 dan 2009-2014. Citra san- tun yang disematkan pada SBY telah membawa kesuksesan kepada seorang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden sela- ma dua periode sampai sekarang. Tuaian badai kritik atas pencitraan tersebut datang silih ber- ganti, namun nyatanya SBY tetap saja langgeng melewati badai itu, misalnya kejadian yang melanda oknum elit Partai Demokrat yang terlibat korupsi yang telah menimbulkan konflik di dalam internal partai. Selain itu, hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) ten- tang adanya penurunan tajam kinerja pemeritahan jilid II (Kompas, 17 Juni 2012). Dua peristiwa tersebut di atas menguji ideologi san- tunisme yang dianut oleh SBY dan para pengikutnya. Santunisme mungkin saja sebagai istilah baru, namun penga- nut ideologi kesantunan yang menjunjung tinggi moralitas dan etika dalam bertindak, telah sukses membesarkan nama SBY. Memaknai arti santun berpolitik, berarti cara-cara politik bermoral tanpa ke- kerasan baik fisik maupun kata-kata, tuduhan atau fitnah. Konflik Wajar Terjadi Konflik wajar saja terjadi, bahkan tidak bisa dihindari; yang ter- penting bagaimana mengelola konflik itu sehingga bisa mencapai hasil akhir yang memuaskan. Konflik antara pemimpin dan kader dalam suatu partai memang tidak dapat dihindari karena jiwa poli- 200
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK tik itu selalu memihak kepada kepentingan saja. Konflik itu terjadi di antara dua pihak (individu) yang bersengketa, atau lebih, bahkan antarkelompok, antarsuku dan antarbangsa. Konflik adalah suatu situasi dimana ada dua atau lebih pendapat, keinginan dan pemahaman yang berbeda sehingga ada upaya menunjukkan kebenaran dengan caranya sendiri. Dalam rangka mempertahankan kebenaran menurut diri sendiri itulah ter- jadi upaya mengalahkan kebenaran lainnya, sehingga terjadi per- ang ideologi bahkan bisa perang secara frontal seperti konflik di beberapa belahan dunia. Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan cara "paksaan", maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya proses paksaan (koersi). Memaksakan peraturan demi kebersamaan, misalnya pemaksaan ideologi ter- tentu sehingga pada proses menuju masyarakat yang berkelompok (berkomunitas) berasal dari kesepakatan dari sikap pro kontra atau konflik pada awalnya. Pada akhirnya individu menyetujui dan me- nyepakati tata cara hidup bersama yang akhirnya menjadi budaya. Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power. Terdapat dua tokoh sosiologi modern yang berori- entasi serta menjadi dasar pemikiran pada teori konflik, yaitu Lewis A. Coser dan Ralf Dahrendorf. Untuk sementara saya mendahu- lui teori lainnya bahwa berdasarkan teori Lewis A. Coser dan Ralf Dahrendorf. Inilah sebenarnya dasar dari penolakkan atas politik santun itu, karena tidak ditemukan dasar falsafahnya. Mengelola Konflik Pandangan "The Interactionist View" menganjurkan agar meran- cang sebuah konflik dalam suatu kelompok, komunitas, atau organ- isasi. Dengan ketentuan bahwa harus bisa dikendalikan (under con- trol). Karena kalau tidak bisa dikendalikan maka akan menjadi bola liar yang memakan korban pada pihak-pihak yang dirancang untuk menang. Tujuannya agar tetap ada semangat untuk maju (viable), bahkan berupaya memperbaiki diri secara kritis (self-critical) dan se- lalu lebih kreatif (creative). Buku The Social Psychology of Group Identity and Social Conflict, 201
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia mengkaji pengaruh lebih jauh dari Herbert C. Kelman, seorang psikolog yang adalah seorang ilmuwan dan pembawa damai, yang menyarankan metode 'win win solution'. Kelman terkenal karena kontribusinya untuk mempelajari pengaruh sosial dalam psikologi sosial serta resolusi konflik internasional dan gerakan penelitian un- tuk mencari solusi perdamaian. Ia mengembangkan metode pem- ecahan masalah interaktif, yang membantu meletakkan dasar bagi perjanjian Oslo 1993 antara Israel dan PLO.Tetapi kenyataannya ditemukan berbagai paksaan untuk menemukan kata sepakat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Karyanya telah sangat mempengaruhi cara di mana psikolog sosial berpikir tentang hubungan antara identitas pribadi dan na- sional, antara intragroup dan proses antar kelompok dan antara perilaku individu dan fungsi sistem sosial. Dalam menyelesaikan konflik, Kelman menyumbangkan pemikiran dari hasil pengala- mannya yaitu (1) etika penelitian sosial, (2) kesesuaian dan ketaatan, (3) identitas nasional dan nasionalisme, dan (4) resolusi konflik etnis. Konflik bisa diselesaikan dengan cara menguntungkan semua pihak yang bersengketa, sekalipun tidak selamanya mampu me- menuhi semua tuntutan. Terlanjur basah, mencitrakan SBY dalam koridor politikus yang santun, namun menuai banyak kritik tajam, bahwa ideologi santun (=santunisme) itu tidak ditemukan dalam du- nia politik, dan tidak bisa menye-lesaikan banyak konflik bangsa ini, buktinya dalam Partai Demokrat sendiri, nyatanya berlarut-larut dan gagal mengedepankan santunisme sebagai alat penyelesaian masalah. Lalu, bagaimana cara untuk mengakhiri konflik? Antisipasi Konflik Menurut Wijono (1993, pp.113-125), ada beberapa strategi yang bisa dipakai untuk mengantisipasi terjadinya konflik organisasi diantaranya adalah: a. Pendekatan Birokratis (bureaucratic approach) Konflik muncul karena adanya hubungan birokratis yang terjadi secara vertikal dan untuk menghadapi konflik vertikal model ini, manajer cenderung menggunakan struktur hirarki (hierarchical structure) dalam hubungannya secara otokritas. Kon- 202
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK flik terjadi karena pimpinan berupaya mengontrol segala akti- vitas dan tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Strategi untuk pemecahan masalah konflik seperti ini biasanya diper- gunakan sebagai pengganti dari peraturan-peraturan birokratis untuk mengontrol pribadi bawahannya. Pendekatan birokratis (bureaucratic approach) dalam organisasi bertujuan mengantisipasi konflik vertikal (hirarki) didekati dengan cara menggunakan hi- rarki struktural (structural hierarchical). b. Pendekatan Intervensi Otoritatif dalam Konflik Lateral (authori- tative intervention in lateral conflict) Bila terjadi konflik lateral, biasanya akan diselesaikan sendi- ri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Kemudian jika konflik tersebut ternyata tidak dapat diselesaikan secara konstruktif, bi- asanya manajer langsung melakukan intervensi secara otoratif kedua belah pihak. c. Pendekatan Sistem (system approach) Model pendekatan perundingan menekankan pada masalah- masalah kompetisi dan model pendekatan birokrasi menekan- kan pada kesulitan-kesulitan dalam kontrol, maka pendekatan sistem (system approach) adalah mengkoordinasikan masalah-ma- salah konflik yang muncul. Pendekatan ini menekankan pada hubungan lateral dan horizontal antara fungsi-fungsi pemasar- an dengan produksi dalam suatu organisasi. d. Reorganisasi Struktural (Structural Reorganization) Cara pendekatan dapat melalui mengubah sistem untuk me- lihat kemungkinan terjadinya reorganisasi struktural guna melu- ruskan perbedaan kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai kedua belah pihak, seperti membentuk wadah baru dalam or- ganisasi nonformal untuk mengatasi konflik yang berlarut-larut sebagai akibat adanya saling ketergantungan tugas (task interde- pendence) dalam mencapai kepentingan dan tujuan yang berbeda sehingga fungsi organisasi menjadi kabur. Kisah Count Victor Lustig, seorang pria yang bisa berbicara dalam beberapa bahasa, membanggakan dirinya atas halusnya budi bahasanya yang banyak disanjung orang, perawakannya yang san- 203
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia tun dan berbudaya adalah seorang penipu yang hebat pada zaman modern. Ia dikenal atas kehebatannya menguasai psikologi manusia serta keberaniannya. Dalam sejenak saja ia bisa menipu siapa saja hanya dengan dengan modal kesantunanya yang hebat. Karena ia mengetahui bahwa ia tidak bisa menipu dengan cara kasar seperti preman. Dalam buku Komunikasi Serba Serbi, Liliweri (2012) menyum- bang pemikiran bagaimana cara "komunikasi dan perdamaian". Konsep tentang perdamaian merentang antara agama dan kebuda- yaan karena dia berkaitan dengan nilai-nilai seperti keamanan dan keselarasan, martabat dan keadilan. Karena itu, tidaklah menghe- rankan apabila setiap sistem agama dan kepercayaan, baik bersifat sekuler atau religius, mempunyai ajaran tentang perdamaian baik yang nyata maupun perdamaian akhirat yang dijanjikan sebagai implementasi tentang ajaran-ajaran. Menurut Hendardi, Ketua Pengurus Setara Institut, dalam beretika pertama-tama bukanlah pemanfaatnya tetapi kesalahan- nya. Artikel "Etika Memaafkan" (Kompas, 7/1/2012) perang dan damai merupakan suatu kenyataan riil yang tidak dapat dibantah atau dihindari, dan merupakan suatu fakta berganda yang terjadi silih berganti dan berlangsung secara terus menerus dalam suatu continuum, sehingga menimbulkan adagium yang bersifat paradox yang berbunyi: si vis pacem para bellum, yang berarti siapa yang ingin da- mai, bersiaplah untuk perang. Oleh karena itu, sambil melanjutkan usaha untuk hidup sejahtera dalam suasana damai, pimpinan suatu bangsa dan negara harus mempersiapkan diri secara terus menerus menghadapi kekerasan yang potensial akan dilancarkan oleh bangsa dan negara lain, atau para pemberontak. Korupsi adalah musuh negara yang harus diperangi tanpa am- pun. Jadi, citra santun (=santunisme) yang dijadikan paham atau ideologi tidak mampu memberi arti apa-apa dalam rangka menye- lesaikan konflik dan tidak bermakna apa-apa untuk menjaga eksis- tensi bernegara bahkan dalam mewujudkan perdamaian. Ideologi Santunisme Apakah pencitraan SBY yang menerapkan ideologi santunisme 204
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK itu masih berharap mampu mengatasi persoalan di internal Partai Demokrat? Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Doni Gah- ral Adian, mengatakan bahwa semakin tebal kedok seseorang dalam berpolitik, semakin besar dosa yang disembunyikan. Doni mengatakan, gaya berpolitik santun ini dipraktikkan poli- tisi Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai, "...ke- dok. Makin tebal kedoknya (santun), semakin banyak pula dosa poli- tik yang ditutupi". Dalam diskusi "Politik Santun, Antara Retorika dan Kenyataan" di Rumah Perubahan 2.0, Jakarta Pusat, Selasa (19/6/2012), Doni menyatakan gaya berpolitik seperti itu pernah dilakukan Presiden Soeharto. Lain halnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Seringnya melabrak aturan yang sudah ada, namun kebijakannya memberi manfaat bagi orang banyak. Menurut Doni, berpolitik santun saat ini menjadi alat untuk perebutan kekuasaan dan menyembunyikan kebijakan yang mencederai masyarakat. Hal itu diperkuat dengan budaya masyarakat Indonesia yang selalu melihat sesuatu yang tam- pak, padahal di belakang itu tersembunyi kebohongan. Prof. Hamdi Muluk, ternyata juga mengatakan hal yang sama: Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), itu me- nyatakan tidak ada istilah santun dalam politik. Menurutya politik itu pertempuran, keras, saling serang. Santun hanyalah jargon ko- song yang diulang-ulang. "Akan jauh lebih bermanfaat, kalau SBY mengusung politik beretika, berintegritas dan bermartabat. Orang yang berpolitik dengan etika, Integritas, dan bermartabat pasti akan menghindari korupsi," ujar Hamdi Muluk saat menjadi pembicara diskusi yang sama. Menurut Hamdi, politik santun yang diwujud- kan dengan pencitraan, adalah bagian dari ajaran Machiavelli un- tuk mempertahankan kekuasaan. Dia menilai, SBY merupakan so- sok politisi yang giat melakukan pencitraan. Pakar filsafat politik Universitas Indonesia (UI) Donny Gah- ral mengatakan pernyataan SBY yang berkali-kali minta agar para politisi santun dalam berpolitik, tidak sesuai dengan realitas. Mung- kinkah kata santun itu berarti bermoral tetapi tidak berani men- gatakan kebenaran? Menurut Donny, rakyat Indonesia cenderung 205
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia menerima apa yang tampak dari luar. Akibatnya, politik pencitraan yang dilakukan SBY dianggap suatu nilai positif. Padahal, belum tentu faktanya sesuai dengan yang dicitrakan. "Pada Pemilu 2009 lalu, semua capres sama-sama kampanye akan meningkatkan per- tumbuhan ekonomi. Namun setelah diteliti, cara yang mereka tem- puh baru ketahuan mana yang neolib dan mana yang konstitusi- onal," ungkapnya. Lebih bermanfaat jika SBY memilih dengan tegas siapa la- wan dan siapa kawan disaat seperti ini, sehingga dirinya tidak diseret dalam debat kusir demi sebuah citra santun. Harus jeli dari sisi strategi perang, menurut saya bahwa tidak perlu mengajarkan seorang SBY, mantan seorang prajurit yang berpangkat bintang em- pat ini untuk hal itu, tetapi mengapa masih berlarut-larut? Banyak kalangan menilai penyelesaian masalah ini sangat lamban. Kata Maaf Untuk Menyelesaikan Konflik Sama sekali, saya tidak percaya kalau kata maaf itu bisa menye- lesaikan masalah diantara kedua pihak yang berseteru. Sekalipun banyak teori, bahwa maaf itu bisa menjadikan orang yang bersalah terbangun kembali dan tunduk pada kesepakatan bersama dengan cara dominasi. Dalam rangka menyelesaikan masalah kita jarang menuntaskannya dengan baik, seperti apa yang tulis oleh Madame Swetchine (penulis Rusia, 1782-1857) bahwa "sangat jarang kita memaafkan, tetapi sangat sering kita melupakan." Demi rasa keadilan masyarakat, memaafkan dan membebas- kan bahkan melupakan kesalahan para koruptor itu hal yang tak mungkin. Justru, akan menimbulkan konflik baru yang lebih besar, akumulasi emosi dan tuntutan penegakkan keadilan dan kebenaran semakin besar, itu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup ber- negara. Dalam konsep bernegara Republik Indonesia pernah juga me- makai kata maaf untuk mengakhiri tuntutan kepada Mantan Presi- den Soeharto, dimana sampai akhir hayatnya tidak ada penyelesa- ian secara hukum atas tuduhan KKN pada dirinya; namun, hanya dengan peninjauan karena alasan kemanusiaan, kasusnya ditutup. 206
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK Menyelesaikan Konflik Kata Maaf tidak efektif dalam menyelesaikan masalah karena akan menjadi preseden yang buruk bagi generasi bangsa ini. Kata 'maaf ' itu tidak sama dengan niat suci untuk melupakan kesalahan demi menghindari konflik. Memaafkan seakan-akan tindakan yang beretika, keharusan moral dengan berkedok perintah agama. Me- maafkan tidak boleh mengabaikan rasa keadilan begitu saja. Korupsi, tindakan yang biadab dan berdosa kepada seluruh bangsa, jika ingin menyelesaikannya dengan sebuah kata maaf, maka minta maaflah kepada 235 juta rakyat Indonesia, apakah mer- eka akan berbondong-bondong mengantarkan paket kata maaf itu kepada koruptor? Jika kita terpengaruh oleh berbagai kelemahan itu, maka kita terjebak pada cara pandang picik yang menjadikan kesalahan si bersalah bagai bencana. Itulah yang disebut catastrophizing, ditulis Aaron Beck (1999) dalam Prisoners of Hate: The Cognitive Basis of Anger, Hostility, and Violence. Kata 'maaf ' memang tidak mengandung makna untuk menuntut keadilan atas nama hukum, sebab tidak diatur dalam undang-un- dang mana pun. Letaknya dalam diri setiap orang dengan batasan sangat subjektif, sehingga jika seseorang mengulangi kesalahan yang sama, tidak ada wadah untuk menghukumnya. Kata Jacques-Marie Pohier dalam John Monbourquette (2000), "karena itu memaafkan itu sulit karena kita takut akan risikonya." Apakah mungkin memaafkan para koruptor dan melupakan kesalahan mereka begitu saja demi ideologi santunisme? Apakah de- ngan santun uang Negara yang dikorupsi itu, kita relakan dan biar- kan saja sebagai bukti kesantunan? Apakah kita tiba-tiba menjelma dan berwajah dewa ketika menjatuhkan hukuman kepada koruptor sambil menghunuskan pedang dari belakangnya? Sebagai manusia, kita wajib mengasihi para koruptor dalam kemanusiaannya tetapi membenci perbuatannya yang kotor. Mengasihi jiwanya sebagai mi- lik sang pencipta langit dan bumi, tetapi konsekuensi hukum atas korupsinya harus ditegakkan. Seharusnya Pemerintah lebih fokus pada perang melawan ko- rupsi, dimana pelakunya adalah sahabat, mitra dan bahkan saudara yang pernah membesarkan kita. Apakah, sanggup mengalahkan 207
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia rasa bersalah kita dan merelakan mereka diproses secara hukum? Tidak semudah itu, sebab membangun kebersamaan dalam partai sejak dari awal sangat membutuhkan pengorbanan yang besar; lalu ada rasa tega untuk membiarkan mereka mati dalam penjara kare- na hukuman? Hal ini yang menjadi ujian bagi ideologi santunisme. Santunisme dan Politik Bahwasanya ideologi santunisme sulit dibuktikan sebagai solusi penyelesaian masalah, satu prinsip dasar yang pasti diingat oleh se- tiap orang yang membaca buku klasik Carl Von Clausewitz, bahwa perang pada dasarnya adalah politik, hanya dengan cara lain wu- judnya berbeda. Maknanya bahwa ranah politik itu adalah perang ideologi, pemenang akan berkuasa, sekalipun itu dengan cara de- mokrasi. Jadi, ketika masuk dalam ranah politik berarti telah mengambil suatu keputusan besar untuk memulai dan juga mengakhiri perang; ini adalah merupakan ranah kewenangan para negarawan dan poli- tisi, melalui penerapan doktrin, strategi, taktik, dan teknik (termasuk dalam memobilisasi militer), dengan tujuan maksimal untuk meng- hancurkan musuh, dan tujuan minimal untuk mematahkan seman- gatnya melakukan perlawanan. Peran Tokoh Partai Perdamaian dapat dicapai dengan cara mengungkap siapa yang salah dan diadili secara hukum yang berlaku, kemudian benahi par- tai dengan orang-orang yang loyal. Peran tokoh sangat diharapkan untuk mengambil posisi netral dan tidak memihak kepada kepent- ingan faksi dalam partai, tegas dan berwibawa. Masalahnya, sia- pa tokoh dalam Partai Demokrat yang bakal menggantikan SBY kelak? Pertanyaan ini menggelitik, sebab akankah sang pewaris juga menerapkan ideologi santunisme atau tidak? Jika ada sosok yang tampil mampu menyelesaikan konflik internal partai itu selain SBY, akan sangat menguntungkan partai. Banyak kader tetapi mereka mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Esensi partai politik yang sukses adalah kolektifitas dari para tokoh, faktanya bahwa dibalik kesuksesan partai ada kom- 208
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK posisi tokoh yang memiliki massa. Bergabungnya para tokoh itu bu- kan berarti mereka rela melebur identitas pribadinya dan menem- pelkan identitas baru di dadanya. Partai adalah kendaraan politik saja, sehingga kepentingan adalah satu-satunya alasan untuk berada di sana, jadi santun su- lit ditemukan di arena itu. Karena itulah esensi sebuah partai poli- tik, akan tersegmentasi, yang sering disebut sebagai faksi, mereka terkotak-kotak berdasarkan kepentingan. Sebagai sebuah organisasi yang berkecimpung dalam bidang politik, maka pengaruh, kekua- tan dan kekuasaan syarat untuk menang. Apakah secara individu maupun secara organisasi selalu saja, tujuan akhir adalah menang dari lawan. Pemetaan Siapa Lawan Dan Siapa Kawan Umumnya setiap konggres partai di Indonesia, berujung pada perpecahan akibat tidak dapat menerima kekalahan. Tidak bisa dielakkan hal ini terjadi dalam rangka memenangkan Anas Urba- ningrum menjadi Ketua Umum pada Kongres 2010 di Bandung. Meskipun demikian sikap dan niat menjujung tinggi nilai-nilai de- mokratis, telah memberikan pengakuan kepadanya, sekalipun ada yang tidak puas. Ketidakpuasan sebagian faksi dan individu itulah yang kemuadian mengawali balas dendam, dan lahirlah benih per- pecahan yang memicu konflik. Pada awalnya, faksi-faksi yang berse- teru itu, malu-malu untuk tampil dipermukaan karena alasan politik santun seperti yang dicitrakan kepada SBY. Jika konflik itu tidak ada maka sulit membedakan siapa lawan dan siapa kawan dalam organisasi masa seperti partai. Ikatan per- sonalitas dalam organisasi itu sifatnya kolektif, sehingga hak dan kewajiban didasarkan pada kepentingan. Banyak kalangan menye- sali sikap elit partai yang sangat reaktif, seakan-akan saat ini situasi dalam keadaan genting seumpama situasi perang yang sengit. Salah satu buktinya yaitu berdirinya Forum Deklarator Partai Demokrat yang disinyalir sebagai penyelamat sekaligus bukti kepanikan den- gan tujuan untuk membuat situasi bisa lebih kondusif. Seakan-akan kuasa yang ada di tangan Ketua Dewan Pembina kurang kuat untuk memanggil mereka yang bersalah dan cukup diselesaikan di meja 209
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia sang Ketua Dewan Pembina saja. Seakan sudah terlambat, sekarang SBY sedang dihadapkan pada dua pilihan seperti prajurit menghadapi musuh, membunuh atau dibunuh. Bukan karena politik itu tidak santun, tetapi meng- hadapi tekanan publik tidak bisa ambivalensi menjaga keseim- bangan kepentingan menghancurkan koruptor atau membangun partai. Sikap SBY jelas, seperti saat berpidato sebagian kalangan mengatakan sangat keras, tetapi sebagian juga mengatakan bahwa itu sikap yang menggambarkan ketakutan dan kepanikan, bagaikan seorang prajurit yang stres melepaskan peluru membabi buta. Men- gapa tidak memanggil Anas dan bicara empat mata saja? Akhirnya sikap itu bagaikan melepaskan peluru nyasar yaitu menyampaikan pesan yang sangat keras tapi tidak jelas kepada siapa, agar siapapun dia segera mundur dari partai karena tersangkut masalah korupsi. Kenyataannya tidak satupun satupun anggota partai yang bersedia mundur. Dalam teori komunikasi, stimulus respons (SR), komunikator dan khalayak harus jelas, dari siapa dan kepada siapa, sehingga makna pesan yang disampaikan bisa diterjemahkan oleh komuni- kan dengan benar. Pesan SBY tidak jelas kepada siapa, sementara respons Anas sasarannya kepada SBY, itu jelas sekali. Nilai konflik diantara mereka adalah satu pribadi berbahasa dengan gaya politik santun, abu-abu, tidak jelas sasarannya, sementara yang satu lagi menembak dengan jitu. Membedah Konflik Menurut Coser konflik dibagi menjadi dua, yaitu: 1. konflik realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tun- tutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Contohnya para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa ke- naikan upah atau gaji dinaikkan. 2. konflik non-realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan- tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Co- 210
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK ser menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembalasan dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan lain- lain. Sebagaimana halnya masyarakat maju melakukan peng- kambinghitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka. Apakah ini indikasi bahwa ideologi yang terkandung dalam ikon SBY telah kehilangan makna? Sebagian kalangan justru memuji cara komunikasi politik SBY itu, sudah baik; namun digerogoti oleh kader yang kurang santun berpolitik, mereka yang masih belum menemui jati diri untuk mengimplementasikan apa itu kekuasaan dan kekuatan, bukan karena tidak berani tetapi karena ideologi ke- santunan yang tidak mampu mereka terjemahkan dengan baik. Penelitian dapat diarahkan misalnya, "Mengkaji sumber konflik antara individu dan kelompok dalam organisasi, misalnya apakah benar pencitraan santunisme ada hubungannya dengan konflik yang berkepanjangan di tubuh Partai Demokrat?' Atau makna san- tunisme adalah kesalahan pencitraan karena tidak terbukti efektif menghadapi persoalan politik praktis. Kesantunan, tidak mampu menyelesaikan masalah politik, akh- irnya mau tidak mau nama besar itu diseret ke arena perang yang seharusnya cukuplah prajurit yang ada di arena konflik itu. Kejadi- annya lebih meruncing ketika SBY berhasil dipancing untuk turun ke arena perang, pada saat berpidato (konferensi pers) tersebut, se- cara keseluruhan PD mendapatkan gangguan cukup kuat, baik dari kalangan internal maupun eksternal. Secara internal, konflik partai itu cukup memanas, saling curiga satu sama lain. Beberapa media menyebutkan bahwa ada indikasi ketidaksera- sian antara ketua dewan pembina dengan ketua umum partai. Per- nyataan Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan kader partai yang tidak bersih diharapkan mundur. Banyak ditafsirkan ditujukan kepada Anas Urbaningrum yang kini menduduki ketua umum partai. Perlawanan itu nyata, ketika per- nyataan ketua umum partai yang mengatakan kinerja pemerintah harus baik untuk meningkatkan citra partai, banyak yang menafsir- kan ditujukan kepada Presiden Indonesia. 211
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Kalau merespons kalimat "...siapa kader yang tidak bersih..." sama sekali tidak efektif, sebab tidak mungkin ada seorang pejuang mengantar kepalanya di meja jagal untuk dibantai. Lalu berkata "Silahkan potong leher saya tuan". Arena ini, arena perang, kesan- tunan tidak mungkin berlaku di sini, perlawanan, taktik dan strategi, bahkan licik dan picik. Mencoba untuk meneropong sumber persoalan yang rumit itu, tidaklah sulit, karena jauh-jauh hari yaitu menjelang Kongres PD tahun 2010 yang lalu sudah terindikasi adanya kepentingan faksi- faksi di dalam partai tersebut. Gesekan-gesekan itu sebenarnya wajar saja, namun memang dibutuhkan seorang leader yang gesit untuk menjawab "how to manage conflict" yaitu orang yang memi- liki kepiawian khusus, dalam memimpin partai yang tiba-tiba gen- dut itu (300 persen naik dari 2004 ke 2009). Sebenarnya, perebutan kursi ketua umum adalah asal muasalnya masalah ini, persoalan ini bagaikan benang kusut yang melilit sampai ke leher tanpa kelihatan dimana ujungnya. Semoga saja sosok SBY yang selama ini dijadi- kan sebagai ikon pemersatu di antara faksi-faksi Partai Demokrat tersebut mampu mengayomi berbagai perselisihan di dalam partai. Tuntutan kepada SBY sangat tinggi, itu murni dari niat ma- syarakat demi wibawa bangsa yang bermoral dan beretika, dan yang lebih penting adalah menegakkan konstitusi. Memberantas korupsi adalah janji nomor satu SBY ketika kampanye pada tahun 2009 lalu. Mewujudkan janji tersebut, merupakan bukti bahwa janji itu tidak sebatas retorika belaka yang diragukan kebenarannya. Tuntu- tan ini juga yang digunakan oleh lawan-lawan politiknya. Sosok SBY yang terlanjur didewakan di kalangan Partai De- mokrat menghadapi masalah ketika cara penyelesaian masalahnya bukan cara dewa. Sosok SBY yang dianggap sebagai "Ikon Pemer- satu Partai Demokrat" diseret turun gunung untuk berhadapan se- jajar dengan Ketua Umum Anas Urbaningrum, dalam persoalan dugaan korupsi yang sedang dihadapi. Sementara, Anas belum ada status hukum apapun, sehinga mungkin saja orang-orang dekat SBY bermaksud agar persoalan ini segera selesai, lalu mendesak SBY untuk segera meminta Anas mundur secara kesatria; mengajak siapapun yang terlibat korupsi alias tidak bersih untuk secara santun 212
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK legowo mundur. Banyak kalangan memuji sikap SBY yang dinilai tepat karena tidak menyebut jelas nama Anas dengan alasan yang bersangkutan masih belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga demi wacana etika dan moral, maka obatnya adalah 'sikap moralitas' yang kesa- tria untuk mundur. Kenyataan tidaklah demikian, perlawanan itu terlihat dari sikap Anas urbaningrum, yang menyatakan bahwa ala- san dalam pernyataan SBY itu tidak benar. Sebab hasil survey LSI yang dijadikan referensi oleh SBY untuk memukul, itu salah. LSI tidak menyorot apa penyebab merosotnya elektabilitas Partai De- mokrat terakhir ini. Lembaga Survei itu menyorot kinerja pemerin- tah, bukan partai. SBY pasti tidak menduga reaksi Anas sekeras itu, dan apa akibatnya? Peristiwa ini terbuka di publik dan digoreng oleh media, untuk memperlihatkan siapa yang cerdas diantara mereka. Akhirnya SBY sekarang telah berhadap-hadapan dengan anak yang dibesarkannya sendiri, ada kesan bahwa dirinya sengaja ditarik ke bawah di arena perang, sehingga konflik menjadi "pilihan" yang susah dikendalikan. Mengapa SBY Terjebak Dalam Konflik Ini? Seandainya SBY cukup duduk di singgasana tanpa turun tahta, mengeluarkan satu kalimat sakti yang dikemas sedemikian rupa, memerintahkan dan menghukum dengan tangannya sendiri siapa pelaku kejahatan yang menggangu ektabilitas diri dan partainya itu, maka persoalan selesai. Bila dianalisa bagaimana cara SBY yang memberi perintah dengan alasan dan latar belakang kesantunan membuka peluang konflik yang menganga lebar, pasti ada per- lawanan, bagaimanapun juga hal ini dipandang sebagai kesalahan dalam retorika dan metodologi penyampaian pesan. Kehilangan kepercayaan diri adalah salah satu faktor mengapa menyampaikan pesan yang tidak jelas kepada siapa. Perintah ini bukan broadcast di stasiun radio atau TV, ini perintah. Tanpa disadari SBY terjebak dalam konflik politik praktis dalam partainya sendiri. Gangguan Eksternal Partai Noise yang sangat interference yaitu sebuah gangguan dalam sin- 213
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia yal penyampaian pesan; secara eksternal, di saat Partai Demokrat sedang guncang, tiba-tiba Aburizal Bakrie, calon presiden dari Par- tai Golkar, mencoba melirik Ibas (kader Partai Demokrat dan putra dari Susilo Bambang Yudhoyono) untuk dicalonkan sebagai wakil presiden. Memanfaatkan situasi, apakah itu tulus, atau hanya se- buah ejekan; ada keinginan untuk koalisi antara Partai Golkar dan Partai Demokrat. Jelas-jelas ini adalah gangguan yang sangat bising yaitu disaat Partai Demokrat sedang butuh konsentrasi yang tinggi, tiba-tiba ada tawaran yang sangat mengganggu. Sebagian menganggap bahwa ini keberuntungan, karena ada yang sungguh-sugguh diuntungkan, tetapi ada juga yang menang- gapi bahwa ini pembenaran bahwa Partai Demokrat itu telah ke- hilangan posisi elektabilitasnya, sehingga Aburizal bakrie tidak ma- lu-malu untuk menawarkan posisi wakil saja untuk mereka. Tetapi langsung saja dibantah, seperti apa yang ditanggapi oleh petinggi partai Demokrat bahwa tawaran ini adalah strategi marketing untuk menjual picisan kosong seorang pengusaha seperti Aburizal Bakrie. Kesimpulan Kini realitas yang bicara, bahwa santunisme sulit meredam cara berpolitik mereka, karena buktinya sekarang satu persatu angkat bi- cara dan berani membangkang, realitanya tidak santun sama sekali. Silang pendapat antara Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dengan ketua umum partai, sesungguhnya bisa juga dilihat dari sisi positif yang bisa membawa kepada perubahan yang membangun. Menurut Lewis Coser, sosiolog yang menekuni persoalan konflik, bahwa konflik tidak seluruhnya bersifat negatif. Bisa juga bermak- na positif, sehingga mengungkap sebuah kebenaran sejati. Dalam Proses itu harus ada yang menyuarakan keinginan untuk menfasili- tasi setiap konflik yang ada, supaya membuka wawasan masyarakat secara lebih luas. Meninjau konflik sebagai sesuatu yang juga mem- punyai sifat positif justru memberikan pelajaran sosial yang baik di masa depan. Sekalipun akhirnya menyakitkan hasilnya sebagai aki- bat munculnya sebuah kebenaran, itu harus bisa kita terima sebagai konsekuensi dari konflik itu sendiri. Satu-satunya cara mengakhiri sengketa adalah adanya status hukum tetap untuk menyatakan siapa 214
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK yang salah dan siapa yang benar. Ideologi santunisme, belum terbukti efektif dalam upaya ber- politik praktis, namun ini hanya sebuah kajian, yang membuktikan bahwa kritikan pedas selama ini, sangat beralasan. Hal ini beguna untuk sebuah koreksi, demi bangsa dan Negara yang bersih dari KKN, berani menegakkan kontitusi sesuai amanat UU. Ungkapan "badai segera berlalu" yang sering disampaikan oleh elit Partai De- mokrat, seharusnya bisa dibuktikan dalam berbagai tindakan dan semangat untuk menyelesaikan konflik di dalam internal partai. Saran Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu 2009, dan SBY adalah sosok yang diusung oleh Partai Demokrat terpilih menjadi Presiden RI periode untuk masa jabatan ke dua 2009 - 2014 patutlah diapresiasi dan dihormati karena itu adalah hasil sistem demokrasi. Sekalipun badai belum berlalu, bahkan badai justru semakin besar, namun harapan untuk menyelesaikannya tetap diupayakan. Kita menyadari bahwa masalah ini berat, penyelesaiannya tidak mulus bahkan bisa saja tidak sesuai dengan harapan. Kesadaran semua pihak untuk menahan diri dan mau menegak- kan konstitusi untuk membarantas KKN merupakan hal yang harus dikedepankan. Tantangan kita adalah ideologi santunisme belum bisa membuktikan manfaatnya untuk berpolitik, sebagaimana pen- citraan kepada bapak Susilo Bambang Yudhoyono selama ini, dan yang perlu diantisipasi adalah munculnya kepentingan pribadi dan kelompok (faksi) di dalam internal Partai Demokrat, yang menjelang Pemilu 2014 mulai unjuk gigi. Sekalipun telah nyata-nyata beberapa kader sudah mulai berpihak, dan sulit untuk diredam namun harap- an kita kiranya sosok SBY masih bisa mengayomi dengan baik. Peran media tidak bisa diabaikan sebagai corong perdamaian untuk penyelesaian masalah. Kiranya status hukum kasus korupsi yang dituduhkan kepada para elit partai bisa jelas dan memiliki sta- tus hukum yang tetap. § Daftar Pustaka Abrar Rivai, Kompasiana, (18 Juni 2012) 215
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Yudha Manggala P Putra, Republika, Antara (25 April 2012) Alice H. Eagly, PhD; Reuben M. Baron, PhD; and V. Lee Hamilton, PhD (2010) The Social Psychology of Group Identity and Social Conflict: Theory, Application, and Practice; Edited by , page 288 bisa lihat juga di Kiki Budi Hartawan, Editor by Laksono Hari W (Selasa, 19 Juni 2012) Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S. (2010) Komunikasi, Serba Serbi. Page 433 Lewis Coser , (1956). The Function of Social Conflict. New York: Free Press. page. 151-210 Saafroedin Bahar (2007); Peran Krusial Rakyat dan Penduduk Sipil Lainnya Dalam Perang Non-Konvensional Masa Kini dan Implikasinya Pada Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. setneg.co.id atau lihat lum/ Robert Greene, (2007) ; 48 Hukum Kekuasaan, Kharisma Publishing Group Michael E Porter, (1998); Strategy Bersaing ; Kharisma Publishing Group STRESS.pdf 216
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia FUNGSI "KALOSARA" SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI TRADISIONAL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN KOLAKA SULAWESI TENGGARA M. Najib Husain Pemuka pendapat dan tokoh-tokoh adat dapat membantu pihak aparat keamanan dalam menyele- saikan konflik sosial di masyarakat karena sebuah per- masalahan dapat diselesaikan dengan jalan pendeka- tan kearifan lokal. Salah satu contoh penerapannya dengan menggunakan media komunikasi tradisional "Kalosara" di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Penggunaan hukum adat atau aturan adat pada masyarakat Suku Tolaki memberikan kepastian hu- kum atau sanksi yang ada dalam pelaksanaan hukum adat (Osara) dengan menggunakan "Kalosara". "Kalosara" dalam hubungannya dengan me- dia komunikasi, merupakan media tradisional atau dikenal juga sebagai media rakyat dan alat atau pe- rangkat hukum adat dalam menyelesaikan persoalan- persoalan yang timbul di masyarakat. Lebih dari itu, "kalosara" dianggap sebagai benda yang keramat dan sakral serta dihormati dari setiap keputusan yang di- hasilkannya. Sehingga masyarakat Suku Tolaki selalu menggunakan "Kalosara" dalam penyelesaian perso- alan-persoalan yang timbul, persoalan adat istiadat maupun konflik sosial di masyarakat. Kata kunci: fungsi kalosara, media komunikasi tradisional, konflik sosial 217
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Pendahuluan Kebudayaan Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh kebu- dayaan dari dunia Barat, terutama sebagian dari wilayah Indonesia yang sejak dahulu kala telah mengadakan kontak dengan orang- orang Eropa. Akibatnya timbul berbagai macam masalah serta tan- tangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang juga memer- lukan pemecahan yang berbeda-beda. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tidaklah berarti bahwa nilai budaya bangsa yang telah diwariskan dari generasi ke generasi harus dikorbankan dan diganti dengan nilai-nilai budaya yang baru yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa kita sendiri. Oleh sebab itu, penyelamatan nilai-nilai budaya yang telah diwaris- kan mutlak harus dipertahankan dan dengan nilai-nilai budaya kita sendirilah kita membangun negeri ini. Pesatnya pembangunan yang berlangsung beberapa dasawar- sa terakhir telah mempengaruhi kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia terutama dalam nilai-nilai, norma-norma, adat-istiadat, dan hubungan antar etnik serta dalam masalah kehidupan sosial budaya lainnya. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam berbagai suku bangsa nampaknya tidak mudah diselesaikan karena melibatkan banyak kepentingan baik dari kalangan pendukung ke- budayaan suatu etnik maupun dari kalangan di luar etnik. Berbagai kepentingan dalam perkembangan kebudayaan suku bangsa yang berada di dalam masyarakat yang multietnik sering menjadi penyebab timbulnya berbagai konflik, baik konflik terbu- ka maupun konflik laten (potensi konflik). Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman mengenai kebudayaan suatu suku bangsa terutama pemahaman terhadap kebudayaan etnik lokal di- mana berbagai etnik itu hidup berdampingan. Konflik berbasis etnis telah ada sejak lama. Konflik Dayak- Madura misalnya, merupakan rentetan dari daftar kasus serupa se- lama tiga dasawarsa. Tujuh kasus kekerasan diungkap Human Rigths Watch Asia-HWRA (1998) pada 1968 ketika orang Madura mem- bunuh orang Dayak; pada tahun 1977, orang Madura menusuk polisi Dayak hingga memicu kerusuhan; pada 1979, orang Madura menyerang orang Dayak hingga menyebabkan perang etnis dan 218
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK akhirnya pemerintah mensponsori perjanjian damai; pada 1982, orang Madura membunuh mantan polisi Dayak (Sidik); pada 1992, orang Madura memperkosa anak Sidik; dan pada tahun 1993, orang Madura menghajar polisi yang berselingkuh dengan istri orang Madura. Sejarah pertikaian tersebut, menurut HWRA merupakan faktor penguat permusuhan antara Dayak dan Madura. Kabupaten Kolaka, yang dihuni oleh etnik Tolaki Mekongga sebagai etnik lokal, merupakan salah satu kabupaten yang dihuni oleh berbagai etnis seperti Bugis, Buton, Muna, Jawa, Bali, dan lain- lain. Keragaman etnik ini jika tidak dibarengi oleh adanya saling memahami kebudayaan masing-masing etnik, terutama kebuday- aan etnik lokal, akan menjadi potensi konflik terbuka seperti yang pernah terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Namun tidak berarti bebas dari konflik, hanya konflik dalam skala yang masih bisa disele- saikan secara musyawarah dan mufakat melalu pendekatan budaya Tolaki yang berlaku bagi semua etnis yang ada di wilayah kekuasaan Tolaki Mekongga. Suku bangsa Tolaki Mekongga yang terletak di Propinsi Su- lawesi Tenggara yang mendiami wilayah daratan Kabupaten Ko- laka, menerapkan penggunaan hukum adat atau aturan adat pada masyarakat suku tolaki bertujuan untuk memberikan kepastian hu- kum atau sanksi yang ada dalam pelaksanaan hukum adat (Osara) ini, menggunakan "Kalosara" sebagai lambang, atau (simbol) dalam mengekspresikan konsepsi orang Tolaki, mengenai manusia, alam semesta dengan isinya dan kebudayaannya. Kalosara dalam hubungannya dengan media komunikasi meru- pakan media tradisional atau dikenal juga sebagai media rakyat. Masyarakat suku bangsa Tolaki sangat menjunjung tinggi Kalosara dan memperlakukan sebagai alat atau perangkat hukum adat dalam menyelesaikan persoalan adat istiadat, maupun dalam kehidupan sosial di dalam masyarakat. Lebih dari itu, Kalosara dianggap sebagai benda yang keramat dan sakral serta patut dihormati dari setiap keputusan yang dihasilkannya. Hal ini masyarakat Suku Tolaki se- lalu menggunakan Kalosara dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul, persoalan adat istiadat maupun konflik sosial di ma- syarakat. 219
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Mencermati kondisi saat ini, dimana sejak bergulirnya roda reformasi di Indonesia yang penekanannya tidak lain untuk men- jadi pembaharuan dan perubah disegala sektor dan bidang, tetapi ternyata dalam realita tidak dapat berjalan sebagaimana yang di- harapkan, sehingga melahirkan tindakan yang selama ini tidak di- inginkan oleh aparat hukum di negara Indonesia. Seperti adan- ya tindakan main hakim sendiri dilakukan oleh masyarakat yang meng-atasnamakan massa tidak lain merupakan tindakan yang sama brutalnya dengan pelaku yang melakukan kesalahan. Karena persoalan tidak akan selesai dengan jalan memberikan sanksi di tempat dengan jalan pemukulan. Oleh sebab itu, maka para pemu- ka pendapat dan tokoh-tokoh adat dapat membantu pihak aparat keamanan dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat karena sebuah permasalahan dapat diselesaikan dengan jalan pendekatan budaya, salah satu contoh penerapannya dengan menggunakan me- dia komunikasi tradisional Kalosara di daerah Sulawesi Tenggara. Komunikasi Budaya Komunikasi dan budaya tak dapat dipisahkan, dimana ada bu- daya di situ ada komunikasi, dimana ada komunikasi di situ pula ada budaya sebagaimana diungkapkan Mulyana (2000:19), bahwa sebagai konsekuensinya budaya merupakan landasan komunikasi. Setiap masyarakat akan memiliki sistem komunikasi sendiri- sendiri, maka dengan sendirinya demi kelangsungan hidupnya, se- tiap masyarakat dapat membentuk kebudayaannya. Menurut Susan- to dalam Kuswarno ( 2008 : 8). Bahasa menjadi inti dari komunikasi sekaligus sebagai pembuka realitas bagi manusia. Kemudian dengan komunikasi, manusia membentuk masyarakat dan kebudayaannya. Sehingga bahasa secara tidak langsung turut membentuk kebuda- yaan pada manusia, begitu pula beriringan dengan terbentuknya suatu pola-pola komunikasi khususnya dalam keluarga. Tidak sekadar untuk itu, tetapi yang paling penting adalah jika manusia mampu menyesuaikan makna bahasa dengan siapa saja yang diajak berkomunikasi dalam arti berbeda budaya sekali pun hanya menggunakan bahasa nonverbal, yang menekankan efek se- bagai hasil interaksinya sehingga dapat membangun budaya terten- 220
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK tu. Karena itu komunikasi antarbudaya adalah sangat menentukan terjadinya suatu budaya baru dalam suatu kelompok masyarakat, yang mana dapat dilihat dari beberapa pendapat para pakar komu- nikasi tentang komunikasi antarbudaya, antara lain: Menurut Devito (1997:298) bahwa komunikasi antarbudaya mencakup beragam komunikasi meliputi komunikasi antarkultur- kultur yang berbeda, ras yang berbeda, kelompok etnis yang ber- beda, agama yang berbeda dan bangsa yang berbeda. Selanjutnya Tubbs dan Moss dalam Mulyana (2001:236) bahwa komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antara orang yang ber- beda budaya, baik dalam arti ras, etnik atau perbedaan sosio-ekono- mi. Bahkan Mulyana sendiri mengatakan bahwa komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya (orang - orang yang sedang berkomunikasi) dalam konteks komunikasi antarbudaya, ia merumuskan pula bahwa sema- kin mirip latar belakang sosial - budaya semakin efektiflah komuni- kasi. Selain itu secara singkat diungkapkan Liliweri (2003:9) bahwa komunikasi antarbudaya yakni komunikasi antara dua orang atau lebih yang berbeda latar belakang kebudayaan atau komunikasi an- tar pribadi yang berbeda latar belakang kebudayaan. Dengan mengacu pada pendapat tersebut bahwa komunikasi antarbudaya sangatlah penting untuk meningkatkan suatu budaya dalam satu kelompok masyarakat, yang mana pengembangannya dapat difokuskan pada komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok yang bersifat dialogis, meskipun berbeda suku atau etnik, sosio-ekonomi dan berbagai macam perbedaan lainnya. Budaya merupakan milik seluruh kelompok manusia yang ti- dak terlepas dari komunikasi dan budaya mulai diperoleh dalam ke- lompok keluarga, karena itu komunikasi keluarga tergantung pada cara, waktu, tempat, dan musim. Oleh karena itu, pola komunikasi dipengaruhi oleh budaya atau latar belakang etnik keluarga Seba- gaimana Galvin dan Brommel, (1986 : 50) menyatakan bahwa pola komunikasi bisa diwujudkan melalui gerak, sentuhan, belaian, se- nyuman, mimik, atau ungkapan kata. Pola komunikasi berbeda un- tuk setiap keluarga. Pola komunikasi ini pun akan mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. 221
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Pola komunikasi dipengaruhi budaya dalam keluarga. Soekanto (1995:188) menyatakan, "Kebudayaan adalah kompleks yang men- cangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan. Yang termasuk unsur kebudayaan adalah; (1) peralatan dan perlengkapan hidup, (2) mata pencaharian, (3) sistem kema- syarakatan, (4) bahasa, (5) kesenian, (6) sistem pengetahuan, dan (7) religi. Sesuai unsur kebudayaan tersebut akan mempengaruhi pola komunikasi keluarga. Karena terbangunnya komunikasi dalam se- tiap keluarga dalam suatu komunitas tertentu maka akan terbentuk pula suatu budaya pada etnis atau suku tertentu seperti halnya pada masyarakat Tolaki di Kabupaten Kolaka. Setiap orang memiliki perbedaan persepsi dan karakter karena sangat di pengaruhi oleh faktor biologis (gen) yang dibawa lahir ke dunia serta faktor lingkungan dimana ia berada sehingga bakat dan potensi berbeda untuk mempengaruhi pola komunikasinya begitu pula pengembangan budayanya. Berbicara tentang persepsi menu- rut Mulyana (2007: 214) bahwa semakin besar perbedaan budaya antara dua orang semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap realitas dan oleh karena tidak ada dua orang yang mem- punyai nilai- nilai budaya yang persis sama, maka tidak pernah ada dua orang yang mempunyai persepsi yang persis sama. Lanjut Larry A.Samovar dan Richard E.Poster dalam Mulyana (2007; 214) mengemukakan enam unsur budaya yang secara langsung mempen- garuhi persepsi kita ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain, yaitu: (1) kepercayaan (beliefs), nilai (values) dan sikap (attitudes); (2) pandang-an dunia (worldview); (3) organisasi sosial (social organiza- tion); (4) tabiat manusia (human nature); (5) orientasi kegiatan (activity orientation); dan (6) persepsi tentang diri dan orang lain (perseption of self and others). Media Komunikasi Tradisional Media tradisional adalah alat komunikasi yang sudah lama di- gunakan di suatu tempat (desa) sebelum kebudayaan tersentuh oleh teknologi modern dan sampai sekarang masih digunakan di daerah 222
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK itu, adapun isinya masih berupa lisan, gerak isyarat atau alat peng- ingat dan alat bunyi-bunyian (Nurudin, 2000 :81). Media tradisional tidak dapat dipisahkan dari seni tradisional yakni suatu bentuk kesenian yang digali dari cerita-cerita rakyat dengan media tradisional. Media komunikasi tradisional sering dise- but sebagai bentuk folklor antara lain: (1) cerita prosa rakyat, berupa mitos, legenda, dongeng; (2) ungkapan prosa rakyat, berupa periba- hasa, pameo dan pepatah; (3) puisi rakyat; (4) nyanyian rakyat; (5) teater rakyat, (6) gerak isyarat berupa memicingkan tanda cerita; (7) alat pengingat berupa mengiring sirih atau berarti meminang; serta (8) alat bunyi-bunyian berupa kentongan, gong dan bedug (Nurudin, 2000:81). Menurut Bascom (Nurudin, 2000 :81) mengemukakan fungsi- fungsi folklor sebagai berikut (1) sistem proyeksi (projective system), (2) pengesahan atau penguatan adat; (3) alat pendidikan (pedagogical device), (4)alat paksaan dan pengendalian sosial agar norma-norma masyarakat dipatuhi oleh anggota kolektifnya. Ugboajah (Gillers 1995 : 112) mendefenisikan media tradisional merupakan ciri-ciri budaya yang tampak yang biasa berlaku, yang melestarikan dan menentukan hubungan sosial yang ada serta pan- dangan kelompok tentang dunia. Media ini mempunyai berbagai bentuk dan kaya dengan simbol atau lambang. Dalam kaitannya dengan hal itu, menurut Ugboajah ciri-ciri media tradisional atau media rakyat adalah sebagai berikut : (1) mempunyai bentuk yang sederhana, (2) pada umumnya dapat didapatkan tanpa biaya ma- terial, (3) merupakan milik umum, (4) tidak diketahui asalnya, (5) sedikit sekali perbedaan antara penghasil dan pemakai, (6) berhu- bungan langsung melalui indera dan orientasinya selalu bertatap muka, (7) menciptakan reaksi secara cepat, dan (8) bersifat dialog. Sedangkan menurut Clavel (Gillers, 1995: 112) fungsi media tradisional atau media rakyat adalah sebagai berikut: (1) mencer- minkan bagian-bagian rinci suatu budaya yang biasa dijumpai dan menyatukan situasi umum kehidupan sehari-hari, (2) mengesahkan budaya, memberikan alasan bagi upacara keagamaan dan adat istiadat, (3) mendidik terutama dalam masyarakat buta huruf, (4) mempertahankan penyesuaian kelompok terhadap tingkah laku, (5) 223
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia menghibur, serta (6) mempunyai fungsi katarsis. "Kalosara" merupakan bentuk komunikasi nonverbal. Hal itu dimungkinkan karena manusia selalu menggunakan media-media fisik seperti mata, telinga, hidung, tangan, dan lidah, untuk tindakan melihat, mendengarkan, mencium, meraba, dan merasakan. Itulah awal dari akal manusia untuk menggunakan kemampuan fisiknya sebagai media pengirim pesan-pesan dalam perilaku non verbal Arti dan Makna Kalosara Secara harfiah kalo menurut Tarimana (1989 : 20) adalah suatu benda yang berbentuk lingkaran, cara-cara mengikat yang meling- kar, dan pertemuan-pertemuan atau kegiatan-kegiatan bersama di mana pelaku membentuk lingkaran. Sebagai benda lingkaran maka cara membuat kalo itu menjadi berbentuk sebuah lingkaran pada dengan jalan mempertalikan atau mempertemukan kedua ujungnya tali pada satu simpul. Berdasarkan konsep kalo yang dikemukakan oleh Tarimana tersebut, maka kalo dalam bahasa tolaki berarti sebuah "lingkaran rotan" atau sebuah benda yang terbuat dari rotan yang sudah diraut lalu disimpulkan menjadi tiga, yang kedua ujungnya dipertemukan sehingga membentuk sebuah lingkaran. Konsep kalo dalam kebudayaan Tolaki sangat luas ruang ling- kupnya. Menurut A. Hamid Hasan, Arsamid, Husen A. Chalik, Abdul Rachim, Nehru Dundu dan Mangarati (Tarimana 1985: 22) menjelaskan bahwa kalo secara umum meliputi "osara" (adat istia- dat), khususnya Sara Owoseno Tolaki atau Sara Mbu'uno Tolaki, yaitu adat pokok yang merupakan sumber dari segala adat istiadat orang Tolaki yang berlaku dalam semua aspek kehidupan mereka. Sedangkan kata "Sara" adalah berasal dari bahasa Tolaki yang secara etimologis terdiri dari kata sandang 'O' artinya suatu.... Dan kata dasar sara artinya hukum. Dengan demikian sara berarti hukum adat, sehingga sering disamakan "Sara Wonua" artinya hukum adat negeri. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. 224
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK Gambar : Kalo dan Wadah anyaman Berdasarkan konsep kalo dan pengertian sara (osara) tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa kalosara adalah merupakan suatu benda atau alat yang digunakan dalam melaksanakan aturan hu- kum adat (adat istiadat) orang Tolaki baik dalam urusan adat is- tiadat itu sendiri maupun dalam urusan kemasyarakatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Tarimana (1989:21) bahwa : konsep kalosara dalam kebudayaan tolaki adalah suatu benda yang digunakan sebagai alat upacara perkawinan adat, upa- cara pelantikan raja di zaman kerajaan, upacara penyambutan adat bagi para pejabat pemerintah yang berkunjung ke dae- rah atau desa-desa, upacara perdamaian atas suatu sengketa, dan kalasora dalam penggunaannya dilengkapi dengan wadah anyaman dari tangkai daun palem (Owiu) dan kain putih seb- agai alas dari wadah tersebut. Adapun makna yang terkandung dalam lilitan kalosara yaitu lilitan pertama menandakan adanya tuhan, lilitan kedua menandakan adanya pemerintahan, dan lilitan ketiga menandakan adanya adat. Fungsi Kalosara Terhadap Konflik Sosial di Masyarakat Proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan-hubungan antar individu, antar kelompok, antar individu dengan kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok menimbulkan suatu keku- atan sosial yang dapat bersifat assosiatif dalam arti mempererat dan 225
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia memperkuat hubungan antar manusia yang terwujud dalam ker- jasama, saling menghargai dan saling menguntungkan. Atau dapat bersifat dissosiatif dalam arti saling memisahkan, menjauhkan dan saling tolak menolak yang terwujud dalam konflik, rasa benci, cu- riga dan rasa unggul diri. Hubungan yang bersifat assosiatif biasanya berpangkal pada persamaan-persamaan yang dimiliki oleh masing-masing parti- sipan, seperti persamaan keturunan, etnik, bahasa, kebudayaan, dan agama. Sebaliknya, hubungan yang bersifat dissosiatif terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan yang menyangkut hal-hal tersebut di atas, tetapi dapat juga timbul karena para partisipan sal- ing berebutan barang atau hal lain yang jumlahnya terbatas tetapi sama-sama dibutuhkan. Hal ini tampak dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Wawancara Anwar Hawa, Ketua Adat Tolaki Mekongga: Konflik antar sesama masyarakat biasanya seputar masalah ta- nah atau masalah keluarga. Biasanya konflik yang terjadi antara masyarakat soal tanah dapat diselesaikan oleh pemuka adat to- laki mekongga. Karena pemuka adat tolaki mekongga dapat menge- tahui dengan baik riwayat tanah di kampungnya. Satu hal yang bernuansa magis, bila keputusan itu sudah diambil dan kalo su- dah turun maka masyarakat akan menaatinya, karena mereka berkeyakinan bila hal tersebut di langgar akan membawa aki- bat atau hukuman pada mereka (Kolaka, 22 Mei 2012). Menurut Anwar Haka konflik sosial tidak hanya terjadi pada sesama orang Mekongga tetapi juga dengan masyarakat pendatang, konflik ini terjadi antara dua orang yang berbeda etnis tetapi mere- ka saling bertetangga. Pertetangan ini berawal dari persoalan ada- nya kebiasaan etnis Toraja untuk memelihara hewan yang tidak disukai oleh etnis Mekongga: Orang mekongga mengatakan Iee noteeni toraa nggiroo mokosisi, ehe mombiara ronga monggaa obeke, ieto inggito tatoehe mesabeangge rongga ketoonggo mombiara obeke iamo kambo ipomalaa mano nimune iahoma (Ia mengatakan orang toraja itu kotor, mereka beternak dan makan babi makanya kita tidak mau berteman dan kalau mau beternak babi jangan di kampung pomalaa ini tapi keluar kalau perlu kembali ke kampungmu). 226
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK Suku Toraja dalam hal beternak piaran " Babi" yang bagi seba- gian orang dengan suku dan keyakinan agama berbeda, merupakan hal yang bertentangan. Di Pomala suku Toraja sudah membentuk perkampungan-perkampungan yang mengimitasi perkampungan di tanah asal mereka Tana Toraja sehingga memelihara binatang babi menjadi hal yang lumrah karena lingkungan mereka yang mayoritas sama sehingga tidak terjadi masalah. Namun di Pomala mereka ha- rus ditertibkan dalam pemeliharaan bintang tersebut salah satunya adalah dengan menempatkan piaran itu didalam kandang-kandang dan senantiasa dibersihkan sehingga kotorannya tidak membuat polusi udara di sekitarnya. Wawancara dengan Kepala Desa Pelambua Pomalaa Kolaka, Martinus (48 tahun) mengatakan : Pemeliharaan babi merupakan sebuah keharusan bagi ma- syarakat Toraja hal ini disebabkan karena binatang piaran ini nantinya selain dapat dijual dan bernilai ekonomis di sisi lain memiliki makna dan fungsi yang utama yaitu sebagai simbol pembayaran yang akan digunakan pada acara-acara adat bu- daya toraja seperti misalnya upacara kematian atau rambu solok yang membutuhkan bintang peliharaan diantaranya kerbau dan babi yang dipakai sebagai prasyarat dalam pelaksanaan upacara tersebut (Kolaka, 23 Mei 2012). Merupakan kenyataan bahwa terdapat beberapa kasus tentang ketidakrukunan hidup antarwarga kelompok etnik di dalam suatu masyarakat yang bersifat multietnik. Kerusuhan massal yang terjadi di Ketapang dan Kupang akhir tahun 1998, serta Ambon dan Sam- bas awal tahun 1999 meskipun ditengarai banyak pihak penyebab- nya adalah adanya kesenjangan sosial, namun peristiwa-peristiwa tersebut melibatkan kelompok-kelompok etnik yang berbeda. Ke- lompok kelompok sosial dengan mana individu mengidentifikasikan dirinya, merupakan in-group, dan kelompok di luar kelompok sosi- al itu adalah out-group-nya yang sering dihubungkan dengan istilah "kami" dan "mereka" (Soekanto, 1981:99). Sikap in-group pada umunya mempunyai faktor simpati dan solidaritas yang tinggi, serta selalu mempunyai perasaan dekat den- gan anggota kelompoknya. Sedangkan sikap terhadap out-group bi- 227
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia asanya ditandai dengan suatu kelainan dan bahkan antogonisme atau antipati. Perasaan in-group dan out-group merupakan dasar dari sikap et- nosentrisme, yaitu suatu anggapan bahwa segala yang termasuk dalam kebiasaan kelompoknya sendiri sebagai sesuatu yang terbaik, jika dibandingkan dengan kebiasaan kelompok lainnya. Atau de- ngan kata lain, suatu sikap untuk menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan menggunakan ukuran-ukuran kebudayaan sendiri (Po- lak, 1991 : 113). Stereotip dilontarkan dengan anggapan bahwa tiap-tiap indi- vidu memiliki karakteristik atau ciri khas perilaku dan emosi yang sama dalam suatu kelompok primordial (hariyono, 1993 : 57). Ste- reotip bisa menumbuhkan fanatisme dan kecurigaan, yang akhirnya akan semakin menutup diri masing-masing kelompok dan mem- perkuat stereotip itu sendiri. Keadaan ini tentu saja menghambat komunikasi yang sangat diperlukan bagi terjadinya interaksi sosial yang harmonis. Bila rintangan dalam proses komunikasi tidak dapat diantisipasi akan menyebabkan terjadinya kesenjangan, baik antara atasan dan bawahan, maupun antara para pekerja yang mempun- yai kemampuan berkomunikasi yang berbeda-beda, sehingga inter- aksi yang harmonis tidak dapat terwujud yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah konflik. Bila kejadian tersebut berlangsung maka, biasanya tokoh-tokoh adat dari dua etnis yang berbeda dan akan bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan, dalam pertemuan tersebut akan hadir Kalo. Karena salah satu fungsi kalo adalah Kalo sebagai pedoman hidup untuk terciptanya ketertiban sosial dan moral dalam kehidu- pan orang Tolaki. Untuk memulihkan suasana-suasana yang demikian, maka tak ada jalan lain yang lebih menjamin berhasilnya pemulihan kecuali mengadakan Mosehe Wonua (upacara besar yang diikuti oleh seba- gian besar warga masyarakat orang Tolaki). Dalam upacara itu di- ungkapkan bahwa mereka telah melanggar adat dan norma agama. Pernyataan ini dikumandangkan oleh dukun upacara agar didengar oleh seluruh peserta upacara dan roh nenek moyang, dewa, dan Tu- han. Dukun upacara juga menyatakan bahwa mereka telah tobat, 228
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK dan bersumpah bahwa mereka akan kembali kepada ajaran-ajaran kalo yang sesungguhnya, adat pokok mereka. Dalam suasana kehidupan di luar upacara yang bersifat sakral, sering terdengar kata-kata orang tua bahwa barang siapa yang tidak mentaati kalo maka ia menjadi bere-bere olutu ruru mbenao, artinya ter- sisih dari pergaulan umum masyarakat. Ia tidak dikunjungi oleh se- samanya dan begitu sebaliknya, karena ia telah dianggap berakhlak rendah oleh warga masyarakat. Apabila sudah begitu keadaannya maka ia menjadi seorang yang disebut mbirito, artinya manusia yang tidak punya harga diri lagi. Biasanya orang demikian tidak betah lagi untuk bertahan tinggal menetap di lingkungannya, dan terpak- sa harus pindah ke tempat lain dan jika tidak melakukan bunuh diri. Simpulan 1. "Kalosara" adalah merupakan suatu benda atau alat yang digu- nakan dalam melaksanakan aturan hukum adat (adat istiadat) orang Tolaki baik dalam urusan adat istiadat itu sendiri maupun dalam urusan kemasyarakatan 2. Ada beberapa fungsi "kalosara" sebagai alat upacara perkawinan adat, upacara pelantikan raja, upacara penyambutan adat bagi para pejabat pemerintah yang berkunjung ke daerah atau desa- desa, upacara perdamaian atas suatu sengketa. 3. Kalosara dalam penggunaannya dilengkapi dengan wadah anyaman dari tangkai daun palem (Owiu) dan kain putih seb- agai alas dari wadah tersebut. Adapun makna yang terkandung dalam lilitan kalosara yaitu lilitan pertama menandakan adanya tuhan, lilitan kedua menandakan adanya pemerintahan, dan lilitan ketiga menandakan adanya adat. Saran 1. Bagi pemerintah, perlunya kembali melestarikan budaya-bu- daya lokal yang ada di masyarakat, khususnya bagi masyarakat Tolaki dan menjadikan sebagai pokok pembahasan dalam mata pelajaran muatan lokal. 2. Bagi generasi muda, disarankan untuk tidak menghindari buda- ya-budaya lokal daerah sendiri dan menjadikan sebagai bahan 229
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia diskusi dan kajian. 3. Bagi pihak universitas, disarankan untuk menetapkan beberapa desa yang mayoritas dihuni mayoritas etnis tolaki sebagai labo- ratorium masyarakat bagi para mahasiswa. § Daftar Pustaka Colleta, Nat. J. dan Umar Kayam. (1987). Kebudayaan dan Pembangunan. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Devito, Joseph.A. (1997). Komunikasi Antar Manusia. Profesional Books. Jakarta. Gillers, Frans Josep. (1995). Berkomunikasi Antar Budaya. NTT. Nusa In- dah Flores. Human Rights Watch Asia. (1998). "Indonesia Communal Violence in West Kali- mantan". Vol. 9 No 10 (c) Desember 1997. Terj. Herlan Artono, Kon- flik Etnis di Kalimantan Barat. Jakarta. Institut Studi Arus Informasi. Koentjaraningrat. (1993). Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasion- al.. Jakarta. UI Press. Koentjaraningrat. (2000). Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Ja- karta. Gramedia Pustaka Utama. Kuswarno, Engkus. (2008), Etnografi Komunikasi, Bandung. Widya Padj- adjaran. Liliweri, Alo. (1997). Komunikasi Antar Pribadi. Bandung. Citra Aditya Bakti. Liliweri, Alo. (2003). Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Mulyana, Deddy. (2000). Komunikasi Antar Budaya, Bandung. Rosdakarya. Mulyana, Deddy. (2007). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung Ros- dakarya. Nurudin. (2000). Sistem Komunikasi Indonesia. Yogyakarta. Bilgraf Pub- lishing. Philip, Lewis. (1980). Organizational Communucation : The Essence of Effective Management, Grid Publishing Inc. Colombus, Ohio. Samovar, Larry A. and Richard E. Porter. (1981). Understanding Intercultural Communication. California. Wadsworth Publishing Company. Soekanto, Soerjono. (1995). Sosiologi : Suatu Pengantar. Jakarta. PT. Raja- Grafindo Persada. Tarimana, Abdurrauf. (1985). Kalo sebagai Fokus Kebudayaan Tolaki. Ja- karta. Universitas Indonesia. Tarimana, Abdurrauf. (1989). Kebudayaan Tolaki. Jakarta. Balai Pustaka. Yin. Robert K. (1997). Studi Kasus (Desain dan Metode). Jakarta. PT. Raja Persada. 230
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia RESOLUSI KONFLIK PADA KEGIATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PERUSAHAAN TAMBANG Suatu Tinjauan dari Perspektif Komunikasi Prima Mulyasari Agustini Kehadiran perusahaan harus memberikan man- faat pada stakeholders. Perusahaan diwajibkan melaku- kan kegiatan corporate sosial responsibility (CSR), sebagai bentuk kepedulian sosial pada masyarakat sekitar, yang salah satu tujuannya untuk melakukan proses transformasi sosial ekonomi dari kondisi ketergantun- gan menjadi masyarakat mandiri dan siap berkompe- tisi di dunia usaha. Beberapa perusahaan menerapkan dual diamond method dalam pelaksanaan CSR untuk mencapai ma- syarakat yang mandiri. Transformasi sosial, budaya, dan ekonomi melibatkan proses perubahan struk- tur, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem ekonomi masyarakat. Proses itu menimbulkan beragam kon- flik yang berdampak pada aktivitas perusahaan dan perkembangan masyarakat. Komunikasi yang dilaku- kan perusahaan pada stakeholders memiliki peran pent- ing, mengingat keberadaan perusahaan pada posisi sebagai inisiator, fasilitator, dan katalisator kolaborasi peningkatan mutu hidup dengan stakeholder lainnya. Komunikasi dalam resolusi konflik sangatlah diperlu- kan, agar tujuan kegiatan CSR memberikan manfaat optimum bagi stakeholders dan perusahaan. Kata kunci: komunikasi, konflik, corporate social responsibility 231
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Pendahuluan Konflik di lingkar tambang marak terjadi. Berita mengenai konflik di pertambangan acapkali muncul di media massa. Sebut saja kasus konflik pertambangan di Bima Nusa Tenggara Barat yang cukup menyita perhatian publik. Resolusi konflik di Bima berakhir dengan mencabut ijin pertambangan PT. Sumber Mineral Nusan- tara yang ditengarai memicu konflik di tiga kecamatan, yakni Sape, Lambu, dan Langgudu. Masih banyak kasus konflik pertambangan lainnya yang perlu diselesaikan. Menurut data yang dimiliki Wa- hana Lingkungan Hidup Indonesia, hingga Januari 2012 saja, ada 22 tempat rawan konflik masyarakat dengan perusahaan tambang. Ke-22 daerah tersebut, adalah : Desa Loleba (Kecamatan Wasilei Halmahera Timur), Pulau Kabaena dan Gemaf, (Halmahera Tengah), Desa Betaua Kecamatan Tojo (Su- lawesi Tengah), Desa Uekuli Kabupaten Tojo Una-una (Sulawesi Ten- gah), Kel. Batu IX Tanjungpinang (Kepulauan Riau), Makroman dan Samarinda (Kalimantan Timur), Kecamatan Tinanggea Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), Bahodopi dan Morowali (Sulawesi Tengah), Desa Rindu Hati Kab. Bengkulu Tengah (Bengkulu), Sei Serai Kecamatan Bukit Bestari (Tanjungpinang), Desa Pakis (Kab Rembang), Pulau Bangka, Su- lawesi Utara, Desa Sulaho Kec. Lasusua (Mandailing Natal), Wotga- lih, Lumajang, Jawa Timur, Kulonprogo (Yogyakarta), Desa Bahomoahi, Bahomotefe, Lalampu, Lele, Dampala, Siumbatu, Bahodopi, Keurea, dan Fatufia di Kab. Morowali, Sulawesi Tengah, Cipatujah dan Cikalong, kab. Tasikmalaya, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumba Tengah,Cek Bocek Selesek Reen Sury, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (Sumber: diakses 30 Mei 2012). Resolusi konflik di pertambangan yang menutup perusahaan tambang pun dinilai beberapa pihak bukan solusi tepat. Sebab per- tambangan sangat membantu pendapatan negara, yang berarti mempercepat proses pembangunan dan kemajuan daerah. Oleh karena itu, pendirian perusahaan tambang selain memerlukan ijin kelayakan untuk menambang juga memerlukan ijin sosial. Eksplorasi tambang dapat membawa kemajuan bagi bangsa dan berimplikasi pada kelanjutan pembangunan. Namun, pertam- bangan memang merusak lingkungan hidup, seperti mencemari udara, air, tanah, juga merusak hutan dan tanah. Pertambangan 232
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK berpengaruh pula pada tatanan serta pola kehidupan masyarakat dan keluarga, sehingga membawa pengaruh pada dinamika ma- syarakat. Dalam hubungan antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan ini rentan terjadi konflik. Masing-masing pihak perlu penyesuaian, kearifan, dan kedewasaan. Perusahaan harus mengin- tegrasikan dimensi sosial dan lingkungan hidup dalam strategi bis- nisnya. Hubungan perusahaan, masyarakat dan lingkungan akan saling menguatkan, asalkan pemerintah memiliki regulasi dan di- jalankan secara tepat. Saat ini, perusahaan tambang yang tengah beroperasi diharap- kan menjaga keharmonisan diantara perusahaan dan masyarakat di lingkar tambang. Pemerintah mengenakan kewajiban corporate social responsibility (CSR) pada perusahaan ekstraktif, dengan berlakunya Undang-undang Perseroan Terbatas, pasal 74, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, bulan Juli 2007. Program CSR penting untuk diimplementasikan, karena masyarakat merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan peru- sahaan tambang. CSR ini bertujuan untuk mencapai masyarakat yang mandiri, dan siap bekompetisi di dunia usaha. Namun demikian, implementasi kegiatan CSR juga berpo- tensi dan menimbulkan konflik antara perusahaan dan masyarakat. Penerapan double diamond method dalam upaya pemberdayaan ma- syarakat yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi, mulai diterap- kan pada kegiatan CSR di Indonesia, sejak 2007. Penerapan metode ini, untuk membantu transformasi sosial ekonomi masyarakat untuk mencapai kemandirian. Proses transformasi sosial ekonomi ini meli- batkan stakeholders yang berkonflik karena perbedaan kepentingan, yakni perusahaan, masyarakat, dan pemerintah sebagai penentu ke- bijakan yang akan mempengaruhi kegiatan CSR. Mengingat posisi perusahaan sebagai inisiator, fasilitator, dan katalisator dalam pelak- sanaan CSR, maka perusahaan yang menjadi motor penggerak proses transformasi ini. Proses transformasi sosial ekonomi yang melibatkan masyara- kat, pemerintah dan perusahaan demi berlangsungnya pembangu- nan nasional, memerlukan peran komunikasi dalam resolusi konflik pada kegiatan CSR perusahaan. Komunikasi juga diperlukan dalam 233
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia pengelolaan konflik di lingkar tambang berkaitan dengan kegiatan CSR. Oleh karena itu, perlu dikaji hal-hal berikut: (1) bagaimana konflik pertambangan di Indonesia?, (2) bagaimana kegiatan CSR pada perusahaan tambang di Indonesia?, dan (3) bagaimana peran komunikasi dalam resolusi konflik pada kegiatan CSR di perusa- haan tambang? Konflik Pertambangan di Indonesia Pada pelaksanaan kegiatan pertambangan, termasuk eksplora- si, ijin sosial merupakan keharusan. Dengan dukungan pemerintah sebagai pemberi izin usaha pertambangan, pelaku kegiatan per- tambangan disarankan melaksanakan sosialisasi menyeluruh atas kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk manfaat dan dampak- nya kepada stakeholders. Pro dan kontra di awal kegiatan, semestinya dapat dimusyawarahkan dan diselesaikan dengan semangat menuju kebaikan untuk semua. Kegiatan pertambangan, termasuk eksplorasi telah diatur se- cara rinci oleh peraturan dan perundangan yang ada di bawah Un- dang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain oleh pelaku pertambangan sendiri, pengelo- laan dan pengawasan kegiatan pertambangan oleh pemerintah harus lebih diintensifkan lagi, baik oleh tingkat pusat (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) maupun tingkat daerah (bupati dan dinas terkait). Namun demikian, pendirian perusahaan tambang, terutama pem- bukaan lahan tambang harus mendapatkan ijin dari masyarakat di lingkar tambang, sebab hal ini rentan konflik. Berdasarkan catatan Harian Kompas (20 Februari 2012: 1), konflik pertambangan di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Tabel 1 di samping. Konflik pertambangan ini memiliki dampak yang besar bagi perusahaan dan stakeholders. Bagi perusahaan, kon- flik yang me-libatkan perusahaan pertambangan akan bisa menjadi sinyal negatif bagi para investor. Investor akan mengamati aktivitas perusahaan mulai dari hulu hingga hilir. Apabila konflik tersebut mengganggu kinerja perusahaan, misalnya dalam hal produksi, maka kemung-kinan besar investor akan bereaksi negatif. Hal itu 234
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK Tabel 1. Kategori Konflik Tambang di Indonesia No Kategori Tambang Lokasi Aspek Konflik 1 Kabupaten Aceh Besar pencemaran lingkungan, peno- lakan warga, konflik lahan dengan warga 2 Bijih Besi Kab Kota Baru, Kali- mantan Selatan penambangan pulau kecil, pence- maran lingkungan, penolakan warga. 3 Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara penolakan warga, tumpang tindih lahan. 4 Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pencemaran lingkungan, tum- pang tindih lahan, dan penolakan warga 5 Emas Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara persoalan penolakan warga, tum- pang tindih lahan. 6 Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat penolakan dari warga, tumpang tindih lahan. 7 Kabupaten Mimika, Papua pencemaran lingkungan, ke- tenagakerjaan, konflik dengan masyarakat 8 Timah Kabupataen Dairi, Sumatera Utara penolakan warga, tumpang tindih lahan 9 Minyak Provinsi Riau pencemaran lingkungan, konflik lahan dengan warga. 10 Batubara Muara Enim, Sumatera Selatan tumpang tindih lahan 11 Batu Kapur Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah pencemaran lingkungan 12 Pasir Besi Kebupaten Kulon Progo DI Yogyakarta konflik lahan dengan warga 13 Tembaga dan Mangan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pencemaran lingkungan, peno- lakan warga 14 Tembaga dan emas Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pencemaran lingkungan tentu akan berpengaruh terhadap pergerakan saham pertambang- an. Penambangan energi dan sumber daya mineral bisa memi- nimalisasi konflik bila prosesnya dilakukan transparan kepada ma- 235
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia syarakat sekitar. Bila masyarakat di sekitar pertambangan protes, padahal prosesnya sudah berlangsung, disinyalir keuntungan yang diterima pemerintah tidak menetes sampai ke masyarakat. Konflik pertambangan telah terjadi di beberapa tempat karena pembagian hasil yang dinilai tidak adil atau perijinan yang tidak jelas. Misal- nya kegiatan penambangan PT Freeport Indonesia di Papua dan eksplorasi panas bumi PT Chevron Geothermal Indonesia di Ka- bupaten Bandung. Perusahaan tambang, seringkali diterpa isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan. Beberapa isu sosial yang mempengaruhi daya sa- ing perusahaan tambang, diantaranya: keselamatan kerja, kese- taraan gender, kesehatan pekerja, penggunaan air, penggunaan energi, dampak lingkungan, kemiskinan pada komunitas sekitar pe- rusahaan, dan keterampilan dan pendidikan pekerja (Rachman,dkk, 2011: 87). Isu-isu ini memunculkan beragam konflik antara perusa- haan, masyarakat, dan pemerintah. CSR pada Perusahaan Tambang di Indonesia Saat ini, pemerintah telah mewajibkan perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi Pasal 74 UU Per- seroan Terbatas (UU PT) yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Juli 2007. CSR diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan peningkatan kualitas hidup dari karya- wan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Sankat, dalam Rudito, dkk, 2004: 72). Menurut The World Business Council for Sustainable Development (dalam Rudito, dkk, 2004: 72), definisi CSR adalah komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berprilaku etis dan memberi- kan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus memper- baiki mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan. CSR merupakan tindak- 236
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK an sosial, termasuk lingkungan hidup, lebih dari batas-batas yang dituntut peraturan perundang-undangan. CSR sebagai konsep ten- tang pengintegrasian kepedulian terhadap masalah sosial dan ling- kungan hidup ke dalam organisasi bisnis dan para stakeholders-nya. Kontribusi terhadap komunitas dan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi perusahaan dalam merespons dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi. Hal ini sebagai akibat proses operasional perusahaan di lingkungan masyarakat dan ko- munitas itu berada. Partisipasi perusahaan ini seringkali dikaitkan dengan isu tanggung jawab sosial yang kemudian diintegrasikan dengan strategi bisnis perusahaan dalam bentuk CSR. Kontribusi untuk perkembangan ekonomi, peran perusahaan diintegrasikan melalui strategi bisnis dalam bentuk CSR memiliki maksud untuk meningkatkan kinerja dan potensi ekonomi ma- syarakat sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan". CSR merangsang peran masyarakat secara signifikan dalam membangun usaha-usaha yang menguntungkan masyarakat dan lingkungannya. Dalam hal masalah sosial, peran perusahaan tambang melalui program CSR yakni dengan menyikapi masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkar tambang, sebelum maupun setelah perusa- haan beroperasi. Kemampuan perusahaan beserta sumber daya manusianya dalam menanggapi masalah-masalah dasar masyara- kat, seperti kesehatan, pendidikan dasar, dan akses pada sumber daya alam, merupakan satu nilai tambah bagi kelanjutan operasio- nal perusahaan. Selain itu, aktivitas ini dapat memperbaiki reputasi perusahaan, juga meningkatkan peran perusahaan dalam mendu- kung program pembangunan yang berkelanjutan. CSR perusahaan tambang, tidak dapat dilepaskan dari peran stakeholders. Stakeholders dikelompokkan berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholders terhadap suatu isu. Stakeholders prioritas merupakan stakeholders yang memiliki kepentingan secara langsung dengan kehadiran perusahaan, yakni masyarakat dan to- koh masyarakat, serta lembaga atau badan publik yang bertang- 237
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia gungjawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan. Stakeholders kunci merupakan stakeholders yang memiliki ke- wenangan dalam hal pengambilan keputusan, seperti bupati, DPR, Pemda, dan dinas terkait. CSR diarahkan untuk memaksimalkan manfaat kehadiran perusahaan bagi stakeholders prioritasnya dan perusahaan itu sendiri. Mengintegrasikan dimensi sosial ke dalam proses bisnis di perusahaan tambang membutuhkan proses, waktu dan sumber daya. Dalam proses transformasi sosial dan ekonomi, stakeholders perlu belajar, bersinergi, dan berkolaborasi untuk men- capai tujuan-tujuan kesejahteraan, peningkatan pendapatan, kese- hatan, dan pendidikan. Tranformasi sosial ekonomi untuk mecapai tujuan CSR, yakni masyarakat yang mandiri, dalam prosesnya menimbulkan dan ber- potensi konflik. Tahapan panjang dalam tranformasi sosial memang memerlukan pengelolaan konflik yang tepat. Adapun tahapan trans- formasi sosial ekonomi dalam CSR pada perusahaan tambang, se- bagai berikut: 1. Proses pemetaan atau riset sosial ekonomi, 2. Proses perencanaan program penguatan kondisi sosial ekonomi, 3. Proses pembentukan lembaga kolaborasi pengawal program strategi bersama pada program CSR, 4. Proses asistensi, pendampingan, dan couching implementasi pro- gram CSR menuju arah transformasi, 5. Proses perekayasaan, adopsi teknologi, inovasi dan proses pen- guatan bisnis, serta mobilisasi sumber daya lokal, 6. Proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan program CSR (Rachman, 2011: 107). Pada proses transformasi ini perusahaan sebagai pelaku utama, yang menjadi inisiator, fasilitator, dan katalisator dalam pencapaian tujuan CSR, yakni perubahan dari kondisi masyarakat yang me- miliki ketergantungan menjadi masyarakat yang mandiri dan siap berkompetisi di dunia usaha. Pada tahun 2007, untuk mendukung pelaksanaan CSR perusa- haan tambang, perusahaan mulai menerapkan double diamond method, dimana analisis yang dilakukan mencakup analisis situasi kondisi 238
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK sosial ekonomi di beberapa lokasi tambang. Double diamond method di- tujukan untuk stakeholders prioritas yang terkait dengan proses trans- formasi sosial ekonomi masyarakat menuju masyarakat mandiri. Dengan metode ini, banyak manfaat bisa diperoleh, yakni stakehold- ers dapat menggali, memetakan, dan mengenali keunggulan daerah, yang diharapkan dapat terjadi kola-borasi diantara stakeholders untuk memanfaaatkan keunggulan daerahnya. Peran Komunikasi dalam Resolusi Konflik pada Kegiatan CSR di Perusahaan Tambang Resolusi konflik merupakan suatu bentuk usaha untuk menan- gani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara pihak-pihak yang berkonflik. Konflik bisa berarti positif jika dikelola dan diselesaikan secara kolabora- tif. Dalam proses transformasi sosial ekonomi pada masyarakat di lingkar tambang, stakeholders prioritas, harus berperan aktif untuk mencapai masyarakat yang mandiri. Masyarakat berperan dalam proses transformasi sosial ekono- mi karena menjadi subjek dan objeknya, sehingga perlu berperan dalam merencanakan proses transformasi sosial ekonomi, melak- sanakan, dan mengevaluasinya. Pemerintah perlu berkontribusi dalam proses transformasi ini, sebab CSR membantu pemerintah dalam program pembangunan dan menjalankan fungsinya sebagai penanggung jawab pembangunan. Pemerintah memiliki kewenan- gan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi pros- es transformasi sosial ekonomi. Perusahaan, jelas membutuhkan CSR, karena lebih menjamin operasionalisasi perusahaan. Dalam proses transformasi sosial ekonomi, yang menuntut pe- ran serta stakeholders prioritas, seringkali menimbulkan konflik. Kon- flik yang muncul pada implementasi CSR di perusahaan tambang, umumnya adalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Konflik merupakan hubungan diantara kedua belah pihak atau lebih yang memiliki atau merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik ti- 239
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia dak dapat dicapai secara simultan (Pruit dan Rubin, 2011: 10). Pi- hak yang terlibat di dalamnya bisa perorangan, maupun kelompok, yang pasti memiliki kepentingan dan sasaran yang hendak dituju- nya (Kartikasari, 2001:4). Masyarakat, pemerintah, dan perusahaan memiliki peran penting dalam proses tranformasi sosial. Untuk me- lalui tahap transformasi sosial ini, diperlukan fasilitator, mediator, dan kolaborator untuk mengakomodasi beragam kepentingan yang perlu disesuaikan dengan tujuan CSR. Melihat tingginya tingkat kompleksitas persoalan konflik yang terjadi pada implementasi CSR pada perusahaan tambang, jalan terbaik adalah mengoptimalkan fungsi dan peran komunikasi di dalamnya. Seluruh unsur yang terlibat di dalam konflik mesti di- pandang sebagai keragaman sumber daya yang perlu dikelola untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Masyarakat, pemerintah, dan perusahaan perlu berkomitmen untuk mencapai masyarakat yang mandiri. Komunikasi sangat ber- peran penting dalam pe-ngelolaan dan penggerakan sumber daya yang terlibat dalam proses transformasi sosial ekonomi dalam rang- ka menyelesaikan konflik yang terjadi, dalam upaya pencapaian tu- juan. Pengelolaan konflik merupakan keterampilan memainkan per- an dan tindakan untuk mencari solusi bagi pihak-pihak yang terlibat konflik. Untuk itu dibutuhkan keterampilan komunikasi, agar bisa mendudukkan pihak-pihak yang berkonflik dalam area yang sejajar untuk bisa memperoleh titik temu dari berbagai kepentingan. Kepemilikan kemampuan negosiasi dan kemampuan melaku- kan komunikasi persuasi untuk mewujudkan mediasi yang dapat diterima semua pihak, sangatlah penting. Hal ini sejalan dengan pendapat Putnam dan Poole (dalam Miller, 1995: 223), bahwa: Komunikasi merupakan esensi dari konflik karena konflik ter- jadi melalui formasi isu-isu yang berlawanan, persepsi dari kon- flik yang dirasakan, mewujudkan emosi dan persepsi kedalam perilaku konflik, dan rangkaian tahapan konflik berikutnya. Jadi, komunikasi merupakan instrumen dalam setiap aspek konflik termasuk menghindari atau menekan konflik, ekspresi berlawanan yang terbuka, dan evolusi isu-isu. 240
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK Littlejhon (1999: 478) menawarkan konsepsi tentang direct com- munication yang memiliki tiga keuntungan ketika diaplikasikan dalam manajemen konflik di pertambangan sebagai berikut: a. Komunikasi itu sifatnya simbolis dan tidak mendatangkan kon- sekuensi yang sesungguhnya dari gerakan nyata. Melalui komu- nikasi, setajam apapun perbedaan di antara anggota masyarakat hanya dikonseptualisasikan ke ranah komunikasi dan tidak dii- kuti gerakan nyata yang mengantarkan lahirnya konflik terbuka. Semua bisa dimediasi dalam komunikasi yang berlangsung di antara pihak yang terlibat. b. Komunikasi mengubah kemungkinan gerakan dan bisa men- gurangi tingkat persaingan dari pihak-pihak yang terlibat kon- flik. Berbagai perbedaan dan harapan telah diformat ke dalam pesan komunikasi sehingga mengurangi persaingan yang men- garah pada konflik. c. Komunikasi bisa menghasilkan perubahan orientasi dari pihak- pihak yang terlibat dalam masalah. Orientasi berubah terutama setelah terdapat dialog yang membawa implikasi pemahaman baru di antara pihak-pihak yang terlibat masalah, sehingga arah dan tujuan individu atau kelompok bisa mengalami perubahan. Setelah berlangsung komunikasi diantara para stakeholders, maka masing-masing pihak memahami perannya dalam transformasi sosial ekonomi untuk mencapai tujuan CSR. Dengan peran komunikasi yang memiliki kontribusi besar dalam resolusi konflik, para pihak yang berkonflik hendaknya me- miliki keterampilan mengelola konflik, seperti yang dikemukakan Winardi (1994: 57) yang meliputi: a. Keterampilan teknikal yang berupa kemampuan seseorang un- tuk mempergunakan pengetahuan, metode, teknik, dan pera- latan untuk melaksanakan tugas khusus pasca-pelatihan. Ket- erampilan ini direalisasikan melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan pada tokoh masyarakat atau pihak lain sebagai pem- bekalan diri terkait dengan kemampuan intelektualitasnya se- cara komprehensif dalam mencari solusi konflik. Contoh: training manajemen konflik bagi tokoh masyarakat di lingkar tambang. 241
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia b. Keterampilan human relations yang berkaitan dengan kemam- puan seseorang untuk membangun jaringan maupun relasi so- sial yang bisa dijadikan komponen untuk menopang manaje- men konflik. Suatu konflik yang bersifat kompleks dibutuhkan pandangan dan penyelesaian secara luas, bahkan melibatkan unsur yang berada di luar jangkauan konflik secara langsung. Kuncinya adalah jaringan sosial yang dimiliki orang-orang yang terlibat konflik yang dibangun melalui komunikasi. c. Keterampilan konseptual yang berwujud kemampuan seseorang untuk memahami kompleksitas masyarakat secara menyeluruh, termasuk mengetahui apakah yang dilakukannya sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada. Keterampilan ini mengajarkan pada setiap individu untuk selalu memperhatikan dinamika dan perubahan yang terjadi ditengah masyarakat sebagai referensi untuk memudahkan setiap usaha mencari solusi atas konflik yang terjadi. Oleh karenanya, amat diperlukan keberadaan do- kumen yang berhubungan dengan dinamika sebuah masyara- kat. Agar proses transformasi sosial ekonomi ini berjalan baik, perlu pengelolaan konflik dan resolusi konflik diantara masyarakat, peme- rintah, dan perusahaan, dengan membuat lembaga kolaborasi yang terdiri dari pelaku usaha dan asosiasi yang menjadi tema transfor- masi, aparat pemerintah daerah, serta perguruan tinggi, juga tokoh masyarakat dan elemen perusahaan setempat. Lembaga kolaborasi ini, berperan untuk mengawal proses transformasi sosial ekonomi yang telah disepakati bersama. Perusahaan perlu memperkuat dan memberdayakan lembaga kolaborasi. Lembaga ini yang akan berperan pada proses transfor- masi, baik ada atau tidak adanya perusahaan. Lembaga kolaborasi ini berfungsi sebagai: 1. fasilitasi, yaitu menghubungkan komponen dan sumber daya yang ada untuk proses transformasi sosial ekonomi. interface, yaitu mewakili kepentingan para pelaku transformasi sosial ekonomi terhadap pihak luar, yang memiliki sumber daya, tetapi tidak termasuk dalam lembaga kolaborasi. 2. 3. clearing house, yaitu sebagai service centre dengan menyediakan data 242
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK dan informasi untuk membantu proses transformasi sosial eko- nomi. 4. advokasi, yaitu bertanggung jawab membela dan memper- juangkan kepentingan-kepentingan proses transformasi sosial ekonomi sesuai dengan agenda yang telah disepakati (Rachman, 2011: 205). Menilik fungsi lembaga kolaborasi yang penting sebagai salah satu cara menengahi beragam konflik yang terjadi pada CSR pe- rusahaan tambang, maka komunikasi memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk dan menjalankan lembaga kolaborasi. Ko- munikasi dapat mengubah kemungkinan gerakan dan bisa mengu- rangi tingkat persaingan dari pihak-pihak yang terlibat konflik, serta komunikasi juga bisa menghasilkan perubahan orientasi dari pihak- pihak yang terlibat terhadap masalah (Littlejohn, 2008: 478). Media komunikasi berperan sebagai saluran-saluran yang men- jadi sasaran sosialisasi dan menjadi agen perubahan pada masyara- kat transformasi, untuk mencapai masyarakat yang mandiri. Di akhir masa pelaksanaan program CSR, upaya mendekatkan lem- baga kolaborasi kepada pemerintah memerlukan peran komunikasi, untuk mengingatkan dan mengembalikan tanggung jawab pengem- bangan masyarakat kepada pemerintah. Agar pemerintah dapat menindaklanjutinya sesuai dengan arah pembangunan nasional. Simpulan 1. Konflik pertambangan yang terjadi umumnya karena ketidak- setaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu suatu langkah antisipasi, termasuk koordinasi dengan semua pihak terkait, agar jelas persoalan potensi konflik dan proaktif mencari langkah penyelesaian. Perusahaan perlu mengubah paradigma, dari yang hanya berpegang pada kontrak, menjadi lebih peduli dan bertanggung jawab pada masyarakat setempat. Para stake- holders prioritas, yakni pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus memiliki kompromi. 2. CSR sebagai salah satu resolusi konflik antara perusahaan tam- 243
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia bang dan masyarakat. Perusahaan diminta oleh pemerintah un- tuk berbagi keuntungan dengan masyarakat setempat melalui program pemberdayaan masyarakat. Perusahaan tambang di- harapkan bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dana-dana CSR diharapkan dapat mendorong masyarakat un- tuk bersama-sama menjaga keamanan lingkar tambang. 3. Komunikasi sangat berperan penting dalam pengelolaan dan penggerakan sumber daya yang terlibat dalam proses transfor- masi sosial ekonomi dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi, dalam upaya pencapaian tujuan CSR. Pengelolaan kon- flik merupakan keterampilan memainkan peran dan tindakan untuk mencari solusi bagi pihak-pihak yang terlibat konflik. Untuk itu dibutuhkan keterampilan komunikasi, agar bisa men- dudukkan pihak-pihak yang berkonflik dalam area yang sejajar untuk bisa memperoleh titik temu dari berbagai kepentingan. Saran 1. Sosialisasi berbagai aspek pertambangan baik positif maupun negatif perlu terus disampaikan. Sisi positif pengusahaan per- tambangan yang legal, resmi dan bertanggung jawab akan memberi nilai positif seperti pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, efek domino ekonomi. 2. Pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR. Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus dengan masukan dari pihak yang berkompeten. Pemerintah memfasilitasi, mendukung dan memberi penghargaan kepada kalangan binis yang mau terli- bat dalam upaya ini. Pemerintah dapat mengawasi proses inter- aksi antar pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar ter- jadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap pihak lain. Pemerintah mestinya mampu menciptakan kebijakan satu atap untuk pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, perlu dianti- sipasi sedini mungkin dengan melakukan koordinasi lintas in- stansi di daerah. 244
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK 3. Mengingat pentingnya komunikasi dalam resolusi konflik pada kegiatan CSR di perusahaan tambang, maka pihak-pihak yang terlibat dalam konlik perlu membekali diri dengan kemampuan mengelola konflik dan keterampilan komunikasi, untuk mence- gah terjadinya eskalasi konflik dan memberikan kontribusi pada resolusi konflik. § Daftar Pustaka Kartikasari, SN (Ed.) (2000). Mengelola Konflik. Jakarta: RTC British Council. Littlejhon, Stephen W. (1999). Theories of Human Communication. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company. Miller, Kathrine. (1995). Organizational Communication: Approahes and Processes. California, USA: Wadsworth Publishing Company. Pruit, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. (2011). Teori Konflik Sosial. Pustaka Pelajar Offset. Rachman, Nurdizal. M, dkk. (2011). Panduan Lengkap Perencanaan CSR - Corporate Social Responsibility. Penebar Swadaya. Rudito, Bambang, Arif Budimanta, dan Adi Prasetijo. (2004). Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD). Winardi. 1994. Manajemen Konflik.Jakarta: Rajawali Press. Sumber lain: diakses 30 Mei 2012 Harian Kompas, 20 Februari 2012. Tambang Banyak Picu Masalah. 245
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia MANAJEMEN KOMUNIKASI DAN RESOLUSI KONFLIK STUDI KASUS KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Inda Fitryarini dan Hj. Hairunnisa Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Pas- er. Fenomena konflik perkebunan kelapa sawit (Kaltim Sejuta Hektar Sawit) di wilayah perintis perkebunan kelapa sawit sangat menarik mengingat bahwa pen- duduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut memiliki keanekaragaman suku, budaya dan adat isti- adat. Tujuan penelitian ini untuk memahami pengala- man masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah dalam pengelolaan konflik perkebunan kelapa sawit. Faktor penyebab konflik berkaitan dengan pemba- gian plasma, pola manajemen satu atap dan replanting. Keseluruhan jenis konflik yang meliputi pseudoconflict, simple conflict, dan ego conflict menjadi penghambat ko- munikasi antara masyarakat, PTPN XIII dan pemer- intah daerah. Komunikasi dalam proses pengelolaan konflik antar masyarakat dan perusahaan perkebunan terlihat belum memberikan kontribusi yang signifikan, karena komunikasi dilakukan hanya sampai pada ta- taran pengungkapan harapan atau kebutuhan, dan untuk mengklarifikasi masalah yang ada, tidak sampai pada penuntasan masalah. Kata kunci: konflik antar kelompok, adat istiadat dan komunikasi konflik. 246
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK Pendahuluan Dewasa ini, masyarakat Indonesia sedang dihadapkan pada seringnya terjadi konflik (kerusuhan), yang bersifat vertikal mau- pun horizontal, baik konflik politik, sosial maupun konflik agraria dan sumber daya alam. Peristiwa kecil akhirnya sering berkembang menjadi masalah besar yang berkepanjangan. Merebaknya konflik-konflik di daerah-daerah yang relatif kecil seperti: Sambas, Pontianak, Maluku, Indramayu, Solo, dan Sampit yang banyak melibatkan generasi muda menunjukkan rentannya ketahanan wilayah bidang keamanan di daerah-daerah tersebut. Konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah pada lebih satu da- sawarsa terakhir lalu, baik dalam eskalasi besar maupun kecil telah membawa korban jiwa manusia, harta, sumber mata pencaharian dan lainnya, sehingga menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan. Beberapa konflik yang terjadi salah satunya adalah konflik sen- gketa lahan antara pihak perusahaan dan masyarakat. Tragedi Me- suji yang mencuat pada pertengahan Nopember 2011 lalu hanyalah bagian kecil dari bara konflik pertanahan Indonesia (2011, Motif dari kasus konflik dengan petani ini hampir sama, yakni karena adanya perampasan lahan perkebunan warga oleh pengusaha. Konflik sengketa lahan merupakan sebagian kecil konflik sum- ber daya alam di Provinsi Kalimantan Timur. Hampir setiap hari media massa memberitakan konflik sengketa lahan antara masyara- kat lokal dengan perusahaan baik perusahaan milik negara maupun swasta. Perusahaan tersebut bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan. Namun demikian penanganan konflik sosial berkaitan sengketa lahan selama ini tampaknya belum berjalan dengan baik. Pemerintah, perusahaan dan masyarakat terbukti kurang mampu untuk mengatasi konflik maupun potensi konflik. Resolusi konflik yang dilakukan selama ini belum mampu mere- dam konflik untuk jangka panjang. Sehingga potensi konflik yang bersifat pseudoconflict dikhawatirkan bisa menjadi bencana sosial di kemudian hari. Untuk mengatasi pseudoconflict tersebut maka diper- lukan suatu kajian manajemen komunikasi konflik sebagai deteksi dini bencana sosial. 247
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Studi yang dilakukan Inda dan Nisa dari Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman (2012) dimaksudkan untuk menganalisis Manajemen Komunikasi Konflik serta resolusi konflik sosial sen- gketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser. Lokasi penelitian meliputi dua desa yaitu Desa Sawit Jaya dan Desa Lom- bok Kecamatan Long Ikis. Dengan adanya kajian ini diharapkan mampu menggugah kita sebagai masyarakat, individu, pihak peru- sahaan maupun pemerintah bahwa manajemen komunikasi konflik perlu dilakukan baik saat kondisi konflik terjadi maupun kondisi pasca konflik sebagai deteksi dini untuk mencegah bencana sosial melalui resolusi konflik yang memuaskan kedua belah pihak yang terlibat konflik. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivisme. Menu- rut Nasution (1988) dalam Ruslan (2006), postpositivisme mencoba memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan holistik, meman- dang peristiwa secara keseluruhan dalam konteksnya dan mencoba memperoleh pemahaman yang holistik. Selain itu, postpositivisme juga memahami makna suatu permasalahan dan memandang hasil penelitian sebagai kegiatan bersifat spekulatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus den- gan analisis kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini di- lakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, FGD (focus group discussion), studi literatur dan dokumentasi. Metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam sementara metode lain di- gunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil wawancara men- dalam. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yang diperoleh langsung dari pihak pemerintah kabupaten (kepala bagian tata pemerintahan), kepala desa, pengusaha perkebunan sawit (dalam hal ini adalah humas dan general manager pihak PTPN XIII), serta tokoh-tokoh berpengaruh (opinion leaders) sebagai key in- formant. Selain itu peneliti melakukan observasi atau pengamatan untuk beberapa hal seperti keadaan harmoni sosial di dua desa yaitu Desa 248
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK Sawit Jaya dan Desa Lombok. Informan yang diwawancarai di la- pangan sebanyak 15 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive dan snowball. Manajemen Komunikasi Konflik Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, mengge- rakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui peman- faatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain (Terry, 2005). Manajemen berasal dari kata manage (bahasa latinnya; manus) yang berarti: memimpin, menangani, mengatur, atau membimbing. Sedangkan menurut Handoko (2003:8) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan den- gan memberdayakan anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fung- si pokok atau tahapan-tahapan dalam manajemen merupakan suatu proses yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Perencanaan (planning), meliputi; penerapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan prosedur, pembuatan rencana serta ra- malan (prediksi) apa yang akan terjadi. 2. Pengorganisasian (organizing), meliputi: pemberian tugas terpi- sah kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, men- delegasikan dan menetapkan jalur wewenang, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi, serta mengkoordinir kerja setiap karyawan dalam satu tim yang solid dan terorganisir. 3. Penyusunan Formasi (staffing), meliputi; menetukan persyaratan personnel yang akan dipekerjakan, merekrut calon karyawan, menentukan job description dan persyaratan teknis suatu peker- jaan, melakukan penilaian dan pelatihan termasuk didalamnya pengembangan kualitas dan kuantitas karyawan sebagai acuan untuk penyusunan setiap fungsi dalam manajemen organisasi. 4. Memimpin (leading), meliputi: membuat orang lain melaksanakan tugasnya, medorong dan memotivasi bawahan, serta mencip- 249
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia takan iklim atau suasana pekerjaan yang kondusif -khususnya dalam metode komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya- sehingga timbul saling pengertian dan kepercayaan yang baik. Menumbuhkan disiplin kerja dan sense of belonging (rasa memiliki) pada setiap karyawan dan jajaran manajemen (public internal). 5. Pengawasan (controlling), fungsi terakhir manajemen ini menca- kup; persiapan suatu standar kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik berbentuk produk maupun jasa yang diberikan perusahaan atau organisasi dalam upaya pencapaian tujuan, produktivitas dan terciptanya citra positif (Basu Swasta, 1996). Komunikasi merupakan proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginter- pretasikan makna dalam lingkungan mereka. Gambar 1. Definisi Komunikasi LINGKUNGAN MAKNA SOSIAL KOMUNIKASI PROSES SIMBOL Sumber: West and Turner, 2007:5 Pemahaman mengenai nilai-nilai komunikasi disampaikan oleh pakar dengan definisi berbeda-beda. Hovland dalam buku Sosial Communication menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses bila- mana seseorang individu (komunikator) menyampaikan stimulan (lambang kata-kata) untuk mengubah tingkah laku individu lainnya (komunikan). Effendy (1984) dalam buku Ilmu Komunikasi mengatakan komu- nikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh komunikator kepada komunikan. Robbins (1994) dalam buku Essential of Organizational Behavior bahwa komunikasi 250
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK menjalankan 4 (empat) fungsi utama di dalam suatu kelompok (kon- trol, pengawasan, motivasi pengungkapan emosi dan informasi). Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa proses komuni- kasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau pera- saan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Kriesberg (1998) mendefinisikan konflik sebagai "two or more per- sons or groups manifest to belief that they have incompatible objectives". Aman Saputra (2009:1), konflik timbul karena adanya ketidaksesuaian dalam hal proses-proses sosial. Secara teoritik, konflik sering didefi- nisikan sebagai sesuatu kondisi yang menunjukkan adanya perten- tangan dua pihak atau lebih yang saling berbeda pandangan atau kepentingan. Konflik merupakan suatu bentuk perjuangan untuk mem- peroleh hal-hal yang langka seperti kepentingan (ekonomi), nilai, status, kekuasaan, otoritas dan sebagainya. Konflik sosial berkai- tan dengan perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wa- jar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial se- bab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya ber- corak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyara- kat industri. International Strategy for Disaster Reduction-United Nations, mendefi- nisikan bencana sebagai gangguan serius terhadap fungsi sistem ma- syarakat yang mengakibatkan kerugian berskala besar yang melam- paui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasinya dengan sumber daya mereka sendiri. Dalam Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2007, tentang penanggulangan bencana dikemukakan," bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu ke- hidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkun- gan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis". 251
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang me- liputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 membagi bencana menjadi tiga jenis, yaitu: bencana alam, non alam dan bencana so- sial. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia seperti teror dan konflik sosial. Dengan kata lain, bencana adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat faktor alam atau manusia yang mengganggu tatanan kehidupan, misalnya bencana banjir, gunung meletus, wabah penyakit, teror bom, konflik sosial, dan lain-lain. Konflik sosial merupakan suatu hal yang tak terelakkan dalam masyarakat yang terdiri dari latar belakang suku, agama, adat is- tiadat, tingkat sosial ekonomi dan sebagainya. Konflik sosial dapat menjadi bencana ketika telah menjadi kekerasan yang mengakibat- kan jatuhnya korban jiwa, kerusakan sarana prasarana umum dan tempat tinggal serta trauma psikologis (sumber: Masyarakat Pen- anggulangan Bencana). Manajemen konflik merupakan sebuah proses pihak yang terli- bat konflik atau pihak ketiga dalam menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan (Wirawan, 2010:129). Sedangkan manaje- men komunikasi konflik merupakan suatu pendekatan yang berori- entasi pada proses komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepent- ingan (interests) dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkon- flik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. Dari beberapa poin di atas maka diperlukan manajemen ko- munikasi konflik yang digunakan untuk mengatasi pseudo konflik atau potensi konflik di tengah masyarakat atau golongan sehingga tidak menganggu situasi dan kondisi suatu masyarakat atau golong- an yang dapat menimbulkan perpecahan (disintegrasi), kerusuhan, 252
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK tindakan negatif yang dapat merugikan golongan atau individu tersebut. Resolusi Konflik Menurut Dahrendorf untuk menyelesaikan konflik perlu ada pemaksaan melalui kesepakatan (konsensus) terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui konsensus nilai-nilai dan norma-norma yang dipaksakan itulah masyarakat dapat dipersatukan dan dikendalikan sehingga tidak terjadi konflik yang menjadi sebuah bencana sosial. Model Resolusi Dahrendorf inilah yang kemudian diadopsi sehingga melahirkan model resolusi litigasi (hukum), nonlitigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbi- trasi) serta pranata adat. Berkaitan dengan model resolusi yang ditawarkan Dahrendorf, teori Human Relations menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di- antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran teori ini adalah untuk meningkatkan komunikasi dan saling penger- tian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima kera- gaman yang ada didalamnya. Suksesnya seseorang dalam melaksanakan "Human Relations" karena ia berkomunikasi secara etis, ramah, sopan, menghargai, dan menghormati orang lain.Teori hubungan manusiawi (Little- john, 2002:255) mengemukakan bahwa suatu kelompok memiliki kehidupannya sendiri lengkap dengan segala adat kebiasaan, norma dan kontak sosial yang efektif atas anggotanya. Dalam proses penye- lesaian konflik tersebut, unsur komunikasi tidak lepas dari model tersebut baik model litigasi maupun nonlitigasi. Manajemen Komunikasi Konflik dan Resolusi Konflik Hasil penelitian Inda dan Nisa (2012) di Desa Sawit Jaya dan Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser tentang manajemen komunikasi konflik di daerah tersebut bisa dikatakan sangat kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya pe- rencanaan pasca konflik maupun saat konflik terjadi. Perencanaan 253
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia dalam rangka mencegah maupun mengatasi konflik tidak dilakukan dari pihak masyarakat, pemerintah dan perusahaan. Saat penelitian ini berlangsung, masih ada potensi konflik yang bersifat pseudo karena walaupun masalah sengketa lahan sudah dapat diatasi akan tetapi permasalahan lain muncul menjadi konflik baru. Tabel di bawah ini akan menggambarkan tentang konflik dan potensi konflik yang terjadi di perkebunan kelapa sawit Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur: Tabel 1. Konflik dan Potensi Konflik Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Pihak Konflik Bentuk Konflik Faktor Penyebab Masyarakat dan Perusahaan Perebutan Lahan Perkebunan Konflik kemitraan (pembagian inti plasma, penen- tuan kredit, penjualan TBS, peremajaan dan jaminan hidup) Tuntutan ganti rugi dan pengembalian lahan dengan cara demonstrasi dan pemblokiran akses PTPN XIII oleh masyarakat Penolakan, penging- karan kesepakatan, ketidakpedulian dan kecurigaan Tumpang tindih lahan, perbedaan dasar kepemilikan lahan/pengelolaan Ketidakadilan, transparansi, tidak adanya sosialisasi, kemampuan kepe- mimpinan dan hubungan manusia (human relation) Masyarakat dan masyarakat Pembagian plas- ma, ganti lahan diluar daerah Kecemburuan dan tuntutan kebun plasma Sumber: olahan peneliti Ketidakadilan dan transparansi Dari tabel tersebut di atas ditemukan garis besarnya bahwa konflik antara masyarakat dan perusahaan meliputi tuntutan ke- hilangan lahan karena lahan masuk pada wilayah konsesi perusa- haan kelapa sawit. Selain itu, upah yang rendah serta kurangnya transparansi dalam penentuan harga jual TBS (Tandan Buah Segar) dan kredit. Ini artinya konflik yang terjadi antara masyarakat den- gan perusahaan perkebunan (PTPN XIII) lebih disebabkan oleh kebijakan pemberian izin oleh pemerintah (pusat maupun daerah) yang tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari masyarakat. 254
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK Kebijakan tata ruang yang tidak mengakomodir keberadaan hak ta- nah ulayat menjadi sumber masalah utamanya. Sikap pemerintah yang kurang koordinasi dengan lembaga agraria dan masyarakat adat menimbulkan korban baik perusahaan maupun masyarakat lokal. Beroperasinya perusahaan perkebunan besar tersebut tentu akan sangat tergantung pada perijinan yang diberikan oleh negara. Maka hal ini kembali menunjukkan usaha perkebunan dengan sama sekali tidak memperhitungkan kerugian sosial ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah lebih bersifat oto- riter dan komunikasi dilakukan secara vertical karena perusahaan masuk ke wilayah adat hanya berbekal memo dari pemerintah ka- bupaten untuk kemudian ditindaklanjuti pemerintah desa tanpa disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat. Selain itu, pemicu konflik sosial adalah ketidakjelasan hak an- tara klaim tradisional masyarakat lokal/adat dengan kawasan yang menjadi domain Negara yang diperuntukkan bagi pengembangan sector perkebunan. Masyarakat lokal di dua desa dalam penelitian ini menganggap bahwa SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dike- luarkan pihak Kecamatan telah memiliki kekuatan hukum sedang- kan perusahaan perkebunan berpatokan pada sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk mengantongi HGU. Dari sisi organisasi, pemerintah bersikap pasif kecuali Kepala Desa Sawit Jaya yang proaktif memperjuangkan aspirasi masyara- katnya. Jalur penyelesaian konflik belum terorganisir dengan baik. Masyarakat yang belum sadar media masih menganggap bahwa media massa perlu dihindari karena khawatir dampak dibalik pem- beritaan media massa. Sedangkan dari sisi pengendalian pemerin- tah desa sebagai mediator dalam upaya resolusi konflik melalui per- temuan dengar pendapat di balai desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik sengketa lahan perkebunan kelapa sawit antara masyarakat dengan PTPN XIII difasilitasi pihak pemerintah. Pada akhir tahun 2000 menca- pai klimaks saat terjadi demonstrasi dan pemortalan jalan ketika perusahaan hendak memanen kelapa sawit. "Lebih baik parang ja- lan duluan daripada berbicara". Itulah semboyan masyarakat suku 255
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia dayak Paser. Keadaan masyarakat yang miskin dan kelaparan telah mem- buat masyarakat sadar dan bersatu untuk melakukan gerakan dan perlawanan demi kembalinya tanah-tanah mereka yang dulunya mereka miliki. Pilihan mereka hanya dua, yaitu mati tertindas karena kelaparan dan bangun melawan demi kehidupan yang lebih baik. Akibat tuntutan ini terjadilah sengketa lahan negara oleh ma- syarakat lokal. Ada 10 desa yang melakukan penuntutan pengembalian lahan kepada pihak PTP yaitu Desa Modang, Desa Lempesu, Desa Peke- sau, Desa Damit, Desa Bekoso, Desa Lolo, Desa Pasir Moyang, Desa Batuah, Desa Pait dan Desa Lombok. Selama setahun dan didapat- kan penyelesaian di bulan Oktober 2001, atas permintaan kedua belah pihak, konflik ini dimediasi oleh pemerintah desa setempat. Mediasi sengketa lahan perkebunan melalui jalur komunikasi diluar pengadilan. Dengan didampingi oleh 2 LSM sebagai "penun- juk jalan", masyarakat berusaha menyampaikan tuntutan dan as- pirasi mereka kepada anggota DPR RI dan Menteri Perkebunan. Setelah melewati 12 kali perundingan, mediasi ini berhasil men- capai kesepakatan penting. Tetapi perlu dicatat bahwa pascasengke- ta lahan antara PTPN XIII dengan masyarakat lokal yang dimediasi oleh pemerintah desa, masyarakat mendapatkan kembali lahan dan diberikan kebun plasma sesuai janji PTP. Tetapi pemberian lahan plasma tersebut berada di lahan daerah atau desa lain yaitu di Keca- matan Paser Balengkong di ibukota kabupaten yaitu Tanah Grogot. Penyerahan kebun plasma sebesar 2000 Ha pada 5 Oktober 2001 dibagikan untuk 10 desa yang melakukan penuntutan. Penyerahan lahan plasma dikoordinir oleh pemerintah dae- rah karena pemerintah daerah dianggap lebih paham akan kondisi masyarakat. Tetapi belakangan diketahui bahwa pembagian lahan plasma ternyata ternyata tidak fair akibatnya timbul konflik horizon- tal antardesa yang memperebutkan lahan. Desa Lombok dan Desa Sawit Jaya tidak mendapatkan lahan seperti yang dijanjikan oleh pihak PTPN XIII. Berikut disajikan tabel berkaitan resolusi konflik sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Long Ikis: 256
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK Tabel 2. Resolusi Konflik Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser No Faktor Pemicu Akibat 1. Orientasi kebijakan Pengadaan tanah untuk kepentingan investasi 2. Sifat Kapitalis 3. Strategi Pengambilan tanah rakyat dan pembangunan industri tanpa penataan struktur yang baik 4. Intervensi Diupayakan dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, melibatkan militer, dan pemberian HGU. 5. Konflik yang terjadi Antara rakyat dengan pemilik modal dan Negara atau pemilik modal yang didukung Negara. Antarsesama masyarakat. 6. Prinsip Tanah untuk pertumbuhan ekonomi. 7. Resolusi Pembangunan kebun plasma kepada petani oleh PTPN XIII/pindah lokasi Sumber: olahan peneliti Resolusi yang diimplementasikan pada saat konflik terjadi be- lum terinternalisasi dengan baik oleh pihak pemerintah maupun pe- rusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada potensi konflik di wilayah tersebut berkaitan dengan peremajaan dan pem- bukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan swasta PT Indomas. Perusahaan asal Malaysia ini membuka lahan perkebu- nan kelapa sawit di Desa Lombok dengan cara yang sama dilakukan oleh PTPN XIII dulu, penjaluran tanpa salam. Kesimpulan Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan resolusi konflik sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Keca- matan Long Ikis adalah, pertama, kurang efektifnya kepemimpinan pro aktif serta manajemen komunikasi konflik yang buruk. Peran pemerintah bisa dikatakan setengah nihil dalam penyelesaian kasus sengketa lahan perkebunan kelapa sawit sehingga tidak ditemukan pola komunikasi yang jelas berkaitan penyelesaian sengketa lahan. Kedua, pemerintah belum mempunyai sumber daya yang me- madai serta mekanisme yang baik dan relevan dengan kondisi keki- 257
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia nian dalam penyelesaian konflik sengketa lahan yang terjadi. Ketiga, pengalaman konflik atau situasi pasca konflik tidak di- jadikan pembelajaran dan pengalaman dalam rangka mencegah konflik sosial yang berpotensi menjadi bencana sosial melalui komu- nikasi efektif dan pendekatan Human Relations. Rekomendasi Adapun rekomendasi yang diperlukan guna mencegah bencana sosial: 1. Maksimalisasi peraturan yang sudah ada dan memperbaiki kin- erja dan koordinasi aparat dalam menyelesaikan persoalan kon- flik dan atau mencegah timbulnya ketegangan sosial politik atau konflik. 2. Memberdayakan penguatan kohesi sosial masyarakat melalui kegiatan seni, budaya dan olahraga. 3. Pemerintah daerah diharapkan memfasilitasi pengembangan media komunitas serta menjalin hubungan baik dengan pers. 4. Pengadaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelo- laan dan pendayagunaan informasi yang lebih luas secara cepat dan akurat. § Daftar Pustaka Alwi, Afrizan. (2006). Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan: Stu- di Kasus di Sumatera Utara. Medan: Cahaya Ilmu. Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis (Edisi Revisi IV). Jakarta: Rineka Cipta. Aspikom. (2011). Komunikasi Bencana. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo. Bachriadi, Dianto. (1999). Gerakan Petani dan Tumbuhnya Organisasi Pe- tani di Indonesia (Studi Kasus Gerakan Petani Era 1980-an). Yogya- karta: LP3ES. Denzin, N.K. & Yvonna S.L. (2000). Handbook of Qualitative Research. 2nd Edi- tion. London: Sage Publication. Eduard dan Colin MacAndrews. (1978). Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan. Yogyakarta: Gadjah Madja University Press. Effendy, Onong U. (1981). Komunikasi dan Modernisasi. Bandung: Pener- bit Alumni. Effendy, Onong U. (1984). Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Remaja Karya. 258
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK Emery, Edwin.(1968). Introduction to Mass Communications. Second Edition. New York: Toronto. Gerungan, W.A. (1988). Psikologi Sosial. Bandung: Penerbit P.T. Eresco. Hadi, Sutrisno. (1980). Metodologi Research. Jilid 1. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Sosial UGM. Kalo, Syafruddin. (2005). Kapita Selekta Hukum Pertanahan di Sumatera Timur. Medan: USU Press. Kreitner R. (1989). Manajemen 4th Edition. Boston: Houghton Mifflin Company. Kriesberg, L. (1998). Constructive Conflict: From Escalation to Resolution. New Jer- sey. Prentice Hall. Kriyantono, Rachmat. (2009). Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Pre- nada Media. Lestari, Puji. (2007). Manajemen Komunikasi Bencana di Daerah Rawan Bencana. Jurnal Ilmu Komunikasi Terakreditasi UPN "Veteran". Yo- gyakarta. Volume 5 Nomor 3, September-Desember. Littlejohn, Stephen W. (2002). Theories of Human Communication. New Mexi- co: Wadsworth. Muhajir, H.Noeng. (1998). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin. Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat. (1996). Komunikasi Antar Bu- daya. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Nimo, Dan.(1993). Komunikasi Politik.Bandung. Penerbit PT Rosdakarya. Robbins, S.P. (1994). Essential of Organizational Behavior. New Jersey: Prentice Hall International, Inc. Ritzer, G. dan Goodman, DJ. (2003). Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Ken- cana. Ruslan, Rosady. (1997). Kampanye Public Relations. Jakarta: Rajawali Pers. Ruslan, Rosady. (2006). Metode Penelitian Public Relations dan Komuni- kasi. Jakarta: Rajawali Pers. Santoso, Edi dan Mite Setiansah. (2010). Teori Komunikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sardjono, Mustofa Agung. (2004). Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyara- kat Lokal, Politik, dan Kelestarian Sumberdaya. Yogyakarta: Debut Press. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Editor). (1995). Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3S. Suprapto, Tommy. (2009). Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi. Ja- karta: MedPress. Susanto, Astrid. (1988). Komunikasi Sosial di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Swasta DH, Basu. (1996). Asas-asas Manajemen Modern. Yogyakarta: Liberty. Terry, R. George, Alih Bahasa Winardi, (2006). Asas-asas Manajemen. Bandung: Penerbit Alumni. 259
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Venus, Antar. (2005). Transactional Analysis Theory dalam Jurnal Komunikasi dan Informasi. Vol. 4. No. 1. April. West, Richard and Lynn H. Turner. (2007). Introducing Communication Theory. New York: Mc Graw Hill Companies. Yin, Robert K. (2002). Studi Kasus: Desain dan Metode. Edisi Revisi. Ja- karta. Raja Grafindo Persada. Jurnal Ilmiah: Jurnal. Analisis Sosial. Vol. 6 No. 2. Juli 2001. Juni Thamrin. Gagasan dalam Pengelolaan Sumber Daya Agraria Yang Partisipatif dan Berkelanju- tan. Akatiga. Bandung. Hal. 112 Jurnal Pendidikan Penabur - No.03 / Th.III / Desember 2004 Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana. Vol. I No.2. 2010. Hal. 30-38. Tukino, Diana Harding. Pengembangan Model Pemberdayaan Ma- syarakat Dalam Mempererat Keserasian Sosial Dalam Mendukung Integrasi Masyarakat. Jurnal Komunikasi dan Informasi. September 2002. Fisip Universitas Pad- jajaran. Bandung. Sumber Internet: cu-konflik-lahan-di-muara-tae/, diakses tanggal 6 November 2011. diakses tanggal 7 No- vember 2011. diakses 09 Nopember 2011 260
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia PERANAN PELA-GANDONG DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI AMBON MALUKU Enos Rudy Jovan Tomasila Konflik sosial di Ambon, Maluku beberapa tahun silam ternyata masih meninggalkan bekas. Belum lama ini, tepatnya pada 11 September 2011, konflik serupa kembali terjadi dipicu isu perbedaan agama dan sikap kecurigaan. Hal ini menunjukan bahwa suku dan agama merupakan kekayaan sekaligus po- tensi kerentanan konflik. Menariknya terdapat tradisi dan kearifan lokal Pela-Gandong yang mampu merekatkan berbagai sekat dan perbedaan agama. Sebagai warisan leluhur sem- pat teruji saat konflik tahun 1999 hingga 2004. Pela dan Gandong telah ada sejak ratusan tahun lalu. Dile- starikan masyarakat Ambon-Lease hingga saat ini. Namun dalam penyelesaian konflik tahun 1999, nampaknya nilai budaya lokal ini kurang dimanfaat- kan dan diberdayakan pemerintah.Segalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah nampaknya kurang berhasil dalam memulihkan kondisi saat konflik.Hing- ga akhirnya budaya dan kearifan lokal pela dan gan- dong-lah yang mengembalikan kesadaran masyarakat Ambon-Lease dalam proses rekonsiliasi konflik demi membawa kedamaian di bumi Maluku. Kata kunci: konflik antar kelompok, keanekaragaman masyarakat dan kebhinekaan. 261
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Pendahuluan Konflik sosial di Ambon berlangsung sejak Januari 1999, dan dikenal sebagai peristiwa Ambon berdarah. Menurut data Interna- tional Crisis Group, konflik sosial di Ambon menewaskan sekitar 5000 - 10.000 jiwa, 70.000 orang mengungsi dan dikategorikan sebagai salah satu konflik terbesar yang melibatkan dua kelompok agama di Indonesia, Islam dan Kristen. Konflik itu dilatar belakangi perkelahian dua pemuda dari dua kelompok agama tersebut, yakni Nursalim dari kampung Batu Merah (Kampung Muslim) dan Yopy dari Mardika (Kampung Kristen) yang akhirnya menjadi konflik dengan membawa Agama. Satu hal yang perlu diketahui bahwa perkelahian pemuda di Am- bon merupakan hal yang telah biasa terjadi. Konflik sendiri terjadi bertepatan dengan perayaan hari Raya Idul Fitri 19 Januari 1999. Hingga saat ini terdapat dua versi pendapat yang menjelaskan tentang perkelahian di antara Nursalim dan Yopy (Fatwa, 2007: 84-85). Versi pertama, versi tim pengacara Gereja dan diyakini ke- benarannya oleh umat Kristen. Versi kedua, versi tim pencari fakta muslim Ambon yang diyakini kebenarannya oleh umat Islam. Ma- sing-masing pihak percaya bahwa versinya yang benar. Kedua versi tersebut tidaklah diragukan oleh mereka, namun ketika The Human Right Watch mengkonfirmasi ke polisi, muncul berita lain bahwa para pemicu itu bukan dari Batumerah dan bukan pula dari Mardika akan tetapi preman-preman Ambon Jakarta yang sengaja dipulang- kan dan dimobilisasi untuk menyulut kerusuhan di Ambon (Hilmy, 2004: 72). Kesengajaan itu mengandung arti bahwa ada pihak di luar masyarakat Ambon yang telah merencanakan kerusuhan tersebut dengan matangnya dan mereka berhasil memicu konflik. Hal ini dikuatkan dengan kesaksian masyarakat yang mengaku melihat orang orang dengan wajah baru atau asing yang tergabung dalam pergerakan massa di awal kerusuhan. Contoh ini membenarkan argumen Smelser, bahwa adanya faktor pemercepat atau pemicu suatu peristiwa dramatis atau desas-desus mempercepat munculnya perilaku kekerasan kolektif (Depag, 2003: 112-113). Bahkan hasil investigasi Kontras pada konflik 1999-2002, jelas menemukan in- 262
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK dikasi keterlibatan anggota-anggota TNI dan Polri di setiap ranting dalam konflik 9 September 2011). Dari permulaan inilah, terjadi konflik yang akhirnya menyebar ke semua wilayah secara serentak. Terjadinya mobilisasi massa kare- na provokasi dari pihak tertentu yang menyebarkan isu-isu berbeda diantara kedua kelompok. Di antara kelompok Kristen terdengar isu bahwa Gereja Pusat Maranatha akan diserang, dan sebaliknya di kelompok Muslim terdengar kabar bahwa Masjid Jami' Al-Fatah akan diserang. Namun kenyataannya isu tersebut tidak benar. Isu- isu inilah yang kemudian membuat kedua kelompok tersebut men- jadi panas. Masing-masing kelompok bergerak hanya untuk mem- pertahankan rumah ibadah maupun kampung mereka. Situasi menjadi semakin tak terkendali ketika terlihat mobilisasi massa yang cukup besar dan terorganisir dengan baik mulai melaku- kan aksi aksi anarkis dan menyerukan isu-isu sara yang menyebab- kan masyarakat panik dan terpecah. Awalnya masyarakat hanya tahu bahwa ini adalah konflik biasa yang mampu diselesaikan. Se- belum pecahnya kerusuhan 19 januari, telah terjadi beberapa keru- suhan kecil di beberapa kampung yang tidak berkepanjangan, yakni di Kampung Waillete, dan Kampung Bak Air (Tualeka, 2010: 92). Beberapa hari setelah 19 Januari barulah tersebar isu dan masyara- kat sadar bahwa ini adalah konflik kelompok dengan isu agama. Hal ini semakin diperkuat dengan tayangan resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengusung tema persahabatan antara Acang (Anak Islam) dan Obet (Anak Kristen) yang bersa- habat dan menginginkan perdamaian. Pesan ini disiarkan melalui TVRI Stasiun Maluku.Sekilas cuplikan iklan ini sangat menyentuh masyarakat Ambon yang bertikai, karena pesan-pesan didalamnya mengangkat isu-isu kekeluargaan dan kekerabatan Pela-Gandong. Pesan iklan tersebut menyerukan perdamaian dan keinginan untuk kembali hidup berdampingan seperti dahulu, akhirnya konflik tam- paknya reda untuk beberapa saat. Namun lagi-lagi masyarakat Ambon-Lease sangat mudah di- provokasi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Konflik pun berkobar kembali. Aksi anarkis, bakar membakar yang diikuti de- ngan pembantaian terhadap orang yang berbeda agama pun ter- 263
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia jadi. Baik kaum Muslim maupun Kristen yang saat itu terprovokasi saling membantai siapapun yang berbeda agama. Semua dilaku- kan tanpa melihat adanya perasaan kekerabatan dan kekeluargaan yang telah dirintis leluhur dalam ikrar Pela-Gandong. Saat itu, seolah hubungan Pela-Gandong yang ada selama ratusan tahun seakan sirna kehilangan kekuatannya. Penanganan Konflik dengan Pendekatan Budaya Pela-Gandong Kerusuhan Ambon-Lease dan Maluku pada umumnya berpu- sat di Kota Ambon. Hal ini dapat dibagi dalam beberapa babakan sampai hingga situasi dinyatakan benar kondusif yakni pada tahun 2004. Sebelumnya dari tahun 1999, kerusuhan yang terjadi ibarat arang dalam sekam kadang padam dan akan menyala ketika ter- tiup angin (Tempo Interaktif, 29 April 2001). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Maluku, khususnya Ambon-Lease adalah orang orang yang sangat mudah diprovokasi. Selama kerusuhan terjadi pemerintah berusaha menyelesaikan dengan cara yang radikal hingga moderat. Abdurrahman Wahid yang saat itu menjabat presiden hanya dapat memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sendiri permasalahan ini. Dalam pertemuan dengan tokoh agama, adat dan pemuda, Gus Dur mengatakan, "kerusuhan Ambon hanya dapat diselesaikan oleh orang Ambon sendiri. Pemerintah pusat hanya akan berperan sebagai pendorong dan membantu" (Tempo Interaktif, 20 Desem- ber 1999). Keputusan untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada ma- syarakat Ambon sendiri, terbilang tidak banyak direalisasikan. Nyatanya setelah kerusuhan berlangsung lebih setahun dan korban terus berjatuhan setiap harinya. Memang terasa aneh dan terke- san pemerintah melalui aparat penegak seperti TNI dan Polri tidak serius dalam penanganan konflik. Mereka malah memperkeruh sua- sana. Penyelesaian sendiri yang diharapkan Gus Dur juga terkesan mustahil mengingat kedua kelompok bertikai sama-sama berada dalam situasi mental-psikologis yang tidak stabil, sehingga mem- butuhkan kehadiran pihak ketiga yakni kelompok-kelompok yang 264
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK netral dan serius membantu penyelesaian masalah yang terjadi. Upaya penanganan dan rekonsiliasi untuk meredakan konflik Ambon-Lease telah dilaksanakan beberapa kali, baik oleh pemerin- tah, pemerintah provinsi, DPR, akademisi perguruan tinggi, Kom- nas HAM, LSM, dan politisi. Namun usaha tersebut belum mem- buahkan hasil bahkan implementasinya tidak terlalu nyata terlihat dalam masyarakat. Hal itu menyebabkan tidak sedikit masyarakat menjadi apatis dengan pemerintah. Bahkan banyak masyarakat berpikir bahwa konflik akan berakhir bila salah satu kelompok me- nyerah ataupun lenyap dari Bumi Maluku. Dalam kurang lebih sepuluh kali upaya rekonsiliasi, yang di- lakukan menghadirkan perwakilan dari kedua belah pihak yang bertikai, yakni anak-anak negeri Ambon-Lease dari kedua kelom- pok. Dalam pertemun tersebut, mereka sadar bahwa resolusi-resolu- si yang melibatkan mereka belum sepenuhnya menyentuh cara-cara damai yang agamis, adatis, dan berbasis budaya lokal. Di sini belum tampak adanya upaya memasukkan Pela-Gandong sebagai referensi dalam perdamaian di tanah kelahirannya sendiri, karena masih ter- dapat adanya kendala-kendala yang telah terbangun secara sistema- tik sejak lama, baik secara eksternal maupun internal. Pola penyelesaian konflik perspektif masyarakat Ambon-Lease yang telah tercatat sejak lama adalah pela-gandong. Cara seperti ini telah memiliki akar dan dilaksanakan masyarakat Ambon sejak ratusan tahun silam, diawali para leluhur dan kemudian secara tu- run-temurun berlaku sampai sekarang. Dilestarikan dengan upacara panas Pela tiga atau lima tahun sekali. Kehadiran dan perkembang- an Sistem Pela-Gandong telah teruji ketika mengalami gelombang dinamika kehidupan sosial yang kental dengan perubahan. Realitas sejarah menunjukkan bahwa Sistem Pela-Gandong mampu menda- maikan problematika kehidupan masyarakat Maluku sejak ratusan tahun silam. Menurut S.H. Maelissa, Ketua Masyarakat Sejarawan Indo- nesia (MSI) cabang Maluku, dalam makalahnya "Pela dan Gandong sebagai Bentuk Kearifan Lokal di Maluku", sistem budaya Pela- Gandong merupakan ikatan persahabatan dan persaudaraan yang diaktualisasikan dalam sapaan kekerabatan, seperti Nyong Pela, Nona 265
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Pela, Gandongee, Bongsoee, maupun aktivitas tolong-menolong dalam keadaan aman serta kesusahan (Warisan, Oktober 2011). Hal itu menunjukan bahwa walaupun masyarakat Ambon terbagi berdasarkan agama, namun Pela-Gandong , sebagai sebuah aliansi unik untuk menjaga hubungan persaudaraan antara Kam- pung Kristen dan Kampung Muslim sebagai sistem resolusi konflik. Dan ini menjadi sebuah mekanisme tersendiri dalam mempertah- ankan identitas sebagai masyarakat Ambon untuk mencari solusi se- cara damai. Disamping itu menurut Prof. DR. M.G. Ohorella, SH dalam makalah "Modifikasi Bentuk-Isi - Fungsi Pela dan Gandong Menuju Abad Modern" menyatakan bahwa Pela-Gandong memiliki kelebihan dalam menciptakan keharmonisan dan toleransi dalam kehidupan antar ummat beragama (Islam-Kristen di Maluku) baik di daerah Maluku maupun di luar daerah Maluku. Oleh karena itu dalam upaya menyelesaikan konflik di Ambon, terdapat nilai lokal yang bisa menjembatani penyelesian konflik. Melalui perjanjian Malino misalnya, perdamaian kedua kelompok masyarakat lebih bermuara kepada kesadaran adanya ikatan buda- ya dan agama. Nilai-nilai yang berakar dari tradisi budaya, agama dan kepercayaan masyarakat. Penggunaan budaya Pela-Gandong ini bahkan dikatakan oleh Prof. Dr. J.E. Lokollo, SH, sebagai sebuah keharusan. Hal ini dikatakan dalam makalahnya "Modifikasi Ben- tuk - Isi - Fungsi Pela dan Gandong dalam Kerangka Sistem Pengen- dalian Sosial". Menurut Pimpinan Pusat Pelajar Muhammadiyah Jakarta Se- dek Bahta, Pela-Gandong sangat berperan dalam penyelesaian kon- flik di Ambon. Sedek yang asli Ambon ini menyatakan, Pela-Gandong adalah sebuah perkumpulan yang tidak memandang latar belakang agama. Menurutnya, saat terjadi kerusuhan beberapa hari lalu, ke- beradaan Pela-Gandong sangat berperan dalam meredam meluasnya bentrokan. Dia menjelaskan, orang-orang Pela-Gandong saling ber- hubungan untuk membantu meredam kerusuhan. "Pada saat ter- jadi kerusuhan itu pun, orang-orang Pela-Gandong ini saling SMS, berhubungan untuk membantu menenangkan kelompoknya mas- ing-masing. Peranan mereka besar dalam menenangkan massa agar tidak terprovokasi (Pelita Online, Kamis, 15/9). 266
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK Eksistensi Pela-Gandong dalam Memelihara Perdamaian Pela merupakan suatu relasi perjanjian antara satu negeri de- ngan negeri lain baik yang terjalin antara negeri-negeri sedaratan dan berlainan pulau, juga antara etnis dan agama yang berbeda. Hubungan Pela ini mempunyai efek yang sangat penting dimana semua masyarakat turut serta menjunjung kebersamaan dan men- jaga hubungan tersebut. Pela merupakan hubungan yang terjalin antara dua kampung dalam menjaga toleransi bersama baik antara Kampung Muslim dengan Muslim, Kampung Kristen dengan Kristen maupun Kris- ten dengan Muslim. Untuk mempertahankan budaya ini biasanya diadakan upacara panas pela tiga atau lima tahun sekali, atau ber- gantung kesiapan desa dan negeri yang ber-pela. Pela-Gandong sendiri pernah menjadi referensi dalam pemba- hasan tentang toleransi kehidupan beragama di dunia (Tualeka, 2004 : 65). De-ngan melaksanakan adat Pela-Gandong, maka kurang lebih lima abad Ambon Lease tidak pernah tergoncang konflik hebat, sekalipun memiliki potensi konflik yang besar. Ketika cara- cara damai menurut berbagai versi tak juga mampu mendamaikan, maka yang dinanti adalah kehadiran Pela-Gandong. Adat tersebut dapat tetap eksis dalam penyelesaian konflik, meskipun terhimpit perkembangan modernitas. Penggunaan kearifan lokal dianggap efektif sebab suatu budaya yang berlaku di dalam masyarakat secara otomatif telah terinter- nalisasi dalam kehidupan nyata masyarakatnya, sehingga terdapat ikatan moral dan sosial antara penganutnya. Bila dunia saja ingin mempelajari Pela-Gandong sebagai referensi dalam menjalin hubung- an antara agama, maka sangat jelas bahwa Pela-Gandong ini meru- pakan resolusi konflik yang baik dalam penanganan konflik Am- bon-Lease. Pela-Gandong pernah jatuh bangun dalam himpitan modernitas sosial politik, ekonomi dan agama. Salah satunya adalah dengan im- plementasi peraturan pemerintah, termasuk PP No. 5 Tahun 1975 yang secara nyata, menghapus sistem pemerintahan raja dan latu pati dengan kepala desa. Padahal, sesungguhnya sistem pemerintahan itu merupakan kesatuan dalam sistem kekerabatan Pela-Gandong se- 267
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia bagai faktor eksternal, dari luar anak-anak negeri Ambon-Lease. Se- cara internal, dalam perjalanannya Pela-Gandong pernah mendapat gangguan berat justru dari anak-anak negeri Ambon-Lease sendiri karena dianggap menghalangi jalannya ekspansi agama yang dia- manatkan kepada mereka. Di sini kita bisa melihat bahwa, di satu sisi tradisi Pela-Gandong dapat memelihara kegerejaan ratusan tahun lamanya, namun di sisi lain Pela-Gandong pulalah yang tidak memungkinkan berkembang- nya kegerejaan. Menurut orang Kristen, atau sebagian mereka, se- cara sosiologis psikologis adat Pela-Gandong dianggap sebagai sesuatu yang menghambat jalan dan lancarnya kristenisasi di Ambon-Lease dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan tradisi Pela-Gandong yang ma- sih menggunakan kepercayaan kepercayaan leluhur. Ada juga pi- hak muslim yang menganggap sistem Pela-Gandong bukanlah produk Nabi dan Allah SWT, sehingga dianggapnya suatu bid'ah dan harus dihindari. Hal hal inilah yang kemudian membuat eksistensi Pela- Gandong sedikit menurun di kalangan generasi muda Maluku. Berbagai informasi di lapangan melahirkan optimisme bahwa sistem Pela-Gandong saat ini masih berperan penting, terutama di daerah Maluku Tengah. Karena rasa persatuan dan identitas ber- sama disadari dan dihayati dengan kuat dalam upacara-upacara pembaharuan pela (melalui upacara panas pela) yang masih sering berlangsung. Sejak perang Dunia II, sejumlah pela baru diadakan dengan sadar untuk menguatkan hubungan antara dua golongan itu. Dapat dikatakan bahwa berkat Sistem Pela-Gandong itu, perten- tangan antara muslim dan umat Kristen yang terjadi pada tahun 1998-2002 dapat diredam. Berkat Pela-Gandong tak sedikit calon- calon korban yang terdapat dalam daftar orang akan dibunuh akhirnya selamat dari rencana-rencana jahat karena lebih dahulu mendapat informasi sebelum kejadian datang menimpanya. Itulah beberapa peranan Pela-Gandong sebelum terjadinya Tragedi Idul Fitri Berdarah di Ambon-Lease tanggal 19 Januari 1999. Pada saat konflik terjadi, Pela-Gandong tetap berfungsi dan efek- tif, sehingga sekat-sekat perbedaan agama tidak sampai menem- busnya.Sejarah membuktikan bahwa tidak ada perang antara dua 268
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK bangsa yang memiliki hubungan Pela-Gandong di saat konflik Am- bon-Lease terjadi pada tahun 1999-2002. Seandainya perekat itu tidak ada, atau tidak berfungsi sama sekali, maka sudah tentu tensi konflik akan lebih dahsyat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kisah korban yang selamat dari kerusuhan. Mereka menceritakan bahwa mereka diselamatkan oleh kampung tetangga yang ber-pela dengan mereka. Bahkan jauh hari sejak konflik terjadi mereka telah saling memperingatkan agar berjaga-jaga. Beberapa contoh nyata peranan Pela-Gandong seperti yang di- lakukam oleh Raja Tulehu, Liang, Suli, Passo dan Batu merah saat konflik 11 September 2011. Saat itu mereka mengimbau masyara- kat masing-masing agar tidak terprovokasi. Bahkan mereka saling mengingatkan lewat telepon agar setiap desa tetap membuka akses seperti biasa (Forum Keadilan. 19 september 2011). Desa Liang dan Waai adalah dua desa yang ber-pela begitu pula dengan Passo dan Batu Merah. Hal itu menunjukan bahwa meskipun potensi konflik selalu ada, namun Pela-Gandong selalu menjadi solusi dalam mere- dam bahkan menangani konflik tersebut. Contoh lainnya, kita bisa melihat kisah dari model penyelesaian konflik melallui jalur adat lokal yaitu perbedaan antara Desa Passo (Komunitas Kristen) dan Batu Merah (Komunitas Islam) di Ambon. Dengan semangat dan kesadaran yang tinggi masyarakat kedua desa telah bergotong-royong secara adat memperbaiki rumah iba- dah masjid dan gereja yang rusak, sedangkan peresmiannya telah dikukuhkan secara adat pula pada 4 September 2002 lalu. Peris- tiwa itu merupakan usaha awal perdamaian yang menyeluruh tidak muncul begitu saja tanpa persiapan yang matang, ulet dan pantang menyerah dari berbagai pihak terkait. Setelah upacara adat di atas tanpa diperkirakan sebelumnya muncullah reaksi spontan dari raja-raja pulau Ambon yang me- wakili komunitas Islam dan Kristen serta rektor dan staf Universi- tas Pattimura yang memutuskan untuk membentuk Forum Diskusi AntarRaja Pulau Ambon dan Latupati (Saparua, Haruku, dan Nusa Laut) dalam rangka penyelesaian masalah konflik Maluku secara adat. Reaksi positif berikutnya terjadi lagi pada Sabtu, 7 Septem- ber 2002 dimana para Raja dari Galala, Halong, Latta, Lateri, dan 269
Hatiwe Keci bersama komunitas warganya sekitar seratus orang mengunjungi Desa Hitu Meseng (Komunitas Islam, dari kelima negeri Kristen di atas) untuk tujuan silaturahmi (Sinar Harapan, September 2002). Di luar itu banyak pengamat dan akademisi yang juga putra daerah yang merasa penting Pela-Gandong dalam penanganan konflik di Ambon-Lease dan Maluku. Salah satunya adalah Aziz Tuny yang mengemukakan hasil penelitian dan optimistismenya terhadap Pela- Gandong lantaran semakin hari semakin terbuka ruang perdamaian dan rekonsiliasi (Tuny, 2006:5). Dalam pengamatan Tuny, adanya Pela-Gandong ini membuat ruang rekonsiliasi semakin terbuka karena hubungan kekerabatan meskipun berbeda agama. Optimistisme semacam itu juga dimiliki hampir semua anak negeri Maluku yang berdomisili di dalam maupun luar Maluku. Bahkan Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, kagum terhadap keamanan di Ambon-Lease dan Maluku pascakonflik satu dasawarsa silam. Seperti dilansir Jawa Pos, ia mengutus em- pat anggota Komisi Nasional untuk Kebebasan Beragama Amerika Serikat yang dipimpin oleh Michael Cromartie, dengan anggota Scott Flipse, David Dettoni dan David Phelps ke Indonesia. Mereka berkunjung ke Ambon tanggal 18 Mei 2010. Menurut tim tersebut, informasi yang diperoleh akan mereka sampaikan sebagai masukan kepada Kongres Amerika Serikat dan Gedung Putih, dengan harap- an penanganan konflik dan kekerasan di Ambon-Lease bisa dijadi- kan model dalam penanganan konflik dan kekerasan di beberapa negara yang masih bertikai (Jawa Pos, 19 Mei 2010). Dari sini kita dapat melihat bahwa memang benar perdamaian atau penanganan konflik dengan menggunakan pendekatan kultur- al cukup efektif. Penggunaan budaya setempat akan sangat menun- jang tercapainya sebuah rekonsiliasi yang diharapkan, karena bu- daya merupakan sesuatu hal yang dihormati oleh masyarakat timur. Khususnya budaya Pela-Gandong masih memiliki kekuatan bagi ma- syarakat Ambon-Lease. Di samping itu penyelesaian konflik dengan pendekatan budaya ini juga telah terbukti efektif. Hal ini dikarena- kan nilai-nilai dan aturan tersebut telah terinternalisasi dalam ma- syarakat. Sehingga penghargaan dan penerimaan terhadap sebuah 270
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK keputusan akan lebih lama bertahan, karena konteks sosial budaya yang menjadi latar keputusan, merupakan representasi dari ma- syarakat tersebut. Pendekatan budaya memang menjadi solusi utama bagi peny- elesaian konflik sosial, sebab budaya bersifat aktual dan aktif seba- gai proses penataan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Seperti dikatakan Sultan Hamengku Buwono X, "Ketika kita jenuh men- jalani hidup, jalan yang bijak adalah menyelam ke danau kebu- dayaan. Pendekatan kultural sesungguhnya adalah mediasi kema- nusiaan yang bersumber hati nurani guna tercapainya perdamaian yang berkelanjutan" (Kompas, Kamis 25/ 2). Saat ini budaya Pela-Gandong orang Maluku mulai digunakan pemerintah sebagai cara mengembangkan kebersamaan dia ntara masyarakat Maluku yang berbeda agama, ras, dan suku. Keber- samaan yang ada diharapkan menjadi pendorong kedamaian, ke- tentraman, dan keamanan Maluku. Tetapi semua itu bukan hanya tugas pemerintah semata, sebagai warga masyarakat Maluku kita juga harus berusaha dengan cara saling menghargai dan bertoleran- si antara umat beragama, suku, dan di mana masyarakat Maluku sendiri memiliki banyak keragaman diantara masyarakat. Pela-Gandong di Maluku dapat dijadikan salah satu contoh nyata penanganan konflik berbasis kearifan lokal di Indonesia. Kearifan lokal sangat tepat digunakan di tengah kondisi sosiokultural bangsa Indonesia yang pluralistik. Selain itu kearifan lokal sudah membu- daya dalam masyarakat, dan mengakar melalui proses dialektis yang panjang, baik melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Dengan demikian, pelaksanaan kearifan lokal akan lebih mudah dan cepat diterima masyarakat. Dengan menggunakan budaya lokal maka, masyarakat setem- pat dapat diberdayakan dan diikut sertakan dalam penanganan konflik yang terjadi. Masyarakat juga selain mengetahui langkah dan peran serta pemerintah, mereka juga dapat ikut dalam mencip- takan proses rekonsiliasi dalam konflik yang ada. Di sisi lain penyele- saian konflik berbasis kearifan lokal juga ikut memperkaya budaya bangsa. 271
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Penutup Konflik merupakan hal yang tak dapat dihindari dalam interak- si berbangsa dan bernegara. Namun melalui konflik, kita dapat be- lajar tentang bagaimana memahami sebuah interaksi dalam komu- nikasi dengan lebih baik lagi, khususnya dalam keberagaman suku, budaya, maupun agama.Segala perbedaan ini memiliki potensi be- sar terhadap munculnya konflik.Namun bila dengan diagnosa dan penanganan tepat maka bukanlah hal yang mustahil konflik besar dapat terselesaikan. Seperti halnya konflik di Ambon, Maluku. Dengan beragam cara dan pendekatan akhirnya ditemukan pendekatan tepat yakni budaya yang dibingkai hubungan Pela-Gandong. Dengan menggu- nakan pendekatan tersebut, sebenarnya masyarakat telah diber- dayakan dan dilibatkan dalam proses rekonsiliasi. Dimana inisiatif penuh berasal dari masyarakat bawah (akar rumput) yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan rekayasa tangan-ta- ngan kotor yang merusak keharmonisan persaudaraan lintas agama, suku, ras antar golongan selama ini. Harapan kita semua, budaya Pela-Gandong yang merupakan bingkai pemersatu orang-orang Maluku lebih diperhatikan dan dilestarikan. Sebab budaya Pela-Gandong bisa menjadi sebuah acuan atau referensi bagi daerah lain bahkan dunia agar melihat kekuatan budaya dalam menciptakan perdamaian. Agar Maluku bisa men- jadi daerah yang penuh dengan kedamaian walaupun banyak sekali terdapat perbedaan yang bisa menjadi potensi konflik. § Daftar Pustaka Achmad, Nur (2001), Pluralitas Agama, Kerukunan Dalam Keragaman. Jakarta: Kompas. Kastor, Rustam (2000), Suara Maluku Membantah, Rustam Kastor Men- jawab. Yogyakarta: Wihdah Press. Tualeka Zn, Hamzah (2004), Penyebaran dan Perkembangan Kristen di Ambon-Lease. Surabaya: Alpha. Centre for humanitarian dialogue ( 2011). Pengelolaan Konflik di Indonesia - Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso. Jakarta : LIPI Tualeka Zn, Hamzah, (2010), Ringkasan Disertasi;Konflik dan Integrasi sosial bernuansa agama (Studi tentang Pola Penyelesaian Konflik Ambon- Lease dalam Perspektif Masyarakat). Surabaya, IAIN Su- 272
KomuniKasi dan Penanganan KonfliK nan Ampel. Depag.(2003), Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia. Jakarta: De- partamen Agama RI. Fatwa, Achmad Fajruddin. (2007), Jembatan Hukum Islam Menyikapi Ke- kerasan Atas Nama Agama. Qualita Ahsana. Volume IX, Nomor 1: 77-92 . Hilmy, Masdar at al. (2004), Membedah Anatomi Konflik Agama-Etnik: Rekonstruksi Paradigma Teori dan Resolusi Konflik Agama Etnik PascaOrde Baru. Surabaya: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel. Lokollo, J.E, (1997). Seri Budaya Pela-Gandong dari Pulau Ambon.Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku. Sumber Internet : Sarlito wirawan Sarwono.Kearifan local. Diakses dari (10 juli 2011) Indonesia, The violence in Ambon. Diakses dari com(Maret1999) Redaksi Antaranews. Com. Jusuf Kalla - Pela dan Gandong harus di tingkat- kan. Diakses dari DR. Abidin Wakano, M.Ag.Identitas Kultural dalam Konteks Maluku.Diak- ses dari juni 2012) Darman Tanjung. Merajut kembali pela gandong di tanah Maluku. Diakses dari (25 September 2011) Balitbang Kementrian pertahanan RI.Penanggulangan Konflik Maluku. Diakses dari anggulangan-konflik-maluku ( 30 juni 2011) Redaksi koran siwalima online. Persatuan pemuda Pela Gandong gelar aksi damai. Diakses dari: november 2011) Salmony, Rooy John.Kerusuhan Ambon sebagai Konflik Sosial. Diakses (10Agustus2009) Tunny, Aziz.Nadi Toleransi di Lumbung Konflik, Pela-Gandong Salam- Sarane, Diakses dari: rvp070306.htm (5 Maret 2006) Hatib Abdul Khadir. Filsafat Lokal Patasiwa dan Siwalima dalam masyara- kat Maluku. Diakses dari hatib-ak.html (28 januari 2012) Tim Pengacara Gereja. Himbauan Tim Pengacara Gereja. Diakses dari 273
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Sudiarto.Pengelolahan konflik sosial di Poso, Maluku, dan Papua. Diakses dari (23 agus- tus 2011) Redaksi Kompas. Jusuf kalla bicara solusi konflik di kompasTV. Diakses dari konflik-di-kompas-tv/ (OKTOBER 2011) Kronologi konflik di Maluku. Tempo 29 april 2004. Alex Dinuth. Penyelesaian komflik Ambon dengan pendekatan budaya akar rumput. Diakses dari pan011002.htm ( 30 september 2002) Siti Maria. Panas Pela sebagai Perekat hubungan persaudaraan. Diakses dari PELA Antoius Ponco. Tiga Negeri di Ambon menggelar panas Gandong. Diakses dari 274
MEDIA DAN KONFLIK
Riris Loisa KomuniKasi dan KonfliK di indonesia DARI MANIFESTASI SAMPAI TERMINASI KONSTRUKTIF Kasus Konflik Antar Agama Konflik merupakan realitas yang terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Perbedaan kepentingan, nilai dan tujuan senantiasa hadir selama manusia hidup berdampingan. Keberadaan konflik yang selalu mun- cul di dalam berbagai level kehidupan, merupakan daya tarik tersendiri bagi media. Sayangnya, keter- tarikan ini seringkali berupa pemberitaan konflik yang berkembang secara destruktif. Sebetulnya media punya peran strategis, melam- paui kode etik dari sebatas memberitakan konflik se- cara berimbang. Dalam perspektif fungsionalisme, media merupakan kapasitas untuk mendampingi ke- tika suatu konflik mulai muncul, mengalami eskalasi dan mencari resolusi, agar konflik bernilai konstruktif bagi masyarakat. Tulisan ini akan membahas peran media massa di dalam pendampingan terhadap pihak yang berkonflik melalui elaborasi isu dari berbagai sumber yang me- mungkinkan siklus konflik bergerak secara sistematis kepada alternatif-alternatif resolusi konstruktif. Se- cara khusus artikel ini akan berfokus pada konflik an- tar agama, dengan meminjam beberapa konsep dari pemikiran sosiolog Louis Kreisberg. Kata kunci: peran media, konflik agama, eskalasi dan terminasi konflik konstruktif. 277
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Indonesia: Masyarakat Pluralis, Media, dan Kritik Intoleransi Agama 23 Mei 2012, sidang periodik Hak Azasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa di Jenewa, menyorot kasus kebebasan agama di ne- geri ini. Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Neg- eri Marty Natalegawa dan beberapa perwakilan dari Kepolisian, Kemenag, dan Ditjen Kemenkumham dikritik cukup keras oleh beberapa negara. Tidak hanya negara Barat, melainkan berbagai negara Asia dan Timur Tengah yang menekankan komitmen In- donesia untuk memberikan kebebasan beragama sebagai salah satu hak paling hakiki manusia. Bahkan negara seperti Pakistan, Bang- ladesh, dan Libanon pun memaparkan pentingnya bagi Indonesia agar menghormati kebebasan beragama1. Indonesia yang selama ini menjadi model masyarakat plural dan toleran, sedang dihadapkan pada tantangan dengan terjadinya kon- flik berkaitan dengan isu intoleransi agama. Apa yang terjadi di In- donesia saat ini sangat kontradiktif dengan kondisi beberapa tahun ke belakang. Sebagai contoh, pada tanggal 18 Februari 2009, The New York Times versi online mengutip pernyataan menteri luar negeri AS, Hillary Clinton mengenai keharmonisan agama dan demokrasi di Indonesia. "Jika anda ingin tahu apakah Islam, demokrasi, mo- dernitas dan perempuan serta hak-hak perempuan dapat hidup ber- dampingan, pergilah ke Indonesia", demikian kutipan dalam artikel berjudul "Clinton Puji Demokrasi Indonesia" di media tersebut.2 Hanya berselang tiga tahun, pengakuan internasional ini seper- tinya tidak lagi relevan, bahkan media yang sama, kini mengang- kat isu kemunduran toleransi antar agama di Indonesia, berkaitan dengan penutupan tempat ibadah umat Kristen yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal di beberapa wilayahnya. Media ini bahkan menyerukan penindakan terhadap kelompok ekstrimis serta serta perlindungan terhadap kelompok minoritas3. Ironi ketika 1 WajarPe- 2 html 3 ance.html?_r=1 278
media dan KonfliK melihat kenyataan bahwa konflik yang terjadi di dalam negeri be- gitu mendapat perhatian di dalam dunia internasional, sementara di dalam negeri kasus ini sempat nyaris tak terdengar. Ketika isu ini menjadi perhatian di level internasional, media massa di Indonesia pada saat itu sibuk berpolemik seputar masalah selebritas di dalam industri musik. Selagi konflik agama menjadi perhatian media massa-media massa asing, di Indonesia sendiri media massa lokal terkesan tidak terlalu memberi tempat terhadap kasus ini. Media Suara dan Lipu- tan 6.TV merupakan segelintir insitusi pemberitaan dalam payung media mainstream yang memberitakan kasus tersebut, itupun berupa pemberitaan singkat dalam bingkai kekerasan. Isu konflik memang memiliki daya tarik tersendiri bagi media. Sa-yangnya, hal ini biasanya hanya sebatas pemberitaan mengenai kekerasan yang terjadi ketika konflik mengalami eskalasi dan ber- muatan kekerasan. Padahal, sebagai institusi yang memiliki posisi strategis, media punya kemampuan yang melampaui kode etik seba- tas memberitakan konflik secara berimbang (cover both sides). Media memiliki kapasitas besar untuk mendampingi ketika suatu konflik mulai muncul ke permukaan, mengalami eskalasi dan mencari reso- lusi, agar konflik yang terjadi bernilai konstruktif bagi masyara- kat. Tulisan ini membahas peran media massa di dalam pendamp- ingan terhadap pihak yang berkonflik melalui elaborasi isu dari berbagai sumber yang memungkinkan siklus konflik bergerak seca- ra sistematis kepada alternatif-alternatif resolusi konstruktif. Se- cara khusus artikel ini akan berfokus pada kapasitas media dalam pendampingan konflik pluralisme agama berkaitan dengan penu- tupan beberapa tempat ibadah agama Kristen, analisis dilakukan dengan meminjam beberapa konsep dalam pemikiran sosiolog Lou- is Kreisberg. Konflik Sosial: Manifestasi Keyakinan yang Bertentangan Konflik sosial terjadi ketika dua kelompok atau lebih yang ada di dalam suatu masyarakat, memanifestasikan keyakinan bahwa mereka memiliki kepentingan yang bertentangan. Konflik umum- 279
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia nya dimulai ketika setidaknya salah satu pihak berkeyakinan bahwa kelompok lain dalam tingkatan tertentu menjadi penghalang seka- ligus "lawan" bagi pencapaian kepentingan kelompoknya (Kreis- berg, 2007: 2). Konflik dimanifestasikan melalui berbagai cara, mulai dari per- suasi yang elegan, sampai ke tindakan-tindakan anarkis yang ber- bahaya bagi kehidupan masyarakat di mana kelompok-kelompok yang bertikai berada. Bagaimana konflik dimanifestasikan, berkem- bang dan diakhiri, sangatlah bervariasi berdasarkan banyak faktor. Berdasarkan pengalamnnya di dalam menangani konflik berbagai negara di seluruh dunia, sosiolog Louis Kreisberg, mengidentifikasi beberapa faktor yang biasanya mempengaruhi dinamika suatu kon- flik sosial. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi: (1) pihak-pihak yang berkonflik; (2) konteks dan (3) cara berkonflik. Siapa saja pihak yang terlibat di dalam konflik, berkaitan dengan bagaimana anggota kelompok yang berkonflik melihat dirinya sen- diri (self concept) dan melihat kelompok lain (the other); konteks berkai- tan dengan karakteristik sistem sosial dimana kelompok berkonflik, dimana dalam sistem sosial lebih luas biasanya ada pihak-pihak lain yang ikut berkepentingan dan ikut berusaha untuk membantu mengatasi konflik yang terjadi; sedangkan cara berkonflik, berva- riasi dari negosiasi sampai peperangan; dari bentuk episide-episode antagonistik jangka pendek sampai perjuangan jangka panjang, tergantung pada derajat penegakan peraturan yang berlaku (Kreis- berg, 2007: 10-19). Konflik agama berkaitan dengan penutupan gereja di Indone- sia, menempatkan Kelompok Muslim radikal dan anggota gereja lokal sebagai pihak-pihak yang bertikai. Di dalam sistem sosial yang lebih luas, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas pen- duduk Muslim yang menerima keberadaan empat agama lain dan aliran kepercayaan. Pluralisme agama secara resmi dijamin di dalam Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum dan UUD 1945. Say- angnya negeri ini sedang menghadapi masalah untuk menerapkan ideologinya ke dalam tataran operasional. Untuk itu diperlukan pihak-pihak lain selain pemerintah untuk membantu mengatasi konflik yang terjadi. Saat ini konflik antar agama yang terjadi cen- 280
media dan KonfliK derung berbentuk episode-episode antagonistik jangka pendek -se- perti penutupan tempat ibadah di beberapa wilayah di Indonesia-, tetapi beberapa di antaranya mulai bergeser ke perjuangan jangka panjang seperti kasus HKBP Filadefia di Bekasi dan GKI Jasmin di Bogor yang berlarut-larut. Salah satu pihak yang sangat potensial untuk membantu dalam hal cara berkonflik adalah media massa sebagai salah satu subsistem di dalam sistem sosial di mana konflik berlangsung. Memang benar penyelesaian konflik seharusnya menjadi tanggung jawab negara, tetapi tidak berarti bahwa sub-sub sistem lain, khususnya media massa tidak perlu atau tidak berkepentingan untuk melakukan se- suatu. Meskipun tidak dapat terlepas dari tekanan ekonomi politik internal, media sepatutnya menjalankan fungsinya di tengah-tengah dan untuk kepentingan masyarakat. Kekuatan Media dan Pengaruhnya terhadap Konflik: Perspektif Fungsionalisme dan Arena Pergulatan Makna Sejauh mana media massa dapat berperan di dalam suatu kon- flik sosial masih sering diperdebatkan. Sebagian meyakini bahwa media massa merupakan institusi yang powerfull, sementara lain- nya mempertanyakan kekuatan media. Contoh konflik di Rwanda tahun 1994 misalnya, memperlihatkan bagaimana media massa khususnya radio justru memegang peran penting, sayangnya media massa di Rwanda justru menggiring eskalasi konflik antar kelompok budaya secara destruktif dan mengerikan4. Bagaimanapun, kasus ini membuktikan kepada dunia bahwa media massa merupakan in- stitusi yang powerfull terhadap eskalasi konflik secara destruktif. Di satu sisi media bisa berperan dahsyat secara destruktif, tapi di sisi lain media juga berpotensi untuk menggiring eskalasi konflik secara konstruktif. Pasca peristiwa genosida Rwanda, media mas- sa lokal mengembangkan pesan-pesan dengan konten rekonsiliasi. Penelitian-penelitian yang dilakukan memperlihatkan dampak posi- tif dari pesan-pesan media tersebut terhadap masyarakat Rwanda. Penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth L. Paluck dari Universitas Harvard pada tahun 2008 misalnya, membuktikan bahwa media se- 4 pmt/exhibits/3041/bratic.pdf 281
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia cara substansial mempengaruhi persepsi pendengar mengenai nor- ma-norma sosial yang direalisasikan melalui perilaku yang terukur, seperti negosiasi aktif, ekspresi terbuka tentang topik-topik sensitif, dan terhadap kerja sama5. Pesan-pesan di media massa pada satu sisi dapat berdampak destruktif, sementara di sisi lain berdampak konstruktif, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai oleh orang- orang yang memiliki akses terhadap media. Konflik kelompok Kristen dan Katolik di Inggris dan Irlandia, merupakan kasus antar agama yang mengalami kemajuan nyata karena dukungan kampanye media. Setelah bekonflik selama tiga dekade, tokoh-tokoh perdamaian kedua kelompok bersepakat untuk mengupayakan perdamaian melalui kesepakatan "Jumat Agung". Pada mulanya kesepakatan ini justru mendapat reaksi kebencian di kedua belah pihak. Hal ini berubah, ketika pemerintah Inggris menggunakan jasa agen periklanan McCan Errickson untuk me- nyusun media campaign, berisikan manfaat kesepakatan damai tersebut. Satu bulan sejak kampanye dilancarkan, 71% dari masing- masing kelompok yang bertikai mendukung kebijakan kesepakatan damai "Jumat Agung" (Ark Survey, 1988)6. Meskipun tidak menye- lesaikan konflik secara keseluruhan, tetapi kampanye media yang dilakukan memberi pengaruh terhadap resolusi konflik secara kon- struktif melalui dukungan terhadap persetujuan perdamaian. Studi lainnya mengenai dampak positif media terhadap konflik terlihat di dalam penelitian pre-test dan post-test mengenai efek serial televisi Sesame Street versi Israel dan Palestina, "Rechov Sumsum atau Shara'a Simsim", yang dirancang khusus dengan muatan pesan-pesan untuk saling menghormati dan saling pengertian antara orang Israel dan Palestina. Hasil penelitian terhadap efektivitas Sesame Street versi Israel-Palestina menunjukkan terjadinya penurunan stereotip pada generasi anak-anak yang menonton, terhadap pihak-pihak yang berkonflik. lain menyimpulkan meningkatnya penggunaan atribut positif oleh masing-masing anggota yang berkonflik terha- Penelitian 5 6 dalam bratic.pdf. 282
media dan KonfliK dap orang-orang di luar kelompoknya. Hal ini menunjukkan efek- tivitas intervensi berbasis media dalam mengkonter stereotip, yang dilakukan dengan cara memperkenalkan kehidupan sehari-hari ke- lompok budaya satu sama lain melalui media7. Dalam perspektif fungsionalisme, masyarakat ditempatkan sebagai suatu sistem yang terdiri atas sub-sub sistem yang saling terkait, dan saling memberi kontribusi, sehingga memungkinkan masyarakat tersebut tertata dan berkelanjutan. Dengan demikian di dalam perspektif ini, kelompok radikal Muslim, anggota komunitas gereja lokal dan institusi-insitusi media massa, bersama-sama den- gan berbagai macam kelompok atau institusi lainnya merupakan sub-sub sistem yang saling terkaitatau tergantung dari masyarakat Indonesia sebagai sistem yang lebih besar. Dengan demikian agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik, sub-sub sistem ini perlu bekerja sama dan saling memberi kontribusi, khususnya ketika satu atau beberapa subsistem tidak ber- fungsi dengan baik, sub-sub sistem yang lain justru bekerja lebih keras untuk menunjang equilibrium sistem secara keseluruhan. Jika tidak, sistem sosial secara keseluruhan cepat atau lambat akan ter- ganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih serius bagi keselu- ruhan sistem sosial. Masih di dalam perspektif fungsionalisme, media dipandang sebagai suatu sub-sistem yang menjalankan beberapa fungsi khusus, antara lain: (1) fungsi informasi; (2) fungsi korelasi, dan (3) fungsi mobilisasi (McQuail, 2005 : 97-98). Dalam menjalankan fungsi in- formasi, media massa dikatakan berfungsi dengan baik jika menye- diakan informasi mengenai peristiwa-peristiwa dan kondisi-kondisi di dalam masyarakat dan dunia pada umumya. Sangat disayangkan, ketika artikel ini disusun, penulis hanya menemukan informasi yang sangat terbatas mengenai isu konflik agama berkaitan dengan pentutupan tempat-tempat ibadah agama Kristen dari media massa lokal. Seperti disampaikan di bagian awal, media massa lokal kelihatannya kurang tertarik, berhati-hati atau mungkin menunggu media lainnya untuk lebih dulu memberitakan isu ini. 7 283
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Media massa bisa saja menggunakan independensi media se- bagai justifikasi isu yang akan diangkat dan dibiarkan berlalu begitu saja. Para penganut teori agenda setting, membuktikan bahwa me- dia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat di dalam menetapkan hal-hal apa saja yang mereka pikirkan (Baran & Davis, 2010: 346). Ketika media memilih untuk tidak menempatkan isu konflik antar agama di dalam agendanya, atau tidak menempatkan isu ini di dalam prioritasnya, hal ini menjadi indikasi kurang ber- fungsinya media sebagai subsistem yang memegang peran penting di dalam menyediakan informasi bagi masyarakat sebagai keseluru- han sistem. Jika media tidak memberikan informasi yang memadai, arti- nya media --baik disadari maupun tidak--, membiarkan hal ini un- tuk tidak masuk ke dalam agenda masyarakat. Padahal masyarakat Indonesia dari Aceh sampai Papua, memerlukan informasi akurat mengenai isu yang sensitif ini. Kondisi ketiadaan informasi yang bisa andalkan akan menjadi lebih rumit, ketika dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi. Telepon seluler pintar, media sosial, dan berbagai gadget canggih memungkinkan bermacam- macam informasi tidak resmi dengan cepat beredar di dalam ma- syarakat dalam format rumor, yang justru dapat berakibat ambi- guitas, ketidak tenteraman dan rawan hasutan. Hal-hal seperti ini dapat berpengaruh destruktif terhadap sistem sosial yang secara alamiah berusaha memelihara equilibrium. Media merupakan pembuat keputusan jurnalistik, sebagai goal keeper yang menentukan isu-isu apa saja yang akan diteruskan ke- pada masyarakat, isu-isu apa yang di-blow-up, isu apa saja yang di- jadikan isu "pinggiran", atau sama sekali tidak disampaikan kepada masyarakat dan perlahan-lahan menjadi hening sejalan dengan hiruk-pikuk berita-berita yang lebih seksi. Ketika media menyimpan suatu isu atau membatasi peliputannya, tanpa disadari media dapat terjebak sebagai pelaku di dalam pembungkaman pengalaman-pe- ngalaman (pahit) dari kelompok-kelompok minoritas. Ketika media hanya gencar melakukan publisitas isu-isu yang sejalan dengan kepentingan dan minat kelompok mayoritas, pada saat yang bersamaan media -disadari maupun tidak - sedang me- 284
media dan KonfliK nempatkan pendapat dan pandangan kelompok minoritas di dalam suatu spiral keheningan (Litlejohn, 2009 429-431). Di dalam menjalankan fungsi korelasi, media sebagai sub-sistem seharusnya menjelaskan, menginterpreatasikan dan memberikan komentar terhadap konflik yang terjadi. Ketika "membantu" ma- syarakat bagaimana memaknai realitas yang terjadi, di sini media juga merupakan arena pergulatan makna yang legitimate, media me- miliki legitimasi sebagai institusi professional bagaimana memaknai realitas. (Louw, 2001: 3-5). Dalam hal ini, termasuk realitas menge- nai konflik yang terjadi. Di dalam arena pergulatan makna bagaimana sudut pandang media yang tercermin dari pembingkaian realitas (framming) akan sedikit banyak menuntun masyarakat bagaimana memaknai peris- tiwa yang terjadi di sekitarnya. Jadi, ketika media memaknai konflik agama sebagai suatu masalah yang perlu menjadi perhatian bersa- ma, perlu dicarikan jalan keluar terbaik, akan membantu masyara- kat untuk memaknai konflik agama dengan pemaknaan yang sedikit banyak dipengaruhi oleh media. Dalam fungsi korelasi ini, media juga memiliki kapasitas untuk menjadi sarana sosialisasi dan membangun konsensus, dalam hal ini konsensus untuk menolak cara-cara kekerasan di dalam berkonflik, untuk membangun konsensus cara-cara berkonflik yang konstruktif, untuk mencari terminasi berupa jalan keluar konflik yang konstruk- tif bagi kelompok-kelompok yang berkonflik maupun bagi sistem sosial yang lebih luas. Selain itu, media massa juga dapat menjalankan fungsi mobil- isasi, ketika mengkampanyekan tujuan-tujuan masyarakat di dalam ranah politik, perang, perkembangan ekonomi, pekerjaan dan di dalam wilayah keagamaan. Dalam hal ini media massa memiliki kekuatan untuk mengkampanyekan cara-cara berkonflik sekaligus jalan keluar dari konflik yang bersifat konstruktif bagi kelompok yang berkonflik maupun bagi masyarakat luas. Dalam mengkampanyekan cara-cara berkonflik dan jalan ke- luar yang konstruktif media dapat melibatkan stakeholders di negeri ini khususnya yang berkaitan dengan isu pluralisme dan toleransi antar agama. 285
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Media dan Siklus Konflik Agama: Dari Manifestasi sampai Terminasi Konstruktif Lalu apa yang dapat dilakukan media? Sebetulnya media me- miliki peluang yang sangat besar untuk membawa pengaruh posi- tif terhadap konflik di dalam masyarakat., khususnya konflik antar agama. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Louis Kreis- berg, berbagai konflik di berbagai belahan dunia, berkembang me- lalui beberapa tahap walaupun sangat bervariasi, tetapi umumnya bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya di mana solusi konflik akan kembali menjadi basis bagi terjadinya konflik baru, sehingga membentuk suatu siklus konflik. Tahap-tahap tersebut meliputi: (1) manifestasi, (2) eskalasi, (3) de-eskalasi, dan (4) terminasi (Kreisberg, 2007 : 22-23). Ketika setidaknya salah satu pihak meyakini akan adanya kon- testasi kepentingan mengembangkan identitas bersama, memban- gun rasa ketidakpuasan akan situasi yang mereka hadapi, mem- bangun tujuan untuk mengubah pihak lainnya untuk mengurangi ketidakpuasan yang dirasakan, dan berkeyakinan bahwa mereka dapat mewujudkan perubahan yang diharapkan. Faktor-faktor ini merupakan basis yang menyebabkan munculnya konflik ke permu- kaan, dan dimanifestasikan dalam berbagai cara. Baik dalam cara yang persuasif maupun cara-cara radikal. Ketika terjadi manifestasi konflik, media berperan penting untuk memberi informasi kepada masyarakat mengenai apa yang terjadi di dalam sistem sosial terse- but. Dalam kasus konflik antar agama yang saat ini terjadi, jika me- dia massamenepatkan kasus ini di dalam agendanya, masyarakat akan menyadari bahwa bangsa ini sedang menghadapi masalah in- terreligi yang jika tidak dicarikan jalan keluarnya, berpeluang untuk menjadi lebih besar dan destruktif terhadap Indonesia di masa de- pan. Sayangnya pada saat ini tidak banyak media yang mengangkat kasus ini secara terbuka, meskipun kasus ini telah masuk ke tahap eskalasi. Pada tahap ini media memiliki kapasitas untuk menga- rahkan konflik secara konstruktif dengan melakukan elaborasi isu melalui jurnalisme investigasi menyangkut faktor-faktor yang me- nyebabkan terjadinya konflik. 286
media dan KonfliK Esakalasi konflik terjadi ketika pihak yang bertikai menilai kemungkinan keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan, dan mengintensifkan penggunaan sarana-sarana konflik. Biasanya ke- kerasan terjadi pada saat konflik mengalami eskalasi, biasanya pula, tahap inilah yang justru paling banyak mengundang perhatian me- dia, yang diyakini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi khalayak media (McQuail, 2010: 383-384). Dalam masa eskalasi konflik, media massa dapat melakukan tekanan-tekanan kepada pihak yang berkonflik, dan kepada aparat negara untuk melakukan pembekuan tekanan-tekanan tidak sah se- cara hukum, baik melalui elaborasi peran negara dari sudut pan- dang hukum, maupun dari ketata kelolaan negara. Di sini peran me- dia sebagai pilar ke-empat demokrasi untuk memastikan bagaimana pemerintah menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Setelah melewati eskalasi konflik secara intensif, konflik dapat mengalami de-eskalasi. Pada masa ini pihak-pihak yang berkonflik menurunkan intensitas berkonflik. Masa ini merupakan saat-saat yang sangat penting untuk mencari jalan keluar bagi terminasi kon- flik. Di dalam masa de-eskalasi inilah media bisa sangat berperan, tidak sekadar memfasilitasi isu secara konstruktif dengan memberi ruang melalui cover both sides, mengalokasikan waktu, atau melaku- kan investigasi. Tetapi media memiliki kapasitas untuk melakukan pergulatan pemaknaan bersama yang mendorong pihak-pihak yang berkonflik maupun stakeholders termasuk dewan pakar negeri ini un- tuk mencari jalan keluar bagi terminasi konflik dan merumuskan norma-norma sosial bersama di dalam berkonflik. Pada tahap ini juga stakeholders bersama-sama mempertimbang- kan konsekwensi terhadap setiap alternatif jalan ke luar, agar mem- bawa masyarakat ke tingkat kematangan hidup bersama secara plu- ralis. Dari berbagai studi mengenai konflik, jalan keluar pada suatu siklus konflik dapat menimbulkan konsekuensi yang pada gilirannya menjadi basis untuk munculnya konflik baru di masa selanjutnya. Di sini, sumber daya manusia dalam institusi media menjadi salah satu indikasi penting untuk menjadi fasilitator yang cerdas dan bijaksana bagi pergulatan makna, yang berwujud rally diskusi-diskusi terfokus (focus group discussion) antara para stakeholders termasuk dewan pakar 287
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia secara terarah, berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan ma- syarakat pluralis yang toleran. Ketika terminasi tercapai, media massa berperan penting untuk memelihara rekonsiliasi dari pihak-pihak yang berkonflik melalui ber-bagai strategi media, baik melalui program-program pemberi- taan maupun melalui program-program non-pemberitaan, seperti yang telah terbukti di berbagai wilayah konflik seperti di Rwanda dan jalur Gaza. Di negara-negara pasca konflik ini, media mem- perkenalkan hidup berdampingan secara damai terutama melalui program-program non-pemberitaan, seperti Program anak-anak Sesame Street versi Israel-Palestina atau Opera Sabun di Rwanda. Program-program ini berusaha mengurangi stereotip dan mendo- rong penerapan norma-norma sosial dalam kehidupan yang plural- istik. Di sini kreativitas media menjadi kunci bagi pengembangan program-program pluralisme yang menarik, menghibur sekaligus mendidik. Secara garis besar, peran media di dalam sikulus konflik dilak- sanakan dari mulai konflik dimanifestasikan, mengalami eskalasi, de-eskalasi sampai terminasi, seperti yang terlihat di dalam siklus konflik dan media di bawah ini. Gambar Siklus Konflik dan Media Media massa di Indonesia pernah berhasil membawa suatu konflik menjadi isu yang konstruktif, misalnya kasus Prita. Ketika 288
media dan KonfliK media massa secara intensif memberitakan masalah ini dan meng- galang dukungan terhadap Prita. Walaupun kasus ini tetap berjalan pada tataran hukum, tetapi berhasil menggalang kepedulian dan solidaritas masyarakat. Kasus ini berada pada tataran individu ver- sus insitusi tunggal. Konflik agama merupakan masalah yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, melibatkan bagian dari kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas yang ada di negeri ini, sepatutnya me- dia massa berperan aktif, agar tidak hanya menjadi institusi yang membela kepentingan-kepentingannya, tetapi juga menjadi insitusi yang berperan di dalam memperjuangkan agar masa depan neg- eri ini menjadi lebih baik, di mana masyarakat yang pluralis dapan hidup berdampingan, walaupun berbeda keyakinan. § Daftar Pustaka Baran, Stanley J. dan Dennis K. Davis. (2010).Teori Komunikasi Massa - Dasar, Pergolakan dan Masa Depan, edisi ke 5, Jakarta: Penerbit Sa- lemba Humanika. Bratiae, Vladimir. (2012). "Media Effect During Violance Conflict: Evaluating Me- dia Contributions to Peace Building", dalam Conflict and Communication On- line, Vol. 5, No. 1, 2006, dalam pmt/exhibits/3041/bratic.pdf, 30 Mei 2012. Cole, Charlotte F., et. all., "The educational impact of Rechov Sumsum/ Shara'aSimsim: A Sesame Street television series to promote respect and under- standing among children living in Israel, the West Bank, and Gaza", dalam International Journal of Behavioral Development, 2003, 27 (5), 409-422, dalam lications/32.pdf, diunduh 30 Mei 2012 Harsono, Andreas, "No Model for Muslim Democracy", dalam The New York Times, 21 Mei 2012, diunduh 25 Mei 2012. Kreisberg, Louis. (2007). Constructive Conflict from Escalation to Resolution 3rd ed. . Maryland: Rowman& Littlefield Publishers, Inc., dalam: conflicts&f=false, diunduh24 Mei 2012. Landler, Mark, "Clinton Praises Indonesian Democracy", dalam The New York Times, 18 Februari 2009, 289
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia 25 Mei 2012. Littlejohn, Stephen W.. (2009) Teori Komunikasi edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika. Louw, Eric, The Media and Cultural Production. (2001). London: Sage Publication Ltd., dalam hl=id&lr= diunduh 4 Juni 2012. Mukti,Hafizd,Indonesia Tuai Kritik Keras di Dewan HAM PBB, 24 Mei 2012, dalamdalam Media dalam diun- duh 25 Mei 2012 McQuail, Dennis. (2010). McQuail's Mass Communication Theory, 6th ed.. Lon- don: Sage Publication Ltd. Paluck, Elizabeth Levy. (2012) "Reducing Intergroup Prejudice and Conflict Using the Media: A Field Experiment in Rwanda", dalam Journal of Personality and Social Psychology, 2009, Vol. 96, No. 3, 574-587, dalam diunduh 30 Mei 2012. Rogers, Benedict, Indonesia's Rising Religious Intolerance, dalam The New York Times, 21 Mei, 2012, dalam r=1, diunduh 25 Mei 2012. 290
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia PEMBERITAAN MEDIA DALAM RESOLUSI KONFLIK HORISONTAL Afdal Makkuraga Putra Although reforms have respect for the freedom freedom of ex- pression), in fact precisely horizontal conflicts thrive post-reform era, for example the conflict of Ambon, Poso, and Papua, etc. The question is whether the coverage of the conflict could lead to the growing proliferation of the next conflict or even direct the coverage conflict of resolution. This article will describe the peace journalism approach is considered capable of bridging of conflict resolution. Peace journalism is expected to provoke con- flict parties to find a way out. The press should do a win-win approach and expand the alternative of conflict resolution keyword: peace journalism, horizontal conflict 291
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Reformasi yang berlangsung sejak 1998 membawa perubahan penting dalam dalam penghormataan dan penegakan nilai-nilai hak asasi manusia. Sejumlah instrumen HAM mulai dilembagakan, se- but misalnya dimasukkannya HAM pasal tersendiri di UUD 1945, disahkannya UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Namun dibalik kesuksesan memperbaiki instumen hukum HAM, ternyata reformasi juga membawa kenyataan lain, yakni me- ningkatnya eskalasi konflik di sejumlah tempat di wilayah Indonesia. Sebut misalnya konflik Ambon, Poso, Sampit, Papua, dan Aceh. Konflik-konflik tersebut membuat kehidupan masyarakat men- jadi tidak menentu. Betapa tidak, ditengah situasi politik yang tidak pasti, konflik membawa korban jiwa dan harta benda yang luar biasa besarnya terus terjadi secara sporadis. Setiap saat masyarakat terancam, suasana masyarakat yang tadinya harmonis, toleran dan demokratis, kini berubah, diganti dengan kecurigaan dan dendam. Kalau tadinya konflik hanya melanda kota-kota besar dimana struktur masyakatnya heterogen baik dari segi etnis, agama, ras, anta golongan dengan latar belakang yang lebih bersifat politis, kini konflik mulai merambah hingga ke pedesaan. Desa yang dikenal dengan toleransi, kompromi dan harmonis kini terusik dan tidak tentram lagi. Rangkain konflik-konflik yang terjadi di Indonesia melahirkan sebuah tesis yang bersifat spekulatif bahwa derajat harmoni dan toleransi yang tinggi dalam masyakat, ternyata menyimpan potensi konflik yang besar, dan letupannya pun sedemikian dahsyat yang se- lalu dapat melahirkan korban jiwa dan materi yang sangat luar biasa besarnya. Nuansanya sangat menonjolkan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Nuansa SARA bahkan memporakporan- dakan hampir semua tatanan sosiokultural yang ada di masyakat. Nilai-nilai yang dipandang sebagai "local genius" dan menjadi citra masyakat, kini sekan tidak mampu memperlihatkan perannya dalam mengelola masyakatnya sendiri. Konflik Maluku harus diakui merupakan bagian dari keseluruh- an rentetan konflik yang pernah terjadi di Indonesia saat ini. Kon- flik yang terjadi selama kurang lebih tiga tahun ini, menyebabkan 292
media dan KonfliK terjadinya korban jiwa dan harta benda yang luar biasa besarnya. Sampai dengan tahun 2000 saja, korban meninggal hampir 1000 orang, luka berat 1.279 orang, luka ringan 874 orang. Korban di pihak TNI/Polri tercatat 18 orang meninggal dunia, 56 luka be- rat dan 47 luka ringan. Rumah penduduk yang terbakar/hancur 11.814 unit, tempat ibadah 140 unit, kantor pemerintah/swasta 103 unit, sekolah 57 unit, ruko 601 unit, pasar 10 unit, serta 8 unit Puskesmas. Adapun jumlah pengungsi 104.186 jiwa (Republika, 26 Januari 2000). Konflik Maluku belum lagi selesai, pecah Konflik Poso. Konflik ini juga hampir mirip dengan Ambon, yang dilatarbelakangi oleh SARA. Awal konflik sebenarnya sangat sepele, yakni pemuda yang sedang mabuk menyerang kelompok pemuda lain. Namun mabuk sebenarnya bukan pemicunya, tetapi latar belakang agama kemu- dian dibawa-bawa sehingga konflik ini selanjutnya berkobar. Sampai saat ini belum pernah dirilis angka resmi jumlah kor- ban konflik Poso, tetapi menurut Crisis Center GKST menyebutkan sedikitnya 267 korban tewas, 6.984 rumah rusak berat, 3.492 buah diantaranya ludes terbakar dan 635 dinyatakan rusak ringan dan puluhan kendaraan bermotor rusak dan terbakar. Konflik itu juga memaksa ribuan orang mengungsi meninggalkan rumah dan tanah moyangnya. Konflik sepertinya tak ingin menjauh dari bumi nusantara, lepas Konfik Poso pecah konflik antaretnis di Kalimantar Barat yang melibatkan suku Dayak dan Madura. Awal konflik memang sepele, yakni perkelahian kelompok pemuda di pasar Sambas memperebut- kan lahan parkir. Peristiwa langsung menyulut bara konflik menjadi lebih besar. Akibatnya bisa diprediksi, yakni jatuhnya korban jiwa dan harta benda yang luar biasa. Menurut tesis Thung Ju Lan1, terdapat tiga tipe konflik di In- donesia, yaitu: 1. konflik separatis adalah konflik antara pemerintah pusat (Ja- karta) dengan sekelompok orang yang memperjuangkan ke- 1 Lihat Thung Ju Lan, Program Manajemen dan transformasi konflik, dalam buku Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik. Editor: Dewi Fortuna Anwar, Buku Obor, 2003, hal 84 293
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia merdekaannya, atau disebut dalam literatur sebagai konflik ver- tikal, 2. konflik komunal, konflik yang pecah antara dua atau tiga kelom- pok masyarakat karena antagonisme atau perseteruan primor- dial atau warisan sejarah, kadang-kadang berdasarkan ideologi atau agama, 3. konflik memperebutkan sumberdaya alam, konflik ini biasanya menyangkut kontrol atas sumberdaya hutan atau mineral. Sedangkan akar penyebab konflik tersebut bermacam-macam, namun secara garis besarnya penyebab hanya ada dua; yakni ketim- pangan kesejahtraan dan keragaman suku. Pertama, ketimpangan kesejahteraan sebuah kelompok berarti kesenjangan antara tingkat kesejahteraan yang diharapkan dan tingkat kesejahteraan yang se- benarnya diperoleh, sebagai akibat dari merosotnya dengan cepat status umumnya ekonomi kelompok, dibandingkan dengan status sebelumnya atau dengan kelompok atau kelompok-kelompok lain- nya. Ketimpangan kesejateraan dapat ditemukan di banyak konflik- konflik di tanah air. Di Kepulauan Maluku misalnya, kemerdekaan Indonesia menurunkan status penduduk Kristen, yang lama menik- mati perlakuan khusus dari Belanda, dan ini menguntungkan pen- duduk Muslim setempat dan para imigram lokal yang berasal dari Bugis/Makassar, Jawa yang umumnya beragama Islam. Konflik di Kalbar juga tak bisa dipisahkan dari ketimpangan ke- sejahteraan antara etnis Madura dengan Dayak. Konflik di Kalbar sesungguhnya memiliki akar yang panjang, diawali dengan tibanya para imigran Madura di awal tahun 1900-an. Para juragan kapal yang sering bolak-balik ke Kalbar-lah yang mula-mula membawa mereka ke sana. Bila calon migran tidak punya ongkos, juragan ka- pal bersedia menanggungnya lebih dahulu, dengan perjanjian akan dilunasi setelah mereka bekerja di Kalbar. Para migran ini dipikat lewat ''janji surga'' betapa gampangnya mencari kekayaan di tanah seberang. Pameo yang kondang saat itu ialah, ''Sejengkal memotong akar pinang, mendapat uang 50 ketip.'' Kedatangan mereka, ternyata menggantikan etnik Dayak atas penguasaan sumber-sumber ekonomi. Terutama sektor perdagan- 294
media dan KonfliK gan. Akibatnya etnik Dayak makin terpinggir dan makin masuk ke dalam hutan. Konflik separatisme yang terjadi di Aceh dan Papua tak bisa dilepaskan dari ketimpangan kesejahteraan antara pusat dan lokal. Aceh dan Papua adalah provinsi yang mengandung dan memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kebijakan pemerintah pusat yang mengeksploitasi kekayaan tersebut dan membawa ke pusat sedang- kan distribusi ke provinsi pemilik kekayaan alam sedikit sangat se- dikit. Pameo yang terkenal, mengambil sekarung mengembalikan sesendok. Akibatnya terjadi ketimpangan kesejahteraan penduduk antara pusat dan eaerah. Daerah-daerah kaya tersebut masyarakat- nya menderita kemiskinan yang luar biasa. Ketimpangan itu kemu- dian dimanfaatkan oleh sekelompok elit untuk memprovokasi warga untuk mengangkat senjata. Kedua, keragaman suku. Tesis Rummel menujukkan bahwa keragaman suku berkaitan dengan potensi konflik yang lebih be- sar. Menurut Rummel perbedaan suku ditemukan sebagai penyulut konflik di antara negara yang dilanda kekerasan dahsyat seperti perang gerilya dan perang saudara. Keberagaman suku juga sudah menjadi penjelasan resmi bagi kekerasan di Indonesia2. Menurut Collier dan Hoeffer dalam Kivimaki situasi yang pa- ling mudah memicu konflik adalah saat dua kelompok suku utama bersaing memperebutkan kekuasaan dan sumber-sumber ekono- mi. Masyakat yang terdiri dari banyak suku yang sama-sama kuat cenderung, sama halnya masyarakat bersuku tunggal, tidak mudah melancarkan perang. Peranan Media Massa Pertanyaannya kemudian, apakah pemberitaan konflik terse- but akan berdampak terhadap makin meluasnya eskalasi konflik tersebut ke daerah-daerah lain atau pemberitaan tersebut mengarah ke resolusi konflik. Sebelum kita membahasnya, mungkin sebaiknya kita melihat tipologi efek media yang dikemukakan oleh Golding dalam McQuail (2005: 468). 2 Lihat Timo Kivimaki, Penelitian Konflik Suku dalam Masyarakat multi-budaya. dalam buku Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik. Editor: Dewi Fortuna Anwar, Buku Obor, 2003, hal 84 295
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia INTENTIONALITY
Planned Effect
Propaganda Development diffusion Individual response
Media Campaign
News learning
News diffusion
Framing Diffusion and innovations Distribution of knowledge T I M E Short Time
Agenda Setting
Event outcomes Social control Socialization Long Term
Individual reaction
Reality defining Institutional change
Collective reaction Displacement -­‐ Cultural and social change Policy effect
Social integration Unplanned effect Menurut Golding dalam McQuail gambar di atas menujuk- kan empat tipologi dampak pemberitaan media. Dampak jangka pendek yang disengaja dapat dipandang sebagai "bias"; dampak jangka pendek yang tidak disengaja dipandang sebagai "bias yang tidak disadari"; dampak jangka panjang yang disengaja disebut se- bagai "kebijakan"; sedangkan dampak berita jangka panjang yang tidak disengaja disebut sebagai "ideologi." Dalam konteks kerusuhan yang bernuansa SARA, dampak me- dia yang dikhawatirkan muncul adalah reaksi kolektif (collective reac- tion). Reaksi ini bermakna adanya dampak media yang alami oleh individu secara serentak oleh banyak orang, yang menimbulkan tindakan bersama, biasanya tindakan yang tidak teratur dan tidak dilembagakan. Dampak yang sering timbul antara lain rasa takut, cemas, dan marah, yang mengakibatkan kepanikan dan konflik ho- risontal (McQuail, 2005:469) Benarkan media massa mampu menimbulkan dampak reaksi kolektif ? Sejumlah penelitian memang telah dilakukan namun hasil- nya masih menimbulkan pro dan kontra. Penelitian Singer (1970) 296
media dan KonfliK yang dikutip McQuail (1987:240) menujukkan bahwa ada bukti ter- tentu media massa dapat turut terlibat dengan hanya mengisyarat- kan kejadian dan lokasi terjadinya peristiwa kerusuhaan, disertai publikasi insiden yang menyebabkan timbulnya perilaku rusuh atau dengan mengetengahkan publisitas yang memungkinkan timbul- nya kerusuhaan. Akan tetapi menurut Kerner dalam McQuail (1987:240) media massa belum terbukti sebagai faktor pokok atau penyebab utama lahirnya kerusuhan. Menurut McQuail, hubung- an pribadi memainkan peran lebih besar ketimbang media dalam situasi rusuh apapun. Menurut Spilerman dalam McQuail, media dapat pula mem- pengaruhi penentuan waktu atau bentuk perilaku rusuh. Dalam stu- dinya, Spilerman memberi dukungan pada hipotesis ini dan hipo- tesis lainnya, atas dasar pembuktian yang agak negatif. Meskipun dengan penelitian yang exstensive, tidak dapat ditemukan penjelasan struktural yang memuaskan atas banyak kerusuhan di daerah urban di Amerika Serikat. Spilerman menyimpulkan bahwa televisi dan struktur berita jaringannya bertanggung jawab atas kerusuhan itu khususnya menciptakan "solidaritas kulit hitam yang dapat menero- bos batas komunitas. Pertanyaan selanjutnya apakah bijaksana untuk menghidari meluasnya konflik horisontal kita lantas menghentikan berita-berita kerusuhan yang bernuansa SARA? Ternyata menghentikan berita bukan sesuatu yang bijaksana. Selain mengkhianati asas public right to know, penghentian berita melalui media massa, sama dengan me- nyumbat saluran kamunikasi resmi. Bila saluran komunikasi resmi ditutup biasanya yang tumbuh subur adalah rumor atau desas-desus. Menurut A.S. Achmad (1990:118) desas-desus adalah suatu proposisi terhadap kepercayaan mengenai rujukan yang bersifat pembicaraan ramai yang tersiar tanpa pembuktian resmi. Dalam berbagai studi menjunjukkan bahwa rumor senantiasa membawa: keingintahuan (penasaran), ketakutan (horor), permusuhan dan kepanikan. Bila desas-desus membawa dampak kepada ketakutan yang lebih-lebih mengarah kepada kepanikan masyarakat, maka pada akhirnya dengan mudah menyulut bahkan memperbesar kerusu- 297
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia han atau konflik itu sendiri atau bahkan memicu lahirnya kerusuhan atau konflik baru. Menurut hemat penulis, cara yang tepat digunakan untuk menghidari dampak meluasnya kerusuhan bernuansa SARA aki- bat pemberitaan media, namun tidak menghentikan pemberitaan adalah melalui jurnalisme damai (peace journalism). Praktek jurnal- isme ini diperkenalkan oleh Johan Galtung ahli studi pembangunan yang merasa miris melihat pemberitaan pers yang mendasarkan kerja jurnalistiknya secara hitam putih: kalah-menang. Pola kerja jurnalistik seperti ini dia sebut sebagai jurnalisme perang (Stanley, 2001). Jurnalisme perang lebih tertarik pada konflik, kekerasan, kor- ban yang tewas, dan kerusakan material. Pola seperti ini juga yang banyak dianut infotaiment, yang lebih suka mendasarkan kerjanya pada konflik rumah tangga selebritis. Penganut jurnalisme perang enggan menggali asal-usul konflik, mencari alternatif-alternatif pe- nyelesaian, berempati pada akibat-akibat kemanusiaan yang ditim- bulkannya. Jurnalisme perang lebih suka memperjauh jarak pihak berkonflik dalam kerangka kalah-menang, bukan mendekatkan ke- duanya untuk berdamai. Ide Galtung kemudian diikuti Annabel McGoldricik dan Jake Lynch-- mendorong pers untuk mengubah teori klasik jurnalisme perang itu menjadi jurnalisme damai (peace journalism). Pers haruslah mengambil peran memprovokasi pihak-pihak bertikai untuk me- nemukan jalan keluar. Pers harus melakukan pendekatan menang- menang dan memperbanyak alternatif penyelesaian konflik Jurnalisme damai lebih mementingkan empati kepada korban- korban konflik daripada liputan kontinyu tentang jalannya konflik itu sendiri. Jurnalisme damai memberi porsi yang sama kepada semua versi yang muncul dalam wacana konflik. Jurnalisme damai juga berusaha mengungkapkan ketidakbenaran di kedua belah pi- hak, bahkan kalau perlu menyebutkan nama pelaku kejahatan (evil- doers) di kedua belah pihak. (Pantau, edisi 09, 2000:47).§ 298
media dan KonfliK Daftar Pustaka: Achmad, A.S. (1990). Manusia dan Informasi. Makassar: Hasanuddin Uni- versity Press. Dominick, Joseph R. 1999. The Dynamics of Mass Communication. USA: Mc- Graw-Hill. Lowery, Shearon & DeFleur, Melvin L. (1995). Milestones in Mass Communica- tion Research: Media effect. USA: Longman Publisher. McQuail, Dennis. (2005) Mass Communication Theory. London: Sage Publica- tion. Rakhmat, Jalaluddin. (2000). Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Ros- dakarya. Sendjaja, S. Djuarsa. (1998). Teori Komunikasi. Jakarta: Penerbit Universi- tas Terbuka. Severin, Werner J & Tankard, James W. JR. (1997). Communication Theories: Origin, Method, and Uses In The Mass Media. USA: Longman Publisher. Stanley. (2001). "Konflik dan Ide Jurnalisme Perdamaian" Makalah pada Seminar Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai, Yayasan Kippas, Medan, 19 April 2001. 299
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia MEDIA MASSA DAN KONFLIK SOSIAL DI JAWA TIMUR Studi Kasus Harian Regional Surya Yuli Nugraheni dan Maria Yuliastuti Pada Agustus 2011 muncul kasus pelarangan akti- vitas Jamaah Ahmadiyah oleh Gubernur Jawa Timur yang mengundang prokontra masyarakat Jawa Timur, juga kasus sontek massal di Surabaya dan banyak ka- sus lain. Peran media massa diperlukan sebagai pem- bentuk kohesi sosial (penyatuan). Kohesi sosial meru- pakan syarat dasar bagi sebuah masyarakat. Terdapat lima dimensi utama kohesi sosial dari empat dokumen kebijakan pemerintah Perancis dan Kanada, OECD, dan Kelompok Roma (Berger- Schmitt, 2000) antara lain: (1) kebersamaan-isolasi (identitas, komitmen), (2) pengikutsertaan-pengesamp- ingan (akses setara), (3) partisipasi-ketidakterlibatan (politik, ekonomi, sosial, budaya), (4) penerimaan-pe- nolakan (toleransi perbedaan) dan (5) legitimasi-ilegiti- masi (institusi sebagai mediator konflik). Melalui teknik tersebut, hukum dan etika media harus diterapkan dan diawasi guna mendukung peran media massa sebagai pendorong kohesi sosial. Penulis ingin melihat peran Harian SURYA sebagai harian re- gional terbesar Jawa Timur dalam melakukan kohesi sosial terhadap beragam konflik yang muncul. Kata kunci : konflik sosial, media massa, kohesi sosial 300
media dan KonfliK Pendahuluan Tidak ada yang menyangkal bahwa Indonesia memang memi- liki kekayaan yang berlimpah, didukung dengan budaya yang be- ranekaragam, mulai dari suku, aliran kepercayaan, ras, dan agama. Namun, bila ditelaah lebih jauh lagi, Indonesia masih minim prestasi sebagai sebuah bangsa yang demokratis terhadap kekayaan plural- ismenya. Toleransi, kesetaraan dan keadilan bagi pluralisme belum terbentuk. Lima landasan pokok Pancasila sering diceraiberaikan, bukan satu kesatuan lagi. Masing-masing pihak cenderung egois terhadap apa yang men- jadi identitas pribadinya, baik dalam bermasyarakat maupun ber- negara. Toleransi sering diabaikan baik secara sadar ataupun tidak. Tampak bahwa realitas pluralisme di Indonesia memang menjadi salah satu bagian yang sulit diterima oleh masyarakat. Sebut saja kasus yang terjadi pada Agustus 2011 lalu, adanya aksi penolakan jemaat Ahmadiyah di sejumlah daerah. Kasus terse- but merupakan salah satu bentuk sikap intoleran atau tidak berto- leransi terhadap antarpemeluk kepercayaan. Ulil Abshar Abdalla, Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat mengatakan, "Permasalahan Ah- madiyah saat ini berkaitan erat dengan konstruksi negara Indonesia yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi setiap warganya untuk menjalankan kegi- atan keagamaan dan atau kepercayaannya, meski setiap orang bi- lang Ahmadiyah sesat" 8 Maret 2011). Jika kondisi ini terus menerus diabaikan, tidak menutup ke- mungkinan bahwa sikap intoleran akan semakin menyebar. Di sini- lah peran media dibutuhkan, media diharapkan memiliki kekuatan besar untuk mampu menyuarakan toleransi. Media harus mampu memberikan informasi, inspirasi dan banyak hal untuk memberi- kan pandangan berimbang pada masyarakatnya. Media idealisnya tidak hanya condong pada keberpihakan satu kepentingan tertentu. Penegakan pluralisme merupakan kewajiban mendasar bagi mereka yang peduli dengan demokrasi dan keberlangsungan hidup bangsa ini. 301
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Detil Kasus Kasus pelarangan aktivitas Jamaah Ahmadiyah oleh Guber- nur Jawa Timur sempat mengundang pro dan kontra masyarakat di Jawa Timur. Berikut adalah petikan berita yang dimuat beberapa media oleh tanggal 3 Maret 2011 sebagai beri- kut: Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyatakan siap menghadapi gugatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia terkait Surat Keputusan Pelarangan Ahmadiyah yang dibuatnya. Menurut Soekarwo, Surat Keputusan Gubernur nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Jawa Timur meru- pakan hasil kajian dan kesepakatan dengan sejumlah pihak di Jawa Timur. "Silakan jika akan digugat. Saya siap (menghada- pi), ini kan negara hukum," kata Soekarwo di Kabupaten Bon- dowoso, Kamis (3/3/2011). Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu juga menegaskan bahwa surat keputusan pelarangan segala kegiatan keagamaan Jemaah Ahmadiyah itu dimaksudkan untuk meredam potensi kemarahan umat Islam atau mencegah konflik sosial. "Jadi pemerintah propinsi tidak mengurusi keyakinan atau akidah dan ritual mereka, apalagi mau membubarkan Ahmadiyah," katanya. Soal pembubaran Jemaah Ahmadiyah, kata dia, adalah we- wenang pemerintah pusat. "Jadi, sebagai gubernur, saya tidak ingin ada konflik sosial karena persoalan Ahmadiyah terjadi di Jawa Timur," katanya. Pernyataan Gubernur Pakde Karwo itu disampaikan menang- gapi rencana pihak jemaat Ahmadiyah yang melakukan gu- gatan. Sebelumnya, Senin (28/2/2011), Humas Jamaah Ah- madiyah Indonesia (JAI) Mubarik Ahmad mengatakan pihak Ahmadiyah menyatakan tidak terima dengan SK Gubernur Jawa Timur. Menurut Mubarik, JAI akan melakukan segala daya upaya agar umatnya tetap bisa beraktivitas menjalankan ajaran sesuai keyakinannya yakni dengan mengajukan ke Pen- gadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Sesuai petunjuk dari penasehat hukum, banyak upaya yang akan kita lakukan seper- ti upaya hukum dan upaya lainnya yang dibolehkan. Namun jalur yang paling sederhana ya ke PTUN. Itu jalan satu-satunya kita uji malalui PTUN," kata Mubarik. Sedangkan SK Gubernur Jatim No 188 /94 /KPTS/013 /2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indone- sia di Jawa Timur itu antara lain berisi: 302
media dan KonfliK 1. Aktivitas jamaah Ahmadiyah di Jawa Timur dapat memicu atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyara- kat Jatim. a. Melarang ajaran Ahmadiyah baik secara lisan, tulisan mau- pun melalui media elektronik. b. Melarang memasang papan nama organisasi Ahmadiyah di tempat umum. c. Melarang memasang papan nama pada masjid, mushola, lembaga pendidikan dengan identitas jamaah Ahmadiyah In- donesia. 2. Melarang penggunaan atribut jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam segala bentuknya. SK tersebut ditembuskan kepada sepuluh instansi, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, DPRD Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim, Kanwil Kementrian Agama Jatim, Kanwil Hukum dan HAM Jawa Timur dan PB Ahmadiyah Indonesia di Jakarta. Kasus sosial lain adalah ditemukannya sontek massal di Suraba- ya yang sempat meresahkan masyarakat beberapa waktu lalu. Demikian kutipan berita dari tanggal 15 Juni 2011 sebagai berikut: TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Nasional Muham- mad Nuh meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur me- nyelesaikan konflik sosial yang muncul selepas kontroversi son- tek massal di Sekolah Dasar Negeri 2 Gadel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang terjadi di sekolah dasar itu menurut Nuh hanya masalah akademik. "Selesaikan benturan sosialnya dengan cara kedua pihak diper- temukan, difasilitasi, rukunkan kembali sebagai warga," kata Nuh dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional, Rabu, 15 Juni 2011. Al, siswa SDN 2 Gadel, melaporkan ke ibunya, dia diminta gu- runya memberikan sontekan kepada kawan-kawannya. Ibu Al, Siami, lantas melaporkannya ke kepala sekolah dan membu- kanya ke media massa. Namun, Al dan keluarganya sejak pekan lalu terpaksa men- gungsi ke rumah orang tuanya di Dusun Lumpang, Desa Sedapur Klagen, Kecamatan Gadel, Kabupaten Gresik. Ia mengaku takut dan terusir dari rumahnya setelah warga setem- pat berunjuk rasa mengecam dirinya yang membongkar prak- tek sontek massal itu. 303
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia "Ibu Siami kita hargai karena menyampaikan kebenaran," kata Nuh. "Tapi, jangan pula dengan menghargai Siami, kita men- gorbankan kelompok lain, mengangkat yang satu dan men- jatuhkan yang lain kan politik belah bambu." Nuh menyayangkan masalah akademik itu ditarik ke ranah sosial hingga membuat dunia pendidikan dicap kehilangan kejujuran. Padahal, menurut Nuh, tudingan sontek massal itu tak terbukti. Meski demikian, Nuh mengakui ada pelanggaran yang diperbuat guru sekolah dasar itu, yakni menyuruh murid- nya berbuat curang. "Guru itu telah dijatuhi sanksi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur," kata Nuh. Kutipan kedua kasus tersebut adalah contoh dari beberapa pemberitaan di surat kabar. Melalui kutipan berita tersebut, secara tidak langsung justru menambah panas masyarakat pembacanya. Pada kasus pelarangan aktivitas jemaah Ahmadiyah, muncul di- beritakan adanya Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, atau SK pelarangan Ahmadiyah di berbagai daerah. Hal tersebut juga mem- pengaruhi sikap aparat yang cenderung melakukan justifikasi tin- dakan diskriminasi. Dan ujung-ujungnya bahkan bisa menimbulkan masalah baru. Tidak jauh berbeda dengan kasus sontek massal yang juga jus- tru menjadi semakin memuncak. Masyarakat dibingungkan, tidak ada informasi ataupun solusi dan sanksi tegas mulai dari secara ti- dak langsung menyalahkan tindakan Al dan ibunya atau sebaliknya dengan mendukung pihak pemerintah. Surat kabar sebagai media massa diharapkan tidak hanya seba- gai penyebar informasi saja. Namun, surat kabar diharapkan me- miliki tanggung jawab lebih untuk turut serta memimpin masyara- kat untuk memilih sikap yang positif, menciptakan hubungan dan integrasi yang berkesinambungan. Surat kabar diharapkan mampu menjadi pendorong kohesi sosial yang melibatkan individu yang satu dengan yang lain, juga kelompok atau komunitas dan kelas so- sial yang tentunya terwadahi keseluruhannya di media massa. Surat Kabar sebagai Media Massa Surat kabar merupakan salah satu bentuk industri media massa, pernyataan ini didukung oleh pendapat Biagi (2010: 11) bahwa in- 304
media dan KonfliK dustri media massa terdiri dari delapan jenis antara lain buku, surat kabar, majalah, rekaman, radio, film, televisi, dan internet. Fungsi Sosial Media Massa Media massa seturut dengan fungsi sosialnya mampu mem- berikan informasi, korelasi, keberlanjutan, hiburan, dan mobilisasi, seperti yang disampaikan oleh McQuail (2011a:108) sebagai beri- kut: Fungsi informasi berarti media harus mampu: (1) menyediakan informasi mengenai peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia; (2) menunjukkan adanya hubungan kekuatan; dan (3) mem- berikan sarana bagi inovasi, adaptasi dan pertumbuhan. Fungsi korelasi berarti media harus mampu: (1) menjelaskan, menafsirkan, dan memberikan komentar atas makna peristiwa dan informasi; (2) menyediakan dukungan untuk kekuasaan dan norma yang mapan; (3) sosialisasi; (4) mengatur aktivitas yang terpisah; (5) membangun konsensus; dan (6) mengatur tatanan prioritas dan melambangkan status relatif. Fungsi keberlanjutan berarti media harus mampu: (1) mengek- spresikan budaya dominan dan memahami perkembangan kultur dan subkultur yang baru; dan (2) mendorong dan memelihara kesa- maan nilai. Sementara fungsi hiburan berarti media harus mampu: (1) menyediakan kesenangan, pengalihan, dan sebagai alat relaksasi; dan (2) mengurangi tekanan sosial. Fungsi mobilisasi media harus mampu: mengampanyekan tu- juan sosial di ranah politik, perang, perkembangan ekonomi, peker- jaan, dan terkadang agama. Selain itu ditemukan fungsi sosial yang lain yaitu: (1) mengikat masyarakat menjadi satu, (2) memberikan kepemimpinan bagi masyarakat, (3) menolong membangun ranah publik, (4) menyediakan pertukaran ide antara pemimpin dan mas- sa, (5) memuaskan kebutuhan informasi, (6) memberikan cerminan atas masyarakat itu sendiri dan (7) bertindak sebagai kesadaran dari masyarakat (McQuail (2011: 97). Surat kabar memiliki tugas yang cukup berat dengan mengem- ban karakteristik sekaligus fungsinya sebagai mandat yang tidak bisa dihindari. Mengingat konflik yang sering terjadi di lingkungan sosial 305
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia kita, maka surat kabar diharapkan cukup sigap untuk mengatasinya. Karakteristik surat kabar dengan didukung oleh fungsi sosialnya di- harapkan tidak lepas dari unsur media massa sebagai pendorong ko- hesi sosial. Konflik yang terjadi di masyarakat diharapkan mampu diredam supaya tidak semakin memuncak. Media sebagai Pendorong Kohesi Sosial Media massa memiliki tugas yang tidak mudah, banyaknya konflik yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat bukan berarti hanya begitu saja disajikan. Namun, harus dilakukan proses dimana berita tersebut diolah agar tidak menambah panas konflik itu sendi- ri. Dimana ketika media massa ikut turut serta meredam konflik, tentunya akan mengurangi runcingnya konflik itu sendiri. Dengan kata lain media massa diharapkan mampu merangsang masyarakat untuk memikirkan bahwa konflik dapat memisahkan masyarakat itu sendiri, dan hal itu bukan sebuah solusi yang baik. Media massa memiliki fungsi untuk mendorong kohesi sosial. Ko- hesi yang dimaksud disini adalah penyatuan, dimana media massa diharapkan mendorong masyarakat untuk bersatu. Diasumsikan bahwa kohesi sosial merupakan syarat dasar bagi sebuah masyara- kat (Siddique dalam Colletta, Lim dan Viitanen, 2001 :18). Terdapat lima dimensi utama dari kohesi sosial yang ditemukan dari empat dokumen kebijakan pemerintah Perancis dan Kanada, OECD, dan Kelompok Roma (Berger-Schmitt, 2000) diantaranya adalah (1) kebersamaan - isolasi (nilai-nilai bersama, identitas, pera- saan komitmen), (2) pengikutsertaan - pengesampingan (kesempat- an yang setara untuk memperoleh akses), (3) partisipasi - ketidakter- libatan (dalam hal kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya), (4) penerimaan - penolakan (menghargai dan mentoleransi per- bedaan dalam masyarakat majemuk) dan (5) legitimasi-ilegitimasi (akan institusi-institusi yang berperan sebagai mediator dalam kon- flik di masyarakat majemuk). Lima dimensi tersebut merupakan pilihan, pilihan yang ten- tunya akan diambil salah satu oleh media massa. Hal ini harus benar-benar dipertimbangkan secara matang oleh media massa. Merupakan sebuah tantangan, apakah media massa mampu me- 306
media dan KonfliK liput beritanya dengan teknik cover both sides (meliput dua sisi yang berbeda secara seimbang) atau bahkan all sides (meliput dua sisi yang berbeda secara seimbang). Dengan menggunakan teknik tersebut, secara tidak langsung media massa turut berperan melakukan kohesi sosial. Dimana ada- nya usaha untuk penyatuan atau pengintegrasian atas konflik yang terjadi. Penerapan fungsi media massa sebagai pendorong kohesi sosial sebenarnya juga sudah didukung dengan adanya hukum dan etika media massa. Hukum dan etika media massa ini tentunya bukan hanya sebagai hiasan semata, namun harus diterapkan dan benar-benar diawasi serta dipantau dalam prosesnya untuk mendu- kung terciptanya media massa sebagai pendorong kohesi sosial. Hukum dan Etika Media Massa pada Peliputan Konflik Sebuah kode etik jurnalistik mengacu pada serangkaian prin- sip perilaku profesional yang dipungut dan dikendalikan oleh para jurnalis sendiri. Beberapa prinsip dalam kode etik jurnalistik yang sering ditemukan adalah kebenaran informasi, kejernihan informa- si, perlindungan terhadap hak-hak publik, tanggung jawab dalam pembentukan opini publik, standar dalam mengumpulkan dan melaporkan informasi serta menghormati integritas sumber (Biagi, 2005:190-191). Pada intinya, hukum media massa memberikan jaminan pada media untuk melakukan kegiatan profesional dan melindungi ma- syarakat dari dampak negatif media massa. Dimana media memiliki empat macam tipe isu etika yang juga harus benar-benar diterapkan dan dijaga sepenuhnya yaitu : 1. Kejujuran (truthfulness) dalam melaporkan berita bernilai lebih daripada keakuratan dan menyampaikan yang sebenarnya un- tuk mendapatkan sebuah berita. Kejujuran juga berarti tidak salah merepresentasikan seseorang atau terdapat motif tersem- bunyi akan sebuah berita kepada pembaca atau penonton, serta tidak melaporkan berita yang salah. Aspek lain dari kejujuran adalah kepercayaan bahwa pegawai pemerintah seharusnya tidak menggunakan media untuk mengakhiri masalah mereka dengan "menanamkan" berita yang tidak benar (Biagi, 2010: 307
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia 419). 2. Keadilan (fairness) menyiratkan ketidakberpihakan (impartial- ity) bahwa wartawan tidak memiliki kepentingan pribadi untuk memperoleh hasil dari laporan atau berita yang dibuat, bahwa tidak ada keuntungan tersembunyi untuk wartawan ataupun narasumber dari cerita yang disajikan atau yang tidak disajikan (Biagi, 2010: 423). 3. Privasi, bagaimana pers menyeimbangkan anatara kebenaran dan penemuan fakta yang membutuhkan privasi (Biagi, 2010: 426). 4. Tanggungjawab. Kejadian yang dipilih para wartawan untuk di- beritakan dan cara mereka menggunakan informasi yang mere- ka kumpulkan merefleksikan pengertian profesi tanggungjawab publik (Biagi, 2010: 427). Keterkaitan konsep-konsep diatas dapat dijelaskan melalui ske- ma berikut : Fungsi Sosial Media Massa (Mc Quail,2011a) -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Informasi Korelasi Keberlanjutan Hiburan Mobilisasi Lima dimensi utama dari kohesi sosial (Berger-­‐Schmitt, 2000): -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Kebersamaan - isolasi Pengikutsertaan - pengesampingan Partisipasi - ketidakterlibatan Penerimaan - penolakan Legitimasi - ilegitimasi Sumber : olahan penulis Empat macam tipe isu etika (Biagi, 2010): -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Kejujuran Keadilan Privasi Tanggungjawab Empat macam isu etika tersebut menjadikan tantangan tersen- diri bagi media massa sebagai pendorong kohesi sosial. Pemberi- taan media massa harus mampu membangun opini menyejukkan dengan tetap memenuhi asas jurnalisme (objektif, akurat, dan seim- bang) dengan tidak meninggalkan empat macam isu etika. Harian Regional Jawa Timur "SURYA" Di Jawa Timur telah hadir surat kabar harian regional SURYA yang sangat berperan aktif dalam pemberitaan, khususnya infor- masi seputar regional Jawa Timur. Telah terbukti dari prinsip dasar yang telah disusun oleh harian SURYA di dalam company profile Har- ian SURYA, Januari 2012', sebagai berikut: 308
media dan KonfliK Harian SURYA saat ini telah memposisikan dirinya sebagai ko- ran regional no.1 di Jawa Timur, ini jelas terbaca dalam rumusan visinya yang menyatakan menjadikan SURYA sebagai perusahaan media informasi terbesar, terpadu dan terbaik di Jawa Timur me- lalui penerbitan surat kabar regional dan online dengan menyajikan informasi yang terpercaya. Hal ini juga didukung oleh konsep edito- rial yang disajikan Harian SURYA yaitu secara isi 80% berisi berita regional atau daerah Jawa Timur dan 20% berita nasional dan in- ternasional. SURYA memiliki sejarah kepemilikan sebagai berikut: berawal dari Mingguan SURYA yang dimiliki Grup Pos Kota kemudian beralih ke Harian SURYA yang dimiliki oleh Kompas Gramedia Group. SURYA tergabung dalam kelompok media Kompas Gramedia, Tri- bune (group of regional newspapaer), (portal Surabaya terkini). Sejarah kepemilikan SURYA mulai pada 26 Juni 1986 SURYA ter- bit secara mingguan dan dimiliki grup Pos Kota. Pada 10 November 1989 SURYA terbit secara harian dan dimiliki oleh dua grup media yaitu Grup Pos Kota dan Grup Kompas Gramedia. Perkembangan terakhir adalah pada Mei 2001 SURYA tetap terbit secara harian dan dimiliki secara penuh oleh Grup Kompas Gramedia. Misi Harian SURYA adalah menjalankan bisnis secara sehat yang menguntungkan bagi shareholders, karyawan, dan masyarakat. Jika dicermati masyarakat menjadi bagian dari misi utama Harian SURYA. Sejak 1 Januari 2011 bidang usahanya dikembangkan pada 2 unit usaha yaitu penebitan dan jasa percetakan. Penerbitan dike- lola oleh PT Antar Surya Media sedangkan jasa percetakan dikelola oleh PT Antar Surya Jaya (Gramedia Surabaya Plant) yang mela- yani percetakan dalam grup sendiri yaitu Harian SURYA, Harian KOMPAS, Tabloid Nova, Tabloid Bola, Tabloid Otomotif, Tabloid Otoplus, Tabloid Soccer, dan juga melayani percetakan di luar grup. Harian SURYA terbit dengan rata-rata jumlah 20 halaman dengan oplah mencapai 155.000 eksemplar. Segmen pasar harian SURYA dikhususkan pada pembaca dengan rentang usia dewasa 20-60 tahun. Sementara jika ditinjau dari komposisi jenis kelamin profil pembaca Harian SURYA adalah pria sebesar 60% dan wanita sebe- sar 40%. Perimbangan antara pelanggan tetap dan eceran hampir sama yaitu sebesar 46% dan 54%. Nilai berita yang dianut oleh Harian SURYA adalah baru, tragedi atau bencana, konflik, glamor, seks, human interest, kedekatan, promi- nence. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Harian SURYA dalam mengelola bisnis informasi ini adalah keinginan konsumen, kecenderungan perubahan sosial, kiat-kiat pesaing, mencermati pe- rubahan teknologi, ekonomi, sosial, dan politik. 309
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Sementara proses produksi Harian SURYA digambarkan seb- agai berikut : Sumber : Company Profile Harian Surya 2012 Konflik Sosial dan Harian Surya Pada Harian SURYA, keterlibatan narasumber atas konflik yang terjadi (konflik figur) dapat dilihat dari dua sisi. Skala konflik dan orang orang yang terlibat di sana. Dalam kasus Ahmadiyah, ini pernah diangkat Harian SURYA, karena salah satu elemen yang ada dalam kasus ini adalah konfliknya. Harian SURYA menyajikan informasi peristiwa dan background kasusnya. Namun demikian, figur kritis tetap masuk. Bahwa, pemerintah gagal melindungi warga. Yang utama, adalah menunjukkan substansi masalahnya, Harian SURYA berusaha tidak mengeksplorasi kasus ini sekadar talking news. Harian SURYA menampilkan feature juga, bagaimana warga Ahmadiyah menjalankan Shalat Jumat, bagaimana sesungguhnya keyakinan setiap umatnya muncul di sana. Dengan demikian tidak ada penghakiman. Sementara dalam kasus sontek figur, ini kita angkat karena pu- nya news value yang tinggi. Harian SURYA boleh dibilang kalah start soal munculnya berita ini. Namun dengan pola editorial yang disaji- 310
media dan KonfliK kan, dengan menjelentrehkan (menjelaskan panjang lebar, pen.) sedetil mungkin jalannya cerita, rating Harian SURYA nomor satu di online tentang kasus Alif dan Ny. Siami. Bahkan mendapat 'Penghargaan Nominasi Adiwarta Sampoerna' yang diumumkan tanggal 13 De- sember 2011 lalu. Pada tulisan Ny. Siami, Harian SURYA mengangkat micro people. Pada pemberitaan awal, Harian SURYA menunjukkan be- tapa masyarakat tidak lagi punya nilai-nilai kejujuran, ketika mer- eka melakukan protes apa yang dilakukan Alif dan ibunya. Namun Harian SURYA juga mengkritisi, apa yang kemudian terjadi pada Ny. Siami ketika sudah menjadi figur-figur. Ada sesuatu yang juga bergeser pada dirinya, yaitu juga membuat masyarakat tidak suka. (Wawancara Taufiq Zuhdi, Redaktur Pelaksanan Harian SURYA, tanggal 13 Desember 2011) Etika Redaksional Harian SURYA Sebagai media massa, tentu saja ada peran problem solver yang harus dimainkan sebuah lembaga media di tengah berbagai gejolak sosial yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, apapun bentuk peran itu tentu saja harus berpijak pada nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai jurnalistik Tidak bisa sebuah media mengabaikan gejolak sosial yang ter- jadi di masyarakat, manakala ada hak-hak dari masyarakat yang dicederai. Namun, sebagai media, Harian SURYA berusaha ti- dak menutup mata manakala ada sesuatu yang sudah berlebihan atas gejolak tersebut. Sebagai media, Harian SURYA harus tetap proporsional, tidak larut dalam kepentingan tetapi bisa memberi pencerahan, menjelaskan duduk persoalan sesuai konteksnya. Di media massa manapun, redaksi selalu menekankan bahwa sebuah berita harus kaya narasumber. Karena itu, sebuah berita ter- kadang tidak cukup cover both sides, melainkan all sides. Hal itu juga se- lalu ditekankan pada reporter Harian SURYA. Praktiknya, kadang ini tidak mudah. Bukan karena tidak dijalankan, namun karena ke- terbatasan space halaman yang ada. Kerapkali, dalam sebuah berita, pihak Harian SURYA telah memiliki berbagai angle berita dari ba- nyak pihak, namun karena space terbatas, maka bagian-bagian berita 311
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia tersebut dengan terpaksa tidak bisa dimuat. Terkait kejujuran, keadilan dan tanggungjawab dalam etika re- daksional, selama ini Harian SURYA sudah mencoba menerapkan hal ini kepada seluruh awaknya. Tentu saja masih ada kekurangan di sana sini. Terkait masalah uang misalnya, beberapa karyawan telah diberhentikan karena melakukan pelanggaran etika wartawan. Demikian juga tentang tanggungjawab, ada sanksi yang harus diteri- ma manakala ada pelanggaran yang dilakukan. Semua ini semata- mata untuk menjaga agar kredibilitas lembaga terjaga (Wawancara Taufiq Zuhdi, Redaktur Pelaksanan Harian Surya, Desember 2011). Analisis Hubungan tegas antara karakteristik surat kabar sebagai media massa yang tidak hanya memiliki fungsi memberikan informasi, na- mun sekaligus sebagai pendorong kohesi sosial tanpa meninggalkan ketentuan hukum dan etika media massa pada peliputan konflik. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui skema berikut ini: Fungsi Sosial Media Massa (Mc Quail,2011a) -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Informasi Korelasi Keberlanjutan Hiburan Mobilisasi Lima dimensi utama dari kohesi sosial (Berger-­‐Schmitt, 2000): -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Kebersamaan - isolasi Pengikutsertaan - pengesampingan Partisipasi - ketidakterlibatan Penerimaan - penolakan Legitimasi - ilegitimasi Empat macam tipe isu etika (Biagi, 2010): -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Kejujuran Keadilan Privasi Tanggungjawab Sebagai surat kabar, Harian SURYA harus memenuhi fungsi sosialnya sebagai media. Pertama Harian SURYA harus mampu menyediakan informasi mengenai mengenai peristiwa dan kondisi dalam masyarakat utamanya mengenai beragam peristiwa konflik sosial yang muncul di wilayah Jawa Timur. Kedua Harian Surya harus mampu berfungsi sebagai korelasi dengan cara menjelaskan bahkan menafsirkan dan memberikan komentar atas makna peris- tiwa dan informasi, berkaitan dengan konflik sosial Harian Surya sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam menyajikannya. Ketiga, Harian Surya harus mampu menjalankan fungsi keber- lanjutan yang berarti harus mampu mendorong dan memelihara kesamaan nilai terutama nilai-nilai kesatuan regional yang ada di Jawa Timur. Keempat, Harian Surya harus mampu menjalankan 312
media dan KonfliK fungsi menghibur yang berarti mampu menyajikan informasi untuk mengurangi tekanan sosial. Dan, fungsi yang terakhir adalah mo- bilisasi yang berarti Harian Surya harus mampu mengampayekan tujuan sosial yaitu kohesi sosial di masyarakat Jawa Timur. Kelima fungsi sosial media massa tersebut sudah dimiliki sepenuhnya oleh Harian SURYA, tentunya langkah selanjutnya adalah fungsi Harian SURYA sebagai pendorong kohesi sosial. Di- mana untuk memenuhi fungsi sebagai kohesi sosial, diperlukan lima dimensi dari kohesi sosial. Pertama, adanya pilihan kebersamaan atau isolasi. Dan Harian SURYA memilih adanya kebersamaan, ditunjukkan dengan sikap Harian SURYA yang berusaha tidak mengeksplorasi kasus Ahmadiyah sekadar talking news. Dengan tetap menampilkan figur kritis di dalamnya bahwa pemerintah telah ga- gal melindungi warganya. Kemudian Harian SURYA juga lebih memilih pengikutsertaan dan penerimaan sekaligus melegitimasi sebagai tahap selanjutnya dari kohesi sosial. Di mana Harian SURYA mengemas berita dalam bentuk feature, menunjukkan bagaimana warga Ahmadiyah men- jalankan Shalat Jumat, bagaimana sesungguhnya keyakinan setiap umatnya muncul di sana. Dengan demikian tidak ada penghakiman. Tidak jauh pula dengan kasus sontek massal, walaupun Har- ian SURYA boleh dibilang terlambat memberitakan kasus tersebut dibanding media lain. Namun, Harian SURYA tetap memegang teguh peranannya sebagai pendorong kohesi sosial. Ditunjukkan dengan pola editorial yang disajikan, dengan memberikan penejela- san sedetil mungkin jalannya cerita dari awal peristiwa. Dengan mengangkat Ny. Siami yang merupakan micropeople se- harusnya diberikan penghargaan lebih atas sebuah kejujuran. Na- mun juga dampak selanjutnya, dimana Ny. Siami tidak lagi dihargai di lingkungannya dan dikucilkan. Kemudian Harian SURYA juga menunjukkan betapa masyarakat tidak lagi punya nilai-nilai kejuju- ran, ketika mereka melakukan protes apa yang dilakukan Alif dan ibunya. Harian SURYA juga mengkritisi, apa yang kemudian terjadi pada Ny. Siami. Dimana ada sesuatu yang juga bergeser pada diri Ny. Siami yaitu juga membuat masyarakat tidak suka atas tindakan yang dilakukannya. 313
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Hal tersebut menunjukkan adanya kohesi sosial yang sudah diterapkan oleh Harian SURYA. Hingga akhirnya Harian SURYA menerima 'Penghargaan Nominasi Adiwarta Sampoerna' yang diu- mumkan tanggal 13 Desember 2011 lalu. Nilai-nilai kebersamaan, identitas figur konflik dan perasaan mereka turut diungkapkan. Ke- mudian adanya porsi setara yang diberikan antara pihak yang men- jadi korban dan sebaliknya untuk memperoleh akses atau kesempat- an dalam pemberitaannya. Berikut juga dilibatkannya narasumber yang pro ataupun kon- tra dengan konflik tersebut untuk lebih memberikan penghargaan dan toleransi atas perbedaan dalam masyarakat yang majemuk. Juga keterlibatan institusi-institusi yang berperan sebagai mediator dalam konflik di mayarakat majemuk menjadi jembatan yang tidak luput dari perhatian Harian SURYA. Dalam hal yang terkait dengan hukum dan etika media massa pada peliputan konflik, Harian SURYA tidak meninggalkan empat tipe isu etika yang menyertainya. Dimana terdapat nilai kejujuran, keadilan, privasi, serta tanggung jawab yang melingkupi sebuah pemberitaan. Harian SURYA telah berusaha untuk berpijak pada nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai jurnalistik tanpa mengabaikan gejolak sosial yang terjadi di masyarakat, manakala ada hak-hak dari masyarakat yang dicederai. Namun sebaliknya, apabila dini- lai terdapat sesuatu yang berlebihan atas gejolak tersebut, Harian SURYA juga akan berusaha maksimal untuk tetap proporsional, dan tidak larut dalam kepentingan lembaga secara pribadi tetapi dapat memberi pencerahan. Sehingga Harian SURYA dapat menjelaskan duduk persoalan sesuai konteksnya dan berimbang. Walaupun di tengah perjalanan pemberitaanya, Harian SURYA masih menemui kendala baik dalam hal space yang terbatas maupun karyawan yang melakukan pelanggaran atas etika redaksional. Pem- beritaan yang berimbang, tidak hanya diterapkan menggunakan cover both sides namun juga all sides membuat Harian SURYA me- miliki banyak angle pemberitaan dari banyak pihak. Namun, ter- lalu banyak angle pemberitaan tentunya tidak luput dari banyaknya space yang harus disediakan oleh Harian SURYA. Dan hal tersebut akhirnya berkutat dengan minimnya space yang dimiliki oleh Harian 314
media dan KonfliK SURYA yang mengharuskan dipangkasnya sebuah berita. Terpaksa tidak bisa dimuat. Terkait kejujuran, keadilan dan tanggungjawab dalam etika re- daksional sekali lagi memang diterapkan secara ketat oleh Harian SURYA. Misalnya saja terkait masalah uang, beberapa awak media Harian SURYA diberhentikan karena melakukan pelanggaran etika wartawan. Sanksi tegas harus dijalankan untuk semakin memupuk rasa tanggungjawab tinggi atas nilai kejujuran dan keadilan. Juga tentunya untuk tetap menjaga kredibilitas Harian SURYA sebagai media massa yang memang bersih dari kepentingan-kepentingan tertentu berkaitan dengan pemberitaanya. Penutup Mencermati kondisi di atas peran Harian SURYA sebagai me- dia massa tidak lepas dari fungsi sebagai pendorong kohesi sosial. Dimana secara ideal harus mampu lepas dari kepentingan oknum- oknum tertentu untuk melahirkan berita berimbang demi kepent- ingan masyarakat secara umum dan sesuai dengan karakteristik se- buah surat kabar regional khususnya. § Daftar Pustaka Berger-Schmitt. (2000). "Social Cohesion as an Aspect of the Quality of Societies: Concept and Measurement". EuReporting Working Paper No 14. Biagi, Shirley. (2010). Media/Impact Pengantar Media Massa. Edisi 9. Sa- lemba Humanika. Colletta, Nat J. dan Teck Ghee Lim, Anita Kelles-Viitanen. (2001). Social Co- hesion and Conflict Prevention in Asia: Managing Diversity through Development. Washington D.C.: The World Bank. Johan Galtung. (1996). Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. London: Sage. LittleJohn, Stephen W dan Karen A Fos. (2011). Teori Komunikasi.Jakarta: Salemba Humanika Nurudin. (2007). Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sumber Online: Diakses tanggal 3 Januari 2012. Pukul 11.26 WIB. 315
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Diakses tanggal 3 Januari 2012. Pukul 11.20 WIB. . Diakses tanggal 4 Janu- ari 2012. Pukul 16.12 WIB. Diakses tanggal 8 Maret 2011. Pukul 19.34 WIB. Sumber lain: Company Profile Harian Surya 2012 Wawancara Taufiq Zuhdi, Redaktur Pelaksanan Harian SURYA, tanggal 13 Desember 2011 316
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia EKSISTENSI MEDIA SOSIAL DALAM ESKALASI KONFLIK TENTANG IRSHAD MANJI Novena Adelweis Gisela Artikel ini memaparkan peranan media sosial, ter- utama twitter dan media cyber dalam eskalasi konflik Ir- shad Manji yang terjadi awal bulan Mei 2012. Pema- haman masyarakat dalam kasus ini masih kurang, namun mereka bisa menarik benang merah ketika dikaitkan dengan batalnya konser Lady Gaga. Ditemukan fakta bahwa sudut pandang yang sa- ma-sama didasarkan pada paham agama Islam terse- but saling bertentangan, terutama saat bersentuhan dengan nurani dan kekerasan yang menghiasi peno- lakan terhadap Irshad Manji. Beberapa public figure pun menggunakan account twitter mereka untuk membagi pemikiran mereka mengenai perbedaan sudut pandang dalam kasus ini, walaupun tidak serta-merta menjurus ke nama Irshad Manji. Kata kunci: Irshad Manji, twitter, website, Islam 317
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Pendahuluan Indonesia dikenal sebagai sebuah negara multikultural dengan penduduk yang ramah. Itu dulu. Sekarang wajah negeri ini telah berubah akibat ulah sekelompok masyarakat yang mengatasna- makan agama untuk mengganggu umat dengan keyakinan yang berbeda dari mereka. Penolakan tersebut juga dialamatkan kepada penganut Islam yang memiliki pandangan berbeda dari Islam yang mereka kenal. Salah satunya adalah Irshad Manji, penulis buku Al- lah, Liberty, and Love asal Kanada yang juga Direktur Moral Courage Project dari New York University. Irshad Manji adalah wanita keturunan India-Mesir yang lahir di Uganda tahun 1968, tercatat pernah menerima Chutzpah Award dari Oprah Winfrey untuk keteguhan pendirian dan keberanian. Kedatangan Irshad ke Indonesia bukan untuk yang pertama kali- nya. Empat tahun yang lalu, Irshad mengunjungi Indonesia dalam rangka mempromosikan buku "Beriman tanpa Rasa Takut", ter- jemahan The Trouble with Islam Today: A Wake-Up Call for Honesty and Change. Pemikirannya mengenai persamaan hak wanita dan kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) terungkap dalam wawancaranya dengan Purwani Diyah Prabandari dari Tempo. Berikut salah satu cuplikannya yang dikutip dari majalah Tempo edisi 14-20 Mei 2012 yang juga bisa dibaca di tempo.co: "Kritik yang paling sering dialamatkan kepada Anda adalah soal homoseksualitas." "Sebenarnya, hak gay dan lesbian lebih gampang diperoleh daripada hak perempuan. Hal ini karena ada ketakutan di kalangan masyarakat plu- ralis bahwa mereka akan dicap homofobia (antihomoseksual). Sayang- nya, mereka tak khawatir dicap sexist (bias gender), merasa tak mengapa menggaji perempuan lebih kecil dibanding laki-laki untuk pekerjaan sama. Tapi saya tak akan berbicara banyak tentang ini." "Kalau begitu, Indonesia dalam krisis moral?" "Faktanya. Saat ini, memang ada gerakan melarang Ahmadiyah. Juga ada aturan soal pakaian perempuan di beberapa daerah. Di sisi lain, banyak muslim moderat Indonesia yang tidak ingin bersitegang dengan ekstremis. Itulah yang disebut Martin Luther King Junior sebagai perdamaian negatif. Ketegangan memang tidak ada, tapi ketidakadilan tetap terjadi. Sebuah kemajuan tak pernah terjadi tanpa ketegangan." 318
media dan KonfliK Alih-alih memperluas wawasan masyarakat Indonesia, Irshad Manji dituduh menyebar faham lesbian. Artikel terkait dimuat dalam sebuah portal khusus LGBT1. Runtutan Kejadian Pembubaran pertama diskusi buku Irshad Manji terjadi pada tanggal 4 Mei 2012 di Serambi Salihara, Jalan Salihara No. 16, Pas- ar Minggu, Jakarta Selatan. Kronologi peristiwa ini diposting oleh Goenawan Mohamad dalam blog "Membumikan Toleransi" yang bisa dibaca di goenawan-mohamad/. Bermula dari SMS permintaan penghentian paksa diskusi den- gan Irshad Manji yang dikirimkan oleh Intel Polsek Pasar Minggu kepada Sekuriti Salihara, akhirnya diskusi terpaksa dibubarkan oleh Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Adry Desas Puryanto, SH. Den- gan alasan acara ini tidak memiliki izin RT, RW, dan Kepolisian, ser- ta keberatan warga sekitar dan organisasi masyarakat seperti Front Pembela Islam dan Forum Komunikasi Anak Betawi. Hal serupa juga terulang di kantor Lembaga Kajian Islam dan Sosial di Yogyakarta, bahkan pihak Rektorat Universitas Gadjah Mada melarang pelaksanaan diskusi Irshad Manji tepat lima hari setelah peristiwa di Salihara. Klarifikasi pembatalan di Universitas tersebut diselenggarakan oleh Mahkamah Fakultas Hukum pada tanggal 15 Mei 2012 dalam diskusi berjudul "Pembatalan Diskusi Irshad Manji: Matinya Universitas dan Demokrasi" di Fakultas Hu- kum. Acara ini menghadirkan moderator Mas Adip (LKiS) dan pem- bicara, antara lain: Zainal Abidin Baghir (Direktur Center for Reli- gious and Cross-Cultural Studies), Ari Dwipayana (Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM), Hasrul Halili (Dosen Hukum UGM), dan Kartika Nurohman (perwakilan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)2. Kendati demikian, diskusi di Universitas Islam Negeri Syarif 1 an/ 2 fakultas-hukum-ugm/#comment-14497, diakses tanggal tanggal 4 Juni 2012 319
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Hidayatullah, Ciputat, dan di Aliasi Jurnalis Independen Jakarta tetap berlangsung lancar. Peranan Media Online Salah satu ungkapan terkenal Marshall McLuhan adalah "global village" atau "desa global", sebuah ide bahwa teknologi komunikasi baru akan memungkinkan orang untuk terlibat lebih banyak dengan kehidupan orang lain (Baran, 2012: 406). Ditilik dari teori spiral keheningan oleh Elizabeth Noelle- Neuman (1976), media massa memiliki fungsi sebagai pembentuk opini publik. Teori ini memiliki asumsi dasar bahwa terbentuknya pendapat umum ditentukan oleh suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi in- dividu tentang pendapatnya dalam hubungannya dengan pendapat orang-orang lain. Lalu media massa memberikan interpretasi pada individu-individu itu tentang perbedaan yang sebenarnya dalam opini publik pada berbagai isu. Media mendukung opini-opini kelompok kiri dan biasanya menggambarkan kelompok tersebut dalam posisi yang dominan. Teori spiral keheningan ini dibangun dengan empat unsur po- kok, yaitu: media massa, komunikasi antar pribadi dan jalinan in- teraksi sosial, pernyataan individu tentang suatu hal dan persepsi orang lain atau kecenderungan pendapat tentang suatu persoalan yang dilontarkan. Saat orang-orang pada akhirnya menerima opini publik, itu adalah hasil akibat pengaruh lingkungannya. 320
media dan KonfliK Kesadaran media massa akan pentingnya penggunaan teknolo- gi membuat mereka mengintegrasikan situs berita online dengan ac- count facebook dan twitter yang lebih mudah diakses dengan smartphone atau tablet PC. Facebook dan twitter merupakan situs jejaring sosial yang digunakan untuk bersosialisasi dan sifatnya menjadi wajib bagi masyarakat. Media Sosial: twitter Perkembangan citizen journalism kini seolah dimasyarakatkan dengan kehadiran twitter, situs micro blogging dengan 140 karakter. Menurut Fred Cavassa, twitter termasuk ke dalam kategori publish bersama WordPress, Blogger, Tumblr, dan Wikipedia. Berdasarkan penelitian Semiocast, lembaga riset media sosial yang berpusat di Paris, Perancis, ternyata jumlah pemilik account twit- ter di Indonesia merupakan yang terbesar kelima di dunia dengan jumlah account 19,5 juta. Dalam konflik Irshad Manji, penulis menyimpulkan bahwa mayoritas pengguna twitter di Indonesia belum memahami kasus tersebut secara benar. Hal ini ditunjukkan dengan isi tweet berisi opini yang hanya mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terha- dap eksistensi Irshad Manji tanpa menyebutkan alasan konkrit dan sumber yang jelas. tweet berikut ditemukan melalui pencarian di twitter. Kesemuan- ya merupakan postingan setelah tanggal 28 Mei 2012 dengan nama tweeps yang dihilangkan: "@AKB48_FC lo ga liat baru2 ini gue getol ngetweet nolak Lady Gaga sama Irshad Manji? Hha." "Datangnya tokoh feminis lesbi Irshad Manji, rencana konser iblis Lady Gaga dan pembahasan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender?" "Kecuali kalo mau promosiin lady gaga n irshad manji.. Mending diem! Senyap! Kalo rame entar digeruduk IFP hehe" "Plg tdk udah 2 ekor #setan kapok dtg ke Indonesia, irshad #manji & lady #Gaga (l) Islam liberal kalah telak, lumayan." "Ok, saya ingat Irshad Manji ni lelaki. Bwahahahaha." Beberapa hari setelah konflik Irshad Manji, merebak isu batal- nya konser Lady Gaga karena alasan keamanan yang dikemukakan 321
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia oleh pihak Big Daddy selaku promotor konser akibat ketidaksetu- juan organisasi masyarakat berbasis agama bernama Front Pembela Islam (FPI). Konser Lady Gaga tentu saja menjadi isu yang lebih menarik daripada Irshad Manji, walaupun masyarakat awam telah menyadari persamaan antara kedua isu tersebut terletak pada pola pikir yang bertolak belakang antara anak muda. Penampilan Lady Gaga merupakan salah satu contoh kebebasan berekspresi. Semen- tara oleh penganut agama Islam radikal penampilan dan lirik lagu Lady Gaga dianggap vulgar dan mengandung ideologi pemuja se- tan. Maka dari itu, tweet setelah pemberitahuan bahwa konser ber- tajuk "The Born This Way Ball" ini batal lebih banyak mengung- kapkan keterkaitan antara kedua kasus tersebut. Public Figure sebagai Opinion Leader Salah satu kelebihan twitter dibanding media sosial lainnya adalah memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara orang yang di-follow dengan followers-nya. Penggunanya pun bebas memilih following sesuai dengan minat masing-masing, semisal artis, pejabat, seniman, atau account tertentu yang dirasa bisa memberi- kan manfaat bagi penggunanya. Secara tidak langsung, mereka didaulat oleh warga twitter untuk menjadi opinion leader. Opinion leader memiliki ketertarikan pada isu tertentu dan memperoleh informasi yang belum tentu dipaparkan oleh media massa. Maka dari itu, opinion leader bisa jadi penggerak massa yang berpengaruh. Berbeda dengan pengguna twitter biasa, beberapa account pub- lic figure menanggapi kejadian Irshad Manji, walaupun secara tidak frontal. Savic Alielha (@savicali), founder Khatulistiwa.net, memilih untuk berbagi pengetahuan dan pandangannya tentang agama Is- lam. "Aku tidak terkesan dengan pemikiran Manji dan berada dalam posisi yang berbeda. Tapi terkait kekerasan, itu harus dilawan! Semua orang boleh punya pandangan beda. Di Islam pun ada banyak sekali aliran. Boleh kon- testasi ide, tapi tak boleh intimidasi apalagi kekerasan." (10 Mei 2012) 322
media dan KonfliK Serupa dengan Ahmad Dhani (@AHMADDHANIPRAST), pendiri Republik Cinta Management dan Hanung Bramantyo, sutradara film '?' yang sempat menuai kontroversi. Mereka meny- oroti konflik yang bersumber pada pelanggaran hak asasi manusia dari sisi agama. "Apabila ada orang yang berkata: Manusia telah rusak! Maka dia adalah yang paling rusak diantara manusia - HR Muslim." (10 Mei 2012) "@IrshadManji Respect others people opinion is the way make a true har- mony." (13 Mei 2012) Selain twitter, blog juga menjadi ajang untuk berbagi pemikiran kaum intelektualis. Salah satunya adalah artikel 'Irshad Manji: Re- former Islam atau Suara Dominan Imperium?' yang ditulis oleh Air- langga Pribadi, Kandidat Ph.D. Asia Research Centre Murdoch University dan Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya. Berlatarbelakang seorang pengajar, Airlangga mengkaji kasus Ir- shad Manji dari berbagai sudut pandang yang bisa dipertanggung- jawabkan dengan opininya sendiri dalam nan-imperium/ yang diakses tanggal 5 Juni 2012. Tulisannya meneropong sejarah Islam dan perbandingannya dengan pemahaman sesungguhnya di Indonesia dan di negara-neg- ara Barat, kekurangan dari penulisan buku Irshad Manji, dan opini pribadi Airlangga yang sekali lagi, menentang kekerasan berbasis agama. "Islam sebagai agama akan mandek dan berhenti memberi kontribusi bagi dinamika peradaban manusia, ketika ummatnya berpretensi menjadi pem- bela Islam dan pembela Tuhan dengan membubarkan, melarang, mem- bakar buku, dan mengejar-ngejar mereka yang berpikiran bebas atau ber- pandangan berbeda dengan arus utama pemikiran Islam. Sejarah Islam memberikan pelajaran bagi kita semua, seperti diuraikan dengan brilyan oleh Sosiolog Spanyol Armando Salvatore dalam The Public Sphere: Liber- al Modernity, Catholicism and Islam (2007). Salvatore mengatakan, ke- tika ruang publik begitu terbuka, dan kalangan ilmuwan diberi kesempatan yang amat luas untuk mengembangkan ilmu dan filsafat di masa kekhali- fahan Islam Andalusia, khasanah intelektual Islam menjadi tulang pung- gung dan memberikan sumbangan yang sangat menentukan bagi hadirnya masa pencerahan, era Aufklarung,dan terbitnya fajar peradaban modern. Demikian pula dengan warisan peradaban Islam pada dinasti Fathimiyah 323
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Syiah di Mesir, yang menyumbangkan peradaban akademik dunia dengan universitas Al-Azhar dan perpustakaan di Alexandria." "Irshad Manji gagal melihat persoalan Palestina dalam kacamata problem profan duniawi, yakni sebagai problem penjajahan satu bangsa atas bangsa lainnya. Radar sekularisme Irshad Manji gagal menangkap problem seku- lar imperialisme Zionis Israel atas Palestina, sebagai problem kemanusiaan bersama." "Analisis Irshad Manji yang secara tergopoh-gopoh melakukan kritik terha- dap tradisi Islam dan berdiri kagum memandang gemerlap Patung Liberty, di New York, Amerika Serikat, bukanlah suara pembebasan multikultural- isme demokratik." "Namun demikian, dengan segala kritisisme ini, saya membela hak Manji untuk berbicara dalam ruang publik Islam, sekaligus menentang tindakan fasis seperti yang diperagakan FPI. Di atas meja intelektual itulah kita bisa mengritik dan menunjukkan kelemahan teoritis, serta posisi politiknya yang bias kepentingan imperialisme." Pemberitaan di Media Massa Salah satu media yang aktif menginformasikan kasus Irshad Manji adalah Tempo. Melalui majalah Tempo, linimasa @TEM- POUpdate, @Tempodotco, @korantempo, @temponewsroom, yang masing- masing mengabarkan berita mengenai Irshad Manji walaupun isi beritanya sama. Ditemukan juga beberapa informasi dari portal berita yang disadur oleh portal berita lainnya dan blog dengan massa yang lebih spesifik. Salah satunya adalah berita Irshad Manji dituduh menye- barkan faham lesbian yang juga dimuat dalam Our Voice, portal khu- sus LGBT. Penutup Internet beserta segenap fiturnya memang menawarkan ber- bagai kemudahan untuk mengungkapkan opini, mengekspresikan diri, dan mencari informasi seluas-luasnya. Namun, hal tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman etika menggunakan me- dia sosial. Terutama ketika suatu kasus bersinggungan dengan isu- isu yang sensitif seperti SARA. § 324
media dan KonfliK Daftar Pustaka Baran, Stanley (2012), Pengantar Komunikasi Massa Jilid 1 Edisi 5. Jakarta, Penerbit Erlangga 325
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia KONFLIK SUPORTER SEPAK BOLA DALAM PEMBERITAAN MEDIA Menyoal Kontribusi Media Massa dalam Konflik Suporter Sepak Bola di Indonesia Fajar Junaedi Konflik yang melibatkan suporter sepak bola adalah peristiwa yang memiliki implikasi negatif bagi publik. Konflik itu dengan mudah akan menjadi berita utama dalam pemberitaan media massa. Konflik yang lazim disebut sebagai holiganisme justru kemudian menyebabkan konflik suporter sepak bola semakin merebak. Di Indonesia, kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola juga semakin mengkhawatirkan, sebagaimana yang terlihat dari semakin maraknya ke- kerasan yang melibatkan suporter sepak bola dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Sebagaimana premis dalam praktek jurnalistik "good news is bad news", konflik dan terutama kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola menjadi santa- pan bagi media massa untuk dibingkai menjadi berita. Paper ini berusaha mengeksplorasi bagaimana media massa di Indonesia membingkai pemberitaan tentang konflik suporter sepak bola dengan menggunakan berita-berita di media massa sepanjang bulan Januari sampai dengan April 2012 sebagai obyek kajian. Kata kunci: konflik antar kelompok, keanekaragaman masyarakat dan kebhinekaan. 326
media dan KonfliK Holiganisme di Eropa telah menjadi penyakit dalam berbagai pertandingan sepak bola. Salah satu puncak dari holiganisme di Eropa terjadi ketika suporter Liverpool secara brutal menyerang su- porter Juventus dalam pertandingan Piala Champion (kini bernama Liga Champion) di tahun 1985. Tragedi kerusuhan yang terjadi di Stadion Heysel, Brussel Bel- gia pada bulan Mei 1985 menjadi contoh dari kebrutalan suporter di Eropa dan dikenal dengan (Tragedi Heysel) sampai sekarang. Par- tai Final Liga Champions antara Juventus (Italia) melawan Liver- pool (Inggris) yang dimenangkan 1-0 oleh Juventus harus dibayar mahal dengan tewasnya 39 orang Juventini (suporter Juventus), 38 warga Italia, dan 1 warga Belgia. Sebelum pertandingan dimulai, terjadi bentrok di Heysel yang menewaskan 39 orang dan mencederai puluhan lainnya. Tragedi ini telah mendapat perhatian dari dunia internasional secara luas, terutama publik internasional yang menyoroti persoalan sosial di Inggris yang berbentuk perilaku kekerasan dan pengrusakan yang dilakukan oleh minoritas substansial dari suporter sepak bola di Ing- gris (Williams, Dunning dan Murphy, 1986:362). Tragedi Hillsborough (1989) dalam pertandingan sepak bola di Inggris yang menyebabkan puluhan nyawa melayang akibat ke- kerasan hooligan adalah fakta lain tentang merebaknya holiganisme dalam konflik suporter sepak bola. Jika ditelusuri, kekerasan dan konflik yang terjadi antar supor- ter sepak bola bisa dilihat dari era dekade 1950-an sampai dengan 1960-an di Inggris. Media massa di Inggris mulai memberitakan suporter sepak bola yang terlibat kekerasan dengan suporter sepak bola lain. Puncak perhatian media massa di Inggris terjadi di tahun 1966 ketika media massa di Inggris mulai menaruh perhatian pada gang anak muda holigan baik di dalam maupun di luar stadion (Wil- liams, Dunning dan Murphy, 1986:365). Pemberitaan media massa di Inggris, terutama di koran, mulai memberikan nominalisasi pada pelaku kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola dengan menggunakan angka ratusan (hundreds). Selain itu, pemberitaan koran-koran di Inggris tidak hanya menyo- roti jumlah pelaku kekerasan dalam konflik suporter sepak bola, na- 327
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia mun juga mulai memberikan perhatian pada lokasi kekerasan yang bukan hanya terjadi di dalam stadion, namun juga di luar stadion, terutama di jalur-jalur yang dilalui oleh rombongan suporter sepak bola seperti stasiun kereta api, terminal bis, jalan ke arah stadion dan juga klub malam (Williams, Dunning dan Murphy, 1986:365). Koran-koran di Inggris sejak pertengahan dekade 1960-an mu- lai menggunakan retorika militeristik dalam pemberitaan tentang pertandingan sepak bola dan perilaku kerumunan suporter sepak bola dan sebagai hasil dari interaksi kedua hal ini, kekerasan yang terjadi dalam dunia sepak bola terpublikasikan dalam jumlah yang lebih banyak seiring dengan semakin meluasnya lokasi kekerasan su- porter sepak bola (Williams, Dunning dan Murphy, 1986:363). Dekade 1960-an dianggap sebagai awal dari merebaknya ke- kerasan yang melibatkan suporter sepak bola di Inggris. Holigan- isme, dengan cepat menjadi berita utama dalam berbagai pemberi- taan media massa di Inggris sejak dekade ini. Pemberitaan media massa yang cenderung memperbesar peristiwa, seperti dengan nominalisasi dan pemilihan kata-kata yang cenderung provokatif menyebabkan konflik di antara suporter sepak bola semakin merun- cing dan sekaligus menjadi bom waktu yang setiap saat meledakan kekerasan antarsuporter sepak bola. Bom waktu ini akhirnya meledak dalam bentuk kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola. Sebagai akibat dari kekerasan yang semakin mengkhawatirkan, sejak awal dekade 1970-an, polisi di In- ggris memperbesar jumlah aparat yang diturunkan untuk menga- wasi fans tamu yang datang pada pertandingan besar yang memiliki resiko tinggi terjadinya kekerasan (Williams, Dunning dan Murphy, 1986:372). Dekade 1970-an, sebagai akibat dari semakin merebaknya ke- kerasan yang melibatkan suporter sepak bola di Inggris, media mas- sa dan aparat keamanan mulai merilis daftar hitam suporter yang diidentifikasi lekat dengan holiganisme. Sebagai contoh, di tahun 1974, suporter dari klub Manchester United, yang mendapat julukan Red Army (Tentara Merah), dibingkai dalam pemberitaan media massa nasional Inggris pada peringkat teratas kekerasan suporter sepak bola. 328
media dan KonfliK Semakin merebaknya kekerasan yang dilakukan suporter sepak bola menyebabkan otoritas sepak bola, aparat keamanan dan me- dia massa semakin frustasi. Rasa putus asa ini diwujudkan dengan melabeli para suporter yang melakukan kekerasan dan vandalisme sebagai wild animals (binatang liar) (Williams, Dunning dan Murphy, 1986:371). Penelitian yang dilakukan oleh John Williams, Eric Dunning dan Patrick Murphy dengan mengutip sebuah pemberitaan dalam Majalah Observer Colour Edisi 1 Desember 1974 ini memperlihatkan rasa frustasi media massa dalam membingkai pemberitaan tentang holiganisme yang semakin mengkhawatirkan : The Stretford End of Manchester United soccer ground is a kind of acad- emy of violence, where promising young fans can study the arts of intimida- tion. This season the club installed a metal barrier between the fans and the ground. It resembles the sort of cage, formidable and expensive, that is put by a zoo to contain the animal it needs to accommodate but slightly fears. Its effect has been to make the Stretford terraces even more exclusive and to turn the occupants into an elite (Williams, Dunning dan Murphy, 1986: 371) Fenomena "tabloidisasi" dari pers yang harus bersaing dengan televisi yang berkembang pesat menjadi faktor kunci dalam kontri- busi media massa dalam merebaknya holiganisme di Inggris (Dun- ning,2000:144). Fenomena ini bisa ditemukan dalam judul pemberi- taan yang cenderung sensasional. Sebagai contoh adalah Tabloid The Sun yang membuat judul tentang terbunuhnya suporter sepak bola dalam perkelahian di dalam kereta dengan kalimat "Murder on Soccer Train" (Pembunuhan di atas Kereta Sepak Bola) pada headline The Sun tanggal 22 September 1976 (Melnick,1986:4) Gaya pemberitaan ala tabloid yang diwarnai dengan praktik jurnalisme kuning menyebabkan konflik yang terjadi dalam ra- nah suporter sepak bola semakin merebak. Riset yang dikerjakan oleh Merril J. Melnick tentang pemberitaan media massa di Ing- gris mengenai suporter di Inggris menemukan fakta bahwa media massa secara umum dan terutama pers, ada poin penting dalam membangun pandangan publik tentang holiganisme suporter seb- agai gabungan dari manusia prasejarah dan Conan yang barbarian (Melnick, 1986:3). 329
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Suporter Sepak Bola dan Kerusuhan di Indonesia Di Indonesia, kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, sebagaimana ditandai dengan jatuhnya korban jiwa yang disebabkan kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola. Sebagaimana umumnya yang terjadi di Inggris, kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola di Indonesia umumnya diawali dengan adanya konflik lama yang pernah terjadi. Konflik ini umumnya adalah kekerasan dialami suporter sepak bola tertentu, dan kemudian pihak korban berusaha melakukan pembalasan pada pihak lain yang dianggap sebagai pelaku. Na- mun ada beberapa fenomena menarik dalam persoalan konflik yang melibatkan suporter sepak bola di Indonesia dibandingkan dengan konflik yang terjadi di luar negeri. Pertama, konflik yang melibatkan suporter sepak bola di Indonesia sebenarnya tidak memiliki latar belakang ideologi yang kuat. Sebagai perbandingan adalah konflik suporter sepak bola di Italia yang beberapa diantaranya disebabkan oleh faktor perbedaan ideologi. Contohnya suporter sepak bola dari klub Livorno yang identik dengan ideologi sosialisme kiri sedangkan suporter klub Lazio identik dengan fasisme. Jika kedua klub ini ber- temu, kekerasan menjadi rentan terjadi karena perbedaan ideologi yang melatarbelakanginya. Kedua, konflik suporter sepak bola di Indonesia tidak memiliki dasar kuat dalam konteks ekonomi seperti perbedaan status sosial. Di luar ne-geri, seperti di Roma Italia, perbedaan status ekonomi men- jadi alasan kuat terjadinya konflik. Di kota ini, suporter Lazio beras- al dari kelas menengah ke atas, sedangkan AS Roma didukung oleh penduduk kota Roma yang berasal dari kelas menengah ke bawah. Di Inggris, holiganisme diekspor oleh suporter dari klub-klub yang berasal dari wilayah utara seperti Liverpool dan Manchester yang berlatar belakang kota industri dan pelabuhan ke selatan, terutama London, yang pendukungnya berasal dari kawasan metropolitan. Ketiga, konflik suporter di Indonesia tidak memiliki latar be- lakang perbedaan kultur dan agama yang kuat sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain. Sebagai ilustrasi adalah konflik supor- ter yang terjadi di Skotlandia yang melibatkan pendukung dua klub 330
media dan KonfliK terkemuka di negara ini, Glasgow Celtics dan Glasgow Rangers yang di- latarbelakangi perbedaan agama yaitu Kristen Protestan dan Kato- lik. Walaupun tidak ada latar belakang ideologi, ekonomi serta kul- tur dan agama, namun faktanya kekerasan yang melibatkan supor- ter sepak bola di Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain. Ini ditunjukan dengan tingginya angka kematian suporter sepak bola yang disebabkan oleh konflik yang terjadi di antara suporter sepak bola. Bahkan dalam beberapa kasus ada fenomena yang menarik dalam konflik yang melibatkan suporter sepak bola di Indonesia, dimana konflik yang terjadi bukan hanya melibatkan suporter yang mendukung klub yang berbeda, namun juga suporter yang mendu- kung klub yang sama. Tabel di bawah ini akan memperjelas tentang konflik dan kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola di Indo- nesia pada tahun 2012. Tabel 1. Daftar Konflik Suporter Sepakbola di Indonesia tahun 2012 No Tanggal Kejadian 1 4 Januari 2012 Suporter klub PSIM Yogyakarta yang berbeda kelompok, Brajamusti dan Maident terlibat percecokan yang berujung pada perkelahian di kawasan Kotagede Yogyakarta yang menyebabkan tiga orang suporter masuk rumah sakit akibat tusukan senjata tajam. 2 19 Januari 2012 Sesama suporter PSIS Semarang yang berbeda kubu, yaitu Panser Biru dan Snex terlibat perkelahian dengan menggu- nakan senjata tajam. Seorang suporter dari Snex meninggal dunia akibat perkelahian yang terjadi. 3 3 Februari 2012 Suporter Persiwa Wamena terlibat dalam perkelahian massal dengan suporter Persija Jakarta ketika pertandingan Liga Super Indonesia yang dilangsungkan di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Tidak ada laporan adanya korban yang mengalami luka serius dalam kerusuhan ini, namun kerusu- han ini sempat disiarkan langsung karena pertandingan yang memang disiarkan langsung oleh stasiun televisi anTV. 331
No 4. 5. 6. 7. 8. 332 Tanggal 6 Februari 2012 4 Maret 2012 11 Maret 2012 14 Maret 2012 23 April 2012 KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Lanjutan Tabel 1. Kejadian Suporter Persipura Jayapura terlibat perkelahian massal den- gan suporter Persija Jakarta ketika pertandingan Liga Super Indonesia yang dilangsungkan di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Perkelahian terjadi ketika pertandingan masih berlangsung dan berlanjut sampai dengan pertandingan selesai di dalam dan di luar stadion. Belasan suporter terluka parah akibat kekerasan yang terjadi. Kerusuhan ini sempat masuk dalam siaran langsung di stasiun televisi AnTV yang menyiarkan langsung pertandingan. Sesama suporter PSS Sleman yang berbeda kubu, yaitu Sle- mania dan Brigata Curva Sud (BCS) terlibat perkelahian di atas rumput stadion Maguwoharjo pasca pertandingan PSS vs Persepar Palangkaraya. Perkelahian dipicu oleh perpeca- han dalam komunitas suporter PSS Sleman yang berujung saling provokasi di akhir pertandingan. Beberapa suporter dari kedua kubu yang terlibat tawur massal mengalami luka. Empat suporter Persebaya, Bonek meninggal dunia akibat terjatuh dari kereta yang mereka tumpangi di Stasiun Babat Lamongan. Ada beberapa versi penyebab peristiwa ini. Versi pertama berasal dari kepolisian yang menyatakan korban meninggal karena kecelakaan akibat membentur palang dan kabel di atas jalur rel kereta yang melintasi Lamongan. Versi kedua berasal dari Tim Pencari Fakta (TPF) yang didirikan oleh beberapa elemen Bonek yang menyatakan bahwa kor- ban meninggal akibat lemparan dari bawah serta ada kabel yang dilintangkan di atas jalur kereta. Versi ketiga adalah korban meninggal karena kehilangan konsentrasi karena ada lemparan dari sekitar jalur kereta sehingga tidak melihat ada kabel dan palang yang melintang. Suporter PSIM yang berbeda kelompok, Brajamusti dan Maident terlibat percecokan yang berujung pada perkelahi- an di kawasan Wirobrajan Yogyakarta menyebabkan seorang suporter yang berasal dari kubu Maident meninggal dunia. Suporter PSS Sleman, Slemania dan BCS terlibat bentrok dengan suporter Persis Solo, Pasoepati dalam pertandingan di Stadion Maguwoharjo Sleman. Konflik fisik antara BCS dan Pasoepati berlanjut di luar stadion. Belasan suporter Pasoepati mengalami luka-luka akibat lemparan benda keras, beberapa diantaranya harus masuk rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif akibat luka yang parah. Sebuah sepeda motor dibakar dalam pertandingan ini.
media dan KonfliK Lanjutan Tabel 1. No Tanggal Kejadian 9. 29 April 2012 Suporter BCS yang akan berangkat mendukung PSS kala bertanding di Rembang melawan PSIR Rembang terlibat bentrokan dengan suporter Snex di Semarang. Seorang pe- lajar SMP dirawat di rumah sakit akibat dikeroyok suporter BCS. 10. 29 April 2012 Suporter Pasoepati melakukan sweeping di daerah Purwo- dadi dan Gemolong, Sragen dengan menggunakan senjata tajam pada suporter BCS yang dalam perjalanan pulang dari Rembang pasca pertandingan PSS melawan PSIR. Sumber : Pemberitaan di Kedaulatan Rakyat, Solopos, Joglosemar, Jawa Pos, Tribun Jogja dan Harian Jogja yang diolah kembali oleh penulis. Data ini hanya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta sampai bulan April 2012. Tabel 1 di atas memperlihatkan adanya fenomena baru dalam konflik dan kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola di Indo- nesia. Pertama, konflik suporter sepak bola terjadi di kota-kota yang berdekatan. Kedekatan kota menyebabkan suporter tamu datang jumlah massif sehingga koordinasi menjadi semakin sulit. Ini terlihat dari kekerasan fisik yang terjadi antara suporter Per- sis dan PSS yang notabene berasal dari kota Solo dan Sleman yang hanya berjarak sekitar 70 kilometer. Sebelum kerusuhan meledak, sebenarnya relasi antara suporter yang berasal dari kedua kota ini cukup baik. Hampir tidak ada konflik baik nonfisik maupun fisik yang sebelumnya melanda suporter dari kedua kota ini sebelumnya. Kedua, kekerasan yang terjadi di antara suporter sepak bola melibatkan suporter yang berasal dari satu kota, dan bahkan men- dukung klub yang sama. Konflik fisik yang terjadi di Sleman, Yogya- karta dan Semarang menjadi bukti tentang konflik suporter Indone- sia yang khas. Umumnya di luar negeri, konflik suporter sepak bola melibatkan suporter yang mendukung klub yang berbeda, sedang- kan di Indonesia konflik fisik yang bahkan menyebabkan jatuhnya korban jiwa terjadi di antara suporter yang mendukung klub yang sama. Persoalan ini menambah daftar panjang rumitnya persoalan konflik suporter di Indonesia. 333
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Konflik Suporter dan Pemberitaan Media Massa "Bad news is good news," (Berita yang buruk adalah berita yang baik).Asumsi ini telah melekat dalam praktek jurnalisme, terutama di tengah persaingan media massa dalam meningkatkan oplah dan rating. Kompetisi yang semakin ketat baik antar media dengan for- mat yang sama, seperti persaingan antar koran maupun persaing- an antar media massa yang memiliki format yang berbeda, seper- ti persaingan media cetak, elektronik dan internet, yang semakin kompetitif menyebabkan asumsi ini semakin kuat menancap dalam praktek jurnalisme. Untuk menyebut sebuah peristiwa adalah bad news, peristiwa tersebut umumnya adalah peristiwa yang menabrak norma-norma sosial, seperti konflik terutama konflik yang berben- tuk kekerasan fisik. Konflik yang melibatkan suporter sepak bola bisa dilihat seba- gai peristiwa yang memiliki nilai berita, yang layak untuk diberita- kan kepada khalayak. Konflik antar suporter sepak bola, terutama yang berujung pada kerusuhan dan kekerasan fisik, adalah berita yang berpotensi untuk menaikan oplah dan rating karena khalayak dari berita seperti ini jelas segmentasinya yaitu suporter sepak bola yang terlibat konflik. Pemberitaan tentang konflik fisik yang melibatkan suporter sepak bola bisa dilacak dari pemberitaan media massa di Inggris yang mulai memberi perhatian pada konflik yang berujung pada kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola pada dekade 1960- an. Pemberitaan media massa di Inggris pada dekade ini dan dekade selanjutnya justru menyebabkan konflik yang melibatkan supor- ter sepak bola semakin meningkat ekskalasinya. Gaya pemberitaan yang diwarnai dengan sensalionalisme, sebuah gaya yang melekat pada "jurnalisme kuning", dituding sebagai faktor yang menyebab- kan media massa dituding memiliki kontribusi dalam penyebaran holiganisme di Inggris. "Jurnalisme kuning" sendiri sebenarnya adalah istilah yang be- rasal dari Amerika Serikat, sebuah negara yang tidak memiliki tra- disi kuat dalam dunia sepak bola. Istilah ini berasal dari kompetisi memperebutkan pasar antara Joseph Pulitzer, yang menerbitkan ko- ran New York World dan William Radolf Hearts, yang di tahun 1887 334
media dan KonfliK menjadi editor dari koran The San Fransisco Examiner. William Ra- dolf Hearts memasukan unsur sensasionalisme dalam pemberitaan di The San Fransisco Examiner melalui penekanan dalam penggunaan judul berita. Judul berita dicetak dalam huruf yang besar dan tebal serta dalam bahasa yang sensasional (Bittner,1986:41). Kompetisi antara kedua koran ini semakin sengit tatkala Wil- liam Radolf Hearts membajak illustrator papan atas dari New York World, bernama Richard F. Otcault. Richard F. Otcault dikenal dengan lukisan kartunnya tentang seorang anak kecil yang memakai baju berwarna kuning, yang kemudian karena warna bajunya ini disebut sebagai "anak kuning" (yellow kid). Perpindahan Richard F. Otcault ke New York Morning Jour- nal diikuti dengan perpindahan karakter kartun ini. Sejak inilah persaingan ketat antar koran yang diwarnai dengan pemberitaan yang sensasional dan bahkan juga tidak bertanggung jawab mulai muncul dalam dunia pers. Pers seperti inilah yang disebut sebagai "jurnalisme kuning", meminjam karakter kartun buatan Richard F. Otcault yang berpindah dari New York World ke New York Morning Journal (Bittner,1986:42). Praktek "jurnalisme kuning" membawa implikasi pada pembe- ritaan media massa yang diragukan kredibilitasnya terutama karena berita yang disajikan secara sensasional. Praktek ini kemudian de- ngan cepat menyebar, termasuk ke Inggris dan juga Indonesia. Konflik yang melibatkan suporter sepak bola menjadi peristiwa yang dengan mudah dikemas dalam pemberitaan yang sensasional. Salah satu contoh media massa melakukan praktek sensasionalisme ini terjadi ketika Karni Ilyas, Editor in Chief stasiun televisi berita TVOne dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) pada Selasa 6 Maret 2012 membuat generalisasi pada suporter Persebaya Surabaya yang dikenal dengan sebutan Bonek. Dalam salah satu pernyataannya, Karni Ilyas menyebutkan "Bonek pulang kampung, menghancurin rumah orang dan merampok makanan". Statement Karni Ilyas ini kemudian mendapat tanggapan dari Bonek dengan mendatangi kantor perwakilan TVOne di Surabaya serta mengirimkan pesan pendek sms serta surat elektronik (e-mail) pengaduan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Banyaknya 335
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia aduan yang masuk konon bahkan berhasil menjadi rekor penga- duan yang masuk ke KPI, dimana ada sekitar 2.400 sms pengaduan dan e-mail yang masuk ke KPI. Karni Ilyas pun akhirnya meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Di tahun 2012 tragedi kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola terjadi di Lamongan ketika empat orang Bonek mening- gal dunia akibat terjatuh dari kereta api pada tanggal 10 April 2012. Sehari setelah peristiwa ini terjadi, berbagai koran yang terbit sehari sesudahnya menempatkan peristiwa ini dalam berita utama di hala- man pertama. Dilihat dari judul-judulnya berita tentang meninggalnya Bonek di Lamongan memperlihatkan kecenderungan pembingkaian me- dia massa yang menempatkan Bonek sebagai korban dari kekerasan yang dilakukan suporter lain, terutama dalam hal ini adalah supor- ter klub Persela Lamongan yang dikenal dengan sebutan LAmania. Beberapa judul berita tersebut diantaranya adalah judul berita harian Kedaulatan Rakyat tanggal 11 Maret 2012 yaitu "Menum- pang di Atap Gerbong, Dilempari Batu: 4 Bonek Tewas Jatuh dari KA". Harian Kedaulatan Rakyat dalam kepala berita (lead in) berita utamanya tanggal 11 Maret 2012 membingkai tragedi Lamongan dengan kalimat sebagai berikut : Lawatan Persebaya Surabaya ke Persibo Bojonegoro dalam lanjutan Indo- nesian Premier League (IPL), Sabtu (10/3) harus dibayar mahal. Empat pendukung Persebaya yang biasa disebut Bonek, meninggal dunia karena terjatuh dari kereta api setelah dilempari batu. Harian Jawa Pos dalam headline-nya memberi judul berita pada tragedi Lamongan dengan kalimat "Ke Bojonegoro, Empat Bonek Tewas : Karena Kecelakaan dan Pelemparan". Portal situs berita Tempo.co tanggal 10 Maret 2012 memberitakan peristiwa ini de- ngan judul "Empat Bonek Tewas, Polisi Lamongan Siaga Penuh". Dalam salah satu paragraf dari berita ini, Tempo menulis sebagai berikut : Empat Bonek itu meninggal saat menumpang kereta barang jalur Stasiun Pasar Turi menuju Semarang yang melintas Lamongan dan Bojonegoro. Empat Bonek ini meninggal karena luka akibat lemparan batu dan seje- nisnya. 336
media dan KonfliK Kedua koran ini dan portal berita Tempo secara jelas mem- bingkai bahwa meninggalnya Bonek disebabkan oleh pelemparan yang terjadi di Lamongan. Pemberitaan atas peristiwa Lamongan ini menimbulkan kemarahan di Surabaya. Warung-warung peda- gang kaki lima di kota ini yang memakai label Lamongan mendapat serangan yang bisa diperkirakan berasal dari pendukung Persebaya yang marah akibat kematian empat orang Bonek di Lamongan. Media telah menjadi bagian penting dalam penyebaran kon- flik suporter sepak bola di Indonesia. Salah satu kontribusi terbesar disumbangkan oleh media televisi yang menyiarkan langsung per- tandingan sepak bola secara langsung (live). Dalam kultur sosiologis suporter sepak bola di Indonesia umumnya konflik akan semakin membesar ketika satu kelompok suporter melakukan provokasi pada suporter lain yang dianggap sebagai musuhnya melalui perilaku mereka di tribun ketika klub sedang bertanding. Perilaku ini bisa berupa yel-yel, lagu, spanduk dan baju serta syal yang dikenakan oleh suporter. Sebagai contoh, ketika Persebaya bertanding melawan klub lain maka para Bonek akan menyanyikan lagu yang provokatif terhadap Aremania, suporter klub Arema dari Kota Malang yang menjadi rivalnya. Sebaliknya juga ketika Arema bertanding, para Aremania juga melakukan provokasi terhadap Bonek. Ketika pertandingan yang dijalani kedua klub ini disiarkan lang- sung melalui stasiun televisi, suara koor para suporter akan terden- gar jelas melalui pesawat televisi. Stasiun televisi tentu saja meng- harapkan adanya natural sound (natsound) dari lapangan saat mereka melakukan siaran langsung dan sebagai konsekuensi negatifnya, provokasi dari suporter ikut ke dalam natsound yang didengar oleh publik secara luas, termasuk oleh suporter musuh yang dihujat. Berikut ini adalah beberapa lagu dari Bonek yang dengan jelas memprovokasi suporter musuh: "Iwak peyek, iwak peyek sego jagung// Sampek elek, sampek tuwek, sam- pek matek Persebaya tetap kudukung// Persebaya jago, Persebaya jago, Arema jxxxxx" (Ikan rempeyek, ikan rempeyek, nasi jagung// Sampai jelek, sampai tua, sampai mati Persebaya tetap kudukung// Persebaya jago, Persebaya jago, Arema jxxxxx). 337
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia "Arema jancok, suporternya banci-banci// Kalo siang Aremania, kalo malam Arewaria. Arema jxxxxx dibunuh saja" Sebaliknya Aremania juga setali tiga uang dalam melakukan pro- vokasi. Lagu-lagu berikut ini memperlihatkan provokasi dari supor- ter ini. "Bapakku benci Bonek. Ibuku benci Bonek //Bonek jxxxxx dibunuh saja" "Singone singo edan // Singo edan Aremania. Sekarang kamu harus menang. Bonek jxxxxx dibunuh saja" (Singanya singa gila // Singa gila Aremania // Sekarang kamu harus menang. Bonek jxxxxx dibunuh saja) Lagu-lagu provokasi seperti ini dengan mudah ditemui dalam siaran langsung pertandingan sepak bola di Indonesia. Bahkan di kota-kota dengan kultur suporter yang kuat, seperti Surabaya dan Malang, anak-anak kecil sudah fasih menyanyikan lagu-lagu seperti ini. Di kota-kota lain, terutama di Jawa Tengah dimana suporter dari satu klub terpecah menjadi dua kelompok atau bahkan lebih, provokasi menjadi lebih rentan berubah menjadi konflik fisik yang menjurus pada kekerasan. Ini tidak lepas bahwa kelompok-kelom- pok suporter dari klub yang sama berada pada tribun stadion yang sama dan pada waktu yang sama ketika mereka mendukung klub. Alih-alih hanya berkonsentrasi mendukung klub, provokasi antar kelompok suporter menjadi rentan terjadi sehingga konflik fisik de- ngan mudah pecah baik di dalam maupun di luar stadion. Konflik fisik yang terjadi di Semarang, Sleman dan Yogyakarta, dimana di ketiga kota ini kelompok suporter terpecah-pecah, mem- buktikan kerentanan konflik yang terjadi. Untungnya klub dari ke- tiga kota ini tidak bertanding dalam level kompetisi tertinggi, se- hingga jarang disiarkan langsung melalui televisi. Namun demikian, media massa lokal terutama koran menjadi aktor kunci dalam mem- beritakan apa yang sesungguhnya terjadi dalam konflik suporter di ketiga daerah ini. Kasus kekerasan yang melibatkan Pasoepati dan BCS di Stadion Maguwoharjo dalam pertandingan PSS Sleman melawan Persis Solo diberitakan oleh Solopos, koran lokal terkemuka di Solo, terbi- tan 22 April 2012 dengan judul "Pasoepati Bentrok: Dua Anggota Pa- 338
media dan KonfliK soepati Masih Dirawat di Rumah Sakit". Bagian pembuka dari berita ini ditulis demikian oleh Solo Pos : Pasoepati masih belum dapat menerima uluran tangan pendukung Sleman, Brigata Curva Sud (BCS) setelah kedua suporter terlibat bentrok di Sta- dion Maguwoharjo Sabtu (21/4). Bentrok yang terjadi kemarin adalah hal yang terburuk dalam hubungan kedua suporter. Sejauh ini, masih ada dua anggota Pasoepati yang menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat diserang BCS. Sebagai akibat dari keributan yang terjadi di Sleman, Pasoepati berusaha membalas dengan menghadang rombongan BCS yang pulang dari mendukung PSS bertanding di Rembang melawan PSIR Rembang. Sebelum ke Rembang, rombongan BCS terlibat bentrok dengan suporter di Semarang dan menyebabkan seorang anak SMP menjadi korban. Akibatnya, rombongan BCS berusaha menghindari jalur Semarang ketika pulang, namun usaha meng- hindari Semarang ini justru menyebabkan mereka hampir diserang oleh Pasoepati. Harian terkemuka di Semarang, Suara Merdeka terbitan 30 April 2012 memberitakan keributan yang melibatkan BCS di Sema- rang saat perjalanan ke Rembang dengan berita berjudul "Siswa SMP Dikeroyok Suporter PSS Sleman". Dalam kepala beritanya, Suara Merdeka menuliskan sebagai berikut : Malang benar nasib Zihan Amanoe (16). Ketika hendak pulang ke rumah dia dikeroyok puluhan orang yang diduga suporter PSS di Jalan Arteri Yos Sudarso, tepatnya di bundaran akan menuju Jalan Kaligawe kemarin sekitar pukul 10.00. Akibatnya siswa kelas IX SMPN 3 Semarang yang baru saja menyelesaikan Ujian Nasional (UN) itu harus mendapatkan perawatan serius di RS Sultan Agung. Pemberitaan Suara Merdeka ini membingkai bahwa kerusuhan suporter bukan hanya melibatkan suporter namun juga melebar se- hingga menyebabkan warga yang belum atau tidak teridentifikasi sebagai suporter menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepak bola. Rombongan BCS dalam perjalanan pulang dari Rembang berusaha menghindari jalur Semarang dengan melewati jalur Pur- wodadi yang mengarah ke Kota Solo. Suporter Pasoepati yang masih 339
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia marah akibat kekerasan yang mereka alami di Stadion Maguwo- harjo berusaha membalas dengan mencegat rombongan suporter BCS. Harian Joglosemar yang terbit di Solo pada tanggal 1 Mei 2012 menuliskan peristiwa ini dengan judul "Ribuan Pasoepati Ad- ang BCS Sleman". Dalam kepala beritanya, Joglosemar menuliskan sebagai berikut : Sekitar 2.000 laskar Pasoepati berkumpul dan memadati ruas jalan sekitar perempatan Gemolong sejak Minggu (29/4) pukul 17.00 hingga Senin (30/4) sekitar pukul 01.00 WIB. Meski bentrok yang dikhawatirkan tidak terjadi, kehadiran Pasoepati yang membawa batu, kayu dan sejumlah alat untuk bentrok itu membuat wilayah Gemolong mencekam selama 8 jam. Berita yang ditulis oleh Joglosemar memperlihatkan adanya nominalisasi jumlah suporter yang terlibat dalam konflik dalam angka yang cen-derung diperbesar dengan menggunakan kata "ri- buan" dalam judul berita. Padahal dalam kepala berita yang angka yang lebih pasti disebut 2.000. Angka 2.000 ini juga masih dilematis, karena diikuti dengan kata "laskar", bukan "orang". Dalam kultur suporter di Jawa Tengah dan Yogyakarta, laskar adalah sekumpulan orang yang terutama berasal dari satu daerah yang sama yang menginduk pada komunitas suporter yang lebih be- sar. Jadi angka "2.000" ini masih diperdebatkan, jika merujuk pada kepala beritanya, apakah 2.000 orang anggota laskar ataukah 2.000 laskar yang di setiap laskar masih terdiri dari beberapa orang. Berbagai pemberitaan tentang konflik suporter sepak bola bu- kannya meredakan konflik, namun justru menambah daftar pan- jang konflik yang terjadi. Penyebaran konflik suporter melalui media massa memperlihatkan kemampuan media dalam melakukan agenda setting. Agenda setting menyatakan bahwa media massa memiliki ke- mampuan untuk mentransfer apa yang menjadi agenda dalam pem- beritaannya menjadi agenda publik (McCombs dan Shaw dalam Griffin, 2000:360). Secara lebih jelas, teori agenda setting menyebutkan bahwa me- dia massa mempunyai kemampuan potensi dalam penyusunan isu- isu publik (Baldwin, Perry dan Moffit,2004:193). Selanjutnya publik akan memberikan respons tidak pada peristiwa yang sebenarnya ter- 340
media dan KonfliK jadi (actual event), melainkan publik menanggapi dalam pikiran me- reka. Oleh Walter Lippmann respons ini disebutnya sebagai respons itu sebagai the pseudo environment (Lippman dalam Griffin, 2000:360). Pemberitaan media massa tentang meninggalnya Bonek di Lamongan akibat lemparan batu di sepanjang jalur kereta yang melintasi Lamongan yang mematik pembalasan di Surabaya berupa penyerangan terhadap pedagang kaki lima dari Lamongan mem- perlihatkan kemampuan media massa dalam membangun agenda setting. Sweeping yang dilakukan oleh Pasoepati terhadap rombongan BCS yang pulang dari Rembang di daerah Purwodadi juga bisa dilihat dari kerangka agenda setting media dalam membangun agenda publik, terutama di kalangan suporter Pasoepati di Kota Solo. "Jurnalisme kuning", sebuah praktek jurnalisme yang tidak diakui oleh media massa karena dianggap menurunkan kredibili- tasnya, menjadi fenomena yang menggeliat dalam pemberitaan me- dia massa terutama koran dan portal berita. Konflik antar suporter sepak bola yang menjurus pada kekerasan fisik menjadi realitas yang dengan mudah dikemas menjadi berita yang laku dijual, apalagi jika dibumbui dengan sensasionalisme. Nominalisasi yang berlebihan dengan menggunakan kata "ribuan" memperlihatkan adanya ke- cenderungan sensasionalisme dalam praktek jurnalisme, sebuah ke- cenderungan yang melekat pada jurnalisme kuning. § Daftar Pustaka Baldwin, John R ; Perry, Stephen D dan Moffitt, Mary Anne (2004). Com- munication Theories for Everyday Life. Boston: Pearson Bittner, John R. (1986). Mass Communication : An Introduction 4th Edition. New Jersey: Prentice Hall Dunning, Eric (2000). "Towards A Sociological Understanding of Football Hooliganism as A World Phenomenon", dalam European Journal on Criminal Policy and Research Volume 8 Tahun 2000. Dunning, E. P. Murphy dan J. Williams (1988). The Roots of Football Holigan- ism. London: Routldege Griffin, EM (2000). A First Look at Communication Theory, 4th Edition. Boston: McGraw-Hill Higher Education Melnick, Merril J (1986). "The Mythology of Football Holiganism : A Clos- er Look at British : A Closer Look at The British Experience", dalam Jurnal International Review for Sociology Sport Volume 21 tahun 1986 341
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia HERMENEUTIKA MEDIA Naratologi Konflik Agama dan Pluralisme dalam Sinema Indonesia Ahmad Toni Makna-makna humanis yang terwujudkan dalam semangat toleransi beragama dan berbangsa menjadi slogan ditengah-tengah gencarnya arus komunikasi media. Film "tanda tanya" ialah sebuah pembumian konsep multikulturalisme agama, agama dalam arti yang sangat luas, dimana konsep multikulturalisme merupakan detail antropologi dalam sistem sosial ma- syarakat Indonesia. Adanya ruang-ruang yang kosong dalam sinema memposisikan penontonnya pada ruang kosong yang reflektif, dan makna yang optimal yang diwujudkan hermeneutika hadir memberikan makna tersebut. Ti- tik pijak interpretasi subjektif melalui paradigm dan perspektif yang berbeda, kemajemukan pandangan inilah sebagai wujud keberagaman dan kekayaan yang berdasarkan kepada estetika, etika dan logika. Film sebagai media propaganda diharapkan bisa memberikan sebuah upaya untuk membendung konflik-konflik agama yang terjadi di hampir setiap wilayah di negeri ini. Melalui propaganda inilah, media film dengan pesan intrinsik dan ekstrinsiknya mampu memenuhi ruang-ruang kosong daya imaji- nasi manusia yang disalurkannya dengan daya refleksi setiap penontonnya. Kata kunci: hermeneutika, naratologi, sinema, Tanda Tanya 342
media dan KonfliK Pendahuluan Konflik agama yang hampir setiap hari menghiasi layar tele- visi di rumah kita seakan-akan menjadi sebuah tontonan wajib yang hadir begitu saja di ruang keluarga, ruang makan, warung, tokoh, mal, dan ruang publik lainnya, kekerasan dan konflik agama yang disampaikan oleh media begitu vulgar dan nyata. Kehadiran konflik agama yang tanpa permisi dan meminta izin hadir di ruang privacy keluarga menjadi ancaman psikologis generasi muda bangsa, bah- kan secara tidak sengaja dikonsumsi pula oleh anak-anak yang se- cara psikologis masih labil, karena media tidak mengenal keadaan dan jiwa penontonnya. Media menempatkan khalayak pada konsekuensi logis yang cerdas, sementara khalayak menempatkan media pada kebutuhan dan bagian hidup keluarga mereka. Media dengan segala efek dan kekuatannya seba-gai instrumen perubahan sosial menjadi anomali- anomali yang berjalan beriringan dengan sistem nilai yang mem- bawa masyarakat kepada kondisi tertentu yang nyaman. Media massa, terutama televisi menayangkan konflik agama Ahmadiyah di Cikeusik Banten, peristiwa yang terjadi 6 Februari 2011 tersebut hampir setiap hari, setiap waktu, pagi, siang, petang dan malam dita-yangkan sebagai headline di hampir semua televisi nasional. Peristiwa penyerangan ormas Islam kepada Ahmadiyah tersebut kemudian melebar ke beberapa daerah, seperti Parung Bogor, Kuningan Cirebon, Ciampea Bogor, Makasar, NTB dan wilayah Jawa Barat lainnya. Ketidaktegasan pemerintah dalam menangani kasus ini men- jadikan isu Ahmadiyah sebagai isu yang sensitif, dan negara tidak mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada waganya dalam menjalankan kehidupan beragama. Bahkan beberapa tahun yang lalu, konflik di Ambon yang terjadi secara besar-besaran yang tidak ditangani serius oleh pemerintah menjadi konflik yang dapat ditarik kepada konflik antar agama yang secara dominan menem- patkan agama-agama samawi sebagai isu keyakinan yang mampu menimbulkan konflik semakin membesar dan tanpa penyelesaian yang jelas. Media terkadang terlalu over dalam pembingkaian isu, wacana 343
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia dan faktualitas untuk memberikan dramaturgi aktualitas dan faktual- itasnya. Bahkan beberapa konflik Ahmadiyah yang terekam kamera jurnalis dihadirkan dan disiarkan secara gamblang tanpa pertimban- gan etika dan estetikanya, dengan alasan dan berlindung pada prin- sip-prinsip kaidah jurnalisme. Sebagai contoh: konflik pembakaran dan penganiayaan saudara-saudara muslim kita yang meyakini Ah- madiyah sebagai bagian dari keimanan mereka ditayangkan secara jelas dan nyata, berulang-ulang, berhari-hari, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Konflik lain yang menginformasikan kon- flik Ahmadiyah di beberapa daerah di Jawa Barat menjadi hot issue dan media secara terus menerus menjadikan peristiwa tersebut seb- agai tema besar di hampir di setiap program acara siarannya. Konsep Hermeneutika Media Istilah hermenutika media ialah sebuah dasar media, baik tele- visi, cetak, film, cyber dan lain-lain untuk menempatkan istrument pesan dalam meramu dan mengemasnya, pesan atau konten den- gan semangat konsepsi kemanusiaan, konsep dan prinsip-prinsip pesan Ilahiyah yang bermakna kemanusiaan dan universal menjadi pondasi hermeneutik. Sebuah pesan Ilahiyah yang bisa diterima oleh kaum, golongan, suku, ras, dan agama manapun dan di mana- pun tempatnya. Dikarenakan pesan yang terkemas dan tersampai- kan kepada khalayak tersebut ialah pesan-pesan yang bersifat re- ligi (agama) yang membumi, dimana pesan tersebut berguna untuk mewujudkan sikap toleransi, saling menghargai dalam semangat pluralisme, karena pada hakikatnya manusia diciptakan dalam ke- adaan yang berbeda-beda, dan perbedaan itu bukan untuk diper- tentangkan tetapi perbedaan itu untuk dihargai dan guna mewujud- kan kebersamaan hidup. Istilah hermenutika, "baik secara ilmu maupun metode me- megang peran penting dalam filsafat, hermeneutika dianggap se- bagai metode ilmiah tertua, secara etimologis hermeneutika be- rasal dari kata hermeneuein (Yunani) yang berarti menafsirkan atau menginterpretasikan. Hermeneutika dikaitkan dengan Hermes untuk menyampaikan pesan Ilahiyah, pada dasarnya medium yang digunakan ialah bahasa, jadi penafsiran disampaikan lewat bahasa. 344
media dan KonfliK Sementara karya sastra perlu ditafsirkan sebab disatu pihak karya sastra terdiri atas bahasa, disisi lain banyak makna yang tersembu- nyi di dalamnya. Fungsi utama hermeneutika ialah sebagai metode untuk memahami agama, pada tahap tertentu teks agama sama dengan teks satra, dimana agama merupakan kebenaran keyakinan dan sastra ialah kebenaran imajinasi (Ratna, 2009: 44-45). Sebagaimana dinyatakan Gadamer "hermenuetika adalah on- tologi dan fenomenologi pemahaman, pemahaman teks masa kini dan masa lampau" (Ratna, 2009: 241). Artinya ada semacam per- temuan interpretasi masa lampau dengan konteks masa kekinian, dimana jika dikaitkan dengan media yang menjadi instrument pe- nyampaian pesan Ilahiyah, hermeneutika ialah menerapkan kon- sepsi al-Qur'an dengan kontekstulasisasinya. Bagaimana al-Qur'an dimaknai dan ditafsirkan bukan berdasarkan kebutuhan masa lalu, namun penafsirannya dilakukan dengan konteks dan kebutuhan manusia pada masa sekarang dengan berpijak pada kejadian masa lampau. Ada semacam pastisipasi dan keterbukaan wacana penaf- siran dan proses dialektika yang kontinu untuk mendapatkan format interpretasi yang bersifat universal dengan semangat multikultural- isme. Dilthey dalam Ricoeur (2012: 217) "mengusulkan sebagai ilmu kemanusiaan (Geistesswissenschaften), kesadaran historis, bahwa ma- nusia ialah wujud historis yang hanya dapat hidup, dipahami, dan memahami secara historis, kebenaran bagi manusia selalu dalam konteks". Sementara Ricoeur menyatakan bahwa "hermeneutika bukan diarahkan kepada teks melainkan diarahkan kepada reali- tas itu sendiri untuk menemukan eksistensi yang bersifat historis" (Ricoeur, 2012: 219). Selanjutnya Gadamer (Ratna, 2009: 240-242) menyatakan bah- wa "faktor dalam proses interpretasi ialah makna tidak diperoleh melalui metode, semisal memisahkan bentuk dan isi, hermeneutika memahami teks, isu utama kitab suci (agama) menyediakan ruang penafsiran, sebagai ruang kosong yang memerlukan penafsiran". Berikut adalah elemen yang terdapat dalam hermenuetika: 1. Bildung: pembentukan jalan pikiran secara harmonis dimana latar belakang seorang penafsir akan meempengaruhi hasil pe- 345
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia mikirannya, budaya, usia, dan tingkat pendidikan. 2. Sensus communis: istilah ini bukan dimaknai "pendapat umum" tetapi dimaknai sebagai pertimbangan praktis yang baik, sebuah pertimbangan kemasyarakatan atau hidup bermasyarakat. 3. Pertimbangan: menggolongkan dan mengelompokkan hal-hal yang khusus atas dasar pandangan yang universal. 4. Taste (selera): sikap subjektivitas yang didasari rasa instink, panca indera, kebebasan intelektual untuk meminimalisisr dan atau menghilangkan hal-hal yang bertentangan dengan keindahan dan kebaikan. Dari pengertian dan prinsip-prinsip dasar hermeneutika diatas maka hermenutika media dijadikan sebagai sebuah istilah yang men- jadikan media sebagai tools (alat), sebagai instrumen untuk menyam- paikan pesan Ilahiyah (pesan-pesan ke-Tuhanan). Berikut ialah alur bagan yang menempatkan media sebagai instrumen hermeneutika: Bagan diatas menunjukkan bahwa ayat-ayat Tuhan yang bersifat global dan sastra dalam kajian hermeneutika diposisi- 346
media dan KonfliK kan berdampingan yakni sebagai sebuah penempatan logis untuk menafsirkan kebenaran keyakinan dan kebenaran imajinatif yang tertuang pada dua elemen berikutnya yakni content informasi Ila- hiyah yang termanifestasikan dalam bingkai narasi skenario yang kemudian diproduksi untuk menyampaikan hasil interpretasi nilai- nilai universal yang mampu diterima semua kalang-an. Naratologi dan Konsep Pluralisme Sebagai sebuah akibat dari struktur naratif, sastra memainkan peran yang kompleks terhadap berbagai jenis deskriptif, dimana ruang-ruang deskriptif ini memberikan suatu ruang kosong yang diterima dan diimplementasikan oleh pembaca, ada proses dialogis yang muncul pada ruang kosong tersebut sebagai bentuk kompromi keduanya. Sebagaimana dinyatakan oleh Ratna (2009: 239-240) "komplikasi antara fibula dan sjuzet (formalis pada umumnya), histoire dan recit (Genette), story dan text (Mieke Bal dan Rimmon-Kennan) me- nampilkan problematika ruang-ruang kosong yang harus dipecah- kan oleh pembaca". Naratologi ditempatkan pada ruang postrukturalisme sebagai bidang ilmu yang mengusung sistem narasi (penceritaan) dan segala bentuk-bentuknya. Konsepsi narasi merupakan ruh dan konseku- ensi dasar dari sebuah media film, film yang menempatkan narasi menjadi benang merah sistematika sinematografi mewujudkan alur penceritaan yang diterapkan dengan sistem dramaturginya, yakni curiosity, suspance, konflic dan surprise. Tidak ada sistem sinema dan tata bahasa bersifat naratif, me- lainkan bahwa formula dasarnya ialah sintaksis, segala jenis hubun- gan subjek dan objek yang membangun kompleksitas didalamnya. Barthes (2007: 65) menyatakan bahwa "kebebasan mengkombina- sikan kalimat-kalimat adalah kebebasan yang paling besar diantara kebebasan lain, sebab tidak ada lagi batasan di tingkat sintaksis (ko- herensi mental diskursus dalam tatanan linguistik)". Secara metodologis hampir sama persamaan kebebasan peng- kombinasian sistem naratif kebahasaan dan sistem pengkombina- sian sistem audio visual dalam narasi film, film yang termanifesta- sikan dari salah satu unsurnya, yakni sastra memberikan analisis 347
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia struktural cerita yang berasal dari pengembangan teori sastra yang bersifat struktural. Ada semacam eksistensi "poetic" yang terwujud- kan dalam pesan literer, antropologis dan sosiologis. Sistem formalisasi dalam tinjauan postrukturalis menurut tra- disi Arsitotelian terbagi atas mythos dan mimesis. Sistem mythos adalah plot yang didefisikan sebagai struktur cerita dengan alasan temporal- itas dan kausalitasnya. Dalam struktur naratif, karya diorganisasikan oleh plot sebagai sistem kronologis kausalitas, kaum postrukturalisme menampilkan sistem ini kedalam dekonstruksi naratif sebagai peno- lakan atas peranan struktur yang tersistematiskan. Menurut Genette (Ratna, 2009: 252) naratologi adalah "hostoire, recit dan narration. Histoire adalah perangkat peristiwa sebagai naratif. Recit adalah wacana atau teks naratif itu sendiri. Sedangkan narration adalah tindak naratif yang menghasilkan teks". Pola dialektikanya untuk menemukan ruang kosong yang terkandung di dalam sistem sinema ialah muncul atas tiga tindakan guna menganalisis ruang kosong tersebut, diantaranya adalah: 1. Analisis pernyataan narasi sinema, analisis ini menampilkan detail kekuasaan yang terjadi dalam suatu peristiwa narasi film yang ditampilkan, kontekstualitas narasi menjadi pondasi dalam menentukan pernyataan representasi tindakan, aksi dan gerakan pada sistem kekuasaan yang telah, sedang dan akan terjadi. 2. Analisis kontekstual narasi sinema, pola ini menunjukan bahwa kekuasaan negara dan atau kaum yang dominan menjadi re- ferensi untuk mendukung keterkaitan sistem narasi film dengan sistem sosial politik yang sedang terjadi. 3. Analisis isi narasi sinema, untuk menempatkan ruang-ruang yang terjadi sebagai hubungan scene, sequence, babak yang mem- berikan gambaran dan deskriptif narasi penceritaan yang didu- kung dengan instrument dekonstruksi. Sementara Gerald Prince yang memberikan konsep naratologi sebagai narrate. "Narrate dianggap partner komunikasi narrator, indi- vidu aktual dalam narasi nonfiksi, tetapi sebagai konstruk tekstual dalam fiksi" (Ratna, 2009: 255). Dalam konteks sinema konsepsi ini menempatkan sutradara film sebagai seorang narrator dalam proses 348
media dan KonfliK penceritaan kepada pembaca (penonton). Pada suatu saat penon- ton akan menentukan pesan yang tersurat dan tersirat dari sistem gambar dan audio untuk dimasukkan kepada ruang kosong dirinya untuk selalu diingat, diimplementasikan, ditransmisikan kepada orang-orang di sekitarnya. Penonton sebagai konstruks yang diajak bicara oleh sutradara melalui bahasa audio visual merupakan cara dan pola yang mendekonstruksi sutradara, sekaligus sebagai subjek yang memberikan fungsi-fungsi lain sesuai dengan pengalaman dan keadaan psikologis dirinya. Ruang kosong yang dikonstruksikan oleh penonton menjadi proses dialogis wacana, dimana narasi merupakan wacana, dan wa- cana yang kontekstual dengan sistem sosial politik ke-Indonesiaan ialah multikulturalisme, dimana nilai-nilai pluralis dan kebhinekaan yang terkandung dalam pondasi bernegara ialah sebuah semangat kemajemukan dan konsep to-leransi didalamnya untuk saling meng- hargai dan menghormati serta saling memahami. Wacana dalam film ialah unitas, kesatuan, transformasi dan regulasi diri yang termanifestasikan secara verbal, sinematik dan ar- tistik. Dimana action dalam sinematik ialah sebuah tindakan yang membuka dan merangsang orang lain melakukan tindakan yang demikian. Dimana wacana yang disampaikan oleh film ialah bentuk kompetisi yang menopang kemampuan implicit, pengetahuan yang dalam (luas), dan hakikat filsafati makna-makna kemanusiaan yang terkandung dalam nilai pluralisme. Konsep naratologi juga secara jelas dinyatakan oleh Barthes (2007:260) "sistem yang memungkinkan untuk memahami wacana (narasi) adalah kode hermeneutik, kode semantik, kode simbolik, kode aksi dan kode kultural". Hermeneutika dan media menjadi komponen yang secara kontinu memberikan kolaborasi produksi pesan-pesan dalam komunikasi sebagai sebuah prioritas terhadap penonton sinema, penonton film diberikan kebebasan seluas-luas- nya untuk memaknai dan memformulasikan pesan dalam konteks yang berkaitan. Sistem dialogis penonton ditunjukan oleh pada sifat-sifat sosial sebagai konsekuensi film sebagai representasi wacana sosial dan dia- logis keterwakilan suara yang termanifestasikan dalam narasi film 349
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia sebagai konsekuensi suara yang didengar oleh khalayak massa. Konsep pluralisme secara umum diartikan sebagai gagasan yang menyatakan bahwa semua agama sama dan tidak ada yang lebih baik antara satu dengan yang lain. Perbedaan agama hanya dianggap sebagai perbedaan persepsi dalam memahami hakekat ke- Tuhanan yang dalam implementasi keberagamaan tersebut ditemu- kan banyak kesamaan. Pluralisme dalam media film menjadi semangat media dalam menjalankan fungsi wacananya kepada khalayak. Sebagaimana dinyatakan oleh Kymlicka (2003: 18) "tujuan atau konsekuensi dari multikulturalisme ialah loyalitas bersama sebagai bentuk identitas nasional". Selanjutnya Kymlicka menyatakan bahwa "suatu pan- dangan liberal mensyaratkan kebebasan di dalam kelompok mi- noritas dan kesetaraan antara kelompok-kelompok minoritas dan mayoritas. Suatu sistem hak minoritas yang menghormati kedua batasannya (2003: 232). Dalam konsepsi tersebut terkadung pola-pola toleransi antara mayoritas dan minoritas dalam berbangsa dan bernegara sebagai konsekuensi bertindak dalam sistem sosial. Makna toleransi ialah mewadahi kepentingan etnis, suku, ras dan agama sebagai elemen besar suatu negara. Grosby menyatakan bahwa "bangsa adalah ko- munitas kekerabatan, berbatasan secara spesifik, secara teritorial luas, komunitas kelahiran yang erat untuk sementara waktu". Isti- lah komunitas merujuk pada tingkat kesadaran diri dan mengakui orang lain sebagai bentuk toleransi. Konflik dan Hermeneutika Konflik agama di Indonesia menunjukan bahwa nilai-nilai luhur agama hanya dipahami sebagai sebuah kebenaran yang parsial dan bertumpu pada semangat pemahaman sepihak dalam historisi- tas kejayaan agama tersebut dan dipahami sebagai alat pemersatu semua makhluk yang bernama manusia tanpa ada upaya mema- hami pihak-pihak lain yang berseberangan ideologi dan keyakinan dengan golongan dan pengikut agama tertentu. Klaim kebenaran atas nama agama menjadi cikal bakal lahirnya gesekan-gesekan mental dan fisik yang sensitive yang melahirkan sejumlah kasus kon- 350
media dan KonfliK flik antar agama, dan konflik dalam agama itu sendiri. Dalam konteks ke-Indonesiaan klaim kebenaran agama sebena- rnya sah-sah saja, jika dilakukan dalam domain internalitas rumah ibadah, gereja, pura, vihara, kelenteng, masjid, yang tujuannya ialah menanamkan keyakinan kepada pengikutnya. Tetapi jika dilakukan dalam domain publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk akan menjadi sebuah kesalahan besar. Kesalahan yang mengarah kepada tindak anarkis dan kekerasan fisik serta pe- nodaan keyakinan itu sendiri, yang mengalahkan rasionalitas. Pemahaman fundamentalis agama jika dilakukan dalam do- main publik ialah pemahaman yang bersifat universal, yang haki- katnya ialah nilai-nilai kemanusiaan, proses ini ialah bentuk inter- pretasi hermeneutik yang bertumpu pada nilai-nilai agama yang bersifat universal dan dapat dipahami dan dijalakan oleh semua pihak dalam bermasyarakat. Hermeneutika bukan lagi memandang drajat pemeluk agama lain lebih rendah dari pemeluk agama lain- nya. Konflik dan Media Serangkaian konflik agama di Indonesia secara beruntun terus terjadi, nilai-nilai kemajemukan bangsa ini seakan-akan runtuh den- gan kemunculan anarkisme ormas agama, kelompok fundamentalis agama, bahkan anarkisme yang ditimbulkan oleh kesalahan mema- hami nilai-nilai agama yang berakibat pada bentrok dan peristiwa tragis yang muncul dan dimunculkan atas nama agama. Perusakan rumah ibadah yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap masjid dan Kampung Ahmadiyah di Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemboikotan dan pengusiran jemaat gereja di Bogor, dan aksi brutal dan sweeping jalanan di beberapa kota di Indonesia oleh orang-orang yang mengaku menegakan syariat Islam. Media massa, koran, majalah, radio dan televisi yang berlindung dengan prinsip-prinsip aktualitas dan faktualitas jurnalistik berupa- ya berlomba-lomba menempatkan pemberitaan konflik agama se- bagai sebuah pembahasan dan rutinitas isu yang menarik, menarik bagi khalayak, menarik bagi industri periklanan dan menarik untuk terus dibicarakan sebagai program talkshow yang mengundang se- 351
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia jumlah pejabat negara, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif negeri ini untuk menjadi narasumber utama. Media menjadikan isu konflik sebagai komoditas isu yang menarik iklan dan memberikan pendapatan lebih bagi industri media. Pada hakikatnya, media massa ialah penjaga sistem sosial dalam menjadikan isu agama sebagai bentuk-bentuk persoalan bersama, dimana nilai positif dan negating media sebagai berikut: a. Merangsang khalayak memikirkan dan mencari solusi atas se- jumlah peristiwa konflik agama yang sering terjadi. b. Media sebagai wahana diskusi dalam penanganan konflik agama di negeri ini dalam perspektif masing-masing agama. c. Media menjadikan konflik agama sebagai komoditas yang menghasilkan bagi lembaga media. d. Media menjadikan konflik sebagai hiburan yang menarik dan terformat dalam segementasi tontonan khalayak. Hermeneutika Naratologi Sinema "Tanda tanya" merupakan film garapan Hanung Bramatyo yang menghadirkan konsep-konsep multikulturalisme dan tole- ransi beribadah, bermasyarakat dan bernegara. Konsep pembu- mian nilai-nilai Ilahiyah terkemas apik dalam sederet gambar hidup produksi yang disutradarainya. Pesan Ilahiyah itu ialah bagaimana kita hidup dalam bingkai toleransi dan memahami dan menghargai kemajemukan. Dan konteks ayat Tuhan itulah yang berusaha untuk ditransmisikan kepada khalayak, dimana khalayak film ini ditujukan kepada masyarakat yang secara langsung berhubungan dengan ke- adaan dan kehidupan yang plural. Indonesia ialah sebuah negara yang terbingkai oleh kemajemu- kan, Indonesia merupakan bukti kebesaran dan nyata ayat Tuhan sebagai negara yang dihuni oleh suku-suku, bangsa-bangsa, untuk saling mengenal dan menghargai. Bangsa ini telah membuktikannya selama berabad-abad mewujudkan sikap dan semangat pluralisme, dimana nilai-nilai multikulturalisme dijadikan sebagai semboyan berbangsa dan bernegara yakni: Bhinneka Tunggal Ika, dimana ba- nyak pihak mengartikannya sebagai "berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan". Tujuan yang dimaksudkan ialah tujuan kerukunan dalam 352
media dan KonfliK keberagaman. Film ini memberikan bingkai-bingkai pluralisme yang detail tentang suatu keadaan, suatu keadaan dan kondisi bangsa, dimana konsep konflik agama dan konflik sosial tumbuh akibat pemahaman nilai-nilai agama secara dangkal dan tidak mendalam, hakikat Islam sebagai sebuah agama ialah mengakui perbedaan dan kemajemu- kan serta sikap saling menghormati dan menghargai. Konsep ini dijadikan pondasi dalam berhubungan (muamalah) satu sama lain, kelompok dan berbangsa dan bernegara. Islam secara jelas dan nyata mengakui persamaan drajat setiap manusia, dan tolak ukur kemuliaan manusia dinilaai dengan ben- tuk takwanya kepada Tuhan. Artinya manusia tidak berhak untuk menilai derajat kebaikan dan kebudurukan, kedudukan, kelas dan sebagainya, jika manusia memposisikan diri sebagai manusia seu- tuhnya. Namun jika manusia berusaha untuk tidak mengakui kon- sepsi ini maka secaraa otomatis manusia berusaha memposisikan diri sebagai Tuhan, karena manusia sudah memerankan kendali dan peran Tuhan untuk menilai seseorang. Sikap yang demikian inilah yang banyak menimbulkan konflik baik secara pemikiran maupun secara fisik, penafsiran ayat Tuhan diperlukan untuk bisa merangkul, mewadahi pihak-pihak, kelom- pok lain yang berkeyakinan lain. Hanung Bramantyo berusaha untuk mengkampanyekan nilai-nilai semangat pluralisme yang di- ambil dari konsepsi Al-Qur'an, sutradara memposisikan diri pada keadaan netralitas dari dan kepada agama manapun, yang meman- dang manusia dalam hakikatnya menyembah Tuhan. Kritik terhadap agama besar di Indonesia menempatkan sutradara dalam bingkai toleran, konsepsi Islam sebagai agama yang toleran merepresentasikan kebesaran Islam bukan hanya di- miliki oleh penganutnya semata, melainkan harus bisa dirasakan oleh pihak-pihak lain yang secara nyata berada pada lingkungan Islam. Dengan demikian nilai-nilai Islam dapat dirasakan dan dinik- mati oleh pihak dalam dalam membangun negara ini. Kecaman terhadap kehadiran film ini yang dianggap meng- ganggu stabilitas kehidupan beragama sebenarnya tidak mendasar, bahkan nilai-nilai sekulerisme, pluralisme dan liberalisme yang di- 353
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia manifestasikan dalam narasi sinematiknya dianggap bertentangan dengan paham Islam. Pluralisme dimaknai dangkal oleh segenap ormas Islam, pluralisme dimaknai sebagai paham yang metoleransi terhadap pemikiran, agama, dan kebudayaan. Semangat pluralisme sejati ialah suatu paham yang mewujud- kan kepada setiap pemeluk agama tidak lagi menunjukan agama yang diyakininya ialah agama yang paling benar, pembenaran agama. Bukan berarti peraguan seseorang terhadap agama yang di- yakininya sebagai satu-satunya kebenaran, tetapi kebenaran dalam pandangan pluralisme yang diambil dari paham Islam ialah sebuah kebenaran penganutnya dan kebenaran murni suatu golongan agama ialah Tuhan yang menentukan. Sosok laki-laki yang terorganisir dalam kekuatan paramiliter Nahdlatul Ulama (NU) yang meninggal saat menjaga perayaan Natal di sebuah Gereja. Disinilah semangat hermeneutika agama dalam bingkai media mencoba merepresentasikan bahwa toleransi terhadap kaum minoritas di negeri ini harus dimanifestasikan se- cara dini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan dili- hat sebagai bentuk seremonial agenda kenegaraan dan keagamaan lainnya, tetapi terwujudkan pada setiap makhluk hidup atas nama kemanusiaan. Paham Islam sebagai paham mayoritas bangsa yang memahami nilai-nilai kemanusiaan, toleran, damai, dan tentunya mengusung paham kebangsaan dan kebhinekaan menjadi dasar kita sebagai bagian dari bangsa yang besar ini. Bahkan sosok perempuan berjilbab dihadirkan sebagai seorang pelayan rumah makan (restoran-china) yang menjual menu daging babi dan ayam. Disinilah nilai-nilai toleran yang dimunculkan seb- agai sebuah kekuatan ekonomi membangun umat, hidup berbangsa bukan sekadar mencari harta tetapi ada sebuah kejujuran dalam dinamika keagamaan, dimana dinamika itu ialah tolernasi kejujur- an tentang agama masing-masing, halal dan haram, dan segenap instrumen yang berujung kedalam keadaan halal dan haram terse- but, baik alat memasak yang terpisah, piring penyajian dan lain-lain sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak keagamaan dalam bingkai kemajemukan dan kebhinekaan. Bahkan seorang pemuda pengangguran yang beragama Islam 354
media dan KonfliK tetapi membutuhkan uang untuk menyambung hidup dan berpe- ran sebagai Jesus dalam sebuah pementasan liturgi perayaan umat Kristiani adalah bentuk toleransi dan imbal balik keadaan, seorang ibu yang murtad dari Islam dan harus beragama Nasrani dengan anak kandungnya yang masih kecil beragama Islam, memberikan kasih sayang tanpa berusaha mengkotak-kotakan keyakinan anak dan ibu dalam sistem keluarga. Artinya Islam sebagai agama yang mengandung semangat paham toleran, pluralisme dan multikultur- alisme ialah bersifat universal, dimana Islam dan nilai-nilai yang ter- kandung di dalamnya harus mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi umat agama lain, suku, ras, golongan lain dalam ke- hidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep kita sebagai negara pancasila-is termanifestasikan den- gan pengakuan sila pertama dasar negara: "Ketuhanan Yang Maha Esa", dimana hakikat kita dalam hidup bernegara ini tertuang dalam pengakuan nilai-nilai toleransi beragama yang didalamnya mengakui jalan masing-masing menuju jalan Tuhan yang diakui masing-masing sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, ada suatu akomodir nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk tatanan nilai ken- egaraan. Konsepsi ini mewujudkan kesetaraan konsep Ilahiyah dalam pergaulan beragama yang berada pada bangsa Indonesia yang ma- jemuk untuk memberikan rasa keamanan dan keyamanan dalam beribadat. Konsep negara kita ialah produk hermeneutika yang dihasilkan berdasarkan interpretasi konsep ke-Tuhanan yang bisa mengakomodir semua agama, dan kosep ketuhanan tersebut dapat diimplementasikan dengan nilai-nilai pembumian yang universal. Penutup Konsep hermeneutika sebagai content dari media film menem- patkan nilai-nilai ke-Tuhanan sebagai nilai informasi dan pesan yang ditransmisikan sebagai bentuk karakteristik naratologi sebagai ciri khas content sinema untuk membendung konflik-konflik agama di Indonesia yang banyak diinformasikan media televisi. Herme- neutika media ialah sebuah istilah yang ditujukan kepada sinema 355
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia sebagai media yang mampu membawa misi pesan Ilahiyah, dimana ayat-ayat Tuhan yang bersifat universal mampu diimplementasikan dalam konteks dan situasinya, untuk bisa menjauhkan manusia dari pembenaran masing-masing agama yang berimbas pada konflik. Ayat-ayat Tuhan mampu dibumikan secara sadar dan diterima oleh semua golongan dalam konsistensi toleran yang hakiki sebagai haki- kat dari semua ajaran agama di dunia.§ Daftar Pustaka Barthes, Roland, (2007), Petualangan Semiologi, Yogyakarta: Pustaka Pe- lajar. Barthes, Roland, (2005). Membedah Mitos-Mitos Budaya Massa,Yogyakarta: Jalasutera. Barthes, Roland, Stephen Heath, (2010), Imaji Musik Teks: Analisis Semi- ologi Atas Fotografi, Iklan, Film, Musik, Alkitab, Penulisan dan Pem- bacaan Serta Kritik Sastra, Jalasutera: Yogyakarta. Grosby, Steven, (2011). Sejarah Nasionalisme: Asal Usul Bangsa dan Tanah Air, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kymlicka, Will, (2002). Kewargaan Multikultural, Jakarta: LP3ES Ratna, Nyoman Kutha, (2009). Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ratna, Nyoman Kutha. (2009). Stilistika, Kajian Puitika Bahasa, Sastra dan Budaya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 356
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia MEDIA, KONFLIK, DAN PEREMPUAN Pentingnya Media Ikut Mensosialisasikan UNSCR 1325 Bonaventura Satya Bharata Di mana posisi perempuan dalam konflik? Dalam banyak kasus, media lebih sering terjebak untuk mem- beritakan bagaimana perempuan menjadi korban konflik dan perempuan sebagai agen konflik terasa lebih menjadi topik yang seksi dibandingkan member- itakan perempuan sebagai agen perdamaian. Realitas perempuan sebagai korban dan agen konflik, terasa lebih memenuhi kriteria jurnalistik (baca: news values atau nilai-nilai berita) sehingga lebih layak diangkat se- bagai berita ketimbang perempuan sebagai agen per- damaian. Padahal media memiliki peran besar untuk turut berpartisipasi dalam meredakan konflik. Media dengan perspektif jurnalisme damai har- usnya juga memberikan tempat yang memadai untuk mendeskripsikan realitas sosial yang berkait dengan resolusi damai, terutama yang berhubungan dengan perempuan. Apalagi kehadiran peremuan sebagai agen perdamaian juga dilindungi oleh resolusi Dewan Keamanan PBB UNSCR 1325. Dengan pemberitaan- pemberitaan ini, media turut berkontribusi pada pem- berdayaan perempuan yang selama ini masih banyak mendapatkan diskriminasi di masyarakat bahkan juga di media itu sendiri. Kata kunci: media, perempuan, pemberitaan konflik 357
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Pendahuluan Sebagai sebuah negara dengan tingkat keberagaman yang san- gat tinggi, baik dari sisi etnis, suku, agama, dan bahasa, harus diakui bahwa Indonesia memiliki potensi konflik yang sangat tinggi. Pada era Orde Baru, tercatat beberapa konflik yang mengemuka, konflik antara pemerintah dengan PKI, yang ditandai dengan kontroversi masalah pembantaian massal (1965-1967), konflik antara pemerin- tah dengan Islam pada kasus drama pembajakan pesawat Garuda Woyla (tahun 1981) kasus Tanjung Priok (1984), dan kasus Warsidi- Lampung (1989), konflik separatisme baik di Aceh, Papua, dan di Timor Timur (yang sekarang disebut sebagai Timor Leste) yang me- muncak pada Insiden Santa Cruz tahun 1991. Pada era pasca Orde Baru, di beberapa wilayah Indonesia di- landa berbagai konflik. Seperti yang tidak dapat dilupakan adalah Konflik Ambon di Maluku(1999-2002) dan Konflik Poso di Sulawesi Tengah (1998-2005) yang merupakan konflik antar agama dan Kon- flik Sambas, Singkawang, dan Sampit di Kalimantan Barat dan Ka- limantan Tengah yang merupakan konflik antar etnis (1999-2001). Belum lagi konflik yang bersifat sparatis, seperti yang terjadi di Aceh dan Papua. Konflik yang terjadi tidak hanya memakan korban harta benda, namun juga korban jiwa manusia. Usaha meredakan konflik pun bukan berarti tidak ada. Tapi membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga masing-masing pihak mau menerima resolusi atas konflik yang terjadi. Di tingkat yang lebih luas pun seperti Asia Tenggara, beberapa negara tetangga Indonesia, seperti Phillipina, Thailand, dan Myan- mar juga rawan sebagai daerah konflik. Di Phllipina, konflik pan- jang yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir adalah konflik antara pemerintah dan bangsa Moro di Philipina Selatan. Kemu- dian konflik di Thailand terjadi antara pemerintah Thailand den- gan pejuang Islam di Thailand Selatan, dekat perbatasan dengan Malaysia. Sedangkan konflik di Myanmar melibatkan antara pemerintah junta militer dengan para penggiat atau aktivis prokemerdekaan. Selain itu, di negara tetangga Timor Leste yang merupakan mantan provinsi ke 27 dari Indonesia, juga terlibat konflik yang berkepan- 358
media dan KonfliK jangan pasca penyerahan kedaulatan dari PBB tahun 2001. Dengan demikian bila ditilik secara regional, wilayah Asia Tenggara ternyata banyak terlibat konflik, entah itu konflik antara pemerintah dengan masyarakat, konflik sparatisme, konflik antar umat beragama, dan konflik etnis. Institut Pengembangan Demokrasi dan HAM (IPENDHAM) dan Lembaga Informasi Nasional tahun 2004 pernah melakukan penelitian secara khusus mengenai konflik-konflik yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut mengi- dentifikasikan konflik ke dalam beberapa jenis dan bentuk, yakni (1) konflik kewilayahan atau separatisme (neo-nasionalisme) seperti yang terjadi di Aceh dan Papua; (2) konflik perburuhan, antara bu- ruh dan pemilik modal, seperti yang terjadi di beberapa wilayah in- dustri (Tangerang); (3) konflik agraria yang merupakan konflik yang bersinggungan dengan kasus kepemilikan tanah pertanian, seperti yang terjadi di Malang-Jawa Timur; (4) konflik agama dan etnis, seperti yang terjadi di Ambon dan Poso (konflik agama) dan Kali- mantan (koflik etnis); dan (5) konflik kultural, yang merupakan ben- turan antar kebudayaan, seperti yang terjadi di kabupaten Buleleng- Bali. (Wahyono, dkk, 2004: 11-18). Pertanyaan yang mengemuka dari meletusnya demikian banyak konfik ini adalah mengapa wilayah Asia Tenggara umumnya dan In- donesia khususnya, sangat rawan akan konflik? Paling tidak ada tiga alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut (dalam Trijono, 2004: 2). Pertama, kebanyakan negara-negara Asia Tenggara terdiri atas beragam etnis dan agama. Seperti Indonesia misalnya, terdiri atas sekitar 200 etnis dan agama yang tersebar di lebih dari 300 pulau yang ada. Di Malaysia sendiri, masalah etnis dan agama menjadi isu sensitif yang mampu menaikkan ketegangan di negara tersebut, dan termanifestasi menjadi konflik kekerasan. Dengan demikian logika terjadinya konflik sangat sederhana, semakin banyak perbedaan yang terjadi semakin besar pula kemungkinan terjadinya konflik. Alasan kedua, Secara alami, bila sudah terjadi, konflik relatif sulit untuk diredam atau dicarikan solusinya. Dalam banyak kasus, malah upaya-upaya penyelesaian justru memunculkan konflik yang baru. Konflik Poso merupakan contoh yang baik. Walau upaya per- 359
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia damaian sudah dilakukan pasca Malino I dan Malino II, namun bibit-bibit terjadinya konflik masih membayangi. Ketiga, dalam banyak kasus konflik etnis dan agama yang terjadi di wilayah Asia Tenggara merupakan manifestasi dari konflik kekerasan dan meru- sak. Kasus konflik Ambon disinyalir berawal dari konflik sederhana. Yang mulanya hanya perseteruan antara pemuda Batumerah de- ngan pemuda Mardika, pada akhirnya membesar menjadi konflik antar agama. Lepas dari semua bentuk-bentuk konflik yang telah disebutkan di atas, konflik selalu membawa korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Di Maluku Utara misalnya, antara periode waktu Ok- tober 1999 sampai dengan Maret 2000, tercatat 2004 orang tewas, 1769 terluka, dan 2315 orang hilang. Data ini semakin bertambah ketika digabungkan dengan wilayah Maluku yang lain. Tercatat 3000-4000 orang tewas sampai awal tahun 2000. Padahal konflik masih akan berlangsung sampai sekitar tahun 2002. Jumlah ini ter- catat lebih teringgi dibandingkan dengan konflik yang terjadi di Aceh dalam periode waktu yang sama di tahun 1989-1992 dan yang terjadi di Kalimantan Barat tahun 1997 (Klinken dalam Coppel, 2006: 130). Kerugian harta benda juga tidak sedikit. Dalam konflik Poso- Sulawesi Tengah misalnya, pemerintah melalui Departemen Sosi- al melansir sampai dengan Oktober 2001, tercatat rumah tinggal yang terbakar sebanyak 5616 buah, rumah rusak berat 2414 buah, rumah ibadah terbakar 31 buah, fasilitas umum yang rusak 37 buah dan fasilitas lain yang terbakar 120 buah, serta kendaraan bermotor tercatat 70 buah yang dibakar (Huda Mangun dalam Jurnal Perem- puan, 2002: 39). Perempuan di Arena Konflik: Di Mana Posisinya? Satu pertanyaan yang selalu menggeliat ketika mencermati ter- jadinya konflik, adalah di mana posisi perempuan dalam konflik? Dari beberapa literatur, didapatkan informasi bahwa ada beberapa posisi perempuan dalam konflik : 1. Perempuan sebagai korban. Dalam banyak laporan penelitian dan literatur disebutkan bahwa posisi perempuan sebagai kor- 360
media dan KonfliK ban menempati posisi teratas dari semua posisi yang ada. Seper- ti yang terjadi pada konflik bersenjata di Aceh, disebutkan bah- wa perempuan merupakan kelompok masyarakat yang sering menjadi korban pada konflik. Kehilangan suami dan keluarga, pengalaman kekerasan seksual (mulai dari pelecehan seksual, perdagangan seksual, sampai dengan pemerkosaan), dan pe- nyiksaan merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang sering di- alami perempuan dalam konflik (Sahardin dalam Jurnal Perem- puan, 2002: 12). Kemudian juga yang terjadi pada konflik Poso-Sulawesi Tengah, disebutkan bahwa perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, sampai dengan kekerasan seksual. Uniknya kekerasan yang terjadi tidak hanya berlangsung di ruang publik namun juga berlangsung di ruang domestik1. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berlangsung di masa-masa terkini. Menilik pengalaman masa lalu, seperti pada kekerasan massal (baca: pembantaian) tahun 1965-1967 terhadap orang-orang yang dituduh PKI, perem- puan-perempuan yang dituding sebagai anggota PKI ternyata juga mengalami kekerasan luar biasa, seperti penyiksaan dan kekerasan seksual2. Untuk kasus luar negeri, yang paling dekat adalah konflik yang terjadi di Timor Leste pasca jajak pendapat tahun 1999 lalu. Di sini perempuan mengalami penderitaan luar biasa se- bagai korban konflik Dikatakan bahwa perempuan menang- gung derita atas segala pelanggaran yang dilakukan semasa konflik, baik secara langsung maupun tidak. Perempuan ditolak menentukan nasib mereka sendiri, dibunuh, dilenyapkan, dip- indahkan, kekurangan makan, ditahan, disiksa, dan disidang dengan tidak adil. Mereka juga menderita kehilangan hak eko- nomi dan sosial dalam hal makanan, perlindungan, kesehatan, dan pendidikan. Perempuan juga menderita secara tidak lang- sung. Penahanan, kecelakaan atau kematian suami atau anggota 1 jian%20Tematis-INA.pdf, diakses tanggal 24 Maret 2009 lebih lengkapnya bisa dibaca di Nadia, 2008 2 361
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia keluarga juga membuat perempuan menjadi korban karena me- ningkatkan kerentanan dan beban mereka3. 2. Perempuan sebagai agen konflik, maksudnya adalah perempuan justru aktif terlibat dalam prosesi konflik. Bersama kaum laki-la- ki, perempuan ikut aktif terlibat dalam konflik, entah berperan sebagai pejuang atau tentara, penyedia logistik, dan pelindung keluarga ketika berlangsungnya konflik. Pada kasus Aceh, dike- nal adanya barisan Inong Balee, yang merupakan kesatuan tenta- ra perempuan yang juga aktif melakukan perlawanan terhadap pasukan TNI (Sahardin dalam Jurnal Perempuan, 2002: 21). Kemudian di Poso dan Maluku Utara, memiliki istilah kom- batan. Kombatan di antaranya beranggotakan para perempuan yang bertugas menjadi pelindung kombatan laki-laki pada saat terjadinya konflik. Perannya yang lain adalah mengorganisasi perempuan dan anak-anak untuk mendapatkan tempat perlin- dungan yang aman, menyediakan logistik dan pasokan (seperti makanan dan obat-obatan), serta memberikan dukungan moral untuk para kombatan laki-laki. Di Maluku Utara, terdapat pula Laskar Mujahidah yang menyediakan dukungan medis, logistik, dan spritual kepada Laskar Mujahidin4. 3. Perempuan sebagai agen perdamaian, maksudnya adalah kaum perempuan ikut aktif dalam proses penyelesaian konflik dan pemulihan pasca konflik. Untuk ini memang membutuhkan be- berapa prasyarat, seperti adanya kesempatan bagi perempuan untuk ikut ambil bagian dan aktif sebagai pengambil keputu- san dalam perundingan konflik dan adanya kesempatan bagi perempuan untuk turun langsung untuk meredakan konflik dan memulihkan kondisi pasca konflik. Namun sayangnya tidak banyak data yang menunjukkan keterlibatan aktif kaum perempuan dalam proses perdamaian ketika terjadi sebuah konflik di Indonesia. Artinya keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian masih sangat terbatas 3 Chega!.PDF, diakses tanggal 24 Maret 2009 4 jian%20Tematis-INA.pdf, diakses tanggal 24 Maret 2009 362
media dan KonfliK sifatnya. Dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh Crisis Management Initiative (CMI) bekerja sama dengan United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) dan Pusat Pengemban- gan Masyarakat dan Pendidikan (CCDE) untuk konflik Aceh, disebutkan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perda- maian konflik Aceh masih sangat terbatas. Dan ini tidak hanya terjadi pada pelaksanaan perdamaiannya saja, namun sudah terjadi pada proses perundingan perdamaian antara pemerin- tah RI dan GAM (CMI-UNIFEM, 2006: 27). Dalam kasus konflik Poso juga terjadi hal serupa. Keter- libatan perempuan sebagai agen perdamaian walaupun ada tetapi tetap saja masih sangat terbatas. Keterlibatan perempuan dalam perundingan Deklarasi Malino menunjukkan hanya ada empat perempuan yang terlibat. Selebihnya didominasi oleh kaum laki-laki yang datang dari kalangan elit pemerintah, to- koh masyarakat, dan tokoh agama5. Media di Arena Konflik : Apa yang Sudah Dilakukan untuk Pemberdayaan Perempuan di Wilayah Konflik? Pertanyaan menggelitik berikutnya adalah bagaimana den- gan peran media di arena konflik? Pertanyaan lebih jauhnya yang berkait dengan permasalahan perempuan dan konflik, apa yang sudah dilakukan oleh media untuk pemberdayaan perempuan di wilayah konflik? Dalam tataran ideal, media sebagai ruang publik harusnya mampu untuk berperan aktif sebagai resolusi konflik. Ar- tinya dengan adanya media, konflik seharusnya dapat diredakan. Ini dapat terjadi bila media berhasil memposisikan diri sebagai aktor yang memediasi pihak-pihak yang berkonflik. Dalam banyak kasus konflik, salah satu kesulitan terbesar adalah semakin terbatasnya akses-akses komunikasi yang dapat memediasi pihak-pihak yang berkonflik. Kondisi masyarakat yang berkonflik umumnya akan tersegregasi (menjadi terpisah secara geografis aki- bat konflik). Ini tentu meyulitkan pihak-pihak yang berkonflik di ma- syarakat tersebut untuk saling berkomunikasi satu sama lain guna 5 jian%20Tematis-INA.pdf, diakses tanggal 24 Maret 2009 363
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia mencari solusi atas konflik yang terjadi. Di sinilah sebenarnya peran sentral dari media massa. Media dapat berperan sebagai peng- hubung atau sebagai jembatan untuk menghubungkan pihak-pihak yang berkonflik di masyarakat. Namun demikian beberapa penelitian menunjukkan fakta yang sebaliknya. bahwa media sering kali terjebak untuk turut serta mem- provokasi terjadinya konflik lebih lanjut. Konflik justru semakin membesar karena kehadiran media. Institut Studi Arus Informasi (ISAI) pada tahun 2001 dan 2002 melakukan beberapa penelitian yang berkait dengan bagaimana peran media di wilayah konflik, seperti di Ambon (Maluku), Sampit (Kalimantan Tengah), dan Sambas (Kalimatan Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa seperti suratkabar dan radio, gagal mempertahankan posisi netralnya di tengah konflik. Media akhirnya terseret arus kon- flik dengan berpihak pada salah satu pihak yang tengah berkonflik. Kasus pada konflik Ambon (Maluku) di tahun 1999-2002, Eri- yanto (2003 : 187) menunjukkan bahwa akhirnya media ikut larut dalam suasana konflik. Walaupun keikutsertaan media pada wilayah konflik ini lebih terutama disebabkan masalah teknis. Pada awal konflik, media di Ambon sebenarnya relatif netral memberitakan konflik yang terjadi. Jurnalis di media-media Am- bon tidaklah datang dari aktivis partai ataupun agama. Mereka yang berprofesi sebagai jurnalis bukan ingin mengobarkan keben- cian melalui media. Namun karena kemudian eksalasi konflik yang terjadi semakin membesar dan masyarakat mulai tersegregasi pada dua wilayah yang terpisah, mulai ada kesulitan bagi jurnalis untuk melakukan peliputan konflik. Belum lagi ancaman yang dihadapi oleh jurnalis media untuk meliput konflik juga tidak bisa dikatakan ringan. Ancaman tertem- bak saat meliput dan tidak adanya jaminan keselamatan untuk kelu- arga dan tempat tinggal menyebabkan jurnalis sulit untuk bersikap netral dalam konflik. Muara akhirnya, media justru memprovokasi konflik lebih lanjut. Posisi media dalam konflik Ambon menjadi semakin unik ke- tika diketahui bahwa dua media yang saling bertikai tersebut, yakni Suara Maluku dan Ambon Ekspes, ternyata dimiliki oleh korporasi 364
media dan KonfliK media besar nasional yang sama. Ini terjadi karena kesulitan yang dialami oleh sebagian jurnalis dari salah satu kelompok yang berti- kai, yakni kesulitan untuk mengakses kantor media Suara Maluku. Posisi kantor media tempat mereka bekerja berada di wilayah ke- lompok konflik yang berlawanan. Ini tentu akibat segregasi yang terjadi di masyarakat ketika konflik berlangsung. Otomatis jurnalis- jurnalis tersebut tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang sekaligus menjadi sumber penghasilan bagi kehidupannya. Untuk mengatasi masalah ini, pihak korporasi media yang memiliki media tersebut, berinisiatif mendirikan media baru (Ambon Ekspres) sebagai wadah untuk para jurnalis tersebut. Sampai di sini permasalahan selesai? Solusi yang diambil ini justru tidak menyelesaikan masalah konflik. Memang benar bahwa jurnalis-jurnalis yang awalnya kehilangan sumber penghasilan, ber- hasil mendapatkan pekerjaannya kembali, namun kehadiran media baru tersebut pada akhirnya memperparah konflik yang terjadi. Karena dengan demikian, pada periode berikutnya, muncul dua media yang saling berlawanan dan saling memprovokasi konflik. Konflik bukannya mereda, sebaliknya justru semakin membara. Kasus konflik di Sampit (Kalimantan Tengah) dan Sambas (Ka- limantan Barat) tahun 2000-2001 tidak jauh berbeda. Media yang dalam hal ini adalah suratkabar, pada mulanya bersifat netral. Me- dia berusaha untuk mengakomodasi secara memadai pihak-pihak yang berkonflik. Media pun berupaya untuk tidak ikut dalam arus konflik. Namun seiring dengan berjalannya konflik, media akhirnya kesulitan untuk mempertahankan netralitasnya. Menjadi semakin unik ketika media-media Kalimantan yang bergabung dalam kor- porasi media besar nasional yang sama, justru memiliki suara yang saling berbeda. Ketika media yang satu terlihat dingin memberita- kan konflik, media yang lain justru sangat berapi-api (Eriyanto, dkk 2001: 149). Indikasi bagaimana peran media dalam arena konflik juga terdapat dalam kasus-kasus konflik di luar negeri. Seperti kasus di Rwanda (Afrika) dan Yugoslavia (Eropa). Dalam kasus Rwanda ta- hun 1990-1994, media radio berperan besar untuk semakin men- gobarkan konflik dalam bentuk genoside (pembunuhan massal) ter- 365
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia hadap minoritas suku Tutsi oleh suku Hutu. Ironisnya media di sini memang sengaja dibentuk oleh sekelompok masyarakat Suku Hutu dan mendapatkan restu dari pemerintah yang sedang berkuasa. Artinya pemerintah memberikan dukungan bagi suku Hutu untuk dengan sengaja melakukan genoside terhadap minoritas suku Tutsi dan dukungan tersebut diberikan dalam bentuk fasilitasi lembaga media radio. Tercatat lebih dari setengah juta orang dari minoritas Tutsi menjadi korban pembantaian yang kejam Suku Hutu6. Eriyanto (2003 : 185) menuturkan di Yugoslavia pada tahun 1990-1991 juga terjadi hal yang serupa, genoside warga Bosnia oleh etnis Serbia. Sama persis dengan yang terjadi di Rwanda (Afrika), pemerintah etnis Serbia memberikan dukungan warga etnis Serbia untuk melakukan genoside terhadap warga Bosnia melalui siaran tele- visi pemerintah. Televisi Serbia menayangkan hal yang buruk dan menyebarkan prasangka mengenai etnis Bosnia. Salah satu penggambaran yang dilakukan dengan meng- hubungkan antara Kroasia dan Bosnia dengan kamp konsentrasi Nazi Jerman di era Perang Dunia II. Selain itu dikampanyekan pula warga Kosovo yang sering memperbudak perempuan dan anak- anak. Pesan media ini seolah memberikan legitimasi bagi pemerin- tah di bawah Slobodan Milosevic melakukan genoside terhadap etnis Bosnia. Melihat deskripsi di atas, jelas belum banyak atau bahkan bisa jadi belum ada yang dilakukan oleh media untuk turut melakukan pemberdayaan perempuan di arena konflik. Ketika media justru terlibat di dalam arena konflik, bisa dipastikan pesan media yang disampaikan akan terus dan massif bercerita tentang konflik yang berlangsung. Kemasan beritanya pun terkesan justru memprovokasi konflik. Sudibyo (2000: 173) mengidentifikasi kemasan berita konflik se- lama konflik Ambon berlangsung. Pengemasan dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui gaya bahasa metafora, sarkasme, dan hiperbola, membentuk stereotype atau prasangka dan labelisasi, visualisasi dramatis melalui gambar dan foto yang berkait dengan konflik, sampai tampilan fisik berupa bentuk dan warna huruf (font) 6 Lebih jelasnya bisa dibaca dalam Kirschke,1996 366
media dan KonfliK headline yang mencolok mata pembaca. Tidak lupa kesemua ini membungkus realitas dalam kemasan khusus (framing) dengan menonjolkan pihak tertentu (kami) dan me- niadakan pihak yang lain (mereka), yang merupakan musuh dalam konflik. Dengan demikian media masih jarang menyorot perem- puan sebagai kelompok yang rentan ketika terjadi konflik. Siaran pers Komnas Perempuan mencatat bahwa dari penelu- suran berita yang dilakukan pada konflik yang terjadi dalam kurun waktu Desember 2011 sampai dengan Februari 2011 seperti konflik di Mesuji-Lampung dan konflik di Sape-Bima NTB, masih belum banyak pemberitaan media yang menyinggung nasib kelompok rentan masyarakat, yakni perempuan dan anak-anak, baik sebagai korban maupun agen konflik7. Di sini kesimpulan sederhana bisa ditarik, bahwa media ma- sih sangat umum dalam memberitakan konflik. Fokus berita konflik lebih mengarah pada konflik yang terjadi (apa, bagaimana proses, dan apa akibat dari konflik yang terjadi). Media belum mencoba untuk melihat konflik secara lebih holistik, dalam hal ini adalah bagaimana nasib perempuan (dan juga anak-anak) yang menjadi kelompok masyarakat yang rentan terkena ekses konflik. Bila media masih jarang atau belum intens berbicara tentang nasib perempuan sebagai korban dan agen konflik, bisa dipastikan media juga belum berbicara tentang bagaimana banyak kelompok perempuan ternyata aktif untuk turut serta meredakan konflik yang terjadi di beberapa wilayah konflik di tanah air. Tim peneliti Pu- sat Studi Kawasan Indonesia Timur (PUSKIT) - Universitas Atma Jaya Yogyakarta (dalam Listiorini, dkk, 2009: 89) menemukan data menarik mengenai bagaimana posisi perempuan dalam Konflik Poso, Sulawesi Tengah tahun 1998-2005. Data-data tersebut mengindikasikan bahwa ternyata pada saat berlangsungnya konflik, beberapa kelompok perempuan, dimotori oleh mahasiswi, aktivis perempuan, bahkan juga banyak di anta- ranya adalah para ibu rumah tangga telah turun ke medan-medan konflik. Mereka melakukan aktivitas atau kegiatan bersama, dan 7 diakses tanggal 1 Maret 2012 367
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia mengupayakan terwujudnya perdamaian. Semua ini dilakukan de- ngan tanpa rasa takut, melintasi batas agama dan suku yang tengah hebat berkonflik. Dina Listiorini, dkk (2009 : 31-37) menuturkan, ada banyak cara dilakukan oleh para perempuan Poso untuk bertindak sebagai agen perdamaian di tengah konflik. Di antaranya adalah dengan membuka pasar kebutuhan pokok. Pada saat konflik berlangsung, kehidupan sendi-sendi ekonomi di Poso langsung lumpuh. Padahal kehidupan keluarga harus terus berlangsung walau para perempuan dan anak-anak berada di pengungsian. Beberapa perempuan yang berstatus ibu rumah tangga akhirnya memberanikan diri untuk membuka pasar di tengah medan konflik. Pasar yang dibuka ini bersifat lintas agama dan suku. Jika ti- dak memiliki cukup uang untuk membeli barang kebutuhan, bar- ter pun bisa menjadi alat pembayaran yang sah. Awalnya memang masih ada perasaan asing dan canggung satu sama lain. Namun akhirnya karena desakan ekonomi yang cukup kuat, para perem- puan dari lintas agama dan suku ini justru bercampur baur menjadi satu tanpa rasa curiga satu dengan yang lain. Tujuannya hanya satu, memenuhi desakan kebutuhan hidup masing-masing keluarga yang saling berbeda tersebut. Berangkat dari pertemuan intens para perempuan ini di pasar, digagaslah aktivitas-aktivitas berikutnya yang mengarah ke perda- maian. Misalnya membentuk perkumpulan untuk saling memban- tu, saling mengunjungi antar keluarga yang berbeda agama dan suku, sampai aktif turun membantu keluarga-keluarga korban kon- flik. Para perempuan yang kebanyakan adalah ibu rumah tangga ini juga mendapatkan pelatihan-pelatihan pemberdayaan. Berbagai pelatihan ini juga diberikan oleh para perempuan (mahasiswi dan aktivis perempuan). Akhirnya semua perempuan dari berbagai latar belakang ini bersatu padu mengupayakan perdamaian di tengah konflik. Para perempuan Poso juga percaya bahwa semua ini dapat ter- jadi karena kuatnya kearifan lokal di masyarakat Poso, yakni sem- boyan Sintuwu Maruso. Sintuwu Maruso atau Mosintuwu adalah sebuah konsep kebersamaan yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Te- 368
media dan KonfliK ngah. Kebersamaan ini sesungguhnya merupakan adat yang men- dasari kerukunan dan kebersamaan dalam masyarakat, tidak hanya di Poso namun juga di wilayah Sulawesi Tengah yang lain (Listi- orini, dkk, 2009 : 39-48). Mengherankan memang jika melihat keberanian para perem- puan Poso ditinjau dari kuatnya bias gender masyarakat Indonesia. Namun itulah yang terjadi, para perempuan bahu membahu untuk mendorong terciptanya perdamaian di wilayah Poso. Tetapi dalam hal ini, lebih mengherankan lagi ketika media alpa mengangkat semua peristiwa ini sebagai berita. Aktivitas kelompok perempuan sebagai penggagas perdamaian dalam konflik Poso luput dalam pemberitaan. Media hanya mem- beritakan konflik demi konflik yang terjadi. Media terjebak hanya melihat konflik tidak secara holistik, bahwa jika ada konflik pasti- lah hanya ada tindak kekerasan (kerusuhan, pembakaran, pem- bunuhan, dan penjarahan). Tidak ada pesan damai di dalamnya, apalagi pesan damai yang dibawa oleh perempuan. Lebih jauh, media juga tidak meyadari bahwa kehadiran perem- puan sebagai agen perdamaian dalam konflik sebenarnya sudah dil- indungi oleh sebuah perangkat legal. Uniknya perangkat legal terse- but bukan di tingkat nasional, namun di tingkat internasional, yakni resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (UNSCR 1325). Indonesia sendiri malah belum memiliki perangkat legal untuk mendorong dan melindungi aktvitas perempuan sebagai agen perdamaian di arena konflik. Dalam riset yang dilakukan oleh PUSKIT-UAJY, Dina Listi- orini, dkk (2009 : 75) menemukan data bahwa UNSCR 1325 be- lumlah populer dikenal oleh para aktivis perempuan di Indonesia, baik aktivis perempuan yang ada di daerah-daerah konflik luar Jawa ataupun juga yang ada di daerah-daerah perkotaan di Jawa. Ada beberapa dugaan yang dapat dikembangkan mengenai ketidakpo- puleran UNSCR 1325. Pertama, UNSCR 1325 relatif masih baru. Pengesahannya baru dilakukan pada bulan Oktober 2000, sedan- gkan beberapa konflik sudah terjadi beberapa tahun sebelum itu. Konflk Poso semula terjadi pada 1998, Konflik Ambon pada 1999, dan Konflik Sambas dan Sampit tahun 2000-2001. Kedua, UNSCR 369
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia 1325 hanya setingkat resolusi, berbeda dengan Konvensi Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1979 yang setingkat kovenan sehingga di Indonesia sudah diratifikasi menjadi undang-undang. Ketiga, media di Indonesia sebagai saluran komunikasi ke masyarakat banyak yang belum memahami UNSCR 1325 sehingga terlambat atau belum banyak memberita- kan kehadirannya. Apa dan Bagaimana UNSCR 1325? United Nations Security Council Resolution 1325 (UNSCR 1325) merupakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang sebenarnya me- lindungi dan mengakui perlunya keterlibatan perempuan sebagai agen perdamaian guna meredakan konflik. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 ini ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2000. Dalam pembukaannya dijelaskan bahwa resolusi ini mengacu pada beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB sebelumnya yakni resolusi 1261 pada 25 Agustus 1999, res- olusi 1265 pada 17 September 1999, resolusi 1296 pada 11 April 2000, dan resolusi 1314 pada 11 Agustus 2000, yang kesemuanya mengacu pada resolusi untuk konflik yang berlangsung di beberapa wilayah dunia, seperti Afrika dan Timur Tengah. Resolusi 1325 ini juga dikuatkan oleh pidato dari Ketua De- wan Keamanan PBB pada Peringatan Hari Perempuan Internasi- onal pada 8 Maret 2000. Landasan Aksi dari Konferensi Sedunia IV untuk Perempuan yang berlangsung di Beijing pada tahun 1995 juga mendasari kelahiran Resolusi 1325 ini. Dalam konferensi se- dunia untuk perempuan tersebut disebutkan bahwa kekerasan dan perempuan dan perempuan dalam konflik bersenjata merupakan dua bidang dari 12 bidang kritis yang harus segera ditindaklanjuti melalui tindakan aksi. Munculnya resolusi 1325 ini dilandasi atas keprihatinan akan kondisi perempuan dan anak-anak yang sering menjadi korban dalam setiap terjadinya konflik. Karenanya resolusi 1325 ini juga mengamanatkan perlunya keterlibatan perempuan dalam sebagai agen yang turut aktif berpartisipasi dalam proses penyelesaian kon- flik. Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat dari resolusi 1325 370
media dan KonfliK ini, di antaranya8: 1. Desakan Dewan Keamanan PBB kepada seluruh negara-nega- ra anggota untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada lembaga-lembaga pengambilan keputusan, baik di tingkat nasi- onal, regional wilayah, bahkan internasional guna merumuskan mekanisme pencegahan, pengelolaan, dan resolusi konflik. 2. Desakan Dewan Keamanan PBB kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk memfasilitasi pelatihan-pelatihan (untuk perempuan) guna menyusun dan mensosialisasi pedoman perlindungan dan keperluan atau kebutuhan perempuan selama berlangsungnya konflik, sekaligus mendesak kepada negara-negara anggota guna menyediakan anggaran keuangan untuk menyelenggara- kan pelatihan-pelatihan tersebut. 3. Seruan Dewan Keamanan PBB kepada seluruh aktor-aktor yang terlibat dalam konflik untuk selalu : a. Memperhatikan dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan khusus terhadap perempuan dan anak-anak perempuan baik selama berlangsungnya konflik dan selama masa pemu- lihan (rehabilitasi, reintegrasi, dan rekonstruksi) pasca kon- flik. b. Memberikan dukungan kepada perempuan-perempuan lo- kal yang memiliki inisiatif untuk melakukan perintisan per- damaian melalui resolusi konflik serta melibatkan secara aktif perempuan di seluruh mekanisme pelaksanaan perjan- jian damai. c. Memberikan dukungan berupa penghormatan dan perlind- ungan terhadap hak-hak azasi perempuan untuk keterli- batannya pada resolusi konflik. 4. Seruan kepada semua pihak dalam konflik bersenjata untuk menghormati sepenuhnya hukum internasional berlaku untuk hak-hak dan perlindungan perempuan dan anak perempuan, khususnya sebagai warga sipil, di bawah Konvensi Jenewa ta- hun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977, Konvensi 1951 dan Protokol tahun 1967, Konvensi Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) tahun 1979 dan 8 , diakses 23 Maret 2009 371
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Opsional Protokol tambahan tahun 1999 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989 dan dua Opsional Protokol tam- bahan dari 25 Mei 2000, dan untuk mengingatkan kembali ke- tentuan Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional. 5. Menekankan tanggung jawab semua negara anggota untuk mengakhiri impunitas dan untuk menuntut mereka yang ber- tanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanu- siaan, dan perang kejahatan termasuk yang berkaitan dengan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perem- puan. Ada tiga hal yang dapat disimpulkan dari UNSCR 1325 di atas. Pertama, UNSCR 1325 mendorong dan menjamin keter- libatan atau partisipasi perempuan sebagai agen yang juga dapat meredakan dan menyelesaikan konflik. Desakan PBB, dalam hal ini adalah Dewan Keamanan, kepada negara-negara anggota untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambil keputusan dan memfasilitasi pelatihan-pelatihan guna memberda- yakan perempuan, merupakan dorongan dari PBB agar keterlibatan perempuan lebih ditingkatkan sebagai agen perdamaian dalam kon- flik. Dan yang kedua, UNSCR 1325 memberikan perlindungan ter- hadap perempuan yang akan dan sedang aktif untuk melakukan resolusi sebagai agen perdamaian di wilayah konflik. Seruan Dewan Keamanan PBB kepada para pihak yang bertikai dalam konflik un- tuk selalu memberikan dukungan dan menghormati hak-hak azasi perempuan yang aktif dalam reso-lusi konflik, tentu dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan. Ketiga, UNSCR 1325 juga memberikan perlindungan terha- dap perempuan yang sering menjadi korban dalam konflik. Seruan Dewan Keamanan PBB kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk menghormati sepenuhnya aturan hukum internasional (termasuk Konvensi Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perem- puan (CEDAW) tahun 1979) dan menekankan tanggung jawab negara anggota untuk mengakhiri impunitas, tentu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan di arena 372
media dan KonfliK konflik. Dengan demikian UNSCR 1325 selain memberikan perlindun- gan terhadap perempuan di arena konflik, namun juga memberikan dukungan dan jaminan keterlibatan perempuan untuk ambil bagian dalam resolusi konflik. Mengacu pada pada isi UNSCR 1325 di atas, maka dalam tataran ideal untuk meningkatkan peran perem- puan dalam mengantisipasi dan mengatasi konflik, mensyaratkan adanya : 1. Keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pengam- bil keputusan yang terlibat dalam proses perdamaian. Artinya apabila ini adalah konflik sparatisme yang merupakan konflik antara pemerintah dengan kaum atau kelompok sparatis, maka harus ada keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan yang nantinya akan melakukan perundin- gan perdamaian. 2. Dalam pelaksanaan resolusi konflik, harus ada pula keterlibatan perempuan di lapangan (termasuk perempuan-perempuan lo- kal). Keterlibatan ini tidak hanya pada sisi kuantitas semata, namun juga peran yang dimainkan oleh perempuan untuk melakukan resolusi konflik juga harus menonjol. 3. Penggunaan perspektif kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelesaian konflik selama berlangsungnya perundingan dan implementasi hasil-hasil perundingan, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap perempuan-perempuan lokal yang me- miliki inisiatif untuk terlibat dalam resolusi konflik 4. Fasilitasi pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan perem- puan yang akan terlibat dalam resolusi konflik, mulai yang ber- peran di lembaga-lembaga pengambilan keputusan ataupun yang berperan di lapangan. Media sebagai SArana Sosialisasi UNSCR 1325 Seperti yang telah diutarakan di atas, media masih terlihat le- mah bila terjebak di tengah arena konflik. Walaupun pada tahap awal media relatif dapat menjaga netralitasnya, pada fase-fase beri- kutnya media cenderung terseret oleh pusaran arus konflik. Parah- nya adalah pusaran ini akhirnya justru membuat konflik kian keruh. 373
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Media juga gagal untuk melihat konflik dengan lebih holistik. Fokus media yang hanya melulu melihat konflik dan konflik, mem- buat media tidak memperhatikan dengan utuh apa saja yang se- benarnya terjadi di seputaran konflik itu sendiri. Seperti bagaimana partisipasi perempuan ternyata memberikan sumbangsih yang tidak kecil untuk membangun perdamaian pada saat konflik. Media menutup mata bahwa peran perempuan ini sebenarnya juga memiliki nilai keunikan tersendiri sehingga menjadi peristiwa yang patut diberitakan. Singkat kata, media belum memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bersuara sebagai kelompok masyarakat yang sebenarnya rentan menjadi korban konflik (voice the voiceless). Di sisi lain, aktivitas perempuan sebagai agen perdamaian be- lum secara khusus mendapatkan perlakuan istimewa dari perangkat legal yang berlaku di Indonesia. Partisipasi perempuan sebagai agen perdamaian di arena konflik ternyata justru berjalan seiring seba- ngun dengan apa yang dianjurkan oleh perangkat legal internasi- onal, yakni resolusi Dewan Keamanan PBB UNSCR 1325. Perempuan di beberapa wilayah konflik di Indonesia, khususnya di Poso (Sulawesi Tengah), bahkan sudah melaksanakan UNSCR 1325 beberapa tahun sebelum resolusi ini disahkan. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak mengetahui secara persis bahkan tidak mengenal adanya resolusi ini. Di sini berarti ada peran yang dapat dimainkan oleh media untuk mensosialisasikan UNSCR 1325. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh media untuk men- dukung perempuan dan UNSCR 1325. Pertama, di dalam dunia media Indonesia sebenarnya mengenal konsep jurnalisme damai. Di samping itu pula, media di Indonesia juga mengenal jurnalisme sensitif gender. Jurnalisme damai (dalam Syahputra, 2006: 90) merupakan pendekatan peliputan dan penulisan berita di arena konflik dengan cara memberikan bingkai berita yang lebih luas, seimbang, dan aku- rat, menggambarkan di balik analisis dan transformasi konflik. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa jurnalisme damai tidak harus melulu berbicara tentang konflik dan konflik. Jurnalisme damai juga memberikan kesempatan pada peristiwa-peristiwa yang berada di 374
media dan KonfliK seputaran konflik yang justru memberikan angin segar untuk ter- ciptanya perdamaian. Sedangkan jurnalisme sensitif gender (dalam Subono, 2003: 59) memiliki arti sebagai pendekatan jurnalisme yang memperjuangkan kesetaraan perempuan. Jurnalisme ini men- genalkan dan mempromosikan kesempatan bagi perempuan untuk menjadi setara dalam relasinya dengan laki-laki. Jurnalisme seperti ini memang didesain untuk memiliki keber- pihakkan terhadap perempuan. Akan menarik bila dua pendekatan ini digabungkan untuk menjadi jurnalisme damai yang sensitif gen- der. Media dituntut untuk mampu memberitakan aktivitas-aktivitas perdamaian yang diupayakan justru oleh kelompok perempuan. Dengan demikian bila ini dilakukan, maka aktivitas-aktivi- tas yang dilakukan oleh perempuan di arena konflik, seperti yang ada di Poso, akan dengan sendirinya diekspos oleh media. Seperti bagaimana para perempuan membangun pasar di tengah konflik, membentuk perkumpulan-perkumpulan untuk saling menolong, sa- ling mengunjungi antar keluarga atau tetangga yang berbeda agama dan suku, serta mengikuti latihan pemberdayaan perempuan, dan akhirnya bagaimana kearifan lokal Sintuwu Maruso memberikan kekuatan bagi para perempuan tersebut untuk melakukan aktivitas perdamaian dapat diberitakan untuk masyarakat yang lebih luas. Bukankah kesemua peristiwa tersebut memiliki nilai berita unik dan luar biasa sehingga pantas atau layak untuk diberitakan ? Kedua, media juga bisa turut mengkampanyekan poin-poin penting dalam UNSCR 1325, seperti masalah keterwakilan perem- puan di lembaga-lembaga pengambil keputusan dalam konflik (eksekutif dan legislatif). Ini dilakukan dengan tujuan untuk selalu mengingatkan masyarakat akan pentingnya lembaga-lembaga terse- but memiliki wakil-wakil perempuan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Tujuan akhirnya agar kebijakan-kebijakan yang diambil dapat sensitif terhadap permasalahan perempuan, khususnya perempuan di wiayah konflik. Kemudian juga media dapat selalu mengingatkan pentingnya penggunaan perspektif kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap perundingan perdamaian khususnya untuk melindungi para perempuan yang memiliki niat untuk turun aktif sebagai agen 375
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia perdamaian. Termasuk dalam hal ini mengingatkan pihak-pihak terkait untuk memfasilitasi pelatihan-pelatihan dan pemberdayaan perempuan-perempuan tersebut. Terakhir atau yang ketiga, media dapat andil untuk tetap men- gaktualkan kehadiran UNSCR 1325 pada momen-momen tertentu, seperti momen kelahiran UNSCR 1325 pada setiap 30 Oktober, Hari Perempuan Internasional pada setiap 8 Maret, Hari Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap 10 Desember, dan Hari Ibu pada setiap 22 Desember. Dengan pemberitaan yang massif seperti ini, diharapkan ma- syarakat luas dapat mengetahui secara persis apa dan bagaimana UNSCR 1325. Apalagi mengingat Indonesia sebagai negara yang majemuk, tentu hal ini perlu mendapatkan perhatian ekstra dari pi- hak media. Bukankah untuk sebagian kalangan ahli komunikasi me- nyatakan bahwa berita pada dasarnya merupakan hasil konstruksi subyektif dari si jurnalis? Artinya jurnalis tidak perlu menunggu terjadinya sebuah persitiwa untuk kemudian baru dapat memberi- takan. Jurnalis dapat menggunakan inisiatifnya untuk menuliskan sesuatu yang nantinya akan dipercaya sebagai berita, termasuk ten- tang UNSCR 1325. Jika media percaya pada pernyataan ini, bukan hal yang sulit untuk dapat menyusun berita yang bertujuan untuk mensosialisasikan UNSCR 1325.§ Daftar Pustaka Buku: Coppel, Charles A. (ed), (2006). Violent Conficts in Indonesia, Analysis, Represen- tation, and Resolution, New York, Routledge Contemporary Southeast Asian Series Eriyanto, dkk, (2001), Media dan Konflik Etnis, Jakarta, ISAI Eriyanto, dkk, (2003), Media dan Konflik Ambon, Jakarta, KBR68H Kirschke, Linda, (1996), Broadcasting Genocide : Censorship, Propaganda, and State Sponsored Violence in Rwanda 1990-1994. London, Article XIX Nadia, Ita F., (2009), Suara Perempuan Korban Tragedi '65, Yogyakarta, Galang Press Sudibyo, Agus, Ibnu Hamad, dan Muhammad Qodari, (2001), Kabar-ka- bar Kebencian, Prasangka Agama di Media Massa, Jakarta, ISAI Syahputra, Iswandi, (2006), Jurnalisme Damai, Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik, Yogyakarta, P-Idea 376
media dan KonfliK Trijono, Lambang (ed), (2004). The Making of Ethnic and Religious Conflicts in Southeast Asia, Cases and Resolutions. Yogyakarta-Penang, CSPS Books- SFACSN Wahyono, Sugeng Bayu, dkk. (2004). Dinamika Konflik dalam Transisi De- mokrasi, Informasi Potensi Konflik dan Potensi Integrasi Bangsa, Yo- gyakarta, IPENDHAM JURNAL Jurnal Perempuan No. 24, 2002, Perempuan di Wilayah Kon- flik Jurnal Perempuan No. 28, 2003, Perempuan dan Media HASIL RISET Listiorini, Dina, Bonaventura S. Bharata, Y. Tri Subagya, (2009), Peran Perempuan di Arena Konflik, (Studi Deskriptif Kualitatif mengenai Wacana Perempuan dalam Rekonsiliasi Konflik dengan Perspektif Cultural Politics dan UNSCR 1325 di Poso-Sulawesi Tengah), Yogya- karta, PUSKIT-UAJY Sumber Internet: l=id&ct=clink&gl=id dan%20Chega!.PDF 377
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia KONTRIBUSI JURNALISME MULTIKULTURAL DALAM KONFLIK DAN UNTUK PERDAMAIAN Andy Corry Wardhani Berita-berita di media, selalu diwarnai dengan berita konflik ataupun pertentangan. Berita yang ban- yak mewarnai media kita akhir-akhir ini adalah kon- flik di berbagai daerah di Indonesia. Konflik-konflik kedaerahan yang sering terjadi, seiring dengan ketiadaan pemahaman akan keber- agaman atau multikultur. Dalam masyarakat multikul- tural, media massa memegang peranan penting dalam mengelola konflik dan menciptakan kondisi damai. Kegiatan-kegiatan jurnalisme memberikan pen- garuh besar terhadap pemberitaan yang berkaitan dengan isu-isu multikultural. Kontribusi jurnalisme multikultural diarahkan kepada mempertimbangkan kepentingan masyarakat multikultural dalam mencip- takan kondisi damai. Jurnalisme multikultural memi- liki peran strategis dalam situasi konflik, ia bisa menu- runkan eskalasi konflik dan mendorong perdamaian. Kata kunci: jurnalisme kultural, konflik, perdamaian. 378
media dan KonfliK Pendahuluan Istilah multikultural akhir-akhir ini menjadi topik yang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Konflik yang terjadi karena perbe- daan keyakinan, budaya dan sosial seringkali menghiasi pemberi- taan di media massa. Konflik yang terjadi tersebut seiring dengan ketiadaan pemahaman akan keberagaman atau multikultur. Masyarakat dengan berbagai keberagamannya dikenali dengan istilah masyarakat multikultural. Masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang tingkat keanekaragamannya tinggi. Wacana mul- tikultural saat ini menjadi isu penting ditengah seringnya konflik yang dialami bangsa Indonesia. Sudah merupakan kodratnya, ma- nusia diciptakan Tuhan dalam keanekaragaman budaya, suku dan bangsa karena itu pembangunan haruslah memperhatikan keaneka- ragaman tersebut. Indonesia sebagai negara yang memiliki ragam budaya, memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan yang didasarkan atas multikultural. Konflik yang kerap melanda Indonesia terutama yang bernuansa suku, agama, ras dan antar go-longan berkaitan erat dengan kurangnya pemahaman tentang kearifan budaya. Kurangnya pemahaman atau ketikdakadaan pemahaman akan keberagaman atau multikultur juga menimpa daerah-daerah di In- donesia seperti yang terjadi di Lampung pada awal tahun 2012, ter- jadi konflik antara warga suku Lampung dengan warga suku Bali yang berakhir dengan pembakaran pemukiman dan pengusiran warga. Persoalan warga yang menuai konflik muncul akibat kurang- nya kesetiakawanan sosial, sikap mementingkan kelompoknya send- iri, tidak peka terhadap perbedaan yang ada dan kurang menghar- gai pendapat orang lain. Dalam masyarakat multikultural media massa memiliki peran- an penting dalam mengatasi konflik dan menciptakan kondisi dam- ai. Kegiatan jurnalisme dapat mempengaruhi pemberitaan seputar persoalan-persoalan multikultural. Jurnalisme multikultural meru- pakan kegiatan jurnalistik yang memasukkan kepentingan masyara- kat multikultural dalam pemberitaannya dengan tujuan terciptanya situasi dan kondisi yang damai dalam masyarakat multikultural. 379
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Multikultural Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau beragam dan kultural yang berarti budaya. Dengan demikian multi- kultural berarti keragaman budaya. Istilah multikultural digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Istilah ini memiliki tiga unsur yaitu budaya, keragaman budaya dan cara khusus untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya tersebut. Kesadaran akan adanya keragaman budaya disebut sebagai kehidupan multikultural. Namun tentu tidak cukup hanya sampai disitu. Bahwa suatu kemestian agar setiap kesadaran akan adanya keberagaman mesti ditingkatkan lagi menjadi apresiasi dan dielab- orasi secara positif. Pemahaman ini yang disebut sebagai multikul- turalisme. Multikulturalisme bertujuan untuk kerjasama, kesederajatan dan mengapresiasi dalam dunia yang kian kompleks dan tidak mo- nokultur lagi. Multikulturalisme adalah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara indivi- du maupun kebudayaan. Yang menarik disini adalah penggunaan kata ideologi sebagai penggambaran bahwa betapa mendesaknya kehidupan yang menghormati perbedaan dan memandang setiap keberagaman sebagai suatu kewajaran serta sederajat (Parsudi, 2011). Multikulturalisme menjadi salah satu asas penting dalam media massa. Berita ataupun gagasan-gagasan multikultural perlu disam- paikan kepada masyarakat karena ini akan berpengaruh pada cara pandang orang terhadap kelompok lain yang berbeda dengannya. Pemahaman tentang adanya perbedaan akan menciptakan hubun- gan yang lebih baik diantara masyarakat. Kondisi multikultural dalam masyarakat dunia pada saat ini tidak dapat dihindari karena teknologi komunikasi dan informasi telah mendorong orang untuk saling berhubungan dengan orang- orang yang berasal dari budaya dan bangsa yang berbeda. Multi- kulturalisme sebagai sebuah ideologi memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan dalam kesederajatan (Watson, 2000). 380
media dan KonfliK Menurut Voekes et al, (1996), multikulturalisme berkembang dalam masyarakat, maka ideologi ini juga berpengaruh terhadap komunikasi antara masyarakat yang berasal dari kelompok, kaum, agama dan negara yang berbeda. Kondisi ini kemudian membuat ahli-ahli media berpikir, apakah media perlu juga memberikan res- pons terhadap gagasan multikulturalisme. Jurnalisme Multikultural Perbedaan yang ada dalam masyarakat memiliki potensi ter- jadinya konflik, bila tidak dapat dikelola dengan baik. Dalam hal ini media massa perlu memberi respons terhadap perkembangan multi- kultural, seperti yang dikatakan Voakes et.al (1996), jurnalisme mul- tikultural perlu dikembangkan untuk meningkatkan peranan media massa dalam mendukung pembangunan masyarakat multikultural. Jurnalisme multikultural bermakna kegiatan pemberitaan yang memberikan perhatian kepada kepentingan masyarakat multikul- tural untuk memelihara kondisi damai. Jurnalisme multikultural menjalankan usaha-usaha konstruktif dalam pembangunan ma- syarakat multikultural dan menghindari berita yang dapat me- nyentuh sensitivitas hubungan multicultural. Praktik jurnalistik multikultural menekankan perlunya pertimbangan khusus untuk menghasilkan berita yang tidak mengganggu hubungan multikul- tural dalam masyarakat. Para jurnalis perlu senantiasa mendorong masyarakat untuk mengakui realitas perbedaan supaya perbedaan tidak dianggap se- bagai ancaman. Sebaliknya perbedaan perlu dianggap sebagai re- alitas yang mesti diterima secara bersama-sama sehingga perbedaan itu tidak menyebabkan konflik. Surat kabar misalnya, sebagai media komunikasi berperan un- tuk menampilkan perbedaan kepada masyarakat. Surat kabar dapat berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang kemajemukan dan dapat mengangkat nilai-nilai positif yang terdapat dalam satu kelompok kepada kelompok lainnya. Pengeetahuan yang benar dan pengangkatan nilai-nilai positif dapat mendorong pembangunan masyarakat multikultural itu (Junaidi, 2010). 381
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Konstruksi Realitas Sosial Media Dalam proses pemuatan berita, tidak hanya jurnalis yang me- nentukan berita yang akan dimunculkan, tetapi juga ada peran organisasi dan media. Dalam konstruksi sosial terhadap realitas memang ada beberapa faktor yang sangat dominan dalam proses konstruksi sebuah berita. Faktor itu adalah individual level (tingkat in- dividual), media routines level (level rutinitas media) dan organizational level (tingkat organisasi) (Shoemaker dan Reese, 1991). Individual Level Pada tingkat level individu, ada beberapa hal yang menjadi per- hatian yaitu faktor intrinsik pekerja media. Faktor ini terdiri dari tiga hal, pertama, karakteristik komunikator dan latar belakang personal serta profesional pekerja media, misalnya tingkat pendidikan si jur- nalis. Pada level kedua, tingkah laku personal dan pekerja media, dan nilai serta kepercayaan yang dianut, dicontohkan dengan sikap politik dan agama jurnalis. Ketiga, orientasi profesional dan konsep peran yang terkait dengan pekerjaannya, contoh apakah jurnalis menganggap dirinya netral atau tidak dalam membuat beritanya. Media Routines Level Rutinitas media terkait dengan organisasi dalam media massa. Pada dasarnya rutinitas organisasi berbeda, namun media memiliki kemiripan dengan efisiensi aktifitas media. Efisiensi adalah adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi media untuk menghasilkan produk yang paling dapat diterima oleh khalayak dalam waktu dan ruang yang terbatas guna mendapat keuntungan. Dalam menentukan isi media, ada tiga hal yang menjadi per- timbangan yakni cerita dari sumber yang ada, selera dan keinginan khalayak dan kebutuhan organisasi media itu sendiri. Untuk menge- tahui keinginan khalayak, informasi rating yang dibuat oleh lembaga survei yang memuat tentang pembagian penonton dari program- program televisi serta karak-teristik demografinya dibutuhkan oleh media. Rating inilah yang akan memungkinkan pengiklan untuk me- mutuskan akan memasang iklan di program televisi. 382
media dan KonfliK Organizational Level Pada tingkat ini, yang menjadi sorotan adalah pengaruh organi- sasi media terhadap isi media yang berhubungan dengan bagaima- na organisasi menyelesaikan masalah produksinya. Hal ini berkaitan dengan peran organisasi, struktur internal, tujuan, teknologi dan pasar. Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial, formal, ekonomi yang memperkerjakan pekerja media untuk menghasilkan isi media yang memiliki tujuan tertentu. Terdapat tiga tingkat pekerja media, pertama, pekerja garis depan misalnya dalam organisasi media jur- nalistik seperti reporter. Kedua, tingkat menengah contoh produser atau editor. Ketiga, tingkat atas yang terdiri dari para eksekutif yang membuat kebijakan organisasi. Berdasarkan pembahasan tentang level yang dominan dalam kontruksi media, terlihat bahwa jurnalis bukanlah satu-satunya komponen yang mengkontruksi berita. Ada unsur lain dalam media yang mengkonstruksi realitas yaitu rutinitas media dan organisasi media. Dengan demikian, berita bukan saja dilihat dari pandangan jurnalis saja, tetapi juga ada kepentingan dan bias dari media dan organisasi tempat jurnalis itu bekerja. Pada saat jurnalis, media dan organisasi media memiliki pandangan yang sama bahwa jurnalisme perang merupakan hal yang penting sebagai landasan peliputan perang, maka konsep ini akan digunakan sebagai ideologi dalam pemberitaan tentang perang. Kepentingan merupakan komponen yang dominan ketika mengkonstruksi realitas. Seorang jurnalis tidak akan membuat be- rita berdasarkan pandangannya sendiri. Jurnalis bekerja dalam me- dia yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan yang menonjol antara lain adalah mendapatkan keuntungan eko- nomi. Berita dibuat berdasarkan keinginan pasar, menarik banyak penonton dengan memuat fakta dan gambar yang menimbulkan sensasi. Sebagai agen konstruksi sosial, media melakukan interpreta- si terhadap fakta dan peristiwa perang yang terjadi. Di lapangan ketika melihat fakta dan peristiwa perang, jurnalis sebagai bagian dari media seringkali mengalami hambatan dalam meliput berita yang dilihatnya, mengingat medan yang sulit dijangkau. Akhirnya 383
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia berita yang disampaikan hanya terbatas pada salah satu pihak yang berkonflik. Efek yang ditimbulkannya tentu saja berita yang di- peroleh tidak seimbang. Kontribusi Jurnalisme Multikultural Media massa memegang peranan penting dalam menjalankan jurnalisme multikultural, mengingat media massa punya potensi be- sar menciptakan perbedaan tajam konflik antargolongan di tengah masyarakat. Media massa yang tidak dikelola dengan semangat menegakkan jurnalisme multikultural, akan berubah menjadi agen utama dalam menciptakan survival of the fittest (siapa yang kuat akan menang) di sekitar kita. Jurnalisme multikultural berorientasi perdamaian. Pada da- sarnya jurnalisme multikultural merupakan upaya meluruskan kembali apa yang menyimpang dari jurnalisme dalam praktik. Pada hakekatnya jurnalisme bertujuan untuk kebaikan masyarakat. Apa- bila suatu pemberitaan media tidak memberi pertimbangan penye- lesaian konflik atau pemberitaannya itu malah memicu konflik, maka jelas jurnalisme seperti itu bukanlah memberikan kebaikan pada masyarakat. Jurnalisme multikultural lebih menonjolkan aspek-aspek kes- adaran akan adanya keberagaman budaya yang mendorong terben- tuknya masyarakat damai dan harmonis di tengah bereaneka ragam latar belakang kebudayaan. Agar terbentuk masyarakat damai pada masyarakat multikultural, Lynch dan Mc. Goldrick, (2005) menge- mukakan, jurnalisme damai terwujud ketika redaktur dan reporter menetapkan pilihan-pilihan bersifat damai tentang berita apa yang akan dilaporkan dan bagaimana cara me-laporkannya. Bersifat da- mai berarti bentuk pemberitaan yang menciptakan peluang bagi se- bagian besar masyarakat untuk mempertimbangkan dan menghar- gai tanggapan tanpa kekerasan terhadap konflik yang bersangkutan. Pers dapat menjalankan perannya sebagai provokator tetapi bu- kan sebagai provakator eskalasi konflik, melainkan sebagai provoka- tor yang menjalankan tugas memprovokasi pihak-pihak yang ber- sengketa untuk mencari jalan keluar mengatasi konflik. Pendekatan dilakukan pada pendekatan win-win solution, bukan siapa yang 384
media dan KonfliK menang atau kalah dan memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada kedua belah pihak untuk berdamai. Ketika terjadi kerusuhan misalnya, media hendaknya menem- patkan kerusuhan itu dalam bingkai yang lebih luas dan akurat dan berdasarkan pada informasi pada konflik serta perubahan-peruba- han yang terjadi. Untuk menghindari konflik yang lebih luas pada peristiwa kerusuhan, media perlu menyembunyikan suatu informasi yang kalau diberitakan dapat memperluas konflik. Jurnalisme yang dilaksanakan seperti ini, perlu dipahami para jurnalis. Pedoman bagi para jurnalis yang meliput konflik, terlihat pent- ing sekali pada negara yang masyarakatnya multikultural. Dalam masyarakat seperti ini, jurnalisme hendaknya memberikan perha- tian kepada kepentingan masyarakat multikultural untuk meme- lihara kondisi damai dan menjalankan usaha-usaha konstruktif dalam pembangunan masyarakat multikultural. Hal yang perlu di- perhatikan adalah menghindari berita yang dapat menyentuh sensi- tivitas hubungan multikultural. Isi media dengan karakter, lebih banyak mengembangkan wa- cana multikulturalisme yang menonjolkan konstruksi dan position- ing nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya berbagai kelompok etnik yang ada. Nilai-nilai universal seperti mobilitas sosial, individual- isme dan pemberian semacam "privilege" terhadap kelas yang di- anggap minoritas (atau mungkin dimarjinalkan), lebih memperoleh tempat dalam tayangan dengan karakter multikulturalisme. Perihal yang bersifat ideal dari golongan (etnis dan budaya) yang meme- gang hegemoni justru cenderung tidak memperoleh penonjolan (Gray, 2002). Kontribusi lain dari jurnalisme multikultural adalah mem- fasilitasi pembentukan opini publik sekaligus pada saat bersamaan mengembalikan opini publik itu kepada masyarakat untuk dapat merumuskan ulang opini mereka setelah diskursus itu berlangsung. Hal ini berarti menyediakan ruang bagi semua budaya, baik mayori- tas maupun minoritas untuk dapat mengekspresi gagasan-gagasan- nya. Selain itu, jurnalisme multikultural hendaknya dapat berfungsi sebagai suatu saluran yang memungkinkan budaya-budaya dapat mengadvokasi pandangan mereka. Dengan demikian, kegiatan ju- 385
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia rnalisme multikultural haruslah terbuka terhadap budaya-budaya tersebut. Penutup Dalam masyarakat multikultural, media massa memegang per- anan penting dalam mengelola konflik dan menciptakan kondisi damai. Kegiatan-kegiatan jurnalisme memberikan pengaruh besar terhadap pemberitaan yang berkaitan dengan isu-isu multikultural. Kontribusi jurnalisme multikultural diarahkan kepada mempertim- bangkan kepentingan masyarakat multikultural dalam menciptakan kondisi damai. Jurnalisme multikultural memiliki peran strategis dalam situasi konflik, ia bisa menurunkan eskalasi konflik dan men- dorong perdamaian.§ Daftar Pustaka Junaidi. (2010). Pandangan Editor Surat Kabar Indonesia dan Malaysia ter- hadap Jurnalisme Multikultural. Jurnal Ilmu Komunikasi UPN Yog- yakarta. Vol.8.No.2 Tahun 2010. Lynch, Jake, dan McGoldrick, Anabel. (2005). "Peace Journalism: How To Do It"?, Jurnalisme Damai: Bagaiamana Melakukannya? LSPP dan The British Council. Shoemaker, P.J dan Reese, S.D. (1991). Mediating the Message: Theories of Influ- ences on Media Content. New York: Logman Publisher. Suparlan, Parsudi. (2011). Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikul- Voakes et al. (1996). "Diversity in the News. A Conseptual and Methodological Frame Work". Jurnalism and Communication Quaterly, Vol 73, No.3. Watson,C.W. (2000), Multiculturalism. Buckingham-Philadelphia: Open Uni- versity Press. 386
Farid Rusdi KomuniKasi dan KonfliK di indonesia JURNALISME DAMAI DAN RUTINITAS MEDIA Media massa sebagai industri berkepentingan un- tuk memberitakan peristiwa yang terjadi, termasuk konflik horizontal. Para praktisi media sadar tentang jurnalisme damai dalam peliputan. Tapi rutinitas me- dia membuat praktisi media tidak bisa menghindari kecenderungan pembuatan berita yang menampilkan peristiwa ala jurnalisme perang atau konflik. Tulisan ini menghubungkan bagaimana jurnalis- me damai dan rutinitas media. Rutinitas media terse- but kemudian akan dicari kaitannya dengan news judg- ment jurnalis dalam proses produksi berita. Penelitian ini menggunakan pandangan teoretis Shoemaker yang melihat bahwa media membentuk rutinitas-rutinitas untuk mengatasi dan beradaptas- idengan keterbatasan-keterbatasan fisik dalam mere- spons banjir peristiwa dalamrealitas sebenarnya. Ru- tinitas ini kemudian membatasi kemampuan jurnalis untuk melihat dunia secara utuh. Kata kunci: rutinitas media, jurnalisme damaim berita konflik 387
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Pendahuluan Masyarakat dan konflik adalah sesuatu yang tidak dapat di- pisahkan. Di negara manapun terjadinya konflik bisa karena ber- bagai sebab. Mulai dari masalah agama, etnis, ekonomi, hingga pertandingan olah raga yang mengedepankan sportifitas pun me- munculkan konflik yang berimbas pada jatuhnya korban. Inilah yang selalu tidak diinginkan dari sebuah konflik. Kesedihan dan ke- prihatinan selalu lebih menjadi hasil dari konflik daripada resolusi. Meski menjadi sesuatu yang tidak diinginkan, konflik dimina- ti untuk diketahui masyarakat melalui media massa. Berita-berita headline surat kabar nasional yang menjadi sorotan masyarakat be- rawal dari konflik, baik itu konflik horizontal dan vertikal. Dalam jurnalistik, konflik adalah news value. Mereka tertarik mengikuti berita konflik karena karena adanya pro dan kontra. Bahkan mereka juga terlibat secara emosi dengan pihak yang berkonflik. Memberitakan konflik bukan suatu hal yang mudah bagi seorang jurnalis. Karena ia dituntut tidak boleh memihak, dan harus netral. Tapi kenyataannya banyak masyarakat yang menilai berita-berita di media massa tidak berimbang. Bukan berarti media itu tidak beru- paya untuk berimbang tapi rutinitas media selalu menjadi alasan. Dalam suasana konflik, jurnalis sebagai ujung tombak dalam mengumpulkan berita cenderung untuk melaporkan hal-hal yang justru dapat memperkeruh konflik. Mereka tidak sadar apa yang mereka buat dapat menyulitkan salah satu pihak, atau bahkan men- gancam jiwa seseorang atau sekelompok orang. Para jurnalis hanya fokus pada konflik dan kekerasan yang terjadi serta perkembangan peristiwa yang terjadi. Terlebih lagi saat ini persaingan media massa yang semakin ketat sehingga para awak media dituntut bekerja cepat dalam me- naikkan berita demi ekslusifitas. Akibatnya berita itu secara tidak disadari ternyata memperkeruh upaya resolusi konflik. Para jurnalis melalui media massa seperti dua sisi uang logam pada pemberitaan konflik. Pada satu sisi ia dapat menyulitkan proses perdamaian, tapi di sisi lain ia justru dapat mengedepankan pentingnya proses penye- lesaian konflik. Dalam menghasilkan berita, media massa mengkonstruksi reali- 388
media dan KonfliK tas melalui verbal dan visual. Meski jurnalis dituntut obyektif, tidak beropini, dan netral tapi dalam memproduksi berita ia melakukan konstruksi atas fakta-fakta yang ia peroleh di lapangan. Pesan yang disampaikan bisa jadi bentuk dari manipulasi dari fakta yang ada (Shoemaker, 1996: 37). Oleh karena itu para jurnalis memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi dampak konflik hingga memper- cepat proses perdamaian (Wolsfeld, 2004:1). Pengaruh siginifikan media massa dalam konflik, telah men- dorong berkembangnya pendekatan alternatif dalam praktek jur- nalistik. Sebelumnya pada saat konflik media massa lebih banyak melakukan pendekatan konvensional yakni Jurnalistik Perang yang lebih menampilkan sisi kekerasan dan kemenangan salah satu pihak. Dalam Jurnalistik Damai yang dikembangkan oleh Jake Lynch dan Annabel McGoldrick, media didorong untuk lebih mengedepankan nilai-nilai yang bukan kekerasan, Peace Journalism is when editors and reporters make choices - of what stories to report and about how to report them - that create opportunities for society at large to consider and value nonviolent responses to conflict. (Lynch, McGoldrick,2007: 256) Dengan jurnalistik damai media massa didorong untuk lebih peduli pada dampak dari konflik kepada masyarkat, bukan hanya pada elit atau pihak yang bertikai. Inilah yang lebih banyak terjadi pada jurnalis lapangan yang banyak terjebak pada pernyataan elit atau pimpinan yang berkonflik sehingga tanpa disadari mempe- runcing masalah konflik bukan sebaliknya. Kecenderungan dari para jurnalis ini untuk lebih menggunak- an pendekatan jurnalisme perang pada peliputan konflik ini karena mereka dipengaruhi oleh lingkungan mereka sendiri. Salah satunya adalah kegiatan media atau rutinitas media (Shoemaker & Reese, 1996). Dalam menghasilkan sebuah produk berita, seperti pabrik, me- dia massa memiliki sebuah proses sehingga membuat setiap produk berita yang dibuat memiliki standar yang sama. Aturan main yang ditetapkan oleh organisasi media ditujukkan untuk mengontrol ku- alitas liputan. Tapi pada beberapa kasus pemberitaan terjadi kesalah- 389
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia an teknis dalam pemberitaan, sehingga menimbulkan prasangka adanya ketidakberimbangan. Misalnya media hanya mendapatkan pernyataan dari pimpinan salah satu pihak yang berkonflik. Karena alasan deadline, media menaikkan berita itu berdasarkan pernyataan dari satu pihak saja tanpa melakukan verifikasi dengan pihak lain yang berkonflik. Dalam catatan ini, penulis melakukan konstruksi bagaimana pendekatan jurnalistik damai saat ini terhadap pemberitaan kon- flik dan bagaimana pengaruh rutinitas media terhadap pemberitaan konflik dengan pendekatan jurnalistik damai. Jurnalisme Damai Ide pendekatan Jurnalisme Damai awalnya dikemukakan di ta- hun 1970-an oleh Profesor Ilmu Damai Johan Galtung. Kemudian oleh Jake Lynch dan Annabel McGoldrick mengembangkan konsep praktis dari Jurnalisme Damai itu di tahun 1990-an. Pada dasarnya Jurnalisme Damai ini berupaya untuk meminimalkan celah antar pihak yang berkonflik dengan tidak membesar-besarkan fakta yang berpotensi dapat memperkeruh konflik (Lynch, McGoldrick, 2001: 6) Jurnalisme Damai menjadi alternatif setelah sebelumnya media massa larut dalam peliputan dengan pendekatan Jurnalisme Perang, yang cenderung memberitakan konflik yang hanya mengacu peris- tiwa yang terjadi, sehingga pemberitaan lebih menampilkan soal kekerasan bahkan potensi kekerasan yang dapat terjadi. Perbedaan antara Jurnalisme Damai dan Perang sudah dikonsepkan oleh Johan Galtung seperti yang ada pada tabel 1. Dengan pendekatan ini, dalam meliput konflik jurnalis dituntut tidak hanya terpaku pada orang-orang dari pihak yang bertikai saja tapi juga melihat para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan konflik itu. Sehingga pemberitaan tidak hanya mengacu pada masalah siapa menang siapa kalah dari dua pihak yang berti- kai, tapi harus bisa membingkai berita konflik dari semua pemangku kepentingan yang mungkin terlibat. 390
media dan KonfliK Tabel 1. Konsep Galtung tentang Jurnalisme Damai PEACE/CONFLICT JOURNALISM WAR/VIOLENCE JOURNALISM I. PEACE/CONFLICT ORIENTATED • Explore conflict formation, x parties, y goals, z issues General "win, win" orientation • Open space, open time; causes and outcomes anywhere, also in history/culture I. WAR/VIOLENCE ORIENTATED • Focus on conflict arena, 2 parties, 1 goal (win) war • General zero-sum orientation • Closed space, closed time; causes and exits in arena, Making conflicts transparent • Giving voice to all parties; empathy, understand- ing Making conflicts transparent • Giving voice to all parties; empathy, understand- ing in war See conflict/war as problem, focus on conflict Dehumanisation of "them"; more so the worse the weapon Dehumanisation of "them"; more so the worse the weapon Humanisation of all sides; more so the worse the weapon Reactive: waiting for violence before reporting • Focus only on visible effect of violence (killed, Proactive: prevention before any violence/war occurs Proactive: prevention before any violence/war occurs Focus on invisible effects of violence (trauma and glory, damage to structure/culture) II. TRUTH ORIENTATED • Expose untruths on all sides / uncover all II. PROPAGANDA ORIENTATED • Expose "their" untruths / help "our" cover-ups/ cover-ups lies III. PEOPLE ORIENTATED • Focus on suffering all over; on women, aged, III. ELITE ORIENTATED • Focus on "our" suffering; on able-bodied elite children, giving voice to voiceless males, being their mouth-piece Give name to all evil-doers • Focus on people peace-makers Give name to their evil-doers • Focus on elite peace-makers IV. SOLUTION ORIENTATED • Peace = non-violence + creativity • Highlight peace initiatives, also to prevent more war Focus on structure, culture, the peaceful society • Aftermath: resolution, reconstruction, reconcili- ation IV. VICTORY ORIENTATED • Peace = victory + ceasefire Conceal peace initiative, before victory is at hand • • Focus on treaty, institution, the controlled society • Leaving for another war, return if the old flares up again Sumber: Lynch dan McGoldrick (2007: 251) Rutinitas Media Sesuai dengan etika jurnalistik yang ada, para jurnalis dituntut harus netral dan profesional dalam menghasilkan suatu produk jur- nalistik. Mereka harus menulis berita dengan obyektif tanpa mengi- kutsertakan opini atau perasaan pribadi ke dalam tulisan mereka atau produk jurnalistik mereka. Sehingga produk jurnalistik sebagai media content diasumsikan laporan fakta yang ada di lapangan tanpa dilebih-lebihkan atau sebaliknya. Ini yang selalu menjadi pe- gangan bagi para calon jurnalis yang akan terjun ke lapangan untuk meliput. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Meski banyak me- dia massa meliput dari peristiwa yang sama, masing-masing media 391
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia mempunyai angle berita dan framing yang berbeda. Ini terkait den- gan kebijakan dari organisasi media di mana jurnalis itu bekerja. Adanya agenda setting melalui rapat redaksi, serta perintah dari para kordinator liputan terhadap para jurnalis, hingga proses pengeditan atas hasil liputan, mempengaruhi hasil akhir produk berita itu. Dalam teori media content yang dikembangkan oleh Pamela Shoemaker dan Stephen Reese (1996), bahwa lingkungan di mana para jurnalis bekerja mempengaruhi media content yang mereka buat. Mulai dari individu para jurnalis sendiri, kegiatan para jurnalis dalam memproduksi suatu berita, organisasi media di mana jurnalis bekerja, lingkungan di luar media, dan ideologi. Dalam hirarki pengaruh atas media content, individu jurnalis yang paling mempengaruhi media content. Pengalaman, nilai, pendidik- an, dari para individu jurnalis bisa menentukan bagaimana suatu peristiwa tergambar oleh media. Bagi jurnalis yang baru pertama kali meliput di tempat konflik misalnya, akan kesulitan dalam me- milih berita yang penting dan tidak dari berbagai fakta dan data yang ia kumpulkan. Penilaian layak be-rita atau news judgement dari individu jurnalis dipengaruhi pengalaman. Belum lagi nilai-nilai yang dianut oleh si jurnalis dari sisi agama atau kepercayaan. Gambar. Hirarki Pengaruh atas Media Content Individual Media Routines Organization Extra Media Ideology Sumber: Shoemaker dan Reese (1996: 106) 392
media dan KonfliK Untuk menekan pengaruh individu jurnalis pada media content, organisasi media telah menyiapkan proses gatekeeping atau pemi- lahan dan pengeditan informasi dan data yang diperoleh oleh jur- nalis di lapangan. Proses ini bagian dari rutinitas media atau media routine, yakni hirarki kedua pengaruh atas media content. Dengan adanya rutinitas media maka individu jurnalis akan mengikuti tata nilai dan kebijakan yang ada organisasi media ia bekerja. Dalam memilah berita selain mengacu pada news value (prominence, human interest, conflict/controversy, the unsual, timeliness, proxi- mity), para jurnalis juga mengacu pada ketentuan news value dari or- ganisasi versi organisasi media. Misalnya jika ia menemukan satu fakta tentang orang pimpinan di organisasi media tempat ia bekerja apakah dinaikkan atau tidak. Ini yang menjadi dilema juga dari para jurnalis di Indonesia yang media tempat mereka adalah pimpinan partai politik atau terlibat kasus korupsi. Terkait dengan peliputan konflik, rutinitas media bisa menekan kemungkinan pemberitaan yang sensitif. Pemberitaan yang tidak berimbang atau cenderung membahayakan pihak tertentu, bisa di- saring melalui proses gatekeeping dalam organisasi media. Dalam me- dia jenis surat kabar, proses gatekeeping bisa dikatakan ideal, karena ia memiliki proses yang cukup panjang sebelum dicetak. Mulai dari tingkat editor hingga rapat redaksi bisa mengontrol materi berita sebelum dicetak. Tapi ada juga proses gatekeeping sangat singkat. Seperti pada me- dia televisi, dengan alasan kecepatan dan persaingan antar media, siaran langsung dari tempat kejadian oleh para reporter sangar ren- tan dengan pemberitaan yang cenderung mengedepankan karak- ter jurnalistik perang. Mereka menaikkan berita tanpa mengetahui latar belakang dari satu peristiwa yang akhirnya hanya mengede- pankan aksi-aksi kekerasan yang terjadi. Apalagi pada media televisi yang lebih pada visual, yang lebih tentu bisa memberikan pengaruh pada khalayak. Demikian juga media elektronik lain, seperti radio. Saat ini me- dia radio memiliki reporter yang langsung memberikan laporan dari tempat kejadian. Dengan hanya menggunakan fasilitas komunikasi telepon genggam reporter sudah bisa melakukan siaran langsung. 393
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Akhirnya proses gatekeeping pun hanya dilakukan oleh reporter lang- sung. Sementara gatekeeper yang ada di ruang siaran yang memilah berita dari lead atau judul berita yang disampaikan reporter di la- pangan sebelum ia diberi kesempatan untuk live dari tempat kejadi- an. Selain itu juga banyaknya organisasi media yang mempeker- jakan reporter paruh waktu, freelance, kontributor, koresponden, atau penyebutan lainnya rentan dengan pemberitaan yang cenderung pada pemberitaan jurnalisme perang. Banyak saat ini organisasi me- dia di Indonesia mempekerjakan jurnalis yang outsourcing atau bukan karyawan tetap. Mereka diberi upah berdasarkan jumlah laporan mereka yang telah disiarkan. Sebagian besar mereka berada di dae- rah-daerah rawan konflik. Dan tidak tertutup kemungkinan para jurnalis ini terdistorsi oleh masalah konflik yang ada, sehingga sensitifitas mereka mulai berkurang terhadap upaya resolusi damai. Mereka tidak lagi pedu- li pada dampak buruk konflik tapi lebih peduli pada aksi-aksi ke- kerasan yang terjadi. Ini tidak lepas pada orientasi para jurnalis yang diberi upah per berita, sehingga mereka lebih mengutamakan berita-berita dengan kekerasan dan konflik agar berita mereka bisa 'naik'. Penutup Jurnalisme damai menjadi jawaban bagi para jurnalis bisa ber- peran untuk mengubah dunia ke arah lebih baik. Situasi di hampir penjuru belahan dunia yang tidak lepas dari konflik membutuhkan media yang bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan mereka yang tidak mampu dan menjadi korban dari situasi konflik. Di beberapa negara seperti di Irlandia Utara, dan Palestina- Israel, Jurnalisme Damai sudah berhasil diterapkan untuk menjadi bagian dalam mengkonstruksikan resolusi konflik (Woldsfeld, 2004), Tapi di beberapa kasus lain, Jurnalisme Damai masih sulit untuk diterapkan. Industri media yang saat ini berkembang pesat dengan dikendalikan oleh pasar bebas, membuat pemilik modal menjadi penguasa. Mereka bebas dan tidak di bawah kuasa pemerintah, dan mereka bisa mengendalikan isi media sesuai kepentingan mereka 394
media dan KonfliK (Hacket, 2007: 50-51). Ini juga terjadi di Indonesia setelah bera- khirnya masa pemerintahan Orde Baru. Media massa di Indonesia saat ini kuasai oleh beberapa kelompok besar yang beberapa di an- taranya pimpinan partai politik, Seperti yang diungkapkan oleh Herman dan Chomsky (Hack- ett, 2007: 50), bahwa media massa saat ini memiliki justru tidak lepas dari karakteristik Jurnalistik Perang. Karena mereka dalam meman- dang apa yang bertentangan dengan mereka selalu menggunakan kata-kata negatif, dan sebaliknya mengedepankan kata-kata positif untuk yang mendukung pihaknya. Bahkan mereka pun melakukan pemilihan layak tidaknya suatu berita bukan karena ada tidaknya nilai berita, tapi karena masalah persaingan media, ideologi, hingga suatu hal yang mengancam atau tidak kepentingan bisnis mereka. Prinsip-prinsip jurnalisme damai sebaiknya tidak hanya pada individu jurnalis saja, tapi juga mewarnai rutinitas media. Level individu jurnalis dengan organisasi media pada hirarki pengaruh pada media content dihubungkan oleh rutinitas media. Untuk menghindari agar media content tidak terdistorsi pada level individu jurnalis, dan organisasi media, maka perlu adanya penguatan rutini- tas media dalam hal mengedepankan jurnalistik damai.§ Daftar Pustaka Hackett, Robert A. 2007. "Journalism versus Peace? Notes on a Problematic rela- tionship." dalam Bailie, Mashoed (ed.) Global Media Journal: Mediter- ranean Edition 2(1). Spring 2007 hal: 47-53. Lynch, Jake. McGoldryck, Annabel. 2007. "Peace Journalism". dalam Webel, Charles. Galtung, Johan (ed.). Handbook of Peace and Conflict Studies. hal 248-264. Routledge. New York. Lynch, Jake. McGoldryck, Annabel. 2001. "What is Peace Journalism?" dalam Activate. The quarterly journal of IMPACS, the Institute for Media, Policy and Civil Society.Winter 2001. Hal 6-9. IMPACS, Canada. Shoemaker, Reese, 1996. Mediating The Message. Longman Publisher. USA. Syahputra, Iswandi. 2006. Jurnalistik Damai, Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik. P_Idea. Yogyakarta. Woldsfeld, Gadi. 2004. Media and The Path to Peace. Cambridge. UK. 395
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia MEDIA KONTEMPORER DAN KONFLIK DI INDONESIA Elvinaro Ardianto Berkembangnya media kontemporer di Indone- sia, ternyata tidak menjadi solusi untuk meredam atau menghilangkan konflik, seperti konflik antar etnik beda agama (Kasus Poso dan Ambon), perbedaan pa- ham seagama (Kasus Ahmadyah), konflik antarkam- pung, antarpenduduk kota, antarpelajar, geng motor, dan konflik lain. Konflik ini terjadi, selain media seb- agai pemicunya, karena isi media seperti televisi hanya mengandung tiga aspek saja, yaitu aspek erotika atau seks, aspek mistik (tahayul), dan aspek kekerasan. Se- lain itu ternyata literacy media (kecerdasan berme- dia) masyarakat masih rendah, di tengah overload information atau banjir informasi. Masyarakat masih dalam masa transisi antara nilai lama sudah mulai ditinggalkan, tetapi nilai baru belum begitu dipaha- mui, terutama nilai-nilai yang dibawa oleh media sebagai salah satu bentuk imperialism sosial budaya, sehingga tayangan media lebih banyak membentuk sikap dan perilaku hedonism (mendewakan kesenan- gan), sehingga masyarakat sudah kehilangan idealism, seperti kasus anak remaja dan anak muda meng-oplos minuman dengan zat lain mematikan mereka, karena mereka sudah kehilangan idealisme, sebagai salah satu landasan spiritual. Kata kunci: media kontemporer, konflik antar kelompok, literasi media 396
media dan KonfliK Pendahuluan Konflik di Indonesia sejak era kemerdekaan sampai era refor- masi ini tidak pernah berhenti, mulai dari konflik separatis (suatu daerah ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik In- donesia atau NKRI), se-perti adanya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Gerakan Papua Merdeka atau GPM, Rakyat Maluku Se- latan atau RMS, PRRI di Sumatra Barat, dan beberapa daerah lain yang ada letupan ingin menjadi negara sendiri yang terpisah dari Indonesia. Selain konflik separatis, kini di era reformasi bermunculan konflik antaretnik, seperti Kasus Poso, Kasus Maluku atau konflik antaragama, seperti Kasus Ahmadiyah yang menjadi sasaran umat Islam, konflik antarkampung di desa dan kota, tawuran pelajar dan mahasiswa, munculnya geng motor dan permasalahan sosial lain- nya yang membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dan tentram. Penduduk Indonesia yang sangat heterogen ini, yakni ter- diri dari multtietnik (banyaknya suku bangsa: Aceh, Sunda, Jawa, Minang, Batak, Palembang, Manado, Bugis, Makassar, Papua, dan suku-suku lainnya), mutltibudaya (budaya yang sangat beragam), multisosial (masalah sosial yang sangat banyak), multiagama (ber- bagai agama dan kepercayaan ada di Indonesia). Kondisi ini sangat rentan untuk memicu terjadi konflik di Indonesia, tetapi di sisi lain sebenarnya kondisi multi atau sangat beragam ini sebuah kekayaan yang sangat besar, hanya bagaimana semua komponen bangsa ini dapat mengelola konflik atau manajemen konflik ini ke arah yang lebih positif yakni menjadi bangsa yang memiliki etos kerja, etos belajar dan menjadi negara produktif bukan konsumtif. Intinya bagaimana manajemen konflik di tanah air ini menjadi lebih konstruktif atau membangun bukan destruktif atau menghan- curkan. Kerawanan konflik ini sebetulnya harus menjadi political will atau kemauan politik pilar negara (eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers/media). Mengingat konflik tidak bisa dihilangkan, tetapi di- kurangi dan tidak menimbulkan kerguian yang banyak. Sepanjang sejarah bangsa Indonesia, konflik yang berkembang sebenarnya dapat dipilah ke dalam dua tipe yaitu konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal merupakan konflik yang didasarkan 397
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia ide komunitas tertentu yang dihadapkan kepada penguasa. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antarkomunitas dalam masyarakat akibat banyak aspek misalnya komunitas lain dianggap mengancam kepentingan, nilai-nilai, cara hidup dan identitias ke- lompoknya. Pada era reformasi konflik horizontal menjadi hal yang sanga menggejala di Indonesia. Kompas (20 Desember 2000) misalnya berdasarkan polling yang dilakukan pada hampir 1500 responden mencatat bahwa ada tiga jenis konflik horizontal yang mencemas- kan yaitu konflik antarumat beragama .mencapai 73%, antarsuku mencapai 81%, dan konflik antarwilayah sebesar 90%. Akhir-akhir ini kita masih banyak mendengar dan melihat konflik horizontal itu terjadi. Apapun jenis konflik horizontal yang terjadi di masyarakat, khususnya konflik antarumat beragama se- benarnya tidak berdiri sendiri melainkan berkelindan dengan as- pek-aspek lain, seperti persoalan politik atau kebijakan pemerintah. Kesukuan, ekonomi, pendidikan, dan penguatan identitas daerah setelah berlakunya otonomi daerah (Ismail. 2011: 1). Maraknya konflik antarumatbergama tersebut tidak dapat di- laepaskan dari kontirbusi penguasa era Orde baru. Sebab melalaui politik SARA-nya penguasa telah menekan semua perbedaan yang berbau kesukuan, keagamaan, ras, dan antargolongan. Semuanya dimasukkan dalam bingkai kesatuan, dan stabilitas politik dan ke- amanan demi pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan ini men- jadikan konflik, baik laten maupun manifest, haruis dtekan dan celakanya tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Pendekatan tersebut dari luar tampak berhasil, di mana keruku- nan hidup bergama terlihat ayem-tentrem. Akibat masih sering mun- cul kasus konflik antarumat beragama di berbagai daerah menjadi ganjalan kerukunan seperti di Bali, Situbondo, Pasuruan, Yogyakarta, Solo, Bandung, Tasikmalaya, dan Ambon. Konflik yang memakan banyak korban harta maupun jiwa itu ada yang dapat relatif dite- mukan penyelesaiannya, namun ada yang sampai sekarang masih menggantung dan berlangsung. Konflik yang terjadi itu telah merusak pertemanan, hubungan antarmanusia yang telah terjalin, dan tentu diperlukan waktu yang 398
media dan KonfliK panjang untuk memulihkan trauma dan sakit hati. Jika proses pemu- lihan tidak dilakukan dengan serius, tidak mustahil masalah keru- kunan di Indonesia pada tahun-tahun mendatang hanya sebuah nama (Ismail, 2011: 1-2). Konflik dan Perdamaian Pengertian konflik adalah percekcokan, perselisihan, pertentan- gan (menurut kamus Inggris Indonesia oleh John. M. Echols dan Hassan Shadily. 2005. Penerbit Gramedia Pustaka Utama-Jakarta). Konflik (conflict) adalah ketidaksesuaian antara tindakan dan tu- juan. Konflik yang dikelola dengan kreatif dapat memberikan hasil yang membangun. Sebuah hubungan atau sebuah organisasi tanpa konflik kemungkinan adalah hubungan dan organisasi yang apatis. Konflik menandakan keterlibatan, komitmen, dan kepedulian. Apa- bila konflik dipahami dan disadari, hal tersebut dapat mengakhiri tekanan dan mendorong pembaruan serta perbaikan hubungan ma- nusia. Tanpa konflik orang-orang jarang mampu menghadapi dan menyelesikan masalahnya (Myers. 2012: 244). Damai (peace) adalah kondisi yang ditandai dengan rendahnya tingkat permusuhan dan agresi serta dengan hubungan yang sa- ling menguntungkan. Damai yang sesungguhnya lebih dari sebuah penekanan terhadap munculnya konflik terbuka, lebih dari kete- nangan yang rapuh dan palsu. Damai adalah hasil dari konflik yang dikelola secara kreatif. Damai adalah rekonsiliasi perbedaan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dan mencapai persetujuan yang sesungguhnya (Myers, 2012: 244). Apa saja yang menimbulkan konflik: (1) dilema sosial, seperti ancaman senjata nuklir, perubahan iklim, ledakan penduduk, penip- isan sumber daya alam, gas rumah kaca, (2) kompetisi, sering mun- cul ketika kelompok-kelompok bersaing atau berkompetisi untuk pekerjaan yang langka, atau sumberdaya. Ketika kepentingan ber- benturan, konflik meletus, suatu fenomena yang diindentifikasikan sebagai konflik nyata kelompok (realistic group conflict), (3) ketidakadil- an yang dirasakan, "itu tidak adil", "itu suatu perampasan", "kami pantas menerima yang lebih baik!" demikian komentar-komentar yang melambangkan konflik yang dikobarkan oleh rasa ketidak-adi- 399
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia lan, (4) kesalahpahaman, ingatlah bahwa konflik adalah ketidak- sesuaian antara tindakan dan tujuan. Berbagai konflik hanya me- miliki inti dasar yang sederhana dari suatu hal yang benar-benar tidak sesuai dengan tujuan; permasalahan yang lebih besar adalah kesalahpahaman akan motif dan tujuan orang lain (Myers. 2012: 244-257). Komunikasi, Pluralisme dan Konflik Komunikasi untuk menyelesaikan dilema sosial (konflik), sering- kali komunikasi memungkinkan orang-orang untuk bekerjasama. Komunikasi membentuk norma-norma kelompok dan harapan bersama serta memberikan tekanan pada anggota untuk mengikuti mereka. terutama ketika orang-orang saling berhadap-hadapan, hal tersebut memungkinan diri mereka sendiri untuk melakukan ker- jasama (Myers, 2012: 251). Ilmu komunikasi, sebelum berdiri sebagai suatu disiplin ilmu sendiri dalam kelompok ilmu sosial, dikembangkan dan diperjuang- kan oleh pakar disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, politik, antropolo- gi, bahkan dasar-dasarnya sebagai kajian ilmiah dan metodologinya berasal dari berbagai disiplin ilmu. Lahirnya ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, tidaklah menghabiskan hubungan ilmu komunikasi dengan ilmu-ilmu lainnya, bahkan kini sebagai "pusat" bagi perkembangan disiplin dan kajian ilmu lain. Ilmu komunikasi telah tumbuh seb- agai disiplin sendiri (bersifat elektif), tentu masih berhak "kawin:" dengan ilmu-ilmun lainnya, yuang kemudian melahirkan berbagai subdisiplin, seperti komunikasi politik (dengan ilmu politik), komu- nikasi organisasi (dengan ilmu administrasi), komunikasi lintas bu- daya (dengan antropologi), komunikasi kesehatan (dengan ilmu kes- ehatan masyarakat), komunikasi pertanian (dengan ilmu pertanian) (Ardianto. 1999: 75-76). Sebagai contoh bahwa ilmu komunikasi kini sudah ajeg atau ma- pan: Sebelumnya ada subdisiplin sosiologi komunikasi atau psikologi komunikasi, artinya ilmu komunikasi bisa dikaji oleh ilmu lain yakni sosiologi atau psikologi. Kini, karena ilmu komunikasi sudah sema- kin dewasa, maka muncul kajian-kajian di atas, seperti komunikasi 400
media dan KonfliK politik, komunikasi organisasi, komunikasi lintas budaya, komuni- kasi kesehatan, komunikasi pertanian, komunikasi bisnis, komuni- kasi pendidikan, dan lainnya, artinya komunikasi bisa mengkaji ilmu lain, tidak sekadar "kawin" dengan ilmu lain itu. Komunikasi dapat dibagi menjadi dua kategori besar yakni com- munication is science dan communication is tool. Kategori pertama bahwa komunikasi lebih berorintasi sebagai bidang kajian ilmu, yang mela- hirkan berbagai teori, paradigma, model dan konsepsi ilmu komu- nikasi. Sedangkan kategori kedua lebih menekankan kepada komu- nikasi sebagai alat atau sebagai fungsi untuk kegiatan yang bersifat praktis. Komunikasi sebagai ilmu tentunya banyak berbicara tentang berbagai penelitian komunikasi, yang dapat menguji teori (verifi- katif), menemukan teori atau pun pemecahan masalah komunikasi. Termasuk bagaimana peran penelitian komunikasi untuk meneliti dampak sossial perkembangan teknologi komunikasi. Akhirnya ti- dak akan terlepas kaitan antara perkembangan metodologi peneli- tian komunikasi dan perkembangan teknologi komunikasi mutakhir. Kompentensi ilmuwan komunikasi dalam bidang teknologi bukan perangkat keras (hardware) atau perangkat lunak (sistem/informa- tika-nya), tetapi dalam content of technology (membuat program-pro- gram acara) dan meneliti dampak sosial teknologi komunikasi pada masyarakat. Komunikasi sebagai alat, tentunya komunikasi menjadi suatu seni tersendiri yang dapat digunakan secara praktis. Ujung-ujung- nya komunikasi praktis ini melahirkan profesi komunikasi, seperti halnya profesi lainnya kedokteran, pengacara, akuntan publik, in- sinyur dan lain sebagainya. Komunikasi sebagai ilmu maupun profesi keberadaannya se- makin dibutuhkan masyarakat, bahkan mulai sejajajar dengan pro- fesi lainnya yang telah terlbih dahulu mapan dan telah lama diakui masyarakat. Sebagai ilmu, khususnya di tanah air, semakin banyak perguruan tinggi yang kini membuka fakultas, jurusan, atau pro- gram studi komunikasi. Sedikitnya di Indonesia kini terdapat 60 perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) membuka bidang kajian komunikasi. 401
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Secara praktis pun kini banyak dunia industri, perdagangan, lembaga pmerintahan, insitusi militer perusahaan swasta dan lem- baga swadaya masyarakat dan institusi lainnya semakin membu- tuhkan orang profesional dalam bidang komunikasi. Secara profesi komunikasi menjadi suatu pekerjaan yang menjanjikan secara fi- nansial maupun secara prestisius. Kendati sebagai ilmu maupun profesi bidang komunikasi dapat dikatatkan paling "buncit" dibandingkan ilmu dan profesi lainnya, ternyata perkembangannya sangat pesat sekali. Bahkan ada seorang akademisi mengatakan bahwa bidang komunikasi ini ibarat mobil yang sangat cantik dan banyak peminatnya, sehingga bagaimana memproduksi mobil cantik ini tetap diminati orang, tetapi tetap menjaga kualitas agar tidak menurunkan citra kendaraan yang can- tik ini. Berbicara komunikasi baik sebagai ilmu maupun sebagai alat atau fungsi terlalu banyak sekali berbagai fenomena, teori, pers- pektif bidang komunikasi untuk ditulis. Mengacu kepada judul tulisan ini, maka uraian berikut ini berbicara komunikasi sebagai suatu pengantar saja, dengan mencoba mengembangkan tiga ben- tuk komunikasi, yakni komunikasi antarpersona atau antarpribadi, komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Pluralisme atau kebinekaan agama merupakan suatu kenyataan aksiomatis (yang tidak tidak bisa dibantah) dan merupakan kenis- cayaan sejarah (historical necessary) yang bersifat universal. Dalam bahasa agama, pluralitas ini merupakan sunnat al-Allah (kepastian hukum Allah) yang bersifat abadi (perennial) (Riyadi. 2007: 59-60). Konteks sosial Indonesia yang plural-religius dan plural-kul- tural, dalam realitasnya, pluralitas agama dan pluralitas budaya di Indonesia menyimpan potensi konflik yang besar, karena didukung oleh kondisi sosial, politik, ekonomi dan hukum yang tidak kondusif bagi pemeliharaan kebinekaan. Tidak jarang kebinekaan agama justru penulut konflik dann kerusuhan seperti terjadi di beberapa daerah. Konteks sosial terse- but melahirkan diskursus teologia religionum untuk memaknai kembali teks kitab suci, yang selama ini dianggap sebagai sumber eksklusiv- isme keagamaan, ketidakramahan, diskriminasi, konflik, kerusuhan 402
media dan KonfliK dan peperangan atas nama Tuhan (Riyadi. 2007: vi-vii). Media Kontemporer dan Konflik di Indonesia Media (komunikasi) yang berkembang pertama kali sering dise- but media rakyat, karena lahir dari kreativitas rakyat sebagai wujud penciptaan seni dan budaya, tetapi media rakyat yang sebelumnya sebagai seni dan budaya, ternyata oleh insan komunikasi digunakan untuk media komunikasi dan medium is message (media-nya itu sendiri sudah menjadi pesan). Media rakyat itu antara lain: kentongan, bedug, calung, wayang, ang- klung, api unggun, kendang, seni dan budaya tradisional, reog, tanjidor, lenong, ketuk tilu, gondang, ketoprak, pencak silat, dan lainnya. Di ja- man pemerintahan Orde Baru, media rakyat ini sangat kental digu- nakan dalam menyebarkan pesan-pesan pembangunan. Selain ada gabungan antara media rakyat dengan media tradisional. Media tradisional adalah suratkabar, majalah, radio, televisi. Media massa cetak dan elektronik ini ternyata sudah menjadi media komunikasi tradisional, karena sekarang sudah mulai berkembang media kontemporer atau masa kini atau terbaru, terutama setelah munculnya teknologi komunikasi yakni internet atau media komu- nikasi online. Media komunikasi kontemporer adalah mass media online: news- papaper online, magazine online, digital radio, dan digital television. Non- mass media online: chating dan e-mail (komunikasi antarpersona), tele- conference dan video conference (komunikasi kelompok). Social media online: facebook, twitter, blog, dan web) (Ardianto, dalam Junaedi. 2011: xii). Media kontemporer dapat digunakan untuk mengatasi konflik di Indonesia, terutama dikemas sedemikian rupa sehingga media ini dapat membentuk opini publik atau opini khalayak tentang perlu- nya memelihara perdamaian bukan memicu konflik. Media kontemporer ini dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi konflik di Indonesia tentunya perlu dilakukan langkah- langkah sebagai berikut (1) pemetaaan sosial publik (public social mapping), (2) pemetaaan informasi publik (public information mapping), (3) strategi komunikasi publik (public communication strategic), (4) taktik komunikasi publik (public communication tactic), (4) audit komunikasi 403
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia publik (public communication audit). Public social mapping: Pemetaan sosial publik berdasarkan kepent- ingan dan power yang mereka miliki dalam komunitas atau masyara- kat (mitra kunci, bangun relasi, berbagi informasi, say hallo). Setiap publik tersebut dikelompokkan berdasarkan rendah tinggi power (pengaruhnya) terhadap komunitas dan tingkat kepentingannya terhadap isu yang sedang menjadi pengamatan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka untuk aktivitas berikutnya kita bisa menentukan dari kelompok orang-orang tersebut apa yang harus kita lakukan, terutama pada tahap implementasi sebuah pro- gram. Publik yang memiliki pengaruh atau power rendah dalam ko- munitas tersebut dan juga memiliki kepentingan rendah terhadap program yang akan kita jalankan mungkin saja bisa kita abaikan. Sedangkan untuk stakeholders yang lain mungkin harus mendapatkan perhatian sendiri dan perlu strategi dalam mengahadapinya. Bentuk hubungan berdasarkan kepentingan dan power yang dimiliki publik dalam komunitas atau masyarakat (menjaga hubun- gan dan informasi, bangun strategi kemitraan, prioritas rendah, per- lakukan secara wajar. Berdasarkan pemetaan stakeholders itu, maka kita bisa menentukan seberapa jauh tingkat ketergantungan kita terhadap stakeholders, juga terhadap agenda yang akann dilakukan dalam komunitas atau masyarakat tersebut. Public information mapping: pemetaan ini melihat publik mana yang kaya informasi dan miskin informasi, serta publik mana yang banyak mengakses media dan sedikit yang mengakses media, ter- masuk pemilikan media itu sendiri. Publik yang kaya informasi seti- daknya mereka memiliki dan mengakses berbagai media, mulai dari media tradisional atau konvensional (suratkabar, majalah, radio, televisi, televisi kabel: Indovision, Telkomvision, film dan buku sam- pai media kontemporer, masa kini atau media online: newspapaer online, magazine online, digital radio, digital television). Public communication strategic. Strategi terdiri dari perencanaan dan program. Sebuah strategi dalam komunikasi publik untuk me- ngatasi konflik di Indonesia ini berdasarkan fact finding atau mengacu kepada data yang faktual yang dihasilkan dari pemetaan sosial pub- lik dan pemetaan informasi publik. Selama ini setiap program yang 404
media dan KonfliK dijalankan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, perusahaan negara, perusahaan swasta atau organisasi nirlaba, lebih banyak by feeling atau by heart (hanya berdasarkan perasaan dan hati saja, tidak berdasarkan data). Public communication tactic: Taktik terdiri dari tindakan dan ko- munikasi. Tindakan ini adalah pelaksanaan komunikasi publik yang tepat sasaran, termasuk tepat momen atau waktu, sedangkan komu- nikasi adalah bagaimana mengemas pesan yang baik agar terjadi komunikasi efektif, mengena atau berhasil. Dalam komunikasi ini termasuk pemilihan media yang tepat untuk digunakan dalam ko- munikasi untuk mengatasi konflik di Indonesia. Public communication audit: Komunikasi publik untuk mengatasi konflik di Indonesia harus diaudit, untuk melihat berhasil tidaknya komunikasi publik yang dilakukan, terutama komunikasi publik ini bertujuan untuk mencapai mutual understanding (saling pengertian), terutama mengubah konflik menjadi perdamaian. Diharapkan bah- wa komunikasi publik ini merupakan salah satu manajemen konflik untuk membangun suasana yang saling menguntungkan dalam ko- muniutas yang pernah mengalami konflik tersebut. Penutup 1. Penduduk Indonesia yang sangat heterogen ini sangat rentan terjadinya konflik, hanya konflik dapat dikelola menjadi situasi dan kondisi yang atau kondusif atau membangun. 2. Media kontemporer ini dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi konflik di Indonesia tentunya perlu dilakukan lang- kah-langakah sebagai berikut: (1) pemetaaan sosial publik (pub- lic social mapping), (2) pemetaaan informasi publik (public informa- tion mapping), (3) strategi komunikasi publik (public communication strategic), (4) taktik komunikasi publik (public communication tactic), (4) audit komunikasi public (public communication audit). § Daftar Pustaka Ardianto, Elvinaro. (2011). "Media jejaring Sosial dari Perspektif Komu- nikasi dan Kualifikasi Sarjana Komunikasi Teknologi Komunikasi," dalam Junaedi, Fajar. 2011. Komunikasi 2.0: Teoritisi dan Implikasi. Yogyakarta: ASPIKOM, Buku Litera, Perhumas BPC Yogyakarta. 405
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Ardianto, Elvinaro. (2011). Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR. Jakar- ta: Elex Media Komputindo. Ardianto, Elvinaro. (2011). Handbook of Public Relations: Pengantar Kompre- hensif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Ardianto, Elvinaro. (1999). "Kehadiran Ilmu Komunikasi, Paradigma Ko- munikasi Politik Rezim dan Masyarakat Madani," (Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi/ISKI), Vol. IV/Oktober, 1999. Jakarta: ISKI dan Remaja Rosdakarya. Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto. (2011). Komunikasi Pembangu- nan dan Perubahan Sosial. Jakarta: RajaGrafindo-Rajawali Pers. Ismail, Nawari dan Muhaimin A.G. (2011). Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal. Bandung: Lubuk Agung. Myers, David G. (2012). Psikologi Sosial. Penerjemah: Aliya Tusyani, dkk. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika. Buku 2. Riyadi, Hendar. (2007). Melampuai Pluraisme: Etika Al-Quaran Tentang Keragaman Agama. Jakarta: RMBOOKS& PSAP 406
Penulis dan Editor
PENULIS Afdal Makkuraga Putra menyelesaikan S1 di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Makassar, 1995 dan S2 Komunikasi Politik Universitas Indonesia (2008). Mengikuti pendidikan Human Rights di University of Technology Sydney, Australia, 2003. Menulis chapter pada buku, Media's Challange: Asian Tsunami and Beyond yang diterbitkan oleh Unesco bersama Asian Media Information and Communication Center (AMIC) dan Nanyang Technology University, Singapore (2006) dan menulis buku berjudul Isu Pluralisme dalam Perspektif Media. Ia juga menjadi penulis tetap di Jurnal Media Watch The Habibie Center sejak tahun 2000. Kini menjadi Sekretaris Jurusan Program Studi Broad- casting di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Agustina Zubair. Lulusan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik - Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jember (1982), Program Pasca Sarjana Ilmu Sosial - Jurusan Komunikasi, Universitas Indonesia (1994) dan Program Doktoral Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran (2011). Sejak tahun 2000 menjadi dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Uni- versitas Mercu Buana Jakarta.Pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) (2007 -2010). Saat ini menjadi anggota Perhimpunan Hubungan Masyakarat (Perhumas) Ja- karta, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI). Ahmad Toni Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur Jakarta. Mengajar mata kuliah Produksi Radio dan Televisi. Se- lain itu juga mengajar mata kuliah Semiotika Film di Institut Bisnis Nu- santara Jakarta. Lulusan S1 Jurusan Komunikasi Penyiaran dan Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dan S2 Jurusan Media dan Komunikasi Politik Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Pascasarjana Universitas Mercu Buana. Lelaki kelahiran Indramayu, 6 Juli 1982 ini pernah menyabet juara dalam Lomba Penulisan Naskah Skenario Film Departemen Pariwisata Tahun 2006. Aktifitas rutin lain adalah mengikuti call for paper baik tingkat nasional atau internasional. Andy Corry W. Dosen sejak tahun 1988. Mengajar dengan Jabatan Lek- tor Kepala pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung dan Program Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung. Menyelesaikan Doktor Ilmu Komunikasi dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (2004). Aktif menjadi pembicara, peneliti dan penulis dalam berbagai kegiatan. Menjadi Konsultan Komunikasi, Kebi- 409
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia jakan Publik dan Sumberdaya Manusia di berbagai kementerian, peme- rintah daerah dan perusahaan swasta. Bambang Sukma Wijaya adalah pengajar dan peneliti di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie, Jakarta. Menulis di berbagai media sep- erti Media Indonesia, Koran Tempo, Bisnis Indonesia, Kontan, Cakram, Marketing, MIX, ADOI dan beberapa majalah populer lainnya. Juga di beberapa jurnal ilmiah dan prosiding International Conference on Busi- ness and Management, Malaysia-Indonesia Conference on Economics, Management and Accounting, International Conference on Business and Communication, International Seminar on Scientific Issues and Trends, dan International Conference on Management, Hospitality and Account- ing. Selain itu, Bambang telah menelurkan 3 buku: Iklan Ambient Me- dia: Konsep, Strategi Pesan dan Implementasi, The Voices of Consum- ers dan Etika Periklanan dan Komunikasi Pemasaran. Bambang dapat dihubungi melalui email: dan blog: Bonaventura Satya Bharata lahir di Jakarta, 5 Agustus 1971. Menamat- kan studi S-1 di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL-UGM Yogyakarta (1990-1995) dan S-2 di Pasca Sarjana Manajemen Komunikasi-Ilmu Komunikasi UI Jakarta dengan spesialisasi Manajemen Media (2001- 2003). Tercatat sebagai Dosen Tetap di Program Studi Ilmu Komuni- kasi FISIP-Universitas Atma Jaya Yogyakarta (1998-sekarang) dan Staf Peneliti Pusat Studi Kawasan Indonesia Timur (PUSKIT) sejak 2007 di universitas yang sama. Bersama beberapa kolega dosen Ilmu Komu- nikasi dari Jakarta, Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Salatiga sempat pula ikut membantu membidani kelahiran Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia (ASPIKOM) di Tuntang-Salatiga tahun 2007. Tercatat pula sebagai pengurus ASPIKOM di Divisi Pembelajaran dan Pengembangan Kurikulum (2007-2010) dan sampai sekarang ma- sih aktif sebagai salah satu editor untuk Jurnal ASPIKOM. Sempat pula menjadi konsultan dan trainer untuk materi Media Relations bersama Jogja Education Partners (JEP) pada 2007-2010. Menjadi salah satu kontributor penulis untuk beberapa buku, seperti Metode Penelitian Ko- munikasi (2005), Quo Vadis Televisi : Masa Depan TV dan TV Masa De- pan (2010), Mixed Methodoloy (2011), Mozaik Indonesia (2012). Menu- lis pula beberapa artikel opini di suratkabar lokal Yogyakarta, seperti Radar Jogja, Harian Jogja, dan Bernas Jogja. 410
Penulis Dewi S. Tanti. Peneliti pada Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis Fakultas Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Pengajar tetap pada Jurusan Broadcasting Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Lulusan Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasa- rjana Universitas Mercu Buana Jakarta (2010) dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi AWS Surabaya (2002). Tengah mengembangkan kajian me- dia literasi dan pendidikan karakter, selain itu juga mengelola rujukan literatur bidang komunikasi, rumakom. e-mail: Dorien Kartikawangi. Lahir di Solo pada 23 Januari 1966. Menyele- saikan studi S1 bidang Ilmu Komunikasi di Universitas Negri Sebelas Maret, Surakarta dan studi S2 serta S3 pada bidang ilmu yang sama di Universitas Indonesia, Jakarta. Pengajar pada Fakultas Ilmu Admin- istrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi, Unika Atma Jaya, Jakarta. Ang- gota International Public Relation Association (IPRA) dan International Communication Association (ICA). Aktif menulis makalah, chapter book dan buku, serta menjadi pembicara di berbagai konferensi nasional dan internasional, baik di dalam maupun di luar negri. e-mail: dorien.kar- tika@atmajaya.ac.id Eko Harry Susanto. Kini menjadi Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Jakarta. Pria kelahiran Pekalongan, 4 April 1958 ini menyelesaikan pendidikan sarjana dari Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jurusan Ilmu Pemerintah- an (1981), Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indone- sia Jakarta (1996), dan Program Doktor Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran Bandung (2004). Sejak tahun 2005, menulis 64 artikel/opini di media cetak nasional /lokal : Kompas, Koran Tempo, Suara Pembaru- an, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Suara Karya, Jurnal Nasional dan Pikiran Rakyat Bandung. Sering menjadi pencera- mah, pemandu workshop dan berbagai pelatihan di bidang public rela- tions, kepuasan pelanggan dan komunikasi publik. Sekarang menjabat Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Nasi- onal. email: ekohs@centrin.net.id, ekoharry@yahoocom, blog: Elvinaro Ardianto. Lahir di Jakarta, 16 Oktober 1959. Saat ini memiliki banyak aktivitas, mulai dari instruktur, konsultan, peneliti, dan penulis buku. Sebelumnya pernah menjadi wartawan Harian Bisnis Indonesia di Jakarta, (1986-1989) dan di Bandung (1989-1995). Saat ini menjadi 411
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia dosen tetap FIKOM Universitas Padjajaran, Bandung. Gelar doktor bi- dang Public Relations Politik diselesaikan dari Pascasarjana Univer- sitas Padjadjaran-Bandung (2009). Sementara Magister Sains (M.Si.) Bidang Komunikasi Pembangunan, Pasacasarjana Institut Pertanian Bogor (1996) dan doktorandus (Drs.) bidang Public Relations dari Fakultas Ilmu Komunikasi Univertitas Padjadjaran (1985). Enos Rudy Jovan Tomasila. Lahir di Ambon, 16 April 1990 . Maha- siswa Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Taruman- agara. Anak kedua dari empat bersaudara, pasangan Stefanus Tomasila dan Elsheba Nahumury. Sejak SD hingga SMA menghabiskan waktu di Ambon Maluku. Fajar Junaedi. Lahir di Madiun pada tanggal 20 Mei 1979. Mengajar di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Buku yang ditulisnya berjudul Komunikasi Massa: Pengantar Teori- tis (2007), Membuat Film Dokumenter, Sebuah Panduan Praktis (2011), Menyulap Kekalahan : Operasi Militer Amerika Serikat dalam Televisi dan Film Hollywood (2012) serta Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi (sedang naik cetak). Selain menulis sendiri juga menulis dalam beberapa buku bersama kolega-koleganya seperti Komunikasi 2.0 : Teoritisasi dan Implikasi (2011) dan Komunikasi Bencana (2011). Meminati kajian tentang sport communication khususnya tentang suporter sepak bola. Beberapa tu- lisan akademik tentang suporter sepak bola telah dipresentasikan dalam berbagai konferensi dan diterbitkan dalam proceeding akademis, yaitu pertama, Konflik Multikultur di Balik Gemerlap Sepakbola (2008) yang di- presentasikan dalam Konferensi Nasional Kajian Media dan Komunikasi di Universitas Airlangga Surabaya dan dipublikasikan dalam buku Trans- formasi Industri Media dan Komunikasi di Indonesia (2008). Kedua, Anak Muda, Suporter, Media Sosial dan Rekonsiliasi (2011) yang dipresentasi- kan call for paper Remaja Digital di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan dipublikasikan dalam buku Remaja Digital (2011). Ketiga, Sepak Bola sebagai Komunikasi Politik, dimuat dalam buku Komunikasi Politik (2011) yang diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Keempat, Sepak Bola Lokal sebagai City Branding (2011) yang dipresentasikan dalam National Conference on City and Brand- ing Universitas Brawijaya. Beberapa tulisan lain tentang sepak bola dan su- porter dimuat di berbagai media massa. Selain mengajar menjadi pengurus pusat Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) dan menjadi redaktur Jurnal Komunikator dan Jurnal Ilmu Komunikasi Aspikom. Penulis 412
Penulis dapat dihubungi di twitter @fajarjun Farid Hamid U. Doktor Ilmu Komunikasi lulusan Universitas Padja- jaran Bandung, saat ini menjadi dosen tetap pada Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Pengajar mata kuliah Metodologi Peneltian Komunikasi Kualitatif dan Perspektif Teori Komunikasi. Saat ini menjadi Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi dan Direk- tur Pusat Studi dan Pengembangan Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Farid Rusdi. Lahir di Jakarta 27 Mei 1976. Lulus S-1 Sastra Rusia, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia tahun 1998, dan S-2 Manajemen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia tahun 2007. Lebih dari sepuluh tahun menjadi jurnalis radio di Jakarta News FM dan Trijaya FM (Sindo Radio). Selama menjadi jurnalis radio meliput berita politik dan peris- tiwa nasional, termasuk menjadi wartawan Istana Kepresidenan antara tahun 2001-2011. Sempat mengikuti Workshop TOT Jurnalisme Damai yang diselenggarakan LSPP dan The British Council di Jakarta. Saat ini menjadi dosen tetap di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Taru- managara, Jakarta. Gregorius Genep Sukendro. Lahir di Jogjakarta. Menyelesaikan seko- lah S1 dan S2 ilmu komunikasi. Dosen tetap di Fakutas Ilmu Komu- nikasi Universitas Tarumanagara. Sempat menjadi wartawan di surat kabar nasional. Tetapi memilih mundur dari surat kabar tersebut karena mendapat tugas meliput dengan tujuan menjatuhkan Gus Dur dari kursi Kepresidenan. Masuk dunia iklan diawali menjadi copywriter, terlibat menjadi editor majalah periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) JakartaJakarta, dan terakhir menjabat manajer strate- gic planner. Bersama kawan-kawan grafis yang mempunyai kepedulian untuk perubahan sosial mendirikan grafisosial, dan menjadi salah satu ketuanya. Bersama-sama anak-anak muda membuat film dokumenter dan film pendek. Menulis buku "PANC?SILA: Riwayatmu Kini" yang diterbitkan oleh Yayasan Tifa, grafosial, dan Ikon. Hj. Hairunnisa. Lulusan S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Ban- dung dan S2 Ilmu Manajemen, Universitas Mulawarman. Saat ini men- jadi pengajar pada Jurusan Administrasi Negara-Ilmu Komunikasi ISI- POL Unibersiras Mulawarman. Karya yang sudah dibukukan Dialektika Lembaga Amil dan Zakat (2009) dan Motif Mahasiswa dalam Mengakses 413
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Situs Jejaring Sosial (2010). Beberapa penelitian bertema konflik antara lain Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Bontang (2009) dan Alternatif Pencegahan Konflik Sosial dalam Pemanfaatan SDA melalui Penguatan Modal Sosial di Kalimantan Timur (2010) Hendri Yulius Wijaya. Lahir di Bandar Lampung, 20 Juli 1988. Usai menyelesaikan kuliah S1 di bidang Administrasi Bisnis, kini ia sedang bekerja di salah organisasi internasional dan segera menempuh pendidi- kan S2-nya di bidang kebijakan publik (Public Policy). Sejak di bangku kuliah, ia telah mendalami bidang kajian gender, feminisme, cultural studies, dan juga filsafat. Beberapa tulisannya telah dimuat di Jurnal Perempuan, Majalah BHINNEKA, Majalah MATABACA, dan dibuku- kan dalam beberapa antologi. Selain itu, ia juga pernah menjadi Global Youth Advisory Panel untuk United Nations Population Fund (UNFPA), badan PBB yang bergerak dalam dana kependudukan. Inda Fitryarini. Sejak tahun 2008 menjadi dosen tetap pada FISIPOL Universitas Mulawarman. Sebelumnya pernah menjadi dosen luar bi- asa pada Universitas Trunajaya Bontang dan Sekolah Tinggi Teknologi Bontang (STITEK) Bontang. Kelahiran Madiun, 5 September 1978 ini menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta (2001) dan lulusan Magister Ilmu Komunikasi Konsen- trasi Teori dan Penelitian Komunikasi Universitas Sebelas Maret Sura- karta (2004). e-mail: Maria Yuliastuti. Saat ini menjadi pengajar pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Man- dala Surabaya. e-mail: M. Najib Husain Dilahirkan di Kota Ujung Pandang pada tahun 1975. Kandidat Doktor PKP Universitas Gadjah Mada, Merupakan staf pengajar pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uni- versitas Haluoleo dan UMK Sultra. Selain mengajar, juga menjadi Pengurus KAHMI Sultra, Ikatan Alumni Percik Salatiga di Sultra, Narasumber di Dia- log Interaktif TVRI Sultra, dan penulis opini di Surat Kabar, serta aktif seb- agai pembicara pada forum nasional dan Internasional. Telah menghasilkan karya buku berjudul. Di Balik Interupsi: Potret fenomena kehidupan (Sang- gar, Bandung 2007), Otonomi Daerah - Pemekaran Wilayah : Antara Ide- alitas dan Realitas (LEPKISS, Surabaya 2008). Komunikasi Pembangunan dan Dinamika Politik di Aras Lokal. (Pintal dan Impulse. Yogyakarta 2011) 414
Penulis M.T. Hidayat. Staf pada Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sejak tahun 2007 men- jadi pemateri bidang media dan kehumasan pada Pusdiklat Kementerian Kominfo. Pernah menjadi peneliti media di Pusat Kajian Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya tahun 2003 hingga 2006. Lulusan Juru- san Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya (2001), kini sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Komunikasi pada Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. e-mail: Mustika Ranto G. Mahasiswa Program Magister Ilmu Komunikasi Pas- casarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Tahun 2004 mendirikan PT Micro Tellindo, tahun 2011 meninggalkannya dalam keadaan di pun- cak keberhasilan, kemudian mutasi ke PT. Softellindo Multimedia yang merupakan induk dari PT. Micro Tellindo, PT. Owasa Tehnik, PT. Bisnis Online Indonesia, dan PT. Showcase Indonesia Dotcom. Selama lima ta- hun meminpin Softellindo Group sebagai Presiden Komisaris (CEO) dan 7 Tahun di PT. Micro Tellindo sebagai Presiden Direktur. Novena Adelwis Gisela. Mahasiswa Jurusan Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Jakarta. Lahir di Jakarta, 30 November 1990. Mendalami dunia tulis-menulis karena kebiasaan membaca buku sejak kecil. Namun, penulis baru aktif menulis sejak me- masuki bangku kuliah, terutama sejak salah satu artikelnya dimuat di salah satu koran nasional. Penulis memiliki ketertarikan dalam dunia perfilman, sosial (terutama HAM), lifestyle, dan apapun yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Selangkah lagi, penulis akan menye- lesaikan studi Strata 1 di Jurusan Public Relations Fakultas Ilmu Komu- nikasi Universitas Tarumanagara. Sebagai orang Influence-Compliance, dia telah merencanakan untuk bekerja sesuai passion dan menjadi penu- lis skenario film. e-mail: Nurjanah. Lahir di Bengkalis Provinsi Riau, 2 April 1969. Menyele- saikan pendidikan sarjana di UIN SUSKA Pekanbaru pada tahun 1996. Alumnus Magister Sains Universitas Padjajaran Bandung (2005) Pro- gram Studi ilmu Sosial/Ilmu Komunikasi. Dosen Jurusan Ilmu Komuni- kasi FISIP Universitas Riau, bidang konsentrasi Hubungan Masyara- kat. Selain itu menjadi dosen Luar Biasa Jurusan Ilmu Komunikasi Rab University, Fakultas Dakwah UIN SUSKA Pekanbaru, dan Jurusan Ilmu 415
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia Komunikasi Persada Bunda. Pada kajian keilmuan aktif dalam melaku- kan diskusi ilmiah tentang Sosial, Politik, Budaya dan Perkembangan Media Massa. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan antara lain: Strategi Pengelolaan Objek Wisata Bahari dan Kuliner di Desa Selatba- ru, Strategi Komunikasi Persuasif Dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata Prapat Tunggal Desa Meskom Kec. Bengkalis, Analisis Pengelo- laan Program Corporate Social Responsibility (CRS) Dalam Memban- gun Citra Perusahaan Pada PT. Chevron Pasific Indonesia Pekanbaru, Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jamkesmas di Kabupaten Karo Tim FISIP USU - FISIP UNRI bekerjasama dengan Yayasan TIRI & Kemitraan Jakarta. Fokus pada kegiatan pengabdian dan penyuluhan Pengelolaan Objek Wisata Bahari Dan Kuliner di daerah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Prima M. Agustini. Dosen tetap Manajemen Komunikasi Fikom Univer- sitas Islam Bandung dan dosen Magister Komunikasi Universitas Mercu Buana. Penulis yang berpangkat Lektor Kepala ini, sebagai kandidat Doktor di bidang Ilmu Komunikasi pada Universitas Padjajaran, mem- peroleh gelar Magister Sains di bidang Manajemen Unpad, dan mem- peroleh gelar Sarjana Sosial pada Fikom Unisba. Penulis yang lahir 5 Juni 1975 ini, aktif sebagai trainer dan konsultan di berbagai perusa- haan dan lembaga pemerintah, serta peneliti di Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis Pascasarjana UMB. Karya ilmiah dan artikelnya dimuat diberbagai jurnal dan surat kabar nasional maupun lokal. Riris Loisa. Lahir di Palembang, 23 Januari 1968. Menyelesaikan S1, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (1992); S2, Ju- rusan Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana FISIP Universitas In- donesia (1996). Pernah menjadi dosen tidak tetap di program S1 dan S2, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (1996-2006). Selain itu juga menjadi staff Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI (1994-2003) dan anggota Kelompok Kerja Anali- sis Pemantauan Isi Siaran Televisi tentang Perempuan, Komisi Penyi- aran Indonesia (2005-2006). Selain mengajar juga aktif dalam Asosiasi Pascasarjana Komunikasi, FISIP UI, Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi (ISKI), dan ASPIKOM. Saat ini menjadi dosen tetap di, Jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. 416
Penulis Yenrizal. Lahir di Talu (Sumatera Barat), 23 Januari 1974. Pendidikan S1 dari FISIP Universitas Sriwijaya, tamat 1997, sementara jenjang S2 di BKU Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Saat ini masih ter- catat sebagai mahasiswa Program Doktor Komunikasi, Unpad angkatan 2011. Penulis aktif menulis di berbagai media massa, seperti di HU Sri- wijaya Post, HU Sumatera Ekspres, HU Berita Pagi, dan HU Tribun Ja- bar. Berbagai penelitian ilmiah juga kerap dilakukannya, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, komunikasi, dan lingkun- gan hidup. Selain kegiatan ilmiah, penulis juga aktif sebagai fasilitator in class maupun out class. Yugih Setyanto. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fikom jurusan Hu- mas Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta dan pendidikan S2 ilmu komunikasi di Universitas Indonesia. Pernah bekerja di Bagian Pemberitaan Biro Humas Departemen Pertahanan (1999-2003) dan staf perbantuan Departemen Humas PT. Pupuk Kaltim di kantor perwakilan Jakarta (2003-2011). Saat ini mengajar di Fikom Universitas Taruman- agara. Yuli Nugraheni. Saat ini menjadi pengajar pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Man- dala Surabaya. E-mail: 417
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia PENGANTAR BUKU Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, S.Sos, M.Si. Selain sebagai guru besar dan aktif mengajar di Pascasarjana dan FISIP universitas 17 Agustus 45 Surabaya, aktif juga memberikan seminar di berbagai institusi. DIkenal sebagai aktivits NGO sejak 1986, pada tahun 1995-1999 menjadi Dekan FISIP Universtas Bhayangkara Surabaya kemudian tahun 2005 menjadi Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Sampai saat ini menjadi CEO di The BuBu Center dan menjadi konsultan di lembaga ini sampai hari ini. Dr. Suprawoto, S.H., M.Si. Saat ini menjadi Staf Ahli Menteri Komuni- kasi dan Informatika Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya. Menyeleas- ikan Master (S2) di Program Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Air- langga Surabaya (1998). Program doktoral diselesaikan dari Program Pascasarjana Ilmu Adminisitasi Publik Universitas Brawijaya (2007). Lulus program Lemhanas PPRA XLIV Tahun 2010. Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara (sejak 2007). Staf pengajar Pas- casarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Pasca Sarjana STIA -Yappan Jakarta. Pengajar mata kuliah Sistem Pers Indonesia, Hukum Media, Manajemen Public Relations, Sistem Komunikasi Indonesia, dan Sistem Informasi Manajemen, Manajemen TIK dan Kebijakan Publik. Di sela waktu luang kerap menulis di media cetak dan pengisi tetap ru- brik "email saka Jakarta" di majalah Jawa Panjebar Semangat. 418
KomuniKasi dan KonfliK di indonesia EDITOR Heri Budianto. Lahir di Bengkulu tahun 1974, Kandidat Doktor Media and Cultural Studies Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta Lulus Magister Komunikasi Pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Sarjana Fisipol Universitas Bengkulu. Saat ini merupakan pengajar pada Program Magister Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana dan juga mengajar di beberapa universitas di Jakarta, Batam, dan Ambon. Aktif melakukan penelitian bidang media, masyarakat, dan politik. Menjadi pembicara seminar nasional dan internasional dan menjadi instruktur pada Balai Diklat KOMINFO. Saat ini adalah Kepala Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis (PUSKOMBIS) Universitas Mercu Buana. Berbagai aktivitas or- ganisasi diikuti saat ini adalah Wakil Sekjen Pengurus Pusat Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) dan Ketua Forum Ko- munikasi Pembangunan Indonesia (FORKAPI). Juga penggiat jaringan Integrity Education Network (I-en) sebuah jaringan yang fokus pada pendidikan integritas dan anti korupsi. Selain itu juga aktif melakukan aktivitas media watch. 419