II. TINJAUAN PUSTAKA A. Sosialisasi Politik 1. Pengertian Sosialisasi Politik Proses sosialisasi dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya yang diperoleh individu dalam kehidupan. Hal ini dijelaskan oleh Almond (1984: 325) bahwa pengalaman sosialisasi akan mempengaruhi tingkah laku politik di kemudian hari yang terjadi sebelumnya dalam kehidupan. Selanjutnya pengalaman tersebut bukan pengalaman yang bersifat politik tetapi memiliki berbagai konsekuensi politik laten yaitu yang tidak dimaksudkan melahirkan impak politik sedang impak tersebut tidak terorganisir adanya. Sosialisasi politik merupakan bagian yang penting dari suatu sistem politik karena dengan adanya sosialisasi politik maka seorang individu dapat mempelajari politik baik secara disadari ataupun tidak disadari oleh masing- masing individu tersebut. Menurut Kweit (1986: 92) bahwa secara umum, sosialisasi politik dapat didefinisikan sebagai suatu proses melalui mana individu belajar tentang politik. Sosialisasi politik adalah proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta
reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana individu berada; selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya (Rush, 2007: 25). Efriza (2012: 17) mengungkapkan bahwa sosialisasi politik merupakan bagian dari suatu proses sosial. Sosialisasi adalah suatu kegiatan pengajaran dan pendidikan yang dilakukan individu atau suatu kelompok kepada individu atau kelompok lainnya yang berlangsung secara alamiah. Pada prosesnya, pengajaran dan pendidikan itu bersinggungan dengan nilai-nilai politik. Hal ini dapat dipahami bahwa nilai-nilai politik yang melekat pada setiap invidu tersebut akan berbeda. Selanjutnya dijelaskan bahwa proses terhadap individu-individu sampai pada kadar yang berbeda, salah satunya bisa terlibat dalam satu sistem politik yaitu partisipasi politik. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan sosialisasi politik dalam penelitian ini adalah proses dimana seseorang dapat mengetahui pengetahuan politik dari lingkungannya yang diperoleh dari individu atau kelompok lain baik secara disadari ataupun tidak disadari terutama yang terjadi saat seseorang tersebut belum dewasa sehingga menimbulkan sikap dan orientasi politik tertentu dalam kaitannya dengan kehidupan politik yang berlangsung. 21
2. Agen Sosialisasi Politik Sosialisasi dijalankan melalui bermacam-macam lembaga yang disebut sebagai agen sosialisasi politik. Agen sosialisasi politik tersebut terdiri dari beberapa individu atau kelompok baik dari segi politik maupun nonpolitik yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan gambaran politik terhadap seseorang terutama yang terjadi saat seseorang tersebut belum dewasa sehingga menimbulkan sikap dan orientasi politik tertentu dalam kaitannya dengan kehidupan politik yang berlangsung. Almond (1984: 330) menyatakan bahwa pola kekuasaan nonpolitik yang diharapkan dapat mempengaruhi sikap politik adalah pola di dalam keluarga, sekolah, dan tempat kerja. Menurut Apter (1996: 262) menyatakan bahwa: "Penjelasan-penjelasan psikokultural mengenai sosialisasi di awal masa kanak-kanak dengan pilihan-pilihan orang tua, menunjukkan bagaimana sosialisasi awal diperkuat oleh teman-teman sebaya di sekolah, dan oleh kelompok-kelompok acuan lain. Pengalaman mengambil tindakan politik, dari hal memberikan suara hingga mencalonkan diri, dibangun di atas pola-pola sosialisasi awal dan memberikan kesempatan untuk proses belajar masyarakat baru". Kebanyakan peneliti sependapat bahwa keluarga dan sekolah adalah agen yang paling penting dalam sosialisasi politik, walaupun mereka berbeda pendapat mengenai yang lebih penting antara keluarga atau sekolah sebagai agen sosialisasi politik (Kweit, 1986: 104). Selain itu, dua faktor lainnya yang sering dikemukakan mempunyai pengaruh penting terhadap proses belajar politik yaitu kelompok pengawas dan media. Jadi, agen-agen utama 22
sosialisasi adalah keluarga, sekolah, media, dan kelompok pengawas (Kweit, 1986: 123). Menurut Rush (2007: 35) bahwa agen sosialisasi politik terdiri dari keluarga, pendidikan, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama, kelompok-kelompok senggang, dan media massa. Proses sosialisasi melalui berbagai tahap sejak masa kanak-kanak sampai tingkat yang paling tinggi dalam usia dewasa. Hal ini berlangsung dalam proses yang berkesinambungan sepanjang hidup. Sementara itu, Apter (1996: 263) mengklasifikasikan agen-agen sosialisasi politik tetapi secara eksplisit dengan membaginya berdasarkan tahapan sosialisasi, yaitu: fase pertama adalah proses belajar dalam keluarga dalam artian bahwa orang-orang dewasa adalah warga negara yang mengutarakan sikap mengenai masyarakat atau kebencian mereka terhadap pemimpin- pemimpin politik dan pimpinan-pimpinan partai, dan menanggapi isu-isu yang mempengaruhi mereka. Fase kedua ketika sang anak beranjak dewasa dan menghadapi situasi-situasi kelompok di luar keluarga, proses ini terjadi di sekolah dan rekan sebaya. Fase ketiga merupakan tahapan ketika dewasa yang terjadi dalam lingkup pekerjaan, kelompok agama, partai politik dan kelompok perkumpulan. Agen-agen sosialisasi politik menurut Efriza (2012: 23) terdiri dari 6 jenis, yaitu keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, media massa, situs jejaring sosial, dan kontak-kontak politik langsung. Jika diasumsikan usia pemilih pemula yaitu 17-21 tahun maka status pemilih pemula juga bisa terdiri dari 23
mahasiswa ataupun pekerja muda sehingga agen sosialisasinya termasuk kampus atau tempat kerja. Berikut ini adalah penjelasan mengenai agen-agen sosialisasi politik serta pendapat para ahli yang menjelaskannya: a. Keluarga Fase awal pembelajaran seorang anak dalam keluarga juga dapat terjadi saat proses belajar dalam keluarga sebelum anak sadar mengenai politik. Apter (1996: 263) menyatakan bahwa orang-orang dewasa adalah warga negara yang dapat mengutarakan sikap mengenai masyarakat, atau rasa suka atau bencinya mereka terhadap pemimpin-pemimpin politik dan pimpinan-pimpinan partai, dan menanggapi isu-isu yang mempengaruhi mereka. Hal-hal seperti itu dirasakan oleh anak-anak jauh sebelum mereka memahaminya. Keluarga mempunyai peranan yang menentukan dalam proses sosialisasi nilai politik terhadap warga negara ataupun individu karena keluarga mempunyai kesempatan untuk menurunkan nilai-nilai politiknya kepada seseorang individu justru pada saat masa kanak-kanak (Efriza, 2012: 23). Selain itu, ada asumsi lain yang menyatakan bahwa sosialisasi politik yang diperoleh seorang anak dapat terjadi karena hal yang tidak disengaja. Lebih lanjut Almond (1984: 328) menyatakan bahwa: "Barangkali yang mempunyai arti penting lebih besar adalah keterbukaan seorang anak secara tak sengaja terhadap hal-hal yang bersifat politik melalui pemikiran yang didengarnya dan 24
25 diungkapkan tentang politik atau pemimpin politik, pandangan eksplisit politik yang disampaikan padanya tanpa pernyataan maksud untuk membentuk sikap politiknya". Oleh karena itu, pernyataan secara tidak sengaja mengenai politik dari orang tua yang didengar seorang anak memungkinkan adanya ketertarikan seorang anak terhadap politik sehingga mampu mempengaruhi sikap politiknya. b. Sekolah Menurut Efriza (2012:33), pendidikan telah dipandang sebagai satu variabel penting dalam kegiatan menjelaskan tingkah laku politik, dan terdapat banyak pembuktian tidak langsung yang menyatakan pendidikan itu penting sebagai agen sosialisasi politik. Hal ini dapat dipahami karena di sekolah anak-anak dididik di dalam suatu proses yang sangat teratur, sistematis, dan nilai-nilai politik bisa diturunkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh guru-guru kepada anak didik. Kesempatan berpartisipasi di sekolah nampaknya mempunyai pengaruh yang jelas terhadap kedudukan seseorang di dalam skala kompetensi subyektif. Kompetensi politik subyektif yakni kepercayaan mereka bahwa mereka mampu mempengaruhi pemerintah (Almond, 1984: 350). Sekolah membuat usaha sadar untuk mengalihkan pengetahuan dan nilai- nilai politik. Sekolah tampaknya merupakan suatu lembaga paling efektif bila ia menguatkan orientasi si anak daripada bila ia mencoba mengalihkan nilai-nilai baru (Conway dalam Kweit, 1986: 105). Selanjutnya Almond dalam Kweit (1986: 105) menyebutkan bahwa
26 tingkat pendidikan yang telah dicapai seseorang terbukti mempunyai hubungan dengan karakteristik politik, seperti minat akan politik, kesadaran akan dampak pemerintah, kecenderungan berdiskusi politik, dan sebagainya. Tingkat pendidikan di sini juga termasuk pendidikan di perguruan tinggi atau kampus saat sang anak menjadi mahasiswa. Sekolah memberikan pengertian kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sekolah memberikan pandangan yang lebih konkret tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekolah juga merupakan "saluran pewarisan" nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakatnya (Sahid, 2010: 202). c. Tempat kerja Faktor penting yang menentukan adalah kesempatan berpartisipasi dalam keputusan di tempat kerja seseorang. Struktur kekuasaan di tempat kerja mungkin menjadi faktor yang paling penting dan jelas strukturnya dimana setiap orang mendapati dirinya dalam kontak sehari-hari (Almond, 1984: 358). Selanjutnya Sahid (2010: 203) menjelaskan bahwa pekerjaan dan organisasi-organisasi formal maupun informal yang dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan itu, seperti serikat buruh dan semacam itu juga merupakan saluran komunikasi informasi dan keyakinan yang jelas.
d. Kelompok teman sebaya Pada prosesnya, ketika anak-anak itu muncul dari pengaruh awal keluarganya masuk ke dalam dunia yang lebih besar dari sekolah dan kelompok-kelompok sebaya, maka mereka terkena pengaruh-pengaruh lain yang dapat memperkokoh atau justru bertentangan dengan politisasi awalnya (Rush, 2007:71). Kelompok teman sebaya merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang seusia dan memiliki status yang sama dalam mengembangkan sikap dan perilaku, dengan siapa seseorang umumnya berhubungan atau bergaul. Sosialisasi politik melalui kelompok teman sebaya bersifat informal dan langsung (Efriza, 2012: 36) e. Media massa Menurut Robinson dalam Kweit (1986: 106) media mempunyai dampak terhadap orientasi politik tertentu seperti peran yang kita harapkan dari pejabat pemerintah. Diketahui bahwa media massa, surat kabar, radio, televisi, dan majalah memegang peranan penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai kepada bangsa-bangsa mereka, termasuk sikap dan nilai politik (Sahid, 2010: 202). Efriza (2012: 38) menjelaskan bahwa: "Di dalam suatu masyarakat yang sifatnya terkungkung atau dimana rezim berkuasa secara totaliter, dengan sendirinya, tidak banyak nilai-nilai politik yang bisa diturunkan. Tetapi dalam suatu masyarakat yang demokratis, nilai-nilai politik yang dikandung media massa sangat bervariasi. Media massa dalam hal ini, baik 27
28 media cetak seperti surat kabar dan majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi, dan media online, semakin memegang peranan penting dalam mempengaruhi cara pandang, cara pikir, cara tindak, dan sikap politik seseorang". f. Kontak-kontak politik langung Kontak-kontak langsung dengan pemerintah, lembaga politik dan kehidupan politik sangat mempengaruhi sikap dan perilaku politik individu dan kelompok-kelompok untuk tetap setia atau tidak, bersedia mendukung atau tidak sistem politik, pemerintah, atau partai politik yang semula didukungnya (Sahid, 2010: 202). Organisasi-organisasi ataupun lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya mempunyai peranan pula menyalurkan nilai-nilai politik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa melalui berperannya pola aliran politik dalam organisasi-organisasi maka secara langsung anggota-anggota suatu organisasi kemasyarakatan terlibat atau mempunyai kesempatan yang sama besar untuk menurunkan atau menyebarkan nilai-nilai politik ke dalam organisasi tersebut maupun kepada anggota masyarakat yang bukan anggota dari organisasi-organisasi tersebut (Efriza, 2012:48). Berdasarkan penjelasan mengenai agen-agen sosialisasi di atas, maka yang dimaksud dengan agen sosialisasi dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu mengenai pemilih pemula adalah agen-agen sosialisasi yang terdiri dari keluarga, sekolah/kampus/tempat kerja, teman, media massa baik cetak maupun elektronik serta situs jejaring sosial, dan kontak-kontak politik langsung.
3. Fungsi Sosialisasi Politik Sosialisasi memiliki beberapa fungsi yang berkaitan dengan beberapa fase. Menurut Apter (1996: 263) bahwa fungsi sosialisasi terdiri dari tiga fase. Pertama adalah proses belajar dalam keluarga. Periode pertama ini membentuk kecenderungan pokok yang sekali berurat-berakar dalam kepribadian, sangat sulit berubah. Kedua adalah bagaimana orientasi politik digeneralisasi oleh anak ketika ia dewasa dan menghadapi situasi-situasi kelompok di luar keluarga. Periode kedua ini memperkenalkan jangkauan kontak yang jauh lebih luas, dapat menimbulkan kejutan pada individu misalnya ketika seorang anak remaja meninggalkan rumah untuk pertama kalinya dan memasuki perguruan tinggi. Ketiga adalah mengenai masalah kedewasaan. Pada tahap ini sebagian dari anak-anak ketika dewasa bahkan secara sadar melepaskan agama atau ideologi politik atau bahkan identitas nasional atau etnis tempat mereka dibesarkan. 4. Isi Sosialisasi Politik Menurut Efriza (2012: 54) bahwa isi sosialisasi politik yang disampaikan oleh seorang individu atau agen sosialisasi kepada individu atau kelompok masyarakat sebagai berikut: a. Informasi politik Informasi politik adalah isi sosialisasi yang memberikan penerangan tentang terjadinya suatu peristiwa politik yang pernah terjadi. 29
30 b. Pemberian keyakinan dan kepercayaan politik Agen sosialisasi akan begitu kerasnya memaksakan kehendak, cita-cita, firasat atau ideologi politiknya. Biasanya berlangsung dalam suatu indoktrinasi dan hanya satu arah saja. c. Pengetahuan politik Pengetahuan politik sangat terkait dengan pemahaman akademis terhadap fenomena politik, artinya fenomena politik diberikan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum pendidikan. d. Provokasi atau propaganda politik Provokasi, agitasi dan propaganda sebenarnya adalah tindakan penyalahgunaan etika berpolitik. Isi sosialisasi politik seperti ini memiliki kecenderungan untuk memutarbalik fakta yang sesungguhnya demi kepentingan provokator atau agitator. B. Partisipasi Politik 1. Pengertian Partisipasi Politik Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam menentukan arah kebijakan politik suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi karena orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Menurut Rahman (2007:285) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya- upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi
dapat terlihat ketika warga negara ikut terlibat dalam pemilihan umum baik menggunakan hak pilih maupun kegiatan lain yang menyangkut kegiatan pemilu. Menurut (Maran, 2001:147) bahwa partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Hal ini dipertegas dengan pendapat dari Rush (2007:121) bahwa dalam partisipasi politik dapat ditinjau sampai sejauh mana dan sampai tingkat apa individu terlibat dalam sistem politik. Partisipasi politik dapat ditinjau dari empat sudut pandang yaitu bentuk partisipasi politik, luas partisipasi politik, orang yang berpartisipasi serta alasan orang-orang berpartisipasi politik. Lebih lanjut Budiardjo (1998: 1) menyebutkan bahwa: "Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup adanya tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial, dan sebagainya". Selain itu, pendapat Huntington (1994: 6) tentang partisipasi politik yaitu: "Partisipasi politik didefinisikan sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Aspek inti dari definisi ini mencakup kegiatan-kegiatan bukan sikap, kegiatan politik warga negara perorangan, kegiatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan semua kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah, baik yang mempunyai efek maupun tidak". 31
32 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, partisipasi politik dalam penelitian ini adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam hal ini pemilih pemula untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, dapat berupa kegiatan memberi dukungan politik dalam berbagai kegiatan, diantaranya menjadi partisipan dalam pemilihan umum, partisipasi dalam diskusi politik informal, partisipasi dalam rapat umum, ikut kampanye, serta menjadi anggota pasif suatu organisasi politik. 2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Bentuk partisipasi politik seseorang dapat terlihat melalui indikator keikutsertaannya memilih pada pemilu baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan secara langsung. Namun, kegiatan pemberian suara ini dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik yang paling kecil karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana. Menurut Maran (2001:148) bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara. Lebih lanjut, Rush (2007:122) membagi bentuk partisipasi politik yang diidentifikasikan sebagai berikut: a. Menduduki jabatan-jabatan politik atau administratif. b. Mencari jabatan politik atau administratif. c. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik. d. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik. e. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik. f. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik. g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya.
h. Partisipasi dalam diskusi politik informal. i. Menjadi partisipan dalam pemungutan suara (voting). Selain pendapat di atas, Rahman (2007:287) membagi partisipasi politik ke dalam dua kelompok besar, yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik nonkonvensional. Partisipasi politik konvensional terdiri dari pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, dan mengadakan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Sedangkan partisipasi politik nonkonvensional seperti mengajukan berdemonstrasi, melakukan konfrontasi, mogok, melakukan kekerasan politik harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran), dan tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan dan pembunuhan). Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, partisipasi politik dalam penelitian ini adalah partisipasi politik pemilih pemula yang dilakukan berdasarkan indikator minimum berupa menjadi partisipan dalam pemilihan umum, partisipasi dalam diskusi politik informal, partisipasi dalam rapat umum, ikut kampanye, serta menjadi anggota pasif suatu organisasi politik. Hal ini didasarkan pada usia pemilih pemula yang masih muda serta belum memiliki pengalaman politik sehingga terbatas partisipasinya dalam beberapa kegiatan saja. 3. Fungsi Partisipasi Politik Sebagai suatu tindakan atau aktivitas, partisipasi politik memiliki beberapa fungsi antara lain menurut Lane dalam Efriza (2012: 188) dalam studinya 33 petisi, tindak
mengenai keterlibatan politik, menemukan empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu yaitu: a. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis. b. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial. c. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus. d. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu. Dalam persektif berbeda, Sanit (1995: 18) memandang tiga fungsi partisipasi politik sebagai berikut: a. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik. b. Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah. c. Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa partisipasi politik memiliki fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan warga negara dalam memberikan dukungan ataupun koreksi terhadap kinerja pemerintah serta untuk memenuhi hak politik setiap individu. 34
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Partisipasi politik masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Milbrath dalam Maran (2001: 156) menyebutkan 4 faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, antara lain: a. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini, minat untuk berpartisipasi dipengaruhi misalnya oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau diskusi informal. b. Faktor karakteristik pribadi seseorang; orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, dan lainnya, biasanya mau terlihat dalam aktivitas politik. c. Faktor karakter sosial seseorang; hal ini menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan lain-lainnya tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh sebab itu, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik. d. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri; lingkungan yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas- aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik. Berdasarkan pengertian di atas, maka partisipasi seseorang termasuk pemilih pemula didasarkan atas beberapa situasi yang mampu mendorong partisipasinya dalam proses politik. 35
C. Pemilih Pemula Aturan hukum yang melandasi pelaksanaan pemilihan umum legislatif adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu pada Pasal 1 Ayat 25, yang dimaksud dengan pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Kemudian dijelaskan lagi pada Pasal 19 Ayat 1 dan 2 bahwa warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih dan warga negara tersebut didaftar satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 20 bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, secara politik pemilih pemula selalu menjadi target para peserta pemilu karena kelompok ini belum mempunyai pengetahuan politik yang cukup baik sehingga membuka peluang sangat besar untuk dipengaruhi pilihan politiknya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih atau terdaftar sebagai pemilih berdasarkan ketentuan undang- undang pemilihan umum dengan usia minimal 17 tahun atau sudah/pernah kawin serta baru pertama kali mendapatkan hak suara pada saat pemilu dilaksanakan. 36
Menurut M. Rosit selaku peneliti The Political Literacy Institute Jakarta dan Dosen Public Relations Politic di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) menyatakan bahwa "perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang masih labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang, cenderung mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum" Sehingga dapat diketahui bahwa karakteristik yang umum ditemui pada pemilih pemula antara lain: belum pernah memilih pada pemilihan umum sebelumnya, masih memiliki antusiasme yang tinggi untuk memilih, belum berpengalaman dalam memilih, latar belakang atau motivasi memilihnya masih kurang rasional yang kebanyakan karena rasa ingin tahu serta masih dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. D. Pemilihan Umum 1. Pengertian Pemilu dan Pemilu Legislatif Menurut Tricahyo, pemilu merupakan instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Selanjutnya Huntington menegaskan bahwa pemilu sebagai media pembangunan partisipasi politik rakyat dalam negara modern. Partisipasi politik ini merupakan sarana seleksi bagi rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan (Efriza, 2012: 348). 37
38 Menurut Sitepu (2012: 178) bahwa pemilihan umum dapat diartikan sebagai satu kumpulan metode atau cara warga negara atau masyarakat memilih para wakil mereka. Proses demokrasi di Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. Ini sejalan dengan yang dimuat dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Makna yang terkandung mengisyaratkan bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan berdasarkan pada kedaulatan rakyat untuk memilih dan menentukan pemimpin yang akan duduk di pemerintahan serta wakil rakyat yang akan mewakili rakyat mengawasi jalannya pemerintahan. Menurut Rahman (2007: 147) tentang pemilihan umum bahwa: "Pemilihan umum disebut juga political market (Indria Samego). tempat Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik, melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antarpribadi yang berbentuk face to face (tatap muka) atau lobby yang berisi janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif". Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
Sebagai sarana partisipasi politik rakyat pada hakikatnya pemilu merupakan wujud pengakuan dan perwujudan hak politik rakyat yang dilaksanakan secara langsung untuk memberikan legitimasi bagi pemerintah maupun wakil rakyat yang terpilih. Pemilu merupakan salah satu penerapan asas demokrasi yang menginginkan adanya keterlibatan warga negara dalam proses politik sebagaimana prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Surbakti dalam Efriza (2012: 355) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu yang demokratis terdiri dari 4 bagian, yaitu tersedianya kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi, memungkinkan setiap pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa adanya intimidasi, mampu menyediakan mekanisme dimana partai-partai berkompetisi secara sehat dan fair serta yang terakhir adalah mampu mengadakan pemilu sebagai sarana untuk mengadakan suatu perubahan. Pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang dilaksanakan secara kompetitif, partisipatif, jujur, adil dan bertanggung jawab sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi yang baik serta wakil rakyat yang mampu mengemban amanat rakyat secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemilu adalah pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif yang merupakan serangkaian kegiatan untuk memilih wakil rakyat sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD. 39
Pemilu legislatif adalah pemilu untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaannya dilakukan serentak 5 tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 5 Ayat 1 dan 2, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Sedangkan pada pemilihan anggota DPD dipilih berdasarkan sistem distrik berwakil banyak. 2. Tujuan Pemilu Pemilu merupakan dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Rahman (2007: 148) tujuan pemilu adalah memilih wakil rakyat, wakil daerah, membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan legitimasi dari rakyat. Pada penelitian ini, yang akan dibahas mengenai pemilu legislatif. Tujuan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD adalah: "pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". 40
3. Sistem Pemilu Bentuk-bentuk komunikasi politik yang diperlukan dalam kampanye politik pada pemilu sangat tergantung pada sistem pemilu. Hal ini juga akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Menurut Rahman (2007: 150) bahwa secara umum, sistem pemilihan umum dapat diklasifikasikan dalam dua sistem, yaitu sistem distrik dan proporsional. Pengertian sistem distrik dan sistem proporsional menurut Efriza (2012: 365), yaitu pada sistem pemilihan distrik merupakan suatu sistem pemilu dimana wilayah suatu negara yang menyelenggarakan suatu pemilihan untuk memilih wakil di parlemen, dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang tersedia di parlemen (kursi yang diperebutkan dalam pemilu tersebut), dan tiap distrik memilih hanya satu wakil untuk duduk di parlemen dari sekian calon untuk distrik tersebut. Sedangkan sistem pemilihan proporsional adalah sistem pemilu dimana kursi yang tersedia di parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilu, dibagikan kepada partai-partai atau golongan-golongan politik yang turut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan imbangan suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan. Kedua sistem pemilihan ini termasuk ke dalam sistem pemilihan mekanis. Dalam sistem pemilihan mekanis menurut Wolhoff (Efriza, 2012: 365) dinyatakan bahwa rakyat dipandang sebagai massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih aktif dalam masing-masing 41
mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan untuk satu lembaga perwakilan. Sistem distrik memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki sistem distrik karena sistem ini merupakan sistem yang sederhana dan murah untuk diselenggarakan, serta suara partai dapat lebih mudah mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen sehingga tidak perlu berkoalisi. Selain itu juga karena kecilnya daerah pemilihan maka kandidat yang berkompetisi dapat dikenal dengan baik oleh komunitasnya. Sebaliknya, kelemahan yang dimiliki antara lain suara kandidat yang kalah tidak diperhitungkan lagi sehingga suaranya dianggap hilang. Kelemahan lain karena dipandang kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang mendukungnya (Arifin, 2011: 221). Pada penelitian ini, sistem distrik digunakan pada pemilihan anggota DPD. Selanjutnya pada sistem pemilihan proporsional, sistem ini memiliki kelebihan dianggap representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum. Sistem ini dipandang lebih demokratis karena tidak ada suara yang hilang (Arifin, 2011: 221). Namun kelemahan dari sistem ini adalah dari sudut organisasi penyelenggara pemilu dan biaya sistem ini agak besar (Efriza, 2012: 397). Pada penelitian ini, sistem proporsional terbuka digunakan untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 42
E. Kerangka Pikir Pemilihan umum merupakan salah satu sarana partisipasi politik masyarakat yang dapat dilakukan secara langsung. Sebagai negara demokrasi, pemilihan umum berguna untuk menghimpun suara rakyat yang memiliki kedaulatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemilihan umum di Indonesia terbagi dalam beberapa macam, diantaranya pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah. Pemilu legislatif adalah pemilu yang dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pelaksanaan pemilu biasanya dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun sekali. Peserta pemilu adalah calon yang mewakili partai politik tertentu (untuk anggota DPR dan DPRD) serta calon perseorangan untuk mewakili daerah tertentu (bagi anggota DPD). Pemilu legislatif melibatkan rakyat untuk memilih langsung sehingga dapat menjadi momentum bagi proses kedaulatan rakyat melalui partisipasi politik. Pemilihan umum ditentukan oleh suara rakyat melalui proses pemungutan suara. Syarat seseorang memiliki hak pilih ditentukan berdasarkan undang- undang pemilu. Pemilih yang baru saja mendapatkan hak suaranya pada saat akan dilaksanakan pemilu disebut pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru saja mendapat hak pilih untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh 43
penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih atau terdaftar sebagai pemilih berdasarkan ketentuan undang-undang pemilihan umum dengan usia minimal 17 tahun atau sudah/pernah kawin serta baru pertama kali mendapatkan hak suara pada saat pemilu dilaksanakan. Pemilih pemula memiliki karakteristik yang umum ditemui yaitu pengetahuan politik yang masih minim terkait pelaksanaan pemilu serta aktivitas politik lain yang berkenaan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah karena belum pernah memilih pada pemilihan umum sebelumnya, antusiasmenya masih tinggi karena rasa ingin tahu, latar belakang atau motivasi memilihnya masih kurang rasional yang kebanyakan karena rasa ingin tahu. Pemahaman mengenai politik biasanya diperoleh pemilih pemula dari lingkungan terdekat baik secara disadari ataupun tidak disadari melalui suatu sosialisasi politik. Hal ini yang menimbulkan sikap dan orientasi politik tertentu dalam kaitannya dengan kehidupan politik yang berlangsung. Ruang-ruang sosialisasi politik pemilih pemula biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberikan rasa nyaman dalam diri mereka. Oleh karena itu perilaku pemilih pemula masih erat dengan faktor sosiologis dan psikologisnya. Sosialisasi politik yang diterima oleh pemilih pemula biasanya berasal dari lingkungan terdekat yang terdiri dari individu ataupun kelompok yang dalam penelitian ini disebut sebagai agen sosialisasi. Menurut Efriza (2012: 23) agen sosialisasi terdiri dari 6 jenis yaitu keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, media massa, situs jejaring sosial dan kontak-kontak politik langsung. Jika diasumsikan bahwa kelompok pemilih 44
pemula berusia 17-21 tahun maka mereka bisa juga berasal dari kelompok mahasiswa atau pekerja muda sehingga ditambahkan lagi agen sosialisasinya yaitu kampus atau tempat kerja. Almond (1984: 358) menjelaskan bahwa dalam lingkungan tempat kerja, faktor penting yang menentukan kesempatan berpartisipasi dalam keputusan di tempat kerja seseorang. Struktur kekuasaan di tempat kerja mungkin menjadi faktor yang paling penting dan jelas strukturnya dimana setiap orang mendapati dirinya dalam kontak sehari-hari. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, agen sosialisasi yang dimaksud terdiri dari keluarga, sekolah/kampus/tempat kerja, teman, media massa dalam hal ini media cetak, media elektronik ataupun situs jejaring sosial, dan kontak-kontak politik langsung. Penelitian ini diarahkan untuk melihat pengaruh agen sosialisasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu legislatif 2014. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik tersebut terdiri dari beberapa tingkatan, baik dalam hal ikut serta menggunakan hak pilih maupun kegiatan lain yang berhubungan dengan pemilu. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan partisipasi politik pemilih pemula berupa menjadi partisipan dalam pemilihan umum, partisipasi dalam diskusi politik informal, partisipasi dalam rapat umum, ikut kampanye, serta menjadi anggota pasif suatu organisasi politik. Berdasarkan hal di atas, maka untuk mempermudah memahami penjelasannya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir sebagai berikut: 45
Agen Sosialisasi Politik (X) Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Y) 1. Keluarga (X1) 1. Menjadi partisipan dalam pemungutan suara 2. Sekolah/kampus/ tempat kerja (X2) 2. Partisipasi dalam diskusi politik informal 3. Teman (X3) 3. Partisipasi dalam rapat umum 4. Media massa (X4) 4. Ikut kampanye 5. Kontak-kontak politik langsung (X5) 5. Menjadi anggota pasif suatu organisasi politik Gambar 1. Kerangka pikir. F. Hipotesis Penelitian Berdasarkan latar belakang penelitian dan tinjauan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditentukan hipotesis penelitian sebagai berikut: Ha: agen sosialisasi politik berpengaruh terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah H0: agen sosialisasi politik tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah 46