Moderasi Beragama Kementerian Agama RI 2019
MODERASI BERAGAMA Copyright 2019 oleh Kementerian Agama RI Diterbitkan oleh: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI Jl.MH. Thamrin No.6 Lt. 2 Jakarta Pusat Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Cetakan Pertama, Oktober 2019 Tim Penyusun Kementerian Agama RI Katalog Dalam Terbitan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Moderasi Beragama / oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. - Cet. Pertama. - Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019. xiv, 162 hlm; 21 cm 1. Moderasi Beragama 2. Kerukunan Antarumat Beragama ISBN 978-979-797-386-5
RINGKASAN what why how ), mengapa ( ) terkait moderasi ber­ agama. Apa itu moderasi beragama? Mengapa ia penting? Dan bagaimana strategi mengimplementasikannya? Buku ini bertujuan untuk menjelaskan apa ( ), dan bagaimana ( Ada tiga bagian utama untuk menjawab tiga perta­ nyaan di atas, yakni: Kajian Konseptual Moderasi Beragama; Pengalaman Empirik Moderasi Beragama; serta Strategi Pe­ nguatan dan Implementasi Moderasi Beragama. Bagian pertama berisi penjelasan konseptual terkait moderasi beragama, mulai dari definisinya, nilai dan prin­ sip dasarmya, sumber rujukannya dalam tradisi berbagai agama, dan indikatornya. Pada bagian ini, pembahasan ten­ tang prinsip adil, berimbang, akomodatif, inklusif, dan tole­ ran akan menjadi bagian penting sebagai indikator adanya moderasi. Bagian kedua membahas latar belakang dan konteks sosio­kultural pentingnya moderasi beragama, serta contoh iii
implementasinya dalam pengalaman empirik masyarakat Indonesia. Moderasi dijadikan sebagai cara pandang (pers­ pektif) dalam seluruh praktik kehidupan beragama. Bagian ketiga memetakan langkah­langkah yang perlu ditempuh dalam melakukan penguatan dan implementasi moderasi beragama. Tujuan penguatan ini adalah agar mo­ derasi beragama dapat secara terstruktur dijadikan sebagai program nasional, sehingga melekat menjadi cara pandang baik bagi setiap individu maupun lembaga. pertama Penguatan moderasi beragama ini dilakukan dengan tiga , sosialisasi gagasan, pengeta­ strategi utama, yakni: kedua huan, dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada pelembagaan moderasi seluruh lapisan masyarakat; beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat; dan , integrasi rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020­2024. ketiga Strategi struktural ini dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat langkah­langkah lain yang selama ini sudah ditempuh, dan semakin perlu diperkuat, yakni memfasilitasi ruang­ruang perjumpaan antarkelompok masyarakat, untuk memperkuat nilai­nilai insklusif dan toleransi, misalnya dalam bentuk dialog lintas­iman. Buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin pihak yang mendambakan hidup rukun dan damai dalam keragaman. Buku ini harus men­ jadi milik bersama, bukan hanya milik penganut agama ter­ tentu saja. Semoga! Moderasi Beragama iv
SAMBUTAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Moderasi Beragama Saya amat bersyukur dengan diterbitkannya buku ini. Ide untuk menyusunnya memang sudah lama saya sampaikan, setelah mengetahui betapa minimnya bacaan yang dapat dirujuk untuk mengetahui dan memahami secara benar konsep moderasi beragama. Saya senang akhir nya buku ini sampai ke tangan pembaca. Saya menyadari bahwa secara substantif moderasi ber agama sebenarnya bukan hal baru bagi bangsa kita. Masyarakat Indonesia memiliki modal sosial dan kultural yang cukup mengakar. Kita biasa bertenggang rasa, toleran, menghormati persaudaraan, dan menghargai keragaman. Boleh dikata, nilai­nilai fundamental seperti itulah yang menjadi fondasi dan filosofi masyarakat di Nusantara dalam menjalani moderasi beragama. Nilai itu ada di semua agama karena semua agama pada dasarnya mengajarkan nilai­nilai kemanusiaan yang sama. Moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apa pun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan v
satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa. sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami dan ikut merasakan satu sama lain yang berbeda dengan kita. Dalam empat tahun terakhir ini, moderasi beragama telah disosialisasikan melalui berbagai cara. Saya sendiri hampir selalu menyisipkannya dalam setiap pidato, dan bahkan saya meminta seluruh jajaran di Kementerian Agama untuk menerjemahkan ruh moderasi beragama itu ke dalam setiap kebijakan unit, khususnya dalam program­program strategis di tahun 2019. Untuk itu, saya telah mencanangkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama. Moderasi beragama harus menjadi arus utama dalam membangun Indonesia. Pengarusutamaan moderasi beragama memang perjuang ­ an yang tidak mudah. Selain harus menjadikannya sebagai cara pandang setiap umat beragama, upaya ini juga harus diiringi dengan menjadikannya terintegrasi ke dalam sistem perencanaan pembangunan Indonesia jangka menengah dan jangka panjang, agar program­program yang dijalankan mendapat dukungan semua pihak. Syukurlah, atas upaya keras kita bersama, saat ini mode rasi beragama sudah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020­2024, yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kita berharap agar moderasi beragama dapat menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi kebudayaan dalam memajukan sumber daya manusia Indonesia. Dalam vi
konteks bernegara, moderasi beragama penting diterapkan agar paham agama yang berkembang tidak bertentangan dengan nilai­nilai kebangsaan. Pemahaman dan pengamalan keagamaan secara esensial tidak boleh bertentangan dengan sendi ­sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Melalui penerbitan buku ini, saya berharap seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama menjadi pihak terdepan yang memahami, meyakini dan meng internalisasikan ruh moderasi beragama, baik dalam kehidupan pribadi, maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita harus menjadi penerjemah sekaligus juru kampanye mode rasi beragama melalui berbagai program sesuai satuan kerja (satker) masing­ masing. Kita harus menjadi warga negara teladan yang mencontohkan bahwa meng amalkan ajaran agama adalah berarti menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana halnya menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud ketaatan pengamalan ajaran agama. Akhirnya, saya tetap berharap bahwa buku ini tidak dianggap final, dan tidak dijadikan sebagai pemberi tafsir tunggal atas makna moderasi beragama. Masih sangat terbuka kemungkinan untuk disempurnakan, ditambah, dikurangi, atau direvisi kandungan isinya. Sekian dan terima kasih. Jakarta, 1 Oktober 2019 Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin vii
MODERASI
PENGANTAR KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI Moderasi Beragama Saya sangat bersyukur Alhamdulillah atas penerbitan buku ini merupakan bentuk res pons Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI terhadap seruan Menteri Agama dalam berbagai kesempatan, untuk menyusun buku yang dapat menjadi rujukan terkait moderasi beragama. Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang moderasi beragama, konteks, dan alasan pentingnya dalam kehidupan umat beragama, serta langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikannya. ini. Penyusunan buku Selama ini beberapa hasil penelitian dan pengembangan kami, cukup kuat menjadi referensi dan pijakan penguatan moderasi beragama. Misalnya Tafsir Tematik Moderasi Beragama merupakan produk Lajnah Pentashihan Mushaf Al­Qur'an, Buku Saku Meluruskan Makna Jihad merupakan kerjasama Balitbang Diklat dengan Majelis Ulama Indonesia. ix
Penyusunan buku ini telah melalui sejumlah tahapan, Focus mulai dari membentuk tim pencari data, merangkap penulis, Group Discussion proses penulisan, pembahasan, uji sahih melalui (FGD), hingga pembacaan ulang di tahap akhir. Proses ini dilakukan dengan melibatkan peneliti dari Badan Litbang dan Diklat serta Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Untuk mendukung hal ini, Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Muharam Marzuki, telah memfasilitasi dua kali FGD guna melakukan uji sahih dengan melibatkan para tokoh agama, aktivis kerukunan umat beragama hingga aktivis perempuan. Kepada mereka semua, kami menghaturkan terima kasih seraya mohon maaf karena tidak dapat mencantumkan nama­namanya di sini. Badan Litbang dan Diklat juga akan mempersiapkan tindak lanjut buku ini dengan menyusun program dan kegiatan yang sesuai tugas pokok dan fungsinya, seperti: policy pelatihan moderasi beragama bagi masyarakat serta brief penyusunan silabus diklat, makalah kebijakan ( ), dan modul penguatan moderasi beragama. Modul ini ditujukan bagi penyuluh, pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dan ormas keagamaan. Kami menyampaikan apresiasi setinggi­tingginya kepada tim penyusun buku ini yang telah mengumpulkan berbagai sumber yang tercecer lalu meramunya hingga menjadi sebuah buku yang utuh. Mereka adalah Oman Fathurahman, Muhammad Adlin Sila, Anik Farida, Abdul Jamil Wahab, Ismatu Ropi, Rumadi, Richard Daulay, Uung Sendana Linggaraja, Nasrullah Nurdin, Abdallah Sy, dan x
Fikri Fahrul. Mereka dibantu tim teknis, yang terdiri dari Anshori, Hefson Aras, Haris Burhani, Idris Thaha, Sri Hendriani, Fakhrudin, Muzakki Nadfi, Abdullah Maulani, dan Akmal Salim Ruhana. Pada tahap akhir, buku ini dibaca ulang oleh Alissa Wahid, Ali Zawawi, Hadi Rahman, Kamaruddin Amin, Muchlis Hanafi, dan Yudi Latif. Kepada mereka semua, kami mengucapkan terima kasih sebesar­besarnya. ini dapat menjadi dokumen rujukan perumusan program­program lain yang bertujuan menciptakan kerukunan umat beragama, baik yang dilaksanakan oleh para pengambil kebijakan di Kementerian Agama sendiri maupun oleh pihak lain. Kami berharap buku Jakarta, 1 Oktober 2019 Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Abdurrahman Mas'ud xi
MODERASI
DAFTAR ISI Ringkasan _____________________________________________________iii Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia _____________v Pengantar Kepala Badan Litbang dan Diklat _______________ix Daftar Isi _____________________________________________________xiii PROLOG Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama RI_______________1 Bagian Pertama KAJIAN KONSEPTUAL MODERASI BERAGAMA ________ 15 A. B. Pengertian dan Batasan Moderasi _____________________ 15 C. Prinsip Dasar Moderasi: Adil dan Berimbang _________19 D. Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama __23 E. Indikator Moderasi Beragama __________________________42 Moderasi di antara Ekstrem Kiri dan Ekstrem Kanan_47 Bagian Kedua PENGALAMAN EMPIRIK MODERASI BERAGAMA______53 A. B. Konteks Masyarakat Multikultural _____________________54 C. Modal Sosial Kultural Moderasi Beragama ____________63 D. Moderasi Beragama untuk Penguatan Toleransi Aktif___79 E. Moderasi Beragama untuk Nirkekerasan ______________85 Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital____________89 xiii
Bagian Ketiga STRATEGI PENGUATAN DAN IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA____________________________________99 A. B. C. D. Moderasi Beragama di Kementerian Agama _________107 Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama _______________111 Pelembagaan dan Implementasi Moderasi Beragama__118 E. Integrasi Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020­ 2024 Rencana Strategis Kementerian Agama ______________139 EPILOG DAFTAR PUSTAKA __________153 ____ 159 xiv
PROLOG LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA uku ini hadir untuk menjelaskan tentang moderasi ber­ agama, serta berusaha menjawab pertanyaan, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Mengapa moderasi beragama penting dalam konteks kehidupan keagamaan di Indonesia khususnya? Dan bagaimana cara atau strategi im­ plementasi moderasi beragama tersebut, agar umat beragama menjadi moderat? B moderation Secara singkat dapat dijelaskan di sini bahwa mode­ rat adalah sebuah kata sifat, turunan dari kata , yang berarti tidak berlebih­lebihan atau berarti sedang. Da­ lam bahasa Indonesia, kata ini kemudian diserap menjadi mo­ derasi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan, atau peng­ hindaran keekstreman. moderâtio Dalam KBBI juga dijelaskan bahwa kata moderasi ber­ , yang berarti ke­sedang­an asal dari bahasa Latin (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Maka, ketika kata 1
moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstrem­ an dalam praktik beragama. Nah , keseluruhan buku ini akan mengandung penjelasan tentang makna moderat dan moderasi dalam konteks ber­ agama tersebut, agar dapat dipahami dengan baik oleh se­ mua umat beragama. Penjelasan ini penting karena moderasi beragama sesungguhnya merupakan esensi agama, dan pengimplementasiannya menjadi keniscayaan dalam konteks masyarakat yang plural dan multikultural seperti Indonesia, demi terciptanya kerukunan intra dan antarumat beragama. Keragaman dan Keberagamaan Indonesia Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai taken takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan Yang for granted Mencipta, bukan untuk ditawar tapi untuk diterima ( ). Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, secara keseluruhan jumlah suku dan sub suku di Indonesia adalah sebanyak 1331, meskipun pada tahun 2013 jumlah ini berhasil diklasifikasi oleh BPS sendiri, bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), menjadi 633 kelompok­kelompok suku besar. Terkait jumlah bahasa, Badan Bahasa pada tahun 2017 2
Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan Yang Mencipta, bukan untuk ditawar tapi untuk diterima (taken for granted). Prolog... juga telah berhasil memeta­ kan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indone­ sia, tidak termasuk dialek dan sub­dialeknya. Sebagian bahasa daerah tersebut ten­ tu juga memiliki jenis aksa­ ranya sendiri, seperti Jawa, Sunda, Jawa Kuno, Sunda Kuno, Pegon, Arab­Melayu atau Jawi, Bugis­Makassar, Lampung, dan lainnya. Sebagian aksara tersebut digunakan oleh lebih dari satu bahasa yang berbeda, seperti aksara Jawi yang juga digunakan untuk me­ nuliskan bahasa Aceh, Melayu, Minangkabau, dan Wolio. Meski agama yang paling banyak dipeluk dan dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat Indonesia berjum­ lah enam agama, yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Bud­ dha, dan Khonghucu, namun keyakinan dan kepercayaan keagamaan sebagian masyarakat Indonesia tersebut juga diekspresikan dalam ratusan agama leluhur dan pengha­ yat kepercayaan. Jumlah kelompok penghayat kepercayaan, atau agama lokal di Indonesia bisa mencapai angka ratusan bahkan ribuan. Dengan kenyataan beragamnya masyarakat Indonesia itu, dapat dibayangkan betapa beragamnya pendapat, pan­ dangan, keyakinan, dan kepentingan masing­masing warga bangsa, termasuk dalam beragama. Beruntung kita memiliki satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia, sehingga berbagai keragaman keyakinan tersebut masih dapat dikomunikasi­ kan, dan karenanya antarwarga bisa saling memahami satu 3
sama lain. Meski begitu, gesekan akibat keliru mengelola keragaman itu tak urung kadang terjadi. Dari sudut pandang agama, keragaman adalah anugerah dan kehendak Tuhan; jika Tuhan menghendaki, tentu tidak sulit membuat hamba­hamba­Nya menjadi seragam dan satu jenis saja. Tapi Dia memang Maha Menghendaki agar umat manusia beragam, bersuku­suku, berbangsa­bangsa, dengan tujuan agar kehidupan menjadi dinamis, saling belajar, dan saling mengenal satu sama lain. Dengan begitu, bukankah keragaman itu sangat indah? Betapa kita harus bersyukur atas keragaman bangsa Indonesia ini. Selain agama dan kepercayaan yang beragam, dalam tiap­tiap agama pun terdapat juga keragaman penafsir­ an atas ajaran agama, khususnya ketika berkaitan dengan praktik dan ritual agama. Umumnya, masing­masing penaf­ siran ajaran agama itu memiliki penganutnya yang mendaku dan meyakini kebenaran atas tafsir yang dipraktikkannya. Dalam Islam misalnya, terdapat beragam madzhab fikih yang secara berbeda­beda memberikan fatwa atas hukum dan tertib pelaksanaan suatu ritual ibadah, meski ritual itu termasuk ajaran pokok sekalipun, seperti ritual salat, pua­ sa, zakat, haji, dan lainnya. Keragaman itu memang muncul seiring dengan berkembangnya ajaran Islam dalam waktu, zaman, dan konteks yang berbeda­beda. Itulah mengapa kemudian dalam tradisi Islam dikenal ada ajaran yang ber­ ), dan ada sifat pasti ( ), tidak berubah­ubah ( ajaran yang bersifat fleksibel, berubah-ubah ( ) sesu­ ai konteks waktu dan zamannya. Agama selain Islam pun niscaya memiliki keragaman tafsir ajaran dan tradisi yang berbeda­beda. qath'i tsawabit dzanni 4
Pengetahuan tentang hal yang tidak dapat berubah dan hal yang mungkin saja berubah dalam ajaran setiap agama itu sungguh amat penting bagi pemeluk agama masing­ masing, karena pengetahuan atas keragaman itulah yang memungkinkan seorang pemeluk agama akan bisa meng­ ambil jalan tengah (moderat) jika satu pilihan kebenaran tafsir yang tersedia tidak memungkinkan dijalankan. Sikap ekstrem biasanya akan muncul manakala seorang peme­ luk agama tidak mengetahui adanya alternatif kebenaran tafsir lain yang bisa ia tempuh. Dalam konteks inilah mo­ derasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai sebuah cara pandang (perspektif) dalam beragama. Di Indonesia, dalam era demokrasi yang serba terbuka, perbedaaan pandangan dan kepentingan di antara warga negara yang sangat beragam itu dikelola sedemikian rupa, sehingga semua aspirasi dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Demikian halnya dalam beragama, konstitusi kita menjamin kemerdekaan umat beragama dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing­masing. Ideologi negara kita, Pancasila, sangat menekankan ter­ ciptanya kerukunan antarumat beragama. Indonesia bah­ kan menjadi contoh bagi bangsa­bangsa di dunia dalam hal keberhasilan mengelola keragaman budaya dan agamanya, serta dianggap berhasil dalam hal menyandingkan secara harmoni bagaimana cara beragama sekaligus bernegara. Konflik dan gesekan sosial dalam skala kecil memang ma­ sih kerap terjadi, namun kita selalu berhasil keluar dari konflik, dan kembali pada kesadaran atas pentingnya per­ satuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa besar, bangsa 5
yang dianugerahi keragaman oleh Sang Pencipta. Namun demikian, kita harus tetap waspada. Salah satu ancaman terbesar yang dapat memecah belah kita sebagai sebuah bangsa adalah konflik berlatar belakang agama, ter­ utama yang disertai dengan aksi­aksi kekerasan. Mengapa? Karena agama, apa pun dan di mana pun, memiliki sifat dasar keberpihakan yang sarat dengan muatan emosi, dan subjek­ tivitas tinggi, sehingga hampir selalu melahirkan ikatan emo­ sional pada pemeluknya. Bahkan bagi pemeluk fanatiknya, agama merupakan "benda" suci yang sakral, angker, dan ke­ ramat. Alih­alih menuntun pada kehidupan yang tenteram dan menenteramkan, fanatisme ekstrem terhadap kebe­ naran tafsir agama tak jarang menyebabkan permusuhan dan pertengkaran di antara mereka. Konflik berlatar agama ini dapat menimpa berbagai ke­ lompok atau mazhab dalam satu agama yang sama (sekta­ rian atau intra­agama), atau terjadi pada beragam kelompok dalam agama­agama yang berbeda (komunal atau antar­ agama). Biasanya, awal terjadinya konflik berlatar agama ini disulut oleh sikap saling menyalahkan tafsir dan paham ke­ agamaan, merasa benar sendiri, serta tidak membuka diri pada tafsir dan pandangan keagamaan orang lain. Kita harus belajar dari pengalaman pahit sebagian ne­ gara yang kehidupan masyarakatnya karut­marut, dan bah­ kan negaranya terancam bubar, akibat konflik sosial-politik berlatar belakang perbedaan tafsir agama. Keragaman, di bidang apa pun, memang meniscayakan adanya perbedaan, dan perbedaan di mana pun selalu memunculkan potensi konflik. Jika tidak dikelola dengan baik dan disikapi dengan arif, potensi konflik ini dapat mengarah pada sikap ekstrem 6
dalam membela tafsir kebenaran versi masing­masing ke­ lompok yang berbeda. Daya rusak konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama tentu akan lebih dahsyat lagi, mengingat watak agama yang menyentuh relung emosi terjauh di dalam setiap jiwa manusia. Padahal, tak jarang perbedaan yang diperebutkan itu sesungguhnya sebatas kebenaran tafsir agama yang dihasilkan oleh manusia yang terbatas, bukan kebenaran hakiki yang merupakan tafsir tunggal yang paling benar dan hanya dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Benar. Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam seperti digambarkan di atas, kita membu­ tuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan ke agamaan, yakni dengan mengedepankan mode rasi beragama, meng­ hargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada ekstre­ misme, intoleransi, dan tindak kekerasan. Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrem dalam beragama. Di satu sisi, ada pemeluk agama yang ekstrem meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, seraya menganggap sesat penafsir se­ lainnya. Kelompok ini biasa disebut ultra­konservatif. Di sisi lain, ada juga umat beragama yang esktrem mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama, atau mengorban­ kan kepercayaan dasar ajaran agamanya demi toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain. Mereka biasa disebut ekstrem liberal. Keduanya perlu dimoderasi. Karenanya, untuk menjadikan moderasi beragama se­ 7
bagai solusi, kita perlu memiliki pemahaman yang benar tentang makna kata tersebut. Dan, untuk keperluan itulah buku moderasi beragama ini hadir. Lebih dari itu, kehadiran buku ini juga untuk menegaskan bahwa negara hadir dalam upaya internalisasi nilai­nilai agama di satu sisi, serta upaya menghargai keragaman agama dan tafsir kebenaran agama di sisi lain. Internalisasi nilai­ nilai agama dimaksudkan agar agama senantiasa menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan indi­ vidu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan penghargaan terhadap keragaman paham dan amalan ber­ agama dimaksudkan untuk mendorong kehidupan keagamaan yang moderat, demi terciptanya penguatan komitmen ke­ bangsaan kita. Mengapa Penting Moderasi Beragama? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering diajukan: mengapa kita, bangsa Indonesia khususnya, membutuhkan perspektif moderasi dalam beragama? Secara umum, jawabannya adalah karena keragaman dalam beragama itu niscaya, tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Jika dielaborasi lebih lan­ jut, ada setidaknya tiga alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama: Pertama , salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilang­ kan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa 8
misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan da­ lam berbagai aspek kehidupan; agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas; menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghi­ langkan nyawa kese luruhan umat manusia. Moderasi ber­ agama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Orang yang ekstrem tidak jarang terjebak dalam prak­ tik beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela ke­ agungan­Nya saja seraya mengenyampingkan aspek kema­ nusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela merendah­ kan sesama manusia "atas nama Tuhan", padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Sebagian manusia sering mengeksploitasi ajaran agama untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya, kepentingan hewaninya, dan tidak jarang juga untuk melegitimasi hasrat politiknya. Aksi­aksi eksploitatif atas nama agama ini yang menyebabkan kehidupan beragama menjadi tidak seimbang, cenderung ekstrem dan berlebih­lebihan. Jadi, dalam hal ini, pentingnya moderasi beragama adalah karena ia menjadi cara mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, dan agar agama benar­benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya. Kedua , ribuan tahun setelah agama­agama lahir, manu­ sia semakin bertambah dan beragam, bersuku­suku, ber­ bangsa­bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di ber bagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan per­ sebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan 9
tersebar. Karya­karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan. Teks­teks agama pun mengalami multitafsir, kebenaran menjadi beranak pinak; sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agama­ nya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Maka, konflik pun tak terelakkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu terjadi di berbagai belahan dunia, tidak saja di Indonesia dan Asia, melainkan juga di berbagai belahan dunia lainnya. ini yang menyebabkan pen tingnya moderasi Konteks beragama, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama. Ketiga , khusus dalam konteks Indonesia, moderasi ber­ agama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat hete­ rogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari­hari warganya. Nilai­nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai­nilai kearifan dan adat­istiadat lokal, beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjalin berkelindan dengan rukun dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang 10
sangat agamis, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Ekstremisme dan radikalisme niscaya akan merusak sendi­sendi keindonesia­ an kita, jika dibiarkan tumbuh berkembang. Karenanya, moderasi beragama amat penting dijadikan cara pandang. Selain dari tiga poin besar di atas, dapat juga dijelaskan bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan ke­ baikan moral bersama yang relevan tidak saja dengan perilaku individu, melainkan juga dengan komunitas atau lembaga. Moderasi telah lama menjadi aspek yang menonjol da­ lam sejarah peradaban dan tradisi semua agama di dunia. Masing­masing agama niscaya memiliki kecenderungan ajaran yang mengacu pada satu titik makna yang sama, yakni bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrem, dan tidak berlebih­lebihan, merupakan sikap beragama yang paling ideal. Kesamaan nilai moderasi ini pula yang kiranya menjadi energi yang mendorong terjadinya pertemuan bersejarah dua tokoh agama besar dunia, Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al Azhar, Syekh Ahmad el­Tayyeb, pada 4 Februari human fraternity docu- 2019 lalu. Pertemuan tersebut telah menghasilkan doku­ ment men persaudaraan kemanusiaan ( ), yang di antara pesan utamanya menegaskan bahwa musuh bersama kita saat ini sesungguhnya adalah ekstre­ destruction ), hasrat saling memusnahkan misme akut ( ), intoleransi ( ( ), serta rasa benci ( ) di antara sesama umat manusia, yang semuanya mengatasnamakan agama. extremism war hateful attitudes ), perang ( fanatic intolerance Sejumlah peristiwa kekerasan di berbagai negara mene­ 11
gaskan betapa ekstremisme dan terorisme bukan monopoli satu agama dan tidak mendapatkan tempat dalam agama mana pun. Ancaman teror dan kekerasan sering lahir akibat adanya pandangan, sikap, dan tindakan esktrem seseorang yang mengatasnamakan agama. Pada saat yang sama, sikap moderat yang menekankan pada keadilan dan keseimbangan, dapat muncul dari siapa saja, tanpa melihat afiliasi agamanya. Sebagai negara yang plural dan multikultural, konflik berlatar agama sangat potensial terjadi di Indonesia. Itu mengapa kita perlu moderasi beragama sebagai solusi, agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan pada keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan sesama manusia secara keseluruhan. Lebih dari itu, cara pandang dan praktik moderasi dalam beragama bukan hanya kebutuhan masyarakat Indonesia, melainkan kebutuhan global masyarakat dunia. Mode rasi beragama mengajak ekstrem kanan dan ekstrem kiri, ke­ lompok beragama yang ultra­konservatif dan liberal, untuk sama­sama mencari persamaan dan titik temu di tengah, menjadi umat yang moderat. Salah Paham Moderasi Beragama Moderat adalah sebuah kata yang sering disalahpahami dalam konteks beragama di Indonesia. Tidak sedikit masya­ rakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak teguh pendirian­ nya, tidak serius, atau tidak sungguh­sungguh dalam meng­ 12
amalkan ajaran agamanya. Moderat disalahpahami sebagai kompromi keyakinan teologis beragama dengan pemeluk agama lain. Seorang yang moderat seringkali dicap tidak paripurna dalam beragama, karena dianggap tidak menjadikan kese­ luruhan ajaran agama sebagai jalan hidup, serta tidak men­ jadikan laku pemimpin agamanya sebagai teladan dalam se­ luruh aspek kehidupan. Umat beragama yang moderat juga sering dianggap tidak sensitif, tidak memiliki kepedulian, atau tidak memberikan pembelaan ketika, misalnya, sim­ bol­simbol agamanya direndahkan. Anggapan keliru lain yang lazim berkembang di kalangan masyarakat adalah bahwa berpihak pada nilai­nilai mode­ rasi dan toleransi dalam beragama sama artinya dengan bersikap liberal dan mengabaikan norma­norma dasar yang sudah jelas tertulis dalam teks­teks keagamaan, sehingga dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, mereka yang beragama secara moderat sering dihadap­hadapkan secara diametral dengan umat yang dianggap konservatif dan ber­ pegang teguh pada ajaran agamanya. Kesalahpahaman terkait makna moderat dalam ber­ agama ini berimplikasi pada munculnya sikap antipati ma­ syarakat yang cenderung enggan disebut sebagai seorang moderat, atau lebih jauh malah menyalahkan sikap moderat. Namun, benarkah pemahaman moderat seperti itu? Dan benarkah bahwa bersikap moderat dalam beragama berarti menggadaikan keyakinan ajaran agama kita demi untuk menghargai keyakinan pemeluk agama lain? Jawabannya tentu saja tidak! Moderat dalam beragama 13
Moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama. Moderasi Beragama... sama sekali bukan berarti mengompromikan prinsip­prinsip dasar atau ritual pokok agama demi untuk menyenangkan orang lain yang berbeda paham keagamaannya, atau berbeda agamanya. Moderasi beragama juga bukan alasan bagi seseorang untuk tidak menjalankan ajaran agamanya secara serius. Sebaliknya, moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi ber­ sejauh bagi kebenaran menyangkut tafsir agama. Karakter moderasi ber­ agama meniscayakan ada nya penerimaan, keterbukaan, dan kerjasama dari masing­ ma sing kelompok yang ber­ beda. Karenanya, setiap in­ dividu pemeluk agama, apa pun suku, etnis, budaya, aga­ ma, dan pilihan politiknya harus mau sa ling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi per­ bedaan pemahaman keagamaan di antara mereka. Demikianlah, buku ini, selain ditulis untuk maksud­ maksud yang telah dijelaskan di atas, juga bertujuan untuk mengklarifikasi andai masih ada salah paham tentang makna moderat dalam beragama. *** 14
BAGIAN PERTAMA KAJIAN KONSEPTUAL MODERASI BERAGAMA A. Pengertian dan Batasan Moderasi moderâtio ata moderasi berasal dari Bahasa Latin , yang berarti ke­sedang­an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. n pengurangan kekerasan, dan 2. n penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, "orang itu bersikap moderat", kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa­biasa saja, dan tidak ekstrem. K moderation average non-aligned Dalam bahasa Inggris, kata core standard sering digunakan dalam pengertian (rata­rata), (tidak berpihak). Secara umum, (baku), atau moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. (inti), 15
wasath wasathiyah Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal de­ , yang memiliki padanan (adil), (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip . Dalam bahasa Arab pula, kata diartikan sebagai "pilihan terbaik". Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih wasith posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bis­ nis); 2) pelerai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan. tawassuth i'tidal ngan kata makna dengan kata wasathiyah dan atau tawazun (tengah­tengah), wasith wasathiyah bisa disebut wasath itu juga memiliki arti "segala yang baik sesuai dengan objeknya". Misalnya, kata "dermawan", yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata "pemberani", yang berarti sikap ), dan masih di antara penakut ( banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab. tatharruf Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau radical extreme dalam bahasa Arab, yang mengandung makna extreme , dalam bahasa Inggris. Kata juga bisa berarti "berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/ jalan yang sebaliknya". Dalam KBBI, kata ekstrem didefini­ sikan sebagai "paling ujung, paling tinggi, dan paling keras". Menurut para pakar bahasa Arab, kata al-jubn tahawur ) dan nekad ( excessive , dan extreme al-guluw Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang , dan secara harfiyah tidak di­ tasyaddud maknanya sama dengan kata tasyaddud , yaitu . Meski kata 16
syadid syidad sebut dalam Alquran, namun turunannya dapat ditemukan asyadd , dan dalam bentuk kata lain, misalnya kata . Ketiga kata ini memang sebatas menunjuk kepada kata dasarnya saja, yang berarti keras dan tegas, tidak ada satu pun dari ketiganya yang dapat dipersepsikan sebagai terjemahan dari Dalam konteks atau beragama, pengertian "berlebihan" ini dapat diterapkan un­ tuk merujuk pada orang yang bersikap ekstrem, serta mele­ bihi batas dan ketentuan syariat agama. , tasyaddud extreme . Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari centripetal pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu ( ), sedangkan ekstremisme adalah gerak seba­ liknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem ( ). Ibarat bandul jam, ada gerak yang di­ namis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, me­ lainkan bergerak menuju ke tengah­tengah. Moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. centrifugal Meminjam analogi ini, dalam konteks beragama, sikap moderat dengan de­ mikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, si­ kap, dan perilaku di te ngah­ tengah di antara pilihan ekstrem yang ada, sedang­ kan ekstremisme ber agama adalah cara pandang, sikap, dan peri laku melebihi ba­ tas­batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi ber­ agama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, 17
dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah­tengah, se­ lalu bertindak adil, dan tidak eks trem dalam beragama. Tentu perlu ada ukuran, batasan, dan indikator untuk me­ nentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrem. Ukuran tersebut dapat dibuat dengan berlandaskan pada sumber­ sumber terpercaya, seperti teks­teks agama, konsti tusi negara, kearifan lokal, serta konsensus dan kesepakatan bersama. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap ber­ agama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbang­ an atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fa­ natik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra­konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan me­ nolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing­masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama da­ lam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan. 18
B. Prinsip Dasar Moderasi: Adil dan Berimbang Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama ada­ lah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan in­ dividual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Begitulah, inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan memprak­ tikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Dalam KBBI, kata "adil" diartikan: 1) tidak berat sebelah/tidak me­ mihak; 2) berpihak kepada kebenaran; dan 3) sepatutnya/ tidak sewenang­wenang. Kata "wasit" yang merujuk pada sese orang yang memimpin sebuah pertandingan, dapat di­ maknai dalam pengertian ini, yakni seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran. istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan, hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimba­ ngan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal. Prinsip yang kedua, keseimbangan, adalah 19
balance justice Mohammad Hashim Kamali (2015) menjelaskan bahwa ) dalam prinsip keseimbangan ( konsep moderasi ( ) berarti bahwa dalam ber­ agama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangan nya, wasathiyah melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi Kamali, wasathiyah merupakan aspek penting dalam Islam yang wasathiyah ) dan adil ( acapkali dilupakan oleh umatnya, padahal, meru pakan esensi ajaran Islam. , tapi juga agama lain. Lebih jauh, moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat hingga hubungan antarmanusia yang lebih luas. Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam Kedua nilai ini, adil dan berimbang, akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama da­ ), lam dirinya: kebijaksanaan ( dan keberanian ( ). Dengan kata lain, sikap mo­ derat dalam beragama, selalu memilih jalan tengah, akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki ke­ luasan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain, dan berani menyampaikan pandangannya yang ber­ dasar ilmu. wisdom purity courage ), ketulusan ( Dalam rumusan lain, dapat dikatakan bahwa ada tiga syarat terpenuhinya sikap moderat dalam beragama, yakni: memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas, dan selalu berhati­ hati. Jika disederhanakan, rumusan tiga syarat moderasi 20
beragama ini bisa diungkapkan dalam tiga kata, yakni harus: berilmu, berbudi, dan berhati­hati. Jika dielaborasi lebih lanjut, maka kita dapat meng­ identifikasi beberapa sifat lain yang harus dimiliki sebagai prasyarat moderasi beragama, seperti: keharusan memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait ritual ibadah. Pe­ ngetahuan komprehensif atas hukum melaksanakan ibadah dalam sebuah agama tentunya akan memudahkan umatnya untuk memilih alternatif andai ia membutuhkannya, meski tentu dengan prinsip bukan untuk menganggap enteng atau 'memudah­mudahkan' sebuah praktik ritual keagamaan. Cara ini semata untuk mengedepankan prinsip kemudah­ an dalam beragama, sejauh dimungkinkan pelaksanaannya. Kondisi ini memang cukup berat dimiliki karena asumsinya sang umat itu harus benar­benar memahami teks­teks ke­ agamaan secara komprehensif dan kontekstual. Measles Rubella Sebagai contoh, beberapa waktu lalu pernah marak pe­ nolakan imunisasi vaksin (MR) dari kelom­ pok beragama karena adanya kegamangan terkait hukumnya, padahal vaksin tersebut sangat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran penyakit campak dan rubela. Selain itu diperku­ at dengan fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 yang menyatakan kebolehannya atau mubah dan didasarkan atas kondisi da­ rurat syar'iyah, keterangan ahli yang kompeten, dan belum ditemukan adanya vaksin MR yang halal dan suci hingga saat ini. Untuk dapat memoderasi kepentingan kesehatan dengan pertimbangan keagamaan ini tentu membutuhkan pengeta­ huan komprehensif yang ber asal dari beragam pendapat tokoh agama. Melalui bekal pengetahuan keagamaan yang memenuhi 21
kriteria di atas, maka seorang pemeluk agama akan dengan mudah memiliki sifat terbuka khususnya dalam menyikapi keragaman dan perbedaan. Dan, inilah sesungguhnya salah satu hakikat dari moderasi beragama. Bagi masyarakat yang plural dan multikultural seperti Indonesia, cara pandang moderasi beragama menjadi sa ngat penting agar masing­ masing dapat mendialogkan kera gaman, baik ragam agama, kepercayaan, filsafat hidup, ilmu pengetahuan, hingga ragam tradisi dan adat istiadat lokal. Moderasi beragama meniscayakan umat beragama un­ tuk tidak mengurung diri, tidak eksklusif (tertutup), me­ lainkan inklusif (terbuka), melebur, beradaptasi, bergaul dengan berbagai komunitas, serta selalu belajar di samping memberi pelajaran. Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong masing­masing umat beragama untuk ti­ dak bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi ke­ ragaman, termasuk keragaman agama dan tafsir agama, me­ lainkan selalu bersikap adil dan berimbang sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama. Dalam konteks bernegara, prinsip moderasi ini pula yang pada masa awal kemerdekaan dapat mempersatukan tokoh kemerdekaan yang memiliki ragam isi kepala, ragam kepentingan politik, serta ragam agama dan kepercaya­ an. Semuanya bergerak ke tengah mencari titik temu untuk bersama­sama menerima bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kesepakatan bersama. Kerelaan dalam menerima NKRI sebagai bentuk final dalam bernegara dapat dikategorikan sebagai sikap toleran untuk menerima konsep negara­bangsa. Sarjana Muslim, Ismail Raji al­Faruqi (w. 1986), meng­ 22
tawazun the golden mean elaborasi makna berimbang ( ) atau " " sebagai sikap untuk menghindarkan diri dari dua kutub ekstrem yang tidak menguntungkan, seraya berusaha mencari titik temu menggabungkannya. Sikap berimbang berarti menghindarkan diri dari mementingkan diri sendiri secara absolut di satu sisi, dan mementingkan orang lain secara absolut di sisi lain; mengejar kebahagiaan pribadi di satu sisi, dan menjaga kebahagiaan bersama di sisi lain. Demikian seterusnya, selalu mengambil jalan tengah yang berimbang (Kamali 2015: 31). Dalam era disrupsi teknologi dan informasi seperti seka­ rang ini, saat di mana setiap individu mengalami banjir infor­ masi, prinsip adil dan berimbang dalam moderasi beragama sejatinya juga dapat dijadikan sebagai nilai ( ) yang bermanfaat untuk mengelola informasi serta meminimalisir ); moderasi beragama memberi pelajaran berita bohong ( untuk berfikir dan bertindak bijaksana, tidak fanatik atau ter obsesi buta oleh satu pandangan keagamaan seseorang atau kelompok saja, tanpa mempertimbangkan pandangan keagamaan orang atau kelompok lainnya. C. Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama value hoax Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang Maha Pencipta. Pengham­ baan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam kesiapan mengikuti petunjuk­Nya dalam kehidupan. Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain, dan juga tidak diperhambakan oleh yang lain. Di sinilah esensi nilai keadilan antarmanusia sebagai sesama makhluk Tuhan. 23
Manusia juga menjadi hamba Tuhan yang diberi man­ dat untuk memimpin dan mengelola bumi, sebagai makhluk yang diciptakan dengan keunggulan budi pikir. Bumi perlu dikelola agar tercipta kemaslahatan bersama. Inilah salah satu visi kehidupan terpenting dan terkuat yang diajarkan agama. Karena keterbatasan manusia, maka bangsa dan ne­ gara menjadi konteks ruang lingkup tugas ini: bagaimana manusia mengelola bumi di mana ia tinggal, agar tercapai kemaslahatan bersama yaitu bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sentosa. Kerangka pikir ini dapat ditemukan di setiap agama dalam bentuk keyakinan bahwa mencintai negeri adalah sebagian dari keimanan. Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa. Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman kita. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tenteram dan menentramkan. Bila ini dapat kita wujudkan, maka setiap warga negara dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya. Seperti telah dikemukakan, ajaran untuk menjadi mo­ derat bukanlah semata milik satu agama tertentu saja, melainkan ada dalam tradisi berbagai agama dan bahkan dalam peradaban dunia. Adil dan berimbang, yang telah dijelaskan sebelumnya, juga sangat dijunjung tinggi oleh 24
semua ajaran agama. Tidak ada satu pun ajaran agama yang menganjurkan berbuat aniaya/zalim, atau mengajarkan sikap berlebihan. wasathiyah , seperti telah dijelaskan pengertiannya, adalah salah satu ciri dan esensi ajaran agama. Kata itu memiliki, setidaknya, tiga makna, yakni: pertama bermakna tengah­tengah; kedua bermakna adil; dan ketiga bermakna yang terbaik. Ketiga makna ini tidak berarti berdiri sendiri atau tidak saling berkaitan satu sama lain, karena sikap berada di tengah­tengah itu seringkali mencerminkan sikap adil dan pilihan terbaik. Ajaran Contoh yang mudah dicerna dalam kehidupan sehari­ hari adalah kata "wasit". Ia merupakan profesi seseorang yang menengahi sebuah permainan, yang dituntut untuk selalu berbuat adil dan memutuskan yang terbaik bagi para pihak. Contoh lain, kedermawanan itu baik, karena ia berada di tengah­tengah di antara keborosan dan kekikiran. Keberanian juga baik karena ia berada di tengah­tengah di antara rasa takut dan sikap nekad. Demikian seterusnya. "wasatha " berarti yang dipilih, yang terbaik, bersikap adil, rendah hati, moderat, istiqamah, mengikuti ajaran, tidak ekstrem, baik dalam hal­ hal yang berkaitan dengan duniawi atau akhirat, juga tidak ekstrem dalam urusan spiritual atau jasmani, melainkan wasathiyah tetap seimbang di antara keduanya. Secara lebih terperinci, berarti sesuatu yang baik dan berada dalam posisi di antara dua kutub ekstrem. Oleh karena itu, ketika dipraktikkan dalam kehidupan sehari­ konsep hari, orang tidak akan memiliki sikap ekstrem. Dari sejumlah tafsiran, istilah wasathiyah 25
wasathiyat Islam justly - balanced Islam Dalam berbagai kajian, ' path terjemahkan sebagai ' the middle way the middle ', sering di­ ', ' ' Islam, di mana Islam berfungsi memediasi dan sebagai penyeimbang. Istilah­istilah ini me­ nunjukkan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan te ngah untuk tidak terjebak pada ekstremitas dalam tawassuth juga dipahami de­ beragama. Selama ini konsep i`tidal tasamuh ngan merefleksikan prinsip moderat ( ), toleran ummatan wasathan ( ). Dengan sering juga disebut demikian, istilah sebagai ' ', yaitu ma­ syarakat atau komunitas yang adil. ' atau ' wasathiyat tawazun ), dan adil ( a just community ), seimbang ( a just people' atau ' wasath khiyar juga biasa digunakan oleh orang­orang (pilihan atau terpi­ Arab untuk menunjukkan arti lih). Jika dikatakan, "ia adalah orang yang ", berarti ia ummatan wasathan adalah orang yang terpilih di antara kaumnya. Jadi, sebutan umat Islam sebagai itu adalah sebuah harapan agar mereka bisa tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Baik dalam ber­ ibadah sebagai individu maupun dalam berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat, Islam mengajarkan untuk se­ lalu bersikap moderat. Ajaran ini begitu sentral dalam dua sumber utama ajaran Islam, Alquran dan hadis Nabi. Salah satu ayat misalnya mengatakan: Kata wasath "Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu". (al­Baqarah, 2: 143). 26
wasathi- yah Ayat tersebut mengindikasikan bahwa atribut yang dilekatkan kepada komunitas muslim harus ditem­ patkan dalam konteks hubungan kemasyarakatan dengan komunitas lain. Seseorang, atau sebuah komunitas muslim, baru dapat disebut sebagai saksi ( ) manakala ia memiliki komitmen terhadap moderasi dan nilai­nilai ke­ wasath manusiaan. syahidan dipahami dalam konteks moderasi, ia menuntut umat Islam menjadi saksi dan seka­ ligus disaksikan, guna menjadi teladan bagi umat lain, dan pada saat yang sama mereka menjadikan Nabi Muhammad saw. sebagai panutan yang diteladani sebagai saksi pem­ benaran dari seluruh aktivitasnya. Karenanya, jika kata Dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya komitmen se­ seorang terhadap moderasi sesungguhnya juga menandai sejauh mana komitmennya terhadap nilai­nilai keadilan. Se­ makin seseorang moderat dan berimbang, semakin terbuka peluang ia berbuat adil. Sebaliknya, semakin ia tidak mode­ rat dan ekstrem berat sebelah, semakin besar kemungkinan ia berbuat tidak adil. Hal inilah yang menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad saw. sangat mendorong agar umatnya se­ lalu mengambil jalan tengah, yang diyakini sebagai jalan ter­ baik. Dalam sebuah hadisnya, Nabi mengatakan: "Sebaik­baik urusan adalah jalan tengahnya". wasathiyah atau moderasi sering dijabarkan melalui tiga pilar, yakni: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi per buatan. Di Indonesia, diskursus 27
Terkait pilar yang pertama, pemikiran keagamaan yang moderat, antara lain, ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaan yang tidak semata­mata bertumpu pada teks­ teks keagamaan dan memaksakan penundukan realitas dan konteks baru pada teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis, sehingga pemikiran keagamaan seorang yang moderat tidak semata tekstual, akan tetapi pada saat yang sama juga tidak akan terlalu bebas dan mengabaikan teks. Pilar kedua adalah moderasi dalam bentuk gerakan. Dalam hal ini, gerakan penyebaran agama, yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemunkaran, harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula, bukan sebaliknya, mencegah kemunkaran dengan cara melakukan kemunkaran baru berupa keke­ rasan. Pilar ketiga adalah moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan, yakni penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan kebudayaan baru. Diskursus moderasi tentu saja tidak hanya milik tradisi Islam, melainkan juga agama lain, seperti Kristen. Apalagi dalam konteks Indonesia, karakter keagamaan Kristen juga mengalami 'penyesuaian' dengan atmosfer kebangsaan ke­ Indonesiaan. Dengan berbagai tantangan dan dinamikanya, tafsir ideologis kekristenan pun kemudian menemukan 28
konteksnya di Indonesia dan mengakar menjadi bagian dari masyarakat multikultural Indonesia. Umat Kristiani yakin bahwa Pancasila adalah yang ter­ baik, yang dapat menempatkan umat Kristiani sejajar di mata hukum dengan hak dan kewajiban yang sama seba­ gai warga negara, menghindarkan dari diskriminasi, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Umat Kristiani meyakini bahwa Pancasila dan UUD 1945 menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara yang telah memberikan jaminan bahwa masing­masing pemeluk agama diberikan keleluasaan untuk meyakini dan men­ jalankan keyakinannya masing­masing. Sesungguhnya moderasi beragama menjadi signifikan tidak hanya bagi penciptaan relasi­relasi konstruktif di antara agama­agama secara eksternal, tetapi juga penting secara internal untuk menciptakan harmoni di antara berbagai aliran di dalam satu agama. Konflik internal agama tidak lebih ringan dari konflik eksternal. Karena itu, moderasi beragama secara internal juga penting untuk dikembangkan melalui langkah­langkah strategis dengan melibatkan dan memaksimalkan peran semua pihak. Dalam tradisi Kristen, moderasi beragama menjadi cara pandang untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian umatnya. Salah satu kiat untuk memperkuat moderasi beragama adalah melakukan interaksi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara aliran yang satu dengan aliran yang lain dalam internal umat beragama. Dalam Alkitab sebagaimana menjadi keyakinan bagi 29
umat Kristiani telah banyak diceritakan betapa Yesus adalah sang juru damai. Bahkan dalam Alkitab bisa dilihat bahwa tidak satupun ayat yang mengindikasikan bahwa Yesus per­ nah mengajak orang untuk membuat kerusakan, kekerasan apalagi peperangan. Dalam Alkitab tidak sedikit ayat yang mengajarkan cita­cita untuk mewujudkan kedamaian di muka bumi ini. Kata kunci yang digunakan dalam Alkitab ketika berbicara tentang konteks kedamaian di antaranya menggunakan kata kebebasan, hak, hukum, kedamaian, me­ maafkan/mengampuni, kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Moderasi beragama juga dapat dilihat dalam perspektif Gereja Katolik. Gereja menyebut diri "persekutuan iman, harapan dan cinta kasih". Ketiga keutamaan ini, yang pada dasarnya satu, merupakan sikap dasar orang beriman. Iman yang menggerakkan hidup, memberi dasar kepada harapan dan dinyatakan dalam kasih. Ketiganya bersatu, tetapi tidak seluruhnya sama. Gereja universal telah merancang perspektif baru da­ lam membangun relasi dengan agama­agama lain melalui momentum Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II menjadi sa­ lah satu momen penting kebangkitan semangat beragama inklusif dalam membangun persaudaraan universal dalam abad modern. Dekrit penting dalam Konsili Vatikan II yang menandai sikap Gereja terhadap agama­agama lain di dunia adalah Nostrae Aetate. Dekrit ini secara khusus ber bicara tentang hubungan Gereja dengan agama­agama bukan Kris­ ten. Gereja dalam dekrit Nostra Aetate menandaskan bahwa "Gereja Katolik tidak menolak apa pun, yang dalam agama­ agama itu serba benar dan suci". Dengan sikap hormat yang tulus Gereja merenung­ 30
kan cara­cara bertindak dan hidup, kaidah­kaidah ser ­ ta ajaran­ajaran, yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan sendiri, tetapi tidak ja­ rang memantulkan sinar kebenaran, yang menerangi semua orang. Melalui dekrit Nostra Aetate (NA) Gereja telah meng­ gagas babak baru sejarah pengakuan realitas pluralisme religius dan ingin membuka diri terhadap kebenaran yang terdapat dalam agama­agama nonkristen. Dalam konteks Ge­ reja Indonesia, hal yang paling mendesak adalah bagaimana kita membangun jembatan yang kokoh untuk menghubung­ kan "perbedaan" antaragama menuju persaudaraan nasional yang kokoh. Salah satu gagasan paling relevan adalah melalui dialog antarumat beragama. Melalui dialog ini kiranya dapat bermanfaat bagi pemulihan dan perwujudan hubungan an­ taragama yang kerapkali dilanda oleh berbagai konflik. Peta agama­agama di Indonesia menunjukkan adanya perjumpaan antara aneka bentuk keagamaan. Semua hidup bersama dalam harmoni toleransi dan dialog dan semua da­ lam bentuk bagaimana pun mengalami pengaruh satu dari yang lain. Agama­agama di Indonesia hidup dan berkem­ bang dalam hubungan (kadang­kadang dalam konfrontasi) satu dengan yang lain. Pengaruh itu biasanya tidak lang­ sung, melainkan berjalan melalui bahasa dan kebudayaan yang sama. Dengan demikian, banyak istilah dan rumusan dari agama yang satu juga dipakai dalam agama yang lain, tetapi sering dengan arti yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu mengenal dan mengetahui agama­agama yang lain itu, bukan hanya demi dialog dan hubungan baik antaragama, tetapi juga supaya dengan lebih tepat mengetahui dan me­ nyadari kekhasan dan jati diri agamanya sendiri. 31
Oleh Konsili Vatikan II, dialog antara Gereja Katolik dan agama­agama lain sangat didorong dan dimajukan. Umat Katolik dinasihati "supaya dengan bijaksana dan penuh ka­ sih, melalui dialog dan kerja sama dengan para penganut agama­agama lain, mengakui, memelihara dan mengem­ bangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai­nilai sosio­budaya, yang terdapat pada mereka" (NA.2). Konsili mengharapkan supaya "dialog yang terbuka mengajak se­ mua untuk dengan setia menyambut dorongan­doro ngan Roh serta mematuhinya dengan gembira" (GS.92). Oleh ka­ rena itu, sesudah Konsili Vatikan II dialog antaragama di­ adakan di mana­mana. Dalam sebuah dokumen resmi tahun 1991, dialog dan pewartaan, malah ditegaskan bahwa "Konsili Vatikan II dengan jelas mengakui nilai­nilai positif, tidak hanya dalam hidup religius orang beriman pribadi, yang menganut tradisi keagamaan yang lain, tetapi juga dalam tradisi religius itu sendiri". Dengan tegas Konsili Vatikan II mengatakan bahwa "di luar Persekutuan Gereja pun terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran" (LG.8). Maka dialog tidak hanya berarti hubungan baik antaragama. Dalam dialog semua orang, baik yang Kristiani maupun yang lain, diajak agar memperdalam sikap iman di hadapan Allah. Dalam pertemuan dengan agama lain, justru karena berbeda, orang digugah dari kelesuan rutin supaya menemukan arah yang sesungguhnya dari iman dan kepercayaan. Dalam Gereja Katolik istilah "moderat" tidak biasa. Yang dipakai adalah "terbuka" terhadap "fundamentalis" dan "tradisionalis" (yang menolak pembaruan dalam pengerti­ an Gereja Katolik). Hal yang paling penting dalam Gereja 32
Katolik adalah Konsili Vatikan II (1962­65; pertemuan semua - hampir 3.000 - uskup di Vatikan). Konsili itu mengesahkan perjalanan panjang Gereja Katolik ke pengertian diri dan ke­ kristenan yang lebih terbuka, atau yang lebih "moderat". Adapun dalam tradisi Hindu, akar ruh moderasi ber­ agama, atau jalan tengah, dapat ditelusuri hingga ribuan ta­ hun ke belakang. Periode itu terdiri dari gabungan empat yuga yang dimulai dari Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga dan Kali Yuga. Dalam setiap Yuga umat Hindu meng­ adaptasikan ajaran­ajarannya sebagai bentuk moderasi. Untuk meng atasi kemelut zaman dan menyesuaikan irama ajaran agama dengan watak zaman, moderasi tidak bisa di­ hindari dan menjadi keharusan sejarah. Praktik agama yang dilaksanakan umat Hindu Indonesia pada zaman modern seperti sekarang ini adalah Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah. Keduanya menjadi poros utama pembangunan peradaban Hindu Indonesia sejak terbentuk­ nya Parisadha di tahun 1960­an. Praktik kedua teo logi ini berkelindan dengan banyak praktik agama Hindu lain. Seni dan ritual menjadi penunjang yang menyemarakkan Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah. Dalam Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah, Tuhan men­ jadi objek tertinggi pemujaan. Demikian juga, pemujaan ke­ pada leluhur tetap dipertahankan sejak zaman prasejarah. Dewa­dewa utama dan spirit alam tidak bisa dikesamping­ kan dalam tradisi pemujaan umat Hindu Indonesia. Sebelum era Parisadha, yang menonjol dalam pemujaan Hindu adalah leluhur, setelah era parisdha, rupanya pencarian kebenar­ an menemukan kembali Tuhan sebagai objek pemujaan. Tetapi pemujaan kepada leluhur pengamalan ajaran aga­ 33
ma di kalangan umat Hindu, terutama dalam mengatasi za­ man modern. Pada waktu itu digagas model pembinaan Sa Dharma atau enam Dharma yang meliputi: Dharma Tula, Dharma Sadhana, Dharma Yatra, Dharma Gita, dan Dhar­ ma Shanti. Bahkan, Dharma Gita menjadi salah satu model pembinaan umat Hindu Indonesia. Moderasi beragama di kalangan umat Hindu diarahkan untuk memperkuat kesadaran individu dalam memprak­ tikkan ajaran agama. Selama ini, umat Hindu lebih banyak melaksanakan ajaran agama secara komunal (kebersama­ an). Baik individual maupun komunal keduanya diperlukan dalam praktik keagamaan. Manusia pada zaman modern menghadapi masalah yang kompleks. Agama harus mem­ beri solusi terhadap masalah sosial yang dihadapi manusia. Harus ada penguatan praktik agama secara individual kare­ na manusia mengalami kesepian dan keterasingan sosial di tengah­tengah masyarakat modern. Berjapa dengan meng­ ucapkan nama suci Tuhan merupakan praktik keagamaan yang patut diperluas karena berbanding lurus dengan kebu­ tuhan individu. Praktik­praktik agama secara individu biasanya meng­ arusutamakan pelaksanaan ajaran agama yang lebih kon­ templatif. Pada zaman Kali, yang identik dengan zaman mo­ dern, segala sifat yang tidak baik telah bercokol dalam diri manusia secara individual. Karena itu, pada zaman ini, orang pada umumnya tidak tertarik pada agama, melainkan lebih tertarik pada kekayaan, kekuasaan, dan wanita. Sesuai de­ (ter­ ngan watak (sifat) zaman Kali, mereka yang tutup) akan memilih praktik keagamaan yang kontemplatif. (terbuka) sudah dise­ Sedangkan bagi umat yang introvert extrovert 34
diakan praktik keagamaan yang komunal. Semua jalan ini sama­sama memberi kepuasan batin yang maha luas. Praktik agama sudah berkali­kali mengalami moderasi sejak zaman Satya Yuga. Parisadha nampaknya belum puas dengan pelaksanaan ajaran agama yang dilaksanakan di akar rumput, atau belum puas dengan pelaksanaan ajaran grand agama yang terakumulasi sejak pelaksanaan Puja Tri design Sandhya dan Panca Sembah. Dibuatlah program baru: sebagai usaha untuk mempersiapkan umat Hindu menghadapi dinamika sosial masyarakat di masa depan. Di grand design dalamnya terdapat program moderasi. Tentu saja, moderasi yang digagas dalam lebih kompleks dibanding waktu sebelumnya. Moderasi itu mengikuti kerangka pembangunan peradaban Hindu dengan aspek pembangunan politik, sosial, budaya, dan pertahanan ke­ amanan. Moderasi ini lebih kompleks karena meng aplikasikan pelaksanaan ajaran agama dengan modernitas. Sayang sekali, tidak ada agenda politik Hindu ke depan, sebab moderasi menuntut keterlibatan politik. Seperti Mahatma Ghandi me­ nyebut politik dan agama merupakan satu kesatuan. susila Berkaitan dengan moderasi beragama, ajaran agama , yaitu bagaimana men­ Hindu yang terpenting adalah jaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, yang menjadi salah satu dari tiga penyebab kesejahteraan. Kasih sayang adalah hal yang utama dalam moderasi di semua agama. Kasih sayang bisa kita wujudkan dalam segala hal/ aspek. Pada intinya, umat Hindu mendukung penuh Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945) yang telah menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). 35
Kita juga dapat menjumpai esensi ajaran moderasi ber­ agama dalam tradisi agama Buddha. Pencerahan Sang Buddha berasal dari Sidharta Gautama. Ia adalah seorang guru dan pendiri agama Buddha. Ia merupakan anak se orang raja. Sidharta Gautama mengikrarkan empat prasetya, yaitu ber­ usaha menolong semua makhluk, menolak semua keinginan nafsu keduniawian, mempelajari, menghayati, dan mengamal­ kan Dharma, serta berusaha mencapai Pencerahan Sempurna. Tuhan dalam agama Buddha dipanggil dengan sejumlah nama, yaitu Tathagatagarba versi aliran Mahayana, Thian versi aliran Tridarma, Nam­myoho­renge­kyo versi aliran Nichiren, dan Sang Hyang Adi Buddha versi Mahayana aliran Aisvarika nama yang biasa dipanggil para penganut Buddha di Indonesia. Tuhan dalam agama Buddha adalah sebuah kekosongan yang sempurna. Adapun yang memberikan rezeki, mengatur alam, dan tugas lainnya dilakukan para dewa dan Bodhisattava. Para dewa ini adalah manusia biasa yang juga mengalami kesengsaraan tapi mereka memiliki kesaktian, Mengenal Lebih Dekat Ragam Agama dan berumur panjang meskipun tetap tidak abadi (Tim dan Kepercayaan di Indonesia Penyusun Ensklopedia , 2018: 40). Kemajuan teknologi yang tidak terhentikan ini harus dimaknai sebagai hikmah yang hadir untuk menunjang "Isyo Jobutsu dan peningkatan kebahagiaan seluruh umat manusia, seperti kosenrufu cita­cita agama Buddha yang menyatakan, , yakni kebahagiaan seluruh makhluk dan mem­ bahagiakan seluruh makhluk. Maka berbagai kemajuan ini bukanlah suatu tujuan, melainkan hanya alat atau media yang harus dapat dimanfaatkan untuk sebesar­besarnya kebahagiaan umat manusia bahkan alam semesta. 36
Metta Risalah Buddha juga mengajarkan bahwa spirit agama adalah , sebuah ajaran yang berpegang teguh pada cinta kasih tanpa pilih kasih yang berbasis pada nilai­nilai kemanusiaan: toleransi, solidaritas, kesetaraan dan tanpa kekerasan. Kehidupan para Buddhis berjalan di atas nilai ke­ manusiaan yang dijabarkan pada kasih sayang, toleran dan kesetaraan. Buddhadharma merupakan 'jalan tengah' yang merupakan aspek penting dari spiritualitas umat Buddha kamalu- yang sangat menghindari dari dua kutub ekstrem: penyik­ sukhalikanuyoga saan diri ( attakilamathanuyoga Buddhadharma ) dan pemanjaan ( adalah jalan spiritualitas untuk menuju kesucian yang bermuara pada kebahagiaan sejati dan kebijaksanaan. ). dukkha Jalan tengah Buddhadharma merupakan sebuah cara un­ yang bertumpu pada hawa nafsu dan tuk melenyapkan ahimsa egoisme untuk mencapai tujuan hidup akhir kebahagia an sejati Nirvana. Konsep yang merupakan spirit kea­ gamaan Hindu yang mengajarkan pada - seperti yang te­ rus dijadikan pijakan perjuangan Mahatma Gandhi (1869­ 1948) - prinsip tanpa menggunakan kekerasan. Pada titik inilah, semua risalah ajaran agama bermuara pada satu ti­ tik: jalan tengah atau moderat. junzi Moderasi beragama juga mengakar dalam tradisi agama yin yang (beriman dan luhur , dao adalah filosofi, pemikiran dan spiritualitas Khonghucu. Umat Khonghucu yang budi) memandang kehidupan ini dalam kaca mata karena seorang umat Khonghucu yang ingin hidup dalam adalah Sikap Tengah, (Sendana 2018: 129­132). bukan sikap ekstrem. Sesuatu yang kurang sama buruknya dengan suatu yang berlebihan. yin yang Yin yang 37
Tengah disini bukanlah sikap tanpa prinsip, tapi sikap ren tengah adalah ajeg dalam prinsipnya. Prinsip yang berpihak yi pada cinta kasih - kemanusiaan ( ) dan keadilan - kebenaran ) bukan yang lainnya. Dalam keberpihakan pada prinsip ( tersebut, manusia beriman dan luhur budi senantiasa yong i) sehingga menjadi bertindak susila ( manusia yang dapat dipercaya ( li zh xin ) dan bijaksana ( ) dan berani ( ). Mengzi berkata, "Seorang yang dapat bersikap Tengah, hendaklah membimbing orang yang tidak dapat bersikap te­ ngah. Yang pandai hendaklah membimbing orang yang tidak pandai. Demikianlah orang akan merasa bahagia mempunyai ayah atau kakak yang bijaksana. Kalau yang dapat bersikap tengah menyia­nyiakan yang tidak dapat bersikap tengah, yang pandai menyia­nyiakan yang tidak pandai, maka antara yang bijaksana dan yang tidak bijaksana sesungguhnya tiada bedanya walau satu inci pun." (Mengzi IVB: 7). Sikap tengah dalam agama Khonghucu merupakan si­ kap tengah yang telah diajarkan dan diteladankan oleh para raja suci, nabi purba dan tokoh­tokoh suci lain, yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Kongzi. Sikap tengah bukan sikap hanya memegang satu haluan saja, namun perlu kemampuan mempertimbangkan keadaan. Dialog dan kerja sama terbangun karena orang­orang yang terlibat di dalamnya mau bersikap tengah, tidak eks­ trem. Dalam dialog dan kerja sama senantiasa dibutuhkan jalan tengah. Jalan tengah itu bukan berarti selalu terjadi kesepakatan, sepakat untuk tidak sepakat pun adalah jalan tengah. Jalan tengah dibangun dengan sikap tengah. Sikap tengah dibangun karena kemampuan kita untuk terus ber­ usaha menerima perbedaan, mengedepankan kebajikan, me­ 38
ngendalikan nafsu, ego, sikap kukuh dan keinginan menga­ lahkan atau menguasai yang lain. "Gembira, marah, sedih, senang/suka, sebelum timbul, dina­ mai Tengah; setelah timbul tetapi masih tetap di dalam batas Tengah, dinamai Harmonis; Tengah itulah pokok besar dunia (Jalan Suci) di dan keharmonisan itulah cara menempuh Dao dunia." (Zhong Yong Bab Utama: 4). Sebagai manusia, kita bukanlah sekadar makhluk indi­ vidu, tapi juga sebagai makhluk sosial. Manusia bukanlah se­ kadar makhluk biologis, tapi juga makhluk spiritual. Manu­ sia mempunyai batasan waktu untuk berbuat sesuatu kare­ na manusia bukanlah makhluk yang abadi. Dia dibatasi oleh umur. Manusia juga dibatasi oleh tempat dan lingkungan nya. yin Manusia bukanlah sekadar makhluk rasional, tapi juga makh­ yang luk emosional. Manusia tak dapat terlepas dari hukum yin yang , karena adalah hukum Tuhan. Sebagai manusia kita perlu tahu batas karena manusia mempunyai batas­batas, kesadaran akan keterbatasan yang akan mengantarkan pada kerja sama yang saling memba­ ngun. Maka kehendak untuk menguasai manusia yang lain bukanlah satu sikap yang mencerminkan kemanusiaan kita, itu melebihi batas­batas kemanusiaan kita. Selaras dengan hukum Tuhan, sebagai manusia, kita wajib menjaga agar te­ rus berada dalam batas Tengah, karena dengan tetap ada da­ lam batas Tengah, kita bisa Harmonis. Keharmonisan itulah cara manusia menempuh (Jalan Suci) di dunia. Dengan demikian pada akhirnya kesejahteraan akan meliputi la ngit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara. "Bila dapat terselenggara Tengah dan Harmonis, maka ke­ Dao 39
sejahteraan akan meliputi langit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara." (Zhong Yong Bab Utama: 5). climate change , ekstremisme, bom bunuh diri, perang dagang, keserakahan, keinginan me­ nguasai orang dan bangsa lain, banjir, tertutupnya dialog, menghujat, , menegasikan dan membenci orang lain, merasa diri benar dan orang lain tidak benar, hoaks, tak tahu kebaikan pada apa yang kita benci dan tak tahu kebu­ rukan dari apa yang kita sukai serta banyak lagi adalah dam­ pak kegagalan kita untuk bersikap tengah dan harmonis serta mengambil jalan tengah yang menjauhkan kita dari keadilan sosial (kesejahteraan), keharmonisan dan perdamaian dunia. Peperangan, penjajahan, hate speech Mengetahui pangkal dan ujung, awal dan akhir serta mana hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian adalah satu sikap yang menunjukkan telah dekat dengan . "Tiap benda mempunyai pangkal dan ujung, tiap perkara mempu­ nyai awal dan akhir. Orang yang mengetahui mana hal yang dao dahulu dan mana hal yang kemudian, ia sudah dekat dengan (Jalan Suci)." (Zhong Yong Bab Utama: 3) Sikap tengah dao adalah wujud sikap tersebut. Berusaha mengerti dan memahami keinginan orang lain tentu saja memerlukan pengorbanan yang terkadang tidak kecil, tetapi pengorbanan memang sesuatu yang ha­ rus dilakukan demi terjalinnya hubungan yang harmonis. dao Nabi Kongzi bersabda: "Yang dapat diajak belajar ber­ sama belum tentu dapat diajak bersama menempuh (Jalan Suci), yang dapat diajak bersama menempuh jalan suci belum tentu dapat diajak bersama berteguh, dan yang dapat diajak bersama berteguh belum tentu dapat berse­ suaian paham." ( Lunyu . IX: 30). 40
Indonesia yang secara kodrati majemuk memiliki akar kultural yang cukup kuat dan juga memiliki modal sosial sebagai landasan moderasi beragama. Kajian Konseptual Moderasi Beragama... Dalam tradisi Khonghu­ cu, harmoni dapat dihasilkan karena adanya perbedaan­ ­perbedaan. Tetapi untuk bisa harmonis, masing­masing hal yang berbeda itu harus ha­ proporsio- dir persis dalam proporsinya nal yang ). Zhong tepat/pas ( atau Tengah itu adalah segala sesuatu yang pas/ tepat, baik jumlah, waktu, suhu, jarak, kecepatan dan sebagai­ nya. juga dapat di artikan sesuatu yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar (waktu), tidak terlalu banyak atau tidak ter­ lalu sedikit (jumlah), tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah (posisi), tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat (ja­ rak), tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis (bentuk), tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin (suhu) dan seterusnya. Zhong Zhong diartikan sebagai segala sesuatu yang pas/ tepat atau, segala sesuatu yang berada pada waktu, tempat, dan ukuran yang pas/tepat. Oleh karena itu sangat terkait dengan faktor waktu, tempat, dan ukuran, atau da­ Zhong lam suatu istilah disebutkan "di tengah waktu yang tepat." Maka berfungsi mengharmonikan apa yang bertentangan karena perbedaan­perbedaan. Jadi Zhong Zhong berfungsi untuk mencapai harmoni, atau Demikianlah landasan moderasi dalam tradisi agama­ aga ma yang ada di Indonesia. Pada titik ini, Indonesia yang secara kodrati majemuk memiliki akar kultural yang cukup kuat dan juga memiliki modal sosial sebagai landasan moderasi beragama. 41
D. Indikator Moderasi Beragama Seperti telah dikemukakan sebelumnya, moderasi adalah ibarat bandul jam yang bergerak dari pinggir dan selalu cenderung menuju pusat atau sumbu ( ), ia tidak pernah diam statis. Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus­menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Moderasi dan sikap moderat dalam beragama selalu berkontestasi dengan nilai­ ­nilai yang ada di kanan dan kirinya. Karena itu, mengukur moderasi beragama harus bisa menggambarkan bagaimana kontestasi dan pergumulan nilai itu terjadi. centripetal Analogi bandul jam ini bisa lebih dijelaskan sebagai be­ rikut: sikap keberagamaan seseorang sangat dipengaruhi oleh dua hal, yakni: akal dan wahyu. Keberpihakan yang ke­ bablasan pada akal bisa dianggap sebagai ekstrem kiri, yang tidak jarang mengakibatkan lahirnya sikap mengabaikan teks. Sebaliknya, pemahaman literal terhadap teks agama juga bisa mengakibatkan sikap konservatif, jika ia secara ekstrem hanya menerima kebenaran mutlak sebuah tafsir agama. Seorang yang moderat akan berusaha mengkompromi­ kan kedua sisi tersebut. Ia bisa bergerak ke kiri memanfaat­ kan akalnya, tapi tidak diam ekstrem di tempatnya. Ia ber­ ayun ke kanan untuk berpedoman pada teks, dengan tetap memahami konteksnya. Lalu apa indikator moderasi beragama itu? Kita bisa merumuskan sebanyak mungkin ukuran, ba­ tasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara 42
pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergo­ long moderat atau sebaliknya, ekstrem. Namun, untuk ke­ pentingan buku ini, indikator moderasi beragama yang akan digunakan adalah empat hal, yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti­kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut per­ lu dikenali supaya kita bisa menemukenali dan mengambil langkah­langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sa­ ngat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi ne­ gara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawan­ an dengan Pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip­prinsip berbangsa yang tertuang dalam Kons titusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan se­ bagai indikator moderasi beragama karena, seperti sering disampaikan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama. Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan 43
tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pen­ dapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap ter­ buka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita , dan berpikir positif. Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain, bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya. Dalam konteks buku ini, toleransi beragama yang men­ jadi tekanan adalah toleransi antaragama dan toleransi intra­ agama, baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Hal ini bukan berarti toleransi di luar persoalan agama ti­ dak penting, tetapi buku ini hanya fokus pada moderasi ber­ agama, di mana toleransi beragama menjadi intinya. Melalui relasi antaragama, kita dapat melihat sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pe­ meluk agama lain. Sedangkan toleransi intraagama dapat 44
digunakan untuk menyikapi sekte­sekte minoritas yang di­ anggap menyimpang dari arus besar agama tersebut. Sedangkan radikalisme, atau kekerasan, dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara­cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang meng­ gunakan cara­cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya mengingin­ kan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang ber­ laku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal dapat melakukan cara apa pun agar kei­ nginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak se­ paham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, namun pada dasarnya radikalisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu, te­ tapi bisa melekat pada semua agama. Radikalisme bisa muncul karena persepsi ketidakadilan dan keterancaman yang dialami seseorang atau sekelompok orang. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam me­ mang tidak serta merta melahirkan radikalisme. Ia akan lahir jika dikelola secara ideologis dengan memunculkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai pembuat ketidak­ adilan dan pihak­pihak yang mengancam identitasnya. Ketidakadilan mempunyai dimensi yang luas, seperti ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, dan sebagainya. Ketidakadilan dan perasaan ter­ 45
ancam bisa muncul bersama­sama, namun juga bisa terpisah. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam tersebut bisa memunculkan dukungan pada radikalisme, bahkan terorisme, meskipun belum tentu orang tersebut bersedia melakukan tindakan radikal dan teror. Sedangkan praktik dan perilaku beragama yang akomo­ datif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang­orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal da­ lam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan de­ ngan pokok ajaran agama. Tradisi keberagamaan yang tidak kaku, antara lain, ditandai dengan kesediaan untuk meneri­ ma praktik dan perilaku beragama yang tidak semata­mata menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga me­ nerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan, tentu, sekali lagi, sejauh praktik itu tidak bertentangan de­ Sebaliknya, ada ngan hal yang prinsipil dalam ajaran agama juga kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama akan dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama. . Meski demikian, praktik keberagamaan ini tidak bisa secara serta merta menggambarkan moderasi pelakunya. Hal ini hanya bisa digunakan untuk sekadar melihat kecenderungan umum. Pandangan bahwa seseorang yang semakin akomodatif terhadap tradisi lokal, akan semakin moderat dalam beragama memang masih harus dibuktikan. Bisa jadi, tidak ada korelasi positif antara sikap moderat 46
dalam beragama dengan akomodasi terhadap tradisi lokal dalam beragama. E. Moderasi di Antara Ekstrem Kiri dan Ekstrem Kanan Sebagian tulisan tentang moderasi beragama sering­ kali hanya fokus menempatkan gerakan moderasi sebagai solusi untuk menangani masalah konservatisme beragama, atau yang sering disebut sebagai ekstrem kanan. Ini meng­ gambarkan pemahaman yang belum utuh tentang moderasi beragama, karena sesungguhnya moderasi beragama tidak hanya bertujuan untuk menengahi mereka yang cenderung memiliki pemahaman keagamaan yang ultra­konservatif, melainkan juga kelompok yang memiliki cara pandang, si­ kap, dan perilaku beragama yang liberal, atau yang sering disebut sebagai ekstrem kiri. Baik ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, keduanya ibarat gerak sentrifugal dari sumbu tengah menuju salah satu sisi paling eks trem. Mereka yang berhenti pada cara pandang, sikap, dan perilaku beragama secara liberal akan cenderung secara ekstrem mendewakan akalnya dalam me­ nafsirkan ajaran agama, sehingga tercerabut dari teksnya, sementara mereka yang berhenti di sisi sebaliknya secara ekstrem akan secara rigid memahami teks agama tanpa mempertimbangkan konteks. Mode rasi beragama bertu­ juan untuk menengahi kedua kutub ekstrem ini, dengan menekankan pentingnya internalisasi ajaran agama secara substantif di satu sisi, dan melakukan kontekstualisasi teks agama di sisi lain. Pandangan keagamaan sebagian sarjana Muslim yang 47
menghalalkan hubungan seks di luar nikah misalnya, ada­ lah contoh tafsir liberal yang dapat dikategorikan sebagai ekstrem kiri. Meski tafsir ini juga didasarkan pada teks (hamba sahaya/budak), na­ Alquran tentang mun penerapannya dalam konteks sekarang dianggap oleh sebagian besar tokoh agama sudah terlalu jauh keluar dari maksud teks alias terlalu ekstrem karena secara kultural tradisi perbudakan sudah dihi langkan. milk al-yamin Sebaliknya, pandang an keagamaan yang hitam putih dalam memahami teks agama juga seringkali terjebak pada sisi ekstrem lain yang merasa benar sendiri. Dalam konteks beragama, pandangan, sikap, dan perilaku ekstrem seperti ini akan mendorong pemeluknya untuk menolak menerima pandangan orang lain, dan bersikukuh dengan tafsir kebe­ narannya sendiri. Dari sinilah muncul terma "garis keras", ekstrem atau ekstremisme, yang dikaitkan dengan praktik beragama yang ultra konservatif. Salah satu ciri awal konservatisme seseorang dalam beragama adalah bahwa ia memiliki pandangan, sikap, dan perilaku fanatik terhadap satu tafsir keagamaan saja, seraya menolak pandangan lain yang berbeda, meski ia mengeta­ hui adanya pandangan tersebut. Lebih dari sekadar meno­ lak, seorang yang ultra konservatif lebih jauh bahkan akan mengecam dan berusaha melenyapkan kehadiran pandang­ an orang lain yang berbeda tersebut. Baginya, cara pandang hitam putih dalam beragama itu lebih memberikan keyakin­ an ketimbang menerima keragaman tafsir yang dianggap menimbulkan kegamangan. Itu mengapa, meski jumlahnya minoritas, seorang ultra konservatif yang ekstrem umumnya lebih 'nyaring' 48
Moderasi beragama tidak hanya bertujuan untuk menengahi mereka yang cenderung memiliki pemahaman keagamaan yang ultra-konservatif, melainkan juga kelompok yang memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang liberal. Kajian Konseptual Moderasi Beragama... dan lebih mampu menarik perhatian publik, ketimbang seorang moderat, yang cen­ derung diam dan reflektif. Kemenangan kaum ekstre­ mis bukan karena jumlahnya yang besar, melainkan kare­ na kaum moderat mayoritas yang diam ( silent majority ). Secara konseptual, pan­ dangan, sikap, dan praktik ke agamaan yang ultra kon­ servatif sering muncul dari cara pandang teosentris secara ekstrem dalam beragama, dan mengabaikan dimensi antro­ posentrismenya. Pandangan teosentris mendoktrin penga­ nutnya untuk memaknai ibadah sebagai upaya "membahagi­ akan" Tuhan, melalui sejumlah ritual ibadah, dalam penger­ tiannya yang sempit. Imajinasi "demi membela Tuhan" yang tertanam dalam cara berfikirnya, membuat kelompok ini memaknai ibadah dan agama hanya dalam perspektif "me­ muaskan hasrat ketuhanan" sembari mengabaikan nilai dan fungsi agama bagi kemanusiaan (Masdar Hilmy, "Antroposen­ trisme Beragama", Kompas 4/7/2018). Ada banyak alasan orang berkelompok menyebarkan ideologi ekstrem dan 'keras' dalam beragama. Sebagian me­ amar reka mengklaim bahwa perbuatannya adalah dalam rangka ma'ruf nahyi munkar mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran, atau ; mereka juga mengaku sedang melu­ ruskan paham, sikap, dan perilaku umat beragama yang me­ nurutnya sesat; sebagian lagi menjadi bagian dari kelompok 49
ekstrem sebagai perlawanan atas sebuah kepemimpinan negara yang dianggapnya zalim dan menyalahi ajaran aga­ ), dan sebagian lagi karena merasa terancam oleh ma ( ), termasuk merasa terancam ekspansi orang lain ( oleh munculnya gerakan kelompok ekstrem liberal. thogut the others Ekstremisme dan kekerasan tentu bukan bagian dari esensi ajaran agama mana pun. Itu mengapa bahwa ideo­ logi ekstrem tidak akan pernah mampu mempengaruhi umat beragama dalam jumlah mayoritas, karena esensi agama sejatinya adalah untuk merawat harkat dan marta­ bat kemanusiaan yang nilai­nilainya niscaya diterima oleh umat kebanyakan. Mereka yang mengampanyekan pan­ dangan dan ideologi ekstrem dalam beragama biasanya berkelompok dalam jumlah kecil, menghindari debat atau diskusi rasional, serta lebih cenderung memilih gerakan dan aksi radikal. Hal yang membuat kelompok ekstrem radikal tampak lebih 'besar' dari sesungguhnya adalah semata karena su­ ara dan pandangan keagamaannya 'berisik' di ruang publik, sering mencari perhatian dengan melakukan aksi di luar ke­ biasaan, yang tujuannya juga untuk meraih simpati. Suatu kali, dengan strateginya itu, kelompok ini mungkin berhasil membuat masyarakat takut dan resah, tapi pada akhirnya ti­ dak pernah berhasil. Dakwah Nabi sendiri dilakukan dengan penuh kasih sayang. Untuk mencegah itu, konsolidasi kelompok beragama moderat harus ditumbuhkan; egoisme kelompok harus di­ hindari, demi kepentingan harmoni yang lebih besar, dan agar ekstremisme keagamaan tidak semakin berkembang. Dalam konteks tatanan sosio­politik Indonesia, selama 50
hampir dua dekade, ekstremisme keagamaan menjadi per­ hatian semua pihak, tidak hanya di Indonesia melainkan sudah menjadi fenomena global. Aksi kekerasan atas nama agama yang terjadi di sejumlah negara telah menimbulkan ketegangan bagi semua kalangan yang pada kadar tertentu melahirkan gejala saling mencurigai kelompok agama ter­ tentu sebagai sumber kekerasan. Fenomena ekstremisme juga menjadi pengalaman pahit bagi Indonesia. Sejumlah aksi terorisme bahkan telah me­ renggut ratusan nyawa tak berdosa. Ekstremisme keagamaan yang disertai kekerasan memberikan citra suram bagi pe­ san keagamaan yang damai bagi semesta. Hal ini juga sa­ ngat memprihatinkan jika dilihat dalam bingkai kebangsaan yang secara kodrati majemuk. Demikianlah, dengan memperhatikan dampak buruk dari ekstremisme, baik ekstrem kiri, maupun ekstrem ka­ nan, maka visi moderasi beragama, yang pengertiannya se­ cara konseptual telah dipaparkan di atas, menjadi sebuah kebutuhan. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, visi mode rasi beragama juga niscaya sangat diperlukan, karena, sebagai­ mana telah dikemukakan, salah satu indikator mo derasi beragama adalah adanya komitmen kebangsaan, tidak secara ekstrem memaksakan satu agama menjadi ideologi negara, tapi pada saat yang sama juga tidak mencera but ruh dan nilai­nilai spiritual agama dari keseluruhan ideo­ logi negara. Moderasi beragama, yang menekankan praktik ber­ agama jalan tengah, dapat menjadi jalan keluar, baik untuk 51
memperkuat upaya internalisasi nilai­nilai mo ral spiritual agama, maupun untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang nirkekerasan. *** 52
BAGIAN KEDUA PENGALAMAN EMPIRIK MODERASI BERAGAMA ecara sosial dan politik, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan gagasan moderasi beragama. Setidaknya ada 3 (tiga) prinsip dasar negara yang diadopsi oleh Indonesia, dan yang sangat memungkin­ kan tumbuhnya watak moderat masyarakatnya dalam ber­ bangsa, bernegara, dan beragama, yaitu: S Pertama , Indonesia bukanlah negara sekuler, bukan negara teokratis atau agama, tetapi negara kebangsaan yang berketuhanan atau beragama. Disebut sebagai negara agama jika negara tersebut memberlakukan hukum satu agama sebagai hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang religius tidak memberlakukan hukum agama tertentu. Negara Indonesia juga bukan negara sekuler, sebab Indonesia tidak memisahkan sepenuhnya urusan negara dengan urusan agama. Kedua , negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama yang lapang dan ber­ 53
tanggungjawab. Beragama adalah menjadikan suatu ajaran agama sebagai jalan dan pedoman hidup berdasarkan keya­ kinan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang benar. Karena bersumber dari keyakinan diri, maka yang paling menentu­ kan keberagamaan seseorang adalah hati nurani. Oleh ka­ rena itu agama adalah urusan paling pribadi. Apakah sese­ orang meyakini dan menjalankan ajaran suatu agama atau tidak, ditentukan oleh keyakinan dan motivasi pribadi dan konsekuensinya pun ditanggung secara pribadi. Ketiga , Negara melindungi kebinekaan atau keragaman (heterogenitas) dalam agama, budaya dan ras. Jaminan ne­ gara atas kemajemukan di masyarakat, menjadi medium yang baik bagi tumbuhnya moderasi beragama. Tiap­tiap pemeluk agama dapat mengekspresikan keberagamaan tanpa harus khawatir mendapat tekanan dari pemeluk lainnya. Selain itu, tiap­tiap pemeluk agama akan memberikan penghar­ gaan atas ekspresi keberagamaan pemeluk lainnya. Inilah ekpresi moderasi beragama yang kongkrit terjadi masyarakat. Bagian ini akan menjelaskan pengalaman empirik pene­ rapan moderasi beragama dalam konteks Indonesia, yang masyarakatnya plural, multikultural, serta memiliki prinsip dasar bernegara seperti dikemukakan di atas. A. Konteks Masyarakat Multikultural Salah satu argumen penting hadirnya moderasi ber­ agama, khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Hukum alamnya, keragaman meniscayakan adanya perbe­ 54
daan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Moderasi beragama hadir untuk menciptakan keseim­ bangan dalam kehidupan beragama. Sebuah keseimbang­ an sangat diperlukan karena secara alamiah Tuhan men­ ciptakan segala sesuatu di dunia ini secara berpasangan. Mode rasi ber agama menjaga agar dalam mempraktikkan ajaran agama, seorang pemeluk agama tidak terjebak secara ekstrem pada salah satu sisi pasangan yang dicipta. Sebagai bangsa yang plural dan multikultural, Indonesia telah memperlihatkan keseimbangan yang patut menjadi te­ ladan. Meski Islam adalah agama mayoritas, namun negara telah secara seimbang memfasilitasi kepentingan umat aga­ ma lain. Hal ini dapat dilihat, antara lain, dalam ke nyataan bahwa Indonesia adalah negara yang paling banyak mene­ tapkan hari libur nasional berdasarkan hari besar semua agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Berbagai ritual budaya yang berakar pada tra­ disi, adat­istiadat, dan kearifan lokal juga ba nyak dilestarikan, demi menjaga harmoni dan ke seimbangan. Peran negara dalam menjaga keseimbangan ini amat penting, karena akan sangat menentukan terciptanya moderasi, yang salah satu pilar­ nya adalah keadilan. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara berpasangan. Moderasi beragama menjaga agar dalam mempraktikkan ajaran agama, seorang pemeluk agama tidak terjebak secara ekstrem pada salah satu sisi pasangan yang dicipta. Berbagai catatan sejarah, artefak, dan sumber lokal telah 55
menunjukkan bahwa penyebaran satu agama di Indonesia pun dilakukan atas bantuan etnis dan umat agama lain yang berbeda. Tidak ada konflik atau peperangan besar atas nama penyebaran agama. Mereka hidup berdampingan; damai adalah pesan utamanya. Arsitektur rumah ibadah satu agama tidak pernah alergi pada corak atau motif ar­ sitektur yang dipengaruhi oleh agama lainnya. Mereka bisa tegak berdiri sejajar dengan harmoni. Masing­masing umat beragama meyakini dan taat pada ajaran pokok agamanya, tapi tetap mampu berdialog dan bekerjasama dengan yang berbeda. Kita bahkan tahu bahwa tokoh­tokoh agama yang berbeda bisa bersatu padu melawan kolonialisme, dan kokoh dalam sebuah kesepakatan bersa­ ma untuk tidak memisahkan agama dari ideologi negara, Pancasila. Begitulah modal sosial kita yang sangat berharga. Meski sekali­sekali terjadi letupan dan gesekan, namun pada umumnya antarumat beragama di Indonesia memiliki modal sosial dasar berupa hubungan yang berdasar pada saling percaya, berpikir positif, dan mengenyampingkan prasangka negatif terhadap kelompok yang berbeda. Modal sosial dasar yang positif ini sangat penting sebagai landasaan terciptanya sikap empati, saling menyayangi, dan kerjasama kemasyarakatan. Hubungan antarkelompok yang beragam ini biasanya mengalami peningkatan tensi ketika ada faktor pemicu lain, seperti kontestasi politik, pilkada, atau pilpres. Bangsa Indonesia memang merupakan bangsa yang ma­ jemuk secara agama dan memiliki jumlah penduduk sangat besar. Dengan merujuk pada Sensus Penduduk 2010 yang me­ rupakan sensus terakhir, jumlah penduduk Indonesia adalah 56
237.641.326 jiwa. Berdasarkan hasil sensus tersebut, Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia. Sebanyak 207,2 juta jiwa (87,18 persen) pendu­ duk Indonesia mengaku beragama Islam. Kemudian secara berturut­turut diikuti oleh penganut agama Kristen sebanyak 16,5 juta jiwa (6,96 persen), penganut agama Katolik seba­ nyak 6,9 juta jiwa (2,91 persen), penganut Hindu sebanyak 4 juta jiwa (1,69 persen), penganut Buddha sebanyak 1,7 juta jiwa (0,72 persen), penganut Khonghucu sebanyak 0,11 juta jiwa (0,05 persen), dan agama lainnya 0,13 persen (Sensus Penduduk 2010, BPS). Kemajemukan pada tingkat agama ini masih ditambah lagi dengan kemajemukan pada wilayah tafsir agama, se­ hingga tidak mengherankan jika banyak mazhab, sekte, atau aliran dalam setiap agama. Semua ini akibat perbedaan kapa sitas dan kemampuan berpikir masing­masing orang, perspektif, ataupun pendekatan. Selain itu, teks­teks keaga­ maan dalam satu agama memang bersifat terbuka terhadap aneka penafsiran yang dapat menimbulkan aliran dan ke­ lompok keagamaan yang beragam, bahkan bertentangan. Kemajemukan adalah keniscayaan karena merupakan kehendak Tuhan, agar manusia saling menyapa, mengenal, berkomunikasi, dan bersolidaritas. Namun demikian, kema­ jemukan pada tingkat agama dan internal agama tersebut harus diakui potensial bagi terjadinya konflik berlatar isu keagamaan. Dalam konteks Indonesia yang multi agama di mana masing­masing agama mengajarkan bahwa dirinyalah yang paling benar, sedangkan yang lain salah, maka konflik yang mengatasnamakan agama di Indonesia tergolong per­ masalahan yang rawan terjadi. 57
Luc Reychler (2006: 7) mengemukakan teori Arsitektur Perdamaian yang menyebutkan, dalam pengelolaan perbe­ daan agama dibutuhkan sejumlah syarat yaitu; ada­ nya saluran komunikasi yang efektif dan harmoni sehingga memungkinkan terjadi proses diskusi, klarifikasi, dan koreksi terhadap penyebaran informasi atau rumor yang berpotensi , be­ menimbulkan ketegangan antar kelompok sosial; kerjanya lembaga penyelesaian masalah, baik yang bersifat formal seperti pengadilan atau informal seperti lembaga adat , adanya tokoh­tokoh pro perdamaian yang dan agama; Keempat memiliki pengaruh, sumberdaya dan strategi efektif dalam mencegah mobilisasi masa oleh tokoh pro-konflik; , struktur sosial­politik yang mendukung terwujudnya kea­ dilan dalam masyarakat; dan struktur sosial­politik yang adil bagi bertahannya integrasi sosial. Pertama, Kedua Ketiga Kelima, Hal ini menggambarkan bahwa kelompok­kelompok ke­ agamaan memiliki mekanisme untuk mengatasi kegagalan negara dalam meng antisipasi dan mencegah munculnya kon­ flik kekerasan dalam kasus keagamaan. Hal tersebut sekali­ gus menegaskan bahwa pengelolaan kerukunan umat ber­ atau dimulai dari agama tidak bisa hanya bersifat atau diinisiasi pemerintah saja, tapi juga harus oleh ma syarakat. top down bottom up Dalam konteks Indonesia yang multikultural, prob­ lem­problem kehidupan umat beragama terus bergulir. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mencatat dinamika kasus­kasus keagamaan tersebut dalam Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia. Sejumlah kasus­kasus keagamaan direkam dan dilaporkan dalam laporan tahunan 58
tersebut. Laporan Tahunan tersebut sudah dilakukan sejak 2010, dan dipublikasikan setiap tahun. Berdasarkan catatan dalam Laporan Tahunan Kehidup­ an Keagamaan tersebut, umumnya isu­isu aktual keagamaan yang mengemuka, dan rawan konflik, adalah yang menyang­ kut aliran, paham, gerakan keagamaan, pembangunan rumah ibadah, hingga isu radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Munculnya berbagai isu­isu keagamaan tersebut, me­ nunjukkan bahwa bangsa ini masih perlu lebih menguatkan diri untuk hidup dalam rumah keragaman. Pluralitas masih dianggap sebagai ancaman. Jika dilacak secara cermat, akar penyebab konflik antara satu dengan yang lain memang ti­ daklah sama. Ada yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi, perseteruan politik, atau kontestasi pemeluk agama. Namun demikian, konflik yang terjadi dalam beberapa tahun ter- akhir menunjukkan betapa pemahaman agama masyarakat menjadi salah satu pemicu lahirnya konflik. Sungguh sangat disesalkan, agama yang seharusnya menjadi perekat sosial, nyatanya menjadi bagian dari faktor pemicu berbagai konflik. Penyelesaian kasus­kasus aktual keagamaan tersebut membutuhkan strategi dan pendekatan yang didasari sikap inklusif dalam menyikapi perbedaan, akomodatif (lentur) terhadap budaya, dan mampu mengontekstualisasi nilai­ ­nilai agama dengan tanpa menghilangkan prinsip­prinsip dan esensi ajarannya. Dalam hal ini, cara pandang moderasi beragama penting diterapkan untuk merespon isu­isu kea­ gamaan tersebut. Dan, Indonesia sangat beruntung karena memiliki modal sosial kultural yang kokoh untuk mengim­ plementasikan moderasi beragama. 59
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara multikultur dan majemuk terbesar di dunia selain Amerika Serikat dan India. Hal ini dapat dilihat dari kondisi geografis dan sosiokultural Indonesia yang beragam, kompleks, dan luas. Sedemikian kompleksnya, para ahli mengaku sangat sulit menggambarkan anatomi Indonesia secara persis. Kebinekaan bangsa Indonesia dapat dilihat secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, kebinekaan bangsa Indonesia da­ pat dilihat dari perbedaan etnis, agama, makanan, pakaian, bahasa daerah dan budaya, sedangkan secara vertikal, ke­ binekaan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan tingkat sosial budaya, ekonomi dan pendidikan. Tidak hanya multietnis, namun negeri ini juga menjadi arena pengaruh multimental (Eropa, Cina, India, Portugis, Buddhisme, Hin­ duisme, Islam, Kristen, dan lainnya). Hal tersebut menjadi kekayaan dan keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa sangat menyadari keragaman ma­ syarakat multikultur sebagai kekayaan yang tak ternilai pada saat menyiapkan Republik Indonesia yang berasas Pancasila. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menjaga keragaman dalam kesatuan dan persatuan bangsa. Kera­ gaman tersebut telah tumbuh dan berkembang sejak ra­ tusan tahun yang lalu sebagai bentuk warisan dari nenek moyang. Berbagai kajian menjelaskan bahwa pluralisme kultural di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Singapura, dan Malaysia, sangat mencolok. Hanya ada be­ berapa tempat di dunia yang memiliki pluralisme kultural seperti di wilayah ini. Oleh karena itu, dalam teori politik Barat tahun '30­an dan '40­an, Asia Tenggara, khususnya 60
"lokus klasik" Indonesia, dianggap sebagai rujukan) konsep masyarakat plural. (tempat terbaik/ Pandangan bahwa Indonesia sebagai tempat terbaik yang menggambarkan masyarakat majemuk bukan sesuatu yang berlebihan dan mengada­ada mengingat keragaman yang dimiliki oleh bangsa ini. Penelitian mengenai kera­ gaman bangsa Indonesia kemudian dikenal sebagai konsep multikultural, yang dapat diartikan sebagai konsep harmo­ ni yang tumbuh dalam perbedaan budaya, di mana setiap orang memiliki sikap hormat dan menghargai ragam kebu­ dayaan orang lain dalam komunitasnya. Masyarakat multikultural juga dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam buda­ ya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, sejarah, nilai, bentuk organisasi sosial, adat, dan kebiasaan. Multikultiralisme juga dapat dianggap sebagai kearifan un­ tuk melihat keragaman budaya sebagai realitas yang funda­ mental dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan ini akan tumbuh dengan baik jika setiap individu bersedia membuka diri untuk hidup bersama. Dengan demikian, muncul kesadaran bahwa keragam­ an dalam realitas dinamika kehidupan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan, diingkari, dan ditolak. Dalam per­ spektif politik, multikulturalisme hadir dan tumbuh di da­ lam konteks perbedaan bangsa dan etnis. Multikulturalisme adalah bagian perjuangan yang lebih besar untuk demokra­ si yang lebih inklusif dan toleran. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan 61
"Bhinneka Tunggal Ika." kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan Semboyan yang termaktub di pita lambang negara Garuda Indonesia ini mempunyai makna meskipun berbeda­beda dalam hal agama, ras, suku, bahasa, maupun budaya, namun tetap terintegrasi dalam satu kesatuan di Bhinneka bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tunggal Ika (NKRI). Sebagai sesanti atau kalimat bijak, mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk memper satukan perbedaan bangsa Indonesia. Kalimat ini pada abad ke­14 karangan diambil dari Kitab Empu Tantular. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia sedari dulu telah menyadari kemajemukan dan keragamannya, baik etnik maupun agama. Sutasoma Pada masa penjajahan, semangat kebhinekaan ini dihi­ dupkan untuk menumbuhkan semangat persatuan bangsa Indonesia. Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 juga menggambarkan semangat masyarakat Indonesia untuk saling bersatu dalam perbedaan tanpa mempermasa­ lahkan keberagaman. Dalam konteks ini, toleransi menjadi sangat krusial yang berperan sebagai kunci dan mediasi untuk mewujudkan semangat persatuan tersebut. Namun demikian sebagai rahmat dari Tuhan, kera­ gaman tidak luput dari tantangan yang acap kali muncul di tengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Jika tidak diterima sebagai rahmat dan kekayaan bangsa, perbedaan dapat memunculkan percekcokan dan konflik pada masya­ rakat multikultur. Hal ini akan terjadi jika keragaman di­ anggap sebagai ruang pemisah yang lahir dari sikap ke­kita­ ­an, menganggap orang lain bukan bagian dari kelompok kita. Bagi bangsa Indonesia, konteks masyarakatnya yang 62
multikultural ibarat lahan subur untuk menyemai benih­ benih moderasi, dan bahkan demokrasi. Lahan ini menjadi modal sosial kultural yang sangat mahal, yang harus kita jaga bersama. B. Modal Sosial Kultural Moderasi Beragama Agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama dalam menyusun norma­ norma sosial kemasyarakatan. Agama di satu sisi menuntut penganutnya untuk bersikap eksklusif. Tapi pada sisi lain, agama juga mengajarkan sikap inklusif atau terbuka. Agama hadir dalam upaya menjaga, melindungi hak hidup masyarakat, serta untuk melindungi hajat hidup manusia. Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila­sila lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan bidang agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, melain­ kan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional, yang untuk periode 2005­2025 mengarah pada upaya untuk mewu­ judkan visi "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur." Dibanding negara­negara lain, Indonesia sangat berun­ tung memiliki sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam penguatan harmoni dan demokrasi. Hal ini telah men­ 63
Masih berdirinya NKRI sampai sekarang menjadi bukti bahwa negeri ini masih punya modal sosial yang kuat untuk mengatasi konflik yang ada. Moderasi Beragama... dapat pengakuan luas dari masyarakat global, khusus­ nya dari negara­negara yang juga plural dan multikultu­ ral tapi tidak memiliki or­ mas keagamaan seperti di Indonesia. Tokoh­tokoh de­ mokrasi, tokoh agama, dan para cendekiawan di Indonesia pun meyakini bahwa ormas keagamaan di Indonesia telah memberikan sumbangsih tak terhingga terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan beragama. Itu bisa terjadi karena hampir semua ormas keagamaan di Indonesia tumbuh mengakar di kalangan umatnya. Para pengikutnya meyakini bahwa mereka memiliki kewajiban, sekaligus kontribusi, secara bersama­sama membangun model praktik keberagamaan khas, yang tidak tercerabut dari akar kebudayaan dan kemasyarakatan, tetapi pada saat yang sama juga terus menerus meresepsi, beradaptasi dengan budaya baru, seraya berinovasi memikirkan kemajuan di berbagai bidang. Selain kukuh pada nilai agama, ormas­ormas ke­ agamaan di Indonesia ini juga memiliki komitmen besar pada kebangsaan, NKRI, demokrasi, serta nilai­nilai luhur tradisi dan budaya yang sudah lama berkembang, sehingga membentuk karakter nasional sebagai bangsa yang religius sekaligus moderat. Ini semakin membuktikan bahwa keberagamaan yang lebih condong pada antara dua kutub ekstrem, ekstrem kanan dan ekstrem kiri, tidak cocok untuk sebuah keberlangsungan kehidupan berbangsa dan 64
berne gara. Bangsa kita telah memilih jalan moderat yang diejawantahkan dalam lima sila (Pancasila) yang kemudian disepakati menjadi nilai­nilai moral publik. Ditinjau dari sudut pandang setiap agama yang ada di Indonesia, Pancasila memang seirama dan selaras dengan tujuan diturunkannya ajaran agama. Hal itu tercermin da­ common good lam sila pertama yang di dalamnya menyimpan semangat untuk mewujudkan kemaslahatan publik ( ) dengan bertumpu pada nilai agama, sila kedua menegas­ kan perlindungan nyawa yang merupakan hal mendasar bagi manusia, dalam sila ketiga ada jaminan untuk ketu­ runan, sila keempat adalah cerminan dari perlindungan terhadap akal/kebijaksanaan dan sila kelima jaminan untuk pengamanan harta. Mempertimbangkan hal ini, Indonesia merupakan pot­ ret ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena menempatkan relasi agama secara harmonis dengan negara. Praktik yang baik ini mesti diadvokasi atau dikampanyekan secara masif ke publik bahwa pemahaman keagamaan yang legacy moderat merupakan dari bangsa kita. Hal ini meru­ pakan warisan ( nature ) yang harus kita rawat bersama. Selain memiliki porsi yang sangat penting, agama juga menempati posisi yang unik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam suatu rumusan terkenal antara hubungan antara agama dan negara di Indonesia bahwa "Indonesia bukanlah negara teokratis, tetapi bukan pula negara sekuler." Rumusan ini berarti bahwa tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak didasarkan pada satu paham atau keyakinan agama tertentu, namun nilai­ nilai keluhuran, keutamaan dan kebaikan yang terkandung 65
dalam agama­agama diakui sebagai sumber dan landasan spiritual, moral dan etik bagi kehidupan bangsa dan negara. Kita berada di negeri paling majemuk di dunia, Indone­ sia. Keragaman yang sangat tinggi ini menyimpan potensi disintegrasi yang juga sangat tinggi. Kemajemukan merupa­ kan potensi positif apabila dijaga dan dikelola dengan benar. Namun sebaliknya, ia dapat menjadi sumber konflik jika ti­ dak disertai dengan kuatnya pemahaman budaya serta ko­ lo- mitmen untuk menjaga kebinekaan. Sejauh ini, masyarakat cal wisdom Indonesia telah banyak menunjukkan kearifan lokalnya ( ) untuk menjaga persatuan dan keutuhan. Dan, kearifan lokal semacam itu adalah modal sosial yang sangat berharga untuk membangun cara pandang, sikap, dan peri­ laku beragama yang moderat. Dengan keragaman agama yang ada, Indonesia memang tidak bisa lepas dari konflik yang bernuansa agama. Kasus­kasus yang pernah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia menunjukkan masih adanya individu atau kelompok tertentu di Indonesia yang belum bisa toleran. Hal ini juga mengkonfirmasi bahwa keadaan masyarakat Indonesia yang telah hidup ratusan tahun dalam keragaman tidak menjamin kekebalan akan konflik dan perselisihan, termasuk di antaranya masalah keberagamaan. Namun, optimisme bahwa Indonesia dapat menghadapi tantangan tersebut harus tetap dipupuk. Masih berdirinya NKRI sampai sekarang menjadi bukti bahwa negeri ini masih punya modal sosial yang kuat untuk mengatasi konflik yang ada. Salah satu modal sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah budaya gotong royong yang sejak lama te­ lah melekat pada setiap lapisan masyarakat. Go tong mem­ 66
punyai arti angkat atau pikul, dan royong berarti bersama­ sama. Go tong ro yong secara harfiyah berarti meng angkat atau mengerjakan sesuatu secara bersama­sama. Go tong ro­ yong adalah perwujudan nyata dari semangat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sikap ini mempunyai nilai moral yang tinggi, seperti kebersamaan, rasa empati, saling mem­ bantu, dan lebih mengutama kan kepentingan bersama. Sikap ini dapat dijumpai pada aktivitas keseharian masyarakat Indonesia seperti kegiatan perayaan, bakti sosial, aktivitas pertanian, peristiwa bencana atau kematian, bahkan sosial keagamaan. Sikap ini menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia lebih mengedepankan kemanusiaan dan persa­ maan daripada perbedaan. Kebersamaan yang ditunjukkan warga Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 26 Agustus 2019, misalnya, adalah salah satu wujud gotong royong terkait sosial keaga­ maan tanpa saling mengganggu keyakinan. Saat itu, upacara kebaktian tutup peti untuk seorang warga beragama Kristen yang meninggal terpaksa dila­ kukan di pelataran Masjid Darussalam, dipimpin pendeta, serta dihadiri keluarga dan warga Kristiani sekitar masjid. Aktifitas itu dilakukan setelah pihak keluarga meminta izin Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) agar dapat mengguna­ kan halaman masjid untuk kegiatan kebaktian tutup peti. Alasannya, gang menuju rumah duka terlalu sempit sehing­ ga menyulitkan peti jenazah masuk­keluar menuju rumah duka. Pengurus DKM Darussalam mempersilakan halaman masjid digunakan untuk kegiatan peribadatan tersebut de­ ngan niat berbuat baik saling membantu sesama, tak ter­ kecuali terhadap pemeluk agama lain. 67
Atas peristiwa tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan apresiasi dan menjelaskan bahwa mungkin bagi pengurus masjid dan warga setempat, peristiwa itu adalah hal biasa, bagian dari gotong royong kewargaan. Namun bagi masyarakat luas dan mata dunia ia menjadi contoh dan bukti bahwa toleransi antarumat beragama di Indonesia sangat tinggi karena masing­masing umat beragama meyakini bahwa pada hakikatnya agama diturunkan untuk senantiasa menebarkan damai dan rahmat bagi sesama. Selain itu, modal sosial lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah budaya bermusyawarah yang telah diim­ plementasikan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Masyarakat Indonesia sangatlah sadar pentingnya musya­ warah dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Cara ini menjadi wadah bagi semua orang untuk dapat saling memberikan dan men­ dengarkan pendapat. Di dalam bermusyawarah, tidak ada orang atau kelompok yang dapat mendominasi dan memak­ sakan kehendaknya. Budaya ini dipraktikkan oleh bang­ sa Indonesia untuk mencapai suatu kesepakatan bersama (mufakat) dalam mewujudkan kebaikan bersama. Berkat pengalaman bangsa Indonesia yang mampu menghadapi tantangan perbedaan dengan selalu mengede­ pankan kepentingan bersama, Indonesia seringkali berperan sebagai penengah dan inisiator perdamaian atas konflik yang terjadi di kawasan. Misalnya, Indonesia pernah menjadi Jakarta Informal Meeting mediator atas konflik yang terjadi ketika Vietnam mendu­ duki Kamboja. Dengan mengadakan (JIM) pada tahun 1988­1989, upaya mediasi berbuah hasil 68
positif di mana Vietnam akhirnya menarik pasukannya dari Kamboja. Indonesia juga berhasil memediasi konflik di Mindanao antara pemerintah Filipina dan Moro National Liberaton Front (MNLF). Dengan bantuan Indonesia, perjanjian damai akhirnya dapat terwujud yang ditandai dengan penanda­ tanganan kesepakatan untuk membuat Kawasan Otonomi Muslim Mindanao. Selain itu, Indonesia juga menjadi inisiator perdamaian yang aktif memberikan masukan atas konflik Rohingnya di Myanmar. Budaya gotong royong, mengede­ pankan musyawarah, dan selalu mengedepankan kepen­ tingan bersama yang dimiliki bangsa Indonesia itu menjadi modal penting dalam penerapan moderasi beragama. Lebih dari itu, modal penting lainnya adalah bahwa ma­ syarakat Indonesia memiliki pengalaman empirik mengim­ plementasikan moderasi beragama dalam penyelesaian se­ jumlah masalah keberagamaan yang muncul. Salah satu contoh kasus yang dapat dikemukakan di sini adalah pembangunan Masjid Nur Musafir di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Masjid tersebut dibangun di tengah­tengah pemukiman umat Kristiani yang menjadi mayoritas. Inisiatif pembangunan masjid ini ber asal dari kebutuhan adanya masjid di wilayah tersebut untuk umat Muslim yang mencapai 279 orang. Untuk beribadah, mereka harus pergi ke kota Kupang yang jaraknya relatif jauh. Pembangunan Masjid Nur Musafir tidak luput dari masalah. Pada tahun 2011, peletakan batu pertama untuk membangun masjid dilaksanakan. Pembangunan ini dapat dimulai setelah panitia pembangunan masjid melengkapi semua berkas­berkas yang menjadi syarat seperti surat izin 69
dari RT/RW dan lurah, rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Kupang, surat keputusan Wali Kota, surat persetujuan dari DPRD Kota Kupang, serta surat dukungan dari masyarakat non-Muslim setempat. Konflik muncul setelah masyarakat Nasrani dan pemuda Karang Taruna setempat memprotes dan menolak pembangunan Masjid Nur Musafir karena menganggap terjadi kecurangan dalam kelengkapan berkas pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Menurut mereka, data tanda tangan dukungan dari 65 warga Kristen yang dipakai sebagai persyaratan adalah data penerima daging kurban, bukan untuk pembangunan masjid. Pada tahun 2002, seorang warga mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, namun juga ditolak oleh warga. Untuk menghindari eskalasi konflik, DPRD Kota Kupang merekomendasikan agar pembangunan masjid diberhentikan sementara. Untuk mengusut dan menindaklanjuti konflik ini, pe­ merintah daerah membentuk Tim Sembilan yang dipimpin oleh Polres Kupang Kota. Konflik ini sempat teralihkan karena Kota Kupang menyelenggarakan pemilihan wali kota. Sete­ lah pemilihan, upaya­upaya pertemuan untuk menyelesai­ kan konflik ini kemudian dilanjutkan. Wali kota baru yang terpilih, Jonas Salean, memberikan kesempatan pada tim pencari fakta yang terdiri dari MUI, FKUB, dan Tim Sem­ bilan Kasatintel Polres Kupang untuk menyelidiki konflik pembagunan masjid Nur Musafir. Pada tanggal 27 Juni 2013, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masya­ rakat (Kesbang Polinmas) Kota Kupang mengadakan mu­ syawarah dengan seluruh komponen masyarakat Batuplat, baik perangkat kecamatan, kelurahan, tokoh agama, karang 70
taruna, dan Forum Pimpinan Daerah. Pertemuan ini meng­ hasilkan bahwa warga Kristen di Batuplat sangat mendu­ kung pembangunan Masjid Nur Musafir, namun menuntut agar semua administrasi harus dilengkapi sesuai peraturan yang berlaku. Pada bulan April 2015, Komisi Nasional Hak Asasi Manu­ sia (Komnas HAM) melakukan upaya mediasi dengan turut serta melibatkan wali kota beserta jajarannya, Kementerian Agama, FKUB, Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Timor, dan para tokoh pemuda. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk memperoleh jalan tengah yang damai dan tanpa kekerasan. Pada tanggal 31 Agustus 2015, upacara adat juga dilaksa­ nakan guna masyarakat dapat saling melupakan kesalahan dan saling memaafkan. Setelah pertemuan-pertemuan ini di­ adakan, pembangunan masjid Nur Musafir dapat dilanjutkan. Pada tanggal 11 April 2016, acara peletakan batu pertama Masjid Nur Musafir dapat terlaksana. Acara ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Kupang bersama dengan Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, dan Direktur Jenderal Bimas Kristen. Kerukunan antarumat beragama da­ pat terlihat dalam acara ini karena dihadiri oleh semua lapis­ an masyarakat, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur, Kalpolda Kupang, Gerakan Pemuda Ansor Kota Kupang, Pemuda Lintas Agama Kota Kupang, serta Fo­ rum Koordinasi Pimpinan Daerah. Pembangunan Masjid Nur Musafir ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia me­ ngedepankan musyawarah dengan pendekatan nirkekeras­ an dalam pernyelesaian konflik berbasis isu agama. Pengalaman empirik lain yang menggambarkan mo derasi sebagai cara penyelesaian masalah adalah kasus ditolaknya 71
Slamet Jumiarto dan keluarganya yang ingin tinggal di RT 8 Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul ka­ rena alasan perbedaan agama. Setelah mengetahui iklan yang menawarkan rumah dengan harga yang cocok, Slamet menghubungi calo dan pemilik rumah dan kemudian segera menempatinya. Ketika menanyakan tentang status agama­ nya yang non­Muslim, calo dan pemilik rumah memastikan masyarakat yang mayoritas Muslim tidak akan memper­ masalahkan. Hari berikutnya, Slamet menemui ketua Rukun Tetangga (RT) setempat untuk izin dan memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan surat nikah. Namun, saat ketua RT mengetahui bahwa Slamet dan keluarganya beragama Katolik, ketua RT tersebut menolak Slamet dan keluarganya untuk tinggal di Dusun Karet. Menurut ketua RT 8, penolakan tersebut berdasar pada peraturan Surat Keputusan dengan Nomor 03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015 yang melarang non­Muslim untuk tinggal di Desa Pleret. Slamet kemudian menemui Kepala Kampung setempat, namun dirinya dan keluarganya tetap tidak diberikan izin tinggal. Kepala Dukuh setempat menjelaskan peraturan yang melarang non­Muslim untuk tinggal di desa Pleret dibuat oleh sekitar 30 tokoh masyarakat dan agama dengan maksud mengantisipasi adanya campur makam antara Muslim dan agama lain. Pemerintah Kabupaten Bantul bersama Kementerian Agama Kanwil Jogjakarta kemudian menginisiasi pertemu­ an untuk mediasi di kantor Sekda Kabupaten Bantul. Tidak hanya Slamet, pada pertemuan kali ini juga dihadiri oleh ke­ pala dukuh, RT dan lurah setempat. Setelah mediasi, perte­ 72
muan ini juga menyepakati peraturan pelarangan non mus­ lim tinggal dan menetap di wilayah Pleret dicabut dan para perangkat desa yang membuat aturan tersebut meminta maaf. Forum menganggap peraturan tersebut dapat men­ cederai NKRI dan bertolak belakang dengan kebinekaan yang menutup ruang perjumpaan antaridentitas yang ber­ beda dan memunculkan kekhawatiran, kecurigaan, ketakutan dan keterancaman dalam melihat identitas yang berbeda. Peraturan seperti ini justru mendorong eksklusi sosial, melegalisasi intoleransi, melanggar hak dan dapat meng­ akibatkan luka moral atas minoritas. Kisah lain yang dapat menjadi rujukan praktik terbaik penyelesaian masalah keberagamaan adalah kisah Gereja Katedral Jakarta mengubah jadwal misa di hari raya umat Islam. Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017, Umat Muslim di Indonesia merayakan hari raya Idul Fitri. Banyak dari Muslim di Jakarta menggunakan Masjid Istiqlal untuk melaksanakan salat Ied pada pagi harinya. Pada waktu yang bersamaan, umat Kristen juga melaksanakan misa di Gereja Katedral yang biasanya dilaksanakan sebanyak enam kali, yaitu pada jam 06.00 WIB, 07.30 WIB, 09.00 WIB, 11.00 WIB, 17.00 WIB dan 19.00 WIB. Oleh karena lokasi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang berdekatan, Dewan Paroki Gereja Katedral Jakarta memutuskan untuk mengubah jadwal misa hanya dilaksanakan empat kali, yaitu pada pukul 10.00 WIB, 12 WIB, 17.00 WIB dan 19.00 WIB. Para pengurus Gereja Katedral mempersilahkan umat Islam untuk memakai halaman gereja untuk parkiran sebagai dukungan mereka atas terlaksananya salat Idul Fitri. Kisah toleransi antarumat beragama ini ternyata terulang lagi pada pelaksanaan Salat 73
Idul Adha pada 11 Agustus 2019 di Masjid Istiqlal. Demikianlah, gerakan merajut toleransi dan kebineka­ an di negeri ini terus tumbuh. Tak hanya dalam wadah dialog yang merupakan ruang perjumpaan masyarakat lintas agama, suku dan ras, melainkan juga dalam aksi solidari­ tas kemanusiaan. Di sejumlah daerah, masyarakat meng­ inisiasi membangun monumen sebagai simbol perdamai­ an, seperti Monumen Merpati Perdamaian di kota Padang, Tugu Perdamaian di Kota Sampit, Tugu Cinta Damai di Tanjung Se lor Kalimantan Utara, dan lain­lain. Selain itu, ada juga Bu­ kit Kasih di Minahasa Sulawesi Utara yang didasari oleh sikap masyarakat Minahasa dan Tomohon yang toleran. Aneka tugu atau monumen perdamaian, bahkan mural, sebagai simbol diam itu menjadi pengingat pentingnya merajut dan men­ jaga toleransi. Dari seluruh pelosok negeri, simpul­simpul toleransi mengalir merajut temali kerukunan. Kita tahu, umat Hindu dan Islam di Desa Keramas Kecamatan Blahbatu Gianyar Bali hidup rukun berdampingan. Untuk merekatkan kerukunan dibangun toleransi aktif yang wajib dijalankan oleh kedua kelompok. Saat umat Hindu melaksanakan kegiatan keaga­ maan hari raya Nyepi, umat Islam ikut serta dalam mengarak Ogoh­ogoh dan menyumbangkan minuman serta makanan untuk umat Hindu. Sebaliknya, saat kaum Muslim menjalan­ kan ibadah puasa, tetangga Hindu menghormatinya dengan mengeluarkan larangan untuk tidak makan, minum dan me­ rokok di depan umat Islam yang sedang menjalankan iba­ dah tersebut. Saat umat Islam merayakan Maulid Nabi, umat Hindu akan memberikan sumbangan berupa makanan, dan ketika Idul Fitri, umat Hindu datang bersilatu rahmi. Hal ini 74
menandakan bahwa sikap saling menghargai merupakan ruang perjumpaaan kerukunan sekaligus menjadi pranata sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang dialog mana­ kala terjadi persoalan sosial yang melibatkan kedua pihak. Sesungguhnya model toleransi di desa Keramas juga mudah dijumpai di tempat lain. Pada hari­hari raya ke­ agamaan, seperti Idul Fitri, di berbagai sudut pelosok desa di Jawa dikenal istilah kegiatan silaturahmi ber­ anjangsana ke tetangga dan kerabat sekaligus untuk saling memaafkan, diikuti oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengenal batas agama. Begitu juga ronda bersama, saling menjaga tempat ibadah, dan saling melayat jika ada warga yang meninggal. unjung, Selanjutnya model toleransi ditemukan oleh Huda (2015) di Desa Balun Lamongan. Desa Balun adalah desa yang paling unik di Kabupaten Lamongan, bahkan mungkin di Indonesia. Di desa ini terdapat tiga agama yang dipeluk oleh warganya, yaitu: Islam, Hindu, dan Kristen, namun relasi kehidupan sosio­kultur dan sosio­religi relatif damai dan penuh toleransi di tengah perbedaan agama, sehingga desa ini dikenal dengan "Desa Pancasila" atau "Kampung Inklusif". Tentu fenomena ini menarik karena di tengah perbedaan agama mereka dapat membangun tata kehidupan sosio­ kultur yang damai dan harmonis. Sementara di daerah lain perbedaan agama atau keyakinan menjadi legitimasi atau pemicu terjadinya konflik dan kekerasaan antar kelompok di masyarakat. Pertama Model toleransi yang terpola di Desa Balun adalah sebagai berikut: , perangkat desa pluralistik berasal dari seluruh elemen masyarakat yang berbeda agama, Islam, 75
Kedua Hindu, Kristen; , keluarga multikultural yang terdiri dari beragam agama (Islam, Hindu, Kristen) dalam satu atap rumah dalah satu keluarga; " multikultural, adalah kegiatan dalam mensikapi siklus kehidupan (hamil, kelahiran, mendapatkan rezeki, kematian) atau dalam momentum­momentum penting dalam berma­ syarakat (HUT RI, puasa, hari raya) dengan mengadakan hajatan yang dipimpin pemuka agama dengan ritual doa de­ ngan sajian makanan dan dapat "berkat" kenduren, dengan mengundang seluruh warga tanpa melihat latar belakang agama; dan , dakwah inklusif, adalah cara mengajak orang berbuat baik dan memperingatkan orang untuk tidak berbuat jahat dengan cara santun, toleran, menghargai dan menghormati dengan kelompok yang berbeda kultur, aga­ ma. Diharapkan model tole ransi yang terbangun di Desa Balun dapat menjadi inspirasi dan cermin bagi masyarakat Indonesia lainya yang rawan akan terjadinya konflik, sehingga harapan kita membangun Indonesia yang bersatu, toleran, maju, damai dan harmonis dapat terwujud. Ketiga ngaturi , kenduri/" Keempat Tidak jauh dari ibukota negara Jakarta, berjarak kurang lebih 20 kilometer, terdapat Kampung Sawah (sebuah wi­ layah di Kota Bekasi) yang memiliki model toleransi yang sangat unik, karena kerukunan telah menjelma menjadi adat istiadat. Masyarakat Kampung Sawah, yang didominasi oleh etnis Betawi, dan biasanya etnis Betawi identik dengan keislamannya, terlatih hidup dalam perbedaan agama satu sama lain. Pelajaran menjaga hidup bersama dapat dipetik dari warga Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik di pinggir Jakarta ini.Bagi orang­orang Betawi di sini, toleransi bukan saja slogan tapi sudah menjadi adat. Tiap­tiap warga 76
baru yang datang bisa dengan mudah merasakan kerukun­ an di sini, cukup dengan menerima warna­warni perbedaan sebagai kekayaan bersama. Di Kampung Sawah, tiga tempat ibadah terletak berde­ katan satu sama sama lain, semuanya berada di Jalan Raya Kampung Sawah, Kelurahan Jatimurni hingga Kelurahan Jatimelati, Bekasi, Jawa Barat. Tiga tempat ibadah itu adalah Masjid Agung Al Jauhar Yayasan Pendidikan Fisabilillah (Yasfi), Gereja Kristen Pasundan (GKP) Jemaat Kampung Sawah, dan Gereja Katolik Santo Servatius. Per- Adat di Kampung Sawah bisa diterapkan di masyarakat tama lain untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. , nenek moyang mereka mengajarkan sikap toleransi sejak kecil. Belajar kerukunan bukan dari sekolah, tapi di­ mulai dari keluarga. , masyarakat lintas agama saling mengunjungi saat hari besar agama­agama. Ini bukanlah aktivitas ikut beribadah agama lain, melainkan silaturahmi sebagai sesama warga. Kedua Dengan praktik­praktik seperti itu, toleransi bukan hanya berhenti sebagai sekadar nasihat melainkan menjadi praktik. Praktik kemudian menjadi adat, dan adat kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Ini juga yang menjadi sebab suasana tahun baru selalu semarak di Kampung Sawah, warga saling bersalaman, keliling, dan membaur. Bila ada potensi konflik antarumat beragama yang ter­ deteksi, maka potensi itu segera dibicarakan oleh pihak pengurus rumah ibadah yang ada di kampung ini. Konflik pun bisa langsung diredam sejak dini. Saat Natal tiba, warga Muslim akan membantu mengamankan lingkungan. Bila 77
salat Idul Fitri atau Idul Adha, warga Kristiani juga turut mengamankan. Bila ada acara di gereja namun jemaat ku­ rang lahan parkir, maka jemaat dipersilakan parkir di halaman masjid. Untuk menjaga ketenteraman bersama, takmir mas­ jid maupun pengurus gereja akan melarang ceramah­cera­ mah agama yang menyulut suasana permusuhan antarumat beragama. Pengalaman keberagamaan masyarakat di atas men­ cerminkan sebuah moderasi beragama yang berakar dari nilai­nilai kebaikan di masyarakat, sehingga merupakan pranata sosial yang dapat disebut sebagai kearifan lokal. Model mode rasi beragama seperti ini dapat dipromosikan dan dikembangkan di tempat lain dan merupakan sebuah modalitas sosial sebagai temali kerukunan. Inisiasi yang sudah dilakukan masyarakat yang dirujuk sebagai kearif­ an lokal, sudah semestinya diterapkan sebagai model di tempat lain. Beberapa model toleransi di atas niscaya merupakan cermin perilaku yang berakar pada pandangan keagamaan yang moderat. Menyikapi hal ini sudah saatnya Negara meng­ ambil peran untuk mempromosikan model­model moderasi beragama sebagai modal sosial membangun negeri ini dalam bingkai keharmonisan. Sejumlah contoh kecil pengalaman di atas adalah contoh bagaimana masyarakat Indonesia piawai menyikapi perbedaan dengan selalu mengedepankan musya­ warah, kemanusiaan, toleransi, dan kearifan lokalnya. Bangsa Indonesia sesungguhnya mempunyai modal so­ sial yang kuat untuk menghadapi tantangan­tantangan atas keragaman dan keberagamaan yang muncul. Konflik dan ketegangan yang muncul di masyarakat tidak selalu men­ 78
cerminkan akutnya intoleransi dan konservatisme dalam beragama. Hal itu kadang terjadi akibat ketiadaan data yang menyebabkan miskomunikasi dan salah paham sehingga menimbulkan ketegangan. Menyikapi keragaman dapat dianalogikan dengan lima jari yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Setiap jari mempunyai fungsi dan ciri masing­masing. Apabila kelima jari itu bersatu maka akan terbangun suatu kekuatan yang besar yang dapat menyelesaikan berbagai macam pekerjaan seberat apa pun itu. C. Moderasi Beragama untuk Penguatan Toleransi Aktif Moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari terma toleransi, atau toleran. Dari berbagai pembahasan terdahulu dapat dikemukakan bahwa moderasi beragama adalah proses, dan toleransi adalah hasil atau buah ( ) jika moderasi diterapkan. outcome Kata toleransi bisa diartikan kelapangan dada, dalam pengertian suka kepada siapa pun, membiarkan orang ber­ pendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu ke­ bebasan berfikir dan berkeyakinan lain. Toleransi dalam konteks ini dapat dirumuskan sebagai satu sikap keterbu­ kaan untuk mendengar pandangan yang berbeda, toleransi berfungsi secara dua arah yakni mengemukakan pandang­ an dan menerima pandangan dalam batas­batas tertentu namun tidak merusak keyakinan agama masing­masing. Hakikat toleransi terhadap agama­agama lain merupakan satu prasyarat yang utama bagi terwujudnya kerukunan na­ sional. Sementara itu kerukunan nasional merupakan pilar 79
Moderasi beragama adalah proses, dan toleransi adalah hasil atau buah (outcome) jika moderasi diterapkan. Moderasi Beragama... bagi terwujudnya pembangunan nasional. Melalui sikap toleran dan saling menghargai secara substantif antar pemeluk agama, maka akan terwujud interaksi dan kesepahaman yang baik di kalangan masyarakat beragama sehingga bisa terwujud tata kehi­ dupan yang aman, tenteram dan rukun. Dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB yang diterbitkan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Ke­ agamaan (2019), toleransi merupakan salah satu indikator paling signifikan untuk menciptakan kerukunan umat ber­ agama, yaitu sebuah kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling meng­ hargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadat masing­masing. Indonesia pernah mengalami berbagai konflik keke­ rasan sosial keagamaan, konflik-konflik tersebut berakibat pada kerugian yang tak ternilai, baik harta benda maupun jiwa. Banyak rumah ibadah, rumah­rumah, bahkan fasilitas sosial dirusak, dibakar atau dihancurkan, hingga korban jiwa yang tidak sedikit. Peristiwa kekerasan tersebut sering terjadi dan banyak diberitakan media, baik media cetak ma­ upun elektronik. Para pelaku yang terlibat dalam peristiwa­ ­peristiwa tersebut nampaknya belum menyadari bahwa kebinekaan atau keragaman itu adalah anugrah Tuhan yang harus disyukuri sehingga perlu dikelola secara baik. Peristiwa-peristiwa konflik kekerasan tersebut sejatinya tidak menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia se­ 80
cara keseluruhan, karena secara historis bangsa Indonesia yang majemuk ini selama berabad­abad telah mempraktik­ kan prinsip hidup bersama yang harmonis. Sejak wilayah nusantara ini belum dapat disebut sebagai negara secara "bhinneka tunggal ika" politik, bangsa Indonesia telah memegang teguh semboyan yang berarti beragam tapi satu. Kebinekaan hanya bisa bertahan lama manakala kita dapat mengembangkan kultur toleransi yang sejati, bukan toleransi karena terpaksa atau toleransi yang dibungkus ke­ pura­puraan. Toleransi sejati yang dimaksud di sini adalah toleransi yang tidak pasif dengan sekadar menghargai dan menghormati pemeluk keyakinan yang berbeda, namun juga aktif melakukan komunikasi, membangun kebersama­ an dan kerjasama dalam kehidupan sosial budaya. Bangsa Indonesia harus mampu memelihara kebhinekaan melalui sikap toleransi aktif tersebut. Tanpanya, bangsa dengan ba­ nyak ragam keyakinan dan ratusan jenis suku atau etnis ini dapat hancur karena pertikaian. Upaya peningkatan kerukunan antarumat beragama dan toleransi sudah lama dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agama. Pada era tahun 1970an misalnya, di­ , setuju dalam kenal adanya konsep ketidaksetujuan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Proyek Kerukunan Hidup antarumat Beragama. Proyek ini berisi sejumlah kegiatan yang bersifat membangun dia­ log antar iman. Konsep, yang awalnya digagas oleh Menteri Agama A. Mukti Ali, tersebut mengajak umat beragama un­ tuk lebih menyadari bahwa umat dalam kehidupan bangsa ini tidak hanya satu, melainkan banyak dan berbeda­beda. Pemerintah melihat kerukunan merupakan faktor penting agree in disagreement 81
bagi integrasi nasional dan terwujudnya stabilitas dalam menunjang pembangunan. Kerukunan nasional merupakan modal utama bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan da­ lam rangka mencapai tujuan dan cita­cita pembangunan. Dilema agama­agama yang paling serius adalah tatkala berhubungan dengan kalangan di luar komunitasnya. Ham­ pir semua agama memandang pihak lain lebih rendah, bah­ kan cenderung mendiskreditkan ketika berbicara komuni­ tas di luar dirinya. Hal ini tidak lepas dari keyakinan setiap pemeluk agama bahwa kebenaran atau keselamatan ha­ nya ada pada agama yang dianutnya ( ). Padahal perbedaan paham keagamaan bahkan perbedaan agama, merupakan bagian tidak terpisah dari realitas kehidupan. Perbedaan bisa menjadi potensi, namun bisa juga menjadi persoalan. Menjadi potensi jika dipahami secara baik dan dikelola secara konstruktif untuk semakin memperkaya makna hidup, dan menjadi persoalan jika disikapi secara eksklusif dan intoleran. truth claim Sikap keberagamaan yang eksklusif yang hanya meng­ akui kebenaran dan keselamatan secara sepihak, dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama. Konflik ke­ agamaan yang banyak terjadi di Indonesia, umumnya dipicu adanya sikap keberagamaan yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran. Wajah agama yang sejatinya damai, sejuk, dan oase harapan kebahagiaan men­ jadi penuh perselisihan, permusuhan, bahkan pembantaian. Dari uraian tersebut, upaya membangun kerukunan bu­ kan hal yang sederhana, dibutuhkan kebijakan, strategi, dan beragam pendekatan baik yang bersifat sosiologis maupun 82
teologis. Upaya membangun kerukunan dalam masyarakat membutuhkan modal sosial. Banyak ahli telah menjelaskan modal sosial yang dapat membantu masyarakat dalam men­ ciptakan situasi damai. Sebagian menyebut bahwa semakin kuat jaringan ke­ wargaan dalam sebuah masyarakat, semakin kecil kemung­ kinan terjadinya kekerasan komunal antar warga. Jaringan keterlibatan warga yang mampu menumbuhkan sikap sa­ ling percaya antar sesama warga ini adalah modal sosial yang berharga. Semakin kuat jaringan kewargaan dalam masyarakat, semakin besar kemungkinan bagi warganya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, ter­ masuk koordinasi dalam meredam potensi konflik. Jaringan kewargaan tersebut mencakup jaringan kewar­ gaan formal maupun informal. Jaringan kewargaan formal bisa dalam bentuk asosiasi, sedangkan keterlibatan warga yang bersifat informal seperti makan malam bersama, saling mengunjungi, pertemuan di warung, di jalan, dan lain­lain. Semakin banyak jaringan kewargaan dalam sebuah masyara­ kat, maka semakin ia berpotensi menjadi modal sosial yang dapat membantu masyarakat dalam menciptakan situasi damai. Selain itu, jaringan kewargaan antar komunitas berupa partisipasi warga dalam kegiatan bersama dapat mencegah potensi konflik. Komunikasi kewargaan yang bersifat informal dan sehari­hari mungkin cukup kuat menjaga kohesi sosial di pedesaan tetapi tidak memadai di kota­kota besar. Ikatan kewargaan yang bersifat formal asosiasional sangat diperlukan untuk menciptakan perdamaian antar­ etnis di perkotaan. 83
Suprapto (2013: 19) yang mengkaji hubungan Hindu dan Muslim di Indonesia terutama di Lombok yang berlang­ sung dalam suasana harmonis menyimpulkan bahwa proses harmoni dan integrasi sosial akan terbentuk jika terdapat Kedua tiga hal yaitu: , pemahaman agama yang inklusif; trust memaafkan masa lalu, , dan ikatan antarwarga. Suprapto juga menambahkan bahwa konflik komunal yang terjadi adalah disebabkan ka­ rena mulai pudarnya kearifan lokal dan minimnya ruang publik, dua hal yang melemahkan ikatan warga. Melemah­ nya ikatan warga yang berkelindan dengan dengan faktor lain seperti sejarah, politik, ekonomi, dan budaya, menye­ babkan berbagai pertentangan antarwarga mudah bergeser dari ketegangan personal ke konflik komunal, dan menjurus pada konflik etnis dan agama. Pertama Ketiga, , ketaatan pada hukum; Demikianlah, toleransi aktif dari para pemeluk agama sangat dibutuhkan dalam mewujudkan harmoni sosial. Upaya membangun kerukunan antar pemeluk agama tidak bisa hanya dengan memandang perbedaan sebagai fakta so­ sial yang fragmentatif, namun juga perlu adanya keterlibat­ tan aktif, yaitu bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan melam­ lui interaksi sosial yang intens, guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan sesuai yang dicita­citakan. Sejarah panjang bangsa Indonesia menunjukkan bahwa banyak agama­agama yang kemudian masuk ke Indonesia dan diterima oleh masyarakat, yang saat itu juga sebagian besar sudah memiliki agama. Dalam rentang sejarah yang panjang mereka saling berinteraksi, proses interaksi tersebut 84
berlangsung nyaris tanpa gejolak yang berarti. Hal ini dise­ babkan karena adanya sikap toleransi aktif masing­masing pemeluk agama, sehingga dapat hidup saling menerima dan hidup bersama berdampingan. Hal demikian tidak terlepas dari adanya sikap moderat yang dipegang teguh masing­ masing pemeluk agama. Kelompok moderat memandang umat agama lain sebagai makhluk Tuhan yang juga harus sunnatullah, dilindungi dan dihormati. Dalam pandangan kelompok mo­ derat keragaman adalah sehingga sikap toleran dan menghargai pluralitaslah yang selalu dikedepankan se­ hingga terwujud harmoni sosial. D. Moderasi Beragama untuk Nirkekerasan Secara historis, visi moderasi (jalan tengah) dalam beragama bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Dari sisi kebijakan, misalnya, substansi visi moderasi beragama bisa dilihat dari terobosan­terobosan Kementerian Agama RI terkait kerukunan hidup umat beragama, seperti telah dikemukakan sebelumnya. Bersandar pada gagasan 'Setuju dalam Ketidaksetujuan' misalnya, Kementerian Agama menerapkan kebijakan untuk mengajak umat beragama meyakini bahwa agama yang dipeluk, itulah yang paling baik. Kendati demikian, setiap umat beragama mengakui bahwa di antara agama yang satu dengan agama­agama lainnya memiliki dua sisi, perbedaan dan persamaan. Pengakuan ini akan mengantarkan pada sikap saling menghargai satu kelompok agama dengan kelompok agama lainnya. Selain itu, ada juga konsep Trilogi Kerukunan di Ke­ 85
menterian Agama, yang mengupayakan terciptanya tiga kerukunan, yakni: kerukunan intern umat beragama, ke­ rukunan antarumat beragama, dan kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah. Trilogi kerukunan yang di­ gaungkan oleh Menteri Agama Alamsjah Ratu Perwiranegara ini dimaksudkan untuk menciptakan sikap toleran, saling pengertian, saling menghargai dan menghormati antar dan intraumat beragama, sehingga terbina kerjasama dalam ke­ hidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di bawah payung NKRI yang berasaskan Pancasila dan UUD '45. the middle path ) di ta­ hun 1990an, yang diterjemahkan dalam program­program terkait kerukunan umat beragama. Menteri Agama Tarmizi Taher, misalnya, mendirikan sebuah Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Ber agama (LPKUB) pada 1993. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah untuk melakukan kajian pemi­ kiran keagamaan yang melihat hubungan yang harmonis antarumat beragama dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada pemerintah dari hasil kajian tersebut. LPKUB ini juga diharapkan menjadi barometer terkait ke­ rukunan umat beragama dalam skala nasional, regional dan internasional. Tarmizi memiliki cara pandang bahwa kehar­ monisan umat beragama merupakan potret dari keyakinan agama 'jalan tengah' dengan mengacu pada semagat agama yang moderat. Ada juga konsep 'jalan tengah' ( Rekam jejak kebijakan di atas menunjukkan bahwa ke­ beragamaan jalan tengah yang berbasis pada spirit ajaran agama yang moderat, secara substantif sudah menjadi per­ hatian Kementerian Agama sejak lama, dan mendapat per­ hatian dari hampir semua Menteri Agama, hanya saja belum 86
dirumuskan secara sistematis dan terstruktur sebagai sebuah visi utama, seperti moderasi beragama yang digaungkan oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin sejak 2014. Selain moderasi beragama, memang ada juga upaya gencar untuk menangkal radikalisme melalui pendekatan deradikalisasi. Namun, pendekatan ini saja memiliki kele­ mahan karena cenderung mengabaikan upaya internalisasi ajaran agama, yang sesungguhnya merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seperti telah dikemukakan, moderasi ber agama memiliki dua tujuan: pertama, internalisasi ajaran problem agama secara substantif, dan kedua, untuk ikut meng atasi kekerasan atas nama agama. Sebagai panduan praksis, moderasi atau jalan tengah, jika disepakati sebagai bagian dari strategi nirkekerasan, bisa diadvokasi dan dikampanyekan dengan tiga cara (Panggabean & Ali­Fauzi dalam Abu Nimer, 2010), yakni: Pertama, ' jalan tengah' keberagamaan bisa dikampanye­ kan dengan menggunakan mekanisme intra­agama de ngan melihat pada aspek internal agama itu sendiri me lalui pe­ ngembangan etika dan spiritualitas baru yang lebih men­ dukung perdamaian secara nirkekerasan. Hal ini bisa dila­ kukan dengan cara menggunakan tafsir teks­teks aga ma yang menekankan pada sikap toleran dan inklusif yang berbasis pada nilai­nilai kemanusiaan. Selain reinterpretasi teks aga­ ma, mekanisme internal­agama juga bisa dilakukan dengan menggunakan otoritas tokoh atau pemimpin agama un­ tuk mengajak para pengikutnya agar mengedepankan per­ damaian. Kedua, keberagamaan 'jalan tengah' juga dapat dilakukan 87
dengan menggunakan mekanisme antaragama. Pada tahap ini, lebih menekankan pada tindakan. Dalam konteks Indo­ nesia yang multikultural, hal ini bisa dipraktikkan de ngan cara membina perdamaian melalui dialog antar individu, kelompok dan komunitas antaragama dengan membangun pergaulan yang harmonis lewat kerja sama dalam kegiatan kemasyarakatan, berkunjung dalam perayaan hari­hari ke­ agamaan, dan bergaul dengan tanpa ada beban perbedaan. Kerja sama antar­agama ini bisa dipraktikkan dalam asosia­ si yang berdasarkan kepentingan bersama seperti dalam bi­ dang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik dan budaya. Praktik yang baik dalam konteks Indonesia adalah adanya komunitas yang merangkul semua pemeluk agama, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang kini sudah berdiri di 34 Propinsi dan kabupaten. Forum ini meru pakan modal penting untuk agenda­agenda kerukunan ke depan. Berbagai pengalaman empirik Indonesia menunjukkan bahwa ekstremisme dan kekerasan atas nama agama tidak cukup diatasi dengan gerakan deradikalisasi, melainkan juga harus sinergi dengan gerakan moderasi. Ketiga, 'jalan tengah' keberagamaan juga bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekstra­agama. Pende­ katan ini dalam praktiknya le­ bih menekankan pada meka­ nisme yang bersifat sistemik internasional. yang berskala Dalam konteks global dewasa ini, hal itu bisa dilakukan de­ ngan membuat asosiasi trans­ nasional yang diikat dengan satu misi bersama yakni per­ damaian dunia. Berbagai pengalaman em­ pirik Indonesia menunjukkan 88
bahwa ekstremisme dan kekerasan atas nama agama tidak cukup diatasi dengan gerakan deradikalisasi, melain kan juga harus sinergi dengan gerakan moderasi, agar bandul dari sisi ekstrem kanan dapat ditarik ke tengah, bersama­sama de­ ngan satu bandul ekstrem lainnya di sisi kiri. Selama esktremitas beragama ada di salah satu sisi, dan moderasi beragama tidak hadir, maka intoleransi dan kon­ flik keagamaan tetap akan menjadi 'bara dalam sekam', yang setiap saat bisa meledak, apalagi jika disulut dengan sumbu politik. E. Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital Kompleksitas kehidupan keagamaan saat ini mengha­ dapi tantangan dan per ubahan yang sangat ekstrem berbe­ da dengan masa­masa sebelumnya karena dunia sekarang te ngah memasuki era disrupsi, sehingga dalam kehidupan ke agamaan pun kita bisa menyebut adanya disrupsi ber­ agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata dis­ rupsi didefinisikan sebagai "hal tercerabut dari akarnya". Biasa nya, disrupsi dikaitkan dengan pesatnya perkemba ngan teknologi komunikasi dan informasi, yang kini memasuki revolusi industri digital 4.0. Era disrupsi mengakibatkan disruptive ter jadinya perubahan radikal dalam semua aspek kehidupan, technology tak terkecuali bidang kehidupan keagamaan. Istilah ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, komputasi, otomasi, dan robotisasi. Kondisi inilah yang ke­ mudian melahirkan suatu perubahan radikal yang sangat ce­ pat dan mengakibatkan efek domino yang luar biasa masif, ter­ 89
masuk dalam perilaku beragama. Internet juga meng ubah pola perilaku beragama. Hasil survei nasional PPIM UIN Jakarta di tahun 2017 menunjukkan bahwa internet berpe ngaruh besar terhadap meningkatnya intoleransi pada ge nerasi milenial atau ge­ nerasi Z. Siswa dan mahasiswa yang tidak memiliki akses internet lebih memiliki sikap moderat dibandingkan mere­ ka yang memiliki akses internet. Padahal mereka yang me­ miliki akses internet sangat besar, yaitu sebanyak 84,94%, sisanya 15,06% siswa/mahasiswa tidak memiliki akses in­ ternet. Rupanya generasi milenial lebih mengandalkan du­ nia maya sebagai sumber belajar agama. Sebanyak 54,37% siswa dan mahasiswa belajar pengetahuan tentang agama dari internet, baik itu media sosial, blog, maupun web site. Mengapa perkembangan teknologi komunikasi dan in­ formasi digital ini sedemikian berpengaruh terhadap peri­ laku sosial, termasuk perilaku beragama? Karena media di­ gital ini bersifat membangun jejaring, tidak memihak, inter­ aktif melibatkan peran aktif manusia, dan bahkan seringkali dapat dimanipulasi. Kemudahan akses internet yang tidak memiliki aturan baku ini layaknya pasar bebas, siapa saja da­ pat menuliskan informasi apa pun bahkan catatan pribadi pun bisa dipublikasikan dan menjadi komsumsi secara luas. Bah­ kan, keberlimpahan sumber informasi ini juga telah menjadi media belajar yang kian digemari oleh generasi Z. Perubahan preferensi sumber informasi keagamaan seperti ini tentu juga berdampak pada pemahaman konsep 'saleh' dalam ber agama. Bagi generasi 'konvensional', saleh mungkin dilekatkan pada umat beragama yang rajin datang ke rumah ibadah, salat di masjid, atau sembahyang di gereja. 90
Namun, kini simbol kesalehan itu bisa jadi telah berpindah dari rumah ibadah ke internet, dari masjid ke media sosial. Ini mengingatkan apa yang digambarkan oleh budayawan , di mana pada Kuntowijoyo sebagai masa tertentu ada pergeseran makna umat yang sebelumnya melekat pada masjid sebagai rumah ibadah, kepada ikon institusi modern, seperti ormas, partai, unit usaha, dan lainnya. Dalam konteks era digital ini, "umat baru" itu wujud dalam media sosial, dengan karakteristik "kesalehan milenial" yang khas. Muslim Tanpa Masjid Masalahnya, meskipun konten di media sosial lebih mudah diakses dan disajikan dalam bentuk yang menarik, namun informasi benar dan salah kian campur aduk tak terkendali. Ini berdampak serius ketika menyangkut konten agama, apalagi hal ini juga didukung oleh perubahan sikap masyarakat yang serba instan. Budaya instan dan praktis yang tercipta dari revolusi digital ini membuat masyarakat cenderung lebih menyukai berita melalui sosial media dibanding media masa. Selain itu, revolusi digital juga mempengaruhi pola membaca masyarakat. Masyarakat cenderung menyukai judul berita yang bersifat provokatif dan heboh. Kebanyakan masyarakat langsung mempercayai isi konten yang terdapat pada berita tanpa melakukan verifikasi. Hal inilah yang ) beredar di menyebabkan banyaknya berita hoaks ( mana­mana. hoax Hoaks dapat didefinisikan sebagai kebohongan yang te­ rencana untuk mengecoh dan menipu orang lain. Hoaks amat berbahaya jika sampai mencelakakan, apalagi jika hoaks itu menggunakan topeng agama, maka ia dapat mencipta kan 91
konflik dan peperangan penuh militansi, karena watak aga­ ma yang sangat menyentuh sisi emosional setiap manusia. Hoaks juga akan sangat destruktif jika disampaikan oleh orang yang mengaku pengkhotbah agama, karena niscaya kata­katanya didengar oleh umatnya. Ia dapat mereduksi ni­ lai mulia agama. Menimbang dampak jahatnya, hoaks dapat dianggap lebih keji dari pembunuhan (Komaruddin Hidayat, "Hoaks dan Agama", Kompas , 8/1/2019). Selain merebaknya kasus hoaks, wajah ganda internet juga memberi ruang penyebaran konten kebencian dengan mengatasnamakan agama. Bahkan konten­konten ini me­ nyusup dalam konten yang bermuatan pendidikan agama. media sosial seperti saat ini, banyak orang ter­ Di era goda menjadikan berbagai informasi dan opini yang berse­ baran di internet sebagai jalan pintas ( ) atas bahan referensi dan pengetahuan soal­soal keagamaan tanpa me­ lakukan verifikasi. Banyak yang berniat baik untuk belajar Islam melalui internet dan media sosial lainnya, namun ka­ rena ceroboh atau tidak ada yang mengarahkan justru ke­ mudian terjerumus dalam memilih serta menyeleksi konten yang seharusnya dihindari. boom shortcut Demikianlah, perkembangan teknologi membuat tempat belajar berganti, terutama pada masyarakat yang sudah ak­ rab dengan teknologi. Kalau dulu belajar agama pada kiai di pesantren, saat ini ada "kiai Google". Umat digital men­ jadi terbiasa menemukan kebenaran tunggal, tanpa pen­ jelasan dan pengayaan. Menghadapi umat digital dengan karakteris tik seperti ini, perspektif moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan , apalagi masyarakat Indonesia sangat plural dan multikultural. framing 92
Isu tentang dampak era disrupsi terhadap kehidupan beragama di Indonesia ini pernah menjadi salah satu ke­ gelisahan dan perhatian utama para agamawan, budayawan, akademisi, dan para generasi milenial yang berdialog bersama pada akhir Desember 2018 di Ancol, Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan Risalah Jakarta, yang menyepakati bahwa era disrupsi telah membawa perubahan dalam kehidupan ber­ agama di Indonesia. Ekses era disrupsi ini kemudian men­ ciptakan dislokasi intelektual dan kultural, serta mendo­ rong eksklusi dan penguatan identitas kelompok. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai media disruptif menjadi pengubah permainan karena membawa budaya baru yang serba instan. Forum Ancol itu kemudian mengusulkan satu strategi pengembangan program­program untuk menerjemahkan materi atau muatan yang substantif dari tokoh agama, budayawan dan akademisi, menjadi konten dan sajian yang lebih mudah dipahami generasi muda tanpa kehilangan bobot isinya. Suka atau tidak suka, era disrupsi digital ini memang mendorong lahirnya kompleksitas masyarakat dalam ber­ agama. Akibat dangkalnya sumber pengetahuan agama, ada yang terlalu tekstual dalam memahami ayat­ayat suci disertai fanatisme berlebihan sehingga mengarah pada ekslusivisme, ekstremisme, bahkan terorisme. Ada yang kebablasan menaf­ sirkan isi kitab suci sampai tidak bisa membedakan antara ayat Tuhan dan yang bukan. Ada pula yang mempermainkan pesan­pesan Tuhan menjadi pesan pribadi yang sarat kepen­ tingan. Semua persimpangan itu rentan menciptakan konflik yang dapat mengoyak keharmonisan kehidupan bersama. 93
Pada posisi ini, moderasi beragama tak lagi sekadar wajib tapi sudah menjadi kebutuhan untuk diimplementasikan demi kehidupan beragama yang lebih baik. Sayangnya, pihak­pihak yang dianggap memiliki otoritas pengetahuan agama, baik dari kalangan agamawan maupun akademisi, dalam era disrupsi ini dirasakan kurang hadir mengisi dahaga keberagamaan publik lewat ruang­ruang media sosial, padahal sejatinya mereka memiliki pengeta­ huan mendalam dan sangat mampu menghadirkan nilai­ nilai luhur moral dan spiritual agama. Di era ini, pengembangan literasi ke agamaan yang me­ ngandung muatan ajaran moderat sangat mendesak di­ lakukan untuk mengimbangi konservatisme berbasis media sosial. Mengapa? Karena saat ini faktor­faktor yang dapat menyumbang tumbuh suburnya pemahaman ke agamaan yang sempit semakin kompleks, bukan saja muncul dari lingkungan keluarga, pertemanan, atau pelajaran di sekolah, melainkan juga yang tak terbendung adalah dari informasi yang tersedia di internet. Karenanya, di era yang dikenal dengan era disrupsi atau perubahan ini, setiap orang perlu memikirkan kembali praktik beragama yang selama ini dianutnya. Kebiasaan­ kebiasaan yang sudah menjadi lama tertantang oleh adanya kebiasaan­kebiasaan baru sehingga kehilangan lagi relevansinya untuk era sekarang. habitus Disrupsi adalah sebuah inovasi yang berpotensi meng­ gantikan pemain­pemain lama dengan yang baru, dan di­ incumbent anggap sebagai ancaman bagi pemain­pemain lama, atau . Perubahan ini ter kadang menjadi suatu ke­ 94
khawatiran karena akan membunuh kebiasaan­kebiasaan lama yang menjadi inti keyakinannya. Singkat kata, disrupsi, dari kata , adalah sebuah inovasi yang akan meng­ gantikan seluruh sistem lama dengan cara­cara baru. Dis­ rupsi berpotensi menggantikan pemain­pemain lama de­ ngan cara yang baru, dan menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasil­ kan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. disruption Di era disrupsi, kehadiran generasi milenial memiliki momentumnya. Dengan fasilitas internet dan sosial media (sosmed), generasi milenium cenderung tidak menganggap otoritas agama (kyai, ustadz dan guru agama) sebagai bagi­ an penting dari kehidupan sehari­hari mereka. Berbeda de­ ngan generasi sebelumnya, kaum milenial sering fokus pada kebutuhan individu dan sangat kritis terhadap nilai­nilai dan keagamaan tradisional. Mereka telah diajarkan untuk mem­ pertanyakan otoritas keagamaan ketika cita­cita moral diper­ taruhkan. Akibatnya, mereka menjadi lebih mandiri dan ber­ konsultasi dengan berbagai sumber untuk bimbingan agama mereka. Seringkali kita menyaksikan penjelasan obyektif se­ buah keyakinan keagamaan dikalahkan oleh pilihan­pilihan personal yang diperolehnya dari sumber­sumber yang tidak otoritatif. Kebenaran kemudian menjadi tidak tunggal, tapi beragam. Konten­konten keagamaan yang radikal dan ekstrem menjadi mudah mereka konsumsi tanpa ada konsultasi de­ ngan otoritas­otoritas keagamaan tradisional yang ada. Aki­ batnya, pemikiran keagamaan sebagian kelompok millenial cenderung radikal dan ekstrem. Kondisi dimana sumber 95
kebenaran tidak lagi tunggal, tapi beragam, bahkan diang­ gap tidak penting, disebut juga dengan pasca kebenaran atau sebuah kondisi yang menggambarkan era kita saat ini, yakni ketika situasi fakta obyektif lebih sedikit pengaruhnya dibanding hal­hal yang mempengaruhi emosi dan kepercayaan personal dalam pembentukan opini publik. post-truth, Pembentukan otoritas keagamaan dalam kelompok mi­ lenial ini dapat dibangun berdasarkan pada pembentukan oto­ ritas keagamaan yang non­tradisional. Penerimaan umum tentang peran yang semakin penting dari pengalaman indi­ vidu dalam pengalaman keagamaan ini menjadi cara baru dalam menciptakan otoritas agama. Otoritas agama baru ini telah menantang struktur otoritas agama yang konven­ sional. Dalam konteks agama, kebenaran terkait isu­isu ke­ agamaan biasanya didasarkan atas ajaran yang diberikan oleh gurunya. Pembelajaran di masjid, surau, pesantren, dan tempat­tempat ibadah agama lainnya merupakan me­ dia untuk mencari ilmu agama. Masyarakat akan belajar di tempat­tempat tersebut untuk mencari sebuah pe­ mahaman terkait keagamaan. Bahkan banyak di antaranya yang harus datang jauh­jauh hanya untuk sekadar belajar dengan seorang guru. Kebutuhan masyarakat akan pemahaman agama yang baik dan benar juga dibutuhkan pada era disrupsi sekarang ini (atau dikenal juga dengan revolusi industri 4.0). Karena agama menempati posisi dan peran kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang multi agama, pelaksanaannya dalam kehidupan publik harus taat pada dasar negara dan konstitusi. Akhir­akhir ini, kehidupan beragama di Indonesia menghadapi tantangan serius berupa semakin menguatnya 96
sikap ekslusivisme dan ekstremisme beragama. Fenomena ini menggejala di berbagai ruang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Era disrupsi membawa perubahan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Lalu adakah keterkaitan era disrupsi terhadap tantang­ an keagamaan? Tentunya ada. Ekses dari era disrupsi te­ lah menciptakan dislokasi intelektual dan kultural, serta mendorong eksklusi dan penguatan identitas kelompok. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi media peng­ ubah permain an karena membawa budaya baru yang serba instan. Anak muda milenial tidak lagi belajar agama ke pada para tokoh agama yang ahli di bidang kepakaran masing­ masing, tapi malah belajar kepada internet, bertanya pada situs berbasis online/digital yang boleh jadi ­nya ti­ dak mempunyai otoritas keilmuan agama yang tepat, ber­ selancar menelusuri tafsir­tafsir keagamaan melalui mesin pencari Kalau ini dibiarkan terus maka akan menjadi ancaman bagi otoritas keagamaan tradisional. admin google. Dari latar kondisi ini, kita perlu mengembangkan stra­ tegi komunikasi kepada generasi milenial agar mereka ter­ hindar dari kegagapan menghadapi era disrupsi dan mem­ bangun gerakan kebudayaan untuk memperkuat akal sehat kolektif. Diperlukan langkah­langkah menerjemahkan materi atau muatan yang fundamental dari tokoh agama, budayawan, dan akademisi, menjadi konten dan sajian yang lebih mudah dipahami oleh generasi muda milenial tanpa kehilangan bobot isinya. religius literacy Kita perlu mengambil langkah­langkah konkret untuk memimpin gerakan literasi keagamaan ( ) di kala ngan milenial agar mere ka melek agama yang semu­ 97
Agama perlu dikembalikan kepada perannya sebagai panduan spiritualitas dan moral, bukan hanya pada aspek ritual dan formal. anya bertujuan dalam rangka penguatan keberagamaan yang moderat. Agama perlu dikemba­ likan kepada perannya sebagai panduan spiritualitas dan moral, bukan hanya pada aspek ritual dan formal, yang mudah diak­ ses untuk semua kalangan. Jika tidak direspon, era disrupsi akan mengakibatkan efek domino merusak tatanan kehi­ dupan ke agamaan. Respon terhadap efek domino era disrupsi di bidang agama inilah yang melatarbelakangi Kemen terian Agama, melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), pada akhir Desember 2018 memfasilitasi dialog antariman para agamawan, budayawan, akademisi, generasi milenial, dan praktisi media, untuk berdialog bersama mencari solusi menjaga kebersamaan umat. Dialog itu kemudian meng­ hasilkan suatu kesepakatan bersama yang dikenal dengan nama "Risalah Jakarta", yang dijadikan sebagai ruh untuk merumuskan program­program Kementerian Agama di *** Tahun 2019.
BAGIAN KETIGA STRATEGI PENGUATAN DAN IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA what ada bagian­bagian sebelumnya telah dikemukakan de­ why ) yang dimaksud ngan cukup mendalam tentang apa ( dengan moderasi beragama, dan mengapa ( ) moderasi beragama penting dalam konteks kehidupan keagamaan di Indonesia. Bagian terakhir ini akan mengupas tentang bagai­ mana ( ) strategi penguatan, pelembagaan, dan imple­ mentasi moderasi beragama, baik dalam kehidupan individu, keluarga, maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. P how Sebagai unit terkecil masyarakat dan tempat pendidik­ an pertama dan utama setiap warga bangsa, keluarga me­ miliki potensi yang sangat besar untuk menanamkan dan menyemai praktik moderasi beragama. Praktik moderasi ber agama dengan semua tradisinya tidak dapat diandaikan terjadi begitu saja secara alamiah, melainkan harus disemai sejak nilai­nilai setiap individu warga bangsa dibentuk. Sebagai pemegang mandat wewenang negara dalam hal keagamaan, sekaligus pengawal UU Perkawinan No 1/1974, Kementerian Agama wajib memperkuat praktik beragama yang moderat ini melalui stelsel keluarga. 99
Konsep ''Keluarga Sakinah'' Kementerian Agama meng­ gambarkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga damai yang menenteramkan anggota keluarganya serta membe­ rikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga sedemikian tentu saja dibangun di atas landasan nilai keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Ini adalah wujud yang selaras dengan prinsip­prinsip mo­ derasi beragama. Nilai­nilai luhur ini dapat ditanamkan oleh Kementerian Agama melalui berbagai program pembinaan keluarga di se­ mua lini, mulai dari penyuluhan dan bimbingan di tingkat Kantor Kementerian Agama sampai di tingkat layanan Kan­ tor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Kementerian Agama membuat kerangka pikir dan membangun kerangka kerja dari sumber­sumber agama yang sahih. Keyakinan bahwa tugas Kementerian Agama adalah mewujudkan kemaslahatan di bumi Indonesia, sebagai tu­ runan dari mandat makhluk untuk mewujudkan kemasla­ hatan di bumi, salah satunya dijabarkan melalui khidmat layanan kepada keluarga Indonesia melalui pendidikan masyarakat. Kementerian Agama optimis dapat melaksanakan khid­ mat kemanusiaan ini karena pada dasarnya, insan­insan di kementerian ini telah memiliki modal awal yang sangat mahal berupa pemahaman yang sangat baik mengenai kon­ sep­konsep kunci moderasi beragama seperti nilai keadilan, keberimbangan, toleransi, antikekerasan, dan penghormat­ an kepada kearifan tradisi lokal. Pemahaman inilah yang di­ perkuat menjadi muatan berharga pendidikan masyarakat. 100
Dalam sebuah ujicoba modul penguatan perspektif moderasi beragama berbasis keluarga yang melibatkan insan­ insan Kementerian Agama, diperoleh kerangka berpikir sebagaimana berikut. Sebagai makhluk beragama, manusia yakin dia adalah hamba Tuhan yang menerima tugas sebagai pengelola bumi untuk mewujudkan kemaslahatan planet ini melalui kemas­ lahatan bangsa. Bagi Kementerian Agama, tugas ini dila­ kukan dengan pelayanan maksimal pada masyarakat agar lewat strategi pendidikan yang baik terbentuklah keluarga­ keluarga sakinah, yang berujung pada lahirnya manusia­ manusia Indonesia beragama yang utuh, yang menjaga ke­ seimbangan dalam beragama. Kementerian Agama akan terus berupaya menjadi ujung tombak dalam merawat dan memperkuat moderasi beraga­ ma melalui keluarga sehingga unit­unit terkecil masyarakat Indonesia ini menghasilkan warga bangsa yang cinta dan punya komitmen kuat meninggikan harkat bangsa mereka, bersikap dan berperilaku toleran kepada siapa pun dengan adil dan berimbang, mengedepankan sikap damai dan jauh dari kekerasan, serta aktif merawat tradisi dan adat asli Nu­ santara. Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang Pencipta. Penghamba­ an kepada Tuhan ini diwujudkan dalam bentuk kesiapan mengikuti semua petunjuk­Nya. Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, tidak menghambakan diri pada yang lain, juga tidak diperhambakan oleh manusia lain. Di sinilah ter­ lihat jelas esensi nilai keadilan antarmanusia sebagai sesama makhluk Tuhan. 101
Agama harus dapat menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena memang Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama. Moderasi Beragama... Sebagai makhluk yang di­ ciptakan dengan keunggulan budi pikir, manusia juga men­ jadi hamba Tuhan yang diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi. Dalam tradisi agama Katolik, misalnya, manu­ sia disebut sebagai citra Tuhan di dunia. Ajaran Buddha mene­ gaskan bahwa tugas manusia adalah berbuat baik, menyebarkan kebaikan, agar mereka mendapatkan kebaikan. Dalam ajaran Islam, manusia ditu­ atau wakil Tuhan di muka gaskan menjadi bumi. Ini berarti bumi perlu dikelola agar tercipta kemasla­ hatan bersama. Inilah salah satu visi kehidupan terpenting dan terkuat yang diajarkan agama. khalifah fil ardl Karena keterbatasan manusia, bangsa dan negara kemudian menjadi konteks ruang ini: bagaimana manusia mengelola penggalan bumi di mana ia tinggal, agar tercapai kemaslahatan bersama, kemaslahatan bangsa dan negara yang adil makmur sentosa. Paradigma berpikir ini dapat ditemukan di setiap agama dalam bentuk keyakinan bahwa mencintai negeri adalah sebagian dari keimanan. lingkup tugas Tokoh­tokoh agama pendahulu kita umumnya meng­ ajarkan bahwa nasionalisme dan agama bagaikan sepasang sayap yang saling menguatkan. Keseimbangan antara ke­ agamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa. Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik 102
yang paling sesuai untuk dipraktikkan agar terwujud ke­ maslahatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman bangsa Indonesia. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan ke­ wajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tenteram dan menentramkan. Bila ini dapat diwujudkan, setiap warga negara niscaya dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya. Adapun terkait dengan implementasi dalam level negara, mainstreaming dalam diskusi­diskusi awal, nomenklatur yang digunakan se­ ) sungguhnya adalah "pengarusutamaan" ( moderasi beragama. Setelah melalui beberapa pertimbangan, kata ini diganti dengan "penguatan", tanpa berarti meng­ hilangkan sama sekali substansi proses yang dilakukannya. Pengarusutamaan sendiri dipahami sebagai sebuah upaya menjadikan sesuatu (gagasan) yang awalnya berada di ping­ giran, hanya diketahui oleh kalangan terbatas, dan kurang di­ anggap penting, menjadi milik bersama, diketahui umum, di­ perlakukan setara, serta menjadi pusat perhatian. gender mainstreaming ) da­ pat dijadikan sebagai contoh dan analogi. Pengarusutamaan gender didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan seca­ ra rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujud­ kan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan nega­ ra), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perem­ puan dan laki­laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pe­ Pengarusutamaan gender ( 103
mantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Meminjam logika yang sama, maka pengarusutamaan moderasi beragama adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk menjadikan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat sebagai perspektif dan landasan berfikir yang diterima bersama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Penggunaan diksi "pengarusutamaan" bukan untuk me­ nunjukkan bahwa selama ini gagasan dan praktik moderasi dalam beragama belum dikenal luas, atau belum dipraktik­ kan oleh kebanyakan umat beragama. Nomenklatur moderat, dalam konteks Islam, memang sudah lama atau menjadi wacana publik, hanya saja sifatnya masih individual dan belum pernah menjadi bagian dari arah kebijakan makro pembangunan sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Indonesia. Jadi, dalam konteks moderasi beragama, peng­ arusutamaan ini kemudian dimaksudkan sebagai upaya penguatan agar cara pandang, sikap, dan perilaku moderat dalam beragama menjadi bagian tak terpisahkan dari ke­ bijakan negara. wasathiyah Dalam proyeksi negara ke depan, pembangunan SDM ini sangat krusial. Negara boleh melahirkan para tekno­ krat, saintis, dan profesional yang ahli di bidangnya. Bea­ siswa juga dikucurkan buat mereka. Tetapi kontribusinya akan tidak berarti jika mereka memiliki cara pandang, si­ kap, dan perilaku keagamaan yang ekstrem dan eksklusif, karena hal itu justru dapat memberikan dampak destruktif bagi negara. 104
Sekadar gambaran, berdasarkan data Kementerian Keu­ angan per 31 Januari 2019, jumlah penerima program bea­ siswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) men­ capai 20.255 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.882 orang masih belajar dan 7.108 orang sudah lulus. Mereka adalah orang­orang pintar yang pendidikannya dibiayai ne­ gara dari pajak yang dibayar oleh warga Indonesia tanpa memandang suku maupun agama. Andaikata mereka ber­ buat destruktif bagi negeri lantaran berpaham keagamaan yang eksklusif, tentu akan jadi ironi. Dengan demikian, pe nguatan moderasi ber agama ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan indeks pem­ yang khas. Agama, bangunan manusia Indonesia dengan dengan nilai­nilai yang terkandung di dalamnya, sudah se­ harusnya menjadi salah satu variabel utama dalam memba­ ngun karakter moderat bangsa. Agama harus dapat menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan ber­ bangsa dan bernegara karena memang Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai­nilai agama. value Penguatan visi moderasi beragama dapat menjadi pintu masuk bagi Indo nesia untuk memimpin dan memberikan inspirasi kepada masyarakat ber agama global bahwa meng­ amalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban negara, sebagaimana menunaikan kewajiban ne­ gara adalah wujud pengamalan ajaran agama. Jika tercapai, ini akan menjadi sumbangsih signifikan Indonesia terhadap perdamaian dunia. Tidak perlu lagi ada penolakan terhadap negara, atas nama memperjuangkan ajaran agama. Sulit dipungkiri bahwa wajah keberagamaan Indonesia akan turut menentukan wajah perdamaian dunia. Berdasar­ 105
kan hasil kajian Pew Research Center tentang proyeksi per­ tumbuhan populasi global pada 2010­2050, populasi mus­ lim di dunia secara keseluruhan akan meningkat pesat dari 23,2% menjadi 29,7%. Dalam periode yang sama, Indonesia mendapatkan bonus demografi - yakni ketika umumnya penduduk dunia menua, Indonesia berlimpah warga ber­ usia produktif dan mayoritas beragama Islam. Ini belum ter­ hitung diaspora Indonesia yang tersebar di seantero dunia. Dapat dibayangkan, jika warga Indonesia yang berusia produktif dan beragama Islam itu tidak berkualitas dan tak pula berpandangan agama yang moderat, bonus demografi akan berubah jadi bencana demografi dan NKRI terancam tercerai berai. Lebih dari itu, karena jumlah penduduk Indonesia keempat terbesar di dunia, tentu akan berpengaruh terhadap kondisi dunia. Walhasil, tidak ada pilihan. Kita harus melakukan intervensi dalam membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku keagamaan masyarakat kita agar bangsa ini berkontribusi positif bagi dunia. Apakah ini berarti moderasi beragama menyasar umat Islam saja? Tentu tidak. Seperti telah dibahas sejak awal, moderasi beragama berlaku bagi semua pemeluk agama lain. Solusi atas ekstremisme beragama tidak cukup disuara kan oleh kelompok muslim saja. Semua agama, semua negara, kalangan akademisi, budayawan, politisi dan seluruh lapisan masyarakat harus menyuarakannya pula. Kementerian Agama sendiri sangat berkepentingan tu­ rut menciptakan pembangunan sumber daya manusia Indo­ nesia yang disertai internalisasi nilai­nilai agama yang mo­ derat, esensial, inklusif, toleran, rukun, nirkekerasan, serta menghargai keragaman dan perbedaan. Oleh karena itulah, 106
leading sector Kementerian Agama menjadi dalam upaya pengarusutamaannya. Meski dari segi nomenklatur kata moderasi beragama baru dikenal sekarang, namun secara substantif misi menjaga kerukunan sesungguhnya telah di­ laksanakan oleh Kementerian Agama sejak awal kelahiran­ nya, dan terus berlangsung hingga kini mendapat momen­ tum memperkuat moderasi beragama secara lebih sistematis dan terstruktur. A. Moderasi Beragama di Kementerian Agama Sejarah berdirinya Kementerian Agama, dulu bernama Departemen Agama, terkait dengan kebijakan Jepang pada masa pendudukan. Selama penjajahan tiga setengah tahun (1942-1945) Jepang memperkenalkan Kantor Urusan Agama ( ), sekaligus juga Majelis Syuro Muslimin ), dan karenanya memberi kesempatan Indonesia ( kepada kaum Muslim untuk mewujudkan pelembagaan pertama bagi aspirasi mereka. Kementerian Agama yang berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 adalah sebagai hasil desakan partai­partai politik Muslim. Shumubu Masyumi Dalam praktiknya, Kementerian Agama memberikan ba­ tasan tentang jaminan kebebasan beragama dengan mem­ buat defenisi agama. Dari sudut pandang ini, Indonesia mem­ beri pelajaran berharga dalam soal kebebasan ber agama bahwa definisi mengenai apa yang bisa disebut "agama" ber­ beda­beda dalam berbagai tradisi keimanan dan pandangan etis. Pada tahun 1952, Kementerian Agama mendirikan ba­ dan khusus untuk melawan gerakan­gerakan keagamaan 107
aliran kepercayaan baru, apa yang dikenal sebagai . Karena aliran kepercayaan ini bukan "agama" sama sekali, sehingga dibentuk badan yang dikenal sebagai PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat). Sampai sekarang Badan ini masih bekerja sebagai biro khusus negara untuk meng­ awasi dan menekan kelompok­kelompok keagamaan yang dinilai menyimpang dari ajaran resmi agama. Pada masa Menteri Agama Alamsjah Ratu Perwirane­ gara, pemerintah Indonesia membentuk suatu forum ko­ munikasi antarumat beragama pada tanggal 30 Juni 1980 yang diberi nama: Wadah Musyawarah Antarumat Beraga­ ma (WMAUB). Forum ini melakukan serangkaian kegiatan seperti: dialog, diskusi, seminar, diskusi, baik di tingkat in­ ternasional, nasional, regional dan daerah sampai tingkat kecamatan. Kementerian Agama mengupayakan agar moderasi beragama menjadi bagian dari cara pandang pemerintah dalam merencanakan pembangunan nasional, dan dalam membangun sumber daya manusianya. Selain itu, di beberapa daerah dibentuk forum komuni­ kasi antarumat beragama umat dari berbagai latar belakang agama yang berbeda­beda. Mi­ salnya, di Sumatera Utara dikenal dengan Badan Kerjasama Antaru­ mat Beragama (BKSAUA Suma­ tera Utara). Badan ini dibentuk pada tahun 1969 dan sampai se­ karang masih berfungsi dengan baik. Badan yang mendapat biaya rutin dari Pemerintah Daerah se­ tempat ini dibentuk dari tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Masih di Sumatera Uta­ ra, ada juga yang disebut Forum 108
Komunikasi Antar Pemuka Agama (FKPA). FKPA dibentuk sampai tingkat kecamatan dan didukung dana dari APBD. Se­ dangkan di Sumatera Selatan ada Forum Komunikasi Umat Sumatera Selatan atau FOKUSS (Sila, 2017: 122). Sementara tiga buah lembaga pengkajian tentang ke­ rukunan umat beragama dibentuk di tiga kota, yaitu Yogya­ karta, Medan dan Ambon. Lembaga ini bernama Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB). Intinya, sepanjang pemerintahan Orde Baru, beberapa kebijakan dihasilkan yang bertujuan untuk membangun kerukunan di tengah­tengah masyarakat Indonesia yang . Semua­ nya bertujuan untuk mewujudkan konsep Trilogi Kerukunan yang dikemukakan oleh Alamsjah Ratu Perwiranegara se­ perti dijelaskan sebelumnya. plural Jelas bahwa dari waktu ke waktu Kementerian Agama berupaya mengajak umat beragama untuk lebih menyadari bahwa umat dalam kehidupan bangsa ini tidak hanya satu, melainkan banyak dan berbeda­beda. Selain itu, pemerintah aktif memfasilitasi adanya peraturan perundang­undangan yang mendorong terciptanya kerukunan umar beragama dan mensosialisasikannya. Pertama, Beberapa peraturan perundang­undangan yang telah ditetapkan antara lain yaitu: dalam rangka meng­ atur tata cara penyiaran agama, Pemerintah menerbitkan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indo­ untuk memberikan nesia, tertanggal 2 Januari 1979; perlindungan terhadap agama, sejak lama telah dikeluar­ kan Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 tentang Pen­ Kedua, 109
cegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama serta KUHP Pasal 156a yang menetapkan hukuman pidana atas pe nistaan agama; menjawab banyaknya konflik pen­ dirian rumah ibadah, pemerintah telah menerbitkan PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Tugas Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat. Ketiga, Munculnya berbagai kebijakan keagamaan tersebut, harus diakui, tidak sepenuhnya meningkatkan sikap mode­ rat dalam beragama dan menghindarkan konflik. Namun, jika regulasi keagamaan tersebut dihilangkan, maka kon­ flik-konflik keagamaan akan lebih banyak terjadi. Lahir­ nya sebuah kebijakan, memang bukanlah variabel tunggal atau obat mujarab yang bisa mencegah terjadinya konflik keagamaan. Tapi dibutuhkan banyak elemen lainnya untuk menopang pengelolaan kemajemukan agama dan meng­ hindarkan gesekan antar kelompok masyarakat Indonesia yang beragam secara kultural dan agama. Pada masa kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin se­ bagai Menteri Agama, upaya penguatan moderasi beragama dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, setidaknya melalui 3 (tiga) strategi, yakni: a) sosialisasi dan disemi nasi gagasan moderasi beragama; b) pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat; dan c) pengintegrasian perspektif moderasi beragama ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020­2024. 110
B. Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama Sosialisasi gagasan dan narasi moderasi beragama bagi sebanyak mungkin khalayak dilakukan untuk memba ngun kesadaran bersama masyarakat Indonesia atas penting nya memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku beragama jalan tengah. Berbagai bentuk sosialisasi ini diarahkan untuk men­ jelaskan apa yang dimaksud dengan moderasi ber agama, mengapa perlu moderasi beragama, serta bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan pribadi, ber­ masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, khususnya dalam ruang ling­ kup Kementerian Agama, sosialisasi moderasi beragama ini mulai dilakukan secara sistematis, setidaknya sejak awal Lukman Hakim Saifuddin menjabat kembali sebagai Men teri the middle Agama pada masa Pemerintahan Jokowi­Jusuf Kalla. path Secara susbtantif, gagasan "jalan tengah" ( ) dalam beragama memang sudah pernah dikemuka­ Aspiring for the Middle Path: Religius kan oleh Menteri Agama sebelumnya, seperti Tarmizi Taher, Harmony in Indonesia yang menerbitkan buku (1997). Buku, yang awalnya merupa­ kan kumpulan teks pidato Tarmizi Taher selama menjabat sebagai Menteri Agama (1993-1998) ini merefleksikan em­ pat tema besar, yakni: hubungan Pancasila dan agama, posisi dan kontribusi Muslim Indonesia dalam konteks global, kon­ ), sep Muslim sebagai umat jalan tengah ( serta pandangan Islam tentang sains dan teknologi. ummatan wasaṭhan Jadi, dalam buku tersebut gagasan moderasi hanya dising­ gung sebagai salah satu tema yang diangkat oleh Tarmizi Taher, itu pun hanya dalam konteks Islam. Hingga kepemimpinan 111
Suryadharma Ali sebagai Menteri Agama, gagasan moderasi memang belum dijadikan sebagai visi utama Kementerian Agama, dan belum ada upaya penguatan di level nasional, sehingga masih sangat parsial dikumandangkan dalam kon­ teks menjaga harmoni dan kerukunan umat beragama. Di era kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin, mo­ derasi ber agama dirumuskan sebagai cara pandang, sikap, dan peri laku dengan selalu meng ambil posisi di tengah­te­ ngah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam pe­ mahaman dan praktik ber agama. Sejak itu, Kementerian Agama mengupayakan agar moderasi beragama menjadi bagian dari cara pandang pemerintah dalam merencana­ kan pembangunan nasional, dan dalam membangun sum­ ber daya manusianya. Mengapa ini dilakukan? Salah satu pertimbangannya adalah karena keunikan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Ia bukan negara agama, tapi semua aspek kehidupan sehari­ hari, bermasyarakat dan bernegaranya tidak bisa lepas dari nilai­nilai agama, sehingga secara umum masyarakat Indo­ nesia sangat relijius. Karenanya, meski bukan negara agama, pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Agama, berusaha untuk menanamkan nilai­nilai luhur yang terkandung di dalam agama, agar menjadi inspirasi utama dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang ber­ akhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Pemerintah memiliki visi untuk menyeimbangkan pem­ bangunan fisik dan mental manusia Indonesia, dengan ber­ landaskan pada pengetahuan dan agama secara berbareng­ an. Internalisasi nilai­nilai agama diharapkan dapat mem­ 112
perkokoh komitmen kebangsaan, bukan sebaliknya meng­ gerogotinya, sehingga nilai­nilai yang ditanamkan itu harus bersifat inklusif, toleran, rukun, nirkekerasan, mau meneri­ ma perbedaan, serta saling menghargai keragaman. Inilah sesungguhnya pesan yang terkandung dalam moderasi ber­ agama, yakni kembali pada esensi agama untuk menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Dalam moderasi beragama ada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, kesantunan, dan persaudaraan. Ekspresi keagamaan diungkapkan dengan santun, dan agama menekankan persaudaraan. Berbeda boleh, tapi tetap santun, saling empati. Substansi moderasi beragama sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat di seluruh Nusantara dan telah menjadi kearifan lokal yang berfungsi sebagai mekanisme dalam mengelola keragaman (Sila, 2017). Intinya, kearifan lokal yang bersumber dari nilai­nilai agama sebagai khazanah warisan para leluhur dan juga telah terbukti mampu menyelesaikan konflik-konflik keagaman sejak dahulu kala. Moderasi beragama adalah nilai­nilai fundamental yang menjadi fondasi dan filosofi masyarakat di Nusantara. Nilai ini ada di semua agama, karena semua agama pada dasarnya mengajarkan nilai­nilai kemanusiaan yang sama. Sebagai Menteri Agama, dengan visi moderasi ber­ agama, Lukman Hakim Saifuddin tidak hanya menyisipkan­ nya dalam setiap pidatonya melainkan menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar menerjemahkannya ke dalam berbagai program. Ia juga menginisiasi dialog intens kaum agamawan, budayawan, akademisi, dan kaum mile nial agar tercipta harmoni dan saling pengertian. 113
Pada November 2018, misalnya, Kementerian Agama menggelar sarasehan agamawan dan budayawan di Yogya- karta untuk memoderasi kepentingan pengembangan aga­ ma dan budaya. Pertemuan itu menghasilkan "Permufakatan Yogyakarta", yang menyerukan agar dalam konteks berbang­ sa dan bernegara, budaya dan agama tidak dipertentangkan. Pengembangan budaya di Indonesia harus menghargai nilai­ ­nilai prinsipil dalam agama, dan sebaliknya pengembangan agama juga tidak boleh mengakibatkan hancurnya keragam­ an budaya, tradisi, dan adat istiadat di Indonesia. Dalam merespon permufakatan budayawan dan aga­ Kompas mawan tersebut, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, , menyampaikan tanggapannya secara khusus ( 6/11/2018), yang salah satu poin utamanya adalah seruan agar dalam konteks berbangsa dan bernegara, budaya dan agama tidak dipertentangkan. Pengembangan budaya sudah seharusnya menghargai nilai­nilai agama, dan pengem­ bangan agama juga tidak menghancurkan keragaman adat istiadat dan budaya. Untuk lebih menguatkan lagi harmoni dan kerukunan umat beragama, menjelang tutup tahun 2018, Kementerian Agama kembali menggelar dialog antariman dan antargene­ rasi di Ancol, Jakarta. Tidak kurang dari 50 agamawan, bu­ dayawan, akademisi, generasi milenial, dan kalangan media hadir membicarakan fenomena perilaku kehidupan beraga­ ma yang menunjukkan adanya kecenderungan mereduksi nilai­nilai luhur agama menjadi terbatas pada penonjolan aspek­aspek lahir, formalisme hukum dan politik, seraya meng abaikan aspek­aspek moral dan spiritual agama. Dialog Ancol itu menghasilkan dokumen "Risalah Jakarta 114
tentang Kehidupan Beragama di Indonesia", yang sebagian besar isinya menguatkan argumen pentingnya penguatan moderasi beragama. Para peserta, misalnya, sepakat bahwa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia, agama diyakini sebagai sumber nilai yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari­ hari. Kehidupan beragama dalam konteks kekinian juga me­ nunjukkan fenomena pendangkalan pengetahuan akibat in­ doktrinasi serta ketersediaan bacaan yang serba instan dan serba cepat di media sosial, sehingga lebih mengedepankan emosi ketimbang rasa. Akibatnya, fenomena itu melahirkan sikap konservatif dalam beragama. Sesungguhnya, konser­ vatisme sebagai karakter dasar agama, tidak bermasalah sejauh dipahami sebagai usaha merawat ajaran dan tradisi keagamaan. Tetapi, konservatisme dapat menjadi ancaman serius ketika berubah menjadi eksklusifisme dan ekstre­ misme agama, dan menjadi alat bagi kepentingan politik. Eksklusifisme dan ekstremisme agama justru menjauh­ kan peran utama agama yang bukan hanya panduan moral spiritual, bahkan menjadi sumber kreasi dan inspirasi ke­ budayaan. Lebih dari itu, eksklusifisme dan ekstremisme beraga­ ma telah mereduksi dan mengingkari esensi ajaran agama itu sendiri, serta dalam konteks kekinian telah mengekang kreativitas sekaligus menghilangkan rasa aman para gene­ rasi muda yang selama ini berkreasi menyisipkan muatan nilai­nilai agama di ruang­ruang digital. Konservatisme yang mengarah pada eksklusifisme dan ekstremisme beragama seringkali dipicu faktor­faktor yang 115
tidak selalu bersifat keagamaan melainkan rasa tidak aman akibat ketidakadilan (politik maupun ekonomi), forma­ lisme hukum, politisasi agama, dan cara berkebudayaan. Pertarungan pada ranah kebudayaan menjadi pertarungan strategis. Karena itu, agama tidak dapat dilepaskan dari ke­ budayaan. Butir yang terakhir ini menjadi alasan kuat men­ jadikan semangat moderasi sebagai perekat kembali relasi agama dan budaya. Penguatan relasi agama dan budaya ini sangat penting diupayakan secara bersama­sama karena berkat keragaman dan modal sosial yang dimiliki, Indonesia mewarisi banyak ritual budaya, festival, dan aneka upacara keagamaan yang dapat dikelola menjadi medium kultural yang dapat men­ jadi sarana menyebarkan nilai­nilai kebangsaan berbasis toleransi, solidaritas kebangsaan, dan kesetaraan. Sekadar contoh, di Kelenteng Hok Tek Bio di Ciampea, Bogor, Jawa Barat, misalnya. Setiap tahun, kelenteng ini menyelenggara­ kan Festival Rebutan atau Sembahyang Cioko, yang sangat menggambarkan adanya perjumpaan dan dialog lintas go­ longan, suku, dan agama. Perjumpaan identitas ketionghoa an, kekristenan, kekatolikan, dan kebudhaan dengan identitas keislaman menyatukan umat beragama dalam bingkai ke­ wargaan yang inklusif. Dokumen Risalah Jakarta juga memberi perhatian khusus pada menguatnya pandangan keagamaan beberapa kelom­ pok untuk memperjuangkan ideologi agama menggantikan ideologi negara. Hal ini terlihat misalnya dalam menguatnya formalisasi agama dalam kebijakan negara di sejumlah dae­ rah, atau dalam kebijakan yang mengatur pelayanan publik dan kewargaan. 116
Karena sangat menggambarkan esensi moderasi ber­ agama, semangat dan ruh Risalah Jakarta ini kemudian dise­ pakati untuk diterjemahkan ke dalam keseluruhan program Kementerian Agama di tahun 2019, yakni untuk menginter­ nalisasi nilai­nilai esensial agama di satu sisi, serta menjaga kerukunan dan harmoni umat beragama di sisi lain. Tahun 2019 dapat dianggap sebagai puncak momentum penguatan moderasi beragama. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang berlangsung pada 23­ 25 Januari 2019 di Jakarta, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan pidato pengarahan yang berjudul "Moderasi untuk Kebersamaan Umat: Memaknai Rapat Kerja Nasional Kemenag 2019". Dalam pidato tersebut, Menteri Agama mensosiali sasikan tiga mantra kepada seluruh jajaran pimpinan pejabat Ke­ menterian Agama untuk dipahami, disosialisasikan, dieja­ wantahkan dalam program, dan tentu saja dilaksanakan. Ketiga mantra itu adalah: moderasi beragama, kebersama­ an umat, dan integrasi data. Dalam penjabarannya, Menteri Agama meminta agar moderasi beragama menjadi ruh yang menjiwai keseluruhan program Kementerian Agama Tahun 2019. Ia kemudian mendeklarasikan 2019 sebagai Tahun The Moderasi Beragama. Ini sejalan dengan pene tapan Perseri­ International Year of Moderation katan Bangsa­bangsa yang menjadikan 2019 sebagai " ". outcome Menteri Agama menjelaskan bahwa salah satu yang ingin diwujudkan oleh Kementerian Agama melalui visi moderasi beragama adalah kebersamaan dan pelayanan umat yang paripurna. Dan, di era digital yang kini melanda, hal itu nyaris tidak mungkin terealisasi tanpa melakukan 117
integrasi data agama dan keagamaan yang dimiliki oleh Ke­ menterian Agama. workshop Focus Group Discussion Sejak saat itu, sosialisasi moderasi beragama semakin (FGD), gencar, berbagai Moderasi dan kegiatan lainnya dilakukan untuk mematangkan ru­ Ber agama musan konseptual moderasi beragama. Buku , Tanya Jawab Moderasi Beragama ini adalah salah satu produk yang dihasilkan, se­ lain ada juga buku saku . Puncaknya, seperti akan dibahas secara khusus di bawah, sosiali sasi moderasi beragama sampai pada upaya penguatan dengan memasukannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020­2024. C. Pelembagaan dan Implementasi Moderasi Beragama Pelembagaan moderasi beragama artinya menerjemah­ kan moderasi beragama ke dalam institusi, lembaga, struktur, atau unit yang secara khusus memikirkan strategi imple­ mentasi konsep ini agar mengejawantah menjadi program dan kegiatan yang terukur dan berkesinambungan. Implementasi moderasi beragama bisa dilakukan mela­ lui beberapa hal, seperti melakukan internalisasi nilai­nilai esensial ajaran agama, memperkuat komitmen bernegara, meneguhkan toleransi, dan menolak segala jenis kekerasan atas nama agama, seperti yang telah dikemukakan dalam bagi­ an indikator moderasi beragama. Khusus yang terkait dengan internalisasi nilai­nilai esen­ sial agama, ini adalah hal yang sangat penting diimplementa­ sikan baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. 118
Kata kunci "esensial" perlu digarisbawahi karena mo­ derasi beragama memberikan penekanan pada penguatan pemahaman keagamaan yang substantif, tidak harfiyah atau formalistik. Internalisasi nilai esensial agama juga menjadi ciri yang membedakan moderasi ber agama dengan gerakan deradikalisasi yang cenderung hanya berusaha mengemba­ likan pemahaman keagamaan yang ultra konservatif, atau garis kanan, agar menjadi moderat, tanpa memberikan porsi yang cukup untuk melakukan internalisasi nilai­nilai agama. Komitmen pada esensi ajaran agama sangat penting dalam konteks moderasi beragama. Keberpihakan pandang­ an, sikap, dan perilaku beragama yang moderat lebih me­ nekankan pada esensi ajaran agama. Misalnya, salah satu esensi kehadiran ajaran agama adalah untuk menjaga mar­ tabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Jika ada pandangan, sikap, dan perilaku atas nama agama yang mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat kemanusia an, maka itu sesungguhnya bertentangan dengan nilai mode­ rasi beragama. Esensi agama niscaya ada dalam setiap ritual ajaran agama. Meski bentuk formil ritual agama berbeda­beda, tetapi pesan esensialnya bisa saja sama. Pengetahuan atas esensi ajaran agama ini penting untuk dapat mencari titik temu setiap perbedaan. Rumus ini berlaku, baik dalam konteks hubungan antarumat beragama maupun intraumat beragama. Moderasi beragama dapat lebih mudah tercipta manakala setiap umat beragama memahami esensi ajaran agamanya. Seperti telah dikemukakan, komitmen bernegara juga merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauhmana kesetiaan seseorang pada konsensus dasar 119
kebangsaan terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, dan sikapnya terhadap tantangan ideologi yang mengancam Pancasila. Sebagai bagian dari komitmen bernegara adalah penerimaan terhadap prinsip­ prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi dan regulasi di bawahnya. Jika seseorang kehilangan komitmen pada kesepakatan­kesepakatan berbangsa, bisa diduga orang tersebut kehilangan watak moderatnya, karena telah keluar secara ekstrem dari kesepakatan bersama. Sebagaimana dipahami, Pancasila sebagai dasar negara merupakan puncak kesepakatan yang bisa dimaknai sebagai perjanjian luhur para pendiri bangsa yang mempunyai berbagai latar belakang agama dan aliran pemikiran. Untuk memastikan perjanjian luhur kebangsaan tersebut tetap lestari, maka seluruh elemen bangsa harus menjaga sekuat tenaga. Sebagaimana ditunjukkan beberapa survei, belakangan ini semakin banyak kelompok masyarakat yang mempersoalkan ideologi Pancasila, bukan hanya di kalangan masyarakat umum, tapi juga di kalangan ASN dan pegawai BUMN, pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Kelompok­ kelompok yang merusak ideologi Pancasila mendapatkan ruang sosial yang sangat luas untuk terus menerus memasarkan ideologinya, bahkan melakukan pembusukan melalui institusi dan fasilitas yang dimiliki negara. Komitmen bernegara harus dilihat sebagai hasil seka­ ligus landasan moderasi beragama di Indonesia. Jika para pendiri bangsa Indonesia mengedepankan pada egoisme sektoral nya masing­masing, maka tidak akan ada kompromi ideologi. Kelompok Islam akan mati­matian mempertahankan ideologi islamisme yang hendak menjadi kan Islam sebagai 120
dasar negara, demikian juga kelompok "nasionalis sekuler" yang mati­matian menolak agama masuk ke dalam ranah negara. Komitmen bernegara ini akan menjadi landasan seka­ ligus menjadi daya tahan untuk melawan berbagai macam persoal an. Jika komitmen bernegara kuat, maka dia akan mampu menetralisir persoalan ideologi. Sebaliknya, jika komitmen bernegara lemah, maka berbagai macam virus ideologi akan dengan mudah menyerang dan melumpuh­ kan. Karena itu, komitmen bernegara dapat dilihat sebagai daya imunitas yang akan mempengaruhi kekuatan ideologi negara RI. Ber bagai upaya untuk merawat ideologi negara merupakan kewajiban semesta seluruh warga negara dan organ­organ ke negaraan. Salah satu bentuk upaya itu adalah dengan melekatkan syarat perspektif moderasi beragama dalam rekruitmen Apratur Sipil Negara (ASN), baik di lingkungan aparatur sipil maupun militer (TNI). Mengapa ASN? Karena mereka adalah orang­orang yang dibayar negara untuk memastikan amanat konstitusi terimplementasi. Mereka harus menjadi pengawal eksistensi negara. Jika para pengawal negara justru melemahkan sendi­sendi moderasi beragama, hal tersebut akan lebih mempercepat rapuhnya komitmen kebangsaan. Sejumlah survei mengkonfirmasi banyaknya ASN yang masih mempersoalkan Pancasila, dan bersikap intoleran. Karena itu, pemerintah perlu membuat sistem rekruitmen aparatur sipil negara - termasuk TNI dan Polri - yang menyertakan wawasan moderasi beragama sebagai salah satu kriterianya. Selama ini rekruitmen ASN, penjenjangan 121
karir, dan promosi jabatan, belum memberi tekanan yang kuat terkait persoalan ini, sehingga banyak ironi terjadi ketika ASN sendiri justru ikut merongrong ideologi negara. Implementasi pada peneguhan toleransi dapat diartikan sebagai kesiapan mental seseorang atau sekelompok orang untuk hidup berdampingan dengan kelompok yang berbeda, baik berbeda suku, ras, budaya, agama, bahkan berbeda orientasi seksualnya. Karena itu, toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Kita sudah bicarakan soal toleransi pada bagian sebe­ lumnya, dengan penekanan bahwa toleransi berarti bersikap terbuka, lapang dada, sukarela dan lembut dalam menerima perbedaan. Di sini perlu diberi penegasan bahwa toleransi tidak cukup hanya dengan membiarkan orang lain menik­ mati perbedaannya, meskipun sikap demikian sudah bisa dikatakan sebagai sikap toleran, tapi toleransi jenis seper­ ti ini rentan jika suatu saat muncul persoalan dengan ke­ lompok yang berbeda itu. Karena itu, toleransi harus dii­ kuti dengan membuka diri untuk berdialog, saling belajar dan memahami sehingga terbangun kohesifitas sosial dari kelompok­kelompok yang berbeda tersebut. Lebih dari itu, jika toleransi terus dibangun, maka akan terbangun sikap bahwa orang atau kelompok yang berbeda tersebut juga merupakan bagian dari diri yang keberadaaanya harus di­ lindungi. Karena itu, jika ada kelompok yang tersakiti pada dasarnya juga menyakiti diri kita. Bangsa Indonesia mempunyai modal sosial yang kuat 122
untuk menjadi bangsa yang toleran. Bahkan, karakter inilah yang menjadi modal penting Indonesia dalam diplomasi internasional. Meski masyarakat Indonesia mempunyai keragaman yang sangat tinggi, baik dari sisi agama, budaya maupun aspek sosial lainnya, namun masyarakat Indonesia bisa hidup harmonis. Hal ini dibentuk melalui proses sosial yang sangat panjang. Moderat dan toleran bukanlah karakter yang tiba­tiba muncul, tapi dikonstruksi melalui proses sejarah yang panjang. Meski Indonesia dikenal sebagai bangsa yang toleran, namun hal ini bisa rusak jika bibit­bibit intoleransi dibiarkan berkembang merusak. Aneka perbedaan yang dianggap bi­ asa saja, bisa tiba­tiba dipersoalkan dan dijadikan sarana untuk mempersekusi pihak lain. Relasi mayoritas­minoritas yang timpang ikut mempengaruhi tumbuh berkembangnya intoleransi. Akibatnya, ruang toleransi sosial semakin me­ nyempit. Hal inilah yang perlu diwaspadai dengan terus me­ nerus mengembangkan cakrawala toleransi, menerima per­ bedaan apa adanya dengan terus membangun dialog untuk saling memahami antar kelompok yang berbeda. Toleransi bisa terkait dengan banyak aspek, bukan hanya soal agama, tapi juga toleransi sosial dan politik. Bahkan, di tengah menguatnya politik identitas, persoalan toleransi politik dan agama menjadi kian penting untuk menjadi agen­ Demikian juga dengan toleransi beragama, baik da penguatan. toleransi antaragama maupun toleransi aliran dan sekte­ sekte yang berbeda dalam satu agama, penting mendapat perhatian. Implementasi moderasi beragama berikutnya dapat di­ lihat dari perspektif anti kekerasan, atau radikalisme, yang 123
pada bagian sebelumnya telah dijelaskan sebagai paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara­cara kekerasan/ekstrem, baik kekerasan fisik maupun verbal. Implementasi moderasi beragama dapat dilihat dalam aspek­aspek yang saling terkait tersebut. Dalam hal ini, ko­ mitmen bernegara bisa diletakkan sebagai kekuatan daya tahan yang bisa menjadi menjadi penawar dari resiko in­ toleransi dan radikalisme atas nama agama. Jika seseorang mempunyai daya tahan kuat, maka dia akan cenderung mampu untuk menahan pengaruh intoleransi dan radikalis­ me. Sebaliknya, orang yang komitmen bernegaranya rendah akan rentan dari pengaruh intoleransi dan radikalisme. Di situlah pentingnya memperkuat komitmen bernegara de­ ngan memperkuat konsensus kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Moderasi beragama harus memiliki misi untuk menyamakan persepsi umat ber­ agama bahwa mengamalkan ajaran agama adalah bagian tak terpisahkan dari komitmen menjaga Indonesia, seperti halnya menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud dari pengamalan ajaran agama. Upaya ini tidak mudah, karena terlebih dahulu perlu ada kesepakatan dan penerimaan bersama atas ide moderasi beragama, khususnya dari otoritas negara, dan kemudian masyarakat. Itu mengapa strategi penguatan yang pertama, yakni sosialisasi dan diseminasi konsep moderasi beraga­ ma, seperti dijelaskan di atas, menjadi sangat penting dila­ kukan secara konsisten dan berkesinambungan, agar semua pihak terkait dapat memahami urgensi dan signifikansinya. Langkah seribu selalu dimulai dengan langkah pertama. Jika 124
persepsi dan frekuensinya sudah sama, maka kita bisa me­ langkah pada upaya berikutnya, yakni pelembagaan mode­ rasi beragama, agar lebih terstruktur dan terencana. Memang tidak mudah juga mencari preseden pelem­ bagaan moderasi beragama ini di negara lain, meski bukan The International Centre for Moderation tidak ada sama sekali. Pemerintah Kuwait misalnya, per­ think al-Markaz al-'Alami lil Wasathiyah nah membentuk tank ( ), sebuah lembaga Ministry of Awqaf and Islamic Affairs yang dibentuk di bawah supervisi Kementerian Wakaf ), dan Urusan Islam ( Kuwait. Lembaga ini tidak hanya menyelenggarakan riset dan aktivitas akademik, melainkan juga advokasi, pelatihan, dan pengembangan jejaring moderasi. Selain berupa pengarusutamaan wacana, pelembagaan moderasi beragama di Kementerian Agama juga dilakukan dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis). Pokja Moderasi Beragama ini ditugaskan untuk mengawal implementasi visi moderasi beragama dalam program dan kegiatan Kementerian Agama, khususnya yang berada di bawah naungan Direktorat Pendis. Integrasi moderasi beragama dalam RPJMN sangat penting karena dokumen ini berfungsi untuk menjadi pedoman kementerian dan lembaga dalam menyusun rencana strategis. Pada Juni 2019, Lukman Hakim Saifuddin, sebagai Menteri Agama, kembali me­ nyampaikan arahan pelem­ bagaan moderasi beragama, kali ini dalam konteks pendi­ dikan tinggi Islam. Lukman 125
menyampaikan hal tersebut dalam kesempatan melantik Komaruddin Hidayat, sebagai Rektor pertama Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Dalam pidato pelantikan tersebut, Lukman mengingat­ kan bahwa pendirian UIII yang menjadi Program Strategis Nasio nal (PSN) masa Pemerintahan Jokowi­Jusuf Kalla (2014­2019), ini pada hakikatnya adalah wujud pengeja­ wantahan 3 (tiga) hal yang saling berkaitan, yaitu: kein­ donesiaan, keislaman dan kemanusiaan. Karenanya Luk­ man berharap agar UIII mampu berfungsi sebagai "Rumah Mode rasi" dalam konteks Islam, yakni tempat menghim­ rahmatan lil 'alamin pun, mengkaji, dan mendiseminasikan nilai­nilai Islam . Lebih dari itu, UIII, yang pembangun­ annya mendapat status Proyek Strate gis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016, me­ mang diharapkan dapat menjadi pusat kajian peradaban Islam yang moderat di Indonesia, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi dunia. Lukman berpandangan bahwa "Rumah Moderasi" di UIII ini pada gilirannya dapat memperkuat visi dan imple­ mentasi "Moderasi Beragama" yang selama ini terus di­ upayakan penguatannya, termasuk mengupayakan agar ter integrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020­2024. Ini memang proses panjang yang perlu diikuti dengan penuh kesabaran. Sesuai dengan Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005­2025, RPJMN 2020­2024 sendiri meru pakan fase akhir dari Ren­ cana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang telah lama direncanakan. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005­ 126
2025 memang terbagi ke dalam tahap­tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi RPJMN. Integrasi moderasi ber agama dalam RPJMN sangat pen­ ting karena dokumen ini berfungsi untuk menjadi pedoman kementerian atau lembaga dalam menyusun rencana stra­ tegis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan menjadi acuan dasar dalam pe­ mantauan dan evaluasi RPJM Nasional. Selain itu, RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan nasional. Dalam konteks tata kelola kementerian, kita juga harus memahami bahwa pelembagaan moderasi beragama ber­ arti juga perlu menyusun regulasi sebagai payung hukum­ nya, antara lain melalui Peraturan Menteri Agama tentang moderasi beragama. Merujuk Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama, maka Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang mo­ derasi beragama tersebut perlu disiapkan. Merujuk pada pasal 5 PMA Nomor 40 2016 tersebut, peraturan tentang penguatan moderasi beragama dapat dibuat dengan alasan salah satunya bahwa hal ini merupakan kebutuhan sesuai kewenangan Menteri Agama. Selanjutnya tahapan yang ha­ rus dilalui adalah perencanaan, penyusunan, penetapan dan frame- pengundangan (pasal 3). work Untuk memudahkan pembacaan kerangka kerja ( ) pelembagaan penguatan moderasi beragama ini, maka perlu dibuat skema berupa bagan yang berisi tentang prinsip moderasi, program/kegiatan, strategi, target pen­ 127
capaian, indikator, sektor yang terlibat dan waktu pelak­ sanaan. Skema ini akan memudahkan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dalam "mengopera­ sionalisasikan" kebijakan penguatan moderasi beragama hingga di tingkat akar rumput. benefit Akhirnya, masyarakat beragama harus menjadi target (manfaat) atas terbitnya kebijakan penguatan mo­ derasi beragama, yakni pengakuan atas keragaman, dan pemenuhan layanan sebagai warga Negara. Kebijakan ter­ sebut harus menghilangkan praktik diksriminasi atas nama apa pun, apalagi atas nama agama. D. Integrasi Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024 Strategi ketiga dalam upaya penguatan moderasi ber­ agama adalah dengan mengupayakan integrasi rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020­2024. Strategi yang bersifat struktural ini juga merupakan ba­ gian dari pesan Risalah Jakarta yang dirumuskan oleh para agamawan, budayawan, akademisi, dan perwakilan gene­ rasi milenial, di mana Kementerian Agama dituntut untuk mengambil langkah­langkah konkret untuk memimpin ge­ rakan penguatan keberagamaan yang moderat sebagai arus utama. Misi ini adalah untuk mengembalikan agama kepada perannya sebagai panduan spiritualitas dan moral, bukan hanya pada aspek ritual dan formal, apalagi yang bersifat eksklusif baik pada ranah masyarakat maupun Negara. Strategi struktual ini dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat langkah­langkah lain yang selama ini sudah 128
ditempuh, dan semakin perlu diperkuat, yakni memfasilitasi ruang­ruang perjumpaan antarkelompok masyarakat untuk memperkuat nilai­nilai insklusif dan toleransi, misalnya dalam bentuk dialog lintas­iman, khususnya di kalangan generasi muda. Integrasi moderasi beragama ke dalam RPJMN 2020­ 2024 ini akan memperkuat posisi Kementerian Agama dalam melaksanakan misi utamanya menjaga kerukunan umat beragama. Jika moderasi beragama sudah menjadi ba­ gian dari arah kebijakan Negara, maka Kementerian Agama memiliki landasan politik dan hukum untuk mengerahkan sumber dayanya dalam menginternalisasi dan menyebar­ kan nilai­nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran. Tentu upaya tersebut perlu dilakukan secara sinergis dengan strategi kebudayaan yang direncanakan dengan baik dan matang, baik melalui penguatan literasi bacaan, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan kurikulum lembaga pendidikan agama dan ke­ agamaan, maupun dengan lebih banyak lagi menjelaskan agama melalui media kebudayaan yang universal, kreatif, dan ramah teknologi. Peran Kementerian Agama, khusus­ nya, menjadi sangat penting untuk menegaskan kehadiran negara dalam memberikan jaminan penegakan konstitusi terkait kebebasan kehidupan beragama. Untuk merealisasikan upaya penguatan melalui in­ tegrasi moderasi beragama dalam RPJMN 2020­2024 tersebut, sejak Januari 2019, Kementerian Agama meng­ gelar bebe rapa kali (FGD) untuk me matangkan rumusan konsep moderasi beragama yang Focus Group Discussion 129
akan diusulkan sebagai bagian dari RPJMN 2020­2024. Ru­ musan yang di buat tentu harus diselaraskan dengan Ran­ cangan Teknokratik RPJMN 2020­2024 yang disusun oleh Ke menterian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI. Dalam rancangan Bappenas, tema besar RPJMN 2020­ 2024 adalah "Indonesia Berpenghasilan Menengah­Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Untuk merea­ lisasikan visi tema besar tersebut, ada 5 (lima) aspek peng­ arusutamaan dalam RPJMN 2020­2024, yakni: 1) kesetara­ an gender, 2) tata kelola ( ), 3) pembangunan berkelanjutan, 4) modal sosial budaya, dan 5) pembangun­ an transformasi digital. Kelima aspek pengarusutamaan ini akan direalisasikan dengan prinsip 3 (tiga) kaidah pemba­ ngunan, yakni: membangun kemandirian, menjamin keadilan, dan menjaga keberlanjutan. governance Lalu, di mana posisi moderasi beragama dalam lima aspek pengarusutamaan dalam RPJMN 2020­2024 itu? Awalnya, Kementerian Agama mengusulkan agar moderasi beragama ditambahkan menjadi yang keenam dari aspek yang diarusutamakan itu, karena dalam konteks pembangunan Indonesia, agama sama sekali tidak dapat dipisahkan dari aspek apa pun kehidupan masyarakat, sehingga moderasi dalam beragama menjadi sangat signifikan untuk dijadikan se bagai perspektif utama dalam pembangunan manusia Indonesia. Akan tetapi, karena proses untuk memasukkan satu gagasan agar menjadi salah satu pengarusutamaan dalam RPJMN itu harus melibatkan kementerian dan lembaga lain, sementara waktu penetapan RPJMN 2020­2024 ini sudah 130
mendesak, maka untuk periode ini moderasi beragama di­ masukkan ke dalam salah satu program penguatan terlebih dahulu. Namun, ini bukan berarti gerakan pengarusutamaan moderasi beragama terhenti, karena secara substantif upa­ ya mengarusutamakan moderasi beragama terus berlanjut, hanya saja dalam konteks Rancangan Teknokratik RPJMN, tempatnya belum sebagai salah satu aspek pengarusutama­ an, melainkan di penguatan. Kemudian, untuk menjawab di mana posisi moderasi ber agama dalam RPJMN 2020­2024, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa 5 (lima) prioritas pengarusutamaan di atas itu diturunkan lagi ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), yakni: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Memperkuat pertumbuh an yang berkualitas; Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; Memperkuat infrastruktur mendukung pengem­ bangan ekonomi dan pelayanan dasar; Membangun ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan trans­ formasi pelayanan publik. ketahanan ekonomi untuk lingkungan hidup, meningkatkan Dalam konteks ini, moderasi beragama ditempatkan sebagai salah satu arah kebijakan untuk mewujudkan Prioritas Nasional keempat, yakni Revolusi Mental dan 131
Pembangunan Kebudayaan. Dalam diskusi yang melibatkan pihak­pihak Kementerian Agama dan Bappenas, penguat­ an moderasi beragama dalam RPJMN 2020­2024 dianggap sangat penting mengingat salah satu isu strategis yang muncul dalam evaluasi RPJMN 2015­2019 sebelumnya adalah "masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama". Secara keseluruhan, ada enam isu strategis yang dija­ dikan sebagai kerangka pikir program Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yakni: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Melemahnya ketahanan budaya dan rendahnya pe­ lindungan hak kebudayaan; Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan; Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indone­ sia; Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat be­ ragama; Belum optimalnya peran peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa; dan Masih rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Kerangka pikir atau latar belakang isu strategis inilah yang akan dijadikan pertimbangan oleh semua kementerian dan lembaga dalam menyusun arah dan kebijakannya di bidang Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 132
dalam 5 (lima) tahun ke depan, mulai 2020­2024. Tentu saja, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama akan menjadi yang terdepan ( ) dalam merespon isu strategis di bidang keagamaan tersebut. leading sector Isu­isu strategis yang dirumuskan di atas pada giliran­ nya menjadi pertimbangan untuk menentukan arah kebi­ jakan Pemerintah, setidaknya dalam lima tahun ke depan. Ketika dipaparkan dan didiskusikan bersama Bappenas dan kementerian/lembaga lain pada 25 Juni 2019, ada empat arah kebijakan Pemerintah yang akan ditempuh untuk me­ wujudkan program Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yakni: 1. 2. 3. 4. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk mengukuhkan ketahanan budaya dan men­ talitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter; Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperteguh jati diri, meningkatkan kesejahtera­ an rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia; Memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah untuk meneguhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial; dan Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreati­ vitas untuk mewujudkan masyarakat berpengeta­ huan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Dengan memperhatikan rumusan kerangka pikir dan arah kebijakan di atas, maka dapat dipastikan bahwa mode­ rasi beragama mendapat tempat strategis dalam Rancangan 133
Visi moderasi beragama menjadi sangat relevan karena menekankan pada keseimbangan tujuan ekonomi, tidak sekadar untuk tujuan ibadah melainkan juga untuk kemaslahatan sosial. Moderasi Beragama... Teknokratik RPJMN 2020­2024, karena menjadi salah satu Program Prioritas (PP). Ini berarti bahwa moderasi beragama menjadi program prioritas yang secara struktural dan siste­ matis akan diselenggarakan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung, baik langsung maupun tidak langsung, capaian Prioritas Nasional (PN), untuk mewujudkan pembangunan karakter manusia Indonesia yang berbudi luhur, berjati diri, bergotong royong, toleran, dan sejahtera. Tentu saja, sebuah rumusan Program Prioritas tidak akan ada artinya jika tidak diturun­ kan lagi ke dalam rumusan Kegiatan Prioritas (KP). Demi­ kian halnya dengan moderasi beragama. Meskipun visi mo­ derasi beragama sudah menja­ di salah satu Program Prioritas dalam Rancangan Teknokra­ tik RPJMN 2020­2024, namun kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Agama, akan kesulitan merumus­ kan rencana strategisnya jika tidak ada Kegiatan Prioritas penguatan moderasi beragama sebagai "rumah" yang dapat memayungi semua turunan program dan nomenklatur anggarannya. Oleh karena itulah, dalam Rancangan Teknokratik RP­ JMN 2020­2024 ini, rencana implementasi dan penguatan moderasi beragama sebagai Program Prioritas secara lebih detil lagi te lah diturunkan ke dalam lima Kegiatan Prioritas (KP), yakni: 134
1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik ber agama jalan tengah; 2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat ber agama; 3. Penguatan relasi agama dan budaya; 4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan 5. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Kemudian, lima 'rumah' Kegiatan Prioritas moderasi beragama di atas dijabarkan lagi menjadi sejumlah Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang dianggap sangat penting dan signifikan. Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020- 2024, Proyek Prioritas Nasional untuk masing­masing lima Kegiatan Prioritas yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut: KP.1: Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik ber­ agama jalan tengah, diturunkan menjadi empat ProPN, yakni: 1. Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat; 2. Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif mod­ erat seperti pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kepen­ didikan, dan rekrutmen guru; dan 3. Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran; 4. Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa. 135
KP.2: Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama diturunkan menjadi tiga ProPN, yakni: 1. Perlindungan umat beragama untuk menjamin hak­hak sipil dan beragama; 2. Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; 3. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, tole ransi, dan got­ ong royong. KP.3: Penguatan relasi agama dan budaya; diturunkan menjadi tiga ProPN, yakni: 1. Penghargaan terhadap budaya lokal; 2. Pengembangan khazanah budaya bernafas agama; 3. Promosi wisata religi. KP.4: Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan ber­ agama; diturunkan menjadi empat ProPN, yakni: 1. Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal; 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah; 3. Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan; 4. Peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga. KP.5: Pengembangan ekonomi dan sumber daya keaga­ maan; diturunkan menjadi tiga ProPN, yakni: 1. Pemberdayaan dana sosial keagamaan; 2. Pengembangan kelembagaan ekonomi umat; 136
3. Pengelolaan dana haji secara professional, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pengembangan kelembagaan ekonomi umat, visi moderasi beragama sangat strategis untuk di­ integrasikan dengan proyeksi ekonomi Pemerintah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Terkait hal ini, Pemerintah sudah meresmikan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MESI) 2019­2024 untuk mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional. Implementasi MESI ini tentu harus diturunkan menjadi program kerja implementatif dengan meli batkan berbagai sektor lainnya sebagai suatu integrasi sistem ekonomi berlandaskan syariah agar pertumbuhan yang berlangsung pada sektor keuangan syariah memi­ liki dampak langsung dan signifikan pada pertumbuhan di sektor riil. Dalam hal ini, visi moderasi beragama menjadi sangat relevan karena menekankan pada keseimbangan tu­ juan ekonomi, tidak sekadar untuk tujuan ibadah melainkan juga untuk kemaslahatan sosial. Masih terkait dengan pengembangan kelembagaan eko­ nomi umat, selain meresmikan MESI 2019­2024, Presiden juga sudah menandatangani PP Jaminan Produk Halal (JPH). Itu artinya pengembangan industri halal telah menjadi ba­ gian tak ter pisahkan dari upaya meningkatkan saham eko­ nomi syariah. Pemerintah ingin agar Indonesia bisa tampil sebagai pemain terbesar industri halal yang kini jadi tren dunia, sekaligus mengikis ironi bahwa Indonesia memi­ ekonomi liki penduduk muslim terbesar dunia, tapi syariah nya kecil. share 137
Mempertimbangkan proyeksi ekonomi Pemerintah ke depan seperti digambarkan di atas, maka penguatan mode­ rasi beragama menjadi sangat signifikan dilakukan, karena keseriusan Pemerintah dalam mengembangkan ekonomi umat ini akan kontraproduktif jika para pelaku ekonominya tidak berpandangan moderat, inklusif, dan terbuka. Ekono­ mi memang akan tumbuh, tapi akan menumpuk pada ke­ lompok tertentu dan tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara umum. Selain itu, Kegiatan Prio ritas (KP) lain yang juga sangat penting untuk terus diperkuat adalah yang terkait dengan pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pemerintah telah memulai upaya ini dengan ber­ operasinya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dana haji dioptimalisasikan melalui instrumen yang aman dan produktif agar nilainya tidak tergerus inflasi dan mampu memberikan nilai manfaat lebih besar. Hasilnya bermanfa­ at untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji tanpa membebani finansial jama'ah. wasathiyah Optimalisasi dana haji yang demikian itu adalah wu­ jud komitmen beragama jalan tengah ( ), yang menekankan keseimbangan di antara keinginan untuk me­ ningkatkan produktivitas dana haji di satu sisi dengan sikap kehati­hatian demi menjaga amanah dana umat di sisi lain. Demikianlah, penting dipahami bersama bahwa penja­ baran Prioritas Nasional (PN) bidang "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan", yang salah satu penjabaran nya kemudian adalah penguatan moderasi beragama sebagai Program Prioritas (PP), dan dijabarkan lagi ke dalam lima 138
Kegiatan Prioritas (KP), serta akhirnya dipilih tiga Proyek Prioritas Nasional (ProPN), itu semua dimaksudkan untuk menjaga ke sinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta menjadi upaya pengendalian pencapai­ an sasaran Prioritas Nasional. Artinya, penguatan moderasi beragama menjadi satu strategi yang mutlak perlu dilaku­ kan sebagai upaya mencapai tujuan nasional. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, maka Rencana Strategis (Renstra) kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Agama, yang terkait dengan moderasi beragama, tidak boleh keluar dari logika PN, PP, KP, dan ProPN yang te­ lah dirumuskan dalam RPJMN 2020­2024. Hingga terakhir tulisan ini dibuat, Renstra Kementerian Agama 2020­2024 sendiri telah dirumuskan dan didiskusikan beberapa kali, dengan rumusan visi: "Masyarakat Indonesia Taat Ber agama, Mode rat, Cerdas, dan Unggul". E. Rencana Strategis Kementerian Agama Salah satu konsekuensi dari terintegrasinya visi mode­ rasi beragama ke dalam RPJMN 2020­2024 adalah perlunya Kementerian Agama menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020­2024, yang sejalan dan dapat mewadahi penerjemah­ an rumah program dan kegiatan prioritas yang telah diru­ muskan dalam Rancangan Awal RPJMN. Ini tentunya sesuai dengan ketentuan dalam Undang­undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanahkan agar pimpinan kementerian dan lembaga menyiapkan rancangan Renstra yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 139
Penyusunan Renstra Kementerian Agama 2020­2024 menjadi sangat krusial dalam mengawal implementasi visi mo derasi beragama lima tahun ke depan, karena Renstra meru pakan dokumen perencanaan resmi yang menjadi sa­ lah satu dasar bagi kementerian dan lembaga dalam meng­ gunakan Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada masa sebelumnya, Renstra Kementerian Agama memang belum pernah memasukkan kata "moderasi" secara langsung. Visi Renstra terakhir pada 2014­2019 berbunyi: "Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Me­ wujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepri­ badian Berlandaskan Gotong Royong". Keberhasilan mengintegrasikan visi moderasi beragama ke dalam RPJMN 2020­2024 akan sia­sia jika Renstra Kementerian Agama 2020­2024 tidak mencerminkan program turunannya, karena Renstra merupakan penjabaran visi kementerian yang dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas presiden. Ketika buku ini ditulis, Tim Penyusun Renstra Kemen­ terian Agama sudah sampai pada kesimpulan bahwa Visi Renstra Kementerian Agama 2020­2024 adalah "Masyarakat Indonesia Taat Beragama, Moderat, Cerdas, dan Unggul". Se­ bagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014, proses penyusunan Renstra K/L me­ mang membutuhkan 4 (empat) tahapan, yakni: penyusunan, penelaahan, penyesuaian, dan kemudian penetapan. Dalam tahap penyusunan, rancangan Renstra telah dibuat meski masih bersifat indikatif, dengan rumusan visi tersebut. 140
Dari rumusan visi tersebut, semangat moderasi ber agama terlihat jelas dengan menjadikan kata "moderat" sebagai sa­ lah satu dari empat kata kunci, selain taat beragama, cerdas, dan unggul. Pada gilirannya, keempat visi itu perlu diturunkan lagi ke dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Meski bentuk program dan kegiatan dalam setiap tahunnya niscaya berubah, namun secara keseluruhan program dan kegiatan di Kementerian Agama harus mencakup aspek pe­ layanan, pendidikan, riset, advokasi, literasi, ekonomi umat, tata kelola, serta integrasi data agama dan keagamaan. Sekadar contoh, visi Taat Beragama misalnya, dapat ditu­ runkan ke dalam program­program yang diproyeksikan untuk mencapai beberapa tujuan, seperti: meningkatkan literasi, edukasi, advokasi, dan internalisasi pemahaman dan peng­ amalan ajaran agama yang moderat, esensial, inklusif, dan toleran, seperti yang disasar oleh Rancangan Teknokratik RPJMN 2020­2024. Taat beragama dengan perspektif mo­ derasi juga dapat diturunkan ke dalam program atau kebi­ jakan terkait rumah ibadah, baik dalam hal pembangunan­ nya maupun pengelolaannya. Dengan perspektif moderasi, yang menekankan ketaat an beragama secara esensial dan substantif, semestinya sema­ kin bertambahnya rumah ibadah tidak akan meng ganggu kerukunan kehidupan keagamaan, tentu dengan catatan bahwa pembangunannya telah mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang berlaku. Demikian halnya dengan pengelolaan aktivitas ibadah­ 141
offside nya, perspektif moderasi dapat menjadi batasan agar para penceramah agama tidak melanggar norma dan eti­ ka kehidupan beragama. Terkait hal ini, sembilan seruan Menteri Agama pada awal 2017 tentang ceramah di rumah ibadah menjadi sangat relevan untuk lebih diperkuat lagi implementasinya. Sembilan seruan yang berperspektif mo­ derasi beragama tersebut adalah semacam panduan agar ceramah agama di rumah ibadah hendaknya memenuhi ke­ tentuan sebagai be rikut: 1. Disampaikan oleh penceramah yang memiliki pema­ haman dan komitmen pada tujuan utama diturunkan­ nya agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjaga kelangsu ngan hidup dan peradamaian umat manusia; 2. Disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama. 3. Disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, makian, maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama mana pun; 4. Bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi pencerahan spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural. Materi diutamakan berupa nasihat, motivasi dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa, serta kesejahteraan dan keadilan sosial; 5. Materi yang disampaikan tidak bertentangan de ngan empat konsensus Bangsa Indonesia, yaitu: Pancasila, 142
Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta­ hun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 6. Materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA (suku, agama, ras, antargolongan) yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa; 7. Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan, dan/atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktik ibadah antar/dalam umat berag­ ama, serta tidak mengandung provokasi untuk melaku­ kan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan de­ struktif; 8. Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan/atau promosi bisnis; 9. Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah. Taat beragama merupakan salah satu misi dan indeks kinerja utama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Agama sesuai de­ ngan tugas pokok dan fungsi unit tersebut. Di Kementeri­ an Agama terdapat lima Ditjen Bimas Agama, yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindhu dan Budha. Ditjen ini merupakan unit eselon satu yang membawahi beberapa direktorat. Dari 5 (lima) Ditjen tersebut, ada satu kesamaan nama direktorat, yakni Direktorat Penerangan Agama dengan tugas pokok dan fungsi yang hampir sama yakni meningkatkan kualitas bimbingan dan layanan keagamaan. 143
Keberagamaan yang inklusif dan moderat sangat penting untuk membangun Indonesia yang harmonis, merawat kebi­ nekaan dan memberikan penghargaan pada pluralitas sosial. Oleh karena itu menyertakan perspektif moderasi beragama di dalam upaya peningkatan kualitas bimbingan dan layanan beragama harus diagendakan dalam Ditjen Bimas Agama. Visi moderasi agama akan dapat dicapai melalui misi yang tertuang dalam program kerja. Program kerja selan­ jutnya akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Agama/Lembaga (RKAKL). Dengan demikian RKAKL merupakan dokumen perencanaan dan penganggar­ an yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/ lembaga dan unit kerja di lingkungannya, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Stra­ tegis Kementerian Agama dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Secara teknis dalam dokumen RKAKL telah mencan­ tumkan nama kegiatan, besar anggaran yang dibutuhkan, tahapan kerja, dan output yang akan dicapai program mo­ derasi beragama. Dengan demikian di dalam RKAKL Ditjen Bimas tegas terbaca terdapat program moderasi beragama dalam bimbingan dan layanan keagamaan yang kemudian diturunkan menjadi kegiatan yang bertujuan untuk mela­ hirkan keberagamaan yang moderat. Demikianlah kira­kira visi taat beragama dapat diterjemahkan. Selanjutnya, visi Cerdas dan Unggul dalam konteks moderasi beragama juga dapat diterjemahkan, khususnya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, ke dalam berbagai program untuk memperkuat dunia pendidikan dalam berbagai tingkatan, mulai dari Pendidikan Anak 144
Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Khusus dalam konteks Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), visi moderasi beragama harus tampak terejawantah dalam Tri Dharma Perguruan Tingginya, mulai dari aspek akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Visi Unggul juga sesungguhnya membuka ruang bagi setiap kampus PTKN untuk membangun kekhususan atau distingsinya, agar dapat berdaya saing berkompetensi dengan kampus­kampus lain. Kampus­kampus PTKN, terlebih lagi PTKIN (Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam), harus memiliki kekuatan riset yang unggul dan distingtif terkait perspektif moderasi ber agama, yakni, antara lain, dengan memelopori integrasi ilmu­ilmu keagamaan dengan ilmu­ilmu umum; atau dengan berupaya mengelaborasi dan 'mengkapitalisasi' sumber ­sumber pri­ mer artefak dan khasanah klasik Islam yang dihasilkan melalui sejarah panjang peradaban Islam di Indonesia se­ jak ratusan tahun lalu. Sumber­sumber primer ini tidak di­ miliki negara lain, sehingga dapat menjadi satu kekhususan untuk membangun daya saing. Lembaga pendidikan harus menjadi kekuatan terdepan dalam implementasi dan penguatan moderasi beragama, antara lain dengan memperkuat kurikulum dan materi belajar mengajar yang berperspektif moderasi beragama. Kementerian Agama harus memastikan semua kurikulum di lembaga pendidikan di bawah naungannya, baik negari maupun swasta bermuatan nilai­nilai moderasi beragama. Seluruh materi pembelajaran sedapat mungkin, terutama mata pelajaran yang berdimensi sosial, politik dan keagamaan, harus mempunyai wawasan moderasi beragama. Demikian juga dengan materi belajar mengajar, baik be­ 145
rupa buku, gambar, audio­visual dan sebagainya harus di­ pastikan memperkuat komitmen bernegara, toleransi dan semangat anti­radikalisme. Konten media sosial yang bisa menjadi sumber belajar anak juga harus diperbanyak de­ ngan konten moderasi beragama. Selain pada kurikulum, penguatan visi moderasi ber­ agama di jalur pendidikan juga harus menyasar guru dan dosen, yang dalam proses belajar mengajar memang menjadi faktor kunci, karena guru atau dosen menjadi orang yang memberi informasi pengetahuan dan penanaman nilai­nilai tertentu pada siswa dan mahasiswa. Guru dan dosen di sini bukan hanya mereka yang mengampu materi agama, tapi semua mata pelajaran dan mata kuliah; mereka harus memiliki perspektif moderasi beragama. Guru dan dosen tidak boleh justru menjadi juru bicara kelompok yang anti Pancasila, menanamkan nilai­nilai intoleransi dan mengarahkan peserta didik mempunyai cara pandang yang radikal, menghalalkan kekerasan. Kemudian, visi unggul juga dapat diejawantahkan ke da­ lam program­program untuk memperkuat mutu dan daya saing individu dan lingkungan lembaga pendidikan, baik lingkungan pendidikan dalam makna sempit, yaitu area di mana lembaga pendidikan itu ada, maupun dalam pengertian yang lebih luas, yaitu lingkungan sosial yang bisa mempe­ ngaruhi cara pandang dan perilaku peserta didik. Lingkungan kampus lembaga pendidikan harus men­ cerminkan wawasan moderasi, misalnya dalam mengelola interaksi orang­orang yang ada di dalamnya, dan dalam pengelolaan tempat ibadah. Aktivitas sekolah dan kampus harus digerakkan untuk mengawal moderasi beragama. 146
Sedangkan lingkungan dalam pengertian luas, berarti men­ ciptakan atmosfir kehidupan - termasuk informasi melalui berbagai saluran - sedapat mungkin tidak menggerogoti karakter moderasi yang sudah tumbuh dan berkembang da­ lam masyarakat yang pasti mempunyai pengaruh terhadap peserta didik di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang harus menjadi motor peng­ gerak moderasi beragama juga mencakup yang formal maupun non formal, termasuk pesantren, majelis taklim, sekolah minggu, pasraman, dan sebagainya. Sekolah menja­ di sarana tepat guna menyebarkan sensitivitas peserta didik pada ragam perbedaan. Membuka ruang dialog, guru mem­ berikan pemahaman bahwa agama membawa risalah cinta bukan benci dan sistem di sekolah leluasa pada perbedaan tersebut. Ini penting dilakukan karena sejumlah survei menje­ laskan bahwa ada tiga pintu utama bagaimana pemahaman radikal dan intoleransi melakukan penetrasi di lingkungan sekolah; pertama, kegiatan ekstrakurikuler; kedua, peran guru dalam proses belajar mengajar; dan ketiga, melalui ke­ bijakan sekolah yang lemah dalam mengontrol masuknya radikalisme di sekolah. Oleh karenanya, perlu penguatan pada tiga aspek di atas. Selama ini Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direkto­ rat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, misalnya, telah melakukan pelbagai upaya untuk melatih para guru menjadi agen pengarusutamaan transformasi moderasi beragama dalam konteks Islam, yang akan mengantarkan pe­ mahaman yang kritis, reflektif, terbuka, dan toleran melalui pengembangan ranah kognisi, afeksi, dan motorik. Hal itu 147
diwujudkan dengan pengembangan nilai­nilai keagamaan Islam yang moderat, substantif, dan inklusif sebagai aktua­ lisasi visi Islam (ISRA). Program seperti ini dapat diadopsi dan dikembangkan oleh Direktorat Aga­ ma lainnya. rahmatan lil alamin Pelembagaaan dan implementasi moderasi beragama juga perlu dukungan dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yang mempunyai fungsi strategis sebagai dalam upaya mendukung kinerja pembangunan nasional melalui dukungan kinerja Kementerian Agama yaitu penyediaan layanan penelitian dan pengembangan serta pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) keagamaan melalui pendidikan dan pelatihan. supporting agency Posisi ini sangat strategis mengingat visi pembangunan nasional menempatkan penelitian dan pengembangan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai landasan kesuksesan terwujudnya visi pembangunan. Atas dasar peran tersebut, maka peran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menjadi semakin penting dan jelas, yaitu sebagai bagian dari sub sistem Kementerian Agama dalam tersedianya data dan informasi keagamaan yang memadai dalam rangka terwujudnya kebijakan pembangunan agama berbasis hasil riset dan tersedianya sumberdaya Kementerian Agama yang berkualitas melalui kediklatan. Dalam memberikan dukungan terhadap kebijakan penguatan moderasi beragama, Badan Litbang dan Diklat dapat menyusun beberapa program dan kegiatan sebagai berikut: 148
a. Di bidang penelitian dan pengembangan, perlu dilaku­ kan kajian tentang model­model toleransi aktif sebagai bentuk pengejawantahan moderasi beragama. Kajian ini dimulai dengan studi untuk menggali kearifan lokal yang dapat dibuktikan sebagai instrumen perekat ker­ ukunan. Kajian tentang kearifan lokal memang telah ban­ yak dilakukan, namun wilayah geografis Indonesia yang sangat luas dan kaya dengan budaya tentu masih meny­ impan banyak potensi kearifan yang belum seluruhnya dapat tergali. Sifat strategis kearifan lokal yang "netral agama" menjadi titik temu berseminya ajaran agama yang berbeda­beda. "Netralitas keagamaan" pada kear­ ifan lokal membuktikan bahwa di dalamnya terkandung moderasi beragama para pemeluk agama. Hasil kajian ini dapat memberikan sumbangan penting sebagai ba­ evidance based sis pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan decision making pengarusutamaan moderasi beragama ( ). Selain isu kearifan lokal, masih ba­ nyak isu lain berkaitan moderasi beragama yang dapat dilakukan kajian, seperti rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan moderasi beragama, isu tentang model ceramah keagamaan moderat, dan sebagainya; b. Data penelitian kemudian dikembangkan dalam berbagai dokumen dan melewati uji publik sehingga dapat dija­ dikan sebagai pedoman, panduan, naskah akademik, monografi, dan bentuk lainnya. Beberapa kegiatan yang memungkinkan bisa dikembangkan antara lain: pan­ duan ceramah keagamaan moderat bagi penyuluh dan da'i, model masjid sebagai pusat pemberdayaan mode­ rasi beragam, panduan penyelesaian konflik sosial ke- 149
agamaan berbasis moderasi beragama, model penase­ hatan perkawinan berbasis moderasi beragama; dan lain­lain. c. Di bidang kediklatan, dapat dilakukan diklat fungsional yang hasilnya dapat memperkuat moderasi beragama di Indonesia. Diklat fungsional menyasar para pejabat fungsional ASN dan non ASN di lingkungan Kemente­ rian Agama serta mitra kerja Kementerian Agama baik pusat maupun daerah, seperti peneliti, widyaiswara, penghulu, penyuluh, pemandu kerukunan, takmir mas­ jid, pengurus FKUB maupun lainnya. Membangun sensi­ tivitas dan kesadaran moderasi beragama bagi para pe­ serta diklat dapat diintervensi melalui materi maupun metode diklat. d. Pada Diklat Pra Jabatan maupun Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM) penting untuk dapat dilakukan penyadaran dan sensitivitas pada peserta diklat, baik melalui materi yang disampaikan maupun metode yang diterapkan. Demikianlah strategi penguatan dan implementasi mode rasi beragama, terutama dalam bentuk integrasi ke dalam RPJPN 2020­2024 dan penyusunan renstra Kemen­ terian Agama. Ini semua dilakukan untuk memberikan payung hukum agar Kementerian Agama khususnya bisa leluasa menyusun program untuk menata kerukunan umat ber­ agama, keharmonisan kehidupan sosial, dan menekan konflik agama, sehingga kita menemukan titik temu antar­ pemeluk agama untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Hal yang perlu juga diingat adalah bahwa sasaran kebi­ jakan penguatan moderasi beragama adalah seluruh umat 150
beragama, bukan untuk satu agama tertentu saja, yang di­ lakukan oleh pemerintah melalui program dan kegiatan pembangunan agama serta pendidikan agama dan keaga­ maan. Dengan demikian sifat kebijakan penguatan mode­ rasi beragama merupakan kebijakan publik. Jadi kebijakan publik penguatan moderasi beragama diartikan sebagai se­ gala peraturan dan tindakan pemerintah yang disusun serta dilaksanakan untuk kepentingan umum atau masyarakat. Atau singkatnya, kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kepentingan masyarakat umum. Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Demikian halnya dengan moderasi beragama. Tujuan pembuatan kebijakan publik dalam hal penguatan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat ber agama, melindungi hak­hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketenteraman dan ke­ damaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk me­ wujudkan kesejahteraan umat beragama. *** 151
MODERASI
EPILOG Moderasi Beragama ini eperti telah dikemukakan, buku lahir untuk memberikan penjelasan tentang salah satu esensi agama, yakni tentang moderasi atau jalan tengah. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi se­ mua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui apa itu moderasi beragama? Mengapa moderasi beragama penting khususnya dalam tata kehidupan bangsa Indonesia? Lalu, bagaimana moderasi beragama itu seyogianya diimplemen­ tasikan? S Kompleksitas kehidupan keagamaan masyarakat Indo­ nesia khususnya, yang sangat plural dan multikultural, telah memicu lahirnya fenomena beragama yang juga kompleks. Di satu sisi ada yang ekstrem liberal, di sisi lain ada yang eks trem konservatif dalam praktik beragama. Jika tidak ada kontra narasi moderasi yang diarusutamakan, maka konservatisme, ekstremisme, dan liberalisme dalam ber­ agama bisa dianggap sebagai benar belaka. Padahal, esensi 153
berbagai ajaran agama, seperti telah dibahas dengan sangat gamblang, adalah moderat, dan sangat menekankan upaya untuk merawat harkat dan martabat kemanusiaan. Moderasi beragama memiliki misi untuk menciptakan perdamaian bagi semua umat manusia. Munculnya sikap li­ beral dalam beragama tidak jarang memicu reaksi konserva­ tif yang ekstrem. Demikian halnya sikap ultra konservatif, se­ ring mengakibatkan lahirnya ujaran kebencian, permusuh­ an, intoleransi, ekstremisme, kekerasan, dan bahkan tero­ risme atas nama agama. Ini nyata­nyata telah meng ancam perdamaian, merusak kerukunan, dan mengoyak kebersa­ maan kita. Moderasi beragama diharapkan menjadi solusi atas problem keagamaan yang ekstrem di kedua kubu yang kita hadapi tersebut. Penguatan moderasi beragama tidak cukup dilakukan secara personal oleh individu, melainkan harus dilakukan secara sistematis dan terencana secara kelembagaan, bahkan oleh negara. Negara harus hadir memfasilitasi terciptanya ruang­ruang publik yang sehat untuk menciptakan interaksi masyarakat lintas agama dan kepercayaan. Jangan sebalik­ nya, melahirkan regulasi dan peraturan dengan sentimen agama tertentu yang diterapkan dan diberlakukan di ruang publik. Memfasilitasi, bukan membatasi. best practices Indonesia terbukti memiliki pengalaman empirik ter­ ) dalam mengelola keragaman dan ke­ baik ( beragamaan masyarakatnya. Terlepas dari gesekan dan kon­ flik yang secara sporadis masih kerap terjadi, kerukunan dan toleransi di Indonesia jauh lebih terjaga dibanding negara­ negara lain yang menghadapi kompleksitas keagamaan yang sama. Nilai­nilai agama yang berakulturasi dan ber adaptasi 154
dengan budaya lokal, kekayaan keragaman kearifan lokal, tradisi bermusyawarah, serta budaya gotong royong yang diwarisi masyarakat Indonesia secara turun temurun sangat kondusif menciptakan kohesi masyarakat yang beragam dari segi budaya, etnis, dan agamanya. Indonesia sudah sepatut­ nya menjadi inspirasi dunia dalam mempraktikkan moderasi beragama. Di era digital dan media sosial, kohesi sosial masyarakat Indonesia memang menghadapi tantangan. Banjirnya infor­ masi yang tak tersaring, dan derasnya internalisasi penge­ tahuan instan, termasuk pengetahuan keagamaan, sering mengganggu benteng pertahanan kebersamaan dan tenun kebangsaan. Masyarakat jadi mudah membenarkan berita yang sampai, tanpa terlebih dahulu memoderasi dan mene­ lusuri kebenarannya. Semangat moderasi beragama mem­ beri inspirasi untuk selalu bersikap seimbang dan adil dalam menyusun cara pandang, sikap, dan perilaku kita. Visi moderasi beragama sesungguhnya dapat tumbuh subur di Indonesia, lebih subur ketimbang di negara­negara lain, karena modal ideologi Pancasila dan slogan Bhineka Tunggal Ika, yang memiliki misi menjaga keberagamaan, merawat keragaman, berakulturasi dengan kebudayaan, serta menjaga persatuan dan kesatuan masyarakatnya. Pada pidato kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945, Presiden pertama RI, Bung Karno, menyatakan: "Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap­tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang le­ luasa. Segenap rakyat hendaknya ber­Tuhan secara kebudaya­ an, yakni dengan tiada 'egoisme­agama'. Dan hendaknya nega­ ra Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang 155
berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain." Cita­cita Bung Karno ini dapat diwujudkan, jika setiap umat beragama memiliki komitmen untuk melakukan pe­ nguatan moderasi beragama, karena semangat moderasi dalam konteks bernegara adalah juga untuk memper­ Kompas (Ahmad juangkan tegaknya kewarganegaraan Suaedy, "Islam dan Kewarganegaraan Bineka", 17/05/2018), yakni kewarga negaraan di mana negara memberikan hak yang sama tanpa membedakan kepada seluruh warga negara, tak hanya berbasis individu, tetapi juga hak­hak kolektif terhadap tradisi dan keyakinan yang berbeda. bhinneka Pembahasan dalam keseluruhan buku ini lebih fokus untuk memberikan gambaran besar yang bersifat konseptual terkait apa, mengapa, dan bagaimana strategi penguatan moderasi beragama. Adapun rancangan operasionalnya harus diturunkan lagi menjadi modul praktis yang terpisah, lengkap dengan tujuan, sasaran, dan indikator keberha­ silannya, agar konsep yang telah dibahas itu dapat diimple­ mentasikan dalam kehidupan riil. Namun, yang paling penting adalah bahwa saat ini kita sedang menemukan momentum yang tepat untuk melaku­ kan penguatan moderasi beragama, termasuk melalui pe­ lembagaannya pada level negara. Kita harus memanfaat­ kan momentum tersebut, kesempatan sering tidak datang dua kali. Tentu saja, upaya penguatan moderasi beragama adalah 156
tugas kita bersama negara, individu, masyarakat, tokoh agama, budayawan, akademisi, kaum milenial, dan media harus bersatu padu menyosialisasikan dan mengampanye­ kannya, demi kepentingan kita bersama dalam merawat ke­ rukunan dan kehidupan ke agamaan yang damai dan toleran. Bahkan, keterlibatan perempuan juga akan sa ngat pen­ ting dalam upaya pe nguatan moderasi beraga ma, meng­ ingat kekerasan atas nama agama juga sudah melibatkan kaum perempuan. Selain menjadi korban, perempuan juga bisa menjadi pelaku kekerasan. Namun, pada saat yang sama, perempuan juga dapat menjadi aktor utama untuk menyemai benih moderasi dalam keluarga untuk mencegah tersebarnya ideologi ke­ kerasan. Bisa jadi, upaya penyebaran gagasan moderasi un­ tuk mencegah ideologi eks trem malah akan lebih efektif jika dimulai dari keluarga, karena, sebagai unit terkecil in­ teraksi sosial, keluarga lebih memungkinkan menyampai­ kan pesan­pesan moral secara konsisten, dan dengan cara yang menyenangkan. Demikianlah, jelas bahwa penguatan moderasi ber­ agama tidak cukup diupayakan secara struktural melalui kebijakan negara, melainkan yang juga sangat penting dan niscaya mengakar adalah dengan menjadikannya sebagai gerakan kultural masyarakat. Indonesia ini negara besar dan beragam; keragaman dan keutuhannya tidak mungkin dirawat oleh satu dua pihak saja. Moderasi beragama harus menjadi milik kita bersama. ***** 157
MODERASI
DAFTAR PUSTAKA Mozaik Moderasi Beragama dalam Perspektif Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI. Kristen 2019. Keluar dari Eks- tremisme: Delapan Kisah "Hijrah" dari Kekerasan Menuju Binadamai . Jakarta: Gunung Mulia. Fauzi, Ihsan Ali dan Dyah Ayu Kartika. 2008. Fikih Kebinekaan, Pandan- gan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Gunawan, Wawan, dkk (ed). 2015. Kepemim pinan Non Muslim . Jakarta: PUSAD Paramadina. Mizan. . Jakarta: Maarif Institut dan Moderasi Islam Hanafi, Muchlis (ed). 2017. . Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Hefner, Robert W. 2014. "Negara Mengelola Keragaman: Ka­ Mengelola jian Me ngenai Kebebasan Beragama di Indonesia" dalam Kera gaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Sejarah, Robert W. Hefner dan Ihsan Ali­Fauzi (eds), Teori dan Advokasi. Program Studi Agama dan Lintas 159
Center for Religius and Cross-cultural Studies / Budaya ( The Middle Path of Mode- CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada. ration in Islam, the Qur'anic Principle of Wasathiyah. Kamali, Mohammad Hasyim, 2015. Disruption Oxford: Oxford University Press. Kasali, Rhenald. 2017. . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan, 2016. "Meneguh­ kan Komitmen Pemeliharaan Kerukunan Umat Ber­ agama". Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Lit­ bang dan Diklat Kementerian Agama. Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan, 2017. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Latif, Yudi 2014. "Revitalisasi Pancasila di Tengah Dua Kontroversi Khilafah: Islam, Negara dan Pancasila Fundamentalisme" dalam Komaruddin Hidayat (ed.). . Bandung: Mizan. Panggabean, Rizal dan Ihsan Ali Fauzi. 2010. "Dari Riset Nirke- Perang ke Riset Bina­Damai: Mengapresiasi Sumba ngan kerasan dan Bina-Damai dalam Islam: Teori dan Praktik Abu­Nimer" dalam Muhammed Abu­Nimer. Jakarta Pustaka Alvabet, pp. xi­xxiii. national Journal of Peace Studies . Inter- Reychler, Luc. 2006. "Challenges of Peace Research". , Volume 11, number 1, Religion and Regulation in Indonesia. Spring/Sumer, 2006. Ropi, Ismatu. 2017. London: Palgrave Macmilan. 160
Tian dan Sheng dalam Penafsiran Roha- niawan dan Cendekiawan Matakin dan Pengamat Budaya Tionghoa di Indonesia Sendana, Uung. 2018. Wasathiyyah Wawasan Islam ten- . Jakarta: Gerbang Kebajikan Ru. tang Moderasi Beragama. Shihab, M. Quraish. 2019. Si Shu (Kitab yang Empat) Kitab Suci Agama Khonghucu. Jakarta: Lentera Hati. 2016. Jakarta: Kementerian Agama RI. Sila, Muhammad Adlin. 2017. "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam" dalam Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Ke- Ihsan Ali­Fauzi, Zainal Abidin Bagir dan Irsyad Rafsadi bijakan Agama di Indonesia (eds). untuk Dunia Suharto, Babun, et.al. 2019. Moderasi Beragama: Dari Indonesia . Jakarta: PUSAD­Paramadina. . Yogyakarta: LKiS. Jurnal Antropologi Indonesia Suparlan. 2002. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multi­ Semerbak Dupa di Pulau Seribu Masjid: kultural" dalam Kontestasi, Integrasi, dan Resolusi Konflik Hindu-Islam. 69. Suprapto. 2013. Jakarta: Prenadamedia. Identitas Keagamaan GEN Z: Kegalauan Syafruddin, Didin dan Ismatu Ropi. 2018. Ensklopedia Mengenal Lebih Dekat . Jakarta: PPIM UIN Jakarta. Ragam Agama dan Kepercayaan di Indonesia Tim Penyusun. 2018. . Jakarta: Ekspose. 161
MODERASI