REMAJA KENAL HUKUM: TAAT ATURAN, MASYARAKAT AMAN KUMPULAN ESAI PESERTA PARLEMEN REMAJA 2023 SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 2023
REMAJA KENAL HUKUM: TAAT ATURAN, MASYARAKAT AMAN Kumpulan Esai Peserta Parlemen Remaja Tahun 2023 Pengarah : Sekretaris Jenderal DPR RI Deputi Bidang Persidangan Kepala Biro Protokol Humas Penanggung Jawab : Kepala Bagian Humas & Pengelolaan Museum Kasubag Promosi, Diseminasi & Edukasi Publik Kasubag Informasi Publik & Kunjungan Masyarakat Kasubag Pengelolaan Museum : Ratna Tarisa Ekaningtyas Leidena Sekar Negari : Indah Kurniasari Zoel Arief Iskandar Bima Widiatiaga : Nur Sa'ban Alif Dwi Desilvani Agraha Dwita Sulistyajati : Klarce Grice Pattipeme Andita Ramadhani Daniel Willy Rumainum Tim Penyusun Editor Grafis Foto Diterbitkan pada tahun 2023 oleh Sekretariat Jenderal DPR RI Dikeluarkan oleh Bagian Humas dan Pengelolaan Museum Biro Protokol dan Humas Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270 ISBN 978-602-8722-48-3 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal penguntipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah. ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... iii DAFTAR PESERTA ... v DAFTAR ISI ... xii Menyongsong Era Generasi Muda Yang Taat Aturan Dan Patuh Terhadap Hukum Yang Berkeadilan ... 1 LAMAN ANDUNG (Sekolah Aman Anti Perundungan): Solusi Efektif Kriminalistas Sosial Remaja Demi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia ... 5 Melawan Risiko: Optimalisasi Kesadaran Hukum Berkendara bagi Remaja ... 10 Urgensi Paradigma Generasi Muda Terhadap Hukum Guna Menekan Angka Kenakalan Remaja ... 14 Asmara Kandas Berujung Dendam: Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Remaja Terhadap Kasus Revenge Porn di Indonesia ... 18 Bersuara Bijak Tanpa Berkoar, Hukum Bukan Untuk Ditawar-Tawar ... 23 IM FREE: "Bantu Korbannya, Lihat Konsekuensinya, Berani Melawan" ... 28 BINTANG (Bicara Santai Hadapi Tantangan) Siap Wujudkan Implementasi Hukum Gemilang ... 32 "Pornografi Balas Dendam: Ancaman Privasi dan Peran Remaja dalam Masyarakat Aman" ... 36 AKUR (Ajari Kesadaran Hukum pada Remaja): Program dan Peran Remaja Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara ... 41 Remaja Gaul Tidak Akan Salah Gaul ... 46 Kejamnya pornografi: "Munculnya Trend Sexual Activity"... 50 Remaja Dan Era Kecerdasan Buatan: Antara Kreativitas Dan Ketakutan Dalam Bermedia Sosial ... 54 Tuntaskan Judi Online di Indonesia dengan BAJO (Badan Anti Judi Online) ... 60 Siapapun Bisa Terkena Kekerasan Seksual ... 64 Urgensi Literasi Remaja Sadar Hukum Demi Menumpas Revenge Porn Dalam Negeri ... 69 Oknum Kejahatan Kok Dilindungi? ... 73 "Optimalisasi Seksual; Masyarakat Aman Taat Aturan!" ... 79 DPR RI Melawan Kekerasan xii
Urgensi Law Awareness Bagi Remaja Sebagai Agen Transformasi: Implementasi Forum GMAP2H (Generasi Muda Agen Peduli Dan Penggerak Hukum) Berbasis Edukasi Seksual dan Moralitas ... 83 Muda Tanpa Rokok: Selamatkan Remaja, Untungkan Masyarakat ... 90 Hadapi Tindakan Pembajakan di Kalangan Remaja ... 95 Remaja Sadar Hukum Menjadi Pilar Masyarakat ... 99 Apakah Harus Mendapat Hukum Pidana Dulu, Baru Mau Taat? ... 103 Jembatan Neraka Bagi Remaja di Era Society 5.0 ... 107 "Mengenal Hukum untuk Remaja: Mewujudkan Masyarakat Aman melalui Podcast with Bryan (PWB)" ... 114 Menonton Film Ilegal, Wujud Kontribusi Remaja Dalam Mematikan Semangat Berkarya Seniman ... 118 Pengaruh Budaya Seks Bebas Di Era Globalisasi Dan Pentingnya Kesadaran Hukum Di Kalangan Remaja ... 122 KUAT (Aku Taat Aturan) dalam Mewujudkan Masyarakat yang Aman di Bumi Pertiwi ... 127 GEN TAHU (Generasi Tanggap Hukum): Langkah Tuntas Wujudkan Indonesia Emas ... 131 Pentingnya Partisipasi Remaja dalam Memahami Hukum dan Menghindari Perilaku Menyimpang ... 135 RSUM+ (Remaja Sadar hukUM) Aplikasi Satu Pintu Edukasi Hukum Berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Discussion Forums Dalam Upaya Pengenalan Hukum Kepada Remaja ... 139 Bersama Ka-RAMBU Wujudkan Remaja Taat Hukum untuk Bangsa Indonesia Bebas dari Perundungan ... 145 Tawuran? Masih jaman? Saatnya, legislator buktikan. Berantas tawuran dengan aksi nyata! ... 149 Menghadapi Bullying, Memperkuat Hukum: Pemberdayaan Remaja Dalam Mengatasi Tindakan Kekerasan Di Bumi Pertiwi ... 154 Traffiquiz: Aplikasi Kuis Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Kalangan Remaja ... 159 AGEN TIMIRAS (Aksi Gen-Z Anti Minuman Keras): Komunitas Remaja Penegak Hukum untuk Menciptakan Masyarakat Aman ... 165 Masyarakat Sejahtera dengan Mengurai Aborsi di Kalangan Remaja ... 170 Remaja dibuat Buta: Hukum Seolah Tak Ada, Apa Tugas Kita? ... 175 xiii
Gerakan Taat Aturan, Bebas Kenakalan ... 179 Harmoni Bangsa: Pemuda Tonggak Utama, Tegaklah Hukum Indonesia ... 182 Taat Aturan Itu Keren ... 188 SOSIS: Inovasi Generasi Muda Untuk Sadar Sesama ... 192 HUNIAN RAJA: Paket Lengkap Wujudkan Remaja Hebat ... 196 Remaja Taat Hukum dalam Era Digital Menghadapi Ancaman Penyalahgunaan ITE untuk Mewujudkan Keamanan Nasional ... 202 FORSAKU: Forum Siswa Sadar Hukum Sebagai Upaya Penanganan Urgensi Sikap Apatis Remaja Terhadap Hukum ... 206 Building Youth S.H.I.N.E (Solidarity, Hope, Inspiration, Nurturing, Empowerment): Perwujudan Generasi Sadar Hukum Menuju Remaja Bebas Kekerasan Seksual 211 Generasi Calon Penentu Kebijakan: Upaya Meminimalisir Hubungan Seksual Pranikah Di Masa Depan ... 217 Aksi Aku Berani: Perangi Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dari Semua Lini ... 221 Wujudkan Generasi Emas Yang Cerdas Dan Taat Berlalu Lintas ... 226 Dari Lapor Berujung Tekor: Pencegahan dan Monitoring Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum bersama GARUDA ... 230 Program RETASUM, Lindungi Masa Depan Remaja Indonesia: ... 235 GEN-AKSI (GENerasi Anti aKSi klitIh): Upaya Premium Ciptakan Masyarakat Aman Melalui Remaja Patuh Hukum ... 239 Tanggung Jawab Remaja: Kunci Menuju Masyarakat yang Aman melalui Kepatuhan Aturan Lalu Lintas ... 243 INFORMRIGHT (Intern For Human Right) Sebagai Aksi Nyata Mengembalikan Kepercayaan Hukum Masyarakat Yang Hilang Akibat Ketidakadilan ... 248 Pentingnya Klasifikasi Kenakalan dan Kejahatan: DPR Bentuk Hukum Berkeadilan Untuk Menciptakan Masyarakat Aman ... 252 FORKARA (FORum satuKAn suaRA): Perspektif Baru Penegakan Hukum Bagi Remaja Untuk Menuntaskan "Tiga Dosa Besar" Demi Mewujudkan Masyarakat Aman ... 258 Senjata Kata di Era Digital: Mengurai Dilema Cyberbullying dan Kebebasan Berbicara ... 263 Rumah Remaja : Tumbuhkan Self Awareness Remaja terhadap Dating Violence, Atasi Cinta Berujung Maut demi terciptanya Masyarakat Aman ... 267 xiv
Strategi Optimalisasi Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja Berbasis Aplikasi "Reakses" ... 271 Remaja Kenal Hukum: Remaja Taat Aturan, Masyarakat Aman... 276 Remaja Kenal Hukum: Bersama Parlemen Beraksi Dan Bersinergi! Matikan Alarm Kriminalitas Remaja Melalui Langkah Jitu Komisi Nasional Pemberdayaan Remaja Kenal Hukum (Komnas PRKH) Republik Indonesia ... 280 Training For Trainers (TFT) Wujudkan Dekolonialisasi Melalui Demokratisasi, Bukan hanya Sebagai Fantasi Pemudi Negeri ... 284 "Krisis Iklim: Sebuah Panggilan Aksi Remaja Sadar Hukum Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Masyarakat" ... 289 SUMU: Pemuda Berani Berpendapat Sesuai Aturan Hukum Untuk Masyarakat Yang Aman ... 293 Pentingnya Edukasi Berkendara Pada Remaja ... 298 Pornografi Awal Mula Kerusakan Moral Anak Bangsa: Indonesia Darurat Kasus Kekerasan Seksual! ... 302 Galaksi (Generasi Tolak Korupsi): Strategi Pemberantasan Korupsi Dari Remaja Kepada Remaja ... 307 Amanku untuk Amanmu: Memaksimalkan Upaya Preventif untuk Menekan Angka Narkoba Pada Remaja Demi Terwujudnya Masyarakat yang Aman ... 312 Alkohol Dan Kriminalitas Remaja: Peninjauan Ulang RUU Larangan Minuman Beralkohol Dan Penguatan Tindak Pencegahan Di Satuan Pendidikan ... 317 BERKEMA (Pemberantasan Kenakalan Remaja): Mencetak Generasi Cerdas Hukum untuk Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Aman ... 322 Kecanggihan Teknologi Yang Berujung Malapetaka ... 327 Forum Anak: 2P Selamatkan Masa Depan Indonesia ... 331 GEPIRA : Langkah Menuju Generasi Bermedia Sosial yang Taat Aturan Demi Terciptanya Masyarakat yang Aman ... 335 Realisasi Taktik "Si Peeri Pohon Eboni" Implementasi Sederhana Nan Cerdik Tanpa Ada Revisi Pada UU Negeri Pertiwi... 339 Siap Peduli Kenakalan Remaja (SiPEKA): Website Pengaduan dan Edukasi Untuk Membantu Masyarakat dan Sekolah, Guna Mewujudkan Remaja Kenal Hukum Yang Taat Aturan Demi Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Indonesia .... 344 Mengubah Paradigma Remaja Berkendara: Menyongsong Masa Depan Aman 351 Kesadaran Hukum Remaja Terhadap Narkoba ... 355 AJAKAMU: Sadar Hukum Sejak Dini Cegah Tingkat Perundungan pada Remaja 359 xv
Tudung Saji Legislator, Sudah Saatnya Konsumen Dilindungi Hak-Nya ... 364 Aksi Berantas Kenakalan Remaja: Mewujudkan Remaja Sadar Hukum? ... 369 Remaja Sadar Hukum Kunci Terwujudnya Ketertiban Umum ... 373 Mario Dandy dan Hedonisme: Pemantik Kerusakan Moral Generasi Muda ... 377 Remaja Mafhum Hukum (Remuk): Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Dan Anti Premanisme (Mantap) ... 382 GETAKUM (Generasi Taat Aturan Hukum): Menimalisasi Pelanggaran Hukum Remaja... 387 DEPAN (Dewan Pelajar Anti-NAPZA) : Kolaborasi DPR dan Pelajar dalam Menciptakan Remaja Taat Aturan Anti-NAPZA ... 392 Bahaya Pelanggaran Lalu Lintas: Memahami Kontribusi Remaja Di Dalam Keamanan Lalu Lintas Di Masyarakat ... 396 Rasa Tipis Keamanan Masyarakat Menjadi "Warning" Bagi Pemerintah Indonesia Terhadap Krisis Karakter Remaja Indonesia yang Melakukan Tindakan Kekerasan di daerah Tulehu, Maluku Tengah ... 401 "Suram Dan Karam": Satu Padu Perangi Kebengisan Remaja Dengan Self-Control Ciptakan Masyarakat Aman ... 405 Realita Gelap: Kemiskinan jadi Salah Satu Faktor Remaja sebagai Pemain Utama Kriminalitas ... 410 Radar Lantas: Remaja Sadar Lalu Lintas (Upaya Wujudkan Masyarakat Aman) 414 REMOT TITI (Remaja Terhormat Anti Prostitusi) ... 418 GERTUN (Gerakan Anti Perundungan) Berkonsep Mawas Diri Guna Menumbuhkan Kesadaran Bahaya Bullying di Kalangan Pelajar ... 422 SALAM: Melangkah Bersama Remaja, Redam Klitih Tanpa Sisa! ... 426 Menuju Negara Hukum ... 430 SELIPAH (Sadari, Kenali, Pahami) Minim Kecelakaan, Bebas Keresahan ... 435 POPSKI: Kawal Remaja Taat Hukum, Lawan Pornografi dan Judi Online demi Masyarakat Aman ... 439 RETABEMI: Upaya Membentuk Remaja Taat Hukum, Bermoral Dan Beretika .. 443 Remaja Indonesia Cerdas: Turut Tertib Berlalu Lintas, GEMAINTELUTAS (GErakan reMAja INdonesia TErtib laLU linTAS) ... 447 Jurisprudence Penopang Generasi Bangsa sebagai Modal Menciptakan Sikap Peduli dan Taat Hukum: Menghilangkan Jejak Penyalahgunaan Narkoba Bersama Remaja ... 452 xvi
'Reproductive Health and Sex Education (REHEALEXTION)' Sebagai Solusi Tanpa Kontrasepsi ... 456 Membangun Remaja Cerdas, Bebas Kekerasan Demi Masa Depan Generasi Penerus... 461 Program Pshtech Dan PHR Pemberantas Pelecehan Seksual Menciptakan Taat Aturan Masyarakat Aman ... 465 Evaluasi Kenakalan Remaja Di Mata Hukum Melalui Sosialisasi Yang Tepat ... 469 Bersama Remaja Mewujudkan Aksi 4K (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Dan Kelancaran) Dalam Berkendara ... 474 Generasi Sadar Hukum, Berantas Kenakalan Berlalu Lintas ... 478 Waspada! Krisis Ruang Aman Bagi Perempuan, Humor Kok Ugal Ugalan ... 483 Pelajar Taat Aturan Ciptakan Sekolah Sehat Bebas Perundungan Menjadi Langkah Awal Menggapai Cita Dan Harapan Bangsa ... 488 Kompleksitas Dating Violence: Upaya Pencegahan dan Penanganan Holistik, Optimalkan Hukum Pidana Terkait... 493 Krisis remaja terpapar LGBTQ: perlukah payung hukum mengaturnya? ... 498 Indonesia Damai Melalui Gerakan Remaja Taat Aturan ... 503 "404: Remaja Lawan Kejahatan Siber, Jangan Sampai Eror" ... 507 FUTURE DPR; Langkah Profesionalitas DPR Sebagai Akselerator Kesadaran Hukum Remaja Yang Berkualitas ... 511 Kriminalitas Remaja: Manifestasi Dari Tidak Adanya Pendidikan Hukum Yang Layak Dan Kegagalan Intstrumen Pendidikan Indonesia ... 515 Kenali Hukum, Tegakkan Keadilan, Wujudkan Perdamaian ... 519 Peran Pendidikan Keluarga dalam Pembentukan Karakter Remaja yang Kenal Hukum ... 523 Strategi Mengurai Benang Kusut Seksualitas Remaja: Edukasi Tersalurkan, Generasi Paham Hukum dan Beradab ... 527 "RUMAHKU" Forum Remaja Berhukum: Inovasi Membasmi Tawuran Remaja dan Menumbuhkan Kesadaran Hukum ... 532 Jangan Nakal Hukumannya Berat Kata Penulis Bukan Dilan ... 537 Dampak Negatif Gadget Terhadap Generasi Bangsa... 542 Mewujudkan Generasi Muda Anti Miras (GEMTIRAS) Demi Masa Depan Penerus Bangsa ... 547 xvii
Dari Bullying Ke Kriminalitas: Memahami Keterkaitannya Dan Solusi Yang Efektif Melalui Bkrn Dan Pemerintah ... 552 CINTUM (Cinta Taat Hukum): Digitalisasi Kaidah Hukum Melalui Aplikasi 3 in 1 dalam Kerangka Mengedukasi, Menampung Aspirasi, dan Memberi Solusi ... 556 Aplikasi Indonesia Peduli Hukum (AILIUM): Inovasi Program Sosialisasi Online Guna Meningkatkan Kesadaran Remaja dan Masyarakat akan Hukum ... 561 GEN-INSAHUPECT: Brantas Pengetahuan Hukum Elite Kesadaran Hukum Sulit 566 Peran Pemerintah Dalam Memberantas Kejahatan Judi Online Di Kalangan Remaja Indonesia ... 570 Menakar Suatu Urgensi Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Suara Di Bumi Pertiwi ... 574 Cegah Cyberbullying Menuju Remaja Cerdas ... 578 Membangun Masyarakat Yang Aman Dan Peduli: Perlindungan Korban Dan Pelaku Kejahatan Remaja Di Indonesia ... 582 Remaja: Harapan sekaligus Malapetaka... 586 BIGAUL (Bijak Bergaul): Menjadi Tunas yang Tumbuh Dengan Hukum ... 590 Wujudkan Karakter KHITA: Kesadaran Hukum, Integritas, dan Tertib Aman dalam Berlalu Lintas untuk Masyarakat Sejahtera ... 594 Legislator Rilis KUHP, Akankah Masyarakat Jadi Korban PHP? ... 599 Dorong Remaja Memahami Hukum (Doremiku) Dengan Metode KUNCI G: Remaja Cerdas Masyarakat Aman... 604 GERAM (Gerakan Remaja Anti Masalah): Tolak Kriminalitas, Masyarakat Aman, Indonesia Damai ... 608 xviii
Menyongsong Era Generasi Muda Yang Taat Aturan Dan Patuh Terhadap Hukum Yang Berkeadilan OVAL ALFAYAT Sigli, 10 September 2007 DAPIL ACEH I SMA SUKMA BANGSA PIDIE LATAR BELAKANG Masalah sosial sering kali muncul dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat sulit untuk sampai ke inti masalah dengan cara yang mempengaruhi masyarakat luas terutama mempengaruhi generasi muda. Menurut Coleman, J dan Cresey (1984). Gejala kehidupan dapat dianggap sebagai masalah sosial jika kondisi berikut terpenuhi: 1. 2. Tindakan seseorang melanggar nilai-nilai yang dianutnya. Kejahatan apa yang dilakukan oleh menyebabkan keruntuhan kehidupan kelompok. Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok menyebabkan kecemasan dan ketidak puasan di antara anggota kelompok lainnya. Ringkasan masalah sosial adalah situasi yang tidak diinginkan karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, Beserta unsur budaya dan membahayakan kehidupan kelompok masyarakat, sehingga pemerintah dan partai politik lainnya harus turun tangan. Obyek penelitian masalah sosial juga begitu kompleks, mulai dari ekonomi, sejarah, masyarakat budaya, bahkan politik. individu atau kelompok yang 3. Dalam konteks ini, permasalahan sosial yang muncul di Indonesia menjadi tidak relevan seperti: kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, ketimpangan dan ketidakadilan sosial, juga kenakalan remaja yang kian meningkat disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang kurang baik, dampak negatif IPTEK, serta pergaulan yang bebas yang melanggar nilai dan norma yang berlaku, hingga berdampak terjadinya kenakalan remaja seperti kasus, bullying, seks bebas, tawuran, dan lainnya. 1
PERMASALAHAN Dari hasil sensus tahun 2020, penduduk Indonesia didominasi oleh. 75,49 juta orang yang hidup di Generasi Z (usia 8-23 tahun), yaitu 27,94% dari total populasi. Dan 270,2 juta jiwa, populasi milenial (24-39 tahun) mencapai 69,9 juta jiwa. (25,87%). Kelompok penduduk terbesar kedua adalah generasi X (40-55 tahun), mencapai 21,88% (59,12). Juta). Berdasarkan hasil sensus tahun 2010, tersusunlah proyeksi penduduk tahun 2015-2045, dari data tersebut kita mengetahui bahwa demografi dibuka pada tahun 2012 dan ditutup pada tahun 2036. Sebagai catatan, puncak demografinya ada di tahun 2021", Hal ini sangat berpengaruh remaja yang memerintah tahun ini. Krisis identitas dan pengendalian diri yang lemah juga merupakan dua faktor dari remaja itu sendiri yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Suatu perilaku yang tidak sesuai dengan kategori tipikal kenakalan remaja sebagai contoh pergi tanpa izin orang tua atau bolos sekolah, tidak sama dengan pelanggaran aturan dan kejahatan seperti, bullying, seks bebas, tawuran dan lainnya yang dilakukan oleh remaja yang dapat melanggar Pasal 170, 351, 355, 358 dan Pasal 489 KUHP. Masalah ini terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua dan pertemanan yang buruk, jadi bisa saja muncul pergaulan bebas yang melanggar nilai dan norma yang berlaku. PEMBAHASAN / ANALISIS inilah yang mendefinisikan kenakalan remaja. Remaja sering kali terlibat dalam berbagai aktivitas dalam masyarakat, dipengaruhi oleh krisis identitas yang mungkin mereka alami. Remaja sering kali tidak menyadari identitasnya, dan mungkin mengalami perubahan psikologis dan disabilitas. Mengenai kenakalan remaja, banyak sekali kasus yang kita jumpai. Seperti kasus Tawuran yang dilakukan sekelompok remaja sambil memegang senjata tajam, hingga menyebabkan luka-luka karena terkena bacokan, kasus ini Viral di Media sosial. Aksi tersebut dilakukan para remaja itu pada Kamis (20 Juli, 2023). Hal ini telah melanggar Pasal 358 KUHP. Pelanggaran norma, aturan, atau hukum Menurut Data UNICEF tahun 2016 menunjukkan bahwa kenakalan remaja diperkirakan mencapai 50 %. Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan, terdapat 4.124 aduan terkait kasus perlindungan anak sepanjang Januari-November 2022. Data tersebut menunjukkan dengan kuat bahwa kasus kenakalan remaja di Indonesia masih sangat tinggi. Oleh karena itu, masalah kenakalan remaja di kalangan pelajar harus segera diatasi agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan. Maka dari itu perlu terciptanya sebuah program (GESDAKUM) generasi sadar hukum, dimana program ini sangat berfungsi untuk menghimpun masyarakat mengenali juga memahami peraturan sesuai hukum dan 2
nilai norma yang berlaku. Pada pasal 20 ayat 1 bagian 18 terjelaskan bahwa DPR memiliki beberapa fungsi antara lain fungsi Legislasi, Anggaran, dan fungsi Pengawasan, jika saya terpilih menjadi legislator, saya akan mengoptimalkan 3 fungsi yang dimiliki oleh DPR.Yang pertama fungsi Legislasi: 1. Saya akan membuat sebuah program (GESDAKUM) generasi sadar hukum, yang dimana program ini berfungsi untuk menghimpun masyarakat mengenali dan mentaati hukum sesuai UU dan KUHP yang berlaku. Saya akan mengukuhkan UU No 1 tahun 2023 terkait tentang hukum pidana, sehingga nantinya UU hukum pidana ini dapat secara optimal digunakan untuk mengatasi kenakalan remaja. Saya akan merancang UU tentang kenakalan remaja bukan hanya dengan sanksi yang tegas, tetapi juga harus dipulihkan dan direhabilitasi, supaya terwujudnya generasi anak Indonesia yang berkualitas, taat aturan, dan berakhlak mulia. Saya akan menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pemerintah dalam fungsi legislasi KUHP yang dikembangkan melalui pelaksanaan undang- undang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, peraturan pemerintah dan hukum yang diberlakukan untuk membangun ketertiban dan struktur dalam komunitas atau masyarakat. Yang kedua fungsi Anggaran: Bekerjasama dengan kementerian keuangan, kominfo, dan kemendikbud ristek guna mengalokasikan dana untuk pergantian kurikulum supaya bisa membentuk generasi remaja menjadi lebih baik. 2. 3. 4. 1. 2. Mengalokasikan dana APBN, guna terselenggaranya program (GESDAKUM) generasi sadar hukum. Bekerja sama dengan Kominfo dan KPI guna memberi edukasi kepada remaja, dapat berupa pertemuan langsung atau kegiatan lainnya. Ketiga fungsi Pengawasan: 2. Mengalokasikan dana APBN, guna terselenggaranya program (GESDAKUM) generasi sadar hukum. Bekerja sama dengan Kominfo dan KPI guna memberi edukasi kepada remaja, dapat berupa pertemuan langsung atau kegiatan lainnya. Ketiga fungsi Pengawasan: 1. Melakukan pengawasan terhadap, undang undang, kinerja pemerintah dan APBN tentang kenakalan remaja, serta menjalankan program edukasi dan (GESDAKUM) generasi sadar hukum. 2. Mengawasi dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. 3. Mengawasi kerangka kerja pemerintahan dan penerapan keadilan, memastikan bahwa undang-undang diberlakukan dan ditegakkan secara adil dan konsisten. 3
KESIMPULAN / SARAN Banyak cara untuk mengatasi kenakalan remaja di Indonesia untuk mengawasi dan memotivasi anak muda seperti, beri mereka banyak ruang untuk berpikir peraturan dan kewajiban. Karena apa yang mereka lakukan akan berdampak dikemudian hari. Tidak hanya memberi motivasi atau intensif, Remaja juga membutuhkan banyak pendidikan, baik itu pendidikan kehidupan atau pendidikan lainnya. Semua lembaga (baik pemerintahan, kesehatan, sosial, keagamaan, Pendidikan dan penegakan Hukum) agar mensosialisasikan kaum remaja tentang bahaya perilaku pergaulan bebas atau kenakalan lainnya yang mereka hadirkan untuk masa depan mereka, termasuk proses ini dapat dikaitkan dengan memberikan pendidikan kepada kaum muda pendidikan agar generasi muda ini dapat mengembangkan bakatnya dengan perbuatan yang bermanfaat bagi kehidupannya sendiri dan kehidupan negara, maka dari itu mari kita ciptakan remaja taat hukum yang berkeadilan. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA remaja-yang- hingga-november-2022 solusinya/51324/ 4
LAMAN ANDUNG (Sekolah Aman Anti Perundungan): Solusi Efektif Kriminalistas Sosial Remaja Demi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia KAMILA AJRINA Banda Aceh, 16 Maret 2007 DAPIL ACEH I SMAN 10 FAJAR HARAPAN BANDA ACEH LATAR BELAKANG Di era kehidupan saat ini, remaja merupakan sumber daya manusia yang kerap sekali melakukan pelanggaran dalam bidang kriminalitas sosial, contohnya adalah perundungan. Perilaku perundungan ini sendiri pada dasarnya tidak tumbuh secara serta merta dalam sehari atau pun dua hari, namun munculnya perilaku tersebut memerlukan proses yang sangat panjang hingga terciptalah pelaku akibat dari kurangnya nilai-nilai yang di tanamkan pada diri si pelaku. Tentunya, peran remaja sangat di butuhkan guna meningkatkan kesadaran sesama untuk menghentikan maraknya kasus perundungan di Indonesia. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) telah mencatat bahwa di awal tahun 2023, setidaknya terdapat sekitar 6 kasus perundungan atau kekerasan fisik yang telah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pengetahuan tentang perundungan masih begitu sangat minim di miliki oleh para remaja. PERMASALAHAN Kasus perundungan telah terjadi sejak lama sekali. Namun masih menjadi sebuah pertanyaan, mengapa perundungan masih kerap terjadi di kalangan remaja? Padahal, segala upaya guna menghentikan tindakan melanggar hukum ini telah dilakukan. Selain itu, yang menjadi permasalahan utamanya adalah respon guru yang terlalu tradisional dalam mengambil jalan tengah. Dimana guru atau pihak konseling biasanya hanya akan melakukan perdamaian antara dua belah pihak dengan cara saling memaafkan. Tindakan yang dilakukan tersebut bukanlah hal yang salah jika kasus perundungan yang di alami oleh si korban memang 5
merupakan kasus yang ringan. Namun, ketika kasus perundungannya sudah melewati batas dan menghilangkan rasa kenyamanannya, tentu saja sekedar saling memaafkan bukanlah jalan yang adil dan tepat serta telah menghilangkan nilai dari sila ke-2 Pancasila. Kurangnya pemahaman tentang perundungan menjadi tonggak dasar pelaku berperilaku menyimpang dengan hukum. Bahkan, banyak sekali kasus pembunuhan yang terjadi akibat dari perundungan ini sendiri, seperti pada kasus Arya Saputra, siswa SMK yang dengan mengenaskannya dibunuh oleh teman sebayanya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan atas dasar korban sakit hati, pelaku terbawa emosi, hingga karena tanpa alasan yang jelas pun, pelaku dapat dengan mudah merenggut nyawa korban tanpa pikir panjang. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang membuat para remaja masih saja melakukan tindakan perundungan. Yaitu: 1. Kurangnya literasi dan informasi tentang perundungan di lingkungan sekitar. 2. Menurunnya kepedulian antarsesama akibat dari meningkatnya sifat individualisme yang sejalan dengan berkembangnya teknologi dan digitalisasi. Timbulnya perilaku ikut-ikutan akibat dari usaha manipulasi pelaku. 3. PEMBAHASAN / ANALISIS Menurut survey yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020, terdapat 119 kasus perundungan terhadap remaja. Kemudian di tahun selanjutnya, KPAI mencatat bahwa hanya terjadi 53 kasus perundungan di lingkungan sekolah, dan 168 kasus perundungan di duni maya. Kemudian data terkhir dari KPAI mencatat, bahwa pada tahun 2022, kasus perundungan dan kekerasan fisik serta mental yang terjadi di lingkungan sekolah sebanyak 226 kasus, termasuk 18 kasus perundungan di dunia maya. 6
KPAI juga telah mencatat bahwa terdapat temuan kasus perundungan yang semakin meningkat kisaran 30-60 kasus per-tahun yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Dan tercatat juga bahwa Indonesia berada di peringkat ke-5 terbanyak kasus perundungan pada remaja dan anak. Hal ini dapat juga kita pantau melalui media-media massa yang tidak habis-habisnya menyebarkan berita mengenai berbagai macam kasus perundungan yang terjadi. Terkait data diatas, sudah semestinya kita selaku remaja mengambil langkah lebih lanjut untuk menebas perilaku perundungan yang kian meningkat. Kuncinya adalah dengan menciptakan remaja yang cerdas akan masalah terkait perundungan, kritis mengenai hal yang tidak wajar dan paham akan UU terkait perundungan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan diri, baik si korban maupun masyarakat. Dengan mengetahui hal tersebut, jika saya terpilih menjadi anggota DPR, maka saya akan menciptakan sebuah program, yaitu "LAMAN ANDUNG" yang memiliki kepanjangan Sekolah Aman Anti Perundungan. Program ini akan secara berkala akan melakukan program kerja secara nyata, jelas dan teratur dengan memfokuskan pihak sekolah sebagai target utama. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa sekolah adalah salah satu tempat pembentukan karakter terkuat. Selain itu, sekolah juga merupakan tempat dimana rata-rata para remaja menghabiskan waktunya disana. Dalam hal ini, 3 fungsi DPR akan memiliki kaitannya dengan LAMAN ANDUNG. Yaitu: 1. Fungsi legislasi 2. Dimana DPR dan pemerintah memiliki wewenang untuk membuat rancangan, merevisi, dan mengubah hukum yang berlaku. Terkait hal tersebut, UU Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang anak dapat direvisi menjadi tambahan terkait remaja juga karena di anggap masih memerlukan hak dan perlindungan tersebut. Selain itu, perlindungan pada UU ini dapat lebih di perjelas dengan mencantumkan LAMAN ANDUNG sebagai garda terdepan dalam menghadapi masalah perundungan. Dan juga, DPR akan melakukan penguatan regulasi tentang UU perundungan karena mengingat adanya urgensi payung hukum yang kuat untuk perlindungan terhadap remaja dan masyarakat. Fungsi Anggaran Wewenang ini akan ditingkatkan di bidang perundungan, terutama terhadap LAMAN ANDUNG untuk mengalokasikan dana dengan pantauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan di manfaatkan untuk memperkenalkan remaja dan masyarakat melalui iklan-iklan edukatif tentang perundungan dengan melakukan kerja sama bersama Komisi 7
3. juga dibutuhkan untuk Penyiaran mendukung berjalannya acara, tentang perundungan agar diminati dan diterapkan oleh semua pihak, terutama remaja melalui persetujuan dari komisi 1 DPR untuk menggunakan anggaran dana tersebut. Fungsi Pengawasan Indonesia (KPI). Selain itu, dana seminar serta pelatihan Pengawasan merupakan hal yang penting dikarenakan hal ini adalah sebuah pendukung kuat agar program berjalan sesuai dengan ancangan. Fungsi ini akan di jalankan dengan melakukan pengawasan yang serius terkait kebijakan, pelaksanaan program, dan kinerja menteri serta pejabat dalam menanggapi kasus perundungan. DPR juga akan melakukan pengawasan terhadap efektifitas pelaksanaan UU hukum pidana (KUHP) seperti pasal 335 ayat (1) tentang ancaman melawan hukum. KESIMPULAN / SARAN Masa depan negara ini akan ditentukan oleh remaja, maka kita sebagai pemegang kendali di masa depan harus dengan cerdas dapat menyikapi kasus pelanggaran hukum yang terjadi. Regulasi yang komprehensif mengenai perlindungan terhadap remaja dan masyarakat sangat di butuhkan. Serta kerja sama antara DPR dan remaja sangat penting demi memusnahkan kasus pelanggaran hukum tentang perundungan itu sendiri. Diharapkan kepada seluruh remaja dan masyarakat agar dengan sesegera mungkin dapat memahami secara mendalam terkait perundungan ini. Juga segera meninggalkan segala hal yang melanggar hukum dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Suarasurabaya.net, 2023. "Angka Perundungan Pada Anak Meningkat, Begini Kata Psikolog" Komisioner diakses pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 16.51. KPAI dan GoodStats, 2022. "Perundungan Anak di Tasikmalaya: Minimnya Ruang Aman Bagi Anak" tase-murid-perundungan-at-2x- aman-bagi-anak- 8
x%2Fim%2F5, diakses pada 27 Juli 2023 pukul 22.47. 2022. "Membaca Statistik Tentang Kasus Bullying Di Indonesia" diakses pada 30 Juli pukul 20.27. Tirto.id, 2023. "Awas! Ini Daftar Kasus Bullying Anak di Sekolah Indonesia 2023" indonesia-2023-gMdf, diakses pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 09.15. Mkri.id, Indonesia s=4&menu=6&status=1, diakses pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 16.30. KompasTV, 2023. "Meresahkan! Ini Dia Deretan Kasus Remaja yang Berujung Kriminal" diakses pada tanggal 31 Juli 2023 pukul .17.58. 2023. "Undang-Undang Dasar Republik 9
Melawan Risiko: Optimalisasi Kesadaran Hukum Berkendara bagi Remaja NAYLA QANITAH Langsa, 05 April 2006 DAPIL ACEH II MAN INSAN CENDEKIA ACEH TIMUR LATAR BELAKANG Bukan rahasia umum lagi melihat remaja di bawah umur yang sudah mengendarai sepeda motor. Tanpa paham aturan, mereka nekat mengemudi dengan dalih untuk pergi ke sekolah maupun menunaikan aktivitas lainnya. Padahal ini bukan hal yang dapat ditoleransi. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas pasal 281 telah dijelaskan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat dikenakan pidana paling kurang empat bulan atau denda paling banyak 1 juta". Remaja terkadang menganggap mereka sudah cukup dewasa untuk mengemudi tanpa memahami aturan berkendara. Hal ini yang kemudian menyebabkan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi di bawah umur. Para remaja harus sadar bahwa mereka merupakan salah satu penyumbang besar penyebab maraknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi sekarang ini. Minimnya pengalaman serta pengetahuan para remaja mengenai aturan lalu lintas kerap menjadi sumber masalah. Dalam hal ini, edukasi hukum dari Lembaga Negara sangat dibutuhkan untuk menambah wawasan bagi para remaja mengenai larangan mengemudi bagi pengendara di bawah umur. Sehingga sudah jelas bahwa pemahaman terhadap hukum yang baik oleh para remaja amat penting guna menciptakan masyarakat yang aman. PERMASALAHAN Berdasarkan website resmi Dishub Aceh sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat sebanyak 94,6 ribu kasus kecelakaan lalu-lintas yang didominasi oleh pengemudi remaja. Berada di masa yang masih labil, menjadikan para remaja ini 10
mempunyai potensi yang besar menyebabkan kecelakaan. Remaja umumnya belum mempunyai kontrol emosi yang kuat, cenderung mudah khawatir dan panik ketika bersinggungan dengan pengendara lainnya. Mereka belum dapat mengambil tindakan-tindakan antisipatif ketika berkendaraan di jalanan, atau malah sebaliknya. Mereka beranggapan sudah dewasa dan mahir untuk mengendarai sepeda motor, sehingga abai terhadap keadaan sekitar. Merasa sudah mampu berkendara dengan baik, remaja-remaja ini dengan santai membaca dan menulis pesan di telepon genggam, atau bahkan melamun. Tanpa sadar, hal ini sebenarnya sangat membahayakan lalu-lintas, baik bagi si pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, "Sejumlah kecelakaan lalu lintas beberapa pekan terakhir sangat memprihatinkan. Apalagi peristiwa itu seringkali disebabkan kelalaian dari pengemudi sendiri. Upaya meningkatkan disiplin para pengguna jalan harus terus dilakukan," ujarnya. Dari ungkapan ini dapat dicermati bahwa masih minimnya tingkat kesadaran dan disiplin dari pengemudi, terutama yang masih remaja. Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah (POLDA) Aceh, kasus kecelakaan lalu lintas lebih didominasi oleh kasus yang diakibatkan remaja usia 16 tahun dibandingkan yang diakibatkan pengemudi berusia di atas 20 tahun, yakni sebanyak 1,350 kasus. Ternyata berdasarkan riset yang dilakukan oleh National Institute of Health (NIH), terdapat bagian dalam otak yang berfungsi menyekresikan hormon dopamin, yaitu nucleus accumbens. Bagian ini mencapai batas maksimum nya pada masa remaja, dan kemudian setelahnya menurun. Ketika hormon dopamin yang dihasilkan nucleus accumbens melonjak, tercipta rasa senang yang tidak terkontrol membuat para remaja sering kali mengabaikan akibat dari perbuatannya. Hal ini menjelaskan kenapa banyak sekali remaja yang ugal-ugalan dalam berkendara. Hanya demi memuaskan rasa senang dan menunjukkan eksistensinya di mata orang lain, mereka berani ambil risiko tinggi tanpa memikirkan akibatnya. PEMBAHASAN / ANALISIS Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Perubahan-perubahan yang terjadi baik dari segi emosional, fisik, maupun kognitif menempatkan remaja dalam kondisi yang tidak stabil. Sehingga, tanpa bimbingan dan pengawasan yang tepat, remaja akan rentan sekali melakukan penyimpangan perilaku. Edukasi dan pemahaman hukum sangat penting untuk meminimalisir terjadinya perilaku-perilaku yang bertentangan dengan hukum. Maka langkah yang akan saya lakukan sebagai legislator adalah: 1. Fungsi Legislasi 11
2. 3. 12 Saya akan mengusulkan dan memperjuangkan untuk pengesahan Undang-Undang Lalu Lintas Publik yang berkaitan dengan pelajar. Dengan disahkannya RUU ini, diharapkan para pelajar akan lebih nyaman dan senang menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi yang lebih berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Fungsi Anggaran legislator, saya akan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sosialisasi dan simulasi dalam kegiatan seperti Safety Riding sebagai sarana edukasi untuk menyadarkan tentang bahaya dan sanksi mengendarai sepeda motor bagi remaja di bawah umur. Program ini adalah hasil dari aspirasi konstituen di daerah. Lalu saya juga akan memperjuangkan PST (Program Subsidi Transportasi). Dimana pemerintah akan memberikan subsidi khusus bagi pelajar agar lebih tertarik menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. Ini dapat berbentuk kartu trasnportasi dengan harga yang dapat dijangkau pelajar. Selanjutnya saya juga akan mengusulkan dan mengalokasikan dana APBN untuk dunia pendidikan pada sekolah-sekolah dalam penyediaan fasilitas seperti halte guna memudahkan sarana transportasi umum dalam beraktivitas. Selain itu, bagi pelajar yang mengendarai sepeda akan disiapkan fasilitas parkiran yang aman dan nyaman. Fungsi Pengawasan Sebagai Agar program dan kegiatan yang sudah direncanakan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya saya membentuk Satuan Tugas Khusus serta mengoptimalkan kolaborasi dengan masyarakat dan stakeholder terkait dalam menangani dan mengawasi langsung jalannya program tersebut. Saya juga akan menjalin kerjasama dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding) antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pendidikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mensukseskan program tersebut adalah dengan mengadakan kegiatan seperti pemilihan "Duta Remaja Taat Hukum" dalam berlalu lintas. Dimana nantinya duta yang terpilih akan senantiasa mengkampanyekan remaja taat hukum serta lain yang dapat dilakukan yakni aturan-aturan menyediakan reward bagi pelajar yang mau menggunakan transportasi umum secara konsisten. Tim Satgas tersebut akan bekerja maksimal untuk melakukan pengawasan, serta monitoring kegiatan akan dilaporkan secara berkala. lalu lintas. Upaya
KESIMPULAN / SARAN Berdasarkan latar belakang dan analisis yang disajikan diatas, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan remaja di bawah umur merupakan permasalahan serius yang perlu ditangani dengan tindakan nyata. Pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap aturan lintas harus ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi agar para remaja menyadari pentingnya patuh terhadap peraturan tersebut. Penggunaan transportasi umum yang aman dan nyaman serta program reward bagi pelajar yang menggunakan moda transportasi sepeda juga dapat diupayakan dengan mengalokasikan dana APBN. lalu REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA (diakses pada 26 Agustus pukul (diakses pada 26 Agustus pukul 15.00) (diakses pada 27 Agustus pukul 10.15) (diakses pada 27 Agustus pukul 13.30) 13
Urgensi Paradigma Generasi Muda Terhadap Hukum Guna Menekan Angka Kenakalan Remaja MUHAMMAD RAFA ANANDA Cunda, 07 Juli 2006 DAPIL ACEH II PESANTREN MODERN MISBAHUL ULUM LATAR BELAKANG Indonesia merupakan negara hukum yang mana meskipun rakyat memiliki kekuasaan tinggi terhadap negara, akan tetapi tetap dibatasi oleh hukum yang berlaku. Pemahaman tentang negara hukum juga sudah dijelaskan di dalam UUD 1945, tepatnya dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yaitu Amandemen yang disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tentu sangat baik untuk didukung. Karena negara dengan hukum yang baik dan benar tentu akan mengatur bagaimana rakyatnya harus bertindak sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum serta mengatur bagaimana pemerintah harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hukum tidak hanya berlaku pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak atau remaja. PERMASALAHAN Namun, yang terjadi saat ini adalah pelanggaran terhadap hukum sudah menjadi kebiasaan, tidak hanya dilakukan oleh kalangan bawah tetapi juga dilakukan oleh kalangan atas. Baru-baru ini, Indonesia digemparkan dengan maraknya kasus kenakalan remaja, para remaja melakukan tawuran, mabuk- mabukkan serta mengunsumsi narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) yang tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri, namun juga orang lain. Kenakalan remaja tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur anak atau remaja yang melakukan kejahatan kenakalan remaja akan dikenakan hukuman pidana pokok dan tambahan. 14
Masalahnya adalah sejauh mana penerapan hukum terhadap remaja yang melanggar Undang-Undang? PEMBAHASAN / ANALISIS Kenakalan remaja bisa disebabkan oleh krisis identitas dan minimnya bimbingan orang tua ketika remaja melewati fase labil sehingga para remaja mencari jati dirinya dengan melakukan tawuran, balap liar, menyebarkan berita palsu di internet serta mengunsumsi narkoba. Remaja melakukan hal-hal tersebut tanpa mengetahui bahwasanya mereka telah melanggar hukum. Sebagai contoh, menurut penelitian yang dilakukan kepada peserta didik kelas X SMK Negeri 3 Salatiga. Dalam penelitian tersebut diperoleh informasi bahwasanya 20% peserta didik kelas X SMK Negeri 3 Salatiga sudah mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang ketika menggunakan media sosial beserta sanksinya sesuai Undang- Undang yang berlaku, sedangkan 80% lainnya belum mengetahui. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwasanya masih banyak remaja yang belum mengenal hukum, terutama hukum-hukum yang berkaitan dengan media sosial. Kenakalan remaja sebagian besar juga dipengaruhi oleh narkoba. Hal tersebut sangat disayangkan karena narkoba merupakan awal daripada kerusakan hidup seseorang. Jikalau seseorang telah candu terhadap narkoba, ia akan berusaha untuk mendapatkannya dengan berbagai cara, termasuk menggunakan cara yang salah, seperti mencuri, merampok dan lain sebagainya. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus kriminalitas di Indonesia. Maka dari itu, kenakalan remaja harus diawasi mulai dari sekarang. Jika saya menjadi bagian dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), aksi yang saya lakukan untuk mengatasi pemasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan fungsi DPR, yakni: 1. Fungsi Legislasi Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Undang-Undang untuk mengatasi kenakalan remaja masih sering dianggap remeh. Maka langkah pertama yang saya lakukan adalah mengoptimalkan fungsi legislasi dengan cara sesegera mungkin membuat rancangan Undang-Undang yang mengatur lebih luas tentang hal-hal yang berhubungan dengan kenakalan remaja, baik itu Udang-Undang yang mengatur jejaring media sosial, maupun dalam hal kehidupan bermasyarakat serta mengusulkan Undang-Undang tersebut supaya disahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Undang-Undang tersebut nantinya akan membuat para remaja terikat dengan hukum yang berlaku sehingga mereka tidak akan berani berulah kedepannya. Hal ini yang akan mengubah diri para remaja sehingga terbentuklah karakter remaja yang berkualitas. 15
2. Fungsi Anggaran Sebagai wakil rakyat, saya akan menggunakan fungsi anggaran untuk membuat berbagai program edukasi. Salah satunya adalah dengan menjalankan program "Remaja Sadar Hukum, Masa Depan Cerah" supaya para remaja lebih mengenal diri mereka, mengetahui tujuan hidup mereka dan paham akan hukum yang berlaku di Indonesia. Tak hanya itu, dengan mengoptimalkan juga akan mengadakan program edukasi kepada masyarakat terkhusus kepada orang tua terkait pentingnya mengawasi dan membimbing anak-anak mereka dalam melewati fase labil. Fungsi Pengawasan fungsi anggaran sebaik mungkin, saya 3. Untuk hal pengawasan, saya akan aktif mengawasi, mulai dari masa pembuatan rancangan Undang-Undang, proses pengesahan, hingga mengawasi jalannya program edukasi "Remaja Sadar Hukum, Masa Depan Cerah" supaya semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Disamping itu, saya juga akan berkoordinasi langsung dengan para orang tua dan guru guna mengetahui perkembangan anak-anak atau murid-murid mereka. Kenakalan juga bisa dicegah dengan cara memperbaiki lingkungannya. Maka saya disini sebagai remaja ingin membuat pencegahan kenakalan remaja, sekaligus membuat perubahan pola pikir mereka terkait hukum. Saya akan mengoptimalkan sebaik mungkin relasi yang saya miliki di berbagai daerah Indonesia, guna terus mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap hukum bagi remaja. Hal tersebut akan saya mulai dengan melakukan kerja sama dengan "Duta Sadar Hukum" yang berdomisili tak jauh dari alamat saya. "Duta Sadar Hukum" dan saya akan melakukan program edukasi di berbagai sekolah dengan tujuan menyadarkan para remaja mengenai pentingnya memiliki pengetahuan dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, sekaligus mengingatkan para remaja agar memilih lingkungan yang tepat dalam bergaul. remaja KESIMPULAN / SARAN Apabila remaja yang notabenya adalah generasi penerus bangsa di masa mendatang sudah paham serta taat pada hukum yang ada, maka kehidupan di masyarakat akan menjadi lebih tentram dan tentunya Indonesia bisa menjadi lebih maju kedepannya. Namun demikian, hal tersebut tidak akan berjalan dengan sendirinya tanpa dukungan dari berbagai pihak. Maka saya berharap kepada seluruh lembaga pemerintah agar mendukung hal ini sehingga wacana "Indonesia Emas 2045" akan menjadi lebih realistis. 16
REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Ilham, Fikriansyah. (2023, 10 Mei). Apa Saja Ciri-ciri Negara Hukum? Ini Penjelasannya. Diakses 20 Juli 2023. Nikodemus Thomas, Martoredjo. (2020, 17 Desember). Indonesia Sebagai Negara Hukum. 21 Juli negara-hukum/. Diakses 2023. Fitria Nur, Lisdianingrum. (2021, 23 Oktober). Pandangan Sosiologi Hukum mengenai Diakses 30 Juli 2023. Deisti Glorya, Christina Tani. Nani, Mediatati. (2020, 13 Maret). Tingkat Kesadaran Hukum Sosial. Diakses 30 Juli 2023. Kenakalan Remaja. Peserta Didik dalam Menggunakan Media 17
Asmara Kandas Berujung Dendam: Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Remaja Terhadap Kasus Revenge Porn di Indonesia NI MADE CISTA STRIRATNA Gablogan, 10 Maret 2006 DAPIL BALI SMA NEGERI 4 DENPASAR LATAR BELAKANG "Karena saat korban mengalami kekerasan dan mendapat ancaman, mereka tidak cukup berdaya untuk langsung melapor" - Cindy Sistyarani Menjalin hubungan asmara semasa remaja bagaikan pisau bermata dua. Kurangnya pemahaman akan cinta dan jati diri dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Keluar dari hubungan yang toxic ternyata masih belum cukup untuk membuat seseorang merasa nyaman. Di era perkembangan teknologi seperti saat ini, bukan tidak mungkin untuk timbul masalah baru seperti dendam pornografi oleh pelaku terhadap korban. Revenge porn terjadi ketika seseorang secara sengaja ingin menyebarluaskan konten intim ke media dengan maksud untuk balas dendam karena adanya rasa tidak terima. Toxic relationship yang berlapis revenge porn masih kerap terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 yang dirilis oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa terdapat 71 kasus revenge porn. Bak fenomena gunung es, kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat sesungguhnya bisa lebih banyak dari pada kasus yang dilaporkan. Maka dari itu, peran setiap elemen masyarakat sangat penting untuk mewujudkan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual. PERMASALAHAN Kasus revenge porn yang diungkapkan oleh akun Twitter dengan username @zanatul_91 menjadi sorotan publik. Iman Zanatul Haeri, kakak dari korban 18
menjelaskan seluruh kronologi kasus revenge porn yang menimpa sang adik. Pelaku menyebarkan video intim yang direkam tanpa sepengetahuan korban. Video tersebut diketahui sengaja disebarluaskan kepada teman dekat hingga mengancam akan mengirimkan video tersebut kepada dosen korban. Diketahui pula bahwa sebelumnya pelaku dan korban pernah berpacaran. Selain mendapatkan ancaman, korban juga diduga mendapat kekerasan verbal hingga fisik. Trauma yang belum terobati karena kekerasan saat menjalin hubungan, ditambah adanya ancaman berupa penyebaran konten intim menyebabkan tekanan psikologis bagi korban. Dendam pornografi yang dialami korban tidak sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Menilik dampak psikologis yang dialami oleh korban, stigma negatif di masyarakat juga ikut berperan dalam lemahnya penegakan hukum. Stigma negatif membuat korban enggan untuk mencari perlindungan. Selain berfokus pada sanksi pelaku, pemulihan korban juga tidak kalah penting. Maka dari itu, diperlukan langkah yang tepat untuk memerangi revenge porn di masyarakat. PEMBAHASAN / ANALISIS Undang-undang saja tidak cukup untuk dapat menghapus kasus revenge porn di Indonesia. Tanpa kesadaran hukum, undang-undang hanya bagai 'tong kosong yang nyaring bunyinya'. Inilah mengapa kesadaran hukum dan kepedulian terhadap penyintas kekerasan perlu ditingkatkan. Kesadaran hukum khususnya di kalangan remaja akan membentuk perilaku yang taat aturan sehingga kasus kekerasan bisa berkurang. Apabila kasus revenge porn ditelantarkan, akan semakin banyak konten intim di internet yang bertebaran. Hal ini dapat menimbulkan keresahan baru bagi siapa saja yang mengakses konten tersebut. Pelaku akan terus memakan korban, namun korban tetap terjebak dalam trauma. Maka dari itu, tantangan dalam mengatasi revenge porn harus dihadapi bersama-sama. Jika saya diberikan kesempatan untuk menjadi anggota DPR RI, saya akan membangun sebuah portal untuk mewadahi hak-hak korban penyintas kekerasan seksual khususnya revenge porn. Portal KAPLINet (KenAli, Peduli, LIndungi), terdiri dari 3 fungsi utama sebagai berikut: 19
1. Kenali: Sebuah fitur edukasi untuk mengetahui ciri-ciri atau pun modus yang mungkin terjadi jika seseorang melakukan revenge porn agar dapat dihindari. Peduli: Fitur untuk melaporkan konten intim yang tersebar luas di internet dan membantu korban dalam menghapus atau memblokir konten tersebut. Lindungi: Fitur bagi korban untuk mencari perlindungan psikologis maupun hukum dengan mewadahi tempat bercerita yang menjaga privasi korban. Dengan adanya Portal KAPLINet, korban akan mempunyai wadah untuk merasa aman dan terlindungi sehingga kasus revenge porn dapat teratasi dengan baik. Namun, perlu diketahui bahwa masih banyak korban belum mendapatkan akses hukum yang memadai untuk menjerat pelaku. Maka dari itu, KAPLINet dapat menjadi titik terang yang tidak hanya fokus terhadap perlindungan korban tetapi juga keadilan secara hukum untuk memberikan sanksi yang tepat kepada pelaku. KAPLINet juga dapat diwujudkan bersama dengan 3 fungsi DPR: 1. 2. 3. Fungsi Legislasi Sebagai seorang legislator saya akan mensosialisasikan undang- undang tentang pornografi, pengancaman, hingga pemerasan yang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023. Serta, meningkatkan sanksi hukum terhadap pelaku dengan menjerat pasal berlapis bersama UU TPKS, UU Pornografi, dan UU ITE. Tidak hanya itu, saya juga akan meningkatkan kesadaran hukum dan edukasi seksual di kalangan remaja dengan membuat program edukasi bersama Kemendikbud. Dalam fungsi legislasi, tentunya saya akan merealisasikan Portal KAPLINet untuk memberikan perlindungan yang layak bagi korban. Fungsi Anggaran 2. Untuk dapat mewujudkan program sebelumnya. Dalam fungsi anggaran, saya akan menyalurkan dana APBN dan BSSN untuk membangun Portal KAPLINet agar dapat berkembang dan digunakan dengan baik. Tidak hanya itu, dana juga akan disalurkan untuk program edukasi remaja tentang kesadaran hukum dan sex education. Saya juga akan memanfaatkan Dana Bantuan Korban (DBK) yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dimana korban tidak hanya diberikan restitusi kurang bayar melainkan juga untuk pemulihan korban. Fungsi Pengawasan 3. Pada fungsi pengawasan, saya akan mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus revenge porn sehingga korban mendapatkan keadilan. Saya juga akan melakukan monitoring serta evaluasi bulanan agar KAPLINet dapat terus diakses oleh masyarakat. Tentunya, saya juga akan memastikan kerahasiaan privasi data yang dimiliki oleh korban. 20
KESIMPULAN / SARAN "Semua bisa kena!" kalimat ini tepat untuk menggambarkan kasus revenge porn di Indonesia. Perkara ini bukan hanya tentang pelaku dan korban, tetapi juga lingkungan yang aman bagi semua orang. Pengancaman, pemerasan, dan konten pornografi adalah tindakan buruk yang tidak bisa dibiarkan berkembang dalam kehidupan bangsa. Remaja hingga lembaga negara harus bekerja sama untuk menghapus revenge porn di Indonesia. Mari wujudkan hukum yang berkeadilan dengan meningkatkan kesadaran dan menghapus stigma negatif terhadap korban kekerasan. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA "Apa Itu Revenge Porn, Dampak, dan Hukumnya di Indonesia." 2023. (...) - Wiktionary. "Cerita Toxic Relationship Mahasiswa Berujung Ancaman Revenge Porn, Sobat Zona: Ya Gitu Kalau Dibutakan Nafsu." 2021. Zona Mahasiswa. "Jumlah Kasus Berdasarkan Tipe Kekerasan Online Berbasis Gender." 2020. Data. online-berbasis-gender. "Korban "Revenge Porn" di Pandeglang Mencari Keadilan | Perempuan Bicara tvOneNews. 2023. tvOne." "Mengenal Kasus Revenge Porn dalam Hubungan, Mulai dari Ancam Sebarkan Foto - Nova." 2019. Nova. hingga Video Porno porno?page=all. Semua Halaman "Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Psikososial." n.d. Accessed Juli 30, 2023. "Rendahnya Kesadaran Hukum di Indonesia." 2013. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. "Ruang Jernih #15: Penting! 10 Hal yang Kamu Harus Tahu tentang UU TPKS." 2023. "Terdakwa 'revenge porn' di Banten dibui enam tahun dan dicabut hak akses internet, keluarga korban: 'Hukuman tidak setimpal dengan penderitaan 21
korban.'" 2023. "UU No. 12 Tahun 2022." n.d. Peraturan BPK. Accessed Juli 30, 2023. "UU No. 1 Tahun 2023." 2023. Peraturan 22 BBC. BPK.
Bersuara Bijak Tanpa Berkoar, Hukum Bukan Untuk Ditawar- Tawar NI LUH PUTU TAMAN ANANDINA SEVA Singaraja, 20 Juli 2008 DAPIL BALI SMA NEGERI 1 SINGARAJA LATAR BELAKANG "Bukan hanya tentang kebebasan dan pemberdayaan, namun juga tentang kesadaran akan pengaruh kata-kata yang diungkapkan". Belakangan ini, kerap disaksikan fenomena pelanggaran dan meremehkan aturan hukum. Baik yang dilakukan masyarakat, maupun penegak hukum yang seharusnya menjaga marwah hukum itu sendiri. Padahal Indonesia adalah Negara hukum, yang seharusnya menjaga kewibawaan-nya. Untuk itu kita sebagai remaja terus dikonstruksi oleh berbagai pihak dalam mentati berbagai aturan hukum yang berlaku. Menyikapi masalah tersebut di era globalisasi/keterbukaan dimana segala hal dapat diakses, dikritisi dan disebarluaskan dengan mudah, setiap orang dapat mengemukakan pendapatnya secara bebas. Pun telah dilindungi dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu elemen penting masyarakat demokratis. Namun, tak sedikit remaja yang tidak mampu menyikapinya secara tepat, menyalahgunakan kebebebasan berpendapat dan berekspresi, menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang mengancam keamaan masyarakat. PERMASALAHAN ini, remaja mengemukakan pendapat mereka dengan mudahnya di media sosial maupun platform lainnya dengan harapan apa yang disampaikan dapat ditindaklanjuti. Demo yang melibatkan kekerasan, ber- komentar tanpa memastikan kebenaran, mengaitkan peristiwa dengan hal yang tidak relevan seperti SARA atau orientasi seksual, menyebabkan misinformasi, Akhir-akhir 23
merusak konser sampai membakar sekolah sebagai ekspresi ketidakpuasan, merupakan permasalahan terkait penyalahgunaan hak berpendapat. Didukung media massa kapitalis yang menggiring opini secara konsumtif eksploitatif. Dalam kasus ini, terlalu banyak hal untuk dikritisi sementara terlalu sedikit medium untuk menanggapi dan menindaklanjuti bagi pemerintah maupun publik secara akuntabel. Lembaga survei menyatakan bahwa 64,6% masyarakat tidak puas terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat akan jaminan hukum. Masyarakat gundah dalam mencari solusi atas keresahan terhadap kemerosotan hukum. Maka yang terjadi, justru publik dari berbagai latar belakang, beropini memperkeruh situasi. Tentu tidak ada yang salah dengan berpendapat. Namun hal ini menjadi problematik ketika masyarakat termasuk remaja tidak mengerti batasannya. PEMBAHASAN / ANALISIS Panasnya lautan opini dan perseturuan di tengah gempuran liberalisasi, menghadirkan tantangan bagi remaja dalam menghormati batasan-batasan yang ada. Fenomena tersebut membutuhkan adanya edukasi dan refleksi hukum untuk membentuk kesadaran dan kebermaknaan hukum secara berkelanjutan. Diperlukan adanya medium yang secara transparan menyalurkan aspirasi rakyat. Masyarakat diharapkan dapat mengungkapkan keresahannya secara bijak dan tepat. Pemberian sanksi tegas juga diperlukan dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat agar supremasi hukum terwujudkan. Disamping itu, edukasi secara kritis dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum para remaja terus dilakukan secara sistemik. Kolaborasi antar berbagai kelembagaan dalam mencapai jaminan hukum berkeadilan diperlukan. DPR yang merupakan lembaga legislatif-representasif rakyat dapat mengambil peran sebagai ujung tombak pengembangan kesadaran dan penyelenggaraan hukum, dengan sebagai berikut; 1. Anggaran a) Mengalokasikan dana APBN untuk penyelenggaraan kampanye dan optimalisasi penyuluhan hukum yang dilakukan bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga Pendidikan KEMENDIKBUD, dan tokoh publik remaja. Contohnya dengan mengintegrasikan kesadaran hukum dalam pendidikan, ke dalam kurikulum pendidikan formal interaktif berbasis literasi hukum digital pada jam pembelajaran sekolah. Disertai edukasi mengenai cara mengemukakan dan menyalurkan pendapat yang benar untuk kemajuan bangsa. Sehingga masyarakat, khususnya remaja mampu menginternalisasi hukum dalam berbagai dimensi kehidupannya. 24
2. b) Bekerjasama dengan KOMINFO menjalin komunikasi transparan melalui peluncuran digital official platform 'DPR Dengar Suara', agar suara masyarakat dalam berpendapat, melapor, dan berkonsultasi mengenai regulasi dapat ditanggapi langsung oleh DPR RI. Platform ini juga digunakan sebagai medium sosialisasi terkait regulasi maupun isu- isu yang perlu ditangani/diklarifikasi dalam status quo, agar masyarakat tidak terpengaruh misinformasi maupun pendapat kontradiktif dari media cetak dan digital. Platform menyediakan ruang yang lebih aman dan akuntabel bagi masyarakat dalam berdiskusi dan beropini. Sehingga masyarakat mendapatkan jaminan hukum. Pendapat dan masukan dari masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh DPR. Ini menjadi solusi yang efektif, responsif dan transparan dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat serta meningkatkan kinerja penegak hukum. Birokrasi penyelenggaraan hukum pun menjadi lebih efisien. Sehingga tidak perlu lagi adanya perilaku anarkisme yang mengancam keamanan masyarakat. c) Menginisiasi program Cerdas Berpendapat (CEPAT) di sekolah-sekolah sebagai suaka remaja dalam berdiskusi, mengemukakan aspirasi dan berekspresi secara tepat. Legislasi a) Membentuk tim perumus dan sinkronisasi dalam menajamkan batasan kebebasan berpendapat terutama dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3) dan 28 Ayat (2) Tahun 2008 terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sebagai ajang balas dendam berlindung diatas kesalahan. Dengan remaja yang acap kali membagikan opini di media sosial, garis batas antara apa yang dapat disebut sebagai ujaran kebencian, penghinaan, kekerasan atau fitnah dengan perbedaan pendapat perlu diperjelas. Untuk itu diperlukan peraturan baru yang jelas, ringkas, bersih dari kepentingan pribadi dan tidak memungkinkan multitafsir, serta berasaskan keadilaan hukum b) Mengatasi hukum tumpang tindih dengan meninjau ulang dan merekonstruksi RUU-KUHP seperti Pasal 256 dan 437 yang rentan disalahgunakan untuk merepresi pihak yang kritis dalam menyuarakan pendapat, kritik, maupun demonstrasi untuk memberikan ruang kritik terhadap kebijakan pemerintah c) Memberikan perlindungan dan insentif bagi para pelapor pelanggaran hukum dalam Undang-Undang sehingga masyarakat merasa lebih aman dalam membantu penegakan hukum 25
3. Pengawasan a) Dalam menciptakan remaja taat hukum, perlu dibangun kepercayaan masyarakat, terutama remaja, terhadap hukum di Indonesia dengan mengawasi UU ITE dan platform penyaluran aspirasi terhadap input dan pendapat, Memastikan setiap individu mendapatkan hak-nya sesuai UUD NRI 1945 Pasal 28G Ayat (1) selama masih memenuhi pertimbangan moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum. Bekerjasama dengan Komisi III ataupun membentuk badan mandiri lembaga untuk melakukan pemerintahan dalam menegakkan supremasi hukum terutama bagi lima pilar penegak hukum, yakni kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan serta advokat. b) pengawasan terhadap kinerja c) Memastikan penyelenggaraan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum bersifat rasional, berperikemanusiaan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. KESIMPULAN / SARAN Masih banyaknya penegak hukum yang eksploitatif terhadap aturan, masyarakat yang sadar namun tak peduli, dan prasangka ketidakpastian hukum memukul mundur kemajuan masyarakat. Remaja sepatutnya menjadi bagian dalam mendukung dan memperjuangkan hak kebebasan berpendapat dengan lurus terhadap batasan hukum dan peraturan untuk tetap berbanding menciptakan ruang masyarakat demokratis yang aman. Ini menjadi peringatan bagi remaja untuk tetap berada pada batasan-batasan yang telah digariskan dalam kebebasan berpendapat. Didukung dengan pengkajian aturan, penegasan sanksi, serta penanaman kesadaran dan pengetahuan terhadap hukum. Di tengah pengaruh liberalisasi, kita sebagai remaja taat aturan haruslah memegang teguh prinsip demokrasi dengan tetap memperhatikan keamaan masyarakat. Bangun apresiasi dan tegaskan konsekuensi. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA /download/174/147/323 i-lt5f078fed7f7de/ 26
lsi
nyatakan
penegakan
buruk
snp
kebebasan
berekspresi
$5T835U.pdf
uu
ite
rentan
disalahgunakan
koalisi
serius
desak
mencabutnya
musik
tjolomadoe
ricuh
eo
bayar
vendor
sid
ngadu
gibran
polisi
kedepankan
restorative
justice
siswa
bakar
IM FREE: "Bantu Korbannya, Lihat Konsekuensinya, Berani Melawan" CHERLYN XANDRA Tanjung Pandan, 3 Januari 2009 DAPIL BANGKA BELITUNG SMA NEGERI 1 MANGGAR LATAR BELAKANG ini, remaja selalu dihadapkan dengan permasalahan pelecehan/kekerasan seksual. Faktanya tahun 2021 kasus kekerasan pada anak mencapai 14.446 kasus dan naik menjadi 16.106 kasus pada tahun 2022. Tahun 2023 (hingga Juli 2023), melalui website Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), diketahui 8.836 kasus terjadi dengan korban anak-anak, yang artinya masalah ini tergolong sangat tinggi. Hingga era globalisasi saat "Kemanusian yang Adil dan Beradab" itulah bunyi sila ke-2 Pancasila, krisis moral (adab) pada remaja mulai membuat remaja melakukan kenakalan/kejahatan yang pernah dilihatnya di televisi maupun di lingkungan sosial. Melalui data tersebut, masyarakat masih merasa belum aman karena ketidaktahuan dan ketidaktaatan remaja akan hukum yang berlaku. Remaja diharapkan dapat menjadi generasi emas tahun 2045, yang artinya remajalah yang harus mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Meskipun masih remaja, bukan berarti remaja diam saja ketika menghadapi isu global yang menimpa Indonesia. Karena remaja masih muda, maka remaja yang masih dapat memberi perubahan pada Indonesia. Namun, pada kenyataanya remajalah yang justru menjadi korban dan pelaku pelecehan seksual. PERMASALAHAN Berbicara mengenai pelecehan seksual, salah satu kasus yang sempat viral di tahun 2023, yaitu "Gadis 15 Tahun Diperkosa di Brebes" begitulah headline yang tertulis. Pemerkosaan ini terjadi di akhir tahun 2022. Diketahui pelaku pemerkosaan tidaklah hanya seorang diri, melainkan 6 pelaku dan 5 di antaranya masih di bawah umur. Ketika masalah ini diusut oleh sekretaris DP3KB, 28
Ibu Rini Pudjiastuti, ternyata kasus ini sudah ditutup di hadapan kepala desa dengan menjanjikan sejumlah uang. Menteri PPPA, Ibu Bintang Puspayoga, berkata bahwa pelecehan seksual tidak boleh diselesaikan secara damai, dan ini sudah ada di UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 23. Selain dari kasus pemerkosaan, banyak juga yang sering mengalami cat calling, komentar bagian privat tubuh, disentuh-sentuh, diintip, dsb. Korban juga banyak yang melihat pelaku melakukan main mata, gestur yang vulgar, dan diperlihatkan alat kelamin. Hal seperti ini sangat sering terjadi dan sangat sulit untuk mendapatkan bukti karna minim CCTV. Pelecehan seksual dikategorikan dalam 4 macam yaitu, verbal, fisik, visual, atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. The Economist Intelligence Unit, membuat peringkat 40 negara mengenai penanganan pelecehan pada anak tahun 2019. Indonesia berada diperingkat 32 dari 40 negara, yang artinya penanganan di Indonesia masih sangat buruk di mata dunia. PEMBAHASAN/ ANALISIS Sebagai seorang pelajar, penulis merasa pelecehan seksual ini adalah masalah yang sangat meresahkan dan menggangu keamaman dalam bermasyarakat. Sehingga perlu adanya sebuah organisasi yang bisa menjadi media aspirasi dan edukasi dalam upaya preventif dan kuratif dalam permasalahan pelecehan seksual ini. Organisasi ini bernama IM FREE, yaitu "Identify, Minimize, Freedom, Respond, Entice, Education." IM FREE merupakan organisasi pembebas Indonesia dari problematika pelecehan seksual yang saat ini terjadi di kalangan remaja. Konsep atau eksistensi IM FREE ini akan berada di setiap kabupaten dengan memiliki 2 duta IM FREE di setiap provinsi dan akan diisi 10 anak SMA/SMK/MA/sederajat. Pembahasan: Identify, melalui organisasi inilah remaja mengenal pengertian, bentuk dan hukum yang berlaku mengenai kekerasan/pelecehan seksual. tujuan untuk meminimalisir pelecehan/kekerasan seksual. Karna masalah ini yang sering menimpa seorang remaja. Minimize, organisasi ini memiliki Freedom, sampai sekarang kita tidak menemukan arti merdeka jika kekerasan/pelecehan ini tetap terjadi. Organisasi ini yang harus menjadi garda terdepan untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Entice, menjadi sebuah organisasi yang menuntut anggotanya untuk kreatif dan inovatif sehingga organisasi ini menarik dan dapat menjalin kerja sama dengan komunitas lain dan influencer. Organisasi ini akan membuat produk sendiri yang dijual melalui onlineshop. Produk yang akan dijual pastinya akan membantu 29
remaja/masyarakat agar merasa aman. Produk ini berisi sebotol papper spray, tombol darurat yang mengeluarkan bunyi, alat perekam gambar dan suara yang memiliki kartu memori. Respond, organisasi ini yang akan mengajarkan bagaimana cara merespons pelecehan/kekerasan yang terjadi di depan kita. Salah satu kampanye yang kurang terdengar pernah dilakukan Kumparan bersama L'Oreal mengenai 5D yang merujuk pada "Ditegur, Dialihkan, Dilaporkan, Ditenangkan, dan Direkam" jika korban tak mampu bergerak, saksi yang harus bergerak. Education, organisasi inilah yang akan berkunjung ke sekolah-sekolah untuk memberikan materi pendidikan seksual yang wajib di lakukan agar hal ini tidak dianggap tabu dan dapat diperangi berbagai umur. Penghapusan stigma korban yang salah, dan sistem patriaki juga harus kita bawa untuk memerangi pelecehan/kekerasan seksual. Inilah hal yang dapat dilakukan DPR untuk memajukan Indonesia dan mendorong lahirnya organisasi IM FREE melalui 3 fungsi DPR: Fungsi Legislasi DPR RI bersama kementerian PPPA dan kemenkumham mengoptimalkan dan mempertegas UU nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. DPR RI bersama kominfo juga harus memberantas konten pornografi dan komen-komen mengandung pelecehan yang tersebar di media sosial menurut UU nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Bekerja sama dengan KPI untuk memberikan tayangan inspiratif dan edukatif, bukan negatif. Melalui hasil rapat dengar pendapat, organisasi IM FREE akan memberikan data kasus pelecehan seksual tingkat remaja. Sehingga, dapat diambil keputusan untuk merevisi atau menambah pasal. Fungsi Anggaran DPR akan mengalokasikan dana untuk menjalankan organisasi IM FREE yang meliputi sosialisasi sekolah dan parenting, pembuatan program dan produk, promosi, serta membuat kompetisi membuat iklan produk IM FREE tingkat SMA/SMK/sederajat. Komisi III dan komisi VII DPR RI memberikan beasiswa kepada anggota ataupun duta IM FREE teraktif, terbaik, terkreatif dan terinovatif. Sehingga Indonesia dapat dipenuhi dengan SDM berkualitas. Praktik nyata akan diwujudkan di salah satu sekolah setiap daerah. Sekolah inilah yang akan diapresiasi dan menjadi contoh bagi sekolah lain. Fungsi Pengawas Melaui rapat dengar pendapat, duta organisasi IM FREE seluruh Indonesia bersama-sama dengan DPR dan kementerian terkait membahas masalah pelecehan/kekerasan seksual, karena mereka yang tahu keresahan di setiap daerahnya. Melalui kunjungan kerja, organisasi IM FREE bermitra dengan 30
kementerian PPPA untuk berkunjung ke daerah-daerah yang memiliki kasus pelecehan seksual tinggi untuk memberi edukasi. KESIMPULAN / SARAN Kasus seperti ini tidak akan hilang jika, tidak ada kesadaran dari sisi masyarakat dan pemerintah. Perlu adanya kesadaran saksi yang harus membantu dan menolong, dan pelaku yang harus mempertimbangkan konsukuensinya. Tidak ada kata damai bagi pelaku pelecehan, tidak penting pelaku adalah seorang guru atau yang memiliki kuasa sekalipun. Kiranya melalui 3 fungsi DPR yang melibatkan organisasi IM FREE mengenalkan pada remaja arti hukum bukanlah sebuah permainan namun serius akan ditindaklanjuti. IM FREE! Bebaskan Dirimu, Merdekakan Dirimu, Sambut Generasi Emas Bebas Pelecehan Seksual. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Qurbani, F., A.S, N., & Sintari, W. (2022, January 6). Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial : Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan? Retrieved website: July Pasal%2045 25, 2023, from ALSA LC Unsri Media, K. C. (2023, January 18). Duduk Perkara Kasus Pemerkosaan Gadis 15 Tahun di Brebes, Sudah Berdamai Proses Hukum 6 Pelaku Tetap Berlanjut. Retrieved July 25, 2023, from website: Qurbani, F., A.S, N., & Sintari, W. (2022, January 6). Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial : Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan? Retrieved July website: Pasal%2045 25, 2023, from ALSA LC Unsri Aini, N. (2019b, January 16). Indonesia Peringkat 32 dari 40 Negara Tangani Pelecehan Anak. Retrieved July 27, 2023, from Republika Online website: 31
BINTANG (Bicara Santai Hadapi Tantangan) Siap Wujudkan Implementasi Hukum Gemilang DAFA SATYA PRATAMA Sungailiat, 8 Juni 2007 DAPIL BANGKA BELITUNG SMAN 1 PEMALI LATAR BELAKANG "Awas RKUHP: Semua bisa kena, kecuali "Tuannya". Ungkap para Artis, Content Creator, Musisi, Komika, Aktivis, termasuk seorang Najwa Shihab yang menyuarakan RKUHP di laman Youtubenya, karena masih belum mendapatkan titik terang. Hidup di era sekarang ini bukanlah hal yang mudah, banyak sekali yang menjadi rintangan dan tantangan, salah satunya bagaimana kita para remaja menyikapi RKUHP. Di Indonesia, pada tanggal 6 Desember 2022 terdapat setidaknya 1.000 lebih mahasiswa yang menyuarakan pendapatnya terkait pengesahan RKUHP dan tidak sedikit pula para remaja, turis asing, bahkan PBB ikut bersuara, hingga menyebabkan lebih dari 200 orang termasuk mahasiswa dan wartawan mengalami luka-luka. Bahkan, ada yang harus meninggal dunia akibat bentuk unjuk rasa yang dilakukan demi terpenuhinya keinginan yang ditujukan kepada DPR dan pemerintah RI akan pertimbangan perubahan RKUHP yang telah disahkan sebelumnya (Kombes Hirbak Wahyu Setiawan, 2022). Hadirnya RKUHP di tengah-tengah kita berfungsi dalam penegakan hukum di Indonesia yang terbagi menjadi dua, Social defence yakni melindungi masyarakat termasuk kita sebagai remaja dari tindak kejahatan, serta sebagai penjaga keseimbangan dan keselarasan hidup bermasyarakat. Namun, sampai sekarang tidak sedikit masyarakat yang berada dipihak kontra terhadap KUHP yang telah disahkan sebelumnya. Nyawa masyarakat yang sebenarnya tak bersalah ikut terbang bersama nyawa-nyawa korban lainnya. PERMASALAHAN Kasus unjuk rasa yang dilakukan di depan komplek parlemen Senayan oleh mahasiswa gabungan dari beberapa daerah meliputi Jakarta, Tangerang, dan 32
Bekasi yang memakan korban setidaknya 88 orang dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta (Agus Sandro Gatra, 2019). Lagi dan lagi hal ini terjadi, karena sebagian pasal-pasal yang telah dibentuk dan disahkan sebelumnya merupakan pasal karet dan tidak mencerminkan sebuah negara demokrasi atau hanya demokrasi di atas kertas. Lalu, bagaimana dengan "Equality Before The Law" yang sudah memiliki perjalanan yang panjang?. Masalah yang ada pada pasal 218 ayat (1) KUHP dan pasal 219 KUHP yang sebenarnya apabila kinerja suatu lembaga pemerintahan berjalan dengan baik, martabat juga akan terlindungi dengan sendirinya (Najwa Shihab, 2022). Di sisi lain, kita turut memberikan kewenangan besar kepada negara dalam menekan masyarakat, melalui para pelaku penegak hukum. Karena, pasal tersebut memaksa masyarakat untuk bungkam dan hanya menguntungkan sepihak saja, yang sangat bertentangan dengan UUD pasal 28 1945. Bayangkan, apa yang terjadi apabila hal ini masih dipertahankan dengan tidak mempertimbangkan ataupun memosisikan diri menjadi masyarakat secara luas. Kemudian, akan membuat lebih banyak lagi aksi unjuk rasa secara besar- besaran, karena masyarakat juga akan berpikir apa guna hadirnya wakil rakyat jika masih tidak bisa mendengarkan suara rakyat itu sendiri. Pastinya hal ini akan menjadi pendorong bagi Indonesia untuk masuk ke dalam jurang buatan penghuninya sendirinya, bukan?. PEMBAHASAN / ANALISIS Ancaman, rintangan, dan tantangan terbesar di Indonesia tersebut masih menjadi urgensi sampai saat ini, terlebih dilakukan oleh kalangan remaja. Sedangkan, dilansir dari laman Kemenkopmk.go.id menyatakan bahwa generasi muda lah yang nantinya akan mewujudkan Indonesia Emas, terkhusus yang saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi (Novrizaldi, 2022). Sebagai remaja Indonesia saya siap berpartisipasi dalam persiapan menuju Indonesia Emas dan siap menjadi bagian dari Parlemen Remaja 2023. Oleh sebab itu, solusi masalah tersebut dapat dilakukan melalui ketiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang tercantum dalam UUD pasal 20A ayat (1) 1945 dengan mendukung organisasi "BINTANG" (Bicara Santai Hadapi Tantangan) yaitu organisasi yang meminimalisir ketidaksamaan kemauan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat, mengingat kunci dalam suatu masalah adalah komunikasi. Hadirnya "BINTANG" dapat menjadi kunci bagi NKRI dengan melibatkan setiap perwakilan masyarakat seperti Ketua BEM, RT/RW, OSIS maupun remaja biasa setiap Instansi maupun daerah dengan memberikan insentif atau benefit. Dalam membentuk forum dari tingkat terendah hingga tertinggi, lalu memilih 33
seorang atau lebih untuk menjadi perwakilan yang akan disebut DaYat (Duta Rakyat), untuk membahas apa yang menjadi urgensi negeri sampai saat ini dan apabila aspirasi prioritas sudah terkumpul dan terbentuk dari adanya "BINTANG", nantinya DaYat akan menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung kepada dewan daerah pilihan masing-masing dan melakukan perumusan suara prioritas ditingkat selanjutnya hingga dapat disampaikan pada saat RDPU berlangsung, sehingga dapat berkontribusi secara maksimal terhadap "BINTANG": Negara aman, masyarakat nyaman. Melalui 3 fungsi DPR RI, masyarakat terkhususnya remaja dapat mendorong pertimbangan KUHP dan keputusan yang telah disepakati dan disahkan DPR maupun pemerintah yang masih bersifat transparan. Terkhusus dalam mendukung peran remaja di Indonesia untuk bersiap menyambut Indonesia Emas dalam organisasi "BINTANG" (Bicara Santai Hadapi Tantangan) dari hati untuk NKRI, dengan: 1. Fungsi Legislasi 2. DPR RI, lembaga legislatif yang memiliki wewenang dalam membuat dan mengawasi Rancangan Undang-Undang. Dalam fungsi ini, DPR RI dapat meregulasi dan mengoptimalkan pasal-pasal bermasalah dalam KUHP atau pasal-pasal kolonial yang mengancam demokrasi, seperti: 1. 2. PASAL 218 KUHP PASAL 219 KUHP dan pasal-pasal lain yang bermasalah. Karena, pasal-pasal tersebut tumpang tindih terhadap UU ITE. Didukung dengan "BINTANG" yang membantu jalannya legislatif dalam mengedukasi suatu permasalahan. Tidak akan ada ada kekerasan, pemaksaan, maupun korban karena akan diselesaikan melalui organisasi "BINTANG" itu sendiri. Fungsi Anggaran sekaligus menjadi wadah penengah dalam 3. Dalam fungsi anggaran, DPR RI dapat mengalokasikan dana APBN untuk membangun serta menyelenggarakan organisasi "BINTANG" (Bicara Santai Hadapi Tantangan)". Pengalokasian dana APBN terhadap organisasi "BINTANG" menjadi suatu langkah yang tepat, karena dapat memberikan percepatan dalam membuat sebuah wadah bagi setiap golongan masyarakat untuk menyuarakan dan menyalurkan hal yang sekiranya kurang tepat diimplementasikan di negeri ini. Fungsi Pengawasan DPR RI mengawasi kebijakan pengalokasian dana APBN yang dialokasikan dalam organisasi "BINTANG" melalui kerjasama beberapa pihak seperti KEMDIKBUD. POLRI, PEMDA, Forum keorganisasian dengan menyediakan akses agar lebih dikenali. Mengingat Intansi/Universitas, 34
sebuah organisasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan pihak lain, agar "BINTANG" sendiri dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. KESIMPULAN / SARAN Mau sampai kapan, kita para remaja berdiam dan membuat masyarakat sekitar merasa tidak aman karena aksi sebab KUHP yang tidak sistematis. Ditambah hanya melihat negaranya sendiri perlahan menjadi negara yang enggan mendengarkan rakyatnya sendiri, diprovokasi dengan hadirnya pasal-pasal yang saling tumpang tindih dan mengancam demokrasi. Sekarang, mari bersama berkontribusi membangun Indonesia Emas dengan "BINTANG". "BINTANG" bergerak sekarang, dukung perubahan masa depan gemilang. Masa depan Indonesia berada ditangan remaja dan 2045 akan menjadi tahun pembuktian. Setelah semua badai di Indonesiaku, ricuh, dan keluh. Optimis Indonesia Emas. "Remaja Bantu Negeri, Implementasikan Hukum Berseri. Negara Aman, Masyarakat Nyaman." REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Kombes Hirbak Wahyu Setiawan, Kombes Komraudin. (2022, Juni 27). Demo Mahasiswa soal RKUHP di DPR Selasa 28 Juni 2022, Polisi Antisipasi Penyusup. Diakses pada tanggal 09 Juli 2023. 2022-polisi-antisipasi-penyusup Najwa Shihab. Awas (2022, Juni 28) RKUHP. Semua Bisa Kena, kecuali "Tuannya" | 2023. Catatan tanggal Diakses watch?v=Q3EKA50FIW4 Najwa. pada 13 Juli Novrizaldi (2022, Oktober 06). Indonesia Emas 2045 Diwujudkan Oleh Generasi Muda | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2023. generasi-muda Diakses pada tanggal 11 Juli Sandro Gatra, Agus (2019, September 24). Kerusuhan di Sekitar Senayan hingga Dini Hari, 88 Orang Dirawat di RSPP. Diakses pada tanggal 11 Juli 2023. 35
"Pornografi Balas Dendam: Ancaman Privasi dan Peran Remaja dalam Masyarakat Aman" NAYLA HUWAIDA ZARIFAH Tangerang, 26 Maret 2006 DAPIL BANTEN I SMAN CMBBS nayla.huwaida@smancmbbs.sch.id LATAR BELAKANG "Twitter, do Your Magic!" Adik saya diperkosa dan dipaksa menjadi pacar dengan ancaman revenge porn. Selama 3 tahun, ia mengalami siksaan dan persidangan sulit karena kuasa hukum & keluarga diusir oleh pengadilan. Melapor ke posko PPA kejaksaan, malah diintimidasi." - @zanatul_91, 26 Juni 2023. Kasus pornografi balas dendam atau biasa kita sebut sebagai revenge porn termasuk kategori Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Pengaduan KBG, mengenai pornografi balas dendam meningkat selama Pandemi Covid-19. Komnas Perempuan menunjukkan kenaikan drastis dari 490 kasus di 2019 menjadi 1.425 kasus di 2020, yaitu 348%. Kondisi pandemi memicu lebih banyak KBG karena aktivitas di media sosial dan internet. Kasus pornografi balas dendam merusak nama baik korban dan memberi dampak psikologis, termasuk kecemasan, depresi, bahkan percobaan bunuh diri. Ini merupakan tindakan ilegal di Indonesia dan seringkali terjadi sebagai bentuk balas dendam dalam hubungan, dengan dampak sosial dan pekerjaan yang merugikan korban. Kasus serupa juga terjadi di Italia, seperti "Revenge Porn dan Suicide" yang mengakibatkan kematian seorang perempuan muda. PERMASALAHAN Kasus pornografi balas dendam di Indonesia baru mencuat akhir-akhir ini di media sosial, di daerah Banten, Indonesia. Terdakwa Alwi Husen Maola divonis 6 36
tahun penjara dan dilarang mengakses internet sebagai tambahan hukuman. Kakak korban, Iman Zanatul Haeri, akan melaporkannya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban menghadapi ancaman dan kekerasan fisik serta psikologis selama 3 tahun sebelum melapor ke polisi. Proses persidangan dipenuhi masalah, termasuk kurangnya dukungan untuk korban dan intimidasi dari terdakwa. Putusan mencabut hak akses internet dianggap sebagai terobosan hukum. Hanya sekitar 10% dari ratusan kasus pornografi balas dendam yang ditangani berakhir dengan proses pengadilan, persentase ini menunjukkan masalah serius dalam perlindungan hak dan keadilan bagi korban, terutama perempuan. Stigma menyalahkan korban dalam pornografi balas dendam adalah masalah umum. Kekurangan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan hal ini sering terjadi. Kemudian, pertanyaan muncul mengapa terdapat banyak korban pornografi balas dendam yang belum mendapatkan hak berkeadilan? Bagaimana cara untuk meningkatkan persentase keadilan agar kasus pornografi balas dendam dapat ditangani oleh pihak berwenang dan mencegah agar kasus yang sama tidak terjadi lagi? PEMBAHASAN / ANALISIS Remaja berisiko menjadi korban atau pelaku pornografi balas dendam. Penting bagi mereka memahami hukum dan menghormati privasi orang lain agar dapat mendukung korban dengan perlindungan hukum yang pantas. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakadilan pada korban: 1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang privasi dan perlindungan data. Budaya patriarki yang membuat perempuan rentan dan tak berdaya terhadap informasi. Kurangnya penegakan hukum menyebabkan ketidakadilan dan kesulitan melindungi korban serta menuntut pelaku. Teknologi dan media sosial meningkatkan risiko pelanggaran privasi karena minimnya kesadaran akan konsekuensinya. Penyebaran konten tidak terkendali membuat pornografi balas dendam cepat menyebar di internet dan media sosial. Kesulitan dalam proses pengadilan menghambat proses karena sulitnya membuktikan dan mengidentifikasi pelaku. Tekanan dan membuat mereka enggan melanjutkan kasus secara hukum. 2. 3. 4. 5. 6. 7. intimidasi terhadap korban selama proses pengadilan, 37
"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai generasi muda, mengangkatnya, dan memberi kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan dan perubahan" ujar Tan Malaka. Jika saya diberikan kesempatan menjadi anggota DPR, saya akan mendirikan LAHKORRI Indonesia) untuk memperjuangkan keadilan dan kesadaran hukum bagi korban ketidakadilan sebagai salah satu cara dalam mengatasi kasus pornografi balas dendam. (Lembaga Advokasi Hak Korban Republik LAHKORRI didirikan karena LPSK menghadapi kendala dalam melindungi saksi dan korban, seperti kurangnya tenaga ahli, pemahaman masyarakat rendah, akses terbatas di daerah terpencil, dan lambatnya proses hukum. LAHKORRI bertujuan mencegah kasus serupa, membela hak korban, dan mempromosikan kesetaraan. Kami berkomitmen sebagai garda terdepan dalam lingkungan patriarkis, menyuarakan korban di tingkat kebijakan publik. Misi kami adalah memberikan edukasi hukum dan mengadvokasi perlindungan yang lebih baik untuk korban yang sering merasa tak berdaya dalam situasi tersebut. Mengingat peran LAHKORRI sangat penting karena memperjuangkan hak- hak yang termarjinalkan, DPR dengan 3 fungsinya perlu memperkuat keberadaan LAHKORRI di masyarakat agar dapat menjalankan perannya dengan baik, yaitu: 1. Legislasi 2. DPR dan pemerintah berperan sebagai Badan Eksekutif yang bertugas membuat, merevisi, dan mengubah undang-undang. Undang-undang Hak Cipta UUHC Republik Indonesia Pasal 12 dapat direvisi dan menambahkan LAHKORRI untuk keadilan tindak lanjut korban, memperkuat sanksi pelaku, melindungi privasi korban, dan mudahkan proses hukum bagi pelapor. Undang-undang yang komprehensif harus diperhatikan sebagai kebutuhan korban, penguatan perlindungan, dan tindakan preventif. Anggaran DPR memiliki kewenangan untuk secara adil mengalokasikan dana juga. DPR dapat mengalokasikan dana untuk LAHKORRI, sebagai dukungan tugas dan akses layanan korban yang fokus pada perempuan penyintas, edukasi hak-hak, khususnya pornografi balas dendam. Kolaborasi dengan media sosial populer untuk sosialisasi perlindungan korban, dan kampanye, serta meningkatkan advokasi kesadaran terhadap kekerasan seksual dengan tujuan untuk mengubah pandangan dan sikap masyarakat dan mendapatkan dukungan hak-hak korban. Oleh karena itu, untuk meningkatkan anggaran LAHKORRI, langkah yang perlu diambil dengan menambahkan anggaran dari APBN yang diajukan dan disahkan oleh DPR untuk kementerian Hukum dan HAM. Pengawasan 3. 38
LAHKORRI, sebagai lembaga pengawas implementasi kebijakan dan undang-undang perlindungan hak korban pornografi balas dendam, akan dipastikan berfungsi dengan baik oleh anggota DPR. Pengawasan yang efektif dan laporan hasilnya akan disampaikan kepada DPR, memastikan kolaborasi dengan lembaga advokasi dan LSM berfokus pada isu kekerasan seksual untuk menyusun kebijakan dan undang-undang yang efektif. Evaluasi secara berkala akan menjamin kelancaran LAHKORRI dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, bimbingan dan alokasi dari DPR penting agar LAHKORRI berjalan baik dan sesuai UUD 1945, serta dukungan dari Komisi 3 dengan Kementerian Hukum dan HAM. LAHKORRI diharapkan menjadi lembaga yang akan menaungi korban pornografi balas dendam agar mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan akses terhadap keadilan dalam lingkungan yang selama ini dirasa patriarkis. KESIMPULAN / SARAN Kasus pornografi balas dendam merupakan permasalahan serius dalam kekerasan berbasis gender di Indonesia. Dukungan remaja untuk membentuk lembaga advokasi hak korban, seperti LAHKORRI, menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran hukum, melindungi privasi, dan memperkuat perlindungan korban. Remaja dapat berperan aktif dalam mendukung legislasi yang komprehensif, mengalokasikan anggaran yang memadai, dan melakukan pengawasan untuk memastikan LAHKORRI berfungsi secara efektif. Kolaborasi antara remaja, DPR, dan Kementerian Hukum dan HAM akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi korban pornografi balas dendam. Ayo pahami hukum dan hormati privasi orang lain! REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Cinta Yang Berakibat Fatal: Kurangnya Tanggung Jawab Generasi Sekarang dalam Menjaga Data Diri di Aplikasi Kencan. EDELYNE MIA MARTANEGARA. (2022) Mengenal Revenge Porn dalam Hukum Indonesia, Dampak dan Antisipasinya (2023, July 14). Apahabar. Korban revenge porn: 'Saya berKali-Kali mencoba bunuh diri'. (2021, April 5). BBC News Indonesia. Tiziana Cantone. (2022, June 21). Google Translate. 39
Sayani, H., & Fazlurrahman, S. (2021). Permasalahan dan Solusi Terkait "Revenge Porn" di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 21(2), 173-182. Terdakwa 'revenge porn' Di Banten dibui enam tahun Dan dicabut hak akses internet, keluarga korban: 'Hukuman tidak setimpal dengan penderitaan korban'. (2023, July 15). BBC News Indonesia. Pusat Studi Gender dan Anak, Universitas Indonesia. (2021). Studi Tentang Kekerasan Gender Berbasis Online di Indonesia. Pusat Studi Gender dan Anak, Universitas Indonesia. Hukum Menyebarkan Foto orang Lain Ke Medsos Tanpa Izin. (2022, July 20). Blog Justika - Situs Konsultasi Hukum via Online. S. Dewan Tim Redaksi. 2021. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, RI, D. (n.d.). Tentang DPR. Perwakilan jdih/uu1945 40 Rakyat.
AKUR (Ajari Kesadaran Hukum pada Remaja): Program dan Peran Remaja Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara DWI NOPIANTI Lebak, 10 November 2006 DAPIL BANTEN I SMAN 3 Rangkasbitung LATAR BELAKANG "Tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, dan tidak cukup pengadilan untuk menegakkan hukum bila tidak didukung oleh rakyat." ( Hubert Humphrey) Kesadaran masyarakat terhadap hukum kian hari dirasa semakin mengalami degradasi. Hal ini bisa jadi salah satunya karena pengaruh arus globalisasi yang membawa dampak negatif pada perkembangan penegakan hukum di Indonesia. Secara eksplisit Pasal 1 UUD 1945 dan pasal 27 UUD 1945 yang telah menjadi payung hukum, mengamanatkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum tanpa ada pengecualian, dan wajib menjunjung tinggi hukum tersebut. Namun, pengimplementasian dari kedua pasal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Pasalnya, jika berkaca pada realita masyarakat di Indonesia lebih sering melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Minimnya pengetahuan mengenai pentingnya kesadaran hukum terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi salah satu penyebab penurunan angka kesadaran hukum di Indonesia. Para penegak hukum dengan diawasi oleh kebijakan pemerintah terus melakukan pembenahan. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada 1 Maret 2023 menyimpulkan 41
bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat baik/baik dengan persentase 35%, sedangkan persentase sangat buruk di angka 29,6%. Ironisnya, sebanyak 29,6% penegakan hukum di Indonesia masih sangat buruk. Dalam hal menyikapi permasalahan yang terjadi, pemerintah wajib memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Upaya demi upaya harus dilakukan agar kesadaran hukum bagi masyarakat semakin mengalami peningkatan. Pembenahan serta pengawasan terhadap aparat penegak hukum masih harus dilakukan untuk memberantas perilaku tidak sejalan dengan penegakan hukum di Indonesia. Selain pemerintah, tentunya peran generasi muda penerus bangsa yaitu remaja sangat diperlukan. Mengapa demikian? Remaja merupakan garda terdepan agen perubahan di Indonesia. Kesadaran terhadap hukum harus ditanamkan pada usia remaja. Oleh karena itu, untuk membangun cinta terhadap hukum perlu adanya Program Remaja Konstitusi. Diharapkan dengan diadakannya program tersebut penegakan hukum di Indonesia serta kesadaran hukum bagi masyarakat akan menimbulkan iklim sehat bagi perkembangan hukum di Indonesia. PERMASALAHAN Urgensi penurunan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya remaja di Indonesia harus segera mendapatkan perhatian pemerintah. Pasalnya, perilaku- perilaku pelanggaran hukum masih sangat banyak dilakukan oleh masyarakat, khususnya remaja. Perundungan, pelecehan, narkoba hingga kasus pembunuhan masih kerap di lingkungan para remaja. 42
Perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para remaja sering kali menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Contoh perilaku tersebut ialah tawuran antar pelajar yang sering dilakukan di permukiman warga yang membuat keresahan. Selain itu, perilaku remaja yang menimbulkan keresahan yakni, "Gangster", dimana perilaku tersebut menghadirkan banyak kekhawatiran. Pasalnya, perilaku tersebut dapat mengancam keselamatan jiwa. Selain masyarakat, perlu diadakannya pengawasan terhadap aparat penegak hukum yang masih melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Pemberantasan okunum-oknum yang menyimpang dari prinsip negara hukum harus dilakukan. Hal ini agar tidak menimbulkan perspektif buruk di kalangan masyarakat. Pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan dan menyikapi permasalahan tersebut dengan mencari solusi agar tingkat kriminalitas yang membawa arus negatif dalam perkembangan hukum di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. ANALISIS Setelah melihat latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, kesadaran hukum terhadap masyarakat semakin mengalami degradasi terlebih lagi pada kalangan remaja. Pemerintah harus segera menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan melakukan berbagai upaya agar kesadaran hukum bagi masyarakat mengalami peningkatan. Saya melakukan Survei terhadap 14 orang pelajar/remaja dengan memberikan 2 pertanyaan yaitu: 1. "Apakah Anda sudah menyadari seberapa pentingnya kesadaran masyarakat, khususnya remaja/pelajar seperti kita terhadap hukum?" Jawaban responden memilih "Sudah" dengan persentase sebesar 100%. "Berikan tanggapan Anda mengenai betapa pentingnya pemberian pendidikan hukum seperti sosialisasi/penyuluhan bagi remaja?" Berikut salah satu tanggapan yang diberikan oleh responden "Sangat penting, karena sosialisasi atau penyuluhan pendidikan hukum bagi remaja akan membuat remaja itu sendiri sadar juga memahami betul konsep hukum yang sebenarnya, yang membuat remaja masa kini lebih berhati-hati dalam berperilaku maupun bertindak, juga tidak menutup mata akan kejahatan-kejahatan yang terjadi di luar sana." ujar Siti Salwa salah satu responden survei. 2. Dengan mempertimbangkan respon dari kalangan remaja terkait pentingnya penyuluhan dan program mengenai kesadaran hukum, maka dari itu pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat harus menyikapi permasalahan tersebut. Jika saya terpilih menjadi salah satu anggota legilastor maka saya akan memberikan solusi terkait permasalahan tersebut dengan menggunakan 3 fungsi yang DPR miliki yaitu: 43
1. Legislator Jika saya terpilih menjadi anggota legislator, saya akan merevisi UU No 1 tahun 2003 tentang kitab-kitab hukum pidana yang dinilai "luwes" sehingga dapat menimbulkan kesenjangan sosial di kalangan masyarakat. Selain itu saya akan membentuk program remaja konstitusi. Program remaja konstitusi ini dibutuhkan untuk memberikan sosialiasasi/penyuluhan mengenai kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya remaja. Selain program remaja konstitusi, saya akan membentuk Lembaga Pengawasan Aparat Penegak Hukum (LPAPH). Diharapkan dengan diadakan kedua program tersebut akan membawa penegakan hukum di Indonesia ke ranah yang lebih baik. Anggaran 2. Sebagai anggota dewan, saya akan mengusulkan RAPBN mengenai pengawasan, pendikan serta pengembangan hukum di Indonesia. RAPBN tersebut bertujuan untuk memberikan anggaran untuk perkembangan kesadaran hukum di masyarakat dan peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Anggaran tersebut diberikan agar dapat digunakan dengan sebaik mungkin tanpa ada campur tangan dari pihak manapun. Diharapkan dengan adanya RAPBN tersebut pengimplementasian pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan pasal 27 UUD 1945 dapat terealisasikan dengan baik dan berkesinambungan. Pengawasan 3. Saya akan melakukan pengawasan terhadap kinerja dari para perangkat penegak hukum yang masih menyimpang dengan norma hukum yang berlaku, dengan bekerja sama dengan Komisi III DPR RI dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Komisi Hukum Nasional. Selain pengawasan terhadap para perangkat hukum, saya akan melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang dinilai "luwes", sehingga diharapkan pasal-pasal karet yang menimbulkan kontroversi dan kesenjangan sosial dapat direvisi bahkan dihilangkan. Saya akan melakukan pengawasan terhadap program-program kerja yang telah dibentuk, agar program kerja tersebut dapat terealisasikan dengan baik. KESIMPULAN Pengawasan terhadap para aparat penegak hukum perlu dilakukan. Maka dari itu program Lembaga Pengawasan Aparat Penegak Hukum (LPAPH) perlu direalisasikan agar terciptanya iklim sehat bagi perkembangan penegakan hukum di Indonesia. Selain pengawasan, pendidikan mengenai pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya remaja menjadi salah satu urgensi yang harus 44
mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, akan diadakannya Program Remaja Konstitusi sebagai wadah pengembangan kesadaran hukum bagi para remaja, agar terciptanya generasi hebat yang bermartabat dan kenal akan hukum. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA 45
Remaja Gaul Tidak Akan Salah Gaul ADILLA NURHABIBILAH Serang, 13 September 2005 DAPIL BANTEN II MAN 2 KOTA SERANG LATAR BELAKANG Banyaknya hal yang meresahkan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat ini sering terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat. Pelaku pembuat keresahan tersebut bukan hanya dari kalangan orang dewasa, namun juga dari kalangan remaja. Masa remaja merupakan periode penting dalam rentang perkembangan seorang individu. Masa remaja disebut sebagai suatu periode transisional, masa perubahan, masa usia bermasalah, masa individu mencari identitas diri, usia menyeramkan (dreaded), masa unrealism dan ambang menuju kedewasaan. Masa ini sangat krusial karena akan menjadi penentu seperti apa masa depan seseorang dan masa depan suatu negara. Miris jika kita menyaksikan bagaimana remaja Indonesia saat ini banyak melakukan hal- hal yang bertentangan dengan hukum. Berselancar pada literatur yang penulis baca, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, agar dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam bermasyarakat. Indonesia sebagai negara hukum, memiliki aturan yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, Pancasila, dan peraturan dari keputusan pemerintah. Semua itu bertujuan untuk menjaga keutuhan serta mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sama-sama menciptakan rasa aman. Namun, jika masyarakat, terutama kaum remaja saat ini belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi, apakah dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara yang aman? 46
PERMASALAHAN Saat ini, berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik semakin marak memberitakan mengenai tindak kriminal yang dilakukan oleh Indonesia. Banyaknya kasus kenakalan remaja, penganiayaan, remaja di perkelahian antarpelajar, penyalahgunaan narkoba serta minum-minuman keras dan tersebut membuktikan bahwa adanya kerusakan moral pada remaja akibat salah pergaulan. Hal ini juga membuktikan bahwa remaja di Indonesia banyak yang belum memiliki kesadaran hukum. lainnya kerap membuat resah masyarakat. Pemberitaan Menurut data yang diperoleh dari World Health Organization (WHO), 33% remaja di Indonesia melakukan hubungan seks, sementara pemerintah telah melarang melakukan hubungan seks di luar nikah seperti diatur dalam RUU KUHP Pasal 417 ayat 1 yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan persetubuhan karena perzinahan, dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II". Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat 58% remaja telah melakukan penetrasi di usia 18 sampai 19 tahun. Terkait hal ini, pemerintah telah mengatur melalui UUD Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan penelitian tersebut juga diketahui bahwa 2,3 juta kasus aborsi per tahun sebesar 30% dilakukan oleh remaja. Sementara Undang-Undang Kesehatan telah mengatur berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU No 36. Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal tersebut menggambarkan bahwa masih banyak remaja yang terjerumus pada pergaulan yang salah serta belum adanya kesadaran hukum yang tinggi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum di Indonesia; Pertama, peraturan undang-undang yang ada masih belum memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat. Kedua, masyarakat merasa bahwa hukum di Indonesia belum bisa menjamin hak-haknya dan belum menciptakan keadilan. Ketiga, para aparat pembuat hukum belum benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Faktor tersebut menjadi penyebab utama timbulnya berbagai permasalahan dan pelanggaran terhadap aturan yang ada. PEMBAHASAN / ANALISIS Maka dari itu, diperlukan solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap remaja agar mematuhi hukum. Sebagai salah satu lembaga tinggi negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam membuat kebijakan dan menentukan arah tujuan bangsa. Jika penulis diberikan kesempatan menjadi anggota DPR, penulis akan merancangkan program Gerakan Remaja Sadar Hukum (GERSAH) dan Remaja Pelopor Ketertiban (RPK). 47
GERSAH bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada remaja di Indonesia melalui sosialisasi dan edukasi. Adapun penyampaiannya bisa melalui sosial media agar lebih mudah diakses oleh remaja saat ini, seperti Tiktok, Instagram, YouTube, dll. Sedangkan RPK bertujuan untuk mengajak remaja agar tidak salah gaul dengan menjadi terdepan dalam penegakan ketertiban sehingga menjadi contoh bagi masyarakat, khususnya remaja. Selain itu, penulis juga akan berusaha berkolaborasi dengan Forum Anak, Forum Genre, dan para influencer untuk mempermudah sosialisasi terkait aturan hukum yang ada. Gerakan ini juga tentunya melibatkan Komisi I DPR yang bermitra dengan kementrian-kementerian terkait seperti Kemenkumham, Kominfo, dan Kepemudaan untuk meningkatkan kesadaran hukum remaja. Hal ini tentunya memiliki kaitan dengan tiga fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan: 1. Fungsi Legislasi 2. legislasi berperan penting dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia. DPR memiliki kewenangan untuk merancang, merevisi, dan bersama presiden menetapkan undang- undang. Melalui fungsi ini, DPR dapat menegaskan RUU KUHP (Rancangan UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta UU ITE agar program GERSAH dan RPK dapat berjalan. Fungsi Anggaran Fungsi 3. Melalui fungsi anggaran, DPR memiliki wewenang dalam mengatur serta mengalokasikan dana yang akan digunakan untuk mendukung dan memperlancar program- program negara. Dengan kewewenangan yang dimiliki ini, diharapkan dapat memastikan terlaksananya program GERSAH dan RPK sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia. Fungsi Pengawasan Fungsi DPR yang tidak kalah penting adalah pengawasan. Melalui fungsi ini, DPR diharapkan dapat mengawasi serta memastikan terlaksananya program- program yang ada, seperti GERSAH dan RPK. Jika pengawasan berjalan dengan baik, mulai dari pengelolaan anggaran hingga pelaksanaannya, maka kesadaran serta penegakan hukum di Indonesia akan semakin membaik. KESIMPULAN / SARAN Hukum tidak dapat tegak dan berjalan dengan baik tanpa adanya kesadaran seorang individu terhadap hukum yang ada. Kesadaran hukum pada masyarakat, khususnya kaum remaja dapat ditanamkan serta diupayakan melalui program Gerakan Remaja Sadar Hukum (GERSAH) dan Remaja Pelopor Ketertiban (RPK) yang digagas oleh DPR. Dengan mengoptimalkan fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan) diharapkan dapat terwujudnya upaya peningkatan 48
kesadaran hukum masyarakat, khususnya kaum remaja. Maka dari itu, dibutuhkan adanya kesadaran serta sinergi antara masyarakat dan para pemangku kebijakan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif untuk mewujudkan masyarakat Indoensia yang taat hukum sehingga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, dan sejahtera. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Ginau B. Maryam. (2015). Perkembangan Remaja dan Problematiknya. Yogyakarta. Hastuti, Rahmah. (2021). Psikologi Remaja. Yogyakarta. Lopa, Baharuddin. (1999). Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Jakarta. Moho Hasaziduhu (2019) Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. Jurnal Warta Edisi :59. Sari, dkk. (2022). Tingkat Kesadarn Hukum Masyarakat Indonesia. Bandung : Universitas Padjajaran. dalam-uu-pornografi ilegal-cl840 49
Kejamnya pornografi: "Munculnya Trend Sexual Activity" ANIS ALIYYAH SWANDI Medan, 9 Mei 2007 DAPIL Banten II SMAN 3 Cilegon LATAR BELAKANG "kamu tau ga sih..." "tau kenapa?" "masa tadi waktu aku di warnet ada anak kecil lagi nonton vidio porno gitu dipojokan" "wah, kenapa ga kamu tegur?..." "udahlah biarin aja, aku juga ga kenal dia..." Kurangnya pengawasan dan kepedulian masyarakat dapat meningkatkan kasus kenakalan remaja yang bisa ditindak lanjuti ke dalam ranah hukum. Hukum dapat diartikan sebagai pedoman dengan cakupan peraturan dan konsekuensi didalamnya. Meningkatnya penggunaan tekonologi pada saat ini, tentu menimbulkan efek positif dan negatif. Efek positif yang sering kita rasakan, yaitu mudahnya akses informasi dan komunikasi. Sedangkan efek negatif yang dapat terjadi adalah meningkatnya angka kriminalitas. Berbagai bentuk tindakan menyimpang yang diperbuat oleh seseorang walau sekecil apapun dapat menuntun kedalam peningkatan angka kriminalitas, yang dapat merugikan masyarakat maupun negara. Sering munculnya berita pemerkosaan yang terjadi terhadap pria, wanita, lansia, membuat banyak netizen Indonesia anak dibawah umur, maupun berpendapat bahwa kasus ini seperti trend panas yang tidak dapat dilewatkan. Dampak akibat sering munculnya berita pemerkosaan dapat membuat beberapa oknum yang sebelumnya tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan ini karena "TAKUT" akan adanya konsekuensi, justru mengurungkan rasa takutnya dan memilih untuk melancarkan aksinya kepada orang sekitar atau orang yang tidak dikenal. Pada era digital saat ini, angka kriminalitas di Indonesia sudah semakin tinggi. Hal ini dapat terjadi karena adanya pemicu awal yang membuat meningkatnya 50
kasus kriminalitas, salah satunya adalah remaja yang kecanduan konten berisi unsur pornografi. Melalui riset, Kementerian Komunikasi dan Informasi (KEMKOMINFO) terhitung telah memblokir 1.025.263 situs pornografi. Masalah ini sering disepelekan, namun bisa menjadi awal meningkatnya kasus pemerkosaan bagai trend panas saat ini. PERMASALAHAN Pengawasan dalam mengakses suatu website masih jarang diperhatikan oleh publik, sehingga hampir semua kalangan usia di zaman sekarang dapat dengan mudah mengakses situs terlarang. Menurut data yang diambil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan di Indonesia pernah menyaksikan konten pornografi yang mudah diakses melalui media online, hal ini tentu memiliki dampak bahaya bagi masa depan dan sekitarnya. Contoh informasi dampak kecanduan pornografi yang diambil dari website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD), ancaman yang terjadi karena banyaknya membuka konten pornografi yaitu, dapat menyebabkan kerusakan sel-sel otak, gangguan emosi, gangguan mental, dan terjerat seks bebas. Kebanyakan orang yang kecanduan pornografi justru lebih mudah cemas, karena malu dan takut tertangkap basah saat menonton konten tidak senonoh. Sehingga kecanduan ini dapat berakibat fatal dan berujung percobaan pemerkosaan karena nafsu yang tinggi. Tidak dapat dipungkiri efek dari kasus pornografi ini semakin meluas dan bertambah setiap tahunnya. Bayangkan sudah berapa banyak orang yang terkena imbas akibat perlakuan seseorang yang sering membuka konten pornografi?. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat kasus yang terjadi tanggal 10 Juli 2020 di Sumatra Selatan, menjadikan bukti bahwa seorang murid nonton vidio porno sebelum perkosa dan membunuh gurunya. Hal ini bisa menyadarkan kita betapa meresahkannya tontonan pornografi. PEMBAHASAN / ANALISIS "Hal yang sering membutuhkan lebih banyak keberanian adalah untuk berani melakukan yang benar, daripada takut berbuat salah.". Dari pernyataan ini saya menyadari bahwa kita dapat meminimalisir kasus pornografi, sebagai masyarakat kita harus berusaha lebih peka dan peduli terhadap sekeliling kita. Melihat banyaknya kasus pornografi membuat saya ingin ikut serta dalam mengurangi dampak akibat pornografi. Hal ini juga yang mendorong saya untuk membentuk GERNASIPOR apabila saya menjadi anggota legislator. GERNASIPOR adalah GERakan peNgAwasan edukaSI PORnografi yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat dampak buruk menyaksikan konten pornografi dan penyaringan situs serta aplikasi yang akan digunakan masyarakat. Dengan cara mensosialisasikan 51
dampak yang terjadi apabila seseorang kecanduan pornografi melalui webinar, kunjungan daerah, sekolah, dan melalui sosial media. Lalu membentuk organisasi kaum muda anti-pornografi melalui GERNASIPOR, dan memperketat pengawasan, pengoprasian, serta perizinan edar sebuah aplikasi dan website. Program GERNASIPOR tentu memiliki kaitan dengan 3 fungsi DPR yaitu: 1. Legislasi Dengan menggunakan hak wewenang sebagai anggota legislatif, saya akan mengoptimalkan dan menegaskan kinerja pada UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang masih belum diterapkan secara efektif di dalam masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum pada saat ini belum melihat arti penting dari undang-undang tersebut, dikarenakan pelanggaran asusila yang berhubungan dengan pornografi masih dipandang sebelah mata. Namun, UU ini diciptakan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan. Maka dari itu, saya akan mengoptimalkan pencegahan melalui UU NO. 44 tahun 2008 tentang "Pengaturan Pornografi" dengan menambahkan program GERNASIPOR untuk mendapatkan hak sebagai pengawas, pengoprasian, serta peresmian website, aplikasi dan publikasi video, gambar, tulisan, yang mengarah kepada pornografi. Seiring berjalannya waktu tentu keefektivitas UU tahun 2008 ini kian menurun sebaiknya diperbaiki lagi agar bisa menyesuaikan pengaplikasian di era digital. Anggaran lebih visioner 2. jawab atas pembuatan hukum yang ditetapkan merupakan tanggung jawab DPR RI. Jika saya menjadi anggota legislatif saya akan dengan tegas mengalokasikan anggaran dalam pembentukan situs dan organisasi kaum muda khusus pemberantasan porno dalam menyebarkan edukasi mengenai pornografi. DPR RI juga memiliki tanggung jawab atas pengalokasian anggaran, karena DPR RI telah membentuk hukum yang menyangkut porno, maka pemberian solusi awal seharusnya ditegaskan dan dialokasikan oleh DPR RI. Pengawasan Bertanggung 3. Tak cukup hanya membuat dasar hukum, DPR RI perlu secara aktif bekerjasama dengan KOMINFO dalam pemberantasan situs pornografi melalui GERNASIPOR sesuai dengan fungsi DPR yaitu, mengawasi aturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya. DPR RI juga perlu membentuk tim khusus sebagai pengawas situs dan konten porno dengan GERNASIPOR. Oleh sebab itu peran pemerintah dalam pembemberantasan situs porno dapat melalui GERNASIPOR dan menindak lanjuti pidana sesuai UU no 1 52
tahun 2023 pasal 407. Gernasipor juga akan bekerja sama dengan kanal media sosial terkenal seperti Google yang bertujuan menyepakati konten yang harus dihapus secara langsung khususnya di wilayah indonesia. KESIMPULAN / SARAN Dari kasus yang sudah banyak beredar maka dapat disimpulkan bahwa DPR berperan sangat penting dalam kasus ini dan harus diimplementasikan langkah lanjutan untuk kasus porno. Oleh karena itu diharapkan, DPR bisa lebih cepat meresmikan GERNASIPOR, agar dapat mengawasi pengoprasian serta membasmi website dan aplikasi porno yang tersebar. Juga dapat mengurangi tingkat kasus pornogafi dengan mengedukasi masyarakat melalui organisasi dan tim khusus yang dibentuk GERNASIPOR. Diharapkan setelah diresmikannya GERNASIPOR, tingkat kasus porno yang terjadi dapat menurun. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Huda. 2020. Eks Murid Nonton Vidio Porno Sebelum Perkosa Bunuh Guru SD di Sumsel. sumsel-memperkosa-eks-gurunya/ (Diaksespada 15 Juli, pukul 22.35) Kominfo. 1 (Diakses pada 13 Juli 2023, pukul 19.35) 2020. Kominfo Blokir Juta Lebih Situs Pornografi. Noorca, Dhafintya. 2021. Lebih Dari 60 Persen Anak Mengakses Konten Pornografi Online. Melalui (Diakses pada 15 Juli 2023, pukul 21.30) Media Pengelola Web Direktorat SMP. 2022. Dampak Kecanduan Pornografi Bagi Anak. (Diakses pada 15 Juli, pukul 22.00) Presiden RI. 2023. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta. Presiden RI. 2008. Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Jakarta. 53
Remaja Dan Era Kecerdasan Buatan: Antara Kreativitas Dan Ketakutan Dalam Bermedia Sosial QUEENA ADILA NURHASANA Depok, 5 Oktober 2005 DAPIL BANTEN III SMA NEGERI 3 TANGERANG SELATAN LATAR BELAKANG Revolusi Industri 4.0 telah mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Kehidupan manusia dan teknologi seolah menjadi suatu entitas yang tak terpisahkan. Seperti uang yang memiliki dua sisi, kehadiran internet membuat kehidupan terasa lebih mudah. Namun, di sisi lain, terdapat kompleksitas dan tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan yang dihadapi dengan adanya internet adalah hadirnya bentuk baru dalam kejahatan yaitu, kriminalitas digital. Hal ini harus menjadi perhatian khusus untuk masyarakat, utamanya generasi Z yang sejak lahir telah terbiasa dengan teknologi. Pasalnya, dari seluruh generasi yang saat ini menjadi pilar utama produktivitas Indonesia (generasi X, Y, dan Z) Generasi Z lah yang paling akrab dan aktif berinteraksi dengan internet dan teknologi secara luas. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa sekitar 35% dari generasi Z menggunakan internet lebih dari 6 lebih tinggi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. jam sehari, angka ini jauh Salah satu inovasi yang memiliki dampak besar di kalangan Generasi Z saat ini adalah Artificial Intelligence (AI), sebuah kecerdasan buatan yang dianggap mampu melakukan berbagai tugas dengan akurasi tinggi dan cepat dalam sekali perintah. Meskipun keberadaan AI ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, kekhawatiran tetap muncul akibat maraknya penyalahgunaan AI yang merugikan banyak orang. 54
PERMASALAHAN Penyalahgunaan AI yang saat ini sedang marak adalah deepfake yaitu pemanipulasian foto atau video mengenai seseorang. Contoh penggunaan deepfake adalah menciptakan video atau audio palsu yang seolah-olah menampilkan seseorang berbicara atau berperilaku yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan. Akibat dari penyalahgunaan deepfake ini membahayakan karena dapat menyebarkan informasi palsu atau membuat seseorang memiliki citra yang buruk. Sebenarnya teknologi ini telah hadir sejak tahun 2017 dengan tujuan hiburan dan kreatif dalam pembuatan film. Namun, sekarang ini banyak sekali orang-orang tidak bertanggung jawab di luar sana yang memanfaatkan teknologi ini untuk melecehkan seseorang, baik itu selebriti maupun non-selebriti. Seperti kasus yang mencuat pada tahun 2022 lalu, seorang selebriti tanah air, Nagita Slavina pernah menjadi korban dari deepfake ini. Maraknya orang-orang jahat ini dibuktikan oleh banyaknya akun yang mengedit konten-konten seperti itu. Seorang selebriti Twitter, Aurelia Vizal dengan username @senjatanuklir membuat thread mengekspos akun-akun menyeramkan yang menggunakan deepfake untuk menciptakan konten pornografi pada 24 Juni 2023 lalu. Gambar 1. Kejahatan deepfake yang sudah terjadi (sumber twitter Aurelia Vizal, 2023) 55
Setelah saya telusuri, mereka bahkan menerima pesanan untuk membuat foto atau video deepfake menggunakan foto dari si pemesan. Kengerian dari situasi ini adalah siapapun bisa menjadi korban terlepas dari status sebagai selebriti atau bukan. Jika ada foto atau video yang pernah dipublikasikan, risiko menjadi korban semakin tinggi. Dampak dari kasus ini, banyak remaja yang jadi takut memanfaatkan sosial media dengan baik, termasuk saya. Sering kali saya dan teman-teman saya ingin berkreasi di sosial media, tetapi terhalang karena ketakutan terhadap orang-orang jahat diluar sana. Konten positif yang kami upload sekalipun, tidak menutup kemungkinan akan disalahgunakan oleh tangan-tangan nakal diluar sana. Saya melakukan survei menggunakan "google form" tentang kebutuhan undang-undang teknologi AI pada teman-teman usia 16-19 tahun. Dalam waktu 4 jam, saya mendapatkan respons dari 50 orang, dimana 84% dari mereka takut untuk berkreasi di media sosial karena teknologi deepfake, dan 96% setuju bahwa undang-undang AI diperlukan untuk mengatur pengembangan, penggunaan, dan sanksi terhadap penyalahgunaan teknologi AI. Gambar 2. Hasil survey pentingya regulasi atas teknologi AI 56
Gambar 3. Ketakutan Responden terhadap kejahatan deepfake PEMBAHASAN / ANALISIS "Nila setitik, rusak susu sebelanga." Karena satu kesalahan yang dianggap tidak penting, semua persoalan menjadi runyam. Melihat sebenarnya teknologi ini sudah lama ada dan penyalahgunaan teknologi deepfake ini bukan hal yang baru, menimbulkan pertanyaan mengenai kelonggaran negara dalam menjaga hak asasi manusia rakyatnya. Seperti yang tertera pada pasal 28B dan 28C UUD 1945, setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang sama, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ketakutan dalam berbuat. Oleh karena itu, melihat urgensi- urgensi yang sudah disebutkan, sudah saatnya bagi negara membuat regulasi yang jelas dan ketat terkait penggunaan teknologi AI. DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki wewenang dalam perancangan undang-undang hendaknya proaktif, untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat. Jika saya menjadi bagian dari DPR, saya akan memaksimalkan ketiga fungsi DPR untuk mengatasi permasalahan terkait kecerdasan buatan (AI) di Indonesia: 1. Fungsi Legislasi: Mengingat bahwa Indonesia belum memiliki regulasi yang cukup mengenai AI, saya akan menginisiasi dan menyusun RUU komprehensif mengenai AI di Indonesia, termasuk kasus-kasus pornografi AI yang marak. Regulasi ini akan mencakup seluruh aspek terkait penggunaan dan pengembangan AI, termasuk potensi kejahatan yang dapat terjadi. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan AI dan menciptakan lingkungan yang aman dan etis bagi seluruh lapisan masyarakat. 57
2. 3. Fungsi Pengawasan: Saya akan membuat komunitas "Youth Guard AI" yang akan diisi oleh para 'remaja peduli internet aman' yang nantinya akan bekerjasama Informatika (Kemkominfo) untuk mengadakan patroli sosial media secara berkala. Komunitas "Youth Guard AI" akan bertugas mengumpulkan informasi mengenai akun-akun yang meresahkan dan menyerahkannya kepada Kominfo untuk tindakan lebih lanjut. Selain itu, kami juga akan mengajak para remaja hingga dewasa yang tergabung dalam kelompok "white hat" di Indonesia untuk berkontribusi dalam meretas akun-akun anonim yang menyalahgunakan teknologi AI, termasuk kasus-kasus pornografi AI. Fungsi Anggaran: Saya akan mengalokasikan dana yang cukup untuk mendukung "Youth Guard AI" dan kelompok "white hat" yang berkontribusi dalam meretas akun-akun yang menyalahgunakan teknologi AI. Anggaran ini akan digunakan untuk pengawasan dan penanganan konten berbahaya di media sosial. Dana ini akan dialokasikan dalam anggaran Kementerian Komunikasi dan (Kominfo) dengan tujuan mendukung pengawasan dan penanganan konten berbahaya di sosial media. Selain itu, dana akan dialokasikan untuk penelitian, pengembangan, dan pengawasan teknologi AI agar dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat, dengan memperhatikan aspek keamanan dan etika. dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika KESIMPULAN / SARAN Perkembangan AI telah berdampak pada kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Di balik kemajuan yang begitu pesat, terdapat kasus-kasus penyalahgunaan akibat berkembangnya teknologi AI, seperti deepfake. Tentu fenomena ini tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu perlu diantisipasi oleh kita semua, terutama oleh pemerintah dan DPR. Pemerintah dan DPR perlu segera membuat regulasi terkait AI. Peran selanjutnya adalah edukasi terhadap masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan internet. Sebab, sekalipun konten positif yang dibagikan, tetapi dengan AI, orang-orang jahat dapat mengubahnya menjadi negatif. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Gen Z Indonesia Internet-an Mulu Video Syur Mirip Nagita Slavina Diduga Pakai Teknologi Deepfake, Modal Foto Ditempel ke Wajah Orang 58
MJMODQVkAmq-Dng ... Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45 59
Tuntaskan Judi Online di Indonesia dengan BAJO (Badan Anti Judi Online) KAMELIA KALEELA Jakarta, 16 Januari 2006 DAPIL BANTEN III SMAS YUPPENTEK 1 TANGERANG LATAR BELAKANG "Bonus up to 100%, x500 auto pecah!" "Modal receh 30k, maxwin 2 juta!" Kurang lebih demikian iming-iming situs judi online yang bertebaran secara daring. Orang dewasa yang sudah lebih matang secara psikis saja bisa termakan, apalagi sanak remaja yang masih labil. Advertensi yang dibuat begitu hiperbola ini terbukti berhasil menggaet perhatian khalayak yang sedemikian banyaknya. Terdapat sejumlah alasan yang kerap melatarbelakangi fenomena menakuntukan ini, antara lain kejenuhan, keinginan untuk melepas penat, kemudahan mengakses situs judi online, dan kesulitan ekonomi. Sifat permainan judi online yang pada dasarnya membuat para pemainnya candu dan merangsang impuls untuk terus- terusan bermain juga sama sekali tidak membantu. Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Suding pun menyamakan judi seperti narkoba yang telah menjangkiti semua lapisan warga. Kasino daring, atau yang awam dikenal dengan sebutan judi online mencakup segala jenis pertaruhan, permainan, maupun undian yang mengharuskan para pemainnya untuk menyetorkan sejumlah uang dan bergilir ganti menjanjikan kemenangan yang berlipat ganda. Di Indonesia sendiri, judi online telah mewabah sejak tahun 2005. Kendati telah diterbitkannya sejumlah peraturan dan regulasi yang melarang keras keberlangsungan judi online serta menindaklanjuti pengelola, penyebar, maupun pemain situs judi dengan tegas, judi online masih kian merajalela. 60
PERMASALAHAN Keterlibatan dalam judi online jelas merugikan bagi para pelaku judi itu sendiri, yang tidak hanya mengalami kerugian secara mental dan materiil namun juga terancam keamanan privasinya, hal ini dikarenakan situs judi online akan menyebarkan data pribadi milik para penggunanya kepada situs-situs judi lain. Di samping itu, keberadaan judi online juga amat merisaukan bagi orang terdekat pelaku, yang didesak dan dihutangi, pun bagi masyarakat yang dibuat resah dengan meningkatnya tindak kriminalitas yang disebabkan secara langsung oleh para pelaku judi online tatkala sudah kehabisan akal untuk memperoleh pundi- pundi rupiah demi kelanjutan adiksinya. Mirisnya, iklan judi online sangat mudah dijumpai secara daring di ruang- ruang yang kerap dikunjungi remaja, mulai dari media sosial seperti Instagram, Tiktok, dan YouTube, hingga situs pembahasan materi pembelajaran sekolah. Situs judi online juga relatif mudah diakses, hanya dengan menekan sebuah link ataupun menginput kata kunci "slot" atau "depo" di laman pencarian Google, seseorang dapat dengan entengnya terjerumus ke dalam dunia gelap perjudian daring. Pemerintah Republik Indonesia, beserta dengan DPR RI, dan Kominfo telah melancarkan berbagai upaya dengan harapan membasmi situs judi online. Dilansir dari terhitung per Juli 2023, Kominfo telah memblokir secara total 846.047 konten judi online. Selain itu, di awal tahun ini telah disahkan Undang- undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang membahas perjudian di bagian kedelapan; pasal 426 dan 427 yang mengancam hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda maksimal Rp 200.000.000 bagi para penyiar situs judi online dan penjara paling lama 3 tahun atau denda maksimal Rp 50.000.000 bagi para pemain. Meski demikian situs judi online baru terus bermunculan setiap harinya dengan domain yang berbeda ibarat mati satu tumbuh seribu. PEMBAHASAN / ANALISIS Terwujudnya negeri Indonesia tanpa judi online tentunya tidak akan bisa terealisasikan tanpa adanya andil dari DPR RI. Berdasarkan peninjauan penulis ini, keberadaan sebuah lembaga yang secara spesifik menangani perkara judi daring sungguh krusial, pernyataan ini didasari oleh analisa ekstensif penulis yang membuahkan kesimpulan bahwa dengan adanya sebuah badan yang terspesialisasi, isu judi online akan lebih mudah untuk diatasi. Maka dari itu, penulis ini mengadvokasikan dibentuknya BAJO atau Badan Anti Judi Online. Ada 3 langkah kunci yang dapat kita usung berkenaan dengan terlaksananya BAJO dalam upaya menuntaskan problematika ini, seiring dengan 3 fungsi DPR RI yakni sebagai berikut: 61
Sampai detik ini, legislasi di Indonesia atas peran DPR RI telah melangkah ke arah yang tepat dengan terbitnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menindak perjudian. Terwujudnya BAJO di prospek akan turut menggalakkan progres kita dalam menghapus judi online dari muka negeri ini sekali untuk selamanya. Dibutuhkan patronasi dari DPR RI untuk merealisasikan program ini dengan mengamandemen UU No. 1 Tahun 2023 dan menambahkan BAJO, maka dari itu pembentukan BAJO masuk ke dalam ranah fungsi legislasi. luput dari kebutuhan dana. Alokasi dana APBN untuk kebutuhan operasional BAJO beserta pelaksanaan program-program lain yang terkait fungsi utama BAJO seperti sosialisasi dan literasi yang semuanya dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia akan bahaya judi online beserta APBD untuk program BAJO yang lebih terfokus kepada suatu daerah spesifik melalui fungsi anggaran. Keberadaan suatu lembaga pemerintah tentu tidak akan Selanjutnya, setelah dibentuk dan diberikan anggaran dana, pengawasan yang memastikan bahwa BAJO berjalan sebagaimana semestinya sangat diperlukan. Pengawasan dapat dilancarkan dengan diadakannya rapat beserta evaluasi per caturwulan, dimana kinerja BAJO dapat dinilai secara langsung oleh DPR RI dan diambil tindakan lanjutan yang sekiranya sesuai. Demikian fungsi pengawasan. KESIMPULAN / SARAN Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya judi online di negeri ini begitu membahayakan. Penulis ini cukup puas dengan progres yang telah dibuat sejauh ini dalam upaya penghapusan judi online, meski demikian, usaha kita masih belum cukup untuk menuntaskan judi online dari muka negeri ini. Maka dari itu, kita sebagai suatu kesatuan; remaja, DPR RI, rakyat, dan Pemerintah Indonesia harus mengambil suatu tindakan secara bersinergi untuk membasmi judi online dari ibu pertiwi. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Oswaldo, Ignacio Geordi. (2022). "5 Hal yang Membuat Judi Online Makin Marak dari di Indonesia". Diakses pada 20 Juli 2023, Lukyani, Lulu. (2023). "Kenapa Orang Bisa Kecanduan Judi?". Diakses pada 25 Juli dari 2023, 62
Fauzi. (2023). "Anggota DPR minta komitmen pemerintah berantas judi online". dari Diakses 23 pada Juli 2023, Tim DetikInet. (2023). "Hati-hati! Bahaya Judi Online Mengintai di Sekeliling Kita". Diakses pada 24 Juli 2023, dari kriminal kita Azzahra, Tiara Aliya. (2023). "Kominfo Take Down 846.047 Situs Judi Online Sejak 2018". Diakses pada 24 Juli 2023, dari Wikipedia. "Perjudian". Diakses pada 20 Juli 2023, Wikipedia. daring". "Judi Diakses pada 20 Juli 2023, BBC NEWS Juli 2023, dari Tysara, Laudia. (2023). "Fungsi Pengawasan DPR, Legislasi, dan Anggaran, Pahami dari 2023, /fungsi-pengawasan-dpr- Indonesia. (2016). Diakses pada 20 Lebih 20 Jauh". Diakses pada Juli Arfana, Nano Tresna. (2022). "Memahami Konstitusi dalam Bernegara". Diakses dari Juli pada enu=2 21 2023, dari dari 63
Siapapun Bisa Terkena Kekerasan Seksual RAHDATUL AISYI Curup, 16 Juni 2006 DAPIL BENGKULU SMAN 4 REJANG LEBONG Saat ini sosial media ataupun media berita lainnya sedang hangat tentang kasus pelecehan, pencabulan, pemerkosaan yang sampai divideokan dan disebarluaskan. Kasus seperti ini ternyata banyak menyerang remaja-remaja di Indonesia. Hal ini juga yang menyebabkan tingginya kasus kekerasan seksual di 5 tahun terakhir. Apalagi sekarang, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan saja, bahkan sekarang kekerasan seksual bisa terjadi pada laki-laki. Dengan mudahnya akses menuju hal-hal berbau pornografi dan kurangnya pengawasan yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya, membuat anak muda sekarang menjadi sulit untuk mengontrol apa yang dia tonton, baca dan juga yang dia lihat. Secara umum, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan menghina, melecehkan merendahkan dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang yang dilakukan secara paksa. Kekerasan seksual ini dapat menyebabkan gangguan psikis dan fisik seseorang. Hal ini juga membuat korban menjadi trauma dengan hal yang dialaminya. Banyaknya orang tua yang masih tabu membahas masalah seksual membuat anak penasaran dengan hal tersebut. Selain itu konten-konten yang tidak disaring juga menjadi salah satu penyebabkan. Situs-situs ilegal yang tidak diblokir juga menjadi penyebab banyaknya remaja melakukan kekerasan seksual terutama pemerkosaan. 64
Sekarang ini pemerkosaan tidak hanya dilakukan oleh orang lain saja, bahkan keluarga sendiri dan orang-orang terdekat kita pun bisa melakukannya. Menurut Komnas Perempuan, setidaknya ada 8.234 kasus kekerasan seksual dan 20% kekerasan dalam pacaran, 15% kekerasan kepada anak perempuan, dan sisanya terhadap istri. Dari data diatas dapat diketahui banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi pada remaja. Tentu kita menolak lupa dengan kasus yang terjadi 7 tahun lalu di Bengkulu, tepatnya di Rejang Lebong, yaitu kasus Yuyun yang diperkosa 14 lelaki, itu adalah salah satu dari contoh kasus. Tentu pada kasus terbaru terdapat siswi SMA yang diperkosa pacar korban dan temannya, ini terjadi di Papua Barat Daya tanggal 25 Mei 2023. Itu hanya beberapa kasus, nyatanya terdapat 4.280 kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2023. 65
Tentu, untuk memberantas pemerkosaan memerlukan dukungan dari berbagai pihak seperti orang tua, masyarakat, lembaga pemerintah seperti DPR, Komnas Anak dan Perempuan, dan juga kita remaja yang merupakan generasi emas Indonesia di 10-20 tahun mendatang. Pemerintah melalui Komnas HAM Anak dan Perempuan merasa memerlukan undang-undang sehingga dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual (UU TPKS). Melalui undang undang ini orang korban yang terkena kekerasan seksual terutama pemerkosaan bisa mendapatkan perawatan. Dalam memberantas kekerasan seksual yang terjadi pada remaja di era digital, DPR mempunyai 3 fungsi penting. 1. Fungsi Legislasi Untuk menerapkan fungsi ini DPR telah mengesahkan RUU TPKS menjadi UU TPKS. Salah satu pasal yang membahas tentang kekerasan seksual terdapat pada pasal 3A tentang mencegah segala bentuk kekerasan juga pasal 3B tentang melaksanakan, melindungi, dan seksual dan memulihkan korban. Hal ini menjadi kelegaan bagi korban karena DPR telah membantu korban pemerkosaan menghilangkan traumanya. Selain UU TPKS, beberapa UU juga menjelaskan mengenai kasus kekerasan seksual salah satunya pada pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Fungsi Anggaran 2. Dalam hal ini DPR mengalokasikan dana nya untuk membantu pemulihan korban. Ini terdapat dalam pasal UU TPKS pasal 67 dan 68. Selain itu juga adanya sosialisasi mengenai kekerasan seksual terutama pemerkosaan, pelatihan tenaga pendidik dan edukasi untuk masyarakat. Ini bertujuan untuk membawa perubahan agar masyarakat sadar bahwa pemerkosaan merupakan kasus yang serius. 66
3. Fungsi Pengawasan DPR mempunyai peran penting dalam fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPR yaitu mengawasi dan memastikan pemerintah pusat dan daerah membentu UPTDA PPA di seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Selain itu memastikan dana bantuan bagi korban, layanan terpadu bagi korban dan juga mengawasi dan memastikan APH dalam melakukan penyidikan. Tentu dalam menangani kekerasan seksual, selain dari pemerintah juga memerlukan bantuan dari masyarakat. Dengan masyarakat yang tidak men-judge korban membuat korban lebih nyaman untuk menyuarakan suaranya dan menjadi lebih ingin berjuang untuk mendapatkan kembali hak-nya. Masyarakat, terutama orang tua, juga mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan kepada korban. Selain masyarakat, kita juga mempunyai peran penting dalam menangani kasus ini, salah satunya ikut menolak kekerasan seksual di sosial media dan tidak menganggap masalah ini sepele karena siapapun bisa terkena kekerasan seksual terutama pemerkosaan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk ikut andil dalam mencegah semakin maraknya pelaku kasus ini adalah dengan melaporkan pemerkosaan yang dialami teman ataupun orang terdekat kepada pihak berwenang sehingga para pelaku akan menjadi jera, dan tingkat kejahatan seksual menjadi semakin menurun. Dengan banyaknya sosialisasi mengenai kekerasan seksual baik offline maupun daring membuat kita sadar bahwa masalah ini teramat penting. Pelecehan ini dapat berupa fisik, non fisik maupun secara elektronik dan itu bisa dilakukan oleh orang terdekat. Apalagi dengan mudahnya akses menuju konten- konten negatif membuat remaja menjadi penasaran dan mulai meniru apa yang ia lihat. Belum lagi peran orang tua, guru dan masyarakat yang masih kurang, seperti minimnya seks education yang diberikan. Kita sebagai remaja Indonesia seharusnya memberikan dukungan kepada korban pemerkosaan. Selain itu, melihat banyaknya konten tak pantas sudah seharusnya kita membantu memblokir akun-akun tersebut. Menjadi lebih peka terhadap sekitar juga bisa membantu orang-orang di sekitar kita agar bisa menghindar dari pelaku kejahatan seksual karena bisa jadi orang terdekat kitalah yang bisa menjadi korbannya. Upaya sosialisasi melalui media sosial juga menjadi hal yang sangat diperlukan saat ini. Dpr juga seharusnya bisa bekerja sama dengan kominfo untuk memblokir akun yang tidak pantas dan lebih ketat dalam membatasi usia menggunakan sosial media. Dan dengan bekerja sama oleh Komnas Ham untuk lebih mensosialisasikan mengenai kekerasan seksual. Melalui 3 fungsi DPR seharusnya kita, masyarakat dan pemerintah sudah bisa mengurangi 67
kasus kekerasan seksual. Ingatlah "Semua orang bisa menjadi korban, kalau bukan kita yang mencegah dan membantu, lantas siapa lagi?" REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Data Kekerasan Seksual. go.id/ringkasan diakses pada 16 Juli 2023 Catatan Komnas Perempuan tahunan, kekerasan seksual diakses pada 19 Juli 2023 Undang 2002, UU menjamin%20ketidakberulangan diakses pada 20 Juli 2023 undang no 12 TPKS. Pasal 285 KUHP hukuman-unsur-unsurnya-gvPs diakses pada 20 Juli 2023 Kronologi bengkulu diakses pada 20 Juli 2023 kematian Yuyun. Remaja Sorong perkosa pacar bersama 5 temannya diakses pada 20 Juli 2023 68
Urgensi Literasi Remaja Sadar Hukum Demi Menumpas Revenge Porn Dalam Negeri DZAKIYYAH NUR ALIFAH Manna, 22 November 2006 DAPIL BENGKULU SMA NEGERI 2 BENGKULU SELATAN LATAR BELAKANG "Salus Populi Suprema Lex Esto: Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu Negara" Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bergantung kepada generasi penerus bangsa yang taat akan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum dengan rakyat memegang kekuasaan tertinggi, namun, tetap dibatasi oleh sejumlah hukum yang berlaku. Secara konstitusional telah diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum" dan pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang bermakna tiap-tiap warga negara memiliki kewajiban dalam mentaati hukum pemerintahan yang dilandasi dengan tingkat literasi yang tinggi. Akan tetapi, sayangnya, remaja di Indonesia masih kurang dalam literasi sadar hukum, akibatnya banyak yang terlibat kasus pelanggaran hukum terutama HAM. Menurut UNESCO tahun 2012, Indonesia menduduki posisi kedua dari bawah perihal literasi dunia. Paham literasi bukan hanya dituntut cerdas dalam berbicara, menulis dan menghitung saja tetapi dituntut pula untuk memahami lalu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. dapat mengimplementasikan perbuatan baik sesuai kaidah kesusilaan dan perundang- undangan. Pentingnya literasi tentang taat akan hukum dan sadar hukum bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi remaja akan membentuk karakter bangsa guna menciptakan ruang lingkup yang aman bagi sesama. Remaja dengan melek literasi diharapkan Rendahnya tingkat literasi pada remaja inilah yang banyak membuat pelanggaran hukum seperti cybercrime atau kejahatan siber marak terjadi. Isu cybercrime bukanlah isu baru yang didengar oleh genderang telinga masyarakat 69
Indonesia, namun sudah lama mengendap bak gunung sampah bantargebang dengan jumlah korbannya sudah tak terjamah secara kuantitas. Menurut pusiknas.polri.go.id kepolisian mencatat sejumlah 8.831 kasus kejahatan siber yang telah ditindak sejak 1 Januari hingga 22 Desember 2022. Salah satu kasus urgensi yang regulasinya dituntut untuk bergejolak adalah melawan kasus revenge porn di sosial media. Revenge porn adalah tindakan pelanggaran HAM dengan menyebarkan konten asusila sesorang tanpa persetujuan orang tersebut dengan tujuan mengancam dan mempermalukan korban. PERMASALAHAN Korban yang terlibat dalam kasus revenge porn biasanya adalah remaja, berdasarkan data yang diperoleh dari komnasperempuan.go.id menunjukkan bahwa KBGS (Kejahatan Berbasis Gender Siber) meningkat dari 126 kasus di 2019 menjadi 510 di 2020, bentuk kekerasan paling mendominasi adalah kekerasan psikis dan seksual. Tidak heran jika kasus revenge porn menjadi isu urgensi yang tinggi untuk dituntut regulasinya, karena masih banyak sekali oknum yang masih menyebarkan konten asusila seseorang tanpa persetujuannya ke khalayak ramai melalui platform Twitter, Instagram, Facebook dan aplikasi lainnya dan tanggapan masyarakat yang lebih menyudutkan korban. Korban yang diadili secara sepihak oleh masyarakat akan mengalami gangguan pada psikis dan melanggar hak komprehensifnya. Seperti kasus yang baru-baru ini tengah ramai diperbincangkan di twitter ditweet oleh kakak kandung korban pada 26 Juni 2023 yakni kasus revenge porn di Pandeglang dengan kronologi korban di rudapaksa, direkam lalu disebarkan rekamannya ke khalayak ramai melalui platform Instagram dengan tujuan untuk mengancam korban. PEMBAHASAN/ANALISIS Tentu saja hal tersebut melanggar kaidah kesusilaan yang dijerat dengan pasal 45 ayat 1 dan pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Namun, pasal ini dianggap pasal karet karena pasal yang dapat menimbulkan multitafsir, akibatnya korban juga dapat diadili. Pada akhirnya untuk menutup kasus ini, Kamis, 13 Juli 2023 pelaku dijatuhi hukuman penjara 6 tahun, denda Rp. 1 Miliar dengan ketentuan jika tidak mampu membayar akan diganti kurungan selama 3 bulan dan dicabutnya hak penggunaan internet selama 8 tahun. Atas ketidakamanan inilah yang membuat peran remaja sebagai tonggak kemajuan bangsa dituntut untuk ikut serta memerangi kasus pelanggaran kaidah 70
kesusilaan ini dengan cara mulai menyadari pentingnya sadar hukum guna terhindarnya dari pelanggaran HAM dalam membentuk ruang lingkup aman bagi masyarakat dengan tidak menyudutkan korban yang terdampak kasus revenge porn, tidak ikut menyebarkan video asusilanya dan memblokir serta melaporkan oknum yang menyebarkan. Peran remaja harus diselaraskan dengan peran lembaga legislatif seperti DPR untuk bersinergi membangun negeri sekaligus menjadi wadah aspirasi. Dengan memaksimalkan 3 fungsi utama DPR yang dapat membantu korban menjamin hak konstitusionalnya dan menindak adil pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku, yakni sebagai berikut: 1. Fungsi Legislasi ● Fungsi legislasi DPR adalah memiliki kewenangan dalam menyusun dan membahas RUU. Dengan hal ini, DPR RI melalui Komisi III dapat bekerja sama dengan kejaksaan agung, komnas HAM, KEMENKUMHAM beserta jajaran penegak hukum untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Memonitor kembali UU ITE Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 yang dianggap masih menjadi pasal karet agar tidak rancu dan multitafsir dalam menjerat pelaku kasus revenge porn. Menambahkan sanksi pidana dalam pasal UU ITE 45 ayat (1) tahun 2016 kepada pelaku yang melanggar UU ITE pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) guna memberikan efek jera. Menjalin kerjasama dengan KPI serta lembaga penyiaran publik guna meningkatkan mutu literasi sadar hukum di Indonesia. 2. Fungsi Anggaran ● Fungsi anggaran DPR RI dapat membantu menjalankan kedua fungsi lainnya, dengan adanya APBN membantu anggaran mitra kerja Komisi III DPR RI dalam menegakkan hukum. Mengalokasikan dana APBN kepada KEMENKES guna memenuhi hak komprehensif korban dengan membantu anggaran rehabilitasi korban yang terdampak kekerasan seksual sekaligus revenge porn. Mengalokasikan dana APBN kepada lembaga penyiaran Indonesia guna membantu berjalannya program siaran literasi sadar hukum. Fungsi Pengawasan Mengalokasikan dana APBN kepada lembaga penyiaran Indonesia guna membantu berjalannya program siaran literasi sadar hukum. Fungsi Pengawasan DPR RI memiliki kewenangan dalam mengawasi sistem kerja pemerintahan, maka daripada itu untuk membentuk ruang lingkup yang aman diperlukan regulasi pada kasus-kasus pelanggaran HAM seperti revenge porn. Mengawasi sistem kerja penegak hukum negeri dalam menangani kasus pelanggaran demi meningkatkan kepercayaan publik. 71
KESIMPULAN Kejahatan siber seperti revenge porn merupakan masalah urgensi tinggi yang harus ditangani dan diberantas bersama. Pentingnya peningkatan literasi kepada masyarakat terutama remaja Indonesia juga wajib dilakukan untuk membangun sikap sadar dan taat hukum demi Indonesia yang EMAS (Elok, Maju, Aman, dan Sejahtera). REFERENSI BBC. Terdakwa "revenge porn" di banten dibui enam tahun dan dicabut Hak akses internet, Keluarga Korban: "Hukuman Tidak setimpal Dengan Penderitaan Korban." /articles/cd1w0lydg9eo.amp BBC News Indonesia. Dewan republik republik republik Perwakilan Rakyat Perwakilan Dewan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia, MKRI. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Wakil Ketua MK: Indonesia, Negara Hukum Berdasar UUD 1945 | Mahkamah Konstitusi Indonesia. Republik Kominfo, P. (n.d.-b). Siaran Pers no. 307/HM/KOMINFO/08/2021 tentang pacu Minat Baca Masyarakat, Kominfo Luncurkan perpustakaan digital "Ruang Buku." Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Kominfo, Menkominfo: Pasal 27 ayat 3 UU ITE Tidak Mungkin Dihapuskan. Informatika RI. Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Septiarani, I. (2022, December 14). APA ITU Pasal Karet Dan Apa Problematikanya?. kumparan. 72
Oknum Kejahatan Kok Dilindungi? NOOR HANIFAH ARRASYID Sleman, 8 Agustus 2005 DAPIL D.I. Yogyakarta MAN 1 YOGYAKARTA "Sebenarnya aku sudah feeling, ini kaya rombongan enggak beres...." LATAR BELAKANG Pertumbuhan teknologi semakin mengubah tatanan kehidupan masyarakat, khususnya remaja yang dianggap sebagai digital natives. Tak bisa disangkal bahwa di zaman ini, manusia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi. Apabila memilih menjadi apatis, mereka akan tertinggal secara informasi bahkan teralienasi oleh keadaan. Akan tetapi, kemajuan teknologi dirasa memiliki dua mata pisau yang berbeda, atau dalam arti lain, teknologi mengandung nilai positif seperti memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Namun, di sisi lain, teknologi juga menjadi pintu dari hal-hal negatif yang seolah tengah menjadi trend, seperti kekerasan, pembunuhan, bahkan kasus mutilasi. Ketiga hal yang semakin dinormalisasikan tersebut membuat kebanyakan remaja takut dan memutuskan berlindung di balik pintu. Rasa tidak diperhatikan, tidak didengar, maupun tidak dipercaya membuat mereka lebih memilih memendam dan tidak meminta bantuan kepada pihak berwenang. Sama halnya ketika remaja melihat hal yang mengarah kepada kekerasan, survei membuktikan sebanyak 60% dari mereka memilih untuk tidak bersuara, karena mendapat ancaman dari pelaku dan takut dijadikan korban selanjutnya. Padahal, tindakan tersebut justru mencerminkan adanya ketidaktaatan remaja terhadap hukum yang berlaku, karena menutupi suatu tindak kejahatan. Telah diatur dalam pasal 253 KUHP 2023 bahwa setiap orang yang mengetahui akan terjadi tindak kejahatan 73
namun tidak melakukan pelaporan, dan kejahatan tersebut benar-benar terjadi, maka akan diberlakukan hukuman baginya. PERMASALAHAN Sebelumnya, penulis telah melakukan survei dengan judul "DARURAT: Website Pelaporan Kekerasan di Lingkungan Sekitar", yang dilakukan melalui Google Form dengan responden sebanyak 95 orang usia remaja. Hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa sebanyak 88,4% responden pernah melihat atau mengalami kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, beberapa di antaranya mengaku mengalami trauma atas tindak kejahatan yang dialaminya. Akan tetapi, kurangnya safe place membuat responden memilih untuk tidak bercerita kepada siapapun. Kurang tegaknya hukum terkait pun turut menjadi alasan remaja untuk tidak mematuhi hukum yang ada. Data lain yang penulis dapatkan dari survei, sebanyak 95,8% responden menyadari bahwa kekerasan menjadi hal yang salah di mata hukum dan negara. Namun, sangat disayangkan sebanyak 60% memilih tidak melaporkan ketika mengetahui akan terjadi tindak kejahatan. 47,4% diantaranya mengaku mendapatkan ancaman kekerasan dan perlakuan tidak menyenangkan ketika ingin melaporkan kejadian yang mereka temui. Telah disebutkan dalam pasal 108 ayat 1 KUHAP mengatur tentang setiap orang yang melihat atau menjadi korban tindak pidana berhak untuk mengajukan pengaduan. Hal ini membuat penulis berinovasi untuk membuat website pelaporan dengan integritas keamanan yang tinggi, dan dikirimkan secara anonim. Website ini bernama DARURAT. 74
DESAIN WEBSITE DARURAT Gambar 2. Survei Ketertarikan Remaja terhadap website DARURAT Gambar 3. Design website DARURAT Disebutkan dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan tegas bahwa tidak diperbolehkan mengancam atau melakukan perilaku tidak menyenangkan kepada seseorang, dengan niat menutupi kejahatannya. Maka dari itu, untuk membantu remaja mengenal dan mematuhi hukum, DARURAT hadir sebagai solusi pelaporan tindak kejahatan. Pengguna hanya perlu menuliskan laporan, alamat, dan kontak yang dapat dihubungi dalam kolom yang sudah disediakan di dalam website, serta mengirimkan bukti kejadian 75
berupa foto, video, atau rekaman suara. DARURAT juga dilengkapi dengan fitur pengiriman secara anonim atau samaran. Selain itu terdapat pula fitur video sosialisasi dan QnA (Question and Answer), baik dengan pejabat berwenang maupun sesama remaja. Data survei menyebutkan sebanyak 98% remaja mengaku tertarik untuk menggunakan website DARURAT. Dengan demikian, remaja akan mulai menaati peraturan yang ada, serta meningkatkan proteksi terhadap diri dan lingkungannya. Jika penulis menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), penulis akan mengajukan: 1. Fungsi Legislasi ini, penulis akan meregulasi UU terkait, dengan perealisasian dan pengembangan website DARURAT serta berkolaborasi dengan KemenPPPA, KEMENPOLHUKAM, KOMINFO, dan POLRI dalam juga akan merancang dan sosialisasi kepada masyarakat. Parlemen mengesahkan RUU tentang Perlindungan Remaja dan Masyarakat Terancam (PRMT). Tentunya berisi penegakan hukum yang lebih kuat agar meminimalisir ancaman yang didapatkan remaja atau masyarakat dari oknum tindak kejahatan. Fungsi Anggaran Pada fungsi 2. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 7, DPR-RI diharapkan dapat mengalokasikan APBN terhadap pengembangan website DARURAT, sehingga website tersebut dapat berkembang dan menciptakan tujuan yang nyata dalam melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Selain itu, DARURAT juga memiliki fitur sosialisasi yang ditujukan guna mewujudkan remaja sadar hukum dan kehidupan masyarakat yang aman. Dengan demikian, ABPN juga perlu ditujukan untuk sosialisasi baik secara offline maupun online. Fungsi Pengawasan 3. Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota legislator, saya akan melakukan pengawasan terarah terhadap keberlangsungan KUHP terkhusus pada bidang yang telah saya jelaskan dalam fungsi legislasi, dan penyaluran APBN seperti dalam poin fungsi anggaran. Sebagai DPR-RI, saya akan melakukan pengawasan dalam pengembangan website DARURAT sehingga dapat memberikan hasil yang nyata. KESIMPULAN / SARAN Berdasarkan pemaparan data dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 60% remaja memilih diam ketika mengetahui kasus kejahatan dan tidak menaati hukum terkait pelaporan dan penutupan tindak kejahatan karena mendapatkan ancaman dan takut dijadikan korban selanjutnya oleh oknum tindak 76
kejahatan. Dari kasus tersebut, DARURAT hadir sebagai website pelaporan tindak kejahatan dengan integritas keamanan yang tinggi dan menggunakan fitur pengiriman secara anonim. Selain itu, DARURAT juga memiliki fitur sosialisasi dan QnA, baik dengan pejabat berwenang maupun sesama remaja. Dalam pengembangan website DARURAT dan penegakan hukum yang lebih kuat, dibutuhkan peran dan fungsi DPR-RI, guna mewujudkan remaja kenal hukum, taat aturan, masyarakat aman. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Astuti, A. P., (2014). Teknologi Komunikasi dan Perilaku Remaja. Jurnal Analisa Sosiologi, 3(1): 91-111. Bari, F., (2020). Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Kriminalogi, dan Viktimologi, 9(2):117-125. Darma, B. S. Perkembangan Pidana Denda Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 5, 1-5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ISU KRUSIAL RUU KUHP. Kusumaningrum, L. I., (2008). Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif). Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mahkamah Konstitusi Republik "Perbuatan Tidak Indonesia, Menyenangkan" Bertentangan dengan Konstitusi. Diakses pada 17 Juli 2023 pada WIB. 21.18 (2014). Mayeni, R., Syafti O., Sefrinal., (2019). Dampak Perkembangan Teknologi Dikalangan Remaja Dilihat dari Nilai-Nilai Karakter. Jurnal Penelitian dan Pengabdian, 7(2): 239-246. Ningrum, P. A. P., (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman yang Ditujukan Dengan Ucapan dan Hinaan. Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu, 4(1), 39-45. N.N. (2022). Klitih: Bagaimana Pertikaian Antar-Pelajar Berkembang Menjadi Kejahatan Jalanan yang Terus Berulang?. Diakses pada 15 Juli 2023, pada 11.47 WIB. . Pasalbessy, J. D., (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya. Jurnal Sasi, 16(3): 8-13. Peraturan BPK, (2023). Salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Diakses pada WIB. 2023 16 Juli pukul 15.47 77
Rakhmad, W. N., (2016). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo, 15(1): 53-62. Swadana, D. I., (2014). Implikasi Yudiris Perubahan Pasal 335 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Mahkamah Konstitusi Setelah Berlakunya Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 Tentang Penghapusan Frase Perbuatan Tidak Menyenangkan. Skripsi Universitas Brawijaya. Tim Yudiris, (2021). Pasal 108 KUHAP (Kitab Undang-Undang Kuhum Acara Pidana). Diakses pada 15 Juli 2023 pukul 21.29 WIB. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 335 ayat (1) butir (1) tentang Perbuatan Tak Menyenangkan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 7. 78
"Optimalisasi DPR RI Melawan Kekerasan Seksual; Masyarakat Aman Taat Aturan!" MUHAMMAD WINESQI NIBRAS Yogyakarta, 24 Desember 2005 DAPIL D.I. Yogyakarta SMA Negeri 6 Yogyakarta LATAR BELAKANG Di balik panorama indah dan keberagaman budaya di Indonesia, terdapat realitas memprihatinkan yang harus dihadapi yaitu kekerasan seksual. Ini menimbulkan luka yang mendalam pada korban, serta merusak pondasi moral dan sosial masyarakat kita. Kekerasan seksual tidak mengenal batasan usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Disebutkan jaminan HAM dalam Pasal 28G, UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan, dan martabat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Tetapi masih banyak terjadi kasus yang mengancam rasa aman masyarakat. Menanggapi kondisi ini, sebagai generasi muda, penting bagi kita menyadari keberadaan masalah ini, berperan aktif dalam mencari solusi yang efektif dan mengambil langkah tegas untuk memerangi kekerasan seksual agar mewujudkan lingkungan yang aman, adil, dan menghargai hak asasi manusia. PERMASALAHAN Permasalahan kekerasan seksual di Indonesia merupakan tantangan serius yang memerlukan penanganan segera. Tingginya angka kejadian kekerasan seksual mengindikasikan perlunya tindakan preventif dan penegakan hukum yang lebih optimal. Faktor seperti kurangnya kesadaran sosial, terbatasnya akses pendidikan seksual yang inklusif, kekurangan perlindungan hukum bagi korban, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi kendala utama dalam penanganan permasalahan ini. Bukti diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik tersebut mengungkapkan angka mencapai 13.639 kasus pada tahun 2023. Kondisi ini Indonesia. Data 79
mengingatkan kita upaya nyata dan komprehensif diperlukan untuk melindungi hak perempuan yang melanda negara kita. serta mengatasi masalah kekerasan seksual Dalam data tersebut, terdapat perbandingan jumlah korban laki-laki dan perempuan. Sebanyak 2.688 kasus melibatkan korban laki-laki, sedangkan 12.170 kasus melibatkan korban perempuan. Pada Juli 2023, terungkap seorang oknum guru olahraga sekolah Madrasah Aliyah di Kota Semarang, Jawa Tengah dilaporkan ke polisi karena melecehkan seorang siswinya. Pelecehan seksual dilakukan dengan tindakan tidak senonoh, mengancam, dan memanfaatkan posisi otoritasnya sebagai seorang guru. Akibatnya, korban mengalami trauma sehingga membutuhkan penanganan psikologis. Maka, pentingnya kesadaran dan perlindungan terhadap anak dalam lingkungan pendidikan. Pendidikan seksual yang komprehensif, pemeriksaan latar belakang calon guru, serta mekanisme pengaduan yang jelas dan aman sangat diperlukan. PEMBAHASAN / ANALISIS Kekerasan seksual disebabkan oleh berbagai faktor, meliputi ketimpangan gender, norma yang merugikan, ketidaksetaraan sosial, kurangnya pendidikan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan. Penanggulangan kekerasan seksual dihadapkan berbagai tantangan, termasuk stigma, ketidaktahuan, rendahnya pelaporan, kelemahan sistem hukum, dan perubahan budaya. Solusi mengatasi tantangan ini diperlukan pendidikan seksual yang inklusif, penegakan hukum yang efektif, pemberdayaan korban, dan penguatan kerjasama antarlembaga. Pemerintah memiliki peran penting dalam penanganan kekerasan seksual melalui kebijakan, peraturan, dan lembaga yang dibentuk. Masyarakatpun perlu aktif menanggulangi masalah ini, khususnya generasi pemuda untuk terlibat karena mereka memiliki kepekaan sosial yang tinggi, dan kemampuan teknologi serta media sosial sebagai alat meningkatkan kesadaran. Dalam upaya meningkatkan penanganan permasalahan hukum kekerasan seksual di Indonesia, jika saya menjadi bagian dari DPR RI, saya akan berfokus pada tiga fungsi utama DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Melalui kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi dalam ketiga aspek ini, diharapkan menghasilkan perubahan yang signifikan dalam menangani kekerasan serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, ketiga fungsi tersebut saya jabarkan sebagai berikut: 1. Fungsi Legislasi Fokus utama saya menangani permasalahan kekerasan seksual di Indonesia adalah fungsi legislasi. Saya mengusulkan serta mendorong 80
2. 3. penegasan undang-undang terkait kekerasan seksual. Revisi perluasan hukum yang diperlukan untuk perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual, meningkatkan sanksi terhadap pelaku, serta memperkuat mekanisme penegakan hukum. Selain itu, saya akan berupaya menegaskan lembaga untuk koordinasi penanganan kasus, dan memberikan dukungan yang holistik bagi korban. Dalam upaya legislasi, saya juga akan meng- kampanyekan luas guna meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan seksual. Pendidikan dan penyuluhan akan menjadi fokus penting dalam mengubah paradigma dan perilaku masyarakat terkait isu ini. Melalui program pendidikan yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia dan pentingnya melawan kekerasan seksual. Fungsi Anggaran isu ke masyarakat Dalam fungsi anggaran, saya akan mengalokasikan APBN yang memadai untuk penanganan kekerasan seksual. Termasuk pengadaan dan peningkatan sarana prasarana yang mendukung sistem peradilan, pendidikan, dan rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Saya menyadari bahwa penanganan kasus kekerasan seksual melibatkan banyak sektor dan membutuhkan sumber daya yang cukup. Oleh karena itu, saya akan memastikan ketersediaan dana yang mencukupi guna memperkuat infrastruktur penegakan hukum, seperti ruang wawancara yang aman bagi korban dan bantuan hukum yang berkualitas. Saya akan mendorong Kominfo untuk membuat & melaksanakan program CERDAS: "Cegah Kekerasan Seksual Dengan Aktif dan Solutif" yang menekankan pentingnya melawan kekerasan seksual. Pendidikan generasi muda diperlukan untuk membentuk perilaku yang tidak mentoleransi kekerasan seksual. Program ini melibatkan pemuda dalam kegiatan sosial, pelatihan, dan kampanye membentuk generasi yang sadar akan hak dan keamanan individu. Fungsi Pengawasan jawab dalam fungsi pengawasan terhadap kebijakan penanganan kekerasan seksual. Saya akan lembaga penegak hukum, terutama kepolisian, memastikan bahwa menangani kasus kekerasan seksual dengan serius dan professional, serta berkolaborasi dengan Polri untuk memberikan pelatihan kepada petugas yang menangani kasus tersebut. Selain itu, saya bekerja sama dengan Kemenkumham untuk memperjuangkan keadilan bagi korban selama proses peradilan. Dengan koordinasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, kita berharap dapat mencapai penanganan kekerasan seksual yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Peran generasi pemuda sangat penting Sebagai anggota DPR, saya bertanggung 81
dalam mendorong perubahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual. Dengan kerjasama antara generasi pemuda, pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, kita berharap menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan seksual, dan melindungi hak asasi manusia. KESIMPULAN / SARAN Dalam menangani permasalahan hukum kekerasan seksual di Indonesia, DPR RI perlu menekan efektivitas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku, serta mencegah kekerasan seksual secara efektif. Jika saya menjadi anggota DPR RI, saya akan berperan aktif dalam mengusulkan revisi atau perluasan undang-undang terkait kekerasan seksual, memperjuangkan alokasi dana yang memadai untuk penanganan kasus dan pencegahan, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan dan penegakan hukum. Saya percaya generasi pemuda memainkan peran penting dalam mendukung upaya ini, sebagai agen perubahan, Karena satu tindakan pencegahan dapat menjadi penyelamat bagi banyak nyawa. Dalam sinergi kita hentikan kekerasan, Mari ubah paradigma, tinggalkan jejak baru, hadapi bersama-sama. Mari kita dorong perubahan, tingkatkan kesadaran, wujudkan remaja kenal hukum yang taat aturan. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Al-Hikmah, P. Fajarohma, D., & Sabilillah, H. (2023). Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Hakim, 1(3), 204-224. Islah, K. (2022). Proses Kaderisasi Pembentukan Generasi Milenial Cendekia yang Berjiwa Agile Leadership pada Organisasi di Era 4.0. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 13(2), 118-128. KemenPPPA (2023) Sebaran Peta Kasus Kekerasan dari Jumlah Provinsi, 2023 Tahun Diakses Menurut pada 16 Juli 2023 Noer, K. & Kartika, T. (2022). Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: (Online) Pemikiran Awal. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. kekerasan-seksual. 82
Urgensi Law Awareness Bagi Remaja Sebagai Agen Transformasi: Implementasi Forum GMAP2H (Generasi Muda Agen Peduli Dan Penggerak Hukum) Berbasis Edukasi Seksual dan Moralitas BELINDA AMELIA LEONARDO Jakarta, 18 Oktober 2006 DAPIL DKI JAKARTA I SMAS SANTO YOSEPH JAKARTA LATAR BELAKANG "Kak, bagaimana caranya seorang bayi dapat dilahirkan ke dunia ini...?" "Apa aku boleh membiarkan anggota keluargaku menyentuh alat vitalku...?" Komentar di atas adalah pertanyaan yang kerap muncul dalam pikiran seorang anak yang masih memproses bagaimana dunia ini berjalan. Di era sekarang, sebagian masyarakat masih menganggap pertanyaan tersebut sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan di depan anak-anak. Anak dikatakan sebagai aset bangsa dan generasi penerus, anak memiliki cita-cita dan harapan untuk membangun bangsanya menjadi lebih baik. Sudah seharusnya anak-anak mendapatkan perlindungan dari setiap pihak. Hal ini bertujuan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik, serta terlindung dari ancaman kejahatan. Masalah yang sering didapatkan oleh anak yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak usia dini semakin meningkat dan menjadi topik yang ganas. Fenomena ini mengkhawatirkan bagi orangtua, pendidik, dan praktisi pendidikan karena memiliki konsekuensi serius bagi masa depan generasi muda Indonesia. 83
PERMASALAHAN Dalam lingkup sekolah, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat terjadi 22 kasus kekerasan seksual di sekolah yang menelan 202 anak sebagai korban. Sebesar 50% dari kasus tersebut terjadi pada satuan pendidikan di bawah Kemendikbudristek. Dalam lingkup masyarakat, seorang remaja underage berumur 12 tahun di Depok mengalami kekerasan seksual. Korban dicekoki minuman dan obat keras. Parahnya, ada lima orang tersangka yang masih dibawah umur. Kasus tersebut melanggar sebagaimana telah ditetapkan pada UU TPKS Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2022 terkait hukuman perbuatan cabul dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak. Di wilayah Indonesia, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak mencapai 14.732 kasus dari bulan Januari - Juli 2023. Dengan semakin sempitnya ruang aman, maka tidak heran jika Indonesia dilabeli darurat kekerasan seksual. Bahkan, provinsi yang dijuluki "Kota Metropolitan" menduduki peringkat ke-3 dengan kasus kekerasan tertinggi, yaitu DKI Jakarta dengan 781 kasus per 20 Juni 2023. Faktor-faktor penyebab maraknya kasus kekerasan seksual mengerucut pada minimnya pemahaman parenting mengenai pendidikan seksual pada anak dan kesadaran hukum pada usia anak/remaja yang memerlukan pemahaman komprehensif di aspek kognitif dan afektif. Alhasil, dampak buruk bagi korban diantaranya adalah post-traumatic stress disorder (PTSD), trauma batin, depresi, dan gangguan aspek kognitif. Hal ini akan menjadi pisau belati yang menusuk tajam bagi perkembangan SDM generasi muda dengan prevalensi kekerasan yang meningkat setiap tahunnya. Gambar 1. Jenis Kekerasan 84
Gambar 2. Jenis Kekerasan Gambar 3. Grafik Kekerasan Seksual Anak Tahun 2022 Contoh kasus-kasus kekerasan seksual di atas termasuk dalam tindak pidana pada UU KUHP No. 1 Tahun 2023 Pasal 414 Ayat (1) huruf a - b: "Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; 85
b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun." Pemegang kekuasaan legislatif, yaitu DPR telah berusaha memberantas kejahatan ini dengan pengesahan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 dan pengesahan UU KUHP No. 1 Tahun 2023 Bagian Kelima Pasal 414 - 422 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Berikutnya, usaha pemerintah yakni dengan menerbitkan Permendikbud Ristek PPKS. Namun, dengan meninjau data dan kasus yang terjadi sepanjang tahun 2022 - 2023, apakah upaya pemangku kebijakan membuahkan hasil dalam memberantas kasus-kasus kekerasan seksual? Apakah program-program yang dirancang oleh pemerintah sudah efektif dalam implementasinya? Pertanyaan- pertanyaan itulah yang menjadi tanda tanya di dalam benak anak bangsa yang siap mencari jawaban dengan tindakannya menuju Indonesia Emas 2045. PEMBAHASAN / ANALISIS Sebagai seorang agent of change yang memiliki aspirasi tinggi untuk kemajuan kesadaran hukum di Indonesia, penulis merancang suatu komunitas dengan nama "GMAP2H". Forum GMAP2H adalah singkatan dari Generasi Muda Agen Peduli dan Penggerak Hukum, yang bertujuan untuk memberikan edukasi seks dan moral menggunakan pendekatan hand-on approach. Misi GMAP2H adalah untuk memastikan sensitivitas kebutuhan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dalam keikutsertaan informasi dan mekanisme layanan pencegahan kekerasan seksual. GMAP2H dapat bersinergi dengan Forum Generasi Berencana (GenRe), Forum Anak, serta FPSH HAM untuk mengoptimalisasikan impact dan action-nya. Dalam mewujudkan visi dan misi program ini, DPR sebagai Lembaga Legislatif memiliki peran vital dalam penyusunan regulasi. Penjabarannya sebagai berikut: 1. Fungsi Legislasi GMAP2H akan memberi saran inovatif kepada DPR RI selaku lembaga legislatif untuk mengkaji ulang dan penyempurnaan UU KUHP No. 1/23 Pasal 415 No. (1) yang menimbulkan pro-kontra dan dinilai mengekang masyarakat dalam wewenang edukasi seksual. 1) Komisi I DPR akan berkolaborasi bersama GMAP2H di masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang proaktif seperti kampanye, sosialisasi, dan workshop dalam penyuluhan kesadaran hukum di bidang edukasi seks dan moral. DPR RI dan GMAP2H bertugas untuk mem-pioneer gerakan #AkuKamuMelindungiKita untuk mengoptimalisasi peran aktif remaja dalam menciptakan konten yang kreatif dan informatif di lanskap 2) 86
media sosial untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan seksual dan pola pendidikan keluarga sehat kepada masyarakat. 2. Fungsi Anggaran DPR RI dapat mengalokasikan APBN untuk mendukung pendanaan GMAP2H dalam merangkul generasi muda agar memiliki Self-consciousness. Komisi XI DPR dapat bekerjasama dengan Kemenkeu untuk membentuk kebijakan dari salah satu profil Pelajar Pancasila yaitu "Kreatif": 1) Media cetak (Booklet) GMAP2H dapat berperan sebagai fasilitator project Booklet kumpulan poster edukatif secara digital dan on-site melalui forum GMAP2H di sosial media dan lingkungan sekolah. Penyaluran Audiovisual (sahabat teman tunarungu di era industri 4.0) Penggunaan media video pada edukasi seksual dan moral dapat membantu anak-anak/remaja lebih konsentrasi dan meningkatkan motivasi secara alamiah. 2) 3. Fungsi Pengawasan DPR berkoordinasi dengan Kemendikbudristek, Kemenkeu, dan GMPA2H untuk melakukan pemantauan melalui satuan tugas di bawah Kanwil Kemenkumham. Kemudian mengevaluasi efektivitas program kerja, hukum pidana terbaru, dan penggunaan APBN. Dengan adanya koordinasi pengawasan kaum remaja bersama pemerintah dapat memberikan langkah mitigasi yang komprehensif bagi korban dari pencegahan, penanganan, hingga rehabilitasi. KESIMPULAN / SARAN Berdasarkan pemaparan diatas bahwasanya pemerintah merupakan ujung tombak kontributor dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas. Diperlukan gotong-royong antara aparat legislator, peran remaja, dan seluruh komponen masyarakat dengan memperkuat regulasi hukum serta menekankan sinergitas 3 peran DPR untuk menciptakan ruang aman yang edukatif. Peran remaja mempunyai suara terbesar untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat dalam rantai partisipasi #AkuKamuMelindungiKita untuk mewujudkan Indonesia yang terus progresif membangun dan mendukung Remaja Taat Hukum, Masyarakat Aman. Tulisan ini ditutup dengan slogan penulis yaitu: "Menciptakan Keamanan dan Kesadaran Hukum melalui dukungan Generasi Muda. Basmi Kekerasan, Dorong Solidaritas" REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Bidari, D. H. (2023, June 12). Darurat Kekerasan Seksual Anak, Butuh Solusi Juli 8, 2023, dari Menyeluruh. Tangerang News. Diakses tanggal 87
Anak-Butuh-Solusi-Menyeluruh CNN Indonesia. (2023, January 28). KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022. CNN Indonesia. Diakses tanggal Juli 9, 2023, dari 2022 Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Juli 2023 Databoks.katadata.co, 20 Juni 2023 "Barisan Provinsi dengan Kasus Kekerasan Informasi Online Indonesia yang dihimpun dari Sistem Tertinggi di Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni). Doni. (2022, September 7). Akademisi: Keunggulan RUU KUHP, Ada Alternatif Sanksi. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diakses tanggal Juli 6, 2023, dari Feminist, A. J. (2022, December 14). Pernyataan: KUHP Baru yang Membahayakan Bagi Kelompok Rentan. Jakarta Feminist. Diakses tanggal Juli 7, 2023, dari hukum.bunghatta.ac.id, 22 Juli 2022 "Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022" oleh publikasi Universitas Bung Hatta. Inilahkoran.id, 19 Juni 2023 "FSGI Temukan 22 Kasus Kekerasan Seksual dengan Korban Mencapai 202 Peserta Didik Sepanjang Januari Hingga Mei 2023". Insani, U., & Supriatun, E. (2020). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Dengan Teknik Audio Visual Di Rumah Yatim Tegal, 3(STIKes Bhakti Mandala Husada (Bhamada) Slawi), 40. 3/3382 Jayanti, D. D. (2023, February 22). Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya. Hukum Online. Diakses tanggal Juli 12, 2023, dari cl3746/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Kekerasan Seksual - Merdeka Dari Kekerasan. Merdeka Dari Kekerasan. Diakses tanggal Juli 7, 2023, dari 21 Oktober 2022 "Kronologi Kekerasan Seksual pada Remaja di Pekapuran Depok, Korban Dicekoki Minuman dan Obat Keras", Penulis: M Chaerul Halim 88
Maulana, A. H. (2023, Februari 13). 2023 Baru Satu Setengah Bulan, Sudah Ada 6 Kasus Kekerasan Seksual Anak di Jakarta dan Tangerang yang Terungkap Halaman all - Diakses tanggal Juli 8, 2023, dari Peraturan Mendikbud Ristek atau Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Rahayu, D. (2022). Pentingnya Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Di Era Digital. dari Universitas di-era-digital/ Jambi. Diakses tanggal Juli 10, 2023, Sitompul, Anastasia H. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia." Lex Crimen, vol. 4, no. 1, 2015. Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) No. 1 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Yani, F., Balya, T., Ihsan, M., & Halisa, S. N. (2023, Januari 1). Lex Justitia Journal. Pengetahuan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Menciptakan Sadar Hukum Kekerasan Seksual, 5 No. OI: 1(Universitas Potensi Utama), 60. Yudanti, A. P., & Putri, R. D. (2023, February 21). Darurat Pendidikan Seksual di Indonesia Halaman all. Diakses tanggal Juli 9, 2023, dari 89
Muda Tanpa Rokok: Selamatkan Remaja, Untungkan Masyarakat NAJLA QURRATU'AIN MERLIANDANI Bandung, 29 Oktober 2006 DAPIL DKI JAKARTA I SMAN 71 JAKARTA LATAR BELAKANG Memulai aktivitas hari akan sangat baik jika disertai kualitas udara yang segar sepanjang hari, tetapi untuk sekarang itu bagaikan sebuah mimpi. Indonesia unggul dengan peringkat pertama se-Asia Tenggara, sayangnya dalam hal bahwa Indonesia adalah negara dengan polusi tertinggi berdasarkan laporan World Air Quality (IQAir) 2022. Siapa sangka, salah satu penyumbang rendahnya kualitas udara di Indonesia berasal dari sebuah benda kecil, yaitu rokok. Di Indonesia, angka perokok remaja terus meningkat. Selain itu, perokok remaja juga memberikan implikasi yang merugikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak signifikan perokok remaja bagi masyarakat dalam hal kesehatan, peningkatan beban sosial dan ekonomi, peningkatan risiko kecelakaan dan kejahatan, dan polusi udara bagi lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari urgensi dan keuntungan dari remaja yang hidup tanpa rokok. PERMASALAHAN Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas), Maret 2022, terdapat 24,36% pemuda pernah dan masih merokok hingga sebulan terakhir. Sekitar 8,92% pemuda remaja usia 16-19 tahun, usia sekolah yang merokok. Berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2012, pasal 46, "Setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (depalan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau." Angka tersebut menunjukkan masih banyak remaja di bawah usia legal mengonsumsi rokok. 90
Semakin meningkatnya angka tersebut, maka semakin meningkat keresahan masyarakat terhadap perokok remaja. Selain merugikan diri sendiri, perokok remaja akan membebani masyarakat. Belum cukupnya usia akan mengakibatkan kurangnya edukasi remaja dalam merokok. Mereka akan mengabaikan dan melanggar ketentuan mengonsumsi rokok. Asap yang ditimbulkan dari rokok ini akan dihirup oleh masyarakat sekitarnya yang menjadikan mereka perokok pasif. Perlu diketahui bahwa kesehatan perokok pasif dapat lebih berisiko dibandingkan dengan perokok aktif. Perokok pasif akan menghirup hembusan asap rokok tanpa filter dan keluar dari paru-paru orang yang merokok. Ini akan meningkatkan risiko kanker paru-paru. Menyedihkannya, hanya dalam waktu lima menit menghirup asap rokok, dapat menyebabkan kerusakan bagi tubuh (Menurut Celeveland Clinic). Hal lainnya yang meresahkan dari perokok remaja adalah banyak sekali dari mereka yang menghisap rokok sambil mengendarai sepeda motor. Puntung rokok yang dibuang seenaknya akan sangat membahayakan pengendara. Nahasnya, banyak sekali peristiwa mata pengendara terkena abu rokok yang dibuang sembarangan. Hal ini terjadi pada Noor Latfia, perempuan asal Yogyakarta yang jawab oleh hampir buta sebelah diakibatkan perilaku tidak bertanggung pengendara yang membuang puntung rokok sembarangan dan mengenai mata korban. Selain dapat membahayakan keselamatan, puntung rokok ini juga dapat menyebabkan kebakaran dan kejahatan. Puntung rokok yang dibuang sembarangan apabila mengenai barang yang mudah terbakar akan memicu kebakaran yang hebat. Kejahatan yang dapat ditimbulkan dari rokok seperti menyundut seseorang dengan rokok atau tindakan kriminal yang direncanakan. Bahkan setiap hari, ketika ingin berangkat sekolah, saya seringkali melihat remaja-remaja berseragam sekolah menghisap rokok, baik sambil mengendarai motor ataupun jalan kaki. Asap rokok ini ikut berkontribusi dalam memperburuk kualitas udara di Indonesia. Sekitar 250 jenis zat beracun dan 70 jenis zat yang bersifat karsinogenik (bersifat menyebabkan kanker) di antaranya ada karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, amonia, dll. Sebagai remaja yang belum berpenghasilan, sangat mungkin untuk memaksakan kondisi keuangannya terhadap orang tua hanya demi sebatang rokok setiap harinya. Ini akan meningkatkan beban perekonomian keluarga dan memicu perdebatan antarkeluarga. PEMBAHASAN / ANALISIS Menurut saya ini adalah suatu permasalahan yang memerlukan perhatian khusus. Jika saya berkesempatan menjadi Anggota DPR-RI saya akan membuat 91
Gerakan Remaja Bebas Rokok (GRBR) adalah lembaga yang menegaskan para perokok remaja yang membahayakan masyarakat agar mendapatkan konsekuensi setimpal. Terbentuknya GRBR ini perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak yang terlibat, yaitu Kepolisian, Pemerintah, Lembaga Kesehatan, Organisasi Non- Pemerintah (NGO), BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Institusi Pendidikan, dan Masyarakat. GRBR adalah lembaga yang mengetatkan peredaran rokok pada remaja dengan cara membuat sebuah sistem pendataan pada calon konsumen rokok. Sistem GRBR harus terintegrasi pada tempat-tempat yang mendistribusikan rokok. Sistem GRBR mendata calon konsumen rokok dengan kartu identitas (KTP) yang menunjukkan usia legal dalam merokok, yaitu 18 tahun ke atas dan pendataan secara biometrik dengan pengenalan wajah dan sidik jari. Hal ini bertujuan agar mencegah para remaja melanggar aturan karena terjadi pendataan yang ketat sebelum membeli rokok. Para remaja yang kedapatan memalsukan data tentunya akan mendapat sanksi sepadan. Keberlangsungan gerakan ini akan tergantung pada kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dengan mengaitkannya pada ketiga fungsi DPR- RI, sebagaimana disebutkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1). 1. Fungsi Legislasi DPR-RI memiliki tugas dan wewenang dalam menyusun dan membahas RUU. DPR-RI dapat membentuk RUU tentang Pembatasan Akses Rokok untuk Anak dan Remaja. Memasukkan peran dan hak GRBR dalam mengatasi permasalahan perokok remaja yang merugikan dan menerapkan sanksi yang sesuai pada pelanggaran yang dilakukan, seperti pemalsuan data diri, pengedaran rokok pada remaja di bawah umur, dan sikap merokok pada remaja yang membahayakan masyarakat. Sanksi dapat berupa denda atau hukuman penjara dalam kurun waktu tertentu sesuai pelanggaran yang dilakukan. Fungsi Anggaran 2. Untuk merealisasikan GRBR, tentunya memerlukan dana yang optimal. DPR-RI dapat mengalokasikan dana kepada GRBR untuk membentuk sistem pendataan yang canggih bekerja sama dengan BSSN dalam menjaga kerahasiaan data konsumen. GRBR bekerja sama dengan NGO, Lembaga Kesehatan, dan Institusi Pendidikan untuk melakukan sosialisasi program dan mekanisme kerja, serta mengedukasi para remaja tentang bahayanya rokok bagi diri sendiri dan masyarakat. Dana juga digunakan untuk publikasi GRBR. Fungsi Pengawasan 3. DPR-RI berperan mengawasi jalannya GRBR agar terlaksana sesuai dan tidak melenceng dari rencana. Pengawasan juga dilakukan terhadap RUU 92
Pembatasan Akses Rokok untuk Anak dan Remaja dan APBN yang dialokasikan kepada GRBR. DPR-RI juga mengawasi pengaruh signifikan dari adanya RUU dan GRBR kepada remaja dan masyarakat. KESIMPULAN / SARAN Ingat bahwa "Merokok menghancurkan hidupmu dan hidup mereka." Para remaja memegang peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang aman. Terkadang merekalah yang membuat keresahan. Maka perlu adanya tindak lanjut agar terciptanya sebuah perubahan demi kebaikan. Dengan GRBR, akan membantu para remaja dan masyarakat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dengan melibatkan peran aktif remaja sebagai representatif yang baik. Perlu adanya kolaborasi yang dinamis antara DPR-RI dengan Kepolisian, Pemerintah, Lembaga Kesehatan, Organisasi Non-Pemerintah (NGO), BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Institusi Pendidikan, dan Masyarakat agar GRBR dapat terlaksana dengan tepat dan bertanggung jawab. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA BBC News Indonesia. (2023, June 8). Polusi udara di Jakarta tertinggi se-Asia Tenggara, dua tahun setelah Pemprov DKI kalah gugatan. Diambil kembali dari %20posisi%20ke%2D26. BKPK, H. (2022, June 3). Perokok Dewasa di Indonesia Meningkat Dalam Sepuluh Tahun Terakhir. Diambil kembali dari badankebijakan.kemkes.go.id: Deny, S. (2019, August 13). Asap Rokok Ikut Sumbang Polusi Udara. Diambil dari kembali sumbang-polusi-udara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (t.thn.). BADAN AKUNTABILITAS Diambil dpr.go.id: KEUANGAN Keuangan- NEGARA. kembali dari 93
Kautsar, M. (2017, March 10). Mata Gadis Ini Hampir Buta karena Puntung Rokok. Diambil kembali dari dream.co.id: Mitra Keluarga. (2022, February 23). Alasan Perokok Pasif Rentan Terkena Kanker Paru. Diambil kembali dari PEMERINTAH, P. (n.d.). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR jdih.kemenkeu.go.id: Retrieved 109 uk%20Tembakau. TAHUN 2012. from Statistik Pemuda Indonesia 2022. (2022, December 27). Statistik Pemuda bps.go.id: Indonesia 2022. Diambil kembali dari Tim Promkes RSST - RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. (2022, July 22). Bahaya yankes.kemkes.go.id: Diambil Pasif. Perokok berbahaya%20untuk%20kesehatan. kembali dari Tim Promkes RSST - RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. (2022, July 22). Kandungan Rokok yang Berbahaya Bagi Kesehatan. Retrieved from yankes.kemkes.go.id: berbahaya-bagi- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2021, November 27). Konsumsi Rokok umy.ac.id: Pelajar Masih dari Tinggi. Diambil kembali Verianty, W. A. (2022, December 20). 3 Fungsi DPR Berdasarkan Undang-Undang, Pahami Detail Lengkapnya. Diambil kembali dari 94
Hadapi Tindakan Pembajakan di Kalangan Remaja NAURAH LOCITA SADINA Jakarta, 23 September 2007 DAPIL DKI JAKARTA II SMAS YASPORBI 1 JAKARTA LATAR BELAKANG Menikmati karya seperti film, musik, tulisan telah menjadi bagian dari budaya kita dan sering dilakukan oleh para remaja, aktivitas ini memberikan pengalaman luar biasa yang menggabungkan keterlibatan emosional dan imajinasi para remaja. Menonton film bisa mengembangkan empati, berfungsi sebagai sarana belajar, dan meningkatkan kesadaran sosial. Musik menyentuh perasaan dan seringkali digunakan oleh remaja untuk relaksasi dan ekspresi diri. Sedangkan membaca buku memberikan kesempatan untuk melepaskan stres dan menyelam dalam dunia yang damai dan teratur. Remaja sangat antusias dalam menikmati karya dan aktivitas tersebut menjadi salah satu kegemaran utama mereka. Seiring berjalannya waktu, kegemaran remaja dalam menikmati karya terus berkembang, karya-karya kreatif yang inovatif pun terus bermunculan. Para kreator terus berusaha menyajikan karya-karya orisinal yang menghadirkan pengalaman tak terlakupakan bagi para remaja. Karya-karya seni memainkan peran penting dalam kehidupan remaja, membantu mereka mengeksplorasi dan menghargai dunia di sekitar mereka, serta membentuk perspektif dan pengalaman hidup yang berharga. PERMASALAHAN Karya merupakan ekspresi kreatif yang unik, undang undang hak cipta memberikan perlindungan hukum kepada pembuat karya seperti yang tertera di Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pasal 2 untuk memastikan bahwa ciptaan mereka diakui sebagai milik mereka secara sah dan 95
tidak dapat . Namun, kemajuan teknologi digital dan internet telat memudahkan akses ke konten digital. Menurut data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, ada 958 kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual selama 2016-2021. Angka tersebut mencakup, antara lain, pelanggaran merek (650 kasus), hak cipta (243 kasus), dan paten (18 kasus). Beberapa remaja melihat aksi pembajakan sebagai keuntungan namun mereka tidak menyadari tindakan pembajakan adalah pelanggaran hukum, dan tidak tahu konsekuensinya. Penikmat Karya Bajakan rentan terhadap ancaman keamanan komputer saat mengakses konten dari sumber yang tidak terpercaya. Pembajakan biasanya mencakup situs web yang tidak diawasi dengan ketat, dan yang dapat dimanipulasi untuk menyebarkan malware. Remaja juga dapat mengekspos diri mereka kepada pencurian identitas dan kejahatan cyber lainnya. Situs web bajakan seringkali tidak memiliki peraturan keamanan yang ketat, sehingga data pengguna mungkin dicuri oleh pihak jahat. Menikmati karya bajakan juga berdampak pada industri kreatif dan ekonomi secara keseluruhan. Pembajakan merugikan yang telah mengeluarkan usaha dan kreativitas untuk menciptakan konten tersebut. Karya bajakan mengurangi potensi pendapatan bagi para kreator dan industri kreatif, menghambat perkembangan dalam industri tersebut. PEMBAHASAN / ANALISIS Penting bagi remaja untuk menyadari bahwa pembajakan karya adalah tindakan yang salah dan melanggar hukum. Penahanan terhadap permasalahan pembajakan karya di Indonesia merupakan langkah yang penting dalam upaya mengatasi masalah ini. DPR bisa melakukan penahanan dilakukan melalui berbagai upaya. Apabila saya diberikan kesempatan menjadi anggota DPR, saya akan bekerja sama dengan KOMINFO guna menciptakan program PAPKI. PAPKI adalah kependekan dari Pemberantasan Aksi Pembajakan Karya Indonesia, program ini mempunyai tujuan untuk bekerja secara aktif melawan dan mengurangi praktik pembajakan karya di Indonesia, dan untuk menciptakan lingkungan yang menndukung dan adil para kreator, produsen dan pelaku industri kreatif di Indonesia, serta untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Tentu saja, PAPKI harus terkait dengan tiga fungsi DPR yang mencakup legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tentu saja, PAPKI harus terkait dengan tiga fungsi DPR yang mencakup legislasi, anggaran, dan pengawasan. 1. Fungsi Legislasi Sebagai legislator, PAPKI berkomitmen untuk merevisi Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang mengatur hukuman bagi 96
para pembajak. Revisi ini bertujuan untuk lebih menekankan upaya meminimalisir aksi pembajakan dengan mengambil pendekatan yang lebih berfokus pada pencegahan dan penindakan, daripada sekadar meningkatkan besaran denda kepada para pelaku. Meskipun meningkatkan besaran denda mungkin memiliki efek jangka pendek dalam menghukum pelaku, tetapi cara ini mungkin tidak efektif dalam mengatasi masalah secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga berwenang harus mempertimbangkan hukuman yang lebih holistik dan berfokus pada meminimalisir aksi pembajakan melalui tindakan pencegahan, penindakan, dan edukasi yang komprehensif. Fungsi Pengawasan 2. Dalam fungsi pengawasan, PAPKI akan mengawasi laporan laporan yang diterima dari pihak resmi lalu akan langsung ditindaklanjuti, PAPKI juga akan bekerja sama dengan mesin pencari seperti google agar bisa mengawasi dan memberhentikan jika ada munculnya situs situs bajakan. Kerjasama ini akan memungkinkan PAPKI untuk melakukan pendeteksian lebih cepat terhadap konten ilegal yang disebarkan. Jika terdeteksi adanya situs-situs bajakan, tindakan tegas akan segera diambil untuk memblokir dan memberhentikan operasional situs-situs tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran konten ilegal dan memberikan sinyal kuat kepada para pelaku pembajakan bahwa tindakan mereka tidak akan ditoleransi. Fungsi Anggaran 3. Dalam fungsi anggaran ini, PAPKI akan melaksanakan sosialisasi edukasi tentang pembajakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih aktif melaporkan situs-situs ilegal yang masih beroperasi di luar sana karena kurangnya kesadaran di masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi aktif dalam memberikan laporan terkait situs-situs pembajakan. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang lebih erat, diharapkan upaya konkret dapat diambil untuk mengatasi aksi pembajakan dan menciptakan lingkungan digital yang lebih adil dan mendukung bagi para kreator dan industri kreatif. KESIMPULAN / SARAN Menikmati karya seni seperti film, musik, dan tulisan menjadi komponen penting dari budaya remaja. Namun, pembajakan karya telah berkembang menjadi masalah besar yang melanggar hukum dan memengaruhi industri kreatif dan ekonomi. Remaja harus memahami bahaya pembajakan dan pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual. Dengan memperbaiki undang-undang, mengawasi situs bajakan, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat untuk 97
mengatasi masalah ini, diharapkan akan membantu meminimalisirkan aksi pembajakan karya. Maka dari itu, mari taati peraturan agar dapat mewujudkan masyarakat yang aman dan hukum yang berkeadilan. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA hak-cipta-lt56ab67afcc803/# alasan-tak-boleh- dalam-dunia-bisnis/ 2d10.pdf 98
Remaja Sadar Hukum Menjadi Pilar Masyarakat NUR HASNA AZIZAH Jakarta, 15 Mei 2006 DAPIL DKI JAKARTA II SMA 1 PSKD "Seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia". Seperti yang dinyatakan oleh Presiden Soekarno, satu orang pemuda dengan tekad, visi, dan antusiasme memiliki kapasitas untuk membawa perubahan yang signifikan di dunia. Pernyataan ini menggaris bawahi potensi dan pentingnya generasi muda dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah. Oleh karena itu, memberdayakan remaja dengan pengetahuan tentang hukum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan masyarakat. Membekali mereka dengan pengetahuan tersebut dapat menanamkan rasa hormat terhadap peraturan dan perundang-undangan. Di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lain, remaja menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari kurangnya kesadaran hukum dan juga godaan yang dapat menyesatkan mereka. Kesadaran hukum dan hukum memiliki kaitan yang sangat erat. Menurut Soejono Soekanto, kesadaran hukum mengikuti hukum dalam berbagai bidang, termasuk masalah pengetahuan, pengakuan dan penegakan hukum. Dengan adanya pengetahuan hukum, timbul pengakuan dan juga penghormatan kepada kaidah-kaidah hukum, kemudian hukum mengikuti. Sehingga, membina generasi muda yang sadar hukum sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang taat aturan dan aman. Seiring dengan perkembangan dunia, kompleksitas baru muncul, dan menjadi sangat penting bagi remaja untuk memahami hukum agar dapat menghadapi tantangan-tantangan ini secara efektif. Tidak adanya kesadaran hukum di kalangan remaja memiliki konsekuensi yang luas. Salah satu masalah yang signifikan adalah prevalensi keterlibatan remaja dalam kegiatan yang melanggar hukum atau kriminalitas. Dari kejahatan kecil hingga pelanggaran yang lebih berat, seperti penyalahgunaan narkoba dan vandalisme. Dengan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang konsekuensi dari tindakan mereka, mendorong banyak remaja ke arah perilaku 99
menyimpang. Contohnya adalah perundungan yang sudah diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000 dan juga Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, "Barangsiapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan.". Selain itu, tanpa pengetahuan yang memadai tentang hak dan tanggung jawab mereka, mereka mungkin rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, atau bahkan perdagangan manusia. Kurangnya kesadaran hukum juga berkontribusi pada rasa apatis terhadap tugas dan tanggung jawab kewarganegaraan. Remaja yang tidak menyadari hak- hak hukum mereka dan pentingnya berpartisipasi dalam masalah-masalah sosial cenderung tidak terlibat dalam pengembangan masyarakat atau mengadvokasi perubahan positif. Ketidakterlibatan ini dapat menghambat kemajuan sosial dan melanggengkan masalah yang ada di masyarakat. Akar masalahnya terletak pada kesenjangan dalam sistem pendidikan dan program-program kesadaran masyarakat. Kurikulum pendidikan saat ini mungkin tidak kewajiban kewarganegaraan, dan hak asasi manusia. Akibatnya, banyak remaja yang tumbuh tanpa pemahaman yang jelas tentang bagaimana hukum berdampak pada kehidupan mereka dan masyarakat luas. secara memadai membahas pentingnya hukum, Selain itu, ada kekurangan program pendidikan dan kesadaran hukum yang komprehensif dan mudah diakses oleh remaja. Program-program ini sangat penting untuk memberikan pengetahuan praktis tentang hak-hak hukum, tanggung jawab, dan konsekuensi dari penyimpangan hukum. Tanpa inisiatif semacam ini, remaja dibiarkan bergantung pada sumber informasi yang tidak dapat diandalkan, yang selanjutnya dapat berkontribusi pada kesalahpahaman dan salah tafsir terhadap hukum. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, diperlukan pendekatan dari berbagai segi. Pertama, pemerintah, bekerja sama dengan lembaga pendidikan, harus meninjau dan memperbarui kurikulum nasional untuk memasukkan pendidikan hukum yang komprehensif. Pendidikan ini harus berfokus pada aspek- aspek dasar hukum, seperti hak asasi manusia, kewajiban kewarganegaraan, dan konsekuensi dari kegiatan ilegal. Memperkenalkan pelajaran hukum sebagai mata pelajaran wajib akan memastikan bahwa setiap remaja menerima pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang sadar hukum. lembaga swadaya masyarakat, meluncurkan kampanye kesadaran hukum yang ekstensif menargetkan remaja. Kedua, pemerintah, bersama dengan 100
Kampanye yang berjudul "LIBRA" atau "Legal Information, Beliefs, and Rights Awareness" ini dapat berupa lokakarya, seminar, dan sesi interaktif untuk melibatkan remaja secara aktif membahas hukum dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga membahas tentang bagaimana hukum relevan dengan kehidupan sehari-hari remaja. Remaja juga akan diajarkan hak dan kewajiban mereka, dan menghadirkan peran model yang baik agar mereka termotivasi untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kampanye ini juga bertujuan untuk memberdayakan remaja dengan informasi hukum yang akurat, dan mendorong mereka untuk menjadi partisipan yang aktif dalam masalah hukum. Kampanye ini akan memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Hubungan dengan Fungsi DPR RI dan Undang-Undang di Indonesia Fungsi Legislasi: DPR RI memainkan peran penting dalam menyusun dan mengubah undang-undang di Indonesia. DPR RI dapat memprakarsai legislasi yang mempromosikan pendidikan hukum yang komprehensif di sekolah dan masyarakat. Dengan mendukung rancangan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja, DPR RI dapat berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih taat hukum. Fungsi Anggaran: DPR RI juga memiliki kekuasaan untuk menyetujui anggaran nasional. Mengalokasikan dana untuk program pendidikan hukum dan kampanye kesadaran hukum bagi remaja akan sangat penting untuk memastikan keberhasilan inisiatif tersebut. Dengan memprioritaskan pendidikan hukum yang berorientasi pada remaja dalam anggaran, DPR RI dapat menunjukkan komitmennya untuk membina generasi muda yang sadar hukum. Fungsi Pengawasan: Terakhir, DPR RI memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan. Dengan memantau secara ketat perkembangan dan dampak dari program pendidikan hukum, DPR RI dapat memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai secara efektif. Fungsi ini sangat penting dalam membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dari inisiatif ini. Kesimpulannya, remaja yang sadar hukum adalah fondasi dari masyarakat yang taat aturan dan aman. Kurangnya pengetahuan hukum di kalangan remaja menimbulkan tantangan yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, mulai dari meningkatnya keterlibatan dalam kegiatan yang melanggar hukum hingga pelepasan diri dari kewajiban kewarganegaraan. Namun, dengan memperkenalkan pendidikan hukum yang komprehensif dalam kurikulum dan meluncurkan kampanye kesadaran, kita dapat memberdayakan remaja dengan pengetahuan untuk membuat keputusan yang tepat dan secara aktif berpartisipasi 101
dalam masalah-masalah kemasyarakatan. Dalam menjalankan fungsinya, DPR RI dapat memainkan peran penting dalam mendukung legislasi dan alokasi anggaran untuk keberhasilan pelaksanaannya, dan pada akhirnya berkontribusi pada Indonesia yang maju dan taat hukum. inisiatif-inisiatif kesadaran hukum, memastikan REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Soerjono Soekanto, 1942-. (2016; 2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum / oleh Soerjono Soekanto. Jakarta: Rajawali Pers. Pasal 345 KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana). (2021, September 3). Yuridis.id. pidana/ Perlindungan hukum terhadap kekerasan kepada anak Di Indonesia. (n.d.). SIPPN - CARIYANLIK. negara-kelas-iib- Nurkasihani. (2023, July 4). KESADARAN HUKUM SEJAK DINI BAGI MASYARAKAT. JDIH Tanah Kabupaten Laut. -hukum-sejak-dini-bagi- 102
Apakah Harus Mendapat Hukum Pidana Dulu, Baru Mau Taat? WEDIWAY ZEBA SINAPOY Jakarta, 14 Januari 2008 DAPIL DKI JAKARTA II SMA NEGERI 70 Jakarta LATAR BELAKANG "Memangnya ada apa sih yang terjadi di Indonesia, sehingga para remaja yang masih sekolah saja bisa dianiaya hingga hampir koma atau bahkan pelajar bisa masuk penjara?" Sudah tidak menjadi hal yang mengejutkan lagi para pejabat, publik figure, bahkan remaja terkena kasus dan berakhir di penjara. Awalnya kita pasti berpikir, bagaimana remaja bisa masuk ke dalam penjara. Berdasarkan catatan The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Indonesia berada di peringkat ke- 25 negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi. Semakin bertambahnya populasi, maka semakin tinggi tingkat kriminalitas yang terjadi. Sesuai data UNICEF, kenakalan pada usia remaja mencapai 50%. Bahkan angka kriminalitas 2022 naik 7,3%. Jika dirata-ratakan, ada 31,6 kejahatan setiap jamnya. Tak dapat dipungkiri, dengan meningkatnya kasus kriminalitas akan menimbulkan keresahan dan trauma masyarakat. Perubahan kondisi yang awalnya damai seketika berubah menjadi menakutkan karena adanya tindakan kriminal. PERMASALAHAN Sekarang itu mayoritas anak yang memiliki title "anak pejabat", "anak kaya", "anak artis" merasa dirinyalah yang paling keren paling memegang kekuasaan negara. Satu kalimat yang sangat menggambarkan mereka adalah "Money Can Do Everything". Bagi mereka sebesar apapun kriminalitas yang mereka lakukan akan tertutup dengan uang yang mereka berikan. 103
Pada tanggal 20 Februari 2023 terjadi sebuah kejadian penganiayaan yang menggemparkan seluruh Indonesia. Video tersebut berdurasi semenit yang di unggah di Youtube dan Tiktok. Di era digital ini, segala hal bisa menjadi viral bahkan hanya dalam beberapa menit. Terekamlah "anak pejabat" putra dari Rafael Alun Trisambodo yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan bernama Mario Dandy yang berumur 20 tahun. Tersangka bersama kekasihnya Agnes Gracia Haryanto yang berusia 15 tahun. Juga korban adalah Cristalino David Ozora Latumahina berusia 17 tahun merupakan anak dari Jonathan Latumahina, petinggi GP Ansor. Kejadian ini bermula karena Agnes memberi tahu kepada Mario bahwa dia pernah diperlakukan tidak baik oleh David saat menjalin hubungan. Setelah itu, Mario meminta Agnes untuk menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Cara tersebutpun berhasil untuk menemui David, dan pada malam 20 Februari 2023 keributan terjadi. Mario mulai melakukan penganiayaan yang sangat tidak manusiawi, hingga David tidak sadarkan diri di jalan. Karena perlakuan tersebut, mengakibatkan David koma dan dirawat di rumah sakit Mayapada selama 53 hari. Kini, Mario telah ditangkap dan terancam hukuman penjara 15 tahun. PEMBAHASAN / ANALISIS Pada kasus ini, tersangka mengabaikan dan menyepelekan aturan tersebut karena menganggap dirinya mempunyai kekuasaan yang tinggi. Pasal untuk tersangka Mario Dandy adalah pertama, primer Pasal 355 ayat 1 KUHP "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun." juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP "Sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan." subsider Pasal 353 ayat 2 KUHP "Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.". Kedua, Pasal 76c "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak." juncto Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang 35 Tahun 2014. ini, Mario dan Agnes memang merencanakan untuk menganiayakan David. Salah satu unsur yang memberatkan pada Pasal 355 ayat 1 KUHP diatas adalah voorbedachte raad atau direncanakan lebih dulu, inilah yang membedakan dengan pasal penganiayaan berat lainnya. Pada kasus KUHP telah membagi jenis pidana menjado dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Sementara hukuman tambahan terdiri dari 104
pencabutan beberapa hak tertentu, perempasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Dengan adanya kasus ini juga, para pejabat mendapat imbasnya. Banyak yang tertangkap juga setelah pemeriksaan mengenai jumlah kekayaannya yang merupakan gabungan dari hasil korupsi. Seketika banyak keluarga pejabat yang mengnonaktifkan media sosial karena khawatir dilakukan pemeriksaan. Untuk mencegah melakukan kriminalitas, Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang dimulai dari lingkungan keluarga. Apabila sudah diterapkan sejak dini, maka anakpun akan siap untuk menjalankan aturan-aturan. Penegak hukum juga harus diberikan edukasi agar bisa untuk tidak menerima "uang". Karena "uang" tersebut mengakibatkan "anak pejabat" menjadi semena- mena dan mengandalkan uang. Itulah sebabnya Indonesia tidak bisa menjadi maju. juga sudah seharusnya membantu mencegah hal seperti ini terjadi lagi. Sebagai wakil rakyat, DPR juga harus melaksanakan fungsinya. Dalam fungsi legislasi, DPR harus menyusun dan membahas RUU tersebut secara matang dan masuk akal. Melalui fungsi anggaran, DPR menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Fungsi DPR juga sebagai pengawasan. Artinya DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) Dan apabila saya diberi kesempatan menjadi anggota DPR, saya akan membuat peraturan PEHAKA, yaitu Penegak Hukum Wajib Tolak Suap! Perlu ditegaskan lagi, selain masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, para penegak hukum dan juga DPR juga harus diberikan sanksi apabila melanggar. Bagi yang melanggar akan mendapat hukuman dan dicabut hak-haknya. DPR juga harus memaksimalkan pengaplikasian KUHP yang ada. Remaja sekarang tidak taat hukum, karena penegak hukum sendiri tidak menaati peraturan yang ada. KESIMPULAN / SARAN DPR bisa membuat peraturan seperti PEHAKA agar semua yang tertera di KUHP bisa berjalan dengan adil. Serta mengajarkan kepada masyrakat bahwa Kita harus membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Remaja yang keren adalah remaja yang berprestasi, anti korupsi, dan tidak memiliki jejak kriminal. Seorang remaja harus mempunyai keinginan untuk meningkatkan prestasi dan mengurangi tingkat kriminalitas yang ada. Jangan hanya menjadi netizen yang mengamati keadaan di media sosial saja, jadilah generasi yang berguna. DPR juga wajib menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, harus tanggap dan memberi 105
tindakan yang adil tanpa adanya "suap dan penyalahgunakan kekuasaan". DPR harus bisa menjalankan tugasnya sesuai tengan tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawas. Kita wajib merubah mindset kita dengan UANG TIDAK MEMEGANG KENDALI. Kita harus bisa melakukan usaha preventif untuk mengurangi kasus korupsi dan penganiayaan seperti Mario Dandy atau kasus serupa di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai masyakarat ayolah kita membantu membuat Indonesia maju! REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA ta%20Selatan. zodiak-agama#:~: tahun?page=all#:~:text=Jadi% kesadaran-hukum-warga-negara sejak-dini-bagi-masyarakat oleh-mario-dandy-anak-pejabat- Dandy%20Anak%20Pejabat%20Pajak,- 201%20menit%20yang,20%2F2%2F2023). 0Indonesia. 106
Jembatan Neraka Bagi Remaja di Era Society 5.0 REYNARA ALBERT PRADANA Grobogan, 27 November 2005 DAPIL DKI JAKARTA III SMA NEGERI 57 JAKARTA LATAR BELAKANG Remaja yang taat pada aturan hukum merupakan sokongan fundamental dalam menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Memiliki pemahaman hukum yang kuat memungkinkan remaja menciptakan lingkungan sosial yang aman. Namun, dalam era digitalisasi yang terus berkembang, remaja dihadapkan pada tantangan kompleks. Teknologi, yang seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk kebaikan, juga menjadi jembatan neraka karena disalahgunakan oleh oknum kriminal untuk menjebak remaja dalam perilaku melanggar hukum. Fenomena klitih adalah contoh nyata, di mana melalui platform WhatsApp remaja aktif mengajak sesama untuk bergabung dalam kelompok kejahatan. Mereka terlibat dalam berbagai jenis kejahatan, seperti perampokan, pengeroyokan, tawuran antar kelompok, atau tindakan kriminal lainnya. Dalam menghadapi fenomena klitih dan tantangan digitalisasi yang kompleks, UU KUHP No. 1 Tahun 2023 memainkan peran sangat krusial dalam mengatur dan menegakkan hukum terkait tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pasal-pasal yang termaktub dalam undang-undang tersebut, seperti Pasal 468, Pasal 262, dan Pasal 248 UU KUHP No. 1 Tahun 2023, memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat dan menghukum para pelaku klitih dengan sanksi yang variatif, baik pidana penjara maupun denda. Dengan kesadaran dan pemahaman hukum yang dimiliki, remaja membuktikan bahwa kekuatan untuk menciptakan masyarakat yang aman berada di genggaman mereka. 107
PERMASALAHAN Klitih, entitas yang kian meluas di kalangan remaja yang terjebak dalam sarang kejahatan, terutama mereka yang terikat dalam lingkungan pendidikan formal karena erat keterkaitannya dengan grup atau geng sekolah. Intervensi alumni sekolah yang sama serta inklusi para preman dalam struktur organisasinya membuat peningkatan kasus klitih telah menjadi nyata dan mencolok, sebagaimana terlihat dari data berikut. Gambar 1. Statistik peningkatan kasus klitih tahun 2020-2021 Dalam konteks ini, permasalahan yang memegang peran signifikan dalam mempengaruhi terjadinya tindakan kriminal pada remaja ialah pengaruh media sosial dan minimnya pemahaman hukum pada remaja. Telah dilakukan penelitian oleh FISIP Unair yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial di kalangan remaja mampu membentuk gaya hidup dan preferensi mereka. Contohnya ajakan atau paksaan dari teman melalui platform Whatsapp untuk bergabung dalam kelompok kriminal klitih yang turut memperkuat fenomena ini. Berdasarkan survei yang saya lakukan kepada beberapa siswa SMA di Jakarta Barat untuk mengukur tingkat pemahaman mereka mengenai hukum. Ditemukan bahwa edukasi hukum pada remaja belum berhasil mencapai tingkat efektivitas dalam memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum. 108
Gambar 2. Statistik pengetahuan remaja terkait UU KUHP NO. 1 Tahun 2023 Gambar 3. Statistik tingkat pengetahuan hukum pada remaja Lalu, langkah apa yang sebaiknya dilakukan agar dapat meningkatkan pemahaman hukum pada remaja? PEMBAHASAN/ANALISIS Pada inisiasi, konseptualisasi "klitih" menyandang nuansa positif karena dimaknai sebagai aktifitas meramaikan waktu senggang dengan kegiatan bernilai. Namun, perkembangan zaman mengubah klitih dari makna positif menjadi negatif, karena dipenuhi oleh tindakan kriminalitas para remaja. Perubahan substansi klitih dari hal positif menjadi hal negatif melantun dari jalinan kompleksitas beberapa faktor yang meresap dalam menentukan persepsi dan perilaku remaja. Remaja dengan pemahaman hukum yang sedikit, cenderung lebih rentan terhasut untuk mengisi waktu luang dengan tindakan kriminal. Berdasarkan data survei yang saya peroleh, terkuak bahwa hanya sekitar 38,4% dari 219 remaja memiliki level pemahaman yang cukup tentang hukum. Sementara itu, sejumlah 61,6% siswa mengindikasikan bahwa edukasi hukum yang disajikan di sekolah masih belum mampu membuat mereka kenal hukum. 109
Menariknya, hanya sekitar 39,7% remaja yang pernah mendapatkan edukasi hukum di luar konteks pendidikan formal. Gambar 4. Statistik Tingkat Kepuasan Siswa Terhadap Edukasi Hukum di Sekolah Gambar 5. Statistik Siswa yang Mendapatkan Edukasi Hukum di Luar Pendidikan Formal Berdasarkan data tersebut, terdapat kesenjangan dalam penyaluran pendidikan hukum kepada para remaja. Terdapat kebutuhan mendasar untuk menitikberatkan peran penting sekolah dalam membentuk pemahaman hukum yang mendalam bagi para siswa. Demi mengantisipasi dan mencegah terjadinya klitih pada siswa serta permasalahan hukum lainnya, langkah preventif yang harus 110
diambil adalah memberikan edukasi tentang hukum yang harus dipresentasikan secara adil, sehingga mencakup berbagai aspek yang relevan dengan kehidupan dan interaksi sosial. Sebagai legislator, langkah preventif yang akan saya ambil guna mewujudkan remaja kenal hukum dan taat aturan adalah melalui edukasi hukum yang berkeadilan bagi remaja sesuai dengan tiga fungsi utama DPR RI, antara lain sebagai berikut: 1. Fungsi Legislasi Sebagai legislator, saya akan menginisiasi penyusunan dan merevisi Pasal 248 Ayat 2 UU KUHP No. 1 Tahun 2023. Revisi ini akan menggantikan frasa "....tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat...." menjadi "....hukuman yang setara dengan pelaku tindak pidana...." 2. Revisi ini menjadi penting mengingat peran penggerak dalam suatu tindak pidana yang menjadi motivasi bagi pelaku tindak pidana. Dengan menetapkan hukuman yang setara bagi penggerak, diharapkan akan menciptakan efek jera yang lebih efektif serta tercipta hukum yang berkeadilan. Fungsi Anggaran Melalui fungsi anggaran, saya dapat menggunakan prerogatif DPR untuk mengalokasikan dana secara tepat yang akan didedikasikan untuk pelaksanaan program edukasi hukum melalui media sosial maupun sosialisasi secara luring. Kolaborasi dengan content kreator yang jangkauan luas di berbagai platform digital akan dibentuk guna pengikutnya menciptakan konten menarik dengan muatan hukum yang relevan, terutama terkait UU KUHP No. 1 Tahun 2023. Tujuannya adalah memanfaatkan popularitas selebritas sebagai sarana efektif dalam menyampaikan pesan edukasi hukum yang merata pada khalayak yang lebih luas, mengingat UU KUHP No.1 Tahun 2023 belum banyak di kenal oleh umum terutama para remaja. 3. kepada juga Lembaga/instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan hukum di setiap sekolah mengenai UU KUHP No. 1 Tahun 2023. Fungsi Pengawasan Dana yang disediakan akan di alokasikan Sebagai legislator saya dapat menjalin kerjasama dengan mitra kerja komisi III dan komisi X DPR RI, seperti kejaksaan, kepolisian, kemenkumham maupun kemendikbud untuk memantau tingkat efektivitas implementasi UU KUHP No. 1 Tahun 2023 dalam menekan angka pelaku tindak pidana pada remaja dan menilai tingkat keamanan masyarakat. Evaluasi secara 111
berkala akan menjadi bagian penting dalam upaya pemantapan dan perbaikan kebijakan yang telah diterapkan. Melalui langkah-langkah yang sesuai dengan fungsi Utama DPR, diharapkan bahwa UU KUHP No. 1 Tahun 2023 dapat memberikan dampak positif yang lebih signifikan dalam menciptakan remaja paham hukum dan taat aturan, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang aman. KESIMPULAN / SARAN Sebagai remaja cerdas dan terdidik, kita wajib membuktikan kekuatan untuk menciptakan masyarakat yang aman berada di genggaman kita. Jangan biarkan maraknya fenomena klitih dapat merusak masa depan kita dan bangsa ini. Peran pemerintah melalui DPR dengan optimalisasi tiga fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan, merupakan langkah yang tepat karena dapat menguatkan dan mempertajam pemahaman hukum pada remaja dengan efektif. Ayo! jadilah remaja yang menghadapi segala tantangan dengan tindakan positif, hingga akhirnya terwujud REMAJA KENAL HUKUM: TAAT ATURAN, MASYARAKAT AMAN. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Kitab Undang - Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023. Trisna Wulandari, (2021). "Apa Itu Kitih dan Penyebabnya? Awalnya , Punya Makna diakses pada 5 Juli 2023. Netral" LM Psikologi UGM. (2022). "Fenomena Klitih di Yogyakarta: Mengapa Bisa Terjadi?" 2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta- mengapa-bisa-terjadi/, diakses pada 7 Juli 2023. Rahmadika Syahrial Akbar, Repository Unair. (2019). "Peran Media Sosial Dalam Mengubah Gaya Hidup Remaja di SMA Muhammadiyah 3 SURABAYA" diakses pada 9 Juli 2023. Datu Jatmiko, Jurnal UNY. (2021). "Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada Yogyakarta" konflik hacc=0&ghpl=, diakses pada 12 Juli 2023. sosial dan kekerasan di Bhekti Suryani, Harian Jogja. (2021). "Jumlah Kasus Klithih Sepanjang 2021 Datanya" Fantastis! Ini 112
diakses pada 12 Juli 2023. Litbang MPI, MNC Portal, (2022). "6 Fakta Terkait Klitih, Pelaku di Umur!" Bawah diakses pada 12 Juli 2023. Dwi Latifatul Fajri, katadata. (2022). "Mengidentifikasi Faktor Penyebab Klitih dan Cara diakses pada 14 Juli 2023. Uii.ac. (2020). "Darurat Klitih di Jogja, Kriminolog UII Ungkap Solusi Komprehensif Mengatasinya" komprehensif-atasi-klitih/, diakses pada 14 Juli 2023. Reynara Albert Pradana, Googleform. (2023) "Seberapa Tau Lo Tentang Hukum?" s, diakses pada 17 Juli 2023. 113
"Mengenal Hukum untuk Remaja: Mewujudkan Masyarakat Aman melalui Podcast with Bryan (PWB)" BRYAN AKTHUR ALEXANDER Jakarta, 4 November 2005 DKI JAKARTA III SMAN 83 JAKARTA LATAR BELAKANG Pemuda adalah generasi penerus bangsa dan berperan penting dalam membentuk masa depan Indonesia. Namun, seringkali terdapat permasalahan terkait dengan perilaku anak muda yang tidak mematuhi hukum yang berlaku. Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman tentang hukum sering menjadi alasan pelecehan terhadap anak muda. Untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib, penting bagi generasi muda untuk mengetahui dan memahami hukum dan mengikuti aturan. PERMASALAHAN Kenakalan remaja merupakan masalah serius yang mengancam stabilitas sosial dan jaminan sosial. Banyak anak muda terlibat dalam kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan dan vandalisme tanpa memahami konsekuensi hukum dari perilaku mereka. Minimnya pendidikan hukum di lingkungan pendidikan dan keluarga menjadi salah satu penyebab utama minimnya pengetahuan hukum di kalangan generasi muda. Pihak sekolah belum memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan hukum, sebaliknya sebagian keluarga belum menyadari pentingnya mendidik anaknya tentang aturan dan kewajiban kewarganegaraan. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan kurangnya kesadaran di kalangan remaja tentang pentingnya mematuhi peraturan berdampak negatif pada perilaku mereka. Tingkat kenakalan remaja yang tinggi dapat mengganggu ketertiban sosial, menciptakan ketidakamanan dan merusak harapan akan generasi masa depan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu perlu ditingkatkan 114
pendidikan hukum bagi generasi muda agar lebih memahami hukum, hak dan kewajiban warga negara. Menghadapi tantangan tersebut, PWB (Podcast with Bryan) dapat menjadi solusi efektif untuk menyebarluaskan pendidikan hukum kepada generasi muda. Melalui PWB, kaum muda dapat memperoleh informasi tentang hukum secara menarik dan mudah dipahami. Selain itu, DPR berperan penting dalam mendukung PWB melalui legislasi dan alokasi anggaran. Parlemen dapat mengusulkan dan mengesahkan undang-undang yang mendorong integrasi pendidikan hukum ke sekolah-sekolah dan memastikan dukungan keuangan yang memadai untuk menjalankan program PWB. Selain itu, DPR juga harus mengawasi dan mengawasi pelaksanaan PWB agar program tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang berarti bagi pemuda dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui kerjasama antara PWB dan DPR, diharapkan masalah kenakalan remaja dapat teratasi, sehingga masyarakat menjadi lebih aman dan tertib. PEMBAHASAN / ANALISIS Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya pendidikan hukum yang lebih intensif bagi pemuda. Pertama, sekolah perlu mengintegrasikan pendidikan hukum ke dalam kurikulum untuk memberikan pengetahuan dasar tentang hukum, hak dan kewajiban kewarganegaraan. Selain itu, perlu juga untuk mempererat kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan seminar dan seminar tentang hukum dan dampaknya terhadap generasi muda. Podcast With Bryan (PWB) dapat menjadi cara yang efektif untuk menyebarluaskan pendidikan hukum kepada generasi muda. Podcast adalah bentuk konten audio digital yang populer di kalangan remaja dan mudah diakses melalui perangkat seluler. Melalui PWB, pendidikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lainnya dapat disajikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda. Dalam podcast ini, Bryan bisa membahas berbagai kasus kriminal yang berkaitan dengan kehidupan remaja, memberikan penjelasan hukum yang berlaku, serta menyoroti akibat melanggar hukum. 1. Hubungan fungsi PWB dengan DPR: Legislasi DPR dapat membantu PWB dengan mengusulkan dan mengesahkan undang-undang yang mendorong integrasi pendidikan hukum ke sekolah. Dengan cara ini, pendidikan hukum menjadi bagian dari kurikulum formal dan memasukkan materi yang relevan dengan remaja. DPR juga dapat 115
2. memastikan bahwa PWB memiliki dukungan hukum yang kuat untuk beroperasi secara legal dan menyajikan konten yang akurat dan informatif. Anggaran: 3. Fungsi anggaran DPR memastikan PWB mendapat dukungan dana yang cukup. DPR dapat mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan hukum ini. Dengan dukungan anggaran penuh, PWB dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan menghadirkan konten yang lebih beragam dan informatif. Pengawasan DPR berperan mengawasi pelaksanaan PWB. Pemantauan ini termasuk menilai kualitas dan dampak dari pendidikan yang diberikan dan memastikan bahwa PWB beroperasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan yang cermat, DPR dapat memastikan bahwa PWB memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, terutama sasarannya anak muda. Ringkasnya, legislatif, anggaran, dan pengawasan sangat relevan dalam rangka membangun kesadaran di kalangan anak muda tentang hukum dan pentingnya menaati aturan. Melalui peran aktif DPR, program pendidikan hukum remaja dapat dikembangkan dan dilaksanakan secara lebih efektif, guna mewujudkan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Podcast With Bryan (PWB) merupakan salah satu solusi inovatif dalam sosialisasi pendidikan hukum, dan dukungan DPR akan sangat berarti dalam mensukseskan program ini. fungsi DPR sebagai lembaga KESIMPULAN / SARAN Memperkenalkan hukum kepada generasi muda dan mendorong mereka untuk mengikuti aturan merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang aman dan tertib. Perilaku ilegal di kalangan pemuda dapat diatasi dengan meningkatkan pendidikan hukum di sekolah dan masyarakat. Menggunakan media modern seperti Podcast with Bryan (PWB) dapat menjadi cara yang efektif untuk memberikan informasi hukum kepada anak muda dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. 1. Pemerintah dan organisasi terkait perlu lebih aktif mengembangkan program pendidikan hukum bagi generasi muda di tingkat sekolah. 2. Memperkuat kerjasama dengan organisasi masyarakat dan LSM untuk menyelenggarakan seminar dan lokakarya tentang hukum bagi kaum muda. Podcast with Bryan (PWB) harus dikembangkan dengan konten yang relevan, menarik dan informatif tentang KUHP dan undang-undang lain yang relevan dengan remaja. 3. 116
4. Promosikan secara luas Podcast with Bryan (PWB) melalui platform media sosial dan saluran distribusi lain yang populer di kalangan remaja. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA (PWB). Podcast With Bryan (n.d.). [Audio podcast]. Retrieved from 117
Menonton Film Ilegal, Wujud Kontribusi Remaja Dalam Mematikan Semangat Berkarya Seniman YARDAN AKMAL JIDDAN AULIA Depok, 22 Maret 2006 DAPIL GORONTALO MAN Insan Cendekia Gorontalo LATAR BELAKANG "Eh Aufa lagi nonton apa?" tanya Azhar di sore hari, "Jar, lagi nonton film nih" jawab Aufa sembari matanya tetap terpatut pada layar laptop. "Kok, tampilannya banyak iklannya gitu deh?" Azhar kembali bertanya kepada Aufa, "huft, namanya juga nonton gratisan jadinya banyak iklan, gapapa deh daripada bayar" jawab Aufa setengah jengkel, kali ini sudah menatap Azhar. "Lah, emangnya boleh? Bukannya itu termasuk pembajakan dan ilegal?" kali ini Azhar tampak bingung, "Ya emang sih, cuman kan bukan aku aja yang nonton disini, lagian masih aman kok hehe". Aufa kembali menatap layar laptopnya dan menonton film yang sempat tertunda, sementara Azhar Kembali ke tempat duduknya membiarkan Aufa menonton film di platform illegal. Industri perfilman di Indonesia hingga sampai saat ini terus mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peminat dan juga kualitas pada film itu sendiri. Dibandingkan dengan perfilman yang ada, khususnya di Indonesia pada 10 sampai 15 tahun ke belakang, maka dapat dipastikan kualitas pada film yang ada pada beberapa tahun ini lebih menonjol, dalam segala aspek. Percakapan di atas merupakan salah satu contoh bentuk tindak antusiasme remaja terkait perkembangan film di Indonesia, namun sayangnya dbarengi dengan tindakan kriminalitas remaja yang kerap kali terjadi namun tanpa disadari tetap dilakukan dengan berbagai alasan. Kegiatan tersebut melanggar hak cipta atas pembuatan suatu karya, dalam hal ini industri perfilman yang merugikan para tim dibalik pembuatan film tersebut. 118
PERMASALAHAN Seiring berkembangnya industri perfilman yang ada di Indonesia, hal tersebut tak jarang juga diiringi dengan maraknya pembajakan film yang seolah tak pernah terhenti. Tetap saja ada beberapa oknum yang kurang menghargai usaha dan buah karya para pelaku dalam industri perfilman dengan melakukan tindakan menonton berbagai film tersebut melalui platform streaming film ilegal yang merugikan para pelaku industri periflman. Mengapa dapat dikatakan merugikan? Hal ini dikarenakan aktivitas menonton film melalui platform ilegal tidak akan menambah pemasukan bagi produser film tersebut dan melanggar hak cipta suatu film sebagaimana disebutkan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 113 ayat (3) dan (4). Remaja harusnya sadar akan betapa pentingnya menghargai buah karya orang lain juga hukuman terhadap pelaku yang terlibat. PEMBAHASAN / ANALISIS Aktifitas menonton film melalui platform ilegal yang kerap kali dilakukan oleh remaja cepat atau lambat akan membentuk karakter dan mental yang tidak baik bagi generasi penerus bangsa. Karakter diri yang melakukan berbagai cara untuk menonton film secara gratis akan membentuk mental serba gratis dalam pribadi remaja. Hal tersebut akan menyebabkan tidak adanya rasa pengorbanan dalam menggapai sesuatu yang diinginkan. Di samping itu, perilaku menonton film secara ilegal adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun pada saat ini masih tak sedikit remaja yang mengakses platform streaming film ilegal, namun apabila dibandingkan pada tahun 2019 yakni sebanyak 63% orang di Republik Indonesia menonton film bajakan maka pada saat ini berdasarkan data terakhir yang didapat melalui laman resmi KOMINFO pengakses platform streaming film ilegal menurun sebesar 55% dari jumlah data secara keseluruhan. Hal tersebut tentunya merupakan sebuah pencapaian yang cukup bisa dibanggakan, dikarenakan lebih dari setengah populasi masyarakat Indonesia termasuk remaja yang menonton film bajakan telah berkurang. Bekerjasama dengan KOMINFO dengan mengerahkan kemampuan yang ada dan lebih baik dari sebelumnya, pemerintah dapat membentuk tim khusus yang memiliki konsentrasi terhadap pemberantasan terhadap platform streaming film ilegal. Tim tersebut nantinya akan berisikan beberapa sub bidang, baik dalam hal pemberantasan platform itu sendiri maupun edukasi terhadap para remaja tentang larangan mengakses platform streaming film ilegal yang melanggar Hak Cipta suatu karya yang seharusnya dijunjung tinggi. DPR dengan menjalankan fungsinya dapat melakukan hal berikut: 119
1. 2. 3. Fungsi legislasi DPR dapat memperkuat juga membuat undang undang terkait aturan pelarangan akses terhadap platform streaming film ilegal. Penegasan terkait UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 113 ayat (3) dan (4) dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada masyarakat dengan meningkatkan sanksi terhadap para remaja atau masyarakat yang mengakses platform streaming film ilegal sebagai bentuk dukungan mereka terhadap pembajakan, maka dalam hal ini dapat ditambahkan terkait lama masa hukuman dan/atau denda kepada para pelanggar. Fungsi anggaran, dengan menggunakan fungsi anggaran DPR dapat membentuk tim khusus seperti yang telah disinggung sebelumnya bekerjasama dengan KOMINFO untuk memberantas akses terhadap platform streaming film ilegal. Selain itu, anggaran juga dapat dialokasikan untuk memberikan edukasi terhadap para remaja di sekolah tentang larangan menonton film ilegal dengan jargon REMAJA KEREN ANTI ILEGAL dengan harapan berkurangnya minat remaja terhadap platform ilegal. Kemudian, untuk akses film gratis secara legal sebagai alternatif, DPR dapat membuat aplikasi menonton film legal untuk masyarakat dengan sistem antre layaknya aplikasi iPusnas. Fungsi pengawasan, terakhir dengan fungsi pengawasan DPR diharapkan dapat mengawasi segala kegiatan yang berlangsung demi terjalinnya misi misi yang diharapkan sebagaimana tertulis dalam fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Dalam fungsi anggaran, DPR diharapkan dapat mengawasi berjalannya kegiatan baik sebelum dimulai maupun setelah terealisasikan dan bagaimana berjalannya di masyarakat. legislasi, dengan menggunakan fungsi KESIMPULAN / SARAN Karakter remaja yang baik diperlukan untuk mendukung cita-cita negara dalam mewujudkan misi Indonesia Emas 2045. Dengan tindakan pencegahan mengurangi penonton film illegal merupakan salah satu langkah bagi Indonesia untuk memperbaiki karakter generasi penerus bangsa Indonesia agar kedepannya dapat terus menghargai berbagai industri karya di tanah air. Sehingga tidak akan matinya semangat berkarya bagi para seniman Indonesia akibat tidak adanya pembajakan di kemudian hari. Dengan berbagai pernyataan dan usulan yang telah saya buat maka diharapkan dengan adanya Parlemen Remaja 2023 saya dapat melatih kemampuan saya dalam beraspirasi dan memberikan suara atau pendapat terkait suatu permasalahan yang diangkat dalam sidang parlemen. Pemerintah dan generasi penerus bangsa sudah seharusnya saling bekerjasama dan berkoordinasi dengan Indonesia yang lebih baik kedepannya. 120
REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA 63 Persen Orang di RI Nonton Film Bajakan, Terbanyak Dalam 10 Bulan, Penonton Streaming Bajakan Menurun 55 Persen. 5/dalam-10-bulan- IndoXXI Kebijakan Film Pemerintah Dalam Mengatasi Pembajakan Lawan Konten Bajak lawan-konten- bajakan#:~:text=Dalam%20pasal%20113% 121
Pengaruh Budaya Seks Bebas Di Era Globalisasi Dan Pentingnya Kesadaran Hukum Di Kalangan Remaja MOH FADHLY MAYULU ALAMRI Gorontalo, 15 juli 2008 DAPIL GORONTALO SMA NEGERI 3 GORONTALO LATAR BELAKANG Mengapa remaja harus kenal hukum ? Masa remaja merupakan fase penting dalam perkembangan manusia yang rentan terhadap pengaruh baik dari dalam maupun luar. Presiden Soekarno menekankan peran penting remaja dalam perkembangan peradaban dunia. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk mengenal hukum karena masa depan suatu bangsa ditentukan oleh mereka saat mengambil alih kepemimpinan. Mematuhi aturan memiliki dampak signifikan dalam membentuk tanggung jawab pribadi dan pengembangan kepribadian remaja. Melalui mematuhi aturan, remaja belajar disiplin diri dan pengendalian diri yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mematuhi aturan, mereka menyadari tanggung jawab atas tindakan dan konsekuensinya. Untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, remaja perlu memiliki pemahaman tentang hukum. Jika kurangnya pengetahuan tersebut terjadi, remaja berpotensi terjerumus dalam perilaku melanggar hukum, yang dikenal sebagai kenakalan remaja. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi kenakalan remaja dengan memberikan pemahaman yang cukup tentang hukum sebelum tindakan tersebut terjadi. lebih baik daripada mengobati" memperkuat pentingnya tindakan pencegahan terhadap kenakalan remaja. Mencegah tindakan kenakalan lebih baik daripada menghadapi konsekuensinya. Hal ini menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada remaja tentang konsekuensi dari perilaku yang melanggar hukum, sehingga Ungkapan "Mencegah remaja sebelum terjadi 122
mereka dapat mengembangkan tanggung jawab pribadi dan pertumbuhan kepribadian yang lebih baik. PERMASALAHAN Permasalahan kenakalan remaja, jika diantisipasi dan diatasi dengan baik maka akan membantu dalam menciptakan remaja yang taat aturan dan lingkungan hidup yang aman bagi masyarakat, serta terwujudnya tujuan pemerintah dalam menekan dan mengatasi tingkat kriminalitas, khususnya pada remaja. Elsye (2019) mengatakan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan- peraturan yang dibuat dan disepakati, baik yang dibuat oleh negara maupun masyarakat dengan tujuan menciptakan keadilan, ketertiban, keamananan, dan kenyamanan bagi setiap orang. Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh Elsye tentang hukum maka dapat diartikan bahwa keberadaan hukum sangatlah penting dalam mengatur dan menertibkan masyarakat dengan tujuan menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi semua orang. Oleh karena itu, hukum berperan sebagai alat yang digunakan oleh kekuasaan (pemerintah) untuk mengatur dan menertibkan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dampak positif hukum bagi masyarakat adalah memberikan keadilan, baik kepada korban tindak kriminal maupun pelaku tindak kriminal khususnya pada permasalahan perilaku seks bebas. Akan tetapi, hukum juga dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat jika pelaku kriminal adalah mereka (orang- orang) yang memiliki kekuasaan. Sebab, pada implementasinya hukum yang ada di Indonesia "Runcing ke bawah dan Tumpul ke atas". Berdasarkan permasalahan yang ada, maka essay ini bertujuan untuk memuat topik tentang remaja mengenal hukum (khususnya perilaku seks bebas), taat aturan dan terciptanya masyarakat yang aman. PEMBAHASAN / ANALISIS Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, remaja didefinisikan sebagai seorang anak yang berusia antara 10 sampai 18 tahun. Namun, World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa remaja adalah seseorang yang memiliki batasan usia antara 12 sampai 24 tahun. Penting untuk dicatat bahwa jika seorang individu pada usia tersebut telah menikah, mereka dianggap sebagai orang dewasa, bukan lagi remaja. Remaja dapat terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal, terutama yang berasal dari lingkungan di sekitar mereka. Pengaruh yang paling berpotensi buruk adalah mendorong remaja terlibat dalam tindakan kriminal atau kenakalan remaja. Teman sebaya memiliki pengaruh yang signifikan, terutama melalui tekanan dari 123
lingkaran pertemanan atau pengaruh teman-teman yang nakal. Teman sebaya memiliki kekuatan besar dalam memengaruhi perilaku dan keputusan remaja. Jika teman sebaya memiliki perilaku buruk atau terlibat dalam kegiatan kriminal, kemungkinan besar remaja akan terpengaruh dan terlibat dalam perilaku yang sama. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk bijak dalam memilih teman- teman dan menjaga diri agar tidak terjebak dalam lingkaran negatif yang dapat merugikan mereka. Keberadaan teman sebaya yang seperti itu meningkatkan risiko terjadinya kelompok remaja yang melakukan tindakan kriminal, mulai dari tindakan kecil hingga tindakan yang lebih besar seperti pencurian, bullying, penggunaan narkoba, dan kekerasan kelompok (geng) yang disebut "tawuran". Perilaku seks bebas remaja juga menjadi fokus dalam essay ini. Oleh karena itu, pentingnya pengawasan dan bimbingan orang tua untuk mencegah remaja terjerumus ke lingkungan yang buruk. Tanpa bimbingan dan pengawasan orang tua, remaja rentan terhadap pengaruh negatif dan cenderung lebih mudah terlibat dalam perilaku kriminal. Selain itu, faktor sosial-ekonomi juga berperan dalam keterlibatan remaja dalam kegiatan kriminal. Ketidaksetaraan, pengangguran, kemiskinan, dan faktor lainnya menciptakan lingkungan di mana remaja merasa putus asa, terpinggirkan, dan kehilangan harapan, yang membuat mereka memilih perilaku kriminal sebagai opsi untuk bertahan hidup dan sebagai luapan frustasi. Hal ini terjadi karena kurangnya sumber daya dan kesempatan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan optimisme remaja dalam menjalani kehidupan. Keterlibatan remaja dalam perilaku kriminal akan berdampak pada keamanan, kenyamanan, dan keselamatan publik secara umum. Menteri Kesehatan menekankan bahwa remaja memiliki peran kunci sebagai calon pemimpin dan penggerak pembangunan masa depan bangsa dan negara. Nasib suatu bangsa atau negara ditentukan oleh kualitas remaja yang dihasilkan, sehingga posisi remaja sangat penting bagi kemajuan suatu negara. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi masyarakat, diperlukan hukum yang mengatur dengan tegas tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja maupun kelompok usia lainnya. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat agar mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap tindakan kriminal, sekecil apapun, akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Undang-undang yang mengatur kejahatan kriminal tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No. 1 Tahun 2023. Membahas tiga aspek terkait peran DPR RI dalam mengatasi perilaku seks bebas remaja, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR RI memiliki peran 124
penting dalam menciptakan undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tindak pidana seperti perilaku seks bebas. Namun, penulis mengkritik bahwa pasal yang ada dalam KUHP belum cukup efektif dan perlu dirumuskan dengan lebih baik agar dapat menjerat pelaku seks bebas dengan sengaja. DPR RI juga memiliki fungsi dalam mengatur anggaran yang berkaitan dengan KUHP. Anggaran yang memadai diberikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk memfasilitasi penegakan hukum pidana, memperkuat sistem pengadilan pidana, dan mendukung program-program yang terkait dengan hak asasi manusia. Penulis menyarankan agar DPR RI mengalokasikan anggaran untuk pendidikan seks di sekolah guna mengatasi perilaku seks bebas remaja. Selain itu, DPR RI juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan KUHP. DPR memastikan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan dapat mengawasi lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian. Penulis memberikan beberapa saran kepada DPR RI terkait pengawasan terhadap perilaku seks bebas remaja, antara lain memberikan edukasi seksual kepada remaja, memperkuat lembaga penegak hukum, dan yang berpotensi melakukan pengawasan mempengaruhi pola pikir remaja terkait seks bebas. terhadap industri hiburan Secara keseluruhan, pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, peran DPR RI dalam legislasi, alokasi anggaran, dan pengawasan merupakan hal yang penting dalam mengatasi perilaku seks bebas remaja. KESIMPULAN / SARAN Kesimpulan dari esai ini adalah bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, terutama terkait dengan masalah seks bebas, sangatlah penting bagi remaja. Remaja yang memiliki pengetahuan hukum yang baik dapat memahami peran mereka sebagai penerus masa depan negara dan berkontribusi pada pembangunan yang lebih baik. Pengetahuan tentang hukum juga membantu remaja meningkatkan kualitas diri dan menciptakan lingkungan yang patuh terhadap aturan serta aman bagi masyarakat. Pemerintah juga telah mengeluarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah dibahas dan ditetapkan oleh DPR RI. KUHP ini bertujuan untuk menerapkan hukum pidana yang adil, efektif, lancar, dan jujur, terutama dalam mengatasi masalah seks bebas di kalangan remaja. Dengan demikian, pemerintah berusaha menciptakan kehidupan bernegara yang bermanfaat, nyaman, dan aman bagi masyarakat. . 125
REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Elsye, Rosmery. (2019). Legislasi. Fakultas Hukum Tata Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2014). Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2014). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI. 126
KUAT (Aku Taat Aturan) dalam Mewujudkan Masyarakat yang Aman di Bumi Pertiwi MICHELLE ALINNDRA ANNABETH CHANDRA Jambi, 3 Maret 2007 DAPIL JAMBI SEKOLAH DIAN HARAPAN JAMBI LATAR BELAKANG "Korban kekerasan seksual, kok malah disuruh menikah dengan pelaku ya?" Berkembangnya internet membuat globalisasi dengan deras mempengaruhi masyarakat Indonesia. Akibat globalisasi, aturan dan norma dalam masyarakat mulai memudar sehingga terjadi penyimpangan terutama dalam perilaku remaja. Tidak hanya dari segi pola pikir, namun juga tindakan yang mencerminkan kebiasaan orang dewasa. Remaja yang masih dalam pencarian jati diri akan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi namun ketika berada dalam lingkungan yang negatif maka remaja dapat terdorong untuk melakukan salah satu perilaku kenakalan remaja yakni pemerkosaan. Pernikahan antara pelaku dan korban remaja dalam pemerkosaan bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat, namun hal ini merupakan praktik yang tercela secara moral sehingga harus ditanggapi dengan tegas. PERMASALAHAN Pada 21 Juli 2022, seorang pelajar asal Banyuwangi melaporkan kasus pemerkosaan kepada kepolisian. Pelaku pemerkosaan tersebut dikabarkan meninggalkannya begitu sah diberlangsungkan. Kasus tersebut hanyalah 1 dari 5.200 kasus pemerkosaan yang dilaporkan setiap tahunnya. Berdasarkan data Indonesia Judicial Research Society, hanya 19,2% dari pelaku pemerkosaan dijatuhkan hukuman penjara. Selebihnya, pelaku akan membayar sejumlah uang kepada keluarga korban kemudian menikahi korban tersebut. saja sehari setelah pernikahan secara 127
Fenomena di atas membuktikan bahwa pemerkosaan masih belum sungguh- sungguh dilihat sebagai unsur kejahatan oleh masyarakat. Bahkan dengan menikahi korban, pelaku sudah dianggap bertanggung jawab walau sebenarnya pernikahan dilakukan agar terhindar dari jeratan hukum sehingga tidak ada keadilan bagi korban. Dalih untuk mengupayakan keadilan restoratif seringkali digunakan untuk menikahkan korban dengan pelaku sebagai "win-win solution". Sehingga hukum mengenai pemerkosaan di Indonesia seperti UU TPKS tidak menghentikan pelaku untuk melakukan tindakan ini karena pola pikir masyarakat yang kerap menyalahkan korban perempuan dan kurangnya ketegasan pemerintah dalam menangani kasus demikian. Keadilan restoratif tidak berarti menyingkirkan pertanggungjawaban pelaku secara pidana. Tujuan utama keadilan restoratif adalah agar korban merasa dilindungi, oleh karena itu sistem peradilan Indonesia harus lekas berangkat dari ketidakadilan yang seringkali diterapkan. Sebab, merujuk kepada Indeks Supremasi Hukum 2022 tentang penegakkan hukum yang adil, Indonesia menduduki peringkat 64 dari 140 negara. Hal ini memperkuat fakta bahwa pemerintah beserta aparat penegak hukum wajib bekerjasama dengan masyarakat dalam pencegahan ketidakadilan dan tindakan menormalisasikan pemerkosaan. PEMBAHASAN / ANALISIS Sebagai penerus bangsa, remaja diharapkan untuk ikut berperan dalam mewujudkan generasi yang tidak hanya mengenal hukum namun juga menaati aturan yang ada. Presiden B.J. Habibie pernah mengatakan bahwa, "Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi?" Oleh karena itu, jikalau saya diberikan kesempatan untuk menjadi legislator yang memaksimalkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), saya akan mendirikan program "KUAT" (aKU tAat aTuran). KUAT bertujuan agar DPR menjadi tameng perlindungan dan payung hukum bagi korban pemerkosaan agar mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Sebagai wakil rakyat, maka krusial bagi DPR untuk ikut andil dalam melakukan aksi nyata dalam mengedukasi, mensosialisasi, dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, peran DPR perlu diwujudkan melalui 3 fungsi DPR yakni: 1. Fungsi Legislasi DPR sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk merevisi hukum. Oleh karena itu, DPR perlu merevisi UU No. 1 Tahun 2023 tentang perkosaan dengan menitikberatkan efek jera agar pelaku tidak hanya diberikan sanksi penjara dan denda tetapi juga hukuman berupa sanksi sosial yakni kafewambaki untuk memberikan rasa malu bagi pelaku. Selain pidana denda yang wajib dibayar pelaku, DPR juga dapat merevisi KUHP 128
2. 3. dengan menambahkan restitusi untuk korban yang mencakup biaya perawatan, baik secara medis maupun psikologis. Selain itu, saya akan mengusulkan penambahan program "KUAT" pada UU TPKS untuk mendapatkan wewenang sebagai pengawas dan edukator dalam hal edukasi seks agar penjangkauan program dapat terealisasikan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, saya akan mengajukan pembentukan organisasi pemuda bernama We Protect di bawah Komisi VII yang akan menjadi tempat aman bagi remaja untuk bertukar pikiran dan berdiskusi dengan sesamanya dengan harapan agar remaja Indonesia menjadi lebih berliterasi sebagai tonggak pembawa perubahan. Fungsi Anggaran Berdasarkan fungsi anggaran DPR, alokasi dana APBN perlu berlangsung secara efektif untuk mengoptimalkan kegiatan dalam mengedukasi anak muda, mensosialisasikan orang tua, dan memfasilitasi program "KUAT" bersama lainnya. Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), program ini akan menyalurkan APBN, guna menyelenggarakan seminar edukasi seksual secara rutin di seluruh SMP dan SMA Indonesia. Selanjutnya, saya akan mengajukan kegiatan sosialisasi kepada orang tua mulai dari SD sampai SMA dengan tujuan agar hal yang disampaikan kepada siswa juga diajarkan oleh orang tua di rumah untuk menjalin kesepahaman antara pemerintah, sekolah, dan orang tua. lembaga Selain itu, "KUAT" juga akan bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memblokir iklan dan/atau website yang menawarkan konten berbau pornografi yang tidak disertai pengetahuan yang mendalam mengenai hal tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan sejak dini. Tidak hanya itu, "KUAT" akan mengeluarkan edukasi berbasis iklan, newsletter, dan post melalui Instagram agar dapat lebih menarik perhatian remaja. Contohnya instagram @tabu.id yang menyediakan konten pendidikan seks yang jelas disertai visual yang menarik. Fungsi Pengawasan Fungsi pengawasan DPR merupakan salah satu pilar yang terpenting dalam pelaksanaan program "KUAT". Dalam rangka memastikan keberlangsungan dan efektivitas program bagi remaja, saya akan melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan program "KUAT" dan organisasi We Protect. Kemudian, saya akan melakukan rapat bulanan bersama Komisi I beserta KPI dan Komisi VIII bersama KemenPPPA untuk merencanakan kegiatan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja program sehingga terkoordinir baik. 129
KESIMPULAN / SARAN Di balik segala yang kita terima melalui globalisasi, selalu akan ada kejahatan yang harus kita waspadai. Program "KUAT" ada sebagai program untuk rakyat, dari rakyat yang akan mencegah dan mengurangi tingkat pemerkosaan di Indonesia. Seperti hukum yang berjalan secara dinamis maka remaja Indonesia harus menjadi generasi yang bertumbuh menuju perubahan dinamis dengan membentuk kesadaran mulai dari diri sendiri kemudian ke orang lain. Dibutuhkan kerja sama dari masyarakat, remaja, dan pemerintah untuk memastikan keberlangsungan program "KUAT". Sudah saatnya bagi remaja untuk tidak tinggal diam. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita berperan aktif untuk melakukan yang terbaik. Aku dan kamu, bersama mewujudkan Indonesia emas 2045 dengan remaja kenal hukum: taat aturan, masyarakat aman. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA detikJatim, Tim. 2022. Menyayat Hati Ortu Dipaksa Nikahkan Anaknya dengan Pelaku Pemerkosaan. July 21. dengan-pelaku-pemerkosaan. IJRS, Admin. 2021. Mayoritas Perkara Kekerasan Seksual tidak Memperoleh Penyelesaian. March 16. Rahman, Dzulfiqar Fathur. 2022. Sebelum UU TPKS Sah, Tiap Tahun Ada Ribuan Kasus 12. di Perkosaan RI. April Raumin, La Ode, La Ode Monto Bouto, and Bakri Yusuf. 2018. "BENTUK-BENTUK SANKSI SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU MENYIMPANG REMAJA." doi: Societal Jurnal Neo 3 (1): 315-324. Utomo, Selocahyo Basoeki. 2022. Indonesia Peringkat 64 dari 140 dalam Indeks Negara Hukum. October 28. Wulandari, Erika Putri, and Hetty Krisnani. 2020. "KECENDERUNGAN MENYALAHKAN KORBAN (VICTIM-BLAMING) DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI DAMPAK KEKELIRUAN ATRIBUSI." SHARE Social doi: 10 Work Journal (2): 187-197. 130
GEN TAHU (Generasi Tanggap Hukum): Langkah Tuntas Wujudkan Indonesia Emas IKRA FATIA KEKE Muara Bungo, 9 Januari 2006 DAPIL JAMBI SMA NEGERI 3 BUNGO LATAR BELAKANG The state role of law not of man. Negara diatur oleh sebuah hukum bukan oleh manusia. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 "Negara Indonesia ialah negara hukum". Sebagai negara hukum, sudah sepatutnya Indonesia memiliki aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Tapi apakah masyarakat terutama remaja sudah mengenal hukum yang ada? Nyatanya masih marak perilaku kriminalitas, pencurian, penipuan dan pelanggaran lain yang dilakukan masyarakat padahal sudah jelas perilaku tersebut adalah bentuk dari pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang terjadi adalah permasalahan krusial yang akan berdampak pada masa depan bangsa. Apalagi jika pelaku pelanggar hukum ini adalah remaja yang merupakan generasi muda harapan bangsa. Untuk itu diperlukan adanya sikap yang tegas terkait pelanggaran hukum yang terjadi. PERMASALAHAN Menurut data dari Kepolisian RI jumlah kasus tindak pidana di Indonesia pada tahun 2022 sebesar lebih dari 267 ribu kasus tindak pidana. Akhir akhir ini marak sekali berita yang mengabarkan mengenai kenakalan remaja. Seperti contohnya adanya geng motor yang melakukan kegiatan kriminal atau lebih dikenal dengan istilah gangster. Dilansir dari Media Indonesia yang memberitakan adanya tindakan gangster mengacungkan senjata tajam kepada warga tak bersalah di Kota Jambi. Pelaku tindakan gangster dinilai melakukan tindakan ini karena krisis identitas atau eksistensi yang ingin didapat. Tak jarang tindakan gangster ini hampir bisa ditemui di semua wilayah Indonesia. Penegak hukum seperti halnya 131
kepolisian juga sudah cukup andil dalam memberantas tindakan gangster tersebut. Namun tidak dapat di pungkiri tindakan ini akan terus terjadi bahkan mungkin pelaku gangster akan mencari cara terbaru untuk menuntaskan aksinya. Ai Maryati Solihah, ketua KPAI mengamati anak pada masa saat ini tak lagi sekedar menggunakan kekerasan untuk menunjukkan jati diri. Mereka bahkan siap membunuh lawan untuk membuktikan diri. Ia juga mengungkapkan "Ini yang saya soroti sebagai kenakalan remajanya mengarah pada praktik melawan hukum". Pernyataan tersebut menjadi bukti lemahnya pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan remaja. Dalam hal ini DPR sebagai lembaga penyusun undang undang baru saja mengesahkan UU No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengatur mengenai perbuatan pidana. Namun tak banyak remaja mengenal bahkan merasa terikat oleh pidana yang telah diatur. Selain itu minimnya kesadaran hukum di Indonesia disebabkan oleh masyarakat yang kurang puas terhadap aturan hukum yang dibuat. Masyarakat juga kurang percaya dengan kinerja lembaga negara khususnya aparat penegak hukum sehingga tidak tercapainya tujuan dalam rangka pemenuhan hukum yang berkeadilan. PEMBAHASAN / ANALISIS Masalah pelanggaran hukum tersebut bukan hanya suatu masalah biasa. Jika pelanggaran hukum terus terjadi maka kualitas hukum di Indonesia akan menurun. Sudah seharusnya pemerintah bersikap tegas terkait pelanggaran yang ada. Dan juga keadilan sangat diperlukan dan merupakan hak mutlak dalam penegakan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 rumusan pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dalam hal ini asas Equality Before the Law yaitu hak berkedudukan sama di mata hukum harus terus dikedepankan dalam rangka pemenuhan hukum yang berkeadilan. Selain hak, sebagai warga negara juga mempunyai kewajiban untuk mentaati hukum yan berlaku. Hal ini sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 rumusan pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Payung hukum yang sah sebenarnya sudah ditetapkan. UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai pengganti UU No 1 tahun 1946 atau KUHP buatan Belanda menjadi titik kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Namun masih banyak elemen masyarakat yang mengkritik UU tersebut. Untuk itu peran DPR sangat diperlukan, dalam hal ini saya mempunyai program unggulan yang menggandeng Komisi III DPR RI, KEMENHUMKAM, 132
KOMINFO dan Kepolisian. Dalam pembuatan aplikasi GEN TAHU (Generasi Tanggap Hukum). yang akan menjadi platform edukasi dan aduan masyarakat mengenai pelanggaran hukum yang terjadi. Aplikasi ini diharapkan akan memproses pelangaran hukum yang ada secara tepat dan waktu yang cepat. Sesuai dengan fungsi dan wewenang DPR maka yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Fungsi Legislasi 2. Merevisi UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan menambahkan edukasi hukum disetiap pasal yang memat sanksi pidana. Dan akan mengkaji ulang pasal KUHP yang dinilai sebagai pasal karet yang akan merampas hak bersuara warga negara. Saya juga akan mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk mendengar suara rakyat mengenai regulasi penegakan hukum. Fungsi Anggaran Dalam fungsi ini DPR RI akan mengalokasikan dana APBN dalam rangka pemenuhan hukum yang berkeadilan dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Untuk peningkatan SDM di dalam lembaga penegak hukum sehingga nantinya penegak hukum yang ada memanglah orang yang berkompeten dalam penanggulangan penegakan hukum 3. 2) Mengadakan seminar dan pelatihan tentang kesadaran pelanggaran dan penegakan hukum. Dan juga mensosialisasikan UU No 1 tentang KUHP dalam seminar tersebut agar masyarakat mengenal hukum yang berlaku Pembuatan aplikasi Generasi Tanggap Hukum (GEN TAHU) yang telah dirancang. Fungsi pengawasan 3) Dalam hal ini, DPR RI akan mengawasi jalannya UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Apakah undang undang tersebut sudah memenuhi aspirasi masyarakat dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan hukum pidana. DPR RI juga akan melakukan pengawasan terhadap pengalokasian dana APBN yang sudah ditentukan dan pengawasan berjalannya aplikasi Generasi Tanggap Hukum (GEN TAHU) serta pengawasan terhadap lembaga penegak hukum baik yang berada di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. KESIMPULAN / SARAN "Fiat Justitia et pereat mundus" meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Untuk itu tidak hanya lembaga negara saja yang harus mengusahakan terciptanya hukum yang berkeadilan. Masyarakat juga harus sama sama mengusahakan pemenuhan hukum yang berkeadilan sehingga tercipta suasana yang tertib, aman dan nyaman. Sebagai generasi muda harapan bangsa, remaja 133
harus selalu memiliki sikap bersatu, cerdas dan optimis demi terciptanya langkah tanggap hukum yang tuntas untuk mewujudkan Indonesia emas. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Zaid Afif. Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol.2 No.5. Juli-Desember 2018. Undang - Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) 276507-kasus-pada-2022 134
Pentingnya Partisipasi Remaja dalam Memahami Hukum dan Menghindari Perilaku Menyimpang ANINDITA Bandung, 15 November 2005 DAPIL JAWA BARAT I SMA NEGERI 2 BANDUNG LATAR BELAKANG Fenomena kenakalan remaja di Indonesia dapat menimbulkan berbagai masalah yang mengancam kehidupan sosial dan keamanan masyarakat. Salah satu dampak buruk yang paling mengancam adalah risiko kejahatan di kalangan remaja, seperti kasus pencurian, perkosaan, tawuran dan narkoba yang harus menjadi perhatian khusus bagi pengambil kebijakan dan masyarakat. Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang mesti berperan penting guna mewujudkan negara aman dan sejahtera. Tingkat kriminalitas remaja dan perilaku menyimpang lainnya harus disikapi dengan bijak, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai langkah pencegahan kenakalan remaja, penting untuk melibatkan generasi bangsa supaya memahami hukum dan taat terhadap aturan yang berlaku. PERMASALAHAN Jika remaja tidak mendapatkan akses pendidikan yang cukup memadai dan kurang mengetahui hukum, tentu mereka cenderung menjadi individu yang tidak memahami akibat dari perbuatannya dan bisa merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (2017) menyatakan bahwa kenakalan remaja terjadi pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan pengangguran tinggi di perkotaan. Selain itu, dampak negatif lingkungan juga menjadi faktor penyebab kenakalan remaja. Lingkungan yang kurang mendukung perkembangan positif remaja seperti adanya pergaulan yang menyimpang, pengaruh negatif internet, serta mudahnya tersedia obat-obatan terlarang dapat membuat mereka melakukan tindakan yang tidak pantas. Kurangnya pengawasan orang tua juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya kasus kenakalan remaja. Orang tua yang terlalu sibuk bekerja atau 135
kurang memahami dengan baik terkait cara membesarkan anak pun dapat menyebabkan remaja lalai dan mencari perhatian di tempat yang salah. Sebuah studi tahun 2019 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa faktor keluarga yang tidak harmonis dan rumah tangga yang berantakan menjadi penyebab utama kenakalan remaja di Indonesia. PEMBAHASAN / ANALISIS Dengan adanya masalah kenakalan remaja dan dampak yang ditimbulkan, perlu adanya perhatian serius dari berbagai pihak, baik secara individu, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, maupun pemerintah. Langkah-langkah untuk mencegah kenakalan remaja perlu dilakukan, seperti dengan pemberian pendidikan yang berkualitas, pembinaan positif dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat, serta keterlibatan aktif orang tua dalam mengawasi anak-anaknya. Jika saya terpilih menjadi DPR RI, saya akan melakukan beberapa hal untuk mewujudkan "Remaja Kenal Hukum, Taat Aturan, Masyarakat Aman" guna menghindari kenakalan remaja di Indonesia. Fungsi Legislasi: Menyusun undang-undang perlindungan dan penegakan hukum remaja: Saya akan berusaha mendorong penyusunan undang-undang yang lebih khusus mengenai perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kenakalan remaja. Undang-undang ini akan memberikan landasan hukum yang lebih solid dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kenakalan remaja. Mendorong peran aktif lembaga pendidikan dalam memperkenalkan hukum pada remaja: Saya akan mendorong lembaga pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi, untuk mengintegrasikan pengetahuan tentang hukum dan aturan dalam kurikulum mereka. Ini akan membantu remaja memahami pentingnya hukum dan aturan dalam kehidupan sehari-hari mereka. • Mengembangkan program edukasi tentang legalitas dan dampak dari pelanggaran hukum untuk remaja: Saya akan mendukung program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang legalitas serta konsekuensi dari melanggar aturan-aturan yang berlaku. Program ini dapat diselenggarakan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga pemerintah terkait, dan organisasi masyarakat sipil. Fungsi Anggaran: Mengusulkan alokasi anggaran yang memadai untuk program pembinaan remaja: Saya akan memperjuangkan alokasi anggaran yang cukup untuk pendidikan dan pelatihan remaja dalam pemahaman hukum dan ketaatan 136
terhadap aturan. Dengan begitu, program-program pembinaan dan rehabilitasi remaja dapat dilaksanakan secara efektif. Mendorong pembentukan dana khusus untuk pencegahan dan penanganan kasus kenakalan remaja: Saya akan mengusulkan pembentukan dana khusus yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kasus kenakalan remaja. Dana ini dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan, rehabilitasi, serta pengembangan inovasi dalam bidang pemahaman hukum bagi remaja. Mengawal penggunaan anggaran dengan memastikan efektivitas dan transparansi: Saya akan berkomitmen untuk mengawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk program-program terkait kenakalan remaja. Dalam hal ini, saya akan memastikan bahwa anggaran digunakan dengan efektif dan transparan demi mencapai tujuan mewujudkan remaja yang mengenal hukum dan taat aturan. Fungsi Pengawasan: Memastikan penegakan hukum yang adil bagi remaja: Saya akan melaksanakan fungsi pengawasan dengan memantau dan mengawal penegakan hukum terhadap kasus kenakalan remaja. Saya akan memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap remaja dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan bijak agar hak-hak mereka tetap terjamin. Memantau kinerja institusi terkait dalam penanganan kasus kenakalan remaja: Saya akan secara aktif mengawasi kinerja lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan, untuk penanganan kasus kenakalan remaja. Dalam hal ini, kinerja mereka akan saya perhatikan dengan mengarah pada aspek proporsionalitas, efisiensi, dan keadilan. • Melakukan pemantauan terhadap program pembinaan dan rehabilitasi remaja: Saya akan memantau pelaksanaan program pembinaan dan rehabilitasi remaja untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya. Pemantauan ini akan membantu memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan memiliki dampak positif dan memberikan manfaat rasa optimal bagi remaja yang terlibat. Peran DPR RI dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menghindari kasus kenakalan remaja. KESIMPULAN / SARAN Pencegahan kenakalan remaja sangat penting untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. Perlunya melibatkan remaja dalam memahami dan menaati aturan. Menerapkan hukum yang adil pun dibutuhkan terhadap kasus 137
kriminalitas remaja sebagai upaya dalam memberikan efek jera. Dengan hal ini, diharapkan setiap pemuda Indonesia dapat menjadi generasi yang positif dan memahami konsekuensi dari akibat perbuatannya. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA P Lestari Indonesia." Dari article/view/3649, diakses pada 28 Juli 2023. (2012). "Fenomena Kenakalan Remaja di Ashefa Griya Pusaka. (2020). "Dampak Negatif Kenakalan Remaja, Apa Saja?". Dari gga%20masa%20depan%20suram , diakses pada 30 Juli 2023. W Enembe (2018) "Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kenakalan." Dari , diakses pada 30 Juli 2023. Susanto, B. (2020). "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat." Dari artikel_hukum/detail/kesadaran- , diakses pada 30 Juni 2023. SUMARA diakses pada 1 Agustus 2023 DS (2017). "Kenakalan Remaja dan Penanganannya. Dari , download/14393/6947 138
RSUM+ (Remaja Sadar hukUM) Aplikasi Satu Pintu Edukasi Hukum Berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Discussion Forums Dalam Upaya Pengenalan Hukum Kepada Remaja ZAIDAN HABIBI KHALILULLAH Bandung, 15 Juli 2006. DAPIL JAWA BARAT II SMAN 2 Lembang LATAR BELAKANG "Saya diajak pak, saya diajak" ujar seorang pemuda, diperiksa terkait tawuran antar-pelajar, usai terjaring patroli malam yang disiarkan salah satu program televisi dokumenter tentang kepolisian. Penggalan dari program televisi tersebut membuka mata kita akan status quo Indonesia saat ini, dimana edukasi hukum masih merupakan barang mewah yang tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap hal tersebut, tak terkecuali remaja. Terbukti, maraknya kasus kriminalitas dengan keterlibatan remaja dari pelanggar lalu lintas di Ponorogo hingga pengedar narkoba di Bandung Barat. Padahal, masa remaja merupakan fase transisi menuju dewasa, dimana krisis identitas acapkali terjadi. Kondisi tersebut sangat membutuhkan pemahaman hukum yang mumpuni, agar remaja tidak terjatuh pada jurang kriminalitas. Tindak kriminalitas remaja tentunya menimbulkan keresahan di masyarakat. Pada jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas, 84,3% responden menyatakan bahwa tindak kriminal yang melibatkan remaja level mengkhawatirkan dan menimbulkan keresahan. Terciptanya rasa aman di tengah masyarakat, merupakan urgensi untuk segera mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan ini. telah mencapai Di sisi lain, Percepatan sektor digital Indonesia, disokong kemunculan artificial intelligence (AI). Remaja merupakan Digital Natives (DNs) Generation, menjadikan teknologi hal yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Teknologi merupakan wadah bagi remaja, pada aplikasi discussion forums seperti 139
twitter, terbukti memiliki dampak pada wawasan kebangsaan remaja, melalui konten yang menyuguhkan pola pikir segar dalam penanganan isu-isu nasional. Teknologi juga merupakan jalan pintas dalam proses penyebaran informasi. Sebut saja, teknologi AI ChatGPT yang dalam kurang dari 10 detik, dapat memberikan informasi dengan spesifik sesuai arahan pengguna. Teknologi sebagai sarana penyebaran informasi bak pisau bermata dua, perkembangan ini dapat dimanfaatkan untuk penyebaran informasi positif atau sebaliknya. Maka dari itu, teknologi merupakan media strategis dalam proses pengenalan hukum pada remaja. PERMASALAHAN Gambar 1: Hasil Riset Pertama Saat ini, edukasi hukum merupakan salah satu langkah strategis dalam menaggulangi kriminalitas remaja. Namun sayang, kita dihadapkan dengan status quo yang jauh dari apa yang kita cita-citakan. Edukasi hukum belum menjadi hal lumrah di kalangan generasi muda. Saya melakukan riset untuk mengetahui persepsi remaja terhadap hukum, berjudul "SURVEI TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPERCAYAAN REMAJA TERKAIT HUKUM" dimana 80.2% dari 323 responden beranggapan hukum sulit dipahami, anggapan skeptis tersebut secara tidak langsung menciptakan barrier, penghambat proses pemahaman hukum pada remaja. PEMBAHASAN / ANALISIS Langkah perbaikan paling dini, dalam proses pengenalan hukum pada remaja adalah menghilangkan pandangan skeptis remaja bahwa hukum sulit dipahami. Permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan memfasilitasi generasi muda, wadah layaknya sosial media berisikan pengenalan hukum bagi remaja. Apabila saya mendapat kepercayaan rakyat untuk menjadi anggota 140
legislatif, saya akan mencanangkan Aplikasi RSUM+ (Remaja Sadar hukUM) sebagai program kolaborasi DPR-RI dan Kemenristekdikbud sebagai langkah awal pengenalan hukum pada remaja. ● USER INTERFACE (UI) APLIKASI RSUM+ Gambar 2 dan 3: User Interface aplikasi RSUM+ Aplikasi satu pintu edukasi hukum dengan User Interface (UI) kekinian, berisikan konten pengenalan hukum bagi remaja berbasis artificial intelligence (AI) dan discussion forums. User Interface (UI) simple, sesuai preferensi generasi muda, berperan pada tingkat kenyamanan dan durasi yang dihabiskan remaja pada aplikasi. Sedangkan, AI memiliki peran krusial dalam proses penyebaran informasi 141
aktual dan faktual tentang hukum bagi remaja. Konsep discussion forums berperan pada edukasi hukum melalui diskusi antar user terkait pemberitaan hukum hingga pembahasan RUU terbaru. Dalam upaya pengenalan hukum pada remaja, saya mengoptimalkan tiga fungsi DPR-RI yang mencakup: 1. Fungsi Legislasi ● Perundangan legalitas aplikasi
Membuat perundangan panduan penggunaan dan legalitas aplikasi RSUM+ sebagai platform edukasi hukum serta komunikasi antar pemerintah dan sipil. Badan hukum yang jelas menjamin bahwa aplikasi RSUM+ sah di mata hukum. Revisi UU tentang sistem pendidikan
Merevisi UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12, menambahkan ayat "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan pendidikan hukum sesuai perundangan yang berlaku di Indonesia" Koordinasi dan Kolaborasi Melalui poin pertama, dalam badan hukum yang menjamin penerapan aplikasi RSUM+, DPR-RI berkoordinasi dan berkolaborasi bersama Kemendikbudristek untuk nantinya dapat meregulasikan muatan pendidikan hukum pada kurikulum merdeka, dengan pemanfaatan aplikasi RSUM+. 2. Fungsi Anggaran ● Pengalokasian APBN dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi RSUM+ Pemaksimalan fungsi anggaran dari DPR-RI, diwujudkan dengan pengalokasian APBN dalam sosialisasi, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi RSUM+, aplikasi RSUM+ termasuk ke aplikasi layanan masyarakat dengan output pemahaman masyarakat (remaja) terhadap penerapannya, membutuhkan suntikan alokasi dana yang memadai sehingga dapat mencapai output yang dituju. hukum yang meningkat. Dalam 3. Fungsi Pengawasan ● Pengawasan total perundangan sebagai badan hukum aplikasi RSUM+ Fungsi pengawasan adalah fungsi prioritas yang menentukan kedepannya, keberlangsungan program kemajuan dan pemaksimalan fungsi pengawasan di wujudkan dengan maximum surveillance pada aturan perundangan sebagai badan hukum, yang ini 142
saya rancang untuk aplikasi RSUM+ pada fungsi legislasi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya demi generasi paham hukum. Pengawasan dan Evaluasi terhadap implementasi alokasi APBN serta progress menuju tujuan akhir dari aplikasi RSUM+ Setelah aplikasi ini disosialisasikan ke masyarakat, aplikasi ini tidak boleh ditelantarkan, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan pada aplikasi RSUM+ terutama pada implementasi alokasi APBN serta output yang dihasilkan dari penerapan aplikasi ini kepada pemahaman remaja terhadap hukum akan terus dilaksanakan. Hal ini berpengaruh pada pengembangan aplikasi RSUM+ kedepannya. Pengawasan dan evaluasi yang dimaksud, adalah berupa rapat evaluasi bersama instansi terkait, untuk mencari apa saja aspek yang perlu dikembangkan atau bahkan dihilangkan. KESIMPULAN / SARAN Remaja saat ini, generasi yang di gadang-gadang akan menjadi generasi perealiasi Indonesia Emas 2045, pemahaman hukum yang mumpuni merupakan bekal awal untuk mencetak penerus bangsa cemerlang berwawasan hukum yang akan menciptakan rasa aman di masyarakat. Pengenalan hukum terhadap remaja demi Indonesia eman berkeadilan dengan pemaksimalan tiga fungsi DPR-RI, merupakan visi utama saya, apabila terpilih menjadi anggota legislatif. Selain itu, kita juga tidak bisa menutup mata atas arus digital yang sedang membawa Indonesia berlayar menuju masa emasnya. Indonesia di proyeksikan bertransformasi menjadi negara digital pada 2024, melalui peta jalan Indonesia digital 2021-2024, pemanfaatan teknologi dalam fokus pengenalan hukum kepada remaja melalui aplikasi RSUM+ sebagai platform satu pintu pengenalan hukuum berbasis artificial intelligence dan discussion forums menjadi misi utama saya, jika nantinya terpilih menjadi anggota DPR-RI. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?" REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Pelaku Tawuran Ini Nekat Melukai Kepala Polisi Saat Dikejar - 86, diakses dari diakses pada 22 Juli 2023 Dani Julius Zebua. Hari Pertama Operasi Patuh Progo, Banyak Pelajar yang diakses dari karena 224155678/hari- Terjaring, Helm, mayoritas?page=all, diakses pada 22 Juli 2023 Mayoritas 143
Yefta Christopherus Asia Sanjaya, 17 Pelajar SMA Ditangkap karena Narkoba, Beli dari Barang diakses pada 22 Jul 2023 di Media Sosial, diakses Yohanes Advent Krisdamarjati, Kejahatan Jalanan oleh Remaja yang Meresahkan dari Warga, remaja-yang-meresahkan-warga, diakses pada 20 Juli 2023 diakses (Prensky, 2001), dalam Supratiwi, M., dkk. (2020). Parenting in Digital Era: Issues and challenges in educating digital natives. Jurnal Psikologi TALENTA, 5(2), 112.diakses dari 5e132a4.pdf, diakses pada 20 Juli 2023 Rizqiyah, N., & Dewi, D. A. (2021). Pengaruh media sosial twitter terhadap wawasan kebangsaan remaja Indonesia dari perspektif psikologi sosial. Journal on Education, 3(3), 230-235. Diakses dari index.php/joe/article/view/372/283 diakses pada 20 Juli 2023 "SURVEI TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPERCAYAAN REMAJA TERKAIT HUKUM" dapat tautan: diakses pada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional, Pasal 12. 2003. Jakarta: Republik Indonesia Leski Rizkinaswara, Kominfo Beberkan Enam Arah Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, diakses dari diakses pada Senin, 23 Juli 2023 144
Bersama Ka-RAMBU Wujudkan Remaja Taat Hukum untuk Bangsa Indonesia Bebas dari Perundungan ANTIK NAILA BALQIS Bandung, 21 September 2006 DAPIL JAWA BARAT II SMAN 1 BALEENDAH LATAR BELAKANG Peran remaja sebagai investasi masa depan merupakan ujung tombak sekaligus komponen penting kemajuan dan pembangunan bangsa. Tetapi, mirisnya di era sekarang ini masih banyak remaja yang buta akan hukum dan mengakibatkan maraknya penyimpangan sosial. Hukum sendiri adalah pedoman tingkah laku dan tata pergaulan sosial. Secara filosofis bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat sekitar. Adapun secara fungsional, hukum mampu mengayomi sekaligus sebagai sarana ketertiban dan sarana pembangunan. Salah satu kasus tentang pelaggaran hukum yang menjadi sorotan hari ini adalah kasus perundungan, dmana pelaku dan korbannya mayoritas dari kalangan remaja. Hal ini menarik perhatian saya dari sekian banyak kasus hukum karena belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang perundungan ini. PERMASALAHAN Berdasarkan data dari Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) di tahun 2018 indonesia menduduki peringkat kelima dari 78 negara dengan presentase 41,1 persen pelajar pernah terkena kasus perundungan. Menurut survey Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018, 84% anak pada grup usia 12-17 menerima perlakuan perundungan dalam dunia pendidikan Indonesia. Contoh kasus perundungan di awal tahun 2023 terjadi di bangku SMA yang menimpa siswi kelas XI berinisial SSR yang mengalami perundungan secara fisik 145
dan psikis yang mengakibatkan gangguan kesehatan mental sehingga harus didampingi psikiater. Kasus tersebut masih salah satu dari sekian banyaknya kasus perundungan yang terjadi di tingkat sekolah, tidak sedikit pula korban yang berakhir meninggal dunia. Berikut adalah akar dari permasalahan maraknya perundungan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1. Kurangnya pengetahuan remaja terhadap hukum, tidak mengetahui perbuatan apa yang masuk kategori pelanggaran dan tidak. Kurangnya pengetahuan prosedur yang harus ditempuh, jika menjadi korban perundungan, sehingga korban hanya diam, dan ini menjadikan perundungan semakin marak. Kurang pedulinya lingkungan sekitar terhadap kasus perundungan, karena dianggap hanya ke isengan remaja. 2. 3. PEMBAHASAN / ANALISIS Perundungan yang terjadi di sekitar kita bisa dibagi menjadi dua kategori yaitu perundungan verbal dan perundungan fisik. Berkaitan dengan perundungan fisik, sebagai sanksi hukumnya sudah diatur dalam KUHP pasal 355 ayat (1) tentang penganiayaan berat, pasal 352 tentang penganiaayan ringan, pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan, dan masih banyak pasal lainnya yang berkaitan dengan sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dari mulai ringan sampai berat. Berkaitan dengan perundungan yang bersifat verbal, pelaku dapat dijerat dengan KUHP pasal 335 ayat (1) tentang perlakuan tidak menyenangkan. Sanksi bagi pelaku perundungan baik fisik maupun verbal cukup berat. Namun, hal itu seakan tidak menjadikan orang jera atau takut untuk melakukan tindak pidana perundungan. Seseorang bisa jera jika sudah mendapatkan sanksi, seseorang takut jika sudah mengetahui beratnya sanksi pelaku penganiayaan. Dengan demikian, bisa diambil sebuah kesimpulan sementara bahwa bisa jadi maraknya perundungan dikarenakan tidak tahu bahwa perbuatan itu adalah termasuk pada pelanggaran hukum. Penanggulangan perundungan bisa dilakukan secara represif dan preventif, untuk langkah represif yang berlandaskan Pancasila terkhususnya sila kedua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta UUD NRI tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) tentang hak bagi warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum, dapat dibuatkan undang-undang mengenai perundungan dan diberikannya sanksi yang tegas bagi pelakunya serta memberikan konselling bagi pelaku maupun korban perundungan Untuk langkah preventif sebagai upaya mensukseskan penanggulangan perundungan di kalangan remaja, penulis ingin membentuk sebuah komunitas 146
yang dinamai Ka-RAMBU yang merupakan akronim dari komunitas remaja memberantas bullying, dimana komunitas ini nanti akan terisi oleh 5 orang perwakilan dari setiap sekolah, tanpa terlewat satupun sekolah. Ka-RAMBU akan menjadi tutor sebaya bagi remaja untuk melek hukum tentang tindak pidana perundungan, agar meminimalisisr pelaku maupun korban perundungan dari kalangan remaja. Adapun gagasan penulis tentang penanggulangan perundungan melalui tiga fungsi DPR: 1. Fungsi Legislasi. Sanksi pidana bagi pelaku perundungan memang sudah ada, namun rupanya belum memberikan efek jera. Oleh karenanya, melalui fungsi legislasi DPR sebagai penanggulangan bersifat represif, dibuatkan undang- undang khusus tentang perundungan, yang meliputi: (1) jenis perundungan, (2) sanksi bagi pelaku perundungan, (3) sanksi bagi lembaga yang mengabaikan terjadinya perundungan, (4) mekanisme pelaporan bagi korban perundungan dan (5) rehabilitasi mental bagi korban perundungan. Berkaitan dengan sosialisasi undang-undang perundungan dan sebagai tindakan prefentif, diatur pula dalam undang undang tersebut tentang komunitas yang akan melakukan sosialisasi, serta membantu korban perundungan dalam merehabilitasi mentalnya, penulis mengajukan adanya Komunitas Remaja Membasmi Bullying (Ka-RAMBU). Fungsi Anggaran 2. 3. Melalui fungsi anggaran DPR melalui badan anggaran mengalokasikan dana APBN untuk pembuatan dan sosialisasi undang-undang anti perundungan, juga mengalokasikan dana bagi komunitas yang akan mensosialisasikannya agar semua remaja dan elemen masyarakat tahu tentang undang-undang anti perundungan ini. Fungsi Pengawasan Melalui fungsi pengawasan DPR, memastikan bahwa semua anggaran yang telah dianggarkan untuk pemberantasan perundungan terserap dalam program-program baik itu yang bersifat preventif maupun represif. Selain itu, DPR mengadakan rapat koordinasi dengan Ka-RAMBU, setiap 3 bulan sekali. Rakor ini dilakukan melihat dan membahas progress kegiatan yang dilakukan oleh Ka-RAMBU. Oleh karena itu, Ka-RAMBU akan menjadi kepanjangan tangan DPR dalam mensosialisasikan Undang-Undang anti perundungan, membantu remaja agar bersikap tegas pada diri dan orang lain agar tidak menjadi korban perundungan, membantu remaja korban perundungan untung mengadukan kepada yang berwajib dan membantu remaja korban perundungan untuk mehabilitasi 147
mentalnya. Dalam melaksanakan program tersebut, ada 3 instansi yang melakukan kolaborasi yang terdiri dari legislatif dan eksekutif. Dari legislatif yaitu Komisi 3, Komisi 10 serta Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. KESIMPULAN / SARAN Kekacauan yang terjadi dalam masyarakat, salah satu sebabnya adalah tidak patuhnya masyarakat terhadap hukum. Pelaku pelanggaran hukum, bervariasi usianya dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Salah satu kasus yang sering terjadi di kalangan remaja adalah kasus perundungan, meskipun sanksi bagi pelaku sudah diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP. Hal ini yang menjadi akar permasalahan diperlukannya undang-undang khusus perundungan, dimana dalam undang-undang tersebut diatur langkah-langkah penanggulangan perundungan baik secara preventif maupun represif. Sebagai langkah lanjutan untuk sosialisasi undang-undang anti perundungan di kalangan remaja, maka perlu dibuatnya sebuah komunitas yang beranggotakan remaja, dalam hal ini saya mengusulkan dibentuknya Ka-RAMBU yang merupakan akronim dari Komunitas Remaja Membasmi Bulliying. Sebagai penutup saya ingin mengajak remaja untuk bahu membahu memberantas perundungan demi terwujudnya generasi emas, serta Indonesia yang aman dan sejahtera. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Artidjo Al-Kostar, Identitas Hukum Nasional, Jakarta:1997, Fakultas hukum UI. Do bullying effect on student achievement in Indonesia? Analysis based on PISA 2018. Perundungan dan Gerakan Literasi. detail/ C7%25. Awas! Ini Daftar Kasus Bullying Anak di Sekolah Indonesia 2023. 2023-gMdf Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 1945. &id=11732 148
Tawuran? Masih jaman? Saatnya, legislator buktikan. Berantas tawuran dengan aksi nyata! Rizka Rahmawati Shavendira Bogor, 15 September 2006 DAPIL Jawa Barat III SMAN 7 Bogor LATAR BELAKANG "Kita bantai mereka malam ini. Udah pada siap belum? Tunjukkin siapa kita!" "Kita udah siap nih." "Oke sip, cuss berangkat." Sekelompok remaja merencanakan aksi tawuran pada pukul 11 malam di titik lokasi yang telah ditentukan. Percakapan daring yang dilakukan adalah untuk memberi kabar satu dengan yang lainnya. Dimana para remaja bersiap sebelum melakukan aksi tersebut. Mereka berkumpul dan masing-masing sibuk menyembunyikan senjata tajam pada setiap sudut lokasi, hingga di tubuh bagian belakang yang di tutupi oleh pakaian. Terjadinya tawuran antar pelajar berulang kali didengar oleh masyarakat. Ada banyak sekali aksi, cerita, dan peristiwa tawuran yang kini kerap dilakukan. Remaja merupakan peralihan dari fase anak anak menuju dewasa. Pada fase ini banyak remaja mencoba hal-hal baru untuk mencari jati diri. Seperti norma- norma yang di terapkan masyarakat. Norma-norma yang ada bermaksud untuk menjaga dan menertibkan masyarakat. Akan tetapi, banyak remaja yang tidak menyadari dan mengerti betapa perlunya menaati norma-norma yang ada, karena akan berdampak pada diri mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya. Apa alasan tawuran terjadi? Aksi tawuran adalah aksi yang tidak dapat di benarkan. Aksi tersebut dapat membahayakan nyawa, ataupun orang sekitar. Menurut buku "The Case Againts Adolescene" pernyataan yang didapat dalam buku tersebut adalah, jika di Amerika para orang tua mendidik dengan cara membatasi remaja secara berlebihan, sehingga mereka terbatas untuk melakukan inginkan. Bukan berarti dengan mendidik remaja dengan hal hal yang 149
memanjakannya, memberi semua yang mereka inginkan atau seperti anak kecil. Karena mendidik dengan cara seperti ini dapat berdampak buruk pada mereka menyebabkan hal hal yang tidak diinginkan seperti, berontak atau bergantung pada orang lain. Alasan terjadinya tawuran pada remaja terdapat tiga aspek yang harus diselidiki. Yaitu, pertama kondisi kejiwaan pelaku. Kedua, kondisi sekolah dan sekitarnya yang paling banyak mempengaruhi pelaku. Ketiga, lingkungan fisik yang mengitari remaja. Para remaja masih mencari jati diri yang sejatinya belum memahami sepenuhnya mana yang benar dan mana yang salah, seringkali remaja gampang dipengaruhi oleh contoh-contoh yang ada, sehingga dijadikan panutan. PERMASALAHAN Seringkali remaja masih belum memahami pentingnya norma-norma atau aturan yang ada. Adapun, faktor penyebab remaja belum memahami pentingnya taat aturan antara lain, pemahaman tentang norma dan hukum yang kurang, terjurumus pada pergaulan yang negatif, dan orang tua atau guru cenderung kurang memberikan perhatian maupun pengawasan. Sehingga, menyebabkan para remaja melakukan hal atau tindakan yang tidak diinginkan seperti melanggar aturan hukum. Salah satunya adalah tawuran. Pelaku dari tawuran biasanya adalah remaja yang masih dibangku sekolah. Meurut informasi yang di dapatkan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2011 terdapat 399 kasus yang terjadi mengenai tawuran. Terjadi peningkatan di Jabodetabek pada kasus tawuran antar pelajar membandingkan 128 kasus yang terjadi pada tahun 2010. Ditemukan 82 korban yang meninggal dunia akibat terjadinya kasus kekerasan antar SMP dan SMA. Pada tahun 2012 ditemukan jumlah korban tewas sebanyak 17 orang akibat 103 kasus tawuran. Menurut data yang di dapatkan dari Komnas pada Januari sampai Oktober 2013, terdapat belasan pelajar yang menjadi korban atas terjadinya kasus tawuran. Maraknya terjadi tawuran diakibatkan dari hal-hal kecil. Dikutip dari peneliti psikologi Universitas Indonesia. Tawuran biasanya terjadi dari saling ejek, awal bercandaan kecil, nonton konser, pertandingan, kerusuhan, rebutan wanita, hingga yang suatu hal yang sangat kecil seperti hanya menatap dengan sesama pelajarpun dapat mendorong terjadinya tawuran. Dari hal-hal kecil tersebut banyak remaja menjadikannya sebagai awal sebuah tantangan. Kini, masih banyak lagi hal-hal yang mengakibatkan terjadinya tawuran. Selain alasan-alasan tersebut, adapun hal yang kerap menjadikan aksi tawuran terjadi. Yaitu, tradisi yang sudah turun-temurun pada sekolahnya, biasanya taradisi tersebut didukung oleh solidaritas yang tinggi dimana terdapat sejarah senior yang turun kepada juniornya sehingga tawuran sebagai bentuk balas dendam dari senior belalui juniornya 150
PEMBAHASAN / ANALISIS Generasi muda menjadi salah satu modal terpenting bagi bangsa Indonesia. Karena mereka yang akan menentukan masa depan Indonesia. Menciptakan generasi yang memiliki karakter kuat dan paham pada aturan hukum akan menjadikan mereka memiliki prinsip, ketegasan, serta pola pikir negara untuk mengambil setiap keputusan yang terbaik untuk Indoensia. Segala perilaku remaja saat ini di contohi sebagai penentu utama dalam penerus bangsa. Degan memperhatikan hukum atau norma-norma yang berlaku, juga taat pada aturan merupakan salah satu tindakan menuju generasi muda penerus bangsa. Remaja perlu mengetahui fungsi dari norma atau aturan yang ada. Sikap tersebut perlu ditanamkan sejak dini sebab bertujuan untuk melindungi diri sendiri dan menjaga ketertiban masyarakat. Upaya ini dapat disalurkan melalui pengawasan serta pendidikan dari sekolah yaitu guru maupun orang tua. Memberikan pemahaman tentang norma dan hukum kepada remaja juga perlu dilakukan. melalui pembelajaran yang ada disekolah ataupun kegiatan ekstrakulikuker akan memberikan pemahaman kepada para remaja berkaitan dengan norman, aturan, ataupun hukum yang bersangkutan. Solusi mengenai regulasi kenakalan remaja pada tawuran dapat diusulkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang terkait dengan pasal 170 KUHP. Sesuai dengan ketentuan pembatasan menurut hukum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Implementasi fungsi DPR dalam penanganan masalah tawuran dikalangan remaja sebagai berikut : 1. Fungsi legislasi : Sesuai dengan adanya fungsi DPR RI yang memiliki hak untuk mengajukan, dan mengubah suatu rancangan undang-undang. Apabila saya terpilih menjadi anggota DPR maka, saya akan memaksimalkan hak yang dimiliki dengan membahas dan mengusulkan Undang-Undang yang terkait. Selain memaksimalkan Undang-Undang, saya akan mendirikan PROBETA. Probeta adalah program berantas tawuran. Program ini berupa mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang berfokus pada remaja dengan melakukan kegiatan yang berbeda, seru, dan disukai remaja. Dengan mendirikannya program ini hasil dari tujuan akan lebih maksimal dan optimal. Karena, jika hanya mengandalkan sosialisasi dengan presentasi saja, kegiatan tersebut cenderung terdengar membosankan bagi para remaja. Sebagai contoh dari kegiatan tersebut adalah kompetisi poster atau iklan "stop tawuran", melakukan sosialisasi dengan bermain games yang bertema "hindari pergaulan mengarah tawuran", mengadakan teater yang bercerita "penyesalan" dimana keluarga yang berduka akibat tawuran, DLL. Dengan adanya aksi tersebut dapat menarik perhatian para remaja dan diharapkan 151
2. dapat menghentikan aksi tawuran untuk memperbaiki generasi yang lebih baik. Fungsi Anggaran DPR memiliki wewenang penuh terhadap anggaran. Fungsi anggaran adalah untuk membuat suatu rancangan maupun rencana secara terstrutur dan rinci dengan data berbentuk angka dan seluruh rancangan meliputi kegiatan seluruhnya. Dengan adanya kegiatan PROBETA tersebut maka, DPR berkoordinasi dan bekerja sama dengan dinas sosial, pihak sekolah, masyarakat dan aparat penegak hukum. Adanya kerja sama antara DPR dan lembaga berikut akan menyelesaikan anggaran yang dilakukan. Saya sebagai legislator akan memfokuskan pada bagian kegiatan dan perencanaan yang disusun pada lembaga lembaga. Saya juga akan mengoptimalkan proses kerja pada kegiatan PROBETA ini. Sehingga kegiatan pada program PROBETA akan lebih optimal. Fungsi Pengawasan 3. DPR RI memiliki fungsi pengawasan, yakni dimana DPR perlu mengawasi apakah kegiatan tersebut terjalani dengan lancar dan sesuai. Dengan perencanaan yang telah disusun pada fungsi anggaran bersama dengan lembaga lembaga yang bersangkutan. Pada program PROBETA, saya selaku legislator akan mengawasi melalui lembaga yang bersangkutan seperti pihak sekolah maupun aparat penegak hukum merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengenai kenakalan remaja pada masalah tawuran, agar kegiatan tersebut sesuai dengan perencanan yang telah ditentukan. Adapun alasan saya mendirikan program tersebut yang lebih mengarah pada sekolah adalah, dengan harapan terbentuknya program ini para remaja tidak lagi melakukan aksi tawuran sebagai penyelesaian masalah pribadi maupun bukan. Dengan cara penyampaian berbeda membuat para remaja lebih terbuka untuk mendapatkan tiap informasi yang diberikan. Juga agar masyarakat lebih aman karna dengan adanya aksi tawuran tidak hanya membahayakan para remaja sendiri, tetapi dapat membahayakan masyarakat berada di sekitar. KESIMPULAN / SARAN Taat aturan dan menjaga ketertiban masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang hukum dan aturan yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya upaya yang tepat dalam program "probeta", diharapkan remaja dapat menjadi generasi yang taat aturan dan dapat menjaga ketertiban masyarakat. Selain itu, peran orang tua, guru, dan 152
masyarakat juga sangat penting dalam membantu menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan demikian saya sebagai remaja Indonesia pendiri dan penggerak "probeta" akan memberikan yang terbaik dan aksi nyata dalam dengan kenakalan menyelesaikan mengoptimalkan penggerakan-penggerakan tersebut menuju Indonesia generasi muda yang lebih baik, berantas tawuran masyarakat aman. permasalahan remaja "tawuran" REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Andina, Elga. 2012. Tawuran dalam tinjauan gangguan kejiwaan.(1)3 : 24-26. Diakses pada 19 Juli 2023 melalui 510-1-SM%20 (2).pdf Basri, Said Hasan. 2017. Tawuran antar pelajar dan intervensinya. (1)12 : 5. Diakses pada 20 Juli 2023 melalui Sumara, Dadan; Humaedi, Sahadi; dan Santoso, Meilanny Budiarti. 2017. Kenakalan remaja dan penanganannya. (2)4: 347. Diakses pada 20 Juli 2023 melalui Rulmuzu, Fahrul. 2021. Kenakalan remaja dan penanganannya. (1)5: 366-367. 2023 Diakses Sengkey, Christiana G. 2019. Tindakan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang menurut pasal 170 KUHP sebagai tindak pidana menghadapi pengujuk rasa yang rusuh. (7)8 : 32-35. Diakses pada 20 Juli 2023 index.php/JISIP/article/view/1727/1527 pada 20 Juli melalui Sidi, Purnomo. 2014. Krisis karakter dalam perspektif teori struktural fungsional. 2023 (1)2 Diakses view/2619/2174 : 73-75. pada 20 Juli Oktaviany, Friska Ningtyas; Nita, Novia; Fitriani, Andri. 2020. Analisis Peran dan Fungsi DPR/DPRD sebagai Legislator ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. (2)5 : 154. Diakses pada 21 Juli 2023 index.php/jph/article/view/4701 153
Menghadapi Bullying, Memperkuat Hukum: Pemberdayaan Remaja Dalam Mengatasi Tindakan Kekerasan Di Bumi Pertiwi M FAJAR ALAMSYAH Sukabumi, 19 Juni 2005 DAPIL JAWA BARAT IV SMA ISLAM AL AZHAR 21 SUKABUMI LATAR BELAKANG Fenomena bullying atau tindakan kekerasan dikalangan remaja telah menjadi isu yang krusial di Indonesia. Banyaknya kasus-kasus yang melibatkan remaja sebagai pelaku dan korban semakin sering terjadi, dengan dampak negatif yang merugikan bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tubagus Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI "Saya mencatat berbagai problematika yang dihadapi anak-anak indonesia saat ini. Antara lain kekerasan terhadap anak yang masih cukup tinggi, perundungan atau bullying". Pernyataan tersebut diungkapkan karena terbukti dalam beberapa waktu kebelakang, begitu banyak kasus bullying atau tindakan kekerasan terjadi di Indonesia antara lain; Siswa SMPN 16 Malang yang diamputasi akibat bullying, Siswa ditemanggung yang membakar sekolahnya sendiri akibat bullying, bahkan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak dari dirjen pajak Rafael Alun Trisambodo yaitu Mario Dandy kepada David Ozora seorang anak dari Jonathan Latumahina yang berprofesi sebagai Tim Cyber GP Ansor. Dari banyaknya kasus bullying di Indonesia seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPR dan Pemerintah pusat akan seberapa pentingnya aksi perubahan dan perlindungan bagi korban-korban bullying, dan kesetaraan hukum bagi para pelaku bullying. Sebagaimana mandat konstitusi yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia". 154
PERMASALAHAN Berdasarkan data hasil riset Programme for International Student Assesment (PISA) 2018 yang dikutip oleh Katadata.co.id, menunjukan sebanyak 41,4 persen pelajar di Tanah Air mengaku pernah mengalami bullying di sekolahnya. Angka murid korban bullying ini jauh di atas rata-rata negara anggota OECD yang hanya sebesar 22,7%. Selain itu, Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara yang paling banyak murid yang mengalami kasus perundungan. Dikutip dari Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih menilai perundungan terjadi karena adanya masalah fisik, terutama untuk murid yang memiliki kebutuhan khusus. Dari hasil riset tersebut dapat dinilai begitu pentingnya aksi DPR RI dan Pemerintah dalam mengatasi bullying ini agar tidak terjadi kenaikan presentase kasus bullying di Indonesia. Sebetulnya, di Indonesia sendiri hukum keadilan bagi korban bullying sudah di atur dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana atau KUHP namun hal ini belum berlaku secara efektif menimbang masih banyaknya kasus bullying yang tak kunjung teratasi. Berbicara tentang target Indonesia Emas 2045 yang bertujuan mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju pada 2045, apakah hal itu dapat tercapai dengan kualitas Sumber Daya Manusianya yang semakin menurun akibat tindakan kekerasan atau bullying yang terjadi karena rendahnya kualitas SDM. Contoh kasus terbaru adalah Perundungan yang terjadi kepada anak berinisial F terjadi di 155
Tasikmalaya yang berakibat kematian. Hal tersebut menunjukan bahwa masih rendahnya kemampuan lembaga-lembaga di Indonesia dalam mengatasi tindakan kekerasan atau bullying. Hal ini semakin diperparah dengan minimnya wawasan tentang tindak kekerasan dan bullying khususnya generasi muda di Indonesia, harus menunngu berapa banyak korban lagi agar Pemerintah menyadari bahwa permasalahan bullying ini adalah masalah yang sangat sensitif keberadaanya dan harus segera diberantas keberadaanya. PEMBAHASAN / ANALISIS Bullying atau tindakan kekerasan merupakan masalah krusial yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Bullying dapat memberi dampak negatif yang mendalam bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh itu, diperlukan upaya yang kuat untuk memperkuat hukum dan karena memberdayakan remaja dalam menghadapi dan mengatasi tindakan kekerasan di Bumi Pertiwi. Pertama-tama, Penting untuk memahami pentingnya pemberdayaan remaja dalam menghadapi kasus bullying ini. Remaja adalah kelompok yang rentan mengalami tindakan kekerasan, baik di sekolah maupun di lingkungan sosial mereka. Dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Selain pemberdayaan remaja, memperkuat hukum juga merupakan hal yang penting dalam menghadapi bullying. Hukum yang kuat dan efektif dapat menjadi sarana untuk mencegah dan menindak pelaku bullying, serta memberikan perlidungan kepada korban bullying. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban bullying dan tindakan kekerasan masih diatur dalam UU KUHP, Peraturan Menteri dan dalam perundang-undangan lainnya. Akan tetapi Indonesia belum memiliki patokan hukum yang spesifik guna mengatur tentang tindakan kekerasan dan bullying. UU KUHP yang kurang spesifik dalam membahas bullying meninggalkan celah untuk penyalahgunaan hukum dan kurangnya perlindungan bagi korban. DPR dan Pemerintah dapat menyoroti pentingnya menghadirkan definisi yang jelas dan lengkap mengenai bullying, serta melibatkan elemen pendidikan dan pencegahan agar masyarakat lebih sadar akan dampak dari bullying itu sendiri. Dengan begitu, DPR dan Pemerintah dapat meciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua individu di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, saya sebagai generasi yang siap mensukseskan Indonesia Emas pada 2045 ingin menjadi garda terdepan dalam menghadapi kasus-kasus tindakan kekerasan atau bullying yang masih sering diangap hal yang 156
remeh oleh orang-orang disekitar kita. Apabila saya menjadi anggota legislatif, saya akan melakukan beberapa hal sesuai fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diantaranya: 1. Fungsi Legislasi DPR merupakan pelaksana legislatif yang memiliki wewenang dalam membuat Rancangan Undang-undang. Terkait dengan fungsi ini DPR dapat mengusulkan dan memperkuat Undang-undang yang berfokus pada pencegahan, penanganan, dan penindakan tindakan kekerasan atau bullying. Undang-undang ini harus secara tegas mendefinisikan bullying, mencakup berbagai bentuk kekerasan, dan memberikan penjelasan yang jelas tentang tindakan yang dilarang serta sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Undang-undang tersebut juga harus memberikan perlindungan yang kuat kepada korban dan mempertimbangkan kebutuhan khusus remaja. Fungsi Anggaran 2. DPR sendiri memiliki wewenang dalam mengatur anggaran, menimbang fungsi itulah DPR dapat mengalokasikan dana APBN untuk melaksanakan kampanye sosialisasi yang berkolaborasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Hukum dan HAM, serta Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan dampak negatif bullying. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, iklan layar lebar, materi kampanye di media sosial, dan kegiatan pendidikan masyarakat seperti seminar, lokakarya, atau pertemuan komunitas. Fungsi Pengawasan 3. DPR sendiri memiliki fungsi pegawasan terhadap peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya, oleh karena itu DPR dapat melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan bulllying. Hal ini meliputi pemeriksaan apakah undang- undang yang ada di terapkan dengan baik, efektif, dan sesuai untuk mencegah dan menangani kasus bullying. DPR dapat meminta pertanggung jawaban dari lembaga terkait, seperti Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Hukum dan HAM, serta Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk memastikan pelaksanaan undang-undang secara efektif. KESIMPULAN / SARAN Berkembangnya suatu negara seharusnya di ikuti dengan berkembangnya kualitas Sumber Daya Manusia di negara itu sendiri. Masa depan bangsa indonesia bergantung kepada kualitas remaja nya, sebagai mana potret matahari terbit, 157
remaja adalah sinar kecerahan yang menerangi masa depan bangsa. Menghadapi bullying, memperkuat hukum, dan memberdayakan remaja adalah langkah bijak untuk mengukir peradaban yang lebih baik. Dalam setiap langkah mereka, terdapat janji harapan dan semangat tak kenal lelah guna mewujudkan indonesia yang lebih siap untuk menyambut Indonesia Emas 2045. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Dera Fitri. 2023. Soroti Isu Kekerasan Hingga "Bullying" DPR Dorong Ciptakan Melalui: Ekosistem ekosistem-perlindungan-anak> [25/07/23] Perlindungan Anak", Dwi Hadya Jani. 2019. PISA: Murid korban 'bully' di Indonesia Teringgi Kelima di Melalui: Dunia, [12/12/2019] Rakhmad Hidayatulloh Permana. 2019. PISA 2018: 41% Siswa Indonesia Korban Bullying, 17% Dilanda Kesepian, kesepian > [04/12/2019] Tim Redaksi. 2021. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Melalui: [28/07/2022] Agatha Dyah Sedah Asih, 2023. Menyorot Kasus Penganiayaan Mario Dandy Satrio Kepada David Ozora, Melalui: vstory/15 [11/05/2023] 158
Traffiquiz: Aplikasi Kuis Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Kalangan Remaja NADIA SHABEELA Palembang, 11 Januari 2007 DAPIL JAWA BARAT V SMK PENERBANGAN ANGKASA BOGOR "Ketaatan adalah ibu dari kesuksesan dan terikat pada keselamatan" - Aeshylus - LATAR BELAKANG Negara Indonesia merupakan negara hukum berdemokrasi namun dibatasi dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara dan undang-undang sebagai sumber hukum tertinggi. Hukum merupakan pilar dari suatu negara dan segala aturan hukum yang berlaku di suatu negara harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Remaja adalah kunci berdirinya hukum Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, remaja harus mempunyai kesadaran lebih akan pentingnya penegakan hukum, sehingga masyarakat bisa tenang terhadap segala kondisi keamanan di Indonesia. Negara Indonesia menjamin keamanan masyarakat melalui Pasal 321 ayat [A] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana menyatakan "Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas". Berdasarkan data kecelakaan polda provinsi di Indonesia, dengan jumlah 27.504 kecelakaan beruntun dalam tiga bulan terakhir tahun 2019 memakan korban sebesar 41.857 warga hingga jumlah perkiraan kerugian 47 milyar rupiah. Apabila diamati, sedari tutup tahun 2017, kecelakaan meningkat hingga pertengahan tahun 2018 sampai pertengahan tahun 2019. Perilaku pengemudi dalam menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan selamat disebut safety riding (Kusmagi, 2010). Hal ini menjadi urgensi akibat banyaknya kerugian yang ditumbulkan sehingga remaja berperan penting sebagai agent of change meminimalisir angka 159
kecelakaan lalu lintas. Akankah permasalahan ini terselesaikan? Pilihan efektif dalam menumbuhkan kesadaran berkendara dengan aman adalah Traffiquiz. PERMASALAHAN Kepadatan jalan di Indonesia seringkali menyebabkan kecelakaan. Faktor ini menjadi penyebab terbesar kematian di dunia. Sebanyak 12 per 100.000 manusia wafat karena kecelakaan lalu lintas di Indonesia setiap harinya, sebesar 74% warga merupakan pengendara kendaraan roda dua atau tiga, dan sebesar 61% penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas akibat ulah manusia (Kominfo, 2015). Tercatat pada tahun 2021, pengendara motor dibawah umur menyebabkan 1.881 kasus pelanggaran dan 362 kasus 3 kecelakaan di Kota Lhokseumawe. Kejadian tersebut disebabkan pengemudi dibawah umur belum cukup pemahaman akan peraturan-peraturan berkendara dan lalu lintas. Tingginya penggunaan transportasi pribadi yang tidak diimbangi pemahaman mengenai berkendara dengan aman dan bahayanya mengendarai transportasi pribadi dibawah umur menyebabkan kasus kecelakaan lalu lintas selalu meningkat. PEMBAHASAN/ANALISIS Kecelakaan lalu lintas dapat diprediksi di masa depan akan terus meningkat jika tidak ditanggulangi secara efektif. Minimnya perhatian masyarakat mengenai kecelakaan lalu lintas menjadi pembahasan menarik untuk dikaji penulis lebih dalam melalui esai tentang penerapan aplikasi Traffiquiz untuk menilai efektifan pemahaman remaja dalam berkendara dengan aman serta peraturan lalu lintas yang berlaku. Tujuan penulisan kajian essai ini yaitu membantu mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Makna yang diperoleh dalam penulisan tinjauan esai yaitu kepada pemerintah digunakan sarana pengawasan serta evaluasi kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, solusi efektif dalam meningkatkan kesadaran akan berkendara dengan aman untuk masyarakat. Solusi yang Pernah Ditawarkan Berbagai solusi pernah ditawarkan baik oleh pemerintah, kementrian perhubungan, maupun pihak kepolisian. Mulai dari kepolisian melakukan operasi tilang keamanan berkendara dan menggunakan transportasi umum. Faktanya, solusi yang sudah ditawarkan tersebut tidak menangulangi secara efektif, jumlah kecelakaan terus meningkat. Hal itu menyebabkan masyarakat resah akan keamanan berkendara di jalan raya. 160
Traffiquiz Gambar 1. Logo Traffiquiz Traffiquiz hadir sebagai solusi efektif untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan-peraturan berkendara dan lalu lintas dengan aman. Traffiquiz merupakan sebuah aplikasi inovatif yang dikelola oleh generasi muda yang berperan penting untuk mengevaluasi pemahaman kesadaran remaja akan pentingnya keamanan berkendara dan mematuhi peraturan lalu lintas. Faktanya, negara-negara berteknologi maju telah memberikan digitalisasi sedini mungkin dan hal itu terbukti efektif mengurangi kecelakaan lalu lintas. Aplikasi Traffiquiz berguna agar remaja mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari serta masyarakat sebagai langkah efektif meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Demikian, remaja berperan besar sebagai agent of change mendukung program yaitu taat aturan berlalu lintas dalam keselamatan berkendara. Cara kinerja Traffiquiz Gambar 2. Alur kerja Traffiquiz 161
Tampilan dan Fitur Traffiquiz Gambar 3. Tampilan dan Fitur Traffiquiz Aplikasi Traffiquiz sebagai alat digitalisasi edukasi remaja, memiliki keunggulan berupa tampilan memanjakan mata serta fitur-fitur menarik berupa quiz dan menyenangkan sehingga mudah dipahami. Pengguna dapat mengundang teman untuk memainkan aplikasi quiz guna memacu adrenalin menjawab pilihan tepat. Fitur-fitur ini memudahkan remaja memahami aturan aman berkendara dan lalu lintas secara tepat yang harus diterapkan. Traffiquiz bisa dijadikan bahan pembelajaran dasar wajib pengisi waktu disekolah. KOLABORASI FUNGSI DPR Mengurangi kecelakaan lalu lintas Indonesia merupakan tanggung jawab DPR RI melalui fungsi-fungsi Pasal 20A ayat 1 UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan". Jika saya terpilih sebagai legislator, saya akan membuat Undang- Undang "Legalitas Aplikasi Traffiquiz di Indonesia" yang akan membuat penggunaan aplikasi menjadi legal digunakan sebagai materi pelajaran di sekolah. Dengan fungsi Anggaran, saya akan memanfaatkan wewenang dengan memberikan persetujuan pengalokasian APBN untuk memberikan keterbukaan ruang terhadap pengembangan inovasi aplikasi Traffiquiz dengan baik. Demi menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, aplikasi ini memiliki tujuan nyata yang ditujukan kepada masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI harus memberikan anggaran 162
untuk mendukung program edukasi agar masyarakat menjadi aman, tertib, dan kondusif. Dalam fungsi pengawasan, saya akan bertanggung jawab atas pengawasan legislasi, dengan penekanan khusus pada undang-undang dalam pengendalian dan evaluasi penyaluran APBN agar digunakan dengan benar untuk kepentingan rakyat. Untuk memastikan bahwa pengembangan aplikasi Traffiquiz berjalan dengan terstruktur dan sistematis, fungsi pengawasan diperlukan. fungsi KESIMPULAN / SARAN Kesimpulan yang didapatkan dari tinjauan esai yaitu remaja berpengaruh dalam penegakkan hukum untuk mendukung pengurangan angka kecelakaan lalu lintas dengan menghadirkan Traffiquiz menjadi solusi efektif di Indonesia. Traffiquiz merupakan aplikasi yang dikelola oleh generasi muda sehingga memiliki tugas utama mengevaluasi dalam meningkatkan kesadaran kepedulian remaja untuk dapat menerapkan keamanan berkendara dan mengimplementasikan dalam kehidupan hingga masyarakat sehari - hari serta meningkatkan pemahaman peraturan berlalu lintas demi terciptanya lingkungan masyarakat aman, tertib, dan kondusif. Remaja sebagai agent of change dalam mendukung program yaitu taat aturan berlalu lintas dalam keselamatan berkendara. Tinjauan penulis esai berharap dapat digunakan sebagai acuan DPR RI harus mampu memberikan pelayanan terbaiknya di Indonesia, serta dituntut untuk tergerak akan masalah yang beredar serta menciptakan solusi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis optimis apabila Traffiquiz terwujud serta diterapkan dengan baik maka akan membawa pengaruh baik dalam mewujudkan masyarakat Indonesia aman, tertib, dan kondusif berlalu lintas di masa depan. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. (2016). Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi. Konstitusi Mahkamah Republik Indonesia, Jakarta. Indonesia. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 321, Tambahan Lembaran RI Nomor 161107. Seketariat Negara. Jakart Mahmudi, Fahmi M, Furqany N, Sarah S, Rusyana A. (2019). Analisis Korespondensi Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Provinsi Di Indonesia. Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, 4(1), 49-50 Manopo S, Kandou G, Suoth L. (2019). Hubungan Antara Pengetahuan, Tingkat Pendidikan Dan Masa Berkendara Dengan Perilaku Safety Riding Pada Tukang Ojek Di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 7(5), 2-10 163
Dinas Perhubungan. (2011). Kecelakaan Lalu Lintas Tempati Urutan Tiga Penyebab Kematian. Diakses dari (10 Juli 2023) Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2015). Rata - Rata 3 Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan. Diakses dari (10 Juli 2023) Lumba P, Ariyanto A, Alfirahmi, Rismalinda. (2022). Dampak Peningkatan Jumlah Kecelakaan Di Indonesia. Jurnal Asosiasi Perusahaan Teknik Mekanikal dan Elektrika, 14(2), 94-102 Nasution R, Hatta M, Sulaiman. (2023). Pelanggaran Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Anak Sekolah Tanpa Surat Izin Mengemudi. Jurnal Fakultas Hukum, 11(1) 112-130 Dewan Perwakilan Rakyat. (1945) Undang - Undang Dasar 1945. Diakses dari (12 Juli 2023) 164
AGEN TIMIRAS (Aksi Gen-Z Anti Minuman Keras): Komunitas Remaja Penegak Hukum untuk Menciptakan Masyarakat Aman CEN MEI IM HUSNUL KEISYA Jakarta, 12 September 2007 DAPIL JAWA BARAT VI SMA NEGERI 1 DEPOK LATAR BELAKANG Gen-Z, elemen krusial bagi masyarakat yang mendatangkan banyak harapan mulia untuk menjaga harkat dan martabat demi mewujudkan Indonesia sejahtera yang bebas kriminalitas. Namun pengaruh era globalisasi dan teknologi yang hadir, dapat mendatangkan keuntungan juga merugikan apabila tidak disikapi dengan bijak. Mirip koin dengan dua sisi, di satu sisi gen-z biasanya memanfaatkan informasi dari media teknologi sebagai pembelajaran dan penelitian. Tetapi disisi lain, gen-z bisa menggunakan media teknologi untuk tindak kejahatan seperti menjadikannya sarana jual-beli minuman beralkohol. Generasi-z semestinya sadar bahwa alkohol dapat menyebabkan perilaku abnormal karena dampak negatifnya yang menimbulkan komplikasi pada sistem pencernaan dan saraf. Selain itu, ketika mengonsumsi minuman beralkohol maka kita akan kehilangan kontrol diri yang akan menyebabkan kegaduhan di lingkungan masyarakat. Perilaku konsumsi alkohol ini mencerminkan bahwa Gen-Z yang didominasi remaja kurang mengenal hukum sehingga berani melanggar aturan. Menanggapi hal ini pemerintah diharapkan mampu mengatasi permasalahan alkohol di Indonesia. PERMASALAHAN Penyalahgunaan minuman beralkohol menjadi masalah serius yang harus segera di benahi. Pada tahun 2022, BPS mengklaim sejumlah 33% pengonsumsi alkohol adalah remaja. Di sisi lain, mengupas berita yang terjadi pada Kamis, 6 Juli 2023, terhadap lima pemuda Bali mengalami keracunan miras saat merayakan 165
ulang tahun. Mereka mengalami gejala seperti mual, muntah-muntah, penglihatan kabur bahkan sampai hilang kesadaran. Pasalnya, kelima pemuda tersebut didiagnosa intoksikasi metanol karena pencampuran minuman beralkohol dengan senyawa lain yang melebihi batas dan dapat menyebabkan kematian. WHO mencatat, terdapat 3 juta kematian (mewakili 5% dari semua kematian dan penyebab utama kematian) setiap tahun akibat alkohol di seluruh dunia. Sumber: Mitra-Keluarga Selain dapat membahayakan diri seperti yang terjadi pada remaja Bali, oknum yang mengonsumsi minuman alkohol juga dapat mengancam keamanan masyarakat. Mengulik berita Kamis, 8 Juni 2023, pengaruh alkohol membuat oknum aparat menikam pengamen, penikaman terjadi karena pelaku salah paham dan merasa terancam. Dalam pemikiran orang normal, upaya bela diri tentu tidak sampai menikam lebih dari 1 kali, dengan pengaruh alkohol hal sederhana bisa menjadi fatal seperti kejadian tersebut. Sebagai upaya menangani kasus minuman alkohol, pemerintah menetapkan UU No. 1 2023 pasal 424 ayat (1) KUHP baru yang membahas pidana terhadap penjual bahan memabukkan masih kontroversial dan dinilai sangat membahayakan bagi pekerja di sektor parekraf lantaran dapat berdampak pada destinasi wisata. Namun kasus ini tidak diusut tuntas dikarenakan pasal tersebut tidak menyertakan pengecualian terhadap sektor parekraf. . (Miras) Sumber: Tribun_Bali (Korban Penusukkan) Sumber: VIVA/Andrew 166
PEMBAHASAN / ANALISIS Setelah digali lebih lanjut, kebebasan jual-beli alkohol dan tingkat penasaran yang tinggi merupakan faktor utama remaja mengonsumsi alkohol. Berdasarkan riset BPS, konsumsi alkohol menunjukkan penurunan data. Namun, saat ini konsumsi alkohol melonjak kembali. Sebagai salah satu lembaga tinggi negara, tentu DPR harus mengambil peranan besar untuk memberantas permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu saya selaku DPR generasi-z menciptakan program yang bernama 'Agen Timiras'. Agen Timiras atau Aksi Generasi-Z Anti Minuman Keras merupakan program yang diciptakan untuk memperkecil lingkaran persebaran minuman alkohol. Program ini memiliki 2 konsep dasar yang dikembangkan, antara lain: 1) Aksara Panas (Aksi Suara Rakyat Pembelian Alkohol Negara Asing). Gen-Z dapat membuat forum khusus yang membahas mengenai minuman alkohol. Selanjutnya, seperti yang disampaikan Presiden RI bahwa investasi lokal dibidang miras dirasa sudah cukup untuk mensuplai kebutuhan wisatawan Indonesia dengan pernyataan tersebut gen-z dapat menyuarakan ilegal dan hanya memperkulakan minuman alkohol lokal segera dijadikan aturan tertulis karena minuman alkohol ilegal yang melonjak dapat mengganggu produksi lokal. Gerakan ini bermanfaat memperkenalkan produk lokal ke dunia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonsia. 2) G2Z Timiras (Gerakan Generasi-Z Anti Minuman Keras) larangan impor minuman alkohol Gen-Z dapat melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat melalui forum-forum yang berkembang di Indonesia dengan mengadakan seminar edukasi mengenai faktor dan bahaya alkohol. Selain itu, penting untuk mengevaluasi riset konsumsi alkohol setelah digalakkannya sosialisasi terhadap masyarakat disetiap wilayahnya. Adapun program DPR yang menjadi pendukung dari 'Agen Timiras' terdiri atas tiga fungsi, diantaranya: 1) Fungsi Legislasi 167
Untuk menerapkan fungsi legislasi pada hal larangan minuman beralkohol, langkah pertama Saya sebagai legislator adalah merevisi judul RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB) menjadi Pembatasan Minuman Beralkohol untuk menghindari penekanan terhadap produksi minuman alkohol lokal dan sektor parekraf. Selanjutnya segera merampungkan RUU LMB, mengingat hukum KUHP Nomor 1 2023 tidak memadai karena menyebabkan kerugian pada sektor parekraf dan kontroversial sehingga perlu dibentuk UU baru. Fungsi Anggaran 2) 3) Terkait dengan RUU LMB Pasal 9 Bab 3, Saya sebagai legislator akan mengalokasikan APBN dan pendapatan cukai serta pajak minuman beralkohol yang berasal dari kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud dalam RUU LMB pasal 8 untuk mendukung program 'Agen Timiras' serta untuk kepentingan rehabilitas peminum alkohol di Indonesia. Fungsi Pengawasan selaku bagian DPR bersama dengan KOMINFO, KEMENPERIN, KEMENDAG, BPOM, kepolisisan, kejaksaan agung, dan perwakilan tokoh agama/masyarakat akan bekerja sama melakukan pengawasan minuman beralkohol mulai dari memproduksi, memasukan, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan mengonsumsi minuman beralkohol sesuai dengan yang tertuang dalam RUU LMB pasal 10 bab 4 mengenai pengawasan minuman beralkohol di Indonesia. Serta mengawasi terlaksananya fungsi anggaran dan legislasi DPR. Saya KESIMPULAN / SARAN Perkembangan teknologi menyebabkan remaja sebagai generasi-z mudah mengakses informasi namun dapat disalahgunakan pula untuk menjual beli alkohol. Ketidaksadaran hukum serta ketidaktegasan spesifik hukum alkohol di Indonesia membuat minuman keras terus menjadi masalah yang tak terselesaikan. Mengatasi hal ini RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB) merupakan salah satu pembangunan hukum dalam rangka mewujudkan tujuan negara, hukum, dan hukum pidana. Sebagai legislator, peluncuran program 'Agen Timiras' dan penetapan RUU LMB yang saat ini menjadi prolegnas urgent disertai pengawasan bersama lembaga hukum terkait akan menciptakan remaja taat hukum, menjauhi kebebasan alkohol sehingga menciptakan keamanan di masyarakat. "Jangan pernah mabuk! Jika kamu mabuk, kamu bisa kehilangan akal sehat". 168
REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Alvioniza, V. 2023. Di Bawah Pengaruh Alkohol, Oknum TNI Tusuk Pengamen di Jakarta. Retrieved from RadarJember.Id: pengamen-di-jakarta DPR-RI. 2020. Urgensi Lahirnya UU Larangan Minuman Beralkohol Dalam Kehidupan Bernegara. Urgensi UU Larangan Minuman Beralkohol dalam Kehidupan Bernegara (pp. 1-18). Jakarta: dpr.go.id. DPR-RI. 2023. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Retrieved from Program Legislasi Nasional Prioritas: Ekowati, A. 2017. Tahajud Cinta di Kota New York. Jakarta: Zettu. Keluarga, M. 2022. Ciri-ciri Kecanduan Alkohol Beserta Dampak Bagi Kesehatan. Retrieved from Mitra Keluarga: Sandi, F. 2021. Jokowi Cabut Aturan Miras, Begini Tanggapan Dunia Usaha. Indonesia: Retrieved from CNBC Simabur, C. A. 2023. Rayakan Ulang Tahun, 5 Pemuda di Tabanan Keracunan Miras. Retrieved Bali: s,6%2F7%2F2023 from Detik Statistik, B. P. 2022. Konsumsi Alkohol Oleh Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Dalam Satu Tahun Terakhir (Liter Per Kapita). Retrieved from konsumsi-alkohol-oleh- 169
Masyarakat Sejahtera dengan Mengurai Aborsi di Kalangan Remaja 'AISYAH NUR LATHIIFAH Bekasi, 8 September 2005 DAPIL JAWA BARAT VII SMAS AL-MUHAJIRIN LATAR BELAKANG Aborsi di kalangan remaja menjadi permasalahan serius yang banyak mendapat perhatian di Indonesia. Remaja usia 10 hingga 19 tahun, yang dipenuhi rasa ingin tahu tentang isu-isu seksual, mengahadapi keterbatasan pengetahuan tentang kontrasepsi. Hal itu diakibatkan oleh kurang memadainya pendidikan seksual di sekolah dan keluarga. Kesulitan mengakses pelayanan kesehatan reproduksi yang aman juga menjadi tantangan akibat stigma sosial, dukungan keluarga yang minim, dan kebijakan pembatasan akses usia. Pandangan sosial dan budaya tentang seksualitas dan aborsi turut memengaruhi. Remaja dibebani oleh stigma negatif dalam menghadapi dampak hubungan seksual sebelum menikah, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam mengurai masalah ini, perjuangan diam perlu dilakukan untuk menciptakan pemahaman yang lebih luas dan dukungan yang lebih kuat. PERMASALAHAN Institute yang dikutip oleh mencatat bahwa sampai tahun 2020 diperkirakan setiap tahunnya terjadi sekitar dua juta kasus aborsi di Indonesia. Jumlah ini mencakup aborsi yang dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan di 6 wilayah serta aborsi spontan yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti, namun diperkirakan tidak signifikan. Dengan sekitar 30 persen diantaranya dilakukan oleh remaja usia 15-24 tahun. Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) masih menjadi masalah yang belum teratasi sepenuhnya. Penelitian dari Guttmacher Mayoritas wanita melakukan aborsi karena mereka tidak ingin memiliki anak lagi dan seringkali tidak menggunakan alat kontrasepsi. Beberapa wanita memilih 170
aborsi agar bisa melanjutkan pendidikan sebelum menikah, sedangkan lainnya demi menjaga kesehatan fisik. Praktik aborsi ini tentunya melanggar norma hukum tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 pasal 463. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengusulkan agar pasal yang mengenai pemaksaan aborsi dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) tetap dipertahankan. Selain itu, pandangan agama-agama yang diakui di Indonesia (Hindu, Islam, Budha, Protestan, dan Katolik) masih menganggap aborsi sebagai perbuatan yang menyimpang dan melanggar norma-norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan. Hukum di Indonesia masih terlalu tajam dalam menyikapi kasus aborsi yang dilakukan oleh remaja. Hal ini sebagaimana pada kasus ditetapkannya remaja 18 tahun sebagai tersangka praktik aborsi di Ambon pada 2021. Tidak diketahui penyebab aborsi yang dilakukan pada janin tersebut apakah karena Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) atau akibat hubungan seksual secara sengaja. Tanpa mempertimbangkan berbagai sisi, termasuk psikologis, remaja tersebut akhirnya dikenai hukuman 15 tahun penjara. Permasalahan seperti ini tentu memerlukan perhatian khusus agar penanaman pengetahuan pendidikan bisa diperjuangkan lebih vokal. Tujuannya supaya masyarakat, termasuk remaja dapat mengetahui dampak hubungan seksual pra-nikah, dan menekan perilaku yang bisa menyebabkan Kehamilan Tidak Diinginkan(KTD). PEMBAHASAN / ANALISIS Masalah aborsi pada kalangan remaja memiliki dampak sosial, hukum, dan kesehatan yang serius. Dalam mengatasi permasalahan ini, sinergi dan kerja sama antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi kesehatan menjadi penting. Perlu diperkuat edukasi seksual, terutama tentang perilaku seksual yang sehat dan kesehatan reproduksi bagi remaja. Penyediaan informasi dan pelayanan yang memadai perlu diperhatikan baik secara formal maupun nonformal. terdapat beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan oleh DPR dalam menjalankan fungsi-fungsi yang ada, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan terkait isu aborsi di kalangan remaja di Indonesia. Sebagai calon legislator, Legislasi: 1. Pendekatan Regulasi dan Edukasi: DPR perlu mengusulkan undang- undang dengan pendekatan regulasi yang mengakomodasi isu aborsi. Selain itu, penting untuk menyediakan pendidikan seksual yang 171
2. 3. komprehensif bagi remaja agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang kontrasepsi dan dampak tindakan seksual pra-nikah. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Dalam proses legislasi, perlu dijaga agar undang-undang yang dihasilkan tidak melanggar hak asasi manusia, terutama hak reproduksi perempuan. Pandangan Agama: Selama proses legislasi, penting untuk menghargai pandangan agama-agama yang menganggap aborsi sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma agama. Sebagai calon legislator, harus mencari keseimbangan yang tepat antara pandangan agama dan hak- hak kesehatan reproduksi perempuan. Anggaran: 1. Peningkatan Alokasi Anggaran: DPR harus memastikan anggaran yang memadai untuk mendukung layanan kesehatan reproduksi bagi remaja, termasuk fasilitas kesehatan, layanan bimbingan, dan konseling. Pelatihan Tenaga Kesehatan: Penting untuk mengalokasikan anggaran guna memperkuat pelatihan petugas kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang tepat dan terpercaya kepada remaja. Seperti yang tertera dalam Permenkes tentang Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak yang menyatakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja sedikitnya diselenggarakan melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). 2. Pengawasan: 1. Penegakkan Hukum terkait Aborsi: DPR perlu melakukan pengawasan terhadap penegakkan hukum terkait aborsi ilegal dan tidak aman untuk mengurangi risiko dan ancaman terhadap kesehatan dan nyawa remaja. Program Pencegahan Kehamilan Tidak Diinginkan: Pengawasan terhadap implementasi program pencegahan kehamilan tidak diinginkan perlu diperkuat untuk mengedukasi remaja tentang kontrasepsi dan risiko aborsi ilegal. Program Pendidikan Seksual: DPR harus memantau program pendidikan seksual bagi remaja untuk memastikan kualitas dan jumlah informasi yang diberikan memadai untuk mengurangi perilaku seksual berbahaya di luar nikah. 2. 3. Sebagai calon legislator, penulis berkomitmen untuk menyusun undang- undang yang berfokus pada pemahaman, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan antara pandangan agama dan kesehatan reproduksi perempuan. 172
Selain itu, penulis juga akan memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung layanan kesehatan reproduksi dan pelatihan tenaga kesehatan. Pengawasan yang efektif dari DPR juga akan menjadi prioritas untuk menegakkan hukum terkait aborsi dan memastikan implementasi program pencegahan yang tepat bagi remaja. Dengan langkah-langkah ini, sebagai calon legislator, penulis optimis dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan generasi muda Indonesia yang sehat dan berdaya saing. KESIMPULAN / SARAN Masalah aborsi di kalangan remaja merupakan hal serius yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Sebagai kalangan remaja, kita harus menyadari pentingnya pendidikan seksual yang komprehensif dan pengetahuan tentang kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Sebagai anggota DPR, saya berkomitmen untuk menyusun undang-undang yang mengakomodasi isu aborsi dengan pendekatan regulasi dan edukasi yang seimbang antara pandangan agama dan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan. Selain itu, saya akan memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai untuk layanan kesehatan reproduksi dan pelatihan tenaga kesehatan demi mendukung kesehatan remaja. Pengawasan yang efektif akan kami lakukan untuk menegakkan hukum terkait aborsi dan implementasi program pencegahan yang tepat. Dengan bersama-sama, mari kita menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan generasi muda Indonesia yang sehat dan berdaya saing. Semua pihak harus bekerjasama untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan para remaja, memastikan masa depan yang lebih baik bagi mereka, dan mewujudkan perjuangan untuk menangani masalah aborsi di kalangan remaja. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA (2020). Ngeri! 2 Juta Janin Diaborsi di Indonesia Tiap Tahun. Pada laman Ngeri! 2 Juta Janin Diaborsi di Indonesia Tiap Tahun - Lifestyle diakses tanggal 31 Juli 2023 pukul 08.55 WIB. Resmini, Wayan. (2010). "Pandangan Norma Agama Dan Norma Hukum Tentang Aborsi". Jurnal GaneC Swara. Vol. 4, No. 2. Rinta, Leafio. (2015). "Pendidikan Seksual Dalam Membentuk Perilaku Seksual Positif pada Remaja Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Psikologi Remaja". Jurnal Ketahanan Nasional. Vol. 21, No. 3. UU KUHP Pasal 463 ayat 1 SA Latif, M Zulherawan. (2019). "Penyimpangan Sosial Dalam Perilaku Seks Bebas Dikalangan Remaja". Jurnal Sisi Lain Realita Vol. 4, No. 2. 173
Djama, Nuzliti. (2017). "Kesehatan Reproduksi Remaja". Jurnal Kesehatan. Vol. 10, No. 1. Fitri, Wanda. (2017). "Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan". Jurnal Kafa'ah. Vol. 7, No. 1. Amir, Azhaari Aziizah, Rahmadhani Fitri, dan Zulyusri. (2022). "Perspersi Mengenai Pendidikan Seksual Pada Remaja: A Literature Review". Jurnal Ilmiah Kependidikan. Vol. 16 No. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Kesehatan Keluarga. Direktorat Kesehatan Keluarga: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Dpr.go.id. (2021). Cegah Kekerasan Seksual Berujung Kematian, Pasal Pemaksaan Aborsi Harus Diatur dalam RUU TPKS. Badan Legislasi: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 174
Remaja dibuat Buta: Hukum Seolah Tak Ada, Apa Tugas Kita? MUHAMMAD ALBIR ALBAB Kuningan, 6 Agustus 2006 DAPIL JAWA BARAT VIII SMAN 2 CIREBON LATAR BELAKANG "Indonesia emas 2045 akankah terlaksana atau hanya bualan semata?" Siapa yang dapat menjawab pertanyaan di atas? Ya, remaja. Pada era globalisasi ini, perilaku remaja semakin tak terkendali. Kasus-kasus terkait kenakalan remaja kian hari kian meningkat. Hal ini dipengaruhi dengan pesatnya pertumbuhan teknologi dan digitalisasi. Dimana dinding dinding pembatas jaringan di dunia sudah tidak ada lagi. Selain itu, minimnya kesadaran akan hukum di kalangan remaja serta kurangnya pengawasan dari orang dewasa terhadap perilaku remaja juga turut andil dalam permasalahan ini. Ditambah lagi, remaja merupakan masa transformasi usia dari kanak kanak menuju dewasa. Pada masa ini, kondisi psikologis dari seseorang sedang tidak stabil, mereka sedang mencari jati diri, dan sedang bertanya tanya siapa mereka sebenarnya. Pergaulan bebas, bullying, tawuran antar pelajar, kekerasan seksual, LGBT merupakan sedikit contoh dari banyaknya penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum dan hak asasi manusia yang dewasa ini sering kali terjadi dan pelakunya merupakan seorang remaja. Permasalahan ini tentunya merupakan tantangan yang berat dan sangat serius mengingat perubahan dan perjalanan setiap bangsa ada di dalam genggaman generasi muda. Generasi muda lah yang nantinya akan menentukan bagaimana nasib dari suatu bangsa. Indonesia emas 2045 akankah terlaksana atau hanya bualan semata? Itu semua ada di tangan remaja. 175
PERMASALAHAN Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan sekelompok remaja mengacungkan senjata tajam di Sukabumi. Sesaat setelah viral, polres sukabumi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap para pelaku dan berhasil teridentifikasi. Polisi menjerat mereka dengan Pasal 02 ayat 1 UU Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah atau STBL 1948 nomor 17 dan undang-undang RI Nomor 8 Tahun 48 juncto pasal 55 KUHP pidana dan juga undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Selain itu, belakangan ini kasus tawuran antar pelajar juga ramai menjadi perbincangan hangat di media sosial. Tawuran itu sendiri telah melanggar UU No 1 Tahun 2023 Pasal 262 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang yang dengan terang terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V". Dari sekelumit kasus di atas manunjukkan bahwa masalah kenakalan remaja ini sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Selain itu, dengan adanya kasus kasus tersebut, jelas terlihat bahwa pengetahuan dan kesadaran warga Indonesia terutama remaja terhadap hukum sangatlah minim. Hal ini dapat terjadi karena kurang meratanya sosialisasi terkait hukum yang berlaku di negara ini kepada seluruh penjuru masyarakat. Lantas apa solusi untuk permasalahan ini? PEMBAHASAN / ANALISIS Saat ini, perlindungan dan pengawasan terhadap perilaku remaja telah diatur dalam beberapa peraturan seperti Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Perppu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun, hal ini belum cukup karena Indonesia membutuhkan payung hukum yang membahas masalah ini secara komperhensif agar peraturan terkait perilaku remaja dapat lebih terfokus. Serta tindakan tegas dalam jalannya peraturan ini juga sangat diperlukan. Program-program yang menunjang peningkatan kesadaran akan hukum warga Indonesia juga sangat dibutuhkan. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dapat membuat program "GMH (Generasi Melek Hukum)" yang mana di dalam program tersebut terdapat sosialisasi informasi terkait hukum yang berlaku untuk para remaja dan anak di Indonesia dengan tujuan dapat meningkatkan kesadaran hukum generasi muda. Penyampaian materi dalam program ini juga dikemas dengan gaya yang kekinian agar para remaja tidak bosan. Komnas PA dapat mengambil referensi dari konten yang dibuat oleh Kementrian 176
Keuangan tentang rapor keuangan negara yang diupload sebulan sekali ke akun media sosial resmi milik Kementrian Keuangan. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi III yang bergerak dalam ruang lingkup hukum, hak asasi manusia, dan kemanan serta Komisi VIII dalam ruang lingkup agama, soisal, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu mendukung dan bekerja sama dalam menjalankan program ini. Dengan ketiga fungsi yang dimiliki, DPR dapat mengambil langkah untuk hal ini dengan cara yang pertama, melalui fungsi legislasinya, DPR harus segera mengusulkan dan membahas RUU tentang Pengawasan dan Peradilan Perilaku Remaja sebagai payung hukum yang akan mengawasi, dan menindak gerak gerik remaja secara komperhensif dan tegas. Melalui fungsi yang kedua yaitu fungsi anggaran, DPR perlu mengalokasikan dana APBN kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) untuk membuat program sosialisasi "Generasi Melek Hukum (GMH)" dan agar dapat dijalankan dengan optimal dan maksimal. Melalui fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan, DPR harus selalu mengawasi jalannya Undang-Undang tentang Pengawasan dan Peradilan Perilaku Remaja apabila telah disahkan. Lalu DPR juga perlu mengawasi jalannya program "Generasi Melek Hukum (GMH)" dan DPR juga perlu terus mengawasi kemana arah mengalirnya APBN yang telah dianggarkan apakah sesuai atau tidak. KESIMPULAN / SARAN Negara perlu mengambil langkah cepat dan tepat untuk permasalahan ini. Mengingat permasalahan ini bukanlah masalah yang sepele. Sekolah sebagai lembaga pendidikan serta orang tua sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak juga perlu mengambil langkah yang sama sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Dalam artian, dukungan serta peran dari seluruh lapisan masyarakat baik itu pemerintah pusat, lembaga pendidikan, keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses mewujudkan remaja yang sadar hukum dengan upaya-upaya seperti: membentuk payung hukum yang komperhensif, serta menjalankan program "Generasi Melek Hukum (GMH)" sebagai program yang dibentuk dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran hukum remaja Indonesia. Mari bersama, wujudkan indonesia emas 2045 dengan remaja cerdas, dan berkualitas. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Alamsyah, S. (2023, Juni 5). Aksi Remaja di Sukabumi Acungkan Senjata Tajam Viral, Polisi Amankan 7 Pelaku. Retrieved July 14, 2023, from 177
I Ketut Tjukup, I. P. (2020). Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency). KERTHA WICAKSANA : Sarana Komunikasi 29-38. dan Dosen Mahasiswa, 178
Gerakan Taat Aturan, Bebas Kenakalan FARAH NAZWA SYAWALIA Cirebon, 10 November 2005 DAPIL JAWA BARAT VIII SMAN 1 KOTA CIREBON LATAR BELAKANG Lingkungan pergaulan kerap kali menjadi salah satu penyebab utama para remaja berbuat kenakalan. Kasus maraknya kenakalan remaja yang terjadi meliputi semua perilaku menyimpang dari norma masyarakat dan pelanggaran terhadap hukum pidana. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat angka kasus tawuran di kalangan pelajar sepanjang tahun 2018 meningkat. Menurut penelitian Balitbang Departemen Sosial (2002), mengindikasi bahwa kematangan emosi pada remaja yang masih labil merupakan salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. (2002), Hamzah (2002), Prahesti Kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Dilasir dari kenakalan remaja digolongkan menjadi dua kelompok, yang tidak melanggar hukum dan yang melanggar hukum. Kenakalan yang melanggar hukum semestinya dilakukan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. PERMASALAHAN Para remaja yang sering melakukan kenakalan remaja tentunya akan berimbas kepada masyarakat. Hal ini sangat meresahkan masyrakat, karena menyebabkan ketentraman dan ketertiban masyarakat terganggu. Seperti yang terjadi belakangan ini para remaja yang mengatasnamakan sebagai kelompok gangster berulah kembali di beberapa titik Surabaya, mengutip dari saat itu gerombolan gangster melintas di jalanan tersebut. Saksi 179
dari warga mengatakan "Memang sering jalanan ini jadi ajang balap liar, termasuk gangster. Kemarin itu kejar-kejaran antara warga dan anak-anak (gangster)." Dari kejadian di atas, terlihat sangat jelas bahwa kenakalan remaja memang sangat meresahkan bagi masyarakat. Lalu, hal apa saja yang menyebabkan kenakalan remaja di masyarakat. Saya menyimpulkan ada beberapa faktor penyebebab kenakalan remaja, di antaranya: 1. Krisis identitas tidak lain terjadi di kalangan remaja, karena di umur remaja anak akan mengalami perasaan untuk mendapatkan pengakuan di lingkungannya. Anak dengan kemampuan kontrol diri yang lemah berpotensi melakukan tindakan melanggar norma atau perilaku buruk. Teman sepermainan memberikan peranan penting bagi remaja, anak yang berada pada lingkungan buruk akan mendapat banyak perilaku buruk. 2. 3. PEMBAHASAN / ANALISIS Kesadaran taat terhadap aturan menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh remaja Indonesia. Seperti pada Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 menjelaskan tentang sistem peradilan pidana pada anak mengenai ancaman yang dapat dijatuhkan bagi anak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan. Berdasarkan pernyataan inilah, jika saya diberi kesempatan untuk menjadi anggota DPR, saya akan membentuk program GTA. GTA ini adalah singkatan dari Gerakan Taat Aturan yang bertujuan untuk meningkatkan kembali pentingnya menaati aturan hukum yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan ini caranya adalah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada sekolah-sekolah di negara Indonesia. Acuan saya membentuk program GTA ini karena saya menyadari atas maraknya kenakalan remaja yang dapat merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia. Dalam hal ini, diperlukan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan lembaga legislatif, komisi VIII DPR RI mempunyai peran dan fungsi terhadap norma dan perlindungan anak. Adapun fungsi DPR sebagai berikut. 1. Fungsi Legislasi 2. DPR dan pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat rancangan, merevisi, dan mengubah hukum. Pada Pasal 85 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 dapat direvisi dan menambahkan program GTA untuk memaksimalkan Gerakan Taat Aturan dengan mengadakan penyuluhan kepada anak yang ditempatkan di LPKA. Fungsi Anggaran 180
3. DPR memiliki kewenangan terhadap anggaran, sehingga dapat memberikan dana alokasi atau pembiayaan untuk program Gerakan Taat Aturan agar dapat membuat program kerja dilaksanakan lebih efektif bagi generasi muda bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Fungsi Pengawasan DPR-RI dapat mengawasi segala kegiatan dari program Gerakan Taat Aturan, karena dengan adanya bimbingan dan pengawasan khusus dari DPR, program GTA dapat berjalan dengan baik dan benar. Sebagai legislator saya akan melaksanakan pengawasan terhadap program yang saya buat terutama gerakan terhadap generasi penerus bangsa. KESIMPULAN / SARAN Tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak kasus kenakalan remaja yang marak terjadi seperti, penipuan dan pemalsuan berkas resmi, penggelapan barang, pelacuran sukarela atau terpaksa, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, memakai dan mengedarkan obat terlarang, dan lain-lain yang dapat merusak masa depan generasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan penyuluhan atau kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya menaati hukum yang telah ditetapkan. Karena generasi yang bijak adalah generasi yang taat aturan. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Kenakalan Remaja: Pengertian dan Contoh, Yuk Sama-sama Mencegahnya! d-6482270/kenakalan-remaja- Remaja Maraknya Sangat Meresahkan Masyarakat Kenakalan 5 Penyebab Kenakalan Remaja, Kurangnya Perhatian hingga Faktor Lingkungan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Kenakalan Jenis, Remaja: Pengertian, dan Penyebab 181
Harmoni Bangsa: Pemuda Tonggak Utama, Tegaklah Hukum Indonesia NABILA PRAMESWARI KUSUMANINGRUM Jakarta, 6 Juni 2006 DAPIL JAWA BARAT IX SMAIT AS-SYIFA BOARDING SCHOOL JALANCAGAK LATAR BELAKANG Bung Karno menyatakan, "Berikan aku sepuluh pemuda akan ku guncangkan dunia." Sejarah mencatat lebih dari satu peristiwa kebangkitan Indonesia dipelopori oleh pemuda. Namun sayangnya, kini banyak pendapat menyatakan bahwa telah terjadi degresi pada generasi muda. Dekadensi moral yang melanda saat ini khususnya pada generasi muda menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Pengaruh arus budaya yang sulit dibendung melalui media sosial menjadi bagian dari pemicu munculnya tindakan negatif anak muda, pergaulan bebas, miras dan narkoba. Beberapa tindakan tersebut termasuk ke dalam tindak pidana pada pasal 609-612, 42, 413 KUHP No.1 Tahun 2023. Fakta ini menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan. Sedangkan, tegaknya hukum bergantung pada besarnya pengaruh pemuda yang berpartisipasi dalam proses hukum yang terbentuk di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan itu, kesadaran terkait hukum perlu dipahami oleh seluruh kalangan, seperti yang tercantum dalam UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. PERMASALAHAN Menurut Badan Pusat Statstik ada 239,48 ribu kejadian tindakan kejahatan/pidana telah dilaporkan di seluruh Indonesia. Dalam tindak pidana tersebut terdapat beberapa pelaku di bawah umur, disebabkan karena adanya kenakalan remaja yang terjadi. Di Indonesia sendiri, kenakalan remaja sering 182
terjadi dan meningkat setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang menyebutkan di tahun 2013 kasus kenakalan remaja mencapai 6325 kasus, pada 2014 7007 kasus, dan pada 2016 mencapai 8597 kasus. Artinya, kenakalan remaja mengalami peningkatan sebesar 10,7%. Kasus kenakalan remaja yang sering terjadi yaitu membolos sekolah, tawuran, pembunuhan, pencurian, narkoba dan pergaulan bebas. Tindak pidana yang terus berulang setiap tahunnya disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum. Masyarakat awam beranggapan bahwa pendidikan moral generasi muda sudah cukup diperoleh dari pendidikan sekolah formal. Kenyataannya, pendidikan moral yang diberikan oleh sekolah formal sangatlah minim dikarenakan pendidikan formal lebih banyak memberikan pengetahuan umum daripada pengetahuan moral. PEMBAHASAN / ANALISIS Pengertian tindak pidana menurut Pasal 144 KUHP adalah seseorang yang melakukan perundingan, persiapan, percobaan, dan membantu melakukan tindak pidana, kecuali ditentukan dalam Undang-Undang. Tindak pidana di Indonesia yang sudah terselesaikan mencapai angka 78,78%, berdasarkan data ini, sudah semakin banyak tindak pidana dapat terselesaikan dengan baik dan berpengaruh pada angka tindak pidana yang menurun setiap tahunnya. Indonesia akan terus memperoleh angka kecil dalam presentase tindak pidananya jika Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dapat diimplementasikan dengan optimal. Effendi menyatakan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) remaja yang berusia 10 sampai 24 tahun terdapat sekitar 26,8% (63 juta jiwa) dari 233 juta jiwa penduduk Indonesia. Apabila pemberian wawasan berkarakter pada remaja dan warga yang berumur produktif tidak segera direalisasikan, pasti tidak akan lahir sumber daya manusia (SDM) yang bermanfaat dan memiliki kualitas unggul di Indonesia. FORHUM (Forum Remaja Kenal Hukum), forum ini akan membantu DPR dan pemerintah dalam menghadapi perubahan sistem hukum pidana di Indonesia yang semula filosofi retributivisme menjadi filosofi restoratif-rehabilitatif dengan menyiapkan generasi yang akan terlibat dalam uji materil KUHP dan melibatkan hak masyarakat untuk melakukan judicial review dalam rangka menyempurnakan KUHP No.1 Tahun 2023. FORHUM diperlukan untuk membantu upaya pemerintah dalam mensosialisasikan KUHP pada generasi muda agar dapat memahami KUHP yang akan diuji selama tiga tahun ke depan dan meluruskan kesalahpahaman masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat tentang fungsi KUHP. Terdapat beberapa program FORHUM dalam mendukung terwujudnya Indonesia aman: 183
1. FORHUM akan membantu upaya pemerintah dan DPR dalam mensosialisasikan KUHP pada masyarakat di bidang pendidikan. Agar KUHP bisa berlaku dengan efektif melalui kerja sama dengan Kemendikbud (Kementrian Pendidikan Kebuayaan) yang difasilitasi oleh DPR dalam mensosialisasikan kesadaran hukum dalam bermasyarakat pada sektor pendidikan dengan memberikan pengetahuan moral agar menciptakan generasi yang cerdas dan unggul. Bekerjasama dengan OSIS untuk menggelar parlemen dan ruang diskusi pada lingkup kecil seperti sekolah formal. FORHUM juga akan membuka simulasi parlemen untuk tingkat provinsi dengan tujuan partisipan dapat memahami pertauran pada masing-masing daerah. FORHUM juga akan melakukan sosialisasi menggunakan media sosial dengan konten seputar hukum dan tema yang menyesuaikan tren para remaja. Bertujuan untuk mengajak para pemuda agar dapat berpikir kritis dalam menghadapi hukum yang transformatif. Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, DPR dapat memanfaatkan ketiga fungsinya, yakni: tentang pentingnya 2. 3. Fungsi Legislatif a. Sebagai legislator, DPR dapat memanfaatkan fungsi legislatifnya dengan mengajukan perubahan pada pasal 603 dan pasal 218 dalam KUHP No.1 Tahun 2023 kepada Mahkamah Konstitusi yang masih menimbulkan kontra, dianggap tidak adil bagi masyarakat dan membatasi ruang masyarakat untuk berbicara. Dengan seksama segera membahas dan menerapkan kitab hukum produk Indonesia yang reformatif, progresif, juga responsif dan dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat yakni, KUHP No.1 Tahun 2023 sebagai landasan hukum yang tegas mengenai pelaku tindak pidana dan menjadi perlindungan hukum untuk korban pelaku tindak pidana. b. Fungsi Anggaran a. Membahas APBN terutama dengan kementrian dan lembaga, terkait implementasi KUHP No.1 Tahun 2023 selama tiga tahun kedepan. Berdasarkan pasal 31 ayat (4) UUD 1945, tentang prioritas anggaran pendidikan, DPR dapat mengalokasikan APBN dalam sektor pendidikan untuk: b. c. Mendukung kegiatan FORHUM untuk melaksanakan program dalam FORHUM mengoptimalkan pengimplementasian KUHP pada masyarakat. dalam upaya membantu pemerintah 184
Program kerjasama FORHUM dengan OSIS dalam upaya membantu pemerintah mengoptimalkan pengimplementasian KUHP pada masyarakat terutama pada generasi muda terutama sejak dini. e. Menyelenggarakan simulasi parlemen FORHUM tingkat provinsi dengan tujuan partisipan dapat memahami peraturan pada masing- masing daerah Fungsi pengawasan a. Mengawasi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan d. KUHP yang akan disahkan. Komisi XI DPR RI bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi pengalokasian APBN untuk mendukung sektor pendidikan terkait peningkatan edukasi pengetahuan tentang hukum. c. Mengawasi pelaksanaan FORHUM agar berjalan secara efektif dengan menerima laporan pelaksanaan pada tengah dan akhir periode untuk membahas evaluasi dan meningkatkan kualitas pada periode selanjutnya. b. KESIMPULAN / SARAN Agar keefektifan FORHUM bisa tercapai dibutuhkan aksi yang disenergikan oleh seluruh elemen masyarakat. Upaya yang bisa dilakukan agar hukum itu bisa ditaati dengan bersama yaitu, dengan menggunakan generasi muda sebagai agen penggerak yang membawa masyarakat pada perubahan. Oleh karena itu, sebagai generasi muda marilah kita tingkatkan kesadaran akan tanggung jawab hukum dan moral pada masyaraka demi tegaknya hukum yang berkeadilan. Salam pemuda hebat Indonesia! REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Kominfo. 2012. "Revitalisasi Spirit Kepeloporan Dan Kepemimpinan Pemuda". 2023. Diakses pada Juli Gaffar, Affan. 1991. "Kepeloporan Pemuda dan Tantangan Dalam Menghadapi 2023. Perubahan pada Sosial di Indonesia". Diakses Juli Kanwil Kaltim, 2021, "Penguatan Kesadaran Hukum Bagi Generasi Muda, Sofyan: Mahasiswa Adalah Bibit Masa Depan Bangsa". Diakses pada Juli 2023. adalah-bibit-masa-depan-bangsa 185
Kemenkumham. 2023. "10 Pemuda Mampu Mengguncangkan Dunia, Kenyataan". Diakses pada Juli Badan Pusat Statistik. 2022. "Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah 2023. 2019-2021". tindak-pidana.html Diakses pada Juli Mutiara Jasmisari, Ari Ganjar Herdiansah. 2022. "Kenakalan Remaja Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Di Bandung: Studi Pendahuluan". Diakses pada Juli 2023. Mahkamah Konstitusi 2015. "Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan 2023. UUD Berita&id=11732 45", diakses pada Juli Badan Pusat Statistik. 2021. "Presentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen), indicator/34/297/1/persentase- 2019-2021". Diakses pada 18 Juli 2023. Fachri, Ferinda. 2023. "Upaya Pemerintah Pasca Pengesahan KUHP Baru". 2023. Hukumonline. Diakses pada Juli Edwin, Normand. 2023. "IMMH UI Gelar Seminar Mengkaji KUHP Baru, Bahas Hukumonline. Hukum Kohabilitas immh-ui-gelar-seminar-mengkaji- lt63f5e94f6128a/?page=2 Hingga Mati". 2014. "Anggaran Pendidikan 20%, Apakah Sudah Dialokasikan?" Kemenkeu, Diakses pada Juli 2023. dialokasikan-761329 Rofidah, Lailatur. 2017. "Dekadensi Moral Elit Politik Sebagai Ancaman 2023. 2014. "Anggaran Pendidikan 20%, Apakah Sudah Dialokasikan?" Kemenkeu, Diakses pada Juli 2023. dialokasikan-761329 Rofidah, Lailatur. 2017. "Dekadensi Moral Elit Politik Sebagai Ancaman 2023. Kesejahteraan article/download/49/47 Kominfo, 2012, "Revitalisasi Spirit Kepeloporan Dan Kepemimpinan Pemuda". 2023. Diakses pada Juli pada Diakses Juli Kanwil Kaltim. 2021. "Penguatan Kesadaran Hukum Bagi Generasi Muda, Sofyan: Mahasiswa Adalah Bibit Masa Depan Bangsa". Diakses pada Juli 2023. 186 Itu 2023.
adalah-bibit-masa-depan-bangsa berita-utama/3685- Badan Pusat Statistik. 2022. "Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah 2023. 2019-2021". menurut-kepolisian-daerah.html Diakses pada Juli Mutiara Jasmisari, Ari Ganjar Herdiansah. 2022. "Kenakalan Remaja Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Di Bandung: Studi Pendahuluan". Diakses pada SM%20(2).pdf Juli 2023. Kominfo. 2012. "Revitalisasi Spirit Kepeloporan Dan Kepemimpinan Pemuda". 2023. Diakses Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No.1 Tahun 2023 pada Juli 187
Taat Aturan Itu Keren CICI ANISA PRAPTIGASWARI Jakarta, 18 November 2006 JAWA BARAT X SMAN 1 BAREGBEG LATAR BELAKANG Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, ini dapat dilihat dari banyaknya suku, budaya, adat istiadat, ras, agama, dan golongan. Keberagaman budaya tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat. Untuk menghindari timbulnya konflik tersebut diperlukan sebuah hukum, agar dapat menggendalikan prilaku masyarakat, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya disintegrasi. Seperti yang sudah kita ketahui Indonesia merupakan negara hukum. Ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Sebagai remaja yang tinggal di negara hukum. Kita memiliki peran dalam menaati setiap aturan yang berlaku. Tidak hanya menaatinya, kita juga perlu mengenal hukum terlebih dahulu. Karena hukum perlu dipahami dengan seksama agar kita tidak tejerumus kedalam perilaku melawan hukum. PERMASALAHAN Memahami hukum bukan hanya tugas orang dewasa, tapi anak - anak sebagai generasi penerus juga perlu memahami hukum agar tidak terjerumus kedalam hal - hal yang melawan hukum. Khususnya usia remaja karena usia remaja merupakan usia yang emosinya masih labil dan sangat rentan untuk terbawa arus pergaulan, yang mana jika remaja bergaul dengan lingkungan yang negatif maka besar kemungkinan terjadinya kenakalan remaja. Dengan perkembangan zaman saat ini, kenakalan remaja sudah menampakkan pergeseran kualitas kenakalan yang menjerumus pada tingkat kriminalitas. Seperti tawuran, mencuri, memakai narkoba, meminum miras, membegal, memperkosa, bahkan membunuh. Salah satu kasus yang sedang viral di sosial media belakangan ini 188
adalah tentang 2 kelompok remaja yang melakukan aksi tawuran di pelintasan rel di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Yang menyebabkan perjalanan KRL terganggu. Fenomena tersebut membuat masyarakat sekitar menjadi resah dan takut. Menurut pernyataan dari Kapolsek Tanjung Priok Kompol Nazirwan "Tidak ada (yang diamankan). Kita fokus membubarkan" ujarnya pada kamis 27/7/2023. Dia juga menjelaskan bahwa motif tawuran tersebut belum diketahui dan polisi masih menanganinya. Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang menjadi indikator dari rendahnya pengetahuan dan ketaatan hukum remaja, antara lain: 1. Rendahnya kesadaraan hukum para remaja tentang mentaati aturan 2. Minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang pentingnya 3. pengetahuan dan ketaatan hukum di kalangan remaja Kurang tegasnya hukum pidana terhadap pelaku tawuran, yang menjadi suatu peluang bagi para pelaku untuk melakukan kembali aksi tersebut. PEMBAHASAN / ANALISIS Dengan adanya prilaku taat aturan kehidupan masyarakat tentunya akan lebih tentram, damai, dan aman. Oleh karena itu untuk membentuk prilaku taat aturan, kita harus menanamkan kesadaraan hukum pada diri kita sendiri. Karena kesadaraan hukum merupakan pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh individu atau masyarakat tentang hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial. Ini melibatkan pemahaman tentang aturan hukum, nilai - nilai yang mendasarinya, dan konsistensi yang diharapkan antara aturan hukum dan rasa aman yang diinginkan atau diharapkan dalam masyarakat. Artinya kesadaraan hukum menjadi salah satu faktor munculnya prilaku taat aturan. Sebagai remaja yang kenal hukum kita bisa membangun sebuah forum yang bernama TUREN (Taat Aturan Itu Keren) sebagai wadah bagi para remaja dalam meningkatkan kualitas pengetahuan dan ketaatan remaja. TUREN dapat berkolaborasi dengan komisi III DPR RI, Kemendikbud, dan Kominfo untuk memperluas informasi dan edukasi mengenai pentingnya mengenal hukum dan taat aturan. Semakin banyak remaja yang ikut serta dalam TUREN maka semakin besar peluang kita untuk menang dalam memerangi kenakalan remaja. lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan RI yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu DPR perlu membawa perubahan melalui fungsi dan wewenangnya sebagaimana yang dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 20A ayat (1) antara lain: 1. DPR adalah Fungsi Legislasi 189
Melalui fungsi ini DPR dapat memperkuat pasal 170 dan 358 KUHP yang mencakup tentang aksi tawuran agar lebih mempertegas hukum pidana terhadap para pelaku tawuran, sehingga dapat memberikan efek jera. Selain itu DPR harus bisa meningkatkan kualitas dari pengetahuan hukum dan ketaatan remaja agar mengurangi maraknya kenakalan remaja. Oleh karena itu DPR melalui Komisi III bersama Kemendikbud dan Kominfo akan bekerjasama dengan TUREN untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan ketaatan remaja. Melalui penyosialisasian menggunakan program kerja di berbagai platform media sosial, serta menyelenggarakan webinar, workshop, dan pembinaan karakter. Fungsi Anggaran 2. Dengan memanfaatkan fungsi anggaran, DPR dapat mengalokasikan dana APBN kepada TUREN agar forum tersebut dapat berkembang dengan pesat dan menjadi forum unggulan bagi remaja dalam meningkatkan kualitas pengetahuan dan ketaatan. Dana juga dapat dianggarkan untuk menyediakan fasilitas kepentingan umum yang mendukung ketaatan masyarakat. Seperti memperbanyak tempat sampah, untuk meminimalisir prilaku masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan, menyediakan lahan parkir, untuk mengurangi kebiasaan parkir liar dan fasilitas lainnya yang mendukung peningkatan ketaatan aturan. Fungsi Pengawasan 3. Melalui fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang dalam pengawasan terhadap UU, APBN, kebijakan pemerintah, serta pengawasan terhadap peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan. Dengan fungsi pengawasan DPR juga dapat mengevaluasi dan menindaklanjuti jika terdapat pelanggaran oleh oknum tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga semua dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan UUD 1945. KESIMPULAN / SARAN Sebagai remaja yang hidup di negara hukum, kita perlu mengenal dan memahami hukum yang ada di negara ini. Agar tidak terjerumus kedalam kenakalan remaja yang merugikan bangsa. Karena itu TUREN didirikan untuk meningkatkan kualitas para remaja mengenai pengetahuan hukum dan perilaku taat aturan serta menjauhi kenakalan remaja. Dengan demikian, mari kita membiasakan diri untuk menaati aturan karena "Taat Aturan Itu Keren". 190
REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Noviansyah, wildan. (2023) "Tawuran Remaja di Lintasan Rel Tanjung Priok, KRL dari Sempat Terganggu". Diakses pada 30 juli 2023, Sari, Medinna Annisa (2023) "Pengertian Kesadaraan Hukum dan Pentingnya dari Dalam Masyarakat". dalam-masyarakat/ Diakses pada 19 juli 2023, Wulandari, Trisna (2022) "Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif DPR, DPD, dan MPR". dari Diakses pada 25 juli 2023, Zulfikar, A. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban. Legalitas: Jurnal Hukum, Margaret, M., & Marifatullah, A. (2023). Media Sosial Sebagai Strategi Pencegahan Tawuran Pelajar. IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora,. 191
SOSIS: Inovasi Generasi Muda Untuk Sadar Sesama RIZA ADITYA NUR FAUZI Tasikmalaya, 5 April 2006 DAPIL JAWA BARAT XI SMA Negeri 1 Tasikmalaya LATAR BELAKANG "Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia". Itulah kata-kata dari sang proklamator Indonesia. Generasi muda yang perlu dan harus sadar sesama. Karena, generasi muda perlu bersatu untuk menghimpun kekuatan supaya dapat mengubah dunia. Tindak perundungan bukanlah suatu hal yang tabu dan baru bagi masyarakat. Jangan jadikan tindak perundungan yang tidak di anggap tabu tetapi menjadi trend dan terjadi di mana-mana. Tidak sedikit generasi muda yang tidak peduli, mengabaikan bahkan menormalisasi tindak perundungan. Seiring perkembangan zaman tindak perundungan makin bervariasi hingga merugikan banyak pihak. Solusi yang ditawarkan satu per satu oleh pemerintah dalam upaya mencegah tindak perundungan ini. Namun, masyarakat dan remaja seolah-olah tuli dan apatis terhadap tindak perundungan ini. Remaja saat ini perlu dan harus dibekali dengan sadar sesama didasarkan dengan asas-asas peraturan undang-undang serta norma atau aturan yang berlaku bagi dirinya sendiri dan masyarakat supaya menjadi remaja yang sadar hukum. Indonesia menempati peringkat ke-lima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak terjadi kasus tindak perundungan. Hal ini membuktikan bahwa Negara Indonesia masih kurang dalam penanganan kasus tindakan perundungan, bahkan pemerintah sekalipun ikut terkait dalam permasalahan tindak perundungan hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya generasi muda sadar sesama dan bersatu menggapai cita-cita Indonesia emas 2045. PERMASALAHAN Berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada pertengahan februari 2023 adanya kenaikan angka kasus tindak perundungan sebanyak 1.138 192
baik kekerasan fisik maupun psikis ini dapat menjadi bukti pelanggaran Undang- Undang KUHP Pasal 345 " bahwa barangsiapa dengan sengaja mendorong orang untuk bunuh diri, menolongnya atau memberi sarana kepadanya dapat dipidana paling lama 4 tahun jika orang tersebut bunuh diri ". Maka daripada itu lebih baik mencegah daripada mengobati, jangan jadikan tindak perundungan menjadi hal lumrah sehingga tidak bisa hanya berdiam-diri dan perlu upaya untuk mencegah tindak perundungan terjadi. Adanya Generasi Muda Indonesia ini mempunyai peranan penting untuk memerangi tindak perundungan, sadar sesama dan saling menjaga satu sama lain. Jika masalah ini tidak cepat di atasi, maka perlu meratapi diri karena indonesia emas 2045 tidak akan terjadi. PEMBAHASAN / ANALISIS Generasi muda ialah aset berharga yang dimiliki negara akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan perlu adanya banyak kesiapan. Oleh karena itu, para remaja harus bisa menjadi agen of change, pelopor serta menginspirasi bagi remaja penerusnya karena remaja saat inilah yang menentukan nasib NKRI kedepannya. Pada usia remaja, pola pikir makin kritis menanggapi seluruh persoalan yang terjadi termasuk tindak perundungan. Tindak perundungan seolah-olah masalah yang biasa dan di hiraukan banyak orang, namun tindak perundungan adalah suatu tindakan kejahatan karena merugikan, merendahkan, mengintimidasi dan mengganggu kenyaman. Oleh karena itu, kesadaran semua pihak terutama para remaja untuk mulai menerapkan budaya SOSIS (Sosialisasi, Aksi dan Evaluasi) ketika mengalami atau menemukan kasus tindak perundungan. Perlu adanya Sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman tentang tindak perundungan kepada siswa maupun guru. Aksi nyata yang dapat kita lakukan ialah bekerja sama dengan DPR serta KPAI untuk memperketat aturan sehingga menimbulkan efek jera, bergotong-royong mencegah tindak perundungan dengan melakukan hal paling sederhana dengan tidak melakukan tindak perundungan. Menjadi remaja penangkal perundungan karena tindak perundungan bukan sesuatu yang " keren " dan tidak untuk di jadikan contoh. Evaluasi rencana yang dibuat, dengan adanya evaluasi kita dapat mengetahui apa yang perlu diperbaiki serta menemukan solusi yang paling tepat dari masalah ini. Berbagai lembaga yang bertugas menuntaskan kasus tindak perundungan seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Dinas Pendidikan yang dapat bekerja sama dengan DPR, POLSEK, POLRES, TNI, Serta bagian pengawas negara lainnya. Tetap berpedoman pada fungsi serta tugas DPR-RI. 193
Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang akan saya lakukan apabila saya menjadi bagian dari DPR-RI, yaitu: 1. Fungsi Legislasi Kebijakan yang akan dilakukan dengan meregulasi terhadap UU terkait tindak perundungan. Mengusulkan Pasal baru KUHP tindak perundungan selain Pasal 170, 351, 310, 311 dan lain sebagainya. Pasal baru yang sesuai dengan zaman yang mengalami perkembangan terutama di teknologi yang dinamis, atau selalu berubah - ubah yang dapat disesuaikan dengan kehidupan para remaja dan masyarakat. Sayangnya, Isu tindak perundungan justru masih menghantui generasi penerus bangsa hingga saat ini dan membuktikan bahwa fungsi legislatif DPR-RI belum maksimal. Maka diperlukan suatu solusi yang mampu menyadarkan semua elemen untuk sama-sama bergerak secara serentak dan sistematis dalam upaya mencegah tindak perundungan. Apabila terpilih menjadi anggota DPR-RI, maka saya akan mengoptimalkan program kerja SOSIS (Sosialisasi, Aksi, Evaluasi) yang bisa menekan angka tindak perundungan menjadi rendah. 2. Fungsi Anggaran DPR bertugas merancang dan menetapkan APBN (Anggaran Pendapat Belanja Nasional) tetapi masih banyak disalahgunakan sampai dikorupsi. Tindak pidana korupsi berbentuk suap dan penerimaan gratifikasi yang menandakan ada mekanisme pengawasan yang salah sehingga hal itu terjadi. Kita bisa terapkan SOSIS sebagai sosialisasi untuk komitmen transparansi dengan melengkapi LHKPN. Aksi nyata yang dilakukan, DPR bisa bekerjasama dengan KPAI untuk menyelesaikan masalah anggaran dan mempercepat tuntasnya kasus tindak perundungan. Sehingga program kerja SOSIS lebih optimal. 3. Fungsi Pengawasan DPR wajib melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peraturan yang di sahkan sebelumnya. Saya akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan "SOSIS" yang akan bekerja sama dengan KPAI, Dinas Pendidikan serta beberapa lembaga lainnya. Mari para remaja sebagai generasi penerus bangsa seluruh indonesia mampu memaksimalkan peran dirinya untuk mencegah tindak perundungan dengan cara mengaplikasikan SOSIS (Sosialisasi, Aksi, Evaluasi) di seluruh lapisan sosial remaja dan masyarakat. KESIMPULAN / SARAN Tindakan perundungan meraja rela namun para remaja seluruh indonesia mampu memaksimalkan peran dirinya untuk mencegah tindak perundungan dengan cara mengaplikasikan SOSIS. Penerapan inovasi SOSIS simpel bisa 194
dilakukan oleh siapa pun, kapan pun dan di mana pun. Jika inovasi tersebut diterapkan maka para remaja mampu mengambil dan memaksimalkan perannya untuk selalu bersinergi, mandiri serta aktif berkarakter profil pancasila dan peduli sesama serta memiliki kepekaan afektif demi menghadapi persaingan global di depan mata. Maksimal potensi diri, Taat aturan masyarakat aman. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Akurat.co, (2023). Miris, Kasus Bullying Di Indonesia Tertinggi Kelima Di Dunia. Diakses pada 31 Juli 2023, dari : indonesia (2023). Mengalami Peningkatan, Angka Kasus Bullying di Indonesia Tembus 1000 Kasus. Diakses pada 1 Agustus 2023, dari : Bnn.go.id, (2023). Komisi III DPR RI Dukung penuh Program Kerja dan Anggaran : BNN RI Tahun 2024. Diakses pada 2 Agustus 2023, dari anggaran-bnn-ri-tahun-2024/ 195
HUNIAN RAJA: Paket Lengkap Wujudkan Remaja Hebat SHOLIKHUL KHOIRIYAH Grobogan, 17 Januari 2006 DAPIL JAWA TENGAH I SMA NEGERI 3 SEMARANG LATAR BELAKANG "Keadilan tidak bisa untuk satu sisi saja, tetapi harus untuk keduanya." - Eleanor Roosevelt Keamanan suatu negara hukum bergantung pada ketaatan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat negara tersebut, tak terkecuali kalangan remaja. Mengapa remaja? Hal ini karena remajalah yang pada masa mendatang akan memegang negara Indonesia. Betapa pentingnya peran remaja untuk masa depan bangsa. Namun sayangnya remaja Indonesia saat ini dinilai belum cukup mengenali hukum yang berlaku sehingga masih sangat banyak kasus pelanggaran yang ditemui. Berdasarkan data dari berbagai sumber kasus kenakalan remaja di Indonesia terus meningkat. Hal tersebut menandakah bahwa persoalan ini memang perlu untuk segera ditangani dengan tepat. Data Komnas Perempuan menyatakan bahwa KBGO (Kasus Berbasis Gender Online) mengalami kenaikan yang pesat. Sebelumnya pada tahun 2019 terdapat 281 kasus, kemudian pada tahun 2020 terdapat 942 kasus. Salah satu kasus yang menyeruak akhir-akhir ini adalah Revenge Porn. Revenge Porn merupakan tindakan mengunggah foto atau video seksual secara terang-terangan ke khalayak umum tanpa persetujuan. Hal ini biasanya memiliki tujuan balas dendam atau mengancam para korban. PERMASALAHAN Kasus Revenge Porn marak terjadi pada kalangan mahasiswa. Salah satu penyebab terjadinya Revenge Porn pada mahasiswa adalah karena semenjak 196
menduduki masa remaja ia tidak mendapatkan cukup edukasi terkait ilmu seksual. Dalam pemberitaan kasus ini turut disorot pula penangan hukumnya yang dirasa belum tepat dan belum sesuai semestinya. Melalui Google Form dengan judul "Bantu Remaja Kenali Hukum di Indonesia", saya melakukan survei kepada remaja SMA dengan hasil akhir 42 responden. Dari data yang didapat, saya menyimpulkan bahwa setidaknya terdapat 3 poin penting yang menjadi sorotan, yaitu: 1. Mayoritas remaja (90,5%) mengalami kecemasan akan kejahatan seksual. Gambar 1: Hasil Survei Kecemasan 2. Mayoritas remaja (59,5%) merasa belum cukup memahami hukum yang berlaku. Gambar 2: Hasil Survei Pemahaman Hukum 197
3. Mayoritas remaja (78,6%) kurang pengetahuan akan kinerja DPR RI dan pemerintah. Gambar 3: Hasil Survei Pengetahuan Pemerintahan PEMBAHASAN / ANALISIS "Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita." - B.J. Habibie Melihat berbagai permasalahan yang beredar, kutipan tersebut mendorong saya sebagai remaja Indonesia untuk dapat berkontribusi membangun negeri. Maka apabila saya terpilih menjadi seorang Legislator, saya akan menyusun program HUNIAN RAJA yang memiliki kepanjangan Hukum Kekinian Ramah Remaja. Gambar 4: Logo Aplikasi HUNIAN RAJA 198
HUNIAN RAJA merupakan sebuah aplikasi yang akan menjawab 3 persoalan pokok dalam karya tulis ini. Dalam menjalankan HUNIAN RAJA tentunya saya juga akan menyesuaikan dengan 3 fungsi DPR RI yang telah dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 20A ayat (1) yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai berikut: 1. Fungsi Legislasi DPR memiliki fungsi legislasi yaitu sebagai pembentuk Undang - Undang. Jika sebelumnya kasus ini ditindak lanjuti dengan Pasal 407 dan Pasal 414 KUHP, UU ITE, serta UU TPKS. Maka dalam fungsi ini saya akan membuka diskusi terkait RUU yang membahas lebih spesifik mengenai tindak pidana Revenge Porn serta jaminan keadilan dan keamanan bagi pelapor. Setiap hasil keputusan akan dipublikasikan melalui aplikasi HUNIAN segala RAJA perkembangan hukum yang ada. sehingga remaja dapat dengan cepat mengetahui Saya juga akan mengadakan kegiatan Parlemen Mengajar di mana anggota DPRD dapat melakukan kunjungan ke sekolah - sekolah untuk meningkatkan pengetahuan remaja akan ilmu pemerintahan. Untuk menambah pengetahuan tentang dasar ilmu hukum maka akan diunggah juga Artikel Perkembangan Hukum dengan topik pembahasan Undang - Undang yang berkaitan dengan aturan hidup remaja. Artikel ini akan disusun dengan bahasa sederhana dan kekinian yang mudah dipahami seluruh kalangan. Remaja akan lebih mudah terpengaruh apabila ajakan diutarakan oleh teman sebayanya. Oleh karena itu saya akan membuat perlombaan social campaign yang ditujukan untuk siswa/siswi SMA dengan tema education of sex and law. Seluruh kegiatan tersebut nantinya akan diinformasikan dalam satu platform yaitu aplikasi HUNIAN RAJA. Fungsi Anggaran 2. Setiap tahun DPR akan menetapkan APBN yang berisi rancangan pengeluaran dan pemasukan negara secara rinci selama satu tahun ke depan. Untuk menjalankan fungsi ini, saya akan mengalokasikan dana publikasi HUNIAN RAJA agar apa yang ada dalam aplikasi tersebut dapat diketahui dan bermanfaat untuk seluruh remaja di Indonesia. Tak hanya publikasi, dana juga harus diberikan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan bagi remaja yang telah terencana. Tak lupa biaya pengembangan aplikasi juga akan saya perhatikan agar aplikasi yang berjalan tidak terkesan kuno. Dengan hal tersebut diharapkan keuangan negara benar - benar dapat meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Fungsi Pengawasan 3. 199
Setelah fungsi legislasi dan fungsi anggaran, DPR juga memegang peran sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Fungsi ini merupakan hal yang tak kalah penting dan patut diperhatikan. Dalam fungsi ini saya akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan tidak terjadi penyelewengan dana serta saya juga akan membentuk Badan Pemeriksa Standar Aplikasi Negara (BARISAN) yang berfokus pada pengelolaan anggaran aplikasi - aplikasi pemerintah untuk menjaga kualitas aplikasi tersebut baik dari sisi materi ataupun tampilan yang sangat mempengaruhi minat pengguna. Selain 3 fungsi tersebut, tak lupa bahwa DPR juga memiliki kewenangan lainnya yaitu untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Oleh karena itu dalam aplikasi HUNIAN RAJA juga akan dibuat Halaman Aspirasi yang dapat diisi oleh seluruh pengguna aplikasi dalam bentuk karya tulis yang berasal dari pemikiran kritis remaja Indonesia. Permasalahan yang kompleks ini tentu tak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Remaja juga harus berperan aktif untuk menyelesaikannya. Sebagai seorang remaja terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk turut memajukan bangsa, yaitu: 1. Memupuk rasa percaya diri dan berani mengkritisi 2. Membekali diri dengan pengetahuan hukum 3. Rasa bangga terhadap negara Indonesia. KESIMPULAN / SARAN Untuk membangun negeri dibutuhkan remaja yang peduli atas bangsa ini. Minimnya pengetahuan remaja tentu akan mengancam kemajuan bangsa. Oleh karena itu HUNIAN RAJA dirancang untuk dapat menjadi solusi jitu, paket lengkap berisi penyampaian edukasi serta wadah aspirasi. Jika DPR telah melaksanakan fungsi dan wewenangnya dengan baik beriringan dengan peningkatan pengetahuan dan kepedulian remaja maka konektivitas ini saya percayai dapat menjadi pendobrak kemajuan bangsa. Mari menjadi generasi kenal hukum! Kontribusi sepenuh hati, remaja bersinergi membangun negeri. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Peraturan Per Undang - Undangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang - Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1). Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. 200
Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Referensi dan Daftar Bacaan Arisanti, Ni Putu Winny & Setiabudhi, I Ketut Rai. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia. Jurnal Kertha Desa, 9(5). Bagian Humas dan Pengelolaan Museum Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jendral DPR RI. (2022). Generasi Sadar Privasi, Dataku Tanggung Jawabku: Kumpulan Esai Peserta Parlemen Remaja tahun 2022. DPR RI. Faizah, Fitrahul Azza & Hariri, Muhammad Rifqi. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(7). Jendral DPR RI. Jakarta. Sekretariat (2016). Tugas dan Wewenang. Puspitasari, Devi. (2023, Juni 27). Komnas Perempuan soal revenge Porn DetikNews. komnas-perempuan-soal- Pandeglang: Jangan No Viral No Justice. Ramadhan, Arif. (2023, Juli 19). Sebuah Catatan Kritis Terhadap Putusan Kasus Revenge Porn Pandeglang. Klikhukum. Sugiman. (2020). Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara - Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 10(2). Survei "Bantu Remaja Kenali Hukum di Indonesia". (2023, Juli) 2oGD_AmW78k/edit#responses 201
Remaja Taat Hukum dalam Era Digital Menghadapi Ancaman Penyalahgunaan ITE untuk Mewujudkan Keamanan Nasional FIKRI AGNI FIRDAUS Kudus, 17 Juli 2007 DAPIL JAWA TENGAH II MAN 1 KUDUS LATAR BELAKANG Era digital yang kita hadapi saat ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk dalam cara remaja berinteraksi dan memperoleh informasi. Namun, di tengah kemajuan teknologi ini, terdapat ancaman serius terhadap keamanan nasional yang bisa diakibatkan oleh penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemunculan beberapa peretas (hacker) seperti Bjorka menjadi salah satu contoh, bahwa penyalahgunaan UU ITE dapat mengganggu stabilitas keamanan Nasional. Dalam era digital yang semakin maju, remaja menjadi salah satu kelompok yang sangat aktif menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Meskipun memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan positif dalam mewujudkan keamanan nasional, namun adanya ancaman penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) oleh remaja juga patut menjadi perhatian serius. Fenomena ini menuntut adanya kesadaran dan komitmen remaja untuk taat hukum dalam menggunakan teknologi digital demi mewujudkan keamanan nasional yang lebih kokoh. Remaja menjadi kalangan yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan UU ITE tersebut. Pelaku di balik Peretas Bjorka yang telah membobol situs-situs tokoh Nasional hingga situs-situs milik Pemerintah RI yang ditengarai adalah remaja belia berumur 17 tahun. Dalam konteks ini, remaja taat hukum memiliki peran penting dalam mencegah dan mengatasi ancaman tersebut. PERMASALAHAN Penyalahgunaan ITE merupakan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan melalui media digital. Ancaman ini mencakup tindakan seperti penyebaran konten pornografi, ujaran kebencian, penipuan online, dan serangan 202
siber. Selain itu, penyalahgunaan ITE juga bisa berdampak negatif terhadap keamanan nasional, seperti penyebaran berita palsu yang dapat memicu konflik sosial atau tindakan terorisme yang direncanakan melalui komunikasi online. Di era yang semakin berkembang, remaja juga tidak boleh mudah terpengaruh oleh konten negatif pada platform digital, seperti penyebaran berita palsu, pornografi, radikalisme, dan kekerasan bahkan tindakan siber. Hal ini dapat merusak moralitas dan memicu konflik sosial yang mengancam keamanan nasional. taat hukum memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan ITE. Pertama, mereka dapat menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar mereka dengan menjadi teladan yang baik dalam penggunaan teknologi. Dengan mematuhi aturan dan etika dalam menggunakan media digital, remaja dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terhindar dari penyalahgunaan ITE. Remaja Pendidikan dan kesadaran hukum juga sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan ITE. Remaja perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai hukum yang mengatur penggunaan teknologi. Sehingga melalui pendidikan yang tepat, konsekuensi hukum dari tindakan penyalahgunaan ITE dan menyadari betapa pentingnya menjaga keamanan nasional dengan bertindak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. remaja dapat memahami PEMBAHASAN/ANALISIS Dalam menangani permasalahan penyalahgunaan ITE, pemerintah yakni DPR sangat berperan dalam mewujudkan keamanan nasional dengan menguatkan regulasi terkait penyalahgunaan ITE. DPR telah menginisiasi pembuatan undang- undang yang mengatur penggunaan ITE secara bertanggung jawab. Undang- undang tersebut memuat sanksi yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan ITE, terutama yang merugikan keamanan nasional. Selain itu, DPR juga telah memperkuat kerjasama dengan institusi hukum untuk mempercepat penanganan kasus-kasus penyalahgunaan ITE. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa berjalan mulus jika masih ditemukan adanya suatu kelompok masyakat yang tidak patuh hukum. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kesadaran hukum untuk usia remaja dalam penggunaan ITE. DPR dapat mendukung program-program pendidikan dan kesadaran remaja terkait penggunaan TIK yang bertanggung jawab. DPR dapat mengusulkan agar materi tentang etika digital dan keamanan nasional dimasukkan dalam kurikulum ini akan membantu remaja memahami konsekuensi dari pendidikan. Hal penyalahgunaan TIK dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya menjaga keamanan nasional. Selain itu, DPR juga dapat bekerjasama dengan 203
lembaga pendidikan dan keluarga untuk menyelenggarakan seminar dan pelatihan terkait penggunaan TIK yang aman dan bertanggung jawab. Adapun 3 fungsi dan wewenang DPR untuk mewujudkan remaja taat hukum dalam era digital menghadapi ancaman penyalahgunaan ITE, antara lain: 1. Fungsi Legislasi 2. Dalam fungsi legislasi, DPR dapat membentuk Badan Intelijen Remaja yang bernama "Intelligence Spy Teenagers". Lembaga ini berdiri dibawah bimbingan dan binaan BIN bagi remaja-remaja yang memiliki keahlian dibidang ITE untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kontribusi dalam keamanan nasional. Fungsi Anggaran 3. Dalam fungsi anggaran, DPR dapat mengalokasikan APBN untuk memfasilitasi "Intelligence Spy Teenagers". Dengan anggaran yang memadai, Badan Intelijen Remaja dapat mengimplementasikan teknologi dan program keamanan siber yang canggih, serta memberikan pelatihan kepada remaja untuk memahami pentingnya taat hukum dalam menggunakan teknologi digital. Fungsi Pengawasan Dalam fungsi pengawasan, DPR juga memiliki peran penting dalam memastikan adanya pengawasan dan perlindungan yang memadai terhadap remaja dalam penggunaan TIK. DPR bersama dengan Kominfo dan BIN dapat melakukan pengawasan jalannya "Intelligence Spy Teenagers". Selain itu, pengawasan juga perlu berfokus pada penggunaan teknologi digital oleh Badan Intelijen Remaja untuk memastikan bahwa informasi dan data yang diperoleh digunakan dengan etika dan bertanggung jawab. DPR juga dapat mengawasi implementasi regulasi yang telah dibuat dan memastikan bahwa lembaga-lembaga yang bertanggung jawab melakukan tugasnya dengan baik. KESIMPULAN/SARAN Remaja Taat hukum dalam era digital adalah elemen penting dalam menjaga keamanan nasional. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan resiko penyalahgunaan ITE, serta melibatkan pemerintah, pendidikan, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab. Ancaman kejahatan dan penyalahgunaan ITE hanya dapat dihadapi secara bergotong-royong sehingga dapat diwujudkan keamanan nasional yang kokoh dan melindungi masa depan generasi penerus bangsa. Terbentuknya Badan Intelijen Remaja yang bernama "Intelligence Spy Teenagers" sangat diperlukan untuk membendung terhadap penyalahgunaan ITE 204
oleh kalangan generasi muda dan remaja Indonesia yang memiliki kerentanan yang paling tinggi. Terbentuknya lembaga tersebut perlu dukungan dari DPR secara nyata yaitu dengan terwujudnya Undang-Undang sebagai payung hukum terbentuknya Badan Intelijen Remaja yang bernama "Intelligence Spy Teenagers". DPR juga harus mampu mendorong pemerintah untuk mengalokasikan dana pembentukannya ke dalam APBN, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja badan tersebut. 205
FORSAKU: Forum Siswa Sadar Hukum Sebagai Upaya Penanganan Urgensi Sikap Apatis Remaja Terhadap Hukum NOVA PRIYANTIKA Pati, 2 November 2005 DAPIL JAWA TENGAH III SMA NEGERI 1 PATI LATAR BELAKANG Apatis, kata yang menggambarkan ketidakpatuhan remaja terhadap hukum yang ada. Padahal, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi norma dan adab yang berlandaskan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan warga negara. Hal ini termaktub secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan (machstaat). Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak menuju dewasa dan paling krusial untuk membentuk pendidikan karakter. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut 68,82 juta jiwa atau 24% dari penduduk Indonesia masuk kategori pemuda pada Maret 2022. Populasi remaja yang banyak membuat kenakalan remaja menjadi permasalahan utama. Kurangnya literasi dan implementasi hukum yang nyata menjadi faktor utama khususnya di sekolah. Padahal, selain menjadi tempat menuntut ilmu, sekolah diharapkan menjadi tempat pembentukan karakter siswa sadar hukum. Setingkat SMA, ada organisasi MPK (Majelis Permusyawaratan Kelas) yang memiliki peran seperti DPR. MPK mempunyai kedudukan lebih tinggi dan bertanggung jawab atas program kerja OSIS. Oleh karena itu, perlu pemberdayaan anggota MPK, sehingga diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekan angka kenakalan remaja. PERMASALAHAN Setiap tahun, kenakalan remaja semakin meningkat. Banyak remaja berperilaku anarkisme dan vandalisme. Padahal, sikap tersebut justru sangat 206
bahaya bagi pembentukan karakter pionir penentu nasib bangsa. Dilansir dari situs berita Joglo Jateng, tercatat 21 pelajar di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah berurusan dengan pihak kepolisian pada awal 2023. Ada 7 kasus pengeroyokan, 4 kasus penganiayaan, dan 3 kasus lainnya. Kepolisian juga gencar melakukan razia balap liar yang mayoritas pelakunya masih SMA. Di sekolah pun, remaja saat ini cenderung berani melanggar peraturan sekolah. Mereka datang terlambat, berpakaian tidak rapi, dan membuang sampah sembarangan. Awalnya, mereka melakukan pelanggaran ringan. Namun, jika mereka tidak diberi sanksi, mereka akan tertantang melakukan pelanggaran berat. Dengan demikian, jauh dari hiruk pikuk kota metropolitan ternyata tidak menjamin terhindar kasus kenakalan remaja yang semakin membudaya. PEMBAHASAN/ANALISIS Penulis mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dan anggota DPR dalam merancang, membentuk, dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Di dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa "Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10.000.000,00". Meskipun pasal tersebut belum mengacu terhadap seluruh tindak kenakalan remaja, tapi penulis yakin jika pasal tersebut dapat membuat remaja sadar bahwa tindakan membahayakan dan mengganggu orang lain ada konsekuensinya. Selain payung hukum yang tepat, diperlukan kerja sama pihak sekolah dan aparat kepolisian. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberdayakan MPK sebagai lembaga legislatif di tingkat SMA. Selain itu, membentuk suatu komunitas bernama Forum Siswa Sadar Hukum (Forsaku) di tiap Kabupaten/Kota. Forsaku sebagai wadah MPK dari tiap sekolah untuk saling sharing dan berdiskusi. Nantinya, MPK diharapkan dapat mengoptimalkan perannya bersama OSIS dan Kesiswaan untuk menciptakan remaja sekolah sadar aturan. Selanjutnya, Forsaku dan kepolisian dapat membentuk Duta Remaja Sadar Hukum di tiap Kabupaten/Kota. Duta yang terpilih diharapkan mampu menyebarkan kesadaran taat hukum dan menjadi role model di kalangan remaja. Kemudian, Forsaku bisa berkoordinasi dengan DPR dan perguruan tinggi untuk berkolaborasi membentuk Klinik Hukum Remaja. Program ini menjadi wadah bagi remaja dan mahasiswa untuk berbicara dan belajar menjadi lembaga penegak hukum. Selain tempat konsultasi untuk remaja yang membutuhkan bantuan, juga menjadi wadah bagi yang ingin melaporkan pelanggaran hukum secara anonim. Dengan demikian, Forsaku diharapkan menjadi solusi permasalahan kenakalan remaja, perpanjangan 207
tangan, wadah komunikasi, dan promosi untuk mengenalkan program Klinik Hukum kepada remaja. Terakhir, program Justice Goes to School sebagai bentuk kerja sama antara Kemendikbud dan DPR. Program ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran Kurikulum Merdeka dengan tema "Bangunlah Jiwa dan Raganya". Dengan menyisipkan hukum dan perundang-undangan, diharapkan mampu memperbaiki identitas moral siswa. Nanti, siswa diminta membuat challenge "sepuluh hari menjadi generasi sadar hukum" dengan membuat konten edukasi via media sosial. Selain itu, mengadakan dialog interaktif dengan Forsaku sebagai pemateri dan kunjungan kerja ke lembaga penegak hukum yang dapat diorganisasi oleh Forsaku selaku panitia untuk menyelidiki masalah sosial dan keadilan yang relevan dengan kehidupan mereka. Program-program tersebut tidak akan berjalan maksimal jika pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat tidak bersinergi dan saling mendukung. Oleh karena itu, sebagai lembaga legislatif, DPR bisa membantu mewujudkan semua program melalui ketiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Misalnya, melalui fungsi legislasi, DPR dapat merevisi dan memperkuat Pasal 331 UU KUHP Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur kenakalan yang menimbulkan bahaya dan kerugian serta melakukan kajian ulang tentang UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena masih sering terjadi kenakalan remaja. Lalu, DPR dapat membuat regulasi untuk memberdayakan MPK sebagai lembaga legislatif dengan membentuk Forsaku, menetapkan Prolegnas untuk program Justice Goes to School, dan membuat Klinik Hukum Remaja berkolaborasi dengan Kemenristekdikti yang terintegrasi dengan program Kampus Merdeka, sehingga mahasiswa yang ditempatkan di Klinik Hukum Remaja mendapat pengakuan SKS dari kampus. Selanjutnya, melalui fungsi anggaran DPR dapat mengalokasikan dana APBN secara transparan melalui Komisi X kepada Kemendikbud guna terlaksana program Justice Goes to School dan Klinik Hukum Remaja. Selain itu, DPR bisa mengalokasikan dana melalui Komisi III kepada Polri guna keberhasilan program Duta Remaja Sadar Hukum. Fungsi terakhir, semua program tidak akan berjalan baik tanpa pengawasan dan pengarahan dari DPR. Untuk itu, pengawasan terhadap UU KUHP yang baru dan kerja sama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mengawasi distribusi APBN serta menindaklanjuti hasil pengawasan DPRD pada masa reses mengenai pelaksanaan program tersebut menjadi penting. Apabila Pemerintah, DPR, aparat hukum, dan lembaga terkait dapat bersinergi dan bekerja sama, cita-cita bangsa Indonesia dalam mandat konstitusi 208
yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia", tidak hanya angan-angan semata. KESIMPULAN/SARAN Langkah tepat dalam menanggulangi krisis identitas terhadap peraturan hukum bagi remaja adalah dengan membuat hukum dan peraturan. Untuk mewujudkannya, perlu kolaborasi DPR, Pemerintah, dan masyarakat. Selain itu, perlu payung hukum yang tepat, penyisipan hukum dan perundang-undangan dalam lingkup sekolah, serta proteksi dan pengawasan dari kepolisian setempat. Oleh karena itu, negara perlu komitmen kuat guna terlaksana program kerja demi pembentukan negara hebat masyarakat taat. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Kusnandar, V. B, 2023. Hampir Seperempat Penduduk Indonesia adalah Pemuda 2022. pada Diakses 26 Juli 2023. Majid, Luthfi. 2023. 5 Bulan, 21 Pelajar di Pati Berurusan dengan Pihak Kepolisian. dengan-pihak-kepolisian/. Diakses 27 Juli 2023. Naufal, M. H. 2023. Penindakan Balap Liar di Pati, 52 Sepeda Motor Ditilang dan Disita. 2023/07/03/penindakan-balap-liar- Diakses 22 Juli 2023. Pati, H. R. 2023. Ratusan Motor Berknalpot Brong dan Balap Liar di JLS Pati Diciduk Polisi. Diakses 21 Juli 2023. Polda, Humas. 2023. Hendak Lakukan Balap Liar, 42 Sepeda Motor Diamankan Pati. Petugas Diakses 23 Juli 2023. Gabungan Polresta Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3. Diakses 25 Juli 2023. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 331 Tentang Kitab (KUHP). 35/uu-no-1-tahun-2023. Undang-Undang Diakses 24 Juli 2023. Hukum Pidana 209
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. go.id/Home/Details/39061/uu-no- 11-tahun-2012.Diakses 23 Juli 2023. 210
Building Youth S.H.I.N.E (Solidarity, Hope, Inspiration, Nurturing, Empowerment): Perwujudan Generasi Sadar Hukum Menuju Remaja Bebas Kekerasan Seksual ELFREDA YODHA WARDOYO Jakarta, 27 September 2006 DAPIL JAWA TENGAH IV SMA NEGERI 1 WONOGIRI LATAR BELAKANG Bung Karno pernah berkata bahwa "Seribu orang tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah dunia". Hal ini mencerminkan pentingnya peran generasi muda khususnya remaja Indonesia sebagai ujung tombak ketercapaian Indonesia Emas 2045. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022, diperkirakan bahwa antara rentang tahun 2030-2040, Indonesia akan memasuki periode puncak bonus demografi yang ditunjukkan oleh jumlah penduduk usia produktif mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. Periode tersebut merupakan momen krusial bagi generasi bangsa Indonesia. Pasalnya, bonus demografi seakan menjadi "pisau bermata dua", yang memiliki dua makna kemungkinan, sebagai peluang mendorong kemajuan bangsa atau justru menjadi ancaman mencelakakan pemuda Indonesia. Namun, nampaknya tercetak generasi emas bangsa Indonesia hanya menjadi mimpi belaka bila mana melihat maraknya kasus anak korban kekerasan.. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 21.241 anak yang telah menjadi korban kekerasan pada tahun 2022. Mirisnya, 9.588 anak diantaranya korban kasus kekerasan seksual. Lantas, apakah Indonesia layak menyandang predikat "Negara ramah terhadap anak"? Sebaliknya, posisi Indonesia hanya menduduki 107 dari 176 negara di dunia dalam kategori "Negara ramah terhadap anak" pada laporan Global Childhood Report tahun 2019. Legitimasi terkait urgensi perlindungan anak yang telah tertuang tegas belum menjadi dorongan kuat pelaksanaan pemberantasan kekerasan seksual 211
pada anak yang terkandung dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahkan telah diperbaharui melalui UU Nomor 35 tahun 2014. Urgensi ini juga diperkuat dengan "Deklarasi Hak Anak-anak" dari PBB pada tahun 1958 yang menggaungkan kewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anak- anak. Alhasil, perlindungan anak menjadi bahasan yang terlegitimasi dan memiliki urgensi kuat secara nasional hingga global, namun terkendala dalam implementasinya saat ini. PERMASALAHAN Persoalan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menyelimuti daerah kota besar., namun daerah kecil yang masih kental terhadap tradisi masyarakat lokal. Salah satunya pada Kabupaten Wonogiri, adanya kasus pencabulan yang terjadi pada tahun 2023 telah melibatkan 12 murid madrasah dengan kepala sekolah dan guru memberikan sinyal darurat kekerasan seksual pada anak. Penulis menemukan secara langsung bahwa sering terjadi kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan sekitar yang menjadi masalah serius bagi Kabupaten Wonogiri. Gambar 1.1 dan 1.2 Presentase Data Korban Kekerasan & Pelecehan Wonogiri 212
Berdasarkan wawancara penulis pada Dinas P2KBP3A dan Kejaksaan Negeri Wonogiri, terdapat rentetan 35 kasus, 34 kasus, dan 27 kasus kekerasan seksual dalam rentang tahun 2021-2023. Bahkan, terdapat kasus kejahatan seksual yang menimpa anak berusia 1,5 tahun yang pelakunya merupakan ayahnya sendiri. Pada tahun 2023, tercatat 15 kasus kekerasan seksual di Wonogiri terjadi hingga kini, mirisnya seluruh korban meliputi anak remaja SMP. Potret kekerasan seksual terhadap anak saat ini memberikan gambaran yang tidak dapat ditolerir dalam era kemajuan peradaban. Menurut John A. Hunter (2016) dalam Yuniyanti (2020) telah dijabarkan bahwa terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dipengaruhi berbagai faktor, meliputi: paparan pornografi, keluarga, hingga pengalaman sebagai korban kekerasan seksual. Betapa pentingnya untuk memberikan wadah yang tepat bagi anak dalam mengatasi akar masalah terjadinya kekerasan seksual. Alhasil, salah satu opsi solutifnya, melakukan upaya kolaborasi bersama untuk mewujudkan generasi bebas kekerasan seksual melalui inovasi wadah pengembangan remaja Indonesia dengan Building Youth S.H.I.N.E berbasis Community Based Approached. PEMBAHASAN / ANALISIS Gambar 2.1 dan 2.2 Desain Tampilan & Logo Program Building Youth S.H.I.N.E 213
Berdasarkan hal tersebut, saya perwakilan generasi Z ingin berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum sejak dini pada kalangan remaja. Apabila menjadi seorang anggota parlemen, maka saya akan membentuk program Building Youth S.H.I.N.E dengan pendekatan komunitas remaja Indonesia untuk turut serta memberikan sosialisasi law awareness, law acquaintance, legal attitude, dan legal behavior melalui nilai-nilai Solidarity, Hope, Inspiration, Nurturing, and Empowerment (SHINE), sebagai wujud aksi menyikapi kurangnya kesadaran hukum hingga perlindungan hukum dalam mengatasi persoalan kekerasan seksual anak pada negara Indonesia. Dalam hal ini, diperlukan optimalisasi peran DPR RI yang merupakan lembaga legislatif, komisi III DPR RI mempunyai peran khusus menangani terkait hukum dan HAM. Adapun optimalisasi fungsi DPR RI yang dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Legislasi Mengkaji, merevisi, dan mengesahkan kembali RUU KUHP dari berbagai aspek untuk dapat menspekulasikan, mengusulkan, dan menggandeng anggota DPR RI dari lintas fraksi guna merevisi pasal-pasal yang tidak relevan terhadap kasus kekerasan seksual anak terkini. Mengusulkan kepada Badan Legislasi DPR RI untuk segera menetapkan RUU yang berfokus terhadap keberdayaan hukum dan hak asasi manusia bagi anak; korban dari kekerasan dan penganiayaan; dan kejahatan seksual sebagai program legislasi nasional prioritas guna menjadikan dan mengupayakan subjek substansi hukum yang sempurna dan berkeadilan. Anggaran 2. Menetapkan APBN bersama pemerintah untuk memberikan prioritas finansial khususnya pada bidang hukum dan hak asasi manusia guna mengoptimalisakan sinergitas fungsi dari lembaga dan instansi mitra kerja dalam mendukung proses penegakan hukum yang berkeadilan. Misalnya, upaya transparansi Polri dalam penegakan hukum, pembentukan program sosialisasi pengetahuan hukum dari kejaksaan negeri bagi pelajar, pengadaan bantuan posko dan pemenuhan tenaga sukarela maupun tetap dalam lembaga perlindungan saksi dan korban pada program pendampingan dan pengawalan anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual di setiap daerah. Pengawasan 3. Melakukan pengawasan secara tegas dan tetap kepada lembaga penegakan hukum agar senantiasa memenuhi progres penegakan hukum yang profesional dan humanis guna menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan hak asasinya dapat terpenuhi. Kemudian, membentuk Satuan 214
Tugas Operasional Audit sebagai (Internal Control System) guna mengawasi secara lembaga untuk menghindari penyimpangan dan pelanggaran fungsi kinerja dalam penegakan hukum. langsung KESIMPULAN / SARAN Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hukum guna mencapai ketentraman hingga keadilan bernegara. Terlepas dari regulasi yang mengatur adanya perlindungan anak, persoalan kasus pelecehan seksual masih terjadi hingga kini. Pentingnya peran remaja bukan hanya sebagai agen perubahan, akan tetapi menjadi pemimpin perubahan untuk mulai sadar tentang hukum untuk mencegah kasus pelecehan seksual bagi anak. Dengan adanya program komunitas Building Youth S.H.I.N.E. hingga upaya optimalisasi peran DPR RI diharapkan dapat mendorong ketercapaian generasi emas Indonesia yang sadar hukum guna mewujudkan Indonesia menjadi "Negara ramah terhadap anak". "Remaja Kenal Hukum, Taat Aturan, Mayarakat Aman!" Sebagai negara hukum, pemerintah REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Yuniyanti, E. R. N. Y. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu kota Semarang. Semarang: Program Studi Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Statistik, B. P. (2022). Analisis Profil Penduduk Indonesia. Jakarta: Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. Diakses pada 20 Juli 2023 dari Kompas.id. (2023). Cabuli 12 Murid, Guru dan Kepala Madrasah di Wonogiri dari Dibekuk Polisi. Diakses pada 18 Juli 2023 JogjaKota, DP2KBP3A. (2022). Konvensi Hak Anak di Pevita: Sidang Umum PBB. dari Diakses pada 24 Juli 2023 Asmarawati, Tina. (2015). Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish. 215
Bahan lain yang tidak dipublikasikan Paryono, S.H., M.H., Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah IV, diwawancarai penulis, Juli 2023. Secara langsung di Karanganyar, Jawa Tengah. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.PA., Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Jawa Tengah IV, diwawancarai penulis, Juli 2023. Secara langsung di Hotel Cendrawasih, Wonogiri. Zainudin, S.Sos, M.Hum., Anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi PDI Perjuangan, diwawancarai penulis, Juli 2023. Secara langsung di Pule Ngadirojo, Wonogiri. Hafidh Fathoni, S.H., Jaksa Fungsional Pembantu Kejaksaan Negeri Wonogiri, diwawancarai penulis, Juli 2023. Secara langsung di kantor Kejari Wonogiri. Bripda Mateus RTP, Bintara Sie Hukum Polres Wonogiri, diwawancarai penulis secara langsung di Mako Polresta Wonogiri. 216
Generasi Calon Penentu Kebijakan: Upaya Meminimalisir Hubungan Seksual Pranikah Di Masa Depan WILLY PUTRATAMA MIFTAHUR RAHMAN Sukoharjo, 22 Agustus 2007 DAPIL Jawa Tengah V SMA Negeri 1 Surakarta LATAR BELAKANG Remaja Indonesia saat ini seolah mulai kehilangan arah. Sosok yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ini, saat ini justru tidak mengenali bangsanya sendiri. Bagaimana tidak? Remaja saat ini seolah melupakan nilai penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Sebuah sumber yang menjadi dasar negara. Sikap acuh yang seolah ditunjukkan oleh generasi muda bukan karena tidak adanya pembelajaran yang diberikan kepada mereka, tetapi lebih kepada ketidakinginan yang muncul dalam diri mereka untuk mengikuti aturan yang ada di negara ini. Dampak sikap acuh remaja zaman sekarang terhadap pancasila, khususnya pada sila pertama yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Perubahan zaman tampaknya telah menyebabkan perilaku remaja Indonesia menjadi arogan, amoral, dan intoleran, serta semakin menjauh dari nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi landasan moral dalam kehidupan mereka (Ristantomo, 2022). Oleh karena itu, perilaku remaja zaman sekarang sering terkait dengan fenomena pergaulan bebas. PERMASALAHAN Kasus pergaulan bebas pada remaja saat ini semakin parah di Indonesia. Menurut data dalam surat kabar hingga 2022 telah terjadi pernikahan dini sebanyak 140 kasus dan anak hamil di luar nikah sebanyak 5 kasus di Kota Surakarta. Pandemi Covid-19 yang melanda membuat pengawasan orang tua berkurang terhadap kegiatan remaja mengakses sosial media secara bebas menjadi penyebab utama meningkatnya pernikahan dini dan hamil di luar nikah. 217
PEMBAHASAN / ANALISIS Sikap acuh yang ditunjukkan oleh remaja Indonesia terhadap Pancasila dan peraturan perundang-undangan seolah dihancurkan begitu saja oleh tindakan generasi muda yang tidak mencerminkan poin dalam Pancasila. Kemajuan teknologi yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mencari informasi yang berguna, justru disalahgunakan oleh sebagian orang untuk mencari sensasi atau mencari hal yang merusak moral. Salah satu masalah moral yang menjadi tantangan Indonesia saat ini adalah seks bebas atau melakukan hubungan suami-istri di luar pernikahan oleh remaja. Masalah ini seolah menjadi tradisi turun temurun yang masih saja dilakukan oleh generasi muda Indonesia. Jika kondisi ini terus terjadi dan tidak diselesaikan, bangsa ini tentu akan kehilangan banyak generasi muda yang bisa menjadi teladan baik bagi generasi berikutnya. itu, dampak hubungan seksual pranikah tentunya terhadap kesehatan, baik kesehatan mental maupun kesehatan reproduksi atau alat kelamin karena kerap berganti pasangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2019), menunjukkan bahwa rentang usia remaja yang sudah menjalin hubungan hingga ke tahap seksual berkisar antara 17 hingga 21 tahun. Bahkan ada yang sudah mulai berhubungan intim dengan kekasihnya sejak di bangku kelas 2 SMP. Selain Kasus tersebut memberikan dampak bagi kehidupan mereka. Banyak di antara mereka yang akhirnya hamil di luar nikah. Mereka yang berusia di batas minimal perkawinan Indonesia, akhirnya harus mengajukan dispensasi nikah. Melalui laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di tahun 2022 terdapat setidaknya 52 ribu pengajuan dispensasi nikah skala nasional. Meski begitu, angka pasti dari pengajuan dispensasi nikah berdasarkan kondisi mendesak atau hamil di luar nikah berada di angka 13.547 kasus, dan 1.132 kasus diajukan karena pengakuan anak yang telah melakukan hubungan intim. Perlu adanya gebrakan baru demi meminimalisir terjadinya hubungan seksual pranikah di kalangan remaja. Gebrakan baru ini bukan hanya melibatkan masyarakat untuk menangani, tetapi juga melibatkan pemerintah pusat melalui berbagai cara. Jika saya terpilih menjadi seorang legislator, saya akan memaksimalkan 3 Fungsi DPR dengan langkah preventif dan resesif sebagai berikut. - Pertama, menjalankan fungsi legislasi. DPR sudah memiliki UU KUHP yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membahas beragam hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dengan pasal perzinaan 218
tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perzinaan. DPR seharusnya bisa lebih tegas dalam merancang peraturan dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku kenakalan remaja. Jika saya menjadi DPR, saya akan mengubah aturan hukum yang dijatuhkan yaitu tidak hanya anak usia 17 tahun ke atas, melainkan juga anak usia 17 tahun ke bawah, dengan tetap mempertimbangkan beberapa hal pendukung lain seadil - adilnya. Kedua, terkait fungsi anggaran. Badan legislatif memiliki kebijakan untuk penyaluran dan pembagian APBN kepada setiap provinsi di Indonesia. Maka, hal ini perlu dipertimbangkan secara lebih mendalam demi mendukung agenda sosialisasi dan penanganan atas maraknya hubungan seksual pranikah yang terjadi di kalangan remaja usia 17 hingga 21 tahun, atau di bawahnya dengan mengalokasikan dana APBN secara tepat. Melalui program PHS (Pelajari, Hindari, dan Sebarkan) diharapkan dapat mengatasi kasus tersebut. Ketiga, terkait fungsi pengawasan. DPR seharusnya menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas dalam mengawasi pengaliran dan pemanfaatan dana APBN untuk menangani kasus, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU tentang perzinaan. Pembentukan Komisi Khusus bisa menjadi solusi untuk mengatasi kasus tersebut. Merujuk pada aturan - aturan tersebut, hubungan seksual pranikah bisa saja dihindari melalui kegiatan di sekolah sebagai wadah untuk mendidik para generasi penerus melalui kegiatan sosialisasi. Tema sosialisasi yang melibatkan pihak - pihak terkait seperti kepolisian untuk memberikan pemahaman tentang aturan penegakan hukum bagi remaja yang menjalani hubungan seks pra nikah atau dengan pihak psikolog mengenai masalah tersebut. Kegiatan sosialisasi itu bisa dibuat dengan judul "Remaja Cerdas, Stop Pergaulan Bebas" bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia ditujukan bagi seluruh siswa dan orang tua di SMP dan SMA seluruh Indonesia. Harapannya dengan memberikan sosialisasi ini, dapat memberikan manfaat bagi remaja agar memiliki pemahaman tentang hubungan seks pranikah. Tujuan dari sosialisasi ini adalah memberikan materi tentang : 1) Mempelajari bahaya seks bebas. Remaja harus mengetahui bahwa
melakukan seks bebas dapat berdampak buruk bagi kesehatannya. 2) Menghindari perilaku yang menjurus ke arah seksual. Remaja harus selalu mawas diri dan menghindari pergaulan yang tidak baik. 3) Menyebarkan informasi dan ilmu tentang seks pranikah kepada teman sebaya. Saling meyakinkan dan mengingatkan teman sebaya untuk membantu temannya terhindar dari lingkaran seks bebas. 219
KESIMPULAN / SARAN Perlu adanya peningkatan kesadaran bagi generasi muda untuk menghindari hubungan pranikah agar dapat terselesaikan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan berkolaborasi dengan pemerintah adalah meningkatkan pemahaman kepada generasi muda mengenai peraturan, hukum, dan bahaya yang akan terjadi jika mereka melakukan hubungan pranikah. Hal ini dimulai dari pemberian pemahaman dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga sosial, yang diikuti oleh pemberian informasi mengenai penegasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 pasal 411 tentang perzinaan serta sosialisasi program PHS. Upaya ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan pelaksanaan fungsi DPR yaitu untuk mengatasi maraknya kasus hubungan seksual pranikah. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Ristantomo, R., (2022). Pembentukan Karakter Berdasarkan Pancasila di Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia. 2(2), 55-59. Andriani, R., Suhrawardi, & Hapisah, (2022). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Remaja Dengan Perilaku Seksual Pranikah. Jurnal Inovasi Penelitian. 2(10), 3441-3446. Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, (2023). Kemen PPPA: Perkawinan Anak Di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan. [Dilihat pada 15 Juli 2023]. Lestari, S. P., Prihatin, T. W. & Giartika, E. A., (2019). Life Style Remaja Dengan Perilaku Seksual Pranikah. Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa. 1(1), 1-10. Muqaffi, A., Rusdiyah, & Rahmi, D., (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. Journal Of Islamic And Law Studies. 5(3), 361-377. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Surat kabar internet pada Selasa, 14 Juni 2022 10:52 WIB. Miris, Pemkot Solo Catat Lima Kasus Anak Hamil Di Luar Nikah Selama Mei 2022. 220
Aksi Aku Berani: Perangi Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dari Semua Lini LIA NUR AINI Magelang, 21 Juli 2007 DAPIL JAWA TENGAH VI SMAN 1 Magelang LATAR BELAKANG Dalam era digital yang semakin maju, manusia telah mengalami pergeseran paradigma dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Dengan munculnya teknologi canggih dan akses internet yang meluas, pintu menuju dunia maya terbuka lebar bagi setiap individu. Namun, di balik kecanggihan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh revolusi digital ini, terdapat suatu kenyataan yang pahit dan mencengangkan: kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kitab Hukum Pidana Pasal 599 Huruf d, Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual lain yang setara" adalah perbuatan untuk melakukan pemaksaan seksual yang serius Kejahatan seksual sebagai bentuk Tindak Pidana terhadap kemanusiaan. merupakan bentuk penghinaan terhadap martabat manusia yang tak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun. Namun, dalam konteks dunia maya, bentuk kekerasan seksual ini telah berubah dengan karakteristik yang baru. Dulu, perempuan dan anak perempuan sering kali menjadi korban kekerasan seksual di ruang publik fisik. Namun, dengan munculnya platform online, kejahatan tersebut telah merambah ke dunia digital, dengan mengeksploitasi kelemahan sistem yang belum sempurna. Mengacu pada data POLAH (Poling Anak Jawa Tengah) yang dilakukan oleh Forum Anak Jawa Tengah, fakta mengkhawatirkan terungkap: dari total 16.125 anak yang terlibat dalam penelitian tersebut, sebanyak 10.011 anak telah mengalami kekerasan seksual. Dalam konteks ini, media sosial telah menjadi panggung terbesar bagi kekerasan seksual, mencatat persentase tertinggi sebesar 221
44,3%. Menurut para responden, TikTok menempati posisi utama sebagai media sosial dengan kasus KSBE yang paling sering ditemui, diikuti oleh Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp. PERMASALAHAN Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) memiliki dampak yang serius terhadap remaja, yang merupakan kelompok yang rentan dalam penggunaan teknologi dan eksplorasi identitas mereka. Berikut adalah beberapa bahaya yang dapat timbul akibat KSBE bagi remaja. KSBE dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam pada remaja. Mereka mungkin mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma. Hal ini dapat mengganggu perkembangan emosional dan kesejahteraan mental mereka. Kondisi ini tidak hanya merugikan remaja seorang dri, tetapi dapat merugikan bangsa dan negara. Seperti yang kita ketahui, remaja adalah tulang punggung bangsa dan masa depannya. KSBE mengancam keberlanjutan pembangunan generasi muda yang sehat secara fisik, mental, dan emosional. Dampak negatif pada generasi muda akan berdampak pada keberlanjutan dan kemajuan bangsa. Tidak hanya itu, adanya KSBE juga dapat menyebabkan hilangnya kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdampak pada produktivitas dan inovasi suatu bangsa. Hilangnya generasi yang sehat secara fisik dan mental akan berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia, dapat menghambat potensi kreativitas, inovasi, dan kontribusi remaja dalam berbagai sektor, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa secara keseluruhan. PEMBAHASAN / ANALISIS Perlu disadari bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) merupakan ancaman serius yang membutuhkan respons tegas. Tingkat kasus yang tinggi mengingatkan kita akan urgensi penanganan yang lebih baik. Data yang dikeluarkan oleh LBH APIK mengungkapkan kekhawatiran dengan tercatatnya 440 kasus KSBE pada tahun 2022. Jumlah tersebut hanya menggambarkan sebagian kecil dari keseluruhan, sementara masih banyak kasus KSBE yang tidak pernah terlaporkan dengan alasan yang beragam. Beberapa faktor yang memengaruhi keengganan untuk melaporkan termasuk rasa malu, kurangnya kepercayaan pada sistem peradilan, dan takut akan konsekuensi sosial yang mungkin terjadi 222
kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang disoroti oleh Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati, menggambarkan kelemahan dalam pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban di dunia langkah konkret dalam maya. Kritik tersebut menyoroti kebutuhan akan menghadapi masalah ini. KSBE tumbuh pesat di era digital. Namun, upaya pencegahan, penegakan hukum yang efektif, dan perlindungan yang memadai seringkali belum memadai. Meskipun pemerintah tela menerbitkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi masih terjadi kebocoran pada beberapa sektor. Maka dari itu dibutuhkan kebijakan yang eksklusif untuk menanganinya. Jika diberikan kesempatan sebagai anggota DPRRI, saya akan melaksanakan program "AKSI AKU BERANI" (Aksi Pemberantasan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik) yang melibatkan beberapa lembaga pemerintahan untuk menangani kasus kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). 1. Preventif: Kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk pembatasan dan sensor konten digital guna mencegah penyebaran KSBE. Represif: Kolaborasi dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengembangkan kemampuan pelacakan dan analisis digital yang canggih guna mengidentifikasi dan mengejar pelaku KSBE secara online. Kuratif: Kolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk membentuk layanan rehabilitasi dan pemulihan bagi korban KSBE dan membentuk badan pelaporan KSBE berbasis online yang pelaporannya dilakukan secara anonimus. Dengan program 2. 3. ini, kita dapat mengatasi masalah KSBE secara komprehensif melalui upaya preventif, represif, dan kuratif, serta memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Program tersebut tentu memiliki keterkaitan dengan 3 fungsi DPRRI, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 1. Fungsi legislasi 2. DPRRI dapat mereformasi undang-undang yang berkaitan dengan penanganan KSBE agar lebih memihak kepada korban. Legislasi yang komprehensif dan efektif dapat menciptakan kerangka hukum yang memadai untuk melindungi korban, menghukum pelaku, dan mencegah terjadinya kasus KSBE di masa depan. Fungsi Anggaran 223
3. DPRRI memiliki kewenangan dalam menetapkan alokasi APBN untuk penanganan KSBE. Melalui proses pembahasan anggaran, DPRRI dapat memastikan bahwa lembaga-lembaga terkait mendapatkan dana yang cukup untuk melaksanakan program pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi korban, dan penyuluhan masyarakat terkait KSBE. Fungsi Pengawasan implementasi kebijakan dan program pemerintah dalam penanganan KSBE. Melalui mekanisme seperti rapat kerja, tanya jawab, dan evaluasi, DPRRI dapat memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga penegak hukum, melaksanakan tugas mereka dengan baik dan sesuai dengan tujuan penanganan KSBE DPRRI dapat melakukan pengawasan terhadap KESIMPULAN / SARAN Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) merupakan ancaman serius di era digital yang membutuhkan penanganan yang tegas. Dalam upaya menghadapi masalah ini, program "AKSI AKU BERANI" dengan pendekatan preventif, represif, dan kuratif yang melibatkan lembaga pemerintahan menjadi solusi yang diperlukan. DPRRI memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi korban KSBE. Tindakan konkret, legislasi yang kuat, alokasi anggaran yang memadai, serta pengawasan yang efektif akan membantu melindungi generasi muda dan menciptakan lingkungan digital yang aman dan inklusif. Kesadaran, tindakan nyata, dan kolaborasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mengatasi KSBE dan melindungi masa depan bangsa. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Komnas Perempuan. (n.d.). Kekerasan Seksual dalam Tren Digital dan Media Sosial. digital-dan-media-sosial/ UN Women Indonesia. (2018). Cyber Violence Against Women and Girls in en/digital- Indonesia. indonesia Setyawati, E. (n.d.). Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia: Analisis Hukum dan Kebijakan Perlindungan Korban. Jurnal Hukum Dinarika, 9(1), 1- 15. 224
Human Rights Watch. (2020). Indonesia: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Media Sosial. Pansus (n.d.). Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Terbanyak Usia 15- 18 Tahun. Komisi III DPR-RI. (n.d.). Kekerasan Terhadap Anak. 225
Wujudkan Generasi Emas Yang Cerdas Dan Taat Berlalu Lintas SULISTIANINGSIH Kebumen, 22 Desember 2005 DAPIL JAWA TENGAH VII SMAN 1 KARANGANYAR LATAR BELAKANG Generasi yang cerdas merupakan impian masa depan Indonesia dalam mewujudkan generasi emas 2045. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib pula kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Namun, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sadar akan kesadaran hukum dan aturan yang berlaku. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Indonesia adalah pelanggaran lalu lintas yang memburuk khususnya di kalangan remaja. Indonesia pernah menggerakkan disiplin nasional dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya gerakan disiplin di jalan raya. Undang- undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mulai diberlakukan sejak Januari 2009 sampai sekarang. Adanya UU LLAJ diharapkan masyarakat lebih memahami dan melaksanakan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam disiplin berlalu lintas, tetapi kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran oleh pengguna jalan. Pemerintah PERMASALAHAN Persoalan lalu lintas yang ada di Indonesia berkaitan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang berakibat semakin meningkatnya aktivitas di jalan raya. Lalu lintas yang beragam dan bertambahnya kendaraan dibandingkan prasarana jalan menyebabkan masalah lalu lintas berupa kemacetan dan kecelakaan. Tingkat kesadaran pengguna jalan raya terhadap pentingnya keselamatan sangat minim di 226
masyarakat khususnya remaja. Hal ini terlihat dari tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang sebagian besar dialami oleh pelajar. Pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan pelajar biasanya berupa pelanggaran tidak mematuhi rambu- rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, tidak membawa SIM atau STNK, dan aksi kebut - kebutan di jalan raya. Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) bersama PT Jasa Raharja memberikan informasi kepada masyarakat tentang tingginya kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 dialami oleh kalangan pelajar, yakni usia 15 tahun hingga 19 tahun. Data menunjukkan korban kecelakaan paling banyak dari kalangan pelajar dan mahasiswa sebanyak 24,81%. Kalangan lain di antaranya pengusaha dan wiraswasta 24,74%, karyawan swasta hampir 20%, buruh sekitar 10%, dan ibu rumah tangga 12% (JawaPos, 2023). Sehingga, kesadaran berlalu lintas perlu ditegakkan kembali guna menjadikan generasi muda yang menjunjung tinggi aturan sebagai pemenuhan kebutuhan dalam mendambakan ketertiban. PEMBAHASAN / ANALISIS Guna menciptakan lingkungan yang aman dibutuhkan peran dan partisipasi dari seluruh elemen bangsa mulai dari masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan parlemen. Di Indonesia parlemen dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sesuai dengan fungsinya DPR dapat membantu melindungi masyarakat dari permasalahan lalu lintas dengan memaksimalkan ketiga fungsinya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi tonggak utama dalam merumuskan kebijakan yang akan menjadi landasan hukum terhadap tindakan rakyat. Karenanya, apabila saya menjadi seorang legislator saya akan berkontribusi dengan memaksimalkan fungsi parlemen melalui: 1. Fungsi Legislasi DPR RI melalui komisi V memiliki kekuasaan untuk menyusun, membahas, dan menyempurnakan undang-undang bersama presiden tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Rancangan Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) merupakan perangkat yang perlu hadir dalam sistem hukum di Indonesia untuk menghadapi era digital guna menjadikan negara taat aturan, aman, dan nyaman. Hal tersebut tentu membutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk mewujudkanya, DPR akan bekerja sama dengan POLRI terjun langsung dalam dunia pendidikan guna mensosialisasikan peraturan lalu lintas ke sekolah minimal 6 bulan sekali. Tujuannya adalah menyurvei, memberikan 227
pengetahuan, dan ajakan kepada pelajar untuk selalu patuh terhadap aturan hukum berlalu lintas. 2. DPR bersama POLRI juga akan menyelenggarakan event Duta Pelajar Anti Pelanggaran Lalu Lintas (DUPAS) di tiap sekolah dengan harapan para generasi muda khususnya pelajar lebih termotivasi dalam menaati aturan hukum yang berlaku. Adanya program nyata yang dilakukan aparatur negara secara langsung, tentu saja memberikan dampak positif terhadap kebiasaan remaja yang sering melanggar peraturan lalu lintas. Fungsi Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat dialokasikan untuk pendanaan wadah edukasi generasi masa kini melalui program sosialisasi di lingkungan sekolah dan kegiatan promosi edukasi lalu lintas berbasis digital. Selanjutnya, DPR akan membuat kampanye yang menyerukan tentang bahaya melanggar aturan berlalu lintas kepada khalayak luas. Kampanye dan edukasi tentang patuh berlalu lintas dapat dilakukan melalui iklan layanan sosial di-platform digital seperti YouTube, Instagram, dan Tiktok dengan kemasan mengikuti tren. Fungsi Pengawasan 3. Sebagai legislator, DPR memiliki fungsi mengawasi segala kebijakan pemerintah, pengadaan anggaran, dan pengimplementasian undang- undang untuk mengatur jalannya lalu lintas dalam upaya meningkatkan kualitas dan kenyamanan para pengguna jalan. Untuk membuat masyarakat lebih taat akan aturan hukum LLAJ, dalam hal ini perlu pemerataan program lalu lintas digital berbasis elektronik di setiap daerah guna memantau dan memastikan aktivitas masyarakat Indonesia di jalan raya. Upaya ini dapat diterapkan pada tiap sudut kota seperti lampu merah, palang rel kereta api, dan perempatan jalan. Sebagai salah satu antisipasi e-tilang yang belum merata tiap daerah, DPR akan memberikan arahan kepada POLRI untuk selalu mengadakan operasi rutin di jalan raya. Selain itu, DPR juga mengawasi pelaksanaan UU dan jalannya dana APBN yang telah ditetapkan agar kerja nyata pemerintah dapat berjalan dengan baik secara optimal dan tepat sasaran. SIMPULAN / SARAN DPR RI melalui fungsinya berkontribusi besar memastikan keamanan berlalu lintas dengan menghindari pelanggaran hukum yang tidak sesuai UUD 1945. Remaja merupakan generasi penerus bangsa harus ikut serta bersama DPR dan pemerintah untuk tertib berlalu lintas, karena remaja yang berkelas merupakan pemuda berkualitas untuk Indonesia emas 2045. Saya berharap dengan adanya 228
pengesahan UU LLAJ yang lebih tegas dan terlaksana tepat sasaran, dapat mengurangi resiko atau persoalan lalu lintas yang masih tinggi di dalam negeri ini. Kedepannya, diharapkan semakin banyak edukasi kepada masyarakat, terutama remaja dalam menaati aturan berlalu lintas untuk mencetak generasi yang dapat berfikir cerdas, kritis, berkualitas dan berintegrasi. Kegiatan tersebut dapat direalisasikan melalui sosialisasi dari polantas ke sekolah - sekolah yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, e-tilang juga mempermudah POLRI dalam bekerja mengawasi aktivitas lalu lintas di jalan raya. Jika semuanya dapat terlaksana sesuai dengan tupoksinya maka akan terwujud generasi emas yang cerdas dan taat berlalu lintas. DAFTAR PUSTAKA Hasibuan, Zulkarnain. (2013). Kesadaran Hukum Dan Ketaan Hukum Masyarakat Dari Dewasa Ini.Diakses pada 23 Juni 2023. JawaPos. (2023). Jasa Raharja Sebut Kecelakaan Lalu Lintas Didominasi Pelajar dan Mahasiswa. Dari 2023. pada Diakses 24 Juli 229
Dari Lapor Berujung Tekor: Pencegahan dan Monitoring Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum bersama GARUDA SABITAH WIDYA KIRANA Banyumas, 6 Juni 2006 DAPIL JAWA TENGAH VIII SMA NEGERI 2 PURWOKERTO LATAR BELAKANG @fdexprivate: Anak orang kaya emang kurang ajar, gatau diri! @jinggakelabu: Awas aja kalo sampe dapet hukuman ringan ini anak, gue samperin kerumah... !!! @bukanpacarmu: Udah gila kali kelakuan bocah sekarang, kayaknya dulu gue umur segitu masih main kelereng sampe maghrib terus dimarahin emak Begitu reaksi netizen saat menanggapi kasus yang ramai di media sosial Indonesia pada Februari 2023 hingga sekarang. Kasus tersebut adalah kasus penganiayaan Uranus (17 tahun) oleh terdakwa Jupiter (20 tahun) dan pacarnya Saturnus (15 tahun) yang membuat Uranus lemas tak berdaya hingga koma dibelakang kendaraan mewah, Rubicon. Diketahui Uranus berkali-kali dipukuli, bahkan kepalanya ditendang juga di injak-injak hingga berlumuran darah dan tak sadarkan diri di salah satu kompleks perumahan elite yang berada di Jakarta Selatan. Seperti yang diberitakan oleh media, Saturnus melapor kepada Jupiter bahwa Uranus melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada dirinya, hingga membuat emosi Jupiter menyeruak dan akhirnya menganiaya Uranus. Pikiran kejam Saturnus pun terungkap, setelah melakukan penganiayaan mereka juga merekamnya, bahkan Saturnus dengan santainya merokok sambil melihat Uranus yang sudah babak belur. 230
Pada kasus tersebut terlihat jelas adanya ketidaktaatan remaja terhadap norma masyarakat dan pelanggaran hukum. Saturnus selanjutnya divonis 3,5 tahun kurungan, yang artinya lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntun umum (JPU) yaitu 4 tahun kurungan. Sedangkan Jupiter diadili sesuai Undang-undang yang berlaku untuk orang dewasa. Saturnus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Saturnus mendapat vonis lebih ringan, sebab dia adalah anak di bawah umur menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 26 ayat (1), yang berbunyi: "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa." PERMASALAHAN Kasus tersebut hanyalah salah satu contoh tindak pidana oleh anak di bawah umur. Sebab, masih banyak kasus tindak pidana lain yang dilakukan oleh anak, contohnya pada tahun 2020 yang bisa kita lihat berikut: Sumber: databoks.katadata.co.id Data tersebut bersumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang melaporkan ada 123 kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) hingga Agustus 2020. Dengan jumlah terbanyak ada 30 kasus kekerasan fisik. Sebab anak adalah seseorang yang belum memiliki kematangan mental, seringkali anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik disebabkan oleh ketidakstabilan emosi, ingin mendapatkan pengakuan atau perhatian, kekurangan edukasi dan sebagainya. Seperti contoh kasus tindak pidana oleh Saturnus, dalam suatu wawancara, disampaikan bahwa keluarga Saturnus yaitu ayah Saturnus terkena 231
penyakit stroke dan ibunya terkena penyakit kanker paru, serta sang kakak harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, yang menyebabkan dia kekurangan perhatian juga bimbingan hingga pergaulannya menjadi kurang sehat dan memiliki pikiran yang sangat kejam tidak seperti remaja umumnya. PEMBAHASAN / ANALISIS Berdasarkan kasus di atas, dapat diketahui bahwa anak belum memiliki kematangan mental, fisik, membutuhkan edukasi, perawatan dan perlindungan khusus. Namun, anak yang terbukti melakukan tindak pidana tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Seperti pada kasus di atas, Saturnus mendapatkan hukuman Ini dikarenakan anak membutuhkan perlindungan hukum yang layak, baik sebelum maupun setelah dilahirkan yang terhitung sebagai implementasi dari aspek perlindungan khusus seperti yang penulis sebutkan. lebih ringan dari hukuman seharusnya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Pasal 41 poin a, bahkan menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun saat melakukan tindak pidana dapat dikembalikan ke orang tua/wali. Dengan catatan wajib lapor selama masa pembinaan kepada Balai Pemasyarakatan. Sebab, UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang berlaku saat ini menerapkan restorative justice, yang lebih fokus kepada pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, bukan pembalasan. Penerapan restorative justice sudah sangat tepat saat ini. Dalam UU ini terdapat alternatif pidana hukuman kerja sosial dan pengawasan, yang dirasa lebih efektif untuk mengembalikan moral pelaku daripada hukuman pidana penjara. Tetapi perlu diperhatikan walaupun sudah ada UU yang mengatur sedemikian rupa, tindak pidana oleh anak masih seringkali terjadi. Untuk memaksimalkan jalannya UU yang berlaku sekarang, perlu adanya tindak lanjut dari DPR untuk mewujudkan generasi muda yang kenal hukum dan taat aturan. Oleh karena itu, apabila saya berkesempatan menjadi anggota DPR saya akan mendirikan GARUDA (Generasi Muda Taat Aturan dan Hukum Dalam Masyarakat). GARUDA mempunyai tujuan untuk melakukan edukasi dan sosialiasi secara aktif kepada remaja terkait aturan, hukum dan norma yang berlaku baik secara daring ataupun luring. Selain itu, GARUDA akan mengawasi lembaga-lembaga terkait yang melakukan pembinaan kepada ABH, guna memonitoring dan mendampingi lebih intensif jalannya pembinaan. GARUDA memiliki kaitan yang erat dengan 3 fungsi DPR yang disebutkan pada pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945, yaitu: 1. Fungsi Legislasi Fungsi legislasi dari DPR adalah merumuskan dan merevisi undang- undang. Oleh karena itu, GARUDA berperan memberi masukan untuk perumusan undang-undang dan evaluasi pelaksanaannya yang berkaitan 232
2. dengan tindak pidana anak. Selain itu DPR bisa merevisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menambahkan GARUDA agar memiliki wewenang untuk memonitoring dan mendampingi jalannya pembinaan terhadap ABH oleh lembaga-lembaga terkait. Fungsi Anggaran 3. Dalam fungsi anggaran, DPR memiliki kewenangan untuk memberikan anggaran dana negara. Maka, DPR dapat memberikan anggaran dana untuk GARUDA agar bisa menjalankan monitoring dan pendampingan pembinaan terhadap ABH serta melakukan edukasi dan sosialisasi di sekolah-sekolah, forum kegiatan remaja, ataupun lewat media sosial secara aktif kepada para remaja. Fungsi Pengawasan Pada fungsi pengawasan, DPR akan dibantu oleh GARUDA dalam mengumpulkan informasi dan data terkait pelaksanaan pembinaan ABH. Sehingga, DPR dapat memantau dan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program serta memantau keprofesionalitasan lembaga- lembaga terkait. Saya yakin, apabila GARUDA bekerja secara maksimal akan membantu pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2023 secara lebih baik. KESIMPULAN / SARAN Ketidaktaatan remaja terhadap hukum dan norma masyarakat masih seringkali terjadi. Penganiayaan berat bahkan kerap kali dilakukan oleh remaja. Generasi yang di elu-elukan menjadi masa depan bangsa tidak boleh dibiarkan begitu saja saat melakukan tindakan tidak bermoral, aturan tetap harus ditegakkan. Namun perlu diperhatikan bahwa anak adalah seseorang yang belum matang mental dan juga pikirannya, anak masih perlu diarahkan dan dilindungi secara khusus. Maka berjalan bersama disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, GARUDA hadir untuk mendukung jalannya UU tersebut agar lebih efektif pada remaja. GARUDA akan melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai ketaatan hukum maupun norma pada remaja dan memonitoring lembaga- lembaga yang melakukan pembinaan terhadap ABH. Dengan harapan bisa mengedukasi dan mendukung secara maksimal jalannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Aranditio, Stephanus. 2023. "Mario Dandy Mengaku sebagai Pelaku Utama David", Penganiayaan 233
penganiayaan-david, diakses pada 10 Juli 2023 pukul 09.25. Jayani, Dwi Hadya. 2021. "Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik", diakses 14 Juli 2023 pukul 14.37. Wahyuningsih, Ika. 2023. "Agnes Gracia Tak Terima Dapat Hukuman 3,5 Tahun JPU", 2023/04/10/agnes-gracia-tak-terima- Penjara Padahal jpu?page=all, diakses 10 Juli 2023 pukul 10.13. Lebih Rendah dari Tuntutan Zafrullah, Muhammad Adam. 2023. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Syarat-Syaratnya?", Justice), justice-apa-syarat-syaratnya/, diakses 13 Juli 2023 pukul 16.05. Apa 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana", tindak-pidana, diakses 13 Juli 2023 pukul 15.43. 2023. "Orang Tua Agnes Gracia Haryanto Ternyata Bukan Pejabat, Ini Nama Ayah Gratis", 6614/orang-tua-agnes- dan hukum-beri-gratis, diakses 14 Juli 2023 pukul 15.04. Ibunya, Hukum Kuasa Beri 234
Program RETASUM, Lindungi Masa Depan Remaja Indonesia: MOH. NOOR ADIKA Brebes, 17 Juli 2005 DAPIL JAWA TENGAH IX SMA NEGERI 1 BREBES LATAR BELAKANG Indonesia telah mengadopsi peran sebagai Negara hukum, prinsipnya adalah mempercayai bahwa segala bentuk kekuasaan negara harus berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum di Indonesia tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Terwujudnya Indonesia sebagai Negara hukum yang berfungsi dengan baik dan sesuai peraturan dalam mengatur segala aspek kehidupan di negara ini sangat tergantung pada partisipasi warganya. Namun, banyak warga negara Indonesia, terutama remaja, yang kurang memahami tentang hukum, sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah kasus kejahatan di kalangan remaja yang melibatkan pelanggaran hukum. Data dari Kementrian Hukum dan HAM menyatakan bahwa pada tahun 2021, Terjadi peningkatan jumlah kasus pelanggaran hukum di Indonesia, termasuk tindak pidana korupsi, Narkoba, Kekerasan seksual. Peningkatan ini menimbulakan kekhawatiran akan efektivitas penegakan hukum di negara Indonesia. Untuk memperkuat penegakan hukum Pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya reformasi di sektor peradilan, termasuk peningkatan kerjasama penegak hukum, serta peningkatan kerjasama antar instansi dan pemantauan secara independen. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menghadapi pelanggaran hukum di Indonesia. Dengan semakin kompleksnya teknologi dan konektivitas, diperlukan usaha pencegahan terhadap tindak kejahatan atau kenakalan remaja. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk mengadakan program yang memberikan pemahaman tentang hukum pidana., pencegahan tindak kejahatan, 235
serta menciptakan kegiatan sosial yang positif bagi remaja. Tujuan dari program yang akan dibuat adalah untuk menciptakan masa depan yang aman bagi bangsa Indonesia dan menghadapi ancaman krisis kesadaran hukum. PERMASALAHAN Di era digital dan globalisasi seperti saat ini, masalah keamanan dan kriminalitas semakin kompleks, terutama ketika melibatkan kelompok remaja. Banyaknya remaja saat ini tampak tidak memahami hukum dengan baik, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan jumlah kasus tindak pidana dibawah umur. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berdampak pada kesetabilan masyarakat dan masa depan generasi bangsa. Dapat disadari bahwa sampai saat ini, salah satu kejahatan yang sering terjadi memiliki dampak yang merugikan dan mengancam masa depan generasi bangsa. Hal ini didukung dengan banyak berita, seperti yang dilansir dari CNN Indonesia, 15 Mei 2023, "Tawuran Pelajar di Jakarta Selatan Berakhir Tragis" Kasus tawuran antara dua kelompok pelajar di Jakarta Selatan berakhir dengan kejadian tragis ketika salah seorang remaja dianiaya hingga tewas. Polisi menyatakan bahwa konflik tersebut dipicu oleh saling ejek di media sosial dan ketidakpahaman para pelajar tentang hukuman pidana yang berlaku jika terlibat dalam kekerasan. Penting untuk memahami bahwa fenomena ini tidak hanya berdampak buruk pada remaja itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Dampaknya dapat mencakup meningkatnya ketidakamanan, rasa takut, serta kerugian materi dan emosional. Oleh karena itu, pendekatan holistik perlu diadopsi untuk mengatasi masalah ini, termasuk penguatan pendidikan hukum dan sosialisasi tentang konsekuensi dari tindakan kriminal. Dengan memahami akar permasalahan dan mengambil langkah-langkah yang tepat, diharapkan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi para remaja, sehingga mereka dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang positif, tanpa terperangkap dalam dunia kriminalitas. PEMBAHASAN / ANALISIS Oleh karena itu, untuk menumbuhkan remaja taat hukum, diperlukan pemahaman hukum yang baik bagi mereka. Hal ini bertujuan agar remaja dapat lebih memahami arti pentingnya taat terhadap hukum dan konsekuensi dari tindakan melanggar hukum. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melalui pelaksanaan program RETASUM (Remaja Taat Sosial Hukum). Program ini dirancang untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang hukum kepada remaja melalui berbagai kegiatan edukatif dan interaktif. 236
Program RETASUM akan memberikan pengetahuan kepada remaja mengenai sistem hukum, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan pemahaman tentang berbagai peraturan yang berlaku. Dengan pemahaman hukum yang cukup, diharapkan remaja dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menghindari perilaku yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, program RETASUM juga bertujuan untuk membentuk sikap positif terhadap hukum dan mendorong remaja untuk menjadi bagian aktif dalam menjaga ketertiban sosial. Dengan menjadi remaja yang taat hukum, mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Peran Parlemen sangat penting guna menyelesaikan masalah masyarakat. Oleh karena itu, Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah pencegahan dapat diambil melalui tiga fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dengan memanfaatkan ketiga fungsi DPR tersebut, penulis dapat mendorong perumusan kebijakan strategis, terutama untuk mendukung program RETASUM sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana di bawah umur, khususnya di kalangan remaja dan sekolah. Jika saya menjadi anggota legislatif, saya akan dengan sungguh-sungguh menjalankan tiga fungsi DPR: 1. Fungsi Legislasi 2. Saya akan berkomitmen untuk menyusun kembali dan membahas rancangan undang-undang terkait kenakalan remaja. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait, saya berharap dapat merumuskan kebijakan yang berdaya guna untuk melindungi dan membimbing remaja agar terhindar dari perilaku negatif. Fungsi Anggaran 3. Saya akan berupaya untuk menyalurkan dana ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) guna mendukung program RETASUM. Dengan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan program ini dapat meningkatkan pemahaman hukum dalam pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi generasi muda kita. Fungsi Pengawasan Saya akan melakukan pengawasan terhadap berbagai program RETASUM yang telah diimplementasikan, Saya akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan remaja, sehingga dapat memastikan bahwa mereka tumbuh menjadi generasi yang taat hukum dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan dedikasi dan kerja sama yang baik, saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata dan berarti bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. 237
Sebagai seorang anggota legislatif, saya bertekad untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi generasi muda. Saya akan berupaya sekuat tenaga dalam menjalankan tugas-tugas tersebut untuk menciptakan masa depan yang cerah bagi remaja Indonesia. "Remaja Kenal Hukum, Taat Aturan, Masyarakat Aman." KESIMPULAN / SARAN Remaja harus diberdayakan dengan pengetahuan tentang hukum dan aturan yang berlaku. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat lebih menyadari pentingnya taat aturan dan menjadi bagian yang aktif dalam menciptakan masyarakat yang aman dan beradab. Sebagai anggota legislatif, saya akan berkomitmen untuk bekerja keras demi mewujudkan visi ini dan berharap dapat berkontribusi positif bagi perkembangan remaja dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Anata D, 2023. Pengertian Negara Hukum, Konsep dan ciri. Diambil dari E-paper Media Indonesia: Bayu A, 2020. Pokok-Pokok Penataan Peraturan PerundangUndangan di Indonesia. Konstitusi Press. Martoredjo N, 2020. Indonesia sebagai Negara Hukum. Fakultas Hukum Binus University, Jakarta. 238
GEN-AKSI (GENerasi Anti aKSi klitIh): Upaya Premium Ciptakan Masyarakat Aman Melalui Remaja Patuh Hukum NURMANDA ADELIA SUSILOWATI Batang, 05 Mei 2006 DAPIL JAWA TENGAH X SMAN 1 BANDAR LATAR BELAKANG Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan "Indonesia adalah Negara Hukum." Negara hukum mengandung pengertian bahwa seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dan dibatasi berdasarkan hukum. Salah satu asas dari negara hukum adalah hukum yang berkeadilan, hal ini sesuai dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Dalam upaya mewujudkan negara hukum yang berkeadilan kita bergantung kepada generasi penerus yakni remaja. Remaja sadar hukum menjadi misi premium mewujudkan negara berkeadilan di era kemajuan zaman. Namun ironisnya generasi muda yang menjadi pengharapan bangsa justru tidak mencerminkan perilaku taat akan hukum, kesadaran hukum yang rendah menjadi salah satu indikator utama. Eskalasi isu atau kasus kenakalan remaja menjadi contoh nyata yang bisa kita saksikan dengan mata terbuka. Permasalahan demikian seolah tiada menemukan titik tepi, perang antara misi negara berkedaulatan dan remaja tak taat aturan menjadi permasalahan krusial disini. PERMASALAHAN Salah satu contoh kenakalan yang ramai diperbincangkan saat ini adalah klitih. Klitih merupakan aksi kejahatan jalanan di Yogyakarta yang didominasi oleh pelaku remaja atau pelajar yang beroperasi pada malam hari, umumnya secara berkelompok atau biasa disebut dengan istilah peer to peer violence. Identik 239
dengan senjata tajam, aksi klitih dilakukan dengan melukai hingga membunuh siapapun yang menjadi sasaran. Mirisnya lagi, hal ini semata-mata dilakukan hanya untuk menunjukkan eksistensi diri, serta sebagai sarana adu kekuatan dalam kelompok nya. Aksi brutal remaja yang tidak memiliki kejelasan motif ini sangat mengancam keamanan masyarakat. Selain itu, faktanya klitih selalu mengalami peningkatan trend setiap tahunnya, berdasarkan situs dataindonesia.id Polda Yogyakarta mencatat, sebanyak 58 kasus klitih di Yogyakarta pada 2021, angka ini meningkat 11,54% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu pada tahun 2022 yakni anak anggota DPRD Kebumen juga menjadi korban tewas dalam aksi kejahatan klitih di Yogyakarta. Baru baru ini berdasarkan situs Mapolresta Yogyakarta menyebutkan ada sebanyak 42 kasus dalam jangka masa 2 bulan pertama di tahun 2023. Berkaca pada urgensi yang ada, pemerintah seharusnya mulai memberlakukan hukum yang tegas bagi para pelaku. Sejatinya Indonesia telah memiliki berbagai payung hukum yang kuat menanggapi aksi klitih, lebih tepatnya pada UU Nomor 1 KUHP 2023 yang akan diberlakukan di 2026 mendatang, yaitu pada pasal 262 tentang tindak kekerasan, pasal 466 dan 468 tentang penganiayaan serta pasal 472 tentang penyerangan dan perkelahian secara berkelompok. Akan tetapi pada kenyataannya, para pelaku klitih yang didominasi oleh remaja seolah acuh dengan hukum yang ada. Terlebih adanya UU SPPA yang dijadikan tameng bagi pelaku di bawah umur untuk berlindung dibalik hukum serta membuka peluang terjadinya pengulangan tindak pidana (residivis). Hal inilah yang kemudian menimbulkan pro kontra dalam masyarakat terkait hukuman para pelaku klitih yang dianggap merepresentasikan hukum tidak adil. PEMBAHASAN / ANALISIS Penegakan hukum yang berkeadilan memang perlu diprioritaskan, namun hukum yang adil tidak selalu berbentuk kurungan, terlebih jika pelaku masih dalam kategori di bawah umur. Sebab dikhawatirkan pidana penjara hanya akan meningkatkan potensi kriminalitas yang ada dalam diri remaja. Bagi para pelaku klitih dibawah umur regulasi yang paling sesuai adalah dalam bentuk pelayanan masyarakat atau kerja sosial dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan sebagai pembinaan serta memastikan efek jera bagi pelaku dengan konsep yang manusiawi dan bermanfaat bagi pelaku serta masyarakat. Namun, upaya preventif harus tetap diutamakan, seperti kata pepatah "Mencegah lebih baik daripada mengobati". Oleh karena itu, jika saya berkesempatan menjadi anggota DPR saya akan membentuk sebuah forum "GEN-AKSI" (GENerasi Anti aKSi klitIh), melibatkan kolaborasi antara Komisi 3 DPR RI, POLRI, serta Duta Hukum dan HAM. GEN-AKSI 240
akan mengajak 10 remaja yang diambil masing masing 2 dari total 5 kabupaten/kota di Yogyakarta untuk berpartisipasi aktif di dalam forum. Fokus daripada forum ini adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan anti klitih secara menyeluruh kepada para remaja beserta orang tua di Yogyakarta. Selain itu GEN- AKSI juga didukung dengan adanya forum digital berupa aplikasi "AKSIKU" yang dirancang khusus menjadi kanal aduan terpercaya dari masyarakat kepada pemerintah, menjadi forum diskusi komunitas anti klitih, serta menjadi sarana edukasi hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mengoptimalkan sinergi bersama remaja melalui GEN-AKSI, DPR menjalankan perannya melalui ketiga fungsi DPR: 1. Fungsi Legislasi DPR dapat mempertegas hukuman bagi pelaku klitih sesuai dengan UU No.1 KUHP 2023 terutama pada pasal tentang pengeroyokan hingga penganiayaan. DPR juga menyusun regulasi bagi pelaku di bawah umur dengan merevisi pasal 76 UU SPPA ayat (3) tentang pidana pelayanan masyarakat untuk anak, dengan menambahkan waktu hukuman menjadi minimal 1 tahun dan waktu maksimal 3 tahun, disesuaikan pada bobot pelanggaran yang dilakukan anak. DPR juga dapat bekerjasama dengan Kemendikbud untuk menyusun kurikulum pendidikan terkait kesadaran hukum di lingkungan pelajar dengan melibatkan GEN-AKSI, sebagai upaya meminimalisir kenakalan remaja terutama klitih. Fungsi Anggaran 2. 3. DPR dapat mengalokasikan dana APBN untuk mendukung optimalisasi fungsi GEN-AKSI dalam membumikan kegiatan di dalam forum sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa. Selain itu, dana dapat dianggarkan untuk program pembentukan aplikasi "AKSIKU" yang bergerak sebagai forum diskusi online, aplikasi pengaduan masyarakat, serta sarana edukasi terkait hukum dan program perda lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan kenakalan remaja. Fungsi Pengawasan lembaga peradilan dalam rangka pengawasan terhadap pemberlakuan hukum yang berkeadilan bagi para pelaku, memastikan bahwa undang-undang dapat diterapkan sebagai payung hukum yang berkeadilan, benar benar adil baik bagi pelaku maupun korban. DPR RI juga dapat bekerjasama secara langsung forum GEN-AKSI serta dengan DPRD setempat untuk mengawasi memastikan rencana kegiatan yang dicanangkan berjalan dengan semestinya dan membawa kebermanfaatan dalam upaya penangkalan klitih. DPR dapat bekerjasama dengan Kemenkumham dan 241
KESIMPULAN / SARAN Kenakalan remaja menjadi tanda minimnya kesadaran hukum oleh generasi muda di Indonesia. Maraknya kasus yang terjadi seperti klitih, menyebabkan kian menipis. Untuk lingkungan masyarakat dinding menanggulanginya kita harus memaksimalkan peran pemuda dengan membentuk forum pencegahan anti kenakalan. Forum GEN-AKSI bersama peran DPR menjadi juru kunci dalam hal ini, keterlibatan antara generasi muda dan pemerintah terkait melalui forum ini dapat menjadi penangkal ampuh membentengi negeri dari aksi kenakalan di usia dini. keamanan di REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alfons, Matius. 2022. Ternyata Ini Pemicu Anak Anggota DPRD Jadi Korban Tewas dari Klitih di-yogya pada 15 Juli 2023. di Yogya. Diakses Dewi, Ni Kadek Ayu Reza Chintya dkk. 2023. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih yang Mengacu Pada Konflik Sosial dan Kekerasan oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN YYK. dari iew/6554 pada 22 Juli 2023. Jurnal Analogi Hukum, 5 (1), 74-80. Diakses Karnadi, Alif. 2022. Klitih Kembali Terjadi, Jumlah Kasusnya Naik 11,54% pada 2021. Diakses dari jumlah-kasusnya-naik-1154-pada-2021 pada 29 Juli 2023. Polisi: 42 Kasus Klitih Terjadi Selama Januari-Februari 2023. 2023. Diakses dari pada 15 Juli 2023. Sari, Putu Astrid Yolanda. PIDANA KERJA SOSIAL DALAM RANGKA MENCAPAI dari DI TUJUAN pada 28 Juli 2023. PEMIDANAAN INDONESIA. Diakses 242
Tanggung Jawab Remaja: Kunci Menuju Masyarakat yang Aman melalui Kepatuhan Aturan Lalu Lintas ANGELINE VIRGINIA WONG Surabaya, 10 Desember 2007 DAPIL JAWA TIMUR I SEKOLAH CIPUTRA LATAR BELAKANG Remaja merupakan usia di mana anak mencari jati dirinya, penyesuaian diri dengan standar kelompok jauh lebih penting bagi anak remaja. Hal tersebut dapat dilakukan oleh remaja dengan berbagai cara, baik secara legal maupun ilegal, agar merasa diterima oleh lingkungan sekitar. Sehingga muncullah isu "Kenakalan Remaja". Data UNICEF tahun 2016 menunjukkan bahwa 50% kasus di Indonesia merupakan ulah kenakalan remaja. 20 dari 44 kecelakaan lalu lintas tahun 2023 di Indonesia melibatkan anak remaja. Tahun 2020, Kementerian Perhubungan mencatat bahwa korban kecelakaan terdapat 80.641 murid SMA, 17.699 murid SMP, dan 12.557 murid SD. Salah satu bentuk kenakalan remaja adalah mengemudikan kendaraan pribadi walaupun masih di bawah umur tanpa memiliki SIM. Sering ditemui anak remaja melanggar aturan lalu lintas, seperti berboncengan lebih dari dua orang, tidak mengenakan helm, tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lainnya. Mengemudi kendaraan bermotor memerlukan kedewasaan secara psikologis, pemahaman rambu lalu lintas dan etika dalam berkendara di jalan raya. Sedangkan, pada usia remaja, terjadi perubahan hormon yang mengakibatkan emosi yang tidak stabil, sehingga tentunya dapat membahayakan masyarakat dan diri mereka sendiri, sekaligus merupakan faktor mengapa remaja di bawah 17 tahun tidak bisa memiliki SIM. Satgas Perlindungan Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Hari Wahyu Nugroho, SpA(K), MKes mengatakan bahwa angka kematian akibat kecelakaan di jalan raya oleh remaja di Indonesia berada di posisi peringkat tiga besar. Sementara di dunia menempati peringkat satu. 243
PERMASALAHAN Baru-baru ini, terjadi sebuah kecelakaan maut di Jalan Brumbungan, Semarang, Jawa Tengah pada 8 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB. Terdapat seorang siswa SMA berinisial VR sedang putar balik menuju ke Jalan Anggrek dengan kondisi lalu lintas tenang. Tak disangka, seorang anak berinisial KP, 15 tahun, mengendarai motor Yamaha R25, melaju sangat kencang, sembari memanfaatkan lalu lintas tersebut sebagai sirkuit balapan. Nahas, VR tertabrak oleh KP yang melaju dengan kecepatan tinggi dan tanpa menggunakan helm. VR dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2023, walau sempat dirawat di RS Kariadi Semarang. Berdasarkan konferensi pers kasus insiden kecelakaan dengan korban VR pada Sabtu, 25 Maret 2023, KP akhirnya dikenakan: 1. Dikenakan UU LLAJ Pasal 310 Ayat 2 dan Ayat 4 Tahun 2009, dan UU LLAJ 77 ayat (1) LLAJ pasal 106 ayat (1) dan ayat (4), di mana KP akhirnya diberikan sanksi 6 tahun penjara. Dilindungi UU SPPA, UU SPPA Pasal 1 Angka 3 UU SPPA, KP menjadi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), dikarenakan usianya yang di atas 15 tahun namun di bawah 18 tahun dan telah melakukan tindakan pidana. Hasil dari konferensi pers ini, tidak terlalu diterima dengan lapang dada oleh masyarakat. Karena berdasarkan kejadian selama ini, Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) walau telah dikenakan sanksi (ditahan atau wajib melapor), masih melakukan kenakalan-kenakalan remaja tersebut. Baik yang pernah ia lakukan sebelumnya hingga menjadi seorang ABH, atau bahkan yang lebih parah dan makin membahayakan masyarakat. 2. Ditambah lagi, dengan kelanjutan kisah bahwa orang tua KP tidak ingin meminta maaf kepada keluarga VR. Hal ini juga menjadi salah satu bukti nyata bahwa di Indonesia masih terdapat banyak sekali anak remaja yang berani naik kendaraan pribadi, karena diperbolehkan bahkan diajarkan walau masih kecil oleh orang tua. Bahkan banyak sekolah juga memfasilitasi dan menutup mata terhadap siswa yang membawa kendaraan sendiri ke sekolah. Harusnya jika kita menginginkan lingkungan dengan remaja yang disiplin, maka semua pihak harus bekerja sama, baik orang tua, sekolah dan anak. PEMBAHASAN / ANALISIS Anak Remaja yang sudah berusia sekitar 15 tahun sampai 18 tahun ke bawah, cenderung suka mengabaikan peraturan yang ada, terlebih lagi jika sanksi-sanksi yang dikenakan bukanlah sebuah beban bagi mereka. Hal ini akan secara tidak langsung membuat remaja di usia 15-18 tahun atau golongan ABH meringankan hukum dan sanksi yang ada. Ditambah lagi dengan pernyataan data PT Asuransi 244
Jasa Raharja tahun 2018 hingga 2022 bahwa kecelakaan jalan raya remaja didominasi usia 15-19 tahun. Jika saya terpilih menjadi seorang anggota DPR, saya akan melakukan beberapa hal berikut sesuai dengan fungsi DPR yakni: 1. Fungsi Legislasi: Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki tugas dan wewenang untuk membuat UU baru. Saya akan membuat UU KABH Undang-Undang Khusus Anak Berkonflik dengan Hukum. Berbeda dengan UU LLAJ, UU KUHP dan UU SPPA, UU KABH merupakan hukum baru dengan sanksi yang lebih berat dan sebanding dengan pelanggaran hukum mereka (namun menyesuaikan kondisi usia dan tetap menyesuaikan UU SPPA), tak terkecuali perihal anak- anak usia 15-18 tahun yang membawa kendaraan di bawah umur dan membahayakan masyarakat. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan rasa waspada dan tanggung jawab pada diri remaja dan ABH. Pembuatan undang-undang UU KABH akan berlandaskan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan asas yang tertera pada Pasal 5. Fungsi Anggaran: 2. 3. Melalui fungsi anggaran, saya akan menyalurkan dana untuk melakukan pengajaran berupa seminar kepada sekolah-sekolah baik untuk murid dan orang tua (khususnya kepada SMP, SMA, SMK, dan MA) mengenai pentingnya sebagai remaja untuk taat aturan agar masyarakat aman, bahaya lalu lintas, sekaligus menginformasikan tentang Undang-undang baru yang telah dibuat yang tertera di atas, agar tercipta lingkungan yang disiplin dan aman. Fungsi Pengawasan: Dengan telah dilakukannya fungsi legislasi dan anggaran, saya akan melanjutkan tugas dan wewenangnya terkait dengan pengawasan, yakni melihat dampak UU KABH terhadap keamanan masyarakat dan ketertiban remaja dan menindaklanjuti aspirasi dari rakyat mengenai diberlakukannya UU KABH. Indonesia. Sekaligus, menghimpun, menampung KESIMPULAN / SARAN Kenakalan remaja tentu tidak dapat kita hindari dan selesaikan semudah itu. Oleh sebab itu, DPR dengan tugas dan wewenang dari fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, harus segera membuat UU KABH, dan mengajarkan, mengingatkan sekaligus mengawasi dampaknya di masyarakat khususnya remaja, sehingga remaja-remaja di Indonesia dapat mengetahui akan bahayanya aksi-aksi 245
yang mereka lakukan, khususnya dalam lalu lintas, sehingga kejadian-kejadian seperti kecelakaan maut seperti yang tertera di atas, tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, mari, kita generasi remaja Indonesia taat akan hukum yang ada, sebab remaja taat hukum, masyarakat aman! REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA AP, Agus. 2023, 26 Maret. "Kronologi Kecelakaan Maut yang Menewaskan Vito Raditya, Pemotor 15 Tahun Jadi Tersangka". Jawa Pos [Online]. Tersedia: tersangka Fauziyah, Titis Anis. 2023, 27 Maret. "Bocah 15 Tahun Tabrak Pelajar SMA hingga Tewas, Polisi Kecam Orangtua yang Biarkan Anaknya Berkendara Tanpa SIM". Kompas tewas-polisi-kecam-orangtua- esktop [Online]. Tersedia: Handayani, Verury Verona. 2019, 10 Desember. "Remaja Mudah Marah, Ini Tersedia: Penyebabnya". Halodoc [Online]. Hidayah, Mohammad Nurul. 2017, 10 Desember. "Alasan Kenapa Bikin SIM Minimal Harus Berumur 16 Tahun". Motor Plus [Online]. Tersedia: Humas. 2023, 14 Maret. "Cegah Kenakalan di Kalangan Pelajar". UMM [Online]. Tersedia: 0sangatlah%20tinggi. Hurlock, Elizabeth B. 1991. Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan (Edisi 5). Jakarta: Erlangga Poerwoto, Yohanes Liestyo. 2023, 25 Maret. "Bocah 15 Tahun Penabrak Vito Raditya Ditetapkan Jadi Anak Berkonflik Hukum, Terancam 6 Tahun Penjara". Tribun Tersedia: News [Online]. Purbaya, Angling Adhitya. 2023, 21 Juni. "Remaja Pemotor Tabrak Vito hingga Tewas di Semarang Segera Disidang". Detik Jateng [Online]. Tersedia: 246
Rostanti, Qommarria. 2023, 25 Maret. "Anak Usia 15 Tahun Jadi Tersangka Tersedia: Kecelakaan Maut di Semarang". Republika [Online]. "Dari 44 Kasus Kecelakaan lalu lintas yang Terjadi pada Tahun 2023, 20 Kasus Melibatkan Anak di Bawah Umur". Polres Bengkulu Utara [Online]. Tersedia: 2021, 11 Maret. "100 Ribu Kecelakaan Lalin pada 2020, Pelajar SMA Terbanyak". Tersedia: 20210310124314-579- CNN Indonesia [Online]. 247
INFORMRIGHT (Intern For Human Right) Sebagai Aksi Nyata Mengembalikan Kepercayaan Hukum Masyarakat Yang Hilang Akibat Ketidakadilan WANDA JULIANA Kota Pasuruan, 27 Juli 2005 DAPIL JAWA TIMUR II SMA NEGERI 1 KOTA PASURUAN LATAR BELAKANG "KUHP: Kasih Uang Habis Perkara." Manifestasi keluh kesah masyarakat akan fenomena yang dianggap real di depan mata membuktikan bahwa masyarakat bukan tidak sadar akan hukum. Mereka sadar akan hukum, sadar akan isu-isu berkaitan dengan hukum, serta aktif memberikan respons melalui media sosial misalnya. Tetapi, mereka cenderung melihat dampak hukum untuk diri sendiri. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada (ideal) dalam realitas. Validitas hukum menjadi dasar mengapa ketaatan hukum masyarakat menjadi suatu persoalan. Dinamika hukum di Indonesia seolah sudah berganti paradigma menjadi timpang sebelah. Tumpulnya hukum kepada para elit dengan rakyat biasa yang harus menghadapi kriminalisasi, kekerasan, dan hukuman yang tidak masuk akal menjadi penilaian hukum yang serta merta timbul dari masyarakat dalam kaitannya dengan problematika keadilan. Berbeda dengan zaman sebelum reformasi, masyarakat saat ini berani mengambil posisi dalam keberpihakan publik akan kebenaran. Pendirian mereka sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." 248
PERMASALAHAN Kepercayaan masyarakat terhadap law enforcement semakin memburuk. Bagaimana tidak? Berbagai undang-undang telah disahkan, tetapi problematika ketidakadilan terus terjadi dalam praktik hukum di Indonesia. Sebut saja kasus kakek Samirin pencuri getah karet, aparat kepolisian Teddy Minahasa, Hardianti seorang penjual pisang epe, dan masih banyak lagi. Polemik, silang pendapat, debat, bahkan aksi protes terhadap penegak hukum menjadi bentuk rasa kemanusiaan dalam hidup sosial masyarakat. Sampai kapan masyarakat memupuk rasa tidak percaya kepada hukum? PEMBAHASAN / ANALISIS Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen, "Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang" menunjukkan bahwa kesadaran hukum pada dasarnya ada pada diri manusia. Sekalipun masyarakat sadar terhadap hukum yang berlaku di negaranya belum tentu Masyarakat taat hukum. Secara a contrario, masyarakat saat ini tidak taat hukum karena dihadapkan antara kepentingan pribadi dengan naluri untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Apabila dicermati di masyarakat, setiap perkara yang tidak bisa didamaikan biasanya langsung dibawa ke pengadilan dengan harapan akan ada putusan hukum yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih. Akan tetapi, realitanya hampir setiap putusan hukum malah didemonstrasi karena dirasa tidak adil terutama bagi rakyat biasa. Tidak heran, karena uang yang berbicara. Selalu ada ruang bagi pemegang kuasa untuk berbuat manasuka, menyusun rencana, bahkan merekayasa hasil perkara sebelum dihakimi di pengadilan. Akibatnya, pengadilan melahirkan ketimpangan hukuman yang memicu kemunculan sosok-sosok korban. Penegakan hukum yang demikian, sudah sangat jelas tidak sesuai dengan istilah homo legalism yang berarti segala tindakan warga negara diatur di dalam hukum. rakyat biasa yang akhirnya eigenrechting dalam memperjuangkan hak mereka. Satu persoalan utama yang mereka hadapi adalah access to justice yang harus memberikan jaminan bahwa hukum dan hasil akhirnya layak juga berkeadilan. Maka dari itu, InFormRight (Intern For Human Right) hadir sebagai aksi nyata kolaborasi masyarakat dalam memihak kebenaran. Bekerjasama dengan instansi pendidikan untuk menerapkan model pembelajaran yang menjunjung tinggi hukum sebagai bagian dari HAM, mengedukasi masyarakat dengan kegiatan sosialisasi penegakan hukum, konten-konten kreatif mengenai hal apa saja yang diatur oleh hukum dalam bermasyarakat, sekaligus proses penyelesaian kasus ketidakadilan hukum di Indonesia secara tepat. Melalui InFormRight, masyarakat akan sadar bahwa mereka sebagai homo legalism yang rasa aman dalam hidup sosial mereka, sehingga dapat menciptakan Tidak sedikit 249
memungkinkan praktik hukum yang tidak lagi berpihak pada pemegang kuasa, namun berpihak pada kebenaran. Sudah saatnya DPR RI melek dengan kondisi keadilan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, karena keadilan yang sebenarnya menjadi faktor utama masyarakat percaya secara sepenuhnya kepada hukum. Melalui 3 fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan) sesuai dengan pasal 20A ayat 1-3 UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut : 1. Fungsi legislasi. Mendukung pengimplementasian InFormRight dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat bilamana terdapat pasal-pasal yang dirasa tidak cocok untuk direalisasikan. InFormRight membuat masyarakat percaya bahwa suara mereka bukan hanya menjadi angin lalu, namun turut dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh DPR RI ketika menetapkan suatu kebijakan. DPR RI perlu menghapus pasal-pasal tentang keadilan yang bersifat multi tafsir dan mudah diinterpretasikan secara sepihak. Seperti pasal 80 ayat 1 KUHP, dimana dalam menjatuhkan pidana denda tidak perlu memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata namun lihat saja dari kasus yang terdakwa perbuat. Fungsi anggaran. Memfokuskan APBN untuk pendanaan kepentingan masyarakat yang tidak bersifat individual, melainkan berimpresi pada sesama. UMKM sebagai bentuk pemberian modal kepada masyarakat menjadi jawabannya. Pasalnya, UMKM lebih jelas diterima oleh siapa dibanding dengan pemberian bantuan sosial yang mudah disalurkan kepada orang yang tidak tepat bahkan dikorupsi. InFormRight akan memberikan informasi faktual kepada DPR RI berkaitan dengan jenis usaha masyarakat yang memerlukan modal lebih untuk berkembang. Dengan menggerakkan UMKM mengartikan bahwa keadilan di bidang sosial ekonomi telah tersentuh, sehingga pemerataan ekonomi dapat tercapai. Fungsi pengawasan. InFormRight berperan sebagai kanal penampung aspirasi masyarakat yang dapat membantu memudahkan DPR RI dalam meningkatkan sistem transparansi terhadap keberlangsungan praktik hukum yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk tata tingkah laku penegak hukum dalam menyelesaikan problematika masyarakat. Sebagai masyarakat sadar hukum, kita perlu berpartisipasi secara aktif dalam merealisasikan InFormRight sebagai suatu visi mewujudkan keadilan. Dimulai dari menyingkirkan egoisme dan berani mengambil posisi pada keberpihakan publik akan kebenaran, mengingat hukum yang semena-mena di Indonesia tidak bisa terus dibiarkan. 2. 3. 250
KESIMPULAN / SARAN Tidak ada hukum yang benar-benar sempurna. Namun, Indonesia bisa menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum sedari sekarang. Melalui kolaborasi masyarakat dalam InFormRight (Intern For Human Right) dan oleh parlemen dengan regulasi, stimulasi anggaran, dan intensifikasi pengawasan keberlangsungan praktik hukum di Indonesia supaya lebih responsif dan kompatibel terhadap problematika keadilan di masyarakat. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Safyra P. (2021, 24 Desember). WJP: Indeks Negara Hukum RI 2021 Turun, dari 139 Peringkat Rizka N. 2017. Realitas Hukum Dalam Asas Equality Before The Law. Diperoleh dari 68 dari Diperoleh negara. dalam-asas-equality -before-the-law M. Sofyan L. (2011. 22 September). Indonesia Dalam Krisis Kepatuhan Hukum. 251
Pentingnya Klasifikasi Kenakalan dan Kejahatan: DPR Bentuk Hukum Berkeadilan Untuk Menciptakan Masyarakat Aman FARADISA ERLINA REZITA DEVI Banyuwangi, 27 Juni 2005 JAWA TIMUR III SMAN 1 GENTENG LATAR BELAKANG Pergeseran demografi yang membuat Gen Z mendominasi berdampak pada beberapa aspek kehidupan. Gen Z, yang paling banyak terdiri dari remaja, kerap melakukan pelanggaran yang dikenal sebagai kenakalan remaja. Banyak hal yang mendorong remaja untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Menurut teori kejahatan, kejahatan terjadi bukan karena kepribadian kriminal, tetapi karena kelemahan ego. Perilaku kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pengalaman yang dialami oleh seseorang. Namun, remaja yang melakukan tindak pidana harus tetap dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Mandat konstitusi yang berbunyi "melindungi senegap bangsa Indonesia" harus menjadi acuan dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh remaja. Perlindungan dan pendampingan harus diupayakan untuk memastikan anak-anak menerima hak-haknya tanpa diskriminasi. DPR dan Pemerintah pusat harus mengupayakan putusan hukuman yang adil. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 "serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." PERMASALAHAN Kasus pidana remaja di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Penduduk remaja berusia 10-24 tahun mencapai 28,6% dari total populasi (233 juta) dalam data BPS. Jumlah kenakalan remaja diperkirakan mencapai 12.944,47 kasus pada 2020, meningkat sekitar 10,7% setiap tahun. Beberapa kasus meliputi pencurian, pembunuhan, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba. Banyak pelaku 252
anak yang tidak dihukum berat karena dianggap belum dewasa dan kurang memahami konsekuensi tindakan mereka. Padahal dampaknya sangat serius terhadap korban dan masyarakat. Mereka mampu melakukan kejahatan layaknya orang dewasa. Sumber: (2019) Indonesia, pada kenyataannya hukum berkeadilan belum bisa secara tegas ditegakkan dan secara lugas dikenalkan. Misalnya kasus yang menimbulkan pertanyaan publik tentang penegakan hukum di Indonesia. Empat remaja laki-laki memperkosa seorang wanita berusia 13 tahun di hutan kota, tetapi tidak ditahan karena usia mereka. Hal ini menunjukkan perlunya memperhatikan penegakan hukum keadilan di Indonesia. Penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelakunya diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012. Namun, terdapat dua pasal (21 dan 32) yang menimbulkan masalah dalam penerapannya Berbicara tentang polemik penegakan hukum di 253
mengenai batas usia anak yang dapat dipidana. Hotman Paris dan Arist Merdeka Sirait sepakat bahwa undang-undang penanganan pidana anak perlu direvisi karena tingkah laku anak di bawah usia 12 tahun dapat lebih kejam daripada orang dewasa. Mereka juga menekankan pentingnya klasifikasi antara kenakalan anak dan kejahatan anak yang dianggap ringan dan berat. Perjelas klasifikasi tindak pidana anak untuk menentukan metode yang sesuai: diversi atau restorative justice. PEMBAHASAN / ANALISIS Sumber: (2022) Selain memiliki karakteristik yang unik, Gen Z yang sebagian besar terdiri dari remaja kerap melakukan pelanggaran yang dikenal sebagai kenakalan remaja. Banyaknya kasus kriminalitas yang melibatkan Gen Z sebagai pelaku menegaskan bahwa hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai kenakalan semata. Pasal 597 ayat (1) KUHP menyebutkan "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana." didukung oleh pasal 28D ayat 1, yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Oleh karena itu, hukum tindak pidana yang dilakukan remaja harus ditegakkan. Faktor tersebut menekankan pentingnya evaluasi dan peningkatan konsisten terhadap SPPA untuk melindungi hak pelaku serta memastikan keadilan bagi korban. Terkait hal ini, DPR RI berperan penting untuk mengambil langkah langkah yang tepat dan akurat. Khususnya Komisi 3 yang memiliki lingkup tugas bidang 254
hukum, HAM, dan Keamanan. Terdapat 3 pilar good governance yang dapat menjadi solusi masalah ini, yaitu; 1. Pilar Pemerintah 2. Pemerintah dapat meluncurkan program GENTA GAHARI (Generasi Tanpa Tindak Pidana Generasi Harapan Indonesia). Dalam program ini, remaja akan mengikuti simulasi pengadilan tindak pidana dan mendapatkan edukasi mengenai hukum peradilan, perlindungan anak, serta pencegahan kenakalan remaja. GENTA GAHARI bertujuan mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam mencegah kenakalan remaja dan membentuk remaja yang paham tentang hukum. Pilar Sektor Swasta 3. Dengan diadakannya IYP (Inspiring Youth Podcast), podcast yang berisi konten tentang pendidikan, politik, dan seni. Spotify dan YouTube dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengembangkan kemitraan kreatif. Podcast ini memungkinkan Gen Z untuk menyalurkan aspirasi dan inspirasi. Pilar Masyarakat Masyarakat khususnya remaja akan berpartisipasi aktif dalam program ini, dan diharapkan terbentuk generasi muda yang berkualitas, kompetitif, dan memiliki pemahaman hukum. Sehubungan dengan ketiga fungsi DPR RI, yang diatur dalam Pasal 20A Ayat 1 UUD 1945, DPR memiliki otoritas untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkeadilan ini. Dengan memaksimalkan ketiga fungsinya, DPR dapat melakukan hal-hal penting, seperti: • Fungsi Legilatif
DPR harus segera merevisi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana khususnya mengkaji kembali pasal 21 dan pasal 32 agar menimbulkan masalah dalam penerapannya. Hal ini juga untuk memastikan klasifikasi tindak pidana dan kenakalan remaja, melibatkan masyarakat dalam pemulihan hukum, memastikan efektivitas undang undang, dan mengubah sistem peradilan. Fungsi anggaran Dalam penganggaran, DPR harus alokasikan dana yang cukup untuk edukasi masyarakat sesuai Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4. Dana dialokasikan untuk program GENTA GAHARI sebagai upaya pencegahan kenakalan dan tindak pidana remaja untuk membentuk generasi harapan bangsa tangguh dan berkarakter melalui edukasi hukum. Selain edukasi yang diberikan terdapat aspirasi dan inspirasi yang harus disalurkan. Pada kesempatan ini DPR menggandeng Kominfo bekerja sama dengan platform digital seperti YouTube dan Spotify, akan mengalokasikan dana untuk IYP 255
(Inspiring Youth Podcast) sebuah podcast yang memuat konten edukasi, politik dan seni. Sehingga Gen Z dapat menyampaikan aspirasi dan mendapatkan inspirasi melalui podcast ini. Fungsi pengawasan DPR harus mengawasi program yang dijalankan seperti GENTA GAHARI dan IYP termasuk memantau keefektifan program dan memastikan pelaksanaannya sesuai peraturan. Selain itu DPR harus mengevaluasi perubahan UU No 11 Tahun 2012 apakah sudah tepat dan akurat serta sesuai dengan Pancasila dan UUD 145. KESIMPULAN DAN SARAN Tindak pidana yang dilakukan oleh remaja memiliki konsekuensi yang signifikan dan harus ditangani secara hukum. Apabila ditelaah lebih dalam ini merupakan masalah moral yang krusial. Klasifikasi perundang undangan diperlukan untuk menjadi payung hukum yang berkeadilan. Peran stakeholder dan masyarakat dibutuhkan untuk mencapai kehidupan yang aman. Dengan adanya pelibatan masyarakat untuk mewujudkan rakyat yang berdaulat, diharapkan pencegahan kenakalan remaja dapat dikendalikan. DPR sebagai lembaga konstitusi dapat memaksimalkan ketiga fungsi dengan adanya evaluasi serta diadakannya program GENTA GAHARI dan IYP yang akan mendorong remaja di seluruh negeri untuk menjadi remaja yang kenal hukum dan menciptakan masyarakat yang aman. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Kurnialam, A. (2023, April 11). "Komnas PA Dukung Revisi Sistem Peradilan Pidana Anak." Republika: komnas-pa-dukung-revisi- sistem-peradilan-pidana-anak Retrieved from Kusumawati, U. D. (2023, April 10). "Komnas PA: Kasus AG Jadi Momentum Revisi from Sistem Peradilan Pidana Anak" Retrieved pidana-anak Margareta. (2013, Maret 19). "Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?" Retrieved from psikologi.unair.ac.id: orang-melakukan-kejahatan/ Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). "Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia". Penerbit Alumni. Prihatin, Z. (2022, September 20). "Pemerkosa Remaja di Hutan Kota Tak Di Tahan, Hotaman Paris Minta DPR Revisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak." 256
Retrieved from Rapik, M., & Permatasari, B. (2020). "Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia." Undang: Jurnal Hukum, 3(2), 289-314. 257
FORKARA (FORum satuKAn suaRA): Perspektif Baru Penegakan Hukum Bagi Remaja Untuk Menuntaskan "Tiga Dosa Besar" Demi Mewujudkan Masyarakat Aman NAFILAH ALIFATUN NAJWA Lumajang, 7 Desember 2006 DAPIL JAWA TIMUR IV SMA NEGERI 2 LUMAJANG LATAR BELAKANG Pergerakan globalisasi terhadap era demografi di Indonesia memengaruhi bentuk interaksi dan sosialisasi pada masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia. Kontribusi globalisasi terhadap 'pendidikan karakter' mengakar kuat dan mengakibatkan lunturnya moral baik yang dianggap sebagai budaya serta muncul pembaruan terhadap penataan norma, khususnya di lingkup pendidikan. Adanya penyerapan sosialisasi yang tidak sempurna dari penanaman nilai yang didapatkan individu perlu dicegah, terutama untuk remaja yang rentan terpengaruh terhadap lingkungannya. Upaya ini selaras dengan ikhtiar pemerintah dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dan tujuan dari pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Semangat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 disambut baik oleh masyarakat Indonesia, khususnya kawula muda yang bersinergi 'bersama dengan pemerintah' dalam memanfaatkan momentum bonus demografi yang menguntungkan skala pendidikan. Dikutip dari kominfo.go.id, Indonesia akan menghadapi bonus demografi di mana presentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan presentase penduduk usia nonproduktif (>65 tahun). Kondisi ini akan dihadapi Indonesia tepatnya pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dengan kawula muda sebagai pewaris dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai salah satu upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dalam ekosistem pendidikan, implementasi sila kedua Pancasila yang berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab" belum sepenuhnya dirasakan. 258
Istilah bullying sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia, khususnya di sekolah dengan pelaku mulai dari anak-anak hingga remaja. Dikutip dari suarasurabaya.net, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan adanya peningkatan kasus kisaran 30-60 kasus per tahun terhadap perilaku bullying yang ditemukan dalam satuan pendidikan. Data dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melampirkan ada 21.241 korban kekerasan pada anak yang terjadi pada tahun 2022 Kondisi ini dipicu dari banyaknya remaja yang tidak kenal hukum dan tentunya harus segera diatasi karena mengganggu adanya ketenangan dalam masyarakat. PERMASALAHAN Bullying sebagai salah satu kasus dalam 'tiga dosa besar' pendidikan termasuk perilaku yang tidak bisa dianggap remeh dan sepele. Dampak yang timbul dari perilaku ini berupa masalah kesehatan yang dialami oleh korban baik fisik maupun mental. Munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, keresahan, rasa tidak aman, serta penurunan semangat dalam belajar dan mengukir prestasi harus segera dituntaskan. Apalagi, akhir-akhir ini banyak ditemukan korban bullying yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Seperti kasus yang cukup menyita atensi publik yaitu kasus siswa SD di Banyuwangi yang berusia 11 tahun ditemukan tewas dalam kondisi gantung diri di rumahnya karena mengalami depresi akibat sering dirundung oleh teman sebayanya perihal tidak memiliki ayah (CNN Indonesia). Perilaku lain yang sering dinormalisasi seperti melakukan senioritas, mengucilkan, melabrak, hingga dalam ranah teknologi yaitu cyberbullying. Hal ini memunculkan rasa tidak aman di lingkungan masyarakat tidak terkecuali di sekolah. Padahal, sekolah seharusnya menyediakan wadah terpercaya dalam bentuk lingkungan yang aman sebagai upaya meningkatkan kepercayaan diri pada anak dalam bersosialisasi. PEMBAHASAN / ANALISIS Indonesia telah menjamin adanya perlindungan HAM yang diatur dalam UUD 1945 setelah amandemen pasal 28I ayat 2 yang berbunyi "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Regulasi tersebut kemudian didukung dengan adanya pengesahan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan digunakan tahun 2026 mendatang. Salah satu regulasinya yaitu pasal 451 yang mengatur pidana bagi pelaku penyanderaan. Namun banyaknya pidana yang mengikat tidak memunculkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, mengapa? 259
Dasar dari tindak pidana bullying adalah 'hukum rimba' dimana individu dengan dominasi kuat akan bertahan dan berkuasa, sedangkan individu yang lemah akan kalah dan tersingkir, sehingga banyaknya pidana yang mengikat tidak membuat kasus ini menurun. Kondisi ini menjadi urgensi bagi para pemangku kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan wadah yang dapat memfasilitasi aksi korban bullying dalam menyuarakan perubahan. Adanya program baru bernama FORKARA menjadi inovasi yang paling tepat untuk diterapkan. Giat aksi FORKARA yaitu menyampaikan edukasi perundungan kepada masyarakat Indonesia khususnya kawula muda agar terbentuk kesadaran akan pentingnya toleransi. Edukasi akan disampaikan oleh para korban perundungan yang telah menjadi agen perubahan masa depan. Berkolaborasi dengan KEMDIKBUDRISTEK dalam menyampaikan pidana yang mengikat perundungan, diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dalam diri remaja akan pentingnya bersosialisasi dengan tetap menjaga empati dan toleransi. Apabila saya dipercaya untuk menjadi anggota DPR sebagai salah satu pemangku kebijakan, akan ada pengoptimalan terhadap 3 fungsi DPR (Legislasi, Anggaran, Pengawasan) dalam upaya menghapuskan 'tiga dosa besar' yang marak terjadi di lingkungan sekolah. Implementasinya meliputi: 1. Fungsi legislasi, diwujudkan dengan menggandeng berbagai pihak seperti KEMDIKBUDRISTEK, UNICEF, KPAI, dll. untuk kembali menegaskan dampak dan sanksi bagi pelanggar dalam upaya mencegah adanya korban lanjutan dari kejahatan 'tiga dosa besar'. DPR dan stakeholder yang berperan bersama wujudkan aksi nyata terhadap sosialisasi pengenalan karakteristik perilaku bullying agar muncul kesadaran dan tanggung jawab terhadap hukum, mengingat minimnya angka remaja yang sadar akan hukum. Langkah baru yang dapat dilakukan yaitu pembentukan dan pengesahan FORKARA (FORum satuKAn suaRA) di setiap satuan pendidikan yang fokus tujuannya adalah untuk melatih skill berdiskusi pelajar agar tumbuh sifat kepedulian terhadap kebebasan seseorang dan tumbuh keberanian untuk melaporkan ancaman yang ia dapatkan. Fungsi anggaran, adanya pengalokasian dana untuk FORKARA dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum pada remaja melalui berbagai platform media sosial secara kreatif, mengingat ketertarikan remaja terhadap sosial media cukup tinggi sehingga di harapkan muncul ketertarikan remaja untuk menjadi bagian dan pelopor FORKARA di sekolahnya masing-masing. FORKARA mengandung 6 karakter Merdeka Belajar sebagai bentuk dukungan trobosan KEMDIKBUDRISTEK dalam memperbaiki pendidikan karakter yang diimplementasikan dalam Profil Pelajar Pancasila. 2. terhadap program 260
3. Fungsi pengawasan, DPR dapat mengawasi jalannya program dan kebijakan yang sudah dibentuk dan disahkan agar tetap berjalan sesuai dengan target. DPR juga berhak untuk mendapatkan laporan mengenai kemajuan dan keberhasilan atas program yang dijalankan. KESIMPULAN / SARAN Manusia sebagai individu bertumbuh menjadi remaja dan mulai mengenal lingkungan yang lebih luas daripada keluarga. Saat ini, kasus bullying menjadi urgensi lebih lanjut bagi para pemangku kebijakan. Adanya pemahaman tentang karakteristik, dampak, dan cara mencegah bullying harus dikembangkan sejak dini secara efektif. FORKARA mendukung penuh terciptanya 'generasi berani bersuara'. Upaya ini melibatkan seluruh pihak baik dari sekolah, keluarga, hingga masyarakat. Seluruh pihak berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman untuk belajar bersosialisasi. Untuk itu, marilah kita tingkatkan kepedulian remaja terhadap hukum agar timbul lingkungan interaksi yang sehat, berkarakter, dan aman bagi masyarakat. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA CNN Indonesia. 2023. Siswa SD Banyuwangi Bunuh Diri, Diduga Sering Diolok dari Karena anak-yatim pada Juli 2023 Anak Yatim diakses Ihsan, D. 2023. Redam 'Bullying', Kemdikbud Fokus Cegah 3 Dosa Besar Pendidikan dari diakses pada Juli 2023 Imanudin, A. 2023. Awas! Ini Daftar Kasus Bullying Anak di Sekolah Indonesia 2023 diakses dari indonesia-2023-gMdf pada Juli 2023 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2022. Kunci Berantas Perundungan: Kolaborasi dan Partisipasi Aktif Ekosistem Pendidikan diakses dari pada Juli 2023 Novriyuli, S.Pd. 2023. Penguatan Pendidikan Karakter dengan Kurikulum Merdeka dari Melalui P5 diakses 261
kreatif pada Juli 2023 Patoppoi, B. 2023. Angka Perundungan Pada Anak Meningkat, Begini Kata Komisioner KPAI Dan Psiokolog diakses dari komisioner-kpai-dan-psikolog/ pada Juli 2023 Sitompul, A. 2023 Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Ini Datanya dalam 4 Tahun Terakhir diakses dari anak-di-indonesia pada Juli 2023 Wulandari, T. 2021. Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia diakses dari edu/detikpedia/d-5721614/makna- pada Juli 2023 Yandri A, SH., M. Hum. 2022. Pendidikan Karakter: Peranan Dalam Menciptakan Peserta dari pada Juli 2023 Didik Yang Berkualitas diakses Zakiyah, dkk. 2017. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REMAJA DALAM MELAKUKAN BULLYING dari pada Juli 2023 diakses 262
Senjata Kata di Era Digital: Mengurai Dilema Cyberbullying dan Kebebasan Berbicara MUHAMMAD DZULFIQAR DHIAULHAQ Gresik, 22 Januari 2006 DAPIL JAWA TIMUR V SMAS AL IZZAH BATU LATAR BELAKANG Korban dengan inisial Y asal Indonesia mengalami kasus cyberbullying yang nekat menabrakan dirinya ke kereta api yang sedang melintas pada tanggal 26 Mei 2013. Dilansir dimana hastags terpopuler di dunia dalam aspek mental health dan hukum yakni #cyberbullying seakan menjadi tren dalam membela korban bullying dunia maya. Hashtag #cyberbullying yang menjadi tren dalam dunia maya menunjukkan bahwa banyak orang berusaha untuk membela korban bullying dan meningkatkan kesadaran tentang masalah ini. Di berbagai yurisdiksi, termasuk di Indonesia, cyberbullying telah menjadi perhatian serius di kalangan remaja dan beberapa undang-undang telah diberlakukan untuk mengatasi masalah ini. Meskipun tidak ada undang-undang yang secara eksplisit menyebut "cyberbullying pada remaja" di Indonesia, ada beberapa undang-undang yang relevan yang dapat dihubungkan dengan tindakan tersebut. Beberapa undang-undang terkait yang mungkin relevan dalam perspektif hukum cyberbullying di Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA), Undang-Undang Pidana, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Anti Teror). Banyaknya kasus remaja yang menjadi pelaku maupun korban cyberbullying di Indonesia. Dalam hal ini, setiap remaja wajib mengetahui hukum yang ada sesuai pada UUD 1945 pasal 28D ayat 1. Dalam konteks demokrasi, pengetahuan hukum dan konstitusi bagi remaja sangat relevan dengan cyberbullying yang 263
tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. PERMASALAHAN Banyak kita jumpai kasus yang berkorelasi erat dengan remaja. Seperti pada latar belakang, itu hanya satu aktivitas remaja yang tergolong dalam bentuk penyimpangan hukum di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menyebutkan 45 persen anak dan remaja di Indonesia menjadi korban cyberbullying sepanjang 2020. Tahun 2014, penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang didukung oleh UNICEF tentang "Studi penggunaan remaja di Indonesia" menyebutkan korban cyberbullying tertinggi terjadi pada anak-anak dan remaja. Ini menandakan perlu adanya aksi dimana remaja harus kenal hukum agar yang menjadi korban berani untuk melaporkan dan yang menjadi pelaku tidak mengulanginya. internet di kalangan anak-anak dan Selain permasalahan diatas, saya telah melakukan survey terhadap teman- temen terkhusus 2 lokasi sekolah yakni SMAS Al Izzah Batu dan SMAN 1 Gresik. Survey ini dilakukan secra daring melalui tautan "Google Form" pada tanggal 27- 29 Juli 2023, total responden sebanyak 32 responden: Hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang pernah mengalami cyberbullying tetapi memilih untuk diam sebanyak 65.6%, komparasi antara ketiga piliihan jawaban menunjukkan hanya sebanyak 6,7%. responden yang pernah mengalami cyberbullying dan dilapor ke pihak berwenang. Dengan demikian, perlu adanya aksi nyata dalam mengatasi masalah ini yang masih terkubur dalam benak pikiran tanpa ada tindakan laporan. 264
PEMBAHASAN / ANALISIS Pada tanggal 28 Juli 2023, dilakukan wawancara dengan bapak Wildan Hakim (Kasubsi Ekonomi Bidang Intelijen Kejari Batu) yang menyatakan, "UU ITE harus direvisi karena masih terpisah dan sektoral kurang sistematis, dilihat dari segi kontroversialitas pasal-pasal dan penggunaan pasal karet: Beberapa kritikus menyatakan bahwa ada pasal-pasal dalam UU ITE yang terlalu umum atau bersifat "karet," yang dapat digunakan untuk menjerat individu atau kelompok yang berbeda pandangan politik atau kritis terhadap pemerintah". Perlu adanya demonstrasi yang diikuti aksi dimana seseuai pada 3 fungsi DPR. Lantas, apa yang saya lakukan jika menjadi seorang legislator? 1. Fungsi Legislasi "Mengusulkan dan merancang di atas kertas terasa kurang jika tidak adanya realisasi" DPR perlu meninjau kembali Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan beberapa pertimbangan terkait aspek dalam psikis korban, konsekuensi hukum, dan pendekatan hukuman yang berbasis resiko sebelum disahkan. Serta, DPR perlu menerapkan konsep DPR perlu menerapkan konsep Total Quality Management (TQM) dengan melibatkan berbagai pihak maupun organisasi nirlaba yang meberikan upaya menangani cyberbullying di dunia maya dengan pendataan kasus laporan yang lebih intensif. Fungsi Anggaran. 2. "Anggaran bukan satu-satunya jawaban, tapi itu membuat perbedaan" Diharapkan adanya penganggaran APBN sebesar 5% dari 20% anggaran yang dialokasikan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan kinerja lembaga lembaga yang terkait. Anggaran juga dapat digunakan secara optimal terutama dalam kegiatan untuk mengedukasi remaja akan pentingnya kenal hukum dalam menghadapi cyberbullying dalam bentuk seminar, talkshow, simposium, maupun diskusi. Upaya ini di tempuh demi membangun remaja dalam Ethics in law, security in defense, and skills in cyber. Fungsi pengawasan. "Kadangkala dilupakan tapi dibutuhkan diantara semuanya" DPR dapat bekerja sama dengan KPAI serta organisasi non profit seperti Indonesia Child Online Protection (ID COP) dan Gernas Literasi Digital Siberkreasi dalam membantu pengawasan dengan big data. Perlu mengawasi UU ITE yang sudah maupun akan berlaku supaya remaja lebih terlindungi dan tidak mudah terhasut akan bully-an dari seseorang di media sosial. DPR perlu membentuk organisasi independen yang bertugas untuk melakukan pengawasan, pengawalan, 3. 265
dan penerima laporan terhadap UU ITE. Organisasi ini akan memiliki fungsi ajudikasi yang tidak hanya mengawasi tapi ketika terjadi sengketa lembaga ini bisa memberikan fungsi-fungsi ajudikasinya. KESIMPULAN / SARAN DPR memiliki peran penting dalam menangani masalah cyberbullying. Kolaborasi antara DPR, pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan online yang aman bagi remaja. Dengan adanya upaya nyata dari DPR, diharapkan masalah cyberbullying dapat diatasi dengan lebih baik, dan remaja dapat terlindungi dengan lebih baik dari bahaya dunia maya menjadikan masyarakat aman seperti yang dimandatkan Bapak Bangsa Indonesia dalam UUD 1945. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Bonny Tjongjono, *. H. (2019). Perundungan-siber (Cyberbullying) serta Masalah Emosi dan Perilaku pada Pelajar Usia 12-15 Tahun di Jakarta Pusat. sari pediatri, 342-348. Tjongjono, B., Hartono, G., Pardede, S., & Wiguna, T. (2019). Perundungan-siber (Cyberbullying) serta Masalah Emosi dan Perilaku pada Pelajar Usia 12-15 Tahun di Jakarta Pusat. Sari Pediatri, 343-348. Utami, N. R. (2022, April Selasa). Detik News. Diambil kembali dari Detik News: DPR. (2008). DPR RI. Retrieved from DPR RI: (n.d.). Retrieved from 266
Rumah Remaja : Tumbuhkan Self Awareness Remaja terhadap Dating Violence, Atasi Cinta Berujung Maut demi terciptanya Masyarakat Aman Nabila Selvya Putri Blitar, 14 Oktober 2007 DAPIL JAWA TIMUR VI SMAN 3 Kota Blitar LATAR BELAKANG Masa remaja yang penuh adrenalin dapat mengantarkan remaja menuju gerbang pengalaman atau penyesalan. Masa ini merupakan saat yang tepat bagi anak untuk mengembangkan potensi dan mencari jati diri. Perubahan psikologis pada remaja menimbulkan jenis emosi yang baru dialami, salah satunya adalah ketertarikan kepada lawan jenis. Rasa ketertarikan antar individu yang dialami mendorong untuk menjalin hubungan kasih atau yang disebut pacaran. Hubungan asmara pada anak remaja memang terdengar sepele, namun dapat berakibat fatal ketika mengarah kepada kekerasan fisik dan seksual. Kekerasan dalam pacaran atau dating violence telah menduduki peringkat paling atas sebanyak 3.528 kasus pada jenis kekerasan terhadap perempuan di ranah personal berdasarkan data Catatan Komnas Perempuan (2022). Kasus dating violence menimbulkan keresahan tersendiri ditengah masyarakat dikarenakan banyaknya hubungan asmara remaja yang berakhir kematian. Peristiwa dating violence merupakan bentuk pelanggaran terhadap KUHP nomor 1 tahun 2023 pasal 414, pasal 415, pasal 416, serta pasal 599 ayat 2 dan 4. Tingginya kasus yang terjadi mencerminkan bahwa remaja tidak mengenal hukum yang berlaku. Ketidaktaatan remaja terhadap aturan menyebabkan terhambatnya masa depan remaja itu sendiri, serta berarti menghambat masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan tindak pencegahan dan penanganan yang tepat terhadap kasus dating violence. 267
PERMASALAHAN Dating violence pada umumnya dimulai dengan pembatasan aktivitas oleh pasangan seperti posesif hingga mudah curiga. Pembatasan aktivitas biasanya tidak disadari oleh remaja karena dianggap hal yang wajar. Seiring berjalannya waktu, pelaku mulai melakukan kekerasan fisik hingga seksual yang mengancam nyawa korban. Hubungan kasih yang terjadi pada remaja mencapai lebih dari 80% berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia. Tingginya angka pacaran pada remaja cenderung membawa kepada dampak negatif. Sebagaimana diungkapkan oleh Mutya Gustina, Sekretaris Umum Korps HMI-Wati (Kohati) bahwa"risiko mengalami kekerasan seksual itu ada" . Pada beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia juga dihebohkan dengan kasus penembakan oleh pelajar SMK di Cianjur, Jawa Barat pada 24 April 2023. Penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku kepada pacarnya yang tengah hamil. Data tahunan komnas perempuan pada tahun 2022 menyatakan kekerasan dalam pacaran telah menduduki peringkat paling atas pada jenis kekerasan terhadap perempuan. Pembunuhan siswi SMK tersebut bukanlah kasus dating violence yang pertama kali terjadi di Indonesia. Apabila ditilik lebih jauh, peristiwa dating violence semakin marak dalam satu tahun terakhir sehingga menimbulkan keresahan dan ketidakamanan di tengah masyarakat. Melonjaknya kasus dating violence ditengah remaja perlu diimbangi dengan tindak hukum yang tegas kepada pelaku sesuai KUHP nomor 1 tahun 2023 pasal 414, pasal 415, pasal 416, serta pasal 599 ayat 2 dan 4. Namun sayangnya, korban menemui banyak hambatan dalam upaya melaporkan pelaku. Hambatan yang sering ditemui korban antara lain, peraturan perundang-undangan yang belum cukup melindungi, cara kerja penegak hukum yang kurang responsif, sistem hukum pidana yang tidak menyatu dengan pemulihan korban, dan budaya menyalahkan korban sehingga menimbulkan rasa takut dan malu untuk melaporkan. Selain tindak secara hukum kepada pelaku dan pemberian perlindungan kepada korban, seharusnya juga ada upaya secara represif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diprioritaskan untuk remaja sehingga dapat menekan angka dating violence di Indonesia. PEMBAHASAN / ANALISIS Pemerintah telah mengupayakan cara menangani dan menanggulangi kasus kekerasan yang menimpa remaja khususnya perempuan. Namun upaya yang diberikan belum dapat memberikan rasa aman ditengah masyarakat, untuk itu penulis mengusulkan Aplikasi Rumah Remaja. Aplikasi ini menjadi terobosan baru untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami remaja, terutama untuk kasus 268
kekerasan fisik dan seksual sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut adalah penjabaran layanan aplikasi Rumah Remaja : 1. Edukasi Merupakan layanan edukasi dalam bentuk gambar maupun video yang 2. relevan dengan kehidupan dan permasalahan remaja. Konseling 3. Merupakan layanan konseling dengan psikolog yang diberikan secara layanan konseling bertujuan untuk gratis untuk remaja. Terciptanya meringankan permasalahan remaja. Report 24 Merupakan layanan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melaporkan bentuk kekerasan fisik, seksual dan mental. Layanan ini dapat diakses 24 jam dan memiliki penanganan yang tepat dan cepat. Melalui layanan ini, korban akan diarahkan untuk memproses tindakan secara hukum bagi pelaku. Kemudian, korban juga diarahkan untuk melakukan terapi pemulihan baik fisik maupun mental melalui layanan offline maupun online. Di sisi lain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif memiliki peran vital dalam upaya menekan angka dating violence pada remaja melalui kewenangan yang dimilikinya sesuai UUD 1945 Pasal 20A. Apabila saya menjadi anggota DPR saya akan menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut : 1. Fungsi Legislasi KUHP nomor 1 tahun 2023 pasal 414, pasal 415, pasal 416, serta pasal 599 ayat 2 dan 4 hanya menekankan tindak hukum pidana kepada pelaku kekerasan fisik dan seksual. DPR RI diharapkan membentuk undang-undang yang mengatur perlindungan hukum, penyembuhan, dan pemulihan korban agar kembali berdaya baik secara psikis maupun fisik. Sebagai implementasi undang-undang yang disahkan, saya bersama DPR akan meluncurkan terobosan baru melalui layanan aplikasi 'Rumah Remaja' melalui kerjasama dengan KemKominfo, KemenPPA dan Lembaga Komnas Perempuan. Fungsi Anggaran 2. 3. Saya akan mengajukan alokasi dana APBN sebagai anggaran untuk menurunkan angka dating violence pada remaja melalui layanan aplikasi 'Rumah Remaja'. Kemudian, juga memberikan persetujuan alokasi dana kepada Komnas Perempuan agar dapat meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan sehingga dapat menangani dan menyelesaikan kasus kekerasan secara efektif dan efisien. Fungsi Pengawasan 269
fungsi pengawasan sebagai anggota DPR, saya akan mengawasi penerapan dan pelaksanaan undang-undang yang resmi disahkan. Kemudian, melakukan pengawasan terhadap Kemkominfo, KemenPPA dan Lembaga Komnas Perempuan mengenai aplikasi 'Rumah Remaja' sehingga meminimalisasi kekurangan dari aplikasi. Selain itu, juga melakukan evaluasi secara berkala agar aplikasi selalu relevan dengan permasalahan yang dialami oleh remaja. Melalui KESIMPULAN / SARAN Permasalahan Dating Violence pada remaja telah diatur dalam. KUHP nomor 1 tahun 2023 pasal 414, pasal 415, pasal 416. serta pasal 599 ayat 2 tentang tindak hukum yang tegas pada pelaku. Namun KUHP ini belum memberikan perlindungan, penanganan dan pemulihan akibat tindak kekerasan kepada korban. Merupakan tugas baru bagi DPR RI untuk mengesahkan undang-undang yang mengatur perlindungan hukum, penyembuhan, dan pemulihan korban agar lebih berdaya baik secara psikis maupun fisik. Pada Implementasinya, DPR membuat terobosan baru melalui layanan aplikasi Rumah Remaja yang diharapkan dapat menekan kasus kekerasan fisik dan seksual. Aplikasi Rumah Remaja akan mengenalkan remaja kepada hukum. Terbentuknya generasi Indonesia yang taat aturan akan membentuk masyarakat yang aman. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Perempuan, K. (2021). Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19. Catatan Tahunan. KUHP nomor 1 tahun 2023 Firman Taufiqurrahman. (2023) Detik-detik pelajar SMK di Cianjur Tembak Pacar yang Hamil hingga Tewas, Mayat Korban Dibuang, Cianjur: Diakses pada tewas?page=all 19 Juli 2023 Ade Nasihudin Al Ansori (2020) Lebih dari 80 Persen Remaja Telah Berpacaran, Potensi Kekerasan Seksual pun Meningkat: Liputan 6. Diakses pada 19 Juli 2023 Anita Permata Dewi (2023) Komnas: Kekerasan pacarana dominasi kekerasan personal tahun 2022: Antara. Diakses pada 19 Juli 2023 270
Strategi Optimalisasi Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja Berbasis Aplikasi "Reakses" TRUBUS TRI SUSANTI Trenggalek, 8 November 2005 DAPIL JAWA TIMUR VII SMA NEGERI 1 PANGGUL LATAR BELAKANG Terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya dan dibuat bertanya-tanya "apakah diri kita berharga?". Kalimat pernyataan Najwa Shihab yang menggambarkan perasaan perempuan akan adanya ancaman kekerasan seksual. Di era globalisasi, remaja harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual didefinisikan oleh World Health Organization (WHO) sebagai seluruh bentuk tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh tindakan seksual atau lainnya yang mengarah pada seksualitas seseorang dengan paksaan tanpa memandang status hubungan dengan korban (WHO, 2021). Kekerasan seksual secara umum dibagi menjadi dua yaitu verbal (catcalling, ancaman, permintaan hubungan seksual, komentar verbal tentang seksual), dan non-verbal (pemerkosaan, pencabulan, menyentuh bagian seksual dan pelecehan seksual) (Dayaksini, 2006). Terjadinya kekerasan seksual pada remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor keluarga (remaja dengan perceraian orang tua, masalah ekonomi), faktor lingkungan (salah pergaulan, dorongan lingkungan) dan faktor individu (anak berkebutuhan khusus, terlalu polos dan mudah terpengaruh) (Faizah, 2022). Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan kekerasan seksual menjadi penyebab masalah tersebut belum dapat diatasi. Maka diperlukan perluasan informasi tentang kekerasan seksual sehingga dapat memberikan rasa 271
aman pada masyarakat maupun remaja untuk terhindar dari kekerasan seksual, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi: "Melindungi segenap bangsa Indonesia". PERMASALAHAN Kekerasan seksual selalu menjadi sorotan publik dengan meningkatnya kasus setiap tahun. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan kekerasan seksual merupakan jenis kasus kekerasan yang paling tinggi dengan 6.542 laporan yang terhitung dari 1 Januari 2023 sampai dengan 29 Juli 2023 (KemenPPPA, 2023). Gambar 1. Jenis Kekerasan Kekerasan seksual terjadi tanpa mengenal batasan usia salah satunya remaja sebagai populasi yang rentan mengalami kekerasan seksual. Data menunjukkan bentuk kekerasan seksual yang banyak terjadi adalah pencabulan dan pemerkosaan (Perempuan, 2001-2012). Apabila masalah tersebut tidak diatasi akan timbul kerugian yang lebih serius baik kerugian psikologis dengan timbulnya trauma mendalam, angka putus sekolah meningkat dan dampak sosial dengan pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di jalanan yang sepi pada malam hari, tetapi juga terjadi di tempat umum seperti mall, bahkan di lingkungan terdekat seperti rumah. Munculnya UU TPKS No. 12 Tahun 2022 dan didukung dengan RUU KUHP No. 1 Tahun 2023 tentang tindak 272
pidana pencabulan dan pemerkosaan menjadi pedoman untuk masyarakat mengetahui tentang peraturan perundang-undangan kekerasan seksual. Namun sayangnya, upaya mengatasi kasus tersebut masih belum optimal akibat sistem pelaporan yang belum terintegrasi, keengganan dari korban untuk melaporkan diri karena khawatir tidak terlindungi privasi, serta upaya perluasan informasi hukum yang terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi untuk menangani kekerasan seksual secara komprehensif yang dapat didukung dengan menggunakan teknologi informasi yaitu aplikasi "REAKSES" atau Remaja Anti Kekerasan Seksual. Gagasan ini difokuskan untuk mengenalkan hukum pada remaja sebagai agen anti kekerasan seksual di masa depan. PEMBAHASAN / ANALISIS Aplikasi "REAKSES" berpotensi untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual melalui upaya pencegahan dengan mengenalkan hukum pada remaja. Gagasan ini ditujukkan kepada seluruh remaja di Indonesia agar mereka bisa melindungi dirinya dan mencegah perilaku dari segala bentuk kekerasan seksual di masa depan. Aplikasi ini memiliki keunggulan dengan menghadirkan fitur informasi tentang kekerasan seksual yang meliputi definisi, penyebab, dampak, bentuk dan bahaya kekerasan seksual. Aplikasi juga akan memberikan informasi tentang peraturan hukum kekerasan seksual sehingga diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan dapat membentuk pribadi remaja anti kekerasan seksual. Sistem pelaporan yang ramah dan melindungi privasi juga dihadirkan pada aplikasi, sehingga diharapkan setiap remaja yang mengalami kekerasan seksual dapat melaporkan diri secara aman dan nyaman. Laporan ini juga akan membantu pemerintah dalam mengumpulkan data kekerasan seksual yang lebih update. Kasus-kasus kekerasan seksual akan dihadirkan sebagai media pembelajaran untuk menghindari terjadinya kasus serupa. Kemudian upaya pengenalan hukum ini dapat diperluas dengan membentuk jaringan komunitas melalui fitur grup diskusi antar remaja sebagai wadah berbagi informasi dan pengalaman. Gagasan dapat ditingkatkan melalui kolaborasi bersama UNICEF, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan KemenPPPA untuk mengembangkan gagasan secara tepat fungsi dan tepat guna. Pelaksanaan gagasan aplikasi REAKSES melibatkan peran penuh DPR sesuai dengan tiga fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 1. Fungsi Legislasi "Ing Ngarsa Sung Tuladha" 273
Dalam hal ini DPR bersama dengan komisi VIII dapat mengoptimalkan UU TPKS No. 12 Tahun 2022 dan RUU KUHP No. 1 Tahun 2023 yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS dan RUU KUHP ini sangat penting karena menjadi landasan utama dalam menanggulangi banyaknya kasus kekerasan seksual pada remaja. Pemberian sanksi secara tegas terhadap pelaku juga dapat membantu pengoptimalan kerja Undang- undang ini. Dengan aturan hukum yang optimal, akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum dan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Fungsi Anggaran 2. "Ing Madya Mangun Karsa" DPR memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana APBN yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi "REAKSES". Dengan aplikasi yang terancang baik, memuat informasi yang lengkap dan kredibel, serta tampilan yang menarik dapat meningkatkan pemahaman remaja tentang kekerasan seksual sehingga terwujudnya remaja Indonesia bersinar anti kekerasan seksual. Selain itu, dapat juga dikembangkan dengan penambahan fitur lain yang membantu korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan dan pemulihan psikologis secara mandiri sehingga membantu pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Fungsi Pengawasan 3. "Tut Wuri Handayani" DPR menjalankan fungsinya dengan melakukan pengawasan penuh terhadap kebijakan dan pelaksanaan program yang akan dibuat. DPR bersama komisi VIII dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam melakukan "REAKSES". Fungsi aplikasi dapat pengawasan dimaksimalkan dengan pembentukan kader anti kekerasan seksual di setiap daerah khususnya lingkungan sekolah/komunitas untuk mengedukasi remaja mengenai kekerasan seksual melalui penggunaan aplikasi "REAKSES". terhadap aplikasi KESIMPULAN/ SARAN Aplikasi "REAKSES" diharapkan dapat menjadi mitra kerja parlemen dalam mengurangi banyaknya kasus kekerasan seksual pada remaja. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang taat aturan dimulai dengan membekali informasi tentang hukum saat usia remaja. Remaja sebagai pemimpin masa depan perlu memiliki kesadaran penuh akan pentingnya memahami hukum. Sehingga dengan remaja kenal hukum dapat menjadi role model dalam aksi penolakan 274
kekerasan seksual di masa depan dan menciptakan masyarakat yang aman dan tentram. UNTUK AKU, KAMU DAN INDONESIAKU TERCINTA. REFERENSI Dayakisni, T. H. (2006). Psikologi Sosial. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Faizah, Q. A. (2022). Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis yang Dialami Korban. AL-ATHFAL : Jurnal Pendidikan Anak, 92-97. SIMFONI-PPA: KemenPPPA. Juli (2023, 29). Retrieved from Perempuan, K. (2001-2012). 15 Bentuk Kekerasan Seksual : Sebuah Pengenalan. Perempuan: Retrieved from Komnas WHO. (2021, March 9). Violence against women. Retrieved from Who int: sheets/detail/violence-against- 275
Remaja Kenal Hukum: Remaja Taat Aturan, Masyarakat Aman MUHAMMAD RIVALDI KA'BAH Bogor, 1 Agustus 2006 DAPIL JAWA TIMUR VIII MA UNGGULAN K.H. ABD. WAHAB HASBULLOH LATAR BELAKANG Era kemajuan teknologi dan informasi seperti saat ini, remaja salah satu kelompok yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Mereka berada dalam masa transisi yang krusial, di mana mereka mulai membangun identitas dan menghadapi berbagai tantangan baru. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam membentuk karakter dan perilaku remaja adalah pemahaman mereka tentang hukum dan aturan. Hukum merupakan pilar utama untuk memelihara ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Ketika remaja mengenal dan memahami hukum, mereka akan lebih cenderung menjadi individu yang mengikuti aturan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sikap taat aturan ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan pribadi remaja, tetapi juga membawa manfaat yang besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Nur (2019:19-20) Menyatakan hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam suatu negara. Tanpa adanya hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat maka akan menyebabkan ketidakteraturan dalam suatu negara. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dari sini dapat kita pahami bahwa Indonesia adalah Negara yang menganut konsep Negara Hukum dengan menggunakan prinsip "the rule of law, not of man". (Peer Counselling) Maka sejatinya hukum - lah yang seharusnya menjadi Panglima dalam dinamika kehidupan guna mengatur seluruh objek yang ada di dalam negeri ini, adanya konsep rechstaat ini mewajibkan seluruh warga negara untuk mengenal dan mematuhi hukum yang berlaku, tidak terkecuali remaja. 276
Menyadari bahwa remaja adalah generasi penerus bangsa, sudah selayaknya untuk mendidik mereka tentang pentingnya menaati aturan dan memahami akibat dari pelanggaran hukum. Hanya dengan begitu kita dapat bersama-sama mewujudkan masyarakat yang aman, beradab, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, tentunya dibutuhkan persiapan yang matang sejak dini. PERMASALAHAN Dilansir dari Agnes Gracia Haryanto merupakan salah satu remaja yang terlibat kasus pidana. Karena perbuatanya dalam penganiayaan David Ozora bersama Mario Dandy, Agnes terjerat pasal 355 ayat (1) ke - 1 KUHP dan divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh hakim. Perannya dalam kasus ini adalah sebagai provokator, dalang penganiaan dalam kasus ini. Kasus Agnes menunjukkan bahwa banyak remaja di era sekarang ini yang tidak mengenal hukum. Mereka juga memandang rendah dan tidak mengikuti aturan yang ada, sehingga terjadi ketidaknyamanan masyarakat dalam kasus ini. Tentunya hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah agar remaja di Indonesia selalu memiliki pemikiran dan gagasan yang baik, sehingga dapat menjadi calon pemimpin di masa depan. Seorang remaja tidak dapat melakukan hal yang beresiko tersebut apabila telah mendapat bimbingan dan nasehat dari suatu instansi atau organisasi yang terkait dengan perlindungan anak, serta memberikan sosialisasi tentang keadaan darurat yang diberikan untuk mendapatkan pengakuan secara hukum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini undang-undang yang ada dan lembaga atau organisasi yang ada belum mampu memberikan pemahaman hukum yang baik kepada remaja.. PEMBAHASAN / ANALISIS Untuk mencegah kasus serupa terulang kembali dan memberikan solusi terhadap kasus Agnes dan kasus serupa lainnya, saya sebagai calon legislatif DPR apa akan membentuk tugasnya?KORJAKUM akan memberikan sosialisasi dengan konsep konseling sebaya atau peer-provided Counseling tentang urgensi mengenali hukum. Konseling teman sebaya dianggap penting karena berdasarkan analisis, sebagian besar remaja sering membicarakan masalah mereka dengan teman sebaya dibandingkan dengan orang tua, konselor atau guru di sekolah. Saya juga tidak lupa bekerja sama dengan DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) serta satgas PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan anak ) serta kemenkopolhukam Republik Indonesia. KORJAKUM (Komunitas Remaja Melek Hukum) 277
1. Saya juga akan mengimplementasikan 3 fungsi DPR: Fungsi Legislasi Dengan kewenangan saya sebagai seorang Badan Eksekutif yang memiliki fungsi legislasi, saya akan merevisi Pasal 71A UU. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan menambahkan KORJAKUM supaya diatur dalam undang - undang dan bisa membantu memberikan bimbingan nilai - nilai sosial dan agama. Remaja yang tergabung dalam KORJAKUM ini nantinya akan menerapkan konsep peer counselling untuk mensosialisasikan dan memperkenalkan tentang hukum kepada teman sebayanya. Sehingga nantinya jelas bagaimana penerapannya dan seperti apa, sehingga bisa mengurangi tindak pidana di negeri ini. Fungsi Anggaran remaja akan mengenal hukum lebih 2. Saya akan memberikan persetujuan terhadap APBN yang dialokasikan untuk program - program yang akan digiatkan oleh KORJAKUM. Seperti sosialisasi melalui daring (dalam jaringan) yang bisa dilaksanakan dalam bentuk Webinar ataupun luring (luar jaringan) yang dapat dilaksanakan melalui Seminar. Dan untuk mencetak konselor - konselor berkompeten dalam menjalankan program KORJAKUM, saya akan berkoordinasi dengan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) untuk mengadakan serta pelatihan bagi para anggota KORJAKUM. Fungsi Pengawasan 3. Terkait fungsi pengawasan, saya akan melakukan pengawasan terhadap berjalannya KORJAKUM agar dapat berjalan dengan semestinya dan diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman yang baik tentang hukum kepada remaja sehingga mereka mampu untuk melek akan hukum dan mentaati peraturan yang berlaku sehingga masyarakat pun dapat hidup secara aman dan nyaman. Peran DPR Juga tidak bisa lepas untuk terus mengawasi konselor - konselor yang sudah bekerja sama dengan ABKIN supaya benar - benar bisa menjadi komunitas yang mampu menanggulangi tindak pidana pada remaja. KESIMPULAN / SARAN Dengan munculnya kasus Agnes Gracia, masyarakat Indonesia mungkin mengetahui bahwa ada dan mungkin banyak remaja yang tidak memahami hukum, berperilaku buruk, atau bahkan melakukan tindak pidana. Semoga dengan adanya KORJAKUM dapat membantu sosialisasi dan konseling teman sebayanya dan sangat berharap para remaja di negeri ini dapat menjadi remaja yang melek 278
hukum, dapat berpikir kritis untuk memahami peraturan yang ada dan menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Ayang, Clarissa. 14 Mei 2023. Kontroversi Agnes Gracia : Bisakah Anak di Bawah Umur Memberikan Konsen Seksual? Diakses 10 Juli 2023. Isnantiana, Nur. 2019. HUKUM DAN SISTEM HUKUM SEBAGAI PILAR NEGARA. Jurnal hukum ekonomi syariah.vol.2, (1). 19:35. Nurhidayat, Despian. Remaja Perlu Bimbingan Agar tidak Lakukan Tindak Negatif Diakses 23 Juli 2023. Suwarjo. Konseling Teman Sebaya (Peer Counselling) Untuk Mengembangkan Resiliensi Diakses 25 Juli 2023 Undang Undang Dasar Tahun 1945 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Remaja 279
Remaja Kenal Hukum: Bersama Parlemen Beraksi Dan Bersinergi! Matikan Alarm Kriminalitas Remaja Melalui Langkah Jitu Komisi Nasional Pemberdayaan Remaja Kenal Hukum (Komnas PRKH) Republik Indonesia SEPTIA NAZWA ROSHITA HAFIZ Bojonegoro, 26 September 2005 DAPIL JAWA TIMUR IX SMA NEGERI 1 BOJONEGORO LATAR BELAKANG "Remaja merupakan pisau tajam yang dimiliki suatu bangsa karena di tangan remajalah nasib bangsa digenggam." Fase remaja sering dikenal sebagai masa transisi dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Pada fase ini, seorang remaja diberkahi gejolak emosi yang beragam, selain itu pada fase ini pula remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang dunia luar. Tidak jarang, ketika rasa ingin tahu seorang remaja sudah terpenuhi, maka akan diaktualisasikan ke dalam dirinya. Oleh karena itu, yang menjadi urgensitas saat ini adalah ketika seorang remaja mengaktualisasikan hal negatif, contohnya kenakalan remaja. Akhir-akhir ini kenakalan remaja sering berujung pada tindakan kriminal, yang secara yuridis formal telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti tindakan mengonsumsi narkoba, pelecehan atau kekerasan seksual hingga tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Bahkan masyarakat luas dapat menyaksikan betapa agresifnya remaja zaman sekarang. PERMASALAHAN Dilansir dari berita Kompas TV, pada bulan Maret 2023 terjadi insiden di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menewaskan seorang remaja berusia 16 tahun. Korban dengan inisial AS dengan sengaja dilukai tanpa sebab menggunakan senjata tajam oleh tiga pelaku yang diduga masih seorang pelajar. Beralih di Cikarang Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, bulan Juni lalu terjadi tawuran pelajar 280
antara SMK Taruna Bakti dengan SMK Negeri 1 Cikarang yang menewaskan satu orang pelajar. Dalam kasus ini Kapolsek Cikarang Selatan menetapkan tiga orang pelaku yang dijerat sejumlah pasal dan menetapkan hukuman penjara selama 12 tahun. Selain kedua berita tersebut, masih banyak kasus kriminalitas remaja yang hampir membunyikan alarm di setiap harinya. Berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) periode 2016 sampai 2022 tercatat 2883 kasus kenakalan anak dan/atau remaja yang berhadapan dengan meja hijau. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tentunya, hal ini menjadi fenomena yang tidak boleh disepelekan, pasalnya jika terus-menerus diabaikan dikhawatirkan mampu menggerogoti identitas diri generasi muda bangsa Indonesia. Selain itu, fenomena ini berpotensi menjadi penghambat dalam mencapai target Indonesia Emas 2045. PEMBAHASAN / ANALISIS Dalam hal ini DPR selaku wakil rakyat harus melakukan peninjauan terhadap kepentingan dan aspirasi berbagai kalangan masyarakat. Sebab, permasalahan kriminalitas remaja akan menjadi sangat krusial jika terus diabaikan. Oleh karena itu, penulis sebagai calon legislatif parlemen remaja terpanggil untuk memberikan beberapa saran terhadap permasalahan kriminalitas remaja tersebut dengan memaksimalkan tiga fungsi DPR RI. Sebagaimana bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) yang berbunyi "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.'' 1. Fungsi Legislasi Melalui fungsi legislasi penulis menempatkan diri sebagai anggota legislatif, akan membuat Rancangan Undang-Undang Pilar Remaja yang memiliki konsepsi hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Di Dalam RUU Pilar Remaja ini berisi berbagai aturan dan program untuk membentuk karakter remaja yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, kapasitas, aktualisasi diri, cita-cita, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan dan yang paling utama mengatur tentang pelanggaran hukum remaja. Di dalam bab pelanggaran hukum remaja berisi tentang peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan pada pencegahan, penetapan standar, penanganan permasalahan, penetapan efek jera serta bimbingan pasca. Selain itu dalam upaya mewujudkan remaja kenal hukum akan diatur di dalam bab pemberdayaan, yang berupa program kegiatan remaja dalam aspek hukum, ideologi, politik dan sosial budaya sehingga remaja dapat memahami, membentengi diri serta menyikapi berbagai perkembangan 281
atau bahkan perubahan globalisasi. Sehingga berbagai kenakalan atau bahkan kriminalitas remaja dapat dicegah dan diatasi. Selain upaya tersebut, bersama komisi III dan komisi X DPR, penulis akan membentuk Komisi Nasional Pemberdayaan Remaja Kenal Hukum (KOMNAS PRKH) Republik Indonesia yang dinaungi oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dengan tujuan dibentuknya badan ini adalah sebagai tindak lanjut dari Rancangan Undang-Undang Pilar Remaja agar seluruh peraturan perundang-undangannya dapat diaktualisasikan sebagaimana mestinya. Tidak hanya itu, dalam menjalankan tugas-tugasnya Komnas PRKH akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah hingga Desa, untuk dibentuk Komisi yang sama di lingkup yang lebih kecil agar lebih efisien dalam melakukan monitoring terhadap setiap individu remaja yang ada di Indonesia. Fungsi Anggaran 2. DPR dapat mengalokasikan dana APBN kepada Komisi Nasional Pemberdayaan Remaja Kenal Hukum (KOMNAS PRKH) yang nantinya akan dimanfaatkan untuk menjalankan undang-undang dan berbagai program yang telah direncanakan. DPR juga dapat mengeluarkan surat keputusan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah hingga Pemerintahan Desa untuk mengalokasikan dana APBD kepada Komnas PRKH di tingkat daerah. 3. Langkah selanjutnya dana APBN juga dapat dialokasikan untuk mendukung program Duta Pelajar Sadar Hukum, yang nantinya melalui para duta tersebut diharapkan dapat mampu terjun langsung dikalangan remaja dan mampu memotivasi kalangan remaja mengenai betapa pentingnya mengenal hukum bagi mereka. Fungsi Pengawasan DPR wajib melakukan pengawasan terhadap jalannya perancangan Undang-Undang Pilar Remaja, mengawasi pengalokasian dana APBN dan APBD serta mengawasi kinerja Komisi Nasional Pemberdayaan Remaja Kenal Hukum baik yang ada ditingkat pusat maupun daerah. Dengan harapan besar, semua berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. KESIMPULAN / SARAN Permasalahan ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan fungsi parlemen. Apabila dikaji lebih dalam, hal ini tidak akan bisa diselesaikan dengan payung hukum dan undang-undang saja. Akan tetapi untuk mewujudkan cita-cita tersebut 282
diperlukan adanya kerja sama antara Pemerintah, Dewan Parlemen, Komnas PRKH, dan kalangan remaja itu sendiri. Untuk itu, peran remaja sangat diperlukan sebagai tokoh utama dalam menyukseskan langkah ini. Antusias kalangan remaja juga sangat diharapkan. Dengan demikian, mari wujudkan remaja kenal hukum, bersama parlemen beraksi dan bersinergi! Matikan alarm kriminalitas remaja. "Jika bukan remaja yang ikut berkontribusi, lalu siapa yang akan mematikan alarm kriminalitas (remaja) yang terus berbunyi?" REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA indonesia.html 283
Training For Trainers (TFT) Wujudkan Dekolonialisasi Melalui Demokratisasi, Bukan hanya Sebagai Fantasi Pemudi Negeri AISHA AZZAHRA Sidoarjo, 21 Agustus 2005 DAPIL JAWA TIMUR X SMA Negeri 1 Driyorejo LATAR BELAKANG Alih fungsi peran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah melalui rancangan kodifikasi selama kurang lebih 104 tahun lamanya, akhirnya resmi disahkan. Produk UU KUHP karya lokal didasarkan pada peradaban nilai demokrasi Indonesia guna menyemai kekokohan supremasi hukum yang komprehensif dan sesuai lini kehidupan masyarakat Indonesia pasca-kolonial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Puan Maharani, selaku Ketua DPR RI periode 2019-2024 "Penetapan RUU KUHP menjadi Undang-Undang merupakan langkah besar Bangsa Indonesia dalam melakukan reformasi hukum pidana dalam kerangka negara hukum yang demokratis." Namun, pernyataan tersebut belum mampu dibuktikan karena masih banyak yang tidak mengindahkan kehadiran UU KUHP sebagai terobosan efektif dalam upaya pengukuhan negara hukum demokratis dengan paradigma modern yang bersifat universal, khususnya pada pasal 218 dan 219 mengenai penghinaan kepala negara karena dianggap menganut prinsip anti-demokrasi. Padahal menurut situs BPIP RI menyebutkan, bahwa kebebasan berpendapat termasuk menyampaikan kritik di muka umum terhadap pemerintah ialah pilar penting dari demokrasi. PERMASALAHAN Dikutip dari situs dewanpers, adanya UU KUHP pasal 218 dan 219 mengenai penghinaan kepala negara berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengecam kemerdekaan pers, yang berarti mengancam kebebasan masyarakat dalam beropini. Keterbatasan akses informasi yang didapatkan masyarakat, tentu akan membatasi masyarakat dalam menyampaikan kritik yang ditujukan kepada pemerintah di muka umum. Bagaimana jika kritik yang disampaikan bertujuan untuk mencegah terjadinya over kekuasaan di kursi pemerintahan? 284
Mari meninjau permasalahan serupa yang dekat dengan peran remaja saat ini. Sebagai generasi melek teknologi, remaja merupakan pengguna terbesar ruang opini publik di ranah digital yang menginginkan kebebasan penuh sebagai penggunanya, termasuk kebebasan penyampaian kritik terhadap kinerja pemerintah. Tak sedikit dari remaja yang beranggapan bahwa pengesahan UU KUHP baru merupakan pembuka jalan sistem rekolonialisasi. Para remaja khawatir, pemberlakuan pasal 218 dan 219 UU KUHP dapat menjadi alasan pemerintah tutup telinga atas suara rakyat, padahal menurut pemerintah terdapat perbedaan esensi kritik dan penghinaan. Namun dalam hal ini, pemerintah dan DPR dinilai kurang dalam melakukan sosialisasi UU secara masif mengenai isi dari UU KUHP, khususnya mengenai perbedaan batasan antara kritik dan penghinaan pada pasal 218 dan 219. Hal ini dikarenakan di dalam pasal 218 dan 219 tidak dijelaskan secara rinci mengenai esensi penghinaan seperti apa yang dapat digolongkan pada tindak pidana dan batasan kritik yang diperbolehkan. remaja beranggapan bahwa Indonesia sangat membutuhkan sistem pemerintahan egaliter. Kurangnya pemahaman wakil rakyat mengenai pentingnya kesesuaian antara keinginan masyarakat dengan produk UU KUHP baru, disebabkan karena terbatasnya akses ruang diskusi publik guna menyampaikan aspirasi, opini, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat yang bersifat diskursif tanpa rekayasa dan tekanan dari berbagai arah. Hal ini berbanding lurus dengan sikap masyarakat yang cenderung berani dan kritis dalam menyampaikan kritik di ranah digital guna mengontrol kinerja pemerintah. Sebagian besar masyarakat Indonesia, terkhususnya para PEMBAHASAN / ANALISIS Berdasarkan permasalahan di atas, UU KUHP masih sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari lembaga legislatif sebagai penyambung lidah rakyat di pemerintahan, khususnya pada masa transisi UU selama tiga tahun ke depan. Maka dari itu, DPR dapat mengoptimalkan ketiga fungsinya untuk menangani berbagai permasalahan di atas sesuai pasal 20A UUD 1945, yakni sebagai berikut: 4. Fungsi Legislasi Pada fungsi ini, DPR dapat merevisi UU KUHP pasal 218 dan 219 terkait penghinaan kepala negara dengan menambahkan keterangan element of crimes yang dimaksud dari definisi penghinaan guna meminimalisir terjadinya salah tafsir dan pemberlakuan pasal karet. DPR juga dapat memaksimalkan haknya melakukan sosialisasi UU secara menyeluruh dengan mengusulkan kepada Kominfo mengenai penerbitan soft file modul UU KUHP agar mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Modul UU 285
ini juga berisikan seluruh QnA saat sosialisasi UU KUHP berlangsung, baik sosialisasi secara luring maupun daring guna mengedukasi masyarakat mengenai pemberlakuan UU KUHP. Pendistribusian soft file modul UU KUHP akan dilakukan langsung oleh remaja berkualitas di tiap daerah melalui Training For Trainers (TFT). Program TFT ini diikuti oleh remaja terpilih di setiap kabupaten/kota melalui seleksi daring oleh dinas pendidikan setempat atau seleksi luring melalui kegiatan Kumham Goes to Campus, nantinya program TFT ini akan menjadi ruang diskusi remaja dan fasilitator ahli hukum pidana yang bersifat diskursif dalam memaksimalkan isi dan fungsi UU KUHP. Dengan penerapan program secara berkala, yakni setelah tiga bulan para peserta akan menjadi fasilitator peserta terpilih berikutnya, diharapkan dapat menciptakan siklus positif bagi pembentukan karakter remaja Indonesia yang taat hukum, bijak dalam mengkritik, dan berani bersuara demi kepentingan bersama. Fungsi Anggaran 5. 6. Pada fungsi anggaran, komisi IV DPR dapat mengusulkan RAPBN guna menunjang program TFT secara maksimal dalam membantu penguatan sosialisasi hukum pidana bagi remaja dan pembentukan karakter remaja bijak kritik. Komisi IV DPR juga harus mengutamakan pengesahan RAPBN terkait sosialisasi UU KUHP. Fungsi Pengawasan Pada fungsi pengawasan, komisi IV DPR harus bekerja sama dengan keefektifan modul UU KUHP, Kemenhumham guna mengawasi keberlangsungan UU KUHP, dan sosialisasi UU KUHP, seperti pada program TFT dan Kumham Goes to Campus. Komisi IV DPR juga harus bekerja sama dengan BAKN guna melakukan pengawasan atas APBN yang telah dianggarkan pada program TFT dan Kumham Goes to Campus, serta kepentingan terkait sosialisasi dan pelaksanaan UU KUHP lainnya, sesuai UU No.2 Tahun 2018. Komisi I DPR juga harus memaksimalkan rapat dengar pendapat bersama stake holders terkait guna membahas masukan masyarakat mengenai pemberlakuan dan kesesuaian UU KUHP dengan prinsip negara hukum berdemokrasi. KESIMPULAN / SARAN Dalam misi mewujudkan mandat sila terakhir Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kepuasan rakyat merupakan pondasi terciptanya, terlebih karena Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip demokrasi. Kedudukan Undang-Undang sebagai aturan fundamental sangat berpengaruh pada kehidupan bernegara. Oleh karena itu, peran legislator dan UU 286
mengenai hukum pidana atas persetujuan multi pihak sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, remaja harus menjadi salah satu tokoh penting dalam pembuatan UU, seperti turut serta pada program TFT guna menjadi pionir remaja kenal hukum yang taat aturan dan berpotensi membentuk ruang aman dalam kehidupan bermasyarakat. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Aul. (2023, April Rabu). Sosialisasi UU KUHP. (Adb, Penyunt.) Kumham Goes to dari Campus jawab-bersama 2023. Dipetik Juli Selasa, 2023, Dewanpers, S. (Penyunt.). (2022, Desember Rabu). UU KUHP dan Demokrasi. UU KUHP Mengancam Kemerdekaan Pers dan Demokrasi. Dipetik Juli Rabu, 2023, dari asi.pdf Hairi, P. J. (2022, November Rabu). Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan dari Dipetik . Juli Minggu, 2023, Hairi, P. J. (2022, November Rabu). Pasal Penghinaan Kepala Negara. Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden, 165. Dipetik Juli Selasa, 2023, dari Indonesia, P. (2023, Januari Senin). UU KUHP No. 1 Tahun 2023. UU KUHP No. 1 from Tahun hun%202023.pdf 2023. Retrieved Juli Minggu, 2023, Indonesia, P. (t.thn.). UU KUHP Lama. UU KUHP No.1 Tahun 1946. Dipetik Juli Minggu, 2023, dari Pujianti, S. (2023, Januari Selasa). Pasal Penghinaan terhadap Pemerintah UU KUHP. (N. R, Penyunt.) Mempertanyakan Pasal Penghinaan terhadap Pemerintah, dari hal. 3. Dipetik Juli Senin, 2023, Pureklolon, D. T. (2018). Nasionalisme Supremasi Perpolitikan Negara. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Kompas Gramedia. Dipetik Juli Minggu, 2023 Pusdatin. (2021, Februari Senin). Kebebasan Berpendapat Adalah Jalan Untuk Mengukur Jalannya Sistem Demokrasi di Indonesia. (Nurrochman, Ed.) 287
Meneguhkan Kebebasan Berpendapat dalam Bingkai Demokrasi Pancasila. Retrieved from Minggu, Juli 2023, Ramadhan, F. (2018). Konsep Negara Hukum Indonesia. Konsep Negara Hukum dari Juli Indonesia. Dipetik Minggu, 2023, 288
"Krisis Iklim: Sebuah Panggilan Aksi Remaja Sadar Hukum Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Masyarakat" NUR AISYAH APPRILIA PUTRI Bulukumba, 23 April /2007 DAPIL JAWA TIMUR XI SMAN 1 SUMENEP LATAR BELAKANG Jakarta diprediksi tenggelam pada tahun 2050 (Huda, 2022). Sebagai ibukota Indonesia, Jakarta menghadapi tantangan besar dalam menghadapi krisis iklim. Hasil penelitian dari ITB dan Dinas SDA Jakarta pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa sekitar 18-20% wilayah Jakarta kini berada di bawah ancaman permukaan laut. Angka tersebut dipastikan akan terus bertambah seiring waktu hal ini karena laut dapat mengancam masyarakat disekitarnya. kenaikan permukaan air Masyarakat harus menelan dampak kerugian ekonomi akibat lahan yang tenggelam dan rusak, kemiskinan sebab hilangnya mata pencaharian masyarakat di wilayah pesisir, dan hingga migrasi paksa yang berakibat memicu konflik sosial. Tidak hanya mengancam kehidupan melainkan juga menggoyahkan stabilitas serta mengancam keamanan masyarakat. Keadaan tentunya menunjukkan terampasnya hak asasi manusia. Remaja sebagai generasi selanjutnya harus menanggung beban berat akibat kegagalan penanganan krisis iklim saat ini. Besarnya populasi generasi muda yang sadar akan eksistensi hukum dalam menangani krisis iklim menjadi krusial, sehingga diperlukan aksi ambisius dan segera dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. ini PERMASALAHAN "Krisis iklim itu hoax!, buktinya sekarang bumi baik-baik aja" "Krisis iklim cuman permasalahan lingkungan, ga penting!" Pernah mendengar kalimat-kalimat seperti ini? tak sedikit dari remaja menganggap krisis iklim bukanlah permasalahan yang besar. Banyak dari remaja 289
yang menganggap permasalahan lingkungan sebelah mata bahkan mereka melakukan aksi yang berdampak pada peningkatan polusi salah satunya adalah aksi balap liar yang semakin memperparah kondisi krisis iklim, padahal jika kita mengetahui fakta bahwa sekitar 90% bencana yang dialami di Indonesia pada tahun 2022 diantaranya adalah bencana hidrometeorologi, fakta tersebut menjadi bukti bahwa krisis iklim sudah semakin nyata. Krisis iklim di Indonesia telah melahirkan berbagai permasalahan yang melanggar hak asasi manusia (HAM). Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi masyarakat sebab perubahan iklim dapat menimbulkan bencana alam besar seperti banjir, kekeringan, kerusakan ekosistem, naiknya permukaan air laut yang mengancam jiwa manusia. Sebagai wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, setidaknya ada tiga bentuk kehilangan yang kemungkinan besar akan dihadapi Indonesia Pertama, kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan yang lingkungan yang memburuk karena banyaknya bencana, rusaknya infrastruktur dan terganggunya pembelajaran. Kedua, kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang sehat karena bencana yang timbul menghasilkan wabah penyakit. Ketiga kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang aman tak dapat dipungkiri kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat terjadi saat pengungsian sebagai korban bencana dampak dari krisis iklim. layak sebab kondisi Sayangnya berbagai persoalan tersebut belum tuntas tertangani, hal ini ditunjukkan oleh pemerintah yang masih tidak sejalan dalam menanggapi hal ini dibuktikan dengan kurangnya penegakan hukum salah satunya ialah RUU masyarakat adat yang didalamnya berisi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hutan adat yang masih ditunda pembahasannya selama dua dekade sedangkan pemerintah lebih memilih untuk mengesahkan UU Cipta Kerja yang mempermudah perusahan untuk berinvestasi di berbagai wilayah termasuk wilayah hutan adat yang menjadi tumpuan hidup masyarakat adat, padahal sudah diketahui bahwa kita perlu melindungi hutan dan dengan pembentukan RUU masyarakat adat tentunya dapat mendukung kelestarian hutan sebab masyarakat adat lah yang melindungi hutan Indonesia. Keadaan-keadaan yang memperparah krisis iklim, mengingatkan kita bahwa pemerintah belum secara maksimal melaksanakan tugas dan kewajibannya. Remaja juga belum peduli akan pentingnya kesadaran dan pengetahuan terhadap dampak krisis iklim atas kesejahteraan masyarakat. Bahkan beberapa kebijakan pemerintah terhadap lingkungan yang masih tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Melihat bahwa krisis iklim adalah krisis kehidupan maka kita memerlukan kesadaran dan kepedulian dalam menyelamatkan ibu bumi dari kondisi yang bisa saja semakin memprihatinkan. 290
PEMBAHASAN / ANALISIS Untuk menghadapi kenyataan dampak perubahan iklim yang berakibat terhadap hak asasi manusia di Indonesia, maka penulis mengajak remaja untuk turut serta dalam berperan sebagai 2P yaitu Pelapor dan Pelopor aksi lingkungan dengan mengadvokasikan pentingnya negara kita memiliki kebijakan hukum yang konsisten, komprehensif, dan sesuai prinsip hak asasi manusia dalam menghadapi krisis iklim, supaya pemerintah dapat memperbaiki kondisi hukum di Indonesia dimana banyaknya masyarakat yang terluka oleh hukum sehingga hal ini menjadi rapor merah bagi pemerintah. Maka dari itu upaya yang dapat dilakukan DPR sebagai representasi masyarakat sebagai legislator dalam 3 fungsinya yang dapat dioptimalkan dalam memastikan DPR untuk hukum yang adil, diantaranya : 1. 2. 3. Fungsi Legislasi : Dalam fungsi legislasi, DPR harus segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang sesuai pada aspirasi publik dan masyarakat adat serta merancang UU khusus keadilan iklim sehingga aksi lingkungan Indonesia bisa bergerak konsisten, komprehensif dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia sebab gagalnya UU Nomor 16 tahun 2016 menghasilkan aksi nyata pada mitigasi dan adaptasi krisis iklim. Dan juga merevisi UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 83 yang mengatur vonis pelaku penebangan secara liar yang dimana seharusnya memperberat hukuman vonis pelaku, Sebab tindakannya yang berdampak besar pada kelangsungan hidup masyarakat adat. DPR juga dapat Mencabut semua kebijakan pemerintah yang merusak lingkungan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Pasal 9 dan 15 yang mengatur terkait ekspor pasir laut, jika merujuk ke klaim pemerintah, PP 26/2023 diterbitkan untuk pemulihan lingkungan dan keberlanjutan namun secara tidak langsung, peraturan tersebut mengancam punahnya kehidupan bawah laut, dan juga merugikan nasib manusia. Fungsi Anggaran : Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPR dapat menyetujui alokasi anggaran pemerintah dalam upaya Adaptasi dan Mitigasi krisis iklim Fungsi Pengawasan : Melalui fungsi pengawasan, DPR sebagai wakil rakyat yang berkewajiban memprioritaskan kepentingan rakyat maka DPR harus melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan UU Keadilan Iklim yang sudah disahkan serta kebijakan hukum yang berhubungan dengan lingkungan apakah sudah tepat dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. 291
KESIMPULAN / SARAN Krisis iklim merupakan krisis kemanusiaan, dalang bukan sembarang, ini merupakan dalang yang bisa mengancam nyawa masyarakat, sudah tak dapat dipungkiri bahwa krisis iklim membawa kita pada kondisi yang serius yang menuntut remaja untuk beraksi dalam mengadvokasikan krusialnya eksistensi kebijakan hukum dalam krisis iklim sebab pelestarian lingkungan tidak bisa berjalan tanpa kebijakan politik dan hukum yang memadai. Mari untuk bergerak, berbicara, dan beraksi sekarang! sebab tidak ada yang terlalu kecil untuk berkontribusi. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA lautan: hentikan sebelum "Ekspor pasir menjadi ancaman kehidupan di laut menjadi kenyataan", kehancuran keanekaragaman hayati bawah diakses pada 17 Juli 2023 pukul 19.00. "Sahkan , Masyarakat diakses pada 17 Juli 2023 pukul 19.10. RUU Adat", Budiyanto, Y. 2023. "Krisis Iklim yang Mengancam Keberlangsungan Hidup Manusia", diakses pada 19 Juli 2023 pukul 20.00 Huda, L. 2020. "Jakarta Terancam Tenggelam pada 2050 Akibat Eksploitasi Air Tanah", diakses pada 17 Juli 2023 pukul 15.30 Usaid, Ddi, Eei, & CCS. (n.d.). USAID Indonesia Climate Change Fact Sheet. 292
SUMU: Pemuda Berani Berpendapat Sesuai Aturan Hukum Untuk Masyarakat Yang Aman EUGENE IRWANTO WILLIM Pontianak, 6 Agustus 2006 DAPIL KALIMANTAN BARAT I SMA KATOLIK SANTU PETRUS eugene.2021082@smapetrus.net Latar Belakang "Hak atas kebebasan berbicara bukan hanya syarat yang diperlukan untuk pembentukan opini publik dalam proses demokrasi, tetapi juga merupakan prasyarat untuk pembentukan identitas individu dan kolektif dalam masyarakat yang dibedakan menurut garis sosial, budaya, dan agama." (Habermas, 1962) Berdasarkan definisi Jurgen Habermas di atas, dapat dipahami bahwa kebebasan berpendapat merupakan prasyarat pembentukan identitas demokrasi masyarakat di Indonesia, dalam rangka mewujudkan 4 tujuan negara Indonesia. Proses pembentukan demokrasi di Indonesia tersebut mencatat bahwa kaum muda sangat berperan besar, khususnya dalam kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat bukan juga hal yang dapat dibatasi namun perlu untuk diregulasi dengan Indonesia dapat jelas terbuka sehingga setiap rakyat menyuarakan apa yang mereka rasakan dan suara tersebut harus didengar sehingga menciptakan sebuah sistem komunikasi dua arah antara pemerintah dengan rakyat. Sistem komunikasi dua arah ini memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik yang memberikan keamanan masyarakat. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa tujuan negara, khususnya menciptakan masyarakat yang aman, dapat dibentuk oleh kebebasan berpendapat kaum muda yang visioner. Permasalahan Akan tetapi, kebebasan berpendapat menghadapi masalah. Menurut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2009 293
hingga 2020, ancaman atau kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat hampir selalu lebih tinggi daripada ancaman atau kekerasan oleh masyarakat. Meski trennya menurun, angka indeks itu masih berada di atas 50 persen. Baru-baru ini, SAFEnet mencatat bahwa kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat semakin marak terjadi. Pada rentang waktu Januari - Maret 2023 sudah ada 30 kasus kriminalisasi dengan korban 49 orang. Korban yang terlapor rata-rata berasal dari kalangan konsumen, aktivis, mahasiswa, dan narasumber berita. Akan tetapi, rata-rata pelapor adalah pihak yang mewakili institusi, pejabat publik, dan perusahaan sehingga ini rawan menjadi instrumen untuk mengkriminalisasi masyarakat tak berdaya. Selain data di atas, terjadi beberapa kasus hukum yang aktual dan populer di masyarakat tentang kebebasan berpendapat. Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Atau kasus lainnya, Bima Yudho Saputro dilaporkan oleh Gindha Ansori Wayka ke Polda Lampung karena dianggap melakukan pencemaran nama baik Gubernur Lampung. Di samping itu, akhir tahun 2022 menjadi waktu yang kelam karena pengesahan RUU KUHP. RUU ini sebelumnya sempat menjadi perbincangan masyarakat karena isi undang-undangnya banyak mengandung pasal karet yang dikhawatirkan akan mengancam kebebasan berpendapat rakyat. Beberapa pasal yang bermasalah di masyarakat adalah Pasal 218; Pasal 310; Pasal 240; dan Pasal 353 Ayat 1. Beberapa pasal ini memiliki esensi permasalahan yang sama, yaitu mengenai batasan kritik dan penghinaan. Dalam kebebasan berpendapat, setiap orang memiliki hak untuk berbicara mengenai apapun. Pemerintah juga tidak membuat pendefinisian secara jelas bahwa suatu ucapan dapat bernilai hinaan dan ucapan lainnya tidak bernilai hinaan. Yang dapat memutuskan suatu ucapan bernilai hinaan adalah manusia sendiri dan parameter tersebut sangatlah subjektif sehingga tidak dapat diterapkan ke seluruh masyarakat. Pembahasan Lantas, bagaimana cara pemuda tetap berani bebas berpendapat sehingga tercipta masyarakat yang aman? Semua orang, termasuk remaja, memiliki hak kebebasan berpendapat. Namun, tentu kebebasan yang terlalu ekstrim juga tidak baik. Karena, ketika semua orang dapat berbicara dengan sebebas-bebasnya, akan tercipta ruang publik yang bising. Namun, tidak berarti apa-apa bagi kemajuan kebijakan publik. Maka, perlu adanya kebebasan berpendapat yang sesuai dengan hukum yang ada (KUHP) 294
sehingga rakyat termasuk remaja bisa menyuarakan pendapat mereka dan juga masyarakat akan tetap aman. Untuk itu, sebuah alternatif solusi harus diciptakan, yaitu Program SUMU (SUarakan eksistensiMU) untuk meregulasi kebebasan berpendapat. Pada program ini, setiap orang, dari berbagai kalangan, dapat berbicara dan menyuarakan apa yang mereka rasakan sehingga suara-suara minoritas tidak akan terbatasi dengan legislator dari daerah mereka. Program ini dapat terintegrasi dalam 3 fungsi DPR: 1. Fungsi Legislasi Dengan selalu mendengar suara-suara dari setiap daerah Indonesia yang sangat beragam, DPR dapat mengetahui secara riil apa yang sedang dirasakan oleh penduduk dari setiap daerah dan secara garis besar mengetahui permasalahan yang dimiliki. Setelah itu, mereka akan membuat aturan dan kebijakan sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Dengan begini, perspektif yang didapat lebih luas dengan mempertimbangkan banyak pemangku kepentingan, termasuk suara-suara minoritas dalam setiap pembuatan aturan. Oleh sebab itu, aturan tidak selalu menguntungkan beberapa pihak masyarakat saja, namun seluruh masyarakat. Dan aturan yang dibuat berdasar pada kepentingan untuk keamanan dalam masyarakat. Fungsi Anggaran 2. Anggaran yang dimiliki difungsikan dengan membangun sebuah tempat di setiap kota. Sebuah tempat sebagai ruang publik bagi rakyat untuk berkeluh kesah, menyampaikan kritik ataupun melakukan diskusi secara langsung dengan anggota DPR. Dalam setiap diskusi, mereka tidak akan dibatasi. Siapapun boleh berbicara, dengan kesempatan yang sama dan syarat yang dipegang adalah siapapun yang bisa memberikan argumen paling baik maka dialah yang akan memenangkan diskusi tersebut. kemudian legislator wajib mempertimbangkan argumen tersebut sebagai aspirasi untuk perubahan. Semua orang terjamin untuk menyuarakan apapun yang mereka rasakan. Dana yang dimiliki harus dapat disalurkan ke setiap daerah dengan baik sehingga suara-suara minoritas yang tidak terdengar dalam media arus utama dapat menjadi pelopor perubahan dalam masyarakat. Fungsi Pengawasan 3. DPR harus melaksanakan pengawasan terhadap jalannya aturan- aturan (seperti KUHP) dan kebijakan yang ada di masyarakat, mereka harus melihat bagaimana setelah beberapa bulan penerapan aturan baru. Apakah masalah yang ada sudah terselesaikan atau tidak? Polemik-polemik dalam masyarakat harus dipantau dan diselesaikan dengan baik agar masyarakat 295
tidak membangkang dan tetap menaati peraturan yang ditetapkan. Diperlukan juga kerjasama dan pengawasan terhadap aparat yang akan tegas untuk menegakkan aturan ketika ada yang tidak mematuhi. Walaupun, perlu juga bahwa ada batasan sehingga aparat tidak dapat diperhatikan menyalahgunakan kekuasaannya secara berlebihan di masyarakat. Kesimpulan Kebebasan berpendapat adalah fondasi demokrasi. Tanpa kebebasan berpendapat maka demokrasi akan menjadi totaliter dan rakyat akan hidup dalam kungkungan diktator. KUHP yang membahas dasar perbuatan pidana di masyarakat harus menjamin kebebasan berpendapat dalam masyarakat, penindasan terhadap kebebasan berpendapat hanya akan membawa resistensi dan kekacauan dalam masyarakat. Tujuan kebebasan berpendapat adalah untuk mendengarkan kebutuhan rakyat dan menampung beragamnya suara rakyat namun kebebasan yang terlalu bebas hanya menciptakan ruang publik yang bising, maka dibentuklah SUMU (SUarakan eksistensiMU) yang meregulasi bagaimana caranya rakyat berpendapat dengan baik untuk memastikan tiap-tiap suara dalam negara diperhitungkan. Remaja dapat hadir dalam ruang publik ini untuk berkomunikasi dengan pemerintah mengenai masalah sosial dan akan membentuk masyarakat yang taat aturan dan aman. Daftar Pustaka Habermas, Jurgen. 1962. In The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of Bourgeois Society. essay, The lMIT Press. Habermas, Jürgen. 1981. The Theory of Communicative Action. Polity Press. Muhajir, Anton (ed.) 2023. Laporan Triwulan Pemantauan Hak-hak Digital di Indonesia Periode: Januari-Maret 2023. Denpasar: Southeast Asia Freedom for Expression Network (SAFEnet) 3 April 2023. Haris Azhar Dan Fatiah Didakwa Lakukan pencemaran Nama Baik Luhut. Diakses pada 28 Juli 2023, dari luhut (8 Mei 2023) 25 Tahun Pasca Reformasi, Kebebasan Berpendapat di Indonesia Belum Terjamin. Diakses pada 28 Juli 2023, dari 17 April 2023. Gindha Ansori, Pengacara Gubernur Lampung yang Laporkan Bima ke Polda. Diakses pada 28 Juli 2023, dari 296
ansori
pengacara
gubernur
lampung
laporkan
bima
polda 297
Pentingnya Edukasi Berkendara Pada Remaja ZAHRA ZAHIRA Ketapang, 24 Desember 2006 KALIMANTAN BARAT I MAN 1 KETAPANG LATAR BELAKANG Remaja adalah masa dimana anak-anak mengalami perubahan fisik, emosional, mental, dan sosial yang signifikan di masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Remaja menghadapi tantangan mengembangkan identitas diri dalam menjalin hubungan sosial. Karena sedang dimasa transisi tak heran bahwa remaja lebih menuruti egonya daripada keselamatan dirinya. Saat ini kecelakaan lalu lintas banyak terjadi salah satu penyebabnya adalah balap liar yang disebabkan oleh remaja. Balap liar adalah aktivitas sekumpulan remaja melakukan aksi kebut- kebutan dalam berkendara. Dampak negatif balap liar adalah dapat merugikan banyak orang seperti, mengganggu kelancaran jalan raya, mengganggu ketentraman masyarakat dengan kebisingan kendaraan yang dimodif, orang tua khawatir terhadap anaknya dan dapat merugikan mereka, dapat memicu tawuran antar geng kendaraan, melanggar norma, menyumbang angka kecelakaan lalu lintas, yang lebih parahnya lagi dapat terjadi kehilangan nyawa baik untuk pelaku balap liar ataupun oknum- oknum yang juga bisa membahayakan keselamatan pengendara yang sedang melintas di kawasan balap liar tersebut. Di sinilah peranan orang tua, tenaga pendidik, pemerintah, kepolisian sangat penting dan diperlukan agar remaja tidak terlibat aksi balap liar. Dengan selalu memberikan pendidikan berkendara, mengarahkan remaja tentang dampak negatif balap liar agar bisa menyayangi dan menghargai diri sendiri. ikut menonton serta 298
PERMASALAHAN Remaja mudah terpengaruh karena mereka sedang mencari identitas, ingin diterima sosial, mengalami ketidakstabilan mental dan emosional, serta kurang bijaksana menentukan pilihan. Remaja cenderung mencoba berbagai hal-hal baru dan terbuka terhadap pengaruh dari teman-teman sebaya mereka. Pengaruh lingkungan dan teman sebaya sangat penting bagi remaja karena mereka sedang menjalani periode transisi menuju kematangan sosial dan emosional. Lingkungan dan teman sebaya dapat memberikan contoh perilaku, nilai-nilai dan pandangan dunia yang dapat mempengaruhi cara remaja berpikir, bertindak maupun dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk memilih lingkungan dan teman sebaya yang positif dan mendukung agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dilansir dari pada Minggu 23 Oktober 2022 sebanyak 75 orang remaja bersama 53 unit sepeda motor diamankan Polres Ketapang pada Sabtu (23/10/2022) malam. Puluhan remaja tersebut terpaksa digelandang polisi karena kasus balap liar di jalan Merdeka. Penertiban balap liar dilakukan oleh tim gabungan Satuan Reskrim, Satuan Lantas dan Satuan Samapta Polres Ketapang. Berdasarkan info yang penulis dapatkan langsung dari Satlantas kabupaten Ketapang provinsi Kalimantan Barat menyatakan data tilang selama tahun 2023 bulan Januari sampai dengan Juli adalah 11 tilang yang rata-rata usia pelanggar balap liar adalah usia remaja sekolah 15 - 18 tahun. PEMBAHASAN / ANALISIS Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) tepatnya Pasal 115 angka b UU No. 22 Tahun 2009 LLAJ menyatakan "pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain" Apabila melanggar dapat dikenakan pidana yang ditekankan dalam Pasal 297 UU 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)". Terlepas dari itu pelaku balap liar adalah remaja di bawah umur yang belum memiliki SIM yang berarti belum boleh berkendara sebelum usia legalnya yaitu pada saat 17 tahun. Perkara ini pun bisa dikenakan pasal 281 UU LLAJ, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). 299
Dari sekian banyak kasus, kita harus menyadari bahwa menaati aturan dan hukum sangat penting. Terlebihnya untuk tidak menutup diri dan menganggap remeh hukum yang telah berlaku untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai wakil rakyat, untuk dapat memaksimalkan fungsinya menciptakan perlindungan ketertiban berkendara dan berkurangnya angka kecelakaan juga kematian yang disebabkan oleh balap liar pada remaja, jika saya menjadi legislator yang saya lakukan adalah: 1. Fungsi legislasi a. b. Saya akan menguatkan kembali Pasal 281 UU LLAJ bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp1 juta Serta UU LLAJ Pasal 115 pengemudi kendaraan bermotor dilarang: a). mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau b). berbalapan dengann motor lain. Untuk menyadarkan kembali setiap orangtua agar tidak mengajari dan mengizinkan anak mereka berkendara sebelum memiliki SIM. sekaligus upaya menegaskan hukum pada remaja menuju penciptaan budaya hukum yang kuat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menghormati hukum dan peraturan. Hal ini juga membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Sebagai legislator saya akan bekerja sama dengan pihak POLRI dalam proses pembuatan pemutakhiran undang-undang terkait penegakan hukum dan keamanan. Sehingga pihak POLRI dapat memberikan masukan pengalaman mereka untuk membantu legislator memahami isu-isu terkait keamanan dan penegakan hukum yang perlu diatur dalam undang-undang. 2. Fungsi Anggaran saya akan mengalokasikan dana APBN secara khusus untuk membuat program berjudul (4R) yaitu Remaja cerdas, Remaja mengenal hukum, Remaja Patuhi liar dengan kegiatan sosialisasi edukasi aturan, Remaja stop balap berkendara di setiap sekolah di seluruh Indonesia, mengadakan event perlombaan tentang patuhi hukum lalu lintas dan berkendara, webinar, iklan layanan masyarakat tentang dampak negatif balap liar, sebagai sarana edukasi pada masyarakat terutama remaja akan pentingnya memahami hukum dan mematuhi peraturan berkendara serta rutinnya melaksanakan razia balap liar. Fungsi Pengawasan Bersama dengan POLRI dan Tenaga Pendidik, 3. 300
DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya, maka dari itu dengan bekerjasama dengan POLRI saya akan mengawasi dan meninjau langsung bagaimanaa penerapan pelaksanaan UU, pengalokasian APBN , jalannya program kerja agar penggunaan anggaran berjalan baik secara tepat sesuai rancangan awal serta dapat dipertanggungjawabkan. KESIMPULAN / SARAN Peran parlemen sangat penting dalam penegasan hukum, mengatasi minimnya kesadaran diri tentang bahanyanya balap liar. Kolaborasi antara Pemerintah, Badan Parlemen, Polri, Tenaga pendidik akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya Orang tua dan para remaja. Dengan menegaskan hukum undang-undang balap liar pada remaja, kita berharap dapat menciptakan kesadaran akan bahaya balap liar, mengurangi angka kecelakaan/kematian akibat balap liar, menghindari praktik tersebut, dan memberikan edukasi yang lebih baik tentang keselamatan berlalu lintas kepada para remaja. Agar terwujudnya "Remaja Kenal Hukum: Taat Aturan, Masyarakat Aman " REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Balap Liar, 75 Remaja Diamankan Polres Ketapang (2022). Diakses pada 23 Juli 2023 dari polres.html Republik Indonesia.2009. Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. DPRRI. Jakarta Satlantas Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. 2023. Tentang Balap Liar 2023. Kepolisian Republik Indonesia. Ketapang 301
Pornografi Awal Mula Kerusakan Moral Anak Bangsa: Indonesia Darurat Kasus Kekerasan Seksual! FADILA ALIMAH ASRARUDDIN Pontianak, 27 Febuari 2005 DAPIL KALIMANTAN BARAT I MAN 2 PONTIANAK LATAR BELAKANG Kemajuan teknologi bagaikan dua sisi mata uang. Disatu sisi membawa dampak positif, dan disisi lain membawa dampak negatif. Termasuk juga diantaranya media sosial. Tidak diragukan lagi kekuatan media sosial menjadi piranti utama kaum remaja dalam bersosialisasi. "Buah" dari kemajuan teknologi memudahkan generasi milenial sampai generasi zenobia dalam mencari informasi dan berkespresi. Kebanyakan dari generasi tersebut menghabiskan waktu mereka dengan berselancar di internet. Pengguna internet di Indonesia pada awal 2022 ini dilaporkan mencapai 210 juta jiwa. Dari jumlah ini, mayoritas pengguna mengakses internet lewat ponsel mereka untuk membuka media sosial.Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJJI) dalam laporannya bertajuk "Profil Internet Indonesia 2022" dengan presentase pengguna terbanyak rentan umur remaja yakni 13-18 tahun dengan presentase 99,16%. Teknologi yang diharapkan dapat memberdayakan para anak muda untuk lebih maju, sayangnya tak tercerminkan dalam menciptakan dunia yang implementasinya. Faktanya banyak generasi sebelumnya yang menyayangkan penurunan moral kaum remaja yang cenderung bersikap permisif, seperti bermesraan di depan umum, mabuk-mabukkan dan tak acuh atau masa bodoh terhadap lingkungan sosial. Hal tersebut membuat minimnya sumbangsih mereka bagi masyarakat semakin meningkatnya permasalahan sosial yang melibatkan remaja sebagai aktor utama pun membuat masyarakat resah, salah satunya maraknya kasus kekerasan seksual. 302
Kasus kekerasan seksual kerap terjadi di negeri ini. Menurut KemenPPPA sepanjang Januari hingga 28 Mei 2023 telah terjadi 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal. Dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan remaja menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus disusul kasus kekerasan fisik. PERMASALAHAN Kasus kekerasan seksual tentunya menimbulkan dampak negatif bagi korban, sulit bagi mereka untuk sembuh dari luka fisik maupun psikis yang ditimbulkan terutama. Kasus kekerasan seksual tak jarang pula berakhir merengut nyawa korban dan menimbulkan trauma bagi keluarga atau masyarakat sekitar. Kasus yang terjadi di bumi pertiwi seorang gadis asal Bengkulu berusia 14 tahun Bernama Yuyun dicabuli oleh 14 pemuda, 2 diantara pelaku merupakan kakak tingkat sang gadis di sekolah. ia dicabuli berkali-kali dan diduga menerima perilaku asusila melihat kondisi korban yang ditemukan dalam keadaan mengenaskan oleh masyarakat sekitar setelah dilaporkan menghilang. Lantas mengapa perilaku amoral ini dapat terjadi di kalangan remaja?. Seorang anak hingga remaja cenderung memiliki pola pikir berdasarkan apa yang dikonsumsinya. Masuk akal apabila pornografi merupakan pemicu utama maraknya kasus kekerasan seksual mengingat mudahnya akses berselancar di dunia maya sehingga mudah bagi kaum remaja, yang belum dapat memilah tontonannya, mengkosumsi hal-hal tak senonoh lewat gawai. PEMBAHASAN / ANALISIS Dapat disimpulkan konsumsi pornografi merupakan akar meledaknya kasus kekerasan seksual pada remaja. Dalam banyaknya kasus pemerkosaan pelaku diduga kecanduan pornografi. Hal itu ditegaskan oleh ahli Neuropsikologi Saraf, Ihsan Gumilaf. Selain itu, pemerhati anak Retno Istyarti pun menyampaikan fenomena pelaku kekerasan belakangan ini berasal dari anak dibawah umur akibat kecanduan pornografi. Hal ini terungkap dari data yang dirilis Indonesia Baik.id 299.602 pada 2014. Internet Protocol Indonesia memuat konten pornografi anak melalui media sosial. lingkungan sekitar dan pemerintah untuk menuntun mereka agar berperilaku terpuji sebagaimana ideologi Pancasila. Seumpama para remaja sadar akan hukum dan edukasi seks rasanya kasus kekerasan seksual akan minim terjadi. Undang- undang telah mengatur mengenai kekerasan seksual disebutkan dalam UU No 12 Tahun 2022 terkait pencegahan segala bentuk pidana kekerasan seksual, pemulihan korban hingga pemenuhan hak korban salah satunya pemberian dana restitusi. Selain itu Para remaja membutuhkan uluran tangan 303
DPR juga telah mengesahkan UU TPKS pada 13 April 2022 dengan tujuan menjadi payung hukum pencegahan dan penanganan kekerasan seksual . Remaja patut paham akan hukum mengenai kekerasan seksual di negara tempat ia berpijak. karena hal ini dapat melindungi dirinya dan orang sekitar. Remaja akan berani untuk melawan, melapor pada aparat hukum, dan tidak berstigma negatif terhadap korban kekerasan seksual. Hal-hal tersebut merupakan upaya yang dapat berdampak besar dalam menggeser darurat kekerasan seksual di negeri ini. Berkenaan dengan kasus pelecehan dan atau kekerasan seksual, DPR mempunyai wewenang berupaya menciptakan solusi preventif maupun reprsesif dalam pencegahan kekerasan seksual dan konsumsi ataupun pengunggahan konten pornografi bagi remaja. Dengan tetap memperhatikan 3 fungsi DPR. Fungsi legislasi DPR diharapkan segera mengimplementasi UU TPKS karena walau sudah disahkan, para korban kekerasan seksual belum dapat bergantung pada regulasi tersebut. Aparat hukum kerap merespon kasus kekerasan seksual tanpa paradigma perlindungan korban. Pada UU TPKS juga tidak mencakup kebijakan untuk kekerasan seksual yang terjadi secara online contoh saja Cyber grooming, revenge Porn, eksploitasi tubuh seseorang lewat Artificial Intelegent (AI), dan lainnya. Padahal kasus tersebut banyak terjadi dan jauh lebih berbahaya karena jejak digital sulit dihilangkan dan dapat tersebar ke penjuru dunia dengan begitu mudahnya. Oleh sebab itu diharapkan pihak DPR segera merevisi UU TPKS agar mencakup kekerasan seksual secara online. Beralih ke fungsi anggaran DPR dapat bekerjasama dengan Kominfo. Dengan mengalokasikan dana APBN untuk pembelian alat mesin sensor konten pornografi dan menghapus konten pornografi laporan korban revenge porn ke Kominfo via sosial media. Serta pihak Kominfo harus lebih berupaya dalam memfilterisasi aplikasi dan website yang mengarah pada pornografi. Melalui fungsi pengawasan, DPR dapat berupaya membentuk badan pengawasan antikekerasan di sekolah, bekerja sama dengan KPAI dan Kemendikbud. Program ini berbentuk komunitas yang bernama ATTACT TRES! (Aksi Tanggas Anti Kekerasan Seksual) yang melibatkan pemuda dan tenaga pendidik di sekolah seluruh Indonesia untuk melakukan sosialisasi remaja produktif dan sex education. Tersedia pula bimbingan konseling bagi seluruh siswa dan program terapi lewat permainan edukatif seperti ular tangga edukasi untuk mendistraksi siswa dari kecanduan hal-hal negatif. Komunitas ini juga diharapkan menjadi tangan pemerintah untuk mengawasi pergaulan siwa disekolah. 304
KESIMPULAN/ SARAN Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan DPR memiliki peran dalam pembuatan regulasi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan program yang ditawarkan, pihak pemerintah turut perlu menggaet berbagai pihak salah satunya para remaja untuk turut berpartisipasi memberi aksi bagi negeri. Program Attack Tres! merupakan modern Solution for Modern problem yaitu sebuah inovasi untuk menciptakan remaja sadar hukum dan peduli akan kekerasan seksual. Dengan peduli hukum, remaja dapat berbuat aksi positif dalam menciptakan lingkungan taat aturan dan mencapai masyarakat yang aman. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Audrey. 7 Mei 2016. Psikolog: Kasus Seperti Yuyun Terjadi karena Kecanduan [25/7/2023] Media Indonesia. 4 Juni 2023. 4.280 kasus kekerasan seksual terjadi di Indonesia sepanjang 2023, melalui: 0Indonesia%20Sepanjang%202023,- 09.645%20kasus [20/7/2023] Reanata Swasty. 24 Januari 2023. Pemerhati Anak Sebut Konten Pornografi Picu Seksual, melalui: Pelaku Makin Mudanya pelaku-kekerasan-seksual [ 23/7/2023] Usia Kekerasan Yuliardi Hardjo. 4 Mei 2016. Kronologi Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG di Bengkulu, [ 23/7/2023] Siti Nur Aeni. 14 April 2022. 10 Poin UU TPKS yang Penting Untuk Diketahui, melalui: [ 19/7/2023] Tim Redaksi.2022. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2022, melalui: 2022.pdf [26/7/2023] 305
Fatimatuz Zahra. 2022. UU TPKS Berlaku, Mengapa Korban Kekerasan Seksual Belum Juga Aman?, [27/7/2023] 306
Galaksi (Generasi Tolak Korupsi): Strategi Pemberantasan Korupsi Dari Remaja Kepada Remaja INTAN MUSTIKA Sanggau, 23 Oktober 2007 DAPIL KALIMANTAN BARAT II SMA NEGERI 2 SANGGAU LATAR BELAKANG Pengenalan dan pengedukasian hukum kepada remaja menjadi hal genting sekaligus penting. Remaja pada rentang usia 8-23 tahun menjadi tokoh paling dominan di Indonesia sejumlah 75,49 juta jiwa atau setara 27,94% dari total penduduk Indonesia. Remaja saat ini menjadi investasi besar negara menuju impian Indonesia mencapai generasi emas 2045. Berdasarkan besarnya jumlah tersebut, pemahaman hukum menjadi hal penting untuk mengisi ruang kesadaran hukum dalam diri remaja. Kesadaran hukum ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan (Wignjoesoebroto, 2002). Indonesia saat ini belum mencapai kesempurnaan kesadaran hukum, terlihat dari perilaku masyarakatnya dalam menyepelekan dan tidak segan melanggar hukum yang ditetapkan. Akibat lemah dan kurangnya pengenalan hukum pada remaja, kehidupan masyarakat akan menjadi tidak tenteram, seperti yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia saat ini dengan maraknya kasus pencurian, pembunuhan, penipuan, dan tak terkecuali korupsi. Asian Development Bank (ADB) menyampaikan, korupsi ialah kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Tindak Pidana Korupsi telah diatur pada Pasal 603-606 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 603 KUHP khususnya menjelaskan koruptor minimal dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan maksimal 20 tahun, hal ini berlaku 307
sejak disahkannya RKUHP terkait pada 6 Desember 2022. Namun, hukum-hukum terkait yang mengatur mengenai korupsi saja tidak cukup, menimbang pada jumlah kasus korupsi yang semakin meningkat, lebih dari itu pendidikan antikorupsi sedari dini penting untuk diperkuat. PERMASALAHAN Pada tanggal 9 Juli 2023, penulis melakukan penelitian kuantitatif dengan remaja sebagai penjawab dominan. Survei tersebut berjudul "Tingkat Kepedulian dan Pemahaman Remaja Terkait Perilaku Korupsi" yang penulis sebarkan kepada 40 responden dari daerah berbeda di Indonesia melalui google formulir. Survei ini dilakukan untuk mengetahui keadaan terkait edukasi korupsi pada lingkungan sekitar remaja di Indonesia. Gambar 1. Hasil Survey Mengenai Tingkat Kepedulian dan Pemahaman Remaja Terkait Perilaku Korupsi (Juli, 2023) Hasil survei dapat dilihat pada Gambar 1 yang menunjukkan 82,5% dari keseluruhan responden menyatakan edukasi mengenai korupsi di lingkungan sekitarnya belum memadai. Situasi ini gawat mengingat jumlah remaja Indonesia yang dominan dan apabila edukasi antikorupsi tak mengimbangi dikhawatirkan kualitas penerus bangsa di masa mendatang akan mengalami penurunan. 308
PEMBAHASAN / ANALISIS GALAKSI (Generasi Tolak Korupsi) merupakan program yang dirancang sebagai solusi bagi Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran hukum bagi remaja. GALAKSI merupakan wadah pengenalan edukasi antikorupsi yang beranggotakan remaja Indonesia yang terbentuk dari tiap kecamatan. Para remaja ini menjadi agen utama dalam pembekalan edukasi antikorupsi kepada sesama remaja di lingkungan tempat tinggal mereka. Lebih lanjut, GALAKSI menyediakan aplikasi sebagai media penghubung antar remaja di Indonesia dari Sabang hingga Merauke dan aplikasi ini dapat diakses secara gratis. Aplikasi GALAKSI menyediakan layanan untuk bertukar pendapat terkait kasus korupsi yang berlangsung dan dinamakan BICARA (Bincang Bersama) yang akan menghadirkan beragam narasumber kompeten sebagai pembicara dalam berbagi ilmu dan pandangan demi mencapai generasi Indonesia yang antikorupsi. Selanjutnya, melalui aplikasi ini masyarakat dapat memantau perkembangan kasus korupsi yang sedang dan sudah menjalani proses hukum sebagai pembelajaran kasus lapangan. GALAKSI juga menjadi tempat agar masyarakat dapat angkat suara melaporkan pihak yang didapati melakukan korupsi dengan syarat menyertakan bukti valid dan yang akan ditanggapi oleh pihak berwenang secara lebih lanjut. GALAKSI akan menjadi sumbangsih besar bagi Indonesia yang dinaungi oleh DPR-RI, KEMKOMINFO, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Gambar 2. Rancangan Logo Program dan Tampilan Aplikasi GALAKSI 309
DPR-RI dapat berperan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia melalui fungsi yang dimilikinya, seperti yang tercantum pada UUD NRI 1945 pada pasal 20A ayat (1) yang menyatakan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 1) Fungsi Legislasi dengan Kemendikbudristek dalam memperbaharui kurikulum dan modul pendidikan yang berlaku dengan mengutamakan pendidikan antikorupsi serta karakter anak dan menyisipkan program GALAKSI di dalamnya. Selain itu, penulis akan menambahkan UU terkait keberlangsungan aplikasi dan program GALAKSI agar diakui secara sah di mata hukum, serta memiliki ketentuan jelas dalam pengelolaannya, sehingga remaja yang tergabung di dalamnya dapat merasa aman dan terjamin keanggotaannya. Fungsi anggaran Penulis sebagai legislator akan bekerjasama 2) DPR berwenang dalam mengesahkan pengajuan APBN. Penulis akan menyetujui RAPBN dalam pengalokasikannya untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi GALAKSI agar dapat menjadi ruang nyata bagi remaja dalam pengenalan hukum menuju generasi antikorupsi. Kemudian, penulis akan bekerja sama bersama KEMKOMINFO sebagai mitra kerja untuk menyelenggarakan edukasi antikorupsi kepada remaja dalam bentuk seminar, kampanye, serta sosialisasi dari sekolah ke sekolah maupun melalui media daring yang difasilitasi aplikasi GALAKSI. Fungsi pengawasan 3) Penulis akan mengawasi pemberlakuan kurikulum dan modul yang telah dievaluasi dan direvisi. Penulis juga akan memantau pemberlakukan UU aplikasi dan program GALAKSI dengan memastikan UU yang diberlakukan mencapai tujuan sesungguhnya. Kemudian, penulis akan memperhatikan pengalokasian APBN secara berkala yang disalurkan melalui KEMKOMINFO dalam melakukan serangkaian kegiatan yang ditujukan pada pengenalan edukasi antikorupsi terhadap remaja. KESIMPULAN / SARAN Korupsi menjadi kejahatan berstatus mendesak yang harus ditindaklanjuti dengan cepat keberadaannya sebelum negara dan generasi mendatang Indonesia semakin terancam. Menumbuhkan kesadaran hukum dalam diri remaja melalui pendidikan antikorupsi dengan program-aplikasi GALAKSI menjadi solusi tepat untuk memulihkan situasi korupsi yang menjamur di Indonesia saat ini. Melalui tiga fungsi utama DPR-RI, anggota legislator dapat memaksimalkan pelayanannya dengan berkolaborasi bersama pihak terkait. Dengan begitu remaja bisa 310
sepenuhnya memperoleh pengenalan hukum terkhususnya perilaku korupsi sebagai investasi bagi negara dan diri mereka sendiri di masa mendatang. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Usia Muda Dominasi Penduduk Indonesia. Diakses 10 Juli 2023, dari indonesia IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA SADAR HUKUM DI DESA PATEAN dari Diakses KECAMATAN BATUAN. 10 Juli 2023, Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi. Diakses 10 Juli 2023, dari 2023, Gerakan Antikorupsi | ICW. Diakses 10 Juli Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor | ICW. Diakses 13 Juli 2023, dari Pasal 603-606 KUHP Tentang Tindak Pidana Korupsi. Diakses 13 Juli 2023, dari Luthfida Khairunnisa, Hinggil Permana. (2022) Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pelayanan Publik di Indonesia. Diakses 14 Juli 2023, dari =%23p%3DffwLt1qyWHQJ Anom Wahyu Asmorojati. (2017) Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Diakses 14 Juli 2023, 9&u=%23p%3DpNQ8FcDZiQkJ Badan Akuntabilitas Keuangan Negara - DPR RI. Diakses 14 Juli 2023, dari Keuangan-Negara 1 Indonesiabaik. (2021). Usia Muda Dominasi Penduduk Indonesia. Indonesiabaik . 1Sugiarti, Y., & Andyanto, H. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA SADAR HUKUM DI DESA PATEAN KECAMATAN BATUAN. JURNAL JENDELA HUKUM , 87. Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023, Februari 15). Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi. Pusat Edukasi Antikorupsi . dari 311
Amanku untuk Amanmu: Memaksimalkan Upaya Preventif untuk Menekan Angka Narkoba Pada Remaja Demi Terwujudnya Masyarakat yang Aman OKTAVERA WILANDA Nanga Pinoh, 12 Oktober 2007 DAPIL Kalimantan Barat II SMA NEGERI 1 NANGA PINOH LATAR BELAKANG Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mencoba hal baru. Tak jarang untuk mencari jati dirinya sendiri, seorang remaja menyimpang dari hukum yang ada. Hal ini tentu berpotensi memengaruhi seorang remaja dalam mengambil keputusan sehingga rentan untuk melakukan hal-hal beresiko seperti menggunakan narkoba. Berdasarkan data dari kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir. Banyak hal yang menyebabkan remaja mengonsumsi narkoba yaitu keinginan untuk mencoba, pengaruh lingkungan, dan ingin tampil beda sehingga menjadikan narkoba sebagai life-style (gaya hidup). Hal ini tentu sangat merugikan karena berdampak langsung pada kesehatan, kehidupan sosial dan ekonomi para penggunanya. Narkoba tidak hanya digunakan oleh orang dewasa, tapi juga dikonsumsi oleh para remaja. Padahal remaja adalah fondasi pembangunan bangsa. Jika hal ini terus terjadi dalam keadaan yang lama, maka kualitas remaja Indonesia akan menurun. Bayangkan apa yang akan terjadi pada Indonesia apabila memiliki generasi milenial yang rusak? 312
PERMASALAHAN Narkoba sudah menjadi barang trendi di kalangan remaja. Mengapa? Karena sebagian remaja beranggapan bahwa dengan mengonsumsi narkoba mereka akan terlihat lebih keren dan dari remaja lain. Sifat remaja yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan nilai norma dan juga sistem hukum yang berlaku menjadi salah satu penyebab meningkatnya konsumsi narkoba di kalangan remaja. Sumber: BNN Setiap tahun, kasus penanganan narkoba terus meningkat sehingga masyarakat khawatir karena bisa memicu tindakan kriminal oleh remaja. Seperti kasus kriminal begal²⁰ dan juga pembunuhan yang meresahkan masyarakat. Menurut diskominfo, setiap tahun, ada sekitar 3,5 juta orang meninggal akibat narkoba. Dan berdasarkan data kepolisian RI, ada sekitar 726 kasus kecelakaan kendaraan bermotor akibat pengaruh miras dan narkoba. Di Indonesia, penggunaan narkoba ditindak dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Dalam kasus ini, pelaku adalah remaja sehingga sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan pasal 112 313
dan 127. Sedangkan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, penanganan pidananya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Akan tetapi, meskipun sudah ada hukum yang berlaku, kasus penggunaan narkoba dikalangan remaja masih marak terjadi. Setelah disurvei, ditemukan bahwa masih banyak kendala dari BNN untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi, antara lain: a. Kendala untuk mengharmonisasikan berbagai instansi yang bersinergi dengan BNN. Keterbatasan dana dalam upaya pelaksanaan penanggulangan yang minim dan fasilitas laboratorium yang kurang memadai. Kendala dalam sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Melalui hal ini perlu disimpulkan bahwa dibutuhkan solusi untuk mengatasi b. c. d. permasalahan yang ada. Lantas bagaimana cara menanggulangi kasus ini? PEMBAHASAN / ANALISIS Untuk mewujudkan masyarakat yang aman tanpa ancaman narkoba, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Mulai dari instansi pemerintahan, lembaga hukum hingga masyarakat. Sebenarnya, upaya pencegahan narkoba sudah banyak dilakukan namun masih belum maksimal. Untuk membantu memaksimalkan hal tersebut, perlu ada dukungan dari DPR untuk bisa membantu remaja dalam memberantas penggunaan narkoba. Sebagai remaja peduli hukum, kita bisa bekerjasama dengan DPR untuk membantu mewujudkan Generasi Sadar Narkoba melalui beberapa fungsi DPR. 1. Fungsi Legislasi
Terkait fungsi legislasi, DPR dapat: (BNN) untuk Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional merancang undang-undang yang mengatur tentang pidana narkoba khusus remaja. Menyusun dan membahas RUU terkait Undang-undang yang melarang
keras peredaran dan penggunaan gelap narkoba. mengonsolidasikan implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana Narkotika. Untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba, undang-undang tersebut dapat dibuat lebih eksplisit, spesifik dan memiliki wewenang penuh untuk 314
memberikan sanksi tindak pidananya lebih berat supaya memberikan rasa segan dan jera bagi pelakunya. 2. Fungsi Anggaran • Melalui fungsi anggaran, DPR memiliki fungsi untuk: • Memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-undang tentang APBN dalam memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. • Memberi persetujuan anggaran untuk memblok pengedaran narkoba
di masyarakat. Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk memberi anggaran dalam pemeriksaan kesehatan dan rehabilitasi gratis untuk pecandu narkoba. Meningkatkan pajak atas narkoba. Fungsi Pengawasan Terkait fungsi ini, DPR akan Meningkatkan pajak atas narkoba. Fungsi Pengawasan Terkait fungsi ini, DPR akan Melakukan pengawasan terhadap anggaran yang sudah diajukan oleh BNN. Setelah mengeluarkan Undang-undang, DPR segera memantau kinerja lembaga hukum agar upaya tersebut bisa termaksimalkan. Bekerjasama dengan lembaga sipil pemerintahan untuk mengawasi perdagangan dan persebaran narkoba.
PERAN REMAJA Tentu dengan semua upaya pemerintah, harus ada campur tangan remaja didalamnya. Sebagai seorang remaja, tentu perlu kesadaran masing-masing untuk tahu betapa merugikannya narkoba bagi diri sendiri. Remaja dapat berkontribusi dengan kegiatan-kegiatan positif seperti mengikuti ekstrakulikuler Pusat Informasi Konseling Remaja yang ada di sekolah. Dengan cara ini, remaja bisa berpartisipasi dalam sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya dan dampak narkoba. KESIMPULAN / SARAN Seorang remaja adalah harapan bagi bangsanya. Narkoba sudah menjadi permasalahan yang sudah lama sekali ada dan merusak generasi muda Indonesia. Ditinjau dari permasalahan yang terjadi, anak muda Indonesia perlu meningkatkan kesadaran diri akan bahaya narkoba. Perlu dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk memaksimalkan upaya preventif dalam menekan angka narkoba pada remaja. Apabila kita bisa memaksimalkan fungsi DPR sebagai wadah pengontrol penggunaan narkoba, maka akan tercipta kehidupan kebangsaan yang aman dan bebas narkoba. Selamatkan dirimu! Cegah dan Tolak Narkoba! 315
REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa. narkotika-cerdaskan-generasi- La Ode Abdul Zaatila, SH. (2021). Narkotika Dan Sanksi Hukumnya. Ervanus Ridwan Tou. (2020). Generasi Muda Harapan Bangsa. bangsa Data Penanganan Kasus Narkotika per Tahun. Intan Salsabila Diyu. 2022. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika. 316
Alkohol Dan Kriminalitas Remaja: Peninjauan Ulang RUU Larangan Minuman Beralkohol Dan Penguatan Tindak Pencegahan Di Satuan Pendidikan RIMA Tanah Laut, 9 September 2006 DAPIL KALIMANTAN SELATAN 1 SMA GLOBAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL LATAR BELAKANG Indonesia saat ini sedang di masa Bonus Demografi yang diperkirakan mencapai puncak di sekitar tahun 2030. Pada hari ini, jumlah remaja di Indonesia mendominasi secara persentase demografi masyarakat. Jumlah remaja yang dominan ini adalah faktor pendorong utama dalam kemajuan bangsa kelak.1 Namun, ada satu hal yang mengkhawatirkan, angka kekerasan (kriminalitas) yang dilakukan oleh remaja semakin meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 1). Kriminalitas yang semakin marak dilakukan remaja tentu akan berdampak buruk bagi kesuksesan Bonus Demografi. Gambar 1. Prevalensi Kriminalitas Anak Usia 13-17 Tahun di Indonesia 317
Kriminalitas yang dilakukan oleh remaja pun kini semakin ekstrim. Tidak luput dari telinga kita beberapa bulan lalu di kota pelajar Yogyakarta ramai diberitakan masalah 'klitih'. Bukankah perbuatan seperti itu merupakan tindakan yang tak wajar, apalagi dilakukan oleh seorang remaja? Perlu ditelusuri mengapa remaja Indonesia kian hari semakin bertindak kriminal. Apa yang menyebabkan generasi harapan bangsa melakukan tindak kriminal? Terdapat berbagai macam faktor penyebab ketidak taatan hukum seorang remaja, salah satunya adalah konsumsi zat-zat yang bersifat memabukkan seperti minuman beralkohol / minuman keras (miras).4 Salah satu alasan seseorang mengkonsumsi miras adalah karena ingin melarikan diri dari masalah. Masa remaja tentunya menjadi masa-masa labil dan membuat mereka merasakan banyak masalah. Alkoholisme yang semakin marak di kalangan remaja membuat mereka tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap alkohol. Mereka tidak menyadari dampak negatif dari meminum alkohol. Konsumsi alkohol secara berlebih dapat meningkatkan emosi negatif, menganggu proses berpikir, serta membuat seseorang menjadi lebih agresif. Keadaan tersebutlah yang memicu berbagai kasus kenakalan remaja seperti tawuran, begal, balap liar, dan pergaulan bebas. Studi juga telah menunjukan bahwa 70 persen lebih kriminalitas pada remaja banyak yang terjadi ketika di bawah pengaruh minuman beralkohol (Gambar 2). Kondisi Remaja Ketika Melakukan Tindak Kriminal Di bawah pengaruh alkohol Kondisi tak dipengaruhi alkohol Gambar 2. Grafik Kondisi Remaja Ketika Melakukan Tindak Kriminal 318
PERMASALAHAN Jumlah remaja Indonesia yang mengkonsumsi alkohol perlu diminimalisir, sehingga jumlah kriminalitas remaja bisa diturunkan. Namun, bagaimana caranya? Pada Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) DPR RI Tahun 2023, ada salah satu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih dalam tahap Penyusunan yaitu RUU Larangan Minuman Beralkohol. Tujuan dari RUU ini adalah untuk menekan konsumsi alkohol di masyarakat Indonesia. Namun, substansi pada RUU Larangan Minuman Beralkohol masih bersifat kontroversial. RUU tersebut melarang peredaran minuman beralkohol dengan kadar di atas 1%. Secara tidak langsung itu akan menyebabkan peningkatan distribusi miras illegal (oplosan) di masyarakat. Sebuah studi di Indonesia menunjukan bahwa pelarangan penjualan minuman beralkohol akan meningkatkan distirbusi dan penjualan miras oplosan sebesar 76%. Miras oplosan adalah suatu hal yang sangat berbahaya, selain dapat menimbulkan kematian bagi konsumen (Gambar 3) juga menimbulkan efek memabukan yang lebih berat daripada miras yang bersifat legal, sehingga perisitiwa kriminalitas lebih mudah terjadi pada konsumen yang mengkonsumsi miras oplosan. Gambar 3. Jumlah Cacat & Kematian Akibat Miras Oplosan di Indonesia RUU Larangan Minuman Beralkohol tidak bisa menjadi suatu solusi tunggal untuk meminimalisir konsumsi alkohol pada remaja, karena dapat menciptakan masalah baru dengan meningkatnya konsumsi miras oplosan. Diperlukan sinergisitas dengan lembaga penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas bagi produsen minumal alkohol ilegal (miras oplosan). Namun, fakta di lapangan penindakan produsen miras oplosan masih sangat sulit untuk dilakukan. Ditindak satu produsen, maka akan muncul produsen baru yang lainnya. 319
Menurut penulis pelarangan melalui RUU Larangan Minuman Beralkohol dan penindakan produsen ilegal oleh penegak hukum perlu disinergiskan. Dan apabila pelarangan dan penindakan sulit dilakukan, maka perlu digencarkan sisi edukasi untuk menurunkan konsumsi alkohol pada remaja di satuan pendidikan. PEMBAHASAN / ANALISIS Apabila minuman beralkohol adalah salah satu faktor resiko terjadinya kriminalitas pada remaja, maka perlu dilakukan upaya serius untuk mengatasinya. Apabila ini dibiarkan maka kenakalan dan kriminalitas pada remaja akan semakin merajalela dan menyebabkan gagalnya Bonus Demografi. Urgensi menurunkan angka kriminalitas remaja dengan cara mengurangi konsumsi alkohol pada remaja harus menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, peran lembaga legislatif sangat diperlukan untuk menjadi motor penggerak tercapainya tujuan tersebut. Apabila saya ditunjuk menjadi Anggota DPR Republik Indonesia, maka hal-hal yang akan saya lakukan adalah: 1. Fungsi Legislasi 2. Melakukan peninjauan ulang RUU Laarangan Minuman Beralkohol, untuk memastikan tidak terjadi hal buruk yang tidak diinginkan apabila RUU itu disahkan kelak. Saya akan membentuk Komisi Pengawas Peredaran Miras Oplosan (KPPMO) yang bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas peredaran miras oplosan yang ada di masyarakat. Fungsi Anggaran 3. Menganggarkan dana untuk KPPMO, Kepolisian, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan upaya pemberantasan miras oplosan dan memperkuat upaya pencegahan berupa edukasi bagi remaja akan bahaya miras. Fungsi Pengawasan Bersama KPPMO dan Kepolisian akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap peredaran miras di masyarakat. Juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di setiap provinsi untuk memastikan berjalannya edukasi bahaya miras di kalangan remaja secara efektif dan efisien. KESIMPULAN / SARAN Kriminalitas remaja merupakan penghambat kemajuan bangsa, jika tidak ditekan maka Bonus Demografi akan menjadi sia-sia. Mencegah remaja mengkonsumsi minuman beralkohol secara tidak langsung akan membuat indeks kepatuhan hukum di remaja Indonesia meningkat. Peran lembaga legislatif yakni DPR RI sangatlah krusial agar tujuan ini bisa tercapai. 320
REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Nasution M. 2021. Hubungan Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Dengan Pertumbuhan Ekonomi. Pusat Kajian Anggaran DPR RI. Jurnal Budget, 6, h21. UNICEF. 2021. Profil [30/7/2023] Remaja melalui: Indonesia. Diakses LM Psikologi UGM. 2022. Fenomena Klitih di Yogyakarta: Mengapa Bisa Terjadi? Diakses melalui: di-yogya karta-mengapa-bisa-terjadi/ [30/7/2023 Prichard J, Payne J. 2015. Alcohol, Drugs, and Crime: A Study of Juvenile in Detention. Australian Institute of Criminology. Research and Public Policy Series, 67, h10-56. Uddarojat R. 2016. Dampak Negatif Penetapan RUU Larangan Minuman Beralkohol terhadap Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian di Enam Kota. Center for Indonesia Policy Studies. Makalah Kebijakan, 6, h5- 15. 321
BERKEMA (Pemberantasan Kenakalan Remaja): Mencetak Generasi Cerdas Hukum untuk Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Aman ASTIAVINA TAHTIARA Malang, 18 Mei 2006 DAPIL KALIMATAN SELATAN 1 SMAN 2 MARTAPURA LATAR BELAKANG "Satreskrim Polres Situbondo menangkap empat pelaku pembunuhan remaja ...", "Anak SMP bunuh temennya karena ditagih uang kas terus korban juga di ..." (dikutip dari @ngopibareng_id dan @tanyarlfes via twitter). Berita dari dua akun tersebut merupakan perilaku kejahatan remaja pada masa kini yang sedang marak terjadi. Berbagai kasus pembunuhan, perundungan, pelecehan seksual bahan pemerkosaan yang rata-rata pelakunya merupakan anak remaja. Siapakah remaja itu? remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa berusia 12-21 tahun yang ditandai oleh perubahan fisik, emosi, dan psikis. Remaja cenderung memiliki rasa penasaran yang tinggi. Tanpa adanya kontrol yang tepat dari diri mereka sendiri ataupun orang tua bisa membuat mereka terjerumus pada kenakalan remaja atau perilaku remaja menyimpang dari hukum yang berlaku seperti kasus di atas. Kenakalan remaja merupakan sesuatu hal serius yang terjadi di lingkungan masyarakat dan sedang ramai dibicarakan Apa itu hukum? Menurut KBBI, hukum merupakan peraturan yang dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Tujuan adanya hukum di kehidupan untuk menciptakan tatanan yang tentram, tertib, dan seimbang. Jika tidak ada hukum maka masyarakat bisa melakukan hal apapun secara bebas tetapi masyarakat akhirnya terancam bahaya. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "Indonesia merupakan negara hukum" tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebagai rakyat Indonesia dalam hidup bermasyarakat akan selalu terikat dengan hukum. Dan kita sebagai warga negara wajib menaati hukum yang berlaku, seperti 322
yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dam pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" PERMASALAHAN Dari fakta yang terjadi dimasyarakat banyak perilaku yang menyimpang dari hukum, bahkan pelanggar hukum ini rata-rata adalah anak remaja. Dari data UNICEF tahun 2016 menunjukkan bahwa kekerasan pada sesama remaja di Indonesia diperkirakan mencapai 50%. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada 2021 terdapat 23% penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),17,8% terjerat tindak pidana narkotika diikuti dengan kasus asusila sebanyak 23,2%. Pada 8 Juni 2020, WHO menyatakan bahwa isu yang menarik perhatian yaitu kesehatan masyarakat global yang diakibatkan kekerasan yang dilakukan oleh remaja. Kekerasan ini meliputi, perundungan, kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga pembunuhan. Menurut dari data WHO, setiap tahunnya terdapat 200.000 pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak muda berusia 10-29 tahun. Dan sebanyak 84% kasus yang dilakukan oleh remaja laki-laki. Di era kebebasan informasi ini, kenakalan remaja tidak hanya terjadi di kehidupan nyata tetapi banyak juga perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh remaja di dunia maya (sosial media). Salah satu permasalahan yang kini menjadi seseorang dalam sorotan publik adalah Cyberbullying menggunakan media komunikasi elektronik untuk melakukan penindasan terhadap orang lain seperti pengucilan, penipuan, pencemaran nama baik, pelecehan, dan menguntit). Dari permasalahan di atas, Mengapa bisa terjadi kenakalan remaja? (Ketersengajaan PEMBAHASAN / ANALISIS Para psikolog, sosiolog, dan kriminolog setuju bahwa penyebab kenakalan remaja ini adalah pengaruh hal buruk dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya lingkungan sekitarnya. Penyebab kenakalan remaja interferensi baik dari dikarenakan faktor berikut, 1) Remaja belum dapat mengontrol diri; 2) Kurangnya perhatian orang tua, dan; 3) Pengaruh lingkungan sekitarnya. Di samping faktor-faktor tersebut, ada faktor lain seperti "buta hukum" atau ketidaktahuan remaja terhadap hukum yang berlaku dan ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum. Lembaga penegakan hukum terbilang masih "pandang bulu" terhadap pelaku pelanggaran hukum. Karena itu masyarakat berpikir apabila punya uang atau punya koneksi tertentu, maka akan 323
terbebas dari hukum. Faktor inilah yang membuat remaja tidak berfikir ulang untuk melakukan hal penyimpangan hukum. Kenakalan remaja bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan masyarakat. Untuk itu kita sebagai generasi cerdas yang berperan sebagai agent of change, diperlukannya peran remaja dalam kesadaran diri untuk menaati hukum yang berlaku. Hal- hal yang dapat dilakukan remaja dalam permasalahan ini, yaitu remaja dapat berkontribusi dalam "BERKEMA". BERKEMA (Pemberantasan Kenakalan Remaja) merupakan program komunitas remaja yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja dan masyarakat terhadap pentingnya hukum terhadap pemberantasan kenakalan remaja. Dalam pelaksanaan program ini, BERKEMA dapat berkolaborasi dengan Forum Anak Daerah. Dengan adanya BERKEMA, diharapkan remaja dapat diberikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat dan remaja lainnya melalui sosialisasi tentang hukum yang berlaku di masyarakat sehingga para remaja Indonesia tidak buta hukum. Dengan adanya remaja yang tahu hukum pastinya mereka tidak melakukan penyimpangan hukum dan hal ini merupakan langkah awal pencegahan kenakalan remaja. tersebut diperlukannya keikutsertaan pemerintah terutama DPR RI agar program ini terlaksana dengan baik. Dengan mengoptimalkan tiga fungsi DPR, upaya yang dapat saya lakukan apabila menjadi bagian dari DPR RI, yaitu : 1. Fungsi Legislatif. Untuk menjalakan program 2. Terkait dengan fungsi legislatif untuk mengatasi kenakalan remaja yang berujung kejahatan, DPR perlu memberi hukum yang tegas dan adil tanpa ada pengurangan dan keringanan hukuman terhadap remaja pelaku pemerkosaan bahkan pembunuhan agar pelaku jera terhadap yang ia perbuat. DPR juga mengesahkan adanya program BERKEMA ini, agar pencegahan terhadap kenakalan remaja dapat terlaksana dengan baik. Fungsi Anggaran. 3. Mengalokasikan APBN untuk pendanaan jalannya program BERKEMA, dimana nanti DPR bersama BERKEMA menjalakan programnya ke sekolah sekolah dan memanfaatkan sosial media untuk melakukan sosialisasi tentang hukum yang berlaku di masyarakat terutama remaja sehingga terhindar dari kenakalan remaja. Fungsi Pengawasan DPR bersama POLRI mengawasi jumlah tindakan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh para remaja. DPR juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah apakah UU yang mengatur tindak pidana anak sudah 324
dijalankan dengan baik dan adil. DPR harus mengawasi jalannya program BERKEMA, agar program tersebut berhasil melakukan perubahan terhadap penyimpangan hukum yang dilakukan oleh remaja ini. KESIMPULAN / SARAN Indonesia sebagai negara hukum, bertujuan agar rakyat hidup dengan aman dan tentram. Namun masih banyak perilaku masyarakat yang menyimpang dari hukum yang berlaku terutama para remaja. Hal ini karena ketidaktahuan remaja tentang hukum. Oleh karena itu masalah tersebut perlu ditangani agar bangsa kita tetap aman dan tentram dengan membangun program BERKEMA untuk memberikan penyuluhan tentang hukum di masyarakat sebagai penanganan awal terhadap tindakan penyimpangan hukum yang dilakukan remaja. Remaja wajib berkontribusi untuk memberikan aspirasi kepada DPR RI untuk mewujudkan Generasi Cerdas Peduli Hukum. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA 3RNOB3DMBVILQ&s=19 B3DMBVILQ&s=19 FKKMK-UGM. (2018, Maret 14). Kekerasan Remaja Indonesia Mencapai 50 Persen. from fkkmk.ugm.ac.id: Retrieved Lampung, P. (2022, Juni 20). Penyebab Kenakalan Remaja dan Cara Mencegahnya. Retrieved remaja-dan-cara-mencegahnya from Martiin, F. (2022, Juni 8). Didikan Keluarga yang Salah Menyebabkan Kenakalan Remaja. remaja?page=all#section1 Retrieved from R, R. (2022, November 22). Pengertian Remaja dan Ciri-cirinya. Retrieved from Rizqiany, T. F. (2022, Juni 9). Cyberbullying, Bentuk Kenakalan Remaja yang Terbawa hingga ke Sosial Media. Retrieved from sosial?page=2&page_images=1 325
Sabat, O. (2021, November 5). Pengertian Hukum Menurut Para Ahli dan Retrieved Penggolongannya. menurut-para-ahli-dan- from TRIANA, N. (2022, April 16). Anak Muda dan Kekerasan, Sebuah Isu Kesehatan kompas.id: Masyarakat Global. Retrieved from 326
Kecanggihan Teknologi Yang Berujung Malapetaka NOVIA KHARRISA PUTRI Tabalong, 23 / November / 2006 DAPIL KALIMANTAN SELATAN I SMA NEGERI 1 AMUNTAI LATAR BELAKANG Pada hakikat nya perkembangan teknologi tidak akan pernah berhenti. Marak nya kasus penyalahgunaan teknologi dapat mencerminkan lemah nya hukum di negara kita. Teknologi diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia, namun semakin canggih teknologi tentu akan semakin berbahaya. Kita berada di zaman Society 5.0 yang mendefinisikan kehidupan manusia sudah berkaitan erat dengan teknologi. Semakin besar perkembangan teknologi maka seharusnya semakin banyak juga aturan-aturan dalam menggunakannya. Zaman sekarang terdapat banyak sekali teknologi-teknologi terbaru, dan salah satu yang paling terkenal di kalangan masyarakat adalah teknologi AI, merupakan teknologi yang memiliki potensi besar untuk mengubah kehidupan manusia di masa depan. Secara umum, AI merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 1956 oleh penemunya yaitu John McCarthy. Namun, sebetulnya konsep kecerdasan buatan ini sudah ditanamkan jauh sebelum itu. Para ahli dari masa kemasa telah melakukan penelitian untuk terus mengembangkan kecerdasan buatan ini. Para remaja sekarang tentunya sudah tidak asing dengan teknologi ini. Selain sangat membantu dan mempermudah dalam tugas sekolah, banyak remaja yang memanfaatkan nya untuk keperluan belajar. Remaja lah yang paling menguasai teknologi ini. Sedangkan dikalangan orang tua masih banyak sekali yang tidak mengerti atau bahkan tidak mengetahui keberadaan teknologi AI. Dengan kecanggihan yang luar biasa tahukah anda bahwa teknologi AI juga bisa menjadi teror dikalangan masyarakat ? 327
PERMASALAHAN Kecanggihan teknologi AI tentu saja tidak luput dari penyalahgunaan nya. Maraknya kasus penyalahgunaan teknologi AI ini berupa modus penipuan terbaru dan tercanggih yang mampu memanipulasi foto/video hingga CCTV layaknya kejadian yang nyata, para oknum tersebut seringkali memanfaatkan media sosial kaum remaja untuk mencuri identitas diri mereka sebagai bahan dasar penipuan. Masyarakat bisa dibagi dalam dua golongan yaitu sebagai korban yang dicuri identitas nya atau bahkan sebagai penyalahguna dari teknologi AI. Dikutip dari situs "Geoffrey Hinton, pria berjulukan Godfather AI ini merasa menyesal. Penyesalannya disebabkan oleh makin berkembangnya teknologi AI mampu mengancam umat manusia di masa yang akan datang". Hal ini menjadi peringatan besar untuk kita semua. Di awal Juni 2023, FBI (Federal Bureau Of Investigation ) mengungkapkan kasus penipuan AI khususnya deepfake, mengalami kenaikan. Pelaku bisa menempelkan wajah seseorang ke sebuah video yang sama sekali berbeda dan merekayasa konten pornografi, kemudian memanfaatkan video rekayasa tersebut untuk mengancam korban. Selain itu, baru-baru ini juga seorang ibu di Arizona AS, bernama Jenifer DeStefano hampir menjadi korban kejahatan penyalahgunaan teknologi AI. Pelaku memanfaatkan teknologi itu untuk meniru suara anak Jenifer seolah-olah telah terjadi penculikan dan meminta uang tebusan sebesar US$ 1.000.000 atau Rp.14,7 Miliar. Dari kasus ini kita bisa melihat malapetaka yang akan didapat kan jika tertipu oleh teknologi ini, tidak hanya dengan suara dan video rekayasa, masih banyak kasus lain yang mampu membuat orang percaya bahwa itu bukan lah tipuan dan menyebabkan korban tertipu dengan mudahnya. Hal ini tentu merupakan pelanggaran hukum sebagaimana pada pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penyebaran informasi/dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Dan pasal 27 ayat (4) UU ITE tentang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. PEMBAHASAN / ANALISIS Hidup di zaman yang memiliki teknologi canggih, tentu saja kita harus bisa menyelaraskan nya. Untuk menghentikan penyalahgunaan AI sosialisasi ataupun seminar tidaklah cukup, justru di sinilah kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang canggih. Kita harus bisa membuat inovasi terbaru dengan pembuatan aplikasi AIpro (AI protector) dimana dengan aplikasi itu seluruh foto/video/gerak bahkan rekaman kejadian yang telah beredar bisa dideteksi apakah terdapat keterlibatan teknologi AI di dalam nya. Lantas apa yang akan saya lakukan jika menjadi legislator? 328
Sebagai wakil rakyat, DPR RI memaksimalkan fungsi nya sebagai mana pada pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR memiliki 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan 1. Fungsi Legislasi Terkait dengan fungsi Legislasi DPR RI merupakan lembaga legislator yang memiliki wewenang untuk membuat dan menyusun undang-undang di Indonesia, oleh karna itu jika saya terpilih menjadi anggota legislator, saya akan membuat undang-undang tentang "Legalitas aplikasi AIpro di Indonesia" agar aplikasi tersebut bersifat sah sehingga setiap orang yang menggunakan aplikasi AIpro dan ternyata tidak mendapatkan verifikasi keaslian atau terdeteksinya penggunaan teknologi AI serta salah satu pihak merasa dirugikan maka dapat dikategorikan sebagai hal yang bersifat ilegal. Saya juga akan mempertegas sanksi kepada oknum-oknum yang menyalah gunakan teknologi AI dalam merevisi pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 369 KUHP tentang pencermaran nama baik sesuai dengan latar belakang kasus nya. Fungsi anggaran 2. Di fungsi anggaran DPR RI memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan terhadapan pengalokasian APBN berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 pasal 1 diharapkan mampu memberikan keterbukaan ruang terhadap pengembangan aplikasi AIpro dengan cara melakukan pengalokasian APBN terhadap pengembangan aplikasi tersebut. Sehingga inovasi tersebut mampu berkembang dengan baik dan menciptakan tujuan yang nyata dalam melindungi masyarakat dari segala macam bentuk penipuan yang menggunakan teknologi AI. Fungsi pengawasan 3. Dalam fungsi pengawasan DPR dapat melakukan kerjasama dengan Kominfo atau pihak terkait untuk pembuatan aplikasi AIpro dan meningkatkan sikap transparansi dan pengawasan terhadap kinerja aparat polisi untuk menangkap oknum-oknum yang sudah terdeteksi oleh aplikasi AIpro dalam penyalahgunaan teknologi AI, saya juga akan memfokuskan fungsi pengawasan dengan mengawasi pengembangan aplikasi AIpro sehingga dapat berjalan sesuai struktur dan sistematis. KESIMPULAN / SARAN Kita para remaja sebagai generasi penerus bangsa yang menyongsong keemasan Indonesia di masa depan dapat berkolaborasi bersama para ahli dalam pembuatan AIpro agar aplikasi kita dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal dan dapat mengatasi kasus penyalahgunaan yang sedang merajalela ini. Serta dapat 329
mengedukasi semua kalangan. Mari bersama kita buat teknologi ini menjadi menguntungkan bukan malah merugikan. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Hak-dan-Kewajiban.html buatan-artificial-intelligence/ 330
Forum Anak: 2P Selamatkan Masa Depan Indonesia ELVINA REINANDINI Banjarmasin, 30 September 2005 KALIMANTAN SELATAN II SMAN 1 BANJARMASIN LATAR BELAKANG Tidak bermoral menjadi ungkapan yang tepat bagi seorang ayah yang tega menodai anaknya sendiri. Bersadarkan catatan KemenPPPA, kasus kekerasan seksual kepada anak tahun 2022 naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Itu baru untuk yang tercatat, tidak menutup kemungkinan di luar sana banyak anak yang mengalami hal serupa, tetapi tidak pernah terungkap karena mereka hidup di bawah ancaman. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat memerlukan peranan dari para remaja untuk meneruskan estafet tongkat kemerdekaan. Pertanyaannya, sudahkah para remaja merasa aman jika dalam lingkungan keluarga saja masih harus berhati-hati? Meninjau dari usia remaja yang tergolong masih usia anak, maka sudah seharusnya pemerintah bergerak berikan perlindungan. PERMASALAHAN Mappiare (dalam Ali dan Astori, 2005) mengungkapkan bahwa masa remaja berlangsung antara usia 12-21 tahun bagi wanita dan 13-22 tahun bagi pria maka jelas jika sebagian besar remaja masuk dalam usia anak karena menurut UU No. 35 Tahun 2014, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dalam usia anak ini, mereka yang menjadi korban bisa saja tidak memandang perilaku bejat ayahnya sebagai sesuatu yang salah. Di banyak kasus, pelaku pandai meyakinkan korban akan tindakannya bahwa itu adalah hal wajar. Jika pelaku merupakan orang terdekat, remaja usia anak yang awam tentunya akan lebih mudah percaya dan menurut. 331
Selain itu, seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual sulit melapor karena dibungkam oleh pelaku, dalam hal ini ayahnya sendiri. Narasi anak sebagai sosok yang rentan dan bergantung pada orang dewasalah yang memperbesar ketakutan anak untuk berjuang demi dirinya sendiri. Mengingat pelaku merupakan orang terdekat korban, akan sangat sulit melaporkan ini ke pihak berwajib karena ada kemungkinan sang korban berada dalam pengawasan pelaku. Seperti kabar perkosaan anak terbaru di Sidoarjo, sang ayah mengancam dengan ancaman tak disekolahkan dan di Cianjur, korban diancam akan dibunuh. PEMBAHASAN / ANALISIS Bungkamnya korban kekerasan seksual dalam keluarga ini tidak bisa dipandang dari sebelah sisi saja. Stereotipe yang memandang rendah terhadap para korban yang memilih diam seharusnya tidak lagi relevan, sebab keputusan untuk tutup mulut ini tentu disebabkan oleh trauma yang didapat maupun ancaman dari ayahnya sendiri yang bertindak sebagai pelaku. Menurut Lazzarni (dalam Ekaningtyas, 2020), salah satu penyebab anak tidak menceritakan kekerasan seksual yang mereka alami adalah karena pelaku melakukan ancaman halus maupun kasar. Mulai dari soalan ketergantungan ekonomi hingga ancaman pembunuhan. Melihat hal ini, tentu korban tidak bisa berkutik lagi. Awamnya remaja terkait kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya ini didasari kurangnya pengetahuan akan pendidikan seksual. Pendidikan seks pada remaja merupakan edukasi yang efektif guna memberikan wawasan dan pencegahan bagi remaja dalam menghadapi persoalan seksual. Menurut riset kepada anak remaja usia 12 - 17 tahun, sebanyak 84 persen remaja belum mendapatkan pendidikan seksual. Padahal pendidikan seksual ini merupakan pengetahuan dasar dalam menghindari adanya pemerkosaan, kepada siapa pun. Anak-anak yang penuh ketidaktahuan ini menjadi sasaran empuk bagi para pelaku. Maka dari itu, pemulihan situasi ini bisa diawali dengan mengerahkan peranan Forum Anak. Forum Anak sendiri mempunyai tujuan menciptakan lingkungan yang layak anak dengan mengajarkan anak sebagai pelopor dan pelapor dalam kegiatan bermasyarakat. Pelopor dan Pelapor sendiri biasanya dikenal dengan 2P. Pelopor artinya aktif sebagai agen perubahan dan pelapor artinya berpartisipasi dalam menyuarakan pendapatnya. Dengan pola pikir sebagai pelopor dan pelapor, remaja usia anak bisa lebih siap dalam mengatasi kekerasan seksual yang mungkin terjadi kepadanya maupun orang-orang di sekitarnya. Di bawah binaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Forum Anak bisa memberikan pendidikan seksual dan edukasi hukum kepada anak-anak yang tergabung dalam organisasi ini. Edukasi yang dimaksud berkaitan mengenai hukum yang berlaku, salah satunya adalah Undang-Undang 332
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bagian ketiga mengenai Perkosaan. Di sana sudah dibahas mengenai pemerkosaan terhadap anak. Jika anak dibekali akan hal ini, maka mereka setidaknya paham hukuman apa yang menghadang para pelaku. Selain itu, melalui Forum Anak, mereka bisa melaporkan tentang hal-hal yang kurang bermoral ini kepada teman-teman mereka yang juga tergabung di dalam organisasi ini, kemudian akan disalurkan kepada fasilitator yang menjembatani kepada dinas setempat. Dengan demikian, anak-anak tidak akan terbebani untuk melapor kepada polisi, pejabat pemerintahan, maupun menghubungi nomor yang disediakan karena takut diancam. Di sinilah peran DPR dalam fungsi anggaran dibutuhkan untuk menyalurkan dana yang cukup untuk keberlangsungan organisasi Forum Anak. Aliran dana untuk mengadakan pertemuan dan kegiatan-kegiatan lainnya tentu sangat berarti. Dana bisa digunakan untuk menghubungi pemateri-pemateri yang berkualitas, mengurus kesekretariatan maupun untuk konsumsi dan biaya operasional lainnya. Selanjutnya, peran parlemen dalam fungsi legislasi bisa dilakukan dengan memperkuat penerapan UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Bagian Ketiga mengenai Perkosaan maupun Bagian Kelima mengenai Percabulan pada pasal yang membahas pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga harus diperkuat agar korban mendapatkan hak-haknya dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Lalu, fungsi pengawasan dikerahkan untuk mengawasi berjalannya kegiatan Forum Anak, apakah setiap kegiatan yang mereka lakukan berada dalam lindungan yang aman dari berbagai ancaman yang menghadang. Berjalannya hukum dan aliran dana juga perlu diawasi agar tercapai pemerintahan yang berkeadilan dan tentunya transparan. KESIMPULAN / SARAN Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja, krisis sudah jelas terpampang. Maraknya kasus anak dilecehkan ayahnya sendiri seharusnya cukup untuk menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk bertindak. Pemerintah yang secara efektif bekerja sesuai peranannya dan remaja yang turun tangan sebagai pelopor dan pelapor dalam kehidupan harus dikolaborasikan untuk mencapai Indonesia aman bagi semua kalangan. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Ali, Mohammad & Asrori, M. 2005. Psikologi Remaja - Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: PT. Bumi Aksara 333
CNN Indonesia. 2023. Indonesia Darurat Kekerasan Seksual terhadap Anak. (Online). diakses 26 Juli 2023) FA Banten. 2021. Sosialisasi Peran Forum Anak sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor). ) Nuryadin. 2016. Pendidikan Reproduksi (Seks) Pada Remaja; Perspektif Pendidikan Islam. Jurnal diterbitkan. Palangka Raya. Institut Agama Islam Negeri. ) Putri, Adelia. 2019. Riset: 84 Persen Remaja Indonesia Belum Mendapatkan Pendidikan Seks. (Online) pendidikan-seks, diakses 19 Juli 2023) Rinanda, Hilda Meilisa. 2023. Aksi Biadab Dua Ayah Perkosa Anak Kandung di (Online) Sidoarjo diakses 26 Juli 2023) hingga Puluhan Kali. Selamet, Ikbal. 2023. Durjana Ayah di Cianjur Perkosa Anak Kandung Selama 4 Tahun diakses 26 Juli 2023) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 334
GEPIRA : Langkah Menuju Generasi Bermedia Sosial yang Taat Aturan Demi Terciptanya Masyarakat yang Aman NANDA AZKYA MAHFUZAH Amuntai, 25 / Mei / 2007 DAPIL KALIMANTAN SELATAN II SMA PLUS CITRA MADINATUL ILMI LATAR BELAKANG Seiring perkembangan zaman, semua bergantung pada media sosial. Gaya hidup pun berubah, setiap saat banyak hal yang viral dan diikuti oleh para pengguna media sosial termasuk para remaja. Perasaan 'FOMO' (Fear Of Missing Out) atau perasaan khawatir dan takut ketinggalan suatu tren lah yang memicu kalangan remaja dengan pemikirannya yang belum matang, untuk melakukan trend agar terlihat keren. Hasil survei BPS menunjukkan bahwa remaja mendominasi sosial media, sebanyak 143 juta dan 90,64% anak remaja menggunakan internet disebabkan banyaknya fitur menarik yang membuat remaja tertarik. Media sosial di masa kini merupakan alat komunikasi yang sangat mudah diakses dan digunakan karena tidak punya batas waktu, ruang, dan juga jarak. Selain memberi sisi positif, media sosial ternyata juga banyak dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan aksi kriminal tak bertanggungjawab seperti penipuan, penyuapan, dan penyebaran konten provokatif. Ditiadakannya KUHP pasal 243 ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, membuat aksi kriminal semakin merajalela. Bahkan berbagai kalangan remaja yang tidak mengenal hukum dengan gampangnya terpengaruh dalam aksi kriminal tanpa memikirkan akibatnya. 335
PERMASALAHAN Dikutip dari kumparanNEWS pada 10 Oktober 2020 lalu, banyak remaja yang terlibat dalam demo menolak Omnimbus Law. Polisi menyebutkan bahwa massa yang merupakan anak STM dan pelajar, setelah diamankan mengaku tak tahu tujuan mengikuti demo ini. Setelah ditelisik, ternyata mereka terprovokasi sejumlah oknum dari media sosial dengan perjanjian nanti akan dibayar apabila bersedia ikut merusuhkan demo. Polisi menyebutkan, sebagian remaja juga membawa senjata tajam sehingga kerusuhan yang terjadi mengakibatkan banyaknya korban luka. Kerusakan fasilitas umum seperti halte, stasiun MRT pun mengganggu mobilitas masyarakat. Di sisi lain, keresahan timbul diantara para orang tua terhadap dampak sosial media pada anak-nya. Lebih lanjut masyarakat menjadi was-was untuk keluar rumah terlebih pada saat kerusuhan terjadi, melalui hal ini disimpulkan bahwa media sosial mempunyai pengaruh buruk yang besar terhadap kenakalan remaja sehingga menimbulkan lingkungan yang tidak aman bagi masyarakat. Remaja dapat terjerumus melakukan hal tidak semestinya akibat kurangnya edukasi mengenai hukum. Selama ini belum ada wadah khusus untuk edukasi taat bermedia sosial yang mudah dipahami remaja. Hasil penelitian Iswanto, dkk. (2021) menyatakan bahwa 66,4% remaja sangat memerlukan pelatihan bijak bermedia sosial. Di sisi lain, konten negatif sudah ditangani akan tetapi trend dari konten viral kurang mendidik belum di screening yang maksimal dari pemerintah. Apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan, tidak hanya remaja tetapi bangsa Indonesia juga terancam. Oleh karena itu menjadi tanggungjawab bersama untuk mengatasi permasalahan ini mengingat para generasi muda saat ini adalah penentu arah masa depan bangsa. PEMBAHASAN / ANALISIS Tidak hanya hal negatif, jika dapat dimanfaatkan dan diasah secara positif, sosial media dan remaja sendiripun bisa menjadi solusi. Contohnya adalah banyaknya para influencer remaja, hal ini dapat dimanfaatkan para remaja tersebut untuk membuat komunitas bernama "GEPIRA" atau Generasi Pintar Bersosial Media. Adapun tugas GEPIRA terhadap perkembangan remaja di media sosial yaitu : 1. Melalui GEPIRA, para influencer remaja bekerjasama untuk membagikan edukasi terhadap kenakalan remaja yang marak terjadi akibat sosial media serta menjelaskan hukum terkait yang bisa menjadi tindak pidana. GEPIRA rutin membuat konten - konten yang bermanfaat terhadap sesama remaja dan mengandung fakta, baik melalui Instagram, Tiktok, Youtube, atau media sosial lainnya. 2. 336
3. Berkolaborasi dengan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan kominfo untuk menyiarkan program-program literasi digital terkait kebijakan hukum pada remaja dalam penggunaan media sosial agar tidak menyalahi aturan. GEPIRA juga dapat berkolaborasi dengan Komisi VIII DPR RI agar dapat memberikan pelatihan dan edukasi rutin terhadap para influencer remaja GEPIRA, guna menyusun dan mengatur materi edukasi yang akan dibagikan di media sosial. Melalui GEPIRA, diharapkan sikap para remaja dalam menghadapi media sosial lebih bijak dan dapat terhindar dari perlakuan yang tidak taat aturan. Melalui 3 fungsi utamanya, DPR RI dapat membantu remaja dalam mengembangkan kesadaran bersosial media yang baik dan taat aturan, yaitu sebagai berikut : 1. 4. Fungsi Legislasi Melihat banyaknya aksi penyuapan dan penyebaran hoax di media sosial yang dengan sengaja menargetkan remaja terhadap aksinya, saya sebagai legislator akan mengadakan kembali sekaligus mempertajam KUHP pasal 243 ayat 1 bahwa apabila terdakwa merupakan seorang influencer dan ia melakukan aksinya melalui media sosial, maka akun media sosialnya wajib diblokir dan dihapus oleh pemerintah agar terdakwa tidak dapat melancarkan aksinya lagi. Jika ditelaah lebih dalam, para influencer dengan ratusan ribu bahkan jutaan pengikut merupakan trendsetter yang akan diikuti oleh para remaja yang menontonnya. Maka dari itu penting bagi para influencer untuk membagikan postingan yang benar dan tidak menyalahi aturan hukum yang ada, terlebih pada remaja yang selalu mengikuti mereka. Fungsi Anggaran 2. 3. Melalui fungsi anggaran, saya akan mengalokasikan dana untuk mendukung penuh GEPIRA dan bekerjasama dengan Komisi VIII untuk memberikan pelatihan dan edukasi terhadap para remaja influencer di seluruh Indonesia. Para influencer remaja ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan ataupun merubah pikiran mereka. Maka dari itu, melalui GEPIRA ini lah DPR dapat mengubah pemikiran remaja dalam bersosial media agar menjadi remaja yang taat aturan serta terciptanya keamanan di masyarakat. Fungsi Pengawasa Sebagai legislator, saya akan melakukan pengawasan terhadap kebijakan KUHP terkait yang diterapkan, kemudian bekerjasama dengan kominfo untuk melakukan pengawasan terhadap trend di sosial media yang mempunyai pengaruh buruk terhadap remaja dan mengakibatkan keresahan masyarakat. Demi terwujudnya remaja yang taat aturan, maka DPR harus 337
melakukan pengawasan terhadap titik utama pengaruh remaja tersebut, yakni media sosial. Dengan ini dampak buruk sosial media bagi remaja dapat berkurang dan keamanan masyarakat pun meningkat. KESIMPULAN / SARAN Media sosial merupakan suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat khususnya remaja. Diantaranya banyak hal positif, media sosial juga dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan aksi kriminal yang disasarkan terhadap remaja. Sikap remaja yang belum memiliki pikiran matang harus disertai dengan pengetahuan hukum sehingga tidak mudah ditipu daya. Maka dari itu, GEPIRA, generasi pintar bermedia sosial dapat menjadi wadah pengenalan hukum bagi remaja didukung fungsi DPR yang berperan penting dalam bijak pada sosial media. Melalui solusi ini akan membentu remaja taat aturan, penekan angka kenakalan, sehingga tercipta masyarakat yang aman. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Binus University, 2022, "Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi" komunikasi/ (diakses pada 13 Juli 2023) Cekhukum, 2022, "Pasal 243 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)" pidana/ (diakses pada 17 Juli 2023) FKMHII, 2021, "Problematika Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja di (diakses pada 13 Juli 2023) Iswanto, H. F., Anggraeni, R., Kartikasari, R., Bahij, A. T. B., & Kadarwati, S. (2021). Pelatihan bijak bermedia sosial sebagai upaya pendidikan karakter pada remaja. Jurnal Abdimas, 25(2), 197-206. (diakses pada 14 Juli 2023) KumparanNEWS, 2020, "Berbagai Kerusuhan yang Terjadi saat Demo Tolak Omnibus Law" (diakses pada 13 Juli 2023) Telkomsel, 2023, "FOMO adalah : Pengertian, Dampak Buruk dan Cara Mengatasi" hat%20di%20media%20sosial. (diakses pada 13 Juli 2023) 338
Realisasi Taktik "Si Peeri Pohon Eboni" Implementasi Sederhana Nan Cerdik Tanpa Ada Revisi Pada UU Negeri Pertiwi NAKSYALIA DINATHA Palangka Raya, 24 Maret 2006 DAPIL KALIMANTAN TENGAH SMA NEGERI 4 PALANGKARAYA LATAR BELAKANG "Jiwa muda adalah jiwa kuat bagai eboni yang suatu saat akan menopang bangsa ini." Tetapi, apakah jiwa-jiwa muda sekarang ini paham aturan bangsanya sendiri? Indonesia menduduki peringkat keempat negara dengan penduduk terbanyak. Semakin padat populasi suatu negara maka akan semakin rentan pula tindak kejahatan terjadi. Melihat kondisi tersebut, untuk melindungi keamanan setiap warga ketertiban permasyarakatan, salah satunya menetapkan UU nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 1a yang membahas tentang hak perlindungan anak dan remaja dalam kasus kekerasan. negara, pemerintah mengeluarkan KUHP Namun, apa yang akan dilakukan bilamana pelaku pelanggar pasal hak perlindungan anak tersebut justru merupakan bagian dari mereka yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak itu sendiri? Maraknya kasus kekerasan terhadap remaja yang juga dilakukan oleh remaja tentu akan memberatkan proses penjatuhan hukum pidana. Saat ini kenakalan mengarah pada tindakan negatif yang merugikan orang lain. ketika kenakalan remaja bukan lagi hanya kenakalan. PERMASALAHAN Krisis dimana geng motor yang saat ini menjadi popular dikalangan anak remaja menjadi salah satu sarana kenakalan remaja itu sendiri. Bukan hanya 339
mengganggu ketertiban jalan tetapi penganiayaan, pertikaian, pelecehan bahkan pembunuhan dapat terjadi. Tak sedikit kasus tentang geng motor yang merugikan masyarakat sekitar telah dipublikasikan bahkan mencapai puluhan kasus setiap tahunnya. Melalui pembinaan, anak remaja yang terlibat akan dibina oleh LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) untuk memberikan efek jera (jika tindak pelanggaran yang dilakukan berupa tindak pidana masa penjara dan denda) sekaligus mengedukasi anak tentang sosial permasyarakatan. Kinerja pemerintah dan kepolisian setempat sudah sangat baik dalam menanggulangi puluhan kasus geng motor setiap tahunnya. Akan tetapi sifat bebal remaja akan menjadi kesulitan utama bagi pihak berwenang untuk mengatasinya. Lantas apa yang harus dilakukan untuk mencegah salah satu bentuk kenakalan remaja bangsa yang membahayakan keamanan masyarakat ini? PEMBAHASAN / ANALISIS Jalanan sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi masyarakat. Namun, bukan berarti tidak ada jalan keluar dari krisis ini. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan menerapkan BAB V Pasal 170 ayat (1) - ayat (2) KUHP telah menekan jumlah angka geng motor di Indonesia, namun jumlahnya tidak pernah 0 (nol) karena angka geng motor dibeberapa wilayah terlalu banyak dan kurangnya rasa jera yang dirasakan bahkan setelah dilakukan pembinaan terhadapnya. Apabila hampir 8,7 dari 10 anggota dari geng motor tersebut adalah remaja yang membuat keresahan dengan terbukti membawa senjata tajam dan melukai warga maka akan terjerat Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan UU nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 1a apabila korban merupakan anak remaja dibawah umur. DPR RI sudah berupaya dengan sangat baik karena telah mengesahkan BAB V Pasal 170 ayat (1) - ayat (2) KUHP atas perkelahian, mengesahkan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, serta mengesahkan Pasal 362 KUHP atas pencurian, ketiga hukum tersebut akan diringankan oleh UU nomor 11 Tahun 2012 jika yang melakukannya merupakan remaja usia 11-18 tahun. Diambil dari jurnal Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Di Kota Palu dan jurnal lainnya anak remaja dapat terlibat geng motor diakibatkan oleh beberapa faktor, namun dari beberapa faktor tersebut ada 3 faktor utama yang paling sering ditemukan dipuluhan kasus kriminalitas jalanan, yaitu: 1. Pendidikan 2. Karena kurangnya pendidikan dan edukasi mengenai hukum ketertiban bermasyarakat menjadi salah satu penyebab remaja menjadi anggota geng motor tanpa mengetahui dampak buruk kelompoknya sendiri. Keluarga 340
3. Anak remaja cenderung akan mencari kesenangannya sendiri apabila mereka kurang mendapatkan kebahagian saat berada dilingkungan keluarga dan lingkup pertemanan. Identitas mental kejiwaan Kejanggalan ketika remaja tersebut telah berulang kali dibina namun tak kunjung jera membuat Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) ikut andil dalam analisis mental kejiwaan anggota geng motor tersebut. Kurangnya perhatian dan kepedulian terhadap sesama lagi-lagi menjadi alasan utamanya. Berdasarkan faktor-faktor tersebut tentu ada kaitannya dengan peranan DPR terhadap penanggulangan kriminalitas jalanan ini. Pada 20 Mei 2013 KOMISI VIII DPR Ace Hasan beropini sebelum rapat Paripurna di Gedung Nusantara II bahwa tindakan geng motor disebabkan oleh penyaluran aktifitas positif tidak dilaksanakan dengan baik. Yang artinya kriminalitas geng motor harus ditindak langsung melalui 3 fungsi utama DPR: Fungsi Legislasi Untuk mencabut akar eboni yang membusuk maka hal pertama yang dilakukan adalah mengganti tanahnya. Dalam memaksimalkan fungsi legislasi legislator saya akan mendorong kerja sama dengan LPKA untuk sebagai memaksimalkan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada sosial permasyarakatan namun juga membina secara emosional yang akan mengajarkan pola pikir seorang Indonesia dengan mengusung prinsip avoiding and cutting the roots dari kenakalan remaja agar tidak dilakukan lagi dan lagi. Tak hanya itu dengan menambah kerjasama dengan HIMPSI tentu akan mempermudah pembina memahami kondisi psikologi anak remaja dan memberikan tindakan yang tepat melalui program pembinaan yang saya namakan PEERI yang merupakan singkatan dari Perangkul Eboni Edukasi Republik Indonesia. Fungsi Anggaran Untuk mendukung hubungan kerjasama program PEERI saya akan mengalokasikan dana APBN dalam penyaluran modul bahan bimbingan kurikulum bersama dengan Kemendikbud yang berfokus pada pemahaman tentang hukum ketertiban bermasyarakat dan kepedulian mental antar manusia untuk menghindari dan memutus akar kriminalitas dengan fasilitas penyaluran dana yang valid dan konkret. Menyalurkan pendanaan pihak sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai taktik menyibukkan para pelajar untuk menekan angka pelajar yang terlibat kasus kriminalitas. Fungsi Pengawasan 341
Dalam memaksimalkan program PEERI tentu harus ada pengawasan agar program kerjasama tersebut terjalankan efektif dan efisien. Saya sebagai legislator akan mengevaluasi, mengawasi serta memonitoring penyaluran dana APBN dan metode dalam menjalankan program PEERI untuk memenuhi kewajiban bersama dengan LPKA dan HIMPSI. Sehingga proses dan metode pembinaan tidak hanya diberlakukan untuk pembinaan anak sebagai hukum pidana namun juga dalam kurikulum pendidikan untuk upaya DPR bersama Kemdikbud. KESIMPULAN / SARAN Kayu eboni yang kuat dan kokoh merupakan perumpamaan harapan masyarakat terhadap remaja yang akan mewarisi bangsa ini nantinya. Tetapi, kenakalan remaja menjadi dinding penghalang utama dalam mewujudkan ekspektasi itu. Alih-alih melindungi, individu yang terlibat kenakalan remaja malah menjadi ancaman keamanan masyarakat. Mewujudkan eboni cerdas dan masyarakat yang aman butuh peranan DPR RI dan Kemendikbud, kerja sama antar keduanya dengan ditambah kerjasama dengan LPKA dan HIMPSI maka program Perangkul Eboni Edukasi Republik Indonesia (PEERI) akan menciptakan remaja yang tangguh bagai kayu eboni yang senantiasa siap melindungi keamanan dan kenyamanan rakyat Indonesia. Tanpa harus melakukan revisi terhadap UU yang berlaku. Ayo sadari hukum melalui diri sendiri dan jangkitkan kesadaranmu pada orang lain! REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Buletin iNews. (2022). "Viral Geng Motor Masuk Pemukiman Kocar-kacir Diadang Warga". Diakses pada 14 Juli 2023, dari CIA WORLD FACTBOOK. (2023). "People and Society of Indonesia". Diakses pada pada 18 factbook/countries/indonesia/ Juli 2023 CNN Indonesia. (2022). "Lagi Ngopi di Kafe, Polisi Diserang Geng Motor". (2022). Diakses pada 14 Juli 2023, dari Detik Jabar. (2023). "Geng Motor Berulah di Subang, Satu Orang Tewas Dibacok". Diakses pada 29 Juli 2023 dari dibacok Detik Jabar. (2023). "Geng Motor di Tasik Berulah, Lempar Mobil Polisi Berujung Bui". Diakses pada 29 Juli 2023 dari berujung-bui 342
Detik Jateng. (2023). "Main Bacok saat Tawuran Geng Motor di Brebes, 3 Pemuda dari Dibekuk". pemuda-dibekuk/amp Diakses pada 24 Juli 2023 Jupri, M. (2016). "Analisis Kriminologi terhadap Perilaku Geng Motor sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu". Katalogis, 3(12) diakses pada 16 Juli 2023 dari rhadap_perilaku_g.pdf MKRI (2018). "MK: Aturan Perlindungan Anak dari Kekerasan Sesuai UUD 1945". dari Diakses pada 28 Maret 2018 Nur, Mirna Fitri. "Mengenal Lembaga Pembinaan Khusus Anak". Dari anak/ Parlemen Taria Terkini. (2013). "Kejahatan Geng Motor Resahkan Komisi VIII". Dari Wikipedia. (2023). "Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)". Diakses pada 15 Juni 2023 dari Wikipedia. (2023). "Kenakalan Remaja". Diakses pada 10 Juli 2023 dari 343
Siap Peduli Kenakalan Remaja (SiPEKA): Website Pengaduan dan Edukasi Untuk Membantu Masyarakat dan Sekolah, Guna Mewujudkan Remaja Kenal Hukum Yang Taat Aturan Demi Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Indonesia NASWA KARTIKA NURHASANAH Mantaren I, 27 Januari 2007 DAPIL KALIMANTAN TENGAH SMA NEGERI 3 PALANGKA RAYA LATAR BELAKANG "Menurutmu, tindakan kenakalan remaja yang mengganggu keamanan dan kenyamanan itu apa saja? "Banyak. Seperti tawuran, seks bebas, mabuk-mabukan, perundungan, dan merokok" "Tawuran, seks bebas, penggunaan narkoba, apalagi balapan liar" Begitulah jawaban-jawaban dari para responden yang telah mengisi survei dari penulis. Banyak dari para responden yang mengeluhkan tindak kenakalan remaja disekitarnya yang mulai mengganggu keamanan dan kenyamanan mereka. Mengutip dari databoks.katadata.co.id, berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa selama periode 2016-2020 ada 655 anak yang harus berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan. Hal ini, tentu saja memprihatinkan. Perilaku seperti kekerasan dan kenakalan merupakan perilaku yang melanggar hukum dan aturan. Padahal, menurut UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga, sudah seharusnya para remaja Indonesia mengenali serta menaati hukum dan aturan negaranya. Tapi, pada kenyataannya hal ini memang tidak sesuai dengan semestinya. Banyaknya keluhan dari berbagai lapisan masyarakat, maraknya berita mengenai tindak kenakalan, serta ramainya berita mengenai remaja menjadi pelaku kejahatan menjadi bukti bahwa Indonesia darurat akan hukum yang berkeadilan. Fakta-fakta ini, menjadi pengingat bagi seluruh elemen, baik 344
masyarakat maupun pemerintahan. Bahwa ada darurat edukasi hukum yang harus bersama-sama diperjuangkan. PERMASALAHAN Maraknya kasus-kasus kenakalan remaja di Indonesia membuat masyarakat resah dan kebingungan. Bagaimana caranya melaporkan tindak kenakalan. Sedangkan, tidak ada layanan pengaduan yang menampung dan mendengarkan. Hal apa yang kurang, sehingga para remaja ini melakukan tindak kenakalan, bahkan sampai mengabaikan hukum dan aturan? TINDAK KENAKALAN REMAJA DISEKITAR MASYARAKAT Gambar 1. Persentase Hasil Survei Penulis telah melakukan survei yang berjudul "Survei Mengenai Tindak Kenakalan Remaja Disekitarmu" yang dilakukan melalui Google Formulir. Sehingga, didapatkan 36 responden yang berusia mulai dari 16-34 tahun. Dalam survei tersebut, di dapatkan bahwa 97,2% dari 36 responden mengakui bahwa disekitar mereka pernah terjadi tindak kenakalan remaja. Hal ini membuktikan, bahwa tindak kenakalan remaja, marak terjadi di Indonesia. 345
PERLUNYA LAYANAN PENGADUAN DAN EDUKASI HUKUM Gambar 2. Persentase Hasil Survei Gambar 3. Persentase Hasil Survei Pada survei tersebut, penulis juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan lainnya mengenai perlunya layanan pengaduan dan edukasi hukum untuk mencegah tindak kenakalan remaja. Dalam survei tersebut, di dapatkan bahwa seluruh responden menyetujui tentang perlunya layanan pengaduan dan edukasi hukum. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memerlukan layanan 346
yang menjembatani dan memfasilitasi mereka untuk mencegah dan menanggapi tindak kenakalan remaja yang ada disekitar mereka. PEMBAHASAN / ANALISIS "Hal apa yang kurang, sehingga para remaja ini melakukan tindak kenakalan, bahkan sampai mengabaikan hukum dan aturan?" Kurangnya pengawasan, tindak penegasan, serta pengedukasian kepada para remaja menjadi kunci utama dari permasalahan ini. Berdasarkan survei yang telah penulis lakukan, banyak masyarakat yang berpendapat mengenai perlunya layanan pengaduan dan edukasi hukum untuk mencegah dan menanggapi tindak kenakalan remaja di lingkungan sekitar mereka. Atas dasar permasalahan- permasalahan ini, penulis pun mencetuskan program layanan pengaduan dan edukasi hukum berbasis website yang bernama SiPEKA (Siap Peduli Kenakalan Remaja). IMPLEMENTASI WEBSITE SiPEKA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT Gambar 4. Logo SiPEKA Gambar 5. Tampilan Website SiPEKA Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang NRI Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 31 Ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk berpendapat dan berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang artinya, pemerintah wajib membuat kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Website "Siap Peduli Kenakalan Remaja (SiPEKA)" merupakan website yang diciptakan untuk menampung pengaduan masyarakat serta sebagai sumber edukasi mengenai hukum di Indonesia. Website ini bekerja sama dengan DPR-RI, KPAI, dan KEMENDIKBUDRISTEK dalam pengelolaannya. Dalam penggunaannya, calon pengguna website ini hanya cukup melakukan log in dengan memasukkan identitas diri. Lalu, calon pengguna dapat membuat nama akun SiPEKA dan 347
menambahkan kata sandi untuk akun tersebut. Untuk menggunakan layanan pengaduan dan edukasi hukum, pengguna dapat meng-klik fitur pengaduan dan fitur edukasi yang telah tersedia di tampilan website. Dalam fitur pengaduan, masyarakat dapat melaporkan tindak kenakalan remaja di sekitarnya yang di rasa telah menganggu keamanan dan kenyamanan. Dalam Fitur edukasi, terdapat video dan soft file materi mengenai hukum-hukum di Indonesia yang dapat di akses oleh para remaja di Indonesia. Sehingga, para remaja dapat mempelajari hukum-hukum negaranya secara mudah, tepat, dan praktis melalui website SiPEKA. ANDIL DPR-RI DALAM PERMASALAHAN Dalam permasalahan ini, DPR-RI memiliki andil besar dalam mewujudkan hak-hak masyarakat. Hal ini dilakukan melalui fungsi-fungsi yang dimiliki DPR-RI sesuai dengan UU NRI 1945 Pasal 20 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa DPR-RI memiliki 3 fungsi berikut: 1. Fungsi Legislasi 2. DPR-RI memiliki wewenang untuk merancang, mengatur, dan membuat Undang-Undang yang ada di Indonesia. Jika penulis terpilih menjadi legislator, penulis akan membuat Undang-Undang yang mengatur tentang legalitas dari website SiPEKA di Indonesia. Sehingga implementasi website ini bersifat sah, dan dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Fungsi Anggaran 3. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (7), DPR-RI telah terhadap untuk memberikan diberikan wewenang pengalokasian APBN. Jika penulis terpilih menjadi legislator, penulis akan mengalokasikan dana untuk pengembangan website SiPEKA. Sehingga, program SiPEKA dapat berkembang menjadi lebih baik dan dapat mewujudkan para remaja yang kenal akan hukum, taat aturan, masyarakat aman dan nyaman. Fungsi Pengawasan persetujuan legislator, penulis akan melakukan pengawasan terkhusus terhadap Undang-Undang yang telah penulis jelaskan pada poin fungsi legislasi. Selai itu, penulis juga akan melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang yang juga bersangkutan dengan permasalahan ini. Yaitu UU No. 1 Tahun 2023. Tentunya, penulis juga akan memfokuskan pengawasan kepada program layanan SiPEKA agar kedepannya program ini dapat tersebar merata. Sehingga dapat terciptanya lingkungan masyarakat Indonesia yang aman, nyaman, dan tenteram. Serta, remaja yang kenal akan hukumnya dan taat dengan aturannya. Jika penulis terpilih menjadi 348
KESIMPULAN / SARAN Maraknya kenakalan remaja menjadi pengingat untuk kita semua bahwa ada edukasi hukum yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Melalui website SiPEKA, diharapkan nantinya kasus-kasus kenakalan remaja di Indonesia dapat berkurang secara signifikan sehingga dapat menciptakan para remaja yang kenal akan hukum dan taat dengan aturan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk masyarakat. DPR-RI sebagai perwakilan rakyat, juga harus terus mengoptimalkan ketiga fungsi utamanya untuk memenuhi hukum yang berkeadilan dan membantu masyarakat dalam mencegah tindak kenakalan. Melalui esai ini, penulis mengharapkan pembaca dapat merenungkan kembali mengenai pentingnya edukasi hukum di Indonesia. Mengingat, remaja merupakan fondasi utama bangsa dalam memajukan negaranya. "Obey the law, and the law will protect you" REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Reza Pahlevi. (2022). Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Pelaku Kekerasan. Fisik dan Psikis (2016-2022). Diakses pada 18 Juli 2023. Dari Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tentang Kitab Undang- Dari UndangHukum Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3). Tentang Bentuk 2023. Dari Pidana. Diakses 15 pada 2023. Juli 19 dan Kedaulatan Negara. Diakses pada Juli Survei Masyarakat Indonesia dengan Judul "Survei Mengenai Tindak Kenakalan Remaja Disekitarmu" (Pelaksanaan Survei 23 - 25 Juli 2023). Link Survei Rizky Pratama Putra Karo Karo. (2022). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. Diakses pada Juli 16 eh%20konstitusi. Trisna Wulandari. (2022). Isi Pasal 31 Ayat 1 - 5 UUD 1945 dan Hak Warga Negara Dari Indonesia. Diakses pada 15 Juli 2023. 349
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A Ayat 1 Tentang Fungsi Dari pada DPR. 1945. Diakses 17 Juli 2023. Republik Indonesia. Tugas dan Wewenang - DPR RI. Diakses pada 15 Juli 2023. Dari Republik Indonesia. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 7 Bab I Dari Ketentuan Umum. Diakses pada 17 Juli 2023. 350
Mengubah Paradigma Remaja Berkendara: Menyongsong Masa Depan Aman ANDINI ELGA PRASTIKA Tenggarong Seberang, 06 Juni 2006 DAPIL KALIMANTAN TIMUR SMA NEGERI 2 TENGGARONG SEBERANG LATAR BELAKANG Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah serius yang di hadapi oleh masyarakat dunia. Jumlah kecelakaan lalu lintas di dunia terus meningkat dan salah satu penyebabnya adalah remaja. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kalangan remaja masih menjadi masalah yang sering kali kita jumpai di Indonesia. Menurut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI), pada tahun 2020 terjadi 5.146 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan remaja, dengan 1.335 diantaranya meninggal dunia dan 4.180 lainnya mengalami luka berat. Kebanyakan dari mereka merupakan remaja berusia 15-19 tahun dan tidak sedikit pula anak di bawah umur yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak remaja yang kurang peduli dan enggan untuk menaati aturan dalam berkendara. PERMASALAHAN Salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang melibatkan remaja adalah kurangnya kesadaran remaja akan pentingnya taat aturan dalam berkendara. Remaja seringkali kurang memahami peraturan yang berlaku di jalan raya. Akibatnya, para anak muda zaman sekarang khususnya remaja di bawah umur tidak memiliki kesadaran akan konsekuensi dari pelanggaran aturan lalu lintas. Mereka seringkali merasa sudah cukup mahir dalam berkendara sehingga tidak perlu lagi untuk mengikuti peraturan yang ada. Padahal, peraturan ini berdampak pada keselamatan diri sendiri dan semua pengguna jalan. Kurangnya kesadaran remaja dalam menaati peraturan diakibatkan oleh 2 hal, yaitu kurangnya sosialisasi akan aturan saat berkendara dan kurangnya 351
kesadaran remaja dalam menaati peraturan lalu lintas. Peran orang tua sangat berpengaruh, terutama ketika mereka membiarkan anak-anaknya mengendarai kendaraan pribadi. Lebih memprihatinkan lagi jika para orang tua memberikan kendaraan kepada anak-anak di bawah umur. PEMBAHASAN / ANALISIS Untuk mengatasi permasalahan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan remaja, diperlukan kesadaran remaja akan pentingnya mengikuti peraturan saat berkendara. Remaja perlu diberikan pemahaman tentang aturan-aturan yang ada dan dampak dari tidak menaati peraturan tersebut. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran aturan lalu lintas. Dalam hal ini, masyarakat dapat berperan aktif untuk menerapkan Undang- Undang (UU) yang ada seperti UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau lebih dikenal dengan UU LLAJ. Dengan menerapkan UU ini, masyarakat terutama remaja dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan. Di lingkungan tempat saya tinggal, yaitu desa Manunggal Jaya, Kalimantan Timur, seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas. Bahkan, pada tahun 2022 terjadi kecelakaan yang menewaskan salah satu siswa SMP Negeri setempat. Tentunya bukan kali pertama kecelekaan seperti ini terjadi. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan solusi terbaik dalam menghadapi permasalahan ini. Membuat organisasi kepemudaan adalah salah satunya. Protect Injury Road Organization (PIRO) merupakan organisasi yang bekerja sama dengan kepolisian dalam menjaga jalan raya bebas dari kecelakaan lalu lintas. Nantinya, PIRO beranggotakan pemuda-pemudi aktif yang dapat memberikan aksi peduli dengan keselamatan para pengguna jalan. Para anggota PIRO akan melakukan sosialisasi tentang pentingnya berkendara dengan menaati aturan lalu lintas yang di tujukan kepada pelajar SMP, SMA, mau pun orang tua. Lalu, PIRO akan melakukan simulasi berkendara dengan menggunakan pakaian perlindungan lengkap berkendara. PIRO juga akan bekerja sama dengan kepolisian dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat dalam pembuatan SIM murah atau pun gratis bagi remaja yang usianya sudah cukup. Untuk menyempurnakan sinergi ini, PIRO tetap akan mengacu pada 3 fungsi DPR RI, yaitu: 1. Fungsi Legislasi legislasi, saya selaku DPR akan menyusun dan mengesahkan undang-undang atau peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak termasuk langkah-langkah untuk menjamin keselamatan mereka di ini dapat mencakup ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua, Dalam fungsi jalan. Undang-undang 352
2. pengawasan anak-anak, dan konsekuensi karena mengizinkan anak-anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan pribadi. Selanjutnya, untuk membuat efek jera terhadap remaja yang masih di bawah umur, saya akan menegaskan pasal 55 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang akibat kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak bisa dialihkan pertanggung jawaban pidananya kepada orang tuanya. Fungsi Anggaran 3. Dalam fungsi anggaran, DPR dapat mengalokasikan APBN dalam pendanaan PIRO untuk memfasilitasi program-program terkait pentingnya menaati peraturan berlalu lintas yang akan dilakukan oleh organisasi tersebut. Karena dengan begitu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tertib berlalu lintas dapat tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Fungsi Pengawasan Kemudian, DPR akan mengawasi proses pelaksanaan dan pengalokasian dana APBN kepada PIRO dalam menjalankan tugasnya secara berkala di bantu dengan pihak kepolisian sehingga program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. DPR juga dapat turun lapangan melakukan pengawasan saat PIRO melakukan sosialisasi, agar dapat meninjau langsung dana yang telah di salurkan dapat digunakan dengan baik atau tidak. langsung ke KESIMPULAN / SARAN Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya remaja akan menaati peraturan saat berkendara sangat penting dilakukan. Terlebih lagi, peran orang tua sangat berpengaruh, terutama ketika mereka membiarkan anak-anaknya mengendarai kendaraan pribadi. Sebagai generasi muda, kita harus patuh dan taat terhadap peraturan pemerintah terutama dalam menaati peraturan lalu lintas. Jangan sampai, kelalaian yang kita perbuat berdampak buruk bagi diri kita sendiri mau pun orang lain. Dalam permasalahan ini, dibutuhkan organisasi pemuda dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, PIRO (Protect Injury Road Organization) dapat menjadi jawaban yang akan membantu pemerintah dalam menghalau remaja belum cukup umur untuk menaati peraturan berlalu lintas. Sehingga dapat meminimalisir kecelakaan lalu lintas yang melibatkan remaja. "Taat aturan, masyarakat aman". 353
REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Nurfauziah, R. &. Krisnani, H. (2021). PERILAKU PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH SOSIAL. REMAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTRUKSI Samsudin, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MEMBIARKAN ANAK MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR HINGGA MENGHILANGKAN LAIN. NYAWA ORANG Samudra, M. A. (2021). Ingat! Orang Tua Wajib Tahu, Ini Hukuman Pidana Bagi Umur. Pengendara Ahmad, H. M. (2016). Komnas PA: Hukum Orang Tua Pemberi Izin Anak Berkendara. di Bawah Republika. (2023). Kecelakaan Lalu Lintas, Penyebab Utama Kematian Anak dan Remaja. 354
Kesadaran Hukum Remaja Terhadap Narkoba ZALFA RIZKIA ANDINI Balikpapan, 08 Januari 2007 DAPIL KALIMANTAN TIMUR SMA MUHAMMADIYAH 2 AL-MUJAHIDIN BALIKPAPAN LATAR BELAKANG Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Adapun tujuan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terjaga". -S.M. Amin. Tanpa adanya hukum yang berlaku, masyarakat akan melakukan segala sesuatu dengan kebebasan tanpa memikirkan keadilan karena tidak adanya ini dapat petunjuk bagaimana berperilaku yang baik di masyarakat. Hal menimbulkan lingkungan masyarakat yang tidak harmonis dan tidak tenteram. Maka dari itu, untuk menciptakan keharmonisan dan ketenteraman pada lingkungan masyarakat, Negara Republik Indonesia menyatakan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Sayangnya, kesadaran remaja terhadap hukum yang berlaku cukup kurang, jika tidak ditangani lebih dalam, maka kualitas generasi muda Indonesia bisa berpengaruh untuk masa depan. Generasi muda, khususnya remaja adalah tonggak dalam memajukan bangsa, baik buruknya suatu negara dilihat dari kualitas pemuda karena pemudalah yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Di zaman dengan teknologi yang canggih ini, kita bisa mengetahui informasi melalui berbagai penyiaran berita mengenai kasus kenakalan remaja yang semakin marak seperti kasus penggunaan narkotika pada remaja. karena penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius di negara kita sebab dapat merusak moral bangsa. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran remaja terhadap hukum negara maupun agama, sehingga mereka melakukannya tanpa memikirkan efek yang akan dirasakan pada masa depan. 355
Hukum terkait narkotika diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. PERMASALAHAN Akibat lemahnya kesadaran hukum terhadap remaja. Remaja akan mudah tergoda dengan dampak buruk pergaulan bebas yang akan merugikan diri sendiri serta masyarakat, juga dikarenakan remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Walaupun pernah di antara mereka yang menolak untuk mencoba barang laknat, namun godaan pasti selalu ada. Sebanyak 39,5 persen remaja mengaku tidak terancam meski mereka menolak mengonsumsi narkoba. Namun demikian, karena bujuk-rayu, dan pengaruh teman, pelan-pelan mereka bersedia mencoba narkoba hingga kecanduan. itu, upaya dalam pencegahan penggunaan narkotika yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sangat menarik, mulai dari penyuluhan tentang bahayanya narkoba hingga membantu perawatan dan rehabilitasi bagi korban narkoba. Sayangnya, upaya tersebut kurang merata di berbagai kota Indonesia. Sehingga tidak semua masyarakat terutama remaja tahu bahwa upaya tersebut ada. Terlebih lagi, Undang-Undang Narkotika saat ini lebih mengedepankan pendekatan kriminalisasi daripada pendekatan dekriminalisasi atau kesehatan yang mana dengan berjalannya pendekatan kriminalisasi terbukti kurang efektif serta minimnya pengaturan pola kerja sama dari aparat penegak hukum dalam mengatasi permasalahan narkotika. Selain PEMBAHASAN / ANALISIS Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa semua warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kesadaran hukum juga memainkan peran penting dalam kepatuhan hukum, yang berarti semakin lemah kesadaran remaja terhadap hukum maka semakin lemah pula kepatuhan hukum, begitu pun sebaliknya. Hal yang memprihatinkan akibat lemahnya kesadaran hukum ialah penyalahgunaan barang laknat tersebut justru banyak dari kalangan pelajar, terutama yang sedang duduk dibangku SMP dan SMA. Hal ini didukung oleh bukti data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2017 menyatakan, dari sekian banyak pecandu narkoba di Indonesia, sekitar 24 persen adalah banyaknya pelajar yang keblinger dan lepas kendali hingga menjadi pecandu yang mengakibatkan keresahan masyarakat. Maka dari Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik 356
itu, dibutuhkannya pendidikan mengenai hukum narkotika yang tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena peraturan hukum narkotika harus disebarluaskan agar diketahui oleh masyarakat terutama remaja. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum remaja terhadap narkoba agar masyarakat aman, dengan mewajibkan kebijakan melalui pendekatan dekriminalisasi sebagai upaya pemulihan terhadap pengguna narkotika bisa mengurangi penyalahgunaan narkoba sekaligus meningkatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan terbukanya akses rehabilitasi kesehatan, masyarakat terutama remaja tidak perlu takut untuk melapor karena penyalahgunaan ataupun terpaksa menerima narkoba tanpa adanya sebuah hukuman. Contohnya di Ibu Kota Amerika Serikat, tingkat kriminalitas pengguna dan pecandu turun drastis hingga 90 persen karena pemerintah mendekriminalisasi para pengguna dan pecandu. Berdasarkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka peran yang dapat dilakukan dalam mengatasi kesadaran hukum remaja terhadap narkoba, antara lain: 1. Fungsi Legislasi Melalui fungsi ini, DPR RI harus menyempurnakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Yang mana BNN harus mengurangi hukuman melalui pendekatan kriminalitas dengan mewajibkan pendekatan dekriminalitas bagi penyalahgunaan atau pecandu narkotika. Selain itu, dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terutama remaja agar isi dari undang-undang tersebut guna mengetahui serta memahami terwujudnya remaja sadar hukum dengan harapan peningkatan dalam mentaati aturan hukum yang berlaku. Fungsi Anggaran 2. 3. Melalui fungsi ini, komisi III diharapkan mengalokasikan anggaran kepada BNN untuk memaksimalkan kinerjanya melalui fungsi dan tugas pada program P4GN agar terciptanya pendidikan terkait kesadaran hukum yang rata dan meningkatkan tempat rehabilitasi supaya mempermudah masyarakat remaja dalam melapor dan menangani penyalahgunaan narkoba. Hasil identifikasi kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi BNN dan jajarannya masih ada kekurangan anggaran sebesar Rp 1.71 triliun sebagai alat pendukung dalam menangani kasus narkoba. Fungsi Pengawasan Melalui fungsi terutama ini, agar terjaminnya program-program tersebut memberikan hasil yang diinginkan. DPR RI dan BNN meningkatkan kerjasama kepada sektor aparat penegak hukum maupun tokoh masyarakat dalam 357
mengawasi pengedaran dan penyalahgunaan narkotika karena pengedar narkoba juga meningkatkan kelicikannya untuk mengedarkan barang laknat tersebut. KESIMPULAN / SARAN Dengan adanya kesadaran hukum remaja terhadap narkoba maka terwujudlah remaja yang beradab dalam aturan sehingga menjadikan lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tenteram. Maka dari itu, perlunya sosialisasi untuk memberi pengenalan serta pengetahuan remaja terhadap hukum narkoba di lingkungan sekolah. Namun, untuk menyelenggarakan upaya tersebut pasti dibutuhkannya penambahan yang bertujuan menyamaratakan pendidikan terkait kesadaran hukum dan juga meningkatkan tempat dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika dengan mengutamakan pendekatan dekriminalisasi. Dengan harapan, berkurangnya penyalahgunaan narkoba bisa mengurangi kecemasan masyarakat terhadap pergaulan anak zaman sekarang. anggaran kepada BNN REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA "Pengertian Hukum Menurut Para Ahli" (Diakses 8 Juli 2023) Jatim.bnn.go.id "Undang-Undang Yang Mengatur Narkotika" (Diakses 10 Juli 2023) Tualkota.bnn.go.id '"Penelitian Tentang Ancaman Narkoba Terhadap Remaja" (Diakses 10 Juli 2023) pelajar/ Bengkulu.bnn.go.id "Upaya Pencegahan Narkotika" Openparliament.id "Revisi UU Narkotika"(Diakses 12 Juli 2023) Icjr.or.id "Penanganan Dekriminalisasi Pengguna Narkoba" (Diakses 12 Juli 2023) revisi-uu-narkotika/ Bnn.go.id "Anggaran BNN" (diakses 14 Juli 2023) bnn-ri-tahun-2024/ 358
AJAKAMU: Sadar Hukum Sejak Dini Cegah Tingkat Perundungan pada Remaja WAHYU DWI RAIHANA Tarakan, 26 Maret 2006 DAPIL KALIMANTAN UTARA SMAN TERPADU UNGGULAN 1 TANA TIDUNG LATAR BELAKANG Masa remaja memandu masa depan mereka. Adanya perilaku menyimpang menyebabkan hilangnya citra bangsa yang indah dan menambah catatan merah kehancuran generasi Nusantara Maraknya perilaku menyimpang di negara kita sebab kurangnya kesadaran hukum, salah satunya yaitu perundungan atau yang sering disebut sebagai bullying. Menurut Programme for International Student Assessment (PISA), Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus bullying tertinggi kelima di antara 78 negara di dunia. Perundungan atau bullying merupakan tindakan pelaku yang buruk dengan sasaran melalui fisik, verbal maupun sosial di dunia nyata dan dunia maya pada korban. Karena perilaku ini melanggar hak asasi manusia, justru menjadi aktivitas normal untuk dilakukan terutama dikalangan usia dini hingga remaja. Ketua Dewan Pembina Federasi Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti menemukan sedikitnya 12 kasus perundungan antara Januari hingga Mei 2023. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga melaporkan pada 13 Februari 2023 jumlah kasus perundungan meningkat sebanyak 1.138 kekerasan fisik hingga kekerasan mental. Dengan pernyataan tersebut, bullying berdampak signifikan dan terus ada di sekitar kita. Semakin dilakukan secara konsisten, maka bullying akan menimbulkan dampak yang sangat tinggi dan dapat berujung pada kejahatan bahkan kematian. 359
PERMASALAHAN Baru-baru ini negara kita dihebohkan dengan kasus seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang membakar sekolahnya. Ia mengaku menjadi korban bullying di sekolahnya. Beberapa kejadian fatal lainnya melibatkan siswa kelas 1 SD di Kota Medan, Sumatera Utara, yang meninggal setelah dianiaya secara fisik oleh kelima kakak kelasnya. Kedua kasus tersebut menjadi bukti bahwa 41,1 persen siswa Indonesia melaporkan pernah diintimidasi di sekolah. Artinya, lingkungan pendidikan di negara kita menjadi tempat berkembang biaknya aksi bullying. Latar belakang penyebab terjadinya bullying dapat terjadi dengan menyimpulkan dari pengalaman sendiri dalam aksi bullying dan diperkuat dengan hasil berbagai sumber, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, serta korban dan pelaku. - Faktor internal diakibatkan dari ketidakamanan, rasa malu, diam terhadap korban, tetapi juga dari kesenangan, kecemburuan atau bahkan luka pada pelaku bullying. Faktor eksternal seperti pola asuh, latar belakang ekonomi, media digital dan lingkungan. Faktor-faktor di atas lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan. Perilaku, pemikiran dan tindakan yang dilakukan sejak kecil merupakan hasil dari apa yang ditangkap dari lingkungan sekitarnya. Apabila yang diperoleh dapat memicu reaksi negatif dan elemen manapun tidak menanganinya, maka perundungan sejak dini pun sangat mudah untuk dilangkahi. Sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014, sehubungan dengan amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, mengacu pada Pasal 76 C yang menyatakan "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak." Program yang berbeda telah dilakukan setiap tahun tetapi tingkat perundungan justru meningkat dari hari ke hari. Melihat kondisi tersebut, hukum yang harus diikuti menjadi tanda tanya "Apakah semua ini terjadi karena peraturan dan kebijakan yang dibuat tidak efektif?" Sebab kebijakan yang diterapkan pemerintah belum menunjukkan tanda- tanda akan mengurangi perundungan di Indonesia. Dalam hal ini, pemberantasan bullying tidak hanya disalurkan melalui pihak pendidik, tetapi juga oleh elemen lain, seperti remaja.
PEMBAHASAN / ANALISIS Pasal 27 (1) UUD 1945: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 360
itu dengan tidak ada kecualinya." Secara hukum, bullying di Indonesia perlu ditanggulangi khususnya di lingkungan sekolah. Saat ini, pemuda dikatakan sebagai "agen perubahan" bangsa karena perannya dalam memecahkan masalah. Adanya kebijakan model kepemudaan merupakan bukti dampak yang tinggi bagi semua elemen. Salah satu contohnya dari provinsi Kalimantan Timur yang membentuk program daerah bernama Duta Pemuda Sadar Hukum melalui media sosial Instagram @dutapemudasadarhukumkaltim. "Karakter sadar hukum harus dibentuk sejak dini. Pembentukan karakter jujur, bertanggung jawab dan peduli lingkungan kita bentuk di sekolah. Sehingga inilah pentingnya pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum," ujar Mutanto, Kepala Cabang Dinas Wilayah I Kaltim. Program ini harus disalurkan dan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi ajang kompetisi antar Sekolah Menengah Atas dalam pemilihan Duta Pemuda Sadar Hukum di tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional melalui inovasi AJAKAMU (Aksi Remaja Hukum Berlaku). Tidak hanya menyelesaikan masalah terkait perundungan, tetapi juga masalah yang perlu dihilangkan selama masa remaja. Kunci tercapainya pelaksanaan inovasi AJAKAMU perlu mengaitkan DPR RI dengan ketiga fungsinya sebagai berikut. 1. Fungsi Legislatif 361
2. Meninjau dan memperkuat RUU no. 35 Tahun 2014. Membahas kembali, memutakhirkan dan segera mengesahkan pasal-pasal UU No. 4 Tahun 1979 dengan menambahkan pasal yang menyatakan bahwa pemuda berhak atas perlindungan anak sebagai Duta Pemuda Sadar Hukum dan Forum Anak KEMENPPPA, serta melindungi masyarakat dari cyberbullying sesuai Pasal 29 UU ITE berkolaborasi dengan Kominfo. Fungsi Anggaran Komisi VIII DPR RI dalam APBN disalurkan baik kepada Kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA), instansi terkait yaitu KPAI, peneliti/ahli di bidang kesehatan jasmani dan rohani dalam membuat tim terlatih untuk memfasilitasi pelatihan hukum dan informasi permasalahan yang muncul di masa remaja dalam bentuk MODUM (Modul Hukum) dan membentuk 2T atau Training of Trainer secara bertahap, mulai tingkat nasional, provinsi dan kemudian kabupaten/kota melibatkan Duta Pemuda Sadar Hukum dan Forum Anak, lalu didistribusikan ke beberapa sekolah lokal dari SD, SMP hingga SMA. Fungsi Pengawasan 3. DPR RI dan KEMENDIKBUD memperkuat dan meningkatkan kesadaran hukum anak usia dini dengan membuat program wajib pertemuan antara guru sekolah dan orang tua/wali siswa. Tujuannya untuk mengevaluasi proses pendidikan hukum dengan mengorganisir pihak keluarga. Inovasi AJAKAMU memiliki laporan kegiatan yang wajib dilaporkan setiap bulan baik secara daring (online) maupun dengan mengisi formulir (offline) dan melakukan evaluasi atas pelaporan setiap daerah melalui pertemuan yang dilakukan oleh tim terlatih dan 2T inovasi AJAKAMU. KESIMPULAN / SARAN Perilaku bullying banyak bertebaran di seluruh manca negara serta pelanggaran berlimpah dengan perilaku itu. Remaja masa kini dihadapkan pada berbagai informasi yang sangat luas melalui teknologi. Dengan demikian, remaja memiliki pandangan yang lebih luas dan dapat mengelola logikanya dibandingkan zaman sebelumnya. Oleh karena itu, ini menjadi kesempatan emas bagi negara kita tercinta Indonesia untuk mendorong dan mendukung kaum muda khususnya dalam memecahkan masalah di dalam masyarakat. Sebagai parlemen muda, saya harus memasukkan tiga fungsi DPR RI dalam inovasi AJAKAMU karena memang tugas anggota parlemen yang wajib mengetahui segala kebutuhan atau permasalahan di dalam masyarakat dan berusaha mewujudkannya dan memutuskan melalui RUU. 362
REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Rizki, F., & Akbar, M. A. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU BULLYING PADA REMAJA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI BANDAR LAMPUNG. Jurnal Keperawatan Sriwijaya, 7(1), 26-33. Diakses pada 6 Juli 2023 dari Isnaenin, Titania. 2023. Miris, Kasus Bullying Di Indonesia Tertinggi Kelima Di Dunia. Diakses pada 7 Juli 2023 dari indonesia Kasus siswa bakar sekolah di Temanggung, karena diduga 'sering dirundung' - 'Bullying di Indonesia sudah mengkhawatirkan. (2023). Diakses pada 7 Juli 2023 dari Mengalami Peningkatan, Angka Kasus Bullying di Indonesia Tembus 1000 Kasus. dari (2023). Diakses pada 21 Juli 2023 manuel, Kevin. 2023. Mengerikan! Indonesia Darurat Bullying di Sekolah, Ini Langkah Tegas Mendikbudristek Nadiem Makarim. Diakses pada 21 Juli 2023 dari makarim 363
Tudung Saji Legislator, Sudah Saatnya Konsumen Dilindungi Hak-Nya HUGO ERNESTO HAMDRI Tarakan, 10 / 07 / 2006 DAPIL KALIMANTAN UTARA SMA NEGERI 1 TARAKAN LATAR BELAKANG Tudung saji legislator menjadi representasi kuat dalam upaya melindungi hak konsumen melalui peran dan fungsi legislator. Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks dan canggih, peran konsumen semakin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, seringkali hak- hak konsumen diabaikan atau kurang mendapatkan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi legislator untuk menjalankan tiga fungsi utamanya: legislasi, keuangan, dan pengawasan dengan fokus pada perlindungan hak konsumen. Dalam konteks ini, tudung saji legislator harus menjadi simbol kuat yang mengadvokasi keadilan dan perlindungan menyeluruh bagi konsumen. Hak konsumen menjadi isu yang semakin penting di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Peran konsumen sebagai pemangku kepentingan utama dalam perekonomian membuat perlindungan hak mereka menjadi prioritas bagi pemerintah dan legislator. Dalam konteks ini, peran dan fungsi legislator yang meliputi legislasi, keuangan, dan pengawasan menjadi penting dalam memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlakuan yang adil dan transparan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi. Fungsi legislator dalam proses pembuatan undang-undang dan regulasi berperan besar dalam mengatasi permasalahan perlindungan hak konsumen. Ketidakjelasan dan bertumpuknya peraturan yang mengatur hak-hak konsumen dapat menyebabkan kebingungan di pihak konsumen. Oleh karena itu, legislator perlu berperan aktif untuk merumuskan undang-undang dan peraturan yang konsisten dan bersifat menyeluruh. Melalui keterlibatan berbagai pihak, seperti organisasi konsumen dan ahli hukum, legislator dapat menciptakan regulasi yang 364
mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat serta mengatasi permasalahan konkret yang dihadapi konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, aspek keuangan juga memiliki peran vital dalam perlindungan hak konsumen. Pengalokasian dana yang memadai untuk mendukung badan-badan pengawas dan lembaga yang bertugas melindungi hak konsumen menjadi kunci untuk menjamin perlindungan yang efektif. Penggunaan anggaran yang tepat akan memastikan bahwa perlindungan konsumen bukan hanya formalitas belaka, tetapi benar-benar dijalankan secara maksimal. Fungsi pengawasan legislator juga menjadi pilar penting dalam perlindungan hak konsumen. Pengawasan yang intensif dan efektif dari lembaga pengawas akan mampu mengidentifikasi dan menangani pelanggaran hak konsumen dengan cepat dan tegas. Penguatan peran lembaga pengawas dalam melakukan inspeksi dan penegakan hukum akan memberikan rasa kepastian dan keadilan bagi konsumen yang merasa dirugikan. Dalam keseluruhan bagian latar belakang ini, permasalahan yang dihadapi hak konsumen dan pentingnya peran legislator dalam fungsi legislatif, keuangan, dan pengawasan disorot untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlunya melindungi hak konsumen melalui tudung saji legislator. Tindakan yang lebih proaktif dan kolaboratif dari pihak-pihak terkait akan membawa perubahan positif dalam perlindungan hak konsumen di era yang semakin kompleks dan beragam ini. PERMASALAHAN Dalam upaya untuk melindungi hak konsumen, tantangan-tantangan yang kompleks dan beragam terus muncul di era modern ini. Hak konsumen menjadi isu yang semakin penting di tengah perkembangan globalisasi, revolusi teknologi informasi, dan dinamika ekonomi global. Dalam menghadapi tantangan ini, peran legislator dalam fungsi legislatif, keuangan, dan pengawasan menjadi krusial untuk menjamin bahwa hak-hak konsumen diperlakukan dengan adil, dilindungi, dan dihormati. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan hak konsumen adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur hak-hak konsumen, ketidakadilan dalam perlindungan hukum, kurangnya ketelitian dalam pelaksanaan, dan kesenjangan informasi yang mempengaruhi kemampuan konsumen untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam bagian berikutnya, kami akan membahas secara detail setiap permasalahan tersebut dan merumuskan solusi yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi konsumen. 1. Ketidakjelasan Regulasi: 365
Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur hak-hak konsumen. Seringkali, ada banyak peraturan yang berlaku di tingkat nasional, regional, maupun lokal yang tidak selaras atau bahkan bertentangan satu sama lain. Hal ini menyulitkan konsumen untuk memahami dan mengklaim hak-hak mereka. Sebagai contoh, di beberapa negara, regulasi tentang kebijakan pengembalian barang bisa berbeda antara produk elektronik, pakaian, atau makanan, sehingga membuat konsumen bingung tentang hak mereka untuk mengembalikan barang. Ketidakadilan Perlindungan Hukum: 2. sudah ada undang-undang dan peraturan yang mengamanatkan perlindungan konsumen, tetapi masih banyak kasus di mana konsumen kesulitan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini bisa terjadi karena akses ke peradilan yang terbatas, proses hukum yang rumit dan mahal, atau kelemahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak konsumen. Sebagai contoh, konsumen yang mengalami penipuan dalam pembelian produk secara online seringkali kesulitan untuk mendapatkan ganti rugi yang pantas dari penjual yang nakal. Ketidaktelitian dalam Pelaksanaan: Meskipun 3. 4. Dalam beberapa kasus, peraturan perlindungan konsumen yang ada kurang ditegakkan secara cermat. Pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak konsumen mungkin tidak bekerja dengan optimal, atau ada intervensi dari kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Contohnya, standar keselamatan pada produk makanan yang tidak dipatuhi dan mengakibatkan konsumen mengalami keracunan. Kesenjangan Informasi: Informasi yang transparan adalah kunci untuk memberdayakan konsumen dalam membuat keputusan yang tepat. Namun, seringkali konsumen menghadapi kesenjangan informasi yang signifikan terkait produk, harga, dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Informasi yang tidak akurat atau tersembunyi dapat membuat konsumen menjadi korban praktik penjualan yang merugikan. Contohnya, ketika konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai bahan-bahan berbahaya pada kosmetik yang akan mereka gunakan. PEMBAHASAN / ANALISIS Dalam bagian ini, saya akan melakukan analisis yang mendalam mengenai permasalahan perlindungan hak konsumen dan memberikan pemahaman yang lebih detail tentang tiga fungsi legislator yang berperan penting dalam upaya 366
perlindungan hak konsumen. Fungsi legislatif, keuangan, dan pengawasan merupakan pilar utama dalam menjalankan peran legislator untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Saya akan membahas bagaimana fungsi legislator dapat merumuskan regulasi yang konsisten dan efektif dalam melindungi hak-hak konsumen. Selain itu, pentingnya alokasi dana yang tepat untuk mendukung badan-badan pengawas dan lembaga perlindungan konsumen juga akan menjadi fokus analisis kami. Terakhir, fungsi pengawasan dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran hak konsumen, serta bagaimana penguatan peran lembaga pengawas dapat memastikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Melalui analisis ini, diharapkan akan tercipta wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana tudung saji legislator dapat berperan aktif dalam melindungi hak-hak konsumen secara menyeluruh dan efektif. 1. saya akan mengeksplorasi peran 2. 3. Fungsi Legislasi: Tugas utama legislator adalah membuat undang-undang dan peraturan yang berpihak pada perlindungan hak konsumen. Agar legislasi dapat mengatasi permasalahan yang ada, legislator harus melibatkan berbagai pihak, termasuk konsumen dan pakar hukum konsumen, dalam proses penyusunan undang-undang. Dengan keterlibatan aktif konsumen, legislasi akan lebih mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan mengatasi permasalahan konkret yang dihadapi oleh konsumen. Contoh: Sebuah negara menghadapi permasalahan serius terkait keamanan produk makanan. Melalui dialog dengan berbagai kelompok legislator masyarakat termasuk organisasi konsumen dan produsen, menetapkan undang-undang yang mengatur standar keselamatan pangan yang ketat dan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Fungsi Keuangan: Dana yang memadai harus dialokasikan untuk mendukung lembaga yang bertugas melindungi hak badan-badan pengawas dan konsumen. Penggunaan anggaran yang tepat akan memastikan bahwa perlindungan konsumen menjadi prioritas utama dan tidak sekadar formalitas belaka. Contoh: Pemerintah mengalokasikan dana yang cukup bagi badan pengawas konsumen untuk memperkuat tim investigasi dan memberikan pelatihan yang berkualitas kepada staf mereka. Hal ini memungkinkan badan pengawas untuk lebih responsif dalam menangani aduan dan pelanggaran hak konsumen. Fungsi Pengawasan: Fungsi pengawasan legislator harus digunakan secara maksimal untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga pemerintah dan swasta yang bertanggung jawab dalam melindungi hak konsumen. Penting untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran hak konsumen dengan cepat dan tegas agar konsumen merasa memiliki 367
perlindungan yang kuat dari negara. Contoh: Lembaga pengawas melakukan inspeksi tak terjadwal di berbagai toko dan supermarket untuk memeriksa apakah standar keselamatan produk dan hak konsumen dipatuhi. Jika ditemukan pelanggaran, lembaga pengawas segera melakukan tindakan penegakan hukum yang sesuai. KESIMPULAN / SARAN 1. Penguatan Kebijakan: Perlu adanya reformasi kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan perlindungan hak konsumen. Legislasi yang ada harus diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan konsumen yang semakin kompleks. Edukasi Konsumen: Peningkatan pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka adalah kunci dalam memperjuangkan haknya. Pemerintah dan pihak terkait perlu lebih giat menyosialisasikan hak konsumen dan cara melindunginya. Transparansi Informasi: Pihak-pihak yang terlibat dalam industri harus lebih transparan dalam menyajikan informasi produk dan harga kepada konsumen. Penggunaan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memberikan akses informasi yang lebih mudah dan jelas bagi konsumen. Peningkatan Peran Lembaga Pengawas: Lembaga-lembaga pengawas harus diberdayakan dengan sumber daya yang memadai dan wewenang yang kuat untuk mengawasi dan menindak pelanggaran hak konsumen. 2. 3. 4. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan peraturan turunannya. Pusat Informasi dan Konsultasi Hukum (Puskomnas) HAM. "Consumer Protection and the Role of Government" - OECD (Organisation for Economic Co- operation and Development). "Protecting Consumers in a Digital World" - World Economic Forum. Buku: "Consumer Protection and the Law" oleh Dr. Geraint Howells. 368
Aksi Berantas Kenakalan Remaja: Mewujudkan Remaja Sadar Hukum? VELINE ANGEL LEE Tanjungpinang, 16 September 2008 DAPIL KEPULAUAN RIAU SMAK YOS SUDARSO BATAM LATAR BELAKANG Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan dewasa. Peralihan ini seringkali menempatkan remaja yang bersangkutan pada posisi kebingungan, di mana pada satu sisi dia masih anak-anak, namun di sisi lain dia harus bersikap layaknya orang dewasa. Kondisi seperti ini sering menyebabkan perilaku aneh yang apabila dibiarkan bisa memberikan efek buruk bagi remaja. Pada masa peralihan ini, dapat terjadi masa krisis yang ditandai dengan kecenderungan perilaku yang menyimpang. Dalam kondisi tertentu, perilaku menyimpang ini menjadi perilaku yang mengganggu banyak orang. Dalam masa pencarian jati diri, sering kali para remaja salah melangkah, sehingga menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan aturan dan nilai norma yang terkandung di sekitar masyarakat. Juvenile Delinquency merupakan istilah untuk perilaku yang jahat kenakalan dari anak-anak muda, keadaan patologis yang disebabkan karena bentuk pengabaian sosial, sehingga mengembangkan ke arah perilaku menyimpang. Berbagai faktor yang dapat menyebabkan kenakalan remaja dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Salamor & Salamor, 2022). 1. 2. Faktor internal a. Krisis identitas b. Kontrol diri yang lemah Faktor Eksternal a. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. b. Minimnya pemahaman tentang agama. 369
c. Pengaruh lingkungan sekitar d. Pendidikan PERMASALAHAN Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan adanya peningkatan kenakalan remaja dari tahun ke tahun kenakalan remaja dan kriminalitas remaja mulai dari kekerasan fisik dan kekerasan psikis menunjukkan angka peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, tercatat 3145 remaja usia ≤ 18 tahun menjadi pelaku kenakalan dan tindak kriminal. Pada tahun 2019 dan 2020 meningkat menjadi 3280 hingga 4123 remaja. Pada tahun 2021 angka kenakalan remaja dan tindak kriminal remaja di Indonesia mencapai 6325 remaja. Jumlah Kenakalan Remaja di Indonesia 8000 6325 6000 4000 3145 3280 4123 2000 0 2018 2021 Jumlah pelaku kenakalan dan Kriminalitas Remaja 2019 2020 Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2021 mengalami kenaikan sebesar 10,7% (BPS, 2021). Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan yaitu jika pemerintah Indonesia tidak dapat mengurangi angka kenakalan remaja, maka angkanya akan terus naik, lalu apakah kita sebagai anak bangsa akan tinggal diam dan membiarkan kenakalan remaja merusak masa depan bangsa? Lalu bagaimana dengan nasib masa depan bangsa nantinya? PEMBAHASAN / ANALISIS Berdasarkan penelitian bertajuk "Rule of Law Index 2022" oleh World Justice Project (WJP) mengurutkan 140 negara paling taat hukum di dunia, di mana Indonesia menempati urutan ke 64. Kita sebagai remaja Indonesia harus dapat menurunkan angka ketidaktaatan bangsa dalam hukum, salah satunya dengan tidak melakukan kenakalan remaja. 370
Terdapat 2 cara mencegah dan menangani kenakalan remaja, yakni; 1. Tindakan preventif, dapat dilakukan dengan memberi para remaja bimbingan memilih lingkungan pergaulan yang tepat agar bisa terhindar dari kenakalan remaja. Tindakan represif kenakalan remaja, dapat dilakukan dengan memberi konsekuensi setimpal dan memberi arahan agar tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Kasus kenakalan remaja tidak akan melonjak tinggi apabila negara lebih ketat dalam melaksanakan Undang-Undang yang berlaku, banyak remaja yang menjadi pelaku kenakalan remaja dan berakhir menjadi kriminal, mereka menganggap sepele akan hukum di Indonesia karena mengira remaja tidak dapat dijerat hukum, namun pada faktanya, sesuai Pasal 71 UU No 11 Tahun 2012, anak di bawah umur bisa dijerat hukum. Meski demikian, belum terlambat untuk mencegah kenaikan angka kenakalan remaja. Saya Veline Angel Lee dari SMAK Yos Sudarso Batam, sebagai seorang remaja yang nantinya akan menjadi tulang punggung bangsa, saya dapat melihat bahwa semakin lama, tindakan para remaja makin menjadi liar, di mana kenakalan remaja menjadi kriminal, mereka mulai berani mencuri, menindas, dan melakukan berbagai kekerasan lainnya. Saya sadar bahwa sangat diperlukannya program Aksi Berantas Kenakalan Remaja di mana program tersebut merupakan komunitas remaja yang berkomitmen untuk memberantas aksi kenakalan remaja, program tersebut melibatkan seluruh remaja dari Indonesia dan bersama berkontribusi untuk Indonesia sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang menerangkan bahwa "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". 2. Setelah menganalisis lebih jauh tentang kinerja DPR, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A Ayat (1), menyebutkan bahwa Dewan legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan. Maka dari itu, jika saya menjadi seorang legislator, saya akan berkontribusi melalui 3 fungsi tersebut, 1. Fungsi Legislasi Melalui fungsi legislasi, saya akan memperketat pengimplementasian dan merevisi KUHP Pasal 295 Ayat 1-3 dengan menambahkan program pembelajaran khusus bagi para pelaku selama dan sesudah menjalani sanksi. Saya percaya bahwa hilangnya jiwa nasionalisme dapat memicu terjadinya kenakalan remaja, maka dari itu saya melakukan survei dengan Google Form, sebanyak 74,8% dari 108 responder menyatakan mereka setuju dengan pernyataan tersebut, namun sayangnya masih terdapat 25,2% responder yang belum menyadari pentingnya rasa nasionalisme tersebut, 371
2. maka dari itu saya akan bekerja sama dengan GLN dan KPI untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dan kesadaran hukum para remaja Fungsi Anggaran Melalui fungsi anggaran, saya akan mengalokasikan dana APBN kepada upaya preventif dan represif dalampenanggulangan kasus kenakalan remaja dan juga untuk mendukung dan mengoptimalkan kinerja dari program Aksi Berantas Kenakalan Remaja dalam merangkul seluruh remaja di Indonesia dan menjadi wadah edukasi untuk membentuk generasi yang sadar hukum, DPR dan komunitas ini nantinya akan bekerja sama untuk melakukan sosialisasi dan kampanye yang bertujuan membimbing para anak-anak dan remaja sehingga tidak menjadi pelaku dari kenakalan remaja. Fungsi Pengawasan 3. Melalui fungsi DPR yang terakhir yaitu pengawasan, saya akan melakukan pengawasan terhadap para remaja dalam menumbuhkan sikap nasionalisme, dan akan melakukan kerja sama dengan KOMINFO untuk mengawasi jalannya Undang-Undang mengenai aksi-aksi di luar batas yang dilakukan oleh remaja, dan juga bekerjasama dengan pihak OJK untuk mengawasi pengeluaran dana sehingga tidak terjadi penggelapan dana pada program yang akan dijalankan melalui fungsi anggaran KESIMPULAN / SARAN Remaja berada pada fase pencarian jati diri. Namun, tidak menghalangi remaja untuk berkontribusi mengambil peran dalam kepemerintahan. Harapannya dengan program Aksi Berantas Kenakalan Remaja dapat menyadarkan remaja akan pentingnya menaati hukum yang berlaku, dimulai dari diri sendiri bertanggungjawab untuk memiliki kesadaran akan hukum. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA BPS. 2021. STATISTIK KRIMINAL 2021. Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. 2022. Sosialisasi Dampak Kenakalan Remaja Bagi Anak Di Sma Negeri 10 Ambon. Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 701-705. dampaknya-di-masa-depan/ 372
Remaja Sadar Hukum Kunci Terwujudnya Ketertiban Umum ANNISA ANNASTIA AZZAHRA Surabaya, 17 Juni 2006 DAPIL KEPULAUAN RIAU SMAN 1 SINGKEP Indonesia merupakan Negara hukum di mana setiap lini kehidupan masyarakatnya diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tidak hanya hukum tertulis yang dirumuskan dalam Undang-Undang, namun juga terdapat norma sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Hukum dan norma tersebut secara tidak langsung mengikat seluruh elemen masyarakat termasuk pada kalangan remaja. Namun, saat ini semakin banyak terjadi kasus kenakalan remaja yang melangar norma dan hukum hingga berakibat pada tindak pidana. Organisasi Kesehatan Dunia mendefinikan remaja sebagai anak yang berusia antara 10-18 tahun. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencontohkan remaja berusia 10-24 tahun, sedangkan Kementerian Kesehatan dalam rencana kerjanya menyebutkan usia 10-19 tahun. Berdasarkan definisi- definisi tersebut, definisi remaja dalam tulisan ini adalah seorang yang berusia 10- 20 tahun. Remaja menjadi salah satu bagian berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu Bangsa dan terciptanya ketertiban umum Hal ini disebabkan jumlah penduduk usia remaja di Indonesia sendiri berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil Susenas tahun 2020, perkiraan sebesar 64,50 juta jiwa atau hampir seperempat dari total penduduk Indonesia yakni 23,86%. Komposisi ini berpotensi besar menjadi kunci terciptanya ketertiban umum ditengah masyarakat. Adapun ketertiban umum yang dimaksud adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Seakan bertolak belakang dengan hal di atas, dewasa ini santer ditemukan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang yang masih dikategorikan usia remaja. Remaja saat ini seakan tidak mengindahkan aturan yang 373
berlaku. Dilansir dari batampos.co.id, di Provinsi Kepulauan Riau saja sepanjang 2023 ini terdapat 111 kasus anak berhdapan dengan hukum (ABH) yang tergolong kasus pidna. Berdasarkan data yang didapat pencurian merupakan kasus terbanyak yang melibatkan ABH yaitu sebanyak 75 orang, selanjutnya pencabulan sebanyak 10 orang, persetubuhan 9 orang, kekerasan fisik dan psikis 7 orang, pengeroyokan sebanyak 4 orang, pornografi 2 orang, melarikan anak di bawah umur 1 orang dan penggelapan 1 orang. Kasus remaja asal Mojokerto Jawa Timur akhir-akhir ini semakin menambah kasus pelanggaran hukum berat yang dilakukan oleh remaja. Bagaimana tidak siswa kelas 3 SMPN 1 Kemlagi yang nekat melakukan tindak pencurian, pelecehan seksual hingga membunuh teman sekelasnya. Pembunuhan tersebut dipicu maslaah ekonomi serta adanya dendam terhadap korban karena korban kerap menagih uang kas kepada pelaku. Pada akhirnya pelaku yang masih tergolong usia remaja tersebut harus merelakan masa remajanya dengan menjalani hukuman penjara selama 7 tahun 4 bulan. Berdasarkan kasus-kasus di atas, kesadaran hukum dikalangan remaja harus selalu ditingkatkan dan diawasi agar remaja terlibat dengan hukum dapat terminimalisir guna menciptakan ketertiban umum. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan salahsatunya terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun hal tersebut seakan kurang manjur dalam mengatasi masalah di atas. Kenakalan remaja yang berujung pada tindakan Kriminal harus di berantas dari akarnya. Perlu adanya tindakan preventif dan kuratif yang bukan hanya dapat dilakukan oleh keluarga, dan lingkungan sekitar, namun juga harus diiringi dengan dukungan pemangku kebijakan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai lembaga parlementer memiliki andil yang besar terhadap penanggulangan hal tersebut. DPR-RI dapat melakukan berberapa upaya berdasarkan fungsi-fungsinya yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Realisasi fungsi legislasi DPR-RI dapat dilakukan dengan cara merumuskan undang-undang baru yang berisi langkah-langkah preventif yang dapat meminimalisir kasus hukum yang dilakukan oleh remaja. Seperti merumuskan undang-undang (UU) tentang peningkatan kesejahteraan remaja Indonesia. UU tersebut dapat berisi aturan tentang peningkatan kesejahteraan keluarga, penyediaan layanan-layanan untuk remaja dengan mendirikan lembaga terkait seperti layanan psikologi, balai pelatihan, badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan remaja, dan sebagainya. Hal ini dirasa penting karena remaja saat ini seaakan kurang terbina dan terawasi dengan baik, bukan hanya yang 374
berada pada kalangan ekonomi menegah ke bawah, namun remaja yang berasal dari keluarga berada juga banyak yang melakukan pelanggaran hukum. fungsi anggaran DPR-RI dapat dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan kesejahteraan remaja Indonesia. Alokasi anggaran tersbut dapat berupa implememntasi kebijakan yang sudah dirumuskan serta meningkatkan fasilitas (sarana dan prasarana) yang bisa dijadikan remaja untuk berkarya dan berprestasi dengan tidak diskriminatif. Realisasi Realisasi fungsi pengawasan DPR-RI dapat dilakukan dengan cara mengawasi jalannya implementasi peraturan yang telah disusun serta mengawasi jalannya penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Hal ini agar upaya-upaya peningkatan kesejahteraan remaja guna meningkatkan kesadaran hukum remaja dapat dilakukan dengan maksimal. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang turut andil dalam peningkatan kesadaran hukum remaja Indonesia, DPR-RI harus bersinergi bersama lembaga-lembaga terkait seperti KPAI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga terkait lain. Sehingga semua yang sudah dirumuskan dan direncanakan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal yakni peningkatan kesejahteraan remaja guna mewujudkan ketertiban umum. Tidak bisa dipungkiri bahwa masa remaja merupakan masa krusial dalam membentuk kepribadian seseorang. Sehingga, jika tidak dilakukan pembinaan yang tepat akan berakibat banyaknya remaja yang melakukan pelanggaran hukum bahkan hingga merugikan orang lain. Hal tersebut dapat dicegah jika remaja Indonesia lebih sadar akan hukum dan norma yang berlaku baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Perlu adanya sinergi yang kuat antara keluarga, masyarakat, pemerintah hingga remaja itu sendiri dalam upaya peningkatan kesadaran hukum tersebut. Untuk itu sebagai remaja Indonesia yang akan meneruskan estafet kemajuan bangsa ini mari kita tingkatkan kepedulian terhadap ketertiban umum dengan cara sadar hukum dan menaati segala peraturan serta norma yang berlaku. Jika remaja Indonesia sadar hukum, niscaya ketertiban umum yang dinginkan di tengah masyarakat dapat terwujud. DAFTAR PUSTAKA 111 Anak di Provinsi Kepri Berhadapan dengan Hukum. Batampos.co.id diakses 29 Juli 2023 berhadapan-dengan-hukum/. Agusrianto. 2018. Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang 375
Ketertiban Umum (Studi Kasus Panti Pijat Jondul). Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Repository UIN SUSKA Riau. Amdadi, Zulaeha dkk. 2021. Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Risiko Perkawinan Dini dalam Kehamilan di SMAN 1 Gowa. Jurnal Inovasi penelitian Vol.2 No.7 Desember 2021. Infografik Indonesia: Data Remaja 2021. UNICEF. Diakses pada 30 Juli 2023 pada: Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik 2023. Diakses pada 29 Juli 2023 pada: 376
Mario Dandy dan Hedonisme: Pemantik Kerusakan Moral Generasi Muda KHAIRUNNISA DWI PURNAMASARI Bandar lampung, 10 Desember 2006 DAPIL LAMPUNG 1 SMA S AL KAUTSAR LATAR BELAKANG Paham hedonisme menganut kesenangan pribadi atau kelompoknya diatas perasaan atau kesenangan orang lain (Eka Sari, 2018). Hedonisme merupakan salah satu sifat yang mengancam keamanan moralitas dilingkup masyarakat. Moral ialah sebuah cara untuk mengukur kualitas seseorang sebagai individu dan warga negara (Natasya & Dinie, 2021). Budaya hedonisme melahirkan generasi yang kurang menghargai moralitas sebagai sebuah prinsip luhur dalam berkehidupan di masayarakat, bangsa, dan negara. Hal ini menjadi isyarat hadirnya penurunan karakter dan lemahnya kesadaran menjalankan kewajibannya sebagai generasi yang baik. PERMASALAHAN Kasus penganiyaan Mario Dandy Satrio, seorang anak mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak, terhadap David Ozora, putra dari Pimpinan Pusat GP Ansor hingga koma, menuai sebuah kontraversial. Tak sedikit masyarakat yang akhirnya menggali kehidupan seorang putra dari mantan Dijten Pajak tersebut. Di media sosial, Dandy memamerkan kehidupan hedonisnya mulai dari tunggangan mewah Harley Davidson hingga Jeep Wewngler Rubicon. Keterkaitan antara perilaku Dandy dan hedonisme ini merupakan salah satu contoh implementasi kerusakan moral dan mundurnya tata krama generasi muda. 377
Tak hanya hedonisme, tindakan-tindakan lain yang juga menjadi contoh krisis moral yang saat ini marak dikalangan generasi muda, antara lainfungsi tawuran pelajar, balapan liar, vandalisme fasilitas umum, bahkan sampai tindak kriminal seperti mem-bully, mencuri, sampai membunuh. Mirisnya, kasus tersebut masih kerap sekali terjadi karena kurangnya keketatan dalam penangannya, baik dari pengawasan, sanksi yang ada, ataupun faktor lainnya. PEMBAHASAN / ANALISIS Kasus penganiayaan yang dilakukan Dandy menjadi pedoman dan pemantik perhatian dalam peningkatan pembatasan tingkah laku remaja. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membopong tanggung jawab terkait masalah tindak kriminal yang dilakukan oleh generasi muda dengan menstimulasi kepedulian ketaatan pada remaja. Sebagai anggota DPR, saya akan membuat program bernama Matkum (Remaja Tegak Hukum) yang akan terealisasikan berdampingan dengan fungsi DPR. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 20A ayat (1) pada dasarnya DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi (pembuatan kebijakan), anggaran (pembiayaan), dan pengawasan. Program Matkum memiliki beberapa strategi, yakni: A. Fungsi Legislasi a. b. Pada fungsi ini, akan ada dua undang-undang yang direvisi, antara lain: Penambahan persyaratan pada UU No. 6 Tahun 2020 Pasal 14 ayat (1) tentang Penerimaan Mahasiwa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negri (PTN). Persyaratan tersebut berupa "Siswa bebas dari catatan kriminal dan tindak pidana resmi" yang akan menjadi poin (e) pada ayat tersebut. Akan ada 2 kategori pembatasan kebijakan tersebut yakni pembatasan penuh dan tidak penuh. Pembatasan penuh akan diberikan kepada pelaku kategori kriminalitas berat, seperti membunuh, memperkosa, dan lainnya. Pembatasan penuh akan secara total membekukan hak sebagai calon mahasiwa PTN tanpa adanya pertimbangan. Namun, pembatasan tidak penuh akan diberikan kepada pelaku yang melakukan kategori kriminalitas ringan seperti pencurian ringan, penghinaan ringan, penggelapan ringan, dan yang lainnya. Pembatasan tidak penuh akan tetap memberikan hak calon mahasiswa untuk masuk PTN namun dengan syarat, akan ada catatan khusus yang diberikan oleh masing-masing universitas yang telah ditentukan. Pasal 489 ayat (2) KUHP tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi orang atau barang dan Kesehatan yang direvisi menjadi "Jika tindakan tersebut terulang dan bukan menjadi tindakan pertama pelanggaran 378
pasal ini, maka pidana denda selanjutnya merupakan hasil kelipatan sesuai dengan nominal terakhir pidana denda pelaku. Hal tersebut akan berlaku kelipatan ganda." Ketika seseorang melanggar tindak pidana ini untuk lebih dari satu kali, pidana denda yang diberikan dilipat gandakan dari nominal pidana denda pelanggaran sebelumnya. Sebagai bentuk penanggulangannya, ketika tindak pidana ini telah dilakukan untuk kedua kalinya, Matkum akan memberikan rehabilitasi khusus guna meminimalisasi terulang kembali di kemudiannya. Rehabilitasi tersebut berupa pembentukan karakter, pendidikan moral, dan lain sebagainya. Revisi UU tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kriminal generasi muda atas krisis moral dan bisa memberikan efek jera yang cukup. B. Fungsi Anggaran Pada fungsi ini sebagai anggota DPR, Matkum akan memfasilitasi generasi muda dengan mengalokasikan dana bersama dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pendidikan Nasional sebesar 20% yang akan disalurkan untuk : a. Membuat Agen Perubahan, bentuk agen ini ialah sebuah komunitas yang berisi generasi muda berpengaruh di media sosial seperti youtuber, selebgram, tiktokers dan lainnya yang memang concern terhadap isu yang diangkat, sehingga dapat mendukung Matkum dalam memperluas penyebaran informasi untuk generasi muda. Agen ini akan fokus bergerak di media sosial dengan mengunggah konten- konten edukasi berbentuk digital poster, threads, podcasting, dan lainnya pada masing-masing akun anggota dari agen perubahan. Agen perubahan ini, juga akan berkerja sama dengan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan juga Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sosialisasi kepada generasi muda juga akan diberikan melalui kerjasama dengan stasiun televisi nasional yang wajib menyiarkan penayangan iklan masyarakat pada jam efektif yakni primetime dengan tiga kali penayangan di setiap jamnya, mulai dari pukul 18.00 - 23.00. Iklan tersebut berisi edukasi pentingnya pencegahan tindak kriminal dan pentingnya menumbuhkan moralitas pada generasi muda. Pada fungsi anggaran, Matkum akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi penuh pengeluaran anggaran tersebut, guna meminimalisasi adanya penggelapan dana. C. b. Fungsi Pengawasan 379
DPR juga berperan penting dalam fungsi pengawasan, saya akan meningkatkan pengawasan, yaitu bekerjasama dengan pihak berwajib, berupa membuat kebijakan baru untuk pihak kepolisian dengan meningkatkan pengawasan terhadap kasus kriminal yang ter-kategorikan kasus kecil. Kebijakan ini berupa pengecekan rutin dibantu oleh staf ahli yang akan dibentuk untuk menganalisis dan mendata di setiap daerah dan sekolah terkait tindak kriminal seperti tawuran pelajar, balap liar, dan lain sebagainya yang akan secara exclusive dilaporkan kepada pemerintahan pusat setiap enam bulannya. KESIMPULAN / SARAN Sebagai generasi muda yang akan menjadi penerus dari negri ini, moral merupakan elemen yang penting untuk dimiliki. Kasus penganiayaan oleh Dandy, menjadi sebuah ancaman keamanan moralitas generasi muda. Permasalahan tersebut akan memberikan dampak tidak baik untuk kehidupan bangsa dan negara. Dengan demikian, permasalahan ancaman keamanan moralitas generasi muda harus segera di atasi, salah satunya dengan merealisasikan Matkum di Indonesia bersama ketiga fungsi DPR itu sendiri. Ide-ide yang telah dipaparkan di atas merupakan hal yang akan saya lakukan ketika menjadi legislator. Dengan adanya dukungan dan kerja sama dari seluruh generasi muda di Indonesia, krisis moral tersebut akan dapat teratasi. Mari menjadi generasi muda yang bermoral untuk bangsa dan negara! REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Adminisrator. (2016, Desember Kamis). Gaya Hidup Mewah. Retrieved from Menguak Praktik Gaya Hidup Mewah Masyarakat Kelas Menengah Bawah di Indonesia: (diakses pada 22 Juli 2023) Annur, C. M. (2022, November Rabu). Prime Time televisi. Retrieved from Warga Indonesia Time: Tonton ukul%2018.00%20hingga%2023.00. (diakses pada 23 Juli 2023) Paling Banyak RCTI Saat Prime Bernadetha Aurelia Oktavira, S. (2023, Januari Jumat). Perusakan Barang Orang Lain. Retrieved from Jerat Pasal Perusakan Barang Milik Orang Lain dalam 380
KUHP: (diakses pada 21 Juli 2023) BPK. (n.d.). undang-undang yang mengatur perguruan tinggi. Retrieved from Indonesia: Undang-Undang ttg-Pendidikan-Tinggi.pdf (diakses pada 21 Juli 2023) Republik detikJateng, T. (2023, februari senin). Penganiyaan Mario Dandy. Retrieved from Profil Mario Dandy Satriyo, Tersangka Penganiayaan Putra Pengurus GP Ansor: pengurus-gp-ansor (diakses pada 21 Juli 2023) Dewi, N. F. (2021). Pengembangan Nilai Moral Peserta Didik Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kewarganegaraan, 1. Indonesia, K. K. (2022, Agustus Selasa). Persenan Dana APBN untuk pendidikan . Retrieved from Pemerintah Alokasikan Anggaran Pendidikan Tahun 2023 Sebesar Rp608,3-T (diakses pada 21 juli 2023) Rp608,3 Triliun: Merdeka. (2023, Maret Senin). Gaya Hidup Dandy. Retrieved from Membedah Satriyo: Pengertian (diakses pada 21 Juli 2023) Hedonisme, Gaya Hidup Mario Dandy RI, D. (n.d.). Pasal 20 ayat 1. Retrieved from Badan Akuntabilitas Keuangan Negara: Keuangan- (diakses pada 20 Juli 2023) Setianingsih, E. S. (2018). Wabah Gaya Hidup Hedonisme Mengancam Moral. Majalah Ilmiah Pendidikan Dasar, 141. Sudrajat. (2008). Metode Klarifikasi Dalam Pendidikan Moral. 1. 381
Remaja Mafhum Hukum (Remuk): Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Dan Anti Premanisme (Mantap) DANIA ZAHRA AYUSTI Bandar Lampung, 3 Februari 2007 DAPIL LAMPUNG I SMAN 2 Bandar Lampung LATAR BELAKANG Dewasa ini, potret pergaulan remaja semakin kompleks dan dinamis, bersamaan dengan arus perkembangan teknologi. Faktanya, sebagian besar potret ini telah bergesekan dengan norma hukum yang berlaku. Deviasi yang tumbuh bervariasi dan memicu masyarakat sangsi. Mengapa pengesahan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tidak mencerminkan remaja paham eksistensi dan konsekuensi melanggar hukum? Remaja menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 "Usia remaja adalah usia 10-18 tahun." Hal ini menjadi momok bagi pemerintah yang sedang mempersiapkan kiat-kiat dalam mewujudkan visi Indonesia emas 2045. Mengingat, remaja saat inilah yang akan menjadi agen revolusi nantinya. Sebagaimana diungkapkan oleh Tina Nur Alam, anggota Komisi X DPR RI "Bagaimanapun respon kaum pelajar terhadap hari ini selaku generasi pelanjut di masa depan, menjadi cermin bagaimana proyeksi masa depan Indonesia di masa yang akan datang.". Lembaga hukum khususnya DPR RI harus responsif dengan menghadirkan program kuratif, preventif, dan represif demi mewujudkan remaja yang sadar hukum dan bernegara untuk Indonesia Maju, Aman, Nyaman, Tertib, dan Anti Premanisme (MANTAP). PERMASALAHAN Premanisme merupakan suatu tindakan kenakalan remaja yang meresahkan masyarakat. Seperti kasus vandalisme yang melibatkan pelajar di Underpass Dewi Sartika, Kota Depok, Jawa Barat sangat merugikan pemerintah secara materil dan 382
degradasi moral di mana mengandung konten tak senonoh. Kemudian, balap liar terjadi di daerah Senayan menyebabkan masyarakat terganggu. Selain itu, fenomena gangster bersenjata tajam di Surabaya beranggotakan remaja tawuran dan menyerang warga sekitar di malam hari. Aksi ini sangat meresahkan masyarakat, terutama orang tua yang khawatir jika anak pulang larut malam. Berdasarkan Statistik Kriminal 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, terdapat 36,7 persen anggota rumah tangga di Indonesia mengaku khawatir ketika bepergian sendiri di malam hari. Hemat penulis, terdapat beberapa faktor mengapa remaja dapat terjerumus arus premanisme: 1. Krisis Dukungan dan Pengakuan Banyak remaja yang kurang mendapatkan kasih sayang di lingkungan keluarga sehingga ketika di luar rumah mereka bergabung ke dalam geng tertentu. Mereka mengharapkan adanya perhatian dan dukungan layaknya dalam keluarga. Berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, terdapat 21 kasus kekerasan anak terjadi dalam kurun waktu Januari-Mei 2023. Kasus-kasus tersebut terjadi dengan latar belakang keluarga yang broken home. Misalnya, orang tuanya bercerai atau jarang bertemu akibat bekerja. Kondisi Ekonomi dan Psikologis 2. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang. Tersirat menunjukkan ketidakmampuan membiayai penunjang bakat dan belum adanya wadah yang menaungi bakat remaja. Contohnya, lukisan grafiti di bangunan menujukkan kreativitas dalam berseni. PEMBAHASAN / ANALISIS Jika terpilih menjadi legislator, penulis hendak mendirikan program REMUK MANTAP yang merupakan singkatan dari Remaja Mafhum Hukum Untuk Maju, Aman, Nyaman, Tertib, dan Anti Premanisme. Program ini bertujuan sebagai kiat mencetak remaja yang sadar dan taat hukum dalam mewujudkan visi Indonesia emas 2045. Tentunya dengan menerapkan 3 fungsi DPR sebagai parameter yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR RI harus memaksimalkan KUHP Pasal 331 UU 1/2023, "Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta." Oleh karena itu, vandalisme, balap liar, dan tawuran dapat merugikan orang lain dan menimbulkan korban maka masuk dalam kategori kenakalan remaja yang 383
dapat dijangkau dengan KUHP, karena aturan lainnya belum secara spesifik mengatur tentang ketiga rumusan perbuatan ini yang khusus untuk remaja. DPR RI harus segera menyempurnakan Undang-Undang secara spesifik, mengingat remaja yang melakukan hal demikian. Penting membuat atau menerbitkan regulasi sebagaimana turunan Undang-Undang yang ada yang mengatur secara khusus terkait kenalam remaja berikut dengan sanksi yang mengikat selama tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Kemudian, DPR RI perlu mengalokasikan dana APBN untuk program tersebut dengan 2 strategi. Pertama, langkah preventif DPR RI perlu bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Tekologi (KEMENDIKBUDRISTEK) mensosialisasikan remaja dan melaporkan aktivitas siswa selama di sekolah yang bersumber dari guru BK, maupun di luar sekolah yang bersumber dari kepolisan daerah setempat. Kedua, pembentukan kelompok represif untuk pelaku premanisme di titik-titik lokasi rawan. Terbagi menjadi 3R (RAMAL, REMOT, dan REOLA). Pelaku vandalisme diarahkan ke RAMAL (Remaja Mural) di mana DPR RI dapat mengalokasikan dana bagi remaja untuk diizinkan melukis mural edukatif dan estetika di berbagai infrastruktur. Lalu, pelaku balap liar ilegal dapat diarahkan masuk ke REMOT (Remaja Otomotif) di mana DPR RI dapat membuka arena balap liar legal secara resmi dan membuka ekstrakurikuler di SMK. Terakhir, REOLA (Remaja Olahraga) diperuntukkan kepada pelaku tawuran dan gangster untuk mengasah bakat berkelahi mereka secara tepat dan bijak. Setelah itu, melalui fungsi pengawasan DPR RI mengawasi dana APBN teralokasi secara efektif dengan terus mengevaluasi. Mengawasi pemberlakuan ketentuan UU Sistem Peradilan dan Perlindungan Anak secara tegas dan seadil- adilnya, serta mengawasi regulasi mitra kerja yaitu Komisi X, Polri, Kemendikbudristek, dan Lembaga Eksekutif. SIMPULAN / SARAN DPR RI sebagai penyambung lidah rakyat, harus turut bersinergi dalam menegakkan Undang-Undang yang adaptif, prediktif, dan responsif. Tentunya diperlukan alokasi dana yang efektif serta pengawasan secara berkala. Jadilah remaja yang membanggakan orang tua dengan prestasi bukan menjadi malu karena dipanggil polisi. Sayangi nyawa dan ingatlah visi Indonesia Emas 2045 ada di tangan remaja yang sadar dan taat kepada hukum yang berlaku. 384
REFERENSI Alfaizi, A. R. (2021). Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan oleh Anak yang Tergabung dalam Gangster (Studi di Wilayah Polrestro Depok). (Skripsi). Universitas Lampung. Faqurais, Y. (2021). Efek Buruk Hukuman Penjara pada Anak (Studi Kasus di Bandar Lembaga Lampung). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(2), 212-220. Ingtyas, F. T. (2017). Peranan Orang Tua dalam Mencegah Tawuran antar Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Pelajar. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, 15(2), 1-12. Kristianto, S., dan Sibolga, B. P. K. I. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan yang Bukan Khusus Anak. Jurnal HAM, 12(1), 95-110. Moeljatno. (2021). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta, Bumi Aksara. Richard, Ross. Tanpa Tahun. Children in Prison, Melalui: prison>: Juvenile Law Center. Subarsyah, S dan Achmad, W. (2023). Restorative Justice in the Juvenile Justice System against Juvenile Delinquency. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 22(1),14-25. Tommi, T, dan Naufaldi, Z. T. 2023. Perancangan Ulang Media Kampanye Event Street Race Polda Metro Liar Remaja. Desainpedia Journal of Urban Design, Lifestyle & Behaviour, 2(1), 52-62. Jaya untuk Mengurangi Balap Yuliartini, N. P. R., dan SH, M. (2021). Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi. Klaten, Lakeisha. 2002, Melalui: Paudpedia. 2023. Anggota Komisi X DPR Tina Nur Alam : "Merdeka Belajar Ide Pendidikan Kebangsaan Ki Hadjar Dewantara Untuk Hadirkan Generasi Emas Indonesia Melalui: 2045", JDIH BPK. 2002. Undang-undang No.23 Tahun [23/07/2023] 385
Puspitasari, Devi. 2023. Underpass Dewi Sartika Jadi Sasaran Vandalisme, RK Minta Pemkot Depok Bereskan, Melalui < pemkot-depok-bereskan> [20/06/2023] Tim 2023. Kejadian Berulang Balap Liar di Senayan Sampai Tutupi Jalan, Melalui: [06/05/2023] CNN Indonesia. 2022. Fenomena Gangster Surabaya, Antara Eksistensi dan Melalui: Perlawanan, [06/12/2022] Advent, Yohanes. 2022. Kejahatan Jalanan oleh Remaja yang Meresahkan Warga, Melalui: [23/01/2022] Hamidah, Anisatul. 2023. Sepanjang 2023 Tercatat Ada 21 Kasus Kekerasan Seksual di Melalui: Bondowoso, home-rawan-jadi-korban> [08/07/2023] Kemenkeu. 2023. Angka Kemiskinan Semakin Turun, Kepala BKF: Sejalan Melalui: Menguatnya Aktivitas Ekonomi, Dian D. J., S.H. 2023. Kenakalan-kenakalan yang Dapat Dijerat Hukum, Melalui: dijerat-hukum-lt521b57bb30cc6/> [12/07/2023] Dahwilandi, Dani. 2023. Viral Sekolah di Majalengka Sediakan Ekskul Balap Motor, < Netizen: liar>[27/01/2022] Bagus daripada Balapan Liar, Melalui: 386
GETAKUM (Generasi Taat Aturan Hukum): Menimalisasi Pelanggaran Hukum Remaja. NURMA SAFIRA Buyut Udik, 24/10/2007 DAPIL LAMPUNG II SMA NEGERI 1 KOTA GAJAH safiranurma234@gma LATAR BELAKANG: Hukum berkeadilan merupakan sebuah hasil dari proses tatanan kehidupan masyarakat. Tujuan "Hukum Berkeadilan" akan tercapai kalau masyarakat mematuhi hukum yang berlaku pada kehidupan mereka. Sebagai generasi muda, mereka yang punya tanggung jawab lebih. Tetapi, berdasarkan Data Kasus Klaster Pendidikan KPAI, terdapat 271 pelajar yang terlibat dalam tawuran periode Januari-Juli, ini membuktikan bahwa tidak sedikit remaja yang menjadi pelaku pelanggaran hukum, sedangkan remaja adalah generasi muda yang akan meneruskan tongkat estafet dalam mengelola bangsa Indonesia di masa depan. Namun, sangat di sayangkan remaja saat ini justru menyepelekan hukum yang berlaku, sehingga berimbas pada kenakalan remaja dan berujung tindakan anarkisme. Kasus anarkisme yang paling banyak terjadi adalah aksi tawuran remaja. Tawuran remaja adalah salah satu perbuatan anak yang di kategorikan sebagai kenakalan remaja atau juvinile deliquency yang dicetuskan oleh Alder. Angka peristiwa tawuran yang meningkat tajam menurut data dari KPAI. Pada 2017, angka tawuran sebanyak 12,9%. Namun di sepanjang 2018 lalu, meningkat menjadi 14%. Hal ini menjadi ultimatum seluruh pihak untuk beraksi nyata. 387
PERMASALAHAN: Saat ini tawuran remaja merupakan masalah krusial, karena tawuran berimbas pada masyarakat dan rusaknya moral generasi muda. Hampir semua media menyiarkan berita tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, yaitu, tawuran remaja. Bahkan, tindak kekerasan yang dilakukan pada tindak pidana sudah dalam tingkat yang berbahaya, karena mereka sudah berani menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban luka, hingga korban meninggal dunia. Tentu saja ini sudah melanggar Pasal 170, 351, 355, 358 KUHP tentang larangan serta hukuman bagi para pelaku kekerasan. Tawuran juga merupakan tindakan yang melanggar HAM, karena pelaku akan menganiaya, mencelakai, bahkan menghilangkan nyawa. Selain itu, tawuran akan menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran masyarakat, karena akan menggangu keamanan dan ketertiban. Pelanggaran hukum tersebut di pengaruhi oleh lingkungan keluarga, pergaulan, masyarakat dan minimnya edukasi pada remaja. Semakin memprihatinkannya persoalan ini, sudah seharusnya seluruh pihak memberikan peran yang spesifik. Mulai dari pemerintah sebagai penegak hukum dan lembaga perlindungan, keluarga sebagai contoh, masyarakat yang dapat megontrol perilaku remaja, dan remaja itu sendiri untuk menciptakan pentingnya kesadaran hukum. Kolaborasi multipihak sangat penting untuk solusi yang eksploratif dan konstan. Dengan keseriusan dan kecakapan yang akan dilakukan, para remaja bangsa Indonesia yang terdiri 24% dari total penduduk Indonesia akan menjadi Agen Of Change demi terwujudnya remaja taat hukum. PEMBAHASAN/ANALISIS: Pemerintah melalui DPR-RI dapat mengadakan suatu program yang bertujuan untuk memupuk kesadaran menaati hukum di masyarakat, agar terealisasinya masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib. Dalam program tersebut remaja akan menjadi aktor yang berperan penting dalam upaya menumbuhkan kesadaran menaati hukum. Generasi Taat Aturan Hukum (GETAKUM) merupakan program yang bertujuan untuk mengedukasi remaja tentang pentingnya menaati hukum dan bagaimana mengimplementasikannya. Melalui Organisasi GETAKUM ini generasi muda langsung terlibat untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hukum remaja. GETAKUM ini akan terus besinergi dengan memberikan sosialisasi, edukasi, dan pemahaman kepada masyarakat khususnya remaja tentang tujuan hukum dibentuk, yakni demi terwujudnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bersama, sehingga sangat penting untuk menaati hukum. Dengan mematuhi hukum pelanggaran akan raib dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sebaliknya, jika hukum dilanggar maka akan 388
semakin banyak pihak yang dirugikan, sehingga hal ini akan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentinganya menaati hukum. Aksi remaja, APH, dan lesgislator, akan berperan aktif guna mewujudkan Indonesia taat hukum, yang merujuk pada fungsi pokok DPR-RI, sesuai dengan UUD 1945 pasal 20A ayat (1). Legislatif 1. Mempertegas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang berstatus ABH. Pidana yang diatur Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 yakni peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga pelayanan masyarakat), pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Yang pengimplementasian Undang-Undang tersebut masih kurang, banyak pelaku berhasil mendapatkan dispensasi atas perbuatan mereka, sehingga mereka tidak punya rasa jera. Apabila ada proses diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana, anak tersebut tetap harus mendapat sanksi sebagai bayaran telah melakukan pelanggaran tata tertib hukum. DPR dapat membuat RUU terbaru mengenai kesadaran menaati hukum. Indonesia tidak memiliki perundang-undangan yang terintergritas dan kompherensif mengenai permasalahan menaati hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan "setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Tetapi, faktanya masih banyak masyarakat yang melanggar hukum,, karena hukum yang dibuat oleh pemerintah belum banyak meningkatkan kesadaran hukum. Pasal tersebut juga masuk kedalam Hak dan Kewajiban warga negara. 2. 3. Anggaran DPR melalui pemerintah pusat dan daerah menyalurkan dana untuk memberikan fasilitas kepada GETAKUM. DPR akan membuat RAPBN dengan mengalokasikan dana untuk program GETAKUM demi mengoptimalkan terlaksananya program GETAKUM. Oleh sebab itu, DPR akan mengalokasikan 30% Dana Aspirasi bersamaan dengan pengalokasian dana RAPBN, sehingga dana tersebut dapat menjadi dana produktif. Dana tersebut akan digunakan untuk: 1. Membentuk Organisasi GETAKUM di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. GETAKUM akan menjadi trobosan baru yang dilakukan pemerintah 389
dengan berkolaborasi bersama DPR, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Remaja. Aparatur dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan GETAKUM dapat menjembatani edukasi tersebut. 2. Melakukan Penyuluhan dan Sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun di berbagai media social yang berisi tentang bagaimana cara menjadi remaja taat akan hukum dan dampak buruk menjadi remaja yang aktif tawuran. Pengawasan 1. DPR akan mengawasi APH agar dapat memberikan keadlian se-adil-adilnya dan dapat bertindak secara logis, dengan dapat membuktikan mana yang benar dan salah. DPR akan memberikan pengawasan terhadap proses- proses hukum yang berlangsung, demi tercapainya hukum berkeadilan. GETAKUM akan memiliki struktur organisasi Divisi Kepengawasan yang berfungsi untuk mengawasi tindakan remaja agar menjadi remaja taat hukum. Divisi Kepengawasan akan diisi oleh remaja yang sudah diberikan pelatihan oleh orang-orang berpengalaman. 2. KESIMPULAN: Kenakalan remaja yang berujung tindakan anarkisme harus segera di lakukan pemberantasan, karena aksi mereka tersebut mengancam keamanan masyarakat. Upaya kasus krusial tersebut penting untuk di mitigasi. Program GETAKUM akan menjadi solusi yang kompherensif, dimana masyarakat khususnya remaja dapat menanamkan mindset dan cultur-set dengan memberikan pemahaman dan edukasi, melakukan pengukuhan proteksi melalui regulasi oleh DPR, serta memberikan jaminan keadilan dan keamanan bagi masyarakat, hingga akhirnya generasi muda dapat melakukan tindakan yang berbanding lurus dengan hukum, guna mewujudkan masyarakat sejahtera. DAFTAR PUSTAKA: UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Nur Hafni, Fika Lutfiana, Tita Radhiya Sari & Burhan Nudin. (2021). STUDI ANALITIK POLA PENDIDIKAN KARAKTER OLEH LUQMAN AL-HAKIM KEMENPPPA. (Selasa, 25 April 2017). TAWURAN : BENTUK KESALAHAN REMAJA DALAM BEREKSISTENSI 390
Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH., M.Hum. 2013. Rendahnya Kesadaran Hukum di Indonesia. Puji Wulandari Kuncorowati. (1 Juni 2009). Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia. 391
DEPAN (Dewan Pelajar Anti-NAPZA) : Kolaborasi DPR dan Pelajar dalam Menciptakan Remaja Taat Aturan Anti-NAPZA AFRA ELYSIA AZZIKRA Bandar Lampung, 09 / 03 / 2006 DAPIL LAMPUNG II MAN IC LAMPUNG TIMUR LATAR BELAKANG Kesadaran akan hukum sangat penting dimiliki oleh remaja sebagai generasi penerus bangsa guna menjadi pribadi yang responsif dan kritis terhadap isu - isu hukum. Pada dasarnya remaja harus bisa mengaktualisasikan hukum dalam kehidupan sehari - hari sehingga menjadi remaja yang taat aturan. Tetapi kenyataannya, remaja Indonesia masih banyak yang melanggar hukum atau peraturan seperti balapan tawuran, mabuk - mabukan, hingga penyalahgunaan obat - obatan terlarang (NAPZA). Itu semua terjadi karena adanya dekadensi moral yang dialami remaja, kurangnya ilmu parenting bagi orang tua, juga kurangnya edukasi hukum yang membuat remaja apatis terhadap hukum dan melakukan tindakan yang meresahkan. Penyalahgunaan obat - obatan terlarang (NAPZA) menjadi permasalahan klasik namun kompleks yang tidak kunjung selesai di berbagai negara termasuk Indonesia dan sudah diatur secara jelas dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan pada tahun 2022 penggunaan obat - obatan terlarang (NAPZA) dikalangan remaja terus meningkat hingga sebesar 82,4%. Padahal, remaja sebagai agent of change adalah remaja sehat dan cerdas yang jauh dari pengaruh buruk NAPZA. liar, PERMASALAHAN Dikutip dari salah satu kasus narkoba yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023 terdapat siswa kelas 3 SMK di Jember yang tersandung kasus kepemilikan 26 kg narkoba jenis sabu - sabu tanpa diketahui orang tuanya. Kasus 392
tersebut merupakan salah satu contoh dari banyaknya kasus penyalahgunaan NAPZA oleh remaja di Indonesia karena kurangnya pengawasan oleh orang tua. Orang tua harus memberikan perhatian kepada anaknya agar tidak salah pergaulan, orang tua juga harus memiliki pengetahuan tentang ciri - ciri remaja yang mengonsumsi obat - obatan terlarang. BNN selaku lembaga yang melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan NAPZA melalui upaya - upaya yang dilakukan seperti Rencana Aksi Nasional (RAN) yang bekerja sama dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ternyata masih belum berhasil menekan angka penggunaan penyalahgunaan obat - obatan terlarang (NAPZA) terutama dikalangan remaja. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus mendukung upaya pemerintah dengan lebih sadar hukum dan taat aturan, tentunya dengan dibekali wawasan yang memadai terkait NAPZA. Tingginya kasus penyalahgunaan obat - obatan terlarang (NAPZA) di kalangan remaja bukan hanya karena kurang sigapnya pemerintah dalam menangani kasus tersebut. Akan tetapi, pelayan apotek yang belum terjamin seperti apoteker juga harus berperan aktif dan ikut andil dalam menekan kasus penyalahgunaan NAPZA. Pelayan apotek harus bersikap tegas kepada konsumen kandungan (khususnya narkotika/psikotropika tanpa resep dokter atau tidak mengikuti prosedur yang ada. Selain merugikan diri sendiri, penggunaan obat - obatan terlarang (NAPZA) bisa sangat merugikan orang lain dengan menimbulkan masalah yang meresahkan. Remaja yang belum berpenghasilan rela melakukan apa saja untuk mendapatkan obat - obatan terlarang seperti mencuri, merampas, mencopet atau tindakan kriminal lainnya. remaja) yang akan membeli obat dengan PEMBAHASAN / ANALISIS Untuk mengatasi permasalahan tersebut saya sebagai legislator akan mengusulkan sebuah program kepada BNN untuk yang membantu Komisi III DPR dalam menjalankan tugasnya berupa program yang disalurkan ke sekolah - sekolah melalui pelajar bernama Dewan Pelajar Anti NAPZA (DEPAN). DEPAN adalah program yang dinaungi langsung oleh DPR dan BNN untuk mengedukasi pelajar SMA sederajat sebagai representatif dari masing - masing sekolah yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjadi mitra BNN dan akan membantu penyuluhan serta pengawasan kepada teman sebayanya terkait pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Program pokok DEPAN berupa kegiatan utama setahun sekali sebagai bentuk pembekalan terkait hal - hal yang harus dilakukan para pelajar yang akan menjadi dewan ketika kembali ke sekolah masing - masing. Selanjutnya, pelajar yang sudah tergabung ke dalam DEPAN akan melakukan kegiatan rutin setiap bulan berupa forum informasi dan diskusi sesama dewan lainnya yang berdomisili di satu 393
provinsi yang sama. Para pelajar yang menjadi Dewan Pelajar Anti Narkoba akan bersinergi dengan DPR dan BNN untuk membentuk remaja yang kenal hukum dan taat aturan terkhusus pada kasus penyalahgunaan NAPZA. Oleh karena itu, jika saya menjadi legislator, saya akan membangun solusi dengan mengacu pada fungsi - fungsi DPR-RI sesuai dengan UUD 1945 pasal 20A ayat (1) adalah sebagai berikut: 1. Fungsi Legislasi Saya akan mengesahkan pembentukan DEPAN sebagai wadah remaja dalam berkontribusi menekan kasus penyalahgunaan NAPZA. Kemudian, Saya akan merevisi UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dinilai kurang efektif karena hanya menitikberatkan kepada penindakan saja. Padahal, untuk menekan kasus penyalahgunaan NAPZA kita harus berfokus kepada pencegahan penyalahgunaan obat - obatan terlarang (NAPZA). Diharapkan UU ini akan menjadi payung hukum yang komprehensif dalam menangani kasus penyalahgunaan obat - obatan terlarang. Untuk mendukung BNN dalam memberantas penyalahgunaan NAPZA maka akan dibuat UU yang menguatkan wewenang BNN sebagai koordinator Rencana Aksi Nasional sebagai aksi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap NAPZA. Saya juga akan bekerja sama dengan BNN untuk membuat program sosialisasi mengenai pencegahan penyalahgunaan NAPZA kepada masyarakat dengan menjadikan pelayan apotek dan orang tua sebagai sasaran utama. Fungsi Anggaran (RAN) 2. 3. Saya akan memberikan anggaran untuk mengoptimalkan jalannya program DEPAN dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai perwujudan anggaran yang produktif. Kemudian untuk meningkatkan pencegahan penyalahgunaan NAPZA (terutama di kalangan remaja), Saya akan mengoptimalkan alokasi dana kepada BNN agar dapat membentuk tembok pencegahan yang lebih kuat dan sistematis dengan memberdayakan remaja melalui program DEPAN. Fungsi Pengawasan Dengan adanya program DEPAN, remaja dapat berkontribusi terkait membantu DPR dan BNN dalam melakukan pengawasan penyalahgunaan NAPZA. Selain itu, sebagai seorang legislator saya akan mengawasi jalannya UU yang telah direvisi/dibentuk serta mengawasi progres pelaksanaan DEPAN dan program - program yang dilaksanakan oleh BNN. Dengan mengacu kepada Check and Balances, DPR dan BPK akan mengawasi setiap anggaran yang telah dikeluarkan untuk mendukung semua program mulai dari program DEPAN, BNN, hingga sosialisasi ke masyarakat. 394
KESIMPULAN / SARAN Kesadaran masyarakat akan hukum harus terus ditanamkan sehingga akan tumbuh ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Pemerintah, DPR-RI, dan masyarakat khusunya remaja harus mewujudkan kerjasama yang bersinergi dalam menciptakan generasi yang taat aturan. Kriminalitas yang dilakukan oleh para remaja tidak boleh dibiarkan. Indonesia juga harus menjaga generasi penerus bangsa agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan NAPZA. Oleh karena itu, DEPAN hadir sebagai teman remaja dalam mengenal lebih jauh hukum dan aturan terutama dalam misi pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Mari berada di barisan ter"DEPAN" dalam menciptakan remaja yang taat aturan. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA PutriAndini Tiara, 2023, Kasus Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Remaja Indonesia, bnn 395
Bahaya Pelanggaran Lalu Lintas: Memahami Kontribusi Remaja Di Dalam Keamanan Lalu Lintas Di Masyarakat RAFI KAMILSYAH SANGADJI Sanana, 25 / Juli / 2006 MALUKU SMAN 1 Tual LATAR BELAKANG "Aduhhhh sakit tau, makanya kalau pake motor itu liatnya ke depan bukan ke gebetan" "Maaf kak aku gak perhatiin tadi" "Saya tidak mau tau kamu harus ganti rugi, saya sampe luka-luka dan motor saya lampunya lecet gara-gara kamu" "Iya bu akan saya pertanggung jawabkan" Lalu lintas seharusnya menjadi tempat yang aman untuk dilalui oleh masyarakat. Namun, pada kenyataannya sering terjadi pelanggaran lalu lintas, terutama oleh remaja. Fenomena ini merupakan hal yang tidak layak untuk didengar. Pasalnya, remaja adalah generasi penerus bangsa. Mereka memiliki peran besar untuk membantu menciptakan lintas yang aman untuk masyarakat. Tetapi sebaliknya, banyak remaja yang berkendara ugal-ugalan, melampaui batas kecepatan, dan tidak menggunakan helm. lalu Penting bagi para remaja untuk mengetahui konsekuensi ketika melanggar lalu lintas. Oleh karena dampaknya yang fatal, dalam tulisan ini saya mengajak kita semua untuk memahami mengapa melanggar lalu lintas adalah tindakan yang berbahaya dan juga apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat tekhususnya remaja untuk menekan angka tingkat pelanggaran lalu lintas yang amat tinggi. 396
PERMASALAHAN Dikutip dari data ETLE Korlantas Polri menyebutkan bahwa total pelanggaran lalu lintas di Indonesia mencapai 2.771.260 kasus dimana, sepeda motor menjadi kendaraan dengan pelanggaran paling banyak dengan jumlah 486.285 unit. Ini membuktikan bahwa diluar sana masih banyak sekali terjadi pelanggaran lalu lintas. Data diatas merupakan data pelanggaran lalu lintas di Polda Metro Jaya dan belum dihitung di daerah-daerah lainnya. lintas menunjukkan betapa banyaknya masyarakat kita yang tidak patuh terhadap aturan lalu lintas yang telah diterapkan oleh Negara. Tindakan-tindakan yang melanggar aturan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, dan berkendara ugal-ugalan adalah contoh dari ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas. Negara telah menetapkan peraturan lalu lintas di dalam sebuah Undang-Undang yaitu Undang- Undang no 22 Tahun 2009 dimana, salah satu pasalnya berbunyi : Undang-Undang No 22 tahun 2009 pasal 77 ayat (1) "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan". Berdasarkan kutipan Undang-Undang tersebut Negara sudah menyatakan bahwa Berkendara di bawah umur dengan jelas dilarang. perilaku-perilaku melanggar aturan yang telah dijelaskan diatas didorong oleh kurangnya pengetahuan dan pendidikan tentang aturan lalu lintas, dan pengawasan orang tua yang kurang. Berikut beberapa dampak dari ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas: 1. Tingginya tingkat kasus pelanggaran lalu Kecelakaan dan cedera 397
2. remaja yang sembrono dapat menyebabkan cedera parah dan bahkan sampai kehilangan nyawa. Ini merupakan dampak yang sangat fatal dan dapat membahayakan nyawa remaja dan pengguna jalan lainnya. Dampak psikologis Akibat dari cara berkendara Ketika mengalami kecelakaan, remaja dapat terkena dampak dari psikologi seperti trauma, depresi, kecemasan dan juga dampak negative lainnya. 3. Masalah hukum Cara berkendara remaja yang ugal - ugalan dan juga tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas dapat menyebabkan remaja terjerumus ke masalah hukum mulai dari terkena tilang dan bahkan sampai pencabutan ijin mengemudi dan hukuman penjara. PEMBAHASAN / ANALISIS "We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future" -Franklin D. Roosevelt. Berangkat dari pernyataan dan permasalahan diatas, dirasa sangat penting untuk menanamkan pendidikan taat aturan agar remaja-remaja dapat memahami aturan sejak dini dan dapat mengurangi angka pertumbuhan pelanggaran lalu lintas sehingga masyarakat dapat merasa aman ketika berada di jalan. Untuk melaksanakan ini perlu adanya kerjasama antara dua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Disini pemerintah berperan sebagai pemeran utama di dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan masyarakat dari para oknum-oknum yang tidak taat pada aturan. Disini masayrakat berfungsi sebagai pendukung dan dituntut aktif dalam pemerintahan agar terjalin kerjasama yang baik antara dua pihak. Remaja adalah bagian penting dari masyarakat, mereka adalah masa depan bangsa ini sehingga, wawasan taat aturan bagi remaja perlu ditanamkan sejak dini. Jika saya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), saya akan mengajukan kebijakan-kebijakan atas permasalahan remaja yang terjadi sesuai dengan wewenang dan hak DPR RI. Berikut adalah kebijakan yang akan saya ajukan sesuai dengan tiga fungsi DPR RI yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan: 1. Legislasi Sebagai badan Eksekutif, DPR RI memiliki hak untuk merevisi, merancang, dan juga mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Dengan maraknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi, dirasa perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Saya sebagai anggota DPR RI akan lebih ketat, mengajukan kebijakan seperti penegakan hukum yang 398
2. memperkuat pendidikan dan kesadaran lalu lintas, dan memperkuat syarat untuk mendapatkan SIM. Anggaran DPR RI memiliki wewenang dan hak untuk mengalokasi dana untuk menunjang kinerja Polri dan Pemerintah Daerah dalam menegakkan hukum, peraturan lalu lintas di masyarakat, dan menunjang fasilitas umum untuk masyarakat. Saya akan melakukan pembiayaan kepada Polri untuk menunjang kegiatan Polri di masyarakat seperti tilang, sosialiasi dan kampanye peraturan lalu lintas dengan target keseluruhan masyarakat terkhususnya remaja. Selain Polri saya juga akan mengalokasikan dana untuk Pemerintah daerah agar dapat digunakan untuk membeli transportasi umum yang nyaman dan layak untuk digunakan. Tujuannya agar remaja dapat merasa nyaman dengan transportasi umum sehingga penggunaan kendaraan pribadi berkurang. Pengawasan 3. Pengawasan dari DPR sangat penting untuk kelangsungan kebijakan ini. Dengan adanya pengawasan dan bimbingan dari DPR RI, diharapkan kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dan benar. Dengan adanya pengawasan dari DPR RI diharapkan Polri dan Pemerintah Daerah dapat mengedukasi para remaja agar mematuhi peraturan lalu lintas. KESIMPULAN / SARAN Tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada banyak remaja yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan tetapi, remaja juga adalah masa depan negeri ini. Oleh karena itu Negara harus mempersiapkan generasi muda yang teredukasi dan taat aturan untuk masa depan Indonesia. Dengan demikian DPR RI harus cepat merevisi undang-undang dan membekali generasi muda dengan pengetahuan dan konsekuensi jika melanggar aturan lalu-lintas yang berhubungan dengan tiga fungsi DPR RI. sehingga, kasus-kasus pelanggaran lalu lintas di Indonesia dapat menurun sehingga remaja lebih taat aturan dan masyarakat dapat merasa aman. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA): "Teen Drivers" - Pelanggaran Lalu Lintas Tak Lagi Ditindak Secara Manual 399
Kurangnya Peminat Transportasi Umum Buntut Dari Buruknya Pelayanan? pelayanan 400
Rasa Tipis Keamanan Masyarakat Menjadi "Warning" Bagi Pemerintah Indonesia Terhadap Krisis Karakter Remaja Indonesia yang Melakukan Tindakan Kekerasan di daerah Tulehu, Maluku Tengah NASYABILLAH ADINDA SOULISA Ambon, 1 November 2006 DAPIL MALUKU SMA NEGERI 15 Ambon Latar Belakang Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Ir. Soekarno pernah berkata "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 10 pemuda niscaya akan kuguncang dunia". Dari perkaataan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa harapan presiden Indonesia bagi pemuda Indonesia agar bisa menjadi harapan bangsa. Pemuda sejatinya dari sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini selalu memegang peran penting dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri, dalam misi membentuk karakter bangsa para penerus bangsa Indonesia tidak luput dari permasalahan dan penyimpangan sosial yang terjadi di beberapa bahkan mungkin sebagian kota-kota besar di Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Hukum dan Peraturan maupun Norma sosial yang berlaku di Indonesia. Permasalahan Dengan fenoma permasalahan penyimpangan yang terjadi di kalangan remaja atau generasi bangsa terutama pada Gen Z ini mengakibatkan krisis remaja sehingga membuat mereka melakukan perilaku karakter pada penyimpangan sosial. Salah satu kasus penyimpangan sosial pada remaja yang terjadi belakangan ini yang kita kenal dengan istilah Klitih. Istilah Klitih ini berasal dari Bahasa jawa yang berarti aktivitas santai sambil mencari barang-barang bekas. 401
(LM, Psikologi UGM). Seiring berjalannya waktu tujuan dari Klitih pun kian merubah menjadi aktivitas yang membahayakan masyarakat dengan tujuan menunjukan eksistensi dari keberadaan mereka sebagai penguasa jalanan. Klitih ini biasanya dapat kita temui di DIY dan Jawa Tengah. Namun, ternyata di Maluku sendiri juga menyimpan beberapa kisah kelam mengenai perilaku serupa. Berdasarkan laporan oleh beberapa masyarakat Tulehu, Maluku Tengah yang mengaku resah dan mengaku terancam dengan perilaku menyimpang ini. Permasalahan ini pun dijadikan sebagai permasalahan yang cukup krusial di Desa Tulehu. Tatkala perkelahian antar remaja pun cukup sering terjadi antar komplek perumahan masyarakat Tulehu yang berakibat mengganggu ketertiban masyarakat Tulehu sendiri. Adapun tujuan lain yaitu hanya iseng karena ingin menunjukan eksistensi mereka sebagai penguasa wilayah dengan cara membahayakan keselamatan orang lain di jalan raya. Pembahasan / Analisis Ditinjau dari sisi Psikologi, perilaku ini berkaitan dengan hubungan timbal balik dalam lingkungan mikrosistem, ekosistem dan makrosistem. Mikrosistem yang berarti lingkungan terdekat mereka di mana mereka berinteraksi dengan keluarga, saudara di lingkungan rumah maupun di sekolah seperti guru hingga teman. Mujahidah (2015) menyebutkan bahwa pola atau tata cara dalam hal mengasuh anak berpengaruh besar dalam pengembangan karakter dari seorang anak. Namun menurut Burhmester menyatakan bahwa teman sebaya dapat menjadi sumber dari afeksi dan simpati, tempat bereksperimen untuk mendapatkan otonomi atau statusnya dalam masyarakat. Sehingga jika penanaman moral yang tidak sesuai dari teman sebaya bisa saja mempengaruhi hasil dari perkembangan karakter anak ini kita dapat menggambarkannya dalam suatu pepatah yang mengatakan bahwa "Jika berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan ikut wangi, sebaliknya jika berteman dengan penjual ikan maka kita akan ikut amis". tersebut hal Selain dari 2 tinjauan diatas, Fenomena klitih memang sedikit berbeda dengan fenomena pembegalan. Aksi pembegalan mempunyai tujuan hanya untuk merampas barang/harta yang dimiliki korban, sedangkan hal ini pun berbeda dengan aksi klitih hanya ingin melukai korban untuk menjadi pencapaian bagi mereka. Perilaku penyimpangan ini juga dapat memicu para remaja yang saat itu sedang mencari jati diri mereka sehingga rentan terjadi konflik dengan diri sendiri seperti keraguan, pertimbangan dan penuh dengan tanya. Sehingga mungkin kita jumpai pada Gen Z akhir-akhir ini yang menjadi cepat marah, sukar dalam mengambil keputusan, trust issues, frustasi yang diakibatkan oleh mood swing yang berujung pada kebingungan tentang siapakah mereka?, peran apa mereka 402
sebagai anggota masyarakat? Dan mereka mengambil jalan yang tidak baik karena hal tersebut (menurut mereka) merupakan salah satu cara mereka untuk mendapat suatu identitas dan pengakuan dalam masyarakat. Miris memang ketika kita hanya membaca dan mendengarnya secara tidak langsung. Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan telah diatur dalam pasal 351 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Bab XX tentang Penganiyayaan yang mengatur hukuman pidana bagi pelaku peganiayaan yang menyebabkan kerusakan pada kesehatan atau menyebabkan kematian. Perlu diadakannya pembahasan lebih lanjut dan membahas Undang-undang perlindungan Anak maupun Undang-undang terkait kekerasan yang dilakukan oleh remaja pada sidang Paripurna DPR sebagai bentuk dari kepedulian pemerintah Indonesia terkait dengan keberlangsungan masa depan Indonesia dalam hal ini yaitu fungsi DPR sebagai fungsi Legislasi. DPR berfungsi untuk membentuk suatu program "Peduli Bangsa" yang melibatkan remaja-remaja di seluruh Indonesia. Tidak hanya remaja yang terpilih tapi juga seluruh kalangan masyarakat sampai ke penjuru daerah yang tersebar di seluruh Indonesia yang bertujuan dalam pembentukan karakter Remaja dengan cara berkerjasama dengan lembaga- lembaga masyarakat maupun sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Selain itu, perlu adanya pendidikan karakter dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam rangka menciptakan suasana aman bagi masyarakat yang dapat dimasukan sebagai kurikulum wajib di mata pelajaran berupa teori dan praktikal selama setiap setahun sekali. Sedangkan Fungsi Pengawasan DPR yaitu Presiden bersama dengan DPR seharusnya melakukan pengawasan terlebih lanjut terkait program-program yang dijalankan selama masa kepemimpinannya dalam melahirkan SDM (sumber daya Manusia) yang berkualitas kedepannya. Sebagai fungsi Anggaran dari DPR pengelolaan dana di DPR harus bersifat transparan sebagai bentuk investasi masa depan pemerintah dalam membentuk karakter pemuda-pemudi Indonesia yang cinta tanah air dan dapat menciptakan keamanan masyarakat dan ketertiban umum. Kesimpulan/Saran Pada tahap ini kita semua harus menyadari pentingnya menjaga dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat dan juga turut andil dalam mengawasi tumbuh kembang Remaja di Indonesia yang akan menjadi Cikal Bakal masa depan Indonesia yang lebih aman. 403
Referensi /Daftar Pustaka LM Psikologi (2022) Fenomena Klitih di Yogyakarta: Mengapa bisa terjadi?. mengapa-bisa-terjadi/ Aditya, R. (2022, April 06). Sejarah Klitih: Asal-Usul, Arti Istilah dan Aksi Kejahatan Jalanan yang Kerap Terjadi di Jogja. Mujahidah (2015), Implementasi teori ekologi bronfenbrenner dalam membangun karakter. pendidikan Rabi Yati, Permasalahan Krisis Pendidikan Karakter Pada Siswa Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan. tewas?page=all Kitab Undang-Undang Hukuman Pidana BAB XX tentang Penganiyayaan Pasal 351 404
"Suram Dan Karam": Satu Padu Perangi Kebengisan Remaja Dengan Self-Control Ciptakan Masyarakat Aman ASTRIYANI S. HASAN Ternate, 29 Mei 2007 DAPIL MALUKU UTARA SMA NEGERI 8 KOTA TERNATE LATAR BELAKANG "DP(K)R, Dewan Perangi Kebengisan Remaja" Masa remaja merupakan proses transisi setiap manusia dalam fase kehidupannya, ditandai dengan perubahan gejolak psikis yang diimplementasikan secara positif maupun negatif.1-2 Implementasi ini dilihat dari dua point of view, pada remaja yang bisa mengatur dirinya mereka akan lebih baik, dibandingkan dengan remaja yang jauh lebih buruk akibat dipengaruhi oleh faktor eksternal atau internal sehingga tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. ialah maraknya kebengisan kenakalan remaja dari skala kecil sampai skala besar yang kemungkinan meresahkan masyarakat dan membuat lingkungan menjadi tidak kondusif. Skala besar kenakalan remaja yang selalu trending yaitu kejahatan jalanan "Klitih". Klitih atau Kliling Golek Getih adalah aktivitas seseorang terkhususnya remaja yang cenderung bepergian pada malam hari tanpa tujuan dengan membawa benda tajam dan menyalahgunakannya. Aktivitas ini dapat memicu keresahan publik karena tidak lepas dari aksi vandalisme dan kekerasan. Salah satu bentuk implementasi negatif Bila kegiatan yang cenderung destruktif ini terus terjadi, akan menimbulkan keprihatinan karena identik dengan generasi muda yang kapan saja dapat terjebak dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, saya berinisiatif mengajak generasi muda untuk mari bersama-sama meninggalkan kegiatan destruktif dan menumbuhkan self-control pada remaja, untuk menghindari aksi vandalisme. 405
PERMASALAHAN Sebagai makhluk sosial, perlu kita ketahui bahwa salah satu sumber patologi sosial ialah kaum muda, remaja khususnya. Lingkungan sosial sebagai medan sosialisasi dalam pembentukan kepribadian remaja, justru menjadi tempat munculnya kenakalan remaja yang bisa mengakibatkan tindak kriminal hingga korban mengalami cacat fisik bahkan meninggal dunia. Menurut Kapolda DIY, selama Januari-Februari 2023 terdapat 42 laporan menyangkut kasus kejahatan jalanan klitih yang melibatkan anak-anak dan remaja sebagai pelakunya.3 Salah satu kasus yang terblock up yaitu tewasnya mahasiswa Muhi Yogyakarta atas nama Adnan Wirawan Ardiyanto akibat pembacokan oleh komplotan siswa SMA lain pada Senin, 12 Desember 2016. Statistik Kriminal 2021 pada pendataan Modul Ketahanan Nasional 2020 dan hasil survei pada 107 remaja Indonesia juga menunjukkan bahwa tingginya tingkat kekhawatiran mereka terhadap aksi klitih ketika berjalan sendirian di malam hari.4-5 Maka pembahasan di sini terkait dengan bagaimana upaya untuk membantu meminimalisir adanya aksi vandalisme 406
klitih guna menurunkan kekhawatiran masyarakat dengan mengutamakan self- control pada remaja. PEMBAHASAN / ANALISIS Dilihat dari permasalahan di atas menggambarkan bahwa penting adanya eksistensi kontribusi remaja sebagai penerus bangsa yang masih membutuhkan arahan edukatif bersama lembaga terkait agar mendapatkan dampak yang maksimal dan dukungan dari masyarakat sangat diperlukan terhadap jalinan kerja sama antara peran BNN, DP3AP2, POLRI, tokoh masyarakat serta pemerintah dalam melakukan proses penangkapan dan rehabilitas pelaku. Karena berdasarkan status quo pelaku yang tertangkap biasanya dipengaruhi oleh alkohol atau obat- obatan terlarang saat "nglitih". Berdasarkan masalah tersebut, saya akan membentuk forum THUMAMI (Taat HUkum saMA kaMI), yang berisi remaja terpilih Indonesia dan akan beroperasi langsung dengan melakukan road trip dalam penyuluhan hukum Indonesia kepada remaja tiap daerah, yang diketuai oleh Duta Hukum Nasional dan dikelola langsung oleh jalinan kerja sama antara DPR-RI dan Kejaksaan. Dengan begitu, secara langsung kita dapat mengurangi tingkat kenakalan remaja dan menumbuhkan kesadaran remaja usia sekolah terhadap hukum Indonesia. Sebagai penguat dalam memproteksi penanganan kejahatan malam terhadap HAM dan nyawa manusia sesuai dengan peranan Pemerintah dan harus sejalan dengan peranan DPR-RI. Berikut penjabaran mengenai solusi yang akan saya lakukan apabila menjadi bagian dari DPR-RI dalam meningkatkan remaja yang menjunjung self-control guna menciptakan keamanan masyarakat, yaitu: 1. Fungsi Legislasi Berdasarkan fungsi ini, maka saya akan menyempurnskan Pasal 113 ayat 3 pada UU No. 1 Tahun 2023 KUHP yang terikat dengan Pasal 81 UU No. 11 Tahun 2012 SPPA dengan melakukan penambahan masa rehabilitas bagi pelaku di bawah umur berdasarkan masa pidana dari kasus yang dilakukan.7 Sekaligus menyusun program terkait pemekaran lembaga rehabilitas bagi pelaku klitih dibawah umur berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 pada pasal 71 Ayat 1 yang menegaskan bahwa anak yang melakukan kekerasan diberikan pembinaan di lembaga terkait. Dengan begitu, pelaku remaja dibina berdasarkan waktu masa hukum pidana jika tersangkut dalam Pasal 458 ayat 1 KUHP perihal pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya korban selama 15 tahun penjara, yang berarti 15 tahun masa pembinaan dalam lembaga rehabilitas agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial dimata korban. Fungsi Anggaran 2. 407
Sesuai dengan fungsi tersebut, bersama KEMENKEU sebagian dana APBN akan saya alokasikan untuk optimalisasi kinerja lembaga yang mengawasi proses pemekaran lembaga dan proses rehabilitasi terhadap pelaku di bawah umur agar keluar dari zona bahaya vandalisme. Anggaran ini juga akan menjadi dukungan bagi forum THUMAMI dalam meningkatkan mutu edukasi masyarakat seperti penyuluhan dan edukasi online. Mengapa online? karena pengguna internet didominasikan oleh 79,5% anak-anak dan remaja dari 98% yang tahu internet berdasarkan hasil survei dan riset KOMINFO. Fungsi Pengawasan 3. DPR memiliki peran pengawasan terhadap arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya akan mengawasi berjalannya pembentukan forum THUMAMI dan pemekaran lembaga rehabilitas di setiap daerah agar mempermudah klasifikasi dalam pemasukkan dan pengawasan pelaku, serta mengawasi proses perevisian KUHP terkait pembinaan para pelaku sesuai dengan masa hukum pidana. Selain itu, dalam membentuk kemudahan aduan dan pengawasan sebagai bentuk kerja sama antara Komisi I DPR-RI, KEMKOMINFO, dan POLRI akan merilis Aplikasi PEDARAT Indonesia atau Pelaporan Keadaan Darurat Indonesia yang terhubung 24 jam pada POLRI dalam melakukan penanganan yang tepat demi terjaminnya keamanan masyarakat melalui aktifnya CCTV aplikasi pada gadget saat dalam kondisi darurat.. Hal ini dilakukan mengingat US merupakan negara yang menggunakan 911 jika dalam kondisi darurat, namun penelpon masih sulit melakukan pembicaraan dipengaruhi oleh faktor takut dan cemas serta mencegah kaburnya pelaku seperti kasus di Yogyakarta Februari lalu. KESIMPULAN / SARAN Dengan dilakukannya self-control berdasarkan tujuan untuk membenahi implementasi hasrat remaja di lingkungan masyarakat, sangat diperlukan adanya kerja sama dengan berbagai pihak. Bahkan peranan Undang-undang bagi pelaku usia sekolah juga penting guna mewujudkan peranan hukum berkeadilan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi menghindari kesenjangan sosial. Dengan begitu proses pelaksanaan program dan kegiatan yang terencana dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sehingga semua lapisan masyarakat baik anak-anak, remaja, serta orang tua dapat menyadari betapa pentingnya self-control dalam implementasi diri di lingkungan sosialnya demi terciptanya remaja kenal hukum, taat aturan, masyarakat aman. 408
REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Zulfikar Pamungkas. (2018). "FENOMENA KLITIH SEBAGAI BENTUK KENAKALAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM DI KOTA YOGYAKARTA". (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia). Diakses pada 9 Juli 2023 dari Dian Alwiantara & Angga Intueri Mahendra P. (2023). "The Role of Social Media in Addressing The Klitih Phenomenon in Sleman Regency", 3(1), 1. Diakses pada dari 9 CNN Indonesia. (2023). "Polisi: 42 Kasus Klitih Terjadi Selama Januari-Februari dari Juli 2023 2023". pada Diakses 21 Juli 2023 Yohanes Advent Krisdamarjati. (2022). "Kasus "Klitih" sebagai Alarm Kriminalitas dan Tipisnya Rasa Aman Warga Yogyakarta". kompas.id. Diakses pada 9 Juli 2023 dari Astriyani S. Hasan. (2023). "Survei klitih parlemen remaja". Google form. Diakses pada 12 Juli 2023 dari (2013). "Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012". Diakses pada 21 Juli 2023 dari peraturan.bpk.go.id. (2023). "UU No. 1 Tahun 2023 - Peraturan BPK". Diakses pada 21 Juli 2023 dari 1-tahun-2023 Kategori Berita Kominfo. (2014). "98 Persen Anak dan Remaja Tahu Internet". dari KOMINFO. Diakses pada 9 Juli 2023 409
Realita Gelap: Kemiskinan jadi Salah Satu Faktor Remaja sebagai Pemain Utama Kriminalitas MARK J.P HALAL Tobelo, 20 Maret 2008 DAPIL MALUKU UTARA SMAN 6 HALMAHERA UTARA LATAR BELAKANG Kemiskinan telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh banyak Negara, termasuk Indonesia. Implikasinya yang kompleks dan multi-dimensional terasa di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks remaja sebagai pemain utama kriminalitas. Realita gelap ini mengungkap hubungan antara kemiskinan dan peningkatan angka kriminalitas oleh remaja di Indonesia. Berdasarkan data oleh UNICEF tahun 2016, kenakalan remaja berujung kriminal di Indonesia mencapai sekitar 50%. Angka kriminalitas oleh remaja di Indonesia kian melonjak setiap tahunnya, contohnya pada tahun 2022, yang mana angka kriminalitas naik menjadi 7,13%. Sekitar 31,6 kejahatan oleh remaja terjadi setiap jamnya. Berbagai macam kenakalan yang berujung kriminal ini dilakukan oleh para remaja, seperti pembullyan, perampokan, jual beli narkoba, dan sebagainya. Remaja yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit sering kali terjebak dalam lingkaran kejahatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Terbatasnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pengasuhan yang memadai memberikan peluang kriminalitas remaja berkembang. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah menyadari dan mengatasi kemiskinan agar remaja dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kepatuhan pada hukum. Pentingnya remaja untuk mengenal dan mematuhi hukum menjadi semakin jelas dalam konteks ini. kita merupakan generasi emas bangsa yang memiliki peran lebih baik. Dengan penting untuk membentuk masa depan bangsa yang memahami dan menghormati aturan hukum, kita dapat menjadi remaja yang bertanggung jawab, memberikan kontribusi positif sebagai warga negara, dan menjaga keamanan serta ketertiban di Indonesia. 410
PERMASALAHAN Dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, yang mana angka kemiskinan masih sangat tinggi. Tidak menutup kemungkinan, akan terus ada kasus kriminalitas yang melibatkan remaja. Mengapa saya berkata demikian? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pertama, kemiskinan menciptakan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang signifikan. Ketidakadilan ini dapat mengakibatkan frustasi, dan kurangnya peluang bagi remaja yang hidup dalam kemiskinan. Pada situasi ini, beberapa remaja mungkin merasa terdorong untuk mencari cara cepat memenuhi kebutuhan mereka, bahkan jika itu melibatkan tindak kriminal. Kedua, kemiskinan juga berdampak pada akses pendidikan yang layak. Kurangnya pendidikan yang layak dapat berdampak pada perkembangan moral dan pengetahuan hukum remaja, sehingga mereka tidak tahu konsekuensi yang diterima dalam setiap tindak kriminal yang melibatkan mereka. Contoh kasusnya adalah dua orang remaja di Makassar, Sulawesi selatan, menggemparkan masyarakat Indonesia pada Januari 2023 lalu. Ketika mereka membunuh seorang remaja pula untuk mengambil organ tubuhnya yang akan dijual. Setelah penyelidikan, terungkap bahwa beberapa faktor menjadi motif perbuatan mereka. Pertama, keluarga dan lingkungan pergaulan yang negatif mempengaruhi mereka secara sosial. Kedua, masalah ekonomi memberikan dampak psikologis yang mendorong mereka melakukan tindakan tersebut. Ketiga, kurangnya pendidikan moral dan pengetahuan hukum membuat mereka tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Melalui Google Form pada link saya melakukan survey pada remaja usia 15-17 tahun dengan beberapa pertanyaan, salah satunya adalah: " Menurutmu, apakah akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas remaja yang berasal dari latar belakang miskin? " Terdapat 20 responden yang berpartisipasi dalam survey ini. Dari 20 responden, sebanyak 18 orang atau 90% setuju bahwa akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas latar belakang miskin. Mereka mengungkapkan bahwa yang berasal dari pendidikan yang layak dapat memberikan peluang bagi remaja untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai, etika, dan konsekuensi hukum dari perilaku kriminal. PEMBAHASAN / ANALISIS Bapak Presiden NKRI Ir. H. Joko Widodo pernah berkata " Saya meyakini generasi muda memiliki energi, ide-ide segar, dan semangat untuk membawa perubahan positif dalam pembangunan nasional. " Berangkat dari pernyataan inilah, jika saya diberikan kesempatan untuk menjadi legislator, saya akan 411
membuat program MAKAN. MAKAN ini merupakan singkatan dari Masyarakat Aman, Kekang Aksi Nakal. MAKAN adalah sebuah program yang menjadi wadah pada upaya pencegahan tindak kriminalitas yang melibatkan remaja, serta wadah bagi para remaja untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan mereka mengenai hukum di Indonesia, serta tindak kriminal yang terjadi disekitar mereka. Pastinya, MAKAN harus memiliki kaitannya dengan tiga fungsi DPR yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan: 1. Legislasi Sebagai Badan Eksekutif, DPR dan pemerintah memiliki wewenang untuk membuat rancangan, merevisi, dan mengubah hukum. Ketika diberi kesempatan menjadi legislator, saya akan melakukan perevisian UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), agar MAKAN dapat masuk dalam program pemerintah yang berkesinambungan, dan juga saya akan meningkatakan UU tentang jaaminan hukum terhadap pengadil dan pelapor. Ini akan memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk pencegahan keterlibatan masyarakat remaja dalam kriminalitas. Dan meningkatkan peran DPR dalam merumuskan kebijakan dan program pencegahan. Dengan adanya dukungan legislasi yang lebih kuat, program MAKAN akan memiliki landasan hukum yang lebih kokoh untuk beroperasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Anggaran terkhususnya 2. 3. DPR juga memiliki wewenang dalam mengalokasikan dana secara adil. Oleh karena itu, DPR dapat memberikan dana kepada MAKAN untuk mengembangkan program-program edukatif dan sosialisasi hukum. Seperti menyediakan buku-buku, pamflet, dan materi edukatif yang dapat digunakan oleh remaja dan fasilitator dalam kegiatan sosialisasi. Pengawasan Pengawasan dari DPR adalah yang paling penting karena dengan adanya bimbingan dan pengawasan khusus dari DPR, MAKAN dapat berjalan dengan baik dan benar. Tentunya akan ada kerja sama dengan pihak terkait seperti Komnas HAM, masyarakat, dan pihak lainnya untuk memonitor dan mengevaluasi program ini. Dengan melakukan pengawasan, kita dapat memastikan efektivitas program dan mengatasi permasalahan yang mungkin timbul selama implementasi. KESIMPULAN / SARAN Pemahaman tentang hukum dan taat aturan sangat penting bagi remaja. Remaja perlu diberikan pendidikan yang memadai tentang hukum, baik di lingkungan sekolah maupun dalam keluarga. Hal ini dapat membantu mereka 412
dalam memahami hukum dan konsekuensi dari melanggarnya. Kemiskinan juga adalah faktor penting yang berkontribusi dalam keterlibatan remaja pada kriminalitas. Ketika remaja menghadapi kesulitan ekonomi, mereka mungkin tergoda untuk mencari jalan pintas guna memenuhi kebutuhan mereka, melalui jalur tindak kriminal. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar untuk mengatasi kemiskinan dan memberikan akses pendidikan yang lebih layak, dan peluang ekonomi. Dengan demikian, DPR harus dengan cepat membuat program MAKAN untuk mencegah keterlibatan remaja dalam kriminal. Melalui program yang edukatif dan berkesinambungan dengan tiga fungsi DPR. Agar kasus keterlibatan remaja dalam kriminal tak terjadi lagi. sosialisasi kesadaran hukum, dan event-event REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Zielda Okkya L (2023, Juny 2). Trend Kriminalitas Di Kalangan Remaja Dan Solusinya. Retrieved July 22, 2023, from Abdul Fatah (2022, February 14). Polda Malut Tangkap Tujuh Remaja Terlibat from Pencurian, Tegakkan Hukum. Retrieved July 22, 2023, detikNews (2023, January 12). Kasus 2 Remaja Bunuh Bocah Demi Ginjal: Warga from Ngamuk-Pelaku Tes Kejiwaan. Retrieved July 22, 2023, 413
Radar Lantas: Remaja Sadar Lalu Lintas (Upaya Wujudkan Masyarakat Aman) NUR HAYYUNA APRILLIA Sumbawa Besar, 21/4/2023 DAPIL NUSA TENGGARA BARAT 1 SMA NEGERI 1 SUMBAWA BESAR LATAR BELAKANG Kesadaran berlalu lintas adalah hal yang menjadi tanggung jawab bagi pengendara bermotor tanpa terkecuali. Lonjakan penggunaan kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Korlantas Polri pada 16 Juli 2023, lonjakan ini mencapai angka kurang lebih 133 juta dengan peningkatan 6,6% dari 3 bulan lalu pada tahun yang sama. Di antara peningkatan data tersebut, pengendara usia 13 hingga 24 tahun mendominasi sebagai pengendara aktif kendaraan bermotor. Dalam pernyataan World Health Organization, usia ini dikategorikan sebagai remaja. Remaja menjadi mayoritas pengguna aktif kendaraan bermotor disebabkan oleh tingginya mobilitas remaja dalam kehidupan sehari-hari serta berkembangnya gaya hidup di kalangan remaja. Namun perlu diperhatikan, kesadaran memanfaatkan kendaraan bermotor di kalangan remaja tidak dapat dipisahkan dari aturan hukum yang menyertainya. Segala aspek hukum sangat melekat dalam berlalu lintas. Remaja idealnya harus tahu persis terlebih dahulu berbagai macam aturan dalam berlalu lintas. Sejatinya negara telah hadir untuk memberikan jaminan keamanan berlalu lintas dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, terdapat peraturan tata cara berkendara. Hal ini bertujuan menimbulkan rasa aman bagi semua pengendara di jalan raya. PERMASALAHAN Kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu penyebab kematian utama di Indonesia. Menurut Djoko Setijowarno (2021), Ketua Bidang Kemasyarakatan Transportasi Indonesia Pusat menyatakan mayoritas dari korban maupun pelaku 414
kecelakaan tersebut adalah kelompok remaja dengan persentase 43,06%. Hal ini dikarenakan fase remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa awal, sehingga terjadi perubahan-perubahan meliputi kognitif, emosi dan kurang kepribadian menyebabkan memperhitungkan risiko, kurang idealis dan tidak stabil, akibatnya remaja dapat menjadi pengendara berisiko. Istilah pengendara berisiko digunakan untuk menjelaskan perilaku pengendara yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, seperti kecepatan melebihi batas, pelanggaran lalu lintas dan sikap lintas (Yilmaz & Celik, 2006). abai menggunakan alat keselamatan Permasalahan lainnya yang perlu digaris bawahi dari remaja sebagai pengendara bermotor adalah usia di bawah tujuh belas tahun tentu dianggap sebagai pengendara ilegal karena belum memungkinkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Karena itu, remaja memerlukan pengetahuan tentang hukum berlalu lintas untuk menciptakan kesadaran diri sehingga taat pada aturan dan membuat masyarakat aman. Kesadaran dalam diri remaja sendiri hanya dapat dicapai jika terdapat unsur perlindungan dan penegakan hukum yang satu kesatuan. remaja cenderung agresif, berani, lalu Terdapat lima aspek penting jika berbicara tentang perlindungan dan penegakan hukum, yaitu hukum, penegak, fasilitas, masyarakat dan budaya. Jika menginginkan remaja yang mengenal hukum dan taat aturan, maka lima aspek penting tersebut harus tercapai tanpa ada satu aspek pun yang diabaikan. Namun, kebanyakan hanya fokus membahas masyarakat dan budaya, seperti menginstruksikan remaja harus memiliki kesadaran berkendara melalui kampanye dengan mengadakan sosialisasi ataupun webinar oleh kepolisian daerah tersebut. Namun nyatanya, apakah semua siswa akan berminat mengikuti kegiatan tersebut? tentu saja jawabannya adalah tidak. Akibatnya, banyak remaja yang tidak mengetahui tentang hukum lalu lintas, penegak hukum atau konsekuensi dari peraturan yang dilanggarnya. Ditambah, kebanyakan penegak hukum melanggar komitmennya saat berada di lapangan kemudian memilih jalur damai yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga membuat pelaku pelanggaran lalu lintas tidak merasa jera dan membuat remaja berpikir bahwa ia dapat melakukan pelanggaran lagi tanpa takut dengan sanksi yang tidak akan ia dapatkan. Remaja yang tak memiliki kesadaran hukum berlalu lintas cenderung menjadi pengendara berisiko yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam berkendara di jalan raya, dampak parahnya dapat terjadi kecelakaan yang akan merugikan beberapa pihak, alasan tersebut membuat saya mengangkat masalah ini. 415
PEMBAHASAN / ANALISIS Maka dari itu, untuk mencapai remaja yang memiliki kesadaran berkendara dan taat aturan, diperlukan usaha untuk mencapai hal tersebut dengan menjalankan lima aspek perlindungan dan penegakan hukum secara merata yang membutuhkan peran berbagai pihak. Pemerintah merupakan pihak penting dalam hal ini sebab memiliki kewajiban dan wewenang dalam keamanan masyarakat berlalu lintas. Jika saya menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Saya akan mengajukan beberapa kebijakan baru, guna mencapai masyarakat aman dalam berkendara sesuai hak dan wewenang DPR RI. Berikut beberapa kebijakan yang saya akan ajukan menjadi bagian wewenang DPR RI: 1. Pada fungsi ini, saya akan mengoptimalkan revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai jaminan perlindungan tentang berlalu lintas dan memperkuat unsur hukum yang akan menjadi konsentrasi utama untuk memberikan kesadaran dan mengikat remaja dalam berlalu lintas. Revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang difokuskan untuk menjadi landasan hukum guna melegitimasi penanaman kesadaran berlalu lintas pada muatan mata pelajaran yang relevan seperti Pendidikan Pancasila. 2. Jika saya adalah anggota DPR RI dan ditempatkan pada komisi IV yang membidangi infrastruktur dan transportasi, maka saya akan mengatur dan menimbang anggaran yang akan di alokasikan untuk membangun berbagai fasilitas publik yang dapat menjadi alternatif bagi remaja, khususnya bagi remaja awal yang belum mendapatkan SIM. Dengan membangun pedestrian yang cukup lebar untuk pejalan kaki, serta bus-bus ditempatkan di setiap rute. Komisi IV juga memiliki tugas membangun dan memperbaiki fasilitas publik di daerah tertinggal secara merata. Bagi remaja yang telah memiliki SIM dapat diberikan subsidi untuk melengkapi keamanannya dalam berlalu lintas seperti pemberian helm gratis dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). 3. Saya akan melakukan pengawasan lebih terhadap Polri, Polsek dan Polres terhadap terlaksananya Undang-undang dan aturan sesuai dengan prosedur sanksi yang berlaku tanpa ada proses alternatif lain membuat pelaku pelanggaran lalu lintas khususnya remaja menjadi tidak jera. Kemudian pengawasan mendapatkan SIM yang harus sesuai dengan prosedur. Selain itu, saya juga akan melakukan pengawasan terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menjadikan materi tata cara berkendara dalam berlalu lintas sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ke dalam kurikulum dan pelajaran untuk Fungsi Legislasi Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan 416
siswa menengah atas khususnya di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Lalu memastikan hal tersebut berjalan dengan baik. KESIMPULAN / SARAN Kesadaran berlalu lintas adalah hal yang perlu dimiliki oleh pengendara remaja. Untuk menciptakan rasa aman saat berlalu lintas. Hal ini dapat terwujud dengan tegaknya unsur perlindungan hukum dan penegak hukum pada diri remaja baik hukumnya yang jelas, penegak yang tegas, fasilitas yang memadai, masyarakat tertib dan budaya yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian tidak kalah penting peran dan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dari DPR RI. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Indonesia. 2009. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sekretariat Negara, Jakarta. Indonesia. 2003. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara, Jakarta. 9 Maret 2021. Menhub: Korban Kecelakaan Lalu Lintas Didominasi Usia Produktif. Diakses pada 28 Juli 2023. Menhub: Korban Kecelakaan Lalu Lintas Didominasi Usia Produktif 25 September 2021. Pelajar dan Usia Muda, Terbanyak Jadi Korban dari Kecelakaan Lalu Lintas. Diakses pada 23 Juli 2023, 16 Juli 2023. Jumlah Sepeda Motor di Indonesia Tembus 130 Juta Unit. 2023. pada Diakses 27 Juli Agung Ivan Muhammad. (2014). Model Perilaku Pengendara Berisiko Pada Remaja. Jurnal Psikologi Integratif, 2 (2), 35-31. Chris Handrix. (2013). Mengkaji Penyebab Serta Upaya Pencegahan dan Perilaku Berkendara Yang Berisiko Pada Remaja. Jurnal Ilmiah Psikologi, 6 (2), 67-80. Yilmaz, V. & Celik, E. H. (2006). Risky Driving Attitudes And Self-Reported Traffic Violations Among Turkish Drivers: Thecase Of Eskisehir. Dogus Universitesi Dergisi, 7, 127-138. 417
REMOT TITI (Remaja Terhormat Anti Prostitusi) AMIRA NADYA NISRINA Sumbawa Besar, 05/03/2006, DAPIL NTB 1 SMA ISLAM TERPADU SAMAWA CENDEKIA LATAR BELAKANG Hedonisme menggiurkan yang terpampang nyata di media sosial merongrong generasi muda untuk mencapai kesuksesan secara instan tanpa perduli konsekuensi hukum dan masa depan. Pentingnya generasi muda perduli akan hukum adalah agar mampu merencanakan masa depan yang berkualitas dan tidak terjebak pada tindak-tanduk ceroboh sehingga mempengaruhi masa depannya. Remaja saat ini menjadi sasaran empuk para mucikari dalam bisnis prostitusi. Dengan di iming-imingi sejumlah uang dan fasilitas mewah, beberapa remaja bahkan dengan rela menjual harga dirinya demi kesenangan semu yang tidak sebanding dengan masa depannya. Tentunya kasus prostitusi ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai hukum, moral, dan agama yang dapat berdampak negatif bagi remaja sebagai masa depan bangsa. PERMASALAHAN Berdasarkan data akurat yang diberikan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) pada Januari-April 2021, 83% dari 35 kasus yang berada di bawah pengawasan KPA adalah prostitusi. Salah satu kasus tersebut terjadi di Kota Bogor, dimana pelaku berinisial DAP berusia 17 tahun dan tersangka lainnya merupakan penyedia lokasi pelacuran yang menjual gadis di bawah umur melalui jejaring sosial. Tentu hal tersebut terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya budaya hedonis berbalut konten pamer harta di media sosial yang semakin memperkontras kesenjangan sosial di Indonesia. 418
Beberapa dari remaja yang minim edukasi akan memilih jalur instan untuk menggaet kesukesan, salah satunya dengan menjajakan dirinya pada bisnis prostitusi. Hal ini tentunya berdampak pada kesejahtraan masyarakat beberapa diantaranya adalah meningkatkan resiko penyebaran virus HIV/AIDS, penyakit kelamin, dan berbagai penyakit berbahaya lainnya. Meningkatkan resiko kehamilan dibawah umur yang tidak diinginkan dan berisiko mengancam nyawa. Selain itu, kelahiran pada remaja meningkatkan risiko kematian ibu dibandingkan dengan perempuan berusia 20 hingga 30 tahun. Kehamilan dibawah umur memiliki resiko kematian karena organ reproduksi dan keadaan mental yang belum siap dan matang secara medis, jika sang jabang bayi lahir pun sangat tinngi terkena resiko stuntunting atau kondoisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis pada 100 hari awal kehidupan. Kondisi-kondisi ini justru semakin memunculkan variabel-variabel yng lebih komopleks sehingga semakin memperburuk keadaan ekonomi korban dan semakin sulitnya memutus rantai kemiskinan di Indonesia. PEMBAHASAN / ANALISIS Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi diatas, Pasal 298 KUHP dan UU ITE No. 11 tahun 2008 telah melarang segala bentuk praktik asusila baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian diperkuat dengan pasal 284 KUHP, pasal 296 KUHP, dan pasal 61 ayat (2) junto pasal 42 ayat (2) huruf a dan c. Sebagai masa depan bangsa remaja harus memahami regulasi terkait dengan prostitusi dan diberikan pemahaman mengenai bahaya/dampak prostitusi untuk masa depannya. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan - kegiatan seminar, pelatihan, workshop, atau sosialisasi. Remaja juga harus berperan aktif dalam menghindari dan melaporkan tindakan prostitusi. Tidak hanya remaja, orangtua pun memiliki peran terpenting didalam menyukseskan remaja anti prostitusi. Orangtua merupakan pendidikan pertama seorang anak sebelum menerima pendidikan pada bangku sekolah, hal tersebut menjadikan orangtua haruslah memiliki ilmu parenting yang baik dalam mendidik anak dan harus bisa menjadi role model terbaik bagi anak - anaknya. Jika saya terpilih menjadi anggota DPR maka saya akan menjalankan fungsi legislasi dengan mengajukan undang - undang terkait sekolah khusus rehabilitasi bagi anak dibawah umur yang menjajakan diri sebagai pekerja seks, pembeli jasa, penyedia tempat/layanan, dan mucikari dibawah umur. Sekolah ini ditujukan agar dapat menjadi media rehabilitas sekaligus akses pendidikan terbaik sehingga bisa memaksimalkan pemulihan SDM yang sudah terlanjur terjurumus kedalam dunia prostitusi. Saya juga akan mengajukan RUU mengenai program kegiatan pelatihan & pembinaan terkait dengan prostitusi bernama REMOT TITI GOES TO SHOOL (Remaja Terhormat Anti Prostitusi Goes to School) & REMOT TITI GOES TO VILLAGE 419
(Remaja Terhormat Anti Prostitusi Goes to Village). Program REMOT TITI GOES TO SCHOOL ini menyasar kepada remaja di setiap sekolah jenjang SMP/MTS dan SMA/SMK/MA se-derajat yang ada di seluruh Indonesia dengan mengadakan kegiatan pelatihan & pembinaan mengenai prostitusi setiap 3 bulan sekali di sekolah masing - masing. Kemudian pada program kerja REMOT TITI GOES TO VILLAGE sasaran program di tujukan kepada seluruh orangtua di masing - masing desa/dusun/kelurahan di seluruh Indonesia untuk memberikan pelatihan & pembinaan rutin setiap 3 bulan sekali terkait dengan ilmu parenting terhadap anak sehingga orangtua dapat menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang berketahanan dari ancaman prostitusi. Dalam menjalankan fungsi anggaran saya akan mengajukan rancangan anggaran mengenai sekolah khusus rehabilitasi dan rancangan anggaran kegiatan REMOT TITI GOES TO SCHOOL & REMOT TITI GOES TO VILLAGE dan untuk menjalankan fungsi pengawasan maka saya akan mengoptimalkan pengawasan terhadap segala bentuk kebijakan pemerintah terutama kebijakan mengenai prostitusi. Didalam fungsi ini saya juga bekerjasama dengan DIKBUD & KEMENAG untuk memonitori berjalannya kegiatan REMOT TITI GOES TO SCHOOL disetiap sekolah jenjang SMP/MTS dan SMA/SMK/MA di seluruh Indonesia. Dan saya juga bekerjasama dengan BKKBN dan pemerintah daerah setempat untuk memonitori berjalannya disetiap TITI desa/dusun/kelurahan di seluruh Indonesia. Dalam fungsi ini saya juga akan bekerjasama dengan KPAI, KPPA, dan BKKBN untuk mengadakan rapat evaluasi rutin terkait pengawasan UU mengenai sekolah khusus rehabilitasi dan mendiskusikan terkait perencanaan pengembangan program pelatihan anti prostitusi yang akan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. kegiatan REMOT GOES TO VILLAGE KESIMPULAN / SARAN Remaja sebagai masa depan bangsa harus mengerti mengenai regulasi hukum terkait prostitusi dan harus berperan aktif untuk menghindari dan melaporkan tindakan tersebut. Peran orangtua sebagai role model terbaik bagi anak sangat dibutuhkan agar mampu melindungi, memberikan pola pengasuhan, dan memberikan pemahaman mengenai dampak buruk prostiutsi kepada anaknya guna memperkuat ketahanan keluarga agar terbebas dari ancaman prostitusi. Selain itu peran pemerintah sebagai penegak umum haruslah bertindak tegas terhadap segala bentuk praktik asusila baik di dunia nyata maupun di dunia maya karena prostitusi merupakan ancaman berbahaya yang siap menggerogoti bangsa Indonesia. 420
REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Kpai.go.id (6 Mei 2021). Hasil Pengawasan KPAI Tentang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual Dan Pekerja Anak Bulan Januari S.D April : Dari 35 Kasus Yang Dimonitor KPAI, 83% Kasus Prostitusi, Jumlah Korban Mencapai 234 Anak. 31 Juli Nisman, Weny Artanty. (24 July 2017). Risiko Kehamilan pada Remaja. FK-UGM. 421
GERTUN (Gerakan Anti Perundungan) Berkonsep Mawas Diri Guna Menumbuhkan Kesadaran Bahaya Bullying di Kalangan Pelajar DIVA ARYA WIBOWO Ngawi, 02 Mei 2006 DAPIL NUSA TENGGARA BARAT II SMA NEGERI 1 MATARAM LATAR BELAKANG "Kamu tidak akan pernah terlihat baik, ketika mencoba untuk membuat orang lain terlihat buruk" Berdasarkan kata-kata penuh makna di atas, kita dapat menarik maksud tersembunyi yang tersimpan di dalamnya, kata-kata di atas bermaksud bahwa kita sebagai manusia hendaklah saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Akan tetapi, dalam kondisi nyata yang saat ini terjadi, terdapat pembelokan arus dengan teori yang terjadi, perundungan di kalangan pelajar masih kerap terjadi di dunia pendidikan. Mengutip data dari OECD Progamme for International Student Assessment (PISA) mengemukakan pada tahun 2018 sebanyak 41 persen siswa di Indonesia dilaporkan pernah mengalami tindakan bullying atau perundungan. Hal tersebut juga didukung oleh laporan yang tercatat di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hingga paruh pertama tahun 2023 terdapat kenaikan angka kasus sebanyak 1.138 dari kasus yang melibatkan kekerasan fisik hingga psikis. Namun angka tersebut bertolak belakang dengan fakta baru, yakni hanya 1 dari 4 pelajar yang melaporkan kepada orang tuanya jika mengalami perundungan. Tingginya angka perundungan di kalangan pelajar, menjadi sebuah urgensi yang patut dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat khususnya komisi X yang memiliki ruang lingkup di bidang pendidikan, selaku pemegang kekuasaan legislatif di Indonesia. Fenomena perundungan perlu diangkat, karena seorang pelajar yang mengalami perundungan cenderung akan mengalami gangguan mentalitas hingga depresi dan dapat mempengaruhi proses belajar. 422
PERMASALAHAN Rentetan peristiwa perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan, menimbulkan sebuah pertanyaan retoris, apakah kondisi pendidikan di Indonesia begitu memprihatinkan?. Hal tersebut diperparah dengan peristiwa-peristiwa bullying yang terjadi di sepanjang tahun 2023, di dunia maya bahkan beredar berbagai video yang mengindikasikan terjadi perundungan di kelas, bahkan seorang pelajar viral karena membakar gedung sekolahnya lantaran sering dicemooh. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, penulis merumuskan sebuah permasalahan utama yang perlu dibahas yakni "bagaimana cara mencegah tindakan perundungan di lingkungan pelajar?". Oleh karenanya, penulis tergerak untuk menyajikan sebuah solusi melalui GERTUN, tujuan utama dari adanya gerakan ini adalah membentuk sikap mawas diri pada pelajar sehingga dapat terciptanya kesadaran pelajar akan bahaya perundungan dan menjadi sebuah tameng dalam mencegah tindakan bullying. Program ini nantinya dapat diterapkan di lingkungan sekolah, serta dibutuhkannnya dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat, melalui implementasi 3 fungsi DPR. PEMBAHASAN / ANALISIS Adanya tindakan perundungan sebagian besar dilatarbelakangi oleh minimnya kesadaran para pelajar akan dampak yang akan diperoleh dari adanya perundungan. Hal tersebut diperparah dengan kurangnya sosialisasi yang baik, serta faktor lingkungan di sekitarnya yang tidak baik. Perundungan antar pelajar, indikasi pertama disebabkan adanya keisengan dalam diri pelajar atau mencari sebuah validasi di mata masyarakat. Melalui GERTUN nantinya akan berisikan kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi kejiwaan (afektif) sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa untuk peduli terhadap teman sebayanya serta kesadaran untuk mengkampanyekan anti perundungan. Adapun penjelasan misi GERTUN, sebagai berikut : 1. Tes Psikologi 2. Langkah dasar yang harus dilakukan adalah dengan menjaring kesehatan mental seluruh siswa, selain itu dengan adanya tes psikologi ini dapat membantu sekolah dalam menentukan langkah yang tepat dalam memberikan konseling pada siswa. Hasil dari tes psikologi ini nantinya akan menjadi dasar penilaian karakteristik siswa, sehingga dapat ditentukan dengan lebih tepat cara mengedukasi yang lebih baik bagi pelajar tersebut. Konselor Sebaya Kegiatan ini dilakukan dengan konselor yang merupakan pelajar, dalam memberikan saran-saran atau solusi yang terbaik dalam kegiatan konseling pelajar. Hal ini bertujuan untuk dapat lebih banyak menampung keluhan- 423
3. keluhan dari siswa, dikarenakan tidak semua siswa memiliki keberanian untuk menceritakan atau melakukan kegiatan konseling dengan guru BK. Oleh karenanya, dengan adanya konselor sebaya memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk dapat memiliki teman bercerita sehingga terbentuknya interaksi-interaksi yang baik di antara pelajar. Social Activity Dengan menerapkan kegiatan sosial untuk para pelajar, nantinya para pelajar secara bersama akan terjun langsung untuk melakukan kegiatan- kegiatan positif di tempat sosial. Melalui kegiatan ini, secara tidak sadar akan membuat pelajar satu dengan yang lain saling berinteraksi dan bahu membahu untuk menyukseskan kegiatan mereka. Pada akhirnya, terjalinnya sebuah rasa solidaritas yang erat, yang menjadi dasar dalam mencegah tindakan perundungan. Untuk keberhasilan program yang lanjut, tentunya diperlukan dukungan oleh pihak tertentu, melalui dukungan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan implementasi 3 fungsi DPR, penulis percaya aksi nyata melalui GERTUN dapat menekan secara aktif tindakan perundungan di pendidikan. Oleh karenanya jika penulis terpilih sebagai legislator, penulis akan menerapkan 3 fungsi DPR tersebut, adapun penjelasannya : 1. lebih Fungsi Legislasi 2. Dalam fungsi legislasi, penulis akan meninjau kembali peraturan- peraturan yang telah ada dalam KUHP (seperti Pasal 449 UU. N. 1 Tahun 2023), serta mencanangkan dan membentuk pasal-pasal khusus mengenai tindakan perundungan yang lebih mendalam, tepat sasaran, dan kuat, yang nantinya akan menjadi bagian KUHP juga sebagai dasar hukum dalam penetapan program GERTUN untuk diterapkan di sekolah. Fungsi Anggaran 3. Melalui fungsi yang kedua, penulis akan mengkaji ulang APBN yang dianggarkan untuk pendidikan, serta memastikan program GERTUN memiliki anggaran yang cukup untuk dapat diterapkan dan diimplementasikan di sekolah. Fungsi Pengawasan Dalam fungsi ini, penulis akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan serta dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mengawasi jalannya program GERTUN di kawasan sekolah dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya 424
KESIMPULAN / SARAN Penulis menyadari memang dalam membentuk sebuah kesadaran dalam diri pelajar bukanlah sebuah perkara yang mudah, namun penulis percaya dengan pengimplementasian program ini di lingkungan sekolah serta dukungan dari pihak- pihak yang telah penulis paparkan akan terbentuknya sebuah kesadaran secara perlahan namun pasti di dalam diri pelajar. Serta dengan penerapan program ini, cepat atau lambat, lama atau singkat, akan tertanam dengan pasti dalam jiwa pelajar, untuk menjauhi segala bentuk perundunga, juga terbentuk generasi yang taat aturan dan taat hukum. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA (2023) Mengalami Peningkatan, Angka Kasus Bullying di Indonesia Tembus 1000 Kasus. Diakses pada tanggal 28 Juli 2023, dari (2023) Survei Perundungan: 1 dari 3 Anak Alami Pemukulan, Bagaimana Juli 2023, dari Cara Mencegahnya?. Diakses pada tanggal 28 425
SALAM: Melangkah Bersama Remaja, Redam Klitih Tanpa Sisa! SAFA DWI AZIRA Mataram, 30 / Mei / 2006 DAPIL NTB II SMAN 3 Mataram LATAR BELAKANG "Membangun bangsa dengan remaja" - Bung Hatta. Remaja seharusnya menjadi harapan dan generasi pelanjut perjuangan bangsa yang dipenuhi semangat dan pemikiran jernih, mengukir masa depan baik dengan tinta yang bersih. Namun, ironisnya, zaman sekarang banyak dari remaja terjebak di dalam tindakan kriminalitas Tindakan kriminalitas sendiri telah diatur didalam hukum, seperti dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 dan UUD 1945 pasal 27 ayat 1 menggambarkan bahwa hukum menjadi landasan dari kehidupan bernegara, dimana semua warga negara termasuk remaja harus taat pada hukum. Salah satu kriminalitas yang sering terjadi masa kini ialah klitih. Istilah klitih berawal dari bahasa jawa yang berarti aktivitas mencari angin di luar berubah menjadi sebutan kelompok remaja yang memicu kerusuhan di masyarakat dengan tindakan kriminalitas berupa vandalisme, kekerasan, atau bahkan pembunuhan. Faktor penyebab perubahan makna klitih yaitu: 1. 2. Gangguan hubungan antara remaja dan orang tua. Keterikatan pada kelompok teman sebaya yang terlibat dalam perilaku negatif. Kurangnya motivasi dalam hal prestasi akademik. 3. PERMASALAHAN Dilansir dari DataIndonesia.id. Angka kenaikan kasus klitih sebesar 11,54% pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020, tercatat 52 kasus 426
klitih dengan 91 tersangka yang berhasil diamankan. Peningkatan jumlah kasus klitih menjadi 58 kasus dengan 102 tersangka di tahun 2021. Dari total tersebut, 40 kasus telah diselesaikan, sementara 18 kasus sedang dalam tahap penyelesaian. (32 kasus) penganiayaan, (25 kasus) penggunaan senjata tajam, (1 kasus) perusakan sebagai modus operandi yang digunakan. Mayoritas pelaku adalah pelajar dengan jumlah 88 dan sisanya pengangguran. Insiden tersebut jelas melanggar regulasi seperti: 1. 2. 3. 4. 5. Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan Pasal 406 KUHP tentang perusakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Pasal 354 KUHP tentang Penganiayaan Berat Pasal 1 butir 3 dari UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan remaja sebenarnya mencakup usia antara 12 tahun hingga 18 tahun. Remaja dengan rentan umur tersebut yang berkonflik dengan hukum disebut ABH (Anak yang Berkonflik dengan Hukum) berdasarkan UU No 23 Tahun 2002. Pertanyaannya, apakah ABH yang terlibat dalam tindakan kriminal serius seperti klitih, bahkan dalam bentuk pembunuhan, pantas menerima penanganan istimewa contohnya diversi?. Kejahatan seperti ini tidak lagi sebagai "kenakalan anak". Kenakalan anak mencakup pelanggaran yang masih dapat ditoleransi, bukan kejahatan yang menimbulkan ketakutan seperti klitih. Lantas mengapa usia ABH menjadi patokan?. Didukung oleh pasal 47 KUHP yang mengurangi sepertiga dari pidana hukuman orang dewasa dan Pasal 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak juga menegaskan bahwa masa pidana anak yang sedang menjalani hukuman dapat dikurangi. Penting untuk melakukan evaluasi ulang terhadap regulasi peradilan pidana anak agar lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada batasan usia semata, kemudian diberikan perlakuan istimewa seperti keringanan, diversi, dan pengurangan hukuman. Akses informasi melalui media sosial juga meningkatkan jumlah dan intensitas kasus klitih. Mereka dapat mempelajari modus operandi, lokasi, dan motivasi dari kasus-kasus sebelumnya, yang dapat mempengaruhi terjadinya peniruan. PEMBAHASAN / ANALISIS "plan the work and work the plan". Dalam menanggulangi masalah ini, perlu mengambil langkah-langkah konkrit. Jika saya menjadi anggota DPR, saya akan mendirikan program SALAM (Sejuta Langkah Remaja Menegakkan Aturan). Program SALAM bertujuan untuk 427
membentuk kesadaran dan kepatuhan remaja terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Dimana program tersebut meliputi berbagai aspek seperti: 1. Edukasi: Melalui program SALAM, remaja akan diberikan pemahaman tentang pentingnya taat aturan dan akibat negatif dari perilaku klitih. Edukasi akan dilakukan melalui sekolah, seminar, pelatihan keterampilan sosial, dan kampanye sosial yang melibatkan tokoh masyarakat dan peran model yang inspiratif. Regulasi: Meningkatkan penegakan hukum terkait tindak pidana remaja seperti klitih. Contoh: Peningkatan patroli keamanan di sekitar lingkungan sekolah, peningkatan sanksi hukum bagi pelaku klitih. Regulasi media sosial: Mengatur kebijakan yang membatasi konten negatif atau perilaku menyimpang yang mempromosikan klitih di media sosial, bekerja sama dengan platform media sosial untuk meminimalisir penyebaran informasi dan pengaruh yang merugikan. Peran Keluarga: Program SALAM akan menguatkan peran keluarga dalam membentuk perilaku remaja. Contoh: Seminar parenting, lokakarya komunikasi keluarga, peningkatan pemahaman orang tua tentang tanggung jawab mereka dalam membimbing remaja. Penegakan Hukum yang Tegas: Contohnya dengan peningkatan patroli polisi di wilayah yang sering terjadi klitih, pembentukan tim khusus penanggulangan klitih. Peningkatan Sarana dan Prasarana: Program SALAM akan mengadvokasi peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung remaja dalam berkembang secara positif. Contoh: pembangunan taman kota, fasilitas olahraga yang terjangkau, ruang kreativitas untuk ekspresi remaja. 2. 3. 4. 5. 6. DPR memiliki peran penting dalam mendukung program SALAM ini melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 20A ayat (1) guna menciptakan peraturan yang efektif dan melindungi kepentingan remaja serta masyarakat secara keseluruhan. 1. Fungsi Legislasi DPR harus menyusun UU yang lebih komprehensif dan spesifik mengenai klitih yang dapat mencakup perlindungan hak-hak remaja, tindakan pencegahan, sanksi yang lebih tegas, diversi yang lebih efektif, dan rehabilitasi. DPR dapat membentuk pansus (panitia khusus) yang terdiri dari anggota DPR dan ahli terkait untuk melakukan penelitian mendalam dan menyusun draft UU. Contoh nyata dari langkah legislatif adalah DPR dapat mengadakan forum atau konsultasi publik yang melibatkan remaja sebagai mitra dalam proses pembuatan UU, organisasi pemuda, dan ahli di bidang hukum anak. Melalui dialog ini, DPR dapat memperoleh masukan yang 428
2. berharga untuk merancang regulasi yang lebih efektif dalam menanggulangi klitih Fungsi Anggaran 3. Saya akan mengalokasikan APBN untuk mendukung program SALAM yang mencangkup semua aspek di dalamnya termasuk pelaksanaan pencegahan klitih di sekolah dan masyarakat. DPR juga dapat mengadakan penganggaran khusus untuk pembentukan pusat rehabilitasi dan reintegrasi ABH, yang dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, pelatihan keterampilan, serta layanan psikososial. Fungsi Pengawasan DPR dapat bekerja sama dengan Kemenkumham, Kemendikbud, lembaga penegak hukum, Badan Perlindungan Anak, serta organisasi masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan. Contoh nyata tindakan dalam fungsi pengawasan adalah DPR melakukan sidang pengawasan terkait penanganan kasus klitih yang melibatkan ABH, memanggil pihak terkait untuk memberikan pertanggungjawaban, serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang telah dijalankan KESIMPULAN / SARAN Aksi nyata adalah kunci perubahan. Dengan berkolaborasi dan mengambil langkah konkret, kita dapat membentuk remaja sebagai agent of change yang menjunjung tinggi aturan dan mewujudkan masyarakat yang aman. Saran, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dan saling mendukung. Edukasi, kesadaran, serta pembinaan nilai-nilai positif harus ditekankan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi remaja. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA [Diakses pada 29 Juli 2023] Febriani, A. (2018). Klithih: Faktor risiko dan developmental pathway pelakunya. 145. Humanitas, [Diakses pada 29 Juli 2023] 15(2), Karnadi, A. (2022). Klitih Kembali Terjadi, Jumlah Kasusnya Naik 11, 54% pada 16.00] 2021. DataInonesia.id. 2023, kasusnya-naik-1154-pada-2021 [Diakses pada 29 Juli 2023] [Diunduh pada 5 April 429
Menuju Negara Hukum JHON PAUL MUSA THOMMBE Tangerang, 31 Januari 2008 DAPIL NTT I SMAK FRATERAN NDAO LATAR BELAKANG Negara Indonesia adalah negara hukum. Bunyi dari pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum sendiri merupakan suatu konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan oleh hukum. Setiap anggota yang termasuk dalam warga negara, harus taat dan mengakui kedaulatan dari tata hukum yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, maka seluruh bagian dari masyarakat yang ada di Indonesia memiliki suatu obligasi terhadap penegakkan, keberlanjutan, perbaikan, dan pengimplementasian sistem hukum yang berlaku. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan suatu bentuk koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota. penegakan hukum tersebut berada. Pemerintah melewati DPR telah melegislasi undang-undang dalam jumlah yang substansial untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang berkualitas. Penetapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu upaya konkret yang telah dilakukan pemerintah. Dalam ranah Aparat Penegak Hukum (APH) sendiri, KEMENHUKAM telah menginisiasikan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan akan UU KUHP yang baru bagi para aparat. Namun, apakah upaya yang telah dilakukan selama ini sudah cukup untuk merealisasikan penegakan hukum yang berkualitas di Indonesia ? 430
Berdasarkan data dari Biro Pembinaan dan Operasional (Robinopsal) Badan Reserve Kriminal (Bareskrim) Polri, terdapat 311.532 kasus pelanggaran hukum yang ditindak Polri dari 1 Januari hingga 21 Desember 2022. Sementara pada tahun 2021, Polri menindak 267.716 kasus pelanggaran hukum. Hasil dari data tersebut menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan 16.36 % terhadap jumlah tindakan pelanggaran hukum dari 2021 hingga 2022. Diluar dari data tersebut, terdapat juga 2.6 juta kasus pelanggaran lalu lintas. yang dicatat dan ditindaklanjuti Polri pada tahun 2022. Fenomena ini dapat disimpulkan sebagi bukti sistem penegakan hukum yang tidak efektif di Indonesia. PERMASALAHAN Menurut pendapat Prof. Dr. Soejorno Soekanto dampak negatif maupun positif dari penegakan hukum dikontribusikan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Sehingga kelemahan pada faktor-faktor tersebut menyebabkan sistem penegakan hukum yang tidak efektif, dari undang-undang yang memiliki ketidakpastian dalam perumusan pasal-pasal, penegak hukum dengan kualitas yang buruk dalam pengeksekusian tugas, pola manajemen yang buruk dalam penanganan kasus, hingga peningkatan pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahun. Sebagai masa depan bangsa Indonesia, remaja memiliki tanggung jawab terbesar untuk memperbaiki sistem, serta faktor-faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Dalam proses peralisasian harapan, visi, dan misi Indonesia 2045. Lantas, apa yang dapat dilakukan pemerintah dan kaum remaja untuk meningkatkan efektivitas sistem penegakan hukum di Indonesia ? PEMBAHASAN / ANALISIS Demi memanifestasikan kualitas sistem penegakan hukum terbaik, diperlukan peningkatan dalam tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia terhadap hukum. Di lain hal juga, transformasi bagi kualitas penegak hukum sangat diperlukan serta memperbaiki kebudayaan masyarakat yang cenderung kurang menyadari posisi mereka dalam sistem penegakan hukum. Padahal, masyarakat memiliki pengaruh terbesar dalam menentukan maju mundurnya kualitas sistem penegakan hukum. DPR menjadi pelopor dalam proses perealisasian hal tersebut. Karena ,berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sehingga, DPR mempunyai daya ungkit yang lebih tinggi untuk mengubah pola budaya dalam lingkup masyarakat Indonesia dibandingkan dengan instansi pemerintah lainnya, berdasarkan dengan 431
konsep trias politica. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan DPR untuk mewujudkannya? 1. Fungsi legislasi • Selaras dengan fungsi legislasi, DPR berada di dalam posisi untuk menyusun undang-undang. Dengan fungsi ini, Komisi III DPR mampu berkerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (KEMENHUKAM) untuk mengadakan sosialisasi pengenalan hukum, terutama KUHP sebagai UU terbaru yang telah dilegislasikan DPR, kepada masyarakat luas, terutama remaja untuk mengurangi probabilitas terjadinya pelanggaran hukum kedepannya. Komisi III DPR dapat menjalin kerjasama dengan KEMENHUKAM serta KEMENDIKBUDRISTEK dalam upaya melatih pola perilaku hukum bagi masyarakat umum, terutama juga bagi kaum remaja dalam lingkup sekolah.
Membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memudahkan proses pemerataan dalam bidang pendidikan hukum kepada masyarakat dengan menambahkan pelajaran diluar jam sekolah seperti ekstrakulikuler dan lainnya. 2. Mengkaji kembali UU KUHP dengan menambahkan nilai hukum agama, nilai-nilai adat, dan pandangan hidup bangsa Indonesia, dalam upaya penyempurnaan materi UU. Fungsi Anggaran • Dalam ini, DPR dapat meningkatkan anggaran bagi KEMENHUKAM, KEMENDIKBUDRISTEK, LEMHANNAS, serta Instansi Penegak Hukum (TNI, POLRI, dsb.) dalam upaya mentransformasikan budaya hukum dalam masyarakat Indonesia. DPR Bersama Kementerian Keuangan dapat berkerja sama, mengalokasikan dana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi ,masyarakat Indonesia, terutama pada daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) Mengkaji kembali UU KUHP dengan menambahkan nilai hukum agama, nilai-nilai adat, dan pandangan hidup bangsa Indonesia, dalam upaya penyempurnaan materi UU. Fungsi Anggaran • Dalam ini, DPR dapat meningkatkan anggaran bagi KEMENHUKAM, KEMENDIKBUDRISTEK, LEMHANNAS, serta Instansi Penegak Hukum (TNI, POLRI, dsb.) dalam upaya mentransformasikan budaya hukum dalam masyarakat Indonesia. DPR Bersama Kementerian Keuangan dapat berkerja sama, mengalokasikan dana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi ,masyarakat Indonesia, terutama pada daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan)
3. Melaksanakan kerjasama dengan LEMHANNAS dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparat penegak hukum, untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Fungsi Pengawasan • Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah bertujuan untuk memastikan tugas dan fungsi tiap lembaga berjalan sesuai rencana. Sehingga dalam hal ini,perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja serta efektivitas daripada rancangan yang telah dibuat untuk memastikan 432
transformasi budaya hukum dalam masyarakat Indonesia dapat berjalan dengan baik. Sebagai remaja yang percaya akan krusialitas penegakan hukum, penulis mencetuskan "Gerakan Taat Aturan," atau GETARAN, untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan hukum. Gerakan ini diikuti oleh seluruh bagian masyarakat sesuai dengan kedudukan dan fungsinya yang diimplementasikan dengan cara sebagai berikut: 1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh unsur masyarakat akan pentingnya posisi kita dalam sistem penegakan hukum, serta keesensialan untuk menumbuhkan sikap juga taat hukum, mengadakan pendidikan moral dan kedisiplinan dari umur yang kecil. 2. Membuat program kontrol menyarat bulanan dengan mengadakan program konferensi Remaja Taat Hukum yang mengundang remaja terpilih dari setiap cabang sekolah, seperti jambore pramuka, yang kemudian dipilih dan diangkat sebagai inisiator perubahan dalam lingkungannya. GETARAN menjadi langkah pertama dalam meningkatkan kesadaran akan krusialitas hukum, serta pengetahuan akan sistem penegakan hukum yang hanya bisa diperbaiki jika perbaikan datang dalam bentuk konsensus masyarakat. KESIMPULAN / SARAN Masyarakat menjadi dasar akan semua perubahan yang telah, sedang, dan akan terjadi. Tanpa pendidikan yang tepat, sistem penegakan hukum terancam runtuh. Untuk meniadakan kemungkinan hal tersebut terjadi, remaja memiliki tanggung jawab terbesar mentransformasikan budaya taat hukum dalam masyarakat Indonesia, yang turut dibantu oleh DPR, dalam rangka mewujudkan cita-cita daripada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. "Masyarakat Kenal Hukum, Menuju 100% Negara Hukum." DAFTAR PUSTAKA Wikipedia "Penegakan Hukum" (Diakses pada 23 juli 2023) Yusuf Assidiq, "Sosialisasi KUHP ke AHP mulai juni 2023" (Diakses pada 24 juli 2023) penegak-hukum-mulai-juni-2023 Waspada, Kejahatan di 2022 Meningkat" juli 2023) eningkat (Diakses pada 21 433
Nurhuda, Septian Farhan "Polisi Tilang 2,6 Juta Pelanggar Lalu Lintas selama 2022, Kabenyakan Manual!" (Diakses pada 22 juli 2023) Taufik Siregar, "Kajian Yuridis terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempurnaanya" (Diakses pada 22 juli 2023) 434
SELIPAH (Sadari, Kenali, Pahami) Minim Kecelakaan, Bebas Keresahan HELENA SULISTIA WANGGE Detusoko, 28 November 2006 DAPIL 1 NUSA TENGGARA TIMUR SMA NEGERI 1 ENDE LATAR BELAKANG Kehidupan saat ini terus berkembang. Manusia yang dikarunia kemampuan akal terus berkembang. Berbagai produk sebagai buah dari daya upaya dan kreasi terus berkembang tanpa batas. Tentu saja hal ini memberikan banyak perubahan pada kehidupan kita. Semua menjadi lebih mudah dan cepat. Ruang seperti menjadi lebih sempit dan waktu berjalan dengan cepat. Teknologi berkembang begitu pesat sehingga kita bertransformasi dari zaman kuda, lalu kereta, hingga motor dan mobil. Dalam kondisi ini, untuk dapat bertahan dalam era yang begitu pesat, kita juga harus menjadi lebih cepat dalam berpikir maupun bertindak antisipatif merespon perubahan. Indonesia adalah negara hukum. Mengapa ini penting? Mengapa ini relevan? tentu saja, hal ini berdasarkan pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Hal ini mengatur segala tindakan dan perilaku masyarakat. Rentetan permasalahan akan muncul apabila di dalam dinamika masyarakat timbul ketidakpatuhan. Pada zaman transformasi ini dari kendaraan yang lebih sedikit menjadi lebih banyak dan penduduk yang makin padat untuk itu, segala sesuatunya perlu diatur. Kita butuh aturan bersama dalam upaya menciptakan kehidupan yang harmonis dan bebas dari perilaku menyimpang yang dapat menyebabkan kekacauan. Hal ini dapat diwujudkan apabila seluruh masyarakat wajib paham akan aturan dan hukum yang berlaku. Ignorentia juris non exucusat. Ignorance of the law does not excuse (ketidaktahuan akan hukum tidak akan dimaafkan) berdasarkan adagium hukum ini tentu saja masyarakat bangsa ini harus paham dan mengerti. Dengan teknologi yang begitu pesat, dengan 435
kendaraan yang begitu canggih, dan dengan penduduk yang makin padat. Kaum muda dalam hal ini lebih khusus lagi remaja adalah golongan yang harus dilihat serius karena akan memegang estafet kehidupan bangsa ke depan. Rusaknya kaum muda adalah gambaran rusaknya bangsa di masa depan. PERMASALAHAN Apakah keseluruhannya telah paham akan aturan dan hukum? ataukah peduli terhadap hukum itu? Terutama remaja tentunya. Pada saat ini, di Indonesia terkhususnya NTT berdasarkan hal yang sering dijumpai, masih banyak tindakan yang melanggar aturan lalu lintas. Dari tidak menggunakan helm saat berkendara motor, tidak mematuhi rambu lalu lintas, tidak membawa surat-surat berkendara secara lengkap, melawan arus jalan, dan salib-menyalib kendaraan secara tidak teratur. Bahkan, anak-anak yang dinyatakan belum layak mulai berkendara di jalanan secara ugal-ugalan. Tindakan pelanggaran ini terkadang terlihat begitu keren dan menantang. Namun, ketika berada didalam ketidakpatuhan ini, banyak kekacauan yang akan terjadi pada kita dan sekitar kita. Namun, seringkali ketidakpatuhan ini terjadi bukan karena ingin, melainkan karena tidak paham. Selain tidak paham, adapula yang tidak peduli akan aturan ini. Ketidakpedulian inilah yang nantinya, akan menimbulkan kekacauan. Kekacauan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar, bahkan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Di NTT sendiri berdasarkan aplikasi integrated road safety management system (IRSMS) yang dikelola oleh ditlantas polda NTT pada tahun 2022 menunjukan bahwa, kecelakaan lalu lintas terjadi hingga 1.326 kasus kecelakaan, bahkan ada 406 orang yang meninggal dunia, 488 orang mengalami luka berat, dan 1.488 orang mengalami luka ringan. Hampir semuanya adalah akibat kelalaian. Sebagian besarnya melibatkan remaja baik sebagai korban maupun pelaku. Dengan angka kecelakaan sebanyak ini, tentu saja hal ini begitu memprihatinkan dan harus ditangani segera agar terjadi penurunan angka kasus kecelakaan pada tahun-tahun berikutnya. PEMBAHASAN / ANALISIS Untuk menangani berbagai kasus kecelakaan yang terjadi di daerah NTT ada begitu banyak hal yang dapat dilakukan. Untuk menangani permasalahan ini, selain masyarakat fungsi parlemen sangat dibutuhkan. Jika, saya menjadi anggota parlemen, saya akan berkontribusi optimal melalui tiga fungsi utama DPR. 1. Fungsi Legislasi Sebagai badan eksekutif, DPR dan pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur, merancang, dan mengesahkan peraturan-peraturan. 436
2. Melalui fungsi ini, saya selaku anggota parlemen akan meninjau kembali pengimplementasian KUHP, dalam hal penerapan sanksi bagi pelanggar hukum. Dan dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM) harus lebih ketat penyelenggara terkait harus melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pentingnya peraturan berkendara. Setelah itu peserta pembuatan SIM nantinya akan mendapatkan sertifikat yang menjadi salah satu persyaratan wajib selain ujian tertulis ataupun ujian praktik berkendara. Fungsi Anggaran 3. ini, saya akan memastikan adanya anggaran, dan mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan yang dibutuhkan demi kelancaran segala bentuk pengimplementasian. Saya juga akan memberikan penghargaan bagi mereka yang serius dalam mengatasi permasalahan ini, dan memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran Fungsi Pengawasan Pada fungsi Selanjutnya, saya sebagai anggota parlemen akan mengawasi dan memastikan segala bentuk kebijakan yang telah dirancang dapat terlaksana dengan baik secara optimal. Langkah selanjutnya, saya akan melibatkan segala pihak yang memiliki rasa kekhawatiran yang sama, untuk menertibkan aturan yang berlaku. Dan saya akan bekerjasama dengan lembaga pendidikan terkhususnya SMA agar dapat menginisiasi event-event seperti ajang pemilihan duta tertib lalu lintas dan lain-lain. Tujuan dari ajang ini adalah agar banyak generasi muda yang terlibat mensosialisasikan tentang tertib dalam lalu lintas. KESIMPULAN / SARAN Sebagaimana rupa peraturan itu dibuat jika tidak ada yang paham, bahkan tidak ada yang peduli maka peraturan itu hanyalah sekedar peraturan. Tanpa aturan segala bentuk kekacauan akan terjadi. Tanpa peraturan, siapa yang akan menjaga diri kita? Keluarga kita? ataupun semua orang disekitar kita? Karena itu penanaman karakter patuh dan taat hukum demi kepentingan Bersama bagi remaja sang pemilik masa depan mutlak dibutuhkan. Menurut Erik erikson, level kepatuhan paling tinggi adalah ketika patuh untuk kepentingan bersama. 1000 langkah bisa diawali dengan 1 langkah kecil, mari memulai untuk indonesia yang lebih baik. Remaja kenal hukum taat aturan masyarakat aman. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA 437
lt619387d0b9e9c/?page=all
kecelakaan
lintas
ntt
2022 438
POPSKI: Kawal Remaja Taat Hukum, Lawan Pornografi dan Judi Online demi Masyarakat Aman YOSEPHINE CORDELIA DOROTHY OLIN Klaten, 19 Maret 2006 DAPIL NTT II SMA DIAN HARAPAN KUPANG LATAR BELAKANG Perkembangan zaman selalu diikuti oleh kemajuan teknologi. Saat ini kita berada dalam era globalisasi 4.0, dimana kita akan terus hidup berdampingan dengan teknologi tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Namun, seiring dengan penggunaan teknologi yang semakin hari semakin tinggi dan berlebihan dapat menyebabkan pergeseran nilai kehidupan dan norma masyarakat. Contoh kecil yang tampak pada zaman sekarang adalah kecenderungan masyarakat yang menjadi lebih individualis, lebih suka bermain dengan gadget, dan masih banyak lagi contoh lain yang dibarengi dengan penurunan moralitas. Berdasarkan survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di mana tingkat penetrasi internet tertinggi terdapat pada kelompok remaja, yakni berusia 13 - 18 tahun mencapai 98,20% pada tahun 2023. Artinya, hampir keseluruhan remaja Indonesia telah menggunakan teknologi internet dan sebagai remaja yang selalu berdampingan dengan teknologi, sudah seharusnya kita bisa memanfaatkannya dengan bijak agar bisa berdampak positif bagi masyarakat sekitar kita. Disisi dampak positif dari hidup berdampingan dengan teknologi terdapat sisi negatif yang dapat menjadi boomerang bagi remaja. Hal ini diperburuk, dikarenakan semakin maju teknologi maka dinding kebebasan mengakses internet akan semakin terbuka lebar dan makin tidak adanya halangan. Sehingga remaja saat ini cenderung melakukan pelanggaran hukum/peraturan secara digital. Penyebaran konten yang berbau pornografi dan perjudian menjadi ancaman terbesar bagi remaja. 439
Hal ini tergambar, meskipun usia remaja tetapi berdasarkan UUD 1945 pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sehingga sebagai remaja Indonesia sudah seharusnya kita mematuhi peraturan yang berlaku guna menciptakan suasana yang aman dan tenteram. PERMASALAHAN Remaja dewasa kini hidup dalam dunia yang dihantui dengan kemudahan mengakses konten ataupun situs yang berbau pornografi dan perjudian. Menurut Direktur Pemberdayaan Informatika, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menyatakan bahwa statistik penanganan konten internet negatif terdiri dari 1.182.996 konten pornografi, diikuti oleh 720.430 konten perjudian. Tentu di Indonesia sendiri sudah memiliki payung hukum yang mengatur mengenai mengakses dan menyebarkan konten ilegal. Sebut saja Undang - Undang yang mengatur mengenai penyebarluasan konten ponografi dan pengaksesan situs perjudian, yakni pada UU No 44 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) tentang pornografi, dan UU No 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat (2) tentang ITE. Meskipun sudah terdapat Undang - Undang yang mengatur mengenai pengaksesan dan penyebaran konten ilegal. Tetapi tetap saja Indonesia mengalami peningkatan jumlah konten dan situs ilegal setiap tahunnya, yang berarti hukum yang ada belum benar - benar ditegakkan dan masih banyak pihak tidak taat akan hukum yang berlaku. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan hukum menjadi kunci permasalahan utama. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023 sebanyak 65,74% responden mengaku tidak mengetahui bahwa perjudian merupakan tindak pidana dan sebanyak 66,19% responden juga mengaku tidak mengetahui bahwa pornografi merupakan tindak pidana. Miris merupakan kata yang paling menggambarkan kondisi Indonesia pada saat ini, kini Indonesia tengah mengalami krisisnya edukasi mengenai hukum yang ada, serta kesadaran untuk mematuhi aturan yang berlaku. Jika kondisi ini dibiarkan saja maka ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat bisa saja terjadi. PEMBAHASAN / ANALISIS Tentunya sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan yang sama dimata hukum. Dikarenakan urgensi ini maka pemerintah harus mengambil langkah yang cepat dan tegas untuk bisa segera menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya hukum yang berlaku. 440
Jika saya dipercaya menjadi seorang legislator, yang akan saya lakukan adalah saya akan mendirikan POPSKI. POPSKI sendiri merupakan Polisi Perlindungan Situs dan Konten Indonesia yang bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengedukasikan kepada masyarakat mengenai hukum yang berlaku terkhususnya mengenai pengaksesan dan penyebaran konten juga akan membantu KOMINFO dan cyber police untuk menegur/menindaklanjuti masyarakat yang memiliki indikasi melanggar UU ITE atau UU tentang pornografi serta menutup/memblokir situs ataupun konten ilegal. Selain itu saya juga akan memaksimalkan 3 fungsi DPR, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan: 1. ilegal. POPSKI Fungsi legislasi Saya akan merevisi beberapa UU seperti, UU No 44 tahun 2008 pasal 32 dengan menambahkan masa rehabilitasi guna memberikan bimbingan khusus kepada pelaku agar kembali menjadi masyarakat yang positif dan produktif, merevisi UU No 44 tahun 2008 dan UU No 19 tahun 2016 dengan menambahkan POPSKI untuk mendapatkan wewenang sebagai polisi dan tim pengawas media. Lalu saya akan mengkaji ulang UU No 1 tahun 2023 pasal 407 tentang pornografi mengenai sanksi pidana apakah harus kembali menjadi hukuman maksimal 12 tahun atau tidak, mengajak KEMKOMINFO untuk bekerja sama dengan POPSKI dalam memblokir situs ataupun konten ilegal. Serta saya akan mengajukan peraturan mengenai setiap sekolah wajib memberikan materi mengenai pengetahuan dasar akan hukum di Indonesia. Fungsi anggaran 2. Saya akan mengalokasikan APBN untuk pendidik profesional seperti psikolog/psikiater untuk menangani pelaku semasa rehabilitasi. Lalu saya juga akan memberikan dana kepada POPSKI guna memaksimalkan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai hukum yang berlaku baik melalui media sosial/secara langsung, seperti webinar/berkunjung secara langsung ke sekolah - sekolah di seluruh Indonesia dan saya juga akan menganggarkan APBN secara adil kepada pihak - pihak yang turut mengambil bagian dalam memberantas penyebaran konten ilegal, seperti KOMINFO dan Cyber Police. Fungsi pengawasan 3. DPR sebagai bagian dari parlemen negara, juga perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KUHP dan UU ITE serta memastikan bahwa UU tersebut benar - benar dijalankan agar kehidupan masyarakat terjamin. Selain itu mengawasi anggaran yang diberikan agar kiranya anggaran tersebut digunakan sesuai dengan rancangan. Harapannya semua UU dan anggaran yang diberikan dapat dilakukan secara transparan, serta 441
melakukan pengawasan terhadap kinerja POPSKI agar kiranya POPSKI dapat berkerja dengan baik dan sesuai dengan UU yang berlaku. KESIMPULAN / SARAN Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang bebas dari konten ilegal. Tapi tentunya pemerintah tidak bisa bergerak seorang diri saja melainkan perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam mengurangi angka penyebaran konten ilegal. Remaja Indonesia sebagai generasi penerus bangsa, diharapkan dapat terlibat sebagai penggerak untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan hukum di Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya POPSKI, diharapkan dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahayanya konten ilegal serta dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk lebih mengenal hukum yang berlaku di Indonesia. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Hasanudin, U. (2023, Juni 3). Kementerian Kominfo Gencarkan Literasi Digital Cegah Jogja: Konten Negatif. Diakses dari Harian Mahesa, R. N., & Rusdiana, E. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARAN FOTO PORNO DI MEDIA SOSIAL. Jurnal Novum, 106 - 115. Rongkene, B. (2020). TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. Lex Crime, 116. Santika, E. F. (2023, Juni 14). Beberapa Warga RI Akui Masih Mengunjungi Situs databooks: Judi Online dan Pornografi. Diakses dari (2023). SURVEI PENETRASI & PERILAKU INTERNET 2023. Jakarta Selatan: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 442
RETABEMI: Upaya Membentuk Remaja Taat Hukum, Bermoral Dan Beretika YOSEFINE DE ANCHIETA HALE Ruteng, 9 Juni 2006 DAPIL NUSA TENGGARA TIMUR II SMA NEGERI 1 KUPANG LATAR BELAKANG Kesadaran hukum harus di tanamkan sejak dini. Kesadaran akan hukum memiliki peranan yang penting bagi masyarakat khususnya remaja dalam berperilaku dan berpikir sesuai dengan ketentuan hukum yang ada . Namun, kenyataannya masih banyak remaja yang belum memiliki kepekaan dan kesadaran akan hukum yang ada dan mengakibatkan melonjaknya kasus kenakalan remaja salah satunya pesta miras. Remaja merupakan generasi muda yang akan menerima tongkat estafet dalam mengelola masa depan. Maka dari itu, apa jadinya jika remaja menjadi pelaku tindakan kriminalitas? Bukankah hal itu akan berdampak buruk bagi remaja dan sekitarnya? Maka dari itu, jika hal tersebut terus saja terjadi, maka dapat merusak masa depan generasi muda serta dapat menganggu ketentraman serta kenyamanan masyarakat. PERMASALAHAN Di Indonesia. menurut data Badan Pusat Statistik ,kasus minuman keras di Indonesia terus menurun dalam 5 tahun terakhir sejak 2017-2022. Namun, sayangnya penurunan ini tidak berdampak signifikan karena masih ada kasus seperti kematian, perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Bahkan pesta miras menjadi salah satu trend pada anak remaja yang kerap kali dilakukan. Pesta miras dapat membahayakan diri mereka sendiri dan masyarakat sekitar. 443
PEMBAHASAN / ANALISIS Jika ditelaah lebih lanjut, yang mempengaruhi remaja mengonsumsi miras dan mabuk- mabukan ialah sebagai dalih pelarian dari masalah hidup, keinginan untuk mencoba-coba, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh budaya setempat ataupun lingkungan serta kurangnya pemahaman hukum dan adanya kelonggaran ada menyebabkan para remaja mengonsumsi miras. Dikarenakan umur remaja yang dikatakan masih labil menyebabkan mereka belum cukup cermat memilih mana yang baik dan tidak baik. Maka dari itu, edukasi, kolaborasi dan kepekaan menjadi salah satu langkah yang dapat diambil untuk menekan jumlah kasus kenakalan remaja yaitu miras dan mabuk-mabukan. Pada, masyarakat zaman kini miras dijual secara bebas sehingga remaja pun dapat mengonsumsi miras tanpa harus menginjak usia yang dikatakan sudah legal. Mengonsumsi miras dan mabuk-mabukan tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan dan masa depan remaja, namun dapat berdampak terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat. Maka, dari itu perlukan dukungan dari anak remaja lainnya, orang tua, dan pemerintah Remaja juga harus memahami hukum dan Undang-undang yang berlaku agar tidak melakukan hal-hal menyimpang yang dapat membahayakan diri sendiri dan menganggu keamanan masyarakat. Sudah sepatutnya remaja melakukan hal- hal baik dan mengembangkan minat dan bakat mereka masing-masing agar dapat menjadi generasi penerus bangsa yang taat akan hukum, bermoral dan beretika. Masyarakat khususnya remaja perlu memahami regulasi pembatasan konsumsi dan distribusi Miras yang berlaku pada perundang-undangan. Ketentuan regulasi sudah diatur dalam berbagai peraturan daerah maupun pusat, sehingga masyarakat khususnya remaja dapat memahami dan mentaati hukum yang berlaku. Remaja harus memahami UU nomor 1 tahun 2023 pasal 424 mengenai bahan dan minuman yang memabukkan, UU tersebut juga sudah disertai dengan sanksi yang akan diterima oleh pelaku kriminalitas. Di samping itu kita bisa membuat program "RETABEMI" yaitu remaja tangguh bebas miras sebagai salah satu solusi dari permasalahan distribusi serta konsumsi miras di kalangan remaja. Program ini dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian beserta kementrian perdagangan guna melakukan laporan setiap bulannya terkait kasus pesta miras yang dilakukan oleh remaja beserta pelaku pendistribusian miras kepada remaja. Dan komunitas ini dapat bersinergi bersama kemendikbud, kominfo, KPAI serta komunitas kepemudaan lainnya untuk merancang program-program sesuai kebetuhan remaja dan memaksimalkan edukasi melalui sosialisasi, webinar, workshop, serta berbagai kegiatan lainnya mengenai hukum dan bahaya mengonsumsi miras bagi anak-anak 444
remaja yang dilakukan secara offline di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia serta dilakukan secara online melalui media sosial ataupun lembaga penyiaran yang ada. Selain untuk meningkatkan skill serta ketrampilan kita, hal itu juga menjadi kesempatan agar anak-anak remaja memiliki kesadaran dan kepekaan akan hukum serta dapat mengetahui bahaya miras bagi kalangan remaja dan membentuk remaja yang taat akan hukum, bermoral, dan beretika. Untuk mewujudkan solusi tersebut dibutuhkan dukungan dari masyarakat serta 1. memaksimalkan tiga fungsi yang dimiliki oleh DPR, yaitu : Fungsi Legislasi 2. Dalam fungsi ini dpr mempunyai peranan yang sangat penting dalam merevisi,membentuk hingga menetapkan Undang-Undang. Dalam fungsi ini DPR dapat mengoptimalkan, menguatkan serta menegaskan UU nomor 1 tahun 2023 pasal 424 dengan berlaku adil tanpa pandang bulu dalam memberikan sanksi kepada pelaku.pendistribusian miras secara bebas serta anak-anak remaja yang melakukan pesta miras dan melakukan tindakan kriminal lainnya. Fungsi Anggaran 3. Sesuai fungsi anggaran, DPR dapat bersinergi bersama OJK dalam membantu mengalokasikan dana untuk program RETABEMI yang bersinergi dengan berbagai pihak terkait dalam mendukung penyelenggaran program- program yang telah dibuat serta menyiapkan sarana dan prasana yang dibutuhkan guna mengoptimalkan kinerja dari pihak-pihak terkait. Fungsi pengawasan DPR dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU yang telah ditetapkan secara adil dan tanpa pandang bulu, mengawasi pengalokasiaan dana terhadap pihak-pihak terkait serta mengawasi kinerja RETABEMI. Dpr juga dapat bersinergi bersama kementrian perdagangan indonesia agar mengawasi perdistribusian miras secara bebas dikalangan remaja. Kemudian DPR dapat mengevaluasi dan menindaklanjuti apakah UU berjalan dengan baik, tepat,optimal dan adil sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang tercantum dalam pasal 424 UU KUHP. pemerintah khususnya DPR sebagai legislator yang menciptakan dan menetapkan Undang- undang. Maka dari itu, saya akan KESIMPULAN / SARAN Kesadaran hukum harus ditanamkan sejak dini guna menghindari kenakalan remaja yang terus terjadi salah satu contohnya adalah miras di kalangan remaja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan edukasi,kepekaan dan kolaborasi agar kasus miras di kalangan remaja dapat segara diatasi. 445
Dan diharapkan dengan adanya program RETABEMI dapat mengedukasi masyarakat khususnya remaja mengenai kesadaran akan hukum serta bahaya miras bagi kalangan remaja. Dengan begitu akan tercipta generasi muda yang memiliki kesadaran akan hukum,bermoral, dan beretika menuju generasi emas 2045. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Konsumsi Alkohol di Indonesia Terus Menurun dalam 5 Tahun Terakhir indonesia- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang hukum pidana Pesta miras diselidiki berujung-maut- di-makassar-diselidiki oplosan berujung maut di Makassar 2 remaja di Banyumas aniaya teman hingga tewas usai pesta miras teman-hingga-tewas-usai-pesta- banyumas-aniaya- miras?_ga=2.156839931.19613726.1690850639- 1630222300.1690850639 446
Remaja Indonesia Cerdas: Turut Tertib Berlalu Lintas, GEMAINTELUTAS (GErakan reMAja INdonesia TErtib laLU linTAS) HARSEL EDGAR LUMBAA Timika, 25 / April / 2006 DAPIL PAPUA SMAS YPPK Tiga Raja Timika "Remaja Indonesia ikut arus kehilangan identitas" LATAR BELAKANG Kalimat diatas menjadi gambaran bagaimana banyaknya remaja Indonesia yang tidak lagi ada dalam jalur norma UU. Hal ini menjadi perhatian untuk kita sebagai generasi yang akan melanjutkan perjuangan di era yang berbeda dalam berkontribusi membangun Indonesia. 'Remaja Kenal Hukum: Taat Aturan, Masyarakat Aman' menjadi tema yang akan dituntaskan dalam pembahasan 'Remaja Indonesia Cerdas: Turut Tertib Berlalu Lintas'. UU-RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar peraturan yang kemudian akan mendasari tulisan ini. Perhatian yang kurang dari orang tua serta pengabaian risiko berkendara pada usia remaja menjadi salah satu faktor mengapa banyak kasus yang mengakibatkan remaja sebagai korban kecelakaan juga pelaku pembuat kegaduhan di jalanan. Menurut UU-RI Nomor 22 Tahun 2009 pasal 81 ayat (2) usia untuk dapat berkendara adalah 17 tahun dengan dilengkapi SIM A, C atau D, karena pada usia 17 tahun seseorang sudah dianggap mampu untuk mengontrol emosi dengan lebih baik. Sudahkah Indonesia menyelesaikan masalah ini? Sebagaimana diatur dalam UU-RI Nomor 22 Tahun 2009, Indonesia memiliki dasar hukum untuk kasus ini. Namun apakah peraturan yang sudah diciptakan akan sama dengan kenyataan yang terjadi di lapangan? Melihat kasus yang sudah terjadi maka dapat dinyatakan 447
bahwa pengimplementasian sebagian besar pengendara terutama remaja dalam berkendara adalah tidak berdasar pada UU yang berlaku. PERMASALAHAN Memudarnya identitas Indonesia pada remaja membuat menurunnya kualitas dan kuantitas remaja Indonesia. Tindakan remaja dalam berkendara yang tidak lagi berdasar pada norma UU-RI Nomor 22 Tahun 2009 pasal 311 ayat (1) yang dapat membahayakan bagi nyawa seperti berkendara ugal-ugalan, mengangkat ban depan layaknya aksi yang dibanggakan, melanggar rambu lalu lintas, berkendara dengan kecepatan yang tidak seharusnya, berkendara sambil memainkan telepon genggam, berkendara dalam keadaan tidak sadar diri, melakukan konvoi tanpa mengikuti prosedur yang ada, dll. tentu mengganggu kelancaran lalu lintas. Berdasarkan catatan Korlantas Polri jumlah kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun 2022 tercatat 137 ribu kasus dan didominasi oleh pelajar, tidak bukan sebagian besar penyebab utama kecelakaan yang terjadi adalah karena tindakan dalam berkendara yang tidak mengikuti prosedur lalu lintas. Bulan Maret 2023 baru-baru ini seorang remaja 14 tahun di Bekasi, Jawa Barat nekat mengemudi hingga menewaskan neneknya akibat pijakan gas yang pikirnya adalah pijakan rem. Hal ini membuktikan bahwa seseorang yang masih di bawah usia 17 tahun belum matang akan fisik, perilaku dan mentalnya. Sehingga jelas bahwa dalam berkendara prosedur lalu lintas harus dipatuhi. Selain meresahkan masyarakat, tindakan-tindakan tersebut PEMBAHASAN / ANALISIS Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui DPR-RI dapat mengupayakan suatu program kerja guna memanimalisir terjadinya aksi-aksi tersebut dalam lalu lintas. Program kerja yang dimasksud adalah 'Gerakan Remaja Indonesia Tertib Lalu Lintas' yang kemudian disingkat menjadi GEMAINTELUTAS, bersamaan dengan ini Pos Pengawasan turut diluncurkan. Remaja sebagai mitra utama program GEMAINTELUTAS bersama SATLANTAS melakukan pengawasan harian aktivitas masyarakat dalam berkendara di setiap Pos Pengawasan yang ada. Jika terdapat pengendara yang tidak memenuhi aturan dalam berlalu lintas maka akan segera ditindak lanjuti oleh SATLANTAS. Selain melakukan pengawasan harian, GEMAINTELUTAS secara berkala akan melakukan kunjungan ke setiap sekolah untuk mengedukasi sekaligus memperkenalkan GEMAINTELUTAS sebagai kebutuhan regenerasi selanjutnya. Program ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat terhadap aksi tak pantas yang dilakukan remaja dalam berlalu lintas. Keresehan masyarakat menjadi alasan utama program ini harus segera dimulai. remaja tentang berlalu lintas 448
Proses berkelanjutan yang kemudian menjadi sistematika berjalannya program ini, dimulai dengan meninjau 3 fungsi pokok DPR-RI yang akan dioptimalkan terhadap program GEMAINTELUTAS. 1. Fungsi Legislasi Sebagai wakil rakyat. melalui mitra utama yaitu remaja dalam program ini akan turut berperan aktif sebagai pemberi evaluasi yang ada di lapangan agar UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat mengalami pengoptimalan dalam pelaksanaan ketertiban berlalu lintas. Salah satu evaluasi yang dimaksud adalah remaja sebagai pemberi masukan juga jembatan antara masyarakat dan pemerintah melalui DPR-RI dapat mengupayakan kesejahteraan masyarakat dalam berkendara dengan secara perlahan memanimalisir aksi remaja yang tak taat dalam berkendara berdasar UU. Fungsi Anggaran 2. 3. DPR-RI dalam fungsi anggaran dapat merancang anggaran dana yang dibutuhkan untuk kelancaran tujuan program GEMAINTELUTAS sebagai penggerak untuk memanimalisir aksi remaja tak taat norma, sehingga kesejahteraan rakyat yang menjadi hak rakyat melalui dana yang diperoleh dan diperuntukkan untuk rakyat dapat menjadi pendorong gerakan tersebut. Diperlukan DPR-RI dalam tugas dan fungsinya untuk mengalokasikan dana ke setiap Pos Pengawasan yang ada dengan tujuan dana yang dikeluarkan lewat APBN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dapat dioptimalkan dengan sebenar-benarnya. Penggunaan dana ke setiap Pos Pengawasan mencakup biaya sarana prasarana, konsumsi dan uang saku. Fungsi Pengawasan a) b) DPR-RI sebagai pengawas UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara berkala melakukan capaian GEMAINTELUTAS, agar dalam pelaksanaannya program ini tetap menjadikan UU-RI Nomor 22 Tahun 2009 sebagai dasar dan pedoman. DPR-RI sebagai pengawas APBN yang digunakan untuk program GEMAINTELUTAS secara teratur melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang digunakan, dengan demikian dapat dipastikan bahwa dana yang diberikan sudah dioptimalkan dengan sebenar- benarnya. pemeriksaan terhadap hasil KESIMPULAN / SARAN Menurut BPS pada Maret 2022 tercatat sebanyak 68,82 juta jiwa pemuda, pada tahun yang sama hampir seperempat penduduk di Indonesia didominasi oleh pemuda. Dengan ini diharapkan para pemuda khususnya remaja dapat menjadi penduduk yang cerdas dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai penduduk 449
dengan usia yang produktif yang artinya dengan status tersebut remaja dapat melakukan aksi-aksi hebat dalam membangun Indonesia. Adanya GEMAINTELUTAS menjadi sarana yang dapat memulihkan kembali identitas remaja Indonesia yang sebenarnya. Kelompok remaja dalam suatu wilayah di setiap Pos Pengawasan yang ada akan menjadi mitra utama GEMAINTELUTAS yang kemudian berada dibawah SATLANTAS sebagai pendamping. Remaja adalah calon pemimpin masa depan, tentu dalam pergerakan suatu regenerasi diperlukan adanya pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Pendidikan bergerak dalam membantu mengembangkan wawasan serta karakter yang terdidik; Pengalaman menjadi bekal utama dalam setiap individu; sedangankan Pelatihan dibutuhkan untuk memperkokoh pendidikan dan pengalaman yang sudah dilewati sebelumnya. Mari kembalikan identitas remaja Indonesia yang taat, patuh, dan turut melaksanakan ketertiban berlalu lintas tanpa aksi yang tidak mencerminkan remaja Indonesia yang sebenarnya. 'Musuhi, perangi, habisi untuk Indonesia cerdas berlalu lintas' REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA intas sepanjang-2022-didominasi- 0meninggal%20dunia. Jumlah_Pemuda_Indonesia_Tahun_2022 tahun.html Remaja_Usia_Produktif 450
2965537/mengapa
nyetir
umur
ratusan
ribu
kecelakaan
lintas
sepanjang
didominasi
0meninggal%20dunia mengemudi
kecebur
kali
seperempat
pemuda
pertengahan
tahun.html nfodatin
Lansia
2022.pdf 451
Jurisprudence Penopang Generasi Bangsa sebagai Modal Menciptakan Sikap Peduli dan Taat Hukum: Menghilangkan Jejak Penyalahgunaan Narkoba Bersama Remaja YESSYCA FARRELIA ANABEL BR TARIGAN Medan,15 Mei 2008 DAPIL PAPUA SMA NEGERI 1 BIAK LATAR BELAKANG Setiap negara tidak akan terlepas dari hukum,begitu pun dengan kehidupan masyarakatnya yang terikat juga dengan aturan khususnya Indonesia.Berdasarkan pada UUD NRI tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi 'Negara Indonesia adalah negara Hukum".Keberadaan hukum memberi wujud untuk menertibkan dan melindungi setiap individu dari perampasan hak serta mendorong penegakan suatu keadilan.Indonesia sebagai negara hukum,tentu para warga terlebihnya para generasi bangsa yaitu remaja patut memiliki pengetahuan tentang hukum atau Jurisprudence agar sifat taat dan peduli hukum kuat dikarenakan sangat krusial dalam membangun generasi-generasi berikutnya. Indonesia berupa perilaku pengabaian angka penyalahgunaan Narkoba(narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya) oleh kalangan remaja merupakan suatu gelagat menuju penyelewengan.Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 3,6 juta orang, namun dari jumlah tersebut kalangan remaja semakin meningkat dari tahun sebelumnya, yang mana terjadi peningkatan sebesar 24 sampai 28 persen pada remaja yang menyalahgunakan narkoba dan berdasarkan Survei gabungan dari BNN dan Lembaga Ilmu atau (LIPI) menunjukkan Pengetahuan Mahasiswa.Peningkatan angka tersebut menunjukan minimnya Jurisprudence pada remaja sehingga fondasi dalam membangun bangsa lemah yang seolah-olah menjadi ancaman dan pemicu kerusakan untuk generasi-generasi berikutnya. Namun, elusifnya hukum terhadap pada remaja aturan menimbulkan enigma.Tingginya Indonesia 2,3 juta pelajar 452
PERMASALAHAN fase remaja, memang kebanyakan kalangan muda cenderung mengikuti kegiatan-kegiatan sesuai pergaulan di lingkungan dikarenakan memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi untuk mencoba-coba atau mengikuti trend yang tak jarang perilaku tersebut justru membawa kita terjerumus ke jalan melencong.Ironisnya,perilaku penyimpangan terhadap hukum tetap membawa kerugian untuk diri sendiri dan lingkungan.UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya remaja sudah kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.Prihatinnya,jika bergantungan dengan Narkoba masa akan menjadi depan pun imbasannya.Mengingat Narkoba sebagai ancaman bangsa tentu menyengat masa depan yang tidak tertata sebagai generasi penerus. Sebagai seseorang yang sedang merasakan Pada tahun 2021,KOMINFO menjelaskan bahwa penggunaan narkoba di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.Dari data tersebut,banyak generasi muda termasuk korban tindak-tanduk pengedaran Narkoba karena remaja sangat rentan melakukan pengudapan dalam jangka waktu panjang sehingga selalu menjadi sasaran utama yang dianggap dapat meningkatkan pengedaran Narkoba.Pecandu Narkoba juga cenderung kerap menimbulkan kriminalitas seperti perilaku kejahatan,kekerasan dan kerusakan lainnya yang berpotensi mengurangi keamanan masyarakat ke depannya. PEMBAHASAN / ANALISIS Remaja perlu mengetahui Indonesia memiliki payung hukum untuk masalah penyimpangan hukum ini pada UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pasal 112 dan 114 ayat (1) dan (2) menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.Jelas,jika suatu kasus telah tertera di suatu Undang-Undang maka kita tidak memiliki alasan untuk menyeleweng. Lantas,apakah sikap penyelewengan terhadap hukum ini dapat diakhiri dan meningkatkan remaja yang lebih taat dan peduli hukum di kalangan generasi saat ini? Tak dibimbangkan lagi,remaja dipercayai oleh negara sebagai Agent of Change mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk negara ini.Membiasakan sikap ingin memiliki Jurisprudence serta pedoman sehari-hari yang selalu berlandaskan hukum membawa pencerahan untuk terbangunnya 453
kembali generasi penerus mendorong pertumbuhan bibit-bibit pemimpin yang memajukan bangsa sadar dan negara Indonesia sebagai Negara Hukum.Remaja juga harus bisa memilah hal-hal positif maupun negatif pada lingkungannya karena di mana pun menginjak tanah kita sendiri yang harus menyesuaikan dan menjaga diri.Peran hiperaktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga,dan masyarakat memang juga sangatlah penting,tetapi yang utama adalah masa depan kita berada di tangan kita sendiri. Daya-daya tersebut merupakan landasan modal dalam hal menghilangkan jejak tertinggalnya penyalahgunaan Narkoba untuk kehidupan bangsa ke depannya.Kita harus memerhatikan tingkah laku dan kebiasaan generasi sekarang karena hal tersebut merupakan pencerminan dari masa depan bangsa yang akan datang. Keberadaan parlemen memberikan pintu terbuka untuk menyelesaikan suatu pergumulan para generasi terkait masalah hukum.Maka dari itu,sebagai parlemen yang turut turun tangan untuk masa depan generasi bangsa saya akan mengoptimalkan kinerja saya berdasarkan tiga fungsi DPR sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 pasal 20A ayat 1,yakni : 1. Fungsi Legislasi Saya akan memperkuat KUHP Pasal 610 mengenai sanksi yang tegas secara menerus untuk pengedar Narkoba kepada korban di bawah umur sehingga dapat memunculkan efek jera serta mengoptimalkan KUHP Pasal 609 kepada pelaku yang dengan sengaja menyalagunakan Narkoba.Selain itu,saya juga melakukan revisi terhadap UU Narkotika No 35 Tahun 2009 Pasal 127 mengenai kewajiban rehabilitasi psikis,fisik,dan sosial terhadap korban penyalahgunaan Narkoba. 2. Sebagai tindakan peminiman,saya akan membahas RUU bersama Kemenkumham dan KPAI mengenai kewajiban setiap anak bangsa dalam mendapatkan dan menjunjung edukasi tentang pengetahuan dan kesadaran hukum lewat sosialisasi,workshop,serta webinar guna menciptakan keterhubungan kepribadian dengan hukum yang kuat. Fungsi Anggaran Saya rutin menjalankan program-program edukasi dan workshop yang berkolaborasi dengan KOMINFO dan POLRI untuk membekali generasi dalam meningkatkan Jurisprudence pada remaja sebagai modal bangsa yang menjadi kausa untuk meminimkan penyimpangan satunya salah menghilangkan jejak penyalahgunaan Narkoba mulai dari remaja. Sebagai pemaksimalan,saya akan menyusun rancangan anggaran pengalokasian APBN untuk menunjang program-program yang terkait 454
3. kepada pelajar maupun masyarakat agar terlaksana sesuai rencana dan tujuan dapat tercapai. Fungsi Pengawasan terhadap perubahan tingkah laku remaja yang dijamin telah mendapatkan edukasi tentang peningkatan Jurisprudence terkait kasus-kasus penyalahgunaan Narkoba untuk meyakinkan apakah program-program tersebut mampu membawa perkembangan. Saya bersama POLRI akan melakukan pemantauan Saya juga akan memonitoring rute APBN bersama BPK agar diyakini tangan pihak yang tepat sasaran di penyaluran dana dipertanggungjawabkan. tersebut KESIMPULAN / SARAN Indonesia sebagai negara hukum mengartikan masyarakat terlebihnya remaja sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya memiliki kepribadian yang peduli dan taat hukum serta memiliki keinginan Jurisprudence yang tinggi demi menciptakan jejak positif untuk generasi-generasi berikutnya.Meskipun beberapa generasi terlanjur tenggelam ke dalam perilaku yang tak sebagaimana mestinya seperti kehidupan masyarakat hukum,tindakan improvisasi selalu ada selagi kita mau mencarinya.Remaja sebagai Agent of Change memiliki kesempatan yang ekstensif untuk melakukan perubahan bangsa ini,mengapa tidak digunakan dari sekarang? REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Mengapa pengguna Narkoba banyak dari kalangan remaja?. banyak-dari-kalangan-remaja/ Hindari Narkotika cerdaskan generasi muda bangsa. Narkoba merusak generasi bangsa?. merusak-generasi-bangsa/ 455
'Reproductive Health and Sex Education (REHEALEXTION)' Sebagai Solusi Tanpa Kontrasepsi WILDA RAHMADANI Sorong, 28 Februari 2006 DAPIL PAPUA BARAT SMKN 1 KOTA SORONG LATAR BELAKANG Telah diketahui bersama bahwa merebaknya kasus seks bebas yang dilakukan oleh kaum remaja seakan menjadi trend di tanah air belakangan ini. Selain memasuki fase pematangan seksual, perilaku menyimpang ini juga disinyalir oleh dampak negatif era globalisasi. Globalisasi yang bermakna mendunia mengibaratkan kebebasan yang membentuk gelombang besar kebudayaan asing untuk mengakulturasi norma ketimuran bangsa Indonesia. Meningkat tajamnya angka perilaku seks bebas remaja berusia 15-19 tahun yakni kasus melahirkan sekitar 15 juta kasus, tindakan aborsi sebanyak 4 juta kasus, serta kasus terinfeksi Penyakit Menular Seksual (PMS) hampir mencapai angka 100 juta kasus tiap tahunnya, menjadi permasalahan serius saat ini. Hal ini menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan mengingat jumlah remaja tergolong cukup besar, yakni 26,7% dari total penduduk. Memang benar, pergaulan adalah salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yakni "freedom of expression" atau kebebasan berekpresi, yang mana pergaulan perlu dibebaskan dengan tetap berpedoman pada norma-norma yang berlaku dan tidak menimbulkan pelanggaran hukum serta HAM. Namun, ketidakselarasan budaya asing yang masuk dengan norma ketimuran yang dianut oleh masyarakat Indonesia mendasari kecaman atas perilaku-perilaku menyimpang seperti ini karena bertentangan dengan nilai dan norma susila bangsa Indonesia. PERMASALAHAN Belum lama ini, tersiar berita terkait pernyataan seorang senator asal Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Wedasteraputra Suyasa alias AWK, yang 456
melegalkan tindakan seks bebas dengan catatan "tetap menggunakan alat kontrasepsi". Hal ini dilandasi dengan argumen beliau yakni demi menghindari pernikahan dibawah umur karena Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), penularan virus HIV/AIDS, serta masa depan yang tidak pasti. Namun, tentu saja hal ini menyuguhkan sederet kontroversi. Pro dan kontra terkait pernyataan AWK tersebut sejalan dengan yang tertuang dalam Pasal 408 UU No. 1 Tahun 2023 yang berbunyi "Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I." Artinya, siapapun yang mempromosikan penggunaan alat kontrasepsi akan dikenakan sanksi sesuai dengan norma yang berlaku, tetapi terdapat pengecualian terhadap pihak-pihak yang berwenang yakni tenaga kesehatan atau tenaga lain yang piawai. Pasal yang mengatur terkait penggunaan alat kontrasepsi ini menjadi kontroversi lantaran dinilai memengaruhi keberhasilan edukasi seksual dan reproduksi di Indonesia yang saat ini masih terbilang cukup rendah. Kementerian kesehatan RI mempropagandakan penggunaan alat kontrasepsi sebagai sarana guna mencegah penularan virus HIV/AIDS, Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) serta edukasi seksual terkait Keluarga Berencana. PEMBAHASAN / ANALISIS Kurangnya pengetahuan, kesadaran serta literasi remaja terhadap urgensi seks bebas di tanah air menjadikan pernyataan diatas sebagai kesempatan untuk menghalalkan perilaku seks bebas. Alat kontrasepsi seperti kondom menjadi solusi pertama sebagai sarana pencegah kehamilan karena tidak memiliki efek samping. Selayaknya fungsi alat kontrasepsi, kondom diperuntukkan tidak hanya sebagai pencegah KTD saja, adapaun fungsi lainnya yaitu untuk menghindari diri dari Penyakit Menular Seksual (PMS). Merujuk pada hasil survei UNICEF pada tahun 2016, terdapat 2,1 juta remaja yang positif terjangkit HIV/AIDS dengan rentang usia 15-19 tahun. Di tahun yang sama, ditemukan juga kurang lebih 55 ribu remaja yang tutup usia di umur 10-19 tahun akibat HIV/AIDS. Adapun kolaborasi antara KPAI dengan Lembaga Perlindungan Anak mengeluarkan hasil survei pada tahun 2016 yang cukup miris. Pasalnya, 93,7% remaja mengaku telah kehilangan "mahkota" mereka dan 21,26% pernah melakukan tindakan aborsi akibat KTD. Pada hakikatnya, Pasal 408 UU No. 1 Tahun 2023 diberlakukan guna menjadi payung hukum agar remaja terbebas dari seks bebas. Seperti yang Menkumham, Yasonna Laoly sampaikan, diberikan dispensasi jika digunakan untuk program KB, Ilmu Pengetahuan, serta pencegahan penularan penyakit. Namun, hanya beberapa petugas serta relawan yang ditentukan pemerintah yang diperkenankan 457
mempromosikan edukasi alat pencegah kehamilan pada anak. Sejalan dengan dispensasi tersebut, keadaan ini berpotensi menjadikan strategi layanan kesehatan seksual dan reproduksi semakin sentralistik karena dianggap menahan koalisi antara pemerintah dengan warga sipil dan membatasi pendekatan informal untuk edukasi kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif. Sementara itu, pendekatan informal terbukti lebih ampuh menumbuhkan pemahaman serta pengetahuan anak dan remaja terhadap kesehatan reproduksi. Berangkat dari berbagai permasalahan tadi, sangat diperlukan campur tangan remaja bersama pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat untuk memberantas kasus seks bebas di negeri tercinta kita. Oleh sebab itu, program REHEALEXTION (Reproductive Health and Sex Education) menjadi solusi yang tepat untuk menanggulangi permasalahan diatas. Program ini dibuat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat khususnya remaja akan pentingnya edukasi seksual dan reproduksi dalam bentuk literasi media dan digital, sosialisasi, serta pendekatan itu, DPR dapat mengoptimalkan kinerja Pasal 408 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Alat kontrasepsi dan Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Perzinaan guna meminimalisir tingkat perilaku menyimpang seks bebas. Maka dari itu, melalui fungsi legislasi, kepiawaian lembaga menjadi penting mengingat kesadaraan dan penaatan hukum di tanah air masih rendah. informal lainnya. Selain Di sisi lain, fungsi anggaran DPR dapat dilakukan dengan cara pengalokasian dana APBN untuk kegiatan sosialisasi atau kampanye terkait alat kontrasepsi oleh tenaga kesehatan serta workshop terkait bahaya seks bebas. Adapun alokasi lainnya yaitu kolaborasi antara Komisi I bersama Kominfo dengan Komisi IX bersama Kemendikbud untuk menyebarluaskan program REHEALEXTION pada platform-platform yang sering dijangkau masyarakat sebagai literasi digital serta mencantumkannya dalam Kurikulum Merdeka khususnya pada tingkatan SMP- SMA. Melalui fungsi pengawasan, DPR beroperasi untuk mengawasi jalannya segala kebijakan pemerintah, pengalokasian anggaran, serta kinerja menteri dan pejabat pemerintah dalam pengimplementasian program REHEALEXTION. DPR juga dapat bergandengan dengan KPAI guna mengawasi pengaksesan alat kontrasepsi oleh remaja dengan cara wajib menggunakan surat izin yang didapat dari apotek atau instansi kesehatan lainnya. Sebagai masyarakat, semua lapisan termasuk remaja bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Menaati hukum yang berlaku merupakan bentuk penerapan rasa nasionalisme terhadap Bumi Pertiwi, juga menjadi remaja yang berkualitas sebagai Agent Of Change yang mampu membawa bangsa menuju Indonesia Emas 2045. 458
KESIMPULAN / SARAN Remaja sebagai generasi penerus bangsa menjadi komponen yang sangat berpengaruh untuk dikontribusikan membangun negeri. Tetapi, dengan kebebasan yang diberikan, remaja lebih banyak terjerumus dampak era globalisasi yang melahirkan perilaku-perilaku menyimpang menjadi tanggungan besar bagi pemerintah. Program REHEALEXTION menjadi upaya untuk mengatasi permasalahan seks bebas yang dibantu dengan peran DPR melalui 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan hingga akhirnya pengimplementasian UU No. 25 Tahun 2009 terkait keluarga berkualias yang hidup dalam lingkungan sehat dapat terwujud. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Riyanto H. L. Dewa, (2007) "Seks Bebas di Kalangan Remaja (Studi Tentang Perilaku Seks Bebas Di Kalangan Remaja Putri Di Kelurahan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo).(2007). dari Juli pada Diakses 13 2023, Liputan 6. (2021). "Pengertian Globalisasi Menurut Para Ahli dan Dampaknya Bagi Kehidupan". dari pada Diakses 13 Juli 2023, Media Indonesia. (2022). "Fakta Miris Hamil Di Luar Nikah" (2022). Diakses pada 17 Juli 2023, dari hamil-di-luar-nikah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian PMK. (2020). "Seks Bebas Bertentangan dengan Budaya Bangsa Indonesia" (2020). Diakses pada 17 Juli 2023, dengan-budaya-bangsa-indonesia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2019). "Klarifikasi Pasal Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana" (2019). Diakses pada 20 Juli 2023, dari Nasional Tempo. (2022). "CISDI Kritik Pasal Pidana soal Alat Kontrasepsi di RUKHP: Beri Dampak Buruk" Juli 2023, dari (2022). Diakses pada 23 459
Alodokter. (2018). "Sebanyak 59% Masyarakat Indonesia Setuju Sosialisasi Kondom dari Pada sosialisasi-kondom-pada-remaja Remaja" (2018). Diakses pada 25 Juli 2023, Kementerian Kesehatan RI. (2014). "Kondom Solusi Terakhir Kurangi Dampak Buruk Perilaku Seks Beresiko" (2014). Diakses pada 25 Juli 2023, dari Jalastoria. (2023). "Kompleksitas Kehamilan Tak Diinginkan (KTD) Pada Remaja, Bukan Sekedar Moral" (Januari 2023). Diakses pada 26 Juli 2023, dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. (2022). "Perangi Seks Bebas, IMM dan IPM Gorontalo Gelar Seminar Perempuan" (2022). Diakses pada 27 Juli 2023, dari Poltekkes Denpasar. (2019). "Jumlah Remaja dan Kondisi Kesehatan Reproduksi Di dari Indonesia" (2019). Diakses pada 31 Juli 2023, Gabriella Apriliana, "Maraknya Budaya Seks Bebas di Era Globalisasi" dalam Balitbang Hukum dan HAM, Desember 2016. United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), Desember 1997. Poltekkes Denpasar, "Jumlah Remaja menurut WHO", 2021. Kemenko PMK, "Seks Bebas Bertentangan dengan Budaya Bangsa Indonesia", November 2020. Alodokter (2022). "5 Manfaat Kondom dan Efek Sampingnya". Eko Ari Wibowo, "CISDI kritik Pasal Pidana soal Alat Kontrasepsi di RKUHP : Beri Dampak Buruk", Jakarta 202 460
Membangun Remaja Cerdas, Bebas Kekerasan Demi Masa Depan Generasi Penerus. NI PUTU PADIKA CHANDA LAKSITA Depok, 14 Desember 2005 DAPIL PAPUA BARAT SMA Negeri 1 Fakfak Latar Belakang Remaja merupakan masa peralihan atau masa mencari jati diri. Pada masa ini remaja memiliki ambisi yang kuat serta rasa ingin tahu yang besar. Berkembangnya IPTEK seperti saat ini membuat remaja memiliki potensi untuk melakukan tindakan kriminal, salah satunya yaitu aksi tawuran antar pelajar. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), tawuran merupakan perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan beramai-ramai. Tawuran antar pelajar bisa terjadi antar pelajar di dalam satu sekolah dan ada juga kasus tawuran antara dua sekolah yang berbeda. Salah satu pemicu aksi tawuran antar pelajar yaitu masalah yang dibesar-besarkan dan akhirnya menimbulkan perdebatan. Maraknya kasus kekerasan di Indonesia masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Pemerintah Indonesia dengan bijak sudah mempunyai payung hukum yang diatur dalam UU No 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 472. Dalam Undang-undang tersebut dibahas tentang tindak pidana penyerangan dan perkelahian secara berkelompok. Dengan adanya undang- undang tersebut, situasi aman seharusnya dirasakan oleh masyarakat, akan tetapi kerusuhan-kerusuhan dan kekacauan marak terjadi akhir-akhir ini. Penyebab dari kekacauan tersebut adalah ulah para remaja bertengkar karena hal sepele, kemudian dilanjutkan dengan perkelahian. Saling mengancam, memprovokasi, mengadu domba, dendam, bahkan hingga perkelahian menggunakan senjata tajam yang dapat mengancam nyawa orang lain. Aksi tawuran antar pelajar ini biasanya dilakukan secara brutal tanpa memikirkan dampak yang dirasakan 461
masyarakat sekitar. Masyarakat sering kali menjadi korban salah sasaran atas kebrutalan para remaja liar tersebut. PERMASALAHAN Sampai saat ini masih saja didapatkan remaja yang melakukan tawuran, yang tentunya merugikan diri sendiri dan masyarakat. Indonesia adalah Negara hukum, baik hukum Negara, agama, norma, bahkan karma. Pemerintah juga sudah mempunyai hukum yang tersebut, namun berkembangnya media sosial dan maraknya pergaulan bebas membuat potensi para remaja untuk terjerumus tindak kriminal kian merambat. Pergaulan bebas dalam hal ini secara langsung menjadi pemicu aksi tawuran, seharusnya dengan adanya hukum yang jelas aksi tawuran ini dapat dihentikan. Sebagai remaja Indonesia sudah sepatutnya kita memahami dan menaati hukum-hukum tersebut. Namun faktanya pemahaman remaja mengenai hukum masih sangat minim. Hal inilah yang menjadi masalah dalam kasus kekerasan antar pelajar di Indonesia. jelas tentang pelanggaran PEMBAHASAN/ANALISIS Tahun 2045 direncanakan menjadi tahun Indonesia Emas, generasi baru akan memimpin Negara ini dan tentunya besar harapan kepada para remaja untuk mulai menyadari pentingnya peran generasi ini pada masa yang akan datang. Hal ini dapat diperoleh dengan terciptanya remaja cerdas dan berkualitas. Namun ternyata remaja sekarang justru bersikap acuh dan tidak mengenal hukum, maraknya kasus kekerasan akibat dari pergaulan bebas, lingkungan sekitar serta kurangnya perhatian orang tua. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum oleh para remaja maka sering terjadi tawuran antar pelajar. Masalah tawuran antar pelajar ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi merambat ke berbagai daerah tidak terkecuali Fakfak, Papua Barat. Pada bulan Februari 2023 terjadi tawuran antar siswa SMA Negeri 1, SMK Yapis, SMA Negeri 2, SMA YPK, dan SMA Don Bosco. Tawuran ini terjadi akibat rendahnya pengetahuan hukum yang mereka miliki. Selisih paham karena masalah sepele, bisa dibesar-besarkan hingga terjadi permusuhan. Hal ini disebabkan karena para remajanya, sebagai generasi penerus belum cerdas memahami tentang hukum. Dalam rangka mewujudkan generasi penerus yang cerdas, diperlukan peran serta orang tua, guru di sekolah, masyarakat serta, pemerintah dan parlemen untuk bekerja sama dalam mewujudkannya. Pada zaman sekarang, perlu diadakannya gerakan untuk memberikan pemahaman tentang hukum kepada para remaja. Peran DPR sangat diharapkan dalam membantu kita, yakni DPR mendukung edukasi tentang hukum dengan diadakannya kegiatan Parlemen Remaja. Dengan ini remaja dapat membantu pemerintah mewujudkan generasi 462
penerus yang cerdas dan bebas kekerasan. Parlemen Remaja dapat menjadi wadah aspirasi serta tempat untuk saling mengedukasi dan mengisnpirasi. Apabila saya menjadi bagian dari anggota parlemen (DPR) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, maka saya akan melakukan kebijakan sebagai berikut : Fungsi legislasi, yang berarti DPR memiliki wewenang dalam menetapkan undang-undang. Dengan adanya fungsi ini saya akan mengoptimalkan UU No 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 472. Keadilan harus di tegakan setinggi-tingginya, agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap hukum di Indonesia. Khususnya pada ketentuan pidana demi generasi cerdas bebas kekerasan. Dengan prinsip ini saya akan memastikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan pidana yang sudah ditetapkan. Fungsi anggaran, yakni DPR dapat memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang RAPBN. Fungsi ini sangat membantu terjadinya gerakan-gerakan dalam rangka saling mengedukasi dan mampu mencerdaskan generasi penerus. Sebagai anggota parlemen saya akan mengusulkan serta mendukung adanya kegiatan bagi instansi seperti sekolah, contohnya memperkuat pemahaman remaja tentang hukum serta mengadakan sosialisasi tentang bahaya atau dampak dari aksi tawuran bagi Indonesia kedepannya. lembaga atau Fungsi pengawasan, yaitu DPR memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah lainnya. Fungsi inilah yang menjamin keamanan, keadilan serta kenyamanan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan adanya fungsi ini saya akan memastikan bahwa tindak pidana dalam UU No 1 tahun 2023 KUHP akan terlaksana dengan adil sesuai dengan Pancasila sebagai dasar Negara tertulis pada sila yang ke-5. Serta memastikan bahwa dana untuk mendukung terciptanya generasi cerdas digunakan dengan sebaik-baiknya dan terbebas dari korupsi. KESIMPULAN / SARAN Dengan ini dapat disimpulkan bahwa DPR sangat berperan penting dalam membentuk generasi cerdas untuk mendukung rencana terciptanya Indonesia Emas ditahun 2045. Sebagai generasi muda, kita juga harus membantu rencana ini dengan menjadi remaja yang cerdas dan hindari kekerasan antar pelajar. Adanya prinsip "Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh" yang berarti segala sesuatu akan berhasil jika dikerjakan secara bersama-sama. Dengan ini, saya Ni Putu Padika Chanda Laksita mengajak seluruh remaja di Indonesia mari kita menjadi generasi yang taat aturan dengan menjadi remaja cerdas anti kekerasan. 463
REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA 464
Program Pshtech Dan PHR Pemberantas Pelecehan Seksual Menciptakan Taat Aturan Masyarakat Aman QUINADIENE NASYWA AZZURA Pekanbaru, 2 september 2005 DAPIL RIAU 1 MAN 1 PEKANBARU LATAR BELAKANG "Seperti gelombang ombak di lautan yang tak terduga, pelecehan seksual sering datang tanpa peringatan, merusak ketenangan dan merampas rasa aman dari korban. Itulah kejahatan yang terselubung dalam bayangan malu dan ketakutan, sebuah badai dalam diam yang mencengkeram masyarakat". Menurut data UN Women, hampir 35% perempuan di seluruh dunia telah mengalami pelecehan seksual atau kekerasan fisik pada suatu titik dalam hidup mereka. Pelecehan seksual adalah perilaku yang tidak diinginkan dari sifat seksual yang bisa melibatkan perilaku fisik, verbal, atau nonverbal. Pelecehan seksual mencakup komentar tidak pantas, ejekan atau lelucon berbau seksual, menunjukkan pornografi hingga kontak fisik yang tidak di inginkan. Insiden-insiden yang melibatkan pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai tempat umum, seperti toko, jalanan, atau kendaraan publik, dan seringkali dilakukan oleh individu yang tidak dikenal korban. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pelecehan seksual termasuk situasi atau kesempatan, dorongan atau nafsu, ketidaktahuan, rasa ingin tahu terhadap perempuan dan penampilan perempuan, serta kekosongan spiritual yang berakhir pada krisis moral. Sejak April 2022 hingga Januari 2023 seorang remaja 15 tahun di Parigi Sulawesi Tengah diperkosa 11 oknum Brimob, guru, dan kepala desa, pelaku melakukan aksinya dengan mencecoki korban narkoba dan mengancam dengan senjata tajam. tindakan ini melanggar UU KUHP pasal 289 tentang kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan 465
dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. PERMASALAHAN Menurut Kemenppa pada tahun 2022 terdapat jumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia sebanyak 27.593 korban jiwa, dimana 4.631 adalah laki-laki, dan 25.052 adalah korban jiwa berjenis kelamin perempuan. Sedangkan pada tahun 2023 hingga bulan Juli ini korban kekerasan dan pelecehan seksual sudah mencapai 13.954 korban jiwa, Sebanyak 4.631 korban berjenis kelamin laki- laki dan 12.448 korban perempuan telah tercatat. Angka ini diprediksi akan terus meningkat seiring berjalannya waktu hingga akhir tahun 2023. Gambar 1 data korban kekerasan dan pelecehan seksual tahun 2022 Sumber: Kemenppa Dalam konteks hukum, pelecehan seksual sering kali diatur oleh undang- undang pidana dan undang-undang yang khusus melindungi hak-hak individu dalam konteks tertentu, Contohnya seperti pada undang-undang KUHP Pasal 289- 296 dan 414-422. Pelecehan seksual juga memiliki dampak yang mendalam dan merusak pada korban. Ini bisa menyebabkan trauma psikologis, stres, kecemasan, dan depresi, serta masalah kesehatan fisik. PEMBAHASAN / ANALISIS Indonesia memiliki kerangka hukum untuk menangani isu ini termasuk dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 289 sampai 296 dan 414 sampai 422. Pasal tersebut memberikan kerangka hukum untuk berbagai jenis perbuatan asusila, yang mencakup pelecehan seksual. Misalnya, Pasal 289 KUHP menetapkan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan 466
cabul terhadap orang lain dengan kekerasan atau ancaman. Pasal 292 KUHP menetapkan hukuman bagi orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak. Pasal 414 menjelaskan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, sedangkan Pasal 416 dan 417 membahas prostitusi. Pasal 418 hingga 422 memberikan aturan tentang perbuatan cabul, meskipun definisi 'cabul' tidak dijelaskan dengan jelas dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti berinovasi untuk membuat teknologi yang mampu meminimalisir dan mencegah terjadinya pelecehan seksual. Pada essay ini peneliti menawarkan produk yang saya beri nama "PSHTech (Protection Sexual Harassement Technology)". Alat ini merupakan teknologi berupa smartwatch yang lengkapi tombol khusus yang dapat mengirimkan sinyal berupa tanda SOS ke kantor polisi atau pos polisi paling dekat dengan posisi korban, teknologi ini juga dilengkapi tombol perekam suara dan kamera yang dapat merekam suara pada saat kejadian. Cara kerja PSHTech ini adalah teknologi ini dilengkapi oleh GPS, kamera dan perekam suara. Saat menekan tombol yang disediakan PSHTech, maka Arduino akan mulai memerintah untuk mengirimkan tanda SOS serta posisi korban kepada pos atau kantor polisi terdekat, Arduino juga akan memberi perintah untuk mengaktifkan perekam suara serta kamera yang terletak PSHTech tersebut. Sebagai generasi muda yang akan mengambil alih tongkat kepemimpinan negara dalam pembangunan berkelanjutan, kita perlu memiliki pemikiran yang jauh ke depan. Berikut adalah apa yang akan saya lakukan jika saya dipilih menjadi legislator, dengan Solusi yang saya tawarkan selanjutnya yaitu dengan PSHTech serta mendukung gerakan PHR (Protect Human Rights) dengan memperhatikan fungsi DPR RI yaitu: 1. Fungsi Legislatif DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memiliki peran dalam membuat, mengubah, dan menyetujui undang-undang. Sehubungan dengan pelecehan seksual, DPR membuat atau memperkuat undang-undang yang melarang dan memberi hukuman sebanding terhadap pelaku pelecehan seksual saya juga akan memperkenalkan PHR untuk membantu melindungi korban pelecehan seksual bekerja sama dengan PIK-R, duta remaja, duta genre dan lain-lain. Ini bisa melibatkan peningkatan definisi hukum tentang apa yang dianggap pelecehan seksual, atau membuat perubahan pada undang-undang yang ada untuk memberikan perlindungan yang lebih baik. Fungsi Anggaran 2. DPR juga memegang peran penting dalam menentukan alokasi anggaran negara. Untuk kasus pelecehan seksual, anggaran bisa dialokasikan untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang 467
3. pelecehan seksual, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan serta mensosialisasikan dengan bekerja sama dengan pik-r duta remaja duta genre tentang penggunaan PSHTech, agar Indonesia menjadi negara yang taat aturan dan aman. Fungsi Pengawasan seksual. DPR mendukung dan memantau PHR DPR berfungsi untuk mengawasi eksekusi undang-undang dan penggunaan anggaran oleh eksekutif. Dalam konteks pelecehan seksual, DPR dapat menghasilkan undang-undang yang relevan, efektif meninjau kebijakan praktik dan mengawasi penegak hukum mereka juga bisa memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan dengan baik KESIMPULAN / SARAN isu tersebut, diharapkan remaja dan parlemen dapat meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya menjaga diri untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Di samping itu, diharapkan parlemen bisa memanfaatkan secara maksimal ketiga fungsinya untuk mencapai tujuan bersama yang kita cita-citakan. Dengan teknologi PSHTech, kita berharap bisa meminimalkan dan mencegah terjadinya pelecehan seksual. Bagi para pembaca esai ini, diharapkan dapat memahami isu yang ada dan solusi yang saya tawarkan dapat dijadikan masukan bagi pihak yang berkepentingan, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman. "Hukum kita tegakan, pelecehan seksual kita lawan!" Dengan berbagai pembicaraan dan analisis mengenai REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Danur Ikhwantoro & Nandang Sambas, "Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi Di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis", Jurnal Universitas Ilmu Bandung,Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 91 Fairchild, K. & Rudman, L.A. (2008). Everyday stranger harassment and women's objectification. Soc Just Rest, 21:338-357 Kemenpppa 2023 UN Women women/facts-and-figures 468
Evaluasi Kenakalan Remaja Di Mata Hukum Melalui Sosialisasi Yang Tepat SABRA SHATILA ALRA Pekanbaru, 28 Juli 2006 DAPIL RIAU I SMAN 3 PEKANBARU LATAR BELAKANG "Pemuda merupakan tulang punggung bangsa" Setidaknya kalimat itu mungkin cukup untuk menggambarkan betapa pentingnya peran pemuda bagi bangsa dan negara di masa depan. Pemuda merupakan sumber daya manusia dengan segala potensi dan kemampuannya dapat menjadi "agent of change" dalam berbagai aspek kehidupan ke arah yang lebih maju. Kini kita memasuki babak baru dimana medan faktual berubah menjadi ruang virtual, ruang nyata kini menjadi ruang semu yang dengan bebasnya menyebar masuk tanpa terhalang batas ruang dan waktu. Hal ini lah yang kita sebut sebagai digitalisasi. Digitalisasi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi dilain sisi justru menimbulkan masalah krusial terutama bagi generasi emas bangsa. Kita banyak menemukan kenakalan-kenakalan remaja yang berlawanan dengan hukum yang ada di Indonesia. Kenakalan-kenakalan itu merupakan salah satu dampak penyalahgunaan teknologi digital. Dari data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam kurun waktu 2020-2022 secara nasional, tercatat kasus anak berhadapan dengan hukum berjumlah 2.338 anak pelaku yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.271 anak dan perempuan sebanyak 67 anak yang ditangani oleh BPHN melalui 619 organisasi bantuan hukum (OBH) yang terakreditasi oleh BPHN. Adapun 3 kasus teratas yang banyak melibatkan anak berhadapan dengan hukum, yaitu pencurian 838 kasus, 469
penyalahgunaan narkotika 341 kasus, dan kasus-kasus lain semisal pornografi, perundangan, hingga kecelakaan lalu lintas. Semua itu terjadi akibat dari minimnya kesadaran remaja terhadap hukum yang ada. PERMASALAHAN Hukum merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan dan keamanan dimasyarakat. Tapi bagaimana jadinya jika hukum itu sendiri tidak dikenali dengan baik oleh masyarakat terutama remaja? Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum yang telah diterangkan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Namun sayangnya, kita harus berhadapan dengan realitas yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum di Indonesia terutama bagi kalangan remaja masih rendah. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, jika kita lihat dalam arsip berita tahun 2019 terdapat sebuah kasus dimana seorang siswi SMP mengaku dirinya menjadi korban penganiayaan. Dirinya mengaku jika ia telah dikeroyok oleh 12 siswi SMA dan ditusuk bagian vitalnya. Setelah diusut lebih jauh, faktanya kasus itu tidak sepenuhnya benar-benar terjadi sesuai keterangan yang diberi korban. Namun mirisnya, pelaku yang tidak melakukan apa-apa justru menjadi korban dari ujaran kebencian yang ada di media sosial. Padahal hukum bukan sekadar mainan belaka yang bisa dijadikan ajang untuk mencari sensasi. Baru-baru ini juga terjadi kasus yang diluar akal sehat manusia dilakukan oleh remaja yang baru saja menginjak usia 16 tahun di Sumatera Selatan. Kasus ini dipicu lantaran korban sering membully pelaku secara verbal. Selain itu, masih banyak lagi kasus kejahatan yang dilakukan remaja, seperti adanya kasus pornografi, cyber crime, perundangan, penyalahgunaan obat-obatan, dan masih banyak lagi kenakalan remaja yang dinilai melebihi dari sekadar kata "kenakalan." Saat ini juga tengah ramai diperbincangkan kasus LGBT dikalangan remaja. Padahal yang kita tau sesuai pasal 414 KUHP yang berbunyi "melarang perbuatan cabul baik sesama jenis maupun berbeda jenis." Dilansir dari Detiknews, Arist Merdeka Sirait selaku ketua Komnas PA mengusulkan kepada menteri hukum dan HAM dengan komisi III DPR RI untuk merevisi sistem peradilan undang-undang anak, untuk mendefinisikan mana kenakalan dan mana kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh anak. Mengusulkan revisi definisi kenakalan remaja bukan tanpa alasan. Sebab saat ini, tingkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin luar biasa. Anak remaja tidak bisa berlindung lagi dibalik sekadar kata "kenakalan remaja." Kini kita sadar, memasuki revolusi 4.0 dan society 5.0 bukanlah serta merta memberikan dampak positif. Banyak anak muda yang justru terjerumus dari tindakan tidak bermoral akibat dari meniru dunia maya. Diperlukan adanya kesadaran dan edukasi khusus 470
kepada masyarakat terutama remaja tentang pentingnya hukum sehingga dapat merealisasikan hukum secara bijaksana dan berkeadilan. PEMBAHASAN / ANALISIS Sudah semestinya hukum menjadi tiang pondasi utama tegaknya keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU no 11 tahun 2012 dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak dimulai dari tahap penyelidikan hingga pada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Tapi hingga kini, generasi muda belum "aware" terhadap hukum yang ada. Mengkritik tanpa solusi, hanya sebuah retorika kosong. Oleh karena itu, saya menawarkan solusi untuk memperkenalkan hukum kepada generasi muda dan menciptakan hukum yang berkeadilan. Remaja merupakan anak yang tengah duduk dibangku sekolah, maka dari itu peran lingkungan sekolah sangat diperlukan. Saya akan menciptakan organisasi PLS (Polisi Lingkungan Sekolah). Tugasnya dirumuskan dalam 5M : 1) Mengedukasi mengenai hukum kepada para siswa, 2) Menciptakan keamanan di lingkungan sekolah, 3) Merumuskan tata tertib sekolah, 4) Mengawasi terjadinya pelanggaran hukum di lingkungan sekolah dan 5) Menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekolah bersama dengan pihak sekolah, seperti kepala sekolah dan guru. Selain itu, saya akan menciptakan sebuah sistem aplikasi yang disebut E-Law. Aplikasi ini nantinya akan menerima pengaduan dan pelaporan terkait pelanggaran hukum dan mensosialisasikan pentingnya hukum bagi remaja. Melalui 3 fungsi utamanya, DPR dapat meningkatkan kesadaran remaja untuk lebih mengenali hukum, diantaranya: 1. Fungsi Legislasi Melalui fungsi legislasi, DPR akan merevisi sistem peradilan undang- undang anak sehingga terdapat aturan yang jelas untuk menanggapi kenakalan pada remaja. Dengan regulasi tersebut diharapkan remaja tidak 471
2. lagi memandang sebelah mata hukum yang ada dan dapat mewujudkan hukum yang berkeadilan. Fungsi Anggaran 3. Melalui fungsi ini, DPR berupaya mengalokasikan dana dengan tepat sasaran. Dana yang ada digunakan untuk membantu pengembangan aplikasi E-Law dan penerapan PLS (Polisi Lingkungan Sekolah). Kemudian, melakukan sosialisasi secara rutin untuk memperkenalkan hukum kepada remaja melalui sekolah-sekolah. Fungsi Pengawasan DPR akan mengawasi kinerja dari badan-badan terkait seperti komnas HAM, komnas PA, dan sebagainya untuk melindungi hak anak sebagaimana mestinya. Selanjutnya mengawasi penyelenggaraan PLS di lingkungan sekolah dan penggunaan aplikasi E-Law. DPR juga dapat memantau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja saat ini. KESIMPULAN / SARAN Hukum adalah alat penegak keadilan. Hukum menjadi pondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang aman dan berkeadilan. Mengenali, menaati, dan menjunjung tinggi hukum menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat terutama generasi muda. Oleh karena itu, melalui pembentukan organisasi PLS (Polisi Lingkungan Sekolah), pengadaan aplikasi E-Law dan rutinnya sosialisasi mengenai hukum diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda akan pentingnya hukum. Sehingga nantinya visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud melalui remaja yang kenal hukum, taat kepada aturan dan terciptanya masyarakat yang aman. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Nanda Narendra Putra. 2023 . "BPHN Mengasuh Ini Jenis Tindak Kejahatan Dan fokus bphn untuk dicegah Perilaku Kriminal Anak yang menjadi bphn-untuk-dicegah [Diakses pada 26 Juli 2023] Candra Mega Sari . 2021 . "Kebohongan Justice for Audrey Terungkap, Begini Kabar Siswi SMP yang Ngaku Jadi Korban Pengeroyokan 12 Murid SMA, Dulu Sempat Trauma. [Diakses pada 27 Juli 2023] Depresi dan 472
Muhammad Sholihin . 2023 . " Komnas PA Usul Revisi Definisi Kenakalan Remaja di Sistem " peradilan-anak [Diakses pada 28 Juli 2023] Peradilan Anak . Gambar sumber dari Bidang Data Informasi dan Pengadaan KPAI . 2020 473
Bersama Remaja Mewujudkan Aksi 4K (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Dan Kelancaran) Dalam Berkendara RATU AS SYIFA NASRI Pekanbaru, 24 Juni 2007 DAPIL RIAU 1 SMAN 1 PEKANBARU LATAR BELAKANG Di era yang maju ini berkendara adalah sebuah aktivitas atau hal yang kita lakukan sehari-hari. Namun ternyata masih banyak yang menyepelekan isu penting terutama remaja. Keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam mengemudi adalah isu penting untuk menghasilkan lingkungan lalu lintas yang kondusif. UU No. 22/2009 Pasal 1 ayat 30 tentang (keselamatan) mengemudi, ayat 31 tentang (keamanan) mengemudi, ayat 32 tentang (ketertiban) mengemudi, ayat jumlah penduduk 273,8 33 perbandingan pengguna kendaraan di Indonesia berkisar 1:53 (riset Badan Pusat Statistik (BPS) 2021) tentang (kelancaran) mengemudi. Dengan Walaupun pengguna kendaraan di Indonesia masih tergolong rendah, tidak dapat dipungkiri jika lalu lintas Indonesia tergolong kompleks dan Mobilitas masyarakat terus meningkat. Sedikitnya perhatian menjadikan masyarakat buta akan adanya isu lalu lintas. Satu-satunya kunci isu ini adalah adanya Kerja sama antara masyarakat dan remaja untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pengendara. Kerja sama dapat diwujudkan antara masyarakat dan remaja. Remaja memiliki peluang untuk perluasan budaya mengemudi yang bebas risiko dan memiliki tanggung jawab pada masa mendatang. Teknologi yang maju menjadikan peluang remaja untuk menjadi agen perubahan sangat besar, pesan keselamatan 474
untuk masyarakat luas dapat disebarkan melalui media sosial dan platform daring lainnya. PERMASALAHAN Remaja adalah sekelompok usia yang memiliki semangat tinggi dan rasa ingin tahu dengan lingkungan sekitarnya. Pemikiran ini cenderung membahayakan. kurang nya dedikasi semenjak dini berdampak besar untuk kehidupan selanjutnya. Pemahaman lalu lintas yang sering dianggap angin lalu ternyata menimbulkan risiko tinggi. Mengemudi dengan ugal-ugalan, dengan keadaan mabuk, bahkan menggunakan gadget saat berkendara adalah contoh permasalahan yang berdampak besar. Mengangkat kasus Christian Olsen Granli yang meninggal setelah mengikuti trend "Death game at 185 km / h - one hand on the steering wheel ". Yang menyebabkan remaja tersebut melupakan keselamatan lalu lintas yang mengakibatkan hal fatal hingga meninggal dunia. Ternyata, remaja akan lebih mudah mengikuti trend media sosial dibandingkan arahan langsung. Jika mengkaji sepeda motor lebih dalam, sepeda motor adalah penyumbang tertinggi angka kecelakaan, dan 56% dari total 9.002 kecelakaan terjadi pada anak usia 5-14 tahun (world health organization, 28 April - 9 Mei 2022). Tercatat ada 3.457 kasus di Korlantas Polri. Tidak itu saja, pembegalan juga salah satu isu yang berat, tidak hanya di suatu wilayah tetapi hampir setengah wilayah Indonesia. Di tahun 2021 yang lalu sempat muncul fenomena yang berada di DIY atau dikenal dengan Yogyakarta, tindakan ini diberi julukan klitih. Klitih berasal dari bahasa jawa yang bermakna "jalan bolak-balik agak kebingungan". Klitih adalah aksi pembacokan yang dilakukan di atas sepeda motor. Pelaku akan mendekat ke arah korban dan memulai aksi nya. Polisi dapat menangani hingga 3 kasus perbulan . Fenomena ini menyebabkan muncul nya tagar : #YogyaTidakAman #SriSultanYogyaDaruratKlitih penyebab remaja bebas berkendara adalah adanya izin dari orang tua. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah : 1. 2. 3. 4. Dapat mengancam keselamatan diri dan juga keselamatan pengendara lain Kurangnya kesadaraan dan tanggung jawab terhadap peraturan lalu lintas Beresiko tinggi untuk meningkatkan kasus kecelakaan lalu lintas Terjadinya fenomena masyarakat menormalisasikan tidak mematuhi peraturan lalu lintas 5. Meningkatnya kriminalitas lalu lintas Konsekuensi yang harus diterima si pelaku adalah sebagaimana tercatat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat 1 yang berbunyi, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 475
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)". Kurangnya kesadaran remaja akan berdampak buruk, para remaja lebih mementingkan kesenangan mereka sendiri dibandingkan keselamatan. Dikarenakan banyaknya dampak negatif dari kasus ini maka penulis menaruh perhatian lebih. Latar belakang permasalahan adalah kelalaian orang tua dalam memberikan izin berkendara kepada anak yang belum memiliki pengetahuan lebih. PEMBAHASAN / ANALISIS Sebagai remaja yang bijak kita harus memahami peraturan yang sering kita jumpai. Jangan hanya karena ingin mengikuti trend kita yang menjadi korbannya. Dari pengamatan lingkungan sekitar penulis, banyak sekali remaja yang belum memiliki izin sudah berkendara. Bahkan balap liar masih marak terjadi di luar sana, dari kalangan usia manapun. Peran DPR demi terwujud nya 20A ayat (1) (UUD NRI 1945) tentang 3 fungsi DPR yaitu: 1. Fungsi Legislasi Diharapkan DPR dapat merevisi kembali Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)". Dengan menambahkan pelajaran khusus untuk pelaku di bawah umur agar dapat mengubah pola pikir dan memberikan efek jera. Fungsi Anggaran 2. 3. terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra). Demi mewujudkan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, penyediaan layanan transportasi yang terjangkau oleh masyarakat, serta transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan Fungsi Pengawasan DPR dapat mengoptimalkan alokasi anggaran DPR dapat melakukan kerja sama lebih dekat dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU LLAJ 476
yang berlaku ataupun akan agar remaja Indonesia tidak terjerumus dalam hal yang melenceng. KESIMPULAN / SARAN Sebagai remaja yang bijak dalam segala hal tentu harus mengajak teman sebaya kita untuk ikut bijak juga. Dikarenakan banyaknya remaja yang sudah terkena pengaruh buruk disitulah peran kita untuk mengajak teman-teman kita untuk berubah. Tidak adanya ajakan secara langsung menjadikan marak nya kasus- kasus tadi. Tanpa kita sadari bahwa ternyata pelaku utama untuk kemajuan ada di tangan kita. Maka dari itu demi mewujudkan aksi 4K bersama remaja mari kita mulai perubahan mulai dari berkendara. Langkah-langkah yang harus kita lakukan demi terwujudnya 4K : 1. Mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi)dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Paham dan patuh dengan rambu-rambu lalu lintas 2. 3. Mengemudi dengan kecepatan maksimal 40 km/jam 4. Memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang disediakan 5. Wajib menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua Patuhilah langkah diatas agar kita pantas melakukan gerakan "BERSAMA REMAJA MEWUJUDKAN AKSI 4K (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Dan Kelancaran) DALAM BERKENDARA" REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA saat-berkendara-lt5215d2e60c211/ 477
Generasi Sadar Hukum, Berantas Kenakalan Berlalu Lintas DUMA HENITA ZIPORA SUMBAYAK Pekanbaru, 6 November 2007 DAPIL RIAU II SMAS MUTIARA HARAPAN LATAR BELAKANG "Hukum adalah ketertiban, dan ketertiban yang baik adalah hukum." - Aristoteles Kebutuhan akan transportasi dan kemudahan dalam mengendarai motor menyebabkan banyak remaja yang sudah mampu mengendarai motor walau masih di bawah umur. Maraknya pengguna kendaraan bermotor di bawah umur di Indonesia menjadi pemicu meningkatnya kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Balap liar di kalangan remaja merupakan hal yang paling sering ditemukan sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2017 hingga 2020 tercatat sebanyak 6.299 kecelakaan motor terjadi di Jabodetabek di mana 30 persen darinya merupakan anak muda. liar adalah salah satu fenomena kriminalitas remaja yang melibatkan dan membahayakan orang banyak sekaligus melanggar lalu lintas. Fenomena ini sering terjadi pada malam hari di jalan raya yang sepi. Namun, tidak sedikit remaja yang nekat balapan di jalan raya yang ramai. Hal ini terjadi akibat kurangnya kesadaran remaja akan pentingnya hukum. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah seperangkat petunjuk hidup, berupa tata cara atau larangan sebagai pengatur ketertiban yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Aksi balap liar oleh remaja perlu ditindak oleh pemerintah karena telah melanggar aturan dan mengganggu kenyamanan di masyarakat. Balapan 478
PERMASALAHAN Beberapa negara telah melegalkan balap liar di negaranya, contohnya adalah Malaysia dan Amerika Serikat. Amerika Serikat telah melegalkan balap liar sejak tahun 1951 dan Malaysia pada tahun 2016. Di Indonesia sendiri, balap liar masih merupakan hal yang ilegal karena tergolong sebagai aksi kenakalan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Di negara Indonesia, terdapat KUHP Nomor 1 dan UU LLAJ sebagai payung hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban di masyarakat. Pada KUHP Nomor 1 Pasal 331, disebutkan bahwa "Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp225 ribu". Kendati demikian, penegakan hukum di Indonesia terkait hal ini masih lemah. Aksi balap liar menjadi masalah yang mendesak dan harus diselesaikan, karena ia kerap berlanjut khususnya di kalangan remaja dan menimbulkan banyak dampak negatif, seperti terganggunya kelancaran jalan raya, menyumbang jumlah kecelakaan lalu lintas, suara knalpot yang mengganggu kenyamanan masyarakat, dan memicu aksi taruhan, perjudian, mabuk-mabukan, dan aksi tawuran antar geng motor. Jika tidak segera diantisipasi, maka angka kecelakaan lalu lintas dan kenakalan remaja di Indonesia akan terus meningkat. Oleh karena itu, remaja perlu dibekali oleh wawasan dan kesadaran akan betapa pentingnya untuk taat dan mematuhi hukum yang telah ditetapkan. 479
PEMBAHASAN / ANALISIS Training Director JDDC (Jakarta Defensive Driving Consulting), Jusri Pulubuhu, berpendapat bahwa pebalap liar akan berhenti di usia tertentu dan akan terganti oleh generasi lain di bawahnya. Itulah mengapa pebalap liar kebanyakan merupakan remaja. Aksi ini juga dipicu oleh beberapa faktor lain, yaitu minat/hobi dari remaja itu sendiri, tertarik untuk mencoba-coba, pengaruh dari teman, ingin merasa keren, sebagai sarana untuk mendapat uang, minimnya edukasi dan kesadaran remaja akan hukum, dan kondisi keluarga yang kurang baik membuat anak mencari kesenangannya sendiri yang berakhir mengikuti balap liar. Meskipun negara telah memiliki KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 331 untuk mengatasi kasus kenakalan yang terjadi di masyarakat, undang-undang tersebut masih belum spesifik mengenai kasus yang ditangani. Untuk menangani aksi balap liar, diperlukan payung hukum dan aparat keamanan yang spesifik untuk menindak kasus ini. Dibutuhkan juga DPR RI sebagai pemegang peranan yang vital terkait hal ini, khususnya Komisi III dengan tugas meliputi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan, serta bertanggung jawab dalam pembahasan dan penetapan undang-undang di bidang hukum dan keamanan. Jika saya menjadi anggota DPR RI, maka saya akan membentuk APRLANTAS (Aparat Pengawas Remaja Berlalu Lintas) untuk mengatasi kasus kenakalan berlalu lintas yang dilakukan oleh remaja. APRLANTAS tidak hanya menangani kasus balapan liar, tetapi juga hal-hal terkait keselamatan lalu lintas, seperti penggunaan helm dan standarisasi pada motor. APRLANTAS akan bekerjasama dengan para remaja di Indonesia lewat sosialisasi dan menjadikan mereka duta sadar hukum berlalu lintas. APRLANTAS juga akan mengawasi langsung dan menindaklanjuti remaja-remaja yang melanggar peraturan. Dengan ini, saya akan mengoptimalkan 3 fungsi DPR, yakni: 1. Legislasi Dengan fungsi legislasi, saya akan melakukan perevisian KUHP Nomor 1 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 331 yang berisi tentang sanksi dari perbuatan kenakalan. KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dapat direvisi dengan menspesifikasikan bentuk perbuatan kenakalan yang mengganggu ketertiban, contohnya balap liar, serta memberikan sanksi yang sesuai agar undang-undang keniscayaan. Kemudian, memberikan wewenang kepada APRLANTAS untuk mengawasi remaja di jalan lalu lintas dan mengadakan sosialisasi untuk remaja secara online maupun offline mengenai pentingnya kesadaran akan hukum dan keselamatan lalu lintas. tersebut menjadi suatu 480
2. Anggaran Terkait fungsi anggaran, saya akan mengalokasikan dana APBN yang di mana akan digunakan untuk keperluan: a. Melaksanakan seminar hukum, khususnya mengenai peraturan lalu lintas kepada remaja dan mengedukasi serta memberi panduan kepada anak muda mengenai fenomena balapan liar. Selain itu juga memberikan iklan layanan masyarakat di stasiun televisi. Forum Duta Remaja Sadar Hukum Berlalu Lintas yang merupakan bentuk kerja sama APRLANTAS dengan remaja di Indonesia untuk menjadi wadah aspirasi dan inspirasi remaja untuk mengedukasi anak muda lainnya mengenai betapa pentingnya taat dan sadar akan hukum, terutama hukum berlalu lintas. b. 3. Pengawasan Dengan fungsi pengawasan, saya akan mengoptimalkan kinerja APRLANTAS dengan melakukan bimbingan khusus kepada anggota APRLANTAS agar tetap memperhatikan keselamatan remaja dan tidak melanggar HAM. Kemudian, saya akan melakukan rapat bulanan untuk mengawasi keefektifan dan kelancaran kinerja APRLANTAS. Dan terakhir, akan memberikan evaluasi kinerja anggota APRLANTAS. KESIMPULAN / SARAN Tingginya kasus kenakalan remaja di Indonesia secara khusus terkait balap liar menyadarkan kita bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah dan belum efektif, sehingga diperlukan payung hukum dan aparat keamanan yang spesifik untuk menangani hal ini. Oleh karenanya, DPR RI harus segera merevisi KUHP Nomor 10 Tahun 2023 dan membentuk APRLANTAS agar aksi balap liar dapat segera ditindaklanjuti dan semakin banyak remaja yang sadar hukum melalui sosialisasi dan Forum Remaja Sadar Hukum Berlalu Lintas. Karena seperti yang disampaikan oleh B.J. Habibie, "Kita tidak boleh lelah dan kita tidak boleh kalah, masa depan Indonesia berada di anak muda. Anak muda harus dituntun ke arah positif.", maka marilah menjadi generasi yang saling mengedukasi akan betapa pentingnya kesadaraan akan hukum dan taat berlalu lintas. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 331 Arifin, Ridwan. 2021. Ngeri! 30 Persen Anak Muda, 6.299 Kecelakaan Motor Terjadi Selama 481
5 Tahun di Jadetabek, Melalui: jadetabek [28/07/2023] Apriansyah, Adri. 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Balapan Liar Di Desa Sangatta Utara, Melalui: unmul.ac.id/site/wp- 12-12-11).pdf [28/07/2023] Satria, Gilang. 2021. Balap Liar Terjadi di Negara Miskin Sampai Negara Maju, Melalui: [30/07/2023] Faisal, Ahmad Dani. 2022. 3 Negara Punya Kebijakan Unik Untuk Balap Liar, Melalui: [30/07/2023] Adminyl. 2021. Kenali Pengaruh Negatif Balapan Liar Bagi Remaja, Melalui: balapan-liar-bagi-remaja/ [30/07/2023] Rizkia, Septia Annur. 2020. Yuk Ketahui Penyebab Fenomena Balapan Liar di Situasi Pandemi! Melalui: [31/07/2023] Agne, Yolanda. 2023. Ketahui Tugas 11 Komisi di DPR Beserta Bagian dan Fungsinya, Melalui: [31/07/2023] 482
Waspada! Krisis Ruang Aman Bagi Perempuan, Humor Kok Ugal Ugalan RARA PRADJNA PARAMITHA Gading Sari, 6 Desember 2005 DAPIL RIAU II SMA NEGERI 3 TAPUNG LATAR BELAKANG "Cewek cantik, mau kemana?" "kiww kiww, cantik." "Sama abang aja yuk." Kalimat-kalimat tersebut merupakan contoh dari perkataan yang diucapkan oleh sekelompok remaja laki-laki kepada penulis. Jika dihadapkan pada peristiwa di atas, banyak orang hanya akan bersikap acuh dan mengabaikannya. Padahal peristiwa tersebut merupakan contoh tindakan pelecehan seksual yang dikenal dengan istilah Catcalling. Catcalling dapat didefinisikan sebagai peristiwa dimana seseorang atau sekelompok orang melontarkan panggilan, perkataan, siulan, serta komentar yang bersifat seksual kepada seseorang atau sekelompok orang yang sedang berada di ruang publik sehingga memberikan kesan tidak nyaman bagi korban. Oleh sebab itu, kata Catcalling merupakan istilah yang cocok untuk menyebut para pelaku street harasment. Menurut survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) dengan dukungan dari Rutgers Indonesia dalam program Power to You(th) mengenai pelecehan seksual di ruang publik selama pandemi COVID-19 di Indonesia pada tahun (2022) yang diikuti oleh 4.236 responden dari seluruh Indonesia, menyatakan bahwa 4 dari 5 perempuan dan 3 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Bentuk dari pelecehan seksual yang sering dialami secara offline diantaranya, Siulan / Suitan (67%), Komentar atas tubuh (31%), Main mata (29%), Komentar seksis / seksual (26%), Diklakson (24%), dan Disentuh (20%). Tentunya 483
dampak dari peristiwa ini dapat memperparah keadaan, situasi, dan perasaan para korban di masa pandemi. Perasaan tidak nyaman, kesal dan marah merupakan tiga perasaan teratas yang dialami oleh korban. PERMASALAHAN Umumnya, Catcalling sering dialami oleh perempuan. Tetapi, ramai juga vidio seorang laki-laki yang mendapat prilaku catcalling dari perempuan saat sedang mengisi bensin di SPBU. Vidio itu diunggah oleh akun Tiktok dengan username @opini.id yang membuktikan bahwa catcalling tak hanya dialami oleh perempuan saja. Penulis telah melakukan survei mengenai pemahaman remaja mengenai Catcalling melalui google formulir yang diikuti oleh 39 responden dan merupakan remaja SMA. Didapatkan data bahwa (48,7%) dari responden belum mengetahui apa itu catcalling. Setelah mereka mengetahuinya, ternyata (74,4%) responden pernah mengalami catcalling. responden belum menegetahui bahwa catcalling merupakan suatu bentuk pelecehen seksual. Walau responden lainya telah mengetahuinya, banyak dari mereka (76,9%) yang memilih untuk mengabaikan dan menghindari pelaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih minimnya wawasan, pemahaman, serta kesadaran dari berbagai lapisan masyarakat terhadap kasus catcalling. Ironinya (43,6%) dari Masyarakat masih beranggapan bahwa Catcalling merupakan candaan yang tidak perlu di besar-besarkan. kenyataannya Catcalling adalah contoh dari pelecehan seksual dalam bantuk nonfisik atau verbal yang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kurangnya informasi dan sosialisasi serta masih ringannya hukum yag mengatur mengenai pristiwa catcalling mengakibatkan banyak dari masyarakat yang masih menganggap remeh peristiwa ini. PEMBAHASAN / ANALISIS Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat jumlah kasus tindak kriminal dan kekerasan terhadap anak di Indonesia pada periode Januari hingga 28 Mei 2023 mencapai 9.625 dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki urutan teratas yakni mencapai 4.280 kasus. Banyaknya korban adalah remaja dengan umur berkisar antara 13-17 tahun. Berdasarkan data, Laporan terbanyak adalah mengenai kasus kekerasan seksual yang bersifat fisik. Penyebabnya karena banyaknya jumlah aduan. Dengan adanya bukti-bukti visum seperti luka, memar, lebam, dan sebagainya sehingga pelaporan kasus ini lebih mudah. Sebaliknya, kurangnya bukti yang dimiliki oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan 484
korban kekerasan seksual Non fisik akan semakin mengurungkan niat korban untuk speak up dan melapor. Kita semua telah mengetahui bahwa UU TPKS merupakan regulasi hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang telah disahkan pada 13 April 2022 lalu. Akan tetapi kasus pelecehan dan kekerasan seksual berkisar tetap dikarenakan masih kurangnya publikasi dan implementasi mengenai Undang- Undang ini. Serta masih enggannya aparat penegak hukum untuk menggunakan UU TPKS dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan alasan menunggu aturan turunannya yang masih belum ada. "Beri Aku Sepuluh Pemuda Maka Akan Ku Guncangkan Dunia". Dari kalimat dalam pidato Ir. Soekarno menunjukan betapa besarnya peran dan pengaruh dari 485
generasi muda bagi kemajuan Indonesia. Sebagai salah satunya, jika saya diberi wewenang untuk menjadi seorang Legislator, saya akan membentuk program REDAKSAN (Remaja Hebat Tolak Keras Soal Kekerasan). Program REDAKSAN berada langsung dibawah KemenPPA serta berkolaborasi dengan anggota dari Forum Anak atau Remaja, GenRe, dan aparat negara terkait seperti UPTD PPA. Program ini mempunyai prinsip Dari Remaja Untuk Dunia yang dibuat dengan peran untuk: 1. Memberikan edukasi bagi masyarakat dan generasi muda tentang segala tindakan kekerasan, baik fisik maupun Non fisik khususnya tentang prilaku Catcalling yang marak terjadi. 2. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai UU TPKS untuk menyadarkan masyarakat akan hukum dan aturan yang ada guna menciptakan masyatakat yang kenal hukum. sebagai sarana peduli sesama yang dapat menyalurkan laporan korban kepada pihak berwajib dan memberikan support bagi korban. Sebagai anggota DPR saya akan mengoptimalkan pelaksanaan dari UU TPKS 3. melalui tiga fungsi DPR, diantaranya: 1. Fungsi Legislasi 2. Melalui fungsi ini, saya sebagai DPR akan merevisi UU TPKS dengan menambahkan beberapa definisi terkait beberapa tindak pidana baik dalam bentuk fisik dan Non fisik seperti: prilaku Catcalling, pemerkosaan, pencabulan dan lainya. Sehingga tidak menyebabkan multitafsir dalam implementasinya. Selain itu, saya akan segera mengesahkan aturan turunan dari UU TPKS agar memaksimalkan fungsi dari UU ini serta menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku. Fungsi Anggaran DPR memiliki fungsi untuk menyusun RAPBN dan menetapkan APBN bersama Presiden. Melalui fungsi ini, saya akan mengalokasikan sebagian APBN untuk pelaksanaan UU TPKS serta aturan turunannya seperti RPP Dana Bantuan Korban (DBK). yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, tata cara pemberian, layanan pemulihan, pengawasan, serta pertanggung jawaban DBK. Sebagian dari anggaran juga akan digunakan untuk mendukung kerja program REDAKSAN sehingga sosialisasi dan edukasi mengenai kekerasan akan efektif untuk membangun kesadaran dari masyarakat. Fungsi Pengawasan 3. DPR juga memiliki fungsi terkait pengawasan. Disini peran DPR adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU TPKS agar sesuai dengan fungsinya. Meninjau mengenai anggaran yang telah diberikan bagi korban 486
dan program REDAKSAN telah digunakan dengan semestinya dan memeriksa apakah aparat negara telah mantap dalam menangani kasus terkait UU TPKS. KESIMPULAN / SARAN Untuk mewujudkan tujuan negara yang melindungi segenap bangsa, diperlukan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Salah satu caranya adalah dengan memberantas prilaku Catcalling yang meresahkan masyarakat. Indonesia merupakan negara hukum, prilaku Catcalling sangat bertentangan dengan aturan UU TPKS dan merupakan prilaku pelecehan seksual yang tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma baik norma kesopanan dan norma kesusilaan dalam masyarakat. Mari wujudkan masyarakat yang aman dengan taat aturan. Generasi muda kenal hukum negara pun maju. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Fadilla, A. (2022, April 13). LBH Jakarta Kritik Undang-Undang Tindak Pidana katadata.co.id: Kekerasan Seksual. Dipetik Juli 14, 2023, dari Karin, M. N. (2022, 2022 4). Resmi Disahkan, UU TPKS Memuat Pelecehan Seksual Non-Fisik, yuk Kenali Jenisnya! Dipetik Juli 18, 2023, dari Beautynesia: Noor, D. (2023). Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (Cat Calling) dalam Persektif Hukum. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 118-127. Nordiansyah, E. (2023, Juni 4). 4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023. Dipetik Juli 17, 2023, dari METROTV NEWS.COM: SIMFONI PPA. (2023). Dipetik Juli 2023, dari KEMENTRIAN PEMBERDAYAAN INDONESIA: PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik selama Pandemi COVID-19 di Indonesia (2022). Diambil kembali dari koalisi ruang publik aman: (2022). UU TPKS Resmi Diundangkan, Ketua DPR Minta Peraturan Turunan Segera Terbit. (2022, Mei 12). Dipetik Juli 14, 2023, dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT: 487
Pelajar Taat Aturan Ciptakan Sekolah Sehat Bebas Perundungan Menjadi Langkah Awal Menggapai Cita Dan Harapan Bangsa CICI KIRANA Tinambung, 17 Januari 2006. SULAWESI BARAT SMAN 2 MAJENE LATAR BELAKANG "Bersekolah tak hanya perihal mendapat nilai yang tinggi, namun perihal mengubah hidup menjadi lebih baik." Dewasa ini, satuan pendidikan menjadi tonggak pewujudan cita-cita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bertekad ingin menjadi negara maju pada tahun 2045 mendatang, tepat 100 tahun kemerdekaan negara Indonesia. Kemajuan suatu negara diukur dari kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM). Satuan pendidikan dalam hal ini, memegang kendali yang cukup besar. Karena satuan pendidikan menjadi tempat untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing agar dapat mengantarkan negara Indonesia menjadi negara maju. Lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan, diharapkan dapat tercipta di satuan pendidikan. Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan kondusif, serta proses pentransferan ilmu berlangsung tanpa hambatan. Sehingga para peserta didik dengan mudah memahami materi dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, satuan pendidikan diperhadapkan dengan masalah serius. Maraknya kasus perundungan di semua jenjang satuan pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Perguruan Tinggi maupun sekolah-sekolah swasta. 488
PERMASALAHAN Perundungan atau bullying menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan merundung yang dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya. Tindakan perundungan yang terjadi ada 5 bentuk, yaitu perundungan verbal, physical bullying/ perundungan fisik, perundungan sosial, perundungan siber / cyber bullying, dan perundungan seksual. Dilansir dari goodstats.id bahwa jenis perundungan yang paling sering terjadi adalah perundungan verbal. Tindakan perundungan memberikan banyak dampak negatif bagi korbannya. Seperti memicu masalah mental (gangguan kecemasan hingga post-traumatic stress disorder ), Gangguan tidur (Insomnia), penurunan prestasi, trust issue, memicu masalah kesehatan, hingga dapat mengakibatkan kematian. Dikutip dari republika.co.id bahwa ada 6 kasus perundungan atau kekerasan fisik sepanjang dua bulan pertama pada 2023 berdasarkan data dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan dikutip dari bahwa pada tahun 2022 ada 226 kasus kekerasan fisik dan psikis berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kasus perundungan yang terjadi tentunya melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, jika telah masuk pada kategori pencemaran nama baik, penghinaan, kekerasan, penganiayaan, maupun pembunuhan. PEMBAHASAN / ANALISIS Fenomena ini tentu tidak dapat dibiarkan, karena akan membuat para peserta didik merasa tidak aman dan nyaman ketika berada di lingkungan pendidikan (sekolah). Sehingga proses pembelajaran dan transfer ilmu menjadi terhambat. Kasus perundungan akan menimbulkan sikap antisosial pada korbannya, yang mengakibatkan korban menutup diri dari orang-orang bahkan lingkungan sekitarnya. Salah satu teman saya yang merupakan korban perundungan pernah bercerita bahwa dia merasa takut untuk menginjakkan kaki 489
di taman sekolah yang merupakan wilayah kekuasaan salah satu circle di sekolahnya. Tidak jarang ia dikeroyok oleh mereka. Tentunya sebagai generasi yang taat hukum, saya tidak akan membiarkan hal tersebut terus terjadi. Saya melakukan pendekatan dengan korban dan pelaku untuk mengetahui alasan mereka melakukan hal tersebut, serta berkordinasi dengan guru BK terkait masalah tersebut. Kasus tersebut tentunya melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, lebih tepatnya melanggar pasal 262 UU No.1 Tahun 2023. Guna meminimalisir tindakan perundungan di lingkungan sekolah yang memberikan banyak dampak negatif bagi korbannya, maka seluruh lapisan masyarakat perlu bersinergi bersama. Dalam hal ini, pemerintah terkhusus parlemen yaitu DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat - Republik Indonesia) mengambil peran penting selaku pencetus regulasi atau peraturan perundang- undangan dan sebagai lembaga representasi rakyat yang akan menyampaikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. DPR-RI perlu mengambil tindakan cepat terkait maraknya kasus perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan.Hal tersebut bertujuan agar para peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sehingga tercipta generasi emas yang unggul, berkualitas dan berdaya saing untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia pada tahun 2045 mendatang. Maka dari itu jika saya berkesempatan terpilih menjadi legislator, saya akan membuat program "Remaja Bicara Remaja Menjawab" bertujuan meminimalisir tindakan perundungan di lingkungan pendidikan. "Remaja Bicara Remaja Menjawab" merupakan program yang mempunyai fungsi memberikan wadah bagi para pelajar maupun remaja lainnya untuk meluapkan emosi dan memberikan konseling kepada mereka. Karena banyak remaja yang tidak memiliki tempat bercerita, jadi program ini hadir untuk menjadi tempat semua remaja mengeluh, bersedih, dan mengaduh. Program ini akan dilaksanakan secara online maupun offline yang akan bekerja sama dengan psikolog. Berbagai komunitas remaja terutama komunitas yang bergerak dalam menangani isu-isu remaja seperti forum Generasi Berencana (GenRe) dan forum anak diharapkan menjadi agent of change. Program yang akan saya laksanakan dengan mengoptimalkan 3 fungsi parlemen, antar lain : 1. Fungsi Legislasi Sebagai legislator saya akan meninjau kembali UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menambahkan BAB khusus yang membahas masalah terkait tindak pidana perundungan dan menambahkan program "Remaja Bicara Remaja Menjawab" di dalamnya. Meskipun sudah ada beberapa pasal yang berkaitan dengan tindak perundungan, seperti pasal 433 ayat (1), (2), dan pasal 436 tentang 490
2. tidak pidana penghinaan, pasal 466 dan 467 tentang tindak pidana terhadap tubuh, pasal 482 tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman, serta pasal-pasal lain yang mengikat. Fungsi Anggaran Melalui fungsi ini, saya akan mengoptimalkan alokasi dana untuk program"Remaja Bicara Remaja Menjawab" yang akan saya laksanakan nantinya, agar wadah yang ditawarkan oleh program tersebut dapat tersedia di berbagai daerah di Indonesia hingga ke pelosok secara merata. Selain itu, dana juga akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan seperti program ROOTS yang dikembangkan oleh UNICEF. Serta berbagai sosialisasi, pelatihan, dan workshop terkait kasus perundungan. Fungsi Pengawasan 3. Pengawasan DPR-RI dioptimalkan untuk menjamin pelaksanaan dan pematuhan terhadap regulasi terkait perundungan yang akan hadir pada UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pengawasan juga dilakukan terhadap kemaksimalan program "Remaja Bicara Remaja Menjawab", sehingga dapat terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat terutama remaja. Serta, saya akan menggunakan fungsi ini untuk bekerja sama dengan lembaga yang dapat membantu meminimalisir kasus perundungan terutama di lingkungan pendidikan, seperti UNICEF dan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memaksimalkan program pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. KESIMPULAN / SARAN Melalui program yang akan saya laksanakan nantinya, diharapkan mampu meminimalisir kasus perundungan di lingkungan pendidikan. Dengan harapan bantuan dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang bersinergi bersama untuk bersama menyukseskan program tersebut. Agar tercipta Pelajar Yang Taat Aturan, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Pada akhirnya akan berimbas pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang akan mengantarkan negara Indonesia mewujudkan cita dan harapan pada tahun 2045 mendatang. 491
REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA 2022. Perundungan di Dunia Pendidikan, Jenis dan Dampaknya. Melalui : diakses pada tanggal 23 Juli 2023. Nada Naurah. 2023. Kekerasan Verbal Jadi Jenis bullying yang Paling Banyak Dialami Masyarakat. Melalui pada tanggal 24 Juli 2023. diakses Pemerintah Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 "Kitab Melalui Undang-Undang diakses pada tanggal 24 Juli 2023. Hukum Pidana" . Ronggo Astungkoro. 2023. FSGI : Awal 2023, Ada 6 Kasus Perundungan dan 14 Melalui Kekerasan diakses pada tanggal 25 Juli 2023. Seksual di Sekolah. Reni Mulyati. 2022. Perundungan di Dunia Pendidikan, Jenis, dan Dampaknya. Melalui diakses pada tanggal 25 Juli 2023 492
Kompleksitas Dating Violence: Upaya Pencegahan dan Penanganan Holistik, Optimalkan Hukum Pidana Terkait AYUMI AKIHIRA Polewali, 23 April 2006 DAPIL SULAWESI BARAT SMA NEGERI 1 POLEWALI LATAR BELAKANG Remaja, elok dengan segala kuda troya yang mengincar di segala sisi. Masa transisi "horizon" surreal beralih perspektif substansial, dan masa ketika layar-layar hukum masih samar-samar. Pada masa ini, remaja kerap kali menemui problematika yang tak dapat dipandang sebelah mata. Bagaimana tidak? Remaja yang cenderung dilindungi di rumah-rumah mereka justru seringkali mendapatkan kekerasan dari luar, di mana di sebagian kasus, oknum pelaku tak lain ialah pacar korban sendiri. Lembaga layanan menunjukkan bahwa dari data yang mereka peroleh, kekerasan dalam pacaran mendominasi jumlah kekerasan personal pada tahun 2022, dengan total 3528 kasus. Angka ini lebih banyak daripada jumlah kasus kekerasan terhadap istri dengan jumlah 3205 kasus. 493
Data tersebut menunjukkan permasalahan yang sangat krusial mengenai kekerasan dalam pacaran. Sudah diketahui secara umum bahwa berbagai bentuk kekerasan, baik verbal maupun non verbal, dapat berdampak fatal terhadap kondisi fisik dan psikis korban. Sayangnya, tak jarang kita temukan pihak-pihak tak bertanggung jawab yang menyikapi kasus kekerasan dalam pacaran dengan cara yang seolah-olah menyudutkan korban. Apakah pantas jika seorang individu yang mengalami kekerasan hingga berdampak terhadap kondisi jasmani dan rohani disudutkan, bukannya dilindungi? Remaja kita masih awam, banyak yang tak kenal hukum. Hukum masih menjadi suatu hal yang samar bagi remaja. Banyak yang mengalami tindak kekerasan, namun tak tahu bahwa hukum bisa memberikan mereka perlindungan. Adapun yang tahu hukum, takut untuk meminta perlindungan, takut untuk mengajukan penindaklanjutan, takut disudutkan oleh paradigma-paradigma negatif yang masih mengakar hebat di masyarakat. PERMASALAHAN Hukum pidana mengenai kekerasan dalam pacaran telah diatur di beberapa konstitusi. Namun, tidak ada undang-undang yang mengandung pasal yang secara langsung mengimplikasikan hukuman untuk pelaku kekerasan dalam pacaran, melainkan hanya mengatur tentang pidana kekerasan secara universal saja. Sementara itu, di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris, hukum pidana untuk kekerasan dalam pacaran diberlakukan sebagaimana hukum pidana untuk kekerasan dalam rumah tangga diterapkan. Di Indonesia sendiri, hukum pidana untuk tindak penganiayaan secara umum diatur di UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu pada pasal 466 - 471. Pasal- pasal tersebut mencakup aspek-aspek yang memengaruhi lamanya hukuman. Baik itu beratnya luka, direncanakan atau tidak, mengakibatkan sakit/kematian, serta penambahan waktu tindak pidana di beberapa kondisi tertentu. Sayangnya, ketiadaan pasal yang mengatur mengenai hukum pidana pada kekerasan dalam pacaran sebagai bentuk kekerasan personal yang paling sering secara eksplisit akan memberikan celah terhadap hukum Indonesia, terutama untuk korban yang masih remaja. Urgensi pengoptimalan hukum pidana terkait KDP dapat dilihat dari kasus- kasus yang mengindikasikan kurangnya penanganan terhadap tindak kekerasan dalam pacaran. Contoh kasus yang menyatakan validitas pernyataan tersebut dapat dilihat dari kasus NWR (2021), yang tewas bunuh diri meminum cairan potasium akibat depresi menjadi korban kekerasan seksual dari kekasihnya sendiri. Penindaklanjutan kasus KDP khususnya kekerasan seksual terkadang tidak berjalan 494
ke arah yang seharusnya. Hal ini terjadi karena anggapan bahwa tindak kekerasan seksual tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. PEMBAHASAN / ANALISIS Lembaga fungsional dan struktural pemerintah seperti Dewan Perwakilan Rakyat sudah seharusnya merumuskan perundang-undangan yang sebisa mungkin tanpa celah. Mengikuti tujuan pembaharuan KUHP sebagai produk anak bangsa, yang menggantikan WvS buatan Belanda, yaitu memberikan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Ayat tersebut menunjukkan kelayakan setiap orang di wilayah NKRI, termasuk korban dating violence, untuk mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum yang adil. Kekerasan dalam pacaran sendiri dapat disebabkan oleh berbagai hal, pada remaja pria, kekerasan seringkali dilakukan sebagai tuntutan dari teman sepantaran sebagai media unjuk kemaskulinan. Selain itu, budaya patriarki yang menyudutkan perempuan sebagai pihak yang lebih pasif juga menjadi salah satu penyebab yang tak dapat dimungkiri. Hal ini berkonsekuensi terhadap jumlah korban kekerasan dalam pacaran lebih banyak remaja perempuan daripada remaja laki-laki. Dating violence memiliki banyak dampak negatif. Salah satunya, tingkat self-esteem yang menurun. Penelitian menunjukkan bahwa makin tinggi dating violence maka makin rendah pula self-esteemnya, begitupun sebaliknya. Melihat dari dampak KDP terhadap remaja yang dapat berakibat fatal, sudah sepantasnya pemerintah mencanangkan upaya-upaya pencegahan kasus dating violence, misalnya dengan menjalankan program-program yang dapat bersifat positif seperti penyuluhan dan sosialisasi ke sekolah-sekolah menengah. Serta menjalankan kebijakan atau kegiatan dengan tujuan memberi perlindungan terhadap korban. Untuk melindungi korban dating violence, sinergi antara setiap lapisan masyarakat tentunya dibutuhkan. DPR RI merupakan salah satu lembaga yang dapat berkontribusi besar sebagai lembaga legislatif. Berikut fungsi DPR RI dalam mewujudkan teratasinya kasus-kasus kekerasan dalam pacaran. 1. Fungsi Legislasi DPR RI sebagai penyusun konstitusi dapat mengoptimalkan undang- undang yang sudah ada, yang berkaitan dengan hukuman pidana untuk pelaku dating violence. Dalam hal ini, DPR RI dapat melakukan revisi dan menambahkan pasal mengenai hukum pidana khusus untuk tindak kekerasan dalam pacaran ke dalam UU KUHP. Serta menekankan bahwa 495
2. hukuman yang diterapkan harus sejalan dengan sifat retributif KUHP baru, yaitu dengan menambahkan program rehabilitasi untuk pelaku dan korban. Fungsi Anggaran 3. Dana APBN dapat dialokasikan oleh DPR RI untuk mencanangkan program rehabilitasi bagi pelaku dan korban. Program rehabilitasi untuk pelaku dapat didesain dengan meliputi Program Konseling dan Pekerjaan Sukarela, yang kemudian disebut dengan PKDPS. Sementara untuk korban, dapat diberikan terapi untuk mencegah/mengobati apabila terdapat trauma pasca kekerasan. Fungsi Pengawasan DPR RI bertugas untuk mengawasi apakah pasal yang ditambahkan mengenai hukum pidana untuk dating violence telah terlaksanakan dengan jalannya PKDPS dan baik, serta melakukan pengawasan terhadap pengalokasian dana oleh instansi pemerintah di bawah DPR RI. KESIMPULAN / SARAN Tentunya dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan Perwakilan Rakyat membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk remaja. Kita sebagai remaja sudah sepantasnya kenal akan hukum dan ikut berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia bebas kasus KDP. Dalam progresnya, kita dapat mulai dengan memberikan dukungan moral terhadap korban kekerasan dalam pacaran, khususnya pada sesama remaja. Selain itu, sebagai bentuk kontribusi secara tidak langsung, Program Konseling dan Pekerjaan Sukarela (PKDPS) yang bertujuan untuk memutus rantai tindak kekerasan dalam pacaran harus kita dukung. Kolaborasi sebagai siswa yang taat hukum dengan DPR RI, pastinya akan menghasilkan lingkungan yang lebih aman serta hukum yang lebih adil dan optimal. Mari bersinergi! Jika bukan kita, siapa lagi? REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Antara. 2023. Komnas: Kekerasan pacaran dominasi kekerasan personal tahun 2022. Melalui: Diakses 14 Juli 2023. Asumsi.co. 2021. Tragedi NWR Cerminan Lemahnya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Melalui: perempuan/. Diakses 25 Juli 2023. 496
Ervita, & Utami, P. (2002). Memahami gender dan kekerasan terhadap perempuan. Yogyakarta: Community Base Crisis Center. Nsd.co.id. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dating Violence Pada Remaja. Melalui: mempengaruhi-dating.html. Diakses 14 Juli 2023. UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP UUD 1945 Yayasan Kesehatan Perempuan. 2020. Dampak Terjadinya Kekerasan. Melalui: Diakses 14 Juli 2023. Zahra, Ghaida Putri & Yanuvianti, Milda. (2017). Hubungan Antara Kekerasan Dalam Berpacaran (Dating Violence) Dengan Self Esteem Pada Wanita Korban KDP di Kota Bandung. Bandung: Prosiding Psikologi. 497
Krisis remaja terpapar LGBTQ: perlukah payung hukum mengaturnya? LARAS KIRANTI AULYA UMAR Makassar, 7 Agustus 2006 DAPIL SULAWESI SELATAN 1 SMAN 17 MAKASSAR LATAR BELAKANG Hukum ibarat jaring laba-laba, yang mungkin menagkap lalat-lalat kecil, tapi membiarkan tawon menerobos. Kemarahan dan ketakutan masyarakat secara tidak intoleran dalam kehidupan berkebangsaan, Sentimen ini membuat kita terjebak dalam kesalahan logika dan membuat penglihatan kita terhadap suatu masalah menjadi kabur dan bergeser, serta kebijakan yang diambil pun keliru. langsung menunjukkan adanya sikap Seharusnya, sebagai Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan hak maka harus memenuhi kewajiban dalam bentuk taat kepada aturan hukum dan norma yang telah ditentukan sesuai dengan nilai Pancasila serta mengenal sanksi yang diatur dalam KUHP. Kasus kontroversial dengan mengasosiasikan remaja terhadap pemerosotan moral yang membuat pola pikir mereka terdistraksi dengan polemik LGBT yang belum menemukan payung hukumnya secara objektif dan rasional Pada zaman yang bergerak dengan begitu dinamis, anak muda tak cukup hanya terdistraksi hasutan sesaat. Jungkir balikkan segala perpektif menimpang yang mungkin membutakan mata hukum karena menjadi remaja harus berani, cerdas, bijak, dan kritis. Kalangan yang menggunakan pemenuhan hak asasi manusia sebagai dasar tuntutan hak kebebasan mereka yang akan menuai kontroversi pemerintah dalam membuat kebijakan. Mengutip data Kementrian Kesehatan pada 2012, ada sekitar 1.095.970 laki- laki yang berperilaku menyimpang, jumlah ini naik 37% dan terus meningkat dengan signifikan. sebagai Warga Negara Indonesia jelas tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dalam 498
hal ini sudah jelas bahwa Negara Indonesia berlandaskan Hukum. Lalu apakah remaja akan mampu mewujudkan nilai hukum tersebut?. PERMASALAHAN LGBTQ yakni singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer. Kasus ini yang telah menjadi perbincangan kompleks dan kontroversial. Pengetahuan masyarakat umum mengenai LGBTQ ini masih dikatakan minim. Sudah saatnya LGBTQ menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat untuk berkontribusi mengambil kebijakan dengan kolektif kolegial dalam hukum Indonesia. Lantas bagaimanakah keadaan krisis yang terdampak di Indonesia karena LGBTQ dalam taraf internasional? Berdasarkan data yang dirilis oleh UNAIDS pada 2021, Indonesia menduduki negara terbanyak terdampar HIV yakni sebanyak 540.000. Sementara itu Dinas Kesehatan Kota Ambon mencatat jumlah kasus HIV dan AIDS mengalami peningkatan mencapai 271 kasus pada 2022 yang didominasi peilaku seks sesama jenis. Saat pemerintah dengan gentar menghentikan tindak pelacuran dan penyimpangan, namun belum ada label yang jelas terhadap kalangan yang bermodalkan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai tuntutan utamanya untuk memiliki legalitas. Sedangkan Hak Asasi Manusia di Indonesia bermuara pada Pancasila yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa yaitu Pancasila. Selain itu, LGBT juga salah satu bentuk kekerasan contohnya kasus Korban dimutilasi usai pemaksaan hubungan seks sesama jenis dan ingin menghilangkan jejak. Isu tersebut tentunya adalah gambaran apabila LGBTQ dibebaskan akan 499
memakan korban berikutnya baik mengorbankan nyawa dan juga mental serta melanggar nilai Pancasila. PEMBAHASAN / ANALISIS Anggota komisi II DPR RI Sodik Mujahid menegaskan dalam rilisnya yang diterima parlementaria, LGBTQ sangat bertentangan dengan nilai Pancasila di Indonesia, terutama terkait dengan sila ke-1 dan sila ke-2. Serta melanggar Pasal 28B ayat (1) yang menentukan "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" . Perkawinan yang sah di Indonesia mengisyaratkan ikatan lahir batin antara pria dan wanita. Wakil ketua MR-RI Hidayat Nur Wahid menegaskan LGBTQ bertentangan dengan UUD NRI 1945, terutama terkait masalah hak untuk membuat keturunan, membuat keluarga, dan pada dasarnya LGBTQ tidak akan mementingkan keluarga dan keturunan. Namun, belum ada kebijakan yang tegas untuk menanggapi kasus tersebut. Bahkan disebutkan "KUHP tidak memberikan ancaman pidana terhadap kelompok LGBTQ tersebut", kata Ketua LBH Pelita Umat. Padahal, semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Dan salah satu kewajiban dasar adalah menghormati dan mengikuti hukum serta nilai tertinggi di Indonesia, yaitu nilai dan norma Pancasila. ini sangat diperlukan stigma kritis remaja yang mengenal hukum agar tidak mudah terhasut dan keliru dalam pemerosotan logika serta harus taat kepada aturan yang berlaku guna menciptakan keadilan dan keamanan bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa adanya pihak yang terdiskriminasi. Karena definisi kebebasan dalam mata hukum Indonesia adalah hak untuk melakukan apapun yang diperbolehkan oleh hukum. Mengambil kebijakan dengan kolektif kolegial. Dalam hal Jika saya menjadi anggota legislator, tentunya sebagai garda terdepan yang mendengar suara rakyat dalam membuat kebijakan untuk membela ketaatan hukum yang telah didasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menjaga keamanan masyarakat sehingga mampu memecah masalah kontroversial ini dengan memastikan seluruh elemen masyarakat terlibat didalamnya. Sejalan dengan 3 fungsi DPR-RI, yaitu: Fungsi legislasi, saya akan memberikan kesempatan para remaja untuk berpartisipasi dalam penyuluhan dan keterlibatannya untuk rekomendasi kebijakan pembangunan Sumber Daya Manusia tiap daerah. Saya juga akan mengonstruksi ulang hukuman pidana yang masih transparan di mata masyarakat., serta belum jelas terkukuhkan dalam KUHP. Saya juga akan mencanangkan RUU KUHP yang lebih mendetail mengenai pasal 414,495, dan 292. 500
Fungsi Anggaran, Dengan adanya anggaran yang maksimal, DPR mampu mendukung inovasi cerdas dari remaja dalam bentuk penyediaan platform digital yakni aktivitas penyuluhan digital terkait pemahaman, akses informasi, serta pemahaman kebijakan hukum apa saja tentang LGBTQ jika terlibat dalam kasus tersebut, sehingga mampu meminimalisir keinginan remaja yang salah tempat dengan pencegahan dini melalui ranah digital apalagi remaja saat ini setiap waktunya bersentuh dengan dunia digital. Fungsi Pengawasan, Melalui ini DPR harus kembali memperhatikan dengan tegas dan melakukan pengawasan terhadap pelanggaran norma Pancasila untuk setiap warga negara Indonesia termasuk mempertegas dan mengawasi KUHP Pasal 414 yang bertujuan menjaga seluruh hak keamanan setiap warga negara Indonesia. fungsi KESIMPULAN / SARAN Kasus yang menjadi isu kontroversial ini yakni LGBTQ adalah sesuatu hal yang menyimpang karena bertentangan dengan norma Pancasila dan UUD 1945 serta penyakit karena menular dan terkait dengan hubungan seksual yang beresiko. Dengan landasan, Indonesia adalah negara hukum sudah sangat jelas tidak mengakui komunitas yang dianggap merusak tatanan nilai berbangsa dan bernegara. Sehingga, langkah awal yang baik untuk mendengar suara remaja dengan fikiran kritisnya dalam membuat kebijakan dan berdasar pada status quo saat ini yang sepantasnya remaja lebih mengenal hukum, taat kepada aturan yang berlaku, serta menggunakan pendidikan, dialog, dan pengertian isu-isu LGBTQ di Indonesia REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Mengutip data Kementrian Kesehatan pada 2012, Diakses online melalui ( diakses pada 30 Juli 2023 pukul 05.35) Data Tenggara ( diakses pada 30 Juli 2023 pukul 05.55) kasus pengidap HIV, Indonesia tertinggi di Asia LGBTQ melanggar nilai Pancasila. Dialses online melalui an+Pancasila ( diakses pada 30 Juli 2023 pukul 06.15 ) Dinas Kesehatan Kota Ambon mencatat jumlah kasus HIV dan AIDS mengalami peningkatan mencapai 271 kasus pada 2022 yang didominasi peilaku seks jenis. sesama 501
( diakses pada 30 Juli 2023 pukul 05.55) KUHP tidak memberi LGBTQ. larang-lgbt ( diakses pada 30 Juli 2023 pukul 06.20) label hukum jelas kepada kasus 502
Indonesia Damai Melalui Gerakan Remaja Taat Aturan SYAFILA FIRDHA NAFEEZA Makassar, 14 November 2005 DAPIL SULAWESI SELATAN I MAN 2 KOTA MAKASSAR LATAR BELAKANG "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." -Ir. Soekarno Kutipan di atas membuka mata kita bersama bahwa para pemuda Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar bagi negara ini. Pemuda atau remaja ini adalah aset yang akan mengambil peran penting demi keberhasilan masa depan dan mimpi Indonesia pada masa yang akan datang. Mereka bagaikan alat tempur dalam menghadapi segala tantangan, terutama tantangan dimasa depan. Remaja adalah potensi terbesar yang sangat berpengaruh dalam kehidupan nusantara. Masyarakat sangat berharap remaja Indonesia memiliki vitalitas, dan semangat patriotisme yang tinggi. Ini merupakan modal yang kuat dalam memajukan negara Indonesia dimata dunia. Namun, sangat miris bahwa remaja Indonesia saat ini diketahui banyak melakukan kegiatan yang menyimpang dari norma hukum sehingga meresahkan masyarakat sekitar. Tentu hal ini menjadi tantangan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena tindakan tersebut dapat merugikan masa depan mereka sendiri, yang tentunya akan berdampak dengan kondisi Indonesia saat ini dan pada masa mendatang. Data UNICEF tahun 2016 menunjukkan bahwa kenakalan pada usia remaja diperkirakan mencapai sekitar 50%, sementara berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022 ada 226 kasus kekerasan fisik, psikis termasuk perundungan. Berbagai tindakan remaja yang menyimpang ini menggambarkan kegagalan dalam memunculkan kontrol diri mereka, padahal remaja lain seusianya telah memilikinya. Inilah yang menyebabkan individu remaja menjadi kurang peka terhadap norma dan hukum yang berlaku sehingga individu menjadi rentan 503
berperilaku yang melanggar aturan hingga melakukan tindakan kriminal. Masa remaja memang masa yang penuh gejolak, masa mencari jati diri, luapan energi yang besar, dan jika tidak ada wadah untuk mengalirkan energi positif mereka maka hal negatiflah yang akan terjadi. PERMASALAHAN Perkembangan remaja sebagai bagian dari lingkungan masyarakat tentu akan selalu mendapat pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain pengaruh positif, tidak sedikit juga yang terjerumus dalam tindakan pelanggaran. Penyimpangan perilaku remaja yang marak saat ini seperti balapan liar, perkelahian, kriminalitas remaja, tindakan immoral, seks di bawah umur, dan sebagainya, tak jarang mengganggu ketentraman yang ada. Kurangnya pengetahuan akan hukum yang berlaku menyebabkan para remaja ini berperilaku negatif tanpa menyadari akan dampak atas perbuatan yang telah dilakukannya. Beberapa faktor yang menjadi alasan para remaja kurang memahami hukum adalah bermula dari lingkungan keluarga, dimana sejak dini orang tua kurang menerapkan nilai moral dan norma dalam keluarga sehingga anak dapat berlaku sesuka hatinya tanpa diberi ketegasan jika ada hal yang bertentangan dengan norma yang berlaku, dan hal ini dapat menjadi kebiasaan hingga mereka remaja. Faktor yang lain adalah minimnya sosialisasi edukasi hukum dari pihak terkait untuk para remaja. Selanjutnya, adanya norma hukum atau aturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh institusi yang berwenang di negara kita, juga dianggap masih belum memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat. Masyarakat khususnya para remaja ini merasa awam dengan hukum di Indonesia dan menganggap belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. PEMBAHASAN / ANALISIS Demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan membangun kesadaran diri para remaja. diperlukan suatu tindakan nyata dan peranan penting seluruh elemen masyarakat termasuk remaja itu sendiri. Adanya Gerakan Remaja Taat Aturan (GeReTaAn) yang melibatkan para remaja bersinergi dengan pemerintah, menurut saya dapat menjadi salah satu solusi mengatasi permasalahan di atas. Gerakan ini diselenggarakan oleh remaja dan untuk remaja itu sendiri seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Misi GeReTaAn adalah memberikan penyuluhan dan penyebaran informasi hukum, serta mengikutsertakan seluruh remaja dalam membahas peraturan yang akan disetujui demi menciptakan keamanan dan ketentraman bersama. 504
Pembahasan peraturan ini tentunya juga memerlukan kesadaran pribadi masing- masing remaja dan dukungan dari lingkungannya. Berangkat dari lingkungan keluarga, misalnya para anggota keluarga saling mengingatkan makna dari mentaati peraturan yang diberlakukan di rumah, sehingga remaja dapat lebih disiplin dan sadar diri akan pentingnya menaati peraturan yang diterapkan di lingkungan kecil hingga akhirnya ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. Sehubungan dengan implementasi GeReTaAn ini, tentunya diperlukan peranan DPR RI melalui 3 fungsi utamanya : 1. Fungsi Legislasi Pada fungsi ini, DPR RI akan bekerja sama dengan anggota GeReTaAn untuk mendengarkan aspirasi remaja di Indonesia sebelum membentuk suatu undang-undang yang akan berlaku di negara ini. Masyarakat termasuk para remaja dapat memberikan ide dari sudut pandangnya sendiri terhadap tantangan yang terjadi saat ini. 2. Menurut saya, jika undang-undang yang mengatur tentang kenakalan remaja beserta sanksi yang nyata bagi pelaku pelanggaran, masih dianggap belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat atau remaja, maka diperlukan adanya amandemen undang-undang. Fungsi Anggaran DPR RI akan mengalokasikan APBN untuk membangun fasilitas atau wadah yang berkualitas untuk remaja, yang akan melibatkan para professional, untuk mereka dapat didengarkan secara utuh tentang berbagai persoalan dan mencari jalan keluar atas hal yang mereka hadapi. Aksi akan dimulai dengan menyebarkan informasi GeReTaAn pada seluruh sekolah di Indonesia secara merata. Dengan adanya sarana yang memadai, saya percaya dapat menambah kepercayaan diri dan meningkatkan kualitas hidup para remaja, sehingga penyimpangan dapat diminimalisir karena para remaja ini telah disibukkan dengan berbagai kegiatan positif melalui GeReTaAn, yang pada akhirnya kelak akan menciptakan keamanan dalam masyarakat. 3. Fungsi Pengawasan DPR RI akan melakukan pengawasan yang lebih ketat pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia. DPR RI akan menentukan mana peraturan yang masih efektif dan yang perlu untuk ditinjau. Fungsi pengawasan dalam GeReTaAn adalah mengevaluasi dan menindaklanjuti program kerja. Pengawasan yang dilakukan diharapkan dapat membantu para anggota GeReTaAn dalam menyampaikan informasi yang ada agar tidak ada pihak yang memahami secara parsial tentang hal ini. 505
KESIMPULAN / SARAN Sebagai alat tempur dalam menghadapi segala tantangan di masa depan, remaja diharapkan memiliki rasa kesadaran dalam menjaga martabatnya di lingkungan sekitarnya. Sangat disayangkan, tingkat pelanggaran hukum oleh para remaja masih tergolong tinggi di Indonesia. Maka dari itu, kesadaran diri dalam menaati peraturan yang berlaku dan jiwa nasionalisme perlu dimiliki oleh setiap remaja guna mengatasi hal tersebut. Juga diperlukan peran para pihak yang ahli dibidangnya dalam mendukung dan turut serta membimbing para remaja dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya melalui GeReTaAn, sehingga kelak akan berdampak pada lingkungan masyarakat yang aman dan damai. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Arsawati NNJ, Gorda AAANTR. Legal Reform Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Kejahatan. jounal.undiknas.ac.id. 27 September 2020. Diakses pada dari Juli 30 2023, Cegah Kenakalan di Kalangan Pelajar. umm.ac.id. 14 Maret 2023. Diakses pada 30 Juli 2023, dari Kenakalan Remaja. id.wikipedia.org. Diakses pada 28 Juli 2023, dari Menggali Soekarno. retizen.republika.co,id. 7 Juni 2023. Diakses pada 28 Juli 2023, dari Kearifan dan Inspirasi dari Kata-kata Bijak Rendahnya Kesadaran Hukum di Indonesia. Uinsgd.ac.id. 14 Juni 2013. Diakses pada 28 Juli 2023, dari indonesia/ Trend Kriminalitas di Kalangan Remaja dan Solusinya. 2 Juni 2023. Diakses pada 29 Juli 2023 dari kalangan-remaja-dan-solusinya/51324/ 506
"404: Remaja Lawan Kejahatan Siber, Jangan Sampai Eror" MUHAMMAD FERDIANSYAH DWI SAPUTRA Watampone, 28 Mei 2006 DAPIL SULAWESI SELATAN II SMAN 1 BONE LATAR BELAKANG Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun di balik kemajuan tersebut, terlihat jelas di pelupuk mata ancaman nyata yang tidak bisa diabaikan yaitu kejahatan siber. Kejahatan siber dapat mengakibatkan kerugian yang besar, baik secara finansial maupun dalam hal kerahasiaan data pribadi. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk melindungi diri dari ancaman ini dengan melakukan upaya yang efektif. Data yang valid menunjukkan bahwa kejahatan siber di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021, terdapat 20.500 kejahatan siber yang terjadi di Indonesia. Angka ini meningkat sebesar 35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kejahatan siber ini meliputi serangan malware, pencurian identitas, peretasan situs web, penipuan online, dan masih banyak lagi. Fenomena ini telah mencemaskan masyarakat karena dampak negatif yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, perhatian dan langkah konkret untuk mengatasi masalah ini sangat diperlukan. PERMASALAHAN Dunia maya ialah tempat tanpa batas di mana para remaja merangkai kisah kehidupan mereka. Namun, tak semua dari mereka berjalan di jalur cahaya. Di tengah gemerlap dunia digital, muncul kelompok remaja yang dikenal sebagai "404". Mereka adalah para pemberani yang siap berjuang melawan ancaman kejahatan siber yang mengancam kedamaian dunia maya. Mereka dijuluki "The 507
Codebreakers", para pemecah kode yang tak kenal takut menghadapi gelombang kejahatan siber. Kejahatan siber telah berkembang menjadi ancaman serius bagi masyarakat dunia maya. Serangan peretasan, pencurian data, dan penyebaran berita palsu semakin marak, menghancurkan kepercayaan dan ketenangan di dunia digital. "404" menyadari bahwa mereka harus berdiri sebagai pelindung dunia maya dari serba-serbi kejahatan siber. "Cyber Vanguard" mencerminkan semangat mereka untuk menjadi garda terdepan melawan kejahatan siber. Para "Codebreakers" menemukan fakta bahwa kurangnya regulasi yang tepat menjadi celah bagi para pelaku kejahatan siber untuk beroperasi. "RegulaVerse" menandakan perlunya menciptakan regulasi yang inovatif dan unik dalam melawan kejahatan siber. Mereka sadar bahwa inisiatif mereka harus didukung oleh keputusan-keputusan DPR yang kuat dan berani. PEMBAHASAN/ANALISIS Dalam upaya penanggulangan kejahatan siber, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa undang-undang dan peraturan terkait. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan utama dalam mengatur dan menindak kejahatan siber di Indonesia. UU ITE ini memberikan wewenang kepada lembaga penegak hukum untuk menindak pelaku kejahatan siber. Selain UU ITE, Pemerintah juga telah meluncurkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi data pribadi pengguna internet dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau individu. Maka dari itu, peran amunisi parlemen sangatlah penting untuk menghadirkan inovasi baru agar tercipta lingkungan yang aman. Deretan permasalahan dunia maya tersebut dapat dituntaskan dengan 3 fungsi DPR yaitu : 1. Fungsi Legislatif: "The Code of Cyber Heroes" Fungsi legislasi DPR berperan dalam menciptakan "The Code of Cyber Heroes", yaitu serangkaian undang-undang yang mengatur dan melindungi dunia maya dari ancaman kejahatan siber. "Pixelated Protectors" mencerminkan semangat para legislator dalam menciptakan regulasi yang inovatif dan unik. DPR harus menyusun undang-undang yang memperkuat hukuman bagi para pelaku kejahatan siber. "Justice Shields" menekankan perlunya hukuman yang setimpal untuk menghentikan gelombang serangan itu, DPR harus menciptakan undang-undang yang cyberpunk. Selain 508
2. memberikan insentif bagi para "Cyber Vanguard" yang secara sukarela berjuang melawan kejahatan siber. "Heroic Incentives" mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan apresiasi atas jasa-jasa mereka. Fungsi Anggaran: "Cyber Armory" Fungsi anggaran DPR memiliki peran penting dalam membiayai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber. "Cyber Armory" menggambarkan perlunya menyediakan dana yang cukup untuk mempersenjatai para "Codebreakers" dengan teknologi dan infrastruktur terkini. 3. Anggaran harus dialokasikan untuk melatih "Digital Defenders", yaitu tim khusus yang ahli dalam melacak dan melawan kejahatan siber. "Data Guardians" menekankan perlunya melindungi data dari serangan siber dan menyimpannya dengan aman. Selain itu, DPR harus mengalokasikan anggaran untuk kampanye kesadaran publik tentang keamanan siber. "Cyber Vigilantes" mencerminkan peran masyarakat dalam membantu melawan kejahatan siber dengan melaporkan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Fungsi Pengawasan: "Virtual Surveillance" Fungsi pengawasan DPR harus menjalankan peran sebagai "Virtual Surveillance" untuk memantau dan mengawasi aktivitas kelompok "404" dan gerak-gerik para pelaku kejahatan siber lainnya. "Digital Watchmen" menggambarkan tim yang tangguh dan unik dalam menjalankan tugas pengawasan ini. Pengawasan harus dilakukan dengan menggunakan metode kreatif dan Interceptors" menggambarkan kecerdasan dan inovatif. ketangkasan tim dalam mengidentifikasi dan mencegah serangan kejahatan siber. Selain itu, DPR harus melibatkan masyarakat dunia maya untuk berperan sebagai "Cyber Sentinels", yaitu pelapor aktif yang memberikan informasi dan laporan tentang tindakan kejahatan siber. "Digital Informants" menekankan peran masyarakat dalam menjaga keamanan dunia maya dengan menjadi mata dan telinga yang waspada. "Code KESIMPULAN/SARAN Permasalahan "404: Remaja Lawan Kejahatan Siber, Jangan Sampai Eror" menuntut aksi tegas dan kreatif dari DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan sikap kreatif dan inovatif, DPR harus menciptakan "The Code of Cyber Heroes" sebagai dasar untuk melawan kelompok "404" dan menghadapi tantangan kejahatan siber di Dunia Digital. Penggunaan diksi dan simbol yang inovatif dalam undang-undang akan menarik minat generasi muda sehingga meningkatkan kesadaran mereka tentang 509
pentingnya melindungi dunia maya dari kejahatan siber. Dengan "Cyber Armory", para "Codebreakers" akan menjadi pasukan yang kuat dan terlatih untuk melawan ancaman kejahatan siber. Pengawasan "Virtual Surveillance" akan memastikan tindakan "404" dan para pelaku kejahatan siber terdeteksi dan dihadapi dengan metode kreatif dan cerdas. Melibatkan masyarakat dunia maya sebagai "Cyber Sentinels" akan memperkuat pertahanan dunia maya dari ancaman kejahatan siber sehingga terciptanya lingkungan masyarakat yang aman. REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA Tentang- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Data dan Informasi Statistik Diakses 2021. pada 20 Februari 2023, urkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi 510 dari:
FUTURE DPR; Langkah Profesionalitas DPR Sebagai Akselerator Kesadaran Hukum Remaja Yang Berkualitas IKHSAN WAHYUDI Nunukan, 11 September 2005 DAPIL SULAWESI SELATAN II SMAS IT SHOHWATUL IS'AD LATAR BELAKANG Bangsa Indonesia kini berada dalam sebuah paradoks. Paradoks akan hak kebebasan pribadi, namun masih berada dalam batasan-batasan yang perlu ditaati. Menandakan yang mempertimbangkan setiap aspek kehidupan demi menjamin keamanan dan keadilan hidup masyarakat dari segala bentuk tindak pidana. Akan tetapi, realita bertolak belaka. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat, pada tahun 2021 hingga 2022 jumlah tindak pidana di Indonesia sebanyak 276.507 kasus yang menunjukkan adanya peningkatan sebesar 7,3% dari tahun sebelumnya. bahwa Indonesia merupakan Negara Fakta yang mengindikasikan adanya kesadaran masyarakat dan penegakkan hukum di Indonesia yang perlu dievaluasi. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan mengakibatkan pertentangan dalam memaknai hadirnya hukum, bukan sekedar untuk mengatur kehidupan sosial namun juga untuk melahirkan lingkungan yang sejuk akan keadilan. Hal ini juga menggambarkan adanya penyimpangan dari UUD Pasal 1 ayat 3 dan UUD Pasal 28 D ayat 1 yang berisi tentang Indonesia merupakan negara hukum dan setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Serta dapat pula membahayakan UU No. 1 Tahun 2023 yang baru saja dilahirkan oleh DPR-RI. Apalagi dalam pembaharuannya, regulasi hasil pemikiran anak bangsa ini yang tercantum pada Pasal 53 KUHP sangat mengedepankan keadilan. 511
PERMASALAHAN Hukum di Indonesia telah dipertimbangkan melalui debat yang panjang demi menyesuaikan dengan kehidupan bermasyarakat. Kendati demikian, kesadaran masyarakat pun turut luntur bak hancurnya penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum. Kajian dari Indonesia Political (Indopol) Survey pada tahun 2022, menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum sebesar 64,55% dan mengalami penurunan menjadi 57,07%. Hal ini mengakibatkan dampak yang fatal hingga di lingkup eksternal. Memudarnya nilai- nilai dan esensi hukum di masyarakat serta menjadi ancaman dari negara-negara yang lebih kuat. Hasil analisis dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2022, menguatkan penjelasan bahwa adanya dua faktor mendasar atas urgensi law enforcement di Indonesia, yaitu disebabkan oleh kurangnya moralitas dan profesionalitas Lembaga dan Aparat Penegak Hukum serta ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum yang belum menjamin keamanan dan kesejahteraan hidup. Masyarakat merasa adanya hukum namun tidak dengan keadilan, membenarkan bahwa hukum layaknya pisau yang tajam kebawah namun tumpul ke atas. Belum lagi banyaknya berita yang terkuak, seperti kasus yang dialami Jenderal Ferdy Sambo, seorang yang telah diamanahkan untuk mereduksi tindak pidana malah mensubsidi tindak pidana itu sendiri. Hal ini tentunya memperkrisis kepercayaan masyarakat akan hukum dan menjadi bumerang tersendiri bagi pemerintah. Bahkan, remaja juga mendapatkan imbasnya. Belakangan ini, perbincangan di sosial media yang didominasi oleh kaum remaja, menjadi sorotan dunia maya mengenai tagar yang berbunyi #PercumaLaporPolisi, fenomena ini pun menjadi visualisasi tersendiri akan kondisi penegakkan hukum di Indonesia yang masih minim dan tebang pilih. PEMBAHASAN / ANALISIS Berangkat dari ungkapan Thomas Jefferson yang berbunyi, setiap generasi memerlukan revolusi baru. Maka, remaja sebagai harapan generasi saat ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan revolusi atas urgensi yang terjadi. Dalam pengimplementasiannya, remaja pun dituntut memiliki langkah strategis dalam memberikan peran yang signifikan layaknya The Founding Fathers masa kini. Oleh karena itu, jika penulis diamanahkan menjadi anggota legislator, dengan penuh moralitas penulis akan membentuk sebuah program yang mengikutsertakan remaja bernama Fokus, Unggul, Tangguh dan Revolusi Remaja DPR (FUTURE DPR). Program ini adalah program keberlanjutan dari Parlemen Remaja dengan sasaran edukasi demokrasi dan politik terhadap remaja Indonesia dengan upgrade memberikan tiga tugas utama, yaitu (1) Fokus dalam 512
memasyarakatkan luas, (2) Unggul di masyarakat sebagai aspirator hukum dan konselor sebaya serta (3) Tangguh melaporkan tindak pidana yang terjadi di masyarakat. informasi mengenai hukum secara FUTURE DPR akan merangkul anggota Parlemen Remaja tahun 2023 dan Alumni Parlemen Remaja yang masih berada dibangku SMA/Sederajat, dengan berkolaborasi bersama Polri sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing. Peserta FUTURE DPR nantinya akan diseleksi kembali menjadi Agent of Change DPR dan Polri dengan tujuan menegakkan hukum yang berkeadilan dan dapat pula mengenalkan KUHP selama masa transisinya. Program ini juga diperkuat dengan survei yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI, bahwa dalam meningkatkan ketaatan hukum setidaknya ada tiga upaya yang perlu dilibatkan, yakni Represif, Preventif dan Persuasif. Serta dalam melaksanakan tugas utamanya, peserta FUTURE DPR juga akan ditargetkan untuk menuntaskan misi-misi dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas yang dicapai, maka peserta FUTURE DPR akan mendapatkan hadiah berupa Beasiswa Pendidikan S1 di beberapa Universitas ternama di Indonesia. Sehingga, dalam mensukseskan program ini juga diperlukan adanya koalisi dengan beberapa universitas serta yang tak kalah pentingnya memerlukan adanya peran DPR-RI sejalan dengan tugas dan wewenangnya dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Maka, penulis sebagai legislator akan menjalankan peran melalui ketiga fungsi DPR-RI sebagai berikut: Pada fungsi legislasi, DPR sebagai suatu badan konstitusi mampu dalam mengendalikan termasuk dalam mengakselerasi pemahaman hukum melalui pemberian wewenang kepada FUTURE DPR dalam mengemban tugas dengan melibatkan Polri serta Kemenkumham. DPR pun dapat menambahkan di dalam prolegnas mengenai profesionalisme Lembaga dan Aparat Penegak Hukum terkait penegakkan hukum yang berkeadilan serta memberikan kebijakan baru dalam setiap sanksi tindak pidana dengan menambahkan edukasi hukum dan sosialisasi UU KUHP agar terciptanya rehabilitasi yang lebih komprehensif. jalannya suatu regulasi Melalui fungsi anggaran, otoritas DPR mampu menambahkan serta mengalokasikan dana APBN dalam hal pembiayaan program dan beasiswa FUTURE DPR dengan berkolaborasi bersama Kemendikbud dan LPDP. DPR dapat pula menganggarkan sebagian dana dalam kegiatan pengembangan remaja seperti kompetisi, sosialisasi ataupun advokasi dan memfasilitasi inovasi karya anak bangsa yang mampu meningkatkan ketaatan hukum dan keamanan masyarakat di Indonesia. 513
Dan pada fungsi pengawasan, DPR akan memantau dan mengevaluasi progres FUTURE DPR dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum yang menggandeng Kemendikbud dan Kominfo. DPR juga akan memperkuat penegakkan hukum dan sosialisasi UU KUHP bersama dengan praktisi hukum serta memperhatikan alur pengadaan dana agar tepat pada sasaran yang telah direncanakan demi menguatkan dedikasi dan esensi hukum di seluruh komposisi masyarakat. KESIMPULAN / SARAN Kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia merupakan suatu hal yang fundamental. Implikasi nyata dari keadaan hukum saat ini layaknya kehilangan rohnya, yakni keadilan akibat dari kecelakaan yang disebabkan oleh itu, segenap elemen Indonesia sendiri. Oleh karena kualitas masyarakat masyarakat terutama Aparat Penegak Hukum perlu sadar akan urgenitas yang terjadi. Serta diharapkan pula, melalui program FUTURE DPR, remaja sebagai tombak kemajuan bangsa dapat mengenali dan memaknai lebih tajam terkait hukum saat ini, sehingga mampu menciptakan ketaatan hukum dan tatanan masyarakat yang aman dari segala bentuk tindak ketidakadilan. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Sadya, Sarnita. 2023. "Polri: Kejahatan di Indonesia Naik Jadi 276.507 Kasus pada 2022" naik-jadi-276507-kasus-pada-2022. Diakses pada 19/07/2023) Tim Redaksi. 2022. "Hasil Survei Indopol: Kepuasan Masyarakat Terhadap penegakan Hukum Turun" lt62dfe07c8d9db/. Diakses pada 20/07/2023) Dewi, Ratna Sari. 2019. "Tingkat Kepatuhan Hukum dan Potensi Maladministrasi Penegakan Hukum" Diakses pada 22/07/2023) Putri, Diva Lufiana. 2022 "Mengapa Terjadi Pelanggaran Hukum?" Diakses pada 24/07/2023) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 514
Kriminalitas Remaja: Manifestasi Dari Tidak Adanya Pendidikan Hukum Yang Layak Dan Kegagalan Intstrumen Pendidikan Indonesia NAJWA HAERUNNIZA Kota Palopo, 2 Maret 2006 DAPIL SULAWESI SELATAN III SMAN 2 PALOPO LATAR BELAKANG Generasi muda atau yang akrab kita sapa dengan sebutan remaja adalah salah satu instrument terpenting di Negara ini. Generasi muda diharapkan mampu menjadi penerus tongkat estafet pemerintahan dan mampu menjadi pelopor perubahan menuju Indonesia lebih baik di masa mendatang. Cepat nya arus globalisasi dan semakin canggih nya dunia menjadi tantangan tersendiri untuk para generasi muda. Generasi muda memegang tanggung jawab yang sangat besar dalam mewujudkan indnoneisa emas 2045. Seperti yang dikutip dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (MENKO PMK) menyebut bahwa terwujudnya Indonesia emas 2045 bergantung pada peningkatan sumber daya manusia dan kualitas generasi muda yang ada. Indonesia 2045 adalah milik generasi muda, setiap tanggung jawab dan rancangan dimasa depan akan di realisasikan oleh generasi muda. Untuk itu perlu di pastikan bahwa generasi muda kita tidak mengalami ketertinggalan di sektor apapun termasuk pendidikan hukum dan bela negara agar ungkapan generasi muda adalah agent of change tidak hanya sekedar kata kiasan semata. Namun menurut fakta yang ada, generasi muda yang diharapkan mampu menjadi generasi emas untuk masa depan Indonesia justru menjadi salah satu penyumbang kasus kriminalitas terbesar di Indonesia. Seperti yang dikutip dari UNICEF tahun 2016 menunjukkan kasus kekerasan pada sesama remaja di Indonesia mencapai 50%. Marak nya kasus kekerasan dan kriminalitas di kalangan remaja dan sebagian besar terjadi dilingkungan sekolah tentu menjadi pr kita bersama 515
PERMASALAHAN Marak nya kasus kriminalitas yang dilakukan oleh para remaja ini tak terlepas dari bebepa faktor pendukung seperti contohnya tidak adanya pendidikan hukum yang cukup di bangku sekolah dan lemah nya hukum yang mengikat. Seperti yang dikutip dari UU NO. 11 tahun 2012 Pasal 32 dan pasal 4 ayat 1 yang mengatur tentang lama nya hukuman penjara bagi anak, dan juga UU NO 11 tahun 2012 pasal 5 yang membahas mengenai masa pidana pada remaja yang hanya mencapai pidana dibawah 7 tahun. Tinggi nya kasus kekerasan yang dilakukan remaja ini tidak hanya terjadi diluar sekolah namun kebanyakan terjadi di dalam lingkup sekolah. Seperti yang dikutip dari baru saja terjadi sebuah kasus penganiayaan seorang siswa SMK di cianjur yang dilakukan oleh senior nya atas dalih hukuman akibat keterlambatan mengikuti kegiatan disekolah. Dan miris nya lagi kejadian ini disaksikan pula oleh seorang guru yang ikut melihat aksi kekerasan tersebut. Dari kasus tersebut dapat di simpulkan bahwasanya intrumen pendidikan pun belum cukup baik dalam mendidik para remaja untuk hidup ber-sosial dengan baik dan aman. Selain dikarenakan lemah nya hukum yang mengikat dan singkat nya masa tahanan. Marak nya kasus kriminalitas yang dilakukan para remaja juga secara tidak langsung di akibatkan tidak adanya pendidikan hukum yang cukup di bangku sekolah sehingga para remaja tidak memiliki pertimbangan sebelum bertindak. Dari permasalahan ini dibutuhkan tindak cepat dari pemerintah untuk menekan angka terjadi nya kasus yang sama. PEMBAHASAN / ANALISIS Berdasarkan dari permasalahan yang telah dirumuskan, dan dengan mempertimbangkan beberapa hal penulis akan mengusulkan pembentukan suatu komite yang nantinya akan bergerak beriringan dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang diharapkan dapat berperan sebagai garda terdepan dalam penanggulangan dan rehabilisasi kasus kekerasan di ruang lingkup sekolah dengan tetap memperhatikan UU NO 11 tahun 2012 tentang sitem peradilan pada anak dan UU No 3 tahun 1997. Adapun komite ini akan di naungi oleh komisi X DPR RI selaku komisi yang membidangi urusan pendidikan, olahraga, dan sejarah. Dan tentu saja tetap melibatkan orang stakeholder sekolah dalam pengaplikasian-nya. Komite yang di maksud oleh penulis adalah Komite Anti Kekerasan Sekolah (KA2S). KA2S sendiri diharapakn tidak hanya akan bergerak untuk membentengi para siswa dari aksi kekerasan baik tawuran, perundungan, perpeloncohan, dan kekerasan seksual namun dapat menjadi media untuk sosialisasi dan memperkenalkan pendidikan 516
hukum yang lebih layak dan efisien untuk para siswa guna menumbuhkan kader paham hukum anti kriminalitas. Untuk menjalankan program tersebut, penulis tentu akan memaksimalkan ke-tiga fungsi DPR RI yaitu : 1. FUNGSI LEGISLASI Melalui fungsi ini, penulis akan merumuskan hal-hal yaitu: a. Memaksimalkan implementasi Undang-Undang penanganan dan pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah dan PP No. 78 Tahun 2021 yang telah ada serta diharapkan mampu menjadi payung hukum yang optimal dalam perealisasian program KA2S. b. Mengajukan pengevaluasian kembali RUU sisdiknas dengan menambahkan poin poin mengenai penerapan pendidikan dasar hukum ke dalam kurikulum pendidikan nasional dan diharapakn mampu diterapkan sebagai suatu materi wajib dengan menyesuaikan tingkatan pendidikan yang ada dan bersinergi bersama komisi X untuk segera mengesahkan RUU sisdiknas tersebut menjadi undang-undang. 2. FUNGSI PENGAWASAN 3. ini, penulis akan merumuskan dua hal yakni: Memaksimalkan pengawasan terhadap jalan nya program KA2S (komite anti kekerasan sekolah) dan UU SISDIKNAS yang telah di sahkan sebelumnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ke-tidaksesuaian akan di adakan rapat evaluasi dan peninjauan kembali. FUNGSI ANGGARAN Melalui fungsi Melalui fungsi ini, penulis akan mengalokasikan dana APBN se- maksimal mungkin untuk mendukung program KA2S yang nantinya akan di salurkan ke seluruh stakeholder komite secara efisien dengan memerhatikan urgensi yang ada. KESIMPULAN / SARAN Kasus kekerasan di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh sesama siswa tentu masih menjadi pekerjaan rumah penting pemerintah, bak virus jika tidak ditangani dengan cepat, hal hal ini dapat berkembang menjadi lebih besar dan dapat mengancam individu atau kelompok. Pemberian akases pengetahuan hukum tentu hal yang harus di pertimbangkan oleh DPR RI bersama dengan Kemendikbud selaku pemegang peran penting di dunia pendidikan dan KPAI. Dengan pemberian pengetahuan mengenai hukum melalui kurikulum dan pembentukan komite anti kekerasan sekolah diharapkan mampu menjadi solusi yang efisien untuk dilakukan. 517
Dengan demikian, pemerintah, DPR RI, Kemendikbud, KPAI dan seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pengetahuan hukum yang layak agar mampu menjadi bekal para remaja dalam berkehidupan sosial yang lebih aman REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA menengah (di akses 28 Juli 2023) generasi-muda (di akses 29 Juli 2023) akses 28 juli 2023) (di akses 30 juli 2023) (di akses 30 juli 2023) (di akses 30 juli 2023) (Peraturan Presiden No 78 tahun 2021) (di akses 30 juli 2023) 518 (di
Kenali Hukum, Tegakkan Keadilan, Wujudkan Perdamaian NADYA AMALIAH MARWAH Makassar, 8 Agustus 2005 DAPIL SULAWESI SELATAN III SMAN 3 PALOPO LATAR BELAKANG "Nikmati masa remajamu sebab hidup hanya sekali" begitulah pemikiran yang masih dipegang erat oleh para remaja. Namun banyak remaja yang salah mengartikan kutipan tersebut. Mereka beranggapan bahwa masa remaja dihabiskan untuk berfoya-foya dan membuat kenakalan dengan alasan agar mempunyai kenangan yang dapat diceritakan di masa depan. Padahal itu salah, harusnya mereka menghabiskan masa remaja yang tidak bisa diulang dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat agar tidak menyesal dan mempunyai bekal untuk masa depan. Masa remaja ialah tingkatan yang sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan manusia di mana mereka inilah yang akan menjadi penerus bangsa. Menurut WHO remaja merupakan transformasi dari anak-anak menuju dewasa dalam rentan usia 10-19 tahun. Dapat disimpulkan sebagian besar remaja terdiri dari seorang pelajar. Di masa ini remaja sibuk mencari potensi diri dan validasi agar diakui oleh masyarakat. Rasa ingin tahu yang tinggi serta arus pergaulan yang terus menghantui, menyebabkan mereka tak kenal batasan untuk mencoba hal-hal positif hingga berbau negatif. Seperti yang tertera dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" artinya segala aspek kehidupan di negeri ini didasarkan pada hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting bagi remaja untuk mempelajari dan menaati hukum yang berlaku guna bersinergi tujuan keenam belas pembangunan dengan pemerintah mewujudkan berkelanjutan (SDGs) "Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh". SDGs merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals. SDGs adalah komitmen pembangunan berkelanjutan yang merupakan agenda 2030 yang telah 519
ditentukan PBB dan disepakati oleh berbagai Negara di dunia termasuk Indonesia berlandaskan hak asasi manusia dan kesetaraan (Bappenas, 2019). PERMASALAHAN Di Indonesia baru saja disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP baru pada tanggal 2 Januari 2023 dan akan diimplementasikan pada tahun 2026. Oleh karena itu, sampai saat ini Indonesia masih menggunakan KUHP lama. UU 1/2023 ini menggantikan KUHP lama warisan Belanda sebab penyesuaian terhadap perkembangan zaman, beradaptasi terhadap hukum pidana modern, dan mengayomi kualitas hukum (Eddy, 2022). Belakangan ini tidak sedikit aksi kenakalan remaja yang terjadi sehingga membuat masyarakat merasa tidak aman untuk keluar rumah. Salah satunya ialah perkelahian yang dilakukan secara adalah aksi tawuran. Tawuran berkelompok yang dipicu oleh faktor lingkungan, kesalahpahaman antar pihak, serta pembelaan terhadap harga diri. Kenakalan remaja yang satu ini tidak bisa diremerehkan sebab dapat mengakibatkan kerusakan fasilitas jalanan, melukai diri sendiri bahkan orang lain, hingga tak sedikit pelaku tawuran yang meninggal. Meskipun di Indonesia terdapat UU yang mengatur kehidupan masyarakat, faktanya banyak remaja yang menyepelekan hal tersebut. Mereka beranggapan bahwa hanya akan mendapatkan teguran bukan hukuman dengan dalih masih di bawah umur. Jika remaja terus saja melanggar aturan yang berlaku di Indonesia lantas bagaimana nasib negeri ini di mata dunia? Apa upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan salah satu SDGs "Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh"? PEMBAHASAN / ANALISIS Dilansir dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) "Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh" merupakan tujuan keenam belas SDGs agar dapat memastikan masyarakat komprehensif dan damai, tersedianya akses hukum yang berkeadilan untuk semua sebagaimana Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kapasitas hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", serta mewujudkan kelembagaan yang tangguh tanpa pandang bulu. Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 menyatakan bahwa angka remaja di Indonesia menempati 24% atau setara dengan 68,82 juta jiwa. Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan ini dapat terwujud apabila remaja ikut bersinergi dalam menaati hukum demi terciptanya negara yang damai dan tentram. 520
Tawuran diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP yang menegaskan "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". Dengan adanya pidana ini tetap saja pelaku tawuran bersikap tidak peduli dan menggap remeh hukum tersebut. Minimnya kesadaran remaja terhadap hukum menyebabkan aksi kenakalan remaja terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah melalui DPR-RI dapat menjalankan ketiga fungsinya untuk menegakkan hukum yang berkeadilan agar lebih mengoptimalkan hukum yang berlaku. 1. Mengingat seiring perkembangan zaman perilaku remaja atau anak di bawah umur banyak yang menyerupai orang dewasa. Sebagai fungsi legislagi, DPR diharapkan mempertimbangkan kembali dan merevisi pasal 69 ayat 2 UU SPPA dengan salah satu agenda melaksanakan rapat dengar pendapat. Sehingga pasal yang diajukan untuk direvisi sesuai dengan kebutuhan hukum yang adil bagi masyarakat. DPR juga akan mengoptimalkan regulasi KUHP yang baru saja disahkan dengan harapan di tahun 2026 hukum yang berlaku dapat mengikat remaja taat hukum. 2. Melalui fungsi anggaran, DPR akan membentuk suatu program untuk meningkatkan kesadaran hukum remaja. RAMAH (Remaja Bersama Hukum) merupakan program yang akan bekerja sama dengan POLRI berupa seminar edukasi dan juga tempat menampung aspirasi remaja mengenai hukum yang berkeadilan menurut mereka. Adapun tujuan dibentuknya program ini antara lain; (1) Remaja sadar pentingnya menaati hukum sejak dini untuk Indonesia maju. (2) DPR dapat mendengarkan aspirasi remaja secara langsung agar terciptanya keadilan untuk semua. (3) Nama bangsa Indonesia tetap terjaga di mata dunia. (4) Remaja dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. (5) Masyarakat dapat hidup damai dan tentram. Berdasarkan hal ini, DPR akan mengalokasikan dana APBN kepada POLRI untuk mengoptimalkan terlaksananya program RAMAH. Edukasi yang nantinya akan diberikan membutuhkan biaya yang cukup. Dengan fungsi pengawasan, DPR akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dimana secara tegas menindaklanjuti pelaku agar tidak terjadi kesepelean terhadap hukum, pengawasan pemberian vonis juga harus dilaksanakan secara adil sesuai dengan hukum pidana pelaku. Selanjutnya, pengawasan terhadap pengalokasian dana APBN, serta pengawasan program RAMAH. DPR juga kembali bekerja sama dengan POLRI terkait pengawasan sikap remaja terhadap hukum berupa melakukan patroli. 3. 521
KESIMPULAN / SARAN Di masa sekarang sangat dibutuhkan peran masyarakat terutama para remaja untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan SDGs 2030 "Kedamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh" sebab hal ini akan tercapai jika remaja sadar akan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan sadarnya remaja terhadap hukum akan menciptakan kedamaian. Seluruh warga negara mendapatkan hak- hak dan jaminan hidup jika mendapatkan hukum yang berkeadilan. Sebagai perwakilan rakyat, DPR tentunya juga mempunyai tugas agar dapat memenuhi hukum yang berkeadilan untuk semua dengan menguatkan kelembagaan. Dengan adanya program RAMAH, memberikan harapan besar bagi Indonesia agar remaja dapat mengenal dan menaati hukum. "REMAJA TAAT, INDONESIA HEBAT" . REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 Pasal 170 ayat 1 KUHP UU Nomor 11 Tahun 2012 pembaharuan-kuhp barat-aksi-tawuran-biar-viral 522
Peran Pendidikan Keluarga dalam Pembentukan Karakter Remaja yang Kenal Hukum JESICA PRECILIA KRISTINA MUNAYANG Tolitoli, 18 Desember 2006 DAPIL SULAWESI TENGAH SMA NEGERI 1 BIAU LATAR BELAKANG Pendidikan keluarga merupakan proses anak akan belajar dari pengalaman- pengalaman yang dapat mereka alami dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membentuk karakter, kepribadian, kreativitas, keterampilan dalam upaya pendewasan. Ayah merupakan seorang pemimpin di dalam suatu keluarga yang dapat membuat suatu aturan dan batasan yang tidak dapat dilanggar oleh seorang ibu maupun anggota keluarga tersebut. Adanya aturan dan batasan bagi anggota keluarga tesebut anak dapat menjadi lebih mengerti tentang batasan-batasan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Pada saat ini Indonesia berada diurutan ketiga di dunia pada kasus fatherless atau salah satu negara tanpa ayah. Menurut Wardah Roudhotina S.Psi., M.Psi., psikolog Bara Duta Karangasem, mengatakan fatherless juga dikenal dengan istilah father hunger. Artinya, peran figur seorang ayah dalam proses pengasuhan yang minim atau bahkan tidak ada, baik secara fisik maupun psikologis. Beberapa keluarga yang terkadang masih saja kekurangan figur seorang ayah karena beberapa penyebab yakni perceraian orangtua, pengasuhan PATRILINEAL dan juga sosok ayah terlalu sibuk karena terlibat dalam suatu kegiatan maupun pekerjaan, sehingga tidak dapat memberikan waktu untuk anak tersebut. Pentingnya peran seorang ayah bagi sebuah keluarga terutama dalam tumbuh kembang anak sebagai pendamping, pengajar, dan teladan yang akan menanamkan nilai-nilai dan norma kehidupan agar berkembang menjadi budi pekerti yang baik dalam diri anak. Kurangnya keterlibatan ayah dalam pendidikan seorang anak berdampak pada pola perilaku anak yang menyimpang seperti perbuatan kriminal dan tindakan-tindakan tidak baik lainnya. 523
Fenomena kejadian kriminalitas yang disebabkan oleh kurangnya Pendidikan keluarga, khususnya peran ayah hampir terjadi di semua daerah Indonesia termasuk Kabupaten Buol. Dengan melihat kondisi yang sangat miris dimana kasus kriminal dengan pelaku anak di Kabupaten Buol menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang penulis dapat dari POLRES BUOL pada tahun 2019 sampai tahun 2023 terdapat 63 pelaku kriminal yang dilakukan oleh anak berumur 18 tahun ke bawah, data tersebut menjadi bukti kongkrit untuk masyarakat Kabupaten Buol bahwa anak umur 18 tahun kebawah memiliki tingkat kesadaran hukum yang begitu rendah. Sehingga tidak mengherankan dalam kurun waktu 5 tahun Kabupaten Buol memiliki pelaku kriminal anak umur 18 tahun ke bawah dengan angka yang cukup tinggi. Berdasarkan uraian di atas kita dapat melihat pentingnya peran keluarga dalam memberikan edukasi terhadap anak sehingga dalam karya esai ini penulis mengangkat judul "Peran Pendidikan Keluarga dalam Pembentukan Karakter Remaja yang Kenal Hukum" dengan tujuan membangun kesadaran orang tua agar mampu menciptakan lingkungan keluarga yang baik. Dalam proses mewujudkan Remaja Kenal Hukum Taat Aturan, Masyarakat Aman. PERMASALAHAN Dari penjelasan pada latar belakang penulis dapat mengambil permasalahan dengan rumusan sebagai berikut : Apakah keluarga khususnya ayah memiliki peran yang penting bagi seorang remaja?. Bagaimana akibat dari kurangnya figur seorang ayah dalam pembentukan karakter remaja? Bagaimana solusi bagi keluarga, sekolah dan DPR RI dalam mengatasi kasus fatherless yang sedang meningkat di Indonesia? PEMBAHASAN / ANALISIS Pentingnya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Kabupaten Buol tentang pendidikan keluarga bagi seorang anak. Aktor pertama didalam pertumbuhan keluarga adalah seorang ayah untuk memberikan pemahaman yang baik tentang perilaku dan kesadaran terhadap nila-nilai kebaikan. Dengan kurangnya figur seorang ayah dapat menghambat pertumbuhan karakter anak untuk mengenali norma-norma kehidupan. Ketika seorang anak kehilangan figur seorang ayah, hal tersebut menjadi cikal bakal mereka terjerumus ke dalam perbuatan kriminal. Permasalahan tersebut seharusnya menjadi perhatian dari berbagai kalangan khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agar kiranya dapat memberikan penyadaran seluas-luasnya tentang pentingnya pendidikan keluarga melalui program atau Undang-Undang yang mendukung penguatan 524
peran keluarga dalam tumbuh kembang anak yang akan menjadi salah satu jalan alternatif untuk mewujudkan Remaja Kenal Hukum Taat Aturan, Masyarakat Aman. Pada proses pembentukan kesadaran terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya salah satu pihak, tetapi tanggung jawab bersama termasuk Dewan Perwakilan Rakyat ditingkat Nasional sampai pada tingkat Kabupaten/Kota. Dewan Perwakilan Rakyat harus mampu menciptakan inovasi dalam penguatan peran keluarga dalam pembentukan karakter anak. Dalam hal ini DPR menggunakan instrumen negara dalam merancang Undang-Undang yang terkait dengan hal tersebut. Upaya ini merupakan gerakan maju dalam mewujudkan Remaja Kenal Hukum Taat Aturan, Masyarakat Aman. Sebagaimana kita ketahui bersama remaja merupakan generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet untuk membangun Indonesia sampai pada puncak kualitas suatu negara. Untuk mewujudkannya perlunya tindakan ekstra oleh DPR dan segala sektor masyarakat. Jika penulis akan menjadi bagian dari DPR RI, penulis akan mengajukan beberapa hal yang dapat mengatasi permasalahan yang terjadi sesuai dengan hak dan wewenang DPR RI menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 20A yaitu : 1. Fungsi Legislasif legislatif yang memiliki wewenang dalam membuat rancangan Undang-Undang. Melalui rancangan Undang-Undang Penguatan Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak yang memberikan hak juga kepada para ayah untuk terlibat dalam proses pendidikan anak mulai dari lahir dengan pemberian cuti, kewajiban pendampingan ayah dalam tahapan tumbuh kembang anak, dan pemberian sanksi/hukuman bagi orang tua dari pelaku kriminal anak. Fungsi Anggaran Fungsi Legislasif merupakan pelaksana 2. 3. Fungsi Anggaran bertujuan untuk mempercepat proses pembentukan dan pengesahan RUU yang diusulkan untuk selanjutnya diimplementasikan oleh lembaga terkait agar Undang-Undang yang dijalankan sesuai antara perencanaan dan penerapannya di lapangan. Fungsi Pengawasan Fungsi Pengawasan merupakan peran penting Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjaga atau mengontrol implementasi Undang-Undang Penguatan Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak agar Indonesia tidak lagi menjadi negara dengan tingkat fatherless yang tinggi di dunia. Pengawasan terkait penganggaran dan penerapannya di lapangan. 525
Berdasarkan fungsi tersebut menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat punya kekuatan untuk membangun kesadaran hukum kepada seluruh rakyat Indonesia. Melalui rancangan Undang-Undang Penguatan Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak, sehingga anak-anak di Indonesia merasakan pola asuh yang seimbang dari keluarga dan terbentuk karakter baik yang akan menjadi budi pekerti luhur dalam mewujudkan Remaja Kenal Hukum Taat Aturan, Masyarakat Aman. KESIMPULAN / SARAN Berdasarkan uraian pada pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada masa ini peran keluarga bagi pendidikan anak masih sangat kurang, maka dengan adanya DPR RI diharapkan dapat mengedukasi terhadap semua keluarga untuk dapat memberikan pemahaman betapa pentingnya pendidikan keluarga bagi seorang anak melalui kewenangan yang dimiliki. Adapun saran dari penulis diharapkan bagi generasi muda agar dapat memiliki pemahaman tentang pendidikan keluarga, sehingga dapat mengurangi kasus fatherless di masa yang akan datang. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen ke empat Wardah Roudhotina, 26 Juni 2023, "Menilik Fenomena Fatherless, Ketiadaan Figur Ayah" [Diakses Pada 23 Juli 2023] 526
Strategi Mengurai Benang Kusut Seksualitas Remaja: Edukasi Tersalurkan, Generasi Paham Hukum dan Beradab KEZIA EVELYN LIDIA L Palu, 14 Maret 2008 DAPIL SULAWESI TENGAH SMA NEGERI 2 PALU LATAR BELAKANG Remaja adalah masa siklus perkembangan antara masa anak-anak dan dewasa. Secara psikologis, remaja mengalami perubahan dan pertumbuhan yang kompleks dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa karakteristik psikologis remaja yang mencolok adalah labilitas emosi, mudah terpengaruh, dan cenderung suka berkelompok. Remaja paling rentan terhadap pengaruh negativeyang menyebabkan terjadinya degradasi moral pada remaja[1]. Saat ini banyak remaja yang urbanisasi demi menempu pendidikan di kota, banyak yang harus tinggal sendiri dan jauh dari orang tua. Tidak bisa dipungkiri ketidaksiapan para remaja yang jauh dari pengawasan orang tua bak membuat mereka bebas mau melakukan apa saja termasuk dalam hal tidak adanya filterdalam pergaulan yang menjadi salah satu penyebab besar terjadinya degradasi moral. Degradisi moral pada remaja menjadi penyebab kemerosotan kualitas kehidupan remaja yang akan berpengaruh besar terkhususnya generasi muda yang menjadi pilar penentu kemajuan bangsa dalam mencapai cita-cita Indonesia yaitu menjadi 'Indonesia Emas 2045' dimana para pemimpin-pemimpin dibangsa ini adalah anak-anak muda yang dihasilkan dari bonus demografi[2]. Fakta menunjukkan bahwa banyak remaja di dunia telah terlibat dalam aktifitas seksual tanpa pertimbangan yang matang terkhususnya seks bebas. Kurangnya pemahaman, pengaruh lingkungan sosial, rasa penasaran dan dorongan untuk mencoba hal baru menjadi salah satu faktor utama yang memainkan peran dalam mengambil keputusan terkait seksualitas, begitupula terjadi pada remaja Indonesia. Hal ini menjadi masalah serius di kalangan remaja. 527
PERMASALAHAN Kebebasan mengakses apa saja dikemajuan teknologi bisa berdampak fatal, salah satunya mengakses konten pornografi dengan berawal dari penasaran akan situs terlarang yang mengakibatkan ketagihan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan 65,34 % anak usia 9-19 tahun mengakses porno via gadget. Kecanduan mengakibatkan perubahan kepribadian dan menimbulkan sikap agresif yang memicu remaja melakukan hal-hal terlarang dan banyak terjadi penyimpangan seks dikalangan remaja dikarenakan kurangnya edukasi, sebab seks edukasi masih dianggap sebagai hal yang tabu baik dilingkungan masyarakat ataupun sekolah. Berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak & Remaja 34,5% anak laki-laki dan 25% anak perempuan pernah terlibat mempraktekkan langsung pornografi dan ponoaksi baik yang dilakukan dengan pacar ataupun orang sewaan pemuas napsu. Dari data World Hatt Organization (WHO) 33% remaja di Indonesia melakukan hubungan seks, 58% melakukan penetrasi. Menurut data Kementerian Kesehatan RI ada 58% remaja putri yang hamil diluar nikah dan berniat melakukan aborsi. Ada 2,3 Juta kasus aborsi yang terjadi dalam setiap tahun-nya yang dimana 30% dari angka tersebut dilakukan oleh remaja, dan ada 700.000 kasus yang terjadi karena kehamilan tidak diinginkan. Ini adalah dampak buruk dari pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman remaja akan seks edukasi, pengendalian diri dan pengenalan akan hukum. PEMBAHASAN Kasus-kasus tersebut sangat memprihatinkan tetapi masih banyak pihak yang acuh tak acuh akan masalah yang beredar. [3]Secara yuridis didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perilaku seks bebas yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan tidak di atur. Ini menjadi faktor banyaknya kasus seks bebas remaja, sebab belum ada hukum yang jelas mendasari tindak pidana seks bebas, dimana mereka melakukan hal tersebut atas dasar kemauan bersama. Dari tindak seks bebas dikalangan remaja mengakibatkan kehamilan yang tidak diharapkan, itu menjadi alasan besar remaja melakukan aborsi. Tindakan aborsi memang sudah dilandasi hukum pada Pasal 463 Ayat (1) KUHP Pasal 463 KUHP, berbunyi: 1. 2. Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kekerasan seksual 528
kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis. Namun nyatanya banyak remaja yang bukan korban pemerkosaan ataupun kekerasan seksual memilih untuk melakukan aborsi sebab tidak siap akan pernikahan dini dan tidak mempunyai solusi lain. Disinilah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus lebih bersinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memberantas kasus-kasus yang sudah terjadi dan untuk memitigasi kasus terbaru. Sesuai dengan fungsi DPR yaitu legislasi, anggaran, pengawasan. 1. Dalam Fungsi Legislasi, terkhusus dengan Kemendikbudristek untuk merancang Pendidikan seksual yang komperhensif dan merumuskan penambahan mata pelajaran wajib mengenai Sex Educationkedalam kurikulum serta melalui media-media pembelajaran secara digital. Kemudian bekerjasama dengan Kemenkes agar para remaja tahu seberapa buruknya dampak kehamilan yang belum waktunya serta dampak aborsi bagi kesehatan reproduksi, jasmani, serta psikis. Dengan Pendidikan seksual yang akurat akan membekali remaja akan pemahaman yang lebih baik dalam membuat keputusan dan menghindari perilaku seks bebas. Dalam Fungsi anggaran, DPR Komisi X dapat bekerja sama 2. DPR memiliki peran penting dalam memastikan tersedianya dana untuk program-program yang mendukung mitigasi perilaku seks bebas di kalangan remaja. DPR dapat menyetujui pengalokasikan dana APBN untuk kelangsungan Kemendikbudristek dalam mewujudkan mendukung penambahan mata pelajaran wajib mengenai Sex Education kedalam kurikulum. Dana yang cukup dan teralokasi dengan baik akan mempermudah mewujudkan program tersebut. Dalam Fungsi pengawasan, 3. DPR dapat memperkuat fungsi Keminfo untuk memperketat pelacakan para Cyber Pornograhpydan bekerja sama dengan aparat keamanan. Fungsi pengawasan DPR memiliki peran krusial dalam memastikan implementasi dan efektivitas program yang telah dirancang, DPR dapat memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara tepat sasaran dan efisien, serta program Sex Educationdapat berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan juga mencakup memantau dilapangan 529
dan mengevaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan agar DPR dapat mengetahui sejauh mana program-program tersebut berhasil dalam memberikan pemahaman yang benar kepada para remaja tentang bahaya tindak seks bebas KESIMPULAN Kurangnya edukasi seksual dan pemahaman tentang konsekuensi seks bebas menjadi penyebab utama permasalahan seks bebas dan degradasi moral pada remaja, terlihat dari tingginya angka kasus aborsi. DPR perlu berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mengatasi masalah ini melalui tindakan legislatif. Fungsi anggaran DPR dan Pengawasan DPR diperlukan untuk memastikan efektivitas program. Kiranya program yang diharapkan secepatnya direalisasikan agar terlihat dampak nyatanya remaja mengenal hukum, taat aturan, dan akhirnya membawa pada masyarakat yang aman dan beradab serta siap menghadapi masa depan menuju Indonesia Emas 2045. DAFTAR PUSTAKA Destriadi Yunas (2019) "Miris, KPAI Ungkap 65,34 Persen Anak Usia 9-19 Via tahun Akses Gadget." pornografi-via-gadget{Di akses 21/7/23} Pornografi Dhafintya Noorca (2021). "Lebih dari 60 Persen Anak Mengakses Konten Pornografi Media Melalui Online" akses 24/7/23} Lubis, Bertha, and Sunasih Mulianingsih. (2019) "Keterkaitan Bonus Demografi 1. akses Dengan 17/7/23} Mashlihuddin, Generasi" Teori {Di Yoni. Muhammadiyah indonesia.html {Di akses 19/7/23} "Degradasi Moral Remaja Indonesia." Universitas Malang. Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Kesehatan Reproduksi". 530
Masyarakat (JPPM), 2 (1), 37. {Di akses 20/7/23} Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah" {Di akses 18/7/23} Sigit Kurniawan. (2023). "KTD dan aborsi tinggi, CMISA tingkatkan literasi seksual generasi akses 18/7/23} {Di [1]Yoni Mashlihuddin, "Degradasi Moral Remaja Indonesia,"Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.{17/7/23} [2]Bertha Lubis and Sunasih Mulianingsih, "Keterkaitan Bonus Demografi Dengan Teori Generasi" 1, no. 1 (2019): 21-36.{19/7/23} [3]Kania Prafianti, "Tinjauan kriminologis terhadap remaja yang melakukan seks bebas disekolah" Jurnal hukum Universitas Balikpapan, 2020. {19/7/23} 531
"RUMAHKU" Forum Remaja Berhukum: Inovasi Membasmi Tawuran Remaja dan Menumbuhkan Kesadaran Hukum ANUGRAH AYU NUR RAMADHANI Kendari, 16 Oktober 2007 DAPIL SULAWESI TENGGARA SMA NEGERI 4 KENDARI LATAR BELAKANG Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh usia muda diantaranya remaja. Remaja merupakan pilar pembangunan dan calon pemimpin masa depan Indonesia Emas 2045. Dalam mewujudkan visi tersebut, dibutuhkan remaja berkualitas yang memahami dan menyadari tujuan hukum. Remaja diharapkan menjadi role model dan pemimpin yang baik. Kasus tawuran pelajar masih terus terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Menurut BPS tahun 2021, terdapat 188 desa/kelurahan di Indonesia dengan perkelahian massal antara pelajar/mahasiswa, Di samping peran remaja yang sangat penting untuk pembangunan Indonesia, kini dihebohkan dengan berita maraknya tawuran remaja bahkan menewaskan korban. Berita melalui laman DA (17) tewas setelah diserang dengan senjata tajam (sajam) dalam tawuran di Jalan Raya Teuku Umara, Kampung Utan, Cibitung. Korban meninggal di rumah sakit setelah dikeroyok. Dengan demikian, sinergitas dari semua elemen masyarakat maupun pemerintah sangat penting untuk mengatasi tawuran. Masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah harus bekerja sama dalam mengedukasi remaja tentang pentingnya memahami hukum dan menghormati aturan agar remaja dapat berkontribusi positif dalam pembangunan Indonesia. 532
PERMASALAHAN Tawuran remaja adalah permasalahan sosial yang sering terjadi. Menurut Soeprapto, tawuran merupakan cara untuk menunjukkan identitas mereka yang menang dan kalah. Meskipun tidak seimbang dalam jumlahnya, mereka tetap siap dan ambisius untuk menang. Selain kerugian fisik, juga berdampak pada tingkat psikologis dan emosional remaja yang terlibat. Minimnya kesadaran hukum di suatu wilayah dapat menyebabkan kurangnya kesadaran hukum pada remaja. Diperlukan pembangunan kesadaran hukum sejak dini, tanpa menunggu pelanggaran dan penindakan hukum. PEMBAHASAN / ANALISIS Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa kekerasan remaja, termasuk tawuran pelajar sejak Januari hingga Juni 2022, melanggar UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 472. Pelaku tawuran dapat dihukum maksimal 4 tahun penjara jika menyebabkan kematian. Menurut pakar psikologi Dr. Arum Febrianti, MA, pencegahan harus dimulai dari keluarga dengan kontrol, kedekatan emosi, dan komunikasi yang baik terhadap remaja. Sinergitas masyarakat dan pemerintah juga penting untuk meningkatkan kesadaran hukum, diukur dari pengetahuan hukum, menurut Soerjono Soekanto. "Jika saya tidak dapat melakukan hal-hal besar. Saya dapat melakukan hal- hal kecil dengan cara yang luar biasa" dikutip oleh Martin Luther King Jr. Berangkat dari pernyataan tersebut, sangatlah penting bagi kita generasi muda untuk membangun kualitas generasi muda melalui inovasi penulis yakni mendirikan program "RUMAHKU" Forum Remaja Berhukum sebagai solusi yang relevan dan menjanjikan dalam menghadapi tantangan ini. Program "RUMAHKU" adalah kerja sama antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, ahli psikologi remaja, dan masyarakat. Remaja dari berbagai latar belakang diundang untuk berpartisipasi dalam forum yang aman dan terbuka. Selain itu, dilakukan advokasi untuk perlindungan hak-hak remaja dan pencegahan kekerasan dengan melibatkan kemitraan dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sekolah guna menjalankan program secara berkelanjutan seperti konferensi, workshop, sosialisasi, kampanye, dan lain sebagainya. Melalui forum ini juga akan dibentuk Duta Pelajar Hukum untuk sekolah di seluruh Indonesia yang akan memiliki kesempatan untuk belajar, berdiskusi, dan bertransformasi menjadi individu yang lebih bertanggung jawab, dan memiliki kontribusi positif bagi remaja maupun masyarakat. "RUMAHKU" mengedukasi remaja tentang hukum melalui media sosial dengan konten edukatif dan inspiratif. Interaksi aktif dengan pengguna, sosialisasi, kampanye kesadaran hukum, dan kolaborasi dengan pakar hukum dan 533
LSM dilakukan untuk memberikan informasi akurat dan terpercaya. Program ini membantu remaja mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, empati, dan kerja sama untuk mencari solusi damai, mencegah konflik, dan menyelesaikan perbedaan secara konstruktif. "RUMAHKU" juga membatasi akses informasi yang tidak layak bagi remaja untuk mencegah perilaku buruk. Tujuan utama adalah membangun kesadaran hukum berkeadilan pada remaja agar mereka menjadi agen perubahan positif untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkualitas. Penting bagi kita semua untuk mendukung dan mendorong pembentukan forum semacam ini agar generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. Sebagai remaja yang hendak menjadi representatif DPR RI tentu akan memaksimalkan 3 fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai berikut: 1. Fungsi Legislasi 1.1 Sejalan dengan fungsi Legislasi, sebagai legislator penulis akan memberikan pemenuhan hukum yang berkeadilan. Revisi akan dilakukan dalam implementasi UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 472. Sebagai legislator akan mengusulkan revisi untuk hukuman yang diberlakukan dapat lebih tepat dan sejalan dengan tujuan keadilan. 1.2 Sebagai legislator, penulis mengusulkan Pencegahan Tawuran Super Canggih: Program "RUMAHKU" Forum Remaja Berhukum yang melibatkan Komisi 1, Komisi 3, Komisi 8, dan Komisi 10. 1.3 Membentuk Lembaga Pengawas yang memungkinkan remaja memantau kebijakan pemerintah dan memberi umpan balik. Juga, menyediakan pengaduan dan pelaporan bagi remaja yang alami ketidakadilan atau pelanggaran hukum. "RUMAHKU" sebagai 2. Fungsi Anggaran 3. Melalui fungsi ini, DPR bersama pemerintah akan menyusun dan menyutujui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) memastikan alokasi dana yang memadai dan tepat sasaran untuk mendukung pembentukan serta operasional "RUMAHKU". Alokasi dana yang memadai akan diberikan untuk mendukung kegiatan "RUMAHKU", termasuk pendanaan untuk pelatihan hukum, penyediaan sumber daya, dan fasilitas yang diperlukan agar forum ini berjalan dengan efektif. Fungsi Pengawasan Sebagai legislator, pengawasan penting untuk pemerintah dan lembaga publik agar sesuai hukum dan berkeadilan. Mengawasi proses penyaluran anggaran sesuai dengan APBN yang telah disejutui, yaitu 534
anggaran pada Program "RUMAHKU" yang melibatkan Komisi 1, Komisi 3, Komisi 8, dan Komisi 10. Berkoordinasi dengan lembaga pengawas lainnya, seperti Komnas HAM, untuk advokasi hak-hak remaja dan perjuangkan keadilan bagi mereka. Hasil dari pengawasan ini akan dilaporkan dan dievaluasi, jika terdapat masalah dapat ditindak lajuti dengan semestinya. KESIMPULAN / SARAN "RUMAHKU" solusi tawuran remaja yang relevan dan menjanjikan. Forum ini penting untuk pengembangan remaja menjadi individu tangguh dan berpengaruh positif dalam masyarakat. Dalam mengatasi tawuran remaja, pendekatan hukum adil harus disatukan dengan "RUMAHKU". Prinsip hukum transparan dan rehabilitatif akan menciptakan lingkungan mendukung pertumbuhan positif remaja. Dengan sinergi semua pihak, kita bisa mewujudkan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Aji, (2022, January 13). Klitih, Pencegahannya Dimulai dari Keluarga. ugm.ac.id. Diakses pada 13 Juli 2023 dari Joy Andre, (2023, January 22). Dikeroyok Saat Tawuran, Ramaja Berusia 17 Tahun Tewas dengan Luka Bacok. Diakses pada 13 Juli 2023 dari Andrean W. Finaka, (2021). Usia Muda Dominasi Penduduk indonesiabaik.id. 2023 indonesia Diakses pada 13 Juli Indonesia. dari Monavia Ayu Rizaty, (2022, May 28). Tawuran Pelajar Paling Banyak Terjadi di jawa Juli 2023 dari Barat. databoks.katadata.co.id. Diakses pada 13 M Ivan Mahdi, (2022, Feb 25). Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta Juli 2023 dari pada 2022. dataindonesia.id. Diakses pada 22 indonesia-capai-191-juta-pada-2022 Iba Nurkasihani, SH, (2018). Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat. dari tanahlautkab.go.id. Diakses pada 22 Juli 2023 535
Yana, (2022, June 23). Catatan KPAI 2022: Pengeroyokan dan Tawuran Pelajar Juli 2023 dari channel.id. Diakses pada 23 Marak marak-terjadi/ Terjadi. Republik Indonesia, (2023). Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. bpk.go.id. Diakses pada 2 Juli 2023 dari 2023 Republik Indonesia, (2014). Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Juli 2023 dari Perlindungan Anak. bpk.go.id. Diakses pada 22 536
Jangan Nakal Hukumannya Berat Kata Penulis Bukan Dilan AFIFAH ARIF MANSUR Makassar, 23 September 2007 DAPIL SULAWESI TENGGARA SMAN 1 KENDARI LATAR BELAKANG Sadar tidak betapa sulitnya beranjak dewasa? Sulitnya mengontrol diri, tindakan, dan perilaku untuk beradaptasi di kehidupan sosial. Kemajuan ilmu pengetahuan serta pesatnya teknologi telah memunculkan permasalahan sosial semakin kompleks kepermukaan. Permasalahan sosial ini sudah memakan banyak korban, terutama pada kalangan remaja yang masih memiliki pikiran yang labil. Sehingga menimbulkan banyak problematik di masyarakat, yang disebut dengan Juvenile Delinquency (kenakalan remaja). Data UNICEF tahun 2016 menunjukkan bahwa kenakalan pada usia remaja diperkirakan mencapai sekitar 50%. Data tersebut menggambarkan bahwa kenakalan remaja di Indonesia yang melanggar aturan masih sangatlah tinggi. Berawal dari banyaknya pergaulan, organisasi, serta komunitas dizaman Gen-Z sekarang, yang entah bermanfaat untuk kehidupan pribadi, lantas bagaimana jika pergaulan tersebut menjadi boomerang dalam kehidupan kita sendiri, menjerumuskan kita kedalam masalah hingga membuat kegaduhan dimasyarakat serta bertentangan kepada hukum. Sebagaimana dalam Pasal 71 UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, juga mengatur bagi anak atau remaja yang melakukan kejahatan karena kenakalan remaja akan dikenakan hukum pidana pokok dan tambahan. PERMASALAHAN Kenakalan remaja saat ini sering terjadi di perkotaan namun tidak menutup kemungkinan kasus kenakalan remaja juga berkembang pesat di pedesaan, hal ini 537
di karenakan banyaknya aksi pencurian, pembegalan, dan tawuran hingga menyebabkan korban jiwa di dalamnya. Infrografik pendapat barometro kriminal remaja Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mencatat, 276.507 kejahatan terjadi di Indonesia sepanjang 2022, jumlah tersebut mengalami kenaikan 7,3% di bandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 257.743 perkara. Dimana mayoritas kriminal di Indonesia sering terjadi pada kalangan remaja saat ini. Keberadaan kenakalan remaja sudah menyentuh segi kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu kasus terjadi di awal tahun 2022, pembacokan akibat tawuran antar kelompok remaja terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas Kepolisian menangkap sembilan pelaku yang mayoritas merupakan pelajar SMP, Mereka membacok korban salah sasaran yang juga berusia belasan tahun hingga tewas pada 5 Januari 2022. Hasil Perbuatan mereka memicu konflik di lingkungan sosial hingga menimbulkan kecemasaan di masyarakat. Dapat dilihat dari tingkatan kriminal yang dilakukan sekelompok remaja sudah menghawatirkan dan meresahkan masyarakat. Infrografik pendapat barometro kriminal remaja Dalam halnya Pasal 190 Ayat 1 (KUHP) menyatakan, terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang menyebabkan orang menderita luka besar di pidana dengan pidana paling lama 12 tahun penjara. Betapa pentingnya hukum dalam 538
menjadi pilar serta keadilan di masyarakat. Dengan pengesahan UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat menjadikan Indonesia dalam hukum berkeadilan. PEMBAHASAN / ANALISIS Permasalahan kenakalan remaja saat ini lebih di dominasikan oleh faktor lingkungan pribadinya. Kurangnya perhatian orang tua dalam mendidik moral anaknya, serta pengaruh sosial dan kultur memainkan peranan besar dalam pembentukan moral serta tingkah laku kenakalan remaja, hingga kurangnya kesadaran sosial yang ada di dirinya menariknya kedalam Delinkuensi Defek Moral yang artinya kenakalan remaja ini sudah masuk dalam tindakan anti sosial dimana mereka memliki kelemahan tidak mampu mengenal dan memahami tingkah lakunya yang jahat, dan juga tidak mampu mengatur serta mengendalikannya, sehingga mereka terus melakukan kekerasan serta kejahatan. Kenakalan remaja saat ini sudah berada dalam permasalahan yang serius, kelalaian mereka yang tak kenal hukum yang berjalan di Indonsia menjadikan mereka gelap mata dalam melakukan setiap tindakan, beragam dampak yang mereka sebabkan menjadikan banyaknya konflik sosial di Indonesia. Oleh karena itu kita sebagai Generasi Penerus Bangsa yang waras akan pentingnya hukum yang terus berjalan di Indonesia diharapkan membantu berkembangnya RUU KUHP dalam menjalankan misinya yakni, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, sebagaimana RUU KUHP merupakan wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lantas apa kebijakan para parlemen pemerintah dalam menindak lanjuti banyaknya problematik pergaulan kenakalan remaja, serta menjadikan hukum yang berkeadilan di Indonesia? Dalam tercapainya tujuan dari suatu masalah seorang legislator memiliki tanggung jawab yang besar dalam membawa kenyamanan sosial dalam fungsi wewenangnya. Jika saya menjadi seorang legislator, saya akan berkontribusi mengenalkan bahayanya Juvenile Delinquency (kenakalan remaja) yang berpengaruh dalam ketentraman di lingkungan sosial. Dengan mendirikan sebuah lembaga yakni, PPKR (pencegahan pergaulan kenakalan remaja) dengan mengandeng Komisi X DPR-RI untuk melancarkan program tersebut hingga masuk ke dunia pendidikan. Dengan adanya PPKR akan membantu memberikan solusi serta edukasi kepada para remaja, akan menjadi tahu arti dari pergaulan mereka yang menjadi sorotan hingga menentangnya nilai norma-norma Pancasila. Dalam program kerjanya PPKR ini, akan memaksimalkan 3 (tiga) fungsi DPR-RI yakni: 1. Fungsi Legislasi 539
2. Pada fungsi ini saya akan melakukan peninjauan dan menyegerakan pengesahan RUU KUHP, demi hukum yang berkeadilan dimasyarakat. Serta menambahkan Undang-Undang tentang Pencegahan Pergaulan Remaja (PPKR) sehingga implementasi program-program lembaga tersebut bersifat sah dan menjadi pedoman terhadap remaja taat hukum. Mendesak POLRI untuk lebih tegas dalam menjalakan tugasnya yakni menjaga keamanan masyarakat Indonesia. Fungsi Anggaran 3. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 7 menyatakan, DPR-RI telah di beri wewenang dalam pengalokasikan APBN, maka dari itu diharapkannya pengalokasikan dana APBN dalam kelancarannya program- program PPKR hingga tersebar di plosok-plosok daerah Indonesia, sehingga dengan adanya lembaga PPKR akan banyak memberi edukasi kepada seluruh remaja di Indonesia untuk taat kepada hukum yang berlaku, hingga membawa perubahan di lingkungan sosial. Fungsi Pengawasan Pada fungsi ini saya selaku DPR akan bertanggung jawab dalam mengawasi penerapan UU dimasyarakat, serta pengalokasikan APBN apakah sudah menjadi manfaat dalam keberlangsungan program lembaga PPKR di Indonesia. Kami juga bekerja sama dengan POLRI untuk fokus memelihara kemanan dan ketertiban dilingkungan sosial. KESIMPULAN / SARAN Ada pepatah mengatakan "Masuk kekandang kambing tapi tidak seperti kambing" itu berarti kita menenmpatkan diri dalam suatu lingkungan, tetapi kita bisa memilah mana hal positif yang menguntungkan hingga tidak terbawa arus kedalam hal yang justru merugikan. Dimulai dengan menanamkan sikap kesadaran sosial di diri kita untuk berani berkata "tidak" dalam pergaulan kenakalan remaja saat ini karena, kita merupakan pilar dari berdiri kokohnya suatu negara. Kita Generasi Penerus Bangsa yang menjadi pahlawan dalam menjaga kemerdekaan di era modern ini, dengan menjadi remaja yang kenal hukum dalam pedoman edukasi PPKR, hingga keberlangsungannya hukum berkeadilan terciptanya ketentraman suatu masyarakat. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Tjukup, I, K., putra, I, P, R, A., Yustiawan, D, G, P., Usfunan, J, z. 2020. "Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penaggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile deliquency)'' 540
view/1551/1360 , diakses pada 11 juli 2023 pukul 13.00 Kenakalan Humas.2023. "Cegah di Kalangan Pelajar- Bhirawa" kalangan-pelajar.html, diakses pada 13 Juli 2023 pukul 15.40 Yohanes Advent Krisdamarjati.2022. "Kejahatan Jalanan oleh Remaja yang Warga" Meresahkan remaja-yang- meresahkan-warga, diakses pada 13 Juli pukul 17.43 Peraturan UU Nomor 1 Tahun 2023.pdf
BPK diakses pada 14 juli 2023 pukul 13.20 Komisi Indonesia ik_Indonesia X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Visi Misi - Website Resmi Polri diakses pada 15 juli 2023 pukul 14.30 541
Dampak Negatif Gadget Terhadap Generasi Bangsa FAREL MOKOGINTA Kotamobagu, 31 Maret 2006 DAPIL SULAWESI UTARA SMAN 1 KOTAMOBAGU LATAR BELAKANG Kemajuan Teknologi Informasi di Indonesia, telah membawa dampak postif bagi percepatan atau akselerasi pembangunan. Berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023, sekitar 215,63 juta orang atau sekitar 77,37 persen tercatat sebagai pengguna internet di Indonesia. Artinya, pegguna internet telah meluas hingga ke pelosok negeri. Selain dampak positif, informasi dari media internet ini juga dapat berdampak negativ, jika pemerintah dan masyarakat tidak segera mencari upaya untuk mengendalikannya. Perlu adanya aturan agar para generasi bangsa terhindar dari degradasi moral atau penurunan akhlak akibat dari penggunaan internet secara bebas dan tidak terkendali. Untuk itu peran pemerintah dan orang tua untuk mengendalikan menjadi sangat penting, agar generasi bangsa yang sedang berada pada usia transisi menuju dewasa, tidak terjerumus pada jurang kesengsaraan. PERMASALAHAN Ada dua permasalahan yang akan penulis angkat tentang dampak negatif gadget, yang sekaligus menjadi kabar buruk bagi perkembangan mental anak dan remaja bangsa ini, yaitu: 1. BERITA PALSU (HOAX) Penyebaran berita palsu atau lebih kita dikenal Hoax adalah persoalan bangsa yang harus dicarikan solusi. Setidaknya hampir 60% orang Indonesia terpapar hoax saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya. Sementara hanya 21% hingga 36% saja yang mampu mengenali informasi 542
2. hoax. Walau jerat penyebaran berita hoax sudah dituangkan dalam UU ITE, namun tetap saja marak terjadi pelanggaran terhadap regulasi ini. Menurut Badan Nasional Penanggulanggan Terosisme (BNPT) mencatat bahwa penyebaran berita Hoax dapat memicu kekerasan massa dan dapat berdampak pada stabilitas sosial serta keamanan Negara. Dilansir Kompastv, Indonesia berada di peringkat 5 produsen hoax di dunia. Kini Indonesia dililit oleh berita palsu yang dipastikan akan memperlambat proses kemajuan negeri ini. Peran orang tua dan pemerintah untuk menghimbau kepada masyarakat harus di pertegas, karena inti dari permasalahan ini adalah kurangnya sosialisasi/memasyarakatkan regulasi atau UU serta menanamkan nilai-nilai moral pada anak dan remaja. PENGARUH GAME TERHADAP REMAJA Game online adalah suatu kabar baik, karena telah melahirkan salah satu cabang olahraga yaitu E-Sport. Baru-baru ini E-Sport membawa nama Indonesia pada ajang SEA Games 2023. Tetapi siapa sangka kabar baik ini malah menjadi petaka bagi anak dan remaja. Kini game online sangat marak digunakan oleh anak dan remaja, bahkan banyak diantara mereka yang hanya menghabiskan waktunya untuk bermain game. Walau dampak buruk dari bermain game secara berlebihan dapat membuat anak dan remaja menjadi kehilangan semangat belajar, menjadi pemalas, sulit berkonsentrasi, mengalami Carpal Tunnel syndrome/mati rasa dan sarap kejepit di pergelangan tangan, mengalami dehidrasi, mengalami stress, depresi serta gangguan kecemsan. Bahkan akibat kecanduan bermain game, anak dan remaja melakukan hal-hal yang melanggar hukum, seperti kasus salah satu anak di Jakarta yang di rawat di Rumah Sakit Jiwa, diawali dengan mangancam dan memukul ibunya, karena gawainya kehabisan pulsa internet. Namun Perhatian pemerintah dan orang tua untuk mencarikan jalan keluarnya, hinga kini belum nampak terlihat. 543
PEMBAHASAN / ANALISIS Kurangnya perhatian pemerintah dan orang tua terhadap eksistensi dan dampak negatif gadget pada perkembangan mental generasi bangsa, merupakan masalah serius yang tidak boleh di abaikan. Penting melakukan upaya menyelesaikan berbagai kasus dampak negative dari gadget ini, jika tidak, dimungkinkan beberapa tahun ke depan dampak negative dari gadget akan merambah secara masiv hingga ke seluruh pelosok negeri dan akan merusak generasi bangsa. Agar Gadget menjadi suatu peluang emas bagi anak dan remaja, untuk masa depan bangsa Indonesia. Dari dua permasalah tersebut di atas, DPR harus mencari solusi dengan menerapkan konsep "3M (Mencegah, Menghimbau, Membimbing)". 3M adalah konsep yang di khususkan bagi anak dan remaja pengguna gadget untuk mencegah agar tidak terpikir untuk melakukan hal-hal negative terkiat gadget. konsep ini berisi tentang: 1. Sosialisasi dari pemerintah bekerja sama dengan Media Massa dan NGO/LSM serta stake holder/pemangku kepentingan untuk menanamkan sejak dini kepada anak dan juga remaja, bagaimana kiat memilih informasi yang benar juga memasyarakatkan atau mengsosialisasikan, nengedukasi dan melakukan himbawan hingga ke pelosok negeri mengenai UU ITE. guna menghindari penyebaran berita Hoax 2. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan himbauan dari Pemerintah bersama pihak terkait atau pemangku kepentingan / Stakeholder tentang "cerdas dalam megatur waktu, tempat, dan situasi dalam bermain game". Hasil Survey penulis, di Kota Kotamobagu menunjukan bahwa banyak anak yang 544
terganggu aktifitas belajarnya karena bermain game online di dalam kelas. Untuk itu penting adanya peran pemerintah dan orang tua serta pihak sekolah untuk menghimbau serta melakukan tindakan, misalnya sanksi sita HP selama kegitan belajar mengajar, untuk memberi efek jera pada siswa. 3. Membentuk wadah kegiatan anak dan remaja dengan melakukan event- event resmi dari pemerintah, bekerja sama dengan pihak terkait untuk mempublikasikan melalui websitie atau media sosial, yang memuat seluruh event-event di lain Indonesia seperti, kompetisi kompetisi Olimpyade Sains, E-sport, Olahraga, Debat, Sepak Bola, Esai, video kreatif, seni dan kegitan positif lainnya. agar anak dan remaja lebih terarah dan dapat mengasah diri mereka dalam hal-hal baik. Dengan mengggunakan 3 fungsi DPR, kita dapat mewujudkan konsep antara tersebut diatas, sebagai berikut : 1. Fungsi Legislasi 2. DPR dapat membuat UU tentang gadget yang megatur prinsip-prinsip penggunaan Gadget disertai sanksi hukum, dengan tetap memberlakukan peraturan dan perungang-undangan yang telah berlaku sebelumnya. Fungsi Anggaran 3. DPR dapat mengalokasikan anggaran kepada Kementerian KOMINFO dan Kementerian Pendidikan agar dapat bekerjasama dengan Media Massa, LSM serta stakeholder untuk dapat mensosialisasikan melalui media masa (TV, Radio, Internet, Koran, Majalah dll.) melalui media Pamflet, Liflet hingga membuat seminar, simposium dan kegiatan lainnya, yang bertujuan mengedukasi tentang permasalahan diatas. Fungsi Pengawasan DPR dapat melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan UU, berbasis sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung atau secara digital, untuk memastikan bahwa seluruh anggaran dan kegitan dilaksanakan sesuai ketentuan, tepat sasaran, akuntabel / dapat dipertanggungjawabkan dan kredibel. SARAN Seyogyanya DPR sebagai wakil rakyat Indonesia, bersama Pemerintah tidak hanya memikirkan atau mencari solusi atas peristiwa yang telah dan sedang terjadi, namun juga harus berkonsentrasi memikirkan langkah-langkah preventif atau pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan persoalan bangsa yang akan terjadi. Hal ini penting untuk dicermati sebab, masa depan Indonesia sangat tergantung dari kesiapan generasi bangsa, agar dapat terciptanya "Indonesia Emas Di Tahun 2045". 545
"KITA ADALAH GENERASI EMAS YANG HARUS DICEGAH AGAR TIDAK MENJADI GENERASI CEMAS" REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA hoax-di-dunia-rosi 546
Mewujudkan Generasi Muda Anti Miras (GEMTIRAS) Demi Masa Depan Penerus Bangsa RACHELIA BEVINA TAMBAJONG Jakarta, 28 September 2006 DAPIL SULAWESI UTARA SMAN 1 AMURANG LATAR BELAKANG Generasi muda merupakan aset berharga sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus menyadari berbagai hal yang marak terjadi di lingkungan sekitar kita. Khususnya di era globalisasi yang kita hadapi saat ini dapat memberikan banyak dampak positif, tetapi juga terdapat dampak negatif yang sangat mempengaruhi kita sebagai remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan sikap dari usia kanak-kanak ke dewasa, dimana pada masa tersebut rasa keingintahuan kita terhadap suatu hal sedang menjulang tinggi, sehingga setiap hal langsung dilakukan tanpa berpikir panjang. Hal ini membuat generasi muda khususnya para remaja pada zaman sekarang seakan-akan sudah tidak peduli lagi dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Contohnya; penyalahgunaan minuman keras yang mengakibatkan kejadian seperti perkelahian, perbuatan asusila, penganiayaan, kecelakaan lalu lintas hingga premanisme yang penyebab utamanya dikarenakan sedang dipengaruhi oleh minuman keras yang memabukkan, tentu hal tersebut sangat merugikan masyarakat. Penting sekali untuk mengingatkan dampak dari minuman keras. Banyak dari mereka berpikir bahwa mengonsumsi minuman keras dapat membuat pikiran menjadi lebih tenang, dapat meningkatkan solidaritas sesama teman, dan dapat dijadikan pengalaman pertama dari rasa penasaran untuk melakukan aksi coba- coba hingga berujung kecanduan. Inilah yang harus diingatkan bahwa pemikiran tersebut salah. Sebab, remaja sebagai generasi penerus bangsa adalah ujung tombak bangsa untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. 547
PERMASALAHAN Menurut laporan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menyatakan sebanyak 70% pria dan 58% wanita mulai mengonsumsi alkohol pada usia 15-19 tahun, penelitian tersebut membuktikan bahwa banyak remaja yang masih dibawah umur telah mengonsumsi minuman keras. Padahal, dalam PERMENDAG No. 20 tahun 2014 mensyaratkan bahwa konsumen yang ingin membeli minuman beralkohol harus berusia minimal 21 tahun atau lebih dari 21 tahun. Kurangnya kesadaran remaja sebagai generasi muda mengenai bahaya minuman keras akan memberikan dampak yang berbahaya bagi diri sendiri serta kehidupan masyarakat apabila tidak cepat ditangani. Faktanya, mabuk-mabukan dengan minuman keras tidak hanya dilakukan oleh generasi muda di daerah perkotaan saja, tetapi generasi muda di pelosok daerah pun melakukan hal yang sama. Di daerah Sulawesi Utara terdapat minuman lokal yang mengandung alkohol yang dinamakan cap tikus. Masyarakat di daerah tersebut sudah terbiasa dengan kalangan generasi muda yang ikut serta mengambil bagian dalam pesta miras karena telah menjadi suatu hal yang lumrah. Seharusnya kita sebagai generasi muda dapat mengambil peran untuk mengedukasi masyarakat bukan justru ikut berkontribusi. Akibatnya, hal ini menjadi sulit teratasi, sehingga mengancam keamanan masyarakat. Mudahnya mendapatkan minuman keras, banyaknya penjual ilegal yang tidak menaati aturan, kurangnya pengawasan orang tua, keadaan lingkungan pergaulan di sekitar yang buruk, serta peran pemerintah yang kurang efektif dalam mengedukasi generasi muda dan masyarakat menyebabkan permasalahan ini belum dapat teratasi dengan baik dan cenderung meningkatkan tingkat kriminalitas setiap tahunnya. PEMBAHASAN / ANALISIS Terancamnya masa depan bangsa dalam jangka panjang dikarenakan generasi muda yang melanggar hukum dan berdampak pada masyarakat menjadikan hal ini sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Namun, kenyataannya masalah ini kurang mendapat pengaturan yang khusus dalam KUHP. Sanksi yang diberikan masih sangat ringan dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan minuman keras masih sangat sedikit. Padahal jika dilihat kejadian kriminalitas yang terjadi akibat mabuk dibawah pengaruh minuman keras memberikan kerugian yang cukup besar. Jangan sampai aparat penegak hukum menjadi lengah dan membiarkan ini terus berkelanjutan di tengah era masyarakat yang sedang masalah 548
berkembang. Oleh karena itu, apabila saya menjadi seorang legislator, solusi yang akan saya berikan untuk mengatasi penyalahgunaan minuman keras pada remaja sebagai generasi muda agar dapat sadar untuk mengenal hukum dengan menaati segala peraturan yang berlaku adalah dengan membentuk program Generasi Muda Anti Miras (GEMTIRAS) yang bertujuan mengedukasi generasi muda mengenai bahaya miras yang dapat mengancam masa depan anak bangsa dan keamanan masyarakat. Selain itu saya akan memaksimalkan 3 fungsi yang dimiliki DPR pada saat ini, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Terkait fungsi legislasi, DPR memiliki hak untuk menetapkan maupun mengubah Undang-undang. Dengan hak itu DPR dapat merevisi dan menyusun kembali UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 424 yang berisikan '... dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.' dengan memberikan tambahan pembelajaran khusus terhadap pelaku supaya tidak hanya diberikan pidana atau denda saja, tetapi bisa memberikan efek jera sehingga pelaku menyadari kesalahan yang dilakukan. Selain itu saya akan mempercepat proses pengesahan Pasal 20 RUU tentang Larangan Minum Beralkohol dan mempercepat pula proses revisi pada Pasal 492 KUHP tentang orang mabuk yang mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain. Pengesahan RUU dan merevisi KUHP ini bertujuan agar pelaku mendapatkan sanksi yang lebih tegas, dan seadil-adilnya. Diharapkan dengan tindakan ini dapat meminimalisir kriminalitas yang terjadi akibat minuman keras. DPR memiliki kewenangan terhadap anggaran, dengan fungsi anggaran DPR dapat mengalokasikan dana anggaran untuk mendukung program-program yang bertujuan memperkenalkan hukum dan edukasi tentang bahaya miras kepada generasi muda, seperti program GEMTIRAS yang akan dibentuk pada setiap daerah di Indonesia. Sehingga APBN dapat disalurkan kepada DPRD yang bekerja sama dengan GEMTIRAS melalui kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan yang akan dilaksanakan langsung ke SMP, SMA, serta universitas yang ada di setiap daerah. Dalam fungsi pengawasan DPR dapat mengawasi pengimplementasian Undang-undang yang sudah atau akan segera ditetapkan, mengawasi segala kebijakan pemerintah, dan mengoptimalkan pengawasan terhadap anggaran yang dikeluarkan. Serta fungsi pengawasan ini dapat didukung oleh GEMTIRAS yang dapat menjadi pusat aduan bagi masyarakat di daerah setempat mengenai kejadian yang terjadi akibat minuman keras. KESIMPULAN / SARAN Kriminalitas yang timbul akibat pengaruh minuman keras semakin hari semakin meresahkan dan mengancam keamanan masyarakat. Untuk itu, generasi 549
muda harus sadar bahwa peran mereka sebagai remaja sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Melalui GEMTIRAS, generasi muda Indonesia dapat berpartisipasi untuk mengedukasi serta memperkenalkan hukum yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan minuman keras di lingkungan disekitarnya. Sehingga ketiga fungsi yang akan dijalani oleh DPR dapat lebih teroptimalkan untuk mewujudkan masa depan generasi penerus bangsa Indonesia yang mengenal hukum, menaati segala peraturan yang berlaku, serta memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana CNN Indonesia. (2018). Miras Mengancam Generasi Muda. Diakses pada 14 Juli 2023, dari 266910/miras-mengancam-generasi-muda Adhan, M. A. (2013). Bahaya Minuman Keras Dan Minuman Beralkohol Bagi dari Remaja. Diakses pada 13 Juli 2023, Jatengprov.go.id. (2018). Upaya Menyelamatkan Masyarakat Dari Miras. Diakses pada 13 Juli 2023, dari Pangastuti, E. (2019). Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Juli 2023, dari Journal.unita.ic.id. Diakses pada 14 Kejahatan. Kevin, A. Lomban. (2014). Permasalahan Dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme Di dari Indonesia. Diakses pada 14 Juli 2023, Sibuea, H. Y. P. (2017). Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol. dari Jurnal.dpr.go.id. Diakses pada 12 Juli 2023, Fraksi.pks.id. (2020). Kenapa RUU Minuman Beralkohol Harus Ada?. Diakses pada 12 Juli 2023, dari beralkohol-harus-ada/ (2022). KUHP Hasil Revisi, Mabuk di Muka Umum dan Ikuti Orang Lain Didenda Maksimal Rp 10 Juta. Diakses pada 13 Juli 2023, dari (2021). Survei: 58 Persen Remaja Wanita Indonesia Peminum dari Alkohol. Diakses pada 13 Juli 2023, 550
Penghubung.bantenprov.go.id. (2022). Pemberantasan Miras Menyelamatkan dari Generasi. Diakses pada 12 Juli 2023, 551
Dari Bullying Ke Kriminalitas: Memahami Keterkaitannya Dan Solusi Yang Efektif Melalui Bkrn Dan Pemerintah ZAHRA RACHMADYAH Jakarta, 29 Maret 2006 DAPIL SUMATERA BARAT I SMA NEGERI 3 SOLOK LATAR BELAKANG Pentingnya memahami dan menerapkan hukum sebagai bagian dari ilmu yang harus diterapkan ke masyarakat, telah diakui sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang aman damai dan tenteram. Khususnya bagi para remaja yang berada pada tahap perkembangan di mana minat mereka terhadap berbagai hal baru mulai tumbuh. Meskipun mereka tidak lagi dianggap sebagai anak-anak, namun remaja belum memiliki kematangan untuk sepenuhnya memilah mana tindakan yang baik dan buruk untuk diri mereka maupun orang lain. Akibatnya tanpa disadari banyak tindakan mereka yang dapat merugikan orang lain hingga mencapai tingkat kriminalitas. Salah satu contohnya adalah kasus bullying. UNICEF menyatakan saat ini bullying menjadi isu global yang terjadi di berbagai belahan dunia. Data dari KPAI tahun 2018 mengindikasikan bahwa ada 445 kasus kekerasan anak di lingkungan pendidikan, dengan sekitar 51,20% di antaranya merupakan kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Sedangkan data terbaru dari KPAI pada Februari 2023 menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan fisik dan psikis yang disebabkan oleh bullying mencapai 1.138 kasus. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 30-60 kasus per tahun. Banyak di antara masyarakat Indonesia yang masih menganggap sepele permasalahan bullying, termasuk pihak sekolah yang tidak serius menangani kasus tersebut pada para siswanya. Hal ini menimbulkan keprihatinan atas situasi dan perlunya langkah-langkah konkret untuk menghadapi masalah bullying guna menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi seluruh anggota masyarakat terutama para remaja. Oleh karena itulah saya memilih untuk mengangkat dan mengulas isu ini dalam essay. 552
PERMASALAHAN international students assessment) tahun 2018, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat bullying tertinggi setelah Filipina. Salah satu faktor yang berperan dalam tingginya kasus bullying di Indonesia adalah lingkungan keluarga, biasanya pelaku bullying memiliki masalah dengan kedua orang tuanya. Hubungan yang tidak harmonis menyebabkan pelaku melampiaskan emosinya korban. Perkembangan sosial emosional anak sangat ditentukan oleh interaksi orang tua- anak, maka pekerjaan mengajari anak norma dan aturan sosial serta moral, harus dimulai pada usia 0 tahun. Yang berkontribusi adalah lingkungan sekolah, pihak sekolah sering kali abai terhadap kasus bullying yang terjadi di lingkungannya. Tindakan abai ini membuat pelaku merasa bahwa tidak akan ada konsekuensi hukum atas perbuatan mereka sehingga perilaku bullying semakin terus berlanjut. Aparat penegak hukum yang kurang tegas dalam pengimplementasian undang- undang juga menjadi salah satu faktor yang mendukung tingginya kasus bullying. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan hukuman bagi pelaku bullying dapat membuat mereka merasa tidak ada risiko hukuman atas perbuatannya. Berdasarkan data dari PISA (programme for kepada para PEMBAHASAN Sebagai anggota parlemen, saya menghadapi dan menangani berbagai faktor pendukung terjadinya tindakan bullying yang telah disajikan dalam bagian saya menyuarakan permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan pembentukan Badan Kriminalitas Remaja Nasional (BKRN), Tercantum program yang akan dilakukan oleh BKRN sebagai berikut. BKRN melakukan program sosialisasi dan penyuluhan tentang jerat hukum pidana. Termasuk tindakan bullying dan kriminalitas remaja lainnya kepada setiap kontingen daerah. Program ini mencakup pengenalan pasal-pasal yang mengatur tindakan pidana kepada para siswa sehingga mereka mengetahui konsekuensi dari tindakan mereka. BKRN juga memberikan materi parenting kepada orang tua untuk membantu mereka dalam menghadapi sikap anak selama masa pubertas. Mengatasi pihak sekolah yang abai, BKRN akan melakukan inspeksi mendalam terhadap sekolah-sekolah yang masih menyimpan kasus bullying di lingkungan mereka, sehingga pelaku bullying akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diharapkan kedepannya sekolah akan lebih peduli lagi mengenai kasus bullying. Selain itu BKRN juga akan melaksanakan program pendidikan tentang kontrol emosi bagi par remaja, dalam program ini para remaja akan belajar mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka sendiri dan juga emosi teman-temannya. Terakhir, program sosialisasi ini juga akan melakukan kunjungan ke aparat penegak hukum ini 553
setempat untuk menganalisis bagaimana penanganan mereka terhadap masalah bullying ini, dan kriminalitas remaja di wilayahnya. Untuk menjalankan program ini dengan efektif, diperlukan kontribusi dari wakil rakyat. Komisi III DPR RI yang mempunyai ruang lingkup di bidang: Hukum, HAM dan keamanan mempunyai tanggung jawab dalam membuat regulasi, merancang anggaran untuk jalannya regulasi serta pengawasan terhadap jalannya regulasi yang dibuat oleh eksekutif. Sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan DPR RI menjadi pendukung utama dan berkontribusi sepenuhnya terhadap pelaksanaan program BKRN. Kesamaan suara parlemen dengan keluhan-keluhan masyarakat memberikan dampak yang positif, sehingga terciptanya demokrasi yang berkeadilan. Melalui program ini DPR RI dapat menjalankan aspirasi masyarakat dan mengatasi permasalahan yang dihadapi remaja di Indonesia dengan fungsi- fungsi berikut: 1. Fungsi legislasi 2. Akan dilakukan kembali penelaahan terkait peraturan perundangan- undangan yang relevan, sehingga apabila ditemui ketidaksesuaian langkah selanjutnya akan berfokus kepada optimalisasi dan restrukturisasi undang- undang. Selain itu saya akan merancang undang-undang mengenai pembentukan Badan Kriminalitas Remaja Nasional, sehingga bullying di Indonesia dapat teratasi dengan baik. Fungsi anggaran 3. ini DPR memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan penggunaan APBN yang disebutkan pada "UU nomor 17 tahun 2003 pasal 1 ayat 7" untuk memberikan dukungan penuh terhadap jalannya program yang dilaksanakan, dengan pengalokasian APBN terhadap BKRN. Fungsi pengawasan Pada fungsi DPR bertanggung jawab untuk mengawasi secara langsung jalannya program penyuluhan BKRN. DPR juga memantau kemajuan pelaksanaan program BKRN, dan memastikan penggunaan anggaran yang diberikan kepada lembaga BKRN sesuai dengan penggunaan yang semestinya. KESIMPULAN/SARAN Perubahan emosi yang berkelanjutan dalam diri seseorang dapat menyebabkan mereka melampiaskan pada orang lain. Oleh karena itu penting bagi semua pihak dalam masyarakat termasuk keluarga sekolah dan pemerintah melakukan penanganan dan menunjukkan kepedulian terhadap emosi anak. Pengenalan hukum serta pasal-pasal-pasalnya juga perlu diterapkan di lingkungan masyarakat, terutama para remaja, agar para remaja dapat menganalisis dan 554
membuat keputusan dengan baik dari tindakan mereka. Semua pihak diharapkan berkontribusi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari kriminalitas bullying dan menegakkan keamanan bagi seluruh warganya. Melalui dukungan dan keterlibatan DPR dalam program BKRN diharapkan masalah bullying ataupun kriminalitas Remaja lainnya dapat teratasi secara lebih efektif. Mari kita sebagai remaja yang menjadi agent of change Indonesia membangun generasi muda yang berkualitas dengan menjadi remaja yang kenal hukum dan taat aturan! REFERENSI Apriadi, A., & Khadafie, M. (2020). "Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan IKRA-ITH dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa". HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora, 4(3), 1-10. [13/07/2023]. Muali, C., & Fatmawati, S. (2022). Peran Orang Tua Meningkatkan Kecerdasan Emosional Anak; Analisis Faktor Dan Strategi Dalam Perspektif Islam. Fitrah: Journal of Islamic Education, 3(2), 85-100. [16/07/2023]. PISA. (2018). Results (Volume III): "What School Life Means for Students' Lives". t/component/cd52fb72-en. [16/07/2023]. Prasetyo, Aji. (2023). "Soal bullying, haruskah belajar dari korea selatan?". [13/07/2023]. "Cara membicarakan UNICEF. anak". anak-anda. [13/07/2023]. (2019). bullying dengan 555
CINTUM (Cinta Taat Hukum): Digitalisasi Kaidah Hukum Melalui Aplikasi 3 in 1 dalam Kerangka Mengedukasi, Menampung Aspirasi, dan Memberi Solusi RAYSAH PUTRI RAMADHANI Padang, 18 Oktober 2006 DAPIL SUMATERA BARAT I SMAN 3 PADANG LATAR BELAKANG "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Supremasi konstitusi menjadi prinsip tegaknya sebuah negara hukum yang demokratis. Keberadaan hukum mutlak sangat diperlukan, karena sebagai petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut AV Dicey (1885) menyatakan suatu negara disebut negara hukum jika dalam penyelenggaraannya berlandaskan pada aturan-aturan hukum. Remaja sebagai penerus bangsa seharusnya menaati setiap hukum negara. Sayangnya, kian kemari remaja semakin bertentangan dari kaidah hukum itu sendiri, seperti melakukan tawuran, penggunaan narkoba, penganiayaan, bahkan menyerang dengan kekerasan. Hal ini tentu disebabkan karena rendahnya jiwa kemanusiaan, kesadaran dan ketaatan serta pemahaman mereka atas hukum. Maka dari itu, remaja sebagai agen perubahan bangsa inilah yang sepatutnya berjuang untuk menyelesaikan masalah tersebut secepatnya. Namun, apakah kita benar-benar telah memperjuangkannya? PERMASALAHAN Dewasa ini, ketaatan hukum dari kalangan remaja masih sangat rendah. Menurut data dari KemenPPPA, sejak awal tahun 2023 hingga saat ini sebanyak 14.127 kasus terkait kekerasan telah diadukan. Termasuk pada kasus kekerasan oleh Mario Dandy, anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang telah 556
meresahkan warga belakangan ini. Hal tersebut dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pemerintahan karena rentetan kasus yang dilakukannya. Selanjutnya, tawuran antar pelajar juga turut menyumbang banyak kerusakan moral anak bangsa. Penyerangan dengan kekerasan, hingga melukai bahkan merenggut nyawa mereka. Remaja dengan karakteristik memiliki keingintahuan yang besar semestinya memahami hukum sehingga setiap regulasi yang dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya tanpa ada penolakan. Termasuk pada kontroversi dalam KUHP yang dikritik sebagian kelompok karena disebut pasal karet. Menurut jurnal Siedoo (2019), kenakalan remaja tersebut tidak dapat terlepas dari tanggung jawab dunia pendidikan. Guru diharapkan bisa menjadi implementor kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah. Namun, kini kita sudah memasuki era disrupsi teknologi di mana layanan pendidikan berbasis digital sudah tersebar dan sangat mudah untuk diakses. Sejak pandemi Covid, pengguna internet di usia pelajar juga meningkat hingga 99% (APJII, 2022). Lalu, bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi dan remaja itu sendiri sebagai peran peningkat kesadaran hukum anak Indonesia? PEMBAHASAN / ANALISIS Kominfo mengatakan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan terus beroperasi secara masif ke depannya. Kemudian untuk mencapai tujuan dari UUD 1945 pasal 28C ayat (1) tentang hak untuk meningkatkan kualitas hidup melalui ilmu dan teknologi, saya sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa jika saya terpilih menjadi legislator, saya akan menggagas pembuatan aplikasi Cinta Taat Hukum (CINTUM) yang terdiri dari 3 fitur, yakni: 1. Fitur "Kamus Hukum" 2. Untuk mencapai tujuan dari UUD 1945 pasal 28C ayat (1), Kamus Hukum dapat digunakan oleh pelajar untuk mengakses aturan-aturan hukum di Indonesia. Pengguna dapat mengakses secara cepat dan kredibel tentang peraturan hukum, dampak sosial dari pelanggaran, hingga sanksi pidana yang berlaku. Sehingga tercipta layanan edukasi praktis dan akurat yang bisa diakses kapan dan di mana saja. Fitur "Bersuara" Untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan di Indonesia, Bersuara dirancang agar aspirasi dapat tetap diterima dengan proses pengkritikan yang baik tanpa merusak kehormatan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam pasal 218 dan 240 KUHP. Dalam pasal tersebut telah menimbulkan kritik dan penolakan dari banyak kalangan pemuda. Namun, dalam aplikasi ini, argumen dapat diterima dan dikelola serta disimpan dalam cloud aplikasi, 557
3. 558 sehingga tidak timbul kekhawatiran penyerangan harkat dan martabat pemerintahan di muka publik. Fitur "Melapor" Melapor dibuat sebagai wadah tanya jawab antara masyarakat dengan kepala daerah, kepolisian, dan dewan rakyat. Sehingga pertanyaan dapat terjawab langsung oleh lembaga berwenang serta isu-isu dapat didiskusikan dengan berlandaskan aturan hukum. Para pengguna dapat melaporkan ketidaknyamanan dalam berkehidupan karena dirasa memicu terjadinya kasus kekerasan atau kejahatan. Sehingga hal tersebut dapat dicegah sebelum memakan korban. Kolaborasi dari ketiga fitur ini akan bekerja sama dengan lembaga berwenang Kemkominfo yang bertugas memfokuskan kinerja terhadap pengembangan agar terstruktur dan terintegrasi. Untuk pengimplementasiannya, saya akan memaksimalkan 3 fungsi DPR sebagai wadah yang proporsional dalam membuat kebijakan, sebagaimana UUD 1945 pasal 20A ayat (1), yaitu: a. Fungsi Legislasi Pada fungsi legislasi, DPR dapat mempertegas penegakan hukum UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk menekankan efek jera bagi remaja yang terbukti melanggar. Kemudian, mendorong Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang penanggulangan tindak kekerasan di sekolah agar dalam pemberian sanksi tidak dalam bentuk dikeluarkan atau drop out, melainkan melakukan pendidikan moral dan edukasi sadar hukum kepada siswa. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari pelaku melakukan kejahatan di lokasi lain. Lalu, mempertegas sanksi dalam merevisi Pasal 358 KUHP tentang tindak pidana penyerangan yang melukai dan merenggut nyawa. Serta, bersama Kemendikbudristek saya akan mendorong secara tegas penggunaan aplikasi sebagai bahan pembelajaran hukum pada seluruh satuan pendidikan sekolah menengah di Indonesia. Fungsi Anggaran b. remaja melindungi diri dari kejahatan. Selanjutnya, saya akan memperluas pembentukan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) ke seluruh Indonesia untuk menaungi remaja dalam menyosialisasikan program edukasi, didorong dengan konsep Meaningful Youth Participation (MYP) yang sangat sinkronisasi menuju Indonesia Emas 2045. Serta membentuk Satgas Penanganan Kekerasan dan Tindak Kejahatan (Satgas PKTK) di setiap instansi dan lembaga Pendidikan APBN dapat dialokasikan untuk pelatihan bagi
c. yang bekerja di bawah naungan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat penanganan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan sekaligus wadah mengedukasi warga yang berada di dalam lingkungan tersebut. Tidak terlupa kepada pelaku industri media sosial dan organisasi non-profit yang bekerja sama dengan pemerintahan dalam mendukung program remaja sadar hukum. Fungsi Pengawasan Lembaga Kepolisian, Kemkumham dan KemenPPPA terhadap penegakan Undang-Undang kepada pelaku tindak kekerasan dan aksi kejahatan remaja. Komisi I DPR akan melakukan pengawasan terhadap Kemkominfo dalam pengembangan aplikasi. Serta, DPR dapat mengawasi pengelolaan dan penyaluran APBN sehingga CINTUM mampu berkembang dengan baik dan menciptakan tujuan yang nyata dalam menekan peningkatan kasus kenakalan dan kekerasan di kalangan remaja Indonesia. DPR dapat melakukan pengawasan bersama KESIMPULAN / SARAN Dari tiga fitur yang diangkat, kita sebagai warga negara terkhusus kaum remaja yang mendominasi belenggu teknologi saat ini, sepatutnya menjadi remaja yang paham dan taat hukum. Remaja cerdas bukan karena berani memecah belah, tetapi bagaimana turut menjadi bagian transformasi bangsa. Oleh sebab itu, sudah saatnya membuka mata dan telinga, menyelesaikan permasalahan yang tidak semata, dengan aksi yang luar biasa, demi kesejahteraan hukum kita bersama. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA KemenPPPA, 2023. Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2023, s.l.: Simfoni-PPA. Indonesia, C., 2023. Komnas Perempuan Catat 457.895 Kasus Kekerasan Sepanjang [Online] 2022. Available at: 2022/amp Yuridis, 2021. Isi/Bunyi Pasal 358 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). [Online] Available undang-hukum-pidana/ at: 559
PULITDATIN, 2019. Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat. [Online] Available at: meningkat/ BNN, H., 2021. BNN RI dan KPAI Cari Solusi Tangani Penyalahgunaan Narkoba di [Online] Lingkungan Available at: penyalahgunaan-narkoba/ Remaja. Anwar, A., 2018. KPAI: Tawuran Pelajar 2018 Lebih Tinggi Dibanding Tahun Lalu, Jakarta: tempo.co. Bayu, D., 2022. Remaja Paling Banyak Gunakan Internet di Indonesia pada 2022. [Online] Available at: Viska, 2020. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. [Online] Available 2023/0/sorotan_media at: Malang, H. L. K. I., 2023. Kantor Wilayah Jawa Timur Kemeterian Hukum dan HAM [Online] RI. Available masyarakat at: Anon., 2023. JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. [Online] Available at: hukum-pidana- h%20beberapa%20kali%20diubah 2016. Gagasan A.V Dicey tentang Rule of Law. [Online] Available at: P, A., 2019. Solusi Masalah Minimnya Pendidikan Hukum di Masyarakat. [Online] Available at: pendidikan-hukum-di-masyarakat/ 560
Aplikasi Indonesia Peduli Hukum (AILIUM): Inovasi Program Sosialisasi Online Guna Meningkatkan Kesadaran Remaja dan Masyarakat akan Hukum AHMAD WILDAN Tanjung Pinang, 7 Juli 2006 DAPIL SUMATRA BARAT II SMA IT INSAN CENDEKIA PAYAKUMBUH LATAR BELAKANG Hukum tidak akan terlepas dari kehidupan keseharian kita. Hukum ditegakkan guna mengatur dan menjaga ketertiban bermasyarakat demi tercapainya keadilan bersama. Menurut UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3, Indonesia merupakan "Negara Hukum" yang mengartikan bahwa berjalanannya kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bernegara harus didasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia Kesadaran masyarakat akan taat dengan hukum merupakan hal yang penting untuk terciptanya keamanan dan keadilan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Di era saat ini Rancangan Undang-Undang semakin banyak digarap oleh Pemerintah dan DPR, disebabkan semakin banyaknya masalah-masalah yang timbul di tengah masyarakat saat ini. Kondisi ini membuat remaja memiliki peranan yang sangat penting untuk kesadaran masyarakat atas hukum dikarenakan penduduk di Indonesia saat ini didominasi oleh kalangan remaja. Menurut data Survei Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik Indonesia, remaja mencapai 68,82 juta jiwa atau setara dengan 24% dari penduduk Indonesia. Ini membuktikan remaja Indonesia memiliki peranan utama dalam kesadaran hukum di masyarakat. 561
PERMASALAHAN Tingkat Pengetahuan Hukum di Kalangan Remaja 11% 33% 12% 44% sangat mengetahui cukup mengetahui kurang mengetahui tidak mengetahui Gambar 1. Persentase survei dan riset Saya telah melakukan survei dan riset dengan judul "Tingkat Pengetahuan Hukum di Kalangan Remaja". Survei dan riset ini saya lakukan dengan metode kuantitatif atau menyebarkan kuisioner kepada 150 orang remaja sebagai sampel. Dalam survei dan riset ini, saya membagi menjadi 4 golongan hasil, yaitu golongan yang sangat mengetahui, cukup mengetahui, kurang mengetahui, dan tidak mengetahui. Mirisnya, hasil survei dan riset yang telah saya lakukan menunjukan 66 orang remaja atau setara dengan 44% dari survei ini kurang mengetahui hukum yang ada di Indonesia dan 50 orang remaja atau setara dengan 33% dari survei ini tidak mengetahui hukum yang ada di Indonesia Hasil survei dan riset yang telah saya lakukan didukung pula dengan pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, yang dilansir dari Beliau mengatakan "mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akui bahwa kesadaran hukum masyarakat Indonesia secara keseluruhan 562
masih sangat memprihatinkan". Timbul pernyataan bahwa kurangnya sosialisasi hukum dari pihak pembuat dan penegak hukum yang semakin berkurang ke menengah bawah menyebabkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat atas hukum dan kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat ini sangatlah penting untuk diselesaikan dengan segera, dikarenakan perkembangan hukum di Indonesia saat ini sangatlah pesat disebabkan masalah demi masalah yang timbul di tengah masyarakat saat ini. PEMBAHASAN / ANALISIS Dari permasalahan kesadaran masyarakat terutama remaja yang masih belum memperhatikan atas pentingnya kesadaran hukum di Indonesia ini, tentunya parlemen memiliki peranan yang penting dalam menyosialisasikan undang-undang yang sedang dirancang, undang-undang yang telah dirancang, undang-undang yang telah disahkan, dan undang-undang yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Apabila saya terpilih menjadi anggota parlemen, saya akan mengusulkan pembuatan program sosialisasi online yang berbasis aplikasi yang bernama Aplikasi Indonesia Peduli Hukum (AILIUM). Aplikasi ini diciptakan untuk meningkatkan program sosialisasi dengan tepat sasaran dan bisa diakses oleh semua elemen masyarakat sehingga perkembangan informasi dan hukum bisa dengan cepat didapatkan. Aplikasi ini memiliki fitur menarik, seperti (1) fitur Headline yang berguna untuk memberikan perkembangan terbaru tentang pembuatan dan penetapan undang-undang, (2) fitur Edukasi Hukum yang berguna untuk menyosialisasikan hukum-hukum yang perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Fitur ini dilengkapi dengan video-video presentasi penjelasan edukasi dari sudut pandang para ahli untuk memberikan pemahaman yang menarik kepada masyarakat, (3) fitur Konsultasi Hukum yang berguna untuk masyarakat yang menginginkan konsultasi seputar hukum dan bantuan hukum kepada para ahli dalam waktu 24 jam ,(4) fitur Aspirasi yang berguna untuk memberi ruang aspirasi masyarakat kepada DPR guna memberikan transparansi kepada masyarakat, (5) fitur Notifikasi yang berguna untuk memberitahukan kepada pengguna tentang informasi terbaru seputar hukum di Indonesia. Target utama dari aplikasi ini adalah remaja Indonesia yang memiliki peranan utama dalam kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Karena sebagian dari masyarakat Indonesia didominasi oleh remaja, maka mereka menjadi sasaran yang tepat dalam penggunaan aplikasi ini. 563
Gambar 2. Logo dan tampilan Aplikasi Indonesia Peduli Hukum (AILIUM) Guna memaksimalkan kinerja aplikasi ini saya akan menggunakan 3 fungsi DPR yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A Ayat 1 yang menjelaskan bahwa DPR memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 1. Fungsi Legislatif 2. DPR memiliki peranan penting dalam pelaksanaaan fungsi legislatif untuk menyusun undang- undang. Oleh karena itu, apabila saya terpilih mejadi legislator, saya akan menyusun sistem program sosialisasi online berbasis aplikasi yang bernama Aplikasi Indonesia Peduli Hukum (AILIUM) yang akan berkerja sama dengan Kominfo sebagai penyedia infrastruktur komunikasi dan Kemenkumham sebagai penyelenggara hukum di Indoneisa. Fungsi Anggaran 3. ini, DPR memiliki wewenang untuk menyetujui alokasi dana APBN guna memaksimalkan aplikasi AILIUM. Dengan ini, saya akan mengalokasikan dana APBN untuk pengembangan program aplikasi AILIUM ini. Saya berharap aplikasi ini dapat melahirkan inovasi edukasi yang menarik dan tidak ketinggalan zaman agar dapat diterima dan digunakan dengan baik oleh masyarakat terutama kalangan remaja yang menjadi target besar pembuatan aplikasi ini. Fungsi Pengawasan Dengan fungsi anggaran fungsi Dengan fungsi ini, saya akan melakukan pengawasan terhadap jalannya program aplikasi AILIUM guna memastikan program aplikasi ini dapat berjalan dengan baik dan bisa dijadikan inovasi baru dalam program 564
sosialisasi kepada masyarakat. Saya juga akan memfokuskan diri dalam pengawasan pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan aplikasi tersebut dan rutin mengevaluasi penggunaan anggaran agar anggaran bisa digunakan dengan efisien dan tepat sasaran. KESIMPULAN / SARAN Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas hukum terutama pada kalangan remaja, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari DPR sebagai pembuat dan perancang pembentukan hukum serta regulasinya, pemerintah sebagai penyelanggara hukum, dan masyarakat yang akan terlibat langsung dalam penegakan hukum tersebut. Perlu sosialisasi yang mengfokuskan penyadarkan masyarakat tentang pentingnya hukum terutama kepada kalangan remaja yang mendominasi penduduk Indonesia saat ini. Kita dapat melakukannya dengan metode sosialisasi yang inovatif dan modern untuk dapat diterima oleh masyarakat, terutama para remaja yang menjadi target utama dalam sosialisasi ini. REFERENSI "Hukum: Pengertian, tujuan, fungsi, Unsur dan Jenis". Diakses pada 22 Juni 2023. Pukul 10.37 WIB "UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SATU NASKAH". Diakses pada 24 juni 2023. Pukul 13.44 WIB "Hampir Seperempat Penduduk Indonesia Adalah Pemuda pada 2022". . Diakses pada 24 Juni 2023. Pukul 16.27 WIB "Wamenkumham: Kesadaran hukum masyarakat Indonesia memprihatinkan" hukum-masyarakat-indonesia- n. Diakses pada 25 Juni 2023. Pukul 9.12 WIB 565
GEN-INSAHUPECT: Brantas Pengetahuan Hukum Elite Kesadaran Hukum Sulit SYALDILA Baso, 12 Desember 2006 DAPIL SUMATERA BARAT II MAS MUHAMMAD NADIS LATAR BELAKANG Zoon Politicon istilah yang sempat diucapkan oleh pendiri filsafat ilmu, yakni Aristoteles yang menyatakan bahwasannya manusia adalah makluk sosial. Manusia dilahirkan dengan berbagai sifat, karakter, bakat, keinginan bahkan kepentingan berbeda-beda. Namun, dengan perbedaan kepentingan dan keinginan dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan lingkungan masyarakat yang tidak harmonis, tidak tertib dan tidak aman. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya konflik didalam masyarakat dibentuklah sebuah hukum untuk mengatur kehidupan manusia. Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwasannya "Negara Indonesia sebagai Negara hukum." Berbagai penyelenggara pemerintahan memperkenalkan hukum-hukum yang terdapat di Indonesia kepada masyarakat melalui berbagai tindakan. Salah satunya dengan edukasi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya membahas tentang sejarah dan perjuangan para pahlawan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan juga membahas tentang aturan, Indonesia untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan cinta tanah air warga negara terutama bagi remaja, generasi muda bangsa. hukum yang berlaku di Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, diharapkan generasi muda bangsa mampu menjadi agen perubahan dan penggerak dalam memasyarakatkan pentingnya mengetahui dan memahami hukum kepada masyarakat luas. 566
PERMASALAHAN Sesuai dengan pasal 27 ayat 1, menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Nyatanya, banyak warga Negara Indonesia tidak menjalankan hukum-hukum yang terdapat di Indonesia, baik dalam kalangan remaja, dewasa bahkan pejabat Negara ikut serta dalam melanggar hukum. Bagi remaja, dengan berbagai kenakalan yang dilakukannya seperti balap liar, tawuran, mengonsumsi narkoba, seks bebas dan sebagainya menjadi suatu kebanggaan bagi mereka. Seperti kejadian yang terjadi beberapa waktu yang lalu, seorang remaja memposting video saat dirinya bermabukan di suatu club. Tanpa mereka sadari, efek negatif dari mengonsumsi minuman alkohol bagi mereka dapat menyebabkan hilangnya kosentrasi bahkan mengalami ganguan mental. Banyaknya kenakalan yang dilakukan remaja menjadikan remaja bukan lagi agen perubahan dan penegakkan hukum melainkan agen kerusakan bangsa. Padahal para remaja mendapatkan amunisi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tentang aturan-aturan hukum di Indonesia. Remaja Indonesia sebenarnya tahu tentang hukum yang ada di Indonesia, bahkan pengetahuan mereka tentang hukum sangatlah baik. Namun, kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap hukum, kehidupan masyarakat menjadi tidak tentram dan tidak aman. PEMBAHASAN / ANALISIS Oleh karena itu, dirasa penting untuk menumbuhkan kesadaran akan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Soejorno Soekanto, indikator kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang memiliki pengetahuan bahwasannya setiap prilaku masyarakat diatur oleh hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Setelah seseorang mengetahui aturan hukum berprilaku, masyarakat remaja mempunyai Indonesia pemahaman terhadap hukum di Indonesia. Melalui pendidikan kewarganegaraan secara tidak langsung mengedukasikan kepada remaja terhadap aturan hukum di Indonesia. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. terutama Melalui beberapa indikator yang telah disebutkan, untuk menumbuhkan kesadaran hukum terhadap masyarakat, dibutuhkan peranan dari berbagai pihak. Remaja merupakan aktor utama dalam menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Melalui program GEN-INSAHUPECT (Generasi Indonesia sadar hukum 567
percfect) dapat menarik para remaja ikut serta dalam mentaati peraturan hukum- hukum di Indonesia. Dengan program ini diharapkan remaja dapat merealisasikan ilmu pengetahuan hukum yang sudah dipelajarinya dalam kehidupan masyarakat. Tentunya program ini tidak dapat hanya dilakukan remaja sendirian. Diperlukan bantuan dan songkongan dari pemerintah, terutama Komisi I DPR RI sebagai wakil rakyat ikut berperan dalam menjalankan program Gen-Insahupect ini. Berdasarkan UUD 1945 pasal 2A ayat 1 tentang fungsi utama dewan perwakilan rakyat, DPR mampu membantu remaja dalam menumbuhkan kesadaran hukum dengan sebagai berikut: 1. Fungsi Legislasi. Dengan fungsi ini, DPR akan meregulasikan UU terkait hukum di Indonesia serta merancang UU untuk menjalankan program Gen- Insahupect. Bersama dengan Kemendikbud membentuk pendidikan hukum yang menarik bagi para remaja melalui program Gen-Insahupect. Tidak hanya pengetahuan materi teori didalam kelas, pengetahuan hukum di Indonesia juga dapat direalisasikan dalam bentuk parodi bahkan pentas seni baik dalam bentuk drama, monolog ataupun cinematic. Dan tentunya hal ini dapat memberikan bayangan kepada remaja tentang pentingnya menjaga dan mentaati hukum di Indonesia. Selanjutnya DPR dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan perlombaan yang dapat menyalurkan bakat minat para remaja serta memfasilitasinya. Selain itu DPR juga menjalin kerjasama dengan Kominfo untuk dapat merealisasikan hukum dengan berbagai konten kependidikan yang menarik dan memikat para remaja. Fungsi Anggaran 2. DPR dapat mengalokasikan APBN semaksimal mungkin agar program Gen-Insahupect dapat berjalan dengan cepat dan kuat serta dapat memfasilitasi segala kegiatan remaja yang kreatif dan inovatif. Sehingganya segala bakat dan minat remaja tidak terkubur mendalam. Dengan bekerja sama dengan Kemendikbud membentuk pendidikan hukum berbasis parodi dan Kominfo mengumpulkan remaja-remaja berbakat kreator untuk dapat membuat konten-konten kreatif dalam memperkenalkan hukum di Indonesia secara menarik dan mudah dipahami. Fungsi Pengawasan 3. DPR melakukan pengawasan terhadap RUU dan anggaran yang telah dikeluarkan sebelumnya. Dengan melibatkan remaja dengan program Gen- Insahupect membentuk Polisi Remaja (POMJA) melakukan pengawasan serta mengadukan segala pelanggaran kepada pihak berwenang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam hukum. Serta mengedukasikan kepada masyarakat tentang penting dan guna menyadari hukum. 568
Pemilihan remaja sebagai aktor utama dalam menegakkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakatan didasarkan pada ucapan yang diucapkan Ir. Soekarno saat membangkitkan semangat juang para anak muda bangsa, karena dalam syair bahasa arab dikatakan 'Syabaabul yaumi rijaalul ghad' yang berarti "Pemuda zaman sekarang adalah pemimpin masa depan" KESIMPULAN / SARAN Tingginya kesadaran hukum suatu negara menimbulkan masyarakat yang beradab dan aman. Kesadaran hukum tidak harus menunggu terjadi pelanggaran dan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan harus dilakukan masyarakat teruatam bagi remaja calon pemimpin di masa yang akan datang. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Dengan program Gen-Insahupect ini kita akan menyaksikan remaja kenal hukum, taat aturan dan kehidupan masyarakat yang aman. REFERENSI Kemenhunkam.go.id, 2019, "Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini Melalui Penyuluhan penyuluhan-hukum [Diakses pada 6 juli 2019] Hukum" Kawanhukum.id, 2023 "Pentingnya pendidikan Hukum Sejak Dini, [Diakses pada 27 maret 2023] "5 Ciri lt63031f672a8db/, [Diakses pada 14 Juli 2023]. 2023, Kesadarn Hukum tinggi", 569
Peran Pemerintah Dalam Memberantas Kejahatan Judi Online Di Kalangan Remaja Indonesia ALDOSON PETER KONG Palembang, 18 Mei 2007 DAPIL SUMATERA SELATAN 1 SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANG LATAR BELAKANG Diera digital saat ini, sebagai siswa remaja kita menyadari akan kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Perkembangan teknologi telah banyak disalahgunakan oleh beberapa oknum tak bertanggung jawab, melalui perkembangan teknologi seperti adanya Situs Web manusia bisa melakukan tindak kejahatan yang salah satunya adalah Judi Online. Menurut hukum Indonesia pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendeskripsikan Judi Online adalah permainan yang terdapat kemungkinan menguntungkan dengan bergantung pada peruntungan belaka atau kemahiran pemain dalam bermain. Konteks perjudian pada KUHP meliputi tindakan pertaruhan yang tidak mendapatkan izin pada hasil perlombaan atau permainan yang bukan diadakan oleh partisipan lomba atau pemain serta segala bentuk pertaruhan lainnya. Judi Online sangat banyak dimainkan oleh kalangan remaja Indonesia karena Judi Online merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya Judi Online dikalangan remaja Indonesia adanya pengaruh teman yang berhasil mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut. PERMASALAHAN Judi Online sudah tidak asing lagi dan menyebar luas di kalangan remaja, banyak perilaku remaja yang berubah ke arah negatif ketika memainkan Judi Online, perilaku tersebut ditandai dengan adanya kecanduan yang berujung pada tindak kejahatan. Meningkatnya kasus Judi Online semakin besar juga dampak 570
yang dirasakan oleh masyarakat, salah satu dampak dari Judi Online berupa kegiatan kriminalitas yang merugikan masyarakat. Judi Online tidak hanya dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, tetapi juga dapat melunturkan moral masyarakat, terutama terhadap generasi remaja Indonesia. Peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur tindak pidana Judi Online tetapi fenomena ini masih banyak terjadi di kalangan remaja Indonesia, ini membuktikan bahwa penerapan dari peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sempurna. DPR RI sendiri telah menyusun undang-undang mengenai Judi Online yang tertera dalam pasal 303 ayat (1) KUHP "barang siapa melakukan perjudian diancam hukuman pidana 10 tahun penjara, atau denda Rp. 25 juta, kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang" Tentu hal ini membuktikan bahwa DPR RI sendiri telah menunjukkan perhatian khusus terhadap kasus Judi Online yang merugikan masyarakat. Upaya dalam penegakkan hukum Judi Online tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi dibutuhkan kesadaran dari masyarakat terlebih dari kita sebagai remaja generasi penerus bangsa Indonesia. PEMBAHASAN / ANALISIS Fenomena Judi Online semakin marak terdengar di masyarakat Indonesia. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) terdapat sebanyak 10.921 kasus perjudian diadukan dari total 16.370 kasus yang melanggar hukum Indonesia pada bulan Maret 2022 yang lalu. Lebih dari 840 ribu konten Judi Online telah diblokir oleh Kominfo, angka itu merupakan akumulasi sejak 2018 hingga 19 Juli 2023. Hukum mengenai Judi Online sudah diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang- Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur tentang larangan perjudian elektronik. Judi Online salah satu termasuk ke dalam kejahatan cyber. Saat ini kejahatan cyber sangat sulit untuk diretas dimana oknum mereka menawarkan layanan melalui pesan pribadi, hal ini membuat aktivitas tidak bisa diawasi oleh Kementerian Kominfo. Peran Pemerintah sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan terkait Judi legislasi memiliki peran penting dalam Online, DPR sebagai menyelesaikan masalah terkait Judi Online. DPR dapat memanfaatkan 3 fungsi yang dimilikinya, yaitu: 1. lembaga Fungsi Legislasi a. Mendesak Kominfo dalam penanganan pemberantasan Judi Online untuk terus meningkatkan keamanan cyber dalam membasmi Judi Online diseluruh platform media sosial. 571
2. 3. 572 b. Merevisi UU terkait pasal 303 ayat (1) undang-undang ini masih memiliki kelemahan dimana dikatakan "kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang" hal tersebut tentu tidak dibenarkan karena apapun bentuk perjudian baik konvensional maupun online termasuk kedalam tindak kejahatan yang juga melanggar norma agama. Disisi lain tentu penguasa yang berwenang bisa saja menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. c. Melalui fungsi Legislasi DPR RI dapat menyusun serta memperkuat rancangan undang-undang terkait UU ITE pasal 27 ayat (2) yang memuat larangan perbuatan bermuatan perjudian. Mewajibkan siswa remaja Indonesia memiliki pengetahuan tentang bahaya Judi Online. DPR RI membuat badan organisasi remaja dibawah komisi 1 DPR RI sebagai penggerak remaja anti Judi Online. d. Fungsi Anggaran Anggaran dana DPR RI (APBN) dapat dialokasikan untuk penanganan pemberantasan Judi Online tentu memiliki dampak yang besar, Anggaran dana tersebut dapat digunakan sebagai berikut : a. DPR RI melalui Kominfo akan meningkatkan cybersecurity dengan cara mendatangkan dalam pemberantasan Judi Online. Pemerintah membuat program sosialisasi mengenai bahaya Judi Online yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Program tersebut diharapkan dapat mencegah anak remaja Indonesia dari permainan Judi Online. Pemerintah melakukan kerja sama dengan beberapa public figure, program kerja sama ini bertujuan mengajak public figure untuk memberikan sosialisasi mengenai bahaya Judi Online terhadap anak remaja Indonesia secara digital. Kerja sama ini efektif dikarenakan pada zaman digitalisasi para remaja sangat mudah terinfluence oleh public fugure. Fungsi Pengawasan a. ahli tenaga yang berpengalaman b. c. DPR RI dapat menggunakan wewenangnya dalam mengawasi kinerja dan penyaluran anggaran dana kepada Kominfo, peran masyarakat dan lembaga-lembaga yang bekerja sama. b. Meninjau kembali mengenai Undang-Undang pasal 303 ayat (1) yang izin dari penguasa yang mengatakan "kecuali mendapatkan berwenang" dimana masih menimbulkan pertanyaan dari masyarakat apakah hukum tersebut sudah sesuai dan dapat dijalankan dengan
c. sebaik-baiknya dari pihak yang berwenang maupun masyarakat yang menjalankan. DPR RI senantiasa mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari Kominfo selaku Cyber Police dan juga pihak keamanan yang terjun langsung untuk mengamankan dan menindak laksanakan kasus-kasus yang terkait Judi Online KESIMPULAN / SARAN Penggunaan media digital haruslah dilakukan dengan bijaksana dan taat akan aturan hukum yang berlaku. Fenomena Judi Online tentunya dapat merugikan dan merusak moral masyarakat yang terlibat didalamnya. Peran pemerintah melalui tiga fungsi DPR RI dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemberantasan dan pencegahan tindakan Judi Online di masyarakat khususnya pada kalangan remaja Indonesia. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Fungsi Pengawasan, DPR : Legislasi, Anggaran, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2021. Statistik Bulan Maret 2022. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kominfo Blokir 846 Ribu Konten Judi Online Hingga Juli 2023 konten-judi-online-hingga-juli-2023 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Larangan Perbuatan Bermuatan Perjudian 573
Menakar Suatu Urgensi Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Suara Di Bumi Pertiwi NAILAH DZAKIYYAH NISA Bangko (Jambi), 13 Juli 2008 DAPIL SUMATERA SELATAN I SMA NEGERI 1 PALEMBANG LATAR BELAKANG "VOX POPULI VOX DEI" (suara rakyat adalah suara tuhan), ini ibarat "pemilik suara" yang direpresentasikan sebagai masyarakat dibumi pertiwi yang harus tunduk pada hukum. Hal ini juga merupakan sebuah implikasi dari adanya amanat konstitusi kita Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum". Hukum yang dimaksud inipun haruslah juga mengalir tujuan sebagaimana yang ada didalamnya yakni keadilan, kemanfaatan, termasuk juga kepastian hukum. Begitu kiranya ungkapan seorang ahli hukum bernama O. Notohamidjojo yang menyatakan bahwa dalam hukum, keadilan dan kemanfaatan memanglah harus di wujudkan, tetapi kepastian hukum merupakan bagian yang terpenting. Ini tidaklah lain guna menjadikan hukum sebagai alat dalam mencegah dan memberikan batasan pada penguasa serta individu agar tidak menimbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan di bumi pertiwi ini. PERMASALAHAN 6 Desember 2022 menjadi moment penting dalam sejarah bumi pertiwi, dengan lahirnya sebuah produk hukum baru bernama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("UU 1/2023"). Dalam produk hukum ini Pasal 256 tentang kebebasan berpendapat di muka umum 574
menjadi perhatian yang menarik, sebab dirasa tidaklah menjiwai semangat produk hukum yang seharusnya. Hingga efeknya masyarakat Indonesia selaku pemilik suara di bumi pertiwi ini menjadi diam membisu dan hanya dapat menutup mata akan kejamnya hukum. Hal ini bukanlah bualan belaka, menginggat berdasarkan data survei yang disuguhkan oleh Indikator Politik Indonesia terdapat 64,9% responden termasuk generasi muda yang menyatakan takut untuk mengeluarkan pendapat. Padahal, berkaca dari sejarah, kedaulatan rakyat merupakan konsep luhur yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ketika hukum yang ada tak mampu melindungi pemilik suara, maka yang ada hanyalah kesewenangan semata. "MIRIS, SEDIH, dan PRIHATIN" itulah ungkapan yang tepat guna mengambarkan suasana hati bumi pertiwi ini. PEMBAHASAN / ANALISIS Berdasarkan uraian sebelumnya, maka terdapat ketidaksesuaian antara das sollen (peraturan hukum) dengan das sein (fakta konkrit), tekhusus Pasal 256 UU 1/2023 yang menyebutkan "Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II". Dari bunyi pasal a quo terlihat jelas adanya permasalahan, menginggat pawai, unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan dijalan, maka sudah barang tentu akan menyebabkan kemacetan yang dapat dikategorikan ke dalam frasa "terganggunya kepentingan umum". Tidak hanya itu, rumusan yang ada dalam pasal a quo tidaklah memenuhi prinsip lex certa (jelas) dan lex stricta (rigid atau tidak boleh dianalogikan), terutama dalam frasa "pemberitahuan" yang mana dalam pasal a quo tidaklah dijelaskan frasa yang dimaksud ini apakah pemberitahuan secara tertulis ataukah pemberitahuan lisan. Terhadap hal tersebut tentunya tidaklah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, ini juga membuktikan bahwa para wakil rakyat di senayan sudah takmampu lagi untuk menjaga amanat serta marwah dari konstitusi. Sehingga sudah sepantasnya para wakil rakyat terdahulu diregenerasi dengan wakil rakyat yang lebih mengedapankan semangat amanat konstitusi dengan berlambangkan tujuan hukum dalam setiap langkahnya. Oleh karenanya, jika saya didapuk menjadi wakil rakyat, maka akan ku obati keluhku ini melalui tiga fungsi DPR meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 575
Dalam menjalankan fungsi legislasi, maka saya akan melakukan beberapa langkah. Pertama, saya akan merekonstruksi UU 1/2023 pada BAB V, Bagian Keempat, Paragraf 1, Pasal 256 dengan melakukan penambahan frasa "tertulis" guna menjelaskan terkait dengan maksud dari frasa "pemberitahuan" yang mana pemberitahuan ini haruslah dilakukan secara tertulis kepada pihak yang berwenang, sehingga frasanya menjadi "pemberitahuan tertulis". Kedua, saya akan menambahkan frasa "dengan sengaja", sehingga frasanya menjadi "... yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya kepentingan umum,...." Perubahan terhadap rumusan delik ini untuk mengakomodir terpenuhinya prinsip lex certa maupun lex stricta dan menjadikan rumusan pasal a quo tersebut menjadi jelas dan tidak multitafsir guna menjamin generasi muda dalam berpendapat di muka umum berlandaskan tujuan hukum. Pada fungsi anggaran saya akan menganggarkan dana guna sarana dan prasarana dalam mendukung keadilan serta kepastian hukum pemilik suara di bumi pertiwi melalui beberapa cara yakni, mengalokasikan dana yang efesien melalui APBN kepada instansi yang menaungi ketertiban dan keamanan di bumi pertiwi dalam hal berpendapat di muka umum. Serta menyediakan anggaran yang efisen dalam APBN untuk memberikan pemahaman dalam berpendapat di muka umum yang baik dan benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dimulai dari usia sekolah. Selanjutnya fungsi pengawasan, pada fungsi ini saya akan melakukan pengawasan secara menyeluruh dan komperhensif terhadap penerapan UU 1/2023 maupun terhadap penggunaan APBN yang digunakan instansi terkait yang berhubungan dengan ketertiban dan keamanan di masyarakat untuk melaksankan peraturan a quo yang tentunya sangat banyak sekali bersingungan dengan kehidupan bermasyarakat. KESIMPULAN / SARAN Hukum yang baik adalah hukum yang dapat mengatasi masalah. Begitupun dengan UU 1/2023 sebagai produk hukum baru yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kendati demikian produk hukum ini juga memiliki kekurangan, mulai dari tidak mengakarnya keadilan dan kepastian hukum hingga tidak terpenuhinya prinsip lex certa dan lex stricta terutama dalam Pasal 256 tentang berpendapat di muka umum. Melalui tulisan ini izinkan saya mengubah kontruksi pemikiran menjadi lebih konstruktif, adaptif dan inovatif melalui tiga fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan) untuk mencapai hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum bagi pemilik suara di bumi pertiwi ini. "FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM" (hendaklah keadilan ditegakkan walupun langit akan runtuh) 576
REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Dihni, Vika Azkiya. "Survei Indikator Ungkap Masyarakat Semakin Takut Menyampaikan Pendapat." Databoks. Notohamidjojo, O. Soal-Soal pokok Filsafat Hukum. Salatiga: Griya Media, 2011. Republik Indonesia. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945," 1945. - - - . "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA," 2023. 577
Cegah Cyberbullying Menuju Remaja Cerdas KHOIRUNISA MUTIARA ANDINI Talang Tengah, 08 Mei 2007 DAPIL SUMATERA SELATAN II SMA NEGERI 3 KAYUAGUNG Today's science is tomorrow's technology. -Edward Teller LATAR BELAKANG "belajar ngomong yang benar dulu....wkwkw mbak ngomong kok belepotan, hahaha" @x*** "kamu itu gendut banget kalau di foto, mending gak usah foto sekalian!" @z*** Media sosial merupakan media online yang memberikan berbagai fasilitas untuk saling berinteraksi dan berbagi konten dalam beragam bentuk secara tidak langsung. Banyak sekali contoh dari media sosial ini seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan Telegram. Media sosial juga memiliki banyak manfaat di bidang bisnis, bidang pendidikan, serta mempeluas jaringan pertemanan. Perlu diketahui remaja merupakan usia yang rentan dalam menyikapi berbagai macam pengaruh yang disebabkan oleh media sosial, namun justru pengguna internet terbanyak saat ini adalah remaja, hal ini disebutkan dalam artikel DKatadata.co.id yaitu berdasarkan usia pengguna, internet paling banyak digunakan oleh pengguna berusia 13-18 tahun yakni mencapai 98,2% dengan kontribusi 12,15%. Kemudian, pengguna usia 19-34 tahun sebanyak 97,17% dengan kontribusi 32,09%, usia 35-54 tahun tercatat 84,04% dengan kontribusi 33,67%, dan 47,62% pengguna berusia 55 ke atas dengan kontribusi 7,19%. internet mepengaruhi para remaja dalam bermedia sosial, terutama sejak pandemi covid- Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 578
19 melanda Indonesia beberapa tahun yang lalu, remaja yang menggunakan media sosial terus bertambah. Hingga banyak dari mereka menyalahgunakan media sosial tersebut yang tanpa mereka sadari dapat merugikan orang lain. Karena dalam penggunaan media sosial terdapat aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang ITE, untuk melindungi maasyarakat dan pengguna internet dari kejahatan online, maka sebagai generasi muda yang taat hukum sebaiknya dapat lebih bijak dalam penggunaan media sosial. PERMASALAHAN Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa pengguna media sosial rata-rata adalah seorang remaja, banyak sekali kasus pelanggaran yang terjadi di media sosial salah satunya yaitu cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan di dunia maya, tentu saja ini merupakan hal yang salah dan memberikan pengaruh buruk bagi korban. Dari banyaknya media sosial, kasus cyberbullying banyak terjadi di salah satu media sosial bernama TikTok, mulai dari berbentuk komentar negatif pada sebuah postingan maupun mengunggah suatu video yang mengandung unsur perundungan. Salah satu kasus cyberbullying yang terjadi beberapa bulan yang lalu yaitu tentang kisah seorang remaja bernama Zoe Gabriel yang menjadi korban cyberbullying di TikTok karena mengunggah video dan memperlihatkan sebuah tas Charles & Keith pemberian ayah nya dan menyebut nya sebagai sebagai merek mewah. tersebut, Zoe malah mendapatkan komentar perundungan, karena banyak warganet yang menyebutkan bahwa tas tersebut tidak termasuk kategori barang mewah. Dari sanalah tidak lama kemudian Zoe kembali memposting video dan menceritakan latar belakang keluarganya sambil menahan air matanya, bahwa ia berasal dari keluarga yang sederhana. Zoe berkata bahwa mungkin memang tas tersebut bukanlah termasuk barang mewah tetapi baginya itu sangat berharga. Zoe berkata ayah nya berkerja keras untuk membelikan tas tersebut untuk putri kesayangannya. Karena unggahan Dari kisah di atas, kita dapat melihat bahwa cyberbullying memberikan dampak mendalam bagi korban hingga bisa memberikan kecemasan berlebihan dan menyebabkan depresi bahkan pikiran untuk bunuh diri. Namun tidak hanya pada korban, cyberbullying juga memberikan dampak negatif pada pelaku itu sendiri, salah satunya masalah psikologis seperti sulit mengontrol emosi. Lantas apa yang dapat pemerintah dan parlemen lakukan untuk menangani masalah maraknya cyberbullying tersebut di kalangan remaja? 579
PEMBAHASAN / ANALISIS Sebagai seorang generasi muda, sudah seharusnya menjadi penompang dalam permasalahan yang berada di kalangan mereka. Karena generasi muda inilah yang akan menjadi pilar dari suatu bangsa. Demikian begitu semua yang akan terjadi kedepannya pada bangsanya, mereka adalah kuncinya, generasi muda, remaja, merekalah yang akan menjadi pemimpin bangsa ini di kemudian hari. Untuk mewujudkan hal itu perlu di tanamkan sikap kenal hukum untuk para generasi muda khususnya para remaja, dengan begitu akan tercipta masyarakat yang aman dan taat aturan. Salah satu masalah yang terjadi di kalangan remaja yaitu maraknya kasus cyberbullying, dan dalam masalah ini peran masyarakat, pemerintah dan terkhususnya remaja sebagai generasi muda sangat dibutuhkan untuk tindakan mencegah dan meminimalisir hal ini. Beranjak dari pernyataan ini lah, jika saya menjadi seorang anggota parlemen, saya akan mendirikan POLPR-RI. POLPR-RI adalah singkatan dari Polisi Pengawas Remaja Republik Indonesia, dengan maksud untuk mengurangi dan mencegah tindak kriminalisasi di kalangan remaja baik secara langsung maupun di media sosial serta memberikan perlindungan bagi remaja yang menjadi korban kriminalisasi. Saya juga akan mengaitkan POLPR-RI dengan menggunakan dan mengoptimalkan ketiga fungsi kerja DPR RI yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 1, yaitu: 1. Legislasi Salah satu fungsi legislasi DPR adalah merancang, mengubah, merevisi, serta mengesahkan Undang-Undang. Maka saya sebagai legislator, akan memaksimalkan jalan kerja dari adanya Undang-Undang yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku dibeberapa tahun kedepan seperti pada Undang-Undang Pasal 243 ayat 1 KUHP 2023, yang berisi tentang macam- macam bentuk perundungan di media elektronik dan apa hukuman yang akan diberikan pada pelaku, dan saya juga akan merevisi serta menambahkan POLPR-RI untuk ikut berwenang khusus dalam mengawasi, dan melindungi remaja dalam penggunaan media sosial. Anggaran 2. Untuk fungsi anggaran, saya akan mendukung penggunaan dana APBN untuk memaksimalkan kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dan POLPR-RI, seperti pengalokasian dana untuk memberikan sosialisasi tentang pemanfaatan media sosial, yang bisa dilakukan melalui aplikasi manapun dan bahkan mengadakan event-event secara langsung yang bermanfaat dan memotivasi bagi para generasi muda. Sehingga ke ikut sertaan para remaja dalam program ini sangat diperlukan dalam pencegahan cyberbullying yang terjadi di kalangan usia mereka. 580
3. Pengawasan Sebagai seorang legislator, saya akan mengawasi secara langsung dan terjun ke lapangan untuk melihat bagaimana jalannya progam yang telah ditetapkan dan mengadakan rapat bulanan untuk melihat perkembangan yang berlangsung terutama kinerja KOMINFO dan POLPR-RI, dan memberikan evaluasi, jika memang diperlukan. KESIMPULAN / SARAN Cyberbullying merupakan salah satu kejahatan kriminal yang sering terjadi pada media sosial di kalangan remaja. Seharusnya remaja menyadari hukum yang sudah berlaku dan berusaha untuk taat pada hukum demi tercapainya masyarakat yang taat dan aman. Dengan Undang-Undang yang menjadi salah salah satu pengarah nya. Di harapkan bagi pembaca essay untuk memahami dan berusaha ikut serta dalam pencegahan adanya cyberbullying, sehingga tercipta nya rasa nyaman di lingkungan masyarakat. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA DKataData.co.id. 2023. APJII: Pengguna Internet Indonesia 215 Juta Jiwa pada 1,17%, 2023, [Diakses pada 16 Juli 2023] Naik dpr.go.id. 2016. Tentang DPR, [Diakses pada 23 Juli 2023] FatsunID. 2021. Dampak Cyberbullying Bagi Pelaku dan Korban di Kalangan Remaja Millenial, bagi-pelaku-dan.html?m=1 [Diakses pada 16 Juli 2023] Hasibuan, Linda. 2023. Pemilik Charles & Keith Undang Remaja Korban Bullying TikTok, [Diakses pada 16 Juli 2023] peraturan.bpk.go.id. 2023. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Pidana, Undang-Undang [Diakses pada 23 Juli 2023] Hukum 581
Membangun Masyarakat Yang Aman Dan Peduli: Perlindungan Korban Dan Pelaku Kejahatan Remaja Di Indonesia MUHAMMAD ABI RIZKY Indralaya, 13 Desember 2005 DAPIL SUMATERA SELATAN II SMAN 1 INDRALAYA LATAR BELAKANG Korban dan pelaku kejahatan remaja merupakan dua sisi yang terkait erat dalam dunia kriminalitas di Indonesia. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2020-2021 mencatat sekitar 36.422 anak menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. itu, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat Sementara sebanyak 12.450 remaja sebagai pelaku kejahatan. Kurangnya kesadaran hukum dikalangan remaja menjadi salah satu akar permasalahan. Banyak remaja yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Akibatnya, mereka rentan terlibat dalam perilaku menyimpang dan tindak kejahatan. Pentingnya edukasi tentang hukum sejak dini bagi remaja menjadi kunci dalam mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi mereka dari menjadi korban. Dengan peningkatan kesadaran hukum, remaja akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta dampak dari tindakan mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menyediakan pendidikan hukum yang relevan dan mudah diakses bagi remaja juga menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang sadar hukum dan bertanggung jawab dalam tindakan mereka. Inilah latar belakang yang mendasari dibentuknya program REPULIH (Remaja Peduli Hukum). 582
PERMASALAHAN Permasalahan terkait korban dan pelaku kejahatan remaja melibatkan berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran hukum di kalangan remaja. Banyak remaja yang tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka, sehingga terlibat dalam perilaku menyimpang dan kejahatan. Remaja seringkali menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, mengakibatkan trauma serius. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat ribuan anak menjadi korban setiap tahunnya. Perlindungan yang memadai sangat penting mengingat dampak jangka panjang pada perkembangan emosional dan psikologis remaja. Di sisi lain, remaja juga sering terlibat sebagai pelaku kejahatan. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat ribuan kasus pelaku kejahatan remaja. Kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman tentang konsekuensi tindakan kriminal menyebabkan perilaku menyimpang yang merugikan diri dan masyarakat. Masalah lain adalah minimnya edukasi hukum yang relevan dan mudah diakses oleh remaja. Sistem pendidikan formal jarang memberikan pemahaman komprehensif tentang hukum, menyulitkan remaja memahami hak, kewajiban, dan mekanisme penegakan hukum. Ketidaktahuan tentang hak-hak dan perlindungan yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) juga meningkatkan risiko terlibat kejahatan. Faktor sosial dan ekonomi juga berperan, lingkungan tidak stabil atau kondisi ekonomi sulit dapat mendorong remaja terjerumus dalam perilaku kriminal. Program REPULIH (Remaja Peduli Hukum) hadir sebagai solusi holistik dengan fokus pada edukasi, partisipasi, dan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya menciptakan generasi remaja sadar hukum, aktif mencegah kejahatan, dan melindungi diri serta sesama dari bahaya kriminalitas. Dengan upaya bersama dan pendekatan komprehensif, permasalahan terkait korban dan pelaku kejahatan remaja diharapkan dapat diatasi secara efektif, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan generasi remaja yang penuh potensi. PEMBAHASAN / ANALISIS Permasalahan terkait korban dan pelaku kejahatan remaja menjadi isu yang kompleks dan mendesak dalam dunia kriminalitas di Indonesia. Salah satu akar permasalahannya adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan remaja. Banyak generasi muda yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka, sehingga rentan terlibat dalam perilaku menyimpang dan tindak kejahatan. 583
Dalam mengatasi permasalahan ini, saya menyadari bahwa perlunya dukungan legislasi yang kuat. Oleh karena itu, sebagai anggota legislatif, saya akan berupaya memperkuat UU yang telah ada, seperti UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), untuk lebih memberdayakan sistem perlindungan bagi remaja. Fungsi legislatif DPR menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih berdaya guna, dengan penekanan pada perlindungan hak-hak remaja serta hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan. Selanjutnya, fungsi pengawasan DPR menjadi instrumen penting dalam memastikan implementasi kebijakan dan UU yang telah disahkan. Pengawasan yang ketat akan membantu menindaklanjuti pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kerja sama antara DPR dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di bidang siber sangatlah relevan dalam menanggulangi tindakan kejahatan siber yang melibatkan remaja. Dengan melibatkan para generasi muda, khususnya dalam Karang Taruna atau Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA), informasi tentang pentingnya kesadaran hukum bagi para remaja dapat disampaikan secara luas dan efektif. Karang Taruna dan DISPORA dapat berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi aktif remaja dalam program REPULIH. Dalam rangka menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik, pendidikan menjadi pilar utama dalam program REPULIH (Remaja Peduli Hukum). Saya akan mendorong kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menyediakan pendidikan hukum yang relevan dan mudah diakses bagi remaja. Program ini akan memberdayakan generasi muda untuk memahami hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Terlepas dari upaya legislatif dan edukasi, saya menyadari pentingnya dukungan anggaran yang memadai untuk menyukseskan program REPULIH. Fungsi anggaran DPR menjadi kunci dalam menyediakan dana untuk pelaksanaan program edukasi hukum bagi remaja. Selain itu, pengalokasian anggaran untuk program rehabilitasi dan reintegrasi bagi remaja pelaku kejahatan juga menjadi prioritas. Dengan memperkuat rehabilitasi, saya berharap para pelaku kejahatan remaja dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan berkontribusi secara positif. Dalam melaksanakan program REPULIH, penting juga untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan efektivitasnya. Fungsi pengawasan DPR menjadi instrumen kritis dalam menilai dan mengawasi perkembangan serta dampak dari program ini. Dengan pemantauan yang ketat, program REPULIH dapat terus disesuaikan dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Melalui program REPULIH yang holistik dan kolaboratif, saya percaya bahwa generasi remaja yang lebih sadar hukum dapat terbentuk. Dengan dukungan legislatif, anggaran, dan pengawasan yang baik, permasalahan terkait korban dan 584
pelaku kejahatan remaja dapat diatasi secara efektif. Kehadiran remaja yang peduli dan berperan aktif dalam mencegah kejahatan dan melindungi diri serta sesama akan membawa perubahan positif bagi Indonesia yang lebih aman dan berkeadilan. KESIMPULAN / SARAN Permasalahan korban dan pelaku kejahatan remaja memerlukan tindakan segera. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan remaja menjadi akar permasalahan. Program REPULIH hadir sebagai solusi holistik dengan fokus pada edukasi dan kolaborasi antarinstansi. DPR perlu memperkuat UU dan implementasi kebijakan serta alokasi anggaran yang memadai untuk menyukseskan program ini. Evaluasi dan pemantauan yang ketat perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas. Dengan dukungan legislatif, anggaran, dan partisipasi aktif generasi muda, diharapkan Indonesia akan menjadi tempat yang lebih aman dan berkeadilan. REFERENSI Badan Pusat Statistik (2021). Data Pelaku Kejahatan Remaja. Tersedia online di: 86/statistik-kriminal-2021.html Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020-2021). Tersedia online di: Data Korban Kekerasan Terhadap Anak. Manan, A., & Handayani, L. (2022). Peran Pendidikan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Remaja terhadap Perlindungan Anak. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 28(1), 82-93. Putri, S. A., & Widodo, A. (2021). Kejahatan Remaja dalam Perspektif Sosial. Jurnal Kriminologi Indonesia, 17(2), 121-133. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 585
Remaja: Harapan sekaligus Malapetaka EAN SINTANTA GINTING Payakumbuh, 17 April 2007 DAPIL SUMATERA UTARA I SMA NEGERI 15 MEDAN LATAR BELAKANG Selamat kepada Indonesia telah mendapatkan golden ticket menuju Indonesia emas karena Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 60.44% penduduk Indonesia adalah remaja dengan usia produtif yaitu berusia 16-24 tahun, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar untuk berkembang pesat. Sayangnya fase remaja sendiri merupakan fase yang sangat krusial. Seperti halnya pisau bermata dua, disatu sisi dapat menjadi harapan dan kebanggaan negara sedangkan di sisi lain dapat menjadi malapetaka yang dapat menghancurkan negara ini. Oleh karena itu emosi yang bergejolak pada fase remaja harus mendapatkan perhatian yang besar dari orangtua, tenaga pendidikan, Lembaga pendidikan maupun Pemerintah. PERMASALAHAN Remaja pada usia 16 - 24 tahun banyak mengalami fenomena "cinta buta" dimana pada fase itu remaja banyak menghalalkan segala cara demi sang pujaan hati, ada juga yang berakhir kehubungan haram hinga depresi, tawuran yang merenggut nyawa dengan asas solidaritas, perundungan yang menjadi alasan korban mengakhiri hidupnya sendiri, pembunuhan dan perampasan di sunyinya malam yang membuat korban kehilangan kehormatan harta benda, trauma hingga kematian. Faktanya, pelaku dan korbanya adalah remaja bahkan pelajar yang notabenenya adalah harapan dan tulang punggung bangsa bukan malah menjadi malapetaka bagi bangsa itu sendiri. Kenakalan-kenakalan remaja tersebut telah hidup dan berkembang ditengah masyarakat. Bahkan, sebagian besar remaja malah menjadikan hal tersebut sebagai lifestyle. Hukum di negara ini seakan tak berarti dibanding dengan hukum rimba yang saling unjuk kuasa dan kekuatan dengan cara tak beradab. 586
PEMBAHASAN / ANALISIS Demi menemukan benang merah diantara kumpulan benang kusut, melalui link Gform. Saya melakukan survei pada remaja usia 16-24 tahun dengan beberapa pertayaan diantaranya "Apakah remaja dapat dikenakan sanksi hukum" sayangnya hanya 25% responden yang berpedoman pada UU no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 angka 3. Padahal persentase responden yang tahu Indonesia adalah negara hukum sebanyak 95%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja hanya sekedar tahu fakta bahwa Indonesia adalah negara hukum tapi tidak dengan sadar, paham apalagi menjiwai hukum tersebut. Sia-sia saja rasanya semua program, perubahan dan pengadaan yang dilakukan pemerintah jika objek yang menjadi alasan dilaksanakannya hal tersebut malah sama sekali tidak tahu. Beruntungnya 100% responden menyatakan mereka peduli dengan hukum di Indonesia. Selagi masih ada remaja yang peduli, tidak ada kata terlambat bagi bangsa Indonesia untuk keluar dari keterbelakangan. Langkah awal yang dapat kita lakukan untuk perubahan adalah mengedukasi diri sendiri tentang hukum-hukum dasar yang relatable untuk kita sebagai remaja. Selanjutnya, untuk gebrakan perubahan dengan lingkup yang lebih besar, dibentuklah komunitas RESAKUM (REmaja SAhabat huKUM) yang beranggotaan remaja-remaja yang kritis, aktif dan kreatif dalam mensosialisasikan dan mengedukasi remaja-remaja lain dengan platform-platform seperti Instagram, facebook, twitter, youtube dan yang lainnya. Demi merealisasikan profil pelajar pancasila sesuai dengan sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan demi tercapainya cita-cita nasional dalam pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkannya diperlukan seorang legislator yang bertanggung jawab untuk memulai gebrakan perubahan dan mengoptimalkan tiga fungsi utama DPR yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan agar setiap perubahan lebih berkualitas. Dengan fungsi legislasi, saya akan mengupayakan pengkajian kembali tentang undang-undang anak dalam KUHP tujuannya adalah untuk membentuk undang-undang hukum pidana yang tidak terfokus pada penghakiman kepada anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi terfokus kepada bagaimana cara menumbuhkan rasa tanggungjawab dan rasa bersalah kepada anak korban sehingga tujuan anak dikenakan sanksi hukum adalah untuk menimbulkan efek jera dan rasa taubat. Pengkajian ini juga akan terfokus kepada anak korban yang mesti mendapatkan hak-haknya dengan bantuan pemerintah maupun dari tanggung jawab orangtua dari si anak yang berkonflik dengan hukum, agar kedua belah pihak merasakan hukum yang berkeadilan. Saya juga akan menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan membentuk panitia kerja yang terdiri dari perwakilan terbaik tiap daerah dari komunitas 587
RESAKUM untuk mendapatkan berita yang faktual dan terkini tentang permasalahan terhadap remaja tentang hukum di Indonesia dengan harapan agar nantinya hukum-hukum tentang anak terus berkembang mengikuti perkembangan jaman. Terakhir saya akan mengajukan pengadaan materi tentang hukum-hukum dasar yang relatable dengan remaja dan juga materi tentang prinsip, sejarah dan fungsi dari lembaga yang dibentuk pemerintah untuk remaja pada pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dalam kurikulum merdeka belajar yang akan menjadi pelajaran wajib bagi seluruh pelajar di Indonesia kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD). Dengan memanfaatkan fungsi anggaran saya bersama parlemen akan merancang RAPBN yang berupa pengalokasian dana untuk mendukung pemberdayaan program sosilisasi dan edukasi yang dilakukan oleh komunitas RESAKUM yang berkolaborasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) dan komisi III DPR RI, mengalokasikan anggaran ke daerah untuk diberikan kepada Lembaga yang dibentuk Pemerintah dalam rangka sosialisasi tentang cara kerja, prinsip dan fungsi dari Lembaga-lembaga tersebut yang nantinya akan menjadi bahan praktik dalam kurikulum merdeka dan untuk menginovasi cara belajar remaja. Terkhir, remaja dengan masalah emosi yang bergejolak adalah hal yang tidak dapat dihindari. Untuk itu dalam penyaluran emosi tersebut agar kearah yang positif dengan mengandeng Kementrian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) dan komisi X DPR RI, saya akan mengalokasikan dana untuk memfasilitasi kegiatan olahraga mulai dari memfasilitasi alat, pelatih, pembiayaan transpostasi dan gizi pada remaja dengan tujuan membentuk atlit nasional dan internasional yang akan membanggakan bangsa di masa yang akan datang. fungsi pengawasan, saya melakukan pengawasan penggunaan anggaran yang diterima lembaga pemerintah di daerah sebagai inovasi belajar praktik, mengawasi penyaluran dana kepada para atlit agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan juga mengawasi instansi-instansi aparatur penegak hukum dalam menangani perkara- perkara anak/remaja. Terakhir dengan KESIMPULAN / SARAN 'Hukum itu tidak selalu tegak. Sekali tegak, sekali runtuh. Karena, ia tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita adalah: tegakkan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh' - Prof. Erman Rajaguguk Sebagai pemegang kunci masa depan bangsa, kita sebagai remaja harus melakukan perubahan mulai dari diri sendiri hingga kelingkup yang lebih luas lagi,Tanpa kenal lelah kita harus beraksi secara aktif, kreatif dan berinovasi dengan 588
berpedoman pada hukum yang ada. Maka Indonesia akan menjadi negara hukum yang sebenarnya yang bukan hanya label tapi telah dijiwai oleh tiap-tiap masyarakat. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA 2022 (UU No. 11 tahun 2012) 589
BIGAUL (Bijak Bergaul): Menjadi Tunas yang Tumbuh Dengan Hukum GRATIA MIRACLE MANALU Medan, 19 Agustus 2007 DAPIL SUMATERA UTARA I SMAS SULTAN ISKANDAR MUDA LATAR BELAKANG "Dia itu pemaksa dan terlalu tegas, tapi tanpa dia seperti nya negara ini tidak cukup baik bagi kami, mereka dan diriku. Haruskah kami semua mengenalnya lebih dalam?" Lingkungan sosial menjadi bagian dalam terbentuknya karakter seseorang. Termasuk bagi remaja yang melakukan pergaulan nya di lingkungan sosial tersebut, namun ada waktu dimana konflik dalam pergaulan mereka tidak dapat dihindari. Bisa berasal dari perbedaan kepentingan dan pemikiran atau dari kemauan seseorang dengan yang lain. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan hukum dengan segala tujuan dan perannya. Bagi remaja, hukum memiliki peran sebagai pendidik untuk sikap dan kesadaran remaja itu sendiri. Tetapi ternyata masih banyak sekali remaja yang tidak mengenal hukum bahkan mengabaikan, dengan bukti marak aksi kriminal yang pelaku nya adalah remaja, seharusnya remaja menjadi tameng pencegah untuk resiko bangsa. Tentunya hal ini membawa dampak buruk bagi lingkungan sekitarnya, masyarakat, dan negara. PERMASALAHAN Pada pertengahan masa SMA saya mulai menyadari bahwa saya tinggal di kota yang penuh dengan remaja abai hukum. Begitu marak kejahatan jalanan dan masyarakat yang tidak lepas dari keresahan. Keadaan sudah tidak seaman tahun 590
tahun sebelumnya, masyarakat juga sudah mulai menormalisasikan kondisi ini, hingga akhirnya kejahatan tersebut tidak menjadi suatu yang mengejutkan. "Ini ada total 140 tersangka selama Juni 2023, khususnya kasus kejahatan jalanan. Termasuk juga 3C, penganiayaan serta lainnya," kata Kapolrestabes Medan Kombes Valentino Alfa Tatareda saat konferensi pers di Mako Polrestabes Medan. Total tersebut belum seluruh dari pelaku kejahatan jalanan di kota ini pada bulan Juni. Sampai hari saya mengetik esai ini tingkat pembegalan semakin tinggi. Setiap hari selalu ada topik buah bibir masyarakat. Begal tidak dilakukan secara individu. Secara tepat sasaran korban yang diincar dalam kondisi sendirian. Cukup menyedihkan jika korban adalah orang dengan peran penting dalam keluarga seperti kepala keluarga dan single parent. Maka masalah tidak terhenti pada aksi pembegalan namun berlanjut untuk keluarga korban yang menanggung kesedihan, terlebih lagi jika ekonomi korban sedang dalam kondisi tidak stabil tetapi harus mengalami kehilangan barang berharga, karena pelaku hanya akan mengambil barang berharga untuk menuruti perilaku konsumtif mereka. Sebagai sesama remaja dan masyarakat yang ikut resah tentu berpikir miris, Bagaimana bisa tunas bangsa mengabaikan peraturan sedemikian fatal? Hukum seperti tidak memiliki harga diri dibanding kepentingan komunitas dan nafsu material. Tidak dibenarkan juga perilaku masyarakat yang sudah menormalisasikan hal itu, Tidak mengalami bukan berarti tidak akan mengalami. Namun, apakah kondisi ini akan dibiarkan untuk terus berlangsung? Apakah remaja tersebut tidak memiliki celah kesempatan untuk gaya hidup yang berbeda? PEMBAHASAN / ANALISIS Tindakan remaja tersebut dilatar belakangi perilaku konsumtif dari kondisi ekonomi yang sedang dialami. Jarang sekali lapangan pekerjaan tersedia bagi seorang remaja, di sisi lain bagi anak yang terlahir dengan kondisi ekonomi keluarga kurang mendukung tentunya susah sekali mendapatkan hal yang dia inginkan secara instan, sehingga untuk mendapatkannya harus bekerja, namun tidak semua remaja memiliki mental dan pemikiran yang baik dalam memperoleh sesuatu dengan cara yang tepat. Nah, keinginan akan kebutuhan ini menjadi pendorong dari pilihan yang mereka ambil. Pilihan buruknya, adanya remaja yang memilih melakukan tindakan seperti pembegalan untuk mendapatkan keinginan mereka, hingga akhirnya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. 591
Pergaulan juga memiliki peran dalam pilihan remaja tersebut. Pergaulan yang baik adalah pergaulan yang memotivasi hal baik, begitu pula sebaliknya. Namun, Seperti apakah bentuk nyata pergaulan yang buruk? Salah satu pergaulan buruk adalah banyaknya komunitas remaja yang mengarah kepada tindakan kejahatan. Komunitas yang mempengaruhi untuk melakukan pembegalan, geng motor, dan paling sering tawuran. Untuk menghapus kejahatan itu, seharusnya terlebih dahulu membubarkan komunitas tersebut. Tetapi saat ini, masih banyak komunitas remaja seperti geng motor yang masih aktif dan berkeliaran. Mungkin telah dilakukan banyak langkah dalam pemberantasan komunitas remaja yang merusak di masyarakat, namun dibutuhkan solusi yang lebih konsisten. Oleh karena itu, harus ada peran DPR RI dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan yang dilakukan remaja. Adanya 3 fungsi DPR dapat dimanfaatkan sebagai penyelesaian masalah ini, fungsi tersebut yakni: 1. Fungsi Legislasi Jika saya diberi kesempatan menjadi anggota legislator, maka saya akan mengusulkan untuk membentuk BPKOMRAD atau Badan Pengawas Komunitas Remaja Daerah, karena, diperlukan pihak yang berfokus menangani komunitas remaja yang ada disetiap daerah. Guna membantu dalam memberantas komunitas remaja yang menggangu masyarakat. Tentunya BPKOMRAD akan menjalin kerjasama dengan pihak Kepolisian dan lembaga rehabilitas. Kepolisian selaku lembaga yang menindaklanjuti remaja remaja dibawah pengawasan BPKOMRAD. Kemudian merevisi undang undang Nomor 17 tahun 2013 dan menambahkan peran BPKOMRAD agar memiliki wewenang dalam mengawasi komunitas remaja daerah. Fungsi Anggaran 2. Fungsi Anggaran adalah wewenang dalam mengatur pengalokasian dana. Maka, jika saya menjadi legislator, langkah pertama yang dilakukan adalah mengalokasikan dana kepada BPKOMRAD, untuk mendukung program program yang dibuat, serta mendukung operasi yang akan dilakukan dan pastinya masih dibawah pengawasan BPKOMRAD. Kemudian mengajukan rancangan anggaran untuk pembuatan web edukasi bagi remaja yang bukan ataupun termasuk kategori remaja seperti yang saya bahas sebelumnya, guna tidak menambah jumlah remaja yang mengikuti komunitas liar. Web ini akan di kampanye kan di seluruh sekolah terutama tingkat Sekolah Menengah Pertama Dan Sekolah Menengah Atas ataupun Kejuruan. Web BIGAUL: Bijak Bergaul. Bigaul berisi edukasi tentang bagaimana remaja dapat menjadi bijak dalam memilih pergaulannya. 592
3. Fungsi Pengawasan Fungsi pengawasan DPR yang dimaksud adalah mengawasi kebijakan yang telah di setujui. Tentunya BPKOMRAD akan berjalan dengan baik dibawah pengawasan wewenang DPR. Begitu pula dengan kampanye web BIGAUL yang dalam kegiatan kampanye tersebut dibutuhkan pengawasan DPR agar semakin efektif. KESIMPULAN / SARAN Suatu proses akan berjalan dengan pundi harapan yang dibawanya. Harapan itu yang menjadi curah kasih hukum untuk remaja Indonesia.Kebijakan dan solusi yang dibuat pastinya agar kita menjadi remaja yang berkualitas dan adaptif dengan perkembangan zaman. Mungkin saat ini solusi yang sebelumnya kurang efektif, sehingga harus ada solusi baru bagi remaja Indonesia yang mengabaikan hukum. Namun secara keseluruhan akan lebih mudah jika dalam internal remaja tersebut sudah di pondasi dengan baik. Ketika remaja memiliki kesadaran untuk menjadi berkualitas dengan cara nya sendiri, tentunya semua tidak akan menjadi begitu rumit. Oleh karena itu dibutuhkan lebih banyak peran, baik diri remaja itu sendiri, lingkungan, pergaulan, pihak berwenang, dan hukum. Maka sebagai remaja, ayo mulai dari diri kita lebih dahulu, bentuk pribadi yang taat pada hukum! REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Gani, Nur Salwiyani, Unde, Andi alimuddin (2016, Juli-Desember 2). Begal dan Keresahan Masyarakat (Jaringan Komunikasi Kelompok anarkis di Kota Makassar). from Retrieved July 20, 2023 Syahira, Salsabila (2023, Juli 10). Kota Medan Darurat Begal, Bobby Nasution: Tindak Tegas Walau Harus Ditembak Mati. Umsu.ac.id. Retrieved July 20, 2023 from News.republika.co.id (2015, Maret 17). Kenapa Pelaku Begal Didominasi Remaja? Retrieved from, remaja July 20, 2023 593
Wujudkan Karakter KHITA: Kesadaran Hukum, Integritas, dan Tertib Aman dalam Berlalu Lintas untuk Masyarakat Sejahtera FILLMORE GULO Medan, 13 Oktober 2006 DAPIL SUMATERA UTARA II SMAS GUNUNGSITOLI UTARA LENTERA HARAPAN LATAR BELAKANG "Without law, men are beasts"-Maxwell Anderson- Kutipan salah satu pengarang terkenal berkebangsaan Amerika diatas tampaknya membuat siapapun yang membacanya bergidik ngeri, konotasi "manusia menjadi binatang buas" tampaknya sungguh liar, apakah benar tanpa hukum akan menimbulkan hal demikian? Ernst Utrecht (1989) berpendapat bahwa hukum merupakan kumpulan aturan-aturan termasuk perintah dan larangan yang mengatur tata tertib suatu masyarakat, yang wajib dipatuhi oleh anggota masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat penting. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dengan tegas mengatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", maka segala aspek baik dari kemasyarakatan sampai kepada pemerintah harus berdasar pada hukum yang berlaku, salah satunya adalah keberadaan sarana transportasi sebagai elemen krusial dalam kehidupan masyarakat. Karena alasan ini, penegakan hukum di sektor transportasi (tidak terlepas dari perlalu lintasan) menjadi sangat penting untuk menjamin kenyamanan masyarakat. Perlunya kerjasama antar pihak termasuk peran generasi muda dan juga lembaga negara menjadi kunci penting agar tercipta kesadaran hukum dan intergritas dalam berlalu lintas. Selain itu, terwujudnya penegakan hukum lalu lintas berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan undang undang tentunya membangun pemerataan dan kesejahteraan seluruh pihak. 594
PERMASALAHAN Pada tahun 2023, penduduk Indonesia mencapai 278,69 juta jiwa, jelas hal ini mempengaruhi pertambahan jumlah transportasi sehingga pengguna lalu lintas tentunya terus meningkat seiring berjalannya waktu. Peningkatan mengintervensi jumlah pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Sampai pada tahun 2022 oleh Kepolisian Republik Indonesia mengungkap bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas menyentuh angka 2,7 juta pelanggaran, bahkan per Juli 2023, puluhan ribu kasus pelanggaran lalu lintas telah ditindak oleh pihak kepolisian. Akibat dari pelanggaran ini, ada banyak kerugian yang dialami, kecelakaan memberikan kontribusi besar atas kerugian yang terjadi baik secara materil maupun immateril. 27 ribu jiwa yang menjadi korban meninggal atas 137 ribu kecelakaan (2022) serta menelan kerugian fantastis hingga 134,6 miliar. ini Tentunya jumlah ini bukanlah sesuatu yang patut disepelekan karena hal ini justru mencerminkan abainya pengelolaan lalu lintas serta penegakan hukum yang bersifat low quality. Ini seharusnya menjadi urgensi bagi seluruh pihak mulai dari masyarakat sampai kepada lapisan masyarakat sangat diperlukan guna menekan angka pelanggaran. lembaga pemerintahan. Peran setiap PEMBAHASAN / ANALISIS Kasus pelanggaran lalu lintas yang masih malang melintang dan signifikan menimbulkan pertanyaan mengapa hal tersebut terjadi. Faktanya, kurangnya lintas menjadi salah satu kesadaran masyarakat terhadap hukum penyebabnya. Terutama, pandangan generasi muda cenderung compliance atau hanya patuh karena takut sanksi. Para pengendara sering menggunakan alasan klasik untuk mengelabui penegak hukum, yang menyedihkan karena ini sudah menjadi kebiasaan. Sekitar setengah dari pelanggar adalah kaum muda atau pelajar. Kurangnya edukasi dan pengaruh lingkungan menyebabkan mereka enggan untuk mematuhi aturan, seperti surat kendaraan yang tidak lengkap, mengabaikan standar keamanan, tidak menghormati rambu lintas, lalu menggunakan kendaraan yang tidak sesuai kualifikasi, dan lain sebagainya. lalu Penegak hukum yang kurang capable juga menjadi perkara, buktinya banyak oknum KORLANTAS yang masih meminta imbalan saat penilangan ataupun menerapkan sistem "denda damai" atau kasus "SIM tembak" yang masih marak terjadi. Penegak hukum yang seharusnya menjadi pengayom dan teladan malah menjadi contoh buruk. Kerjasama multipihak dibutuhkan untuk menyelesaikan hal ini, upaya yang dilakukan harus bersifat komperhensif dan nyata. Langkah preventif seperti sosialisasi dan edukasi menjadi hal yang penting guna memperbaiki pemahaman masyarakat namun pemaparan sosialisasi ini seharusnya dengan cara yang lebih 595
menarik dan edukatif agar lebih mudah dicerna masyarakat seperti melakukan GEKANTAS (Gerakan Kampanye Lalu Lintas) dengan konsep drive smart. Selain itu, pelatihan kesiapan para penegak hukum seperti KORLANTAS juga harus secara ketat agar tercipta profesionalitas dalam menegakkan peraturan sesuai SOP yang berlaku. Selain langkah preventif, upaya represif juga harus tetap ditegakkan, sanksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur. UU No 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menegaskan beberapa sanksi yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas, namun sanksi yang diberikan dirasa kurang cukup membuat efek jera, sehingga masyarakat terlihat abai. Dengan fungsi legislasi, DPR dapat melakukan pembaharuan terhadap sanksi dalam UU LLAJ dengan menaikkan standar sanksi, ini menjadi urgensi penting menimbang banyaknya masyarakat yang terpatok pada sanksi yang ada. UU No 22 Tahun 2009 dianggap kurang komperhensif mengenai pemuthakhiran digitalisasi dan teknologi modern, oleh karena itu dengan penambahan aspek ini maka diharapkan hukum bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga lebih kompatibel. Dengan fungsi anggaran, DPR dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan melakukan pendekatan khususnya kepada generasi muda yang menjadi pelopor kepedulian terhadap lalu lintas sehingga menjadi contoh bagi masyarakat sekitar, program ini juga bekerjasama dengan para orangtua dan sekolah agar lebih menyeluruh. Dibukanya pelatihan intensif sebelum mendapat SIM dengan mengenalkan seluruh hukum dan aturan lalu lintas juga bisa menjadi cara. Selain itu, pemantapan infrastruktur dan sarana akomodasi lalu lintas juga perlu, seperti dihadirkannya inovasi Integrated Driver License (IDL), dimana SIM terintegrasi dengan perilaku berlalu lintas dan surat kendaraan lainnya, ini akan mendeteksi dan memberikan grafik bagaimana masyarakat sadar akan hukum lalu lintas, sehingga dapat dikatakan bahwa penerima IDL, adalah yang layak untuk berkendara. DPR juga harus terus mengoptimalkan pengawasan kepada lembaga penegak hukum lalu lintas seperti KORLANTAS, DISHUB, asosiasi keselamatan lalu lintas, dan lembaga lainnya demi berjalannya hukum lalu lintas dengan baik. DPR dapat mendorong tegas para aparat keamanan untuk menegakkan hukum berlalu lintas sesuai dengan ketentuan dan nilai Pancasila serta menegur atau memperingatkan pihak atau oknum yang berlaku abai. KESIMPULAN / SARAN Sinergi bersama mewujudkan masyarakat aman dan sejahtera merupakan tanggung jawab semua pihak, perlunya kolaborasi menjadikan kita bangsa yang sadar akan hukum lalu lintas. Melalui seluruh program DPR bekerja sama dengan 596
seluruh lembaga dan masyarakat mari terus mewujudkan karakter KHITA (Kesadaran Hukum, Integritas, dan Tertib Aman dalam Berlalu Lintas), kita kenal dan patuh terhadap hukum bukan karena sanksi yang diberikan, melainkan karena sudah kewajiban bersama dan kita saling menjaga serta peka terhadap aturan karena kita adalah satu, Indonesia. Bersama wujudkan generasi kenal hukum, taat aturan, masyarakat aman! REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Kansil, C. (1989). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Annur, C.M. (2023) Penduduk Indonesia tembus 278 Juta Jiwa Hingga pertengahan 2023: Databoks, Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia, dari: 20275%2C77%20juta%20jiwa. Diakses pada 23 Juli 2023 KAPOLRI (2022) Pelanggar Lalu Lintas tak Lagi Ditindak Secara Manual | Pusiknas dari: Bareskrim ditindak_secara_manual Diakses pada 20 Juli 2023. Polri, Naibaho, R. (2023) 9 hari Operasi Patuh 2023, 29.211 Pelanggar Lalu Lintas ditilang, detiknews, dari: Diakses pada 18 Juli 2023 Ahdiat, A. (2023) 10 provinsi Dengan Kecelakaan lalu Lintas Terbanyak, Jateng Indonesia, dari: Teratas: Databoks, Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Diakses pada 22 Juli 2023 KEMENTERIAN PUPR (2023) Bertemu menteri Basuki, Sespimti polri apresiasi pembangunan infrastruktur Kementerian Pupr, Kementerian PUPR, dari: Diakses 19 Juli 2023 Yoganidra, P. (2015) Yuk, kita lihat Negara Lain Yang tertib Lalu Lintas, Fastnlow.net. dari: Diakses 17 Juli 2023 Pringsewu, D. (2019) Giat Rutin sosialisasi Tentang Keselamatan Lalu Lintas Ke Dari: Sekolah, Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu. 597
Diakses 27 Juli 2023 Oktiara, R.E. (2022) 5 Alasan Kamu Harus Mematuhi Rambu Lalu Lintas, Demi Dari: Keselamatan Diakses 24 Juli 2023 Bersama, UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 tentang LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 (2020) Pelanggaran Lalu Lintas: Pengertian, Jenis, Pasal, Dan Dendanya. Dari: Diakses 30 Juli 2023 Indonesia, C. (2021) Kapolri angkat Suara Soal marak pelanggaran anggota polisi, nasional. Dari: Diakses 25 Juli 2023 598
Legislator Rilis KUHP, Akankah Masyarakat Jadi Korban PHP? ROLAN KHRISTON MULIAMAN ZANDROTO Gunungsitoli, 8 Januari 2006 DAPIL SUMATERA UTARA II SMAN 1 GIDO LATAR BELAKANG UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) membuat seluruh warga negara yang lahir dan hidup di Indonesia berlandaskan segala hukum yang berlaku dalam kesehariannya tanpa memandang kelas sosial, jabatan, antargolongan dan pluralitas lainnya. Hukum dirancang, dibuat dan diberlakukan bukan tanpa alasan selain demi terciptanya sistem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman Semua masyarakat Indonesia berhak atas demokrasi negara terbukti melalui sejarah dimulainya kebebasan berekspresi pada era reformasi 1998. Data yang dirilis oleh World Justice Project menempatkan Indonesia duduk di peringkat 64 dunia (rule of law index 2022) atau negara patuh hukum di dunia, cukup jauh dari indeks yang diharapkan. Hal itu tentu saja berlawanan dengan pernyataan Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum. 599
Perkembangan teknologi digital membuat kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat dapat dengan mudah disampaikan melalui media sosial. Menurut Plt. Dirjen IKP Kemkoninfo, Djoko Agung Harijadi, 9 dari 10 pengguna internet di Indonesia mencari informasi melalui sosial media. Artinya, aktivitas demokrasi berekspresi Indonesia juga berlangsung secara daring melalui internet. Setiap pengguna media sosial harus menyadari bahwa dampak positif akan muncul ketika kita bijaksana dalam menggunakan media sosial dan sebaliknya. Faktor secara internal menyatakan bahwa kurangnya literasi masyarakat akan UU yang telah disahkan masih sangat rendah, termasuk remaja sebagai bagian dari masyarakat yang adaptif terhadap teknologi, diikuti faktor berikutnya yaitu pola pikir, latar belakang pendidikan dan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, faktor eksternal turut menyumbang rendahnya kesadaran hukum masyarakat, seperti jaminan hukum yang belum memuaskan rakyat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang UUD NRI 1945, UU ITE dan UU lain, dan masih lemahnya komitmen dari pihak penguasa dalam pelaksanaan hukum di masyarakat. PERMASALAHAN Namun sangat disayangkan, masih banyak masyarakat pengguna media sosial belum mengenal dengan baik UU yang berlaku, secara khusus UU yang mengatur tersebut tentang kebebasan mereka dalam berekspresi, hal dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi mereka 600
sehingga apabila dibiarkan terjadi penyalahgunaan UU dan KUHP, sebab dengan gampang mereka mencari jejak digital korban dan mengklaim bahwa postingan/cuitan korban bersifat menghina sekalipun tujuan korban adalah mengkritik tindakan yang seharusnya tidak demikian. terus menerus dikhawatirkan akan Beberapa pasal dalam KUHP yang akan mulai berlaku nanti bulan Desember 2025 telah menuai banyak kritikan secara nyata dan komentar secara online, satu di antaranya yang paling kontoversial adalah pasal tentang pencemaran nama baik pejabat pemerintah (Pasal 218 ayat (1) KUHP dan Pasal 219 KUHP). Hal tersebut dinilai mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (3). UU ITE Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik sebelumnya juga telah menjadi buah bibir rakyat Indonesia sebab tidak adanya penjelasan dan ukuran pasti apa yang mana dimaksud dengan penghinaan dan yang mana penyerangan kehormatan, harkat dan martabat sehingga menimbulkan kekeliruan hukum. Menilik kasus yang beberapa waktu lalu trending, Bima Yudho Saputro. Kuasa hukum Gubernur Lampung beranggapan bahwa Bima melemparkan ujaran kebenciannya melalui akun Tiktok pribadinya terhadap kinerja pemerintah yang buruk dengan kata "dajjal". Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul berkomentar terhadap kasus Bima "Pasal ujaran kebencian tidak kena. Itu bukan ujaran kebencian, tapi penghinaan ringan saja" ujarnya. Sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada hitam dan tidak ada putih, ketidakpastian batasan UU akan sangat berdampak fatal terhadap kenalnya masyarakat akan hukum. PEMBAHASAN / ANALISIS Penyelesaian urgensi permasalahan sudah seharusnya melibatkan penta helix yang meliputi akademisi, swasta, komunitas, media dan pemerintah. Akademisi berperan sebagai konseptor: menawarkan solusi permasalahan, swasta berperan sebagai enabler: menghadirkan infrastruktur teknologi dan modal, komunitas memegang peran sebagai akselerator: peningkatan produktivitas kesadaran hukum, media berperan sebagai expender: mendukung pulikasi dan promosi hukum melalui brand image, dan pemerintah sebagai regulator dan kontroler dan kewenangannya, DPR RI juga mendapat peranan sangat besar dalam merespon urgensi permasalahan ini, yaitu sebagai berikut. 1. terhadap kebijakan-kebijakan publik. Melalui fungsi Fungsi Legislasi Kunci utama dari pemecahan masalah ini dititikberatkan pada fungsi legislasi DPR yang berwenang untuk membuat Undang-Undang. Baiknya : 601
UU KUHP yang mulai diberlakukan 2025 mendatang selain mendapat masa transisi hendaknya juga mendapatkan masa uji coba masyarakat secara bertahap. Melakukan revisi terhadap UU ITE Pasal 27 ayat (3) dengan isi yang lebih jelas dan terukur sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan penyalahgunaan. Selain ini, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum dan penerapannya, baiknya : - Komisi I DPR RI dapat bekerja sama dengan KPI, KEMKOMINFO serta Lembaga terkait untuk mendorong tingkat literasi hukum dan akses terhadap Undang-Undang secara digital. Komisi X DPR RI juga dapat berperan menggerakkan kekuatan pelajar change melalui remaja dan pemuda KEMDIKBUDRISTEK dan KEMENPORA tentang percepatan sosialisasi UU KUHP terbaru di lingkup pendidikan dan masyarakat.
sebagai agent of 2. Fungsi Anggaran - DPR RI harus memfokuskan diri terhadap sosialisasi UU KUHP terbaru yang masih dalam tahap transisi berlandaskan teknologi digital dengan tujuan CERAMAX (cepat, rata dan maksimal). Membentuk Lembaga independent remaja dalam program KEHUTAN (Kenal Hukum, Taat Aturan, Rakyat Aman) wujud perpanjangan tangan DPR RI sebagai agent of sounding di berbagai daerah. Penyelenggaraan lomba antardaerah dengan kriteria kenal hukum, ini akan memberikan motivasi kuat bagi masyarakat untuk lebih kenal dan patuh akan hukum.
3. Fungsi Pengawasan Melakukan kerjasama dengan aparat keamanan negara untuk melakukan pengawasan jalannya hukum di setiap daerah, bergerak dengan cepat memberantas isu-isu hoaks, ujaran kebencian dan adu domba. Di dunia digital DPR RI bekerjasama dengan KEMKOMINFO dan BSSN menjadi lini terdepan pemberantasan hal-hal yang melenceng dari UU yang telah ditetapkan. KESIMPULAN / SARAN Kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan melalui berbagai sudut, remaja sebagai digital native mampu mengambil peran besar dalam masalah ini. Penta helix harus membuka mata dengan lebar, agar masyarakat menyadari betapa pentingnya menyadari hukum dengan baik. DPR RI selaku legislator selalu mengambil tindak tegas dan jelas terhadap setiap UU yang diberlakukan. 602
Semuanya itu bertujuan satu, yaitu terwujudnya masyarakat KEHUTAN (Kenal Hukum, Taat Aturan, Rakyat Aman). REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Andr010. (n.d.). Kominfo. Retrieved from kominfo.go.id: BBC. erita_satker Indonesia. Retrieved (2023, April 18). BBC News from Daryanto. (2020). Kesadaran Hukum Untuk Remaja. Semarang: Mutiara Aksara. UMSB. (2022, Desember 8). UM Sumatera Barat. Retrieved from umsb.ac.id: UU ITE NO. 27 ayat (3) UU KUHP Pasal 218 ayat (1) KUHP dan Pasal 219 KUHP 603
Dorong Remaja Memahami Hukum (Doremiku) Dengan Metode KUNCI G: Remaja Cerdas Masyarakat Aman RAFLIYAN GANDHI Stabat, 18 Desember 2005 DAPIL SUMATERA UTARA III SMA NEGERI 1 STABAT LATAR BELAKANG Dalam bermain musik pasti ada peraturan yang mengatur permainan agar dapat menghasilkan karya seni yang estetik. Begitu juga halnya dengan sebuah negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peraturan dan hukum yang diatur oleh UUD 1945 untuk menciptakan masyarakat yang aman yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Apabila suatu masyarakat melanggar hukum yang berlaku, maka akan menciptakan lingkungan masyarakat yang tidak aman. Antara hukum dengan masyarakat di Indonesia hubungannya masih rendah. Ini bisa dilihat dari penegakan, kesadaran, dan budaya hukum. Menurut Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH., M.Hum "Kesadaran akan kewajiban hukum bukan hanya berhubungan dengan ketentuan undang-undang saja, dan juga tidak berarti untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tak tertulis, seperti adat, kebiasaan masyarakat." Oleh karena itu setiap masyarakat wajib mengetahui dan memahami penegakkan hukum yang ada di Indonesia. PERMASALAHAN Di Indonesia banyak terjadi kasus kejahatan dan pelanggaran HAM. Secara umum jumlah kejahatan di Indonesia pada 2022 sejumlah 276.507 perkara lalu meningkat 7,3% dibanding 2021 yaitu 257.743. Banyak kasus kejahatan tersebut dilakukan oleh para remaja. Padahal pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam 604
usia produktif. Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan oleh remaja akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Kenakalan remaja seperti tawuran, pembegalan, bullying, geng motor, dan pelecehan sexual sangat merugikan masyarakat. Kepribadian remaja menjadi salah satu faktor utama penyebab timbulnya perilaku kenakalan yang menyebabkan kriminalitas. Lingkungan keluarga dan sekitarnya juga menjadi faktor penentu dalam pembentukan jati diri mereka. Apalagi dengan lingkungan yang memberikan dampak negatif, menyebabkan pula peningkatan tindak kriminal. Oleh karena itu dibutuhkannya Dorongan Remaja Memahami Hukum yang disingkat dengan Doremiku dan dipadukan dengan metode KUNCI G di lingkungan kita. PEMBAHASAN / ANALISIS Implementasi Dorong Remaja Memahami Hukum (Doremiku) Dengan Metode KUNCI G Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 berisikan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Pengimplementasian Doremiku merupakan salah satu bentuk dari bela negara yang dapat kita lakukan. Jika saya terpilih sebagai anggota legislator, saya akan mengimplementasikan Doremiku dengan metode Kunci G. Dimana KUNCI G merupakan upaya pengimplementasian yang dapat kita lakukan yaitu sebagai berikut: 1. Kurangi pergaulan yang tidak sehat dan hindari perbuatan yang melanggar hukum. 2. Yaitu dengan menjauhi dan menghindari pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan kita terpengaruh untuk melakukan perbuatan kriminal yang melanggar norma dan hukum yang ada. Nyatakan Aksi remaja kenal hukum. 3. Aksi yang dapat kita lakukan adalah dengan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari hari dan menjauhi segala bentuk pelanggarannya sehingga kita dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang aman. Ciptakan Forum Remaja Anti Kriminalitas. 4. Yaitu dengan cara membentuk Forum Remaja Anti kriminalitas di sekolah yang berguna sebagai wadah untuk berdiskusi mengenai hukum dan kriminalitas, sehingga menciptakan agen untuk memberikan pemahaman mengenai hukum ke khalayak umum. Gunakan media kreatif untuk menyebarluaskan informasi tentang peraturan dan hukum di Indonesia. 605
Di era industri 4.0 menuju 5.0, penyampaian informasi sudah semakin mudah untuk dilakukan. Salah satunya dengan menggunakan media kreatif. Sebagai remaja kenal hukum, kita harus menyebarluaskan informasi tentang peraturan dan hukum dengan menggunakan media kreatif seperti konten video, interactive books, dan poster yang dapat kita sebarkan kemana saja termasuk media sosial. Sebagai hasilnya, Doremiku dengan metode KUNCI G optimis dapat mendorong remaja untuk memahami hukum dan menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih sejahtera. Hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yang berisi " tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara." Kolaborasi Fungsi DPR Dengan Metode Kunci G Dalam menegakkan Hukum, DPR-RI juga memiliki andil yang besar. Pengimplementasian Doremiku dengan metode KUNCI G juga dapat dikolaborasikan dengan fungsi DPR menurut UUD NKRI tahun 1945 pasal 20A ayat (1) yang menyebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 4. Fungsi Legislasi 5. Yaitu fungsi dimana DPR memiliki wewenang untuk membuat dan menyusun Undang Undang yang ada di Indonesia. Jika saya terpilih sebagai anggota legislator, Saya akan merevisi dan memperkuat undang undang perlindungan anak dan undang undang sistem peradilan pidana anak yang akan saya usulkan kepada komisi 3 DPR RI untuk mencapai sistem peradilan anak yang lebih baik lagi, sehingga dapat mengatasi kasus kenakalan remaja yang melanggar hukum. Fungsi Pengawasan 6. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPR-RI untuk mengawasi segala kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai seorang legislator saya akan mengawasi kebijakan mengenai perlindungan dan sistem peradilan anak serta membuat Forum Remaja Anti Kriminalitas (FRAK) yang bekerja sama dengan lembaga kepolisian untuk mengawasi tindakan kriminalitas dan penegakkan hukum di lingkungan masyarakat. Fungsi Anggaran DPR-RI memiliki fungsi dalam mengatur anggaran negara. Jika saya terpilih menjadi anggota legislator, saya akan mengajukan rancangan anggaran dalam upaya pembuatan media kreatif dan hiburan seperti pembuatan konten video, film, dan iklan yang memiliki pesan tersirat 606
mengenai peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti film "Barbie 2023" yang sukses tayang dan berhasil mengkampanyekan kesetaraan gender, media kreatif seperti itu dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat itu sendiri, apalagi generasi muda sehingga dapat memahami hukum dan peraturan di Indonesia. KESIMPULAN / SARAN Kurangnya pemahaman dan penerapan hukum di masyarakat dan generasi muda di Indonesia mengakibatkan tingginya kasus kriminalitas di masyarakat. Pengimplementasian Doremiku dengan metode KUNCI G dapat menjadi upaya pengembangan dan penyebaran pemahaman dan penegakkan hukum di kalangan muda. Dalam upayanya dibutuhkan kerjasama antara masyarakat, lembaga hukum dan pemerintah, agar menciptakan keselarasan dan kerukunan di lingkup masyarakat yang sejahtera. Akhir kata, penulis berharap agar terjadinya sebuah loncatan besar dalam penyebaran pemahaman hukum kepada generasi muda serta peningkatan pengembangan hukum di Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi demi kemajuan Indonesia yang merdeka. Remaja cerdas menciptakan masyarakat aman. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA indonesia/. Diakses pada 30 Juli 2023 diakses pada 30 Juli 2023 Diakses pada 30 Juli 2023 Diakses pada 30 Juli 2023 607
GERAM (Gerakan Remaja Anti Masalah): Tolak Kriminalitas, Masyarakat Aman, Indonesia Damai HAFIZAH RAMADHANI Pekubuan, 5 Oktober 2006 DAPIL SUMATERA UTARA III MAN 1 LANGKAT LATAR BELAKANG "Perancanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip," Jusuf Kala. Dalam kehidupan manusia tidak akan lepas dari aturan yang telah ditetapkan di lingkungan hidup. Sehingga yang menjadi pilar dan kunci dari kegiatan manusia adalah aturan-aturan yang berlaku kemudian menjadi hukum yang akan mengatur kegiatan manusia. Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang sangat menaati peraturan yang berlaku. Sebuah negara hebat apabila memiliki sumber daya manusia yang hebat pula. Setiap negara tidak akan dipimpin selamanya oleh orang-orang dewasa pada saat ini. Seperti yang kita ketahui remaja merupakan agent of change sehingga dapat ditegaskan suatu negara dikatakan baik apabila memiliki remaja generasi penerus yang cerdas, ber-attitude serta berkualitas. Bila kita ingat seorang presiden pertama di Indonesia mengatakan "Berikan aku seribu orang tua maka akan aku cabut semeru dari akarnya, dan berikan aku sepuluh anak muda maka akan kuguncangkan dunia" Jika kita amati sangat besar harapan seorang Soekarno terhadap pemuda yang mampu memberikan kejutan terbaik dalam tatanan negara.1 Namun jika seruan ini hanya dianggap sebagai teriakan biasa, yang sangat kuno maka sudah dipastikan kita kehilangan para pemuda yang mencintai negaranya. Oleh sebab itu kalimat ini menjadi awal perjalanan para remaja untuk kembali mengulang dan memperbaiki semangat juang sehingga mampu mencapai Indonesia Emas 2045. Sesuai fitrahnya remaja merupakan tulang punggung suatu negara yang akan melanjutkan estafet perjalanan bangsa, 608
lalu jika remaja yang merupakan harapan bangsa adalah pelaku kriminalitas mau jadi apa negara ini. PERMASALAHAN Angka kriminalitas di Indonesia semakin meningkat. Pada tahun 2022 tingkat kriminalitas naik sekitar 7,3% dari tahun lalu. Ada 31,6 kejahatan di setiap jam, jika kita cermati pada tahun 2021 menurut Kapolri, Listyo Sigit Prabowo tingkat kejahatan meningkat 18,764 kasus, dari 257,743 menjadi 276,507 kasus. Tingkat kriminalitas tertinggi berada di Papua Barat sebesar 289 per 100.000 penduduk.2 Syekh Mustofa Al-Ghalayani pujangga mesir beliau mengatakan "Sesungguhnya tangan pemuda lah urusan umat dan pada kaki mereka lah terdapat kehidupan umat", ini membuktikan bahwa betapa besarnya peran seorang remaja dalam kemajuan negara. Remaja merupakan fase seseorang memiliki rasa ingin tahu yang besar dalam proses mencari jati diri sehingga berisiko untuk terjerumus kedalam perilaku menyimpang. Namun ternyata banyak sekali remaja yang masih mengabaikan hukum terkhusus dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyak remaja yang terlibat dalam kasus kriminal seperti pergaulan bebas, tawuran, pencurian, narkoba dan bullying. Masalah tersebut dapat mengancam keamanan dan kedamaian masyarakat. 3 1 PEMBAHASAN / ANALISIS Remaja sebagai agent of change seharusnya mampu mengurangi angka kriminalitas dengan cara awal yaitu dimulai dari diri sendiri. Sebuah ide muncul dalam pikiran saya untuk membentuk GERAM (Gerakan Remaja Anti Masalah) yang akan menjadi sebuah komunitas resmi di setiap daerah yang dikelolah oleh remaja didampingi oleh pihak-pihak profesional seperti kepolisian, kepala daerah, BNN dan bekerja sama dengan GenRe. Komunitas ini adalah wujud nyata gerakan remaja untuk menjadi konselor sebaya merangkul teman-teman yang melakukan tindakan kejahatan yang kemudian akan dibimbing dan diberikan arahan untuk menjadi lebih baik. Remaja yang melakukan segala tindakan kriminalitas akan diberikan penyuluhan secara komprehensif baik dalam penjelasan hukum, dampak tindakan serta diberikan kegiatan yang membentuk skill sehingga terbukalah pikiran para remaja untuk melakukan tindakan yang lebih baik. Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat 13 tentang Sistem Pendidikan Nasional "Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Ini berarti lingkungan merupakan suatu upaya untuk jalur pendidikan keluarga dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman seumur hidup, jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal). Komis, KPAI menyebutkan bahwa beberapa anak yang menjadi pelaku kejahatan berasal dari keluarga broken home. 609
Maka dari itu keluarga adalah fondasi utama dalam pembangunan bangsa dan negara. Keluarga yang berkualitas akan membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas.4 Menurut BKKBN ada 8 fungsi keluarga yang harus dipenuhi, jika 8 fungsi ini tidak dapat dipenuhi oleh sebuah keluarga maka terjadilah sosialisasi tidak sempurna yang bisa menyebabkan terciptalah remaja yang tidak berkualitas bahkan menjadi pelaku kriminalitas. Selain peran Remaja dan Keluarga pastinya kita membutuhkan peran DPR, jika saya terpilih menjadi legislator, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, saya akan melakukan beberapa kebijakan, diantaranya: 1. Fugsi Legislasi Melalui metode evolutionary approach, DPR dapat merevisi UU NO 1 2023 pasal 40 tentang alasan pemaaf yang berisi pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak di bawah 12 tahun.5 Hal ini akan menyebabkan tumbuhnya rasa semena-mena. Padahal menurut BKKBN remaja adalah penduduk dengan usia 10-24 tahun yang belum menikah.6 Tidak sedikit ditemui kasus- kasus kriminalitas dilakukan oleh anak di bawah 12 tahun, contohnya adalah siswa SD dan SMP di Lebak jadi pelaku pembunuhan, korban diikat dan dibakar, kasus Bullying yang tewaskan siswa SD di Tasikmalaya,7 menurut data KPAI kasus perundungan paling banyak terjadi pada siswa SD.8 Pelaku kejahatan yang berumur di bawah 12 tahun dengan mengikuti harus mempertanggung pembinaan terkhusus dari LPKA. Fungsi Anggaran jawabkan perbuatannya 2. Membahaas tentang APBN, DPR bisa mengalokasikan dana untuk keberlangsungan program GERAM yang akan mendukung dan menciptakan produktifitas para remaja dan DPR bisa mengaloksikan dana untuk pembangunan penjara anak atau disebut LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) disetiap provinsi atau daerah,karena saat ini masih banyak remaja yang masih digabung dengan penjara orang dewasa. Akibatnya, remaja berpotensi untuk residivis atau mengulangi perbuatannya, dan mengganggu proses pertumbuhan. Fungsi Pengawasan 3. Fungsi ini, DPR dapat melakukan pengawasan optimal terhadap GERAM, kepolisian dan LPKA untuk memastikan anak-anak di dalamnya mendapatkan pendidikan formal dan non formal, dan juga memastikan seluruh lembaga ini berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya. Mengawasi implementasi UU juga sangat penting bagi legislator sebagai pemangku 610
kebijakan,agar dapat memberikan kritik,saran maupun evaluasi agar terciptanya remaja yang taat aturan dan keamanan bagi masyarakat. KESIMPULAN / SARAN Para remaja sebagai tolak ukur keberhasilan suatu negara sudah seharusnya dapat memilah mana hal yang baik dan buruk dengan berdasarkan hukum yang berlaku di negara. Segala upaya yang telah direncanakan tanpa direalisasikan hanya menjadi cerita saja, maka dari itu sangat dibutuhkan dukungan-dukungan dari pihak yang terkait terutama pemerintah, untuk itu bersama GERAM kita ciptakan lingkungan yang sehat dan aman dengan memulai langkah baru menjadi remaja cerdas juga ber-attitude. REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Sulaiman E. Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). J Hukum Dikum 2013;11(1): 100-10. Sadyan S.Polri: Kejahatan di Indonesia Naik Jadi 276.507 Kasus pada 2022. 3 Januari Diakses pada tanggal 19 Juli 2023. 2023. Musthofa. 43 Nasihat Untuk Pemuda Muslim/ Syekh Mustofa Ghulayaini. ed. 5 Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007: 78. Mone HF. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial dan Prestasi Belajar. J Pendidikan IPS 2019; 6(2):155-63. Indonesia, Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 pasal 40 Tentang Alasan Pemaaf Dida S. Lukman. Sukarno. Herison F. Chandratama C. Priyatna. dkk. Pemetaan Prilaku Penggunaan Media Informasi Dalam Mengakses Informasi Kesehatan Reproduksi Di Kalangan Pelajar di Jawa Barat. JKB 2019; 4(2): 35-46. Babey A. Kasus Bullying Tewaskan Bocah SD di Tasikmalaya Naik ke Penyidikan. 25 Juli 2022. Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2023. Data KPAI: Kasus Perundungan Paling Banyak Terjadi pada Siswa SD Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2021 611