Menimbang Mengingat DHARMOTTAMA SETYA PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011-2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG, : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; b. bahwa perundang-undangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka pembangunan di Kabupaten Semarang perlu diarahkan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan; sebagai pelaksanaan peraturan c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2034); Indonesia 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3469); Indonesia 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327); 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); beberapa terakhir diubah telah kali dengan 13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); 15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5025); Indonesia 21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 22. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 34. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 37. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 38. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048); 39. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097); 40. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098); 41. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5103); Indonesia
42. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5110); Indonesia 43. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); 44. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5112); Indonesia 45. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117); 46. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134); 48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7); 49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4); 50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 51. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 - 2031
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang; 2. Bupati adalah Bupati Semarang; 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang; 6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya; 7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang; 8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional; 9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya; 10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang; 12. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang; 13. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat; 14. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 15. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang; 17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayannya; 18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang; 19. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang; 20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang selanjutnya disebut RTRW Daerah; 21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis serta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional; 22. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa Kecamatan; 24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Desa; 25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Desa; 26. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) adalah gabungan dari beberapa kecamatan yang memiliki kondisi fisik, sosial dan budaya yang sama, berada dalam satu pola aliran barang dan jangkauan pelayanan yang sama; 27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya; 28. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan; 29. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; 30. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; 31. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; 32. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis; 33. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan; 34. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, pertahanan keamanan, serta penyelamatan lingkungan hidup; 35. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia; 36. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan / atau lingkungan; 37. Kawasan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan / atau lingkungan serta pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi; 38. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel; 39. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2;
40. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan; 41. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan; 42. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang / jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, serta sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam; 43. Wilayah Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat WPP adalah kawasan yang mempunyai memiliki kesatuan geografis yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi guna pengembangan kepariwisataan; 44. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok / zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang; 45. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang disyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 46. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan / atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang; 47. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; 48. Penyidikan Tindak Pidana di bidang tata ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya; 49. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan; 50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; 51. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Semarang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah; BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah ini mencakup strategi, struktur dan pola ruang wilayah daerah yang meliputi ruang daratan, dan ruang udara menurut Peraturan Perundang-undangan. (2) Ruang Lingkup dan Muatan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah. b. Rencana Struktur Ruang Wilayah. c. Rencana Pola Ruang Wilayah. d. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah. e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah. f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah. g. Hak, Kewajiban, Peran Masyarakat dan Kelembagaan.
BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Pasal 3 Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya Daerah sebagai penyangga Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan kawasan pertumbuhan berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Paragraf 1 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pasal 4 (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah daerah. (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. penyediaan ruang wilayah dan prasarana wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dengan pengembangan kawasan untuk fungsi permukiman perkotaan, industri, pertanian, pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; c. pemerataan sarana dan prasarana permukiman, jasa pendukung dan prasarana wilayah lainnya di seluruh wilayah; dan d. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Paragraf 2 Strategi Penataan Ruang Wilayah Pasal 5 (1) Strategi penyediaan ruang wilayah dan prasarana wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dengan pengembangan kawasan untuk fungsi permukiman, industri, pertanian, pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi : a. meningkatkan fungsi dan peran perkotaan Ungaran terutama bagian timur sebagai pusat kegiatan ekonomi baru dan kawasan permukiman pendukung kawasan metropolitan Daerah; b. meningkatkan peran perkotaan Ambarawa sebagai pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya; c. meningkatkan fungsi perkotaan Suruh dan Tengaran sebagai pusat kegiatan di Daerah bagian selatan; d. mengembangkan kawasan industri di Pringapus, Bawen, Tengaran, Susukan dan Kaliwungu sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan peluang pembangunan jalan tol Semarang-Solo; e. meningkatkan pengelolaan kawasan cepat berkembang di sekitar koridor jalan arteri primer Ungaran-Bawen sebagai kawasan strategis bagi pertumbuhan ekonomi wilayah;
f. mempertahankan luasan lahan sawah beririgasi teknis sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sekaligus mewujudkan Daerah sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Jawa Tengah; g. mengembangkan kawasan pertanian produktif melalui sistem agropolitan terutama di Kecamatan Sumowono, Bandungan, Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin dan Bancak didukung penyediaan infrastruktur penunjang; dan h. mengembangkan kawasan pariwisata berbasis budaya, alam dan agrowisata terutama di Kecamatan Bandungan, Sumowono, Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Ungaran Barat, Ungaran Timur dan Getasan. (2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi : a. mempertahankan fungsi hutan lindung sebagai pendukung sistem penyangga kehidupan; b. mempertahankan fungsi kawasan resapan air di seluruh wilayah; c. mempertahankan fungsi lindung dan meningkatkan pengelolaan kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar Rawa Pening, dan kawasan sempadan sekitar mata air dari bahaya kerusakan ekologi; d. mempertahankan fungsi lindung dan meningkatkan pengelolaan kawasan cagar budaya; dan e. meningkatkan penanganan pada kawasan rawan banjir terutama pada kawasan sekitar Rawa Pening, kecamatan Ungaran Timur dan Bancak, kawasan rawan gerakan tanah dan longsor, serta kawasan rawan bencana letusan gunung berapi. (3) Strategi pemerataan sarana dan prasarana permukiman, jasa pendukung dan prasarana wilayah lainnya di seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi : a. mengembangkan kawasan permukiman yang nyaman, aman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan; b. meningkatkan fungsi sistem jaringan jalan dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah dengan memperhatikan tingkat pelayanan, daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik kerawanan terhadap bencana; c. mengembangkan sistem angkutan umum massal secara lebih merata di seluruh wilayah untuk mendukung arus perekonomian; d. melakukan pengaturan dan pemisahan moda transportasi di wilayah perkotaan Ungaran dan Ambarawa melalui jalan lingkar; e. meningkatkan pelayanan terminal penumpang yang memadai pada setiap kawasan perkotaan, kawasan pariwisata, dan kawasan agropolitan; f. melakukan revitalisasi dan pengembangan jalur kereta api untuk jalur komuter dan wisata pada jalur kereta api serta pengembangan dan revitalisasi stasiun kereta api di Tuntang, Ambarawa, Bringin, Jambu dan Bedono untuk mendukung pariwisata; g. mengembangkan sumber daya energi pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga biogas, serta sumber energi alternatif lainnya; h. meningkatkan penampungan air melalui pembangunan waduk dan embung; i. membatasi penggunaan air bawah tanah serta mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan untuk air baku irigasi, perikanan, industri, dan air minum; j. mengoptimalisasi dan memperluas lahan pemrosesan akhir sampah di Blondo Kecamatan Bawen dengan sistem sanitary landfill serta pembuatan zona penyangga (buffer zone) di sekeliling kawasan TPA Blondo di Kecamatan Bawen serta meningkatkan pengelolaan persampahan; dan k. Penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum untuk mendukung kawasan permukiman.
(4) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi : a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan kawasan lindung dan / atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan negara. BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 6 Struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan Pasal 7 Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi : a. pusat pelayanan kegiatan; dan b. sistem perwilayahan. Pasal 8 (1) Rencana pusat pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi: a. PKN Kedungsepur meliputi perkotaan PKL Ungaran; b. PKL perkotaan Ambarawa; c. PKLp meliputi perkotaan Tengaran dan Suruh; d. PPK meliputi perkotaan Bergas, Pringapus, Bandungan, Sumowono, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Getasan, Pabelan, Susukan, Kaliwungu, Bancak dan Bringin; e. Pusat Pelayanan Lingkungan pada setiap pusat Desa; dan f. kawasan agropolitan meliputi kawasan Sumowono, Bandungan, Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin dan Bancak. (2) Fungsi pusat pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. PKL Ungaran sebagai bagian dari PKN Kedungsepur berfungsi sebagai kawasan perkotaan pendukung kawasan metropolitan Semarang dalam pelayanan permukiman dan di sekitarnya; jasa-jasa perkotaan lainnya skala beberapa Kecamatan b. PKL Ambarawa berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, pusat pengembangan pariwisata, pertanian, serta perikanan skala beberapa Kecamatan di sekitarnya; c. PKLp Tengaran dan Suruh berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pengembangan industri dan pertanian skala beberapa kecamatan pada wilayah Daerah bagian selatan;
d. PPK Bawen, Bergas, Pringapus, Bandungan, Sumowono, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Getasan, Pabelan, Susukan, Kaliwungu, Bancak dan Bringin berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pengembangan ekonomi lokal skala Kecamatan; e. PPL pada setiap Desa berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pengembangan ekonomi lokal skala Desa; dan f. kawasan agropolitan Sumowono, Bandungan, Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin dan Bancak berfungsi sebagai pusat pelayanan, pemasaran produk pertanian lokal, pengembangan industri pertanian (agroindustri), dan /atau pariwisata berbasis pertanian (agrowisata). (3) Sistem perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi : a. SWP-1 yaitu kawasan yang ditetapkan menjadi bagian dari ibukota Kabupaten serta kawasan sekitarnya yang termasuk dalam jangkauan pelayanannya meliputi Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan Pringapus dengan pusat pengembangan di perkotaan Ungaran; b. SWP-2 yaitu kawasan yang menjadi wilayah pengaruh dari Kota Ambarawa meliputi Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Bandungan, Jambu, Bawen dan Sumowono dengan pusat pengembangan di perkotaan Ambarawa; dan c. SWP-3 yaitu kawasan yang berada di Daerah selatan meliputi Kecamatan Suruh, Tengaran, Getasan, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bancak dan Bringin dengan pusat pengembangan di perkotaan Suruh dan Tengaran. (4) SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan mempunyai fungsi utama sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, yaitu : a. SWP-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman, dengan fungsi pusat SWP adalah pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan skala Kabupaten serta permukiman perkotaan; b. SWP-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman, perikanan, serta pertahanan dan keamanan dengan fungsi pusat SWP adalah perdagangan dan jasa agribisnis, serta fasilitas umum; dan c. SWP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, dan perikanan, dengan fungsi pusat SWP adalah pusat industri, agribisnis, perdagangan dan jasa, serta pusat fasilitas umum penunjang agropolitan. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Pasal 9 Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi : a. sistem prasarana utama; dan b. sistem prasarana lainnya Paragraf 1 Sistem Prasarana Utama Pasal 10 (1) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan mengembangkan sistem jaringan transportasi. (2) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi meliputi : a. jaringan transportasi darat; dan b. jaringan perkeretaapian.
Pasal 11 Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah jaringan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi : a. jaringan jalan; dan b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 12 (1) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah jaringan jalan primer yang meliputi : a. jalan arteri primer; b. jalan kolektor primer; jalan lokal primer; dan c. d. jalan tol. (2) Rencana jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ruas: a. Jalan Ungaran - Bawen. b. Jalan Bawen - Salatiga. c. Jalan Salatiga - Boyolali. d. Jalan Bawen - Pringsurat. e. Jalan lingkar Ambarawa. f. Jalan lingkar Ungaran. g. Jalan Letjend Suprapto - akses Jalan Tol Ungaran. (3) Rencana jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruas : a. Jalan Ungaran - Cangkiran. b. Jalan Lemahbang - Kaloran c. Jalan Ngablak - Salatiga. d. Jalan Kedungjati - Salatiga. e. Jalan Sruwen - Karanggede. f. Jalan Ambarawa - Bandungan. g. Jalan Tingkir - Barukan - Suruh - Bonomerto - Karanggede. h. Jalan Sumowono - Kemawi - Kendal. i. Jalan Ambarawa - Banyubiru - Kecandran - Salatiga. j. Jalan Tuntang - Karanglo. k. Jalan Rengas - Dolog. l. Jalan alternatif Kelurahan - Bedono. m. Jalan Karangjati - Pringapus - Bringin. n. Jalan Kalirejo - Kalongan - Kawengen - Batas Kabupaten Demak. o. Jalan Kelurahan - Banyubiru. p. Jalan Delik - Watuagung - Salatiga. q. Jalan Ki Sarino Mangunpranoto Ungaran. r. Jalan Butuh - Getasan. s. Jalan Bedono - Lanjan. t. Papringan - Pager. (4) Rencana jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi 103 (seratus tiga) ruas jalan sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. (5) Rencana jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi ruas: a. Jalan tol Semarang - Bawen. b. Jalan tol Bawen - Surakarta. c. Jalan tol Bawen - Yogyakarta.
Pasal 13 (1) Rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi: a. terminal angkutan penumpang; dan b. terminal angkutan barang dan / atau terminal peti kemas. (2) Rencana terminal angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. pengembangan terminal penumpang tipe B di Bawen dan Ungaran; dan b. pengembangan terminal penumpang tipe C di kawasan perkotaan Bringin, Sruwen, Suruh, Pringapus, Bancak, Banyubiru, Ambarawa, Kaliwungu, kawasan pariwisata Bandungan, Candi Gedongsongo dan Kopeng. (3) Rencana terminal angkutan barang dan / atau terminal peti kemas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berlokasi di Kecamatan Bawen, Tengaran, Bergas, Tuntang dan Jambu. Pasal 14 (1) Rencana pengembangan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi : a. pengembangan jalur kereta api untuk komuter dan wisata; dan b. pengembangan dan revitalisasi stasiun kereta api. (2) Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api komuter dan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah konservasi dan revitalisasi jaringan jalur kereta api wisata dan pengembangan kereta api komuter meliputi : a. jalur kereta api wisata dan komuter ruas Kedungjati - Bringin - Tuntang - Ambarawa; dan b. jalur kereta api wisata ruas Bedono - Jambu - Ambarawa - Tuntang. (3) Rencana pengembangan dan revitalisasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan di Stasiun Kereta Api Bedono, Jambu, Ambarawa dan Tuntang. Paragraf 2 Sistem Prasarana Lainnya Pasal 15 Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi: a. sistem jaringan energi; b. sistem jaringan telekomunikasi; c. sistem jaringan sumber daya air; d. sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan e. pengembangan jalur evakuasi bencana. Pasal 16 (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi : a. pengembangan pembangkit tenaga listrik dan prasarana kelistrikan; dan b. pengembangan prasarana energi Bahan Bakar Minyak dan Gas.
(2) Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. pengoptimalan Pembangkit Listrik Tenaga Air Jelok dan Timo di Kecamatan Tuntang agar dapat memberikan peningkatan pasokan energi listrik ke sistem transmisi dan distribusi Jawa-Bali; b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di kawasan Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo; dan c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, pembangkit listrik tenaga biogas, tenaga surya, tenaga diesel, serta pemanfaatan sumber energi alternatif lainnya yang tersebar di seluruh Kecamatan. (3) Pengembangan jaringan prasarana kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabarkan dalam rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik. (4) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi : a. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 (lima ratus) Kilo Volt Ampere dan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 (seratus lima puluh) Kilo Volt Ampere yang melintasi Kecamatan Jambu, Ambarawa, Bawen, Tuntang, Pabelan, Tengaran, Kaliwungu, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan Pringapus. b. pengembangan gardu induk distribusi tenaga listrik yang berada di Kecamatan Ungaran Barat dan Bawen. (5) Rencana pengembangan prasarana energi Bahan Bakar Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pembangunan pipa Bahan Bakar Minyak pada jalur Teras (Kabupaten Boyolali) hingga Kota Semarang melalui wilayah Daerah (6) Pengelolaan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berada di bawah otorita tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 17 (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi : a. pengembangan jaringan telekomunikasi sistem jaringan kabel; dan b. pengembangan jaringan telekomunikasi sistem jaringan nirkabel. (2) Rencana pengembangan sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa : a. pengembangan jaringan primer dengan menggunakan kabel tanam berkapasitas tinggi di Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Bawen, Tuntang, Tengaran, Ambarawa, Jambu; dan b. pengoptimalan jaringan kabel yang telah tersedia bagi komunikasi suara dan data di seluruh Kecamatan. (3) Rencana pengembangan sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengembangan menara telekomunikasi terpadu yaitu satu menara untuk beberapa penyedia jasa telekomunikasi dengan pengelolaan secara bersama di seluruh Kecamatan. (4) Pengelolaan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berada di bawah kewenangan Perundang-undangan. tersendiri sesuai dengan Peraturan
Pasal 18 (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi : a. pengelolaan DAS dan Sub-DAS; b. pembangunan waduk atau embung; c. pengembangan jaringan irigasi; d. pengembangan jaringan air baku untuk air minum; dan e. pengembangan sistem pengendali banjir. (2) Rencana pengelolaan DAS dan Sub-DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. koordinasi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan sumber daya air terutama wilayah sungai strategis nasional yaitu WS Jratunseluna meliputi DAS Garang, DAS Babon, DAS Dolog, DAS Jragung, DAS Tuntang dan DAS Serang Lusi, serta WS lintas Kabupaten yaitu WS Bodri-Kuto yang meliputi DAS Bodri; b. rekayasa daerah tangkapan air untuk meningkatkan resapan air dengan membuat c. dam penahan, sumur di Kecamatan Jambu, Ambarawa, Sumowono, Getasan, Bandungan, Bergas, Banyubiru dan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Tuntang, Tengaran; dan revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk alam Rawa Pening. resapan, biopori dan bangunan lainnya terutama (3) Rencana pembangunan waduk atau embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada : a. Sungai Dolok Hulu kiri di Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas. b. Sungai Dolok Hulu kanan di Desa Wonorejo Kecamatan Pringapus. c. Anak Sungai Dolok di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur. d. Sungai Trimo Hilir di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus. e. Sungai Lutung / Klampok di Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus. f. Sungai Gajihan / Gujahan di Desa Gogodalem Kecamatan Bringin. g. Sungai Senjoyo di Desa Lebak Kecamatan Bringin. h. Sungai Bade Hulu di Desa Kandangan Kecamatan Bawen. i. Sungai Bade Hilir di Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus. j. Sungai Tinalun di Desa Klepu Kecamatan Pringapus. k. Sungai Jambe di Desa Gogodalem Kecamatan Bringin. l. Sungai Parang di Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur. m. Sungai Pangus / Kalisusuk di Desa Kalisidi / Lerep Kecamatan Ungaran Barat. n. Sungai Loning / Sadang di Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur. o. Sungai Sililin di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas. p. Sungai Garang di Desa Gebugan Kecamatan Bergas. q. Sungai Ringin di Desa Keseneng Kecamatan Sumowono. r. Sungai Jlamprang di Desa Gemawang Kecamatan Jambu. s. Sungai Galeh di Desa Kelurahan Kecamatan Jambu. t. Sungai Panjang di Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa. u. Sungai Babon di Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa. v. Sungai Rengas di Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa. w. Sungai Pentung di Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa. x. Sungai Klegung di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru. y. Sungai Banding di Desa Segiri Kecamatan Pabelan. z. Sungai Dersi di Desa Dadapayam Kecamatan Kecamatan Suruh. aa. Sungai Mugur di Desa Ketanggi Kecamatan Suruh. bb. Sungai Parat Hulu di Desa Ngrawan Kecamatan Getasan. cc. Sungai Parat Hilir di Desa Polobogo Kecamatan Getasan. dd. Sungai Wuluh di Desa Manggihan Kecamatan Getasan. ee. Sungai Serang/Gading di Desa Tengaran Kecamatan Tengaran. ff. Sungai Senjoyo di Desa Nyamat Kecamatan Tengaran. gg. Sungai Senjoyo di Desa Pakis Kecamatan Bringin. hh. Sungai Kreo di kawasan Mundingan Kecamatan Ungaran Barat. ii. Sungai Babon di kawasan Penggaron Kecamatan Ungaran Timur.
(4) Rencana pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. melindungi daerah aliran air, baik itu saluran irigasi dan daerah aliran sungai; b. mencegah pendangkalan melalui normalisasi jaringan irigasi; c. pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, bendung, dan pintu-pintu air; dan d. meningkatkan kapasitas Perkumpulan Petani Pemakai Air / Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air pada semua Daerah Irigasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengairan, meliputi 11 (sebelas) Daerah Irigasi lintas Kabupaten / Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan 716 (tujuh ratus enam belas) Daerah Irigasi di dalam wilayah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II. (5) Rencana pengembangan jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. meningkatkan dan mengembangkan sistem instalasi pengolahan air minum di seluruh Kecamatan yang mempunyai potensi air baku untuk sumber air; b. memanfaatkan air permukaan terutama pada Kali Garang, Kali Tuntang, Kali Senjoyo dan Rawa Pening; c. memanfaatkan sumber air yang tersebar di wilayah Kabupaten Semarang; d. memanfaatkan air tanah dangkal pada kawasan permukiman; dan e. mengendalikan pemanfaatan potensi air tanah dalam di seluruh Kecamatan dengan perijinan dan pengawasan oleh instansi yang berwenang. (6) Rencana pengembangan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi : a. membentuk gugus tugas penanganan dan pengendalian banjir; b. mengendalikan banjir dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Kecamatan Bancak, Ungaran Timur dan dataran banjir sekitar Rawa Pening; tanah dan air berupa c. melakukan konservasi terasiring, bangunan terjun, dam penahan (check dam), dam pengendali sedimen, penghijauan dan reboisasi serta pembuatan sumur resapan di Sub-DAS Rawa Pening, Sub-DAS Bancak dan DAS Garang. d. menata ruang dan rekayasa pada Sub-DAS Rawa Pening, Sub-DAS Bancak dan DAS Garang sehingga pembudidayaan / pendayagunaan lahan tidak merusak kondisi hidrologi DAS dan tidak memperbesar masalah banjir. Pasal 19 (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi : a. sistem persampahan; b. sistem sanitasi lingkungan; c. sistem jaringan air minum; dan d. sistem jaringan drainase. (2) Rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. pengembangan dan optimalisasi lokasi untuk TPA sesuai dengan persyaratan teknis dan daya dukung lingkungan pada TPA Blondo di Kecamatan Bawen; b. pengurangan masukan sampah ke TPA Blondo Kecamatan Bawen dengan konsep mengurangi - menggunakan kembali - mengolah kembali (reduce-reuse-recycle) di sekitar wilayah sumber sampah; c. rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan bergerak dan tidak bergerak di seluruh Kecamatan; dan d. mengembangkan kemitraan dengan swasta dan / atau kerjasama dengan Kabupaten / Kota sekitarnya dalam pengelolaan sampah dan pengembangan TPA Blondo sebagai TPA skala regional.
(3) Rencana pengembangan sistem sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. penerapan sistem pembuangan setempat (on site sanitation), serta menerapkan sistem komunal pada wilayah-wilayah padat penduduk di seluruh Kecamatan; b. mewajibkan setiap Rumah Sakit / Puskesmas di seluruh Kecamatan untuk mempunyai fasilitas dan peralatan pengolahan limbah medis dan melakukan pengelolaan secara baik dengan melakukan pemisahan antara limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya; c. mewajibkan setiap usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan limbah untuk mempunyai fasilitas pengolahan limbah setempat maupun komunal; d. mewajibkan kepada setiap pihak yang menghasilkan, menyimpan, dan memanfaatkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun harus memiliki instalasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan e. mengembangkan sistem Instalasi Pemrosesan Lumpur Tinja yang berada terpadu dengan TPA Blondo di Kecamatan Bawen. (4) Rencana pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. penyediaan dan pengembangan jaringan air minum pada kawasan perkotaan diarahkan dengan sistem perpipaan yang dikelola oleh badan usaha pengelola air minum; dan b. penyediaan dan pengembangan pelayanan air minum pada kawasan perdesaan dilakukan dengan pengembangan sistem pelayanan air minum sederhana yang dikelola oleh masyarakat. (5) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan pembangunan dan penanganan saluran drainase melalui : a. normalisasi dan perawatan saluran drainase; dan b. penataan sistem drainase di kawasan perkotaan. Pasal 20 Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e adalah pemanfaatan pada ruas jalan, meliputi : a. Jalur evakuasi bencana gunung berapi meliputi ruas jalan : 1) Sumowono - Bandungan - Ambarawa, 2) Gedongsongo - Candi, 3) Branjang - Lerep, 4) Candirejo - Langensari, 5) Sidomukti - Jimbaran, 6) Kopeng - Getasan - Salatiga, 7) Tajuk - Sumogawe, 8) Keji - Mapagan, dan 9) Batur - Getasan. b. Jalur evakuasi bencana banjir meliputi ruas jalan : 1) Ambarawa - Banyubiru - Kecandran - Salatiga, 2) Tapen - Kecandran, 3) Banyubiru - Kelurahan, 4) Boto - Bancak, dan 5) Susukan - Kalirejo. c. Jalur evakuasi bencana longsor meliputi ruas jalan : 1) Pagergedoh - Wirogomo - Sepakung - Banyubiru, 2) Kebondowo - Sepakung - Ngrawan, 3) Banyukuning - Pasekan - Ambarawa, 4) Kuwarasan - Jambu,
5) Keseneng - Sumowono, 6) Duren - Kemitir, 7) Kemawi - Sumowono, 8) Kalikayen - Mluweh - Susukan, 9) Kawengen - Kalongan, 10) Candirejo - Kemasan - Pringapus, 11) Borangan - Candirejo, 12) Banger - Candirejo, dan 13) Ngajaran - Tlompakan - Bringin. Pasal 21 Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini. BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH Pasal 22 Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya. Bagian Kesatu Pola Ruang Kawasan Lindung Pasal 23 Pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi : a. kawasan hutan lindung; b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. kawasan perlindungan setempat; d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; e. kawasan rawan bencana alam; dan f. kawasan lindung geologi. Pasal 24 Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, seluas kurang lebih 1.593 (seribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar, tersebar di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo. Pasal 25 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah kawasan resapan air di Daerah meliputi wilayah Kecamatan Getasan, Banyubiru, Jambu, Sumowono, Bandungan, Bergas dan Ungaran Barat seluas kurang lebih 6.045 (enam ribu empat puluh lima) hektar. Pasal 26 (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi: a. kawasan sempadan sungai; b. kawasan sekitar waduk atau danau; c. kawasan sekitar mata air; dan d. kawasan RTH perkotaan.
(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari tepi kiri - kanan tanggul pada sungai bertanggul di kawasan perkotaan; b. sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tepi kiri - kanan tanggul pada sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; c. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri - kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter di kawasan perkotaan; d. sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi kiri - kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter di kawasan perkotaan; e. sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri - kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter di kawasan perkotaan; f. sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri - kanan sungai tidak bertanggul yang berada di luar kawasan perkotaan. (3) Kawasan perlindungan setempat sekitar waduk atau danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan sepanjang tepian waduk atau danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk atau danau sepanjang 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan kecuali pada daerah yang telah terbangun diperlukan penanganan fisik tersendiri yang tidak mengganggu fungsi lindung. (4) Kawasan perlindungan setempat sekitar waduk atau danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada daerah sekitar Rawa Pening seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar. (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air pada 125 (seratus dua puluh lima) mata air yang tersebar di seluruh Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini. (6) Kawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan seluas kurang lebih 2.067 (dua ribu enam puluh tujuh) hektar. Pasal 27 (1) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d adalah cagar alam yang meliputi Cagar Alam Gebugan di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Bergas seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dan Cagar Alam Sepakung di Kecamatan Banyubiru seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar. (2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d adalah kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu di Kecamatan Getasan seluas kurang lebih 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) hektar. (3) Kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi : a. lingkungan bangunan non gedung; dan b. lingkungan bangunan gedung dan halamannya.
(4) Lingkungan bangunan non gedung sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi: a. Makam kuno Desa Nyatnyono di Kecamatan Ungaran Barat. b. Monumen Perjuangan Lemahabang di Kecamatan Bergas. c. Situs Candi Ngempon di Kecamatan Bergas. d. Munumen Wonorejo di Kecamatan Pringapus. e. Situs Candi Bubrah Desa Candirejo di Kecamatan Pringapus. f. Makam Dr. Cipto Mangunkusumo di Kecamatan Ambarawa. g. Makam Jenderal Gatot Subroto di Kecamatan Ungaran Timur. h. Monumen Palagan Ambarawa di Kecamatan Ambarawa. i. Candi Gedongsongo di Kecamatan Bandungan. j. Situs Watu Lumpuk Kyai Renggani Sura Desa Jubelan Kecamatan Sumowono. k. Tugu Desa Kelurahan di Kecamatan Jambu. l. m. Makam Cukilan di Kecamatan Suruh. n. Situs Senjaya di Kecamatan Tengaran. o. Situs Klero di Kecamatan Tengaran. p. Jalur rel kereta api Tuntang - Ambarawa - Bedono. q. Situs Candirejo di Kecamatan Ungaran Barat. r. Ganesha besar (mbah Dul Jalal) Sikunir di Kecamatan Bergas. s. Situs Kalitaman di Kecamatan Bawen. t. Situs Kalibeji di Kecamatan Tuntang. u. Lingkungan makam Kusumabantala di Kecamatan Jambu. v. Lingkungan makam Kebon Ijo di Kecamatan Banyubiru. w. Rumah air Jelok di Kecamatan Tuntang. x. Situs Slumprit di Kecamatan Ungaran Timur. y. Situs Ngrawan di Kecamatan Getasan. z. Situs Prasasti Tajuk di Kecamatan Getasan. aa. Situs Balai Panjang di Kecamatan Suruh. bb. Situs Muncul di Kecamatan Banyubiru. Situs Brawijaya Candi Dukuh Desa Rowoboni di Kecamatan Banyubiru. (5) Lingkungan bangunan gedung dan halamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi : a. Benteng Williem I di Kecamatan Ambarawa. b. Benteng Williem II di Kecamatan Ungaran Barat. c. Gedung kuno Asrama Korsik di Kecamatan Ungaran Timur. d. Gedung Kuning di Kecamatan Ungaran Barat. e. Gedung SMP 1 di Kecamatan Ungaran Timur. f. Gereja Jago Kelurahan Panjang di Kecamatan Ambarawa. g. Pendopo Kantor Kecamatan di Kecamatan Ambarawa. h. Rumah kuno Kelurahan Panjang di Kecamatan Ambarawa. i. Museum dan Stasiun Kereta Api di Kecamatan Ambarawa. j. Stasiun Kereta Api Tuntang di Kecamatan Tuntang. k. Stasiun Kereta Api Jambu di Kecamatan Jambu. l. Stasiun Kereta Apu Bringin di Kecamatan Bringin. m. Wisma Bandungan Indah di Kecamatan Bandungan. n. Klenteng Kelurahan Kranggan di Kecamatan Ambarawa. o. Rumah Batu Putih Kyai Pandanmurti Desa Candigaron Kecamatan Sumowono. p. Stasiun Kereta Api Bedono di Kecamatan Jambu. q. Masjid Kauman Ungaran di Kecamatan Ungaran Barat. r. Masjid Kauman Desa Suruh di Kecamatan Suruh. s. Masjid Desa Jatirejo di Kecamatan Suruh. t. Gereja Desa Nyemoh di Kecamatan Bringin. u. Rumah tinggal Gatot Subroto di Kecamatan Ungaran Barat. v. Bangunan bekas Kantor Kawedanan di Kecamatan Ungaran Barat. w. Masjid Kuno Gogodalem di Kecamatan Bringin. x. Lingkungan rumah tinggal dan makam pada kawasan PTP Getas di Kecamatan Pabelan. y. Rumah pemotongan hewan di Kecamatan Ambarawa. z. Rumah Dinas Bupati Semarang di Desa Pager Kecamatan Kaliwungu.
Pasal 28 (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi : a. kawasan rawan banjir ; dan b. kawasan rawan tanah longsor. (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan di sekitar Rawa Pening di Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Tuntang, dan Kecamatan Bawen, dan dataran sekitar Sungai Gung di Ungaran Timur, serta di dataran sekitar Sungai Bancak di Kecamatan Bancak. (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Kecamatan seluas kurang lebih 7.576 (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar dengan konsentrasi terutama pada wilayah Kecamatan Sumowono, Ungaran Barat, Bergas, Bandungan, Bawen, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Ambarawa, Getasan, Suruh dan Susukan. Pasal 29 (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, meliputi : a. kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi; dan b. kawasan perlindungan terhadap air tanah. (2) Kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan kerucut Gunung Ungaran dan Gunung Merbabu. (3) Kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kawasan sangat rawan yaitu daerah pada jarak 0 (nol) kilometer sampai 5 (lima) kilometer dari puncak gunung dan kawasan agak rawan yaitu daerah pada jarak lebih dari 5 (lima) kilometer dari puncak gunung. (4) Kawasan perlindungan terhadap air tanah atau kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Cekungan Air Tanah Ungaran; b. Cekungan Air Tanah Sidomulyo; c. Cekungan Air Tanah Rawapening; d. Cekungan Air Tanah Salatiga; e. Cekungan Air Tanah Karanganyar-Boyolali; f. Cekungan Air Tanah Semarang-Demak; dan g. Cekungan Air Tanah Magelang-Temanggung. Bagian Kedua Pola Ruang Kawasan Budidaya Pasal 30 Pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi : a. kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat; b. kawasan peruntukan pertanian; c. kawasan peruntukan perikanan; d. kawasan peruntukan pertambangan; e. kawasan peruntukan industri; f. kawasan peruntukan pariwisata; dan g. kawasan peruntukan permukiman.
Pasal 31 (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terbagi menjadi hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. (2) Luas keseluruhan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) kurang lebih 9.301 (sembilan ribu tiga ratus satu) hektar, meliputi : a. hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) hektar yang tersebar di Kecamatan Sumowono, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bergas, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Pringapus, dan Kecamatan Banyubiru, dan b. hutan produksi tetap seluas kurang lebih 7.612 (tujuh ribu enam ratus dua belas) hektar yang tersebar di Kecamatan Bergas, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bringin, dan Kecamatan Bancak. (3) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Semarang, dengan luas keseluruhan kurang lebih 15.618 (lima belas ribu enam ratus delapan belas) hektar. Pasal 32 (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi : a. kawasan pertanian tanaman pangan; b. kawasan holtikultura; c. kawasan perkebunan; dan d. kawasan peternakan. (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Semarang, dengan luas keseluruhan kurang lebih 24.340 (dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh) hektar. (3) Luas kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperuntukkan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kurang lebih 22.896 (dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam) hektar, tersebar di seluruh Kecamatan di Daerah kecuali di Kecamatan Getasan. (4) Kawasan holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Kecamatan di Daerah, dengan luas keseluruhan kurang lebih 9.046 (sembilan ribu empat puluh enam) hektar. (5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Kecamatan di Daerah, dengan luas keseluruhan kurang lebih 12.140 (dua belas ribu seratus empat puluh) hektar. (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi peternakan skala besar dan peternakan skala kecil. (7) Kawasan peternakan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berlokasi pada seluruh Kecamatan di luar kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku. (8) Kawasan peternakan skala kecil diarahkan dalam bentuk sentra peternakan di kawasan perdesaan yang diarahkan di seluruh Kecamatan yang dikelola secara terpadu dengan kegiatan pertanian lainnya.
Pasal 33 (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi kawasan peruntukan untuk penangkapan dan budidaya perikanan darat yang dikembangkan di kolam, sungai dan waduk, serta pengembangan kawasan perikanan terpadu minapolitan. (2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan kolam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Kawasan peruntukan perikanan tangkap berbasis budidaya pada perairan waduk dan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan di perairan Rawa Pening dan sungai di Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyubiru, dan Kecamatan Bawen. (4) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan minapolitan pada Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen, Kecamatan Jambu dan Kecamatan Tuntang. Pasal 34 (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi : a. kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan; b. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi; dan c. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi. (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada : a. kawasan Bakalrejo dan Karangsalam di Kecamatan Susukan; b. kawasan Gunung Mergi di Kecamatan Bergas dan Kecamatan Ungaran Timur; c. kawasan Kandangan dan Polosiri di Kecamatan Bawen; d. kawasan Delik di Kecamatan Tuntang; e. kawasan Pucung di Kecamatan Bancak; f. kawasan sekitar Sungai Senjoyo di Kecamatan Bringin dan Kecamatan Bancak; g. kawasan sekitar Sungai Gading di Kecamatan Suruh; h. kawasan kawasan Boto dan Plumutan di Kecamatan Bancak; i. kawasan di seluruh Kecamatan khusus untuk pengambilan material tanah urug dengan ketentuan tidak pada kawasan lindung dan tidak merusak lingkungan; dan j. kawasan Rawa Pening. (3) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo. (4) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Bringin dan Bancak. (5) Kegiatan pertambangan pada kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan. Pasal 35 (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi : a. kawasan peruntukan industri; b. kawasan industri; dan c. kawasan peruntukan industri kecil.
(2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlokasi di Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Bergas. (3) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menggunakan bahan baku dan / atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dapat didirikan di seluruh Kecamatan sesuai Ketentuan Perundangan yang berlaku. (4) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan di Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Kaliwungu. (5) Kawasan peruntukan industri dan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, keseluruhan ditetapkan seluas kurang lebih 1.234 (seribu dua ratus tiga puluh empat) hektar. (6) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengelola sampah, limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. (7) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan di seluruh Kecamatan terpadu dengan kawasan permukiman dengan syarat melakukan pengelolaan lingkungan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan. Pasal 36 (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f diarahkan pada pembentukan WPP yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan sesuai potensi dan daya tarik wisata wilayah tersebut. (2) Pembentukan WPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. WPP 1 meliputi Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Pringapus dan Bawen dengan pusat pengembangan di Kota Ungaran dengan potensi daya tarik wisata meliputi : 1) Wana Wisata Penggaron; 2) Tirtoargo; 3) Air Terjun Semirang; 4) Cagar Alam Puncak Suroloyo; 5) Gunung Kalong; 6) Makam dan Masjid Nyatnyono; 7) Benteng Williem II Ungaran; 8) Makam Ibu Isriati Munadi; 9) Makam Jendral Gatot Subroto; 10) Taman Batas Kota; 11) Curug Lawe; 12) Makam Ki Gedhe Ungaran; 13) Candi Ngempon; 14) Air Panas Diwak; 15) Agrowisata Asinan; 16) Gunung Kendalisodo; 17) Pemandian Air Panas Samban; 18) Wisata industri di Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Bergas, Kecamatan Pringapus dan Kecamatan Bawen; 19) Kampung Kopi Banaran; 20) Kampung Seni Lerep; 21) Desa Wisata Lerep dan Keji; 22) RTH Ungaran Timur; 23) Makam Mount Carmel; dan 24) Petirtaan Derekan.
b. WPP 2 meliputi Kecamatan Bandungan, Sumowono, dan Jambu dengan pusat pengembangan di Kawasan Bandungan dengan potensi daya tarik wisata meliputi : 1) Candi Gedongsongo; 2) Wisata Geologi sumber panas bumi Gedongsongo; 3) Mata Air Masam Banyukuning; 4) Taman Safari Sumowono; 5) Pereng Putih; 6) Pendakian Gunung Ungaran; 7) Budidaya Bunga Bandungan; 8) Pemancingan Jimbaran; 9) Gua dan Air Terjun Panglebur Gongso; 10) Air Terjun Tujuh Bidadari; 11) Sumber Api Abadi Losari; 12) Puncak Wana Kasihan; 13) Gua Gunung Watu dan Kampung Batik Gemawang; 14) Kopi Eva Restoran; 15) Kopi Banaran Bedono; 16) Agrowisata Brongkol; 17) Agrowisata Umbul Sidomukti; dan 18) Desa Wisata Genting. c. WPP 3 meliputi Kecamatan Ambarawa, Banyubiru, Tuntang dan Getasan dengan pusat pengembangan di Kawasan Kopeng dan Ambarawa dengan potensi daya tarik wisata meliputi : 1) Monumen Palagan; 2) Makam Dr. Cipto Mangunkusumo; 3) Benteng Williem I Ambarawa; 4) Museum Kereta Api Ambarawa; 5) Gua Maria Kerep; 6) Taman wisata Rawa Pening 7) Bukit Cinta; 8) Situs Brawijaya; 9) Pemandian Muncul; 10) Bukit Candi Dukuh; 11) Taman Rekreasi Langen Tirto Muncul; 12) Agrowisata Tlogo; 13) Taman Rekreasi Rawa Permai; 14) Pasar Kriya Lopait; 15) Kerajinan Perahu Asinan; 16) Air Terjun Pager Gedhog; 17) Pemandian Kopeng; 18) Wana Wisata Umbul Songo; 19) Air Terjun Kalipancur Nagasaren; 20) Puncak Gunung Gajah; 21) Pendakian Gunung Merbabu; 22) Kopeng Treetop; 23) Curug Kembar Bolodhewo Wirogomo; 24) Gua Maria Mustika Banyu Urip Tuntang; 25) Taman Rekreasi Kelinci Kalibeji; 26) Cagar Alam Sepakung; 27) Wisata Kereta Api Tuntang-Bedono 28) Gua Rong Tlogo Tuntang; dan 29) Desa Wisata Ngrapah.
d. WPP 4 meliputi Kecamatan Tengaran, Susukan, Suruh, Pabelan, Bringin, Bancak dan Kaliwungu dengan pusat pengembangan di kawasan Tengaran dengan potensi daya tarik wisata meliputi : 1) Mata Air Senjoyo; 2) Candi Klero; 3) Sumber Api Abadi Boto; 4) Makam Ki Ageng Cukilan; dan 5) Umbul Ngrancah Udanwuh Kaliwungu. Pasal 37 (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, meliputi kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan. (2) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh Kecamatan, dikembangkan dengan berbasis perkebunan, agrowisata, pertanian tanaman pangan, perikanan darat dan peternakan disertai pengolahan hasil atau agroindustri. (3) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan-kawasan dengan cakupan administrasi Desa/Kelurahan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. (4) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) seluas kurang lebih 19.839 (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) hektar yang tersebar di seluruh Kecamatan, meliputi kawasan permukiman perkotaan seluas lebih kurang 6.887 (enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektar dan kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 12.953 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga) hektar. Pasal 38 Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Pasal 39 (1) Penetapan KSK memperhatikan KSN dan KSP; (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KSN Kedungsepur; (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. KSP bidang pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Perkotaan Kedungsepur; b. KSP bidang sosial dan budaya yaitu Kawasan Candi Gedongsongo; c. KSP bidang pendayagunaan sumber daya alam dan / atau teknologi tinggi yaitu kawasan pemanfaatan panas bumi di Gunung Ungaran; dan d. KSP bidang perlindungan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan Taman Nasional Merbabu, kawasan Rawa Pening, dan kawasan DAS Garang. (4) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. KSK bidang pertumbuhan ekonomi; b. KSK bidang sosial dan budaya ; c. KSK bidang pendayagunaan sumber daya alam dan / atau teknologi tinggi; d. KSK perlindungan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan e. KSK bidang pertahanan dan kemanan.
(5) KSK bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a. Kawasan Industri di Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tengaran; Kecamatan Susukan, dan Kecamatan Kaliwungu; b. kawasan perkotaan strategis pada kawasan perkotaan Ungaran, Ambarawa, Suruh dan Tengaran; c. kawasan cepat berkembang di sekitar Jalan Tol Semarang - Solo dan di sekitar Jalan Ungaran - Bawen; dan d. kawasan pusat pengembangan pariwisata pada kawasan pariwisata Bandungan dan kawasan pariwisata Kopeng. (6) KSK bidang sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah Kawasan Kota Bersejarah Ambarawa. (7) KSK bidang pendayagunaan sumber daya alam dan / atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi : a. kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air Jelok dan Timo ; dan b. kawasan pemanfaatan panas bumi di Gunung Telomoyo. (8) KSK perlindungan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi : a. kawasan lindung Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo ; dan b. kawasan hulu Daerah Aliran Sungai Bodri di Kecamatan Sumowono. (9) KSK bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi : a. kawasan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional adalah kawasan militer di Kecamatan Ambarawa; dan b. kawasan peruntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, dan daerah uji coba sistem persenjataan adalah kawasan latihan militer di Kecamatan Sumowono, kawasan Gunung Telomoyo dan kawasan Gunung Ungaran. Pasal 40 Penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini. BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH Pasal 41 (1) Pemanfaatan ruang wilayah berpedoman pada rencana struktur dan pola ruang. (2) Pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan melalui penyusunan, sinkronisasi, dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya. (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 42 (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan dan program lima tahun pertama sebagaimana dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini. (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, investasi swasta dan / atau kerjasama daerah. BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 43 Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan umum perizinan; c. ketentuan umum pemberian insentif dan disinsentif; dan d. ketentuan arahan sanksi. Bagian Kesatu Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 44 Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang dan pola ruang wilayah. Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Pasal 45 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan memperhatikan : a. pemanfaatan ruang untuk mendukung berfungsinya sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah; b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah; c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah; d. peraturan zonasi untuk PKN, PKL dan PKLp, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya. e. peraturan zonasi untuk PPK, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan atau beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
Pasal 46 (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan : a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan ruang milik jalan paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter; b. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata; c. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal; d. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c harus tetap terpenuhi; e. lebar ruang pengawasan jalan arteri primer minimal 15 (lima belas) meter dari tepi badan jalan; f. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c; dan g. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan: 1) pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. 2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan 3) penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan Nasional / Provinsi / Kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan. (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan : a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar ruang milik jalan paling sedikit 15 (lima belas) meter; b. jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata; c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b masih tetap terpenuhi; d. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c; e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan / atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan f. lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 (sepuluh) meter dari tepi jalan. (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan : a. jalan rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan ruang milik jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter; dan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus. (4) Ruang pengawasan jembatan pada jalur jalan arteri primer, kolektor primer dan lokal primer adalah 100 (seratus) meter dari tepi sisi jembatan ke arah hulu dan hilir sungai.
Pasal 47 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disusun dengan memperhatikan : a. pembangunan terminal harus disesuaikan dengan permintaan perjalanan yang ada; b. pembangunan terminal harus memperhatikan hirarki fungsi kota sehingga dapat mewujudkan efisiensi kinerja terminal; c. pembangunan terminal harus memperhatikan keterpaduan antar moda angkutan; dan d. rencana pembangunan terminal harus dilakukan dengan studi kelayakan terlebih dahulu. Pasal 48 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disusun dengan memperhatikan : a. pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas rendah yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; d. pembatasan jumlah pelintasan sebidang antara jaringan kereta api dan jalan; dan e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api umum. Pasal 49 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, disusun dengan memperhatikan : a. peraturan zonasi untuk pembangkit listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; b. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. peraturan zonasi untuk jaringan Bahan Bakar Minyak dan Gas disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 50 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk telekomunikasi yang penempatan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya. jaringan kabel telekomunikasi maupun menara Pasal 51 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disusun dengan memperhatikan : a. peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai harus selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sekitarnya.
Pasal 52 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, disusun dengan memperhatikan : a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah kegiatan yang menunjang pengelolaan lingkungan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan; dan b. pelarangan bagi kegiatan lain diluar kegiatan pengelolaan lingkungan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan. Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Pasal 53 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun dengan memperhatikan : a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam; b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan c. kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 54 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disusun dengan memperhatikan : a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam; b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan resapan air dan tutupan vegetasi; dan c. kegiatan budidaya tersebut hanya diizinkan untuk penduduk setempat dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat. Pasal 55 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disusun dengan memperhatikan : a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam, dan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu; b. bangunan yang diperbolehkan adalah papan reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik, telepon, pemasangan prasarana air minum, prasarana irigasi, tiang jembatan dengan persyaratan tidak boleh merubah bentang alam; c. penetapan kawasan penyangga di luar kawasan sempadan waduk dengan jarak 1.000 (seribu) meter. d. perlindungan setempat kawasan sekitar sumber mata air di luar kawasan permukiman ditetapkan minimal radius 200 (dua ratus) meter; e. perlindungan setempat kawasan sekitar sumber mata air di kawasan permukiman ditetapkan minimal radius 100 (seratus) meter; f. kawasan dengan radius 15 (Lima belas) meter dari sumber mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air; dan g. penetapan kawasan perlindungan setempat mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 56 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. dilarang menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan perlindungan plasma nutfah; b. kegiatan lain yang masih dapat berlangsung di dalam kawasan ini adalah kegiatan perlindungan plasma nutfah, kegiatan ekowisata yang tidak mengubah bentang lahan, penelitian atau peningkatan ilmu pengetahuan yang tidak merusak lingkungan, dan pengawasan dalam rangka melindungi ekosistem atau flora / fauna langka; dan c. kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan yang mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah. Pasal 57 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan dan / atau hanya dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, pariwisata, dan religi; b. dilarang melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; c. zona inti kawasan cagar budaya hanya diperuntukkan untuk perlindungan cagar budaya; d. zona peyangga cagar budaya berfungsi sebagai penyangga bagi pelestarian cagar budaya dan dapat didirikan sarana dan prasarana penunjang sepanjang tidak mengganggu kelestarian cagar budaya; dan e. zona pengembangan / penunjang cagar budaya berfungsi untuk pengembangan sosial, ekonomi, budaya masyarakat lokal. Pasal 58 (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. penetapan batas dataran banjir; b. perbaikan kualitas dan peningkatan fungsi sistem drainase; c. diizinkan untuk kegiatan budidaya dengan tetap memperhatikan sistem drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan, pembuatan penampungan air, dan pembuatan tanggul pada sungai yang berpotensi rawan banjir; d. pemanfaatan sempadan sungai sebagai kawasan hijau; dan e. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk. (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. untuk kawasan di luar kawasan permukiman yang telah ada tidak boleh dibangun dan mutlak harus dilindungi; b. untuk kawasan yang terletak pada permukiman yang telah ada perlu dilakukan upaya-upaya perkuatan kestabilan lereng sesuai dengan daya dukung tanah; c. pembatasan jenis kegiatan yang diizinkan dengan persyaratan yang ketat, kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan kegiatan perkebunan tanaman keras; d. penerapan sistem drainase lereng dan sistem perkuatan lereng yang tepat; e. rencana jaringan transportasi mengikuti kontur dan tidak mengganggu kestabilan lereng; dan f. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.
Pasal 59 (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan : a. dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur namun tetap perlu memperhatikan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk. (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan : a. dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur namun tetap menjaga kelestarian air tanah untuk mempertahankan kualitasnya; dan b. pengendalian pemanfaatan air tanah. Pasal 60 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun dengan memperhatikan : a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; c. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan wisata alam seperti outbound dan perkemahan dengan tidak merubah bentang alam maupun penanaman tanaman sela di antara pohon-pohon utama; dan d. ketentuan alih fungsi hutan produksi dapat dilakukan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Pasal 61 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan : a. pemanfaatan ruang untuk permukiman penduduk setempat dengan kepadatan rendah dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian termasuk agrowisata hanya diperbolehkan di lahan sawah yang tidak beririgasi pada hamparan yang menyatu dengan permukiman yang telah ada; b. mencegah alih fungsi lahan pertanian lahan basah terutama lahan sawah beririgasi menjadi lahan budidaya non pertanian; dan c. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian lahan basah beririgasi menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan kepentingan umum harus mengacu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 62 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan holtikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang untuk permukiman masyarakat setempat dengan kepadatan rendah diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dan pada hamparan yang menyatu dengan permukiman yang telah ada; b. pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian termasuk agrowisata hanya diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus); c. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian lahan kering menjadi lahan budidaya non pertanian harus mengacu Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 63 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan : a. pemanfaatan ruang untuk permukiman masyarakat setempat dengan kepadatan rendah diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dan pada hamparan yang menyatu dengan permukiman yang telah ada; b. pembangunan sarana dan prasarana pendukung perkebunan termasuk agrowisata hanya diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus); c. budidaya perkebunan diarahkan pada jenis tanaman tahunan produktif dengan memperhatikan aspek konservasi lingkungan; dan d. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan perkebunan menjadi lahan budidaya non pertanian harus mengacu Peraturan Perundang-undangan. Pasal 64 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan : a. peternakan dapat dikembangkan terpadu dengan pertanian tanaman pangan tadah hujan, holtikultura, dan perkebunan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan; b. perlu adanya pengelolaan limbah dan jalur hijau di sekeliling kawasan peternakan skala besar; c. jarak antara kawasan peternakan skala besar dengan kawasan permukiman, pariwisata, dan perkotaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan d. khusus peternakan babi dibatasi pada wilayah tertentu. Pasal 65 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disusun dengan memperhatikan : a. peruntukan perikanan dapat dikembangkan terpadu dengan peruntukan pertanian tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan; dan b. perlu adanya pengolahan sumber daya air secara terpadu untuk peruntukan perikanan terpadu dengan pemanfaatan air untuk kepentingan lain. Pasal 66 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disusun dengan memperhatikan : a. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; b. perlu pengaturan bangunan di sekitar lokasi kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; c. kegiatan lain yang diperbolehkan di kawasan peruntukan pertambangan adalah pertanian, perkebunan dan industri pengolahan hasil pertambangan; dan d. setiap penambang diharuskan untuk melakukan reklamasi pada lahan bekas tambang serta perlu adanya kajian analisis dampak lingkungan untuk penambangan dalam skala besar.
Pasal 67 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disusun dengan memperhatikan : a. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum diperbolehkan berkembang di sekitar dan pada kawasan peruntukan industri dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b. permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum yang dikembangkan adalah permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan kebutuhan industri yang dibatasi pengembangannya; dan c. kegiatan industri wajib melakukan pengelolaan sampah, limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pasal 68 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun dengan memperhatikan : a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan c. pengendalian dan pembatasan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata yang tidak sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan terutama pada kawasan Bandungan, kawasan Kopeng, kawasan Banyubiru, dan kawasan Tuntang. Pasal 69 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan : a. kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadi tempat hunian yang aman, nyaman, dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman; b. setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hierarki dan tingkat pelayanan masing-masing; dan c. setiap pengembangan kawasan permukiman harus memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Bagian Kedua Ketentuan Umum Perizinan Pasal 70 (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. (2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Izin Lokasi / Penetapan Lokasi; b. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Non Pertanian; dan c. Izin Mendirikan Bangunan. (3) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin dalam rangka pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Daerah; (4) Pelaksanaan izin dalam rangka pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi dari BKPRD; dan (5) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Ketentuan Umum Insentif dan Disinsentif Pasal 71 (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diberikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai ketentuan terhadap pelaksanaan kegiatan/pemanfaatan ruang yang mendukung dan tidak mendukung terwujudnya arahan RTRW Daerah. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa: a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal; b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung; c. kemudahan prosedur perizinan; dan d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah. (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa: a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan sanksi; dan c. penambahan persyaratan khusus dalam proses perizinan. (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Ketentuan Arahan Sanksi Pasal 72 (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan ijin; f. pembatalan ijin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan dan Peraturan Bupati.
Pasal 73 Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini. BAB IX HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Hak Pasal 74 Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak : a. mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan / atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Pasal 75 (1) Masyarakat dapat mengetahui RTRW Daerah yang telah ditetapkan melalui penyebarluasan informasi oleh Pemerintah Daerah dan / atau dilakukan kerjasama dengan swasta. (2) Kewajiban untuk penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sosialisasi dan atau penempelan / pemasangan peta rencana tata ruang pada tempat - tempat umum, media massa / elektronik, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang. Pasal 76 (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan / atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang dan perkembangan wilayah, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat. Pasal 77 (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Daerah diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan. (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua Kewajiban Pasal 78 Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat wajib : a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh Ketentuan Peraturan Perundang- undangan dinyatakan sebagai hak milik umum. Pasal 79 (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang. Bagian Ketiga Peran Masyarakat dan Kelembagaan Pasal 80 Dalam penataan ruang wilayah, peran masyarakat dapat dilakukan pada tahap : a. perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 81 Dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk : a. memberikan masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai; b. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah, dan termasuk pula perencanaan tata ruang kawasan; c. memberikan bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah; d. memberikan informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah; e. mengajukan keberatan terhadap Rancangan RTRW Daerah; f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli; g. meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, agama, adat dan / atau kebiasaan yang berlaku; h. menyelenggarakan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Daerah; dan i. j. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya air.
Pasal 82 Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk : a. mengawasi pemanfaatan ruang wilayah termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dimaksud; dan b. memberikan bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang. Pasal 83 Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati dan / atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 84 (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor dan / atau antar daerah yang lain di bidang penataan ruang dibentuk BKPRD. (2) Tugas, fungsi, dan susunan organisasi serta tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB X PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 85 (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan. BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 86 (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang; d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 87 Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 78 huruf a dan huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang penataan ruang. Pasal 88 Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 78 huruf b, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penataan ruang. Pasal 89 Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 78 huruf c dan huruf d, yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penataan ruang. Pasal 90 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penataan ruang. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa : a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum Pasal 91 (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan di bidang penataan ruang. (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.
Pasal 92 (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana. (2) Tuntutan ganti kerugian secara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana. BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 93 Untuk mengarahkan dan sebagai pedoman kegiatan di wilayah Kecamatan dan kawasan, maka perlu disusun rencana rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, meliputi: a. kawasan perkotaan Ungaran dan Ambarawa yang merupakan PKL; b. kawasan perkotaan Tengaran dan Suruh yang merupakan PKLp; c. kawasan perkotaan ibukota kecamatan lainnya yang merupakan PPK; dan d. kawasan strategis Kabupaten. Pasal 94 RTRW Daerah digunakan sebagai pedoman dan rujukan bagi : a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah; b. terwujudnya keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor; c. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan / atau masyarakat; dan d. pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan. Pasal 95 (1) Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu Tahun 2011 - 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan / atau perubahan batas teritorial daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan, RTRW Daerah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang daerah dan/atau dinamika internal daerah. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 96 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan : 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. timbul sebagai akibat pembatalan izin c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. Pasal 97 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 98 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 99 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 16 - 06 - 2011 BUPATI SEMARANG, CAP TTD MUNDJIRIN Diundangkan di Ungaran pada tanggal 17 - 06 - 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah CAP TTD ANWAR HUDAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 6. Diperbanyak sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG CAP TTD JATI TRIMULYANTO
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011-2031 I. PENJELASAN UMUM Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, provinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten. Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lain hidup dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan. Wilayah Kabupaten Semarang meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya. Penataan Ruang daerah adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penataan ruang daerah yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang daerah yang memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Semarang harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi RTRW Daerah yang disepakati.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya daerah sebagai penyangga ibukota Provinsi Jawa Tengah dan kawasan pertumbuhan berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu : 1. Sebagai penyangga ibukota Provinsi Jawa Tengah dalam arti penyangga perekonomian wilayah terutama pada sektor industri, jasa-jasa, dan pertanian, serta penyangga ekologi wilayah berkaitan dengan keberadaan kawasan lindung dan pemanfaatan sumberdaya air lintas wilayah; dan 2. Sebagai kawasan pertumbuhan dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Semarang berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e : Yang dimaksud kawasan cepat berkembang di sekitar koridor jalan arteri primer Ungaran-Bawen adalah lahan di kanan-kiri jalan arteri primer Ungaran-Bawen dengan ketentuan : 1. Tidak termasuk kawasan sawah beririgasi teknis. 2. Tidak termasuk kawasan fungsi perlindungan setempat. 3. Tidak termasuk kawasan dengan kemiringan 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 6 Struktur Ruang Wilayah adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah, yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah, yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah selain untuk melayani kegiatan skala daerah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu daerah. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala beberapa kecamatan yang dipromosikan. Untuk Kabupaten Semarang sekaligus berfungsi sebagai pusat pengembangan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) SWP memiliki fungsi : 1. menciptakan keserasian dan keseimbangan struktur ruang wilayah; 2. sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah hinterlandnya; 3. sebagai motor penggerak pembangunan; 4. sebagai motor penggerak perekonomian wilayah; dan 5. sebagai stimulator bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian wilayah.
Ayat (4) Yang dimaksud fasilitas umum meliputi fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, sosial dan kebudayaan, dan pemakaman umum. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Rencana pengembangan terminal penumpang tipe B di Bawen dapat dikaji untuk dikembangkan menjadi terminal tipe A. terminal angkutan umum penumpang pada Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Sistem jaringan energi adalah pemanfaatan sebagian dari sumberdaya alam sebagai sumber energi dan atau energi baik secara langsung maupun dengan proses konservasi dimana pengelolaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan panas bumi sebagai penggerak turbin generator. Huruf c : Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan terjunan air skala kecil sebagai penggerak generator. Pembangkit listrik yang listrik tenaga biogas adalah pembangkit memanfaatkan biogas hasil fermentasi sampah organik sebagai bahan bakar penggerak turbin generator.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Sistem jaringan kabel adalah sistem yang memanfaatkan jaringan kabel logam maupun kabel serat optik sebagai sarana komunikasi suara maupun data. Ayat (3) Sistem jaringan nirkabel adalah sistem yang memanfaatkan gelombang radio yang diterima dan dipancarkan melalui menara telekomunikasi sebagai sarana komunikasi suara maupun data. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Infrastruktur pengendali banjir dapat dilakukan dengan membuat tanggul baru atau mempertinggi tanggul yang sudah ada, normalisasi sungai, membuat bangunan-bangunan pelindung tebing pada tempat yang rawan longsor, pemasangan pompa banjir pada kawasan terindikasi rawan banjir. Dataran banjir di sekitar Rawa Pening masuk dalam wilayah Kecamatan Ambarawa, Banyubiru, Tuntang dan Bawen.
Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) huruf a Cukup jelas. huruf b Konsep mengurangi - menggunakan kembali - mengolah kembali (reduce-reuse-recycle) adalah konsep dalam mengurangi jumlah volume sampah yang semakin meningkat. Konsep tersebut meliputi mengurangi timbulan sampah, menggunakan kembali sampah yang masih dapat dimanfaatkan, dan mengolah kembali sampah menjadi produk lainnya. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Sistem pembuangan setempat (on site sanitation) adalah sistem pembuangan limbah cair dengan menggunakan fasilitas pengolahan limbah yang berlokasi pada lahan yang menyatu dengan sumber limbah dengan sistem tersendiri tidak terkait dengan sistem pembuangan limbah dari sumber lain. Sistem komunal adalah sistem pembuangan limbah cair terpadu untuk beberapa sumber limbah dengan menggunakan fasilitas pengolahan limbah secara bersama-sama pada terdapat pengangkutan limbah dari sumber limbah menuju fasilitas pengolahan baik dengan jaringan perpipaan atau non perpipaan. lokasi tertentu dan Huruf b Limbah medis adalah limbah yang dihasilkan oleh Rumah Sakit / Puskesmas dalam bentuk limbah padat maupun limbah cair dan mempunyai indikasi dapat membahayakan lingkungan. Limbah tersebut harus dimusnahkan untuk menghindari mewabahnya suatu penyakit dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah instalasi pengolahan lumpur tinja yang terintegrasi yang memanfaatkan teknologi penguraian air yang mengandung Hasil lumpur tinja dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. lumpur tinja sebelum dibuang kembali ke sungai. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Sistem jaringan drainase adalah sistem usaha untuk mengurangi timbunan air akibat aktivitas alam maupun buatan sehingga tidak menimbulkan genangan air dalam waktu lama. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten 20 (dua puluh) tahun yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 (dua puluh) tahun. Pasal 23 Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Pasal 24 Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Luasan hutan lindung di Kabupaten Semarang mengacu pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Jawa Tengah yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan Nomor S.933 / Menhut-VII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 yang telah diperbaharui. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Kawasan perlindungan setempat adalah merupakan kawasan yang digunakan untuk melindungi sumber daya alam seperti kawasan sekitar danau / waduk, kawasan sempadan sungai dan kawasan di sekitar mata air, serta kawasan RTH perkotaan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
Ayat (2) Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan / kanal / saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai. Ayat (3) Kawasan sekitar waduk atau danau merupakan kawasan tertentu di sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk. Penetapan titik pasang tertinggi ditentukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang secara teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sumberdaya air. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) kawasan sekitar mata air adalah daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air. Ayat (6) Pemenuhan RTH publik sekurang-kurangnya adalah 20 % (dua puluh perseratus) dari luas kawasan perkotaan. RTH dapat berupa RTH pekarangan, RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau jalan, RTH sempadan, RTH jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, dan RTH Pemakaman Umum. Pasal 27 Ayat (1) Luasan cagar alam di Kabupaten Semarang mengacu pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Jawa Tengah yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan Nomor S.933/Menhut-VII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang telah diperbaharui. Ayat (2) Luasan Taman Nasional Merbabu mengacu pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Jawa Tengah yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan Nomor S.933 / Menhut-VII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 yang telah diperbaharui. Ayat (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai tinggi, situs purbakala. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan dengan kondisi geologi yang sangat peka terhadap gangguan luar, baik bersifat alami maupun aktifitas manusia sebagai faktor pemicu gerakan tanah, sehingga berpotensi longsor. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana letusan gunung berapi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 30 Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Pasal 31 Ayat (1) kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Ayat (2) Luasan hutan produksi di Kabupaten Semarang mengacu pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Jawa Tengah yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan Nomor S.933 / Menhut-VII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 yang telah diperbaharui. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Kawasan pertanian tanaman pangan merupakan lahan pertanian sawah atau lahan basah yang digunakan untuk tanaman pangan sesuai dengan pola tanamnya yang perairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Ayat (3) Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan dipenuhi dari luas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang dipertahankan keseluruhan atau sekurang-kurangnya seluas kurang lebih 22.896 (dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam ) hektar. Ayat (4) Kawasan holtikultura merupakan lahan kering yang digunakan untuk tanaman hortikultura atau dapat digunakan pula untuk tanaman pangan sesuai dengan pola tanamnya.
Ayat (5) Kawasan perkebunan adalah lahan yang digunakan bagi tanaman perkebunan atau tanaman tahunan yang menghasilkan bahan pangan dan / atau bahan baku industri. Kawasan perkebunan atau tanaman tahunan diarahkan untuk meningkatkan peran, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan mengembangkan kawasan pengembangan utama komoditi perkebunan, hutan rakyat dan / atau tanaman tahunan yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan resapan air. Ayat (6) kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan yang digunakan sebagai budidaya ternak. Ayat (7) Kawasan peternakan skala besar adalah meliputi budidaya ternak dan pembibitan skala besar yaitu dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Peternakan ayam (petelur/pedaging) dengan jumlah lebih dari 10.000 ekor. 2. Peternakan burung puyuh atau burung dara dan sejenisnya dengan jumlah 25.000 ekor. 3. Peternakan itik atau kalkun dengan jumlah lebih dari 10.000 ekor. 4. Peternakan sapi perah dengan jumlah lebih dari 50 ekor. 5. Peternakan sapi atau kerbau potong dengan jumlah lebih dari 50 ekor. 6. Peternakan kambing / domba dengan jumlah lebih dari 200 ekor. 7. Peternakan babi dengan jumlah lebih dari 50 ekor. 8. Peternakan kuda dengan jumlah lebih dari 25 ekor. 9. Peternakan kelinci dan sejenisnya dengan jumlah lebih dari 2.000 ekor. 10. Pembibitan ayam (petelur/pedaging) dengan jumlah produksi lebih dari 500.000 ekor per tahun. 11. Pembibitan burung puyuh atau burung dara dan sejenisnya dengan jumlah produksi lebih dari 2.500.000 ekor per tahun. 12. Pembibitan itik atau kalkun dengan jumlah produksi lebih dari 500.000 ekor per tahun. 13. Pembibitan sapi / kerbau (perah / potong) dengan jumlah produksi lebih dari 50 ekor per tahun. 14. Pembibitan kambing / domba dengan jumlah produksi lebih dari 500 ekor per tahun. 15. Pembibitan babi dengan jumlah produksi lebih dari 500 ekor per tahun. 16. Pembibitan kuda dengan jumlah produksi lebih dari 25 ekor per tahun. 17. Pembibitan kelinci dengan jumlah produksi lebih dari 5.000 ekor per tahun. 18. Mani beku dengan produksi lebih dari 500.000 dosis per tahun. Ayat (8) Kawasan peternakan skala kecil adalah untuk usaha peternakan dengan jumlah kurang dari ketentuan peternakan skala besar sebagaimana pada ayat (7). Pasal 33 Ayat (1) Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang digunakan sebagai perikanan budidaya berupa budidaya ikan air tawar. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang digunakan dikarenakan terdapat sumber daya tambang yang potensial untuk diolah guna menunjang pembangunan. Ayat (2) Jenis pertambangan mineral bukan logam dan batuan untuk setiap kawasan pertambangan adalah sebagai berikut : a. kawasan pertambangan pada kawasan Bakalrejo dan Karangsalam di Kecamatan Susukan dipergunakan untuk pertambangan bentonit; b. kawasan pertambangan pada kawasan Gunung Mergi di Kecamatan Bergas dan Kecamatan Ungaran Timur dipergunakan untuk pertambangan batu andesit; c. kawasan pertambangan pada kawasan Kandangan dan Polosiri di Kecamatan Bawen dipergunakan untuk pertambangan batu andesit dan breksi vulkanik; d. kawasan pertambangan pada kawasan Delik di Kecamatan Tuntang dipergunakan untuk pertambangan batu basalt; e. kawasan pertambangan pada kawasan Pucung di Kecamatan Bancak dipergunakan untuk pertambangan batu andesit; f. kawasan pertambangan pada kawasan sekitar Sungai Senjoyo di Kecamatan Bringin dan Kecamatan Bancak dipergunakan untuk pertambangan batu boulder kerakal andesit; g. kawasan pertambangan pada kawasan sekitar Sungai Gading di Kecamatan Suruh dipergunakan untuk pertambangan batu boulder andesit; h. kawasan pertambangan pada kawasan Boto dan Plumutan di Kecamatan Bancak dipergunakan untuk pertambangan tanah liat; i. kawasan di seluruh Kecamatan khusus untuk pengambilan material tanah urug dengan ketentuan tidak pada kawasan lindung dan tidak merusak lingkungan; dan j. kawasan pertambangan pada kawasan Rawa Pening dipergunakan untuk pengambilan material tanah gambut atau tanah organik untuk berbagai keperluan seperti bahan pembuatan pupuk; Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Untuk memenuhi kegiatan pertambangan yang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara berkelanjutan maka sebelum dimulai kegiatan pertambangan harus dilakukan kajian kelayakan kegiatan yang mendapat persetujuan teknis dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang energi dan sumberdaya mineral. Pasal 35 Ayat (1) Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2) Industri baru dapat berlokasi pada kawasan peruntukan industri sepanjang belum tersedia kawasan industri. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "industri yang menggunakan bahan baku dan / atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus" antara lain industri pengolahan hasil pertambangan, industri pupuk, industri kertas, dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian dalam arti luas, dan industri dalam mendukung kegiatan pembangunan strategis seperti jalan tol. Ayat (4) Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri. Perusahaan kawasan industri dapat berbentuk: 1. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; 2. Koperasi; atau 3. Badan usaha swasta. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Pengolahan limbah pada kawasan peruntukan industri menjadi tanggungjawab pengusaha industri sementara pengolahan limbah pada kawasan industri menjadi tanggung jawab pengembang atau pengelola kawasan industri. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) kawasan pariwisata merupakan kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan sebagai perkembangan lahan permukiman dan tidak berlokasi pada area konservasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas.
Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Huruf a Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Huruf b Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. Huruf c Pemberian Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Huruf d Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas.
Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Yang dimaksud dengan plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik. Pasal 61 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Kawasan perkebunan terdiri dari perkebunan rakyat dan perkebunan Negara atau perusahaan perkebunan. Pasal 64 Pengaturan lokasi peternakan babi diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Insentif lain dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dapat berupa: 1. Pemilik / penguasa tanah perorangan / badan hukum yang memanfaatkan tanah sebelum penetapan rencana yang mampu mewujudkan fungsi kawasan tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah. 2. Pemberian subsidi atau bantuan program kepada pemilik / penguasa lahan berupa bantuan bibit, pembinaan teknis dan modal kerja dalam rangka perwujudan konservasi lahan pada kawasan lindung. lindung di atas 3. Penguasaan tanah negara oleh masyarakat yang belum memperoleh hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria , bila kegiatan penggarapnya sesuai dengan fungsi lindung, pada tahap pertama dapat intensitas diberikan Hak Pakai dengan persyaratan peningkatan penggunaan tanah mengutamakan fungsi lindung. Apabila fungsi lindung telah tercapai secara optimal dapat ditingkatkan menjadi hak milik.
4. Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan (contoh embung, cek dam, dam penahan). 5. Untuk daerah yang sudah terbangun pada kawasan rawan bencana, dapat diberikan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan / relokasi. Insentif lain dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dapat berupa : 1. Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana dalam mewujudkan kawasan budidaya (misalnya pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, jalan usaha tani, jalan industri). 2. Program pencetakan sawah baru pada kawasan pertanian berupa tegalan atau kebun yang potensial memperoleh irigasi dan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah. Ayat (3) Disinsentif lain dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dapat berupa: 1. Pengembang kawasan budidaya di kawasan lindung dikenai pajak / retribusi khusus secara progresif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan, yang nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. 2. Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung. 3. Untuk hak atas tanah, khususnya Hak Guna Bangunan di kawasan lindung dapat tidak diperpanjang, kecuali bila difungsikan untuk konservasi tanah dan air. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas.
Pasal 79 Cukup jelas.
Pasal 80 Cukup jelas.
Pasal 81 Cukup jelas.
Pasal 82 Cukup jelas.
Pasal 83 Cukup jelas.
Pasal 84 Cukup jelas.
Pasal 85 Cukup jelas.
Pasal 86 Cukup jelas.
Pasal 87 Cukup jelas.
Pasal 88 Cukup jelas.
Pasal 89 Cukup jelas.
Pasal 90 Cukup jelas.
Pasal 91 Cukup jelas.
Pasal 92 Cukup jelas.
Pasal 93 Cukup jelas.
Pasal 94 Cukup jelas.
Pasal 95 Cukup jelas.
Pasal 96 Cukup jelas.
Pasal 97 Cukup jelas.
Pasal 98 Cukup jelas.
Pasal 99 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 6.
Lampiran I : Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor : 6 Tahun 2011 Tanggal : 16-06-2011 DAFTAR RUAS JALAN LOKAL PRIMER DI KABUPATEN SEMARANG Ruas Jalan Keterangan 1) Susukan - Kalikayen 2) Kawengen - Kalikayen 3) Candirejo - Borangan 4) Gogodalem - Plumutan 5) Gedangan - Sumogawe 6) Sumurgunung - Kalisidi 7) Wringinputih - Penawangan 8) Getas Kumbang - Kali Jambe 9) Kawengen - Mluweh 10) Jetis - Papringan 11) Papringan - Wonogiri 12) Gedangan - Miranda 13) Mukiran - Pager 14) Lanjan - Pingit 15) Candigaron - Ngadikerso 16) Kalongan - Topo Gunung 17) Pringapus - Kemasan 18) Lemahireng - Pringapus 19) Pringapus - Polosiri 20) Candi - Gedongsongo 21) Jelok - Polosiri 22) Jambu - Banyubiru 23) Tambakboyo - Tuntang 24) Plumutan - Dadapayam 25) Gondoriyo -Kebondalem 26) Suruh - Krandonlor 27) Suruh - Semagu 28) Klero - Semagu 29) Cukil - Susukan 30) Susukan - Semagu 31) Lerep - Branjang 32) Langensari - Candirejo 33) Wringinputih - Kalongan 34) Klepu - Kemasan 35) Ngempon - Derekan 36) Lemahireng - Kandangan 37) Tegalpanas - Jimbaran 38) Harjosari - Doplang 39) Losari - Keseneng 40) Kemitir - Duren (batas Kota Semarang) (batas Kota Semarang) (batas Kab. Grobogan) (batas Kota Salatiga) (batas Kota Semarang) (batas Kab. Demak) (batas Kota Semarang) (batas Kab. Boyolali) (batas Kab. Boyolali) (batas Kota Salatiga) (batas Kab. Boyolali) (batas Kab. Temanggung)
Ruas Jalan 41) Bringin - Kalikurmo 42) Bringin - Banding 43) Gogodalem - Kalikurmo 44) Jambu - Candi 45) Jambu - Kebondalem 46) Jambu - Brongkol 47) Tapen - Candran 48) Tlogo - Karangtengah 49) Pakis - Sendang 50) Rejosari - Lembu 51) Semowo - Sendang 52) Semowo - Dadapayam 53) Banyubiru - Sepakung 54) Banyubiru - Wirogomo 55) Wirogomo - Pagergedoh 56) Kemasan - Mendiro 57) Kauman Lor - Semowo 58) Bapi - Sukoharjo 59) Setro - Tukang 60) Banding - Boto 61) Gamolan - Semowo 62) Kemasan - Candirejo 63) Getasan - Batur 64) Kedayon - Salaran 65) Tolokan - Nogosaren 66) Nogosaren - Sepakung 67) Barukan - Sumberejo 68) Medayu - Kedungringin 69) Gunungtumpeng - Cukilan 70) Plumbon - Kenteng 71) Suruh - Ketanggi 72) Muncar - Dersansari 73) Karangduren - Keboan 74) Bener - Kalijali 75) Cukil - Duren 76) Tawang - Simo 77) Kaliwungu - Mukiran 78) Kaibon - Kaliwungu 79) Doplang - Milir 80) Bawen - Polosiri 81) Ujung-ujung - Dadapayam 82) Kebondowo - Sepakung 83) Tegaron - Sepakung 84) Kauman Kidul - Semowo 85) Sumberejo - Semowo 86) Sumogawe - Tajuk 87) Barukan - Klero Keterangan (batas Kab. Boyolali) (batas Kota Salatiga)
Ruas Jalan 88) Gentan - Timpik 89) Jetis - Mukiran 90) Ambarawa-Pasekan 91) Pasekan-Banyukuning 92) Kedungringin-Randurancang 93) Sukorejo-Ngangkruk 94) Rowoboni-Rowosari 95) Harjosari-Samban 96) Delik-Polosiri 97) Jimbaran-Sidomukti 98) Langensari-Bergas 99) Doplang-Bawen 100) Patemon - Pasar Kembangsari 101) Sukoharjo-Tembalangan 102) Rejosari-Truko 103) Pager - Siwal Keterangan (batas Kab. Boyolali) (batas Kab. Boyolali) (batas Kota Salatiga) (batas Kab. Boyolali) BUPATI SEMARANG, CAP TTD MUNDJIRIN
Lampiran II : Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor : 6 Tahun 2011 Tanggal : 16-06-2011 DAFTAR DAERAH IRIGASI (DI) DI KABUPATEN SEMARANG A. DI Lintas Kabupaten/Kota No Nama Daerah Irigasi Luas (hektar) Keterangan 1. DI. Sidopangus 2. DI. Padasklorot 3. DI. Rejoso 4. DI. Senjoyo 5. DI. Sinongko 6. DI. Sucen 7. DI. Wonotoro 8. DI. Isep-isep 9. DI. Ajigetas 10. DI. Parean 11. DI. Garat 413 660 402 2.294 35 523 118 22 91 13 86 DI kewenangan Pemerintah Provinsi DI kewenangan Pemerintah Provinsi DI kewenangan Pemerintah Provinsi DI kewenangan Pemerintah Provinsi DI kewenangan Pemerintah Provinsi DI kewenangan Pemerintah Provinsi DI kewenangan Pemerintah Provinsi DI kewenangan Pemerintah Provinsi DI kewenangan Pemerintah Provinsi DI kewenangan Pemerintah Provinsi DI kewenangan Pemerintah Provinsi
B. DI Utuh dalam Satu Kabupaten (kewenangan Pemerintah Kabupaten) No Daerah Irigasi Areal Desa Kecamatan Urt (Ha) 1 1 ANCAR 2 3 15 Kalisidi 4 5 Ungaran Barat 2 SIANCAR 50 Kalisidi Ungaran Barat 3 KALISUSUK 40 Kalisidi Ungaran Barat 4 SILERI I 30 Kalisidi Ungaran Barat 5 PANGUS/CENGINGING 34 Kalisidi Ungaran Barat 6 SIPASINAN 90 Kalisidi Ungaran Barat 7 GUJI 11 Kalisidi Ungaran Barat 8 SIKENTENG 25 Kalisidi Ungaran Barat 9 SICANGKOK 30 Kalisidi Ungaran Barat 10 JAMBON 19 Ungaran Ungaran Barat 11 KALITEKI 30 Genuk Ungaran Barat 12 CEMANGGAL II 16 Genuk Ungaran Barat 13 AJIGARANG/SIRANCANG 96 Genuk Ungaran Barat 14 SISONO 19 Genuk Ungaran Barat 15 SEMIRANG 25 Genuk Ungaran Barat 16 GUYANGSARI 11 Langensari Ungaran Barat 17 LANGENSARI 31 Langensari Ungaran Barat 18 KALIDOH 150 Langensari Ungaran Barat 19 MUDAL 16 Candirejo Ungaran Barat 20 SIKLOTOK 81 Candirejo Ungaran Barat 21 SIMACANAN 19 Candirejo Ungaran Barat 22 SIPETIR 30 Candirejo Ungaran Barat 23 SIMALING 25 Candirejo Ungaran Barat 24 REJOSARI 20 Candirejo Ungaran Barat 25 SIGAMBANG 22 Lerep Ungaran Barat 26 SISARANGAN 25 Kalisidi Ungaran Barat 27 SIBENGGOL 25 Candirejo Ungaran Barat 28 SIJATI 15 Candirejo Ungaran Barat 29 SILERI II 16 Candirejo Ungaran Barat 30 MINTOROGO 71 Lerep Ungaran Barat 31 PONCOURO 25 Lerep Ungaran Barat 32 SIBULUS 16 Lerep Ungaran Barat 33 SIDEGLUK 20 Lerep Ungaran Barat 34 SIMENDUT 15 Lerep Ungaran Barat 35 SIMUSO 87 Lerep Ungaran Barat 36 SEMARANGAN 17 Lerep Ungaran Barat 37 WONOSARI 17 Lerep Ungaran Barat 38 KARANGBOLO 15 Lerep Ungaran Barat 39 SIBUGEL 19 Lerep Ungaran Barat 40 SITEKI 48 Lerep Ungaran Barat 41 SIGUMPIL 12 Lerep Ungaran Barat 42 SISENDANG 15 Kalisidi Ungaran Barat 43 SIKROCOKAN 20 Lerep Ungaran Barat 44 K. KEMBANG 21 Lerep Ungaran Barat 45 LEREP 16 Lerep Ungaran Barat 46 SIJENGKOLAN 17 Nyatnyono Ungaran Barat 47 SIROTO 18 Nyatnyono Ungaran Barat 48 BIANTEN 10 Nyatnyono Ungaran Barat 49 SENDANG PUTRI 10 Nyatnyono Ungaran Barat 50 SIWARENG 25 Gogik Ungaran Barat 51 SUKOPONCO 40 Gogik Ungaran Barat 52 SITULUNG 18 Gogik Ungaran Barat 53 JENGGLONG 10 Gogik Ungaran Barat 54 SIJRAKAH 40 Gogik Ungaran Barat 55 SIDANDANG 20 Branjang Ungaran Barat 56 SIPLEM 20 Branjang Ungaran Barat 57 SIDAWUNG 20 Branjang Ungaran Barat 58 SIKEPYUR 25 Branjang Ungaran Barat 59 SIPAKEL 30 Branjang Ungaran Barat 60 SITENGGEN 40 Branjang Ungaran Barat 61 SUSUKAN 96 Susukan Ungaran Timur 62 DAWUHAN 25 Beji Ungaran Timur 63 SIDRUJU 10 Beji Ungaran Timur 64 SINATAH 85 Beji Ungaran Timur 65 SIGETAK 18 Beji Ungaran Timur 66 CURUGUPIT 30 Leyangan Ungaran Timur 67 JETIS 21 Leyangan Ungaran Timur 68 SIMANTREN 37 Leyangan Ungaran Timur 69 SILO 25 Leyangan Ungaran Timur 70 SURUHAN 35 Leyangan Ungaran Timur 71 KALIKAYEN 150 Kalikayen Ungaran Timur 72 KEDUNG WIROK 14 Kalikayen Ungaran Timur 73 WATU KEBO 12 Kalikayen Ungaran Timur 74 KALONGAN II 43 Kalongan Ungaran Timur 75 MENDIRO 16 Kalongan Ungaran Timur Teknis 96 150 6
34 90
16 81
40 96
25 10
85 18
30 21
37 35
150 14
12 43
Jumlah 9
15 50
40 30
34 90
11 25
30 19
30 16
96 19
25 11
31 150
16 81
19 30
25 20
22 25
25 15
16 71
25 16
20 15
87 17
17 15
19 48
12 15
18 10
10 25
40 18
10 40
20 25
30 40
96 25
10 85
18 30
21 37
37 35
150 14
12 43
16 Panjang
Saluran (M)
10 400
400 1.500 250
1.000 1.000 650
1.000 500
1.000 500
500 8.800 600
750 500
2.000 3.250 600
1.000 500
900 750
760 400
500 600
400 800
3.000 400
1.500 500
700 5.000 700
400 300
900 800
750 300
400 500
700 300
400 400
500 500
1.000 500
300 500
400 500
500 500
500 600
1.300 400
500 3.000 550
250 500
500 150
500 1.200 950
700 1.000 600
No Daerah Irigasi Urt 1 2 76 SIGUDIG 77 SILERI 78 SIMONGKONG 79 SINANAS 80 GEBANG 81 KALI LATENG 82 KALI PAWON I 83 KALI PAWON II 84 KEDUNG GONDANG 85 KASATAN 86 KEDUNG JERUK 87 KUNCI PUTIH 88 SIWUNI 89 LUMUT 90 ANDONG 91 SONGO 92 GOGOTAN 93 SIBULU 94 BEJI 95 CEGATAN 96 LONGAN 97 WATU GAJAH 98 TULUNG 99 SENEN 100 SIJEBLUK 101 LARANGAN 102 TINALUN 103 WIYONGGO 104 PETET 105 KALI KIDANG 106 KASEH 107 GAYAM 108 KALIULO 109 SERIWIL 110 BEGAJAH 111 SIRONDO 112 SENDEN 113 KEBONAN 114 SEPAPRINGAN 115 GRANDANGAN 116 PECANGAKAN 117 BENING 118 JIMBARAN 119 KLESEM 120 ROWO 121 TEMPEL 122 NGIMBUN 123 SENAYU 124 SILILIN 125 CONGOL 126 WATU GAJAH 127 KAJAR 128 PAGERSARI 129 KALIMAN/TUK TAMAN 130 LEREP 131 SIRINGIN 132 SUROTOPO 133 SICANGKRING II 134 SICOBLONG 135 AJIGEBUGAN 136 CEMANGGAL I 137 KALIGADING 138 LEMPUYANGAN 139 SISALAM 140 GEBUGAN 141 TEGAL MELIK 142 SEBAYANAN 143 SILESES 144 SUKORINI 145 KALIDUREN 146 SIDADAP 147 SITUK 148 MUNDING 149 SIDUKUH 150 SIDUREN 151 SITUNJANG 152 SILONTAR 153 GISIKAN 154 SITRETES 155 PUTIH Areal (Ha) 3 90 37 57 76 18 16 58 52 42 42 68 66 25 60 8 17 14 13 60 12 45 30 16 34 34 14 994 220 86 10 11 25 15 20 55 49 20 13 11 45 12 10 25 35 16 30 14 13 50 20 30 232 45 40 16 35 12 14 37 81 25 20 10 41 25 8 34 11 20 22 28 14 37 32 8 67 42 12 16 10 Desa 4 Kalongan Kelirejo Kalirejo Mluweh Mluweh Mluweh Mluweh Mluweh Jatirunggo Jatirunggo Jatirunggo Jatirunggo Derekan Derekan Derekan Derekan Derekan Derekan Derekan Derekan Derekan Candirejo Candirejo Wonorejo Wonorejo Wonoyoso Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Klepu Klepu Klepu Jatijajar Jatijajar Jatijajar Jatijajar Jatijajar Jatijajar Jatijajar Gondorio Gondorio Gondorio Gondorio Gondorio Gondorio Gondorio Wringinputih Wringinputih Wringinputih Pagersari Pagersari Wujil Wujil Wujil Wujil Gebugan Gebugan Gebugan Gebugan Gebugan Gebugan Gebugan Gebugan Gebugan Gebugan Gebugan Gebugan Gebugan Munding Munding Munding Munding Bergas Lor Bergas Lor Bergas Lor Bergas Kidul Bergas Kidul Bergas Kidul Kecamatan 5 Ungaran Timur Ungaran Timur Ungaran Timur Ungaran Timur Ungaran Timur Ungaran Timur Ungaran Timur Ungaran Timur Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus Pringapus BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS Teknis 68 994 220 86 6
90 25
76 18
16 58
52 42
25 60
8 17
14 13
60 12
45 30
16 34
34 14
25 15
55 49
20 13
11 45
16 30
14 13
30 232
12 14
25 20
41 25
11 20
22 28
8 67
12 16
Jumlah 9 90 25 57 76 18 16 58 52 42 42 68 66 25 60 8 17 14 13 60 12 45 30 16 34 34 14 994 220 86 10 11 25 15 20 55 49 20 13 11 45 12 10 25 35 16 30 14 13 50 20 30 232 45 40 16 35 12 14 37 81 25 20 10 41 25 8 34 11 20 22 28 14 37 32 8 67 42 12 16 10 Panjang Saluran (M) 10 500 400 1.000 1.200 1.700 2.000 3.500 2.200 450 600 1.600 1.550 1.350 800 300 400 900 2.200 400 500 2.100 1.500 450 500 1.500 800 20.630 4.500 1.950 1.250 525 1.400 700 700 425 1.500 800 1.000 500 1.000 400 900 500 700 500 800 600 600 750 550 800 4.680 800 1.000 300 500 400 800 1.200 1.300 900 400 400 500 500 350 700 500 600 500 625 410 2.600 400 500 1.000 1.000 430 375 900
No Daerah Irigasi Urt 1 2 156 MENDUR 157 TURUSAN 158 WONOBOYO 159 PARENGPUTIH 160 KEBON KLIWON 161 GRENJENG 162 BONILI 163 KASEH 164 JURANG GUNTING 165 DIWAK 166 KLAWAH 167 BODE 168 KERBAN 169 NGRAWAN 170 BUYUTAN 171 SIPANDAN 172 SIJOHO 173 SIGATOT 174 SIJAMBE 175 RANCAH 176 SIPETET 177 SIASON 178 SIBLIMBING 179 SICEKEL 180 TAPEN 181 SLOMOT 182 WADAS MALANG 183 DALEMAN 184 DOPLANG 185 SIPLOSO 186 SICANGAK 187 SIKLUWIH 188 SIWERON 189 SIBLOBOK 190 SIGEMPOL 191 PANCURAN 192 DERES 193 JAMBON 194 BEJALEN 195 GALEHA 196 KEREP 197 TAMBAKSELO 198 KALIBABON 199 KALILURUK 200 KADIPIRO 201 KEDUNGWANGAN 202 GAJAH BARONG 203 KUPANG 204 RENGAS 205 SIKERIS 206 SIWAKUL 207 SIWULUH 208 LODOYONG 209 PERENGSARI 210 SIDUWET 211 SICANGKRING IV 212 SIJANGKANG 213 TAMBAKBOYO 214 SIMODIN 215 NGAGLIK 216 JURANG GUNUNG 217 SEDOYO 218 SEBALAKAN 219 SEDORO 220 SEGUNUNG 221 SEKAUM 222 SEKAWAH 223 SIKENTENG 224 SELAMONGAN 225 SIKUWON 226 SILEBIHAN 227 SIMENTER II 228 SIPENGOK I 229 SIRANDU 230 SIWEDI 231 SIWERU 232 SIWUNI 233 SUKAN SIRECO 234 SIJENGKOL 235 SIROJENG Areal (Ha) 3 35 50 29 22 57 12 12 11 13 20 25 10 80 16 14 51 25 127 113 21 18 48 86 48 59 53 21 50 44 16 10 25 20 33 21 40 15 45 60 32 74 20 30 60 37 93 76 30 45 23 25 25 11 110 18 22 30 30 17 18 14 18 20 47 43 18 10 10 15 15 28 17 21 14 15 15 20 40 21 14 Desa 4 Bergas Kidul Bergas Kidul Bergas Kidul Bergas Kidul Bergas Kidul Ngempon Ngempon Klepu Randu Gunting Diwak Lemah Ireng Lemah Ireng Bawen Bawen Bawen Bawen Samban Samban Harjosari Harjosari Poncouro Poncouro Poncouro Polosiri Polosiri Polosiri Polosiri Doplang Doplang Doplang Doplang Doplang Doplang Asinan Asinan Kandangan Kandangan Polosiri Bejalen Pojoksari Panjang Pasekan Pasekan Pasekan Pasekan Pasekan Kupang Kupang Kupang Kupang Kupang Kupang Lodoyong Lodoyong Lodoyong Tambakboyo Tambakboyo Tambakboyo Tambakboyo Tambakboyo Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Kecamatan 5 BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BERGAS BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN BAWEN AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA Teknis 74 76 45 110 6
12 11
20 25
14 51
21 18
21 50
45 60
20 30
60 37
22 30
30 17
18 20
15 15
17 21
14 Jumlah 9 35 50 29 22 57 12 12 11 13 20 25 10 80 16 14 51 25 127 113 21 18 48 86 48 59 53 21 50 44 16 10 25 20 33 21 40 15 45 60 32 74 20 30 60 37 93 76 30 45 23 25 25 11 110 18 22 30 30 17 18 14 18 20 47 43 18 10 10 15 15 28 17 21 14 15 15 20 40 21 14 Panjang Saluran (M) 10 800 600 2.500 410 1.500 600 400 500 100 500 500 1.900 300 400 800 2.300 900 1.270 1.000 475 700 500 3.000 1.300 3.000 2.200 1.200 1.400 1.200 800 800 500 200 1.000 900 1.500 400 1.000 400 1.000 1.800 1.000 1.000 500 1.250 3.500 250 1.000 500 1.100 300 500 800 1.200 1.100 900 300 1.600 800 300 250 2.500 2.200 500 1.500 1.000 1.450 1.000 220 1.800 2.000 1.800 2.000 1.500 1.600 250 500 3.600 500 1.500
No Daerah Irigasi Urt 1 2 237 NGAMPIN 238 GARUNG 239 KALIGUWO 240 GEMPOL 241 SIKIDANG 242 SUTIMAN 243 SANTRI LULANG 244 BAKALAN 245 DAWUHAN 246 KEJI PANJANG 247 SIBENING 248 SIGEMBYUK 249 SIBLEDER 250 LEGOWO 251 TENGARAN 252 LEGOK 253 DUREN SELO 254 CELAPAR 255 GELARAN 256 PENDEM II 257 GETAS II 258 GINTUNGAN I 259 GOLAK 260 GINTUNGAN II 261 SIGERONG 262 SIGONDANG 236 AJI PENTUNG 263 SAREM 264 JUBELAN 265 KALILANANG 266 KALIWUNI 267 KALINGELO 268 REMAS 269 TARUKAN 270 NGONTO 271 BENDO 272 SERINGIN 273 GAJAHAN 274 SILERI 275 JERUK GULUNG 276 JETAK 277 KARANGLO 278 KENTENG 279 MALANG 280 SICANGKRING 281 SINONGKO 282 SIPETE 283 SANDI/SINONGKO 284 GAYAM 285 SEGUYANGAN 286 SENDI 287 SIRANDU 288 TEMPURAN 289 WATU RUMPUK 290 WEWE 291 KEDUNG TOLO 292 SEDANDANG 293 DALIRAN 294 AMAT KADIR 295 BANYU KUNING 296 BEROKAN 297 WATU RUMPUK 2 298 KALI PAWON 299 KRAKALAN 300 NGABEAN 301 GRENJENG 302 NGANCAR II 303 PRIGEN 304 PAKOPEN 305 KEMADU 306 SONGO 307 SIDUPO 308 SIRINGIN 309 SIDOMUKTI 310 SIKEBLOK 311 SIGEBLOK 312 JONGKANG 313 TOYO LIPUR 314 WADAS TINATAR 315 WATU PAYUNG Areal (Ha) 3 43 42 10 10 30 30 38 10 25 43 44 20 74 24 10 23 38 16 23 12 35 16 33 20 34 19 15 60 50 16 55 60 35 23 50 38 22 16 16 50 12 21 18 13 14 15 60 30 48 50 46 30 40 35 20 21 44 73 20 60 40 10 25 15 25 85 27 14 90 53 14 20 16 12 20 67 12 38 30 21 Desa 4 Ngampin Ngampin Ngampin Mlilir Jimbaran Jimbaran Jimbaran Jetis Jetis Jetis Jetis Jetis Duren Duren Duren Duren Duren Bandungan Bandungan Bandungan Bandungan Bandungan Bandungan Bandungan Bandungan Bandungan Bandungan Candi Candi Candi Candi Candi Candi Candi Candi Candi Kenteng Kenteng Kenteng Kenteng Kenteng Kenteng Kenteng Kenteng Kenteng Milir Milir Milir Milir Milir Milir Milir Banyu Kuning Banyu Kuning Banyu Kuning Banyu Kuning Banyu Kuning Banyu Kuning Banyu Kuning Banyu Kuning Banyu Kuning Banyu Kuning Banyu Kuning Banyu Kuning Banyukuning Pakopen Pakopen Pakopen Pakopen Pakopen Pakopen Pakopen Pakopen Sidomukti Sidomukti Sidomukti Sidomukti Sidomukti Sidomukti Sidomukti Kecamatan 5 AMBARAWA AMBARAWA AMBARAWA BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN BANDUNGAN Teknis 74 6
42 10
10 30
30 38
25 43
23 38
19 15
23 50
16 50
50 46
30 40
35 20
21 44
73 20
25 15
14 20
12 20
Jumlah 9 43 42 10 10 30 30 38 10 25 43 44 20 74 24 10 23 38 16 23 12 35 16 33 20 34 19 15 60 50 16 55 60 35 23 50 38 22 16 16 50 12 21 18 13 14 15 60 30 48 50 46 30 40 35 20 21 44 73 20 60 40 10 25 15 25 85 27 14 90 53 14 20 16 12 20 67 12 38 30 21 Panjang Saluran (M) 10 1.000 2.100 400 1.500 500 900 400 700 1.900 2.500 2.300 2.300 2.000 1.750 1.100 1.600 1.500 2.000 750 1.000 500 2.100 400 800 250 900 900 400 600 400 450 500 800 700 1.000 1.700 1.500 500 1.250 600 1.750 250 1.000 150 400 1.500 1.000 600 1.500 2.200 2.500 600 1.200 2.000 350 1.200 2.500 2.500 2.100 300 150 1.500 1.500 500 400 600 600 440 2.000 450 775 500 500 600 400 600 300 700 630 425
No Daerah Irigasi Urt 1 2 316 WANGAN DALEM 317 GERBETUNG 318 TEMPURAN 319 AJI 320 JERUK WANGI 321 TAMAN 322 ELO 323 BINGKAT 324 MAYONG 325 NGANCAR I 326 SECOADI 327 KALI DUWUR 328 KALI KOTES 329 JENGANTI 330 KALICES 331 KALI CACING 332 SABRANGAN 333 UMBUL 334 PENGGUNG 335 SONTO 336 JURANG 337 KALI KEDUNG 338 KARANG ANYAR 339 SEDONO 340 SIDADAP 341 DUNG PASANG 342 KETANGGI 343 GONDANG 344 KETEKAN 345 DUWUR 346 KUNIR 347 NGANCAR 348 SIBENING I 349 PENDEM I 350 GENTING 351 REJOSARI 352 GADINGAN 353 SEMAK 354 SARANGAN 355 PARAT 356 BOLODEWO 357 GINTARAN KANAN 358 GRUNGGUNGAN 359 KEBON WAGE 360 LEGI 361 MINURAN 362 SIKEPES 363 SLILING 364 TARUNG 365 ASINAN 366 KARANG 367 BATUR 368 LENGKANG 369 KEMAMBANG 370 BONGOS 371 GINTARAN KIRI 372 KENINGAN 373 KALIKOTES 374 KLARAK 375 BRENANGAN 376 DIWAK 377 JURANG JERO 378 LOSARI 379 DUDAN 380 WATU GANDU 381 KALI JAMBE 382 KALI KUNING 383 UBALAN 384 BEBEK 385 KALI TUMPENG 386 SITENGGEN 387 WATU CAGAK 388 SITUMPANG 389 MUNING WETAN 390 SEWADUK 391 SIMENTER I 392 SEGAWAH 393 SEWAKUL 394 SIMANGLI 395 SIWERU Areal (Ha) 3 44 30 61 23 26 19 12 26 22 34 15 15 11 20 10 10 10 30 11 13 17 15 24 17 15 11 10 11 156 31 27 34 10 15 25 20 59 39 98 21 99 45 95 59 154 177 18 27 53 43 11 30 15 45 20 60 30 11 35 10 23 22 15 46 22 22 15 182 30 10 15 75 30 15 11 12 15 20 10 20 Desa 4 Sidomukti Sidomukti Kelurahan Gemawang Gemawang Gemawang Gemawang Gondorio Gondorio Gondorio Gondorio Gondorio Kebondalem Kebondalem Kebondalem Kebondalem Kebondalem Kebondalem Kuwarasan Kuwarasan Kuwarasan Kuwarasan Bedono Genting Genting Genting Genting Jambu Jambu Jambu Brongkol Brongkol Rejosari Rejosari Rejosari Rejosari Ngarah Tegaron Gedong Rowoboni Banyubiru Wirogomo Kebumen Kebumen Kebumen Kebon Dowo Kebon Dowo Sepakung Sepakung Sepakung Sepakung Sepakung Sepakung Kemambang Kemambang Wirogomo Wirogomo Wirogomo Kebumen Bumen Losari Losari Losari Jubelan Jubelan Sumowono Sumowono Sumowono Sumowono Trayu Trayu Trayu Trayu Pledokan Pledokan Pledokan Mendongan Mendongan Mendongan Mendongan Kecamatan 5 BANDUNGAN BANDUNGAN JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU JAMBU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU BANYUBIRU SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO Teknis 61 156 99 95 154 177 6
22 34
15 15
10 10
10 30
17 15
27 34
15 25
39 98
30 15
45 20
30 11
35 10
23 22
15 46
22 22
15 182
30 10
15 75
30 15
15 20
10 20
Jumlah 9 19 12 26 22 34 15 15 11 20 10 10 10 30 11 13 17 15 24 17 15 11 10 11 156 31 27 34 10 15 25 20 59 39 98 21 99 45 95 59 154 177 18 27 53 43 11 30 15 45 20 60 30 11 35 10 23 22 15 46 22 22 15 182 30 10 15 75 30 15 11 12 15 20 10 20 44 30 61 23 26 Panjang Saluran (M) 10 525 500 2.200 2.500 2.000 2.500 1.750 2.000 1.500 2.500 1.500 500 1.100 1.500 2.000 1.500 2.500 2.000 2.000 1.500 1.800 300 1.500 2.000 2.000 2.500 1.500 2.500 2.200 2.000 1.500 300 2.000 2.500 500 500 1.000 1.000 850 1.000 1.000 1.500 3.000 900 3.900 1.500 500 2.100 2.300 2.000 1.500 600 800 1.300 1.500 1.600 400 1.000 500 600 1.000 1.000 1.200 1.600 1.800 2.200 300 6.000 1.000 300 300 500 3.000 1.000 1.000 300 150 300 700 500
No Daerah Irigasi Urt 1 2 396 SICEBONGAN 397 SEJATI 398 SIJARAK 399 PIYANGGANG 400 SIRAF 401 SIKEMPUL 402 SIKUNTER 403 SEWAKUL 404 KEDUNG TOLO 405 TULUNG 406 URANG 407 PRAGUMAN 408 SIRECO 409 SIGEMPOL 410 SUSUKAN 411 BENDO BACIN 412 CANGKRING II 413 MANGLI 414 SILO 415 SIWUNGU 416 KALIBEJI 417 NGECES 418 PARAT 419 PANGGANG 420 PUCUNG 421 PARAT 422 SEMPU 423 BLERE 424 SUMBERMAS 425 WINONG 426 SIPELEM 427 SIGEDEG 428 JURUG 429 MENDOHSARI 430 JONJANG 431 SIPOLO 432 RAPAK 433 SINONGKO 434 SPREH 435 SIJOMBLONG 436 KARANGTENGAH 437 KADIPIRO 438 SIMADAT 439 SIPELEM 440 SILUMUT 441 SEMAMPIR 442 SINONGKO 443 MODINAN 444 SIWULUH 445 SIJERUK 446 KADIMULYO 447 DUWET 448 WIDORO 449 CIKALAN 450 KENTENG T 451 BALUNGAN 452 BALU 453 SIKLUWIH 454 SINGON 455 SIDONDONG 456 JEMBLUK 457 KEMBANG 458 KESAMBI 459 KLUWIH 460 NYAMAT KARANG 461 BUBUTAN 462 CANGKRING 463 GRENJENG 464 KEDUNGBLIMBING 465 NGEMPON 466 SIPRING 467 KRAMAT 468 SIKARANG 469 SIBANTENG 470 CEPOKO 471 KENTENG S 472 SIGAJIH 473 SIBUCU 474 PLERET/SEMBUNGAN 475 TUMPAK Areal (Ha) 3 18 15 19 20 24 12 10 20 90 21 16 38 22 62 217 16 11 10 14 20 21 19 29 18 26 19 25 76 82 12 11 25 17 68 42 38 38 35 27 133 7 17 45 15 62 30 23 35 12 14 13 17 23 27 45 20 18 82 55 20 55 15 15 13 97 25 273 27 38 26 13 57 17 36 621 81 25 35 20 26 Desa 4 Keseneng Keseneng Piyanggang Piyanggang Piyanggang Candigaron Candigaron Lanjan Lanjan Kemawi Kemawi Tuntang Kesongo Candirejo Delik Lopait Lopait Lopait Lopait Lopait Kalibeji Kalibeji Kelibeji Kalibeji Tlompakan Tlompakan Tlompakan Gedangan Gedangan Watuagung Watuagung Watuagung Watuagung Watuagung Rowosari Rowosari Rowosari Jombor Jombor Jombor Karangtengah Karangtengah Karangtengah Karangtengah Karangtengah Karangtengah Karangtengah Karangtengah Karangtengah Karangtengah Karangtengah Karangtengah Karangtengah Karangtengah Ngajaran Ngajaran Ngajaran Ngajaran Ngajaran Ngajaran Ngajaran Ngajaran Ngajaran Ngajaran Ujung-unjung Segiri Segiri Segiri Segiri Segiri Segiri Segiri Segiri Sukoharjo Sukoharjo Sukoharjo Sukoharjo Sumberejo Sumberejo Sumberejo Kecamatan 5 SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO SUMOWONO TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG TUNTANG PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN Teknis 217 82 62 45 97 273 621 6
21 16
38 22
16 11
14 20
18 26
23 35
15 15
13 57
26 Jumlah
9 18
15 19
20 24
12 10
20 90
21 16
38 22
62 217
16 11
10 14
19 29
18 26
19 25
76 82
12 11
25 17
68 42
38 38
35 27
133 7
17 45
15 62
30 23
35 12
14 13
17 23
27 45
20 18
82 55
20 55
15 15
13 97
25 273
27 38
26 13
57 17
36 621
81 25
35 20
26 Panjang
Saluran (M)
10 700
3.000 800
2.000 1.750 300
300 300
900 1.000 1.000 300
150 600
6200 1700
200 300
400 300
300 600
600 600
300 500
500 1600
1200 400
300 1500
600 800
1600 500
300 300
200 1800
200 300
1000 1000
600 300
500 1200
300 3000
1000 600
800 300
400 400
450 300
400 500
400 700
400 500
3350 1000
6250 500
600 2500
1000 1000
5000 1000
6615 2310
500 400
500 2000
No Daerah Irigasi Urt 1 2 476 TORO 477 SEMPU 478 SEDUWET 479 SIKENTENG 480 SIKEREP 481 SIBENDO 482 SILUMUT 483 SIKLAMPOK 484 MENDOH 485 KEDUNG MENJANGAN 486 NGELO 487 KEDUNG SAJEN 488 KALIPANCAR 489 SANTEN SARI 490 KEDUNG LEGEN 491 PLOSO 492 LEMBU 493 KEDUNG ENDOK 494 BOKOAN 495 KEDUNG DORO 496 PAGASAN 497 BELON 498 SIGAWE 499 SUCEN 500 AJI GETAS 501 KEDUNG PANGGUNG 502 SPRANG 503 SIPLOSO 504 SEMPU 505 GENTAN 506 NGABLAK 507 STREN 508 RANDU ALAS 509 JENGGLONG 510 DUREN 511 SUROPODO 512 KLEMPOH 513 PUNUNG 514 GOGOWEN 515 GENDOR 516 KEDUNG JAMBU 517 KARANGLO 518 SUSUKAN 519 KAWUK 520 KLUWIH 521 TANJUNG 522 SIKLUWIH 523 GRENJENG KIRI 524 KEDUNG BANDING 525 KAUMAN 526 PANCURAN 527 PUCUNG 528 PELEM 529 AJI GETAS 530 TUMPUK 531 JAYAN 532 BANYU TARUNG 533 TRUNENG 534 KLAMPISAN 535 RANDU KRENG 536 MENGGAH 537 PANGKOK 538 PLAOSAN 539 LEMPUYANGAN 540 PUCUNG 541 GRENJENG 542 JEMBLUK 543 BAMBAN 544 BABAR SARI 545 KALINONGKO 546 KUNCEN 547 GRENJENG (KANAN) 548 SUTIMAN 549 KUTUKAN 550 PUCUNGSARI 551 GANDRI 552 SIGETAS 553 SIKLUTUK 554 SICERME 555 MEMBIK Areal (Ha) 3 52 16 40 40 20 75 25 42 96 125 35 25 35 50 40 35 25 30 50 20 150 281 10 523 91 30 15 30 60 50 65 150 30 55 70 105 75 60 25 138 12 732 13 60 13 75 63 419 55 40 60 12 25 12 50 34 30 62 35 32 120 53 227 17 150 15 85 12 100 96 67 331 17 17 450 13 30 45 62 10 Desa 4 Sumberejo Sumberejo Sumberejo Sumberejo Sumberejo Jembrak Jembrak Jembrak Semowo Semowo Semowo Semowo Semowo Semowo Semowo Kadirejo Kadirejo Kadirejo Bendungan Bendungan Bendungan Padaan Padaan Kauman Lor Kauman Lor Glawan Glawan Pabelan Pabelan Truko Truko Truko Truko Truko Truko Truko Sambirejo Sambirejo Lebak Lebak Lebak Bringin Bringin Kalijambe Kalijambe Tanjung Tanjung Sendang Banding Gogodalem Pakis Pakis Wiru Popongan Bancak Bancak Bancak Rejosari Rejosari Rejosari Rejosari Rejosari Rejosari Rejosari Pucung Pucung Pucung Pucung Pucung Pucung Pucung Wonokerto Wonokerto Jlumpang Jlumpang Plumutan Ngrawan Nogosaren Manggikan Tolokan Kecamatan 5 PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN PABELAN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BRINGIN BANCAK BANCAK BANCAK BANCAK BANCAK BANCAK BANCAK BANCAK BANCAK BANCAK BANCAK BANCAK BANCAK BANCAK BANCAK BANCAK BANCAK BANCAK BANCAK BANCAK BANCAK BANCAK GETASAN GETASAN GETASAN GETASAN Teknis 281 523 91 138 732 419 331 6
96 125
55 40
12 50
34 30
12 100
17 17
450
13 30
10 Jumlah
9 52
16 40
40 20
75 25
42 96
125 35
25 35
50 40
35 25
30 50
20 150
281 10
523 91
30 15
60 50
65 150
30 55
70 105
75 60
25 138
12 732
13 60
13 75
63 419
55 40
60 12
25 12
50 34
30 62
35 32
120 53
227 17
150 15
85 12
100 96
67 331
17 17
450 13
30 45
62 10
30 Panjang
Saluran (M)
10 3200
1700 600
500 450
400 300
400 5300
400 500
2500 600
2000 500
600 400
700 1000
1800 1000
4845 600
10800 780
500 3000
800 1700
1000 1000
1200 5000
2000 700
1000 1200
1000 300
8000 400
6301 800
1500 400
2500 700
7839 2500
350 1000
500 500
500 500
1200 500
750 400
500 2000
1300 900
450 2500
3000 1000
2000 800
400 800
4000 450
500 2000
2000 500
600 500
300
No Daerah Irigasi Urt 1 2 556 EMBUNG BALONG 557 KEDUNG GARENG 558 PANDANAN 559 SISENGON 560 KRASAK 561 BASANGAN 562 SIRAU 563 SAWUR 564 CUKILAN 565 DUNG PETET 566 DUNG SALANG 567 KEDUNG PATRAN 568 KEDUNG RAWU 569 PLAOSAN 570 SIPENGKOK 571 SIGANDU 572 SIBENDO 573 SIGANTUNGAN 574 PELEM 575 JOMBLANG 576 SISISIR 577 LEDOK 578 PLINTAHAN 579 SIMIRI 580 WATULAWANG 581 AJI SARADAN 582 SENJOYO 583 AJI JOHO 584 GUMUL 585 KALIJIWO 586 KEDUNG MBELIK 587 LERI 588 SUMBER BENING 589 GETAS I 590 BENDUNGAN 591 BENJARAN GUNUNG 592 SIBLIMBING 593 SPREH 594 SIMALING 595 SIPUCANG 596 SIDOWO 597 SOKO B. 598 LEDOKSARI 599 DUMBO 600 SOKO A. 601 KIRAN 602 MEJING 603 JURUG 604 KRENCENG 605 KRETEK 606 PERENG 607 BRANG WETAN 608 GENENG 609 DUNG JURANG 610 MADUHAN 611 SENDANG 612 SEMBUNGAN 613 POJOK 614 SUKOMERTO 615 KEPOH S 616 GAYAM 617 KEDUNG INGAS 618 KEDUNG GUMPING 619 SILERI 620 KEDUNG GONDANG 621 KEDUNG CANGKRING 622 RANDU ALAS 623 JUMBLENG 624 LEDOKSARI 625 GINTUNGAN 626 JERUK 627 JAMBU 628 KEDUNG SALAM 629 PADAS KLOROT 630 SIDUWET 631 SENDANG ENTAK 632 SENDANG KLERO 633 ISEP-ISEP 634 PAYAMAN 635 PLAMPEYAN Areal (Ha) 3 25 25 30 22 25 20 40 43 27 17 23 30 150 110 53 45 25 40 60 30 20 43 30 42 15 50 2.024 30 60 50 25 20 50 18 40 25 30 25 30 25 25 35 25 67 50 30 30 76 63 34 10 35 42 50 14 39 25 45 115 43 35 17 80 17 17 25 22 15 10 16 11 21 65 660 18 11 21 22 30 10 Desa 4 Ngrawan Ngrawan Manggikan Manggikan Polobogo Cukilan Cukilan Cukilan Cukilan Cukilan Cukilan Suruh Cukilan Dadapayam Dadapayam Keboan Keboan Jatirejo Jatirejo Jatirejo Jatirejo Suruh Suruh Suruh Suruh Suruh Suruh Ketanggi Ketanggi Ketanggi Ketanggi Ketanggi Ketanggi Gn. Tumpeng Gn. Tumpeng Gn. Tumpeng Beji Lor Beji Lor Beji Lor Beji Lor Beji Lor Sukorejo Sukorejo Sukorejo Sukorejo Sukorejo Sukorejo Kedungringin Kedungringin Kedungringin Kedungringin Kedungringin Medayu Medayu Kemetul Deresansari Plumbon Reksosari Bonomerto Bonomerto Duren Duren Duren Duren Duren Duren Duren Karang Duren Karang Duren Karang Duren Karang Duren Karang Duren Sruwen Sruwen Sruwen Klero Klero Bener Bener Bener Kecamatan 5 GETASAN GETASAN GETASAN GETASAN GETASAN SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH SURUH TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN Teknis 6
2.024
660
25 25
30 22
20 40
43 27
17 23
30 150
110 53
45 25
40 60
30 20
43 30
42 15
30 60
50 25
20 50
18 40
25 30
25 30
25 25
35 25
67 50
30 30
76 63
35 42
50 14
39 25
45 115
43 35
17 80
17 17
25 22
15 10
16 11
21 65
18 11
21 22
30 10
Jumlah 9 25 25 30 22 25 20 40 43 27 17 23 30 150 110 53 45 25 40 60 30 20 43 30 42 15 50 2.024 30 60 50 25 20 50 18 40 25 30 25 30 25 25 35 25 67 50 30 30 76 63 34 10 35 42 50 14 39 25 45 115 43 35 17 80 17 17 25 22 15 10 16 11 21 65 660 18 11 21 22 30 10 Panjang Saluran (M) 10 300 300 500 300 1000 450 2.080 2.600 500 1.200 1.400 1.000 1.500 1.000 1.200 300 400 700 300 500 800 600 500 600 1.000 1.000 26.600 600 1.500 500 1.000 600 1.500 3.200 1.200 1.000 500 650 1.000 1.100 1.000 600 700 750 1.500 500 800 2.800 1.200 1.600 1.400 1.450 1.000 950 600 600 1.000 700 2.000 500 600 500 2.000 1.000 500 750 500 400 1.500 1.000 2.000 1.000 20.100 400 1.500 400 1.700 500 300
No Daerah Irigasi Urt 1 2 636 SIPETE 637 SENJOYO 638 SICUWO 639 SIPENGKOK II 640 SIPELEM 641 SILERAK 642 SIMANGLI 643 SIPAKEL 644 SITERONGAN 645 SILING SENG 646 GELAH 647 WATU KODOK 648 ASINAN 649 DUNG GANDU 650 GANDUL 651 SICANGKRING 652 KALI ULO 653 DUNG JATI 654 GARANGAN 655 SIBENDO 656 SITAMAN 657 TAMAN 658 NGASINAN 659 MADUAN 660 KALONGAN III 661 KEDUNG BABON 662 KEDUNG KEBO 663 KEDUNG DOLOK 664 SILENGKONG 665 KRANGGAN 666 SIJUMBLENG 667 SUMBER WUNGU 668 KEDUNG BUNDER 669 KEDUNG PADAS 670 WATU LINTANG 671 PAREAN 672 KALI LUNYU 673 DUNG PANI 674 KEDUNG ASEM 675 TUK SUMBER/TIMPIK 676 TIRIP 677 MENDUT 678 REJOSO 679 SENDANG KEMETUL 680 TLOGO 681 GENTAN 682 GARAT 683 KALISAT 684 KENER 685 PRAMPOGAN 686 SELOTOTO 687 KEPOH K 688 KALIKENDANG 689 TULAKAN 690 MUKIRAN II 691 NGANCAR 692 NGEBLAK 693 SETRI 694 KEDUNGJERUK 695 SETRI 696 LEMPUYANGAN 697 SIJERUK 698 SICANGKRING 699 GENTING 700 PILANG 701 WONOTORO 702 GRENJENG 703 SIJERUK 704 PAYUNGAN 705 NGASEM 706 NGRANCAH 707 TUKSUMBER 708 SIWEDEN 709 SIRINGIN 710 SIJALI 711 SIKEMBAR 712 MUKIRAN I 713 KEROKBATOK 714 KARANGTENGAH 715 NGLANGON Areal (Ha) 3 34 270 20 11 11 20 25 11 25 48 140 32 37 60 25 20 27 26 156 25 13 30 20 14 166 17 11 40 18 63 32 17 120 50 100 13 40 40 40 25 75 861 302 12 76 10 86 7 32 7 128 10 119 31 23 15 10 150 14 11 30 38 20 32 48 118 25 38 32 37 45 25 15 35 40 25 44 7 7 21 Desa 4 Bener Bener Sugihan Sugihan Sugihan Sugihan Sugihan Sugihan Sugihan Regunung Regunung Tegal Waton Ngasinan Ngasinan Ngasinan Ngasinan Ngasinan Kenteng Kenteng Kenteng Kenteng Kenteng Kenteng Kenteng Kenteng Sidoharjo Sidoharjo Sidoharjo Sidoharjo Badran Badran Badran Muncar Muncar Muncar Muncar Bakalrejo Bakalrejo Bakalrejo Timpik Timpik Susukan Susukan Kemetul Koripan Gentan Kaliwungu Kaliwungu Kaliwungu Kaliwungu Kaliwungu Kradenan Kradenan Mukiran Mukiran Mukiran Rogomulyo Rogomulyo Rogomulyo Rogomulyo Rogomulyo Rogomulyo Rogomulyo Rogomulyo Papringan Papringan Papringan Payungan Payungan Kener Kener Jetis Jetis Jetis Jetis Jetis Jetis Jetis Payungan Udanwuh Kecamatan 5 TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN TENGARAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN SUSUKAN KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU KALIWUNGU Teknis 861 302 150 118 6
270
25 48
32 37
20 27
26 156
30 20
14 166
17 120
25 75
10 86
7 128
10 119
11 30
38 32
25 15
21 Jumlah 9 34 270 20 11 11 20 25 11 25 48 140 32 37 60 25 20 27 26 156 25 13 30 20 14 166 17 11 40 18 63 32 17 120 50 100 13 40 40 40 25 75 861 302 12 76 10 86 7 32 7 128 10 119 31 23 15 10 150 14 11 30 38 20 32 48 118 25 38 32 37 45 25 15 35 40 25 44 7 7 21 Panjang Saluran (M) 10 600 2.000 500 1.200 1.000 1.300 2.000 1.000 1.600 2.000 1.900 2.000 500 750 500 500 600 900 2.000 500 800 600 1.000 1.000 5.400 1.500 725 300 600 1.000 900 300 2.000 500 600 1.000 500 1.000 2.000 300 700 15.500 7.500 900 1.300 1.500 1.700 500 1.035 5.000 3.000 500 3.200 2.500 700 1.000 1.000 2.500 800 400 1.500 1.000 600 600 1.500 1.000 500 2.500 2.500 2.000 1.000 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 200 600 500
No Urt
1 716
Daerah Irigasi 2
PAGER/MUDAL Areal
(Ha)
3 60
Pager Desa
4 Kecamatan
5 KALIWUNGU
Teknis 6
60 BUPATI SEMARANG,
CAP TTD MUNDJIRIN
Jumlah 9
60 Panjang
Saluran (M)
10 2.100
Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor : 6 Tahun 2011 Tanggal : 16-06-2011 CAP TTD
Lampiran IV : Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor : 6 Tahun 2011 Tanggal : 16-06-2011 DAFTAR MATA AIR DI KABUPATEN SEMARANG No 1) Senjoyo 2) Cempurung 3) Kuwayuhan 4) Grenjeng 5) Marukan 6) Sendang 7) Sendang blimbing 8) Sirah kajar 9) Kalisirah 10) Sendang entak 11) Kedung ringin 12) Melikan Jeruk 13) 14) Gintungan 15) Sendang tirto 16) Buyutan 17) Dang sewu 18) Sigereng 19) Sendang 20) Buyaran 21) Blimbing 22) Mudal 23) Sembungan 24) Satrian 25) Krandon lor 26) Sendang 27) Sileri 28) Kempul 29) Sumber benang 30) Belik 31) Patran 32) Sipelen 33) Selongisor 34) Ringin anom 35) Ngrawan 36) Tuksongo 37) Membik 38) Tuk Tlogo 39) Dersan sari Nama Mata Air Lokasi Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran Desa Barukan, Kecamatan Tengaran Desa Klero, Kecamatan Tengaran Desa Klero, Kecamatan Tengaran Desa Klero, Kecamatan Tengaran Desa Klero, Kecamatan Tengaran Desa Klero, Kecamatan Tengaran Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran Desa Karang duren, Kecamatan Tengaran Desa Karang duren, Kecamatan Tengaran Desa Klero, Kecamatan Tengaran Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran Desa Sugihan, Kecamatan Tengaran Desa Sugihan, Kecamatan Tengaran Desa Sugihan, Kecamatan Tengaran Desa Sugihan, Kecamatan Tengaran Desa Sugihan, Kecamatan Tengaran Desa Plumbon, Kecamatan Suruh Desa Plumbon, Kecamatan Suruh Desa Plumbon, Kecamatan Suruh Desa Krandon lor, Kecamatan Suruh Desa Dersan sari, Kecamatan Suruh Desa Rekso sari, Kecamatan Suruh Desa Rekso sari, Kecamatan Suruh Desa Ketanggi, Kecamatan Suruh Desa Ketanggi, Kecamatan Suruh Desa Suruh, Kecamatan Suruh Desa Jatirejo, Kecamatan Suruh Desa Batur, Kecamatan Getasan Desa Batur, Kecamatan Getasan Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan Desa Kopeng, Kecamatan Getasan Desa Tolokan, Kecamatan Getasan Desa Kenteng, Kecamatan Susukan Desa Dersan sari, Kecamatan Susukan
No 40) Ketapang 41) Kali gondang 42) Kali sirah 43) Tirip 44) Ngrancah (a) 45) Ngancar 46) Ngrancah(b) 47) Nglangon 48) Ngasem 49) Sumber wungu 50) Pager 51) Kener 52) Pilang 53) Sekajaran 54) Kalipepe 55) Kolomenggah 56) Blere (b) 57) Blere(c) 58) Kembang(c) 59) Sigempol 60) Delik 61) Umbul 62) Kali Suco 63) Kali winong 64) Karanglo 65) Toyo lipur 66) Wadas tinatar 67) Watu payung 68) Wangan dalem 69) Prigen 70) Ngrancah 71) Semak 72) Karang 73) Asinan 74) Suling 75) Kayumas 76) Muncul 77) Grunggungan 78) Gadingan 79) Rowo pening 80) Kepil 81) Kalirancah 82) Penyangklingan 83) Sidadap 84) Situk 85) Kajar 86) Taman Nama Mata Air Lokasi Desa Ketapang, Kecamatan Susukan Desa Koripan, Kecamatan Susukan Desa Timpik, Kecamatan Susukan Desa Timpik, Kecamatan Susukan Desa Udan uwuh, Kecamatan Kaliwungu Desa Kener, Kecamatan Kaliwungu Desa Udan uwuh, Kecamatan Kaliwungu Desa Udan uwuh, Kecamatan Kaliwungu Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu Desa Pager, Kecamatan Kaliwungu Desa Kener, Kecamatan Kaliwungu Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu Desa Pager, Kecamatan Kaliwungu Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu Desa Rejosari, Kecamatan Bancak Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang Desa Tlumpakan, Kecamatan Tuntang Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang Desa Delik, Kecamatan Tuntang Desa Kebondalem, Kecamatan Jambu Desa Gondoriyo, Kecamatan Jambu Desa Banyukuning, Kecamatan Bandungan Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru Desa Ngrapah, Kecamatan Banyubiru Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru Desa Harjosari, Kecamatan Bawen Desa Samban, Kecamatan Bawen Desa Munding, Kecamatan Bergas Desa Munding, Kecamatan Bergas Desa Pagersari, Kecamatan Bergas Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas
No 87) Kolang kaling 88) Siputih 89) Sitretes 90) Aji gebugan 91) Cemagal 92) Sukorini 93) Tegalmelik 94) Sileses 95) Bengkle 96) Klesem 97) Tempel 98) 99) Perengputih Sukoponco 100) Semirang 101) Siwareng 102) Kalidoh 103) Kalisari 104) Lempuyangan 105) Sidegluk 106) Sibulus 107) Simendut 108) Sijengkol 109) Siroto 110) Sendang putri 111) Kali pipit 112) Ancar 113) Mudal 114) Jetis 115) Simantren 116) Ringin 117) Kawalan 118) Babadan 119) Kawah 120) Kali kulon 121) Kali jurang 122) Curug 123) Ngasinan 124) Legok 125) Nama Mata Air Jimbaran Lokasi Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas Desa Bergas kidul, Kecamatan Bergas Desa Bergas kidul, Kecamatan Bergas Desa Gebugan, Kecamatan Bergas Desa Gebugan, Kecamatan Bergas Desa Gesugan, Kecamatan Bergas Desa Gebugan, Kecamatan Bergas Desa Gebugan, Kecamatan Bergas Desa Gebugan, Kecamatan Bergas Desa Gondorio, Kecamatan Bergas Desa Gondorio, Kecamatan Bergas Desa Gondorio, Kecamatan Bergas Desa Bergas kidul, Kecamatan Bergas Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat Desa Kalisidi, Kecamatan Sumowono Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur Desa Kemitir, Kecamatan Sumowono Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono Desa Jubelan, Kecamatan Sumowono Desa Jubelan, Kecamatan Sumowono Desa Bumen, Kecamatan Sumowono Desa Losari, Kecamatan Sumowono Desa Piyanggang, Kecamatan Sumowono Desa Piyanggang, Kecamatan Sumowono Desa Piyanggang, Kecamatan Sumowono BUPATI SEMARANG, CAP TTD MUNDJIRIN
No A B C D E F Lampiran V : Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor : 6 Tahun 2011 Tanggal : 16-06-2011 DAFTAR WILAYAH RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SEMARANG Kecamatan Desa/Kelurahan Keterangan Ungaran Barat Ungaran Timur Bergas Pringapus Bawen 1. Bandarjo 2. Lerep 3. Ungaran 4. Genuk 5. Nyatnyono 6. Candirejo 7. Langensari 1. Susukan 2. Kalirejo 3. Sidomulyo 4. Gedanganak 5. Beji 6. Leyangan 7. Kalongan 8. Kawengen 9. Kalikayen 10. Mluweh 1. Wujil 2. Pagersari 3. Karangjati 4. Wringinputih 5. Ngempon 6. Bergas Lor 7. Bergas Kidul 8. Jatijajar 9. Randugunting 10. Munding 11. Diwak 1. Klepu 2. Pringapus 3. Pringsari 1. Samban 2. Harjosari 3. Bawen 4. Lemahireng 5. Doplang 1. Kupang 2. Baran 3. Tambakboyo - - - - - - - - - - - - Rencana kota baru Rencana kota baru Rencana kota baru Rencana kota baru - - - - - - - - - - - - - - - Ambarawa - -
No G H I J K L M N O P Q Kecamatan Bandungan Sumowono Jambu Banyubiru Getasan Tuntang Bringin Bancak Pabelan Suruh Tengaran Desa/Kelurahan 4. Ngampin 5. Panjang 6. Kranggan 7. Pojoksari 8. Bejalen 9. Lodoyong 1. Bandungan 2. Kenteng 3. Jetis 4. Jimbaran 5. Candi 6. Duren 1. Sumowono 2. Jubelan 3. Lanjan 1. Jambu 2. Kelurahan 3. Gondoriyo 1. Banyubiru 2. Ngrapah 3. Kebondowo 1. Getasan 2. Sumogawe 3. Wates 4. Manggihan 5. Kopeng 1. Tuntang 2. Lopait 3. Kesongo 1. Bringin 2. Pakis 1. Bancak 2. Boto 1. Pabelan 2. Glawan 3. Kauman Lor 1. Suruh 2. Jatirejo 3. Reksosari 4. Plumbon 1. Barukan 2. Tegalwaton 3. Bener 4. Karangduren 5. Butuh 6. Klero 7. Tengaran - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Keterangan
No R S Kecamatan Susukan Kaliwungu Desa/Kelurahan Keterangan 8. Sruwen 9. Cukil 10. Regunung 11. Tegalrejo 1. Susukan 2. Sidoharjo 3. Gentan 4. Ketapang 1. Kaliwungu 2. Jetis
- BUPATI SEMARANG, CAP TTD MUNDJIRIN
Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor : 6 Tahun 2011 Tanggal : 16-06-2011 LAMPIRAN 6 CAP TTD
L-6 E-9 E-10 Lampiran VII : Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor : 6 Tahun 2011 Tanggal : 16-06-2011 CAP TTD
No A A.1 A.2 B B.1 B.2 Indikasi Program Perencanaan tata ruang Penyusunan/revisi Perda RDTR kawasan perkotaan dan peraturan zonasi Penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan Pembangunan dan peningkatan prasarana jalan Pembebasan dan pembangunan jalan tol Peningkatan jalan arteri primer Lokasi Kota Bawen Kota Bandungan Kota Pringapus Kota Tuntang Kota Banyubiru Kota Suruh Kota Ungaran Kota Pabelan Kota Susukan Kota Tengaran Kota Sumowono Kota Getasan Kota Bringin Kota Jambu Kota Kaliwungu Kota Bancak Kota Bergas Kota Ambarawa JUMLAH Agropolitan Kab Semarang Minapolitan Kab Semarang JUMLAH Jalan Tol Semarang-Solo Jalan Tol Bawen-Jogjakarta JUMLAH Ruas Ungaran-Bawen Ruas Bawen-Solo LAMPIRAN 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR... ..TAHUN 2011 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor : 6 Tahun 2011 Tanggal : 16-06-2011 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan (Indikasi Program Utama) RTRW Kabupaten Semarang 2011-2031 Kebutuhan anggaran indikatif (Rp.juta) Sumber Pembiayaan Tahap I (Tahun) 2011 2012 2013 2014 2015 Tahap II Tahan III Tahap IV Instansi pelaksana 50 50 120 120 125 50 10 10 10 10 10 10 125 125 125 125 150 150 1.375 APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab X X X X X X X X X X X X X X X X X X Bappeda 300 APBD Kab X Bappeda 200 APBD Kab X 500 20.000.000 APBN-swasta X X X X X Kemen.PU 20.000.000 40.000.000 APBN-swasta X 100.000 200.000 APBN APBN X X X Dinas Bina Marga Prov
B.2 No B.3 B.4 Peningkatan jalan arteri primer Indikasi Program Peningkatan jalan kolektor primer Preservasi jalan lokal primer Lokasi Ruas Bawen-Jogja Jalan lingkar Ambarawa Jalan lingkar Ungaran JUMLAH Jalan Ungaran-Cangkiran. Jalan Lemahbang-Kaloran Jalan Ngablak-Salatiga. Jalan Kedungjati-Salatiga. Jalan Sruwen-Karanggede. Jalan Ambarawa-Bandungan. Jalan Tingkir-Suruh-Karanggede. Jalan Sumowono-Kemawi-Kendal. Jalan Ambarawa-Banyubiru-Salatiga. Jalan Tuntang-Karanglo. Jalan Rengas-Dolog. Jalan alternatif Kelurahan-Bedono. Jalan Karangjati-Pringapus-Bringin. Jalan Ungaran-Kawengen-Banyumeneng Jalan Kelurahan-Banyubiru. Jalan Delik-Watuagung-Salatiga. Jalan Ki Sarino Mangunpranoto Ungaran. Jalan Butuh-Getasan Jalan Bedono-Lanjan Jalan Papringan-Pager JUMLAH Jalan Susukan-Kalikayen Jalan Kawengen-Kalikayen Jalan Candirejo-Kedung Glatik Jalan Gogodalem-Plumutan Jalan Gedangan-Sumogawe Jalan Sumurgunung-Kalisidi Jalan Wringinputih-Penawangan Jalan Getas Kumbang-Kalijambe Jalan Kawengen-Mluweh Jalan Jetis-Papringan Jalan Papringan-Wonogiri Jalan Gedangan-Miranda Kebutuhan anggaran indikatif (Rp.juta) 200.000 100.000 100.000 700.000 54.400 76.800 40.000 88.000 54.400 25.600 30.000 10.800 38.400 18.240 5.760 8.000 48.000 24.000 12.000 9.600 3.840 29.760 27.840 14.400 619.840 4.000 3.200 8.000 8.000 4.000 2.800 4.800 6.000 2.000 4.000 3.200 3.200 Sumber Pembiayaan APBN APBN APBN APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Prov APBD Prov Tahap I (Tahun) 2011 2012 2013 2014 2015 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tahap II Tahan III X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tahap IV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Dinas Bina Marga Instansi Prov pelaksana Dinas Bina Marga Prov DPU
Preservasi jalan lokal primer Kebutuhan anggaran indikatif (Rp.juta) Sumber Pembiayaan Tahap I (Tahun) Instansi pelaksana 2011 2012 2013 2014 2015 No Indikasi Program Lokasi Tahap II Tahan III Tahap IV Jalan Mukiran-Pager Jalan Lanjan-Pingit Jalan Candigaron-Ngadikerso Jalan Kalongan-Topo Gunung Jalan Pringapus-Kemasan Jalan Lemahireng-Pringapus Jalan Pringapus-Polosiri Jalan Candi-Gedongsongo Jalan Jelok-Polosiri Jalan Jambu-Banyubiru Jalan Tambakboyo-Tuntang Jalan Plumutan - Dadapayam Jalan Gondoriyo-Kebondalem Jalan Suruh-Krandonlor Jalan Suruh-Semagu Jalan Klero-Semagu Jalan Cukil-Susukan Jalan Susukan-Semagu Jalan Lerep-Branjang Jalan Langensari-Candirejo Jalan Wringinputih-Kalongan Jalan Klepu-Kemasan Jalan Ngempon-Derekan Jalan Lemahireng-Kandangan Jalan Tegalpanas-Jimbaran Jalan Harjosari-Doplang Jalan Losari-Keseneng Jalan Kemitir-Duren Jalan Bringin-Kalikurmo Jalan Bringin-Banding Jalan Gogodalem-Kalikurmo Jalan Jambu-Candi Jalan Jambu-Kebondalem Jalan Jambu-Brongkol Jalan Tapen-Candran Jalan Tlogo-Karangtengah Jalan Pakis-Sendang 3.200 2.800 2.800 2.000 3.600 6.400 3.000 3.200 3.200 3.600 4.000 6.000 2.000 4.000 2.000 3.000 3.200 2.800 6.000 6.000 4.000 3.000 2.000 2.000 3.200 3.000 2.000 2.400 4.000 2.800 3.600 2.800 2.000 2.000 3.000 3.200 3.000 APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Prov APBD Kab APBD Prov APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Prov APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Prov APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Preservasi jalan lokal primer Kebutuhan anggaran indikatif (Rp.juta) Sumber Pembiayaan Tahap I (Tahun) Instansi pelaksana 2011 2012 2013 2014 2015 No Indikasi Program Lokasi Tahap II Tahan III Tahap IV X X X X Jalan Rejosari-Lembu Jalan Semowo-Sendang Jalan Semowo-Dadapayam Jalan Banyubiru-Sepakung Jalan Banyubiru - Wirogomo Jalan Wirogomo-Pagergedoh Jalan Kemasan-Mendiro Jalan Kauman Lor-Semowo Jalan Bapi-Sukoharjo Jalan Setro-Tukang Jalan Banding-Boto Jalan Gamolan-Semowo Jalan Kemasan-Candirejo Jalan Getasan-Batur Jalan Kedayon-Salaran Jalan Tolokan-Nogosaren Jalan Nogosaren-Sepakung Jalan Barukan-Sumberejo Jalan Medayu-Kedungringin Jalan Gunungtumpeng-Cukilan Jalan Plumbon-Kenteng Jalan Suruh-Ketanggi Jalan Muncar-Dersansari Jalan Karangduren-Keboan Jalan Bener-Kalijali Jalan Cukil-Duren Jalan Tawang-Simo Jalan Kaliwungu-Mukiran Jalan Kaibon-Kaliwungu Jalan Doplang-Milir Jalan Bawen-Polosiri Jalan Ujung-ujung-Dadapayam Jalan Kebondowo-Sepakung Jalan Tegaron-Sepakung Jalan Kauman Kidul-Semowo Jalan Sumberejo-Semowo Jalan Sumogawe-Tajuk 2.000 6.000 2.000 3.000 3.000 2.000 3.000 2.000 2.000 2.800 2.000 2.800 6.000 3.200 2.000 3.200 3.000 3.000 3.000 6.000 3.600 2.000 2.000 2.000 2.800 2.400 2.000 3.200 4.000 2.000 4.800 6.000 3.600 2.000 2.000 3.000 2.000 APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Preservasi jalan lokal primer Kebutuhan anggaran indikatif (Rp.juta) Sumber Pembiayaan Tahap I (Tahun) Instansi pelaksana 2011 2012 2013 2014 2015 No Indikasi Program Lokasi Tahap II Tahan III Tahap IV Jalan Barukan-Klero Jalan Gentan-Timpik Jalan Jetis-Mukiran Jalan Ambarawa-Pasekan Jalan Pasekan-Banyukuning Jalan Kedungringin-Randurancang Jalan Sukorejo-Ngangkruk Jalan Rowoboni-Rowosari Jalan Harjosari-Samban Jalan Delik-Polosiri Jalan Jimbaran-Sidomukti Jalan Langensari-Bergas Kidul Jalan Doplang-Bawen Jalan Patemon-Pasar Kembangsari Jalan Sukoharjo-Tembalangan Jalan Rejosari-Truko Jalan Pager-Siwal 3.000 4.000 2.800 2.000 2.800 2.800 2.400 2.400 2.000 2.800 4.000 3.200 2.400 2.000 2.000 2.000 2.000 330.000 APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Prov APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab X X X X X X X X X X X X X X X X X JUMLAH B.5 Preservasi Jalan Perkotaan 40.000 28.000 20.000 48.000 136.000 APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Perkotaan Ungaran Perkotaan Ambarawa Perkotaan Bergas Perkotaan kecamatan lainnya JUMLAH C Peningkatan dan pembangunan sarana terminal angkutan barang dan penumpang C.1 Pengembangan terminal barang Bawen 1.500 Swasta X X Dishub-kominfo Tuntang Bergas Jambu 1.000 750 750 1.500 3.000 APBD Kab APBD Kab APBD Kab X X X JUMLAH Promosi Term. Tipe A Bawen C.2 Peningkatan kinerja dan pemantapan terminal penumpang APBN, APBD X X X Dishub-kominfo Terminal Tipe B Ungaran 500 APBD Kab X JUMLAH 3.500
No C.3 D D.1 D.4 D.5 H. H.1 H.2 Indikasi Program Pembangunan Terminal tipe C baru Peningkatan prasarana perkeretaapian Peningkatan dan revitalisasi jalur rel keretaapi Peningkatan kinerja stasiun KA Peningkatan keselamatan perlintasan keretaapi Peningkatan prasarana energi Peningkatan jaringan listrik masuk desa Pembangunan dan operasionalisasi PLTA dan PLTPB Lokasi Terminal Tipe C Bandungan Terminal Tipe C Bringin Terminal Tipe C Sruwen (terpadu dengan terminal barang) Terminal Tipe C Suruh Terminal Tipe C Pringapus Terminal Tipe C Bancak Terminal Tipe C Banyubiru Terminal Tipe C Ambarawa Terminal Tipe C Kaliwungu Terminal Tipe C Gedongsongo Terminal Tipe C Kopeng JUMLAH Kedungjati-Tuntang Tuntang-Ambarawa-Bedono JUMLAH Tuntang Ambarawa Bedono JUMLAH Tuntang Ambarawa Jambu Bringin JUMLAH Kab. Semarang JUMLAH PLTA Jelok dan Timo PLTPB G. Ungaran PLTPB G. Telomoyo JUMLAH Kebutuhan anggaran indikatif (Rp.juta) 5.000 3.000 10.000 750 5.000 750 3.000 5.000 3.000 500 500 31.500 10.000 5.000 15.000 1.000 1.000 1.000 3.000 500 500 300 300 1.600 1.200 1.200 80 1.000.000 1.500.000 2.500.080 Sumber Pembiayaan APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBN, swasta APBN, swasta APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBD Kab APBN, swasta APBN, swasta APBN, swasta Tahap I (Tahun) 2011 2012 2013 2014 2015 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tahap II Tahan III X X X X X X X X X X X X X Tahap IV X X X Instansi pelaksana Dishub-kominfo PT. KAI PT. KAI PT. KAI PLN PLN, swasta
No H.3 I. I.1 1,2 I.3 I.4 J. J.1 J.2 Indikasi Program Riset dan pengembangan energi alternatif (biogas, sinar matahari, angin, mikrohidro, dll) Peningkatan prasarana telekomunikasi Peningkatan jaringan distribusi telepon kabel Pengadaan fasilitas hotspot di ruang publik tingkat Kecamatan Pembangunan jalur serat optik Penataan menara telekomunikasi (RBS/BTS) Peningkatan prasarana sumberdaya air Pengaturan pembukaan lahan / alih fungsi lahan Pembangunan waduk/bendung dan embung Lokasi Kebutuhan anggaran indikatif (Rp.juta) Kab. Semarang 2.500 JUMLAH 2.500 Kab. Semarang 7.000 JUMLAH 7.000 Ibu Kota Kecamatan 1.200 JUMLAH 1.200 Jalur Semarang-Solo 40.000 Jalur Bawen-Jogya. JUMLAH 10.000 50.000 Kab. Semarang 1.000 JUMLAH 1.000 Kab. Semarang 500 JUMLAH 500 a. Sungai Dolok Hulu kiri di Desa Gondoriyo 1.000 b. Sungai Dolok Hulu kanan di Desa 1.000 c. Anak Sungai Dolok di Desa Kawengen 1.000 d. Sungai Trimo Hilir di Desa Candirejo 1.000 e. Sungai Lutung / Klampok di Desa 1.000 Sumber Pembiayaan APBN, APBD Kab Swasta APBD Kab Swasta Swasta swasta, APBD Kab APBD Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab Tahap I (Tahun) 2011 2012 2013 2014 2015 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tahap II Tahan III X X X X Tahap IV X X Instansi pelaksana Bappeda, DPU, perguruan tinggi, swasta Telkom Dishub-Kominfo, Swasta Swasta Bappeda, Dishub- kominfo Bappeda, DPU, Kantor Pertanahan DPU
J.2 No J.3 Pembangunan waduk/bendung dan embung Indikasi Program Pembangunan pengaman sungai (cekdam, dam parit, gully plug) Lokasi f. Sungai Gajihan / Gujahan di Desa g. Sungai Senjoyo di Desa Lebak h. S. Bade Hulu Kandangan Kec. Bawen. i. Sungai Bade Hilir di Desa Jatirunggo j. Sungai Jambe di Desa Gogodalem k. Sungai Parang di Desa Mluweh l. Sungai Pangus / Kalisusuk di Desa m. Sungai Loning / Sadang di Desa Mluweh n. S. Sililin di Wringinputih Kec. Bergas. o. Sungai Garang di Desa Gebugan p. Sungai Ringin di Desa Keseneng q. S. Jlamprang Gemawang Kec. Jambu. r. S. Galeh di Ds. Kelurahan Kec. Jambu. s. Sungai Panjang di Desa Pasekan t. Sungai Babon di Desa Pasekan u. S. Rengas Baran Kec. Ambarawa. v. S. Pentung Baran Kec. Ambarawa. w. S. Klegung Kebondowo Kec. Banyubiru. x. S. Banding Segiri Kecamatan Pabelan. y. S. Dersi Dadapayam Kec. Suruh. z. S. Mugur Ketanggi Kec. Suruh. aa. S. Parat Hulu Ngrawan Kec.Getasan. bb. S. Parat Hilir Polobogo Kec. Getasan. cc. S. Wuluh Manggihan Kec. Getasan. dd. S. Serang/Gading Kec. Tengaran. ee. S. Senjoyo Nyamat Kec. Tengaran. ff. S. Senjoyo Desa Pakis Kec. Bringin. JUMLAH Seluruh kecamatan JUMLAH Kebutuhan anggaran indikatif (Rp.juta) 3.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 36.000 30.000 30.000 Sumber Pembiayaan APBN APBD Prov, Kab APBN APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab Tahap I (Tahun) 2011 2012 2013 2014 2015 X X X X X X Tahap II Tahan III X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tahap IV X X X X X X X X X DPU Instansi pelaksana DPU, Distanhut- bun
No J.4 J.5 K. K.1 K.2 K.3 K.4 Indikasi Program Program Kali Bersih (PROKASIH) Pengendalian pemanfaatan air tanah Peningkatan prasarana pengelolaan lingkungan Peningkatan layanan pengelolaan sampah perkotaan Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah Peningkatan prasarana pengelolaan lingkungan Peningkatan TPA menuju sistem sanitary landfill Pembangunan sistem pengelolaan limbah domestik terpadu Lokasi Kota Ungaran, Ambarawa dsk. JUMLAH Kab. Semarang JUMLAH Seluruh kawasan perkotaan JUMLAH Kab. Semarang JUMLAH TPA Blondo Bawen JUMLAH Kota Ungaran Kota Ambarawa JUMLAH Kebutuhan anggaran indikatif (Rp.juta) 1.000 1.000 500 500 500 500 500 500 3.000 3.000 2.500 2.500 5.000 Sumber Pembiayaan APBN, APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBN, APBD Kab APBN APBN Tahap I (Tahun) 2011 2012 2013 2014 2015 X X X X X X X X X X X X X X X Tahap II Tahan III X X X X X X X X X X Tahap IV X X Instansi pelaksana BPBLH BPBLH, DPU DPU, swasta BPBLH. Swasta, LSM, masy. DPU, swasta DPU, BPBLH
No K.5 L. L.1 L.2 L.3 M. M.1 M.2 M.3 M.4 Indikasi Program Pengendalian pencemaran limbah non domestik Peningkatan prasarana air bersih Peningkatan dan pembangunan pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan Peningkatan dan Penyehatan PDAM Pengelolaan kawasan lindung Pemetaan rinci dan penetapan kawasan hutan lindung dan resapan air Konservasi dan rehabilitasi lahan kawasan hutan resapan air Konservasi kawasan perlindungan setempat (sempadan mata air, sempadan sungai dan sempadan pantai) Konservasi kawasan Rawa Pening Lokasi Kab. Semarang JUMLAH Kawasan perkotaan di Kab. Semarang JUMLAH Kawasan perdesaan di Kab. Semarang Kab. Semarang JUMLAH Kab. Semarang JUMLAH Kab. Semarang JUMLAH Kab. Semarang JUMLAH Kawasan Rawa Pening JUMLAH Kebutuhan anggaran indikatif (Rp.juta) Sumber Pembiayaan 1.000 Swasta 1.000 30.000 APBN, APBD Kab 30.000 20.000 APBN, APBD Kab 15.000 APBN, APBD Kab 15.000 500 APBD Kab 500 10.000 APBN, APBD Kab 10.000 3.000 APBD Kab 3.000 30.000 APBN 30.000 Tahap I (Tahun) 2011 2012 2013 2014 2015 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tahap II Tahan III X X X X X X X X X X X X X Tahap IV X X X X X X Instansi pelaksana BPBLH PDAM DPU PDAM Bappeda, Dinas Tanhutbun, Perhutani Dinas Tanutbun, Perhutani, masyarakat Dinas Tanhutbun, DPU, masyarakat BBWS Pemali Juana
No M.5 M.6 N. N.1 N.2 N.3 N.4 N.5 Indikasi Program Perlindunan kawasan cagar alam, taman wisata alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan Perlindungan kawasan rawan bencana dan mitigasi bencana Pengelolaan kawasan budidaya Konservasi dan peningkatan produksi kehutanan Peningkatan produksi perkebunan Peningkatan produksi pertanian Pengendalian pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan Peningkatan produksi peternakan Peningkatan produksi perikanan Pengelolaan, pengendalian dan pemulihan kawasan usaha pertambangan Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Lokasi JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH Kebutuhan anggaran indikatif (Rp.juta) Sumber Pembiayaan 20.000 APBN, APBD Kab 20.000 15.000 APBN, APBD Kab 15.000 24.000 APBN, APBD Kab 40.000 APBN, APBD Kab 64.000 200.000 APBN, APBD Kab 850 APBD Kab 200.850 15.000 APBN, APBD Kab 15.000 15.000 APBN, APBD Kab 15.000 10.000 Swasta 10.000 Tahap I (Tahun) 2011 2012 2013 2014 2015 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tahap II Tahan III X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tahap IV X X X X X X X X X Instansi pelaksana Dispora-budpar, Perhutani, swasta, masyarakat Dinas Tanhutbun, DPU, DPBLH, masyarakat Dinas Tanhutbun, Perhutani Dinas Pertanian Hutbun Disnakan Disnakan DPU, swasta
No Indikasi Program N.6 Pengelolaan, pengendalian dan pemulihan kawasan pertambangan rakyat N.7 Pra studi kelayakan dan perencanaan teknis kawasan industri (KI) N.8 Perizinan, pengadaan tanah, dan pematangan lahan kawasan indstri Pembangunan dan pengelolaan kawasan industri N.9 Pengembangan sentra / klaster industri kecil N.10 Pengembangan sentra / klaster agroindustri N.11 Pengembangan sentra / klaster idustri perikanan dan peternakan N.12 Pengelolaan kawasan pariwisata Lokasi Kab. Semarang JUMLAH Pringapus, Bawen, Tengaran, Susukan, Kaliwungu JUMLAH Pringapus Bawen Tengaran Susukan Kaliwungu Pringapus Bawen Tengaran Susukan Kaliwungu JUMLAH Kab. Semarang JUMLAH Kab. Semarang JUMLAH Kab. Semarang JUMLAH Bandungan, Ambarawa, Ungaran, Kopeng, Rawa Pening dsk. JUMLAH Kebutuhan anggaran indikatif (Rp.juta) Sumber Pembiayaan 3.000 APBN, APBD Kab 3.000 800 APBD Kab, swasta 800 267.000 180.000 119.000 200.000 200.000 Swasta, APBD Kab 587.400 396.000 261.800 440.000 440.000 Swasta, APBD Kab 3.091.200 6.000 APBN, APBD Kab 6.000 8.000 APBN, APBD Kab 8.000 6.000 APBN, APBD Kab 6.000 25.000 swasta, APBD Kab 25.000 Tahap I (Tahun) 2011 2012 2013 2014 2015 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tahap II Tahan III X X X X X X X X X X X X X X X X Tahap IV X X X X X X X Instansi pelaksana DPU, masyarakat Bappeda Dinas Perindagkop, KPPT, BPN, swasta DPU, swasta Dinas Perindagkop, swasta Dinas Perindagkop, Distan-hutbun, swasta Dinas Perindagkop, Disnakan, swasta Dispora-budpar, swasta
No Indikasi Program Lokasi Kebutuhan anggaran indikatif (Rp.juta) Sumber Pembiayaan N.13 Penataan kawasan Kawasan perkotaan Kab. Semarang 60.000 APBN, APBD Kab permukiman perkotaan JUMLAH 60.000 N.14 Penataan kawasan Kawasan perdesaan Kab. Semarang 40.000 APBN, APBD Kab permukiman perdesaan JUMLAH 40.000 Sumber : Tim penyusun, 2010. Keterangan : Tahap I : tahun 2011-2015, Tahap II : tahun 2016-2020, Tahap III : tahun 2021-2025, Tahap IV : tahun 2026-2031 Tahap I (Tahun) 2011 2012 2013 2014 2015 X X X X X X X X Tahap II Tahan III X X X X BUPATI SEMARANG, CAP TTD MUNDJIRIN Tahap IV X X Instansi pelaksana DPU DPU
Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor : 6 Tahun 2011 Tanggal : 16-06-2011 KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA KABUPATEN SEMARANG KAWASAN ARAHAN KEGIATAN DIIZINKAN DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG INSENTIF DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI KAWASAN LINDUNG A. KAWASAN PERLINDUNGAN KAWASAN BAWAHANNYA 1 Hutan Lindung Apabila ada hutan produksi dan kegiatan budidaya lainnya yang masuk dalam hutan lindung agar ditingkatkan upaya konservasinya menjadi hutan produksi terbatas. Pada kawasan lindung, kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah permukiman tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras yang panennya atas dasar penebangan pohon secara terbatas/terpilih sehingga tidak terjadi erosi tanah atau merubah bentang alam seperti penambangan bahan galian atau perindustrian, kecuali kegiatan tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi kepentingan kabupaten, nasional maupun regional. Kegiatan yang ada di hutan lindung yang tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsi hutan lindung. Proses peralian fungsi disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah dengan pengembalian yang layak. Perbuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan hutan lindung seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik. Kegiatan yang sudah ada dan tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsinya, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah disertai penggantian yang layak. Kegiata budidaya yang ada segera dikembalikan fungsinya pada hutan lindung dan tidak diperkenankan dieksploitasi dengan cara penebangan kecuali dengan sangat terbatas. Kegiatan pariwisata yang diperkenankan hanya kegiatan melihat pemandangan alam/ ekowisata. Tanah rusak atau tanah gundul yang ada di hutan lindung segera dilakukan reboisasi, dan yang berada di luar hutan lindung dilakukan penghijauan. Hak atas tanah yang sudah ada di hutan lindung tetap dihormati dan masih boleh dikuasai sepanjang kegiatan dan penggunaan tanahnya memenuhi fungsi lindung dan melakukan tindakan konservasi secara intensif. Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan hutan lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang yang diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah. Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenai pajak/retribusi khusus secara progresif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.
2 KAWASAN Resapan Air ARAHAN KEGIATAN DIIZINKAN DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT Pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan ini dibatasi agar lestari. Bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperkenankan selama dapat memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi. Bangunan baru tidak diijinkan. Dapat dialokasikan sebagai kebun campuran, tanaman tahunan, hutan produksi terbatas ataupun hutan lindung Dilarang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat menutup kemungkinan adanya infiltrasi air ke dalam tanah. Kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan Pertambangan dan perindustrian yang bersifat membuka hutan tidak diperkenankan. Kegiatan yang masih boleh dilaksanakan adalah pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan ekowisata. Perbuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan fungsi lindung tidak diperkenankan kecuali kepada calon pemilik tanah yang bersedia mewujudkan fungsi lindung. Kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif, kecuali dipandang memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi kepentingan gerional dan nasional. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG INSENTIF DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI Untuk hak atas tanah, khususnya Hak Guna Bangunan tidak diperpanjang, kecuali bila difungsikan untuk konservasi tanah dan air. Penguasaan tanah oleh masyarakat di hutan lindung dikenakan retribusi yang lebih tinggi, dimana pengaturannya akan diatur oleh Keputusan Bupati. Penguasaan dan pemilikan tanah yang cenderung bertentangan dengan kegiatan konservasi, secara bertahap dibebaskan hak ataas tanahnya dengan penggantian yang layak oleh pemerintah untuk dikembalikan fungsinya menjadi hutan lindung, apabila pemilik/penguasa tanah tidak mampu mewujudkan hutan lindung di atas tanahnya sendiri. Apabila pengambilalihan hak atas tanah atau hubungan yang telah ada sulit diwujudkandalam batas waktu perencanaan karena keterbatasan anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dapat memprogramkan perwujudan hutan lindung melalui pemberian subsidi atau insentif kepada pemilik/ penguasa lahan secara bertahap yaitu bantuan bibit, pembinaan teknis dan modal kerja. Kegiatan yang sudah ada dan tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsinya, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah disertai penggantian yang layak. Tanah rusak atau tanah gundul yang ada segera dilakukan reboisasi, dan yang berada di luar hutan lindung dilakukan penghijauan. Hak atas tanah yang sudah ada tetap dihormati dan masih boleh dikuasai sepanjang kegiatan dan penggunaan tanahnya masih memenuhi fungsi lindung dan melakukan tindakan konservasi secara intensif. Untuk hak atas tanah, khususnya Hak Guna Bangunan tidak diperpanjang, kecuali bila difungsikan untuk konservasi tanah dan air. Penguasaan tanah negara oleh masyarakat yang belum memperoleh hak atas tanah menurut UUPA, bila kegiatan penggarapnya sesuai dengan fungsi lindung, pada tahap pertama dapat diberikan Hak Pakai (HP) dengan persyaratan peningkatan intensitas penggunaan tanah mengutamakan fungsi lindung. Apabila fungsi lindung telah tercapai secara optimal dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenai pajak/retribusi khusus secara progesif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung. Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan
ARAHAN KEGIATAN KAWASAN DIIZINKAN DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT Pembangunan sarana dan prasarana dibatasi agar lestari. Bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung diperkenankan selama memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi. Bangunan baru tidak diijinkan. B. Kawasan Perlindungan Setempat 1 Sempadan Sungai Pada kawasan sempadan sungai yang belum terbangun diijinkan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang sesuai seperti tanaman keras, perdu, pelindung sungai, pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/jalan yg bersifat sosial kemasyarakatan, bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air (seperti dermaga), gardu listrik, bangunan Dilarang mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai yang belum terbangun (IMB tidak diberikan) Kegiatan/bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air sama sekali tidak diperbolehkan. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Penguasaan dan pemilikan tanah yang cenderung bertentangan dengan kegiatan konservasi, secara bertahap dibebaskan hak ataas tanahnya dengan penggantian yang layak oleh pemerintah untuk dikembalikan fungsinya menjadi hutan lindung, apabila pemilik/penguasa tanah tidak mampu mewujudkan hutan lindung di atas tanahnya sendiri. Apabila pengambilalihan hak atas tanah atau hubungan yang telah ada sulit diwujudkandalam batas waktu perencanaan karena keterbatasan anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dapat memprogramkan perwujudan hutan lindung melalui pemberian subsidi atau insentif kepada pemilik/ penguasa lahan secara bertahap yaitu bantuan bibit, pembinaan teknis dan modal kerja. Pada kawasan ini dibangun jalan inspeksi pada jalur jalan tertentu, sekaligus berfungsi sebagai jalan lintas pada umumnya. Tanah pada sempadan sungai dikelola oleh instansi pemerintah dan diberikan Hak Pakai. INSENTIF fungsi lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah. Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan. Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang diperhitungkan karena DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenai pajak/retribusi khusus secara progesif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.
2 KAWASAN Sekitar danau/waduk ARAHAN KEGIATAN DIIZINKAN telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air. DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT Kegiatan lain yang justru memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai tetap boleh dilaksanakan tapi dengan pengendalian agar tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa yg akan datang. Kegiatan lain yang tidak memanfaatkan lahan secara luas dapat diperbolehkan. Kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat tebing sungai atau saluran dari kelongsoran, kegiatan yang tidak memperlambat jalannya arus air, kecuali memang sengaja bermaksud untuk memperlambat laju arus air seperti pembuatan cek dam atau krib, atau dam, atau pembelok arus air sungai. Untuk kawasan terbangun diadakan program konsolidasi tanah dan pemeliharaan lingkungan, sedangkan yang belum terbangun dilarang memberikan IMB. Perikanan, ekowisata, pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan, pemasangan papan pengumuman, pemasangan fondasi dan rentang kabel, fondasi jalan/jembatan, bangunan lalu lintas air, pengambilan dan pembuangan air serta bangunan Dilarang menyelenggarakan kegiatan yang mengganggu kelestarian daya tampung waduk seperti pendirian bangunan, permukiman dan penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Jika aliran sungai berpindah tempat, termasuk kegiatan pelurusan sungai atau kegiatan teknis pengairan lainnya, maka aliran sungai lama menjadi tanah negara bebas yang dapat dimohon hak tanahnya. Prioritas pemberian hak tanah diberikan kepada bekas pemilik tanah yang tanahnya terkena aliran sungai yang baru, sekaligus sebagai kompensasi tanahnya yang hilang. Tanah timbul di sungai berstatus tanah negara bebas. Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau sejalan secara bertahap, dengan jalan membebaskan mereka dari pengenaan pajak bumi dan bangunan atau bentuk sumbangan lainnya yang dikaitkan dengan pemilikan atau penguasaan tanah. Apabila ybs tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya untuk konservasi. Penggunaan tanah terus diusahakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan konservasi atau green belt wajib diusahakan. Pada kawasan yang sudah terbangun diadakan program konsolidasi dan pemeliharaan lingkungan. INSENTIF penguasaan/pemilikan tanah. Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan. Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung, berhak mendapatkan pengurangan DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenai pajak/retribusi khusus secara progesif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
3 KAWASAN Sekitar Mata Air ARAHAN KEGIATAN DIIZINKAN DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT yang mendukung kelestarian kawasan. Kegiatan yang diperkenankan adalah kegiatan yang berkaitan dengan wisata seperti hotel, rumah makan, tempat rekreasi dengan tetap mengupayakan pembangunan fisik yang mampu mencegah terjadinya sedimentasi ke dalam waduk/danau. Kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan penghutanan atau tanaman tahunan yang produksinya tidak dengan menebang pohon. Dilarang melakukan penggalian atau perubahan bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan penutupan jalannya mata air serta mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air. Persawahan dan perikanan masih diperkenankan. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Tanah pada kawasan sekitar waduk dikuasai oleh negara dan apabila dimiliki oleh masyarakat dibebaskan dengan penggantian yang layak dan dapat diberikan Hak Pakai pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan. Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau sejalan secara bertahap, dengan jalan membebaskan mereka dari pengenaan pajak bumi dan bangunan atau bentuk sumbangan lainnya yang dikaitkan dengan pemilikan atau penguasaan tanah. Apabila ybs tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya diprogramkan untuk kegiatan sabuk hijau / green belt. Kegiatan yang sudah ada dan dapat mengganggu fungsi kawasan dipindahkan dengan penggantian yang layak. Kawasan sekitar mata air yang sumber airnya dikelola oleh BUMD - PDAM dapat diberikan hak pakai. INSENTIF pengenaan PBB serta pungutan lainnya yang diperhitungkan karena penguasaan/pemilikan tanah. Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan. Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang yang DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung. Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenai pajak/retribusi khusus secara progesif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
ARAHAN KEGIATAN KAWASAN DIIZINKAN DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT Kegiatan yang masih diperkenankan adalah pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu mata air, pemasangan papan reklame/pengumuman, pondasi dan rentangan kabel listrik, kegiatan sosial masyarakat yang tidak menggunakan tanah secara menetap atau terus menerus dan bangunan lalu lintas air. C. KAWASAN SUAKA ALAM, PELESTARIAN ALAM DAN CAGAR BUDAYA 1 Cagar Alam Kegiatan lain selain perlindungan plasma nutfah yang diperkenankan tetap berlangsung di dalam kawasan ini adalah kegiatan ekowisata yang tidak membbutuhkan lahan, penelitian dan kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan yang tidak merusak lingkungan atau pos pengawas yang pengelolaannya diupayakan sedemikian rupa sehingga ekosistem binatang, ikan, atau tumbuhan langka yang dilindungi tidak terganggu. Dilarang menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan perlindungan plasma nutfah. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Areal tanah pada kawasan sempadan mata air dikuasai langsung oleh negara dan jika dikuasai masyarakat, maka diadakan penggantian yang layak. Tindakan konservasi yang diutamakan adalah yang bersifat vegetatif. Kegiatan yang sifatnya tidak sesuai dengan ketentuan, baik secara swadaya maupun penggantian yang layak oleh pemerintah menjadi tanah yang langsung dimiliki oleh negara, dan pemerintah memrogramkan secara bertahap penggunaan tanah yang mampu memelihara kelancaran jalannya mata air. Dilakukan penyesuaian kegiatan yang mendukung pengkonservasian mata air. Kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan cagar alam yang mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah INSENTIF diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah. Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan. Pemilik/penguasa tanah perorangan/badan hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang yang diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah. Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung. Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenai pajak/retribusi khusus secara progesif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.
ARAHAN KEGIATAN KAWASAN DIIZINKAN DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT 2 Taman Nasional Dilarang melakukan kegiatan yang tidak menunjang perlindungan terhadap Taman Nasional D. KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM 1 Rawan Bencana banjir Pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang pencegah bencana banjir. Dilarang melaksanakan kegiatan permukiman 2 3 Rawan bencana erosi/longsor Rawan Bencana Gunung Api Pada zona waspada dan zona siaga di kawasan rawan bencana alam, masih diperkenankan adanya budidaya yang bersifat sementara, pertanian tanaman semusim dan tahunan. Dilarang melakukan kegiatan yang berdampak buruk dan mempengaruhi kelancaran tata drainase dan penanggulangan banjir lainnya. Tertutup bagi kegiatan permukiman, persawahan, tanaman semusim dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan. Zona bahaya dan zona waspada ditetapkan sebagai daerah tertutup bagi permukiman penduduk. Bila terdapat permukiman, maka penduduk di kawasan ini PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan Taman Nasional yang tidak sesuai dan mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan. Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan. Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman INSENTIF pada aspek fungsi lindung kawasan. Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan. DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan. Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung. Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung. Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.
ARAHAN KEGIATAN KAWASAN DIIZINKAN DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT Pada zona siaga masih diperkenankan adanya permukiman, namun perlu selalu waspada dan siap mengadakan pengungsian apabila sewaktu- waktu gunung berapi menunjukkan aktifitas yang membahayakan mendapat prioritas pertama untuk dipindahkan. Bangunan pengamat aktifitas gunung berapi dan bangunan yang mendukung mitigasi bencana. E. KAWASAN HUTAN PRODUKSI 1 Hutan Produksi Pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan Dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis. Pembangunan infrastruktur yang diijinkan adalah yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG dipindahkan. Hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hutan rakyat) dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Milik sesuai dengan syarat subyek sebagai pemegang hak. Apabila kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi utan lindung, pemanfaatannya disesuaikan dengan lebih mengutamakan upaya konservasi (mis: kawasan hutan produksi dengan tebang pili). Kawasan hutan produksi yang ada dan fisiknya masih berupa hutan, tetap dipertahankan untuk hutan produksi. Diadakan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta pembinaan dan pemanfaatannya yang seimbang antara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan atau penggunaan non hutan lainnya dan sudah menjadi lahan garapan masyarakat. INSENTIF Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yg mencari keuntungan sebelum penetapan rencana membuat hutan produksi di atas tanahnya,berhak mendapatkan pengurangan PBB serta pungutan lainnya yang diperhitungkan karena penguasaan/pemilikan tanah. Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi konservasi kawasan. DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI Pengembang kawasan budidaya non hutan di kawasan ini dikenai pajak/retribusi khusus secara progesif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya selain untuk hutan produksi.
ARAHAN KEGIATAN KAWASAN DIIZINKAN DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT F. KAWASAN PERTANIAN 1 kawasan Pertanian Tanaman Pangan Penanaman tanaman padi secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu. Penanaman tanaman selain padi, dengan mempertimbangkan tingkat ketersediaan air dan optimalisasi kemampuan produksi. Kegiatan penelitian diijinkan. Dilarang melaksanakan pembangunan fisik dengan fungsi yang tidak mendukung kegiatan pertanian, kecuali kawasan tersebut berada di kawasan perkotaan dimana kawasan lainnya tidak dapat menampung kegiatan pembangunan yang dibutuhkan kawasan perkotaan. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian bukan lahan basah. Pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG INSENTIF DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI Perlu pengaturan debit air irigasi, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air. Perlu pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi. Mengendalikan permukiman dan budidaya lainnya. Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan. Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang mampu mewujudkan kawasan pertanian lahan basah. Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagi penguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan. . Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatanbagi yang melanggar Pada lereng > 8% perlu memperhatikan pengelolaan teknis budidaya padi sawah sesuai SK Menteri Pertanian No. 175/KPT/RC- 200/54/1987 tentang Pedoman Pola Pembangunan Pertanian di daerah Aliran Sungai. Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi tanaman padi secara terus menerus dengan pola tanam sesuai dengan penetapan bupati. Penggunaan jenis tanaman lainnya selain padi diperkenankan apabila air tidak mencukupi atau adanya pertimbangan pencapaian target ptimal, seperti penyelenggaraan tanaman palawija. Untuk mengoptimalkan produksi tersebut wajib berpedoman pada pola tanam yang ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten. Usaha pertanian berupa tegalan atau kebun campur, kebun sayur atau hutan rakyat pada areal yang potensial untuk memperoleh irigasi dan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dan mampu menjangkau tanah yang dimilikinya disarankan diubah menjadi sawah. Apabila tidak mampu, pemerintah daerah memprogramkan tanah miliknya menjadi peserta program pencetakan sawah baru. Pembangunan gedung , perumahan dan pabrik atau bangunan fisik di kawasan pertanian lahan basah di luar kawasan perkotaan tidak diperkenankan kecuali bangunan fisik pendukung prasarana irigasi. Untuk perkampungan atau bangunan fisik yang ada tidak diperkenankan melebar atau meluas ke areal sawah yang ada dan dinyatakan sebagai kawasan pertanian lahan basah atau bukan sawah tetapi berpotensi untuk berkembang menjadi sawah. Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan secara nasional maupun regional serta ada Izin lokasi dna izin perubahan Penggunaan Tanah. Pembangunan yang bersifat non pertanian diusahakan agar tidak menggunakan areal pertanian yang subur, beririgasi teknis, setengah teknis dan sederhana, serta berfungsi utama melindungi sumber daya alam dan warisan budaya. Pelaksanaan konservasi tanah atas dasar status irigasi, produktivitas, sifat penggunaan tanah (perkotaan dan perdesaan) dan letak, serta luas tanah dilakukan secara bertahap.
2 3 KAWASAN Kawasan Perkebunan dan Holtikultura Kawasan Peternakan ARAHAN KEGIATAN DIIZINKAN Pemanfaatan lahan untuk agrobisnis, agroindustri dan agrowisata, penelitian yang tidak merusak lingkungan. DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT Pemanfaatan untuk lahan pertambangan dengan syarat memiliki nilai tinggi serta tidak mengganggu keseimbangan lingkungan. Konservasi sungai sebagai kawasan pertanian lahan basah dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, serta pipa minyak/gas dengan syarat tidak menurunkan kualitas lingkungan. Pengusahaan tanaman keras yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman dan dapat diberikan hak guna usaha. Dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis. Dapat diubah menjadi lahan basah dengan memperhatikan potensi fisik kawasan dan rencana pengembangan jaringan irigasi. Penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, pipa minyak dan gas yang tidak menurunkan daya dukung kawasan pertanian. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan dan penyediaan pakan. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri pengolahan pakan dan hasil ternak secara permanen. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Mempertahankan tanaman keras yang ada. Budidaya lain yang diperkenankan pada kawasan budidaya > 8 % perlu mengacu pada SK Menteri Pertanian No. 175/KPT/RC-200/54/1987 tentang Pedoman Pola Pembangunan Pertanian di daerah Aliran Sungai Apabila setelah sepuluh tahunpemilik/penguasa lahan tidak mampu menciptakan kondisi kawasan, pemerintah dapat melakukan pembebasan tanah untuk dikuasai langsung oleh negara yang selanjutnya diprogramkan untuk memenuhi persyaratan kawasan. Pemilihan lokasi diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan terpisah dari lahan pertanian penduduk sekitarnya. INSENTIF Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagi penguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan. Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagipenguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan. DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan. Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi yang melanggar Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.
4 KAWASAN Kawasan Perikanan ARAHAN KEGIATAN DIIZINKAN Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penelitian/pengembangan teknologi peternakan yang tidak merusak lingkungan. DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT pemanfaatan lahan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak negatif terhadap produktifitas peternakan dan terhadap kualitas lingkungan. Pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peternakan unggas. Kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan serta penelitian yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan dan ecotourisme yang tidak merusak lingkungan. Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non perikanan. Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis. Sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG INSENTIF DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI Untuk memasok kebutuhan makanan bagi peternakan hewan besar perlu pengembangan jenis tanaman makanan ternak (diversifikasi tanaman makanan ternak dan pengolahan limbah tanaman pangan) agar kelangsugnan usaha pengembangan peternakan terjaga. Lokasi pengembangan peternakan hewan besar tidak menggunakan areal lahan produktif pertanian serta tidak jauh dari lokasi padang rumput atau tanaman makanan ternak. Untuk peternakan unggas, jarak daerah usaha kurang lebih 3 km dari pusat kota untuk mempermudah prasarana atau untuk memperoleh jenis makanan ternak produksi pabrik. Usaha peternakan di luar kawasan peternakan dan tidak memenuhi syarat lokasi bagi jenis ternak tertentu, diusahakan pemindahannya ke tempat yang memenuhi persyaratan. Apabila pemilik/penguasa tanah tidak memiliki niat untuk melakukan usaha peternakan di kawasan ini, kegiatan semula dapat tetap dipertahankan dengan syarat jika ada pihak tertentu yang berniat mengusahakan ternak di kawasan tersebut, bersedia melepaskan tanahnya dengan penggantian yang layak. Pihak-pihak yang telah mengusahakan ternak di kawasan tersebut harus melakukan pengamanan, sehingga tidak mengganggu kegiatan lainnya seperti pemagaran bagi ternak besar atau penanaman sabuk hijau / green belt bagi ternak unggas. Perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan. Diusahakan lokasi di luar kawasan yang mudah tergenang air. Untuk perairan umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan. Kegiatan yang sudah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan perikanan tetap dipertahankan dengan syarat tidak melakukan perluasan dan pengembangan. Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi yang melanggar Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagipenguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan. Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan. Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan. Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
ARAHAN KEGIATAN KAWASAN DIIZINKAN DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT G. KAWASAN PERTAMBANGAN Kegiatan yang diijinkan adalah penelitian, penambangan, pengolahan awal dan pengemasan, pengangkutan, pengelolaan dan pemantauan kawasan. Pemanfaatan lahan yang berpotensi mengganggu kegiatan produktifitas pertanian. Jenis bangunan yang diijinkan adalah bangunan pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian. Kegiatan pertambangan yang tidak bernilai ekonomi tinggi dan mengabaikan kelestarian lingkungan. H. KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI Pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan industri. Penguasaan/pemilikan tanah yang telah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan industri, dengan syarat tidak diintensifkan atau diperluas pada kawasan industri. Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis tidak diperkenankan. Untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri seperti permukiman, pertanian, perusahaan dan jasa perkantoran yang tidak ada hubungannya dengan industri diperkenankan dengan syarat. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG INSENTIF DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI Kegiatan yang sudah ada yang tidak menunjang kegiatan penambangan dan membahayakan kegiatan tersebut, secara bertahap dipindahkan dengan penggantian yang layak Kegiatan penambangan yang sudah selesai diselenggarakan hendaknya melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan seingga lahan bekas tambang dapat berbahaya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya Perlu dilakukan peninjauan secara periodik mengenai kelangsungan kegiatan penambangan. Bila tidak memiliki nilai lebih hendaknya kegiatan penambangan dihentikan dan dikembalikan fungsinya menjadi kawasan yang sesuai dengan peruntukan budidaya lainnya. Kegiatan penambangan hendaknya memenuhi persyaratan penambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagipenguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan. Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan. Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi yang melanggar Perbuatan hukum diperkenankan apabila calon subjek mempunyai niat untuk melakukan kegiatan industri melalui pengesahan kawasan industri. Penguasaan/pemilikan tanah yang telah ada & tidak sejalan dengan kegiatan industri tetap dapat dipertahankan dengan syarat tidak diintensifkan atau diekstensifkan ke kawasan industri. Selama kawasan belum digunakan untuk kegiatan industri, pemiliki tanah masih dapat meneruskan usaha yang telah diselenggarakan. Untuk penguasa/pemilik tanah yg melakukan penyesuaian kegiatan industri secara sukarela berhak mendapat insentif. Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan. Calon pengusaha/pemilik tanah dimana kegiatannya dapat mengganggu dikenakan PBB lebih tinggi hingga 160 % dari tarif normal. Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagi penguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.
KAWASAN ARAHAN KEGIATAN DIIZINKAN DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT Penguasaan/pemilikan penggunaan dan pemanfaatan lahan yang telah ada sepanjang mendukung kegiatan utama diijinkan pada kawasan industri. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG INSENTIF DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI Pemerintah wajib menyediakan prasarana di luar dan menuju kawasan industri serta mempromosikan kawasan kepada investor baik dalam maupun luar negeri. Perusahaan kawasan wajib memiliki persetujuan prinsip, izin lokasi dan HGB Industri. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya. Permohonan hak tanah dan perpanjangan izin lokasi dan HGB Induk. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya. Permohonan hak tanah dan perpanjangan ijin lokasi oleh perusahaan kawasan industri baru diperkenankan setelah pengusaha memenuhi persyaratan teknis administrasi dan menguasai tanah secara kelompok dalam bentuk blok minimal 25 % dari area yang dimohon. Kegiatan industri wajib dikenakan AMDAL. Limbah yang keluar harus berada dibawah ambang yang diperkenankan sebelum air limbah disalurkan ke drainase umum. Kegiatan industri terutama yang menggunakan fasilitas penanaman modal (industri besar) yang berpotensi menimbulkan polutan tidak diperkenankan membangun industri di luar wilayah industri serta diarahkan dan ditampung lokasinya di wilayah industri. Penguasaan/pemilikan dan pemanfaatan tanah yang telah ada pada saat penetapan ini sepanjang mendukung kegiatan utama dijinkan. Subyek yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tempat kegiatan yang bukan kegiatan industri dilarang memperluas kegiatan. Apabila kegiatan terganggu dengan kegiatan industri, ybs berhak meminta penggantian yang layak, dimana prioritas utama pada pengusaha industri yang mengganggu. Jiak keberatan, maka penggantian ditanggung oleh pemerintah. Industri rumah tangga dan industri kecil sebaiknya dibina dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat secara ekonomi. Untuk industri rumah tangga lokasinya dapat tersebar dengan catatan industri tersebut tidak menggunakan bahan baku yang berbayaha dan tidak menimbulkan dampak lingkungan seperti industri kerajinan, makanan kecil dsb. Selain itu dari industri rumah tangga tersebut diharapkan akan muncul keterkaitan ekonomi yang banyak agar timbul dampak lanjutan yang positif sehingga menunjang pertumbuhan industri itu sendiri. Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi yang melanggar
KAWASAN ARAHAN KEGIATAN DIIZINKAN DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG INSENTIF I. KAWASAN PARIWISATA Kegiatan yang diijinkan adala kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial,menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan. Jenis bangunan yang diijinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi dan olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan Vandalisme dan tindakan- tindakan lainnya yang dapat mengurangi nilai obyek wisata serta dapat mencemari lingkungan. Untuk kegiatan ecotourisme pengembangan yang dilakukan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan, sehingga harus disesuaikan dengan fungsi kawasan tersebut, terutama pada kawasan lindung. Untuk mempertahankan kawasan wisata diperlukan pengawasan dan pengendalian daya tampung kegiatan pariwisata agar tetap terjamin kenyamanan dan keamanan lingkungannya; menguasai dan mengendalikan kegiatan pariwisata agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas regional; menguasai dan mengendalikan kegiatan pariwisata di kawasan budidaya dan kawasan lindung yang dapat menimbulkan kerusakan alam, lingkungan, sosial dan budaya. Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagi penguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan. Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang sesuai dengan rencana. BUPATI SEMARANG, CAP TTD MUNDJIRIN DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan. Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi yang melanggar