Istinbáth Jurnal Huk um dan Ekonomi Islam ISSN 1829-6505 E- ISSN 26549042 vol. 21, No. 1. 2022 p. 1-226 Available online at PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN ACEH UTARA Abdullah, Nawir Yuslem, Hafsah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara nawir_yuslem@uinsu.ac.id, Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban kekerasan seksual menurut Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Kajian ini didasarkan pada hasil penelitian di kabupaten Aceh Utara dengan melihat subtansi dua aturan (Undang-undang dan qanun) dan mewawancarai mendalam dengan kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri, Mahkamah syari'ah dan P2TP2A dan tokoh masyarakat. Salah satu argumen dalam studi ini adalah Undang-undang dan qanun memberi jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian korban dalam proses peradilan dan jaminan lainnya berupa kesehatan, ekonomi dan sosial serta memberatkan sanksi hukuman terhadap pelaku. Namun kedua aturan tersebut tidak mengatur teknis pelayanan secara kongkrit sehingga banyak hak-hak korban yang terabaikan bahkan selama mahkamah syariah diberi kewenangan kompensasi absolut terhadap pidana kekerasan seksual maka subtansi sanksi hukuman dalam Undang-undang dan qanun Perlindungan anak dinyatakan tidak berlaku yang berlaku adalah aturan jarīmah dalam qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dengan demikian di Aceh khususnya Aceh utara terjadi kompetisi hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dimana predator anak melalui pengacara memohon diadili di Mahkamah syariah karena sanksi hukuman lebih ringan dibandingkan dengan sanksi hukuman di pengadilan negeri. Akibatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh meningkat dan sulit untuk dihapuskan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Kekerasan Seksual, Undang-undang dan Qanun Abstract: This paper aims to examine how the legal protection of children victims of sexual violence according to Law Number 35 of 2014 and Qanun Number 11 of 2008 concerning Child Protection. This study is based on the results of research in North Aceh district by looking at the substance of the two regulations (Laws and Qanuns) and conducting in-depth interviews with the police, prosecutors, District Courts, Syari'ah Courts and P2TP2A and community leaders. One of the arguments in this study is that Laws and Qanuns provide legal guarantees that can reduce victims' losses in the judicial | 27 |
Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam process and other guarantees in the form of health, economic and social security as well as burdensome punishment for perpetrators. However, these two rules do not stipulate concrete technical services so that many victims' rights are neglected even as long as the sharia court is given absolute compensation authority for the crime of sexual violence, the substance of criminal sanctions of the Law and Qanun on Child Protection is declared invalid. in Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law. Thus in Aceh, especially North Aceh, there is legal competition in handling cases of sexual violence, where child predators through lawyers request to be tried in the Sharia Court because the punishment is lighter than the punishment in the district court. As a result, cases of sexual violence against children in Aceh have increased and are difficult to eliminate. Keywords: Legal Protection, Children, Victims, Sexual violence, Laws and Qanun A. Pendahuluan. Tindak kekerasan1 terhadap anak (child abuse) adalah semua bentuk kekerasan fisik, mental dan seksual yang berakibat timbulnya cacat atau luka yang mengenai tubuh dan pikiran2. Baik dilakukan oleh perseorangan (individu), sekelompok orang (keluarga), grup (institusi) atau oleh negara, baik berpotensi ataupun telah memberikan akibat berupa penelantaran dan penganiayaan kepada kesehatan, keselamatan, perkembangan atau kehormatan anak. Henry Kempe menyebut kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah Battered Child Syndrome yaitu: "Setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orang tua atau pengasuh lain." Disini yang diartikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tapi termasuk juga luka ringan.3 Para ahli mengklasifikasi tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak setidaknya ada empat bentuk, salah satu bentuknya adalah kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan-tujuan tertentu4. Dengan demikian kekerasan seksual termasuk dalam perbuatan yang menghina, menyerang, menggunakan tubuh dan seksualitas seseorang, secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tindakan lain sehingga menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas yang berakibat penderitaan fisik dan psikis. termasuk dalam segala jenis kejahatan seksual seperti inses, memperkosa, mengikutsertakan anak di dalam pornografi, 1 Secara umum kekerasan berasal dari kata keras, sedangkan menurut etimologi kekerasan berarti perihal yang bersifat keras atau perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan mati atau menyebabkan kesakitan pada tubuh atau menyebabkan luka-luka pada orang lain, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: balai Pustaka, 1989 cet 2 hal. 424 2 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, (Pemerintahan Aceh, UNICEF 2009) hal. 8 3 Bagong Suyanto dan Sri sanituti, Krisis & Child Abuse, (Surabaya: Airlangga University, 2002), hal. 114 4 Penjelasan pasal 28 huruf b, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. 28 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ......
Vol. 21, No. 1, Juni 2022 perbudakan seksual, memberikan sentuhan tidak pantas atau menunjukkan kegiatan seksual kepada anak, menggunakan kata-kata cabul kepada anak, dan menunjukkan konten pornografi kepada anak. Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh ada tujuh kabupaten/kota dengan penanganan kasus tertinggi Tahun 2016-2018 yakni kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Kabupaten pidie tercatat 7%, kabupaten Bener Meriah 9%, Aceh Tengah 9 %, kabupaten Bireun 12%, Aceh Besar 13%, Aceh Utara 25% dan kota Banda Aceh 25%. Dari jumlah persentase tersebut kabupaten Aceh utara termasuk kabupaten yang tertinggi melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak karena kabupaten Aceh Utara disamping wilayahnya lebih luas dibandingkan dengan wilayah kabupaten kota lainnya juga jumlah penduduknya terbanyak setelah kota Banda Aceh. Wujud kongkrit kekerasan/kejahatan seksual di kabupaten Aceh Utara dapat ditemukan dalam berbagai kasus dari kasus ringan sampai kasus menyedihkan berujung kepada cacat fisik, cacat mental bahkan sampai pembunuhan. Bentuk kekerasan tersebut dapat dikategorikan sebagai "extra ordinary crime", karena menghancurkan supremasi hukum terutama sekali hukum Islam, hak Individu dan sosial masyarakat yang bergelut dengan penerapkan syari'at Islam, dan penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama, ekstra dan secara hukum. Berdasarkan uraian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual berdasarkan ketentuan Undang-undang dan Qanun Tentang perlindungan Anak di Aceh Utara dan penanganan oleh lembaga terkait merupakan objek yang penting untuk diteliti secara konprehensif. Hal ini didasarkan kepada dua alasan mendasar pertama: bahwa Undang-undang dan qanun telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional dan daerah, Kedua: pada kenyataannya praktek/ perilaku kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Utara telah merusak sistem kehidupan bernegara, berbangsa dan beragama. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji pertama bagaimana Perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak menurut Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dan kedua bagaimana penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak dikabupaten Aceh Utara. B. Metode penelitian a. Jenis penelitian: dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian terhadap subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. digunakan untuk mengkaji materi hukum yang terdapat dalam Undang-undang dan Qanun, keberadaan Nawir Yuslem, Hafsah, Abdullah | 29
Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam lembaga-lembaga yang berwenang dalam perlidungan hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. b. Sifat penelitian: adalah preskriptif, yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fakta-fakta disertasi, analisis yang akurat mengenai fakta lapangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori- teori hukum dan praktek peradilan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. c. Pendekatan penelitian: sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian maka menggunakan beberapa pendekatan. Pertama pendekatan perundang - undangan (statute approach), Kedua pendekatan konsepsional (konceptual approach) dan Ketiga pendekatan Kasus (case approach) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum dan untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus- kasus yang telah diputuskan atau diselesaikan baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang menagani masalah tertentu. d. Sumber data: data yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer berupa observasi dan hasil wawancara. Sedangkan data sekunder dibagi kepada tiga bagian yaitu 1. Bahan hukum primer, 2. Bahan hukum sekunder dan 3. Bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah terdiri atas dokumen, peraturan perundang-undangan yaitu UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dan Qanun No. 11 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan keputusan hakim. Bahan hukum sekunder5 yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karia ilmiah para sarjana terkemuka dan ahli fiqh serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhdap anak. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberi informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedi hukum Islam dan lain-lain. e. Alat pengumpulan data: untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan studi dokumen yaitu mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam study dokumen ini menggunakan metode content analisis. Di samping itu juga 5 Soejono Soekanto dan Srimamudji, Penelitian hukum Normatif suatu tinjauan singkat, cet -14, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hal. 29 30 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ......
Vol. 21, No. 1, Juni 2022 digunakan wawancara yang disiapkan kepada para pihak terkait dan bersifat terbuka.. f. Analisis data: untuk menjelaskan suatu data yang tepat dan jelas maka perlu dilakukan analisis dan ditafsirkan secara normatif, logis dan sistimatis. Untuk menganalisis data6 dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian di analisis dengan metode kualitatif. g. Teori yang dipergunakan dalam penelian ini terdiri dari teori perlindungan hukum (legal protection theory), Teori kewenangan (authority of theory) dan Teori maqashid syari'ah Teori perlindungan hukum (legal protection theory): Perlindungan hukum adakalanya bersifat preventif dan represif ini diberikan kepada subjek hukum yaitu anak itu sendiri dimana pada satu sisi anak sebagai korban dan pada sisi lain anak sebagai saksi atau saksi korban, perlidungan yang diberikan kepadanya adalah kekebalan sebagai saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara perdata. Adapun perlindungan hukum terhadap hak-hak anak (objek) apa saja hak yang dimiliki oleh anak, ini termasuk perlindungan khusus misalnya hak mendapat keamanan paska terjadi kekerasan seksual dari aparat kepolisian untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta benda, termasuk pula keluarga Teori Kewenangan (authority of theory): Kewenangan menurut sumbernya dibedakan menjadi dua macam yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. Berdasarkan sifatnya ada kewenangan wajib dan kewenangan pilihan. Dengan adanya kewenagan tersebut sangat berkesempatan bagi semua pihak terutama sekali pihak pemerintah, karena pemerintah punya kewenangan wajib dan kewenangan pilihan, baik di tingkat pusat, provinsi dan ditingkat dua (kabupaten/kota), adapun kewenangan wajib pemerintahan kabupaten/kota ada 26 jenis kewenangan salah satunya adalah "pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak"7. Disamping pihak pemerintah juga sangat berkewenangan kepada Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat (peradilan adat setempat) untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak yang didasarkan kepada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, sistem hukum mana dipahamkan sebagai qaidah-qaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara. 6 Bambang Waluyo, mengatakan bahwa terhadap data yang telah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila: (1) data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya, (2) data tersebut sukar diukur dengan angka, (3) hubungan antara variabel tidak jelas, (4) sampel lebih bersifat non probabilitas, (5) pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, (6) penggunaan-penggunaan teori kurang di perlukan. (bambang Waluyo, Penelitian hukum dalam praktek, Jakarta: Sinar grafika, hal. 77-78) 7 Ibid, hal. 192 Nawir Yuslem, Hafsah, Abdullah | 31
Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Teori maqashid syari'ah: Teori ini dinisbatkan kepada al-Syatibi, karena teori ini dikembangkan oleh Imam al-Syatibi yang sebelumnya telah dimulai oleh ulama ushuliun dalam penerapan metode qias. Ketika berbicara tentang masalik al-illah, yang dapat ditemukan dalam beberapa karia ushul fiqh seperti al-Risalah oleh al-Syafi' dan al- Mustasfa karya al-Ghazali. Menurut al-Syatibi bahwa segenap syai'at yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemashlahatan bagi hamba-Nya baik didunia maupun diakhirat, tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan 'taklifan bi ma la yutha' wa huwa bathiluhu' (pembebanan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan dan ia batal secara syar'i)8. Melalui teori ini kajian lebih dititik beratkan untuk menganalisis implementasi fiqh dalam konteks kekuasaan negara dan nilai-nilai berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah. Pendekatan dalam bentuk ini penting untuk dilakukan, karena dalam sistem hukum pidana Islam (jinayat) terdapat dalam kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan dengan menerapkan konsep diyad, hal ini disebutkan dalam al-qur'an (Q:S, Albaqarah [2] ayat 178), dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa diyat merupakan harta benda yang wajib diberikan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan kepada korbannya atau keluarga korba. C. Hasil atau Temuan Penelitian. 1. Temuan Umum a. Aceh Utara daerah yang paling luas dan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan daerah kabupaten/kota lainnya sehingga wajar Aceh utara lebih tinggi kekerasan seksual dibandingkan daerah lain. b. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Aceh mulai dengan orang terdekat, pacar, guru, pimpinan pesantren dan masyarakat biasa c. Korban anak termasuk anak disabilitas d. Kasus kekersan seksual terhadap anak di Aceh utara ada lima jenis yaitu: perkosaan, pelecehan seksual, sodomi, inces dan membawa lari anak perempuan. Pada jenis perkosaan ada lima bentuk yaitu Percobaan perkosaan, Pemerkosaan tidak hamil, Pemerkosaan dan hamil, Pemerkosaan berulang kali, Pemerkosaan bergilir. 8 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-ahkam, juz II, (Ttp: Dar-fikr littiba'ah wa al-Nasyr, tt), hal. 15-18 32 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ......
Vol. 21, No. 1, Juni 2022 2. Temuan Khusus a. Anak korban kekerasan seksual berdasarkan ketentuan Undan-undang dan Qanun berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya dari Masyarakat, Negara, Pemerintah, lembaga pemerintah dan non pemerinta b. Undang-undang dan Qanun menekankan perlindungan hukum, medis, sosial dan rehabilitasi korban. Dalam undang-undang menambahkan perlindungan vokasional dan pendidikan (pendidikan kusus bagi korban) Sedangkan dalam Qanun menambahkan pelayanan kemandirian berupa akses ekonomi dan pelatihan ketrampilan dan pelayanan medicolegal (kasus hukum yang memerlukan keahlian medis dalam penyelesaiannya). c. Materi perlindungan hukum terhadap anak dalam undang-undang dan qanun saling mendukung bahkan dalam qanun lebih kepada aksi yaitu dengan sebutan penanganan dan pelayanan. d. Penaganan/pelayanan secara hukum terlambat karena Kasus kekerasan seksual dianggap aib keluarga bukan kejahatan kesusilaan. e. Hilangnya hak korban dengan berlakunya qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan adat dan adat Istiadat, karena asusila yang ringan (khalwat) boleh diselesaikan di luar pengadilan. 3. Pembahasan Penelitian: a. Perlindungan anak dalam Islam Menurut ajaran Islam anak adalah amanah dari Allah Swt dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh siapapun. Anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah Swt yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah Swt.9 Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur ghaib yang transcendental dari proses ratifikasi sain (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spritual yang diambil dari proses keyakinan (tauhid Islam)10. Penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam al-qur'an yang artinya "dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan". (Q.S, al-Isra' ayat: 70) 9 Imam Jauhari, Advokasi Hak-hak Anak ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang - undangan, (Medan: Pustaka bangsa, 2008), hal, 46 10 Ibid. Nawir Yuslem, Hafsah, Abdullah | 33
Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Perhatian Islam terhadap anak sebenarnya telah dimulai dari masa proses penciptaan bayi dari nutfah (sperma), kemudian 'alaqah (kumpalan darah) dan sampai kepada mudghah (kumpulan daging yang telah ditiup roh). Kondisi janin terakhir ini sudah ada ketentuan hukum yang mengikatnya yakni wajib dilindungi keselamatannya. Tidak ada satu orangpun yang memungkirinya bahwa pengguguran (aborsi) dalam masa itu adalah termasuk tindakan pembunuhan terhadap satu nyawa yang telah merambah jalan kehidupan11. Ketika janin tersebut lahir Islam juga meperhitungkannya, Imam Syafi'i berpendapat keluarnya janin yang sudah berbentuk manusia ini akan berhubungan dengan hukum, apabila kelahirannya tidak selamat atau gugur (keadaannya menjerit atau menangis) ia harus dishalati. Diriwayatkan dari al- Mughirah bin Syu'bah bahwasanya mereka diperintahkan untuk menshalati janin yang gugur. Dia mengatakan "Berilah nama, mandikan, kafani, dan kuburkanlah mereka. Sesungguhnya dengan Islam Allah memuliakan yang tua dan yang muda."12 Dalam konsep fikih perlindungan terhadap anak terus berlanjut baik pada masa bayi maupun di masa remaja dimana seorang anak telah mendapat perlindungan dari kaum ibu untuk disusui baik ibunya sendiri atau perempuan lain yang disebut dengan istilah ridha'ah (menyusui), ketika usia telah mumaiz mendapat perlindungan pemeliharaan atau didikan dari kedua orang tuanya yang disebut dengan hidhanah (tarbiyyah) sekalipun kedua orangtua berpisah atau bercerai hak untuk hidhanah tetap wajib dipenuhi sebagaimana dinukil dari Abu suja', Ahmad bin Husain asfihani. ّرييخ ّرمث يننس عبس ليا هتناضحب ّرقحا يهف دلو اهنم هلو هتجوز لجارلا قراف اذاو هيلا مّرلسراتخا ما ّرياف هيوبا ينب Artinya: Apabila suami mencerai isterinya dan bersamanya ada anak yang belum mumaiz (belum mengerti kemashlahatan dirinya), maka isteri lebih berhakmendidik anak hingga berumur tujuh tahun, kemudian (setelah lebih tujuh tahun) si anak boleh memilih salah satu diantara keduanya mana yang disukainya. Selanjutnya abu suja' menyebutkan bahwa orang yang berhak memelihara anak harus memenuhi tujuh syarat: al-aqlu (berakal), hurrun (merdeka), al-din (menjalankan agama), iffah (dapat menjaga kehormatan diri), amanah (orang yang dapat dipercayai), iqamah (orang yang menetap di dalam negeri anak yang di didiknya), khalwu min zaujin(perempuan tidak bersuami),13 11 Ahmad al-mursi Husain jauhar, Maqashid Syari'ah, terj (Khikmawati kuais, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 37 12 Ahmad al-mursi..., Maqashid Syari'ah, hal. 37 13 Ibnu qasim al-ghazhi, Fathul Qarib al-Mujib, jilid 3, Semarang: Haramai, t.th. hal 197-198) 34 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ......
Vol. 21, No. 1, Juni 2022 Kewajiban bagi orang tua (ayah/wali) untuk melindungi jasmani dari ancaman kelaparan yaitu biaya hidup kesehariannya yang diistilahkan dengan nafaqah. Adapun mengenai nafaqah dalam fiqh dijelaskan dalam pembahasan tersendiri yaitu: بجتف نودلاولا اماف . نيدولولماو نيدلاولل ةبجاو لهلاا نم نيدومعلا ةقفنو نونلجاو رقفلا وا ةنامزلا و رقفلا : ينطشرب مهتقفن Artinya: Nafaqah dua tiang dari ahli keluarwga kewajiban bagi kedua orang tua terhadap anak dan kewajiban anak terhadap kedua orang tua. dimana orang tua (ayah/wali) wajib menanggung nafkah anak apabila pada sianak terdapat dua sifat kekurangan yaitu fakir beserta lemah atau fakir beserta gila14. Perlindungan hukum terhadap anak mendapat tempat dalam fiqh tidak dibenarkan siapapun atau lembaga apapun untuk melakukan tindakan yang mengancam jiwa dan kehormatannya, tetapi tidak dalam satu pembahasan khusus namun berserakan dalam beberapa kitab misalnya masalah pembunuhan ini dibahas dalam kitab ahkam jinayat, sedangkan tindakan berzina dan menuduh melakukan zina ini dibahas dalam kitab hudud (hukuman). Dalam bab-bab tersebut tidak menyebutkan igtishab (merampas kehormatan atau pemerkosaan) dan pelecehan seksual secara tegas. Namun berdasarkan pendekatan metode qiyas (analogi) kasus kekerasan seksual dapat diserupakan dengan hukum-hukum asal yang sudah ada yakni perzinaan, ikrah alazina (pemaksaan seseorang untuk melakukan zina), mufakhazhah (ةذخافم) pelecehan seksual (at-taharusy) yang tidak sampai melakukan zina, istimna' (mencumbui), liwat (homo seksual) dan musahaqah (lesbian). b. Jenis Kekerasan Seksual Terhadap Anak di kabupaten Aceh UtaraBerdasarkan hasil rekapitulasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ) KP3A( kabupaten Aceh Utara dari tahun 2013 sampai tahun - 2018) jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut15: 14 Ibid. 15 Sumber kantor BP3A kabupaten Aceh Utara, tanggal 28 maret 2017. Nawir Yuslem, Hafsah, Abdullah | 35
Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Tabel 1.1. korban kekerasan seksual terhadap anak versi KP3A 2013-2015 Jenis kasus Perkosaan anak Pelecehan seksual KDRT Perkosaan Penganiaan Traumatis Sodomi Pembunuhan anak Incest anak 2013 28 2 43 7 5 29 8 1 2 2014 22 4 33 7 2 10 2 1 - 2015 27 5 34 5 5 50 4 3 - Jumlah 512 81 143 Tabel 1.2 Korban kekerasan seksual terhadap anak versi KP3A 2016-2018 Jenis kasus 2016 2017 2018 Perkosaan anak Pelecehan seksual KDRT Perkosaan Penganiaan Traumatis Sodomi Pembunuhan anak Incest anak Pembuangan bayi 31 9 55 2 7 4 - - - - 39 13 48 6 4 12 - 4 - 4 24 11 58 4 5 - 1 - - - Jumlah 511 136 103 Tabel. 1.3 Hasil penyederhanaan P2TP2A dari 20 kasus korban kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Aceh Utara Januari-Agustus 2016.16 No Jenis bentuk kekerasan seksual Keterangan 1 Pelecehan seksual 2 kasus 2 Pencabulan 1 kasus 3 Percobaan Pemerkosaan 2 kasus 4 Pemerkosaan tidak hamil 8 kasus 16 Dokumen P2TP2A kabupaten Aceh Utara 5 november 2017 36 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ......
Vol. 21, No. 1, Juni 2022 6 Pemerkosaan dan hamil 2 kasus 7 Pemerkosaan berulang kali 4 kasus 8 Pemerkosaan bergilir 1 kasus Berdasarkan tabel di atas kekerasan terhadap anak di kabupaten Aceh Utara dapat ditemukan pada empat jenis yaitu perkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, sodomi, dan incest anak (pelecehan seksual terhadap anak oleh orang terdekat). Pada perkosaan terdapat beberapa varian yaitu Percobaan Pemerkosaan, Pemerkosaan tidak hamil, Pemerkosaan dan hamil, Pemerkosaan berulang kali, Pemerkosaan bergilir 4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban kekerasan seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang perlindungan Anak . a. Perlindungan hukum menurut Undang-undang Dalam Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang menjadi wujud atau tujuan perlindungan dituju kepada subjek dan objek perlindungan, subjek perlindungan dimaksud adalah anak itu sendiri sedangkan objek perlindungan adalah hak-hak setiap anak, Kalau hak-hak anak dilanggar, maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan, subjek yang berhak memberi perlindungan pada anak adalah orang atau pihak-pihak yang berkopeten dibidangnya. Dibawah ini akan diuraikan materi Undang-undang menyangkut dengan subjek dan objek yang wajib dilindungi dan siapa saja yang mempunyai otoritas atau kewenangan dalam melindunginya. Dalam pasal 15 menyebutkan "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan, dan f. kejahatan seksual. ketika menyebutkan setiap anak dalam undang-undanng termasuk anak yang normal pada umumnya dan termasuk anak keterbatasan fisik, mental, dan intelektual (disabilitas). anak disabilitas dalam undang-undang juga dikelompokkan dalam anak yang berkebutuhan kusus. Anak berkebutuhan khusus perlidungan berbeda dengangan anak normal lainnya. Adapun kriteria anak berkebutuhan khusus ini disebutkan dalam Undan-undang pasal 59, yaitu: a. anak dalam situasi darurat. b.anak yang berhadapan dengan hukum c. anak dari kelompok Minoritas dan terisolisasi; d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual; e. anak yang menjadi korban penyalah gunaan narkotika, alkohol, psiko terapi, dan zat aditif lainnya. f. Anak yang menjadi korban pornografi, g. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, h. Anak korban penculikan, penjualan, Nawir Yuslem, Hafsah, Abdullah | 37
Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam dan / atau perdagangan; i. anak korban kekerasan fisik dan / atau psikis, j. anak korban kejahatan seksual; k. anak korban jaringan terorisme; l. anak penyandang disabilitas. m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaraan. n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan.o. Anak yang menjadi korban stikmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Anak korban kekerasan seksual dalam undang-undang dikelompokkan dalam anak berkebutuhan khusus apalagi korban kekersan seksual dialami oleh anak disabilitas ini lebih kusus lagi, dengan demikian objek perlindungan (hak-hak setiap anak/hak-hak korban kekerasan seksual) yang telah dirampas oleh predator anak itu harus dipenuhi, adapun tatacara pemenuhan hak-hak korban diataur dalam Pasal 59 A dilakukan melalui upaya: 1. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan / atau rehabilitasi secara fisk, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; 2. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 3. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan 4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan Adapun langkah-langkah kongkrit dalam penanganan ini disebut dalam Pasal 66 berbunyi "Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui: a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual; b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/ atau seksual. Dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 69A disebutkan Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya: 1. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; 2. rehabilitasi sosial; 3. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan 4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. 38 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ......
Vol. 21, No. 1, Juni 2022 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak korban kekerasan seksual diatur dalam pasal 71D pada ayat 3 Setiap Anak yang menjadi korban salah satunya korban kekersan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Materi undang-undang tidak kalah pentingnya dalam upaya perlindungan anak adalah berupa larangan-larangan terhadap kejahatan seksual ini disebutkan dalam Pasal 76D "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sebagai sanksi hukuman bagi pelaku ini diatur Pasal 81 ayat: (1) Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Adapun subjek atau pihak yang berhak memberi pelindungan ini disebutkan dalam Pasal 20 yaitu Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, dalam pasal 45 B ayat 2 menyebutkan dalam menjalankan kewajibannya pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua harus melakukan aktifitas yang melindungi anak. Selanjutnya dalam pasal 59 ayat (1). Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Minoritas dan terisolisasi termasuk didalamnya pada poin (j) adalah anak korban kejahatan seksual; Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang telah memerintahkan kepada personal, masyrakat Pemerintah {dinas terkait (dinas sosial, kesehatan, pendidikan, dinas pendidikan dayah (Aceh) dan unit Pelayanan P2TP2A di bawah dinas sosial), lembaga (kepolisian, kejaksaan,pengadilan) untuk melindungi anak Nawir Yuslem, Hafsah, Abdullah | 39
Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam korban kejahatan seksual, adapun tugas yang dilakukannya disamping apa yang telah disebutkan diatas (pasal dalam Undang-undang) juga akan ditentukan tugas lainnya dalam aturan lain sesuai dengan tugas pokok dan funsi beserta Sasaran Operesional (SOP) masing-masing lembaga. Hal ini disebutkan dalam pasal 72 ayat 4 Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak. b. Perlindungan hukum menurut Qanun Pada tahun 2008 terbentuk peraturan daerah tentang Perlindungan anak dengan sebutan Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, kehadiran Qanun ini merupakan kelanjutan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan lembaran negara Nomor 4235), Undang-undang tersebut dijadikan sebagai konsideran qanun pada poin mengingat urutan ke 13 (tiga belas). Keberadaan qanun No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak telah memberikan nuansa baru dalam hal upaya perlindungan hak-hak anak di daerah. Ini merupakan suatu bukti keseriusan pemerintah Aceh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada setiap anak di Aceh. Hal ini dapat dilihat pada BAB II mengenai prinsip dan tujuan qanun, dimana pasal 2 menyebutkan ayat (1) penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak, ayat (2) prinsip-pinsip hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak. b. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, c. Tumbuh dan berkembang, d. Dan penghargaan terhadap pendapat anak.17 Ketentua perlindungan dan penanganan terhadap anak dari tindakan kekerasan seksual secara rinci diatur dalam beberapa BAB dan dalam beberapa pasal, sebagaimana dalam BAB VII menyebutkan tentang "Kekerasan, Perdagangan, dan Eksploitasi Anak" bagian pertama berhububungan dengan kekerasan terhadap Anak yang terdapat dalam pasal 28 menyebutkan "Badan atau orang dewasa dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual. Pada bagian kedua berhubungan dengan perdagangan anak disebutkan dalam pasal 29 ayat (1) badan dan atau orang dilarang melakukan perdagangan anak, ayat (2) badan dan atau orang dilarang melakukan pengangkatan anak dengan cara pengambilan paksa, penipuan dan penculikan dari kekuasaan orang tua /walinya atau keluarga yang menghilangkan hak dasar anak, ayat (3) pemerintah Aceh / pemerintah kabupaten / 17 Qanun Aceh Nomor 11, Tahun, 2008, Tentang Perlindungan Anak, (Pemerintah Aceh), hal. 10 40 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ......
Vol. 21, No. 1, Juni 2022 kota berkewajiban mencegah terjadinya kekerasan dan perdagangan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Sedangkan pada bagian ketiga berhubungan dengan eksploitasi Anak yang terdapat dalam pasal 30 ayat 1, berbunyi: bentuk eksploitasi anak mencakup: eksploitasi seksual, kerja paksa, perlibatan dalam kegiatan politik, perbudakan, pengambilan/penjualan organ tubuh anak guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Sedangkan pada bagian ke empat tentang hak-hak korban diatur dalam pasal 31, 32 dan 33. Dalam pasal 31 disebutkan setiap anak yang mengalami kekerasan, perdagangan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, 29 dan 30, berhak mendapat; a. Perlindungan, b. diinformasikan oleh masyarakat kepada yang berwajib; c. Mendapatkan pelayanan terpadu dan (d) anak berhak mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Adapun pasal 32 menyatakan " dalam hal terjadi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun bantuan hukum untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.18 yang disebutkan dalam qanun sangat menguntungkan terhadap korban dimana dalam Bab XI mengatur penyelenggaraan perlindungan, bagian kesatu pusat pelayanan terpadu, ini diatur dalam pasal 48 ayat (1) menyebutkan 'penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dikoordinasikan oleh instansi/lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan anak, wadah tersebut terdiri dari beberapa divisi yaitu divisi syari'at Islam, divisi Hukum dan Ham dan divisi psikis. Divisi hukum akan membantu korban dalam proses peradilan dan pelayanan kemandirian sampai rehabilitasi. pada ayat (2) menyatakan PPT Provinsi Aceh dapat menerima rujukan kasus dari kabupaten/kota seluruh provinsi Aceh dan ayat (3) ketentuan tentang PPT diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. Perlindungan kekerasan seksual Pada bagian kedua mengenai bentuk dan mekanisme pelayanan disebutkan dalam pasal 49 ayat (1) bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPTadalah: a, pelayanan medis, b. pelayanan medicolegal, c. pelayanan psikososial, d. Pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan, dan e. Pelayanan kemandirian berupa akses ekonomi dan pelatihan ketrampilan agar korban dapat mandiri, sedangkan pada ayat 2 menyebutkan mekanisme pelayanan 18 Ibid, qanun. hal, 24-25 Nawir Yuslem, Hafsah, Abdullah | 41
Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam diselenggarakan menurut SOP yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur (Pergub)19. Bagian ketiga prinsip-prinsip pelayanan diatur dalam pasal 50 "penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip: cepat, tanggap, aman, empati, non diskriminasi, mudah di jangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan, serta tanpa dipungut biaya dari korban" dan pasal 51 menyebutkan ' "dalam melaksanakan pelayanan pendampingan kepada korban PPT dapat bekerjasama dengan orang atau lembaga yang mempunyai kompetensi untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi.20 Adapun ketentuan pidana berdasarkan qanun disebutkan dalam pasal 61 "setiap orang yang mengetahui dan sengaja tidak memberikan informasi dan/atau melaporkan tentang adanya kekerasan, perdagangan dan eksploitasi anak kepada penegak hukum atau lembaga yang menangani masalah anak dipidana sesui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tidak melapor saja terancam dengan hukuman pidana apalagi ada unsur kesengajaan melakukan kekerasan terhadap anak sudah pasti tidak dapat mengelak dari ancaman pidana, adapun ketentuan yang berlaku sekarang di Aceh setelah berlakunya syariat islam dan yang diterapkan oleh mahkamah Syariah merujuk pada qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat diatur dalam pasal 47 "setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan."21 Secara teori ketentuan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan ketentuan Undang-undang dan qanun dapat dikatakan sudah konprehensif tetapi secara realita pada kenyataannya dalam penanganan kasus belum sebagaimana diharapkan karena penanganan secara konprehensif adalah layanan perlindungan terhadap korban secara menyeluruh meliputi subjek yang dilindungi, objek yang perlu dilindungi dan subjek yang melindungi. Dan layanan penanganan mulai dari tahap layanan informasi konsultasi, layanan hukum (pendampingan di kepolisian dan pengadilan), layanan reintegrasi, layanan kesehatan dan sampai kepada layanan tahap terakhir berupa rehabilitasi, yaitu mengembalikan korban pada kondisi semula sebagaimana disebutkan dalam qanun pasal 31 poin d "setiap anak mendapat penanganan berkelanjutan sampai tahab rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah atau non pemerintah", disini lembaga terkait harus memfasilitasi korban dengan merahasiakan kasus sianak, 19 Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak 20 Ibid. 21 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. 42 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ......
Vol. 21, No. 1, Juni 2022 perawatan medis, bantuan psikolog dan menitibnya dirumah aman, bahkan sampai kepada upaya bantuan biaya hidup keseharian korban. 5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara. a. Perlindungan oleh Masyarakat Dalam Undang-undang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak. Adapun kewenangan masyarakat diantaranya melaporkan kepada pihak berwenang, berperan aktif dalam proses rehabilitasi, reintegrasi sosial dan berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban. Sedangkan dalam qanun Nomor 11 Tahun 2008 memberi kewenangan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kasus diluar pengadilan22. Majelis adat atau lembaga peradilan adat yang diketuai oleh ketua Tuha peut (ketua peradilan adat) punya kewenangan menyelesaikan 18 (delapan belas) kasus di tingkat desa, salah satunya pada poin keempat adalah kasus khalwat (mesum) .23 kasus kekerasan/pelecehan seksual terhadap anak adalah bagian dari kasus khalwat sehingga dapat diselesaikan oleh peradilan adat di desa masing-masing melalui mekanisme perdamaian (kekeluargaan) antara pihak pelaku dengan keluarga korban, apabila sudah ada kesepakatan antara pihak-pihak maka persoalan ini tidak dilanjutkan keranah hukum positif, bahkan terkadang kasus asusila yang sudah dilaporkan kepada polisi Syari'ah (wilayatul hisbah) merekapun menyarankan untuk diselesaikan di tingkat desa24. Banyak kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Aceh Utara lolos atau tidak tercatat pada lembaga yang berwenang terutama kasus tindak pidana ringan (tidak melukai fisik). Tidak diadilinya pelaku dapat dipastikan memang ada unsur kesengajaan misalnya dari pihak keluarga untuk meyembunyikan dari pengetahuan pablik dengan alasan topmalee (menjaga nama baik) pelaku dan korban, dan dari pihak kampung untuk menjaga nama baik kampung dengan semboyan "yang rayek tapeu ubit yang ubit tapeugadoh" (persoalan besar diperkecil dan yang kecil dihilangkan), sebagaimana disebutkan diatas, pihak majelis adat berusaha semaksimal mungkin supaya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ringan (tindak pidana ringan) tidak dipolisikan. Tetapi kalau kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan troma dan 22 Qanun 11 Tahun 2008 pada pasal 33 ayat 4, 39 ayat (1 dan 2) dan Pasal 40 ayat (1,2,3 dan 4) 23 Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. 24 Hasil wawancara dengan tokoh Agama/ imum gampong (Tgk. Rusli) desa kuala cangkoi kecamatan Lapang, Kab. Aceh utara. pada tgl 20 februari 2020. Nawir Yuslem, Hafsah, Abdullah | 43
Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam cacat fisik maka akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu kasus yang diselesaikan oleh peradilan Adat adalah Kasus Mesum dengan anak di bawah umur (16) tahun yang terjadi di desa Kuala Cangkoy kecamatan Lapang kabupaten Aceh Utara, adapun identitasnya di rahasiakan mereka tertangkap tangan oleh masyarakat, keduanya diserahkan kepada tokoh masyarakat (hakim adat). Hasil penyelidikan tokoh adat anak tersebut telah hamil berdasarkan pengakuan korban dan keadan fisik. Pihak keluarga korban menuntut supaya pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menikahinya sedangkan pihak keluarga pelaku tidak bersedia dengan alasan perempuan tersebut pernah dikawini laki-laki lain. Perseteruan antara pihak-pihak didamaikan oleh hakim adat berkordinasi dengan Polisi syariah (WH), hasil perdamaian disepakati kedua belah pihak dengan perjanjian "Pelaku harus mengawini korban setelah melahirkan apabila tidak ataupun lari maka kasus tersebut akan diserahkan ke kepolisian untuk diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku". elaku menerima keputusan bersama antara peradilan adat dengan kepala Polisi Syari'ah dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,-25. Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh peradilan adat terhadap anak korban kekerasan seksual berupaya memfasilitasi korban / keluaga korban dengan pelaku/keluarga pelaku untuk menyelesaikan di luar pengadilan dengan cara memediasi untuk terwujudnya perdamaian antara pihak- pihak dan menyembunyikan kasus tersebut dari pengetahuan pablik karena tokoh adat dan agama masih menganggap kekerasan seksual adalah sebagai aib keluarga dan aib gampong (desa) maka perlu disembunyikan. b. Perlindungan oleh kepolisian Berdasarkan data rekapitulasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Aceh Utara, dekade tahun 2016 tercatat 27 orang pelaku tindak kekerasan seksual sedangkan pada tahun 2017 sejumlah 15 orang, pada umumnya mereka melakukan tindak pidana pelecehan seksual, melarikan anak perempuan dibawah umur, pencabulan, penganiaan anak, kejahatan terhadap kesopanan dan persetubuhan.26 Semua mereka dijerat dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 80 ayat 1. Pasal 81 ayat 1,2 dan pasal 82 ayat (1) 27. pasal 81 ayat (1) dengan hukuman penjara 25 Ibid, Hasil wawancara dengan tokoh Agama 26 Saiful ST, BRIBKA NRP 82061385, Kanit PPA data diambil tanggal 23 agustus 2019. 27 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 44 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ......
Vol. 21, No. 1, Juni 2022 dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,000,- (lima miliar) Rupiah. Sanksi hukuman diatas sebagai upaya perlindungan oleh pihak kepolisian terhadap korban, namun apabila tindak pidana yang dilakukan masih dalam katagori pidana ringan (tidak cacat fisik) dan belum proses penyidikan maka pihak kepolisian (kanit PPA) beserta tokoh masyarakat memfasilatasi dan memediasi para korban dan pelaku untuk perdamaian, upaya ini di dasarkan pada Surat Kapolri No. Pol: B/ 3022/ XII/2009/ Sdeops tgl. 14 Desember 2009Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), serta disepakati para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak terutama sekali korban28 Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum telah maksimal dalam memainkan perannya untuk mengayomi masyarakat khususnya masyarakat anak korban kekerasan seksual namun tetap saja mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya misalnya sarana dan prasarana tidak mendukung terhadap korban yaitu belum tersediany rumah aman, tidak tersedianya dana visum, belum ada ambulan khusus. Disegi hukum dalam hal membuat BAP berbeda dengan korban orang dewasa yakni perlu kehati-hatian dalam membuat pertanyaan, dalam hal pelimpahan adanya dua lisme hukum (hukum konvensional dan hukum syari'ah) dan ada dua penyidik yaitu penyidik kepolisian dan penyidik PPNS. c. Perlindungan Oleh Kejaksaan Berdasarkan data hasil Rekapitulasi kejaksaan penuntut umum menuntut pelaku berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adapun pasal yang dijadikan dasar tuntutan adalah Pasal 81 ayat 1,2 dan 3 jo dan pasal 82 (1) dan 2. Dalam pasal 81 ayat (1) Dari keseluruhan tuntutan jaksa, paling rendah tuntutan pidana adalah pidana badan 5 (lima) tahun penjara sedangkan tuntutan paling tinggi adalah 15 (lima belas) tahun penjara, adapun denda paling tinggi 1 milyar subsider 3 bulan penjara. Sedangkan putusan pengadilan paling rendah pidana badan 3 (tiga) tahun 6 (enam bulan) yang paling tinggi pidana badan 12 tahun penjara dan denda 1 milyar subsider 2 bulan penjara, pelaku yang paling tinggi mendapat hukuman adalah tersangka bernomor register 111/Lsk/06/ 2017, berinisial abd Ga bin Ba dengan jaksa penuntut Andri kurnia Yusda SH dan M. Heriyansyah S.H, pasal dakwaan dikenakan Pasal 81 (1) jo 82 (1) UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.29 28 Hasi wawancara dengan BRIBKA, T. Ariandi tgl 25 juli 2021. 29 Ibid Nawir Yuslem, Hafsah, Abdullah | 45
Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Dari semua tuntutan diatas tidak berujuk pada ketentuan qanun Nomor 11 tahun 2008 Tentang perlindungan Anak, dengan alasan qanun lebih rendah hukumannya dibandingkan dengan sanksi hukuman dalam Undang-undang, dalam qanun menyebutkan sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan seksual hukuman penjara tidak boleh lebih dari enam bulan dan denda atau bayar tidak boleh lebih dari Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah)30. Dengan demikian qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang perlindungan anak oleh pihak kejaksaan dalam penuntutan diabaikan. Pada tahun 2018 kejaksaan baru menuntut pelaku sesuai dengan ketentuan Qanun yaitu setelah disahkan qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat31 kehadiran Qanun ini Sebagai pengganti qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang perlindungan anak dalam hal penjatuhan sanksi kepada pelaku, apapun yang berhubungan dengan sanksi dalam qanun tersebut batal dan akan diganti dengan qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat, hal ini disebutkan dalam BAB IX Ketentuan Peralihan pasal 71. Pada saat Qanun ini (qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat) mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini. Dan pasal 72 menyebutkan dalam hal ada perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun ini dan diatur juga dalam kitab Undang-undan Hukuk Pidana (KUHP) atau ketentuan Pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan jarimah dalam qanun ini. Berdasarkan amanah qanun diatas maka pihak kejasaan selama ini kasus kekerasan seksual tidak lagi diserahkan kepada pengadilan negeri bahkan diserahkan ke mahkamah Syari'ah, karena kewenangan absolut berada pada mahkamah syari'ah. Adapun sanksi yang dituntut oleh kejaksaan menggunakan kedua aturan tersebut bahkan lebih mengutamakan sanksi yang dicantumkan dalam undang-undang perlindungan Anak karena sanksi hukuman yang terdapat dalam undang-undan konvensional lebih berat dibandingkan dengan sanksi hukuman yang terdapat dalam ketentuan syari'at.32 Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual bersifat represif bertujuan untuk melindungi pelaku dari hal-hal yang tidak diinginkan, namun pihak kejaksaan tidak menuntut kepada pelaku berupa pembayaran atas kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban, para korban dikembalikan kepada pihak keluarga untuk ditangani. pada umumnya jaksa tidak mau berkordinasi degan korban atau keluarga korban, korban dibiarkan 30 Yudi Permana, SH. MH, jaksa Muda jabatan kepala seksi tindak pidana Umum (Kasipidum),data diambil di kejaksaan Negeri Lhoksukon Aceh Utara tanggal 11 Juli 2019. 31 Pemberlakuan qanun ini atas perintah Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh memberikan berbagai wewenang kepada provinsi ini, termasuk wewenang untuk memberlakukan hukum syariat. 32 Hasil wawancara dengan Yudi Permana, SH. MH, jaksa Muda jabatan kepala seksi tindak pidana Umum (Kasipidum) 46 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ......
Vol. 21, No. 1, Juni 2022 pada keluarga karena tidak tersedia divisi khusus yang menangani rehabilitasi psikis korban dalam melalui masa-masa tromatis. d. Perlindungan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon Kekerasan seksual terhadap anak yang terdata di pengadilan negeri Lhoksukon berkisar pada pelanggaran kesusilaan dan kejahatan terhadap kesusilaan. dari 14 (empat belas) kasus, satu kasus masih dalam persidangan, dua kasus banding dan kasasi selebihnya sudah pada keputusan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang konvensional, misalnya dengan pidana badan 3 tahun 6 bulan atas nama Hasnawi bin Zakaria (2016), Pidana badan 5 tahun penjara dan denda Rp 800 Jt subsider 2 bulan penjara atas nama Suriadi bin Yahya (2017), dan Pidana badan 10 thn penjara dengan denda Rp 1 milyar, subsider 6 bulan penjara atas nama Taufiq wahidi bin sulaiman. Bentuk penanganan / perlindungan yang dilakukan oleh pengadilan negeri bersifat represif dengan memberikan hukuman kepada pelaku tidak ada tindak lanjut kepada korban bahkan keputusan pengadilan netral tidak memihak kepada korban dengan semboyan demi keadilan atas nama tuhan yang maha esa33. Semestinya hakim ada keberpihakan kepada korban. d. Perlindungan oleh Mahkamah Syari'ah Kota Lhokseumawe Pada tahun 2018 majelis hakim Mahkamah Syari'ah kota Lhokseumawe telang memutuskan satu perkara bernomor 8/ JN/ 2018/ MS. Lsm setelah mempelajari tuntutan jaksa penuntut umum No. Reg. Perk: PDM-76/Lsm/Euh.2/05/2018 memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal pasal 47 qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan ' uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambuk dikurangi dengan masa penahanan yang terdakwa jalani; 3. Menetapkan barang bukti berupa: satu helai baju kaus anak warna merah jambu, satu helai celana lie panjang anak warna merah jambu, satu helai celana dalam warna cream, semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban melalui orang tuanya. Adapun barang bukti lain Satu helai baju kaos abu-abu garis-garis dan satu helai celana kain panjang warna kecoklatan di 33 Hasil wawancara dengan Hakim Hafifuddin, S.H, MH, wakil ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon kelas IB, tgl 12 agustus 2021. Nawir Yuslem, Hafsah, Abdullah | 47
Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam kembalikan kepada terdakwa (pelaku kekerasan seksual), membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).34 Putusan hakim diatas didasari atas dakwaan penuntut umum yang dilimpahkan ke Mahkamah syariah Lhokseumawe dengan surat pelimpahan perkara acara pemekrisaan biasa Nomor: B-/N.1./3/Euh.2/05/2018, tanggal9 mai2018 yang isi dakwaannya sebagai berikut: "bahwa ia terdakwa pada hari minggu tanggal 25 maret 2018 sekitar pukul 17,00 Wib, atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu di bulan maret tahun 2018 bertempat di dusun C desa Batupat Timur kecamatan Muara satu kota Lhokseumawe atau setidak- tidaknya tempat lainnya termasuk kedalam daerah hukum mahkamah syariah kota Lhokseumawe yang berwewenang memeriksa dan menghadiri perkaranya, "setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual kepada anak" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: (tersebut dalam keputusan) tidak etis di uraikan disini. Kronologis diatas diuraikan dalam berita acara Jasa Penuntut Umum (JPU) dan berdasarkan berita acara penyidikan tersebut dan informasi saksi serta pengakuan terdakwa dimana ia benar telah melakukan pelecehan seksual dan juga benar bahwa kasus tersebut telah terjadi perdamaian antara keluarga terdakwa dengan saksi selaku orang tua dari saksi anak korban, maka hakim berkesimpulan ternyata terdakwa telah melakukan "jarimah pelecehan seksual terhadap anak", maka berdasarkan pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka secara formal Mahkamah syariat Lhokseumawe berwenang mengadili perkara ini. ini digelar atau diadili oleh hakim mahkamah syariah Lhokseumawe terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah "Pelecehan Seksual terhadap Anak" maka berdasarkan ketentuan pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukuman Jinayat Terdakwa di Ancam dengan 'uqubat Ta'zir. putusan hakim tersebut didasari oleh beberapa petimbangan diantaranya: Setelah perkara Hal-hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa tidak mendukung program penegakan syari'at Islam di provinsi Aceh, perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat. Adapun hal hal yang meringankan; terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, bersifat sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah di hukum dan antara pihak keluarga dengan keluarga korban sudah terwujud perdamaian baik di dalam persidangan maupun diluar persidangan35. 34 Putusan mahkamah Syariah kota Lhokseumawe Nomor: 8/JN/2018/MS. Lsm 35 Dokumen dan hasil wawancara dengan Hakim bapak Drs. Azmir. SH. MH pada tanggal 20 maret 2020. 48 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ......
Vol. 21, No. 1, Juni 2022 Perlindungan yang diberikan oleh mahkamah Syariah tidak berpihak kepada korban bahkan berpihak kepada pelaku dengan mempertimbangkan hal -hal yang meringankan; misalnya terus terang dan menyesal, sopan dalam persidangan, belum pernah di hukum dan antara pihak keluarga dengan keluarga korban sudah terwujud perdamaian. Dari sanksi hukuman hakim tidak memberatkan terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada korban dan korban diserahkan kepada keluarganya dianggap persoalan tersebut telah selesai. e. Perlindungan oleh unit (P2TP2A) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kabupaten Aceh utara adalah satu lembaga di bawah dinas sosial bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan anak, dimana lembaga ini selalu mendampingi korban dimulai dengan pendampingan di komunitas yaitu tempat berdomisilinya korban, konsultasi hukum, pemulihan psikologi korban dan turut melaporkan kepolisi (Polsek), membawa korban ke dokter untuk visum kemudian dilanjutkan ke Polres, terus dilakukan pendampingan hingga proses hukum di pengadilan. Apabila sudah ada kepastian hukum maka penanganan selanjutnya akan ditangani oleh pemerintah secara konprehensif dengan menjaga korban senyaman mungkin.36 Adapun kasus yang didampingi oleh lembaga P2TP2A sebagai berikut: Pada tahun 2016 ada dua puluh kasus yang didampingi oleh unit P2TP2A Aceh utara yaitu pelecehan seksual, pencabulan, percobaan perkosaan, perkosaan, sodomi dan inces, sebagian korban adalah anak disabilitas (keterbelakangan mental/idiot), bahkan mereka hamil dan melahirkan dengan keadaan selamat anaknya sehat ada yang laki dan perempuan, keberdaan anak tersebut sekarang sudah diadopsi oleh bapak angkat dan dibawa kejakarta, tindakan ini dilakukan atas persetujuan korban, keluarga dan sepengetahuan dinas sosial dengan perjanjian korban dan keluarga iklas memberikannya dan tidak ada tuntutan apapun, perjanjian ini tertulis dan diarsipkan di dinas sosial37. Ketika penanganan di komunitas kebanyakan pelaku kejahan terhadap anak dilakukan oleh orang terdekat orang tua, abang, guru dan pimpinan pesantren, seringkali pihak keluarga dan masyarakat menutup - nutupi kasus karena menganggap aib demi menjaga nama baik keluarga dan daerah, apalagi pelakunya pimpinan pesantren, masyarakat akan membelanya dengan asumsi tidak mungkin pimpinan pesantren melakukannya bahkan menyalahkan korban. Tetapi sekarang dengan peran pers dan pemahaman masyarakat bahwa kekerasan bukan aib tetapi suatu kejahatan maka banyak kasus yang terexspos kepermukaan contoh kasus yang sangat miris adalah korban (bunga 15), diperkosa oleh ayah tiri sehingga troma tidak mau tidur dirumah, 36 Wasil wawancara dengan Drs. Khuzaimah, mantan kepala P2TP2A, 25 April 2019 37 Dokumen P2TP2A Kabupaten Aceh Utara 5 November 2016 Nawir Yuslem, Hafsah, Abdullah | 49
Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam ketika itu pendamping terpaksa menampung bunga tidur di ruang Kanit PPA kapolres Lhoksukon.38 Dalam proses dikepolisikan terkadang ada upaya dari pihak pelaku ingin berdamai dengan membayar ganti rugi kepada korban dan pihak kepolisian, seperti kasus di kecamatan lapang dengan tawaran sepuluh juta rupiah untuk polisi dan dua puluh juta rupiah untuk keluarga korban, namun pihak keluarga tidak bersedia dengan alasan haram mengambil uang dari penderitaan anak sama halnya dengan menjual kehormatan anak, akhirnya pelaku diselesaikan secara hukum dan dihukum dengan sanksi hukuman 12 tahun penjara39. Upaya perlindungan hukum terhadap korban oleh unit P2TP2A dimulai dari pendampingan di komunitas yaitu tempat berdomisilinya korban, konsultasi hukum, pemulihan psikologi korban dan turut melaporkan kepolisi (Polsek), membawa korban ke dokter untuk visum kemudian dilanjutkan ke Polres, terus dilakukan pendampingan hingga proses hukum di pengadilan banyak kendala-kendala yang dihadapinya terupa keuangan sampai sekarang pemerintah belum menganggarkan anggaran khusus dalam APBD kabupaten Aceh Utara, tidak maksimal koordinasi antar lembaga sekalipun telah terikat dengan MOU. Dan belum terwujudnya rumah aman untuk korban yang pernah diwacanakan pada tahun 2017. 6. Analisa penulis Berdasarkan pembahasan diatas ada dua hal yang menarik untuk di analisa dalam kaitannya dengan teori - teori hukum yang dipergunakan yaitu mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan sanksi hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual. Pertama perlindungan korban: masalah perlindungan korban tindak pidana merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dalam dunia International40 dan dunia Islam hal ini dapat dilihat dari perlindungan yang telah dirumuskan oleh para ulama dalam lima tujuan (al-maqashid al-khamsah) yakni perlindungan terhadap agama (hifdhu al-din), perlindungan terhadap jiwa (hifdhu al-nafsi), perlindungan terhadap aqal (hifdhu al-aqli), perlindungan terhadap keturunan (hifdhu al-nasli), dan perlindungan terhadap harta (hifdhu al-mal). 38 Ibid 39 Ibid. 40 Perhatian internasional dapat dilihat dengan dibahasnya masalah perlindungan korban kejahatan dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang "The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders" di Milan, Italia : Disebutkan "Victims right should be perceived as anintegral aspect of the total criminal justice system." (Hak-hak korban seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana). Dalam Kongres PBB ini diajukan rancangan Resolusi tentang Perlindungan Korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan Resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang "Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power." 50 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ......
Vol. 21, No. 1, Juni 2022 Tindakan kekerasan seksual terhadap anak jelas merupakan perlawanan terhadap tujuan hifdhu al-nasli (memlihara keturunan/regenerasi). Apabila dalam kepustakaan hukum Islam, contoh populer perbuatan melawan tujuan hifdhu al-nasli ini adalah berzina, maka berzina dengan anak-anak yang belum layak untuk disetubuhi maka lebih cocok dicatat dengan kejahatan yang sangat serius terhadap prinsip hifdhu al- nasli. Pemorkosaan terhadap anak bukanlah perzinaan biasa dengan dampaknya pada fisik melainkan berdampak pada psikis berkepanjangan bahkan sampai skala bunuh diri, bukan hanya berdampak pada korban tetapi juga keluarga korban, dimana dari dalam kandungan dilindungi, dinafakahi namun ketika beranjak usia dini begitu mudah predator anak menghilangkan atau merampas harapan keluarga. Bahkan ketika kekerasan seksual terhadap anak merajalela dalam suatu daerah, terutama daerah penenerapan hukum syari'at sehingga daerah tersebut nyaris tercoreng nama baik sebagai daerah yang ingin menerapkan atau menyelamat hukum-hukum Islam, maka kekerasan seksual terhadap anak lebih jauh dapat dianggap sebagai ancaman bagi tujuan syari'at dalam melindungi agama (hifdhu al-din). Kedua mengenai sanksi hukuman bagi pelaku; lazimnya sanksi dibagi menjadi dua bagian imbalan dan hukuman yakni sanksi positif dan negatif, para pembuat hukum berasumsi bahwa sanksi yang berlebel "hukuman" adalah yang bersifat menyakiti"41 dalam Islam hukuman disebut dengan 'iqab atau ancaman Allah SWT yang dapat menyakiti, apabila seseorang melakukan larangan-larangan Allah Swt (jarimah) maka akan diancam dengan hukuman had dan ta'zir, misalnya had zina dengan rajam sampai mati, mencuri dengan potong tangan. Ta'zir dengan cambuk atau kurungan. Adapun dengan sanksi penjara terhadap pelaku kekerasan seksual yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang perlindungan anak kalau dilihat dalam hukum Islam ketentuan dibolehkannya hukuman penjara sebagai ta'zir juga didasarkan pada tindakan Rasulullah SAW yang pernah memenjarakan beberapa orang madinah dalam tuntutan pembunuhan. Disamping tindakan Umar Ibn Khatab membeli rumah Ibn Umayyah dengan harga empat ribu Dirham untuk dijadikan penjara dan Usman yang pernah memenjarakan Dhabi' Ibn Harith. Hal yang sama juga dilakukan Ali Ibn Thalib dengan memenjarakan Abdullah Ibn az-zubair di Makkah saat ia menolak membay'at Ali.42 Sedangkan hukuman mati yang tersebut dalam Undang-Udang Perlindungan anak Tahun 2016 ini bisa dimasukkan dalam salah satu macam-macam hukuman ta'zit .43 dalil boleh dengan sanksi hukuman membunuh berdasarkan alasan yang dikemukakan Syafi'iyah adalah hadisth riwayat Ibnu Abbas Rasulullah SAW, bersabda: Artinya: barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual), 41 Ibid, Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Hukum Islam, hal. 141. 42 Ibn Qayyim al-jauzi, al-Turuq al-Huqmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah, (Kairo : Madba'ah as-Sunnah al- Muhammadiyyah,1953), hal .102-103. 43 Ibid, Audah, Al-tasyri'...hal.438. Nawir Yuslem, Hafsah, Abdullah | 51
Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam maka bunuhlah pelaku dan obyeknya.(H.R. Lima ahli hadisth kecuali Nasa'i).44 adapun tentang sanksi hukuman berupa kebiri kimia peneliti tidak bisa menjawab dan tidak bisa dianalogikan dengan hukuman Hirabah (penghancuran), karena Penghancuran yang dimaksud adalah penghancuran barang.45 Sanksi hukuman berupa cambuk yang dilakukan berdasarkan ketentuan qanun syari'at Islam di Aceh maka ulama fiqih menyebutkan sebagai salah satu bentuk hukuman badan.46 Adapun pendapat orang yang menyatakan bahwa sanksi cambuk yang diberikan kepada pelaku tidak sepadan dengan kekerasan yang dilakukan kepada korban maka harus ditambah dengan hukuman penjara 5 sampai 10 tahun dan membayar ganti rugi terhadap korban jaminan kesehatan dan biaya hidup. Penulis berpandangan ini sangat keliru karena hukum syari'at tidak dilihat dari rasa atau keinginan hawa nafsu, tetapi dilihat dari tujuan syari' dalam menetapkan hukum-hukumnya, Saidina Ali pernah mengingatkan: نم حسلماب ليوا فلخا لفسا ناكل يارلاب نيدلا ناك ول : هنع للها ضير ليع نعو هاور .هيفخ رهاظلا ليع حسمي ملسو هيلع للها ليص للها لوسر تيار دقل . هلاعا 47 حيحص هدانسا ينطقوردلاو دوادوبا Artinya: Hadis dari Ali semoga Allah Swt Meridhainya; seandainya agama didasarkan pada aqal (pikiran) sungguh menyapu bagian bawah sepatu lebih utama daripada menyapu bagian atas. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW menyapu pada dhahir (atas) kedua sepatu. H.R Abu Daud, Daru qudni isnadnya sahih. Dengan demikia dalam hal menentukan hukum tidak bersifat subjektif apalagi menyangkut dengan hukum syari'at ini harus kembali kepada qaidah-qaidah hukum yang pernah dibangun oleh ulama usul fiqih atau dapat melihat konsep maqashid syari'ah yang telah dibangun oleh abu Ishaq al-Syatibi dengan semboyan "al-ibarah bi maqashid syari'ah" pada intinya adalah kemaslahatan di dunia dan akhirat. 7. kesimpulan Perlindungan kekerasan seksual terhadap anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang perlindungan anak berupa jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian korban dan memberatkan sanksi hukuman terhadap pelaku, dan terpenuhi jaminan lainnya berupa jaminan kesehatan, ekonomi dan sosial. 44 Ahmad ibn 'ali ibn Hajar al-Kanany al-Asqalany al-Qahiry, sbuul as-Salam, IV.(Bandung, Dahlan,t.th.), hal, 13. 45 Ibid, Abd al-Aziz,at-Ta'zir...,hal.402 46 Ibn Taimiyyah. Al-Siyasah al-Syar'iyah, (Kairo: Maktabah Ansar al-Muhammadiyyah,1961), hal.117. 47 Abu Dāud Sulaiman bin Asy'at bin Ishāq bin Basyīr bin Syidād bin 'Umar al-Azadi al-sijsanitanī, Ed. Muhammad Muhyiddīn 'Abdul Hamīd, Sunan Abi Dāud, hadis ke 162, 4 juzu' (Bairut: al-Maktabah al-'ashriyah, t.th), juzu' 1 hal. 42 52 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ......
Vol. 21, No. 1, Juni 2022 perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh peradilan adat adalah berdasarkan Qanun Provinsi Aceh No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat), penanganan oleh kepolisian berdasarkan Undang- undang dan hukum adat ini di dasarkan pada Surat Kapolri No. Pol: B/ 3022/ XII/2009/ Sdeops tgl. 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui ADR. Pihak kejaksaan tuntutannya berdasarkan Undang-undang mengabaikan qanun karena sanksi hukuman di qanun lebih ringan. Bagi hakim pengadilan negeri berujuk kepada Undang-undang konvensional namun selama ini tidak ada kasus kekerasan seksual dilimpahkan ke pengadilan negeri. sedangkan mahkamah syariah dalam mengadili berpedoman pada qanun syari'ah (qanun no. 6 Tahun 2016 Tentang jinayat), dan Undang-undang konvensional dalam pemberatan sanksi. sedangkan bagi P2TP2A memprioritaskan hukum adat pada kasus ringan dan tidak mentolerir pada kasus berat (cacat fisik dan troma). Berdasarkan kesimpulan diatas dan atas dasar analisa penulis maka ada beberapa tawaran solutif untuk meminimalisir kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban yaitu: Proaktif media masa sangat menentukan untuk menguak kasus kekerasan seksual, Perlunya edukasi kepada masyarakat bahwa perilaku kekerasan seksual bukan aib tetapi kejahatan kesusilaan sama dengan kasus narkoba, korupsi dan pembunuhan. Perlunya sinergisitas antara penyidik, jaksa dan hakim dalam hal keberpihakan kepada korban dan menghukum para pelaku berdasarkan ketentuan fikih Islam. Daftar Pustaka A.Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- masalah yang Praktis, cet. I, Jakarta: Kencana, 2006. A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993. Abdul Qadir Audah, al Tasyri' al Jinaiy al Islamiy, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Arabi, t. th. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Bandung: PT Refika Aditama, 2001 Ahmad al-mursi Husain jauhar, Maqashid Syari'ah, terj (Khikmawati kuais, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat, Jakarta: sinar Grafika, 2004. Arga Sumantri, "Pemerintah Terus Godok Perppu Kebiri: 08 Noveber 201 Nawir Yuslem, Hafsah, Abdullah | 53
Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Bagong Suyanto dan Sri sanituti, Krisis & Child Abuse, Surabaya: Airlangga University, 2002. Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Dokumen Komnas Perempuan Tahun 2016 pada lembaga APIK Dokumen P2TP2A Kabupaten Aceh Utara 5 November 2016 Fauziah hanum (anggota LBH APIK), dokumen Siaran Pers Mendesaknya Pengesahan RUU Penghapusan Kekekerasan Seksual untuk Pemenuhan Hak-hak Perempuan Korban kekerasan seksual di Aceh, 16 agustus 2019. Hanafi, Ahmad , Asas-asas hukum pidana Islam, Jakarta Bulan bintang, 1993 H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2013. H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.1996. Hadi Supeno, Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak, Jakarta: Kompas, 2008. Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, Cet. I; Makassar: Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Hukum Islam, hal. 141. Ibnu qasim al-ghazhi, Fathul Qarib al-Mujib, jilid 3, Semarang: Haramai, t.th. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Jakarta: Akbar Media, 2013. Imam Jauhari, Advokasi Hak-hak Anak ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang - undangan, Medan: Pustaka bangsa, 2008. Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2015. Ivo Noviana, "Child Sexual Abuse: Impact and Hendling," Sosio Informa Vol. 01, No. 1, (Januari April, Tahun 2015. Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM -Universitas Islam Bandung, 1995. Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Bandung: Mandar Maju, 1989. Khudaini, SH, panitera dokumen diambil di pengadilan Negeri Lhoksukon 17 juli 2019. Maidin Gultom, SH., M. Hum, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Bandung : PT.Rafika aditama, 2014. Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004. 54 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ......
Vol. 21, No. 1, Juni 2022 Maulana Hasan Wadog, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Garfindo, 2000. Maulana Hasan Wadog, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Garfindo, 2000. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2009. Norma Manalo, Trend Kasus Kekerasan Tahun 2016 dan 2017 di Aceh, makalah disampaikan pada Diskusi Publik Komunitas, Rancangan Undang-Undang PKS, 16 Agustus 2019. Putusan mahkamah Syariah kota Lhokseumawe Nomor: 8/JN/2018/MS. Lsm Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Qanun Aceh Nomor 11, Tahun, 2008, Tentang Perlindungan Anak, (Pemerintah Aceh. Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), Bandung: Pustaka Setia, 2000. Syatibi, Al- Abu Ishaq, al-Muwafaqat fi Ushul al-ahkam, juz II, (Ttp: Dar-fikr littiba'ah wa al-Nasyr, tt. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2013. Sandra S. Tangri. Martha R. Burt dan Leanor B. Johnson. Seksual Harassment at Work:Three Explanatory Models, 1997. Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, cetakan keenam, Yokyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2000. Sumber kantor BP3A kabupaten Aceh Utara, tanggal 28 maret 2016 Sumber dokumen kantor BP3A kabupaten Aceh Utara, tanggal 28 maret 2017. Tajuk Rencana, Harian Waspada, Tanggal 3 oktober 2016. UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh UU No. 35 Thn. 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Thn. 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Wipress, 2015. ------------ , Fiqih Islam, Jakarta: Gema Insani, 2011. h genjothukuman-kebiri-disahkan (20 Juli 2016). Seksua Kenali- dan-Tangani.pdf diakses pada Sabtu, 3 Desember 2016, Pukul.07.30 WIB Nawir Yuslem, Hafsah, Abdullah | 55
Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 56 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ......