P - ISSN 0126-0227 E - ISSN 2722-0664 MAJALAH HUKUM NASIONAL Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 Ø	Risiko dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang (Risks and Possibilities of Misuse of Crypto assets in Money Laundering Crimes) Oleh : Muh Afdal Yanuar Ø	Menimbang Perlunya Regulasi yang Lebih Komprehensif tentang Non-fungible tokens (NFT) (Weighing the Urgency of a More Comprehensive Regulation on Non-fungible tokens (NFT)) Oleh : Fahrurozi Muhammad Ø	Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Platform Marketplace terhadap Kemajuan Teknologi (Urgency of Personal Data Protection on Marketplace Platforms Against Technological Advances) Oleh : Albert Lodewyk Sentosa Siahaan Ø	Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading melalui Perampasan Aset Pelakunya (Legal Protection of Victim of Fintech Trading Robots Through Asset Confiscation of The Criminal) Oleh: Syahrijal Syakur Ø	Model Pertanggungjawaban Kreditur Pinjaman Online kepada Pemilik Kontak Seluler (Non Debitur) atas Akses Ilegal pada Kontak Debitur (Online Loan Creditors Responsibility Model to Phone Number Owners (Non-Debtors) for Illegal Access to Debtor Contacts) Oleh : Putri Purbasari Raharningtyas Marditia dan Michelle Widjaja Ø	Hak Kebendaan dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land di dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUHPerdata (Virtual Land's Material Rights and The Legality of The Virtual Land Agreement in Metaverse Reviewed Under Indonesian Civil Code) Oleh : Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum Wijayanti, Dewi Bella Juniarti Ø	Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending dari Tindak Pidana Ekonomi dan terhadap Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Ilegal (Legal Protection for C onsumers o f Fintech P2P L ending Services f rom Economic C rimes and Against Ilegal Fintech P2P Lending Service Providers) Oleh : Otniel Yustisia Kristian BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 MAJALAH HUKUM NASIONAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI P - ISSN 0126-0227 E - ISSN 2722-0664
MEDIA PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN HUKUM
MAJALAH HUKUM NASIONAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 Pemimpin Redaksi Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Nofli, Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.Si. Redaksi Prof. Dr. Fx. Djoko Priyono, S.H., M.Hum. Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H., M.H. Lapon Tukan Leonard, S.H. MA. Slamet Yuswanto, S.H., M.H. Redaktur Pelaksana Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M. Asisten Redaksi Robby Ferdyan, S.Ip. M Fahri Rudiyanto, S.Sos. Munajatin Nurur Rokhmah Lingga Utami, S.Hum. Layouter Aji Bagus Pramukti, S.H. Sirkulasi Rona Puspita, S.H. Mitra Bestari Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. Prof. Dr. Farida Pattingi, S.H., M.Hum. Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D Dr. Sinta Dewi, S.H., LLM. Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH.,M.H. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum. Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M., M.CL Penyelenggara Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jalan Mayjen Sutoyo - Cililitan Telepon (021) 8091908; 8002192 Faksimile (021) 80871742 Website mhn.bphn.go.id Jakarta 13640 v
KATA PENGANTAR REDAKSI Kemajuan teknologi adalah hal yang yang tidak bisa dibendung di era saat ini. Perkembangan teknologi diakui telah membawa perubahan dan manfaat yang luar biasa bagi umat manusia. Hadirnya teknologi telah memberikan dampak ke dalam berbagai sektor kehidupan tak terkecuali sektor ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital yang ada saat ini telah mendorong berbagai kemudahan pada masyarakat. Transformasi ekonomi digital tak dapat dipungkiri telah membawa dampak yang positif. Terlebih ekonomi digital menjadi salah satu penyelamat perekonomian nasional saat menghadapi pandemi Covid-19. Ekonomi digital terbukti tetap tumbuh di tengah lesunya berbagai bidang pada masa pandemi saat itu. Hari ini kita telah dimudahkan dengan berbagai kemajuan teknologi penunjang ekonomi digital seperti hadirnya teknologi blockchain, dimulainya era metaverse, lahirnya Non-Fungible Token (NFT), tumbuhnya bank digital dan berbagai penggunaan teknologi finansial dalam sistem keuangan yang menghasilkan berbagai macam produk atau layanan atau yang akrab dikenal dengan fintech. Perkembangan yang terjadi pada ekonomi digital tersebut acapkali tidak diiringi dengan dukungan regulasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat, sehingga kemajuan ekonomi digital berujung berdampak negatif dan dalam beberapa kejadian merugikan sebagian masyarakat. Sejauh mana perkembangan teknologi digital dilihat dari perspektif dan kerangka hukum menarik untuk dikupas dan diangkat pada edisi Majalah Hukum Nasional Volume 52 No. 2 Tahun 2022. MHN sebagai salah satu jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merupakan wadah untuk menampung gagasan hukum sekaligus merespon isu hukum yang terjadi dalam kurun terakhir ini. Dengan menghadirkan tema Perspektif Hukum Pada Perkembangan Teknologi Penunjang Ekonomi Digital (Blockchain, Metaverse, NFT, Bank Digital, dan Fintech), segenap tim redaksi MHN berharap tema kali ini dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi hukum dan para akademisi dalam memperluas khasanah perkembangan hukum dan sekaligus mendukung fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional melaksanakan pembangunan dan pembinaan hukum nasional di Indonesia. Tulisan pertama diawali oleh Muh. Afdal Yanuar dengan judul "Risiko dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang". Dalam tulisannya ini, penulis mencoba untuk mengkaji mengenai permasalahan risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang, dan posibilitas terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan menyalahgunakan aset kripto. Selanjutnya, tulisan berjudul "Menimbang Perlunya Regulasi yang Lebih Komprehensif tentang Non-Fungible Tokens (NFT)" yang ditulis oleh Fahrurozi Muhammad. Penulis mencoba untuk menganalisa fenomena NFT yang popular dan diperjualbelikan di masyarakat serta ekses yang ditimbulkannya. Urgensi faktor-faktor apa saja yang diperlukan untuk menimbang perlu atau tidaknya dibentuk suatu regulasi baru mengenai NFT yang mengatur secara khusus, atau tetap bertahan dengan kondisi pengaturan yang saat ini sudah ada (status quo) menjadi pembahasan menarik di dalam kajian yang dilakukan oleh penulis. vii
Tulisan ketiga disumbangkan oleh Albert Lodewyk Sentosa Siahaan dengan judul "Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Platform Marketplace terhadap Kemajuan Teknologi". Dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus peretasan dan kejahatan menyangkut data pribadi di Indonesia khususnya di platform marketplace, menjadikan sektor perlindungan data pribadi di platform marketplace untuk dikaji oleh penulis. Sejauh mana dan seberapa urgen pengaturan perlindungan data pribadi di platform marketplace terhadap kemajuan teknologi saat ini akan dikupas oleh penulis dalam tulisannya. Berikutnya berasal dari Syahrijal Syakur dengan Judul "Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading melalui Perampasan Aset Pelakunya". Dalam tulisannya penulis mencoba membahas mengenai konsep, pengaturan, dan praktik penyalahgunaan Fintech Robot Trading. Tidak hanya itu perlindungan hukum korban fintech robot trading melalui perampasan aset pelaku kejahatannya juga dianalisa dan dibahas oleh penulis dalam tulisannya. Putri Purbasari Raharningtyas Marditia dan Michelle Widjaja menjadi penulis kelima pada Majalah Hukum Nasional edisi kali ini dengan judul artikel "Model Pertanggungjawaban Kreditur Pinjaman Online kepada Pemilik kontak seluler (Non Debitur) atas Akses Ilegal pada Kontak Debitur". Dalam tulisannya tersebut, penulis membahas hubungan hukum antara kreditur, debitur, pemilik kontak seluler, dan pihak ketiga (debt collector). Lebih lanjut bentuk dan model pertanggungjawaban pihak kreditur pinjaman online terhadap pemilik kontak seluler (non-debitur) atas ancaman penagihan tidak luput untuk dibahas dalam tulisannya. Tulisan keenam berasal dari Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum Wijayanti, dan Dewi Bella Juniarti dengan judul "Hak Kebendaan dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land di dalam Metaverse ditinjau berdasarkan KUHPerdata". Melalui penelitiannya ini, penulis mencoba mengidentifikasi kedudukan hukum virtual land dalam konteks hukum kebendaan, bagamana cara perolehan hak kebendaan virtual land di metaverse menurut KUHPerdata, serta keabsahan perjanjian kebendaan dalam peralihan hak virtual land di metaverse. Terakhir adalah tulisan dari Otniel Yustisia Kristian dengan judul "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending dari Tindak Pidana Ekonomi dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Illegal". Dalam tulisan ini akan dijelaskan mengenai potensi penyalahgunaan layanan Fintech P2P Illegal sebagai sarana tindak pidana ekonomi. Selain itu, penulis juga mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech P2P Lending atas terjadinya suatu tindak pidana ekonomi. Pada akhir tulisannya disampaikan mengenai arah kebijakan hukum yang diperlukan dalam menindak Fintech P2P Lending Illegal. Para pembaca Majalah Hukum Nasional sekalian, demikianlah keseluruhan tulisan yang ada dalam Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022. Atas nama redaksi, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan mitra bestari Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022. Tak lupa redaksi mengucapkan selamat membaca kepada para pembaca Majalah Hukum Nasional. Semoga tulisan yang ada di Majalah Hukum Nasional bermanfaat dan dapat berkontribusi bagi pembangunan hukum nasional ke depannya. Redaksi Majalah Hukum Nasional viii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR REDAKSI ... DAFTAR ISI... 1. RISIKO DAN POSIBILITAS PENYALAHGUNAAN ASET KRIPTO DALAM KEJAHATAN PENCUCIAN UANG (Risks and Possibilities of Misuse of Crypto assets in Money Laundering Crimes) oleh: Muh Afdal Yanuar ... 2. MENIMBANG PERLUNYA REGULASI YANG LEBIH KOMPREHENSIF TENTANG NON-FUNGIBLE TOKENS (NFT) (Weighing the Urgency of a More Comprehensive Regulation on Non-fungible tokens (NFT)) oleh: Fahrurozi Muhammad ... 3. URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI (Urgency of Personal Data Protection on Marketplace Platforms Against Technological Advances) oleh: Albert Lodewyk Sentosa Siahaan ... 4. PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN FINTECH ROBOT TRADING MELALUI PERAMPASAN ASET PELAKUNYA (Legal Protection of Victim of Fintech Trading Robots Through Asset Confiscation of The Criminal) oleh: Syahrijal Syakur ... 5. MODEL PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR PINJAMAN ONLINE KEPADA PEMILIK KONTAK SELULER (NON DEBITUR) ATAS AKSES ILEGAL PADA KONTAK DEBITUR (Online Loan Creditors Responsibility Model to Phone Number Owners (Non-Debtors) for Illegal Access to Debtor Contacts) oleh: Putri Purbasari Raharningtyas Marditia dan Michelle Widjaja ... 6. HAK KEBENDAAN DAN KEABSAHAN PERJANJIAN KEBENDAAN VIRTUAL LAND DI DALAM METAVERSE DITINJAU BERDASARKAN KUHPERDATA (Virtual Land's Material Rights and The Legality of The Virtual Land Agreement in Metaverse Reviewed Under Indonesian Civil Code) oleh: Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum Wijayanti, dan Dewi Bella Juniarti . 7. PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL (Legal Protection for Consumers of Fintech P2P Lending Services from Economic Crimes and Against Ilegal Fintech P2P Lending Service Providers) oleh: Otniel Yustisia Kristian ... PETUNJUK PENULISAN NASKAH MAJALAH HUKUM NASIONAL ... 271 297 321 7. PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL (Legal Protection for Consumers of Fintech P2P Lending Services from Economic Crimes and Against Ilegal Fintech P2P Lending Service Providers) oleh: Otniel Yustisia Kristian ... PETUNJUK PENULISAN NASKAH MAJALAH HUKUM NASIONAL ... 271 297 321 vii ix 169 189 209 225 ix
Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v52i2.170 RISIKO DAN POSIBILITAS PENYALAHGUNAAN ASET KRIPTO DALAM KEJAHATAN PENCUCIAN UANG (Risks and Possibilities of Misuse of Crypto assets in Money Laundering Crimes) Muh Afdal Yanuar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 35, Kb. Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120 e-mail: Abstrak Tulisan ini dimaksudkan untuk dapat menjawab permasalahan risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang, dan posibilitas terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan menyalahgunakan aset kripto. Permasalahan tersebut didasarkan pada adanya karakteristik anonymous atau pseudo anonymous dari aset kripto yang memberi hambatan atau kesulitan dalam menelusuri harta kekayaan yang dimasukkan ke dalam aset kripto. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang- undang dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian yang diperoleh melalui tulisan ini adalah: (a) Risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang dapat diidentifikasi melalui pemetaan tiga variabel, yaitu ancaman, kerentanan, dan dampak, yang kesemuanya telah menggambarkan adanya risiko pencucian uang pada setiap variabel tersebut; dan (b) Posibilitas terjadinya pencucian uang dengan menyalahgunakan aset kripto, diantaranya dapat melalui pengeksploitasian karakteristik koin aset kripto yang anonymous atau pseudo anonymous, atau menggunakan nominee atau strawmen dalam bertransaksi melalui aset kripto. Selain itu, terdapat kemungkinan juga adanya perbuatan pencucian uang bagi pihak yang menerima akun kripto yang berisikan hasil kejahatan yang telah disembunyikan atau disamarkan, selama ia mengetahui atau patut menduga bahwa akun kripto yang diterimanya dari seseorang (pelaku kejahatan) tersebut adalah hasil kejahatan. Kata Kunci: Aset Kripto, Anonymous, Pencucian Uang. Abstract This paper is intended to address the problems of the risk of misuse of crypto assets in money laundering crimes, and the possibility of money laundering crimes by misusing crypto assets. This problem is based on the anonymous or pseudo anonymous characteristics of crypto assets that create obstacles or difficulties in tracing the assets that are put into crypto assets. This research is a normative research with a statutory approach and a conceptual approach. The results obtained through this paper are: (a) The risk of misuse of crypto assets in money laundering crimes can be identified through the mapping of three variables, that is threats, vulnerabilities, and impacts. All of these variables have shown the risk of money laundering; and (b) The possibility of money laundering by misusing crypto assets, including exploiting the anonymous or pseudo anonymous characteristics of crypto asset coins, or using nominees or strawmen in transactions through crypto assets. In addition, there is also the possibility of money laundering for someone who receives a crypto account containing the proceeds of a crime that has been hidden or disguised, as long as he knows or reasonably suspects that the crypto account he received from the person (criminal) is the proceeds of a crime. Keywords : Crypto assets, Anonymous, Money Laundering.
A. Pendahuluan sembari membuat kebijakan-kebijakan dalam Aset kripto (crypto asset) merupakan buah dari perkembangan teknologi modern mencegah penyalahgunaannya, dalam pencucian uang.4 terutama yang sedang menjadi sorotan publik akhir- akhir ini. Hal ini mulai menjadi gejolak dalam perbincangan publik, di antaranya, Aset kripto sendiri merupakan aset digital yang menggunakan blockchain (buku besar terdistribusi) dan teknologi kriptografi.5 sejak munculnya influencer terkenal Aset kripto dicirikan dengan volatilitas harga yang menjadikan pengaruhnya itu untuk melakukan flexing yang berujung pada mengajak masyarakat untuk menghimpun dananya pada kegiatan ilegal (perjudian berkedok trading), yang mana ia sebagai affiliatornya.1 Yang mana, harta investasi yang tinggi, yang membuatnya tidak mampu memanifestasikan tiga fungsi uang, yaitu bertindak sebagai store of value (penyimpan nilai), alat pembayaran, dan unit of account (satuan hitung). 6 Dalam aset kripto, dikenal juga stablecoin. Stablecoin telah dimunculkan kekayaan yang diperolehnya melalui sebagai upaya untuk melindungi pendapatan kejahatan tersebut, selanjutnya dialihkan ke dalam bentuk aset kripto (crypto asset). pada investasi aset kripto dari volatilitas tersebut.7 Adapun secara yuridis, aset kripto Aset kripto di Indonesia saat ini tidak diposisikan sebagai mata uang (currency).2 dimaknai sebagai aset digital yang merupakan komoditi tidak berwujud yang proses Hal tersebut dikarenakan aset kripto, inter alia, tidak diterbitkan oleh otoritas yang berwenang3 (in casu, Bank Indonesia). Akan verifikasi dan pengamanan transaksinya tidak melibatkan pihak lain (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019). tetapi, di banyak negara, seperti, Belanda, Pada saat ini di Indonesia, terdapat Britania Raya, Jerman, Jepang, Amerika risiko yang signifikan dalam penggunaan Serikat, dan Swiss telah diakui dan dilegitimasi aset kripto sebagai currency (mata uang), aset instrumen untuk dilakukannya kejahatan pencucian uang.8 Hal kripto sebagai 1 Herdi Alif Al Hikam, "Ada 'Udang' di Balik Influencer Pamer Harta, Jangan Percaya!," Detikfinance, 16 Maret 2022, percaya (diakses 20 Mei 2022) 2 M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di 3 4 5 Indonesia," Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 11, no. 2, (2021), 3, DOI: Ibid., 8. Ibid., 3. Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi," Jurist-Diction 3, no. 1, (2020), 305, DOI: 6 Dirk Bullmann, Jonas Klemm, Andrea Pinna, "In search of stability in crypto-assets: Are stablecoins the solution?" ECB Occasional Paper, no. 230, Frankfurt, European Central Bank (ECB), 2019, 5. Ibid. 7 8 Dewanti Arya Maha Rani, et al, "Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham," Jurnal Konstruksi Hukum 2, no. 1, (2021), 22, DOI: 170
ini dikuatkan dengan kasus-kasus investasi nasabah yang memiliki risiko yang sangat tinggi ilegal yang sedang mencuat di publik, yang untuk menjadi pelaku kejahatan pencucian pelakunya turut dipersangkakan dengan uang. Selanjutnya, Bitcoin berkedudukan tindak pidana pencucian uang, yang mana sebagai layanan dan produk yang memiliki mereka diduga menggunakan aset kripto dalam menyembunyikan hasil kejahatannya.9 Kendatipun demikian, instrumen tersebut risiko yang sangat tinggi untuk dijadikan instrumen kejahatan pencucian sebagai uang pada sektor perdagangan crypto asset.11 belum sepenuhnya berada dalam perhatian (concern) aparat penegak hukum, dalam penegakan hukum di bidang pencucian uang.10 Oleh sebab itu, diperlukan penyadaran Kedua hal tersebut sejalan dengan informasi yang terkait dengan salah seorang influencer yang menjadi tersangka kasus investasi ilegal binary option dan pencucian uang pada saat kepada publik terkait dengan risiko kejahatan pencucian uang yang instrumennya mem- pergunakan crypto asset. Selanjutnya, pada saat ini, industri per- ini. Yang mana, profilnya adalah sebagai pengusaha,12 dan menggunakan produk bitcoin dalam kejahatan pencucian uang yang saat ini disangka dilakukannya.13 dagangan berjangka aset kripto termasuk Dengan adanya peristiwa-peristiwa ter- ke dalam lembaga keuangan baru di sebut di atas, maka dapat dipahami bahwa Indonesia. Kedudukannya tersebut juga pada saat ini, terkait dengan penggunaan aset mempunyai peluang untuk disalahgunakan kripto dalam melakukan kejahatan pencucian oleh pelaku kejahatan sebagai instrumen uang tidak lagi hanya sebatas risiko, melainkan dalam melakukan kejahatan pencucian sudah menjadi sebuah peristiwa, yang dalam uang. Berdasarkan Sectoral Risk Assessment terhadap perdagangan crypto asset di konteks hukum pidana dikenal dengan istilah peristiwa pidana (strafbaar feit). Oleh sebab Indonesia, yang disusun oleh PPATK bersama itu, perlu dilakukan peninjauan atau kajian BAPPEBTI dan Kemendag, disampaikan inter alia, Pengusaha dan PEP's bahwa, (politically exposed person) sebagai profil terhadap bagaimana saja kemungkinan- kemungkinan bentuk kejahatan pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan 9 Martha Warta Silaban, "Kepala PPATK: Ada Aliran Dana Investasi Ilegal DIsimpan dalam Bentuk Kripto," Tempo.co, 14 April 2022, kripto/full&view=ok (diakses 20 Mei 2022). 10 Dewanri Arya Maha Rani, et. al., Op.Cit., 22. 11 Tim SRA pada Sektor Perdagangan Aset Kripto, Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto di Indonesia (Jakarta: Bappebti, 2019), iv. 12 Fajria Anindia Utami, "Biografi dan Profil Lengkap Indra Kenz, Crazy Rich Medan yang Tersandung Kasus Binomo," warta ekonomi.co.id, 22 Februari 2022, tersandung-kasus-binomo (diakses 20 Mei 2022). 13 Teti Purwanti, "Terbongkar! Indra Kenz & Adiknya Punya Kripto Senilai Rp 35 M," CNBC Indonesia, 21 April 2022, punya-kripto-senilai-rp-35-m (diakses 20 Mei 2022). 171
aset kripto (crypto asset). yang dikemukakan di dalam tulisan ini; Merujuk pada uraian-uraian yang diutarakan sebelumnya, penulis mem- dan (b) pendekatan perundang-undangan (statutory approach), yaitu pendekatan yang formulasikan judul melalui tulisan ini, yaitu dilakukan dengan melakukan telaah terhadap "Risiko dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto Dalam Kejahatan Pencucian Uang". Formula judul tersebut merupakan seluruh Perundang-undangan yang relevan dan terkait dengan legal issue/ problem yang dianalisis.16 Di dalam tulisan Peraturan bentuk manifestasi dari per masalahan ini sendiri, Peraturan Perundang-undangan yang diidentifikasi melalui tulisan ini, yaitu yang menjadi objek analisis adalah UU TPPU, bagaimanakah risiko penyalahgunaan aset Permendag No 99 Tahun 2018, dan Peraturan kripto dalam kejahatan pencucian uang?, dan BAPPEBTI No 5 Tahun 2019. bagaimanakah posibilitas terjadinya tindak pidana pencucian uang pada penyalahgunaan C. Pembahasan aset kripto? B. Metode Penelitian 1. Risiko Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang Risiko merupakan sebuah konsepsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Pada prinsipnya semua legal research haruslah berbentuk normatif. Tulisan Hal yang menjadi letak perbedaannya adalah yang merefleksikan suatu ketidakpastian atau suatu kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya suatu akibat buruk atau akibat yang merugikan.17 Oleh sebab itu, terhadap pada persoalan bahan-bahan hukum dan pendekatan yang digunakan.14 Pendekatan setiap risiko, perlu dilakukan sebuah upaya yang benar dan tepat sasaran untuk yang digunakan di dalam tulisan ini mencegah terjadinya akibat buruk tersebut, adalah berupa pendekatan: (a) konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan sehingga segala bentuk dan upaya praktik yang dapat menimbulkan kerugian tersebut yang bertitik tolak dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan teoritis pada ilmu hukum.15 Adapun pada tulisan ini, konsep/teori dapat diantisipasi sejak dini agar terhindar dari risiko kerugian.18 Akan tetapi sebelum itu, tentu yang perlu dilakukan terlebih dahulu seputar aset kripto dan delik pencucian uang dijadikan sebagai pijakan konseptual dalam adalah menilai sebuah risiko, agar nantinya dapat dilakukan pengendalian.19 menganalisis dan menjawab permasalahan 14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 55 - 56. 15 16 17 Herman Darmawi, Manajemen Risiko, Edisi 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 3. 18 Eko Sudarmanto, "Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud," Jurnal Ilmu Manajemen 9, no. 2, Ibid., 135. Ibid., 133. (2020), 109, DOI: 19 Herman Darmawi, Op.Cit., 4. 172
Hampir seluruh kejahatan selalu dipicu Dalam panduan internasional, terkait oleh adanya suatu keadaan atau tindakan yang menjadi penyebab terjadinya.20 Dalam konteks pencucian uang, umumnya penyebab dari pelaku kejahatan melakukan kejahatan tersebut, dikarenakan ia hendak menikmati harta kekayaan hasil tindak pidana yang diperolehnya dengan tenang dan sulit untuk dengan perhitungan risiko TPPU dan TPPT yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) dijelaskan bahwa "risiko dapat dijelaskan dengan persamaan: R=f[(T),(V)] x C, yang mana T dimaknai sebagai threat (ancaman), V dimaknai sebagai vulnerability (kerentanan), dan C dimaknai sebagai consequence (dampak)".23 Ancaman dimaknai dideteksi/ditemukan harta kekayaannya tersebut, karena perolehan harta kekayaan sebagai entitas, objek atau tindak pidana yang tersebut tampak seolah-olah berasal dari berpotensi menyebabkan kerugian, yang perolehan yang sah. Hal ini, diamini oleh dalam konteks kejahatan pencucian uang Neil Jensen yang mengemukakan bahwa pencucian uang merupakan upaya mengubah keuntungan yang berasal dari illegal activity dapat meliputi pelaku kejahatan, dan asal-usul dana.24 Adapun Kerentanan dimaknai sebagai persoalan-persoalan yang dapat dieksploitasi menjadi harta kekayaan yang seakan-akan diperoleh dari asal-usul yang legal atau sah.21 oleh pelaku kejahatan dalam melancarkan kejahatannya, yang dalam konteks pencucian Pencucian uang sendiri dimaknai sebagai uang dapat diidentifikasi pada kelemahan suatu rangkaian aktivitas yang diperbuat oleh pada sistem, baik pada regulasi, layanan dan seseorang atau sekelompok orang terhadap produk yang dapat dieksploitasi oleh pelaku uang hasil kejahatan, dengan maksud agar asal-usul hasil kejahatan tersebut, menjadi kejahatan dalam melancarkan kejahatan pencucian uang.25 Sedangkan Dampak sulit ditelusuri atau menjadi tampak seakan- dimaknai sebagai akibat yang dimunculkan akan sebagai aset yang sah, dengan berbagai macam cara.22 Oleh karena itu, sebagai sebuah sistem keuangan yang baru dan modern, yang dioperasikan dalam bentuk digital, tidak oleh pelaku kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya, baik terhadap financial system and industry ataupun juga terhadap kondisi luas.26 sosial-ekonomi masyarakat secara menutup kemungkinan terdapatnya risiko aset kripto dijadikan sebagai tools dalam Untuk itu, berikut akan disampaikan analisis terhadap aspek-aspek tersebut. melancarkan kejahatan pencucian uang. 20 Eko Sudarmanto, Op.Cit., 111. 21 Yusup Saprudin, Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946) (Jakarta: Pensil-324, 2006), 15. 22 Sutan Remy Sjahdeni, Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Pembiayaan Terorisme (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), 5. 23 Tim SRA pada Sektor Jasa Keuangan, Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Jasa Keuangan 24 25 26 (Jakarta: OJK, 2017), 5. Ibid. Ibid. Ibid., 38. 173
a. Ancaman b. Kerentanan Sebelumnya dijelaskan bahwa ancaman Aset Kripto sendiri merupakan bentuk adalah entitas, objek atau tindak pidana komoditas baru yang mengalami kemajuan yang berpotensi menyebabkan kerugian. Sehingga, indikator pokok yang harus dan perkembangan yang pesat terutama sejak kelahiran Bitcoin pada tahun 2009, dan diuraikan berkaitan dengan risiko ancaman adalah perihal siapa subjek yang berisiko hingga kini terus mengalami perkembangan. Dalam dinamikanya, crypto asset baru melakukan dan aktivitas yang menjadi sumber dana dalam penyalahgunaan crypto asset untuk tujuan pencucian uang. Sejalan itu, Financial Action Task Force dengan menyatakan bahwa salah satu faktor atau diperdagangkan di Indonesia pada tahun 2014.30 Pada tahun 2018 Kemendag telah mengeluarkan Permendag No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Crypto asset, dan karakteristik yang dipertimbangkan dalam pada tahun 2019 BAPPEBTI telah menerbitkan risiko penyalahgunaan aset kripto untuk Peraturan BAPPEBTI No 5 Tahun 2019 tentang tujuan pencucian uang adalah perihal siapa yang menjadi pengguna jasa dan bisnis Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Crypto asset di Bursa Berjangka. yang menjadi kegiatan sumber perolehan aset dari pengguna jasa tersebut.27 Terkait Satu hal yang membuat crypto asset menjadi salah satu bentuk produk yang rentan dengan siapa yang menjadi pengguna jasa pada perdagangan crypto asset yang berisiko, di dalam sectoral risk assessment terhadap perdagangan asset crypto di Indonesia, disampaikan bahwa, nasabah yang berisiko disalahgunakan adalah dikarenakan transaksi melalui aset kripto dapat meningkatkan anonimitas dan meningkatkan rintangan/ hambatan pada pendeteksian oleh penegak hukum terkait dengan aktivitas kejahatan.31 tinggi menjadi pelaku kejahatan pencucian Faktor-faktor tersebut menjadi sebuah daya uang adalah yang memiliki profil Pengusaha dan PEP's (politically exposed person).28 Adapun terkait dengan sumber perolehan Tarik tersendiri bagi pelaku kejahatan yang ingin menyamarkan atau menyembunyikan 32 uang haram yang mereka peroleh. aset dari pengguna jasa, disampaikan bahwa predicate crime (kejahatan asal) yang berisiko tinggi dalam penyalahgunaan crypto asset untuk tujuan pencucian uang adalah Narkotika, Psikotropika, dan Korupsi.29 Selain itu, pelaku kejahatan juga dapat memindahkan aset kripto yang beroperasi pada blockchain publik yang transparan, seperti Bitcoin, ke bursa atau platform perdagangan kripto online dan kemudian 27 Financial Action Task Force, FATF Report: Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing (Paris: FATF, 2020), 8. 28 Tim SRA pada Sektor Perdagangan Aset Kripto, Op.Cit., iv. 29 30 31 Financial Action Task Force, Op.Cit., 8 32 Ibid., v. Ibid., 2. Ibid. 174
segera memperdagangkannya dengan AEC (anonymity-enhanced cryptocurrency) atau koin privasi.33 Pada umumnya crypto asset seperti bitcoin adalah uang anonim dari internet. Akan tetapi, Bitcoin dan sebagian besar aset virtual lainnya, kendatipun tidak fully anonymous, ada pseudonimity juga yang berbentuk semu/nama pseudonimity (anonymous samaran).34 Kendatipun Terkait dengan sifat crypto asset yang anonymous atau pseudo anonymity, perlu disampaikan bahwa dalam melakukan seperti bitcoin, crypto asset transaksi perlindungan privasi sedemikian rupa telah dirancang dengan kuat. Yang mana, pada saat transaksi dilakukan, sistemnya tidak akan menampilkan identitas pihak-pihak yang turut bertransaksi. Selanjutnya, pengguna bitcoin hanya dapat ditelusuri dengan didefinisikan sebagai 'anonimitas yang dapat menggunakan kode numerik yang juga tidak dilacak', yakni masih memungkinkan untuk dilakukan pelacakan dengan menggunakan jarang dipindahkan dengan menggunakan beberapa nama samaran.36 prosedur teknis asosiasi terhadap individu Penjelasan-penjelasan tersebut di (pengguna jasa). Akan tetapi, apabila dilakukan pelacakan transaksi pada umumnya, identitas penggunanya tersebut tidak dapat ditemukan.35 Dengan adanya kesulitan atau atas, menunjukkan adanya kerentanan dari penyalahgunaan crypto asset dikarenakan crypto asset bersifat anonymous atau pseudo anonymity yang riskan untuk dimanfaatkan hambatan terkait dengan penelusuran siapa oleh pelaku kejahatan untuk membuat sebenarnya yang menjadi pemilik dana hasil kejahatannya sulit untuk dilakukan sesungguhnya dari suatu akun aset kripto, penelusuran. Dengan sulitnya dilakukan menjadi sebuah proyeksi bahwa keberadaan crypto asset memberi peluang bagi pelaku penelusuran terhadap aset hasil kejahatan tersebut, menunjukkan adanya 'tujuan kejahatan untuk mengamankan asetnya disana. Yang mana, hal tersebut merupakan menyembunyikan hasil kejahatan' yang merupakan esensi dari pencucian uang.37 bentuk kerentanan dalam penyalahgunaan crypto asset untuk tujuan menyembunyikan Dalam sebuah riset, disampaikan, bahwa salah satu bentuk kerentanan terkait dengan atau menyamarkan hasil tindak pidana yang diperolehnya. sistem hukum dalam penyalahgunaan crypto asset untuk tujuan pencucian uang 33 34 Alicia Schmidt, "Virtual assets: compelling a new anti-money laundering and counter-terrorism financing Ibid., 9. regulatory model," International Journal of Law and Information Technology 29 (2021), 339-340, DOI: Ibid., 340. 35 36 Dewi Asri Puannandini, "Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber (Cyber Crime) Melalui Mata Uang Digital (Crypto Currency)," Jurnal Pemuliaan Hukum 4, no. 2, (2021), 59, DOI: 37 Ali Geno Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam," Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 2, no. 1, (2019), 14, DOI: 175
adalah terkait dengan belum adanya ketentuan perihal penerapan prinsip know your customer (mengenali pengguna jasa).38 customer principle). Sehingga, terkait dengan isu risiko kerentanan yang berasal dari belum adanya regulasi terkait dengan pengaturan Adapun di Indonesia, setidaknya pada saat ini, telah dilakukan upaya untuk memitigasi risiko penerapan prinsip mengenali pengguna jasa di Indonesia, setidaknya telah terjawab tersebut. Yang mana, diantara upaya mitigasi melalui pengundangan Peraturan BAPPEBTI risiko tersebut terkongkritisasi di dalam Nomor 5 Tahun 2019 tersebut. Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019, yang c. Dampak telah memuat terkait dengan persyaratan kewajiban bagi calon pedagang fisik crypto asset untuk mengaplikasikan program APU- Pencucian uang telah mengancam kemakmuran ekonomi global, merusak inte- gritas sistem keuangan dan mendanai kegiatan PPT yang telah ditentukan BAPPEBTI, dalam hal: kriminal yang lebih lanjut berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.39 1) Untuk mendapatkan persetujuan dalam memfasilitasi transaksi Pelanggan pada Pasar Fisik crypto asset (vide Pasal 8 ayat Ada banyak cara yang dapat dilakukan penjahat untuk melakukan pencucian uang,40 termasuk dengan menggunakan produk (1) huruf e) keuangan dengan teknologi modern. 2) Dalam hal melakukan perdagangan aset Sejak kriminalisasi terhadap pencucian kripto (vide Pasal 12 ayat (4)) uang dalam 2 (dua) dekade terakhir, telah 3) Sebagai persyaratan penggunaan Akun Pelanggan Aset Kripto (vide Pasal 12 ayat (5)); dan terjadi peningkatan terhadap praktik pen- cucian uang secara global.41 Dalam rangka melakukan kejahatan pencucian uang, 4) Untuk dapat mengoperasikan aktivitas calon nasabah tradisional cenderung perdagangannya selama masa registrasi (vide Pasal dan 24 ayat (8) huruf b). tidak menggunakan layanan bank biasa. Sebaliknya, pelanggan tersebut beralih ke Salah satu bentuk program APU-PPT sistem keuangan terdesentralisasi sebagai solusi alternatif.42 Adapun salah satu bentuk sendiri adalah kewajiban bagi lembaga jasa keuangan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (know your dari terdesentralisasi adalah aset dalam bentuk crypto asset. Yang mana, crypto asset sendiri merupakan sistem keuangan 38 Dewi Asri Puannandini, Op.Cit., 59. 39 Kishore Singha, dan Peter Best, "Anti-Money Laundering: Using data visualization to identify suspicious activity," Elsevier: International Journal of Accounting Information Systems 34 (2019), 1, DOI: Ibid., 2. 40 41 Ayodeji Aluko, dan Mahmood Bagheri, "The impact of money laundering on economic and financial stability and on political development in developing countries (The case of Nigeria)," Journal of Money Laundering Control 15, no. 4, (2012), 443, DOI: 10.1108/13685201211266024 Ibid., 444. 42 176
rangkaian dari beberapa kode kriptografi yang bersifat terdesentralisasi, dan dapat ditaruh secara digital. Selain itu, crypto asset Dampak (consequences), dalam penilaian risiko, dimaknai sebagai konsekuensi yang dimunculkan oleh kemungkinan terjadinya juga memungkinkan untuk dialihtangankan kejahatan pencucian uang pada perdagangan sebagaimana surat elektronik. Tambah pula, crypto asset dapat juga digunakan sebagai alat pembayaran, karena merupakan bagian dari mata uang digital,43 kendatipun sayangnya di Indonesia belum diakui keberadaannya Aset Kripto. Dampak dari Aset Kripto diperoleh dari diantaranya melalui data nilai transaksi.46 Adapun hingga tahun 2020 saja, nilai aset kripto yang telah diterima oleh pasar dark web telah menunjukkan hasil yang sebagai mata uang. Ketenaran aset kripto telah mengalami sangat signifikan, yakni hingga sebesar USD 1,7 Miliar.47 pertumbuhan sejak status Bitcoin sebagai Dalam banyak hal, dark web adalah toko metode pembayaran yang diperlukan di pasar dark web Silk Road dan asosiasi aset virtual dengan dark web sedang berlangsung. Dark web biasa dipergunakan untuk serba ada untuk kejahatan modern. Dengan banyak contoh kejahatan yang menyediakan bayaran atas kejahatan yang dilakukan dengan imbalan aset kripto, dan keuntungan dari memberikan anonimitas bagi orang-orang yang menghendaki penyembunyian informasi privasi, sementara seringkali mereka yang kejahatan tersebut menggunakan layanan pencampuran anonim yang tersedia di dark web, untuk mengaburkan arus transaksi, atau mencari anonimitas menggunakannya sekadar meminta pembayaran dalam aset untuk menyembunyikan hasil aktivitas illegal.44 Namun, meskipun dark web dirancang tidak terorganisir, tidak dapat kripto untuk tujuan meningkatkan anonimitas transaksi. Untuk menyelesaikan transaksi, dark web dapat memberikan kemudahan disangkal bahwa anonimitas menjadi suatu bagi penggunanya untuk mengelabui ketertarikan tertentu bagi pelaku kejahatan beberapa peraturan di bidang anti pencucian untuk menempatkan hasil kejahatannya. Dampaknya, dark web telah memungkinkan uang, misalnya menyediakan pasar terhadap identitas yang telah dicuri, untuk dapat dikendalikannya suatu kejahatan di sana dan telah terbukti menjadi tantangan bagi penegakan hukum.45 mengelabui persyaratan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (KYC principle).48 Dengan terjadinya kejahatan pencucian 43 Aditya Rafi Fauzan dan Rianda Dirkareshza, "Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador," Pandecta 16, no. 2, (2021), 323, DOI: 44 Kaveh Waddell, "The Dark Web Isn't All Dark," The Atlantic, 2 November 2016, (diakses 22 Mei 2022). 45 Alicia Schmidt, Op.Cit.,341-342. 46 Tim SRA pada Sektor Perdagangan Aset Kripto, Op.Cit., 60. 47 Alicia Schmidt, Op.Cit., 342. 48 Ibid. 177
uang dengan menyalahgunakan berbagai inter alia aset macam sistem keuangan, dan Pasal 6 ayat (2) (kepada rechtspersoon). Serta pasal-pasal lain yang mengatur tentang kripto, dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan yang kejahatan yang terkait dengan kejahatan pencucian uang lainnya (vide Pasal 11 - 16 diperoleh oleh pelaku kejahatan, lebih jauh UU TPPU). dapat menimbulkan efek negatif terhadap Dalam pandangan Teichmann, pencucian kehidupan masyarakat, terutama di sektor perekonomian.49 uang merupakan setiap tindakan yang yang dilakukan dengan tujuan menggagalkan Berdasarkan penjelasan di atas, identifikasi terhadap asal-usul, penelusuran, merefleksikan bahwa salah satu kelemahan atau perampasan terhadap aset yang utama dalam memerangi dampak penyalah- gunaan teknologi modern dan terbarukan (seperti crypto asset) dalam kejahatan diketahui atau diduga berasal dari suatu tindak pidana.51 Adapun dalam pandangan Korejo, et.al., Pencucian uang merupakan pencucian uang adalah lemahnya sistem upaya mengonversi aset haram yang berasal teknologi dalam mendeteksi arus aliran uang ilegal. Oleh sebab itu, solusi teknologi yang dari kejahatan yang kemudian dicampurkan dengan uang halal agar tampak sah, dan efektif merupakan elemen penting dalam menghindari risiko dampak dari pencucian uang.50 menjadi sangat sulit untuk membedakan uang yang sah dari yang tidak sah.52 Berdasarkan pemikiran-pemikiran doktriner 2. Posibilitas Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Menyalah­ gunakan Aset Kripto Secara yuridis, di Indonesia, pencucian tersebut, setidaknya dapat dipahami bahwa pencucian uang dapat dimaknai sebuah tindakan yang dilakukan dalam rangka: (a) menggagalkan atau mempersulit identifikasi uang merupakan seluruh tindakan yang asal-usul, penelusuran, atau perampasan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan di dalam UU TPPU (vide Pasal 1 angka 1 UU TPPU). Adapun pasal- harta kekayaan (menyembunyikan); atau (b) membuat proceed of crime menjadi seakan-akan sebagai harta kekayaan yang pasal yang mengkriminalisasi pencucian uang sah (menyamarkan). Sehingga, esensi dari dalam UU TPPU dimuat dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 (kepada naturlijk person), pencucian uang adalah upaya untuk membuat tersembunyikan atau tersamarkannya asal- 49 Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis," Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1, (2013), 71, DOI: 50 Kishore Singha, dan Peter Best, Op.Cit., 3. 51 Fabian Maximilian Johannes Teichmann, "Twelve methods of money laundering," Journal of Money Laundering Control 20, no. 2, (2017), 131, DOI: 10.1108/JMLC-05-2016-0018 52 Muhammad Saleem Korejo, et al., "The Concept Of Money Laundering: A Quest For Legal Definition," Journal of Money Laundering Control 24, no. 4, (2021), 725-726, DOI: 10.1108/JMLC-05-2020-0045 178
usul hasil kejahatan. Sebagaimana dalam laporan FATF kepada G-20 Dalam analisis terkait dengan pencucian yang mengemukakan bahwa potensi risiko uang, dikenal sebuah analisis tipologi, sebagai instrumen analisis terhadap modus operandi pelaku kejahatan melakukan pencucian uang. Salah satu modus operandi atau tipologi yang umumnya diperbuat oleh pelaku kejahatan pencucian uang, inter alia, ialah use of anonymous asset types.53 Salah satu bentuk konkrit dari jenis anonymous asset types adalah penggunaan uang tunai (tarik- setor tunai). Tetapi bentuk tidak menutup juga mencakupi electronic kemungkinan payment system and financial system (seperti pencucian uang yang utama yang ditimbulkan oleh aset kripto adalah perihal Anonimitas.55 Banyak aset kripto memiliki public ledgers, tanpa izin, dan ledger yang terdesentralisasi. ledger transaksi dapat diakses Meskipun oleh publik, ledger tersebut memungkinkan tidak menyertakan informasi perihal identitas pengguna. Selain itu, dimungkinkan juga tidak adanya administrator pusat yang memantau transaksi.56 Aset kripto juga bersifat pribadi, dengan hanya memungkinkan sekelompok entitas terbatas yang dapat memulai personal account dengan nomor yang anonymous).54 Uraian-uraian tersebut sebelumnya menerangkan bahwa salah satu tipologi/ transaksi atau melihat dan memverifikasi ledger.57 Selanjutnya, beberapa aset kripto yang juga dikenal juga sebagai privacy coin atau anonymity-enhanced cryptocurrency, modus operandi yang dapat dilakukan oleh memiliki perangkat lunak kriptografi pelaku pencucian uang untuk membuat tambahan yang dapat mengaburkan transaksi hasil tindak pidana yang diperolehnya lebih lanjut. Ada juga sebagai sarana yang tersembunyikan/tersamarkan adalah di antaranya dengan menggunakan beberapa produk anonymous. Penjelasan keuangan dengan tersebut karakter tentu dapat digunakan untuk lebih meningkatkan anonimitas transaksi.58 Karakter anonimitas yang melekat pada crypto asset tersebut, dapat membuat transaksi aset kripto menjadi beririsan dengan karakter dari aset kripto juga memiliki karakter anonymous. yang sulit untuk dilakukan pemantauan yang memadai. Selain itu, juga memungkinkan 53 Umumnya, terdapat beberapa modus operandi atau tipologi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan best practices internasional, di antaranya: a. Concealment within Business structures b. Misuse of Legitimate Businesses c. Use of False Identities, Documents, or Straw Men d. Exploitation of International Jurisdictional Issues e. Use of Anonymous Asset Types Egmont Group, FIU's in Action: 100 Cases From The Egmont Group (Toronto: Egmont Group, 2000), 8. Ibid., 126 54 55 Financial Action Task Force, FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called 56 57 58 Stablecoins (Paris: FATF, 2020), 7. Ibid. Ibid. Ibid. 179
transaksi gelap terjadi di luar batas peraturan, suatu akun aset kripto. dan juga memungkinkan bagi pelaku Penjelasan tersebut diatas semakin kejahatan terorganisir menggunakan aset kripto untuk mendapatkan kemudahan akses ke "uang bersih" (baik uang masuk/keluar).59 menunjukkan bahwa dengan karakternya yang bersifat anonymous atau setidaknya pseudo anonymous. Yang mana hal tersebut Setidaknya, terdapat 2 (dua) karakteristik koin dalam Crypto asset, yaitu anonymous dan pseudo anonymous, yang lebih detail dijabarkan melalui tabel berikut:60 Tabel 1 menjadi ruang yang memiliki posibilitas untuk disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan yang diperolehnya melalui crypto asset. Akan tetapi, untuk menyatakan Jenis dan Karakteristik Koin Aset Kripto suatu tipologi merepresentasikan terjadi- JENIS ASET KRIPTO KARAKTERISTIK KOIN nya pencucian uang, tidak boleh hanya dilihat sebagai faktor jika tunggal. Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Ripple (XRP) Bitcoin Cash (BCH) Litecoin (LTC) Stellar (XLM) Cardano (ADA) IOTA (MIOTA) NEO (NEO) Monero (XMR) Dash (DASH) Pseudo Anonymous Pseudo Anonymous Pseudo Anonymous Pseudo Anonymous Pseudo Anonymous Pseudo Anonymous Pseudo Anonymous Pseudo Anonymous Pseudo Anonymous Anonymous Anonymous Melainkan harus dilakukan analisis dengan mengkombinasikannya dengan fakta hukum seputar transaksi, yang resultante (hasil akhir)nya adalah keadaan aset tersebut tersamarkan.62 Hal tersembunyikan atau tersebut merupakan bentuk konkrit dari analisis untuk merefleksikan unsur 'dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan Anonymous merupakan aset yang tidak asal-usul hasil tindak pidana'. dapat (sulit) dilakukan pelacakan. Sedangkan pseudonimity merupakan 'anonimitas yang Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya bukan karena terdapat dapat dilacak', di mana dengan prosedur kecocokan antara tipologi dengan perbuatan teknis asosiasi terhadap individu (pengguna pelaku kejahatan yang menyebabkan jasa) dapat dilakukan, tetapi apabila dilakukan seseorang dinyatakan telah melakukan penelusuran transaksi pada umumnya, pencucian uang. Melainkan disebabkan identitas penggunanya tersebut tidak dapat ditemukan.61 Hal-hal tersebut menimbulkan oleh karena pada kenyataanya kecocokan perbuatan pelaku dengan tipologi tersebut adanya hambatan atau kesulitan terkait ternyata menyebabkan hasil kejahatannya dengan penelusuran siapa sebenarnya yang tersembunyikan ataupun tersamarkan. Lebih menjadi pemilik dana sesungguhnya dari lanjut, bila dikontekstualisasikan dengan 59 60 61 Jack M. Balkin et.al, Cybercrime: Digital Cops in a Networked Environment (New York: New York University Press, Ibid., 53. Ibid., 31 - 49. 2006), 169. 62 Muh. Afdal Yanuar, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset (Malang: Setara Press, 2021), 140. 180
penyalahgunaan crypto asset untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, menyembunyikan atau menyamarkan melainkan juga akibat dari perbuatan hasil tindak pidana dapat disampaikan tersebut. Yang mana, akibat dari perbuatan bahwa bukan karena terdapat kecocokan antara tipologi use of anonymous asset types dengan perbuatan pelaku kejahatan menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan, yang diketahui dan dikehendaki oleh pelakunya, adalah hasil kejahatannya yang memasukkan hasil kejahatan ke dalam crypto asset yang menyebabkan bahwa ia telah melakukan pencucian uang. tersebut tersembunyikan atau tersamarkan. Selain dengan modus operandi atau tipologi use of anonymous asset types Melainkan disebabkan oleh karena pada yang memiliki posibilitas untuk dilakukan kenyataannya kecocokan perbuatan pelaku kejahatan dengan tipologi use of anonymous asset types tersebut menyebabkan hasil oleh pelaku pencucian uang dengan menyalahgunakan crypto asset, terdapat juga kemungkinan pelaku kejahatan kejahatannya tersebut menjadi sulit atau terdapat hambatan-hambatan untuk dapat ditelusuri dan diidentifikasi. Yang mana tersebut melakukan kejahatan pencucian uangnya dengan tipologi use of nominee or strawman. Use of nominee atau strawman hal tersebut merupakan bentuk kongkrit adalah tindakan yang dilakukan dengan cara dari tersamarkannya hasil kejahatan yang dimasukkan ke dalam crypto asset tersebut. menggunakan identitas atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan transaksi Berdasarkan analisis tersebut, tidak (misalnya, penyetoran atau penarikan) menutup kemungkinan muncul pertanyaan, dengan harapan bahwa bahkan jika transaksi mengapa keadaan hasil tindak pidana tersebut ditelusuri penegak hukum, tidak harus dinyatakan tersembunyikan atau atau sulit ditemukan adanya hubungan tersamarkan, untuk menyatakan terjadinya pencucian uang, padahal unsur deliknya berbunyi 'dengan tujuan menyembunyikan dengan antara pelaku kejahatan dengan pihak lain tersebut.64 Yang mana, dengan tipologi/modus operandi ini, pelaku kejahatan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak dapat saja menggunakan identitas atau pidana'. Adapun analisis yang penulis dapat meminta pihak lain untuk membuka akun paparkan terkait pertanyaan tersebut adalah aset kripto, yang selanjutnya hasil kejahatan bahwa pada unsur tersebut terdapat frasa yang diperolehnya dimasukkan ke dalam 'dengan tujuan', yang mana frasa tersebut akun kripto dengan identitas atas nama memiliki makna bahwa suatu perbuatan dan pihak lain tersebut. Sehingga, kendatipun akibat dari perbuatan merupakan sesuatu yang diketahui dan dikehendaki oleh pelaku.63 nantinya dilakukan pelacakan secara intensif untuk menemukan siapa pemilik akun Artinya, yang dipotret bukan hanya perbuatan kripto tersebut, identitas pihak yang tampak 63 E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Storia Grafika, 2002), 183. 64 Egmont Group, Op.Cit., 71. 181
bertransaksi adalah 'pihak lain' tersebut saja. Padahal yang menjadi beneficiary ownership pihak dan tindak pidana asal yang paling potensial dieksploitasi pada pencucian uang dari transaksi tersebut adalah pelaku dengan menyalahgunakan aset kripto; (b) kejahatan, sekaligus yang menggunakan Kerentanan, yang didasarkan pada persoalan identitas atau memerintahkan pihak lain dari sisi regulasi dan kelemahan produk aset tersebut membuka akun kripto. Akibatnya, kripto yang dapat dieksploitasi oleh pelaku akan muncul hambatan dan kerumitan untuk kejahatan dalam melancarkan pencucian menelusuri hasil kejahatan yang diperoleh uang; dan (c) Dampak, yang didasarkan pada oleh pelaku kejahatan tersebut. Hal tersebut akibat yang ditimbulkan terhadap sistem merupakan representasi dari terpenuhinya unsur 'dengan tujuan menyembunyikan hasil tindak pidana' keuangan oleh kejahatan pencucian uang yang dilakukan dengan menyalahgunakan aset kripto. Selain itu, terdapat kemungkinan lain Penyalahgunaan aset kripto dalam juga, dimana pelaku kejahatan yang telah kejahatan pencucian uang sangat dimungkin- menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya ke dalam akun kripto, selanjutnya memberikan akun kripto tersebut kepada pihak lain. Selama terhadap pihak lain yang menerima akun kripto tersebut dapat dibuktikan bahwa ia mengetahui atau patut menduga bahwa akun kripto yang diberikan kan dalam bentuk peng eksploitasian karak- teristik koin yang anonymous atau setidaknya pseudo anonymous yang korelatif dengan tipologi pencucian uang use anonymous asset types. Selain itu, dapat juga terjadi penyalahgunaan akun kripto milik nominee strawman, dengan menempatkan atau kepadanya tersebut berisikan hasil kejahatan, hasil kejahatan ke dalam akun tersebut. maka terhadap pihak lain tersebut juga turut Terakhir, terdapat kemungkinan lainnya dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian pula, yakni pihak lain (bukan pelaku uang, selaku 'pelaku tindak pidana pencucian kejahatan asal) menerima hasil kejahatan uang pasif'. Tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan/disamarkan oleh pasif sendiri merupakan kejahatan pencucian pelaku kejahatan ke dalam akun kripto, yang uang yang diancam pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.65 diketahui atau patut diduga oleh pihak lain tersebut bahwa terdapat hasil kejahatan di dalam akun kripto tersebut. D. Penutup Oleh sebab itu, penulis merekomen- Risiko penyalahgunaan aset kripto dalam dasikan agar otoritas yang berwenang kejahatan pencucian uang dapat diidentifikasi bekerjasama dengan pedagang aset kripto melalui pemetaan tiga variabel, yakni: (a) untuk membangun sebuah sistem yang ancaman, yang didasarkan pada pihak- dapat digunakan dalam menelusuri jejak- 65 Muh. Afdal Yanuar, "Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering di Indonesia," Nagari Law Review 5, no. 1, (2021), 27, DOI: 182
jejak transaksi yang menggunakan aset kripto, terutama dengan karakteristik fully anonymous. sehingga setiap transaksi yang seluruh stakeholder terkait, harus memulai dan/atau meningkatkan pengetahuan dan awareness terkait dengan karakteristik dan menggunakan aset kripto dapat lebih mudah pola transaksi pada aset kripto, dengan ditelusuri, terutama untuk kepentingan mengukur kemungkinan-kemungkinan ter- mendukung penegakan hukum terhadap jadi nya penyalahgunaan aset kripto untuk TPPU dan tindak pidana terkait perekonomian tujuan pencucian uang. lainnya. Selain itu, aparat penegak hukum dan 183
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Balkin, Jack M. et.al. Cybercrime: Digital Cops in a Networked Environment, New York: New York University Press, 2006. Darmawi, Herman. Manajemen Risiko, Edisi 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2016. Egmont Group. FIU's in Action: 100 Cases From The Egmont Group, Toronto: Egmont Group, 2000. Financial Action Task Force. FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins, Paris: FATF, 2020. Financial Action Task Force. FATF Report: Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing, Paris: FATF, 2020 Kanter, E. Y., dan S. R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2002. Saprudin, Yusup. Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946), Jakarta: Pensil-324, 2006. Sjahdeini, Sutan Remy. Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Pembiayaan Terorisme, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002. Tim SRA pada Sektor Jasa Keuangan. Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Jasa Keuangan, Jakarta: OJK, 2017. Tim SRA pada Sektor Perdagangan Aset Kripto. Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, Jakarta: Bappebti, 2019. Yanuar, Muh Afdal. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset, Malang: Setara Press, 2021. B. Penelitian Aluko, Ayodeji, dan Mahmood Bagheri. "The impact of money laundering on economic and financial stability and on political development in developing countries (The case of Nigeria)," Journal of Money Laundering Control 15, no. 4, (2012): 442-457, DOI: 10.1108/13685201211266024 Berutu, Ali Geno. "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam." Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 2, no. 1, (Maret 2019): 1-18, DOI: 184
Bullmann, Dirk, Jonas Klemm, Andrea Pinna. "In search of stability in crypto-assets: Are stablecoins the solution?", ECB Occasional Paper, no. 230, Frankfurt, European Central Bank (ECB), 2019. Fauzan, Aditya Rafi, dan Rianda Dirkareshza. "Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador." Pandecta 16, no. 2, (December 2021): 319-334, DOI: Korejo, Muhammad Saleem, et.al. "The Concept Of Money Laundering: A Quest For Legal Definition." Journal of Money Laundering Control 24, no. 4, (2021): 725-736, DOI: 10.1108/JMLC-05-2020-0045 Kurniawan, Iwan. "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis." Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1, (2013): 69-82, DOI: Puan Nandini, Dewi Asri. "Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber (Cyber Crime) Melalui Mata Uang Digital (Cryptocurrency)." Jurnal Pemuliaan Hukum 4, no. 2, (Oktober 2021): 57-70, DOI: Puspasari, Shabrina. "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi." Jurisdiction 3, no. 1, (Januari 2020): 303-329, DOI: Rani, Dewanti Arya Maha, et.al. "Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham." Jurnal Konstruksi Hukum 2, no. 1, (Januari 2021): 19-23, DOI: Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia." Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 11, no. 2, (2021): 1-10, DOI: Schmidt, Alicia. "Virtual assets: compelling a new anti-money laundering and counter-terrorism financing regulatory model." International Journal of Law and Information Technology 29, no. 4, (Januari 2021): 332-363, DOI: Singha, Kishore, and Peter Best. "Anti-Money Laundering: Using data visualization to identify suspicious activity." Elsevier: International Journal of Accounting Information Systems 34 185
(September 2019): 100-118, DOI: Sudarmanto, Eko. "Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud." Jurnal Ilmu Manajemen 9, no. 2, (Juni 2020): 107-121, DOI: Teichmann, Fabian Maximilian Johannes. "Twelve methods of money laundering." Journal of Money Laundering Control 20, no. 2, (Mei 2017): 130-137, DOI: 10.1108/JMLC-05-2016-0018 Yanuar, Muh Afdal. "Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering di Indonesia." Nagari Law Review 5, no. 1, (Oktober 2021): 23-40, DOI: C. Internet Hikam, Herdi Alif Al. "Ada 'Udang' di Balik Influencer Pamer Harta, Jangan Percaya!" Detikfinance, 16 Maret 2022. pamer-harta-jangan-percaya Purwanti, Teti. "Terbongkar! Indra Kenz & Adiknya Punya Kripto Senilai Rp 35 M." CNBC Indonesia, 21 April 2022. Silaban, Martha Warta. "Kepala PPATK: Ada Aliran Dana Investasi Ilegal DIsimpan dalam Bentuk Kripto," Tempo.co, 14 April 2022. Utami, Fajria Anindia. "Biografi dan Profil Lengkap Indra Kenz, Crazy Rich Medan yang Tersandung Kasus Binomo." wartaekonomi.co.id, 22 Februari 2022. Waddell, Kaveh. "The Dark Web Isn't All Dark," The Atlantic, 2 November 2016. dark/506261/ 186
D. Peraturan Perundang­undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto asset) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto asset) di Bursa Berjangka 187
BIODATA PENULIS Muh. Afdal Yanuar, S.H., adalah legal analyst pada Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, yang merupakan alumni pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sejak tahun 2019, ia aktif mempublikasikan artikel ilmiah yang ditulisnya pada beberapa jurnal terakreditasi di Indonesia, dengan konsentrasi utama di bidang hukum pidana dan hukum ekonomi. Saat ini, ia telah memiliki sebuah buku yang terpublikasi dengan judul "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset". Ia juga aktif mengajar pada beberapa pendidikan dan pelatihan pada beberapa institusi penegak hukum terkait tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset. Ia juga pernah dianugerahi sebagai Pegawai Berprestasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2021. 188
Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/ mhn.v52i2.171 MENIMBANG PERLUNYA REGULASI YANG LEBIH KOMPREHENSIF TENTANG NON-FUNGIBLE TOKENS (NFT) (Weighing the Urgency of a More Comprehensive Regulation on Non-fungible tokens (NFT)) Fahrurozi Muhammad Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said No.Kav X6/6-7, RT.16/RW.4, Kuningan, Jakarta Selatan e-mail: Abstrak Aset kripto khususnya Non Fungible Tokens (NFT) saat ini semakin ramai diperjualbelikan di masyarakat. Fenomena ini menimbulkan berbagai konsekuensi. Mulai dari adanya pelaku transaksi NFT yang menerima keuntungan tinggi, hingga kerugian yang sangat besar. NFT sendiri masih diatur secara terbatas melalui Peraturan Perundang-undangan lainnya yang beririsan dengan aspek dari NFT, sehingga menimbulkan anggapan perlunya pengaturan NFT yang lebih komprehensif. Penelitian ini menganalisis urgensi faktor- faktor apa saja yang diperlukan untuk menimbang apakah perlu atau tidaknya dibentuk suatu regulasi baru mengenai NFT yang mengatur secara khusus, atau tetap bertahan dengan kondisi pengaturan yang saat ini sudah ada (status quo). Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini mendorong dilakukannya penilaian secara mendalam berdasarkan landasan-landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana regulasi pada umumnya. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini juga mendorong penggunaan landasan ekonomis meliputi regulasi berbasis data dan fakta, pendekatan hukum dan ekonomi, cost and benefit analysis, dan ilmu perilaku. Tujuannya untuk mendapat jawaban yang lebih konkret akan perlu tidaknya satu regulasi yang lebih komprehensif mengenai NFT atau tidak. Kata Kunci: Peraturan Perundang-undangan, Non-fungible tokens, landasan ekonomis. Abstract Crypto assets especially Non-fungible tokens (NFT) trade is growing. This phenomenon results in various consequences. From those who get massive profits to those who suffer huge losses. NFT itself is still limitedly regulated by other regulations that crosscut with NFT, which causes the impression that it is crucial to regulate NFT comprehensively. This paper tries to assess which factors are needed to weigh the necessity to create a new law that specifically regulates NFT, or stay in the existing situation (status quo). This paper encourages further assessment based on philosophy, sociology, and juridical considerations similar to other regulations to answer the question of the yuridis-normative method, this paper also urges the use of economic consideration including evidence-based regulation, law and economic approach, cost and benefit analysis, and behavioral science. The objective is to get a correct answer on whether it is necessary to regulate more comprehensively on NFT or not. Keywords: regulation, Non-fungible tokens, economic consideration.
A. Pendahuluan juga mengampanyekan NFT sebagai media Fenomena Non-fungible tokens (NFT) di Indonesia semakin marak dan menimbulkan pemasaran hasil karya seniman khususnya pelukis di Bandung.4 berbagai imbas. Tidak dapat dipungkiri NFT memang membuka peluang untuk kemajuan teknologi mendorong adanya peningkatan perekonomian bagi masyarakat instrumen finansial baru berbasis digital, baik luas. Namun, NFT sendiri juga memiliki sebagai alat pembayaran maupun instrumen investasi.1 instrumen tersebut yang semakin popular di Sehingga lahirlah berbagai kalangan masyarakat. NFT merupakan salah satu jenis instrumen finansial tersebut. berbagai ekses negatif. Kalangan selebritis dan influencer menerbitkan NFT milik masing- masing untuk diperjualbelikan ke masyarakat awam.5 Sayangnya, banyak masyarakat yang merasa dirugikan dengan fluktuasi NFT memang merupakan bentuk inovasi nilai NFT yang dibeli sehingga menimbulkan yang perlu mendapatkan perhatian oleh kerugian yang cukup besar. Akibatnya, salah Pemerintah karena sudah tersebar luas di satu NFT dengan fluktuasi harga tajam dan kalangan masyarakat, dan secara global merugikan masyarakat yaitu token ASIX yang semakin popular di seluruh dunia. Beberapa diprakarsai oleh Anang Hermansyah, dilarang waktu lalu, seorang pemuda asal Indonesia bernama Sultan Gustaf Al Ghozali berhasil menghasilkan Rp 12 miliar dari penjualan 932 NFT swafoto dirinya di laman OpenSea.2 Penggunaan NFT juga dimanfaatkan untuk diperjualbelikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).6 Hal ini merupakan contoh kecil dari berbagai potensi risiko NFT sebagai instrumen investasi. Kong dan Lin (2021) mengemukakan keperluan sosial oleh Gubernur Jawa Barat bahwa NFT merupakan instrumen investasi Ridwan Kamil yang berhasil menjual lukisan yang memiliki tingkat volatilitas yang karyanya sebagai NFT hingga Rp 45 juta untuk didonasikan kepada anak yatim piatu.3 Beliau sangat tinggi, melebihi instrumen investasi tradisional.7 Maka dari itu, sudah sewajarnya 1 Erdal Şen dan Burak Ergin. "The Rise of Cryptocurrencies, Blockchain Network Dan Where Bitcoin Stands In Today's World." Journal of International Social Research 12, no. 62 (2019). 2 Desy Setyowati, "Ghozali Everyday Raup Rp 1,5 Miliar Dari Jual 932 NFT Foto Selfie," Katadata, (diakses 20 Mei 2022). 3 Dendi Ramdhani, "NFT Lukisan Ridwan Kamil Terjual Rp 45 Juta di OpenSea, Didonasikan untuk Anak Yatim Piatu," Kompas Online, (diakses 20 Mei 2022). 4 Humas Jabar, "Ridwan Kamil Serahkan Hasil Jual Lukisan Seniman di NFT, Laku Rp4,2 Juta ," Pemprov Jawa Barat, Seniman-di-NFT-Laku-Rp42-Juta (diakses 20 Mei 2022). 5 Bill Clinten, "Daftar Artis dan Tokoh Indonesia yang Ikut Tren NFT," Kompas Online (diakses 20 Mei 2022). 6 Desy Setyowati, "Token ASIX Anang Dilarang, Bappebti, Apa Bedanya dengan Krpto dan NFT," Katadata, kripto-dan-nft (diakses 20 Mei 2022). 7 De-Rong Kong dan Tse-Chun Lin. "Alternative investments in the Fintech era: The risk and return of Non-fungible token (NFT)." Available at SSRN 3914085 (2021), hlm. 1. 190
NFT dapat dipahami sebagai instrumen dijadikan sebagai modus untuk tindak pidana investasi yang dapat berfluktuasi secara penipuan, penggelapan, kejahatan siber, dan drastic. Sehingga dapat menerima keuntungan dan kerugian yang sama ekstrimnya. Mereka juga menyebutkan terdapat 2 (dua) faktor tindak pidana lain di bidang perdagangan (e-commerce).11 (2021) elektronik itu, Selain juga mengingatkan Matherson yang paling mempengaruhi dinamika harga NFT. Pertama, adanya permintaan (demand) instrumen investasi alternatif dengan margin bunga yang lebih rendah dari instrumen yang potensi rawan tindak pidana pencucian uang melalui NFT bersama dengan model mata uang digital (cryptocurrency) lainnya.12 itu, penting bagi Pemerintah Maka dari lama. Kedua, adanya kelangkaan NFT yang untuk segera melakukan tindakan yang bisa diakibatkan berbagai sebab, yakni perihal selera secara subyektif (aesthetic preference) yang sangat sulit diprediksi.8 diperlukan agar NFT tidak disalahgunakan untuk kepentingan kejahatan. Bila perlu, NFT sebagai instrumen investasi berisiko tinggi Park et. al. (2021) juga menambahkan juga perlu dipersiapkan kerangka regulasinya bahwa dengan maraknya penggunaan sosial influencer media sosial juga memiliki peran penting dalam media, selebritis dan agar tidak banyak merugikan para pelaku investasi tersebut. Pada saat penelitian ini disusun, penentuan permintaan dan penawaran NFT.9 Padahal sebagaimana dikemukakan Zanesty et. al (2022), peran influencer riskan terhadap praktek manipulasi pasar sehingga investor awam.10 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rentan menjebak para pengaturan mengenai NFT di Indonesia sendiri dapat dikatakan belum komprehensif, dan belum mengatur secara khusus.13 Adapun regulasi yang mengatur NFT masih bersifat irisan, atau hanya menyinggung aspek-aspek tertentu dalam ekosistem NFT. Aturan tersebut para publik figur memiliki pengaruh besar hanya mengatur aspek NFT secara parsial terhadap valuasi NFT tersebut. Terlepas dari adanya potensi kerugian yang dihasilkan atas risiko volatilitas NFT, dan terbatas dari segi transaksi elektronik dan hak kekayaan intelektual.14 Selain kedua hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang terdapat juga potensi risiko lainnya yang Perekonomian melalui Surat No. S-302/M. dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 Kshetri (2021) menyebutkan bahwa NFT kerap perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Ibid. 8 9 Andrew Park et. al., "The Evolution Of Non Fungible Tokens: Complexity and Novelty Of NFT Use-Cases." IT Professional 24, no. 1 (2022): 9-14. 10 R. Aditya Rayhan Zanesty et. al, "Analisis Pengaruh Influencer Sosial Media Terhadap Keputusan Masyarakat Indonesia Dalam Pembelian Cryptocurrency." Majalah Bisnis & IPTEK 15.1 (2022): 44-59. 11 Nir Kshetri, "Scams, Frauds, dan Crimes in the Non Fungible Token Market,." Computer 55, no. 4 (2022): 60-64. 12 Nassor Matherson, "The Driving Force of Cryptocurrency and Money Laundering." (Utica: Utica College, 2021). hlm. 12. 13 Winnie Yamashita Rolindrawan dan Hansel Kalama, "Non-fungible tokens: Indonesia Regulatory Overview," SSEK, 14 (diakses 22 Mei 2022). Ibid. 191
Pengaturan Aset Kripto (Crypto asset) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa komprehensif mengenai NFT itu sendiri. Pengaturan terbatas dari ini akan mencoba Berjangka, menyebutkan bahwa aset kripto melihat apakah terdapat kekosongan norma termasuk NFT, tetap dilarang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.15 Hal ini senada dengan pernyataan Bank Indonesia dari peraturan-peraturan yang ada saat ini. Namun, wacana pembentukan regulasi mengenai NFT perlu dipertimbangkan yang menyatakan bahwa Rupiah merupakan matang-matang. Artinya, jangan sampai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.16 regulasi tersebut malah menjadi penghambat potensi NFT di Indonesia, atau materi yang Berdasarkan keputusan atau informasi diatur (dengan asumsi materi muatan dari kedua lembaga tersebut, maka yang diatur sudah baik) justru tidak dapat dapat disimpulkan bahwa NFT dapat diimplementasikan. Penelitian ini mendukung diperjualbelikan secara sah, namun tidak penggunaan landasan ekonomis sebagai diperkenankan sebagai alat pembayaran. metode analisis untuk mengetahui apakah Hal ini menunjukkan minimnya regulasi perlu adanya pengaturan yang komprehensif yang terintegrasi mengenai aset kripto pada umumnya, atau NFT pada khususnya. Pengaturan yang ada mengenai NFT saat ini mengenai NFT, atau tetap bertahan dengan kondisi dan aturan yang sudah ada (status quo). hanya sebatas jual beli NFT saja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti No. 7 Tahun B. Metode Penelitian 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Metode penelitian ini adalah yuridis Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Akan tetapi, regulasi tersebut hanya mengatur terbatas pada pengaturan jenis normatif dengan penekanan penggunaan data sekunder.17 Di mana sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari NFT yang boleh diperjualbelikan di Indonesia Peraturan Perundang-undangan diantaranya dan tidak mengatur secara komprehensif hal- Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2011 hal lain yang perlu untuk diatur lebih lanjut. Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Penelitian ini menilai bahwa minimnya regulasi mengenai NFT yang hanya berfokus pada isu perdagangan, mendorong adanya Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah wacana pembentukan regulasi yang lebih diubah sebagian melalui UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten 15 Bappebti, "Aset Kripto (Crypto asset)," Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (diakses 22 Mei 2022). 16 Pernyataan ini disampaikan dalam siaran Pers Bank Indonesia, dengan mengacu pada Pasal 23B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Departemen Komunikasi, "BI Tegaskan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Di Indonesia," Bank Indonesia, (diakses 17 Sri Mamudji et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas 22 Mei 2022). Indonesia, 2005), hlm 6. 192
sebagaimana telah diubah sebagian melalui NFT. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sumber sekunder lainnya dalam penelitian ini juga meliputi dari pendapat para pakar dan hasil penelitian ilmiah lainnya. Chohan dan Paschen (2021) menyebutkan bahwa NFT merupakan suatu rekam (record) kepemilikan media digital, yang tersimpan dalam suatu mekanisme bernama blockchain.21 Bhiantara (2018) menjelaskan yang dimaksud Blockchain adalah suatu blok data digital yang saling menghubungkan para pengguna Adapun penelitian ini adalah penelitian tanpa melalui perantara apapun, sehingga deskriptif dengan penekanan pada teori dan hipotesis.18 Selain itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembentukan tiap pengguna menyimpan masing-masing lainnya.22 Teknologi inilah yang meningkatkan minat para blok data pengguna Peraturan Perundang-undangan. Khususnya investor dengan berbagai latar belakang dan teori mengenai landasan ekonomi yang kepentingan, karena memiliki kebaruan yang berpotensi mengoptimalkan efektivitas suatu regulasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.19 dianggap menjanjikan. Apalagi mengingat maraknya perkembangan teknologi digital yang mensyaratkan pola pembayaran lama dapat tergantikan dengan pola yang baru. C. Pembahasan Chohan (2021) menjelaskan bahwa 1. Sekilas Mengenai NFT NFT menarik perhatian para investor Meregulasi NFT memang bukan perkara mudah. Uni Eropa sendiri pada saat tulisan ini disusun, baru dalam karena memiliki nilai jual yang tidak pernah sebelumnya.23 Di mana fenomena harga jual NFT yang terkadang terbayangkan tahap penyusunan proposal rancangan peraturan cryptocurrencies yang bertujuan mengunifikasikan regulasi mengenai aset kripto di seluruh negara-negara Anggota.20 Hal ini mengindikasikan bahwa mengatur aset kripto bukanlah perkara mudah termasuk sulit diterima akal sehat atau di luar perkiraan, mengakibatkan para investor menaksir potensi keuntungan yang sangat tinggi. Volatilitas nilai dan valuasi harga NFT memang cenderung sulit untuk diprediksi.24 ini muncul karena beberapa Fenomena 18 19 20 Press Room, "Cryptocurrencies in the EU: new rules to boost benefits and curb threats," Uni Eropa, benefits-and-curb-threats (diakses 22 Mei 2022). Ibid, hal. 4 Ibid, hal. 67. 21 Raeesah Chohan dan Jeannette Paschen, "What Marketers Need To Know About Non-fungible tokens 22 (NFTs)." Business Horizons (2021). hlm. 11. Ida Bagus Prayoga Bhiantara, "Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital," Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI), vol. 9, (2018) pp. 173-177. 23 Usman W. Chohan, "Non-fungible tokens: Blockchains, Scarcity, dan Value," Critical Blockchain Research Initiative (CBRI) Working Papers, (2021), (diakses 23 Mei 2022). 24 Nicola Borri, Yukun Liu, Aleh Tsyvinski, "The Economics of Non-fungible tokens" Yale University org/10.2139/ssrn.4052045 (diakses 23 Mei 2022). 193
faktor yaitu jumlah permintaan (demand) dan ketersediaan, selera subyektif (aesthetic preference)25, dan peran pegiat sosial media dalam pemasaran NFT.26 Ketiga hal tersebut bukan merupakan indikator yang mudah ditentukan dan dipastikan sehingga membutuhkan perlakuan dan pengaturan yang lebih spesifik dibandingkan aset kripto lainnya. 2. Pengaturan mengenai NFT di Indonesia Bisa dibilang untuk saat ini, pengaturan mengakibatkan adanya ketidakpastian dan mengenai NFT di Indonesia belum terunifikasi risiko yang tinggi terhadap valuasi NFT. secara komprehensif. Akan tetapi, saat ini Fairfield (2021) mengemukakan bahwa sudah terdapat beberapa aturan-aturan yang NFT memiliki keunikan karena tiap NFT tidak mengakomodir beberapa isu yang beririsan memiliki kesamaan dengan NFT lainnya, dengan NFT. Pertama, isu NFT sebagai aset tidak seperti sebagian besar aset kripto lainnya.27 Misalnya, NFT yang diproduksi oleh orang yang sama seperti Ghozali everyday, satuannya memiliki nilai yang berbeda- kripto yang dapat diperdagangkan sebagai komoditi berjangka. Kedua, isu informasi dan transaksi elektronik mengingat perdagangan NFT dilakukan secara digital. Ketiga, isu hak beda sehingga tidak terdapat keseragaman nilai. Hal ini berbeda dengan cryptocurrency lainnya yang berbentuk koin, di mana setiap kekayaan intelektual merujuk pada kondisi bahwa NFT merupakan karya cipta atau temuan yang dapat didaftarkan ke negara. koin memiliki kesamaan nilai. Misalnya, Keempat, isu pencucian uang dan pendanaan 1 (satu) buah bitcoin memiliki harga yang terorisme berangkat dari NFT yang berpotensi sama dengan seluruh bitcoin yang dijual di menjadi sarana tindak pidana tersebut. seluruh dunia. Sama halnya dengan jenis koin cryptocurrency lainnya yang memiliki nilai yang sama layaknya uang. Berikut daftar Peraturan Perundang- undangan yang mengatur irisan hal terkait NFT meliputi ketiga isu di atas: Karakteristik unik NFT inilah yang memang akhirnya menjadikan NFT tidak dapat disamaratakan dengan aset kripto lain. Hal ini disebabkan karena adanya unsur karya seni yang diciptakan oleh seseorang sehingga bisa diperdagangkan. Inilah mengapa Okonkwo (2021) menilai bahwa NFT memiliki irisan dengan masalah hak intelektual,28 sehingga memang kekayaan 25 De-Rong Kong dan Tse-Chun Lin, Op. Cit. 26 Andrew Park et. al., Op Cit. 27 Joshua Fairfield, "Tokenized: The Law of Non-fungible tokens and Unique Digital Property" Indiana Law Journal, 28 April 6, (2021): 23-41. Ifeanyi E. Okonkwo, "NFT, Copyright; and Intellectual Property Commercialisation" International Journal of Law dan Information Technology, (2021) (diakses 23 Mei 2022). 194
No. 1. 2. PERDAGANGAN KOMODITI BERJANGKA UU No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto asset) INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang- undang No. 19 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang- undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Peraturan Bappebti No. 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas Di Bursa Berjangka. 3. 4. Peraturan Kepala Bappebti No. 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas di Bursa Berjangka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat 5. Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto asset) di Bursa Berjangka. 195
No. PERDAGANGAN KOMODITI BERJANGKA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME 6. 7. Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto asset) Di Bursa Berjangka. Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto asset) di Bursa Berjangka. Berdasarkan aturan-aturan tersebut di Sebagai aset yang dikelola dan diperjual- atas, maka secara singkat materi pengaturan belikan secara elektronik, maka NFT harus yang diatur mengenai NFT adalah sebagai tunduk pada rezim pengaturan informasi berikut: dan transaksi elektronik di Indonesia. a. Perdagangan Komoditi Berjangka Mencakup aspek-aspek umum yang tertuang NFT sebagai salah satu jenis aset kripto, dalam rezim undang-undang informasi dan tunduk diperdagangkan dengan pada ketentuan di bidang perdagangan tetap transaksi elektronik di antaranya mengenai penyelenggaraan sistemnya, serta aspek berjangka komoditi. Pengaturan ini berfokus penyimpanan, pemrosesan, dan pengalihan pada penyelenggaran jual beli aset kripto aset NFT. Di samping itu, penyelenggara NFT termasuk persyaratan-persyaratan teknis juga tetap harus tunduk pada ketentuan- agar suatu aset kripto diperbolehkan untuk ketentuan terkait perlindungan data diperdagangkan di Indonesia. Sehingga suatu elektronik pribadi. NFT baru dapat diperdagangkan di Indonesia c. Kekayaan Intelektual setelah memenuhi persyaratan yang diatur, NFT sebagai karya seni ciptaan tunduk dan telah terdaftar di Bappebti. pada Peraturan Perundang-undangan terkait b. Transaksi Elektronik kekayaan intelektual. Beberapa isu kekayaan 196
intelektual yang beririsan dengan NFT adalah terkait teknologi blockchain yang dapat itu, rezim pengaturan dipatenkan. Selain hak cipta (copyright) juga memberikan bahwa pengaturan NFT bukan hanya sebatas soal komoditi sehingga tidak dapat hanya diatur oleh Bappebti.30 Artinya, akan terdapat banyak sektor yang perlu dilibatkan perlindungan terhadap pemegang hak cipta diantaranya teknologi informasi, keuangan, atas suatu NFT. Artinya, karya seni yang hak perpajakan, kependudukan, penegak ciptanya melekat pada seseorang, tidak hukum, dan sektor-sektor lainnya. Sehingga boleh diperjualbelikan sebagai NFT tanpa pengaturan mengenai NFT jauh lebih luas persetujuan si pemilik hak cipta karya seni daripada sekedar pengaturan pada lingkup tersebut. Bappebti itu sendiri. d. Pencucian Uang dan Pendanaan 3. Landasan Pengaturan Terorisme NFT yang memiliki nilai ekonomis Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat 2 (dua) asumsi perlu atau tidaknya sebagaimana aset lainnya, tentunya ber- mengatur secara khusus terkait NFT. Pertama, potensi disalahgunakan untuk kepentingan pencucian uang dan pendanaan terorisme.29 Terlebih faktor risiko dan volatilitas NFT yang perlu pengaturan yang lebih komprehensif terkait NFT karena pengaturannya saat ini belum optimal. Kedua, tidak perlu mengatur sangat tinggi sangat dimungkinkan menjadi secara khusus NFT karena peraturan yang ada media pencucian uang hingga pendanaan saat ini sudah dinilai cukup. Kedua asumsi terorisme. Hal ini mendorong Bappebti tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan tersendiri yang perlu dikalkulasikan secara Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk matang. Hal ini disebabkan untuk menciptakan mengatur pentingnya pelaksanaan program anti tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dalam suatu Peraturan Perundang-undangan tidak mudah dan bahkan memakan waktu (time consuming), serta biaya yang tinggi. perdagangan aset kripto. Regulasi yang komprehensif memang Jika dilihat sepintas, memang terdapat penting, dan banyak permasalahan di aturan-aturan terdapat kesan yang mengindikasikan NFT tidak dapat sudah diperjualbelikan secara bebas dan tidak masyarakat dapat diatasi dengan adanya regulasi.31 Namun hal mencerminkan bahwa setiap masalah harus ini bukan berarti bertanggung jawab. Namun di sisi lain, masih diselesaikan dengan membentuk regulasi terdapat banyak materi seputar NFT yang yang baru. Persepsi ini merupakan bentuk belum diatur. Bappebti sendiri menyebutkan pemikiran legislasi tradisional yang dikenal 29 Nassor Matherson, Op cit. 30 Desy Setyowati, " Bappebti Butuh Waktu Mengatur NFT Meski Perdagangannya Kian Marak," Katadata, perdagangannya-kian-marak (diakses 24 Mei 2022) 31 Soerjono Soekanto. "Masalah-Masalah Di Sekitar Perundang-Undangan (Suatu tinjauan menurut sosiologi hukum)." Jurnal Hukum & Pembangunan 6.1 (1976): 27-34. 197
dengan istilah One Size Fits All, di mana suatu Peraturan Perundang-undangan disahkan faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menciptakan aturan tersebut. Sehingga, perlu dapat memecahkan dengan seluruh masalah yang ada.32 Padahal, setiap permasalahan memiliki karakteristik yang harapan melihat secara holistik terkait perlu-tidaknya pengaturan komprehensif mengenai NFT dari sudut pandang filosofis, sosiologis, yuridis, berbeda-beda sehingga membutuhkan dan bahkan ekonomis. penanganan yang sesuai dengan karakteristik Dalam menilai urgensi pembentukan masing-masing permasalahan. regulasi di Indonesia, terdapat 3 (tiga) landasan Bardach dan Kagan (2017) menge- utama yang perlu menjadi pertimbangan mukakan bahwa suatu peraturan yang baik, dalam penyusunan konsiderans maupun mengakibatkan terciptanya situasi yang naskah akademik. Ketiga landasan tersebut baik,dan peraturan yang buruk mendorong juga buruk.33 Artinya, keberadaan regulasi mengenai NFT terwujudnya situasi yang adalah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiga hal tersebut dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang No. 12 Tahun 2011 jika materi muatannya tidak baik, justru tentang Pembentukan Peraturan Perundang- malah dapat memperburuk keadaan. Hal undangan. ini menunjukkan adanya potensi kondisi yang ada (status quo) bisa jadi lebih baik dibandingkan pasca adanya regulasi yang Landasan filosofis maksudnya adalah menempatkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik baru. Di samping itu, ketiadaan regulasi bukan Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai berarti mengunci upaya yang dapat dilakukan Pemerintah karena masih terdapat kebijakan lain yang dapat ditempuh.34 Artinya, ketika regulasi komprehensif mengenai NFT belum landasan pembentukan Peraturan Perundang- undangan.35 Artinya, setiap regulasi yang akan dibentuk di Indonesia, baik dalam tingkatan undang-undang maupun peraturan teknis, ada, masih terdapat opsi kebijakan lain yang harus menganut nilai-nilai yang terdapat dapat diterapkan. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Memang saat ini, sudah banyak pihak UUD NRI 1945. Mengingat NFT berkaitan erat yang mengutarakan pentingnya pengaturan dengan isu perekonomian, ketentuan yang NFT secara khusus. Terutama akibat mendasari pengaturan mengenai demokrasi maraknya praktek-praktek investasi NFT ekonomi tertuang dalam UUD NRI 1945. yang justru menimbulkan kerugian yang Hal tersebut juga menjadi landasan filosofis tinggi bagi masyarakat. Namun, banyak pembentukan regulasi yang berkaitan erat 32 Richard Thaler & Cass Sunstein, Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness (New Haven: Yale University Press, 2008), hlm. 9. 33 Eugene Bardach dan Robert A. Kagan, "Going by the Book: The Problem of Regulatory Unreasonableness. A Twentieth Century Fund Report, (Philadelphia: Temple University Press, 1981), hlm. 93. Ibid. 34 35 Lampiran I Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 198
dengan isu perekonomian nasional dengan penekanan pada demokrasi ekonomi.36 Jimly (2010) menegaskan bahwa konsep demokrasi beli NFT di masyarakat sudah terjadi secara luas, mulai dari yang merasa diuntungkan hingga merasa dirugikan. Maka dari itu, ekonomi maksudnya adalah rakyat berdaulat penuh terhadap perekonomiannya.37 Dengan lain, regulasi mengenai NFT harus kata kondisi empiris ini perlu menjadi landasan sosiologis dalam penyusunan regulasi di bidang NFT sehingga menghasilkan kebijakan selaras dengan semangat demokrasi ekonomi hukum yang berdasar data dan fakta. sebagai landasan filosofis. Perihal landasan yuridis juga merupakan Landasan filosofis mendorong adanya pertimbangan empiris dalam pembentukan regulasi.38 Sunstein (2011) mendorong agar regulasi memiliki kerangka empiris yang kuat,39 sehingga regulasi yang dihasilkan berfokus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. salah satu faktor penentu dibentuk atau regulasi. bertumpu pada menyelesaikan permasalahan tidaknya suatu Landasan hukum yang ada, atau mengatasi kekosongan hukum.41 Di samping itu, landasan yuridis juga berkaitan erat dengan kondisi bahwa suatu ini Pertimbangan empiris memang memiliki aturan sudah tertinggal, terdapat tumpang cakupan secara luas, sehingga mendorong tindih, tidak tepat secara jenis dan hierarkinya, pembentukan regulasi berdasarkan data dan fakta (evidence-based regulation). Namun luasnya cakupan aspek empiris mendorong dan aturan yang ada dirasa tidak efektif dalam penerapannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kerangka regulasi terkait NFT justru mengaburkan pembentukan ber- saat ini bisa dikatakan belum optimal, karena dasarkan landasan sosiologis secara optimal. hanya mengatur irisan-irisan substansi Soekanto (1976) menjelaskan bahwa aspek yang berkaitan dengan NFT. Namun, belum sosiologis dalam pembentukan Peraturan terdapat peraturan khusus yang mengatur Perundang-undangan memang kerap tidak diperhatikan.40 Peraturan Perundang-undangan yang sulit Inilah mengapa banyak secara komprehensif mengenai NFT maupun aset kripto lainnya. Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa secara landasan yuridis, diimplementasikan dalam perjalanannya. memang aturan yang ada belum dirasa cukup Terkait NFT, landasan sosiologis yang perlu menjadi acuan dalam pembentukan untuk mengakomodir kebutuhan hukum di masyarakat. regulasinya tentu sangat besar karena Terlepas dari ketiga landasan tersebut meliputi aspek empiris. Saat ini, praktek jual di atas, masih terdapat beberapa landasan 36 Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 berbunyi: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" 37 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi ekonomi (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010) 38 Lampiran I Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 39 Cass R. Sunstein, "Empirically Informed Regulation," University of Chicago Law Review, Vol. 78, No. 4, (2011), (diakses 24 Mei 2022). 40 Soerjono Soekanto, Op cit, hlm. 3. 41 Lampiran I Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 199
lain yang tidak kalah penting yaitu landasan mengoptimalkan penerapan hukum itu ekonomis. Landasan ekonomis yang sendiri. tidak dipersyaratkan dalam merumuskan Commons (1925) menyebutkan bahwa urgensi pembentukan perundang-undang- an, nyatanya menjadi faktor penen tu terlaksananya suatu Peraturan Perundang- analisis hukum dan ekonomi diantaranya meliputi aspek kelangkaan dan efisiensi.45 Dengan demikian, pola pembentukan hukum undangan ketika sudah disahkan. Soekanto dalam hal ini pembentukan Peraturan (1976) menggagas bahwa efektivitas Perundang-undangan terkait NFT, harus penegakan aturan ditentukan pada memperhatikan aspek efisiensi baik dari fasilitas pendukung masyarakat dalam segi formil dan materil. Artinya, biaya dan mematuhi regulasi.42 Tentunya, prasarana fasilitas dan sarana sebagaimana upaya yang dikeluarkan dalam menyusun regulasi terkait NFT, harus benar-benar dimaksud membutuhkan biaya yang perlu dapat teroptimalkan. Sebaliknya, tidak dipertimbangkan dalam menentukan dibenarkan jika biaya pembentukan regulasi substansi yang diatur. Studi mengenai landasan ekonomis ini sudah dikenal sejak lama dengan istilah pendekatan hukum dan NFT, penerapannya termasuk membangun ekosistem digital cryptocurrency hingga penegakan hukumnya lebih mahal daripada ekonomi. potensi keuntungan yang dapat dihasilkan. Tidak hanya seputar pendanaan sarana dan prasarana, pendekatan hukum dan ekonomi juga mempertimbangkan aspek- Pemikiran semacam ini juga dikenal dengan istilah cost and benefit analysis dalam Perundang- Peraturan pembentukan aspek yang juga erat kaitannya dengan undangan. landasan sosiologis karena berkaitan dengan praktik empiris, namun lebih spesifik. Posner dalam Cooter dan Ullen (2016), menegaskan bahwa teori hukum dan ekonomi menempatkan ilmu hukum menyebutkan (2021) bahwa cost and benefit analysis memiliki manfaat yang besar dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.46 Caranya adalah dengan melakukan penilaian dengan Ramadhan dengan teori dan praktik empiris untuk menghasilkan suatu hipotesis.43 Menurutnya, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang paling maju dan berkembang dalam rumpun ilmu sosial.44 Sehingga menempatkan analisis ilmu hukum berpotensi ekonomi dalam mengukur segala dampak dari regulasi yang dikehendaki melalui valuasi moneter. Meskipun demikian, untuk menerapkan cost and benefit analysis dalam pembentukan regulasi membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap ilmu ekonomi mikro.47 42 Soerjono Soekanto, Op cit, hlm. 5. 43 Robert Cooter dan Thomas Ulen, Law dan Economics, (London: Pearson, 1988). Hlm. 1. 44 45 John R. Commons, "Law and economics." Yale LJ 34 (1924): 371. 46 Choky Risda Ramadhan, "Analisis Manfaat-Biaya Dalam Pembentukan Regulasi: Praktik, Kritik, dan Instrumen Ibid. 47 Demokratik." Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, no. 2 (2021): 229-247. Ibid. 200
Sehingga penilaian yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Meskipun cost and benefit analysis adalah pendekatan yang tidak sederhana untuk dilakukan, pendekatan tersebut mampu meningkatkan kualitas regulasi yang dapat terpenuhi jika suatu legislasi yang disusun berdasarkan data empiris, sederhana, mudah dimengerti, dan dapat diterima dengan baik di masyarakat.49 Tanpa adanya aspek ini, maka sangat dimungkinkan suatu akan diterapkan. Mengingat NFT memiliki regulasi meskipun materi muatannya sudah korelasi erat dengan perekonomian, maka penggunaan cost and benefit analysis yang berorientasi ekonomis, sangat perlu untuk disusun dengan sangat baik, penerapannya sulit untuk dilaksanakan. Alasannya karena masyarakat merasa enggan untuk mematuhi dipergunakan. aturan tersebut karena tidak melihat sisi Selain cost and benefit analysis, masih terdapat pendekatan lain yang berorientasi ekonomis namun perilaku manusianya. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan ilmu perilaku (behavioral science), yang sarat dengan ilmu psikologi. ini mendorong adanya nilai- Pendekatan lebih berfokus pada kegunaannya. D. Penutup Saat ini, pengaturan mengenai NFT sudah ada dan berlaku namun belum dapat diatur dalam satu regulasi tersendiri. Mengingat aturan yang ada saat ini hanya beririsan nilai atau materi muatan dalam suatu dengan permasalahan NFT pada bidang regulasi yang mampu mendorong manusia perdagangan aset kripto sebagai komoditi secara individu maupun secara kelompok berjangka, informasi dan transaksi elektronik, untuk mematuhi aturan tersebut. Bentham hak kekayaan intelektual, dan pencucian uang (1996) mengemukakan manusia memiliki serta pendanaan terorisme. Padahal, NFT kecenderungan patuh akan suatu aturan, jika sendiri merupakan suatu ekosistem finansial manusia tersebut merasakan adanya insentif atau keuntungan (benefit) yang dirasakan jika ia mematuhi aturan tersebut.48 digital yang sangat luas dan cakupannya tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut di atas. Meskipun begitu, belum adanya regulasi Inilah mengapa dalam pembentukan yang mengatur terkait NFT secara unifikasi, regulasi mengenai NFT maupun kebijakan bukan menjadi alasan mutlak diperlukannya pelaksanaannya nanti, harus merancang regulasi NFT yang baru. Sederhananya sistem atau kondisi sedemikian rupa. karena regulasi yang disusun belum tentu Sehingga masyarakat memiliki motivasi menyelesaikan permasalahan yang ada, atau rasa sukarela untuk mematuhi aturan atau regulasi yang disusun justru malah tersebut karena menilai ada manfaat berpotensi merugikan praktek NFT itu sendiri yang dapat dirasakan. Rangone (2018) yang masih berkembang atau dinamis. Hal menambahkan bahwa kepatuhan tersebut ini dapat terjadi jika regulasi yang disusun 48 Jeremy Bentham, The Collected Works of Jeremy Bentham: An Introduction To The Principles of Morals and Legislation. (Oxford: Clarendon Press, 1996), hlm. 105. 49 Nicoletta Rangone, "Making law effective: Behavioral insights into compliance." European Journal of Risk Regulation 9, no. 3 (2018): 483-501. 201
tidak mempertimbangkan landasan-landasan tersebut dilakukan melalui pembentukan filosofis, sosiologis, yuridis, dan ekonomis. Maka dari itu, sebelum menentukan apakah dibutuhkan pengaturan yang baru regulasi berbasis data dan fakta, pendekatan hukum ekonomi, cost and benefit analysis, hingga pendekatan ilmu perilaku. Harapannya mengenai NFT secara komprehensif, atau bertahan pada kondisi status quo, Pemerintah perlu mengkaji secara mendalam. Pengkajian agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada terkait NFT di masyarakat. 202
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010. Bardach, Eugene dan Robert A. Kagan, Going by the Book: The Problem of Regulatory Unreasonableness. A Twentieth Century Fund Report, Philadelphia: Temple University Press, 1981. Bentham, Jeremy, The Collected Works of Jeremy Bentham: An Introduction To The Principles of Morals and Legislation, Oxford: Clarendon Press, 1996. Cooter, Robert dan Thomas Ulen, Law dan Economics, London: Pearson, 1988. Farida, Maria, Ilmu Perundangan−Undangan 1: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius 2016. Kahneman, Daniel, Thinking, Fast and Slow, New York: Macmillan, 2011. Leary, Mark R. & Cory B. Cox, Belongingness Motivation: A Mainspring Of Social Action, New York: The Guilford Press, 2018. Mamudji, Sri et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017. Matherson, Nassor, The Driving Force of Cryptocurrency and Money Laundering, Utica: Utica College, 2021. Pettigrew, Robert, Choosing for Changing Selves, Oxford: Oxford University Press, 2020. Purbacaraka, Purnadi & Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017. Suhariyono, A.R. & Arifiandy P.Veithzal, Bahasa Peraturan Perundang−Undangan, Jakarta: BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010. Sunstein, Cass R. & L. A. Reisch, Trusting Nudges: Toward A Bill of Rights for Nudging, London: Routledge, 2019. Sunstein, Cass R., Behavioral Science and Public Policy, Cambridge: Cambridge University Press, 2020. Sunstein, Cass R., Legal Reasoning and Political Conflict, Oxford: Oxford University Press, 2018. Sunstein, Cass R., Simpler, New York: Simon and Schuster, 2018. Sunstein, Cass R., Too Much Information, Cambridge: MIT Press, 2020. Thaler, Richard & Cass Sunstein, Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, New Haven: Yale University Press, 2008. 203
B. Penelitian Bhiantara, Ida Bagus Prayoga, "Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital," Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI), vol. 9, (2018). Commons, John R., "Law dan economics." Yale LJ 34 (1924). Fairfield, Joshua, "Tokenized: The Law of Non-fungible tokens and Unique Digital Property" Indiana Law Journal, April 6, (2021). Kong, De-Rong dan Tse-Chun Lin. "Alternative investments in the Fintech era: The risk and return of Non-fungible token (NFT)." Available at SSRN 3914085 (2021). Kshetri, Nir, "Scams, Frauds, and Crimes in the Non Fungible Token Market,." Computer 55, no. 4 (2022). Okonkwo, Intellectual Property Commercialisation" International Journal of Law dan Information Technology, (2021) ijlit/eaab010, (diakses 23 Mei 2022). Ifeanyi E., "NFT, Copyright; and Park, Andrew et. al., "The Evolution Of Non Fungible Tokens: Complexity and Novelty Of NFT Use-Cases." IT Professional 24, no. 1 (2022). Ramadhan, Choky Risda, "Analisis Manfaat-Biaya Dalam Pembentukan Regulasi: Praktik, Kritik, dan Instrumen Demokratik." Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, no. 2 (2021). Rangone, Nicoletta, "Making law effective: Behavioral insights into compliance." European Journal of Risk Regulation 9, no. 3 (2018). Şen, Erdal dan Burak Ergin. "The Rise of Cryptocurrencies, Blockchain Network Dan Where Bitcoin Stands In Today's World." Journal of International Social Research 12, no. 62 (2019). Soekanto, Soerjono, "Masalah-Masalah Di Sekitar Perundang-Undangan (Suatu tinjauan menurut sosiologi hukum)." Jurnal Hukum & Pembangunan 6.1 (1976). Sunstein, Cass R., "Empirically Informed Regulation," University of Chicago Law Review, Vol. 78, No. 4, (2011), (diakses 24 Mei 2022). Zanesty, R. Aditya Rayhan et. al, "Analisis Pengaruh Influencer Sosial Media Terhadap Keputusan Masyarakat Indonesia Dalam Pembelian Cryptocurrency." Majalah Bisnis & IPTEK 15.1 (2022). C. Internet Bappebti, "Aset Kripto (Crypto asset)," Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (diakses 22 Mei 2022). Bill Clinten, "Daftar Artis dan Tokoh Indonesia yang Ikut Tren NFT," Kompas Online 204
ikut-tren-nft?page=all (diakses 20 Mei 2022). Dendi Ramdhani, "NFT Lukisan Ridwan Kamil Terjual Rp 45 Juta di OpenSea, Didonasikan untuk Anak didonasikan-untuk?page=all (diakses 20 Mei 2022). Departemen Komunikasi, "BI Tegaskan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Di Indonesia," Bank Indonesia, (diakses 22 Mei 2022). Yatim Piatu," Kompas Online, Desy Setyowati, " Bappebti Butuh Waktu Mengatur NFT Meski Perdagangannya Kian Marak," Katadata, (diakses 24 Mei 2022) Desy Setyowati, "Ghozali Everyday Raup Rp 1,5 Miliar Dari Jual 932 NFT Foto Selfie," Katadata, (diakses 20 Mei 2022). Desy Setyowati, "Token ASIX Anang Dilarang, Bappebti, Apa Bedanya dengan Krpto dan NFT," Katadata, (diakses 20 Mei 2022). Humas Jabar, "Ridwan Kamil Serahkan Hasil Jual Lukisan Seniman di NFT, Laku Rp4,2 Juta ," Pemprov Jawa Barat, (diakses 20 Mei 2022). Nicola Borri, Yukun Liu, Aleh Tsyvinski, "The Economics of Non-fungible tokens" Yale University (diakses 23 Mei 2022). Press Room, "Cryptocurrencies in the EU: new rules to boost benefits and curb threats," Uni Eropa, (diakses 22 Mei 2022). Usman W. Chohan, "Non-fungible tokens: Blockchains, Scarcity, dan Value," Critical Blockchain Research Initiative (CBRI) Working Papers, (2021), (diakses 23 Mei 2022). Winnie Yamashita Rolindrawan dan Hansel Kalama, "Non-fungible tokens: Indonesia Regulatory Overview," SSEK, overview (diakses 22 Mei 2022). D. Peraturan Perundang­undangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 205
Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto asset) Peraturan Kepala Bappebti No. 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas di Bursa Berjangka Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto asset) di Bursa Berjangka. Peraturan Bappebti No. 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas Di Bursa Berjangka. Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto asset) Di Bursa Berjangka. Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto asset) di Bursa Berjangka. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat . 206
BIODATA PENULIS Fahrurozi adalah seorang perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sela kesibukan nya, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Penelitian, Pengkajian, dan Pelatihan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau aktif dalam penyusunan berbagai regulasi dan instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Ditjen AHU. Selain bekerja sebagai ASN, Fahrurozi juga aktif mengajar sebagai dosen tamu, serta menulis baik tulisan ilmiah maupun non-ilmiah di berbagai media massa. Pria yang menempuh pendidikan sarjana dan magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini juga terlibat dalam berbagai organisasi di bidang edukasi hukum, diantaranya mendirikan komunitas Hukum on Air, dan Governance and Law Society (GoALS). 207
Majalah Hukum NasionalVolume 52 Nomor 2 Tahun 2022 M E N I M B A N G P E R L U N Y A R E G U L A S I Y A N G L E B I H K O M P R E H E N S I F T E N T A N G N O N - F U N G I B L E T O K E N S ( N F T ) 208
Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/ mhn.v52i2.169 URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI (Urgency of Personal Data Protection on Marketplace Platforms Against Technological Advances) Albert Lodewyk Sentosa Siahaan Universitas Pelita Harapan Lippo Plaza Medan, Lantai 5 - 7, Jl. Imam Bonjol No.6, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota.Medan, Sumatera.Utara 20112 e-mail: Abstrak Banyaknya kasus peretasan data pribadi di Indonesia mendorong pemerintah lebih memperhatikan sektor perlindungan data pribadi warga negaranya, fenomena ini terjadi sejalan dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih hingga untuk mendapatkan yang diinginkan dilakukan dengan cara apapun, lebih parahnya lagi peretasan ini dilakukan untuk tujuan memperjualbelikan di situs dark web. Adapun permasalahan yang dibahas pada pembahasan ini, yakni bagaimanakah urgensi pengaturan perlindungan data pribadi di platform Marketplace terhadap kemajuan teknologi saat ini? Metode penelitian pada pembahasan ini adalah menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan penggunaan studi dokumentasi dan studi kasus, sumber data berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Penganalisisan data menggunakan metode analisis kualitatif, yakni dengan memberi gambaran kasus untuk menjawab permasalahan. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah belum adanya kepastian dari suatu Undang-Undang terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya dalam ranah platform Marketplace. Pemerintah belum mengambil kebijakan untuk segera mengesahkan undang-undang perlindungan pribadi, hal yang demikianlah yang membuat semakin maraknya peretasan dan pelanggaran terhadap data pribadi warga negaranya di platform Marketplace. Dari keadaan tersebut diharapkan segera agar negara dan pemerintah secepatnya mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar kepastian hukum dan keamanan data warga negara yang bertransaksi di Marketplace lebih merasa aman. Kata Kunci: Urgensi, Perlindungan, Data Pribadi, Marketplace. Abstract The number of cases of hacking personal data in Indonesia encourages the government to pay more attention to the private data protection sector of its citizens, this phenomenon occurs in line with increasingly sophisticated technological advances so that to get what you want is done in any way, even worse this hack is carried out for the purpose of trading on dark web sites. . As for the problems discussed in this discussion, namely, what is the urgency of regulating personal data protection on the Marketplace platform against current technological advances? The research method in this discussion is using normative legal research methods with the use of documentation studies and case studies, data sources come from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Analysis of the data using qualitative analysis methods, namely by providing an overview of the case to answer the problem. The result of the discussion of this research is that there is no certainty from a law on the protection of personal data in Indonesia, especially in the realm of Marketplace platforms. The government has not taken a policy to immediately ratify the personal protection law, this is what makes hacking and breaches of the personal data of its citizens more widespread on the Marketplace platform. From this situation, it is hoped that the state and government will immediately pass the Personal Data Protection Law so that legal certainty and data security for citizens who transact in the Marketplace feel more secure. Keywords: Urgency, Protection, Personal Data, Marketplace.
A. Pendahuluan Perkembangan teknologi dan informasi mengalami perkembangan sangat pesat dan cepat sehingga berefek pada percepatan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi. Pada era ini setiap kegiatan kita akan dapat diketahui dan dikendalikan oleh internet. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosioekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal.1 Dalam kehidupan sehari- tersebut tanpa disadari dampak hari seperti dirasakan misalnya sering memudahkan dan membuat singkat alur dari pemberian dan penerimaan informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, membuka peluang diberlakukan pembelajaran online sepenuhnya, hingga bisa berinteraksi terhadap manusia lainnya dari jauh. Dari canggihnya kemajuan dan perkembangan teknologi tersebut, memunculkan sebuah perubahan yang cepat dalam dunia bisnis dan digital. Misalnya seperti dalam hal munculnya aplikasi-aplikasi atau layanan penyedia jasa online yang bergerak di perdagangan online (E-commerce). Suatu jarak yang yang menjadi ada dikarenakan kemajuan di dunia perdagangan online ialah suatu kebiasaan untuk berbelanja. Perkembangan dan kebiasaan pilihan agar berbelanja online pada saat ini lebih banyak melalui platform Marketplace. Marketplace adalah suatu tempat dan ruang yang menghubungkan antara si penjual, si pembeli, dan para komunitas lainnya melalui suatu transaksi elektronik untuk melakukan perdagangan barang dan/ atau jasa yang biasanya dapat dilakukan melalui website atau aplikasi. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi pada saat ini, maka memberikan dampak terhadap budaya perdagangan, dalam e-commerce baik penjual maupun pembeli dapat melakukan pertukaran barang, jasa dan informasi tanpa dihalangi oleh waktu dan tempat yang terbatas.2 Kegiatan transaksi perdagangan di Marketplace tidak terlepas dari perbuatan- perbuatan yang dapat merugikan pengguna layanan di Marketplace tersebut, hal ini sejalan dengan tingginya penggunaan internet oleh konsumen. Kerugian yang dialami oleh pengguna dalam hal ini ialah adanya peretasan data pribadi pengguna dari platform Marketplace tersebut. Melakukan kegiatan di Marketplace pada awalnya mewajibkan setiap pengguna memiliki akun tersendiri dengan format yang sudah ditentukan oleh pihak platform Marketplace sendiri, memuat informasi nama pengguna, nomor handphone, tempat dan tanggal lahir, domisili, alamat email, hingga data kartu kredit dari pengguna. Data pribadi dari pengguna tersebut disimpan oleh 1 Syaifudin.A, 2020, "Perlindungan Hukum.Terhadap Para Pihak Di.Dalam Layanan Financial Technology Berbasis. Peer to Peer (P2P) Lending.(Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)", Dinamika, Vol.26 No.4, Hal.408-421 2 Romindo.Et Al., "E-Commerce:.Implementasi, Strategi, Dan.Inovasinya", (Medan: Yayasan.Kita Menulis, 2019), hlm. 2. 210
platform Marketplace untuk kepentingan dari syarat pendaftaran akun penggunanya. Dalam beberapa tahun terakhir secara global terjadi banyak kasus kebocoran data pribadi yang berdampak terhadap Indonesia contohnya pada kasus Yahoo tahun 2014 ketika dalam proses penjualan kepemilikan pada Verizon, menyatakan telah mengalami kebocoran 500 juta data pelanggan dan yahoo menderita kerugian dengan menurunnya omset penjualan hingga 350 juta dolar.3 Pembicaraan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi juga kemampuan untuk siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.4 perlindungan pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Informasi pribadi dari pengguna tersebut diretas dan diambil untuk dimanfaatkan hingga dijual ke situs web yang lainnya (saat ini sering dikenal dengan istilah darkweb). Banyak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi di era digital ini, sehingga harus dilindungi. Namun, banyak orang tidak menyadari bahwa informasi pribadi mungkin disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Di Indonesia, perlindungan data yang buruk telah mengakibatkan peretasan dan kebocoran data yang meluas. Peristiwa hukum seperti ini merupakan suatu bentuk kejahatan di dunia maya, seperti peretasan (hacking) media sosial dan cracking (pembajakan), sehingga mengarah pada pelanggaran data pribadi, pemerasan, hingga terjadinya penipuan online. Perlu diketahui bahwa, transaksi timbul akibat adanya suatu hubungan hukum yang dilindungi oleh hukum baik yang disengaja maupun tidak disengaja.5 Seiring berjalannya waktu, dikarenakan perkembangan teknologi saat ini segala cara bisa dilakukan agar terpenuhinya suatu golongan maupun kepentingan individu, baik itu untuk mendapatkan keuntungan sehingga merugikan pihak (misalnya untuk kepentingan di lain perbankan (scam). Misalnya saja seperti adanya perbuatan peretasan data pribadi di platform Marketplace yang dilakukan Pentingnya mengenai perlunya sebuah aturan tentang perlindungan data pribadi perlahan disadari oleh pemerintah, di mana mulia dilakukannya penyusunan dan perancangan sebuah undang-undang. terdapat sejumlah Sebenarnya, sudah aturan perlindungan data pribadi yang telah dibentuk oleh pemerintah, tapi sejauh ini masih bersifat umum. Pada Undang-Undang. 3 4 Wahyuni.Djafar dan.Asep Komarudin, Perlindungan Ha ke atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci, Elsam,.Jakarta, 2014, hlm. 2 5 Gunawan.Widjaja Dan Kartini.Muljadi, Pedoman Menangani.Perkara Kepailitan, (Jakarta: PT Rajagrafindo,.2003), hlm. 111. 211
Nomor 7 Tahun 1992 tentang.Perbankan sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang.Administrasi Kependudukan sebagaimana.telah diubah dengan Undang- Undang.Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang.Kesehatan, Undang- Undang.Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak. Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang.Kearsipan, Undang- Undang.Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi.Elektronik, Peraturan Menteri. Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 mengenai.Perlindungan Data Pribadi dalam.Sistem Elektronik yang berlaku.sejak Desember 2016, Peraturan.Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang.Perdagangan Peraturan Sistem.Elektronik, Melalui Pemerintah Nomor 71 Tahun.2019 Tentang Penyelenggaraan.Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri.Komunikasi dan Informatika Republik.Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang .Perlindungan Data Pribadi Dalam.Sistem Elektronik, dan terakhir.Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 14/SEOJK.07/2014 tentang.Kerahasiaan dan Keamanan.Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen. Kamus Nomor Indonesia, data.pribadi merupakan data. yang berkenaan dengan ciri.seseorang, nama, umur,.jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, kedudukan. dalam keluarga.6 Definisi lain dari data pribadi adalah data.yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.7 Dari definisi di atas, diketahui bahwa.data pribadi erat hubungannya. dengan keamanan data diri seseorang, jika. ditelusuri pada aturan hukum di Indonesia, pengaturan tentang.perlindungan data pribadi ini masih.belum cukup memadai. Artinya perlindungan data pribadi masih lemah hingga masih bersifat umum. alamat, dan Berita baiknya saat ini sampai dengan tulisan ini dibuat, Indonesia sedang mem- persiapkan dan merancang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang yang memuat tentang definisi data pribadi, jenis, hak kepemilikan, pemrosesan, pe- ngecualian, pengendali dan prosesor, pengiriman, Lembaga berwenang yang mengatur data pribadi, serta penyelesaian sengketa. Selain itu, rancangan undang- undang ini akan mengatur kerjasama internasional hingga sanksi yang dikenakan atas penyalahgunaan data pribadi. Dengan rancangan undang-undang di atas tersebut, perlunya urgensi agar undang-undang tersebut segera diselesaikan dan disahkan untuk kepastian hukum dan memberantas data perbuatan-perbuatan Menurut Besar Bahasa peretasan 6 Definisi data pribadi.- Kamus Bahasa Indonesia.(diakses pada tanggal 18 Mei 2022). 7 Rosalinda.Elsina Latumahina, Aspek.Hukum Perlindungan Data.Pribadi di Dunia Maya, Jurnal. GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2,.Desember 2014, hlm. 16. 212
pribadi di zaman teknologi saat ini. Dari uraian di atas, permasalahan ialah yang diangkat dan akan dibahas bagaimanakah pengaturan perlindungan data pribadi di platform Marketplace terhadap kemajuan teknologi ini? Permasalahan diatas muncul saat Indonesia masih ini dikarenakan saat belum ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, saat ini masih dalam bentuk perancangan saja. Hal inilah yang kemudian mendorong dibahas pembahasan ini agar pemerintah undang-undang segera mengesahkan perlindungan data pribadi. urgensi B. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum.Normatif, yakni sebuah alur dan prosedur.penelitian ilmiah digunakan me- nemu kan kebenaran berdasarkan.logika keilmuan dari sisi normatifnya. Peneliti- an hukum.normatif ini digunakan untuk menemukan.hukum, prinsip-prinsip hu- kum, doktrin hukum.yang bertujuan agar menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif ada- lah penelitian tentang norma-norma dari hukum positif pada negara dengan suatu maksud dan tujuan praktis yakni menyelesai- kan.suatu sengketa (permasalah hukum).8 Dalam pengertian.hukum normatif di atas, mempunyai arti pengertian bahwa penelitian hukum.normatif ini dilaksanakan dengan.maksud dan tujuan menyelesaikan. masalah (hukum) dengan berpedoman. pada tatanan norma-norma hukum.positif suatu negara (masyarakat). Sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni terdiri dari Undang-Undang berkenaan dengan data pribadi, Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan data pribadi, peraturan Menteri yang berkenaan dengan data pribadi, serta surat edaran berkenaan dengan keamanan data pribadi. Menggunakan juga bahan hukum sekunder, terdiri dari buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan internet. Menggunakan juga bahan hukum tersier, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Teknik yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi dan studi kasus. ini yaitu menggunakan.analisis dengan.memberi gambaran- analisis (deskripsi) dengan kata-kata gambaran atas temuan-temuan, analisis tersebut lebih mengutamakan.mutu atau kualitas dari data. Analisis data merupakan. kegiatan dalam penelitian yang.berupa melakukan kajian atau.telaah terhadap hasil.pengolahan data yang dibantu.dengan teori-teori yang telah.didapat sebelumnya.9 Analisis data dengan metode.kualitatif ini yaitu melakukan.interpretasi (penafsiran) terhadap.bahan-bahan hukum yang.telah Analisis data dalam penelitian kualitatif, 8 Asmak Ul.Hosnah, et al., Karakteristik.Ilmu Hukum Dan Metode.Penelitian Hukum Normatif, (Rajawali Pers, Depok, 2021),.hlm. 224. 9 Mukti.Fadjar dan Yulianto Achmad, Dualisme.Penelitian Hukum Normatif.dan Empiris, (Pustaka.Pelajar, Yogyakarta, 2010.), hlm. 97. 213
diolah.10 C. Pembahasan Dalam perkembangannya khususnya pasca amandemen konstitusi Undang- Undang Dasar 1945, hak atas privasi termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara. Hal ini sejalan dengan dimasukkannya bab khusus tentang tentang hak asasi manusia (bill of rights) dalam konstitusi, yakni di bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Ketentuan jaminan perlindungan data mengenai pribadi dapat ditemukan di dalam Pasal 28G ayat (1), berbunyi Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Di era perkembangan digital saat ini, Indonesia telah.memiliki aturan soal perlindungan.data pribadi, namun belum. cukup untuk meminimalisir persoalan- persoalan yang.muncul seperti peretasan dan.pembobolan data pribadi pengguna. itu.dituangkan Adapun Peraturan.Menteri dalam (PERMEN) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan.Data Pribadi (PDP) ditetapkan pada 7 November 2016, diundangkan aturan-aturan bentuk dan berlaku.sejak 1 Desember 2016. Permen ini adalah satu dari 21 Permen yang.merupakan turunan dari Peraturan. Pemerintah (PP) No 82 Tahun 2012 Tentang. Sistem dan.Transaksi Penyelenggaraan yang diundangkan. Elektronik dan berlaku sejak 15 Oktober 2012. Pada lalu,11 Kominfo mengeluarkan Oktober Peraturan.Pemerintah nomor 71 tahun tentang.Penyelenggaraan 2019 Sistem dan Transaksi Elektronik.(PSTE), yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Pemerintah.Nomor 82 tahun 2012. Revisi aturan ini.menimbulkan kritikan dari banyak pihak. Termasuk beberapa komisi I DPR RI, karena dalam aturan itu.pemerintah melalui Kemenkominfo.mengizinkan data-data tertentu.dapat disimpan di luar Indonesia. (PSTE) sangat penting saat melakukan transaksi online karena data pribadi terkait dengan keamanan pengguna. Karena posisi pengguna yang rentan, ia harus dilindungi secara hukum.12 Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan definisi perlindungan ialah sesuatu hal (perbuatan dan sebagainya dengan tujuan memperlindungi, sedangkan data adalah keterangan yang benar dan nyata atau dalam artian informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, atau suara. Sedangkan pengertian dari pribadi adalah Perlindungan data pribadi 10 Meruy.Hendrik Mezak, Jenis, Metode.dan Pendekatan Dalam.Penelitian Hukum, (Law Review, Fakultas Hukum. Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret.2006), hlm. 94. 11 perlindungan-data-pribadi (diakses pada tanggal 18 Mei 2022). 12 Celina.Tri Siwi Kristiyanti, Hukum.Perlindungan Konsumen,.(Sinar Grafika,: Jakarta, 2011), hlm.13. 214
keadaan manusia sebagai perseorangan.13 Maka kemudian dapat disimpulkan bahwa ialah suatu perlindungan data pribadi perlindungan kepada seseorang atas segala keterangan dan informasi yang benar dan nyata. Dalam ini, perlindungan yang diberikan kajian ialah perlindungan kepada pengguna data pribadi di aktivitas transaksi online Marketplace, perlindungan yang diberikan untuk jaminan dan keamanan data pribadi pengguna dari serangan dan peretasan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sebut saja hacker. yang diberikan Saat ini salah satu Marketplace yang transaksinya aktivitas paling adalah online Marketplace. Dalam bukunya yang berjudul Security, Rights, and Liabilities in E-commerce, Matsuura menjelaskan bahwa Marketplace adalah jaringan global dari transaksi komersial dan hubungan ekonomi yang didukung oleh internet serta bentuk-bentuk lain dari teknologi informasi dan telekomunikasi modern.14 Dalam artian lainnya, Marketplace berperan sebagai perantara antara penjual online dan pembeli online. Marketplace umumnya dikenal sebagai sebuah website yang menyediakan tempat bagi para pelaku bisnis online yang ingin menjual produk-produk mereka. Melalui Marketplace, para pembeli dapat menemukan berbagai jenis barang yang mereka cari dari berbagai toko online, hingga pembeli diberikan keleluasaan untuk banyak memilih dan melakukan perbandingan produk dari satu toko dengan toko lainnya, baik itu dari segi harga, kualitas, maupun modelnya secara bersamaan dengan mudah. Hal yang demikian menjadi salah satu daya tarik Marketplace bagi masyarakat. Marketplace? harus Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Marketplace, yakni nyaris tanpa modal, cara penggunaannya mudah, bisa menjual barang apa saja (barang umum yang dibutuhkan promosi dibantu oleh pihak Marketplace, kehilangan konsumen tidak perlu menjadi hal yang dikhawatirkan, tingkat kepercayaan pembeli lebih besar, dan penjual bisa memantau bisnisnya. langsung perkembangan Ada kelebihan namun pasti ada juga kekurangannya, diantaranya ialah tingkat persaingan yang ketat, bergantung kepada pengelola Marketplace, kondisi pasar yang sporadis, tidak ada peluang branding, dan rentan akan peretasan dari pihak yang tidak bertanggungjawab atas informasi dan data pribadi pengguna layanan Marketplace. Mengapa banyak orang), informasi bisa menjadi bumerang bagi penggunanya, ini disebabkan masih banyaknya hal penyalahgunaan dari data pengguna di layanan Marketplace, tanpa sepengetahuan dari pemiliknya (pengguna layanan di Marketplace).15 Sudah banyak kasus peretasan yang dilakukan di Indonesia khususnya, seperti yang pernah terjadi Kemajuan teknologi dan pribadi 13 pada tanggal 12 Mei 2022). 14 Jeffey.H. Matsuura, Security, Rights,.and Liabilities in E-commerce,.(Artech House,.London,.2002), hlm.2. 15 Pratama,.Yoga Geistiar, "Perlindungan Hukum Terhadap data Pribadi.Pengguna Jasa Transportasi Online dari. tindakan penyalahgunaan oleh.Pihak Ketiga. Vol. 3. Nomor 1, hlm.10-12. 215
dikutip dari antara lain kebocoran data di Lazada, diketahui bahwa data-data pribadi tersebut sudah dijual di dark web dengan harga US$ 1.500. Selanjutnya terjadi juga kebocoran data di Marketplace Cermati yang diketahui bahwa telah ramai diperjualbelikan data sebagainya 2,9 juta pengguna mulai dari data kartu tanda anggota, asuransi, hingga kartu kredit penggunanya. Yang heboh saat ini terjadi juga ialah kasus kebocoran data di perusahaan e-commerce Tokopedia, bukan hanya 1-2 juta data saja yang bocor tetapi hingga belasan juta data. Fenomena peretasan ini terjadi pada bulan lalu, yang mempengaruhi Maret 2020 15 juta penggunanya. Pihak Tokopedia memberikan tanggapan perihal peretasan data ini, dengan adanya upaya pencurian data pengguna tersebut, seperti password, tetap berhasil melindungi. Pihak Tokopedia menyarankan kepada setiap pengguna agar rutin dan berkala untuk mengganti password akunnya demi keamanan dan kenyamanan bertransaksi.16 untuk sekarang ini masih dalam bentuk perancangan. Rancangan Undang-Undang ini mendapat dukungan dari masyarakat dikarenakan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan atas data pribadi, kesadaran ini dilatarbelakangi sejalan dengan meningkat dan maraknya kejadian kasus peretasan data dan kebocoran data pribadi di platform Marketplace, akibatnya data-data pribadi tersebut dijual dan disalahgunakan oleh pihak peretas. Pengesahan Danrivanto Budhijanto, menjelaskan bahwa hak pribadi sebagai hak asasi manusia adalah perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan suatu hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan pengelolaan dan mendapatkan suatu kepantasan, serta menambabh toleransi dan menjadikan jauh dari suatu perbuatan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.17 Dari temuan dan kasus di atas, negara harus hadir dan siap bertempur melawan hacker yang mencoba meretas data-data dan informasi dari setiap pengguna di platform Marketplace di Indonesia. Ada banyak cara untuk bisa ditempuh oleh negara dan pemerintah yakni dengan mempercepat penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pada.aspek ekonomi, perlindungan data pribadi yang bersifat khusus akan dapat memperkokoh posisi dari Indonesia tempat pusat.berbisnis dan sebagai terpercaya dan menciptakan investasi lingkungan yang kondusif untuk suatu pertumbuhan manajemen. investasi yang dipercaya dan dapat menciptakan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan 16 terjadi-di-indonesia/2 (diakses pada tanggal 12 Mei 2022). 17 Danrivanto.Budhijanto, Hukum Telekomunikasi,.Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi,PT. Refika Aditama,Bandung,2010,hal.4 216
manajemen data global pada industri pengolahan data seperti komputasi awan untuk berkembang di Indonesia.18 Aturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini telah diatur pada yaitu berbagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang. Telekomunikasi, Undang Undang Republik. Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. perundang-undangan Perlu diketahui bahwa perlindungan data pribadi ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu/ setiap orang untuk disimpan dan dirahasiakan hal-hal yang bersifat pribadi.19 Untuk itu salah satu bentuk perlindungan data pribadi ini ialah dengan cara hadirnya negara sebagai pelindung masyarakat. Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat kepada negara perihal Perlindungan data pribadi ini untuk mengandung penghormatan atas nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan iklim dunia menjamin terselenggaranya usaha yang kondusif.20 Berikut ada beberapa alasan mengapa perlunya percepatan untuk pengesahan rancangan undang-undang perlindungan ini, diantaranya: Pertama, data pribadi keberadaan.Undang-Undang Pelindungan Data.Pribadi adalah bentuk.pelindungan negara atas hak atas privasi warga negaranya. Hak atas privasi merupakan.Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, oleh sebab itu, negara. wajib melindungi.hak atas privasi warga. negaranya. Salah satu bentuk.pemenuhan tersebut negara atas hak.atas privasi adalah.dengan mengeluarkan instrumen. hukum yang dapat melindungi data pribadi warga negaranya, yang dalam hal.ini adalah Undang-Undang.Perlindungan Data Pribadi. Melihat ke belakang, kasus kebocoran.data pribadi ini sering.terjadi berulang kali di beberapa.tahun belakangan ini, kejadian tersebut memperlihatkan.bahwa rentannya peretasan.keamanan pribadi.di Indonesia. Kedua, data produk Undang-Undang 18 Erlina.Maria Christin Sinaga, FORMULASI.LEGISLASI PERLINDUNGAN.DATA PRIBADI DALAM REVOLUSI.INDUSTRI 19 4.0, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2, tahun 2020, hlm. 239 I Dewa.Gede Adi Wiranjaya.dan I Gede Putra Ariana, Perlindungan.Hukum terhadap Pelanggaran Privasi.Konsumen dalam Bertransaksi.Online, Jurnal Kerta Semaya, Vol.4. No.4,.Juni 2016, hlm. 3. 20 Sinta.Dewi Rosadi, Perlindungan.Privasi dan Data Pribadi.dalam Era Ekonomi Digital.di Indonesia, (Bandung: Fakultas.Hukum Universitas.Padjadjaran, 2018), hlm. 96. 217
ialah Perlin dung an Data Pribadi suatu produk legislasi nasional yang kehadirannya sudah lama diidamkan dan ditunggu oleh masyarakat khususnya yang bergerak di dunia usaha. Alasan utamanya ialah dengan hadirnya undang-undang perlindungan data pribadi ini nantinya akan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Saat ini pelaku usaha masih memiliki keraguan di dalam mengimplementasikan praktik perlindungan data pribadi ini, dikarenakan masih belum adanya payung hukum yang pasti, namun dengan akan hadir dan disahkannya undang-undang ini bisa menjadi dorongan dan kepastian bagi pelaku usaha untuk melindungi data pribadi konsumennya. ini Ketiga, dengan adanya Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi ini memberikan sanksi dan ketentuan bagi Marketplace yang tidak berhasil menjaga, melindungi dan memberikan keamanan data terhadap data-data para penggunanya, jika ada aturan yang jelas maka platform Marketplace bisa diberi sanksi yang tegas nantinya. Misalnya saja dengan kejadian yang pernah terjadi, adanya kebocoran dan peretasan data pribadi hingga jebolnya rekening bank dari penggunanya, lantas siapa yang bertanggungjawab atas hal itu? Untuk saat ini belum ada payung hukum yang mengaturnya, maka dalam artian pihak layanan platform Marketplace tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Dengan pertimbangan tersebut, maka perlunya rancangan undang- pengesahan dari undang perlindungan data pribadi di Indonesia. "Urgensi UU Perlindungan Data Pribadi" merupakan topik yang mewarnai diskusi-diskusi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia sejak beberapa tahun lapisan belakangan masyarakat (termasuk pemerintah dan DPR) setuju bahwa keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan suatu yang "urgen" yang tidak bisa ditunda- tunda lagi. ini. Rasanya semua D. Penutup Urgensi pengaturan perlindungan data pribadi di platform Marketplace terhadap kemajuan teknologi saat ini masih belum ada kepastian dan belum adanya suatu undang-undang khusus yang mengaturnya. Saat ini pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia masih menggunakan peraturan Menteri dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang dirasa masih belum cukup kuat menjadi payung hukum pada fenomena peretasan data pribadi di Marketplace Indonesia. Komunikasi Kebutuhan untuk melindungi data pribadi saat ini sudah menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan oleh negara dan pemerintah. Dengan adanya perhatian dari pemerintah dengan setuju memasukkan kembali rancangan undang- undang perlindungan data pribadi ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), diharapkan agar segera disahkan guna kepentingan perlindungan data pribadi, diharapkan agar tujuan pembuatan undang- 218
undang ini tidak terhambat dan gagal lagi untuk disahkan. Bagi pengguna layanan platform Marketplace, sebaiknya lebih peka dan jeli terhadap perlindungan data pribadi yang dimulai dari diri sendiri seperti dengan selalu update dan mengganti password akun untuk keamanan dan meminimalisir peretasan data oleh hacker. 219
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Budhijanto, Danrivanto, Hukum Telekomunikasi,.Penyiaran & Teknolog. Informasi: Regulasi & Konvergensi, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010. Djafar, Wahyuni dan.Asep Komarudin, Perlindungan Hak Privasi.di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci, Jakarta: Elsam , 2014. Fajar, Mukti.dan Yulianto Achmad, Dualisme.Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2010. Hosnah, et al., Karakteristik.Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian.Hukum Normatif, Depok: Rajawali.Pers , 2021. Kristiyanti, Celina.Tri Siwi, Hukum.Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Matsuura, Jeffey H., Security, Rights, and.Liabilities in E-commerce, London: Artech House, 2002. Romindo Et Al., "E-Commerce: Implementasi, Strategi, Dan Inovasinya", Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019. Rosadi, Sinta.Dewi, Perlindungan Privasi dan.Data Pribadi.dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2018. Widjaja, Gunawan. Dan Kartini.Muljadi, Pedoman Menangani.Perkara Kepailitan, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2003. B. Jurnal I Dewa Gede.Adi Wiranjaya dan I Gede.Putra Ariana, Perlindungan.Hukum terhadap Pelanggaran.Privasi Konsumen dalam.Bertransaksi Online, Jurnal.Kertha Semaya, Vol.4. No.4, Juni 2016. Meruy Hendrik.Mezak, Jenis, Metode.dan Pendekatan Dalam. Penelitian Hukum, (Law Review, Fakultas.Hukum Universitas Pelita.Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006). Pratama Yoga.Geistiar, "Perlindungan Hukum.Terhadap data Pribadi Pengguna.Jasa Transportasi Online.dari tindakan penyalahgunaan.oleh Pihak Ketiga. Vol. 3. Nomor 1. Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2, Desember 2014. Syaifudin.A,, "Perlindungan.Hukum Terhadap Para.Pihak Di Dalam Layanan.Financial 220
Technology Berbasis.Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)", Dinamika, Vol.26 No.4, 2020 Erlina Maria.Christin Sinaga, FORMULASI LEGISLASI.PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2020 Danrivanto.Budhijanto, Hukum.Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi,PT.Refika Aditama,Bandung, 2010. C. Internet Definisi data pribadi, Kamus Bahasa Indonesia (diakses pada tanggal 18 Mei 2022). (diakses pada tanggal 12 Mei 2022). (diakses pada tanggal 12 Mei 2022). perlindungan-data-pribadi (diakses pada tanggal 18 Mei 2022). 21stcentury. D. Peraturan Perundang­undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 221
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen 222
BIODATA PENULIS Albert Lodewyk.Sentosa Siahaan, S.H., M.Kn. Penulis.kelahiran Medan ini adalah dosen tetap Program Studi.Ilmu Hukum di Universitas Pelita.Harapan, Kampus Medan.sejak tahun 2015. Albert adalah lulusan Sarjana.Hukum Universitas Sumatera Utara.dan Magister Kenotariatan di.Kampus yang sama. Selain mengajar, beliau merupakan.praktisi hukum di Kantor.Notaris/PPAT Albert Lodewyk.Sentosa Siahaan, S.H., M.Kn. dengan.wilayah kerja Sumatera Utara. Penulis aktif dalam. membuat berbagai artikel.dalam jurnal, Proceeding dan.buku buku (ISBN). Email: 223
Majalah Hukum NasionalVolume 52 Nomor 2 Tahun 2022 U R G E N S I P E R L I N D U N G A N D A T A P R I B A D I D I P L A T F O R M M A R K E T P L A C E T E R H A D A P K E M A J U A N T E K N O L O G I 224
Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/ mhn.v52i2.178 PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN FINTECH ROBOT TRADING MELALUI PERAMPASAN ASET PELAKUNYA (Legal Protection of Victim of Fintech Trading Robots Through Asset Confiscation of The Criminal) Syahrijal Syakur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Gambir, Jakarta Pusat e-mail: syaku Abstrak Di Indonesia, banyak platform Fintech yang menawarkan produk-produk investasi pada aset finansial, termasuk salah satunya adalah Robot trading. Banyak Robot trading Ilegal untuk melakukan tindak pidana yang merugikan penanam modal. Maksud dari tulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi korban penipuan dengan modus robot trading ilegal dengan cara melakukan perampasan aset milik para pelaku tindak pidana tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pengumpulan bahan kepustakaan mengenai Peraturan Perundang-undangan, doktrin dan pandangan para pakar. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah belum adanya aturan tentang penggunaan robot trading dalam skema investasi perdagangan secara digital dijadikan modus bagi para penyelenggara robot trading untuk meraih keuntungan dengan melakukan penipuan kepada para investor. Perlindungan hukum para korban dilakukan dengan perampasan aset yang harus dilakukan secara maksimal dan dengan cara-cara yang sesuai Peraturan Perundang-undangan. Sarannya agar para penegak hukum selalu menjalin koordinasi antar lembaga untuk menangani permasalahan robot trading ilegal ini. Kata Kunci: Robot trading, Perlindungan Hukum, Perampasan Aset. Abstract In Indonesia, there are many Fintech platforms that offer investment products in financial assets, including Robot trading. Many Illegal Trading Robots to commit criminal acts that harm investors. The purpose of this paper is to provide knowledge about legal protection for victims of fraud with illegal trading robot mode by confiscation of assets belonging to the perpetrators of these crimes. This paper uses a normative research method with the collection of library materials on legislation, doctrine and the views of experts. The conclusion in this paper is that there are no rules regarding the use of trading robots in digital trading investment schemes as a mode for trading robot organizers to gain profits by committing fraud to investors. Legal protection of the victims is carried out by confiscation of assets which must be carried out optimally and in ways that are in accordance with the laws and regulations. The suggestion is that law enforcement officers always establish coordination between institutions to deal with the problem of this illegal trading robot. Keywords : Trading Robots, Legal Protection, Asset Confiscation.
A. Pendahuluan Investasi adalah bagian dari bentuk upaya (financial assets) dan penanaman dana pada aset riil (real assets). Penanaman dana pada setiap orang dalam memperoleh peningkatan aset finansial berupa saham, obligasi, dan pendapatan atau kekayaan. Investasi adalah upaya menempatkan peningkatan kekayaan sebagainya, sedangkan penanaman dana pada aset riil berupa tanah, emas, mesin.2 dengan maksud mendapatkan penghasilan di masa depan. Investasi juga dimaknai sebagai komitmen untuk menginvestasikan Investasi dalam aset finansial dapat dibagi ke dalam 2 (dua) cara, yaitu: 1) Direct Investment, yakni cara berinvestasi yang dana-dana tertentu pada waktu tertentu berbentuk kepemilikan atas saham di dalam dengan maksud mendapatkan profit di suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki masa yang akan datang. Artinya, investasi otoritas untuk menentukan kebijakan merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi pada saat ini dengan harapan berdasarkan pada kepemilikan sahamnya; 2) Portfolio Investment, yakni cara jumlah dapat mendukung meningkatnya konsumsi di masa depan.1 Sharpe, et al., mengemukakan berinvestasi melalui pemberian penguasaan aset investasi kepada perusahaan di dalam bahwa investasi adalah mengorbankan harta sistem keuangan yang mempunyai keahlian kekayaan yang diperoleh pada saat ini untuk dalam pengelolaan investasi para investor, memperoleh harta kekayaan di masa yang depan dalam jumlah yang lebih signifikan. Selanjutnya, Jones memberi definisi bahwa dengan tujuan untuk memberikan suatu return yang menguntungkan bagi para investor pemilik saham tersebut.3 investasi merupakan kesanggupan untuk Investasi pada aset finansial telah menanamkan harta kekayaan pada satu atau mengalami perubahan sesuai dengan per- lebih harta kekayaan pada beberapa periode kembangan zaman dengan semakin mening- di masa yang akan datang. Selain itu, terdapat katnya modernisasi teknologi yang saat ini juga pemaknaan lain terhadap investasi berupa, sebuah bentuk penanaman harta mencapai Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 memusatkan concern-nya pada kekayaan dalam meningkatkan kekayaan, pengembangan teknologi informasi yang yang mampu meningkatkan keuntungan atas return (tingkat pengembalian) baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Secara terus berkembang dengan ditunjang oleh teknologi kecerdasan buatan yang lazim disebut dengan AI (Artificial Intelligence), umum, investasi terbagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu penanaman dana pada aset finansial termasuk pada sektor industri keuangan atau dikenal dengan Financial Technology / Fintech 1 Didit Herlianto, Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2 3 2013), 1. Ibid. Ibid, 1-2. 226
(Teknologi Finansial).4 Secara yuridis berdasarkan Pasal 3 perdagangan mata uang (forex),7 saham (stock),8 maupun cryptocurrency.9 POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Robot trading adalah sistem pendukung Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK IKD), fintech sendiri terdiri dari berbagai macam jenis sesuai dengan platform dan perdagangan yang dapat menginovasi lini bisnis yang sah dan memperkuat aturan permainan eksekutif ke dalam model dan produk-produk yang ditawarkan. Secara rinci fintech dapat dikelompokkan sesuai ruang kerangka bisnis terkomputerisasi yang memungkinkan komputer berjalan, meng- lingkupnya yaitu: penghimpunan modal; penyelesaian transaksi; penghimpunan dan gantikan peran manusia dalam sistem jaringan perdagangan modern.10 Sistem baru penyaluran dana; pengelolaan investasi; ini memiliki daya tarik terkuat dengan sistem pendukung pasar; perasuransian; aktivitas perdagangan robot otomatis. Mereka dapat jasa keuangan lainnya; dan/atau pendukung keuangan digital lainnya.5 Adapun keberadaan Robot trading pada saat ini didudukkan menghilangkan beberapa perasaan dan ketegangan perdagangan dan sistem bisnis karena perdagangan ini ditempatkan setelah sebagai bagian dari jenis IKD Pendukung keuangan digital lainnya.6 standar efisiensi, dan inovasi di era digitalisasi.11 tertentu seperti aspek hukum, Di Indonesia, banyak platform fintech Robot trading dipercaya dapat mem- yang menawarkan produk-produk investasi bantu untuk menciptakan pilihan-pilihan pada aset finansial, termasuk salah satunya adalah Robot trading. Jika dilihat dari jenis fintech sebagaimana disebutkan di atas, Robot trading ini termasuk fintech Robot Advice. Robot trading adalah software yang berfungsi untuk mengotomatisasi aktivitas investasi yang tepat dalam rangka mendukung keuangan bagi pengguna pemula. Namun, robot trading juga banyak digunakan dalam penipuan investasi forex, saham maupun cryptocurrency dan telah menjadi modus baru dalam kejahatan penipuan investasi.12 Yang 4 Otoritas Jasa Keuangan, "Mengenal Lembaga Serta Produk Dan Jasa Keuangan, Sadari, Amati, Ikuti Perkembangan Financial Technology," lebih lanjut dapat diakses melalui Article/10424>, (diakses 21 Mei 2022 Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK IKD) Penjelasan Pasal 3 POJK IKD 5 6 7 Danang Arradian, "Apa Itu Robot trading dan Mengapa Anda Harus Waspada?," 05 Maret 2022, lebih lanjut dapat diakses melalui: dan-mengapa-anda-harus-waspada-1646438610> (diakses 24 Mei 2022) 8 Gunawan Sudjaja, "Public Understanding Of Robotic Trading In The Context Of Trading Law: Strengths And 9 Weaknesses," Webology, 19, no. 1, (2022), 6879. Khalid Abouloula, dan Salahuddine Krit, "Using a Robot Trader for Automatic Trading," ACM International Conference Proceeding Series, 2018, 3. 10 L. Edwards dan M. Veale, Slave to the algorithm: Why a right to an explanation is probably not the remedy you are looking for. (Durham: Duke L. & Tech, 2017), 16. 11 Gunawan Sudjaja, Op.Cit., 6879. 12 T.C. Lin,. "The new market manipulation," Emory Law Journal, 66, (2016), 1253. 227
mana, melalui robot trading, investor juga akunnya. Hal tersebut berkonsekuensi pada dapat berisiko merugi, dengan cara pelaku melakukan rekayasa pada mekanisme robot trading untuk meraup keuntungan secara ilegal dari transaksi tersebut.13 Hal ini terjadi dikarenakan belum adanya regulasi yang ditetapkan oleh otoritas berwenang yang secara spesifik mengatur tentang penggunaan robot trading dalam bisnis penanaman timbulnya keharusan bagi pemilik dana untuk menambahkan jumlah dana pada akunnya. Apabila tidak dilakukan hal tersebut, maka broker bisa menutup akun tersebut secara paksa. Melalui tindakan manipulasi margin call tersebut menyebabkan dana pemilik dana pada akun tersebut menjadi habis.14 Kejahatan dengan modus penyalah- modal di luar sektor jasa keuangan, terutama gunaan robot trading ini jika ditangani mengenai perizinan, operasional, pelaporan, dan pengawasan robot trading tersebut. hanya dengan pendekatan penanganan perkara secara konvensional dengan mem- Di Indonesia, secara empirik, penyalah- trading untuk meraih robot gunaan keuntungan secara ilegal telah terjadi, di antaranya, pada platform robot trading Fahrenheit. Pada platform robot trading Fahrenheit, aksi penipuan dilakukan oleh operator dengan menjadikan suatu transaksi persangkakan pasal penipuan saja, maka bagi korban yang notabene adalah investor dalam platform robot trading dikhawatirkan tidak akan mendapatkan dananya kembali secara optimal. Hal itu dikarenakan dengan cara konvensional saja belum terdapat instrumen penelusuran aset yang mumpuni.15 Adapun nasabah nampak termasuk dalam kategori margin call (MC). Margin call merupakan suatu warning dari broker kepada seolah-olah pemilik dana untuk meningkatkan jumlah instrumen penelusuran aset yang mumpuni dapat diterapkan dengan menggunakan instrumen di dalam UU No. 8 Tahun 2010 (lebih lanjut disebut "UU TPPU").16 Untuk dana ke rekening investasi pemilik dana. itu penerapan pasal-pasal penipuan dalam Keadaan tersebut timbul ketika nilai modal KUHP saja tidak cukup, namun harus dari pemilik dana sudah hampir habis karena disertai dengan penerapan pasal-pasal yang timbul kerugian yang cukup besar pada mengkriminalisasi pencucian uang sebagai 13 S.C. Morse, "Do Tax Compliance Robots Follow the Law?," Ohio St. Tech. Law Journal, 16, (2020), 278 14 Agustinus Rangga Respati," Bagaimana Robot trading Fahrenheit Mengambil Uang dari Korbannya?," 26 Maret 2022, lebih lanjut dapat diakses melalui: (diakses 24 Mei 2022) 15 Rizki Zakariya, "Optimalisasi Penelusuran Aset Dalam Penegakan Hukum Pembalakan Liar Oleh Penyidik Pegawai 16 Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," Padjajaran Law Review, 8, no.1, (2020), 169. Zakariya menyatakan bahwa apabila terdapat keterbatasan penyidik dalam menelusuri aset, penyidik dapat meminta informasi atau LHA kepada PPATK. Instrumen-instrumen penelusuran aset yang tertuang di dalam UU TPPU yang tidak ditemukan dalam undang- undang lain adalah, sebagai berikut: a. Permintaan dan atau penyerahan Hasil Analis dan Pemeriksaan dari PPATK (Pasal 44 huruf e dan l UU TPPU); b. Penundaan Transaksi oleh Penyidik (Pasal 70 UU TPPU); c. Pemblokiran Harta Kekayaan (Pasal 71 UU TPPU) d. Permintaan Informasi Transaksi Keuangan Pengguna Jasa secara langsung (Pasal 72 UU TPPU). 228
kejahatan-kejahatan yang ditentukan di dalam UU TPPU.17 TPPU, POJK tentang IKD, Peraturan Jaksa Agung tentang Pemulihan Aset; dan (2) Bahan Penelusuran aset hasil tindak pidana yang maksimal sangat menentukan Hukum Sekunder yang meliputi konsep, teori serta pendapat pakar tentang Robot trading, keberhasilan proses perampasan aset IKD, Penyidikan, dan Pemulihan Aset. Selain hasil tindak pidana tersebut. Tata cara itu, tulisan ini menggunakan metode analisis pelaksanaan penelusuran aset dalam rangka data berupa analisis data kualitatif. perampasan aset hasil tindak pidana pelaku penyalahgunaan robot trading tidak dapat C. Pembahasan dilakukan dengan sembarangan namun harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Diharapkan dengan perampasan aset hasil tindak pidana dengan modus penyalahgunaan robot trading, maka kerugian dari korban dapat dipulihkan. 1. Konsep, Pengaturan, dan Praktik Robot Fintech Penyalah gunaan trading Pemanfaatan Robot trading dalam kegiatan investasi di sistem keuangan terutama pasar saham, valuta asing, bahkan asset kripto mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Cara kerja Robot trading Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah: (a) konsep, pengaturan, dan praktik penyalahgunaan Fintech Robot Trading; dan (b) Perlindungan hukum korban fintech Robot Trading melalui memberi kemudahan kepada pemilik dana dalam melakukan transaksinya dikarena- settlement-nya kan dengan menggunakan robot. Robot trading merupa- dilakukan kan suatu sistem investasi yang memberikan perampasan aset pelaku kejahatannya. kemudahan kepada pemilik dana untuk menentukan suatu ketentuan yang spesifik B. Metode Penelitian Tulisan ini menggunakan metode pene- untuk mengatur melalui komputer secara otomatis.20 lalu lintas transaksinya liti an doktrinal atau normatif. Oleh sebab itu, Pemilik dana dapat mengatur lalu lintas dalam pengumpulan data, dilakukan dengan transaksinya menjadi transaksi perdagangan menggunakan bahan-bahan hukum (data sekunder).18 yang terotomatisasi yang settlement-nya dan pemantauan transaksinya dilakukan oleh Adapun data sekunder dalam penelitian ini mencakup:19 (1) Bahan Hukum Primer komputer. Aturan lalu lintas transaksi bisa dilakukan pada keadaan yang sederhana yang yang digunakan meliputi KUHAP, KUHP, UU meniadakan strategi rumit dalam penggunaan 17 Pathorang Halim,. "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi." Al-Qisth Law Review 1, no.2 (2018): 19. 18 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006). 12 Ibid. 19 20 Gunawan Sudjaja, Op.Cit., 6879 229
bahasa program khusus pada platform milik pemilik dana.21 trader pemula dalam kegiatan investasi perdagangan baik itu di bursa saham, Secara sederhana, garis besar cara kerja Robot trading yaitu: 1) mengkaji fluktuasi harga saham atau mata uang dan pasar; 2) Mengeksekusi pembelian dan penjualan; 3) Melakukan pengelolaan terhadap data security.22 Menggunakan robot trading sebagai perdagangan valuta asing maupun dalam bentuk aset kripto. Dengan intelijen buatan yang ditanamkan dalam suatu robot trading menjadikan robot trading sebagai mesin pintar pemberi advise yang di dunia investasi digital sebagai Expert Adviser atau Robo Adviser.25 Namun di balik tools itu, semua aplikasi pendukung memiliki kelebihan yaitu sebagai berikut: (a) Bekerja tanpa henti. Robot trading akan melakukan tugasnya tindakan dan penentuan kebijakan tentang tindakan apa yang akan dieksekusi oleh robot trading tetap berada di tangan manusia. tanpa pernah berhenti; (b) Tanpa Emosi. Robot melakukan tugasnya sesuai dengan program yang telah ditentukan dan tidak Ketua SWI (Satgas Waspada Investasi), menyatakan ciri-ciri Robo Adviser adalah: Robo Advisor melakukan transaksi secara mengeluh; (c) Cepat bergerak ketika ada kesempatan; dan (d) Mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan.23 Selain kelebihan yang dimiliki oleh robot trading, tentunya ada kelemahan-kelemahan apabila trader menggunakan aplikasi robot trading ini, yaitu otomatis dan melaporkan transaksi tersebut agar diketahui oleh pemilik dana. Robo advisor dapat dimanfaatkan untuk menilai risiko profil dari pemilik dana investasi dengan sistem digital. Robo advisor harus dijalankan oleh pemilik dana. Pemilik dana sebagai berikut: a) Memerlukan pemantauan; diwajibkan menentukan produk yang hendak b) Memerlukan modal yang besar; c) Masih memerlukan tambahan data.24 ditransaksikan dengan nilai harga yang sudah ditentukan oleh pemilik dana tersebut.26 Dari uraian tentang cara kerja robot trading di atas, dapat diketahui bahwa robot trading hanyalah suatu sarana atau trading sebagai suatu Robo Adviser sebenarnya masuk dalam kategori Fintech sebagaimana diatur dalam Penjelasan Robot tools berupa perangkat lunak yang dapat Pasal 6 Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 memudahkan seorang trader khususnya tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor 21 L. Edwards dan M. Veale, Op.Cit. 16 22 Sevilla Nouval Evanda,"Investor Harus Tahu! Ini Cara Kerja, Kelebihan dan Kekurangan Robot trading,"Okezone. com, 08 November 2021. Lebih diakses pada 29 Mei 2022. Ibid. Ibid. lanjut dapat diakses melalui: 23 24 25 Suratman, Suratman. "Expert Advisor Foreign Exchange Menggunakan Simple Moving Average." Jurnal Bangkit Indonesia 7, no. 1 (2018). 1. 26 Tongam L. Tobing, "Waspada Investasi Ilegal" (Paparan disampaikan pada acara Talk Show PPATK "Menelusuri Jejak Binary Option dan Robot trading Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan" pada tanggal 18 April 2022) 230
Jasa Keuangan yang mana penyelenggara robot trading wajib memohonkan pencatatan platformnya ke Otoritas Jasa Keuangan. Permohonan pencatatan yang dilakukan untuk investasi di sektor perdagangan berjangka dan komoditi, menurut Kepala Biro P3 Kemendag, pengaturan yang spesifik terkait penggunaan robot trading belum ada.29 Celah oleh Penyelenggara merupakan syarat bagi hukum inilah yang digunakan oleh pelaku- Penyelenggara untuk dapat mengikuti proses Regulatory Sandbox.27 Hasil akhir dari pelaksanaan Regulatory Sandbox adalah penyelenggara fintech tersebut akan ditetapkan sebagai fintech pelaku investasi yang nakal untuk melakukan kejahatan. Ditambah lagi dengan merebaknya perdagangan aplikasi robot trading, maka muncul penyelenggara-penyelenggara robot trading yang memberikan pelayanan investasi yang, memerlukan perbaikan, tidak pada perdagangan berjangka dan komoditi direkomendasikan atau direkomendasikan. Dalam hal ditetapkan sebagai fintech yang fintech memerlukan perbaikan, maka seperti aset kripto maupun perdagangan valuta asing yang tidak memiliki izin atau ilegal. Penyelenggara tersebut menawarkan tersebut diberikan waktu maksimal 6 (enam) investasi yang menggiurkan bagi masyarakat bulan sejak tanggal penetapan status, untuk terutama para investor pemula yang literasi melakukan perbaikan. Dalam hal ditetapkan sebagai fintech yang tidak direkomendasikan, maka fintech yang sama tidak dapat diajukan keuangannya masih rendah yaitu adanya pendapatan yang tetap (fixed income) dan skema member get member (MLM). kembali. Sedangkan jika ditetapkan sebagai fintech yang direkomendasikan, maka fintech tersebut direkomendasikan untuk melakukan pendaftaran berdasarkan bidang usahanya.28 Penyelenggara robot trading sebagai robo advice yang direkomendasikan kemudian diberi izin oleh Otoritas Jasa Keuangan Karakteristik penggunaan Robot trading yang tidak sah, inter alia: (a) aplikasi Robot trading dijual dengan cara menjual secara langsung tanpa persetujuan otoritas yang berwenang; (b) adanya iming-iming keuntungan yang tetap; (c) dilakukan dengan skema MLM (Multi Level Marketing); (d) bisa dikatakan sebagai penyelenggara yang legal. Namun pemberian izin oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada penyelenggara robot trading jenis ini hanya untuk sektor jasa Transaksi perdagangan dilakukan tanpa intervensi dari pemilik dana; (e) Robot trading dimanfaatkan untuk transaksi dengan menggunakan aplikasi perdagangan keuangan seperti antara lain penggunaan robot trading dalam perdagangan di pasar modal dan peer to peer lending. Sedangkan berjangka dengan broker dari luar negeri tanpa ada persetujuan dari otoritas Bappebti.30 27 Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) POJK IKD. 28 Pasal 11 POJK IKD. 29 Hikma Dirgantara, "Pemerintah Terus Kaji Aturan Soal Robot trading di Investasi PBK", Kontan.co.id, 1 Maret 2022. Selanjutnya dapat diakses melalui trading-di-investasi-pbk> diakses pada 30 Mei 2022. 30 Tongam L. Tobing, Op.Cit., 5 231
2. Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading melalui Perampasan Aset Pelaku Kejahatannya Penyalahgunaan robot trading dengan menawarkan banyak keuntungan bagi calon investor, yaitu return yang tetap, komisi bagi member yang berhasil menggaet investor modal baru (member get member) dengan iming-iming bonus yang beragam. Bonus akan diberikan kepada penanam modal ketika calon penanam modal yang berhasil direkrut berkembang jumlahnya. Penyedia platform akan membagikan bermacam-macam bonus kepada penanam modal untuk keberhasilan baru dan bonus-bonus lainnya, sangat yang diraih. Dengan bertambahnya para menggiurkan bagi para masyarakat sehingga penanam modal yang merekrut dan tanpa sadar banyak korban yang terjebak dalam skema yang sudah sedemikian rupa menempatkan dananya di dalam rekening, maka skema Ponzi mulai berjalan.32 direkayasa oleh penyelenggara. Untuk membuat penanam modal Ilustrasi skema penyalahgunaan Robot trading adalah sebagai berikut penyelenggara sebagai penyedia aplikasi robot trading menawarkan keuntungan fixed 1% per hari terlihat seolah-olah untung, penyelenggara melakukan manipulasi sistem trading dalam aplikasi tersebut. Senjatanya, dana yang dibagikan sebagai return yang didapat oleh lewat instrumen asset tertentu, misalnya pemilik dana, kemungkinan besar bukan asset kripto, emas atau valuta asing. Pada merupakan hasil laba dari transaksi yang faktanya, harga aset-aset ini bisa naik bisa sebenarnya, namun merupakan penanaman turun dan belum tentu mendatangkan modal dari penanam modal baru. Apabila keuntungan meskipun menggunakan aplikasi robot. Sebagai penyelenggara aplikasi robot trading, pelaku membuat suatu mekanisme (multi yang biasa disebut sebagai MLM level marketing). Skema MLM ini oleh semakin banyak pelanggan yang melakukan (withdrawal) secara bersama- penarikan sama, maka penyelenggara akan mengalami kesulitan untuk menyiapkan dana karena dana-dana yang disetor oleh penanam penyelenggara digunakan sebagai modus penipuan dikenal sebagai skema Ponzi.31 Dengan skema MLM, penyedia platform meminta calon penanam modal selain modal di awal pendaftaran sudah digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan robot trading ilegal ini untuk memperkaya diri sendiri.33 Jika sudah tidak ada sebagai penanam modal juga menjadi agen lagi calon penanam modal yang menanamkan penjual dengan merekrut calon penanam modalnya pada penyelenggara, maka bisa 31 Tim Riset CNBC Indonesia, "Ini Skema Robot trading DNA Pro yang Bikin Rugi Miliaran!", CNBC 19 April 2022., lebih lanjut dapat diakses melalui diakses pada 30 Mei 2022 Skema Ponzi terjadi ketika investor awal memperoleh keuntungan dari pengembalian dana yang berasal dari atau diberikan oleh investor baru. Lihat C Carey dan J. K. Webb "Ponzi Schemes and the roles of trust creation and maintenance", Journal of Financial Crime 24, no. 4, (2017), 590. Ibid. Ibid. 32 33 232
dipastikan skema Ponzi ini akan kolaps. Hal yang didapatkan oleh para pelaku. Kedua inilah yang menyebabkan para korban yaitu dari segi barang bukti hasil tindak pidana para penanam modal melaporkan kepada yang dapat dikembalikan kepada para korban pihak berwajib dengan harapan bahwa tidak akan maksimal karena harta-harta modal yang sudah ditanamkan dapat diminta hasil tindak pidana tersebut telah dilakukan kembali. upaya penyembunyian atau penyamaran Perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku tindak pidana sehingga penyidik kepada para korban penipuan dengan modus penggunaan robot trading ilegal masih akan mengalami kesulitan dalam upaya penelusuran dan penyitaan harta-harta hasil menggunakan cara lama atau konvensional. tindak pidana tersebut, ditambah lagi dengan Sehingga harapan para korban supaya uang masa penahanan yang maksimal 60 (enam yang disetorkan sebagai modal dalam investasi yang disediakan oleh penyelenggara robot trading, dapat dikembalikan, akan jauh dari kenyataan apabila penanganan tindak pidana puluh) hari sebagaimana dalam Pasal 24 KUHAP. Perlindungan hukum kepada korban investasi dengan modus robot trading ilegal ini masih menggunakan paradigma mengejar, akan efektif dan lebih memenuhi rasa keadilan menangkap dan menghukum para pelaku (follow the suspect).34 Jika menggunakan para korban dengan penerapan ketentuan pasal terkait tindak pidana penipuan dalam paradigma ini untuk melakukan penegakan hukum pada penyalahgunaan robot trading KUHPidana dan pasal-pasal terkait kejahatan pencucian uang berdasarkan UU TPPU.35 dengan modus skema Ponzi, maka penegak Penerapan pasal-pasal terkait pencucian uang hukum hanya akan mengenakan Pasal 378 dalam pengungkapan kejahatan dan para KUHPidana (penipuan). Pengenaan Pasal 378 KUHPidana saja pelaku kejahatan, fokusnya lebih ditekankan pada follow the money atau aliran dana dari tidak cukup untuk memberikan rasa keadilan transaksi keuangan. Pendekatan tersebut bagi para korban yaitu para penanam modal. didasarkan pada pemikiran bahwa hasil Pertama dari segi pemidanaan, yang dalam tindak pidana adalah "darah yang menghidupi Pasal 378 KUHPidana ancaman pidananya kejahatan". Oleh sebab itu, terhadap hasil maksimal hanya 4 tahun, tidak akan membuat tindak pidana tersebut diperlukan model jera pelaku dan mereka akan memilih pasang penanganan aset yang lebih modern badan (menerima hukuman penjara) karena daripada pendekatan konvensional belaka, dianggap ancaman pidana tersebut masih ringan jika dibandingkan hasil tindak pidana di antaranya adalah dengan perampasan aset.36 Makna perampasan aset di sini 34 Arizon Mega Jaya. "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of 35 Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption)." Cepalo 1. no. 1 (2017): 24. I. Made Ngurah Adi Kusumadewa, I. Nyoman Gede Sugiartha, and I. Made Minggu Widyantara. "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Pencucian Uang Pada PT. Purnama Kertasindo Jakarta Timur." Jurnal Konstruksi Hukum 3. no. 1, 2022, 180. 36 Muh. Afdal Yanuar, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset, Malang: Setara Press, 2021, hlm. 162 233
adalah sistem penanganan harta kekayaan a. Penelusuran aset yang dapat ditempuh dalam menentukan Tahapan penelusuran aset hasil kejahatan upaya-upaya strategis yang dimaksudkan tidak dapat dipisahkan dengan paradigma untuk mengidentifikasi aset yang ditengarai berasal dari aktivitas ilegal. Definisi ini dapat penanganan kejahatan pencucian uang yang menekankan pada follow the money.38 dimaknai sebagai dimensi perampasan aset Dalam tahap ini penegak hukum, dalam hal dalam arti luas, yang titik anjaknya didasarkan ini penyidik, dapat melakukan permintaan pada perampasan aset sebagai sebuah sistem (asset forfeiture system) yang bermuara pada pemulihan aset (asset recovery).37 informasi atau data kepada lembaga-lembaga yang berwenang yang terlibat dalam anti pencucian uang seperti antara lain: PPATK, Pelaksanaan perampasan aset hasil Bank Sentral atau Otoritas Jasa Keuangan, kejahatan pencucian dari kejahatan penipuan bermodus robot trading akan bermuara pada Ditjen Bea & Cukai dan Ditjen Pajak pada Kemenkeu, Ditjen Imigrasi dan Ditjen AHU pemulihan aset jika penegak hukum melak- pada Kemenkumham, Ditjen Kependudukan sanakan tahapan-tahapan dalam proses pada Kemendagri, Badan Pertanahan. pemulihan aset sebagaimana direkomen- dasikan oleh Financial Action Task Force Dalam permintaan informasi ke PPATK, penyidik dapat meminta Hasil Analisis (HA) (FATF) dalam rekomendasi nomor 4 secara dan/atau Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK maksimal. Tahapan-tahapan pemulihan aset juga dapat ditemui dalam ketentuan Peraturan yang didalamnya terdapat proses analisis (financial analysis) transaksi keuangan Jaksa Agung RI No. 13 Tahun 2014 tentang yang mencurigakan dan berindikasi tindak Pemulihan Aset yaitu meliputi antara lain: penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, pidana yang selanjutnya akan diteruskan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti39 dan dan perampasan (untuk dikembalikan ke yang dikembangkan hingga mengidentifikasi berhak, untuk dilelang, untuk dimusnahkan, pihak-pihak dibalik transaksi-transaksi yang dan untuk dimanfaatkan oleh negara). dimuat dalam HA dan/atau HP tersebut. Tahapan-tahapan yang meski dilakukan oleh Yang mana HA dan/atau HP tersebut bisa penegak hukum adalah sebagai berikut: menjadi bahan petunjuk bagi penyidik untuk mengembangkan perkara, terlebih berkaitan Ibid. 37 38 Pendekatan follow the money digunakan untuk menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan untuk melihat kemana ujung dari transaksi tersebut, dan menemukan siapa pelaku kejahatan bahkan pelaku utama dibalik kejahatan tersebut. Pada intinya, pendekatan follow the money tidak boleh dianggap sebagai suatu pendekatan yang terpisah dari follow the suspect, melainkan sebagai pendekatan yang saling melengkapi, yang mana pendekatan follow the money berguna untuk menelusuri dan menghentikan peredaran hasil kejahatan agar pemanfaatan atas hasil kejahatan tersebut dapat dihentikan dan muara dari transaksi yang akan menunjukkan pihak-pihak di balik transaksi tersebut dapat teridentifikasi. Lebih lanjut dapat dilihat pada Direktorat Hukum PPATK, Penerapan Delik Pencucian Uang Untuk Tujuan Pemidanaan & Asset Recovery, Jakarta: PPATK, 2019, hlm 62. 39 Ansori dan Gatot Subroto. "Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." Unira Law Journal, 1. No. 1, 2022, 47 234
dengan aliran transaksi dari tersangka/ terdakwa.40 untuk mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin terkait aset yang disinyalir Atas HA dan/atau HP tersebut, penegak sebagai hasil kejahatan, sehingga nantinya hukum dalam hal ini penyidik melakukan perampasan aset yang berujung pada tindakan pengolahan data yang tertuang pemulihan aset dapat dilakukan semaksimal dalam HA dan/atau HP dengan melakukan mungkin. pemeriksaan kepada pihak-pihak yang Berdasarkan ketentuan pasal 72 UU dilaporkan dalam HA dan/atau HP untuk TPPU terdapat kewajiban bank sebagai Pihak mendapatkan keterangan, petunjuk atas Pelapor untuk memberikan keterangan kejahatan atau perkara yang sedang terhadap aset milik tersangka, pihak yang ditangani dan termasuk mendapatkan barang telah dilaporkan oleh PPATK melalui LHA/LHP bukti berupa aset-aset hasil kejahatan yang kepada penyidik atau terdakwa, meskipun tersimpan di rekening atau barang yang informasi nasabah tersebut merupakan bergerak atau tidak bergerak yang oleh pelaku objek yang harus dirahasiakan oleh bank dilakukan upaya-upaya penyembunyian atau berdasarkan undang-undang perbankan. penyamaran sehingga seperti aset yang legal. Selain permintaan informasi ke PPATK Dalam permintaan informasi kepada dan Otoritas Jasa Keuangan, penyidik juga Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia, dapat meminta informasi ke Ditjen Bea Cukai penyidik dapat meminta akses terkait dengan untuk informasi terkait kegiatan impor/ informasi yang dimiliki oleh Penyedia Jasa ekspor, dapat mengidentifikasi aset, rekening Keuangan tentang harta kekayaan tersangka, bank, dan bea yang dibayarkan. Permintaan atau pihak-pihak yang dilaporkan oleh PPATK informasi terkait deklarasi pembawaan lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU TPPU. batas. Permintaan informasi ke Ditjen Pajak Ketentuan ini merupakan salah satu upaya yang terkait dengan identifikasi aset, rekening bank, krusial bagi penyidik untuk mempermudah pendapatan. Untuk mengembangkan bukti/ didapatkannya informasi transaksi keuangan intelijen lebih lanjut dan mengungkapkan jalur dari pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada Pasal 72 ayat (1) diatas.41 Jika ternyata pemeriksaan tambahan untuk menggagalkan kejahatan, misalnya identifikasi pendapatan ditemukan aset yang disinyalir hasil kejahatan, yang tidak dilaporkan. Pertukaran informasi maka dapat sesegera mungkin dilakukan dengan otoritas pajak/fiskal di negara lain. pengamanan terhadap aset tersebut, seperti Permintaan informasi ke Ditjen Imigrasi terkait pemblokiran atau penyitaan atas aset-aset informasi tentang warga negara asing yang tersebut. Permintaan keterangan secara keluar masuk suatu negara. Informasi lengkap langsung ke penyedia jasa keuangan ini juga tentang pemberian visa dll. Permintaan memberi manfaat bagi penegak hukum informasi ke Ditjen Kependudukan terkait 40 41 Taufan Setia Prawira. "Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Ibid. 63 Uang Oleh Penyidik Polri." Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 7. no. 5, 2022, 6260. 235
dengan data-data keluarga, tempat tinggal, TPPU untuk maksimal 30 (tiga puluh) hari dan sanak saudara. Selain itu, penyidik dapat kerja. Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, meminta informasi terkait aset yang tidak atas perintah penyidik, Pihak Pelapor wajib bergerak ke instansi Badan Pertanahan. membuka blokir tersebut. b. Pengamanan Aset Kelemahan pemblokiran yang hanya Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan 30 (tiga puluh) hari kerja harus diantisipasi oleh penyidik dalam mengamankan aset para pelaku penipuan investasi robot trading ilegal dengan tindakan penyidik yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penyitaan atas adalah melalui penggunaan instrumen yang aset tersebut. Upaya paksa berupa penyitaan terdapat dalam UU TPPU yaitu penundaan atas aset yang disinyalir sebagai hasil transaksi dan pemblokiran atas aset yang disinyalir sebagai hasil kejahatan.42 Penundaan kejahatan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan ketentuan dalam KUHAP. transaksi dan pemblokiran aset di rekening Adapun ketentuan yang mengatur tentang tersangka sangat penting untuk mencegah objek penyitaan ditentukan dalam Pasal 39 pelaku memindahkan aset-asetnya tersebut KUHAP. Akan tetapi, terdapat kelemahan ke tempat lain atau mengubah bentuk aset- dalam ketentuan KUHAP tersebut, yaitu tidak aset yang ada dalam rekeningnya menjadi ditentukannya obyek atau aset dalam bentuk barang-barang bergerak atau tidak bergerak digital sebagai objek penyitaan. Berkaitan yang diatasnamakan orang lain sehingga dengan hal tersebut, berdasarkan pasal 73 mempersulit penyidik dalam menemukan UU TPPU ditentukan bahwa informasi atau aset tersebut. dokumen yang disimpan atau diterima secara Berdasarkan Pasal 70 UU TPPU, penyidik elektronik, turut menjadi alat bukti. Sehingga dapat memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan suspend atas transaksi yang dalam konteks kejahatan pencucian uang, terhadap informasi atau dokumen aset digital dilakukan dalam rekening yang diduga tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, berasal dari kejahatan untuk paling lama 5 yang konsekuensi logisnya adalah terhadap (lima) hari kerja. Sehingga untuk mencegah aset tersebut dapat dijadikan sebagai barang agar pelaku tidak melakukan pemindahan bukti (objek penyitaan). atau pengubah bentukan terhadap aset Selain dari ketentuan tersebut, UU hasil kejahatan tersebut, penyidik segera TPPU juga memberikan terobosan hukum memblokir aset yang ada di dalam rekening berupa pengaturan mengenai penyitaan dengan cara memerintahkan Pihak Pelapor aset tambahan terhadap aset yang belum untuk melakukan pemblokiran aset hasil disita ketika telah masuk dalam proses kejahatan tersebut berdasarkan Pasal 71 UU pembuktian dalam persidangan dengan cara memerintahkan penuntut umum 42 Tania Irwan. "Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel." JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 5. no. 4., 2021. 17 236
untuk menyita aset tersebut.43 Ketentuan instansi yang berwenang; (d) dirampas untuk ini seyogyanya dibutuhkan dalam rangka menutupi kendala dalam hal penyaluran digunakan sebagai bukti terhadap perkara pidana yang lain.45 dan pengembalian hasil kejahatan yang Selain itu pada prinsipnya barang yang ditemukan di tengah proses pembuktian di disita haruslah dikembalikan kepada pihak persidangan oleh Majelis Hakim ataupun oleh baik individu maupun jamak yang berhak Jaksa Penuntut Umum. Apabila pelaksanaan pengamanan atas aset tersangka atau pihak lain yang diduga hasil dari kejahatan telah sebagaimana ditetapkan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.46 Dalam itu berupa harta hal ini apabila benda dilakukan dengan maksimal, maka aset-aset kekayaan milik para terdakwa yang dibeli dari yang diduga hasil kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan robot trading dapat dijadikan barang bukti untuk kemudian hasil kejahatan penipuan, maka aset tersebut sudah semestinya dikembalikan kepada para korban. dilakukan perampasan. Dalam hubungannya dengan barang c. Perampasan Aset yang Tahapan terakhir adalah perampasan aset hasil kejahatan yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dan kemudian dijadikan barang bukti di persidangan. Perampasan aset dapat didefinisikan sebagai pengambilan hak kepemilikan dari seseorang berdasarkan ketetapan hakim dalam putusan pada pemeriksaan pengadilan yang telah Inkracht Van Gewijsde.44 KUHAP, perampasan aset harus dilaksanakan melalui Berdasarkan bukti aset yang disinyalir sebagai hasil kejahatan, UU TPPU tidak mengatur terkait penentuan status barang-barang yang disita untuk ditunjukkan sebagai barang bukti di persidangan karena persoalan itu mengacu kepada KUHAP. Namun tujuan diterapkannya pasal-pasal UU TPPU adalah memaksimalkan penelusuran aset yang disinyalir sebagai hasil kejahatan yang kemudian berdasarkan putusan hakim aset-aset tersebut dirampas untuk negara atau dirampas untuk diberikan kepada pihak sebagaimana ditetapkan oleh perintah pengadilan terhadap barang sitaan yang telah disita sebagai barang bukti untuk ditetapkan berupa: (a) dirampas untuk hakim. Tahapan-tahapan pemulihan aset hasil kejahatan milik pelaku robot trading ilegal dapat digambarkan dengan skema sebagai dimusnahkan; (b) dirampas untuk negara; (c) dirampas untuk dimanfaatkan oleh berikut: 43 Pasal 81 UU TPPU 44 Toetik Rahayuningsih, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Rechtidee Vol. 8. no. 2, 2013, 9. Ibid. 45 46 Pasal 46 KUHAP. 237
pasal UU TPPU adalah memaksimalkan penelusuran aset yang disinyalir sebagai hasil kejahatan yang kemudian berdasarkan putusan hakim aset-aset tersebut dirampas untuk negara atau dirampas untuk diberikan kepada pihak sebagaimana ditetapkan oleh hakim. Tahapan-tahapan pemulihan aset hasil kejahatan milik pelaku robot trading ilegal dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut: Penelusuran Aset diduga Hasil Kejahatan Permintaan informasi ke PPATK (HA/HP); Permintaan informasi ke PJK (Pasal 72 UU TPPU); Permintaan Informasi ke Lembaga/Instansi lain Penundaan transaksi pada rekening pelaku (Pasal 70 UU TPPU); Pengamanan Aset diduga Hasil Kejahatan Pemblokiran aset di rekening pelaku (Pasal 71 UU TPPU) Penyitaan aset bergerak atau tidak bergerak milik pelaku (Pasal 39 KUHAP) Perampasan Aset Berdasarkan Putusan Hakim Dikembalikan kepada yang berhak Dilelang untuk penerimaan negara Dimanfaatkan untuk kepentingan negara Dimusnahkan terkait perampasan dan penggunaan robot trading terutama dalam pengembalian aset-aset yang dimiliki oleh pelaku yang merupakan hasil kejahatan penipuan berkedok komoditi, perdagangan berjangka dan Dengan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum Dengan mengimplementasikan keten- tuan-ketentuan hukum terkait perampas an dan pengembalian aset-aset yang dimiliki dijadikan celah hukum bagi penyelenggara investasi menggunakan robot trading kepada para korban, maka perlindungan hukum para korban akan robot trading ilegal untuk melakukan tindak lebih terjamin dan diharapkan rasa keadilan yang menjadi tujuan penerapan hukum pidana kepada para pidana penipuan kepada masyarakat yang oleh pelaku yang merupakan hasil kejahatan penipuan berkedok investasi menggunakan robot trading kepada para korban, maka perlindungan hukum para korban akan lebih D. Penutup terjamin dan diharapkan rasa keadilan yang penyelenggara robot trading ilegal dapat terpenuhi. literasi keuangannya masih rendah. Perlindungan hukum kepada para korban melalui perampasan aset pelaku kejahatan Dari pembahasan sebagaimana penulis jelaskan di atas, dapat diambil konklusi yaitu: bahwa akan dapat diwujudkan secara maksimal penggunaan robot trading dapat bertujuan positif yaitu memudahkan para trader dalam melakukan apabila tahap-tahap dalam pemulihan aset menjadi tujuan penerapan hukum pidana kepada para penyelenggara robot trading ilegal dapat terpenuhi. yaitu identifikasi dan penelusuran aset, transaksinya karena dikerjakan secara otomatis menggunakan robot. Namun karena belum adanya pengamanan aset, serta perampasan dan pengaturan yang spesifik tentang penggunaan robot trading terutama dalam perdagangan berjangka telah dilakukan secara dan komoditi, dijadikan celah hukum bagi penyelenggara robot trading ilegal untuk melakukan tindak maksimal. Untuk itu atas kejahatan yang D. Penutup pemulihan aset Dari pembahasan sebagaimana penulis pidana penipuan kepada masyarakat yang literasi keuangannya masih rendah. jelaskan di atas, dapat diambil konklusi yaitu: bahwa penggunaan robot trading dapat bertujuan positif yaitu memudahkan para trader dalam melakukan transaksinya karena dikerjakan secara otomatis meng- diperbuat oleh pelaku dipersangkakan dengan ketentuan pasal-pasal dalam UU TPPU di samping pasal-pasal dalam KUHP. Saran yang dapat penulis berikan adalah agar otoritas berwenang segera gunakan robot. Namun karena belum adanya pengaturan yang spesifik tentang menetapkan aturan yang secara spesifik mengatur tentang penggunaan robot trading 238
dalam bisnis penanaman modal di sektor jasa keuangan, terutama mengenai perizinan, operasional, pelaporan, dan pengawasan robot trading tersebut. Sehingga perlindungan hukum masyarakat terutama luar para calon penanam modal pada platform robot trading dapat terjamin dan masyarakat dapat terhindar dari investasi ilegal dengan penggunaan robot trading. 239
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Herlianto, Didit. Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013. PPATK, Direktorat Hukum. Penerapan Delik Pencucian Uang Untuk Tujuan Pemidanaan & Asset Recovery, Jakarta: PPATK, 2019. Soekanto, Soerjono. et al. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006. Yanuar, Muh. Afdal. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset, Malang: Setara Press, 2021. B. Penelitian Ansori et al. "Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." Unira Law Journal, 1. No. 1, 2022, 34-48. Abouloula, Khalid. et al. "Using a Robot Trader for Automatic Trading," ACM International Conference Proceeding Series, 2018. Edwards, L. et al. "Slave to the algorithm: Why a right to an explanation is probably not the remedy you are looking for." Durham: Duke L. & Tech, 2017. Halim, Pathorang. "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi." Al- Qisth Law Review 1. no. 2, 2018, 19. Irwan, Tania. "Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel." JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 5. no. 4, 2021, 698-719. Jaya, Arizon Mega. "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption)." Cepalo 1. no.1, 2017, 21-30. Kusumadewa, I. Made Ngurah Adi. et al. "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Pencucian Uang Pada PT. Purnama Kertasindo Jakarta Timur." Jurnal Konstruksi Hukum 3, no. 1, 2022, 178-183. Lin, T.C. "The new market manipulation," Emory Law Journal, 66, 2016. Morse, S.C. "Do Tax Compliance Robots Follow the Law?," Ohio St. Tech. Law Journal, 16, 2020. Prawira, Taufan Setia. "Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Polri." Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 7. no. 5, 2022, 6260-6262. 240
Rahayuningsih, Toetik. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Rechtidee, 8. no. 2, 2013. Sudjaja, Gunawan. "Public Understanding Of Robotic Trading In The Context Of Trading Law: Strengths And Weaknesses," Webology, 19, no. 1, 2022. Suratman, Suratman. "Expert Advisor Foreign Exchange Menggunakan Simple Moving Average." Jurnal Bangkit Indonesia 7, no.1, 2018, 1-21. Tobing, Tongam L. "Waspada Investasi Ilegal" (Paparan disampaikan pada acara Talk Show PPATK "Menelusuri Jejak Binary Option dan Robot trading Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan" pada tanggal 18 April 2022) Zakariya, Rizki. "Optimalisasi Penelusuran Aset Dalam Penegakan Hukum Pembalakan Liar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," Padjajaran Law Review, 8, no.1, 2020, 169. C. Internet Agustinus Rangga Respati," Bagaimana Robot trading Fahrenheit Mengambil Uang dari Korbannya?," 26 Maret 2022, lebih lanjut dapat diakses melalui: mengambil-uang-dari-korbannya->, (diakses 24 Mei 2022) Danang Arradian, "Apa Itu Robot trading dan Mengapa Anda Harus Waspada?," tekno. 05 Maret 2022, lebih lanjut dapat diakses melalui: waspada-1646438610> (diakses 24 Mei 2022) Hikma Dirgantara, "Pemerintah Terus Kaji Aturan Soal Robot trading di Investasi PBK", Kontan. co.id, 1 Maret 2022. Selanjutnya dapat diakses melalui diakses pada 30 Mei 2022. Otoritas Jasa Keuangan, "Mengenal Lembaga Serta Produk Dan Jasa Keuangan, Sadari, Amati, Ikuti Perkembangan Financial Technology," lebih lanjut dapat diakses melalui (diakses 21 Mei 2022) Sevilla Nouval Evanda,"Investor Harus Tahu! Ini Cara Kerja, Kelebihan dan Kekurangan Robot 08 November 2021. Lebih lanjut dapat diakses melalui: diakses pada 29 Mei 2022. Tim Riset CNBC Indonesia, "Ini Skema Robot trading DNA Pro yang Bikin Rugi Miliaran!", CNBC 19 April 2022., lebih lanjut dapat diakses melalui pro-yang-bikin-rugi-miliaran> diakses pada 30 Mei 2022 241
D. Peraturan Perundang­undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Jaksa Agung RI No. 13 Tahun 2014 tentang Pemulihan Aset. Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. 242
BIODATA PENULIS Syahrijal Syakur, Pendidikan yang telah ditempuh adalah S-1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan S-2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saat ini penulis bekerja pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan status dipekerjakan pada PPATK. Sebagai Jaksa yang dipekerjakan di Direktorat Hukum PPATK, penulis mempunyai tugas untuk membuat Kajian Hukum terkait dengan isu-isu terkait TPPU dan TPPT, serta membuat Anotasi Putusan Perkara TPPU dan TPPT. 243
P E R L I N D U N G A N H U K U M K O R B A N F I N T E C H R O B O T T R A D I N GM E L A L U I P E R A M P A S A N A S E T P E L A K U N Y A Majalah Hukum NasionalVolume 52 Nomor 2 Tahun 2022 244
Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/ mhn.v52i2.172 MODEL PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR PINJAMAN ONLINE KEPADA PEMILIK KONTAK SELULER (NON DEBITUR) ATAS AKSES ILEGAL PADA KONTAK DEBITUR (Online Loan Creditors Responsibility Model to Phone Number Owners (Non-Debtors) for Illegal Access to Debtor Contacts) Putri Purbasari Raharningtyas Marditia dan Michelle Widjaja Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jl. Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930 e-mail: putri.purbasari@atmajaya.ac.id, Abstrak Metode Penagihan Kreditur pinjaman online (pinjol) dengan mengakses secara illegal kontak debitur bertujuan memberikan intimidasi kepada pihak-pihak (non debitur) yang nomornya tersimpan dalam kontak debitur sehingga memaksa debitur melunasi karena paksaan dari relasi atau lingkungannya. Perbuatan Akses ilegal oleh kreditor ini, merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif dari Pemilik kontak seluler (non- debitur) dikarenakan Pemilik kontak seluler (non-debitur) bukan pihak yang tunduk dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Akses Kontak telepon Debitur dilakukan tanpa izin. Perbuatan tersebut ilegal yang melanggar hak subyektif Pemilik kontak seluler (non-debitur) berupa hak atas ketenangan untuk hidup atau hider. Sehingga yang menjadi fokus pembahasan adalah terkait Bagaimana model pertanggungjawaban yang dapat ditempuh oleh Pemilik kontak seluler (non-debitur) atas gangguan ketenangan hidup yang ditimbulkan oleh Metode penagihan kreditor pinjol dengan mengintimidasi pemilik kontak pada kontak debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif Yuridis berdasar kajian studi Kasus Toonen v. Australia. Hasil penelitian diketahui bahwa metode penagihan kreditur pinjaman dengan mengakses kontak seluler pemilik (bukan debitur) tanpa izin memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Sehingga pemilik kontak seluler (non-debitur) dapat mengajukan gugatan terhadap gangguan ketenangan hidup (hider) berupa intimidasi kepada pemilik kontak seluler (non-debitur) melalui akses ilegal terhadap kontak debitur oleh kreditur sebagai model pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Kata Kunci: Pertanggung Jawaban; Kreditur Pinjaman Online, Pemilik kontak seluler (Non Debitur); Akses Ilegal Pada Kontak Debitur Abstract The online loan creditor collection method (pinjol), by illegally accessing debtor contacts, aims to intimidate parties (non-debtors) whose numbers are stored in the debtor's contact so that they force the debtor to pay off due to coercion from their relationship or environment. This illegal access act by creditors is an act that violates the subjective rights of the cellular contact owners (non-debtors) because the cellular contact owners (non-debtors) are not parties to the agreement between the debtor and creditor. These acts are illegal and violate the subjective rights of the Cellular Contact Owner (non-debtor) in the form of the right to disturbance of the peace of life or a hider. The focus of the discussion is on how the responsibility model can be taken by Cellular Contact Owners (Non-Debtors) for disturbances in peace of life caused by the Creditor Loan Collection Method by intimidating the contact owner on the debtor's contact. The research method used is normative juridical based on case study Toonen v. Australia. The analysis results show that the loan creditor's collection method by accessing the owner's mobile contact (not the debtor) without permission fulfills the element of an unlawful act based on Article 1365 of the Civil Code. The owner of cellular contact (non-debtor) can file a lawsuit for disturbance of the peace of life (hider) in the form of intimidation to the
owner of the cellular contact (non-debtor) through illegal access to the contact of the debtor by the creditor as a model of accountability for their actions. Keywords: Responsibility Model, Online Loan Creditors, Phone Number Owners (Non-Debtors), Illegal Access to Debtor Contacts A. Pendahuluan Perjanjian hutang piutang ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian, yang mana salah satu pihak (kreditur) memberi pinjaman uang, sedangkan satu pihak lainnya (debitur) berkewajiban untuk menyerahkan kembali uang dan bunganya pada jangka waktu yang telah disepakati. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian hutang piutang dikenal dengan istilah perjanjian pinjam meminjam. Hal ini sesuai dengan Pasal 1754 KUHPerdata, yang menyatakan: "Pinjam- ialah perjanjian yang salah meminjam satu pihaknya memberikan suatu jumlah tertentu barang - barang yang habis pakai kepada pihak lain, dengan memberikan syarat bahwa pihak menerima barang tersebut akan mengembalikan sejumlah, macam, dan keadaan barang serupa"1. Perjanjian hutang piutang seringkali kita jumpai diberikan atau difasilitasi oleh lembaga dan berbagai lembaga lainnya. keuangan, perbankan, uang, pinjaman dibutuhkan jaminan untuk memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang yang dipinjam, lembaga bersangkutan serta biasanya latar akan melakukan belakang terlebih dahulu untuk mengukur Mendapatkan pengecekan kemampuan calon debitur untuk membayar hutangnya. Sehingga untuk mendapatkan pinjaman uang dari lembaga - lembaga di atas cenderung sulit, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Seiring dengan berkembangnya penggunaan teknologi di Indonesia pun membawa dampak bagi masyarakat. Perkembangan pada bidang ini kemudian teknologi berdampak pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, dan bidang lainnya. zaman, awalnya yang pihak transaksi melakukan langsung, dapat melakukan lain secara tersebut secara online atau transaksi daring. Perkembangan teknologi ini tentu memberikan kemudahan - kemudahan tersendiri bagi masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi, kebanyakkan pekerjaan menjadi lebih mudah, dan hemat biaya. Pada sekitar tahun 2016, mulai berkembang financial technology (Fintech) di masyarakat. Fintech ini merupakan teknologi, yang bentuk perkembangan berupa layanan keuangan berbasis online atau daring, dimana penggunanya dapat lain melakukan transaksi dengan pihak secara online. Masyarakat pada dengan Salah satu bentuk pengembangan dari Fintech ini adalah munculnya pinjaman 1 Pasal 1745 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata 246
online. Pinjaman online merupakan suatu fasilitas dalam bidang ekonomi yang layanan bagi masyarakat menyediakan untuk memperoleh pinjaman uang atau kredit secara online atau daring. Masyarakat aplikasi perlu mendownload hanya tertentu, memasukkan data dirinya, dan jika permintaan pinjaman diterima, maka proses selanjutnya uang akan langsung di transfer ke rekening debitur2. Masyarakat tidak perlu menyerahkan jaminan apapun, cukup mengisi data diri saja. Mekanisme tersebut memudahkan akses akan layanan finansial, dimana hal ini sangat membantu dalam perkembangan UMKM3. Otoritas Jasa Keuangan membagikan data bahwa terdapat 68.414.603 orang yang melakukan pinjaman kepada pinjaman online, dengan sebesar Rp.249.938 total penyaluran Triliun.4 Namun di Indonesia, tidak semua lembaga yang menyediakan jasa pinjaman online ini ternyata legal. Pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi menyatakan telah menutup sebanyak 4.873 konten pinjaman online illegal.5 fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh lembaga perbankan, dan lembaga lainnya, dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh Dibandingkan dengan pinjaman uang melalui pinjaman online jauh lebih mudah. Pinjaman online ini bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata, dikarenakan dalam perjanjian hutang piutang secara online ini tetap memunculkan hak dan kewajiban berupa memberikan barang tertentu dan jumlah mengembalikan barang dengan yang sama. Perbedaannya hanya pada mekanisme pembentukan dan bentuk kesepakatannya yang dilakukan secara online atau daring. Namun terlepas dari keuntungan - keuntungan yang ditawarkan oleh pinjaman online, terdapat banyak permasalahan yang kemudian dialami penggunaan masyarakat pinjaman online ini. Hal ini berkaitan dengan bunga yang tinggi, jangka waktu yang singkat, pengambilan data pribadi debitur dari handphone debitur, dan penagihan yang menggunakan kekerasan, Permasalahan intimidasi terkait dengan penagihan ini merupakan salah satu permasalahan besar yang paling sering dialami oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui, kebanyakkan lembaga pinjaman online illegal dari menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu debt collector untuk melakukan penagihan. Penagihan cenderung menggunakan cara akibat dari dan teror. 2 3 Chaffee, Eric. C, "RegulatiOn On-Line Peer-To-Peer Lending in the Aftermath of Dodd-Frank: In Search of an Evolving Regulatory Regime for An Evolving Industry" Washington and Lee Law Review, Vol.69, 2012 Tantri Dewayani, menyikapi pinjaman online, anugerah atau musibah (ditelusuri 10 November 2021) 4 Otoritas Jasa Keuangan, Infografis OJK Bersama Kementerian Atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal (ditelusuri 10 November 2021) Leski Rizki Aswara, Kominfo Blokir 151 Platform Pinjol Ilegal Temuan SWI (ditelusuri 10 November 2021) 5 247
kekerasan, intimidasi dan teror, dimana biasanya debt collector ini akan terus - menerus menghubungi debitur dengan menggunakan kata - kata yang tidak pantas, mendatangi kediaman debitur, atau bahkan melakukan pengancaman baik melalui tatap muka atau melalui media sosial agar debitur melakukan pembayaran. ini kemudian mengambil data handphone debitur, termasuk dengan kontak yang ada di handphone tersebut. Setelah mendapatkan data terkait dengan kontak debitur ini, maka penagihan juga akan dilakukan kepada kontak - kontak tersebut. Tindakan ini bertujuan tujuan memberikan rasa malu debitur sehingga debitur kemudian melunasi hutang - hutangnya. Otoritas Jasa Keuangan melansir data bahwa dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2021, terdapat 19.711 pengaduan terkait dengan pinjaman online ini. Dari total pengaduan tersebut 10.441 pengaduan ringan/sedang, merupakan pelanggaran sedangkan 9.270 pengaduan termasuk kepada pelanggaran berat. Pelanggaran berat yang dimaksud adalah adanya pencairan dana yang dilakukan tidak berdasar persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, menghubungi kepada seluruh pemilik nomor kontak (non debitur) pada handphone debitur dengan teror atau intimidasi.6 Seperti yang telah permasalahan sebelumnya dijelaskan terkait penagihan pinjaman online ini tidak berhenti pada penagihan yang menggunakan kekerasan dan teror kepada debitur. Seringkali dalam melakukan penagihan, pihak pinjaman online tidak hanya melakukannya kepada debitur, juga kepada kontak dari debitur. Hal ini terjadi dikarenakan pada saat debitur mendaftar atau mengisi data diri untuk mendapatkan pinjaman online, pihak pinjaman online Penagihan pihak pinjaman online ini tentu saja kepada kontak debitur membawa kerugian bagi debitur dan bertentangan dengan Pasal 1339 KUH Perdata, yang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak tidak boleh menimbulkan kerugian bagi salah satunya. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam usaha masing-masing pihak memenuhi prestasinya masing-masing dilarang menggunakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain baik dalam perjanjian atau diluar perjanjian7. pelaksanaannya Prakteknya Kreditur dalam upayanya memastikan debitur berprestasi sebagaimana mestinya lain membuat melewati hak bahkan pihak diluar perjanjian dengan secara Ilegal mengakses kontak Debitur dan menghubungi pemilik kontak telepon (non debitur) tersebut dengan tujuan memberikan intimidasi kepada pihak-pihak (non debitur) yang nomornya tersimpan dalam kontak debitur sehingga memaksa cara dalam individu 6 Otoritas Jasa Keuangan, Infografis OJK Bersama Kementerian Atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal (ditelusuri 10 November 2021). 7 Muhtarom, M, "Asas-Asas Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", Jurnal Suhuf, Vol.26 No.1, 2014 248
debitur melunasi karena paksaan dari relasi atau lingkungannya. Kondisi dan praktek pelaksanaan penagihan kreditur pinjol ini, selama 3 tahun terakhir telah dilakukan penelitian oleh peneliti dengan fokus pembahasan sebagai berikut: Pertama, artikel dengan judul Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection In Peer To Peer Lending)8 yang didalamnya membahas terkait Penilaian terhadap perlindungan yang diberikan negara yang belum cukup terkait perlindungan data pribadi karena hanya berdasar dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, Peraturan Menteri No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik. Kedua, artikel dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna yang didalamnya membahas terkait (1) Bunga dalam perjanjian harus diatur secara jelas terkait batasannya guna mengantisipasi bila bunga tidak diatur dalam perjanjian; (2) perlindungan hukum hak pribadi dalam pengguna layanan pinjaman online harus berupa Perlindungan preventif dan Perlindungan represif. Ketiga, artikel dengan judul Urgensi Suatu Regulasi Fintech yang Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Komprehensif Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia yang Fintech didalamnya membahas terkait pengaturannya pelaksanaan dalam belum dilengkapi oleh pengaturan yang jelas sehingga dalam pelaksanaanya menjadi kendala oleh para penegak hukum yang artinya pengaturan belum memiliki mekanisme perlindungan hak-hak konsumen masyarakat dengan baik. Berdasar penjabaran diatas diketahui bahwa terdapat research gap yang belum dikaji sehingga menjadi aspek orisinalitas penelitian ini yaitu belum dibahas terkait bahwa Perbuatan Akses Ilegal oleh Kreditor ini, merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif dari Pemilik kontak seluler (non-debitur) dikarenakan Pemilik kontak seluler (non-debitur) bukan pihak yang tunduk dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Akses Kontak telepon Debitur dilakukan tanpa izin. Perbuatan tersebut Ilegal yang melanggar hak subyektif Pemilik kontak seluler (non-debitur) berupa hak atas ketenangan untuk hidup atau hider. Sehingga berdasar pasal diatas, dijelaskan bahwa suatu perjanjian tidak boleh membawa manfaat atau kerugian bagi pihak lain. Seperti yang sudah dijelaskan, penagihan ini dimulai dengan perjanjian hutang piutang antara pihak pinjaman online dengan debitur9. Namun penagihan yang dilakukan oleh pihak pinjaman online ini juga dilakukan kepada kontak debitur, dimana kontak - kontak ini 8 9 Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. Majalah Hukum Nasional, 49(2), 1-27. Tami, Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia", Pranata Hukum, Vol.10 No.1, 2015. 249
bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. Hal ini tentu mengganggu dan membawa kerugian bagi kontak debitur yang dihubungi atau ditagih atas hutang tersebut. Atas kerugian yang dialami oleh pihak lain yaitu kontak dari debitur, maka perlu ada pihak yang bertanggungjawab. Pihak lain yaitu pemilik kontak telepon (non debitur) pun seharusnya dapat mengambil upaya hukum tertentu dalam permasalahan ini, maka yang menjadi fokus pembahasan adalah terkait Bagaimana Model pertanggungjawaban yang dapat ditempuh oleh Pemilik kontak seluler (non- debitur) atas gangguan ketenangan hidup yang ditimbulkan oleh Metode penagihan kreditor pinjol dengan mengintimidasi pemilik kontak pada kontak debitur. B. Metode Penelitian Metode pendekatan adalah yuridis normatif, yaitu metode dengan pendekatan dengan mengkaji bahan - bahan putusan pengadilan, atau termasuk mengkaji norma peraturan, peraturan tersebut.10 Sehingga Metode analisis data adalah metode kualitatif. adalah metode Metode menganalisis penyajian hasil tulisan yang disistematisasikan dalam kajian teori hukum dan hukum positif. Metode penulisan hukum kualitatif data yang kasus dan digunakan perbandingan penerapan hukum, yang perolehan adalah studi mana pada pembahasan akan dilakukan penelaahan secara singkat terkait Kasus sebagai acuan Toonen membangun argumen yang komprehensif terkait perumusan atas 'gangguan' berupa telepon atau pesan Intimidasi oleh Kreditur Pinjol terhadap pemilik kontak seluler (Non Debitur) sebagai metode penagihan hutang, sehingga dapat dirumuskan model pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hak untuk ketenangan hidup. v. Australia, C. Pembahasan 1. Hubungan Hukum antara Kreditur, Debitur, Pemilik Kontak Seluler, dan Pihak Ketiga (debt collector). Pinjaman online merupakan suatu fasilitas dalam bidang ekonomi yang menyediakan layanan bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang atau kredit secara online atau daring. Dibandingkan fasilitas pinjaman uang yang dengan disediakan oleh lembaga perbankan, dan lembaga lainnya, dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh pinjaman uang melalui pinjaman online jauh lebih mudah. Sehingga apabila dijabarkan lebih lanjut para pihak adalah Kreditur adalah pihak yang memiliki hak untuk pelunasan karena perjanjian atau dikarenakan ditentukan oleh peraturan sehingga dapat ditagih dimuka pengadilan.11 Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kreditur adalah pihak dalam suatu perjanjian yang memiliki hak atas pemenuhan suatu 10 Yanti Fristikawati, Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2018, hlm 19 11 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 250
prestasi, dimana dalam perjanjian hutang piutang kreditur adalah yang memberikan pinjaman dan berhak atas pelunasan pinjaman adalah pihak yang memiliki kewajiban melunasi berdasar perjanjian atau peraturan yang pelunasannya pelunasannya sehingga dapat ditagih dimuka pengadilan.12 Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa debitur adalah pihak dalam suatu perjanjian yang suatu berkewajiban untuk memenuhi prestasi kepada pihak debitur. Dalam suatu perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam, pihak debitur merupakan pihak yang berhutang atau meminjam. tersebut. Debitur Pihak Ketiga (debt collector) yang ini adalah Debt dimaksud dalam hal Collector. Hubungan hukum antara pihak kreditur dan debt collector ini dilandaskan pada suatu perjanjian pemberian kuasa. Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata, mengatur bahwa Kuasa diberikan dengan dasar perjanjian antara seseorang pemberi kekuasaan kepada penerima kuasa yang menerimanya, sehingga membuat orang tersebut akan bertindak atas namanya pemberi kuasa13. Adapun ciri-ciri dari pemberi kuasa ini adalah: Pertama, Bebas, bebas yang dimaksudkan dalam pemberian kuasa adalah kebebasan dalam menentukan bentuknya. Kedua, Terdapat kesepakatan, pada dasarnya pemberian suatu bentuk kuasa perjanjian sehingga unsur kesepakatan ini ini merupakan harus terpenuhi diantara para pihak. suatu perjanjian pemberian kuasa. Pihak-pihak tersebut adalah pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa. Setiap Pihak memiliki hak dan kewajiban akan saling dipenuhi14 yang mana pihak pemberi kuasa berkewajiban memberikan kuasa dan wewenangnya kepada penerima kuasa. Selain dari itu, pihak pemberi kuasa juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan segala kebutuhan ekonomi yang dikeluarkan penerima kuasa dalam menjalankan kuasanya dan membayar upah penerima kuasa. Kedua, Pihak penerima kuasa berkewajiban melaksanakan kuasa dan bertanggungjawabnya atas biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dilaksanakannya kuasa dan menyelesaikan urusan pada waktu kuasa meninggal, bertanggungjawab atas segala perbuatan sengaja dan yang dilakukan dengan kelalaian-kelalaian dalam menjalankan kuasa, dan atas pihak lain yang ia tunjuk sebagai pengganti dalam melaksanakan kuasanya. Terdapat 2 pihak dalam pemberi Hubungan para pihak sebagaimana diatas, akan saling bertautan saat penagihan. Pada prakteknya, penagihan ini tidak hanya dilakukan kepada debitur tetapi penagihan juga dilakukan terhadap pihak ketiga, yaitu kontak debitur. Penagihan juga umumnya dilakukan dengan menggunakan kekerasan, Dikarenakan intimidasi. teror, dan 12 Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 13 Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 251
Hubungan para pihak sebagaimana diatas, akan saling bertautan saat penagihan. Pada prakteknya, penagihan ini tidak hanya dilakukan kepada debitur tetapi penagihan juga dilakukan terhadap pihak ketiga, yaitu kontak debitur. Penagihan juga umumnya dilakukan penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga (dalam hal ini debt collector) merupakan kuasa yang diberikan oleh kreditur, hal ini berarti bahwa informasi mengenai kontak debitur ini diberikan oleh pihak perusahaan pinjaman online kepada debt collector untuk dilakukan penagihan, dimana debt collector ini kemudian melakukan penagihan dengan kekerasan, teror, dan intimidasi. Hal ini tentu membawa kerugian bagi kontak debitur dikarenakan kontak debitur ini bukan merupakan pihak dari perjanjian pinjam meminjam tersebut, tetapi ikut merasakan akibat dari perjanjian bersangkutan. dengan menggunakan kekerasan, teror, dan intimidasi. Dikarenakan penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga (dalam hal ini debt collector) merupakan kuasa yang diberikan oleh kreditur, hal ini berarti bahwa informasi mengenai kontak debitur ini diberikan oleh pihak perusahaan pinjaman online kepada debt collector untuk dilakukan penagihan, dimana debt collector ini kemudian melakukan penagihan dengan kekerasan, teror, dan intimidasi. Hal ini tentu membawa kerugian bagi kontak debitur dikarenakan kontak debitur ini bukan merupakan pihak dari perjanjian pinjam meminjam tersebut, tetapi ikut merasakan akibat dari perjanjian bersangkutan. Gambar 1: Skema Hubungan Hukum Para Pihak Gambar 1: Skema Hubungan Hukum Para Pihak Debitur Perjanjian Hutang Piutang Kreditur (Pinjaman Online) Pemberian Kuasa Pihak Ketiga (Debt Collector) Melakukan Penagihan Fokus Perhatian : Tanggungjawab Pihak Kreditur kepada Pihak Ketiga atas Tindakan Penagihan Pemilik Nomor Telepon (Non Debitur) Sebagaimana diketahui pengertian Kontak adalah hubungan satu dengan yang lain. Nomor Telepon adalah Pihak yang me mi liki tanda pengenal berupa nomor yang dapat dihubungi dan disimpan dalam piranti komuni kasi. Kontak debitur adalah pihak yang memiliki hubungan dengan orang atau lembaga yang berutang. Dalam suatu fasilitas pinjaman online, seringkali penagihan atas utang debitur dilakukan oleh pihak ketiga (debt collector) kepada pihak ketiga, yaitu kontak debitur. Hal ini terjadi dikarenakan kreditur, dalam hal ini perusahaan pemberi pinjaman memiliki data akan kontak debitur dan kemudian melakukan penagihan kepada kontak debitur melalui debt collector. Pemilik Nomor Telepon (Non-Debitur) adalah orang atau pihak yang data nomor handphone teleponnya tercantum pada perangkat milik debitur. Data ini kemudian diambil oleh kreditur dari perangkat miliki debitur pada saat debitur mengajukan pinjaman kepada kreditur dan disetujui. Setelah memiliki data akan kontak debitur yang ada pada perangkat debitur, pihak kreditur kemudian menyerahkan data tersebut kepada debt collector untuk dilakukan penagihan atas hutang debitur dengan tujuan untuk menimbulkan rasa malu kepada debitur, sehingga debitur kemudian membayar hutangnya. Perlu diperjelas, bahwa kontak debitur dalam hal ini bukanlah pihak dari perjanjian yang Sebagaimana diketahui pengertian Kontak adalah hubungan satu dengan yang lain. Nomor Telepon adalah Pihak yang memiliki tanda pengenal berupa nomor yang dapat nomor atau dihubungi dan disimpan dalam piranti komunikasi. Kontak debitur adalah pihak yang memiliki hubungan dengan orang atau lembaga yang berutang. Dalam suatu fasilitas pinjaman online, seringkali penagihan atas utang debitur dilakukan oleh pihak ketiga (debt collector) kepada pihak ketiga, yaitu kontak debitur. Hal ini terjadi dikarenakan kreditur, dalam hal ini perusahaan pemberi pinjaman memiliki data akan kontak debitur dan kemudian melakukan penagihan kepada kontak debitur melalui debt collector. 252
dibuat oleh debitur dan kreditur. Kontak debitur hanyalah pihak yang datanya ada pada perangkat debitur. Di Indonesia, pengaturan mengenai pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, pinjaman online ini dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah layanan jasa yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam sistem teknologi yang membutuhkan sambungan internet dalam pengoperasiannya. Permasalahannya adalah peraturan kurang yang berlaku mengakomodasi yang timbul akibat dari penggunaan fasilitas pinjaman online oleh masyarakat, karena di dalam nya tidak diatur bagaimana Batasan ataupun standar pelayananan yang minimal disediakan dan diberikan oleh penyedia layanan pinjaman online dalam melakukan usahanya sebagai upaya perlindungan bagi debitur. Lemahnya perlindungan kepada Debitur ini ternyata berakibat juga pada pihak disekitar Debitur. Prakteknya Kreditur pinjol dengan mengatasnamakan kepentingan pada debitur menjadikan alasan untuk melakukan akses kepada pemilik kontak telepon (non debitur) yang di Indonesia permasalahan tersimpan di telepon seluler debitur dengan tujuan memberikan intimidasi kepada pihak-pihak (non debitur) yang nomornya tersimpan dalam kontak debitur sehingga memaksa debitur melunasi karena paksaan dari relasi atau lingkungannya. 2. Analisis Pelanggaran Hak Subyektif Pemilik Kontak Seluler (Non Debitur) oleh Kreditur Pinjaman Online Kepada) atas Akses Ilegal Pada Kontak Debitur Perbuatan akses ilegal oleh kreditor ini, merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif dari pemilik kontak seluler (non-debitur) dikarenakan Pemilik kontak seluler (non-debitur) bukan pihak yang tunduk dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Akses Kontak telepon Debitur dilakukan tanpa izin. Perbuatan tersebut Ilegal yang melanggar hak subyektif Pemilik kontak seluler (non-debitur) berupa hak atas ketenangan untuk hidup atau hider. Analisis ini didasarkan pada kajian terhadap studi kasus Toonen v. Australia15. Dalam kasus Toonen, mencoba merumuskan apa yang dimaksud dengan mendefinisikan secara luas "interference" atau gangguan. Dalam kasus ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang berhubungan dengan izin hak atas privasi seseorang tanpa orang tersebut merupakan "gangguan" sebagaimana diatur Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 1716. Pemahaman 'Hak atas privasi' dapat diartikan sebagai Hak yang melekat pada seseorang untuk mendapatkan 15 Ayu D, A., Ghoffar , A. & Anindyajati, T.. (n.d.). Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital. 16 Beranda | Mahkamah Konstitusi RI. Retrieved October 26, 2022, from ICCPR, supra note 15, 253
perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat dibawah kekuasaannya. izin' Selanjutnya, pemahaman dapat diartikan sebagai perbuatan yang oleh undang-undang maupun pemilik hak mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga perbuatan yang dilakukan atas hak atas privasi seseorang tanpa izin adalah perbuatan 'gangguan' yang melanggar hak subyektif, pelanggaran hak tersebut menyebabkan kerugian bagi pemilik hak. Perbuatan ini termasuk pada perbuatan dari negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak atas privasi seseorang tidak boleh dilakukan tanpa izin orang tersebut. 'tanpa Sehingga berdasar pembahasan dari kasus ini dapat diketahui bahwa perbuatan yang munculnya dari luar pribadi seseorang yang berhubungan dengan berlangsungnya hak atas privasi orang harus terlaksana dengan izin pemilik hak atas privasi atau berdasarkan perundang- ketentuan undangan mengharuskan hal tersebut harus terlaksana. Selebihnya dari hal tersebut maka perbuatan yang dilakukan tanpa izin ataupun pengaturan perundang-undangan bahkan bila dilakukan oleh negara maka akan menjadi "gangguan" atas hak atas privasi. Munculnya "gangguan" atas hak atas privasi seseorang ini melahirkan hak atas gugatan17 sehingga menimbulkan Model pertanggungjawaban yang dapat ditempuh oleh Pemilik kontak seluler (non- debitur) atas gangguan ketenangan hidup yang ditimbulkan oleh metode penagihan kreditor pinjol dengan mengintimidasi pemilik kontak pada kontak debitur. 3. Model Pertanggungjawaban Kreditur Terhadap Pemilik Nomor Telepon Pada Kotak Seluler Debitur Pinjaman Online Atas Ancaman Penagihan pertanggungjawaban Pembahasan dalam pembahasan ini adalah dengan mengkaitkan perbuatan yang dilakukan kreditur pinjol dalam metode penagihan yang dilakukan dengan menghubungi dan mengintimidasi pemilik nomor seluler (non debitur) melalui akses illegal kontak debitur, guna membangun dalil dalam mengajukan perbuatan melawan gugatan hukum. Perbuatan melawan hukum atau "Onrechtmatige Daad" diatur KUHPerdata Pasal 1365 - Pasal 1380. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut18. Unsur dari perbuatan melawan hukum meliputi19: (1) Adanya perbuatan; (2) Perbuatan yang melawan hukum; (3) Perbuatan tersebut adalah (4) Menimbulkan kerugian bagi korban; (5) Kesalahan dan kesalahan; atas 17 Hastuti, Yeni Septi, "Tinjauan Terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1022 K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011; Kris Endarto, Puri Galih, "Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa", Jurnal Pandecta - Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 5 No. 2, 2013 18 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 19 Rosa Agustina, Op.cit. hlm.36 254
Kerugian memiliki hubungan kausal. Bila dikaitkan dengan praktek pada pelaksanaan metode penagihan oleh kreditur pinjol dengan menghubungi Pemilik kontak seluler (Non Debitur) melalui Akses Ilegal tujuan Pada Kontak Debitur dengan memberikan intimidasi kepada pihak-pihak (non debitur) yang nomornya tersimpan dalam kontak debitur sehingga memaksa debitur melunasi karena paksaan dari relasi atau lingkungannya, sebagai berikut: a. Adanya Perbuatan; Suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila memuat unsur20 Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah semua perbuatan atau tingkah laku dari pelaku tanpa melihat tujuannya bersifat positif atau bersifat negatif yang berarti berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu21. Sehingga bila dikaitkan dalam pembahasan Tindakan kreditur dalam melaksanakan metode penagihan pinjaman online, perbuatan yang dimaksud adalah tindakan pihak perusahaan pinjaman online yang memberikan informasi tanpa mengenai adanya izin dari pihak kontak debitur yang bersangkutan. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu debt collector dimana penagihan ini kemudian dilakukan dengan kekerasan, intimidasi, dan teror terhadap kontak yang bukan merupakan debitur kontak debitur pihak dalam perjanjian terkait. Dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harusnya bersifat melawan hukum. Berdasarkan pendapat diatas maka perbuatan pihak kreditur yang dalam hal ini memerintahkan pihak ketiga yaitu debt collector untuk melakukan penagihan kepada kontak debitur atas hutang debitur dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. ini dikarenakan kontak debitur Hal tersebut tidak memiliki hubungan atau tidak terikat dengan perjanjian pinjam Seharusnya berkaitan. meminjam penagihan hanya dilakukan kepada pihak yang terikat pada perjanjian pinjam meminjam, yaitu pihak debitur bukan dilakukan kepada kontak debitur yang dalam hal ini tidak terikat dan tunduk dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak debitur dan kreditur. Oleh sebab itu, perlu adanya tanggung jawab dari pihak perusahaan pinjaman online terhadap kerugian yang kemudian dialami oleh kontak debitur. b. Perbuatan melawan hukum; Adalah perbuatan yang bertentangan dengan22: 1) Hak subjektif orang lain dengan melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Pelanggaran atas hak subjektif seseorang terjadi apabila langsung secara perbuatan 20 Rosa Agustina, Op.cit. hlm.36 21 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit.hlm.10-11 22 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit. hlm.30 255
melanggar hak subjektif orang lain, melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, serta tidak ada alasan pembenar menurut hukum23. 2) Kewajiban hukum pelaku, yaitu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kewajiban yang diberikan oleh hukum baik oleh hukum tertulis maupun tidak tertulis24. adanya kepentingan yang layak. 2) Suatu perbuatan yang tidak ber- yang mengakibatkan manfaat kerugian bagi pihak lain. Sehingga suatu perbuatan merupakan hukum perbuatan melawan dikarenakan melanggar kepatutan dalam masyarakat yaitu dengan menimbulkan kerugian bagi pihak lain tanpa adanya kepentingan yang layak. 3) Kaedah yaitu perbuatan yang melanggar nilai-nilai atau moral yang ada di masyarakat tertulis. berupa hukum tidak Apabila pelanggaran atas kaidah kesusilaan ini kemudian membawa kerugian bagi pihak tertentu maka pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum25. (d) Kepatutan dalam yaitu masyarakat, perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan keharusan atau dalam kehati-hatian masyarakat atau dikenal dengan istilah "Zorgvuldigheid"26. kesusilaan, bertentangan Kategori Perbuatan pelanggaran atas kepatutan adalah sebagai berikut27: 1) Suatu perbuatan yang menimbul- kan kerugian bagi orang lain tanpa Berdasarkan pendapat diatas maka Perbuatan pihak perusahaan pinjaman online berupa memberikan informasi mengenai kontak debitur kepada debt collector tanpa adanya izin dari kontak debitur sebagai pemilik dari informasi tersebut, yang diikuti dengan tindakan dengan menggunakan penagihan kekerasan, intimidasi, dan teror oleh debt collector telah bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Pihak perusahaan pinjaman online telah menimbulkan kerugian kepada korban tanpa adanya sebab yang layak. Hal ini terjadi dikarenakan melanggar adanya penyebaran informasi kontak izin, yang kemudian debitur tanpa dilanjutkan dilakukannya dengan penagihan dengan kekerasan, teror, dan intimidasi yang dilakukan oleh debt collector 23 Rosa Agustina, Op.cit. hlm.38 24 Djuhandah Hasan, Loc.cit. 25 Mr. Mahadi, Op.cit. Hlm.50 26 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit. hlm.8 27 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Op.cit. hlm.82-83 256
c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; sebagai28 Perbuatan undang- Bertentangan undang yang berlaku, melanggar hak subjektif orang lain, dan merupakan dengan perbuatan kewajiban hukum pelaku, serta tidak sesuai dengan norma kesusilaan, masyarakat kepatutan dalam sehingga memunculkan kesalahan dari pihak pelaku. Permasalahan ini, pihak perusahaan pinjaman online dengan sengaja memberikan informasi mengenai kontak debitur kepada pihak debt collector untuk dengan penagihan dilakukan kekerasan, intimidasi, dan teror guna mendapatkan pelunasan dari debitur. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang sengaja dikarenakan pihak perusahaan pinjaman online dengan perbuatan kesadaran melakukan tersebut, dan pihak perusahaan pinjaman online mengetahui secara pasti akibat dari perbuatan tersebut yaitu kontak debitur akan ditagih atas hutang debitur sehingga menimbulkan gangguan dan kerugian bagi kontak debitur. Dalam perbuatan melawan hukum, kesalahan baru dianggap terjadi apabila sudah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. d. Adanya kerugian bagi korban; ini diartikan dengan bertentangan hanya mengenai kerugian materiil, dalam perbuatan melawan hukum diakui kerugian materil dan kerugian immateril. Yurisprudensi mengakui bahwa kerugian immateril dapat dinilai dengan uang.29 Kerugian materiil adalah kerugian yang sebenarnya diderita oleh pihak bersangkutan. Sedangkan immateril kerugian merupakan kerugian atas manfaat yang mungkin akan diterima oleh korban kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh korban di kemudian hari. Kerugian immateril ini dapat berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup30. Berdasarkan pendapat diatas maka Adanya kerugian bagi korban. Perbuatan pihak perusahaan pinjaman online berupa memberikan informasi mengenai kontak debitur kepada collector untuk melakukan debt penagihan kepada kontak debitur yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian mengakibatkan timbulnya kerugian bagi kontak debitur. Dalam permasalahan ini dapat berupa biaya- biaya yang harus dikeluarkan oleh korban guna menghentikan penagihan kepada dirinya. Sebagai contoh: biaya untuk mengganti nomor handphone debt baru collector terus melakukan penagihan. Kerugian immateril ini dapat berupa dikarenakan pihak Kerugian wanprestasi tidak sama dikarenakan dengan tidak Ibid. hlm.11 Ibid. hlm.13 28 29 30 Rosa Agustina, Op.cit. hlm.55 257
ketakutan, dan terkejut, kehilangan kesenangan hidup. Dalam permasalahan ini dapat berupa rasa ketakutan atau kehilangan kesenangan hidup dikarenakan timbulnya gangguan akibat penagihan yang dilakukan oleh pihak debt collector. e. Adanya hubungan sakit kausal antara perbuatan dan kerugian. Terdapat 3 teori yang dapat digunakan terjadinya untuk hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dan kerugian. Teori tersebut antara lain: Conditio Sine qua non (Von Buri), Adequat Veroorzaking (Von Kries), Toerekening naar redelijkheid/ TNR. Berdasarkan pendapat diatas maka bila dikaitkan Pinjaman Online, teori hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan yang sesuai adalah Teori Adequat Veroorzaking (Von Kries) yang menjelaskan bahwa yang merupakan sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat yang timbul. Hal ini berarti ini hubungan bahwa dalam teori kausalitas baru dinyatakan terpenuhi apabila akibat dari suatu perbuatan timbul secara langsung31. Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang dalam ini adalah dengan teori yang menggunakan layak, yaitu pelaku mengetahui atau setidaknya harus mengetahui bahwa menentukan perhitungan perbuatannya itu menimbulkan suatu yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.32 Dalam pinjaman online, perbuatan pihak kreditur berupa penagihan melalui pihak ketiga, yaitu debt collector kepada kontak debitur merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian secara langsung kepada kontak debitur. Hal ini disebabkan karena kreditur dalam hal ini mengetahui secara pasti akibat dari tindakan penagihan tersebut. Sehingga jika merujuk pada teori von kries, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pihak kreditur ini seimbang dengan kerugian yang dialami secara langsung oleh kontak debitur. Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pihak perusahaan telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan yang dilakukan oleh pihak hukum perusahaan pinjaman online ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup. Hal ini sesuai dengan pengertian hinder. Hinder dapat diartikan sebagai gangguan terhadap hak milik seseorang atas hak milik yang dimiliki orang lain, dimana setiap orang berkewajiban untuk tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata, merumuskan penggunaan hak eigendom atau hak milik pinjaman online 31 S, Abdillah. M, "Penerapan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia", Kertha Semaya, Vol.8 No.5, 2020 32 Rosa Agustina, Op.cit. hlm.67 258
adalah hak yang dimiliki oleh subyek hukum atas benda untuk dapat menikmati secara bebas dan eksklusif dengan batasan yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian hak milik yang tercantum dalam Pasal 570 KUH Perdata, dapat disimpulkan hak milik adalah hak seseorang untuk dapat memiliki suatu barang dengan sepenuhnya dan menguasai barang tersebut dengan sebebas-bebasnya.33 Dalam pinjaman online, perjanjian pinjam meminjam yang buat oleh para pihak yaitu pihak debitur dan kreditur telah menimbulkan suatu hak tagih atau piutang bagi pihak kreditur. Hak tagih ini merupakan suatu hak yang muncul dikarenakan adanya perjanjian pinjam meminjam antara para pihak. Dengan adanya hak tagih ini, pihak kreditur kemudian memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya. Tetapi hak milik tidak hanya dimiliki oleh ini debitur. Kontak debitur dalam hal memiliki hak untuk hidup dengan tenang tanpa adanya gangguan. Dalam penagihan pinjaman online ini, pihak kreditur kemudian memanfaatkan hak miliknya berupa hak atas pelunasan dengan melakukan penagihan kepada kontak debitur. berupa mendapat pelunasan atas piutangnya ini kemudian dilakukan dengan memerintahkan pihak debt collector untuk melakukan penagihan kepada kontak debitur. Perbuatan pihak kreditur yang memerintahkan debt collector untuk melakukan penagihan kepada kontak Hak kreditur debitur dengan memberikan informasi terkait dengan kontak debitur kepada debt collector dan kemudian dilanjutkan dengan adanya tindakan penagihan kepada kontak debitur tersebut guna mendapatkan pelunasan dari pihak debitur ini kemudian merupakan suatu perbuatan melawan ini hukum. Perbuatan pihak kreditur kemudian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hinder merupakan gangguan terhadap hak milik seseorang. Sebuah gangguan (hinder) dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum bila memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, antara lain34 (a) Gangguan terhadap penggunaan hak milik secara normal dan terukur secara objektif karena pelaku menggunakan hak miliknya sesuai dengan kapasitas dari hak yang dimilikinya yang dipandang secara objektif atau sesuai dengan objeknya. (b) Gangguan terkait pemakaian hak milik sendiri dan gangguan itu harus mengenai pemakaian yang sesungguhnya dari hak milik orang lain karena seseorang menggunakan hak miliknya namun timbul gangguan bagi orang lain atau korban yang mengalaminya seperti seseorang yang membunyikan radio dengan keras sehingga menimbulkan kebisingan bagi tetangganya. (c) Gangguan terkait pemakaian yang sesungguhnya dari hak milik seseorang karena penggunaan hak milik oleh orang yang memang memiliki 33 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.cit. hlm.42 34 Frieda Husni Hasbullah, Op.cit. hlm. 53 259
secara sah hak milik atas suatu benda tersebut. Penagihan yang dilakukan kepada kontak debitur ini termasuk pada kategori nomor 2, yaitu gangguan harus mengenai pemakaian hak milik sendiri dan gangguan itu harus mengenai pemakaian yang sesungguhnya dari hak milik orang lain. Dalam permasalahan ini, pihak kreditur menggunakan haknya berupa hak untuk mendapatkan pelunasan, dimana kemudian dilakukan dengan melakukan penagihan kepada kontak debitur dengan tujuan agar debitur merasa malu, dan akhirnya melakukan pembayaran atas hutangnya. Tetapi tindakan dari kreditur ini kemudian menjadi masuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup dikarenakan dalam menggunakan haknya, yaitu hak untuk memperoleh pelunasan kemudian melanggar hak milik pihak lain, yaitu hak dari kontak debitur. pihak kreditur lain Kontak debitur sebagai pihak yang tidak terikat pada perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur memiliki hak mutlak untuk hidup tenang tanpa adanya gangguan. Tetapi karena penagihan yang dilakukan oleh debt collector atas nama kreditur, para kontak debitur ini kemudian kehilangan hak miliknya, yaitu hak atas hidup dengan tenang dan bebas dari gangguan. Hal ini disebabkan penagihan tersebut dilakukan dengan kekerasan, intimidasi, dan teror kepada kontak debitur yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian dimana hal ini kemudian menimbulkan gangguan kepada pihak kontak debitur. Oleh sebab itu atas gangguan yang disebabkan oleh pihak kreditur kepada kontak debitur ini, pihak kreditur (dalam hal ini perusahaan pinjaman online) berkewajiban untuk jelas bertanggungjawab. Maka menjadi pihak pertanggungjawaban bentuk perusahaan pinjaman online yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup sehingga mengakibatkan kerugian pada kontak debitur adalah dengan mengganti kerugian yang telah ia sebabkan tersebut. Di penagihan pinjaman online kepada kontak debitur seperti ini telah banyak terjadi. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang dialami oleh N yang merupakan seorang warga Palabuhanratu. Dalam DetikNews, dijelaskan bahwa N ini tidak pernah melakukan pinjaman apapun kepada pinjaman online. Menurut N walaupun tidak pernah melakukan pinjaman dengan menggunakan fasilitas pinjaman online, ia sudah beberapa kali mengalami peristiwa penagihan oleh Debt Collector. Penagihan ini terjadi pada sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan September 2021, dimana dilakukan atas dasar tidak dibayarnya hutang atau pinjaman milik temannya maupun hutang milik orang yang tidak ia kenal. Hal ini menyebabkan N harus mematikan handphonenya dan memblokir yang menghubunginya. nomor-nomor Indonesia, kasus 260
Penagihan yang dilakukan oleh debt collector kepada N ini dilakukan dengan menelepon terus-menerus dan mengirimi pesan yang berisi ancaman dengan kata- kata kasar.35 Dalam kasus diatas, dijelaskan bahwa bahwa penagihan yang dilakukan oleh debt collector kepada N dikarenakan adanya hutang yang tidak terbayarkan oleh debitur. Penagihan atas hutang debitur ini juga kemudian dilakukan kepada N dan mengirim dengan menelepon, pesan yang berisi ancaman dengan kata- kata kasar yang mengakibatkan N harus mematikan handphonenya dan memblokir nomor-nomor tersebut. Jika melihat dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum, lain36: Adanya suatu perbuatan, antara Perbuatan tersebut melawan hukum, Adanya kesalahan dari pihak pelaku, Adanya kerugian, Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Perbuatan debt collector berupa melakukan penagihan kepada N, dapat disimpulkan bahwa bukan merupakan pihak dalam perjanjian, dikarenakan N ini bukanlah pihak peminjam maka penagihan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan karena perbuatan berupa penagihan tersebut telah melanggar kepatutan dalam masyarakat karena telah menimbulkan kerugian bagi N. Perbuatan ini kemudian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum gangguan ini disebabkan ketenangan hidup. Hal karena kreditur dalam hal ini memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan dari debitur telah menggunakan haknya dengan melanggar hak milik. Pihak kreditur dalam hal ini telah memberikan kontak N kepada debt collector dan memerintahkan debt collector untuk melakukan penagihan kepada N. Penagihan yang dilakukan oleh debt collector ini kemudian mengganggu hak N berupa hak untuk hidup tenang tanpa adanya gangguan sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup. Akibat dari penagihan ini, N sebagai pihak diluar perjanjian mengalami kerugian. N seharusnya tidak terlibat dan tidak ditagih atas suatu perjanjian yang dibentuk dan disepakati oleh pihak debitur dan kreditur. Kerugian berupa kerugian materiil dan immateriil. Dalam penagihan yang dilakukan oleh debt collector ini kepada N, dimana penagihan tersebut dilakukan dengan menelpon dan mengirim pesan berisi ancaman dengan kata-kata yang kasar dapat menimbulkan kerugian immateril bagi N. Ancaman debt collector kepada N dapat menyebabkan rasa takut, dan rasa tidak aman. Pihak perusahaan pemberi pinjaman, dalam hal ini kreditur harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami N. Sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi 35 Syahdan Alamsyah, Kelakuan Penagih Pinjol, Teror Teman Peminjam untuk Tagih Utang, (ditelusuri 5 Januari 2022) 36 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit.hlm.11 261
pihak lain, ia wajib mengganti kerugian tersebut.37 Dalam hal ini pihak kreditur yang memerintahkan debt collector untuk melakukan penagihan yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum wajib memberikan ganti rugi kepada N. Dalam hukum dikenal beberapa jenis ganti rugi, antara lain38: Ganti rugi kompensasi, Ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental, Ganti rugi akan kerugian yang akan dating, dan Ganti rugi penghukuman. Dalam kasus ini, dikarenakan penagihan menyebabkan rasa takut dan tidak aman kepada N, maka ganti rugi yang seharusnya diberikan oleh pihak kreditur adalah ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental yang diberikan kepada korban dari suatu perbuatan melawan hukum telah menderita dikarenakan tekanan mental akibat perbuatan melawan hukum tersebut. korban Di Indonesia, pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pinjaman online hanya tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Pemahaman terkait diartikan sebagai kekuasaan yang didasarkan pada hukum dan memunculkan hak untuk memberikan perintah dan kewenangan untuk bertindak39. Kewenangan dalam kewenangan dapat pelaksanaanya jenis meliputi: kewenangan atributif, kewenangan kewenangan mandat. Bila delegatif, dikaitkan dengan kelembagaan OJK sebagai Lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas dan kewenangan untuk membuat peraturan terkait pelaksanaan pengawasan dan mengatur perkembangan segala jenis usaha yang bergerak dibidang keuangan teknologi40. yang Kewenangan OJK dalam pelaksanaan kegiatannya adalah kewenangan jenis atributif yang mana kewenangan tersebut didapatkan dari pengaturan perundang- undangan yaitu Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan yang dimiliki oleh OJK undang-undang berdasar dan adalah meliputi pengaturan pelaksanaan industri fintech, dan memastikan perangkat perlindungan bagi masyarakat dalam menggunakan jasa industri fintech41. Kewenangan layanan dalam pengawasan oleh OJK dilaksanakan atas perusahan-perusahaan industri fintech yang telah teregistrasi dan mendapat izin dari OJK. Lalu pengawasan untuk industri fintech yang tidak teregistrasi dan memiliki izin OJK akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi atau terbagi dalam 3 terintegrasi dengan ketentuan pengawasan 37 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum Perdata 38 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit. hlm.136-145 39 Susanto, S. N. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. Administrative Law and Governance Journal, 3(3), 430-441. 40 Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). Cross-border, 5(2), 1090- 1104. 41 Chrisinta, I. V., & Parwata, I. G. N. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pojk Nomor 13/Pojk. 02/2018. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 8(4), 592- 607. 262
biasa dikenal dengan Satgas Waspada Investasi42. Satgas Waspada Investasi adalah hasil dari koordinasi antar Lembaga Pemerintah, Penegak Hukum, dan Instansi Pengawas Transaksi Keuangan meliputi OJK, Kementerian Perdagangan, Perbankan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai regulator. Tujuan dari satgas ini adalah menanggulangi terjadinya penyalahgunaan pelanggaran kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan investasi43. atau Kewenangan OJK dalam melindungi masyarakat industri fintech, diwujudkan dengan menyediakan terhadap mekanisme munculnya yang bertentangan oleh hukum. Tindakan ini dapat berupa Tindakan yang bersifat preventif terjadinya (pencegahan sengketa) atau tindakan yang bersifat represif (penyelesaian suatu sengketa) ataupun baik yang tertulis maupun tidak tertulis44. Tindakan Preventif dan represif yang dimaksud harus didasarkan dengan ketentuan perundang-undangan dengan harapan dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga kesejahteraan masyarakat45. tercapai Sehingga dengan demikian Tindakan dalam layanan tindak lanjut praktek-praktek Preventif dan represif yang dilakukan OJK dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dalam penyelenggara layanan industri fintech dapat membatasi per- kembang an pinjaman online yang ilegal. Permasalahannya adalah hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia kurang mengakomodasi permasalahan yang timbul akibat dari penggunaan fasilitas pinjaman online oleh masyarakat. Indonesia pada saat ini pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pinjaman online hanya tercantum dalam POJK. Hal ini menyebabkan banyaknya masalah atau resiko yang dibawa oleh pinjaman online kemudian tidak terakomodasi, dalam artian tidak memiliki regulasi yang jelas. Oleh sebab itu, merujuk pada bentuk regulasi dan pengawasan pada negara lain, menurut penulis di Indonesia sebaiknya diterapkan juga batasan-batasan dalam penggunaan atau penyelenggaraan suatu fasilitas pinjaman online. Selanjutnya, Pinjaman online yang dapat beroperasi di Indonesia sebaiknya diletakkan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara penuh. OJK sebagai pengawas dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh mulai dari proses pengajuan pinjaman oleh debitur, sampai dengan proses penagihan yang dilakukan oleh kreditur ini bertujuan agar kepada debitur. Hal 42 Asti, N. P. M. D. P. (2020). Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal. Acta Comitas, 5(01). 43 Bf, A. R. H., Wisudawan, I. G. A., & Setiawan, Y. (2022). Model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bisnis Fintech Di Indonesia. Ganec Swara, 16(2), 1526-1531. 44 Marditia, P. P. R., Hasiholan, A. D., & Wijaya, V. (2022). Criticizing apartment ownership regulation in Indonesia: A study of New South Wales and Netherlands. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 11(1), 390-397. 45 Marditia, P. P. R., & Kusumawardani, P. D. (2022). Marketplace Accountability Regulatory Model for the Online Distribution of Hard Drugs (Prescription Drugs). SOEPRA, 8(1), 106-119. 263
meminimalisir bentuk-bentuk penagihan kepada pihak lain, seperti kontak debitur yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi masyarakat, khususnya kontak debitur. D. Penutup Bentuk pertanggungjawaban pihak kreditur akibat dari penagihan yang dilakukan kepada pihak ketiga yaitu kontak debitur dalam suatu pinjaman online dapat berupa pemberian ganti rugi kepada kontak debitur atas kerugian yang telah ia sebabkan. yang telah disebabkannya. Indonesia pada saat ini pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pinjaman online hanya tercantum dalam POJK. Hal ini menyebabkan banyaknya masalah atau resiko yang dibawa oleh pinjaman online kemudian tidak terakomodasi, dalam artian tidak memiliki regulasi yang jelas. Oleh sebab itu, merujuk pada bentuk regulasi dan pengawasan pada negara lain, menurut penulis di Indonesia sebaiknya diterapkan juga batasan-batasan dalam penggunaan atau penyelenggaraan suatu fasilitas pinjaman online. Saran yang dapat disampaikan penulis adalah merujuk pada bentuk regulasi dan pengawasan pada negara lain seperti Amerika dan China, menurut penulis di Indonesia sebaiknya diterapkan juga batasan-batasan dalam penggunaan atau penyelenggaraan suatu fasilitas pinjaman online. Pinjaman online yang dapat beroperasi di Indonesia sebaiknya diletakkan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara penuh. OJK sebagai pengawas dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh mulai dari proses pengajuan pinjaman oleh debitur, sampai dengan proses penagihan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Hal ini bertujuan agar meminimalisir bentuk- bentuk penagihan kepada pihak lain, seperti kontak debitur yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi masyarakat, khususnya kontak debitur. 264
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Agustina, Rosa, Perbuatan Melawan Hukum Cet.1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003. Badrulzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 2005. Budiono, Harlien, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya, 2010. Djojodihardjo, M.A Moegni, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982. Fristikawati, Yanti, Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2018. Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002. Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer Cet.5, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017. Hasbullah, Frieda Husni, Hukum Kebendaan, Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan Jilid 1, Jakarta: Ind-Hill Co, 2005. H.S, Salim, Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Ibrahim, Johannes, Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, Bandung: PT Refika Aditama, 2004. Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta: Liberty, 1981. Meliala, Qirom Syamsudin, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Cet.1, Yogyakarta: Liberty, 1985. Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya, 1992. Nurhayati, Y, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Nusa Media, 2020. Prodjodikoro, R. Wirjono, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Jakarta: Semur Bandung, 1989. Raharjo, Handri, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta: Pustaka Yudisia, 2009. Satrio, J, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993. Satrio, J, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. Setiawan, R, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 1978. 265
Setiawan, R, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Alumni, 1982. Simanjuntak, P.N.H, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2015. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2002. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2008. Sutandi, Mariana, Tanggung Jawab Perdata dalam kecelakaan Lalu Lintas, Leiden: Rijks Universiteit te Leiden, Faculteit Der Rechtsgeleerdheid, 1990. Syahrini, Riduan, Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: PT Alumni, 2008. Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Prenada Media Group, 2008. B. Penelitian Asti, N. P. M. D. P. (2020). Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal. Acta Comitas, 5(01). Bf, A. R. H., Wisudawan, I. G. A., & Setiawan, Y. (2022). Model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bisnis Fintech Di Indonesia. Ganec Swara, 16(2), 1526-1531. Chrisinta, I. V., & Parwata, I. G. N. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pojk Nomor 13/Pojk. 02/2018. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 8(4), 592-607. Chaffee, Eric. C, "RegulatiOn On-Line Peer-To-Peer Lending in the Aftermath of Dodd-Frank: In Search of an Evolving Regulatory Regime for An Evolving Industry" Washington and Lee Law Review, Vol.69, 2012 Dewi, D. A. T., & Darmawan, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. Acta Comitas, 6(02), 259 Hastuti, Yeni Septi, "Tinjauan Terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1022K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011; Kris Endarto, Puri Galih, "Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa", Jurnal Pandecta - Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 5 No. 2, 2013 Marditia, P. P. R., Hasiholan, A. D., & Wijaya, V. (2022). Criticizing apartment ownership regulation in Indonesia: A study of New South Wales and Netherlands. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 11(1), 390-397. 266
Marditia, P. P. R., & Kusumawardani, P. D. (2022). Marketplace Accountability Regulatory Model for the Online Distribution of Hard Drugs (Prescription Drugs). SOEPRA, 8(1), 106- 119 Muhtarom, M, "Asas-Asas Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", Jurnal Suhuf, Vol.26 No.1, 2014 Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. Majalah Hukum Nasional, 49(2), 1-27. S, Abdillah. M, "Penerapan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia", Kertha Semaya, Vol.8 No.5, 2020 Tami, Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia", Pranata Hukum, Vol.10 No.1, 2015. Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). Cross-border, 5(2), 1090-1104. Susanto, S. N. (2020). Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerin- tahan. Administrative Law and Governance Journal, 3(3), 430-441. C. Internet Anz, "Pojok Bahasa; Padanan istilah online dan offline?", 17 Januari 2022 Dictionary, B. L. (1990). Blacks law dictionary. URL: thelaw. com/truth. Erizka Permatasari. "Asas-Asas Hukum Kontrak Perdata yang Harus Kamu Tahu", 5 Desember 2021 Flora Dianti, "Macam-macam Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana", hukumonline. com/klinik/ macam- teori- kausalitas-dalam-hukum-pidana, 11 Januari 2022 HOTROOM Metro TV, "HOTROOM: Jerat Pinjaman Online (1/4)", watch?v=y09YWtZr2Qk, 26 Desember 2021 Kamus Besar Bahasa Indonesia Leski Rizkinaswara, "Kominfo Blokir 151 Platform Pinjol Ilegal Temuan SWI" 10 November 2021 Mochammad Januar Rizki, "Mengenal Ragam Regulasi Jenis-jenis Fintech", a/mengenal- ragam- regulasi- jenis- jenis- fintech- lt5f0deed94413c, 11 Januari 2022 267
Otoritas Jasa Keuangan, "Infografis OJK Bersama Kementerian Atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal", Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx, 10 November 2021 Shanti Rachmadsyah, "Hukum Perjanjian", 5 desember 2021 Syahdan Alamsyah, "Kelakuan Penagih Pinjol, Teror Teman Peminjam untuk Tagih Utang", 5 Januari 2022 Tantri Dewayani, "Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah" Anugerah-atau-Musibah.html, 10 November 2021 D. Peraturan Perundang­undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN Nomor 131 TLN Nomor 4443 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Reglement Burgerlijk Rechtvordering International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, disingkat ICESCR 268
BIODATA PENULIS Putri Purbasari Raharningtyas Marditia, S.H., M.H., Dosen Hukum Perdata, Perjanjian Hukum dan Hukum Badan Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Meraih gelar Sarjana Hukum Internasional dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Lulus Magister dari Universitas Diponegoro. Penelitian dan Publikasi selama 3 (tiga) tahun terakhir meliputi: Mekanisme Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara Sebagai Penemuan Hukum Atas Problematika Non Executable Penyitaan Atas Aset Milik Negara (2020); Countercyclical And Omnibus Law : Sustainable Welfare Regulation Model In Accelerating Economic Benefit In Tourism During The Unintended Consequences Of Covid-19 Pandemic In Coastal Areas (2021); Arrangement model for the implementation of pledge of shares execution for a public company by private sale to create sustainable economic development (2022); Safe deposit box regulatory model An effort to prevent money laundering practices in the Indonesian banking system (2022); The Possible Regulation Model To Optimize The Automatic Exchange Of Information (Aeoi) In Indonesia Through Directorate General Of Taxation, Ministry Of Finance And Financial Services Authority (2022); Model of legal protection for aircraft property guarantee in Indonesia (2022); Marketplace Accountability Regulatory Model for the Online Distribution of Hard Drugs (Prescription Drugs) (2022); Criticizing apartment ownership regulation in Indonesia: A study of New South Wales and Netherlands (2022) Michelle Widjaja, S.H., Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Meraih gelar Sarjana Hukum dengan peminatan Hukum Perdata dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Memiliki ketertarikan penelitian dibidang Hukum Perdata. 269
Majalah Hukum NasionalVolume 52 Nomor 2 Tahun 2022 M O D E L P E R T A N G G U N G J A W A B A N K R E D I T U R P I N J A M A N O N L I N E K E P A D A P E M I L I K K O N T A K S E L U L E R ( N O N D E B I T U R ) A T A S A K S E S I L E G A L P A D A K O N T A K D E B I T U R 270
Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/ mhn.v52i2.176 HAK KEBENDAAN DAN KEABSAHAN PERJANJIAN KEBENDAAN VIRTUAL LAND DI DALAM METAVERSE DITINJAU BERDASARKAN KUHPERDATA (Virtual Land's Material Rights and The Legality of The Virtual Land Agreement in Metaverse Reviewed Under Indonesian Civil Code) Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum Wijayanti, Dewi Bella Juniarti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No. 1, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta e-mail: mustika.hk@mail.ugm.ac.id, dewi.bella.j@mail.ugm.ac.id Abstrak Aset virtual land dalam metaverse menjadi populer dan dan dianggap memiliki potensi investasi yang tinggi. Di Indonesia, virtual land sebagai suatu aset merupakan objek baru dalam hukum benda yang ketentuannya belum diatur dalam hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum virtual land dalam konteks hak kebendaan dan keabsahan perjanjian kebendaan dalam perdagangan suatu aset virtual land di platform metaverse menurut Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa virtual land dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud dan dapat dilekati dengan hak milik. Apabila ditinjau dari keabsahan transaksinya, KUHPerdata memandang transaksi virtual land sebagai perjanjian tukar menukar aset dan transaksi tersebut merupakan transaksi yang sah dan diakui berdasarkan hukum positif Indonesia. Kata Kunci: Virtual Land, NFT, Metaverse, Hak Kebendaan, Perjanjian. Abstract Virtual land assets in the metaverse are becoming popular and have high investment potential. In Indonesia, virtual land is a new object in property law, and this object has not been regulated yet by positive law. This study aims to identify the legal position of virtual land in the context of material rights and the validity of material agreements in trading a virtual land asset on the metaverse platform according to the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). The research method used is normative-juridical using secondary data. Based on the research results, it concludes that virtual land can be classified as an intangible movable object and can be attached to property rights. From the transaction's validity, the Civil Code views virtual land transactions as asset exchange agreements, which are legal and recognized transactions based on positive Indonesian law. Keywords: Virtual Land, NFT, Metaverse, Material Rights, Contract.
A. Pendahuluan Perkembangan teknologi yang semakin Istilah metaverse berakar dari kata "meta", yang berarti transendensi atau virtualitas, dan pesat, membawa berbagai inovasi yang tidak hanya mempermudah dan meningkatkan juga teknologi blockchain dan memunculkan realitas baru, yakni realitas digital.1 Blockchain dimanfaatkan sebagai sistem penyimpanan kualitas kehidupan manusia, tetapi digital berbagai data yang terhubung melalui kriptografi atau teknik penyampaian pesan secara rahasia dengan memanfaatkan fitur "universe", yang memiliki makna dunia dan alam semesta. Universe di dalam metaverse ini merujuk pada bumi digital sebagai dunia baru yang diekspresikan melalui media digital seperti telepon pintar dan internet sehingga metaverse dapat diartikan sebagai realitas virtual yang ada di luar realitas.4 Pengguna metaverse dapat memanfaatkan berbagai avatar yang dimiliki untuk melangsungkan enkripsi data. Perkembangan teknologi blockchain turut mendorong berkembangnya cryptocurrency dan aset virtual, sedangkan realitas digital memungkinkan pengguna berbagai aktivitas, termasuk interaksi sosial, baik yang berpengaruh atau tidak terhadap kehidupan di dunia nyata. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan menjalankan aktivitas selayaknya di dunia peralihan aset virtual. Masyarakat menyebut nyata dalam apa yang disebut dengan metaverse yang menggabungkan beberapa aspek teknologi informasi seperti media sosial, permainan virtual, augmented reality dan cryptocurrency.2 Perkembangan teknologi yang menggabungkan beberapa aspek peralihan tersebut sebagai transaksi jual beli. Aset virtual dapat didefinisikan sebagai potret digital dari nilai yang bisa diperdagangkan atau ditransfer secara digital atau dapat dimanfaatkan dengan maksud pembayaran atau investasi. Aset virtual tidak tersebut berpotensi meningkatkan ekonomi termasuk representasi digital dari mata uang global dan meningkatkan pengoperasian fiat, sekuritas, dan aset keuangan lainnya suatu organisasi, membuat proses birokrasi lebih cepat dan semakin efektif, mengedukasi masyarakat secara lebih efektif, dan yang sudah tercakup di bagian lain dalam rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).5 menciptakan pengalaman pengguna yang menakjubkan.3 Salah satu aset virtual yang sedang menarik perhatian masyarakat dunia, 1 2 3 4 5 Jay David Bolter, Reality Media: Augmented and Virtual Reality (Massachusetts: MIT Press, 2021), hlm. 9. Jean-François Uhl et. al., Digitall Anatomy: Applications ofI IVirtuall, Mixed and Augmented Reality (Human- ComputerI IInteraction Series (New York: Springer, 2021), hlm. 3. IPwC, "Virtual and Augmented Reality Could Deliver a 1.4 Trilion Boost to The Global Economy by 2030," PwC, 2020 (diakses pada 23 Mei 2022). Kye, B et. al.," Educational Applications of mMetaverse: Possibilities and Limitations," Journal of Educational Evaluation for Health Professions 18, No. 32 (2021), (diakses pada 19 Mei 2022). IFinancial Action Task Force, "Internationall Standards on ICombating IMoney ILaundering andI The IFinancing onI ITerrorism I& IProliferation" IThe FATFI IRecommendations, (diakses pada 20 Mei 2022). 272
khususnya para investor adalah virtual land atau tanah virtual sebagai salah satu bentuk dari NFT yang dapat diakuisisi atau diperjual- belikan dengan cryptocurrency atau mata uang kripto oleh pengguna. Cryptocurrency diperoleh dengan beberapa cara, yakni: cryptocurrency dengan mata uang di dunia nyata sesuai (1) penukaran antara dengan harga pasar yang berlaku melalui platform penukaran kripto; dan (2) melalui penambangan atau mining.6 Meskipun denah land dipetakan berdasarkan dari virtual penampakan asli dari bumi, tetapi kepemilikan virtual land di dalam metaverse tidak ada kaitanya dengan kepemilikan tanah di dunia nyata. Virtual land merupakan salah satu bentuk NFT yang merepresentasikan unique digital piece of real estate (diidentifikasikan dengan koordinat). Pembeli virtual land, pada umumnya memiliki dua tujuan yakni berharap land di kehidupan nyata. Pemilik virtual akan mendapatkan aliran pendapatan dari para pengguna metaverse yang berkunjung ke bangunan atau fasilitas diatas virtual land miliknya. Pengembangan tersebut tentu saja merupakan upaya atas harapan pemilik terhadap kenaikan nilai ekonomi dari sebuah virtual land sehingga pemilik dapat menjualnya di masa mendatang dengan taksiran harga yang bertambah tinggi.8 Sebidang virtual land memiliki nilai yang beragam dengan kisaran rata-rata sebesar 300.000 USD, tergantung pada fasilitas dan nilai strategis lokasi. Nilai tersebut sama dengan rata-rata harga rumah di Amerika Serikat.9 Di tahun 2022, Everyrealm.inc melalui Republic Realm berhasil mencatatkan akuisisi virtual land termahal di metaverse yakni senilai 4,3 Million USD. Selain memiliki untuk mendapatkan aliran pendapatan dan/atau dapat menjual virtual land yang dimiliki nantinya pada harga yang lebih tinggi (investasi).7 Virtual land yang dimiliki pengguna cara metaverse dikembangkan dengan membangun bangunan atau fasilitas, baik yang bersifat privat maupun publik atau komersial sesuai dengan yang dikehendaki pengguna selayaknya pemanfaatan tanah nilai yang fantastis, kenaikan harga dari virtual land juga menarik perhatian para investor. Menurut data dari CNBC, harga dari digital real estate, termasuk virtual land yang semula telah mengalami kenaikan hingga 500% setelah Facebook mengumumkan transisi ke Meta.10 Munculnya virtual land menimbulkan beberapa isu dari segi hukum, yang pertama land adalah mengenai klasifikasi virtual sebagai benda dan hak kebendaan yang 6 Jorge A. B Leal, NFT AND METAVERSE: LEGAL LIMITS (Chicago: Independently Published, 2022), hlm. 15-20. 7 Voraprapa Nakavachara and Kanis Saengchote, "Is IMetaverse ILAND a GoodI IInvestment? IIt IDepends onI IYour IUnit Iof IAccount!", Chulalongkorn Business School, (diakses 22 Juni 2022). 8 Daniel Gonzale, Metaverse IInvesting: How INFTs, IWeb 3.0, IVirtual Iland andI VirtualI RealityI AreI GoingI to 9 IChange Ithe IWorld Ias IWe IKnow IIt (Chicago: Independently Published, 2021), hlm. 30-32. Chris Dilella and Andrea Day, "InvestorsI areI IPaying IIMillions Ifor lVirtualI lland inI The IMetaverse", ICNCB (diakses pada 20 Mei 2022). 10 Raisa Bruner, "WhyI Investors IAre IPaying IReal IMoney IFor VirtualI lland", The time, metaverse-real-estate/ (diakses pada 20 Mei 2022). 273
melekat pada virtual land. Terkait apakah virtual land dapat diklasifikasikan sebagai benda, serta hak kebendaan apakah yang land? Sampai saat melekat pada virtual ini, di Indonesia belum terdapat payung berdasarkan UU Mata Uang. Kemudian, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) terdapat pengecualian pembayaran selain dengan rupiah, yakni menggunakan valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis. Valuta hukum yang secara spesifik mengakomodasi land dalam hukum kedudukan virtual benda dan peralihan hak kebendaan atas virtual land, padahal penentuan jenis benda berkaitan dengan penentuan kesempurnaan jenis title kedudukan berkuasa penyerahan (levering) yang dapat dilakukan, jenis pembebanan (bezwaring) yang dapat disematkan, dan daluwarsa (verjaring).11 (bezit), asing merupakan mata uang yang dapat dimanfaatkan sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi Internasional dan negara yang bersangkutan telah mengakui bahwa mata uang tersebut dipandang sebagai alat pembayaran yang sah.12 Penentuan jenis mekanisme peralihan hak kebendaan virtual land di metaverse menjadi hal yang penting karena karena Isu hukum yang kedua adalah menyoal berkaitan dengan keabsahan dan tentang jenis mekanisme peralihan yang penguasaan subjek hukum atas suatu seharusnya disematkan atas peralihan hak kebendaan atas virtual land di metaverse. Untuk saat ini, masyarakat menganggap bahwa jenis mekanisme peralihan virtual land di metaverse adalah jual-beli. Hal tersebut tentu saja perlu ditinjau lebih jauh, mengingat instrumen pembayaran yang digunakan dalam metaverse merupakan mata uang kripto. Hal ini kemudian menjadi benda. Perpindahan hak milik sendiri dapat dilaksanakan dengan berbagai perjanjian kebendaan seperti jual beli, waris, hibah, tukar-menukar dan mekanisme lainya yang memungkinkan untuk dilaksanakan seiring dengan perkembangan zaman.13 Meskipun setiap mekanisme memiliki pengaturan tersendiri, sebagai contoh jual-beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 permasalahan karena merujuk Pasal 1 ayat KUHPerdata, sedangkan hibah diatur dalam (1) dan (2) UU No. 7 tahun 2011 tentang Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Lebih Mata Uang dapat disimpulkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh lanjut, menurut hukum perdata di Indonesia, beralihnya benda atau hak kebendaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan disebut dengan Rupiah serta merupakan suatu instrumen pembayaran yang sah diakui antar orang dilaksanakan dengan perjanjian overeenkomsten).14 yang kebendaan kebendaan Keabsahan perjanjian (zakelijk 11 Hasbullah et. al.,, IHukum IKebendaan IPerdata:l IHak-Hakl IYangl Memberil lKenikmatan (Jakarta: Ind-Hil-Co, 1942), hlm. 45-48. 12 Pundra Ajisaka. 2018. "Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan Dalam Transaksi di Pasar Valuta Asing," Jurnal Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November (2018), (diakses pada 19 Mei 2022). 13 Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 3. 14 J. Satrio, Cessie. Tagihan Atas Nama (Purwokerto: Yayasan DNC, 2009) hlm. 43. 274
meliputi harus ditinjau dari unsur-unsur Perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal perkembangan aset kripto pada khususnya di 1320 KUHPerdata. Hal ini merujuk pada Pasal Indonesia; (2) Bahan hukum sekunder yang 1319 KUHPerdata yang berbunyi: "semua menjelaskan bahan hukum primer, berwujud: perjanjian, baik yang mempunyai suatu penelitian-penelitian hukum dan berbagai nama khusus, maupun yang tidak terkenal buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, artikel dengan suatu nama tertentu, tunduk pada dan karya tulis; dan (3) Bahan hukum tersier peraturan hukum". Unsur-unsur dari syarat yang memberi petunjuk atau menjelaskan sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 bahan hukum primer dan bahan hukum diantaranya: (1) adanya konsensualisme atau sekunder, berwujud kamus. kesepakatan; (2) kecakapan para pihak; (3) ada objek yang diperjanjikan; (4) memenuhi kausa yang halal (tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep- tual (conceptual approach) yang dilakukan untuk mengetahui mengenai hak kebendaan, Pendekatan ketertiban umum). syarat sah mengenai suatu perjanjian serta Di dalam tulisan ini penulis akan validitas NFT sebagai benda dalam sistem menguraikan lebih lanjut mengenai kedu- land dalam hukum benda duk an virtual terhadap ke- serta melakukan analisis absahan perjanjian kebendaan atas per- alihan virtual land di platform metaverse ditinjau berdasarkan KUHPerdata sehingga hukum positif di Indonesia digunakan dalam Penelitian ini. Adapun pendekatan konseptual dilakukan dengan mengetahui konsep peralihan hak milik dalam metaverse dan mengaitkannya dengan konsep peralihan hak milik yang terjadi secara konvensional. pemahaman tersebut dapat dipahami secara lebih komprehensif. C. Pembahasan B. Metode Penelitian dengan yuridis-normatif meneliti bahan pustaka atau data sekunder.15 dimanfaatkan dalam Penelitian ini. Bahan pustaka yang dimanfaatkan terdiri dari: (1) Metode 1. Kedudukan Virtual land di Metaverse dalam Hukum Benda Menurut KUHPerdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW (Burgerlijk Wetboek) yang bersumber dari sistem hukum di Eropa Kontinental mengandung konsep hak milik di Indonesia. Prinsip kepemilikan atas suatu 1. Kedudukan Virtual land di Metaverse dalam Hukum Benda Menurut KUHPerdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW (Burgerlijk Wetboek) yang bersumber dari sistem hukum di Eropa Kontinental mengandung konsep hak milik di Indonesia. Prinsip kepemilikan atas suatu 1. Kedudukan Virtual land di Metaverse dalam Hukum Benda Menurut KUHPerdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW (Burgerlijk Wetboek) yang bersumber dari sistem hukum di Eropa Kontinental mengandung konsep hak milik di Indonesia. Prinsip kepemilikan atas suatu Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan peralihan hak yang terutama adalah KUHPerdata dan Peraturan properti di Eropa Kontinental dikenal sebagai numerous clausus16 sehingga dalam konteks Indonesia berarti bahwa hukum benda 15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) hlm 12. 16 B. Pratama, "Legal Prescription on Virtual Property and Its Rights," Journal of Physics: Conf. Series 801 (2017), (diakses pada 19 Mei 2022). 275
seseorang tidaklah dapat melakukan hak-hak kebendaan kecuali yang telah diatur dalam undang-undang.17 Konsekuensi yang timbul adalah KUHPerdata tidak dapat menentukan milik.20 Selanjutnya, benda karakteristik dapat dialihkan kepemilikannya serta memiliki nilai ekonomis.21 Peralihan benda ini mengakibatkan turut beralihnya hak juga memiliki jenis baru suatu benda secara mudah, land kecuali Peraturan termasuk virtual telah mengaturnya. Perundang-undangan kebendaan serta segala akibat hukum yang ada.22 Lebih lanjut, berdasarkan beberapa hal tersebut, unsur-unsur dari suatu hal dapat Namun, menurut J. Satrio, para ahli hukum diklasifikasikan sebagai benda, di antaranya: Indonesia memiliki interpretasi yang berbeda a) segala sesuatu yang dapat dilekati hak pada beberapa ketentuan dalam hukum milik; b) berwujud atau tidak berwujud; benda, yakni dimungkinkannya perluasan pengaturan hukum benda ketentuan hukum benda dalam KUHPerdata karena kemajuan zaman.18 c) dapat dialihkan, dan d) memiliki nilai ekonomis. Virtual land di dalam metaverse dapat memenuhi unsur-unsur dari benda dengan penjabaran sebagai berikut: Kedudukan virtual land dalam hukum benda Indonesia dapat dianalisis dengan a. Dapat dilekati hak milik Berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata, hak merujuk pada ketentuan Pasal 499 KUHPerdata milik adalah hak untuk menikmati kegunaan yang menjelaskan bahwa barang merupakan atas suatu benda secara leluasa dan berbuat tiap benda dan hak yang berpotensi menjadi bebas terhadap kebendaan itu dengan obyek hak milik. Subekti mendefinisikan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak benda secara sempit berarti sesuatu yang bertentangan dengan Peraturan Perundang- dapat dilihat saja, namun pengertian benda undangan yang berlaku dan tidak menyalahi secara luas yaitu segala hal yang dapat dihaki oleh seseorang.19 Senada dengan Subekti, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan bahwa benda berwujud adalah sesuatu yang dapat ditangkap dengan panca indra manusia, sedangkan benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat dideteksi oleh panca indra manusia, yaitu berupa hak-hak tertentu yang dapat dilekati hak hak-hak orang lain. Hak kepemilikan atas virtual land dikuasai secara bebas, utuh dan lengkap oleh pencipta (creator) atau pemiliknya yang merupakan pengguna dari metaverse. Hak milik atas virtual land ini dapat diperoleh berdasarkan dua cara, kreator menciptakan sendiri virtual land miliknya atau dengan pemindahtanganan melalui penawaran di platform metaverse, hibah, dan 17 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 126. 18 Redaksi Hukum Online, "Cara Untuk Memperoleh Hak Milik Melalui Penyerahan," Hukum Online, (diakses pada 20 Mei 2022). 19 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT Intermasa, 1984), hlm 60. 20 Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 163. 21 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Cetakan Pertama (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 153. 22 Neng Yani Nurhayani, op. cit., hlm. 180. 276
lainnya. Pengakuan atas perlekatan hak milik dalam virtual land telah dijelaskan secara eksplisit dalam ketentuan penggunaan dan kebijakan konten masing-masing platform metaverse. Sebagai contoh salah satu platform metaverse, Decentraland menyatakan dalam Ketentuan Penggunaan (Term of Use) bahwa segala hak milik dari setiap LAND23 dimiliki oleh pemiliknya. Berdasarkan Pasal 12.4. b. Benda berwujud atau tidak berwujud Berdasarkan Pasal 503 KUHPerdata mengklasifikasikan benda sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud. KUHPerdata sendiri tidak menyebutkan mengenai karakteristik maupun sifat dari benda tidak berwujud. Oleh sebab itu, untuk mengetahui penjabaran karakteristik dan sifat benda tidak berwujud maka penulis mengenai Kepemilikan dan Manajemen LAND, NFT dan Konten yang Dibuat Oleh Pengguna, pada bagian ketentuan mengenai akan merujuk pada pendapat ahli hukum. Menurut Subekti dan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, karakteristik dari benda berwujud LAND menyatakan bahwa semua hak milik atas setiap bagian virtual land adalah berada pada pemiliknya. Setiap pemilik virtual land dapat memutuskan konten apa saja untuk dimasukkan ke dalam virtual land miliknya serta memberlakukan syarat dan ketentuan serta kebijakannya sendiri.24 Selain pengakuan hak milik pengguna juga terdapat itu, adalah benda yang dapat ditangkap dengan indra.26 Keberwujudan atau tidak panca land dalam hukum berwujudnya virtual benda masih menimbulkan perdebatan. Namun klasifikasi ini dinilai perlu dibahas karena akan menimbulkan konsekuensi pada mekanisme penyerahan objek virtual land. dalam ketentuan terkait Kepemilikan Aset dan Permainan platform The Sandbox yang sebagai menyatakan bahwa pengguna pemilik aset dan game akan tetap menjadi pemilik aset sampai kapan pun selama tidak ditentukan lain. Selanjutnya, The Sandbox juga tidak akan mengklaim kepemilikan Erlank berpendapat bahwa virtual property merupakan suatu aset tidak berwujud (intangible) yang termasuk dalam hukum kepemilikan (property law) karena suatu virtual land memiliki hak kekayaan intelektual di dalamnya.27 Hak kekayaan intelektual inilah yang sebenarnya benda tidak berwujud (intangible good) karena tidak dapat ditangkap oleh indera manusia. Wian apapun atas setiap aset dan game yang dimiliki oleh penggunanya.25 Namun, penentuan benda tergolong sebagai 23 LAND merupakan non-fungible token (NFT) berupa kepemilikan tanah. Melalui Decentraland, pengguna dapat memperjualbelikan NFT seperti aksesoris, pakaian, hingga tanah virtual (virtual land) dalam bentuk NFT yang bernama LAND. Pengguna menyimpan token LAND ini di dalam dompet virtual (wallet) miliknya, dan kemudian dapat menjualnya kembali pada platform metaverse. (sumber: 24 Decentraland, "Terms of Use," Platform Decentralan, (diakses pada 20 Mei 2022). 25 The Sandbox, "The Sandbox Terms of Use," Platform The Sandbox, (diakses pada 20 Mei 2022). 26 Neng Yani Nurhayani, loc. cit., hlm. 163. 27 Wian Erlank, "Introduction to Virtual Property: Lex Virtualis Ipsa Loquitur," Potchefstroom Electronic Law Journal, Loquitur (diakses pada 20 Mei 2022). hlm. 2548. 277
benda berwujud atau tidak berdasarkan dapat atau tidaknya ditangkap oleh indra manusia, akan menimbulkan kebingungan Namun, adanya fakta tersebut tidak serta- land dapat merta menjadikan virtual diklasifikasikan sebagai benda berwujud, dan perdebatan karena perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan keberadaan virtual land dapat dirasakan oleh panca indra manusia meskipun tidak memiliki karena meskipun dapat ditangkap oleh indera manusia, dimiliki dan dimanfaatkan, virtual land sejatinya tidak memiliki wujud fisik di dunia nyata. wujud secara fisik di dunia nyata. Saat ini, virtual land dapat ditangkap indra penglihatan dan aktivitas dengan Wujud dari virtual land sebagai salah satu bentuk dari NFT adalah serangkaian kode yang memuat informasi elektronik yang ada di atasnya juga dapat ditangkap dan terenkripsi dalam sistem elektronik dan oleh pendengaran manusia. Perkembangan lebih lanjut, dunia metaverse juga akan bertransformasi untuk memadukan realitas virtual dan realitas tambahan (Augmented Reality) sarung yang memanfaatkan tangan canggih dan berbagai sistem sensor lainnya yang memungkinkan penggunanya dibuat sedemikian rupa meniru berbagai objek yang ada di dunia nyata.29 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan informasi elektronik sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak merasakan benda virtual selayaknya benda di dunia nyata. Michael Abrash, seorang kepala peneliti dari Reality Labs menyatakan bahwa perkembangan terbaru dari penggabungan realitas virtual dan realitas tambahan terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (electronic mail), (EDI), surat elektronik telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau membuat dia dapat merasakan sensasi perforasi yang telah diolah yang memiliki melihat, menyentuh dan mendengar objek virtual berupa piring keramik.28 arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Lebih lanjut, Pasal Merujuk pada pendapat dari Sri 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor Soedewi Masjchoen Sofwan dan subekti yang menyatakan bahwa benda berwujud 80 Tahun 2019 menyatakan bahwa barang digital adalah barang yang tidak berwujud atau tidak ditentukan berdasarkan dapat yang berbentuk informasi elektronik atau atau tidaknya ditangkap oleh indera manusia, menyebabkan virtual land seharusnya dapat diklasifikasikan sebagai benda berwujud digital, meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk karena dapat ditangkap oleh panca indra. elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas 28 Adi Robertson, "Meta's Sci-Fi Haptic Glove Prototype Lets You Feel VR Objects Using Air Pockets," The Verge, prototype (diakses pada 27 Mei 2022). 29 The Meta-verse, Metaverse Investment Guide, Invest in Virtual land, Crypto Art, NFT (Non Fungible Token), VR, AR & Digital Assets: Blockchain Gaming The Future of The New Digital World (United State: Metaverse Books, 2021), hlm. 189. 278
pada piranti lunak, multimedia, dan/atau data elektronik. Berdasarkan ketentuan UU ITE dan PP PMSE tersebut, maka virtual land dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak mengenai Kepemilikan Aset dan Permainan32 pengguna yang menyebutkan bahwa akhir yang membeli suatu aset memiliki hak untuk menjual, memperdagangkan, berwujud. menyumbangkan, memberikan, memindah - c. Dapat dialihkan yang Peralihan adalah peralihan hak milik virtual land yang terjadi antara para pengguna platform metaverse (transfer).30 melalui Sebagai contoh, peralihan virtual land pada Decentraland dapat dilakukan dengan cara pengguna membeli (buy) suatu virtual land yang dimiliki oleh pengguna lainnya. Transaksi virtual land antar pengguna di platform metaverse ini merupakan peristiwa hukum yang melahirkan suatu perikatan antara penjual dan pembeli virtual land sehingga hak milik atas virtual land juga turut berpindah dari satu pihak ke pihak lainnya. Lebih lanjut, ketentuan dapat dialihkannya virtual land tercantum dalam terms of use dari berbagai platform metaverse. Salah satu contoh dari peralihan hak milik virtual land dapat dilihat Syarat Penggunaan Decentraland yang menyatakan "jika pengguna memilih dimaksud pemindahtanganan tangankan, atau menghanguskan NFT sesuai dengan keinginan mereka. d. Memiliki nilai ekonomis Benda dianggap memiliki nilai ekonomis jika dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya.33 Pemilik virtual land pada umumnya mengharapkan dua manfaat ekonomis aliran pendapatan dan/atau menjual virtual land miliknya pada harga yang lebih tinggi.34 Aliran pendapatan diperoleh dari berbagai hal, yakni mendapatkan salah satunya dari penarikan biaya kunjungan terhadap pengguna yang mengunjungi atau memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun di atas virtual land.35 Lebih lanjut, nilai ekonomis land dapat dimanfaatkan di dari virtual dunia nyata dan diperhitungkan dengan cara mengkalkulasikan nilai aset kripto yang digunakan oleh platform dengan kurs yang telah diakui dalam perdagangan untuk membeli, memperdagangkan, atau menjual virtual land, aksesoris untuk avatar, atau NFT,..."31 Pengakuan atas peralihan virtual land ini juga terdapat dalam Syarat Penggunaan The Sandbox pada ketentuan internasional. Sebagai contoh, sebidang virtual land di Decentraland memiliki harga sebesar 4.200 MANA. Berdasarkan kurs salah satu aset kripto, yakni MANA per tanggal 27 Mei 2022, 1 keping MANA memiliki nilai yang setara dengan Rp 16.350,00. Sehingga apabila 30 Mike Martin & Kyle Roof, Get Rich With Digital Real Estate: Become a Digital Landlord Today! (Chicago: Independently Publish, 2021), hlm. 31. 31 Decentraland, loc. cit., 32 The Sandbox, loc. cit., 33 Indra Rahmatullah, Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 127. 34 Voraprapa Nakavachara et. al., loc. cit., (diakses pada 28 Mei 2022). 35 Viktor Weber, Digital Real Estate: Technology, Innovation and Future Trends (London: Routledge, 2019), hlm. 89. 279
dikalkulasikan, nilai dari sebidang virtual land tersebut adalah Rp68.670.000. Pemilik virtual land yang telah menjual aset miliknya dapat memperoleh uang dan membelanjakannya yang dimiliki dengan mata uang yang telah diakui dalam perdagangan internasional seperti Rupiah, Euro, Dollar Amerika, dan lain sebagainya. di dunia nyata setelah menjual aset kripto Tabel 1. Persamaan unsur benda dengan virtual land Unsur benda Dapat dilekati oleh hak milik Berupa benda berwujud atau tidak berwujud Dapat diperalihkan Memiliki nilai ekonomis Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwasanya virtual land memiliki unsur yang sama dengan unsur benda. Pertama, virtual land dapat dilekati oleh hak kepemilikan. Kedua, virtual land dapat digolongkan sebagai benda tidak berwujud yakni berupa informasi elektronik. Ketiga, land sebagai suatu benda dapat virtual diperalihkan kepemilikannya melalui metode transfer. Keempat dan yang terakhir, virtual land memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya. Unsur virtual land Dapat dilekati oleh hak milik Dapat dikatakan sebagai benda tidak berwujud Dapat diperalihkan Memiliki nilai ekonomis seperti dalam permainan berbasis simulator, yakni PUBG, Dragon Nest Sea Dirmly, dan The Sims hanya memberikan hak untuk menguasai dan menikmati objek terkait (bezit).36 Hingga saat ini masyarakat memahami bahwa hak kebendaan yang melekat dalam virtual land di metaverse merupakan hak milik. Hal tersebut dapat ditinjau dari perolehan hak milik. land adalah hal yang baru dan belum pernah disinggung di dalam Virtual KUHPerdata maupun peraturan hukum positif 2. Jenis Hak Kebendaan dan Cara Perolehan Hak Kebendaan Virtual di Metaverse menurut Land KUHPerdata Setelah membahas mengenai kedudukan hukum virtual land dalam hukum benda, maka selanjutnya adalah menganalisis hak kebendaan yang melekat pada virtual land dan mekanisme perolehan hak kebendaan tersebut. Mengingat, virtual property yang ada dalam berbagai platform di luar metaverse lainnya. Pasal 584 KUHPerdata menjelaskan bahwa hak milik atas suatu. benda tidak dapat diperoleh selain dengan pengambi. lan untuk dimiiliki, dengan per.lekatan, dengan lewat waktu, dengan pe.warisan, baik menuru.t undang-undang maupun menurut surat wasia.t, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk 36 Lintang Yudhant.aka & Ninis Nugraheni, "The Concept of Authorization (Bezit) In Sales and Purchase Transactions of Virtual Property", Jurnal Yustisia Vol 8, No 1 (2019), (diakses 18 Mei 2022). 280
berbuat terhadap benda .itu.37 Hage Raad berpendapat bahwa cara perolehan yang terdapat di dalam KUHPerdata tidak lengkap dan tidak terlalu sistematis (Vollmar, 1989: 226).38 Mengenai sifat limitatif dari pasal 584 KUH Perdata, para ahli hukum di Indonesia memiliki pendapat berbeda.39 Ahli hukum terdapat Indonesia berpendapat bahwa cara perolehan hak milik lainnya, dilakukan dengan percampuran harta, pembentukan benda baru atau penggabungan beberapa suatu benda baru.40 Abdulkadir Muhammad juga berpendapat benda menjadi bahwa hak mi.lik sebagai hak kebendaan yang paling utama dapat diperoleh dengan cara pembentukan benda baru, atau disebut dengan penciptaan41 sehingga memperoleh hak mi.lik atas benda yang diciptakannya itu.42 Berdasarkan beberapa bentuk perolehan hak milik di atas, penciptaan merupakan bentuk perolehan hak milik yang paling sesuai bagi objek virtual land dalam metaverse. Proses penciptaan virtual land dikenal sebagai proses "minting". Tanpa adanya proses minting ini, desain 3D yang dimiliki kreator tidak akan menjadi sebuah virtual land atau NFT yang merupakan serangkaian kode berupa angka dan huruf yang disebut dengan token ID dan contract address43 dan menjadi inti dari suatu NFT. Dalam proses minting ini, kreator dapat melampirkan aset digital yang dikehendaki kedalam NFT yang akan menjadi satu kesatuan dengan token ID dan contract address. Output dari minting adalah kode unik yang tercatatkan dalam blockchain. Kreator yang telah memiliki kode unik hanya mempunyai hak menguasai atas virtual land yang diciptakannya (bezit), tetapi juga mendapatkan hak milik (eigendom) yang memberi kreator kebebasan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya atas objek virtual land miliknya, termasuk memindahtangankan objek tersebut ke pihak lain. Perolehan hak milik melalui minting telah diakui oleh berbagai platform metaverse, sebagai contoh dalam terms of use The Sandbox dijelaskan secara tegas dalam ketentuan mengenai aset dan penciptaan game bahwa pengguna dapat membuat, mengunggah, dan menukar aset serta membuat game yang mematuhi persyaratan.44 Selain melalui penciptaan, terdapat cara perolehan lainnya yaitu melalui penyerahan (overdracht atau levering) yang dikenal sebagai lembaga cara perolehan hak kebendaan 37 Vide Pasal 584 KUH Perdata: Pasal 584 KUH Perdata menyangkut cara perolehan benda bergerak. "Setelah terbitnya Undang-Und.ang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada bagian IV menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang berkenaan dengan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,..., dicabut dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960". 38 Salim H. Sidik. Pengantar Hu.kum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 103. 39 Redaksi Hukumonline, loc. cit., (diakses pada 20 Mei 2022). Ibid. 40 41 Abdulkadir Muhammad, op. cit., hlm. 141. 42 43 Andres Guada.muz, "Non-fungible tokens (NFTs) and Copyright", WIPO Magazine (2021), (diakses pada 20 Mei 2022). 44 Sandbox, "The Sandbox Terms of Use", (diakses pada 20 Mei 2022) Ibid. 281
Indonesia.45 Berdasarkan Pasal 612 KUHPerdata hingga yang dalam hukum perdata Perpindahan hak kepemilikan bisa jadi lebih kompleks dan tidak sesederhana seperti Pasal 617 KUHPerdata terdapat tiga cakupan penyerahan, di antaranya penyerahan benda tetap, penyerahan benda bergerak dan cakupan penyerahan yang terdapat dalam KUHPerdata.46 Muhammad menyatakan bahwa Lebih lanjut, Abdulkadir salah penyerahan piutang atas nama. Lebih lanjut, satu syarat dari penyerahan adalah harus terdapat dua jenis penyerahan yang dikenal, yaitu penyerahan nyata dari suatu benda (feitelijke levering) untuk benda bergerak, dan penyerahan berupa perbuatan yuridis yang mengalihkan hak milik (transfer of ownership dilakukan dengan penyerahan secara nyata. Syarat penyerahan (levering) inilah yang akan menjadi titik temu dari perdebatan mengenai penyerahan objek virtual land. Pasal 584 KUHPerdata menegaskan bahwa hak milik atau juridische levering) untuk benda tetap dapat diperol.eh dengan penyerahan nyata atau tidak bergerak. berdasarkan suatu peristiwa hukum perdata Hingga saat, ini, undang-undang, dan dilakukan oleh orang yang berwenang belum menentukan secara, khusus dan atas benda tersebut. Abdulkadir Muhammad eksplisit mengenai klasifikasi dari virtual mengemukakan bahwa terdapat empat land di metaverse. Namun, jika ditinjau syarat penyerahan, di antaranya: (1) harus dari penggolongan benda bergerak atau adanya alas hak (titel) yang berarti bahwa tidaknya, virtual land dapat dianggap sebagai penyerahan harus dilakukan berdasarkan benda bergerak karena, sifatnya yang tidak, hubungan hukum. Hubungan hukum ini dimaksudkan untuk mengikuti tanah, dan bangunan, sehingga penyerahan dilakukan secara nyata (feitelijke levering). Lebih lanjut, dapat timbul karena adanya perjanjian kebendaan (zakelijk) seperti halnya beli, tukar menukar, pemberian hadiah, dan jual- hal tersebut juga masih dapat menimbulkan perdebatan mengingat meskipun virtual land sebagai informasi elektronik berdasarkan UU lain sebagainya; (2) harus adanya perjanjian kebendaan (zakelijk); dan (3) harus dilakukan oleh orang yang berwenang atas objek ITE juga dapat diklasifikasikan sebagai benda tersebut, yang berarti bahwa penyerahan hak tidak berwujud yang berdasarkan Pasal, 613 ayat (1) KUHPerdata, seharusnya diserahkan dengan pembuatan akta otentik, atau akta di bawah tangan. milik harus dilakukan oleh orang yang berhak atas objek yakni pemilik sah atas objek virtual land itu sendiri; dan (4) harus dilakukan dengan penyerahan nyata. Penyerahan secara Menimbang majunya perkembangan nyata ini maksudnya adalah bahwa objek hak zaman, pola transaksi yang dilakukan oleh milik beralih dari pihak penyandang hak milik antara satu orang dengan orang lainnya juga sebelumnya kepada pihak penyandang hak mengalami perubahan dan perkembangan. milik yang baru. 45 Abdulkadir Muhammad, op. cit., hlm. 155. 46 Erni Herawati, "Perkembangan Benda Dalam Hukum dan Cara Penyerahannya," Business Law Bina Nusantara, (diakses pada 20 Mei 2022). 282
Syarat penyerahan yang pertama adalah pada saat dilakukan penyerahan secara nyata harus adanya hak titel. Hal ini dibuktikan dengan hubungan hukum dari jual-beli atau tukar-menukar aset antara pemilik virtual land dengan pemilik aset kripto. Syarat kedua adalah harus adanya perjanjian kebendaan. transaksi land dilakukan contract. Berbeda dengan kontrak konvensional, smart contract dapat mengeksekusi secara otomatis klausul terkait yang diperjanjikan Perjanjian pemindahtanganan virtual dengan menggunakan kebendaan dalam smart dari tangan ke tangan (atau yang dianggap dilakukan dari tangan ke tangan).49 Dalam konteks jual beli virtual land, penyerahan dilakukan secara langsung melalui sistem yang terkomputerisasi. Sebagai contoh, Alice menjual virtual land miliknya di dalam suatu platform metaverse. Kemudian virtual land tersebut dibeli oleh Bob. Setelah melakukan pembayaran, objek virtual land Alice akan berpindah ke akun wallet milik Bob. Proses peralihan objek virtual land ini dilakukan secara langsung, otomatis, dan terkomputerisasi. serta berbentuk kode komputer yang terdesentralisasi di dalam blockchain. Syarat ketiga adalah penyerahan diselenggarakan oleh pihak yang berwenang atas objek tersebut. Pemilik virtual land dalam metaverse merupakan orang yang berwenang untuk land miliknya. mengalihkan objek virtual Ketentuan mengenai pemindahan hak milik ini dapat diketahui pada syarat penggunaan yang terdapat pada masing-masing platform metaverse.47 Sebagai contoh dalam platform Decentraland, dinyatakan bahwa segala konten yang diciptakan oleh pengguna Sehingga Bob dapat secara langsung melihat perpindahan token ID, contract address, dan aset virtual land miliknya di dalam wallet dan platform metaverse. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka dapat dipahami bahwasanya land dapat dilakukan penyerahan virtual secara nyata dari Alice kepada Bob. Hal ini dikarenakan begitu token NFT atas virtual land milik Alice berpindah kepada Bob, Alice tidak akan memiliki kuasa lagi atas virtual land tersebut, dan sebaliknya, Bob menjadi pihak yang berkuasa secara langsung atas objek virtual land tersebut. merupakan hak milik pengguna. Dengan demikian, pengguna dapat melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak miliknya, seperti melakukan perbuatan jual- 3. Identifikasi Perjanjian Jual Beli dalam Peralihan Hak Virtual Land KUHPerdata mengartikan perjanjian beli, memindahtangankan, dan perbuatan hukum lainnya.48 Syarat penyerahan yang terakhir adalah bahwasanya penyerahan haruslah dilakukan melalui penyerahan nyata. Bahwasanya hak milik baru akan berpindah jual-beli sebagai kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang, objek atau barang yang diperjanjikan dengan membayar harga kepada penjual sebagai hak yang harus, diberikan.50 Di ,dalam perjanji.an jual,-beli, terdapat unsur 47 R.J. Ruppenthal, Digital Assets in the Emerging Metaverse: An Introduction to Smart Contracts, NFTs, and Virtual land (United State: Kindle Edition, 2021), hlm. 17. 48 Decentraland, loc. cit., pada 20 Mei 2022). 49 Abdulkadir Muhammad, op. cit., hlm. 158. 50 Vide Pasal 1457 KUHPerdata. 283
esensialia atau mutlak yang harus dipenuhi dapat dihapus, dan transparan. Penggunaan agar perjanjian jual-beli karena berkaitan dengan prestasi para pihak dan sebagai mata uang kripto sebagai alat pembayaran virtual land di platform metaverse ini pembeda dengan perjanjian lainnya, yaitu adanya unsur barang dan harga.51 Pasal 499 KUHPerdata mengartikan barang sebagai tiap pun menimbulkan perdebatan. Pasalnya pemerintah Indonesia, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek, Uang melarang penggunaan mata uang selain dari hak milik. Sebagaimana telah diuraikan diatas, virtual land merupakan suatu benda dan dapat menjadi objek hak milik sehingga Rupiah sebagai nilai tukar pada transaksi yang dilakukan di dalam negeri. Unsur harga merupakan salah satu unsur esensialia dari unsur barang dalam jual-beli terpenuhi. Selain perjanjian jual-beli, yang berarti bahwa unsur unsur barang, unsur esensialia lainnya adalah ini mutlak harus ada dan wajib dipenuhi. unsur harga sebagai nilai tukar dari suatu Melihat konsep hukum Indonesia, barang yang disepakati oleh ked.ua belah pengaturan mengenai macam dan harga pihak. KUHPerdata sendiri tidak memberikan mata uang tercantum dalam konstitusi ketentuan yang lebih jelas mengenai unsur negara tepatnya pada Pasal 23B UUD 1945 harga. Menurut Kamus Besar Bahasa yang kemudian dituangkan dalam UU Indonesia, harga adalah nilai barang yang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, ditentukan at.au berupa uang, atau jumlah ua.ng atau alat tukar lain ya.ng setara. Lebih lanjut, harga juga dapat diartikan sebagai nilai yang menyatakan bahwa uang sebagai alat pembayaran yang sah.52 Berdasarkan Pasal 21 UU Mata Uang menyebutkan bahwa atau nominal yang dapat dinyatakan dengan sistem hukum positif mengatur bahwa rupiah atau mata uang lainnya yang telah Rupiah adalah mata uang Indonesia, yang diakui oleh perdagangan internasional. Hal wajib digunakan dalam: a) setiap transaksi ini dapat ditafsirkan berdasarkan Pasal 3 ayat yang mempunyai tujuan pembayaran; b) (1) UU No., 7 tahun 2011 tentang Mata Uang penyelesaian kewajiban lainnya yang harus yang berbunyi "harga rupiah merupakan nilai dipenuhi dengan uang; dan c) transaksi atau nominal yang tercantum pada setiap keuangan lainnya, yang kesemuanya dari pecah.an rupiah". kegiatan tersebut dilakukan di Wilayah Pada platform metaverse, virtual land diperjualbelikan menggunakan alat tukar berupa cryptocurrency atau aset kripto yang dilakukan secara langsung oleh pengguna melalui wallet dengan memanfaatkan teknologi blockchain sehingga setiap transaksi yang berlangsung akan tercatatkan, tidak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, dalam Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dijelaskan mengenai pengecualian pembayaran selain dengan Rupiah, yakni menggunakan valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis. Valuta asing merupakan mata uang yang 51 52 Vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Ibid. 284
berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi internasional dan negara yang bersangkutan telah mengakui bahwa mata kripto ini dianggap sebagai alat pembayaran yang sah dalam kedua platform tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan pemahaman di atas uang tersebut merupakan alat pembayaran yang sah.53 Hingga saat ini di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia, belum mengakui dapat dipahami bahwa selama pencantuman harga serta alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli tersebut eksistensi mata uang kripto sebagai alat bukanlah menggunakan mata uang rupiah, pembayaran yang sah. Pemerintah Indonesia maka secara yuridis transaksi tersebut dinilai melalui Bank Indonesia dan BAPPEBTI secara bertentangan dengan UU Mata Uang dan tegas menyatakan bahwa mata uang kripto tidak memenuhi unsur esensialia dari jual- bukanlah alat pembayaran yang sah. Kendati beli. tidak dianggap sebagai mata uang, namun pemerintah Indonesia mengakui eksistensi mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai aset atau komoditas.54 4. Identifikasi Perjanjian Tukar Menukar dalam Peralihan Hak Virtual Land Peralihan hak milik virtual land melalui sejatinya mekanisme transaksi jual-beli Transaksi peralihan hak virtual land yang dilakukan dalam platform metaverse jenis belum dapat dikategorikan sebagai tidak memenuhi unsur esensialia perjanjian jual beli menurut KUHPerdata. Lebih lanjut, transaksi tersebut lebih identik dengan transaksi yang dikecualikan sebagaimana perjanjian tukar menukar. Hal ini dikarenakan terdapat pada Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hal ini dikarenakan pencantuman harga serta alat larangan penggunaan adanya ketentuan cryptocurrency sebagai alat bayar, meskipun tetap diakui sebagai aset. pembayaran tidak dilakukan sebagaimana Berdasarkan Pasal 1541 KUHPerdata, yang diatur dalam undang-undang, tetapi tukar menukar merupakan suatu persetujuan dilakukan dengan pencantuman harga sesuai antara kedua belah pihak yang menimbulkan dengan nilai dari aset kripto yang telah ditetapkan oleh masing-masing platform. Sebagai contoh, platform Decentraland menggunakan mata uang kripto yang disebut sebagai MANA, sedangkan platform The Sandbox menggunakan mata uang kripto yang disebut sebagai SAND. Dalam kasus Decentraland, The Sandbox, maupun berbagai platform metaverse lain, mata uang hubungan timbal balik berupa pertukaran barang dengan barang lainnya sebagai ganti atas barang tersebut. Unsur esensialia dari perjanjian tukar menukar adalah adanya barang yang tidak memiliki perbedaan konsep dengan unsur barang yang dalam perjanjian jual beli. Hal ini berdasarkan Pasal 1542 KUHPerdata, yakni segala hal yang dapat diperjualbelikan maka barang tersebut 53 Pundra Ajisaka. 2018. Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan Dalam Transaksi Di Pasar Valuta Asing. Jurist- Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018 54 Vide Peraturan Ba.nk Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan dan Peraturan Badan Pen.gawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto. 285
dapat pula menjadi objek dari perjanji.an tukar menukar. adalah perjanjian partnership, dan lainnya. leasing, public private Pada perjanjian tukar menukar, kesepakatan yang muncul tidak harus menggunakan harga untuk menunjukkan nilai suatu barang, hanya perlu memberikan bara. ng se.cara timbal balik sebagai ganti suatu barang lainnya. Selanjutnya, hak milik atas barang akan berpindah secara penuh setelah dilakukan penyerahan.55 Nilai dari suatu barang yang dijadikan objek tukar-menukar tergantung pada kesepakatan dari para pihak 5. Keabsahan Perjanjian Kebendaan dalam Peralihan Hak Virtual Land di Metaverse Perjanjian kebendaan yang berlangsung platform metaverse dilakukan melalui platform dengan menggunakan sistem elektronik. Perpindahan hak kebendaan akan berlangsung secara otomatis karena dieksekusi melalui teknologi smart contract57 dalam jaringan blockchain sehingga kontrak dieksekusi secara elektronik tanpa adanya yang terlibat. Dalam artian lainnya yakni bahwa nilai suatu barang tidak ditentukan oleh besaran nilai mata uang yang mutlak atau pasti. Penentuan terkait kerangka perjanjian kebendaan dalam transaksi virtual land di metaverse juga dapat ditinjau berdasarkan (nominaat) kategori perjanjian bernama atau tidak bernama (innominaat). Perjanjian nominaat adalah jenis perjanjian yang telah diatur atau disebutkan secara khusus ketiga.58 pertukaran pihak aset virtual land dengan aset kripto yang diselenggarakan melalui sistem elektronik ini dianggap sebagai kontrak elektronik.59 Kontrak elektronik termasuk dalam ini perjanjian innominaat dan harus memenuhi ketentuan KUHPerdata. Perjanjian Selanjutnya, pada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan dalam KUHPerdata, sedangkan perjanjian innominaat merupakan sebaliknya, yaitu perjanjia.n yang belum diatur secara khus.us Transaksi Elektronik juga mengatur tentang keabsahan kontrak elektronik. Menurut klausul tersebut, kontrak elektronik dianggap dalam KUHPerdata karena lahir dan berkem. bang dalam praktik di masyarakat.56 Sebagai contoh, perjanjian innominaat di Indonesia sah jika: a) ada kesepakatan antara para pihak; b) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuatu 55 Ketentuan mengenai Jual Beli juga diterapkan dalam perjanjian Tukar Menukar salah satunya adalah adanya pemindahan hak milik seutuhnya apabila barang tersebut sudah dilakukan penyerahan kepada pemilik barang. 56 Dasar pengenaan perjanjian innominaat tercantum dalam Pasal 1319 KUHPerdata. 57 Nick Szabo memperkenalkan smart contract pada awal 1990. Smart contract telah ada sejak dahulu, namun penggunaannya secara praktis baru terjadi sejak perkembangan blockchain. Penggunaan smart contract ini kemudian dipopulerkan oleh Ethereum pada 2015. Smart contract memungkinkan kontrak untuk dieksekusi secara otomatis tanpa adanya pihak ketiga (self-executing contract). Pada Tsui S. Ng, "Blockchain and Beyond," Business Law Today, (September, 2017): Hal 2, diakses pada 27 Mei 2022. 58 Keabsahan penggunaan smart contract sebagai perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata. 59 Definisi kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 UU ITE adalah suatu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Keberadaan kontrak elektronik ini diakui sebagai bentuk perjanjian menurut KUHPerdata. 286
dengan ketentuan hukum; c) ter.dapat suatu h.al tertentu; dan d) objek transaksi tidak boleh melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kontrak elektronik pada platform metaverse dapat ditemukan pada halaman website Sebagai contoh yaitu kontrak elektronik platform Decentraland dapat ditemui pada Syarat Penggunaan yang dapat diakses melalui sistem elektronik platform Decentraland. Dasar untuk menentukan sah atau tidaknya platform tersebut. suatu perjanjian adalah Pas.al 1320 KUHPer. data. Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian atau kontrak dianggap a. Kesepakatan untuk Mengikatkan Diri Syarat pertama yang harus terpenuhi dalam transaksi tukar menukar antara virtual land dengan aset kripto di metaverse adalah adanya persetujuan untuk mengikatkan diri. Kesepakatan ini terjadi ketika adanya suatu penawaran (offer) oleh salah satu pihak, yang dilanjutkan dengan pihak lainnya melakukan penerimaan tersebut (acceptance). Dalam konteks perjanjian tukar menukar aset virtual land dengan aset kripto, penawaran dilakukan oleh pemilik objek virtual land dan penerimaan dilakukan oleh pemilik aset kripto itu sendiri. Dalam hal pemilik objek virtual land menawarkan objek tersebut untuk dapat ditukarkan kepada pihak atas penawaran sah jika memenuhi empat syarat berikut: a) kesepakatan para pihak; b) kecakapan lain, maka penawaran ini dapat dilihat dan untuk membuat suatu perikatan; c) suatu hal tertentu; dan d) suatu sebab yang halal. Syarat sah perjanjian tersebut terbagi menjadi dua, syarat subjektif dan syarat objektif.60 Syarat subjektif adalah huruf a dan b yakni adanya diakses oleh setiap orang yang mengakses platform tersebut. Pada umumnya, seseorang yang ingin menukarkan aset kripto miliknya dengan aset virtual land akan menyatakan sepakat atas penerimaan tersebut dengan kesepakatan para pihak dan kecakapan dari para pihak. Sedangkan syarat objektif terdapat pada huruf c dan d yakni menyangkut suatu melakukan formulir yang disediakan oleh platform. Berdasarkan "klik" inilah, kesepakatan terjadi dan peralihan hak "klik" pada hal tertentu dan sebab yang h..alal. Maksud kebendaan juga dapat dieksekusi oleh sistem dari syarat objektif adalah bahwa bilamana yang terkomputerisasi. Menurut Edmon syarat objektif ini tidak dapat terpenuhi, Makarim dan Deliana, Masyarakat Ekono.mi maka kesepakatan akan batal demi hukum (null and void).61 Selanjutnya, penulis akan menganalisis syarat keabsahan suatu perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerd..ata dalam hal perjanjian pertukaran aset virtual land dengan aset kripto. Eropa mengimplementasikan sistem "tiga- klik" guna mene.ntukan kapan kesepaka.tan dicapai dalam transaksi komersial elekt.ronik (e-commerce). Pada sistem "tiga-klik" ini, klik yang pertama adalah pada saat calon pembeli melihat penawaran yang dibuat oleh calon penjual. Klik ke.dua adalah ketika calon pembeli menerima tawaran tersebut 60 Si Pokrol, "Batalnya Suatu Perjanjian," Hukum Online, 61 perjanjian-cl3520 (diakses pada 27 Mei 2022). Ibid. 287
(acceptance). Selanjutnya, klik ketiga yaitu pada saat persetujuan dan konfirmasi calon penju.al kepada calon pembeli terkait diterimanya penerimaan (acceptance) oleh calon pembeli.62 Dalam konteks perjanjian tukar menukar aset virtual land dengan aset kripto, sistem tiga-klik ini juga diterapkan. oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, secara a contrario menurut akan dianggap KUHPerdata seseorang memiliki kecakapan secara hukum apabila orang tersebut telah berusia dewasa, tidak sedang berada dibawah pengampuan, serta Misalnya yaitu pada saat calon pengguna yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk ingin menukarkan aset kripto miliknya dengan aset virtual land melakukan persetujuan pada formulir yang disediakan oleh platform dalam penawaran suatu objek virtual land yang dilakukan oleh pemilik objek virtual land tersebut. Ketika kolom "saya setuju" atau "I accepted" dicentang, maka pada saat itu kesepakatan terjadi. Selanjutnya, sistem melakukan perbuatan hukum tertentu. Ketentuan mengenai usia dewasa ini telah diakomodasi oleh platform metaverse dalam syarat penggunaan platform mereka. Sebagai contoh, pada Pasal 3 terkait "eligibility" Decentraland, menyebutkan platform bahwa pengguna harus menyatakan dan menjamin bahwa dirinya (menurut hukum akan memproses kesepakatan tersebut dan mengeksekusi perpindahan hak milik virtual land tersebut pada saat yang sama. b. Kecakapan untuk Membuat Perikatan Kecakapan dimaksudkan untuk setiap mayoritas di yurisdiksi terkait) telah cukup umur mengakses dan mempergunakan alat dan konten yang ada dalam Decentraland. Selain itu, dalam Syarat Penggunaan platform The Sandbox dijelaskan bahwa The Sandbox menyediakan layanan untuk pengguna yang ora.ng yang memiliki kewenangan untuk telah berusia 18 tahun ke atas. melakukan tindak.an hukum menurut undang-undang. Dalam mengadakan suatu perjanjian, maka persetujuan harus dilakukan Terkait dengan kondisi di bawah pengampuan, berbagai platform metaverse tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai oleh kedua belah pihak yang dinyatakan hal tersebut. Namun, mereka memberikan cakap secara hukum positif Indonesia. Pada dasarnya menurut Pasal 1329 KUHPerdata, semua orang dianggap memiliki kecakapan pengakuan atas kuasa dari perwalian. Sebagai contohnya adalah Decentraland yang mengakui pengguna berusia di bawah 13 bertindak kecuali ditentukan lain oleh undang- undang. Lebih lanjut, Pasal 1330 KUHPerdata menentukan orang-orang yang dianggap tidak cakap hukum, di antaranya adalah anak yang belum dewasa, seseorang di bawah tahun, di bawah umur, atau sesuai dengan yurisdiksi negara tempat tinggal pengguna, untuk dapat menggunakan layanan di platform Decentraland atas persetujuan dari orang tua atau wali dari seseorang tersebut. pengampuan, serta orang yang dilarang 62 Edmon Makarim dan Delia.na, Kajian Aspek Huk.um Perikatan, dalam Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 215-246. 288
c. Adanya Hal Tertentu Unsur ini menjelaskan bahwa di dalam suatu perjanjian sudah seharusnya menjanjikan adanya suatu hal tertentu. adalah pertukaran antara aset kripto dengan hak kepemilikan atas virtual land. Virtual land sebagai salah satu bentuk dari NFT merupakan benda yang Objek atau hal tertentu ini harus secara jelas bisa diperdagangkan. Di sisi lain, aset dicantumkan di dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks transaksi virtual land, hal tertentu yang dimaksud adalah pertukaran antara aset virtual land dengan aset kripto. kripto sudah ditetapkan sebagai benda yang dapat diperdagangkan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 d. Kausa yang Halal tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Berdasark.an Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerda.ta, suatu sebab dinyata.kan terlara. Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset. ng atau tidak hal.al apa.bila sebab tersebut 2) Tidak melanggar dengan kesusilaan melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusila.an63 Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemenuhan dari kausa yang halal dalam transaksi tukar-menukar virtual land dengan aset kripto adalah: 1) Tidak melanggar Peraturan Perundang- undangan Sampai saat ini, belum ada undang- Hukum positif di Indonesia tidak menjelaskan secara tegas mengenai kesusilaan. Penentuan dari suatu perbuatan itu melanggar kesusilaan atau tidak adalah berdasarkan penerimaan dari masyarakat.64 Transaksi pertukaran aset kripto dengan virtual land tidak bertentangan dengan kesusilaan karena undang atau peraturan yang secara eksplisit mengatur pertukaran aset land dengan aset virtual kripto. Berdasarkan Pasal 1542 KUHPerdata, bukan merupakan perbuatan buruk yang dapat merugikan pihak lain. Transaksi tersebut juga diterima oleh masyarakat, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya segala hal yang dapat dijual, maka dapat juga dipertukarkan. Lebih lanjut, minat dan ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap aset kripto dan NFT.65 berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata 3) Tidak melanggar ketertiban umum ditentukan bahwa hanya barang-barang Ketertiban umum memiliki arti secara yang dapat diperdagangkan yang dapat sempit dan luas. Secara sempit, berkaitan dijadikan sebagai objek perjanjian. dengan larangan yang terdapat di dalam Dalam hal ini, objek yang diperjanjikan undang-undang. Sedangkan secara luas, 63 R.M Panggabean, "Keabsahan Per.janjian dengan Klausul Baku", Jurnal Hukum, Vol 17, No 4(Oktober 2010), (diakses pada 18 Mei 2022). 64 N Risyda, " Penerapan Sistem Norma-Norma pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak dalam Membentuk Moral Siswa Kelas IX di MTs Miftahul Ulum Kudus", SkripsiIAIN Kudus (2018), COVER.pdf, (diakses pada 22 Mei 2022). 65 Lely Maulida, "Tren NFT di Indonesia, Ekosistem, dan Minat Masyarakat", (diakses pada 28 Mei 2022) 289
ketertiban umum berkaitan dengan nilai menukar sebagaimana diatur di dalam dan prinsip hukum yang ada di tengah masyarakat.66 Transaksi pertukaran aset antara virtual land dengan aset kripto dapat dikatakan tidak bertentangan Pasal 1541-1546 KUHPerdata. Selain itu, transaksi virtual land ini juga dianggap sah karena telah memenuhi empat syarat sahnya perjanjian pada Pasal dengan ketertiban umum karena tidak 1320 KUHPerdata, yaitu adanya para mempengaruhi keamanan dan ketertiban pihak yang bersepakat, para pihak yang di tengah masyarakat karena transaksi cakap, memperjanjikan hal tertentu, dan tersebut hanya melibatkan pihak terkait memenuhi sebab yang halal. di dalam suatu sistem elektronik. Selain itu, menurut perintah pengenaan pajak D. Penutup penghasilan oleh Dirjen Pajak dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK) Nomor 7 Dalam hukum benda Indonesia, virtual land memenuhi unsur kebendaan menurut hukum perdata Indonesia sehingga dapat Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Dip.erdagangkan, virtual land dan aset kript.o termasuk jenis benda yang dapat ke dal.am diakui sebagai benda. Dalam konteks cara virtual perolehan land dapat diperoleh melalui penciptaan (melalui metode minting) dan penyerahan secara nyata (melalui metode transfer). hak kebendaannya, diperdagangkan sehingga transaksi atas aset kripto tersebut dianggap sah. Semua transaksi yang dilakukan dalam proses peralihan hak virtual land dalam platform metaverse memenuhi sy.arat sahnya perjanj.ian sebagaimana diatur Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, peralihan hak kepemilikan atas virtual land di platform metaverse merupakan kesepakatan di antara para pihak yang diselenggarakan dalam kerangka perjanjian tukar menukar dalam Pasal 1320 KUHPerdata. sebagaimana terdapat dalam Pasal 1541 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwasanya transaksi land pertukaran aset antara virtual dengan aset kripto merupakan transaksi KUHPerdata. Secara lebih lanjut, penggunaan kontrak elektronik pada platform metaverse sebagai sarana perolehan virtual land juga memenuhi keabsahan kontrak elektronik yang sah. Dilihat berdasarkan jenis sebagaimana yang telah diatur dalam kerangka perjanjian khusus yang secara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 spesifik diatur di dalam KUHPerdata, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka apabila lebih mengklasifikasikan transaksi virtual land ini ke dalam kerangka perjanjian tukar akan tepat dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 66 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata ( Sinar Grafika : Jakarta, 2021), hlm. 58. 290
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Amalia, Prita dan Garry Gumelar Pratakma. Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional: Kerangka Konseptual & Ratifikasi di Indonesia, Bandung: Keni Media, 2020. Bolter, Jay David. Reality Media: Augmented and Virtual Reality, Massachusetts: MIT Press, 2021. Gonzalle, Daniell. Meltaverse Ilnvesting: How NlFTs, Web 3.0, Virltual lalnd anld Virtlual Relality Alre Gloing to Change the Wlorld as We Know It, Clhicago: Indepenldently Publlished, 2021. Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika: Jakarta, 2021. Hasbulllah, Frielda Hlusni. Hukum Kebendalan Perdlata: Halk-Hak Ylang Memlberikan Keniklmatan, Jakarlta: Ind-Hilll-Co, 1942. Harjolno, dkk. Hulkum Alcara Penyellesalian Slenglketa Kelklayaan Inteleklltual, Mallang: Seltara Press, 2019. Khairandy, Ridwan. Perjanjian Jual Beli, Yogyakarta: FH UII Press, 2016. Leal, Jorge A. B. NFT AND METAVERSE: LEGAL LIMITS, Chicago: Independently published, 2022. Martin, Mike dan Kyle Roof. Get Rich With Digital Real Estate: Become a Digital Landlord Today!, Chicago: Independently publish, 2021. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonlesia, Balndung: Citlra Aditya Bakti, 2017. Nurhayani, Neng Yani. Hukum Perdata, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018. Purwaninglsih, Elndang, dkk. Hak Klekayaan Intelelktual dan Ilnvestasi Kajialn HKI dlalam Dunlia Ilnvestasi termasuk palda UMKM, Malang: Setara Press, 2019. Rahmatullah, Indlra. Aset Hak Kelkayaan Intelelktual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan, Yogyakarta: Deepublish, 2020. Ruppenthal, R. J. Digital Assets in the Emerging Metaverse: An Introduction to Smart Contracts, NFTs, and Virtual Land, United State: Kindle Edition, 2021. Satrio, J. Cessie:Tagihan Atas Nama, Purwokerto: Yayasan DNC, 2009. Sidik, Salim H. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, 1984. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum Perdata Jaminan atas Tanah, Yogyakarta: Liberty, 1998. 291
The Meta-verse. Metaverse Investment Guide, Invest in Virtual land, Crypto Art, NFT (Non Fungible Token), VR, AR & Digital Assets: Blockchain Gaming The Future of The New Digital World, United State: Metaverse Books, 2021. Tutik, Titik Triwulan. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006. Weber, Viktor. Digital Real Estate: Technology, Innovation and Future Trends, London: Routledge, 2019. Uhl, Jean-François, dkk. Digital Anatomy: Applications of Virtual, Mixed and Augmented Reality (Human-Computer Interaction Series), New York: Springer, 2021. B. Makalah/Hasil Penelitian Financial Action Task Force, "International Standards on Combating Money Laundering and The Financing on Terrorism & Proliferation", Hasil Penelitian, The FATF Recommendations, Recommendations%202012.pdf . Kye B et al., "Educational applications of metaverse: possibilities and limitations," Journal of Educational Evolution For Health Professions Vol 18, No. 32 (2021), nih.gov/pmc/articles/PMC8737403/. Lintang Yudhantaka & Ninis Nugraheni, "The Concept of Authorization (Bezit) In Sales and Purchase Transactions of Virtual Property", Jurnal Yustisia Vol 8, No 1 (2019), N Risyda, " Penerapan Sistem Norma-Norma pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak dalam Membentuk Moral Siswa Kelas IX di MTs Miftahul Ulum Kudus", Skripsi IAIN Kudus (2018), Pratama, B. "Legal Prescription on Virtual Property and Its Rights," Journal of Physics: Conf. Series 801 (2017), Pundra Ajisaka. 2018. "Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan Dalam Transaksi Di Pasar Valuta Asing," Jurna; Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November (2018), researchgate. net/publication/342670830_ PERLINDUNGAN_ HUKUM_ NASABAH_ R.M Panggabean, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", Jurnal Hukum, Vol 17, No 4, (Oktober 2010), Tsui S. Ng, "Blockchain and Beyond," Business Law Today (September 2017), jstor.org/stable/10.2307/27031184. Voraprapa Nakavachara and Kanis Saengchote, "Is Metaverse LAND a good investment? It depends on your unit of account!", Chulalongkorn Business School, . 292
Wian Erlank, "Introduction to Virtual Property: Lex Virtualis Ipsa Loquitur," Potchefstroom Electronic Law Journal, C. Internet Andres Guadamuz, "Non-fungible tokens (NFTs) and Copyright". WIPO Magazine, 20 Mei 2022 pub_121_2021_04.pdf. Chris Dilella and Andrea Day, "Investors are paying millions for virtual land in the metaverse", CNBC, 20 Mei 2022. Decentraland, "Terms of Use," Decentraland, 20 Mei 2022. . Erni Herawati, "Perkembangan Benda Dalam Hukum dan Cara Penyerahannya," Business Law Bina Nusantara, 20 Mei 2022, Kye B et al., "Educational applications of metaverse: possibilities and limitations," Journal of Educational Evolution For Health Professions Vol 18, No. 32, 19 Mei 2022. Lely Maulida, "Tren NFT di Indonesia, Ekosistem, dan Minat Masyarakat", 28 Mei 2022. PwC, "Virtual and Augmented Reality Could Deliver a 1.4 Trilion Boost to The Global Economy by 2030," PwC, 23 Mei 2022. html.2020. Raisa Bruner, "Why Investors Are Paying Real Money For Virtual land", The time, 20 Mei 2022. Redaksi Hukum Online, "Cara Untuk Memperoleh Hak Milik Melalui Penyerahan," Hukum Online, 20 Mei 2022. Robertson, Adi. "Meta's Sci-Fi Haptic Glove Prototype Lets You Feel VR Objects Using Air Pockets," The Verge, 27 Mei 2022. Si Pokrol, "Batalnya Suatu Perjanjian," Hukum Online, 27 Mei 2022. (diakses pada 27 Mei 2022). The Sandbox, "The Sandbox Terms of Use," The Sandbox, 20 Mei 2022. game/en/terms-of-use/. 293
D. Perundang­undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto 294
BIODATA PENULIS Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, saat ini penulis meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2022 dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Artikel penelitian yang telah diterbitkan oleh penulis adalah "Revitalizing the Mosques Function as a Means of Forming Muslim Scholars and Students in Indonesia" pada Khalifa Journal of Islamic Education, Vol. 3 No. 2 (September 2019). Selain itu, penulis juga menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah yang telah memenangkan beberapa kompetisi nasional dan memperoleh dana hibah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tingkat Nasional, diantaranya "Biophilia Prison: Konsep Rumah Tahanan Hijau yang Lebih Humanis guna Menekan Budaya Kekerasan di Dalam Lapas dan Mendayagunakan Narapidana" dalam PKM-PIMNAS 33 tahun 2020, "Abandoned Quarries EcoTourism: Konsep Kawasan Pariwisata Terpadu berbasis Eco Settlement pada Lubang Bekas Galian Tambang di Kalimantan Timur" dalam PKM 2021, "DisPata (Distribusi Pangan Kita): Sistem Manajemen Pendistribusian Surplus Makanan Berbasis Location Based Services (LBS) guna Mengoptimalkan Peran Masyarakat dalam Menghadapi Pandemi" dalam The National Scientific Writing Competition at International Conference on Science Infrastructure Technology, and Regional Development 2020. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: bwibawa9@gmail. com. Mustika Setianingrum Wijayanti merupakan mahasiswa tingkat akhir departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penulis mempunyai minat serta ketertarikan dalam bidang hukum bisnis dan teknologi. Selama masa perkuliahannya, penulis turut aktif dalam kegiatan akademik hingga non-akademik seperti kompetisi nasional contract drafting dengan tema berfokus pada Financial Technology Peer-to-Peer Lending (P2P), berbagai organisasi, hingga internship. Saat ini penulis sedang melakukan penelitian mengenai teknologi blockchain dan non- fungible token (NFT) serta menjalani internship di startup teknologi yang juga bergerak dalam bidang teknologi blockchain. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: mustika.hk@mail. ugm.ac.id, dan LinkedIn: Mustika Setianingrum Wijayanti. Dewi Bella Juniarti lahir di Bogor pada tahun 1999. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022. Selama menempuh pendidikan, ia aktif berorganisasi dalam Forum Penelitian dan Penulisan Hukum dan Komunitas Peradilan Semu. Selain itu, dilain kesempatan ia mengikuti kompetisi seperti karya tulis ilmiah, perancangan kontrak dan turut serta aktif dalam beberapa konferensi. Penulisan yang pernah diterbitkan oleh penulis adalah jurnal berjudul Fullfilment of Defendant's Right in Perma Number 4 of 2020 reviewed from Principle of Due Process of Law. Penulis dapat dihubungi via e-mail: dewi.bella.j@mail.ugm.ac.id. 295
Majalah Hukum NasionalVolume 52 Nomor 2 Tahun 2022H A K K E B E N D A A N D A N K E A B S A H A N P E R J A N J I A N K E B E N D A A N V I R T U A L L A N D D I D A L A M M E T A V E R S E D I T I N J A U B E R D A S A R K A N K U H P E R D A T A 296
Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/ mhn.v52i2.174 PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL (Legal Protection for Consumers of Fintech P2P Lending Services from Economic Crimes and Against Ilegal Fintech P2P Lending Service Providers) Otniel Yustisia Kristian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jl. Ir. H. Juanda Nomor 35, Gambir, Jakarta Pusat e-mail: Abstrak Di dalam penulisan hukum ini akan dijelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna layanan Fintech P2P Lending dari tindak pidana ekonomi serta terhadap penyedia layanan Fintech P2P Lending Ilegal. Penelitian hukum ini bersifat normatif dengan pendekatan undang-undang serta konseptual. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat adanya potensi penyalahgunaan layanan Fintech P2P Lending sebagai sarana tindak pidana ekonomi. Beberapa hal yang menjadikan layanan P2P Lending rentan untuk disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi adalah dikarenakan masih terdapatnya layanan Fintech P2P Lending yang bersifat ilegal yang tidak mengajukan pendaftaran serta perizinan kepada OJK, terdapatnya prosedur dan verifikasi secara elektronik bagi Pengguna, serta adanya akses penyedia layanan Fintech P2P Lending terhadap data pribadi sehingga dapat dimungkinkan adanya penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan ekonomi. Terdapat adanya Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Fintech P2P Lending dari tindak pidana ekonomi. Perlindungan tersebut terdiri atas perlindungan hukum pidana, perlindungan hukum perdata, serta perlindungan hukum preventif dengan pembentukan peraturan atau regulasi yang mencegah digunakannya layanan Fintech P2P Lending sebagai sarana tindak pidana ekonomi. Kata kunci: perlindungan hukum, fintech P2P lending, tindak pidana ekonomi, penyedia layanan fintech P2P lending ilegal. Abstract In this paper, it will be explained about the legal protection for consumers of Fintech P2P Lending services. This legal research is a normative or doctrinal study with a statute approach and conceptual approach. Based on this research, it can be seen that there is a potential abuse of Fintech P2P Lending service to be committed for economic crimes. The thing that makes fintech peer to peer lending service vulnerable to being misused for economic crimes because there are still illegal Fintech that do not apply registration and licensing to Financial Services Authority (OJK), there are electronic procedures and verification for users, and Fintech can access personal data so that it is possible to misuse personal data for economic purpose. There is legal protection for users of fintech peer to peer lending services from economic crimes. The legal protection consists of criminal law protection, civil law protection, and preventive legal protection by establishing regulations that prevent the users of fintech peer to peer lending services from economic crimes. Keywords: legal protection, fintech P2P lending, economic crimes, illegal fintech P2P lending service provider.
A. Pendahuluan dasarnya merupakan suatu bentuk Layanan Fintech P2P Lending atau disebut juga dengan Layanan Peminjaman Uang yang Berbasis Teknologi Informasi penyelenggaraan layanan keuangan yang mempertemukan pihak borrower (pemberi pinjaman) dengan pihak lender (penerima merupakan layanan financial technology. Berdasarkan ketentuan salah satu jenis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang pinjaman) dengan tujuan untuk mengadakan uang melalui perjanjian suatu sistem yang berbasis elektronik.2 Berdasarkan definisi Fintech P2P Lending peminjaman Penyelenggaraan Teknologi Finansial (lebih lanjut disebut sebagai 'PBI Teknologi tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan Layanan Fintech P2P Lending Finansial'), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknologi finansial pada dasarnya merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu Penyedia/Penyelenggara, Borrower (Pemberi Pinjaman), dan Lender (Penerima Pinjaman). Kehadiran Perusahaan Rintisan Financial layanan teknologi, dan/atau model bisnis baru Technology yang menawarkan layanan yang dapat berdampak pada stabilitas sistem peminjaman uang berbasis teknologi moneter, sistem keuangan serta efisiensi, informasi sendiri semakin diminati karena kelancaran, keamanan dan keandalan dari sistem pembayaran.1 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) PBI Teknologi Finansial, bahwa Penyelenggaraan Teknologi berbagai kemudahan yang diberikan oleh layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi tersebut. Dengan hadirnya Fintech P2P Lending, masyarakat dapat dengan Finansial dapat dibagi menjadi beberapa mudah menggunakan jasa layanan keuangan kategori yaitu sistem pembayaran, kegiatan peminjaman uang dimana saja dan kapan manajemen investasi, penyediaan modal, saja. Bahwa masyarakat tidak perlu jauh- serta jasa keuangan lain. Berdasarkan jauh lagi ke lembaga keuangan seperti Bank Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor maupun Koperasi untuk menggunakan jasa 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam layanan keuangan peminjaman uang ataupun Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (lebih lanjut disebut sebagai 'POJK Fintech P2P Lending', menyatakan bahwa layanan Fintech P2P Lending adalah bagian dari Financial Technology. pemberian kredit tersebut. Selain itu dengan kehadiran Fintech P2P Lending dapat berguna dalam peningkatan inklusi keuangan3, yaitu dengan memberikan dampak positif untuk menggerakan roda perekonomian yang ada Layanan Fintech P2P Lending pada di Indonesia melalui kemudahan akses kredit 1 2 3 Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Serlika Aprita, "Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah," Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 16 Nomor 1, Januari - Juni 2021, hlm. 39. 298
baik untuk UMKM maupun individu, serta mengundang lebih banyak investor.4 Dengan adanya model bisnis yang inovatif dan kemudahan akses bagi masyarakat tersebut Undang-Undang yang mengatur mengenai Korupsi, Persaingan Usaha, Perbankan serta peraturan lainnya6. Mengingat perkembangan Fintech P2P Lending yang meningkat cukup tentunya akan memperluas jangkauan target pasar5 sehingga akan mendorong meningkatnya inklusi keuangan. pesat serta regulasi yang masih baru mengatur Fintech tersebut, maka potensi untuk dimanfaatkannya Fintech P2P Lending Walaupun terdapat berbagai oleh Pelaku Kejahatan untuk memperoleh kemudahan yang diperoleh masyarakat dengan adanya layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi (fintech peer to peer lending), akan tetapi perlu diantisipasi potensi untuk digunakannya fintech peer to peer lending tersebut sebagai sarana tindak keuntungan atau manfaat atas hasil kejahatannya adalah cukup besar. Fintech P2P Lending sendiri dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukan berbagai kejahatan ekonomi seperti kejahatan penipuan, penggelapan, pidana ekonomi. Mengenai tindak pidana tindak pidana pencucian uang, tindak pidana ekonomi sendiri merupakan tindak pidana ITE, serta tindak pidana lain yang bercorak yang memiliki motif ekonomi atau mencari atau memiliki motif/tujuan ekonomi. keuntungan. Terkait dengan tindak pidana Adanya kerentanan Fintech P2P Lending ekonomi pada dasarnya dapat diartikan dalam untuk disalahgunakan sebagai sarana tindak pengertian sempit dan luas. Tindak pidana pidana ekonomi sendiri didukung dengan ekonomi dalam pengertian sempit dapat diartikan sebagai seluruh delik yang diatur adanya keadaan yang terjadi saat ini dimana masih maraknya Fintech P2P Lending yang atau tercantum dalam ketentuan UU Darurat beroperasi secara ilegal. Berdasarkan data No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Satgas Waspada Investasi (SWI) bahwa sampai Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (lebih lanjut disebut dengan 'UU dengan bulan September 2022 telah tercatat 4.160 Fintech P2P Lending ilegal yang telah TPE'). Sedangkan tindak pidana ekonomi diblokir oleh SWI. Adapun rata-rata kerugian dalam pengertian luas dapat diartikan tindak pidana yang memiliki corak atau materi dari para korbannya dapat mencapai nilai Rp. 20 juta sampai dengan 50 juta. 7Hal tujuan ekonomi yang diatur dalam berbagai tersebut sangat meresahkan masyarakat Peraturan Perundang-undangan seperti sehingga diperlukan adanya suatu kebijakan 4 R. Njatrijani, "Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia," Jurnal Diponegoro 5 6 Private Law Review, Volume 4 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 466. Indah Kusuma Wardhani, "Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman atas Risiko Kredit dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Volume 6 Nomor 2, Desember 2020, hlm. 135. Patricia Rinwigati, Parliamentary Brief : Series #6, Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis? (Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016), hlm. 3-4. 7 Novita Intan, "SWI Blokir 4.160 Pinjaman Online Illegal per September 2022", diakses 25 Mei 2022. 299
hukum dalam mengatasi maraknya Fintech P2P Lending yang ilegal tersebut. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penulis tertarik untuk dalam penelitian ini adalah pendekatan (statue approach) dan (conceptual konseptual pendekatan approach).9 Bahwa penelitian ini mengacu undang-undang mengangkat sebuah judul dalam tulisan pada telaahan Peraturan Perundang- yaitu, "PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN Fintech P2P LENDING DARI TINDAK undangan serta telaahan konseptual terhadap isu yang dibahas. Hal tersebut PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN Fintech P2P LENDING ILEGAL". Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penulis digambarkan dengan adanya pengujian terhadap teori-teori yang memproyeksikan layanan Fintech P2P Lending kerentanan telah diuraikan di dalam latar belakang, maka untuk disalahgunakan sebagai sarana Tindak penulis mengidentifikasi masalah-masalah Pidana Ekonomi, kemudian diuji berdasarkan yang perlu untuk diuraikan melalui tulisan Peraturan Perundang-undangan yang ada ini yaitu bagaimana potensi penyalahgunaan layanan Fintech P2P Lending sebagai sarana tindak pidana ekonomi, bagaimana perlindungan hukum bagi Pengguna Fintech P2P Lending atas terjadinya suatu tindak di Indonesia saat ini terkait dengan apakah telah ada perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech P2P Lending atas terjadinya suatu tindak pidana ekonomi dan terhadap penyedia layanan Fintech P2P Lending ilegal. pidana ekonomi, serta arah kebijakan hukum yang diperlukan dalam menindak Fintech P2P Lending ilegal. Penelitian ini bersifat preskriptif10, yaitu terlebih dahulu mengidentifikasi potensi Fintech P2P Lending untuk digunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi seperti tindak B. Metode Penelitian pidana penipuan, penggelapan, pencucian Adapun jenis dari penelitian hukum uang serta tindak pidana di bidang ITE, untuk ini adalah penelitian hukum yang bersifat selanjutnya dilakukan analisis terhadap normatif. Tujuan dari penelitian normatif tersebut adalah untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai bagaimana perlindungan hukum terhadap Pengguna (Lender and Borrower) layanan Fintech P2P Lending dari tindak pidana dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai ekonomi dan terhadap penyedia layanan Fintech P2P Lending Ilegal. Adapun cara dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan analisis data yang penulis gunakan adalah seseorang telah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum yang ada.8 analisis data dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu pada dasarnya berusaha Untuk pendekatan yang penulis gunakan untuk melakukan penyorotan terhadap Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 47. Ibid., hlm. 93. 8 9 10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 5-6. 300
masalah serta usaha pemecahannya.11 Menurut Andi Hamzah bahwa hukum pidana ekonomi merupakan bagian dari C. Pembahasan hukum pidana yang memiliki corak tersendiri 1. Potensi Penyalahgunaan Layanan Fintech P2P Ilegal sebagai Sarana Tindak Pidana Ekonomi Sebagaimana telah dijelaskan pada yaitu corak ekonomi, sehingga setiap ketentuan hukum pidana yang memiliki orientasi dalam pengaturan di bidang ekonomi bagian latar belakang permasalahan bahwa adanya kemajuan serta perkembangan teknologi di bidang layanan jasa keuangan tentu dapat menimbulkan kerentanan atau resiko untuk disalahgunakan sebagai media atau sarana tindak pidana ekonomi. Mengenai tindak pidana ekonomi sendiri apabila mengacu kepada Peraturan Perundang- undangan yang ada di Indonesia pengertian tindak pidana ekonomi dapat ditemukan dalam UU TPE. Merujuk kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU TPE dapat diketahui bahwa ruang lingkup tindak pidana ekonomi meliputi tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPE serta tindak pidana yang di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia disebut sebagai tindak pidana ekonomi.12 Sedangkan dalam arti luas tindak dapat dikategorikan sebagai hukum pidana ekonomi.14 Sedangkan Bambang Poernomo mengemukakan bahwa hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan dalam bidang bidang ekonomi.15 Apabila melihat pengertian hukum pidana ekonomi sebagai disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana ekonomi pada dasarnya merupakan hukum atau aturan yang mengatur berbagai pelanggaran serta kejahatan yang bercorak atau memiliki motif ekonomi16. Oleh karena itu maka tindak pidana ekonomi dapat diartikan juga sebagai tindak pidana yang memiliki corak atau motif ekonomi. Apabila merujuk pada pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti luas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai tindak pidana atau kejahatan pidana ekonomi pada dasarnya adalah semua tindak pidana di bidang perekonomian yang diatur dalam Peraturan Perundang- undangan.13 yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi yaitu tindak pidana korupsi, penipuan, perpajakan, serta pencucian uang 17 yang memiliki motif ekonomi. Dalam kaitannya dengan kerentanan 11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986), hlm. 32. 12 Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi 13 Patricia Rinwigati, op.cit., hlm. 3. 14 Andi Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 23. 15 Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 25. 16 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 152. 17 Anas Lutfi dan Rusmin Nuriadin, "Tindak Pidana Ekonomi sebagai Upaya Pembangunan di bidang Ekonomi," Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan), Volume 1 Nomor 1, 2016, hlm. 6-9. 301
Fintech P2P Lending untuk digunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi, adanya layanan Fintech P2P Lending sendiri pada dasarnya memiliki tujuan untuk pengawasan sektor jasa keuangan menurut Group Thirty yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu: keamanan dan ketahanan (safety and soundness) lembaga keuangan; pencegahan mengembangkan industri keuangan yang risiko sistemik; keadilan dan efisiensi pasar tumbuhnya alternatif dapat mendorong pembiayaan bagi masyarakat.18 Dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga yang ditunjukkan oleh transparansi; serta perlindungan investor.21 terhadap konsumen dan jasa keuangan berbasis teknologi informasi Walaupun telah terdapat adanya sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional maka kemudian dibuatlah POJK Fintech P2P Lending sebagai regulasi yang mengatur Fintech P2P Lending.19 Dikarenakan tujuan adanya Fintech P2P Lending untuk pembangunan perekonomian masyarakat dengan memberikan pilihan regulasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan Fintech P2P Lending akan tetapi terdapat beberapa hal yang menjadikan Fintech P2P Lending serta rentan untuk dapat digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan. Berikut beberapa hal yang menjadikan Fintech P2P Lending rentan alternatif pembiayaan bagi masyarakat maka perlu untuk dikaji aspek kerentanan Fintech P2P Lending tersebut untuk disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi. Jasa Keuangan sendiri sangatlah penting dalam pengawasan Fintech P2P Lending, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 POJK Fintech P2P Lending, Keberadaan Otoritas terdapat kewajiban dari Penyedia layanan untuk wajib mengajukan pendaftaran dan disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi: a. Maraknya Penyedia Layanan Fintech P2P Lending yang bersifat Ilegal Terkait dengan Fintech P2P Lending yang bersifat ilegal, bahwa Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi bersifat aktif dalam memberantas fintech peer to peer lending yang dinilai telah meresahkan masyarakat.22 Pada bulan April tahun 2022 perizinan kepada OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawasan Fintech P2P Lending.20 Terkait dengan pengawasan, bahwa terdapat adanya empat tujuan sendiri terdapat adanya 100 Perusahan Fintech P2P Lending yang berhasil ditutup Satgas Waspada Investasi sehingga sejak tahun 2018 hingga April 2022 jumlah Fintech 18 Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia," Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 1 Nomor 2, September 2018, hlm. 120. 19 Menimbang huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 20 Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 21 Adler Haymans Manurung, Otoritas Jasa Keuangan: Perlindungan Investor (Jakarta: Adler Manurung Pers, 2013), hlm. 14. 22 Lampiran Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP 04/SWI/IV/2021. 302
P2P Lending yang telah ditutup sebanyak 3.989 Perusahaan.23 Adanya penutupan Fintech tersebut mengindikasikan bahwa Fintech P2P Lending P2P Lending ilegal terdapat adanya pengawasan dari OJK selaku lembaga pengawas dan pengatur Fintech, yang dapat memitigasi kemungkinan untuk Fintech tersebut disalahgunakan sebagai ilegal merupakan ancaman dalam industri sarana untuk melakukan tindak pidana. layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang harus untuk segera dilakukan penindakan. Dalam hal penyedia layanan Fintech P2P Lending tersebut tidak terdaftar/berizin OJK maka Fintech tersebut juga otomatis Ilegal sendiri merupakan Fintech P2P Lending yang tidak terdaftar atau berizin di OJK24 sehingga tidak Fintech P2P Lending tidak tunduk pada rezim anti pencucian uang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang ada regulator khusus yang bertugas mengawasi Perubahan atas Peraturan Pemerintah kegiatan Penyedia atau Penyelenggara Fintech tersebut. Hal tersebut berbeda dengan Fintech P2P Lending yang telah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (lebih lanjut terdaftar/berizin di OJK, yang berada dalam disebut dengan 'PP Pihak Pelapor') bahwa pengawasan OJK sehingga memperhatikan penyedia atau penyelenggara layanan aspek perlindungan konsumen. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK Fintech P2P Lending, terdapat adanya kewajiban bagi Penyedia layanan Fintech P2P Lending yang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Fintech P2P Lending) merupakan bagian dari pihak pelapor dalam rezim anti pencucian uang)26 yang dapat dikategorikan telah terdaftar untuk wajib menyampaikan sebagai pihak penyedia jasa keuangan dalam laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan rezim anti pencucian uang. Dalam ketentuan kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat:25Jumlah Pemberi Pinjaman Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan dan Penerima Pinjaman; Kualitas Pinjaman Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian yang diterima oleh Penerima Pinjaman Uang (lebih lanjut disebut sebagai 'UU berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan TPPU'), dinyatakan bahwa terdapat adanya kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar kewajiban dari Penyedia Jasa Keuangan di OJK. Bahwa dengan adanya penyampaian untuk menyampaikan Laporan kepada PPATK laporan secara berkelanjutan tersebut maka yang meliputi Laporan Transaksi Keuangan 23 Otoritas Jasa Keuangan, " Siaran Pers SWI: Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 7 Entitas Tanpa Izin dan 100 Pinjaman Online Ilegal", diakses 21 Mei 2022. 24 Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online," Pakuan Justice Journal of Law, Volume 1 No. 1, 2020, hlm. 47. 25 Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 26 Pasal 2 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 303
Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit pengatur sehingga terdapat adanya resiko yang tinggi khususnya bagi Lender terutama Rp500.000.000,00 (LTKT), dan Laporan resiko kehilangan/penyalahgunaan dana, Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (LTKL). Dari ketentuan tersebut maka pengembalian pinjaman tidak sesuai, dan/ atau berpotensi praktik shadow banking dan ponzi scheme. sebenarnya telah adanya peraturan yang cukup komprehensif yang mengatur tentang Lending penyelenggaraan Fintech P2P termasuk pada rezim anti pencucian uang. Dengan menjadikan penyedia layanan Fintech P2P Lending sebagai Pihak Pelapor dalam b. Mekanisme dan Verifikasi Pengguna Fintech P2P Lending secara Elektronik Berdasarkan Pendaftaran Fintech P2P definisi Lending dalam Pasal 1 angka 3 POJK Fintech P2P Lending, dapat diketahui bahwa dalam rezim anti pencucian uang memiliki tujuan untuk melindungi penyedia layanan Fintech P2P Lending tersebut agar platformnya tidak dijadikan sebagai sarana bagi Pelaku Kejahatan untuk menempatkan hasil kejahatannya atau melakukan tindak pidana pelaksanaan penyelenggaraan pinjam meminjam dimana penyedia layanan dan customer tidak bertemu langsung atau secara elektronik.27 Dimana Fintech P2P Lending dapat dikategorikan sebagai electronic business. Adapun istilah electronic business dapat diartikan sebuah digunakan sistem pencucian uang (TPPU). Dengan adanya rezim pelaporan transaksi oleh Fintech tersebut proses yang di dalamnya terdapat organisasi maka dapat terpantau aliran dana baik itu atau instansi bisnis yang melakukan proses yang mencurigakan, dalam bentuk tunai serta aliran transfer dana dari dan ke luar negeri sehingga dapat mencegah Fintech dijadikan bisnis menggunakan saluran atau jaringan pada media elektronik.28 Penggunaan sistem elektronik tersebut sebagai media pencucian uang. juga diterapkan dalam proses verifikasi Pada kenyataannya masih terdapatnya Fintech P2P Lending ilegal yang tidak patuh pengguna layanan atau yang kemudian dikenal dengan sistem E-KYC, KYC atau dapat diartikan pada regulasi pengawasan OJK serta regulasi juga dengan Prinsip Mengenal Nasabah pada pelaporan pada rezim anti pencucian uang, dasarnya adalah prinsip yang digunakan hal tersebut yang kemudian membuat Fintech menjadi rentan untuk digunakan Bank atau lembaga yang menyediakan jasa keuangan untuk tujuan mengidentifikasi profil sebagai sarana tindak pidana khususnya nasabah serta memantau aktivitas transaksi tindak pidana ekonomi dikarenakan tidak termasuk mekanisme untuk melaporkan adanya pengawasan dari lembaga pengawas transaksi atau aktivitas yang mencurigakan. 27 Ahmad Ghozi, "The Urgency of Electronic Know Your Customer (E-KYC): How Electronic Customer Identification Works to Prevent Money Laundering in The Fintech Industry," Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 7 No. 1, 2022, hlm. 34. 28 Ahmadi Candra dan Dadang Hermawan, E-Business dan E-Commerce (Yogyakarta: Andi, 2013). 304
Implementasi proses pengenalan nasabah atau verifikasi tersebut dapat dilakukan mengetahui kredibilitas dan kemampuan dari Borrower dalam memenuhi perjanjian pinjam secara elektronik. Mengenai proses verifikasi meminjam dana. Oleh karena itu, maka nasabah secara elektronik tersebut atau yang dikenal dengan sistem E-KYC telah diatur di penyelenggara harus memiliki kemampuan dan tools untuk mengidentifikasi validitas dan dalam Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2017 jo Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2019 keaslian dokumen yang disampaikan oleh Borrower agar pihak Lender dan Penyelenggara tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan (lebih lanjut disebut sebagai 'POJK APU PPT'). Berdasarkan Pasal tidak dirugikan dalam penyelenggaraan perjanjian pinjam meminjam. Apabila tools dari penyelenggara belum cukup capable 17 ayat (3) POJK APU PPT dinyatakan bahwa mekanisme verifikasi yang dilaksanakan secara face to face dapat untuk digantikan untuk mengidentifikasi validitas dan keaslian dokumen baik dari Lender maupun Borrower terdapat adanya potensi Fintech maka dengan mekanisme melalui sistem elektronik jasa keuangan.29 Regulasi milik Penyedia tersebut dijadikan sebagai sarana tindak pidana penipuan ataupun pencucian uang. tersebut kemudian diimplementasikan pada industri layanan jasa keuangan yang berbasis pada teknologi informasi termasuk layanan Fintech P2P Lending. c. Aksesibilitas Layanan Fintech P2P Lending terhadap Data Pribadi Pengguna Lahirnya layanan jasa keuangan berbasis Penyedia Walaupun dengan adanya sistem teknologi informasi menimbulkan persoalan, elektronik telah memberikan kemudahan yaitu terkait dengan perlindungan data pribadi bagi masyarakat untuk dapat mengakses Fintech dimana saja dan kapan saja, akan tetapi dengan adanya sistem elektronik penggunanya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan layanan Fintech P2P Lending diterapkan adanya Prinsip Mengenal tersebut rentan untuk dimanfaatkan Pelaku Nasabah (KYC). Selain itu berdasarkan Kejahatan untuk melakukan kejahatan yang memiliki motif atau tujuan ekonomi seperti tindak kejahatan penipuan dan pencucian uang. Bahwa dikarenakan antara Lender (Pemberi Dana), Borrower (Peminjam Dana), POJK APU PPT wajib untuk dilakukannya prosedur CDD dan EDD. CDD (Customer Due Diligence) atau Uji Tuntas Nasabah pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dengan tujuan serta Penyelenggara tidak bertemu secara untuk mengetahui secara mendalam profil, langsung maka bagi Pengguna utamanya Lender perlu untuk mengetahui legalitas dan kredibilitas dari Penyelenggara. Selain itu bagi Lender dan Penyelenggara juga harus karakteristik serta pola transaksi dari nasabah yang dilakukan melalui proses identifikasi, verifikasi serta pemantauan.30 Sedangkan EDD (Enhanced Due Diligence) atau Uji Tuntas 29 Pasal 17 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. 30 Pasal 1 angka 11 POJK Fintech P2P Lending. 305
Lanjut adalah tindakan CDD lebih mendalam mewujudkan kemanfaatan dan kebahagiaan yang dilakukan PJK terhadap Calon Nasabah, tersebut. Dikarenakan tujuan dari hukum WIC, atau Nasabah yang berisiko tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area beresiko tinggi.31 menurut Jeremy Bentham adalah demi tercapainya kebahagian serta kemanfaatan32 maka seyogyanya regulasi hukum yang Dengan adanya kewajiban dari Fintech P2P Lending untuk menerapkan program disusun pun harus dapat memberikan perlindungan hukum serta melindungi hak- KYC, CDD, dan EDD maka terdapat adanya hak yang dimiliki oleh warga negara. penyampaian data pribadi oleh Pengguna terhadap Penyelenggara Fintech Fintech tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan data pribadi terhadap Pengguna Fintech P2P Lending. Bahwa dikarenakan apabila merujuk pada pendapat Philipus M. Hadjon33 dan Satjipto Rahardjo34, menyatakan bahwa perlindungan Sedangkan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, yang ditujukan dalam terdapat adanya penyampaian data pribadi Pengguna Fintech kepada Penyelenggara Fintech maka perlu untuk diwaspadai adanya rangka memberikan pengayoman bagi hak asasi manusia. Dari pendapat ahli di atas dapat diketahui bahwa untuk terciptanya potensi penyalahgunaan data pribadi oleh Penyelenggara Fintech untuk motif atau perlindungan customer bagi pengguna/ layanan Fintech P2P Lending hukum tujuan ekonomi. diperlukan adanya peranan dari aparat 2. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech P2P Lending atas Terjadinya Suatu Tindak Pidana Ekonomi Mengenai perlindungan hukum, bahwa berdasarkan teori The Principle of Utility yang disampaikan Jeremy Bentham, dinyatakan bahwa yang menjadi hakikat dibentuknya penegak hukum serta lembaga pengawas dan pengatur untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat selain itu diperlukan adanya regulasi hukum yang dapat menjamin perlindungan masyarakat. Mengenai perlindungan hukum, bahwa terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum hukum adalah untuk memberi kemanfaatan yang diperlukan untuk melindungi pengguna layanan Fintech P2P Lending. Perlindungan serta kebahagiaan bagi warga negara, hal hukum tersebut terdiri atas perlindungan tersebut adalah atas dasar falsafah sosial hukum yang bersifat preventif dan represif. yang menyatakan bahwa setiap warga negara Perlindungan hukum preventif sendiri bersifat Indonesia dan hukum adalah alat dalam untuk mencegah terjadinya kejahatan atau 31 Pasal 1 angka 12 POJK APU PPT. 32 Wolfgang Friedman, Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 111. Terjemahan dari Wolfgang Friedman, Legal Theory (London: Stevens, 1967). 33 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.1-2. 34 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53. 306
pelanggaran,35 sedangkan perlindungan pelakunya memiliki tujuan atau motif hukum yang represif lebih kepada bentuk pemberian sanksi kepada pelaku.36 Adapun ekonomi dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana ekonomi. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diperlukan dalam rangka melindungi Pengguna Fintech P2P Lending Ilegal dalam hal terjadi tindak salah satu jenis delik atau tindak pidana yang pelakunya memiliki niat atau tujuan ekonomi adalah terdapat pada delik atau pidana ekonomi serta terhadap Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Ilegal adalah tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.38 sebagai berikut: Menurut R. Soenarto Soerodibroto, a. Perlindungan Pidana terhadap Pengguna Fintech P2P Lending dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Ekonomi Sebagaimana diketahui bahwa Pelaku Kejahatan dapat memanfaatkan Fintech P2P Lending untuk melakukan tindak pidana atau Hukum tindak pidana penipuan memiliki 3 (tiga) unsur pokok, yaitu adanya maksud menguntungkan diri yang dilakukan secara melawan hukum, menggunakan martabat palsu, tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan; dan menggerakan kejahatan bermotif ekonomi seperti tindak pihak lain untuk menyerahkan barang atau menghapuskan utang.39 pidana penipuan, pencucian uang, dan tindak Dalam kaitannya dengan dapat pidana di bidang ITE (terkait perlindungan data pribadi). Telah terdapat adanya regulasi dimanfaatkannya P2P Lending sebagai sarana tindak layanan Fintech hukum yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi Pengguna Fintech P2P Lending, pidana penipuan, bahwa adanya layanan keuangan peminjaman uang sebagai berikut: berbasis teknologi informasi tersebut 1) Perlindungan Hukum Pidana dalam Hal kemudian rentan disalahgunakan untuk Terjadi Tindak Pidana Penipuan tindak pidana penipuan. Hal tersebut Apabila merujuk pada pendapat Andi dikarenakan dalam penyelenggaraannya Hamzah, dinyatakan bahwa pada dasarnya hukum pidana ekonomi yang melalui sistem elektronik antara Penyelenggara, Lender dan Borrower merupakan hukum pidana yang memiliki tidak harus bertatap muka sehingga corak ekonomi atau orientasi pengaturan dalam proses penerapan PMPJ perlu atau ketentuan hukum pidana di bidang ekonomi.37 Melihat pada pengertian adanya teknologi yang mumpuni dalam memverifikasi setiap dokumen yang tersebut maka setiap tindak pidana yang 35 Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia (Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003). hlm. 20 Ibid., hlm. 20 36 37 Andi Hamzah, op.cit, hlm. 23. 38 Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 39 R. Soenarto Soerodibroto, KUHP & KUHAP (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 241. 307
disampaikan oleh pengguna jasa. TPPU dapat ditemukan dalam ketentuan Dengan adanya verifikasi data melalui Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU. sistem elektronik tersebut dapat Pada dasarnya TPPU sendiri merupakan dimungkinkan pengguna khususnya borrower menyampaikan adanya proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari hasil data tidak sesuai dengan sebenarnya kejahatan sehingga pelaku dapat dengan tujuan agar dirinya dapat memperoleh uang pinjaman akan tetapi menikmati keuntungan dari hasil kejahatan tersebut.41 Adapun definisi pada kenyataannya dirinya tersebut tidak mampu melunasi uang pinjaman atau bahkan melarikan diri. Dalam hal terdapat adanya pihak atau Borrower yang TPPU Financial Action Task Force (FATF). Berdasarkan definisi TPPU atau money laundering dari FATF tersebut dapat tersebut dikemukakan oleh dengan tipu muslihatnya menyampaikan diketahui bahwa TPPU pada dasarnya data secara palsu (baik itu data palsu merupakan suatu kejahatan yang terkait dengan kapasitasnya dalam memiliki tujuan ekonomi yaitu untuk melunasi pinjaman serta identitasnya) kepada Penyedia Layanan Fintech P2P Lending dengan tujuan agar Penyedia Layanan maupun Lender mau untuk meminjamkan uangnya kepada Borrower akan tetapi pada kenyataanya Borrower m e n y e m b u n y i k a n / m e n y a m a r k a n hasil kejahatan agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku kejahatan dapat memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan tersebut tidak mampu melunasi tersebut. Berdasarkan 6 UNTOC tersebut pinjaman tersebut bahkan melarikan diri maka terhadap Borrower tersebut dapat dapat diketahui bahwa perbuatan pencucian uang dapat dilakukan dengan dikenakan pertanggungjawaban pidana cara menyembunyikan sumber ataupun penipuan sebagaimana diatur dalam lokasi dari hasil kejahatan. Pasal 378 KUHPidana. Di dalam rezim anti pencucian uang di 2) Perlindungan Hukum Pidana dalam Hal Indonesia jenis delik pencucian uang Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang diatur di dalam ketentuan Pasal 3, 4, Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka dan 5 UU TPPU. Terkait dengan delik 2 UU TPPU dapat diketahui bahwa yang pencucian uang tersebut, R. Wiyono dimaksud Tindak Pidana Pencucian mengkategorikan jenis tindak pidana Uang (TPPU) adalah perbuatan yang pencucian uang menjadi 2 (dua) jenis memenuhi unsur delik dalam Undang- Undang tersebut.40 Adapun kriminalisasi yaitu tindak pidana pencucian uang (TPPU) aktif sebagaimana diatur dalam 40 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. 41 Pendapat FATF Recommendation dalam Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 8. 308
Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, dan tindak digunakan sebagai media pencucian pidana pencucian uang (TPPU) pasif uang. sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Di dalam TPPU sendiri terdapat adanya TPPU. Dikatakan TPPU aktif apabila pelaku modus atau tipologi yang dapat digunakan bersikap aktif dalam menyembunyikan pelaku untuk menyembunyikan atau atau menyamarkan harta kekayaan hasil menyamarkan asal usul harta hasil tindak pidana, sedangkan termasuk jenis kejahatan. Salah satu tipologi dalam TPPU pasif apabila pelaku bersikap pasif/ tidak aktif dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.42 tindak pidana pencucian menurut APG adalah new payment technologies, yaitu tipologi atau modus pencucian uang dengan cara memanfaatkan Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum pidana bagi Pengguna Fintech P2P Lending dari TPPU, dengan masih terdapatnya Fintech P2P Lending yang bersifat ilegal maka masih terdapat adanya potensi atau kerentanan untuk digunakannya Fintech P2P Lending berbagai kecanggihan teknologi yang telah ada. Seperti pembayaran dengan menggunakan telepon seluler atau dengan pemanfaatan Financial Technology.44 Dapat dimungkinkan pelaku kejahatan memanfaatkan Fintech yang ilegal untuk menempatkan harta sebagai media tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya Fintech P2P Lending yang beroperasi secara ilegal hasil kejahatan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan kepada PPATK terhadap Fintech yang dikarenakan tersebut maka tidak terdapat adanya pengawasan dari OJK terhadap Fintech tersebut. Selain itu dalam hal Fintech tersebut ilegal, maka Fintech tersebut bersifat ilegal tidak menyampaikan laporan PPATK. Pelaku dapat bertindak sebagai Lender transaksi kepada yang memberikan pinjaman dengan tidak tunduk pada rezim anti pencucian tujuan untuk menempatkan harta hasil uang sebagaimana diatur dalam POJK APU PPT. Dikarenakan tidak patuh pada rezim anti pencucian uang maka Fintech kejahatan tersebut ke dalam sistem Fintech P2P Lending ilegal. Ketika Pelaku memperoleh pelunasan atas piutangnya tersebut tidak tunduk pada kewajiban maka pelaku akan memperoleh harta untuk menyampaikan Laporan Transaksi kepada PPATK43, sehingga rentan untuk yang seolah-olah berasal dari hasil yang legal yaitu harta dari perjanjian 42 R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 71. 43 Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. 44 Asian/Pacific Group on Money Laundering, Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing (Sydney: APG Secretariat, 2010) hlm.86. 309
pinjam meminjam, inilah yang disebut sebagai modus TPPU "U-Turn",45 yaitu Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor penggunaan harta hasil kejahatan untuk 19 Tahun 2016 tentang Informasi memberikan pinjaman agar harta yang ia dan Transaksi Elektronik (lebih lanjut terima dari pelunasan piutangnya seolah disebut dengan 'UU ITE') telah berasal dari harta yang legal berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman/kredit. Terhadap yang menggunakan Fintech P2P Lending pelaku kejahatan memberikan hukum pidana bagi Pengguna Layanan Fintech P2P Lending dengan telah diaturnya perlindungan delik penyalahgunaan data pribadi sebagai media untuk menyembunyikan sebagaimana diatur dalam ketentuan atau menyamarkan harta hasil kejahatan Pasal 48 UU ITE. Berdasarkan ketentuan maka terhadapnya dapat dikenakan Pasal 48 jo Pasal 32 UU ITE tersebut maka pertanggungjawaban pidana sebagai setiap orang yang melakukan perbuatan pelaku aktif TPPU sebagaimana diatur penyalahgunaan data pribadi dalam dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UU bentuk memindahkan data elektronik TPPU. Apabila melihat ketentuan dalam milik orang lain, mentransfer informasi Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU terdapat sistem elektronik serta membuat unsur esensial yang harus dipenuhi yaitu terbukanya data yang bersifat rahasia unsur "menyembunyikan/menyamarkan menjadi dapat diakses publik, dapat hasil kejahatan". untuk dikenai pertanggungjawaban 3) Perlindungan Hukum Pidana dalam Hal pidana sesuai ketentuan UU ITE tersebut. Terjadi Tindak Pidana di Bidang ITE Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa adanya potensi atau kerentanan Fintech P2P Lending untuk disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi salah satunya b. Perlindungan Perdata terhadap Pengguna Fintech P2P Lending dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Ekonomi Selain terdapat Perlindungan Hukum Pidana bagi Pengguna Fintech P2P Lending dalam hal terjadi tindak pidana ekonomi, Hukum disebabkan karena terdapatnya akses dari Penyelenggara Fintech P2P Lending terdapat pula perlindungan hukum secara terhadap data pribadi pengguna. Bahwa perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo adanya kemungkinan untuk data pribadi bahwa hukum perdata adalah hukum yang tersebut disalahgunakan untuk motif ekonomi dari Penyedia Layanan Fintech P2P Lending tersebut. mengatur hak kewajiban antar perorangan satu dengan yang lain.46 Sedangkan menurut Asis Safioedin hukum perdata adalah hukum 45 Bank Indonesia, Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (Jakarta: Bank Indonesia, 2021) hlm.39. 46 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1986) hlm. 108., dalam F.X. Suhardana, Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa (Jakarta: Prenhallindo, 1992) hlm. 7 310
yang memuat peraturan dan ketentuan hukum Mengenai pertanggungjawaban hukum yang meliputi hubungan hukum antara subjek secara perdata, bahwa dalam hukum perdata hukum yang satu dengan subjek hukum lain di dalam masyarakat.47 Dari pengertian hukum sendiri setiap tuntutan pertanggungjawaban hukum harus memiliki dasar yaitu hal perdata sebagaimana disebutkan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum yang menyebabkan lahirnya kewajiban untuk bertanggungjawab.48 Adapun dasar perdata merupakan hukum yang mengatur pertanggungjawaban menurut hukum hubungan antara subyek hukum kaitannya perdata pada umumnya dibagi menjadi 2 dengan hak dan kewajiban subyek hukum. (dua) yaitu pertanggungjawaban atas dasar Dalam kaitannya dengan Fintech P2P Lending, bahwa merujuk pada POJK Fintech P2P dinyatakan bahwa Fintech P2P Lending kesalahan dan pertanggungjawaban atas dasar resiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan merupakan pertanggungjawaban merupakan suatu penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan Borrower dan Lender melalui sistem elektronik. Dari pengertian Fintech P2P Lending tersebut yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, perbuatan melawan hukum serta tindakan yang kurang hati-hati. Sedangkan pertanggungjawaban atas dasar dapat diketahui bahwa penyelenggaraan layanan Fintech P2P Lending tersebut masuk resiko merupakan tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang harus diambil ke dalam ranah hukum keperdataan. Hal tersebut dikarenakan dalam penyelenggaraan oleh produsen pelaku usaha atas kegiatan usahanya.49 Adanya pertanggungjawaban layanan pinjam meminjam berbasis teknologi hukum secara perdata tersebut memiliki informasi tersebut terdapat adanya perjanjian tujuan dalam rangka melindungi dan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara subyek hukum dalam hal ini hak dan kewajiban antara Lender, Borrower serta Penyelenggara. Oleh karena itu maka dalam hal terjadi tindak pidana ekonomi dalam penyelenggaraan Fintech P2P Lending maka terhadap Pelaku memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.50 Berdasarkan ketentuan Pasal 37 POJK Fintech P2P dinyatakan bahwa Penyedia/ Penyelenggara dari Layanan Fintech P2P Lending diwajibkan untuk bertanggung Kejahatan seyogyanya selain dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana juga jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaiannya.51 Dari dapat dikenakan pertanggungjawaban ketentuan tersebut maka dapat diketahui hukum perdata. dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan 47 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 96, dalam F.X. Suhardana, Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa (Jakarta: Prenhallindo, 1992) hlm. 7 48 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48. 49 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 90-91. 50 Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), hlm. 12 51 Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 311
penyelenggara yang menyebabkan Pengguna ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang pada mengalami kerugian termasuk terjadi karena intinya menyatakan bahwa dalam hal terjadi tindak pidana ekonomi baik itu yang dilakukan pengguna lainnya (lender atau borrower) perbuatan yang melanggar atau melawan hukum yang berdampak terhadap adanya atau penyelenggara maka penyelenggara kerugian maka pihak yang menimbulkan wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen atau pengguna layanan fintech peer to peer lending tersebut. kerugian tersebut memiliki kewajiban untuk tersebut52. Bahwa mengganti kerugian berdasarkan ketentuan tersebut dalam Bahwa dengan adanya regulasi yang memberikan pertanggungjawaban perdata hal terdapat kelalaian dan kesalahan dari Penyedia Layanan Fintech P2P Lending yang bagi Penyelenggara dalam hal terjadi kerugian menyebabkan Pengguna rugi maka dapat yang dialami Pengguna karena kesalahan untuk dimintai pertanggungjawaban kepada atau kelalaian Penyelenggara maka dapat Penyelenggara berdasarkan ketentuan Pasal menjamin rasa aman bagi Pengguna dalam menggunakan layanan Fintech P2P Lending. 1365 KUHPerdata tersebut. Selain Penyedia/Penyelenggara dapat Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana apabila Fintech P2P Lending tersebut Ilegal apakah diwajibkan dikenai pertanggungjawaban perdata ber- dasarkan Pasal 37 POJK Fintech P2P dan Pasal 1365 KUHPerdata, penyelenggara juga dapat untuk memberikan pertanggungjawaban dikenakan pertanggungjawaban perdata perdata sesuai ketentuan Pasal 37 POJK Fintech P2P Lending. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 6 POJK Fintech P2P berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE dalam hal terjadi penyalahgunaan data pribadi pengguna oleh penyelenggara. maka selama Perusahaan tersebut berbadan Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan hukum dan menjalankan, menyediakan (2) UU ITE maka dalam hal terjadi kesalahan ataupun mengelola layanan terkait dengan atau kelalaian penyedia/penyelenggara yang kegiatan Peminjaman Uang Berbasis mengakibatkan dapat diaksesnya data pribadi Teknologi Informasi, maka termasuk dalam definisi Penyelenggara Fintech P2P Lending sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 POJK Fintech P2P Lending sehingga dapat dikenakan pengguna oleh pihak lain yang tidak berhak maka pengguna layanan Fintech P2P Lending dapat untuk mengajukan gugatan perdata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban perdata dalam hal konsumen atau penggunanya dirugikan atas dalam rangka perlindungan hukum bagi layanan Fintech P2P Lending, pengguna kelalaian atau kesalahan penyelenggara regulasi hukum yang ada saat ini telah tersebut. Akan tetapi apabila Penyedia Layanan Fintech P2P Lending tersebut Ilegal dan tidak memberikan hak bagi Pengguna yang dirugikan apabila terjadi tindak pidana berbadan hukum maka dalam hal ini berlaku ekonomi untuk dapat mengajukan gugatan 52 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 312
perdata kepada Penyedia/Penyelenggara. Friedman dapat diketahui bahwa efektivitas Adapun dasar pengajuan gugatan perdata penegakan hukum sendiri ditentukan oleh 3 tersebut adalah mengacu kepada ketentuan (elemen) dalam sistem hukum yang meliputi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE, serta Pasal 37 POJK Fintech P2P Lending. struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.53 Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai arah kebijakan hukum Selain perlindungan hukum represif yang diperlukan dalam rangka penguatan terdapat juga perlindungan hukum preventif yaitu untuk mencegah disalahgunakannya Fintech P2P Lending sebagai sarana tindak terhadap elemen-elemen sistem hukum untuk menindak Fintech P2P Lending ilegal serta memberikan perlindungan hukum bagi pidana ekonomi. Adapun bentuk perlindungan pengguna. preventif yaitu dengan diterapkannya regulasi Apabila melihat dari sisi Struktur Hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan Fintech P2P Lending berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016; serta ditetapkannya Fintech P2P Lending sebagai Pihak Pelapor dalam (perangkat hukum yang ada) sebenarnya telah dilakukan kolaborasi antara OJK dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam memberantas Fintech P2P Lending Ilegal. OJK Rezim Anti Pencucian Uang berdasarkan PP sendiri telah melakukan kerjasama dengan Nomor 61 Tahun 2021. Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kementerian 3. Arah yang Kebijakan Hukum Diperlukan dalam Menindak Fintech P2P Lending Ilegal Sebagaimana disampaikan pada sub Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Koperasi dan UMKM melalui adanya komitmen bersama dari kementerian lembaga untuk memberantas Fintech P2P ilegal yang bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa maraknya Fintech P2P Lending yang bersifat ilegal merupakan salah satu penyebab dari rentannya Fintech P2P Lending untuk kemudian disalahgunakan sebagai sarana meliputi tindakan pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hukum.54 Walaupun telah terdapat adanya kolaborasi Kementerian/Lembaga dalam menindak Fintech P2P Lending Ilegal antar untuk melakukan tindak pidana ekonomi. Dalam rangka menindak Fintech P2P Lending akan tetapi di sisi lain diperlukan juga adanya penguatan pada substansi hukum yang dapat Ilegal maka diperlukan adanya suatu terobosan kebijakan hukum yang dapat menjadi solusi memberikan efek jera bagi Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Ilegal. dalam mengatasi permasalahan tersebut. Apabila merujuk pada pendapat Lawrence M. Dari sisi substansi hukum, apabila melihat ketentuan dalam POJK Fintech P2P Lending, 53 Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 6, dalam Yuliana, "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia" Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS), Volume 1 (2016), hlm. 47. 54 Otoritas Jasa Keuangan, "Infografik OJK bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal", diakses 11 Mei 2022. 313
dapat diketahui bahwa Penyedia Layanan/ dalam hal terdapat pihak yang menjalankan Penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan bisnis peminjaman kredit tanpa izin maka pendaftaran dan perizinan kepada OJK. terhadapnya dapat dikenakan Pidana Penjara Adapun untuk pelanggaran terhadap selama dua hingga sepuluh tahun dan pidana ketentuan mengenai kewajiban tersebut maka Penyedia Layanan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) POJK Fintech P2P Lending yaitu berupa denda dua ratus ribu baht hingga satu juta baht.56 Sedangkan di Jepang, berdasarkan ketentuan dalam Article 47 Money Lending Act Japan, dinyatakan bahwa seseorang peringatan tertulis, denda, pembatasan izin.55 kegiatan usaha, serta pencabutan yang menjalankan bisnis peminjaman akan tetapi dengan cara pendaftaran yang Walaupun begitu ketentuan tersebut masih salah maka terhadapnya dapat dijatuhkan belum efektif apabila dikenakan terhadap Fintech P2P Lending yang beroperasi secara ilegal. Dimana sanksi seperti pencabutan hukuman pidana berupa hukuman penjara dengan pekerjaan maksimal 10 tahun dan/ atau denda maksimal 30 juta yen.57 Dengan izin hanya dapat memberikan efek jera bagi Fintech P2P Lending yang sudah terdaftar adanya penerapan sanksi pidana bagi Penyedia Layanan Peminjaman Uang ilegal dan berizin di OJK, dan kurang tepat apabila dikenakan terhadap Fintech P2P Lending ilegal. termasuk layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi (Fintech P2P Lending) seperti di Negara Thailand dan Jepang Oleh karena itu maka diperlukan adanya sanksi yang dapat memberikan perlindungan bagi pengguna Layanan Fintech P2P Lending tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dari maraknya Fintech P2P Lending yang beroperasi secara ilegal. serta mencegah penyelenggaraan layanan Fintech P2P Lending secara ilegal. Sebagai Mengenai penerapan sanksi pidana, bahwa berdasarkan teori relatif atau solusi maka dapat dijatuhkannya sanksi pidana bagi Penyedia Layanan Fintech P2P Lending yang beroperasi secara ilegal baik itu teori tujuan (utilitarian theory), tujuan sanksi pidana bukan sebagai alat untuk melaksanakan pembalasan kepada pelaku dalam bentuk sanksi pidana penjara maupun kejahatan akan tetapi ditujukan untuk sanksi pidana denda. tujuan yang bermanfaat. Berdasarkan teori Penerapan sanksi pidana bagi penyedia relatif/tujuan dinyatakan bahwa tujuan layanan peminjaman uang yang beroperasi penjatuhan pidana adalah untuk memberikan secara ilegal sendiri telah diterapkan di ketentraman bagi masyarakat serta untuk beberapa negara seperti di Thailand dan Jepang. Di Thailand, berdasarkan The Financial Institution Business Act B.E. 2551 (2008), mencegah terjadinya suatu kejahatan. Dalam mencapai tujuan pemidanaan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti 55 Pasal 47 ayat (1) POJK Fintech P2P Lending. 56 The Financial Institution Business Act B.E. 2551, Year 2008, section 121. 57 Japan Money Lending Business Act, Article 47. 314
dengan membuat ketentuan mengenai sanksi yang memuat ancaman pidana yang cukup Pidana Ekonomi. Terdapat beberapa hal yang layanan Fintech P2P Lending menjadikan berat yang memiliki tujuan untuk menakut- nakuti orang agar tidak melakukan tindak pidana/kejahatan.58 rentan disalahgunakan sebagai sarana tindak ekonomi yaitu dikarenakan maraknya Fintech P2P Lending yang bersifat ilegal yang tidak Oleh karena itu sebagai solusi untuk mengatasi maraknya Fintech P2P Lending Ilegal, diperlukan adanya penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai aktivitas peminjaman berada di bawah pengawasan OJK, mekanisme pendaftaran pengguna Fintech P2P Lending secara elektronik, serta terdapatnya akses Penyelenggara Fintech P2P Lending terhadap data pribadi. dan verifikasi uang termasuk aktivitas peminjaman uang berbasis teknologi informasi (Fintech P2P Lending) yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan non bank yang di dalamnya Walaupun peraturan yang ada sendiri telah mengatur mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi Pengguna Fintech P2P Lending dalam hal terjadi tindak mengatur sanksi pidana. Adapun pengaturan pidana ekonomi, baik itu perlindungan hukum sanksi pidana tersebut adalah terhadap penyedia (termasuk Fintech P2P layanan peminjaman uang Lending) yang yang bersifat represif maupun preventif, akan tetapi masih maraknya Fintech P2P Lending yang bersifat ilegal tersebut masih menjadi beroperasi secara ilegal. Adapun bentuk hal yang meresahkan masyarakat sehingga sanksi pidana yang dapat diterapkan dapat diperlukan arah kebijakan untuk mengatasi berupa sanksi pidana penjara maupun denda. hal tersebut. D. Penutup Layanan Fintech P2P Lending merupakan Pengaturan sanksi pidana bagi Penyedia atau Penyelenggara Layanan Fintech P2P Lending ilegal sendiri dapat menjadi solusi penyelenggaraan layanan jasa keuangan dalam rangka mempertemukan Lender dan Borrower untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan menggunakan sistem untuk mengatasi permasalahan terkait masih menjamurnya Fintech P2P yang bersifat ilegal. Sejauh ini sanksi bagi Penyedia/Penyelenggara Layanan Fintech P2P Ilegal masih terbatas elektronik. Walaupun dengan adanya layanan Fintech P2P Lending telah memberikan manfaat positif untuk menggerakan roda pada sanksi administratif berdasarkan POJK Fintech P2P Lending, yang kurang efektif apabila diterapkan bagi Fintech P2P Lending perekonomian dengan mengundang lebih yang beroperasi secara ilegal. Sanksi pidana banyak investor serta memberikan alternatif kredit dan kemudahan akses bagi masyarakat dapat menjadi solusi efektif, utamanya untuk memaksa Penyedia Layanan Fintech P2P akan tetapi terdapat adanya kerentanan Lending untuk mendaftarkan dirinya ke OJK untuk disalahgunakan sebagai sarana Tindak 58 Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I (Bandung: Armico, 1995), hlm. 27., dalam Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak," Jurnal Komisi Yudisial, Volume 6 No. 1, April 2013, hlm. 69. 315
sehingga dapat terpantau segala macam aktivitas peminjaman uang berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh Penyedia Layanan Fintech P2P Lending. 316
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Amrullah, Arief. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Malang: Bayumedia Publishing, 2004. Asian/Pacific Group on Money Laundering. Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing, Sydney: APG Secretariat, 2010. Bank Indonesia, Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal, Jakarta: Bank Indonesia, 2021. Candra, Ahmadi dan Dadang Hermawan. E-Business dan E-Commerce, Yogyakarta: Andi, 2013. Friedman, Lawrence M. Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001. Friedman, Wolfgang. Legal Theory, London: Stevens, 1967. Friedman, Wolfgang. Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan,Jakarta: Rajawali, 1990. Fuady, Munir. Hukum Perbankan Modern, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. Hadjon, Philipus M. Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987. Hamzah, Andi. Hukum Pidana Ekonomi, Jakarta: Erlangga, 1991. Husein, Yunus dan Roberts K., Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang, Depok: Raja Grafindo Persada, 2021. Komariah. Edisi Revisi Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001. Kristiana, Yudi. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafa Media. Manurung, Adler Haymans Otoritas Jasa Keuangan: Perlindungan Investor, Jakarta: Adler Manurung Pers, 2013. Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2014. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1986. Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1992. 317
Poernomo, Bambang. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1984. Prawirohardjo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung: Alumni, 1986. Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014. Rinwigati, Patricia. Parliamentary Brief : Series #6, Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis?, Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016. Sastrawidjaja, Sofjan. Hukum Pidana I, Bandung: Armico, 1995. Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986. Soerjodibroto, R. Soenarto. KUHP & KUHAP, Jakarta: Rajawali Pers, 1992. Suhardana, F.X. Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Prenhallindo, 1992. Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010. Wiyono, R. Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. B. Penelitian Aprita, Serlika, "Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah," Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 16 Nomor 1, Januari - Juni 2021. Baihaqi, Jadzil, "Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia," Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 1 Nomor 2, September 2018. Ghozi, Ahmad, "The Urgency of Electronic Know Your Customer (E-KYC): How Electronic Customer Identification Works to Prevent Money Laundering in The Fintech Industry," Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 7 No. 1, 2022. Hutahean, Bilher, "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak," Jurnal Komisi Yudisial, Volume 6 No. 1, April 2013. Lutfi, Anas dan Rusmin Nuryadin, "Tindak Pidana Ekonomi sebagai Upaya Pembangunan di bidang Ekonomi," Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan), Volume 1 Nomor 1, 2016. 318
Njatrijani, R., "Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia," Jurnal Diponegoro Private Law Review, Volume 4 Nomor 1, Juni 2019. Sugangga, Rayyan dan Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online," Pakuan Justice Journal of Law, Volume 1 No. 1, 2020. Wardhani, Indah Kusuma "Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman atas Risiko Kredit dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Volume 6 Nomor 2, Desember 2020. C. Internet Novita Intan, "SWI Blokir 4.160 Pinjaman Online Ilegal per September 2022", republika.co.id/, diakses 25 Mei 2022. Otoritas Jasa Keuangan, "Infografik OJK bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal", diakses 11 Mei 2022. Otoritas Jasa Keuangan, " Siaran Pers SWI: Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 7 Entitas Tanpa Izin dan 100 Pinjaman Online Ilegal", diakses 21 Mei 2022. D. Peraturan Perundang­undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. 319
BIODATA PENULIS Otniel Yustisia Kristian, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 2016. Kemudian menyelesaikan program studi Magister Hukum di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2019. Saat ini penulis bertugas sebagai PNS di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Disana penulis aktif dalam kegiatan penyusunan kajian hukum dan pengajar pada beberapa instansi untuk materi terkait rezim anti pencucian uang. Beberapa kegiatan mengajar yang pernah dilakukan penulis yaitu Pengajar dalam Pelatihan Jarak Jauh Penyidikan TPPU Tindak Pidana Asal di bidang Perpajakan untuk PPNS Dirjen Pajak Tahun 2021, Pengajar/Narasumber kegiatan Peningkatan Kapasitas PPNS KLHK Tahun 2021, Pengajar dalam Pelatihan Penyidik TPPU di bidang Perikanan untuk PPNS TNI AL dan PPNS PSDKP Tahun 2021, serta Pengajar dalam Pelatihan Penyidikan Teknis TPPU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan untuk PPNS BPOM Tahun 2021 dan 2022. Selain itu penulis juga aktif menulis beberapa karya tulis terkait dengan rezim anti pencucian uang antara lain berjudul: Analisis Hukum atas Persepsi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara TPPU, Jakarta: PPATK, 2020; Tinjauan Hukum atas Kepemilikan Saham oleh Koperasi sebagai Sarana TPPU, Jakarta: PPATK, 2020; dan Tinjauan Hukum mengenai Ketentuan Anti Tipping Off dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Jakarta: PPATK, 2022. 320
PETUNJUK PENULISAN NASKAH MAJALAH HUKUM NASIONAL Majalah Hukum Nasional merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Majalah Hukum Nasional terbit pertama kali pada tahun 1970. Berawal dari sebuah majalah yang memuat artikel-artikel ilmiah dari isu-isu aktual dan perkembangan di bidang hukum dari para ahli hukum yang disampaikan di berbagai forum, Majalah Hukum Nasional bertransformasi menjadi jurnal ilmiah yang yang mengedepankan karya ilmiah di bidang hukum yang meliputi: hasil penelitian hukum di bidang hukum, kajian teori hukum di bidang hukum, studi kepustakaan di bidang hukum, analisa / tinjauan putusan lembaga peradilan. Saat ini Majalah Hukum Nasional terbit secara periodik dua kali dalam setiap volume, yakni di Juli dan Desember. Dalam setiap edisi, Majalah Hukum Nasional menyajikan 7 (tujuh) artikel. Redaksi Majalah Hukum Nasional mengundang akademisi, peneliti, pengamat, pemerhati hukum dan seluruh pihak yang memiliki kapasitas di bidang hukum untuk mengirimkan naskah karya tulisnya. Redaksi Majalah Hukum Nasional menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang hukum yang belum pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah ataupun media lainnya. Adapun ketentuan penulisan naskah Majalah Hukum Nasional adalah sebagai berikut: 1. Redaksi menerima naskah karya tulis ilmiah bidang hukum dari dalam dan luar lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Majalah Hukum Nasional menggunakan sistem seleksi peer-review dan redaksi. Dewan Redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan. 3. Naskah dikirim berbentuk Karya Tulis Ilmiah berupa: a. Hasil Penelitian; b. Kajian Teori; c. Studi Kepustakaan; dan d. Analisa / tinjauan putusan lembaga peradilan. 4. Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beraneka ragam, ditulis dengan huruf kapital (Calibri, Ukuran 14) dengan posisi tengah (centre), huruf tebal (bold) dan spasi 1. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Judul Bahasa Inggris ditulis miring (italic), huruf tebal (bold) dan diletakkan dalam kurung (Calibri, ukuran 14, Title Chase, spasi 1). 5. Abstrak memuat latar belakang, permasalahan, metode penelitian, kesimpulan dan saran. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia (maksimal 200 kata) dan Bahasa Inggris (maksimal 150 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri / justify. Abstrak dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring (italic). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci. Kata kunci merupakan kata pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian, dan yang diindekskan. Abstract dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (Keywords) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Hindari pengunaan singkatan dalam abstrak. 6. Sistematika Penulisan: Penulisan harus memenuhi secara berurutan hal-hal sebagai berikut: - Nama Penulis (diketik di bawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung 'dan' (bukan lambang '&'); Judul Berbahasa Indonesia dan Inggris; Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi yang ditulis; - Alamat Unit Kerja Penulis; - e-mail Penulis; 321
Abstrak; - Kata Kunci; - Pendahuluan (berisi latar belakang dan permasalahan); - Metode Penelitian; - Pembahasan; - Penutup (berisi deskripsi kesimpulan dan saran); - Daftar Pustaka; - Biodata Penulis. Sistematika artikel adalah sebagai berikut: A. Pendahuluan Pendahuluan berisi latar belakang masalah dan permasalahan. Dalam Pendahuluan tidak perlu dibuat Subtitle/subbab latar belakang dan permasalahan. Uraikan langsung latar belakang dan dan permasalahan di bab Pendahuluan. Identifikasi masalah dituliskan dalam bentuk kalimat tanya dan tidak dibuatkan nomor urut. Panjang bagian pendahuluan maksimal 5 halaman. Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm). B. Metode Penelitian Metode penelitian berisi cata pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Panjang bagian metode penelitian maksimal 1 halaman. Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm). C. Pembahasan Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat. Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan. Pada bagian pembahasan jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat, dengan format penomoran sebagai berikut: 1. Subbab ... .. (Bold) a. ... .. 1) .... a) ... . D. Penutup Penutup berisi deskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Dibuat dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk poin-poin. Simpulan harus menjawab permasalahan penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan. 7. Aturan Teknis Penulisan: a. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, diserahkan dalam bentuk naskah elektronik (soft copy) dalam program MS Office Word b. Jumlah halaman naskah 20 s.d. 25 halaman, termasuk abstrak, gambar, tabel dan daftar pustaka. Bila lebih dari 25 halaman, redaksi berhak untuk menyunting ulang, dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis. c. Ditulis dengan menggunakan MS Office Word pada kertas ukuran A4 (210 mm x 297 mm), font Calibri ukuran 12, spasi 1,5 (satu koma lima), kecuali tabel (spasi 1,0). Batas / margin atas, batas bawah, tepi kiri dan tepi kanan 3 cm. d. Penyebutan istilah di luar Bahasa Indonesia (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Indonesia) atau Bahasa Inggris (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Inggris) harus ditulis dengan huruf cetak miring (italic). 322
e. Penyajian Tabel dan Gambar: Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan center), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12; Judul gambar ditampilkan di bagian bagian bawah gambar, rata kiri (bukan center), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12; Tulisan 'Tabel' / 'Gambar' dan 'nomor' ditulis tebal (bold), sedangkan judul tabel ditulis normal; Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.) untuk penomoran judul tabel / gambar; - Tabel ditampilkan rata kiri halaman (bukan center); - Jenis dan ukuran font untuk isi tabel bisa disesuaikan menurut kebutuhan (Times New Roman atau Arial Narrow ukuran 8 - 11) dengan jarak spasi tunggal); Pencantuman sumber atau keterangan diletakkan di bawah tabel atau gambar, rata kiri, menggunakan font Calibri ukuran 10. f. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (foot note). Penulisan model catatan kaki menggunakan font Cambria 10. Untuk format penulisan kutipan selain Peraturan Perundang- undangan dan produk hukum lainnya menggunakan model Turabian dengan catatan kaki (foot note). Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut: - Buku (1 orang penulis): Wendy Doniger, Splitting the Difference (Chicago: University of Chicago Press, 1999), 65. Buku (2 orang penulis): Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, Primate Conservation Biology (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 104-7. Buku (4 orang atau lebih penulis): Edward O. Laumann et al., The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 262. Artikel dalam Jurnal: John Maynard Smith, "The Origin of Altruism," Nature 393 (1998): 639. Artikel dalam jurnal on-line yang belum memiliki DOI: Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," Journal of the American Medical Association 287, no. 5 (2002), artikel dalam jurnal on-line yang sudah memiliki DOI: Jesse N. Weber et al., "Resist Globally, Infect Locally: A Transcontinental Test of Adaptation by Stickleback and Their Tapeworm Parasite," American Naturalist 189, no. 1 (January 2017):45, org/10.1086/689597. Tulisan dalam seminar: Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah, the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, 19-22 Juni 2002). Website/internet: Evanston Public Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000-2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, (diakses 1 Juni 2005). g. Penulisan Daftar Pustaka: Panjang halaman daftar pustaka maksimal 3 halaman, Daftar Pustaka berisi minimal 15 buku (10 tahun terakhir), tidak termasuk Peraturan Perundang-undangan dan sumber lainnya. Referensi utama selain Buku adalah Jurnal hasil penelitian terdahulu. Referensi tambahan berupa Peraturan Perundang-undangan, dan Sumber Lainnya. Referensi jurnal maksimal 5 tahun terakhir. Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan ke dalam 4 bagian: Buku, Makalah/ 323
Artikel/ Prosiding/ Hasil Penelitian, Internet, dan Peraturan. Menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1). Diketik dengan teknik penulisan (format) diurutkan berdasarkan alfabet, sebagai contoh: A. Buku Abdurachman, A. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980. Affandi, Muchtar. Ilmu-ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan, Bandung: Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran, 1982. Campbell, L. John. Institutional Change and Globalization, Princeton: Princeton University Press, 2004. Doniger, Wendy. Splitting the Difference, Chicago: University of Chicago Press, 1999. B. Penelitian Contoh tulisan dalam seminar Doyle, Brian. "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59", makalah, the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, 19-22 Juni 2002. Contoh tulisan dalam Jurnal on-line tanpa DOI Hlatky, Mark A. in Symptoms Therapy: Results Postmenopausal Women from (HERS) and the Heart Trial," Journal of the American Medical Association 287, no. 5, 2002. et al. "Quality-of-Life and Depressive after Receiving Hormone Estrogen/Progestin Replacement Study Contoh tulisan dalam Jurnal dengan DOI Weber, Jesse N. et al. "Resist Globally, Infect Locally: A Transcontinental Tapeworm 43-57, Test Parasite." American Naturalist 189, of Adaptation by Stickleback 1, no. and (January Their 2017): C. Internet Library Board of Trustees. "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000-2010: A Decade of Outreach." Evanston Public Library, Widianto, Satrio. "Tenaga Kerja Asing Dari 5 Negara Masih Dominan." Pikiran Rakyat, 23 April 2018. negara-masih-dominan. D. Peraturan Perundang­undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 324
8. Biodata Penulis Biodata Penulis ditulis menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm). Biodata Penulis berisi riwayat hidup penulis yang ditulis secara deskriptif (bukan dalam bentuk tabel) maksimal 1 halaman menjelaskan Nama, Pendidikan, Organisasi, Pekerjaan dan Riwayat Penulisan Jurnal/Karya Tulis Ilmiah. 9. Naskah dikirimkan dalam bentuk elektronik (softcopy) yang dilampiri dengan biodata lengkap (CV) penulis dalam bentuk deskriptif, copy KTP/identitas yang berlaku, alamat e-mail, nomor telepon, naskah dapat dikirim melalui alamat domain dan email majalahhukumnasional@ 10. Alamat Sekretariat Redaksi Majalah Hukum Nasional adalah sebagai berikut: Redaksi Majalah Hukum Nasional Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Telp.: 021-8091908 ext.3202 11. Naskah yang belum memenuhi format dan ketentuan di atas tidak akan diseleksi. Dewan Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit artikel yang masuk tanpa mengubah substansi. Kepastian atau penolakan naskah akan diberitahukan kepada penulis. Prioritas pemuatan artikel didasarkan pada penilaian substansi oleh mitra bestari dan hasil rapat dewan redaksi. 12. Pengiriman naskah secara gratis, pengelola tidak membebankan biaya apapun. 325