Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Harta Wakaf Bawah Tangan Galuh Retno Setyo Wardani Abstrak Sengketa mengenai hukum waris dapat timbul karena berbagai macam sebab. Mulai dari sengketa yang muncul dari konflik para pihak pewaris, hingga sengketa yang muncul karena objek hukumnya yang dalam hal ini adalah harta warisan itu sendiri. Salah satu kasus sengketa yang terjadi adalah sengketa waris atas harta wakaf bahwah tangan. Di mana wakif mewakafkan hartanya kepada umat tanpa melalui prosedur yang seharusnya, sehingga tidak ada akta otentik yang menyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta wakaf. Setelah wakif meninggal, para ahli waris menuntut harta tersebut dengan klaim sebagai harta warisan karena tidak adanya legalitas atas harta wakaf. Sengketa semacam ini dapat diselesaikan dengan mendahulukan sengketa atas harta wakaf terlebih dahulu. Setelah status harta tersebut jelas, barulah kemudian melanjutkan penyelesaian sengketa waris yang bisa dilakukan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi sesuai pilihan dan kebutuhan para pihak. Kata Kunci: Sengketa Waris, Sengketa Wakaf, Waris Bawah Tangan Pendahuluan Harta yang diwakafkan tanpa sertifikasi seringkali menuai konflik internal antar keluarga dalam pewarisan di kemudian hari. Kasus seperti ini bisa dipicu karena ada pihak ahli waris yang memang tidak tau menau atas akad wakaf yang dilakukan oleh si mayyit, atau kemungkinan lain seperti ada sebagian pihak ahli waris yang tidak setuju dengan keputusan mayit. Sehingga harta yang wakaf yang seharusnya bisa menjadi harta warisan menjadi sengketa karena tidak adanya legalitas yang menyatakan bahwa harta tersebut bukan lagi milik mayit. Penelitian yang dilakukan Dewi Hendrawati dan Ismiyati dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah" yang dimuat dalam Masalah - Masalah Hukum Jilid 47 No. 1 Januari
2018 menyebutkan bahwa salah satu kendala dalam melegalkan harta wakaf yang tercatat di BPN adalah karena pihak wakif masih menggunakan paradigma lama, dan nadzir kurang mengetahui teknisnya.1 Dalam kasus seperti ini, regulasi dari hukum positif maupun peraturan dalam hukum agama tentunya merupakan acuan yang harus diikuti. Keadilan dan kemaslahatan yang menjadi perspektif dan dasar utama dari sistem waris tentunya harus diperhatikan. Dalam hukum Islam sendiri tidak mensyaratkan adanya pencatatan dalam melakukan wakaf,2 akan tetapi adanya pencatatan ini akan menjadi wajib untuk menjamin ketertiban hukum di kemudian hari sebagaimana hukum pencatatan dalam akad pernikahan maupun urusan perdata lain. Hukum waris yang diatur oleh fikih telah diadaptasi dalam Kompilasi Hukum Islam sudah disesuaikan dengan konteks keindonesiaan dan menjamin hak-hak pewaris secara adil. Jadi, baik dalam syariat maupun hukum positif, tidaklah terjadi benturan hukum dalam memandang keadilanmaupun kemaslahatan. Sayangnya, meski telah diatur sedemikian rupa untuk menjamin hak-hak para pihak dan ketertiban hukum, tidak sedikit masyarakat yang masih mempertahankan cara lama dalam pelaksanaan wakaf. Salah satu kasus yang kerap terjadi akibat kebiasaan ini adalah sengketa tanah yang mulanya diwakafkan untuk kepentingan bersama malah berakhir menjadi objek sengketa waris di kemudian hari. Banyak sekali alasan yang mendasari masyarakat untuk mempertahankan tradisi lama dan mengabaikan prosedur yang telah berlaku. Mulai dari keenggan karena membayangkan proses birokrasi yang bahkan sebelum si wakif mencobanya terlebih dahulu, merasa cukup dengan cara lama tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang yang mugkin akan terjadi, hingga awamnya masyarakat atas pentingnya substansi dari adanya prosedur itu sendiri. Akhirnya akad terjadi tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Pada kasus seperti ini, ketika pihak wakif telah meninggal terlebih dahulu sebelum tanah yang diwakafkan berhasil dimanfaatkan, kemudian sertifikat yang berlaku masih atas nama pemilik semula yakni wakif yang telah meninggal, konflik bisa saja terpicu di antara 1Dewi Hendrawati dan Ismiyati, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah, " Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 01 (Januari 2018), 79. 2Lambang Prasetyo, "Kedudukan Hukum Pengambilalihan Tanah Wakaf Yang Batal Demi Hukum Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan DalamKajian Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentag Wakaf," IUS Constituendum, Volume 02, Nomor 01 (20017), 83.
para ahli waris dalam menyikapi tanah tersebut. Sebagian mungkin setuju untuk melanjutkan niat orang tuanya, namun sebagian yang lain bisa saja merasa bahwa sudah menjadi haknya untuk mendapat bagian dari tanah yang ditinggalkan mayit tersebut. Kasus seperti ini mungkin tanpa disadari sebenarnya telah banyak terjadi, fenomena tersebut rasanya cukup menarik untuk dikaji. Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba untuk sedikit mengupasnya dengan berlandaskan asas keadilan kemaslahatan, sebab sudah semestinya suatu niat baik atas perkara yang baik, tidak seharusnya menciptakan madhorot yang bisa merugikan pihak tertentu dan melanggar hak dari pihak lain. Pembahasan 1. Wakaf Dalam Hukum Positif Wakaf merupakan harta atau aset yang dipersembahkan untuk kepentingan umat dan harus dipelihara dengan baik keberadaannya. Dalam Isalm, harta wakakaf harus diolah dan dimanfaatkan agar tidak sampai terlantar, berkurang nilai asetnya, apalagi hilang keabadiannya. Zaman yang terus berubah juga membawa perubahan dalam bentuk harta yang diwakafkan. Sebelumnya, harta yang diwakafkan hanyalah harta yang bersifat tetap. Namun dewasa ini, bentuk-bentuk harta wakaf mulai berkembang seperti wakaf tunai, aset bergerak, maupun aset berkembang. Hal seperti ini yang memicu pentingnya merekonstruksi hukum wakaf yang baru, dan disesuaikan dengan kebutuhan wakaf yang juga terus bertambah seiring waktu.3 Pegelolaan wakaf di Indonesia juga telah mengalami perkembangan. Tidak hanya sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan umat, wakaf juga sudah mulai merambah pada kegiatan ekonomi produktif dan investasi yang akan terus berkembang. Dengan demikian, wakaf memiliki kesempatan untuk memajukan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat sebagaimana yang telah berlaku pada negara-negara Islam seperti Mesir, Turki, dan lain-lain. Demikian itu, dirasa perlu suatu regulasi yang dapat mengatur dan melindungi harta wakaf dibawah payung perundang-undangan, juga untuk menjamin kepastian dari status hukumnya. 3Ainul Mardiah, "Analisis Maslahah Mursalah Terkait Sertifikasi Harta Wakaf Dalam UU No. 41 Nomor 2004," Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 03, Nomor 02 (2018), 121.
Kebutuhan ini diaminkan oleh pemerintah dengan terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang mengatur mengenai perwakafan. Dalam undang-undang tersebut, dikatakan bahwa pemerintah harus melaukan pembinaan kepada lembaga wakaf Indonesia suapaya dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Fungsi dari pembinaan itu sendiri tidak dilakukan secara langsung oleh pemerintah, akan tetapi melibatkan masyarakat melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI).4 Sebelum terbitnya undang-undang tersebut, perwakafan tanah sudah terlebih dahulu diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 yang dalam perkembangannya menjadi acuan utama dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam Buku III yang membahas mengenai perwakafan. Setelah terbitnya UU No. 40 Tahun 2004 yang melengkapi payung hukum bagi wakaf di Indonesia, ketertiban dalam pelaksanaannya juga semakin dijamin dalam undang-undang ini selagi dipatuhi dan ditaati. Dijelaskan dalam pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 mengenai PPAIW yang dalam ini menjadi atas nama nadzir untuk mendaftarkan harta wakaf kepada instansi yang berwenang selambat-lammbatnya tujuh hari kerja semenjak ikrar wakaf ditandatangani, kemudian pada pasal 40 dijelaskan megenai status harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dijual, dihibahkan, ditukar, diwariskan maupun dialihkan dalam bentu pengalihan hak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan untuk kemanfaatan umum. Harta wakaf yang telah diubah atau ditukar peruntukannya tersebut kemudian wajib didaftarkan kembali oleh Nadzir melalui PPAIW BWI dan instansi yang berwenang. Menganai prosedur dan tatacara pendaftaran tanah wakaf, proses dan biaya pendaftaran diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 yang merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 28 Tahun 1977. Ada juga Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang menerangkan lebih lanjut mengenai perwakafan tanah milik yang mencakup pada ikrar wakaf dan aktanya, pejabat pembuat akta wakaf, perubahan perwakafan, hak dan kewajiban nadzir, 4Junaidi Abdullah dan Nur Qadin, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif," Ziswaf, Volume 01, Nomor 01 (Juni 2014), 40.
pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan wakaf, dan biaya perwakafan tanah milik.5 2. Sengketa Atas Harta Wakaf Salah satu fenomena sosial yang tidak akan pernah surut adalah sengeketa atau konflik yang akan terus dijumpai dalam hidup bermasyarakat, di mana ada pembentukan relasi, maka potensi adanya suatu konflik atau sengketa akan selalu ada.6 Dalam hal ini tidak mengecualikan mengenai perwakafan yang semakin hari semakin berkembang penggunaannya. Bersamaan dengan perkembangan penggunaan wakaf, berkembang pula varian dari sengketa yang terjadi. Beberapa macam sengketa yang terjadi atas harta wakaf adalah sebagai berikut:7 a. Penarikan kembali harta wakaf. Salah satu contoh yang terjadi adalah sengketa yangterjadi di Banjarmasin. Pada tahun 1967 ada seorang dermawan yang mewakafkan tanah seluas 5610 m2 untuk pembangunan masjid. Akan tetapi pada tanggal 15 September 1980 si pewakaf mengirim surat kepada nadzir bahwa si pewakaf memberi waktu satahun lagi kepada nadzir untuk merealisasian tujuan dari wakaf tanah tersebut yang tidak lain adalah pembanguna masjid. Jika masih belum ada tindakan juga, maka pihak pewakaf akan menarik wakafnya dengan alasan harta wakaf tersebut sudah diserahkan lebih dari 13 tahun akan tetapi masih belum berhasil dimanfaatkan juga untuk kepentingan umat.8 b. Sengketa perubahan peruntukan wakaf. Salah satu contoh sengketa wakaf dalam kasus ini adalah adalah sengketa yang terjadi di daerah Tanjung. Pada tahun 1970-an ada seorang dermawan yang mewakafkan sebidang tanah untuk sekolah agama, kemudian pada seitar tahun 1980-an sekolah tersebut dirubah menjadi Sekolah Dasar. Kemudian salah seorang dari keluarga pihak pewakaf saat itu sudah meninggal dunia menggugat agar tanahnya dikembalikan dengan alasan tujuan semula tidak dipegang oleh nadzir, dan alasan lain yang diajukan adalah 5Junaidi Abdullah dan Nur Qadin, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif," Ziswaf, 45. 6Nur Fadhilah, "Sengketa Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya," De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 03, Nomor 01 (Juni 2011), 76. 7Ibrahim Siregar, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam," Miqot, Volume 36, Nomor 01 (Januari-Juni 2012), 131-135. 8Ibrahim Siregar, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam," Miqot, 131-132.
sebenarnya tanah tersebut awalnya hanya dipinjamkan, tidak diwakafkan selamanya.9 c. Sengketa status tanah wakaf. Contoh kasus dari sengketa ini adalah peristiwa yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, atau lebih tepatnya Kecamatan Sungai Pandan. Pada tahun 1960, seorang pemilik tanah mewakafkan tanahnya kepada salah satu lembaga ormas untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan umat. Akan tetapi, karena pemanfaatannya masih ditangguhkan, maka dari pihak nadzir (lembaga ormas) mengizinkan pewakaf untuk memanfaatkan tanah tersebut sementara waktu dan dimanfaatkan sebagai kebun yang ditanami pisang serta tanaman lainnya. Pada tahun 1983/84, pihak pewakaf dan anaknya meninggal dunia. Lalu cucu pewaris yang kemungkinan saat itu tidak tau menahu mengenai wakaf yang dilakukan oleh kakeknya mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya. Pihak lembaga atau nadzir memberitahu bahwa selama berpuluh tahun ini hanya mengizinkan pihak pewakaf untuk memanfaatkan. Akan tetapi si cucu pewakaf ini malah menggugat pihak nadzir dan melaporkannya kepada polisi.10 d. Sengketa pengesahan status wakaf atau wakaf bawah tangan. Contoh kasusnya adalah sengketa wakaf yang terjadi di wilayah Aceh Utara. Pada tahun 1922, seorang pewakaf memberikan tanahnya untuk dibangun masjid yang kemudian dikembangkan juga menjadi madrasah oleh masyarakat setempat. Kemudian pada tahun 1984 setelah pihak pewakaf dan nadzir meninggal, cucu pewakaf mengklaim bahwa kakeknya tidak pernah mewakafkan tanah tersebut. Pernyataan si cucu tersebut dituangkan dalam bentuk surat tertulis dan mengkonfirmasi bahwa tanah tersebut tidak terdaftar sebagai harta wakaf di KUA setempat.11 Sengketa semacam ini yang cukup banyka terjadi terutama di pedesaan karena harta wakaf tidak memiliki bukti hitam di atas putih. Pihak pewakaf dan nadzir hanya mengandalkan rasa kepercayaan tanpa rasa khwatirr aan terjadi perkara yang tidak diinginkan pada 9Ibrahim Siregar, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam," Miqot, 132-133. 10Ibrahim Siregar, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam," Miqot, 133-134. 11Ibrahim Siregar, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam," Miqot, 134.
kemudian hari. 12 Padahal kasus semacam ini sangat berpotensi menimbulkan sengketa yang mampu melebar tidak hanya dalam ruang lingkup wakaf, namun juga menyangkut sengketa waris oleh penerus dari pihak pewakaf. 3. Penyelesaian Sengketa Waris Atas Harta Wakaf Bawah Tangan Dalam membahas mengenai hukum kewarisan Islam, secara teoritis dapat dikaji melalui dua sudut pandang yang berbeda pada objek hukumnya. Pembagian harta benda dapat ditinjau dari hukum keperdataan yang lebih dekat dengan unsur fikihnya, dan ditinjau dari hubungan dengaan hukum antar pribadi. Hal ini membuat ruang ijtihad selalu terbuka sebab hukum Islam akan turu berkembang dan beradabtasi dengan tuntutan zaman.13 Tujuan pokok dari syari'at Islam adalah untuk merealisir cita-cita kemaslahatan manusia yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan sosial atas dasar nilai persamaan (egalitarian) sebagai makhluk Allah. Cita-cita keadilan sosial Islam pada tataran implementasinya tergambar dari ketentuan-ketentuan yuridis-normatif baik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits yang dasar pijaknya adalah nilai persamaan (al-musawah), keadilan (al'adalah) dan kemerdekaan (alhurriyah).14 Dalam hukum kewarisan sudah diatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing). Hukum kewarisan dalam Islam dikenal dengan istilah fara'idh bentuk jamak dari kata tunggal faridhah yang berarti ketentuan; hal ini karena dalam Islam bagianbagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam AlQur'an.15 Pelaksanaan pembagian harta warisan akan terlaksana jika telah memenuhi rukun dan sebab-sebab mewarisi. Adapun rukun waris adalah adanya orang yang meninggalkan harta warisan (mayyit), adanya orang yang mewarisi (ahli waris) dan adanya harta yang akan diwarisi. Sebab-sebab orang mendapat harta warisan adalah 12 Moh. Mahrus, "Legalisasi Aset Wakaf Di Indonesia," Fenomena, Volume 11, Nomor 02 (2019), 68. 13 Walim, "Prinsip, Asas, dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender," Jurnal Hukum Mimbar Justitia,Volume 03, Nomor 01 (Juni 2017), 35. 14 A. Zaki Yamani, al‐Syari'ah al‐Khalidah wa Musykilat al‐'Ashr, Terj. Mahyuddin Syaff PT Al‐Ma'arif, 1986), 34‐35. 15Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 356. (Bandung:
sebab adanya hubungan darah (nasab), sebab perkawinan dan sebab memerdekakan budak.16 Dalam prakteknya, waris juga menemukan berbagai macam persoalan. Mulai dari ahli waris yang saling bersengketa, maupun harta waris itu sendiri yang menjadi sengketa. Salah satunya adalah sengketa waris atas harta wakaf bawah tangan, di mana harta yang telah diwakafkan tanpa pencatatan dan akta mendapat tuntutan klaim dari ahli waris wakif setelah ia meninggal. Pada kasus ini berawal dari sengketa wakaf yang tidak memenuhi prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan, lalu pada perkembangan berikutnya terjadi sengketa pada harta tersebut yang merambah pada bidang kewarisan. Kasus semacam ini mau tidak mau harus melibatkan pihak ke tiga dalam penyelesaiannya. Melihat permasalahan yang ada, tentunya perkara harus diselesaikan sesuai dengan urutan. Sengketa harta wakaf yang tidak memiliki akta harus dibereskan terlebih dahulu, dengan begitu sengketa warisan yang terjadi juga dapat diselesaikan setelah status dari harta wakaf bawah tangan tersebut menjadi jelas hukumnya. Perkembangan terakhir mengenai undang-undang perwakafan dilaksanakan pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:17 a. (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. b. (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Sesuai dengan undang-undang di atas, penyelesaian sengketa harta wakaf ditempuh dengan beberapa tahapan yang seyogyanya dilakukan secara stratifikatif sebagai berikut:18 1) Melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk mekanismenya sendiri dapat ditentukan oleh para pihak sesuai dengan adat setempat. 16Walim, "Prinsip, Asas, dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender," Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 40. 17Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. 18Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi," Al-'Adl, Volume 11, Nomor 02 (Juli 2019), 79.
2) Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang disepakati para pihak yang bersengketa sebagai penengah atau mediator. Mediasi yang dimaksud disini tentu bukan termasuk mediasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama sebelum sidang pertama. Sebab begitu surat gugatan telah masuk ke Pangadilan Agama, maka secara otomatis berarti para pihak memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketanya.19 3) Apabila mediator ternyata juga tidak memberikan keputusan yang memuaskan salah satu pihak, jalan selanjutnya yang bisa ditempuh melalui arbitrase dengan bantuan lembaga BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebagai lembaga islah yang mampu menyelesaikan sengketa perdata di luar peradilan umum. Sayangnya metode penyelesaian melalui jalur arbitrase ini jarang sekali dilakukan dalam sengketa wakaf. Sebab arbitrase lebih sering digunakan dalam penyelesaian kasus sengketa di bidang perdagangan.20 Padahal hasil putusan arbitrase bersifat mengikat dan memutus wewenang Pengadilan Agama untuk menangani persengketaan para pihak yang telah terikat oleh putusan arbitrase tersebut.21 4) Jika ketiga jalur non-litigasi diatas berakhir kepada kebuntuan, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah jalur litigasi yaitu melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dalam menangani sengketa wakaf ini menggunakan prosedur dan ketentuan hukum acara perdata yang juga berlaku di lingkungan peradilan umum.22 Setelah status dari harta wakaf bawah tangan tersebut diputuskan, selajutnya dapat dikaji mengenai penyelesaian sengketa warisnya baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian Hukum Waris Islam Secara Non Litigasi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang beragama Islam mereka sepakat untuk 19Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi," Al-'Adl, 80 20Dewi Hendrawati and Islamiyati, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah," Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 01 (2018), 77. 21Jamaludin, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui BASYARNAS," Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 30, Nomor 1 (2019), 2. 22Adi Nur Rohman and Sugeng, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan," IJTIHAD, Volume 12, Nomor 1 (2018), 20.
membaginya secara musyawarah berdasarkan kesepakatan di hadapan kepala desa dan pihak kelurahan membukukannya sebagai surat keterangan waris. 23 Setelah kesepakatan didapatkan, maka legalitas atas hak masing-masing dapat diajukan legalitasnya kepada notaris untuk balik nama. Jika jalur non litigasi dianggap kurang mencukupi kebutuhan para pihak, maka bisa diselesaikan melalui jalur litigasi. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, maka kompetensi absolut Pengadilan Agama juga meliputi menyelesaikan sengketa Waris Islam. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang mengatur secara tegas kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan waris. Kompetensi absolut yang urgen, yaitu terdapat dalam Pasal 49 dan Pasal 50 yang mengemukakan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Kemudian apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.24 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 membawa perubahan penting di lingkungan Pengadilan Agama. Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menegaskan, ketika perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah menimbulkan sengketa, maka muara penyelesaian perkara secara litigasi menjadi kompetensi Peradilan Agama. Penutup 23M. Hidayat dkk, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Waris Islam Menurut Amandemen Unda-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989," Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untg Surabaya, Volume 04, Nomor 01 (Januari 2019), 48. 24M. Hidayat dkk, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Waris Islam Menurut Amandemen Unda-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989," Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untg Surabaya, 47-48.
Penyelesaian sengketa waris atas harta wakaf bawah tangan dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi tergantung pilihan dan kebutuhan para pihak sesuai dengan kasus yang terjadi. Tentunya demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan di antara orang-orang yang memiliki kepentingan, sangat penting mengikuti aturan dan prosedur yang telah dilakukan. Keadilan dan kemaslahatan bukan hanya sesuatu yang dilihat, namun juga dirasakan oleh para pihak setelah mendapat keputusan terbaik melalui mufakat. Sengketa wakaf yang terlebih dahulu diselesaikan akan memberi titik terang kepada langkah penyelesaian sengketa waris berikutnya. Setelah mengetahui secara jelas status harta wakaf bawah tangan tersebut, para pihak juga akan memperoleh pencerahan tentang langkah apa yang selanjutnya diambil demi kemaslahatan pihak pewaris, nadzir, dan umat. Daftar Pustaka Abdullah, Junaidi dan Nur Qadin. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif." Ziswaf. Volume 01. Nomor 01. Juni 2014. Fadhilah, Nur. "Sengketa Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya." De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum. Volume 03. Nomor 01. Juni 2011. Hidayat, Muhammad Rifqi dan Parman Komarudin. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi." Al-'Adl. Volume 11. Nomor 02. Juli 2019. Hendrawati, Dewi and Islamiyati. "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah." Masalah-Masalah Hukum. Volume 47. Nomor 01. 2018. Jamaludin. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui BASYARNAS." Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat. Volume 30. Nomor 1. 2019. M. Hidayat dkk. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Waris Islam Menurut Amandemen Unda-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989." Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untg Surabaya. Volume 04. Nomor 01. Januari 2019. Mardiah, Ainul. "Analisis Maslahah Mursalah Terkait Sertifikasi Harta Wakaf Dalam UU No. 41 Nomor 2004." Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Volume 03. Nomor 02. 2018.
Moh. Mahrus. "Legalisasi Aset Wakaf Di Indonesia." Fenomena. Volume 11. Nomor 02. 2019. Prasetyo, Lambang. "Kedudukan Hukum Pengambilalihan Tanah Wakaf Yang Batal Demi Hukum Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan DalamKajian Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentag Wakaf." IUS Constituendum. Volume 02. Nomor 01. 20017. Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995. Rohman, Adi Nur and Sugeng. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan." IJTIHAD. Volume 12. Nomor 1. 2018. Siregar, Ibrahim. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam." Miqot. Volume 36. Nomor 01. Januari-Juni 2012. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Walim. "Prinsip, Asas, dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender," Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Volume 03. Nomor 01. Juni 2017. Yamani, A. Zaki, al-Syari'ah al-Khalidah wa Musykilat al-'Ashr. Terj. Mahyuddin Syaff. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.