PEMIKIRAN SOEKARNO DALAM PERUMUSAN PANCASILA Paisol Burlian Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden FatahPalembang Email : burlianpaisol@yahoo.co.id Abstrak Dalam proses perumusan Pancasila dilakukan melalui beberapa tahapan persidangan, banyak tokoh yang dimasukkan di dalamnya seperti Muh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Namun dari ketiga tokoh tersebut, hanya pemikiran Soekarno yang mendapat apresiasi dari peserta secara aklamasi dan pancasila yang dianggap sebagai keunggulan pemikiran Soekarno menjadi sesuatu yang berbeda dalam tatanan dan terminologi. Padahal sebelum Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945, Muh. Yamin dan Soepomo sebelumnya pernah berpidato dan memiliki kemiripan satu sama lain. Penelitian ini menggunakan jenis fenomenologi kualitatif dengan studi pustaka, dengan menganalisis secara detail pada beberapa literatur yang relevan. Dengan menggunakan teori dekonstruksi milik Jacques Derrida dengan konsep trace, difference, recontruction, dan iterability. Sedangkan sumber data diambil dari sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Rumusan Pancasila Soekarno terdiri dari lima prinsip sebagai berikut; 1) Pemikiran nasionalisme, Soekarno bermaksud untuk membangkitkan jiwa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia agar dapat berdiri tegak. 2) Pemikiran internasionalisme, Soekarno bermaksud mengaitkan erat antara pemikiran internasionalisme dengan nasionalisme. 3) Pemikiran demokrasi, dengan demikian Soekarno yakin bahwa alasan mutlak untuk memperkuat negara Indonesia adalah pemikiran konsultatif dan representatif. Jadi dengan musyawarah kita bisa memperbaiki semuanya, termasuk keselamatan beragama. 4) Pemikiran kesejahteraan, dengan demikian Soekarno bermaksud untuk mengentaskan kemiskinan dari Indonesia, dengan mensinergikan demokrasi negara Indonesia dapat membawa rakyat untuk hidup sejahtera. 5) Pemikiran ketuhanan, Soekarno bermaksud agar ketuhanan bukan berarti memiliki Tuhan. Namun setiap masyarakat Indonesia bisa beribadah kepada tuhannya dan bebas memeluk agama sesuai dengan keyakinan agamanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemikiran Soekarno berakar dari rasa nasionalisme yang ingin agar bangsa Indonesia hidup berdampingan dalam damai dan sejahtera, serta mengintegrasikan semua unsur. Hasil Analisa; Pancasila merupakan hasil akhir pemikiran yang diperoleh dari sumbangan Muh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Ketiga tokoh tersebut memiliki kesamaan pandangan tentang ideologi kebangsaan, ketuhanan, hubungan kebangsaan dan demokrasi. Dengan demikian kita tidak dapat menyimpulkan bahwa Pancasila adalah satu-satunya pemikiran Soekarno. Kata kunci: Pemikiran, Soekarno, Rumusan, Pancasila Abstract In the proccess of Pancasila formulation through a few steps of investigation court,many of prominents included in it like Muh. Yamin,Soepomo,and Soekarno. But from the three prominents,only Soekarno'thought obtained appreciation from the audience acclamatically and pancasila was regarded as the prefference of Soekarno's thought became something different in the order and terminology. Yet in the fact before Soekarno made a speech on Juni 1st,1945,Muh. Yamin and Soepomo had formerly made speeches and if they had the similarities with one another. This research used a type of phenomenology qualitative with library research,by analyzing in detail to some relevant literatures. By using deconstruction theory belonging to Jacques Derrida with iterability concepts. While the data sources were taken from primary and secondary ones. And the technics in this research are historiography. Soekarno's pancasila formulation achieved five principles as follows; 1) nationalism thought,Soekarno intended to awaken nationalism spirit among the Indonesian people in order to stand for freedoom. 2) Internationalism thought,Soekarno intended to relate tightly between internationalism to nationalism thoughts. Both were mutually qualifying and to preserve plurality among the Indonesian people,as well as to establish nepotism among us. 3) Democracy thought,with this Soekarno was 143
confident that the absolute reason to strengthen Indonesian state was thought consultative and representative. Thus with consultation we could repair everything,including religion salvation. 4) Welfare thought, with this Soekarno intended to eliminate poverty from Indonesia,by synergizing democracy the Indonesian state could bring the people to live in welfare. 5) Divinity thought, Soekarno intended that divinity was not meant by having God. But each of the Indonesian people could worship to their god and free to embrace a religion according to their religious beliefs. Thus we can conclude that the Soekarno's thought was rooted from nationalism wanting the Indonesian people to live side by side in peace and welfare,and to integrate all elements. Analysis result;Pancasila was the final result of investigation court achieved from the contribution by Muh. Yamin,Soepomo,and Soekarno. The three prominents had similar points of views about nationalism ideology,divinity,national relationship and democracy. Thus we cannot conclude that Pancasila was the only thought of Soekarno. Key words : Thought, Soekarno, formulation, Pancasila. A. Latar Belakang Masalah Pancasila yang mengatur kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi.2 pemerintahan negara. Pancasila sebagai Pancasila sebagai dasar filsafat dasar negara digunakan untuk mengatur secara ideologi bangsa dan negara seluruh tatanan kehidupan bangsa dan juga Indonesia, bukan terbentuk secara mendadak negara Indonesia. Serta segala sesuatu yang serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang berhubungan dengan pelaksanaan sistem sebagaimana yang terjadi pada ideologi- ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik ideologi lain di dunia, namun terbentuknya Indonesia (NKRI) yang wajib berdasarkan Pancasila. Hal ini artinya semua peraturan Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia.3 yang berlaku di Negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.1 Secara kausalitas Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara nilai- Sebagai ideologi negara maka Pancasila nilainya telah ada dan berasal dari bangsa haruslah menjadi sumber tatanan hidup Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai dalam berbangsa. Yang dalam hal ini makna adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai ideologi sendiri adalah ilmu pengetahuan religius. Kemudian para pendiri negara tentang ide-ide (the science of ideas). Karl Indonesia mengangkat nilai-nilai tersebut Marx mengartikan ideologi sebagai dirumuskan secara musyawarah mufakat pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan moral yang luhur, antara lain berdasarkan kepentingan golongan atau dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, 1 Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila; dan Filosofis, Kultural, Historis, Aktualisasinya, Yogyakarta, 2013, hlm. 70 Yuridis, 2Ibid, hlm. 61 3Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila; Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasi, hlm. 61 144
sidang panitia sembilan yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang memuat Pancasila yang pertama kali, kemudian dibahas lagi dalam sidang BPUPKI kedua. Setelah kemerdekaan Indonesia sebelum sidang resmi PPKI Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara dibahas serta disempurnakan kembali dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.4 Dalam proses perumusan pancasila sebagai dasar negara Indonesia dilaksanakan melalui hasil kerja keras yang melibatkan banyak tokoh. Yakni dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dalam hal ini diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. Badan ini terdiri dari 68 anggota, dengan komposisi; 8 orang Jepang, 15 orang dari golongan Islam, dan selebihnya dari golongan nasionalis ditambah golongan priyayi atau aristorat Jawa.5 Tokoh penggagas lahirnya Pancasila adalah Prof. Mohammad Yamin S.H, Prof. 4Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila; Kultural, dan Aktualisasinya, yogyakarta: Paradigma, 2013, hlm 61 Historis,Filosofis, Yuridis, 5Ahmad Syafii Maarif, Islam Dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante, cet. II, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1985, hlm. 102 145 Mr. Dr. Supomo, dan Ir. Soekarno. Pada sidang BPUPKI pertama aspirasi mereka menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Dalam proses pembentukan seputar ideologi negara terjadi perdebatan sengit antar golongan. Yakni Nasionalis, Islam, dan Komunis. Soekarno merupakan salah satu pendiri (founding fathers) yang dalam kaitannya dengan ini Soekarno dan NU dan para pendiri negara sadar betul bahwa pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang direbut melalui berbagai perjuangan, pemberontakan, peperangan griliya, peperangan terbuka dan diplomasi, tidak dimaksudkan untuk mendirikan Khilafah Islamiyah atau Negara Islam, melainkan mereka berjuang hanya untuk satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia.6 untuk itu Soekarno meminta kaum nasionalis Islam dan nasionalis sekuler supaya mengajukan formula yang dapat mengimbangi kepentingan mereka masing- masing. Diantara tokoh-tokoh Islam banyak yang menghendaki negara sepenuhnya bercorak Islam. Sedangkan umat Kristiani dan Hindu serta kaum Nasionalis sekuler menginginkan bahwa usaha mengislamkan negara akan mencetuskan keresahan 6 Zainal Abidin Amir, Soekarno dan NU Titik Temu Nasionalisme, Yogyakarta: LkiS, 2013, hlm. 120
dibagian timur Indonesia dan daerah lain non-Muslim lainnya.7 Soekarno sebagai salah salah satu founding father juga dikenal sebagai penggali Pancasila, tak dapat disangkal bahwa Soekarno sumber pertama yang memperkenalkan Pancasila pada bangsa ini. Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945 di depan sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai itulah yang menjadi rujukan awal yang jadi dasar formulasi tata urutan sila-sila (prinsip) dari Pancasila yang dikenal saat ini.8 Memang urutan uraian tentang sila-sila (prinsip) dari Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945 berbeda dengan tata urutan sila-sila sebagaimana tercantum dalam dokumen berikutnya, seperti pada piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan, di dalam pembukaan UUD 1945, mau pun dalam pidato-pidato Soekarno sebagai "Key person" dalam rumusan Pancasila perlu memahami logika pemikiran Soekarno yang sebagian besar dibangun secara empiris melalui pengalaman bangsa ini.9 sejarah kehidupan Dari beberapa tokoh founding fatrher seperti M. Yamin, Sopemo dan Sokerno 7Ibid, hal 121 8 Berhard Dham, Soekarno dan Perjuangan. Terj. Hasan Basari, Jakarta:LP3ES, 1987, hlm xii 9Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila; dan yogyakarta: Paradigma, 2013, Kultural, Aktualisasinya, hlm.72 Historis,Filosofis, Yuridis, 146 yang telah menyampaikan pidatonya pada rapat BPUPKI telah mendapatkan respon yang berbeda, diantara tiga tokoh tersebut pemikiran Soekarnolah yang dianggap hasil pemikiran sintesis yang dianggap paling penting. Sehingga lahirlah Pancasila sebagai preferensi dari pemikiran Sokarno yang terdiri dari lima prinsip yakni Kebangsaan, Internasionalisme, Demokrasi, Kesejahteraan dan Ketuhanan. Maka dari sini apakah Soekarno dapat dikatakan benar- benar perumus pertama dari sila itu? Karena tiga hari sebelum Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal itu, Muhammad Yamin telah menyampaikan pada tanggal 29 Mei 1945, di depan sidang Badan Penyelidik itu lima asas sebagai dasar bagi Indonesia Merdeka sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri keTuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.10 Tidak terdapat perbedaan fundamental antara lima asas Yamin dan lima sila Soekarno tersebut. perbedaan hanya dalam istilah yang digunakan untuk "demokrasi" dan dalam susunan atau urutan tersebut.11 mohammad Roem, asas-asas seorang pemimpin terkenal Masyumi memandang "Tema dari kedua pidato itu 10 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang dasar Negara Republik Indonesia (1945- 1949), Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 18 11Ibid
sama, jumlah prinsip atau dasar sama-sama lima, malah sama juga panjangnya pidato, yaitu dua puluh halaman dalam 'naskah' tersebut.12 Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang kini dikenal sebagai lahirnya Pancasila tersebut terdapat titik tolak pada urutan Pancasila. terutama mengenai sila "Ketuhanan" sebagai sila-V dan kemudian menjadi sila pertama dalam tata urutan Pancasila diberbagai dokumen berikutnya. Namun untuk memahaminya dengan mendalam jelas perlu memahami alur pemikiran Soekarno tentang Ketuhanan. 13 Masalah penempatan "prinsip Ketuhanan" pada urutan terahir ini kerap menjadi pertanyaan oleh berbagai pihak, sementara prinsip 6 Kebangsaan pada urutan pertama. Oleh karena itu Soekarno dinilai seorang nasionalis sekuleris. Tetapi, penilaian seperti ini kerap terbantahkan jika melihat alur pemikiran Soekarno di berbagai tulisan dan pidatonya, yang sesungguhnya sarat dengan nilai-nilai keimanan (Tauhid).14 Pada tulisannya berjudul "Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme," 12 Muhammad Roem, "Lahirnya Pancasila 1945", Tiga Peristiwa Bersejarah, Jakarta: Sinar Hudaya, 1972, hlm. 24 13Ibid 14Re-So-Pim (Revolusi-Sosialisme Indonesia-Pimpinan Nasional), Amanat Presiden RI pada hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1961 147 dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1, terlihat jelas upaya Soekarno mempertemukan aliran pemikiran yang oleh banyak dipertemukan.15 kalangan mustahil dapat Lalu mengapa Pidato 1 Juni 1945, prinsip Ketuhanan diuraikan paling terahir dan prinsip Kebangsaan pada urutan pertama. Dengan melihat hal tesebut apakah Soekarno mengabaikan dimensi keimanan dalam menyampaikan prinsip-prinsip yang menjadi sila-sila dari Pancasila. Dari beberapa permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam lagi mengenai "Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila" yang berdasarkan pada sumber-sumber, informasi, maupun data-data yang relevan. B. Kerangka Teori Untuk menjawab permasalahan di atas, digunakan teori yang dianggap relevan.Adapun teori yang digunakan teori dekontruksi. Dekontruksi adalah sebuah metode pembacaan teks. Dengan dekontruksi ditunjukkan bahwa dalam setiap teks selalu hadir anggapan-anggapan yang dianggap absolut. Padahal, setiap anggapan 15Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1946
selalu kontekstual, anggapan selalu hadir sebagai kontruksi sosial dalam sejarah.16 Jacques Derrida menunjukkan bahwa seseorang selalu cenderung untuk melepaskan teks dari konteksnya. Satu term tertentu kita lepaskan dari konteks dan hadir sebagai makna final. Inilah Derrida sebut sebagai logosentrisme,yaitu, kecenderungan untuk mengacu kepada suatu metafisika tertentu, suatu kehadiran objek absolut tertentu. Dengan metode dekontruksi, Derrida ingin membuat kita kritis terhadap teks.17 Tugas dekontruksi adalah mengungkap problematika wacana-wacana yang dipusatkan, dipihak lain membongkar metafisika dengan mengubah batas-batasnya secara konseptual. Sedangkan tujuan metode dekontruksi adalah menunjukkan ketidakberhasilan upaya penghadiran kebenaran absolut, dan ingin menelanjangi agenda tersembunyi yang mengandung banyak kelemahan dan ketimpangan dibalik teks-teks.18 Melalui dekontruksi Derridayang pertamamenggunakan istilah "Trace" 16Chistopher Norris, Membongkar Teori Dekontruksi Jacques Derrida, (Jakarta: Ar-Ruzz, 2003), hlm. 19 17Ibid 18 Nyoman Ratna Kutha, Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra Dari Struktualisme Hingga Postruktualisme Perspektif Wacana Naratif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 39 148 sebagai konsep dalam menelusuri makna. Menurut Derrida yang bisa dan ketahui adalah jejak-jejak dari kebenaran itu sendiri, dan bukan kebenaran pada dirinya sendiri. Trace (jejak) bersifat misterius dan tidak terungkap, muncul sebagai kekuatan dan pembentuk tulisan, menembus dan memberi energi pada aktivitasnya yang menyeluruh. Hal ini berarti bahwa makna akan bergerak, harus dilacak terus menerus. Yang kedua menggunakan istilah "Differance" yakni adalah kata yang aneh. Kata ini tidak terdapat dalam kamus bahasa manapun, kata itu terdiri dari dua kata yakni untuk membedakan (to differ), dan untuk menunda kepastian (to defer). Kebenaran dan makna di dalam teks harus terus dibedakan dan ditangguhkan kepastiannya (menangguhkan kebenaran dalam teks), Ketiga "Rekontruksi" yakni membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekontruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Dan Yang keempat "Iterabilitas" yakni kemampuan suatu teks untuk selalu dimaknai terus menerus di dalam konteks yang berbeda-beda. Teks adalah suau yang lentur dan lincah, teks adalah tanda yang bisa terus diulang dan dibedakan sesuai
dengan horison pembaca dan penafsirannya. "19 Selanjutnya penulis mengikuti konsep Iterabilitas yakni melihat pemikiran Soekarno yang pada masa perumusan Pancasila dianggap paling penting diantara pemikir lainnya seperti M. Yamin dan Soepomo, dengan membuat perbandingan tiga tokoh tersebut untuk melihat titik singgung pada tiga tokoh Soekarno, Muh. Yamin dan Soepomo pada pemikirannya dalam merumuskan Pancasila, sehingga hasil akhir disebut dengan Dekontruksi dengan mengatahui apakah Pancasila merupakan hasil mutlak dari pemikiran Soekarnosendiri. C. Prinsip Dasar Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila Prinsip dasar pemikiran Soekarno dalam perumusan Pancasila ialah sebuah pernyataan atau pedoman untuk berpikir atau bertindak dalam menuangkan ide-ide Soekarno dengan benar dan tepat dalam merumuskan Pancasila guna mencapai suatu keputusan yang disepakati bersama dan sesuai dengan tujuan bersama. Selanjutnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural. Keniscayaan itu diperoleh manakala 19Chistopher Norris, Membongkar Teori Dekontruksi Jacques Derrida, (Jakarta: Ar-Ruzz, 2003), hlm. 23 149 ditinjau dari aspek yang melingkupinya, mulai dari etnis, bahasa, budaya, agama dan kelas sosial. Ini artinya, pluralitas atau keberagaman merupakan realitas bagi masyarakat Indonesia. Dalam perumusan Pancasila, pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pemikirannya mengenai lima prinsip dasar yang menjadi point penting mengenai Pancasila. Point tersebut ialah sebagai berikut; 1. Prinsip pertama yang menjadi perhatian Soekarno adalahNasionalisme (Kebangsaan Indonesia). 2. Prinsip kedua yang diuraikan Soekarno adalah Internasionalisme. Internasionalisme yang dimaksud bukanlah kosmopolitanisme yang tidak menginginkan adanya kebangsaan. Internasionalisme sangat berhubungan dengan prinsip Kebangsaan yang diuraikan Soekarno pada sila pertama. 3. Prinsip yang ketiga Soekarno menguraikan dasar Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. 4. Prinsip yang keempat yaitu Kesejahteraan. Dengan prinsip "tidak
akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka".20 5. Prinsip kelima yang diuraikan Soekarno adalah ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Prinsip sila keTuhanan YME Berkebudayaan).21 (Ketuhanan Yang Lima prinsip sebagai dasar negara tersebut kemudian oleh Soekarno diusulkan agar diberi nama "Pancasila" atas saran salah seorang teman beliau yang ahli bahasa. Berikutnya menurut Soekarno kelima sila tersebut dapat diperas menjadi "Tri Sila" yang meliputi: Sosio- nasionalisme yang merupakan sintesis dari Kebangsaan (nasionalisme) dengan Peri kemanusiaan (internasionalisme), Sosio-demokrasi yang merupakan sintesis dari Mufakat (demokrasi), dengan Kesejahteraan sosial, serta Ketuhanan. Berikutnya Soekarno juga mengusulkan "Tri Sila" tersebut juga dapat diperas menjadi "Eka Sila" yang gotong-royong.22 intinya adalah 20Bambang Rahardjo, Syamsuhadi, Garuda Emas Pancasila Sakti, hlm. 62 21Bambang Rahardjo, Syamsuhadi, Garuda Emas Pancasila Sakti, Jakarta : Yapeta Pusat, 1995, hlm. 63-64 22Soekarno, Lahirnya Pancasila, Dalam (Jakarta: Dewan Tujuh Bahan Pertimbangan Agung, 1991), hlm. 21 Indoktrinasi, 150 Dalam merumuskan Pancasila, Soekarno berusaha menyatukan semua pemikiran dari berbagai tokoh dan golongan serta membuang jauh-jauh kepentingan perorangan, etnik maupun kelompok. Soekarno menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan untuk semua golongan. Menyadari akan kebhinekaan bangsa Indonesia tersebut, Soekarno mengemukakan konsep dasar Pancasila yang didalamnya terkandung semangat "semua buat semua". Pancasila tidak hanya digunakan sebagai ideologi pemersatu dan sebagai perekat kehidupan dan kepentingan bangsa, tetapi juga sebagai dasar dan filsafat serta pandangan hidup bangsa. Sesuai dengan Tuntutan Budi Nurani Manusia, Pancasila mengandung nilai- nilai ke-Tuhanan, Kemanusiaan (humanisme), Kebangsaan (persatuan), demokrasi dan keadilan. Ini merupakan dasar untuk membangun masyarakat baru Indonesia, yaitu masyarakat sosialis Indonesia.23 23 Re-So-Pim (Revolusi - Sosialisme Indonesia - Pimpinan Nasional), amanat Presiden RI pada hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1961.
Selanjutnya uraian tentang sila- sila (prinsip) dari Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945, berbeda dengan tata urutan sila-sila sebagaimana tercantum dalam dokumen berikutnya, seperti Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh panitia sembilan, di dalam Pembukaan UUD 1945, maupun dalam pidato-pidato Soekarno di berbagai kesempatan. Namun semua itu, tidak mengurangi peranSoekarno sebagai "key person" dalam perumusan Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandanglan hidup bangsa. Dengan demikian, untuk dapat dipahami pancasila perlu memahami logika pemikiran Soekarno yang sebagian besar dibangun secara empiris melalui pengalaman sejarah kehidupan bangsa ini.24 Urutan sila-sila Pancasila yang diucapkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 seperti yang telah penulis sebutkan yakni: (1). Kebangsaan Indonesia, (2). Internasionalisme atau Perikemanusiaan, (3). Mufakat atau Demokrasi, (4). Kesejahteraan Sosial, 24Ibid 151 (5). Ketuhanan.25 Sedangkan urutan sila-sila Panitia Sembilan yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta adalah: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Selanjutnya, tata urutan sila-sila Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Patut dipahami, formula dua tata urutan sila-sila dalam 25 Soekarno, "Lahirnya Pancasila" Dalam Tujuh Bahan Indoktrinasi, (Jakarta: Dewan Pertimbangan Agung, 1961), hlm. 5
Pancasila yang terahir disusun dengan mengacu kepada pidato Soekarno 1 Juni 1945, dan proses formulasi penyusunan juga melibatkan bahkan dipimpin oleh Soekarno. Bahwa ada perbedaan dalam tata urutan antara susunan pertama dengan yang kedua dan ketiga, itu terjadi karena pidato 1 Juni 1945 adalah pidato tanpa teks, merupakan curahan hati Soekarno yang disampaikan secara spontan, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Dalam mengucapkan 1 Juni 1945, Soekarno tidak mementingkan sistematika, melainkan ia lebih mengutamakan pengungkapan setiap hari yang sesungguhnya gambaran dari Pancasila itu sendiri.26 D. Analisis lima prinsip Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila Dalam hal perumusan Pancasila, Soekarno mengusulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia atau 'philosofhische grondslag' juga pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia atau sebagai 'weltanschauung' dan di atas dasar itulah kita dirikan negara Indonesia. sangat 26Kaelan, Kebangsaan Pancasila,Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Yogyakarta:Paradigma,hlm.78 Negara 152 menarik untuk dikaji bahwa Soekarno dalam mengusulkan dasar negara tersebut selain secara lisan juga dalam uraiannya juga membandingkan dasar filsafat negara 'Pancasila' dengan ideologi- ideologi besar dunia seperti liberalisme, komunisme, chauvinisme, kosmopolitisme, San min Chu dan ideologi besar dunia lainnya.27 Menurut Kahin yang dikutip oleh Suwarno, dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945 itu sangat penting, sebab sila-sila yang diusulkan itu merupakan suatu filsafat sosial-politik yang matang yang sebenarnya juga diyakini oleh pemimpin- pemimpin nasionalis yang berpengaruh dan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia yang berpengaruh. Menurut Kahin tidak ada rumusan prinsip dasar negara yang lebih jelas dari pada perumusan Soekarno yang dapat dijadikan contoh sebagai suatu sintesis dari demokrasi Barat, Islam modern, Marxis, dan gagasan-gagasan demokrasi dan komunalistik pedesaan yang asli, yang merupakan dasar umum pemikiran sosial dari sebagian besar elit politik Indonesia setelah penjajahan.28 27Kaelan, Kebangsaan Pancasila,Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Yogyakarta:Paradigma,hlm.78 Negara 28P.J. sowarno, Pancasila Budaya bangsa Indonesia, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 96
Senada dengan Kahin, Bernhard Dham juga menilai bahwa sintesis yang dilakukan Soekarno sebagai suatu pemikiran besar, namun dahm menekankanbahwa sintesis yang dilakukan oleh Soekarno itu berdasar filsafat Jawa yang diolah menjadi suatu rumusan besar tentang prinsip negara yaitu persatuan. Dia menekankan bahwa "semua hal adalah satu" yang merupakan suatu local wisdom serta kearifan orang Jawa.29 Hal ini senada dengan prinsip integralistik yang dikembangkan dan diusulkan oleh Soepomo, atas dasar asumsi inilah maka Dahm menjelaskan mengapa Soekarno mengemukakan tiga alternatif, Pancasila, Trisila dan Ekasila. Dasar filsafat Jawa yang menginginkan persatuan itu menurut Dahm merupakan dasar pemikiran Soekarno untuk mengembangkan gagasan sintesis nasionalisme, Islamisme dan Marxisme yang dahulu populer disebut Nasakom.30 Tidak terbatas pada pemikiran tersebut ide kreatif Soekarno yang bercorak 'elektis inkorporasi' itu nampak juga dalam upayanya untuk mendapatkan rumusan humanisme dasar filsafat negara. Soekarno mensintetiskan 29Bernard Dham, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, Jakarta: LP3ES, 1987, hlm. 424 30Ibid, hlm. 425 153 pemikiran Timur yaitu India dan Cina, dengan menawarkan filsafat humanisme Gandhi dan San Min Chui Sun Yat Sen. Pemikiran dan usulan Soekarno memang sangat strategis, sehingga tidak mengherankan mendapat sambutan dan dukungan secara aklamis.31 Dengan demikian melalui metode induktif dalam merumuskan Pancasila sejarah telah mengamati Soekarno Indonesia, pengalaman perkembangan politiknya sebagai tokoh pergerakan nasional, serta kemajemukan bangsa Indonesia sehingga menghasilkan suatu pemikiran yang memiliki ciri eklektis inkorporasi, artinya menurut Notonagoro suatu sintesis dari berbagai pandanganyang berbeda namun disatupadukan untuk suatu tujuan yang mulia. Demikian pula dalam hubungannya dengan nasionalisme E. Renan yang sangat menonjolkan faktor kehendak dengan mengesampingkan faktor perbedaan ras, etnisitas, maupun sosio-ekonomi yang hal ini sangat disadari benar oleh Soekarno bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia sebagai founding fathers, adalah lebih (Notonagoro, banyak 1980:102). untuk bersatu, perbedaannya Untuk memantapkan semangat persatuan dalam melawan penjajah, maka dikembangkan pemikiran yang diangkat dari Otto Bauer, yang menekankan kesamaan perangai, watak serta rasa senasib yang merupakan faktor penting 31Kaelan, Kebangsaan Pancasila,Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Yogyakarta:Paradigma,hlm. 27 Negara ini
dalam kehidupan berbangsa yang merupakan faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disadari oleh Soekarno bahwa rakyat Indonesia pada waktu itu mempunyai nasib yang sama yaitu sebagai bangsa yang terjajah. Dasar pemikiran yang sintetis inilah yang dikembangkan Soekarno dengan mengangkat nasionalisme San Min Chu Sun Yat Sen, serta konsep teori geopolitik Bauer, mengingat konstelasi wilayah geografis negara, susunan elemen rakyat yang multi etnis sehingga sangat memerlukan suatu ikatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (P. J. Suwarno, 1993: 98). Suatu pemikiran heuristik yang dasar brilian dimana nasionalisme, geopolitik juga didasarkan pada nilai moralitas Ketuhanan Yang Maha Esa serta humanisme Gandhi yang sering diucapkannya "My nationalisme is humanity" selain itu sila-sila kerakyatan serta kesejahteraan rakyat (keadilan sosial) yang dilandasi oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab adalah merupakan suatu upaya Soekarno untuk mempersatukan pendapat yang saat itu berkembang (Kaelan, 2003: 28). prinsip-prinsip tersebut Mengenai pemikiran yang diajukan Soekarno pada masa perumusan Pancasila, penulis akan mengkaji atau menganalisa pemikiran Soekarno dari segi tekstual. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut: 154 1. Kebangsaan Dalam pidato 1 Juni 1945 sila ketiga (persatuan Indonesia) dari Pancasila ini berada di urutan pertama dan pilihan kata yang dipakai Soekarno adalah kebangsaan. Kata ini diusulkan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI dan dimintakan persetujuan kepada para anggota sidang lain yang hadir. Kata kebangsaan ini harus dimengerti bahwa negara yang akan didirikan itu bukan untuk kepentingan untuk kepentingan satu golongan (entah golongan bangsawan, golongan orang kaya, dan golongan satu agama) (Ign. Gatut, 2007: 75). Pemikiran kebangsaan yang merupakan sila Persatuan Indonesia, urutan ketiga dari Pancasila ini merupakan kekuatan yang dapat membakar dan menimbulkan hasrat untuk kemerdekaan. Dengan nasionalisme ini bangsa Indonesia dapat mempertahankan hidupnya, memberi kekuatan sepanjang kegelapan penjajahan yang lama, dan selama berkobarnya perjuangankemerdekaan. Dewasa ini kekuatan yang membakar itu masih tetap menyala-nyala di dada bangsa Indonesia dan tetap memberi kekuatan hidup bangsa (Ign. Gatut, 2007: 78). seorang, bukan Persatuan Indonesia adalah suatu cita-cita politik yang tidak mudah untuk direalisasikan pada kondisi masyarakat yang majemuk. Tantangan terbesarnya adalah proses membangun kesadaran berbangsa yang seiring dengan kesadaran berbudaya. Seperti yang kita pahami bersama bahwa hakikat bangsa Indonesia terdiri atas bagian-bagian yaitu: orang-orang Indonesia, keluarga-keluarga, kelompok- kelompok, golongan-golongan, suku
bangsa, adapun wilayah terdiri atas pulau-pulau, kesemuanya itu dalam kesatuannya membentuk hal-hal yang baru yaitu negara baru dan bangsa Indonesia (Kaelan, 2002: 271), bilamana bagian-bagian tersebut berdiri sendiri-sendiri maka akan bersifat lemah dan tidak memiliki arti dalam pengertian negara (Kaelan, 2002: 271). Prinsip kebangsaan merupakan pertama yang diajukan oleh Soekarno. juga terilhami oleh tulisan Dr. Sun Yat Sen yang berjudul "San Min Chi I" atau "The Three Poeple's"(Panitia Nasional Peringatan Lahrnja Pantja Sila, 1964: 23). semakin Kebangsaan matang dari Mahatma Ghandi yang menyatakan is bahwa humanity". Kebangsaan yang diyakini Soekarno adalah kebangsaan yang berkeprimanusiaan, kebangsaan yang lain, tidak meremehkan bukan kebangsaan chauvinisme.Faham yang dimaksud adalah tidak dibangun atas dasar ras, suku bangsa kebudayaan ataupun agama tertentu (Soekarno, 1946: 24). Selain itu, Soekarno Soekarno dengan pengaruh nationalisme "My bangsa yang bangsa Nation yang dimaksud juga tidak hanya mendasarkan kepada paham satu kelompok manusia yang bersatu menjadi bangsa karena kehendak untuk bersatu (le desir d'etre ensemble) menurut Ernest 155 Renan, maupun berdasarkan paham persatuan watak yang timbul karena persamaan nasib (Soekarno, 1946: 24). Dalam konteks itu, Soekarno menyadari bahwa persatuan nasional memerlukan "Identitas Nasional". "Kepribadian Nasional" dan "Berkepribadian dalam Kebudayaan"( Kaelan, 2002: 271). Ia sangat memahami hakikat manusia 'monopluralis' atau majemuk tunggal, yang pada hakikatnya harus senantiasa ada dan terjelma dalam suatu perbuatan lahir dan batin sebagai penjelmaan kehendak yang selaras dengan akal dan rasa. Hasrat-hasrat perbuatan ini (hasrat kehendak) meliputi hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri (makhluk individu), juga dalam kaitannya sebagai warga masyarakat (makhluk sosial), maupun dalam kaitannya dengan pribadi berdiri sendiri maupun makhluk Tuhan yang keseluruhannya itu sebagai satu kesatuan (tunggalan) 'monopluralis'(Yudi, 2010: 369). Hal ini membuat Indonesia bisa bertahan sampai saat ini dan bisa semakin kuat jika kita mengimplementasikan semangat kebangsaan menurut Soekarno tersebut.
Kemudian menyangkut rasa kebangsaan, Soekarno mengacu kepada realitas historis bangsa Indonesia yang telah terjajah sekitar 300 tahun. Sebagai bangsa yang pernah memiliki kejayaan masa lalu, di zaman Sriwijaya, Majapahit dan Mataram, tentulah tertanam dalam dirinya rasa keinginan kembali ke jati diri sebagai bangsa yang besar dan merdeka seperti sedia kala. Atau tegasnya kata Soekarno "Bangsa- bangsa yang demikian itu tidak boleh tidak tentu kalbunyaitu hidup dengan keinginan kembali kepada pribadi sendiri, yaitu yang dinamakn kebangsaan"( Hamka, 2011: 44). Sebenarnya rasa kebangsaan yang dimaksud Soekarno itu telah lama diungkapkannya, yakni sejak tahun 1930 ketika ia menghadapi pengadilan Kolonial Belanda di Bandung. Di hadapan para hakim yang mengadilinya Soekarno menyatakan bahwa" "semangat tiap-tiap rakyat yang disengsarakan oleh suatu keadaan, baik rakyat ploretar di negeri-negeri industri, maupun rakyat di tanah-tanah jajahan, adalah semangat ingin merdeka." (Hamka, 2011: 44). 156 Rasa kebangsaan itu digali melalui penderitaan rakyat Indonesia, sebab dari penderitaan itu lahir keinginan melepaskan diri dari penjajahan dan kelak akan membangun kembali masa kejayaan seperti sedia kala. Maka rasa kebangsaan itu adalah juga berarti mengakui jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. Untuk membangun kejayaan di masa depan, tidak hanya sekedar mengingat kejayaan masa lalu, tetapi harus dengan perjuangan untuk merdeka. Namun masa lalu itulah pembangkit semangat baru untuk berjuang bersama. Begitulah rakyat Indinesia, menurut Soekarno "dengan mengetahui kebesaran hari dulu itu, lantas hiduplah rasa nasionalnya, lantas menyala lagilah api harapan di dalam hatinya." Dengan nasionalismenya yang menyala-nyala itu, maka rakyat Indonesia bisa mewujudkan kemerdekaannya. Dengan nasionalisme yang posiif itu, maka rakyat Indonesia merasakan kebenaran pandangan yang mengatakan bahwa nasionalisme yang
demikian itu adalah sebenarnya diridhai Allah sendiri. 2. Internasionalisme Pemikiran Internasionalisme ini pada pidato Soekarno 1 Juni 1945 juga menempati urutan kedua dengan redaksi yang berbeda dengan rumusan resmi Pancasila 18 Agustus 1945. Pada waktu itu bunyi sila kedua yang yang di usulkan Soekarno adalah Internasionalisme atau Perikemanusiaan, yang dalam Pancasila adalah Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Pada pemikiran ini Soekarno memiliki tujuan bukan hanya membangun nasionalisme dalam negeri yang dimerdekakan, melainkan lebih dari itu yaitu untuk membangun kekeluargaan bangsa- bangsa. Yang dalam era sekarang mungkin lebih tepat dikatakan usahamembangun kerjasama antar bangsa-bangsa dan membangun perdamaian dunia (Ign. Gatut, 2007: 68-69). Pemikiran Internasionalisme atau perikemanusiaan digali oleh Soekarno dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Sejak beratus bahkan beribu tahun lalu agama Hindu telah mengajarkan Tat Twam 157 Asi (Dia adalah aku, aku adalah dia) dikalangan masyarakat Indonesia, yang tidak lain adalah rasa kemanusiaan itu sendiri. Kemudian datang pula agama Islam mengajarkan pelayanan sosial yang disebut fardhu kifayah (kewajiban yang dilakukan untuk kepentingan umum) yang biasanya dilakukan secara kolektif atau gotong royong oleh masyarakat. Ajaran ini lebih memperkokoh rasa kemanusiaan dalam sanubari bangsa Indonesia. sementara itu, datang pula Kristen mengajarkan cinta kasih untuk sesama manusia dikalangan bangsa Indonesia. bahwa sesama manusia harus saling mencintai seperti mencintai diri sendiri. Dalam Islam sebenarnya ajaran inipun ada, sebagaimana sabda Nabi Muhammas SAW, "Tidak beriman seorang dari kamu sampai ia mencintai untuk saudaranya seperti ia mencintai untuk dirinya sendiri"(Hamka, 2011: 43). Oleh karena itu, rasa kemanusiaan bukan ciptaan Soekarno melainkan suatu persaan yang telah tumbuh ditengah masyarakat bangsa Indonesia, baik
sebelum datangnya agama-agama besar monoteisme maupun sesudah kedatangan mereka. Soekarno mengaku hanya sebagai penggali dari perasaan bangsa Indonesia itu. Sebab katanya ".....jikalau aku menggali rasa perikemanusiaan di dalam bumi Indonesia itu adalah hal yang tidak mengherankan. Sebagaimanajuga tidak mengeherankan jikalau aku menggali rasa Ketuhanan di dalam bumi Indonesia." (Hamka, 2011: 43). Asas perikemanusiaan universal. Asas ini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Dalam pembukaan UUD 1945 merupakan perwujudan dari asas perikemanusiaan dalam hukum positif Indonesia dalam kehidupan sehari-hari hal ini terlihat pada lembaga-lembaga yang didirikan untuk menampung segala yang tidak 158 seimbang dalam kehidupan sosial (Hamka, 2011: 43). Pada pasal kedua ini, kematangan pemikiran Soekarno sangat terlihat dengan tidak terjebak pada pemahaman kebangsaan yang sempit yang ia kemukakan diawal yang menurutnya Indonesia juga bagian dari dunia Internasional, sehingga ia menyampaikan kepada peserta sidang BPUPK bahwa Indonesia harus mengakui keberadaan bangsa lain dan harus menciptakan persatuan dan persaudaraan dunia. Menurut Soekarno Internasionalisme yang dimaksud sangat berhubungan dengan prinsip Kebangsaan yang diuraikan sila pertama. Tujuannya dengan melontarkan prinsip ini adalah bukan sekedar membangun nasionalisme dalam negeri yang dimerdekakan, melainkan lebih dari itu yaitu untuk membangun kekeluargaan bangsa- bangsa (Syamsuhadi, 1995: 58-59). Dalam era sekarang lebih tepat dikatakan sebagai usaha membangun kerjasama antar bangsa-bangsa dan membangun perdamaian dunia. Munurut Soekarno,
Internasionalisme tidak akan tumbuh subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme dan begitupun sebaliknya nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Pada intinya Soekarno menegaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia tidak mungkin untuk hidup sendiri dan terasing dari bangsa-bangsa lain di dunia. Yang menurut Soekarno pada hakikatnya umat manusia sekarang ini terdiri dari berbagai bangsa-bangsa, terutama pada abad kedua puluh ini tidak dapat kita bayangkan adanya suatu bangsa yang dapat hidup dengan tiada hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Manusia merupakan suatu homo socius. Demikian pula bangsa tak dapat hidup sendiri, bangsa hanyalah dapat hidup di dalam masyarakatnya bangsa-bangsa (Soekarno, 1946, hlm 51). 3. Demokrasi Pemikiran Demokrasi Soekrano pada pidato 1 Juni 1945 dinamai sila mufakat atau demokrasi yang dalam Pancasila terdapat pada urutan ke empat dengan sila 159 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dijelaskan oleh Soekarno bahwa negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, melainkan negara "satu buat semua, semua buat satu". Soekarno yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Dengan cara mufakat kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan membicarakan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat.Bangsa Indonesia telah sejak dahulu kala menerapkan cara-cara bermusyawarah dalam membahas persoalan masyarakat. Musyawarah sebenarnya merupakan cara bernegara dan bermasyarakat secara demokrasi dikalangan masyarakat kita di zaman dahulu, walaupun mereka hidup dalam kerajaan atau kesultanan. Praktik demokrasi semacam itu mendahulukan segala teori demokrasi Barat, seperti kata Soekarno;
teori-teori Montesqieu, Voltaire, Rousseau, sebelum teori Trias Politica, sebelum ada parlemen-parlemen di dunia Barat, kita sudah menjalankan demokrasi di dalam bentuk secara kuno. Tetapi demokrasi telah ada. Oleh karena itu rasa demokrasi ini tidak kita."( lagi asing Soekarno, 1946: 52). "Sebelum ada bagi Negara persatuan dari kebangsaan multikultur bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Yang dituntut bukan hanya pemenuhan hak-hak individu (individual rights) dan kelompok masyarakat (collective right), melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan (Yudi, 2010: 383). Prinsip pemerintahan mayoritas berdasar kesetaraan hak- hak warga negara dengan menghormati hak-hak minoritas (majority rule, minority rights) mengandaikan adanya kedaulatan 160 rakyat berlandaskan semangat kekeluargaan. Masalah multikulturalisme bisa dijelaskan dengan fakta bahwa setiap warganegara, bahkan jika dipandang sebagai subjek hukum, bukanlah individu-individu abstrak yang tercabut dari akar-akar sosialnya. Pengakuan terhadap hak-hak budaya kelompok etnis, terutama golongan minoritas perlu diberikan sebagai prakondisi menuju pembentukan individu warga negara yang bisa melampaui identitas etniknya (post etnic condition). Cita-cita kedaulatan rakyat dalam semangat kekeluargaan yang memberi ruang bagi multikulturalisme ini bergema dalam sanubari bangsa Indonesia sebagai pantulan dari pengalaman pahit penindasan kolonial dan tradisi gotong royong dalam masyarakat Indonesia (Yudi, 2010: 383). Pernyataan tersebut merupakan sikap tegas Soekarno sebagai seorang muslim yang tegas menjunjung tingga pluralitas masyarakat Indonesia. karena
demokrasi dalam pemikiran Indonesia bukan sekedar alat teknis, melainkan juga mengandung jiwa pemikiran dan perasaan, maka perwujudan demokrasi itu hendaknya diletakkan berdasarkan keperibadian bangsa Indonesia sendiri dan cita-cita nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Yudi, 2010: 476). Ia juga menyerukan kepada kelompok Islam dan Kristen untuk bekerja sehebat-hebatnya, agar kursi-kursi badan perwakilan rakyat diduduki oleh beberapa perwakilan, baik perwakilan Islam maupun perwakilan Kristen. Maka dalam hal ini rakyat akan memberikan penilaian sendiri kepada wakil-wakilnya yang benar- benar mempresentasikan kedaulatan rakyat bukan memperalat rakyat untuk mencapai tujuannya. Selain itu rakyat juga dituntut untuk menjadi warga negara yang bijaksana, yang memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya. 4. Kesejahteraan 161 Dalam pidato 1 Juni 1945 prinsip "Kesejahteraan" yang disampaikan Soekarno tersebut teletak pada Pancasila terletak pada urutan kelima, yakni sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". secara ringkas prinsip kesejahteraan ini diartikan oleh Soekarno sebagai prinsip "tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia"(Ing. Gatut, 2007: 81). Sila keadilan sosial, Soekarno menggalinya dari budaya bangsa yang telah ada sejak zaman keemasan masa lalu, dibawah kerajaan-kerajaan besar Sriwijaya, Majapahit, Mataram dan sejumlah kesultanan, baik di Jawa maupun diluar Jawa bahwa kitab-kitab zaman kuno mengingatkan kita akan zaman yang makmur itu: gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja, sebuah ungkapan Jawa yang melukiskan suasana masyarakat Indonesia yang dahulu kala negerinya subur, makmur, teratur, tentram dan aman sejahtera, jauh sebelum penjajah menguasai negeri ini, dan itu pula yang akan diwujudkan kembali di
masa depan Indonesia merdeka (Hamka, 2011: 46). Suasana kemakmuran di atas telah sangat jauh berubah setelah bangsa Indonesia hidup sengsara dalam penjajahan di bawah kekuasaan imperialisme dan kolonialisme. Bangsa Indonesia hidup dalam kemiskinan berharap kembali pada kejayaan seperti sediakala dan lepas dari alam kesengsaraan dibawah penjajahan, maka bersemilah rasa keadilan sosial dikalangan bangsa Indonesia, yaitu hasrat ingin untuk merdeka guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil. Perasaan seperti inilah yang digali Soekarno untuk kemudian dijadikan salah satu sila dari Pancasila. kandungan sila tersebut tidak lain dari suatu idealisme yang tumbuh di masyarakat. Soekarno menginginkan agar konsep demokrasi bisa bersinergis-mampu memberikan kesejahteraan terhadap rakyat Indonesia. ia menawarkan kalau nanti mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, melainkan sistem permusyawaratan 162 yang memberi hidup, yakni politik- ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Pernyataan Soekarno tersebut seyogyanya tidak dipandang dari kecenderungan utopismenya, melainkan dari segi tekadnya yang kuat untuk mengupayakan keadilan dan kesejahteraan sosial diseberang jembatan emas kemerdekaan. Pencapaian tugas luhur itu tidak dipercayakan pada laissez fair yang berbasis individualisme- kapitalisme, karena Indonesia mengalami pengalaman buruk penindasan politik dan kemiskinan ekonomi yang ditimbulkan oleh kolonialisme. Sementara, kolonialisme itu sendiri merupakan perpanjangan dari individualism- kapitalisme, menurutya bahwa keadilan sosial adalah "proses kita yang maha hebat kepada individualisme"(Yudi, 2010: 583). Hasil refleksi tersebut membuatSoekarno menginginkan seluruh rakyat Indonesia sejahtera tanpa memandang kelas sosial yang ada di masyarakat.
Dengan demikian, negara Indonesia tidak dikehendaki sebagai "negara liberal" melainkan sebagai "negara kesejahteraan" (negara sosial). Dalam pemikiran para pendiri bangsa, negara kesejahteraan tersebut yang dimaksud adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat (setidaknya secara minimal), bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidakmemperoleh jaminan sosial. Dalam negara kesejahteraan Indonesia, yang dituntut oleh etika politiknya bukanlah penghapusam hak milik pribadi, melainkan bahwa hak milik pribadi itu memiliki fungsi sosial, dan negara bertanggung jawab atas kesejahteraan umum dalam masyarakat (Yudi, 2010: 585). 5. Ketuhanan Dalam sila Ketuhanan Soekarno mengaitkannya dengan kenyataan geografis dan tradisi 163 religius kehidupan bangsa Indonesia yang agraris. Bahwa bangsa agraris, di manapun mereka berada akan pasti menggantungkan kehidupannya pada pertanian dan peternakan. Kehidupan agraris sangat ditentukan oleh kondisi alam di luar jangkauan daya manusia. Maka sebagai manusia yang mengakui kelemahannya, bangsa Indonesia sejak dahulu kala meyakini adanya Tuhan Yang Maha Kuasa, yang kepadaNya mereka menggantungkan nasib dan berdoa akan kemaslahatan hidup. Prinsip ketuhanan dalam pidato 1 Juni 1945 terletak pada urutan ke-5. Dimana dalam Pancasila pemikiran ketuhanan ini terletak pada urutan pertama.Namun Soekarno bermaksud dengan prinsip kelima ini hendaknya menyusunIndonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ing. Gatut, 2007: 65). Soekarno dalam pidatonya ia menyampaikan bahwa: "Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, orang masing-masing tetapi Indonesia bertuhan hendaknya Tuhannya sendiri. Yang Kristen menurut menyembah Tuhan
petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber- Tuhan. negara Hendaknya Indonesia ialah negara yang tiap- tiap orangnya dapat menyembah yang dengan Tuhannya leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan kebudayaan, secara tiada "egoisme- yakni dengan agama". Dan hendaknya Negara Indonesia yang bertuhan!" Nasional Peringatan Lahirnja Pantja Sila, 2010: 29-30). cara satu Negara (Panitia Prinsip yang diuraikan Soekarno tentang ke-Tuhanan Yang Berkebudayaan adalah agar bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia ber-Tuhan Tuhannya sendiri-sendiri. Negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa sesuai dengan agama dan keyakinan Soekarno telah berpikir ke depan bahwa negara harus memberi kebebasan kepada setiap warganya untuk memeluk agama dan keyakinannya, sebagaimana tuntutan hak-hak asasi manusia (Syamsuhadi, 1995: 63-64). 164 Dalam konteks pemikiran Soekarno, bahwa substansi nasionalisme; seperti cinta tanah air, patriotisme, perikemanusiaan dan pembebasan merupakan persoalan mu'amalah yang termasuk dalam kategori ajaran Islam dimensi sosial dan kemanusiaan. Hal ini dikarenakan Islam tidak hanya menyediakan ajaran-ajaran komprehensif dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum agama (fiqh), dogma (tauhid), dan etika (akhlak), akan tetapi juga dalam masalah- masalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dan masalah- masalah keduniawiaan (Muhammad A.S, 2000: 23). Islam merupakan suatu pergaulan hidup yang memberi hak seimbang serta kewajiban yang sama. Peraturan yang terkandung dalam Islam sangat hiterogen, dari masalah ke-Tuhanan sampai pada persoalan tatanan rumah tangga hingga mengurus hubungan dengan mereka yang berlainan agama dan berlainan negeri serta mendorong semangat untuk mencapai derajat kemanusiaan. Dalam hal ini
Mohammad Natsir sebagaimana dikutip Dwi Purwoko dalam "Negara Islam", mengatakan bahwa tidak perlu seorang muslim menghilangkan rasa kebangsaan dan kebudayaan. Karena Ajaran Islam juga mengakui bahwa manusia dijadikandalam bergolong- golongan, bangsa-bangsa dan bersuku bangsa. Hal tersebut merupakan fitrah (Dwi, 2001: 78). Cinta tanah air adalah fitrah manusia, cinta tanah air merupakan cinta kepada seluruh rakyat yang tinggal di atas air itu (Nur, 2001: 128). Implikasi dari cinta itu, maka setiap orang berkewajiban menjaga dan memelihara semua yang ada di atas tanah airnya. Perumusan Pancasila sendiri yang beliau usulkan mampu diterima sebagai ideologi negara walaupun terdapat pembenahan dalam pengurutan dan peristilahan. Dengan melihat akar pemikiran Soekarno adalah nasionalisme, maka soekarno meletakkan nasionalisme (Kebangsaan Indonesia) dalam urutan pertama dengan maksud untuk menyatukan kondisi masyarakat Indonesia 165 adalah masyarakat yang majemuk atau plural. Pada urutan kedua tentang Internasionalisme Soekarno ini sangat berkaitan dengan prinsip Kebangsaan. Yangbermaksud menjaga pluralitas negara Indonesia. dan menjaga hubungan bangsa dalam negri dengan bangsa- bangsa luar negri hingga bangsa Indonesia mampu tumbuh dengan subur. Kemudian Pada urutan ketiga adalah demokrasi yang merupakan pemikiran tegas Soekarno sebagai seorang muslim, dengan meletakkan demokrasi di atas kepribadian bangsa Indonesia untuk mengatasi masalah keberagaman yang nantinya mampu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya mengenai pemikiran kesejahteraan hal ini mengingat Indonesia mengalami penindasan dan kemiskinan ekonomi yang ditimbulkan oleh kolonialisme maka dengan prinsip ini Soekarno berharap bangsaIndonesia dapat hidup sejahtera tanpa memandang adanya kelas sosial.
Yang terahir adalah prinsip Ketuhanan, Soekarno bermaksud meletakkan prinsip Ketuhanan pada urutan terahir ialah sebagai pengokoh atau penguat dari prinsip- prinsip sebelumnya. Pada prinsip Ketuhanan ini penulis melihat bahwa Soekarno berharap masyarakat Indonesia semuanya bertuhan dan negara Indonesia memberi kebebasan pada rakyatnya untuk bertuhan sesuai dengan agama yang diyakini tanpa ada unsur paksaan. Setelah dilakukan rekontruksi, diketahui bahwa saat proses perumusan Pancasila tahun 1945 terdapat beberapa tokoh yang menonjol dalammenyampaikan pidato-pidtaonya. Yakni pidato Mu. Yamin tanggal 29 Mei 1945, Soepomo tanggal 31 Mei 1945 dan pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Terlihat pidato Soekanolah yang tampak paling akhir, namun pidato Soekarno juga yang di sambut secara aklamis pada sidang- sidang perumusan dasar negara tersebut. jika dilihat terdapat titi singgung atau keterkaitan pidato antar tokoh tersebut. 166 E. Kesimpulan Pemikiran Soekarno dalam perumusan Pancasila berdasarkan teori dekontruksi maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukanlah sekerdar preferensi Soekarno semata, namun terdapat sumbangan pemikiran tokoh lainnya yakni Soepomo dan Yamin. Hal ini dilihat dari adanya kesamaan dalam pidato tiga tokoh tersebut. serta rentang waktu pidato Soekarno paling akhir menunjukkan bahwa pidato Soekarno merupakan cakupan atau pelengkap dari pidato sebelumnya. Pemikiran soekarno tentang asas Ketuhanan yang terletak diakhir bukan berarti Soekarno mengabaikan dimensi keimanannya namun melihat kondisi bangsa Indonesia pasca merdeka dari jajahan Jepang kembali mendapat ancaman jajahan dari bangsa Belanda maka Soekarno berupaya membangun semangat bangsa Indonesia dengan meletakkan asas nasionalisme pada urutan pertama, prinsip Ketuhanan diletakkan pada urutan terahir justru sebagai pengunci dan penguat asas-asas sebelumnya untuk dijalankan berdasarkan Ketuhanan.
Daftar Pustaka Amir, Zainal Abidin dkk, Soekarno, dan NU Titik Temu Nasionalisme, 2013, Yogyakarta: LkiS Abdullah, Amin, Studi Agama: Normativitas 1999, atau Yogyakarta: Pustaka Pelajar Historisitas, Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia : Kumpulan Karangan, 1978, Jakarta : P.T Gramedia Ahmad, Nur, (ed), Pluralitas Agama, Kerukunan dalam Keberagamaan, 2001, Jakarta:Buku Kompas Dham,Bernhard,Soekarno dan Perjuangan. Terj. Hasan Basari, Jakarta:LP3ES. 1987 Daman, Rozikin, 1995, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Yamin, Mohammad, 1995, Pembahasan UUD Indonesia, Jakarta: Prapanca D. Legge,John, Soekarno: Sebuah Biografi Politik, 2001, Jakarta: Sinar Harapan Dham,Berhan,Soekarno dan Perjuangan Jakarta: Kemerdekaan, Penerbit LP3S 1987, Elibrahim, Soekarno-Hatta Sang Proklamator, 2011, Jakarta: CV Arya Duta Gatut Saksono,Ign,Pancasila Soekarno, 2007, Yogyakarta: CV. URNA CIPTA MEDIA JAYA 167 Hikam, Muhammad Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society, 2000, Jakarta: Erlangga A.S, Hatta, Mohammad, Dalam Panitia Lima, 1984 Uraian Pancasila, Jakarta: Mutiara Hatta, Mohammad dkk,1977, Uraian Pancasila, Jakarta: Mutiara Hamka Haq, Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam, 2011, Jakarta: RMBOOKS Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila; Kultural, Historis,Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, 2013, yogyakarta: PARADIGMA , Filsafat Bahasa, Semiotika dan Hermeneuika, Yogyakarta: Paradigma Kusuma, RM, A.B, Lahirnya Undang- Undang Dasar 1945, 2009, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI Kasenda, Peter, Soekarno Muda; Biografi Pemikiran 1926-1933, cet. 2, 2014, Depok: Komunitas Bambu Latif,Yudi, Negara Paripurna, 2011, Jakarta: Gramedia , Negara Parpurna Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila Maarif, Ahmad Syafii, Islam Dan Masalah Kenegaraan: Tentang Percaturan Dalam Konstituante, cet. II,1985, Jakarta: Penerbit LP3ES Studi
Notonagoro, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Yogyakarta: Fakultas Filsafa ---------------, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 9, 1980 Jakarta: Pantjuran Tujuh Norris, Chistopher, 2003, Membongkar Jacques Teori Derrida, Jakarta: Ar-Ruzz Dekontruksi Negara Republik Indonesia (1945-1949), Jakarta: Gema Insani Press Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, 1975, Jakarta: Pantjuran Tujuh Panitia Nasional Peringatan Lahirnja Pantja Sila, Tjamkan Pnatja Sila, Pantja Sila Dasar Falsafah Negara,1964, Djakarta: Panitia Nasional Lahirnja Pantja Sila Rahardjo, Dawam, Bung Karno sebagai Pemikir Islam, Opini, 19 November 2010, Sumber -----------, Bambang, Syamsuhadi, Garuda Emas Pancasila Sakti, 1995, Jakarta : Yapeta Pusat , M. Dawam , Esei-esei Ekonomi Politik, 1985, Jakarta: LP3ES Re-So-Pim Sosialisme Indonesia - Pimpinan Nasional), amanat Presiden RI pada hari ulang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (Revolusi - tahun 168 tanggal 17 Agustus 1961 Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha- Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, 1995, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1972, Tiga Peristiwa Bersejarah, Jakarta: Sinar Hudaya. -------------,"Lahirnya Pancasila 1945", Tiga Peristiwa Bersejarah, Jakarta: Sinar Hudaya Soekarno, 1964, Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1, Djakarta: Panitia Bendera Dibawah Penerbit Revolusi -----------, Kewajiban Wanita Dalam Perdjoeangan Republik Indonesia, 1963, Jakarta: Panitia Penerbit Karangan Presiden Soekarno , Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo , Pancasila sebagai Dasar Negara, II, Jakarta: Kementrian Penerangan, tt , Pancasila dan Perdamaian Dunia ; Sebuah Kumpulan Pidato, 1988, Jakarta: Inti Idayus Press-Yayasan Pendidikan Soekarno , 1951, Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial, Jakarta: S. K Seno Saifuddin Anshari, Endang, Piagam Jakarta 22 Juni 1945; Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), 1997, Jakarta: Gema Insani Press Soemhadiwidjojo, Rhien, Bung Karno Sang Singa Podium "Revolusimu Belum
Selesai" 2013, Yogyakarta: Second Hope Soemoha diwidjojo,Rhien, Bung Karno Sang Singa Podium;Revolusimu Belum Selesai, 2013, Yogyakarta: Secondihope Sjamsuddin, Nazaruddin,Soekarno; Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek, 1993, Jakarta: Rajawali Pers Saifuddin Anshari, Endang , 1997, Piagam Jakarta 22 Juni 1945; Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Saksono,Gatut, Pancasila Soekarno, 2007, Yogyakarta: CV. URNA CIPTA MEDIA JAYA Sowarno, P.J, Pancasila Budaya bangsa Indonesia, 1993, Yogyakarta: Kanisius 169 Suhelmi,Ahmad,Soekarno Versus Natsir, 1999, Jakarta: Darul Falah The History and the role of Departement of Religious Affairs of the Republik of Indonesia, , 1975, Jakarta: Bureau of Public Relation, Departement of Religious Affairs Yamin, Muhammad Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I (ed.), ,Pembahasan UUD Indonesia, 1959, Jakarta: Prapanca