DISERTASI PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWASAN HAKIM UNTUK MEMBANGUN WIBAWA PENGADILAN JUDICIAL CODE OF CONDUCT AS A CONTROL INSTRUMENT TO BUILD AN AUTHORITATIVE JUDICIARY J.M.T. SIMATUPANG NIM. PO 400306004 PROGRAM DOKTOR BIDANG ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2008
ABSTRAK J.M.T. SIMATUPANG. Pedoman Perilaku Hakim Sebagai Instrumen Pengawasan Untuk Membangun Lembaga Peradilan yang Berwibawa di Indonesia, (dibimbing oleh Soekarno Aburaera, Muzakkir dan Aswanto). Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) relevansi serta eksistensi Pedoman Perilaku Hakim dan lembaga pengawasan hakim di Indonesia, (2) pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal terhadap penegakan Pedoman Perilaku Hakim, dan (3) prospek penerapan Pedoman Perilaku hakim sebagai instrumen pengawasan hakim dalam membangun lembaga peradilan yang adil dan berwibawa di Indonesia. Tipe penelitian ini adalah kombinasi antara penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan, yang dilaksanakan di Inggris, Belanda dan Perancis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kombinasi antara metode penelitian Sosiologi Hukum (socio-legal research) dan yuridis normatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya gejala yang menyebabkan sehingga diperlukan Pedoman Perilaku Hakim, lembaga pengawasan maupun upaya-upaya lainnya untuk menegakkan kehormatan, wibawa dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan perbandingan hukum (comparative law study). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi Pedoman Perilaku Hakim sebagai lembaga instrumen pengawasan untuk membangun peradilan yang berwibawa di Indonesia belum dapat berfungsi secara efektif. Pedoman Perilaku Hakim dibutuhkan tetapi tidak cukup untuk mewujudkan lembaga peradilan yang berwibawa di Indonesia. Terbukti, sekalipun Pedoman Perilaku Hakim Indonesia telah dirumuskan pertama kali sejak tahun 1966 dengan Keputusan Nomor 2 Tahun 1966, terakhir dengan disahkannya Pedoman Perilaku Hakim (PPH) oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 22 Desember 2006, namun hingga saat ini banyak terjadi pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim. Terakhir adalah pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Khaidir, yang dinyatakan melanggar pasal 3 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Pasal 5 ayat 18 Keputusan Mahkamah Agung tentang Kode Etik Hakim, yaitu dengan berinisiatif menghubungi terdakwa Artalyta Suryani untuk meminta bantuan dana. Artinya, terdapat faktor internal dan eksternal yang menentukan kepatuhan seorang hakim pada Pedoman Perilaku Hakim. Penelitian ini menemukan bahwa untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa, kuncinya adalah eksistensi Pedoman Perilaku Hakim yang tegas, perbaikan kesejahteraan, serta peningkatan integritas dan intelektualitas hakim, disamping pendekatan alternatif, yaitu menumbuhkan budaya malu di kalangan hakim. xiii
ABSTRACT J.M.T. SIMATUPANG. Judicial Code of Conduct as a Control Instrument to Build an Authoritative Judiciary in Indonesia, (supervised by Soekarno Aburaera, Muzakkir and Aswanto). This research aimed to find out (1) the relevance and existence of both Judicial Code of Conduct and Judicial Supervisory Body in Indonesia, (2) the impact of both internal and external factors toward the enforcement of Judicial Code of Conduct, and (3) the enforcement prospect of Judicial Code of Conduct as a control instrument to build an authoritative judiciary in Indonesia. The type of this research is a combination between qualitative research and literature research, which are conducted in United Kingdom, Netherlands and France. This research is also combine the socio-legal find out research method with explanations on the causes of symtomp that causes Judicial Code of Conduct and Judicial Supervisory Body or other measures necessitated to build an authoritative judiciary in Indonesia. This research also applies comparative law approach. juridic-normative method aimed to The result of this research shows that the existence of Judicial Code of Conduct as a control instrument to build an autoritative judiciary in Indonesia has not been functioned effectively. Such Judicial Code of Conduct is necessary but not sufficient to build an authoritative judiciary in Indonesia. It was confirmed that, although the Indonesian Judicial Code of Conduct has been, for the first time, formulated and taken into force in 1966 with the so called Keputusan Nomor 2 Tahun 1966, and lately, with the endorsement of Pedoman Perilaku Hakim (PPH) by the Indonesian Supreme Court Chief of Justice on 22 December, 2006, but until now there are still many cases of Judicial Code of Conduct infringements . The most recent case is infringement of Judicial Code of Conduct by Chief Justice of West Jakarta District Court, Khaidir, who is alleged to infringe the provision of Section 3 Article 1 Letter a of Government Regulation Number 30, 1980 concerning on Civil Servant Dicipline; and, Section 5 Article 18 of the Supreme Court Decision concerning on Judicial Ethics for Judges, for his initiative to contact Artalyta Suryani, a suspect in a bribery case, to ask for fund aid. It means that there are internal and external factors determine the obedience of a judge to the Judicial Code of Conduct. This research find out that the keys to build an authoritative judiciary are: the existence of a strong and assertive Judicial Code of Conduct, improvement of judge's welfare, improvement of both judge's integrity and intelectuallity, besides the alternative approach to promote a bashful culture among the judges. xiv
iii HALAMAN KUTIPAN (1) "The fear of the Lord is the beginning of knowledge" 1 Proverbs 1 : 7 "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan" Amsal 1 : 7 1 New King James Version 1982 Thomas Nelson, Inc., Holy Bible (Alkitab)
iv HALAMAN KUTIPAN (2) "Nations fall when judges are injust, because there is nothing which multitude thing worth defending" 2 Sidney Smith Sir Alfred Denning, The Road To Justice "Bangsa akan runtuh manakala Hakim bertindak tidak adil, karena tidak ada lagi yang layak untuk menjadi pelindung" 2 Sir Alfred Denning, The Road To Justice, Halaman 32
KATA PENGANTAR Terpujilah Dia Tuhan Allah sumber segala kuasa dan pertolongan yang oleh kasih karunia-Nya memberi nafas kehidupan bagi segala makhluk di muka bumi, yang kasih setia-Nya tidak berkesudahan. Siapakah kami ini yang dengan belas kasihan-Mu masih diberi kesempatan dan kekuatan menulis ilmu yang bersumber dari pada-Mu ya Allah. Segala puji dan syukur bagi Tuhan Maha Pengasih yang dengan limpahan berkat dan anugerah-Mu Disertasi ini dapat diselesaikan, diwujud-nyatakan, lewat doa dan persembahan siang dan malam. Terpujilah Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Diiringi doa, pada tempat-Nyalah saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Prof. DR. Sukarno Aburaera, S.H., Bapak Prof. DR. Musakkir, S.H., M.H. dan Bapak Prof. DR. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., atas bimbingan, dukungan dan dorongan dari sejak awal persiapan dan penyelesaian tugas akademik ini. Kesabaran, ketulusan dan dedikasi serta komitmen beliau selaku promotor dan ko-promotor yang senantiasa memotivasi saya dan terus-menerus memberi dukungan dalam study dan membimbing penyelesaian naskah Disertasi ini. Pada kesempatan ini pula, saya haturkan terima kasih kepada Bapak Prof. DR. B. Arief Sidharta, yang dalam posisinya selaku Guru Besar Penguji Eksternal telah dengan tulus hati memberi arahan, bahan- v
vi bahan tulisan baik berupa buku-buku, artikel-artikel karya beliau dan buku- buku asing yang disadur / diterjemahkan sendiri oleh beliau terkait dengan topik disertasi saya. Terima kasih pula kepada Bapak Prof. DR. Ir. H. Abrar Saleng, S.H., M.H. yang dalam kapasitasnya selaku Team Penguji juga saya haturkan terima kasih; yang dalam banyak hal beliau terkesan menjadi Guru Besar saya di dalam dan di luar kampus yang senantiasa siap sedia meminjamkan buku-buku perpustakaan pribadinya untuk saya foto copy karena tidak tersedia lagi di toko-toko buku. Hal sama untuk Bapak DR. Juajir Sumardi, S.H., M.H. dan DR. Irwansyah, S.H., M.H., selaku Team Penguji yang telah memberikan masukan, saran serta penilaian terhadap Disertasi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. J. Van Olden, Sekretaris Van Vollen Hoven Institute, Universiteit Leiden, Amsterdam yang mengatur jadwal kegiatan penelitian saya di Netherland, menerima kunjungan saya dengan penuh perhatian, bantuan, keramahtamahan mengatur jadwal penelitian saya selama di Netherland, mempertemukan saya dengan Bapak Albert Jan Dekker, staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Leiden. Terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada Gustaaf Reerink - ahli Peneliti, DR. Adriaan Bedner - Dos en Senior untuk study Hukum Indonesia, tidak lupa DR. Philip Langbroek dari Utrecht University yang telah menerima saya wawancara pada tanggal 15 Mei 2008 jam 13.15 - 15.00 waktu Amsterdam bertempat di Leiden Universiteit.
Selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada Ms. Dory Reiling, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Amsterdam dan Mr. Renee CH. Verschuur, Hakim Tinggi di Leeuwarden. Beliau-beliau tersebut adalah Anggota dari "Board of the Netherlands Judges Association", yang telah menerima dan melayani maksud dan tujuan kedatangan saya di kantor beliau Raad Voor de Rechtspraak - Kneuterdijk 1, Den Haag. Penerimaan yang amat berkesan dengan penuh antusias dari Prof. Kate Malleson, Ph.D. - Postgraduate Supervision, Guru Besar pengajar mata ku liah ; Courts, Judges, Access to Justice pada Queen Mary University of London - School of Law di London, United Kingdom yang melayani saya dalam wawancara tanggal 8 Mei 2008 jam 12.00 waktu setempat dan respons beliau yang amat positif membantu dengan sepenuh hati, untuk kebaikan beliau tidak mungkin terlupakan. Penulis berterima kasih kepada Sdr. Mahmud Syaltout, Ph.D. Candidate and Researcher, Center of International, European and Comparative Law, University of Paris 5, Sorbonne Rene Descartes 62, Avenue Simon Bolivar, Paris, France. Walaupun waktu dan tempat bertemu dalam sebuah Kafe di Garu du Norde Central Station Paris, tetapi amat berguna dalam pertukaran informasi dan lewat e-mail Sdr. Mahmud Syaltout banyak mengirimkan bahan-bahan yang sebagian terkait dengan tulisan disertasi ini. vii
viii Secara khusus, saya ucapkan terima kasih kepada Pimpinan UNHAS utamanya Bapak Rektor beserta jajarannya, juga kepada Direktur Program Pascasarjana, Bapak Prof. DR.Dr. H. A. Razak Thaha, M.Sc. beserta jajarannya, atas dorongan, layanan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis. Ucapan dan penghargaan yang sama, saya haturkan pula kepada Bapak dan Ibu Dosen / Pengajar yang telah mendidik saya di jenjang S3 sampai tiba pada tahapan Disertasi ini. Tak terlupakan, Bapak DR. H. M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum., Hakim pada Mahkamah Konstitusi saat ini atas dorongan dan kesediaan beliau membantu saya menyerahkan banyak naskah-naskah serta meminjamkan sebanyak mungkin buku -buku yang tersedia dalam perpustakaan pribadi beliau sepanjang dibutuhkan, terutama ketulusan beliau memberi motivasi untuk setiap kesempatan agar menuntut ilmu sampai ke ujung dunia. Hal teramat khusus, saya ingin ucapkan rasa cinta, hormat dan bangga kepada istriku Lieke Evi Kambey SH. dan keempat putra-putriku 1. Julinorita Esther Simatupang, S.H., LLM., 2. Jhony P.P. Simatupang, S.T., 3. Barita Uli Agustina Simatupang, S.H. dan 4. Berlianta Ria Simatupang, S.H., M.H. beserta keluarganya masing-masing yang sudah memberi cucu-cucu yang amat lucu-lucu, pintar dan ceria hingga kini sudah 6 (enam) orang cucu, atas ketulusan, kesetiaan, dan kesabaran mereka semua yang memperlihatkan kebersamaan dalam sikap,
dukungan, terutama doa mereka semua memungkinkan saya pada usia senja ini mengikuti jenjang tertinggi dalam pendidikan akademik ini. Semoga Tuhan Allah Yang Maha Kuasa sumber segala hikmat dan pengetahuan senantiasa memberi berkat dan karunia berlipat ganda atas segala bantuan dan budi baik semua pihak yang membantu saya dalam tugas -tugas penulisan Disertasi ini. M akassar, 14 Oktober 2008 J.M.T. Simatupang ix
DAFTAR ISI Halaman Sampul ... Lembar Persetujuan ... Halaman Kutipan (1) ... Halaman Kutipan (2) ... Kata Pengantar ... Daftar isi ... Abstrak ... xiii BAB I PENDAHULUAN ... A. Latar Belakang ... B. Rumusan Masalah ... 22 C. Tujuan Penelitian ... 22 D. Kegunaan Penelitian ... 23 E. Orisinalitas Penelitian ... 24 F. Definisi Istilah ... 25 G. Tinjauan Pustaka ... 32 H. Metodologi Penelitian ... 65 H. 1. Rancangan Penelitian ... 65 H. 2. Waktu dan Lokasi Penelitian ... 70 H. 3. Metode Pendekatan ... 73 H. 4. Metode Pengumpulan Data dan Bahan Huku m ... 76 x i ii iii iv v x 1 1
H. 5. Metode Analisis Data dan Bahan Hukum ... 81 I. Sistematika ... 83 BAB II RELEVANSI DAN EKSISTENSI PEDOMAN PERILAKU HAKIM SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWASAN HAKIM .... 86 A. Relevansi Pedoman Perilaku Hakim Sebagai Instrumen Pengawasan Hakim ... 129 B. Eksistensi Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia ... 147 BAB III PENGARUH FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM... 279 A. Faktor-faktor Eksternal ... 279 B. Faktor-faktor Internal ... 299 1. Korupsi ... 304 2. Gaji ... 316 C. Solusi Untuk Masalah Pelanggaran Kode Etik Hakim dan Korupsi di Pengadilan ... 319 BAB IV PROSPEK PENERAPAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA ... 327 A. Pengawasan Hakim di Indonesia ... 327 xi
B. Instrumen Hukum dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia ... 332 C. Penegakan Etika Profesi Sebagai Instrumen Pengawasan ... 340 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 355 A. Kesimpulan ... 355 B. Saran ... 356 DAFTAR PUSTAKA ... 360 LAMPIRAN xii
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.1 Terdapat lima fungsi Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, yaitu: 1. Fungsi Peradilan (justiele functie), meliputi: a. Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia; b. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang- undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil; c. Disamping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan 1 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 10 ayat 1 1
2 terakhir tentang semua sengketa mengenai kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap serta semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku; d. Hak uji materiel, adalah hak untuk menguji atau menilai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) mengandung pertentangan dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi. 2. Fungsi Pengawasan (toeziende functie), meliputi: a. Mahkamah Agung melaksanakan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan (rechtsgang) di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan (rechtspraak) yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama (nauwkeurig) dan wajar dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; b. Mahkamah Agung melaksanakan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para pejabat pengadilan (rechterlijke ambtenaren) dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya; c. Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung sesuai dengan kebijaksanaan umum Ketua Mahkamah Agung dan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 3. Fungsi mengatur (regelende functie), meliputi: a. Mahkamah Agung dapat mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancara n penyelenggaraan peradilan bila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung;
3 b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggapnya perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. 4. Fungsi Penasehat (advieserende functie), meliputi: a. Mahkamah Agung memberi nasehat atau pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain; b. Mahkamah Agung memberi presiden selaku kepala negara nasehat dalam rangka pemberian atau penolakan grasi; c. Mahkamah Agung dapat meminta keterangan atau memberi petunjuk kepada pengadilan dalam hal pengadilan diminta nasehat hukum oleh lembaga negara lainnya. 5. Fungsi Administratif (administrative functie) a. Mengatur dan menyusun kebijaksanaan dalam bidang organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung dan semua lingkungan peradilan; b. Menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis administratif, pemberian bimbingan dan pembinaan, sesuai dengan kebijaksanaan umum negara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Menyelenggarakan pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung peradilan.2 jawab Mahkamah Agung dan semua lingkungan Berdasarkan fungsi-fungsi Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, terutama fungsi pengawasan bahwa Mahkamah Agung melaksanakan pengawasan terhadap hakim, maka Mahkamah Agung berwenang dan wajib melakukan pengawasan terhadap lingkungan 2 Paulus Effendi Lotulung, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Konteks Pembagian Kekuasaan dan Pertanggungan Jawab Politik, makalah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional ke VIII dengan tema Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, Jakarta, 12 -15 Oktober 1999, halaman 6-9
4 peradilan di bawahnya.3 Adapun, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan-badan peradilan dalam 4 (empat) lingkungan, yaitu : a. Badan Peradilan Umum; b. Badan Peradilan Agama; c. Badan Peradilan Militer; d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara.4 Tegaknya hukum dan keadila n serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara Indonesia sebagai negara hukum. Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan sebagaimana dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dan kemandirian dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Putusan pengadilan yang adil merupakan puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 3 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 11 ayat 4 menegaskan "Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang. 4 Ibid., Pasal 10 ayat 2
Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.5 Untuk mewujudkan penegakan keadilan yang dapat dipertanggung- jawabkan secara vertikal sebagaimana dimaksud di atas, hakim dituntut untuk memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim ini merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja.6 Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisiil. Suatu kenyataan yang ada, hukum tidak selalu lengkap, seringkali samar-samar, atau bahkan hukum tidak ada, apabila dihadapkan dengan peristiwa konkrit (kasus) yang sedang dihadapi.7 Dalam suasana yang demikian, hakim 5 Pusdiklat Teknis Peradilan, Balitbang Diklat Kumdil MA-RI, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, h alaman 3 6 Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek -Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005, halaman 51. 7 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1993, halaman 6. Dalam bukunya yang lain, berjudul Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan II, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001, halaman 37, Sudikno mengatakan: "Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka, wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang -undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas -jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan". 5 yang
tidak diperbolehkan menolak perkara,8 hakim harus memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan melakukan penemuan hukum (interpretasi). Bahkan, kalau perlu menggunakan kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.9 Hakim dengan inisiatif sendiri, pertimbangan sendiri, menemukan hukum dan memutus perkara yang dihadapi.10 Mengenai kebebasan atau independensi kekuasaan kehakiman ini telah ditegaskan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, independensi badan peradilan ditegaskan di dalam penjelasan pasal 24 dan 25. Sedangkan, setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan ke -3) independensi badan peradilan dimuat dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa : (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; 8 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 16 ayat 1, menyatakan: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". 9 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 28 ayat 1, berbunyi sebagai berikut: "(1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti da n memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". 10 Wiarda, Drie Typen van de Rechtsvindings, W.E.J - Tjeink Willink, Deventer, 1999, halaman 14. Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, hakim dalam mengadili perkara mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu: (1) Hakim sebagai corong undang- undang; (2) Hakim sebagai penerjemah undang-undang dengan interpretasi; dan, (3) Hakim menggunakan inisiatif sendiri (pertimbangan sendiri) atau otonom. 6
7 (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahkan, selain ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen sebagaimana tersebut di atas, seluruh ketentuan perundang- undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman juga menegaskan adanya kekuasaan kehakiman yang independen. Sebagai upaya untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen, telah dilakukan upaya-upaya untuk menghilangkan pengaruh kekuasaan eksekutif terhadap independensi kekuasaan kehakiman, diantaranya dengan ditetapkannya Undang-Undang No.4 Tahun 2004. Undang-undang ini secara normatif mengatur ketentuan hilangnya segala keikutsertaan eksekutif atas unsur kekuasaan kehakiman. Meskipun pada asasnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.11 Hakim secara fungsional merupakan tenaga inti 11 Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, op.cit., halaman 51
8 penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan kredibilitas hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Apabila para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak- pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya, apabila hakim tidak terpengaruh dan dapat tetap bersikap obyektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh kemandiriannya. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri sebagaimana dimaksud di atas tidak berarti bahwa hakim berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Hakim tetap tunduk dan terikat pada hukum.12 Kekuasaan Kehakiman yang independen atau mandiri itu pada hakekatnya tetap terikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu. Mengingat pentingnya batas -batas kekuasaan kehakiman ini, maka dalam konferensi International Commission of Jurists dinyatakan bahwa "independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner". 13 Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan 12 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, 1985, hlm. 46 13 Paulus Effendi Lotulung, "Kebebasan Hakim Dalam Sistim Penegakan Hukum", makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14 - 18 Juli 2003
9 diperhatikan dalam implementasi independensi hakim tersebut terutama adalah aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik prosedural maupun substantif / materiil itu sendiri sudah merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam menerapkan independensinya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang- wenang. Hakim tetap tunduk pada hukum dan tidak dapat bertindak "contra legem" atau bertentangan dengan undang-undang. Jaminan independensi hakim harus : 1. Imparsial-independen 2. Objektif-berdasarkan kaidah hukum positif 3. Mematuhi aturan pros edural secara ketat. Disamping itu, dalam menjalankan kemandirian kekuasaan kehakiman ini, hakim wajib menaati norma-norma hukum yang telah tercantum dalam undang-undang. Hakim juga dituntut untuk memperhatikan norma-norma lain, yaitu norma-norma etika-moral dan bahkan norma agama demi tercapainya suatu penyelenggaraan proses peradilan yang mandiri dan bebas. Oleh karena itu, profesi hakim juga memerlukan Pedoman Perilaku (code of conduct) atau kode etik profesi hakim yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para anggotanya. Pedoman Perilaku (code of conduct) atau kode etik profesi hakim ini dibutuhkan agar nilai-nilai yang terdapat di dalam peraturan perundang- undangan terinternalisasi pada diri seorang hakim. Nilai-nilai tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut:
10 1. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas, tetapi harus menjunjung tinggi keadilan; 2. Hakim harus menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan dan menemukan hukum melalui metode interpretasi; 3. Hakim harus selalu mempertanggungjawabkan sikap dan tindakannya baik secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) maupun secara horizontal (kepada masyarakat); 4. Hakim harus bersedia menerima keberatan yang diajukan oleh pihak yang diadili apabila meragukan obyektivitas hakim tersebut. 14 Masalah kemudian timbul ketika para hakim di berbagai tingkat peradilan di era reformasi ini mulai dipertanyakan integritas dan kemandiriannya dalam memutus suatu perkara. Masalah tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penegakan hukum dan praktik peradilan di Indonesia. Berbagai kekurangan tersebut setidak-tidaknya tercermin dari banyaknya kritik dan berbagai bentuk ketidakpuasan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi sorotan masyarakat terkait dengan penegakan hukum dan praktik peradilan di Indonesia ini adalah aparat peradilan dalam hal ini hakim. Masyarakat menyandarkan harapan yang sangat besar bagi terwujudnya sosok hakim Indonesia yang ideal, yaitu hakim yang benar- 14 Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Laporan Akhir Standar Disiplin Profesi, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 38
11 benar memiliki integritas, akuntabilitas15 dan profesionalisme, sehingga tindakan dan tingkah lakunya senantiasa menunjukkan ketidakberpihakan (impartiality), memiliki integritas moral, serta memiliki kemampuan memberikan putusan yang baik. Jika dikaji lebih mendalam adalah kewajiban hakim untuk mengangkat citra dan wibawanya melalui perilaku yang baik dalam memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat pencari keadilan, maka dengan demikian hakim telah memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum dalam rangka terwujudnya supremasi hukum dan peradilan yang berwibawa di Indonesia. Hal ini berarti bahwa keberhasilan seorang hakim dalam menegakkan hukum, sangat ditentukan oleh integritas dan intelektualitas yang baik, akan menghasilkan putusan yang baik pula dengan bersandar pada prinsip rule of law. 15 Independensi kekuasaan kehakiman diikat pula oleh pertanggungjawaban atau akuntabilitas, yang kedua-duanya itu, independensi dan akuntabilitas, pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain, independensi hakim (independency of judiciary) haruslah diimbangi dengan akuntabilitas peradilan (judicial accountability). Akuntabilitas kekuasaan kehakiman memiliki berbagai bentuk dan mekanisme. Salah satu yang perlu disadari adalah "social accountability" (pertanggungan jawab pada masyarakat), karena pada dasarnya tugas kekuasaan kehakiman dalam hal ini badan peradilan adalah memberikan pelayanan publik berupa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Secara teoretis, di samping social atau public accountability tersebut dikenal pula political accountability / legal accountability of state, dan personal accountability of the judge. Sisi lain dari rambu-rambu akuntabilitas tersebut adalah adanya integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan dan proses memberikan keadilan kepada masyarakat, hal mana harus diwujudkan dalam bentuk publikasi putusan-putusan pengadilan serta akses publik, sehingga masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengetahui dan membahas putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, putusan- putusan tersebut dapat menjadi obyek kajian hukum dalam komunitas hukum. Konsekuensi lebih lanjut dari adanya akuntabilitas tersebut adalah adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan baik mengenai jalannya peradilan termasuk perilaku para hakim, agar kemandirian dan kebebasan keku asaan kehakiman tidak disalahgunakan sehingga dikawatirkan dapat menjadi tirani kekuasaan kehakiman.
Akan tetapi, sosok hakim ideal Indonesia yang diharapkan semua pihak sebagaimana terurai di atas, masih jauh dari harapan. Hal ini tercermin dari banyaknya kritik dan berbagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja aparat peradilan dalam hal ini hakim. Fakta menunjukkan bahwa ketika bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada masalah krisis ekonomi dan kondisi korupsi sistemik, 16 pengadilan, yang sering dianggap sebagai benteng terakhir keadilan justru mengalami krisis. Krisis di dalam dunia peradilan di Indonesia ini tergambar dari berbagai cerita atau berita yang setiap saat selalu muncul mengenai praktik peradilan yang tidak memuaskan. Berita -berita mengenai mafia peradilan,17 suap-menyuap pada setiap langkah dalam proses peradilan,18 hakim-hakim yang tidak menjalankan tata cara pemeriksaan 16 Begitu tingginya tingkat korupsi di Indonesia, sehingga dalam laporan mengenai Bureaucratic and Judiciary Bribery terlihat bahwa penyuapan di Indonesia adalah yang paling tinggi di antara negara -negara Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolumbia,Mesir, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan, Singapura, dan lain-lain. Lihat Daniel Kaufmann, Governence and Corruption: new Empirical Fronties for Program Design (1998) dalam T. Mulya Lubis, "Reformasi Hukum Anti-Korupsi", Makalah dalam Konferensi Menuju Indonesia yang Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998 17 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penggeledahan pada tanggal 20 September 2005 telah menangkap seorang mantan hakim tinggi, Harini Wijoso, dan lima pegawai Mahkamah Agung serta menyita uang 400.000 ribu dolar AS dan Rp 800 juta dari mereka. Uang tersebut diberikan Harini Wijoso untuk mengurus perkara tingkat kasasi sehubungan dengan kasus Probosutedjo (adik tiri mantan Presiden Soeharto). Kasus ini telah menyeret nama Ketua Mahkamah Agug, Bagir Manan. Selengkapnya, periksa: Ombudsman, "Probo Vs Bagir: Potret Korupsi di Mahkamah Agung", November- Desember 2005, hlm. 12 -13 18 Pada tanggal 16 Juni 2005, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap pengacara Abdullah Puteh, Tengku Syaifuddin Popon di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ketika sedang melakukan transasksi dengan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Syamsu Rizal Ramadhan. Transaksi yang dilakukan Popon terkait dengan proses banding kasus korupsi yang dilakukan oleh Abdullah Puteh. 12
dengan benar dan lain-lain hampir dapat dijumpai setiap hari. Kondisi krisis yang terjadi di lingkungan pengadilan ini menyebabkan masyarakat kurang memberikan penghargaan pada lembaga pengadilan serta tugas atau kinerja hakim . Kritik yang dilontarkan berbagai kalangan terhadap badan peradilan 19 di Indonesia pun bahkan telah menjurus ke arah kritik yang tidak sehat, yang menempatkan pengadilan pada posisi terpuruk di mata masyarakat. 20 Bahkan, proses peradilan di berbagai daerah menjadi terhambat karena demonstrasi yang menekan majelis hakim untuk mengikuti kehendak para demonstran, demonstrasi mana hampir selalu disertai dengan perusakan kantor atau peralatan kantor. Lebih jauh lagi, berbagai bentuk pelanggaran kode etik hakim pun masih terus terjadi dari waktu ke waktu dan menjadi sorotan masyarakat. Dalam kurun waktu antara tahun 1982-1992, misalnya, berhasil diungkap 266 hakim yang terlibat penyelewengan. Bahkan, menurut Zaenal Asikin Kusumahatmaja, hampir separuh dari tiga ribu hakim di Indonesia berbuat tidak benar.21 Sedangkan, berdasarkan data yang pernah dikeluarkan oleh Irjen Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1997, dalam 19 Kata peradilan terdiri atas kata dasar 'adil' dan mendapatkan awalan 'per' serta akhiran 'an' berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Peng adilan di sini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan yang mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu 'hal memberikan keadilan'. Hal yang memberikan keadilan berarti, yang bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan, kongkritnya kepada yang mohon keadilan apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya 20 Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum Didorong ke Jalur Lambat", Kompas, 19 Juli 1999, h alaman 4 21 Kompas , 4 Desember 1997 13
14 kurun waktu tersebut telah terjadi 4 (empat) orang hakim melakukan pungutan liar, 8 (delapan) orang hakim disuap, 2 (dua) orang hakim menerima hadiah, 21 orang hakim melakukan penyalahgunaan wewenang, 5 (lima) orang hakim lalai melakukan tugas, 7 (tujuh) orang hakim melanggar tata tertib kepegawaian, 23 orang hakim melakukan perbuatan pribadi tercela, dan 1 (satu) orang hakim hidup bersama.22 Jumlah yang melakukan penyimpangan selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun berarti hanya 71 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah penyimpangan yang dilakukan pada kurun waktu 1982-1992, hal ini berarti bahwa Departemen Kehakiman telah berhasil menekan jumlah penyimpangan di lingkungan pengadilan. Namun, ternyata kondisi tersebut tidak terlihat dalam praktek di lapangan. Karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktek korupsi justru semakin meningkat dari segi kuantitas maupun kualitas. Data serupa juga diungkapkan oleh Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko SH, bahwa sekitar 90 persen hakim di Indonesia korup dan cenderung untuk memproyekkan perkara.23 Pernyataan di atas cukup mengejutkan, bukan karena rakyat Indonesia tidak mengetahui adanya praktik korupsi di lembaga peradilan, melainkan karena pernyataan atau data tersebut diungkapkan oleh pejabat tinggi 22 Kompas , 4 Desember 1997 23 Jawa Pos, 6 Desember 2007. Dapat pula diakses di
15 yang mengetahui secara pasti situasi badan peradilan di Indonesia dan jumlahnya yang begitu besar hingga mencapai 90 persen.24 Sementara itu, data Komisi Yudisial mengungkapkan bahwa sejak awal Komisi Yudisial berdiri, 2 Agustus 2005, Komisioner Komisi Yudisial telah menerima pengaduan masyarakat. Pada saat itu, masyarakat mengadukan putusan hakim tinggi Jawa Barat tentang Pilkada Depok. Sampai dengan awal Desember 2007, jumlah pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial tercatat mencapai 3.120 pengaduan. Mayoritas adalah laporan tentang putusan yang diterbitkan hakim yang dinilai tidak adil. Besarnya angka tersebut menunjukkan adanya ekspektasi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum pada lembaga yang mengawasi proses peradilan, khususnya pelaksana kekuasaan kehakiman. Pengaduan tersebut diterima dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Pelapornya pun beragam, mulai dari menteri, pengacara, hingga masyarakat biasa.25 Data lainnya sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa dalam waktu satu tahun mulai bulan Agustus 2005 hingga Agustus 2006 telah terdapat enam hakim yang diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung. Hakim-hakim tersebut diberhentikan karena melakukan pelanggaran etika 24 Pernyataan Djoko Sarwoko itu diungkapkan di hadapan seluruh hakim dan panitera Pengadilan Negeri Semarang saat melakukan inspeksi. Inspeksi dilakukan Djoko usai membuka Rakerda MA. Pernyataan tersebut mengacu pada pengalamannya selama sekian tahun, baik sebagai hakim maupun pejabat Mhkamah Agung. 25 Koran Sindo, Senin, 7 Januari 2008
16 profesional dan disiplin. Enam hakim yang diberhentikan sementara tersebut terdiri atas satu hakim tingkat pengadilan pertama dan lima hakim tingkat banding. Sedangkan, keseluruhan aparat peradilan yang terkena sanksi Mahkamah Agung berjumlah 43 orang, terdiri dari enam orang hakim dan selebihnya adalah panitera pengganti dan pejabat struktural, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Satu hakim di pengadilan tingkat pertama yang dijatuhi sanksi adalah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Herman Allositandi, yang telah divonis 4,5 tahun penjara dalam perkara pemerasan terhadap saksi kasus korupsi dana Jamsostek. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jimmy Lumanauw, yang terlibat dalam perkara pemerasan bersama dengan Herman juga dijatuhi sanksi pemberhentian sementara. Sanksi yang dijatuhkan kepada 43 orang di lingkungan peradilan di seluruh Indonesia tersebut merupakan hasil kerja pengawasan internal Mahkamah Agung antara bulan Agustus 2005 hingga Agustus 2006.26 Keterpurukan citra pengadilan sebagaimana terungkap dari berbagai data di atas sesungguhnya bertentangan dengan fitrah keberadaan lembaga pengadilan sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan konflik hukum atau sebagai "benteng keadilan." 27 Secara teoretis 26 Jawa Pos, 6 September 2006 27 Suatu kondisi yang agak lain terjadi di Korea, sebagaimana ditulis oleh Satjipto Rahardjo:"Kehadiran pengadilan modern di tengah-tengah masyarakat Korea merupakan suatu ganjalan karena konsep serta doktrin yang dipakai oleh pengadilan modern itu tidak sesuai dengan kultur Korea. Oleh karena itu tidak akan muncul hakim-hakim besar
keberadaan pengadilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi mengkoordinasikan sengketa -sengketa yang terjadi dalam masyarakat, dan merupakan 'rumah pengayom' bagi masyarakat pencari keadilan, yang mempercayai jalur litigasi; serta dianggap sebagai 'perusahaan keadilan' yang mampu mengelola sengketa dan mengeluarkan produk keadilan28 yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Sehingga, sebenarnya tugas dan fungsi pengadilan tidak sekedar menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum dalam masyarakat. Berdasarkan hal inilah maka beberapa pakar memberi tempat yang terhormat pada pengadilan. R. Dworkin, misalnya, menyatakan bahwa the courts are the capital of law's empire (Pengadilan adalah pusat dari imperium hukum), bahkan menurut J.P. Dawson,29 hakim merupakan anggota masyarakat setempat ya ng terkemuka dan terhormat. Bahkan, JR. Spencer menyebutkan, putusan yang dijatuhkan di negara tersebut, karena filsafat, konsep, dan ukuran tentang hakim dan pengadilan bagi bangsa Korea adalah berbeda dengan yang umum dikenal dalam sistem modern." Lihat dalam: Satjipto Rahardjo, "Sosiologi Hukum", Kompas, 10 Januari 1992, hlm. 4 28 Menurut Satjipto Rahardjo, Keadilan memang barang yang abstrak dan oleh karena itu perburuan terhadap keadilan merupakan usaha yang berat dan melelahkan. Lihat Satjipto Rahardjo, "Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang", Kompas, 24 Mei 2000. Sedangkan menurut Clarence Darrow, "There is no such thing as justice. In fact, the word cannot be defined", Lihat dalam Gerry Spence, With Justice for None, New York, Penguin Book, 1989, hlm. 5 29 John P. Dawson, "Peranan Hakim di Amerika Serikat," dalam Harold J Berman, Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat, terjemahan Gregory Churchill, Jakarta, PT.Tatanusa, 1996, hlm.2 17
pengadilan diibaratkan seperti "putusan Tuhan" atau "the judgment was that of god".30 Terpuruknya kondisi dan citra lembaga peradilan sebagaimana tergambar di atas juga menunjukkan bahwa sejauh ini, di Indonesia, misi agung untuk memberikan kedudukan yang terhormat bagi pengadilan dan hakim masih belum terwujud. Masyarakat pun menjadi kurang memberikan penghargaan pada lembaga pengadilan serta tugas atau kinerja hakim, sehin gga cita-cita mewujudkan lembaga pengadilan yang berwibawa pun menjadi sulit dicapai. Berbagai fakta di atas menunjukkan bahwa citra dan wibawa hakim maupun lembaga peradilan di Indonesia pada dewasa ini telah demikian terpuruk. Hal ini semestinya tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia. Hal di atas juga berarti bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki peraturan yang mengatur perilaku hakim. Kode etik hakim sesungguhnya sudah dikenal lama, yang tercermin dalam lambang hakim, baik hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi maupun Hakim Agung, yaitu yang dikenal sebagai Panca Darma, yang menggambarkan sifat hakim 30 J.R. Spencer, Jackson's Machinery of Justice , Cambridge University Press, 1989, hlm.19. Lihat juga Harold J. Berman. "Segi-segi Filosofis Hukum Amerika". Harrold J. Berman, Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat, penterjemah Gregory Churchil, PT.Tatanusa, 1996, h.271 18
(yang diharapkan), yaitu Kartika (bintang), Cakra (senjata pamungkas), Candra (bulan), Sari (bunga) dan Tirta (air). Kartika bersifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Cakra bersifat mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan. Candra memiliki sifat bijaksana dan berwibawa. Sari yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela dan Tirta bersifat jujur. Namun demikian, berbagai data tentang pelanggaran Kode Etik hakim sebagaimana terurai di atas menunjukkan bahwa selama ini Kode Etik Hakim tersebut hanya berupa lambang semata -mata, dilaksanakan, tidak dihayati. Baru pada tanggal 30 Maret 2001 dalam Musyawarah Nasional IKAHI XIII Kode Etik Hakim di atas diputuskan dan diresmikan sebagai Kode Etik Profesi Hakim. Di samping itu dalam Musyawarah Nasional IKAHI XIII tersebut juga telah dibentuk Komisi Kehormatan Profesi hakim, suatu organ yang melekat dengan adanya Kode Etik Hakim. Namun, hingga saat ini, upaya menjaga atau meningkatkan perilaku hakim di tengah-tengah merajalelanya korupsi melalui pembentukan dan penegakan Kode Etik Hakim tersebut terlihat tidak mencapai sasaran maupun hasil sebagaimana yang diharapkan. Terbukti bahwa sekalipun sudah ada sejumlah hakim dan aparat peradilan lainnya yang dijatuhi 19 tidak
20 sanksi maupun hukuman, tetapi yang tidak tertangkap atau tidak diketahui diyakini masih banyak. Kondisi peradilan yang memprihatinkan sebagaimana terurai dan tergambar di atas menunjukkan pula bahwa saat ini Indonesia membutuhkan Kode Etik Hakim yang dihayati dan dilaksanakan oleh para hakim dan dapat dipaksakan pelaksanaannya. Kode Etik Hakim yang ada selama ini seakan-akan tidak mampu untuk mengatur hakim dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya, sehingga korupsi di kalangan hakim tumbuh subur. Alat pemaksanya terkesan kurang tegas dan berani. Sehingga, Indonesia membutuhkan suatu bentuk Kode Etik hakim yang baik dan handal dengan daya paksa yang lebih kuat serta mengikat. Terhadap hal tersebut sesungguhnya berbagai pihak telah menyampaikan format Kode Etik maupun pengawasan terhadap hakim. Mahkamah Agung, misalnya, sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sekaligus dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan bagi para hakim dan aparat peradilan lainnya telah menyusun pedoman perilaku aparat peradilan serta Kode Etik Hakim yang telah dirumuskan dalam Musyawarah Nasional IKAHI. 31 Masih banyaknya pelanggaran terhadap Kode Etik hakim yang telah ada selama ini mengindikasikan bahwa Kode Etik Hakim yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung tersebut perlu diperbaiki atau pun dimodifikasi, baik substansi maupun sistematikanya, sehingga menjadi 31 Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct): Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2006
lebih jelas dan tegas serta memiliki daya paksa yang kuat. Pembentukan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang jelas dan tegas serta memiliki daya paksa yang kuat ini merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan hakim. Pedoman Perilaku (Code of Conduct) tersebut nantinya akan menjadi panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan di atas, kajian ini secara khusus mengkaji isu penelitian tentang pedoman perilaku hakim dikaitkan dengan upaya mewujudkan pengadilan yang berwibawa di Indonesia. Untuk itu, kajian ini hendak mengadakan studi pustaka dan perbandingan dengan Kode Etik hakim di beberapa negara serta Kode Etik beberapa profesi yang lain, seperti advokat, notaris dan sebagainya. Di samping itu dilakukan pula kajian dan perbandingan Kode Etik hakim dalam sudut pandang agama, baik Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu maupun Budha. Melalui kajian dan perbandingan tersebut diharapkan dapat dihasilkan berbagai rekomendasi yang dibutuhkan bagi upaya untuk membentuk Kode Etik hakim yang ideal bagi Indonesia, sehingga upaya untuk mewujudkan lembaga peradilan yang berwibawa di Indonesia . 21
B. Rumusan Masalah Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka terdapat tiga masalah utama dan aktual yang perlu dibahas dalam kajian ini, yaitu: 1. Bagaimanakah eksistensi dan relevansi Pedoman Perilaku Hakim dan lembaga pengawasan hakim di Indonesia? 2. Bagaimanakah pengaruh faktor-faktor eksternal dan internal terhadap penegakan Pedoman Perilaku Hakim sebagai instrumen pengawasan hakim di Indonesia? 3. Bagaimanakah prospek penerapan Pedoman Perilaku Hakim sebagai instrumen pengawasan hakim dalam membangun lembaga peradilan yang adil dan berwibawa? C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan masalah-masalah penelitian yang telah dirumuskan di atas dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan tujuan penelitian ini, sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis relevansi serta eksistensi Pedoman Perilaku Hakim dan lembaga pengawasan hakim di Indonesia; 2. Untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal terhadap penegakan Pedoman Perilaku Hakim sebagai instrumen pengawasan hakim di Indonesia. Faktor internal dimaksud antara lain meliputi kualitas pribadi dan psikologis hakim. Sedangkan, 22
23 faktor eksternal dimaksud meliputi lingkungan dan budaya masyarakat, dan, 3. Untuk menganalisis prospek penerapan Pedoman Perilaku hakim sebagai instrumen pengawasan hakim dalam membangun lembaga peradilan yang adil dan berwibawa di Indonesia. D. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam upaya merumuskan Pedoman Perilaku hakim yang ideal sebagai instrumen pengawasan hakim di Indonesia dalam rangka membangun lembaga pengadilan yang berwibawa. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan manfaat- manfaat sebagai berikut: 1. Identifikasi berbagai model Pedoman Perilaku Hakim dan Lembaga Pengawasan Hakim yang ada di Indonesia beserta fungsi, kewenangan serta mekanisme kerjanya. Melalui identifikasi tersebut diharapkan dapat diketahui relevansinya apabila dibandingkan dengan Pedoman Perilaku dan Lembaga Pengawasan Hakim yang dianggap ideal dan dibutuhkan Indonesia. Diharapkan pula dapat diberikan berbagai saran atau rekomendasi terkait dengan upaya pembentukan Kode Etik Hakim dan Lembaga Pengawasan Hakim yang ideal dan
24 dibutuhkan Indonesia dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang adil dan berwibawa; 2. Identifikasi berbagai faktor eksternal dan internal beserta pengaruhnya terhadap penegakan Pedoman Perilaku Hakim sebagai instrumen pengawasan hakim di Indonesia, sehingga melalui identifikasi tersebut dapat faktor-faktor eksternal dan internal apa saja yang mempengaruhi penegakan pedoman perilaku hakim sebagai instrumen pengawasan hakim di Indonesia, sehingga dapat ditemukan solusi bagi efektivitas penegakan pedoman perilaku hakim untuk mewujudkan lembaga peradilan yang adil dan berwibawa; 3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi konkrit berupa pemikiran-pemikiran baru dan aktual yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi penerapan Pedoman Perilaku hakim sebagai instrumen pengawasan hakim di Indonesia dalam rangka membangun lembaga peradilan yang berwibawa di masa mendatang. E. Orisinalitas Penelitian Penulis belum menemukan adanya disertasi lain yang memiliki kesamaan dengan disertasi ini.
F. Definisi Istilah Definisi istilah atau kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.32 Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman serta persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan pengertian dan penjelasan tentang konsep-konsep tersebut sebagai berikut. a. Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Black's Law Dictionary mendefinisikan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) sebagai "A written sets of rules governing the behaviour of specified groups, such as lawyers, government employees, or corporate employees". 33 Definisi tersebut setidak-tidaknya bermakna bahwa Pedoman Perilaku atau Code of Conduct adalah serangkaian peraturan tertulis yang mengatur perilaku kelompok-kelompok tertentu, dalam hal ini hakim. Justice RC. Lahoti, seorang Hakim Agung India, mendefinisikan etika hakim atau judicial ethics sebagai berikut:34 32 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, UI-Press, 1984, halaman 132 33 Bryan A. Garner (Ed.), Black's Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minnessotta, 1999, hlm. 250 34 Justice RC. Lahoti, Canons of Judicial Ethics, Universal Law Publishing, New Delhi, 2005 , halaman 12 25
"Judicial ethics are the basic principles of right action of the judges...it consist or related to moral action, conduct, motive or character of judges; what is right or befitting for them " Dalam definisi tersebut, terkandung maksud bahwa etika hakim atau judicial ethics adalah prinsip-prinsip dasar tentang tindakan yang dianggap benar bagi para hakim, yang di dalamnya tercakup atau terkait dengan tindakan moral, perilaku, motif atau karakter hakim; apa yang dianggap benar dan patut bagi hakim. Berdasarkan definisi di atas, maka dalam merumuskan atau membentuk suatu kode etika hakim ini terdapat dua isu pokok yang harus tercakup di dalamnya, yaitu: (i) identifikasi standar-standar yang harus dipegang teguh oleh segenap insan hakim; dan (ii) mekanisme formal dan informal untuk menjamin bahwa standar-standar tersebut dipatuhi dan dihormati. Terhadap isu pokok yang pertama, yaitu identifikasi standar-standar yang harus dipegang teguh oleh hakim, penting karena standar-standar tersebut merupakan pedoman bagi hakim dalam bertingkah laku, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Hakim sebagai pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah determinan dalam penegakkan hukum dan keadilan. Selain diterimanya otoritas pengadilan oleh publik dan integritas lembaga peradilan adalah sangat ditentukan oleh sosok hakimnya. Setiap tindakan dan perkataan yang diucapkan maupun ditulis oleh seorang hakim 26 itu,
haruslah mencerminkan rasa hormat pada lembaga peradilan, karena pada sosok hakimlah integritas serta kepercayaan publik pada lembaga peradilan dipertaruhkan. Apabila hakim memiliki integritas yang tinggi, maka lembaga peradilan juga akan memiliki integritas yang tinggi pula sekaligus memiliki wibawa dan dipercaya oleh publik. Sebagaimana dikemukakan oleh hakim agung Alexander Hamilton bahwa:35 "The greatest strenght of the judiciary is the faith of the people in it. Faith, confidence and acceptability cannot be commanded; they have to be earned. And, that can be done only by developing the inner strenght of morality and ethics". (Kekuatan terbesar lembaga peradilan terletak pada kepercayaan masyarakat kepadanya. Kepercayaan, keyakinan dan akseptabilitas / diperintahkan; melainkan harus itu tidak dapat diminta itu hanya dapat dilakukan dengan diperjuangkan. Dan, hal membangun kekuatan dari dalam, yaitu moralitas dan etika ). Sedangkan, dalam Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Perilaku (Code of Conduct) atau Pedoman Perilaku Hakim dimaknai sebagai panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di kedinasan.36 Panduan ini dipandang perlu karena hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan 35 Pernyataan Alexander Hamilton sebagaimana dikutip dalam Justice RC. Lahoti, ibid., halaman 14 36 Periksa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 104 A/SK/XII/2006, tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim 27 luar
28 yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedoman Perilaku dimaknai sebagai: (i) kumpulan peraturan yang bersistem; (ii) kumpulan prinsip yang bersistem; dan (iii) norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.37 Selain dari pandangan-pandangan di atas, terdapat pula pandangan- pandangan yang mengidentikkan Pedoman Perilaku dengan kode etik, yaitu sebagai berikut: (i). "Kode etik adalah kumpulan asas atau nilai moral"38, (ii). "Kode etik adalah norma dan asas yang diterima kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku"39, (iii). "Etika Profesi adalah rasa wajib dan kesanggupan yang timbul dari nurani dan akal-budi untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan professional dengan kesungguhan, kecermatan dan pengerahan keahlian / kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai 37 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, 2003, hlm. 578 38 E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius, Cetakan III, Penerbit Storia Grafika, Jakarta, 1995, halaman 12 39 Tim Penyusun Kamus Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan I, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, halaman 309
29 keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya"40 Berdasarkan definisi-definisi konseptual tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa sejatinya Pedoman Perilaku (Code of Conduct) merupakan sekumpulan peraturan tertulis yang berisi norma-norma dan asas -asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan bertingkah laku. Sehingga, bagi hakim, Pedoman Perilaku (Code of Conduct) bermakna sebagai sekumpulan peraturan tertulis yang berisikan norma-norma dan asas-asas yang menjadi landasan bagi para hakim dalam bertingkah laku. Definisi konseptual inilah yang digunakan dan diikuti dalam kajian ini. b. Instrumen Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "instrumen" sebagai "alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu".41 Sehingga, berdasarkan definisi tersebut, "instrumen pengawasan" yang dimaksud dalam kajian ini berarti alat yang dipakai untuk melakukan pengawasan terhadap hakim untuk membangun pengadilan yang adil dan berwibawa. Kemudian, alat dimaksud menunjuk pada Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Hakim. 40 B. Arief Sidharta, Etika Profesi da n Profesi Hukum Yang Sehat, PRO Justitia, Edisi April, 1989 41 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, 2003, hlm. 437
30 c. Pengawasan Kata "pengawasan" dapat dimaknai sebagai suatu proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit / organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kinerja yang baik di lingkungan masing-masing, agar secara terus menerus berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Melalui pengawasan ini dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara apa yang seharusnya dicapai dengan hasil yang sebenarnya telah dicapai. Secara teoritis pengawasan memiliki esensi sebagai berikut: 1. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijaksanaan dan perintah; 2. Menertib kan koordinasi kegiatan-kegiatan; 3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan; 4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas pelayanan atau jasa yang dihasilkan; 5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (dalam hal ini lembaga peradilan). 42 42 George R.Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 200 3, hlm. 7
31 d. Hakim Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 104 A/SK/XII/2006, tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim mendefinisikan "hakim" sebagai seluruh hakim, termasuk hakim ad hoc pada semua lingkungan badan peradilan dan semua tingkatan peradilan. Namun kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 memberikan batasan lebih jauh, yaitu bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam makna "hakim". Di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dengan mengacu pada pasal 13 huruf b dan pasal 21 serta ketentuan di dalam pasal 23 bahwa yang dimaksud dengan hakim itu adalah hakim dalam lingkungan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya termasuk hakim pada Mahkamah Konstitusi. e. Wibawa Pengadilan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata "wibawa" sebagai "pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik". Selanjutnya, kata "berwibawa" dimaknai sebagai "mempunyai wibawa sehingga disegani dan dipatuhi". Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, yang dimaksud dengan "membangun wibawa pengadilan" dalam kajian ini adalah suatu upaya yang dilakukan untuk
menjadikan lembaga pengadilan sebagai sebuah lembaga yang dihormati melalui sikap dan tingkah laku luhur para hakim, sehingga pengadilan menjadi dihormati dan disegani masyarakat. G. Tinjauan Pustaka Kajian ini pada prinsipnya mengkaji tentang penerapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) sebagai instrumen pengawasan bagi hakim untuk membangun lembaga pengadilan yang berwibawa. Terhadap fokus kajian tersebut, terdapat empat teori hukum yang dinilai relevan untuk digunakan sebagai landasan teoretis untuk menganalisis permasalahan- permasalahan penelitian yang hendak dikaji. Landasan teoretis yang digunakan dalam kajian ini terdiri atas Teori Negara Hukum sebagai grand theory, Teori Realisme Hukum dan Teori Etika sebagai middle range theory, dan Teori Pengawasan sebagai applied theory. Keempat landasan teoretis tersebut tergambar dalam Kerangka Berpikir sebagai berikut: 32
EKSISTENSI Sifat Tujuan UUDNRI 1945 UU No. 4/2004 UU No. 22/2004 Pedoman Perilaku / Code of Conduct (Variabel Independen) IMPLEMENTASI Mekanisme Kelembagaan Kepercayaan Masyarakat Kepada Pengadilan (Variabel Dependen) PENGADILAN YANG BERWIBAWA NEGARA HUKUM PROSPEK PENERAPAN Penghargaan Sanksi 33
Lebih jauh lagi, keempat landasan teoritis yang digunakan dalam kajian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Teori Negara Hukum Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari rechtsstaat.43 Selain itu juga negara hukum disamakan artinya dengan rule of law. Namun, dalam kenyataannya, terjadi perbedaan pendapat di antara para pakar tentang ketiga istilah tersebut. Ada yang menganggap bahwa istilah negara hukum sama artinya dengan rechtsstaat dan rule of law, namun di lain pihak ada juga yang menganggap bahwa istilah negara hukum tidak dapat dipersamakan dengan istilah rechtsstaat dan rule of law. Pakar yang menganggap bahwa ketiga istilah tersebut sama adalah antara lain Notohamidjojo, Djokosoetono, Muh. Yamin, Ismail Sunny, Sudargo Gautama, dan Sumrah. Sedangkan, yang menganggap berbeda salah satunya adalah Philipus M. Hadjon. Hadjon bahkan membedakan antara rechtsstaat dan rule of law berdasarkan latar belakang dan sistem hukum yang menopang kedua istilah tersebut. Menurut Hadjon, konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya konsep rule of law berkembang secara evolusioner. Konsep rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental 43 Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur- Unsurnya, UI-Press, Jakarta 1995, hlm. 30 34
35 yang disebut civil law, sedangkan konsep rule of law bertumpu pada sistem hukum common law. 44 Apabila melihat unsur dari ketiga istilah tersebut, maka terlihat persamaan semangat diantara ketiganya, yaitu menginginkan dilakukannya pembatasan kekuasaan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan, terjaminnya hak asasi manusia, dan terjaminnya suatu peradilan yang bebas dan mandiri. Oleh karena alasan tersebut, maka pada hakikatnya ketiga istilah itu dapat dipersamakan. Apabila dicermati, teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah 'supreme' dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (subject to the law). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (above the law), semuanya berada di bawah hukum (under the rule of law). Kedudukan yang demikian ini bermakna bahwa tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (misuse of power).45 Apabila dicermati lebih dalam lagi, pemikiran tentang negara hukum telah melewati sebuah proses dan evolusi sejarah yang panjang, sehingga untuk mengetahui lebih dalam perlu dikemukakan terlebih dahulu bagaimana proses dan evolusi tersebut terjadi. Pada awalnya, cita negara hukum dikembangkan dari hasil pemikiran Plato yang diteruskan oleh 44 Ibid., hlm. 30 -33 45 Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang- Undang (PERPU), Malang, UMM Press, 2002, hlm. 11
36 Aristoteles.46 Plato merasa prihatin terhadap kondisi negaranya yang pada saat itu dipimpin oleh orang-orang dengan kesewenang-wenangan. Plato kemudian terdorong untuk menulis sebuah buku yang berjudul Politea. Melalui bukunya tersebut, Plato berpendapat bahwa agar negara menjadi baik, maka pemimpin negara harus diserahkan kepada filosof, sebab filosof biasanya manusia bijaks ana, menghargai kesusilaan dan berpengetahuan tinggi. Namun hal ini tidak pernah dapat dilaksanakan, karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Atas dasar itu, Plato kemudian menulis buku keduanya yang berjudul Politicos. Plato mengatakan di dalam buku keduanya ini bahwa perlu ada hukum untuk mengatur warga negara, termasuk di dalamnya penguasa. Selanjutnya dalam bukunya yang ketiga yang berjudul Nomoi (The Law), Plato mengemukakan idenya bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum.47 Aristoteles kemudian melanjutkan ide Plato ini. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Pemikiran Aristoteles ini termuat dalam bukunya yang berjudul Politica. Aristoteles juga mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi, yaitu: pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, 46 Ellydar Chaidir, Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden, Perspektif Konstitusi, Yogyakarta, UII Press, 2001, hlm. 21 47 Ibid., hlm. 22
pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan- ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengenyampingkan konvensi dan konstitusi; dan, ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan seperti yang dilaksanakan pemerintahan despotis. Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Aristoteles ini dapat ditemukan di semua negara hukum. Dalam bukunya, Politica, Aristoteles mengatakan sebagai berikut: "Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara, dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut" 48. Ide tentang negara hukum yang dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles ini kemudian menghilang dan ditinggalkan orang. Namun, kemudian, pemikiran tentang negara hukum kembali muncul di Barat pada awal abad XVII. Timbulnya kembali pemikiran tentang negara hukum ini disebabkan karena kondisi dan situasi yang kurang lebih sama dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat Plato dan Aristoteles mengemukakan ide mereka tentang negara hukum, yaitu merupakan reaksi terhadap kekuasaan yang absolut dan sewenang-wenang. Pemikiran-pemikiran yang muncul pada abad XVII ini, merupakan embrio 48 Azhari, op. cit. hal. 21 37
38 konsep negara hukum yang berkembang di abad XIX melalui pemikiran- pemikiran Locke, Montesquieu, Rousseau. Locke pada intinya memiliki gagasan bahwa negara bertujuan menjamin hak-hak asasi warga negara, penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum, adanya pemisahan kekuasaan negara demi kepentingan umum. Locke adalah orang pertama yang mengemukakan pemikiran tentang pemisahan kekuasaan, supremasi dari kekuasaan pembentuk undang-undang yang tergantung pada kepentingan rakyat. Montesquieu adalah orang yang melanjutkan ide Locke tentang pemisahan kekuasaan, namun ketiga kekuasaan itu haruslah seimbang. Namun, Montesquieu tidak menggunakan kekuasaan federatif, tetapi yudikatif. Sedangkan Rousseau, melalui teori kontrak sosialnya, menyiratkan bahwa baik pembentukan lembaga maupun operasionalnya ditentukan oleh hukum. Pemerintahan yang ditentukan menurut kemauan hukum sama artinya dengan pemerintahan berdasar atas hukum.49 Pengertian tentang negara hukum sangat banyak, tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan. Negara-negara Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon bahkan memberikan ciri yang berbeda mengenai negara 49 Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 30-36
hukum tersebut. Adapun ciri-ciri negara hukum Eropa Kontinental (rechtsstaat) menurut F.J. Stahl adalah sebagai berikut: 1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia; 2. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada trias politica; 3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang ( wetmatig bestuur); 4. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang- undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.50 Sedangkan ciri negara hukum Anglo Saxon (rule of law) menurut A.V. Dicey adalah sebagai berikut: 1. Supremacy of law, dalam arti tidak boleh ada kesewenang- wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. 2. Equality before the law, artinya kedudukan yang sama di depan hukum. 3. Human rights, yakni terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.51 50 Azhary, Op. cit., hlm. 46 51 Ibid., hlm. 42 39
40 Pada masa setelah Perang Dunia II, konsep negara hukum formal tersebut mendapat kritik karena dampaknya yang kapitalistik-eksploitatif, seiring dengan berkembangnya sosialisme yang menginginkan pembagian kesejahteraan secara merata. Maka, gagasan yang membatasi pemerintah untuk mengurus kepentingan warganya bergeser ke arah gagasan bahwa pemerintah harus proaktif untuk mewujudkan kesejahteraan warganya (bestuurzog). Ide ini dikenal dengan sebutan welfare state (negara kesejahteraan) atau negara hukum material. Konsekuensi dari negara kesejahteraan ini adalah pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah dengan freies ermessen atau pouvoir discretionnaire , yakni kewenangan untuk turut campur dalam berbagai kegiatan masyarakat dengan cara-cara pengaturan, penetapan, dan materiale daad. Namun, pada kenyataannya, penggunaan kekuasaan ini tidak jarang menimbulkan masalah, misalnya tindakan sewenang- wenang, penyalahgunaan wewenang, yang dampaknya justru merugikan masyarakat. Oleh karena itu, konsep negara hukum dirumuskan kembali, antara lain hasil dari International Commission of Jurist yang pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 mencirikan konsep negara hukum yang dinamis atau negara hukum material sebagai berikut: 1. Perlindungan konstitusional, artinya, selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; 2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Adanya pemilihan umum yang bebas; 4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat; 5. Adanya kebebasan berserikat / berorganisasi dan beroposisi; 6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.52 Sementara itu, Mahfud MD 53 menyimpulkan bahwa negara hukum Indonesia merupakan sintesis dari konsep rechtsstaat, the rule of law, negara hukum formal dan negara hukum materiil, yang kemudian diberi nilai ke-Indonesia-an sebagai nilai spesifik, sehingga menjadi negara hukum Pancasila. Terkait dengan pandangan Mahfud M.D. di atas, Padmo Wahyono54 menyatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia yang menyebut rechtsstaat dalam tanda kurung55 memberi arti bahwa negara hukum Indonesia mengambil pola secara tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (genusbegrip) yang kemudian disesuaikan dengan keadaan spesifik Indonesia. Sedangkan, Sjachran Basah56 52 Moh. Mahfud, MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi , Gama Media, Yogyakarta 1999, hlm. 131 -132 53 Ibid., hlm. 138 54 Ibid., hlm. 141 55 Dalam Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum amandemen, tentang Sistem Pemerintahan Negara, pada angka I disebutkan bahwa "Indonesia, ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat)". Kemudian dalam uraiannya disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat) 56 Ibid., hlm. 142 41
42 mengidentifikasi negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan mengajukan pendapat bahwa mengingat Pancasila dijabarkan di dalam beberapa pasal Batang Tubuh UUD 1945, seperti Pasal 27, 28, 29, 30, dan 34, maka negara hukum Indonesia mengenal adanya hak dan kewajiban asasi manusia, hak perorangan yang bukan hanya harus diperhatikan tetapi juga harus ditegakkan dengan mengingat kepentingan umum, menghormati hak orang lain, mengindahkan perlindungan / kepentingan keselamatan bangsa, serta moral umum dan ketahanan nasional berdasarkan undang-undang. Ahmad Syahrizal dalam bukunya "Peradilan Konstitusi"57 menguraikan Filosofi Negara Hukum meliputi pengertian, ketika Negara melaksanakan kekuasaannya, maka Negara tunduk terhadap pengawasan hukum. Artinya, ketika hukum eksis te rhadap Negara, maka kekuasaan Negara menjadi terkendali dan selanjutnya menjadi Negara yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum tertulis atau tidak tertulis (konvensi). Dalam paradigma Negara hukum konstitusional, terdapat komitmen yang disebut oleh Juan Linz dengan self-binding procedure, dalam sistem serupa ini pemerintah sangat terikat oleh tata cara penggunaan kekuasaan yang diatur dalam Konstitusi. Di samping itu, ciri utama pemerintahan konstitusional menghendaki hierarki peraturan perundang-undangan yang jelas dan hanya dapat ditafsir oleh kewenangan yudisial. 57 Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi, PT. Pradnya Paramita, 2006
Lebih rinci lagi, seperti yang diuraikan oleh Philipus M. Hadjon,58 negara hukum Indonesia berbeda dengan rechtsstaat dan the rule of law. Rechtsstaat mengedepankan wetmatigheid yang kemudian menjadi rechtmatigheid, the rule of law mengutamakan prinsip equality before the law, sedangkan negara hukum Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan. Menurut Hadjon, elemen-elemen penting negara hukum Indonesia adalah: 1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; 2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan- kekuasaan Negara; 3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal; dan, 4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan Azhary59 memberikan unsur-unsur dari negara hukum Indonesia sebagai berikut: 1. Hukum bersumber pada Pancasila; 2. Kedaulatan rakyat; 58 Ibid., hlm. 143 59 Azhary, op. cit. hlm. 144 43
44 3. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi; 4. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 5. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lainnya; 6. Pembentuk undang-undang Presiden bersama-sama DPR; dan, 7. Sistem MPR. 2. Teori Realisme Hukum Penganut Realisme Hukum berpandangan bahwa hukum merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan dan alat kontrol sosial. Kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi-emosi yang umum, semua hal ini adalah pembentuk hukum dan hasil hukum dalam kehidupan. Penganut Realisme Hukum juga menyimpulkan bahwa pengadilan merupakan unsur konstitutif dalam konteks negara hukum. Posisi pengadilan sebagai pengemban kekuasaan kehakiman di mana hakim merupakan pembentuk hukum menjadi obyek kajian akademis yang menarik. Dalam kepustakaan teori hukum, terdapat teori Realisme Hukum yang berinduk pada pandangan empirisme dari David Hume. Pada prinsipnya, empirisme menolak pengetahuan spekulatif yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme abad ke-18. Selain itu, dapat pula dikemukakan bahwa realisme hukum terbagi atas dua aliran, yakni realisme hukum Amerika dan realisme hukum Skandinavia. Realisme hukum Amerika menempatkan empirisme dalam
sentuhan pragmatisme, yakni sikap hidup yang menekankan aspek manfaat dan kegunaan berdasarkan pengalaman. Salah satu eksponen pendukung teori ini adalah Oliver Wendell Holmes (1841-1935). Bagi Holmes, aturan-aturan hukum hanya merupakan satu faktor yang menjadi pertimbangan untuk menghasilkan putusan-putusan hukum.60 Holmes adalah seorang Hakim Amerika Serikat terkemuka yang dianggap sebagai salah seorang pembentuk mazhab realisme hukum. Ajaran pokok mazhab tersebut berpangkal pada konsepsi bahwa dalam proses yudisial, hakim bertanggung jawab dalam menyusun formulasi hukum, daripada hanya menemukan hukum di dalam kitab-kitab hukum.61 Deskripsi Holmes mengenai prediksi putusan yang dibuat oleh pengadilan, menempatkan betapa pentingnya peranan hakim dan praktisi hukum. Prediksi-prediksi itu harus dibangun berdasarkan aspek empiris, daripada berdasarkan argumentasi logis yang deduktif sifatnya, seperti ideologi. Menurut Holmes, yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah: 1. Kaidah-kaidah hukum; 2. Moral hidup pribadi; dan, 3. Kepentingan sosial. 62 60 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Surabaya: CV. Kita, 2006, hlm. 138 61 Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta, CV. Rajawali, 1985, hlm. 28 62 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2007, hlm. 162 45
3. Teori Etika Tingkah Laku Kata "etika" yang secara etimologis berasal dari kata Yunani "ethos", harafiah berarti adat kebiasaan, watak, atau kelakukan manusia. Sebagai suatu istilah yang cukup banyak dipakai dalam hidup sehari-hari, kata tersebut memiliki arti yang lebih luas dari sekedar arti etimologis-harafiah. Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat dibedakan 3 (tiga) arti kata etika. Arti pertama adalah sebagai "sistem nilai". Kata "etika" di sini berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan hidup atau sebagai pedoman penilaian baik buruknya perilaku manusia, baik secara individual maupun sos ial dalam suatu masyarakat. Arti pertama ini misalnya dipakai dalam "Etika Jawa", "Etika Protestan", dan sebagainya. Arti yang kedua adalah "kode etik" maksudnya, adalah sebagai kumpulan norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu. Sebagai contoh misalnya pemakaian dalam istilah "Etika Rumah Sakit", "Etika Jurnalistik". Arti ketiga, dan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah ilmu yang melakukan refleksi kritis yang sistematis tentang moralitas. Etika dalam arti ini sama dengan filsafat moral. Secara etimologis, kata etika sebenarnya sama dengan kata "moral". Kata "moral" berasal dari akar kata Latin "mos" - "moris" yang sama dengan kata "etika" dalam bahasa Yunani, berarti adat kebiasaan. Sebagai istilah, keduanya kadang dibedakan. Istilah etika dipakai untuk menyebut ilmu dan prinsip-prinsip dasar penilaian baik buruknya perilaku 46
manusia. Sedangkan istilah "moral" untuk menyebut aturan dan norma yang lebih konkrit bagi penilaian baik buruknya perilaku manusia. Objek material ilmu etika adalah tingkah laku atau tindakan manusia sebagai manusia, sedangkan objek formalnya adalah segi baik buruknya atau benar salahnya tindakan tersebut berdasarkan norma moral. Penilaian dan putusan tentang apakah tingkah laku seseorang dapat dikatakan baik atau buruk, atau apakah tindakannya sebagai manusia itu benar atau salah secara moral, tentunya mengandaikan adalah suatu tolok ukur. Tolok uku r ini disebut norma moral. Norma moral sendiri didasarkan atas apa yang disebut prinsip dasar moral. Maka pemikiran filosofis tentang moralitas tentu saja tidak akan lepas dari pemikiran tentang masalah norma dan prinsip yang mendasari penilaian tentang benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Filsafat moral juga berurusan dengan pertanyaan bagaimanakah suatu pemikiran, penilaian dan pengambilan keputusan moral dapat dibenarkan secara rasional. Di atas dikatakan bahwa objek material filsafat moral adalah "tindakan manusia sebagai manusia". Dengan pernyataan dimaksudkan tindakan yang bukan hanya dilakukan oleh manusia (the act of man / actus hominis), melainkan tindakan yang khas manusia (the human act / actus humanus ). Tindakan 'makan', 'tidur', 'berjalan' misalnya tidak hanya dilakukan oleh manusia tetapi juga oleh binatang. Dalam hal ini tindakan-tindakan itu bisa disebut tindakan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi tindakan-tindakan tersebut baru sekaligus merupakan 47 ini
48 tindakan khas manusia kalau tindakan itu tidak hanya terjadi secara instiktif, melainkan dilakukan secara sadar dan bebas. Dengan kata lain, suatu tindakan menjadi tindakan yang khas manusia (suatu human act) kalau disadari dan dimaui. Kekhususan perspektif moral dalam mengkaji perilaku manusia terletak dalam acuannya pada penilaian baik buruk atau benar salahnya perilaku tersebut sebagai manusia. Moralitas itu pertama-tama menyangkut kualitas watak pribadi manusia dan bukan kualitas kemampuan-kemampuannya. Misalnya orang dapat saja dikatakan sebagai seorang manager perusahaan, atau pemain sepak bola, atau guru, atau pemasak yang baik, tetapi ia bukan orang yang secara moral baik. Penilaian berdasarkan norma moral merupakan penilaian menyangkut kualitas kemanusiaan seseorang secara keseluruhan dan bukan hanya berdasarkan prestasinya dalam segi-segi tersebut hidup manusia itu. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita menilai seseorang secara moral baik kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang secara keseluruhan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Sebagai contoh, misalnya kalau dia bersikap adil, jujur, setia, penuh kasih dan perhatian terhadap sesama, bertanggung jawab dalam tugas, dan sebagainya. Orang yang secara moral baik selalu berusaha untuk mengarahkan perbuatannya ke tujuan tertinggi hidupnya sebagai manusia atau menyesuaikan tindakannya dengan norma yang mengatur perihal
bagaimana manusia seharusnya hidup. Ia adalah orang yang selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan tuntunan hati nuraninya atau sesuai dengan kesadarannya akan apa yang secara konkrit menjadi kewajiban moralnya. Etika sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang secara khusus mengkaji perilaku manusia dari segi baik buruknya atau benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia, dewasa ini telah cukup berkembang dan mempunyai beberapa cabang atau spesialisasi bidang kajian. Secara umum dapat dibedakan 2 (dua) cabang besar etika yaitu Etika Umum atau etika dasar dan Etika Khusus . Yang pertama adalah etika yang menyajikan beberapa pengertian dasar dan mengkaji beberapa permasalahan pokok dalam filsafat moral. Sedangkan yang kedua adalah etika yang membahas beberapa permasalahan moral dalam bidang- bidang khusus. Sebagai contoh etika khusus, misalnya etika Sosial (politik, kemasyarakatan, hukum), etika Biomedis, etika Seksual, etika Bisnis, etika Ilmu, etika Profesi, etika Kependudukan, etika Keluarga, etika Lingkungan Hidup. Etika merupakan kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya banyak istilah yang menyangkut konteks ilmiah, istilah etika pun berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal yang memiliki banyak arti, yaitu tempat tinggal 49
yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak,. watak, perasaan, sikap, cara berpikir. 63 Pengertian etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3 (tiga) yaitu:64 a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak ; c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dalam perspektif teori etika, manusia termasuk hakim, dipandang sebagai obyek etika, yaitu bahwa manusia itu dinilai oleh manusia lain dalam tindakannya. Diantaranya, tindakan manusia itu dinilai menurut baik atau buruknya. Menurut Poedjawiyatna, apabila tindakan manusia itu dinilai atas baik-buruknya, maka tindakan itu seakan-akan keluar dari manusia, dilakukan dengan sadar atas pilihan, atau dengan kata lain, tindakan tersebut dilakukan secara sengaja. Faktor kesengajaan ini mutlak dalam suatu penilaian baik-buruk yang disebut dengan penilaian 63 K. Bertens, Etika, penerbit PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2004 64 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (1991) dan Edi si Ketiga (2001). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga terdapat perubahan, yaitu di dalamnya dimuat dua entry yaitu "etik" dan "etika" meliputi arti kedua dan ketiga dari pengertian etika sebagaimana tertulis dalam Edisi Kedua (1998) 50
etis atau moral ini.65 Poedjawiyatna mengakui bahwa menilai kesengajaan adalah tidak mudah, namun salah satu indikatornya adalah adanya pengetahuan (kesadaran) bahwa seseorang bertindak dan bahwa ada pilihan terhadap tindakan itu. Apabila tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak ada pula penilaian baik-buruk. Agar suatu tindakan dapat dikatakan "disengaja" maka dituntut adanya pilihan, dan pilihan ini berarti adanya penentuan dari pihak m anusia sendiri untuk bertindak atau tidak bertindak. Penentuan manusia bagi tindakannya itu disebut kehendak atau kemauan.66 Disamping itu, terdapat pula pendapat lain yang menyatakan bahwa kalau tindakan manusia dinilai atas baik buruknya maka tindakan itu seolah-olah keluar dari manusia, dilakukan dengan sadar atas pilihan, dengan satu perkataan, yaitu sengaja. Faktor kesengajaan ini mutlak untuk penilaian baik dan buruk.67 Sehingga, apabila hendak dilakukan penilaian etis, maka mutlak harus ada kehendak yang dapat memilih, dalam hal ini oleh Poedjawiyatna disebut sebagai 'kehendak bebas'. Sejauh ini masih terdapat perdebatan tentang apakah manusia benar-benar memiliki kehendak bebas, dapatkah manusia sungguh- sungguh memilih dalam melakukan tindakan? Terh adap hal ini, terdapat dua aliran pendapat, yaitu, pertama, aliran yang mengingkari adanya 65 Poedjawiyatna, Etika Filsafat Tingkah Laku, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, halaman 13 - 14 66 Ibid., halaman 15. 67 Ibid. 51
kehendak bebas. Kelompok ini disebut sebagai aliran determinisme; dan, kedua, adalah aliran yang mengakui adanya kehendak bebas dalam tindakan manusia. Aliran determinisme kemudian dapat dikategorisasi- kan dalam dua golongan, yaitu:68 a. determinisme materialistis;69 dan b. determinisme religius.70 68 Ibid., halaman 16-2 1 69 Menurut Poedjawiyatna, materialisme itu bermacam -macam coraknya, tetapi semuanya hanya menerima materi sebagai kesungguhan (yang sungguh-sungguh ada). Yang dimaksud dengan materi ialah selalu berubah-ubah dan tidak tetap. Materialisme juga dapat dimaknai dalam kaitannya dengan pandangan terhadap dunia dan alam, bahwa penampakan dunia dan alam bagi manusia memang berub ah -ubah, perubahan mana semuanya ditentukan oleh hukum alam. Benda -benda dan manusia patuh pada hukum alam, namun tidak ada sanksi bagi ketidakpatuhan pada hukum alam itu. Manusia juga merupakan sesuatu yang ada di dunia dan merupakan penghuni alam, sehingga manusia pun merupakan benda alam yang tunduk dan patuh pada hukum alam. Hukum alam inilah yang menentukan semua tindakan manusia, karena dalam kedudukannya tersebut manusia dapat diibaratkan seperti mesin, manusia telah tertentu dan tidak ada daya padanya untuk memilih: tidak ada padanya kehendak bebas. Keyakinan bahwa manusia adalah seperti mesin yang segala tindakannya ditentukan oleh dan tunduk pada hukum alam ini antara lain dikemukakan oleh Darwin (1809-1882) yang menyimpulkan bahwa manusia hanyalah merupakan hasil perkembangan (evolusi) dan teratur oleh hukum mekanik. Yang amat terang menggambarkan dan merumuskan manusia sebagai mesin belaka adalah Lamettrie dari Perancis (1709-1751), yang meyakini bahwa pada manusia tidak ada pendorong hidup dari dalam dan tidak ada pendorong yang memungkinkan manusia untuk dapat memilih tindakan. Segala tindakan manusia itu bergantung pada materi. Paham materialisme di Jerman dirumuskan oleh Feuerbach (1804 -1872) yang mengatakan bahwa manusia itu adalah benda alam, pengetahuannya ialah pengalamannya, arah itu tertentukan. tujuannya ialah cenderung alamnya, dan alam 70 Keyakinan yang paling sederhana dari aliran determinisme religius ini adalah bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, dan dengan demikian tidak terbatasllah kekuasaan -Nya oleh apa pun juga, termasuk oleh kemauan manusia. Tingkah laku manusia tertentukan oleh Tuhan, seperti semua kejadian di dunia ini tertentukan oleh-Nya. 52
Selanjutnya, aliran yang mengakui adanya kehendak bebas manusia meyakini bahwa segala tindakan manusia itu dibatasi oleh kodratnya, yaitu kodrat kemanusiaannya. Manusia tidak dapat melampaui batas- batas kodrati itu. Manusia memiliki sifat yang sama dengan benda alam yang bukan manusia, dan dalam pada itu ia pun terikat oleh hukum alam yang sama pula. Jika manusia memiliki sifat lainnya, itu adalah karena manusia mampu berpikir, maka ia pun akan menaati hukum berpikir jika manusia tidak ingin tersesat dalam tujuannya mencapai kebenaran. Apabila diakui bahwa manusia itu ciptaan Tuhan dalam arti bahwa Tuhan lah yang memberi ada, sehingga keberadaan manusia itu tergantung pada Tuhan, maka tindakan -tindakan manusia itu pun akan tergantung pada Tuhan juga. Tidak ada sesuatu tindakan yang dapat dilakukan oleh manusia tanpa pertolongan Tuhan. Dalam konteks ini dapat diartikan bahwa manusia dalam keberadaannya tidak memiliki kebebasan, ia tidak dapat semaunya mengadakan dan meniadakan dirinya.71 Namun demikian, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan, dan dalam kebebasan inilah terdapat pilihan-pilihan. Lebih jauh lagi, diakui pu la bahwa bagaimana pun, manusia itu pada umumnya tahu akan adanya baik dan buruk. Dalam melakukan tindakannya manusia pada suatu ketika dan pada umumnya tahu bahwa ia menjalankan sesuatu yang baik atau buruk. Pengetahuan manusia 71 Ibid., halaman 22 53
tentang adanya yang baik dan buruk ini oleh Poedjawiyatna disebut sebagai kesadaran etis atau kesadaran moral.72 Kesadaran moral ini tidak selalu ada pada manusia, melainkan ada waktunya manusia tidak (belum) sadar akan tindakannya, misalnya waktu masih kecil. Waktu manusia dilahirkan memang telah mempunyai daya- daya, yang walaupun ada namun belum dapat dipergunakan, misalnya daya untuk mengambil keputusan dan daya untuk mengetahui yang sebenarnya. Dengan pertolongan orang lain, daya yang masih terpendam tersebut muncul dan akan terus berkembang. Sehingga, dapatlah dikatakan bahwa sejatinya daya untuk mengetahui baik-buruk itu sudah ada pada manusia secara potensial. Perkembangannya terutama memerlukan pendidikan yang berupa teladan penyuluhan dan bimbingan dan alat serta faktor pendidikan / pembinaan yang lain. Dalam perkembangannya, kesadaran moral akan berfungsi dalam tindakan yang konkrit untuk memberi putusan terhadap tindakan tertentu mengenai baik atau buruknya. Kesadaran moral yang telah timbul dan berkembang ini disebut dengan 'kata hati'.73 Kata hati inilah yang menilai baik-buruknya tindakan manusia. Dengan kata lain, kata hati merupakan penerapan kesadaran moral tindakan etis tertentu dalam segala situasinya, dan dalam hal ini 72 Ibid., halaman 27 73 Ibid., halaman 28 54
kata hati bertindak sebagai hakim.74 Berdasarkan hal tersebut, maka penilaian tentang baik atau buruknya tindakan seseorang itu sejatinya dilakukan oleh orangnya sendiri dengan kata hatinya, dengan cara kerja sebagai berikut: 75 a. adanya kesadaran atau pengeta huan umum bahwa ada baik ada yang buruk (kesadaran moral); b. setiap orang bertindak secara etis, ada penerangan mengenai tindakan yang konkrit yang dihadapi orang itu dan dikatakan oleh kata hati bahwa tindakan itu baik atau buruk; c. sesudah ada tindakan (atas pilihan) adalah penentuan atau putusan bahwa tindakan itu baik atau buruk. Inilah yang disebut kata hati yang sebenarnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada akhirnya manusia (sebagai subyek yang bertindak) sendiri lah yang menentukan baik atau buruk tindakannya, yaitu berdasarkan kata hatinya. Kata hati ini, sekalipun selalu jujur, namun dapat salah. Oleh karena, kata hati itu mengikuti penerangan, maka apabila penerangan ini salah, putusannya pun akan salah juga. Penerangan ini sendiri sangat dipengaruhi oleh hal- 74 Seperti hakim yan g memberi putusan tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, begitu pula kata hati menentukan baik-buruknya tindakannya sendiri dalam situasi tertentu. Kata hati mempunyai satu tugas, yaitu memberikan penilaian terhadap tindakan etis, tidak ada kepen tingan lainnya. Kata hati selalu jujur, ia memberikan putusannya menurut keyakinannya. 75 Poedjawiyatna, Ibid., halaman 31 55
56 hal di luar kata hati itu, misalnya: adat istiadat, pendapat umum, kepercayaan, pendidikan dan lingkungannya.76 Dalam tindakan konkrit, misalnya, meskipun telah diketahui secara luas bahwa korupsi itu buruk, tetapi karena pendapatan atau gaji seorang hakim kurang sehingga tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka ketika ada seseorang yang meminta jasanya berkaitan dengan suatu perkara dan untuk itu hakim tersebut dijanjikan sejumlah uang. Sebagai hakim, ia memang berwenang untuk memberikan jasa itu tetapi tidak perlu diberi balas jasa karena jasa untuk mempergunakan wewenang itu sudah termasuk dalam tugasnya yang sudah dibayar oleh pemerintah dalam bentuk gaji. Namun, karena gaji tersebut dirasakan tidak cukup, disamping adanya tawaran sejumlah uang jasa, maka ditentukanlah di dalam hatinya (penerangan kata hati) bahwa penerimaan uang jasa dalam konteks seperti itu bukanlah korupsi, sehingga boleh dilakukan. Apabila hakim tersebut sungguh demikian dalam pertimbangannya dan bertindak berdasarkan pertimbangan itu, maka ia telah bertindak menurut kata hatinya. Namun, penilaian mengenai benar atau salahnya kata hati, atau ukuran baik-buruknya tindakan manusia itu dapat bersifat obyektif maupun 76 Ibid., halaman 33. Mengenai tindakan manusia ini, terdapat beberapa aliran filsafat yang membahasnya. Diantaranya adalah aliran hedonisme yang meyakini bahwa ukuran tindakan baik itu adalah hedone atau rasa kenikmatan dan kepuasan. Bagi penganut hedonisme ini, rasa puas dan bahagia adalah sama. Sehingga, semua tindakan adalah baik apabila bermuara pada kebahagiaan dan kepuasan manusia. Mengenai aliran hedonisme ini selengkapnya dapat dibaca dalam Poedjawiyatna, ibid., halaman 44-45 faktor-faktor yang mempengaruhi
subyektif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penilaian obyektif ialah apabila penilaian tersebut dengan mempertimbangkan keseluruhan situasi dari yang bertindak, baik itu kondisi fisik, psikologis, pendidikan, lingkungan dan sebagainya yang mempengaruhi tindakan itu. Pada praktiknya, penilaian secara obyektif itu hampir tidak mungkin dilakukan walaupun telah dicoba sebaik-baiknya untuk melakukan penilaian yang obyektif. Selain itu, tindakan seseorang juga dapat dinilai secara subyektif, yaitu dinilai berdasarkan norma-norma yang dianut oleh orang lain.77 Jika pedoman hidup harus mendasari perilaku setiap orang yang meyakini kebenaran pedoman tersebut, maka kode etik hakim harus dijadikan dasar perilaku/tindakan profesi hakim diluar pertimbangan- pertimbangan hukum serta harus dijunjung tinggi dan ditegakkan untuk kemajuan korps dan masyarakat. Ini berarti pula bahwa seorang hakim secara langsung harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terhormat dalam kode etik tersebut baik dalam menjalankan tugas maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat. 4. Teori Pengawasan Pembahasan tentang code of conduct atau kode etik perilaku hakim tidak dapat dipisahkan dengan mekanisme pengawasan, baik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawasan internal maupun Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal. 77 Ibid., halaman 35-3 6 57
Dalam membahas masalah pengawasan ini, dipandang tepat apabila berangkat dari konsep Lawrence Meir Freidman tentang tiga unsur sistem hukum, yaitu: a. Struktur (structure) yaitu, struktur institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan; b. Substansi (substance) yaitu, aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu dan dapat berarti pula sebagai produk yang dihasilkan oleh dan berada dalam sistem hukum tersebut; c. Kultur Hukum (legal culture) yaitu, sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.78 Adapun cara untuk menjaga agar ketiga unsur sistem hukum tersebut di atas dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya adalah dengan mekanisme pengawasan. Menurut Sarwoto, pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan 78 Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya, PT. Ghalia Indonesia, B ogor, 2005, halaman 1 -2 58
rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.79 Sedangkan, S.P. Siagian memberikan definisi pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.80 Pengertian pengawasan dalam konteks hukum sendiri adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.81 Apabila pengertian pengawasan tersebut dikaitkan dengan profesi hakim, maka definisi pengaw asan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap hakim untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang- undangan yang mengatur profesi hakim. Adapun, macam-macam pengawasan yaitu: 1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung a. Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memerika dan mengecek sendiri secara on the spot di tempat 79 Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 93 80 S.P. Siagian, Filsafat Administrasi, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1990, halaman 107 81 Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Huk um Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Cetakan II, PT. Rineka Cpta, Jakarta, 1998, halaman 21 59
pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan cara inspeksi; b. Pengawasan Tidak Langsung adalah pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik secara lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan on the spot. 2. Pengawasan Preventif dan Represif a. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan melalui pre-audit sebelum pekerjaan dimulai. b. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan, dan sebagainya. 3. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern a. Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. b. Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat-aparat dari luar organisasi sendiri.82 Terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pengawasan, yaitu: a. Aspek pendekatan dalam pengawasan, misalnya pendekatan preventif, detektif dan represif; 82 Ibid. 60
61 b. Aspek pelaksana dalam pengawasan yang meliputi masyarakat dan lembaga formal (termasuk di dalam kelembagaannya antara lain aspek kedudukan, sumber daya manusia, dan mekanisme kerja); dan, c. Aspek obyek pengawasan yang meliputi perilaku, kecakapan (skill) atau pelaksanaan tugas (performance) dalam hal administratif, prosedural, keuangan, dan sebagainya.83 5. Teori Psikoanalisis Teori Psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud ini memiliki keyakinan atau pandangan yang disebut dengan dinamisme psikis. Menurut pandangan ini, tingkah laku manusia baik yang normal maupun abnormal ditentukan atau dikendalikan oleh pikiran yang merupakan hasil dari proses-proses dinamis dan konflik-konflik intra -psikis. Freud berpendapat bahwa pikiran manusia itu terdiri dari tiga bagian, yaitu kesadaran, keprasadaran, dan ketidaksadaran.84 Kesadaran mengacu pada pengalaman-pengalaman mental dalam keadaan sekarang. Isi mental yang sekarang tidak ada dalam ke prasadaran, tetapi dapat dengan mudah masuk ke dalam kesadaran berada dalam keprasadaran. Ketidaksadaran yang merupakan bagian terbesar dari pikiran adalah 83 Komisi Hukum Nasional, Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi, Jakarta, KHN, 2003, hlm. 122-123 84 Yustinus Semiun, Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud, Penebit Kanisius, Yogyakarta 2006, halaman 55-59
'gudang' dari insting-insting dasar manusia, seperti seks dan agresi. Isinya dapat mencapai kesadaran dengan susah payah. Freud juga mengemukakan tiga struktur mental atau psikis, yaitu id, ego dan superego.85 Satu-satunya struktur mental yang telah ada sejak lahir adalah id, yang merupakan dorongan-dorongan biologis dan berada dalam wilayah ketidaksadaran. Id beroperasi menurut prinsip kenikmatan (pleasure principle) dan mencari kepuasan segera. Ego adalah pikiran yang beroperasi menurut prinsip kenyataan (reality principle) yang memuaskan dorongan-dorongan id menurut cara -cara yang dapat diterima masyarakat. Superego yang terbentuk melalui proses identifikasi dalam pertengahan masa kanak-kanak, merupakan bagian dari nilai-nilai moral dan beroperasi menurut prinsip moral. Mekanisme-mekanisme pertahanan, seperti represi, melindungi ego dari kecemasan dan mengeluarkan dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima dari kesadaran. Meskipun yang menggunakan mekanisme pertahanan adalah moral, namun apabila dipergunakan berlebihan dapat menyebabkan pola tingkah laku yang abnormal. Superego juga dibentuk melalui internalisasi, artinya, larangan-larangan atau perintah-perintah yang berasal dari luar diolah sedemikian rupa sehingga akhirnya terpancar dari dalam. Dengan kata lain, superego ini adalah hasil dari proses internalisasi, sejauh larangan-larangan dan perintah-perintah yang tadinya merupakan sesuatu 85 Dalam bahasa Jerman yang digunakan oleh Freud, ketiga istilah ini disebut es, ich dan uberich. Dalam bahasa Inggris kata-kata yang lazim digunakan adalah id , ego dan superego. Bahasa Indonesia menggunakan istilah yang sama dengan bahasa Inggris. 62
yang "asing" bagi si subyek, akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang berasal dari subyek sendiri. Bentuk-bentuk perintah seperti "engkau tidak boleh..." atau "engkau harus..." mengalami proses internalisasi yang membuahkan kesadaran, sehingga perintah tersebut diubah menjadi "aku tidak boleh..." atau "aku harus...". Superego inilah yang merupakan dasar dari hati nurani moral. Aktivitas superego senantiasa berkonflik dengan ego yang dirasakan dalam emosi-emosi seperti rasa bersalah, rasa menyesal dan lain sebagainya. Sikap-sikap seperti observasi diri, kritik diri dan inhibisi berasal dari superego.86 Dorongan-dorongan batin (internal) individu, seperti seks dan agresi dalam pandangan Freud bertentangan dengan aturan-aturan sosial dan norma-norma moral. Atura n-aturan sosial dan norma-norma diinternalisasikan sebagai bagian-bagian dari individu. Dengan demikian, perjuangan dinamik individu menjadi konflik antara kekuatan-kekuatan internal yang berlawanan. Pada saat tertentu, tingkah laku individu yang kelihatan dan pikiran serta emosinya merupakan hasil dari pertentangan yang terjadi di dalam dirinya. Teori Psikoanalisis Freud ini nantinya akan digunakan untuk menganalis kecenderungan seorang hakim untuk melakukan atau tidak melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim, termasuk perilaku koruptif. 86 K. Bertens (editor & penerjemah), Psikoanalisis Sigmund Freud, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, halaman 32-34 63 itu
64 6. Pendekatan Psikologi Hukum Teori Psikoanalisis sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya dilengkapi pula dengan pendekatan psikologi hukum. Pendekatan psikologi hukum ini menekankan pada determinan-determinan manusiawi dari hukum, termasuk dari perundang-undangan dan putusan hakim. Hal ini sama dengan kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum yang semuanya termasuk dalam kajian empiris. Namun demikian, kajian psikologi hukum fokus pendekatannya ialah pada individu sebagai unit analisisnya, yaitu bahwa individu dipandang sebagai bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri dan sekaligus memberikan kontribusi terhadap terjadinya perilaku tersebut.87 Psikologi hukum ini mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh polisi, korban, hakim, pengacara, jaksa, terdakwa, sipir lembaga pemasyarakatan dan sebagainya terhadap sistem hukum. Psikologi hukum berasumsi bahwa karakteristik-karakteristik dari para partisipan sistem hukum ini mempengaruhi cara bekerjanya sistem hukum. Karakteristik-karakteristik tersebut antara lain mencakup kemampuan dari orang-orang tersebut, perspektif-perspektif mereka, nilai-nilai mereka serta seluruh faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Dalam perspektif pendekatan psikologi huku m, perilaku para partisipan dalam sistem hukum itu tidak hanya merupakan hasil dari 87 Achmad Ali, Pengembangan Kemampuan Hakim (Perspektif Sosiologi Hukum), makalah disajikan pada workshop yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI di Makassar, tanggal 17 Juli 2008
65 kualitas -kualitas internal mereka, tetapi juga dari lingkungan dimana mereka bekerja. Kurt Lewin, seorang pakar psikologi sosial, mengemukakan persamaan sebagai berikut:88 B = f ( p , e) Persamaan tersebut berarti bahwa perilaku individu (Behavior) itu merupakan suatu fungsi (function) dari orang (person) dan lingkungan (environtment). Dengan kata lain, kualitas lingkungan eksternal serta tekanan-tekanan situasi dianggap dapat mempengaruhi perilaku seorang individu. Lebih jauh lagi, pendekatan psikologi hukum ini berkonsentrasi pada perilaku para partisipan dalam sistem hukum. Semua warga masyarakat dipandang sebagai partisipan aktif dalam sistem hukum tersebut, meskipun ada di antaranya yang tidak memegang posisi yang memiliki otoritas penuh dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara langsung terkait dengan pemberian keadilan. H. METODOLOGI PENELITIAN H.1. Rancangan Penelitian Tipe kajian ini merupakan kombinasi antara tipe penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan, yang apabila ditinjau dari tujuannya merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta (fact 88 Persamaan Lewin sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali dalam Achmad Ali, Ibid., halaman 14
66 finding).89 Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan fakta mengenai eksistensi dan penerapan Pedoman Perilaku Hakim yang dikaitkan dengan proses atau mekanisme pengawasan terhadap hakim. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan melakukan studi dokumen. Ditinjau dari sudut bentuk penelitiannya, penelitian yang dilakukan adalah penelitian diagnostik. Penelitian diagnostik ini merupakan suatu bentuk penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala.90 Gejala yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah gejala yang menyebabkan sehingga diperlukan suatu Pedoman Perilaku Hakim, lembaga pengawasan maupun upaya -upaya lainnya untuk menegakkan kehormatan, wibawa dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Selain itu, kajian ini juga menggunakan kombinasi antara metode penelitian Sosiologi Hukum (socio-legal research)91 dan yuridis normatif. Mengenai metode penelitian Sosiologi Hukum dapat dijelaskan bahwa Sosiologi Hukum merupakan suatu kajian pemahaman melalui penafsiran (interpretative understanding), yaitu dengan cara menjelaskan sebab, 89 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, UI-Press, Jakarta, 1984, halaman 10 90 Ibid. 91 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. I, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 87. Lihat pula J.J.H. Brugink, terjemahan Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 163-164. Lihat pula Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law, First Edition, Lawbook Co., Published in Sydney, 2002, hlm. 86 -87
perkembangan serta efek dari tingkah laku sosial.92 Perlu ditekankan bahwa dalam penelitian Sosiologi Hukum, hukum ditempatkan sebagai gejala sosial yang akan mengubah perilaku sosial, yakni hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itu, dalam penelitian Sosiologi Hukum, kaidah-kaidah hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial termasuk dalam mengamati eksistensi dan peran Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) sebagai suatu gejala sosial yang dapat mengubah suatu gejala sosial yang lain.93 Dengan demikian, dalam penelitian Sosiologi Hukum, perilaku hakim ditempatkan sebagai faktor yang bersifat dependen (terikat) dan Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) dipandang sebagai faktor yang bersifat independen (bebas).94 Dengan kata lain, Sosio logi Hukum merupakan teori tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan masyarakat.95 Mengenai pentingnya penggunaan metode penelitian Sosiologi Hukum dalam suatu penelitian hukum (legal research), Terry Hutchinson menyatakan pendapatnya sebagai berikut, 96 "law does not operate in a vacuum. Its operate within, and operate on, society. There is scope for the use of completed social science studies relating to law to illuminate the effect of law on society. 92 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 8 -9 93 Peter Mahmud Marzuki, Loc.cit., hlm. 87 94 Ibid., hlm. 87 95 J.J.H. Brugink, Loc. Cit., hlm. 163 96 Terry Hutchinson, Loc. Cit., hlm. 86 67
68 There is room for new studies tailored to specific legal issue. There is scope for futher research about legal institution..." (Hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, hukum bekerja di dalam dan untuk masyarakat. Kajian-kajian ilmu sosial yang berkaitan dengan hukum dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh hukum terhadap masyarakat. Tersedia ruang bagi kajian- kajian baru yang dirancang untuk meneliti issu hukum tertentu. Adapula kesempatan untuk meneliti lebih jauh tentang institusi hukum). Sehingga, kajian Sosiologi Hukum dalam penelitian ini memfokuskan perhatiannya pada hubungan saling mempengaruhi antara Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) dengan perilaku hakim serta pengadilan yang berwibawa. Lebih jauh lagi, metode penelitian Sosiologi Hukum dalam kajian ini digunakan untuk menemukan titik temu antara Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) sebagai instrumen pengawasan bagi hakim dengan upaya membangun pengadilan yang berwibawa. Sedangkan mengenai metode penelitian yuridis normatif dapat dijelaskan bahwa metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian internasional dan putusan-putusan pengadilan.97 Mengenai penelitian yuridis normatif sebagai penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif memiliki karakter yaitu 97 C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke- 20, Bandung, Alumni, 1994, hlm. 143
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, karena hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Dengan demikian penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 98 Sehubungan dengan metode penelitian yuridis normatif ini, kajian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan perundang- undangan yang relevan dan berkaitan dengan perilaku hakim dan upaya membangun pengadilan yang berwibawa tersebut. Disamping itu, juga dilakukan pengamatan terhadap beberapa model Code of Conduct dari beberapa negara. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut diharapkan dapat ditemukan model Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) yang efektif dan dibutuhkan Indonesia sebagai hukum positif (undang-undang) yang nantinya akan berlaku di Indonesia. Hal ini dipahami sebagai bentuk nyata dari upaya pembaharuan hukum. Mengenai hal ini telah sejalan dengan pemikiran Terry Hutchinson bahwa pada intinya pembaharuan hukum (law reform) di bidang pembentukan rancangan undang-undang yang akan berlaku sebagai hukum positif adalah mencakup unsur-unsur keterbukaan, keterlibatan dan akuntabilitas publik terutama dalam merumuskan materi muatan rancangan undang-undang sehingga maksud pembentukan undang- 98 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 35 69
undang itu dapat mengakomodasikan kepentingan publik dan perilaku publik. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penelitian yang akan menemukan bentuk Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) yang dibutuhkan bangsa Indonesia ini merupakan jenis penelitian law reform, yang lazim dilakukan dengan mengkombinasikan antara pendekatan Sosiologi Hukum (socio-legal research) dan penelitian hukum normatif.99 H.2. Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di beberapa negara pembanding, antara lain Perancis, Belanda dan Inggris. Alasan memilih negara-negara tersebut berdasarkan pertimbangan sistem hukum yang berbeda-beda. Perancis mewakili sistem hukum Eropa Kontinental sehingga patut untuk dilihat bagaimana eksistensi serta penerapan Pedoman Perilaku Hakim maupun kinerja dan pelaksanaan lembaga pengawasan hakim di negara tersebut. Selanjutnya, Belanda juga dipilih sebagai salah satu negara pembanding dengan pertimbangan bahwa sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Belanda yang dahulu pernah menjajah Indonesia sehingga hukum Indonesia merupakan hasil konkordansi dari hukum Belanda. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Belanda dinilai patut untuk dilihat bagaimana eksistensi serta penerapan Pedoman Perilaku Hakim maupun kinerja dan pelaksanaan lembaga pengawasan hakim di 99 Terry Hutchinson, Op. Cit., hlm. 54 70
negara tersebut. Terakhir, Inggris dipilih sebagai salah satu negara pembanding dengan pertimbangan bahwa Inggris memiliki kesamaan dengan Indonesia dalam hal kedua negara tersebut sama-sama baru mengembangkan Pedoman Perilaku Hakim dan lembaga pengawas hakim. Penelitian pertama dilaksanakan di Perancis dengan melakukan diskusi dan wawancara dengan Mahmud Syaltout, Ph.D. Candidate and Researcher, Center of International, European and Comparative Law, University of Paris 5, Sorbonne Rene Descartes 62, Avenue Simon Bolivar, Paris, France. Diskusi dan wawancara tersebut dilakukan di Cafe de Paris Garu du Norde Central Station pada tanggal 5 Mei 2008 jam l4.00, waktu Paris. Setelah melakukan diskusi dan wawancara di Perancis, penelitian dilanjutkan di Inggris pada tanggal 8 Mei 2008 ja m 12.00 waktu London. Penelitian ini dilaksanakan dengan mewawancarai Prof. Kate Malleson, Ph.D., bertempat di Queen Mary, University of London, Lincoln's Inn Field, Postgraduate Law Campus, London. Peta lokasi Queen Mary, University of London, Lincoln's Inn Field, Postgraduate Law Campus, London ini dapat dilihat pada Gambar 1 (lampiran). Selanjutnya, penelitian di Belanda telah dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Mei 2008 sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh Jan F. van Olden, Secretary General of Van Vollenhoven Institute, sebagai berikut: 71
a. Hari Kamis, tanggal 15 Mei 2008 ? 11.00 meeting with Jan van Olden (secretary general of the VVI) and Gustaaf Reerink (researcher), ? 11.30 visit to the library and the Indonesian law collection with Albert Dekker (librarian of the VVI) ? 12.00 meeting with Dr. Adriaan Bedner (Senior lecturer Indonesian law), who wrote a book on Administrative Courts in Indonesia. ? 12.30 -13.15 lunch with Dr. Philip Langbroek (Utrecht University), Jan van Olden and Adriaan Bedner. ? 13.15 - 15.00 meeting with Dr. Philip Langbroek Wawancara ini dilaksanakan di The Van Vollenhoven Institute - VVI yang berada di Kamerlingh Onnes Gebouw - KOG Building, Steenschuur 25, Universiteit Leiden yang dapat ditempuh sekitar 15 menit dengan berjalan kaki dari stasiun kereta api. Peta Lokasi Van Vollenhoven Institute - VVI dapat dilihat pada Gambar 2 (lampiran). b. Hari Jumat, tanggal 16 Mei 2008 ? Meetings with Ms Dory Reiling (High Court Judge in Amsterdam) and Mr. Renee Verschuur (High Court Judge in Leeuwarden)both ? of them are the member of the board of the Netherlands Judges Association). Wawancara ini dilaksanakan di gedung Raad Voor De Rechtspraak, Lange Vijverberg Kneuterdijk Straat 1, Den Haag. 72
The Netherlands. Peta lokasi wawancara ini dapat dilihat pada Gambar 3 (lampiran). H.3. Metode Pendekatan 1. Sosiologi Hukum Pendekatan Sosiologi Hukum dalam kajian ini digunakan untuk menemukan titik temu antara Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) dengan upaya membangun pengadilan yang berwibawa, yaitu dengan memperhatikan landasan teoretis yang ada, untuk selanjutnya dirumuskan asumsi-asumsi yang akan dianalisis dan pada akhirnya ditarik kesimpulan atas masalah yang dikaji. 2. Hukum Normatif Dalam penelitian hukum normatif, masalah yang dikaji didekati melalui tiga pendekatan, yaitu statutory approach, conceptual approach dan comparative approach.100 Melalui pendekatan statutory approach (pendekatan undang-undang) suatu fakta hukum dikaji dengan menelusuri ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, ketentuan-ketentuan hukum mana berada dalam rumusan pasal-pasal yang berisi norma. Dipahami bahwa, norma merupakan suatu proposisi (normatif). Norma sebagai 100 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Cet. I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm 1-3. Lihat pula Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 96 -119, 137-139, 132 -136. 73
74 suatu bentuk proposisi tersusun atas rangkaian konsep (hukum).101 Adapun, ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji dalam penelitian ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan beberapa produk perundang-undangan lainnya yang relevan. Sedangkan, conceptual approach (pendekatan konseptual) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Maka dalam pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang, hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip 101 Ibid., hlm. 38-39. Lihat pula Peter Mahmud Marzuki, Ibid., h. 96 -102, dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas- asas dalam perundang -undangan. Selain itu pula, dalam pendekatan perundang- undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan saja melainkan juga menelaah materi muatannya, yakni mempelajari dasar ontologisnya, lahirnya undang-undang, landasan filosofi undang-undang, dan ratio legisnya (berkaitan dengan ajaran interpretasi atau penafsiran)
tersebut harus dipahami dahulu mengenai pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.102 Adapun mengenai pendekatan comparative approach dapat dijelaskan bahwa pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) di beberapa negara, baik dalam hal persamaan maupun perbedaan pengaturannya . Beberapa negara yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan Indonesia antara lain Perancis, Belanda dan Inggris. Alasan memilih negara-negara tersebut berdasarkan pertimbangan sistem hukum yang berbeda-beda. Perancis mewakili sistem hukum Eropa Kontinental sehingga patut untuk dilihat bagaimana eksistensi serta penerapan Pedoman Perilaku Hakim maupun kinerja dan pelaksanaan lembaga pengawasan hakim di negara tersebut. Selanjutnya, Belanda juga dipilih sebagai salah satu negara pembanding dengan pertimbangan bahwa sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Belanda yang dahulu pernah menjajah Indonesia sehingga hukum Indonesia merupakan hasil konkordansi dari hukum Belanda. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Belanda dinilai patut untuk dilihat bagaimana eksistensi serta penerapan Pedoman Perilaku Hakim maupun kinerja dan pelaksanaan lembaga pengawasan hakim di negara tersebut. Terakhir, Inggris dipilih sebagai salah satu negara pembanding dengan 102 Peter Mahmud Marzuki, Ibid., hlm. 137. Dalam membangun konsep bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-dokrin yang berkembang dalam ilmu hukum 75
76 pertimbangan bahwa Inggris memiliki kesamaan dengan Indonesia dalam hal kedua negara tersebut sama-sama baru mengembangkan Pedoman Perilaku Hakim dan lembaga pengawas hakim. H.4. Metode Pengumpulan Data dan Bahan Hukum 1. Sosio logi Hukum Penelitian ini menitikberatkan pada bahan-bahan dokumen, sehingga teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi kepustakaan yang ditunjang dengan wawancara maupun korespondensi melalui e-mail yang dilakukan dengan para pakar baik di dalam maupun di luar negeri. Bahan- bahan dokumen yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang ditunjang dengan wawancara dan korespondensi melalui email tersebut merupakan data -data yang digolongkan menjadi dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.103 Bahan hukum primer mencakup produk-produk perundang-undangan beserta penjelasannya, khususnya yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan beberapa produk perundang-undangan lainnya yang relevan. 103 Enid Campbell, Legal Research, Materials and Methods, Sydney, The Law Book Co.Ltd, 1988, hlm. 8
Sedangkan, bahan hukum sekunder meliputi makalah, tulisan-tulisan ilmiah, dan artikel-artikel di dalam jurnal maupun majalah hukum.104 Adapun, bahan-bahan hukum tertier juga digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan te rhadap bahan hukum sekunder, misalnya kamus. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca / studi pustaka, mencatat, mengutip, membandingkan dan mengaitkan bahan- bahan hukum satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh agar memudahkan pengolahannya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Data juga diperoleh dan dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur, dalam arti bahwa pertanyaan- pertanyaan diajukan secara bebas dan terbuka tanpa terikat pada daftar pertanyaan tertentu, sehingga proses wawancara dapat berlangsung luwes dengan arah yang lebih terbuka. Sekalipun demikian, wawancara tetap dilakukan dalam garis besar yang terstruktur (mengarah untuk menjawab masalah penelitian). Wawancara tak terstruktur disebut juga sebagai wawancara "informal" atau wawancara "tidak terstandarisasi". Metode wawancara tak terstruktur ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan wawancara terstruktur maupun semi terstruktur. Diantaranya adalah 104 Ibid 77
bahwa wawancara tak terstruktur lebih berkarakter terbuka (open ended). Maksudnya adalah, melalui wawancara tak terstruktur yang biasa diterapkan dalam penelitian kualitatif ini, terbuka peluang untuk menentang serta mengubah konsepsi awal yang telah dimiliki oleh peneliti, sekaligus memberikan kesempatan kepada pakar yang diwawancarai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan kerangka referensinya sendiri. Dengan kata lain, melalui wawancara tak terstruktur, pakar yang diwawancarai memiliki kesempatan untuk mengemukakan pandangan-pandangannya tentang isu yang diteliti dengan cara yang dipilihnya sendiri. Kelebihan berikutnya dari metode wawancara tak terstruktur ini adalah bahwa meto de ini memberikan pemahaman kualitatif yang lebih mendalam karena memungkinkan pakar yang diwawancarai untuk berbicara secara bebas tentang subyek atau isu yang ditanyakan dengan menggunakan kerangka referensinya sendiri. Menggunakan kerangka referensinya sendiri maksudnya adalah bahwa pakar yang diwawancarai dapat mengemukakan gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran dan makna-makna yang dikuasainya. Hal ini memungkinkan pakar tersebut untuk mengaitkan makna-makna yang dikuasainya dengan kejadian- kejadian atau hubungan-hubungan yang hendak dipahami oleh si peneliti, dengan menggunakan bahasa atau istilahnya sendiri. Sehingga, melalui metode wawancara tak terstruktur ini dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sudut pandang pakar yang diwawancarai. 78
Hal ini berbeda dengan wawancara terstruktur yang cenderung memberikan sangat sedikit ruang bagi pakar yang diwawancarai untuk mengekspresikan pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikirannya dengan cara yang mereka pilih sendiri. Hal ini disebabkan karena dalam wawancara terstruktur, pakar yang diwawancarai terpaku dan harus menyesuaikan diri dengan "kotak" atau kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Sebaliknya, dalam wawancara tak terstruktur, pakar yang diwawancarai lebih bebas untuk berbicara tentang topik yang didiskusikan. Berdasarkan uraian di atas, dapatlah diketahui bahwa wawancara tak terstruktur memiliki karakteristik-karakteristik antara lain: 1. fleksibilitas dalam upaya pencarian makna; 2. tidak terstandarisasi; 3. berupaya untuk membandingkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh pakar-pakar yang diwawancarai105. Dengan cara demikian dapat diperoleh informasi dan data yang lebih kaya dan lebih bervariasi. Pengambilan data melalui wawancara tersebut dihentikan setelah data-data yang diperlukan dirasa memadai. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk mendukung dan menambah informasi atas penelitian ini. 105 Tim May, Social Research : Issues, Methods and Process, Second Edition, Open University Press, Buckingham, Philadelphia, 1997, Halaman 112-114 79
Adapun narasumber yang diwawancarai berasal dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum, b aik dari dalam maupun luar negeri. Selain bahan-bahan hukum dan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut di atas, dalam kajian ini juga digunakan data kuantitatif sebagai penunjang, yakni berupa data-data kuantitatif hasil penelitian yang d iperoleh melalui studi kepustakaan. 2. Hukum Normatif Bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini meliputi bahan hukum primer (yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) dan bahan hukum sekunder (yang mencakup buku literatur, textbook, doktrin, jurnal, majalah, maupun media surat kabar yang memuat materi yang relevan dengan bidang kajian ini). Bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh selanjutnya diinventarisasi dan diidentifikasi untuk kemudian dipergunakan dalam menganalisis masalah yang berhubungan dengan kajian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (card system) yang kemudian dikombinasikan dengan sistem filing list, yaitu dengan mengurutkan bahan-bahan hukum berdasarkan sumbernya dan menurut letak penempatan klasifikasinya, sehingga penatalaksanaannya dilakukan secara kritis, logis dan sistematis yang 80
kemudian dilakukan analisis secara mendalam (in depth) atas fakta -fakta hukum yang ditemukan. Mengenai penerapan kombinasi antara sistem kartu dan filling list ini dapat dijelaskan bahwa mula-mula informasi atau data yang diperoleh ditulis pada kartu atau kertas kemudian dipindahkan ke dalam database komputer dalam bentuk file-file.106 Dengan langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur penyelesaian kajian ini. H.5. Metode Analisis Data dan Bahan Hukum 1. Sosiologi Hukum Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode snow ball. Metode snow ball yang dimaksud bukanlah snow ball sebagai metode pengumpulan data (sampling) yang lazim digunakan dalam penelitian kuantitatif.107 Snow ball dalam hal ini hanya merupakan analogi dari metode snow ball sampling dan merupakan peristilahan yang digunakan untuk menggambarkan bahwa analisis data dilakukan dengan mengajukan suatu masalah penelitian yang terangkai dengan suatu asumsi yang kemudian berkembang menjadi beberapa pertanyaan dan 106 Mengenai sistem kartu dan filling list ini dapat dibaca dalam David Madsen, Successful Dissertation and Thesis, 2 nd Edition, Jossey-Bass Publishers, Oxford, 1992, hlm. 83-86 107 Mengenai makna Snow Ball dapat dibaca dalam Webster's Dictionary, 2nd Edition, Simon & Schuster, New York, 1983, hlm. 1720 Sedangkan, selengkapnya mengenai metode Snow Ball sampling dapat dibaca dalam Duane R. Monette, Thomas J. Sullivan dan Cornell R. DeJong, Applied Social Research : Tool for the Human Services, Second Edition, Holt, Rinehart and Winston, Inc., Chicago, 1990, halaman 152-153 81
asumsi untuk selanjutnya dianalisis guna ditarik suatu kesimpulan. Analisis tersebut ditarik dalam suatu kesatuan pemikiran dengan pendekatan kualitatif, yakni menganalisis data secara luas, mendalam dan dari berbagai segi.108 Untuk itu, data yang diperoleh dalam kajian ini terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan kualitas dan kategori tertentu. Selanjutnya dilakukan penafsiran surface structure yang dilanjutkan dengan penafsiran deep structure terhadap data yang telah dikelompokkan tersebut. 109 Hasil analisis kemudian dituangkan dalam bentuk laporan sistematis tentang eksistensi dan peran Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) dalam membangun lembaga pengadilan yang berwibawa. 108 Valerine J. Janesick, "The Dance of Qualitative Research Design, Metaphor, Methodolatry and Meaning", dalam Handbook of Qualitative Research, Norman K, Denzin, dan Yvonna S. Lincoln (eds.), California, Sage Publication, Inc., 1994, hlm. 212. Lihat juga Bencha Yoddumnern Attig & George A. Attig, et.al., A Field Manual on Selected Qualitative Research Method, Thailand, Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 1991, hlm. 2, dimana di dalamnya dikatakan bahwa "...sifat pendekatan kualitatif adalah terletak pada kumpulan informasi subyektif yang berasal dari peneliti maupun sasaran penelitiannya; dimana jenis datanya lebih berbentuk kalimat daripada data statistik,...Sumber-sumber data bersifat sangat luas yang antara lain meliputi catatan harian, surat-surat, memori, sejarah dan sebagainya,...Data dikumpulkan dalam berbagai cara antara lain meliputi percakapan, participant-observation, wawancara informal maupun mendalam (in-depth interviews)" 109 Keneth D. Bailey, Method of Social Research, Second Edition, New York, The Free Press, 1982, hlm. 309-315. Penafsiran surface structure merupakan penafsiran yang dilakukan peneliti terhadap teks-teks dan fakta-fakta yang melekat pada data yang telah dikumpulkan dan dikategorisasikan, yang dalam hal ini pemaknaan lebih difokuskan pada hal-hal yang tertuang di dalam teks -teks dan realitas-realitas yang muncul tersebut. Sedangkan, penafsiran deep structure merupakan pengembangan dari penafsiran surface structure, yakni penafsiran mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengungkap makna -makna yang tersirat di balik teks -teks dan realitas -realitas yang muncul dari data yang telah dikumpulkan dan dikategorisasikan tersebut 82
83 2. Hukum Normatif Setelah melalui tahapan-tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer maupun sekunder), langkah berikutnya adalah melakukan sistematisasi terhadap keseluruhan bahan hukum yang ada, baik yang menyangkut Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) maupun yang berhubungan dengan upaya membangun pengadilan yang berwibawa. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian masalah penelitian. Rangkaian tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan penalaran deduktif disertai uraian deskriptif yang bersifat analitis, sehingga mempermudah mengkaji masalah dalam penelitian ini. I. Sistematika Guna lebih memfokuskan dan menajamkan analisis, kajian ini disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut: Dalam Bab I yang merupakan bagian pendahuluan, diuraikan gambaran umum tentang kajian ini. Gambaran dan uraian yang diberikan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, kerangka teoretik dan kerangka konsepstual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya dalam Bab II diuraikan tentang relevansi dan eksistensi Pedoman Perilaku Hakim sebagai instrumen pengawasan hakim di indonesia. Uraian yang diberikan dalam bab ini mencakup berbagai Pedoman Perilaku Hakim yang ada di Indonesia. Melalui uraian yang diberikan dalam bab ini diharapkan dapat diketahui relevansi Pedoman Perilaku hakim bagi Indonesia. Dalam bab ini juga dibandingkan kode etik hakim di berbagai negara, baik negara-negara yang menganut common law system maupun civil law system, disamping pandangan berbagai agama tentang kode profesi hakim. Melalui uraian dalam bab ini diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang hakim yang ideal serta diketahui kelebihan dan kekurangan model pedoman perilaku hakim dari masing-masing negara dan agama sehingga dapat ditarik pelajaran bagi pembentukan maupun penegakan pedoman perilaku hakim yang ideal bagi Indonesia. Kemudia n, dalam Bab III diidentifikasi, dibandingkan dan dianalisis pengaruh faktor-faktor eksternal dan internal terhadap upaya penegakan Pedoman Perilaku Hakim sebagai instrumen pengawasan hakim di Indonesia . Uraian tentang faktor-faktor eksternal dan internal dalam bab ini akan mencakup berbagai bentuk pelanggaran Pedoman Perilaku hakim, terutama perilaku koruptif beserta penyebab-penyebabnya, upaya pengawasan yang telah dilakukan di Indonesia dan beberapa negara. 84
85 Me lalui uraian, perbandingan dan analisis ini diharapkan dapat ditarik pelajaran berupa diketahuinya faktor-faktor eksternal dan internal yang mendorong hakim untuk melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku hakim.Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut diharapkan dapat dicari solusi yang efektif untuk mengatasinya. Selanjutnya dalam Bab IV diberikan uraian dan analisis tentang prospek penerapan Pedoman Perilaku hakim sebagai instrumen pengawasan hakim dalam membangun sistem peradilan yang adil dan berwibawa di Indonesia. Dalam bab ini diberikan pula pemikiran-pemikiran baru dan aktual sebagai acuan bagi penerapan Pedoman Perilaku hakim sebagai instrumen pengawasan hakim di Indonesia dalam rangka membangun sistem peradilan yang berwibawa di masa mendatang. Terakhir, dalam Bab V yang merupakan bagian Penutup akan diberikan beberapa kesimpulan dan saran.
BAB II RELEVANSI DAN EKSISTENSI PEDOMAN PERILAKU HAKIM SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWASAN HAKIM Cita negara hukum menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah yang diatur oleh hukum. Pandangan demikian ini mula-mula dikemukakan oleh Plato yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya, Aristoteles, yang menyatakan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Lebih lanju t, Aristoteles menyatakan pula:110 "Aturan konstitusional dalam negara berkaitan secara erat, juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum, selama suatu pemerintahan menurut hukum, oleh sebab itu supremasi hukum diterima sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata keperluan yang tidak layak". Secara teoretis, dengan mengikuti alur berpikir Aristoteles, pada hakikatnya hukum itu memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik. 111 Hukum bukan merupakan paksaan dari penguasa melainkan diperlakukan sesuai dengan kehendak warga 110 Nukthoh Arfawie Kurde, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, halaman 16 111 Istilah pemerintah dan pemerintahan dalam masyarakat secara umum diartikan sama, dimana kedua kata (pemerintah atau pemerintahan). Sebutan kedua kata atau istilah tersebut menunjuk pada penguasa atau pejabat. Misalnya: Mulai dari Presiden sampai tingkat Kepala Desa atau Kepala Kelurahan. Artinya, semua orang yang memegang jabatan disebutlah pemerintah atau pemerintahan, lingkungan pemerintah atau pemerintahan disebut orang pemerintah(an). Mereka yang berpandangan seperti yang tersebut diucapkan bergantian tetapi orang yang bekerja di dalam 86
negara, yang dengan hukum itu diharapkan tercapai keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Lebih jauh lagi, konsep pemerintahan dapat diperinci lagi menjadi pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas. Artinya tugas dan wewenang pemerintahan itu dapat diperluas dan dipersempit dengan membentuk organ-organ atau badan-badan dalam pemerintahan itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh C.F. Strong, dimana pemerintahan itu mempunyai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurut Konsep Trias Politika, ketiga bentuk kekuasaan itu mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda pula. Sehingga, konsep pemerintahan yang dikemukakan oleh C.F. Strong dapat disebutkan di atas tidak membedakan pemerintah(an) dalam arti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Siapa saja yang memegang jabatan dan berkuasa terhadap bawahan sebagai contoh: Ketua DPRD Tk.II, Bupati atau Walikota, Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Jaksa Negeri. Selain pandangan masyarakat yang menyamakan pengertian istilah pemerintah(an), temyata di dalam beberapa literatur, ada sebagian para ahli juga menyamakan pengertian pemerintah dengan pemerintahan. Seperti C.F. Strong menyatakan pemerintah(an) adalah organisasi dalam mana diletakkan ...hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Selanjutnya Strong menyatakan pemerintahan itu mempunyai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Jadi menurut C.F. Stro ng pemerintah dan pemerintahan itu sarna pengertiannya, artinya bisa disebut pemerintah atau pemerintahan. Kemudian di dalamnya pemerintah(an) terdapat tiga macam kekuasaan. Sedangkan pendapat yang istilah pemerintah dan lain seperti Ramlan Surbakti (1992, 168), mengatakan pemerintahan berbeda artinya. Dimana Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengertiannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek, yaitu: (1) Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara; (2) ditinjau dari aspek struktural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar- dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara; (3) ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. Bila disimak secara tentang Pemerintah dan pemerintahan, nampaknya perbedaan yang dikemukakannya bukanlah menunjukkan ada pemisahan antara pemerintah dengan pemerintahan secara tajam. Artinya dimana ada pemerintah disitu akan ada pemerintahan. Mengenai pandangan C.F. Strong dapat dibaca dalam C.F. Strong, Modern Political Constitusional , Sidgwick and Jackson Ltd, London, 1960. lebih dalam pendapat Surbakti 87
dikatagorikan dalam arti yang luas. Terdapat pula pendapat yang menyamakan pengertian pemerintah dengan pemerintahan, seperti S. Pramudji (1982, 25-26) dimana pemerintahan itu dapat dilihat dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah negara.112 Kemudian Ramlan Surbakti (1992, 169) juga mempunyai pandangan yang sama dengan Pramudji, dimana pemerintahan itu mempunyai pengertian dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja. Konsep pemerintahan dalam arti luas yang dikemukakan oleh Pramudji dan Surbakti, organ-organnya mengacu pada konsep Trias Politika atau Tri Praja. Di Indonesia kita tidak menggunakan Konsep Trias Politika atau Tri Praja, tetapi menggunakan konsep Panca Praja, seperti yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana telah dijelaskan, pengadilan (yudikatif) merupakan bagian dari pemerintahan dalam arti luas yang bersifat mandiri namun memiliki kekuasaan tidak tak terbatas. Asas kemandirian berarti bahwa 112 Selengkapnya dapat dibaca dalam tulisan Zakaria, Pergeseran Sistem Pemerintahan Daerah Dari UU No.5 Tahun 1974 ke UU No.22 Tahun 1999, USU Digital Library, 2003 88
dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisiil.113 Kenyataan menunjukkan bahwa hukum tidak selalu lengkap, seringkali samar-samar, atau bahkan hukum tidak ada, apabila dihadapkan dengan peristiwa konkrit (kasus) yang sedang dihadapi.114 Dalam suasana yang demikian, hakim diperbolehkan menolak perkara,115 hakim harus memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan melakukan penemuan hukum (interpretasi). Bahkan, kalau perlu menggunakan kaidah-kaidah hukum yang tidak 113 Mengenai kebebasan atau independensi kekuasaan kehakiman ini telah ditegaskan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 19 45, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang -Undang Dasar 1945, independensi badan peradilan ditegaskan di dalam penjelasan pasal 24 dan 25. (perubahan ke-3) Sedangkan, setelah perubahan Undang -Undang Dasar 1945 independensi badan peradilan dimuat dalam Batang Tubuh Undang -Undang Dasar 1945 pasal 24 114 Sudikno Mertokusumo, Bab -Bab Tentang Penemuan Hukum, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1993, halaman 6. Dalam bukunya yang lain, berjudul Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan II, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001, halaman 37, Sudikno mengatakan: "Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka, wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang -undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas -jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan". 115 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 16 ayat 1, menyatakan: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". 89 tidak
tertulis.116 Hakim dengan inisiatif sendiri, pertimbangan sendiri, menemukan hukum dan memutus perkara yang dihadapi.117 Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Apabila para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya, apabila hakim tidak terpengaruh dan dapat tetap bersikap obyektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh kemandiriannya. Sedangkan, kekuasaan kehakiman yang tidak tak terbatas bahwa hakim di dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan hakim tetap tunduk dan terikat pada hukum.118 Berarti pula bahwa kekuasaan kehakiman yang independen atau mandiri itu pada hakekatnya adalah tetap terikat dan 116 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 28 ayat 1, berbunyi sebagai berikut: "(1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". 117 Wiarda, Drie Typen van de Rechtsvindings, W.E.J - Tjeink Willink, Deventer, 1999, halaman 14. Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, hakim dalam mengadili perkara mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu: (1) Hakim sebagai corong undang- undang; (2) Hakim sebagai penerjemah undang-undang dengan interpretasi; dan, (3) Hakim menggunakan inisiatif sendiri (pertimbangan sendiri) atau otonom. 118 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum , 1985, hlm. 46 90
dibatasi oleh rambu-rambu tertentu. Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi independensi hakim tersebut terutama adalah aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan- ketentuan hukum, baik prosedural maupun substantif / materiil itu sendiri sudah merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam menerapkan independensinya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang. Sebelum membahas lebih jauh tentang aspek relevansi kode etik perilaku hakim sebagai instrument pengawasan, maka dipandang perlu mengemukakan pendapat beberapa ahli menyangkut pengertian etika dan kode etik profesi hukum termasuk dalam hal ini kode etik profesi hakim. Untuk itu, penulis merujuk pada tulisan Prof. B. Arief Sidharta yang berjudul "Etika Profesi dan Profesi Hukum yang Sehat" (1989) sebagai berikut ini : Seorang sosiolog Amerika, tokoh mas hab Fungsionalisme Struktural, Talcott Parsons dalam karyanya berjudul "The Professions and Social Structure" pada tahun 1939 yang kemudian dimuat dalam buku kumpulan karangan berjudul "Essays in Sociological Theory" (1964), berdasarkan studi komparatif terhadap struktur-struktur masyarakat dari sejumlah peradaban yang terpenting menyatakan bahwa "the professions occupy a position of importance in our society which is, .... unique in history" (profesi-profesi menempati posisi penting di dalam masyarakat kita yang 91
adalah, .... unik dalam sejarah) 119. Banyak dari aspek-aspek terpenting dari tatanan masyarakat untuk sebagian terbesar sangat tergantung pada berfungsinya profesi-profesi dengan baik. Kegiatan pengembangan ilmu dan penerapan ilmu dilaksanakan dalam suatu konteks professional. Hasil-hasil dari berfungsinya profesi-profesi sangat erat terjalin dalam tatanan masyarakat modern. Profesi-profesi dalam sistem sosial okupasi (pekerjaan) pada masyarakat modern menempati kedudukan yang sangat strategis, sehingga Parsons mengatakan bahwa "it is difficult to imagine how it could get along without basic structural changes if they were seriously impaired" (adalah sulit untuk membayangkan bagaimana masyarakat modern dapat berlangsung tanpa perubahan-perubahan struktural yang mendasar jika profesi-profesi mengalami ke merosotan yang serius) 120. Pengamatan menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, pengembanan profesi kedokteran sering menyebabkan bekas pasien atau keluarga pasien menggugat dokter ke pengadilan dengan tuntutan ganti rugi yang cukup "besar". Hal ini menyebabkan para dokter di Amerika Serikat berusaha melindungi diri dengan menutup kontrak asuransi dengan premi yang semakin meningkat, dan menjalankan "defensive medicine" yang kesemuanya pada akhirnya mengakibatkan biaya pelayanan kesehatan 119 Talcott Parsons, Essays in Sociological Theory, The Free Press, new York, 1964, halaman 35. 120 Talcott Parsons, Essays in Sociological Theory, The Free Press, new York, 1964, halaman 35. 92
menjadi sangat mahal. Pengamatan ini menunjukkan bahwa pengembanan profesi kedokteran tengah mengalami gangguan yang cukup serius. Di Indonesia, hal yang sama tampak dari berkembangnya minat terhadap aspek yuridis dari hubungan antara dokter dan pasien. Dalam bidang hukum, gejala merosotnya pengembanan profesi hukum tampak dari munculnya istilah "Mafia Peradilan", dan orang mulai merasa bahwa sebaiknya untuk menyelesaikan suatu kasus sedapat mungkin jangan ke pengadilan dengan bantuan pengemban profesi advokat. Apa artinya jika dikatakan bahwa profesi mengalami kemerosotan (seriously impaired)? Apa ukurannya untuk menilai demikian? Jawabnya adalah jika etika dan kode etik profesi tidak dipatuhi oleh sebagian besar para pengembannya. Tetapi, apa etika dan kode etik profesi itu dan mengapa profesi memerlukan etika dan kode etik profesi? Jawabannya akan tergantung pada pengertian kita tentang profesi. Perkataan profesi dan professional sudah sering digunakan dan mempunyai beberapa arti. Dalam percakapan sehari-hari, perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah (Belanda : baan, Inggris : job atau occupation), yang legal maupun yang tidak. Jadi, profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang. Dalam arti yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian 93
tersebut diperoleh melalui proses pengalaman, belajar pada lembaga pendidikan (tinggi) tertentu, latihan secara intensif, atau kombinasi dari semuanya itu, dalam kaitan pengertian ini, sering dibedakan pengertia professional dan profesionalisme sebagai lawan dari amatir dan amatirisme, misalnya dalam dunia olahraga, yang sering juga dikaitkan pada pengertian pekerjaan tetap sebagai lawan dari pekerjaan sambilan. Ignas Kleden dalam sebuah artikel berjudul "Kaum Profesional dan Pembagian Kerja Intelektual" memberikan arti yang agak berbeda pada istilah "professional". Dalam artikel itu ia mengemukakan "......seorang professional memberikan nilai tukar kepada pengetahuan (exchange value of knowledge). Di tangan professional pengetahuan dan ilmu berubah wujudnya menjadi komoditi yang bisa dipertukarkan dalam suatu transaksi jual beli. ....seorang professional menerjemahkan pengetahuan ..... menjadi unsur pasar ..... menjadi penguasaan komersial terhadap pengetahuan ..... membuat pengetahuan menjadi jasa yang dapat dipertukarkan. ..... yang menyibukkan seorang professional adalah terjual- tidaknya suatu pengetahuan. ....Masalah yang muncul dalam profesionalisme adalah masalah yang juga muncul dalam setiap tukar menukar. Yaitu, apakah "barang" yang diperjual-belikan itu cukup terjamin mutunya atau tidak. Dalam hal seorang professional, apakah jasa yang dijualnya itu betul merupakan pengetahuan yang sudah cukup teruji secara ilmiah. ... seorang professional yang baik dan berhasil adalah seorang yang sanggup menjual dengan harga tinggi suatu pengetahuan 94
yang teruji mutunya. Seorang professional yang gagal hanya sanggup menjual dengan harga rendah suatu pengetahuan yang teruji mutunya. Tetapi "the betrayal of the profesiionals " akan terjadi kalau dia menjual dengan harga tinggi suatu pengetahuan yang sama sekali belum teruji secara ilmiah, atau bahkan sudah terbukti sebagai pengetahuan yang tak terjamin mutunya....."121 Dem ikianlah kutipan yang agak "in extensor" dari artikel Ignas Kleden untuk menghindari tafsiran subyektif. Dalam uraian Ignas Kleden tentang pengertian professional, tersirat pengertian profesi sebagai pekerjaan tetap dalam bidang tertentu yang dijalankan secara berkeahlian berdasarkan penguasaan ilmu, jadi dengan menerapkan ilmu tertentu sehingga mampu menawarkan dan memberikan jasa yang bermutu tinggi yang sudah teruji secara ilmiah, dengan bayaran tinggi sesuai dengan mutu karya dan hasilnya yang ditawarkan itu. Berbeda dengan pandangan Ignas Kleden tadi, Roscoe Pound, filsuf hukum tokoh aliran Sociologi Jurisprudence yang terkenal dengan gagasannya tentang hukum sebagai "a tool for social engineering", dalam bukunya "the lawyers from antiquity to modern times" (1953) mengatakan bahwa perkataan profesi "refers to a group of men pursuing a learned art as a common calling in the spirit of public service, no less a public service because it may incidentally be a means of livelihood." Menunjuk pada sekelompok orang yang menjalankan suatu seni tertentu yang mereka pelajari sebagai pekerjaan mereka bersama, dalam semangat pelayanan 121 Ignas Kleden, Kaum Profesional dan Pembagian kerja Intelektual , Harian Umum KOMPAS, 12 Mei 1986. 95
kepada masyarakat; merupakan pelayanan pada masyarakat karena, setidaknya pekerjaan itu kadangkala menjadi mata pencaharian bagi mereka. Pandangan Roscoe Pound tentang pengertian profesi pada dasarnya sejalan dengan pandangan Talcott Parsons. Berdasarkan artikel yang telah disebut di atas, dan artikel (entri) berjudul "PROFESSIONS" yang dimuat dalam "International Encyclopedia of The Social Sciences "122, pandangan Talcott Parsons tentang pengertian profesi dapat dikemukakan sebagai berikut ini. Di dalam "PROFESSIONS", Parsons mengemukakan bahwa "professional" bukanlah kapitalis, pekerja (buruh), administrator, pemerintah, birokrat, ataupun petani pemilik tanah. Batas lingkup profesi sebagai institusi sosial tidaklah jelas dan juga tidak tegar. Dalam kenyataan terdapat kelompok-kelompok marginal yang status keprofesionalannya ekuivokal. Namun kriteria ini untuk mengkualifikasi suatu okupasi sebagai suatu profesi cukup jelas. Pertama, profesi mensyaratkan pendidikan teknis yang formal dilengkapi dengan cara pengujian yang terinstitusionalisasikan, baik mengenai adekuasi dari pendidikannya maupun mengenai kompetensi dari orang-orang hasil didikannya. Pengujian para calon pengemban profesi terutama diarahkan pada unsur intelektual, jadi sangat mengutamakan valuasi rasionalitas kognitif yang diterapka n pada bidang khusus tertentu. Ini berarti bahwa profesi adalah aplikasi ilmu tertentu pada bidang kehidupan yang 122 David L. Sills (ed), International Encyclopedia of The Social Sciences, Volume 12, Macmillan & The Free Press, New York - London, 1972. 96
perwujudannya akan terjamin lebih baik jika menerapkan ilmu tersebut. Dengan perkataan lain, pengemban profesi dituntut menguasai ilmu yang bersangkutan. Kedua, penguasaan tradisi kultural dalam menggunakan keahlian tertentu serta keterampilan dalam penggunaan tradisi tersebut. Ini berarti bahwa dalam lingkungan suatu profesi berlaku suatu sistem nilai yang berfungsi sebagai standar normatif yang harus menjadi kerangka orientasi dalam pengembanan profesi yang bersangkutan. Ketiga, kompleks okupasi (sistem sosial pekerjaan) tersebut memiliki sejumlah sarana institusional untuk menjamin bahwa kompetensi tersebut akan digunakan dengan cara -cara yang secara sosial bertanggung jawab. Wujudnya adalah berupa organisasi profesi, etika dan kode etik profesi dengan prosedur penegakannya serta cara rekrutasi pengemban profesi. Berdasarkan kriteria inti tadi, maka secara umum dapat dikatakan bahwa profesi itu menunjuk pada kompleks okupasional yang terorganisasi seputar disiplin-disiplin intelektual (yang meliputi humaniora, ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial), dan sistem-sistem kultural (nilai-nilai) yang diolah oleh dan di dalam kompleks okupasi tersebut. Di dalam "Professions and Social Structure ", Parsons mengemukakan ciri-ciri khusus profesi sebagai suatu sistem okupasional. Pertama, "disinterestedness " atau tidak berorientasi pada pamrih. Masyarakat memandang pengemban profesi tidak sebagai orang yang terlibat dalam usaha untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, melainkan lebih memandangnya sebagai orang yang mewujudkan 97
pelayanan kepada pasien atau kliennya, atau pada nilai-nilai impersonal seperti kemajuan ilmu. Sikap demikian adalah nilai yang merupakan standar normatif bagi pengemban profesi dalam mengemban profesinya. Ciri "disinterestedness " ini tidak begitu saja berkaitan dengan motif "egoistik" dan "altruistik" yang memotivasi perilaku sosial orang. Kedua, "rasionalitas". Di atas sudah dikemukakan bahwa profesi menunjuk pada suatu sistem okupasional yang perwujudannya dilaksanakan dengan menerapkan ilmu tertentu. Salah satu ciri dominan dari ilmu adalah rasionalitasnya dalam arti sebagai lawan dari tradisionalisme, Penelitian ilmiah berorientasi pada standar normatif tertentu dan salah satu di antaranya adalah "kebenaran objektif". Dalam penerapan ilmu, maka rasionalitas menunjuk pada usaha mencari yang terbaik, kaya yang paling efisien dalam menjalankan fungsi. Dan yang terbaik itu adalah yang bertumpu pada pertimbangan ilmiah dalam melaksanakan fungsi. Ketiga, "spesifisitas fungsional". Di dalam masyarakat, para professional menjalankan atau memiliki kewibawaan (otoritas). Otoritas professional ini memiliki struktur sosiologikal yang khas. Hal ini dimungkinkan karena medan dari otoritas professional itu tertata pada satu lingkungan keahlian teknis khusus tertentu. Otoritas professional ditandai oleh spesifisitas fungsi. Kompetensi teknikal, sebagai salah satu ciri khas dari status dan peranan profesi, selalu terbatas pada satu bidang pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesifisitas ini adalah unsur esensial pada pola professional. Seorang professional dianggap "suatu otoritas" (orang yang 98
99 memiliki otoritas) hanya dalam bidangnya. Keempat, "universalisme". Yang dimaksud di sini dengan universalisme adalah bahwa landasan pertimbangan professional dalam pengambilan keputusan didasarkan pada "apa yang menjadi masalahnya" dan tidak pada "siapanya" atau keuntungan apa yang dapat diperoleh bagi dirinya. Pandangan fungsionalistik dari Talcott Parsons tentang profesi itu kemudian oleh Dietrich Rueschemeyer secara ringkas dipaparkan dalam karya berjudul "Lawyer and Doctors : A Comparison of Two Professions "123 sebagai berikut ini : Profesi adalah pekerjaan pelaya nan yang menerapkan seperangkat pengetahuan sistematis (ilmu) pada masalah-masalah yang sangat relevan bagi nilai-nilai utama dari masyarakat. Kompetensi berkeilmuan berkualitas tinggi yang dimiliki para pengemban profesi itu menciptakan masalah khusus tentang pengawasan masyarakat terhadap mereka, awam tidak mampu menilai karya professional dan dalam banyak hal bahkan mereka tidak dapat menerapkan sendiri sasaran konkrit bagi karya professional yang diperlukannya. Ini berarti bahwa pengawasan formal oleh birokrasi pemerintahan dan pengawasan informal oleh konsumen terhadap karya professional, praktis tidak berarti banyak. Di lain pihak, dirasakan bahwa adanya pengawasan terhadap karya professional itu sangat diperlukan mengingat nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan berkenaan dengan pengembanan karya professional. Dilema ini 123 Vilhelm Aubert, Sociology of Law, Penguin, 1973, halaman 267.
100 dipecahkan dengan memberikan tekanan kuat pada pengendalian diri secara individual pada pihak pengemban profesi, yang dilandaskan pada suatu proses sosialisasi yang panjang yang didesain untuk membangun kompetensi teknikal yang diperlukan dan untuk menegakkan komitmen yang kuat pada nilai-nilai dan norma-norma yang menjiwai tugas para pengemban profesi. Nilai-nilai dan norma-norma itu kemudian diinstitusionalisasikan dalam struktur dan kultur dari profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, pengendalian diri secara individual itu diperkuat dengan pengawasan formal dan informal oleh komunitas sejawat. Sebagai imbalan atas kesediaan untuk mematuhi "orientasi kolektivitas" yang dikendalikan sendiri itu, masyarakat memberikan privilese dan keuntungan seperti pendapatan (honor) yang tinggi dan prestise, dan melindungi otonomi profesi terhadap pengawasan dan campur tangan awam. Bertumpu pada pandangan Roscoe Pound, Talcott Parsons dan Dietrich Rueschemeyer, dapat dirumuskan pengertian profesi sebagai pekerjaan tetap berupa karya pelayanan (service occupation) yang pelaksanaannya dijalankan dengan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam bidang tertentu yang pengembanannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (yakni etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia.
101 Dalam pengertian tadi, maka profesi itu adalah suatu fungsi kemasyarakatan tertentu yang perwujudannya mensyaratkan penerapan disiplin ilmu tertentu. Sistem okupasi yang dapat dikualifikasi sebagai profesi dalam pengertian tadi sekurang-kurangnya ada lima, yakni keimam an (ulama), kedokteran, hukum, jurnalistik dan pendidikan. Kelima bidang kegiatan kemasyarakatan itu berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar bagi eksistensi manusia yang bermartabat manusiawi dalam keutuhannya, yakni relasi dengan yang transenden, kesehatan, kepastian hukum yang berkeadilan, informasi yang relevan dan sosialisasi yang dinamis-kreatif. Pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang tertentu. Karena itu, ia secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang yang memerlukan keahlian berkeilmuan itu. Pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang memutuskan tentang apa yang harus dilakukannya dalam melaksanakan tindakan pengembanan profesionalnya. Ia secara pribadi bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang dijalankannya. Karena itu, hakikat hubungan antara pengamban profesi dan pasien atau kliennya adalah hubungan personal, yakni hubungan antara subyek pendukung nilai. Hubungan personal yang demikian itu adalah hubungan horizontal antara dua pihak yang secara formal yuridis kedudukannya sama. Walaupun demikian, sesungguhnya dalam substansi hubungan antara
pengemban profesi dan pasien atau klien itu secara sosio-psikologikal terdapat ketidakseimbangan, dalam pengembanan profesinya, seorang pengemban profesi memiliki dan menjalankan otoritas professional terhadap pasien atau kliennya, yaitu otoritas yang bertumpu pada kompetensi teknikalnya yang superior. Pasien atau klien tidak memiliki kompetensi teknikal atau tidak berada dalam posisi untuk dapat menilai secara obyektif pelaksanaan kompetensi teknikal pengemban profesi yang diminta pelayanan profesionalnya. Karena itu, jika pasien atau klien mendatangi / menghubungi pengemban profesi untuk meminta pelayanan profesionalnya, maka pada dasarnya pasien atau klien tersebut tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kepercayaan kepada pengemban profesi tersebut bahwa ia akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat. Uraian tadi menunjukkan bahwa hubungan horizontal antara pengemban profesi dan pasien atau kliennya juga bersifat suatu hubungan kepercayaan. Ini berarti bahwa pasien atau klien yang meminta pelayanan jasa professional, mendatangi pengemban profesi yang bersangkutan dengan kepercayaan penuh bahwa pengemban profesi itu tidak akan menyalah-gunakan situasinya, bahwa pengemban profesi itu secara bermartabat akan mengerahkan pengetahuan dan keahlian berkeilmuannya dalam menjalankan pelayanan jasa profesionalnya. Karena merupakan suatu fungsi kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar yang menentukan derajat perwujudan martabat manusia, maka sesungguhnya pengembanan 102
103 profesi atau pelayanan professional itu memerlukan pengawasan masyarakat. Tetapi, masyarakat pada umumnya, yang bukan pengemban profesi yang bersangkutan, tidak memiliki kompetensi teknikal untu kdapat menilai dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap pengembanan profesi. Juga birokrasi pemerintahan sulit melaksanakan pengawasan dan pengendalian kemasyarakatan (control sosial) terhadap pelayanan professional secara efektif. Daya jangkau kontrol sosial birokrasi pemerintahan dengan bersaranakan kaidah-kaidah hukum sangat terbatas, baik karena sifat personal pada hubungan antara pengemban profe si dan klien atau pasiennya, maupun karena, seperti dikatakan Mochtar Kusumaatmadja 124 bahwa : "hukum, baik hukum pidana maupun hukum administrasi Negara, mengatur tindakan-tindakan manusia yang nyata ('de uiterlijke gedragingen en handelingen van de mens') dan harus mendasarkan pengaturannya (termasuk pembuktian dan sanksinya) pada tindakan-tindakan nyata itu". Ini berarti bahwa pengemban profesi memiliki kekuasaan dan menjalankan kewibawaan tertentu terhadap pasien atau kliennya. Demikianlah, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan ".... Bahwa setiap profesi menempatkan ahli yang bersangkutan dalam suatu keadaan yang istimewa, baik karena kekuasaan yang luar biasa yang dipercayakan kepadanya (seperti dalam hal hakim dan jaksa) maupun karena nasib daripada orang yang berkepentingan dipercayakan kepadanya (dalam hal 124 Mochtar Kusumaatmadja, Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi, Majalan Hukum dan Pengetahuan Masyarakat "Padjadjaran", Jilid V, No. 3-4, 1974, halaman 18.
104 pembela)" 125 Karena itu, sehubungan dengan nilai-nilai dan kepentingan yang terlibat di dalamnya, maka pengembanan profesi itu menuntut agar pengemban profesi dalam melaksanakan pelayanan profesionalnya dijiwai sikap etis tertentu. Sika p etis yang dituntut menjiwai pengembanan profesi itulah yang disebut etika profesi. Kieser mengatakan bahwa etika profesi sebagai sikap hidup adalah kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan professional dari pasien atau klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama. Berdasarkan pengertian tadi, terdapat kaidah-kaidah pokok etika profesi sebagai berikut : Pertama, profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan, sehingga karena itu, maka sifat tanpa pamrih (disinterestedness) menjadi ciri khas dalam mengemban profesi. Yang dimaksud dengan "tanpa pamrih" di s ini adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengemban profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembanan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus pada penyalah-gunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan, pengembanan profesi akan menjadi 125 Mochtar Kusumaatmadja, Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi, Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat "Padjadjaran", Jilid V, No. 3-4, 1974, halaman 17.
tindakan komersial dalam hubungan bisnis biasa saja . Kedua, pelayanan professional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu pada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. Ketiga, pengembanan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Keempat, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembanan profesi, maka pengembanan profesi harus bersemangatkan solidaritas antar sesama rekan seprofesi126. Hubungan personal-horizontal yang bersifat kepercayaan itu berakar dalam hubungan personal-vertikal antara Tuhan dan manusia pengemban profesi. Hubungan personal-vertikal antara Tuhan dan manusia berintikan cinta-kasih. Cinta-kasih terhadap Tuhan mengharuskan perwujudan cinta kasih tersebut terhadap sesama manusia. Jadi, cinta kasih terhadap Tuhan harus menjiwai hubungan personal-horizontal. Dengan cinta kasih sebagai landasan hubungan personal-horizontal, maka cinta kasih itu juga akan memotivasi untuk menghayati profesi sebagai kemasyarakatan dan memotivasi untuk mewujudkan etika profesi sebagai realisasi sikap hidup dalam mengemban profesi. Dengan demikian, maka pengembanan profesi memperoleh landasan religius. Karena itu, bagi seorang yang beriman, maka mengemban profesi sebagai kemasyarakatan adalah juga mewujudkan iman dengan tindakan nyata. 126 B. Kieser, Etika Profesi, Majalah BASIS No. XXXV/5, 1986, halaman 170-172. 105 fungsi fungsi
106 Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknikal, maka awam tidak dapat menilai hal itu. Ini berarti, kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan. Di samping itu, pengembanan profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah yang pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam pengembanan profesi dapat membawa akibat (negatif) yang jauh terhadap pasien atau klien. Kenyataan yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebih konkrit bagi perilaku profesionalnya. Karena itu, dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi. Perangkat kaidah itulah yang disebut kode etik profesi (biasa disingkat : kode etik) , yang dapat tertulis maupun tidak tertulis. Pada masa kini, kode etik itu pada umumnya berbentuk tertulis yang ditetapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Pada dasarnya, kode etik itu bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi pasien atau klien (warga
107 masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas professional. Pada dasarnya kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif. Profesi hukum berkaitan dengan masalah mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertiban yang berkeadilan itu adalah kebutuhan dasar manusia, karena hanya dalam situasi demikian manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar, yakni sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Keadilan adalah nilai dan keutamaan yang paling luhur dan merupakan unsur esensial dari martabat manusia. Hukum, kaidah- kaidah hukum positif, kesadaran hukum, kesadaran etis dan keadilan bersumber pada penghormatan terhadap martabat manusia. Penghormatan terhadap martabat manusia adalah titik tolak atau landasan bertumpunya serta tujuan akhir dari hukum. Sebagai sarana untuk mewujudkkan ketertiban yang berkeadilan, hukum diwujudkan dalam pelbagai kaidah perilaku kemasyarakatan yang disebut kaidah hukum. Keseluruhan kaidah hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tersusun dalam suatu sistem yanag disebut tata hukum. Ada dan berfungsinya tata hukum dengan kaidah-kaidah hukumnya serta penegakannya adalah produk dari perjuangan manusia dalam upaya mengatasi pelbagai masalah kehidupan, termasuk menanggulangi dan mengarahkan kecenderungan-kecenderungan primitif yang negatif agar menjadi positif dan mengaktualisasikan atau memproduktifkan kecenderungan-kecenderungan positif yang ada dalam
108 diri manusia. Dalam perjuangan itu manusia berusaha memahami, mengolah dan mengakomodasikan secara kreatif pelbagai kenyataan kemasyarakatan pada nilai-nilai yang dianut dan mengekspresikannya ke dalam sistem penataan perilaku dan kehidupan bersama dalam wujud kaidah-kaidah hukum, sehingga bermanfaat bagi perlindungan martabat manusia sesuai dengan tingkat perkembangan peradaban yang tercapai127. Dapat dikatakan bahwa dalam dinamika kesejarahan umat manusia, hukum dan tata hukumnya termasuk salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pengadaban dan penghalusan budi pekerti umat manusia. Kualitas kehidupan hukum dan tata hukum suatu masyarakat mencerminkan tingkat keadaban dan akhlak atau situasi kultural masyarakat yang bersangkutan. Demikianlah, Oliver Wendell Holmes Jr., dalam "The Path of the Law" mengatakan bahwa "The law is the witness and external deposit of our moral life. Its history is the history of the moral development of the race".128 (Hukum adalah saksi dan sekaligus khasanah eks ternal dari kehidupan moral. Sejarah hukum adalah sejarah perkembangan moral umat manusia) Penyelenggaraan dan penegakan ketertiban yang berkeadilan dalam kehidupan bersama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia agar kehidupan manusia tetap bermartabat adalah suatu fungsi kemasyarakatan. Pada tingkat peradaban yang sudah majemuk, fungsi 127 Lon L. Fuller, Anatomy of Th e Law, A Pelican Book, 1971, halaman 9. 128 Julius Marke, The Holmes, Oceana's Docket Books, New York, 1955, halaman 61.
kemasyarakatan penyelenggaraan dan penegakan ketertiban yang berkeadilan itu dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan oleh profesi hukum. Dalam makalah berjudul "Notities over de juridische opleiding" (1972), H.F.M. Crombag mengklasifikasi peran kemasyarakatan profesi hukum itu ke dalam empat bidang karya hukum, yakni : penyelesaian konflik secara formal (peradilan), pencegahan konflik (legal drafting, legal advice), penyelesaia n konflik secara informal, dan penerapan hukum di luar konflik. Pada masa kini, yang termasuk profesi hukum yang secara khas mewujudkan bidang karya hukum adalah jabatan-jabatan hakim, advokat dan notaries. Jabatan manapun yang diembannya, seorang pengemban profesi hukum dalam menjalankan fungsinya harus selalu mengacu pada tujuan hukum untuk memberikan pengayoman kepada setiap manusia dengan mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia. Dalam dinamika kehidupan sehari-hari tidak jarang terjadi konflik kepentingan antar warga masyarakat. Seringkali konflik kepentingan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh para pihak yang bersangkutan, karena tiap pihak tentu saja akan cenderung berusaha untuk dengan segala cara membela kepentingan-kepentingannya. Cara demikian akan menimbulkan ketegangan dalam masyarakat dan dapat menjurus pada terciptanya suasana "bellum omnium contra omnes" dengan hukum rimbanya "siapa yang kuat dialah yang menang". Untuk dapat secara teratur menyelesaikan konflik kepentingan dengan baik demi 109
110 terpeliharanya ketertiban yang berkedamaian di dalam masyarakat, maka diperlukan adanya institusi (kelembagaan) khusus yang mampu memberikan penyelesaian secara tidak memihak (imparsial) dan berlandaskan patokan-patokan yang berlaku secara objektif. Demikianlah, melalui proses yang panjang dimulai dengan perang-tanding dan "godsoordeel" (ordeal) lewat penyelesaian oleh pimpinan masyarakat lokal, dalam masyarakat yang terorganisasikan dalam bentuk Negara yang modern, untuk menyeles aikan konflik-konflik kepentingan secara formal dengan kepastian yang berkeadilan, maka terbentuklah institusi peradilan lengkap dengan aturan-aturan prosedural dan jabatan-jabatan yang berkaitan, yakni hakim, advokat dan jaksa. Wewenang pokok dari lembaga peradilan adalah melakukan tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai suatu situasi konkrit dan menyelesaikan persoalan (konflik) yang ditimbulkannya secara imparsial berdasarkan hukum (patokan objektif). Wewenang itulah yang disebut kewenangan (kekuasaaan) kehakiman. Pengambilan keputusan dalam mewujudkan kewenangan kehakiman tersebut, dalam kenyataan konkrit, dilaksanakan oleh pejabat lembaga peradilan yang dinamakan hakim. Pada dasarnya, tugas hakim adalah memberikan keputusan atas setiap perkara (konflik) yang dihadapkan kepadanya. Artinya, hakim bertugas untuk menetapkan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam situasi yang
dihadapkan kepadanya, atau sebagaimana dikatakan oleh John Marshall dalam kasus Marbury V.Madison "to say what the law is "129 dari situasi konkrit. Ini berarti, menyelesaikan konflik berdasakan asas-asas kebenaran dan keadilan. Sehubungan dengan fungsinya itu tadi, maka hakim haruslah menjadi "the living oracle of the law" (Blackstone), dan sebagai demikian ia juga harus berperan sebagai "the spokesmen of the fundamental values of the community"130. Hal yang dikemukakan tadi hanya mungkin terwujud, jika para hakim dalam menjalankan tugasnya selalu mengacu pada penghormatan terhadap martabat manusia. Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak yang manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta -fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi, penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri. Dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki "kekuasaan" yang besar 129 Richard D. Heffner, A Documentary History of The United States, A Mentor Book, New York, 1962, halaman 81. 130 Charles E. Wyzanski Jr., The New Meaning of Justice, Bantam Book, 1966, halaman 5. 111
terhadap para pihak (yustisiabel) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut131. Namun, dengan demikian berarti pula para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya itu. Sebab, keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustisiabel dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para yustisiabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya. Berlandaskan uraian tadi, maka sikap etis atau etika profesi hakim harus berintikan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, adil, bijaksana, imparsial (tidak memihak), sopan, sabar, memegang teguh rahasia jabatan, dan solidaritas sejati. Sikap etis tadi harus tercermin dalam perilaku sehari-hari yang bebas dari cela. Hanya dengan bersikap etis demikian saja, para hakim akan mampu memelihara martabat dan kewibawaan profesi hakim. Demikianlah, Francis Bacon dalam "Essays or Counsels Civil and Moral : of Judicature" mengatakan : "Judges ought to be more learned than witty, more reverend than plausible, and more advised than confident. Above all things, integrity is their portion and profer virtue. Cursed (saith the law) is he that removeth the landmark. The 131 Mochtar Kusumaatmadja, Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi, Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat "Padjadjaran", Jilid V, No. 3-4, 1974, halaman 17. 112
113 mislayer of a mere-stone is to blame. But it is the unjust judge that is the capital remover of the landmarks, when he defineth amiss of lands and property. One foul sentence doth more hurt than many foul examples. For these do but corrupt the stream, the other corrupteth the fountain. So saith Solomon, 'Fons turbatus , et vena corrupta, est Justus cadens in causa sua coram adversario'. (A righteous man losing his case is like a troubled fountain or a corrupt spring). .... there is no worse torture than the torture of laws."132 Kutipan tadi secara bebas dapat diterjemahkan sebagai berikut : "Para hakim seyogyanya lebih terpelajar (berkecendekiaan) daripada sekedar pandai bersilat lidah. Lebih bermartabat daripada sekedar bersikap wajar, dan lebih menghayati masalah yang dihadapinya daripada sekedar berkeyakinan. Di atas segalanya itu, mereka wajib memiliki integritas dan bermartabat. 'Terkutuklah (demikian bunyi hukum) orang yang memindahkan tonggak petunjuk batas lahan'. Seorang pemindah batu petunjuk batas lahan biasa harus dipersalahkan. Namun seorang hakim yang tidak adil itulah yang merupakan tokoh paling besar pemindah tonggak pembatas (sempadan) ketika ia secara salah menetapkan batas -batas wilayah dari lahan dan milik. Sebuah keputusan hukum yang salah lebih merugikan ketimbang sejumlah contoh (perilaku) yang salah. Contoh-contoh yang salah hanya mencemari aliran air, tetapi keputusan hukum yang salah mencemari mata airnya. Demikian dikatakan Salomo, 'Orang benar yang dikalahkan dalam suatu perkara menyerupai 132 Louis Blom-Cooper , The Language of The Law, The Bodlet Head, London, 1965, halaman 3 dan 4 .
114 sebuah pancuran yang keruh atau sumber air yang tercemar'. ......tak ada siksaan yang lebih buruk ketimbang siksaan oleh hukum. Di Indonesia pada masa kini etika profesi itu telah dijabarkan ke dalam Kode Kehormatan Hakim yang ditetapkan oleh Rapat Kerja Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di bawah pimpinan Mahkamah Agung pada tahun 1966, yang kemudian diteguhkan dan dimantapkan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) IX pada tanggal 23 Maret 1988 dan yang berlaku sekarang adalah Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang telah disahkan berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006. Ditindaklanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Penegakan Pedoman Perilaku Hakim Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007. Pada dasarnya tugas pokok advokat adalah memberikan nasehat hukum untuk menjauhkan klien dari konflik, dan mengajukan atau membela kepentingan klien di pengadilan (menyelesaikan konflik secara formal). Dalam berperkara di pengadilan, peran utama seorang advokat adalah mengajukan berbagai fakta dan pertimbangan yang relevan dari sudut pihak kliennya untuk memungkinkan hakim menetapkan keputusan yang seadilnya. Berbeda dari hakim yang tanggung jawab dan kewenangannya terbatas pada satu bidang karya hukum, yakni penyelesaian konflik dan masalah secara formal, maka profesi advokat pada dasarnya dapat berperan pada semua bidang karya hukum yang
115 dimaksud oleh Crombag. Dalam mengemban profesinya itu, advokat juga harus selalu mengacu pada usaha mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan. Karena itu, pada dasarnya etika profesi hakim berlaku juga bagi para advokat. Secara etis, para advokat berkewajiban untuk menegakkan asas-asas hukum dan martabat manusia. Dalam kata pengantar pada bukunya yang berjudul "Courtroom", sebuah biografi seorang advokat yang kemudian menjadi hakim terkenal bernama Samuel S. Leibowitz, Quentin Reynolds menulis : "DETECTIVE STORY", karya pemenang Hadiah Pulitzer bernama Sidney Kingsley, adalah salah sebuah "hits" pada musim teater tahun 1949. Dalam cerita sandiwara itu, Kingsley menciptakan tokoh Endicott Sims, seorang advokat yang mengkhususkan diri dalam bidang perkara-perkara pidana. Seorang detektif yang sadis, Letnan James McLeod, merasa terganggu oleh Sims karena advokat itu memprotes Mcleod yang telah menganiaya seorang tersangka yang menjadi klien Sims. Tersangka yang dianiaya itu hampir mati. Sims mengatakan kepada detektif itu bahwa ia beruntung karena ia tidak menghadapi tuduhan pembunuhan berat (murder charge). McLeod : Saya selalu dapat meminta Anda untuk membela saya. Sims : Dan saya mungkin akan melakukannya. Itu adalah pekerjaan saya, betapa pun perasaan saya. McLeod : Selama Anda memperoleh honorarium Anda. Sims : Saya telah sering membela orang atas biaya saya sendiri. Setiap orang memiliki hak untuk didampingi advokat
116 (memperoleh bantuan hukum), betapa pun ia tampak bersalah bagi Anda atau bagi saya. Setiap orang berhak untuk tidak dihakimi secara sewenang-wenang, khususnya oleh orang- orang yang memiliki wewenang, tidak oleh Anda, tidak oleh Kongres, bahkan tidak oleh Presiden Amerika Serikat. McLeod : Ia bersalah! Anda pun mengetahuinya sama seperti saya. Sims : Saya tidak mengetahui hal itu, saya bahkan tidak akan mengizinkan saya sendiri untuk berspekulasi tentang ketidakbersalahan atau kerbersalahannya. Pada saat saya melakukan hal itu saya melakukan tindakan menghakimi dan bukanlah tugas saya untuk menghakimi. Tugas saya adalah untuk membela klien saya, bukan untuk menghakiminya. Itu adalah tugas dari pengadilan. Tokoh "Sims" mengekspresikan filsafat hukum dari seorang advokat yang memiliki komitmen pada etika profesi. Leibowitz tidak merasa bahwa ia, jaksa, atau masyarakat umum mempunyai hak untuk memprahakimi seorang tersangka, betapa pun ia tampaknya bersalah. Leibowitz dengan sepenuh hatinya meyakini asas hukum yang menyatakan bahwa seorang tertuduh harus dianggap tidak bersalah 133. Kutipan tadi mengungkapkan sikap etis seorang advokat dalam mengemban profesinya secara bermartabat. 133 Quentin Reynolds, Courtroom, Popular Library.
117 Kode Etik Advokat Indonesia disusun oleh Komite Kerja Advokat Indonesia dan disahkan tanggal 23 Mei 2002 sebagai realisasi dari ketentuan pasal 33 Undang-undang Tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, Kode Etik Tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), AAI (Asosiasi Advokat Indonesia), IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia), HPHI (Himpunan Penasehat Hukum Indonesia), SPI (Serikat Pengacara Indonesia), AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia), HKHPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis-mutandis sampai ada ketentuan baru yang dibuat oleh organisasi advokat. Kode Etik Advokat Indonesia terdiri dari 22 Bab dan 24 Pasal, dimana pada Bab II Pasal 2 dan 3 mengatur tentang Kepribadian Advokat, Bab III Pasal 4 mengatur masalah Hubungan Dengan Klien, Bab IV Pasal 5 mengatur Hubungan Dengan Teman Sejawat, sedangkan Bab VI Pasal 7 mengatur Cara Bertindak Dalam Menangani Perkara, Bab VII Pasal 8 mengatur tentang Ketentuan-Ketentuan Lain. Terakhir Bab VIII Pasal 9 mengatur Pelaksanaan Kode Etik Advokat ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Profesi Persatuan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 5 Desember 2007. Uraian di atas menggambarkan profesi dan profesi hukum dalam bentuk idealnya. Dalam kenyataan dapat kita temukan penyimpangan-
penyimpangan atau pengkhususan. Hal ini biasa. Dalam kenyataan konkrit hampir tidak ada sesuatu yang hadir dalam bentuk idealnya. Namun, jika penyimpangan-penyimpangan cukup jauh dan mencakup banyak aspek serta meluas sekali, maka mungkin kita dapat berbicara tentang krisis atau perubahan fundamental dengan segala akibat kemasyarakatannya. Uraian ini justru dimulai dengan menunjukkan gejala- gejala yang memperlihatkan kemungkinan adanya krisis dalam dunia profesi kita yang mungkin mencakup semua profesi. Talcott Parsons 134 mencoba secara sosiologi menjelaskan gejala krisis itu sebagai berikut : tujuan pokok (essential goals) para pengemban profesi dalam mengemban profesinya adalah mewujudkan hasil karya objektif (objective achievement) dan pengakuan atau rekognisi. Dalam kenyataan terdapat beberapa hal yang sangat penting tidak hanya sebagai lambang pengakuan, melainkan juga dalam konteks lain. Hal ini misalnya berlaku untuk "uang". Uang adalah penting sehubungan dengan apa yang dapat dibelinya, tetapi juga penting dalam perannya sebagai lambang rekognisi sebagai pengakuan nyata atas kualitas karya profesionalnya. Gambaran ideal tentang profesi hanya berlaku pada situasi yang di dalamnya aspek hasil karya objektif dan rekognisi terintegrasikan dengan baik. Jika kenyataan aktual menyimpang dari kondisi ideal, maka hasil karya objektif yang memiliki nilai secara institusional dan perolehan pelbagai lambang rekognisi akan tidak 134 Talcott Parsons, Essays in Sociological Theory, The Free Press, new York, 1964, halaman 44, 45. 118
teraktikulasikan (terolah) dengan baik. Dapat terjadi bahwa hasil karya aktual tidak disertai dengan diperolehnya rekognisi yang proporsional, dan sebaliknya hasil karya yang berkualitas rendah atau dicapai dengan cara yang bertentangan dengan keharusan menghasilkan pengakuan yang berlebihan. Tidak adanya integrasi yang demikian dengan sendirinya akan menimbulkan tekanan berat kepada para pengemban profesi yang ditempatkan dalam situasi demikian, dan dengan sendirinya pula akan mendorong lahirnya perilaku yang menyimpang dari pola -pola institusional dalam skala besar. Situasi yang demikianlah yang menimbulkan gejala komersialisme dan ketidak-jujuran, misalnya dalam pengembanan profesi kedokteran dan profesi hukum. Dalam keadaan biasa, yakni dalam situasi yang terintegrasikan "kepentingan" dalam pemenuhan diri dan realisasi tujuan terintegrasikan dan berpadu dengan pola-pola normatif yang berlaku dalam masyarakat yang ditanamkan oleh sikap-sikap menerima atau menolak yang berlaku dalam pelbagai bentuk manifestasinya. Orang pada umumnya merasakan kepuasan dalam keberhasilan menjalankan pola-pola perilaku yang dianggap benar (diterima) oleh masyarakat, dan merasa malu atau kecewa jika gagal menjalankannya. Berfungsinya secara mulus mekanisme perilaku demikian yang mengintegrasikan kepuasan individual dan ekspektasi (harapan) kemasyarakatan, tergantung pada keselarasan antara hasil karya objektif dan landasan serta lambang-lambang rekognisi. Jika keselarasan ini mengalami gangguan berat, maka orang akan 119
120 ditempatkan dalam situasi konflik dan ia akan kehilangan rasa amannya. Jika ia berpegang teguh pada hasil karya objektif yang seharusnya (yakni mematuhi etika dan kode etik profesinya) maka hasratnya untuk memperoleh lambang rekognisi yang diinginkannya akan tidak tercapai. Jika ia mengorbankan hasil karya obje ktif demi untuk memperoleh lambang-lambang rekognisi maka ia akan mempunyai rasa bersalah dan dihadapkan pada resiko ditentang atau dicela. Situasi konflik yang demikian itu sering menyebabkan orang terdorong untuk mewujudkan komersialisme dan ketidak-jujuran dalam mengemban profesinya. Penjelasan Talcott Parsons tadi secara umum berlaku untuk semua profesi. Khusus untuk profesi hukum, Phillippe Nonet dan Jerome E. Carlin dalam "Legal Profession" yang dimuat dalam International Encyclopedia of the Social Sciences135, mengemukakan bahwa kualitas profesi hukum akan merosot jika penguasa politik menguasai profesi dalam rangka menetralkan sumber kritik potensial, para pengemban profesi hukum terperangkap oleh kepentingan klien karena takut kehilangan klien, pengemban profesi secara subyektif terlibat terlalu jauh dalam kepentingan klien, dan kualitas lembaga peradilan sangat rendah. Dari apa yang telah dikemukakan, dapat dikatakan bahwa profesi adalah suatu kerangka institusional yang di dalamnya sejumlah fungsi kemasyarakatan yang paling penting dijalankan, terutama pengembangan serta pengajaran ilmu dan humaniora dan penerapan praktikalnya dalam 135 David L. Sills (ed), International Encyclopedia of The Social Sciences, Volume 9, Macmillan & The Free Press, New York - London, 1972.
121 bidang-bidang pelayanan rohani, kedokteran, teknologi, hukum, informasi dan pendidikan. Bidang-bidang tersebut secara langsung berkaitan dengan nilai-nilai yang fundamental bagi perwujudan martabat manusia dalam kenyataan riil. Dalam perwujudannya ternyata tidak selalu berlangsung dengan sendirinya sebagai konsekuensi dari keyakinan pada pentingnya fungsi-fungsi itu, melainkan sangat dipengaruhi oleh berinteraksinya pelbagai kekuatan kemasyarakatan. Ini berarti bahwa perwujudannya secara nyata memerlukan upaya yang memadukan pelbagai kekuatan, yakni perlu usaha secara sadar dengan dukungan kemauan yang kuat untuk menegakkan etika profesi dan kode etik profesi. Untuk itu perlu diusahakan agar profesi-profesi mampu mempertahankan otonominya lewat organisasi profesi yang kemandiriannya diakui dan dihormati oleh penguasa politik, serta didukung oleh kurikulum, proses dan metode pendidikan yang juga memuat upaya untuk secara sistematis menumbuhkan sikap etis yang sesuai kepada peserta didiknya. Yang disebut terakhir ini sangat penting, sebab demikian dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja : "pendidikan keterampilan teknis tanpa disertai pendidikan tanggung jawab professional dan etika adalah berbahaya" 136. Etika adalah tatanan bagi manusia untuk mencari norma baik dan buruk. Etika adalah the principles of morality atau the field of study or morals or right conduct. Etika pada hakikatnya merupakan pandangan 136 Mochtar Kusumaatmadja, Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi, Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat "Padjadjaran", Jilid V, No. 3-4, 1974, halaman 17.
122 hidup dan pedoman tentang bagaimana seseorang seharusnya berperilaku. Dalam konteks profesi, khususnya profesi hukum, maka penguasaan tentang dasar-dasar etika dan moralitas merupakan suatu hal yang mutlak perlu. 137 Pengertian profesi seperti diuraikan tersebut di atas adalah pengertian profesi pada umumnya. Di samping itu, ada pengertia profesi yang luhur, yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Memang benar, orang yang menjalankan profesi luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya itu, tetapi hal itu bukanlah motivasi utamanya . Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya. Contoh profesi ini adalah rohaniawan, dokter, wartawan, hakim, advokat, notaris, jaksa dan polisi. Untuk menegakkan etika, setiap profesi, baik profesi pada umumnya maupun profesi luhur memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan. Prinsip-prinsip ini umumnya dicantumkan dalam kode etik profesi yang bersangkutan. 138 Kode etik adalah pernyataan cita-cita dan peraturan pelaksanaan pekejaan (yang membedakannya murni dari pribadi) yang merupakan panduan yang dilaksanakan oleh anggota kelompok. Kode etik yang hidup dapat dikatakan sebagai ciri utama keberadaan sebuah profesi. Sifat dan 137 I Gede A. B. Wiranata, Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 , halaman vii 138 C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Pokok -pokok Etika Profesi Hukum, Cetakan Ketiga, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, halaman 6 - 7
orientasi kode etik hendaknya singkat, sederhana, jelas dan konsisten, masuk akal, dapat diterima, praktis, dan dapat dilaksanakan, komprehensif dan lengkap, serta positif dalam formulasinya. Hendaknya, orientasi kode etik ditujukan kepada rekan, profesi, badan, nasabah / pemakai, Negara dan masyarakat. Kode etik diciptakan untuk manfaat masyarakat dan bersifat di atas sifat ketamakan penghasilan, kekuasaan dan status. Etika yang berhubungan dengan nasabah hendaknya jelas menyatakan kesetiaan pada badan yang mempekerjakan profesional. Kode etik sebagai bimbingan praktis. Namun demikian, hendaknya kode etik diungkapkan sedemikian rupa sehingga publik dapat memahami isi kode etik tersebut. Dengan demikian, masyarakat memahami fungsi kemasyarakatan dari profesi tersebut. Juga sifat utama profesi perlu disusun terlebih dahulu sebelum mem buat kode etik. Hendaknya, kode etik bertujuan meningkatkan kerja keras. Sebuah kode etik menunjukkan penerimaan profesi atas tanggung jawab dan kepercayaan masyarakat yang telah memberikannya. Dalam upaya mengatur perilaku kaum (elite) profesional agar selalu ingat, sadar, dan mau mengindhkan etika profesinya, setiap organisasi profesi telah merumuskan aturan main yang tersusun secara sistematik dalam sebuat kode etik profesi yang sesuai dengan ruang lingkup penerapan profesinya masing-masing. Kode etik profesi ini akan dipakai sebagai rujukan (referensi) normatif dari pelaksanaan pemberian jasa profesi kepada mereka yang memerlukannya. Seberapa jauh norma-norma etika profesi 123
tersebut telah dipatuhi dan seberapa besar penyimpangan penerapan keahlian sudah tidak bisa dihargai lagi, semuanya akan merujuk pada kode etik profesi yang telah diikrarkan oleh mereka yang secara sadar mau berhimpun ke dalam masyarakat (society ) sesama profesi. 139 Profesionalisme tanpa etika menjadikannya "bebas sayap" (vleugel vrij) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya "lumpuh sayap" (vleugel lam) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak (Soelaiman Soemardi, 2001). Etika profesi adlaah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Dalam sejarah, jenis pekerjaan yang menuntut kepemilikan keahlian dan keterampilan yang tinggi dalam tatanan pergaulan masyarakat mendapatkan tempat yang terhormat dalam masyarakat hingga akhirnya memiliki atribut-atribut sarat nilai terhadap profesi. Franz Magnis -Suseno (1975) mengemukakan tiga nilai moral yang dituntut dari pengemban profesi, yaitu : 1. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai tuntutan profesi. 2. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan profesi. 139 Yadi Purwanto , Etika Profesi Psikologi Profetik (Perpektif Psikologi Islami), PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, halaman 49 - 5 0 124
3. Idealisme yang tinggi sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi. Kode etik sebetulnya bukan merupakan hal yang baru. Sudah sangat lama dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalu ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi pegangan pokok anggota profesi untuk tetap menjalankan hakikat moralitas kegiatan profesinya. Dengan posisi seperti ini, setiap orang yang menjalin hubungan dengan sebuah profesi memiliki jaminan atas keperluannya berupa jaminan pelayanan sesuai dengan lingkup profesi. Kode etik dengan demikian memberikan jaminan dalam perolehan pelayanan profesi dan menghindarkan dari perbuatan tercela. Selain jaminan atas mutu profesi, kode etik merupakan sebuah kompas yang akan memberikan pencerahan moral dalam pelayanan. 140 Jadi "etika" merupakan refleksi tentang perbuatan bertanggung jawab, mempersoalkan bila suatu perbuatan manusia dapat dikatakan bertanggung jawab. Artinya dapat dijelaskan (secara rasional) mengapa perbuatan itu telah atau harus dilakukan. Pelaku harus mampu menjawab dan menjelaskan mengapa ia melakukan atau tidak melakukan perbuatan atau tindakan tertentu, dan apa patokan yang dijadikan dasar bagi pilihan tindakan yang (akan) dilakukan. Patokan-patokan ini muncul dari dalam hati nurani dan akal budi manusia. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa berbagai definisi dan pengertian tersebut sebenarnya 140 I Gede A. B. Wiranata, Op. cit., hlm. 250-251 125
ada dalam realita kehidupan profesi kita, berinteraksi dengan berbagai kenyataan sosial kemasyarakatan. Etika Dalam Multisetting Lingkungan Lingkungan Rumah Lingkungan Kerja Tetangga Lingkungan Lingkungan Budaya Keluarga Besar Lingkungan Lingkungan Agama Siber Lingkungan Lingkungan Politik Pendidikan Lingkungan Kegemaran Etika dipengaruhi oleh : 1. Keyakinan keagamaan 2. Pandangan hidup 3. Kebudayaan 4. Peradaban 5. Kenyataan kemasyarakatan 126
127 Etika wujud konkretnya adalah kaidah-kaidah moral dan cara penerapannya terikat waktu, dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dan kenyataan kemasyarakatan yang berlangsung sepanjang waktu. Di samping itu, dalam menjalankan kemandirian kekuasaan kehakiman ini, hakim wajib menaati norma-norma hukum yang telah tercantum dalam undang-undang. Hakim juga dituntut untuk memperhatikan norma-norma lain, yaitu norma-norma etika-moral dan bahkan norma agama demi tercapainya suatu penyelenggaraan proses peradilan yang mandiri dan bebas. Oleh karena itu, profesi hakim juga memerlukan Pedoman Perilaku (code of conduct) atau kode etik profesi hakim yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para anggotanya. Pedoman Perilaku (code of conduct) atau kode etik profesi hakim ini dibutuhkan agar nilai-nilai yang terdapat di dalam peraturan perundang- undangan terinternalisasi pada diri seorang hakim. Pedoman Perilaku hakim ini termasuk dalam kategori Soft Law yang oleh Jacob E. Gersen dan Eric A. Posner didefinisikan sebagai:141 "...a rule issued by a law-making authority that does not comply with constitutional and other formalities that are necessary for the rule to be legally binding...". Definisi tersebut menegaskan bahwa soft law berisi aturan-aturan yang dirumuskan dan dikeluarkan oleh law-making bodies, namun tidak memiliki atau memenuhi formalitas-formalitas prosedural yang dibutuhkan 141 Jacob E. Gersen dan Eric A. Posner, "Soft Law", sebagaimana dimuat dalam Chicago Public Law and Legal Theory Working Paper No. 213, The Law School The University Of Chicago, 25 Maret 2008, halaman 6
untuk memberikan status hukum serta kekuatan hukum yang mengikat pada aturan-aturan tersebut. Oleh karenanya, soft law tidak dilengkapi dengan sanksi. Namun demikian, aturan-aturan yang dituangkan dalam bentuk soft law ini umumnya dipergunakan untuk mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga pembuat keputusan lainnya, termasuk hakim serta untuk menghasilkan efek perilaku (behavioral effects) yang sama.142 Dengan demikian, obyek dari soft law ini adalah perilaku individu-individu yang ada di lembaga-lembaga pembuat keputusan, termasuk hakim. Lebih jauh lagi Jacob E. Gersen dan Eric A. Posner menjelaskan sebagai berikut: 143 Soft law refers to statements by law-making authorities that do not have the force of law (most often because they do not comply with relevant formalities), but nonetheless affect the behavior of others either because the statements as credible take expressions of policy judgments or intentions that, at some later point, might be embodied in formally binding law and reflected in the coercive actions of executive agents, or (2) because the statements provide epistemic guidance about how the authorities see the world. (1) others (Hukum yang lunak merujuk pada pernyataan yang dibuat oleh lembaga otoritas pembuat hukum namun tidak memiliki kekuatan hukum (biasanya karena tidak mengikuti kebiasaan yang berlaku), meski demikian mampu mempengaruhi tindakan orang lain karena (1) Mereka menganggap pernyataan tersebut berasal dari sumber terpercaya dan sekaligus pembuat kebijakan sehingga mungkin saja dimasa mendatang hal tersebut dirumuskan dalam bentuk perundangan secara resmi dan menjadi cerminan bagi tindakan yang diambil para pejabat, atau tersebut mengandung falsafah pedoman mengenai bagaimana pemerintah / otoritas melihat dunia). (2) karena pernyataan 142 Ibid., halaman 5 143 Ibid., halaman 6 128
129 Hal ini berarti bahwa sekalipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memiliki mekanisme sanksi, namun soft law relevan untuk mengatur dan mempengaruhi perilaku pembuat keputusan termasuk hakim. Bagi hakim Indonesia, soft law yang menjadi pedoman untuk mengatur dan mengawasi perilaku hakim adalah Pedoman Perilaku Hakim atau Pedoman Perilaku Hakim (PPH). Mengenai relevansi soft law dalam hal ini Pedoman Perilaku Hakim sebagai instrumen pengawasan hakim di Indonesia tersebut dibahas dan dianalisis dalam bagian berikut ini. A. Relevansi Pedoman Perilaku Hakim Sebagai Instrumen Pengawasan Hakim Hakim merupakan pemangku profesi hukum yang bertugas memberikan kepastian hukum bagi para pencari kebenaran dan keadilan. Hakim dituntut untuk memberikan pelayanan hukum kepada para pencari kebenaran dan keadilan tersebut berdasarkan pada hukum, keadilan dan kebenaran serta untuk menjalankan profesinya dengan itikad baik dan iklas, karena profesi hakim merupakan salah satu profesi hukum yang terhormat dan luhur (officium nobile). 144 Salah satu instrumen untuk menjaga kewibawaan, kehormatan dan keluhuran profesi hakim ini adalah Pedoman Perilaku Hakim atau Kode Etik Hakim. 144 E. Y. Kanter, Etika Profesi Hukum, Sebuah Pendekatan Sosio-Religius, Penerbit Storia Grafika, Jakarta, 2001, halaman 111
130 Pedoman Perilaku Hakim penting karena hakim sebagai suatu profesi hukum pada prinsipnya merupakan suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama serta memonopoli keahlian di bidang hukum sehingga tertutup bagi orang lain.145 Dengan adanya Pedoman Perilaku Hakim kepercayaan masyarakat akan diperkuat karena setiap masyarakat akan merasa diayomi oleh hukum serta terdapat kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Dengan demikian, diharapkan kesadaran hukum dan kepatuhan pada hukum dapat eksis dalam masyarakat.146 Pedoman Perilaku Hakim juga penting dan relevan karena berfungsi sebagai kompas yang menunjukkan arah etika dan moral bagi hakim di mata masyarakat. Hal ini berarti bahwa Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan self regulation (pengaturan diri) bagi para hakim dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perilaku hakim yang tidak etis. Dengan kata lain, Pedoman Perilaku Hakim adalah instrumen pengawasan sekaligus kontrol sosial dalam pelaksanaan profesi sebagai pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.147 Pedoman Perilaku Hakim juga merupakan bentuk penuangan konkrit dari aturan etika, moral dan agama, dimana Kode Etik Hakim ini tidak hanya mengajarkan apa yang ia ketahui (pengetahuan) 145 Paul F. Camenisch, Grounding Professional Ethics in a Pluralistic Society, Haven Publications, New York, 1983, halaman 48 146 Satya Arinanto, Pembangunan Hukum dan Demokrasi, Dasamedia Utama, Jakarta, 1993, halaman 22 147 Albert Hasibuan (ed.), 2 Guru Besar Berbicara Tentang Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, halaman 94
131 atau apa yang ia dapat lakukan (teknik, tetapi juga bagaimana seharusnya (ought to be) seorang hakim yang berkepribadian baik itu.148 Menurut Wildan Suyuthi, kode etik profesi atau Pedoman Perilaku Hakim memiliki 4 (empat) maksud dan tujuan, yaitu:149 Pertama, sebagai alat atau instrumen untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter hakim serta untuk pengawasan tingkah laku hakim;150 Kedua, sebagai sarana kontrol sosial, mencegah campur tangan ekstra judicial serta sebagai sarana pencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dam antara anggota dengan masyarakat;151 Ketiga, untuk lebih memberikan jaminan bagi peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional hakim; 148 Wildan Suyuthi, "Etika Profesi, Kode Etik dan Hakim Dalam Pandangan Agama", dimuat dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006, halaman 28-29 149 Wildan Suyuthi, Ibid., halaman 32-34 150 Bermakna bahwa profesionalisme kinerja seorang hakim dapat terbentuk melalui peningkatan kualitas / pemahaman dan penerapan aturan-aturan yang ada dan kesemuanya itu tidak bisa meninggalkan prinsip-prinsip kode etik hakim atau Pedoman Perilaku hakim yang telah disepakati. 151 Sebagai sarana kontrol sosial berarti pula bahwa hakim sebagai korps merupakan komunitas yang tidak lepas dari proses interaksi dimana dalam proses interaksi tersebut selalu terbuka peluang munculnya ketidaksamaan pendapat, bahkan konflik dan pelanggaran -pelanggaran yang semuanya ti dak mungkin dieliminir apabila tidak ada aturan-aturan yang mengikat tanggungjawab profesinya. Kode etik hakim atau Pedoman Perilaku Hakim dalam hal ini merupakan instrumen pengawas yang menjadi kontrol terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh anggota hakim.
132 Keempat, untuk lebih menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.152 Dengan demikian, melalui Pedoman Perilaku Hakim diharapkan hakim dapat memiliki kualitas diri yang menjadi acuan penilaian dan sikap moralnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim yang merupakan suatu profesi yang memiliki kekhususan dan karakteristik tersendiri.153 Kekhususan profesi hakim ini disebabkan karena fungsi sebagai hakim membutuhkan persyaratan-persyaratan yang lebih berat sebagaimana dibahas dalam bagian berikut. I.1. Karakteristik Profesi Hakim Profesi hakim merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang menuntut suatu keahlian khusus karena hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman.154 Dalam 152 Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan ini menjadi penting ketika proses penegakan supremasi hukum di Indonesia dewasa ini banyak mendapat kritikan dari masyarakat. 153 Kualitas diri dan sikap moral ini menurut E.Y. Kanter adalah kejujuran kepada hati nuraninya sendiri, Tuhan dan masyarakat. Lebih jauh dijelaskan oleh E.Y. Kanter bahwa kejujuran adalah dasar dari setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral, yaitu orang yang mengetahui serta membedakan mana haknya dan mana ha k orang lain. Sedangkan, sikap jujur pertama-tama berarti sikap terbuka, yang tercermin dalam pelayanannya kepada masyarakat pencari kebenaran dan keadilan yang tidak mampu (dalam hal finansial), dan kedua adalah sikap fair atau wajar, dengan melihat masyarakat pencari kebenaran dan keadilan sebagai sesama manusia, sehingga terhindar dari tindakan yang otoriter, kasar dan sewenang-wenang. Selengkapnya mengenai hal ini baca E.Y. Kanter, op.cit., halaman 115 -116 154 Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, op.cit., halaman 54
133 melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim dituntut untuk memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, profesi hakim memiliki suatu karakteristik yang membedakannya dengan profesi yang lain. Adapun karakteristik-karakteristik tersebut adalah: (a) Proses Rekrutmen Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik orang yang diinginkan oleh organisasi untuk mengisi lowongan pekerjaan tertentu.155 Rekrutmen ini merupakan proses paling awal dan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia sebuah organisasi. Peran penting rekrutmen dirasakan pula bagi jabatan hakim dimana dengan proses ini diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan akan hakim-hakim yang memiliki kualitas dan integritas yang tinggi dalam menjalankan profesinya. Seseorang hanya dapat diangkat menjadi hakim apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: a. Warga negara Indonesia, b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi-organisasi massanya, atau bukan seorang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya, 155 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim, Penerbit Dimensi, Jakarta, 2003, halaman 135
e. Pegawai Negeri, f. Sarjana Hukum, g. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun, h. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik. 156 Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan umum tersebut di atas, terdapat pula beberapa persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh calon hakim. Bagi calon hakim yang fresh graduated dari universitas, syarat tersebut antara lain adalah "Sarjana Hukum dari Perguruan Tinggi Negeri / Swasta yang terakreditasi / swasta yang dipersamakan / lulus Ujian Negara dengan Indeks Prestasi (IP) minimal 2,75". 157 (b) Pendidikan dan Pelatihan Hakim 158 Karakteristik pendidikan dan pelatihan (selanjutnya disingkat 'diklat') hakim di Indonesia ditandai dengan pelaksanaannya yang ditekankan pada awal jabatan dan keterkaitannya yang erat dengan proses rekrutmen hakim, yaitu selain ditujukan sebagai program orientasi / induksi bagi para calon hakim juga dipergunakan sebagai media bagi seleksi hakim. Program diklat dimulai dari kewajiban para peserta untuk memenuhi masa 156 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34, Pasal 14 ayat 1 157 Mahkamah Agung Republik Indonesia, op.cit., halaman 103 158 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim, Penerbit Dimensi, Jakarta, 2003, halaman 8-9 134
magang selama kurang lebih 1 (satu) tahun sebagai calon hakim / calon pegawai negeri sipil (CPNS) di pengadilan-pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Pada tahap yang disebut Diklat Praktik I ini dapat dikatakan belum terdapat program pembinaan yang terarah. Para peserta diklat masih sebatas dikaryakan sebagai staf administrasi pengadilan, hingga saatnya mereka mengikuti ujian pra-jabatan, yang merupakan fase seleksi kepegawaian secara umum. Setelah memperoleh status Pegawai Negeri Sipil (PNS), para peserta akan mengikuti diklat klasikal yang diadakan secara terpusat oleh Pusat Pendidikan dan Latihan (selanjutnya disingkat dengan Pusdiklat) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam diklat ini, para peserta calon hakim mendapatkan berbagai materi keahlian di bidang hukum dan mulai dipersiapkan secara teoretis untuk mengemban jabatan sebagai hakim. Begitu dinyatakan lulus, para peserta diharuskan memenuhi masa magang kembali dengan status sebagai calon hakim ke berbagai pengadilan negeri selama sedikutnya 1 (satu) tahun. Secara formal, tahapan ini disebut Diklat Praktik II, dengan pola pembinaan yang sudah lebih mengarah pada pelaksanaan tugas hakim. Apabila dinilai layak, para peserta akan diusulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dimana calon hakim tersebut ditempatkan untuk diangkat penuh sebagai hakim dan pengangkatannya dilakukan oleh Presiden melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia. 135
I.2. Tanggung jawab Hakim dalam Menjalankan Tugasnya Secara umum terdapat 3 (tig a) macam tanggung jawab bagi profesi, yaitu: a. Tanggung jawab moral Adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (kode etik profesi) yang bisa bersifat pribadi maupun kelembagaan (bagi suatu lembaga yang merupakan ikatan / perikatan para aparat profesi yang bersangkutan). b. Tanggung jawab Teknis Profesi Merupakan tuntutan bagi aparat untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berla ku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus yang berlaku dalam lembaga yang bersangkutan. c . Tanggung jawab Jawab Hukum Adalah tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Wujud pertanggungjawaban hukum ini adalah sanksi.159 Adapun tanggung jawab seorang hakim terhadap profesinya, yaitu sebagai penegak hukum, dapat dibedakan atas tanggung jawab sebagai 159 Valerine J.L.Kriekhoff, Tanggung Jawab Profesi Hukum, UI Press, Jakarta, 2005, halaman 4 -6 136
pribadi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai hakim. Tanggung jawab hakim terhadap pribadi meliputi: a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, b. Menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat hakim, c. Berkelakuan baik dan tidak tercela. d. Menjadi teladan bagi masyarakat, e. Menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan yang tercela, f. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim, g. Bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab, h. Berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu, i. Bersemangat ingin maju, j. Dapat dipercaya, dan k. Berpandangan luas.160 Sedangkan, tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugas jabatan meliputi: a. Bersikap tegas, disiplin, b. Penuh pengabdian pada pekerjaan, c. Bebas dari pengaruh siapa pun juga, d. Tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan, 160 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 102 137 dan
138 e. Tidak berjiwa mumpung, f. Tidak menonjolkan kedudukan, g. Menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan, h. Berpegang teguh pada kode kehormatan hakim.161 Mengenai tanggung jawab seorang hakim dalam rangka menjalankan profesinya terhadap pihak ketiga, harus diperhatikan bahwa pihak ketiga di sini adalah para pencari keadilan, yaitu setiap orang yang mengajukan perkara ke pengadilan serta pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan perkara yang diperiksa dalam persidangan. Menurut Bismar Siregar, hakim diibaratkan sebagai wakil Tuhan di dunia, sehingga harus benar-benar bertanggung jawab dan memiliki tanggung jawab layaknya wakil Tuhan.162 Adapun tanggung jawab hakim dalam persidangan adalah sebagai berikut: 1. Bersikap dan bertindak menurut garis -garis yang ditentukan dalam Hukum Acara yang berlaku, dengan memperhatikan asas- asas peradilan yang baik, yaitu: 161 Ibid. 162 Pendapat Bismar Siregar sebagaimana dimuat dalam situs TokohIndonesia Indonesia), DotCom siregar/biografi/01.shtml (Ensiklopedi Tokoh
139 a. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan (right to a decision) dimana setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan hakim dilarang untuk menolak mengadilinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama; b. Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (a fair hearing); c . Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (no bias) dengan menjunjung tinggi prinsip (nemo judex in resud); d. Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis, dimana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta harus dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan; e. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati atau pun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku; 3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan; 4. Harus menjaga kewibawaan dan kekhidmatan persidangan, antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak- pihak, baik dengan kata -kata maupun dalam perbuatan; dan, 5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.163 Berbagai sifat dan sikap hakim tersebut di atas dipandang perlu untuk dicantumkan karena pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas penegak hukum dan keadilan tersebut, baik dan buruknya, adalah bergantung pada manusia pelaksananya dalam hal ini pribadi sang hakim. Mengenai tanggung jawab profesi hakim di Indonesia dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa tanggung jawab profesi hakim yang harus ditaati oleh hakim Indonesia, yaitu: 163 Lintong Oloan Siahaan, Kode Etik Hakim, UI Press, Jakarta, 2005, halaman 29-32 140
a. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;164 b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa; 165 c. Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sed arah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami-istri meskipun telah bercerai, dengan Ketua, salah seorang hakim, anggota, jaksa, advokat atau panitera.166 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Dalam undang-undang ini terdapat beberapa tanggung jawab profesi hakim yang harus ditaati oleh hakim. Hakim yang dimaksud oleh undang- undang ini adalah hakim Agung. Tanggung jawab profesi para hakim Agung ini meliputi: a. Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi: 1. Pelaksana putusan Mahkamah Agung; 2. Wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya; 3. Penasehat hukum; 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat 1 165 Ibid., Pasal 28 ayat 2 166 Ibid., Pasal 29 ayat 3 141
4. Pengusaha.167 b. Hakim anggota Mahkamah Agung dapat diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan: 1. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 2. Melakukan perbuatan tercela; 3. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; 4. Melanggar sumpah atau janji jabatan; 5. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.168 c. Hakim wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan salah satu hakim anggota atau panitera pada majelis hakim;169 d. Apabila seorang hakim yang memutus perkara pada tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi Hakim 167 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Pasal 10 ayat 1 168 Ibid., Pasal 12 ayat 1 169 Ibid., Pasal 41 ayat 1 142
Agung, maka Hakim Agung tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama;170 e. Seorang hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.171 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dalam undang-undang ini terdapat tanggung jawab profesi hakim yang harus ditaati oleh hakim, dalam hal ini hakim konstitusi, yaitu: Hakim Konstitusi dilarang merangkap menjadi: 1. Pejabat negara lainnya; 2. Anggota partai politik; 3. Pengusaha; 4. Advokat; atau, 5. Pegawai Negeri. 172 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum Dalam undang-undang ini terdapat beberapa tanggung jawab profesi hakim yang harus ditaati oleh hakim, yaitu: a. Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi: 170 Ibid., Pasal 41 ayat 4 171 Ibid., Pasal 42 ayat 1 172 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara No. 98 Tahun 2003, Pasal 17 143
1. Pelaksana putusan pengadilan; 2. Wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; 3. Pengusaha.173 b. Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat. 174 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Menurut ketentuan undang-undang ini, tanggung jawab profesi yang harus ditaati oleh hakim, yaitu: a. Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi: 1. Pelaksana putusan pengadilan; 2. Wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; 3. Pengusaha.175 b. Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat. 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 173 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Pasal 18 ayat 1 174 Ibid., Pasal 18 ayat 2 175 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989, Pasal 18 ayat 1 144
Menurut ketentuan undang-undang ini, tanggung jawab profesi yang harus ditaati oleh hakim, yaitu: a. Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi: 1. Pelaksana putusan pengadilan; 2. Wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; 3. Pengusaha.176 b. Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat. 177 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Menurut ketentuan undang-undang ini, tanggung jawab profesi yang harus ditaati oleh hakim, yaitu: a. Hakim tidak boleh merangkap jabatan sebagai: 1. Pelaksana putusan pengadilan; 2. Penasehat hukum; 3. Pengusaha; 4. Pekerjaan lain selain tersebut di atas yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.178 176 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Nomor 35 Tahun 2004, Pasal 18 ayat 1 177 Ibid., Pasal 18 ayat 2 178 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara No. 84 Tahun 1997, Pasal 23 145
146 b. Hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili suatu perkara apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami istri meskipun sudah bercerai dengan Hakim Ketua, salah seorang Hakim Anggota, Oditur atau Panitera.179 c. Tiada seorang hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung;180 d. Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa;181 e. Hakim di sidang, atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya dapat memberikan penjelasan hukum terhadap perkara tersebut.182 Berbagai larangan bagi hakim sebagaimana tersebut dan terurai di atas dipandang perlu untuk dicantumkan karena pada hakikatnya segala sesuatu yang berhubungan pelaksanaan tugas penegak hukum dan keadilan tersebut, baik dan buruknya adalah tergantung pada manusia pelaksananya, dalam hal ini pribadi sang hakim. 179 Ibid., Pasal 149 ayat 1 180 Ibid., Pasal 1 50 ayat 1 181 Ibid., Pasal 151 182 Ibid., Pasal 179
B. Eksistensi Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia Etika profesi atau Pedoman Perilaku Hakim yang mengatur nilai-nilai moral, kaidah-kaidah penuntun serta aturan perilaku yang seharusnya dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagaimana tersebut dan terurai pada bagian sebelumnya merupakan nilai-nilai yang bersifat universal, yaitu terdapat di negara mana pun bahkan di masa lalu sekalipun. Dalam sejarah perkembangannya di Indonesia, etika profesi hakim atau Pedoman Perilaku hakim dirumuskan pertama kali dengan Keputusan Nomor 2 Tahun 1966 pada Rapat Kerja Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada masa itu, Pedoman Perilaku Hakim masih menggunakan istilah Kode Kehormatan Hakim yang berarti segala sifat batiniah dan sikap-sikap lahiriah yang wajib dimiliki dan diamalkan oleh para hakim untuk menjamin tegaknya kewibawaan dan kehormatan korps hakim. Hasil Rapat Kerja ini kemudian ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Kehakiman pada bulan Maret 1988.183 Dalam perkembangan berikutnya, kode etik hakim yang dijadikan acuan bagi para hakim Indonesia saat ini adalah berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke -13 pada tanggal 30 Maret 2000 di Bandung. Dalam Kode Etik Hakim Indonesia yang 183 Wildan Suyuthi, Etika Profesi, Kode Etik dan Hakim, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2001, halaman 11 147
148 dihasilkan pada Musyawarah Nasional IKAHI tersebut disublimasikan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh hakim Indonesia, yaitu yang digambarkan dalam lambang Panca Darma Hakim, meliputi: Kartika, bintang yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Cakra, senjata ampuh dari dewa keadilan yang memusnahkan segala kebatilan, kedzaliman dan ketidakadilan; Candra, bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan yang berarti bijaksana dan berwibawa; Sari, bunga yang semerbak wangi mengharumi; dan, Tirta, air yang membersihkan segala kotoran di dunia yang berarti bahwa hakim itu harus jujur. Sifat-sifat tersebut kemudian dijabarkan kembali dalam bidang kedinasan maupun di luar kedinasan. Dalam perkembangan berikutnya, hasil Musyawarah Nasional IKAHI ke-13 di Bandung tersebut di atas selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim. Proses penyusunan pedoman ini didahului dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan- peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai negara, antara lain Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002. Pedoman Perilaku Hakim ini dis ahkan pada tanggal 22 Desember 2006.
II.1. Kode Etik Hakim Indonesia a. Mahkamah Agung Berdasarkan uraian pada bagian-bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa sejarah perkembangan kode etik hakim atau Pedoman Perilaku Hakim Indonesia telah melalui tahap-tahap perkembangan yang panjang, yaitu sejak rumusan pertama yang dihasilkan pada Rapat Kerja Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1966 hingga rumusan terbaru berupa Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang mengadopsi The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002, dan disahkan pada tanggal 22 Desember 2006 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bagir Manan. Pedoman Perilaku Hakim (PPH) ini disusun dengan keyakinan dasar bahwa keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara, dimana di dalamnya pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Dalam proses tersebut, hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Putusan Pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang 149
diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Maha Esa, adil, bijaksana berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip -prinsip pedoman Hakim dalam bertingkah laku, bermakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan tersebut akan mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntunan agama masing-masing. Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sering muncul tantangan dan godaan bagi para hakim. Untuk itu, Pedoman Perilaku Hakim merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa. Pedoman Perilaku Hakim (PPH) dari Mahkamah Agung merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. 150 ini
Dalam Pedoman Perilaku Hakim ini diatur hal-hal sebagai berikut: 184 1. Berperilaku adil;185 2. Berperilaku jujur;186 184 Diakses dari 185 Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sarna kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Penerapan prinsip ini secara umum adalah: (i) hakim tidak boleh m emberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk Penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi Hakim tersebut (fairness); (ii) dalam melaksanakan tugas peradilan, Hakim tidak boleh, baik dalam perkataan, sikap, atau tindakan menunjukan rasa tidak suka, keberpihakan, prasangka, membeda-bedakan atas dasar perbedaan ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedeka tan hubungan dengan pencari keadilan atau orang-orang yang sedang berhubungan dengan pengadilan; (iii) hakim harus mendorong Pegawai Pengadilan, Advokat dan Penuntut serta pihak lainnya yang tunduk pada arahan dan pengawasan Hakim untuk menerapkan standar perilaku yang sama dengan Hakim sebagaimana disebutkan dalam butir tidak boleh mengeluarkan perkataan, bersikap atau melakukan tindakan, yang dapat menimbulkan kesan yang beralasan dapat diartikan sebagai keberpihakan, tidak atau kurang memberikan kesempatan yang sama, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi; (v) Hakim harus memberi keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata -mata untuk menghukum. Selain itu, adil juga bermakna mendengar kedua belah pihak, yaitu bahwa Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan, dan bahwa Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan. ii; (iv) Hakim 151
3. Berperilaku arif dan bijaksana;187 186 Kejujuran pada hakekatnya bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan. Penerapan prinsip ini secara umum adalah bahwa hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan laku dan tindakannya, baik di dalam maupun diluar pengadilan, selau menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality). Terkait dengan masalah pemberian hadiah, hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari advokat dan sebagainya; Hakim wajib melaporkan secara tertulis pemberian yang termasuk gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima; dan, Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan sebelum dan setelah menjabat tanpa ditunda-tunda, bersedia diperiksa kekayaan segera setelah memangku jabatan dan setelah menjabat, serta wajib melakukan segala upaya untuk memastikan kewajiban tersebut dapat dijalankan secara baik, apabila diperlukan oleh pihak yang berwenang, Hakim harus bersedia diperiksa kekayaannya pada saat atau selama memangku jabatan. Selanjutnya, mengenai pencatatan dan pelaporan hadiah dan kekayaan, Hakim wajib melaporkan secara tertulis pemberian yang termasuk gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hakim juga wajib menyerahkan laporan kekayaan sebelum dan setelah menjabat tanpa ditunda-tunda, bersedia diperiksa kekayaan segera setelah memangku jabatan dan setelah menjabat, serta wajib melakukan segala upaya untuk memastikan kewajiban tersebut dapat dijalankan secara baik, apabila diperlukan oleh pihak yang berwenang. Selain itu, Hakim harus bersedia diperiksa kekayaannya pada saat atau selama memangku jabatan. tercela. Disamping itu, hakim Harus memastikan bahwa sikap, tingkah 187 Arif dan bijaksana pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma- norma yang hidup dalam masyarakat baik norma- norma hukum, norma- norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku ini mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati- hati, sabar dan santun. Penerapannya, hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara diluar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara yang lain. Hakim juga tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain. Sedangkan, terkait dengan aktivitas keilmuan, sosial kemasyarakatan, hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non- hukum, selama kegiatan- kegiatan tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi hakim dalam membahas suatu perkara, hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian hakim; dan, Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungannya. tersebut 152
4.Bersikap mandiri;188 5. Berintegritas tinggi;189 188 Mandiri pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas pun. dan Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenar an sesuai tuntutan moral dam ketentuan hukum yang berlaku. Penerapannya adalah bahwa hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban- beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya. Hakim tidak boleh menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial. Hakim tidak boleh mengijinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan. dari campur tangan siapa pun bebas dari pengaruh apa 189 Integritas tinggi pada hakekatnya bermakna mempunyai kepribadian utuh tak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai- nilai atau norma- norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan segala cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Penerapannya antara lain adalah: Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan- hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan; Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan; Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung ma upun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat; dan Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan langsung dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan. Dalam hal terjadinya konflik kepentingan: Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, Ketua Majelis, Hakim anggota lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut; Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut; Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah; Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal- hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim; Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga; Hakim dilarang mengijinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan- akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan; Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik, apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut 153
6. Bertanggung jawab; 190 7. Menjunjung tinggi harga diri;191 8. Berdisiplin tinggi;192 9. Berperilaku rendah hati;193 190 Bertanggung jawab pada hakekatnya bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.Rasa tanggung jawab akan mendorong terbntuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan. Penerapannya adalah bahwa Hakim tidak boleh menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain; dan, Hakim tidak boleh mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas peradilan. 191 Harga diri pada hakekatnya bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan. Penerapannya antara lain adalah Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadil; Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim; Hakim dilarang menjadi Advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara; Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika: - Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan; atau Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman yang tengah mengahadapi masalah hukum; Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator salam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain; Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administraror atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urursan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jikan kegiatan tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan mempengaruhi tugasnya sebagai Hakim; Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan, Mantan Hakim sangat dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradian tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim. 192 Disiplin pada hakekatnya bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong tebentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksankan tugas, iklas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Penerapan antara lain adalah: Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan; Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan; Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan; 154
155 10. Bersikap profesional. 194 Terhadap 10 (sepuluh) prinsip tersebut di atas, ditumbuhkan kesadaran bahwa hakim yang mengetahui atau menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa seorang hakim lain telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini harus melakukan upaya yang layak untuk menghindari hal tersebut berulang atau dapat menimbulkan perlakuan yang tidak adil bagi para pihak, termasuk memberikan informasi kepada pihak yang berwenang dalam pengawasan hakim. Membiarkan pelanggaran, adalah bertentangan dengan semangat membela korps hakim dan lembaga peradilan pada umumnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh individu-individu hakim pada akhirnya akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada seluruh Hakim dan lembaga peradilan. Selain itu, ditekankan pula agar setiap Pimpinan Pengadilan 193 Rendah hati pada hakekatnya bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang rasa, seta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan iklas di dalam mengemban tugas. Penerapannya adalah Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata- mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa; Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan senjungan dari siapapun juga. lain, menumbuh kembangan sikap tenggang 194 Propesional pada hakekatnya bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang sentiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi- tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. Penerapan adalah: Hakim harus mengambil langkah- langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik; dan, Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administrative dan bekerjasama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi Pedoman Perilaku Hakim ini. Pelanggaran terhadap Pedoman ini mendapatkan ancaman sanksi. Dalam menentukan sanksi yang hendak dijatuhkan, dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan atau pihak lain. Setelah Pedoman Perilaku Hakim (PPH) di atas disahkan dan dipublikasikannya pada bulan Juni 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Salah satu poin di dalam Pedoman Perilaku Hakim (PPH) di atas yang menjadi sorotan adalah diperbolehkannya hakim menerima hadiah atau bantuan dari pemerintah daerah. Menurut Ketua Tim Finalisasi Pedoman Perilaku Hakim, Iskandar Kamil, pada dasarnya PPH tersebut mengadopsi The Bangalore Principles of Judicial Conduct yang merupakan hasil pertemuan para hakim di Den Haag pada tanggal 25-26 Nopember 2002. Menurut Iskandar Kamil, The Bangalore Principles sebagai kode etik hakim dunia memperbolehkan hakim menerima hadiah dalam batas tertentu. Bahkan, di Amerika Serikat pun hakim menerima hadiah yang nilainya di bawah 200 dolar AS.195 Apabila dicermati sumpah atau janji hakim sebelum memangku jabatannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 195 Baca HukumOnline, 29 Juni 2006 156
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pada pokoknya seorang hakim bersumpah / berjanji bahwa untuk memenuhi kewajiban sebagai hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian hadiah kepada hakim adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tindak Pidana Korupsi).196 Dalam Pasal 6 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi pada pokoknya diatur bahwa hakim yang menerima suatu pemberian atau janji dari seseorang yang bermaksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dapat dikenakan sanksi pidana. Kemudian Pasal 12 huruf (c) UU Tindak Pidana Korupsi pada pokoknya mengatur pula bahwa hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, juga diancam dengan sanksi pidana. Untuk dapat mengenakan sanksi pidana kepada hakim tersebut memang harus dibuktikan terlebih dahulu adanya maksud-maksud tertentu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 12 huruf (c) UU Tindak Korupsi tersebut. Namun, tentunya akan merepotkan hakim 196 Baca Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tindak Pidana Korupsi) 157
yang bersangkutan apabila ia harus menjalani proses pemeriksaan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah setiap kali ia menerima hadiah. Terlebih lagi hakim tersebut harus menghadapi pandangan negatif publik yang terbentuk terhadap dirinya ataupun institusi peradilan di Indonesia, meskipun belum tentu hakim itu bersalah. Aparat yang berwenang memang berhak setiap saat menyelidiki apakah ada maksud tertentu di balik pemberian hadiah kepada hakim, tanpa memandang besar kecilnya nilai hadiah tersebut. Oleh karena itu, jelas bahwa hadiah yang diterima hakim sesungguhnya dapat memicu terganggunya kinerja ha kim dan terpengaruhnya pandangan publik terhadap hakim ataupun institusinya. Sementara itu, apabila hakim juga dianggap sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka berdasarkan Pasal 12 huruf (b) dan Pasal 12 huruf (c) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, setiap pemberian / hadiah yang diterima oleh hakim akan dianggap suap, tidak peduli berapa pun jumlahnya, apabila pemberian / hadiah itu berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun, ketentuan ini dapat dikesampingkan apabila hakim itu melaporkan setiap pemberian / hadiah yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menimbang dan menyikapi hal di atas, Mahkamah Agung seharusnya mempertimbangkan kembali ketentuan dalam Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang memperbolehkan hakim menerima hadiah. Mahkamah Agung seharusnya mendorong setiap hakim agar konsisten 158
159 dengan sumpah atau janji yang diucapkannya untuk "menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar 1945". Karena, kata-kata dalam sumpah atau janji hakim tersebut harus dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku hakim dalam tingkat idealisme tertinggi. Pada tingkat idealisme ini, seorang hakim tidak akan dan tidak mau melakukan perbuatan yang akan membuat dirinya melanggar atau mendekati pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Demikian juga, apabila diketahuinya bahwa hadiah yang ia terima akan mengganggu kinerja atau mempengaruhi pandangan publik terhadap dirinya maupun institusinya, tentu hadiah yang diberikan kepadanya tidak akan diterima, tanpa memandang besar kecilnya nilai hadiah tersebut. Bagaimanapun juga, sudah seharusnya seorang hakim menunjukkan perilaku yang terhormat, sehingga mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan sebagai tempat mencari keadilan. Mengingat sangat pentingnya perilaku hakim, filosof Taverne pernah berkata: "berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang paling buruk sekalipun, saya akan menghasilkan putusan yang adil."197 Terhadap aspek kontroversial dari Pedoman Perilaku Hakim di atas, berbagai pihak seperti Hidayat Nurwahid (ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi 197 Baca HukumOnline, 25 Mei 2008
160 Yudisial (KY), praktisi hukum Adnan Buyung Nasution sependapat bahwa Pedoman Perilaku Hakim (PPH) perlu dikaji ulang. b. Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam rangka mencapai tujuannya berupaya untuk selalu mengikuti perkembangan kemajuan ketatanegaraan yang terjadi di sekitarnya. Dinamika ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang dinamis karena sebelum era tahun 2000-an, lembaga kehakiman tertinggi masih dilakukan hanya oleh Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawahnya, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dinamika ketatanegaraan Indonesia tersebut terjadi pada tahun 2003 dengan dibentuknya sebuah lembaga kehakiman baru, yaitu Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.198 Lembaga peradilan ini memiliki tugas khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap konstitusi dalam rangka menjaga konstitusi dilaks anakan sesuai dengan kehendak rakyat dan cita -cita 198 Baca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
161 demokrasi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil serta sebagai koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir yang ganda terhadap konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan lembaga peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung, yakni memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara- perkara yang diajukan kepadanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c . memutus pembubaran partai politik; dan, d. memutus perselisihan tentang hasil pemilu.199 Selain ketentuan yang termuat dalam Pasal 10 ayat 1 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 di atas, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memeriksa presiden dan / atau wakil presiden 199 Ibid., Pasal 10 ayat 1
162 karena menurut pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diduga telah melakukan pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi. Mengenai kewenangan ini, disebutkan di dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan / atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela.200 Dalam kaitannya dengan kewenangan untuk mengadili perkara, hakim Mahkamah Konstitusi wajib untuk mengangkat sumpah atau janji sebelum menjalankan tugasnya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, yang diucapkan di hadapan presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah Saya bersumpah bahwa Saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik -baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa" Sedangkan, janji hakim Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: 200 Ibid., Pasal 10 ayat 2
163 "Saya bersumpah bahwa Saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil- adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang- undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa". Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam dinamika perkembangan ketatanegaraan dan politik Indonesia dinilai tepat karena Indonesia sedang melakukan perubahan dalam sistem ketatanegaraan, yaitu dengan diselenggarakannya pemilihan presiden, gubernur dan bupati / walikota secara langsung. Perubahan tersebut berdampak pada banyaknya kasus perselisihan hasil pemilu sebagai konsekuensi dari adanya keberatan-keberatan para peserta pemilihan tersebut. Salah satu contoh konkrit yang dapat dikemukakan adalah kasus pemilihan walikota Depok yang telah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara tersebut, Hakim Konstitusi dinilai telah memperlihatkan kinerja yang baik dalam menangani perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Hakim Konstitusi berkewajiban untuk tetap menjunjung tinggi kode etik hakim konstitusi. Hal ini mengingat hakim konstitusi sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.
164 Kode Etik Hakim Konstitusi ini selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kode Etik Hakim Konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Konstitusi. Sedangkan, Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi adalah penjabaran dari Kode Etik Hakim Konstitusi yang menjadi pedoman bagi Hakim Konstitusi, baik dalam menjalankan tugasnya, maupun dalam pergaulannya di masyarakat. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Hakim Konstitusi ialah seseorang yang memangku jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 201 Berdasarkan ketentuan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi ini, hakim konstitusi berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa; menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa 201 Selengkapnya tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi Indonesia Nomor dapat dibaca dalam Peraturan Ma hkamah Konstitusi Republik 02/PMK/2003 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi
165 selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan; memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai Hakim Konstitusi, untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama teman sejawat. Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim Konstitusi dituntut untuk bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam Hukum Acara, memperlakukan semua pihak yang berperkara, secara berimbang, tidak diskriminatif dan tidak memihak (imparsial); menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal; menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan; tidak menerima
sesuatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung; tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan. Selanjutnya, terhadap teman sejawat, Hakim Konstitusi diharuskan memelihara hubungan kerjasama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat dan nama baik sesama teman sejawat; tidak sekali-kali melecehkan teman sejawat; tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat teman sejawat yang berbeda (dissenting opinion), kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah. Terhadap masyarakat, Hakim Konstitusi diwajibkan untuk berperilaku sederhana, rendah hati, serta menghormati dan menghargai orang lain; berupaya menjadi contoh teladan dalam kepatuhan kepada hukum dan norma-norma lainnya. Sedangkan, terhadap Keluarga, Hakim Konstitusi diharuskan untuk berupaya menjaga keluarga dari perbuatan tercela menurut norma hukum dan kesusilaan; berupaya menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga. Untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, Mahkamah Kontitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ad hoc, terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran diancam dengan sanksi 166
pemberhentian, Majelis Kehormatan terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Konstitusi ditambah seorang mantan Hakim Agung Mahkamah Agung, seorang praktisi hukum senior, dan seorang guru besar ilmu hukum. Hakim Konstitusi yang duduk sebagai anggota Majelis Kehormatan atas dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi dalam Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi. Anggota tambahan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam dicalonkan oleh Hakim Konstitusi dan dipilih oleh Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi setelah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul dan saran mengenai para calon Anggota Tambahan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dipilih oleh Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur Hakim Konstitusi. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi ini bertugas: (i) menegakkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi, (ii) mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi; (iii) memeriksa dan memutuskan tindakan yang akan direkomendasikan kepada Pimpinan Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan dilakukan secara tertutup. Setelah dilakukan pemeriksaan, Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk membela diri. Putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi diambil oleh Majelis dengan sebelumnya mendengarkan pendapat dari setiap 167
168 anggota Majelis Kehormatan. Putusan dimaksud sejauh mungkin diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan bahwa hakim yang diduga melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau terbukti tidak bersalah, dan rekomendasi agar hakim yang diduga melakukan pelanggaran dijatuhi hukuman berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dalam hal terbukti bersalah, atau direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah. c. Komisi Yudisial Kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial diatur di dalam Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 24 b (1) yang menyebutkan terdapat dua substansi wewenang, yaitu rekrutmen untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan pengawasan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat serta perilaku hakim.bunyi yang sama disebutkan kembali pada Pasal 13 UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Di dalam pasal-pasal s elanjutnya yaitu pasal 14 s/d 19 mengatur lebih rinci tata cara dan syarat syarat rekrutmen hakim agung. Mengenai ketentuan-ketentuan tentang pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial, terdapat dua pasal yang secara spesifik menjadi bagian penelitian dan pembahasan lebih jauh disandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri, yaitu :
169 Pasal 20, yang menyatakan : Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b komisi yidisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Pasal 18 (1), yang menyatakan : Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon hakim agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Mengenai kedudukan Komisi Yudisial, telah disebutkan secara jelas dalam Pasal 24 b (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sementara itu dalam pasal 34 ayat (1) uu no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menambahkan, "ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung dilakukan oleh komisi yudisial yang diatur dengan undang undang." Dari keseluruhan 41 (empat puluh satu) pasal ketentuan perundang-undangan tentang komisi yudisial tidak ada ketentuan yang memberi wewenang kepada komisi yudisial dalam rangka
170 rekruitmen maupun dalam fungsi pengawasan untuk menyeleksi hakim agung "efektif" ataupun hakim yang pengangkatannya telah terjadi dan dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam melaksanakan rekruitmen hakim agung, konstitusi membatasi wewenang komisi yudisial hanya pada "mengusulkan" sementara dalam undang undang tentang komisi yudisial pasal 14(1) wewenang rekruitmen itu dijabarkan selain "mengusulkan", juga menyeleksi calon hakim agung, menetapkan dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Wewenang rekruitmen hakim agung berikutnya adalah menyeleksi kualitas dan kepribadian calon hakim agung, menyusun karya ilmiah dan mengajukan tiga calon hakim agung untuk setiap satu lowongan hakim agung kepada DPR. Di luar itu, tidak terdapat ketentuan baik yang tersurat maupun tersirat yang memberi kewenangan dalam bentuk mengeluarkan keputus an mengikat selain hanya usulan dalam menjalankan fungsi pengawasan perilaku hakim pun undang-undang masih memasang rambu-rambu agar komisi yudisial tidak berlaku semena-mena terhadap hakim yang dipanggil untuk diminta keterangan. Juga tidak akan memperlakukan hakim seolah-olah tersangka atau terdakwa dan yang lebih penting serta tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Harus diakui, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci dan eksplisit standar perilaku hakim selain menunjuk kode etik perilaku hakim. Semestinya sesuai kode etik, setiap pelanggaran harus ditindak
171 sesuai dengan ketentuan disiplin dan tata tertib. Wewenang komisi yudisial dalam pengawasan perilaku hakim dapat disimpulkan dari dalam pasal 22 Undang-undang Komisi Yudisial, yaitu wewenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim. Pelanggaran kode etik belum tentu berupa pelanggaran hukum. Sebaliknya, pelanggaran hukum dapat dipastikan telah melakukan pelanggaran kode etik untuk negara Indonesia yang memasuki era reformasi menjadi objek penelitian dan sasaran pengembangan pengetahuan, apa sesungguhnya wewenang komisi yudisia l terkait dengan perilaku hakim dari undang-undang yang baru beberapa tahun berlaku dapat dikatakan bahwa "anatomi wewenang pengawasan komisi yudisial adalah menegakkan kode etik perilaku hakim" undang-undang mewajibkan komisi yudisial membuat laporan hasil pemeriksaannya berupa rekomendasi untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi yang tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Di sini tampak bahwa wewenang komisi yudisial masih bersifat limitatif pada pelanggaran kode etik perilaku hakim yang hasil pemeriksaannya berupa rekomendasi dan tidak memiliki wewenang yustisieel onderzoek, yaitu wewenang memeriksa secara hukum terhadap perbuatan pidana untuk diajukan ke pengadilan untuk diadili. Penegakan kode etik perilaku hakim oleh komisi yudisial memegang peranan penting. Walaupun hasil pemeriksaan komisi yudisial masih
172 berupa rekomendasi, namun tidak menutup kemungkinan usulan komisi yudisial bisa berujung pada pemberhentian. Dasarnya, usulan penjatuhan sanksi oleh komisi yudisial dimungkinkan oleh undang-undang bisa berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian, tetapi bukan dengan bertindak sendiri mencari-cari perilaku hakim yang dianggap bermasalah. Mengingat fungsi komisi yudisial mengemban tugas pengawasan terhadap kode etik untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim maka tidak berkelebihan bila dikatakan bahwa komisi yudisial adalah lembaga etika peradila n. Sementara dalam fungsi rekruitmen calon hakim agung, komisi yudisial memegang peranan penting untuk menjaring dan menyeleksi calon-calon hakim agung yang baik dan berkualitas. d. Hakim dalam Pandangan Beberapa Agama Dalam pandangan agama Islam, Kristen maupun Hindu, hakim harus senantiasa merasa dan mencanangkan di dalam hatinya bahwa setiap tindakan yang telah, sedang dan akan dia lakukan adalah untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, dalam setiap tindakannya seorang hakim dituntut untuk selalu berserah diri kepada Tuhan, sehingga hakim harus senantiasa rendah hati dalam setiap tindakan maupun perkataannya.
Mengenai sikap rendah hati seorang hakim ini, kitab suci agama Hindu, Shrimad Bhagvad Gita, memberikan esensi ajaran, yaitu bagaimana mentransformasikan karma menjadi karma yoga, yaitu tubuh senantiasa aktif namun pikiran senantiasa tenang dan rendah hati.202 Lebih jauh lagi, filosofi agama Hindu juga mengibaratkan hakim yang baik (memiliki intelektualitas dan integritas yang tinggi) sebagai bunga yang tidak pernah layu dan selalu segar, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut: "Hindu philosophy beatifully compares a judge with a flower which would never wither and remains ever fresh...Judge who possessed intellectual clarity, power of thinking and self confidence will be calm and peaceful. His voice will be like the cool spring. Therefore, the flowers will remain fresh for a longer time...". (Filosofi Hindu secara indah membandingkan Hakim dengan bunga yang tidak pernah layu dan senantiasa segar.... Hakim yang memiliki kejernihan intelektual, kekuatan pemikiran dan kepercayaan diri akan menjadi Hakim yang tenang dan damai, suaranya sesejuk mata air. Oleh karenanya bunga dapat te tap segar untuk waktu yang lama). Sebaliknya, hakim yang tidak memiliki intelektualitas dan integritas yang tinggi diibaratkan sebagai berikut:203 "Judge who does not have a clear intellect or a strong sense of logic or whose self-confidence staggers, will be frustated. His voice will become harsh, the circulation of blood in his veins will become rapid and his breath will become hot. Hence the flowers arround him will wither sooner". 202 Justice RC. Lahoti, Canons of Judicial Ethics , Universal Law Publishing, New Delhi, 2005, halaman 21 203 Ibid., halaman 22 173
(Hakim yang tidak memiliki kejernihan intelektual atau rasa nalar yang kuat atau lemah rasa percaya dirinya akan mengalami frustasi. Suaranya menjadi kasar, peredaran darahnya di dalam pembuluh darahnya menjadi cepat dan nafasnya menjadi panas. Oleh karena itu bunga-bunga di sekitarnya pun menjadi lebih cepat layu). Dalam filosofi agama Hindu ini, diyakini bahwa keharuman dan kesegaran bunga akan menjadi bagian dari kepribadian seorang hakim apabila apa yang ia pikirkan dan apa yang ia perbuat semuanya didasarkan pada nilai- nilai sebagaimana yang tertuang di dalam Pedoman Perilaku Hakim. Tugas luhur hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menuntut suatu persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Bahkan, peraturan perundang-undangan mensyaratkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim, seperti: jujur, merdeka, bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar, adil dan berkelakuan tidak tercela. Sifat-sifat tersebut pada dasarnya adalah selaras dan merupakan butir-butir ajaran agama. Oleh karena itu, penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjalankan profesinya pada dasarnya adalah penyimpangan terhadap agama, apa pun agama yang dianut, karena pada dasarnya semua agama mengajarkan pada umatnya untuk melaksanakan sifat-sifat tersebut. 174
175 Selanjutnya, di bawah ini diuraikan pandangan beberapa agama tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim yang adil, bijaksana dan berwibawa, berkelakuan tidak tercela dan jujur. d.1. Hakim dalam Pandangan Islam Sebelum Islam datang, bangsa Arab telah mengenal istilah qadli yang berarti hakim untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi di antara mereka. Secara harfiah, qadli ini artinya orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Namun, pada saat itu belum ada hukum / peraturan tertulis untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi, sehingga sengketa diselesaikan dengan mengacu pada hukum / peraturan adat yang mereka warisi secara turun-temurun. Hukum ditetapkan berdasarkan pendapat para kepala suku atau orang-orang arif yang dipandang pendapatnya dapat diikuti. Setelah datangnya Islam, Rasulullah Muhammad SAW mulai melaksanakan perintah Allah SWT dengan berdakwah di Madinah. Ia menjadi pemimpin sekaligus hakim yang menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, lalu ia putuskan hukumnya. Nabi Muhammad memutuskan hukum terhadap hak-hak manusia atas dasar lahirnya perkara, sedangkan untuk perkara -perkara yang tidak ada buktinya maka ia putuskan dengan sumpah. Nabi Muhammad SAW tidak hanya dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, tetapi juga sebagai hakim yang adil. Dia tidak membeda-
bedakan (diskriminasi) dalam memutus perkara yang dihadapi umatnya saat itu. Semuanya diperlakukan sama, karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Tauladan tentang bagaimana menjadi seorang hakim yang adil salah satunya dapat dilihat dari sabdanya sebagai berikut: "Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti saya potong tangannya" (Hadits) Pesan yang terkandung dalam hadits di atas adalah bahwa siapa pun yang bersalah harus dihukum, tanpa melihat latar belakang, kedudukan, status sosial atau pun hubungan kekerabatan yang ada. Semuanya harus diperlakukan sama untuk memperoleh keadilan. Setelah Islam mengalami perkembangan pesat dan tersebar ke beberapa negeri di jazirah Arab saat itu, Nabi Muhammad mulai mendelegasikan kewenangan memutuskan hukum perkara kepada para sahabatnya. Hal ini dilakukan mengingat tempatnya yang jauh dan tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi. Maka, sejak saat itu para sahabat Nabi yang mengemban misi syiar Islam ke berbagai penjuru tempat diberi ijin untuk memutus perkara-perkara yang dihadapi umatnya. d.1.1. Hakim dan Peradilan Menurut Pandangan Agama Islam 176
Posisi hakim dalam Islam mendapat tempat yang penting. Setidak- tidaknya, hal ini dapat dilihat dari berbagai dalil (dasar hukum) tentang hakim, baik yang ada dalam Al-Quran maupun Hadits . Mengenai pandangan Islam terhadap profesi hakim dapat dilihat dari ayat-ayat Al- Qur'an maupun Hadits-Hadits berikut ini: "Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) di bumi, maka berikanlah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil".204 "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah". 205 "Maka, demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan". 206 "Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan, jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". 207 "Apabila hakim telah melakukan ij'tihad dan ternyata ij'tihadnya benar, maka ia memperoleh dua ganjaran pahala, dan apabila 204 (Q.S. 38: 26) 205 (Q.S. 5: 49) 206 (Q.S.4: 65) 207 (Q.S. An Nisa : 135) 177
berij'tihad dan ternyata ij'tihadnya keliru, maka ia memperoleh satu ganjaran pahala". 208 "Hakim itu ada tiga golongan, satu golongan masuk surga dan dua golongan masuk neraka. Adapun yang masuk surga adalah hakim yang mengetahui / memahami kebenaran hukum dan ia memutus perkara berdasarkan kebenaran itu. Adapun golongan hakim yang masuk neraka adalah hakim yang mengetahui / memahami kebenaran hukum tetapi ia sengaja memutus perkara secara menyimpang dari kebenaran itu, dan hakim yang memutus perkara atas dasar kebodohan (ketidaktahuan)". 209 "Tidak boleh dengki kecuali pada dua orang: pada seorang laki-laki yang dianugerahi Allah harta, lalu dia curahkan sampai habis untuk membela kebenaran, dan pada seorang laki-laki yang dianugerahi Allah kebijaksanaan, lalu ia memutus pekara dan bersama dengan bijaksana"210 "Tahukah kamu siapa orang-orang yang lebih dahulu sampai kepada naungan Allah pada hari kiamat nanti? Mereka (para sahabat) menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahuinya. Ia bersabda: (yaitu) mereka, yang apabila diberi hak kepadanya maka mereka menerimanya, dan apabila hak ia serahkannya, dan apabila mereka memutuskan perkara bagi kaum muslimin maka mereka bertindak seperti memutuskan perkara terhadap diri mereka sendiri". 211 itu diminta maka "Pada hari kiamat nanti, qadli (hakim) yang adil akan dibawa, kemudian karena beratnya pemeriksaan, ia mengkhayal, (alangkah baiknya kalau seandainya) ia tidak pernah memutuskan hukum di antara dua orang (yang berselisih) tentang sebiji buah sama sekali".212 208 (Hadits ) 209 (Hadits ) 210 (Hadits) 211 (Hadits ) 212 (Nihayatul Arab. Oleh Annuwari dari Aisyah) 178
d.1.2. Sikap Hakim dalam Pandangan Islam Berkaitan dengan sikap hakim yang dicontohkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab (khalifah kedua setelah Muhammad), terdapat sebuah kisah menarik. Dalam surat yang dikirimkan Umar bin Khatab kepada Abu Musa Al As'arie, seorang hakim di Kufah, Umar menyampaikan pesan- pesan bagaimana seorang hakim harus bersikap dalam mengambil putusan terhadap perkara -perkara yang ditanganinya. Berikut kutipan surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al As'arie: "Bahwa sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT, dan suatu sunnah Rasul yang harus diikuti. Maka, fahamilah benar-benar jika kepadamu diajukan suatu perkara dan selesaikanlah setelah jelas bagimu, karena tiadalah realisasi. berguna suatu ucapan Persamakanlah kedudukan semua orang di dalam majelismu, pandanganmu dan putusanmu, sehingga orang-orang mulia tidak mengharapkan kecuranganmu dan orang-orang takkan berputus asa dari keadilanmu". tentang kebenaran tanpa lemah Pembuktian pertama-tama dibebankan kepada penggugat, kemudian setelah ia tidak mampu, maka barulah pembuktian itu dialihkan kepada tergugat dengan cara mengangkat sumpah. Perdamaian di kalangan orang muslim yang bersengketa boleh saja dilakukan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal". "Barangsiapa mengaku mempunyai hak, tetapi ia belum sempat membuktikan ketika itu, maka hendaklah ditunda perkaranya ke waktu yang tertentu, dan apabila ia mengemukakan alat-alat bukti 179
yang meyakinkan, maka berilah haknya, dan jika ia tidak mampu, maka selesaikanlah persoalannya.Yang demikian itu adalah lebih beralasan dan lebih tepat dan janganlah kamu akan dihalangi oleh putusan yang kamu telah ambil pada suatu ketika untuk meninjau kembali pendapatmu, dengan demikian kamu mendapat hidayah karena kecerdasanmu kembali kepada yang baik" "Sesungguhnya kebenaran (hak) itu adalah qadim, tidak mungkin dibatalkan oleh sesuatu, dan merujuk yang hak itu adalah lebih utama daripada tetap bergelimang di dalam kebathilan". "Orang-orang muslim itu adalah adil terhadap sesamanya, kecuali orang-orang yang pernah menjadi saksi palsu, atau pernah dijatuhi hukuman dera, atau tertuduh memberikan kesaksian karena famili dan kerabat" "Sesungguhnya hanya Allah jualah yang m engetahui rahasia-rahasia hamba-Nya dan Dialah yang melindungi dari hukuman sebelum ada bukti-bukti". "Kemudian, fahamilah benar-benar persoalan-persoalan yang diajukan kepadamu tentang perkara yang tidak terdapat di dalam Al- Quran atau Sunnah Rasul. Lalu pergunakanlah qiyas (analogi) dalam keadaan yang demikian itu dengan terlebih dahulu berusaha untuk mengetahui contoh-contohnya. Kemudian pegangilah yang menurut pendapatmu lebih disenangi oleh Allah dan lebih dekat kepada kebenaran". Apabila dicermati, pesan surat yang dikirimkan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al Ash'arie tersebut di atas tidak lain merupakan pedoman atau prinsip-prinsip bersikap yang harus 180
181 dipraktikkan oleh hakim pada masa itu, maupun pada masa sekarang. d.1.3. Pengawasan dalam Pandangan Islam Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak pernah lepas dari kontrol dan penglihatan Allah SWT. Demikian pula terhadap putusan hakim. Segala yang dilakukan oleh mereka, setiap gerak-geriknya selalu mendapatkan pengawas an dari Allah SWT. Bahkan, Allah mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan hati manusia, dan manusia tidak bisa menyembunyikan segala yang dilakukannya dari pantauan Allah. Oleh karena itu, Islam menekankan kepada para pemeluknya agar dalam berbuat sesuatu tetap menggunakan cara-cara yang benar dan menurut ajaran agama, meskipun orang lain tidak tahu tetapi Allah maha mengetahui. Terkait dengan profesi seorang hakim, maka segala putusan yang diambilnya dalam setiap perkara yang ditanganinya, maka ia tidak boleh berbuat semaunya, tidak jujur, tidak benar, tidak adil dan perilaku -perilaku lainnya yang melanggar kode etik profesi hakim dan prinsip-prinsip keadilan yang bukan hanya akan dipertanggungjawabkan kepada publik, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan di akhirat kelak. Sebagaimana setiap putusan hakim selalu dimulai dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Bahkan,
khusus untuk putusan Peradilan Agama di Indonesia ditambah dengan kalimat: "Dengan nama Allah yang Maha Murah dan Maha Asih ".213 Lebih jauh lagi, terdapat banyak dalil dalam Al-Quran maupun Hadits yang memberi peringatan kepada manusia bahwa semua perbuatan dan tingkah laku manusia adalah diawasi oleh Tuhan. Berikut ini beberapa ayat Al Quran yang mengandung pesan pengawasan terhadap manusia, termasuk hakim di dalamnya. "Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi".214 "Dan Dialah Allah (yang disembah), baik di langit maupun di bumi; Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan". 215 "Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku". 216 "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya". 217 213 Lihat putusan-putusan badan Peradilan Agama 214 (Q.S: Al Fajr, 14) 215 (Q.S. Al An'am: 3) 216 (Q.S. Yusuf : 53) 217 (Q.S. Al Israa' : 36) 182
"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". 218 "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya".219 "Dan (orang-orang yang bertakwa) ialah orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedangkan mereka mengetahuinya".220 "Boleh jadi kamu benci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui". 221 Lebih jauh lagi, Islam juga melarang keras suap dan korupsi, termasuk oleh hakim. Suap dan korupsi ini merupakan salah satu perbuatan yang dilarang keras dalam Islam. Terhadap praktik suap ini, bahkan Islam bukan hanya mengecam orang yang menyuap dan 218 (Q.S. Al Baqarah, 188) 219 (Q.S. Al A'raaf: 201) 220 (Q.S. Ali Imran : 135) 221 (Q.S. Al Baqarah : 216) 183
menerima suap, orang-orang yang menjadi perantara suap pun sangat dikecam. Ketiga-tiganya diancam masuk ke dalam neraka. Rasulullah sendiri menyindir orang yang hendak melakukan praktik suap / korupsi sebagai orang yang tidak tahu malu. Apabila, dalam Islam, malu dipandang sebagai salah satu cabang dari iman, maka orang yang melakukan praktik suap / korupsi merupakan sebahagian atau termasuk dari golongan orang yang tidak beriman. Berikut ini hadits-hadits yang menerangkan tentang larangan menerima suap dan korupsi. "Demi diriku yang ada dalam kekuasaan-Nya, hendaklah kamu menyuruh orang berbuat ma'ruf dan mencegah orang berbuat kejahata n. Kalau tidak, tentu hampirlah siksaan Allah kepadamu, dan di saat itu kalau kamu bermohon juga kepada-Nya, niscaya Allah tidak akan mengabulkannya". 222 "Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hamba-Nya yang telah (bersungguh-sungguh) dalam menuntut sesuatu yang halal". 223 "Pemberi dan penerima suap masuk di dalam neraka".224 "Rasulullah mengutuk orang yang menyuap, orang yang menerima suap dan orang yang menjadi perantaranya". 225 222 (H.R. Tirmizi) 223 (H.R. Dailami) 224 (H.R. Ashabus Sunan) 225 (H.R. Ahmad dan Hakim) 184
"Akan datang pada manusia suatu zaman yang tidak pedulii lagi seseorang tentang apa-apa yang ia ambil, apakah dari yang halal atau haram". 226 "Sesungguhnya malu dan iman dua hal yang digandengkan (yang tidak dapat dipisahkan). Bila yang satu diambil yang satu pun turut serta". 227 "Sifat malu termasuk cabang dari iman". 228 "Apabila engkau tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesukamu". 229 "Lazimkanlah dirimu dengan kebenaran (kejujuran), karena kebenaran (kejujuran) itu menunjukkan kepada kebajikan, dan kebajikan itu menunjukkan kepada surga. Dan senantiasalah seseorang berlaku benar (jujur) dan mendaya upayakan kebenaran (kejujuran) sehingga ditulis akan dia di sisi Allah dengan nama - orang yang sangat benar--. Dan jauhkanlah akan dusta, karena dusta itu menunjuk kepada neraka. Dan senantiasalah seseorang berlaku dusta dan mendayaupayakan dusta, sehingga ditulis akan dia di sisi Allah dengan nama -orang yang sangat pendusta - " . 230 Apabila merujuk pada hadits di atas, maka kejujuran adalah sifat yang harus dimiliki oleh manusia, terlebih seorang hakim. Dalam menangani suatu perkara, seorang hakim harus melihat secara obyektif, 226 (H.R. Ahmad) 227 (H.R. Hakim) 228 (H.R. Bukhari dan Muslim) 229 (H.R.Bukhari) 230 Ibid. 185
apa adanya, tanpa mengurangi atau menambah apa yang ada. Hakim tidak boleh menyembunyikan suatu kebenaran hanya karena ia ingin memenangkan salah satu pihak yang berperkara. Sehingga, apa yang benar harus diungkapkan dan dikatakan dengan benar, dan yang salah pun harus diungkapkan dan dikatakan salah, tidak boleh diputar-balikkan, yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah. Selanjutnya, di dalam hadits yang lain disabdakan sebagai berikut: "Surga dipagari hal-hal yang dienggani, dan neraka dipagari hal-hal yang menggiurkan".231 "Berbahagialah orang-orang yang berlomba-lomba kepada naungan Allah yang apabila diberi kebenaran, diterimanya kebenaran itu dan apabila diminta kepadanya nasihat, dia suka memberi, dan orang yang menghukum bagi manusia seperti menghukum mereka bagi diri mereka sendiri".232 d.2. Hakim dalam Pandangan Agama Kristen Protestan Berikut ini dikutip bagaimana seharusnya perilaku hakim menurut ajaran Alkitab (Holy Bible), menurut kepercayaan orang Nasrani. 1. Ulangan 16, Ayat 19 231 (H.R. Muslim, Ahmad dan Tirmizi) 232 (H.R. Hakim) 186
187 Janganlah memutar balikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap sebab suap membuat membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutar balikkan perkataan orang-orang yang benar. You shall not pervert justice, you shall not show partiality, nor take a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and twists the words of the righteous Ayat 20: Semata -mata keadilan, itulah yang harus kaukejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. You shall follow what is altogether just, that you may live and inherit the land which the lord your god is giving you. 2. Keluaran 23:ayat 8 Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang- orang yang benar. And you shall take no bribe, for a bribe blinds the discerning and perverts the words of the righteous. 3. Imamat 19:ayat 15 Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan; janganlah kamu membela orang kecil dengan tidak sewajarnya dan
janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. You shall do no injustice in judgement, you shall not be partial to the poor, nor honor the person of the mighty. In righteousness you shall judge your neighbor. 4. I. Timotheus 6: Ayat 10: Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. For the love money is root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greedness, and pierced themselves through with many sorrows . Ayat 11 Tetapi engkau hai manusia allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. But you, oman of god, flee these things and pursue righteouness, goodliness, faith, love, patience, gentleness. 5. Galatia 6 Ayat 10: 188
189 Karena itu, selama m asih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all especially to those who are of the household of faith. 6. Roma 12 Ayat 17 Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. d.2.1. Pengawasan Hakim Menurut Pandangan Agama Kristen Protestan Apabila sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim, seperti jujur, adil, bijaksana, berwibawa dan berkelakuan tidak tercela adalah sifat-sifat yang dianjurkan untuk dimiliki oleh umat, maka penyimpangan dan pelanggaran terhadap sikap tersebut dalam pandangan umat Nasrani adalah selalu diawasi oleh Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa mengawasi dan mengetahui perbuatan- perbuatan hamba-Nya, baik yang terang-terangan maupun yang tersemnbunyi. Bahwa, manusia dapat saja menipu dan menyembunyikan
perbuatan tidak terpujinya dari orang lain, tetapi Tuhan tidak dapat ditipu atau pun dibohongi. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang diperbuat oleh hamba-Nya, dimana pun, di setiap sudut dunia ini. Mengenai hal ini, Tuhan berfirman: "Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang yang diawasi-Nya".233 i) "Maka Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik". 234 ii) "Karena Tuhan itu Allah Yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji".235 iii) "Sebab itu Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia".236 iv) "Karena Ia mengetahui rahasia hati". 237 Lebih jauh lagi, umat Nasrani mengakui dan menyadari bahwa pada kenyataannya manusia itu tidak ada yang sempurna. Bahwa manusia memiliki banyak kelemahan dalam mengendalikan diri. Salah satunya adalah kelemahan manusia dalam mengendalikan hawa nafsu dan 233 ( Amsal 5:21 ) 234 ( Amsal 15:5 ) 235 (I Sam 2:3b) 236 (Yoh. 2:25b) 237 (Mazmur 44:22b) 190
emosinya dari godaan-godaan duniawi. Terhadap hal tersebut, Tuhan berfirman sebagai berikut: i) "Supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan: Roh memang penurut, tetapi daging lemah".238 ii) Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita".239 iii) "Apabila Saudaramu berbuat dosa, te gurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau mendapatnya kembali".240 iv) "Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, sebab memburu uang lah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka". 241 v) "Saudara-Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barangsiapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barangsiapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah".242 238 (Mat. 26:41b) 239 (Yoh. I: 8) 240 (Mat. 18: 15) 241 (I Tim 6: 10) 242 (III Yog. I: 11) 191 telah
192 vi) "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhkanlah kejahatan".243 vii) "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa".244 viii) "Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik". 245 d.2.2. Larangan Suap / Korupsi dalam Pandangan Agama Kristen Protestan Agama Kristen Protestan melarang praktik korupsi, suap dan pungutan liar. Umar Kristen diperintahkan untuk tidak mendekati perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Praktik-praktik semacam itu selain dapat memutar-balikkan fakta juga dapat berpengaruh terhadap kebijaksanaan orang-orang yang melakukannya. Karenanya Tuhan memerintahkan agar hamba-Nya menghindari praktik suap, korupsi dan pungutan liar. Terhadap hal ini Tuhan berfirman sebagai berikut. i) "Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak uang hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya tidak menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana pertumpahan 243 (Ams3: 7) 244 (Jak 4: 7) 245 (Titus I: 16)
193 ii) darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dia lah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin". 246 "Milik yang diperoleh dengan cara cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati". 247 iii) "Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya, hanya merugikan diri saja". 248 iv) "Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang- orang yang benar". 249 v) "Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar".250 vi) "Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumahtangganya, tetapi siapa membenci suap, akan hidup".251 246 (Yesaya 33 : 15-16) 247 (Amsal 20: 21) 248 (Amsal 22: 16) 249 (Kel. 23 : 8) 250 (Ulangan 16: 19) 251 (Amsal 15: 27)
Lebih jauh lagi, umat Nasrani juga meyakini bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya di dunia. Perbuatan baik akan dipertanggungjawabkan dan akan mendapat pembalasan yang mulia; sebaliknya, perbuatan tercela dan tidak terpuji akan mendapat balasan setimpal pula. Orang-orang yang melakukan perbuatan jahat akan dikumpulakn bersama-sama orang jahat, sedangkan orang-orang terpuji akan memperoleh deraja t yang tinggi di mata Tuhan. Mengenai hal ini Tuhan berfirman: i) "Ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang yang mengalami sesuai kelakuannya". 252 ii) "Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan; tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka, sebab diri mereka rebah di antara orang- orang yang rebah; mereka akan tersandung jatuh pada waktu Aku menghukum mereka, Firman Tuhan". 253 Di samping memiliki keyakinan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya di dunia, umat Nasrani juga meyakini kewajiban untuk berlaku jujur. Kejujuran dipandang sebagai modal yang sangat berharga untuk mewujudkan keadilan di 252 (Ayub 34: 19) 253 (Jeremia 6: 15) 194
dalam masyarakat, terlebih lagi bagi hakim. Sifat ini adalah syarat mutlak yang harus dimiliki seorang hakim, sebab ketidakjujuran dalam mengadili perkara akan berakibat merugikan bagi pihak-pihak yang berperkara. Selain itu, ketidakjujuran juga dapat melukai rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, apabila seorang hakim berlaku jujur maka berarti ia telah memenuhi sebagian hak-hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan sebagai berikut: i) "Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan Kuperlihatkan kepadanya". 254 ii) "Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur, siapa yang menjaga jalan memelihara nyawanya". 255 Selain wajib untuk menjaga kejujuran, seorang hakim dalam keyakinan umat Nasrani juga wajib untuk menjaga kewibawaan, menghindari perbuatan tercela, harus konsisten, apa yang diucapkan dan apa yang dilakukannya tidak boleh saling bertolak belakang. Antara ucapan dan perbuatan merupakan satu kesatuan, terdapat kesesuaian antara keimanan dan perbuatan. Tentang perintah untuk senantiasa menjaga konsistensi ini, terdapat beberapa firman Tuhan sebagai berikut. 254 (Mazmur 50: 231) 255 (Amsal 16:17) 195
196 i) "Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan, bahwa ia mempunyai iman, padahal tidak mempunyai perbuatan".256 ii) "Barangsiapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis sebab iblis berbuat dosa dari mulanya". 257 Selanjutnya, hakim juga wajib untuk mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar. Hal ini berarti bahwa hakim sebagai aparat publik harus memberikan pelayanan kepada publik dengan sebaik- baiknya. Sebagai aparat publik, maka segala perbuatan hakim harus didasarkan untuk kepentingan publik dan terwujudnya keadilan. Dengan demikian, tidak boleh seorang hakim bertindak atas subyektivitas dan kepentingan diri pribadinya, tetapi harus bedasarkan kepentingan publik dan keadilan. Mengenai hal ini Tuhan berfirman sebagai berikut. "Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan". 258 d.3. Pandangan Agama Katolik Umat Katolik memiliki keyakinan bahwa Tuhan senantiasa mengawasi dan mengetahui perbuatan hamba-Nya yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Semua perbuatan yang dilakukan oleh 256 (Yakobus 2: 14) 257 (Yohanes 3 : 8a) 258 (Amsal 15:16)
hamba-Nya akan dicatat dan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang dilakukan, perbuatan baik akan mendapat balasan surga dan perbuatan jahat akan mendapat balasan neraka. Sebagaimana firman Tuhan sebagai berikut: "...karena Tuhan itu Allah Yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan- perbuatan diuji".259 Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang lemah, manusia, termasuk hakim, harus pandai-pandai menjaga dan mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari nafsu dan godaan-godaan materi yang bisa sewaktu-waktu menghampiri. Sebagaimana firman Tuhan sebagai berikut: "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan: roh memang penurut tetapi daging lemah".260 Disamping memberikan peringatan kepada umatnya untuk pandai- pandai menjaga dan mengendalikan diri dari nafsu dan godaan-godaan materi, Tuhan juga memberikan peringatan terhadap seseorang yang melakukan praktik curang (suap dan korupsi). Peringatan tersebut bukan hanya berupa ancaman mendapatkan hukuman di akhirat kelak. Di dunia pun, praktik tidak terpuji tersebut, diyakini umat Katolik, dapat mendatangkan bencana bagi yang melakukannya. Sebagaimana beberapa firman Tuhan sebagai berikut. 259 (I Sam 2: 3) 260 (Mat. 26: 41) 197
198 i) "Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar: 'Jangan mencuri', mengapa engkau sendiri mencuri?"261 ii) "Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana". 262 iii) "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku". 263 iv) "Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang- orang benar". 264 v) "Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi sia p membenci suap akan hidup". 265 Diyakini pula bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sebagaimana firman Tuhan: "Kalau engkau berkata: 'sungguh kami tidak tahu hal itu'. Apakah Dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah Dia yang 261 (Rom 2:2; Ef 4: 28) 262 (Amsal 22: 8) 263 (Amsal 30:8) 264 (UI 16: 19) 265 (Amsal 15: 27)
menjaga jiwamu tidak mengetahuinya, dan membalas manusia menurut perbuatannya?".266 Oleh karena itu, setiap umat Katolik diperintahkan untuk cepat melakukan introspeksi, sebagaimanan firman Tuhan sebagai berikut: "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu". 267 Umat Katolik juga diperintahkan untuk malu berbuat dosa, karena malu berbuat dosa adalah bagian dari iman, sebagaimana firman Tuhan sebagai berikut: "Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri; mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna; mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala". 268 Selanjutnya, umat Katolik juga dilarang untuk menjadikan / membiarkan perbuatan terlarang menjadi kelumrahan, sebagaimana firman Tuhan sebagai berikut: 266 (Amsal 24: 12) 267 (Mat 7: 5; Luk. 6: 42) 268 (Yet. 12: 13) 199
200 "Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu lebih baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit".269 Sebaliknya umat Katolik diperintahkan untuk memilih yang baik, walaupun yang buruk terkadang menyenangkan, sebagaimana firman Tuhan sebagai berikut: "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk yang melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya".270 Tuhan juga memerintahkan kepada setiap pendidik untuk tidak mendapatkan keuntungan materi, sebagaimana firman Tuhan sebagai berikut: "Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya".271 269 (Yes. 5: 20) 270 (Mat 7: 13-14) 271 (Pkh 5: 9)
d.4. Pandangan Agama Hindu d.4.1. Tentang Pengawasan Sebagaimana halnya dengan ajaran agama-agama yang lain, agama Hindu juga mengajarkan kepada umatnya untuk selalu sadar dan mengingat bahwa semua perbuatan yang dilakukan manusia selalu diawasi oleh Tuhan. Karenanya, pemeluk Hindu diajarkan untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan jahat. Perbuatan itu kelak harus dipertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Berlaku jujur (Dharma) dan berbuat benar adalah salah satu yang memperoleh penekanan dalam ajaran Hindu, dimana seseorang harus mengamalkannya di sepanjang hidupnya. Berbuat dengan berlandaskan ketidakjujuran diyakini hanya akan mendatangkan kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jujur di sini mencakup seluru h aspek kehidupan yang dilakukan manusia, meliputi jujur dalam berhubungan dengan sesama, jujur dalam mencari kekayaan, jujur dalam menentukan nasib orang lain dan sebagainya. Berikut ini beberapa kutipan ajaran agama Hindu dalam memandang prinsip-prinsip kejujuran, kebenaran dan keadilan serta sifat-sifat lainnya yang relevan dan harus dimiliki oleh seorang hakim. i) Paramarthaya pengpengenta pwa ka temwaniking sidadi wwang durlabha wiya ta, saksat bandaningmara rng swarga sanimittaning tan tiba muwah tapwa damalakena.272 272 SS. 6 201 ika
202 Artinya: "Kesimpulannya, pergunakanlah kesempatan lahir sebagai manusia ini dengan sebaik-baiknya untuk berbuat baik dan jujur, perbuatan yang demikian bagaikan tangga menuju surga, sebab kesempatan ini amat sulit dicari, oleh karena demikian, peganglah teguh-teguh perilaku kejujuran itu". ii) Hana pwa tumung dadi wwang, wimukha ring dharma sadhana, jenek ring artha kama muah lobhambeknya, yaika kabencana ngaranya.273 Artinya: Bila ada yang beroleh kesempatan menjadi manusia hanya mementingkan dirinya sendiri, rakus akan harta benda, memuaskan nafsu secara berlebih-lebihan serta menyimpang dari hukum kebaikan dan kejujuran (dharma) mereka itu yang disebut kesasar hidupnya serta sangat berbahaya. iii) Nihan maka kami mangke, mangawi, manguwuh mapitutur ling mami, ikang artha, malomaken darma juga ngulaha, byu baywa palangpanglawan dharma mangkan ling mami, dnatan juga arengo dihaturyan eweb sang makolah dharma sadhana, apakunangbetunya. 273 SS. 9
203 Artinya: Itulah sebabnya Aku tidak henti-hentinya berseru memperingatkan, kataku, di dalam mencari harta kekayaan dan kesenangan hendaklah selalu berlandaskan kebenaran dan kejujuran (dharma), jangan bertentangan dengan hukum kebenaran demikian kataku, namun jarang yang mendengarkan. Katanya sulit-sulit berbuat berdasarkan dharma, benarkah itu? iv) Yang paramarthabanya, yang artha kama sandhayan, dharma juga laksanaken rumuhun, nyata katemwaning artha kama mene tan paramartha wi katemwaning artha kama mene tan paramartha wi katemwaning artha kama dening anasar sakeng dharma.274 Artinya: Pada hakekatnya, bila harta kekayaan dan kepuasan nafsu hendak dicari, dharma jugalah hendaknya dikerjakan terlebih dahulu dengan tekun, jika telah demikian harta kekayaan dan kesenangan itu pasti akan didapat. Tidak akan ada artinya harta kekayaan itu jika diperoleh dari ketidakjujuran dan menyimpang dari kebenaran. 274 SS. 12
v) Yen wruba ktikang wwang an nirantara anginte manunggang rimstakenta ikang mertyu, yaya tan byu nanya mangani tuwi nguni-nguni megawayaning adharma.275 Artinya: Jika orang sadar akan sang maut senantiasa mengintai dan merenggut jiwanya, maka ia pun tak ada nafsu padanya, apalagi perbuatan yang melanggar hukum. vi) Apan nikang kadang warga rakwa, ring tunawan bingan nikan pangan teraken, kunang iakng tumut, sabay anikang dadi byang ring paran gwenya subhaasubha karma juga matangnya priben tiking gawe bayu sabayanta anun tunaken re pena dlaba.276 Artinya: Jika kamu telah meninggal, sanak keluarga itu hanya mengantar sampai kuburan saja, adapun yang mengantarkan sampai ke akhirat adalah hasil perbuatan baik dan buruk saja, karena itu usahakanlah berbuat kejujuran dan kebaikan. Sebab, itulah teman anda yang akan mengantarkan ke akhirat kelak. 275 SS. 26 276 SS. 32 204
vii) Manyante wei papa krto na, kascit pasyatiti nah tarnstu dewah prapasyanti sasstai wantara purrusah.277 Artinya: Sesungguhnya orang jahat berkata di hati mereka: "Tidak ada seorang pun melihat kita" tetapi para dewa dengan jelas mengetahuinya, sebab Tuhan berada pada diri mereka, sehingga tidak mungkin dikelabuhi, walaupun orang lain tidak mengetahui. viii) Dyaur bhumi rapo brdayan, cadrarka yamanilah, ruttrib samdye dharmasca, wrtajab sarwa debiman.278 Artinya: Langit, danau, air, hati, bulan, matahari, api, yama, angin, malam, fajar, dan keadilan, mengetahui perbuatan semua makhluk ya ng berbadan ini, tidak ada satu pun yang dapat memungkiri perbuatannya semuanya itu adalah sebagai saksi Hyang Maha Agung di dunia ini. d.4.2. Hakikat Pengawasan Pengawasan pada hakikatnya dalam ajaran Hindu mengajarkan agar manusia mengatakan dan menyampaikan sesuatu sesuai dengan 277 M.Dh. VIII: 85 278 M.Dh. VIII:86 205
kenyataan yang sebenarnya. Apa yang dilihat dan didengar itulah yang disampaikan dan dipakai sebagai dasar. Orang yang menyampaikan kesaksian palsu dalam suatu perkara, berarti orang tersebut belum memahami ajaran Hindu dan tidak memahami hakikat dari pengawasan yang sebenarnya. Dalam konteks peradilan, seorang yang memberikan keterangan palsu, agama Hindu memberikan ancaman yang cukup keras. Mereka yang melebih-lebihkan kesaksian atau menguranginya kepentingannya, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dasar neraka. Berikut ini beberapa ajaran tentang hakikat pengawasan dalam ajaran agama Hindu. i) Yad dwayaranyor wettha, karya' sminscestitan mithan, tad bruta sorwan satyena yusmakam hyata saksita.279 Artinya: Apakah yang ka mu kerjakan dan ketahui, katakanlah semua itu sesuai dengan kenyataan (kebenaran) karena kamu sebagai pelaksana dan saksi dalam hal ini. ii) Awak sariramasyandhe, kilbisi narakam wrajet, yah prasnam, bruyat prstah sandharma niscaye.280 279 M.Dh. VIII, 81 280 M.Dh. VII. 94 206 untuk
Artinya: Jatuh terjungkir ke neraka,bagi mereka yang memberi laporan palsu demi kepentingan lebih-lebih dalam sidang pengadilan ketika diadili. iii) Hanti jatanajatasca hiranya, arthe'nrtam wadan, sarwam bhumnya'nrte bantima sma bhumnya' ntarm wadih.281 Artinya: Dengan berkata bohong dan membuat laporan palsu untuk memperoleh harta kekayaan, serta melakukan perbuatan yang tidak terpuji, merupakan dosa yang amat besar, oleh karena itu hati-hatilah dengan keterangan palsu tentang harta. iv) Adandyan dandayam raja, dandyamacainwa api andayan, ayaso mahadapnoti narakam caiwa gacehati.282 Artinya: Seorang pemimpin yang menghukum orang yang tidak layak, dan tidak menghukum orang yang patut dihukum, serta ikut melindungi orang yang tidak jujur dan rakus, akan menyebabkan sangat tidak populer namanya dan bahkan akan tenggelam ke dalam neraka setelah mati. 281 M.Dh. VIII. 99 282 M.Dh. VIII. 120 207
208 v) Yas twindriyani manasa, niyamnya sabhate arjuna karmendria ih krmayogam, asaktah ya wisiyate.283 Artinya: Sesungguhnya, orang yang dapat mengendalikan indria dan pikirannya dalam melaksanakan tugas, tanpa terikat akan inderanya, ia adalah s angat dihormati. Bekerjalah tanpa pamrih, tanpa kepentingan pribadi. vi) Mayi sarwani karmani, samnyasya' dhyatmacetasa nirasir nirmamo bhtwa, yudhyaswa wigatajjwarah.284 Artinya: Tujukan semua kerjamu itu kepada-Ku, dengan pikiran terpusat kepada-Ku, bebas dari nafsu keinginan dan keakuan, berjuanglah tanpa keterikatan kamu akan menjumpai kebahagiaan. d. 4.3. Perilaku yang Harus Dicegah dan Ditumbuhkan i) Hana pwa wwang mangke kramanya, mangga maka sadanang adharma, anpangar janartha, sadhana ring dharma 283 Bgb.III.7 284 Bgb.III.30
209 prayonanikang artha denya, ikang wwang mangkana kramanya, leheng juga yan tan pangajarna, apan yukti temen ikang maninggahi latek sanke ring mangambah yadyapiin wasehane awasananya.285 Artinya: Jika ada orang yang begini perilakunya, berusaha mendapatkan harta kekayaan dengan menyimpang dari hukum kebenaran (dharma), kemudian harta itu digunakan untuk membiayai usaha- usaha dharma (kebajikan), orang yang demikian perilakunya lebih baik tidak menginjak lumpur daripada menginjaknya, walaupun akhirnya dapat dibasuhnya. iii) Hana yartha ulibning pariklesa, ulibning nayaya kuneng, athawa kesembahaning satru kuneng, betunya ikang arttha mangkana, kramanya, tan kengina kena ika.286 Artinya: Ada yang diperoleh dengan jalan koto r, uang yang diperoleh dengan jalan melanggar hukum atau pun uang persembahan orang lain (komisi) uang yang demikian halnya jangan hendaknya engkau inginkan. 285 SS. 264 286 SS.266
210 iii) yadyapin kulaya ikang wwang, yang engin ring pradrbhyakarana, bilang kapradnyanika dening kalohanya bilangning kapradyanya, ya ta bumi langaken srinya balep nya salwirning wibawanya.287 Artinya: Biarpun orang berketurunan mulia (pejabat besar), jika berkeinginan merampas kepunyaan orang lain, hilanglah kearifannya karena kerakusannya. Apabila telah hilang kearifannya itulah yang menghilangkan kemuliaannya, keindahannya dan seluruh kewibawaannya. d.5. Pandangan Agama Budha d.5.1. Tentang Pengawasan Agama Budha meyakini adanya hukum karma, bahwa setiap perbuatan baik dan buruk seseorang akan memperoleh karma sesuai dengan perbuatannya. Agama Budha juga mengajarkan bahwa perilaku manusia selalu diawasi oleh Tuhan, dan manusia tidak dapat menyembunyikan perbuatan-perbuatannya dari pengawasan Tuhan. 287 SS. 667
211 Berikut beberapa kutipan dari ajaran Budha tenta ng pengawasan terhadap perbuatan seseorang termasuk hakim. i) Tidak seorang pun yang dapat menghindarkan dirinya dari akibat perbuatan jahatnya.288 Maknanya: Tidak di langit, tidak di tengah samudera, tidak juga di dalam gua atau di puncak gunung; tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang dapat dipakai dari siapa pun untuk menghindarkan diri dari akibat perbuatan jahatnya. ii) Bahwa batin yang lemah itu tidak dapat bertahan dari godaan nafsu keinginan yang ada di dalam diri manusia.289 Maknanya: Bagaikan curahan air hujan menembus atap yang bocor. Demikianlah karma keinginan menembus batin orang yang lemah. iii) Bahwa pikiran jahat menjadi sumber perbuatan jahat karena itu, pembersihan pikiran dari bentuk -bentuk pikiran jahat merupakan upaya manusia yang paling utama.290 288 Kitab suci Dharmapada ayat 127 289 Kitab suci Dharmapada ayat 13-1 4
212 Maknanya: Berbuatlah baik segera, bersihkanlah pikirannmu dari pikiran jahat, karena orang yang penuh dengan pikiran jahat, ia akan senang melakukan perbuatan jahat. Baik seseorang melakukan kejahatan, hendaknya ia jangan mengulanginya lagi; sebab seseorang yang sering berbuat jahat akan senang dalam melakukan kejahatan. Tetapi sesungguhnya sangat menderita apabila seorang terus menimbun kejahatannya. d.5.2. Hakikat Pengawasan i) Pengawasan itu hendaknya bersifat mengingatkan, menyadarkan seseorang, agar dapat menyadari akibat dari perbuatan jahatnya.291 Maknanya: Sering terjadi seseorang yang berbuat jahat menerima nikmat kesenangan, selama perbuatan jahat yang dilakukannya belum berbuah masak. Tetapi apabila di kemudian hari buah dari 290 Kitab suci Dharmapada ayat 116 dan 117 291 Kitab suci Dharmapada ayat 119 -121
perbuatan jahatnya itu telah masak, maka ia akan menerima akibatnya; Seringkali seseorang berbuat kebajikan menerima penderitaan, selama kebajikannya belum berbuah masak. Tetapi nanti buah- buah dari perbuatan baiknya telah masak, maka ia akan menerima pahalanya; Janganlah meremehkan kejahatan dengan mengatakan bahwa kejahatan yang kita lakukan kecil saja, tidak akan berakibat apa- apa. Tetapi sebenarnya, ibarat air yang jatuh setetes demi setetes akhirnya dapat memenuhi sebuah gentong. Demikianlah si dungi mengisi dirinya sedikit demi sedikit dengan kejahatan. ii) Pembangunan dan juga pandangan agama Budha bertujuan untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.292 Maknanya: Orang yang mencari kebahagiaan dengan menyakiti orang lain, yang juga mendambakan kebahagiaan, maka orang itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan setelah kematiannya. Orang yang mencari kebahagiaan dengan tidak menyakiti orang lain 292 Kitab suci Dharmapada ayat 131-132 213
yang juga mendambakan kebahagiaan, maka ia akan bahagia setelah matinya. iii) Perbuata n jahat, seperti korupsi, pungutan liar dan lain-lainnya akan berakibat buruk.293 Maknanya: Di alam ini ia bersedih, juga di alam sana. Di kedua alam ini orang jahat bersedih hati dan menderita segala macam kesusahan sebagai akibat perbuatannya yang jahat. Di alam ia menderita, juga di alam sana. Di kedua alam ini orang jahat menderita. Ia menderita karena diganggu oleh pikiran jahatnya. Ia akan lahir di neraka dicengkeram oleh derita. iv) Orang yang lemah, yang mudah disuap dan disogok demi untuk kesenangan dirinya, maka ia akan dengan mudah ditaklukkan oleh Mara, si nafsu penggoda.294 Maknanya: 293 Kitab suci Dharmapada ayat 15, 17 294 Kitab suci Dharmapada ayat 7 214
215 Orang yang selalu mencari kesenangan tidak dapat mengendalikan indera-inderanya malas dan lemah, ia pasti akan ditaklukan oleh Mara, bagaikan pohon kayu yang lemah ditumbangkan oleh angin topan yang dahsyat. v) Hukum karma akan memberikan akibat dan pahala bagi siapa saja yang berbuat jahat dan berbuat baik, sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya.295 Maknanya: Segala keadaan kita ditentukan oleh pikiran kita, dijadikan oleh pikiran kita. Pikiran diibaratkan seperti majikan. Kalau kita berkata dan berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan selalu mengikuti kita. Bagaikan roda pedati mengikuti kaki lembu yang menariknya. vi) Malu berbuat jahat dan takut terhadap akibat dari perbuatan jahat itu adalah ajaran Sang Budha.296 Maknanya: 295 Kitab suci Dharmapada ayat 1 , 2 296 Kitab suci Dharmapada ayat 244, 245
216 Hidup ini mudah bagi orang yang tidak tahu main, yang lagaknya bagaikan kepahlawanan burung gagak, bagai orang yang berjiwa rencah, yang suka memfitnah, bagi orang yang tidak tahu sopan santun, bagi orang yang batinnya kotor. Tetapi hidup itu sulit bagi orang yang tahu malu, yang senantiasa berusaha mensucikan bathinnya, yang tanpa pamrih, sopan santun, yang hidup bersih, yang memiliki pandangan terang. vii) Janganla h menjadikan perbuatan terlarang itu menjadi kebiasaan.297 Maknanya: Berbuatlah kebaikan segera, bersihkanlah pikiranmu dari pikiran jahat, karena seseorang yang penuh dengan pikiran jahat ia akan senang melakukan perbuatan jahat. viii) Laksanakanlah perbuatan baik, walaupun kadang-kadang kita merasa senang melakukan perbuatan yang tidak benar. 298 Maknanya: Bila seseorang melakukan kejahatan hendaknya jangan ia mengulanginya lagi, sebab bagi seseorang yang sering berbuat jahat, ia akan senang dalam melakukan perbuatan jahat. Tetapi 297 Kitab suci Dharmapada ayat 116 298 Kitab suci Dharmapada ayat 117 dan 118
217 sebenarnya sungguh menderita bilamana seseorang terus- menerus menimbun kejahatan; Bila seseorang melakukan kebajikan, hendaknya ia melakukannya berulang kali, sebab seseorang yang sedang melakukan kebajikan, ia akan merasa senang dalam melakukan kebajikan. Sesungguhnya sangat berbahagia bilamana seseorang terus menimbun kebajikan. ix) Harus memegang teguh pendirian.299 Maknanya: Orang yang pikirannya teguh, yang tidak tergoyahkan oleh nafsunya, yang tidak terangsang oleh kebencian, dapat mengatasi segala macam kebaikan. Orang yang ulet dan sabar seperti itu tiada ketakutan yang akan menimpanya; Bertemu dengan orang yang bijaksana, ibarat sebagai bertemu orang yang menunjukkan harta karun yang suka menunjukkan jalan kebenaran. Karena itu hendaknyalah selalu bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Sungguh baik dan tak akan rugi bergaul dengan orang yang bijak bestari. 299 Kitab suci Dharmapada ayat 39
x) Setiap keluarga hendaknya berusaha untuk menghindari perbuatan jahat dan melakukan kebajikan.300 Maknanya: Jangan berbuat jahat; Berbuatlah kebajikan; Sucikan hati dan pikiran; Inilah inti dari semua ajaran Budha. xi) Perbuatan jahat (sesat) merupakan ajakan setan atau Mara.301 Maknanya: Berbuatlah kebaikan segera, bersihkan pikiranmu dari pikiran jahat, karena seorang yang penuh dengan pikiran jahat, maka ia akan senang melakukan perbuatan jahat. xii) Jangan sampai mengeluarkan ucapan yang bernada menghina, menghasut, memfitnah, iri dan dengki.302 Maknanya: 300 Kitab suci Dharmapada ayat 1 33 301 Kitab suci Dharmapada ayat 116 302 Kitab suci Dharmapada ayat 163, dan Pancasila Budhis baris ke-4 218
Janganlah sembrono dalam ucapan, jagalah tingkah lakumu dan laksanakanlah sila dengan tekun. Orang yang menghayati dan mengamalkan sila akan berbahagia dunia dan akhirat. xiii) Dalam melaksanakan tugas hendaklah dengan bijaksana dan lemah lembut.303 Maknanya: Janganlah berkata kasar kepada orang lain, sebab orang yang diperlakukan kasar akan membalas dengan kasar pula. Sesungguhnya ucapan yang kasar itu menyakiti orang lain. Dan Andapun akan sakit pula bilamana menerima pembalasannya; xiv) Hendaknya orang berkata benar, tidak marah dan hendaknya orang ikhlas memberi walaupun sedikit kepada orang yang memang sangat membutuhkan. Dengan tiga cara ini maka orang akan dapat lahir di dalam para Dewa.304 Keseluruhan pandangan agama (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha) sebagaimana telah diuraikan di atas menegaskan betapa sebenarnya sifat dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang hakim, seperti: jujur, adil, tidak tercela, dan bijaksana sejatinya adalah bagian dari ajaran agama. 303 Kitab suci Dharm apada ayat 133 304 Kitab suci Dharmapada ayat 224 219
220 e. Pedoman Perilaku Hakim di Beberapa Negara Pembanding e.1. Belanda Pedoman Perilaku Hakim Bela nda tertuang dalam Judicial Impartiality Guidelines305 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Under the Rule of Law everybody is entitled to access to an impartial judge. The impartiality of the court should be unquestionable under any circumstances. The ac ts of the court should always be inspired by this quality. On the other hand nobody is entirely devoid of personal views on specific social, political and ethical matters. This certainly goes for judges seeing that a substantial degree of social engagement is expected from them. Their duty to judge impartially implies that they should be aware of any personal views - including any sympathies and antipathies - and try not to let these views affect their professional judgment. Judicial conduct is reviewed in various manners. A legal review can be made by using legal remedies against judicial decisions. Furthermore there are internal complaint procedures in the courts relating to the conduct of judges in court. The performance of judges of their duties may also be a topic within the context of human resources policy. There is also legal review by the Netherlands Supreme Court within the context of an 305 These guidelines were drawn up by order of the Netherlands Association for the Judiciary (the association for judges and public prosecutors) and the Dutch Assembly of Court Presidents.
external complaint procedure, whereas the Supreme Court may remove a judge from office under extremely specific circumstances. These guidelines only concern review of (im)partiality of judges. As to the notion of impartiality these guidelines adhere to the considerations in the decisions of the European Court of Human Rights (ECHR) of 24 May 1989, NJ 1990, 627 (Hauschildt) and the Netherlands Supreme Court of 18 November 1997, NJ 1998, 244. Furthermore reference is made to the description of impartiality stated below. Review of impartiality of a specific judge may result into this judge not dealing with a case. If this review is made by the judge himself, this may imply withdrawal or a request to be excused. Review by other judges at the request of an interested party is called challenging of a judge. Since withdrawal is the most common by far, and a request for excusal and challenging are exceptions, these guidelines focus on withdrawal in particular. These guidelines intend - next to relevant provisions in the Netherlands constitution, the European Convention of Human Rights (ECHR), the Netherlands Act on Judiciary Organization, the Netherlands Act on Legal Status of Judicial Officers, the case-law of the Netherlands Supreme Court and the ECHR and literature - to provide judges with a hold. Impartiality and integrity of the judiciary is not so much guaranteed by detailed regulation, but in particular by the awareness within this 221
professional category. That is why these guidelines do not include any set rules for all cases, but mainly intend to enhance such awareness of impartiality. These guidelines have been drawn up by reason of the debate which is held within the judiciary on integrity, additional jobs and codes of conduct, the symposium "Prevention of the semblance of partiality" in Arnhem in 2000 and the subsequent research report of the Dutch Scientific Research and Documentation Centre (WODC) of 2002 "Semblance of partiality of judges" (WODC 2002, 199). Incidentally, it should be noted that the research report of the WODC states as one of the most common reasons to challenge a judge, complaints about "the approach or manner of dealing with the case". Next to (alleged) procedural errors and the refusal to hear a witness, this research also concerned the conduct of judges in court. These guidelines cannot offer sufficient reference points for this. In this respect there is a task for the courts themselves. Peer supervision may prove an important tool in this. Upon drawing up the guidelines the following documents were started from: the excusal codes already existing in various courts, rules of conduct of the Public Prosecution Department, the Bar and the Order of Notaries. Furthermore were studied "The Bangalore Principles of Judicial Conduct" (laid down on 25 and 26 November 2002), the draft opinion "on the principles and rules governing judges" of the Consultative Council of 222
European Judges (CCJE) (unpublished version of 14 November 2002) and the Recommendation concerning the processing of requests to challenge a judge (published in Trema 2001, no. 4, p. 184 et seq.) These guidelines are principally aimed at the individual judge. The guidelines do not so much include a number of recommendations which are limitative and comprehensive, but provide in particular a framework to reach a founded judgment in individual cases. Recommendations 9 and 10 address the courts in ord er to promote a further debate on the topic. These guidelines include recommendations which must incite permanent alertness of judges and courts in order to safeguard judicial impartiality. They aim at obliging judges to systematic introspection to check whether their conduct indeed calls up the image of the impartial judge in the persons addressing the court and in society. The guidelines aspire to enhance the acknowledgement of dilemmas, to be a fundamental principle of permanent training and to be an incentive for awareness of integrity. In short, the guidelines are part of the permanent focus on quality improvement in the administration of law. Externally the guidelines aim at giving society insight into the framework delimiting the considerations of the judge and they serve as external justification of judicial conduct. If judges are constantly aware of their specific duty under public law as an impartial and independent judicial body, society can rely on access to a fair trial for each citizen. 223
The guidelines are endorsed by the administrative bodies of the courts in the Netherlands, the President of and the Procurator General at the Supreme Court, the Netherlands Association for the Judiciary (NVvR) and by the Netherlands Council for the Judiciary. If so desired, courts may add supplements to the guidelines relating to local arrangements or circumstances. The guidelines consist of a limited number of recommendations, completed with an annex consisting of references, articles of law, case-law and codes intended to direct further concrete realization of impartiality. Thus the recommendations may provide a tool to the individual judge upon testing his (im)partiality in a specific case, including the question of whether there is reason to withdraw or to request to be excused. The recommendations concern general principles and do not constitute any compulsory rules. In practice there may be situations which are not covered by the recommendations. Dalam Pedoman Perilaku Hakim Belanda ini diberikan definisi- definisi sebagai berikut: Partiality: the existence of exceptional circumstances seriously indicating that a judge is biased at least that fear in that respect is objectively justified (NethSC 18 November 1997, NJ 1998, 244). As to the manner in which it has to be established whether there is impartiality, or not, reference is made to a decision of the ECHR of 24 May 224
1989, NJ 1990, 627 (Hauschildt) in which a distinction is made between subjective and objective impartiality, and which states: 'The existence of impartiality must be determined according to a subjective test, that is on the basis of the personal conviction of a particular judge in a given case, and also according to an objective test, that is ascertaining whether the judge offered guarantees sufficient to exclude any legitimate doubt in this respect. As to the subjective test the personal impartiality of a judge must be presumed until there is proof to the contrary. Under the objective test, it must be determined whether, quite apart from the judge's personal conduct, there are ascertainable facts which may raise doubts as to his impartiality. In this respect even appearances may be of a certain importance. What is at stake is the confidence which the courts in a democratic society must inspire in the public and above all, as far as criminal proceedings are concerned, in the accused. Accordingly, any judge in respect of whom there is a legitimate reason to fear a lack of impartiality must withdraw. This implies that in deciding whether in a given case there is a legitimate reason to fear that a particular judge lacks impartiality, the standpoint of the accused is important but not decisive. What is decisive is whether this fear can be held objectively justified. Parties to the procedure: parties (actual and formal) to a court procedure, as far as they are not part of the group of other participants in the procedure as stated below. 225
Other participants in the procedure: the persons who provide professional legal aid, public prosecutors, experts, witnesses, process -servers, interpreters and other persons - not being parties to the procedure - who are professionally involved in a court procedure. These guidelines do not refer to judges and prosecutors as parties to the procedure or other participants in th e procedure. Additional job: jobs performed and positions held by a judge outside his office. Withdrawal: informal decision of a judge not to deal with the case himself by reason of facts and circumstances as a result of which judicial impartiality might b e prejudiced. Excusal: the legal option of a judge to request to be excused and withdrawn from a specific case, by reason of facts and circumstances as a result of which judicial partiality might be prejudiced (articles 40 Rv [Netherlands Code of Civil Procedure), 512 Sv [Netherlands Code of Criminal Procedure] and 8:15 Awb [Netherlands Act on Administrative Law]). Challenging a judge: the legal possibility for a party to request that a judge not assess a case or not assess a case any further, on the grounds of facts and circumstances that might prejudice the judge's impartiality (articles 36 Rv, 512 Sv and 8:15 Awb). Unless stated otherwise, in these guidelines the notion of (substitute) judge must also be understood to 226
mean (substitute) justice. In that case district will be understood to mean jurisdiction. Unless stated otherwise, in these guidelines the notion of public prosecutor must also be understood to mean advocate general. In that case the public prosecutor's office must be read as public prosecutor's office at the Court of Appeal. Definisi-definisi di atas selanjutnya diberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. Partiality may occur inter alia upon conflict of interests, a threat in that respect, external influence, or political or social bias. To the question of whether there is partiality of a judge not only the nature of the relationship of such judge with a participant to a procedure is relevant, but also the degree to which such participant in the procedure is involved in a specific cas e. The level of involvement is subject to the position taken by a participant in a procedure. The (emotional) involvement will in general be bigger in parties to the procedure than in other participants in the procedure. The guidelines intend to take this into account upon defining the notions of parties to the procedure and other participants in the procedure. A party to the procedure may be both an actual and a formal party. In the latter case for instance the legal representative of a minor comes to mind. A public prosecutor is always professionally involved in a case. As a result the public prosecutor concerned can be put on the same footing as to his 227
(emotional) involvement and thus as to the matter of partiality, with other participants in a court procedure who are professionally involved. This has been expressed in the definitions used. An attorney-at-law assisting his client in the procedure is also part of the group of other participants in the procedure. As to the attorney-of-record it should be borne in mind that he takes a special position in a court procedure, because he does not have any substantial input. That is why the attorney-of-record is not a party to the procedure or another participant in the procedure in the sense of these guidelines. Representatives of legal entities can also be characterized as other participants in the procedure. See also the comment on recommendation 2. Furthermore it should be noted that some participants in the procedure can be both party to the procedure and other participant in the procedure. This may concern administrators and receivers who can be considered a party to the procedure upon giving an account, whereas in their other duties they will usually be considered other participant in the procedure. The definition of the notion of additional job is founded on Article 44 of the Netherlands Act on the Legal Status of Judicial Officers and the notion of jobs included in this Article. Prinsip -prinsip dasar yang terkandung di dalam Pedoman Perilaku Hakim Belanda dapat diuraikan sebagai berikut. Basic Principles 228
1. Just like anybody else, a judge has certain views on social, political and ethical matters, which might affect his further judgements. These views may partly be inspired by: gender, race, colour, religion, political or other opinions, national or social background, being part of a minority, wealth, birth or other status (cf. Article 14 ECHR). The existence of these views is unavoidable and is closely related to the rather high degree of social involvement and engagement which is required to allow proper performance by a judge. 2. A judge who is aware of his personal views, will in general be able to distance from these to such an extent that these views do not hinder his independence and impartiality, essential elements in a fair trial. 3. It is the judge himself who safeguards his impartiality in any court case to be dealt with by him. Furthermore the courts have means to enhance impartial adjudication of law, such as the division into chambers and the attribution of cases. 4. Judges shall ensure to present an impartial attitude in court. Selain Prinsip-Prinsip Dasar di atas, diberikan pula beberapa rekomendasi sebagai berikut. Rekomendasi I Keluarga dan Kerabat 229
Judges shall ensure not to deal with any case which involves as party to the procedure and / or other participant in the procedure the (former) spouse, (former) partner and / or close relatives of the judge. By preference judges shall not deal with cases which involve or involved his / her (former) spouse, (former) partner and/or close relative in the capacity of judge. Rekomendasi di atas dijelaskan sebagai berikut. It has not been specified what exactly close relatives are. After all, this can be different for anybody, subject to the nature and intensity of the family relations. As to close relatives parents (in law) or (foster/step) children come to mind. The second sentence does not only aim at situations in which the (former) spouse, (former) partner and/or close relative works in the same court as the judge. It is also found undesirable to have the judge deal with cases in which the (former) spouse, (former) partner and/or close relative who works in a different court as judge, is or was (substantially) involved. This may concern for instance appeal bodies. Rekomendasi 2 Kenalan Hakim Judges shall ensure not to deal with any case in which someone from his group of personal and/or business acquaintances is involved as party to the procedure. If one or more of the other participants in the procedure 230
is/are part of the group of personal or business acquaintances of the judge this may compel the judge not to deal with this case. Rekomendasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. In this recommendation a distinction is made between parties to the procedure and other participants in the procedure. If one or more of the other participants in the procedure belong(s) to the circle of personal or business acquaintances of the judge this may prejudice the impartiality of the judge under given circumstances. In any case this is a reason for the judge to check with himself each time whether, seen his familiarity with this other participant in the procedure and the other circumstances of the case, this may prejudice his impartiality. In that case this will be reason for the judge to ensure that he will not deal with the case concerned. Since a legal entity is not a natural person, of course, a legal entity will never be part of the circle of personal or business acquaintances of the judge. A legal entity is usually represented by a natural person. This is one of the other participants in the procedure, and so the second sentence may apply to this. A representative of a legal entity can sometimes almost be identified with the legal entity itself (for instance the managing director). In such cases while using the room offered in the second sentence the judge will decide himself not to deal with the case if the representative belong to his circle of personal and business acquaintances. The recommendation provides such room. 231
It should be noted that the circumstance that the public prosecutor usually belongs to the circle of business acquaintances of the judge does not mean in general that the judge cannot deal with cases in which such a public prosecutor is involved. Additional circumstances may alter this, however. Seen the statutory regulations this recommendation does not hinder the examination of a request for challenging a judge by a multiple- judge chamber of the same court. Rekomendasi 3 Pekerjaan Sampingan Hakim Judges shall ensure not to deal with any cases in which by reason of an additional job they are involved in such a manner that judicial impartiality might become questionable. Additional jobs are understood to mean in any case also former additional jobs which were held in the last three years. Judges shall ensure that their additional jobs will not result into having to judge the same case in several instances. Judges who hold a political additional job should always be aware that this may affect their impartiality. Rekomendasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Having an additional job does not have to hinder impartiality of the judge. It is the judge himself who has to decide whether his impartiality in a specific case may become questionable by reason of his additional job. 232
The second paragraph of this recommendation regards inter alia the membership of a committee dealing with objections or complaints within the district of the court where the judge works. The political additional jobs referred to in this recommendation concern in particular the membership of both houses of Parliament, of the executive committee of a political party, the provincial council or city council in the district where the case is tried. It may be necessary in such cases not to have the judge concerned deal with the case. Rekomendasi 4 Pekerjaan (sampingan) (mantan) Pasangan, (mantan) Mitra Kerja atau Kerabat Dekat Hakim A(n additional) job of the (former) spouse, (former) partner or close relatives of the judge may affect the impartiality of the judge and may compel such judge not to deal with a case. The judge who has a partner or spouse who is an attorney, process -server or notary public, or provides professional legal aid otherwise, shall ensure not to deal with any cases in which such partner or spouse is (was) involved by reason of his or her job. The judge who has a partner or spouse who is a public prosecutor shall ensure not to deal with any cases of the public prosecutor's office where such partner or spouse works . 233
In cases in which one of the parties to the procedure is the employer or employee of the partner or spouse of the judge, the judge will decide whether this may affect his judicial impartiality . Rekomendasi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. In the first sentence it is expressed in very general wording that judges should also be alert to any partiality if it concerns the (additional) jobs of their former spouse, former partner or close relatives. Seen the general wording of the first sentence it is not required to mention these persons elsewhere in this recommendation. The second sentence not only concerns cases which the spouse or partner is handling him or herself, but also cases in which such spouse or partners is (was) involved otherwis e. Cases on which a substantial debate was held in a (work) meeting come to mind. Of course, judges do not always know (e.g. by reason of professional secrecy) in which cases his spouse or partner was involved. It will be obvious that recommendation only relates to the situation in which the judge is actually aware of the involvement stated above of his spouse or partner. The third sentence expressly does not only relate to a judge working in criminal court. In other fields of law a criminal file may also have to be discussed (indirectly) and in that case also the judge should not deal with it if his spouse or partner works in the public prosecutor's office concerned. In the third sentence public prosecutor's office is understood to mean the office which actually deals with the case on that moment (a 234 the
district public prosecutor's office or a public prosecutor's office at the Appeal Court). If a justice has a spouse or partner who works in a district public prosecutor's office then this does not have to sto p the justice from dealing with appeal cases of such district public prosecutor's office, save the first sentence of the recommendation applies, or one of the other recommendations, such as recommendation 1. The fourth sentence implies that the judge has to assess his impartiality himself. In this it is relevant which position the partner holds within the company and the nature and extent of such company. Rekomendasi 5 Hakim Pengganti Recommendations 1, 2, 3, 4, 7 and 8 also apply to substitute judges. Substitute judges shall ensure not to deal with any cases in which they are (were) involved by reason of their primary office. The substitute judge who is also an attorney -at-law shall ensure not to deal with any cases in which one of his firm colleagues acts as such or acted as such. The substitute judge who is also a public prosecutor, shall not work in the criminal law division of the court where his public prosecutor's office is located. Moreover he shall ensure not to deal with cases of his own public prosecutor's office which are heard by another division of the court. Rekomendasi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 235
With this recommendation it is strived to prevent partiality of a substitute judge due to previous or simultaneous involvement in a specific case by reason of his primary office. The appointment of judges in the divisions, and thus the appointment in a division of substitute judge cum public prosecutor, is of course a matter of the executive board of the court. However, for the sake of transparency it is decided to include this point in this recommendation and not in recommendations 9 and 10 which relate to the responsibility of the courts. The notion of firm colleagues in the third sentence has to be interpreted broadly and also includes colleagues of other departments. After all, it cannot be denied that the substitute judge who is an attorney -at-law, has an interest in acting by or on behalf of the law firm where he holds his primary office. The third sentence only relates to the substitute judge who is also an attorney -at-law. To substitute judges working for the government or a major company this sentence does not apply. Of course, the main rule of the basic principles does apply to them, i.e. it is the judge himself who safeguards his impartiality in each case to be dealt with by him. Furthermore recommendation 2 evidently applies. Reference is also made to NethSC 30 June 2000, NJ 2001, 316, and NethSC of 16 November 1999, NJ 2000, 335 which relate to the substitute judge cum attorney -at law and the substitute judge cum public prosecutor. This recommendation also applies to trainee substitute judges. Rekomendasi 6 236
Calon Hakim (Cakim) yang Bertindak Sebagai Hakim Pengganti To raios acting as substitute judges recommendations 1, 2, 3, 4, 7 and 8 also apply. Raios who act as substitute judges shall ensure not to deal with any cases during the advanced, intensive stage of their work placements in which they were already involved in any manner within the context of their work placem ents at the public prosecutor's office. Rekomendasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Raios have to be stated separately, seen their particular legal status and the set-up of their training. Since these guidelines only relate to judges, including substitute judges, this recommendation exclusively relates to raios who act as substitute judges. The second sentence will be relevant in particular in an advanced stage of working in the criminal law division, but is not limited to this by definition. One could think, for instance, of disciplinary public servants law (e.g. a case in which a teacher is disciplinary dismissed by reason of sexual abuse, whereas the same teacher has also been convicted under criminal law by reason of this sexual abuse). As to raios in the advanced stage the external work placement may for instance be characterized as previous Recommendation 7 has been declared applicable by analogy partly for this reason. Recommendation 7, second sentence, does not affect the raio as such, since this recommendation only concerns the case itself. Rekomendasi 7 237 jobs.
Pekerjaan Sebelumnya dari si Hakim Judges shall ensure not to deal with cases in which they were involved by reason of previous jobs. If someone acting as a party to the procedure was a client of the judge in a previous job, this may compel the judge not to deal with the case. Rekomendasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Regardless of the content of their previous jobs and regardless of the time which has meanwhile passed judges should not deal with cases in which they were already (substantially) involved for a different reason. This may concern former cases handled by themselves, but also for instance cases of a former colleague who discussed the case concerned at a work meeting or cases in which the judge played a professional part in the past in another manner (for instance as independent expert). The second sentence includes a more open standard. Former clients may, but do not necessarily have to hinder impartiality of the judge. A lot will depend upon the nature of the relationship concerned and the time which has meanwhile passed. It should be borne in mind that also clients of former firm colleagues may have an impact on the impartiality of the judge. This will have to be decided from case to case. Rekomendasi 8 238
Keterkaitan dalam suatu perkara di masa lalu atau keterkaitan dengan para pihak Judges should be aware that impartiality may become questionable by reason of their previous involvement as judge in a specific c ase. Furthermore the impartiality of judges may be affected, if they repeatedly deal with cases of the same party/parties to the procedure. Rekomendasi di atas dijelaskan sebagai berikut. As basic principle it is such that the mere circumstance that a ju dge was already previously involved in a case, does not suffice to assume partiality, but additional circumstances may alter this (NethSC 15 February 2002, LJN number AD4004 and ECHR 24 May 1989, NJ 1990, 627 (Hauschildt). According to ABRS [Administrative Law Division Netherlands Council of State] 17 February 1998, JB 1998, 129 one has to look inter alia into the nature and scope of the various procedures. In this respect the ABRS does not find it objectionable that a judge participates in the decision of a petition for review concerning a decision rendered by himself and others. Furthermore the ABRS (16 March 1999, JB 1999, 149) does not find judicial impartiality prejudiced, if the same judge deals with a petition for a provisional measure both in the objection stage and in the appeal stage. A judge who previously gave a decision on a petition for a provisional measure, and next renders a decision in the procedure on the merits is, however, found undesirable by the ABRS according to its decision of 22 239
October 1997, JB 1998, 260. The allocation of jurisdiction founded on the subject-matter involves that some courts will often have to deal with the same parties to a procedure. The second sentence of recommendation does not imply, of course, that these cases can not be dealt with (anymore). Rekomendasi 9 Rekomendasi untuk Pengadilan For each court an addition may be made to these guidelines relating to local arrangements or actual circumstances. Rekomendasi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai beriku t. Next to the individual judge the courts themselves are also responsible for impartial administration of law and this is expressed in recommendations 9 and 10. With recommendation 9 it is stressed inter alia that courts are free to make an arrangement on the division into chambers and the allocation of cases to judges. Rekomendasi 10 Rekomendasi bagi Pengadilan tentang Peningkatan Imprasialitas The courts shall ensure that judicial impartiality is regularly focused on in relation to these guidelines and any supplements added by the courts. The courts ensure that the individual judges are able to behave in conformity 240 this
241 with the content and purport of these guidelines. Newly appointed judges are informed of these guidelines. Rekomendasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Recommendation 10 reminds, just like recommendation 9, the courts of their responsibility for impartial administration of law. Here, attempts have been made to strike a balance between the need to keep the item of judicial impartiality on the agenda, on the one hand, and the work load and undesired bureaucracy which this might involve, on the other hand. In the statutes of the court one might include that judicial impartiality will be discussed each year. Of course, newly appointed judges are also understood to mean newly appointed substitute judges. Dalam terjemahan bebas adalah sebagai berikut : (Dalam pemerintahan yang berdasarkan hukum semua orang berhak untuk memperoleh hakim yang adil. Keadilan persidangan sudah selayaknya menjadi hal yang tidak dipertanyakan lagi dalam segala keadaan. Ketetapan pengadilan harus senantiasa terinspirasi oleh batasan tersebut. Sebaliknya tidak seorang pun yang sepenuhnya mengesampingkan opini / pandangan pribadi terhadap permasalahan sosial, polit ik dan etik yang spesifik. Hal ini tentunya berlaku untuk para hakim dimana tingkatan keterikatan yang besar dengan masyarakat amat diharapkan dari mereka. Tugas mereka untuk mengadili dengan adil menunjukkan bahwa mereka harus memperhatikan pula setiap
pandangan pribadi termasuk pula adanya simpati maupun antipati dan mencoba untuk tidak membiarkan pandangan tersebut mempengaruhi putusan mereka secara profesional. Perilaku pengadilan ditinjau dari berbagai aturan. Tinjauan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan perubahan terhadap putusan pengadilan. Selanjutnya, terdapat prosedur penyampaian keluhan secara internal dalam pengadilan terhadap perilaku para hakim dalam pengadilan. Tindakan para hakim dalam tugas mereka dapat pula dijadikan topik dalam konte ks peraturan sumber daya manusia. Terdapat pula tinjauan hukum dari Mahkamah Agung Belanda terkait konteks prosedur penyampaian keluhan dari luar dimana Mahkamah Agung dapat memindahkan hakim dari jabatannya dalam kondisi tertentu. Pedoman ini hanya mengacu pada tinjauan sikap ketidak berpihakan para hakim. Sedangkan terhadap gagasan ketidak berpihakan / keadilan pedoman tersebut mengacu kepada pertimbangan dalam keputusan pengadilan hak asasi manusia Eropa 24 May 1989, NJ 1990, 627 (Hauschildt) and the Netherlands Supreme Court of 18 November 1997, NJ 1998, 244. Selanjutnya, referensi dibuat terhadap deskripsi daripada ketidakberpihakan di bawah ini. Penilaian terhadap kejujuran daripada seorang hakim dapat berakibat pada pemberhentian hakim tersebut daripada kasus yang sedang dihadapi. Apabila penilaian tersebut dilakukan sendiri oleh hakim yang bersangkutan, maka hal tersebut dapat berdampak pada 242
243 pengunduran diri yang bersangkutan ataupun permohonan untuk dibebas tugaskan. Penilaian yang dilakukan oleh hakim lain sebagai akibat permohonan daripada pihak - pihak yang terlibat disebut sebagai penolakan terhadap hakim. Karena sejauh ini pengunduran diri adalah hal yang lazim terjadi dan permintaan pembebastugasan serta penolakan adalah pengecualian, maka pedoman ini terfokus pada perihal pengunduran diri. Pedoman ini bermaksud agar disamping daripada provisi yang relevan didalam konstitusi Belanda, undang - undang konvensi hak asasi manusia Eropa, Undang - undang tentang Organisasi peradilan Belanda, kasus - kasus hukum Mahkamah Agung Belanda dan ECHCR dan literatur untuk membekali para pengadil dengan pegangan. Rasa keadilan dan integritas daripada pengadilan tidaklah dapat dijamin sedemikian oleh pelbagai aturan yang detail, namun secara khusus oleh adanya kesadaran dari kalangan profesional terkait. Inilah mengapa pedoman ini tidak mencantumkan sejumlah aturan untuk semua kasus, melainkan lebih ditujukan untuk membangun kesadaran akan rasa keadilan. Pedoman ini dibuat dengan alasan daripada perdebatan yang berkembang dalam pengadilan akan hal integritas, pekerjaan tambahan dan peraturan perilaku, simposium pencegahan terhadap keberpihakan di Arnheim pada tahun 2000 dan hasil riset daripada Dutch Scientific Research and Documentation Centre (WODC) di tahun 2002.
244 Lebih jauh, haruslah dicatat bahwa laporan riset daripada WODC menyatakan bahwa salah satu alasan utama untuk menolak seorang hakim adalah keluhan tentang sikap ataupun perilaku dalam menangani perkara. Selanjutnya diduga berkaitan dengan kesalahan prosedur dan penolakan untuk mendengarkan saksi, riset ini juga memperharikan sikap para hakim dalam pengadilan. Pedoman ini tidak dapat memberikan referensi yang cukup untuk hal tersebut. Mengenai hal ini terdapat tugas untuk dilakukan sendiri oleh pengadilan tersebut. Dalam menentukan pedoman, dokumen-dokumen berikut terambil dari: Tatanan yang sudah berlaku dalam berbagai pengadilan, tatanan perilaku daripada departemen penuntut publik / kejaksaan, Pengadilan dan peraturan kenotariatan. Selanjutnya adalah study tentang prinsip - prinsip perilaku peradilan Bangalore (ditetapkan pada 25 dan 26 November 2002), salinan pendapat akan prinsip - prinsip dan aturan yang mengatur para hakim (versi yang belum dipublikasikan tanggal 14 November 2002) dan rekomendasi mengenai proses permohonan untuk memberhentikan seorang hakim (dipublikasikan di Trema 2001, no. 4, p. 184 et seq). Pedoman - pedoman ini pada prinsipnya merujuk pada individu hakim. Pedoman tersebut tidaklah terlalu banyak mencantumkan rekomendasi yang limitatif dan menyeluruh, namun menyediakan secara khusus dasar - dasar untuk mencapai keputusan yang berdasar dalam kasus kasus individu.
Rekomendasi 9 dan 10 menempatkan pengadilan dalam rangka mengetengahkan debat lanjutan pada topik tersebut. Pedoman ini termasuk rekomendasi yang harus memicu kesadaran secara permanen dari para hakim dan pengadilan guna menjaga pengadilan agar tetap bersikap adil. Mereka merujuk pada hakim - hakim yang bersikap baik untuk introspeksi secara sistematik guna melihat apakah perilaku mereka benar - benar merupakan gambaran daripada hakim yang adil sebagai seorang individu dalam pengadilan maupun di masyarakat. Pedoman tersebut bercita - cita untuk meningkatkan pengetahuan akan putusan yang sukar, untuk menjadi prinsip dasar daripada pelatihan permanen dan untuk menjadi pendorong bagi kesadaran berintegritas. Singkatnya, pedoman ini adalah bagian daripada fokus permanen pada peningkatan kualitas administratif hukum. Keluar, pedoman ini bertujuan untuk memberikan masukan pada masyarakat akan kerangka dasar pemikiran daripada hakim dimana publik bertindak selaku pemerhati norma hukum dari perilaku pengadilan. Apabila para hakim secara konstan sadar akan tugas spesifik mereka dibawah undang - undang publik sebagai lembaga peradilan yang independen, masyarakat dapat mempercayai untuk memperoleh peradilan yang adil bagi setiap warga negara. Pedoman tersebut disahkan oleh badan administratif pengadilan di Belanda, Presiden / Ketua dari dan yang dikuasakan di mahkamah Agung, Asos iasi pengadilan di Belanda, dan oleh Dewan Pengadilan Belanda. 245
246 Apabila dibutuhkan, pengadilan diperbolehkan untuk menambahkan tambahan pada pedoman berhubungan dengan peraturan lokal ataupun keadaan. Pedoman terdiri dari rekomendasi terbatas, dilengkapi dengan lampiran berisikan rekomendasi, artikel hukum, kasus hukum dan peraturan yang bertujuan untuk membawa pada realisasi kongkrit daripada keadilan. Kemudian rekomendasi tersebut dapat menjadi alat bagimasing - masing individu hakim didalam melakukan pengetesan terhadap sifat keadilannya dalam kasus yang spesifik, termasuk pertanyaan tentang apakah ditemukan alasan untuk mengundurkan diri ataupun permintaan untuk diampuni. Rekomendasi - rekomendasi mengenai prinsip - prinsip dasar dan bukanlah merupakan peraturan wajib. Dalam praktiknya mungkin dapat ditemukan situasi situasi yang tidak sejalan dengan rekomendasi - rekomendasi tersebut. Dalam Pedoman Perilaku Hakim Belanda ini diberikan definisi- definisi sebagai berikut: Sikap Memihak: Munculnya situasi istimewa yang secara serius mengindikasikan bahwa si Hakim mempunyai kecendrungan setidaknya takut untuk membenarkan sesuatu secara objektif (Neth SC 18 November 1997, NJ 1988, 244). Dalam keadaan dimana dibutuhkan adanya suatu sikap berpihak atau tidak, referensi dibuat daripada keputusan ECHR pad tanggal 24 May 1989, NJ 1990, 627 (Hauschildt) dimana perbedaan
dibuat antara keberpihakan subyektif dan objektif yang menyatakan: Keberadaan keadilan haruslah didasarkan oleh subyektifitas, yakni dengan dasar pengakuan pribadi daripada hakim bersangkutan dalam perkara tersebut, dan juga menurut pengujian yang obyektif, yang menentukan apakah hakim tersebut menawarkan jaminan yang cukup untuk meniadakan keraguan yang muncul dalam perkara tersebut. Dalam tes subyektifitas rasa keadilan pribadi sang hakim harus dapat diasumsikan hingga dapat dibuktikan kebalikannya. Dalam Obyektifitas harus dapat ditentukan apakah terlepas daripada perilaku pribadi sang hakim terdapat fakta yang menentukan yang dapat meningka tkan keraguan terhadap rasa keadilannya. Dalam hal penampilan sekalipun dapat menjadi faktor yang penting. Yang menjadi landasan adalah kepercayaan bahwa persidangan di masyarakat yang demokratis harus memberi ilham bagi khalayak dan di atas segalanya, sejauh tindakan terindikasikan sebagai pidana haruslah dituntut. Sejalan hal tersebut, setiap hakim yang memiliki indikasi kekurangan rasa keadilan harus ditarik. Hal ini mencantumkan bahwa di dalam menentukan apakah dalam sebuah kasus terdapat keraguan atas rasa keadilan seorang hakim, kendati pandangan si tertuduh adalah hal yang penting namun tidak menentukan. Hal yang menentukan adalah apabila ketakutan tersebut terlihat secara obyektif. 247 tes ini
Pihak - pihak dalam prosedur: Para pihak (aktual dan formal) terkait prosedur persidangan sejauh mereka bukan menjadi bagian dalam grup peserta lainnya dalam prosedur yang dinyatakan di bawah ini. Peserta lain dalam prosedur: Orang - orang yang menyediakan bantuan hukum profesional, penuntut umum, ahli, saksi, pelayan process, penerjemah dan orang - orang lainnya - yang tidak menjadi bagian dalam prosedur yang secara profesional terlibat dalam tata cara persidangan. Pekerjaan Tambahan: Pekerjaan yang dilaksanakan ataupupun posisi yang dipegang oleh hakim di luar penugasannya. Pengunduran Diri: Keputusan informal dari hakim untuk tidak terlibat didalam kasus dimana terdapat fakta serta keadaan yang memicu rasa keadilannya dipertanyakan. Pengampunan: Opsi legal daripada seorang hakim untuk memohon pengunduran diri dari sebuah kasus, berdasarkan alasan adanya fakta dan keadaan sebagai akibat tuduhan ketidakadilan pengadilan. (articles 40 Rv [Netherlands Code of Civil Procedure], 512 Sv [Netherlands Code of Criminal Procedure] and 8:15 Awb [Netherlands Act on Administrative Law]). Pemberhentian Hakim : Kemungkinan legal untuk pihak terkait meminta seorang hakim untuk tidak menangani suatu kasus ataupun menangani suatu kasus lebih jauh dengan dasar fakta dan keadaan dimana sang hakim ditenggarai tidak bersikap adil. (articles 36 Rv, 512 Sv dan 8;15 Awb). Kecuali dinyatakan sebaliknya, pada pedoman ini gagasan hakim 248
pengganti harus dimengerti untuk menegakkan keadilan. Dalam hal tersebut wilayah akan dimengerti sebagai kekuasaan mengadili. Kecuali dinyatakan sebaliknya, dalam pedoman ini penuntut umum harus dimengerti pula sebagai pembela. Dalam kasus tersebut kantor penutut umum harus dimengerti sebagai kantor penuntut umum dalam persidangan perkara. Definisi-definisi di atas selanjutnya diberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. Keberpihakan dapat timbul dari adanya konflik kepentingan, pengaruh luar, ataupun prasangka / kecurigaan sosial politik. Menyinggung pertanyaan mengenai relevansi apakah keberpihakan seorang hakim tidak hanya berdasarkan hubungan antara hakim tertentu dengan pihak yang mengambil bagian, tetapi juga melihat tingkatan dimana pihak tersebut terlibat dalam perkara yang spesifik. Tingkatan keterlibatan mengacu pada posisi partisipan dalam prosedur. Keterlibatan emosi pada umumnya lebih besar pada pihak - pihak didalam prosedur dibandingkan dalam partisipan lainnya dalam prosedur. Pedoman bermaksud untuk memasukkan hal ini di dalamnya setelah mendefinisikan gagasan akan pihak - pihak dalam prosedur dan partisipan lain didalam prosedur. Pihak terkait pada prosedur dapat merupakan pihak aktual maupun formal. Dalam contoh kasus berikut perwakilan legal jarang terpikirkan. Penuntut umum selalu terlibat secara profesional dalam sebuah kasus. Sebagai akibatnya pandangan penuntut umum dapat ditempatkan pada pijakan yang sama 249
250 dengan keterlibatannya secara emosional, selanjutnya menyangkut permasalahan keberpihakan dengan partisipan lain yang juga terlibat secara profesional didalam prosedur persidangan. Hal ini telah diekspresikan dalam definisi yang digunakan. Seorang pembela membantu kliennya didalam prosedur juga merupakan bagian daripada kelompok partisipan lainnya dalam prosedur. Pembela of record memiliki tempat yang spesial dalam persidangan dikarenakan ia tidak mempunyai masukan yang besar. Itulah mengapa pembela of record bukanlah pihak dalam prosedur ataupun partisipan lainnya didalam prosedur yang tertuang dalam pedoman ini. Perwakilan badan hukum juga dapat dikarakterisasikan sebagai partisipan lain didalam prosedur. Lihat juga tanggapan dalam rekomendasi no. 2. Selanjutnya harus dicatat bahwa sejumlah partisipan dalam prosedur dapat merupakan kedua pihak dalam prosedur sekaligus partisipan lain dalam prosedur. Hal ini menjadi perhatian daripada administrator dan penerima yang dianggap selaku pihak terkait dalam prosedur setelah memberikan keterangan, dimana dalam tugas mereka lainnya mereka biasanya akan dianggap sebagai partisipan lainnya didalam prosedur. Definisi daripada pekerjaan tambahan terdapat dalam pasal 44 Undang - undang Belanda mengenai status legal pegawai pengadilan. Prinsip -prinsip dasar yang terkandung di dalam Pedoman Perilaku Hakim Belanda dapat diuraikan sebagai berikut.
251 1. Seperti halnya semua orang, seorang hakim memiliki pandangan tersendiri terhadap permasalahan sosial, politik dan etik yang dapat saja mempengaruhi keputusannya. Pandangan tersebut dapat diinspirasikan oleh jender, ras, warna kulit, agama, haluan politik, latar belakang sosial, bagian dari kaum minor, kemakmuran, status sosial, tempat kelahiran, etc. (cf. Article 14 ECHR). Perbedaan pandangan tersebut adalah hal yang tak dapat dihindari dan berhubungan erat dengan tingkat keikutsertaan didalam masyarakat yang adalah hal yang dibutuhkan untuk menghasilkan putusan atau prestasi yang baik dari seorang hakim. 2. Seorang Hakim yang mengerti pandangan pribadinya pada umumnya akan mampu untuk memilah pandangan tersebut disaat ia membutuhkan suatu sikap yang independen dan tak berpihak yang adalah merupakan elemen yang esensial dalam sebuah persidangan yang adil. 3. Adalah sang hakim sendiri yang menjadi penjaga daripada keadilannya dalam tiap - tiap sidang pengadilan yang dipimpinnya. Selanjutnya pengadilan harus berperan untuk menghasilkan suatu keputusan hukum yang adil semisal pembagian majelis dan kelengkapan perkara. 4. Para hakim harus menampilkan sikap yang tak memihak dalam persidangan
Selain Prinsip-Prinsip Dasar di atas, diberikan pula beberapa rekomendasi sebagai berikut: Rekomendasi I Keluarga dan Kerabat Para hakim harus dipastikan untuk tidak menangani kasus apapun dimana pihak yang terkait prosedur dan atau partisipan lain dalam prosedur adalah merupakan pasangan / mantan pasangan, pendamping ataupun memiliki hubungan kekeluargaan serta kerabat dekat. Rekomendasi di atas dijelaskan sebagai berikut: Tidak disebutkan secara rinci apa yang dimaksudkan dengan kerabat dekat. Terlepas daripada itu, hal tersebut adalah hal yang berbeda - beda bagi setiap orang, tergantung pada nilai kedekatan hubungan kekeluargaan yang dimiliki semisal sedekat apakah hubungan yang dimiliki dengan orang tua mertua ataupun anak tiri / angkat. Kalimat kedua tidak hanya ditujukan pada situasi dimana pasangan hidup / mantan ataupun pasangan / mantan berada pada suatu persidangan yang sama selaku hakim. Diyakini pula apabila mendapati keterlib atan seorang hakim yang memimpin sebuah persidangan merupakan pasangan hidup (mantan), patner (mantan) dan ataupun relasi dekat yang bekerja pada pengadilan lain bukanlah sesuatu yang diinginkan. Contohnya pada pengadilan banding. 252
253 Rekomendasi 2 Kenalan Hakim Para hakim harus memastikan untuk tidak menangani kasus apapun dimana seseorang daripada group individu ataupun memiliki keterkaitan bisnis dengannya terlibat sebagai pihak terkait dalam prosedur. Apabila salah satu atau lebih daripada partisipan lain dalam prosedur adalah merupakan anggota kelompok pribadi ataupun relasi usaha dari sang hakim dapat berimplikasi pada penghentian hakim tersebut dari kasus yang ditanganinya. Rekomendasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam rekomendasi ini perbedaan terdapat antara pihak terkait dalam prosedur dengan partisipan lain dalam prosedur. Apabila salah satu atau lebih dari partisipan lain dalam prosedur berasal dari lingkaran pribadi ataupun usaha daripada si hakim maka dapat terjadi asas praduga mengenai sikap keberpihakan hakim tersebut dalam kasus yang ditanganinya. Dalam kasus manapun hal ini menjadi alasan untuk si hakim untuk memeriksa diri setiap waktu apakah ditemukan hal yang dirasakan familiar terhadap partisipan lainnya dalam prosedur dan dalam keadaan lain pada kasus tersebut, hal ini dapat menumbuhkan prasangka terhadap rasa keadilannya. Jika demikian hal yang terjadi hal tersebut akan menjadi alasan bagi sang hakim untuk memastikan bahwa dirinya tidak menangani
254 kasus tersebut. Karena badan hukum bukanlah sebuah pribadi, tentu saja badan hukum tidak akan pernah tercatat sebagai bagian dalam lingkaran personal ataupun usaha daripada seorang hakim. Badan hukum biasanya diwakili oleh sesosok pribadi. Sosok tersebutlah salah satu daripada partisip an lainnya dalam prosedur, dan oleh karena itulah kalimat kedua dapat diaplikasikan pada hal ini. Perwakilan dari badan hukum seringkali diidentikkan dengan badan hukum itu sendiri (contohnya managing director). Dalam kasus tertentu pada saat memanfaatkan celah dalam kalimat kedua tersebut, sang hakim akan memutuskan dirinya untuk tidak berhubungan dengan kasus tersebut apabila mendapati ada relasinya yang terkait dengan badan hukum tersebut. Rekomendasi ini memiliki celah. Harus dicatat bahwa keadaan dimana jaksa penuntut umum biasanya terikat pada lingkaran hubungan usaha dengan hakim bukan berarti pada dasarnya hakim tersebut tidak dapat menangani kasus dimana si penuntut umum tersebut terlibat. Bagaimanapun perubahan keadaan dapat merubah hal tersebut. Dilihat dari peraturan perundangan, rekomendasi ini tidak menghalangi pelaksanaan permohonan untuk mengganti seorang hakim dengan majelis hakim yang terdiri dari beberapa hakim dari pengadilan yang sama. Rekomendasi 3 Pekerjaan Sampingan Hakim
Para hakim harus dipastikan untuk tidak menangani kasus apapun dimana dengan alasan terlibat dalam suatu pekerjaan sampingan hal tersebut telah membuat rasa keadilan mereka dipertanyakan. Pekerjaan sampingan dipahami sebagai kasus apapun yang mereka pegang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Para hakim harus meyakinkan bahwa pekerjaan sampingan tersebut tidak akan berdampak dengan menangani beberapa kasus yang serupa dalam beberapa kejadian. Para hakim yang memegang jabatan politik harus senantiasa waspada kalau - kalau hal tersebut mempengaruhi rasa keadilan mereka. Rekomendasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Memiliki pekerjaan sampingan tidak harus merubah sifat adil yang dimiliki oleh hakim. Adalah sang hakim sendirilah yang menjadi pengadil bagi dirinya, Adalah hakim tersebut sendiri yang mengambil putusan apakah rasa keadilan yang dimilikinya dalam kasus spesifik yang tengah dihadapi menjadi dapat dipertanyakan oleh dengan adanya pekerjaan sampingan yang dilakukannya. Paragraph ke dua dari rekomendasi ini melihat hubungan timbal balik anggota daripada komite dalam menangani adanya sanggahan ataupun keluhan di dalam wilayah pengadilan dimana si hakim bekerja. Pekerjaan sampingan di bidang politik yang direferensikan dalam rekomendasi ini merujuk pada keanggotaan baik di parlemen maupun dalam komite executive suatu partai politik, dewan propinsi ataupun kota di wilayah dimana kasus tersebut tengah disidangkan. Dalam beberapa kasus sangat penting untuk hakim tersebut tidak ditunjuk menanganinya. 255
256 Rekomendasi 4 Pekerjaan (sampingan) (mantan) Pasangan, (mantan) Mitra Kerja atau Kerabat Dekat Hakim Pekerjaan (sampingan) (mantan) pasangan, (mantan) Mitra Kerja atau kerabat dekat hakim dapat mempengaruhi rasa keadilan sang hakim dan dapat menghalangi beberapa hakim untuk menangani suatu kasus. Seorang hakim yang memiliki pasangan ataupun suami / istri seorang jaksa, notaris publik ataupun pengacara harus dipastikan untuk tidak menangani kasus apapun dimana pasangannya tersebut terlibat dengan alasan melakukan pekerjaannya. Hakim yang memiliki pasangan jaksa penuntut umum harus dipastikan tidak menangani kasus dari kantor jaksa penuntut umum dimana pas angannya tersebut bekerja. Dalam kasus dimana salah satu pihak yang terkait prosedur adalah karyawan atau majikan dari partner ataupun suami / istri daripada si hakim, sang hakimlah yang akan menentukan apakah hal tersebut dapat mempengaruhi keadilan putusannya. Rekomendasi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam kalimat pertama hal tersebut diekspresikan dalam kalimat yang umum bahwa seorang hakim harus waspada terhadap adanya keberpihakan apabila terkait dengan pekejaan sampingan daripada mantan suami / istri, mantan mitra kerja ataupun kerabat dekat. Melihat
257 kalimat umum yang digunakan dalam kalimat pertama tidak dipermasalahkan untuk menyebutkan orang tersebut ditempat lain dalam rekomendasi ini. Kalimat kedua tidak hanya memperhatikan kasus yang ditangani oleh suami / istri ataupun mitra kerja, tetapi juga kasus dimana pasangan dan mitra kerja tersebut terlibat dalam posisi sebaliknya. Kasus yang menjadi perdebatan dalam tempat pertemuan di tempat pekerjaan adalah salah satunya. Tentu saja para hakim tidak selalu mengetahui (misalnya dengan dalih kerahasiaan pekerjaan / profesi) dalam kasus mana saja pasangan mereka terlibat. Akan sangat jelas apabila rekomendasi hanya berhubungan dengan situasi dimana sang hakim mengetahui keterlibatan sebagaimana disebutkan di atas yang melibatkan pasangan atau mitranya Kalimat ketiga mengekspresikan tidak hanya hubungan hakim yang bekerja dalam lingkup pengadilan pidana. Dalam bidang hukum lainnya kasus pidana dapat pula didiskusikan secara tidak langsung dan dalam kasus tersebut sang hakim tidak perlu untuk menanganinya apabila suami/istri ataupun mitranya yang bekerja dikantor penuntut umum menanganinya. Dalam kalimat ketiga kantor jaksa penuntut umum dimengerti sebagai kantor yang menangani kasus tersebut pada saat itu (kantor wilayah kejaksaan atau kantor jaksa penuntut umum dalam pengadilan banding). Apabila hakim setempat memiliki suami / istri ataupun mitra yang bekerja di kantor wilayah penuntut umum, maka hal tersebut tidak harus menghentikan hakim setempat tersebut untuk
menangani kasus yang diajukan dari kantor penuntut umum wilayah tersebut. Kalimat keempat mengimplikasikan bahwa seorang hakim harus melakukan penilaian terhadap rasa keadilannya sendiri. Dalam hal ini merupakan hal yang relevan bahwa posisi mitra dalam perusahaan dan keberadaan perusahaan itu sendiri. Rekomendasi 5 Hakim Pengganti Rekomendasi 1,2,3,4,7 dan 8 juga merujuk pada hakim pengganti. Hakim pengganti harus dipastikan tidak berhubungan dengan kasus manapun yang mereka pernah atau tengah tangani di kantor mereka yang terdahulu. Hakim pengganti yang juga adalah seorang pengacara harus dipastikan tidak menangani kasus manapun yang sedang / pernah ditangani oleh firma hukumnya. Hakim pengganti yang adalah juga seorang jaksa penuntut umum tidak diperkenankan untuk bekerja di divisi pidana pengadilan dimana kantor penuntut umumnya berada. Lebih jauh lagi yang bersangkutan harus dipastikan tidak menangani kasus yang datang dari kantornya itu. Rekomendasi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Dengan rekomendasi ini bekerja keras untuk mencegah keberpihakan hakim pengganti dikarenakan oleh keterlibatan di masa lalu maupun yang berkesinambungan dalam kasus tersebut semenjak di kantornya yang terdahulu. 258
259 Penunjukan para hakim dalam pembagian divisi dan kemudian penunjukan dalam divisi hakim pengganti yang berasal dari para penuntut umum tentunya adalah masalah daripada dewan eksekutif pengadilan. Namun demikian demi terciptanya transparansi diputuskan untuk menyertakan poin tersebut dalam rekomendasi ini dan tidak pada rekomendasi 9 dan 10 yang berhubungan dengan tanggung jawab persidangan. Istilah kolega dalam perusahaan pada kalimat ketiga harus diterjemahkan dalam arti dan juga menyertakan kolega dari departemen lainnya. Setelah itu, tidaklah dapat disangkal bahwa hakim pengganti yang adalah seorang pengacara memiliki minat dalam bertindak sebagai ataupun mewakili firma hukum dimana dia pernah bekerja sebelumnya. Kalimat ketiga hanya berhubungan dengan hakim pengganti yang juga merupakan pengacara. Untuk hakim pengganti yang bekerja pada pemerintahan ataupun pada perusahaan - perusahaan besar hal ini tidak diperlukan. Tentu saja peraturan utama dalam prinsip - prinsip dasar mengacu pada hal tersebut. Misalnya adalah sang hakim sendirilah yang menjadi penjaga bagi dirinya dalam setiap kasus yang menyangkut dirinya. Selanjutnya rekomendasi 2 dengan jelas dipergunakan. Referensi juga dibuat pada NethSC 30 June Referen2000, NJ 2001, 316, and NethSC of 16 November 1999, NJ 2000, 335 ce is also made to NethSC 30 June 2000, NJ 2001, 316, and NethSC of 16 November 1999, NJ 2000, 335 yang berhubungan dengan hakim pengganti dari pengacara dan
penuntut. Rekomendasi ini juga dapat digunakan untuk pelatihan hakim pengganti. Rekomendasi 6 Calon Hakim (Cakim) yang Bertindak Sebagai Hakim Pengganti Untuk para calon hakim yang bertindak selaku hakim pengganti, rekomendasi 1,2,3,4,7 dan 8 juga berlaku. Calon hakim yang bertindak selaku hakim pengganti harus dipastikan tidak menangani kasus apapun sebelumnya dalam kaitannya dengan konteks penempatan kerja mereka di kantor penuntut umum. Rekomendasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Calon hakim harus diposisikan terpisah, dilihat dari status legal mereka dan peruntukkan pada saat pelatihan yang mereka jalani. Karena pedoman ini hanya diperuntukkan bagi para hakim termasuk hakim pengganti, rekomendasi ini secara eksklusif berhubungan dengan para calon hakim yang menjadi hakim pengganti. Kalimat kedua menjadi relevan secara khusus bagi tingkatan tinggi pada pekerjaan di divisi hukum pidana, namun hal tersebut tidak dibatasi oleh hal ini secara definitif. Salah satu hal yang dapat dipikirkan sebagai contoh daripada disiplin hukum pelayan publik misal; kasus dimana seorang guru dikenakan sanksi disiplin dengan alasan telah melakukan pelecehan seksual, dimana guru yang sama juga dikenakan tuntutan secara hukum pidana oleh karena tindakan yang sama (pelecehan 260 tindak
261 seksual). Bagi para calon hakim di tingkat lanjutan, penempatan kerja luar dapat dikatagorikan sebagai pekerjaan terdahulu. Rekomendasi 7 telah dinyatakan dapat digunakan dengan persamaan untuk alasan ini. Rekomendasi 7 kalimat kedua tidak berdampak bagi para calon hakim karena rekomendasi tersebut hanya terfokus pada kasus itu sendiri Rekomendasi 7 Pekerjaan Sebelumnya dari si Hakim Para hakim harus dipastikan tidak menangani kasus dimana mereka telah terlibat sebelumnya di pekerjaan yang terdahulu. Apabila seseorang bertindak sebagai pihak dalam prosedur sementara sebelumnya adalah klien daripada si hakim dalam pekerjaan terdahulu, hal tersebut dapat menghentikan hakim tersebut dari kasus yang itu. Rekomendasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Terlepas daripada materi dalam pekerjaan yang terdahulu, dan terlepas dari berapa lama waktu yang telah berlalu para hakim tidak boleh menangani kasus dimana mereka sebelumnya telah terlibat secara mendasar dengan alasan yang berbeda. Hal ini dapat menyangkut kasus yang mereka tangani namun dapat pula misalnya kasus dari mantan kolega yang mendiskusikan kasus tersebut dalam rapat kerja atau kasus dimana si hakim memainkan peran profesi di waktu yang lalu dalam peran berbeda (misalnya sebagai saksi independen). Kalimat kedua mengandung standard yang lebih terbuka. Mantan klien diperbolehkan
namun tidak merupakan keharusan untuk menghilangkan keadilan dari si hakim. Banyak akan bergantung pada sifat dari hubungan / relasi dan berapa lama hal tersebut telah berlangsung. Harus senantiasa diingat bahwa klien - klien dari kolega pada firma terdahulu dapat berdampak pada keadilan seotang hakim. Hal ini harus ditentukan berdasakan kasus per kasus. Rekomendasi 8 Keterkaitan dalam suatu perkara di masa lalu atau keterkaitan dengan para pihak Para hakim harus menyadari bahwa keadilan dapat dipertanyakan dengan alasan keterlibatan mereka pada kasus tertentu. Selanjutnya sifat adil para hakim dapat terpengaruh apabila mereka berulang kali menangani kasus dari pihak yang sama. Rekomendasi di atas dijelaskan sebagai berikut: Prinsip dasar menegaskan bahwa keadaan dimana seorang hakim sebelumnya pernah terlibat dalam sebuah kasus tidaklah cukup untuk mengasumsikan keberpihakannya, akan tetapi kondisi tambahan dapat mewujudkan hal tersebut (NethSC 15 February 2002, LJN number AD4004 and ECHR 24 May 1989, NJ 1990, 627 (Hauschildt). 262
263 Menurut ABRS [Administrative Law Division Netherlands Council of State] 17 February 1998, JB 1998, 129 harus dilihat secara menyeluruh sifat dasar dan ruang lingkup dari beragam prosedur. Dalam hal ini ABRS tidak menemukan hal yang patut disanggah dari keikutsertaan seorang hakim dalam keputusan sebuah petisi yang adalah tinjauan mengenai putusan terdahulu baik yang dilakukannya ataupun oleh orang lain. Lebih jauh ABRS (16 March 1999, JB 1999, 149) tidak menemukan adanya prasangka terhadap keadilan dari suatu persidangan apabila hakim yang sama juga berhubungan dengan permohonan untuk tindakan sementara baik pada tingkatan keberatan maupun dalam tingkat banding. Seorang hakim yang sebelumnya memberikan permohonan untuk tindakan sementara, dan berikutnya menyerahkan putusan sesuai prosedur berdasarkan pertimbangan bagaimanapun dianggap tidak memiliki tendensi negatif menurut ABRS merujuk pada putusannya tertanggal 22 Oktober 1997, JB 1998, 260. Pengalokasian hak hukum ditemukan pada subyek permasalahan terkait dimana beberapa pengadilan seringkali harus berurusan dengan pihak yang sama terkait prosedur. Kalimat kedua dari rekomendasi ini tidak dapat diimplikasikan, tentunya karena kasus - kasus tersebut tidak dapat lagi untuk ditangani. Rekomendasi 9 Rekomendasi untuk Pengadilan
264 Bagi setiap pengadilan tambahan dapat diberikan terhadap pedoman - pedoman in i terkait dengan aturan setempat ataupun keadaan aktual. Rekomendasi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Seperti hakim individu pengadilan sendiri bertanggung jawab atas administrasi hukum yang adil dan hal ini diekspresikan dalam rekomendasi 9 dan 10. Dalam rekomendasi 9 ditekankan secara keseluruhan bahwa pengadilan memiliki kebebasan untuk mengatur pembagian majelis maupun alokasi kasus untuk para hakim Rekomendasi 10 Rekomendasi bagi Pengadilan tentang Peningkatan Imprasialitas Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan pengadilan yang adil akan tetap fokus pada hubungan dengan pedoman berikut suplemen yang dibuat oleh pengadilan. Pengadilan memastikan bahwa para hakim mampu untuk berlaku sesuai dengan kapasitas dan pokok isi daripada pedoman ini. Pengadilan harus dapat memastikan bahwa keadilan pengadilan senantiasa fokus pada pedoman tersebut. Hakim yang baru ditunjuk diinformasikan akan pedoman ini. Rekomendasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebagaimana rekomendasi 9, rekomendasi 10 mengingatkan bahwa pengadilan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan keadilan dalam hal administrasi hukum. Di sini percobaan telah dilakukan guna mencapai keseimbangan antara kebutuhan untuk mempertahankan
keadilan pengadilan dalam agenda, dalam satu sisi sementara di sisi lainnya adalah muatan pekerjaan dan campur tangan birokrasi yang tidak menghendakinya. Dalam undang - undang pengadilan dapat dimasukkan untuk melakukan pembahasan mengenai keadilan pengadilan setiap tahunnya. Tentunya hakim yang baru diangkat juga dimengerti sebagai hakim pengganti yang baru. Penerapan Pedoman Perilaku Hakim Belanda di atas dalam praktik empiris setidak-tidaknya tergambar dalam hasil wawancara dengan para pakar hukum Belanda, diantaranya dengan Mr.R.CH. Verschuur, Dr. Adriaan Bedner (Senior Lecturer Indonesian Law), Dr. Philip Langbroek (Utrecht University), Ms. Dory Reiling (High Court Judge in Amsterdam), dan Mr. Renee Verschuur (High Court Judge in Leuuewarden), yang dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Mei 2008. Dalam wawancara tersebut, diajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti terlampir.306 Dari beberapa pertanyaan yang diajukan tersebut, diperoleh hasil penelitian yang dapat dirangkum sebagai berikut :307 Bahwa pada dasarnya pelanggaran yang dilakukan oleh para hakim berhubungan erat dengan masalah sikap dan perilaku. Guna membahas lebih mengenai hal tersebut, perlu mencermati batasan fungsi daripada pejabat pemerintah (official orders) dan penyelia publik (public servant). Presiden, 306 Pertanyaan-pertan yaan yang diajukan dalam wawancara di Belanda sama dengan daftar pertanyaan yang diajukan dalam wawancara di Inggris. 307 Mengenai jadwal pelaksanaan wawancara di Belanda ini dapat dilihat pada Bab I 265 jauh
266 Gubernur atau Bupati adalah contoh daripada pejabat pemerintah sedangkan Penyelia publik bertugas untuk membantu tugas - tugas daripada pejabat pemerintah. Hakim, di Eropa, termasuk dalam kategori penyelia publik. Sebagai penyelia publik tentunya memiliki aturan-aturan yang harus ditaati, dimana sebaliknya setiap pelanggaran terhadapnya akan menuai sanksi bagi si pelaku. Di Belanda sendiri penyelia publik memiliki kode etik sebagai pedoman penuntun untuk dapat memilih serta membedakan mana yang baik ataupun salah. Pedoman etik tersebut diatur oleh masing- masing kementerian / lembaga yang menaunginya. Setiap tahun diadakan pembahasan dengan pihak kementerian selaku penanggung jawab mengenai berbagai hal yang berlaku sepanjang tahun yang lewat. Dalam wawancara tersebut dibahas berbagai hal yang telah terjadi guna mengkaji keefektifan ataupun tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan aturan yang telah digariskan. Dalam diskusi-diskusi tersebut kerap dapat ditemui hal-hal yang sekiranya merupakan penyimpangan. Sebagai contoh sederhana, adalah hal yang dianggap lumrah pada tahun-tahun yang lewat, bahwa seorang polisi diberi keistimewaan oleh seorang pemilik kedai untuk menikmati keuntungan daripada profesinya berupa pemberian makan dan minum secara cuma- cuma dikedai tersebut. Sebagai imbalannya, polisi tersebut memiliki "kewajiban" untuk malakukan "perlindungan" terhadap kedai tersebut.
Akan tetapi, terlepas daripada hal yang kelihatan baik dan normal tersebut, hal tersebut tetaplah merupakan sebuah pelanggaran. Hal ini harus ditegaskan pada sang pelaku, dan untuk itu tentunya sang atasan harus menjelaskan letak kesalahannya, disertai dengan bentuk hukuman yang setimpal. Instrumen yang digunakan untuk mengatur pola perilaku publik, sebenarnya dapat pula diterapkan dalam lingkungan peradilan. Hal ini perlu dibahas secara berulang-ulang dalam pelbagai kesempatan dengan para pihak supervisi atau atasan di lingkungan peradilan. Dibutuhkan sesuatu yang benar-benar dapat mengontrol komitmen untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan tersebut. Dalam situasi yang sukar terkontrol diperlukan tindakan tegas dalam menerapkan skema punishment and rewards . Hal ini sangat diperlukan, karena mutlak diperlukan adanya keseimbangan antara pemberian hukuman bagi tiap pelanggaran yang terjadi dan juga pemberian penghargaan yang layak terhadap mereka yang berprestasi dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Ini adalah suatu hal mengenai bagaimana bekerja sama dalam sebuah organisasi. Hakim ketua dari tiap - tiap tingkatan seyogyanya berfungsi selaku manajer yang melakukan kontrol, tanpa melupakan kepentingan bahwa tiap - tiap manajer tersebut haruslah dapat pula dikontrol oleh tingkatan di atasnya. Selaku manajer mereka ini bertanggung jawab untuk melakukan pembicaraan / diskusi dengan tiap-tiap hakim di bawah tanggung 267
jawabnya guna membahas performa kinerja mereka, termasuk dalam hal penerapan kode etik tersebut. Oleh karena tanggung jawab yang besar itulah Ketua Hakim harus memiliki kompetensi yang cukup untuk dapat memberikan hukuman sekaligus penghargaan bagi para anggotanya. Selain daripada hal tersebut, transparansi adalah juga salah satu hal yang penting. Keadilan haruslah dapat terlihat untuk dapat dilakukan. Adalah hal yang sangat penting untuk mempertontonkan kepada khalaya k bahwa pengadilan memiliki kewibawaan yang sama terhadap semua pihak, termasuk kepada anggotanya sendiri yakni para hakim, tentunya apabila mereka didapati melakukan kesalahan. Kita harus dapat menunjukkan imej yang baik daripada pengadilan di depan publik. Kita harus bisa memperlihatkan bahwa hal - hal baiklah yang berlaku dalam sebuah pengadilan, dimana yang bersalah mendapatkan ganjarannya, dan sebaliknya pihak yang benar dapat berharap menemukan keadilan. Di luar itu, penting pula untuk memanfaatkan peran media dalam pengadilan. Di Belanda sendiri, pemberitaan tentang kompetensi hakim sangat menggugah minat publik. Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan para penegak hukum daripada jeratan / godaan untuk melakukan berbagai pelanggaran. Sebagaimana terjadi diseluruh dunia, terintimidasi adalah sebuah perasaan yang kerap menghantui para hakim. Tugas dan tanggung jawab yang begitu besar yang harus mereka pikul, haruslah diimbangi dengan 268
269 perlindungan yang memadai bagi mereka dalam melakukan tugasnya sehari - hari. Sistem pengadilan harus mampu melindungi para hakim tersebut terhadap ancaman - ancaman berupa pembalasan daripada pihak - pihak yang tidak puas. Pengadilan harus mampu mengatur dan menyimpan rapat privasi para hakim agar tidak terjatuh ke tangan pihak - pihak yang tak bertanggung jawab. Mencermati hal - hal di atas, tentunya dapat disimpulkan bahwa kode etik mutlak harus diberlakukan. Untuk itulah dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dalam menjalankannya. Guna mencapai dan mendapatkan kepemimpinan yang kuat, tentunya hal tersebut harus dijalani mulai dari hal yang mendasar, yakni mulai daripada sistem perekrutan hakim sendiri. Sistem peraturan perekrutan hakim bahwasanya berbeda di tiap negara. Akan tetapi perlu adanya peneka nan bagi para calon penegak keadilan tersebut untuk memiliki kesadaran yang kuat akan komitmen sepanjang hidup yang harus mereka pegang teguh sebagai ukuran keberhasilan mereka dalam perjalanan karier. Komitmen tersebut menyangkut kesadaran akan posisi mereka yang sedemikian penting dalam kehidupan bermasyarakat, dimana pada mereka ditumpukan harapan untuk memperoleh keadilan, sebuah hal yang tidak mudah dan harus ditempuh apapun resikonya, termasuk resiko individu berkaitan jabatan tersebut.
270 Oleh karena itulah, kendati seperti yang pernah kami utarakan kepada pihak periset yang juga berasal dari Indonesia beberapa tahun yang lalu, bahwa sesungguhnya tidak ada solusi yang bisa kami tawarkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan perilaku para hakim. Namun demikian, para pakar dan praktisi hukum yang diwawancarai setuju bahwa adalah penting untuk dilakukan pemberian kompensasi yang layak dalam bentuk penghasilan tetap ataupun penghargaan sebagai insentif untuk para hakim memicu kinerja mereka sekaligus menolak berbagai bentuk godaan yang ditawarkan. Selain kompensasi dimasa aktif, program pensiun semasa purna karya tentunya layak pula untuk diperhatikan. e.2. Inggris (United Kingdom) Selain melakukan wawancara dengan pakar dan praktisi hukum di Belanda, dilakukan pula wawancara dengan pakar hukum di Inggris, yaitu Prof. Kate Malleson, Ph.D, yang merupakan guru besar ilmu hukum pada School of Law, Queen Mary University, London, yang memiliki spesialisasi di bidang administrasi peradilan dan kode etik profesi hakim. Dalam wawancara tersebut berhasil diperoleh informasi-informasi umum mengenai hal-hal yang ditanyakan. Hasil wawancara dengan Kate Malleson ini dapat dirangkum sebagai berikut. Bahwa hal-hal mengenai suatu ikatan relevan yang menunjukkan adanya perjanjian / perundangan yang mengatur tugas dan tanggung jawab ataupun wilayah kerja daripada Ketua Mahkamah Peradilan dan
Menteri Kehakiman berkenaan dengan tata disiplin para hakim ataupun terhadap pengaduan terhadap kinerja para hakim dapat ditelusuri melalui beberapa situs internet. Dijelaskan bahwa bahwa komisi / lembaga yang dimiliki Inggris berkaitan dengan penelitian ini tersebut hanyalah Judicial Appointment of England and Wales dan mereka pun memiliki website yang sangat informatif yang dapat membantu menjawab pertanyaan - pertanyaan seputar hal ini. Komisi ini masih tergolong baru terbentuk yakni sekitar satu tahun. Hal yang penting untuk diingat dan digunakan sebagai tolak ukur adalah bahwa pada tahun 2005 yang lalu, telah terjadi sebuah momentum penting di Inggris mengenai perubahan format konstitusional. Hal tersebut menegaskan adanya pemisahan kewenangan peradilan dari lembaga eksekutif. Sebelumnya, tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan sanksi disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para hakim diemban sepenuhnya oleh pihak pemerintah, dalam hal ini oleh menteri kehakiman yang membawahi departemen kehakiman. Sesudah adanya pemisahan kewenangan antara lembaga peradilan dan eksekutif (diwakili oleh kementerian hukum), maka tugas tersebut kemudian diemban secara bersama, dimana tiap - tiap putusannya diambil setelah melalui pertimbangan kedua pihak. Sehingga keputusan yang diambil haruslah merupakan sesuatu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pertimbangan terhadap adanya komplain / tuduhan terhadap 271
272 pelanggaran yang dilakukan oleh para hakim ditujukan pada sebuah bidang khusus mengenai pengaduan yang beranggotakan pula hakim- hakim senior. Secara teknis, sanksi pemberhentian seorang hakim yang terbukti melakukan pelanggaran diputuskan oleh Ratu atau parlemen (dalam hal ini biasanya parlemen). Adapun demikian hal ini sangatlah jarang terjadi, bahkan catatan terakhir dimana seorang hakim senior terkena sanksi pemecatan terjadi di tahun 1830. Menurut catatan, hal tersebut dikarenakan oleh sebab unsur korupsi. Yang terbaru adalah yang menimpa seorang hakim pada pengadilan rendah sekitar 20 tahun lalu, dimana yang bersangkutan didakwa telah melakukan penyelundupan minuman keras whiski dan rokok dari luar negeri ke Inggris. Dia tidak terbukti melakukan penyelundupan, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah dia tidak membayarkan pajak yang dikenakan dan karenanya dia harus menerima sanksi dibebas-tugaskan. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa serangkaian hal tersebut bukanlah sebuah rangkaian pembuktian akan betapa tertibnya para hakim di Inggris dalam menerapkan norma yang berlaku baik secara formal ataupun informal. Hal ini lebih disebabkan oleh ketertutupan proses yang berlaku di kalangan internal para pengadil tersebut, sehingga biasanya hakim yang terindikasi melakukan pelanggaran memilih untuk mengundurkan diri, hal inilah yang menyebabkan catatan publik lebih sering mengacu pada para hakim yang mengambil langkah
273 mengundurkan diri daripada catatan mengenai para hakim yang dikenai sanksi atau dibebas-tugaskan. Adapun demikian, sangat sedikit hal yang mengindikasikan adanya keterlibatan seorang hakim di Inggris dalam sebuah skandal korupsi. Kasus yang ditimpakan pada para hakim lebih merupakan kasus - kasus minor semacam problem alkohol, seperti misalnya seorang hakim yang tertangkap mengemudi setelah menenggak minuman keras. Adapun keseluruhan proses terhadap kasus yang menimpa para hakim bersifat tertutup bagi publik, dan publik barulah mengetahuinya melalui media. Mengenai kebera daan suatu lembaga ataupun perhimpunan yang beranggotakan para hakim, ditenggarai sebagai sebuah hal yang tidak umum. Memang ada beberapa perkumpulan yang memiliki anggota yang terdiri dari para hakim seperti perkumpulan hakim - hakim distrik / wilayah, akan tetapi pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap hakim lebih dikedepankan pada masing - masing individu sehingga organisasi / perkumpulan - perkumpulan tersebut bukanlah suatu perkumpulan yang diharapkan dapat bersikap atau melakukan respons terhadap sesuatu. Baru -baru ini, di Inggris, telah terbentuk sebuah Asosiasi para hakim yang bernama The Judges Council. Asosiasi ini memang bukanlah bentuk daripada sebuah kewenangan, akan tetapi perlu ditanggapi dari sisi terjadinya perubahan pada konstitusi yang memberikan angin segar dari segi bahwa para hakim kini mempunyai hak bersuara yang lebih besar
274 seiring dengan adanya pembagian kewenangan tersebut dengan lembaga eksekutif. Hal ini mengakibatkan asosiasi ini diharapkan mampu memberikan masukan ataupun pembelaan terhadap para anggotanya dalam menghadapi masalah yang ditimpakan pada mereka. Asosiasi ini menghimpun para hakim dari segala level, baik dari tingkat rendah sampai dengan hakim majelis tingkat tinggi. Di luar hal-hal tersebut, para hakim Inggris kerap kali memberikan informasi / penyuluhan ke luar negeri seperti di negara - negara Eropa Timur, seperti penyuluhan mengenai hak - hak konstitusi dan lain sebagainya, akan tetapi semuanya itu bersifat informatif, oleh karena bukanlah hak / ke wenangan yang dimiliki untuk mengatakan negara lain untuk mengadopsi / menggunakan peraturan / kewenangan yang berlaku di Inggris. Menurut Kate Malleson, selain permasalahan keberadaan peraturan/ perundangan, hal - hal yang juga berkaitan erat dengan performa / penilaian terhadap seorang hakim menyangkut masalah budaya dan juga kepribadian. Selain adanya ketegasan peraturan sebagai rambu, penetapan penghasilan / pendapatan sebagai imbal jasa sang hakim, hal lain yang sangat penting adalah menilik kepribadia n seorang hakim dan budaya yang melatarinya (norma - norma masyarakat dan lain sebagainya). Sebagai contoh, di Inggris sendiri budaya kami menempatkan seorang hakim di tempat yang terhormat. Para hakim mendapatkan
275 pendapatan yang relatif baik kendati pendapatan daripada para pengacara dapat jauh melampaui mereka, sehingga di sini masalah integritas dari para hakim menjadi hal yang sangat berharga. Selain itu para hakim juga memiliki program pensiun yang baik pula. Disadari bahwa pemberian hak atas pendapata n yang layak dan baik dapat meningkatkan pula standar kualitas integritas daripada para hakim. Terpautnya angka penghasilan daripada para hakim secara jauh dimengerti sebagai salah satu pemicu daripada sikap perilaku tidak jujur atau korup. Menurut beliau hal tersebut banyak didapati di negara -negara dimana pendapatan para hakim tergolong rendah seperti di beberapa negara di bagian timur Eropa. Tidak seperti halnya di negara lain seperti Perancis, dimana untuk terpilih menjadi seorang hakim dapat ditempuh melalui pendidikan formal, di Inggris, proses pemilihan hakim lazimnya dilalui setelah beberapa saat seorang praktisi hukum menempuh jalur menjadi seorang pengacara. Setelah beberapa waktu berselang, yang bersangkutan dapat mengajukan diri untuk menjadi seorang hakim. Sebelum adanya perubahan konstitusi pada tahun 2005, seorang hakim dipilih oleh negara (lembaga eksekutif), akan tetapi harus dimengerti bahwa dalam rangkaian prosesnya, pertimbangan dan masukan dari lembaga pengadilan tetap diminta sebelum ke putusan dilakukan. Setelah terjadi perubahan konstitusi tersebut, peranan lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung bertambah besar.
Hal ini ditunjukkan dimana persetujuan pengangkatan terhadap calon hakim tersebut akan sangat bergantung pada adanya persetujuan daripada Ketua Mahkamah Agung yang mengambil keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan daripada para hakim agung. Rangkaian proses tersebut lebih dapat dikatakan bersifat tertutup terhadap umum, dan rangkaian proses yang dijalani dapat berjalan antara 6 bulan hingga 3 tahun. Kendati demikian, seiring perkembangan waktu, proses pemilihan seorang hakim di Inggris diharapkan untuk dapat berlangsung secara lebih terbuka dan menggunakan sistematis yang dapat dipahami oleh umum. Seorang praktisi hukum dapat mengajukan diri untuk menjadi hakim paruh waktu. Dengan menjadi hakim paruh waktu, mereka diperkenankan untuk tetap menjalani profesinya yang lain / terdahulu seperti menjadi seorang dosen ataupun pengacara, dengan demikian masa - masa untuk menjalani persidangan selaku seorang hakim dapat dilakukan satu kali dalam seminggu ataupun pada waktu - waktu yang ditetapkan saja. Seorang hakim penuh waktu, tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan lain di luar kapasitasnya sebagai seorang penegak hu kum. Salah satu hal yang menarik dari hasil wawancara dengan Mr. Reene CH. Verschuur dan Ms. Dory Reiling atas pertanyaan peneliti sejauhmana relevansi penegakan kode etik profesi hukum bagi hakim -hakim di Netherland. Kedua beliau itu menyatakan bahwa sejujurnya penegakan kode etik profesi hakim bukanlah masalah yang utama (priority). Karena 276
sistem peradilan dan proses penyelesaian perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana, berjalan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Hakim memegang teguh komitmen untuk melakukan proses persidangan dan pemeriksaan secara 'on the rule'. Dan bukan merupakan suatu kesombongan kalau kami katakan putusan- putusan hakim di Netherland secara umum tidak ada yang mendapat protes ketidakpuasan dari masyarakat baik lewat media surat kabar maupun elektronik termasuk surat-surat yang langsung ditujukan ke lembaga peradilan. Hal ini merupakan indikator bahwa putusan-putusan hakim diterima dengan baik oleh masyarakat. Kedua, berbicara dari sudut penghasilan, hakim-hakim di Netherland harus kami akui bahwa hakim- hakim di Netherland tidak kaya raya, tetapi hidup berkecukupan. Bahkan pemerintah memberikan jaminan sampai pada masa pensiun hakim-hakim yang bersangkutan. Dengan demikian, tentu saja penegakan kode etik profesi seakan-akan tidak diperlukan. Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan wawancara di atas, diketahui bahwa menurut para pakar dan praktisi hukum di Belanda maupun Inggris, keberadaan Pedoman Perilaku Hakim bukan merupakan sarana kontrol yang efektif untuk mengontrol perilaku hakim. Pendapat para pakar dan praktisi hukum Belanda ini kiranya lebih sejalan dengan hasil analisis dari Rose - Ackerman, yang meyakini bahwa perilaku koruptif itu terutama ditentukan oleh: ? besarnya keuntungan yang tersedia; 277
278 ? tingkat resiko dari suatu perbuatan koruptif; ? kekuatan tawar-menawar relatif antara penyuap dan yang disuap. Faktor-faktor dasar yang dikemukakan oleh Rose - Ackerman tersebut dapat diterapkan untuk konteks hakim dan pengadilan. Gaji yang rendah, kondisi kerja yang buruk dan minimnya sumberdaya semuanya dapat menjadi kekuatan pendorong bagi hakim maupun staf pengadilan lainnya untuk menerima suap. Mereka mungkin akan menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki apabila resiko untuk ketahuan rendah, atau sekalipun ketahuan tetapi tidak mengarah pada dijatuhkannya sanksi. Dalam hal ini, independensi atau kemerdekaan hakim dapat menjadi faktor resiko tambahan yang mungkin dapat mendorong perilaku koruptif oleh para hakim. Misalnya, apabila mekanisme penegaka n disiplin yang tersedia hanya mekanisme inte rnal dimana hakim-hakim sendirilah yang memeriksa dan menghakimi pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan sang hakim, maka resiko penuntutan dan penjatuhan sanksi menjadi relatif rendah. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat resiko adalah efektivitas organisasi. Apabila informasi tentang cara kerja organisasi tidak tersedia atau samar-samar, maka hal tersebut akan dapat memfasilitasi perilaku koruptif, karena resiko untuk ketahuan menjadi lebih rendah. Kekuatan tawar-menawar relatif yang dimiliki hakim atau staf pengadilan lainnya dan pihak-pihak yang berperkara terutama ditentukan
279 oleh tingkat kebutuhan finansial, sumberdaya yang tersedia dan kompetisi. Keseluruhan faktor tersebut mempengaruhi tingkat praktik korupsi yang terjadi. Sedangkan, kekuatan tawar-menawar relatif yang dimiliki oleh hakim dan staf pengadilan akan dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya monopoli, besar atau kecilnya diskresi, dan tingkat akuntabilitas yang dimiliki. BAB III PENGARUH FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM A. FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan
280 menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan keku asaan kehakiman. Oleh karena itu, keberadaan hakim sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Para pencari keadilan (justiciabellen) tentunya mengharapkan perkara -perkara yang mereka ajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional serta memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung legal justice, tetapi juga berdimensikan moral justice dan social justice. Akan tetapi, dalam praktik, seringkali dijumpai para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan tidak profesional. Banyaknya intervensi dan tekanan pihak luar terhadap hakim, terkadang membuat kinerja hakim menjadi tidak lagi optimal, atau bahkan memilih bersikap oportunis. Tidak semua hakim dapat mengatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kondisi ini memunculkan apa yang oleh masyarakat disebut sebagai "mafia peradilan" yang semakin meru sak citra dan wibawa dunia peradilan. Efektivitas suatu Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dalam mempengaruhi kelompok sosial tertentu, dalam hal ini hakim, dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mempengaruhi perilaku anggota-anggota
kelompok tersebut. 308 Artinya, efektivitas Pedoman Perilaku Hakim dipengaruhi oleh sejauh mana Pedoman Perilaku Hakim tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku para hakim terhadap nilai-nilai yang ada di dalam Pedoman Perilaku Hakim itu sendiri. Hal ini penting karena Pedoman Perilaku Hakim tidak akan memiliki signifikansi apa pun apabila para hakim sendiri mengabaikannya. Untuk menjelaskan tentang kepatuhan hakim pada Pedoman Perilaku Hakim ini, Tom R. Tyler menawarkan dua teori, yaitu teori instrumental dan teori normatif. Namun, Tom R.Tyler sendiri lebih condong pada teori normatif yang memfokuskan perhatian pada nilai-nilai yang mendorong hakim untuk secara sukarela mematuhi Pedoman Perilaku Hakim. Nilai-nilai dimaksud berupa keyakinan bahwa manusia memang harus patuh dan tunduk pada hukum.309 Nilai-nilai ini merupakan refleksi dari pandangan pribadi sang hakim sendiri terhadap etika, tentang apa yang menurutnya benar dan tepat. Nilai ini muncul dari kesadaran pribadi dan merupakan landasan berfungsinya Pedoman Perilaku Hakim secara efektif. Dalam hal ini, fokus sang hakim bukanlah pada perhitungan untung dan rugi atau reward dan punishment dalam situasi tertentu, melainkan pada hubungan antara berbagai potensi perilaku dikaitkan 308 Tom R.Tyler, Why People Obey The Law, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2006 , halaman 161 309 Pedoman Perilaku Hakim termasuk dalam kategori soft laws, yang oleh Jacob E. Gersen dan Eric A. Posner didefinisikan sebagai "Soft law consist of rules issued by law-making bodies that do not comply with procedural formalities necessary to give the rules legal status yet nonetheless may influence the behavior of other law -making bodies and of the public". Selengkapnya tentang Soft Laws ini antara lain dapat dibaca dalam tulisan Jacob E. Gersen dan Eric A. Posner , Soft Laws, sebagaimana dimuat dalam Chicago Public Law And Legal Theory Working Paper No. 213, Maret 2008 281
dengan penilaian mereka tentang perilaku apa ya ng dianggap benar dan tepat. Pakar psikologi menyebut nilai-nilai etika ini sebagai "internalized obligations" yang diartikan sebagai berikut: 310 "...internalized obligation is obligations for which the citizen has taken personal responsibility". Kewajiban yang diresapkan dalam hati adalah kewajiban yang akan dipertanggung-jawabkan secara pribadi oleh setiap warga Negara ). Kunci dari teori normatif ini adalah kepatuhan sukarela seseorang (termasuk hakim) terhadap hukum (dalam hal ini Pedoman Perilaku Hakim), kepatuhan mana tumbuh dari kesesuaian antara konsepsi internal orang tersebut tentang benar - salah dan konsep perilaku yang terdapat di dalam hukum (dalam hal ini Pedoman Perilaku Hakim) tersebut. Dengan kata lain, hakim akan secara sukarela tunduk dan patuh pada pedoman perilaku yang ada di dalam Pedoman Perilaku Hakim hanya apabila pedoman tersebut konsisten atau sejalan dengan pandangan sang hakim tentang benar dan salah. Apabila nilai-nilai normatif tersebut tidak ada dan oleh karenanya tidak efektif untuk mendorong kepatuhan seorang hakim pada Pedoman Perilaku Hakim, maka sebagai alternatif lain, kepatuhan pada Pedoman Perilaku Hakim tersebut ditegakkan melalui deterrence mechanism 310 Tom R.Tyler, Why People Obey The Law , Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2006 , halaman 24-26 282
283 (mekanisme penangkalan) yang berpangkal pada kontrol instrumental melalui reward dan punishment.311 Terhadap konteks penegakan Pedoman Perilaku Hakim sebagai instrumen pengawasan untuk mewujudkan lembaga peradilan yang berwibawa di Indonesia, kiranya, kedua teori yang dikemukakan oleh Tom R.Tyler sebagaimana terurai di atas dapat diterapkan secara komplementer (kombinasi yang saling melengkapi), yaitu, membangun dorongan bagi hakim untuk secara sukarela mematuhi Pedoman Perilaku Hakim, di satu sisi, sambil pada saat yang sama merancang mekanisme reward dan punishment yang bermuara pada upaya pemuliaan harkat, martabat dan kehormatan hakim, pada sisi yang lain. Selain Tom R. Tyler, yang mengemukakan dua teori tentang kepatuhan hakim pada Pedoman Perilaku Hakim, penulis yang lain, yaitu Elijah Millgram, juga berupaya untuk menjelaskan tentang kecenderungan pelanggaran Pedoman Perilaku oleh hakim. Menurut Elijah, sebelum seorang hakim membuat keputusan untuk melanggar atau tidak melanggar Pedoman Perilaku Hakim (misalnya untuk menerima atau tidak menerima suap) terlebih dahulu melalui sebuah proses yang disebutnya sebagai penalaran praktis (practical reasoning). Practical Reasoning ini oleh Elijah didefinisikan sebagai berikut: 312 311 Ibid., halaman 23 312 Elijah Millgram, Ethics Done Right: Practical Reasoning as a Foundation for Moral Theory, Cambridge University Press, Utah, 2005 , halaman 312
284 "Practical reasoning is reasoning directed toward decision or action which is directed toward belief" (Penalaran praktis adalah penalaran yang diarahkan pada keputusan atau tindakan untuk menuju pada keyakinan). Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa practical reasoning merupakan suatu bentuk penalaran yang ditujukan untuk membuat suatu keputusan atau tindakan, yaitu diarahkan untuk mempengaruhi keyakinan seseorang tentang yang secara moral dianggap benar dan salah. Dipengaruhinya keyakinan seorang hakim tentang benar-salah yang kemudian berujung pada keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan itu terjadi melalui melalui proses bernalar (reasoning) untuk menemukan alasan melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (misalnya, menerima atau tidak menerima suap). Hal ini berarti bahwa target dari practical reasoning adalah keyakinan (belief) seorang hakim. Lebih jauh lagi, Elijah menjelaskan bahwa terdapat beberapa metode atau teori penafsiran praktis (practical reasoning) yang dapat mengantarkan seorang hakim pada keputusan untuk melanggar atau tidak melanggar Pedoman Perilaku Hakim. Beberapa metode atau teori tersebut diantaranya adalah: (i) Substantive moral or ethics theory, yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan, seperti: apa saja yang secara moral boleh
285 saya lakukan? (apakah boleh jika saya menerima suap atau melakukan korupsi?); tindakan atau perbuatan apa yang secara moral perlu saya lakukan? (haruskah saya membantu tetangga sekalipun saya tidak menyukainya karena alasan yang kuat?); harus menjadi orang seperti apakah saya? (ambisius, jujur, sederhana, rendah hati?); hasil-hasill apakah yang termasuk kategori positif, negatif? (apakah kebahagiaan termasuk dalam kategori hasil yang positif?); bagaimana saya harus memperlakukan orang lain? (dengan rasa hormat, sekalipun mereka tidak memberikan balasan atau imbalan apa pun?), dan sebagainya; (ii) Substantive theory, yang mencoba menjawab pertanyaan- pertanyaan yang lebih mendalam, seperti: pertimbangan- pertimbangan apa sajakah yang harus saya pertimbangkan dalam membuat suatu keputusan? (apakah saya hanya perlu mencari cara untuk mencapai tujuan-tujuan saya?); apa yang membuat suatu pertimbangan menjadi lebih kuat dibanding pertimbangan- pertimbangan lainnya sebagai alasan untuk melakukan sesuatu? (gaji yang tidak mencukupi merupakan alasan untuk menerima suap atau melakukan korupsi?) Pendapat Elijah tentang penalaran praktis (practical reasoning) yang merupakan proses moral yang diarahkan pada keyakinan hakim tentang
286 benar-salah sebagaimana terurai di atas, kiranya memiliki kemiripan dengan pandangan Poedjawiyatna tentang kata hati atau suara hati. Menurut Poedjawiyatna, sejatinya daya untuk mengetahui baik-buruk itu sudah ada pada manusia secara potensial. Dalam perkembangannya, kesadaran moral akan berfungsi dalam tindakan yang konkrit untuk memberi putusan terhadap tindakan tertentu mengenai baik atau buruknya. Kesadaran moral yang telah timbul dan berkembang ini disebut dengan 'kata hati'.313 Kata hati inilah yang menilai baik-buruknya tindakan manusia. Dengan kata lain, kata hati merupakan penerapan kesadaran moral tindakan etis tertentu dalam segala situasinya, dan dalam hal ini kata hati bertindak sebagai hakim.314 Berdasarkan hal tersebut, maka penilaian tentang baik atau buruknya tindakan seseorang itu sejatinya dilakukan oleh orangnya sendiri dengan kata hatinya, dengan cara kerja sebagai berikut: 315 a. adanya kesadaran atau pengetahuan umum bahwa ada baik ada ada yang buruk (kesadaran moral); 313 Poedjawiyatna, Etika Filsafat Tingkah Laku, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, halaman 28 314 Seperti hakim yang memberi putusan tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, begitu pula kata hati menentukan baik-buruknya tindakannya sendiri dalam situasi tertentu. Kata hati mempunyai satu tugas, yaitu memberikan penilaian terhadap tindakan etis, tidak ada kepentingan lainnya. Kata hati selalu jujur, ia memberikan putusannya menurut keyakinannya. 315 Poedjawiyatna, Ibid., halaman 31
b. setiap orang bertindak secara etis, ada penerangan mengenai tindakan yang konkrit yang dihadapi orang itu dan dikatakan oleh kata hati bahwa tindakan itu baik atau buruk; c. sesudah ada tindakan (atas pilihan) adalah penentuan atau putusan bahwa tindakan itu baik atau buruk. Inilah yang disebut kata hati yang sebenarnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada akhirnya manusia (sebagai subyek yang bertindak) sendiri lah yang menentukan baik atau buruk tindakannya, yaitu berdasarkan kata hatinya. Kata hati ini, sekalipun selalu jujur, namun dapat salah. Oleh karena, kata hati itu mengikuti penerangan, maka apabila penerangan ini salah, putusannya pun akan salah juga. Penerangan ini sendiri sangat dipengaruhi oleh hal- hal di luar kata hati itu, misalnya: adat istiadat, pendapat umum, kepercayaan, pendidikan dan lingkungannya.316 Dalam tindakan konkrit, misalnya, meskipun telah diketahui secara luas bahwa korupsi itu buruk, tetapi karena pendapatan atau gaji seorang hakim kurang sehingga tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka ketika ada seseorang yang meminta jasanya 316 Ibid., halaman 33. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan manusia ini, terdapat beberapa aliran filsafat yang membahasnya. Diantaranya adalah aliran hedonisme yang meyakini bahwa ukuran tindakan baik itu adalah hedone atau rasa kenikmatan dan kepuasan. Bagi penganut hedonisme ini, rasa puas dan bahagia adalah sama. Sehingga, semua tindakan adalah baik apabila bermuara pada kebahagiaan dan kepuasan manusia. Mengenai aliran hedonisme ini selengkapnya dapat dibaca dalam Poedjawiyatna, ibid., halaman 44-45 287
288 berkaitan dengan suatu perkara dan untuk itu hakim tersebut dijanjikan sejumlah uang. Sebagai hakim, ia memang berwenang untuk memberikan jasa itu tetapi tidak perlu diberi balas jasa karena jasa untuk mempergunakan wewenang itu sudah termasuk dalam tugasnya yang sudah dibayar oleh pemerintah dalam bentuk gaji. Namun, karena gaji tersebut dirasakan tidak cukup, disamping adanya tawaran sejumlah uang jasa, maka ditentukanlah di dalam hatinya (penerangan kata hati) bahwa penerimaan uang jasa dalam konteks seperti itu bukanlah korupsi, sehingga boleh dilakukan. Apabila hakim tersebut sungguh demikian dalam pertimbangannya dan bertindak berdasarkan pertimbangan itu, maka ia telah bertindak menurut kata hatinya. Selain teori etika tentang kata-kata atau suara hati sebagaimana diuraikan di atas, mengenai penalaran atau proses moral seorang hakim sehingga sampai pada keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (misalnya, menerima atau tidak menerima suap), sebagaimana diuraikan di atas, dapat pula dijelaskan dengan Teori Psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud, yang meyakini bahwa tingkah laku manusia baik yang normal maupun abnormal ditentukan atau dikendalikan oleh pikiran yang merupakan hasil dari proses-proses dinamis dan konflik- konflik intra -psikis. Freud berpendapat bahwa pikiran manusia itu terdiri dari tiga bagian, yaitu kesadaran, keprasadaran, dan ketidaksadaran.317 317 Yustinus Semiun, Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud, Penebit Kanisius, Yogyakarta 2006, halaman 55-59
289 Kesadaran mengacu pada pengalaman-pengalaman mental dalam keadaan sekarang. Isi mental yang sekarang tidak ada dalam kesadaran, tetapi dapat dengan mudah masuk ke dalam kesadaran berada dalam keprasadaran. Ketidasadaran yang merupakan bagian terbesar dari pikiran adalah 'gudang' dari insting-insting dasar manusia, seperti seks dan agresi. Isinya dapat mencapai kesadaran dengan susah payah. Freud juga mengemukakan tiga struktur mental atau psikis, yaitu id, ego dan superego.318 Satu-satunya struktur mental yang telah ada sejak lahir adalah id, yang merupakan dorongan-dorongan biologis dan berada dalam wilayah ketidaksadaran. Id beroperasi menurut prinsip kenikmatan (pleasure principle) dan mencari kepuasan segera. Ego adalah pikiran yang beroperasi menurut prinsip kenyataan (reality principle) yang memuaskan dorongan-dorongan id menurut cara -cara yang dapat diterima masyarakat. Superego yang terbentuk melalui proses identifikasi dalam pertengahan masa kanak-kanak, merupakan bagian dari nilai-nilai moral dan beroperasi menurut prinsip moral. Mekanisme-mekanisme pertahanan, seperti represi, melindungi ego dari kecemasan dan mengeluarkan dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima dari kesadaran. Meskipun yang menggunakan mekanisme pertahanan adalah moral, namun apabila dipergunakan berlebihan dapat menyebabkan pola tingkah laku yang abnormal. Superego juga dibentuk melalui internalisasi, 318 Dalam bahasa Jerman yang digunakan oleh Freud, ketiga istilah ini disebut es, ich dan id, ego dan superego. uberich. Dalam bahasa Inggris kata -kata yang lazim digunakan adalah Bahasa Indonesia menggunakan istilah yang sama dengan bahasa Inggris.
artinya, larangan-larangan atau perintah-perintah yang berasal dari luar diolah sedemikian rupa sehingga akhrinya terpancar dari dalam. Dengan kata lain, superego ini adalah hasil dari proses internalisasi, sejauh larangan-larangan dan perintah-perintah yang tadinya merupakan sesuatu yang "asing" bagi si subyek, akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang berasal dari subyek sendiri. Bentuk-bentuk perintah seperti "engkau tidak boleh..." atau "engkau harus..." mengalami proses internalisasi yang membuahkan kesadaran, sehingga perintah tersebut diubah menjadi "aku tidak boleh..." atau "aku harus...". Superego inilah yang merupakan dasar dari hati nurani moral. Aktivitas superego senantiasa berkonflik dengan ego yang dirasakan dalam emosi-emosi seperti rasa bersalah, rasa menyesal dan lain sebagainya. Sikap-sikap seperti observasi diri, kritik diri dan inhibisi berasal dari superego.319 Dorongan-dorongan batin (internal) individu, seperti seks dan agresi dalam pandangan Freud bertentangan dengan aturan-aturan sosial dan norma-norma moral. Aturan-aturan sosial dan norma-norma diinternalisasikan sebagai bagian-bagian dari individu. Dengan demikian, perjuangan dinamik individu menjadi konflik antara kekuatan-kekuatan internal yang berlawanan. Pada saat tertentu, tingkah laku individu yang kelihatan dan pikiran serta emosinya merupakan hasil dari pertentangan yang terjadi di dalam dirinya. 319 K. Bertens (editor dan penerjemah), Psikoanalisis Sigmund Freud, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, halaman 32-34 290 itu
291 Terkait dengan hal di atas, eksistensi penegak hukum, khususnya hakim, seringkali mendapat sorotan publik, terutama terkait dengan putusan-putusannya yang dianggap kontroversial. Dikatakan kontroversial karena pertimbangan-pertimbangan dalam putusan hukumnya dianggap ganjil, sehingga tidak dapat diterima oleh kalangan luas dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati. Diyakini bahwa salah satu faktor penyebab kontroversi berbagai putusan tersebut adalah pelanggaran kode etik perilaku hakim yang berupa korupsi peradilan (judicial corruption), yaitu adanya konspirasi atau persekongkolan serta penyalahgunaan wewenang di antara aparat keadilan untuk memainkan hukum demi keuntungan pribadi, yang di antaranya melibatkan hakim.320 Mengutip Model Rules of Conduct yang disusun oleh American Bar Association (ABA), pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku profesional (professional missconduct) hakim dapat berakibat dijatuhkannya tindakan disiplin kepada seorang hakim atas pelanggaran yang dilakukannya, atau atas keterlibatannya dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya. Tindakan atau sanksi disiplin ini dapat dijatuhkan apabila perbuatan yang dilakukan hakim tersebut telah menempatkan hakim pada posisi yang 320 Danang Widoyoko, et.al., Menyingkap Tabir Mafia Peradilan, ICW, Jakarta, 2000, halaman 24
292 tidak dipercaya lagi oleh masyarakat.321 Hal ini berarti bahwa hakim dapat dikenai tindakan disiplin atas kesalahan yang telah dilakukannya, sekalipun perbuatan tersebut dilakukan tidak dalam kapasitasnya sebagai seorang hakim. Setiap perbuatan yang melanggar hukum, atau setiap perbuatan yang melibatkan ketidakjujuran (dishonesty), penipuan (fraud), kecurangan (deceit), atau penyesatan (misrepresentation) yang dapat mempengaruhi kapasitas dan fungsi seorang hakim dalam berpraktik hukum adalah dapat dikenai tindakan disiplin. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dan penegakan code of conduct para hakim dapat dianalisis melalui kajian ilmiah dari M. A. Loth dan A. M. P. Gaakeer : Ethiek en het juridisch Beroep yang menjelaskan sebagai berikut: Pada masa lalu, profesi hukum itu adalah suatu "rustig bezit" (suatu milik yang tidak bermasalah, suatu pranata yang aman-aman saja). Advokat, notaris dan hakim adalah tokoh-tokoh elit masyarakat (para 321 Ronald D. Rotunda, Legal Ethics, Thomson Books , St. Paul, 2007, halaman 473. Mengenai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku profesional (professional missconduct) ini dapat dibaca pula dalam Model Rules of Professional Conduct yang disusun dan diterbitkan oleh American Bar Association (ABA), yang menyebutkan bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut: "(a) violate or attempt to violate the Rules of Professional Conduct, knowingly assist or induce another to do so, or do so through the acts of another; (b) commit a criminal act that reflects adversely on the judge's honesty, trustworthiness or fitness as a judge in other respects; (c) engage in conduct involving dishonesty, fraud, deceit or misrepresentation; (d) engage in conduct that is prejudicial to the administration of justice; (e) state or imply an ability to influence improperly a government agency or official to achieve results by means that violate the Rules of Professional Conduct or other law; or (f) knowingly assist a judge or judicial officer in conduct that is a violation of applicable rules of judicial conduct or other law. Mengenai hal ini, selengkapnya dapat dibaca dalam Model Rules of Professional Conduct, American Bar Association (ABA) - Center for Professional Responsibility, Edisi 2007, Chicago, 2007, 125 - 127
293 inohong) di lingkungannya, mereka memiliki wibawa, membangkitkan kepercayaan dan rasa hormat. Di dalam tangan mereka, para warga masyarakat dapat merasa aman. Nasihat-nasihat dan putusan-putusan mereka adalah objektif, imparsial dan terutama bebas-kepentingan pribadi (belangeloos). Para yuris disiapkan untuk itu pada masa pendidikan mereka. Dalam pendidikan itu, kepada para yuris muda, sebagian besar secara implisit, ditanamkan suatu ethos pemberi pelayanan yang bebas- kepentingan (tanpa pamrih) sebagai suatu pertanggungjawaban publik. Pada masa itu, para yuris itu praktis merupakan perwakilan kaum pria dari para warga lapisan atas. Sejenis elite warga sipil yang dipandang menjadi jaminan bagi suatu pengembanan profesi yang integer (memiliki integritas). Gambaran dunia para yuris (dunia para ahli hukum, dunia praktik hukum, juristerij) ini sekarang sudah berubah secara mendasar. Orang yang membaca surat kabar, hampir setiap hari dikonfrontasi dengan berbagai insiden. Para hakim yang ketidakberpihakannya (imparsialitasnya) diragukan dan yang kemudian disalahkan telah melakukan tindakan mencampur-adukkan kepentingan-kepentingan (conflict of interest, "belangen verstrengeling"). Advokat-advokat yang "menaburkan pasir ke dalam mesin" (die 'zand in de machine strooien') dan yang diskusi-diskusi (perdebatan) mereka dengan para jaksa penuntut umum secara tajam dipertarungkan di dalam media (op het scherp van de snede in de media uitvechten). Para notaris yang saling
bersaing dengan memurahkan honor pelayanan jasanya. Kebermatabatan yang sudah dengan sendirinya itu dari para profesional hukum dalam pemberitaan kini kadang-kadang sangat jauh dicari (kini sangat sulit ditemukan). Apakah ini hanya sekedar pembentukan gambaran atau adakah sesuatu yang lebih dari sekedar itu yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah sesungguhnya yang sedang terjadi dengan profesi hukum dan apa artinya itu bagi para yuris sendiri? Dengan cara bagaimana pengembanan profesi mereka telah berubah? Dilema apa saja yang mereka hadapi ketika mereka menjalankan pengembanan profesi, dan bagaimana mereka mengatasinya? Nilai-nilai apa yang mereka masukkan ke dalam pengembanan profesi mereka dan perubahan-perubahan apa yang telah mempengaruhinya? Pertanyaan-pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang terkait menjadi pokok persoalan dalam buku ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimasukkan ke dalam etika profesi hukum, yakni disiplin yang berkaitan dengan pertanyaan bagaimana profesi hukum telah dijalankan dan bagaimana seyogyanya ia dijalankan (diemban). Ketika cara menjalankan pengembanan profesi hukum masih dipandang sebagai sudah dengan sendirinya seharusnya demikian, maka etika profesi hukum praktis dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada. Etika profesi tidak diajarkan secara eksplisit sebagai matakuliah tersendiri secara mandiri. Semua orang berkeyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Namun karena sekarang profesi hukum semakin sering dipersoalkan 294
295 orang, maka etika profesi menjadi semakin penting dan menarik perhatian. Para yuris di dalam praktik profesi mereka semakin sering dikonfrontasikan dengan dilema-dilema yang sesungguhnya, yang untuknya tidak tersedia penyelesaian-penyelesaian yang pas. Selain itu mereka semakin sering harus mempertanggungjawabkan perilaku profesional mereka. Etika profesi hukum bermaksud untuk baik melakukan refleksi terhadap pengembanan profesi, maupun memperbaiki proses- proses pertanggungjawaban dengan menawarkan lebih banyak pemahaman dalam praktik profesi. Dari uraian terdahulu tampak bahwa profesi itu berkaitan erat dengan disiplin ilmiah. Dengan timbulnya disiplin-disiplin tersebut maka sejak abad sembilan belas juga telah terjadi suatu "profesionalisasi" mas yarakat. Timbulnya profesi-profesi tidak dapat dilepaskan dari perkaitannya dengan industrialisasi perekonomian, pembagian kerja dan spesialisasi yang dengan itu berlangsung bersama-sama, emansipasi para warga masyarakat, perbaikan dan perluasan akses ke universitas-universitas dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi, dan akhirnya dengan asosiasi- asosiasi dalam organisasi-organisasi profesi. Resultat atau hasil dari perkembangan-perkembangan ini adalah suatu kelas para warga masyarakat terdidik yang sadar diri, yang memperoleh status kemasyarakatan mereka berdasarkan suatu pembentukan universiter yang luas dan pelaksanaan (pengembanan) profesi secara otonom yang mengikutinya. Para pengemban profesi itu memperoleh pendidikan
296 mereka dalam suatu tradisi klasik dan luas, dengan pengetahuan generalistik terkait dan nilai-nilai humanistik. Mereka memperoleh suatu kewibawaan kemasyarakatan yang besar berdasarkan pembentukan (pendidikan) dan latar belakang mereka, yang tercermin dalam suatu kepercayaan yang besar dari masyarakat. Orang-orang yang dengan masalah-masalah yang dihadapinya mengunjungi atau berpaling kepada seorang rohaniawan (ulama), seorang dokter atau seorang advokat, haruslah dapat memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Kepercayaan tersebut dijamin dengan suatu jaminan institusional, seperti kewajiban menyimpan rahasia dari para pengemban profesi. Kedudukan monopoli di dalam pasar, perlindungan institusional terhadap praktik profesi dan status tinggi dari para pengemban profesi memberikan suatu posisi kemasyarakatan yang kuat kepada profesi-profesi, yang hingga jauh ke dalam abad duapuluh dapat dipertahankan. Namun, sejak tahun sembilan puluh dari abad duapuluh terjadi sejumlah perkembangan, yang telah mempengaruhi posisi dari profesi-profesi secara drastik. Pertama-tama telah terjadi suatu pergeseran dalam pembentukan gambaran (image) dari pengemban profesi. Gambaran dari tumpuan harapan orang yang terarah pada kepentingan umum, dapat dipercaya dan yang mengabdi, telah memberikan tempat bagi gambaran dari pengusaha (business-man) yang terarah untuk mengejar keuntungan (walaupun dengan "produk" yang berbeda). Dengan itu profesi-profesi tidak hanya kehilangan sebagian dari pamornya (cahaya
kegemilangannya), melainkan juga legitimasi dari posisi kemasyarakatan istimewa mereka. Perubahan pembentukan gambaran tersebut, lebih dari itu, tidak sepenuhnya terjadi tanpa dasar, sebagaimana perkembangan kedua memperlihatkannya. Profesi-profesi telah kehilangan wilayahnya oleh semakin meningkatnya kekuasaan dari Negara dan pasar. Pada satu sisi, Negara telah mengusahakan untuk selalu melakukan pengaturan yang semakin jauh, misalnya dengan suatu kebijakan persaingan yang lebih kuat (ketat), sedangkan pada sisi lain pasar telah memberikan kontribusi pada peningkatan persaingan dan komersialisasi dari pelaksanaan profesi. Di antara meningkatnya pengaruh penguasa dan dampak pasar yang semakin merangsek, maka "ruang kehidupan" ("niche", Lebensraum, relung untuk pengabdian) dari profesi-profesi mengecil menjadi pemberian pelayanan jasa komersial, dan berkaitan dengan itu maka pelayanan jasa sebagai pengabdian hanya masih ada dalam kepakaran spesialistik (waarbij de diensten overigens wel nog bestaan in special expertise). Dengan itu maka pekerjaan profesional juga karakternya berubah. Jika dahulu pengemban profesi klasik adalah generalis, maka dewasa ini pemberi pelayanan jasa itu terspesialisasi dalam derajat yang meningkat. Para mendikte timbulnya spesialisasi- spesialisasi dan bahkan superspesialisasi, dan pemberian pelayanan jasa mengikuti pasar. Terkait padanya, konteks yang di dalamnya pekerjaan itu dilakukan karakternya juga secara drastik telah berubah. Jika dahulu para pengemban profesi mengorganisasi diri dalam organisasi datar (platte 297
298 organisaties ) yang kecil dari orang-orang yang mempunyai hak suara yang sama (de maatschap), kini profesi-profesi dijalankan dalam kantor- kantor atau lembaga-lembaga birokratik yang besar. Perluasan skala pemberian pelayanan jasa, pertumbuhan dari jumlah pengemban profesi dan tuntutan-tuntutan dari organisasi yang efisien telah memberikan konteks institusional dari pelaksanaan profesi suatu wajah yang sangat berbeda. Bangunan skyscrapers (pencakar langit) yang besar di kota-kota besar - yang di dalamnya akuntan -akuntan dan advokat-advokat berkantor - mewujudkan ciri-ciri lahiriah dari sukses kemasyarakatan yang baru. Globalisasi dan internasionalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi juga telah mengubah sifat dan skala dari pemberian pelayanan jasa. Sekarang klien-klien yang menarik adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang besar, yang secara permanen terlibat dalam fusi-fusi dan (perusahaan). Pemberian pelayanan jasa tidak dapat tertinggal dan mengembangkan diri oleh pendirian perusahaan-perusahaan asing, kerjasama dengan kantor-kantor asing dan bahkan pengambil-alihan oleh kantor-kantor Amerika Serikat dan Inggris yang besar-besar dalam arah yang sama. Salah satu dari akibat- akibat perluasan skala lintas batas -batas Negara adalah marginalisasi dari organisasi-organisasi profesi yang sejak dahulu berkuasa seperti Nederlandse Orde van Advokaten (NOvA). Perjuangan NOvA untuk mempertahankan privilese (hak istimewa) dari advokatur semakin
memperlihatkan tanda-tanda dari suatu perjuangan yang percuma (sia- sia). Akhirn ya, kemajuan teknologi informasi dan teknologi komunikasi juga telah mempunyai dampak penting, tidak hanya pada proses-proses kerja melainkan juga pada permintaan atas pelayanan-pelayanan jasa. Pemakaian internet dan perkembangan sistem-sistem kepakaran telah mereduksi sebagian dari kepakaran profesional menjadi informasi yang secara umum terbuka (algemeen toegankelijke informatie) dan dengan itu mempercepat perkembangan profesi-profesi. 322 B. FAKTOR-FAKTOR INTERNAL Sedangkan, mengenai bentuk-bentuk pelanggaran Pedoman Perilaku profesional hakim yang dapat dikenai tindakan disiplin, antara lain adalah sebagai berikut.323 a. Melanggar atau Berupaya Untuk Melanggar Peraturan Disiplin Hakim Kategori ini mencakup pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan disiplin hakim, serta upaya yang dilakukan secara sengaja untuk melanggar peraturan disiplin hakim. Dengan demikian, dalam kategori ini dibedakan antara "apa yang harus dilakukan" 322 Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta dari M. A. Loth dan A. M. P. Gaakeer : Ethiek en het juridisch Beroep, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2007 323 Ibid., halaman 474 sampai dengan 480 299 telah
300 (what must be done), "apa yang semestinya dilakukan" (what should be done), dan "apa yang boleh / hendaknya dilakukan" (what may be done) oleh seorang hakim. Apabila ketentuan dalam Pedoman Perilaku hakim menggunakan kata-kata yang bersifat imperatif, seperti "seharusnya" (should) atau "seharusnya tidak..." (shall not), maka setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dianggap sebagai misconduct. Selain menggunakan kata-kata yang bersifat imperatif, dalam Pedoman Perilaku Hakim juga dapat dijumpai ketentuan yang sifatnya lebih lunak, yaitu menggunakan kata -kata "dapat / boleh" (may). Kata "dapat / boleh" ini digunakan untuk menunjuk pada area-area tertentu yang boleh dilakukan oleh hakim berdasarkan diskresi yang dimiliki oleh seorang hakim. Selanjutnya, dalam Pedoman Perilaku Hakim juga dapat dijumpai kata "seharusnya / semestinya" (should). Penggunaan kata "seharusnya / semestinya" ini berarti tidak ada kewajiban hukum untuk mematuhi ketentuan Pedoman Perilaku Hakim yang bersangkutan, sehingga dalam hal terjadi pelanggaran terhadapnya maka tidak terdapat saksi atau tindakan disiplin yang dapat dijatuhkan. Kata "seharusnya / semestinya" lebih bermakna sebagai memberikan panduan tentang bagaimana berpraktik hukum yang sesuai dengan Pedoman Perilaku Hakim itu. b. Melanggar Suatu Peraturan Disiplin Melalui Pihak Lain
301 Kategori ini mencakup pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dengan membantu atau membujuk pihak lain untuk melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan peraturan disiplin hakim. c. Perbuatan Pidana Tidak semua perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku profesional hakim. Dalam hal ini, hakim hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran yang mengindikasikan tidak adanya karakteristik-karakteristik relevan yang harus dimiliki seorang hakim dalam berpraktik hukum. Dengan kata lain, perbuatan pidana yang dimaksud di sini meliputi perbuatan-perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kejujuran (honesty), kelayakpercayaan (trustworthiness), atau kebenaran seorang hakim. Contoh perbuatan pidana yang sekaligus merupakan pelanggaran terhadap pedoman perilaku profesional hakim adalah tindak pidana penipuan (crime of fraud) atau pelanggaran terhadap kepercayaan (breach of trust); kegagalan yang disengaja (willful failure), yang bukan merupakan kelalaian (neglegience), untuk membayar pajak penghasilan, atau gangguan yang serius (serious interference) terhadap jalannya proses peradilan. d. Perbuatan yang Menyangkut Ketidakjujuran
302 Perbuatan-perbuatan yang melibatkan ketidakjujuran (dishonesty), penipuan (fraud), kecurangan (deceit), atau penyesatan (misrepresentation) adalah pelanggaran terhadap pedoman perilaku profesional hakim, sekalipun perbuatan-perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori perbuatan pidana. e. Perbuatan Berprasangka terhadap Jalannya Proses Peradilan Termasuk pelanggaran terhadap pedoman perilaku profesional hakim apabila seorang hakim berprasangka terhadap jalannya proses peradilan. Lebih jauh lagi dapat dijelaskan bahwa apabila dalam persidangan seorang hakim secara sengaja mengungkapkan (baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan) rasa sentimen rasial, orientasi seksual, keagamaan, kesukuan / kebangsaan, umur dan sejenisnya, maka perbuatan tersebut adalah melanggar pedoman perilaku profesional hakim, khususnya apabila perbuatan tersebut mengarah pada prasangka terhadap jalannya proses peradilan. f. Menggunakan Kemampuan yang Dimiliki untuk Mempengaruhi Pejabat Pemerintah Secara Tidak Patut Pedoman Perilaku Hakim melarang seorang hakim menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk mempengaruhi seorang wakil atau pejabat pemerintah secara tidak patut guna mencapai hasil-hasil tertentu secara tidak beretika atau secara ilegal. Larangan ini dapat diperluas
303 sehingga menjadi larangan bagi hakim untuk menggunakan kemampuan atau kapas itas yang dimilikinya untuk mempengaruhi siapa pun yang dapat dipengaruhinya dengan alasan-alasan yang tidak patut atau tidak relevan, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sehingga berakibat hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan dalam hal ini hakim. g. Membantu Seorang Pejabat Peradilan untuk Melanggar Pedoman Perilaku Hakim Hakim dilarang untuk mempengaruhi secara tidak patut seorang wakil atau pejabat pemerintah, atau dengan sengaja membantu hakim lainnya untuk melanggar Pedoman Perilaku Hakim. Dengan kata lain, seorang hakim dilarang untuk membantu atau memfasilitasi hakim lainnya untuk melanggar Pedoman Perilaku Hakim. Terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pedoman Perilaku profesional hakim sebagaimana tersebut dan terurai di atas , terdapat beberapa kemungkinan penyebabnya. Menurut anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia, Soekotjo Soeparto, terdapat banyak faktor internal dan eksternal yang secara langsung maupun tidak telah mempengaruhi kinerja hakim sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap pedoman perilaku profesional hakim. Menurut Soekotjo, terdapat lima unsur atau lima faktor yang mempengaruhi kinerja hakim sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap pedoman perilaku
304 profesional hakim.324 Faktor pertama karena faktor uang atau kesejahteraan hakim. Kemudian, faktor yang kedua karena adanya interest atau kepentingan, dalam arti kalau hakimnya mengetahui bahwa perkara yang ditanganinya itu "basah", maka memicu keinginan bahwa ada peluang untuk mendapatkan sesuatu secara mudah. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah adanya intervensi, yang dapat datang dari berbagai pihak, seperti tokoh-tokoh politik, atasan langsung, atau kerabat maupun teman-teman di sekitarnya. Sedangkan, faktor yang keempat adalah ketidakmampuan hakim dalam bidang hukum yang ditanganinya. Dan, faktor yang kelima adalah ketidakkonsistenan hakim dalam menerapkan kaidah-kaidah hukum, doktrin dan yurisprudensi yang sudah menjadi tetap yang layak dipergunakan. Beberapa indikator yang patut dicatat yang menggambarkan secara faktual hal-hal yang telah digambarkan dalam pendahuluan dari tulisan ini yang secara nyata membawa oknum hakim bahkan sampai di persidangan adalah perbuatan-perbuatan yang terkait dengan pelanggaran kode etik profesi sampai pada tingkat yang paling parah yaitu pelanggaran hukum yang harus diproses di luar komisi kehormatan hakim antara lain diuraikan di bawah ini: 1. Korupsi 324 Pernyataan Soekotjo Soeparto sebagaimana dikemukakan dalam acara Diskusi Awal Tahun yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di Jakarta tanggal 14 Januari 2008 dengan tema "Menyongsong 2008, Memberantas Korupsi Harus Lebih Gencar". Dimuat pula dalam Buletin Komisi Yudisial, Vol. II No. 3, Januari 2008, halaman 12
Salah satu bentuk pelanggaran kode etik hakim yang paling menonjol adalah korupsi. Dipahami bahwa korupsi ini dapat membawa dampak yang sangat buruk bagi kemampuan suatu negara untuk mengembangkan bangsa dan perekonomian serta mengentaskan masyarakatnya dari kemiskinan. Semua bukti yang ada menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi permasalahan endemik dan meluas di Indonesia maupun di banyak negara yang lain. Korupsi pun terjadi di semua tingkatan dan di semua bidang kehidupan. Khusus mengenai korupsi di pengadilan, hal tersebut telah menjadi permasalahan utama yang paling banyak dikeluhkan oleh para pencari keadilan di berbagai bagian dunia. Hal ini setidak-tidaknya tercermin dari hasil survei yang dilakukan oleh Transparency International (TI) dan Gallup's Voice of the People yang mengumpulkan data tentang pendapat masyarakat mengenai korupsi. Hasil survei yang dilakukan pada tahun 2006 tersebut menunjukkan bahwa 29% responden dari seluruh dunia meyakini bahwa pengadilan itu korup. Selanjutnya, 24% responden setuju dengan pernyataan bahwa untuk memastikan bahwa pengadilan akan membeikan putusan yang fair maka perlu menyuap seseorang di pengadilan tersebut. Dari 24% responden tersebut, 51% diantaranya meyakini bahwa yang harus disuap adalah hakim.325 Data tersebut diperkuat oleh pengakuan 11% responden yang pernah berhubungan 325 Transparency International, Global Corruption Report 2007: Corruption in Judicial Systems, Cambridge, 2007, halaman 11 305
dengan pengadilan yang mengungkapkan bahwa mereka pernah memberikan suap kepada hakim maupun staf pengadilan lainnya.326 Sementara itu, untuk wilayah Eropa Timur dan Asia Tengah, 10 % perusahaan menyatakan sering memberikan suap kepada pengadilan. Mereka juga melaporkan bahwa jumlah pembayaran suap tersebut cenderung meningkat dari waktu ke waktu. 327 Khusus tentang pelanggaran kode etik hakim atau perilaku koruptif di lembaga peradilan di Indonesia setidaknya tergambar bahwa dalam kurun waktu antara tahun 1982-1992. Pada periode tersebut, berhasil diungkap 266 hakim yang terlibat penyelewengan. Bahkan, menurut Zaenal Asikin Kusumahatmaja, hampir separuh dari tiga ribu hakim di Indonesia berbuat tidak benar (Kompas, 4 Desember 1997). Sedangkan, berdasarkan data yang pernah dikeluarkan oleh Irjen Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1997, dalam kurun waktu tersebut telah terjadi 4 (empat) orang hakim melakukan pungutan liar, 8 (delapan) orang hakim disuap, 2 (dua) orang hakim menerima hadiah, 21 orang hakim melakukan penyalahgunaan wewenang, 5 (lima) orang hakim lalai melakukan tugas, 7 (tujuh) orang hakim melanggar tata tertib kepegawaian, 23 orang hakim melakukan perbuatan pribadi tercela, dan 1 (satu) orang hakim hidup 326 Ibid 327 James Anderson dan Cheryl Gray, Anticorruption in Transition 3, halaman 44, World Bank, 2006 306
307 bersama.328 Jumlah yang melakukan penyimpangan selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun berarti hanya 71 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah penyimpangan yang dilakukan pada kurun waktu 1982-1992, hal ini berarti bahwa Departemen Kehakiman telah berhasil menekan jumlah penyimpangan di lingkungan pengadilan. Namun, ternyata kondisi tersebut tidak terlihat dalam praktek di lapangan. Karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktek korupsi justru semakin meningkat dari segi kuantitas maupun kualitas. Data serupa juga diungkapkan oleh Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko S.H., bahwa sekitar 90 persen hakim di Indonesia korup dan cenderung untuk memproyekkan perkara.329 Pernyataan di atas cukup mengejutkan, bukan karena rakyat Indonesia tidak mengetahui adanya praktik korupsi di lembaga peradilan, melainkan karena pernyataan atau data tersebut diungkapkan oleh pejabat tinggi yang mengetahui secara pasti situasi badan peradilan di Indonesia dan jumlahnya yang begitu besar hingga mencapai 90 persen.330 Sementara itu, data Komisi Yudisial mengungkapkan bahwa sejak awal Komisi Yudisial berdiri, 2 Agustus 2005, Komisioner Komisi Yudisial 328 Kompas, 4 Desember 1997 329 Jawa Pos, 6 Desember 2007. Dapat pula diakses di 330 Pernyataan Djoko Sarwoko itu diungkapkan di hadapan seluruh hakim dan panitera Pengadilan Negeri Semarang saat melakukan inspeksi. Inspeksi dilakukan Djoko usai membuka Rakerda MA. Pernyataan tersebut mengacu pada pengalamannya selama sekian tahun, baik sebagai hakim maupun pejabat Mhkamah Agung.
308 telah menerima pengaduan masyarakat. Pada saat itu, masyarakat mengadukan putusan hakim tinggi Jawa Barat tentang Pilkada Depok. Sampai dengan awal Desember 2007, jumlah pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial tercatat mencapai 3.120 pengaduan. Mayoritas adalah laporan tentang putusan yang diterbitkan hakim yang dinilai tidak adil. Besarnya angka tersebut menunjukkan adanya ekspektasi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum pada lembaga yang mengawasi proses peradilan, khususnya pelaksana kekuasaan kehakiman. Pengaduan tersebut diterima dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Pelapornya pun beragam, mulai dari menteri, pengacara, hingga masyarakat biasa.331 Data lainnya sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa dalam waktu satu tahun mulai bulan Agustus 2005 hingga Agustus 2006 telah terdapat enam hakim yang diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung. Hakim-hakim tersebut diberhentikan karena melakukan pelanggaran etika profesional dan disiplin. Enam hakim yang diberhentikan sementara tersebut terdiri atas satu hakim tingkat pengadilan pertama dan lima hakim tingkat banding. Sedangkan, keseluruhan aparat peradilan yang terkena sanksi Mahkamah Agung berjumlah 43 orang, terdiri dari enam orang hakim dan selebihnya adalah panitera pengganti dan pejabat struktural, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga 331 Koran Sindo , Senin, 7 Januari 2008
309 Mahkamah Agung. Satu hakim di pengadilan tingkat pertama yang dijatuhi sanksi adalah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Herman Allositandi, yang telah divonis 4,5 tahun penjara dalam perkara pemerasan terhadap saksi kasus korupsi dana Jamsostek. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Sela tan, Jimmy Lumanauw, yang terlibat dalam perkara pemerasan bersama dengan Herman juga dijatuhi sanksi pemberhentian sementara. Sanksi yang dijatuhkan kepada 43 orang di lingkungan peradilan di seluruh Indonesia tersebut merupakan hasil kerja pengawasan internal Mahkamah Agung antara bulan Agustus 2005 hingga Agustus 2006.332 Di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat yakni di Pengadilan Negeri Palopo, seorang hakim telah ditindak karena melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim yaitu Saudara Sutiyono, S.H. terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan Hakim Tinggi Pengawas bahwa yang bersangkutan "bermain golf" dengan tersangka / terdakwa yaitu orang-orang dari lingkungan perusahaan tambang PT. INCO Soroako. Dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi ternyata yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran kode etik profesi, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Nomor : W.22.U-01/PW/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007. Isinya, memerintahkan agar Saudara Sutiyono, S.H. tidak diperkenankan untuk menangani semua perkara pidana 332 Jawa Pos , 6 September 2006
maupun perkara perdata selama 3 (tiga) bulan efektif mulai tanggal 20 Agustus 2007, berakhir tanggal 20 Nopember 2007. Adapun jumlah perkara yang ditarik dari tangan Saudara Sutiyono, S.H. untuk tidak disidangkan adalah sebanyak 38 perkara, perdata maupun pidana. Berbagai fakta di atas menunjukkan bahwa citra dan wibawa hakim maupun lembaga peradilan di Indonesia pada dewasa ini telah demikian terpuruk. Hal ini semestinya tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia. Hal di atas juga berarti bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki peraturan yang mengatur perilaku hakim. Kode etik hakim sesungguhnya sudah dikenal lama, yang tercermin dalam lambang hakim, baik hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi maupun Hakim Agung, yaitu yang dikenal sebagai Panca Darma, yang menggambarkan sifat hakim (yang diharapkan), yaitu Kartika (bintang), Cakra (senjata pamungkas), Candra (bulan), Sari (bunga) dan Tirta (air). Kartika bersifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Cakra bersifat mampu memusnakan segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan. Candra memiliki sifat bijaksana dan berwibawa. Sari yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela dan Tirta bersifat jujur. Namun demikian, berbagai data tentang pelanggaran Kode Etik hakim sebagaimana terurai di atas menunjukkan bahwa selama ini Kode 310
Etik Hakim tersebut hanya berupa lambang semata -mata, dilaksanakan, tidak dihayati. Baru pada tanggal 30 Maret 2001 dalam Musyawarah Nasional IKAHI XIII Kode Etik Hakim di atas diputuskan dan diresmikan sebagai Kode Etik Profesi Hakim. Di samping itu dalam Musyawarah Nasional IKAHI XIII tersebut juga telah dibentuk Komisi Kehormatan Profesi hakim, suatu organ yang melekat dengan adanya Kode Etik Hakim. Namun, hingga saat ini, upaya menjaga atau meningkatkan perilaku hakim di tengah-tengah merajalelanya korupsi melalui pembentukan dan penegakan Kode Etik Hakim tersebut terlihat tidak mencapai sasaran maupun hasil sebagaimana yang diharapkan. Terbukti bahwa sekalipun sudah ada sejumlah hakim dan aparat peradilan lainnya yang dijatuhi sanksi maupun hukuman, tetapi yang tidak tertangkap atau tidak diketahui diyakini masih banyak. Kenyataan di atas mengisyaratkan bahwa masalah pelanggaran kode etik hakim dan korupsi di pengadilan merupakan topik yang relevan untuk dikaji dalam artikel ini, setidak-tidaknya karena dua alasan. Pertama, korupsi diyakini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan sangat merugikan masyarakat miskin. Pengadilan merupakan salah satu lembaga dan instrumen penting untuk memerangi korupsi. Apabila praktik korupsi yang terjadi di masyarakat hendak dihukum, maka terlebih dahulu harus melalui proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan hukuman atau sanksi. Apabila 311 tidak
312 proses penuntutan dan persidangan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat akan merasa enggan untuk melakukan praktik korupsi, karena takut akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Oleh karena itulah, pengadilan menjadi salah satu institusi yang mutlak harus ada dan terlibat dalam upaya memerangi korupsi di masyarakat. Terdapat beberapa bukti empiris yang menunjukkan adanya korelasi antara terjadinya korupsi di masyarakat dan kualitas lembaga pengadilan. Misalnya, hasil penelitian di 59 negara yang disajikan dalam Laporan Bank Dunia tahun 1997 mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara korupsi dan kualitas lembaga pengadilan.333 Alasan kedua mengapa masalah pelanggaran kode etik hakim dan korupsi di pengadilan ini menjadi relevan untuk dikaji adalah karena masyarakat memang berhak untuk memiliki hakim-hakim dan pengadilan yang independen, imparsial serta berintegritas. Definisi yang paling umum digunakan untuk menjelaskan term 'korupsi' adalah "abuse of public roles for private benefit" (penyalahgunaan peran-peran publik untuk keuntungan pribadi).334 Namun, definisi 'korupsi' yang lebih tepat dan terinci adalah: "Behavior that deviates from the formal rules of conduct governing the actions of someone in a position of public authority because of private-regarding 333 World Bank, World Development Report: The State in a Changing World, World Bank, 1997 334 Dory Reiling, "Doing Justice With Information Technology", dimuat dalam Information and Technology Law Journal, Edisi 15 Tahun 2006, halaman 189
313 motives such as wealth, power or status" (perilaku yang menyimpang dari aturan-aturan perilaku formal yang mengatur tentang tindakan-tindakan seseorang dalam posisinya sebagai otoritas publik karena alasan atau motif-motif yang bersifat pribadi, seperti kekayaan, kekuasaan atau status).335 Menurut Andvig dan Anderson, korupsi tersebut kemudian dapat dibagi dalam beberapa kategori, dan kategorisasi korupsi yang paling sering digunakan adalah sebagai berikut: ? Administrative or bureaucratic corruption, merupakan bentuk- bentuk penyuapan tingkat rendah berkaitan dengan penerapan undang-undang, peraturan atau regulasi; ? Political corruption, or state capture, merupakan korupsi tingkat tinggi berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan atau yang mempengaruhi perumusan undang-undang dan regulasi melalui pembayaran-pembayaran oleh pribadi atau dengan menggunakan sarana-sarana pengaruh yang lain untuk mempengaruhi pejabat publik atau politisi. Sedangkan, apabila dikaitkan dengan pengadilan, kategorisasi tersebut mengelompokkan korupsi menjadi sebagai berikut: 335 Pendapat Mustaq Khan sebagaimana dikutip dalam tulisan Jens Andvig dan Odd-Helge Fjeldstad, Research on Corruption, A Policy Oriented Survey, halaman 12, Norad, Desember 2000
314 ? Bureaucratic corruption, yaitu mempengaruhi proses penerapan rutin dari undang-undang dan regulasi, penanganan perkara dan pembuatan putusan di pengadilan-pengadilan tingkat pertama; ? Political, high level corruption, mempengaruhi putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan tingkatan yang lebih tinggi, misalnya putusan pengadilan terkait dengan hasil pemilu, penegakan kontrol oleh pengadilan terhadap eksekutif, perkara- perkara kriminal yang melibatkan kalangan high profile, dan sebagainya. Berikut ini dikemukakan beberapa teori atau pendekatan akademis mengenai penyebab terjadinya korupsi. Uraian ini dipandang penting untuk mendapatkan wawasan tentang cara -cara membatasi korupsi di pengadilan. Teori-teori atau pendekatan-pendekatan akademis tentang penyebab terjadinya korupsi ini kebanyakan dikemukakan oleh pakar- pakar dari Amerika Serikat. Dengan memfokuskan perhatian pada kekuasaan dan pengawasan terhadap kekuasaan tersebut, Robert Klitgaard berhasil mengembangkan sebuah formula yang mengidentifikasi 3 (tiga) faktor, yaitu: ? Kekuasaan eksklusif pada pembuat keputusan, ? Diskresi pada pembuat keputusan, ? Kurang / tidak adanya akuntabilitas atas penyalahgunaan kekuasaan dan diskresi tersebut.
315 Apabila disusun dalam bentuk rumus, maka formula Klitgaard di atas akan menjadi sebagai berikut: Korupsi = Monopoli + Diskresi - Akuntabilitas Apabila diterapkan pada hakim dan pengadilan, rumus Klitgaard tersebut bermakna bahwa hakim akan menjadi jauh lebih cenderung untuk korupsi apabila mereka: (1) memonopoli upaya penyelesaian sengketa hukum, misalnya apabila tidak ada upaya-upaya penyelesaian sengketa alternatif, seperti arbitrasi atau mediasi; (2) memiliki diskresi yang luas; misalnya, apabila tidak ada mekanisme review terhadap putusan hakim; dan, (3) kurang memiliki akuntabiltas. Apabila dicermati, teori Klitgaard di atas hanya memfokuskan perhatian pada faktor kekuasaan dan dalam kondisi-kondisi apakah kekuasaan tersebut cenderung untuk diselewengkan, baik dalam konteks umum maupun dalam konteks proses peradilan. Klitgaard sama sekali tidak menyinggung faktor motivasi dan dorongan yang membuat seseorang melakukan tindakan koruptif. Tentang kedua hal tersebut dibahas oleh Susan Rose - Ackerman. Dalam analisis Rose - Ackerman, perilaku koruptif itu terutama ditentukan oleh:
316 ? besarnya keuntungan yang tersedia; ? tingkat resiko dari suatu perbuatan koruptif; ? kekuatan tawar-menawar relatif antara penyuap dan yang disuap. Faktor-faktor dasar yang dikemukakan oleh Rose - Ackerman tersebut dapat diterapkan untuk konteks hakim dan pengadilan. Gaji yang rendah, kondisi kerja yang buruk dan minimnya sumberdaya semuanya dapat menjadi kekuatan pendorong bagi hakim maupun staf pengadilan lainnya untuk menerima suap. Mereka mungkin akan menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki apabila resiko untuk ketahuan rendah, atau sekalipun ketahuan tetapi tidak mengarah pada dijatuhkannya sanksi. Dalam hal ini, independensi atau kemerdekaan hakim dapat menjadi faktor resiko tambahan yang mungkin dapat mendorong perilaku koruptif oleh para hakim. Misalnya, apabila mekanisme penegakan disiplin yang tersedia hanya mekanisme internal dimana hakim -hakim sendiri lah yang memeriksa dan menghakimi pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan sang hakim, maka resiko penuntutan dan penjatuhan sanksi menjadi relatif rendah. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat resiko adalah efektivitas organisasi. Apabila informasi tentang cara kerja organisasi tidak tersedia atau samar-samar, maka hal tersebut akan dapat memfasilitasi perilaku koruptif, karena resiko untuk ketahuan menjadi lebih rendah. Kekuatan tawar-menawar relatif yang dimiliki hakim atau staf pengadilan lainnya dan pihak-pihak yang berperkara terutama ditentukan
317 oleh tingkat kebutuhan finansial, sumberdaya yang tersedia dan kompetisi. Keseluruhan faktor tersebut mempengaruhi tingkat praktik korupsi yang terjadi. Sedangkan, kekuatan tawar-menawar relatif yang dimiliki oleh hakim dan staf pengadilan akan dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya monopoli, besar atau kecilnya diskresi, dan tingkat akuntabilitas yang dimiliki. Dengan demikian, terlihat bahwa Rose- Ackerman hanya memperhitungkan faktor motivasi namun tidak memfokuskan perhatiannya pada kondisi-kondisi yang dapat memunculkan motivasi atau dorongan untuk korupsi tersebut. 2. Gaji Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini hakim. Oleh karena itu, paling tidak, peran gaji bagi seorang hakim harus berlandaskan pada (a) bahwa setiap hakim berhak mendapatkan gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan serta tanggungjawabnya, dan (b) bahwa gaji yang diterima oleh hakim tersebut harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. Gambaran tentang peran gaji bagi seorang hakim tersebut memunculkan pertanyaan mendasar yang perlu direnungkan, yaitu: seberapa jauh peluang korupsi terjadi dalam lingkungan para hakim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilihat kilas balik upaya
318 pemerintah dalam mengatasi persoalan atau penyalahgunaan wewenang dan jabatan di kalangan pegawai negeri sipil pada umumnya dan hakim pada khususnya. Pemerintah pernah memberikan tunjangan khusus sebesar 9 (sembilan) kali gaji untuk pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Keuangan agar para pegawai pada instansi ini tidak tertulari "wabah korupsi". Karena, sebagai institusi yang sangat akrab berhubungan dengan uang, sudah barang tentu akan mudah tergiur oleh kekayaan. Namun, ternyata tetap saja korupsi berjalan di beberapa bagian yang "vital" pada departemen ini. Kemudian, pemerintah pernah pula membentuk Komite Anti Korupsi (KAK) dan lembaga lain untuk mencegah praktik korupsi. Pada masa kepemimpinan presiden KH. Abdurrahman Wahid, digagas kebijakan untuk memberikan jabatan yang sepadan dengan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri sipil yang memiliki wewenang jabatan, termasuk hakim. Dengan catatan bahwa di luar tunjangan jabatan yang besar tersebut tidak dibenarkan lagi menerima "amplop" dari berbagai kegiatan yang dikelola oleh instansi tempat tugas pejabat tersebut. Tetapi, tunjangan ini kemudian dikurangi dan korupsi jalan terus. Sehingga, berbagai kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa ternyata penghasilan yang tinggi atau tunjangan jabatan bukan solusi yang tepat untuk menghentikan keinginan seorang hakim dalam melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan.
Dengan demikian, kebijakan menaikkan gaji atau pemberian tunjangan memang merupakan suatu hal yang perlu, tetapi tidak cukup (necessary but not sufficient). Pokok permasalahannya adalah peningkatan integritas dan intelektualitas. Apabila kedua sifat ini dapat ditumbuhkan dalam lingkungan kehidupan para hakim, maka sedikit demi sedikit praktik penyalahgunaan wewenang dan jabatan dapat dikurangi. Oleh karenanya, justru pembenahan harus dilakukan mulai dari sistem penerimaan hakim yang perlu lebih awal diperbaiki. Karena, proses penerimaan ini merupakan entry point bagi karier seorang hakim selama menjabat. Tidak hanya semata-mata dengan sistem s eleksi terpusat atau menggunakan teknologi mutakhir saja, melainkan harus dicari suatu cara yang dapat menjaring calon-calon hakim yang bersifat loyal, memiliki integritas dan intelektualitas serta mampu mengembangkan kreativitas. C. Solusi Untuk Masalah Pe langgaran Kode Etik Hakim dan Korupsi di Pengadilan Kode etik hakim merupakan sarana yang dapat membantu melawan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim demi tujuan pribadi yang ilegal dan tidak etis, termasuk terjadinya korupsi di pengadilan. Untuk menghambat perilaku korupsi, salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah memperkokoh Kode Etik Hakim dengan membuat sebuah undang- 319
undang dengan gigi yang tajam. Harus disediakan cara-cara untuk menolong meningkatkan deteksi atas kepatuhan dan pelanggaran terhadap Kode Etik. Lebih penting lagi, hukum perlu ditegakkan dengan disertai sanksi berupa hukuman berat terhadap mereka yang melanggar kode etik hakim. Kedua strategi ini membutuhkan dukungan yang kuat dari rakyat. Upaya serius apapun untuk memerangi korupsi dalam masyarakat melibatkan lebih dari tersedianya Kode Etik Hakim yang ditegakkan secara keras. Upaya pencegahan, investigasi dan dukungan murni bagi badan-badan garis depan yang independen dalam menyerang korupsi semuanya merupakan hal-hal yang sangat menentukan. Akan tetapi, penegakan kode etik hakim secara tegas merupakan serangan yang paling langsung mengena dan efektif terhadap perilaku korupsi di pengadilan. Apabila pelanggaran kode etik hakim dan korupsi dianggap sebagai perbuatan yang salah, maka solusi pertama yang harus dipikirkan dalam konteks hukumnya adalah bahwa pelanggaran dan korupsi tersebut harus dihukum. Tindakan represif, yaitu memberikan sanksi kepada pelaku dengan cara menuntut secara hukum dan / atau memecat pelaku dari jabatannya adalah salah satu model solusi yang dapat dipertimbangkan. Dengan memberikan sanksi yang bersifat represif seperti ini terkandung nilai bahwa pelanggaran kode etik dan korupsi adalah salah. Namun, perlu dipahami bahwa solusi represif tidak menyentuh dan tidak menyelesaikan akar masalah korupsi itu sendiri. Oleh karenanya, 320
321 tindakan pencegahan sebelum pelanggaran dan korupsi terjadi merupakan model solusi lainnya yang dapat dipertimbangkan. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa pelanggaran kode etik hakim termasuk korupsi itu disebabkan karena sistem yang tidak dapat berjalan atau berfungsi dengan baik. Misalnya, semakin buruk manajemen pengadilan maka akan semakin terbuka celah bagi terjadinya korupsi. Sehingga, perbaikan sistem diyakini dapat mengurangi peluang sekaligus menghambat terjadinya pelanggaran kode etik hakim, termasuk korupsi. Pendapat para pakar di Inggris dan Belanda yang menyatakan bahwa keberadaan Pedoman Perilaku Hakim bukan merupakan instrumen pengawasan yang efektif untuk mengontrol perilaku hakim kiranya didukung pula oleh Beth A. Rosenson yang menyatakan bahwa Pedoman Perilaku Hakim, sekalipun telah disusun secara baik, tidak akan memiliki pengaruh yang besar apabila tidak disertai dengan upaya penegakan yang tegas. Pedoman Perilaku Hakim tersebut akan menjadi instrumen "Macan Ompong" (Toothless Tiger), sebagaimana dikemukakan oleh Beth A. Rosenson sebagai berikut: 336 "...strong laws and strong enforcement of good-government laws are often two different things. They do not necessarily go hand in hand. A state may enact a set of relatively stringent restriction on judicial behavior. But without strong enforcement the laws may end up having little impact..like a toothless tiger...". 336 Beth A. Rosenson, The Shadowlands of Conduct, Georgetown University Press, Washington D.C., 2005, halaman 114
Pendapat Beth A. Rosenson di atas setidak-tidaknya bermakna bahwa Pedoman Perilaku Hakim yang kuat serta mekanisme penegakannya yang kuat pula adalah dua hal yang berbeda dan tidak selalu seiring-sejalan. Sekalipun suatu negara telah memiliki Pedoman Perilaku Hakim yang baik dan kuat yang membatasi perilaku hakim secara ketat, namun apabila tidak didukung dengan mekanisme penegakan yang kuat dan tegas maka akan sia-sia dan tidak akan berpengaruh besar, seperti macan ompong. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman negara-negara bagian di Amerika Serikat, Beth A. Rosenson menyarankan agar eksistensi dan pemberlakuan Pedoman Perilaku Hakim dilengkapi pula dengan pembentukan komite atau komisi khusus. Terdapat beberapa model komite atau komisi khusus yang dibentuk di negara-negara bagian di Amerika Serikat untuk menegakkan Pedoman Perilaku Hakim, diantaranya:337 a. Komisi Etika (Committee of Ethics) yang bertugas menangani setiap pelanggaran terhadap Kode Perlaku dan Etika hakim; b. Komisi Etika dan Komisi Gabungan yang bertugas menangani setiap pengaduan pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Gabungan 337 Ibid., halaman 114-115. Lima pul uh negara bagian di Amerika Serikat, kecuali negara bagian Colorado dan Connecticut, telah memiliki komite atau komisi khusus yang bertugas menegakkan Pedoman Perilaku Hakim. Negara bagian Colorado dan Connecticut baru membentuk komite atau komisi khusus tersebut setelah menerima pengaduan pelanggaran dari masyarakat. 322
ini bekerja sama dengan Kejaksaan dan Departemen Dalam Negeri untuk mem proses pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim; c . Komisi Independen yang bersifat netral dan obyektif. Guna memperkuat peran komisi-komisi khusus di atas dalam penegakan Pedoman Perilaku Hakim, maka komisi-komisi tersebut diberi 3 (tiga) bentuk kewenangan, yaitu: advisory (memberikan saran / nasihat), investigative (melakukan penyelidikan) dan adjudicative (memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim). Terhadap pembentukan komisi khusus untuk menegakkan Kode Kehormatan Hakim ini, sejatinya Indonesia telah memiliki Komisi Yudisial yang eksistensi dan kewenangannya diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 24 b (1) serta diatur lebih jauh lagi dalam Undang- Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Namun, dalam perkembangannya kemudian, terkait dengan kewenangan pengawasan oleh Komisi Yudisial sebagaimana terurai di atas, terjadi konflik antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan membatalkan semua ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial tentang pengawasan hakim karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan pengawasan di dalam Undang- Undang tersebut dinilai kabur sehingga di dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian hukum. Berbagai fenomena pelanggaran kode etik hakim yang terjadi di Indonesia mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia telah mengalami 323
kegagalan dalam berhukum. Pendapat demikian ini diyakini kebenarannya setidak-tidaknya apabila bertitik tolak dari keyakinan bahwa penegakan hukum itu sebenarnya dimulai ketika peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pedoman Perilaku Hakim (PPH) dirumuskan. Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang di dalamnya berisi norma-norma hukum ini dilekati oleh nilai-nilai tertentu yang dianggap mulia, khususnya untuk para hakim. Kegagalan untuk mengakomodasikan nilai-nilai hukum inilah yang merupakan titik awal rangkaian kegagalan berikutnya. Artinya, seberapa besar pencelaan yang akan diberikan kepada suatu perbuatan akan bergantung pada besar-kecilnya atau berat-ringannya sanksi yang diancamkan. Sehingga, idealnya, semakin besar pencelaan terhadap perbuatan yang pantang dilakukan, semakin tinggi ancaman administratif atau pidana yang diancamkan. Tahap berikutnya adalah tahap penggarapan politik, yakni bagaimana nilai-nilai mulia tersebut digarap, didiskusikan dan diaplikasikan di tingkat perumus Pedoman Perilaku Hakim. Boleh jadi, nilai-nilai yang semula digagas menjadi mentah atau gagal atau mendapat bentuk yang tidak sempurna. Inilah tahap krusial yang harus dilalui ide besar yang hendak diwujudkan melalui hukum, misalnya ide keadilan, kesamaan dan kesebandingan. Inilah wilayah pertama yang disebut penegakan hukum in abstracto. Apabila tahap itu telah dilalui, tahap berikutnya menginjak ke wilayah penegakan hukum. Wilayah ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan 324
wilayah pertama. Memasuki wilayah hukum in concreto ini, keadaan yang sama akan berulang kembali, yaitu bagaimana hakim memberikan makna terhadap hukum yang dijadikan acuannya. Hakim bekerja untuk menggali dan menemukan kembali nilai-nilai yang telah disimpan dalam norma hukum (Pedoman Perilaku Hakim - PPH). Kegagalan pada tahap ini umumnya disebabkan kegagalan membaca kembali nilai-nilai yang ada di balik norma hukum yang hendak ditegakkan. Terhadap masalah pelanggaran kode etik hakim, jelas bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup dan bukan segala-galanya. Diperlukan pendekatan lain agar masalah pelanggaran kode etik hakim dapat diselesaikan secara tuntas dan peradilan yang bersih serta berwibawa dapat diwujudkan. Pendekatan hukum hanya merupakan salah satu sarana, disamping pendekatan lain yang ditawarkan. Pendekatan lain atau pendekatan alternatif tersebut adalah, pertama, pendekatan kultural. Pendekatan ini menegaskan bahwa semakin berbudaya suatu bangsa maka akan semakin tinggi pula budaya bangsa itu dalam berhukum. Teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat harus memberikan kontribusi positif dalam cara-cara berhukum. Pendekatan budaya ini menghendaki agar nilai-nilai kultural yang dijunjung tinggi ditegakkan kembali. Budaya malu harus dihidupkan. Apalagi bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang berbudaya, maka 325
326 sebenarnya menghidupkan nilai budaya malu sebenarnya menemukan relevansinya dalam kultur kehidupan bangsa Indonesia. Kedua, pendekatan psikologis. Pendekatan ini memunculkan dampak psikologis terhadap para hakim yang ditengarai melakukan pelanggaran kode etik hakim. Mereka yang melakukan pelanggaran kode etik hendaknya secara psikologis menyadari bahwa mereka telah melakukan perbuatan tercela. Dengan demikian, masih pantaskan dirinya mencalonkan diri ke dalam jabatan-jabatan publik yang menghendaki kredibilitas yang tinggi, sementara perilakunya telah "cacat". Pada sisi yang lain, ancaman pidana merupakan psikologisce dwang, paksaan psikologis. Pelaku seharusnya merasa dirinya tidak layak lagi mencalonkan diri akibat paksaan psikologis ini. Baik pendekatan kultural maupun pendekatan psikologis di atas hendaknya memunculkan kesadaran dalam diri masing-masing untuk berperilaku yang pantas dengan mengindahkan Pedoman Perilaku Hakim. Bangkitnya kesadaran diri inilah yang menjadi tujuan akhir sesungguhnya dari cara -cara berhukum. Penghukuman yang dijatuhkan merupakan bentuk pencelaan atas perbuatan yang dilakukan. Di lain pihak, pencelaan ini merupakan suatu bentuk penyesalan yang ditimpakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran kode etik hakim. Selain itu, pengenalan dan pemanfaatan Teknologi Informasi diharapkan dapat mengurangi bahkan mempersempit ruang bagi terjadinya pelanggaran kode etik hakim serta korupsi di pengadilan, karena Teknologi Informasi
diyakini dapat memberikan cara yang lebih bersifat impersonal dalam bekerja. Banyak negara yang tengah melaksanakan proyek reformasi peradilan atas bantuan Bank Dunia menyatakan keyakinan bahwa korupsi akan berkurang setelah diperkenalkannya komputerisasi dan Teknologi Informasi di pengadilan-pengadilan. BAB IV PROSPEK PENERAPAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWASAN DALAM MEMBANGUN LEMBAGA PERADILAN YANG ADIL DAN BERWIBAWA DI INDONESIA A. Pengawasan Hakim di Indonesia 1. Landasan hukum "kewenangan" Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu azas legalitas (legaliteitsbeginsel atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. 327
328 Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari perundang- undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Indro Harto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini HD. Van wijk/ William Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut: a. Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah) b. Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya) c. Mandaat: een bestuursorgaan laatzijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengijinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya) Berbeda dengan van wijk, FAM. Stroink dan JG Steenbeek menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi, 'er bestaaan slechts
twee witzen waarop een organ aan een bevoegdheid kan komen, namelijk attribute en delegatie'. Mengenai atribusi dan delegasi, disebutkan bahwa: 'bij attribute gaat he tom het toekennen van een niewe bevoegdheid; bij delegatie gaat he tom het overdragen van een reeds bestaande bevoegdheid (door het organ dat die bevoegdheid geattributueerd heft gekregen, aan een ander organ, aan delegatie gaat dus altijd logischewijs vooraf). Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada {oleh organ yang telah memperoleh wewenag secara atribut kepada orang lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi}' dalam hal mandat dikemukakan sebagai berikut: "bijmandaat is noch sprake van een bevoegdheidstoekenning, noch van een bevoigdheisoverdracht. In geval van mandaat verandert era an een bestaande bevoegdheid (althans in formeel juridich zin) niets. Er is dan uitsluitend sprake van een interneverhouding, bij voorbeeld minister - ambteenar, waar bij de minister de ambtenaar machtigt en/of opdraagt nemens hem bepaalde beslissingen te nemen, terwijl juridisch - naar buiten toe-de minister het bevoegde en verantwoordelijke organ blijft. De ambtenaar beslist feitelijk, de minister juridisch"338 (pada mandat tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang). 338 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Pres, Hal. 74 - 75 329
330 Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada adalah hubungan internal, sebagai contoh: menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan pertanggungjawaban tetap pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, sedangkan menteri secara yuridis. Pengertian atribusi dan delegasi berdasarkan Algemene Bepalingen van Administratief Recht (ABAR) adalah "van attribute van bevoegdheid kan worden gesproken wanner de wet (in materiele zin) een bepaalde bevoegdheid aan een bevaald orgaan toekent" (atribusi wewenang dikemukakan bilamana undang-undang {dalam arti material} menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu). Dalam hal delegasi disebutkan, "...te verstaan de o verdracht van die bevoegdheid door het bestuurorgaan waaraan deze is gegeven, aan een ander organ, dat de overgedragen bevoegdheid als eigen bevoegdheid zal uitoefenen" (... Berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang, kepada organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri). Di dalam algemene wet bestuursrecht (qwb) , mandate berarti, "het door een bestuursorgaan aan een ander verlenen van de bevoegdheid in zijn naan besluiten te nemen", yaitu (pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk
331 mengambil keputusan atas namanya), sedangkan delegasi diartikan sebagai, "het overdragen door een bestuurorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent" (pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggungjwab sendiri) artinya dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini, pemberi wewenang (delegans) telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga, jika dalam penggunaan wewenang pemerintahan itu menimbulkan pelanggaran atau kerugian pada pihak lain. Dalam pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut: 1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan ini. 2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Delegsai tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi. 4. Adanya kewajiban mempertanggungjawabkan dari penerima delegasi (delegataris) kepada delegan.
332 5. Delegans dapat memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut kepada delegataris.339 2. Landasan hukum " pengawasan" Secara teoritis " pengawasan " adalah suatu proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit / organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja di lingkungan masing-masing, agar secara terus menerus berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. "Controling" (pengawasan), pengertian dan arti pentingnya yaitu: kemampuan pimpinan diukur menurut perbandingan antara apa yang seharusnya dicapai dengan hasil yang sebenarnya telah dicapai. Secara teoritis pengawasan memiliki esensi sebagai berikut: 1. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijaksanaan dan perintah. 2. Menerbitkan koordinasi kegiatan-kegiatan. 3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan. 4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas pelayanan atau jasa yang dihasilkan. 339 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 2003 , UII, Jogyakarta
333 5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (dalam hal ini lembaga peradilan).340 B. Instrumen Hukum dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia Ada 2 (dua) instrumen yang mengatur pengawasan hakim berdasarkan undang-undang, yaitu: a. Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Undang-undang Mahkamah Agung mengatur tentang pengawasan hakim dan juga penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Undang- undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang- undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dala m pasal 32 mengatur sebagai berikut: (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap mahkamah agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. 340 George R.Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, 2003, PT.Bumi Aksara
(2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan. (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat(1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara341. Undang-undang Mahkamah Agung juga mengatur dalam hal pelanggaran kode etik yang mengakibatkan seorang hakim agung diberhentika n harus dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung Pasal 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang no.14 tahun 1985 tentang mahkamah agung. Ketentuan dalam pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang tersebut dengan tegas menunjuk pada eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Agung sebagai badan yang 341 Peraturan Perundang -undangan, Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung (Jakarta: Penerbit Fokus Median, 2004), hlm.73. 334
335 berwenang memeriksa hakim agung jika melanggar ketentuan ketentuan dalam pasal 12 undang-undang tersebut. Ada dua substansi yang diatur dalam pasal 32 Undang- undang Mahkamah Agung yaitu: 1. Tingkah laku dan perbuatan para hakim 2. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan tehnis peradilan dari semua lingkungan p eradilan. Jadi, secara normatif ada 2 (dua) kewenangan pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung terhadap hakim-hakim di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dengan bahasa yang lebih sederhana dapat diperinci sbb: ? Pengawasan tentang pelanggaran kode etik. ? Pengawasan tentang teknis penyelesaian perkara. b. Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Mencermati kedudukan komisi yudisial beserta kewenangannya yang oleh Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 24 b (1) menyebutkan terdapat dua substansi wewenang, yaitu rekruitmen untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan pengawasan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Bunyi yang sama disebutkan kembali pada pasal 13 Undang-undang no. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Di dalam pasal-pasal selanjutnya
yaitu pasal 14 s/d 19 mengatur lebih rinci tata cara dan syarat- syarat rekruitmen hakim agung. Dari ketentuan ketentuan yang menyangkut pengawasan hakim oleh komisi yidisial ada dua pasal yang secara spesifik menjadi bagian penelitian dan pembahasan lebih disandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri yaitu: Pasal 20 : Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b komisi yidisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Pasal 18 (1): Komisi yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon hakim agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Memahami kedudukan komisi yudisial yang berdasarkan Pasal 24 b (1) UUD 1945 dengan jelas menyebutkan: komisi yudisial bersifat mandiri yang berwewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam 336 jauh
337 rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sementara itu dalam pasal 34 ayat (1) UU no.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menambahkan, "ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung dilakukan oleh komisi yudisial yang diatur dengan undang-undang." Dari keseluruhan 41 (empat puluh satu) pasal ketentuan perundang-undangan tentang komisi yudisial tidak ada ketentuan yang memberi wewenang kepada komisi yudisial dalam rangka rekruitmen maupun dalam fungsi pengawasan untuk menyeleksi hakim agung "efektif" ataupun hakim yang pengangkatannya telah terjadi dan dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang.dalam melaksanakan rekrutmen hakim agung konstitusi membatasi wewenang komisi yudisial hanya pada "mengusulkan". sementara dalam Undang-undang tentang Komisi Yudisial Pasal 14(1) wewenang rekruitmen itu dijabarkan selain "mengusulkan", juga menyeleksi calon hakim agung, menetapkan dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Wewenang rekru itmen hakim agung berikutnya adalah menyeleksi kualitas dan kepribadian calon hakim agung, menyusun karya ilmiah dan mengajukan tiga calon hakim agung untuk setiap satu lowongan hakim agung kepada DPR. Di luar itu, tidak terdapat ketentuan baik yang tersurat maupun tersirat yang memberi kewenangan dalam bentuk mengeluarkan
338 keputusan mengikat selain hanya usulan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan perilaku hakim pun undang-undang masih memasang rambu-rambu agar komisi yudisial tidak berlaku semena-mena terhadap hakim yang dipanggil untuk diminta keterangan.juga tidak akan memperlakukan hakim seolah-olah tersangka atau terdakwa dan yang lebih penting serta tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Harus diakui, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci dan eksplisit standar perilaku hakim selain menunjuk kode etik perilaku hakim. Semestinya sesuai kode etik, setiap pelanggaran harus ditindak sesuai dengan ketentuan disiplin dan tata tertib. Wewenang komisi yudisial dalam pengawasan perilaku hakim dapat disimpulkan dari dalam pasal 22 Undang-undang Komisi Yudisial, yaitu wewenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim. Pelanggaran kode etik belum tentu berupa pelanggaran hukum. Sebaliknya, pelanggaran hukum dapat dipastikan telah melakukan pelanggaran kode etik . Dalam memasuki era reformasi menjadi objek penelitian dan sasaran pengembangan pengetahuan, apa sesungguhnya wewenang Komisi Yudisial terkait dengan perilaku hakim. Dari undang-undang yang baru beberapa
339 tahun berlaku dapat dikatakan bahwa "anatomi wewenang pengawasan komisi yudisial adalah menegakkan kode etik perilaku hakim" undang-undang mewajibkan komisi yudisial membuat laporan hasil pemeriksaannya berupa rekomendasi untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi yang tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Disini tampak bahwa, wewenang komisi yudisial masih mengacu pada pelanggaran kode etik perilaku hakim yang hasil pemeriksaannya berupa rekomendasi dan tidak memiliki wewenang yustisieel onderzoek , yaitu wewenang memeriksa secara hukum terhadap perbuatan pidana untuk diajukan ke pengadilan untuk diadili. Penegakan kode etik perilaku hakim oleh komisi yudisial memegang peranan penting. Walaupun hasil pemeriksaan komisi yudisial masih berupa rekomendasi, namun tidak menutup kemungkinan usulan komisi yudisial bisa berujung pada pemberhentian. Dasarnya, usulan penjatuhan sanksi oleh komisi yudisial dimungkinkan oleh undang-undang bisa berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian, tetapi bukan dengan bertindak sendiri mencari-cari perilaku hakim yang dianggap bermasalah. Mengingat fungsi komisi yudisial mengemban tugas pengawasan terhadap kode etik untuk menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim maka tidak berkelebihan bila dikatakan bahwa komisi yudisial adalah lembaga etika peradilan. Sementara dalam fungsi rekruitmen calon hakim agung, komisi yudisial memegang peranan penting untuk menjaring dan menyeleksi calon-calon hakim agung yang baik dan berkualitas. Dalam pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh kedua lembaga di atas, baik Mahkamah Agung RI maupun Komisi Yudisial tidak mempunyai kesamaan sikap, kesamaan tindakan maupun kesamaan tentang aturan pedoman perilaku hakim dan kode etik hakim sehingga terjadi overlapping dalam pengawasan. Akibat ketiadaan pedoman perilaku hakim, komisi yudisial dalam melaksanakan tugas pengawasannya terkadang memasuki wilayah kewenangan yang bersifat teknis -yudisial. C. Penegakan Etika Profesi Sebagai Instrumen Pengawasan 1. Mahkamah Agung Republik Indonesia Undang-undang Mahkamah Agung mengatur tentang Pengawasan Hakim Dan Juga Penyelenggaraan Peradilan Di Semua Lingkungan Peradilan Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam pasal 32 mengatur sebagai berikut: 1. Mahkamah Agung Melakukan Pengawasan Tertinggi Terhadap Mahkamah Agung Berwenang Untuk Meminta Keterangan 340
341 Tentang Hal Hal Yang Bersangkutan Dengan Teknis Peradilan Dari Semua Lingkungan Peradilan Penyelenggaraan Peradilan Di Semua Lingkungan Peradilan Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman. 2. Mahkamah Agung Mengawasi Tingkah Laku Dan Perbuatan Para Hakim Di Semua Lingkungan Peradilan Dalam Menjalankan Tugasnya. 3. Mahkamah agung berwenang untuk meminta keterangan tentang halhal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan. 4. Mahkamah agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan 5. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Undang-undang Mahkamah Agung juga mengatur dalam hal pelanggaran kode etik yang mengakibatkan seorang hakim agung diberhentikan harus dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan majelis kehormatan Mahkamah Agung (Pasal 12 UU no. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Ketentuan dalam pasal 12 UU tersebut dalam ayat (2) dan ayat (3) dengan tegas menunjuk pada eksiste nsi majelis kehormatan Mahkamah Agung sebagai badan yang secara implisit berwenang memeriksa hakim agung jika melanggar ketentuan ketentuan dalam Pasal 12 UU tersebut. Bahwa ada dua substansi yang diatur dalam Pasal 32 Undang Undang Mahkamah Agung RI. Yang pertama, mengatur tentang "tingkah laku dan perbuatan para hakim" yang di dalam pasal 12 lebih khusus disebut melakukan perbuatan tercela. Yang kedua: Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal hal yang bersangkutan dengan tehnis peradilan dari semua lingkungan peradilan. Secara normatif ada 2 (dua) kewenangan pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung terhadap hakim-hakim di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Dengan bahasa yang lebih sederhana dapat diperinci sebagai berikut: 1. Pengawasan tentang pelanggaran kode etik. 2. Pengawasan tentang teknis penyelesaian perkara 2. Komisi Yudisial Mencermati kedudukan komisi yudisial beserta kewenangannya yang oleh Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 24 b (1) menyebutkan terdapat dua substansi wewenang, yaitu rekrutmen untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan pengawasan untuk menjaga dan 342
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Bunyi yang sama disebutkan kembali pada Pasal 13 UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Di dalam pasal-pasal selanjutnya yaitu pasal 14 s/d 19 mengatur lebih rinci tata cara dan syarat-syarat rekru itmen hakim agung. Dari ketentuan ketentuan yang menyangkut pengawasan hakim oleh komisi yidisial ada dua pasal yang yang secara spesipik menjadi bagian penelitian dan pembahasan lebih jauh disandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri yaitu : Pasal 20 : Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalm pasal 13 huruf b komisi yidisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Pasal 18 (1): Komisi yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon hakim agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Memahami kedudukan komisi yudisial yang berdasarkan Pasal 24 b (1) UUD 1945 dengan jelas menyebutkan: komisi yudisial bersifat mandiri 343
yang berwewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sementara itu dalam pasal 34 ayat (1) uu no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menambahkan,"ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung dilakukan oleh komisi yudisial yang diatur dengan undang-undang." Dari keseluruhan 41(empat puluh satu) pasal ketentuan perundang undangan tentang komisi yudisial tidak ada ketentuan yang memberi wewenang kepada komisi yudisial dalam rangka rekruitmen maupun dalam fungsi pengawasan untuk menyeleksi hakim agung "efektif" atapun hakim yang pengangkatannya telah terjadi dan dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang dalam melaksanakan rekruitmen hakim agung konstitusi membatasi wewenang komisi yudisial hanya pada "mengusulkan" sementara dalam undang undang tentang komisi yudisial pasal 14(1)wewenang rekruitmen itu dijabarkan selain "mengusulkan", juga menyeleksi calon hakim agung,menetapkan dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Wewenang rekruitmen hakim agung berikutnya adalah menyeleksi kualitas dan kepribadian calon hakim agung,menyusun karya ilmiah dan mengajukan tiga calon hakim agung untuk setiap satu lowongan hakim agung kepada DPR. Di luar itu, tidak terdapat ketentuan baik yang tersurat maupun tersirat yang memberi kewenangan dalam bentuk mengeluarkan keputus an mengikat selain hanya usulan dalam menjalankan fungsi 344
345 pengawasan perilaku hakim pun undang-undang masih memasang rambu-rambu agar komisi yudisial tidak berlaku semena-mena terhadap hakim yang dipanggil untuk diminta keterangan. Juga tidak akan memperlakukan hakim seolah-olah tersangka atau terdakwa dan yang lebih penting serta tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Harus diakui, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci dan eksplisit standar perilaku hakim selain menunjuk kode etik perilaku hakim. Semestinya sesuai kode etik,setiap pelanggaran harus ditindak sesuai dengan ketentuan disiplin dan tata tertib. Wewenang komisi yudisial dalam pengawasan perilaku hakim dapat disimpulkan dari dalam pasal 22 Undang Undang Komisi Yudisial, yaitu wewenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim. Pelanggaran kode etik belum tentu berupa pelanggaran hukum. Sebaliknya, pelanggaran hukum dapat dipastikan telah melakukan pelanggaran kode etik untuk negara Indonesia yang memasuki era reformasi menjadi objek penelitian dan sasaran pengembangan pengetahuan, apa sesungguhnya wewenang komisi yudisia l terkait dengan perilaku hakim dari undang-undang yang baru beberapa tahun berlaku dapat dikatakan bahwa "anatomi wewenang pengawasan komisi yudisial adalah menegakkan kode etik perilaku hakim" undang-undang mewajibkan komisi yudisial membuat laporan hasil pemeriksaannya
346 berupa rekomendasi untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi yang tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Di sini tampak bahwa wewenang komisi yudisial masih bersifat limitatif pada pelanggaran kode etik perilaku hakim yang hasil pemeriksaannya berupa rekomendasi dan tidak memiliki wewenang yustisieel onderzoek, yaitu wewenang memeriksa secara hukum terhadap perbuatan pidana untuk diajukan ke pengadilan untuk diadili. Penegakan kode etik perilaku hakim oleh komisi yudisial memegang peranan penting. Walaupun hasil pemeriksaan komisi yudisial masih berupa rekomendasi, namun tidak menutup kemungkinan usulan komisi yudisial bisa berujung pada pemberhentian. Dasarnya, usulan penjatuhan sanksi oleh komisi yudisial dimungkinkan oleh undang-undang bisa berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian, tetapi bukan dengan bertindak sendiri mencari-cari perilaku hakim yang dianggap bermasalah. Mengingat fungsi komisi yudisial mengemban tugas pengawasan terhadap kode etik untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim maka tidak berkelebihan bila dikatakan bahwa komisi yudisial adalah lembaga etika peradilan. Sementara dalam fungsi rekruitmen calon hakim agung, komisi yudisial memegang peranan penting untuk menjaring dan menyeleksi calon-calon hakim agung yang baik dan berkualitas . Dalam hal ini harus dikaitkan
dengan hakim yang bermartabat. Tentang arti bermartabat.342 dapat dijelaskan sebagai berikut : Waktu masih duduk di bangku sekolah rakyat saya sering kesulitan membedakan kata martabat dan martabak. Buat anak kecil yang baru mulai belajar tahu memang agak sulit membedakan kedua kata itu. Pertama, tentu karena kedua kata itu bukan kata bahasa Indonesia asli, melainkan contekan kata dari bahasa Arab. Kedua, karena di samping tak saling berkaitan, kedua kata benda tersebut sama sekali berbeda makna dan pengertian. Buat anak kecil tentu lebih mudah memahami kata martabak. Martabak itu nyata, menarik perhatian, dan enak rasanya. Tetapi, martabat? Abstrak! Senyatanya tidak nyata. Ia hanya ada di benak angan- angan hasil bentukan abstraksi simbolis yang menjadi bagian konsep citra sosial dalam tata pergaulan antar manusia. Kenyataan maya, kata orang zaman sekarang, wajar bila anak-anak belum dapat memahami konsep semu di balik makna kata martabat. Sejatinya, martabat hanyalah kesemuan (abstraksi sosial) yang seolah-olah. Hasil rekayasa adab manusia. Ia terbentuk melalui bangunan status ya ng diciptakan (diperkenalkan) sebagai hasil adopsi pergaulan manusia beradab. Konon, makin tinggi per/adab/an, makin berjenjang pula bangunan status sosial yang diciptakan manusia melalui adanya kebutuhan eksistens i ke koneksitas citra martabat. 342 Pendapat Suka Hardjana sebagaimana dikutip dalam tulisan di Kompas, Minggu, 9 Desember 2007, halaman 12 347
348 Martabat adalah citra. Ia bangunan konstruksi sosial yang dianggap. Martabat lantas menjadi bagian penting bagi keberadaan manusia baik pribadi maupun kelompok. Demikian pentingnya asumsi martabat manusia sampai-sampai ia menjadi pertaruhan hidup mati bagi orang per orang, kelompok, maupun suku-suku bangsa tertentu. Anehnya, manusia pilihan penuh martabat, seperti Jesus, Budha Gautama, Gandhi, Ibu Theresia, dan para sufi, sepertinya justru tidak begitu memusingkan martabat duniawi bagi dirinya sendiri : "Kerajaanku tidak ada di Bumi", kata Jesus. Mungkin paradox ini bisa dibaca, semakin ciut (minder) citra martabat seseorang atau kelompok masyarakat dan suku / bangsa, semakin rusuh pula mereka merisaukan bangunan citra martabatnya. Orang lalu sering mudah marah, mudah merasa tersinggung, terhina, tak dihormati, merasa direndahkan harga diri dan martabatnya. Bagaimanakah sebenarnya martabat sehingga orang sering harus mati-matian mempertahankannya? Martabat adalah asumsi dasar tingkat kemandirian eksistensi dalam adab tata pergaulan antar manusia. Kecuali Hanoman dalam cerita wayang epik Mahabharata, makhluk binatang tak mengenal citra martabat. Semakin tinggi asumsi adab tata pergaulan antar manusia, semakin tinggi pula pencitraan bangunan martabat yang dia angankan. Dalam jenjangan status sosial hubungan antar manusia, martabat sering dihubung-hubungkan dengan kekuasaan, kepangkatan, kedudukan
dan jabatan, darah keturunan dan lingkungan, gelar, kekayaan dan sebagainya, sesuatu yang parameternya sumir dan diragukan. Semua orang tahu, tak jarang orang berpangkat, berkuasa, berkedudukan, bergelar atau kaya ompong nama baik dan martabatnya karena terpeleset tingkah laku buruk di tataran umum. Martabat juga sering dikorelasikan dengan nama baik, wibawa, kehormatan dan harga diri seseorang, kelompok, atau golongan masyarakat tertentu. Walaupun sama-sama abstrak, tetapi nama baik, wibawa, kehormatan dan harga diri dipercaya sebagai elemen mendasar yang melatarbelakangi citra martabat seseorang. Secara klasik, elemen-elemen mendasar yang menandai bobot martabat seseorang diyakini bersumber dari perilaku budi baik dan prestasi yang menimbulkan prestise sebagai modal personal. Dalam acuan lebih dekat saya kira tidak banyak orang yang tidak setuju bila dikatakan Bung Hatta, HAMKA, Ki Hadjar Dewantara, Agus Salim, dan Hamengku Buwono IX adalah contoh manusia Indonesia yang perilaku budi baik dan prestasi mereka (sebagai modal personal) melahirkan martabat yang membangkitkan rasa hormat hingga hari ini. Dalam kondisi bangsa dan Negara yang sedang kita lakoni saat ini, barangkali perilaku budi baik dan prestasi yang menimbulkan prestise sebagai modal personal untuk meraih bobot martabat (moral value) lebih baik perlu dikampanyekan kepada semua orang dan golongan. 349
Walau lebih sulit dari memberantar korupsi dan menegakkan hukum, cara yang diusulkan di atas jauh lebih efektif dan berguna daripada terus- menerus melampiaskan jargon politik pepesan kosong berbunyi nyaring budaya unggul, bangsa besar, kita telah ...., kita juga bisa.... dan seterusnya. Rasa minder dan kesumat harga diri tak akan membangunkan rasa hormat yang melahirkan martabat. Martabat hanya bisa dibangun dengan perilaku budi baik dan prestasi yang menimbulkan rasa hormat. Bukan karena sekedar kestabilan politik ragawi, kemakmuran surgawi dan kekuatan pertahanan militer otot-kawat-tulang besi. Banyak bangsa dan Negara yang tergerogoti martabatnya justru karena kekuatan stabilitas politik, ekonomi dan pertahanannya yang represif dan menjadikan dirinya sebagai sumber petaka eksploitasi bagi orang dan bangsa lain. Ekspansi kolonialisme baru dalam selubung neoliberalisme yang agresif dan mengabaikan martabat dan rasa hormat pihak lain harus dicermati bila orang tak hendak dianggap keledai kampung oleh bangsa lain yang merasa lebih maju. Martabat memang bukan martabak. Biar semu, tetapi terus dikejar orang. Seperti orang mengejar baying-bayang sendiri. Sebagai modal personal, martabat hanya bisa dikejar dengan perbuatan nyata perilaku budi baik dan prestasi yang menimbulkan rasa hormat. Ma rtabat tak mungkin diraih hanya dengan sekedar membangun wacana. Karena 350
wacana itulah yang sesungguhnya semu dalam pengertian martabat sebenarnya. 3. Komisi Kehormatan Profesi Hakim dan Pengawasan Hakim Salah satu keputusan yang dihasilkan oleh MUNAS IKAHI XIII di Bandung yaitu dibentuknya Komisi Kehormatan Hakim. Keberadaan Komisi Kehormatan hakim ini adalah untuk menegakkan dan agar dapat terlaksananya ketentuan ketentuan yang tercantum dan terurai dalam dalam kode etik hakim tersebut sekaligus untuk mengawasi serta memberikan pertimbangan serta sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik tersebut. Pembentukan Komisi ini dilakukan ditingkat Pusat maupun daerah. Berdasarkan hasil Munas IKAHI XIII, Komisi kehormatan hakim dibentuk oleh pengurus pusat IKAHI dan Pengurus Daerah IKAHI untuk memantau, memeriksa, membina merekomendasikan tingkah laku hakim yang melanggar atau diduga melanggar kode etik profesi. Sedangkan kewenangan yang dimiliki komisi ini sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya . Hanya bedanya, jika komisi kehormatan hakim tingkat daerah berwenang mengambil tindakan - tindakan terhadap anggotanya di daerah / wilayahnya, sementara komisi kehormatan hakim tingkat pusat dapat mengambil tindakan yang tidak dapat diselesaikan oleh komisi tingkat daerah dimana menurut Pengurus Pusat IKAHI harus ditangani oleh komisi kehormatan Profesi Hakim tingkat pusat. 351 dan
352 Adapun tugas dan wewenang Komisi Kehormatan Profesi hakim dapat dijelaskan sebagai berikut: A. TUGAS 1. Memberikan pembinaan pada anggota untuk selalu menjunjung tinggi Kode Etik. Bentuk bentuk pembinaan dapat dilakukan melalui pelatihan, diklat, seminar, atau pendekatan pendekatan yang lain yang meliputi aspek materil dan spiritual. 2. Meneliti dan memeriksa laporan/pengaduan dari masyarakat atas tingkah laku dari para anggota IKAHI. 3. Memberikan nasehat dan peringatan kepada anggota dalam hal anggota yang bersangkutan menunjukkan tanda tanda pelanggaran kode etik. B. WEWENANG 1. Memanggil anggota untuk didengar keterangannya sehubungan dengan adanya pengaduan dan laporan. 2. Memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan terhadap anggota yang melanggar kode etik dan merekomendasikan untuk merehabilitasi anggota yang tidak terbukti bersalah. Berkaitan dengan pengawasan bagi hakim itu sendiri, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Keputusan tentang pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 009/SK/11/1994.
353 Pengawasan publik atas badan peradilan secara keseluruhan dapat dilakukan dengan membuka situs Mahkamah Agung RI. Hal ini telah dimungkinkan dengan adanya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Peradilan. Dengan surat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ditetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi dari pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam bab III surat keputusan tersebut ditetapkan informasi yang harus diumumkan oleh Pengadilan yang secara rinci diatur dalam pasal 6, yaitu : 1. Informasi yang harus diumumkan oleh setiap Pengadilan setidaknya meliputi informasi : a. Gambaran umum Pengadilan yang antara lain meliputi : fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktus organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat Pengadilan non Hakim. b. Gambaran umum proses beracara di Pengadilan. c. Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan. d. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan. e. Putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
f. Putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara -perkara tertentu. g. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama. h. Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi. i. Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai. j. Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan. 2. Perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah : a. Korupsi b. Terorisme c. Narkotika / psikotropika d. Pencucian uang, atau e. Perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah Ketua Pengadilan. 3. Informasi yang harus diumumkan oleh Mahkamah Agung selain dari yang disebutkan dalam ayat (1) adalah : a. Peraturan Mahkamah Agung b. Surat Edaran Mahkamah Agung c. Yurisprudensi Mahkamah Agung 354
d. Laporan tahunan Mahkamah Agung e. Rencana strategis Mahkamah Agung f. Pembukaan pendaftaran untuk pengisian posisi Hakim atau Pegawai. Dengan adanya keterbukaan informasi di Pengadilan, dengan sendirinya memberi dampak positif terhadap kinerja Hakim terutama dalam menjaga citra, wibawa dan penegakan kode etik profesi. Ini adalah bagian dari upaya internal yang secara tidak langsung berperan dalam penegakan code of conduct atau kode etik profesi Hakim. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya serta kerangka teoretik dan kerangka konseptual yang digunakan dalam kajian ini, maka berkenaan dengan permasalahan-permasalahan penelitian yang dikaji 355
dalam penelitian ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut. A. Kesimpulan 1. Dalam menjaga kewibawaan, kehormatan dan keluhuran profesi hakim dalam melaksanakan sistem peradilan yang independen, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) amat diperlukan terutama sebagai panduan keutamaan dalam menjalankan tugas profesinya di samping menumbuhkan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap putusan-putusan hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif. 2. Meskipun faktor pendapatan atau gaji beberapa bulan terakhir ini sudah mengalami kenaikan, namun tetap saja merupakan penghasilan hakim yang terendah jika dibanding dengan pendapatan hakim di Negara-negara lain. Selain faktor gaji, integritas, kualitas intelektual dan moralitas para hakim di Indonesia juga masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat. Selain hal tersebut, di era reformasi sekarang ini, intervensi langsung maupun tidak langsung yang datang dari berbagai pihak seperti tokoh-tokoh politik, atasan langsung, kerabat atau teman-teman, memberi dampak terhadap lemahnya penegakan pedoman perilaku hakim sebagai instrumen pengawasan hakim di Indonesia. Di samping itu, efektivitas organisasi secara makro, dalam hal ini Mahkamah Agung sendiri dan organisasi profesi 356
357 seperti IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) tidak memiliki mekanisme dalam penjatuhan sanksi yang tegas dan jelas. 3. Penerapan Pedoman Perilaku Hakim sebagai instrumen pengawasan hakim memiliki prospek untuk dapat mewujudkan lembaga peradilan yang adil dan berwibawa sepanjang diperkuat dengan membangun mekanisme formal maupun informal untuk menegakkannya, diantaranya dengan membangun mekanisme reward and punishment yang jelas dan tegas disertai sanksi berupa hukuman berat terhadap mereka yang melanggar Pedoman Perilaku Hakim, serta meningkatkan kepekaan deteksi atas kepatuhan dan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Hakim, baik melalui lembaga pengawasan internal maupun eksternal yang independen. B. Saran 1. Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku saat ini hanya memberikan proteksi minimalis sehingga tidak memadai untuk menjamin kekuasaan kehakiman dapat berjalan benar-benar independen. Sehingga, diperlukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan pasal-pasal konstitusi yang lebih rinci menjamin independesi kekuasaan kehakiman. Proteksi bisa diwujudkan dalam bentuk jaminan masa jabatan, usia pensiun, anggaran pengadilan, prosedur pendisiplinan, mutasi-promosi ataupun gaji hakim.
358 2. Organisasi Profesi Hakim dalam hal ini IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) perlu membentuk Majelis Kehormatan Hakim secara berjenjang mulai di tingkat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi di daerah dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia. Majelis Kehormatan Hakim tersebut hendaknya bersifat permanen sehingga setiap kasus yang menyangkut perilaku hakim langsung dapat dimonitor atau diperiksa dan hasilnya berupa rekomendasi dapat diteruskan pada Pimpinan Mahkamah Agung dalam waktu yang relatif singkat. 3. Dibutuhkan pembenahan secara sistemik, mencakup upaya-upaya sebagai berikut: a. Memperkuat Pedoman Perilaku Hakim sehingga tidak menjadi prinsip-prinsip perilaku yang diibaratkan sebagai teethless tiger, dengan membangun mekanisme formal maupun informal untuk penegakan Pedoman Perilaku Hakim tersebut. Termasuk di dalamnya adalah membangun mekanisme reward and punishment yang jelas dan tegas, ditegakkan dengan disertai sanksi berupa hukuman berat terhadap mereka yang melanggar Pedoman Perilaku Hakim; b. Perlu dirumuskan dan diterapkan cara-cara untuk membantu meningkatkan kepekaan deteksi atas kepatuhan dan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Hakim; c. Dilakukan pembenahan dan perbaikan lebih awal, mulai dari sistem penerimaan hakim, karena, proses penerimaan ini merupakan entry
point bagi karier seorang hakim selama menjabat. Tidak hanya semata -mata dengan sistem seleksi terpusat atau menggunakan teknologi mutakhir saja, melainkan harus dicari suatu cara yang dapat menjaring calon-calon hakim yang bersifat loyal, memiliki integritas dan intelektualitas serta mampu mengembangkan kreativitas ; d. Kebijakan menaikkan gaji atau pemberian tunjangan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan, tetapi tidak cukup (necessary but not sufficient). Hal yang lebih utama adalah peningkatan integritas dan intelektualitas atau kualitas pribadi hakim; e. Pendekatan hukum saja tidak cukup dan bukan segala-galanya. Diperlukan pendekatan lain sebagai alternatif agar masalah pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim dapat diselesaikan secara tuntas dan peradilan yang bersih serta berwibawa dapat diwujudkan. Pendekatan alternatif tersebut meliputi: (i) pendekatan kultural, yang menegaskan bahwa semakin berbudaya suatu bangsa maka akan semakin tinggi pula budaya bangsa itu dalam berhukum. Teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat diyakini memberikan kontribusi positif dalam cara-cara berhukum, disamping menghendaki agar nilai-nilai kultural yang dijunjung tinggi (misalnya, budaya malu) ditegakkan kembali; (ii) pendekatan psikologis, yaitu dengan memunculkan dampak psikologis terhadap para hakim yang ditengarai melakukan 359
pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim bahwa mereka telah melakukan perbuatan tercela. Pelaku diharapkan merasa dirinya tidak layak lagi menjadi hakim akibat paksaan psikologis ini. 4. Untuk menstimulasi para hakim agar menghormati dan menjunjung tinggi Pedoman Perilaku Hakim, maka para hakim perlu mengetahui melalui contoh-contoh riil bahwa perilaku yang baik akan mendapatkan reward, sebaliknya perilaku yang buruk akan mendapatkan punishment. Untuk itu, pimpinan Pengadilan perlu secara berkala menjalin komunikasi dengan para hakim di bawahnya dengan tujuan untuk mem perbaiki suasana dan lingkungan kerja di pengadilan secara keseluruhan, serta untuk memperbaiki hubungan kerja personal di antara para hakim . DAFTAR PUSTAKA Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005 Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi, PT. Pradnya Paramita, 2006 360
Albert Hasibuan (ed.), 2 Guru Besar Berbicara Tentang Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1985 Al-Hadits Al-Qur'an dan Terjemahannya, Penerbit CV. Asy-Syifa', 1998 American Bar Association (ABA) - Center for Professional Respon sibility, Model Rules of Professional Conduct, Edisi 2007, Chicago, 2007 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2007 Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsu r- Unsurnya , UI-Press, Jakarta 1995 B. Arief Sidharta, Etika Profesi dan Profesi Hukum Yang Sehat, PRO Justitia, Edisi April, 1989 Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek -Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta , 2005 Bencha Yoddumnern Attig & George A. Attig, et.al., A Field Manual on Selected Qualitative Research Method, Thailand, Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 1991 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya: CV. Kita, 2006 Beth A. Rosenson , The Shadowlands of Conduct, Georgetown University Press, Washington D.C., 2005 Bgb (Bhagavad Gita) merupakan salah satu suci agama Hindu di samping Wedha, Upanishad, Purana dan juga mengenal berbagai kitab lainnya seperti Tantra, Iyotisha, Darsana, Salwasutra, Nitisastra, Kalpa, Chanda, dan lain-lain. Kitab-kitab tersebut tergolong dalam kitab Smerti karena memuat ajaran astronomi, ilmu ilmu social, kepemimpinan, ilmu bangunan, ilmu pertukangan, dan lain-lain Itihasa. Agama Hindu ilmu ilmu hukum, tata Negara, Bryan A. Garner (Ed.), Black's Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minnessotta, 1999 C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Bandung, Alumni, 1994 Charles E. Wyzanski Jr., The New Meaning of Justice, Bantam Book, 1966 C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum, Cetakan Ketiga, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006 361
Danang Widoyoko , et.al., Menyingkap Tabir Mafia Peradilan, ICW, Jakarta, 2000 David L. Sills (ed.), International Encyclopedia of The Social Sciences, Volume 12, Macmillan & The Free Press, New York - London, 1972 David Madsen, Successful Dissertation and Thesis, 2 nd Edition, Jossey-Bass Publishers, Oxford, 1992 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, 2003 Duane R. Monette, Thomas J. Sullivan dan Cornell R. DeJong, Applied Social Research : Tool for the Human Services, Second Edition, Holt, Rinehart and Winston, Inc., Chicago, 1990 E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum, Sebuah Pendekatan Sosio-Religius, Penerbit Storia Grafika, Jakarta, 2001 Elijah Millgram, Ethics Done Right: Practical Reasoning as a Foundation for Moral Theory, Cambridge University Press, Utah, 2005 Ellydar Chaidir, Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden, Perspektif Konstitusi, Yogyakarta, UII Press, 2001 Enid Campbell, Legal Research, Materials and Methods, Sydney, The Law Book Co.Ltd, 1988 George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2003 Gerry Spence, With Justice for None, New York, Penguin Book, 1989 I Gede A. B. Wiranata , Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 J.J.H. Brugink, terjemahan Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum Pengertian- Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 J.R. Spencer, Jackson's Machinery of Justice , Cambridge University Press, 1989 James Anderson dan Cheryl Gray, Anticorruption in Transition 3, halaman 44, World Bank, 2006 John P. Dawson, "Peranan Hakim di Amerika Serikat," dalam Harold J Berman, Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat, terjemahan Gregory Churchill, Jakarta, PT.Tatanusa, 1996 Julius Marke, The Holmes, Oceana's Docket Books, New York, 1955 Justice RC. Lahoti, Canons of Judicial Ethics, Universal Law Publishing, New Delhi, 2005 362
K. Bertens, Psikoanalisis Sigmund Freud, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006 Keneth D. Bailey, Method of Social Research, Second Edition, New York, The Free Press, 1982 Kitab Suci Dharmapada (Agama Budha) Kitab Suci Wedha "Sarasamucaya". SS singkatan dari Sarasamucaya, dalam Kitab Suci Wedha berisi ajaran tentang arti penting hidup ini, dan bagaimana kita harus hidup supaya selalu dalam keadaan baik dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama maupun norma lain yang berlaku di masyarakat Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Laporan Akhir Standar Disiplin Profesi, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2003 Komisi Hukum Nasional, Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi, Jakarta, KHN, 2003 Lintong Oloan Siahaan , Kode Etik Hakim, UI Press, Jakarta, 2005 Lon L. Fuller, Anatomy of The Law, A Pelican Book, 1971 Louis Blom-Cooper, The Language of The Law, The Bodlet Head, London, 1965 M.Dh. singkatan dari Manawa Dharmasastra, merupakan salah satu kitab suci agama Hindu yang tergolong dalam Kitab Smerti yaitu kitab-kitab yang tidak memuat wahyu Tuhan, melainkan kitab yang ditulis berdasarkan pemikiran dan renungan manusia, seperti misalnya kitab tentang ilmu astronomi, ekonomi, politik, kepemimpinan, tata negara, hukum, sosiologi, dan sebagainya. Kitab -kitab Smerti merupa kan penjabaran moral yang terdapat dalam kitab Sruti Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim, Penerbit Dimensi, Jakarta, 2003 Mochtar Kusumaatmadja, Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan dan Pengetahuan Masyarakat Profesi, Majalah Hukum "Padjadjaran", Jilid V, No. 3-4, 1974 Moh. Mahfud M.D., Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta 1999 Norman K, Denzin, dan Yvonna S. Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research, California, Sage Publication, Inc., 1994 Nukthoh Arfawie Kurde, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, 1985 363
Paul F. Camenisch, Grounding Professional Ethics in a Pluralistic Society, Haven Publications, New York, 1983 Peter Mahmud Marzuki,, Penelitian Hukum, Cet. I, Prenada Media, Jakarta, 2005 Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Cet. I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005 Poedjawiyatna, Etika Filsafat Tingkah Laku, Rineka Cipta, Jakarta, 2003 Quentin Reynolds, Courtroom, Popular Library Richard D. Heffner, A Documentary History of The United States, A Mentor Book, New York, 1962 Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Press, 2003 Ronald D. Rotunda, Legal Ethics, Thomson Books, St. Paul, 2007 S.P. Siagian, Filsafat Administrasi, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1990 Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta Satya Arinanto , Pembangunan Hukum dan Demokrasi, Dasamedia Utama, Jakarta, 1993 Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, Yogyakarta: UII Press, 2001 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, UI-Press, Jakarta, 1984 Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta, CV. Rajawali, 1985 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1993 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan II, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001 Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang- Undang (PERPU), Malang, UMM Press, 2002 Talcott Parsons, Essays in Sociological Theory, The Free Press, New York, 1964 Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law, F irst Edition, Lawbook Co., Published in Sydney, 2002 364
Thomas Nelson Inc., New King James Version, Holy Bible (Alkitab), 1982 Tim May, Social Research: Issues, Methods and Process, Second Edition, Open University Press, Buckingham, Philadelphia, 1997 Tom R. Tyler, Why People Obey The Law, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2006 Valerine J. Janesick, "The Dance of Qualitative Research Design, Metaphor, Methodolatry and Meaning", dalam Norman K, Denzin, dan Yvonna S. Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research,, California, Sage Publication, Inc., 1994 Valerine J.L. Kriekhoff, Tanggung Jawab Profesi Hukum, UI Press, Jakarta, 2005 Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Cetakan II, PT. Rineka Cpta, Jakarta, 1998 Vilhelm Aubert, Sociology of Law, Penguin, 1973 Webster's Dictionary, 2nd Edition, Simon & Schuster, New York, 1983 Wiarda, Drie Typen van de Rechtsvindings, W.E.J - Tjeink Willink, Deventer, 1999 Wildan Suyuthi, Etika Profesi, Kode Etik dan Hakim Dalam Pandangan Agama, dimuat dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006 Wildan Suyuthi, Etika Profesi, Kode Etik dan Hakim, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2001 Yadi Purwanto , Etika Profesi Psikologi Profetik (Perpektif Psikologi Islami), PT. Refika Aditama, Bandung, 2007 Yustinus Semiun , Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud, Penebit Kanisius, Yogyakarta 2006 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 Zakaria, Pergeseran Sistem Pemerintahan Daerah Dari UU No.5 Tahun 1974 ke UU No.22 Tahun 1999, USU Digital Library, 2003 SUMBER LAIN : 365
Achmad Ali, Pengembangan Kema mpuan Hakim (Perspektif Sosiologi Hukum), makalah disajikan pada workshop yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI di Makassar, tanggal 17 Juli 2008 B. Arief Sidharta, Etika Profesi Hukum, Artikel B. Kieser, Etika Profesi, Majalah BASIS No. XXXV/5, 1 986 Dory Reiling , "Doing Justice With Information Technology", dimuat dalam Information and Technology Law Journal, Edisi 15 Tahun 2006, halaman 189 Pendapat Bismar Siregar sebagaimana dimuat dalam situs TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia) d=202 HukumOnline, 29 Juni 2006 Ignas Kleden, Kaum Profesional dan Pembagian kerja Intelektual, Harian Umum KOMPAS, 12 Mei 1986 Jacob E. Gersen & Posner, Eric A., Soft Laws, Chicago Public Law And Legal Theory Working Paper No. 213, Maret 2008 Jawa Pos, 6 September 2006 Jawa Pos, 6 Desember 2007 Kompas, 4 Desember 1997 Koran Sindo, Senin, 7 Januari 2008 Ombudsman, "Probo Vs Bagir: Potret Korupsi di Mahkamah Agung", November- Desember 2005, halaman 12-13 Paulus Effendi Lotulung, "Kebebasan Hakim Dalam Sistim Penegakan Hukum", makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14 -18 Juli 2003 Paulus Effendi Lotulung, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Konteks Pembagian Kekuasaan dan Pertanggungan Jawab Politik, makalah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional ke VIII dengan tema Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, Jakarta, 12-15 Oktober 1999 366
Pendapat Mustaq Khan sebagaimana dikutip dalam tulisan Jens Andvig dan Odd-Helge Fjeldstad, Research on Corruption, A Policy Oriented Survey, halaman 12, Norad, Desember 2000 Peraturan Perundang-undangan, Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung, Jakarta, Penerbit Fokus Median, 2004 Pusdiklat Teknis Peradilan, Balitbang Diklat Kumdil MA-RI, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008 Satjipto Rahardjo , "Penegakan Hukum Didorong ke Jalur Lambat", Kompas, 19 Juli 1999 Satjipto Rahardjo, "Sosiologi Hakim", Kompas, 10 Januari 1992 Satjipto Rahardjo , "Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang", Kompas, 24 Mei 2000 Soekotjo Soeparto, "Menyongsong 2008, Memberantas Korupsi Harus Lebih Gencar ", Buletin Komisi Yudisial, Vol. II No. 3, Januari 2008 Suka Hardjana, Kompas, 9 Desember 2007, Halaman 12 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 104 A/SK/XII/2006, tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim Terjemahan oleh B. Arief Sidharta dari M. A. Loth dan A. M. P. Gaakeer : Ethiek en het juridisch Beroep , Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2007 Todung Mulya Lubis, "Reformasi Hukum Anti-Korupsi", makalah dalam Konferensi Menuju Indonesia yang Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998 Transparency International, Global Corruption Report 2007: Corruption in Judicial Systems, Cambridge, 2007 Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen terakhir Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 367
368 Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Nomor 35 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara No. 98 Tahun 2003 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara No. 84 Tahun 1997 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi World Bank, World Development Report : The State in a Changing World, World Bank, 1997 Gambar 1 Peta Lokasi Queen Mary, University of London, Lin coln's Inn Field, Postgraduate Law Campus, London
369
Gambar 2 Peta Lokasi Van Vollenhoven Institute Library Universiteit Leiden 370
Gambar 3 Peta Lokasi Gedung Raad Voor De Rechtspraak, Lange Vijverberg Kneuterdijk Straat, Den Haag 371
Daftar pertanyaan dalam rangka Penelitian: 1. Does Netherland's judges have their own profession organization as in Indonesia? (Indonesian judges have IKAHI - Indonesian Judge Association) 2. Does Netherland's judicial code of conduct compose by Netherland's judge profession organization or by another institution (e.g. Judicial Commission)? 3. How does the judicial code of conduct formed, what / which parties involved in the formation of Netherland's judicial code of conduct ? 4. How does the influence of internal and external factors towards the formation of Netherland's judicial code of conduct? 5. What kind of matters regulated in the Netherland's judicial code of conduct? 6. What kind of sanctions exists in the Netherland's judicial code of conduct? 7. In your opinion, is the Netherland's judicial code of conduct effective enough in maintaining judicial (judges) integrity and professionalism? What kind of matters & sanction shall be regulated in an ideal judicial code of conduct? 1 372 the
8. In your opinion, what is the most appropriate form of the judicial code of conduct? Shall it take the form of code, law, rule or regulation? Why? 9. How does the system and procedure of judge supervision in Netherland? 10. Is the internal supervision towards Netherland's judges conducted by its court leadership or by another institution? 11. How does the mechanism of judge supervision which is conducted by internal supervisor? 12. How does the mechanism of judge supervision which is conducted by external supervisor? 13. How does the role of the public? 14. Is there any limitation toward the authority of the Netherland's judge supervisor institution authority? 15. What are the tasks, functions and authorities of the Netherland's internal judge supervisor institution? 16. What are the tasks, functions and authorities of the Netherland's external judge supervisor institution? 2 373
17. In your opinion, what factors are tend to determine the judges infringement of judicial code of conduct: personal quality of the judge or regulation and supervision mechanism weakness? 18. In your opinion, what shall be done to anticipate / minimize that judicial code of conduct infringements? 19. In your opinion, which one is more principal: strengthening the judicial code of conduct; or, increasing the judges' welfare? 20. Is there Judicial Commission in the Netherland? 21. How does the composition of Judicial Commission board membership? 22. How does the membership of Netherland's Judicial Commission, how many members do it has? Does the members recruited from particular elements, e.g. judge, lawyer or other elements of the society? 23. What are the tasks, functions and authorities of the Netherland's Judicial Commission? 24. How far is the Netherland's Judicial Commission's authority? 25. Does the Netherland's Judicial Commission authority include the authority to give sanction or only to recommend a sanction? 26. How does work mechanism Netherland's Judicial Commission? 374 3 /
4 375 27. What is the role of Netherland's Judicial Commission in runing the function of Netherland's judicature system? 28. How does the Netherland's Judicial Commission operates, particularly in carrying out supervision toward judges? 29. Please explain about "The Judicial Commission Rules of Procedure", about its scope, jurisdiction and mechanism? 30. What conducts are considered as judicial code of conduct infringement in Netherland's judicature system? 31. What are the limits of the Netherland's judge extrajudic ial activity? 32. Does the Netherland's judicial code of conduct applied equally towards all judges (districts court judge, appellate court judges and Supreme Court judges)? Or, is there any different treatment for those three level of judiciary in maintaining the judicial code of conduct? 33. How far is the effectiveness of Netherland's judicial code of conduct in maintaining judge's integrity and professionalism? 34. In your opinion, what factors determine the effectiveness of judicial code of conduct in maintaining judge's / court's integrity and credibility?
35. In your opinion , does Netherland's judicial code of conduct really relevant and needed to maintain authority, dignity and profession glory? 36. How far is the Judicial Commission role in runing supervision mechanism towards judge behaviour? 37. Actually, if considered from the religion point of view, especially christian, holly bible contains many basic principles for judge to behave or, even, to bring justice for the society. For example as writed in: a. Repetition 16 (Deuteronomy) Verse 19: "You shall not pervert justice, you shall not show partiality, nor take a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and twists the words of the righteous". b. Repetition 16 (Deuteronomy) Verse 20: "You shall follow what altogether just, that you may live and inherit the land which the lord your god is giving you" c. Keluaran 23 ayat 8 (Exodus 23:8) "And you shall take no bribe, for a bribe blinds the discerning and perverts the words of the righteous" 376 5 judge
d. Imamat 19: ayat 15 (Leviticus) 19 ayat 15 "You shall do no injustice in judgment; you shall not be partial to the poor, nor honor the person of the mighty. In righteousness you shall judge your neighbor" e. Timotheus 6 Ayat 10 "For love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows". Ayat 11: "But you, oman of God, flee these things and pursue righteousness, goodliness, faith, love, patience, gentleness" f. Galatia 6 Ayat 10 "Therefore, as we have opportunity, let us do good to all especially to those who are of the household of faith" g. Roma 12 Ayat 17 "Repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men". 6 377
378 7 38. How does the form and format of "Judicial Commission Complaint Form" if there is problem concern ing judge's behaviour? 39. What are the main tasks of the Netherland's Judicial Commission in the Netherland's judicature system? 40. When the people experience/find an error / judge disability in the course of conference, to whom shall they submit their complaint or objection? Shall they submit their complaint to the relevant court leadership (high court or Supreme Court) or to Judicial Commission? 41. Please explain about the scope of Judicial Commission's authority and jurisdiction? Is there certain boundaries (for example, the Commission authority and jurisdiction is limited to 1 high court) or cover entire countries?
LAMPIRAN 379
DAFTAR LAMPIRAN 1. Daftar Riwayat Hidup 2. Peta lokasi penelitian di Inggris dan Belanda 3. Daftar pertanyaan wawancara penelitian di Inggris dan Belanda 4. Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) 5. Jadwal penelitian 6. Judicial Impartiality Guidelines 7. The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 dan Terjemahannya. 380