IMPLEMENTASI PROGRAM KANGGO RIKO (UNTUK ANDA) DI KABUPATEN BANYUWANGI (Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi) Oleh Visca Fabrella, NIM : 1510511040 Dosen Pembimbing Dr. Emy Kholifah, M.Si Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember Jl. Karimata No.49 Jember 68121 Email : Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Program Kanggo Riko di Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini Sumber data diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa, Desa Jajag Kecamatan Gambiran, Pendamping Program Kanggo Riko, dan Rumah Tangga Miskin (RTM) atau Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM) yang mendapatkan bantuan Program Kanggo Riko. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dalam Penelitian Program Kanggo Riko menggunakan teori Merilee S. Grindle. Yang mana dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yakni : isi kebijakan dan lingkungan implementasinya. Sejauh ini perkembangan Program Kanggo Riko berjalan cukup baik. Namun dalam Pelaksanaannya masih belum mencapai target yang sesuai dengan tujuan Program Kanggo Riko untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dalam Derajat Perubahan masih belum sepenuhnya memenuhi target. Untuk implementasinya sudah berjalan cukup baik. Penelitian ini mengacu pada Peraturan Bupati No 31 Tahun 2018 Tentang Program Kanggo Riko dalam Isi Kebijaknnya telah memenuhi syarat dalam Ruang Lingkup Program Kanggo Riko sesuai dalam pasal 4. Sasaran Program Kanggo Riko sudah memenuhi target terhadap Rumah Tangga Miskin (RTM) ataupun Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM) bagi mereka yang mempunyai usaha untuk meningkatkan perekonomian. Manfaat dari adanya Program Kanggo Riko sangat besar. Meraka bisa meningkatkan hasil usaha mereka tanpa mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Program Kanggo riko
ABSTRAK Name : Visca Fabrella Study Program : Government Science Judul : Implementation of the Kanggo Riko Program Banyuwangi Regency (Jajag Village District Gambiran Banyuwangi Regendy) This study aims to describe the Implementation of the Kanggo Riko Program in Banyuwangi Regency. In this study using a qualitative approach method. In this study, the data sources were obtained from the Community and Village Empowerment Service, Jajag Village, Gambiran Subdistrict, Companion of the Riko Kanggo Program, and Poor Households (RTM) or the Heads of Poor Female Households (KRTPM) who received assistance from the Rico Kango Program. Data collection through interviews, observation, and documentation. In the Kanggo Riko Research Program using the theory of Merilee S. Grindle. Which in this study uses two variables, namely: the contents of the policy and the environment of its implementation. So far the development of the Kanggo Riko Program has been running quite well. But in its implementation it still has not reached the target that is in accordance with the objectives of the Kanggo Riko Program to improve the welfare of the poor, in the Degrees of Change still not fully meeting the target. For the implementation it has run quite well. This study refers to Regent Regulation No. 31 of 2018 concerning the Kanggo Riko Program in Contents of the Policy which has fulfilled the requirements in the Kanggo Riko Program Scope in accordance with article 4. The Kanggo Riko Program targets have met the target for Poor Households or Female Household Heads Poor (KRTPM) for those who have businesses to improve the economy. The benefits of the Kanggo Riko Program are enormous. They can increase the results of their business without spending money to buy the items they need. Keywords: Implementation, Policy, Kango Riko Program in
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang merupakan sebuah fenomena global yang sangat memprihatikan, dari tahun ke tahun meningkat terus kemiskinan bukannya malah menurun, dengan seiringnya kebutuhan masyarakat serta kondisi masyarakat. perekonomian Kemiskinan merupakan masalah yang harus dihadapi di setiap kota berkembang, atupun kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yang harus di tangani secara serius. Kemiskinan bukanlah hal baru lagi bagi kita, angka kemiskinan di Banyuwangi jika masih dibandingkan dengan yang lainnya. Bermacam-macam program telah di lakukan unruk pemerintah menanggulangi anggka kemiskinan di kabupaten ini, namun hal seperti ini tidak kunjung selesai. Kepedulian dan kesadaran antar masyarakat atau setiap warga sangatlah penting dalam membantu tingkat kemiskinan di Banyuwangi. Kemiskinan menurunnya kabupaten cukup tinggi menekan Sesuai dengan ketentuan pasal 18 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa diberi kewenangan penuh untuk mengurus dan mengatur pemerintahan, penyelenggaraan pembinaan pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. desa, desa satu prinsip undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah menganut asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi yaitu Salah pengakuan terhadap hak asal-usul, yaitu sedangkan menetapkan kewenangan berskala local dan pengambilan keputusan local untuk kepentingan secara masyarakat. Inti dari kedua asas tersebut adalah member kewenangan penuh dan untuk memutus menghormati kearifan local melalui Rembug Desa (Musyawarah Desa). subsidiaritas Urusan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan peningkatan serta kemiskinan kesejahteraan rakyat di perdesaan adalah merupakan kewenangan desa dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat kemampuan dengan financial masing-masing desa. Oleh karena itu perlu dikedepankan pembangunan yang mengedepankan (participatory partisipasi based untyuk menggerakkan pertumbuhan pada ekonomi masyarakat dibawah garis marjinal (pro poor growth). Sebagaimana rakyat development) yang berpihak tertuang dalam rencana jangka pembangunan menengah daerah (RPJMD) 2015- 2020, dimana visi pembangunan " kabupaten Banyuwangi yaitu Terwujudnya Banyuwangi Yang Semakin Sejahterah, Mandiri, Dan Melalui Mulia Berakhlak Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia" dan dengan misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan aksesibilitas dan bidang dan kualitas pendidikan, kebutuhan dasar lainnya. pelayanan kesehatan 2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi
sumber daya alam dan kearifan local. 3. Meningkatkan kuantitas dan insfrastruktur kualitas fisik,ekonomi, dan sosial. 4. Optimalisasi sumberdaya daerah pemberdayaan berbasis masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi. Visi, Misi dan rencana strategis yang dijanjikan oleh Abdullah Azwar Anas dan Yusuf Widiyatmoko sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi telah menunjukan konsistensinya terhadap keberpihakan kepada masyarakat utama lemah pengentasan di Kabupaten Banyuwangi. terpilih sebagai tujuan kemiskinan serta untuk dalam upaya menumnbuhkembangkan pada pencapian kemiskinana yang diwujudkan dalam program "kanggo riko". Program Kanggo Riko adalah sebuah program yang di rancang secara khusus bagi masyarakat yang belom beruntung secara ekonomi, sosial, budaya berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 oleh Tim Nasional pecepatan penanggulangan kemiskinanan (TNP2K). Program kanggo riko merupakan kegiatan yang sangat menyentuh pada warga masyarakat di bawah status garis marginal kesejahteraan 1-10% terendah (Desil 1). Berpijak pada RPJMD upaya pembangunan terpadu pada Beberapa Program Kabupaten melalui tersedia Banyuwangi Aplikasi Jalin Kasih Program yang berisis tentang sistem terintergrasi Pengentasan Kemiskinan berbasis Geospasial. Aplikasi Jalin Kasih berisi data digital semua masalah kemiskinan Program ini dirancang untuk memvalidasi semua data dan masalah Kemiskinan secara lengkap. Diantaranya Program Jalin Kasih : Garda Ampuh (gerakan anak muda putus sekolah) program ini berupa Tabungan yang diberikan kepada anak-anak SMP/MTS, SD/MI, SMA/SMK/MA, dan Sekolah Luar Biasah (SLB), Rantang Kasih Program Pemberian Makanan Gratis kepada Warga Miskin ,terutama untuk Lansia (lanjut usia) yang sudah nonproduktif. Jemput Bola Program ini diperuntukan untuk seluruh warga Banyuwangi, warga tidak perlu datang ke Puskesmas atau Rumah Sakit, karena Petugas Kesehatan yang datang ke Rumah Warga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk wanita lebih banyak laki-laki. Tahun 2016 daripada jumlah kabupaten penduduk banyuwangi 1.599.811 jiwa, terdiri dari 803.835 jiwa perempuan dan 795.976 jiwa laki-laki. Sementara jumlah penduduk menurut usia 15 tahun keatas termasuk angkatan kerja dan pendidikan berjumlah 893.816 terdiri dari laki-laki 524.240 dan sedangkan 368.576. perempuan penduduk usia 15 tahun keatas yang berkerja sejumlah 871.029 terdiri dari laki-laki bekerja 513.590 dan perempuan 357.439. itu, pemerintah kabupaten banyuwangi pemberdayaan melalui masyarakat dan desa merancang sebuah program untuk mengenai kemiskinan Program sebagai upaya "Kanggo Riko" memberikan bantuan kepada warga Atas dasar maslah dinas melalui
miskin yaitu rumah tangga miskin (RTM) atau Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM) dengan nama lain Janda, namun juga diupayakan secara berkelanjutan (sustainable) untuk mengantisipasi kemiskinan adanya (poverty trap). perangkap Kondisi kemiskinan yang ada di membutuhkan desa sector hanya dukungan ekonomi dari bantuan pemerintah desa tetapi juga perlu dukungan sosial berupa interaksi partisipasi yang kelembagaan masyarakat desa yang harus melindungi dan berkelanjutan. Desa Jajag merupakan salah satu desa yang ada di Banyuwangi, Desa Jajag menjadi tumpuan desa ataupun daerah kecil lainnya di daerah ini. sentra Jajag merupakan Desa perekonomian dan pengembangan pendidikan di Enam Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. penduduk desa Jajag matapencaharian sebagai Pentani ada pula yang berdagang. Meski desa Jajag merupakan Desa Termaju di Kabupaten Banyuwangi mereka masih banyak membutuhkan bantuan seperti, Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan. Selain tentunya tidak yaitu insentif yaitu dan itu, Program "Kanggo Riko" berfungsi sebagai Program Pengentasan Kemiskinan, sesuai pada (2015-2020) RPJMD mengoptimalisasi sumberdaya daerah berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Meningkatkan kuantitas dan kualitas insfrastruktur fisik, ekonomi dan sosial dengan cara melalui UMKM. Program tertarik "Kanggo Riko" peneliti lebih dalam untuk mengetahui mengenai Program "Kanggo Riko" Dengan adanya dan permasalahan Penanggulangan Kemiskinan jika melihat kondisi seperti hal yang dijelaskan diatas. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi menegenai Bagaimana Implementasi Program "Kanggo dalam Mengentaskan Riko" Kemiskinan Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi? di Desa 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Program "Kanggo Riko" di Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dalam mengentaskan kemiskinan ? 1.3 Tujuan Penelitian Dalam sebuah penelitian, setiap aktivitas yang terjadi dikarenakan adanya tujuan-tujuan tertentu. Hal ini bertujuan dalam melakukan penelitian tidak keluar dari jalur yang telah di tentukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu Untuk dalam mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Program " Kanggo Riko" di Desa Jajag Kabupaten Banyuwangi. agar peneliti penelitian 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Praktis Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengenai Implementasi Program "Kanggo Riko" mengentaskan Kemiskinan. Secara rinci, umpan dalam
balik pengembangan kompetensi ini meliputi : 1. Hasil ini mampu diharapkan meningkatkan hasil Implementasi Program "Kanggo Riko" yang telah dilakukan oleh Desa Jajag Gambiran Kecamatan Kabupaten Banyuwangi khususnya dalam mengentaskan Kemiskinan. dari penelitian 2. Hasil dari penelitian diharapkan menjadi sarana penyempurnaan Program "Kanggo Riko" yang telah dilakukan oleh Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. 1.4.2 Manfaat Teoristis teoristis, hasil ini bermanfaat untuk penelitian memberikan konstribusi terhadap pengembangan Pemerintahan, bidang Kebijakan Program Pengentasan dalam Kemiskinan, Khususnya Implementasi Program "Kanggo Riko" yang diperlukan selama proses pelaksanaan. Dari segi 1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti ini bermanfaat untuk meningkatkan pengentuan dan keterampilan penulis di bidang penelitian sarana Implementasi ilmu yang didapatkan selama di bangku penelitian. Penelitian dan sebagai BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.2.1 Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk kebijakan mengimplementasikan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. tersebut Model mengadaptasi mekanisme yang lazim khususnya dalam manajemen, manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi akhirnya proyek-proyek, berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama dengan masyarakat. yaitu kebijakan dan yang dilakukan pemerintah Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146- 147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan- tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup untuk keputusan-keputusan mengubah tindakan-tindakan menjadi operasional dalam kurun waktu rangka tertentu maupun dalam melanjutkan untuk usaha-usaha mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan- keputusan kebijakan yang dilakukan yang oleh diarahkan mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan. usaha-usaha organisasi publik untuk Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul (2008: 65), mengatakan Wahab bahwa: adalah Implementasi memahami apa yang senyatanya terjadi program dinyatakan berlaku atau dirumuskan perhatian fokus merupakan sesudah suatu
implementasi kebijaksanaan yakni kegiatan- kejadian-kejadian kegiatan sesudah yang pedoman-pedoman disahkannya kebijaksanaan yang mencakup baik usaha-usaha untuk maupun mengadministrasikannya untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian- kejadian. dan timbul Negara Dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa disimpulkan dapat implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan atau sasaran-sasaran keputusan- diidentifikasi Jadi keputusan suatu implementasi merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan- tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Terdapat beberapa teori ahli mengenai dari implementasi kebijakan, yaitu: ditetapkan oleh kebijakan. aktor sehingga beberapa Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: bahwa berpandangan 90-92) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel,yaitu: 1. Komunikasi, yaitu keberhasilan kebijakan implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus kepada ditransmisikan kelompok sasaran (target group), akan mengurangi sehingga distorsi implementasi. 2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. manusia, 3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, demokratis. sifat implementor memiliki Apabila disposisi baik, maka dapat implementor menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses juga implementasi menjadi tidak efektif. 4. Struktur Birokrasi, kebijakan pengaruh Struktur organisasi bertugas yang mengimplementasikan kebijakan memiliki yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi Standard adalah Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi akan yang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. yang tersebut terlalu panjang Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) yang sumber-sumber penting meliputi, yang memadai sertakeahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas- fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat staff guna
dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau ukuran- prosedur-prosedur ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk dalam keseragaman bekerjanya organisasiorganisasi yang luas. kompleks Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan unit-unit birokrasi, komite-komite kelompok-kelompok legislatif, kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat yang mempengaruhi kebijakan organisasi birokrasi pemerintah. kerja tersebar dan diluar seperti Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut (dalam Merilee Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah implementornya menyebutkan dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya setelah adalah bahwa kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh S. Grindle derajat kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal- hal berikut: 1. Kepentingan yang oleh kebijakan. 2. Jenis manfaat implementability dari terpengaruhi yang akan dihasilkan. 3. Derajat perubahan yang diinginkan. 4. Kedudukan pembuat kebijakan. 5. (Siapa) pelaksana program. 6. Sumber daya yang dihasilkan 7. Sementara itu, konteks implementasinya adalah: 8. Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat. lembaga 9. Karakteristik penguasa. dan dan 10. Kepatuhan dan daya tanggap. Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang konteks komprehensif kebijakan, yang implementor, menyangkut dengan penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta daya kondisikondisi implementasi yang diperlukan. 10. Kepatuhan dan daya tanggap. Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang konteks komprehensif kebijakan, yang implementor, menyangkut dengan penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta daya kondisikondisi implementasi yang diperlukan. sumber Maka penelitian ini, peneliti fokus menggunakan teori model yang Merilee menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan implementasi. dan Penggunaan tersebut dapat membantu peneliti untuk mengkaji implementasi Program Kanggo Riko di Desa Jajag secara mendalam. S. Grindle lingkungan teori Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Menurut (dalam Mazmanian dan Sabatier tiga Subarsono, 2011: 94) ada kelompok yang keberhasilan mempengaruhi implementasi, yakni karakteristik variabel
the dari masalah (tractability of problems), karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) lingkungan dan (nonstatutory affecting implementation). variabel variables Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, komunikasi sumberdaya, penguatan antarorganisasi agen aktivitas, pelaksana sosial, politik. Menurut ekonomi pandangan Edward (Budi III Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu: 1. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu ia harus menyadari keputusan, bahwa telah suatu keputusan dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. 2. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan sebagaimana diimplementasikan yang diinginkan, maka petunjuk- petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang pelaksana kepada diteruskan tidak menetapkan kabur dan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. dan karakteristik kondisi dan dan tersebut harus 3. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung maka perintahperintah pelaksaan harus jelas. Walaupun konsisten dan efektif, perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan bila tersebut bertentangan perintah maka perintah tersebut tidak akan memudahkan pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. jelas, tetapi para 2.2.2 Kebijakan Publik Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan peraturan menteri, daerah/provinsi, pemerintah peraturan gubernur, keputusan daerah dan kabupaten/kota, keputusan bupati/walikota. dilihat dari Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung kita sudut dari Easton mengartikannya. memberikan kebijakan definisi publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell juga mengartikan dan Kaplan kebijakan a sebagai projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek terarah. Widavsky Pressman sebagaimana Budi Winarno(2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias mana publik yang dan dikutip
diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk- bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. ini dipengaruhi oleh bukan keterlibatan Eyestone pemerintah. sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara dengan unit lingkungannya". pihak beranggapan definisi bahwa tersebut masih terlalu luas untuk yang dipahami, karena dimaksud dengan kebijakan publik mencakup banyak hal. dapat dua Menurut karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Hal faktor-faktor Robert pemerintah Banyak apa Nugroho, ada Menurut Woll sebagaimana (2003:2) dikutip kebijakan menyebutkan aktivitas publik ialah pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik is whatever government choose to do or not to do" ( apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan mengenai publik Tangkilisan bahwa sejumlah yang sebagai " adalah perwujudan "tindakan" dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena (dampak mempunyai pengaruh pilihan yang pemerintah melakukan untuk sesuatu. Terdapat beberapa ahli kebijakan yang publik sebagai yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip yang (2003: Tangkilisan menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pilihan pemerintah sama dengan mendefiniskan tindakan 1) publik hidup, dan David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) kebijakan memberikan publik sebagai "the autorative allocation of values for the whole society".Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini pemerintah disebabkan definisi karena
termasuk ke dalam "authorities in a political system" yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari- hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu maslaha tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu. pendapat berbagai dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Berdasarkan ahli tersebut 2.2.3 Kebijakan Pengentasan Kemiskinan kondisi sosial ekonomi warga masyrakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok kemanusiaan. yang kemiskinan Menurut merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi pakaian, makanan, perumahan,yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Kemiskinan adalah layak bagi KBBI, Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang atau menjadi meliputi orang sekelompok kebutuhan kesehatan, pangan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak untuk kekerasan, berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan Laporan Bidang politik. yang Kesejahteraan dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tidak pendapatannya tetapi memenuhi untuk mencukupi kebutuhan pokok/dasar. Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali berdasarkan diperluas dan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia yang Pandangan ketiga. definisi dalam dikemukakan kemiskinan Chambers dari menerangkan bahwa kemiskinan adalah konsep (integrated concept) yang memiliki lima dimensi, yaitu: hak seseorang dan hak Rakyat suatu kesatuan a) Kemiskinan Permasalahan kemiskinan pada dasaranya adalah kondisi ketidak seseorang mampuan pendapatan kebutuhan untuk pokoknya. mencukupi
b) Ketidak berdayaan kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan bagi yang kemanusiaan. Rendahnya keadilan layak c) Kerentanan menghadapi situasi darurat Seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin tisak memiliki kemampuan untuk mengadapi situasi yang tidak terduga dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. d) Ketergantungan kemampuan pendapatan ataupun kekuatasn sosial sekelompok dari seseorang atau tadi orang yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan pihak lain adalah sangat tinggi. Keterbatasan e) Keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers yang adalah atau menyebabkan sekelompok miskin. Masyarakat yang disebut miskin pada umumnya berada pada daerah yang pusat-pusat dari jauh pertumbuhan ekonomi. Dimensi keterasingan faktor lokasi seseorang orang 2.3 Program Kanggo Riko (untuk anda) Berdasarkan Perbub no 31 rangka dalam Tahun meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan di perlu Kabupaten menetapkan Peraturan Bupati tentang 2018 kemiskinan Banyuwangi, Program Kanggo Riko. Program Kanggo Riko adalah sebuah program yang di rancang secara khusus bagi masyarakat yang belom beruntung secara ekonomi, sosial, budaya berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 oleh Tim Nasional pecepatan penanggulangan kemiskinanan (TNP2K). Program kanggo riko merupakan kegiatan yang sangat menyentuh pada warga masyarakat di bawah garis marginal status kesejahteraan 1-10% terendah (Desil 1). terpadu pada 2.3.1 Maksud dan Tujuan 2 Maksud pasal dilaksanakannya Program "Kanggo Riko" untuk mengoptimalkan kinerja KPMD dan program mengefektifkan penanggulangan kemiskinana bagi rumah tangga miskin (RTM). Pada ini adalah Tujuan Program "Kanggo diantaranya Memberikan Riko" akses interaksi dan perlindungan terhadap RTM melalui optimalisasi untuk kinerja KPMD, Memperluas akses RTM terhadap usaha produktif untuk peningkatkan aset usaha / pendapatan keluagra, upaya Membantu ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan untuk Memorong motivasi untuk berusaha (need for achievement) dan kemampuan (life skill) meningkatkan dalam kesrejahteraannya serta mendorong 2.3.2 Ruang Lingkup Pada pasal 4 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. sasaran b. pendataan dan pelaksanaan
c. penetapan dan tugas Pendamping Program Kanggo Riko d. pembiayaan e. pembinaan dan pengawasan. 2.3.3 Indikator Kemiskinan RTM adalah seorang baik lelaki atupun perempuan yang karena sesuatu dia menjalankan fungsi sosial maupun rumah sebagai kepala ekonomi tangga. Criteria Rumah Tangga Miskin (RTM) antara lain : 1. Rumah hal menyebabkan Miskin Tangga berdasarkan data pada Basis Data Terpadu (BDT) 2. RTM dan KRTP yang produktif 3. Tidak menjadi sasaran penerima bantuan Program bantuan lain seperti (baik Jalin Matra BRTSM, PFK ataupun PK2) 4. RTM dimana Kepala Rumah (KRTP) Tangga dengan statusnya bercerai Perempuan 5. Ditinggal suami dalam waktu lama (minimal 6 bulan) dan tidak mendapatkan nafkah (ditelantarkan) 6. Memiliki yang difabel/cacat dan atau mengalami tidak sakit menahun sehingga bisa melakakukan aktifitas produktif suami 7. RTM sebatangkara, produktif dan mampu mengelola usah. hidup 2.3.4 Sasaran sasaran Program "Kanggo Riko" adalah RTM dan KRTPM yang tercantum dalam BDT. Pada pasal 5 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian ini penelitian Dalam penelitian jenis menggunakan kualitatif. Penelitian Metode kualitatif ini sering disebut "metode penelitian karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang (natural setting).Sugiono dalam Prastowo (2011 : 22) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan tradisi pemahaman berdasar pada metodologis yang mengeksplorasi suatu masalah sosial atau manusia. Peneliti kualitatif mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dibentuk dengan kata- kata teknik berdasarkan pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari tertentu. Dengan situasi demikian, peneliti kualitatif tidak hanya sebagaiupaya mendeskripsikan data, tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang sahih yang dipersyaratkan kualitatif, yaitu wawancara, observasi (Pengamatan), penelaahan dokumen (Moleong, 2018 : 9). naturalistik" alamiah terpisah sosial 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kabuaten Banyuwangi, penulis melakukan penelitian ini di Desa Jajag Kecamatan Gambiran, penulis juga melakukan survey di Desa Jajag serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wawancara di
untuk mendapatkan informasi yang lebih maksimal. 3.3 Sumber Data Data atau informasi dalam penelitian ini diperoleh dari sumber "social situation" (Spradley; 1980). Situasi sosial terdiri atas tiga elemen, yaitu: aktivitas (activity), dan pelaku (actor). Tempat adalah ruang dengan segala aspek fisiknya, dokumen, termasuk, computer, compact disc (CD), dan perangkat keras lainnya. Aktivitas adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh orang (akan digali melalui observasi). Pelaku adalah semua orang (pegawai) yang terlibat dalam sosial. Sebagian pegawai dipilih untuk memberikan informasi (diwawancarai). Mereka informan. Penetapan dinamakan informan ditetapkan dengan cara memilih yang dipertimbangkan akan memberikan data atau informasi yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan informasi informan peneliti akan menetapkan yang informan dipertimbangkan akan memberikan lengkap. informasi Demikian hingga informasi dianggap cukup. tempat (place), situasi orang tertentu lainnya lebih seterusnya yang menggunakan informan sampling" "purposive yang dipilih pada awal penelitian yaitu: Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (2) Kepala dan perangkat Desa Jajag, (3) Masyarakat desa Jajag, (4) Pendamping Desa Program "Kanggo Riko". Selanjutnya, dengan bantuan informasi dari para informan tersebut peneliti menetapkan informan berikutnya memenuhi yang kualifikasi (alternatif) berikut: 1. Memegang jabatan atau membidangi Dengan (1) Kepala informasi yang akan digali; 2. Memahami informasi yang akan digali; dan 3. Pegawai unggul mendekati yang (champion) karakteristik sebagai agen perubahan (change agent). 3.4 Metode Pengumpulan Data Dalam rangka pengumpulan data atau informasi dilapangan, maka ini digunakan dalam penelitian teknik antara lain: 3.4.1 Wawancara Wawancara cara mendapatkan dengan bertanya langsung kepada informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (tidak terstruktur). Dalam wawancara informan bisa secara terbuka bebas menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala sosial tertentu. untuk Teknik yang memperoleh mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap informan. Wawancara dari para mendalam secara terstruktur dengan menggunakan (interview panduan wawancara guide), maupun wawancara bebas (tidak berstruktur) bersamaan dengan observasi. yaitu informasi ini ini bertujuan informasi dilakukan 3.4.2 Observasi Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian". Dengan lain merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Jenis "Observsi kata
observasi yang digunakan peneliti adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan langsung melibatkan diri dalam yang proses dilakukan oleh informan. secara kegiatan 3.4.3 Dokumentasi Menurut Hamidi (2004:72), Metode adalah dokumentasi informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. ini Dokumentasi merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil dari penelitian. Menurut Sugiyono bisa (2013:240), atau berbentuk karya-karya dari seseorang. penelitian dokumentasi tulisan, gambar monumentel 3.5 Metode Analisis Data Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan akan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah telah dirumuskan dalam proposal. Analisis adata merupakan suatu usaha untuk mengkaji ulang dari hasil yang telah dilakukan kategori sehingga bisa yang memiliki dijadikan relevensi dengan teori-teori yang dilakukan dalam penelitian, yang kemudian ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. yang pola Menurut Miles and Huberman dalam 2012:246) aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. (Sugiyono, 1. Data Reduction (Reduksi Data), artinya Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 2. Data Display (Penyajian Data), artinya Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 3. Conclusion Drawing (verification),artinya penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 3.6 Keabsahan Data Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan penjaminan dalam validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan sebagai pengecekan itu. pembanding (2006:267), Menurut Validitas "derajat merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti". Menurut Hamidi (2004:82-83), Ada dapat beberapa data terhadap data atau Sugiyono teknik yang
digunakan untuk validitas data, yaitu: 1. Teknik trianggulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengumpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan. mengetahui 2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (member check). 3. Akan dan tema menyeminarkan tempat sejawat penelitian (peer debricfing), termasuk koreksi di bawah para pembimbing. mendiskusikan dengan di jurusan belajar 4. Perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk memperoleh bukti yang untuk juga lengkap lebih memeriksa konsistensi tindakan para informan. macam Adapun dari trianggulasi memiliki tiga macam yang pertama, trianggulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen serta arsip yang memuat catatan berkaitan dengan data yang dimaksud. Kedua, trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen. Ketiga, waktu trianggulasi pengumpulan data merupakan kapan trianggulasi atau dilaksanakannya metode data. Berdasarkan pemaparan di atas ini menggunakan dua penelitian macam pertama trianggulasi, trianggulasi sumber data yang berupa observasi serta wawancara dengan langsung dan narasumber secara pengumpulan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang ingin diperoleh peneliti. BAB IV PEMBAHASAN 4.1. Peraturan Bupati No 31 Tahun 2018 Tentang Program Kanggo Riko Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan penanggulangan percepatan kemiskinan Kabupaten Banyuwangi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kanggo Riko. maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini ialah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan Program Kanggo Riko di Kabupaten. Yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan di Kabupaten Banyuwangi. di keamiskinan 4.2 Pendataan dan Pelaksanaan Dalam pasal 6 Sumber data Program Kanggo Riko bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM) berasal dari Basis Data Terpadu (BDT). Apabila ditemukan ketidakcocokan antara data RTM dan KRTPM yang berasal dari BDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi sesungguhnya yang terdapat Kepala DPPKR dapat mengubah data RTM dan KRTPM berdasarkan kondisi terdapat di sesungguhnya yang DPPKR. Perubahan RTM dan di DPPKR, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPPKR setelah melalui rembug warga dan dengan dikoordinasikan Tim Penanggulangan Koordinasi Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi. KRTPM
Rembug sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri dan atau melibatkan Rukun Tetangga Rukun Warga, serta calon dan penerima Program Kanggo Riko. Dalam pasal 7 Hasil rembug warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dituangkan dalam berita acara. acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan 1 (satu) untuk arsip DPPKR dan 1 (satu) diserahkan pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten pada saat dilaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). Setelah menerima berita acara sebagaimana dimaksud pada Koordinasi ayat Tim Kemiskinan Penanggulangan melaksanakan Kabupaten penyesuaian Setelah dilaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKR menetapkan perubahan penerima bantuan Program Kanggo Riko di desanya dengan Keputusan Kepala Desa. warga Dalam Berita (2), BDT. Dalam pasal 8 Program di Kanggo Riko DPPKR. Program Pelaksanaan Kanggo Riko sebagaimana dimaksud pada oleh pendamping Program Kanggo Riko. Kanggo Program Pendamping Riko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Desa melakukan pendataan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh RTM dan KRTPM. Hasil pendataan barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam rincian Pendamping anggaran Program Riko menyampaikan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala DPPKR. dilaksanakan (1) ayat dibantu biaya. Kanggo Kepala DPPKR dan perangkat desa dibantu oleh Pendamping Program Kanggo Riko menyerahkan bantuan Program Kanggo Riko kepada RTM dan Secara berkesinambungan Program Kanggo Riko dilaksanakan di desa-desa dalam menanggulangi rangka kemiskinan di Kabupaten. KRTPM. 4.3. Pedoman Umum Program Kanggo riko Kebijakan Program "Kanggo Riko" dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi pada 18 Agustus 2018 yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Program "Kanggo Riko". Kanggo Riko adalah sebuah program yang didesain secara khusus bagi masyarakat yang belum beruntung sosial, budaya secara ekonomi, berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (TNP2K). ditetapkannya Peraturan Bupati ialah untuk kesejahteraan meningkatkan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan di Kabupaten . Tujuan ini kemiskinan 4.4 Implementasi Program Kanggo Riko Kesejahteraan Masyarakat sebuah kondisi yang terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pemerintah melalui kebijakan publiknya bertanggung jawab menciptakan dalam kesejahteraan bagi masyarakat. Kebijakan Publik yang sudah dinilai diimplementasikan berhasil apabila tujuan dari kebijakan dapat
tersebut sudah tercapai dan tertuju pada titik sasaran yang sudah sesuai pada tujuan awalnya. Implementasi bisa Program berjalan dengan cukup baik karena faktor-faktor ada yang kebrhasilan saling terkait dengan satu sama lain. Selain itu, karakteristik kelompok juga bisa mempengaruhi sasaran implementasi bisa lama diterapkan. "Kanggo Riko" beberapa implementasi tidaknya ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan Program Kanggo Riko adalah teori Merilee yang menyebutrkan bahwah keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat implemenbility dari kebijakan tersebut. derajat tersebut ditentukan dua variabel yaitu, isi kebijakan dan konteks implementasi. Variabel : sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isis kebijikan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, yang sejauhmana dinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak program sudah tepat, apakah sudah sebuah kebijakan implementatornya menyebutkan dengan rinci dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya tersebut akan memadai. Variabel dijelaskan sebagai berikut : 4.5.1 Isi Kebijakan Dalam penelitian S. Grindle tersebut mencangkup perubahan Riko ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati No 31 tahun 2018 Tentang Program Kanggo Riko. Program Kanggo Riko merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan atau penanggulangan percepatan Kemiskinan di ada yang Banyuwangi. Selain itu Program ini juga memanfaatkan sumber daya Program Kanggo yang masih Produktif dalam artian yang mempunyai usaha. Dalam pasal 4 ruang lingkup Program Kanggo Riko meliputi : a. Sasaran Sasaran Program Kanggo untuk Peruntukan Riko Masyarakat Miskin atau Rumah Tangga Miskin yang masih Produktif. Menurut Pak Masduki selaku kepala bidang pemberdayaan masyrakat memberikan keterangan: di "program ini buat mereka yang buntuh bantuan mbk, khususnya masyarakat yang mempunyai kecil- kecilan. Bagi mereka yang tidak mempunyai usaha ya tidak mendapatkan bantuan dan juga mereka yang sudah tercantum BDT". (wawancara 22 April 2019) usaha di Pemaparan yang dilakukan oleh Bapak Parno Selaku Kepala Desa jajag mengatakan : "sasaran program ini sudah sesuai dengan tupoksi yang ada di undang-undang mbak. Pihak desa sudah menyurve lagi dari beberapa masyarakat yang mendaptkan Program ini". (wawancara 25 April 2019) jawaban diatas sasaran Program Kanggo Riko sudah tepat sasaran sesuai dengan Perbub No 31 Tahun 2019 Bab III Pasal 4 tentang Ruang Lingkup Program Kanggo Riko. b. Pendataan dan Pelaksanaan Berdasarkan hasil tentang Dalam pasal 6 sumber data dari Program Kanggo Riko berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 oleh Tim Nasional Penanggulangan Percepatan (TNP2K). Kemiskinan Terpadu
Menurut Pak Masduki selaku kepala bidang pemberdayaan masyrakat memberikan keterangan: "data nama penerima berasal dari pusat mbk, yang sudah terdafdar di BDT kemudian di berikan di salah satu kantor desa yang mendapatkan program ini, setelah itu desa mencocokan kembali nama- nama yang tertera di BDT". (wawancara 22 April 2019) Pemaparan yang dilakukan oleh Bapak Parno Selaku Kepala Desa jajag mengatakan : maupun "pendataan desa pelaksanakan menyesuaikan dengan nama- nama yang sudah tercamtum mbk, apabila ada salah warga yang tidak memenuhi syarat maupun kita melakukan musyawarah untuk mengganti calon RTM atau KRTPM melalui rembug warga dan koordinasi dengam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi. Dan Alhamdulillah nama-nama RTM yang ada di desa jajag semua bener". (wawancara 25 April 2019) criteria jawaban diatas Berdasarkan hasil pendataan dan pelaksanaan Program Kanggo riko berdasarkan Basis Data Terpadu ada ketidakcocokan antara RTM dan KRTPM yang berasal dari BDT, kepala DPPKR dapat mengubah data Rumah Tangga Miskin dan Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin berdasarkan kondisi sesungguhnya. Dan perubahan dapat dilakukan semestinya dalam pasal 6 ayat (2) ditetapkannya dengan keputusan (BDT) apabila kepala DPKKR setelah melalui rembug warga dan koordinasikan koordinasi dengan kemiskinan penanggulangan Kabupaten Banyuwangi. tim c. Penetapan dan Tugas Pendamping Kanggo Riko Program Kanggo Riko Desa adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan pembangunan masyarakat partisipatif. Pelaksanaan Program Kanggo Riko oleh Pendamping Program Kanggo Riko yang di tunjuk oleh Kepala DPPKR dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Pendamping dan di bantu Tugas pendamping Program Kanggo riko dalam pasal 10 ialah membantu DPPKR Kepala melakukan verifikasi calon penerima bantuan Program Kanggo Riko secara riil dan factual, mendata barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh RTM dan KRTPM, membantu Kepala DPPKR dan perangkat desa menyerahkan bantuan Program Kanggo Riko kepada RTM dan KRTPM dan mendampingi Pemerintah Desa dalam melakukan rembug Warga guna keperluan perubahan calon penerima bantuan Program Kanggo Riko; d. Pembiayaan Pendamping Program Kanggo Riko di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, sedangkan Pembiayaan Program Kanggo Riko brsumber dari Alokasi Dana Desa. Bantuan program Kanggo Riko sebesar Rp 2.500.000 setiap kepala rumah tangga dalam bentuk barang Pembiayaan
kebutuhan pokok anggaran sesuai rincian e. Pembinaan dan Pengawasan Dalam pasal 12 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengawasan Program Kanggo Riko dilakukan itu kepala oleh DPMD setelah hasil DPMD pelaksanaan dan Pengawasan Program Kanggo Riko kepada bupati secara bersekala minimal 1 (satu) Tahun sekali. melaporkan Pembinaan Implementasinya Kebijakan Program Kanggo Riko di Kabupaten Baanyuwangi ini pihak- pihak yang terlibat adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tim Fasilitas Kecamatan, Pemerintah desa, Pendamping Program Kanggo Riko, serta warga yang mendapatkan bantuan Kanggo Riko. Dalam teknis Program Kanggo Riko yang telah di oleh Kepala Dinas keluarkan Pemberdayaan Mayarakat dan Desa sebagai penanggung tim pengelola Program Kanggo Riko Pemerintah Desa dan Sekertaris Desa yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi. Di Desa tim Pengelola sudah dibentuk dan sesuai dengan apa yang sudah termuat dalam Perbub No 31 Tahun 2018. dengan Hal dibentuknya Organisasi Pengelolaan Desa yang termuat dalam pedoman umum pelaksanaan Program Kanggo tujuan Program Riko. Adapun Kanggo Riko pada Peraturan Bupati pasal 3 ini ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten. Dalam Banyuwangi. jawab di ini tunjukan Berdasarkan Peraturan Bupati No 31 Tahun 2018 Tentang Program Kanggo Riko dalam Isi Kebijaknnya telah memenuhi syarat dalam Ruang Lingkup Program Kanggo Riko sesuai dalam pasal 4. Sasaran sudah Program Kanggo Riko memenuhi target terhadap Rumah Tangga Miskin (RTM) ataupun Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM) bagi mereka yang mempunyai untuk meningkatkan perekonomian. Dalam pelaksanaan dan Pendataan dilakukan sesuai dengan tupoksi yang sudah ada, begitu juga dalam Tugas Pendamping membantu DPKKR melakukan verifikasi calon penerima bantuan Program Kanggo Riko, pembiayaan dan pembinaan pengawasan dilakukan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang sudah ada. usaha 4.5.1.1 Kepentingan yang Tepengaruhi yang Tepengaruhi berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu kebijakan. ini berargumen bahwa Indikator dalam kebijakan suatu pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh kepentingan-kepentingan mana pengaruh membawa tersebut terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut. Dalam Hal ini Kebijakan Program Kanggo Riko ini sasaran utamanya adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) atau Kepala Rumah Tangga (KRTPM). Perempuan Miskin Dengan adanya Program Kanggo mampu Riko meningkatkan di perekonomian usahanya. Menrut Pak bidang selaku kepala bidang Masduki pemberdayaan masyarakat memberika keterangan: Kepentingan dengan implementasi masyarakat "sosialisasi atau pembukaan di (launching) dilakukan
Desa Sosiliasi merupakan kegiatan yang sangat mempengaruhi dalam berjalannya program ini. Jika sosilasi di lakukan dengan benar maka proses program kanggo riko akan berjalan dengan semestinya". (wawancara, 10 Januari 2019) Berdasarkan hasil wawancara di atas sosialisasi sangatlah penting dalam berjalannya suatu program. informasi Sosialisasi memberikan tentang yang suatu dijalankan oleh Pemerintah. Dalam proses sosialiasi yang diakan di desa mereka mengajak semua anggota Rumah Tangga Miskin (RTM) atau Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM) yang mendapatkan Program sesuai dengan tangga miskin. sasaran Sosialisasi yang di berikan ke warga guna untuk memberikan informasi, wawasan tentang program dan teknis penggunaan program Kanggo Riko yang sesuai dengan Peraturan Bupati. Jajag. program tersebut reumah 4.5.1.2 (Siapa) pelaksana Program Pelaksana program adalah suatu hal yang penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuat kebijakan.Dapat para pelaksana ini adalah penyedia dan pemberi layanan bagi masyarakat didalam suatu program.Selain itu pelaksana program juga sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana program suatu Untuk diimplementasikannya. program mengetahui dalam riko, berdasarkan ini peneliti menjelaskan siapa pelaksana program Kanggo riko. dikatakan pelaksana program kanggo ini merupakan pemaparan yang dilakukan oleh Bapak Masduki selaku Kepala Bidang Permberdayaan masyrakat dan desa di Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi yaitu: Berikut "pelaksana program kanggo riko adalah Desa yang disebut dengan pelaksana program kanggo riko (DPPKR). Tugas Dinas hanya disini memfasilitasi pelayanan saja. desa Selebihnya yang jawab. Dan bertanggung untuk di Masyarakat yang menerima ada Pendamping bantuan Program Kanggo riko yang di sebut dengan (KPMD)". (Wawancara, 13 Desember 2018). pendampingan Disimpulkan bahwa Desa adalah sebenarnya pelaksana dari program kanggo riko. Desa sudah mengimplemntasikan program ini sejak diluncurknya pada tahun 2018. yang sesuai dalam pasal 8 yang berbunyi Program Kanggo Riko dilaksanakan dan pelaksana program ini dibantu oleh Pendamping Program Kanggo Riko. Pasal 8 (7) secara berkesinambungan program Kanggo Riko dilaksanakan rangka di Desa-Desa menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. di DPPKR dalam 4.5.1.3 Sumber daya yang digunakan atau pengimplementasian suatu kebijakan adanya perlu didukung dengan sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. sumber daya yang memadai Pelaksanaan
tentunya sangat membantu didalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien. akan Pelaksana kebijakan lancar berjalan dengan baik dan pelaksanaannya didalam apabila dilakukan Sumber Daya oleh Manusia (SDM) yang mencukupi tentunya berkualitas. Dalam dan tentu tersebut pencapaian membutuhkan SDM yang sesuai dengan kemampuan, yang memiliki kecakapan dan kecukupan untuk kebijakan menjalankan tersebut. suatu Program ini semua ditunjang dengan memaksimalkan anggaran, baik anggaran dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten pada bantuan Keuangan Pemerintah Desa dan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati No 31 Tahun 2018 11 dalam menyebutkan Pembiayaan Program Kanggo Riko dapat dibebankan pada Alokasi Dana Desa DPPKR (Desa Pelaksana Program Kanggo Riko). Banyuwangi Pasal Keterangan yang dilakukan oleh Bapak Masduki selaku Kepada Bidang Pemberdayaan Masyarakat : "Program Kanggo Riko di desa masing-masing 2.500.00; lima (dua ratus) per 40 rumah tangga miskin KRTPM". (wawancara, 12 Desember 2019) juta atau juga yang ini serupa disampaikan oleh bapak Parno selaku Kepala Desa mengatakan : dalam "anggaran dana Program digunakan ini membeli barang-barang yang mereka butuhkan70% berupa sarana dan prasarana dalam Hal usahanya, mengembangkan pendukung untuk diambil 10% dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka". wawancara, 5 Maret 2019). usaha 20% keterangan diatas, sumber daya program Kanggo Riko melalui sarana dan prasaranya diambil 70% yang digunakan untuk membeli barang-barang kegiatan usaha ekonomi Produktif. Contohnya mereka yang mempunyai usaha toko dibutuhkan barang-barang dalam sedangkan toko usaha pendukung seperti karangkitri diambil 20% dan untuk kebutuhan dasar sehari-hari maksimal 10% dari bantuan Rumah Tangga Miskin (RTM) Berdasarkan yang tersebut, yang disampaikan oleh Bu Novi selaku Kasih di Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengatakan: Keterangan "sumber daya yang dilakukan oleh Program Kanggo Riko tentu saja dari sdm yang di kerahkan langsung oleh dinas terkait. Baik dari pegawai dinas terkait dan Pemerintah Desa yang menjadi sasaran program ini". (wawancara 12 Desember 2012) Seorang informan Mas Aziz juga selaku staf di Desa Jajag menyampaikan sebagai berikut: "keikut yang sertaan dilakukan oleh SKPD dan terkait Pemerintah dengan program ini memiliki kanggo tupoksi masing-masing dalam melaksanakan tugasnya".(wawancara Maret 2019) desa adanya riko 5
keterangan diatas, memang yang terpenting adalah sumber daya manusianya. Ketersediaan masyarakatnya dalam seluruh kegiatan Program Kanggo Riko dalam pemberdayaan ekonomi. Msyarakat bisa sadar akan adanya program dan tujuan dari adanya program kanggo riko. Dan barulah didampingi oleh para pelaksana dan pemberi layanan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggerakan dalam masyarakat berpatisipasi dan pemnerdayaan masyarakat pembangunan partisipatif. Berdasarkan salah satunya 4.5.1.4 Derajat Perubahan Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada pon ini adalah bahwa sejauh mana yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.. Suatu program yang bertujuan mengubah perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bentuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin. perubahan sikap dan "Allhamdulilah mbak, kalau untuk penghasilan udah lebih sebelumnya, baik biasahnya hanya mendaptkan Rp. 500,000; per bulan sekarang udah Rp, 700,000; udah untuk bisa menabung dan mencukupi yang lainnya. (wawancara Ibu Rukiyah, 52 Tahun. 11 Maret 2019) dari saya "perubahan yang saya rasa ya ada mbak, sebelumnya modal hanya pas-pasan penghasilan ya kurang, sekarang ya alhamdulilah mbak lebih dari cukup Ibu Ndarwati, 67 Tahun. 11 Maret 2019) (wawancara, "perubahan ada mbak, yang sebelumnya hanya mendapatkan Rp, 500,000; ya sekarang udah ada lebihnya ya nambah Rp, 50,000; mbak. (wawancara Ibu Sutik, 50 Tahun. 12 Maret 2019). "kalau perubahan saya belom ada mbk. Pendapatan saya saja". sama masih (wawancara ibu dartik, 56 Tahun. 12 Maret 2019) "saya belom mendapatkan perubahan sekali. Pendapatan pas-pasan. Untuk lagi ya agak balik modal susah". ibu giyem, 50 Tahun. 12 Maret 2019) sama (wawancara jawaban Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan dapat Derajat Perubahan tentang Program Kanggo Riko sesuai ini tupoksinya sesuai dengan dengan ditetapkannya pasal 3 Tujuan ialah untuk Peraturan Bupati meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan di penanggulangan Kabupaten. Namun masih dalam hal ini masih ada diantara mereka yang belom merasakan perubahan setelah mendapatkan Program Kanggo Riko. sudah ini kemiskinan 4.5.1.5 Kedudukan Pembuat Kebijakan Letak pengambilan keputusan tentunya erat kaitannya dengan para stakeholder diamana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu kebijakan satu dengan program sangat harus sesuai
peraturan dan ketentuan yang ada dan keputusan yang diambil tentu untuk kepentingan bersama.Pengambilan keputusan di dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasian implemntasinya, seperti yang kita tahu juga bahwa kebijakan menurut Thomas R.Dye dalam buku Budi Winarno (2012:20) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah tidak untuk melakukan melakukan. is (public whatever goverments choose to do or not to do). atau policy ini bagian peneliti akan menjelaskan letak pengambilan keputusan mengenai Program Kanggo Riko. Pemaparan pertama adalah menurut Bapak Masduki selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi adalah: Berdasarkan "program ini dibuat oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Disini Bupati membentuk dan menetapkan sekertariat Program Kanggo Riko, menetapkan alokasi dana pendukung Program kanggo juga memberikan pembinaan di dinas dan Program Kanggo Riko ini di ketuai oleh Pak Zen". 13 Desember 2018). riko, dan (wawancara, jawaban dari wawancara di atas Kedudukan Pembuat Kebijakan Program Kanggo Riko Bupati Banyuwangi dan yang menjadi Ketua Program Kanggo Riko adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banyuwangi, Yang beranggotakan Pejabat/staf intrernal, Kecamatan Lokasi, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Berdasarkan adalah Bapak 4.5.1.6 Manfaat Yang di hasilkan Manfaat Program ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, masyarakat dari lebih sebelumnya. Menurut ibu supriyati 50 tahun memberikan keterangan baik "manfaat yang saya rasakan ada mbak. Saya mendapatkan bantuan tanpa mengeluarkan uang".(wawancara, 15 Maret 2019). Berdasarkan hasil wawancara di atas Dalam hal ini manfaat yang dirasakan yang mendapatkan Program Kanggo Riko mendapatkan mereka adalah tanpa tambahan modal dengan uang sepeserpun, mendapatkan dan pengahasilan tambahan dari program ini karna biasanya tersebut sudah di tanggung oleh Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. (ADD) 2.500,000;. oleh warga barang mengeluarkan dengan 4.5.2 Konteks Implementasi Selain dari isi kebijakan, perlu konteks diperhatikan dalam pengimplemntasian suatu kebijakan agar dapat diketahui hal apa saja konteks yang kebijakan sebuah implementasi kebijakan. Berdasarkan teori implementasi model Merille S.Grindle kebijakan konteks merupakan hal yang menentukan bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan termasuk juga program Kanggo Riko dalam pemberdayaan ekonomi melakukan pengentasan Kemiskinan Berikut ini merupakan penjelasan konteks kebijakan tersebut. kebijakanpun termasuk dalam dalam mengenai
4.5.2.1 Kekuasaan, Kepentingan, dan strategi actor yang terlibat konteks implementasi ini berkaitan dengan adanya situasi dan kondisi pihak- pihak terkait dan masyarakat sebagai penerima Bantuan Progam Kanggo Riko. Kebijakan Program Kanggo Riko adalah Kebijakan Kabupaten Banyuwangi yang berlaku untuk Banyuwangi. seleruh warga Kebijakan ini banyak melibatkan pihak-pihak Pemerintah Kabupaten. Variabel terlibat kebijakan dalam Program Kanggo Riko di Kabupaten Banyuwangi yaitu : 1. Bupati Stakeholder yang implementasi Bupati disini memliki peran membentuk menetapkan dan Sekertariatan Program Kanggo Riko, menetapkan Alokasi Dana Desa pendukung Program Kanggo Riko, dan memberikan pembinaan dan arahan kepada sekertariat Program Kanggo Riko dalam melaksanakan Program Kanggo Riko. 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pelayanan administrasi operasional dan Program Kanggo Riko, menyusun kebijakan local yang mendukung pelaksanaan Program Kanggo Riko, menganggarkan dana pendukung Pendapatan melalui Belanja Daerah (APBD) Kabupaten untuk mendukung berjalannya Program ini, dan melaksanakan sosialisasi dan fasilitas pelaksanaan Program Kanggo Riko. 3. Pemerintah Desa Melakukan Anggaran Pemerintah Desa adalah yang penanggungjawab Program Kanggo Riko di tingkat Desa. Dalam hal ini menetapkan pemerintah desa desa keanggotaan pendamping program kanggo riko sekertariat Desa, melalui menetapkan RTM daftar penerima bantuan, jenis usaha dan jumlah bantuan dengan keputusan Kepala Desa dan melakukan pencarian untuk program Kanggo Riko untuk di belanjakan sesuai dengan kebutuhan RTM. 4. Pendamping Program Kanggo Riko Pemerintah dan Tenaga Pendamping yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa untuk memfasilitasi pelaksanaan Kanggo Riko di Desa. 5. Rumah Tangga Miskin (RTM) atau Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM) Rumah Tangga Miskin disini pelaksanaan dalam menanggapi saling Program Kanggo Riko terlaksananya membahu ini. Program adanya akan Masyarakat Program ini untuk meningkatkan Perekonomian mereka dalam bidang usaha yang mereka miliki. untuk Kanggo sadar Riko Stakeholder tersebut memiliki tupoksi tersendiri dalam menjalankan tugas yang di tugaskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dilakukan para actor dan sasaran masyarakat kebijakan memiliki strategi sendiri, dalam hal ini masyarakat dengan lebih mudah meningkatkan usaha mereka dengan adanya Program ini. menjadi 4.5.2.2 Karakteristik Lembaga dan Penguasa Implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksanaannya akan terlepas dari karakteristik atau peran dari para pelaksana kebijaka itu sendiri. Karakteristik stakeholder dalam hal ini sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing dinas atau instansi terkait dalakm melaksanakan tugasnya. Setiap dinas pasti memiliki
peran nya masing-masing didalam program pengimplementasian Kanggo didalam Riko di Desa pengimplementasiannya Jajag Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Bapak Parno selaku Kepala Desa Jajag mengernai koordinasi dalam Proses pengimplementasian Program Kanggo Riko di Masyarakat dalam usahanya Rumah Tangga Miskin yaitu: "koordinasi awal melakukan sosialisasi di Desa terkait Riko. Program Kanggo Sehingga pemerintah desa melakukan pembinaan dan pengadaan pengawasan barang yang dilakukan oleh tim pengelola kegiatan". (wawancara,21 Februari 2019) dan jasa Dalam karakteristik lembaga dan penguasa program Kanggo Riko sudah berjalan dengan baik di desa Jajag. Pemerintah Desa sudah menjalakan tugasnya sesuai dengan pelaksanaan pedoman program Kanggo Riko. umum 4.5.2.3 Kepatuhan dan Daya Tanggap Hal ini juga bagian penting dari proses suatu implementasi kebijakan, dimana tingkat kepatuhan respon dari para dan pelaksana kebijakan merupakan aksi nyata dari para pelaksana untuk tugas pokok dan melaksanakan dalam fungsinya pengimplementasian program Kanggo Riko dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Jajag melalui Usaha pengembangan Menengah Kecil terlaksana dengan baik, secara optimal dan berdaya guna. Maka berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa aturan serta adanya untuk melaksanakan mekanisme perannya masing-masing dalam program Kanggo Riko adapun peran masing-masing tersebut dipaparkan oleh Bapak Zen selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi yaitu: "yang SKPD terpenting dalam program Kanggo Riko sadar dalam melakukan tugasnya masing-masing ya merupakan bukti kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana." (Wawancara 14 Desember 2018) sebagai para keterangan Seperti yang disampaikan oleh Pak Nur selaku Pendamping Program Kanggo Riko: "tugas saya ya gak banyak mbak, saya seminggu dua kali nyambangi rumah warga mbak. Untuk melakukan pengecekan". (wawancara, 28 Februari 2019). dari wawancara diatas semua pelaksana baik mulai dari implementor atau pelaksana tingkat Kabupaten maupun Desa merupakan suatu kepatuhan dan daya tanggap. Dan semua memiliki perannya masing-masing dan didalam mengimplementasi program Kanggo Riko. Berdasarkan hasil melaksanakan BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan mengenai Implementasi Program Kanggo Riko Di Desa Jajag Kecamatan Gambiran pembahasan
diukur Kabupaten Banyuwangi melalui 6 variabel konten isi Kebijakan (countain of policy) dan 3 variabel konteks lingkungan (context of policy) adalah sebagai berikut: Pertama, Kanggo Riko adalah sebuah Program Pemerintah untuk digunakan yang masyarakat mengatasi masalah suatau Kemiskinan dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia berupa Usaha Menengah Kecil atau (UMK). Dalam isi kebijakan dari Program Kanggo Riko dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa Jajag telah memenuhi syarat, Berdasarkan Peraturan Bupati No 31 2018 Tentang Program Tahun Kanggo Riko dalam Isi Kebijaknnya telah memenuhi syarat dalam Ruang Lingkup Program Kanggo Riko sesuai dalam pasal 4. Sasaran Program Kanggo Riko sudah memenuhi target terhadap Rumah Tangga Miskin (RTM) ataupun Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM) bagi mereka yang mempunyai untuk meningkatkan perekonomian. Dalam pelaksanaan Pendataan dan dilakukan sesuai dengan tupoksi yang sudah ada, begitu juga dalam Pendamping membantu Tugas DPKKR melakukan verifikasi calon penerima bantuan Program Kanggo Riko, pembiayaan dan pembinaan pengawasan dilakukan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang sudah ada. usaha Berjalannya Program Kanggo Riko karna adanya proses sosialisai, sosialisasi sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu Program Kanggo Riko. Karna dengan adanya sosialisai memberikan suatu informasi tentang Program oleh Pemerintah Banyuwangi. Dengan adanya tindakan sosialisai berguna yang dijalankan bagi warga yang mendapatkan Program bantuan dari Pemerintah dan menjalankan bantuan dengan sebagaimana mestinya. pelaksana Program Kanggo Riko ini berjalan Adanya sudah koordinasi antara dinas dan desa yang mendapatkan Program bantuan Kanggo Riko.. kunci keberhasilan dari program ini adalah Desa. Karena Desa sudah menjalankan tugasnya sesuai tupoksi yang sudah ada dan sadarnya masyarakat dalam Program ini. Sementara itu, cukup baik. Sumber daya yang digunakan sesuai dengan Peraturan Bupati No 31 Tahun 2018 sumber daya yang digunkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pendamping Program Kanggo Riko sedangkan untuk Program Kanggo Riko melalui dari Alokasi Dana Desa, yang setiap kepala Rumah Tangga Miskin mendapatkan Rp. 2.500.00 bantuan tersebut digunakan untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan untuk menunjang usaha mereka. keperluan Dalam kedudukan pembuatan kebijakan yang dilakukan dalam Program Kanggo Riko sudah cukup baik. Letak pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan adalah dinas Pemerintah Banyuwangi, hanya tugsasnya sebagai sekertaris, dan memberikan terhadap desa yang pembinaan mendapatkan Program Kanggo Riko. Kunci keberhasilan Program Kanggo Riko ini adanya kekompakan pelaksana Program yaitu Dinas Pemberdayaan, Desa dan juga Aktor yang terlibat. menjalankan bantuan antara
Manfaat dari adanya Program Kanggo Riko sangat besar. Meraka bisa meningkatkan hasil usaha mereka tanpa mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. sesuai Derajat Perubahan dengan Peraturan Bupati No 31 Tahun untuk Kesejahteraan meningkatkan masyarakat miskin dan percepat penanggulangan kemiskinan, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya dari Rumah Tangga Miskin (RTM) yang menghasilkan penghasilan lebih dari sebelumnya, namun ada juga di yang masih antara mereka mendaptkan pas-pasan. 2018 adalah terlibat yang Implementasi Kebijakan dalam Program Kanggo Riko yaitu Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa, Pendamping Kanggo Riko, dan Rumah Tangga Miskin (RTM) atau Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin Stakeholder tersebut memiliki fungsi regulasi dan pelaksana Program Kanggo Riko. Pemerintah Desa disini ditunjuk untuk mengurus pelaksanya Program Kanggo Riko atau penanggung jawab Program Kanggo Riko di tingkat desa. Stakeholder (KRTPM). karakteristik Lembaga sudah berjalan cukup baik. Pemerintah Desa sudah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan dalam Kepatuhan dan Daya Tanggap adanya respon dari semua pelaksana baik mulai dari implementor atau pelaksana tingkat kabupaten maupun desa merupakan suatu kepatuhan dan yang memiliki daya perannya masing-masing didalam Adapula dan Penguasa tanggap melaksanakan mengimplementasikan Kanggo Riko. dan Program 5.2 Saran Berdasarkan hasil penelitian implementasi Program Kanggo Riko di desa Jajag Kecamatan Gambiran Banyuwangi, maka Kabupaten peneliti saran menggunakan sekiranya bermanfaat untuk bahan koreksi peran Pemerintah Desa pelaksana Program Kebijakan Kanggo Riko: Perlu diadakan pemantuan lagi, meski sudah banyak diantara Rumah Tangga Miskin yang sudah mendapatkan penghasilan lebih dari sebelumnya tapi masih saja ada beberapa Rumah Tangga Miskin dalam yang pendapatan. masih minim DAFTAR PUSTAKA AG. Subarsono. 2011. Analisis (konsep. Kebijakan Publik teori dan aplikasi).Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Islamy, Irfan M. 2009. Prinsip- Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Cetakan ke-15. Jakarta: Bumi Aksara. Tangkilisan, Hesel. 2003. Kebijakan Yang Membumi: Publik Konsep, Strategi dan Kasus. Yogyakarta:YPAPI. Sugiyono. 2012. Memahami Kualitatif. Penelitian Bandung: ALFABETA.
Wibawa, Samudra, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Abdul Wahab,Solichin.2008.Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Publik. Kebijakan CV.Alfabeta. Bandung. Andi Prastowo. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Rancangan Perspektif Penelitian. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media. Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Kualitatif. : PT Remaja Penelitian Bandung Rosdakarya Nawawi, Hadari dan M. Martini Instrumen Hadari. Penelitian Bidang Sosial.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1992. Spradley.P. James. 1980. Participant Observation. Florida: Holt, Rinehart and Winston Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Presindo:Yogyakarta Budi Winarno, Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta. 2007 Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Laporan dan Proposal Penelitian. Malang: UMM Press. Sumber Jurnal Internet: : civis/article/view/633 tion/309744985_PEMBERDAYAA N_USAHA_MIKRO_KECIL_DAN _MENENGAH_UMKM_DALAM_ PENANGGULANGAN_KEMISKI NAN Dokumen Lainya: Undang-undang No 24 Tahun 2004 tentang kemiskinan Peraturan Bupati No 31 Tahun 2018 Tentang Program Kanggo Riko Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Percepatan Tentang Penanggulangan Kemiskinan