KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERADILAN PIDANA: ANALISIS KONSISTENSI PUTUSAN Editor: Lidwina Inge Nurtjahyo Choky R. Ramadhan Penulis: Ratna Batara Munti Iit Rahmatin Veni Siregar Uli Arta Pangaribuan Adery Ardhan Saputro Bela Annisa Siti Lestari Khusnul Anwar
Kekerasan terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan Editor: Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo Choky R. Ramadhan Penulis: Ratna Batara Munti Iit Rahmatin Veni Siregar Uli Arta Pangaribuan Adery Ardhan Saputro Bela Annisa Siti Lestari Khusnul Anwar ISBN: 978-979-8972-76-8 Desain & Tata Letak: Rizky Banyualam Permana Diterbitkan oleh: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia bersama Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Apik atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D Lt. 4 Kampus Baru UI Depok 16424 Ph/Fax : +62-21 7073-7874 Ph : +62-21 7270003 #55 Fax: : +62-21 7270052, +62-21 7073-7874 Cetakan Pertama, 2016 Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
Kata Pengantar Kekerasan terhadap perempuan menjadi isu yang ramai dibicarakan be- berapa kurun waktu terakhir. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi adalah perkosaan. Sebanyak 34% berita dari 9 media menyampaikan pemberitaan terkait kasus perkosaan selama Januari hingga Juni 2015.1 Perkosaan hanya salah satu dari beberapa kekerasan terhadap perem- puan, terutama kekerasan seksual terhadap perempuan. Selain itu be- berapa jenis kekerasan seksual lainnya seperti pelecehan seksual atau- pun eksploitasi seksual juga marak diberitakan. Hal ini tidak lepas dari semakin meningkatnya pula kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi. Pada tahun 2015, Komnas Perempuan mencatat terjadinya 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka tersebut meningkat sekitar 9% dari tahun sebelumnya.2 Kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi tidak hanya di ruang pub- lik, tetapi juga ranah privat yaitu di dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki karakteristik tersendiri di mana, menurut Nursyahbani Katjasungkana, korban memiliki ketergantungan kepada pelaku.3 Oleh karenannya, penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi suatu permasalahan tersendiri. 1 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Analisis Media: Sejauh Mana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual? ((Januari- Juni 2015), ANALISA-MEDIA-27JAN-16.pdf , diakses 19 September 2016. 2 nesia_kekerasan_seksual, diakses 24 Oktober 2016. 3 Nursyahbani Katjasungkana & Asnifriyanti Damanik, Kejahatan yang Tak Dihukum: Studi Kasus Kekerasan Domestik, (Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2004), Hlm. 6. iii
Buku ini berisi beberapa tulisan yang menganalisis kekonsistenan hakim dalam menimbang dan memutus suatu unsur tindak pidana pada beber- apa perkara kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual. Terdapat 9 (sembilan) unsur tindak pidana yang diatur di UU Penghapu- san Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Perlindungan anak, dan KUHP yang menjadi fokus pembahasan. Analisis pertimbangan dan putusan hakim atas suatu unsur tindak pidana pada suatu perkara dapat memberikan gambaran mengenai pola pikir dan perspektif hakim dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. MaPPI FHUI mengucapkan terima kasih kepada Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) atas dukungannya menyusun dan mem- publikasikan buku ini. Selain itu, terima kasih kepada LBH Apik Jakarta yang sudah turut berkontribusi memberikan pemikiran dan tulisannya untuk terwujudnya buku ini. Kami juga mengapresisasi dan berterima kasih kepada seluruh narasumber atau ahli yang dilibatkan untuk mem- beri masukan dan keahliannya. MaPPI FHUI berharap buku ini bisa men- jadi referensi bagi kerja-kerja mendorong peradilan yang lebih adil bagi perempuan. Depok, 24 Oktober 2016 Choky Ramadhan S.H., LL.M. iv
Kata Sambutan Terdapat dua hal yang membuat buku ini sangat istimewa. Pertama, buku ini membahas tentang konsistensi putusan hakim, dan kedua, buku ini membahas tentang kekerarasan seksual terhadap perempuan. Dimana kedua hal ini merupakan fokus kerja Australia Indonesia Partnership for Jus- tice atau Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (AIPJ). Konsistensi putusan hakim merupakan salah satu prinsip fundamental keadilan, konsistensi putusan menghasilkan transparansi dan predik- tabilitas, sehingga mendorong kepercayaan publik terhadap peradilan, khususnya sistem peradilan pidana. Perempuan merupakan kelompok prioritas yang menjadi perhatian AIPJ, dalam sektor peradilan perem- puan seringkali memiliki kesulitan dalam mengakses proses penyelesaian sengketa baik secara formal maupun informal, dan juga dalam mendapat- kan hasil yang adil dari proses-proses tersebut. Hal ini bertambah buruk, ketika seorang perempuan menjadi korban kejahatan, terutama kejahatan kekerasan seksual seperti perkosaan, perbuatan cabul, dan kekerasan dalam rumah tangga. Perkara kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan jenis tindak pidana yang jumlahnya selalu meningkat dari tahun ketahun, dan meninggalkan dampak fisik dan psikis yang ditang- gung oleh perempuan korban kejahatan seksual. Sehingga, konsistensi putusan dalam perkara kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi hal yang penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap para korban. MaPPI FHUI merupakan salah satu partner AIPJ yang telah melakukan kerja luar biasa dalam pembaruan peradilan dan riset hukum, bahkan dalam dua tahun terakhir, MaPPI FH UI melalui kerjasama dengan LBH Apik memfokuskan pada penelitian dan advokasi terkait dengan keja- hatan kekerasan seksual dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Kami berharap hasil penelitian ini akan bermanfaat ti- v
dak hanya bagi pengadilan, tetapi juga bagi khalayak umum yang peduli pada pengadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan. Lebih jauh, besar harapan hasil penelitian ini akan menjadi acuan bagi kerja-kerja pe- mangku kepentingan untuk secara bersama-sama meningkatkan akses keadilan dan perlindungan hukum terhadap perempuan. Jakarta, 24 Oktober 2016 Craig Ewers Pimpinan Proyek Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (Australian Indonesia Partnership for Justice) vi
Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi BAB 1 Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3. Metode Penelitian BAB 2 Definisi dan Re-definisi tentang Kekerasan Seksual 2.1. Pengantar 2.2. Definisi Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia: Suatu Analisis Kritis BAB 3 Penafsiran "Tidak Menimbulkan Penyakit atau Halangan untuk Menjalankan Pekerjaan atau Mata Pencharian atau Kegiatan Sehari-hari" pada Pasal Kekerasan Fisik yang Terjadi antara Suami Isteri dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 3.1. Pendahuluan 3.2. Deskripsi Singkat Putusan BAB 4 Penafsiran Sanksi Penelantaran dalam Rumah Tangga 4.1. Pendahuluan vii i iv 1 1 4 5 12 12 17 31 31 36 91 91 vii
4.2. Deskripsi Singkat Perkara 4.3. Analisis Konsistensi Putusan dan Isu-isu Hukum yang Terkait 4.4. Analisis Putusan BAB 5 Penggunaan Pasal 55 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim 5.1. Pendahuluan 5.2. Deskripsi Singkat Perkara 5.3. Pembahasan Komparasi Konsistensi Putusan 5.4. Analisa Putusan BAB 6 Penafsiran Unsur "Persetubuhan" pada Pasal Kejahatan Seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak 6.1. Pendahuluan 6.2. Deskripsi Singkat Putusan 6.3. Pembahasan Komparasi Konsistensi Putusan 6.4. Analisis Terkait Isu Hukum BAB 7 Penafsiran Unsur "Kekerasan atau Ancaman Kekerasan" pada Pasal Kejahatan Seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana viii 93 106 114 137 137 141 148 153 182 182 184 195 198 213
7.1. Pendahuluan 7.2. Deskripsi Singkat Putusan 7.3. Pembahasan Komparasi Konsistensi Putusan 7.4. Analisis Terkait Isu Hukum BAB 8 Penafsiran Unsur "Relasi Kuasa" pada Pasal Kejahatan Pencabulan dalam Undang-Undang Hukum Pidana 8.1. Pendahuluan 8.2. Deskripsi Singkat Putusan 8.3. Pembahasan Komparasi Konsistensi Putusan 8.4. Analisis Terkait Isu Hukum BAB 9 Penafsiran Unsur "Tidak Berdaya" Dalam Pasal 286 Dan 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 9.1. Pendahuluan 9.2. Deskripsi Singkat Putusan 9.3. Pembahasan Komparasi Konsistensi Putusan 9.4. Analisis Terkait Isu Hukum BAB 10 Alat Bukti yang Digunakan Pada Kasus Kekerasan Seksual yang Terjadi di Ruang Tertutup/Tidak Ada Saksi Selain Korban 10.1. Pendahuluan 10.2. Deskripsi Singkat Putusan 213 214 228 235 249 249 251 260 261 268 268 271 278 280 287 287 289 ix
10.3. Pembahasan Komparasi Konsistensi Hukum 10.4. Analisis Komparasi Konsistensi Putusan BAB 11 Analisis Putusan Terkait Riwayat Seksual Korban atau Stereotype Sebagai Dasar Meringankan atau Membebaskan Terdakwa 11.1. Pendahuluan 11.2. Deskripsi Singkat Putusan 11.3. Analisis Komparasi Konsistensi Putusan 11.4. Perlunya Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kejahatan Seksual 11.5. Rekomendasi x 300 306 315 315 318 328 339 345
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mahkamah Agung (MA) telah mempublikasi putusan pengadilan yang selama ini cukup sulit untuk didapatkan oleh masyarakat, khususnya para pihak yang beperkara. Program publikasi putusan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/ SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan Program. Sekitar 23.000 putusan telah diunggah ke situs pada tahun 2007 pasca SK Ketua MA tersebut ditetapkan.1 Saat ini, situs putusan tersebut sudah menyediakan layanan online untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi terkait putusan pengadilan secara lebih mudah. Per 2015, sekitar 1,5 juta putusan telah diunggah di situs Kebijakan MA mempermudah akses masyarakat atas putusan pengadilan merupakan suatu capaian keterbukaan yang patut diapresiasi. Dibandingkan dengan kondisi tiga dekade lalu, MA hanya mempublikasikan 0.6 persen dari delapan ribu putusannya di dalam bunga rampai yurisprudensi, dengan tajuk "Yurisprudensi Indonesia".3 1 Liza Farihah, Advokasi Mendorong Keterbukaan Informasi di Pengadilan, dalam Dadang Trisasongko, Melawan Korupsi: dari Advokasi hingga Pemantaun Ma- syarakat, (Transparency International Indonesia, 2014), Hlm.87. 2 3 Yura Pratama & Elsa Marliana, Penggunaan Data Putusan Pengadilan dalam Diskursus Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Fiat Justitia Vol. 1 /No. 4/ Novem- 1
Kemudahan akses terhadap putusan pengadilan ini penting dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pendidikan maupun pembaruan hukum.4 Tidak hanya penting dimanfaatkan untuk dua hal tersebut, melalui pemanfaatan akses atas putusan pengadilan, dapat dipantau keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan di tengah masyarakat. Penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan seharusnya dapat dilihat melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian terhadap putusan pengadilan menjadi langkah strategis dalam proses konstruksi dan rekonstruksi kebijakan. Hal tersebut disebabkan karena putusan pengadilan seringkali mendasarkan pada kondisi kekinian masyarakat dan menerapkan undang-undang atas suatu peristiwa hukum.5 Melalui analisis terhadap putusan pengadilan, akan dapat diperoleh gambaran dan masukan mengenai bagaimana suatu kebijakan berlaku di dalam masyarakat serta dampak dari implementasinya. Penelitian putusan pengadilan, khususnya dalam menilai konsistensi putusan yang memiliki isu hukum serupa sangat strategis untuk dilakukan. Melalui penilaian konsistensi ini dapat diketahui adanya disparitas atau perbedaan penerapan hukum atau penjatuhan pidana dalam putusan-putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang tidak memiliki konsistensi atau bersifat inkonsisten akan menimbulkan dampak buruk. Di antaranya adalah ketidakpastian iklim investasi, ketidakpastian perlindungan hak-hak masyarakat, dan ketidakjelasan panduan bagi pengadilan dalam memutus suatu perkara.6 Di samping itu, inkonsistensi dapat mencederai prinsip peradilan yang adil (fair trial) karena konsistensi putusan pengadilan menjadi salah satu tolok ukur peradilan yang adil (fair trial).7 Berikut ini adalah salah satu contoh ber 2013. Hlm. 18 4 Anugerah Rizki Akbari, Keterlibatan Fakultas Hukum dalam Pembaruan Pera- dilan: Sebuah Pertanyaan yang Harus Dijawab, dalam Ibid. 5 Ibid. 6 LeIP, Inkonsistensi di Pengadilan Tertinggi, Tempo 1 Oktober 2012 7 AIPJ, Term of Reference: Assessment of The Consistency of Court Decisions In 2
inkonsistensi pemidanaan atau hukuman dalam putusan pengadilan: Dalam kasus penyalahgunaan Dana Sisa UUDP Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merugikan negara sebesar Rp 871.975.813,0037, Terdakwa Ali Arifin (Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai) dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50 juta karena terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU PTPK, sedangkan Mokhammad Zahli bin Mashuri (Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang) yang melakukan korupsi terhadap dana APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005 sebesarRp823.486.620,00 hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp 50 juta karena melanggar pasal yang sama dengan kasus sebelumnya. Dari kedua kasus tersebut, bisa dilihat bahwa dengan karakteristik kasus yang mirip, nilai kerugian yang tidak begitu jauh, dan pasal yang terbukti adalah sama, penjatuhan pidana bisa berbeda satu sama lain.8 Salah satu bentuk inkonsistensi penerapan hukum terjadi terhadap permasalahan hukum terkait kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman atas pasal yang tidak didakwakan dan konstitusionalitas hukuman mati. Dalam hal kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman atas pasal yang tidak didakwakan, putusan Nomor 238 K/ Pid.Sus/2012, Mahkamah Agung menilai pengadilan tingkat pertama dan banding telah salah menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) karena tidak didakwakan oleh jaksa. Sebaliknya, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011 memutuskan bahwa pengadilan tingkat pertama dan banding tepat memutus menjatuhkan hukuman Cases Involving Women Who Are Poor And People With Disabilities, Bidding Docu- ment, Hlm. 7. 8 Anugerah Rizki Akbari, Legislasi, Interpretasi, dan Pemanfaatan Putusan: Catatan atas Problem Penegakan Korupsi Bernama Disparitas Pemidanaan dan Inkonsis- tensi Putusan, Fiat Justitia Vol. I No. 3, Oktober 2013, Hlm. 15 3
berdasarkan dengan Pasal 127 UU Narkotika yang tidak didakwakan jaksa.9 Inkonsistensi penerapan hukum dalam masalah konstitusionalitas hukuman mati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung memiliki pertimbangan hukum yang berbeda sehingga menerapkan hukum atau memutus secara berbeda. Pada putusan Nomor 39/Pid.Sus/2011, Hakim Agung yang menangani perkara tersebut menimbang hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, sehingga pada perkara tersebut memutus seorang bandar narkoba untuk tidak dihukum mati. Berbeda halnya dengan putusan atas kasus Very Idham, Hakim Agung menyatakan hukuman mati konstitusional sehingga Very Idham tetap dihukum mati.10 1.2. Tujuan Tujuan utama dari analisis atau asesmen konsistensi putusan ini untuk melakukan identifikasi dan mengetahui permasalahan konsistensi putusan pengadilan terkait yang melibatkan perempuan. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai materi advokasi, baik litigasi maupun non-litigasi, sehingga penanganan perkara atau kebijakan hukum yang dibuat dapat lebih berpihak pada perempuan. Diharapkan pula hasil analisis ini dapat digunakan untuk merumuskan beberapa rekomendasi aksi untuk mendorong konsistensi seperti: 1) pembuatan restatement; 2) pelatihan kepada aparat penegak hukum; atau 3) penyusunan panduan penuntutan dan putusan. MaPPI bersama beberapa lembaga yang memiliki perhatian pada isu perempuan akan menggunakan analisis konsistensi putusan ini sebagai rujukan untuk strategic litigation untuk memperjuangkan hak-hak hukum perempuan. Di samping tujuan strategis di atas, analisis putusan pengadilan ini juga disusun dengan harapan terciptanya konsistensi putusan yang 9 LeIP, Op. Cit. 10 Ibid. 4
berpihak kepada kaum difabel dan perempuan sehingga dapat memenuhi hak-hak mereka yang seringkali dianggap sebagai kaum rentan (vulnareble groups). Hal ini dikarenakan konsistensi putusan sangat penting tidak saja bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga pihak lain yang terkena dampak langsung dari tindak pidana, seperti korban. Konsistensi putusan juga bemanfaat bagi publik secara umum karena persepsi publik terhadap konsistensi putusan berpotensi pada mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.11 1.3. Metode Penelitian Konsistensi Putusan Penelitian ini mengambarkan pandangan majelis hakim terkait isu hukum tertentu dengan menilai konsistensi pertimbangan dan penerapan hukum pada putusan tersebut dengan membandingkan perkara-perkara yang serupa. Severin dan Tankard menyatakan bahwa konsistensi adalah kunci dari segala ilmu pengetahuan karena dapat diprediksi sehingga memberikan panduan untuk memformulasi teori dan hipotesis yang kemudian menghasilkan generalisasi atas suatu hal.12 Bagi institusi penegak hukum, konsistensi putusan bukanlah suatu ancaman melainkan salah satu prinsip fundamental keadilan. Pina-Sa'nchez &R. Linacre berargumen seperti itu karena konsistensi putusan menghasilkan transparansi dan prediktabilitas dalam memutus suatu perkara. Pada akhirnya, konsistensi putusan mendorong legitimisasi sistem peradilan pidana dan meningkatkan kepercayaan publik.13 11 Rt Hon Lord Macfadyen, Chairman's Foreword, diThe Sentencing Commission for Scotland, The Scope to Improve Consistency in Sentencing, diakses di 12 Paul M. Collins, Jr., The Consistency Of Judicial Choice, Paper Prepared For Delivery At The 101st Annual Meeting Of The American Political Science Associa- tion, Washington, D.C., September 1-4, 2005, Hlm. 1, diakses di edu/~pmcollins/APSA2005.pdf 13 J. Pina-Sa'nchez & R. Linacre, Enhancing Consistency in Sentencing: Explor- ing the Effects of Guidelines in England and Wales, J Quant Criminol (2014) 30:731-748, Hlm. 732 5
Istilah konsistensi putusan memiliki beberapa makna. Morgan dan Murray menyatakan ada 4 makna dari konsistensi putusan, diantaranya:14 1. Consistency of "purpose" or philosophy" (agreement on the basic aims of sentencing); 2. Consistency in "approach" (taking account of the same factors and giving similar weight to those factors); 3. Consistency in "outcome" or "result" (imposing the same type and quantum of sentence); 4. A variant or combination of these meanings. Analisis putusan yang melibatkan dilakukan terutama untuk menilai konsistensi hakim dalam menimbang dan memutus suatu kasus yang memiliki kondisi dan isu hukum serupa. Hal ini dikenal sebagai consistency in approach atau diartikan sebagai konsistensi pertimbangan hakim dalam putusan.15 Consistency in approach digunakan mengingat cukup banyak faktor yang mempengaruhi pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara pidana, terlebih lagi apabila dihadapkan pada masalah kondisi khusus antar kasus kemandirian hakim. Analisis seperti ini terinspirasi oleh pernyataan Lord Lane terkait konsistensi di dalam panduan putusan Inggris yang menyatakan, "We are not aiming for uniformity of sentence. That would be impossible. We are aiming for uniformity of approach".16 Langkah pertama dalam melakukan analisis konsistensi putusan adalah menentukan isu atau permasalahan hukum yang ditimbulkan karena adanya putusan pengadilan yang inkonsisten. Permasalahan hukum tersebut dihimpun berdasarkan identifikasi putusan pengadilan 14 Morgan N & Murray B, What's in a Name? Guideline Judgments in Australia, (1999) 23 Crim LJ 90, Hlm. 95, dalam NSW Sentencing Council, How Best To Promote Consistency In Sentencing In The Local Court, Hlm. 11-12, diakses di 15 Ibid. 16 Ibid. 6
untuk isu hukum sejenis dalam kurun waktu 2005 hingga 2014. Selanjutnya, tim peneliti MaPPI menghimpun sejumlah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam setiap putusan, untuk kemudian dianalisis lebih lanjut untuk melihat persamaan dan perbedaannya. Hal ini dikarenakan konsistensi putusan menekankan pada kesamaan penerapan hukum atau hukuman terhadap perkara-perkara yang memiliki kemiripan peristiwa dan permasalahan isu hukum.17 Tim melakukan sejumlah diskusi terbatas (Focus Group Discussion (FGD)) dan melakukan wawancara dengan beberapa aktivis, pakar, organisasi yang fokus pada isu perempuan. Hasilnya, tim merumuskan 9 (sembilan) isu hukum yang menjadi fokus penelitian dan pembahasan. Kesembilan isu hukum tersebut menjadi 9 (sembilan) bab yang akan dibahas secara rinci dengan perbandingan 5 (lima) putusan, diantaranya: 1. Bagaimana Majelis Hakim menafsirkan unsur "tidak menimbulkan penyakit, berhalangan kerja dan aktivitas sehari-hari" pada Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT?; 2. Bagaimana Majelis Hakim menafsirkan penelantaran rumah tangga? Kapan dinyatakan telah terjadi penelantaran rumah tangga?; 3. Bagaimana Majelis Hakim menerapkan Pasal 55 UU PKDRT? (Keterangan saksi korban yang nilainya 1 alat bukti); 4. Bagaimana Majelis Hakim menafsirkan unsur "persetubuhan" yang tercantum pada Pasal 285 KUHP dan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak? 5. Bagaimana Majelis Hakim menafsirkan unsur "ancaman atau ancaman kekerasan" yang tercantum pada Pasal 285 KUHP?; 6. Bagaimana Majelis Hakim menafsirkan unsur relasi kuasa atau di bawah kuasa pada Pasal 294 ayat (2) KUHP?; 7. Bagaimana Majelis Hakim menafsirkan unsur "keadaan tidak 17 The Sentencing Commission for Scotland, Op.Cit., 7
berdaya" pada Pasal 290 KUHP?; 8. Bagaimana nilai pembuktian alat bukti yang digunakan pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang tertutup/tidak ada saksi selain korban?; 9. Apakah relasi "riwayat seksual"/"pekerjaan korban"/ "pra kondisi pelaku-korban" sebagai dasar pembebas terdakwa? (stereotype) Analisis konsistensi putusan ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan komparatif dan bersifat eksplanatoris. Pendekatan komparatif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai variasi putusan yang dibuat oleh para hakim dalam mengadili kasus-kasus yang memiliki isu hukum serupa. Penelitian ini bersifat eksplanatoris untuk mendapatkan pemahaman dan penjelasan terhadap fenomena isu hukum tertentu pada suatu putusan. Penelitian ini membandingkan lima putusan pengadilan yang memiliki isu hukum sejenis dan dianalisis berdasarkan kesamaan/kemiripan fakta hukum dan pertimbangan hukum. Teori Hukum Feminis Dalam melakukan analisis atas putusan pengadilan ini, tim peneliti MaPPI juga menggunakan teori-teori hukum feminis (Feminist Legal Theoris) sebagai pisau analisis. Dengan demikian penelitian ini tidak semata-mata melihat konsistensi antara penerapan hukum pada putusan satu dengan putusan lain, antau antara penerapan hulum pada putusan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga membandingkan penerapan hukum pada putusan dengan teori hukum feminis yang berkembang baik di tataran nasional maupun internasional. Peninjauan konsistensi dengan teori hukum feminis ini untuk menilai seberapa berkembang atau tertinggal hukum positif Indonesia dengan pemikiran feminis yang berupaya melindungi perempuan. Penelitian ini memaparkan konsistensi penerapan hukum dalam mengikuti perkembangan pemikiran, kebutuhan, dan hukum yang lebih melindungi perempuan. 8
Teori hukum feminis berkembang pesat sejak akhir era 1970 yang berasal dari suatu "asumsi dasar mengenai hubungan antara perempuan dan hukum."18 Hukum dinilai oleh penggagas feminis sebagai produk laki- laki untuk mempertahankan dominasinya dalam hubungan masyarakat patriarkis. Hukum dirumuskan sebatas pada norma-norma, pengalaman, pengetahuan, dan kekuasaan dari perspektif laki-laki semata.19 Metodologi dalam melakukan penelitian atas putusan pengadilan ini dan bagaimana menganalisis temuan-temuannya dari perspektif teori hukum feminis menjadi sangat penting; karena akan memberi masukan bagi praktek hukum dan reformasi hukum. Kathrine T. Bartlett menilai pentingnya metodologi dalam mendorong agenda feminis karena mustahil menggunakan metode yang konvensional jika ingin menuju suatu struktur kekuasaan dan hukum yang lebih berpihak pada perempuan.20 Dengan metodologi yang tepat, feminis dapat menyatakan suatu argumen hukum secara tepat dan benar.21 Teori dibutuhkan feminis "untuk memahami hakikat dari banyak masalah yang dialami perempuan, ketika berhadapan dengan hukum."22 Hal ini dikarenakan teori dapat memberikan perhatian terhadap konteks, kondisi, dan detail yang berdasarkan pada pengalaman perempuan masa lalu.23 Dengan demikian penelitian ini berupaya melakukan penelitian dengan metodologi feminis yang berpihak pada perempuan melalui cara sebagai berikut:24 18 Sulistyowati Irianto, Teori Hukum Feminis, dalam Sulistyowati Irianto, Op. Cit., Hlm. 51 19 Ibid. 20 Kathrine T. Bartlett, Feminist Legal Methods, dalam Katherine T. Barlett & Rosanne Kennedy, Feminist Legal Theory: Readings in Law and Gender, (Colorado: West- view Press, 1991), Hlm. 370 21 Ibid. 22 Sulistyowati Irianto, Teori Hukum Feminis, dalam Sulistyowati Irianto, Op. Cit., Hlm. 64 23 Ibid. 24 Ibid.,, Hlm. 63 9
1. Menunjukan keberpihakan kepada perempuan sebagai "korban"; 2. Tujuan penelitian bukan semata-mata tentang perempuan, tetapi "untuk perempuan" sehingga menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan nasib perempuan; 3. Validitas penelitian dikaitkan dengan pengalaman perempuan sebagai indikator realitas. Terkait jenis penelitiannya, mengutip pernyataan Brenda Cossman, Sulistyowati Irianto menyatakan inti gagasan dari pendekatan hukum berspektif feminis meliputi beberapa hal, yaitu:25 1. Menganalisis teks hukum; 2. Memeriksa praktek penerapan hukum, terutama di pengadilan; 3. Mengaplikasikan konsekuensi metodologis dari pendekatan feminis. Berangkat dari paparan di atas, pada penelitian ini, tim MaPPI menganalisis praktek penerepan hukum pada putusan pengadilan. Perkara yang dianalisis praktek penerapan hukumnya ialah perkara- perkara kekerasan seksual terhadap perempuan seperti perkosaan, perbuatan cabul, dan kekerasan dalam rumah tangga. Korban pada perkara ini didominasi perempuan sebagai korban, dengan laki-laki sebagai pelakunya. Sulistyowati Irianto menyatakan penelitian terhadap penerapan hukum yaitu dengan "mempertanyakan tentang implikasi gender dari hukum yang mengabaikan perempuan".26 Sulistyowati Irianto juga berpendapat bahwa penelitian terhadap perkara di pengadilan menggambarkan bagaimana struktur hukum bekerja. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan yang menangani perkara kongkret memproyeksikan perempuan berdasarkan dialog para pihak di persidangan (hakim, jaksa, korban, dan terdakwa), serta konstelasi struktur hukum secara luas 25 Ibid., Hlm. 52 26 Ibid., Hlm. 56. 10
termasuk yang terkait konteks politik.27 Dengan demikian hasil penelitian ini dapat menguatkan atau bahkan membantah asumsi dasar bahwa penerapan hukum cenderung tidak berpihak pada perempuan dalam konteks ketika penegak hukumnya belum berpihak pada pengalaman perempuan. 27 Sulistyowati Irianto, Perempuan, dalam Eko Riyadi, Syarif Nurhidayat ed., Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, (Yogyakarata: PUSHAM UII, 2012), Hlm. 187 11
BAB 2 DEFINISI DAN RE-DEFINISI TENTANG KEKERASAN SEKSUAL 2.1. Pengantar Kekerasan seksual terjadi di wilayah seksualitas manusia.1 Dalam perspektif psikologis, Saparinah Sadli menyatakan seksualitas adalah sesuatu yang memberi makna terhadap kehidupan sesorang sebagai hasil dari interaksi antara biologis, internalisasi nilai sekaligus perubahannya, serta kebebasan memilis seseorang.2 Ratna Batara Munti menjelaskan secara lebih luas bahwa seksualitas "diartikan sebagai seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap atau watak sosial yang berkaitan erat dengan pernyataan diri manusia". Hal ini ditampilkan diantaranya melalui prilaku, cara berpakaian, cara bertutur kata dan juga relasi seksual (hubungan intim).3 Dalam relasi seksual yang terjalin antara manusia dengan manusia lainnya, dapat terjadi bahwa relasi tersebut terbentuk atas dasar paksaan, bukan karena kesukarelaan. Relasi seksual yang terjadi atas dasar paksaan sejatinya masuk ke dalam lingkup kekerasan seksual. 1 Ratna Batara Munti, Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan dan Proses Hukum, Serta Strategi Menggapai Keadilan, dalam E. Kristi, Porwandari & Rahayu Surtiarti Hidayat ed., Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah,(Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI, 2000), Hlm. 377 2 Saparinah Sadli, Seksualitas Perspektif Psikologi, dalam Irwan M. Hidayana, dkk., Seksualitas: Teori dan Realitas, Teori dan Realitas, (Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan the Ford Foundation, 2004), Hlm. 25 & 38. 3 Ibid.
Sorensen mengartikan kekerasan seksual sebagai tindakan terkait seks atau aktivitas seksual yang tidak diinginkan.4 Definisi yang lebih spesifik dipaparkan oleh World Health Organization (WHO) terkait kekerasan seksual, yaitu:5 Sexual violence is defined as: any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person's sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work. Dalam definisi WHO disebutkan bahwa komentar berbau seksual yang tidak diinginkan seseorang, termasuk pula dalam kekerasan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik tapi juga verbal dan mental. Kekerasan fisik, verbal, dan mental tidak dapat dipisahkan dari kekerasan seksual karena seringkali mendahului terjadinya kekerasan seksual.6 Kekerasan diartikan sebagai suatu keadaan (struktural) atau perlakuan (non struktural/langsung) yang mengakibatkan seseorang pada kondisi jasmani dan mental di bawah realitas aktualnya sehingga dirinya memperoleh kerugian.7 Paksaan atau coercion sebagaimana dimaksud dalam definisi kekerasan seksual menurut WHO termasuk kekerasan fisik ataupun psikis seperti ancaman psikologis, dipecat dari pekerjaan, atau ancaman kekerasan fisik. Perluasan penjelasaan terkait paksaan ini intinya memiliki akibat yang sama yaitu keterpaksaan seseorang melakukan sesuatu. Selain paksaan terdapat pula intimidasi yang mendahului terjadinya kekerasan 4 Rina Astuti, Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri Dan Mekanisme Cop- ing Pada Perempuan Pekerja Malam Di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat, 5 Etienne G. Krug, dkk., World Report On Violence And Health, (Jenewa: World Health Organization, 2002), Hlm. 149, diakses di 6 Lidwina Inge Nurtjahyo, Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual, dalam Sulistyowati Irianto ed., Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, (Jakarta: US- AID & E2J The Asia Foundation, 2015), Hlm. 383-384 7 Elli Nur Hayati, Kekerasan Seksual, dalam Hidayana, Op.Cit. 13
seksual. Intimidasi dianggap seperti janji yang mengakibatkan kerugian atau luka pada korban/calon korban ketika wilayah privat dan rasa amannya diganggu.8 WHO juga menambahkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi ketika seseorang korban tidak dapat memberikan konsen sepenuhnya misalnya dalam keadaan mabuk, tidur, atau keterbatasan mental.9 Kekerasan seksual khususnya perkosaan yang termasuk dalam kategori WHO tidak hanya penetrasi penis ke vagina, tetapi juga penetrasi alat tubuh lain (jari, lidah, atau alat) ke vagina. Penetrasi penis selain ke vagina misalnya ke mulut dan anus juga dikategorikan sebagai kekerasan seksual.10 Konsep perkosaan seperti ini juga dimiliki oleh International Criminal Court dalam Furundzija Judgment yang mempertimbangkan perkosaan juga termasuk hubungan seks anal dan oral.11 Lidwina Inge Nurtjahyo bahkan menyebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, oleh karenanya dapat dianggap sebagai kejahatan berat.12 Nurtjahyo berpendapat kejahatan seksual memiliki karakteristik menyerang seseorang berdasarkan seksualitasnya, di mana pelaku memiliki kekuasaan lebih dibanding korban, dan berdasarkan jenis kelamin dan atau umur dan atau status sosial ekonomi dalam masyarakat. Serangan tersebut melukai tidak hanya fisik, melainkan juga kondisi psikologis dan 8 Ibid. 9 Etienne G. Krug, et al, Op.Cit. 10 Ibid. 11 Melanie O'Brien, "Sexual Exploitation and Beyond: Using the Rome Statute of the International Criminal Court to Prosecute UN Peacekeepers for Gender-based Crimes", (ARC Centre of Excellence in Policing and Security, Griffith University, Brisbane, Austra- lia), Hlm. 13. 12 Lidwina Inge Nurtjahyo, dalam Sulistyowati Irianto, Op. Cit. Hlm. 384. Beberapa pihak menilai perkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan secara meluas dan sistemik, serta ditujukan kepada penduduk sipil. Hal ini mengacu pada Pasal 9 huruf g Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan/atau article 7 (g) International Criminal Court. 14
emosional korban. Dampaknya sering bersifat permanen, mempengaruhi kehidupan korban. Dengan demikian kejahatan seksual adalah kejahatan yang menyerang kemanusiaan seseorang 13 Kekerasan seksual ini dapat menimpa baik jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi seringkali dialami oleh perempuan. PBB dalam Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan mendefiniskan kekerasan seksual adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi dilingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.14 Suatu tindakan dikategorikan sebagai kekerasan seksual apabila memiliki ciri-ciri: (1) baik tindakan fisik maupun non fisik (psikis); (2) bersifat aktif maupun dengan cara pasif (tidak berubah); (3) dikehendaki/diniatkan oleh pelaku; (4) ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban.15 Berdasarkan pengalaman kekerasan seksual perempuan serta dalam rangka mendorong tercapainya keadilan untuk korban, Komisi Nasional Hak Asasi Perempuan dan Anak (Komnas Perempuan) merumuskan definisi yang lebih terinci terkait kekerasan seksual. Komnas Perempuan memaknai kekerasan seskual sebagai:16 Pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada diskriminasi berbasis gender; 13 Lidwina Inge Nurtjahyo, dalam Sulistyowati Irianto, Op. Cit. Hlm. 384. 14 Pasal 1, 1983 15 Rina Astuti, Op. Cit. 16 Tim Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuam, Dukung Perempuan Korban Kekerasan Seksual, Berita Komnas Perempuan Edisi 6 2011, Hlm. 4 15
Tindakan seksual, atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, atau ucapan yang menyasar seksual, atau tindakan untuk memperdagangkan atau tindakan yang menyasar seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya; Tindakan yang bersifat seksual itu tidak terbatas pada serangan fisik kepada tubuh seseorang dan dapat termasuk tindakan- tindakan yang tidak melibatkan penetrasi ataupun kontak fisik. Secara rinci, jenis-jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan, disampaikan oleh Mansour Fakih, antara lain:17 1. Perkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan; 2. Pemukulan dan serangan fisik, termasuk dalam rumah tangga; 3. Penyiksaan pada organ alat kelamin (genital mutilation); 4. Kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution); 5. Kekerasan dalam bentuk pornografi; 6. Kekerasan dalam bentuk sterilisasi; 7. Kekerasan terselubung (molestation), yakni menyentuh atau memegang bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaannya; 8. Pelecehan seksual (sexual and emotional harassment). Pada tahun 2014, Komnas Perempuan mencatat ada 293.220 kekerasan terhadap perempuan (KTP). Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual seperti perkosaan, perbuatan cabul , pelecehan seksual dan 17 M. Yahdi Salampessy, Anugerah Rizki Akbari, & Sakti Lazuardi, Melawan Keti- dakadilan: Studi Mendenai Gender dan Bantuan Hukum Struktural di Indonesia, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2014), Hlm.72 16
percobaan perkosaan mencapai 56% (2.183 kasus) dari total 3.860 kasus yang dilaporkan terjadi di masyarakat. Sedangkan dari lingkup terjadinya kekerasan, kekerasan terjadi paling sering di ranah rumah tangga dan relasi personal (RP) sejumlah 8.626 (68%). Bentuk KDRT/RP mencakup: kekerasan terhadap isteri (KTI, 59%), kekerasan dalam pacaran (KDP, 21%), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP, 10%), kekerasan mantan pacar (KMP, 1%), kekerasan dari mantan suami (KMS, 53 kasus) dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT, 23 kasus).18 Nurtjahyo mengidentifikasi empat kondisi yang memperberat kondisi korban kekerasan seksual. Pertama, korban seringkali dituntut menghadirkan saksi untuk menguatkan keterangan/kesaksian atas kekerasan seksual yang dialaminya. Kedua, korban diminta membuktikan adanya perlawanan fisik sebagai bukti keterpaksaan. Ketiga, jenis kekerasan seksual yang diatur oleh hukum terbatas. Keempat, adanya perspektif di kalangan aparat penegak hukum bahwa kekerasan seksual terjadi karena kerelaan (suka sama suka).19 Kondisi korban juga diperberat dengan pandangan patriarkis yang seringkali menilai perempuan sebagai penyebab atau pemicu kekerasan seksual.20 Misalnya, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan disalahkan karena pakaiannya yang terlalu terbuka. 2.2. Definisi Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia: suatu analisis kritis Hukum Indonesia khususnya hukum pidana tidak mengenal istilah kekerasan (kejahatan) seksual atau kekerasan terhadap perempuan.21 Istilah dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 18 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Ter- hadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku: Catatan Akhir Tahun ten- tang Kekerasan terhadap Perempuan, 19 Lidwina Inge Nurtjahyo, dalam Sulistyowati Irianto, Op. Cit. Hlm. 387. 20 Nur Hayati, Op. Cit., dalam Hidayana, Op. Cit. 21 Nusyahbani Katjasungkana & Mumtahanah, Kasus-kasus Hukum Ke- 17
(KUHP) adalah Kejahatan terhadap Kesusilaan yang melingkupi beberapa bentuk kekerasan seksual seperti perkosaan, perbuatan cabul, dan prostitusi.22 Penggunaan istilah kesusilaan ini dinilai Ratna Batara Munti "mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual".23 Kesusilaan seringkali dipandang sebagai suatu norma yang berdasar pada hal patut sesuai moral masyarakat. Norma tersebut cenderung lebih menggambarkan laki-laki selaku kelompok dominan. Sependapat dengan Nurtjahyo, Ratna menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan karena melanggar "otonomi, integritas tubuh, dan personhood" seseorang.24 KUHP tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai arti kesusilaan; namun kesusilaan dapat dipahami dari penjelasan beberapa pakar hukum. R. Sugandhi dan R. Soesilo mengartikan kesusilaan secara umum sebagai rasa kesopanan yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan. Perbuatan-perbuatan yang dicontohkan termasuk dalam "nafsu perkelaminan" misalnya ". . . bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan atau laki-laki, mencium dan sebagainya".25 Penyempitan makna kesusilaan hanya terbatas pada hal- hal "yang berbau seks/perkelaminan" juga diyakini oleh Van Bemmelen yang membatasi kekerasan terhadap kesusilaan hanya pelanggaran- pelanggaran seksual saja.26 Sedangkan Pompe memaknai kesusilaan secara luas tidak hanya kerasan Terhadap Perempuan: Sebuah Drama tentang Patriarki dan Dominasi Laki-laki, (Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2002), Hlm. 3 22 Ratna Batara Munti, Op. Cit., Hlm. 382. 23 Ibid. 24 Ratna Batara Munti, Wacana Seksualitas dalam Sistem Hukum di Indonesia, dalam Irwan M. Hidayana, dkk., Seksualitas: Teori dan Realitas, (Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan the Ford Foundation, 2004), Hlm. 123 25 Ibid. 26 Nusyahbani Katjasungkana & Mumtahanah, Op.Cit., Hlm. 10-12 18
terkait seksual tetapi juga aturan-aturan tentang apa yang dianggap baik dan patut di dalam masyarakat.27 Roeslan Saleh juga merujuk kepada pengertian kesusilaan secara luas, yaitu tidak hanya terkait seksual saja tetapi juga hal atau tindakan yang dinilai patut dalam masyarakat.28 Pemaknaan kesusilaan yang luas ini disebabkan pula atas pengaturan KUHP yang sangat luas terkait kejahatan dan pelanggaran kesusilaan, yang terdiri dari:29 1. Perzinahan (Pasal 284); 2. Perkosaan (Pasal 285); 3. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286 sd 288); 4. Percabulan (Pasal 289 sd. 294); 5. Penghubungan percabulan (Pasal 295 sd. 297, 298, 506); 6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan (Pasal 299, 534, 535); 7. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan (Pasal 281 sd. 283,283 bis, 532 sd. 533); 8. Mabuk dan penjualan minuman yang memabukkan (Pasal 300, 536 sd.536); 9. Eksploitasi anak untuk mengemis atau mengerjakan pekerjaan yang berbahaya (Pasal 301); 10. Penganiayaan, dan perlakuan yang berlebihan terhadap binatang (Pasal 302, 540 sd. 541); 11. Perjudian (Pasal 303, 542 sd. 544). KUHP tidak mengatur secara terbatas kejahatan terhadap kesusilaan hanya terkait kekerasan seksual. Akan tetapi, KUHP mencantumkan juga kejahatan yang tidak terkait dengan seksualitas seperti penganiayaan 27 Ibid. 28 Tongat, Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP, (Jakarta, Djambatan, 2003), Hlm. 109, dalam Ira Dwiati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradi- lan Pidana, (Semarang: Tesis, 2007), Hlm. 34 29 Butje Tampi, Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia, dapat diakses di 19
terhadap binatang ataupun perjudian. Terkait penelitian ini, tim peneliti MaPPI membatasi pembahasan atas tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam KUHP; hanya pada kejahatan terhadap seksualitas seseorang. Konsekwensinya, penelitian ini terfokus pada pembahasan mengenai perkosaan dan perbuatan cabul sebagaimana diatur di dalam KUHP. Tim peneliti juga merujuk kepada aturan tentang kejahatan seksual dalam Undang-undang No 23. Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dengan demikian penelitian ini juga menganalisis bahwa perkara-perkara kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga yang diatur dalam UU PKDRT. Pembahasan terkait perkosaan, perbuatan cabul (kekerasan seksual), dan KDRT diuraikan secara singkat pada bagian di bawah ini. Tujuan dari pembahasan singkat ini untuk memberikan pengantar terkait pengaturan dan permasalahan penegakan hukum berkenaan dengan tindak pidana perkosaan, perbuatan cabul dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pembahasan secara mendalam dan rinci dengan berpijak pada kasus-kasus nyata dalam lingkup penegakan hukum perkosaan, perbuatan cabul, dan KDRT terdapat pada bab-bab selanjutnya. Analisis yang mendalam dan terperinci itu dilengkapi dengan perbandingan penerapan hukum pada 5 (lima) putusan - untuk setiap jenis kasus. A. Perkosaan Pengaturan atau teks hukum terkait perkosaan di KUHP belum sepenuhnya menjamin perlindungan perempuan. Misalnya dalam KUHP, pemerkosaan adalah tindakan persetubuhan dengan ancaman kekerasan ataupun kekerasan terhadap perempuan di luar ikatan pernikahan. KUHP tidak mengenal perkosaan yang terjadi pada perempuan di dalam pernikahan atau marital rape. Hal ini dimaknai bahwa seorang istri "tidak berhak secara hukum menolak hubungan seksual dari 20
suaminya".30 Berdasarkan perspektif tersebut, Wirjono Prodjodikoro memaknai bahwa "seorang suami boleh saja memperkosa istrinya untuk bersetubuh".31 Ketentuan dan pemaknaan ini menjadi janggal ketika dibandingkan dengan Pasal 289 KUHP yang melarang pemaksaan untuk cabul baik terhadap pasangan di dalam maupun di luar pernikahan.32 KUHP melarang seorang suami/istri melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa berbuat cabul terhadap pasangannya (misalnya memegang kemaluan pasangan), tetapi membolehkan seorang suami melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa istrinya untuk bersetubuh. Unsur "kekerasan dan ancaman kekerasan" yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari unsur "memaksa". Kekerasan dan ancaman kekerasan dilakukan agar seorang perempuan berada dalam keadaan terpaksa untuk kemudian melakukan persetubuhan. Keterpaksaan ini terjadi akibat dari kekerasan baik menggunakan tangan kosong ataupun alat yang menghasilkan luka fisik, serta ancaman kekerasan yang berupa ucapan lisan tanpa ada bukti luka fisiknya.33 Selain itu, tindakan persetubuhan bagi perempuan di luar nikah yang tidak berdaya atau pingsan tidak secara spesifik dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan34. Penyusun KUHP memisahkan tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (perkosaan) dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan pada saat korban berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pemisahan ini berdampak pada perbedaan ancaman hukuman maksimal. Ancaman 30 Ratna Batara Munti, Op.Cit., Hlm. 384. 31 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Band- ung: Refika Aditama, 2010), Hlm. 119. 32 Ibid. 33 P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Me- langgar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan, (Bandung: Mandar Maju, 1990), Hlm. 113 34 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., Hlm. 119 21
hukuman maksimal bagi pemerkosaan adalah 12 (dua belas) tahun sedangkan persetubuhan dengan perempuan pingsan atau tidak berdaya adalah 9 (sembilan) tahun. Permasalahan lainnya pada penerapan pasal perkosaan yaitu pemaknaan penegak hukum terkait unsur persetubuhan yang mengharuskan adanya sperma yang keluar di dalam vagina saat penetrasi. Pemaknaan ini tidak lepas dari acuan penegak hukum yang mayoritas menggunakan KUHP terjemahan R. Soesilo.35 Sementara itu, Van Bemmelen dan Van Hattum sejalan dengan Noyon dan Lengemeijer yang menyatakan persetubuhan tidak disyaratkan adanya "ejaculatio seminis", tetapi cukup memasukan penis ke dalam vagina.36 Penegakan hukum yang berdasarkan pada pemaknaan unsur persetubuhan yang sempit tersebut juga membawa konsekwensi lainnya. Di antaranya upaya mengesampingkan kemungkinan terjadinya perkosaan dengan tanpa melibatkan penetrasi alat kelamin. Hal ini tentu berbeda dengan aturan hukum pidana di beberapa negara telah mengartikan unsur persetubuhan dalam perkosaan dalam arti luas; di mana diatur bahwa perkosaan dapat terjadi tanpa melibatkan penetrasi alat kelamin. Ratna Batara Munti menyatakan bahwa dalam hukum pidana Indonesia terdapat 2 (dua) bentuk lain dari perkosaan yang dikesampingkan yaitu:37 (1) Penetrasi dengan alat/benda atau bagian tertentu dari tubuh (di luar penis), penetrasi ke liang dubur (anal sex), penetrasi ke mulut (oral sex), dan pemaksaan berhubungan seks dengan hewan; 35 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea, 1995), Hm. 98. 36 P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Me- langgar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan, (Bandung: Mandar Maju, 1990), Hlm. 114-115 37 Ratna Batara Munti, Op.Cit., hlm. 385. 22
(2) Penggesekan alat kelamin laku-laki pada bibir alar kelamin perempuan, dubur atau mulutnya, atau menggesek-gesekkan pada bagian-bagian lain dari tubuh, dengan benda atau alat, atau dengan hewan. Tidak hanya dari aspek substansi hukum pidana yang sering menjadi tantangan dan hambatan bagi penegakkan keadilan untuk korban kekerasan seksual. Permasalahan lain yang menghadang akses korban terhadap keadilan adalah perspektif negatif di dalam kepala sebagian besar anggota masyarakat terhadap korban perkosaan dan perbuatan cabul. Perspektif negatif itu lahir akibat konstruksi sosial yang patriarkis; di mana sebagian besar warga masyarakat cenderung menyalahkan perempuan yang menjadi korban atas terjadinya perkosaan. Contohnya ketika korban disalahkan karena pakaian, penampilan, dan tingkah lakunya yang "memprovokasi" laki-laki, sehingga akhirnya terjadi perkosaan.38 Pandangan ini menempatkan perempuan sebagai penyebab terjadinya perkosaan.39 Persepsi bahwa perempuan sendiri yang menjadi penyebab dari tindak kekerasan seksual tidak hanya dimiliki oleh orang awam. Akan tetapi penegak hukum juga cenderung memiliki pemikiran yang sama. Akibatnya korban perkosaan yang melaporkan kepada penegak hukum seringkali dibebani tanggung jawab pembuktian yang lebih berat daripada pelaku, bahwa perempuan korban memang betul mengalami kekerasan seksual.40 Termasuk juga tanggung jawab untuk membuktikan bahwa dirinya adalah benar-benar mengalami paksaan dan tidak memulai tindakan tersebut lebih dahulu. Dalam praktek penegakan hukum lainnya, korban perkosaan yang 38 Martha Chamallas, Op.Cit., Hlm. 301. 39 Ibid. 40 Jacqueline M. Wheatcroft dan Graham F. Wagstaff, Revictimizing the Vic- tim? How Rape Victims Experience the UK Legal System, Victims & Offenders: An In- ternational Journal of Evidence-based Research, Policy, and Practice, 4:3, 265-284, DOI:10.1080/15564880903048529 23
sudah tidak perawan seringkali dalam posisi lemah ketika pembuktian. Hal ini dikarenakan penegak hukum berasumsi bahwa dirinya wanita tidak baik karena pernah bersetubuh dengan pelaku atau laki-laki lain sebelumnya (stereotyping). Alasan lainnya adalah kesulitan pembuktian bahwa ada persetubuhan karena hasil visum tidak menunjukan adanya selaput dara yang robek. Hasilnya, pelaku perkosaan pada korban yang tidak perawan seringkali dihukum ringan atau bebas. B. Perbuatan Cabul Seperti halnya ketentuan terkait perkosaan, ketentuan terkait perbuatan cabul di KUHP belum sempurna dalam melindungi perempuan. Ratna Batara Munti mengkritik pemahaman perbuatan cabul yang sempit. Perbuatan cabul dimaknai oleh R. Soesilo dan digunakan oleh sebagian besar penegak hukum sebagai:41 Perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba- raba buah dada, dan sebagainya. Sedangkan Prof. Simons mengartikan perbuatan yang melanggar kesusilaan (ontuchtige handelingen) yaitu:42 Perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan Istilah "melanggar rasa kesusilaan" ini sangat bergantung pada nilai dan norma yang berlaku di suatu tempat dan waktu. Rasa kesusilaan di suatu tempat dapat berbeda dengan tempat lain. Rasa kesusilaan di suatu tempat juga dapat berubah di lain waktu. Dengan demikian, terdapat kemungkinan suatu tindakan dinilai wajar atau lumrah oleh rasa kesusilaan suatu tempat dan waktu, namun hal itu "menyakiti" 41 Ratna Batara Mungti, Op.Cit., Hlm 398. 42 P.A.F. Lamintang, Op.Cit., Hlm. 159. 24
korbannya. Hal ini dinilai Ratna tidak sesuai dengan pemahaman pelecehan seksual (sexual harrasment) yang menitikberatkan pada "ketidakinginan atau penolakan" pada suatu tindakan yang bersifat seksual.43 Dengan demikian ketentuan perbuatan cabul yang berbeda titik beratnya dengan pelecahan seksual berpotensi tidak dapat dituntutnya beberapa tindakan pelecehan seksual yang tidak diinginkan perempuan.44 Perbuatan cabul yang diatur pada pada Pasal 290 KUHP juga dinilai Lidwina Inge Nurtjahyo dapat merugikan anak dan perempuan dalam keadaan tidak berdaya yang menjadi korban pencabulan. Hal ini dikarenakan ancaman hukuman pelaku perbuatan cabul terhadap kedua jenis korban tersebut lebih ringan dibanding korban yang 'sadar sepenuhnya' atau sudah berusia dewasa.45 Penting untuk dipertimbangkan bahwa kondisi ketidaksadaran itu membawa keuntungan bagi pelaku untuk melaksanakan niatnya, tetapi di sisi lain tidak mengurangi kerugian yang dialami oleh korban. Perbuatan cabul berpotensi besar dilakukan ketika seseorang memiliki kekuasaan lebih dibanding korbannya. Oleh karenanya, KUHP mengatur secara khusus tindak pidana melakukan tindakan cabul yang melanggar kesusilaan dengan seseorang yang menjadi bawahannya. Unsur "seorang pembantu" atau "bawahannya" pada pasal 294 ayat (1) KUHP ditafsirkan P.A.F. Lamintang termasuk diantaranya pembantu rumah tangga, pelayan toko, pekerja, dan/atau buruh.46 Secara spesifik, pasal 294 ayat (2) KUHP memperluas beberapa profesi yang dapat dikenakan tindak pidana perbuatan cabul ketika dilakukan dengan memanfaatkan kedudukannya. Profes-profesi tersebut misalnya pegawai 43 Ibid. Hlm. 399. 44 Ibid. 45 Lidwina Inge Nurtjahyo, dalam Sulistyowati Irianto, Op. Cit. Hlm. 410- 411. 46 P.A.F. Lamintang, Op.Cit., Hlm. 198. 25
negeri, dokter, guru, pejabat, pengurus lemabaga pendidikan dan/atau rumah sakit. Pasal 294 KUHP secara lengkap mengatur: Pasal 294 Ayat 1: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ayat 2: Diancam dengan pidana yang sama: 1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. 2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. Akan tetapi, sempitnya penyebutan profesi pada pasal 294 (1) berpotensi tidak dapat menjerat pelaku jika penegak hukumnya enggan melakukan perluasan penafsiran. Salah satu potensi permasalahan penegakan hukum ialah penafsiran "orang yang menurut jabatan merupakan seorang bawahan pelaku". P.A.F. Lamintang, misalnya, menafsirkan unsur tersebut terpenuhi jika korban adalah bawahan pelaku secara jabatan dan bukan kepangkatan. Dengan demikian, ketentuan ini berpotensi mengesampingkan perbuatan cabul yang dilakukan seseorang yang kepangkatannya lebih tinggi atau sebagai senior kepada juniornya. 26
Lidwina Inge Nurtjahyo mengungkapkan kritik terhadap Pasal 294 KUHP dikarenakan tidak ada pemberatan hukuman terhadap pelaku yang melakukan perbuatan cabul dengan menggunakan kekuasaan atau kedudukannya. Pelaku tidak hanya melakukan perbuatan cabul, tetapi juga menyalahgunakan kekuasaan dan kedudukannya untuk membuat korban tidak berdaya. Kemudian, pelaku mengambil keuntungan bagi diri sendiri dari ketidakberdayaan tersebut.47 Perempuan korban perbuatan cabul juga seringkali memperoleh stereotyping yang merugikan dirinya ketika melaporkan perbuatan cabul yang ia alami. Kredibilitas dan validitas pelaporan perempuan korban perbuatan cabul seringkali dikesampingkan oleh pihak berwajib. Hal tersebut terjadi apabila perempuan korban dalam kesehariannya bersikap dan bertindak tidak sesuai dengan pandangan publik tentang bagaimana seorang perempuan seharusnya bersikap dan bertindak (rasa kesusilaan).48 Perempuan yang misalnya memakai pakaian yang memperlihatkan wilayah permukaan kulit leher, dada bagian atas, dan kakinya, dan atau menerima ajakan makan malam berdua, atau sering menggunakan bahasa vulgar dalam percakapan; berpotensi tidak didengar pelaporannya oleh pihak berwajib.49 Wirjono membahas secara singkat unsur "kelakuan tidak tercela" (onbesproken gedrag) dalam pasal 293 ayat (1) KUHP. Unsur tersebut ditafsirkan Wirjono "menunjuk kepada hal bahwa si korban itu harus tidak dikenal oleh orang lain sebagai orang yang berkelakuan jelek atau nakal dalam bidang kesusilaan".50 Pengertian tersebut serupa dengan stereotyping yang melemahkan posisi pembuktian perempuan korban jika dinilai masyarakat sebagai orang yang "nakal dalam bidang kesusilaan". C. Kekerasan dalam Rumah Tangga 47 Lidwina Inge Nurtjahyo, dalam Sulistyowati Irianto, Op. Cit. Hlm. 414. 48 Martha Chamallas, Op.Cit., Hlm. 311. 49 Ibid. 50 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., Hlm. 122. 27
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau domestic violence menjadi topik pembahasan khusus karena memiliki wilayah pengaturan hukum yang berbeda dengan kekerasan seksual khususnya perkosaan dan perbuatan cabul, yang diatur di dalam KUHP. Di Indonesia, KDRT diatur dalam Undang-undang No 23. Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kekerasan seksual dalam ranah KDRT memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan kekerasan seksual di luar rumah tangga. KDRT terjadi di mana pelaku dan korban memiliki hubungan khusus (misal keluarga) yang terjadi di "balik pintu tertutup" (dalam rumah) dalam suatu rumah tangga.51 KDRT terjadi karena pelaku kekerasan "memiliki kedudukan dan kekuasaan yang lebih tinggi daripada korbannya", di mana korban biasanya bergantung kepada pelaku.52 Kedudukan dan kekuasaan yang lebih tinggi ini diperoleh dari ketimpangan historis relasi kekuasaan di antara laki-laki dan perempuan.53 Kekerasan seringkali dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan dan kedudukannya tersebut.54 Terkait KDRT, kedudukan dan kekuasaan ini diperoleh dari gelar akademik/ pendidikan, pekerjaan, penghasilan (ekonomi), dan status sosial yang lebih tinggi. Selain subordinasi seksual, KDRT juga termasuk subordinasi ekonomi.55 Hal ini umumnya diperoleh laki-laki karena konstruksi sosial memudahkan mereka untuk memperoleh kedudukan dan kekuasaan tersebut. Perempuan seringkali dibatasi oleh konstruksi sosial untuk memperoleh pendidikan atau pekerjaan/jabatan yang tinggi dengan 51 Meissy Sabardiah, Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU Anti Ke- kerasan dalam Rumah Tangga, dalam MaPPI FHUI, Teropong Vol II, No. 6, Maret 2003, Hlm. 14. 52 Nursyahbani Katjasungkana & Asnifriyanti Damanik, Kejahatan yang Tak Dihukum: Studi Kasus Kekerasan Domestik, (Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2004), Hlm. 6. 53 Definisi kekerasan terhadap perempuan dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ibid. 54 Ibid. 55 Martha Chamallas, Op.Cit., Hlm. 335. 28
alasan agar lebih prioritaskan mengurusi suami dan/atau anak. Sebagai akibat dari karakteristik khas kekerasan yang terjadi dalam ranah KDRT, dalam penanganannya KDRT perlu dilaksanakan secara berbeda dari perkara kekerasan seksual lainnya. Pembedaan dari segi hukum pidana materil telah ada di KUHP. Pasal 356 KUHP memberikan pemberatan sepertiga pidana bagi penganiayaan yang dilakukan terhadap anggota keluarga.56 KUHP mengakui penganiayaan terhadap anggota keluarga memiliki "kualitas dan derajat kejahatan yang lebih tinggi".57 Akan tetapi, pengaturan KUHP dinilai Nursyahbani dan Asnifriyanti masih terlalu sempit mengatur terbatas pada anggota keluarga.58 Hal ini dikarenakan pengertian KDRT atau domestic violence diperluas termasuk juga orang yang tinggal dalam rumah tangga yang bukan anggota keluarga, misalnya asisten rumah tangga.59 UU PKDRT kemudian memperluas tindak pidana KDRT baik dari subyek (pelaku dan korban) serta obyek (tindak kekerasan). Subyek yang termasuk dalam lingkup UU PKDRT adalah:60 1. Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar dan besan), persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam tumah tangga, dan/atau 3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waku selama berada dalam tumah tangga yang bersangkutan 56 Ibid., Hlm. 4. 57 Ibid., Hlm. 4-5. 58 Ibid., Hlm. 4 59 Ibid. 60 Widati Wulandari, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Sulistyowati Irianto, Op. Cit., Hlm. 227. 29
UU PKDRT juga mengatur jenis tindak pidana yang terjadi dalam lingkup KDRT, yaitu: 61 1. Kekerasan fisik, 2. Kekerasan psikis, 3. Kekerasan seksual, dan 4. Penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi). UUPKDRT juga memiliki kekhususan lain yang diapresiasi oleh aktivis perempuan yang mengadvokasi Undang-undang ini, yaitu hukum pidana formil (terkait peradilan pidana) dalam menangani perkara kekerasan seksual. Ratna Batara Munti misalnya menyatakan "terobosan pembuktian"62 terkait keterangan satu orang saksi saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.63 Akan tetapi hal ini dinilai beberapa pihak bukanlah suatu terobosan karena pasal 185 ayat (3) KUHAP mengesampingkan pasal 185 (2) KUHAP yang menyatakan seorang saksi tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.64 61 Pasal 5 Undang-undang No 23. Tahun 2004 tentang Penghapusan Ke- kerasan Dalam Rumah Tangga 62 Ratna Batara Munti, Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik untuk Demokrasi dan Kesetaraan, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI, 2008), Hlm. 87-88. 63 Pasal 55 Undang-undang No 23. Tahun 2004 tentang Penghapusan Ke- kerasan Dalam Rumah Tangga 64 Pasal 185 (2) dan (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 30
BAB 3 PENAFSIRAN "TIDAK MENIMBULKAN PENYAKIT ATAU HALANGAN UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN ATAU MATA PENCAHARIAN ATAU KEGIATAN SEHARI- HARI" PADA PASAL KEKERASAN FISIK YANG TERJADI ANTARA SUAMI ISTERI DALAM UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA1 Ratna Batara Munti2 1. Pendahuluan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) lahir sebagai hasil perjuangan panjang gerakan masyarakat sipil terutama kelompok perempuan di Indonesia sejak tahun 1997. 3 UU PKDRT merupakan UU khusus yang mengatur secara komprehensif kekerasan dalam rumah tangga tidak saja terkait aspek pemidanaan terhadap perilaku KDRT yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, tetapi juga aspek pencegahan KDRT dan 1 Penelitian isu hukum ini merupakan penelitian kualitatif menjadi ba- gian penelitian Konsistensi Putusan Pengadilan Atas Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Disabilitas yang dikerjakan oleh LBH APIK Jakarta bersama MaP- Pi FH UI, 2015 2 Penulis saat ini Direktur di LBH APIK Jakarta dan Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) 3 Saat itu, LBH APIK (LBH APIK Jakarta) menginisiasi penyusunan draft awal RUU Anti KDRT dan mengawal advokasinya bersama jaringan yang dibentuk dan dikoordinir hingga pada tahun 2003 berhasil menjadi RUU inisi- atif parlemen , dan kemudian dibahas serta disahkan pada tahun 2004. Lebih jauh mengenai sejarah dan proses advokasi UU PKDRT lihat Ratna Batara Munti, "Belajar Dari Pengalaman: Jalan Panjang Mengawal Lahirnya UU PKDRT (1997- 2004)" dalam buku Advokasi Kebijakan Pro Perempuan Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Kesetaraan, 2008 31
pemulihan terhadap korban. UU ini juga meletakkan tanggung jawab pemerintah dan kewajiban masyarakat luas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT serta mengatur peran penegak hukum dan penyedia layanan terhadap korban. UU ini tidak spesifik ditujukan hanya untuk perempuan; namun filosofi dari UU ini jelas menekankan kelompok perempuan sebagai kelompok rentan dalam kasus KDRT. 4 UU PKDRT sendiri lahir dari situasi maraknya kasus-kasus KDRT yang dialami oleh perempuan (istri) namun sistem hukum yang ada terbukti gagal memberikan perlindungan bagi korban.5 Melalui UU ini diharapkan ada terobosan hukum (pembaruan hukum) untuk kasus-kasus KDRT yang terjadi yang banyak dialami kaum perempuan saat itu. Pembaharuan hukum yang diharapkan adalah pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan. Hal ini tercermin selain dalam konsiderans UU PKDRT juga dinyatakan secara eksplisit dalam Penjelasan Atas UU PKDRT, sebagai berikut: "Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta 4 Dalam konsideran UU PKDRT poin b. menyebutkan: "bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakukan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan". Selain itu dalam definisi KDRT juga ditekankan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,....dst. 5 Pembahasan mengenai lemahnya sistem hukum, lihat sub "Mengapa Perlu UU Khusus (UU PKDRT)", Op. Cit.. Hal. 40 32
penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dah kehidupan".6 Dengan menekankan bahwa perempuan sebagai kelompok rentan dan tersubordinasi, secara tidak langsung juga merupakan pengakuan bahwa KDRT pada dasarnya merupakan bentuk kekerasan berbasis gender (gender based violence),7 yakni kekerasan yang lahir lebih diakibatkan oleh adanya konstruksi dan relasi gender (relasi kekuasaan) yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat patriarki, terutama dalam hal ini dalam kehidupan (relasi) perkawinan8. Konstruksi gender tersebut telah menempatkan perempuan sebagai pihak tersubordinasi dan rentan mengalami kekerasan (abuse of power), serta mengakibatkan 6 Penjelasan atas UU PKDRT, alinea 7 7 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1933 mengenai Peng- hapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, telah mendefinisikan Kekerasan Ter- hadap Perempuan sebagai bentuk tindakan kekerasan berdasarkan gender yang dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, dan perampas- an kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah domestik maupun publik. Deklarasi PBB ini merupakan bagian dari Konvensi PBB men- genai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Konvensi CEDAW). Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui UU No. 7 Tahun 1984. 8 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah melegitimasi pembakuan peran gender di masyarakat. Pasal 31 dan 34 UUP menyebutkan, "suami adalah kepala rumah tangga yang wajib memberikan segala keperluan hidup berumah tangga, sementara istri adalah ibu yang wajib mengatur urusan rumah tangga se- baik-baiknya". Dalam Kompilasi Hukum Islam terkait perkawinan menyebutkan bahwa suami tidak saja kepala rumah tangga yang wajib member nafkah tetapi juga pembimbing, pelindung dan wajib memberikan pendidikan agama terhadap istri. Sementara istri sebagai ibu rumah tangga, selain wajib mengatur keperluan rumah tangga tangga sehari-hari, kewajiban utama bagi seorang istri ialah ber- bakti lahir dan batin kepada suami dan istri dianggap 'nusyuz' jika ia tiada mau melaksanakan kewajibannya tersebut, dan kewajiban suami tidak berlaku dalam kondisi ini (istri nusyuz) (lihat Pasal 79 - 84 KHI). Pembakuan peran gender dalam UU Perkawinan ini memberikan pengaruh signifikan terhadap sejumlah kebi- jakan/aturan perundangan lainnya yang diskriminatif dan pada akhirnya sangat merugikan perempuan, seperti kebijakan terkait upah dan perpajakan (lebih jauh lihat "Dampak Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan-Kebijakan di Indone- sia", Penelitian LBH APIK Jakarta, 1997) 33
hambatan bagi korban dalam upaya melaporkan atau berusaha keluar dari situasi tersebut.9 Dengan demikian KDRT tidak bisa diperlakukan sebagaimana kejahatan biasa apalagi dengan mempergunakan pengaturan dalam KUHP yang netral/buta gender10 tetapi perlu adanya keberpihakan dan perlakukan khusus terhadap perempuan sebagai korban. UU PKDRT diakui berhasil menciptakan berbagai terobosan hukum. Tidak saja dalam aspek-aspek sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, namun juga terkait hukum materil dan formil, antara lain berupa pengaturan kekerasan psikis dan kekerasan seksual khususnya dalam relasi perkawinan, pembatasan gerak pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling, adanya perintah perlindungan (protection order) dari pengadilan serta kesaksian korban sebagai alat bukti utama. Akan tetapi dari semua itu yang saat ini diperlukan adalah penegakan hukum atas UU PKDRT khususnya atas terobosan-terobosan yang telah dibuat di dalamnya. Perlu ditelisik sudah sejauhmana pelaksanaan UU tersebut di tengah masyarakat, khususnya oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Apakah semangat perlindungan kepada perempuan korban yang merupakan filosofi dan dasar pembentukan UU PKDRT, sungguh diaktualisasikan oleh para penegak hukum dalam penerapan UU tersebut? Sudah terwujudkah perlindungan, kepastian hukum serta akses keadilan bagi perempuan korban? Ataukah semangat (roh) dan filosofi UU PKDRT 9 Harkristuti Harkrisnowo, dalam artikelnya "Domestic Violence dalam Perspektif Kriminologis Yuridis (Jurnal Hukum Internasional, 2004) menuliskan sehubungan dengan karakteristik perkara KDRT, intinya mengemukakan bahwa KDRT mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (power relationship) antara korban dan pelaku. Beban psikolo- gis yang dialami korban KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi (ketergantungan) sampai pada tingkat tertentu. Selain merasa adanya abuse of power oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban juga pada umumnya mengalami ketakutan, keeng- ganan, dan juga malu untuk melaporkan kepada yang berwajib. Sebagai akibat lanjutan, angka KDRT tidak pernah direkam dengan baik, sehingga dark number of domestic crimes menjadi tinggi. (Sebagaimana dikutip Ridwan Mansyur dalam buku "Mediasi penal Terhadap Perkara KDRT", 2010). 10 Lihat Pasal 351 - 356 KUHP 34
masih menjadi "barang mewah" dalam sistem hukum di Indonesia? Penelitian terhadap putusan Pengadilan terkait kasus KDRT merupakan salah satu upaya untuk menjawab pertanyaan diatas. Memang ada berbagai keterbatasan dalam penelitian putusan ini,11 namun setidaknya melalui penelitian ini dapat diperoleh gambaran bagaimana penerapan aturan dalam UU PKDRT dalam kasus-kasus KDRT yang berhasil diproses secara hukum khususnya bagaimana penafsiran hakim terhadap isu-isu hukum terkait. Pada prinsipnya Hakim merupakan pihak di penghujung proses hukum dan menjadi pemutus, meski demikian peran penyidik dalam pemeriksaan awal maupun peran penuntut umum dalam membuat dakwaan dan bagaimana semua proses pembuktian dapat disajikan di muka hakim tentulah sangat menentukan bagaimana hakim memperoleh keyakinan dan kesimpulan untuk menjatuhkan putusannya. Adapun isu hukum yang dibahas terkait konsistensi putusan dalam penelitian ini adalah isu hukum mengenai penafsiran unsur "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" di dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pembahasan dipaparkan bagaimana Majelis Hakim menafsirkan unsur "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" dalam perkara kekerasan fisik yang terjadi dalam relasi perkawinan (KDRT fisik). Terdapat enam putusan yang dijadikan bahan untuk melihat konsistensi Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" dalam KDRT fisik, yaitu: 1. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2014/PN.Pkl (Pekalongan) 11 Keterbatasan penelitian terkait hasil putusan yang dapat diteliti terbatas pada isi putusan yang berhasil didokumentasikan dalam putusan pengadilan. 35
2. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN. Bgl (Bangil) 3. Putusan Nomor 301/Pid./B/2013/PN.PMS (Pematang Siantar) 4. Putusan Nomor 312/PID.SUS/2014/PN. RHL (Rokan Hilir) 5. Putusan Nomor 29 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pt. (Pati) 6. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2011/PN.Pt. (Pati) Keenam putusan di atas dipilih dengan alasan untuk mewakili dan melihat standar apa yang dipakai oleh Majelis Hakim untuk menentukan bahwa kekerasan fisik yang dialami korban termasuk dalam kategori "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari". Dari keenam putusan tersebut akan dilihat apakah para Hakim yang mengadili perkara sudah secara konsisten menafsirkan unsur ""tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" dalam KDRT fisik yang terjadi antara suami dengan isteri. 12 2. Deskripsi Singkat Putusan 2.1. Deskripsi Singkat Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2014/PN.Pkl Resume Perkara Korban (istri) menikah dengan suami (karyawan) April 2013, dikaruniai seorang anak usia 1 tahun 6 bulan. Setelah pernikahan Korban sering memergoki hubungan asmara antara Suami (Terdakwa) dengan perempuan lain. Akan tetapi apabila ditanya Suami tidak mengakui. 12 Dalam pengalaman LBH APIK Jakarta selama ini, Pasal 44 ayat (4) seringkali diterapkan pada kasus KDRT yang terjadi dalam relasi suami isteri, secara pukul rata atau tidak ada standar baku. Selain itu kecendrungan penafsiran terhadap rumusan "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk men- jalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", terkadang didasarkan pada penilaian subyektif dan cenderung merugikan kor- ban. Contoh kasus di LBH-APIK, korban mengalami lebam di matanya, menjadi sukar melihat dan hampir buta akibat pukulan, namun dalam kasus tersebut tetap diterapkan pasal 44 ayat 4 UU PKDRT, dengan alasan korban dianggap masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti memasak dan kerja domestik lainnya. 36
Timbul pertengkaran dan Suami sering melakukan kekerasan. Korban akhirnya menggungat cerai karena sudah tidak kuat menerima perlakukan tersebut, pada Agustus 2014. Ketika berada dalam proses pengajuan gugatan perceraian itu, terjadi pertengkaran dan rangkaian kekerasan yang membuat Isteri akhirnya melaporkan KDRT ke pihak berwajib. Kekerasan yang dialami Korban sesungguhnya tidak hanya fisik tetapi juga psikis. Sekitar tanggal 16 Oktober 2014 berawal dari adanya pertengkaran antara Suami dengan Korban, kemudian Korban diusir dari rumah tempat ia tinggal bersama Suami. Korban pulang ke rumah orang tuanya. Keesokannya Korban kembali pulang untuk mengambil telepon seluler miliknya yang dipakai Suami. Ketika Suami sedang tidur, Korban mengambil telepon selulernya secara diam-diam dan menemukan di benda tersebut bukti percakapan mesra antara Suami dengan seorang perempuan (via BBM). Esoknya Suami mendatangi Korban di rumah orang tuanya sambil berteriak-teriak dari samping rumah dengan maksud menyuruh Korban segera keluar dari dalam rumah. Suami masuk ke dalam menemui Korban untuk meminta telepon seluler tetapi karena Korban menolak, kepalanya dipukul beberapa kali. Kemudian Korban diseret ke halaman rumah sehingga mengakibatkan kedua lutut Korban luka lecet. Korban berteriak meminta tolong kepada kakaknya agar mengambilkan barang yang diminta supaya suami menghentikan tindakan kekerasannya. Setelah Suami mendapatkan barang yang diminta, Korban kembali dipukul kepalanya dengan telepon seluler tersebut. Kejadian tersebut disaksikan oleh kakak dan orang tua Korban juga Pak RT dan beberapa warga yang ikut untuk melerai. Selang dua hari Terdakwa kembali mendatangi Korban dan menggedor-gedor jendela kamar tidur Korban dari arah luar sambil berteriak menyuruh Korban keluar dari dalam rumah. Dengan rasa takut, Korban dan keluarganya bersembunyi di dapur. Selanjutnya Terdakwa berpindah posisinya ke depan rumah dan menggedor-gedor pintu depan rumah dan pintu samping rumah sambil memaki-maki Korban dengan 37
kata kata kotor dan beberapa saat kemudian terdengar suara kaca pecah dari arah kamar tidur Korban. Suami melemparkan potongan kayu dan batu ke dalam kamar tidur Korban sambil kembali berteriak dan mengancam akan membunuh dan membuat sengsara hidup Korban. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah. Peristiwa kekerasan terulang lagi yaitu di ruang tunggu dan ruang sidang Pengadilan Agama pada saat hendak menjalani sidang atas gugatan perceraian yang Korban ajukan sebelumnya. Saat itu Suami datang dan menghampiri Korban di ruang tunggu sambil marah-marah dan memegang tengkuk dan menarik Korban ke arah pintu keluar dan pada saat Korban dan suaminya dipanggil masuk ke dalam ruang sidang II PA Kajen. Setelah Korban duduk di hadapan hakim kemudian Suami masuk dalam posisi di belakang Korban dan langsung memukul kepala bagian belakangnya dengan telapak tangan kanan sebanyak satu kali. Atas perbuatan KDRT tersebut, Suami sebagai Terdakwa dikenakan dengan dakwaan alternatif: yakni Pasal 44 ayat (1), atau Pasal 44 ayat (4), atau Pasal 45 (1) UU PKDRT No. 23 / 2004. Majelis Hakim memutuskan suami korban bersalah berdasarkan pasal 44 ayat (4) UU PKDRT dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Pertimbangan Hukum Dalam bagian pertimbangan hukum putusan, Majelis Hakim menyimpulkan terpenuhinya unsur perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga "yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari- hari". Kesimpulan ini diambil setelah memperhatikan keterangan seluruh saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta menghubungkan dengan hasil Visum et Repertum. Adapun keterangan saksi yakni saksi korban dan saksi kakak korban maupun keterangan Terdakwa memberikan pernyataan yang kurang 38
lebih sama yakni bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban menyebabkan Korban mengalami sakit kepala serta luka lecet pada kedua lutut, luka sakit memar pada paha kaki sebelah kanan dan luka sakit memar pada tangan sebelah kiri "kemudian Korban berobat ke RSI Pekajangan Kedungwuni Kab.Pekalongan akan tetapi tidak rawat inap (opname) dan Korban masih bisa melakukan aktivitas sehari- hari". Sementara berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan di persidangan menyebutkan "...terdapat luka lecet di kedua lutut (luka kering) kemungkinan diakibatkan benturan benda tumpul." Dengan mempergunakan hasil visum tersebut, Hakim kemudian dalam putusannya memaparkan: "Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, maka isteri Terdakwa mengalami sakit kepala serta luka lecet pada kedua lutut, kemudian berobat ke RSI Pekajangan Kedungwuni Kab.Pekalongan dan diberi obat akan tetapi tidak rawat inap (Opname) dan masih bisa melakukan aktivitas sehari- hari, sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM No : 1522/ IV.6.AUI/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Faradila Soraya (Dokter di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan) didapatkan hasil kesimpulan terdapat luka lecet di kedua lutut (luka kering) kemungkinan diakibatkan benturan benda tumpul serta dalam persidangan saksi korban menerima permintaan maaf dari terdakwa , dengan demikian unsur ini telah Terpenuhi."13 Dalam keputusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan Terdakwa dengan melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya yang menimbulkan rasa sakit bagi Korban dan berpengaruh negatif pada anaknya. Akan tetapi Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yakni Terdakwa mengakui bersalah dan belum pernah dihukum; Terdawa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Terdakwa masih terikat perkawinan dan saksi korban sudah meminta maaf pada terdakwa; dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga 13 Kutipan Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2014/PN.Pkl 39
yang membiayai kehidupan anaknya, ibunya, dan adik-adiknya. 2.2. Deskripsi Singkat Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN. Bgl Resume Perkara Korban menikah dengan suaminya tahun 1986 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, satu orang meninggal dan sampai sekarang masih menjadi isteri sah namun sedang dalam proses perceraian. Suami korban bersifat mudah naik darah, sejak menikah sampai dengan sekarang suka memukul istri dan anak. Tindakan tersebut menyebabkan salah satu anaknya mengalami keterbelakangan mental. Istri tidak menuntut dicukupi secara ekonomi. Akan tetapi isteri mengajukan perceraian karena tidak mau dikhianati. Suami sudah menikah siri dengan perempuan lain dan tidak tinggal serumah sejak 2010. Korban pernah bertanya kepada suami "pilih keluarga atau selingkuhanmu" dan suami menjawab "saya keluar". Adapun peristiwa kekerasan yang membuat Korban akhirnya melaporkan ke pihak berwajib terjadi dipicu soal rumah bersama yang ditinggali Korban bersama anaknya. Rumah itu akan dijual oleh mertua (orangtua pelaku). Mertua korban menyampaikan niat menjual rumah itu kepada korban saat ia berada di dapur. Suami dan anak laki-laki korban juga ada saat itu. Anak korban yang mendengar hal tersebut tidak terima dan berontak lalu terjadi pertengkaran dengan ayahnya. Korban datang dari arah dapur karena mendengar anaknya berteriak-teriak minta tolong. Korban melihat anaknya dipukul oleh ayahnya dan baju kaos yang dipakai sang anak ditarik hingga robek. Saat itu Korban berusaha melerai namun suami malah memukul kepala bagian belakang korban sambil menjambak rambutnya di depan anaknya. Dengan rasa takut, Korban dan anaknya mengamankan diri masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya. Selanjutnya setelah suami korban keluar rumah, mereka berdua memberanikan diri untuk keluar kamar. Atas keterangan Korban tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan, namun keberatan atas 40
kesaksian anaknya dan menganggap tidak melakukan pemukulan, hanya melakukan pembinaan saja. Atas perbuatannya tersebut, suami korban sebagai Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim atas dasar dakwaan tunggal dengan menggunakan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT. Adapun tuntutan yang diajukan Penuntut adalah pidana penjara 3 (tiga) bulan, namun Majelis Hakim menjatuhkan vonis hanya 2 (dua) bulan. Pertimbangan Hukum Dalam bagian pertimbangan hukum putusan, Majelis Hakim memutuskan telah terpenuhinya unsur perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga "yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari- hari". Keputusan itu diambil berdasarkan kesimpulan atas hasil Visum et Repertum. Dalam hal ini tidak ada penjelasan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan maupun keterangan terdakwa mengenai isu hukum. Keterangan saksi hanya menjelaskan bagaimana kekerasan terjadi dan akibat kekerasan menimbulkan bekas lebam berwarna biru di bagian yang dipukul. "Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dan lebam pada tubuhnya, hal mana diperkuat dengan Visum et Repertum No. 180/1729/424.079/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ratih, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia 48 tahun dengan mengalami luka lebam pada tengkuk kepala dengan panjang 8X8 cm yang disebabkan akibat kena pukulan menggunakan tangan kosong; Menimbang, bahwa walaupun terdapat akibat sebagaimana diuraikan diatas, setelah kejadian tersebut, saksi korban masih dapat melakukan pekerjaaannya sehari-hari".14 Adapun hal-hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain. Sementara hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa 14 Kutipan Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN. Bgl 41
bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum. 2.3. Deskripsi Singkat Putusan Nomor 301/PID/B/2013/PN.PMS Resume Perkara Pada Januari 2011 sekitar pukul 20.00 WIB, telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa (suami) terhadap Korban selaku istrinya. Awalnya ketika Korban bersama dengan anaknya sedang menonton TV lalu Suami datang ke rumah dengan menggedor/ mengetuk pintu sekuat tenaga sambil memanggil anaknya. Sang anak membuka pintu dan Suami masuk sambil marah-marah dengan mengatakan kepada Korban "mana surat rumah ini, mana surat tanah". Kemudian Korban menjawab "ini bukan hak-mu dan bukan hak-ku tapi hak anak-anak kita". Mendengar hal tersebut suami korban semakin marah. Korban semakin takut dan hendak keluar dari rumah bersama dengan anak-anaknya. Akan tetapi Suami menghalangi Korban dan langsung meninju wajah perempuan itu sebanyak 1 (satu) kali. Tinju itu mengenai hidung hingga mengeluarkan darah lalu Suami melarikan diri. Akibat perbuatan Suami, Korban merasakan sakit dan mengalami bengkak pada hidung disertai luka robek. Korban pun berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar. Berdasarkan hasil Visum et Repertum No.562/VI/UPM/VER/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. SAIDEN SARAGIH, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, diperoleh keterangan bahwa ada bengkak pada hidung 2 Cm x 2 Cm disertai luka robek 1 Cm x 0.5 Cm. Kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut terdapat 'perubahan-perubahan pada tubuh Korban disebabkan karena adanya ruda paksa'. Akibat perbuatannya tersebut, Suami dinyatakan bersalah di Pengadilan dan dijatuhi vonis 3 bulan penjara berdasarkan Dakwaan Pertama subsidair Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT. Adapun Penuntut Umum 42
mengajukan dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan primer berupa 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004, Subsidiair: 44 ayat (4) UU No 23 Tahun 2004 atau Kedua: 351 ayat (1) KUHP. Pertimbangan Hukum Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim memutuskan dakwaan primer tidak terbukti. Menurut Majelis Hakim salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 yakni unsur 'mengakibatkan luka berat' tidak terpenuhi oleh karena pengertian luka berat menurut KUHP dalam pasal 90 adalah penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung, lumpuh, berubah pikiran lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu. Sementara menurut Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang berasal dari keterangan para saksi akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi korban yang merupakan isterinya tidak diopname dan tidak mengganggu aktivitas saksi korban sehari-hari. Selanjutnya karena dakwaan primer tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Terdakwa melanggar pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004. Menurut Majelis Hakim unsur 'tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan' dalam pasal 44 ayat (4) telah terpenuhi berdasarkan hasil visum dan keterangan saksi15. "Menimbang, bahwa akibat pukulan terdakwa saksi korban merasakan sakit dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No.562 / VI / UPM / VER / II /2011 tanggal 16 Februari 2011 yang ditanda 15 Saksi yang dihadirkan sebanyak tiga orang, antara lain korban dan anaknya, memberikan pernyataan yang sama "bahwa akibat perbuatan Terda- kwa, korban mengalami bengkak pada hidung disertai luka robek dan berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar serta tidak terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari". 43
tangani oleh Dr. SAIDEN SARAGIH, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, hasil pemeriksaan menunjukkan: bengkak pada hidung 2 Cm x 2 Cm disertai luka robek 1 Cm x 0,5 Cm. Kesimpulan: perubahan- perubahan pada tubuh korban disebabkan karena adanya ruda paksa. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa benar saksi korban telah dipukul hidungnya oleh Terdakwa, namun saksi korban tidak sempat diopname dan tidak pula berhalangan untuk bekerja, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi."16 Adapun hal-hal yang memberatkan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga seyogianya melindungi Korban sebagai isterinya. Akan tetapi yang dilakukannya justru sebaliknya menyakitinya. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa mengakui terus perbuatannya dan menyesalinya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan masih mencintai saksi korban, Terdakwa belum pernah dihukum dan antara Terdakwa dengan saksi korban telah berdamai dan telah saling memaafkan. 2.4. Deskripsi Singkat Putusan Nomor 312/PID.SUS/2014/PN. RHL Resume Perkara Pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar pukul 22.00 WIB terjadi peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa (suami) kepada istrinya di rumah orang tua Korban. Kejadiannya bermula saat suami mengajak Korban untuk menemaninya nonton TV namun karena Korban tidak menghiraukan ajakan suami dan beberapa kali dipanggil Korban juga tidak menghiraukan yang membuat suami emosi karena merasa diacuhkan oleh Korban. Terjadi pertengkaran hingga Suami memukul wajah Korban dua kali dan mengenai kepala samping satu kali. Akibat pemukulan tersebut, Korban mengalami luka memar dibagian kelopak mata sebelah kanan dan memar pada lengan kiri. 16 Kutipan Putusan Nomor 301/PID/B/2013/PN.PMS 44
Atas perbuatannya tersebut, Suami sebagai Terdakwa dijerat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim memutuskan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 44 ayat (1) dan menjatuhkan vonis pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa. Pertimbangan Hukum Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim memutuskan dakwaan pertama terbukti. Majelis Hakim berpendapat dari mempertimbangkan hasil Visum et Repertum bahwa rasa sakit yang dialami Korban akibat kekerasan fisik dapat mengganggu dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Adapun hasil Visum et Repertum yang telah dibacakan di persidangan menyebutkan bahwa terdapat luka memar dibawah kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran ± 2 cm x 3 cm, dan adanya luka memar pada lengan kiri atas bagian belakang dengan ukuran ± 1,5 cm x 2 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul.17 "Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan saksi korban sebagaimana diterangkan dalam VER tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim keadaan tersebut tidak dapat dikualifisir dengan luka berat dan ternyata pula saksi korban tidak jatuh sakit dan juga tidak menimbulkan akibat matinya saksi korban akan tetapi keadaan sedemikian setidak-tidaknya akan menimbulkan rasa sakit yang dapat mengganggu saksi korban dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari."18 17 Visum et Repertum Nomor: R/137/IV/2014/Kes tanggal 18 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUAIDAH RAMBE selaku Dokter pemeriksa pada Klinik Bhayangkara Polres Rohil, hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil pemeriksaan luar: Kepala : Adanya memar dibawah kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran ± 2 cm x 3 cm. Anggota gerak atas: Adanya luka memar pada lengan kiri atas bagian belakang dengan ukuran ± 1.5 cm x 2 cm. Kesimpulan: Ditemukan adanya luka memar dibawah kelopak mata sebelah kanan dan memar pada lengan kiri atas bagian belakang, yang disebabkan oleh trauma tumpul. 18 Kutipan Putusan Nomor 312/PID.SUS/2014/PN. RHL 45
Dalam pertimbangan di dalam putusan hanya ada keterangan para saksi yang menyatakan bahwa akibat kekerasan terhadap korban yakni mengalami lebam disekitar mata, mata memar dan merasakan sakit di daerah telinga.19 Ada keterangan mengenai dampak dari kekerasan tersebut terhadap korban. Akan tetapi tidak ada keterangan yang memberi kaitan antara dampak tersebut dengan isu hukum, bahwa akibat kekerasan tersebut telah menyebabkan Korban terganggu menjalankan kegiatannya sehari-hari sebagaimana yang disimpulkan oleh hakim. Adapun hal-hal yang memberatkan Terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah sifat dari perbuatan itu sendiri. Sedang hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 2.5. Deskripsi Singkat Putusan Nomor 29 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pt. Resume Perkara Terdakwa (suami) pada Senin, 14 Pebruari 2013 sekitar pukul 07.25 WIB telah melakukan kekerasan fisik kepada istrinya yang sudah dinikahinya pada 17 Oktober 1991. Hal itu terjadi karena Terdakwa merasa jengkel terhadap Korban disebabkan pagi-pagi sudah tidak ada di rumah. Sekitar pukul 07.30 WIB Suami melihat istrinya pulang ke rumah mereka di Desa Panggungroyom, Wedarijaksa, Pati, dan langsung mendudukkan istrinya di kursi yang ada di ruang tamu. Suami menanyakan tentang kepergiannya. Menurut pengakuan Korban, pagi itu 19 Saksi pertama (korban) menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami lebam di sekitar mata dan merasakan sakit di daerah telinga. Saksi kedua menyatakan bahwa Saksi mengetahui kejadian karena pada saat kejadian saksi mendengar Korban berteriak kesakitan dan kemudian Saksi melihat Korban dalam keadaan mata memar dan Terdakwa juga ada di dekat Ko- rban. Saksi ketiga menyatakan bahwa Saksi mengetahui kejadian karena pada saat kejadian Saksi mendengar Saksi Korban berteriak kesakitan dan Saksi mendekati Saksi Korban dan Terdakwa dan pada saat itu Saksi Korban menceritakan kalau dia dipukuli Terdakwa. 46
ia pergi ke tempat tetangga untuk menagih hutang. Tidak puas dengan jawaban Korban lantas suami langsung mengepalkan tangannya dan memukul Korban di kepala dan wajah beberapa kali. Pukulan-pukulan tersebut mengenai kepala dan pipi korban masing-masing sebanyak satu kali dan pukulan lainnya dapat dihindari oleh korban. Suami memukul pipi Korban sebanyak 2 ( dua ) kali dan memegang rambut korban lalu mendorongnya hingga kepala Korban mengenai tembok. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor: 445/0442/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang dibuat oleh dr. Joko Mardianto. Pada pokoknya visum tersebut menerangkan bahwa pada 04 Pebruari 2013 pukul 10.45.WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar kepala belakang, luka lecet pipi kanan dan luka memar bawah mata kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Menurut pengakuan dua orang saksi yang melihat peristiwa kekerasan tersebut, Terdakwa menganiaya Korban dengan cara memukul pipi sebanyak 2 (dua) kali dan memegang rambutnya serta mendorongnya hingga kepala korban mengenai tembok. Satu orang saksi mencoba melerainya, ketika Terdakwa hendak memukul. Akan tetapi Terdakwa mendorong Korban yang sedang berdiri sehingga Korban jatuh ke lantai. Terdakwa melakukan pemukulan didorong rasa cemburu. Atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah dijatuhi dakwaan: Primair : Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU No.23 Tahun 20014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Subsidair: Pasal 44 ayat (4) jo. Pasal 5 huruf a UU No.23 Tahun 20014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adapun Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan dakwaan primair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan dan masa percobaan selama 8 ( delapan ) bulan. 47
Pertimbangan Hukum Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memutuskan Terdakwa bersalah melanggar pasal 44 ayat (1) UU PKDRT berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun Visum et Repertum. Meskipun dalam keterangan saksi korban, menerangkan bahwa korban setelah divisum tidak diopname dan diperbolehkan pulang. "Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, serta keteranganTerdakwa di persidangan diperolehlah fakta hukum bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekitar pukul 07.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Panggungroyom, Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dengan cara Terdakwa memukul pipi saksi sebanyak 2 (dua) kali dan memegang rambut saksi lalu mendorongnya hingga kepala Saksi mengenai tembok. Menimbang bahwa setelah itu Saksi Korban diantar oleh saudaranya ke RSUD Suwanda, Pati untuk di Visum et Repertum. Setelah diperiksa dan keluar visum tidak opname. Korban diperbolehkan pulang. Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No: 445/0442/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang dibuat oleh dr. Joko Mardianto dimana hasil pemeriksaannya yaitu: bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2013 Pukul 10.45 WIB telah memeriksa Korban yang pada pokoknya menemukan luka memar Kepala belakang, luka lecet pipi kanan dan luka memar bawah mata kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul."20 Selanjutnya, untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan Terdakwa bukan merupakan contoh yang baik bagi keluarganya sedang hal-hal yang meringankan yakni: antara Terdakwa dan isterinya telah ada perdamaian (saling memaafkan), Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatanya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa belum pernah dihukum. 20 Kutipan Putusan Nomor 29 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pt. 48
2.6. Deskripsi Singkat Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2011/PN.Pt. Resume Perkara Korban telah menikah dengan suaminya (Terdakwa) sejak tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Mereka masih tinggal bersama namun sedang dalam proses perceraian. Peristiwa KDRT terjadi pada Senin, 05 September 2011 sekitar jam 01.15 WIB, ketika Korban tidur beralas kasur di lantai (tanpa dipan) dalam kamar yang dikunci. Suami mencongkel pintu kamar kemudian masuk ke dalam kamar dan langsung menindih tubuh Korban hendak melakukan hubungan suami istri tetapi Korban menolak kemudian Suami membungkam mulut Korban. Setelah itu Korban berusaha menghindar namun Suami memegang pergelangan kaki kanan Korban sehingga Korban terjatuh ke lantai dalam posisi tengkurap. Pada saat Korban terjatuh tengkurap tersebut selanjutnya suami korban duduk di atas pantat Korban sambil membungkam mulut Korban dengan tangan kirinya. Kemudian Korban berteriak "Tolong Ya Allah iki aku ape dipateni Pras" (Ya Allah Allahu Akbar Tolong Ya Allah ini saya mau dibunuh Prass Ya Allah Allahu Akbar) setelah itu Suami menarik rambut istrinya dengan tangan kanannya setelah itu membenturkan kepala Korban ke lantai sambil memukul kepala Korban sebelah kiri atau bagian belakang sebanyak enam kali sehingga Saksi pingsan. Setelah sadar kemudian Korban menelpon teman-temannya yaitu Saksi II dan Saksi III untuk datang ke rumah Korban dan menolongnya. Akibat perbuatan suaminya, Korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama beberapa hari. Atas perbuatannya tersebut, suami korban didakwa dengan dakwaan Subsidaritas yaitu: Primair melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Subsidair pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara dengan dakwaan subsidair. 49
Pertimbangan Hukum Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan primer (Pasal 44 ayat (1)) tidak terbukti. Menurut Majelis Hakim, berdasarkan keterangan para saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri di muka sidang bahwa walaupun di dalam persidangan Terdakwa memang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan suatu halangan terhadap saksi korban korban atau perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan luka berat. "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi tersebut diatas dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri dimuka sidang bahwa sebagaimana unsur yang kedua yaitu telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a tersebut tidak terbukti. Walaupun di dalam persidangan Terdakwa memang telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan suatu halangan terhadap saksi korban atau perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban sehingga unsur ini tidak dapat terpenuhi secara sah sehingga unsur ini tidak terpenuhi ; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ; Menimbang, bahwa dengan demikian membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut."21 Sementara Korban sebagai saksi telah memberikan keterangannya yang menyebutkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban sempat pingsan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya selama beberapa hari. Seluruh kesaksian Korban diakui oleh Terdakwa. Dalam pertimbangan untuk dakwaan subsidair, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Pasal 44 ayat (4) terpenuhi berdasarkan hasil Visum et Repertum No.02/ver/89/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Kusnanto selaku dokter pada Rumah Sakit MITRA BANGSA dengan hasil ditemukan kelainan-kelaianan berupa: kesadaran : Cm, 21 Kutipan Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2011/PN.Pt. 50
tekanan darah : 120/80 mmHg, nadi : 80 x /Menit, napas : 24 x/menit. Hasil pemeriksaan menyebutkan terdapat luka memar pada pelipis mata kanan dengan diameter 3x1x1/2 cm, luka hematon di kepala bagian samping kiri dengan diameter 2 cm, luka lecet dibawah hidung dengan diameter 1x1/2 cm, dan keluar darah dari hidung. Kelainan tersebut diatas disebabkan oleh karena benturan benda tumpul. Sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah menyakiti istrinya sendiri, sedangkan hal-hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut. 3. Analisis Konsistensi Putusan dan Isu-isu Hukum terkait Sebelum menganalisis keenam putusan tersebut, penting menguraikan dan menganalisis terlebih dahulu mengenai ketentuan pasal terkait isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Pasal 44 ayat (4) UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berbunyi " Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya Pasal 44 ayat (1) berbunyi "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun pengertian 'kekerasan fisik' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 berbunyi "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. 51
Membaca kedua ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 44 ayat (4) merupakan kekhususan dari Pasal 44 ayat (1). Pasal 44 ayat (4) mengkhususkan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya; dan apabila perbuatan kekerasan fisik antara suami isteri tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Artinya sepanjang tidak ditemukan unsur kekhususan, yakni apabila perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, tidak dapat berlaku ayat khusus ini (Pasal 44 ayat 4), dan menjadi kekerasan fisik biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1). Dengan demikian unsur "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" dalam pasal 44 ayat (4) menjadi faktor penentu atau kunci diterapkannya pasal 44 ayat (4) dalam kasus-kasus KDRT yang terjadi dalam relasi perkawinan (antara suami istri). Adapun beberapa pertanyaan penting yang perlu dikemukakan adalah pertama, apa bentuk perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bisa dikualifisir memenuhi unsur tersebut? Kedua, bagaimana dampak dari kekerasan fisik tersebut yang dipandang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari? Ketiga, sejauh mana dapat diputuskan adanya halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari? UU PKDRT tidak memberikan penjelasan untuk pasal 44 ini. Akan tetapi apabila ditinjau dalam KUHP, pasal 44 ayat (4) ini dapat ditemukan padanannya yaitu Pasal 352 ayat (1) KUHP. Pasal 352 ayat (1) KUHP berbunyi: "Kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam dengan 52
pidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya." Dalam penjelasan R. Soesilo, peristiwa pidana dalam Pasal 352 ayat (1) ini disebut "penganiayaan ringan" dan masuk "kejahatan ringan". Termasuk dalam pasal ini ialah penganiayaan yang tidak: a. menjadikan sakit ("ziek"bukan"pijn") atau; b. terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari. Misalnya A menempeleng B tiga kali pada bagian kepalanya. B merasa sakit (pijn), tetapi tidak jatuh sakit (ziek) dan masih mampu melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka A berbuat "penganiayaan ringan". Umpamanya lagi: A melukai kecil jari kelingking kiri B yang berprofesi sebagai pemain biola, hingga jari kelingking B dibalut dan terpaksa terhalang untuk main biola (pekerjaannya sehari- hari), maka meskipun luka itu kecil, tetapi penganiayaan ini bukan penganiayaan ringan, karena B terhalang dalam pekerjaannya.22 Andi Hamzah dalam komentarnya mengenai Pasal yang sama menyebutkan bahwa Pasal ini dikategorikan sebagai penganiayaan ringan, yakni penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian. Apabila terhalang menjalankan pekerjaan, maka termasuk penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Dengan demikian " jika korban sempat diopname di rumah sakit, berarti terhalang untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian". 23 Mengenai pengertian penganiayaan itu sendiri, mengacu pada pasal 351 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang diartikan dengan "penganiayaan" menurut Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan 22 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea, 1995), Hlm. 68 23 Andi Hamzah, "Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP", (Jakaarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 68 53
perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Termasuk dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang", sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP. Adapun perbuatan yang menimbulkan "Perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari dsb. Perbuatan yang menimbulkan "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb. Perbuatan yang menimbulkan "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Apabila dibandingkan, Pasal 352 KUHP hanya merumuskan halangan untuk kategori melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari- hari, yakni pekerjaan sebagai mata pencaharian. Akan tetapi di dalam Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT telah diperluas makna halangan tersebut dengan halangan yang tidak saja terkait pekerjaan tetapi juga halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Artinya mencakup aktivitas sehari-hari yang bukan sebagai mata pencaharian. Jadi, seorang ibu rumah tangga yang biasa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai kegiatannya sehari-hari, namun akibat dipukul oleh suaminya menjadi terhalang dari rutinitasnya tersebut meskipun ia tidak sampai jatuh sakit hingga dirawat di rumah sakit, maka tentunya bisa diterapkan Pasal ini. Dari keenam putusan yang dianalisis dapat dicermati bagaimana Hakim menerapkan ketentuan pasal kekerasan fisik khususnya dalam menafsirkan unsur "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" pada Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT. Dapat diamati apakah hakim sudah menerapkan perluasan dalam UU PKDRT atau masih dalam kerangka KUHP. Dalam menafsirkan unsur tersebut hakim mengambil kesimpulan dengan mempertimbangkan keterangan para saksi, dan bukti hasil pemeriksaan medis (Visum et Repertum) serta persesuaian antaranya. Akan tetapi tidak semua dari kesaksian yang ada memberikan keterangan terkait unsur tersebut. Artinya meskipun ada kesaksian 54
namun saksi-saksi tersebut tidak menjelaskan apakah kekerasan yang dialami korban menimbulkan atau tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Beberapa putusan hanya mengandalkan hasil visum untuk menyimpulkan ada tidaknya halangan tersebut. Kesimpulan itu merupakan pandangan subjektif dari hakim sendiri oleh karena dalam visum tersebut tidak ada keterangan yang mengaitkan antara hasil pemeriksaan medis dengan unsur yang hendak dibuktikan. Sementara dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa tidak memberi penjelasan lebih jauh terkait dampak kekerasan terhadap korban yang berkontribusi terhadap terpenuhinya unsur dalam pasal 44 ayat (4) tersebut. Bagan 1. No. Putusan Keterangan Saksi Hasil Visum et Repertum Kesimpulan Hakim dan/ Terdakwa 1. 83/Pid. Sus/2014/ PN.Pkl Keterangan dua saksi dan Terdakwa bahwa Korban mengalami sakit kepala serta luka lecet pada kedua lutut, luka sakit memar pada paha kaki sebelah kanan dan luka sakit memar pada tangan sebelah kiri kemudian Korban berobat ke RS akan tetapi tidak rawat inap (opname) dan Korban masih bisa melakukan aktivitas sehari- hari. Terdapat luka lecet di kedua lutut (luka kering) kemungkinan diakibatkan benturan benda tumpul." Korban mengalami sakit kepala serta luka lecet pada kedua lutut, kemudian berobat ke rumah sakit dan diberi obat akan tetapi tidak rawat inap (Opname) dan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, sebagaimana hasil Visum et Repertum. Terpenuhi unsur dalam pasal 44 ayat (4). 55
2. 3. 56 95/Pid. Sus/2014/ PN. Bgl 301/ Pid./B/2013/ PN.PMS Keterangan saksi hanya menjelaskan bagaimana kekerasan terjadi dan bahwa akibat kekerasan menimbulkan bekas lebam berwarna biru di bagian yang dipukul. Ada keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami bengkak pada hidung disertai luka robek dan berobat ke Rumah Sakit Umum serta tidak terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari. Luka lebam pada tengkuk kepala dengan panjang 8X8 cm yang disebabkan akibat kena pukulan menggunakan tangan kosong ; Bengkak pada hidung 2 Cm x 2 Cm disertai luka robek 1 Cm x 0,5 Cm. KESIMPULAN : Perubahan- perubahan pada tubuh Korban disebabkan karena adanya ruda paksa. Korban mengalami rasa sakit dan lebam pada tubuhnya, hal mana diperkuat dengan Visum et Repertum. Walaupun terdapat akibat sebagaimana diuraikan diatas, setelah kejadian tersebut, Korban masih dapat melakukan pekerjaaannya sehari-hari. Terpenuhi unsur dalam pasal 44 ayat (4). Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa benar Korban telah dipukul hidungnya oleh Terdakwa, namun Korban tidak sempat di opname dan tidak pula berhalangan untuk bekerja. Unsur tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan dalam pasal 44 ayat (4) telah terpenuhi berdasarkan hasil visum dan keterangan saksi
4. 5. 312/PID. SUS/2014/ PN. RHL 29 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pt. Keterangan para saksi hanya menyatakan bahwa akibat kekerasan, Korban mengalami lebam disekitar mata, mata memar dan merasakan sakit didaerah telinga. Ada keterangan saksi yang menerangkan bahwa Korban setelah divisum tidak diopname dan diperbolehkan pulang. Terdapat luka memar dibawah kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran ± 2 cm x 3 cm, dan adanya luka memar pada lengan kiri atas bagian belakang dengan ukuran ± 1,5 cm x 2 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar kepala belakang, luka lecet pipi kanan dan luka memar bawah mata kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Memperhatikan keadaan Saksi Korban sebagaimana diterangkan dalam VER, menurut hemat Majelis Hakim keadaan tersebut tidak dapat dikualifisir dengan luka berat dan ternyata pula Saksi Korban tidak jatuh sakit dan juga tidak menimbulkan kematian. Akan tetapi keadaan sedemikian setidak- tidaknya akan menimbulkan rasa sakit yang dapat mengganggu Saksi Korban dalam menjalankan kegiatannya sehari- hari." Terdakwa bersalah melanggar pasal 44 ayat (1) Korban diantar oleh saudaranya ke RSUD Suwanda, Pati untuk Visum, akan tetapi setelah divisum tidak opname dan diperbolehkan pulang Terbukti bersalah melanggar pasal 44 ayat (1) 57
6. 91/Pid. Sus/2011/ PN.Pt. Keterangan Saksi Korban yang diakui Terdakwa, menyebutkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membenturkan kepala Korban ke lantai sambil memukul kepala Korban sebelah kiri atau bagian belakang sebanyak enam kali. Korban sempat pingsan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya selama beberapa hari. Hasil pemeriksaan menyebutkan terdapat luka memar pada pelipis mata kanan dengan diameter 3x1x1/2 cm, luka hematon di kepala bagian samping kiri dengan diameter 2 cm, luka lecet dibawah hidung dengan diameter 1x1/2 cm, dan keluar darah dari hidung. Kelainan tersebut diatas disebabkan oleh karena benturan benda tumpul. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa walaupun di dalam persidangan Terdakwa memang telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan suatu halangan terhadap Saksi Korban atau perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan luka berat. Terpenuhi unsur Pasal 44 ayat (4) Dari bagan di atas terlihat, hanya empat putusan dari keenam putusan yang dibahas pada bagian sebelumnya, yang mencantumkan keterangan saksi/terdakwa yang menerangkan akibat kekerasan yang dialami korban dengan unsur ada atau tidaknya halangan (putusan 1, 3, 5 dan 6), sedang dua putusan lainnya tidak ada keterangan tersebut (putusan 2 dan 4). Dari keempat putusan itu, indikator 'tidak dirawat inap atau tidak diopname' digunakan untuk menunjukkan korban tidak terhalang pekerjaannya (putusan 1, 5). Indikator yang sama digunakan dalam pertimbangan hakim mesti dalam keterangan para saksi tidak terungkap (putusan 3). Dalam putusan 6 meski ada keterangan korban bahwa akibat kekerasan menyebabkan ia pingsan dan tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari namun tidak ada keterangan korban dirawat inap/opname. Sementara dalam putusan kedua, Hakim menyimpulkan dari hasil visum repertum bahwa Korban masih dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari, meskipun tidak ada keterangan dari para saksi maupun Terdakwa mengenai hal tersebut. Begitupun di putusan keempat, 58
Hakim menyimpulkan bahwa meskipun Korban tidak mengalami luka berat maupun jatuh sakit, namun keadaan Korban dari hasil visum setidak-tidaknya akan menimbulkan rasa sakit yang dapat mengganggu menjalankan kegiatan sehari-hari, meskipun dari keterangan para saksi menerangkan bahwa Korban tidak diopname dan diperbolehkan pulang. Keterangan saksi yang menyatakan "korban berobat ke rumah sakit namun tidak rawat inap (opname) dan bisa melakukan aktifitas sehari- hari" melahirkan dua pemahaman yakni pertama adanya kausalitas, sebab akibat: "karena tidak rawat inap sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Pemahaman kedua, yang berdiri sendiri, karena memang tidak terhalang aktivitasnya dan juga tidak rawat inap. Keterangan "korban berobat ke rumah sakit namun tidak terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari", sebetulnya menimbulkan pertanyaan 'Apabila pekerjaannya tidak terhalang, bagaimana dengan aktivitasnya yang biasa ia lakukan sehari-hari?' Demikian halnya dengan keterangan "setelah divisum tidak diopname dan diperbolehkan pulang", juga menerbitkan pertanyaan: apakah dengan tidak diopname dan diperbolehkan pulang sudah berarti tidak ada halangan dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari? Gangguan luka atau cedera meskipun masih memungkinkan korban untuk beraktivitas, tetap mengganggu kelancaran gerak dari korban. Indikasi 'rawat inap (opname)' tampak dijadikan sebagai standar penilaian dalam pertimbangan hakim dalam putusan pertama dan ketiga. Dalam hal ini kekerasan yang tidak menyebabkan korban dirawat inap berarti dianggap tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pengertian penganiayaan ringan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah yang menjelaskan 'jika korban sempat diopname di rumah sakit, berarti terhalang untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian. Hal ini menunjukkan mind set aparat penegak hukum masih di dominasi oleh KUHP, meskipun ada UU PKDRT yang merupakan UU khusus dalam hal 59
ini telah menambahkan rumusan "halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari". Akan tetapi tampaknya standarnya disamakan saja dengan halangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian. Sementara itu terkait hasil Visum et Repertum, meskipun tidak ada keterangan dalam visum yang menjelaskan hubungan kondisi korban dengan unsur terhalang pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang sampai mengenai mata atau sekitar mata (putusan 4 dan 5) dianggap dapat membuat aktivitas korban. Berdasarkan pendapat itu, diterapkanlah Pasal 44 ayat (1); meskipun para saksi telah menyatakan bahwa Korban tidak diopname dan diperbolehkan pulang sebagaimana terlihat dalam putusan kelima. Pada putusan keempat tidak ada keterangan saksi yang menjelaskan kondisi korban terkait unsur. Artinya Hakim benar-benar mempertimbangkan semata dari hasil visum. Ini berbeda dengan tiga putusan lainnya yang hasil visumnya menyebutkan bahwa luka yang diderita korban tidak sampai mengenai mata atau sekitar mata, yakni luka lecet di kedua lutut (putusan 1), luka lebam pada tengkuk (putusan 2), bengkak pada hidung disertai luka robek (putusan 3). Di dalam ketiga putusan ini, Majelis Hakim menganggap korban tidak terhalang untuk bekerja dan masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari. Hal yang menarik di dalam putusan keenam, meskipun hasil visum mengandung keterangan bahwa tidak hanya terdapat luka memar bawah mata tetapi juga luka di kepala bagian samping dan luka lecet dibawah hidung hingga keluar darah dari hidung, namun luka-luka yang cukup parah bila dibandingkan dengan apa yang diderita korban dalam kelima putusan yang lain, tidak membuat Terdakwa dikenakan Dakwaan Primer (Pasal 44 ayat 1). Bagi Majelis Hakim luka-luka tersebut 'tidak menimbulkan suatu halangan terhadap Saksi Korban atau perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan luka berat'24. 24 Mengenai luka berat hakim bisa saja mengacu pada Pasal 90 KUHP. Pasal 90 KUHP berbunyi: "yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong), 60
Sementara dari keterangan Saksi Korban mengungkapkan bahwa dirinya pingsan dan tidak dapat melakukan pekerjaan selama beberapa hari akibat perbuatan Terdakwa. Kesimpulan Dari keenam putusan tersebut, dapat ditemukan setidaknya tiga varian penafsiran mengenai unsur "yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" dalam pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Bagaimana hakim menerapkan atau tidak menerapkan Pasal 44 ayat (4) peraturan tersebut, terkait unsur yang diteliti. Varian pertama, penafsiran bahwa kekerasan fisik dianggap tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sepanjang korban tidak sampai dirawat inap/tidak diopname di rumah sakit dan luka yang diderita korban tidak sampai mengenai bagian yang dianggap vital (seperti seputar mata), sehingga akan menghalangi pekerjaan atau aktivitas/ kegiatan sehari-hari. Varian ini terdapat dalam putusan pertama, di mana hakim menyimpulkan bahwa terpenuhinya unsur Pasal 44 ayat (4) disebabkan korban tidak diopname dan masih bisa menjalankan aktivitas sesuai dengan hasil visum yang menyebutkan luka lecet di kedua lutut. Demikian pula halnya dalam putusan ketiga. Majelis Hakim menganggap bahwa terpenuhinya unsur Pasal 44 ayat (4) disebabkan korban tidak lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu. Dalam Penjelasan R. Soesilo, mengenai 'penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut', jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat. Terkait 'terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan', dijelaskan, apabila hanya sementara saja sifatnya ketidakcakapan dalam melakukan pekerjaannya itu, akibat kekerasan tersebut tidak masuk ke dalam kategori luka berat. 61
sempat diopname dan sesuai hasil visum berupa bengkak pada hidung disertai luka robek. Varian kedua, penafsiran bahwa kekerasan fisik dianggap tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ditentukan oleh lokasi luka fisik yang diderita korban sesuai hasil visum. Varian ini terdapat pada putusan kedua, dengan hasil visum yang berupa luka lebam pada tengkuk, korban dianggap masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari. Sebaliknya, pada putusan keempat dan keenam di mana luka terjadi di lokasi yang dianggap vital pada tubuh korban, hakim memberi keputusan berbeda. Pada putusan keempat karena terdapat luka memar di bawah kelopak mata sebelah kanan, dan luka memar lengan kiri atas bagian belakang, Majelis Hakim berpendapat hal itu akan menimbulkan rasa sakit yang dapat mengganggu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Demikian juga halnya pada putusan kelima, meski korban tidak sampai diopname dan diperbolehkan pulang, namun luka yang dialami korban berupa memar di bagian bawah mata kanan. Luka di seputar mata oleh Majelis Hakim dipertimbangkan cukup menganggu kegiatan sehari-hari. Varian ketiga, penafsiran bahwa kekerasan fisik dianggap tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sepanjang korban tidak sampai mengalami 'luka berat'. Varian ini terdapat dalam putusan keenam. Pada putusan tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa terpenuhinya unsur Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT karena perbuatan Terdakwa dianggap tidak menimbulkan suatu halangan terhadap Saksi Korban atau perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan luka berat, meski menurut pengakuan Korban ia sempat pingsan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya selama beberapa hari. Hasil visum juga memperlihatkan adanya luka memar di bawah mata kanan, luka hematon di kepala bagian samping dan luka lecet dibawah hidung dan keluar darah dari hidung akibat Terdakwa membenturkan kepala korban ke lantai sambil memukul kepala korban 62
sebelah kiri atau bagian belakang sebanyak enam kali. Perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa di Pengadilan. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan adanya ketidakkonsinstenan (INKONSISTENSI) dalam putusan pengadilan terkait penafsiran isu hukum. Hal ini bersumber dari tidak adanya standar yang sama dalam menafsirkan unsur dalam Pasal 44 ayat (4) UUP KDRT. Konsekwensinya standar yang digunakan berbeda-beda. Akan tetapi dapat dilihat bahwa pandangan hakim dalam menafsirkan unsur Pasal ini cenderung merujuk pada rumusan Pasal 352 KUHP ayat (1) yang mengatur penganiayaan ringan. Seyogyanya penting untuk diingat bahwa berbeda dengan rumusan dalam KUHP, UU PKDRT sudah menambahkan rumusan "aktivitas sehari-hari" yang juga harusnya dibuktikan. Bukan hanya sebatas pekerjaan atau pencarian seperti rumusan dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut. Sayangnya di dalam putusan keenam kasus KDRT ini terlihat hakim sama sekali tidak menggali lebih jauh soal kemampuan korban melakukan aktivitas sehari-hari ini. Hakim cenderung sekedar menggunakan keterangan terkait Pasal 352 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan, yakni standar "tidak dirawat inap (opname)" sebagai ukuran dampak kekerasan yang tidak mengakibatkan terhalangnya korban dari pekerjaan dan pencarian. Dari putusan-putusan tersebut juga tidak ada keterangan saksi yang cukup menjelaskan dampak kekerasan yang akhirnya menyebabkan korban terhalang atau tidak terhalang dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan sehari-harinya. Hal tersebut seharusnya dapat dieksplorasi oleh hakim dengan baik dalam persidangan dan dicantumkan dalam putusan. Artinya keterangan saksi tidak menjadi dasar pertimbangan penting. Dalam keenam putusan yang dibahas pada bagian ini, saksi pertama yang diminta keterangannya adalah korban (saksi korban). Dengan demikian, keterangan saksi baik saksi korban maupun saksi lainnya belum dinilai sebagai hal yang penting. Di samping itu keterangan saksi korban juga belum dipandang sebagai keterangan yang sempurna bila tidak ada 63
keterangan saksi lain yang mendukung, sebagaimana terlihat dalam putusan keenam. Temuan ini menunjukkan bahwa terobosan dalam UU PKDRT yang menekankan kesaksian korban sebagai yang utama, ternyata tidak digunakan. Keyakinan versus Subjektivitas Hakim Dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, hakim barulah dapat menjatuhkan putusan apabila telah memperoleh keyakinan dengan minimal dua alat bukti. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Selanjutnya Pasal 184 KUHAP menyebutkan: "alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa."25 Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia tidak mengikuti teori Conviction-in Time, yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada hakim untuk mengambil kesimpulan berdasarkan semata-mata atas "dasar keyakinan" belaka tanpa di dukung oleh alat bukti yang cukup (subjektif). Juga berbeda dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wetterlijk stelsel) yang mengeluarkan keyakinan hakim dari pembuktian, dan hanya menggantungkan pada alat-alat bukti yang sah sementara keyakinan hakim tidak ikut mengambil bagian (objektif). Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP lebih mencerminkan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wetterlijk stelsel) yang dianggap sebagai keseimbangan dari dua teori pembuktian sebelumnya. Keyakinan hakim menjadi hal penting namun keyakinan tersebut haruslah didasarkan pada cara-cara dan alat-alat bukti yang sah 25 KUHAP dan Penjelasannya, pen. CV. Titik Terang, cetakan pertama, 1995, hal. 86 - 87 64
menurut undang-undang. Yang satu tidaklah menegasikan yang lain, namun keberadaanya masing-masing menjadi persyaratan adanya yang lain.26 KUHAP meskipun secara teoritis merupakan perpaduan antara unsur "objektif" dan "subjektif", tetapi dalam prakteknya diterapkan dengan pandangan khusus. Pandangan khusus tersebut adalah pemberlakuan sistem pembuktian dalam praktek penegakan hukum yang berlaku, cenderung kepada teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wetterlijk stelsel). "Keyakinan hakim hanya bersifat "unsur pelengkap" atau complimentary dan lebih merupakan unsur formal dalam model putusan. Keyakinan hakim dapat dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakin-yakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat dianggap tidak mempunyai nilai, jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup."27 Akan tetapi apabila melihat kembali pada temuan dari keenam putusan yang dianalisis, kecenderungan yang muncul adalah justru lebih mengarah pada penggunaan subjektivitas hakim yang lebih kuat terutama dalam menyimpulkan keterangan para saksi atau hasil visum yang tidak "bunyi" (baca: tidak cukup menjelaskan situasi korban terkait pengujian unsur dari isu hukum). Hal tersebut terjadi karena minimnya informasi yang tersedia dari dua alat bukti tersebut. Dalam putusan kedua dan keempat, bahkan hakim cukup mengambil kesimpulan dari hanya bukti visum. Batas Minimum Pembuktian 26 Lebih jauh mengenai ketiga teori sistem pembuktian, lihat Yahya Hara- hap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", Edisi Kedua. 27 Ibid., Yahya Harahap, hal. 282. 65
Pertanyaan selanjutnya yang penting dikemukakan, apakah dimungkinkan untuk mengambil kesimpulan atau keyakinan hanya dari satu alat bukti sebagaimana terjadi dalam kedua putusan diatas? Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP maka minimum pembuktian yang diperlukan atau yang dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, "sekurang-kurangnya" atau "paling sedikit" dibuktikan dengan "dua" alat bukti yang sah. Antara satu alat bukti dengan alat bukti lain harus "saling bersesuaian", "saling menguatkan" dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Apabila hanya ada visum sebagai alat bukti namun tidak diperoleh penjelasan hubungan antara dampak kekerasan dengan unsur terkait isu hukum, dan keterangan saksi ataupun keterangan Terdakwa juga tidak menjelaskan keterkaitan tersebut yang bisa digunakan Hakim untuk mendapatkan keyakinan (dalam putusan kedua); atau keterangan saksi tidak mendukung terpenuhinya unsur tersebut (putusan kelima); berdasarkan apakah hakim membangun keyakinannya? Asumsi yang berlaku adalah hakim mungkin menggunakan alat bukti "petunjuk" di persidangan. Petunjuk pada umumnya digunakan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang disyaratkan. Adapun 'petunjuk' sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Dengan demikian supaya petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain. Pengertian 'petunjuk' sebagai alat bukti sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah "perbuatan kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya." Selanjutnya Pasal 188 ayat (2) membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Adapun 'petunjuk' hanya dapat diperoleh dari: a) keterangan saksi; b) surat; c) keterangan terdakwa. Sehingga untuk menjadi alat bukti petunjuk, harus ada persesuaian 66
kejadian, keadaan atau perbuatan yang terungkap dari minimal satu alat bukti dari yang disebutkan Pasal 188 ayat (2) , dengan tindak pidana itu sendiri. 28 Berarti alat bukti surat dalam hal ini Visum et Repertum, dapat menjadi sumber yang memberi petunjuk bahwa kekerasan terjadi dan berdampak adanya perubahan fisik pada tubuh korban. Akan tetapi masih belum jelas bagaimana hakim dapat membangun konektivitas antara perubahan sebagaimana tercantum di dalam visum dengan ada atau tidaknya halangan bagi korban untuk menjalankan aktivitas sehari- hari. Bagaimana seorang hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa korban mampu atau tidak mampu beraktivitas apabila hasil visum tidak menjelaskan adanya hubungan antara dampak fisik yang diderita korban dengan unsur dalam Pasal tersebut. Akhirnya, kembali unsur 'subjektif' hakim yang menentukan dalam menilai pertautan itu. Dalam putusan- putusan yang hanya mengandalkan visum, yakni putusan pertama dan kedua, Hakim menilai dari hasil visum bahwa akibat kekerasan adalah ringan sehingga membuat kesimpulan korban tidak terhalang aktivitasnya. Pada putusan keempat, terjadi hal sebaliknya. Hakim menilai berdasarkan hasil visum bahwa akibat kekerasan terhadap korban cukup berat, yaitu melalui ditemukannya luka dan memar pada mata. Hakim kemudian menyimpulkan bahwa korban dapat terhalang aktivitasnya dengan luka tersebut. Juga dalam putusan kelima, meskipun ada keterangan saksi yang menerangkan korban tidak dirawat dan diperbolehkan pulang, hal tersebut tidak membuat Hakim menerapkan Pasal 44 ayat 4, sebagaimana terjadi di dalam putusan pertama dan ketiga. Jadi, dapat disimpulkan dari keenam putusan tersebut, tidak saja mengandung inkonsistensi. Akan tetapi juga unsur subyektifitas hakim 28 Ibid., hal. 313 - 317. 67
lebih kuat oleh karena alat bukti yang digunakan kurang representatif dalam menjelaskan akibat-akibat lebih jauh yang dialami korban. Hakim juga tidak melakukan eksplorasi lebih jauh antara alat bukti dengan hubungannya dengan isu hukum yang diangkat di dalam persidangan. Dampak psikis dan kekerasan psikis Dalam semua putusan juga terlihat aparat penegak hukum masih sangat berperspektif positivis dan terpusat pikirannya pada rumusan- rumusan dalam KUHP. Hakim dalam mempertimbangkan dampak kekerasan pada korban terjebak di dalam pemahaman bahwa dampak tindak kekerasan hanya dapat ditemukan dalam wujud fisik29. Hakim tidak mempertimbangkan adanya dampak psikis dari kekerasan yang dialami korban. Tidak diperhitungkan juga potensi pengaruh dari dampak psikis tersebut terhadap unsur terhalang atau tidaknya aktivitas korban. Berdasarkan keterangan saksi korban maupun saksi lain terungkap sesungguhnya ada dampak psikis yang dialami korban sebagai akibat kekerasan fisik. Korban juga mengalami kekerasan psikis yang luput dari proses hukum dalam kelima putusan pengadilan yang dibahas pada bagian ini. Korban bahkan mengalami pemaksaan hubungan seksual yang tentunya dapat berdampak pada kondisi psikologis korban. Kelemahan proses hukum dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan yang tidak memperhitungkan kondisi psikis korban sebagai dampak dari kekerasan fisik. 29 Lihat Pasal 89, 90 dan 351 KUHP berikut penjelasannya. 68
No. 1. 2. 3. 4. 5. Putusan 83/Pid. Sus/2014/ PN.Pkl 9 5 / P i d . Sus/2014/PN. Bgl 301/ Pid./B/2013/ PN.PMS 312/PID. SUS/2014/PN. RHL 29 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pt. Bagan 2 Kekerasan fisik Kepala dipukul beberapa kali, diseret dari dalam rumah ke halaman, ditepuk ke- pala bagian belakang di ruang sidang pengadilan Dipukul kepala bagian belakang, dijambak rambut korban, wajah ditinju men- genai hidung hingga mengeluarkan darah, bengkak dan robek Wajah dipukul dua kali dan mengenai kepala samping satu kali hingga luka me- mar di kelopak mata dan lengan kiri. Kepala dan wajah Korban dipukul beberapa kali dan didorong hingga kepala mengenai tembok yang menye- babkan luka memar kepala belakang, lecet pipi kanan dan luka memar bawah mata kanan Kekerasan psikis Dampak psikis Perselingkuhan, diusir dari rumah, teriakan dan makian dengan kata-kata kotor, ancaman akan di- bunuh dan dibuat sengsara, diusir dari rumah, jen- dela pintu kamar korban digedor dari luar dan dilempari poton- gan kayu dan batu sehingga kaca pe- cah, dipermalukan di depan keluarga, warga sekitar dan di ruang sidang Mengalami ketakutan Perselingkuhan, kekerasan terha- dap anak Ketakutan di- alami korban dan anaknya, Kemarahan yang kian memuncak Korban semakin takut ketika kema- rahan Terda- kwa semakin menjadi-jadi 69
6. 91/Pid. Sus/2011/ PN.Pt. Korban ditindih tu- buhnya dan hendak dipaksa melakukan hubungan suami istri, tetapi Korban menolak kemudian mulutnya dibung- kam dan dipegang pergelangan kaki kanannya. Korban terjatuh ke lantai dalam posisi teng- kurap selanjutnya Suami duduk diatas pantat Korban sam- bil membungkam mulut Korban den- gan tangan kirinya, dan menarik rambut Korban dengan tangan kanannya lalu membenturkan kepalanya ke lantai sambil memukul kepala Korban sebe- lah kiri atau bagian belakang sebanyak enam kali sehingga Korban pingsan. Korban berte- riak "Tolong Ya Allah iki aku ape di- pateni Pras Ya Allah Allahu Akbar Tolong Ya Allah ini saya mau dibunuh Prass Ya Allah Al- lahu Akbar" , (Catt.: Meski tidak terlukis bagaimana perasan korban na- mun dengan teriakan terse- but menun- jukkan adanya rasa ketakutan dan tidak berdaya). Dari keenam putusan tersebut hanya tiga putusan yang mengandung penjelasan soal hadirnya indikasi kekerasan psikis serta dampak psikis yang dialami korban. Sayangnya tidak banyak terungkap bentuk dan intensitas kekerasan tersebut. Penting untuk dipahami bahwa dalam kekerasan fisik hampir selalu terkandung implikasi psikis pada korban. Di anaranya: ketakutan, rasa dipermalukan, rasa direndahkan, sakit hati, depresi bahkan stress, sikap membatasi pergaulan/interaksi karena malu, sikap murung, rasa tidak berdaya, kehilangan rasa percaya diri.30 30 Penjelasan lebih lanjut tentang bentuk dan dampak lain dari kekerasan dapat dibaca pada buku "Petunjuk penjabaran kekerasan psikis, buku saku untuk penegak hu- kum". Buku tersebut PSKW Pascasarjana UI, Juni 2010, disusun oleh Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati. Temuan data di lapangan juga memperkuat hal ini. Misalnya dari hasil pemantauan akses perempuan pada keadilan yang dilakukan pada 2011 oleh Komnas Perempuan, ditemukan bahwa kekerasan yang dialami korban tidak berdimensi tunggal. 70
Poerwandari dan Lianawati (2010) menekankan apapun bentuk kekerasannya, apakah kekerasan fisik, seksual, atau penelantaran ekonomi, selalu disertai dampak psikis yang dapat dibedakan dalam 'dampak segera' setelah kejadian, serta 'dampak jangka menengah dan/ atau panjang' yang lebih menetap. Dampak segera antara lain muncul dalam bentuk stress pasca trauma seperti rasa takut dan rasa terancam yang intens, kebingungan, hilangnya rasa berdaya dan ketidakmampuan berpikir dan berkonsentrasi , mimpi-mimpi buruk, kewaspadaan berlebihan, gangguan kilas balik (flashback) kejadian, gangguan tidur dan makan. Jadi yang tertampilkan adalah perubahan dalam perasaan/ penghayatan, pikiran dan perilaku."31 Adapun hilangnya rasa berdaya pada diri korban KDRT menyebabkan korban semakin sulit keluar dari situasi kekerasan. Walker menjelaskan ketidakmampuan perempuan meninggalkan relasi yang abusive disebabkan rasa tidak berdaya yang terus dipelajari (dihayati) ("learned helplessness"). Menurut Walker, sekali perempuan tidak mampu lepas dari KDRT, hal itu akan menimbulkan keyakinan bahwa mereka benar-benar tidak berdaya dan akhirnya mereka menjadi semakin pasif dan pasrah. 32 Lebih jauh Indiah mengidentifikasi tiga bentuk penurunan kualitas psikologis akibat situasi ketidakberdayaan yang dipelajari secara terus menerus oleh perempuan korban. Pertama, hilangnya motivasi diri korban dalam segala hal, baik itu dalam mengakhiri hubungan Kekerasan fisik dan penganiayaan yang dialami korban berdampak pada psikis korban, menjadi tertutup, rendah diri, stress, tertekan, bingung, trauma dan malu untuk keluar rumah. Kondisi korban yang demikian itu akan menempatkan korban pada situasi selalu mendapatkan kekerasan yang berulang. Catatan LBH APIK Jakarta 2014, menunjukkan bahwa dari 69 % korban KDRT mengalami KDRT fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga (259 kasus) , dilaporkan tunggal kekerasan fisik (21 kasus), psikis (40 kasus, seksual (3 kasus), dan penelantaran (48). 31 Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati , "Petunjuk penjabaran ke- kerasan psikis, buku saku untuk penegak hukum", Hlm., 13-14 32 Allison Morris, Women, Crime and Criminal Justice, (B. Blackwell, 1987) 71
kekerasan dengan suaminya termasuk motivasinya dalam menjalani kehidupan. Kedua, secara kognitif kualitas kecerdasan menurun. Korban sulit menerima pemahaman (menjadi 'tidak nyambung' atau 'error'). Kemudian yang ketiga, dari segi emosional seperti 'mati rasa'. Hal ini terjadi kepada istri yang mengalami kekerasan secara terus menerus dan berulang-ulang. Awalnya sakit hati, marah atau kecewa dan ditahan atau ditutupi karena anggapan sebagai aib. Akhirnya menjadi mati rasa atau sudah kebal padahal sebenarnya ada persoalan psikologis terhadap dirinya. Ini merupakan dampak luar biasa dari peristiwa KDRT yang tidak terlihat secara fisik masalahnya dan dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan gangguan jiwa.33 Pasal 7 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berisi rumusan tentang kekerasan psikis. Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa "kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang". Dengan ketentuan Pasal 7 tersebut, dampak seperti ketakutan sebagaimana yang terungkap dalam putusan pertama, kedua, dan ketiga sudah menggambarkan hadirnya suatu bentuk kekerasan psikis. Akan tetapi dari ketiga putusan pengadilan tersebut, hanya satu putusan yang menjatuhkan dakwaan kekerasan psikis berdasarkan Pasal 45 ayat (1) kepada terdakwanya. Sayangnya dakwaan yang digunakan bersifat alternatif bukan kumulatif, sehingga memberi peluang untuk memutuskan dengan dakwaan yang lain (kekerasan fisik). Idealnya dakwaan kekerasan fisik dapat diajukan bersama dengan kekerasan psikis dalam dakwaan alternatif. Hal ini tidak banyak dilakukan karena kembali cara pandang APH yang belum bergeser dari KUHP kepada kekhususan yang diatur dalam UU PKDRT. Konsekwensinya, dampak psikis atau kekerasan psikis belum menjadi perhatian dalam laporan kasus-kasus 33 Indiah, Konselor WCC Rifka Annisa dalam FGD 23 September 2015 72
KDRT. "Ketika kita berbicara soal kekerasan yang membelenggu dari teman-teman baik penegak hukum kepolisian, kejaksaan maupun para hakim adalah makna kekerasan yang dipahami sebagai kekerasan fisik ini mempengaruhi juga penerapan pasal ketika adanya laporan mengenai isu-isu KDRT. Jarang sekali 'dimainkan' pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan psikis. Padahal kalau kita bicara tentang dampak dari suatu kekerasan ada fisik ada psikis. Kalau kita mau bicara secara teoritis satu perbuatan itu melahirkan dua akibat yang melahirkan dua pelanggaran terhadap dua ketentuan undang-undang (eendaadse samenloop). Sebetulnya bisa saja ketentuan dua pasal ini diberlakukan sekaligus."34 Lemahnya pengungkapan kekerasan psikis atau dampak psikis dalam laporan KDRT juga dipengaruhi karena tidak dilibatkannya ahli seperti psikolog untuk memberikan keterangan tentang kondisi psikis korban. Jarang digunakan juga visum et psychiatricum atau hasil pemeriksaan psikolog dalam proses awal (pemeriksaan). Hal lainnya, korban juga sering tidak mendapatkan pendampingan, padahal peran konselor atau seorang pendamping penting untuk membantu korban dalam mengungkapkan kondisinya agar proses hukum yang berjalan tidak mendiskualifikasi pengalaman korban dan akhirnya merugikan kepentingan hukumnya. Pada sisi lain, pandangan aparat penegak hukum seringkali juga bias dan keliru dalam memahami kondisi psikologis korban sehingga pelibatan ahli psikolog, konselor atau pun pendamping korban sangat penting. Siklus KDRT, KDRT yang berulang Berdasarkan analisis atas keenam putusan dalam bagian ini, tidak muncul pertimbangan Majelis Hakim terkait KDRT fisik maupun psikis yang dilakukan secara berulang (riwayat kekerasan). Hal ini amat 34 Eva Zulfa, dosen hukum pidana UI, dalam notulensi FGD "Temuan Se- mentara Hasil Penelitian Isu Hukum Kejahatan Seksual dan KDRT", 23 September 2015. 73
disayangkan karena sebetulnya di beberapa kasus, kekerasan berulang itu terungkap. Misalnya dalam putusan pertama dan putusan kedua. Bagan 3 No. Putusan Lama KDRT Riwayat/siklus KDRT 1. 83/Pid. Sus/2014/ Setelah pernikahan, April 2013 (dikaruniai Sering memergoki perselingku- han Terdakwa, timbul perteng- PN.Pkl satu anak) karan dan Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan. 2. 95/Pid. Sejak menikah, 1986 dan Terdakwa temperamental, suka Sus/2014/PN. telah dikaruniai empat memukul istri dan anak. Dia juga anak sampai sekarang melakukan perselingkuhan hingga (kasus dilaporkan) nikah siri dengan perempuan lain Adanya riwayat kekerasan yang telah berlangsung sebelumnya, sebagaimana terungkap dalam putusan pertama dan kedua seharusnya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memperberat sanksi bagi Terdakwa. Akan tetapi hakim justru semata-mata mempertimbangkan peristiwa (satu kali kejadian) yang dilaporkan, meskipun dari keterangan saksi korban dan saksi lainnya bahkan pengakuan terdakwa, KDRT telah berlangsung lama. Peristiwa terakhir hanya sebagai titik pemicu pelaporan atas rententan tindakan KDRT secara hukum. Dalam pertimbangan terkait hal-hal yang memberatkan Terdakwa, Majelis Hakim juga sama sekali tidak melihat riwayat kekerasan yang terjadi atau perbuatan-perbuatan KDRT yang berulang. Potensi terjadinya KDRT yang berulang sebenarnya telah diidentifikasi oleh Lenore Walker, seorang psikolog feminis. Walker berupaya mencari jawaban atas pertanyaan mengapa perempuan bertahan dalam relasi yang penuh kekerasan, atau yang disebut dengan sindrom perempuan teraniaya (battered women syndrom). Jawabannya adalah karena adanya siklus KDRT. Artinya KDRT terjadi dalam sebuah siklus yang berulang sedemikian rupa hingga korbannya sulit keluar dari lingkaran kekerasan. Dalam hal ini KDRT yang terjadi antara suami isteri 74
(relasi domestik/perkawinan).35 Adapun KDRT terjadi dalam tiga tahap yang merupakan bagian dari suatu siklus. Tahap pertama merupakan pembentukan ketegangan (tension building). Tahap kedua, dari ketegangan menjadi insiden kekerasan. Tahap ketiga, terjadi bulan madu (ketegangan mereda, pemaafan). Setelah itu berlanjut kembali ke tahap pertama dan begitu seterusnya sehingga membentuk sebuah siklus. Dalam tahap bulan madu, setelah muncul konflik dan ketegangan yang berakhir dengan ledakan atau insiden kekerasan, ketegangan menjadi mereda. Dalam tahap ini korban mengalami keterkejutan, shock dan mencoba memaknai apa yang terjadi. Pelaku bersikap 'baik' dan mungkin meminta maaf. Korban merasa 'berdosa' apabila tidak memaafkan pelaku. Korban menyalahkan diri sendiri karena merasa atau dianggap menjadi pemicu kejadian. Korban mengembangkan harapan akan hubungan selanjutnya yang lebih baik. Periode tenang (bulan madu) tidak dapat bertahan. Kembali muncul konflik dan ketegangan, disusul ledakan kekerasan lagi. Demikian seterusnya. Korban 'terperangkap', merasa bingung, takut, bersalah, tak berdaya, berharap pelaku menepati janjinya untuk tidak melakukan kekerasan lagi, demikian seterusnya. Apabila tidak ada intervensi khusus (internal, eksternal) siklus kekerasan dapat terus berputar dengan perguliran makin cepat, dengan kekerasan makin intens. 36 Siklus Kekerasan dalam KDRT Perempuan korban KDRT sering menjadi pihak yang dipersalahkan (victim blaming). Entah ketika dia memilih bertahan dalam siklus kekerasan ataupun saat dirinya sebagai korban mengungkapkan 35 Sebagaimana dikutip Ester Lianawati dalam bukunya "Tiada Keadilan tanpa Kepedulian: KDRT Perspektif Psikologi Feminis". 36 Poerwandari, Op. Cit., hlm. 12 75
kasusnya kepada pihak ketiga. Masyarakat masih menganggap masalah dalam keluarga merupakan aib yang harus ditutupi. Upaya mengungkapkan aib berarti mempertaruhkan nama baik keluarga, apalagi yang dilaporkan ke muka hukum adalah suami yang notabene adalah sang kepala rumah tangga. Adanya ketergantungan finansial dan emosional, kepentingan masa depan anak-anak, serta beban psikologis yang dihadapi korban; menempatkan korban dalam situasi yang dilematis. Hal ini pula yang menyebabkan korban tidak mudah mengikuti proses hukum sehingga dalam prakteknya seringkali korban malahan mencabut laporan yang sudah dibuat di kepolisian. Ironisnya, aparat penegak hukum juga sering menyudutkan korban yang mencabut laporannya, karena dianggap 'plin-plan' atau labil; ketimbang berusaha memahami situasi psikologis korban. Pencabutan laporan di kepolisian dilakukan korban selain karena alasan ketergantungan korban kepada pelaku secara finansial atau emosional, juga karena korban semata-mata ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Dalam berbagai kasus, banyak korban KDRT yang bersedia menanggung penderitaan demi keutuhan rumah tangga. Pertimbangan didasarkan pada keyakinan (agama yang dipeluk) 76
atau terkait kepentingan anak yang masih membutuhkan kedua orang tuanya. Korban juga percaya pada janji pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan seiring waktu korban meyakini situasi dapat berubah menjadi lebih baik. 37 Dalam pengalaman LBH-APIK Jakarta, perempuan korban yang sudah tidak tahan menghadapi KDRT karena mengalami KDRT lebih dari satu bentuk, misalnya kekerasan fisik yang dikombinasikan dengan penelantaran dan kekerasan psikis, termasuk juga perselingkuhan dan atau poligami; lebih memilih menempuh jalur perdata berbentuk perceraian. Perempuan korban memilih bercerai daripada menempuh proses pidana untuk mengakhiri KDRT.38 Dengan menempuh jalur perdata korban berharap hubungan dengan pelaku masih dapat terjalin dengan baik demi kepentingan anak-anak. Suami diharapkan tanggung jawabnya terutama untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak-anaknya. Dalam prakteknya, ketika perceraian sudah terjadi, harapan perempuan tidak juga mudah diwujudkan. Masalah eksekusi putusan pengadilan terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian masih menjadi kendala yang dihadapi perempuan dalam kasus-kasus perceraian.39 37 Widati Wulandari, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga", dalam buku Hu- kum Perlindungan Perempuan dan Anak, editor Sulistyowati Irianto. 38 Data kasus terakhir LBH APIK Jakarta (2014) menunjukkan dari 527 kasus KDRT yang ditangani, hanya 67 kasus yang dilaporkan ke kepolisian dan dari jumlah tersebut lebih kecil lagi yang berhasil diteruskan hingga ke pengadilan (46 kasus di tingkat kepolisian, 3 kasus di kejaksaan dan 18 kasus di pengadilan). Sementara korban memilih jalur perdata sebanyak 141 kasus (117 kasus gugatan cerai dan 24 kasus gugatan nafkah). Selebihnya korban hanya menginginkan konsultasi hukum dan beberapa diantaranya mediasi (17 kasus). (Sumber: Catahu LBH APIK Jakarta 2014) 39 Lebih jauh terkait persoalan kompleksitas sitem hukum pidana dan perdata dalam penyelesaian masalah KDRT, lihat Kertas Kebijakan (2013) "Membangun Sistem Peradilan Keluarga Terpadu Untuk Penyelesaian Masalah- Masalah Keluarga di Indonesia: Sebuah Pemikiran Awal", yang disusun Asosiasi LBH APIK Indonesia bersama Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) untuk mendorong lahirnya RUU Sistem Peradilan Keluarga 77
Penggabungan perbuatan Adanya riwayat kekerasan atau KDRT yang berulang semestinya dapat diproses dan dipertimbangkan dalam putusan. Sebenarnya Pasal 65 KUHP memberi peluang untuk memproses beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Pasal 65 KUHP berbunyi: "(1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan. (2) Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya." Dalam penjelasan R. Soesilo dikatakan bahwa ini adalah bentuk "gabungan beberapa perbuatan" (meerdaadsche samenloop = concursus realis). Apabila seseorang pada suatu hari dituntut di hadapan hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, maka hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya. Sekiranya hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda, hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Dengan demikian untuk pelaku KDRT secara berulang apapun bentuknya yang ancaman hukumannya sejenis, dapat didakwa dengan Pasal 65 ini. Artinya sangat memungkinkan untuk diterapkan sanksi yang terberat ditambah lagi sepertiganya kepada pelaku tersebut. Ini tentunya lebih mendekati rasa keadilan bagi korban dengan riwayat KDRT yang berulang. Sayangnya, dari keenam putusan yang diuji, khususnya putusan dengan riwayat KDRT berulang, Penuntut Umum tidak menyusun dakwaannya juncto Pasal 65 KUHP ini. 78
Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Pasal 197 KUHAP mengatur ketentuan apa-apa saja yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan. Salah satunya adalah terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Pasal 197 KUHAP berbunyi: "(1) Surat putusan pemidanaan memuat: ...f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum." Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ada di semua putusan yang mencantumkan kondisi-kondisi sebagai berikut: Bagan 4. N0. Putusan Hal-hal yang memberatkan Hal-hal yang meringankan 1. 83/Pid.Sus/2014/ PN.Pkl perbuatan Terdakwa dengan melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya yang menimbulkan rasa sakit bagi Korban dan berpengaruh negatif pada anaknya Terdakwa mengakui bersalah dan belum pernah dihukum; Terdawa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Terdakwa masih terikat perkawinan dan ia sudah meminta maaf pada Korban. Kemudian Terdakwa bertindak sebagai tulang punggung keluarga yang membiayai kehidupan anaknya, ibunya, dan adik- adiknya. 2. 95/Pid.Sus/2014/ PN. Bgl perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum. 79
3. 301/Pid./B/2013/ PN.PMS Terdakwa sebagai kepala rumah tangga seyogianya melindungi korban sebagai isterinya namun yang dilakukannya justru sebaliknya menyakitinya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan masih mencintai saksi korban. Terdakwa belum pernah dihukum; 4. 312/PID. SUS/2014/PN. RHL Sifat dari perbuatan itu sendiri Antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai dan telah saling memaafkan; Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi 5. 29 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pt. Perbuatan Terdakwa bukan merupakan contoh yang baik bagi keluarganya Antara Terdakwa dan Isterinya telah ada perdamaian (saling memaafkan); Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatanya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; Terdakwa belum pernah dihukum 6. 91/Pid.Sus/2011/ PN.Pt. Perbuatan Terdakwa telah menyakiti istrinya sendiri. Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut. Secara teoritis ada dua kategori terkait dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. Pertama sebagai sebuah legal factor artinya sudah ditentukan oleh undang-undang sebelumnya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan. Kedua sebagai extra legal factor yang diperhitungkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Pada kategori kedua ini terbuka ruang bagi hakim (Rechtvinding) untuk melakukan penafsiran, berpulang pada kreativitas hakim dan daya juang hakim dalam mencapai rasa keadilan itu. 40 Apabila melihat Bagan 4, dapat dikatakan penilaian hakim 40 Eva Zulfa, dalam FGD 23 Sepetember 2015 80
terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan masih cendrung tradisional dan konvensional. Hakim masih menitikberatkan pada hal-hal dan keadaan yang dijumpai di sekitar pemeriksaan sidang pengadilan, serta bersifat penilaian subjektif hakim (bias gender). Terlihat dari keenam putusan hal yang meringankan lebih banyak dari yang memberatkan. Hal- hal yang meringankan lebih banyak tidak relevan dengan kasus KDRT yang dilakukan seperti Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan. Apakah dengan bersikap sopan selama pemeriksaan menjadi ringan pula akibat perbuatannya terhadap korban. Pertimbangan meringankan yang didasarkan fakta Terdakwa belum pernah dihukum, juga kurang tepat digunakan. Memang Terdakwa belum pernah dihukum, namun kejahatan yang dilakukan seharusnya menjadi ukuran. Adanya perdamaian dan status Terdakwa sebagai kepala keluarga juga dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan. Bagaimana seandainya perdamaian itu terjadi justru karena rasa takut Korban terhadap Terdakwa? Pengadilan seharusnya dapat meninggalkan cara pemidanaan yang konvensional, dan lebih kreatif dalam mencantumkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di dalam putusannya. Adanya riwayat kekerasan atau KDRT yang berulang sehingga tentunya memberikan dampak yang lebih berat kepada korban tidak saja fisik maupun psikis tetapi juga ekonomi. Hal ini harusnya dapat dimasukkan dalam hal-hal yang memberatkan Terdakwa Penutup Reflektif: "Penerapan UU PKDRT dan Pemenuhan Akses Keadilan bag Perempuan, antara Harapan dan Kenyataan" Dari temuan penelitian terlihat meskipun laporan KDRT sudah berhasil diproses secara hukum dan diputus dengan UU PKDRT, namun implementasi UU PKDRT masih jauh dari harapan ideal. Khususnya didasarkan pada filosofi UU tersebut. Berbagai terobosan hukum baik 81
materil maupun formil yang dibuat di dalamnya belum benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. Seperti terkait dampak psikis/kekerasan psikis yang tidak diperhitungkan, pengutamaan kesaksian korban, riwayat kekerasan/siklus KDRT. Pengalaman perempuan korban belum menjadi sentral dalam proses hukum kasus KDRT. Hal ini disebabkan oleh perspektif aparat penegak hukum yang belum menempatkan UU PKDRT sebagai UU khusus dalam pengertian yang sebenarnya. Pendekatan yang digunakan aparat penegak hukum masih didominasi oleh cara pandang yang terpusat pada rumusan dalam KUHP (KUHP minded). Penting juga dicatat bahwa belum ada standar yang sama dalam penerapan UU PKDRT khususnya terkait isu hukum yang dianalisis. UU PKDRT seharusnya dipahami sebagai sebuah terobosan terhadap cara pandang sistem hukum selama ini yang positivistik. Gagasan bahwa hukum bersifat netral, mengatasi yang lainnya, tidak terpengaruh oleh faktor-faktor sosial dan bisa berlaku untuk semua - sejatinya tidak berlaku dalam penanganan kasus KDRT. Hukum yang positivistik, yang selama ini dipelajari dan menjadi basis pembentukan dan penerapan undang-undang nyatanya tidak relevan dan tidak memadai dalam merespon kebutuhan akses keadilan bagi kelompok perempuan. Hal tersebut terjadi karena kelompok perempuan - khususnya dari kelas sosial dan ekonomi tertentu - selama ini mendapat perlakuan diskriminatif akibat sistem hukum dan sistem sosial budaya yang patriarkis. Pendekatan Feminist Legal Theory (FLT) telah mengkritisi gagasan tentang 'netralitas' dan 'objektifitas' hukum dan melihat hukum lebih sebagai produk politik dan hasil dari konstruksi sosial (gender, seksualitas) yang eksis saat hukum tersebut dibuat. Melalui salah satu metode yang digunakan dalam FLT, "asking women question", rangkaian pertanyaan kritis dikemukakan untuk mengidentifikasi implikasi gender dari aturan- aturan maupun prakteknya yang tampaknya netral atau objektif. Seperti mempertanyakan apakah aturan dari rumusan maupun prakteknya telah 82
menyasar pada permasalahan perempuan atau justru menyumbang ketidakadilan terhadap perempuan. Bagaimana aturan tersebut telah mendiskriminasikan /mendiskualifikasi perempuan dalam rumusan dan praktek. Pada saat yang sama analisis hukum berbasis perspektif feminis itu berupaya menemukan cara agar hukum dapat digunakan untuk meningkatkan kedudukan perempuan dengan melakukan re-interpretasi atau perubahan hukum di masyarakat. 41 Katherine T. Barlet dalam Feminist Legal Methods mengemukakan, bahwa dalam hukum, mempersoalkan perempuan, berarti menguji apakah hukum telah gagal memperhitungkan pengalaman perempuan dan telah merugikan perempuan. Permasalahan tersebut mengasumsikan bahwa hukum bukan saja tidak netral dalam pengertiannya yang umum, tapi juga sangat "maskulin" dalam arti yang spesifik.42 Di Indonesia, sistem hukum yang ada masih cenderung mendiskriminasikan perempuan baik dalam rumusan maupun prakteknya. Terkait kasus KDRT, meskipun sudah ada UU khusus, namun proses hukum yang berjalan belum sepenuhnya mengakomodasi konteks KDRT terutama yang terjadi dalam relasi perkawinan (relasi kuasa), adanya siklus KDRT, dan dampak KDRT yang dialami perempuan terutama dampak psikis. Hal ini tidak lepas dari konstruksi sosial di masyarakat yang selama ini melanggengkan nilai-nilai dan pola perilaku budaya yang diskriminatif terhadap perempuan. Pada tingkat internasional persoalan diskriminasi terhadap perempuan diakui merupakan isu global yang bersifat sistemik dan historis. Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) (1979) telah dirumuskan untuk menyasar permasalahan ini. Konvensi ini mewajibkan kepada setiap negara peserta 41 Lihat bahan pelatihan Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS), dan buku Feminist Legal Theory, Readings in Law and Gender, ed. Katharine T. Bar- lett & Rosanne Kennedy, 1991 42 Ibid., hal. 371 83
untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan termasuk pembuatan perundang-undangan, untuk mengubah atau menghapus undang- undang, peraturan-peraturan, kebiasaan dan praktek yang ada yang diskriminatif terhadap perempuan. (Pasal 2 butir f CEDAW). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984. Belum lama ini Komite CEDAW PBB juga mengeluarkan Rekomendasi Umum No. 33 yang khusus mengangkat permasalahan Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan. Rekomendasi tersebut antara lain mewajibkan setiap negara untuk menjamin prinsip "equality before the law" dengan menghapuskan berbagai hambatan yang dialami perempuan untuk mengakses keadilan dan menghapus diskriminasi langsung maupun tidak langsung, dalam aturan, prosedur, dan praktek hukum di semua level (butir 25). Dengan kerangka FLT dan CEDAW, maka hukum baik dalam rumusan maupun praktek, harusnya dapat mengakomodasi pengalaman perempuan, situasi dan konteks kekerasan dimana perempuan menjadi korban serta mempertimbangkan nilai-nilai dan cara pandang perempuan. Sebagai implikasinya, ketika diterapkan dalam isu hukum Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, seharusnya kondisi korban diperhatikan. Aparat penegak hukum semestinya berupaya menggali pengalaman dan pandangan si perempuan atas tingkat kekerasan yang dialami terkait "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari". Upaya menemukan dampak dari kekerasan tersebut terhadap si perempuan dapat dilihat dari jenis aktivitas yang dilakukan. Misalnya aktivitas sehari-hari dalam cakupan rutinitas domestik, lingkup sosial kemasyarakatan atau pendidikan. Dari segi terjadinya halangan atas gerakan atau waktu, dapat dicari jawaban melalui intensitas atau kekerapan korban melakukan aktivitas tersebut. Misalkan korban biasanya memasak tiga kali sehari, tapi setelah mengalami kekerasan menjadi hanya dapat melakukannya sekali dalam 84
sehari. Atau misalnya setelah mengalami kekerasan, korban tidak dapat mengantar anak ke sekolah atau ke pasar setiap hari sebagaimana biasa dilakukannya. Perhatian atas dampak psikis dari kekerasan fisik yang berkontribusi pada gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, juga menjadi amat penting untuk diberikan oleh aparat penegak hukum khususnya hakim. Pengetahuan hakim bahwa KDRT sebagai sebuah siklus, bagaimana KDRT telah berlangsung sepanjang kehidupan perempuan, dan dapat terjadi secara multiple . menjadi amat penting. Hakim juga harus dapat mengeksplorasi kemungkinan bahwa KDRT tersebut sudah terjadi sekian lama dalam kehidupan korban. Dengan kerangka FLT dan CEDAW juga berarti aparat penegak hukum memilih menggunakan Etika Kepedulian (ethic of care) dalam penanganan kasus KDRT, ketimbang berkutat pada konsep justice yang merupakan nilai 'maskulin' sebagaimana proses peradilan yang berlangsung selama ini.43 Dalam proses penanganan hukum, etika kepedulian berarti hakim melakukan pertimbangan komprehensif dalam menetapkan hukuman atas pelaku. Jadi tidak hanya melihat peristiwa kekerasan yang menjadi faktor pencetus korban melaporkan pelaku. Hakim harus mempertimbangkan semua kekerasan yang diterima korban dari pelaku selama perkawinannya, berupaya menggali semua dampak yang dialami korban. Dengan demikian hakim tidak hanya memperhitungkan akibat yang bersifat fisik tapi terutama trauma dan depresi serta dampak psikologis lainnya yang mungkin diderita korban. REKOMENDASI Dari temuan penelitian terkait isu hukum dan ulasan yang telah dipaparkan diatas, maka perlu ada perbaikan dalam penegakan UU 43 Carrie Menkel Meadow, sebagimana dikutip Ester Lianawati, Op.Cit 85
PKDRT. Khususnya dalam penerapan pasal 44 ayat (4), sebagai berikut: 1. Penempatan UU PKDRT sebagai UU Khusus dengan segala terobosan maupun filosofinya, sehingga tidak menggunakan lagi cara pandang KUHP (KUHP minded) yang berdampak merugikan korban. Seperti menerapkan penjelasan 'luka berat' dalam pasal 90 KUHP, maupun Pasal 352 KUHP terkait penganiayaan ringan. 2. Secara maksimal menggali situasi dan kondisi korban khususnya terkait halangan terhadap kegiatan sehari-hari, dan menjadikan kesaksian korban sebagai alat bukti yang utama. 3. Pertimbangan atas dampak psikis dalam setiap kasus-kasus kekerasan fisik dan pelibatan psikolog atau konselor (keterangan ahli). 4. Penggunaan Visum et Repertum dan visum et psychiatricum/visum et psikologikum/surat keterangan dari psikolog. 5. Upaya menyediakan pendamping korban dalam proses hukum untuk menguatkan korban dalam memberikan keterangan sejak awal pemeriksaan hingga di pengadilan. 6. Rekaman psikologis korban dijadikan bagian dalam BAP. 7. Dakwaan Penuntut Umum seyogyanya disusun secara kumulatif atau menggunakan juncto Pasal 65 KUHP. 8. Riwayat kekerasan yang dilakukan Terdakwa dimasukkan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai kondisi yang memberatkan Terdakwa. 9. Penggunaan pendekatan Feminist Legal Theory, CEDAW berikut Rekomendasi terkait dan Ethics of Care dalam penanganan semua kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk KDRT. 10. Kepastian atas terpenuhinya akses keadilan terhadap perempuan dalam kasus KDRT dan penegakan terhadap UU PKDRT secara maksimal dan komprehensif. 11. Penyusunan kebijakan tentang Standarisasi Implementasi UU PKDRT. 86
DAFTAR PUSTAKA I. Buku Barlett dan Kennedy. Feminist Legal Theory, Readings in Law and Gender. Colorado: Westview Press Inc, 1991 Hamzah, Andi. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika, 2008. ----------------- Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika, 2012. LBH Apik Jakarta. "Sepuluh Tahun UU PKDRT: Jalan Panjang Perlindungan Perempuan" Suara APIK Jakarta edisi 01-2014. Lianawati, Ester. Tiada Keadilan tanpa Kepedulian, KDRT Perspektif Psikologi Feminis. Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmatera), 2009. Mansyur, Ridwan. Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010. Morris, Allison. Women, Crime and Criminal Justice. Cambridge: John Wiley& Sons, 1987. Munti, Ratna Batara. Advokasi Kebijakan Pro Perempuan Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Kesetaraan. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan TIFA Foundation, 2008 ----------. Aturan Hukum tentang Perkawinan dan Implikasinya Pada Perempuan (10 Tahun Program Studi Kajian Wanita,Perempuan Indonesia 88
Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah). Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Pasca Sarjana UI, 2000. -------. Kertas Kebijakan: Membangun Sistem Peradilan Keluarga Terpadu Untuk Penyelesaian Masalah-Masalah Keluarga di Indonesia: Sebuah Pemikiran Awal. Jakarta: Asosiasi LBH APIK Indonesia, 2013. Poerwandari, Kristi dan Ester Lianawati. Buku Saku Untuk Penegak Hukum, Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI, 2010. Smart, Carol. Feminism and The Power of Law. London and New York: Routledge, 1989. Wulandari, Widarti. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak). Ed. Sulistyowati Irianto, Jakarta: t.p, t.t II. ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Buku Saku Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2014. Buku Saku UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Jakarta: LBH APIK, Tanpa tahun. Indonesia. Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981, LN No. Nomor 76 Tahun 1981, TLN No. 3209. Indonesia. Undang-Undang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN No. Nomor 1 Tahun 1974, TLN No. 3019. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1996. Rekomendasi Umum No. 33 tentang Acces To Justice For Women 89
III. Bahan dan dokumentasi lain-lain Bahan Pelatihan BHGS LBH APIK Jakarta (Presentasi tentang FLT) Catatan Akhir Tahun LBH-APIK Jakarta, 2014 Draft Standarisasi Impelementasi (SOP) UU PKDRT (2012), Asosiasi LBH APIK Indonesia Notulensi FGD 'Temuan Sementara Penelitian Isu Hukum KDRT', di Jakarta, 23 September 2015 90
BAB 4 PENAFSIRAN SANKSI PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA Iit Rahmatin 1. Pendahuluan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974). Dengan kata lain, keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir dan batin atau keluarga sakinah, keluarga yang penuh ketenangan dan ketentraman. Tewujudnya keluarga yang harmonis, bertanggung jawab adalah harapan bagi semua orang. Akan tetapi harapan itu tidak selalu sejalan dengan kenyataan karena tidak sedikit rumah tangga yang kacau balau yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga serta berujung dengan perceraian dan efek lanjutnya pada penelantaran. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta pada tahun 2014 mencatat terdapat 704 kasus di mana 74 % atau sekitar 527 kasus diantaranya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT).1Dalam kasus KDRT ini terdapat berbagai bentuk KDRT yang salah satunya adalah penelantaran rumah tangga.Dalam tindakan penelantaran, yang paling rentan untuk menjadi korban adalah wanita/istri dan anak. Fakta lain tindakan penelantaran mengakibatkan hilangnya kasih sayang orang tua, terlantar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, anak-anak putus sekolah. 1 Laporan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta, 2014 91
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), merumuskan penelantaran dalam rumah tangga sebagai berikut : "setiap orang dilarang menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi "setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut".2 Fakta menunjukkan, beberapa korban yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga tidak melakukan tindakan hukum untuk melindungi dirinya dengan cara melaporkan kekerasan yang dialaminya ke kepolisian dan meneruskannya ke Pengadilan. Kerap kali korban takut untuk melaporkan kejadian yag dialaminya, terlebih lagi bila korban mendapat tekanan atau ancaman dari suami. Telah tertanam pada diri korban bahwa akan ada konsekuensi apabila perkara diajukan ke pengadilan. Korban memiliki persepsi bahwa membawa perkaranya ke muka hukum membawa dampak yang buruk untuk korban. Misalnya pelaporan atas kasus KDRT yang dialami akan menurukan citra perempuan di lingkungannya karena korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarga. Korban merasa malu jika melaporkan suaminya sendiri, karena telah membuka aib keluarga dan aib suaminya. Akhirnya korban lebih memilih menyelesaikan masalah dengan mendatangi lembaga layanan pengaduan yang menurutnya bisa menanganai kasusnya dengan cara mediasi (memanggil pelaku) untuk mendapatkan pemenuhan hak-hak korban. Sementara itu, kompleksitas permasalahan penelantaran anak mengakibatkan aparat penegak hukum memberikan penafsiran yang berbeda-beda dalam menentukan batasan 2 Lihat Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU PKDRT 92
dan kriteria penelantaran dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena sangat kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Fenomena mencari solusi atas KDRT melalui ranah hukum perdata, menarik untuk diteliti. Terutama terkait dengan konsistensi putusan pengadilan atas kasus penelantaran rumah tangga. Isu yang dibahas terfokus pada bentuk dan kriteria penelantaran rumah tangga yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam membuat putusan. Di dalam tulisan ini dipilih 5 (lima) putusan dari total 25 (dua puluh lima) putusan Hakim yang dijadikan bahan analisis untuk melihat konsistensi Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur penelantaran rumah tangga. Putusan-putusan tersebut yaitu : 1. Perkara Nomor : 5/PID.SUS/2015/PT PBR 2. Perkara Nomor : 33/PID.SUS/2012/PN.Pwr. 3. Perkara Nomor : 307 K/PID.SUS/2010. 4. Perkara Nomor : 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012. 5. Perkara Nomor : 55-K/PMT-II/AD/XI/2012. Dari lima putusan diatas, 3 (tiga) diantaranya perkara Nomor : 5/PID.SUS/2015/PT PBR, perkara Nomor : 33/PID.SUS/2012/PN.Pwr. dan Nomor : 307 K/PID.SUS/2010 dengan pelaku tindak pidana dari masyarakat sipil dan 2 (dua) putusan lainnya pada perkara Nomor: 212- K/PM II-08/AU/VIII/2012 dan perkara Nomor: 55-K/PMT-II/AD/XI/2012 palakunya adalah dari anggota TNI. 2. Deskripsi Singkat Perkara 2.1. Perkara Nomor: 5/PID.SUS/2015/PT PBR Resume Perkara : Terdakwa Riko Wahyudi Als Riko Bin H, Syafrizal dan Pelapor adalah pasangan suami istri yang menikah pada 15 Maret 2013. Sejak April sampai dengan November tahun 2013 (7 bulan), Terdakwa tidak 93
pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pelapor maupun kepada anaknya. Pelapor telah mengalami berbagai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebab Pelapor dan anaknya telah ditelantarkan oleh Terdakwa. Pelapor telah berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon selulernya namun tidak diangkat dan tidak pernah diaktifkan. Suatu ketika Terdakwa diketahui keberadaannya dan saat didatangi oleh Pelapor, Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang dan tidak akan kembali padahal Terdakwa membuka usaha dagang pakaian. Akibat perbuatan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum melalui dakwaannya menilai bahwa kewajiban Terdakwa selaku suami antara lain, melindungi istri (pelapor) dan anak-anak serta memberi nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Sebetulnya saat melakukan akad nikah, Terdakwa telah berjanji untuk menepati kewajibannya. Selanjutnya, Terdakwa membacakan Sighat Taklik antara lain, sewaktu- waktu Terdakwa tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya tiga bulan lamanya atau terdakwa membiarkan (tidak memperdulikan) Pelapor selaku istri enam bulan lamanya, maka Pelapor selaku istri sah Terdakwa apabila tidak ridho berhak mengajukan keberatannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan kesimpulan diatas Jaksa Penunutut Umum menuntut terdakwa hukuman pidana penjara 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Perintah penahanan tersebut dikeluarkan JPU karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerlantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagimana diatur dalam Pasal 49 huruf a UU PKDRT. Kemudian, Pengadilan Negeri Bangkinang melalui putusan Nomor 359/Pid.Sus/2014/PN.BKN, menjatuhkan pidana 5 (lima) bulan dan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila 94
kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Atas putusan Pengadilan Negeri Jaksa Penuntut Umum keberatan dan mengajukan upaya hukum banding. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dianggap oleh Pengadilan Tinggi terlalu ringan, sehingga Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengubah putusan yang dianggap patut, dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat serta adil dan cukup melindungi para korban (Pelapor dan anaknya) dalam tenggang waktu yang wajar. Pengadilan Tinggi Pekanbaru menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim menentukan lain,disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya yaitu sebagai berikut: " ... setelah terjadi pernikahan tersebut salah satu kewajiban Terdakwa selaku suami antara lain, melindungi istri dan anak-anak serta memberi nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian setelah melakukan akad nikah tersebut, Terdakwa telah berjanji untuk menepati kewajibannya, selanjutnya Terdakwa membacakan Sighat Taklik antara lain, sewaktu-waktu Terdakwa tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya tiga bulan lamanya atau Terdakwa membiarkan (tidak memperdulikan) Pelapor selaku istri enam bulan lamanya, maka Saksi Korban selaku istri sah Terdakwa apabila tidak ridho berhak mengajukan 95
keberatannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia". Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru juga memberikan pertimbangan tentang hukuman pidana percobaan (pidana bersyarat) dengan dasar pemikiran untuk memberikan kesempatan pada diri Terpidana agar tidak melakukan lagi atau mengulangi tindakan pidana yang telah dilakukan atau melakukan tindak pidana lainnya, dalam tenggang waktu tertentu. Akan tetapi selain itu dapat juga dimaksudkan sebagai alat pemaksa agar Terpidana memenuhi suatu kewajiban tertentu. Dengan adanya pidana percobaan tersebut Terpidana memenuhi kewajiban terhadap Korban, yang dirasa tanpa alat pemaksa tersebut sulit diharapkan Terpidana akan memenuhinya secara sukarela. Pidana percobaan itu juga untuk menjamin dan melindungi istri dan anak Terdakwa. 2.2. Perkara Nomor : 33/PID.SUS/2012/PN.Pwr. Resume Kasus Terdakwa Supriyadi Bin Ponidi dan Pelapor adalah pasangan suami istri. Mereka memiliki dua orang anak bernama DS berumur 5 tahun dan NS berumur 2,5 tahun. Sudah 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan Mei sampai dengan November 2011 Terdakwa telah membiarkan dan tidak memberi nafkah serta kasih sayang lahir dan batin kepada anaknya bernama DS. Kecuali pada tanggal 10 Pebruari 2012 Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 250.000,- yang dititipkan melalui Saudara Sejak. Permasalahan berawal dari terjadinya pertengkaran atau perselisihan antara Terdakwa dan Pelapor yang disebabkan karena Pelapor merasa sakit hati. Luka di dalam hati Pelapor timbul karena Terdakwa berhubungan dengan perempuan lain yang diakui sebagai teman dekatnya. Terdakwa juga sering memberikan uang kepada perempuan tersebut. Kemudian November 2011 Saksi pergi dengan membawa DS 96
meninggalkan Terdakwa dan NS, lalu pulang kembali ke rumah orangtua Pelapor. Dengan alasan bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Pelapor, maka Terdakwa tidak pernah memberikan perhatian, kasih sayang lahir-batin, dan tidak memberikan nafkah kepada DS. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya DS dinafkahi oleh Pelapor. Akibat dari perbuatannya, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melanggar Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU PKDRT. Dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum telah menyimpulkan dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada Senin, 24 September 2012, memutuskan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan dan masa percobaan 6 (enam) bulan. Pertimbangan Hukum terkait Pertimbangan hukum putusan nomor: 33/PID.SUS/2012/PN.Pwr adalah dengan mengingat bahwa Terdakwa adalah kepala rumah tangga, suami dari Pelapor dan ayah dari putra dan putrinya yang mana dalam suatu perkawinan harus bertanggung jawab kepada anggota keluargannya baik dalam penghidupan dan kasih sayang; ternyata kewajiban/tanggung jawab itu tidak dilaksanakannya. Terbukti dari November 2011 sampai dengan persidangan pada Juli 2012, Terdakwa tidak menjenguk keadaan Pelapor dan putera pertamanya. Akibatnya Pelapor dan anaknya kehilangan kasih sayang dan ketulusan serta perlindungan dari Terdakwa. Hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan alasan belum ada perdamainan dengan Pelapor sebagai istrinya. Terdakwa dengan sengaja membiarkan terlantarnya Pelapor dan anaknya. Perbuatan tersebut mengakibatkan DS dan Pelapor kehilangan kasih sayang dan kebutuhan nafkah lahir dan batin yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa. Dalam unsur Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU PKDRT dimaksudkan bahwa terlantarnya Pelapor/ istrinya dalam hal ini bukanlah hal yang disengaja atau direncanakan oleh seseorang yang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Akan tetapi terlantarnya korban (Pelapor dan DS) adalah merupakan akibat 97
dari adanya pengabaian dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan Terdakwa. Dalam pertimbangan hukumnya pada putusan nomor: 33/PID. SUS/2012/PN.Pwr. Hakim menggunakan pendekatan restorative justice. Pendekatan tersebut diwujudkan di dalam pemberian kesempatan berdialog antara pihak terkait, yaitu Terdakwa dengan korban/istrinya. Mereka masih terikat dalam ikatan pernikahan dan telah membuat surat pernyataan pada 4 Januari 2012. Kemudian juga surat tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya surat keterangan perdamaian pada 10 September 2012 dari pemerintah desa. Dalam rangka menangani perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo menilai perkara kekerasan dalam rumah tangga dipandang dari sisi penyelesaiannya dapat dilakukan secara internal kekeluargaan. Hal ini dikarenakan perkara kekerasan dalam rumah tangga apabila dibeberkan di muka pengadilan tentu akan membuka peluang untuk terungkapnya hal-hal yang dianggap aib di dalam keluarga. Akan tetapi metode yang digunakan harus disesuaikan dengan sistem peradilan yang ada sehingga tidak terbentuk penyimpangan antara pemberlakuan metode penyelesaian dengan sistem peradilan yang telah ada. Pertimbangan lain dilihat dari aspek konteks latar belakang masyarakat tempat Terdakwa tinggal yang bersifat agamis/religius. Dalam pertimbangannya, Hakim menekankan bahwa Terdakwa yang berasal dari latar belakang demikian itu haruslah tidak menjadi pribadi yang bermental dan bermoral, serta bertingkah laku negatif dan berbuat bertentangan dengan hukum positif dan norma-norma baik agama dan sosial yang berlaku di masyarakat. Semestinya Terdakwa didorong oleh norma-norma agama dan sosial, sebagai seorang suami memberikan rasa kasih sayang dan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya. Bukan malah sebaliknya menimbulkan suatu kesengsaraan bagi anggota keluarganya. 98
Pertimbangan selanjutnya dikaji dari aspek rasa keadilan korban dan masyarakat. Hakim menilai perbuatan Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung memberikan dampak psikis terutama kepada DS yang merupakan anak kandung Terdakwa dengan Pelapor. Sejak 8 November 2011, anak tersebut berada dalam pengasuhan Pelapor dan telah kehilangan kasih sayang Terdakwa. Akibatnya DS kehilangan figur seorang bapak yang ada dalam diri Terdakwa. Nafkah lahir dan batin juga tidak dapat diterima Pelapor /istri terdakwa selama perpisahan antara Terdakwa dengan Pelapor/istrinya. 2.3. Perkara Nomor : 307 K/PID.SUS/2010 Resume Kasus Terdakwa Syarifzen bin Barzan Bahri dan Pelapor, adalah pasangan suami istri. Mereka menikah pada 19 Februari 1978 dan memiliki 5 (lima) orang anak. Dalam kurun waktu 27 Maret 2007 hingga tahun 2008, sekitar 1 (satu) tahun, Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan telah kawin dengan wanita lain. Selama pergi Terdakwa tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada istri (Pelapor) dan kelima anaknya. Akibat dari perbuatan tersebut, dalam persidangan 21 April 2009 Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan penjara. Hal ini disebabkan Terdakwa telah menelantarkan orang lain yang merupakan istri sah-nya dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pengadilan Negeri Tanjung Karang menetapkan hukuman pidana 6 (enam) bulan penjara. Atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 402/PID.B/2009/PN.TK, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Majelis Hakim menyimpulkan dalam pertimbangannya bahwa Pengadilan Tinggi Tanjung dalam perkara Nomor 59/Pid/2009/PT.TK 99
memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dan Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan dihukum penjara selama 6 (enam) bulan dengan pidana percobaan 1 (satu) tahun dengan syarat khusus memberi nafkah untuk istri (Pelapor) dan anak-anak yang masih menjadi tanggungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Pertimbangan isu hukum: Dalam bagian pertimbangan hukum putusan perkara No. 307 K/Pid. Sus/2010, Majelis Hakim memberikan penilaian atas keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya. Adapun keberatan Terdakwa terkait dengan kehadiran saksi-saksi. Satu saksi yang dihadirkan adalah tetangga. Dalam kasus ini, saksi dianggap oleh Terdakwa tidak relevan karena tidak mengetahui langsung kejadiannya. Saksi lainnya yang berjumlah 5 (lima) orang adalah anak kandung Terdakwa. Keberatan Terdakwa atas kehadiran kelima saksi ini dengan asumsi bahwa kedudukan dari kelima saksi tersebut adalah lemah. Dengan demikian karena hanya ada satu saksi yang bisa memberikan keterangan, maka dalam kasus a quo, dianggap bukan sebagai alat bukti. Argumentasi lainnya adalah didasarkan pada pemahaman bahwa Pelapor sebagai istri Terdakwa yang merasa ditelantarkan oleh suami karena tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Berdasarkan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 seharusnya istri dari pemohon kasasi (terdakwa) melapor kepada petugas agama dengan membayar uang iwad. Apabila diterima laporannya, maka jatuhlah talak 1 jadi laporan tersebut bukan kepada penyidik. Penilaian Majelis Hakim Agung terhadap pemahaman yang telah disampaikan Terdakwa dalam memori kasasinya, adalah "alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dari keterangan saksi-saksi korban dan keterangan saksi-saksi lain yang merupakan anak-anak Terdakwa. Terdakwa telah meninggalkan rumah mereka sejak tahun 2007 dan tidak memberikan nafkah kepada korban dan para saksi, Terdakwa selain menelantarkan 100
korban (pelapor dan kelima anaknya) dan saksi-saksi juga Terdakwa telah kawin dengan wanita lain, agar dapat menjadi pelajaran dikemudian hari Terdakwa pantas diberi hukuman pidana sebagai pelajaran, akan tetapi putusan judex facti perlu diperbaiki karena tidak bermanfaat bagi dirinya maupun untuk korban, karena itu perlu diperbaiki dengan pidana percobaan saja dengan syarat menafkahi istri (pelapor) dan anak-anaknya". Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Terdakwa Syarifzen Bin Barzan Bahri telah menelantarkan orang lain yang merupakan istri sahnya dalam lingkup rumah tangga. Terdakwa juga dibebankan untuk menjalankan syarat khusus memberikan nafkah untuk istri dan anak- anak yang masih menjadi tanggungan dalam setiap bulannya. Penetapan syarat khusus dalam putusan a quo tidak pernah dilakukan/diputuskan oleh Majelis Hakim sebelumnya. 2.4. Perkara Nomor : 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012 Resume Kasus Terdakwa Doni Permana Septuhadi dan Pelapor adalah pasangan suami istri, Mereka menikah sejak Juni 2008 dan belum memiliki keturunan. Pelapor tidak diberi nafkah sekitar 4 bulan dan komunikasi dengan Terdakwa semakin kurang. Permasalahan diawali pada Agustus 2009 korban pernah melaporkan dugaan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma. Kemudian Terdakwa dihukum dan dijatuhi pidana 5 (lima) bulan penjara. Pada Mei 2011 Terdakwa keluar dari penjara. Sejak keluar dari penjara, hubungan komunikasi antara Terdakwa dan Pelapor tidak baik karena Terdakwa dilaporkan oleh Pelapor kepada pihak berwajib. Sekitar September 2011 Pelapor kembali melaporkan suaminya ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma karena Terdakwa dianggap telah menelantarkan dirinya. Dalam rentan waktu mulai Mei hingga September 2011 Terdakwa 101
masih memberikan nafkah kepada Pelapor meskipun nilainya sedikit, dengan rincian: pada Juni sekitar Rp. 50.000,-, Juli sekitar Rp. 200.000,- , Agustus sekitar Rp. 250.000,- dan September sekitar Rp. 150.000,- . Jumlah itu diberikan Terdakwa karena gajinya dipotong cicilan hutang ke bank untuk membantu keluarga Terdakwa. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan membiayai kuliah, Pelapor sejak Januari 2011 bekerja. Antara Juni sampai dengan September 2011 Terdakwa dan Pelapor pernah 1 (satu) kali melakukan hubungan suami istri. Tak disadari setelah Pelapor melaporkan perbuatan Terdakwa ke Lanud Satpom diketahui Korban hamil. Menghadapi kondisi kehamilan dirinya Pelapor merasa menyesal karena terlalu emosi untuk melaporkan Terdakwa yang telah menerlantarkannya. Kemudian 09 Juli 2012 Pelapor mencabut laporannya dan 25 September 2012 korbanpun mengajukan permohonan keringanan hukuman untuk Terdakwa. Kebutuhan hidup sehari-hari dipenuhi Pelapor dengan cara bekerja sebagai karyawan. Kebetulan penghasilannya lebih dari cukup, meskipun Pelapor tidak dibiayai oleh Terdakwa. Pelapor tidak merasa terlantar secara ekonomi. Pelaporan kasus telah dicabut oleh Pelapor, namun pemeriksaan perkara tetap berjalan. Perbuatan Terdakwa dijerat dengan dakwaan Pasal 49 huruf a UU PKDRT, kemudian Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok: penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana tambahan yaitu Terdakwa dipecat dari dinas. Kemudian Hakim Pidana Militer memutuskan Terdakwa telah melakukan penelantaran kepada Pelapor, oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Pertimbangan Isu Hukum Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara pada putusan No. 212 -K/PMII-08/AU/VIII/2012, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal". Ditegaskan 102
kembali melalui Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya". Pada putusan No. 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012, Majelis Hakim Pidana Militer mempertimbangkan fakta bahwa Pelapor untuk menghidupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan yang ada di daerah Tangerang. Hal tersebut dilakukan Pelapor, padahal menurut hukum Terdakwa diwajibkan untuk melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, yakni, pertama, Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan menelantarkan orang lain di lingkup rumah tangganya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan rasa kepatutan dalam masyarakat setempat, namun Terdakwa tetap melakukannya. Hal ini menunjukan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa. Kedua, motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa merasa kesal telah dilaporkan oleh Pelapor dalam perkara KDRT yang menyebabkan Terdakwa disidangkan dan dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan oleh Dilmil II-08 Jakarta. Ketiga, akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyengsarakan korban baik secara lahiriah maupun batiniah sehingga Pelapor harus bekerja untuk mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Pandangan lain dalam tujuan pengadilan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai semata-mata bukan hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana. Akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. 103
2.5. Perkara Nomor : 55-K/PMT-II/AD/XI/2012 Resume Perkara Terdakwa Yakraman Yagus dan Pelapor adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing berumur 21, 16, 12 dan 4 tahun). Sejak Maret 2010 sampai dengan April 2011 ( 1 tahun) Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberi uang belanja. Hal tersebut terjadi karena pada 25 Mei 2009 Terdakwa memaksa Pelapor untuk menandatangani persetujuan cerai talak. Kemudian Terdakwa meninggalkan keluarga dengan alasan Terdakwa sudah merasa menceraikan secara Islam. Kemudian pada September 2009, Pelapor mengetahui Terdakwa sudah menikah siri dengan perempuan lain dan Juli 2010 Terdakwa sudah mempunyai anak dari perempuan yang telah dinikahinya tersebut. Pada Juni 2009, Terdakwa masih memberi uang untuk kebutuhan lain sebesar Rp. 2.200.000,- dan tidak memberi uang belanja. Terakhir, Terdakwa memberikan uang bulanan yaitu pada November dan Desember 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- melalui anak kedua. Terdakwa masih membayar uang sekolah anak. Dengan demikian sejak Juni 2009 korban dan anak-anak yang lain sudah tidak pernah mendapatkan perhatian, kasih sayang, serta materi yang cukup untuk hidup sehari-hari dari Terdakwa. Terdakwa pun tak segan-segan pernah mengancam Pelapor apabila anaknya yang kedua tidak dimasukkan ke pesantren, maka Terdakwa tidak akan membiayai sekolahnya. Ancaman itu dibuktikan Terdakwa. Ia tidak lagi membiayai sekolah anak keduanya. Sebelum pergi, Terdakwa telah menyerahkan seluruh aset yang dimilikinya untuk istri dan keluarga.Sesekali Terdakwa memberikan biaya untuk sekolah anak dalam jumlah sesuai kemampuannya. Selanjutnya Terdakwa tidak melakukannya karena merasa seluruh aset sudah diberikan semuanya. Terdakwa pun tidak pernah datang untuk menjenguk anak-anaknya. Akibatnya anak-anaknya menjadi tertekan. 104
Pertimbangan terkait isu hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi II dalam perkara nomor: 55-K/PMT-II/AD/XI/2012 dalam memutuskan perkara mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah mengambil jalan pintas melalui perceraian. Hakim sangat menyayangkan tindakan ini karena korbannya adalah keluarga terutama anak-anak Terdakwa yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ayahnya. Harta yang Terdakwa berikan kepada keluarga mungkin dinilai sudah lebih dari cukup, tetapi kasih sayang tentu tidak dapat tergantikan dengan harta. Anak-anak Terdakwa khususnya yang masih kecil atau belum dewasa tidak mendapatkan kasih sayang lagi dari Terdakwa. Selain itu, pokok pertimbangan yang memberatkan Terdakwa, sampai akhirnya ia dijatuhi pidana karena perbuatannya itu dinilai telah mencemarkan nama baik keluarga di Kesatuan tempatnya bertugas. Terdakwa belakangan sudah tidak lagi memberikan nafkah batin dan kasih sayang terhadap anak-anaknya dan juga telah menggugat cerai Pelapor. Hal ini membuat keluarga merasa malu di lingkungan tetangga. Oditur Militer menetapkan bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar asal 49 huruf a UU PKDRT dan dituntut pidana penjara 10 bulan. Pengadilan Militer Tinggi II memutus lebih ringan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI sebelum masa percobaan tersebut habis. Adapun hukuman pidana bersyarat diberikan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat. Atasan dan kesatuan dianggap akan ini 105
mampu membina serta mengawasi Terdakwa selama masa percobaan. 3. Analisis Konsistensi Putusan dan Isu-isu Hukum yang Terkait Berdasarkan analisis atas bagian pertimbangan kelima putusan terkait isu penelantaran dalam rumah tangga; ditemukan bahwa secara konsisten Majelis Hakim memberikan penekanan pada landasan yuridis normatif yaitu Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan3. Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa setelah terjadinya perkawinan maka terdapat hubungan hukum antara suami istri serta hubungan antara orang tua dan anak yang menjadi bentuk tangung jawab terdakwa untuk memberikan kewajibannya kepada istri dan anaknya. Berdasarkan pertimbangan hukum dari kelima putusan yang telah dijabarkan, terdapat 5 (lima) kriteria penelantaran rumah tangga. Kriteria ini dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara penelantaran rumah tangga, yaitu: 1) "Tidak memberi nafkah selama 3 bulan dan membiarkan keluarga selama 6 bulan". Terdapat pada perkara Nomor : 5/PID.SUS/2015/ PT PBR. 2) "Penelantaran rumah tangga disebabkan karena tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin". Terdapat pada Perkara Nomor : 5/PID. SUS/2015/PT PBR, Perkara Nomor : 33/PID.SUS/2012/PN.Pwr, Perkara Nomor: 120/PID.SUS/2013/PTR dan Perkara Nomor : 212- K/PM II-08/AU/VIII/2012. 3) "Terlantarnya korban bukan hal yang disengaja atau direncanakan 3 Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : " Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kelarga (rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. 106
oleh seseorang yang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga". Terdapat pada Perkara Nomor: 33/PID.SUS/2012/PN.Pwr. 4) "Tidak terpenuhinya nafkah batin sudah dapat membuktikan unsur penelantaran rumah tangga". Terdapat pada Perkara Nomor: 55-K/ PMT-II/AD/XI/2012. 5) "dengan sengaja mengakibatkan korban mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup". Terdapat pada Putusan Nomor 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012. Kelima kriteria penelantaran rumah tangga yang ditemukan dalam kelima putusan sebagaimana dibahas di atas, berujung pada kesimpulan Majelis Hakim bahwa perbuatan para pelaku telah memenuhi unsur penelantaran rumah tangga sesuai Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut UU PKDRT). Melalui fakta hukum yang djadikan bahan pertimbangan putusan, Majelis Hakim konsisten memaknai penelantaran rumah tangga adalah bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang tersebut berada dalam lingkungan keluarganya dan yang menggantungkan kehidupannya kepada seseorang baik lahir maupun batin. Pada perkara pertama (Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2015/PT PBR) dengan terdakwa Riko Wahyudi Als Riko Bin H, Syafrizal selama 7 bulan telah meninggalkan istri dan anaknya, serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin sehingga Terdakwa Riko Wahyudi Als Riko Bin H, Syafrizal dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 49 huruf a UU PKDRT. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "menerlantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga". Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah "... setelah terjadi pernikahan tersebut salah satu kewajiban Terdakwa selaku suami antara lain, melindungi istri dan anak-anak serta memberi nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) 107
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian setelah melakukan akad nikah tersebut, Terdakwa telah berjanji untuk menepati kewajibannya, selanjutnya Terdakwa membacakan Sighat Taklik4antara lain, sewaktu-waktu Terdakwa tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya tiga bulan lamanya atau Terdakwa membiarkan (tidak memperdulikan) saksi Pelapor selaku istri 6 (enam) bulan lamanya, maka saksi korban selaku istri sah Terdakwa apabila tidak ridho berhak mengajukan keberatannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia". (vide Putusan No. 5/PID.SUS/2015/PT PBR) Pada Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/212/PN.Pwr, Majelis Hakim dengan konsisten menggunakan dasar yuridis normatif pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi Majelis Hakim juga mempertimbangkan beberapa aspek lain. Pertama, penerapan pendekatan restorative justice yang diwujudkan di dalam dialog antara pihak terkait. Dalam hal ini Hakim memberi kesempatan antara Terdakwa dengan Korban/istrinya untuk berdialog. Mereka akhirnya membuat pernyataan pada 4 Januari 2012. Kemudian pada 10 September 2012 berdasarkan pernyataan tersebut, dikeluarkanlah keterangan perdamaian dari pemerintah desa. Kedua, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2012/PN.Pwr juga menilai bahwa perkara kekerasan dalam rumah tangga dipandang dari sisi penyelesaiannya dapat dilakukan secara internal kekeluargaan dikarenakan perkara kekerasan dalam 4 Sighat Ta'lik Talak : Kepada Istri saya, saya menyatakan sighat ta'lik talak sebagai berikut: 1. Meninggalkan istri saya selama 2( dua) tahun berturut-turut; 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; 4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gu- gatan kepada pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima dan Penga- dilan tersebut kemudian isri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. 108
rumah tangga tentu akan membuka peluang untuk mengungkapkan hal- hal yang dianggap aib di dalam keluarga. Akan tetapi, metode yang akan digunakan harus disesuaikan dengan sistem peradilan yang ada sehingga tidak terbentuk penyimpangan antara pemberlakuan metode penyelesaian dengan sistem peradilan yang telah ada. Ketiga, pertimbangan atas aspek latar belakang masyarakat tempat Terdakwa dibesarkan, yang sangat kental dengan nilai agama/religiusitas. Dengan demikian seyogyanya Terdakwa haruslah tidak menjadi seseorang yang memiliki mental, moral, tingkah laku serta perbuatan bersifat negatif dan bertentangan dengan hukum positif dan norma agama dan sosial yang berlaku di masyarakat. Terdakwa semestinya memberikan rasa kasih sayang dan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya bukan malah sebaliknya menimbulkan suatu kesengsaraan bagi anggota keluarganya. Keempat, pertimbangan atas aspek keadilan korban dan masyarakat. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung memberikan dampak psikis terutama kepada anak kandung Terdakwa yang berada dalam pengasuhan Pelapor, telah kehilangan kasih sayang seorang bapak dan nafkah lahir-batin selama Terdakwa dan ibunya terpisah. Perdebatan isu penelantaran rumah tangga terjadi pada Putusan No. 307 K/Pid.Sus/2010. Terdakwa mempertahankan argumentasi hukum pada asas unus testis nullus testis". Dia beranggapan bahwa kelima orang saksi yang terdiri dari anak-anaknya memiliki kedudukan yang lemah. Terdakwa menilai dengan demikian hanya ada 1 (satu) saksi yaitu tetangga Korban dan saksi tersebut dianggap oleh Terdakwa tidak mengetahui langsung kejadiannya. Isu hukum lainnya yang dilemparkan oleh Terdakwa adalah persoalan mekanisme pengaduan yang dilakukan isterinya/Pelapor. Menurut Terdakwa, sebagai istri yang merasa ditelantarkan oleh suami karena tidak memberikan nafkah lahir dan batin seharusnya tidak melapor kepada penyidik. Terdakwa merujuk kepada aturan dalam UU Perkawinan bahwa seharusnya sang istri melapor kepada petugas 109
agama dengan membayar uang 'iwad. Sekiranya laporan itu diterima, maka jatuhlah talak 1. Jadi laporan tersebut harus diajukan bukan kepada penyidik. Terhadap pendapat dan pemahaman yang telah disampaikan Terdakwa dalam memori kasasi dalam Putusan No. 307 K/Pid.Sus/2010 di atas, Majelis Hakim Agung memberikan penilaian dalam pertimbangan hukumnya bahwa: "alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dari keterangan saksi-saksi korban dan keterangan saksi-saksi lain yang merupakan anak-anak Terdakwa. Terdakwa telah meninggalkan rumah mereka sejak tahun 2007 dan tidak memberikan nafkah kepada Korban dan para saksi, Terdakwa selain menelantarkan Korban dan saksi-saksi juga Terdakwa telah kawin dengan perempuan lain, agar dapat menjadi pelajaran dikemudian hari. Terdakwa pantas diberi hukuman pidana sebagai pelajaran, akan tetapi putusan judex facti perlu diperbaiki karena tidak bermanfaat bagi dirinya maupun untuk para korban, karena itu perlu diperbaiki dengan pidana percobaan saja dengan syarat menafkahi istri dan anak-anaknya". Majelis Hakim Agung akhirnya berpendapat bahwa Terdakwa Syarifzen Bin Barzan telah menelantarkan orang lain yang merupakan istri sahnya dalam lingkup rumah tangga. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Putusan No. 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012 diawali dengan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi. Pertama, bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan menelantarkan orang lain di lingkup rumah tangganya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan rasa kepatutan dalam masyarakat setempat. Akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa. Kedua, motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa merasa kesal telah dilaporkan oleh Korban dalam perkara KDRT. Laporan tersebut menyebabkan Terdakwa disidangkan dan 110
dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan oleh Dilmil II-08Jakarta. Ketiga, akibat perbuatan Terdakwa, Korban merasa sengsara baik secara lahiriah maupun batiniah sehingga Pelapor/korban harus bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (vide putusan No. 212.K/ PM II-08/AU/VIII/2012). Putusan kelima adalah Putusan Nomor : 55-K/PMT-II/AD/XI/2012. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini didasari penilaian hakim bahwa Terdakwa telah menerlantarkan korban dengan tidak memberikan nafkah batin kepada istri dan anak-anaknya. Keluarga masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa selaku bapak. Akibat dari perbuatan Terdakwa berdampak terhadap munculnya citra negatif di mata keluarga besar kedua belah pihak dan di lingkungan tempat Terdakwa bertugas. Pada putusan ini pun Majelis Hakim menetapkan pidana penjara dan pidana bersyarat. Ada keharusan bagi Terdakwa untuk melakukan syarat khusus yang ditetapkan sesuai peraturan disiplin militer (vide Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/XI/2012). Pada putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PT.PBR, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Menanggapi fakta ini, Majelis Hakim bersikap tegas dalam menentukan kriteria penelantaran rumah tangga. Majelis Hakim lebih spesifik mempertimbangkan sighat ta'lik talak dalam menetapkan seseorang telah melakukan perbuatan pidana sebagai kriteria dasar penelantaran dalam rumah tangga. Berdasarkan perjanjian sighat ta'lik talak; penelantaran dalam rumah tangga batasannya adalah apabila suami telah menelantarkan orang lain dalam rumah tangganya dengan batasan 3 (tiga) bulan tidak memberi nafkah dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih. Menjadi istimewa karena Majelis Hakim secara tegas menyebutkan di dalam putusan kasus ini, sedangkan pada putusan lain yang menjadi bahan analisis tulisan ini tidak ditemukan kriteria tersebut, selain pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukumnya. Hal menarik dari Putusan No. 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012 adalah 111
meskipun istri sebagai Pelapor telah bekerja bahkan penghasilannya lebih dari cukup, namun Majelis Hakim menilai bahwa "menurut hukum Terdakwa wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut". Dengan demikian pada Putusan No. 212 -K/PM II-08/AU/ VIII/2012 Majelis Hakim dengan konsisten memasukkan Pasal 1 jo Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke dalam putusannya, dengan diterjemahkan menjadi bentuk tanggung jawab Terdakwa untuk melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Dalam sejumlah pertimbangan putusan yang ditemukan juga terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 307/Pid.Sus/2010. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 307 K/Pid.Sus/2010 ditemukan bahwa selain pidana penjara dengan pidana bersyarat (percobaan) Terdakwa juga dibebankan untuk menjalankan syarat khusus yaitu hukuman untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak yang masih menjadi tanggungan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,-. Pemberian syarat khusus oleh Mahkamah Agung kepada terdakwa, dilaksanakan dalam rangka menerapkan Pasal 14 KUHP tentang penjatuhan pidana syarat khusus. Hal yang menarik dalam putusan ini adalah karena belum banyak putusan hakim yang menggunakan syarat khusus dalam mengadili perkara KDRT; khususnya pada perkara penelantaran dalam rumah tangga dengan menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Keadaan yang sama yang sama terjadi pada putusan Nomor: 55-K/PMT-II/AD/XI/2012 yaitu berupa keharusan Terdakwa melakukan syarat khusus yang ditetapkan sesuai peraturan disiplin militer. Sikap Mahkamah Agung dalam memandang isu hukum penelantaran rumah tangga jauh lebih responsif dibandingkan sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Pengadilan Militer. Hakim Agung sudah memperkirakan sangat jauh dampak dari perbuatan pelaku penelantaran dalam rumah tangga serta akibat yang mungkin akan terjadi kepada korban karena telah melaporkan suami/ 112
ayah yang melakukan tindak pidana. Perlindungan hukum diberikan kepada isteri dan anak-anak yang menjadi korban penelantaran dengan penetapan pemberian syarat khusus; di mana Pasal 14 KUHP dijadikan sebagai bagian pijakan. Pada Putusan Nomor: 55-K/PMT-II/AD/XI/2012, penelantaran rumah tangga dilakukan oleh pelaku, karena pelaku merasa sudah sudah menceraikan istrinya secara agama (Islam). Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan berpijak pada pertimbangan bahwa nafkah batin yang menjadi hak istri dan anak-anak tidak dipenuhi oleh Terdakwa. Dalam putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam kepergiannya memang Terdakwa telah menyerahkan seluruh aset yang dimilikinya untuk istri dan keluarga. Sesekali Terdakwa bahkan memberikan biaya untuk sekolah anak dalam jumlah sesuai kemampuan Terdakwa. Akan tetapi selanjutnya Terdakwa tidak lagi melaksanakan kewajibannya memberi nafkah karena merasa seluruh aset sudah diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Terdakwa pun tidak pernah datang untuk menjenguk anak-anaknya, sehingga kondisi psikologis anak-anak menjadi kurang baik. Baik pada Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/212/PN. Pwr, Putusan Nomor II-08/AU/VIII/2012, Putusan Nomor Putusan No. 307 K/ Pid.Sus/2010 dan Putusan Nomor: 55-K/PMT-II/AD/XI/2012; soal kurun waktu pelaku meninggalkan atau menelantarkan keluarganya tidak dibahas lebih jauh oleh para hakim. Dengan kata lain, jangka waktu suami/ ayah melakukan penelantaran rumah tangga tidak dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai penentu berat ringan hukuman. Dari analisis komparasi atas kelima putusan ini, secara umum terdapat kesamaan penafsiran yang dilakukan Majelis Hakim dalam menentukan pertimbangan putusan yaitu tidak terpenuhinya nafkah lahir dan/atau bathin.Terdapat 2 (dua) kesamaan fokus perhatian Majelis Hakim dalam memutus perkara penelantaran, yaitu pertama, soal akibat yang diderita para pelapor. Kedua, cara pelaku melakukan penelantaran 113
(pada peristiwa hukumnya). Baru kemudian Majelis Hakim menetapkan hukuman. Dalam perkara yang diadili oleh Majelis Hakim Agung, pertimbangan yang dibuat lebih berwawasan terbuka dan pro korban. Konsekwensinya dalam memberikan sanksi bersifat lebih akomodatif terhadap hak para korban dibandingkan dengan putusan pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. 4. Analisis Putusan 4.1. Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Kasus Penelantaran Rumah Tangga Hukum Perkawinan mendapat pengakuan dalam konstitusi melalui Pasal 28 (B) (1) Perubahan Kedua UUD 1945, yaitu : "setiap orang berhak membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Dalam hukum perkawinan diatur perihal hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, diantaranya persoalan hubungan antara suami istri serta hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan ini dilekatkan dengan adanya hak dan kewajiban suami istri.5Dalam hal 5 Hak dan Kewajiban suami istri menurut UU Perkawinan, yaitu : 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi daar dari susunan masyarakat (Pasal 30) 2) Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudu- kan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidu ber- masyarakat (pasal 31 ayat 1) 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 31 ayat (2) ) 4) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (pasal 32 ayat (3)) 5) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 32) 6) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33) 7) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan keampuannya (Pas- al 34) 8) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat 2) 114
ini terkait membangun hubungan anak dan orang tua, pemeliharaan anak dan nafkah. Rumusan mengenai penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dalam peraturan perundangan tersebut "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".6 Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Dalam praktek berumah tangga, terwujudnya keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Tidak sedikit keluarga yang bermasalah/retak bahkan banyak yang berujung pada perceraian dan jika ini terjadi maka yang paling terkena dampak adalah berkurangnya perhatian orang tua pada anak. Padahal, anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan negara yang dilindungi dalam Pasal 28 B (2) UUD 1945 Negara telah menjamin agar hak-hak anak terpenuhi melalui peraturan perundang- undangan yang melindungi hak anak. Indonesia telah meratifikasi Presiden No. 36 /1999, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Perlindungan kepada anak diberikan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya. Undang-undang PKDRT adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dalam rumah tangga. Unsur-unsur tindak pidana khusus di dalam Undang- 6 Widiati Wulandari, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Sulistyowati Irianto ed., Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015 , hal 239. 115
undang ini berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), demikian pula dengan prosedur penanganan perkara serta perlindungan terhadap korban dan sanksi yang dijatuhkan. Sebagai instrumen hukum tingkat efektivitas penerapannya Undang-undang ini akan berhadapan dengan sikap resistensi dari sebagian masyarakat dan aparat penegak hukum. Hal tersebut terjadi karena cara pandang sebagian besar masyarakat dan aparat masih bermuara pada budaya patriarki dan feodal. Dalam beberapa kasus di mana para suami melakukan penelantaran rumah tangga, para istri akhirnya mengambil alih peran sebagai tulang punggung dalam menafkahi keluarga. Akan tetapi meskipun penghasilan isteri digunakan untuk keperluan utama keluarga, pendapatan perempuan yang bekerja sering dianggap sebagai nafkah tambahan.7 Anggapan bahwa hasil produksi perempuan hanya sebagai tambahan tidak kunjung lenyap meskipun sudah 11 tahun UU PKDRT lahir. Keadaan dan persepsi itu ternyata belum bisa berubah. Kondisi ini terjadi karena telah terinternalisasi dalam masyarakat bahwa pencari nafkah utama adalah laki-laki. Ideologi gender dan budaya patriarki disinyalir sebagai penyebab dari mengakarnya pola pikir masyarakat dan pembuat kebijakan bahwa perempuan adalah 'kelas dua'. Hal ini berpengaruh pada ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Pemahaman ini menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga seringkali memaksakan semua kehendaknya; bahkan juga melalui kekerasan. Juga ada kecenderungan dari masyarakat untuk selalu menempatkan korban selaku pihak yang bersalah. Korban dianggap telah memprovokasi munculnya prilaku kekerasan yang dilakukan suami. Sering dalam kasus KDRT, baik suami maupun keluarga besar menyatakan korban layak diperlakukan kasar. Situasi ini mendorong 7 Sulistyowai Irianto Teori Hukum Feminis, Hukum Perlidungan Perempuan hala- man , hal. 54 116
korban enggan melapor kepada pihak berwajib apabila terjadi kekerasan. Kalaupun kejadian kekerasan tersebut dilaporkan, namun upaya melindungi korban dan menghukum pelaku kekerasan masih jauh dari yang diharapkan. Sering ditemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke polisi hanya berujung pada bercerai atau penyelesaian kekeluargaan. Pada beberapa kasus KDRT yang bersifat menahun, masih banyak aparat Polisi kerap menyarankan korban untuk berdamai dengan pelaku. Polisi bahkan mendorong korban memaafkan pelaku disertai dengan nasehat bahwa tidak baik memenjarakan pelaku yang masih keluarga sendiri. Sebagai aparat penegak hukum, polisi sering menakut-nakuti korban untuk lebih memilih jalan berdamai ketimbang menyelesaikan kasusnya melalui proses hukum, dengan alasan bahwa apabila kasus KDRT dibawa ke ranah hukum akan berdampak buruk secara sosial. Apabila pelaku adalah penanggung nafkah keluarga, maka korban akan mengalami kerugian. Akhirnya korban lebih memilih mencari rasionalisasi atas keadaannya, demi anak, demi karier, demi keuangan keluarga (khawatir tidak ada yang menafkahi anak), demi kedamaian keluarga, demi martabat keluarga. Semua itu dijadikan alasan oleh korban untuk menunda mencari bantuan. Kemudian korban memilih untuk berdiam diri rela melakukan apapun agar tidak ditinggalkan oleh pelaku. Dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT ruang lingkup rumah tangga adalah: a. Suami, istri, dan anak; b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, karena hubungan darah, pekawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. 117
Menurut Undang-undang PKDRT terdapat 4 (empat) bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga yang dapat dilaporkan kepada yang berwajib dalam hal ini kepolisian, yaitu: 1. Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; 2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; 3. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 4. Penelantaran rumah tangga meliputi dua tindakan : a. Orang yang mempunyai kewajiban secara hukum karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan kewajibannya tersebut; b. Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan di luar rumah sehinga korban berada di bawah kendali orang tersebut.8 Bagi yang melanggar atau tidak melaksanakan tanggung jawab melakukan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang PKDRT, sebagai Erna Ratnaningsih dan Umi Lasmina. "Hukum Kelu- arga, Masalah perempuan dan Anak dalam Panduan Bantuan Hukum Indonesia". Jakarta: YLBHI & PSHK, 2006, hal. 119. 8 118
berikut: "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : a. Menerlantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. Menerlantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)" Selain Sanksi Pidana penjara, dapat diberikan juga sanksi tambahan berdasarkan Pasal 50 UU PKDRT, berupa : a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b. Penetapan pelaku mengkuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Secara yuridis, sebelum lahirnya UU PKDRT maka bagi yang sengaja menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu diatur dalam pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ancaman pidana terhadap penelantaran anak diatur di dalam Pasal 305 KUHP. Pasal tersebut berbunyi: "Barang siapa membuang anak yang di bawah umur atau tujuh tahun dan meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan anak itu dari padanya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam bulan." Pada Pasal 307 dijelaskan soal pemberatan atas Pasal 305. Sekiranya penelantaran dilakukan ayah dan ibu dari anak tersebut maka pidana yang ditentukan dapat ditambah sepertiganya. 119
Dalam Pasal 304 KUHP terdapat unsur hubungan antara pelaku atau orang yang menempatkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara dengan korban, yaitu orang yang ditempatkan dalam keadaan sengsara. Unsur hubungan tersebut adalah berupa suatu kewajiban hukum bagi si pelaku terhadap orang yang dibiarkan dalam keadaan sengsara berupa, kewajiban untuk memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan. Kedudukan seorang istri tidak merupakan kedudukan hukum yang membebankan kewajiban untuk memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada suaminya. Sebaliknya justru suamilah yang membebankan kewajiban hukum tersebut kepada istri dan anak-anaknya, Pasal 304 tidak dimaksudkan untuk istri yang tidak berbuat apa-apa, misalnya membiarkan atau meninggalkan suami pada waktu keadaan ekonomi dan kesehatan suami yang sulit.9 Menurut R. Soesilo, yang dihukum menurut Pasal 304 KUHP adalah orang yang disengaja menyebabkan atau membiarkan orang lain dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian. Misalnya, orang tua membiarkan anaknya dalam keadaan sengsara. Demikian pula wali terhadap anak yang diasuhnya. Dalam kasus di mana orang kaya membiarkan saudara kandungnya dalam kondisi sengsara, terhadap orang tersebut tidak berlaku Pasal ini. Menurut hukum ia tidak diwajibkan untuk menyokongnya.10 Dari pembahasan tentang ruang lingkup 'penelantaran', setidaknya dari sistem hukum yang ada, penulis menemukan 3 (tiga) kriteria seseorang dapat dikatakan melakukan penelantaran dalam rumah tangga, yaitu : 1. Tidak terpenuhinya kebutuhan secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kriteria ini terdapat pada UU No. 35 9 Adami Chzawi, Sifat Melawan Hukum dalam Fungsi yang Negatif, adamichazawi.blogspot.co.id 9 Juni 2013, diakses pada 15 November 2015. 10 R. Soesilo , Kitab Undamg-Undag Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengka Pasal Demi Pasal. Politeia, 1995, hal. 98. 120
Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya tiga bulan lamanya atau membiarkan (tidak memperdulikan) istri enam bulan lamanya. Kriteria ini terdapat dalam Sighat Taklik Talak yang dibacakan suami kepada istrinya saat akad nikah berlangsung secara Agama Islam. 3. Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain. Kriteria ini terdapat pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 4.2. Unsur Penelantaran Rumah Tangga Penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.11 Unsur penting dalam jenis tindak pidana penelantaran rumah tangga ini adalah frasa "menelantarkan", dimana UU PKDRT tidak memberikan pengertian tentang hal ini, berbeda dengan kekerasan fisik, psikis dan seksual. Pengertian atau kualifikasi perbuatan "menerlantarkan", terwujud dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya, atau membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Frasa "tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang" hanya berorientasi pada "perbuatannya". Perumusan frasa tersebut tidak menyinggung sama 11 Prof. Dr. H. Muchsin, SH., Menelantarkan Keluarga Merupakan Delik Omisi- onis, Varia Peradilan No. 303, Februari 2011, hal. 18. 121
sekali akibat dari "penelantaran" tersebut.12 Penting untuk dipikirkan adanya rumusan soal akibat penelantaran, dalam rangka memudahkan menentukan adanya perbuatan dari "menelantarkan". Haruslah dikaitkan antara perbuatannya pula dengan akibat dan perbuatan"menerlantarkan" tersebut yang menghasilkan "korban terlantar".13 Pendapat senada disampaikan oleh Prof Dr. H. Muchsin, SH., bahwa kata-kata "memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", yang dimaksud "memberikan kehidupan" berarti memberikan kebutuhan primer kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Apabila kewajiban memberikan kebutuhan itu diabaikan sehingga orang-orang yang dibawah tanggungannya itu menderita karenanya, hal ini berarti dapat disebut menelantarkan. Sedangkan "perawatan atau pemeliharaan" dimaksudkan adanya perhatian dan kepedulian kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, misalnya tidak membiarkan istri, anak-anak atau orang yang tinggal bersamanya menderita dengan sakit yang dialami.14 Jadi, yang dapat digolongkan sebagai tindakan penelantaran apabila seseorang mengabaikan atau tidak memedulikan nasib keluarga (sebagaimana disebut pada Pasal 2 UU PKDRT). Misalnya yang mengalami sakit, sehingga harus menderita karena tidak terurus, atau anak-anaknya dibiarkan tidak sekolah. Hal tersebut merupakan kewajiban ayah/bapak sebagai kepala rumah tangga yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk memenuhi hak-hak orang-orang yang berada di bawah kekuasaan atau perwaliannya.15 Syarat utama dalam penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang (asas 12 Guse Prayudi, Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Mengenai Pembuat. Perbuatan dan Pidananya), Varia Peradilan N0. 272, Juli 2008, hal 48. 13 Ibid, hal.49 14 Loc.Cit, hal. 20 15 Loc. Cit. 122
legalitas). Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian, karena undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Di dalamnya harus dapat diketahui apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan. Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Menurut Prof Moeljatno unsur-unsur tindak pidana secara keseluruhan pada umumnya di bagi atas : 16 1. Kelakuan dan akibat (=perbuatan); 2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 4. Unsur melawan hukum yang obyektif; 5. Unsur melawan hukum yang subyektif Rika Saraswati dalam bukunya "Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga", menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana menelantarkan istri (rumah tangga) adalah sebagai berikut:17 a. Unsur kelakuan, yang disebut dalam Pasal 9 UU PKDRT adalah perbuatan menerlantarkan rumah tangga dimana kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga seharusnya memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. b. Unsur akibat yang ditimbulkan adalah terlantarnya rumah tangga yang dibangun atas dasar kesepakatan dalam ikatan pernikahan. c. Unsur hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, 16 Perdinan Markos Sianturi, Penelantaran Istri oleh Suami sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penerapan Hukumnya, Skripsi, FH USU, 2008, diakses pada 25 September 2015. 17 Ibid. 123
menurut beberapa penulis Belanda berpendapat bahwa keadaan tadi merupakan strafbaar feit sekalipun tambahan. Unsur ini lebih condong untuk diletakkan sebagai elemen perbuatan pidana; \sebagai syarat penuntutan. Untuk hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan penelantaran istri adalah suami tidak memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri d. Untuk unsur keadaan tambahan yang memberatkan pidana, dalam Pasal 9 dan pasal 49 UU PKDRT tidak mengatur hal- hal yang dapat memberatkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran istri e. Tindakan menerlantarkan istri setelah keluarnya UU No. 23 Tahun 2004 sudah menjadi perbuatan melawan hukum pidana dimana ada sanksi pidana yang mengaturnya secara khusus dalam UU tersebut. Unsur perbuatan melawan hukum obyektif terdapat dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004. Dalam Pasal itu disebutkan "setiap orang dilarang". Unsur melawan hukum subyektif merupakan sifat melawan hukum. Perbuatannya tergantung pada bagaimana sikap batin terdakwa. Persoalan penelantaran rumah tangga di Indonesia dikategorikan dalam beberapa bentuk. Persoalan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga telah diakui sebagai kekerasan ekonomi. UU PKDRT tidak menyebut kekerasan ekonomi namun penelantaran terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan ekonomi tidak hanya terbatas ada penelantaran ekonomi semata, kekerasan ekonomi bisa terbagi dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi,memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. Beberapa bentuk kekerasan ekonomi.adalah : 124
a. Memaksa korban bekerja, b. Melarang korban bekerja namun tidak memenuhi haknya dan menelantarkannya; c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban; d. Merampas dan atau memanipulasi benda korban. Di samping kekerasan ekonomi berat, ada pula bentuk kekerasan ekonomi ringan. Konsep kekerasan ekonomi yang bersifat ringan ini mencakup tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.18 Bentuk kekerasan ekonomi ringan ini kerap terjadi pada suami yang sebenarnya memiliki banyak uang namun hanya sebagian kecil saja yang diberikan pada istri untuk menutup semua kebutuhan keluarga. Cara yang dilakukan dalam rumah tangga seperti ini dilakukan dengan cara pemisahan uang yang diperuntukan bagi suami dan uang bagian istri. Uang untuk suami adalah untuk memenuhi kebutuhan sekunder (sandang, papan), sedangkan uang bagian istri untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (pangan). Biasanya uang yang diberikan untuk istri diberikan oleh suami dalam jumlah yang terbatas sehinga memaksa istri untuk mengatur dengan sangat cermat dalam mengelola keuangan keluarga. Kondisi ini dirasakan tidak menjadi masalah jika tidak dibarengi dengan adanya persoalan lain misalnya suami melakukan kekerasan fisik, psikis, perselingkuhan, pemabok dan lain sebagainya. Dari seorang mitra LBH APIK Jakarta ditemukan sebuah cerita bahwa meskipun diri sang istri dan ketiga anak-anaknya dan satu anak yang masih didalam kandungan telah didera berbagai kekerasan (kumulasi fisik, psikis, seksual (kepada istri), ekonomi, pembatasan ruang dan gerak (dilarang bekerja, dilarang bersosialisasi) namun sang 18 Vera Kartika Giantari, Panduan Hukum Memehamai kekerasan dan Penelanta- ran Ekonomi, solider.or.id, 2014. 125
istri tetap bertahan. Suatu ketika karena sudah tidak tahan sang istri melaporkan pelaku ke polisi hanya dengan satu tujuan sang pelaku mau berjanji dihadapan polisi untuk tidak mengulangi perbuatannya dan bertanggung jawab memberi nafkah untuk makan sehari-hari anak dan istri. Sambil menangis bertutur kata "kalau pelaku dihukum/dipenjara maka pelaku akan marah dan sama sekali tidak memberi makan istri dan anak-anak, setelah anak lahir saya akan bercerai, mencari kerja dan menyerahkan keputusan tentang pengasuhan anak-anak kepada keluargaku". Kondisi ini membuktikan bahwa kenapa pidana kasus KDRT masih rendah. Hal tersebut disebabkan fakta bahwa korban mengalami ketergantungan ekonomi dan memiliki kebutuhan dilindungi oleh orang lain/pasangannya. Korban hanya mengharapkan pelaku dapat merubah perilakunya, pada saat kekerasan tersebut benar-benar sudah amat berat. Sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun dan berulang kali dilakukan pelaku. Korban berani mengadukan dan mengajukan proses perceraian sesudah anak-anak dewasa. Pasca perceraian pun tidak menutup kemungkinan sang mantan suami melakukan kekerasan kembali ketika sang mantan istri menuntut pemenuhan atas hak-hak dirinya dan anak-anaknya yang masih menjadi kewajiban/tanggung jawab orang tuanya. Tindakan penelantaran dapat kembali dilakukan oleh mantan suami sekalipun sudah ada putusan pengadilan atau perjanjian yang mengatur soal kewajiban mantan suami untuk memenuhi hak-hak mantan isteri dan anak-anaknya. Menurut Sri Nurherwati19 unsur-unsur penelantaran rumah tangga yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1), adalah: a. Frasa penelantaran bermakna melalaikan kewajiban dalam lingkup rumah tangga artinya melalaikan kewajiban suami, istri, anak dan terhadap orang yang berada dalam rumah tangga 19 Sri Nurherwati, Pemidanaan dan Penelantaran Rumah Tangga menurut UU PKDRT, Komnasperempuan.or.id. 126
b. Menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu maka kewajiban tersebut harus melihat pada hak dan kewajiban suami, istri anak dan orang yang berada di dalamnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. c. Atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, apabila ada perjanjian atau persetujuan yang harus dipenuhinya. Unsur lain dari penelataran rumah tangga adalah mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Hal ini banyak terjadi karena suami tidak memberi nafkah kepada istri dan anak. Atau oleh suami dibiarkannya sang istri bekerja namun bekerjanya istri bukan karena penghasilannya akan dikuasai suami. Akan tetapi supaya suami dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk menafkahi. Dapat pula terjadi bahwa suami memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya. Keadaan ini tergambar pada pertimbangan putusan nomor 212-K/ PM II-08/AU/VIII/2012, yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dinyatakan telah menyengsarakan istri. Sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, isteri merasa sengsara baik secara lahir maupun batin. Istri harus bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Berdasarkan sifatnya, penelantaran dapat digolongkan pada kategori omisionis, karena tindakan seseorang memberikan kehidupan kepada orang-orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan 127
perintah undang-undang. Apabila orang tersebut tidak memberikan kehidupan kepada orang-orang yang menjadi tanggunganya berarti ia telah melalaikan suruhan/tidak berbuat.20 Dalam hal tindak pidana penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh aparat TNI, pelaku tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum. Terkait dengan kasus diatas pada perkara nomor : 55-K/PMT-II/AD/ XI/2012 Terdakwa selain terbukti melakukan tindak pidana pada Pasal 49 huruf a UU PKDRT juga telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum pada Pasal 5 Undang-undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer. Berdasarkan hasil pemantauan Rifka Annisa di enam propinsi pada 2009, mengenai batasan dan kriteria penelantaran, keseluruhan Aparat penegak Hukum mengacu pada jangka waktu tiga bulan seorang suami tidak menafkahi lahir batin terhadap istri dan anak. Sekiranya tindakan tidak menafkahi itu terjadi dalam kurun waktu tersebut, maka dianggap telah terjadi penelantaran. Pertimbangan tersebut didasarkan pada hukum taklik Talak nikah Agama Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sangat tergantung perspektif Aparat Penegak Hukum yang satu dengan yang lain memiliki penafsiran berbeda-beda. Di Kepolisian Resort Sleman - Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, batasan dan kriteria penelantaran adalah ketika seseorang tidak diberikan nafkah selama tiga bulan. Seorang suami yang menganggur dan tidak punya penghasilan tetap atau punya penghasilan namun dibawah UMR tetap berkewajiban memberikan nafkah semampunya. Seorang suami yang dari aspek kapasitas keuangan sebetulnya mampu tetapi tidak memberi nafkah, maka dapat dikategorikan sebagai penelantaran dan dikenakan Pasal tentang penelantaran. 20 Prof. Dr. H. Muchsin, SH., Menerlantakan Keluarga Merupakan Delik Omisionis, Varia Peradilan No. 303, Februari 2011, hal. 21. 128
Menurut Jaksa pada Kapupaten Nganjuk, jika suami tidak menafkahi istri karena tidak ada kemampuan untuk itu, maka tidak dikategorikan sebagai penelantaran. Begitu juga jika menafkahi namun hanya sedikit dan tidak tentu, hal ini juga dianggap sebagai bukan penelantaran. Suami masih dianggap memiliki itikad baik untuk menafkahi. Lain halnya pada wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara. polisi hanya mempertimbangkan jangka waktu seorang istri tidak diberi nafkah dan tidak mempertimbangkan besaran yang diberikan. Apabila suami dalam setahun memberi uang sekedarnya atau hanya empat kali dalam setahun dengan jumlah yang tidak memadai dan dapat dibuktikan dengan kwitansi, maka polisi tidak akan menindaklanjuti atau bahkan menolak pengadun tersebut. Alasan yang dikemukakan adalah Polisi tidak bersedia menindaklanjuti perkara pengaduan karena tidak berani menentang keputusan Kanit Reskrim ketika pelaku penelantaran adalah seorang anggota Polri.21 Jadi dalam pelaksanaannya sangat tergantung dari keberpihakan dan perspektif para Aparat Penegak Hukum. Kondisi ini nampak pada hasil analisis kelima putusan isu penelantaran rumah tangga telah diperoleh gambaran tentang batasan dan kriteria penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Hakim dalam pertimbangan putusan yakni : Bagan 1 No. No. Perkara Batasaan penel- Kriteria antaran Penelantaran 1 Perkara Nomor : 5/PID. SUS/2015/PT PBR tujuh bulan melanggar tak'lik talak Sighat 2 Perkara Nomor : 33/PID. enam bulan Lahir dan batin SUS/2012/PN.Pwr. 21 Rifka Annisa, Pemantauan Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Enam Propinsi di Indonesia, hal, 19. 129
3 Perkara Nomor : lima bulan Lahir dan batin 307 K/PID.SUS/2010 4 Perkara Nomor : empat bulan Lahir dan batin 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012 5 Perkara Nomor : setahun Batin 55-K/PMT-II/AD/XI/2012 Bagan di atas memperlihatkan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) tidak memiliki persepsi yang sama dalam mengkategorikan tindakan penelantaran dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa APH belum sepenuhnya mengenal dan memahami unsur-unsur dalam perbuatan penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Konsekwensinya, UU tersebut belum sepenuhnya dapat ditegakkan secara efektif untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban penelantaran dalam rumah tangga. 4.3. KESIMPULAN Berdasarkan uraian hasil penelitian terkait isu penelantaran rumah tangga dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Perbuatan yang dilakukan suami terhadap istrinya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 9 UU PKDRT yaitu sebagai penelantaran dalam rumah tangga, sehingga dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 UU PKDRT; b. Hakim memiliki kesamaan persepsi dalam menetapkan indikator penelantaran rumah tangga. Indikator tersebut adalah pertama, menerlantarkan rumah tangga merupakan tindakan yang tidak baik dan tercela; dan dalam pandangan masyarakat umum orang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan 130
sanksi berupa stigma tercela pada pelaku penelantaran; c. Tidak terdapat kesamaan kriteria Aparat Penegak Hukum dalam mengkatagorikan penelantaran dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa UU PKDRT belum sepenuhnya dapat ditegakkan secara efektif untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban penelantaran dalam rumah tangga. d. Dalam pertimbangan putusan, hakim mendeskripsikan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga berupa tindakan mengabaikan dan tidak peduli pada nasib keluarganya adalah bagian dari bentuk penelantaran dalam rumah tangga. Penelantaran dalam rumah tangga terjadi karena tidak adanya perhatian dan kepedulian kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungannya sebagai salah satu kewajiban suami kepada istri dan anaknya dalam memberikan nafkah lahir dan batin; e. Masih beragamnya kriteria penelantaran dalam rumah tangga yang dijadikan landasan hakim dalam bagian pertimbangan pada putusan, membawa konsekwensi dilakukannya penafsiran yang beragam oleh hakim dalam memutus perkara. Keberagaman ini dipengaruhi kompleksitas permasalahan dari peristiwa hukum dan faktanya yang dapat berpengaruh pada penegakan hukum. Keberagam kriteria penelantaran ini dapat merugikan perempuan sebagai korban karena dalam pelaksanaanya tergantung perspektif Aparat Penegak Hukum. f. Perlunya batasan yang jelas tentang definisi penelantaran dalam rumah tangga. Tidak terumuskannya batasan penelantaran rumah tangga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam menetapkan seorang melakukan tindak pidana penelantaran terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga; g. Keadaan ini terlihat pada kelima putusan yang dianalisis dan 131
132 dikomparasi, secara khusus dengan fokus kepada isu hukum Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga. Pada putusan perkara no 5/Pid.Sus/2015/PT.PBR di mana dengan tegas Majelis Hakim menetapkan batasan pemaknaan tindakan penelantaran itu dengan memasukkan unsur batasan waktu terjadinya penelantaran sebagaimana disebut dalam perjanjian Sighat Ta'lik Talak. Berbeda halnya dengan 4 (empat) perkara yang lainnya tidak merujuk kepada batasan waktu penelantaran terjadi melainkan lebih pada perbuatannya; h. Penelantaran rumah tangga terjadi diakibatkan tidak terpenuhinya nafkah lahir dan/atau batin oleh seseorang yang telah ditetapkan sebagai pemegang tangung jawab terhadap orang yang berada dalamm lingkungan keluarganya. i. Penelantaran dalam rumah tangga yang diakibatkan tidak dipenuhi nafkah batin saja menjadi salah satu alasan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Gambaran kriteria ini terdapat pada putusan perkara No. 55-K/PMT-II/AD/XI/2012, dimana Terdakwa Yakraman Yagus dijatuhi pidana penjara 5 bulan dalam masa percobaan selama 7 bulan dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali kemudian hari ada putusan yang menentuan lain. Putusan ini ditetapkan karena yang bersangkutan melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang No. 26 Tahin 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI sebelum masa percobaan tersebut habis. Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya; padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan
putusan a quo menyebutkan bahwa keluarga terutama anak- anak masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa selaku bapak, sekalipun harta yang Terdakwa berikan kepada keluarga dinilai lebih dari cukup. j. Penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan merupakan delik pidana dalam wujud penelantaran. Dengan demikian perlindungan hukum atas tindak pidana penelantaran dapat dilakukan melalui upaya perdata dan pidana. Proses hukum perdata perlu dilaksanakan karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar. Di sisi lain, proses hukum pidana secara bersamaan juga penting dilakukan karena telah terjadi tindak pidana berupa tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam wujud penelantaran. k. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian halnya dengan aturan hukum yang terkait dengan upaya menghapus kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Secara khusus, aturan yang berisi perlindungan atas korban dari penelantaran dalam rumah tangga harus mendapatkan perhatian khusus. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun termasuk tindakan suami menelantarkan istri dan anak harus diakui sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan seseorang; oleh karena itu aturan hukum yang melindungi hak-hak korban penelantaran tersebut seyogyanya penting untuk dipahami, ditaati dan diterapkan terutama oleh APH. l. Bahwa selain hukuman pokok, pelaku dapat dikenakan hukuman tambahan berdasarkan pasal 50 UU PKDRT dan pemberian syarat khusus dalam rangka menerapkan Pasal 133
14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang ketentuan penjatuhan pidana syarat khusus. Pemberian syarat khusus selain hukuman pokok ditetapkan kepada Terpidana pada putusan perkara nomor 307- K/Pid.Sus/2010 yaitu Terdakwa Syarizen Bin Barzan Bakri mendapatkan hukuman penjara 6 (enam) bulan dengan hukuman percobaan selama 1 (satu) tahun dengan syarat khusus memberi nafkah buat istri dan anak-anak yang masih menjadi tanggungannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan; 4.4. REKOMENDASI 1. Perlu disusun perumusan dan pengaturan kriteria dan batasan penelantaran dalam rumah tangga sehingga tidak menimbulkan perspektif yang berbeda di kalangan aparat penegak hukum. 2. Pemerintah segera melakukan upaya peningkaran pemahaman, upaya pencegahan dan penegakan hukum kepada Aparat Penegak Hukum supaya mendukung segala upaya pemenuhan hak-hak korban. 3. Upaya hukum terhadap perbuatan penelantaran dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui upaya hukum perdata dan hukum pidana, baik untuk memulihkan hak-hak keperdataan yang dilanggar, dan untuk menjatuhkan sanksi hukum atas tindak pidana penelantaran. 134
DAFTAR PUSTAKA: Chzawi, Adami. "Sifat Melawan Hukum dalam Fungsi yang negatif." /2011/06/sifat-mh- dalam-fungsi-yang-negatif.html. 9 Juni 2013, diakses pada 15 November 2015. Giantari, Vera Kartika. Panduan Memehamai kekerasan dan Penelantaran Ekonomi diakses pada 18 November 2015. dan-penelantaran-ekonomi> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976. LBH Apik. Laporan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta. Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2014. Muchsin, H. "Menerlantakan Keluarga Merupakan Delik Omisionis". Varia Peradilan No. 303, Februari 2011. Muchsin, H. "Peranan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga".Varia Peradilan No. 260, Juli 2007. Nurherwati, Sri. Pemidanaan dan Penelantaran Rumah Tangga menurut UU PKDRT, diakses pada 18 November 2015. < komnasperempuan.or.id/2014/09/13987/>. Prayudi, Guse. "Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Mengenai Pembuat,Perbuatan dan Pidananya)". Varia Peradilan N0. 272, Juli 2008. Ratnaningsih, Erna dan Umi Lasmina. Hukum Keluarga, Masalah perempuan dan Anak dalam Panduan Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006. Rifka Annisa-FOSI. Pemantauan Implementasi Undang-Undang Penghapsan 135
sKekerasan Dalam Rumah Tangga di Enam Propinsi di Indonesia. Yogyakarta: Rifka Annisa, 2009. Sianturi, Perdinan Markos. Penelantaran istri Oleh Suai sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penerapan Hukumnya. 2009. Diakses pada 18 November 2015. < usu.ac.id/handle/123456789/12187>. Tulus, H, dkk. Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4 Prespektif Kesetaraan. Jakarta: Penerbit Rahima, 2012. Wulandari, Widati. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Sulistyowati Irianto ed., Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015 136
BAB 5 PENGGUNAAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM Adery Ardhan Saputro 1. Pendahuluan Tulisan ini disusun berdasarkan analisis terhadap putusan yang berkaitan dengan kasus-kasus KDRT. Secara normatif keluarga bertujuan untuk memberikan rasa aman pada setiap anggotanya sebagaimana fungsi keluarga. Akan tetapi, tidak dapat dielakkan bahwa dalam keluarga pula sering terjadi kekerasan. Tidak dapat dipungkiri, perempuan sering menjadi korban dari adanya kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dalam ruang lingkup keluarga. Hal ini sangat bertentangan dengan adanya tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan. Kekerasan terhadap perempuan ialah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi diruang publik maupun di dalam ruang privat.1 Dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan, maka pemerintah beserta legislatif mengundangkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Peraturan ini dikonstruksi dalam rangka mencegah, 1 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Seksual, Kenali-dan-Tangani.pdf, diakses 20 September 2015. 137
melindungi, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hal penting dalam UU PKDRT adalah dicantumkannya perluasan definisi kekerasan; tidak hanya sebatas kekerasan fisik saja, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelataran rumah tangga. Persoalan kekerasan terhadap perempuan lahir dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dengan perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga. Relasi kuasa yang timpang merupakan salah satu akar kekerasan terhadap perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini terbentuk karena penguasaan atas sumber daya pengetahuan, ekonomi, dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Selanjutnya Komnas Perempuan melalui CATAHU 2013 mencatat sebanyak 4.679 kasus KDRT telah terjadi. Ada empat jenis kekerasan di ranah komunitas, yaitu seksual 2.634 (56%), fisik 897 (19%), ekonomi 25 (1%) dan jenis yang dikategorikan lain-lain sebanyak 875 (19%). Banyaknya jumlah kasus di tingkat personal yang terungkap tentu tidak terlepas dari kehadiran payung hukum, yaitu UU PKDRT, yang telah disosialisasikan secara meluas ke masyarakat, bertambahnya lembaga- lembaga yang dapat diakses oleh perempuan korban, serta meningkatnya kepercayaan korban pada proses keadilan dan pemulihan yang dapat ia peroleh dengan melaporkan kasusnya itu. Pada saat bersamaan, informasi ini mematahkan mitos bahwa rumah adalah tempat yang aman bagi perempuan dan akan terlindungi bila selalu bersama dengan anggota keluarganya yang laki-laki.2 Dalam kasus-kasus KDRT, pembuktian bukanlah suatu hal yang 2 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, , Kekerasan Seksual: Kenali dan g2=LaYT_efKvS2oN5w7guB9yQ , diakses 20 September 2015 138
mudah. Kesulitan pembuktian atas terjadinya kasus kekerasan dalam lingkup domestik terjadi karena karakteristik pelaku dan korban yang berbeda dengan karakteristik pelaku dan korban dalam tindak pidana umum. Suatu tindak pidana yang dilakukan dalam lingkungan rumah tangga, tentu berbeda dengan tindak pidana lainnya. Dalam kasus KDRT, orang terdekat korban yang seharusnya melindungi korban, justru melakukan tindak pidana terhadap korban. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara yang kompleks. Terlebih apabila korban merupakan satu-satunya saksi yang menyaksikan dan bahkan mengalami sendiri tindak pidana kekerasan tersebut di dalam lingkup rumah tangga, tertutup dari pandangan mata orang lain. Hal ini dapat membawa konsekwensi korban dianggap tidak dapat memenuhi kriteria sebagai saksi yang dapat disumpah untuk kemudian keterangannya dijadikan sebagai alat bukti, apabila merujuk pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Anggapan bahwa keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau unus testis nullus testis. Berarti jika alat bukti yang dikemukakan Penuntut Umum hanya dari seorang saksi saja, tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.3 Keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri, tidak sesuai dengan keadaan atau hal-hal yang diperoleh dari pihak lain, pada hakikatnya tidak dapat memberi kepastian dan tidak menjamin kebenaran atas tindak pidana yang terjadi.4 Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, setidak-tidaknya terdapat dua alat bukti yang sah dan dari dua alat bukti tersebut majelis hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah. Mengenai harus adanya 3 Ibid, hlm. 810. 4 Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, cet. 1, (Jakarta: Sum- ber Ilmu Jaya, 2006), hlm. 234-235. 139
dua alat bukti yang sah tersebut merupakan prinsip batas minimum pembuktian hukum acara pidana biasa di Indonesia. Asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti guna membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Sebenarnya selain korban, dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga juga diketahui oleh pelaku. Akan tetapi seringkali dalam beberapa perkara, tersangka/terdakwa tidak bersedia untuk mengaku yang mengakibatkan adanya kekurangan alat bukti (lack of evidence). Atas permasalahan tersebut, legislasi bermaksud memberikan solusi dengan memunculkan pengaturan Pasal 55 UU PKDRT yang menyatakan bahwa: "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya." Tujuan dari Pasal ini awalnya ialah untuk mengatasi adanya kekurangan alat bukti dari perkara-perkara KDRT yang minim alat bukti di persidangan. Singkatnya, Pasal ini menolak persepsi sebelumnya bahwa satu saksi bukanlah saksi, meskipun saksi tersebut harus didukung oleh alat bukti lainnya. Contohnya, jika dalam suatu persidangan hanya terdapat satu saksi (korban), maka dengan hanya menghadirkan alat bukti tambahan (visum et repertum) membuat minimum pembuktian sudah terpenuhi. Dalam pembahasan nantinya, penulis juga akan menganalisis "Apakah Pasal 55 UU PKDRT merupakan suatu terobosan baru atau hanya sekedar penegasan ulang dari pengaturan yang di KUHAP". Analisis tersebut dilakukan dengan cara mengkomparasikan 5 (lima) putusan KDRT terkait penerapan Pasal 55 UU PKDRT. Studi komparasi ini bertujuan agar kita bisa mendapatkan suatu gambaran bagaimana institusi Mahkamah Agung beserta pengadilan pada level di bawahnya dalam memahami atau memandang Pasal 55 UU PKDRT. Beberapa putusan yang dikomparasi adalah: 140
1) Nomor Putusan 914K/Pid.Sus/2009 jo. Putusan No 626/ Pid.B/2008/PN.Kpj; 2) Nomor Putusan 203/Pid.Sus/2011/PN.Skh; 3) Nomor Putusan139/Pid.B/2009/PN.SDA; 4) Nomor Putusan 912/pid.B/2011/PN.Bgl; dan 5) Nomor Putusan 741/Pid.Sus/2013/PN.DPS. 2. Deskripsi Singkat Putusan 2.1. Perkara 914K/Pid.Sus/2009 jo. Putusan No 626/Pid.B/2008/PN.Kpj Resume Perkara Perkara ini bermula dari perbuatan Terdakwa sebagai suami yang telah menelantarkan istri dan anaknya. Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya yang sah. Selanjutnya Korban karena tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Terdakwa maka terlantar hidupnya. Dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Korban telah menjual perabotan rumah tangga dan meminta bantuan orang tua Korban. Tempat tinggal pun tidak dimiliki Korban beserta anaknya karena rumah dinas Terdakwa telah dikunci. Akhirnya Korban dan anaknya harus tinggal di tempat orang tua. Kronologis penelataran ini hanya diketahui oleh Korban selaku istri beserta anaknya. Sulit menemukan adanya alat bukti lain dari perkara ini untuk memastikan terjadinya penelantaran ekonomi. Sebenarnya Terdakwa dijatuhi dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Akan tetapi Pengadilan Negeri Kepanjen berpandangan alat bukti yang ada masih kurang, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas. Dalam pertimbangannya Hakim mengatakan: "Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Korban yang berdiri sendiri dan tidak 141
didukung oleh alat bukti lainnya (asas unus testis nullus testis) maka keterangannya harus dikesampingkan" Sebenarnya selain keterangan Korban, Terdakwa juga mengakui perbuatan yang dilakukannya dengan mengatakan "Bahwa sejak diajukan gugatan cerai, Terdakwa sudah tidak memberi nafkah lagi kepada istrinya". Jadi, dalam perkara sudah terpenuhi adanya satu keterangan Saksi yang didukung oleh keterangan Terdakwa. Dengan diputus bebasnya Terdakwa oleh Pengadilan Negeri, berarti Pengadilan Negeri tersebut tidak menerapkan atau mengabaikan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur satu keterangan Saksi disertai dengan alat bukti lainnya sudah memenuhi minimum pembuktian. Atas keberatan terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi Mahkamah Agung menolak kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan putusan yang dijatuhkan merupakan putusan bebas murni yang tidak dapat dilakukan kasasi. Amar Putusan 1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum; 3. Dan seterusnya.. 2.2. Perkara 203/Pid.Sus/2011/PN.Skh Resume Perkara Perkara ini bermula dari perbuatan Terdakwa selaku suami yang mencakar dan menusuk anaknya dengan menggunakan kunci mobil yang dipegangnya. Hal ini terjadi ketika Saksi Korban yang melihat adiknya 142
sedang berada di dekat Terdakwa, karena itu Saksi Korban mendekati adiknya bermaksud untuk mengajak bertemu dengan ibunya. Melihat hal itu, Terdakwa kemudian melarangnya sehingga adik Korban diperebutkan oleh Terdakwa dan Korban. Saat terjadi perebutan tersebut, Terdakwa menusuk Korban dengan menggunakan kunci mobil yang dipegangnya. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet 2x2 cm yang diakibatkan benturan benda keras dan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 0707/A-6/DIMRED/III/2011. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Pembuktian dalam perkara ini menjadi sulit, karena tidak ada Saksi yang melihat kejadian penusukan ini serta Terdakwa juga tidak mengakui perbuatan yang dilakukan. Sebenarnya terdapat adik Saksi yang melihat kejadian tersebut, namun karena usianya belum dewasa maka keterangannya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti Saksi. Dalam perkara ini cuma terdapat keterangan Saksi Korban yang diperkuat dengan hasil visum et repertum. Akan tetapi, Majelis Hakim berpandangan sekalipun hanya didasarkan oleh dua bukti (Saksi Korban dan visum), tetapi sudah memenuhi minum pembuktian menurut Pasal 55 UU PKDRT. Mendasarkan telah terpenuhinya minimum alat bukti, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah sesuai dakwaan Penuntut Umum. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara selama dua bulan dengan masa percobaan selama empat bulan. Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman penjara dua bulan, apabila selama empat bulan masa percobaan tidak mendapatkan suatu putusan yang bersifat pemidanaan kepada dirinya. Amar Putusan 1. Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan 143
Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkungan Rumah Tangga"; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terpidana sebelum lewat waktu masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum; 4. Dan seterusnya..... 2.3. Perkara 912/Pid.B/2011/PN.Bgl Resume Perkara Perkara ini bermula dari Terdakwa yang sering mengalami keributan dengan istrinya. Hal ini berakibat Terdakwa meninggalkan Korban dan menelantarkan Korban. Terdakwa juga melakukan persetubuhan secara paksa terhadap istrinya. Terjadi marital rape, karena isteri sebetulnya menolak hubungan itu. Atas perbuatannya, Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yakni kesatu, Pasal 46 UU PKDRT (pemaksaan melakukan hubungan seksual) dan dakwaan yang kedua, Pasal 49 huruf a UU PKDRT (penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya). Permasalahan yang muncul dari perkara ini ialah terkait dakwaan yang pertama tentang marital rape yang minim akan bukti yang dapat dihadirkan. Akan tetapi, Majelis Hakim menggunakan prinsip Pasal 55 PKDRT dengan mendasarkan alat bukti hanya dari keterangan Saksi Korban beserta keterangan Terdakwa; yang tidak pernah membantah keterangan Saksi Korban di persidangan. Majelis menggunakan ketentuan yang bersifat khusus yaitu Pasal 55 UU PKDRT. Dalam Pasal tersebut diatur bahwa keterangan seorang Saksi Korban saja sudah cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti 144
lainnya. Ditambah fakta bahwa Terdakwa yang tidak pernah membantah keterangan Saksi Korban maka cukup syarat minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT. Atas landasan kerangka berpikir tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah sesuai dakwaan kesatu dan kedua serta dipenjara selama 1 tahun dan 3 bulan. Amar Putusan 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan seksual pada istrinya dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Dan seterusnya... 2.4. Perkara 741/PID.Sus/2013/PN.DPS Resume Perkara Perkara bermula dari Terdakwa selaku suami menyuruh Saksi Korban (istri Terdakwa) untuk bangun dari tempat tidur, namun Saksi menolak karena sedang sakit. Kemudian Terdakwa marah dan menendang Saksi Korban dengan kaki kanan dan kiri secara bergantian berulang kali mengenai bagian pinggul dari tulang kering Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa membekap mulut Saksi Korban dengan tangan kanan dan kiri. Selanjutnya Terdakwa menjambak rambut dan menampar Saksi yang diikuti dengan memukul perut Saksi sebanyak dua kali. Atas perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka memar dan luka lecet sesaui dengan visum et repertum No. 4451/RSUD-tanggal 28 Mei 2013. 145
Akibat perbuatannya, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT Pembuktian dalam perkara ini menjadi sulit, karena tidak ada Saksi yang melihat kejadian, selain Saksi Korban dan Terdakwa. Bahkan Terdakwa juga tidak mengakui perbuatan yang dilakukan, sehingga akan mempersulit pembuktian perkara. Akan tetapi dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan Pasal 55 PKDRT bahwa keterangan Saksi Korban sudah cukup apabila disertai dengan alat bukti lainnya. Apabila merujuk fakta persidangan, maka terdapat dua bukti (i) saksi korban dan (ii) alat bukti surat (visum et repertum), sehingga Majelis Hakim memandang bukti yang dihadirkan cukup untuk membuktikan. Maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa terbukti dan penjara selama 2 (dua) bulan. Amar Putusan 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam Rumah Tangga"; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; 3. Dan seterusnya..... 2.5. Perkara 139/Pid.B/2009/PN.SDA Resume Perkara Perkara ini bermula dari seorang suami yang sedang mengidap penyakit kelamin mengajak berhubungan badan dengan istrinya. Pada saat itu, istrinya menolak untuk berhubungan badan dengan alasan suaminya sedang mengidap penyakit. Dengan penolakan oleh istri, suami merasa marah dan tetap memaksa untuk melakukan hubungan badan (marital rape). Atas perbuatan suaminya, istrinya tertular penyakit kelamin sesuai dengan visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo 146
Nomor 445/1343/404.4.9/2008 tanggal 03 September 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. Nanang Rudianto Widodo. Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan dakwaan primair Pasal 46 UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT; subsidair Pasal 44 ke-1 UU PKDRT. Pembuktian Penuntut Umum menjadi sulit, dikarenakan pada saat terjadinya tindak pidana dilakukan pada ruang tertutup (tidak ada saksi yang melihat). Bahkan kurangnya alat bukti juga ditambah dengan penyangkalan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya. Akan tetapi Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan bersalah dengan pertimbangan bahwa dengan adanya keterangan Saksi Korban diperkuat dengan adanya visum et repertum, maka telah memenuhi minimal pembuktian. Oleh karenanya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan berupa penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Hal yang berbeda dalam perkara ini dengan perkara sebelumnya, bahwa Majelis Hakim tidak menggunakan dasar Pasal 55 UU PKDRT dalam mempertimbangkan minimal pembuktian. Akan tetapi, Majelis Hakim hanya menggunakan ketentuan yang ada di dalam KUHAP sesuai Pasal dalam Pasal 185 ayat (3) jo. 185 ayat (2) KUHAP. Amar Putusan 1. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkungan Rumah Tangga"; 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan; 3. Dan seterusnya... 147
3. Pembahasan Komparasi Konsistensi Putusan Penggunaan Pasal 55 UU PKDRT dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Seperti yang sudah diketahui, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal adanya asas unus testis nullus testis yang tidak menerima keterangan seorang saksi saja. Pada dasarnya ketentuan tersebut ditujukan untuk melarang hakim agar ia jangan sampai menganggap terbukti suatu tuduhan hanya atas dasar keterangan seorang saksi saja. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika delik terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, yang minim alat bukti saksi untuk membuktikan perkara. Dalam rangka pembuktian maka dibuat suatu pengaturan dalam UU PKDRT pada Pasal 55 yang seolah-olah menyimpang dari prinsip unus testis nullus testis. Berangkat dari pengaturan Pasal 55 muncul suatu pertanyaan, bagaimana majelis hakim dalam menerapkan Pasal 55 PKDRT dalam beberapa kasus yang minim akan alat bukti (hanya keterangan korban dan alat bukti lainnya). Bagian selanjutnya dari tulisan ini akan menjabarkan 5 (lima) putusan terkait penggunaan Pasal 55 UU PKDRT oleh majelis hakim. Perkara yang pertama adalah perkara dengan nomor: 626/ Pid.B/2008/PN.Kpj yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor; 914K/Pid.Sus/2009. Dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan penelantaran ekonomi terhadap Korban yang merupakan istri Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanya diketahui oleh Terdakwa dan istrinya (Saksi Korban). Sebenarnya dalam pembuktian, Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya, sehingga seharusnya terdapat dua alat bukti, yakni saksi korban dan pengakuan terdakwa. Apabila merujuk pada Pasal 55 UU PKDRT, seharusnya sudah memenuhi minimum pembuktian dengan adanya saksi korban dan alat bukti sah lainnya (keterangan terdakwa). Akan tetapi, penggunaan Pasal 148
ini tidak digunakan oleh Majelis Hakim dengan menimbang bahwa bukti yang dihadirkan Penuntut Umum kurang, karena hanya didasarkan oleh keterangan saksi korban tanpa ada saksi lain (unus testis nullus testis). Akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti pengakuan terdakwa yang sebenarnya memperkuat alat bukti saksi. Dalam perkara yang berbeda Nomor 203/Pid.Sus/2011/PN.Skh, Terdakwa melakukan penganiayaan yang berakibat Korban mengalami luka. Kejadian tersebut dilakukan tanpa adanya saksi yang melihat kejadian, kecuali Saksi Korban. Akibat penganiayaan yang dialami Terdakwa telah diperkuat dengan adanya visum et repertum yang menujukkan adanya lecet 2x2 cm. Dalam perkara ini hanya terdapat dua alat bukti, yakni keterangan saksi korban dan alat bukti surat visum et repertum. Majelis Hakim berpandangan, sekalipun hanya terdapat satu saksi (saksi korban), tetapi dengan adanya alat bukti sah lainnya (visum et repertum) maka telah memenuhi minimum pembuktian. Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 55 UU PKDRT dengan pertimbangan: "Bahwa mengenai pledooi Penasehat hukum agar Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala bentuk dakwaan dan tuntutan hukum dari JPU, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan Pasal 55 UU KDRT bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang Saksi Korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya." Dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan percobaan selama 2 bulan penjara dalam jangka waktu selama 4 bulan. Putusan serupa juga terdapat pada perkara No. 912/Pid.B/2011/ PN.Bgl, yang Terdakwa telah melakukan penelantaran dan persetubuhan secara paksa (marital rape) dengan istrinya (Saksi Korban). Permasalahan 149
dalam perkara ini terkait bukti dalam dakwaan marital rape, yang hanya diketahui oleh Saksi Korban dan Terdakwa itu sendiri. Terdakwa mengakui akan perbuatan yang dilakukannya. Keterangan Saksi Korban telah didukung oleh pengakuan Terdakwa sehingga jika merujuk pada penjelasan Pasal 55 PKDRT sebenarnya ini telah memenuhi minimal pembuktian. Dengan adanya Saksi Korban dan pengakuan Terdakwa, Majelis Hakim berpandangan hal tersebut telah memenuhi minimum pembuktian sesuai Pasal 55 PKDRT. Dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: "Pasal 55 UU PKDRT yang menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang Saksi Korban saja sudah cukup untuk membuktikkan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, maka menurut hemat hakim bahwa dalam perkara yang bersifat kesusilaan susah untuk mendapatkan Saksi lain yang melihat secara langsung kejadiannya, maka dengan Terdakwa tidak pernah membantah keterangan Saksi Korban di persidangan maka cukup telah memenuhi sebagai syarat minimum pembuktian sebagaimana secara limitatif diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT." Dengan dasar itu, Majelis Hakim Menjatuhkan putusan pemidanaan, yakni penjara selama 1 tahun dan 3 bulan terhadap Terdakwa. Serupa dengan putusan Nomor: 912/Pid.B/2011/PN.Bgl dan putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2011/PN.Skh, dalam putusan 741/Pid. Sus/2013/PN.Dps Majelis Hakim juga menggunakan pertimbangan Pasal 55 PKDRT dalam menentukan minimal pembuktian. Perkara ini bermula dari Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang dilakukan pada ruang tertutup. Selanjutnya berdasarkan visum et repertum, akibat penganiayaan Korban mengalami luka-luka memar di badan akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Pembuktian dalam perkara ini juga sulit, karena tidak ada saksi yang melihat dan Terdakwa juga menyangkal akan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian hanya terdapat satu keterangan Saksi 150
Korban dan alat bukti surat visum et repertum. Akan tetapi Majelis Hakim berpandangan dengan hanya dua hal tersebut sudah memenuhi minimum pembuktian sesuai dengan Pasal 55 PKDRT. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menimbang: "Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU PKDRT sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seoarang Saksi Korban saja sudah cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Sesuai dengan fakta persidangan keterangan Saksi Korban didukung dengan alat bukti surat berupa visum et repertum, sehingga sudah cukup membuktikkan Terdakwa bersalah" Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta menjatuhkan putusan selama dua bulan penjara. Sebenarnya putusan yang sedikit berbeda ditemukan dalam putusan Nomor: 139/Pid.B/2009/PN.SDA, dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan marital rape dengan istrinya (Saksi Korban). Terdakwa melakukan pemaksaan melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban, padahal Terdakwa sedang menderita penyakit kelamin. Saksi Korban menolak untuk melakukan persetubuhan dengan suaminya, namun Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan persetubuhan. Dalam perkara ini Terdakwa menyangkal akan perbuatan yang dilakukannya, tetapi keterangan Saksi Korban didukung oleh adanya visum et repertum yang menyatakan bahwa Terdakwa menderita penyakit kelamin, karena tertular dari suami Korban. Dengan adanya dua bukti, Saksi Korban dan visum et repertum maka Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi minimal pembuktian. Berbeda dengan beberapa putusan sebelumnya yang mendasarkan pada Pasal 55 PKDRT, dalam putusan ini Majelis Hakim mendasarkannya hanya pada ketentuan KUHAP. Bahwa dalam KUHAP memang diatur pada pasal Pasal 185 ayat (3) jo. 185 ayat (2) KUHAP: "(2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan 151
bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya." Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kepada suami Korban berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan atas perbuatan marital rape-nya. Kesimpulan Dari tinjauan atas konsistensi dari tingkat Pengadilan Negeri, maka peneliti mendapatkan tiga model varian dalam memandang permasalahan hukum ini. Varian tersebut dapat terlihat sebagai berikut: 1) Varian "Penyimpangan asas unus testis nullus testis berdasarkan Pasal 55 PKDRT". Terdapat pada putusan: (1) Nomor Putusan 203/ Pid.Sus/2011/PN.Skh, (2) Nomor Putusan 912/pid.B/2011/PN.Bgl dan (3) Nomor Putusan Putusan 741/Pid.Sus/2013/PN.DPS. 2) Varian "Penyampingan asas unus testis nullus testis berdasarkan KUHAP". Terdapat dalam putusan 139/Pid.B/2009/PN.SDA. 3) Varian "Asas unus testis nullus testis tidak dapat dikesampingkan". Terdapat dalam Putusan 914K/Pid.Sus/2009 jo. Putusan No 626/ Pid.B/2008/PN.Kpj. Banyaknya varian dalam memandang penggunaan Pasal 55 UU PKDRT dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim menunjukkan bahwa pengadilan belum mempunyai kesatuan pandangan dalam meninjau permasalahan ini. Pada poin berikutnya penulis akan menganalisa bagaimana posisi yang ideal dalam memandang penerapan Pasal 55 PKDRT dalam perkara yang sulit akan alat bukti. 152
4. Analisa Putusan 4.1. Kekerasan dalam Rumah Tangga Secara Konseptual 4.1.2. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Pasal 1 angka 1 UU PKDRT diatur bahwa definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tidak hanya UU PKDRT yang memberikan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence); Tage Against Organization (TAO) di Columbia memberikan definisi kekerasan dalam rumah tangga, yakni: "Domestic violence is an escalating pattern of abuse in which one partner in an intimate relationship exerts power and control through the use of fear, threats, intimidation, coercion and violence." Terjemahan bebas Penulis: Kekerasan dalam rumah tangga adalah pola meningkat dari kekerasan itu sendiri yang mana teman dalam hubungan yang intim menunjukkannya melalui kekuatan dan kekuasaan dengan menggunakan rasa takut, menakut-nakuti, intimidasi, penyerangan, dan kekerasan. Kemudian, Coomarswamy dalam tulisan Lisa Hajjar memberikan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga:5 "Domestic violence can be defined as "violence that occurs within the private sphere, generally betweem individuals who are related hrough intimacy, blood or law... [it is] nearly always a gender- specific crime, perpetrated by men against women" 5 Lisa Hajjar, "Religion, State Power and Domestic Violence in Muslim Societies: A Framework for Comparative Analysis", Law & Social Inquiry, Vol. 29, No. 29, No. 1 (Winter, 2004) pp. 1-38, Blackwell Publishing on behalf of the American Bar Foundation, hlm 3. juga 153
Terjemahan bebas Penulis: Kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi di dalam obyek pribadi, umumnya antara individu yang terkait hubungan intim, sedarah maupun hukum. Hal tersebut selalu erat kaitannya dengan kejahatan berbasis gender yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. U.S Department of Justice pun mendefinisikan domestic violence sebagai a pattern of abusive behavior in any relationship that is used by one partner to gain or maintain power and control over another intimate partner6(Terjemahan bebas Penulis: Pola perilaku yang kasar dalam hubungan yang dilakukan oleh seorang pasangan untuk menumbuhkan atau menjaga kekuatan dan kontrol kepada pasangannya). Berdasaran uraian beberapa definisi tentang kekerasan dalam rumah tangga, dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai lingkup korban dan pelakunya. Misalnya dalam definisi yang diberikan U.S Department of Justice, bahwa KDRT terbatas dilakukan oleh seorang pasangan kepada pasangannya. Atau terdapat definisi yang membatasi KDRT hanya terjadi di antara mereka yang terlibat hubungan intim. Dengan demikian belum ada kesatuan pendapat mengenai lingkup korban dan pelaku dari pemaknaan tindak pidana KDRT. 4.1.2. Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga Tidak seperti kekerasan yang diartikan pada umumnya yang hanya terbatas pada kekerasan fisik saja, UU PKDRT memberikan ruang lingkup yang cukup luas mengenai bentuk-bentuk KDRT. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga U.S Department of Justice, Domestic Violence, , diakses 21 Sep- tember 2015. 6 154
terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga." Mengenai definisi, Pasal 6 UU PKDRT mengatur bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kemudian, dalam Pasal 7 UU PKDRT dijelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pasal 8 menjelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Di Amerika Serikat, U.S Department of Justice menggolongkan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk:7 "Domestic violence can be physical, sexual, emotional, economic, or psychological actions or threats of actions that influence another person. This includes any behaviors that intimidate, manipulate, humiliate, isolate, frighten, terrorize, coerce, threaten, blame, hurt, injure, or wound someone." Terjemahan bebas Penulis: Kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk perbuatan atau ancaman perbuatan fisik, seksual, emosional, ekonomi ataupun psikis yang mempengaruhi orang lain. Termasuk perlakuan yang mengintimidasi, memanipulasi, menghina, mengisolasi, memaksa, meneror, mengancam, menyalahkan, menyakiti, melukai ataupun menyinggung perasaan seseorang. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam UU PKDRT dengan yang di atur oleh U.S Department of Justice,sebenarnya 7 Ibid. 155
tidak jauh berbeda. Hanya terdapat perbedaan bahwa di Amerika Serikat, disebut sebagai "perbuatan atau ancaman perbuatan" dan di UU PKDRT di Indonesia disebut dengan kosakata "kekerasan" dan terdapat perbuatan emosional atau ancaman perbuatan emosional dalam salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Amerika Serikat 4.1.3. Filosofi dan Sejarah Lahirnya Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Tindak Pidana Lahirnya Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berasal dari inisiatif Lembaga Bantuan Hukum Advokasi untuk Perempuan Indonesia dan Keadilan (LBH APIK) bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya yang tergabung dalam Jaringan Kerja Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Jangka PKTP). Dalam untuk menyiapkan RUU KDRT, LBH APIK dan jaringan PKTP telah dimulai sejak tahun 1998 melalui dialog publik. Persiapan ini memang termasuk lama mengingat isu KDRT masih kurang dikenal di masyarakat dan diragukan.8 Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, 8 Vony Reynata, dalam Aroma Elmina Martha, Proses Pembentukan Hukum Ke- kerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 54. 156
walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. Kekerasan Seksual sendiri yang merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam UU PKDRT ini merupakan hal yang menarik, dimana pengaturannya juga mencakup pemaksaan dalam hubungan seksual yang dilakukan suami istri. Dalam rumusannya yang tertera dalam Pasal 8, menekankan pada ada atau tidaknya pemaksaan sebagai indikator ada atau tidaknya kekerasan seksual. Hal tersebut terkait dengan sexual consent, dimana sebuah situs di Australia yang menangani berbagai problem psikologis menyebutkan: "It's important that you are 100% sure that the person you're with is happy and willing because non-consensual sexual activity (even kissing and touching) is actually against the law. Not only is sex without consent a crime, but being pressured or forced into a sexual situation you're not ready for (also known as rape and sexual assault) can do lasting emotional damage. It's not enough to just assume someone wants sex as much as you, you really have to ask."9 Terjemahan bebas Penulis: Penting bahwa kamu seratus persen yakin bahwa seseorang yang bersamamu senang dan menghendaki (persetubuhan) karena aktivitas seksual yang terjadi tanpa kesepakatan (bahkan mencium dan menyentuh) adalah perbuatan yang melawan hukum. Tidak hanya persetubuhan tanpa persetujuan yang merupakan kejahatan, tetapi berada dalam tekanan atau dipaksa masuk dalam situasi seksual dimana kamu tidak siap (dikenal juga sebagai perkosaan dan serangan seksual dapat membuat bahaya emosional yang lama. Tidak cukup hanya dengan mengasumsikan bahwa seseorang menginginkan persetubuhan seperti kamu menginginkan hal tersebut, kamu harus benar-benar bertanya. Sebenarnya sejarah KDRT ini dapat ditelusuri secara tertulis 9 What is sexual consent?, , diak- ses 18 September 2015. 157
pada mulai 612 sebelum Masehi di Kerajaan Assyrian (Assyrian Empire), menjatuhkan sanksi pidana berupa pukulan atau perlukaan bagi para suami yang menganiaya istrinya dengan memotong salah satu jari tangan. Sebaliknya, perempuan yang memukul suaminya wajib membayar 30 mina dan diberikan pukulan rotan dua puluh kali.10 Bahkan Woolley menjelaskan bahwa: "The roots of domestic violence in the western world can be found in traditional Roman and Christian motions of the right of men to physically and socially dominate women in their familial, social, and marital capacities. Fathers regulated their entire households and men dominated women in social settings. "In early Rome, a husband was legally vested with the power to discipline his wife as the law enforcer within the family structure. The authority of the male was so broad that the husband could call a family council and sentence the woman to death with no public trial." Sebagai perbandingan, dapat juga ditelusuri melalui Common Law di Inggris (tahun 1896). Pada masa itu suami diberi hak kekuasaan untuk mendidik/memberi disiplin kepada istri dengan cara menggunakan alat tongkat yang tidak lebih besar dari ibu jari.11 Kekerasan dalam rumah tangga ini semula dianggap sebagai persoalan privat, namun dalam perkembangannya persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi persoalan umum yang terbuka untuk dibicarakan siapa saja. Sekitar paruh abad ke-19, penganiayaan terhadap istri diperlakukan jauh kurang serius dibandingkan kebanyakan bentuk- bentuk kekerasan lainnya.12 Lebih lanjut Ricki Lewis mengelompokkan sejarah kronologi mengenai biasnya keberpihakan hukum terhadap perempuan ke dalam lima fase: a. Mesopotamia: From Equalitarianism to Patriarchy (Mesopotamia: dari Equalitarianisme ke Patriarki). 10 Ibid., hlm. 13. 11 Ibid, hlm 14. 12 Ibid. 158
Kebudayaan prasejarah dengan sumber yang cukup memadai sebagai pertimbangan, termasuk klan, desa, dan kota Mesopotamia, menunjukkan telah dikembangkannya kebudayaan equalitarian. Seorang arkeolog, James Melaart berpendapat, budaya equalitarian pada zaman neolitik merupakan komunitas penuh damai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat, keahlian yang terspesialisasi, kehidupan yang religius serta karya seni yang sangat menakjubkan dan organisasi sosial yang mapan. Pada suatu masa akhir zaman batu, transformasi terjadi di dalam kebudayaan equalitarian/ saat itulah perempuan mulai tersubordinasi. Teori yang menjelaskan dengan sebab yang dari transformasi ini berbeda-beda, dan tidak ada petunjuk dari setiap kejadian atau peristiwa besar yang terjadi sebagai sebab yang tepat dari pergeseran tersebut. b. Early Mesopotamian Laws (Hukum Mesopotamia) Kitab hukum nenek moyang Mesopotamia yang terdahulu telah dimusnahkan oleh sekelompok equalitarian. Pemegang otoritas dalam masyarakat saat itu memaksa monogami kepada perempuan. Terjadi pula upaya mentransfer otoritas untuk menyelenggarakan peradilan bagi pelanggar hukum, dari sekelompok keluarga kepada negara. c. The Code of Hammurabi (Hukum Hamurabi) Hukum Hammurabi merupakan catatan yang paling lengkap dari ilmu hukum Mesopotamia yang ditemukan pada waktu itu, dari himpunan utama dan revisi yang terdahulu berasal dari Sumeria dan Akkadia. Hukum Hammurabi baru membahas status legal perempuan sebelum pergantian hubungan keluarga untuk tujuan reproduksi. d. Later Mesopotamian Laws (Hukum Mesopotamia selanjutnya) Status otonomi legal perempuan selanjutnya dicabut karena ditetapkannya ideologi baru yaitu pola patriarki dan garis keturunan 159
patrilineal oleh negara kota. e. Old Testament Laws (Hukum Perjanjian Lama) Untuk tambahan Hukum kuno Mesopotamia, hukum perjanjian lama sangat dipengaruhi oleh sistem hukum waktu itu. Dalam beberapa kesaksian, hukum tersebut berasal dari nenek moyang bangsa Israel yang sedikit berbeda dari hukum Mesopotamia kuno, kecuali hukum Biblikal (yang berhubungan dengan Kitab Injil) mengalami penambahan unsur moralitas. Analisis historis telah menunjukkan dengan meyakinkan bahwa paradigma hukum yang berjalan selama 3500 tahun merupakan pembentukan dan pemeliharaan atas budaya masyarakat yang dibangun atas premis mengenai dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan. Dengan menguak dasar pemikiran zaman dulu dan melihat secara empiris analisis dan penulisan menghasilkan pondasi dan konteks bagi rekonstruksi sistem hukum yang mempunyai kerangka dasar equalitarian.13 Berdasarkan perkembangan sejarahnya, hukum sering dianggap tidak melindungi perempuan dari KDRT. Sebaliknya, hukum justru mengesahkan kekerasan terhadap perempuan. Contohnya, pada akhir zaman Romawi, hukum mengampuni kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini istri. Hukum pada konteks masa itu juga mengakui hak dan kewajiban suami untuk mengatur dan menghukum anggota keluarga mereka meskipun itu berarti membunuh mereka. Untungnya, pada abad ke-17, lahirlah the body of liberty di Amerika Serikat untuk kasus KDRT. Pengaturan ini dibuat oleh kaum puritan (orang yang amat teguh berpegang pada peraturan-peraturan terhadap tata susila) di Massachusetts untuk melindungi istri dari kekerasan yang dilakukan suami. The Body of Liberties menyatakan bahwa setiap wanita yang menikah 13 Ibid., hlm 16. 160
harus bebas dari bodily correction stripes (luka-luka garis di badan) yang dilakukan oleh suaminya, kecuali hal ini terjadi dalam usaha pembelaan diri. Pada tahun 1879, dewan legislasi di Texas akhirnya memasukkan kasus perkosaan terhadap pasangan tetap (istri) ke dalam pengaturan tentang body of liberty. Dengan demikian, masuknya pengaturan tentang isu perkosaan itu mengubah ketentuan yang dibuat pada tahun 1736 berupa hak kekebalan untuk melakukan penganiayaan terhadap pasangan - sebagaimana peraturan tersebut bermula diperkenalkan di Inggris- dan kemudian dikenal juga di negara bagian Texas. Hak kekebalan tersebut pada prinsipnya menganggap bahwa suami tidak bersalah atas perkosaan yang ia lakukan terhadap istrinya yang dinikahi secara sah. Hal itu disebabkan karena di dalam hubungan suami istri, mereka diikat perjanjian untuk saling setia sehidup semati. Konsekwensinya ikrar sang istri untuk menyerahkan jiwa raganya kepada sang suami tidak dapat dicabut kembali oleh pihak istri. Beberapa negara bagian telah merevisi ketentuan hukum mengenai tindak perkosaan ini dengan memasukkan pasal-pasal mengenai korban perkosaan dalam perkawinan. Negara bagian lain, seperti California, mulai menghapus ketentuan khusus yang membolehkan suami atau isteri diperkosa oleh pasangannya sendiri. Ketentuan tersebut terdapat dalam bagian pasal yang berjudul "rape of spouse" (perkosaan terhadap pasangan suami istri).14 Perkosaan yang dilakukan terhadap seseorang yang menyatakan pasangan dari diri pelaku kejahatan tersebut adalah sebuah tindakan yang tidak diinginkan oleh pasangannya. Dilakukan dengan cara pemaksaan atau yang dilakukan di bawah ketakutan sang istri dari penganiayaan yang dapat menimbulkan luka-luka pada tubuhnya. Termasuk ketakutan lain atau dalam hal dimana tindakan tersebut dilakukan terhadap 14 Ibid., hlm 17-18. 161
pasangannya dan di sana terdapat dugaan kuat adanya kemungkinan sang pelaku tindak kejahatan akan benar-benar mewujudkan ancamannya. Di Australia sendiri, misalnya, meskipun terdapat kontroversi pandangan terhadap romantisme perkawinan, namun perkosaan dalam perkawinan tetap saja terjadi. Sebagian besar riset yang dilakukan di Australia memperlihatkan rata-rata para korban tersebut cenderung ingin menutup-nutupi kasus yang mereka alami, dan rela menyembunyikan penderitaannya. Bukti-bukti yang dihadirkan di muka komisi kerajaan (Royal Commission) untuk hubungan antar manusia telah menguatkan dugaan adanya tindak kekerasan dalam keluarga di masyarakat Australia.15 Di Inggris, John Stuart Mill (1850) di dalam bukunya Subjection of Women telah mulai mengangkat isu KDRT secara terbuka pada khalayak publik yang waktu itu dianggap sensitif dan tabu dibicarakan.16 Pada tahun 1857 di Inggris kemudian disahkan Matrimonial Causes Act 1857 dan Married Women's Property Act. Peraturan ini direvisi dalam The Law Reform (Husband and Wife) Act 1962 yang memberikan ekstra perlindungan bagi istri untuk mendapat ganti rugi atas penyiksaan yang dilakukan oleh pasangannya.17 Di ASEAN seperti Singapura, parlemen setempat mengamandemen The Women's Charter in the Pattern of the Law Reform (Husband and Wife) Act. Tahun 1962 dan memberi hak yang sama dalam menuntut ganti rugi bagi pasangan yang mengalami kekerasan. Banyaknya peraturan di berbagai negara yang disusun dengan tujuan untuk memberi penyelesaian dalam persoalan KDRT ternyata masih belum mengubah secara menyeluruh persepsi tentang kekerasan yang terjadi pada ranah domestik itu. Di sepanjang abad ke-20, KDRT masih dipandang sebagai 15 David Austern, dalam Ibid. 16 Mohd. Shahrizard Mohd Diah, dalam Ibid., hlm. 19. 17 Jocelyn A. Scutt, dalam Ibid. 162 telah
persoalan pribadi. Isu sosial mengenai kekerasan terhadap istri sebagai bentuk aturan patriarki yang diterima, baru diakui sejak permulaan tahun 1970-an, meskipun banyak bukti yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap istri telah terjadi selama berabad-abad.18 Pada awal tahun 1972, serentetan gerakan perempuan terus bermunculan. Pada tahun 1974, gerakan pertama perlindungan bagi perempuan di AS didirikan di St. Paul, Minnesota oleh kelompok feminis, yang melakukan advokasi bagi para perempuan. Sejak tahun 1980-an, organisasi perempuan di seluruh dunia mulai berkampanye terhadap KDRT sebagai tindakan yang melanggar HAM.19 Adanya konferensi internasional tahunan perempuan dan tribunal internasional perempuan di Mexico City pada tahun 1975 yang dilanjutkan dengan konferensi dunia tentang perempuan dan forum LSM di Copenhagen pada tahun 1980, konferensi yang sama dilanjutkan pada tahun 1985 di Nairobi dan kemudian pada tahun 1990. Pada awal tahun 1990an, KDRT menjadi isu utama kampanye di seluruh dunia bertujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, yang merupakan bagian dari upaya yang terus menerus dilakukan untuk mengajukan hak perempuan sebagai HAM. Selanjutnya KDRT masuk pembahasan dalam Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, pada sidang ke-11 tahun 1992, dalam Pasal 16 (dan Pasal 5) ke-23.20 Pada tahun 1995, The Beijing Platform of Action kemudian dihasilkan pada pertemuan terakhir yaitu Konferensi Keempat Perempuan Dunia termasuk penegasan perlunya memberantas KDRT. Sebagai bentuk pertisipasinya, Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 18 Mohd. Shahrizard, dalam Ibid. 19 Victor Tadros, dalam Ibid. 20 Ibid., hlm 20. 163
Desember 1979 melalui UU No. 7 Tahun 1984. 4.2. Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Pada dasarnya KUHAP sudah menegaskan bahwa syarat dapat dipidananya seseorang adalah setelah adanya 2 (dua) alat bukti. Tidak berbeda dalam perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga, 2 (dua) alat bukti merupakan syarat dapat dipidananya terdakwa. Aturan ini tidak dinyatakan secara tegas, namun dapat ditafsirkan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PKDRT. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tetap disyaratkan adanya 2 (dua) alat bukti, yang umumnya adalah berupa keterangan saksi yang diberikan oleh saksi korban dan 1 (satu) alat bukti yang sah lainnya. Dalam pembahasan RUU PKDRT, pihak pemerintah atau ahli hukum menyatakan:21 "Satu lagi untuk Pasal 55 Pak, untuk mendapat alat bukti bisa alat bukti itu saksi korban kemudian karena proses pemeriksaan sudah barang tentu dimintai keterangan, soal ini bukan keterangan dari terdakwa untuk menjadi bukti tetapi jaksa mencari bukti-bukti untuk menunjukkan benar pelaku atau si terdakwa melakukan tindak pidana bisa dari mana saja yang penting bisa diajukan ke pengadilan, harus ada bukti awal yang cukup, bukti awal yang cukup ini biasanya digunakan dalam sistem KUHAP, untuk dimulainya penyidikan. Jadi ada bukti awal yang cukup ini minimalnya dua alat bukti, bukti saksi, keterangan si korban yang kemudian mungkin ada visum et repertum dari rumah sakit apakah benar terjadi kekerasan dan lain-lain, kalau sudah ada dua ini 21 Pemerintah/Ahli Hukum, dalam Risalah Rapat Pembahasan RUU Tentang Peng- hapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Acara Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 8 September 2004, hlm 537. 164
maka penyidikan sudah bisa dilakukan, penyidikan lebih lanjut ini apabila tidak ternyata, tidak ada bukti lain lagi cuma dua itu saja, yang ini sudah bisa diajukan ke pengadilan oleh jaksa karena bukti minimal dalam sistem KUHAP kita, kita menggunakan sistem hukum acara pidana juga dianut mengenai ini...." Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa memang dalam UU PKDRT ini, batas minimum pembuktian mengikuti ketentuan dalam KUHAP, yakni harus ada minimal 2 (dua) alat bukti. Kendati demikian, UU PKDRT mempunyai penegasan yang berbeda dalam memandang asas unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi). Dalam hukum pembuktian dikenal adanya asas unus testis nullus testis, di mana hakim selaku pemegang otoritas di dalam ruang sidang hendaknya tidak menerima keterangan seorang saksi saja. Pada dasarnya ketentuan tersebut ditunjukan untuk melarang hakim agar ia jangan sampai menganggap terbukti suatu tuduhan hanya atas dasar keterangan seorang saksi saja.22 Suatu kesaksian yang berdiri sendiri (unus testis) dipandang tidak cukup untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana, didasarkan pada alasan bahwa keputusan kekuatan pembuktian suatu kesaksian tidak hanya tergantung kepada kepercayaan seorang saksi saja. Kepercayaan itu harus dibangun dalam bentuk hubungan dan persesuaian kesaksian yang bersangkutan dengan keadaan atau hal- hal yang telah diperoleh dari pihak lain atau alat bukti lain. Keterangan saksi yang berdiri sendiri, tidak sesuai dengan keadaan atau hal-hal yang diperoleh dari pihak lain, pada hakikatnya tidak dapat memberi kepastian dan tidak menjamin kebenaran atas tindak pidana yang terjadi.23 Pembuat undang-undang sepertinya menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki masalah sendiri mengenai pembuktiannya, karena umumnya tindak kekerasan tersebut hanya disaksikan oleh korban 22 Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana, (Yogyakarta:Liberty,1988),hlm 72. 23 Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, cet.1, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), hlm. 234-235. 165
dan pelaku. Dalam Rancangan UU PKDRT Tahun 2004, disebutkan dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf b: Visum et repertum atau surat keterangan medis dapat ditetapkan sebagai alat bukti sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan alat bukti yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat dilakukannya pembuktian, mengingat dalam kenyataan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang sulit dibuktikan. Seperti yang dinyatakan oleh Topo Santoso, yakni kejahatan seksual merupakan suatu masalah yang pelik, mulai dari perumusannya hingga pembuktiannya di pengadilan.24 Hal senada juga dinyatakan oleh Van Bemmelen, bahwa delik kesusilaan umumnya tidak begitu mengejutkan seperti delik terhadap nyawa dan frekuensinya lebih kurang daripada delik harta kekayaan. Akan tetapi, delik ini menimbulkan banyak kesulitan bagi pembuat undang-undang, hakim dan juga bagi administrasi dalam pelaksanaan pidana.25 Dengan demikian, terkait dengan persoalan pembuktian, dibuat suatu pengaturan dalam UU PKDRT pada Pasal 55, yang berbunyi: Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Sebenarnya ketentuan tersebut tidak hanya terdapat dalam UU PKDRT, namun Pasal 30 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menyatakan hal demikian. Berbicara mengenai konteks pembuktian dalam sidang pengadilan, dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, sudah dapat dinyatakan terbukti dengan hadirnya saksi 24 Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, cet. 1, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997), hlm 3. 25 Van Bemmelen, Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus, (Band- ung: Binacipta, 1986), hlm. 172. 166
korban memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai apa yang ia alami. Kemudian keterangan itu ditambah dengan satu alat bukti yang sah lainnya, baik surat, maupun keterangan terdakwa yang mendukungnya. Terkait dengan pembuktian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di luar konteks relasi antara suami dan istri, pembuat undang-undang juga mengaturnya. Akan tetapi pengaturan tersebut tidak berada dalam bagian undang-undang, melainkan di dalam bagian Penjelasan Pasal 55 UU PKDRT. Bagian Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa "...alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa...". Isi Penjelasan Pasal tersebut mengatur bahwa apabila saksi korban sudah menyatakan mengenai kekerasan yang ia alami dan dilakukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengakui perbuatan tersebut; Hakim sudah dapat menyatakan bahwa dakwaan kekerasan dalam rumah tangga yang dituduhkan kepada terdakwa telah terbukti. Seperti yang sudah penulis nyatakan sebelumnya; tidak dapat dielakkan mengenai pembuktian kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit. Penyebab sulitnya pembuktian itu karena hampir setiap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga hanya disaksikan oleh pelaku dan korban. Akan tetapi jika ditelisik, ketentuan dalam Pasal 55 UU PKDRT sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (3) jo. 185 ayat (2) KUHAP. Pasal 55 UU PKDRT Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. 167
Jika diperhatikan, kedua ketentuan tersebut sama-sama memperbolehkan keterangan seorang saksi apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Pada dasarnya asas unus testis tidak memberi ruang untuk menetapkan bahwa kesalahan terdakwa terbukti hanya didasarkan atas keterangan seorang saksi, sesuai Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi apabila keterangan saksi yang hanya satu tersebut disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya saja, hal tersebut diperbolehkan dan tidak melanggar asas unus testis nullus testis. Muncullah pengesampingan asas unus testis nullus testis menurut Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Tetap terdapat perbedaan antara pengaturan KUHAP dengan UU PKDRT mengenai penyimpangan asas unus testis nullus testis. Pertama, dalam KUHAP, diutamakan agar terdapat lebih dari 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan, tetapi apabila memang tidak ada, diperbolehkan adanya 1 (satu) saksi saja yang memberikan keterangan, tetapi harus ada alat bukti yang sah lainnya yang menyertai. Hal ini berbeda dengan pengaturan soal saksi dalam UU PKDRT. Pada Undang- undang tersebut langsung disebutkan bahwa keterangan saksi yang diberikan oleh saksi korban, apabila disertai suatu alat bukti yang sah lainnya sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah. Perbedaan kedua, dalam UU PKDRT diatur bahwa pembuktian berupa keterangan dari saksi korban ditegaskan dengan pengaturan Pasal 55 UU PKDRT. Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP tidak disebutkan secara spesifik jenis alat buktinya. Dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa aturan "unus testis nullus testis" bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang diberikan tersebut ialah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sah. Akan tetapi apabila keteranga itu tidak lagi berdiri sendiri, dan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka ia tentu mempunyai 168
kekuatan yang sah.26 4.4. Pembahasan Hasil Varian Putusan Terkait Isu Hukum "Penerapan Pasal 55 UU PKDRT oleh Majelis Hakim" 1) Analisis terhadap Putusan Bervarian "Penyampingan asas unus testis nullus testis berdasarkan Pasal 55 PKDRT" Dalam pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa (1) Nomor Putusan 203/Pid.Sus/2011/PN.Skh, (2) Nomor: 912/pid.B/2011/PN.Bgl dan (3) Nomor: 741/Pid.Sus/2013/PN.DPS menyimpangi konsep unus testis nullus testis dengan Pasal 55 PKDRT. Majelis Hakim mennggunakan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 55 PKDRT sudah dapat memenuhi minimum pembuktian. Ketentuan dalam Pasal 55 PKDRT mengatur keterangan saksi korban ditambahkan dengan alat bukti lain, sudah dapat menyimpangi asas unus testis nullus testis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketiga pandangan ini sudah sesuai dengan konsep pembuktian yang ada di UU PKDRT. 2) Analisis terhadap Putusan Bervarian "Penyampingan asas unus testis nullus testis berdasarkan KUHAP " Varian ini cukup menarik, karena tidak mempergunakan pengaturan Pasal 55 UU PKDRT dalam menyimpangi asas unus testis nullus testis. Akan tetapi Pasal ini menggunakan pengaturan yang terdapat dalam KUHAP Pasal 185 ayat (3) KUHAP. Hal yang menarik dalam varian ini ternyata KUHAP telah mengatur ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 UU PKDRT. Menurut Martiman Prodjohamidjojo menegaskan bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (2) dianggap tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya (Pasal 185 ayat 3).27 26 Prakoso, Op. Cit., hlm 72. 27 Prodjohamiddjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Cet 1 (Jakarta: PT Prandya Paramita, 1998), hlm.139. 169
Selanjutnya, Syaiful Bakhri juga menyatakan bahwa KUHAP menentukan asas suatu saksi bukanlah saksi dapat disimpangi berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHAP.28 Melalui tafsir a contrario, keterangan seoarang saksi (korban) cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila diserta dengan satu alat bukti lainnya. Misalnya: satu keterangan saksi ditambah dengan keterangan terdakwa atau satu keterangan saksi ditambah satu keterangan surat (visum). Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa aturan "unus testis nullus testis" bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang diberikan tersebut ialah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri- sendiri saja memang tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika ia tidak lagi berdiri sendiri dan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka ia tentu mempunyai kekuatan yang sah. 3) Analisis terhadap Putusan Bervarian "Asas unus testis nullus testis tidak dapat dikesampingkan" Dalam putusan Putusan 914K/Pid.Sus/2009 jo. Putusan No 626/ Pid.B/2008/PN.Kpj, Majelis menyatakan bahwa asas unus testis nullus testis tidak dapat dikesampingkan. Kendati sudah adanya dua bukti, yaitu saksi korban dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya. Menurut penulis pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan: 1) Pasal 55 UU PKDRT 2) Pasal 185 ayat (3) jo. Pasal 185 ayat (2) KUHAP 4.5. Alternatif Terobosan Hukum terhadap Perkara KDRT yang Sulit Akan Minimal Pembuktian UU PKDRT dalam Pasal 55 sudah mengatur bahwa hadirnya saksi 28 Syaiful Bakhri, Hukum pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana, (Yogya- karta: Total Media, 2009) hlm.134-135. 170
korban dan alat bukti lain sudah cukup memenuhi minimum pembuktian. Akan tetapi pada praktiknya ternyata banyak perkara yang hanya didukung oleh satu keterangan saksi saja. Tidak ada alat bukti lain yang dapat mendukung akan terjadinya tindak pidana tersebut. Sebagai contoh, bagaimana cara memenuhi pembuktian terhadap seorang istri yang mengalami marital rape, yang dimana visum tidak dapat menggambarkan adanya robekan pada hymen. Suami korban juga tidak mengakui perbuatan yang dilakukannya. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam memenuhi syarat minimum pembuktian yang setidaknya mengaharuskan satu saksi korban ditambah satu alat bukti lainnya. Pada umumnya dalam kasus kekerasan seksual, alat buktinya didasarkan oleh keterangan saksi korban ditambah dengan alat bukti surat (visum) sehingga memenuhi minimum pembuktian sesuai pasal 185 ayat (3) KUHAP atau Pasal 55 UU PKDRT. Akan tetapi, menjadi suatu kesulitan jika visum et repertum tidak dapat menunjukkan secara nyata adanya persetubuhan, dikarenakan perempuan yang menjadi korban pernah bersetubuh. Pada umumnya perempuan yang sudah robek hymen-nya menimbulkan suatu kesulitan untuk diperiksa dan memberikan hasil yang tidak pasti. Dengan demikian ada tindakan khusus untuk memeriksa perempuan yang sudah pernah bersetubuh dalam rangka menemukan bukti ada atau tidaknya perkosaan. Dokter harus memeriksa apakah ada ejaculation dalam vagina dengan mencari spermatozoa melalui sediaan hapus cairan vagina (vagina swab).29 Kendati demikian, angka keberhasilannya tidak terlalu tinggi, karena jika pelaku menggunakan alat konstrasepsi maka bukti tersebut tidak dapat ditemukan. Apabila korban melaporkan lebih dari 7x24 jam, sperma tersebut sudah tidak dapat terlihat di dalam vagina. Dengan demikian, apabila kejadian ini terjadi, sulit bagi penyidik dalam praktiknya untuk menemukan adanya alat bukti yang mencukupi. Dalam kondisi 29 I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 150-151 171
benar telah terjadi perkosaan, perempuan akan menjadi korban dari sistem peradilan pidana yang tidak mengakomodir pencarian kebenaran materil (searching the truth) dan menghilangkan jaminan perlindungan hukum. Berdasarkan temuan dan analisis yang dipaparkan di atas, penulis memberikan suatu rekomendasi terobosan alat bukti yang dapat dihadirkan oleh penyidik terhadap perkara yang minim akan alat bukti. Penyidik maupun penuntut umum dapat menghadirkan alat bukti surat berupa; pemeriksaan psikologis korban yang menggunakan pendekatan ilmu psikologi forensik. Hasil dari pemeriksaan tersebut, dapat dijadikan suatu bukti yang kuat sebagai pelengkap dari keterangan saksi korban. Sebenarnya pemeriksaan psikologis terhadap tersangka telah terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata cara Penyusunan Profil Psikologi terhadap Tersangka Tindak Pidana. Dalam perkara yang hanya didukung oleh saksi korban, tanpa ada alat bukti yang lainnya, penyidik dapat melakukan pemeriksaan psikologis terhadap tersangka, bahkan pula dapat melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban. Diharapkan hasil pemeriksaan psikologis itu dapat dijadikan dasar untuk pengambilan suatu kesimpulan, apakah keterangan saksi korban memang benar. Apabila berdasarkan pemeriksaan psikologis didapatkan temuan bahwa peristiwa kekerasan yang dituturkan korban benar terjadi; hal ini akan menjadi suatu bukti yang akan memperkuat dan memperjelas duduk perkara, tanpa mengurangi penemuan akan kebenaran materil. 5. Kesimpulan Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bagian sebelumnya mengenai permasalahan hukum "Penggunaan Pasal 55 UU PKDRT dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim", dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil komparasi 5 (lima) putusan ditemukan adanya 172
tiga varian putusan yang berbeda dalam menerapkan Pasal 55 UU PKDRT, yakni (1) Penyampingan asas unus testis nullus testis berdasarkan Pasal 55 PKDRT, (2) Penyampingan asas unus testis nullus testis berdasarkan KUHAP, dan (3) asas unus testis nullus testis tidak dapat dikesampingkan. Banyaknya varian dalam menerapkan Pasal 55 UU PKDRT menunjukkan bahwa pengadilan belum mempunyai kesatuan pandangan dalam meninjau permasalahan ini. 2. Berdasarkan norma positif, prinsip unus testis nullus testis dapat dikesampingkan dengan mendasarkan pada Pasal 185 ayat (3) KUHAP dan Pasal 55 UU PKDRT. Dengan demikian keterangan seorang saksi harus disertai alat bukti lainnya yang mendukung, sehingga memenuhi syarat dalam hukum acara bahwa minimal harus tersedia dua alat bukti bagi hakim untuk dapat memutus perkara tersebut. 3. Perlu adanya suatu terobosan hukum dari aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perakara KDRT yang minim alat bukti. Terobosan tersebut dapat dilakukan dengan cara menghadirkan psikolog forensik yang bertujuan untuk memperkuat keterangan saksi korban. Hal ini menjadi sangat penting, ketika kondisinya suatu fakta hukum hanya diperkuat oleh satu saksi korban, tanpa adanya alat bukti lainnya 173
Tabel Perbandingan Putusan Isu Hukum penafsiran "Majelis Hakim Mepertimbangkan Pasal 55 UU KDRT" No Nomor Putusan Terdakwa Korban Majelis Hakim 1. 914 K/Pid.Sus/2009 memperkuat putusan No.626/ Pid.B/2008/PN.Kpj Sasmito* Nama disamarkan Istri Terdakwa: Hartining* Nama disamarkan Hakim Ketua: Djoko Sarwoko SH.MH Hakim Anggota 1: H.Suwardi,SH. MG Hakim Anggota 2: Prof.Dr. Komariah Emong Sapardjaja,SH 2. 203/ Pid.Sus/2011/ PN.Skh Budiman * Nama disamarkan Indah* Nama disamarkan Hakim Ketua: Asminah,SH.MH Hakim Anggota 1: Agus Darmanto, SH Hakim Anggota 2: Diah Tri Lestari, SH 174 Pasal Dakwaan Tunggal: Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU KDRT Tunggal: Pasal 44 ayat (1) UU KDRT Vonis/ Hukuman Bebas Terbukti bersalah , Pidana percobaan selama dua bulan penjara. Dalam jangka watu selama 4 bulan Pertimbangan terkait isu hukum Majelis Hakim menimbang bukti yang dihadirkan Ya Penuntut Umum kurang, hanya didasarkan oleh keterangan Saksi Korban serta keterangan Terdakwa, yang keterangan Saksi Korban, tanpa keterangan saksi lain merupakan unus testis nullus testis.
Fakta Hukum: Suami melakukan penelantaran ekonomi dengan cara tidak meberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istri Menimbang pledooi Penasehat Hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Menimbang pledooi Penasehat Hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga; dan Penasehat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala bentuk dakwaan dan tuntutan hukum. Majelis Hakim tidak sependapat. Berdasarkan Pasal 55 UU KDRT bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seoarang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikkan bahwa terdakwa bersalah apabila diserta dengan suatu alat bukti yang sah lainnya
Fakta hukum: Terdakwa mencakar dan menusuk tangan kiri Korban dengan menggunakan kunci mobil yang dipegangnya. Akaibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka lecet 2x2 cm sesuai visum et repertum Ket. BHT
Tabel Perbandingan Putusan Isu Hukum penafsiran "Majelis Hakim Mepertimbangkan Pasal 55 UU KDRT" No Nomor Putusan Terdakwa Korban Majelis Hakim Pasal Vonis/ Hukuman Pertimbangan terkait isu hukum Ket. BHT Dakwaan Majelis Hakim menimbang bukti yang dihadirkan Ya Penuntut Umum kurang, hanya didasarkan oleh keterangan Saksi Korban serta keterangan Terdakwa, yang keterangan Saksi Korban, tanpa keterangan saksi lain merupakan unus testis nullus testis. 1. 914 K/Pid.Sus/2009 Sasmito* Istri Terdakwa: Hakim Ketua: Tunggal: Bebas memperkuat Hartining* Djoko Sarwoko Pasal 49 Nama putusan No.626/ SH.MH huruf a disamarkan Nama Pid.B/2008/PN.Kpj jo Pasal 9 disamarkan ayat (1) UU Hakim Anggota KDRT
Fakta Hukum: Suami melakukan penelantaran ekonomi dengan cara tidak meberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istri 1: H.Suwardi,SH. MG Hakim Anggota 2: Prof.Dr. Komariah Emong Sapardjaja,SH Menimbang pledooi Penasehat Hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga; dan Penasehat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala bentuk dakwaan dan tuntutan hukum. Majelis Hakim tidak sependapat. Berdasarkan Pasal 55 UU KDRT bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seoarang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikkan bahwa terdakwa bersalah apabila diserta dengan suatu alat bukti yang sah lainnya Menimbang pledooi Penasehat Hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga; dan Penasehat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala bentuk dakwaan dan tuntutan hukum. Majelis Hakim tidak sependapat. Berdasarkan Pasal 55 UU KDRT bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seoarang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikkan bahwa terdakwa bersalah apabila diserta dengan suatu alat bukti yang sah lainnya 2. 203/ Pid.Sus/2011/ Budiman * Indah* Hakim Ketua: Tunggal: Terbukti bersalah , Pidana percobaan selama dua bulan penjara. Dalam jangka watu selama 4 bulan PN.Skh Pasal 44 Nama Nama Asminah,SH.MH ayat (1) UU disamarkan disamarkan KDRT Hakim Anggota 1: Agus Darmanto, SH Hakim Anggota 2:
Fakta hukum: Terdakwa mencakar dan menusuk tangan kiri Korban dengan menggunakan kunci mobil yang dipegangnya. Akaibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka lecet 2x2 cm sesuai visum et repertum Diah Tri Lestari, SH 175
3. 176 139/Pid.B/2009/ PN.SDA 912/Pid/B/2011/ PN.Bgl Herman* nama disamarkan Harianto* Nama disamarkan Ana* Nama disamarkan Supriyanti* Nama disamarkan Hakim Ketua: Yuli Happysah,SH Hakim Anggota 1: Soedibjo Prawiro,SH. Hakim Anggota 2: H.Hari Maryanto, SH. Hakim Ketua: Hj. Istining Kadariswati SH.M.Hum Hakim anggota 1: Rudita Setya S.H, M.H Hakim Anggota 2: Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H Primair Pasal 46 UU PKDRT Subsidair Pasal: Pasal 44 ke-1 UU PKDRT Kesatu: Pasal 46 UU PKDRT dan Kedua: 49 huruf a UU PKDRT Pidana penjara 6 bulan Terbukti Dakwaan Kesatu dan Kedua. Hakim Menjatuh-kan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan Menimbang bahwa walaupun Terdakwa tidak mengakui dan menyangkal atas perbuatan yang Menimbang bahwa walaupun Terdakwa tidak mengakui dan menyangkal atas perbuatan yang telah dilakukan kepada Saksi Korban akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi; khusunya Saksi Korban; serta dihubungkan dengan visum et repertum maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan memenuhi minimum pembuktian.
Fakta hukum: Terdakwa telah melakukan pemaksaan melakukan persetubuhan terhadap istrinya/Korban (marital rape) Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan melandaskan pada Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang saksi dan terdakwa nyatakan sidang pengadilan". Saat Saksi Korban Supriyanti (bukan nama sebenarnya) didengar keterangannya di persidangan, Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi Korban.
Dikaitkan dengan ketentuan yang bersifat khusus yaitu Pasal 55 UU PKDRT yang menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Menurut hemat Hakim bahwa dalam perkara yang bersifat kesusilaan sulit untuk mendapatkan saksi lain yang melihat secara langsung kejadiannya, maka dengan Terdakwa tidak pernah membantah keterangan Saksi Korban di persidangan maka cukup telah memenuhi sebagai syarat minimum pembuktian sebagaimana secara limitatif diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT
Fakta hukum: Pada awalnya Terdakwa sering mengalami keributan dengan istrinya. Hal ini berakibat Terdakwa meninggalkan Korban dan menelantarkan Korban. Bahkan Terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan paksa terhadap istrinya. Padahal istrinya sudah menolak untuk dilakukan hubungan seksual (marital rape) Ya Ya
Menimbang bahwa walaupun Terdakwa tidak mengakui dan menyangkal atas perbuatan yang telah dilakukan kepada Saksi Korban akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi; khusunya Saksi Korban; serta dihubungkan dengan visum et repertum maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan memenuhi minimum pembuktian. Menimbang bahwa walaupun Terdakwa tidak mengakui dan menyangkal atas perbuatan yang telah dilakukan kepada Saksi Korban akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi; khusunya Saksi Korban; serta dihubungkan dengan visum et repertum maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan memenuhi minimum pembuktian. 139/Pid.B/2009/ Herman* Ana* Hakim Ketua: Primair Pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan PN.SDA Pasal 46 UU nama Nama Yuli PKDRT disamarkan disamarkan Happysah,SH Subsidair Hakim Anggota Pasal: Pasal 1: 44 ke-1 UU Soedibjo
Fakta hukum: Terdakwa telah melakukan pemaksaan melakukan persetubuhan terhadap istrinya/Korban (marital rape) PKDRT Prawiro,SH. Hakim Anggota 2: H.Hari Maryanto, SH. Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan 3. 912/Pid/B/2011/ Harianto* Supriyanti* Hakim Ketua: Kesatu: Terbukti Dakwaan Kesatu dan Kedua. Hakim Ya PN.Bgl Pasal 46 UU melandaskan pada Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang saksi dan terdakwa nyatakan sidang pengadilan". Saat Saksi Korban Supriyanti (bukan nama sebenarnya) didengar keterangannya di persidangan, Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi Korban. Nama Nama Hj. Istining PKDRT dan disamarkan disamarkan Kadariswati Kedua: 49 SH.M.Hum huruf a UU Menjatuh-kan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan PKDRT Hakim anggota 1: Rudita Setya S.H, M.H
Dikaitkan dengan ketentuan yang bersifat khusus yaitu Pasal 55 UU PKDRT yang menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Menurut hemat Hakim bahwa dalam perkara yang bersifat kesusilaan sulit untuk mendapatkan saksi lain yang melihat secara langsung kejadiannya, maka dengan Terdakwa tidak pernah membantah keterangan Saksi Korban di persidangan maka cukup telah memenuhi sebagai syarat minimum pembuktian sebagaimana secara limitatif diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT Hakim Anggota 2: Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H
Fakta hukum: Pada awalnya Terdakwa sering mengalami keributan dengan istrinya. Hal ini berakibat Terdakwa meninggalkan Korban dan menelantarkan Korban. Bahkan Terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan paksa terhadap istrinya. Padahal istrinya sudah menolak untuk dilakukan hubungan seksual (marital rape) 177
4. 178 741/PID.Sus/2013/ PN.DPS I Wayan* Nama disamarkan Astani* Nama disamarkan Hakim ketua: Daniel Pratu, SH.MH Hakim Anggota 1: Erly Soelistyorini, SH.MH Hakim Anggota 2: Cening Budiana,SH.MH Tunggal Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT Terbukti secara sah dan meyakinkan serta menjatuh- kan pidana penjara selama 2 bulan Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 UU PKDRT sebagai salah satu alat bukti yang sah, Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 UU PKDRT sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seoarang saksi korban saja sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Sesuai dengan fakta persidangan keterangan Saksi Korban didukung dengan alat bukti surat berupa visum et repertum, sehingga sudah cukup membuktikkan Terdakwa bersalah.
Fakta Hukum: Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istrinya/Korban dengan cara memukul dan ditendang. Tindakan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka-luka memar di badan
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 UU PKDRT sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seoarang saksi korban saja sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Sesuai dengan fakta persidangan keterangan Saksi Korban didukung dengan alat bukti surat berupa visum et repertum, sehingga sudah cukup membuktikkan Terdakwa bersalah. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 UU PKDRT sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seoarang saksi korban saja sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Sesuai dengan fakta persidangan keterangan Saksi Korban didukung dengan alat bukti surat berupa visum et repertum, sehingga sudah cukup membuktikkan Terdakwa bersalah. 4. 741/PID.Sus/2013/ I Wayan* Astani* Hakim ketua: Tunggal Terbukti secara sah dan meyakinkan serta menjatuh- kan pidana penjara selama 2 bulan PN.DPS Pasal 44 Nama Nama Daniel Pratu, ayat (4) UU disamarkan disamarkan SH.MH PKDRT Hakim Anggota 1: Erly Soelistyorini, SH.MH
Fakta Hukum: Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istrinya/Korban dengan cara memukul dan ditendang. Tindakan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka-luka memar di badan Hakim Anggota 2: Cening Budiana,SH.MH 179
Daftar Pustaka I. Buku Bakhri, Syaiful. Hukum pembuktian Dalma Praktik Peradilan Pidana. Yogyakarta: Total Media, 2009 Bemmelen, Van. Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus. Bandung: Binacipta, 1986 Murtika,I Ketut dan Djoko Prakoso. Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman. Jakarta: Rineka Cipta, 1992. Prakoso, Djoko. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty,1988. Prodjohamiddjojo. Pembahasan Hukum acara Pidana dalam teori dan praktek, Cet 1. Jakarta: PT Prandya Paramita, 1998. Ramelan. Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, cet. 1. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006. Reynata, Vony. Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013. Santoso, Topo. Seksualitas dan Hukum Pidana, cet. 1. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997. II. Internet What is sexual consent?, diakses pada 19 November 2015 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Perempuan, Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani 180
diakses pada 19 November 2015 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Seksual, pdf, diakses 20 September 2015. U.S Department of Justice, Domestic Violence, ovw/domestic-violence diakses pada 19 November 2015 181
BAB 6 PENAFSIRAN UNSUR "PERSETUBUHAN" PADA PASAL KEJAHATAN SEKSUAL DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK Bela Annisa 1. Pendahuluan Isu hukum yang dibahas terkait konsistensi putusan pada bagian ini adalah isu hukum nengenai penafsiran unsur "persetubuhan" yang terdapat pada pasal yang mengatur tentang kejahatan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang dimaksud yaitu Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287 ayat (1), Pasal 288 ayat (1), dan Pasal 290 ayat (3) KUHP, serta Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berikut bunyi lengkap pasal-pasal tersebut: Pasal 285 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 286 KUHP: Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 287 ayat (1) KUHP: Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya 182
Pasal 288 ayat (1) KUHP: Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugunya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 290 ayat (3) KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002: Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam pembahasan kali ini akan dilihat bagaimana Majelis Hakim menafsirkan unsur "persetubuhan" dalam suatu perkara tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP) serta tindak pidana membujuk seorang anak melakukan persetubuhan (Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002). Terdapat enam dari sebelas pilihan putusan yang dijadikan bahan untuk melihat konsistensi Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur "persetubuhan", yaitu: 1. Putusan Nomor 27/Pid.B/2012/PN.MBO (Meulaboh) 2. Putusan Nomor 110/Pid.B/2013/PN.SKG (Sengkang) 183
3. Putusan Nomor 9/Pid.B/2011/PN.Unh (Unaaha) 4. Putusan Nomor 33/Pid/2011/PT.Sultra (Sulawesi Tenggara) 5. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Grt (Garut) 6. Putusan Nomor 23/Pid/2012/PT.Sultra (Sulawesi Tenggara) Keenam putusan di atas dipilih dengan alasan karena mewakili dan melihat berbagai macam definisi persetubuhan yang sering digunakan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur tersebut. Dari keenam putusan tersebut akan dilihat apakah para Hakim yang mengadili perkara sudah secara konsisten menafsirkan unsur "persetubuhan" dalam pasal-pasal yang digunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. 2. Deskripsi Singkat Putusan 2.1. Deskripsi Singkat Putusan Nomor 27/Pid.B/2012/PN.MBO (Meulaboh) Resume Perkara Terdapat dua tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa di dalam perkara ini, yaitu perkosaan dan pemerasan. Akan tetapi yang akan dibahas di sini hanya tindak pidana yang terkait dengan isu hukum saja, yaitu tindak pidana perkosaan. Perkara ini bermula saat Korban dan kekasihnya yang bernama Rahmat datang ke rumah teman mereka bernama Rusdi yang berada di Gampong Pasir Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Kedatangan sepasang kekasih tersebut ke rumah Rusdi adalah untuk menonton bola. Saat usai menonton bola, Korban dan kekasihnya berniat untuk pulang. Akan tetapi dikarenakan hujan deras dan kondisi yang sudah malam, akhirnya sepasang kekasih tersebut meminta izin kepada Rusdi untuk menginap. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, yaitu pada tanggal 20 November 2011, kedua Terdakwa yang menurut keterangan mereka sedang jaga 184
malam, datang ke rumah Rusdi untuk mengecek keberadaan Korban dan kekasihnya yang tidak kunjung pulang dari rumah Rusdi. Para Terdakwa mengetuk pintu rumah Rusdi. Istri Rusdi, Saudah pun membukakan pintu untuk mereka. Saudah dan Rusdi lalu pergi ke pasar untuk berjualan sayur. Terdakwa I langsung mematikan lampu dan mendekati Korban yang saat itu berada di ruang tamu bersama Rahmat lalu membawa Korban ke arah dapur di depan kamar mandi, sementara Terdakwa II tetap berada di ruang tamu bersama Rahmat. Terdakwa I kemudian mengancam Korban bahwa Korban bersama pacarnya akan diarak keliling kampung jika Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa I. Lalu Terdakwa I membuka baju Korban dari bawah dan membuka bra hingga payudara Korban terlihat. Terdakwa langsung menciumi dan menghisap payudara Korban dan pada saat itu juga Korban berusaha melawan dengan cara mendorong Terdakwa I. Tindakan selanjutnya dari Terdakwa I adalah langsung membuka celananya dan celana Korban. Korban tetap mencoba melawan, tetapi Terdakwa I malah memegang kedua tangan Korban lalu menahan kaki Korban menggunakan kakinya dan membuka kaki Korban hingga posisi Korban dalam keadaan terkangkang. Lalu Terdakwa I langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban dan menggoyangkan pinggulnya sehingga kemaluannya keluar masuk ke dalam kemaluan Korban beberapa kali. Setelah beberapa menit, Terdakwa I kemudian mencabut kemaluannya lalu menuju kamar mandi dan saat itu Korban melihat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma. Saat mencoba merapikan baju dan kembali ke ruang tamu, tangan Korban kembali ditarik oleh Terdakwa II menuju ke arah dapur, tempat Terdakwa I memaksa Korban untuk bersetubuh dengannya. Di tempat yang sama, Terdakwa II juga memaksa Korban untuk melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I sebelumnya, sementara Terdakwa I kembali ke ruang tamu untuk mengawasi Rahmat. Kedua Terdakwa divonis bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perkosaan dan pemerasan 185
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 368 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara masing-masing selama 10 tahun. Dalam perkara ini, baik para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, tidak ada yang mengajukan upaya hukum. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Dalam bagian pertimbangan hukum putusan, Majelis Hakim mendefinisikan unsur persetubuhan sebagai berikut: "Bersetubuh adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan baik sampai habis masuk semua maupun tidak sampai habis masuk semua juga mengeluarkan sperma atau tidak mengeluarkan sperma." Unsur persetubuhan ini menurut Majelis Hakim terpenuhi karena sesuai dengan fakta hukum sebagai berikut: "Terdakwa I memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, menggoyangkan pinggulnya sehingga kemaluannya keluar masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban selama beberapa menit, kemudian Terdakwa I mengeluarkan kemaluannya lalu pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan spermanya, dimana hal yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa II." Hal ini juga dikuatkan dengan Visum et Repertum Rumah Sakit umum Cut Nyak Dhien Meulaboh Nomor : 357/115/XI/2011 Tanggal 22 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh dr. T. Rahmat Iqbal, Sp.OG pada hasil pemeriksaan dijumpai: Vulva : Jejas (-) luka (-). Vagina : Tampak luka robek dengan pinggir tidak rata hingga ke dasar arah jam 5, 6, 8. Darah (-) Sperma (-). Kesimpulan : Hymen tidak utuh. 186
2.2. Deskripsi Singkat Putusan Nomor 110/Pid.B/2013/PN.SKG (Sengkang) Resume Perkara Terdakwa dan Korban merupakan pekerja di sebuah toko bernama Toko Bahagia. Terdakwa dan Korban diharuskan tinggal di rumah bos pemilik toko di Jalan Sulawesi Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Di rumah itu pekerja laki-laki dan pekerja perempuan ditempatkan di kamar terpisah. Pada suatu malam, tepatnya pada tanggal 16 Februari 2013, sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa mendobrak pintu kamar Korban. Terdakwa seketika menutup muka Korban menggunakan bantal hingga Korban tidak berdaya, dan langsung memegang kedua tangan Korban yang saat itu sedang tidur sendirian karena teman sekamarnya sedang pulang. Kemudian Terdakwa membuka baju dan pakaian dalam Korban satu per satu, dimana saat itu Korban dalam keadaan setengah sadar. Terdakwa menindih kedua paha Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban dan mendorongnya keluar masuk selama 10 menit sampai spermanya keluar dan menaruh spermanya di atas perut Korban. Setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kemudian keluar dari kamar Korban. Kurang lebih lima menit kemudian, Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Korban dan menyetubuhi korban untuk kedua kalinya. Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama empat tahun karena terbukti secara bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Dalam perkara ini, baik para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, tidak ada yang mengajukan upaya hukum. Pertimbangan Hukum Terkait Isu 187
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mendefinisikan unsur persetubuhan sebagai "..hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dengan cara memasukan alat kelamin laki-laki (batang penis) ke dalam lubang kemaluan perempuan (vagina)." Menurut Majelis Hakim, unsur bersetubuh tersebut terpenuhi dari fakta hukum sebagai berikut: "Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan mendorongnya keluar masuk selama 10 menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menaruhnya di atas perut Saksi Korban." Hal ini juga dikuatkan oleh Visum et Repertum tanggal 19 Februari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andi Nirala Sartika, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wajo. Pada pemeriksaan didapatkan selaput dara robek pada arah jam 2, 3, 5 dan 7 (Luka lama). Visum tersebut dijadikan salah satu unsur alat bukti petunjuk oleh Majelis Hakim. 2.3. Deskripsi Singkat Putusan Nomor 9/Pid.B/2011/PN.Unh dan 33/ Pid/2011/PT.Sultra (Sulawesi Tenggara) Resume Perkara Dalam perkara ini, Korban adalah seorang anak SMP berusia 16 tahun dan Terdakwa adalah suami dari kepala sekolah tempat Korban bersekolah, yaitu SMP Negeri 6 Abuki. Pada hari kejadian, Korban diajak pergi ke sekolah oleh temannya yang bernama Ida. Sesampainya di sekolah, Ida dan Korban pergi ke ruang ketua perpustakaan dimana di tempat tersebut sudah ada Terdakwa yang sedang mengecat. Kemudian Ida meninggalkan Korban bersama Terdakwa di ruangan tersebut dan akhirnya Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Korban dengan menjanjikan uang kepada Korban sebesar Rp 500.000,-. Persetubuhan dilakukan dengan cara Korban dalam posisi duduk di atas meja sambil membuka celananya, kemudian Terdakwa dalam posisi berdiri langsung membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat 188
kelamin Korban dan mendorongnya sebanyak 5 kali, lalu air mani Terdakwa ditumpahkan di luar. Terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebanyak Rp 60.000.000,-. Atas putusan tersebut, melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa mengajukan banding. Permintaan banding Terdakwa kemudian diterima oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan melalui Putusan Nomor 33/Pid/2011/PT.Sultra, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha dan mengadili sendiri perkara ini. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutuskan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya perempuan itu belum masa untuk dikawin, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP dan Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 tahun 6 bulan. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Dalam bagian pertimbangan hukum Putusan Nomor 9/Pid.B/2011/ PN.Unh, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha mendefinisikan unsur persetubuhan sebagai berikut: "Persetubuhan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Di dalam istilah kedokteran juga dikenal adanya istilah "Coitus Erektus" atau "senggama terputus" Maksud definisi tersebut adalah bahwa persetubuhan tersebut pada saat laki-laki akan mencapai klimaks, laki-laki tersebut mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin perempuan. Air mani keluar di luar 189
alat kelamin perempuan. Keadaan tersebut sudah dikatakan "melakukan persetubuhan". Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, unsur persetubuhan ini terpenuhi berdasarkan fakta hukum sebagai berikut: "Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, kemudian Terdakwa mendorongnya sebanyak 5 kali dan kemudian air mani Terdakwa ditumpahkan di luar." Hal ini juga dikuatkan oleh Visum et Repertum Nomor: 3645/RSUD/ Visum/2010/, tangga 27 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rahmawati, dokter pada Rumah Sakit Umum Unaaha Konawe dengan hasil pemeriksaan: robekan lama pada selaput dara pada arah jam satu, dua, empat, tujuh, delapan, dan sebelas akibat benda tumpul. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam bagian pertimbangan hukum putusan Nomor 33/Pid/2011/ PT.Sultra, mendefinisikan unsur persetubuhan sebagai berikut: "Persetubuhan (R. Soesilo, KUHP serta Komentar Lengkap dengan Pasal demi Pasal, hal 181): ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani." Fakta hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk membuktikan terpenuhinya unsur persetubuhan masih sama dengan fakta hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha. 2.4. Deskripsi Singkat Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Grt Resume Perkara Perkara ini merupakan perkara membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut. Korban merupakan seorang anak yang 190
pada saat kejadian masih berusia 17 tahun. Persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan teman Korban sendiri. Persetubuhan pertama dilakukan Terdakwa kepada Korban pada bulan April 2013 di daerah Pameungpeuk. Pada waktu itu Korban diajak bermain ke pantai di daerah Pameungpeuk oleh Terdakwa dan teman-temannya. Seusai bermain di pantai, Terdakwa mengajak Korban ke sebuah penginapan dan mengajak Korban untuk menginap. Korban pun kemudian beristirahat hingga tertidur. Sekitar jam 21.00 WIB, Korban tiba-tiba terbangun karena merasa ada yang menindih tubuhnya. Ternyata Terdakwalah yang menindih tubuh Korban. Korban langsung berontak sambil mendorong tubuh Terdakwa dan menanyakan apa maksud dari perbuatan Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tetap menindih tubuh Korban dan mengatakan bahwa akan bertanggung jawab dan menikahi Korban karena Terdakwa cinta kepada Korban. Kemudian Terdakwa langsung membuka paksa pakaian Korban dan memegang tangan Korban dengan erat. Lalu Terdakwa menyetubuhi Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan Korban. Persetubuhan kedua dilakukan pada bulan Mei 2013 di kamar kos teman Terdakwa. Terdakwa menyetubuhi Korban dengan cara mengancam dan merayu Korban lalu menciumi bibir Korban, meremas- remas payudara Korban, dan langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Korban, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan Korban. Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Korban hamil. Pada bulan Agustus 2013, saat Terdakwa mengajak Korban bertemu untuk membicarakan kehamilan Korban, Terdakwa kembali menyetubuhi Korban. Sebelum disetubuhi, Korban dicekoki minuman keras oleh Terdakwa dengan tujuan agar Korban mengalami keguguran. Akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- karena telah terbukti melakukan tindak pidana membujuk seorang anak melakukan 191
persetubuhan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Terhadap putusan tersebut, baik para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, tidak ada yang mengajukan upaya hukum. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim mendefinisikan unsur persetubuhan sebagai berikut, "Yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan." Unsur ini menurut Majelis Hakim terpenuhi melalui fakta hukum sebagai berikut: "Terdakwa menciumi bibir Saksi Korban setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi Korban." Hal ini diperkuat oleh Visum et Repertum Nomor : 800/KS/056/PKM/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 berdasarkan hasil pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. H. Winardi Kahdar dari Puskesmas DPT Tarogong Kab. Garut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan dilakukan pada posisi litotomi Pada pemeriksaan fisik didapatkan puting susu hitam dengan kelenjar susu agak membesar, di daerah perut teraba masa benjolan lima jari di bawah pusar. Pada lubang kemaluan tampak selaput dara robek pada posisi jam dua, jam tujuh, jam sembilan serta darah dan nanah tidak ada; Dari hasil ultrasonografi tampak gambaran janin hidup dalam kandungan dengan kandungan sekitar enam belas minggu; Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan diatas teraba masa benjolan di daerah perut, pada pemeriksaan ultrasonografi dalam keadaan hamil 192
dengan janin berumur enam belas minggu, pada lubang kemaluan selaput dara robek pada posisi jam dua, jam tujuh, jam sembilan. Hal tersebut disebabkan tekanan benda tumpul dan keras yang sudah lama. 2.4. Deskripsi Singkat Putusan Nomor 23/Pid/2012/PT.Sultra (Sulawesi Tenggara) Resume Perkara Perkara yang merupakan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan. Korban merupakan seorang pelajar yang masih berusia 16 tahun. Persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa yang juga adalah seorang pelajar tepatnya pada tanggal 22 September 2011 di daerah Dusun Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe, sekitar pukul 10.00 WITA. Terdakwa bersama beberapa orang temannya, menyetubuhi Korban secara bergantian. Terdakwa menyetubuhi Korban dengan cara memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Korban dengan mendorong dan menariknya secara berulang-ulang, sehingga Terdakwa mengeluarkan air maninya, dengan posisi Korban tidur terlentang dan Terdakwa menindihnya dengan berhadapan. Akibat perbuatan tersebut, Korban mengalami rasa sakit pada bagian vagina, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 10/X/ Puskes/2011 bahwa telah terjadi hubungan badan yang menunjukkan terdapat robekan selaput dara pada wilayah jam 3, jam 6, dan jam 9. Akibat perbuatannya tersebut, melalui Putusan Nomor 227/ Pid.B/2011/PN.UNH, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha memvonis Terdakwa bersalah secara bersama-sama melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang patut diduga belum masanya untuk kawin sebagaimana yang diatur dalam 287 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menjatuhi pidana penjara selama 3 tahun. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding. Permintaan banding JPU kemudian diterima oleh Pengadilan 193
Tinggi Sulawesi Tenggara dan melalui Putusan Nomor 23/Pid/2012/ PT.Sultra, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha dan mengadili sendiri perkara ini. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutuskan bahwa Terdakwa terbukti bersalah secara bersama-sama membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menjatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 60.000.000,-. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Dalam pertimbangan hukum putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mendefinisikan unsur persetubuhan sebagai berikut: "Persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani." Unsur ini menurut Majelis Hakim terpenuhi melalui fakta hukum sebagai berikut: "Terdakwa telah memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban dengan mendorong dan menariknya secara berulang-ulang, sehingga Terdakwa mengeluarkan air maninya, dengan posisi Saksi Korban tidur terlentang dan Terdakwa menindihnya dengan berhadapan." Hal ini diperkuat oleh Visum et Repertum Nomor : 10/X/Puskes/Ver/2011 tanggal 17 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Komariah, dokter pada Puskesmas Kecamatan Wawonii Barat, dengan hasil pemeriksaan yang menunjukkan telah terjadi persetubuhan atau hubungan badan yang menunjukkan terdapat robekan selaput dara pada wilayah jam 3, jam 6 dan jam 9. 194
3. Pembahasan Komparasi Konsistensi Putusan Berdasarkan pertimbangan hukum dari keenam putusan yang telah dijabarkan dalam bagian deskripsi singkat putusan, terdapat empat macam definisi persetubuhan yang digunakan oleh para Majelis Hakim, yaitu: 1. Bersetubuh adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan baik sampai habis masuk semua maupun tidak sampai habis masuk semua juga mengeluarkan sperma atau tidak mengeluarkan sperma. (Putusan Nomor 27/Pid.B/2012/ PN.MBO). 2. Bersetubuh adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dengan cara memasukan alat kelamin laki-laki (batang penis) ke dalam lubang kemaluan perempuan (vagina). (Putusan Nomor 110/Pid.B/2013/PN.SKG). Definisi yang serupa ditemukan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Grt, yaitu "yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan." 3. Persetubuhan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Di dalam istilah kedokteran juga dikenal adanya istilah "Coitus Erektus" atau "senggama terputus", yang dimaksud adalah bahwa persetubuhan tersebut pada saat laki-laki akan mencapai klimaks, laki-laki tersebut mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin perempuan, sehingga air mani keluar di luar alat kelamin perempuan tersebut dan keadaan tersebut sudah dikatakan "melakukan persetubuhan"(Putusan Nomor 9/Pid.B/2011/PN.Unh). 4. Persetubuhan (R. Soesilo, KUHP serta Komentar Lengkap juga 195
dengan Pasal demi Pasal, hal 181): ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani. (Putusan Nomor 33/Pid/2011/PT.Sultra). Definisi yang sama juga ditemukan dalam Putusan Nomor 23/Pid/2012/PT.Sultra. Definisi persetubuhan yang digunakan oleh para Majelis Hakim dalam keenam putusan tersebut berbeda-beda, namun unsur persetubuhan yang tergambar dalam fakta hukum yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam keenam putusan mempunyai ciri yang serupa, yaitu: Masuknya penis ke dalam vagina (penetrasi); dan Penis mengeluarkan air mani atau sperma, baik di dalam maupun di luar vagina (ejakulasi). Hal ini dapat dilihat dari fakta hukum keenam putusan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi persetubuhan, yaitu sebagai berikut: 1. Putusan Nomor 27/Pid.B/2012/PN.MBO: "Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, menggoyangkan pinggulnya sehingga kemaluannya keluar masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban selama beberapa menit, kemudian Terdakwa I mengeluarkan kemaluannya lalu pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan spermanya, dimana hal yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa II." 2. Putusan Nomor 110/Pid.B/2013/PN.SKG: "Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan mendorongnya keluar masuk selama 10 menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menaruhnya di atas perut Saksi Korban." 196 I
3. Putusan Nomor 9/Pid.B/2011/PN.Unh dan 33/Pid/2011/PT.Sultra: "Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, kemudian Terdakwa mendorongnya sebanyak 5 kali dan kemudian air mani Terdakwa ditumpahkan di luar." 4. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Grt: "...Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi Korban." 5. Putusan Nomor 23/Pid/2012/PT.Sultra: "Terdakwa telah memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban dengan mendorong dan menariknya secara berulang-ulang, sehingga Terdakwa mengeluarkan air maninya....." Selain itu, dalam pertimbangan hukum keenam putusan, untuk membuktikan adanya perbuatan persetubuhan, Majelis Hakim juga menggunakan alat bukti visum et repertum yang menerangkan bahwa terdapat luka robek pada selaput dara (hymen) vagina korban. Dari uraian mengenai definisi persetubuhan, fakta hukum dan alat bukti yang digunakan Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan untuk membuktikan unsur persetubuhan, dapat ditarik dua kesimpulan yaitu: Dari keenam putusan yang menjadi bahan komparasi, dapat dilihat bahwa para Majelis Hakim masih inkonsisten dalam menggunakan definisi persetubuhan. Ada Majelis Hakim yang menggunakan definisi persetubuhan yang diberikan oleh para ahli hukum (doktrin) atau yurisprudensi, namun ada juga yang menggunakan definisi persetubuhan dari segi medis. Walaupun masih inkonsisten dalam penggunaan definisi, namun Majelis Hakim dari keenam putusan konsisten dalam menggunakan fakta hukum dan alat bukti sebagai bahan pertimbangan untuk membuktikan unsur persetubuhan. Para Majelis Hakim konsisten 197
dalam mempertimbangkan unsur persetubuhan, dimana persetubuhan telah terjadi berdasarkan fakta hukum masuknya penis terdakwa ke dalam vagina korban (penetrasi) dan penis mengeluarkan sperma baik di luar maupun di dalam vagina, serta alat bukti visum et repertum yang menyatakan bahwa terdapat luka robek pada selaput dara (hymen) korban. 4. Analisis Terkait Isu Hukum Persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk prokreasi), sehingga harus terjadi:1 1. Erectio penis; 2. Penetratio penis ke dalam vagina; 3. Ejaculatio dalam vagina. Menurut Njowito Hamdani, secara medis, batasan tersebut tidak dapat selalu dibuktikan. Misalnya saja tidak ditemukannya spermatozoa bila pelaku menderita azoospremia (mani tidak mengandung sel mani) atau pelaku memakai kondom2. Dengan demikian tidak dapat dibuktikan bahwa telah terjadi ejaculatio dalam vagina. Contoh lainnya yaitu ada beberapa kasus seorang perempuan hamil, sedangkan selaput dara (himennya) utuh, berlubang kecil, tidak dapat dilalui jari kelingking, yang berarti tidak ada penetrasi ke dalam vagina.3 Sehingga definisi persetubuhan secara medis menurut Njowito Hamdani cukup perpaduan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi 1 Handoko Tjondroputranto, Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Forensik, Diktat Ku- liah Ilmu Hukum Kedokteran Forensik pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 53. 2 Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal 158. 3 Ibid. 198
seringan-ringannya, dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani.4 Sementara itu, secara yuridis, baik KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP, tidak secara jelas memberikan batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan persetubuhan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya membedakan persetubuhan dan perbuatan cabul. Apabila unsur persetubuhan tidak dapat dibuktikan, maka pasal yang dikenakan kepada si pelaku adalah Pasal Perbuatan Cabul. Biasanya kemudian Majelis Hakim menafsirkan unsur persetubuhan menggunakan definisi yang diberikan oleh para ahli hukum (doktrin) atau yurisprudensi. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa definisi persetubuhan berdasarkan doktrin atau yurisprudensi yang biasanya digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusannya. Definisi persetubuhan dalam pasal perkosaan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 W.9292 adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. R. Soesilo juga memberikan definisi serupa untuk unsur persetubuhan yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP.5 Dalam Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 juga ditemukan pendapat bahwa suatu persinggungan di luar antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita bukan merupakan persatuan antara alat-alat kelamin yang diperlukan dalam suatu perkosaan.6 S.R. Sianturi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan pasal 285 KUHP ialah memasukkan 4 Ibid. 5 Lihat R. Soesilo, KUHP serta Komentar Lengkap dengan Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1993), hal 209. 6 P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus; Tindak Pidana-Tindak Pidana Melang- gar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal 115. 199
kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Apabila kemaluan si pria hanya "sekedar menempel" di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan Pasal 289.7 Pendapat Sianturi tersebut mirip dengan pendapat yang diberikan oleh Dading. Dading berpendapat bahwa perbuatan persetubuhan dalam Pasal 285 KUHP harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, dimana hubungan kelamin pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu.8 Akan tetapi menurut Dading, dipersyaratkan dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang wanita, karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita remaja, sedangkan penumpahan mani tidak perlu terjadi, karena meskipun hal itu dibutuhkan untuk kehamilan, bagi wanita remaja tidak perlu ditujukan ke arah itu.9 Persetubuhan pada umumnya tidak perlu terjadi suatu penumpahan mani, berhubung ketentuan dalam Pasal 285 KUHP tidak ditujukan kepada kehamilan, karena kehamilan tidak terletak dalam kekuasaan manusia sepenuhnya.10 Pendapat Dading tersebut mirip dengan pendapat Van Bemmelen dan Van Hattum yang dikutip oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya dimana mereka sependapat dengan Noyon-Langemeijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin (persetubuhan), tidak disyaratkan terjadinya ejaculatio seminis, melainkan cukup jika orang 7 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1989), hal. 231. 8 H.A.K. Moch. Anwar (Dading), Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 226. 9 Ibid., hal 226-227. 10 Ibid., hal. 27. 200
telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita.11 Pendapat ini senada dengan definisi persetubuhan secara medis yang diutarakan sebelumnya oleh Njowito Hamdani. Terkait definisi persetubuhan yang dikemukakan para ahli hukum bahwa tidak disyaratkan terjadinya ejakulasi (sperma keluar), namun hal ini bertolak belakang dengan salah satu kasus yang ditemukan oleh Ferryal Basbeth, seorang ahli forensik. Basbeth pernah menemukan kasus di mana saat pemeriksaan visum ditemukan adanya tanda-tanda yang mengarah pada dugaan terjadinya kejahatan seksual.12 Akan tetapi saat pemeriksaan tidak ditemukan sperma.13 Pemeriksaan kasus tersebut tidak dilanjutkan karena pembuktiannya dianggap kurang kuat dengan ketiadaan sperma tersebut.14 Hal ini membuktikan bahwa masih ada aparat penegak hukum yang mensyaratkan keberadaan sperma sebagai syarat untuk menyatakan bahwa perbuatan persetubuhan memang telah terjadi. Pembahasan atas definisi persetubuhan dari segi yuridis di Indonesia, memang pasti akan menimbulkan perdebatan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menjelaskan perbuatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai persetubuhan. Selama ini para aparat penegak hukum yang menangani perkara kejahatan seksual hanya terpaku pada definisi persetubuhan yang ditafsirkan oleh para ahli hukum (doktrin) ataupun yurisprudensi pengadilan Belanda yang dirumuskan puluhan tahun lalu. Istilah persetubuhan sangatlah identik dengan pasal perkosaan, 11 Lamintang, Loc. Cit. 12 Disampaikan dalam Focus Group Discussion Asesmen Konsistensi Putusan Ka- sus Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan, di Hotel Grand Cemara Jakarta pada Rabu, 30 September 2015. 13 Ibid. 14 Ibid. 201
walaupun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri unsur ini tidak hanya dapat ditemukan di dalam pasal perkosaan saja, tetapi juga pasal-pasal lain yang telah dijabarkan di dalam pendahuluan. Dalam sebuah jurnal tentang perspektif feminis atas perkosaan dikatakan bahwa "Virtually all feminists agree that rape is a grave wrong, one too often ignored, mischaracterized, and legitimized".15 Dengan demikian penulis merasa perlu juga membahas unsur persetubuhan yang terdapat di dalam pasal perkosaan di KUHP (Pasal 285), karena unsur dalam pasal inilah yang biasanya menimbulkan perdebatan tersendiri dalam pembahasannya. Istilah persetubuhan dalam pasal 285 KUHP yang merupakan terjemahan dari KUHP milik Belanda pada jaman penjajahan dahulu, selalu ditafsirkan sebagai kegiatan penetrasi antara penis terhadap vagina (vaginal penetration). Menurut Lidwina Inge Nurtjahyo, akibat dari penafsiran sempit terhadap istilah persetubuhan ini adalah apabila terjadi kasus di mana perempuan ataupun anak dipaksa untuk melakukan keinginan seksual laki-laki dengan menggunakan alat lain/ bukan alat kelamin pelaku, terhadap pelaku tidak dapat dikenakan Pasal Perkosaan. Trauma fisik dan mental yang disebabkan perbuatan seksual tersebut dapat saja terjadi pada korban dengan intensitas yang sama dengan apa yang dialami oleh korban perkosaan. Akan tetapi terhadap kasus tersebut tidak dapat dikenakan Pasal Perkosaan yang dibandingkan pasal-pasal lain hukuman maksimalnya cukup berat.16 Penafsiran sempit atas kata persetubuhan itu kemudian menggeser kasus kejahatan seksual yang tidak sesuai dengan penafsiran sempit tersebut menjadi kasus pencabulan yang hukuman maksimalnya relatif lebih ringan.17 Menurut Arsil, peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk 15 Rebecca Whisnant, "Feminist Perspectives on Rape", First published Wed May 13, 2009. Diunggah di 16 Lidwina Inge Nurtjahyo, Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual, dalam Sulistyowati Irianto (ed.), Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, (Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015), Hal. 403. 17 Ibid. 202
Independensi Peradilan (LeIP), unsur persetubuhan dalam Pasal 285 KUHP merupakan salah satu bentuk dari Perbuatan Cabul dimana Perbuatan Cabul sendiri merupakan unsur dalam Pasal 289 KUHP.18 Secara konvensional, persetubuhan berarti memang harus ada penetrasi antara penis terhadap vagina.19 Alasan Belanda pada jaman dahulu mengatur unsur persetubuhan dalam pasal tersendiri adalah karena adanya akibat yang lebih berat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan persetubuhan tersebut, yaitu kehamilan.20 Belanda juga menambahkan unsur "di luar perkawinan" karena jika persetubuhan yang dilakukan menimbulkan kehamilan, maka akan berdampak pada hubungan hukum anak dengan ayah, yang dalam hal ini adalah si pelaku.21 Itulah alasannya Belanda mengatur unsur persetubuhan (dalam arti konvensional) di dalam pasal tersendiri, yang jika dilihat dari ancaman hukumannya, pasal tersebut merupakan pasal pemberatan dari pasal yang mengatur perbuatan cabul, mengingat akibat-akibat yang lebih berat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan persetubuhan tersebut. Dalam pembahasannya di dunia internasional, istilah persetubuhan yang dapat diterjemahkan sebagai sexual intercourse, sexual act, atau sexual penetration ini, telah mengalami pergeseran makna. Di negara-negara yang telah mengamandemen pasal perkosaan dalam peraturan pidananya, salah satunya Belanda, sexual intercourse tidak lagi diartikan hanya sebatas vaginal penetration saja, tetapi juga termasuk anal penetration dan oral penetration. Dalam pasal perkosaan (rape) KUHP Belanda yang diamandemen pada tahun 1991, yaitu Pasal 242, untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai rape, Belanda menggunakan istilah "sexual 18 Disampaikan dalam Focus Group Discussion Asesmen Konsistensi Putusan Ka- sus Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan, di Hotel Grand Cemara Jakarta pada Rabu, 30 September 2015. 19 Ibid. 20 Ibid. 21 Ibid. 203
penetration of the body". Bunyi lengkap pasal tersebut adalah sebagai berikut: 22 "A person who by an act of violence or another act or by threat of violence or threat of another act compels a person to submit to acts comprising or including sexual penetration of the body is guilty of rape and liable to a term of imprisonment of not more than twelve years or a fine of the fifth category." Pasal ini mengalami pergeseran unsur dimana perbuatan penetrasi seksual yang dimaksud tidak lagi hanya vaginal penetration, tetapi juga termasuk anal dan oral penetration. Pasal ini juga mengalami pergeseran dimana unsur objeknya tidak lagi "perempuan" tetapi "seseorang", yang artinya jika korban adalah seorang laki-laki, pasal ini juga dapat dikenakan terhadap pelakunya. Sementara itu, International Criminal Court dalam Furundzija Judgment menggunakan istilah "the sexual penetration" untuk menggambarkan perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai rape. Bunyi lengkap dari definisi rape menurut ICC dalam judgment tersebut yaitu:23 "The Trial Chamber went on to define rape as: (i) the sexual penetration, however slight: (a) of the vagina or anus of the victim by the penis of the perpetrator or any other object used by the perpetrator; or (b) of the mouth of the victim by the penis of the perpetrator; (ii) by coercion or force or threat of force against the victim or a third person." International Criminal Court secara jelas menerangkan bahwa penetrasi seksual yang dimaksud dalam definisi rape meliputi penetrasi terhadap vagina atau anus oleh penis ataupun objek lain, serta penetrasi 22 The American Series of Foreign Penal Codes: Dutch Penal Code, (Littleton: Fred B. Rothman & Co., 1997), hal. 182. 23 Melanie O'Brien, "Sexual Exploitation and Beyond: Using the Rome Statute of the International Criminal Court to Prosecute UN Peacekeepers for Gen- der-based Crimes", (ARC Centre of Excellence in Policing and Security, Griffith University, Brisbane, Australia), p. 13. 204
terhadap mulut oleh penis. Terdapat beberapa pertimbangan yang diberikan oleh ICC dalam merumuskan definisi tersebut. Pertama, terkait dengan penetrasi paksa terhadap vagina atau anus oleh penis ataupun objek lain, ICC menyatakan bahwa sebagian besar sistem hukum negara- negara di dunia, baik common maupun civil law, sudah mengakui perbuatan tersebut termasuk dalam kategori rape.24 Kedua, terkait dengan penetrasi paksa terhadap mulut oleh penis, ICC menyatakan bahwa walaupun masih terdapat perbedaan di sistem hukum nasional berbagai negara terkait apakah perbuatan ini termasuk ke dalam kategori rape atau sexual assault, ICC menyatakan bahwa perbuatan tersebut sudah seharusnya dikategorikan sebagai rape, karena perbuatan tersebut merupakan serangan yang sangat menurunkan dan menghina martabat manusia.25 Dari perkembangan mengenai pembahasan definisi perkosaan yang terjadi di dunia, termasuk juga perluasan mengenai unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perkosaan, berbagai pandangan akhirnya muncul terkait diperlukannya perluasan unsur persetubuhan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam pasal perkosaan di KUHP. Menurut Ferryal Basbeth, dalam literatur medis yang berkembang saat ini, definisi persetubuhan atau dalam literatur asing disebut sexual intercourse, adalah tidak hanya sebatas penetrasi penis terhadap vagina saja (genoto-genital). Akan tetapi juga penetrasi penis terhadap anus (ano-genital) dan penetrasi penis terhadap mulut (oro- genital).26 Erna Sofwan Sjukrie, Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga seorang mantan hakim, berpendapat bahwa sudah seharusnya dilakukan perluasan terhadap 24 Ibid. 25 Ibid. 26 Disampaikan dalam Focus Group Discussion Asesmen Konsistensi Putusan Ka- sus Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan, di Hotel Grand Cemara Jakarta pada Rabu, 30 September 2015. 205
definisi unsur persetubuhan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.27 Definisi persetubuhan belum diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan, maka hakim dapat melakukan perluasan terhadap definisi unsur persetubuhan melalui yurisprudensi dengan syarat alasan-alasan perluasan harus dijelaskan secara rinci dalam pertimbangan hukum putusannya.28 Hal ini terkait dengan salah satu fungsi hakim yaitu menemukan hukum (rechtvinding) melalui metode interpretasi atau penafsiran saat menemukan peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap atau tidak jelas. Akan tetapi menurut penulis, cara ini pun menjadi suatu dilema tersendiri. Penafsiran yang terlalu luas dapat menjurus pada suatu analogi dimana hal tersebut adalah suatu larangan berdasarkan asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia. Dalam Rancangan KUHP (R-KUHP), rumusan unsur perbuatan pada pasal perkosaan (Pasal 491) masih menggunakan istilah persetubuhan. Berikut bunyi lengkap pasalnya: (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun: a. lakilaki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut; b. lakilaki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut; c. lakilaki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai; 27 Ibid. 28 Ibid. 206
d. lakilaki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa lakilaki tersebut adalah suaminya yang sah; e. lakilaki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan persetujuannya; atau f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. lakilaki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau b. lakilaki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan. (3) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Dalam Pasal Perkosaan R-KUHP, perluasan dilakukan bukan terhadap unsur perbuatan persetubuhannya, melainkan terhadap makna dari perkosaan itu sendiri, yang dijabarkan dalam ayat (2)-nya. Pasal ini juga secara eksplisit menyatakan bahwa pelaku harus seorang laki-laki dan korban harus seorang perempuan. Dapat disimpulkan bahwa definisi persetubuhan dalam pasal ini masih sama dengan definisi persetubuhan konvensional yang dirumuskan dalam doktrin atau yurisprudensi 207
terdahulu, yaitu hanya sebatas penetrasi penis terhadap vagina. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) memberikan rumusan tersendiri terhadap tindak pidana perkosaan. Dalam merumuskan unsur perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan, RUU PKS tidak menggunakan istilah persetubuhan melainkan istilah "tindakan seksual". Berikut bunyi lengkap dari Pasal 8 RUU PKS: (1) Tindak pidana perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah tindakan seksual dengan menggunakan alat kelamin atau anggota tubuh lainnya atau benda ke arah dan/ atau ke dalam organ tubuh yaitu pada vagina, anus, mulut, atau anggota tubuh lain, dilakukan dengan cara paksa, atau kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau tekanan psikis, atau bujuk rayu, atau tipu muslihat (dikeluarkan), atau terhadap seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya. (2) Tindak pidana perkosaan meliputi perkosaan di dalam dan di luar hubungan perkawinan. Jadi tindakan seksual yang dimaksud dalam Pasal ini tidak hanya meliputi penetrasi penis terhadap vagina, tetapi juga meliputi penetrasi terhadap anus atau mulut menggunakan penis, anggota tubuh, atau benda lain. Hal yang menarik dari rumusan pasal ini adalah tindak pidana perkosaan menurut RUU PKS yang dirumuskan dalam ayat (2)-nya juga meliputi tindak pidana perkosaan dalam hubungan perkawinan (marital rape). Dari pembahasan mengenai unsur persetubuhan ini, dapat disimpulkan bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai perbuatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai persetubuhan. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi di antara para aparat penegak hukum dalam menafsirkan unsur persetubuhan. Demi kepastian hukum, penulis berpendapat bahwa perumusan unsur persetubuhan harus secara 208
jelas dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sudah seharusnya hal ini menjadi pemicu dalam mempercepat revisi atau pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir definisi dari unsur persetubuhan itu sendiri. Menurut penulis, dalam merumuskan definisi unsur persetubuhan, literatur medis juga diperlukan sebagai bahan acuan. Dunia medis sangat berperan dalam pembuktian unsur yang satu ini. Pengalaman hukum negara lain serta instrumen hukum internasional dalam hal ini juga dapat menjadi referensi tersendiri. Hal lain yang harus dipertimbangkan dan menjadi perhatian khusus dalam merumuskan unsur ini adalah kondisi psikologis korban, terutama korban perempuan dan anak. Apabila unsur persetubuhan ditafsirkan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas penetrasi terhadap vagina oleh penis, bagaimana jika terjadi kasus pelaku melakukan penetrasi terhadap vagina menggunakan benda lain? Trauma fisik dan psikis yang diderita korban sama beratnya, namun pasal yang dikenakan bagi pelaku adalah pasal yang hukumannya lebih ringan. Dengan demikian, penting dalam merumuskan definisi unsur persetubuhan dihadirkan peran para ahli psikiatri atau psikologi forensik yang dapat memberikan penjelasan mengenai dampak atau akibat psikologis yang diderita oleh para korban kejahatan seksual. Pada akhirnya diharapkan keadilan dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama dibuatnya suatu hukum, tidak hanya dapat dirasakan oleh para pelaku saja, tetapi juga dapat dirasakan oleh para korban yang mengalami banyak kerugian. 5. Kesimpulan Berdasarkan uraian mengenai definisi unsur persetubuhan, fakta hukum dan alat bukti yang digunakan Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan untuk membuktikan unsur tersebut, dapat ditarik dua kesimpulan terkait konsistensi putusan, yaitu: 209
Setelah melakukan analisis terhadap keenam putusan yang menjadi bahan komparasi, penulis menemukan bahwa para Majelis Hakim masih inkonsisten dalam menggunakan definisi persetubuhan. Ada Majelis Hakim yang menggunakan definisi persetubuhan yang diberikan oleh para ahli hukum (doktrin) atau yurisprudensi. Ada juga yang menggunakan definisi persetubuhan dari segi medis. Walaupun masih inkonsisten dalam menggunakan definisi persetubuhan, namun Majelis Hakim dari keenam putusan konsisten dalam menggunakan fakta hukum dan alat bukti sebagai bahan pertimbangan bahwa memang telah terjadi persetubuhan. Para Majelis Hakim konsisten mempertimbangkan bahwa unsur persetubuhan telah terjadi berdasarkan fakta hukum masuknya penis terdakwa ke dalam vagina korban (penetrasi) dan penis mengeluarkan sperma baik di luar maupun di dalam vagina, serta alat bukti visum et repertum yang menyatakan bahwa terdapat luka robek pada selaput dara (hymen) korban. Kesimpulan terkait isu hukum, ditemukan bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai perbuatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai persetubuhan. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi di antara para aparat penegak hukum dalam menafsirkan unsur persetubuhan. Demi kepastian hukum, perumusan definisi unsur persetubuhan harus secara jelas dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan - dan harus ada perluasan terhadap definisi persetubuhan sehingga tidak lagi berada di dalam kerangka berpikir yang konvensional - dalam rangka mengakomodir perlindungan atas korban. Dalam merumuskan definisi unsur persetubuhan, literatur medis juga diperlukan untuk menjadi bahan acuan. Para ahli medis sangat berperan dalam pembuktian unsur persetubuhan. Hal lain yang harus dipertimbangkan dan menjadi perhatian khusus dalam merumuskan unsur ini adalah kondisi psikologis korban, terutama korban perempuan dan anak. Dengan tujuan tersebut, dalam merumuskan definisi unsur persetubuhan juga diperlukan peran 210
para ahli psikiatri atau psikologi forensik yang dapat memberikan penjelasan mengenai dampak atau akibat psikologis yang diderita oleh para korban kejahatan seksual. 211
Daftar Pustaka Anwar, H.A.K. Moch. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Bandung: Penerbit Alumni, 1986. Hamdani, Njowito. Ilmu Kedokteran Kehakiman. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992. Nurtjahyo, Lidwina. Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual, dalam Sulistyowati Irianto ed., Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015 Lamintang, P.A.F. Delik-delik Khusus; Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan. Bandung: Mandar Maju, 1990. O'Brien, Melanie. "Sexual Exploitation and Beyond: Using the Rome Statute of the International Criminal Court to Prosecute UN Peacekeepers for Gender-based Crimes", (ARC Centre of Excellence in Policing and Security, Griffith University, Brisbane, Australia). Sianturi, S.R. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. Jakarta: Alumni Ahaem- Petehaem, 1989. Soesilo, R. KUHP serta Komentar Lengkap dengan Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia, 1993. The American Series of Foreign Penal Codes: Dutch Penal Code. Littleton: Fred B. Rothman & Co., 1997. Tjondroputranto, Handoko. Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Forensik. Diktat Kuliah Ilmu Hukum Kedokteran Forensik pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Whisnant, Rebecca. "Feminist Perspectives on Rape". 13 May 2009. > 212
BAB 7 PENAFSIRAN UNSUR "KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN" PADA PASAL KEJAHATAN SEKSUAL DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA Bela Annisa 1. Pendahuluan Isu hukum yang dibahas terkait konsistensi putusan pada bagian ini adalah isu hukum nengenai penafsiran unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" yang terdapat pada pasal kejahatan seksual di dalam KUHP. Terdapat dua pasal kejahatan seksual yang mencantumkan unsur ini dalam KUHP, yaitu Pasal 285 tentang perkosaan dan Pasal 289 tentang perbuatan cabul. Bunyi lengkap kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 285 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Dalam pembahasan kali ini akan dilihat bagaimana Majelis Hakim menafsirkan unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam suatu 213
perkara tindak pidana perkosaan. Terdapat lima dari sembilan pilihan putusan yang dijadikan bahan untuk melihat konsistensi Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" yaitu: 1. Putusan Nomor 6/Pid.B/2013/PN.TG (Tanah Grogot) 2. Putusan Nomor 110/Pid.B/2013/PN.SKG (Sengkang) 3. Putusan Nomor 527/Pid.B/2011/PN.Srg (Serang) 4. Putusan Nomor 834/Pid.B/2014/PN.Rap (Rantau Prapat) 5. Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl (Bengkulu) 6. Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PT.Bgl (Bengkulu) Keenam putusan di atas dipilih dengan alasan untuk mewakili dan melihat berbagai macam definisi kekerasan atau ancaman kekerasan yang sering digunakan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur tersebut. Dari keenam putusan tersebut akan dilihat apakah para Hakim yang mengadili perkara sudah secara konsisten menafsirkan unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam pasal-pasal yang digunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. 2. Deskripsi Singkat Putusan 2.1. Deskripsi Singkat Putusan Nomor 6/Pid.B/2013/PN.TG (Tanah Grogot) Resume Perkara Perkara ini merupakan perkara percobaan perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Teguh Usman terhadap Korban, dimana keduanya saling kenal karena rumah Terdakwa jaraknya berdekatan dengan rumah kos Korban, yaitu di Kecamatan Kuaro, Tanah Grogot. Pada Jumat tengah malam, 26 Oktober 2012, Terdakwa yang sebelumnya telah meminum minuman keras, pergi ke rumah kos Korban hanya dengan mengenakan celana pendek tanpa memakai celana dalam sambil membawa kain lap berwarna biru belang-belang yang diambil dari rumah 214
Terdakwa dan sebilah pisau yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa di sebuah kios ikan di pasar ikan Kuaro. Terdakwa masuk ke dalam rumah kos Korban melalui dinding dapur yang terbuat dari papan dengan cara mendorong salah satu papan yang tidak terpaku. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa mematikan lampu ruang tengah yang terhubung dengan lampu kamar Korban yang mengakibatkan lampu kamar Korban juga mati. Setelah itu Terdakwa pergi ke dapur untuk melepas celana pendek yang ia kenakan dan memakai kain lap yang sudah ia bawa untuk menutupi muka dan kepalanya. Kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang bulat dengan wajah yang tertutup kain masuk ke dalam kamar Korban yang sudah gelap. Di kamar tersebut Terdakwa melakukan percobaan perkosaan terhadap Korban. Terdakwa langsung mengancam Korban yang sedang duduk di atas kasur karena terbangun mendengar suara pintu dan melihat lampu di kamarnya sudah mati. Dengan menggunakan pisau yang ia bawa di tangan kanannya, Terdakwa mengancam akan membunuh Korban jika perempuan itu tidak mau diam. Kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk rebahan dan membuka celananya. Perintah itu akhirnya dituruti oleh Korban. Saat Terdakwa berusaha untuk memeluk Korban, tiba-tiba Korban berteriak meminta tolong. Terdakwa membekap mulut Korban menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya Terdakwa menindih badan Korban dan menggesek-gesekkan kemaluannya di kaki Korban. Seketika Korban melakukan perlawanan dengan cara merebut pisau yang dipegang Terdakwa. Pada saat memegang pisau, Korban ternyata menyentuh bagian yang tajam, maka saat Korban menarik pisaunya dari tangan Terdakwa, tangan saksi Korban mengeluarkan darah, lalu Korban pun menangis. Melihat tangan Korban menangis dengan tangan yang terluka, Terdakwa pun panik dan langsung membungkus tangan Korban yang terluka menggunakan selimut milik Korban. Akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa divonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan perkosaan berdasarkan Pasal 285 jo. 215
Pasal 53 ayat (1) KUHP dan dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, tidak ada yang mengajukan upaya hukum. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mendefinisikan unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" sebagai berikut: "Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. (R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, hal.98), dan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 89 KUHP, maka yang dipersamakan dengan kekerasan itu membuat jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan ancaman kekerasan adalah ancaman akan dilakukannya perbuatan sebagaimana telah dirumuskan pengertiannya sebagaimana suatu "kekerasan" oleh pelaku kepada korban apabila tidak mengikuti keinginan atau kehendak pelaku." Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum dimana Terdakwa menodongkan sebilah pisau kepada Korban dan mengatakan jika Korban tidak diam maka Terdakwa akan membunuh Korban, sudah termasuk dalam pengertian ancaman kekerasan. Berdasarkan fakta itu, menurut Majelis Hakim unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi. 2.2. Deskripsi Singkat Putusan Nomor 110/Pid.B/2013/PN.SKG (Sengkang) Resume Perkara Terdakwa dan Korban merupakan pekerja di sebuah toko bernama Toko Bahagia. Terdakwa dan Korban diharuskan tinggal di rumah bos pemilik toko di Jalan Sulawesi Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe 216
Kabupaten Wajo, di mana pekerja laki-laki dan pekerja perempuan berlainan kamar. Pada suatu malam, tepatnya pada tanggal 16 Februari 2013, sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa mendobrak pintu kamar Korban. Kemudian Terdakwa menutup muka Korban menggunakan bantal hingga korban tidak berdaya, dan langsung memegang kedua tangan Korban yang saat itu sedang tidur sendirian karena teman sekamarnya sedang pulang. Kemudian Terdakwa membuka baju dan pakaian dalam Korban satu per satu yang saat itu dalam keadaan setengah sadar. Lalu Terdakwa menindis kedua paha Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban dan mendorongnya keluar masuk selama 10 menit sampai spermanya keluar dan menaruh spermanya di atas perut Korban. Setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kemudian keluar dari kamar Korban. Kurang lebih 5 menit kemudian, Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Korban dan menyetubuhi korban untuk kedua kalinya. Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun karena terbukti secara bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Dalam perkara ini, baik para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, tidak ada yang mengajukan upaya hukum. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mendefinisikan unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" sesuai dengan Pasal 89 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa penggunaan kekerasan terjadi melalui tindakan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pemahaman lain terhadap unsur kekerasan terdapat di dalam doktrin hukum yang dikemukakan oleh Profesor SIMONS. Apa yang dimaksud dengan kekerasan atau geweld adalah setiap pemakaian tenaga badan 217
yang tidak terlalu berarti (elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis) atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan (het aanwende van llichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit). Ancaman akan memakai kekerasan, dijelaskan di dalam putusan Hoge Raad tanggal 05 Januari 1914 dan putusan Hoge Raad tanggal 18 Oktober 1915, harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengkualifikasikan adanya ancaman akan memakai kekerasan, yaitu : a. Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu. Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum dimana menurut keterangan Korban, muka Korban ditutup dengan bantal yang mengakibatkan Korban tidak berdaya sudah termasuk dalam pengertian menggunakan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 KUHP. Akan tetapi pada saat musyawarah Majelis, muncul dissenting opinion yang dikemukakan oleh Hakim Anggota 1 yang bernama Lulik Djatmiko. Menurutnya, tidak ada fakta hukum yang dapat membuktikan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Alat bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan unsur tersebut, karena semuanya hanya dari keterangan Korban an sich yang justru bertentangan dengan alat bukti lain, yaitu alat bukti visum et repertum yang menunjukkan selaput dara Korban yang rusak adalah luka lama. Kemudian Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan dirinya berpacaran dengan Korban dan telah melakukan hubungan badan tidak hanya 2 kali tetapi sudah 4 kali dan adanya tempat kejadian yang berupa mess karyawan yang juga dihuni oleh karyawan, menunjukkan ketidakjujuran Korban bahwa persetubuhan tersebut terjadi karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa fakta 218
hukum yang sesungguhnya adalah memang benar terjadi persetubuhan antar orang dewasa di luar perkawinan, namun tanpa ada paksaan, dimana dalam perspektif KUHP hal tersebut bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran. Menurutnya lagi, dalam perspektif moral dan agama, jelas baik Korban maupun Terdakwa, sama-sama melakukan perbuatan durjana lagi tercela. 2.3. Deskripsi Singkat Putusan Nomor 527/Pid.B/2011/PN.Srg (Serang) Resume Perkara Dalam perkara tindak pidana perkosaan ini, Terdakwa dan Korban adalah teman kuliah. Peristiwa perkosaan terjadi pada saat Terdakwa datang ke kamar kost kakak Korban yang berada di Jalan Kota Serang, pada 1 Oktober 2010 sekitar pukul 13.00 WIB. Terdakwa menyetubuhi Korban dengan cara menarik paksa kedua tangan dan mendorong badan Korban ke lantai kemudian menempelkan pecahan kaca di leher Korban. Seketika itu juga Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina Korban hingga mengeluarkan sperma. Akibat dari perbuatannya tersebut, Terdakwa divonis bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Atas putusan tersebut, baik para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, tidak ada yang mengajukan upaya hukum. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mendefinisikan unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" sebagai berikut: "Kekerasan atau ancaman kekerasan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 1 adalah yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 219
dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum." Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini adalah keterangan Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara menarik paksa kedua tangan dan mendorong badan Korban ke lantai kemudian menempelkan pecahan kaca di leher Korban, lalu dikaitkan dengan bukti visum et repertum tanggal 16 Oktober 2010 yang menyatakan bahwa pada tubuh Korban ditemukan memar dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul, unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi. 2.4. Deskripsi Singkat Putusan Nomor 834/Pid.B/2014/PN.Rap (Rantau Prapat) Resume Perkara Perkara ini merupakan perkara percobaan perkosaan yang berawal pada saat Korban menumpangi becak motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Pada Jumat 3 Oktober 2014, sekitar pukul 22.00 WIB, Korban menumpang becak motor Terdakwa untuk minta diantarkan ke loket bus Batang Pane Baru yang beralamat di Kotapinang Kecamatan Kotapinang. Bukannya diantar ke tempat tujuan, Korban malah dibawa hingga ke daerah Dusun Pinang Awan Kecamatan Torgamba. Di daerah tersebut Terdakwa memasukkan becak motor yang ia kemudikan, ke area perladangan sekitar 15 meter dari Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum), dimana saat itu Korban masih berada di becak motor tersebut. Kemudian Terdakwa mematikan becak motornya dan berpura-pura memperbaikinya. Saat itu juga Korban merasa takut dan langsung lompat dari becak, lalu berlari ke Jalinsum Proplat. Terdakwa langsung menangkap, menyeret, dan menaikkan Korban ke becak motornya. Lalu Korban melompat lagi dan kembali berlari menuju Jalinsum. Korban sempat menyetop mobil 220
yang melintas dan berusaha meminta tolong. Akan tetapi Terdakwa datang dan mengatakan pada pengemudi mobil bahwa Korban adalah istrinya. Kemudian Terdakwa kembali menarik dan menaikkan Korban ke becak motornya dan membonceng Korban menuju daerah Aek Baru Desa Asam Jawa. Akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa divonis bersalah melakukan tindak pidana percobaan perkosaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 jo. 53 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan. Atas putusan tersebut, baik para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, tidak ada yang mengajukan upaya hukum. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim hanya mendefinisikan unsur "kekerasan", yaitu sebagai berikut: "Menurut Stanford kekerasan adalah : "All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual" (semua bentuk perilaku illegal, termasuk yang mengancam atau merugikan secara nyata atau menghancurkan harta benda atau fisik atau menyebabkan kematian). Kekerasan harus terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang, dan akibat dari perilaku kekerasan itu menyebabkan kerugian nyata, fisik bahkan kematian. Dan kekerasan berdampak pada kerugian pada pihak tertentu baik orang maupun barang." Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum dimana Terdakwa menyeret Korban dan menaikkan ke becak Terdakwa, sehingga Korban mengalami trauma dan luka lecet pada perut bawah kiri sejajar pinggang kiri, luka lecet pada lutut kiri atas, luka lecet pada lutut kiri bawah, luka lecet pada punggung kaki kiri, luka lecet pada punggung kaki kanan, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada lutut kanan, dan luka lecet pada lutut kanan bagian samping dengan ukuran ± 2 x 1 cm berdasarkan bukti Visum Et Repertum Nomor : 445/2390/RSUD/X/2014, merupakan 221
perbuatan melakukan kekerasan. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi. 2.5. Deskripsi Singkat Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl dan Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PT.Bgl (Bengkulu) Resume Perkara Tindak pidana perkosaan dalam perkara ini dilakukan oleh seorang Brigadir Satuan Polisi di jajaran Polres Kabupaten Kaur, daerah Selatan Bengkulu, terhadap pacarnya yang berstatus sebagai pegawai honorer di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Yunus Bengkulu. Pada suatu malam, tepatnya tanggal 18 Agustus 2014, pasangan kekasih yang pertama kali bertemu saat acara Kompetisi Billiard Cup 2013 dan menjalin komunikasi melalui jejaring sosial Facebook ini, memutuskan bertemu untuk makan malam. Sehabis makan malam, keduanya pergi ke pinggir Pantai Panjang. Saat duduk bercerita di pinggir pantai, Terdakwa memeluk serta menciumi Korban. Terdakwa lalu mengajak Korban mencari hotel karena merasa tidak enak dilihat oleh orang. Korban sempat menanyakan tujuan mencari hotel tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa jika Korban memang sayang kepada Terdakwa, Korban akan memberikan keperawanan, bahkan nyawanya. Korban meminta Terdakwa untuk berjanji tidak meninggalkan Korban saat Korban sudah memberikan keperawanannya. Janji tersebut di-iya-kan oleh Terdakwa. Kemudian sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa membonceng Korban menuju Hotel Kuala Beach di Pantai Panjang. Di hotel itulah Terdakwa menyetubuhi Korban dengan cara menyuruh Korban yang sedang duduk di tempat tidur membuka celana jeans dan celana dalamnya sedangkan Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa sendiri. Kemudian saat mereka berciuman dan saat Terdakwa akan memasukkan penisnya ke dalam vagina Korban, Korban kembali 222
mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak meninggalkan Korban setelah Korban memberikan keperawanannya. Akhirnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban dengan dibantu oleh Korban yang ikut memegang penis Terdakwa. Saat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Korban, Korban menjerit kesakitan dan berkata bahwa kemaluannya berdarah. Kemudian Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang keluar dari vaginanya. Akan tetapi darah yang keluar tersebut tidak juga berhenti. Lalu Korban menyuruh Terdakwa untuk membelikan pembalut. Setelah Terdakwa kembali ke kamar hotel dengan membawa pembalut, Korban dengan panik mengatakan bahwa bagian yang mengeluarkan darah harus dijahit. Akhirnya mereka pergi ke RS DKT Bengkulu. Saat di rumah sakit, petugas medis yang menangani Korban mengatakan bahwa penanganan medis terhadap Korban tidak dapat dilanjutkan kecuali orang tua Korban ada. Terdakwa pun menelepon saudara perempuan Korban menggunakan handphone Korban dan menyuruhnya untuk datang ke RS DKT Bengkulu. Akibat cemas dan takut keluarga Korban marah, seusai menelepon Terdakwa langsung meninggalkan Korban sendiri di rumah sakit tersebut. Sebulan setelah kejadian, Terdakwa tidak juga menghubungi Korban. Keluarga Korban sudah melaporkan Terdakwa ke Polres Bengkulu pada 19 Agustus 2014. Akibat perbuatannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun. Atas putusan tersebut, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, mengajukan upaya hukum banding. Kemudian melalui Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PT.Bgl, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding kedua pihak dan memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dengan tetap menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, namun pidana yang dijatuhi 223
berubah menjadi 4 tahun 6 bulan. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Dalam bagian pertimbangan hukum putusan Nomor 410/ Pid.B/2014/PN.Bgl, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat bahwa yang dimaksud dengan terma "kekerasan atau dengan ancaman kekerasan" sebagai pengertian yang bersifat alternatif dalam unsur pasal 285 KUHP telah banyak mengalami pengertian yang diperluas bukan hanya dalam pengertian terminologi melainkan juga perluasan tafsir makna hukum dan perluasan unsur pidana pada konteks kejahatan perkosaan atau kesusilaan. Terminologi klasik dari makna "dengan kekerasan" adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik. Contoh misalnya pelaku yang sebelum melakukan tindak pidana perkosaan telah melukai tubuh korban dengan senjata tajam atau mengikat kaki dan tangan korban sehingga tidak berdaya. Demikian pula halnya dengan maksud dari terma "ancaman kekerasan memaksa" yang diartikan secara klasik adalah tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis. Misalnya dengan ancaman senjata api pelaku mengancam membunuh anak korban yang tertidur apabila korban tidak mau melayani untuk berhubungan seksual dengan pelaku. Sejalan dengan perubahan dan dinamika masyarakat, unsur dalam Pasal 285 KUHP telah mengalami perubahan norma dan perluasan unsur. Contoh jika di dalam Pasal 285 KUHP unsur "dengan kekerasan dan "dengan ancaman kekerasan memaksa" maka perluasan unsur dan norma hukum itu terbaca di Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa" diperluas makna dan unsur kejahatannya. Dengan demikian perbuatan "dengan sengaja 224
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" adalah termasuk dalam makna unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa". Majelis Hakim memperluas penafsiran unsur "dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan untuk bersetubuh dengannya" dalam 285 KUHP tersebut termasuk di dalamnya adalah perbuatan bujuk dan rayu Terdakwa untuk memperdayai Korban dengan janji-janji palsu agar mau bersetubuh dan menyerahkan keperawanannya kepada Terdakwa. Kemudian Korban mau bersetubuh dan menyerahkan keperawanannya karena diperdaya janji-janji manis Terdakwa bahwa ia tidak akan meninggalkan Korban. Akan tetapi Terdakwa justru meninggalkan Korban yang mengalami pendarahan hebat dari vaginanya dan mengakibatkan Korban mengalami trauma mental akibat Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Perbuatan Terdakwa membujuk dan merayu Korban dengan modus asmara atau pacaran atau janji-janji manis; padahal sesungguhnya hal tersebut kebohongan belaka untuk memperdayai Korban supaya mau bersetubuh dengan Terdakwa; adalah bagian yang tidak terpisahkan dari makna unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dirinya di luar perkawinan". Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Modus kekerasan atau ancaman kekerasan seksual dalam konteks waktu saat ini tidak lagi selalu ditandai dengan adanya kekerasan yang bersifat fisik maupun ancaman yang bersifat intimidasi fisik yang mempengaruhi psikis korban. Perkembangan kekerasan dan ancaman kekerasan seksual telah berkembang bahkan dalam modus kekerasan dalam pacaran (dating violence). Kekerasan dan ancaman kekerasan seksual selalu memiliki ciri adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban serta adanya kondisi yang memaksa sehingga korban tidak berdaya untuk menolak keinginan pelaku/terdakwa. Kondisi yang memaksa tidak selalu 225
ditandai adanya kekerasan fisik dan tubuh karena dalam konteks tindak pidana kesusilaan. Faktanya, dalam kasus kekerasan seksual dapat terjadi bahwa korban dihadapkan pada situasi yang rumit. Misalnya dalam perbuatan marital rape dan incest, pelaku dan korban memiliki hubungan perkawinan dan hubungan darah yang erat. Ketika pelaku melakukan kekerasan seksual, korban seringkali patuh pada kemauan pelaku karena korban berada pada posisi yang rentan akibat hubungan suami-isteri atau ayah-anak. Apabila korban melakukan tindakan melawan atau berontak cukup pelaku mengingatkan kerentanan posisi korban dengan menggunakan otoritasnya sebagai suami atau sebagai orangtua. Sekiranya perbuatan pelaku diketahui orang lain pun, korban tidak serta merta dapat diselamatkan dengan mudah. Terbukanya perbuatan kekerasan seksual di dalam keluarga dapat berdampak pada resiko adanya perasaan malu pada diri korban. Kekerasan seksual itu dianggap sebagai aib bila masyarakat mengetahuinya. Timbul juga rasa bersalah pada korban bila hal tersebut dilaporkan pada kepolisian berdampak pada ditahannya suami atau anggota keluarga lainnya. Berdasarkan pemikiran dan pertimbangan bahwa kasus kekerasan seksual tidak harus melibatkan paksaan secara fisik, Majelis Hakim menilai "relasi kuasa dan kondisi memaksa yang tidak mampu ditolak oleh korban" tersebut tentu bisa terjadi dalam modus bujuk rayu dan janji-janji palsu dalam hubungan asmara atau pacaran. Dengan janji- janji manis (gombal) misalnya janji bahwa pelaku akan menikahi korban, akhirnya korban bersedia disetubuhi dan direnggut keperawanannya. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam bagian pertimbangan hukum putusan 12/Pid.B/2015/PT.Bgl berpendapat bahwa definisi "kekerasan" di dalam Pasal 285 KUHP tidak diatur secara jelas. Akan tetapi terdapat penjelasan yang menyatakan "Seorang perempuan yang dipaksa demikian rupa, sehingga akhirnya tidak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu" (R Susilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Politea Bogor halaman 211). Di 226
dalam pasal 89 KUHP, yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu. Perbuatan yang menyebabkan orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik (lemah). Sementara pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan secara implisit tidak dijelaskan dalam pasal ini meskipun dalam penjelasan pasal 285 KUHP menunjukkan "tentang kekerasan lihat pasal 89". Pengertian kekerasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan kekerasan adalah "paksaan, tekanan, desakan' apabila merujuk pada KBBI1. Berdasarkan pengertian kekerasan, paksaan desakan (kompulsi) tersebut diatas dihubungkan dengan kata "memaksa" dalam pasal 285 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut umum bahwa kata "memaksa" adalah berasal dari kata "Paksa" yang mengandung pengertian 1. mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. : kawin - kerja, bongkar; 2. memaksa memperlakukan menyuruh meminta dengan paksa berbuat dengan kekerasan (mendesak menekan) memerkosa. Pengertian "kekerasan", "paksaan", "memaksa" di dalam hubungan antara seorang dengan orang lain untuk: meminta, menjalankan sesuatu perintah, permintaan, keinginan, kehendak dari seorang namun seorang yang lainnya menolak untuk melakukannya, maka jika permintaan, kehendak atau keinginan dilaksanakan oleh orang lain tersebut maka orang lain tersebut telah melakukan dengan "terpaksa". Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa fakta hukum yang berupa keterangan ahli di persidangan dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor VER/04/IX/2014 tertanggal 02 September 2014, yang salah satunya menerangkan bahwa pendarahan yang dialami korban terjadi akibat aktivitas hubungan seksual yang dilakukan oleh perempuan tidak dalam kondisi rileks saat melakukan hubungan seksual tersebut. Kondisi tidak rileks itu dapat terjadi karena rasa takut, malu dan 1 Kamus Besar Bahasa Indonesia online, Departemen Pendidikan dan Kebuday- aan Republik Indonesia, 2008. 227
perasan tegang lainnya; hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Terdakwa memaksa Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Dengan terpenuhinya unsur "memaksa" yang merupakan salah satu aspek dari kekerasan, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi. 3. Pembahasan Komparasi Konsistensi Putusan Berdasarkan pertimbangan hukum dari keenam putusan yang telah dijabarkan, terdapat enam definisi kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan oleh Majelis Hakim, yaitu: 1. Definisi Kekerasan sebagai penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Contohnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb2; dan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 89 KUHP; maka yang dipersamakan dengan kekerasan itu membuat jadi pingsan atau tidak berdaya. Kemudian definisi ancaman kekerasan sebagai ancaman akan dilakukannya perbuatan sebagaimana telah dirumuskan pengertiannya sebagaimana suatu "kekerasan" oleh pelaku kepada korban apabila tidak mengikuti keinginan/kehendak pelaku. Kekerasan dan ancaman kekerasan dalam kategori ini terdapat pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2013/PN.TG. 2. Definisi kedua dalam putusan pengadilan yang dianalisis pada tulisan ini, dikaitkan dengan Pasal 89 KUHP. Di dalam Pasal tersebut, penggunaan kekerasan terjadi dengan cara membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Definisi pada kategori kedua ini, dikukuhkan dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Profesor Simons, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau geweld adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu berarti (elke 2 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, hal.98. 228
uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis) atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan (het aanwende van llichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit). Rumusan tentang ancaman akan memakai kekerasan terkait dengan definisi tentang kekerasan dalam kategori kedua; merujuk kepada putusan Hoge Raad tanggal 05 Januari 1914 dan putusan Hoge Raad tanggal 18 Oktober 1915. Di dalam kedua putusan tersebut ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengkualifikasikan adanya ancaman akan memakai kekerasan, yaitu : a. Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu. Definisi kekerasan dan ancaman kekerasan pada kategori kedua ini terdapat/dipergunakan di dalam Putusan Nomor 110/Pid.B/2013/PN.SKG. 3. Rumusan ketiga tentang Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 1. Di dalam Pasal tersebut, kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan dan atau ancaman yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Rumusan pada kategori ketiga ini digunakan dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2011/PN.Srg. 4. Rumusan keempat tentang kekerasan merujuk kepada apa yang didefinisikan oleh Stanford tentang kekerasan; "All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction 229
of property or in the injury or death of an individual" (semua bentuk perilaku ilegal, termasuk yang mengancam atau merugikan secara nyata atau menghancurkan harta benda atau fisik atau menyebabkan kematian). Kekerasan harus terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang. Akibat dari perilaku kekerasan itu menyebabkan kerugian nyata, fisik bahkan kematian. Kekerasan berdampak pada kerugian pada pihak tertentu baik orang maupun barang. Rumusan keempat ini digunakan dalam Putusan Nomor 834/Pid.B/2014/ PN.Rap. 5. Sejalan dengan perubahan dan dinamika masyarakat, unsur dalam Pasal 285 KUHP telah mengalami perubahan norma dan perluasan unsur. Contohnya di dalam Pasal 285 KUHP terkandung unsur "dengan kekerasan dan "dengan ancaman kekerasan memaksa". Perluasan unsur dan norma hukum itu terbaca pada Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa" diperluas makna dan unsur kejahatannya, sehingga perbuatan "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" adalah termasuk dalam makna unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa". Modus kekerasan atau ancaman kekerasan seksual terkini ditemukan sudah tidak lagi selalu ditandai dengan adanya kekerasan yang bersifat fisik maupun ancaman yang bersifat intimidasi fisik yang mempengaruhi psikis korban. Perkembangan kekerasan dan ancaman kekerasan seksual telah berkembang bahkan dalam modus kekerasan dalam pacaran (dating violence). Kekerasan dan ancaman kekerasan seksual selalu memiliki ciri adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban serta adanya kondisi yang memaksa sehingga korban tidak berdaya untuk menolak keinginan pelaku/terdakwa. Kondisi yang memaksa tidak selalu ditandai adanya kekerasan fisik dan tubuh karena dalam 230
konteks tindak pidana kesusilaan, korban selalu dihadapkan pada situasi yang rumit. Relasi kuasa yang bersifat khusus dan intim antara korban dan pelaku, sering menempatkan korban pada posisi tawar yang lebih rendah sehingga apapun yang dikatakan pelaku akan dituruti oleh korban. Hal ini dapat terjadi misalnya di dalam konteks relasi berpacaran, dan keluarga (suami-isteri, orangtua-anak, kerabat). Dengan pertimbangan bahwa pada relasi kuasa yang menempatkan korban berada pada posisi tawar di bawah pelaku, Majelis Hakim menilai "relasi kuasa dan kondisi memaksa yang tidak mampu ditolak oleh korban" tersebut tentu bisa terjadi dalam hubungan berpacaran. Dengan mengumbar bujuk rayu dan janji-janji palsu dalam hubungan asmara atau pacaran; pemberian janji-janji manis (gombal) untuk menikahi korban; menempatkan korban akhirnya bersedia disetubuhi dan direnggut keperawanannya. Rumusan kelima tentang kekerasan ini digunakan dalam Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. 6. Definisi kekerasan pada kategori keenam adalah definisi yang merujuk kepada isi Pasal 285 KUHP. Sesungguhnya konsep kekerasan di dalam Pasal tersebut tidak diatur secara jelas, namun terdapat penjelasan yang menyatakan "Seorang perempuan yang dipaksa demikian rupa, sehingga akhirnya tidak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu" (R Susilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Politea Bogor halaman 211). Di dalam pasal 89 KUHP, yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik (lemah). Sementara pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan secara implisit tidak dijelaskan dalam Pasal ini meskipun dalam penjelasan pasal 285 KUHP menunjukkan "tentang kekerasan lihat pasal 89". Pengertian kekerasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan kekerasan adalah 231
"paksaan, tekanan, desakan3. Berdasarkan pengertian kekerasan, paksaan desakan (kompulsi) tersebut diatas dihubungkan dengan kata "memaksa" dalam pasal 285 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut umum bahwa kata "memaksa" adalah berasal dari kata "Paksa" yang mengandung pengertian "memaksa" di dalam hubungan antara seorang dengan orang lain untuk: meminta, menjalankan sesuatu perintah, permintaan, keinginan, kehendak dari seorang namun seorang yang lainnya menolak untuk melakukannya. Dengan demikian apabila permintaan, kehendak atau keinginan dilaksanakan oleh orang lain tersebut maka orang lain tersebut telah melakukan dengan "terpaksa". (Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/ PT.Bgl) Definisi kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan oleh para Majelis Hakim dalam keenam putusan tersebut memang berbeda-beda. Akan tetapi unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang tergambar dalam fakta hukum yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam keenam putusan mempunyai ciri yang serupa, yaitu: Unsur Kekerasan: Perbuatan Terdakwa berdampak langsung pada fisik korban. Dibuktikan dengan visum et repertum. Unsur Ancaman kekerasan: Perbuatan Terdakwa tidak berdampak langsung pada fisik korban, tapi lebih berdampak pada kondisi psikologis korban. Dibuktikan dari keterangan Saksi (Korban) dan/atau Terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari fakta hukum keenam putusan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk membuktikan 3 Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Departemen Pendidikan dan Kebuday- aan, 2008. 232
bahwa memang telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu sebagai berikut: 1. Putusan Nomor 6/Pid.B/2013/PN.TG (Tanah Grogot): Dalam putusan ini unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah unsur ancaman kekerasan. Fakta hukum yang dijadikan bahan pertimbangan yaitu perbuatan Terdakwa menodongkan sebilah pisau kepada Korban dan mengatakan apabila Korban tidak diam maka Terdakwa akan membunuh Korban. 2. Putusan Nomor 110/Pid.B/2013/PN.SKG (Sengkang): Dalam putusan ini unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah unsur kekerasan. Fakta hukum yang dijadikan bahan pertimbangan yaitu perbuatan Terdakwa menutup muka Korban dengan bantal yang mengakibatkan Korban tidak berdaya. Hal ini sudah termasuk dalam pengertian menggunakan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 KUHP. 3. Putusan Nomor 527/Pid.B/2011/PN.Srg (Serang): Dalam putusan ini unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah unsur kekerasan. Fakta hukum yang dijadikan bahan pertimbangan yaitu perbuatan Terdakwa menarik paksa kedua tangan dan mendorong badan Korban ke lantai kemudian menempelkan pecahan kaca di leher Korban. Majelis Hakim juga mengaitkan fakta hukum tersebut dengan alat bukti visum et repertum yang menyatakan bahwa pada tubuh Korban ditemukan memar dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul. 4. Putusan Nomor 834/Pid.B/2014/PN.Rap (Rantau Prapat): Dalam putusan ini unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah unsur kekerasan. Fakta hukum yang dijadikan bahan pertimbangan yaitu perbuatan Terdakwa menyeret Korban dan menaikkan ke becak Terdakwa, sehingga Korban mengalami trauma dan luka lecet di beberapa bagian tubuhnya. Majelis Hakim juga mengaitkan fakta hukum tersebut dengan alat bukti visum et repertum yang menyatakan 233
bahwa terdapat trauma dan luka lecet pada perut bawah kiri sejajar pinggang kiri, luka lecet pada lutut kiri atas, luka lecet pada lutut kiri bawah, luka lecet pada punggung kaki kiri, luka lecet pada punggung kaki kanan, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada lutut kanan, dan luka lecet pada lutut kanan bagian samping Korban dengan ukuran ± 2 x 1 cm. 5. Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl (Bengkulu): Dalam putusan ini unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah unsur ancaman kekerasan. Fakta hukum yang dijadikan bahan pertimbangan yaitu perbuatan bujuk dan rayu Terdakwa untuk memperdayai Korban dengan janji-janji palsu agar mau bersetubuh dan menyerahkan keperawanannya kepada Terdakwa. 6. Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PT.Bgl (Bengkulu): Dalam putusan ini unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah unsur kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan yang didefinisikan oleh Majelis Hakim berdasarkan KBBI adalah paksaan. Bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini adalah keterangan ahli di persidangan dan dihubungkan dengan visum et repertum. Salah satu hasil pemeriksaan yang tercantum di dalam visum adalah bukti pendarahan yang dialami korban. Pendarahan pada alat kelamin tersebut dapat terjadi akibat aktivitas hubungan seksual yang dilakukan oleh perempuan tidak dalam kondisi rileks saat melakukan hubungan seksual tersebut. kondisi tidak rileks itu disebabkan oleh rasa takut, malu, dan perasan tegang lainnya. Hal ini telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Terdakwa "Memaksa" Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Dari uraian mengenai definisi kekerasan atau ancaman kekerasan, fakta hukum dan alat bukti yang digunakan Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan untuk membuktikan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, dapat ditarik dua kesimpulan yaitu: 234
Dari keenam putusan yang menjadi bahan komparasi, dapat dilihat bahwa para Majelis Hakim masih inkonsisten dalam menggunakan definisi kekerasan atau ancaman kekerasan. Ada Majelis Hakim yang menggunakan definisi yang diberikan oleh para ahli hukum (doktrin) atau yurisprudensi. Ada juga hakim yang menggunakan kamus, bahkan ada juga yang menggunakan peraturan perundang- undangan lain untuk mendefinisikan apa itu kekerasan atau ancaman kekerasan. Walaupun masih inkonsisten dalam penggunaan definisi, namun Majelis Hakim dari keenam putusan konsisten dalam menggunakan fakta hukum dan alat bukti sebagai bahan pertimbangan bahwa memang telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan. Majelis Hakim konsisten dalam mempertimbangkan unsur kekerasan. Kekerasan dianggap telah terjadi berdasarkan fakta hukum bahwa terdapat luka pada fisik korban yang juga dibuktikan dengan visum et repertum. Majelis Hakim juga konsisten dalam mempertimbangkan unsur ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan dianggap telah terjadi berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh korban dan/atau terdakwa dalam persidangan. 4. Analisis Terkait Isu Hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit mendefinisikan perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini mengakibatkan Majelis Hakim akhirnya mencari definisi kekerasan atau ancaman kekerasan dari berbagai sumber untuk menjadi dasar penafsiran yang diberikan (lihat bagian Pembahasan Komparasi Konsistensi Putusan). Berikut adalah beberapa definisi kekerasan atau ancaman kekerasan yang biasanya digunakan oleh para Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum putusannya. 235
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana buatan R. Soesilo, hanya diterangkan bahwa terkait dengan kekerasan lihat Pasal 89 KUHP.4 Dalam Pasal 89 KUHP, yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan tidak berdaya.5 Kemudian R. Soesilo menjelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb.6 R. Soesilo mengartikan pingsan berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa tindakan. Misalnya pelaku memberi minum racun kecubung atau obat lain kepada korban, sehingga korbannya tidak ingat lagi dan orang yang pingsan tersebut tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.7 Kemudian tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.8 Menurut Soesilo, perlu dicatat di sini bahwa mengancam orang dengan akan membuat itu pingsan atau tidak berdaya tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan, sebab Pasal ini hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan, bukan membicarakan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan.9 Dading berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah.10 Apabila kekerasan 4 R. Soesilo, KUHP serta Komentar Lengkap dengan Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1993), hal 211. 5 Ibid., hal. 98. 6 Soesilo, Op. Cit, hal. 98. 7 Ibid. 8 Ibid. 9 Ibid. 10 A.K. Moch. Anwar (Dading), Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku 236
menjadikan seorang perempuan menjadi lemas atau tidak berdaya, karena kehabisan tenaga, atau kekerasan mematahkan kemajuannya (perlawanannya) karena terjadi persentuhan antara kedua jenis kemaluan, perlawanan dari perempuan terhenti, maka perbuatan memaksa dengan kekerasan tetap terjadi. Perempuan itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan. Penyerahan diri tersebut sebenarnya ingin ditolak korban.11 Kemudian Lamintang dalam bukunya mengutip pendapat Profesor Simons. Kekerasan atau geweld menurut Lamintang adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu berarti (elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis) atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan (het aanwende van llichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit).12 Di sisi lain ancaman akan memakai kekerasan, dalam putusan Hoge Raad tanggal 05 Januari 1914 dan putusan Hoge Raad tanggal 18 Oktober 1915, dirumuskan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengkualifikasikan adanya ancaman akan memakai kekerasan, yaitu:13 a. Dat de bedreiging is geuit onder zodanige omstandigheid, dat bij de bedreigde de indruk kan worden gewekt, dat daardoor werkelijk een min of meerenstige inbreuk wordt gemaakt op zijn persoonlijke vrijheid; b. Dat des daders wil is gericht op het tewewgbrengen van die indruk. Artinya: a. Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; II), (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 227. 11 Ibid. 12 P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus; Tindak Pidana-Tindak Pidana Melang- gar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal 111. 13 Ibid. 237
b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu. Pembahasan mengenai unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dapat terlepas dari pembahasan mengenai pasal perkosaan, karena unsur ini merupakan salah satu unsur dalam pasal perkosaan di KUHP Indonesia. Unsur ini juga yang biasanya mengakibatkan suatu kasus perkosaan tidak dapat diadili atau dilanjutkan proses pemeriksaannya karena kurangnya alat bukti yang dapat memenuhi pembuktian unsur tersebut. Menurut seorang ahli forensik, Ferryal Basbeth, dalam dunia medis, unsur kekerasan dapat dilihat dari traumatologi yang diderita korban, misalnya apakah terdapat memar, luka, atau lecet pada tubuh korban.14 Dengan demikian, akibatnya dapat terlihat secara mata telanjang. Berbeda halnya dengan unur ancaman kekerasan. Unsur ini merupakan unsur yang bersifat subjektif, dimana biasanya menimbulkan ketakutan pada kondisi psikologis korban.15 Bentuk ancaman kekerasan dalam kasus perkosaan misalnya ancaman akan membunuh keluarga korban jika korban menolak bersetubuh dengan pelaku.16 Disebabkan oleh sifat subjektifnya tersebut, seringkali ditemukan kesulitan dalam membuktikan unsur ancaman kekerasan. Dalam kasus dugaan kejahatan seksual yang dilakukan di ruang tertutup dimana hanya ada korban dan pelaku, unsur ancaman kekerasan biasanya hanya dibuktikan berdasarkan keterangan korban dan/atau pelaku (lihat Putusan Nomor 6/Pid.B/2013/PN.TG). Apabila keterangan dari korban tidak dapat meyakinkan aparat penegak hukum; atau pelaku tidak mengakui telah melakukan suatu bentuk ancaman; 14 Disampaikan dalam Focus Group Discussion Asesmen Konsistensi Putu- san Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan, di Hotel Grand Cemara Ja- karta pada Rabu, 30 September 2015. 15 Ibid. 16 Ibid. 238
maka pemeriksaan biasanya dihentikan di tengah jalan. Penghentian pemeriksaan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum karena unsur ancaman kekerasan dianggap tidak terbukti. Unsur ancaman kekerasan ini juga sebenarnya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan kondisi psikologis korban. Dalam salah satu putusan yang menjadi bahan komparasi, yaitu Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/ PN.Bgl, keterangan ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi perkosaan. Dalam keterangannya, ahli mengatakan bahwa pendarahan akibat perbuatan persetubuhan yang dialami oleh korban bisa terjadi karena rasa takut, malu, dan perasan tegang lainnya. Rasa takut, malu, dan tegang tersebut merupakan gambaran kondisi psikologis korban saat korban disetubuhi oleh terdakwa. Sehingga kondisi psikologis ini dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bahwa memang terjadi ancaman kekerasan dimana bentuknya adalah perbuatan bujuk dan rayu terdakwa untuk memperdayai korban dengan janji-janji palsu. Bentuk perbuatan tersebut akhirnya menjadi salah satu bentuk ancaman kekerasan berdasarkan penafsiran ekstensif (diperluas) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap kasus perkosaan yang terdakwanya merupakan seorang anggota POLRI. Definisi kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan, dapat ditemukan dalam sebuah deklarasi internasional, yaitu Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993. Dalam Pasal 1 deklarasi tersebut disebutkan:17 "Dalam Deklarasi ini, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang 17 Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, diproklama- sikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993. Diunggah dari: 239
terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi." Dalam pasal tersebut, tidak dibedakan antara kekerasan dan ancaman kekerasan, melainkan dinyatakan bahwa ancaman akan melakukan tindakan kekerasan juga termasuk ke dalam suatu bentuk kekerasan. Intimidasi adalah salah satu contoh dari ancaman.18 Menurut Sandra Bartky, intimidasi merupakan bentuk kekerasan psikologis yang terjadi dengan melibatkan atau tanpa melibatkan kekerasan fisik.19 Intimidasi merupakan semacam janji yang dikemukakan pelaku, bahwa terjadi sesuatu yang menimbulkan kerugian atau luka pada korban.20 Intimidasi berhasil bila korban memiliki relasi kuasa yang bersifat asimetris terhadap pelaku.21 Terkait relasi kuasa, Mamik Sri Supatmi, kriminolog sekaligus akademisi UI, juga berpendapat bahwa kekerasan seksual terjadi karena adanya relasi kuasa dimana status pelaku dan korban tidak setara.22 Dengan merujuk kepada penjabaran mengenai intimidasi tersebut, ancaman kekerasan yang ditafsirkan dalam Putusan Nomor 410/ Pid.B/2014/PN.Bgl, dapat dikategorikan sebagai bentuk dari intimidasi. Janji dan bujuk rayu Terdakwa bahwa tidak akan meninggalkan Korban jika Korban bersedia bersetubuh dengan Terdakwa pastinya akan berpengaruh pada kondisi psikologis korban. Janji tersebut sangat mungkin mempengaruhi kondisi psikologis Korban dimana akhirnya ia merasa takut dan tertekan akan ditinggalkan oleh Terdakwa. Akhirnya 18 Lidwina Inge Nurtjahyo, Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual, dalam Sulistyowati Irianto (ed.), Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak,( Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015 hal. 384. 19 Ibid. 20 Ibid. 21 Ibid. 22 Disampaikan dalam Focus Group Discussion Asesmen Konsistensi Putu- san Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan, di Hotel Grand Cemara Ja- karta pada Rabu, 30 September 2015. 240
Korban setuju untuk bersetubuh. Hal ini juga berkaitan dengan status Terdakwa dan Korban yang merupakan sepasang kekasih, sehingga relasi kuasa dalam hubungan pacaran sangat berperan di dalamnya. Persetujuan Korban di sini tidak dapat dikategorikan sebagai persetujuan yang bebas karena persetujuan diberikan dalam kondisi psikologis yang berada di bawah tekanan atau perasaan takut akan ditinggalkan oleh Terdakwa. Terkait dengan persetujuan atau konsensus bebas korban, International Criminal Court menyatakan bahwa unsur tersebut termasuk dalam unsur rape. International Criminal Court menyatakan bahwa terdapat dua unsur dalam rape, yaitu:23 1. The perpetrator invaded the body of a person by conduct resulting in penetration, however slight, of any part of the body of the victim or of the perpetrator with a sexual organ, or of the anal or genital opening of the victim with any object or any other part of the body. 2. The invasion was committed by force, or by threat of force or coercion, such as that caused by fear of violence, duress, detention, psychological oppression or abuse of power, against such person or another person, or by taking advantage of a coercive environment, or the invasion was committed against a person incapable of giving genuine consent. Dalam unsur kedua, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dibedakan dengan unsur ketidakmampuan korban dalam memberikan persetujuan bebas (dijadikan unsur alternatif). Antonio Cassese menafsirkan bahwa 'kekerasan atau ancaman kekerasan' pada dasarnya menyiratkan atau berarti' 'kurangnya persetujuan', dan dengan demikian Cassese memandang kedua unsur tersebut sebagai 'substansi yang setara'.24 Persetujuan atau konsensus korban juga menimbulkan masalah 23 Melanie O'Brien, "Sexual Exploitation and Beyond: Using the Rome Statute of the International Criminal Court to Prosecute UN Peacekeepers for Gen- der-based Crimes", (ARC Centre of Excellence in Policing and Security, Griffith University, Brisbane, Australia), p. 20. 24 Antonio Cassese, International Criminal Law, (Oxford: Oxford University Press, 2008), Hal. 112. 241
tersendiri dalam suatu kasus kejahatan seksual. Susan Estrich menyatakan bahwa masalah persetujuan atau konsensus korban mencakup beberapa hal, yaitu:25 1. Ketiadaan konsensus korban harus dibuktikan dengan adanya perlawanan fisik dari korban. 2. Sebelum dan selama terjadi kejahatan seksual terhadap korban, penting untuk diketahui apakah ada tingkah laku korban (perempuan) yang dianggap tidak pantas. Tingkah laku tidak pantass itu didasarkan pada standar laki-laki tentang kepantasan perilaku perempuan. Sekiranya ada perilaku yang dianggap tidak pantas itu dilakukan si perempupan, perilaku itulah yang justru mengundang terjadinya pemerkosaan. Jadi dalam hal ini korban dianggap telah mengundang terjadinya kejahatan tersebut terhadap dirinya sendiri. Hal-hal tersebut juga biasanya menjadi permasalahan dalam membuktikan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan pada kasus- kasus kejahatan seksual di Indonesia. Seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengkang nomor 110/Pid.B/2013/PN.SKG. Dalam putusan tersebut, terdapat dissenting opinion yang dikemukakan oleh Hakim Anggota 1 (lebih lengkap dapat dibaca pada bagian deskripsi singkat putusan). Hakim tersebut berpendapat bahwa tidak ada paksaan dalam persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Korban, karena Saksi Korban tidak jujur dalam memberikan keterangan. Dengan demikian Hakim menganggap unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terbukti. Ketiadaan paksaan dalam kasus ini dianggap sebagai pemberian konsensus atau persetujuan oleh Saksi Korban untuk dilakukan persetubuhan terhadap dirinya, karena menurut keterangan Terdakwa, persetubuhan sudah dilakukan sebanyak empat kali dan terjadi dalam kondisi Terdakwa dan Saksi Korban adalah sepasang kekasih. Akan tetapi 25 Pandangan Susan Estrich, yang dikutip dalam Nurtjahyo, dalam Irianto (ed.),Op.Cit., hal. 398. 242
anggota Majelis Hakim yang lain berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Korban sudah cukup membuktikan adanya paksaan terhadap Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan. Paksaan tersebut diwujudkan dengan cara menutup muka Saksi Korban menggunakan bantal yang mengakibatkan Saksi Korban menjadi tidak berdaya. Hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai definisi kekerasan yang dimaksud oleh Pasal 89 KUHP. Seperti yang diutarakan oleh Antonio Cassese sebelumnya bahwa persetujuan atau konsensus korban merupakan substansi yang setara dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Terkait unsur kekerasan yang memang mempunyai dampak langsung pada fisik korban akibat perlawanan fisik yang dilakukan oleh korban, akan lebih mudah membuktikan ketiadaan konsensus korban jika mengacu pada masalah terkait konsensus yang dikemukakan oleh Estrich pada poin 1. Hal yang sering menimbulkan perdebatan yaitu mengenai unsur ancaman kekerasan yang dampaknya lebih pada kondisi psikologis korban. Apabila unsur ancaman kekerasan yang biasanya hanya dibuktikan melalui keterangan korban dan/atau terdakwa tidak terbukti, hal ini dapat menimbulkan persepsi di kepala aparat penegak hukum bahwa korban secara bebas memberikan persetujuan untuk melakukan suatu tindakan seksual terhadap dirinya. Konsensus itu dianggap diberikan karena korban dianggap tidak melakukan perlawanan fisik. Biasanya perlawanan fisik tersebut berdampak langsung pada kondisi fisik korban (terdapat memar atau luka lecet). Ketiadaan bukti fisik juga sering dianggap aparat penegak hukum bahwa tidak terjadi kejahatan sama sekali. Padahal sangat penting untuk melihat kondisi psikologis korban saat memberikan persetujuan. Apakah memang persetujuan diberikan secara bebas, ataukah persetujuan diberikan karena kondisi psikologis korban yang berada di bawah tekanan akibat ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam rangka melihat kondisi psikologis korban yang dapat 243
membuktikan bahwa memang terjadi ancaman kekerasan, maka harus dilakukan pemeriksaan psikologi secara mendalam. Hasil pemeriksaan itu dituangkan dalam visum et psikiatrikum. Pemeriksaan kondisi psikologis ini sangat jarang dilakukan terhadap kasus-kasus kejahatan seksual di Indonesia. Buktinya, dari keenam putusan yang menjadi bahan komparasi, hanya satu putusan yang mempertimbangkan kondisi psikologis korban untuk membuktikan terjadi ancaman kekerasan terhadap diri korban. Pertimbangan tersebut pun bukan didasarkan pada hasil pemeriksaan kondisi psikologis korban secara mendalam, melainkan didasarkan pada keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan yang juga membuat visum et repertum korban. Penderitaan fisik maupun psikologis korban kejahatan seksual masih ditambah dengan sejumlah mitos dalam masyarakat yang menyebutkan kejahatan seksual khususnya pemerkosaan, merupakan "kesalahan perempuan karena berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat" dan "kesalahan perempuan karena tidak melakukan perlawanan".26 Mitos lainnya, "sudah merupakan hal alamiah bagi laki-laki untuk melakukannya" atau "kesalahan perempuan karena melakukan tindakan yang mengundang kejahatan, misalnya melalui cara berpakaian".27 Mitos- mitos tersebut seolah-olah menempatkan bahwa kejahatan seksual yang terjadi pada perempuan semata-mata karena kesalahan yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri, tanpa memikirkan penderitaan fisik maupun psikologis yang dialami oleh perempuan akibat kejahatan seksual yang dilakukan terhadapnya. Kejahatan seksual masuk ke dalam kategori kejahatan berat terhadap kemanusiaan karena kejahatan tersebut berdampak terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban.28 Secara fisik, kejahatan seksual dapat menyebabkan mulai taraf luka ringan, luka berat, cacat permanen, 26 Ibid., hal. 386. 27 Ibid., hal 386-387. 28 Nurtjahyo, Op. Cit., hal. 384. 244
bahkan kematian.29 Dari aspek psikologis, kejahatan seksual berdampak pada terganggunya ketenangan jiwa korban yang antara lain dapat terlihat dari bentuk gejala sulit tidur, ketakutan apabila melihat orang dengan ciri-ciri tertentu yang mirip pelaku, sulit makan, gangguan buang air besar dan air kecil, histeria, gangguan makan, depresi, menurunnya kemampuan belajar, sampai pada gejala munculnya keinginan dan usaha untuk bunuh diri.30 Secara sosial, para korban kejahatan seksual juga akan mengalami kesulitan berinteraksi dengan lingkungannya, terutama apabila lingkungan memberi stigma negatif terhadap korban kejahatan seksual.31 Dari uraian mengenai unsur kekerasan atau ancaman kekerasan di atas, penulis berpendapat bahwa masih sulit dilakukan pembuktian terhadap unsur ancaman kekerasan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan pertimbangan mengenai kondisi psikologis yang dialami korban kejahatan seksual. Penting bagi para Hakim untuk melihat seperti apa kondisi psikologis korban pada saat dan pasca mengalami kejahatan seksual, untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi ancaman kekerasan terhadap korban. Dalam merumuskan bentuk dari kekerasan atau ancaman kekerasan, seharusnya aparat penegak hukum juga mengacu pada instrumen-instrumen internasional yang secara lebih jelas mengatur unsur tersebut. Misalnya menggunakan definisi kekerasan terhadap perempuan yang dirumuskan dalam Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Definisi kekerasan dalam deklarasi tersebut menurut penulis sangat tepat digunakan dalam pembuktian kasus-kasus kejahatan seksual, khususnya kasus perkosaan, mengingat pasal perkosaan dalam KUHP Indonesia yang berlaku sekarang memang secara jelas menyatakan bahwa unsur objektif dari pasal tersebut adalah 29 Ibid. 30 Ibid. 31 Ibid. 245
perempuan. 5. Kesimpulan Kesimpulan terkait konsistensi putusan, dari uraian mengenai definisi unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, fakta hukum dan alat bukti yang digunakan Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan untuk membuktikan unsur tersebut, dapat ditarik dua kesimpulan yaitu: Dari keenam putusan yang menjadi bahan komparasi, dapat dilihat bahwa para Majelis Hakim masih inkonsisten dalam menggunakan definisi kekerasan atau ancaman kekerasan. Ada Majelis Hakim yang menggunakan definisi yang diberikan oleh para ahli hukum (doktrin) atau yurisprudensi. Ada pula Majelis Hakim yang merujuk kepada definisi berdasarkan kamus, bahkan ada juga yang menggunakan peraturan perundang-undangan lain untuk mendefinisikan apa itu kekerasan atau ancaman kekerasan. Walaupun masih inkonsisten dalam penggunaan definisi, namun Majelis Hakim dari keenam putusan sudah konsisten dalam menggunakan fakta hukum dan alat bukti sebagai bahan pertimbangan bahwa memang telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan. Para Majelis Hakim konsisten dalam mempertimbangkan unsur kekerasan, di mana kekerasan dianggap telah terjadi berdasarkan fakta hukum bahwa terdapat luka pada fisik korban yang juga dibuktikan dengan visum et repertum. Majelis Hakim juga konsisten dalam mempertimbangkan unsur ancaman kekerasan, di mana ancaman kekerasan dianggap telah terjadi berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh korban dan/atau terdakwa dalam persidangan. Kesimpulan terkait isu hukum, ditemukan bahwa masih sulit dilakukan pembuktian terhadap unsur ancaman kekerasan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan pertimbangan mengenai kondisi psikologis 246
yang dialami korban kejahatan seksual. Dengan demikian penting bagi para Hakim untuk melihat seperti apa kondisi psikologis korban pada saat dan pasca mengalami kejahatan seksual, untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi ancaman kekerasan terhadap korban. Terakhir, dalam merumuskan bentuk dari kekerasan atau ancaman kekerasan, seharusnya aparat penegak hukum juga mengacu pada instrumen-instrumen internasional. Di dalam instrumen internasional, definisi dan batasan dari kekerasan maupun ancaman kekerasan secara lebih jelas diatur. 247
Daftar Pustaka Anwar, H.A.K. Moch. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Bandung: Penerbit Alumni, 1986. Cassese, Antonio. International Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2008. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993. Diunggah dari: Lamintang, P.A.F. Delik-delik Khusus; Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan. Bandung: Mandar Maju, 1990. Nurtjahyo, Lidwina. Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual, dalam Sulistyowati Irianto ed., Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015. O'Brien, Melanie. "Sexual Exploitation and Beyond: Using the Rome Statute of the International Criminal Court to Prosecute UN Peacekeepers for Gender-based Crimes", (ARC Centre of Excellence in Policing and Security, Griffith University, Brisbane, Australia). Soesilo, R. KUHP serta Komentar Lengkap dengan Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia, 1993. 248
BAB 8 PENAFSIRAN UNSUR "RELASI KUASA" PADA PASAL KEJAHATAN PENCABULAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Khusnul Anwar 1. Pendahuluan Kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum dalam setiap individu saat ini dipengaruhi oleh adanya pembedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh adanya budaya patriarki di masyarakat. Allan G Johnson menyebutkan terdapat empat karakteristik patriarki, di antaranya adalah male domination (dominasi laki-laki).1 Dominasi laki-laki memposisikan laki-laki pada posisi otoritas, misalnya dalam bidang politik, ekonomi, hukum, keagamaan, pendidikan, militer, dan domestik. Secara sederhana dominasi laki-laki dapat mengkonstruksi perbedaan kekuatan antara laki-laki dan perempuan. Dominasi laki-laki juga menyebarkan gagasan bahwa laki-laki adalah makhluk superior dibandingkan perempuan.2 Laki-laki menjadikan dirinya sebagai manusia superior dan menguasai dalam setiap lingkup publik. Banyak sekali persoalan yang ditimbulkan dari dominasi laki-laki tersebut. Budaya patriarki yang melekat dan justru melembaga dalam setiap individu, lembaga kenegaraan, keagamaan, maupun lembaga-lembaga sosial lainnya, melestarikan kondisi di mana kekuasaan penuh menjadi milik laki-laki. Hal tersbut menjadikan posisi perempuan selalu terdiskriminasikan oleh kehidupan sosial, ekonomi, 1 A.G., Johnson, The Gender Knot: Unraveling Our Patriarchal Legacy, (Philad- helpia: Temple University Press, 2005) 2 Ibid. 249
maupun hukum. Sepanjang sejarah, laki-laki dapat bergerak bebas melakukan kegiatan ekonomi atau berdagang dan perempuan hanya berdiam diri di rumah dan melakukan kegiatan domestik, sehingga menjadikan kegiatan ekonomi didominasi oleh laki-laki. Hal ini berakibat pada hukum keperdataan, perempuan tidak boleh melakukan kontrak bisnis. Walaupun sudah dihapus dengan pergerakan waktu yang begitu lama. Di bidang hukum pidana, relasi kuasa merupakan hal yang penting dalam melihat dominasi laki-laki di setiap putusan hakim, terutama dalam putusan terhadap kasus-kasus kekerasan atas perempuan. Hal itu menarik untuk dikaji karena bagaimanapun juga hakim merupakan pihak yang menafsirkan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Putusan hakim juga menarik untuk dikaji karena menampakkan ada atau tidaknya konsistensi dalam melakukan putusan atau vonis terhadap terdakwa dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Rumusan tentang kekerasan yang terjadi karena relasi kuasa dapat dilihat dari Pasal 294 ayat 2 butir 1 dan butir 2 KUHP. Pengujian atas konsistensi tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahap. Pertama, pengumpulan bahan putusan baik itu dari tingkat pertama, maupun kasasi. Kedua, masing-masing putusan tersebut dianalisis secara seksama, dengan fokus pada penafsiran hakim atas persoalan relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual tersebut. Penulis telah meneliti lima putusan dari enam putusan yang telah dikumpulkan. Di antara putusan tersebut ialah: 1. Nomor Putusan 44/Pid.Sus/2015/PN.Bul; 2. Nomor Putusan 152/Pid.B/2014/PN.Kpg; 3. Nomor Putusan 156/Pid.B/2013/PN.Smp; 4. Putusan Pengadilan Militer Tinggi PUT/23-K/BDG/PMT-II/AD/ IV2010; dan 5. Putusan Mahkamah Agung K/Pid/2012. 250
2. Deskripsi Singkat Putusan 2.1. Deskripsi Singkat Putusan Nomor Putusan 44/Pid.Sus/2015/PN.Bul (Boul) Resume Perkara Terdakwa merupakan seorang kepala sekolah sesuai dengan SK Bupati Boul No: 188.4.55/824/2895/DIKJAR tertanggal 24 Februari 2007 sampai dengan tahun ajaran 2014/2015. Korban merupakan tenaga guru honorer, ketika Korban menyelesaikan sekolahnya pada tahun 2012. Sejak lulus, Korban dipanggil oleh Terdakwa untuk diperbantukan sebagai tenaga guru honorer. Terdakwa sebagai Kepala Sekolah, mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Boul No: 421.8/001/ KEPSEK tertanggal 6 Januari 2015, yang di dalamnya terdapat nama Korban. Setelah Korban mulai bekerja sebagai tenaga honorer pada tahun 2013, Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Korban di rumah Terdakwa apabila istri Terdakwa sedang dinas ke luar kota. Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan Korban di ruangan kepala sekolah apabila semua siswa dan guru-guru sudah pulang dari sekolah. Terdakwa biasanya memberi tanda kepada Korban supaya masuk ke ruangan tersebut dan selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban. Sebelum melakukan hubungan badan dengan Korban, Terdakwa pernah mengatakan kepada Korban "Jangan sampai ini dapat tau sama orang!! Tidak ada orang yang boleh tau!!" Terdakwa juga pernah menjanjikan akan membelikan Korban handphone. Korban juga diberi janji akan diuruskan Surat Keputusan (SK) Bupati, sehingga dapat naik pangkat sebagai tenaga honor daerah. Pada saat itu Korban hanya sebagai tenaga sukarela di SLB Buol. Hubungan antara Terdakwa dan Korban merupakan hubungan kerja serta antara atasan dan bawahannya. Akan tetapi dengan 251
mempergunakan hubungan kerja itu yang melahirkan relasi kuasa antara Terdakwa dan Korban, Terdakwa dapat melakukan hubungan seksual dengan Korban. Akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum No. : 357/038.11/RSUD/2015, tertanggal 22 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. Irmawati A. Suling, MMR sebagai dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boul; terdapat robekan tidak beraturan pada selaput dara (luka lama). Robekan pada selaput dara Korban diduga akibat trauma benda tumpul. Berdasarkan temuan visum tersebut, oleh Majelis Hakim Terdakwa divonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan. Berdasarkan Pasal 294 ayat 2 ke-1 KUHP, Terdakwa kemudian dipidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, tidak ada yang mengajukan upaya hukum. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim; dalam kasus kekerasan seksual ini terfokus pada isu hukum tentang "relasi kuasa". Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menafsirkan unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan"; adalah tindakan yang dilakukan pelaku terhadap seseorang yang diasuh, dididik, atau dijaga atau dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga. Penafsiran tersebut didasarkan pada Pasal 294 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim menafsirkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangannya baik itu dalam hal mengasuh, mendidik, menjaga serta mempercayakan, maka sudah tentu melakukan kejahatan karena memiliki relasi kuasa dengan korban. Relasi kuasa tersebut meletakkan pelaku pada posisi yang lebih tinggi disbanding korban, sehingga dengan mudah pelaku dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk melaksanakan hubungan seksual dengan korban. Majelis Hakim berpendapat relasi kuasa yang terjalin antara 252
Terdakwa dengan Korban; didukung dengan fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan Kepala Sekolah dengan Keputusan Bupati Boul No: 188.4.55/824/2895/DIKJAR tertanggal 24 Februari 2007 sampai dengan tahun ajaran 2014/2015. Fakta hukum lainnya adalah Korban merupakan bawahan dari Terdakwa dengan adanya Surat Keputusan Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Boul No: 421.8/001/KEPSEK tertanggal 6 Januari 2015 tentang pembagian tugas guru dan tenaga administrasi dalam proses belajar mengajar dan bimbingan penyuluhan di tingkat SDLB/SMPLB/ SLB Negeri Boul pada semester II tahun ajaran 2014/2015. 2.2. Deskripsi Singkat Nomor Putusan 152/Pid.B/2014/PN.Kpg (Kupang) Resume Perkara Pada saat didakwa, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang sesuai dengan petikan Surat Keputusan Walikota Kupang dengan No: BKD.821/419/D/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013. Korban merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai No: BKD.813/612.g/B/IV/2013 Kupang TA 2013 tertanggal 1 April 2013. Peristiwa yang menimpa Korban terjadi pada Jumat, 13 September 2013. Ketika itu Korban masuk kantor. Kantor dalam keadaan sepi karena ada sebagian pegawai pergi membersihkan area penghijauan di Jalan Eltari III. Terdakwa lalu memanggil Korban dengan cara membunyikan bel sehingga Korban masuk ke ruangan Terdakwa. Tidak terjadi apapun, Korban pun keluar ruangan. Terdakwa memanggil Korban hingga tiga kali. Pada saat panggilan kedua Terdakwa mengecek setiap ruangan apakah sepi ataukah masih ada orang. Setelah yakin bahwa ruangan sepi, Terdakwa memanggil Korban untuk ketiga kalinya ke ruangan Terdakwa. Terdakwa meraba- raba buah dada Korban dan menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke bagian rusuk korban. Dan Korban pun berhasil lari keluar ruangan. 253
Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun karena terbukti secara bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seseorang; yang menurut jabatannya berada di bawah perintahnya. Putusan ini didasarkan Majelis Hakim pada Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP. Dalam perkara ini, baik para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, tidak ada yang mengajukan upaya hukum. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Secara tidak langsung Hakim telah memberikan penilaian bahwa posisi Korban pada kasus ini memang rentan. Majelis Hakim menilai bahwa dalam kasus ini, "...Korban adalalah seseorang yang sudah berstatus menikah dan bersuami; dan juga sebagai bawahan dari Terdakwa, menurut penilaian Majelis tidak akan mungkin berani menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang adanya perbuatan cabul yang merupakan aib bagi dirinya...." Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum di mana saksi- saksi yang dihadirkan tidak ada yang melihat secara langsung. Akan tetapi para saksi tersebut mendengar dari cerita dari keterangan Korban (saksi de auditu). Dengan demikian walaupun keterangan Korban dan keterangan saksi-saksi lainnya serta Terdakwa masing-masing berdiri sendiri namun berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHAP keterangan-keterangan itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Pasal tersebut menyatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah. Penggunaan keterangan beberapa saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa. Dengan demikian dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, sehingga Terdakwa dapat dibuktikan melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap bawahannya. 254
2.3. Deskripsi Singkat Nomor Putusan 156/Pid.B/2013/PN.Smp (Sumenep) Resume Perkara Terdakwa merupakan salah satu guru mengaji di Yayasan Arraudah di daerah Sumenep Madura Jawa Timur. Korban merupakan murid yang belajar quraa'. Pada awalnya Saksi Korban belajar qari kepada Terdakwa di Yayasan Araudah karena Korban mendengar suara Terdakwa sangatlah bagus. Korban juga mengajak temannya bernama Aini. Terdakwa memberitahukan kepada Korban akan memberikan amalan agar suaranya bagus. Korban pun tertarik dengan tawaran Terdakwa. Peristiwa kekerasan terhadap Korban terjadi pada 28 Januari 2013 sekitar pukul 15.00. Terdakwa bertemu dengan Korban di Tugu Selamat Datang. Kemudian Terdakwa mengajak Korban makan di warung dekat terminal. Selanjutnya Korban diajak ke Hotel Sumekar dan memesan kamar hotel nomor 15. Terdakwa menyuruh Korban mematikan handphone yang dibawa Korban dengan maksud agar tidak mengganggu jalannya ritual. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang dan jarum serta meletakkan di dalam rok Korban. Terdakwa pun menyuruh menulis amalan dalam sebuah kertas. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk membuka kerudung setelah kerudung dibuka, maka Terdakwa menusukkan jarum ke tenggorokan Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh membuka baju Korban. Korban pun disuruh membuka BH dan kaos dalam dengan maksud untuk memberikan ritual, dada Korban ditulis dengan plastik yang berisi jimat hingga sampai pusar, Terdakwa membuka rok dan celana dalam Korban. Perbuatan tersebut membuat Korban kaget serta melontarkan kata "tidak ustad ini bukan ritual". Akan tetapi Terdakwa meyakinkan Korban sehingga perempuan itu pun terlentang kembali. Terdakwa ke kamar mandi hanya memakai kaos dalam dan celana pendek. Kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap 255
Korban. Akhirnya Korban melawan serta keluar dari kamar hotel, dengan dilihat saksi lain yakni resepsionis hotel. Akibat dari perbuatannya tersebut, Terdakwa divonis bersalah melakukan tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun. Terhadap putusan tersebut, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, tidak ada yang mengajukan upaya hukum. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menafsirkan unsur "relasi kuasa" sesuai fakta hukum, bahwa Terdakwa adalah seorang guru ngaji qurra'di Yayasan Arrauudah dan Korban adala muridnya. Pertemuan antara Korban dan Terdakwa merupakan dalam rangka belajar mengaji qurra'. Dengan demikian benar status Terdakwa adalah seorang guru qurra' yang mengajari murid-muridnya untuk belajar qiro'at. Fakta ini memenuhi unsur Pasal yang didakwakan, dengan posisi Terdakwa sebagai guru. Penafsiran Hakim dalam perkara ini sama dengan penafsiran Majelis Hakim pada perkara Nomor Putusan 44/Pid.Sus/2015/PN.Bul. Relasi kuasa dapat dilihat dari hubungan antara siapa yang mengasuh, siapa yang mendidik, dan siapa yang memiliki kewajiban untuk menjaga serta mengawasinya dengan pihak yang diawasi, diasuh ataupun dididik. Posisi Terdakwa sebagai guru ngaji qurra' yang sedang dalam proses membimbing atau mengajari Korban untuk belajar qurra'; dan dengan demikian meletakkan Terdakwa dan Korban pada suatu relasi kuasa, dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul kepada muridnya sendiri. 256
2.4. Deskripsi Singkat Nomor Putusan PUT/23-K/BDG/PMT-II/AD/ IV/2010 (Bandung) Resume Perkara Korban merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di kantor Kaminvetchad II-1 Bandung. Ia ditugaskan sebagai juru ketik (jurtik). Golongan kedinasan Korban adalah II/d. Terdakwa merupakan anggota aktif TNI AD yang juga bekerja di Kaminvetchad II-1 Bandung dan menempati posisi di Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat). Golongan kepegawaian Terdakwa sendiri ialah II/d. Di dalam struktur kantor Kaminvetchad II-1 Bandung, Korban dan Terdakwa memiliki relasi kuasa antara atasan dan bawahan. Terdakwa adalah Kepala Kaminvetchad II-1 Bandung. Pada awalnya tidak ada hubungan spesial atau pacaran antara Terdakwa dan Korban. Akan tetapi karena pertemuan yang intens, Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran. Pada saat hubungan pacaran, Korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami- istri sebanyak tujuh kali di salah satu hotel di Bandung dalam satu tahun, yakni pada 2008. Akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa divonis bersalah melakukan tindak pidana dalam posisi sebagai pejabat; yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya; atau dengan orang yang dijaganya, dipercayakan, atau diserahkan kepadanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP. Atas perbuatannya, Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama sembilan bulan dan pidana tambahan dipecat dari kedinasan. Kemudian perkara masuk proses banding dan diberikan putusan banding, yakni pidana pokok 10 bulan 20 hari dan pidana tambahan dipecat dari kedinasan. Terhadap putusan tersebut, baik para Penasihat Hukum maupun Oditur Militer, tidak ada yang mengajukan upaya hukum. 257
Pertimbangan Hukum Terkait Isu Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menafsirkan unsur "relasi kuasa" sebagai hubungan antara bawahan dengan atasan. Terhadap hal ini Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa memang merupakan atasan dari Korban, tetapi bukan atasan langsung. Ada atasan Korban secara langsung yakni Kaurcad. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa; tuntutan Pasal yang diajukan Oditur Militer tidak terpenuhi karena Terdakwa tidak termasuk atasan langsung. Terdakwa dan Korban bahkan memiliki golongan kepegawaian yang sama yakni II/d. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam Pasal yang didakwa Oditur Militer. Akan tetapi Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa" .....Terdakwa yang menjabat sebagai Badiklat, tentunya membawahi Saksi Korban dan Terdakwa berhak untuk memerintahkan Saksi Korban mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor termasuk juga pembinaan disiplin......' Dalam perkara ini, relasi kuasa tidak ditafsirkan sebagai posisi atasan dengan bawahan secara struktural sebagaimana tertera dalam Pasal 294 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. Akan tetapi, seseorang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan lebih atas seseorang lainnya. Dalam putusan ini, Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki wewenang untuk memberikan perintah pekerjaan dan pembinaan. Artinya relasi kuasa tidak hanya dilihat pada relasi atasan dan bawahan semata, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 294 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. Akan tetapi pemaknaan relasi kuasa terletak pada terbentuknya hubungan yang memberikan kewenangan kepada salah satu pihak untuk memberikan pekerjaan dan melakukan pembinaan terhadap pihak lain (Korban). 258
2.5. Deskripsi Singkat Putusan Mahkamah Agung No. 691 K/Pid/2012 (Jakarta Selatan) Resume Perkara Terdakwa adalah guru spiritual di sebuah padepokan meditasi. Korban ikut bergabung dalam padepokan sejak Juli 2008 dengan dukungan dari ibu Korban. Korban aktif dalam padepokan yang dipimpin oleh Terdakwa bahkan Terdakwa mengangkat Korban sebagai koordinator muda-mudi di padepokan tersebut. Sejak 12 Februari 2009 hingga 18 Februari 2009, Terdakwa meminta untuk membenahi pembawa obor cinta yang ada di Bali. Sesudahnya Korban diminta oleh Terdakwa untuk menginap setiap Jumat malam di padepokan yang berada di Ciawi Bogor, dalam rangka sharing. Sekitar bulan April 2009 Terdakwa menyuruh Korban untuk datang ke L'Ayurveda (tempat spa, massage terapi, konseling tarot) pada setiap hari Selasa dan Rabu dengan tujuan pendalaman ajaran. Faktanya, Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap Korban. Sekitar pertengahan dan akhir bulan Mei 2009 serta bulan Juni 2009 Korban mengalami kekerasan seksual. Hal yang sama juga diterima oleh saksi-saksi lainnya yang berada di padepokan Terdakwa. Dengan modus dan cara yang sama. Akibat perbuatannya tersebut, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam kapasitas sebagai seorang guru melakukan perbuatan cabul secara berlanjut. Tindakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. 259
Pertimbangan Hukum Terkait Isu Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menafsirkan unsur "relasi kuasa" sebagai terjalinnya hubungan antara Terdakwa dengan Korban, dalam kapasitas Terdakwa sebagai guru spiritual. Pada posisi itu, Terdakwa memiliki kewajiban membimbing murid- muridnya. Dalam bagian pertimbangan, secara khusus pertimbangan atas hal yang memberatkan Terdakwa; Hakim menilai bahwa "sebagai seorang rohaniawan seharusnya Terdakwa memberikan bimbingan dan perlindungan moral terhadap korban". Artinya, Terdakwa, sebagai guru sekaligus sebagai rohaniawan memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan serta ajaran yang baik terhadap murid-muridnya ataupun umat. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP. Dalam faktanya, meskipun keterangan para saksi lain tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa terhadap Korban, namun saksi lain itu menceritakan perbuatan tidak senonoh dari Terdakwa dalam bentuk dan jenis yang sama. Perbuatan tersebut dilakukan dalam kesempatan lain; dalam bentuk perbuatan cabul Terdakwa terhadap saksi-saksi tersebut. 3. Pembahasan Komparasi Konsistensi Putusan Berdasarkan pertimbangan hukum dari kelima putusan yang telah dijabarkan, terdapat 2 varian mengenai relasi kuasa yang digunakan oleh Majelis Hakim, yaitu: Varian penafsiran "relasi kuasa berkaitan dengan hubungan 1. antara atasan dan bawahan, seperti kepala dinas dan calon PNS, guru spiritual/guru ngaji dan murid, kepala sekolah dengan guru honorer". Pada varian ini Hakim tetap konsisten merujuk rumusan dalam Pasal 294 KUHP. Pada Pasal tersebut unsur relasi kuasa dilihat dapat terjalin antara atasan dan bawahan, guru dengan murid. Relasi kuasa tersebut dapat terbentuk secara formal maupun 260
non formal. Secara formal, relasi kuasa itu terbentuk karena adanya struktur baik itu dalam jabatan kedinasan, struktur sosial dan juga struktur lainnya. Secara informal, sebagaimana dimaknai Hakim dalam Putusan No. 691 K/Pid/2012 dan 156/Pid.B/2013/PN.Smp; relasi kuasa dapat terbentuk antara guru spiritual dan guru mengaji. Pada varian penafsiran yang kedua, Majelis Hakim memandang 2. bahwa relasi kuasa tidak hanya dilihat dalam hubungan antara atasan dan bawahan secara langsung berdasarkan golongan kedianasan/pangkat. Akan tetapi berdasarkan peran atau fungsinya. Varian ini terdapat pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi PUT/23-K/BDG/PMT-II/AD/IV2010. Dalam varian ini, yang menjadi bahan pertimbangan Hakim bukanlah hubungan kerja yang didasarkan atas hirarki berdasarkan golongan kedinasan dan struktur kelembagaan. Hal tersebut tidaklah diperhitungkan. Akan tetapi menurut Majelis Hakim, relasi kuasa itu terletak pada kewenangan salah satu pihak untuk membimbing dan mengawasi pihak lain, sehingga relasi tersebut menimbulkan posisi tawar yang tidak setara. Relasi kuasa untuk melakukan bimbingan kepada pihak lain itu menimbulkan kewenangan seseorang untuk memerintah suatu pekerjaan dan pembinaan terhadap seseorang lainnya. Dalam tubuh militer masih adanya corporate culture yang masih militeristik sehingga ada kewenangan atasan yang berhak menghukum atau disebut ankum. Dengan demikian sulit dalam penegakkan hukumnya.3 4. Analisis Terkait Isu Hukum Catherine MacKinnon menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang menentukan kuasa seseorang dalam relasi gender yaitu usia dan 3 Komentar Irawati Harsanto dalam FGD terkait isu "Relasi Kuasa" pada FGD di Di Hotel Cemara, Rabu, 30 September 2015. 261
gender. Seseorang dengan usia lebih muda akan menemukan bahwa dirinya menjadi target dari seseorang yang lebih tua. Hal ini berlaku juga pada konteks atasan dan bawahan.4 Berkaitan dengan relasi gender, Allan G. Johnson menyebutkan bahwa adanya dominasi laki-laki menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan. Dominasi laki-laki terhadap perempuan merupakan sebuah relasi gender yang tidak setara dimana menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Lebih lanjut Johnson juga menyatakan bahwa selain dominasi laki-laki, identifikasi laki-laki di dalam masyarakat patriarkal turut menyumbangkan ketidakadilan bagi korban. Laki- laki mendefinisikan ide-ide budaya tentang apa yang dianggap baik, diinginkan, atau normal. Hal ini berhubungan cara berpikir laki-laki dan maskulinitas.5 Dari beberapa putusan di atas, para korban memang memiliki usia lebih muda dari terdakwa. Kalau dilihat pada Putusan Nomor 44/Pid. Sus/2015/PN.Bul, posisi perempuan menempati posisi yang tidak strategis, yakni diposisikan sebagai sekretaris. Posisi sekretaris memiliki wilayah yang non publik dalam sebuah institusi. Posisi tersebut juga meletakkan perempuan dalam kondisi rentan untuk mendapatkan kekerasan seksual, sebab dalam posisi itu perempuan berada pada relasi kuasa yang timpang ketika berhadapan dengan atasannya. Ketimpangan relasi kuasa itu dapat diamati ketika misalnya sekretaris harus patuh kepada atasan, berada di bawah perintah dan penilaian atasan. Tidak hanya faktor usia dan gender yang membuat perempuan tidak setara dengan laki-laki. Kondisi lain yang membuat perempuan rentan berada dalam relasi kuasa yang timpang misalnya disabilitas, termasuk dalam kelompok minoritas baik dari aspek etnis maupun kepercayaan, termarginalisasi secara ekonomi. Perempuan yang berada dalam kondisi-kondisi tersebut di atas rentan dimanfaatkan oleh individu 4 Cathrine MacKinnon, Sexual Harrasment of Working Women: A Case of Sex Discrimination, (New Haven: Yale University Press, 1979) 5 Johnson, Op.Cit. 262
atau kelompok lain, karena memiliki relasi kuasa yang tidak seimbang. Menurut Henry dan Miloanovic (2000), relasi-relasi yang bersifat merugikan/menyakiti, salah satu sumbernya berasal dari karakter khas struktur kekuasaan. Relasi kuasa yang tidak setara, yang dibangun di atas konstruksi sosial tentang perbedaan, menyediakan kondisi-kondisi yang kemudian mendefinisikan kejahatan sebagai kerugian/kesakitan (Miloanoviv, 2000)6. Kekuasaan dibuat atas dasar kontruksi sosial yang sudah terlembagakan pada pranata-pranata sosial, keagamaan, maupun pemerintahan; sehingga dapat dijadikan alat pembenar dalam kekuasaan. Dampaknya adalah pada terbentuknya relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dengan perempuan. Dalam hal ini, laki-laki diposisikan untuk menjadi penguasa dalam lembaga-lembaga publik dan lainnya. Konsekwensinya, perempuan tidak memiliki posisi tawar dalam hal memiliki kekuasaan. Inti dari relasi kuasa adalah adanya pihak yang seharusnya dilindungi, diayomi, dan sebagainya, akan tetapi justru dimanfaatkan oleh pelindung, pengayomnya. Ketimpangan gender juga terjadi di dalam hukum. Carol Smart dalam Women of Feminist Legal and Criminological Discourse mengidentifikasikan tiga fase pengembangan gagasan bahwa hukum merupakan atau berkaitan dengan cara pandang terhadap gender.7 Fase tersebut adalah law is sexist, law is male, dan law is gendered. Gagasan law is sexist muncul dari pengamatan empiris bahwa sebagian anggota parlemen dan pengacara adalah laki-laki. Mackinon berpendapat bahwa objektivitas dan netralitas ideal yang dirayakan dalam hukum adalah nilai-nilai maskulin yang telah ditetapkan sebagai nilai-nilai universal.8 6 Persentasi Mamik Sri Supatmi terkait "isu relasi kuasa" pada FGD tanggal 30 September 2015 di Hotel Cemara, Rabu, 30 September 2015. 7 Carol Smart, Feminism and The Power of Law, (London: Routledge,1989) 8 Ibid. 263
Berdasarkan putusan yang dijadikan bahan komparasi; penulis menemukan bahwa budaya patriarki masih kental mengarusutama dalam hukum nasional Indonesia. Pengaruh budaya patriarki bagi perempuan di dalam hukum menimbulkan dampak yang serius bagi perempuan, terlebih ketika perempuan menjadi korban. Perempuan korban yang membawa kasusnya ke meja hijau bahkan merasa menjadi korban kembali karena dari segi sistem, aparat dan kultur hukumnya yang bias gender. 5. Kesimpulan Dari keenam putusan yang telah diteliti tersebut, Majelis Hakim sangat konsisten dalam menerapkan pasal 294 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP untuk menjerat terdakwa dengan dengan pasal-pasal relasi kuasa. Penulis menemukan bahwa empat di antara putusan yang dianalisis menunjukkan Majelis Hakim memaknai relasi kuasa masih terkait pada jabatan formal semata. Dalam satu putusan terdapat Majelis Hakim yang memaknai relasi kuasa secara lebih luas. Tidak hanya terkait dengan posisi formal/struktur jabatan, seperti dalam Putusan 44/Pid.Sus/2015/PN.Bul, dan Putusan 152/Pid.B/2014/PN.Kpg. Akan tetapi relasi kuasa dilihat pada konteks bagaimana seseorang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan perintah. Seperti dalam Putusan 156/Pid.B/2013/PN.Smp, Putusan Mahamah Agung PUT/23-K/BDG/PMT-II/AD/IV2010, dan Putusan Mahkamah Agung K/Pid/2012. Di dalam Pasal 294 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP aspek 'relasi kuasa' juga harus berbasis pada nilai ekonomi. Rumusan tersebut dimaksudkan untuk dapat menjerat pelaku usaha yang melakukan perbuatan cabul terhadap staf dan karyawannya. Rumusan tersebut diperlukan karena UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur bentuk- bentuk kekerasan seksual dan perbuatan cabul. Inti dari relasi kuasa adalah keberadaan pihak yang seharusnya dilindungi, diayomi, dan sebagainya 264
dan pihak yang berkewajiban melindungi, mengayomi, dan sebagainya. Akan tetapi pihak yang berkewajiban itu justru memanfaatkan orang yang berada di bawah pengayomannya. Dalam fakta-fakta yang ditemukan pada putusan Majelis Hakim sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, dapat dilihat masih adanya dominasi laki-laki atau patriarki dalam hukum nasional kita. Menurut sejarah feminis, yurisprudensi aliran utama bersifat patriarki. Kaum feminis menunjukkan doktrin hukum yang dipakai, praktik hukum yang ada, serta bahasa hukum dalam undang-undang atau aturan; mengandung unsur seksisme. Patriarki memiliki kekuasaan untuk melabelkan terkait sesuatu yang bernilai atau tidak dari standar nilai laki-laki. Akibat selanjutnya, ada kecenderungan pembelaan hukum yang mencari aturan-aturan yang komprehensif berdasarkan norma laki-laki tersebut.9 6. Rekomendasi 1. Memperluas unsur-unsur yang terdapat dalam RUU KUHP terkait relasi kuasa dengan memperhatikan relasi yang bermuatan ekonomi dan pendidikan. Relasi bermuatan ekonomi misalnya seperti hubungan PRT dengan majikan, pegawai dengan pemilik modal, dan pelaku bisnis lainnya. Bentuk relasi bermuatan pendidikan non formal misalnya seperti relasi yang terbentuk antara guru spiritual, guru mengaji, dan lain-lain. 2. Memperluas juga makna relasi kuasa tidak lagi sekedar relasi yang terbentuk karena hubungan atasan langsung dengan bawahan. Akan tetapi dalam konteks relasi yang terbentuk karena seseorang 9 Sulistyowati Irianto & Titiek Kartika Hendrastiti, Gerakan Perempuan Indone- sia: Perjuangan Kesetaraan Dan Keadilan yang Hilang Dari Sejarah, dalam Sulistyowati Iriantono ed., Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, (Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015) 265
266 memiliki kewenangan serta melakukan perintah terhadap seseorang lainnya. 3. Negara secara tegas, harus tetap menindak pelaku kejahatan seksual yang berprofesi sebagai Polisi dan TNI. Campur tangan Negara amat diperlukan dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan Polisi dan TNI karena masyarakat sipil sulit untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan tanpa bantuan Negara. 4. Negara diharapkan bisa segera merealisasikan pembaharuan hukum yang melindungi perempuan korban dari kejahatan seksual, supaya perempuan korban kejahatan seksual dapat mengakses keadilan, perlindungan hukum, dan pemulihan atas kondisi psikologisnya.
Daftar Pustaka Cathrine MacKinnon. Sexual Harrasment of Working Women: A Case of Sex Discrimination. New Haven: Yale University Press, 1979. Henry, S., & Milovanovic, D. Constitutive Criminology: Origins, Core Concepts, and Evaluation Social Justice. t.k.t.p, 2000. Johnson, A. G. The Gender Knot: Unraveling Our Patriarchal Legacy. Philadhelpia: Temple University Press, 2005. Smart, C. Feminism and The Power of Law. London: Routledge, 1989. Irianto, Sulistyowati & Titiek Kartika Hendrastiti, Gerakan Perempuan Indonesia: Perjuangan Kesetaraan Dan Keadilan yang Hilang Dari Sejarah, dalam Sulistyowati Iriantono ed., Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, (Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015) 267
BAB 9 PENAFSIRAN UNSUR "TIDAK BERDAYA" DALAM PASAL 286 DAN 290 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA Uliarta Pangaribuan 1. Pendahuluan Persoalan kejahatan seksual telah menduduki tempat utama sebagai pembahasan baik dalam forum kenegaraan, pertemuan ilmiah, pemberitaan media massa serta di kalangan masyarakat. Masalah kejahatan makin meluas karena banyaknya korban dan makin meningkatnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari jenis-jenis kejahatan itu dan menimbulkan situasi yang menakutkan dan ketidaknyamanan di dalam lapisan masyarakat. Data catatan akhir tahun Komnas Perempuan di 2012, menyebutkan ada 4.336 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan pada 2013 meningkat menjadi 5.629 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari 5.629 kasus tersebut, 2.634 masuk kategori kekerasan seksual1. Sedangkan dari 2.634 kasus ini, yang masuk kategori perkosaan sebanyak 1.074 kasus dan pencabulan 789 kasus. Berdasarkan data yang dimiliki oleh LBH APIK Jakarta pada 2013 ada 552 kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dan 47 kasus kekerasan seksual.2 Angka kekerasan seksual ini seperti fenomena gunung es, masih banyak perempuan yang menjadi korban tetapi tidak berani menceritakan 1 Data Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan tahun 2012 dan 2013. 2 Data Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta tahun 2013. 268
pengalaman kekerasannya, apalagi mendatangi lembaga perlindungan untuk meminta pertolongan. Hal ini disebabkan karena stigma di masyarakat bahwa perempuan korban kekerasan seksual dianggap sebagai pihak yang bersalah, diberi label perempuan penggoda, sehingga pantas untuk mendapatkan perlakuan seperti itu. Jumlah kasus ini masih dimungkinkan bertambah, karena adanya kasus-kasus yang tidak dilaporkan kepada pihak berwajib, yang dikenal dalam statistik kriminal sebagai dark number. Status dan kondisi perempuan Indonesia masih dan terus mengalami berbagai perilaku tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini karena tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan sebagai korban. Aturan hukum pun tidak mengakomodir kepentingan korban untuk mendapatkan keadilan, bahkan tidak berpihak kepada korban. Dalam beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi, tindak kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang-orang terdekat korban: ayah, paman, kakak, kakek, ataupun saudara. Pelaku kekerasan seksual juga biasanya berasal dari lingkup pergaulan korban. Misalnya teman dekat, tetangga dan orang yang sudah dikenal oleh korban baik di tempat publik ataupun di tempat privat. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual, maupun psikologis. Termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang- wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi seperti di atas, dapat dilihat dari data Komnas Perempuan secara nasional dan data LBH APIK. Penyebab dari kasus-kasus kekerasan seksual meningkat; ditengarai karena tidak adanya hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku. 269
Kendala yang dihadapi korban antara lain: 1. perempuan korban sulit untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya karena rasa trauma, takut, malu, dan merasa menjadi aib; 2. sikap aparat penegak hukum yang masih cenderung menyalahkan korban; 3. pihak kepolisian sering meminta dipenuhinya laporan korban dengan 2 (dua) alat bukti yang sulit untuk dipenuhi oleh korban. Kasus kekerasan seksual sangat merugikan bagi perempuan korban baik secara fisik maupun psikis. Hal ini disebabkan karena tidak adanya rasa keadilan bagi korban dan cenderung justru disalahkan. Pada pembahasan kali ini, permasalahan atau isu hukum yang dibahas terkait konsistensi putusan adalah mengenai penafsiran unsur tidak berdaya yang terdapat dalam kedua pasal yaitu, Pasal 286 dan 290 KUHP. Bunyi lengkap kedua Pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 286 "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun." Pasal 290 "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya." Dalam pembahasan kali ini akan dilihat bagaimana Majelis Hakim menafsirkan unsur "tidak berdaya" dalam suatu perkara tindak pidana perkosaan. Terdapat 5 (lima) putusan yang dijadikan bahan untuk melihat konsistensi Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur "tidak berdaya" yaitu: 1. Putusan Nomor 05 K/ Pid /2003; 270
2. Putusan Nomor 30/PK/Pid/2010; 3. Putusan Nomor 190/Pid.B/2012/PN.OLM; 4. Putusan Nomor 138/Pid.B/2006/PN.Wnsb; dan 5. Putusan Nomor 676/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst. Dari putusan di atas, varian tidak berdaya secara "fisik" terdapat dalam Putusan Nomor: 05 K/Pid/2003 (pingsan tidak sadar), Putusan Nomor: 30/PK/Pid/2010 (dibuat mabuk) dan 138/Pid.B/2006/PN.Wnsb (dibuat mabuk). Varian tidak berdaya secara "psikis" terdapat dalam Putusan Nomor: 676/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst (fisik: dalam keadaan sakit asma, dan psikis: tidak mengerti apa yang harus dilakukannya, tidak berani mengambil sesuai kondisi dalam keadaan rasional) dan Putusan Nomor 190/Pid.b/2012/PN.Olm. (retardasi mental/cacat mental). 2. Deskripsi Singkat Putusan 2.1. Putusan Nomor 05 K/Pid/2003 Resume Perkara Korban diperkosa secara bergiliran oleh para Terdakwa dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya. Akibat dari perkosaan tersebut Korban menderita trauma dan malu. Berdasarkan hasil Visum et Repertum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh Korban, hanya terdapat robekan lama pada selaput darah pada jam 1, 5 dan 9 sampai dasar yang diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul, liang senggama dari seorang perempuan yang sudah sering bersetubuh tapi belum mempunyai anak. Dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan primair melanggar pasal 285 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1. Dakwaan subsidair Pasal 286 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan lebih subsider melanggar pasal 290 ayat (1) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian Jaksa Penuntut Umum dinyatakan telah melanggar pasal 285 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) 271
ke-1 dengan tuntutan 8 (delapan) tahun penjara. Kemudian PN dan PT memutus dengan pidana penjara selama 5 tahun dan MA menguatkan putusan tersebut. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Menurut MA, judex factie (Pengadilan Negeri dan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, tidak memenuhi syarat pasal 253 KUHAP serta tidak melampaui wewenangnya. Putusan judex factie tidak bertentangan dengan hukum. 2.2. Putusan Nomor 30/PK/Pid/2010 Resume Perkara Pada hari Rabu 04 Juli 2007 sekitar pukul 04:00 WIB bertempat di gubuk yang terletak di lokasi Pantai Gudang Garam Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu E, I, S, L dan M sebagai Terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) melihat Korban yang dalam keadaan mabuk berat karena telah meminum minuman beralkohol di sebuah cafe atau warung yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian diantar oleh teman Korban untuk beristirahat di gubuk itu. Tidak berapa lama Korban ditinggalkan sendiri di dalam gubuk. Kemudian Terdakwa Y bersama I, E mendatangi gubuk tersebut. Di mana pada saat itu Korban dalam keadaan pingsan dan tidak sadarkan diri hanya mengenakan celana dalam dan bra yang sudah tertarik ke atas sehingga payudara Korban terlihat. Kemudian Terdakwa memegang-megang serta meraba-raba kemaluan Korban dan meremas-remas payudaranya, Terdakwa I yang melihat dan menyaksikan perbuatan Terdakwa Y tersebut kemaluannya menjadi tegang sehingga I juga turut memegang-megang payudara Korban dan memegang-megang kemaluan Korban secara bergantian, lalu I membuka celana panjang dan celana dalam Korban turun sampai betis korban dan I menindih tubuh korban yang terlentang dan memasukkan 272
kemaluannya yang telah mengeras ke dalam alat kemaluan korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara teratur sampai I merasakan enak dan nikmat yang disaksikan oleh Terdakwa Y yang pada saat itu duduk di sebelah tubuh Korban sambil memegang- megang dan meremas-remas payudara Korban dan Terdakwa memegang kemaluannya sendiri. Kemudian Terdakwa E yang pada saat itu juga ada di dalam gubuk meminta agar I bergantian menyetubuhi Korban sehingga I bangkit berdiri dan mengenakan celananya kembali dilanjutkan E, Y dan M. Akibat perbuatan Terdakwa, maka Korban menderita trauma dan malu serta mengalami hymen robek pada jam 9 - 7, sesuai Visum Et Repertum No. 901/VII/RSU/2007 tanggal 13 Juli 2007. Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara. Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor : 1390/Pid. B/PA/ 2007/ PN-LP tertanggal 30 Januari 2008, menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dengan demikian Peninjauan Kembali (PK) pada 14 April 2008 pada putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Majelis Hakim sepakat bahwa tindak pidana tersebut adalah Melakukan Perbuatan Cabul dengan Perempuan yang tidak berdaya atau Pingsan. 2.3. Putusan Nomor 190/Pid.b/2012/PN.Olm 273
Resume Perkara Pada Minggu, 26 Agustus 2012 sekitar jam 09:00 WITA di kebun mawar dekat jalan umum di Kelurahan Nonbeis, Kupang terjadi peristiwa kekerasan seksual terhadap Korban. Terdakwa yang merupakan bapak tiri Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanannya dan menurunkan celana Korban dengan paksa sebatas lutut lalu membaringkannya di tanah kemudian memasukkan jari tangan kanannya sambil menusuk- nusuk jarinya di dalam kemaluan Korban. Perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja atau sadar melakukan perbuatan cabul dengan cara meraba-raba kemaluan Korban dan memasukkan jari ke dalam kemaluan Korban sehingga dengan berbuat demikian timbul nafsu Terdakwa dan Terdakwa merasa nikmat dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah melakukannya lebih dari satu kali terhadap Korban yang merupakan anak tiri dari Terdakwa serta telah diketahui oleh Terdakwa. Korban dalam keadaan cacat mental sejak kecil; dalam hal ini Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah tidak manusiawi lagi. Menurut persepsi Hakim, Korban adalah anak tiri Terdakwa yang dalam keadaan cacat mental. Keadaan Korban yang cacat mental tersebut dapat dikategorikan sebagai tidak berdaya dalam kemampuan akan pendekatan yang wajar secara fisik sebagaimana dalam keadaan sehat. Akan tetapi tidak berdaya dalam akal budi sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa untuk melakukan perbuatannya. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul padahal diketahui bahwa orang itu tidak berdaya". Tindakan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Pertimbangan Hukum Terkait Isu 274
Pingsan adalah berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi, serta tidak berdaya bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa kendati ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Hakim memperluas penafsiran atas keadaan tidak berdaya, tidak lagi sebatas kondisi pingsan. Keadaan Korban yang cacat mental tersebut dapat dikategorikan sebagai tidak berdaya dalam kemampuan akan pendekatan yang wajar secara fisik sebagaimana dalam keadaan sehat. Akan tetapi tidak berdaya dalam akal budi sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa untuk melakukan perbuatannya. 2.4. Putusan Nomor 138/Pid.B/2006/PN.Wnsb (Wonosobo) Resume Perkara Terdakwa 1 MI sedang berada di rumah bersama Terdakwa 2 MA datang Saksi Wardoyo menemui para Terdakwa dan mengatakan kalau Terdakwa 1 MI dan Terdakwa 2 MA dicari ES yang pada saat itu berada di dalam gubug di tanah tegalan ikut kampung Sumberan Barat Kel. Wonosobo Barat, Kec/Kab Wonosobo. Kemudian mereka bertiga menuju gubuk di tegalan tempat Korban berada. Sampai di gubuk para Terdakwa melihat Korban dan Saksi Deni sudah ada di dalam gubuk dalam keadaan setengah mabuk habis minum-minuman keras kemudian Saksi Deni menyuruh Terdakwa 1 MI membeli minuman keras lagi, setelah datang Saksi Korban yang setengah mabuk tersebut disuruh dan dipaksa minum lagi, sehingga Korban benar-benar mabuk dan sempoyongan, setelah mengetahui Korban mabuk, MI merangkul Korban dengan tangan kirinya sambil mencium bibir Korban dan tangan kanannya membuka jaket korban serta BH (kutang). Korban lalu diraba-raba/diremas-remas dan dicium payudaranya hingga korban jatuh terlentang pingsan tak berdaya. Setelah puas menggerayangi/mencium muka dan payudara Korban, Terdakwa 1 MI meninggalkan Korban dan pulang dalam keadaan Korban terlentang pingsan tak berdaya tersebut, Terdakwa 2 MA 275
membuka rok dan celana dalam Korban dengan cara menariknya secara paksa ke bawah, sehingga terbuka dan kelihatan kemaluan (vagina) Korban, melihat Korban terlanjang dan kelihatan kemaluannya, timbulah nafsu birahi Terdakwa MA mencabuli Korban dengan cara memasuk- masukan jari-jari tangannya ke alat kelamin kemaluan (vagina) Korban. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VIII : 63/BRSD/2007 Tanggal 12 Juni 2007 hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh dr . H. Agung Suhadi SpOG (K) bahwa selaput dara terdapat robekan dan dapat dilalui penis (kemaluan) lelaki dewasa dalam keadaan tegang. Tidak terdapat sel sperma. Kejadian disebabkan karena oleh benda tumpul sebesar penis dewasa dalam keadaan tegang. Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pasal 290 ke 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif ke-2 primair. Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa selama Terdakwa dalam tahanan. Hakim juga memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Para Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Korban yang pada waktu itu mengaku dalam keadaan tidak berdaya karena pengaruh minuman keras yang diminumnya. Para Terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Saksi Korban ES, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Korban. Hakim menimbang telah terpenuhinya unsur perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Sampai di gubuk para Terdakwa melihat Korban dan Saksi Deni sudah ada di dalam gubuk dalam keadaan setengah mabuk habis minum-minuman keras kemudian Saksi menyuruh 276
Terdakwa 1 MI membeli minuman keras lagi. Saksi Korban yang setengah mabuk tersebut disuruh dan dipaksa minum lagi, sehingga benar-benar mabuk dan sempoyongan. Setelah mengetahui Korban mabuk, MI merangkul Korban dengan tangan kirinya sambil mencium bibir Korban dan tangan kanannya membuka jaket Korban serta BH (kutang) Korban lalu diraba-raba/diremas-remas dan dicium payudaranya hingga Korban jatuh terlentang pingsan tak berdaya. Para Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi Korban dimana Saksi Korban waktu itu dalam keadaan tidak berdaya karena pengaruh minuman keras yang diminumnya. Dengan adanya fakta ini, Hakim menyatakan unsur "perbuatan cabul dengan diketahui orang tersebut tidak berdaya" telah dipenuhi. 2.5. Putusan Nomor 676/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst Resume Perkara Pada Senin, 20 Januari 2014 di ruang Genset Halte Harmoni Busway Saksi Korban bertemu dengan para Terdakwa. Saat itu kondisi Saksi Korban mual dan pusing karena baru sadar dari pingsannya. Salah satu terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju Korban sambil meremas- remas payudaranya dan terdakwa lainnya membuka resleting celana sambil mengeluarkan penisnya dan menggesek-gesekannya ke mulut Korban sampai mengeluarkan sperma. JPU menuntut para Terdakwa dengan dakwaan Primair melanggar pasal 290 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (bulan). Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (bulan) sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh JPU. Pertimbangan Hukum Terkait Isu 277
Maksud dari kondisi seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, adalah seseorang yang menjadi objek pencabulan adalah orang yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Kemudian maksud dari "seseorang yang tidak berdaya "sebagaimana istilah yang digunakan dalam Pasal 290 KUHP; meliputi ketidakberdayaan secara fisik. Misalnya orang yang berada dalam keadaan mabuk atau menderita suatu penyakit sehingga tidak sadarkan diri, maupun ketidakberdayaan secara psikis. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali sehingga ia tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Makna dari ketidak berdayaan, adalah bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa, kendati ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. 3. Pembahasan Komparasi Konsistensi Putusan Berdasarkan pertimbangan hukum dari kelima putusan yang telah dijabarkan, terdapat beberapa pengertian, yaitu: 1. Yang dimaksud dengan "seseorang yang tidak berdaya "sebagaimana istilah yang digunakan dalam pasal 290 KUHP, meliputi ketidakberdayaan secara fisik maupun psikis. Ketidakberdayaan secara fisik misalnya orang yang berada dalam keadaan mabuk atau menderita suatu penyakit sehingga tidak sadarkan diri. 2. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali sehingga ia tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Maksud dari tidak berdaya adalah orang itu tidak dapat berbuat apa-apa, kendati ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali 278
sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. 3. Menurut Andi Hamzah tidak berdaya adalah cacat dalam pertumbuhan dan gangguan penyakit jiwa. 4. Menurut Susan Estrich (1996), makna dari kondisi tidak berdaya yang dilekatkan kepada korban seharusnya tidak ditafsirkan secara sempit, yang hanya meliputi keterbatasan ruang gerak fisik dari korban. Majelis hakim dalam menimbang dan memutuskan kelima putusan seperti tersebut di atas, melihat fakta hukum yang ada bahwa unsur Pasal 286 dan Pasal 290 KUHP telah terpenuhi yakni: Pasal 286 KUHP a. Barang siapa bersetubuh; b. dengan seorang wanita diluar perkawinan; c. diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pasal 290 ayat (1) KUHP a. Barang siapa melakukan perbuatan cabul; b. dengan seseorang; c. diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Definisi ketidakberdayaan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam kelima putusan berbeda-beda. Akan tetapi unsur ketidakberdayaan seseorang seperti yang terdapat dalam fakta hukum memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHP dan Pasal 290 KUHP yang dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim. Dari kelima kasus diatas, para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan membuat korban menjadi: Tidak berdaya secara fisik sebagaimana dipersepsikan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 05 K/Pid/2003 (pingsan tidak sadar), Putusan Nomor: 30/PK/Pid/2010 (tidak sadar dalam keadaan mabuk), Putusan Nomor : 138/Pid.B/2006/PN.Wnsb 279
(tidak sadar dalam keadaan mabuk). Tidak berdaya secara psikis, sebagaimana ditafsirkan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 190/Pid.b/2012/PN.Olm (retardasi mental atau cacat mental), dan Putusan Nomor: 676/Pid.B/2014/ PN.Jkt.Pst (tidak berani melawan karena tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan). 4. Analisis Terkait Isu Hukum Kekerasan terhadap perempuan Indonesia, tidak selalu harus dilihat sebagai suatu perbuatan yang didahului dengan kekerasan (fisik) atau ancaman kekerasan (fisik). Akan tetapi dalam beberapa kasus tertentu; hal kekerasan dan acaman kekerasan itu dapat terjadi terhadap seseorang perempuan yang tidak berpendidikan tinggi, tidak berpengetahuan cukup atau yang posisi dan status tidak setara dengan laki-laki. Dengan demikian setiap kasus kekerasan seksual harus dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek yang meliputi kasus terjadinya kekerasan seksual. Dalam banyak kasus tindak pidana dengan korban perempuan, kekerasan tidak selalu berbentuk fisik. Tipu daya juga merupakan kekerasan dalam aspek psikis atau yang disebut kekerasan psikologis. Perempuan yang karena tipu daya dibuat mabuk sehingga mau berhubungan badan dengan seorang laki-laki; dapat dipersamakan dengan seorang istri yang 'terpaksa' mau melayani hubungan badan dengan suaminya. Dirinya merasa enggan karena sakit atau capek atau alasan lainnya. Dalam UU PKDRT kasus semacam ini dimasukkan dalam perbuatan 'perkosaan'. Dengan demikian perbuatan laki-laki yang dengan tipu daya membuat perempuan tidak berdaya sehingga "terpaksa" melakukan hubungan badan, termasuk ke dalam bentuk 'perkosaan".3 3 Niken Savitri dan Rika Saraswati, Perspektif Gender dalam Peradilan, Beber- 280
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mewajibkan negara peratifikasi Konvensi CEDAW untuk menghapuskan pandangan stereotype yang menyebabkan posisi tidak setara antara perempuan dan laki-laki (Pasal 5a). Pada masyarakat Indonesia yang masih memandang laki-laki memiliki kelas atau otoritas yang lebih dibandingkan dengan perempuan, maka negara juga diharuskan mengambil langkah-langkah positif. Tindakan atau langkah positif tersebut dapat dilakukan baik melalui hukum positif atau kebijakan yang menyetarakan kedudukan perempuan khususnya perempuan pedesaan (Pasal 14). Konsekwensinya, apabila terjadi perbuatan tindak pidana terhadap korban perempuan yang tidak tampak adanya kekerasan (fisik) dan ancaman kekerasan, bukan berarti aparat penegak hukum boleh berpendapat pelaku tindak pidana sama sekali tidak melakukan kekerasan. Korban memang tidak menolak secara tegas perbuatan pelaku atau terpidana. Akan tetapi bukan berarti korban secara sukarela menyukai atau menyetujui perbuatan pelaku atau terpidana. Kondisi korban dengan posisi dan tingkat pendidikannya harus menjadi pertimbangan hakim dalam melihat kasus ini secara lebih dalam khususnya dalam mempertimbangan kondisi ketidakberdayaan dari korban. Terjadinya kekerasan seksual baik itu masuk dalam unsur tindak pidana "perkosaan" maupun "perbuatan cabul" juga disebabkan oleh relasi kuasa antara pelaku dan korban. Relasi kuasa yang tak seimbang semakin memudahkan tipu daya digunakan untuk membuat korban tidak berdaya. Majelis Hakim dalam memutus kelima putusan tentu berhadapan dengan pandangan atau budaya patriaki yang justru merugikan perempuan, termasuk dalam upaya perempuan korban ketika mencari keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mendefinisikan perbuatan atau kondisi apa saja yang dapat apa Kasus, (Jakarta: Kerjasama Convention Watch Universitas Indonesia dengan NZAID, 2006). 281
dikategorikan sebagai "tidak berdaya". Hal ini yang mengakibatkan Majelis Hakim akhirnya mencari definisi "tidak berdaya" dari berbagai sumber untuk menjadi dasar penafsiran yang diberikan (lihat bagian Pembahasan Komparasi Konsistensi Putusan). Berikut adalah beberapa kondisi yang dapat dipahami sebagai definisi "tidak berdaya" yang biasanya digunakan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum putusannya. Dalam KUHP yang dimaksud dengan "seseorang yang tidak berdaya "sebagaimana istilah yang digunakan dalam Pasal 290 KUHP, meliputi ketidakberdayaan secara fisik. Misalnya orang yang berada dalam keadaan mabuk atau menderita suatu penyakit sehingga tidak sadarkan diri, maupun ketidakberdayaan secara psikis. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali sehingga ia tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Ketidakberdayaan di sini maksudnya bahwa ia tidak dapat berbuat apa- apa, kendati ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. R. Soesilo mengartikan pingsan berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, misalnya memberi minum racun kecubung atau obat lain, sehingga orangnya tidak ingat lagi dan orang yang pingsan tersebut tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Perlu dilakukan terobosan kepada dokter yang membuat visum seperti dokter forensik mengenai pengertian-pengertian yang dimaksudkan dalam ketidakberdayaan. Perlu adanya visum at psikiatrikum, apabila visum at repertum tidak memenuhi unsur kekerasan. Dengan demikian unsur-unsur kekerasan terhadap mental korban bisa terdeteksi melalui visum et psikiatrikum. Mengenai penetrasi dalam kasus perkosaan menjadi unsur utama, 282
sebagian feminis mengatakan bahwa terjadinya perkosaan tidak harus terjadinya penetrasi. Dalam dunia partriaki nilai keperawanan sangat tinggi, maka unsur penetrasi masih penting, karena apabila tidak penetrasi berarti korban masih perawan, sehingga tidak masalah. Kemudian menurut Andi Hamzah, tidak berdaya adalah cacat dalam pertumbuhan dan gangguan penyakit jiwa. Penafsiran Andi Hamzah atas kondisi tidak berdaya, merupakan penafsiran secara sempit. Menurut Susan Estrich (1996) pendekatan tidak berdaya kepada korban seharusnya tidak ditafsirkan secara sempit hanya meliputi keterbatasan ruang gerak fisik korban. Akan tetapi kondisi tidak berdaya ada juga disebabkan karena keadaan ekonomi4. Misalnya perempuan yang berhutang karena tidak mampu. Dia tidak berdaya menghadapi tindakan pelaku ketika diperkosa. Pada kasus incest banyak korban yang terpaksa diam menerima kekerasan seksual yang dialaminya karena ketergantungan ekonomi. Penting untuk dipahami bahwa dalam beberapa konteks relasi kuasa, ketergantungan secara ekonomi menimbulkan keterbatasan ruang fisik korban. Misalnya pada relasi kuasa antara suami sebagai pencari nafkah utama dengan isteri yang tidak bekerja; atau relasi kuasa antara asisten rumah tangga dengan majikannya. Di dalam putusan yang disampaikan, semuanya sudah mempertimbangkan kondisi retardasi mental, bisu dan tuli masuk dalam pengertian ketidakberdayaan. Hal tersebut sudah menjadi yurisprudensi tetap. Hanya saja masalah ketergantungan ekonomi belum ada yurisprudensinya, dan belum dimasukkan ke dalam kategori 'tidak berdaya'. Pembahasan mengenai unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dapat terlepas dari pembahasan mengenai Pasal Perkosaan, karena unsur ini merupakan salah satu unsur dalam pasal perkosaan di KUHP Indonesia. Unsur ini juga yang biasanya mengakibatkan suatu kasus 4 Kalyanamitra, Bila Perkosaan Terjadi, (t.k.: Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, 1998), hal 32. 283
perkosaan tidak dapat diadili atau dilanjutkan proses pemeriksaannya karena kurangnya alat bukti yang dapat memenuhi pembuktian unsur tersebut. Menurut seorang ahli forensik, Ferryal Basbeth, unsur "tidak berdaya" dalam dunia medis dapat bersifat subjektif. Biasanya diamati melalui timbulnya gejala ketakutan pada kondisi psikologis korban. 5. Kesimpulan Dari uraian mengenai definisi "seseorang tidak berdaya", fakta hukum, dan alat bukti yang digunakan Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan untuk membuktikan unsur tersebut; dapat ditarik dua kesimpulan. 1. Dari kelima putusan yang menjadi bahan komparasi, dapat dilihat bahwa para Majelis Hakim masih konsisten dalam menggunakan definisi "seseorang tidak berdaya". Ada Majelis Hakim yang menggunakan definisi yang diberikan oleh para ahli hukum (doktrin) atau yurisprudensi, ada juga yang menggunakan kamus, bahkan ada juga yang menggunakan peraturan perundang- undangan lain untuk mendefinisikan kondisi atau penafsiran dari unsur "seseorang tidak berdaya". 2. Majelis Hakim dari kelima putusan konsisten dalam menggunakan fakta hukum dan alat bukti sebagai bahan pertimbangan bahwa memang korban dalam kondisi atau situasi "tidak berdaya". Para Majelis Hakim konsisten dalam mempertimbangkan unsur seseorang tidak berdaya, dimana "tidak berdaya" dianggap telah terjadi atau terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang juga dibuktikan dengan visum et repertum. Majelis Hakim juga konsisten dalam mempertimbangkan unsur seseorang tidak berdaya, di mana ketidakberdayaan dianggap telah terjadi berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh korban dan/atau terdakwa dalam persidangan. 284
3. Dalam banyak kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan korban, pandangan dan budaya patriarki masih mendominasi pola pikir aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim dalam mendudukkan perkara-perkara tindak pidana kesusilaan. Perempuan masih dianggap sebagai subordinasi dari laki-laki. Dalam rangka membuktikan terjadinya suatu perbuatan pidana juga harus dilihat pada ada atau tidaknya relasi kuasa antara pelaku dan korban. Relasi kuasa akan mendorong atau ikut menentukan adanya tipu daya yang dilakukan kepada perempuan korban, sehingga membuat perempuan dalam ketidakberdayaan. 4. Perlunya terobosan hukum untuk merevisi atau memperluas lingkup kondisi "tidak berdaya" dalam aturan perundang- undangan seperti KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ketidakberdayaan mencakup pada kondisi seseorang di mana ia tidak berdaya secara fisik, psikis dan secara ekonomi. 285
DAFTAR REFERENSI Kalyanamitra. Bila Perkosaan Terjadi. Jakarta: Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, 2000. Komnas Perempuan. Laporan Akhir Tahun Komnas Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2012. Komnas Perempuan. Laporan Akhir Tahun Komnas Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013. LBH Apik. Laporan Akhir Tahun LBH APIK. Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2014. Savitri, Niken dan Saraswati, Rika. Perspektif Gender dalam Peradilan: Beberapa Kasus. Jakarta: Convention Watch Universitas Indonesia dan NZAID, 2006. 286
BAB 10 ALAT BUKTI YANG DIGUNAKAN PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DI RUANG TERTUTUP/TIDAK ADA SAKSI SELAIN KORBAN Veni Siregar I. PENDAHULUAN Tulisan ini didasarkan hasil penelitian terkait isu hukum tentang alat bukti yang digunakan pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang tertutup, dimana tidak ada saksi lain selain korban. Rumusan ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) tentang alat bukti dan Pasal 184 ayat (3) tentang alat bukti yang sah digunkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kekerasan seksual sendiri memiliki beragam definisi. Komnas Perempuan mendefinisikan Kekerasan Seksual sebagai perbuatan melanggar martabat kemanusiaan seseorang berdasarkan diskriminasi gender yang menyasar pada tubuh dan seksualitas seseorang. Perbuatan kekerasan seksual berakibat atau dapat berakibat kerugian atau penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, politik dan/atau sosial korban. Dalam menyusun penelitian tentang konsistensi Putusan Pengadilan, penulis menilai kesesuaiannya antara dakwaan, tuntutan hingga vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Pada Putusan, hal tersebut terdokumentasikan dan tercatat. Misalnya bagaimana Jaksa Penuntut Umum menyajikan alat bukti dari mulai keterangan korban, keterangan terdakwa, alat bukti surat melalui visum yang dihadirkan. Bagaimana kesemua alat bukti itu kemudian dapat mengugah keyakinan 287
Hakim dalam memutus perkara pidana tersebut. Analisis ini penting untuk dilakukan karena dalam proses hukum kasus kekerasan seksual seperti perkosaan dan pencabulan, hanya tersedia dua alat bukti: yakni keterangan korban sebagai korban dan alat bukti surat berupa rekam medis hasil Visum et Repertum, walaupun juga menghadirkan Saksi yang tidak melihat langsung. Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan tertingi nomor dua setelah kekerasan dalam rumah tangga. Setiap bulannya LBH Apik Jakarta mendampingi dua perempuan korban kekerasan seksual. Catatan Tahunan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta mendampingi 28 perempuan korban kekerasan seksual pada tahun 2014. Data Komnas Perempuan juga menguatkan bahwa 1/4 dari kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia adalah kasus kekerasan seksual. Proses Hukum kasus kekerasan seksual sangat menarik, terutama dalam soal batasan kekerasan dan pembuktiannya. Penelitiam ini merupakan salah satu penelitian yang membahas tentang isu hukum alat bukti yang digunakan pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang tertutup. Terdapat lima (5) putusan dari belasan pilihan yang akhirnya dipilih untuk dianlisis konsistensi menyajikan alat bukti. Putusannya terdiri dari 1. Putusan Mahamah Agung 979 K/Pid.Sus/2011; 2. Nomor Putusan 562/Pid.B/2014/PN.SIM; 3. Nomor Putusan 36/pid.sus/2013/ PN.YK; 4. Nomor Putusan 110 / Pid.B / 2013 / PN.Bgl.; 5. Nomor Putusan 01/Pid.B/2010/PN.Mu.; Dari kelima putusan, tiga merupakan kasus anak dan dua kasus dewasa dengan kesemua pelaku atau terdakwa adalah orang dewasa. Putusan ini dipilih dengan alasan mewakili dan melihat keragaman terkait isu hukum. Selain itu, kelima putusan ini akan membuktikan apakah 288
dalam memutuskan perkara, hakim mempertimbangkan alat bukti yang telah disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum, atau hakim berusaha mencari alat bukti lain untuk meneguhkan keyakinannya dalam memutus perkara. 2. DESKRIPSI SINGKAT PERKARA 2.1 Putusan Mahamah Agung 979 K/Pid.Sus/2011 Resume Perkara Terdakwa H. Kamaluddin Bin Umar merupakan tetangga Korban yang berusia 47 tahun dengan pekerjan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Mu'ridin. Pada Januari sampai dengan April 2010, bertempat di dalam kamar tidur anak, Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa dengan sengaja melakukan perkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Saat itu Terdakwa memaksa korban melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali. Pada suatu malam Terdakwa masuk ke kamar Korban dengan tiba-tiba. Kemudian Terdakwa mendorong tubuh Korban sambil berkata "udah tidur aja". Kemudian Terdakwa membuka celana Korban. Akan tetapi Korban mempertahankannya dengan memeganginya tetapi kedua tangan Korban dipegang oleh Terdakwa. Sejurus kemudian Terdakwa kembali mau membuka celana Korban, namun ditahan oleh Korban sambil menendang-nendang. Saat akan berteriak mulut Korban ditutup oleh tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa duduk di atas paha Korban sambil mengepit kedua paha Korban dan berkata "udah kamu diam saja, nanti penyakitmu tidak sembuh-sembuh". Selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam, menarik baju dan BH yang dikenakan oleh Korban. Terdakwa memegang-megang, mencium dan menghisap buah dada dan melepas sarung yang dikenakannya dan mengangkat kedua kaki Korban. Selanjutnya, Terdakwa mengambil air ludahnya dan diletakkan di kemaluan sambil digosok-gosokkannya, 289
setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban dengan cara menarik dan mendorongnya ke luar masuk selama berulang-ulang kali. Setelah itu Terdakwa keluar dan pergi dari kamar tidur Korban. Selanjutnya perkosaan dilakukan juga di kamar anak Terdakwa yang bernama Edi sekira pukul 23.00 wib pada 2010. Saat itu, anak Terdakwa bersama anak-anak pengajian pergi untuk membongkar tarub, saat itu Terdakwa berkata kepada korban "...n ambil pupur di kamar mas Edi". Saat Korban sedang mengambil pupur dikamar Edi, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Korban dan memegangi tangan Korban dan menidurkanya di atas tempat tidur di dalam kamar anak Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melepaskan baju, BH, celana serta celana dalam Korban, lalu Terdakwa melepaskan kain sarung yang dikenakan oleh Terdakwa dan mengangkat kedua kaki korban kemudian Terdakwa mengusap-usapkan kemaluan Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Korban , Terdakwa melakukan hal ini berulang kali. Terakhir, Terdakwa melakukan pemerkosan tersebut pada Kamis, 22 April 2010 sekitar jam 00.00 WIB (tengah malam) di kamar Korban. Akibat perbuatan Terdakwa, Korban kabur dari rumah Terdakwa. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Dalam perkara kasasi ini selain fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Permohonan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menghadirkan fakta lain bahwa dalam hal seperti seperti ini tidak akan mungkin secara sempurna atau lengkap pendukung pembuktian seperti keterangan saksi yang telah melihat, mengetahui atau mengalami sendiri. Hal tersebut tidak akan mungkin terjadi seperti demikian adanya namun 290
dengan adanya keterangan korban dengan dibantu petunjuk seperti Visum et Repertum No.376/02/RSUD/IV/2010 yang dikeluarkan April 2010 dan ditandatangani oleh dr.Made ARYANA,SP.OG memberi beberapa petunjuk. Visum tersebut mencantumkan kesimpulan pemeriksaan atas vagina korban, bahwa terdapat luka lecet. Adapun luka tersebut melalui dubur tampak selaput dara tidak utuh/tidak teratur. Tampak luka lecet pada selaput dara pukul delapan. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Korban bahwa persetubuhan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu: 1 (satu) kali di kamar Edi (anak Terdakwa) dan selebihnya di kamar Korban Dalam pertimbanganya Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Menggala No.208/Pid.B/2010/PN.Mgl, yang ditetapkan pada 12 Januari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, Atas perbuatan Terdakwa, Mahkmah Agung memutuskan dia dijerat Pasal 81 Undang-Undang No.23 Tahun 2002. Dalam Pasal terssebut ditetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan . 2.2 Perkara Nomor 562/Pid.B/2014/PN.SIM Resume Kasus Terdakwa Mustafa Abas dikenal memiliki keahlian dalam pengobatan penyakit aneh. Pada bulan Agustus 2013, Terdakwa Mustafa Abas sedang berada di rumah Andi Riadi yang terletak di Nagori Mariah 291
Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun. Sebelumnya, Terdakwa telah mengobati keluarga Andi Riadi dari penyakit aneh (gangguan makhluk halus). Kemudian pada saat melihat Korban, Terdakwa mengatakan kepada Andi Riadi bahwa penglihatan Korban diikuti oleh makhluk gaib berupa genderuwo. Kemudian, Andi menceritakan kepada ibunya. Ibunda Andi menceritakan kepada ibu korban. Kemudian Terdakwa dipanggil dari Medan untuk melakukan pengobatan terhadap Korban. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2014, Terdakwa sampai ke rumah Korban sekitar pukul 01.00 W.I.B. Terdakwa mengatakan bahwa Korban benar diikuti oleh genderuwo serta di badan Korban terdapat benda-benda tajam seperti jarum, seng dan harus dibuang dengan cara pertama kali harus berada di dalam kamar kosong dan tidak boleh disaksikan oleh orang lain. Kemudian, Korban menyetujuinya lalu Terdakwa mulai melakukan perbuatannya dengan cara Korban bersama dengan Terdakwa berada di dalam kamar. Ibu korban berada di ruang tengah kemudian Korban disuruh Terdakwa untuk membuka baju sampai telanjang dan seluruh badan Korban diurut/dikusuk dengan menggunakan telur ayam dengan alasan bahwa telur tersebut akan menyerap benda-benda tajam tersebut seterusnya. Pada keesokan hari, yaitu Selasa 15 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 W.I.B., Terdakwa kembali datang mengobati Korban dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian dimana alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan ditampung ke dalam tangan Terdakwa. Rabu 16 Oktober 2013 sekitar pukul 00.00 W.I.B., Terdakwa kembali mengobati Korban dengan mengajaknya kembali ke dalam kamar dan kembali menyetubuhi Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya. Sebelumnya Korban terlebih dahulu disuruh melepaskan semua pakaian dan Terdakwa hanya melepaskan celananya. Selanjutnya Terdakwa kembali menampung spermanya dan mengoleskannya ke sebuah jeruk 292
dan jeruk tersebut dibawa oleh Terdakwa pergi. Kemudian untuk yang ketiga kalinya pada Jumat, 18 Oktober 2013 sekitar pukul 23.30 W.I.B., Terdakwa kembali datang ke rumah Korban. Dengan cara yang sama Terdakwa kembali menyetubuhi Korban dengan alasan Korban masih dalam keadaan sakit. Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami selaput dara robek lama pada posisi 1, 5, 6 sampai dasar dapat dilalui 2 jari dewasa longgar. Berdasarkan keterangan dalam Visum et Repertum No: 1531/VI/UPM/VER/ II/2014 yang diterbitkan pada 11 Februari 2014 dan ditanda tangani Dr. Bahtera Surbakti, Sp.OG pada Rumah Sakit Daerah Dr.Djasamen Saragih, dicantumkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, selaput dara tidak utuh lagi. Ketidakutuhan tersebut disebabkan selaput dara sudah pernah dilalui benda tumpul. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Dalam pertimbangan hukumnya, selain fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mengatakan bahwa korban sebelumnya atau dulu pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pacar korban bernama Sitinjak. Hal ini bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum No:1531/VI/UPM/VER/II/2014 yang dikeluarkan paa 11 Februari 2014. Visum tersebut mencantumkan hasil pemeriksaan pada selaput dara korban dijumpai robek lama pada posisi 1, 5, 6 sampai dasar dapat dilalui dua jari dewasa longgar. Dengan kesimpulan pemeriksaannya selaput darat idak utuh lagi karena sudah pernah dilalui benda tumpul; Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 3 kali dan tidak memaksa korban. Memperhatikan fakta-fakta diatas, dalam Pertimbangan selanjutnya juga Majelis Hakim juga menyatakan bahwa bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti yang cukup dan keyakinan Majelis Hakim, dakwaan tunggal dari Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan. 293
Dalam putusannya, Majelis Hakim memvonis Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 286 KUHP. Akan tetapi akibat riwayat seksual korban, Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan riwayat seksual Korban, Terdakwa divonis hukuman 5 bulan penjara dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum selama 6 bulan penjara. 2.3. Perkara Nomor 36/pid.sus/2013/ PN.YK Resume Kasus Terdakwa Erwin pada 17 Agustus 2012 awalnya mengirimkan pesan singkat kepada Korban untuk mengumpulkan uang iuran untuk berbuka puasa bersama yang mana Terdakwa adalah ketua dan Korban adalah bendahara. Terdakwa lalu menjemput Korban di kos dengan mengunakan sepeda ontel lalu pergi menuju Kampus AMA Yogyakarta. Sesampai di kampus, Terdakawa meminta Korban untuk ditemani ke kosannya untuk ambil baju. Di kamar kos Terdakwa, tangan Korban ditarik Terdakwa. Kemudian Korban dipaksa masuk ke dalam kamar kos. Pintu dikunci dan Terdakwa menghidupkan musik keras-keras. Terdakwa kemudian menghalangi korban untuk keluar dari kamar kos tersebut. Terdakwa kemudian memaksa membaringkan dan memeluk Korban sangat erat. Kemudian Terdakwa melepas baju dan celana dalam yang dikenakan Korban. Kemudian Terdakwa berjongkok diatas tubuh Korban sambil memegang tangan Korban. Terdakwa lalu memegang, mencium payudara dan bibir Korban dengan paksa. Selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dan digerakan maju mundur berkali-kali. Korban kemudian berteriak dan berontak namun tak ada yang mendengarnya. Terdakwa kemudian berhenti menggerakan alat kelaminnya maju mundur karena keluar darah dari kemaluan korban. Terdakwa kemudian berbaring sambil memegangi badan korban. Terdakwa kemudian mengulangi lagi yang ketiga kalinya 294
dengan cara memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban dan digerakan maju mundur. Terdakwa tetap memegangi tangan Korban sehingga Korban tidak dapat bergerak sampai Terdakwa berhasil mengeluarkan spermanya. Perkosaan dilakukan sekitar pukul 10.00 W.I.B. Hasil Visum et Repertum No.39/IX/2012/RSDS yang dikeluarkan pada 18 September 2012 dan ditandatangani dr. Shinta Prawitasari M.Kes, Sp.O. memperlihatkan hasil pemeriksaan bahwa selaput dara korban robek pada pukul 09.00 akibat kekerasan benda tumpul. Pertimbangan isu hukum: Dalam menguji unsur sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk orang; pada bagian Pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Korban dengan mengajak Korban datang ke tempat kos-nya dengan alasan bahwa Terdakwa akan mengambl baju, memperlihatkan terpenuhinya unsur kebohongan dan bujukan tersebut. Ternyata Terdakwa tidak mengambil baju. Akan tetapi malahan Terdakwa melakukan tindak kekerasan seksual kepada Korban. Mulai dari menarik tangan Saksi Korban untuk masuk kamar; mengunci pintu kamar; membunyikan musik keras-kerasnya, kemudian memaksa membaringkan dan memeluk korban kemudian sambil memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban dan digerakan maju mundur berkali-kali. Dalam pertimbangan hukumnya juga selain fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menyatakan sesuai hasil Visum et Repertum No.39/IX/2012/RSDS yang dikeluarkan pada 18 September 2012 dan ditandatangani dr. Shinta Prawitasari M.Kes, Sp.O,an memperlihatkan hasil selaput dara korban robek pada pukul 09.00 akibat kekerasan benda tumpul. Terbukti dalam Persidangan hakim menilai hanya dakwaan pertama yang terbukti. 295
Dalam putusannya, Majelis Hakim memvonis Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak karena telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya. Majelis Hakim memvonis Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (tahun) 6 bulan dengan pidana denda sebesar Rp60.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti kurungan selama 5 bulan kurungan. Hakim juga menetapkan barang bukti berupa satu potong celana dalam wanita warna kuning garis-garis; satu lembar BH warna ungu; satu potong kaos singlet warna putih; satu potong celana pendek diatas lulut warna coklat; satu celana pendek wanita selutut warna ungu; satu potong baju gamis warna hitam keabu-abuan dikembalikan kepada Korban. 2.4 Putusan Nomor 110 / Pid.B / 2013 / PN.Bgl. Resume Kasus Awalnya, Terdakwa bersama Saksi Nunung Jarwati dan Saksi Achmad Marzuki tiba di rumah Saksi Nunung di mana terdapat Korban selaku pembantu rumah tangga. Setelah Terdakwa masuk, Korban diminta membuatkan minum untuk Terdakwa. Tak lama kemudian, Saksi Nunung berpamitan kepada Korban dan kepada Terdakwa untuk pergi ke gudangnya di Tenggilis. Korban kemudian diminta untuk membuatkan mie rebus dan telor ceplok. Korban menuju ke belakang untuk membuat kopi, mie rebus, dan telor ceplok dan Terdakwa menuju ke ruang tamu. Setelah Korban menyampaikan hidangan itu kepada Terdakwa, beberapa saat kemudian karena di rumah hanya berdua saja dan Korban mengetahui kalau Terdakwa itu adalah dukun kepercayaan Saksi Nunung Jarwati, maka Korban memberanikan diri untuk menemui dan curhat kepada Terdakwa. Sekira pukul 16.30 W.I.B. Korban curhat ke Terdakwa tentang 296
masalah jodoh dirinya dan bilang kepada Terdakwa dengan kata "apa benar saya (Korban) dipatek (dikunci jodohnya oleh orang lain)". Dijawab oleh Terdakwa "betul telah dipatek". Terdakwa bisa menolongnya asalkan Korban mau menerima dan memenuhi syarat-sarat yang Terdakwa tentukan. Korban mau tetapi dengan syarat asalkan Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan dirinya. Terdakwa memegang salah satu tangan Korban dan dilihat telapak tangannya. Beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk memakai mukenah tanpa busana. Korban menuju ke kamar memakai mukenah tanpa busana. Setelah memakai mukenah tanpa busana lalu Terdakwa menyuruhnya duduk di tempat tidur kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk berdiri dan Terdakwa membuka mukenah bagian atas. Akan tetapi Korban tidak mau, lalu Terdakwa bilang "KAMU GAK USAH MALU-MALU KARENA KAMU SUDAH JADI ISTERIKU" lalu Terdakwa mengambil pensil dan menulisnya diatas payudara kanan kiri lalu punggungnya dan matanya, sambil membaca mantera. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah kendi kecil lalu mengusapkan kendi kecil itu ke bibir kemaluan Korban beberapa kali dan mamasukkan tutup kendi kecil itu ke kemaluan Korban. Isi kendi ditumpahkan ke kemaluan Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk tidur diatas tempat tidur sambil kedua kakinya disuruh mengangkang. Akan tetapi Korban tidak mau. Terdakwa menyatakan bahwa, "KAMU GAK USAH TAKUT, KAMU SUDAH JADI ISTERIKU, KALAU KAMU TAKUT TUTUPLAH DENGAN BANTAL" Setelah korban diam Terdakwa dengan seketika mengambil sebuah bantal dan ditutupkan ke wajah Korban. Terdakwa memasukkan kemaluannya yang tegang itu ke dalam kemaluan Korban .Tiba-tiba Korban berontak dan terdakwa bilang "GAK USAH TAKUT, KAMU SUDAH JADI ISTERIKU, GAK MUNGKIN HAMIL KOK, TENANG SAJA, NANTI SAYA KELUARKAN DI LUAR". Seketika itu Terdakwa dengan paksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban. Kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya lalu menumpahkan 297
sperma ke atas perut Korban. Sebagai akibat dari alat kelamin Terdakwa masuk secara paksa ke dalam kemaluan Korban, vagina Korban terasa sakit dan perih. Korban merasa bahwa dia telah disetubuhi oleh Terdakwa dengan paksa. Kejadian tersebut disampaikannya kepada orang tuanya maupun Saksi Nunung Jarwati. Saksi selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Pasuruan. Pertimbangan isu hukum: Dalam Pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim lebih mengutamakan keterangan Saksi Korban. Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga secara runut menggambarkan bagaimana peristiwa kekerasan seksual itu terjadi. Dengan demikian dalam kasus ini dapat disimpulkan keterangan Saksi ditambah keyakinan Hakim, dapat memutus kasus kekerasan seksual. Walaupun tentunya Hakim mempertimbangkan alat bukti lain yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, berupa keterangan Saksi Korban dan beberapa saksi lain, petunjuk dan alat butkti surat berupa hasil visum terhadap Korban. Dalam hasil visum dipaparkan temuan berupa: liang senggama menyerupai liang senggama seorang perempuan yang pernah bersetubuh, dan belum pernah melahirkan. Visum et repertum tersebut dibuat oleh Rumah Sakit dr. Sudarsono No.440.04/430.03/05/01/2013, dikeluarkan pada 18 Januari 2013. Visum dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.MOCH. FAUZI, SPOG NIP. 19630813 199011 1001.. Dalam kasus ini Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbutan yang melanggar Pasal 289 KUHP; yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Atas perbuatannya Terdakwa dijatuhi vonis pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. 298
2.5 Putusan Nomor 01/Pid.B/2010/PN.Mu Resume Kasus Pada 23 Oktober 2009, Terdakwa JAMAL Alias DAENG Bin RAUF memanggil Korban yang masih berumur 6 tahun saat sedang bermain untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa. Korban menolak. Terdakwa memaksa Korban dengan cara menarik tangan Korban. Setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa membawa masuk Korban ke dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa membuka paksa baju dan celana Korban. Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban secara berulang-ulang, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa menyuruh Korban pulang dan memberikan uang Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) kepada Korban, sambil mengatakan supaya Korban tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain. Akibat perbuatan terdakwa JAMAL Alias DAENG Bin RAUF maka Korban mengalami luka pada bagian alat kelamin Korban. Hal tersebut diuraikan dalam visum et repertum No.047/97/X/2009/RSUD yang dikeluarkan pada 29 Oktober 2009. Visum tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dr.WIRDA FAUZA; dokter pada Rumah Sakit Umum Mamuju. Hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum di dalam visum memaparkan bahwa lubang kemaluan/vagina tidak tampak adanya selaput; warna sekitar vagina/lubang kemaluan tampak kemerahan; nampak bercak darah pada pinggir kemaluan sebelah kiri arah jam 4. Kesimpulan di dalam visum adalah selaput dara Korban tidak utuh disebabkan oleh trauma. Pertimbangan isu hukum: Dalam Pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi dan surat. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memperlihatkan bahwa bertempat di rumah Terdakwa, Korban telah dipaksa Terdakwa untuk melakukan persetubuhan. Saat itu 299
Terdakwa memanggil Korban yang sementara bermain dan memaksanya masuk ke dalam rumah. Perbuatan dilakukan sebanyak 5 kali. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga menghadirkan hasil visum yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami luka pada bagian alat kelaminnya. Dalam putusannya, Majelis Hakim memvonis Terdakwa terbukti bersalah melakukan perkosaan terhadap anak. Atas perbuatannya, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai Pasal 81 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kepadanya dijatuhkan vonis 6 tahun pidana penjara dan pidana denda sebanyak Rp 60.000.000,. 3. PEMBAHASAN KOMPARASI KONSISTENSI HUKUM Berdasarkan bagian Pertimbangan (Hakim) dalam kelima putusan terkait isu hukum soal alat bukti yang digunakan pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang tertutup; ditemukan kesamaan pandangan atau penilaian Majelis Hakim dalam pertimbanganya terkait penggunaan alat bukti. Kesamaan pandang Majelis Hakim yaitu ketika dalam proses pembuktian, pertimbangan utama hakim tertuju pada keterangan saksi korban ditambah satu alat bukti dapat membuktikan bahwa kekerasan seksual itu terjadi. Adapun kehadiran saksi-saksi lain hanya untuk menerangkan bahwa benar locus terjadinya tindak kekerasan seksual itu berada pada ruang tertutup. Hakim juga mempertimbangkan hasil dari Visum et Repertum. Pada perkara pertama (Putusan MA Nomor: 979 K/Pid.Sus/2011) dengan Terdakwa H. Kamaluddin Bin Umar sebagai pimpinan salah satu pondok pesantren yang juga berprofesi dalam pengobatan alternatif, telah terbukti melakuan perkosaan dengan anak. Perkosaan dilakukan dengan kekerasan. Terdakwa memaksa Korban melakukan persetubuhan dengannya sebanyak tiga kali di rumah Terdakwa, dengan perincian dua kali di dalam kamar Korban dan satu kali di dalam kamar anak Terdakwa. 300
Pada saat itu Korban memang tinggal di rumah Terdakwa dalam rangka berobat. Dalam Putusan alasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan Banding karena tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Negeri Menggala No.208/Pid.B/2010/PN.Mgl. Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut menyatakan Terdakwa H.KAMALUDIN bin UMAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama maupun dalam Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum. Dalam Putusan Kasasi perkara MA Nomor: 979 K/Pid.Sus/2011, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa alasan- alasan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, khususnya dalam hal membuktikan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu bukti-bukti tentang petunjuk berupa keterangan para saksi hanya didapatkan dari keterangan korban. Tidak karena sepengetahuan ataupun yang dialami sendiri oleh para saksi (testimonimum de auditu). Demikian juga yang didengarkan hanyalah dari keterangan korban sebagai satu kesaksian (unus testis nullus testis). Hal tersebut merupakan pertimbangan yang kurang cermat (onvoldoende gemotiveerd) menurut Majelis Hakim karena kasus seperti ini memang tidak akan mungkin secara sempurna atau lengkap pendukung pembuktian seperti keterangan saksi yang telah melihat, mendengar, dan mengetahui sendiri kejadian itu. Hal tersebut tidak akan mungkin terjadi. Akan tetapi dengan adanya keterangan korban dengan dibantu petunjuk seperti visum et repertum No.376/02/RSUD/IV/2010 bulan April 2010 yang ditandatangani oleh dr.Made ARYANA,SP.OG dengan kesimpulan pemeriksaan Vagina korban melalui dubur tampak selaput dara tidak utuh/tidak teratur tampak luka lecet pada selaput dara pukul delapan, hal tersebut sudah dapat membentuk keyakinan Hakim akan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban terpenuhi unsur perkosaannya. 301
Dalam kasus ini, Hakim berpendapat bahwa dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan visum et repertum sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan pertama. Dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama Pasal 81 Undang-Undang No.23 Tahun 2002. Majelis Hakim Agung melalui Putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa bersalah. Atas kesalahannya tersebut Terdakwa divonis 5 tahun penjara dengan denda Rp.60.000.000,- Pada Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2014/PN.SIM dengan Terdakwa Mustafa Abas, Hakim dalam pertimbangannya menghadirkan alat bukti untuk menguji kasus ini berupa keterangan saksi, terdakwa serta visum et repertum. Dalam pembuktian Hakim mempertimbangkan kesesuaian antar keterangan Saksi dan Terdakwa (Terdakwa mengakui perbuatannya). Pada saat kejadian, Terdakwa dan Korban berada dalam ruang tertutup berdua untuk diobati dari penyakitnya (dihantui genderuwo dan adanya benda tajam di bagian sensitif korban). Dari keterangan saksi berantai (saksi petunjuk) Nurmalina Tambunan, Wartini dan Hendri Widodo hanya diperoleh keterangan bahwa pada saat kejadian para saksi tidak melihat langsung. Terdakwa mengobati anak saksi di dalam kamar yang tertutup. Hanya mereka berdua di dalam kamar tersebut. Para saksi duduk di ruang tengah. Keterangan Korban menerangkan bahwa Korban disetubuhi di ruangan tersebut. Dengan demikian unsur bersetubuh dengan seseorang di luar perkawinan, padahal diketahui perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya telah terpenuhi. Dalam bagian Pertimbangan Putusan, Hakim menguji hasil Visum et Repertum No: 1531/VI/UPM/VER/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. Bahtera Surbakti, Sp.OG pada Rumah Sakit Daerah Dr.Djasamen Saragih. Isi visum menerangkan bahwa pada korban selaput dara dijumpai robek lama pada posisi 1, 5, 6 sampai dasar dapat dilalui 302
2 jari dewasa longgar. Dengan kesimpulan pemeriksaannya selaput dara tidak utuh lagi karena sudah pernah dilalui benda tumpul. Sayangnya fakta riwayat seksual Korban ini kemudian dijabarkan secara jelas oleh Majelis Hakim di persidangan, walaupun tidak menjadi dasar dalam pertimbangan dalam memutus perkara. Tindakan Hakim mengungkapkan sejarah seksual korban meskipun tidak dikaitkan dengan kasus itu sendiri, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh para pendamping korban baik dalam pertemuan ilmiah maupun dalam literatur-literatur tentang penanganan kasus kekerasan seksual. Pengungkapan sejarah seksual korban seolah menjadi 'must do' dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Berbeda halnya dalam proses pengungkapan kasus-kasus kejahatan non seksual. Dalam kasus kekerasasn seksual, sejarah korban dianggap penting dipaparkan untuk memperlihatkan apakah korban benar-benar tidak bersalah atau justru dialah yang mendorong terjadinya perbuatan itu. Dalam kasus kejahatan lain, korban tidak perlu membuktikan soal sejarah hidupnya atau perilakunya, apakah ia pernah menjadi korban untuk kasus yang sama - meskipun di dalam persidangan terungkap soal sejarah hidup korban. Begitupun dalam Putusan Nomor 36/pid.sus/2013/ PN.YK dengan Terdakwa Erwin. Dalam pertimbanganya Majelis Hakim memperhatikan alat bukti berupa visum et repertum. Kesaksian Korban dan saksi lain sebagai keterangan atau petunjuk. Dakwaan Alternatif Primer-Subsider Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua, Primair Pasal 285 KUHP Subsidair Pasal 289 KUHP. Dakwaan Primer tidak terbukti, sedangkan Majelis Hakim menguji Dakwaan Subsider yang menguji unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ada ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Dakwaan Primer Hakim tidak mengunakan visum et repertum untuk membuktikan unsur kekerasannya. Akan tetapi visum et repertum digunakan untuk membuktikan unsur persetubuhan dalam Dakwaan 303
Subsider. Hakim dalam pertimbangannya menguji unsur kedua tentang tipu daya, memperhatikan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa dengan alasan akan mengambil baju dan alih- alih mengambil cucian baju, malah mengajak meminta Korban untuk menemaninya ke kamar kos Terdakwa yang merupakan daerah privat. Kemudian Terdakwa menyetubuhi Korban. Dalam Kasus ini dua alat bukti berupa keterangan korban dan visum digunakan Hakim untuk menghukum Terdakwa. Kemudian dalam Putusan Nomor 110/Pid.B/2013/PN.Bgl. dengan Terdakwa Andi Sultoni bin Suyoto, Hakim dalam pembuktiannya memperhatikan alat bukti berupa keterangan korban, petunjuk(mendengar saksian dari saksi lain ) dan surat visum et repertum. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dasar Pasal 289 KUHP. Terdakwa akhirnya divonis bersalah dengan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Dalam pertimbangan Hakim menguji keterangan Terdakwa. Dari keterangan Terdakwa, Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa memang Terdakwa berada di rumah Saksi Nunung Jarwati dan dibuatkan kopi dan makanan berupa mie dan telur. Kemudian ia ditinggalkan oleh Saksi Nunung Jarwati dan Achmad Marzuki. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa Korban dipatek setelah Korban curhat. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban memakai mukena tanpa busana, menuliskan rajak di payudara, pusar dan kemaluan Korban serta memasukkan kendi kecil di kemaluan korban (Terdakwa menyatakan ia tidak memasukkan kemaluan dia ke kemaluan korban). Hakim lalu mempertimbangkan keterangan saksi dan surat visum. Dari keterangan saksi didapatkan bahwa Terdakwa menyuruh Korban mengangkang. Setelah Korban diam, Terdakwa menutup wajah Korban dengan bantal dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Korban, Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut korban. Akibat tindakan tersebut, Korban mengalami robekan pada jam 5 dan jam 7. Korban dalam keterangannya merasa disetubuhi secara 304 saksi jodoh
terpaksa. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh Korban kepada orang tuanya serta Saksi Nunung Jarwati (majikannya). Majikan Korban kemudian melaporkannya ke Polres Pasuruan. Ini semua dianggap Majelis Hakim cukup untuk membuktikan unsur "dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul". Hakim juga mempertimbangkan kesaksian Saksi Nunung Jarwati yang dalam kesaksian mengakatan bahwa memang benar dia membawa Terdakwa ke rumahnya. Terakhir dalam Putusan Nomor 01/Pid.B/2010/PN.Mu dengan Terdakwa Jamal Alias Daeng Bin Rauf. Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas dengan Dakwaaan Primer Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) dan Dakwaan Subsider Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Terdakwa divonis bersalah atas Pasal 81 ayat (1) UUPA dengan hukuman penjara enam tahun dan denda Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) atau penjara 3 tahun. Dalam menguji kasus ini Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi dan surat visum et repertum. Dalam bagian Pertimbangan Putusannya, nampak bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Korban, Saksi Nurharisa, dan Saksi Nia. Para saksi menyatakan bahwa Terdakwa memanggil Korban yang tengah bermain bersama Nia. Terdakwa yang memakai sarung menyuruh Korban masuk ke dalam rumahnya, lalu membaringkan Korban lalu memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Korban. Dari keterangan Korban dikatakan bahwa ada cairan keluar dari kemaluan Terdakwa, yang karena tidak bisa masuk ke kemaluan korban tertumpah keluar. Dari surat visum et repertum didapatkan keterangan bahwa pada lubang kemaluan/vagina tidak terdapat selaput, warna sekitar vagina tampak kemerahan dan adanya bercak darah pada pinggir kemaluan sebelah kiri arah jam 4. Kesimpulan dari dokter pembuat visum adalah selaput dara korban tidak utuh akibat trauma. Semua keterangan ini menurut Majelis Hakim cukup untuk memenuhi unsur "dengan sengaja 305
melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain". Dalam kesimpulan yang ditarik dari kelima putusan ini ada dua varian pengunaan alat bukti dalam kasus kekerasan seksual di ruangan tertutup yang menjadi pertimbangan hakim. Pertama, varian yang terkandung dalam Putusan No. 562/Pid.B/2014/PN.SIM, Putusan No. 110 / Pid.B / 2013 / PN.Bgl, dan Putusan No. 01/Pid.B/2010/PN.Mu. Pada Putusan-putusan tersebut Hakim hanya menghadirkan dua alat bukti berupa keterangan saksi dan hasil visum et repertum. Varian kedua dalam hal penggunaan alat bukti terjadinya kekerasan seksual dalam ruang tertutup, terdapat pada Putusan Mahkamah Agung No. 979 K/Pid.Sus/2011; dan Putusan No. 36/pid.sus/2013/ PN.YK. Pada kedua Putusan tersebut Hakim dalam pertimbangannya menghadirkan keterangan saksi yang terdiri dari keterangan korban, keterangan saksi yang tidak melihat langsung (testimonimum de auditu), saksi petunjuk, beserta visum et repertum. 4. ANALISIS KOMPARASI KONSISTENSI PUTUSAN Dalam kelima putusan perkara pidana tersebut, terdapat kesamaan dalam mengunakan alat bukti untuk membuktikan terjadinya tindak kekerasan seksual yaitu keterangan saksi; surat (dokumen); petunjuk; dan keterangan terdakwa. Secara spesifik dalam pertimbangannya, hakim menghadirkan visum et repertum, keterangan saksi korban dan petunjuk. Adapun petunjuk didapatkan melalui keteranan saksi yang tidak melihat langsung (testimonimum de auditu) namun menerangkan bahwa locus terjadinya kekerasan benar di tempat tersebut. Dalam pertimbangan hakim untuk kelima kaus ini terlihat bahwa Hakim mengunakan pembuktian seperti Pasal 183 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa keterangan saksi ditambah alat bukti lain dapat memenuhi unsur pembuktian. Walaupun 306
ada beberpa putusan juga masih mempertimbangkan keterangan beberapa saksi lain yang berdiri sendiri-sendiri untuk satu kejadian. Keterangan saksi-saksi lain itu digunakan dalam rangka menyusun semacam gambaran besar dan detil berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, untuk dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan. Dalam kelima kasus ini Mejlis Hakim tidak menghadirkan alat bukti lain seperti keterangan ahli dan rekam psikologis korban dalam visum et repertum psychiatricum untuk mengukur bagaimana dampak kekerasan ini terhadap korban; dan bagaimana kondisi korban pasca kekerasan. Padahal Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan1 sudah mejelaskan bahwa Kekerasan terhadap Perempuan yang merupakan tindakan berdasarkan pembedaan jenis kelamin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Menurut Murfett (2006), sistem yang ada sekarang menghasilkan sejumlah besar dis-harmoni dan penderitaan emosional. Perasaan yang intens akan kemarahan, kesedihan, dan ketakutan seringkali muncul dari sistem-sistem dan proses-proses yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Perasaan-perasaan dan emosi- emosi ini timbul dari pengalaman para partisipan-klien, pengacara, dan petugas hukum. Catatan mengenai ungkapan emosi tersebut sebenarnya amat penting karena menggambarkan persepsi, tetapi mungkin secara serius dinilai rendah (under estimated). Dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim tidak berdiri sendiri, karena terbangun melalui serangkaian proses peradilan dari mulai di kepolisian, kejaksaan hingga persidangan. Rangkaian fakta yang digali dan bukti yang diperoleh melalui proses tersebut kemudian disajikan kepada hakim dalam sidang dengan waktu yang terbatas. Penggalian fakta dan bukti itu juga amat dipengaruhi oleh persepsi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penggaliannya. Dengan demikian memang sedikit dapat dipahami mengapa hakim memiliki keterbatasan 1 Pasal 1 Deklarasi Wina 1993 307
dalam menimbang dan memutus sesuai dengan kehadiran alat bukti - yang seringkali amat minim tersedia - dapat terjadi. Terkait dengan soal persepsi aparat penegak hukum, menarik untuk melihat dari pengalaman pendampingan kasus di LBH APIK Jakarta. Dalam proses pendampingan korban, pihak LBH APIK Jakarta menemukan bahwa dalam kasus kekerasan seksual pada tingkat pelaporan dan penyidikan di Kepolisian, sikap Polisi pada saat menerima laporan seperti menyalahkan korban. Jaksa juga dalam proses persidangan tidak mewakili kepentingan korban sehingga aspek pemulihan korban, khususnya secara psikologis tidak terlihat dalam kelima putusan ini. Keterbatasan hakim dalam memutus yang disebabkan minimnya alat bukti meskipun dapat dipahami, tetapi sebetulnya tidak perlu menjadi hambatan berarti. Hakim dalam memutus perkara berhak untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvaiding) dan penciptaan hukum (rechtsschepping). Sesungguhnya hakim tidak terikat pada bunyi undang- undang (rechtstoepassing), tetapi dapat mengambil argumentasinya dari peraturan-peraturan hukum yang tersirat dalam undang-undang dengan cara melakukan sistematisasi, penghalusan, serta penjabaran logis. Dari pemaparan kelima kasus diatas, terdapat dua varian dalam putusan Majelis Hakim yaitu : 1. Mempertimbangkan dua alat bukti berupa visum et repertum dan keterangan saksi korban
Putusan No. 562/Pid.B/2014/PN.SIM
Putusan No. 01/Pid.B/2010/PN.Mu;
Putusan No. 110 / Pid.B / 2013 / PN.Bgl 2. Mempertimbangkan menghadirkan alat bukti berupa visum et repertum, keterangan saksi saksi petunjuk yaitu untuk putusan : Putusan No. 979 K/Pid.Sus/2011; Putusan No. N36/pid.sus/2013/ PN.YK. 308
Putusan Mahamah Agung No. 979 K/Pid.Sus/2011 Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 979 K/Pid.Sus/2011 yang menguji tentang alat bukti yang digunakan dalam kasus Kekerasan Seksual di ruang tertutup; Jaksa Penuntut Umum sebagai pengaju kasasi memaparkan alasan kasasi. Adapun alasan yang mendasari pengajuan kasasi adalah dalam perkara perkosaan sudah tentu hanya ada keterangan dari korban sendiri. Keterangan korban tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan. Tidak mungkin ada saksi lain lagi yang melihat sendiri. Akan tetapi dengan dibantu petunjuk seperti visum et repertum No.376/02/RSUD/IV/2010 hal tersebut sudah dapat membentuk keyakinan Hakim akan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban yang saat itu belum dewasa. Ditambah fakta bahwa perkosaan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan sengaja kepada korban di rumah Terdakwa yaitu : 1 (satu) kali di kamar Edi (anak Terdakwa) dan selebihnya di kamar Korban diantara kamar Korban tidak mempunyai penutup pintu, hanya ditutup dengan gorden saja. Dengan bukti yang sedemikian itu, Majelis Hakim pada tingkat PN justru membebaskan Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini merasa bahwa pertimbangan Hakim tersebut tidak tepat. Atas dasar tersebut diajukanlah kasasi. Pada tingkat MA, Hakim Agung dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang diuraikan oleh JPU di atas, berpendapat bahwa Putusan PN Menggala No.208/Pid.B/2010/PN.Mgl, yang ditetapkan pada 12 Januari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian Putusan PN tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. MA juga menyatakan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana. Biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa. Dilihat dari hal ini maka Tuntutan Jaksa dengan Pertimbangan hakim sejalan dalam mengunakan alat bukti. Dimana tidak ada penggalian alat bukti lain dalam persidangan. 309
Putusan Nomor 562/Pid.B/2014/PN.SIM Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul. Modusnya, Terdakwa mengaku berprofesi sebagai tabib/tukang obat. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Korban menderita penyakit aneh yaitu diikuti genderuwo. Selanjutnya Terdakwa membawa Korban ke dalam suatu kamar. Di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh Korban untuk membuka seluruh pakaiannya. Setelah itu Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya. Akhirnya Terdakwa menyetubuhi korban. Alat bukti yang ada dari kasus ini hanyalah keterangan Korban dan Saksi (Saksi 2, 3, 4, 5, 6). Akan tetapi para saksi tersebut merupakan saksi testimonimum de auditu. Alat bukti lainnya yaitu visum et repertum justru menjelaskan temuan bahwa Korban sebelumnya pernah berhubungan seksual. Visum mencantumkan bahwa pada korban selaput dara dijumpai robek lama pada posisi 1, 5, 6 sampai dasar dapat dilalui 2 jari dewasa longgar. Kesimpulan pemeriksaannya selaput dara tidak utuh lagi karena sudah pernah dilalui benda tumpul. Saksi Korban memang pernah berhubungan seksual sebelumnya dengan pacar. Hakim Melihat itu memperhatikan Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti yang cukup dan keyakinan Majelis Hakim maka dakwaan tunggal dari Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan. Dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam putusan ini Hakim secara utuh mengabulkan dakwaan berikut alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Nomor Putusan 36/pid.sus/2013/ PN.YK). Dalam kasus kekerasan seksual di ruang tertutup ini dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa dalam Agustus 2013 bertempat di kamar kosnya dengan sengaja melakukan kekerasan atau 310
ancaman memaksa Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan cara tipu daya. Terdakwa menjemput korban di kos dengan sepeda ontel dengan alasan mengumpulkan dana untuk kegiatan mahasiswa yang akan dilakukan di kampus AMA. Akan tetapi dalam perjalanan menuju kampus, Terdakwa mengajak singgah di kosnya dahulu. Setelah Korban sampai di kost Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Korban untuk masuk kamar. Pintu kamar dikunci oleh Terdakwa, dan ia juga membunyikan musik keras-keras. Dalam situasi tersebut terjadilah perkosaan. Pada bagian Pertimbangan, Majelis Hakim mengatakan bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak; berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dengan demikian unsur dalam Pasal yang didakwakan itu telah terbukti. Merujuk kepada Pertimbangan tersebut, dapat dikatakan bahwa ada kesesuaian pendapat di antara Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Putusan Nomor 110 / Pid.B / 2013 / PN.Bgl. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa Terdakwa pada Januari 2013, bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi Nunung Jarwati dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Peristiwa tersebut didahului perintah dari Nunung Jarwati kepada Korban, supaya Korban membuatkan kopi dan hidangan mi instan untuk Terdakwa. Korban yang kemudian menyampaikan hidangan itu kepada Terdakwa, karena mengetahui Terdakwa adalah seorang dukun, kemudian berkonsultasi kepada Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk memakai mukena tanpa busana dengan alasan akan diobati. Korban melaksanakan perintah 311
Terdakwa, masuk ke kamar memakai mukena tanpa busana dan terjadilah perkosaan. Pada bagian Pertimbangan juga Majelis Hakim mengatakan bahwa semua unsur dari pasal 289 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti. Dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul". Kesimpulannya, antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Pertimbangan Hakim terjadi kesesuaian dan pengunaan alat bukti. Tidak ada fakta hukum lain yang digali Hakim dalam persidangan. Putusan Nomor 01/Pid.B/2010/PN.Mu Dalam rangka menguji alat bukti, Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primernya menyatakan bahwa bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban dengan cara Terdakwa memanggil Korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa. Awalnya Korban menolak. Terdakwa kemudian memaksa Korban dengan cara menarik tangannya. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa membawa masuk Korban ke dalam kamar. Selanjutnya terjadilah persetubuhan sebanyak lima kali. Akibat perbuatan Terdakwa, Korban yang masih anak-anak mengalami luka pada bagian alat kelaminnya, sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum No.047/97/X/2009/RSUD, 29 Oktober 2009. Di dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Korban, unsur "setiap orang" pun telah terbukti. Dengan terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum, maka Dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan analisis penulis, dalam Putusan ini terdapat kesesuaian antara alat bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan dalam Pertimbangan Hakim. Dari kelima putusan ini jelas tertera bahwa keterangan saksi korban 312
ditambah dengan alat bukti surat berupa visum, dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Penggunaan tersebut sesuai dengan Pasal 185 ayat (3) KUHAP. Argumentasi kuatnya dasar hukum kedudukan dua alat bukti itu dipergunakan dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang tertutup diperkuat dengan pendapat Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah bahwa satu orang saksi apabila diperkuat oleh alat bukti yang lain adalah sebagai alat bukti. Pendapat Andi Hamzah ini juga merujuk kepada Pasal 185 ayat (3) yang berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya."2 Syarat sah terpenuhinya unsur tindak pidana dengan adanya dua alat bukti tersebut juga terletak pada bagaimana proses yang dilalui oleh hakim dalam mencari fakta untuk menguatkan keyakinannya memutus perkara. Hal ini sesuai penuturan Prof.Dr.Bagir Manan, SH., "Bahwa rumusan undang-undang tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum, hakimlah yang berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum yang konkret dengan ketentuan hukum yang abstrak, dan sudah menjadi pekerjaan sehari-hari bagi hakim memberikan penafsiran atau kontruksi suatu ketentuan hukum dengan suatu peristiwa konkret".3 4. Kesimpulan Dalam kelima putusan perkara kekerasan seksual yang dianalisis, terdapat dua varian putusan. Pada varian pertama, putusan hakim ditetapkan hanya berdasarkan alat bukti berupa keterangan korban dan visum et repertum. Ada dua putusan yang mewakili varian ini. Varian kedua, yang ditemukan terdapat di dalam tiga putusan lainnya; tidak hanya menggunakan kedua alat bukti sebagaimana dalam varian pertama. Akan tetapi 2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 206- 271. 3 Bagir Manan, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-undang Nomo 4 Tahun 2002, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015), Hal. 209. 313
314 dalam menetapkan putusannya, Majelis Hakim mengunakan keterangan korban, saksi petunjuk, saksi testimonimum de auditu, dan visum et repertum . Pada varian pertama, jelas bahwa dalam kasus kekerasan seksual, keberadaan seorang saksi ditambah satu alat bukti lain, cukup untuk menunjukan terjadinya tindak kejahatan seksual. Alat bukti lain yang dimaksud adalah visum et repertum. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan bagian Pertimbangan Hakim pada masing-masing putusan pengadilan, terdapat kesesuaian dalam menafsirkan aturan soal alat bukti dan menghadirkannya. Dengan demikian Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum konsisten dalam menghadirkan alat bukti baik dalam dakwaan hingga putusan kasus kekerasan seksual.
BAB 11 ANALISIS PUTUSAN TERKAIT RIWAYAT SEKSUAL KORBAN ATAU STEREOTYPE SEBAGAI DASAR MERINGANKAN ATAU MEMBEBASKAN TERDAKWA Siti Lestari 1. Pendahuluan Stereotype adalah label negatif yang dilekatkan pada satu kelompok tertentu oleh kelompok lain di luar kelompok itu. Gender stereotyping merujuk kepada upaya pelabelan negatif atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang disebabkan oleh pemaknaan atas sifat fisik yang tampak dari suatu jenis kelamin maupun berdasarkan konstruksi gender. Pelabelan negatif terhadap perempuan ini berpengaruh terhadap persepsi para pembuat kebijakan, yang akhirnya mempengaruhi juga muatan peraturan perundang-undangan, bahkan implementasinya. Persepsi itu misalnya tertuang dalam bentuk: bagaimana perempuan dan seksualitasnya diposisikan sebagai mahluk penggoda dan selalu dianggap sebagai penyebab utama terjadinya tindak pidana asusila seperti perkosaan, pelacuran, pornografi dan sebagainya. Gender stereotyping - khususnya terhadap perempuan berkembang karena adanya ketidakmampuan dalam memahami seksualitas perempuan. Akibatnya terjadi adalah kriminalisasi terhadap tubuh perempuan dengan semena- mena. 1 Kejahatan seksual hakikatnya adalah suatu tindakan kejahatan berbasis gender yang mencederai martabat manusia dan harga diri 1 Herni Sri Nurbayanti, Konsep-konsep Utama Hukum dan Gender, dalam Su- listyowati Iriantono ed., Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, (Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015) 315
seseorang, sebagaimana diatur dalam Butir 18 Deklarasi Vienna 25 Juni 1993. Kejahatan seksual sejatinya adalah tindakan yang bertujuan menyerang seseorang berdasarkan seksualitasnya, dimana pelaku memiliki kekuasaan lebih dibanding korban, baik berdasarkan jenis kelamin, umur maupun status sosial ekonomi dalam masyarakat. Kejahatan seksual masuk ke dalam kategori kejahatan berat terhadap kemanusiaan karena kejahatan tersebut berdampak terhadap kondisi fisik, psikologis dan sosial korban. Dalam kasus kejahatan seksual, penerapan hukum di Indonesia masih sangat diskriminatif dan tidak berperspektif korban. Masih banyak aturan hukum yang tidak sesuai dan mélanggar hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan. Dalam kasus perkosaan pengalaman perempuan sebagai korban sering didiskualifikasi dari proses hukum. Pertimbangan hukum direkatkan pada penilaian tentang "jejak moralitas" perempuan korban. Alih-alih melindungi, perempuan justru kerapkali dituduh membiarkan peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada dirinya. Ketika perempuan dianggap tidak berupaya untuk melawan pelaku, menempatkan dirinya terus-menerus gampang direngkuh pelaku, ataupun terbuai dengan iming-iming pelaku; ia lantas dipersalahkan, dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya kejahatan seksual. Cara berpakaian, bahasa tubuh, cara berinteraksi, status perkawinan, pekerjaan, atau keberadaan perempuan pada konteks waktu atau lokasi tertentu sering menjadi dasar atas terbitnya anggapan salah kepada perempuan sebagai pihak yang turut memberi kesempatan atas terjadinya kejahatan. Intinya, perempuan ditempatkan sebagai pihak yang bertanggungjawab atau setidaknya dianggap ikut berpartisipasi dalam peristiwa perkosaan yang ia alami (victim participating).2 Riwayat seksual korban di masa lampau juga seringkali 2 Tentang victim participating dalam kasus perkosaan, lihat Ratna Batara Munti, "Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan dan Proses Hukum, Serta Strategi Menggapai Keadilan", dalam buku "10 Tahun Program Studi Kajian Wanita: Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah", Jakarta 2000 316
menempatkan perempuan sebagai pihak yang sangat dirugikan. Pada saat terjadi peristiwa kejahatan seksual, kejadian tersebut oleh pihak aparat penegak hukum dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak menimbulkan dampak psikologis bagi korban. Seringkali korban malahan dipersalahkan akibat riwayat seksualnya tersebut. Riwayat seksual korban ini juga menjadi salah satu penyebab diterima atau tidaknya laporan korban oleh aparat penegak hukum atas kejahatan seksual yang dialaminya. Batasan riwayat seksual mencakup adanya relasi korban dengan pelaku, status pernikahan korban, pengalaman korban berhubungan intim dengan orang lain, termasuk dalam hal ini kondisi keperawanan korban. Isu hukum berikut yang akan dibahas adalah konsistensi putusan pengadilan mengenai Riwayat Seksual Korban dan atau adanya gender stereotyping terhadap korban sebagai dasar meringankan atau membebaskan terdakwa pada kasus Kejahatan Seksual. Pembahasan ini menganalisis isu terkait bagaimana Majelis Hakim memasukan riwayat seksual korban ke dalam pertimbangan hukum dari suatu putusan. Apakah riwayat seksual korban akan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan? Apakah hal itu meringankan atau membebaskan Terdakwa. Terdapat 5 (lima) dari sekitar 15(lima belas) putusan yang dikumpulkan kemudian dipilah, untuk selanjutnya dianalisis dalam rangka melihat konsistensi Majelis Hakim memasukan riwayat seksual korban di dalam pertimbangan hukum. Kelima putusan tersebut yaitu: 1. Putusan Nomor : 1390/Pid.B/2012/PN.LP (Lubuk Pakan) dan No. 30/PK/Pid/2010 (PK) 2. Putusan Nomor : 562/Pid.B/2014/PN.SIM (Simalungun) 3. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2003/PN.PWR (Purworejo) 4. Putusan Nomor : 74/Pid.B/2008/PN.KPG (Kupang) 5. Putusan Nomor : PN no. 35/Pid.B/2012/PN.Marisa dan Putusan No. 10/K/2013 (kasasi) Kelima putusan diatas dipilih dengan alasan untuk mewakili dan melihat bagaimana riwayat seksual korban menjadi bagian yang penting 317
dalam pertimbangan hukum di pengadilan. Dari kelima putusan tersebut dilihat juga apakah para hakim yang mengadili perkara, konsisten menggunakan riwayat seksual korban sebagai bahan pertimbangan untuk meringankan atau membebaskan terdakwa dari jerat hukuman; 2. DESKRIPSI SINGKAT PUTUSAN 2.1. Putusan Nomor : 1390/Pid.B/2012/PN.LP (Lubuk Pakam) dan No. 30/PK/Pid/2010 (PK) Resume Perkara Kasus ini terjadi pada Rabu, 04 Juli 2007, sekitar pukul 04.00 berlokasi di wisata pantai Gudang Garam, desa Kota Pari, kecamatan Pantai Cermin, kabupaten Serdang Bedagai. Pada saat itu Terdakwa Yakup bersama teman-temanya IDRUS SAHRONI, SAFI'I ,ERWINSYAH, LUKMAN dan MUKHLIS (masing- masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melihat korban dalam keadaan mabuk berat, karena telah meminum minuman beralkohol disebuah café atau warung yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian. Korban diantar oleh Saksi Jailani untuk beristirahat di gubuk tersebut. Korban kemudian ditinggalkan di gubuk tersebut sendirian. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi gubuk dan melihat korban dalam keadaan pingsan dan tidak sadarkan diri. Melihat Korban tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa dan teman-temannya memperkosa Korban secara bergiliran. Akibat perbuatan Terdakwa, maka Korban menderita trauma dan malu serta mengalami Hymen robek pada jam 9- 7. Kondisi tersebut dibuktikan melalui pemeriksaan dokter yang hasilnya tertuang dalam visum et repertum No. 901/VII/RSU/2007 yang diterbitkan 13 Juli 2007. Visum tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Mestika Sari Ginting SpOG, selaku dokter pada RSU Deli Serdang. Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dijerat hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 290 (1) KUHP jo Pasal 318
55 (1) KUHP. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Dalam bagian Pertimbangan pada putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkosaan terjadi karena Korban tergolong sebagai perempuan nakal. Stereotype sebagai perempuan nakal itu muncul dari Hakim karena Korban sudah tidak perawan diakibatkan pernah bersetubuh dengan pacarnya. sebutan 'nakal' itu juga dilekatkan kepada diri Korban karena ia mempunyai sikap buruk suka mabuk-mabukan. Dalam putusannya, Majelis Hakim memvonis Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Korban dalam keadaan tidak berdaya. Hal itu sesuai dengan Pasal 290 (1) KUHP. Akan tetapi akibat riwayat seksual Korban, Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa. Vonis hukuman 5 bulan penjara dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa, lebih ringan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan selama 10 bulan penjara. Dalam putusan Peninjauan Kembali, Majelis Hakim menolak PK Terdakwa. 2.3. Putusan Nomor : 562/Pid.B/2014/PN.SIM (Simalungun) Resume Perkara Perkara ini bermula pada Agustus 2013. Pada saat itu Terdakwa MUSTAFA ABAS sedang berada di rumah ANDI RIADI yang terletak di Nagori Mariah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun.Terdakwa dikenal memiliki keahlian dalam pengobatan penyakit aneh karena sebelumnya Terdakwa pernah mengobati keluarga ANDI RIADI dari penyakit aneh (gangguan makhluk halus). Kemudian pada saat Terdakwa melihat Korban, Terdakwa mengatakan kepada ANDI RIADI bahwa dari penglihatannya, korban diikuti oleh makhluk gaib berupa genderuwo. Beberapa lama kemudian ANDI RIADI menceritakan 319
hal tersebut kepada ibu korban, kemudian ibu korban meminta kepada ANDI RIADI agar Terdakwa didatangkan dari Medan untuk mengobati anaknya (Korban). Proses pengobatan mulai dilakukan Terdakwa sekitar Senin, 14 Oktober 2013. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada ibu korban dan Korban, bahwa Korban benar diikuti oleh sejenis makhluk halus yang disebut genderuwo; serta di dalam badan korban terdapat benda-benda tajam seperti jarum, dan seng. Benda-benda itu harus dibuang. Proses pembuangan harus dilakukan di dalam kamar kosong dan tidak boleh disaksikan oleh orang lain. Korban menyetujuinya. Terdakwa membawa Korban ke dalam kamar, sedangkan ibu korban berada di ruang tengah. Kemudian Korban disuruh Terdakwa untuk membuka baju sampai telanjang. Seluruh badan Korban diurut/dikusuk dengan menggunakan telur ayam, dengan tujuan telur tersebut akan menyerap benda-benda tajam tersebut. Keesokan harinya, Selasa, 15 Oktober 2013 sekitar pukul 01.00 W.I.B., Terdakwa kembali datang mengobati Korban dengan metode yang sama, yaitu harus berada di dalam ruang tertutup. Setelah mereka berdua ada di kamar tertutup, Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa untuk mengobatinya harus dengan menggunakan sperma laki- laki. Kemudian Terdakwa meminta Korban untuk kembali melepaskan seluruh pakaian yang dikenakanya. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Korban untuk melayaninya layaknya seperti hubungan suami-istri. Kemudian, Terdakwa menampung spermanya ke dalam tangan dan dioleskan ke sebuah jeruk yang sebelumnya sudah diembunkan. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibu korban. Kemudian pada Rabu, 16 Oktober 2013 sekitar pukul 00.00, Terdakwa kembali mengobati Korban dengan mengajaknya kembali ke dalam kamar dan kembali menyetubuhi Korban. Selanjutnya, Terdakwa kembali menampung spermanya dan mengoleskannya ke sebuah jeruk. Jeruk tersebut dibawa oleh Terdakwa pergi. Kemudian 320
untuk yang ketiga kalinya pada Jumat, 18 Oktober 2013 sekitar pukul 23.30 W.I.B., Terdakwa kembali menyetubuhi Korban dengan alasan Korban masih dalam keadaan sakit. Ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Korban merasa tidak berdaya untuk melawan karena Terdakwa juga memberikan ramuan obat-obatan. Terdakwa juga mengikat jimat di pinggang Korban. Saat itu yang ada dalam pikiran Korban hanyalah keinginan untuk sembuh. Korban baru sadar akan perbuatan Terdakwa tersebut ketika Korban membuang dan membakar jimat benang yang diikatkan Terdakwa di pinggang Korban. Kemudian Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ibu korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami robek selaput dara pada posisi 1, 5, 6 sampai dasar dapat dilalui 2 jari dewasa longgar berdasarkan keterangan dalam visum et repertum No: 1531/VI/ UPM/VER/II/2014, yang diterbitkan pada 11 Februari 2014. Visum tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bahtera Surbakti;, Sp.OG pada Rumah Sakit Daerah Dr.Djasamen Saragih. Kesimpulan pemeriksaan dokter yang tertera di dalam visum tersebut adalah selaput dara tidak utuh lagi karena sudah pernah dilalui benda tumpul. Atas perbuatannya, Terdakwa dijerat Pasal 286 KUHP. Pasal tersebut berisi ketentuan yang menyatakan bahwa barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Dalam bagian Pertimbangan pada putusan hakim, selain fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mengatakan bahwa Korban sebelumnya atau dulu pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pacar korban bernama Sitinjak. Hal ini bersesuaian 321
dengan hasil visum et repertum No:1531/VI/UPM/VER/II/2014 tertanggal 11 Februari 2014. Dalam visum itu terdapat keterangan bahwa pada selaput dara korban dijumpai robek lama pada posisi 1, 5, 6 sampai dasar dapat dilalui 2 jari dewasa longgar. Dengan kesimpulan pemeriksaan, selaput dara tidak utuh lagi karena sudah pernah dilalui benda tumpul. Terdakwa pernah mengatakan kepada Korban bahwa Terdakwa suka kepada Korban dan mau menjalin hubungan. Akan tetapi Korban tidak bersedia. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak tiga kali dan tidak memaksa Korban. Dalam putusannya, Majelis Hakim memvonis Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 286 KUHP. Akan tetapi akibat riwayat seksual korban, Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa. Laki-laki itu hanya divonis hukuman lima bulan penjara. Lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta Terdakwa dihukum selama enam bulan penjara. 2.3. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2003/PN.PWR (Purworejo) Resume Perkara Perkara ini berawal pada 6 April 2013, Korban yang masih berusia 15 tahun mempunyai teman dekat bernama Islan Romlan alias Si Is (belum tertangkap atau DPO3). Korban ditawari oleh pacar korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa dan akan dibayar sebesar Rp. 100.000,- Awalnya Korban tidak mau, namun Korban dipaksa oleh pacarnya yang saat itu sedang tidak punya uang. Korban juga merasa takut dengan pacarnya. Sebelum melakukan persetubuhan Korban diberikan minuman beralkohol oleh pacarnya. Saat hendak melakukan hubungan seksual, Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000 bila Korban 3 DPO= Daftar Pencarian Orang. 322 juga
mau melayaninya. Setelah melakukan hubungan seksual, Terdakwa memberikan uang tersebut. Uang itu dibagi dua oleh korban; Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk Korban dan Rp. 50.000,- untuk pacar korban. Akibat perbuatannya tersebut Terdakwa dijerat Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengatur soal ancaman penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) maksimal Rp. 300.000.000,-.(tiga ratus juta rupiah). Pertimbangan Hukum Terkait Isu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Korban mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa bukan semata-mata keinginan dari Terdakwa. Akan tetapi karena memenuhi permintaan pacar korban yang tidak mempunyai uang. Sebagai imbalan atas hubungan badan yang dilakukannya, Korban menerima imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Menurut Majelis Hakim, hal ini sesungguhnya merupakan rangkaian perbuatan tanpa kekerasan dan tanpa paksaan untuk berbuat asusila atau persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban. Dengaan demikian, bukan semata-mata merupakan perbuatan Terdakwa yang dimaksudkan untuk tipu muslihat, kebohongan atau membujuk anak untuk bersedia melakukan hubungan seksual. Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa Korban sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya sebanyak empat kali. Korban juga pernah melakukan persetubuhan dengan laki- laki bernama Anjar dan dibayar uang sebesar Rp.100.000. Akibat riwayat seksual Korban tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya memvonis Terdakwa tidak terbukti secara sah dan 323
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim juga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Hal tersebut bertentangan dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum bahwa kasus ini adalah benar termasuk kekerasan seksual, yang tercermin dalam dakwaannya. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa enam tahun penjara, dengan menggunakan Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2.4. Putusan Nomor : 74/Pid.B/2008/PN.KPG (Kupang) Resume Perkara Perkara ini terjadi pada 01 September 2007 sekitar pukul 24.00 W.I.TA. Saat itu Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Korban. Kemudian Korban membalas pesan singkat tersebut dan mengatakan sudah mengantuk, tapi Terdakwa memaksa dan mengatakan sudah berada di depan rumah. Selanjutnya, Korban membuka pintu dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu duduk berbincang sebentar di ruangan tamu. Selang beberapa waktu kemudian anak korban menangis, lalu terdakwa memberitahukan kepada Korban untuk pergi melihat anaknya dan mendiamkan anak korban. Setelah anak korban tidur, Terdakwa menarik tangan Korban masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa mematikan lampu dan mencium-cium korban. Saat itu Korban menolak dan mengatakan belum siap. Akan tetapi Terdakwa menyatakan bahwa kalau ia membuat Korban hamil, ia akan bertanggung jawab. Korban terus menolak dengan alasan belum siap dan Terdakwa tetap memaksa Korban melakukan hubungan seksual. Korban berusaha berontak dan mengatakan 'jangan' karena Korban takut. Terdakwa menarik paksa tangan Korban; memaksa membuka celana dan baju Korban sampai terlepas, kemudian Terdakwa memperkosa Korban. 324
Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami pendarahan, luka, serta sakit sebagaimana tertera di dalam visum et repertum No: 109/a/IX/HCN/2007 yang diterbitkan pada 24 September 2007. Visum tersebut dibuat oleh dr. G.N.K.Wiranata, dokter pada Puskesmas Naikliu. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Korban, ditemukan beberapa kondisi sebagai berikut: Pertama, keadaan secara umum :
Jasmaniah lemah, tekanan darah 90/50 mm air raksa dengan frekuensi nadi 130 kali /menit Kedua, kondisi alat kelamin dan kandungan: Mulut alat kelamin : terdapat robekan baru pada posisi jam enam, panjang 1 ½ cm Selaput dara: tidak ada. Liang senggama: Terdapat gumpalan- gumpalan darah menutup badannya, dengan volume Kurang lebih 100 mm. Leher rahim: tidak terdapat kelainan. Lainnya: dijumpai tampak pendarahan keluar dari mulut rahim. Kesimpulan dari Visum et Repertum tersebut adalah ditemukan robekan baru pada mulut alat kelamin disebabkan oleh desakan benda tumpul dan diperlukan pemeriksaan penunjang tambahan untuk mengetahui penyebab pendarahan yang keluar dari mulut rahim. Akibat dari perbuatan kekerasan tersebut, Terdakwa dijerat Pasal 285 KUHP dengan hukuman tujuh tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Korban telah mempunyai anak dan tidak menikah. Korban juga berpacaran dengan Terdakwa. Tidak ada unsur paksaan dan tidak ada unsur kekerasan dalam kejadian tersebut. Persetubuhan, menurut Majelis 325
Hakim, terjadi karena atas dasar suka sama suka. Akibat riwayat seksual Korban tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya memvonis Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim juga membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan. Hal tersebut bermakna gugurnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berupaya menempatkan Terdakwa selama tujuh tahun di dalam penjara, sesuai dengan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan. 2.5. Putusan Nomor : PN no. 35/Pid.B/2012/PN.Marisa dan Putusan No. 10/K/2013 (kasasi) Resume Perkara Perkara ini terjadi pada akhir Februari 2012 sekitar pukul 00.00 W.I.TA, bertempat di Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pahuwato. Saat itu Korban sedang beristirahat di dalam kamarnya. Kemudian Korban mendengar Terdakwa memanggil-manggil sambil mengetuk-ngetuk jendela kamar. Terdakwa meminta Korban untuk membuka jendela kamar. Pada saat korban membuka jendela, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan langsung mencekik leher Korban dan berkata "kalau kamu jadi dengan laki-laki orang Marisa, saya mo (mau) bunuh dia. Kalau kamu tidak mo (mau) dia mati, kamu saja yang bunuh diri". Korban kemudian pingsan dan pada saat siuman Korban melihat Terdakwa sedang duduk di samping Korban, dan Terdakwa berkata kepadanya "ngana punya harga diri kita so dapa ambe", kemudian Terdakwa pergi. Setelah beberapa saat kemudian Korban merasakan sakit di bagian perut. Pada pagi harinya saat Korban buang air kecil, Korban melihat di celana dalam yang dikenakannya ada bercak darah. Kemudian keesokan harinya, Kamis, 1 Maret 2012 sekitar pukul 23.00 W.I,TA, Korban kembali diperkosa oleh Terdakwa untuk yang kedua 326
kalinya. Saat itu Korban sedang berada di dalam kamar dan kembali Korban mendengar Terdakwa mengetuk-ngetuk jendela kamar Korban. Akibat rasa takut, Korban kembali membuka jendela kamar. Terdakwa langsung masuk ke kamar Korban. Kembali Terdakwa mencekik Korban dan berkata "kalau ngana mo jadi dengan laki-laki orang Marisa, kita mo bunuh dia, kalau ngana tidak mau dia mo mati, ngana saja yang bunuh diri". Kemudian, Terdakwa memperkosa Korban. Setelah pemerkosaan tersebut, Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ayah korban dan kakak perempuan korban. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa sakit pada kemaluannya. Berdasarkan visum et repertum Nomor : B/VER/ PKMPGT/12.a/III/2012 tertanggal 07 Maret 2012 ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, robekan itu ditemukan pada arah pukul 03.00 dan pukul 11.00. Visum tersebut ditandatangani oleh dr. Johanes R.M. Marpaung selaku dokter pada Puskesmas Paguat. Korban keberatan atas perbuatan Terdakwa. Baik Korban maupun pihak keluarga, tidak mau berdamai meskipun Terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Atas perbuatanya tersebut Terdakwa dijerat Pasal 286 KUHP dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan Hukum Terkait Isu Dalam bagian Pertimbangan pada putusannya, Majelis Hakim mengatakan bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Korban bukan sekali, namun berkali-kali. Menurut Hakim seharusnya saat pertama kali terjadi perkosaan Korban menceritakan kepada keluarganya. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Korban. Pada diri Korban tidak ditemukan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan seperti misalnya luka, memar 327
ataupun lebam pada tubuh Korban. Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban bukan perkosaan, dalam perspektif Hakim, melainkan karena atas dasar suka sama suka. Tidak ditemukan unsur 'dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya', karena hubungan badan antara Terdakwa dengan Korban dilakukan secara suka sama suka, sebagaimana anggapan Hakim. Hubungan itu terjadi karena di antara Terdakwa dan Korban terjalin relasi sebagai kekasih atau berpacaran. Akibat riwayat seksual Korban tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya memvonis Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim juga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Dengan demikian putusan Hakim ini tidak sejalan dengan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Jaksa menuntut Terdakwa untuk dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, sesuai dengan Pasal 286 KUHP. Atas putusan Pengadilan Negeri Marisa ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat Kasasi, putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa dengan membenarkan bahwa tidak ada kekeliruan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama. 3. Analisis Komparasi Konsistensi Putusan Berdasarkan kelima putusan yang dijabarkan diatas, hampir semua putusan memasukan riwayat seksual korban ke dalam pertimbangan hukum, sehingga hal ini berdampak pada putusan hakim di pengadilan. Hakim memasukan riwayat seksual korban ke dalam pertimbangan hukum berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 186 ayat 6 huruf d KUHAP yang menyatakan: "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi, dapat tidaknya keterangan 328
itu dipercaya". Dari bunyi Pasal tersebut, jelaslah bahwa cara hidup dan kesusilaan korban akan menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau tidaknya keterangan yang diberikan oleh korban. Demikian pula halnya ketika hakim mengetahui riwayat seksual korban. Pengetahuan atas riwayat seksual korban otomatis akan termasuk atau menjadi bahan pertimbangan hakim; dan akan berpengaruh terhadap vonis hakim di pengadilan. Pasal 185 ayat 6 huruf d KUHAP, tidak hanya menjadi pedoman bagi hakim dalam memasukan riwayat seksual korban ke dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini juga menjadi dasar bagi polisi dan jaksa dalam proses pemeriksaan kasus kejahatan seksual. Perlu kita ketahui bahwa riwayat seksual korban ini tidak hanya terdapat di dalam pertimbangan hakim dalam putusan di pengadilan. Akan tetapi juga terdapat di dalam BAP dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Polisi dan Jaksa Penuntut Umum akan mengolah data berupa riwayat seksual korban ini sesuai dengan persepsi mereka dan kemudian menyerahkan hasil olahan itu kepada tingkatan selanjutnya, yaitu dalam hal ini kepada hakim. Semua yang telah diolah itu oleh Majelis Hakim akan dimsukkan dalam pertimbangannya. Artinya, hakim menjadi kepanjangan tangan dalam menuangkan riwayat seksual korban ke dalam pertimbangan hukum. Akan tetapi, dalam rangka menggali informasi tentang korban untuk melengkapi data yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim, tidaklah diperkenankan oleh Undang-undang pengajuan pertanyaan yang bersifat menjebak dan akan merugikan saksi, korban, maupun terdakwa. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 166 KUHAP yang menyatakan: "Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi". Dari bunyi Pasal tersebut jelaslah, bahwa hakim tidak boleh memberikan pertanyaan yang menjerat korban. Pertanyaan mengenai riwayat seksual korban tentunya 329
sangat menjerat dan merugikan bagi korban. Riwayat seksual korban apabila dimaknai oleh hakim yang tidak memiliki perspektif korban atau bahkan tidak berpersektif keadilan gender, dapat merugikan korban. Hal tersebut akan berdampak dalam pertimbangan dan vonis hakim di pengadilan. Antara Pasal 185 ayat 6 huruf d KUHAP dan Pasal 166 KUHAP ketika diterapkan sesungguhnya mengandung kerancuan dan pertentangan. Akan tetapi Hakim mempunyai kewenangan penuh untuk memilih apakah memasukan riwayat seksual korban ke dalam pertimbangan hukumnya atau tidak. Realitanya, dari kelima putusan yang dianalisis pada bagian ini, semua putusan pengadilan memasukan riwayat seksual korban dalam pertimbangan hukum. Pasal 186 ayat 6 huruf d KUHAP, jelas-jelas tidak melindungi korban. Sudah seharusnya Pasal tersebut dihapus dan tidak layak untuk dipakai. Dari pemaparan kelima kasus di atas, ditemukan dua varian dalam putusan Majelis Hakim yaitu : 1. Varian "Riwayat Seksual Korban ada dalam pertimbangan hukum dengan putusan yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan". Hakim berpendapat bahwa persetubuhan terjadi. Akan tetapi bukan perbuatan tindak pidana, melainkan karena suka sama suka dan karena kemauan korban. Hal ini terdapat pada 3 (tiga) putusan Hakim yaitu : a. No.28/Pid.Sus/2013/PN.PWR b. No.74/Pid.B/2008/PN.KPG c. No.35/Pid.B/2012/PN Marisa dan MA No.10/K/PID/2013 2. Varian "Riwayat Seksual Korban ada dalam pertimbangan hukum dengan putusan yang meringankan terdakwa. Hal ini terdapat pada 2 (dua) putusan Hakim yaitu : a. Putusan No. 1390/Pid.B/PA/2007/PN.LP dan Putusan PK No.30/ 330
PK/Pid/2010. Dalam putusannya, Majelis Hakim memvonis Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Korban dalam keadaan tidak berdaya, sesuai dengan pasal 290 (1) KUHP, Akan tetapi akibat riwayat seksual Korban, Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa. Terdakwa divonis hukuman lima bulan penjara. Lebih ringan daripada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman 10 bulan penjara dijatuhkan kepada Terdakwa. b. Putusan No. 562/Pid.B/2014/PN.SIM Dalam putusannya, Majelis Hakim memvonis Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 286 KUHP. Akibat riwayat seksual korban, Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa. Terdakwa divonis hukuman lima bulan penjara. Lebih ringan daripada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa harus menjalani enam bulan penjara. Dari kedua varian tersebut terlihat adanya Konsistensi Pengadilan dalam memandang isu ini. Letak konsistensi tersebut adalah riwayat seksual korban masih menjadi bagian di dalam pertimbangan hukum dalam putusan di pengadilan. Hal tersebut masih menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Baik dalam konteks putusan yang meringankan maupun membebaskan Terdakwa.di sisi lain, hal ini merupakan kerugian bagi Korban ketika riwayat seksualnya diperhitungkan dengan tanpa menggunakan persepsi keadilan gender. Dalam putusan No.28/Pid.Sus/2013/PN.PWR; Hakim membebaskan Terdakwa karena riwayat seksual Korban. Dalam hal ini adanya relasi pacaran antara Korban dengan Terdakwa, maka dianggap perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban sebagai suka sama suka atau berdasarkan kemauan (consent) Korban sendiri. Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan adanya bujukan berupa iming-iming sejumlah uang kepada Korban. Bujukan tersebut semestinya ditafsirkan 331
sebagai adanya unsur dorongan dari pihak Terdakwa kepada Korban. Dalam pertimbangannya, Hakim mengatakan bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 81 (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun Pasal tersebut unsurnya terdiri atas "..setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Unsur perbuatan terdakwa yang dimaksudkan untuk tipu muslihat, kebohongan atau membujuk anak tersebut tidak terbukti." Faktanya adalah Korban masih merupakan anak berusia 15 tahun. Terungkap juga di dalam persidangan bahwa Terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada Korban apabila Korban mau melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa. Janji memberikan uang, merupakan bujukan apabila merujuk kepada Pasal tersebut. Apapun riwayat seksual Korban, seharusnya Hakim bisa melihat semangat dari UU Perlindungan Anak itu dibuat dalam rangka melindungi anak dari segala macam kekerasan dan diskriminasi. Semangat itu tertuang dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam kasus ini, seyogyanya Hakim berpegang pada fakta, bahwa Korban adalah anak yang harus dilindungi sepenuhnya. Anak merupakan kelompok rentan yang seharusnya mendapat perhatian dan perlindungan khusus. Dalam kasus kejahatan terhadap anak khususnya kejahatan seksual, persetujuan (consent) atau kemauan dari korban yang masih anak seharusnya tidak bisa menjadi dasar pertimbangan. Apalagi dalam kasus ini, ada unsur bujukan atau iming-iming sejumlah uang. Sementara itu dalam putusan No.74/Pid.B/2008/PN.KPG, Majelis 332
Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Korban telah mempunyai anak dan tidak menikah, Korban berpacaran dengan Terdakwa. Tidak ada unsur paksaan dan tidak ada unsur kekerasan dalam kejadian tersebut. Persetubuhan terjadi karena atas dasar suka sama suka. Akibat riwayat seksual Korban tersebut, yakni adanya hubungan pacaran maupun status pernikahan Korban, baik Majelis Hakim dalam Putusannya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Dalam fakta di persidangan, terungkap bahwa Korban meskipun pacar Terdakwa, dipaksa melakukan hubungan seksual. Korban tidak mau dan menolak secara lisan untuk melakukan hubungan seksual. Berarti, kasus ini sebetulnya adalah masuk dalam kategori dating rape. Penolakan lisan tersebut seyogyanya diperhitungkan Hakim sebagai bagian dari fakta bhawa hubungan seksual antara Korban dengan Terdakwa tidaklah berdasarkan kesukarelaan. Ditambah lagi sebetulnya melalui hasil visum et repertum ditemukan adanya luka baru dan pendarahan. Kondisi luka baru dan pendarahan tersebut sebetulnya merupakan tanda bahwa Korban dalam melakukan hubungan seksual tidak merasa nyaman/merasa tegang. Akibatnya terjadi perlukaan pada alat vital Korban. Ketegangan atau rasa tidak nyaman tersebut dapat disebabkan oleh rasa malu, takut, ataupun enggan. Sayangnya hal tersebut tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim. Penolakan Korban secara lisan bukan dianggap sebagai perlawanan Korban terhadap Pelaku. Status korban yang telah mempunyai anak dan tidak menikah jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan perkosaan tersebut. Akan tetapi pelabelan atau stereotyping negatif terhadap Korban dipandang penting dan dimasukkan oleh Hakim dalam pertimbangan hukum. Demikian juga dalam Putusan No. 562/Pid.B/2014/PN.SIM, terdapat 'keanehan'. Dalam putusannya pada pertimbangan hukum, Hakim mengatakan bahwa sebelum perkosaan terjadi Korban pernah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya yang bernama Sitinjak. Riwayat seksual Korban dalam kasus ini bukanlah hal yang relevan untuk dibahas Majelis Hakim. Seolah- 333
olah bahwa dengan menyatakan Korban pernah mengadakan hubungan seksual dengan seorang lelaki lain (bukan Pelaku), terbuka kemungkinan Korban 'memiliki kebiasaan' melakukan hubungan seksual, sehingga hubungan dengan Terdakwa mungkin saja berdasarkan kesukarelaan (consent). Aspek riwayat seksual Korban bukanlah hal yang prinsipil dalam kekerasan yang dialami oleh dirinya. Pelabelan negatif atau negative stereotyping juga terdapat dalam Putusan Nomor: 1390/Pid.B/2012/PN.LP (Lubuk Pakan) dan No. 30/ PK/Pid/2010 (PK). Dalam bagian Pertimbangan pada putusannya, Hakim mengatakan "Perkosaan terjadi karena Korban tergolong sebagai Perempuan nakal, Korban sudah tidak perawan karena korban pernah bersetubuh dengan pacarnya, dan Korban mempunyai sikap buruk suka mabuk-mabukan". Dampak dari riwayat seksual korban tersebut hakim memberikan hukuman yang meringankan, Terdakwa divonis hukuman lima bulan penjara. Lebih ringan dibandingkan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Terlihat bahwa untuk meyakinkan para hakim, para perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya memang "bersih dan perempuan baik-baik". Harus kredibel.4 Hal tersebut disebabkan karena hakim hanya melihat riwayat seksual korban bukan sejarah seksual pelaku. Pengadilan justru mempergunakan riwayat seksual korban untuk membangun keyakinan apakah perempuan memang benar merupakan korban dan tidak turut bertanggungjawab atas perkosaan yang menimpanya. Semestinya pengadilan memeriksa pelaku atau terdakwa, bukan korban. Pelaku atau terdakwa yang seharusnya ditelusuri riwayat kekerasan seksualnya untuk dilihat kecenderungannya melakukan kejahatan seksual; bukan korban. Dengan demikian apabila penelusuran atas riwayat seksual 4 Estrich, Susan (1996) "Rape" dalam Kelly D Weisberg (ed), Aplications of Feminist Legal Theory to Women's Lives : Sex, Violence, work and Reproduction. Phila- delphia : Temple University press 334
terdakwa tidak dimungkinkan di dalam persidangan, hakim sebaiknya tidak juga menggali soal riwayat seksual korban. Hal ini tentunya akan merugikan korban dan memberikan dampak psikologis yang tidak baik bagi korban. Tindakan hakim tersebut menimbulkan viktimisasi ulang terhadap korban, melalui cara membebankan kesalahan kepada korban atas kejahatan yang terjadi. Dalam kasus kekerasan seksual, proses viktimisasi ulang terjadi selain melalui permintaan kepada korban untuk terus menerus mengulang-ulang ceritanya secara detil tanpa memperhitungkan perasaan korban, ungkapan-ungkapan menyalahkan korban atas kejadian tersebut; juga dalam bentuk pengungkapan riwayat seksual korban. Dalam putusan No. 35/Pid.B/2012/PN Marisa, Hakim membebaskan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Korban bukan sekali, namun berkali-kali. Pertimbangan Hakim yang mendasari putusan tersebut adalah: saat pertama kali terjadi perkosaan Korban tidak menceritakan kepada keluarga korban. Kemudian pada diri Korban tidak ditemukan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban bukan perkosaan, menurut perspektif Hakim; melainkan karena atas dasar suka sama suka. Tidak juga ditemukan unsur 'dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya'. Hakim juga berpendapat bahwa hubungan badan antara Terdakwa dengan Korban dilakukan secara suka sama suka sebab antara Terdakwa dan Korban mempunyai hubungan sebagai kekasih atau berpacaran. Frasa "tidak ditemukannya unsur kekerasan dan paksaan, pada tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan" menjadi dasar atau kunci bagi Hakim dalam membebaskan Terdakwa. Hal ini tentunya menjadi permasalahan dalam penanganan kasus kejahatan seksual, karena dalam kasus kejahatan seksual, Korban diwajibkan memperlihatkan adanya perlawanan fisik terhadap tindakan pelaku. Ketiadaan perlawanan fisik dianggap sebagai kesukarelaan untuk melakukan hubungan seksual. 335
Masalah lain dalam penanganan kasus kejahatan seksual adalah Istilah "kekerasan atau ancaman kekerasan" dipandang sebagai elemen penting dalam kasus-kasus kekerasan seksual.5 Seringkali"ancaman kekerasan" yang ditafsirkan oleh aparat penegak hukum identik sebagai ancaman fisik. Padahal ancaman sendiri sudah menjadi bagian dari intimidasi, tidak selalu berwujud pernyataan pelaku untuk melakukan kekerasan secara fisik. Ancaman tersebut dapat berupa hal-hal yang menekan kondisi mental dan emosional korban.6 Dalam Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl (Bengkulu), majelis Hakim telah melakukan terobosan baru dengan memperluas penafsiran ancaman kekerasan, termasuk di dalamnya adalah perbuatan bujuk dan rayu Terdakwa untuk memperdayai Korban dengan janji- janji palsu agar mau bersetubuh dan menyerahkan keperawanannya kepada Terdakwa. Dalam putusan ini unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah unsur ancaman kekerasan. Fakta hukum yang dijadikan bahan pertimbangan yaitu perbuatan bujuk dan rayu Terdakwa untuk memperdayai Korban dengan janji-janji palsu agar mau bersetubuh dan menyerahkan keperawanannya kepada Terdakwa. Sementara itu dalam pasal 1 Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan 1993,7 Kekerasan terhadap perempuan adalah: Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan 5 Lidwina Inge Nurtjahyo, Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual, dalam Sulistyowati Irianto ed., Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, (Jakarta: US- AID & E2J The Asia Foundation, 2015), 6 Sandra Bartky (2005) "Battered Women, Intimidation and The Law" dalam Marilyn Friedman, Women and Cityzenship. New York : Oxford Press dalam Lidwina Inge Nurtjahyo, Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual, dalam Sulistyowati Iri- anto ed., Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, (Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015) 7 Deklarasi PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No.48/104 yang ditetapkan pada 20 Desember 1993. Diunggah dari website 23 Juni 2013; 336
atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi." Dalam suatu kasus kejahatan seksual, tindakan kekerasan seksual tidak terpisahkan dari aspsek fisik dan mental. Dampak dari kejahatan tersebut melekat pada kondisi fisik, psikologis dan sosial korban. Sayangnya dalam putusan hakim terhadap kelima kasus yang dibahas pada tulisan ini ditemukan bahwa: a. Hakim tidak memperhatikan kondisi psikologis korban. Dampak fisik dan psikis serta trauma korban sama sekali tidak tersentuh; hal ini terlihat dari tidak adanya saksi ahli seperti psikolog yang dihadirkan dalam persidangan untuk melihat kondisi korban; juga tidak adanya visum et psychiatricum untuk menemukan dampak psikologis dari kejahatan seksual terhadap korban. b. Hasil dari Visum et Repertum justru memberi dampak kurang mendukung korban. Hasil visum yang mengatakan adanya luka lama atau selaput dara tidak utuh lagi karena sudah pernah dilalui benda tumpul justru menggiring hakim untuk mempertanyakan riwayat seksual korban. Dalam persepsi hakim bila terdapat luka lama maka diindikasikan korban memang pernah melakukan hubungan seksual sebelum terjadinya perkosaan; c. Dalam upaya pembuktian terjadinya perkosaan, Majelis Hakim justru hanya berpusat kepada perilaku korban dan sejarah seksualnya. Pada persidangan kejahatan seksual, justru korban yang dipersalahkan dengan masa lalu seksualnya tersebut. Korban harus membuktikan intensinya, pikirannya, ketidaksetujuannya untuk melakukan hubungan seksual. Majelis Hakim seyogyanya memfokuskan perhatian pada tindakan pelaku dan kerugian yang diderita korban, bukan sebaliknya; sebab dalam kasus kejahatan seksual, pihak yang seharusnya diadili adalah pelaku, bukan korban. 337
KESIMPULAN Dari analisis dan pembahasan terkait kelima putusan pengadilan diatas dapat disimpulkan: 1. Adanya Konsistensi putusan pengadilan dalam mengadili kejahatan seksual, khususnya untuk isu riwayat seksual korban. Pada kelima putusan yang dianalisis, riwayat seksual korba masih menjadi bagian di dalam pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara, baik untuk meringankan atau membebaskan terdakwa. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 186 ayat 6 huruf d KUHAP yang menyatakan: "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikancara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi, dapat tidaknya keterangan itu dipercaya." 2. Riwayat seksual korban terdapat dalam semua pertimbangan hakim dan berdampak dalam vonis atau putusan hakim di Pengadilan. Hal ini tentunya sangat merugikan korban dan membebani kondisi psikologis korban. 3. Dalam putusan hakim, keadaan psikis korban sama sekali tidak tersentuh dalam pertimbangan hukum atau dengan kata lain terabaikan. Tidak dipertimbangkan oleh hakim bahwa dampak psikis dan trauma yang dialami oleh korban akibat kejahatan seksual sangat besar. 4. Dalam upaya pembuktian apakah terjadi perkosaan atau tidak, pengadilan hanya memusatkan perhatian kepada prilaku korban dan sejarah seksualnya. Hanya sedikit hakim yang 338
meneliti, menelusuri, dan mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran dan tindakan pelaku/terdakwa. Dalam persidangan kejahatan seksual, justru korban yang dipersalahkan dengan masa lalu seksualnya tersebut. Korban harus membuktikan intensinya, pikirannya, ketidaksetujuannya untuk melakukan hubungan seksual. Penting untuk diingat bahwa dalam kasus kejahatan seksual, pihak yang seharusnya diadili adalah pelaku, bukan korban. 4. PERLUNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL Beratnya dampak yang ditanggung oleh korban kejahatan seksual menunjukan bahwa kejahatan jenis ini adalah kejahatan serius. Dengan demikian menjadi tugas dan fungsi dari negara untuk melindungi hak- hak warga negaranya dari kejahatan seksual, melalui produk hukum dan kebijakan negara. Perempuan sebagai korban kejahatan seksual sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum yang maksimal dari negara. Peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan merugikan bagi perempuan sudah sepatutnya dihapuskan dan diganti dengan peraturan atau undang-undang yang melindungi dan berperspektif korban. Idealnya Negara harus menjamin diciptakannya undang-undang atau peraturan yang tidak diskriminasi terhadap perempuan. Dalam Konvensi CEDAW atau Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, mewajibkan setiap negara peserta untuk mengutuk dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan agar dapat secara penuh semua hak-hak asasi dan kebebasan dasarnya terpenuhi. Prinsip-prinsip dasar atas konvensi CEDAW8meliputi hal-hal sebagai berikut: 8 Hak Azasi Perempuan : Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender (Jakarta : Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia 2004), hal 11 - 12. 339
a. Prinsip persamaan substantif yang pada intinya meliputi : Kesempatan yang sama, menikmati manfaat yang sama dan hasilnya;
Perlakuan yang sama dan mendapatkan akses yang sama, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif, tindakan khusus sementara; Hal yang sama dalam keluarga, kerja, upah, waris, kepemilikan, pengambilan keputusan dan partisipasi b. Prinsip non diskriminasi. CEDAW menyebutkan bahwa yang menjadi aktor utama dalam mewujudkan kesetaraan gender adalah Negara. Oleh karena itu Negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan usaha penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam pasal 2 CEDAW disebutkan bahwa Negara memiliki sejumlah kewajiban sebagai berikut: 1. Menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai, dan peraturan-peraturan lainnya, termasuk sanksi-sanksinya apabila perlu, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan. 2. Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi. 3. Tidak melakukan tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga Negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut. 4. Mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh setiap orang, organisasi atau perusahaan. 5. Mengambil langkah-langkah yang sesuai, termasuk pembuatan 340
peraturan perundang-undangan, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan- kebiasaan, dan praktek-praktek yang diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia sebagai Negara yang ikut meratifikasi konvensi CEDAW, seperti tertuang dalam UU. No.7 Tahun 1984, maka sudah seharusnya menjalankan lima ketentuan umum tersebut. Negara harus mengkondisikan segala seluk beluk ketatanegaraanya sejalan dengan prinsip CEDAW, utamanya yang memuat ketentuan detail "kewajiban Negara"yaitu Pasal 3 hingga Pasal 16. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya Negara memperbaiki atau menciptakan UU mengenai kejahatan seksual yang berperspektif korban; memberikan keadilan kepada perempuan korban kejahatan seksual; dan menempatkan perempuan sebagai korban dengan tidak melihat riwayat seksualnya. Pelaku kejahatan seksual harus benar-benar mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dalam menghasilkan hukum yang baik dan berperspektif korban, maka diperlukan reformasi atau pembaharuan sistem hukum yang meliputi: 1. Subtansi Hukum: peraturan atau kebijakan Negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 2. Struktur Hukum: Aparat Penegak Hukum dan Institusi pemerintah. 3. Kultur Hukum : kebudayaan dan masyarakat yang terikat pada hukum adat atau kebiasaan Sistem hukum ini akan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila substansi hukumnya sudah bagus, namun sikap aparat dan budaya masyarakatnya tidak mendukung maka hukum tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya bila sikap aparatnya sudah baik dan berpihak kepada korban, namun bila undang- undangnya tidak berperspektif korban maka hukum tersebut pun tidak akan berfungsi dengan baik. Dengan demikian dalam memberikan 341
keadilan kepada perempuan korban kejahatan seksual, maka sistem hukumnya harus dirubah dan diperbaiki sesuai dengan perspektif korban. Upaya reformasi atau pembaharuan sistem hukum ini bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu :9 1. Mencantum prinsip non-dsikriminasi dan keadilan gender dalam konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 Konvensi PBB tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; 2. Memperjelas kerangka kerja dan konseptual serta argumen untuk melakukan reformasi system hukum itu guna melihat secara jernih masalah-masalah ketimpangan sosial jender yang selam ini berpengaruh atau menjadi asumsi dasar rumusan dan pelaksanaan hukum. Dalam kaitan ini adalah penting untuk membongkar asumsi-asumsi jender yang selama ini mendasari rumusan hukum; 3. Memberikan prioritas pada upaya perubahan ditingkat aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), institusi-institusi hukum lainnya termasuk sarana dan prasarananya. Upaya ini dilakukan untuk mengubah sikap-sikap para penegak hukum yang cenderung memojokkan korban (blaming the victim), meningkatkan sensitive gender mereka agar mereka lebih accountable terhadap korban di banding terhadap hukumnya sendiri, termasuk dalam kegiatan ini adalah melakukan lokakarya dan pelatihan dengan para penegak hukum supaya mereka lebih responsive terhadap kepentingan korban; 4. Meningkatkan perubahan pemahaman tentang kejahatan seksual serta mengembangkan upaya pencegahan dan penanggulangannya dengan berbasis masyarakat; 5. Meratifikasi semua konvensi internasional yang melindungi hak-hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan guna 9 Nursyahbani Katjasungkana, Mumtahanah (2002) "Kasus-kasus Hukum Ke- kerasan terhadap Perempuan" Sebuah Drama tentang Patriarki dan Dominasi Laki-laki, LBH APIK Jakarta - Embassy of Switzerland in Indonesia. Penerbit Yayasan Galang. 342
melindungi perempuan dari kekekerasan pada khususnya. Konvensi ini harus dijadikan pedoman bagi para pembentuk dan penegak hukum dan juga bagi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Dari uraian diatas, maka sudah saatnya pemerintah memberikan terobosan baru berupa pembaharuan hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kejahatan seksual. Pembaharuan hukum ini bertujuan 10 1. Memberikan keadilan bagi para korban kejahatan seksual, melalui tindakan yang tegas bagi para pelaku/predator seksual; 2. Memberikan dampak pencegahan yang memungkinkan ditekannya kemunculan kasus-kasus kejahatan seksual dan; 3. Pemulihan yang melibatkan keberpihakan masyarakat dan sistem hukum agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas (korban yang selamat). Hal ini dikarenakan sifat kejahatan seksual merupakan kejahatan luar biasa yang menimpa tubuh perempuan. Pembaharuan hukum ini tentunya akan ideal dengan menggunakan pendekatan teori hukum berperspektif perempuan dan Teori Hukum Feminis yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender dibidang politik, ekonomi, dan sosial. Teori Hukum Feminis adalah studi hukum kritis (critical legal studies), dengan menggunakan metode bertanya pada perempuan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh perempuan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan. Sehingga tidak ada perbedaan antara teori dan praktik hukum yang terjadi. Teori ini memusatkan pada: 11 1. Bagaimana hukum mempengaruhi perempuan dan 10 Saras Dewi, Kajian Filosofis tentang Kekerasan Seksual, makalah tidak diterbit- kan, tanpa tahun 11 Nursyahbani Katjasungkana, "Metode Analisa Kasus Berperspektif Gender", makalah, tanpa tahun, halaman 1 343
menyumbangkan penindasan kepada mereka? 2. Bagaimana hukum bisa digunakan untuk transformasi mengubah status kaum perempuan dengan mengubah hukum dan cara pandang terhadap isu gender menjadi lebih adil dan berimbang. Dari penjelasan diatas, maka Teori hukum Critical Legal Studies dan Feminist Legal Theory- inilah yang sebaiknya digunakan oleh negara dalam proses melakukan pembaharuan hukum tentang Penghapusan Kejahatan Seksual. Feminist Legal Theory menggunakan sudut pandang teori-teori feminis yang dilatar belakangi oleh pandangan bahwa dalam sejarah, hukum menjadi instrumen yang digunakan untuk melanggengkan ketidakadilan gender,sehingga hukum yang ada tidak melindungi korban dan tidak memenuhi kebutuhan korban. Sementara itu Teori Hukum Critical Legal Studies menggunakan metode bertanya pada perempuan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh perempuan korban kejahatan seksual, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan korban tersebut agar bisa masuk dalam instrumen hukum. Diharapkan nantinya tidak ada perbedaan antara teori dan praktik hukum yang terjadi. Sudah selayaknya hukum bermula dari kajian atas kasus-kasus kejahatan seksual yang terjadi, dan dari pengalaman-pengalaman perempuan korban kejahatan seksual. Dengan demikian hukum dapat memenuhi kebutuhan perempuan korban kejahatan seksual untuk mendapatkan keadilan. Kedua teori tersebut diharapkan dapat memberikan arah bagi pembentuk peraturan, yang harus melibatkan subyek hukum termasuk aparat penegak hukum dan/ atau pihak-pihak lain yang mempunyai pengalaman dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan dari kasus-kasus kejahatan seksual. Kita berharap negara dapat segera merealisasikan pembaharuan hukum yang melindungi perempuan korban kejahatan seksual, supaya perempuan korban kejahatan seksual bisa mendapatkan keadilan, perlindungan Hukum, dan pemulihan atas psikologis korban sebagai dampak dari kejahatan seksual yang dialaminya. 344
5. REKOMENDASI 1. Riwayat seksual perempuan korban seharusnya tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus kejahatan seksual yang terbukti mendiskualifikasi pengalaman korban dan pada akhirnya merugikan kepentingan hukum perempuan korban. 2. Kondisi psikologis yang dialami korban kejahatan seksual harus mendapat perhatian. Untuk itu penting adanya keterangan ahli psikolog atau visum et psikiatricum dalam proses pemeriksaan kasus kejahatan seksual yang menerangkan keadaan fisik, psikis dan trauma korban. 3. Kasus kejahatan seksual adalah kasus pidana yang bersifat khusus, untuk itu aparat penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim harus bersifat hati-hati dalam menangani kasusnya dan harus berempati pada korban dan menggunakan perspektif feminist legal theory. 4. Perempuan sebagai korban kejahatan seksual sudah seharusnya mendapat perlindungan yang maksimal dari negara. Peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan merugikan bagi perempuan sudah sepatutnya dihapuskan dan diganti dengan peraturan atau undang-undang yang melindungi dan berperspektif korban. Idealnya Negara harus menjamin diciptakannya undang- undang atau peraturan yang tidak bersifat diskriminatif terhadap perempuan. 5. Kita berharap negara bisa segera merealisasikan pembaharuan hukum yang melindungi perempuan korban dari kejahatan seksual, agar perempuan korban kejahatan seksual bisa mendapatkan keadilan, perlindungan Hukum, dan pemulihan atas psikologis korban sebagai dampak dari kejahatan seksual yang dialaminya. 345
Daftar Pustaka Bartky, Sandra. Battered Women, Intimidation and The Law (Women and Citizenship). Marilyn Friedman, Ed. New york: Oxford University press, 2005. Deklarasi PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No.48/104 yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 1993. Dewi, Sarah. Kasus-kasus Hukum Kekerasan terhadap Perempuan. Makalah tidak diterbitkan. Estrich, Susan. Rape (Aplications of Feminist Legal Theory to Women's Lives : Sex, Violence, work and Reproduction), Ed.2. San Fransisco : Temple University Press, 1996. Lidwina Inge Nurtjahyo, Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual, dalam Sulistyowati Irianto ed., Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, (Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015), Katjasungkana, Nursyahbani dan Mumtahanah. Kasus-kasus Hukum Kekerasan terhadap Perempuan (Volume 1 dan 2). Jakarta: LBH APIK Jakarta,2002 Nurbayanti, Henri Sri dan Irianto Sulistyowati. Konsep-konsep Utama Hukum dan Gender ( Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008. Nursyahbani, Katjasungkana, Metode Analisa Kasus Berperspektif Gender. (Makalah Tanpa Tahun) Kelompok Kerja Covention watch dan Pusat Kajian wanita dan jender Universitas Indonesia, Hak Asasi Perempuan (Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender). Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004. 346
Ratna Batara Munti Lahir di Yogyakarta, 18 Agustus 1972. Saat ini aktif menjabat sebagai Direktur LBH-APIK Jakarta dan pengurus di Asosiasi LBH APIK Indo- nesia. Selain itu, tercantum sebagai salah satu pengajar di Program Studi Kajian Gender (PSKG) Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Menyelesai- kan S1 di Fakultas Hukum Islam (Syari'ah) UIN Syarif Hidayatullah Ja- karta, tahun 1995. Kemudian melanjutkan studi S2 dan memperoleh gelar Magister Sains dalam bidang Sosiologi Hukum di FISIP UI, tahun 2004. Sejak 1996 bergabung di LBH-APIK dan menghabiskan waktunya un- tuk mengadvokasikan berbagai kebijakan pro perempuan, salah satunya RUU Anti KDRT yang disusun dan diadvokasikannya sejak tahun 1997 dan berhasil diundangkan menjadi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004. Penulis juga aktif sebagai pembicara, fasilitator dan peneliti untuk isu perempuan, hukum dan seksualitas. Pe- nulis dapat dihubungi di email Khusnul Anwar Lahir di Serang, 26 Januari 1987. Menyelesaikan SI di Fakultas Syariah dan Hukum- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ikut pendidikan Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) di LBH Jakar- ta tahun 2010 dan lolos sebagai Asisten Pengacara Publik di lembaga yang sama hingga tahun 2011. Tahun 2013 penulis memutuskan bergabung sebagai Pendamping Publik di LBH APIK Jakarta hingga saat ini. Dengan dukungan LBH APIK Jakarta, telah disumpah serta di lantik di Pengadi- lan Tinggi Jakarta sebagai Advokat. Penulis aktif memberikan bantuan hukum bagi perempuan pencari keadilan, memberikan informasi hukum kepada masyarakat serta pembicara di beberapa kegiatan. Penulis dapat dihubungi di email 347
Uli Arta Pangaribuan Lahir di Sei Rampah, 25 April 1981. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hu- kum Univ. Bung Karno (2011-2015) dan Departemen Kriminologi FISIP UI (2005-2008). Saat ini bekerja di Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta. Selain memberikan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender, juga aktif sebagai fasilitator, memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemberdayaan paralegal di komunitas. Sebelum bergabung di LBH APIK Jakarta, 2010, penulis sempat aktif di Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dan menjabat sebagai Kepala Divisi Jaringan dan Kampanye. Penulis dapat dihubungi di email Iit Rahmatin adalah advokat di LBH APIK Jakarta menempuh Sarjana Hukum (1993) di Universitas Ibn Khaldun Bogor. Serta Program Magister Hukum (2011) di Universitas Djuanda Bogor. Iit Rahmatin telah terlibat dalam beberapa kegiatan advokasi pada isu perlindungan perempuan dan anak, sering diminta menjadi narasumber di beberapa kegiatan dan sejak 2007 sebagai staf pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha Bogor. Iit Rahmatin dapat dihubungi di no. 0812.805.1247 dan lewat email rahma- Siti Lestari Lahir di Jakarta, 16 Juni 1973, Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum - Uni- versitas Islam Jakarta. Sejak tahun 1999 hingga 2006 bergabung di LBH- APIK Jakarta, dengan dukungan dan bantuan LBH APIK tahun 2002 di- lantik dan disumpah sebagai Pengacara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Tahun 2006 sampai tahun 2010 Penulis juga pernah bergabung di Komnas Perempuan sebagai Relawan di Unit Pengaduan Rujukan. Penulis juga terlibat dalam beberapa kegiatan advokasi dan pendampingan hukum pada isu perlindungan perempuan dan anak serta sering menjadi Nar- 348
asumber dibeberapa kegiatan. Sejak Tahun 2006 sampai saat ini Penulis aktif sebagai advokat di Kantor Hukum Lestari Omar and Partners, dan sejak tahun 2013 hingga saat ini menjadi advokat relawan di LBH APIK Jakarta. Veni Oktarini Siregar Lahir di Jakarta 13 Oktober 1983, menyandang gelar Sarjana Ilmu Poli- tik dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Koordinator Sub Region DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada LBH APIK Jakarta. Sebelumnya pernah berkarir di OC Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan di Komnas Perempuan pada 2009-2010, dan menjadi Redaksi Pelaksana Komnas Perempuan pada 2010-2011. Penulis dapat dihubungi melalui alamat surel venisire- Adery Ardhan Saputro Merupakan salah satu peneliti yang bergabung di MaPPI FHUI sejak Oktober tahun 2013. Adery Ardhan Saputro telah lulus dari Fakultas Hukum UI pada tahun 2014. Selama di MaPPI, Adery aktif terlibat di dalam Tim Redaksi Jurnal Teropong MaPPI, riset terkait pembaruan KUHAP dan KUHP, serta evaluasi implementasi Stranas di Kejaksaan RI. Saat ini Adery dipercaya sebagai Sekretaris Redaksi Jurnal MaPPI FHUI serta asisten pengajar di mata kuliah klinik anti korupsi. Bela Annisa Merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2010-2014). Bela memiliki fokus penelitian pada isu perempuan, khususnya isu kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, Bela juga memiliki ketertarikan pada isu perlindungan korban. Sehingga selain melakukan penelitian, Bela juga aktif dalam beberapa kegiatan advokasi di isu tersebut. Bela dipercaya untuk menjadi fasilitator di berbagai acara, seperti Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan kegiatan- 349
kegiatan yang diselenggarakan oleh MaPPI bersama jaringan. Bela juga bergabung dalam tim pengajar mata kuliah Klinik Hukum Anti Korupsi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bela dapat dihubungi melalui email 350
351