JURNAL HUKUM INDONESIA E-ISSN : 2963-0444 (online) P-ISSN : 2964-142X (cetak) Tanggung Jawab Pidana pada Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan Criminal Responsibility of Corporations in Tax Crimes Renada cipta dewa1, Tanudjaja2 tanudjaja@narotama.ac.id2 Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Jawa Timur, Indonesia Keywords: Criminal, Corporate, Taxation, Kata Kunci: Pidana, Korporasi, Perpajakan Abstract Compliance with tax obligations is a legal obligation and a form of social responsibility for every individual and business entity. Non-fulfillment of tax obligations can result in severe administrative and criminal sanctions, as well as harming state revenues. This article discusses corporate criminal liability in tax crimes in Indonesia, with a focus on Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures (KUP) and its amendments through Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. Article 39A of the KUP Law stipulates that a legal entity or company may be subject to criminal prosecution if proven to have committed a tax crime. The concept of premium remedium is explained as the principle that criminal sanctions are the last resort after other law enforcement efforts have been unsuccessful. Normative juridical research method is used in this research to analyze legal norms related to criminal liability in the context of taxation. The results show that corporate criminal liability is not only based on legal aspects, but also moral values and propriety prevailing in society. This article emphasizes taxation education and socialization to increase taxpayer awareness and compliance to support state development. Abstrak Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan adalah kewajiban hukum dan bentuk tanggung jawab sosial bagi setiap individu dan badan usaha. Kegagalan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dapat mengakibatkan sanksi administratif dan pidana yang berat, serta merugikan penerimaan negara. Artikel ini membahas tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal 39A UU KUP mengatur bahwa badan hukum atau perusahaan dapat dikenai tuntutan pidana jika terbukti melakukan tindak pidana perpajakan. Konsep premium remedium dijelaskan sebagai prinsip bahwa sanksi pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah upaya penegakan hukum lainnya tidak berhasil. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam studi ini untuk menganalisis norma-norma jawab pidana dalam konteks tanggung hukum yang perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berdasar pada aspek hukum, tetapi juga nilai moral dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Artikel ini menegaskan pentingnya edukasi dan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak guna mendukung pembangunan negara. the importance of terkait dengan DOI: 10.58344/jhi.v3i3.1005 96
Jurnal Hukum Indonesia: Vol. 3 No 3 Juli 2024 Renada cipta dewa, Tanudjaja Corresponding Author: Renada cipta dewa Email: PENDAHULUAN Wajib pajak memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan maka wajib pajak dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana maupun sanksi lainnya (Pateh, 2022). Kewajiban merupakan aspek yang sangat penting dari segi hukum karena berkaitan dengan ketentuan yang mengikat setiap individu atau badan hukum yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Law, 2015). Pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sangat penting untuk mencegah masalah hukum dan sanksi yang merugikan. Wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari otoritas pajak, termasuk hak atas informasi yang jelas tentang kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, mereka juga harus memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ariyanti & Mutiah, 2023). Memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak adalah langkah penting dalam mencegah masalah hukum dan sanksi yang merugikan (Swistak, 2016). Ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap kewajiban perpajakan dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan atau pembayaran pajak, yang pada gilirannya dapat menimbulkan sanksi administratif atau bahkan pidana (Utami, 2017). Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan pemahaman yang baik tentang hak-hak sebagai wajib pajak bukan hanya penting untuk menghindari masalah hukum, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (Hasseldine & Morris, 2013). Dengan memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat berkontribusi pada pembangunan negara serta menikmati pelayanan yang adil dan profesional dari otoritas pajak. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan harus terus ditingkatkan agar setiap wajib pajak dapat menjalankan peran mereka dengan baik (Budiarto, 2016). Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial setiap individu dan badan usaha. Dengan memahami dan melaksanakan kewajiban pajak dengan benar, wajib pajak dapat menghindari sanksi administratif dan pidana yang berat, serta berkontribusi pada pembangunan negara melalui penerimaan pajak yang optimal. Peraturan perundang-undangan perpajakan menetapkan bahwa setiap wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya, yang mencakup pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak yang tepat waktu. Pelaksanaan kewajiban ini secara benar dan tepat waktu adalah keharusan hukum yang mengikat. Selain sebagai kewajiban hukum, kepatuhan terhadap perpajakan juga mencerminkan tanggung jawab sosial. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan adalah bentuk tanggung jawab hukum dan sosial yang harus dijalankan oleh setiap individu dan badan usaha. Melalui pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang benar, wajib pajak tidak hanya menghindari sanksi administratif dan pidana, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya kepatuhan perpajakan harus terus dilakukan agar setiap wajib pajak dapat berperan aktif dalam memajukan negara. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam bidang tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada perubahan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menyoroti 97
Jurnal Hukum Indonesia: Vol. 3 No 3 Juli 2024 Renada cipta dewa, Tanudjaja perubahan legislatif terbaru dan implikasinya terhadap akuntabilitas korporasi dalam pelanggaran terkait pajak. Studi ini mendalami konsep premium remedium, yang menekankan bahwa sanksi pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah upaya penegakan hukum lainnya tidak berhasil. Pendekatan ini menandai pergeseran menuju pemikiran hukum yang lebih progresif dalam menangani kejahatan pajak korporasi, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya (Achmad, 2016). Penelitian ini memberikan analisis komprehensif tentang perubahan terbaru dalam undang- undang perpajakan Indonesia, yang menawarkan wawasan berharga mengenai bagaimana perubahan ini mempengaruhi tanggung jawab pidana korporasi. Hal ini sangat relevan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi yang legislatif perpajakan. Dengan mengintegrasikan analisis hukum dengan pertimbangan moral dan etika, studi ini memperkaya pemahaman tentang tanggung jawab pidana korporasi di luar sekadar kepatuhan. Penelitian ini menekankan pentingnya menyelaraskan tindakan korporasi dengan nilai-nilai moral masyarakat, sehingga berkontribusi pada pendekatan yang lebih holistik dalam penelitian hukum. tertarik pada evolusi Penekanan pada pendidikan dan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menghadirkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui pendidikan. Hal ini memiliki implikasi signifikan bagi otoritas pajak dan lembaga pendidikan dalam merancang program efektif untuk membangun budaya kepatuhan. Diskusi mendalam tentang prinsip premium remedium memberikan perspektif baru tentang penerapan sanksi pidana dalam hukum pajak. Prinsip ini, yang mengadvokasi sanksi pidana sebagai upaya terakhir, mendorong penerapan hukum yang lebih bijaksana dan seimbang, yang sangat penting untuk praktik hukum yang adil. Temuan penelitian ini menawarkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kepatuhan korporasi terhadap undang-undang perpajakan, yang dapat menjadi panduan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan di masa depan. Hal ini berkontribusi pada tujuan yang lebih luas untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memastikan persaingan yang adil di antara bisnis. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan salah satu pendekatan utama dalam studi hukum. Metode ini berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis prinsip-prinsip hukum secara sistematis. Artikel ini akan menguraikan konsep, pendekatan, dan penerapan metode penelitian yuridis normatif dalam studi hukum. Metode penelitian yuridis normatif, sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, adalah metode yang memusatkan perhatian pada studi dokumen-dokumen hukum. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan teks-teks hukum yang bersifat normatif, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang sangat penting dalam studi hukum, karena membantu dalam memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi, menafsirkan, dan mengevaluasi ketentuan hukum dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Penerapan metode ini tidak hanya memperkaya kajian hukum tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori dan praktek hukum. 98
Jurnal Hukum Indonesia: Vol. 3 No 3 Juli 2024 Renada cipta dewa, Tanudjaja HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Konsep pertanggung jawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum namun juga menyangkut soal nilai - nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang Wajib pajak di Indonesia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan yang telah diatur dalam undang - undang tentang perpajakan. Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana maupun sanksi denda. Kewajiban merupakan hal yang sangat penting, karena menyangkut ketentuan yang mengikat setiap orang atau badan yang telah memnuhi peraturan perundang - undangan yang telah berlaku. Wajib pajak yang melakukan kejahatan di bidang perpajakan dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana perpajakan. Tindak pidana perpajakan yaitu suatu perbuatan yang berhubungan dengan tidak pidana kejahatan di bidang perpajakan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana sesuai ketentuan perundang - undangan tentang perpajakan yang berlaku. Adapun beberapa kewajiban - kewajiban yang harus diketahui oleh wajib pajak diantaranya yaitu. Setiap wajib pajak sebagaimana yang telah memenuhi persyaratan yang telah di atur dalam perundang - undangann tentang perpajakan wijib mendaftarkan diri pada kantor direktorat jendral perpajakan pada domisli wajib pajak. Bagi wajib pajak yang telah mendaftarkan diri akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini berlaku juga bagi pengusaha, para pengusaha wajib melaporkan usahanya pada kantor direktorat pajak untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dilakukan untuk memudahkan adminisatrasi perpajakan, selain itu dapat di gunakan juga untuk mengidentifikasi wajib pajak tersebut. Wajib pajak dari kalangan pengusaha dikenakan Pajak Pertambahan. Nilai (PPN). dengan demikian para pengusaha juga memiliki kewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang kemudian akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak selain untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak, juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, juga untuk pengawasan administrasi perpajakan. Akibat hukum apabila wajib pajak secara sengaja tidak mendaftarkan diri dan mengakibatkan kerugian negara, maka dapat dikenai sanksi pidana karena teelah melakukan tindak pidana perpajakan sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 39 ayat (1) undang - undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan penjara dan paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dalam system self assessment wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajaknya kemudian dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu sebuah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak. Terdapat dua jenis SPT yaitu Surat Pemberitahuan Masa, adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak tertentu dan surta pemberitahuan tahunan, yaitu surat pemberitahuan untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak. Dalam pengisian SPT wajib pajak diwajibkan mengisi SPT dengan lengkap, jelas, dan benar. Pengertian lengkap berarti semua data dan keterangan yang diperlukan disertakan. Jelas diartikan bahwa informasi yang dimasukkan dalam SPT ditulis secara jelas dan mudah dimengerti. Adapun pengertian benar yaitu bahwa apa yang disampaikan dalam SPT memang sesuai dengan data yang sebenarnya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengisian SPT dapat menyebabkan kerugian negara sebagaimana diatur dalam pasal pasal 38 Undang 99
Jurnal Hukum Indonesia: Vol. 3 No 3 Juli 2024 Renada cipta dewa, Tanudjaja Undang Nomor 6 Tahun 1983 apabila wajib pajak karena kealpaannya mengisi SPT secara tidak benar atau tidak lengkap dan menimbulkan kerugian negara maka dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 1 tahaun dan/atau pidana denda maksimal dua kali pajak terutang Apabila kesalahan dalam mengisi SPT karena kesengajaan wajib pajak maka diberikan pemberatan pidana berupa dua kali lipat lebih berat daripada karena faktor kelalaian. Kewajiban Membayar Denda Penjatuhan sanksi kepada wajib pajak bukan hanya sanksi pidana namun juga masih ada ancaman pidana denda terhadap mereka yang dinyatakan melanggar pasal 38 dan pasal 39 Undang - Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Nurchalis, 2018). Dalam proses kewajiban pembayaran pajak sangat mungkin terjadi kesalahan, baik karena kealpaan atau karena unsur kesengajaan dari wajib pajak. Akibat dari kesalahan tersebut wajib pajak dapat dikenai sanksi berupa denda. Baik denda administrasi ataupun denda pidana. Denda administrasi diberlakukan sebagai instrument penegakan hukum administrasi (Nursadi, 2018). Penerapannya bisa langsung tanpa melalui proses peradilan. Denda administrasi seperti apabila ditemukan ketidak benaran pengisian SPT, yang mengakibatkan jumlah pajak kurang bayar, maka pajak yang kurang bayar yang timbul akibat dari pengungkapan ketidak benaran pengisian surat pemberitahauan, beserta sanksi administrasi berupab kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar, harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan hal terssebut diatur dalam pasal 8 ayat (5) Undang - Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Subjek hukum di bagi menjadi 2 yaitu Recht person (badan Hukum) dan Naturelijk person (orang) , contoh recht person adalah PT, CV, Firma, Matcshap Konsep tanggung renteng pada tindak pidana perpajakan melibatkan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan. Dalam hal ini, aturan tentang tanggung renteng yang ada pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Perpajakan dapat menimbulkan keambiguan dalam penegakan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi. Tanggung renteng korporasi dalam tindak pidana perpajakan hanya berlaku pada organ di dalam perusahaan, bukan dengan perusahaan yang memiliki manajemen berbeda. Selain itu, orang yang dianggap mewakili badan usaha juga bertanggung jawab secara renteng dalam perbuatan pidana pajak. Berdasarkan sumber yang disediakan, tindak pidana perpajakan pada CV (Commanditaire Vennootschap) atau Perseroan Komanditer dapat melibatkan tanggung renteng yang dimiliki oleh para anggota CV. Dalam konteks ini, anggota CV, baik yang bertindak sebagai komanditer (penyerta modal) maupun komplementer (penanggung jawab tak terbatas), dapat memiliki tanggung renteng terkait tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh CV. Hal ini menunjukkan bahwa dalam struktur CV, tanggung renteng dapat berlaku terhadap para anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam perusahaan tersebut terkait dengan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh CV. Apakah pengurus korporasi dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi ? Tindak pidana perpajakan merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana (Arifki & Azmi, 2020). Pasal 1 angka 22 UU KUP menyatakan bahwa korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi dapat melakukan berbagai aktivitas ekonomi, termasuk yang berhubungan dengan perpajakan, dan dalam menjalankan aktivitas tersebut, korporasi harus patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Loqman, 2017). 100
Jurnal Hukum Indonesia: Vol. 3 No 3 Juli 2024 Renada cipta dewa, Tanudjaja Tindak pidana perpajakan adalah pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi negara. Di Indonesia, pengaturan terkait tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dalam kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi. Pasal 39A UU KUP secara eksplisit mengatur bahwa dalam hal tindak pidana perpajakan dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, atau persekutuan, maka tuntutan pidana dapat dilakukan dan pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum, perseroan, atau persekutuan tersebut. Lebih lanjut, pasal ini juga menyebutkan bahwa mereka yang memberi perintah untuk melakukan atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana. Ini berarti bahwa pengurus korporasi, termasuk direktur, komisaris, dan manajer, yang tindak pidana perpajakan korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pengurus yang terbukti memberikan perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam tindakan yang melanggar hukum perpajakan dapat dijerat dengan sanksi pidana. terlibat dalam Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dapat berupa pidana penjara dan/atau denda. Dalam Pasal 39A UU KUP, diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran perpajakan tertentu dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda yang besarannya disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, pengurus yang terbukti tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal sebesar empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Untuk menjerat pengurus korporasi dalam tindak pidana perpajakan, proses pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh dan menyertakan bukti yang kuat (Suhariyanto, 2018). Proses ini biasanya dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, seperti penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak dan penyidik kepolisian. Apabila ditemukan bukti yang cukup, kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan untuk proses peradilan. Pembuktian harus menunjukkan bahwa pengurus tersebut benar-benar memberikan perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam pelanggaran perpajakan yang terjadi. Bukti ini dapat berupa dokumen, kesaksian, atau barang bukti lain yang mendukung tuduhan tersebut. Pengaturan ini memiliki implikasi yang serius bagi pengurus korporasi. Mereka harus memastikan bahwa semua aktivitas korporasi, terutama yang berkaitan dengan perpajakan, dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengurus perlu memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dan memastikan bahwa korporasi mereka mematuhi semua ketentuan yang ada. Selain itu, pengurus harus lebih berhati-hati dalam memberikan perintah atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan perpajakan, mengingat tanggung jawab pidana yang bisa mereka hadapi jika terjadi pelanggaran. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan harus menjadi prioritas utama bagi setiap pengurus korporasi. Pasal 39A UU KUP memberikan landasan hukum bagi pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dalam tindak pidana perpajakan. Dengan ketentuan ini, direktur, komisaris, dan manajer korporasi yang terbukti terlibat dalam tindak pidana perpajakan dapat dikenakan sanksi pidana. Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mencegah kerugian negara akibat pelanggaran perpajakan oleh korporasi. Pengurus korporasi diharapkan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait urusan perpajakan. Pengurus korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak hanya korporasi sebagai entitas yang bertanggung jawab, tetapi juga individu-individu yang memegang posisi penting dalam pengambilan keputusan korporasi turut bertanggung jawab. Dengan 101
Jurnal Hukum Indonesia: Vol. 3 No 3 Juli 2024 Renada cipta dewa, Tanudjaja demikian, diharapkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan pengurangan tindak pidana perpajakan di Indonesia. Apakah sanksi pidana dalam tindak pidana perpajakan bersifat premium remedium? Sanksi yang dapat dikenakan kepada pengurus korporasi meliputi pidana penjara dan/atau denda. Pasal 39 dan Pasal 39A UU KUP mengatur berbagai jenis pelanggaran perpajakan, seperti tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut (Harahap, 2020). Setiap pelanggaran memiliki ancaman pidana yang berbeda, mulai dari pidana penjara beberapa bulan hingga beberapa tahun dan/atau denda yang cukup besar. Untuk dapat menjerat pengurus korporasi dalam tindak pidana perpajakan, diperlukan pembuktian bahwa mereka secara aktif terlibat atau bertanggung jawab atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan korporasi. Proses hukum ini melibatkan penyidikan oleh aparat penegak hukum, seperti penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak atau penyidik dari kepolisian. Jika bukti-bukti cukup, kasus tersebut akan dilanjutkan ke pengadilan untuk proses peradilan. Pelanggaran perpajakan oleh korporasi tidak hanya berdampak pada entitas perusahaan, tetapi juga dapat menjerat pengurusnya dengan sanksi pidana Pasal 39 dan Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur berbagai jenis pelanggaran perpajakan yang dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa pidana penjara maupun denda. Setiap pelanggaran tersebut memiliki ancaman pidana yang berbeda. Misalnya, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (Sumarauw, 2022). Pasal 39A UU KUP mengatur sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Untuk dapat menjerat pengurus korporasi dalam tindak pidana perpajakan, diperlukan pembuktian bahwa mereka secara aktif terlibat atau bertanggung jawab atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan korporasi. Pengurus korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti bahwa mereka memiliki peran aktif dalam pelanggaran tersebut (Wibisana, 2016). Hal ini mencakup tindakan seperti memberikan instruksi untuk tidak melaporkan SPT dengan benar, atau mengarahkan untuk tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Pembuktian peran aktif pengurus sangat penting dalam menegakkan sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap pengurus korporasi dalam pelanggaran perpajakan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum perpajakan. Dengan adanya ancaman pidana penjara dan/atau denda yang cukup besar, diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan korporasi. Proses pembuktian yang melibatkan penyidikan dan peradilan menjadi kunci dalam memastikan bahwa pelanggar hukum mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Dalam konteks hukum perpajakan, pertanyaan apakah sanksi pidana bersifat premium remedium atau tidak sering menjadi perdebatan. Konsep premium remedium merujuk pada gagasan bahwa sanksi pidana seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil oleh pemerintah setelah upaya-upaya lain untuk menegakkan kepatuhan pajak telah gagal. Mari kita telaah lebih lanjut apakah sanksi pidana perpajakan memenuhi kriteria sebagai premium remedium. Premium remedium merupakan istilah hukum Latin yang secara harfiah berarti "obat pilihan". Konsep ini menyiratkan bahwa sanksi pidana seharusnya hanya diberlakukan jika tidak ada pilihan lain yang efektif untuk menangani pelanggaran hukum. Dengan kata lain, sanksi pidana seharusnya menjadi opsi terakhir yang diambil oleh otoritas hukum setelah mencoba metode penegakan hukum yang lebih lunak atau 102
Jurnal Hukum Indonesia: Vol. 3 No 3 Juli 2024 Renada cipta dewa, Tanudjaja preventif. Dalam konteks perpajakan, penerapan sanksi pidana seringkali dianggap sebagai cara untuk menekan tingkat pelanggaran pajak. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada pendekatan preventif dan persuasif dalam menangani ketidakpatuhan pajak, seperti penyuluhan, penegakan administratif, atau pengawasan yang ketat. Penerapan sanksi pidana perpajakan harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: Penerapan sanksi pidana juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas keadilan dan kebebasan individu. Sanksi pidana yang berat seharusnya hanya diberlakukan dalam kasus-kasus yang memang membenarkan langkah tersebut, dan setiap individu memiliki hak untuk pembelaan yang adil dan proses hukum yang transparan. Meskipun sanksi pidana perpajakan seringkali dianggap sebagai instrumen penting dalam menegakkan kepatuhan pajak, pertanyaan apakah sanksi pidana bersifat premium remedium atau tidak tetap menjadi bahan perdebatan. Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor seperti kepatuhan pajak, proporsionalitas, efektivitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam menerapkan sanksi pidana perpajakan. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana perpajakan dapat menjadi alat yang efektif dalam menegakkan kepatuhan pajak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang mendasar. Analisis Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Btl. (Perpajakan) Dalam ruang lingkup hukum pidana, pemahaman yang mendalam tentang konsep "setiap orang" menjadi krusial dalam menegakkan keadilan. Istilah ini mencakup subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, yang dapat berupa individu maupun badan hukum. Pendekatan yang cermat terhadap istilah "setiap orang" menjadi fokus dalam proses persidangan. Majelis Hakim memainkan peran kunci dalam menafsirkan dan menerapkan konsep ini, terutama dalam memastikan kesesuaian antara terdakwa yang dihadirkan di persidangan dengan dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum (Martha, 2020). Terdakwa Freddy Santoso dihadirkan sebagai individu yang disebut dalam dakwaan. Melalui pemeriksaan yang cermat, terdakwa memenuhi identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, dan tidak ada sangkalan yang mengindikasikan bahwa terdakwa bukanlah subyek atau pelaku tindak pidana yang disangkakan. Pertimbangan yang matang dari Majelis Hakim menjadi landasan kuat dalam memastikan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi. Penegasan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjawab catatan pembelaan yang mungkin diajukan oleh pihak terdakwa. Pemahaman yang mendalam tentang konsep "setiap orang" dalam konteks hukum pidana menegaskan pentingnya keakuratan dalam menentukan subjek hukum yang terlibat dalam sebuah perkara. Dengan demikian, keadilan dapat terwujud melalui proses persidangan yang transparan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang kokoh. Dalam proses hukum pidana, memahami konsep kesengajaan menjadi krusial dalam menentukan pertanggungjawaban seseorang atas tindakan yang dilakukannya. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah ketika seseorang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Indayani, 2019). Majelis Hakim Republik Indonesia menegaskan bahwa unsur ketidaklaporan ini bersifat alternatif, sehingga cukup jika salah satunya terbukti untuk menetapkan pertanggungjawaban hukum. Dalam kasus ini, Majelis Hakim mengacu pada teori dan doktrin hukum pidana yang mengidentifikasi tiga bentuk kesengajaan: sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian, dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan. Pada kasus yang dibahas, terdakwa dihadapkan pada tuduhan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Majelis Hakim mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa, sejak pertengahan tahun 2016, mengetahui bahwa omzet usahanya sudah melebihi batas yang ditentukan untuk menjadi PKP, namun tidak segera melaksanakan kewajiban melaporkan usahanya. Meskipun terdakwa dan saksi yang terlibat berargumen bahwa administrasi perpajakan telah diwakilkan kepada pihak lain, Majelis Hakim menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap 103
Jurnal Hukum Indonesia: Vol. 3 No 3 Juli 2024 Renada cipta dewa, Tanudjaja administrasi perpajakan tetap pada pengurus aktif perusahaan. Oleh karena itu, alasan pembelaan bahwa terdakwa tidak terlibat aktif dalam pengurusan administrasi perpajakan tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan usahanya agar dikukuhkan sebagai PKP, memenuhi unsur kedua dari tuduhan yang diajukan. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang konsep kesengajaan dalam menegakkan keadilan dalam ranah hukum pidana, serta perlunya kesadaran akan tanggung jawab penuh terhadap kewajiban perpajakan yang diemban oleh setiap wajib pajak. Dalam proses perpajakan, integritas dan kejujuran dalam melaporkan informasi menjadi landasan utama bagi keadilan dan keseimbangan dalam sistem perpajakan sebuah negara. Salah satu aspek yang penting adalah ketika seorang pengusaha dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap. Majelis Hakim Republik Indonesia dalam putusannya menegaskan pentingnya kebenaran, kelengkapan, dan kejelasan informasi yang disampaikan dalam surat pemberitahuan perpajakan. Surat pemberitahuan harus mencerminkan perhitungan yang akurat, penerapan ketentuan hukum yang tepat, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sebagai contoh, dalam kasus yang dibahas, CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA telah terdaftar sebagai wajib pajak dan beroperasi di bidang industri kayu lapis. Namun, dalam pelaporan pajak tahunan, terungkap bahwa informasi yang disampaikan tidak mencerminkan omzet usaha yang sebenarnya. Terdapat perbedaan signifikan antara omzet yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan dengan omzet yang sebenarnya tercatat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab pengusaha dalam melaporkan pajak dengan benar dan lengkap. Meskipun terdapat pembagian tugas dalam pengurusan administrasi pajak, pengusaha tetap bertanggung jawab penuh atas keakuratan informasi yang disampaikan. Alasan bahwa pengurusan administrasi pajak telah diwakilkan kepada pihak lain tidak dapat menghapus tanggung jawab pengusaha atas kesalahan dalam pelaporan. Pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan kehandalan informasi yang disampaikan dalam surat pemberitahuan menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Kehadiran pengurus yang aktif dalam proses pengurusan administrasi pajak menjadi faktor penting dalam menjamin keakuratan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim Republik Indonesia memperkuat prinsip bahwa kesalahan dalam pelaporan pajak, terutama yang dilakukan dengan sengaja, merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban perpajakan. Ini menegaskan pentingnya integritas dan kepatuhan bagi para pengusaha dalam menjalankan tanggung jawab mereka dalam ranah perpajakan. Dalam konteks keuangan negara, penerimaan pajak merupakan salah satu sektor utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu, kepatuhan pajak menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas pendapatan negara. Namun, ketika ada pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan, hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Majelis Hakim Republik Indonesia menegaskan bahwa dalam konteks tindak pidana pajak, tidak selalu diperlukan terjadinya kerugian yang nyata pada pendapatan negara untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (Juita, Sihotang, & Supriyadi, 2020). Cukup dengan adanya potensi atau kemungkinan terjadinya kerugian pada pendapatan negara, unsur ini sudah terpenuhi. Kerugian pada pendapatan negara dapat terjadi akibat pelanggaran kewajiban perpajakan, seperti tidak melaporkan pendapatan dengan benar atau lengkap. Dalam kasus yang dibahas, CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA tidak melaporkan omzet usahanya dengan tepat dalam surat pemberitahuan pajak tahunan. Hal ini mengakibatkan kekurangan atau kerugian pada pendapatan negara. Pentingnya kesadaran akan dampak dari pelanggaran perpajakan menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Meskipun terkadang pelaku tidak langsung melihat atau merasakan kerugian yang ditimbulkan, namun dampaknya dapat dirasakan secara keseluruhan dalam sistem keuangan negara. Dalam putusannya, Majelis Hakim Republik Indonesia juga menegaskan bahwa perhitungan kerugian pada 104
Jurnal Hukum Indonesia: Vol. 3 No 3 Juli 2024 Renada cipta dewa, Tanudjaja pendapatan negara harus dilakukan secara akurat. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh ahli, kerugian pada pendapatan negara akibat tindakan pelaku dapat diestimasi dengan jumlah tertentu. Dengan demikian, pentingnya kepatuhan pajak dan kesadaran akan dampak dari pelanggaran perpajakan menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap wajib pajak. Tindakan yang tidak patuh dapat berpotensi menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang pada akhirnya akan merugikan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem perpajakan Negara (Virginia & Soponyono, 2021). Kewajiban untuk melaporkan pendapatan dan membayar pajak adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Namun, ketika kewajiban ini diabaikan, dampaknya bisa sangat serius, termasuk konsekuensi hukum yang berat. Hal ini tercermin dalam kasus CV. Prima Alam Sejahtera, di mana kewajiban pajak tidak dilaksanakan dengan benar. Dalam proses peradilan, Terdakwa Freddy Santoso dan sekutu aktifnya, Sonny Hendrawan, dihadapkan pada tuntutan penuntut umum yang mencakup pembayaran denda sebesar dua kali lipat pajak terutang, dengan nilai mencapai Rp4.935.221.252,00. Namun, pengadilan mempertimbangkan bahwa Sonny Hendrawan diadili dalam kasus yang terpisah, sehingga tidak adil jika Freddy Santoso harus menanggung seluruh denda tersebut sendirian. Majelis Hakim memutuskan bahwa denda sebesar Rp4.935.221.252,00 tidak sepenuhnya harus ditanggung oleh Freddy Santoso secara sendirian, melainkan seharusnya dibagi secara adil antara Freddy Santoso dan Sonny Hendrawan. Oleh karena itu, Freddy Santoso hanya diwajibkan membayar separuhnya, yaitu sejumlah Rp2.467.611.626,00. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Freddy Santoso, yang kemudian dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan mengakui hak-hak yang dimiliki oleh para terdakwa, termasuk hak atas masa penahanan yang telah sejumlah dijalani. Meskipun dijatuhi pidana penjara Rp2.467.611.626,00, Freddy Santoso memiliki kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya di masa yang akan datang. Faktor-faktor seperti tidak pernah dihukum sebelumnya, perilaku sopan di persidangan, dan pengakuan terus terang akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Kasus CV. Prima Alam Sejahtera menjadi pengingat penting akan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Pelanggaran dalam hal ini tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang serius bagi para pelakunya. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak merupakan hal yang mutlak untuk dipatuhi oleh setiap wajib pajak. selama enam bulan dan denda KESIMPULAN Tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal 39A UU KUP menegaskan pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi yang terlibat dalam tindak pidana perpajakan. Sanksi pidana termasuk pidana penjara dan/atau denda, yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, seperti tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap, dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun dan denda maksimal empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Penerapan sanksi pidana perpajakan perlu mempertimbangkan konsep premium remedium, yang menyarankan bahwa sanksi pidana hanya harus digunakan sebagai opsi terakhir setelah upaya-upaya penegakan hukum yang lebih lunak telah dipertimbangkan. REFERENSI Achmad, Ruben. (2016). Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan. Doctrinal, 1(2), 105
Jurnal Hukum Indonesia: Vol. 3 No 3 Juli 2024 Renada cipta dewa, Tanudjaja 283-304. Arifki, Nindi Achid, & Azmi, Ilima Fitri. (2020). Penghindaran Pajak Dalam Diskursus Tindak Pidana Pencucian Uang. Pandecta Research Law Journal, 15(2), 167-177. Ariyanti, Evie Rachmawati Nur, & Mutiah, Ita Nailul. (2023). Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Serta Otoritas Perpajakan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. ADIL: Jurnal Hukum, 14(1), 1-27. Budiarto, Astrid. (2016). Pedoman praktis membayar pajak. Genesis Learning. Harahap, Nirwana Dewi. (2020). Akibat Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari UU NO. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jurnal Ilmiah Maksitek, 5(3), 68-79. Hasseldine, John, & Morris, Gregory. (2013). Corporate social responsibility and tax avoidance: A comment and reflection. Accounting Forum, 37(1), 1-14. Elsevier. Indayani, Lis. (2019). Memahami Proses Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Wajib Pajak Badan. Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen, 3(3), 171-179. Juita, Subaidah Ratna, Sihotang, Amri Panahatan, & Supriyadi, Supriyadi. (2020). Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan. Jurnal Ius Constituendum, 5(2), 271-285. Law, Jonathan. (2015). A dictionary of law. OUP Oxford. Loqman, Loebby. (2017). Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan. J. Huk. Pembang. Martha, Aroma Elmina. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika dan Efektifitas Pelaksanaannya Oleh Jaksa Penuntut Umum. Nurchalis, Nfn. (2018). Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Menanggulangi Penghindaran Pajak Korporasi/The Effectiveness Of Criminal Sanction On The General Provisions Of Taxation In Addressing Corporation Tax Evasion. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 7(1), 23-44. Nursadi, Harsanto. (2018). Tindakan hukum administrasi (negara) perpajakan yang dapat berakibat pada tindakan pidana. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(1), 110-136. Pateh, Advent. (2022). Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Badan Keagamaan (Studi Yuridis Pada Kongregasi Misionaris Hati Kudus Indonesia). UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA. Suhariyanto, Budi. (2018). Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi (The Role Of Regulation Of The Supreme Court Number 13 Year 2016 In Overcoming Obstacles Of Corporate Criminal Infringement). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 9(1), 101-120. Sumarauw, Hosea M. J. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghindaran Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. LEX CRIMEN, 11(2). Swistak, Artur. (2016). Tax penalties in SME tax compliance. Financial Theory and Practice, 40(1), 129-147. Utami, Citra Kharisma. (2017). Persepsi terhadap penegakan hukum pajak dan kepatuhan wajib pajak. EKUBIS, 2(2), 53-67. Virginia, Erja Fitria, & Soponyono, Eko. (2021). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(3), 299-311. Wibisana, Andri G. (2016). Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia? Jurnal Hukum & Pembangunan, 46(2), 149-195. 106