Menimbang Mengingat BUPATI SIDOARJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR : 11 TAHUN 2011 ' TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ' DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA BUP A TI SIDOARJO, a. bahwa Pajak Bwni dan Bangunan merupakan salah satu Pajak Daerah sebagai swnber pendapatan asli daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah Kabupaten/ Kota berwenang untuk menetapkan Pajak Bwni dan Bangunan dalam peraturan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurufb, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pajak Bwni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten!Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukwn Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umwn dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umwn dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999); (Lembaran Negara Republik 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ~omor 3987);
... ~/ l,J 2 .... ~ 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Neg~a Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 diubah beberapa kali Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 28 T~un 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indqnesia Nomor 5049); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter,i Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2008 Nomor 1 Seri D)
.,..., ... . , 3 ... Dengan Persetujuan Bersama ~ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUP A TI SIDOARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN P~RKOTAAN BABI , KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. 6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 11. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 12. Tahun Pajak adalahjangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender. 13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah. 14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketenluan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. ~.·
... ~~ > l t 4 ... 16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak. 17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang teltlh dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara l~n ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang. 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pa}ak, besamya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. . 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak \ yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nipil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda. 24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. ' 25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 29. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya.
.. ,, 5 "' BAB II ' "' : NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN W AJIB PAJAK Pasal2 Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan dipungut pajak untuk semua kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan Bumi dan/ atau Bangunan. Pasal3 (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhu~an, dan pertambangan. (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks. bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. f. galangan kapal, dermaga; g. h. 1. menara. tempat olahraga; taman mewah; tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah diatur dalam peraturan Bupati. (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang: a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, tidak dimaksudkan untuk kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; (5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Pasal4 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Pasal5 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. BABIII DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal6 (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJOP. (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. (3) Penetapan besarny~ NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
.. 6 Pasal 7 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan dengan besaran kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,105 (nol koma satu nol lima) sedangkan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan dengan besaran diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225 (nol koma dua dua lima). Pasal8 Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 5). ' BABIV WILA YAH PEMUNGUTAN Pasa19 Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak terutang dipungut di wilayah Daerah. BABV MASAPAJAK Pasal10 (1) Tahun Pajak adalahjangka waktu 1 (satu) tahun kalender (2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keapaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. (3) Masa pajak dimulai tangga11 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan. BABVI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal11 (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pelaporan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal12 (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud pada Pasal11 ayat (1), Bupati menerbitkan SPPT. (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut : a. apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan Wajib Pajak.
r ,, ., 7 .... ~ BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal13 (1) Bupati mempunyai kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan dan pelaporan serta pengawasan dan penyetoran serta penagihan dengan surat paksa. (2) Pelaksanaan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas. (3) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (4) Setiap Wajib Pajak wajib membayat Pajak yang terutang berdasarkan SPPT \ ·: Pasal14 (1) Tata cara penerbitan SPPT dan .SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pasall5 (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimak~ud dalam Pasal 13 ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. (2) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (3) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% ( dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat) ~~ . (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak Daerah oleh Wajib Pajak. (5) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan. ( 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal16 (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
.. ·-..:, 8 Bagian Keempat Keberatan dan Banding Pasal17 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas
suatu: a. SPPT; b. SKPD; c. SKPDKB; d. SKPDKBT; e. SKPDLB; f. g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan . SKPDN; dan \ perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. \ (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecualijika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati· atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. Pasal18 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya pajak yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal19 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Pasal20 (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. (2) .~ . <4<:'.• ~ .. _ ·, ~· . ~· . _· :
, , ' ' 9 (3) Dalam hal keberatan,Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan . keberatan. (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Bagian Kelima Pembetulan, Petrlbatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif ., Pasal21 (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Bupati dapat: a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; c. mengurangkan atau membatalkan STPD; ,.. d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB "III PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBA Y ARAN . Pasal22 (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaima:na dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak terse but. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
. ' ' 10 · ~- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati · memberikan imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenau tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud paaa ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BABIX KEDALUW ARSA PENAGIHAN \ Pasal23 (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dderah. (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan '" keberatan oleh Wajib Pajak. Pasal24 (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BABX PEMERIKSAAN Pasal25 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasatnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
<' '. 11 .. BABXI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal26 (I) Dinas yang melaksanakan pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan 5% (lima persen) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABXII , KETENTUAN KHUSUS Pasal27 (I) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertind~ sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bup11ti untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. ( 6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. BABXIII PENYIDIKAN Pasal28 (I) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
.. ~I' ,, ,, 12 0 ' ) . \ (3) Wewenang Pen<yidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap danjelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; c. meminta · keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukatl penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang' berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; 1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; J. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuru dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BABXIV KETENTUAN PIDANA Pasal29 Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak. Pasal30 (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empatjuta rupiah). (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). · (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
' ' 13 Pasal31 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan penerimaan negara. BABXV KETENTUAN PERALIHAN Pasal32 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak Bumi dan Bangunan yang masih terutang untuk Tahun 2010 dan sebelumnya, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama. \ (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pajak Bumi dan Bangunan yang masih terutang masih dapat ditagih selamajangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang. \ ·: BABXVI KETENTUAN PENUTUP Pasal33 (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. (2) Hal-hal lain yang diperlukan sebagai peraturan pelaksana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasa134 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal1 Januari 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo. Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 27 Juni 2011 BUP A TI SIDOARJO, ttd H. SAIFUL ILAH pada tanggal n )oni Diundangkan di Sidoarjo 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUP ATEN SIDOARJO VINORLWAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI B
14 .... ~ PENJELASAN ATAS PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 11 TAHUN 2011 . TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN I. UMUM Dalam rangk:a penyelenggaraan pemerintahan dalam otonomi daerah, Kabupaten Sidoarjo mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningk:atkan efisiensi dan efektivhas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sebagaimana· ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mengingat perpajakan daerah merupakan salah satu berlMc pembebanan kepada rakyat, maka pajak dan pungutan lain yang memaksa ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana perintah dari ketentuan undang- undang tersebut diatas. Hasil penerimaan Pajak Daerah diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat melalui berbagai mekanisme. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini diharapkan dapat berimplikasi pada peningk:atan APBD Kabupaten Sidoarjo yang pada gilirannya dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkowan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota secara penuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelumnya merupakan pajak pemerintah pusat dengan mekanisme bagi hasil diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota. Dengan jumlah perkembangan jumlah penduduk, pertambahan jumlah pemukiman, pertokoan dan industri, potensi pajak Bumi dan Bangunan sangat signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak melalui serangk:aian pengaturan prosedur/ mekanisme dalam pemungutan pajak. , II. PASAL DEMI PASAL Pasall Cukup Jelas Pasal2 Cukup jelas. Pasal3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberikan ha:k guna usaha perkebunan, tanah yang diberikan hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Hurufa Cukup Jelas
.. ~; . , " 15 Hurufb Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/ badan yang bergerak. dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hurufc Cukup Jelas Hurufd Cukup Jelas ' Ayat (5) Cukup Jelas Pasal4 Cukup Jelas Pasal5 Cukup Jelas Pasal6 Ayat (1) Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan : a. perbandingan harga dengan objek lain yang seJems, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek terse but pada saat penilaian· dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Ayat (2) Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk wilayah/ lokasi tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal8 Nilai Jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Contoh: Wajib pajak A mempunlai objek pajak berupa : - Tanah seluas 800 m dengan hargajual Rp. 300.000,00 1m2 - Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m2 - Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp. 50.000,00/m2 - Pagar sepanjang120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,00/m2 Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut : 1. NJOP Bumi : 800 x Rp. 300.000,00 = Rp. 240.000.000,00 2. NJOP Bangunan a. Rumah dan garasi . 400 X Rp. 350.000,00 = Rp. 140.000.000,00
,, ., 16 b. Ttunan 200 X Rp. 50.000,00 c. Pagar (120 X 1,5) X Rp. 175.000,00 Total NJOP Bangunan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Nilai Jual ijangunan Kena Pajak 3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak 4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2% 5. PBB terutang: 0,2% x Rp. 411.500.000,00 Pasal9 Cukup jelas. Pasal10 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal11 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal12 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal13 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal14 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasa115 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. = Rp. 10.000.000,00 = Rp. 31.500.000,00+ = Rp. 181.500.000,00 = Rp. 10.000.000,00- = Rp. 171.500.000,00+ = Rp. 411.500.000,00 = Rp. 823.000,00
.. .. 17 Pasal16 Ayat (1) ' .... Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Culmp jelas. Ayat (3) Cukupjelas Ayat (4) Cukupjelas Ayat (5) Cukupjelas Ayat (6) Cukupjelas Pasal18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukupjelas Pasal19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) , .. Cukupjelas Pasal20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukupjelas Ayat (4) Cukupjelas Ayat (5) Cukupjelas Pasal21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Hurufc Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Hurufe Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu objek pajak", antara lain kondisi yang diakibatkan oleh bencana, kondisi ekonomi secara nasional yang dibuktikan setelah adanya audit keuangan oleh auditor ekstemal atau pemeriksaaan oleh Dinas, yang menyebabkan kesulitan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. Ayat (3) Cukup ~ elas. ' ~ · .....
Pasal22
"'.
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Cukupjelas Ayat (4)
Cukupjelas Ayat (5)
Cukupjelas Ayat (6)
Ayat (7)
Cukupjelas Pasal23
Ayat (1)
Ayat (2)
Hurufa Cukup jelas.
Hurufb Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukupjelas Ayat (4)
Cukupjelas Ayat (5)
Cukupjelas Pasal24
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Cukupjelas Pasal25
Ayat (1)
Ayat (2)
Hurufa Cukup jelas.
Hurufb Cukup jelas.
Hurufc Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukupjelas Pasal26
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
19 Pasal27 Ayat (1) ·· Culcup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukupjelas Ayat (4) Cukupjelas Ayat (5) Cukupjelas Ayat (6) Cukup jelas. Pasal28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Hurufc Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Hurufe Cukup jelas. , .. Huruff Cukup jelas. Hurufg Cukup jelas. Hurufh Cukup jelas. Hurufi Cukup jelas. Hurufj Cukup jelas. Hurufk Cukup jelas. Ayat (4) Cukupjelas Pasal29 Cukup jelas. Pasal30 Ayat (1) Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas . •
...... , ... .. 1 20 Pasal31 Cukup jelas. Pasal32 Ayat (1) Culcup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal33 Ayat (1) · Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal34 ' Cukup jelas. T AMBAHAN LEMBARAN DAE~ KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 22 , ..