Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat Ke- Jenis Rapat Sifat Rapat Hari, Tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Acara Sekretaris Rapat Hadir DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH BADAN LEGISLASI DPR RI RAPAT PANJA RUU TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL : 2021-2022 : IV : 5 : Rapat Panja : Terbuka : Jumat, 1 April 2022 : 14.12 s.d. 15.13 WIB : Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI dan virtual/video conference Gedung Nusantara I Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 : Willy Aditya/F- Nasdem : Pembahasan DIM RUU tentang TPKS : Widiharto, S.H., M.H. Kabag Sekretariat Badan Legislasi DPR RI : A. Anggota Badan Legislasi DPR RI: 18 dari 40 orang Anggota Baleg dengan rincian sebagai berikut: PIMPINAN : 3 dari 5 Pimpinan 1. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. 2. Drs. M. Nurdin, M.M. 3. Willy Aditya ANGGOTA 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 3 dari 8 Anggota Baleg 1) Ir. Irmadi Lubis. 2) Riezky Aprilia, S.H., M.H. 3) My Esti Wijayati.. 2. Fraksi Partai Golongan Karya: 2 hadir 6 dari Anggota Baleg 1) Supriansa, S.H., M.H. 2) Hj. Saniatul Lativa, S.E., M.M. /3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:
2 - 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 1 dari 5 Anggota Baleg Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M. 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat: 2 dari 3 Anggota Baleg 1) Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.Mtr. 2) Ary Egahni Ben Bahat. 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 2 dari 3 Anggota Baleg 1) Drs. H. Ibnu Multazam. 2) Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A. 6. Fraksi Partai Demokrat: 3 dari 3 Anggota Baleg 1) H. Santoso, S.H. 2) Debby Kurniawan, S.Kom. 3) Anwar Hafid 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 0 dari 3 Anggota Baleg 8. Fraksi Partai Amanat Nasional: 1 dari 3 Anggota Baleg Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si. 9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 1 dari 1 Anggota Baleg Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E. B. ANGGOTA IZIN: 1) Sturman Panjaitan, S.H. (F-PDIP) 2) Sondang Tiar Debora Tampubolon (F-PDIP) 3) Selly Andriany Gantina, A.Md. (F. PDIP) 4) Christina Aryani, S.E., S.H., M.H. (F-PG) 5) H. Jefry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M. (F-P.GERINDRA) 6) Taufik Basari, S.H., M.H. (F-P. NASDEM) 7) Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. (F-PKS) C. UNDANGAN: 1) Wakil Menteri Hukum dan Ham RI beserta jajaran. 2) Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI beserta jajaran. /3.Perwakilan Kementerian Sosial RI.
3 - 3) Perwakilan Kementerian Sosial RI. 4) Perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI. 5) Kejaksaan RI beserta jajaran. 6) Wakil Ketua LPSK beserta jajaran. 7) Perwakilan Kantor Staf Presiden RI. JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (WILLY ADITYA/KETUA PANJA/WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI): (RAPAT DIBUKA PUKUL 14.12 WIB) (RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM) Izin Prof, sebelum mulai, saya sapa teman-teman yang di virtual. Ya, Mbak Luluk. ini makanya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kalau enggak ada, malah cepat. Yang lama itu kan baca WA, soalnya. KETUA RAPAT: Bu Illiza. F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.): Siap, Pak Ketua. KETUA RAPAT: Nah, di Aceh atau di Jakarta? F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, .S.E.): Di Aceh. Megang ini, megang. KETUA RAPAT: Oh ya, megang. Pak, tahu megang, Pak?
4 - Ya, jadi di Aceh itu tiap puasa, megang itu orang motong sapi untuk dibagi-bagi. Dan itu lebih apa ya, konsumsi sapi terbesar di Indonesia itu di Aceh. F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.): Bisa aja, Kakak Willy. KETUA RAPAT: Benar. Kan kita ngurus Aceh sama Bu Illiza dari dulu. F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.): Ya betullah, yang lebih tahu kan Kakak Willy. Sehat-sehat, Prof. KETUA RAPAT: Ya. Ustad Jefri? Bu Lisda? F- P.NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.): Assalamualaikum, Ketua, sehat selalu. Salam hormat buat semua, sehat semua. KETUA RAPAT: Di Jakarta atau di Padang? F- P.NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.): Di Jakarta, Ketua, tapi lagi ini, lagi harus istirahat. Memantau dari virtual, terima kasih. KETUA RAPAT: Oh ya, siap. Bang Irmadi, ada? Bu Kurniasih Mufidayati? F- PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.): Hadir, hadir. KETUA RAPAT: Ah, kakak sehat, kakak? Oke, kita mulai, Ibu-Bapak ya?
5 - Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran dari pihak pemerintah; yang saya hormati Pimpinan, dalam hal ini ada Pak Nurdin dan Anggota Panja; yang fisik bersama kita Mbak Esti, Bu Christina, Pak Taufik Basari. Nih, Pak Taufik Basari dapat banyak nama. Tapi kalau di Padang, Bu Esti, yang dipanggil nama tuh waktu kecil saja. Kalau sudah besar nggak boleh dipanggil nama, panggil gelarnya. Jadi, kalau sudah mulai berkeluarga dipanggil datuknya. Iya, jadi nama tuh cuma sampai umur, sebelum nikah. Jadi, nama itu cuma transisional. Kakak Sondang tadi ada. Pak Ibnu, selamat datang Pak Ibnu. Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan, karena atas limpahan kesehatan kita bisa melanjutkan Rapat Panja Rancangan Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selaku Ketua Panja, karena ini mau mendekati Ramadan, ada yang mulai puasa besok, ada yang mulai puasa lusa. Kami mengucapkan Mohon maaf lahir dan batin. Tapi prinsipnya kita ikut apa yang dibilang oleh Prof. Edi tadi, mulai puasa yang belakangan, lebaran yang duluan. Oh, selamat datang Bu Luluk Nur Hamidah. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): (ucapan tidak jelas, tanpa mic) ada di sini. KETUA RAPAT: Oh, maksudnya piye? Suara di sini, gitu? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): (ucapan tidak jelas, tanpa mic) KETUA RAPAT: Oh. Enggak berani kita mulai, kalau enggak datang Bu Luluk. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): (ucapan tidak jelas, tanpa mic) kehilangan.
6 - KETUA RAPAT: Karena ini melanjutkan Rapat Panja, dengan izin Pimpinan dan semuanya, skors saya cabut. (SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 14.12 WIB) Rapat panja hari ini kita agendakan sampai jam 16.30. Setuju ya? (RAPAT: SETUJU) Kita sudah menyelesaikan DIM yang bersifat substansi sampai dengan DIM 360. Dan untuk itu, rapat hari ini melanjutkan mulai dari DIM 362 dan seterusnya. Silakan Tim TA. Nah, ini almamater Prof, yang akan bacakan, Mbak Raisah. Ini Filsafat UGM, Prof, dan ahli gender juga. Silakan, Mbak Raisah. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): Terima kasih, Pimpinan. Izin membacakan DIM. DIM 362 merupakan bagian dari Bab V, di DIM 361, tentang hak korban, keluarga korban, dan saksi, berdasarkan usulan dari DPR. DIM 362 bagian kesatu usulan DPR merupakan hak korban, oleh Pemerintah diajukan perubahan substansi menjadi, bagian kesatunya, umum. KETUA RAPAT: Ini dapat diterima, ya? Ya, Prof, ya? Kan pembagian, silakan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, terima kasih Yang Mulia. Ini kami hanya mensistematisasi. Jadi, kalau pasal 363 dan 36, DIM 363 dan 364 itu tetap, tapi kami kategorikan bagian kesatu umum, kemudian bagian kedua hak korban, bagian ketiga nanti ada hak keluarga korban. Jadi, kita hanya mencoba mensistematisasi. Karena menurut kita, Pasal 363 dan 364 itu berlaku, baik untuk korban, keluarga korban, maupun saksi. Demikian, Yang Mulia.
7 - KETUA RAPAT: Clear, ya, teman-teman? (RAPAT: SETUJU) Kita lanjut DIM 365, 366, 368. TIM TENAGA AHLI BALEG (RAISAH SUARNI): Ya, DIM 365, substansi baru dari Pemerintah, menjadi bagian kedua, "hak korban." Tiga ratus enam puluh enam (366), DIM rumusan DPR berbunyi, Pasal 47 ayat (1), "Setiap korban berhak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, baik dalam proses peradilan maupun proses penanganan di lembaga nonperadilan". Usulan substansi DIM Pemerintah berbunyi, Pasal 56 ayat (1), "Setiap korban berhak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual" KETUA RAPAT: Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Terima kasih, Yang Mulia. Ini semata-mata supaya tidak membingungkan, kami menghapus frasa "penanganan di lembaga nonperadilan", karena ini akan menimbulkan pertanyaan, apa itu lembaga nonperadilan, bagaimana mekanismenya, dan lain sebagainya. Sehingga kita fokus pada undang-undang, karena toh di dalam undang-undang ini sudah memperkuat hukum acaranya. Jadi, cukup "Setiap korban berhak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual". Demikian. KETUA RAPAT: Silakan, teman-teman, 36, 378, eh, 365, eh yang kita bahas 366, 368. Ini lebih jelas, ya, ini penegasan saja dari yang kita bahas kemarin, yang 368.
8 - Clear ya? Cuma satu DIM ini. Ya, silakan Bu Esti. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Karena penjelasannya kan, dihapus ini ya. Jadi, terkait dengan DIM 366 ini, kita, 366, kan ya? Kan dirubah? Kalau yang dari Pemerintah, itu kan berhenti di "sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual". Kalau yang dari DPR, "sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, baik dalam proses peradilan maupun proses penanganan di lembaga nonperadilan". Nah, apakah pemahaman DIM 366 yang dituliskan oleh Pemerintah ini konteksnya sama? Artinya, seluruh proses itu, penanganan, perlindungan, dan pemulihan itu artinya sama dengan yang dimaksud DPR? Karena ini kan dihapus. Apakah tidak lebih baik secara komplit saja diberikan? Atau ada alasan? Kan tadi enggak, belum dijelaskan, nih, Pak Wamen, belum dijelaskan kenapa berhenti di titik itu, begitu. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Mengapa kami menghilangkan frasa "dalam proses peradilan maupun proses pengamanan di lembaga nonperadilan?" Karena sudah kita setujui bersama bahwa tidak mengenal penyelesaian perkara ini di luar proses peradilan. Jadi, kalau kita, ya, kecuali terhadap anak. Kalau itu kan merujuk kepada Undang-Undang Anak. Jadi, kalau kita masukkan sini lagi nonperadilan, berarti akan kontradiksi interminis dengan yang sudah kita sepakati. Kan kemarin kita merubah kata restorative justice menjadi "tidak boleh menyelesaikan perkara ini di luar peradilan". ini menandakan tiba-tiba ada nonperadilan, nah, ketidakpastian hukum. Di satu sisi mengatakan harus proses peradilan, kok di sini ada nonperadilan? Ini akan menimbulkan pertanyaan ini. Jadi, kalau F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Beda, Pak Willy. Nah ini yang mungkin harus dipahami sebelum kita masuk ke DIM berikutnya. Artinya, karena kita mengenal bahwa adanya hanyalah proses peradilan, tidak ada yang di luar peradilan, kecuali untuk kasus anak, nah sekarang pertanyaannya menyangkut, jika itu menyangkut yang pelakunya adalah anak, yang kemarin ada kekhususan juga, mestinya di dalam hak korban juga muncul bagaimana itu kalau pelakunya anak? Kalau tidak, berarti
9 - ini kan tidak bisa melengkapi. Karena kalau proses peradilan anak, kan ada, ada perbedaan di dalam perlakuannya. Nah, kalau kemudian ini hak korban, yang saya tanyakan bagaimana kalau hak korban itu adalah pelakunya anak? Itu nanti terjawabnya di mana, mengenai penanganan, perlindungan, dan pemulihan? Karena tidak melalui proses, ada yang tidak melalui proses peradilan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kalau korban anak, kan, sudah pasti akan masuk di sini. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Pelaku? Pelakunya anak. Ini kan hak korban. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Betul, hak korban. Kita tidak berbicara mengenai hak pelaku di sini ,ya. ANGGOTA PANJA: Ini kan hak korban. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Dalam gambaran saya begini, hak korban itu pasti terkait dengan pelaku. Siapa pelakunya? Kalau pelakunya adalah anak-anak, kan, ada proses peradilan yang kemudian bisa kemudian itu dihentikan. Nah, setelah itu dihentikan, bagaimana dengan hak korban? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Hak korban siapa pun tetap akan memperoleh restitusi. Karena untuk korban, kita tidak kemudian membedakan antara dewasa dan anak. Siapa pun korbannya pasti mendapatkan restitusi. Karena undang-undang ini akan menjamin sepenuhnya untuk mendapatkan restitusi. Kalau memang tidak, ini kemudian masuk pada kompensasi. Jadi, sebetulnya tidak ada persoalan, apakah ini diselesaikan melalui, apa, ataukah tidak? Karena kan kita sudah sepakat tidak boleh penyelesaian di luar proses peradilan. Kecuali terhadap anak dengan mengikuti Undang- Undang Peradilan Anak.
10 - F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.): Pimpinan. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P. A.): Izin. KETUA RAPAT: Mau ke mana, Mbak? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Saya? Aku mau mendukung Mbak Esti. Begini, kalau misalkan penjelasan, ini kan di drafnya DPR, itu kan artinya kita dengan serta-merta mengakui ada dua hal yang memang berbeda, kan? Ada proses yang melalui pengadilan dan yang tidak. Tetapi dalam sana tidak dipisahkan. Menurut saya, ini kalau tetap dicantumkan atau kita pilih yang model drafnya DPR itu secara otomatis tidak perlu ada penjelasan lanjutan, bilamana misalnya itu pelaku adalah anak-anak, gitu loh. Kecuali kalau kemudian ini ada keterangan yang lain. Kan, tidak ada. Toh, kemudian yang diusulkan oleh Pemerintah tidak juga, kalau misalkan DPR tidak juga mengurangi kan dari usulannya Pemerintah? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.): Pimpinan. KETUA RAPAT: Sekalian saja, Prof. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Ini memperkuat sebenarnya bahwa pertama ada, apa namanya, yang penyelesaian itu melalui peradilan dan yang kedua, melalui proses yang nonperadilan. Kan, gitu kemarin, Profesor? Yang pelakunya anak-anak, kan? Iya.
11 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Iya.Tidak perlu diatur, karena sudah bicara dengan yang di atas, kalau pelaku anak, adalah nanti masuk pada Undang-Undang Peradilan Anak. Jadi kalau, mohon maaf, kalau draf Bapak-Ibu ini kami terima, berarti bisa penyelesaian perkara ini di luar pengadilan, kan kita sudah sepakat. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Yang di luar pengadilan itu yang pelakunya anak-anak. Nah, bagaimana ini bisa dimasukkan di situ. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Loh, kan sudah tercakup di pasal yang atas. Dengan sendirinya, Bu. KETUA RAPAT: Eh, Pak Taufik Basari. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.): Sebenarnya, sebenarnya konteks, konteksnya bukan soal anak ini tadi, bukan soal penyelesaian di luar pengadilan atau di dalam pengadilan. Kalau menurut saya, norma dari draf dari DPR bukan itu. Tapi ini soal time push. Waktu, soal waktu, sorry. Soal waktu. Jadi, ketika korban, dia melapor, kan gini, korban yang melapor kepada lembaga nonperadilan ya. Artinya, bukan HPH, ya, pemerintah dan nonpemerintah, selain kepolisian dan seterusnya Jadi, kalau korban melapor ke Pemerintah, ya, atau ke instansi-instansi terkait, maka sejak saat itu, waktu jadinya, sejak saat itu dia bisa mengakses pelindungan, penanganan, dan, jadi bukan soal penyelesaiannya, bukan ujungnya, tapi begitu melapor, maka hak korban melekat pada dia. Ini soal waktu ini, Prof. Jadi, kalau saya melihatnya seperti itu. Karena itu supaya kita bisa menjamin, meskipun belum sampai, kan gitu, meskipun belum sampai pada proses hukum, sepanjang dia sudah melapor ke instansi terkait, maka hak korban melekat pada dia. Itu konteksnya, sebenarnya. KETUA RAPAT: Silakan, Prof.
12 - F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Atau yang dihapuskannya di lembaga nonperadilannya aja? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kalau lembaga nonperadilan betul, bisa. Kalau itu setuju saya, Bu. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Oke, mungkin coba dirumuskan kembali, tetapi jadi mengakomodasi 2 lembaga usulan, gitu, Ketua. Dengan hanya menghapus nonperadilannya. yang KETUA RAPAT: Ini karena ada Pak Ibnu, Mbak Luluk agak sedikit wise. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Baru mulai, belum lima menit, Ketua. KETUA RAPAT: Oke, coba kita lihat. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Izin, Pimpinan, izinnya telat. KETUA RAPAT: Enggak, tadi saya ketemu Cucun juga, dia tanya, Bu Luluk gimana? Ah, Bu Luluk? Aduh. Oke, coba kita baca, TA. Saya sih enggak kelihatan, soalnya. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): "Penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Setiap korban berhak atas penanganan, pelindungan, KETUA RAPAT: Keras, vokalnya lebih keras.
13 - TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): "dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam proses peradilan". KETUA RAPAT: Tiga enam delapan, eh, 366, benar. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): Tiga enam enam. Masih 366, Pak. KETUA RAPAT: Ini jadi baksura Basura,Pak. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, sebetulnya kalau mau, mohon maaf, Pak Tobas, kalau kita bicara soal tempus, ya sejak terjadi tindak pidana itu sudah harus dapat mendapat perlindungan. Kita tidak mempertimbangkan apakah itu di proses peradilan ataukah tidak, maka bahasa kita lebih jelas, clear, itu. Ya kan, kalau bicara tempus. F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.): Kalau yang 366, saya setuju sama itu, tadi saya salah, saya skip, saya tadi 368. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Nah ini, coba disuruh wudhu dulu, Pak Ketua. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., L.L.M.): Saya bicara di 368, ya. KETUA RAPAT: Ini Pak Tobas lagi putus wudhu. Oke, kita 366 mau pakai. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kembali ke Pemerintah.
14 - KETUA RAPAT: DIM Pemerintah. Setuju ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, setuju. KETUA RAPAT: Setuju ya? (RAPAT: SETUJU) Oke, sekarang 368. Ini 366, WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Tujuh dulu, 367 dulu. KETUA RAPAT: Tiga enam tujuh redaksional, enggak dibahas. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Oh ya, itu betul, ternyata itu apa, redaksional, betul. Kalau dibaca itu, KETUA RAPAT: Ini redaksional nih. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, redaksional itu, cuma ditulis substansi. KETUA RAPAT: Tiga enam enam, eh, oh salah tuh. Tunggu dulu, TA. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Oh, ini tetap redaksional.
15 - KETUA RAPAT: Ya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Redaksional, benar. Jadi, kata "setiap penyandang disabilitas" kita ganti dengan "korban penyandang disabilitas", itu saja. KETUA RAPAT: Redaksional aja itu kok. Oke, 368. Suara, Mbak. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): Usulan DPR, ayat (3), "Korban yang melapor kepada lembaga nonperadilan, baik pemerintah dan nonpemerintah, selain kepolisian dapat mengakses hak korban dengan menunjukkan salinan bukti lapor". Usulan substansi dari Pemerintah, ayat ini dihapus. KETUA RAPAT: Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kami hapus karena konsisten dengan DIM 366, sudah ada di hukum acaranya, makasih. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., L.L.M.): Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan. F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., L.L.M.): Saya kembali, tadi, mengulang. Intinya itu. Jadi, problemnya, tidak ada kaitan antara pasal ini dengan dihapusnya lembaga nonperadilan di ayat (1). Karena ini persoalan kapan si korban mendapatkan akses terhadap hak korban.
16 - Jadi, dia bisa melapor ke APH, bisa juga melapor ke instansi lain. Begitu dia melapor ke instansi lain, selain APH, maka dia berhak pada saat itu, jadi waktu ya, pada saat itu dia berhak. Jadi, tidak berkaitan dengan apakah ini lembaga nonperadilan atau tidak. KETUA RAPAT: Bu Christin? F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Ya, kalau dari saya, sih, yang 5, yang 366 dari Pemerintah sudah jelas, cuma mungkin dimasukin di penjelasan, hak itu mulai timbul di mana. Kalau ini tidak mau diakomodir, kalau ini mau dihilangkan, itu aja. Disampaikan apa, dari tahapan mana atau misalnya di UPTD A, di mana, di mana, itu mungkin dijelaskan di penjelasan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Persis, ya. KETUA RAPAT: Bagaimana. Prof? WAMENKUMHAM (EDWARD O.S. HIARIEJ): Kan usulnya Bu Christin, jadi 368 kita. apa namanya, hapus, tetapi kita memberikan penjelasan kepada 366. Bahwa memang hak untuk mendapatkan penanganan dan sebagainya itu sudah diperoleh sejak terjadinya tindak pidana itu dengan tidak melihat dia melapor ke mana. Di mana pun dia melapor, tetap harus mendapatkan perlindungan. Jadi, setuju dengan, kita tambahkan penjelasan. Tolong, TA. KETUA RAPAT: Oke, kembali ke 366, tambahkan penjelasan, ya. 366, bukan, penjelasannya aja. WAMENKUMHAM (EDWARD O.S. HIARIEJ): Penjelasannya. KETUA RAPAT: Normanya enggak usah diubah.
17 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, penjelasannya bahwa, jadi penjelasannya, "Perlindungan, KETUA RAPAT: Silakan bacain. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Penjelasannya menjadi, "Perlindungan terhadap korban diperoleh sejak pelaporan dilakukan, baik terhadap aparat penegak hukum maupun lembaga pemerintah, maupun, baik, baik aparat penegak hukum maupun lembaga pemerintah atau nonpemerintah" atau ya, apa pun. Intinya, apa pun di situ. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., L.L.M.): Boleh, Pimpinan, boleh bantu melengkapi? KETUA RAPAT: Ya, silakan, Mas. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.): Saya lengkapi, karena korban di sini kan di pasal, di Pasal 48-nya di bawahnya itu kan ada 3 ya, jadi kita tulis saja semua. "Penanganan, pelindungan, dan pemulihan dengan, terhadap korban diperoleh sejak laporan dilakukan, baik, mungkin bukan terhadap ya, ke kepada atau, kepada ya, kepada, kepada aparat penegak hukum maupun lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah lainnya". Pakai "lainnya" enggak? Enggak usah? Nonpemerintah saja? Oke, ya itu. KETUA RAPAT: Sepakat Prof? Oke, clear ya? F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., L.L.M.): Ke, kan menuju. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Dengan demikian 368, dihapus.
18 - KETUA RAPAT: (RAPAT: SETUJU) Oke, kita lanjut. DIM 378, 382. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): Baik, DIM 378, huruf c. "Hak atas pendampingan dan bantuan hukum". DIM dari Pemerintah berbunyi, "Hak atas layanan hukum". DIM 382 ayat (2) berbunyi, "Penanganan dilakukan dengan proses pemantauan secara berkala terhadap kondisi korban". DIM dari Pemerintah, dihapus. KETUA RAPAT: Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kami menggantikan kalimat "hak atas pendampingan dan bantuan hukum" itu dengan "layanan hukum" ini jauh lebih luas. Jadi, layanan hukum lebih luas, karena frase bantuan hukum terbatas pada Undang-Undang Bantuan Hukum. Tapi kalau layanan hukum itu jauh lebih luas, termasuk di dalamnya pendampingan dan bantuan hukum dan lain sebagainya. Jadi, mungkin kalau supaya tidak menimbulkan interpretasi, kita memberikan penjelasan bahwa layanan hukum itu, baik konsultasi hukum, bantuan hukum, maupun atau meliputi. Jadi, layanan, di kita memberikan penjelasan bahwa layanan hukum itu meliputi pendam, antara lain. Jadi, layanan hukum, antara lain meliputi, di penjelasan, KETUA RAPAT: Ya, catat sekalian. Udah?
19 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Layanan hukum meliputi antara lain, maaf, layanan hukum antara lain pendampingan, konsultasi hukum, dan bantuan hukum. Jadi, "antara lain". Jadi, masih terbuka yang lain. Layanan hukum bukan meliputi ya, layanan hukum, antara lain: (titik dua) bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum. Dan pendampingan hukum. ANGGOTA PANJA: Layanan hukum selai tiga itu apa, Prof? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Mediasi bisa. KETUA RAPAT: Ini pertanyaan mahasiswa pada dosen. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kualat saya. Konsultasi juga kan ya? KETUA RAPAT: Nek ngono, takone neng bulaksumur wae wis. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Untuk DIM 382 ini, Bapak-Ibu Yang Mulia, ada dalam, di atur dalam DIM 402 Pasal 48. Jadi, "Penanganan dilakukan dengan proses pemantauan secara berkala terhadap kondisi korban" ini ada dalam Pasal 48 DIM 402. KETUA RAPAT: Ibu-Bapak, clear? Pak Tobas? F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., L.L.M.): Ya, clear, tapi saya sebelum masuk ke DIM yang itu, saya mau mengusulkan ada satu hak lagi, Pak Wamen. Jadi, kemarin kan kita
20 - membahas soal right to be forgotten, ya, untuk kekerasan seksual berbasis digital. Mungkin bisa kita masukkan juga, ya, hak korban terkait dengan hak atas penghapusan konten kekerasan seksual untuk kekerasan seksual berbasis, apa elektronik, apa digital ya? Elektronik. Ya, jadi right to be forgotten itu, sebagai haknya korban, tambah satu. Jadi ya, jadi e, f, g, jadi g Macam-macam hak, jadi. KETUA RAPAT: Ya, ya, sebentar. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., L.L.M.): Bukan, ini macam-macam hak. KETUA RAPAT: Sebentar, ini Pak Tobas mengusulkan tambahan hak. F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., L.L.M.): Tambahan hak. Jadi, di huruf g, "atas penghapusan konten bernuansa seksual bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik". F-PKB (Drs. IBNU MULTAZAM): Itu muncul DIM lagi 382A KETUA RAPAT: Enggak, enggak, bukan 382A, dia tambah baru. Ya, silakan Pemerintah. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Pada dasarnya kami sepakat, setuju. Cuman, yang perlu kita pahami bersama bahwa ketika dia memang mempunyai hak untuk apa, situs itu diblokir dan lain sebagainya, itu mestinya dia mengajukan permohonan, ya, kepada pengadilan untuk penetapan atau meminta kepada, apa namanya, Kementerian Informasi. Karena kan tidak serta-merta pemerintah atau pengadilan itu tahu untuk setiap perkara yang mulai berjalan itu. Jadi, kalau dia punya hak, oke, boleh, kami sepakat. Cuman, perlu dipikirkan bahwa dia harus mengajukan itu kan, untuk itu di...
21 - ANGGOTA PANJA: (ucapan tidak jelas, bicara tanpa mic) WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, mekanisme. Tapi kalau hak setuju, hak setuju. Setuju, ya. Dari bahasanya Pak Tobas itu sudah betul itu. KETUA RAPAT: Begini, berarti DIM-nya berubah semua itu ya? Iyalah. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ditambah, ditambah. KETUA RAPAT: Ya, nomor pasti berubah toh, Mbak. Nambah. Jenengan iki piye. Satu tambah satu, tambah satu lagi, berapa. Oke, tambahan, oh. F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., L.L.M.): Kalau 381A, gimana, Pimpinan? Kemarin-kemarin juga kita biasanya begitu. Pasal, eh apa, DIM 381A jadi. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Biar enggak gerak, betul. KETUA RAPAT: Oke, 381A, ya, eh? Coba, Pak, redaksinya apa tadi, Pak Tobas? Ya, Prof, silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Jadi, yang mana itu? KETUA RAPAT: Yang penambahan norma baru.
22 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Yang penambahan norma baru, "Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan modus operandi atau, maaf, dengan sarana elektronik." Jangan berbasis elektronik, karena kita mendefinisikan kejahatan itu, berarti hanya terbatas kejahatan itu saja. Kalau kita ini kan untuk semua yang menggunakan sarana elektronik, bisa kita minta. Jadi, jangan menggunakan, jadi kita menggunakan kata-kata, "untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik". Setuju, Bapak-Ibu? KETUA RAPAT: Clear ya? Ini bahasanya, "Hal atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik". Cukup? (RAPAT: SETUJU) Kita lanjut 388. Silakan, TA. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): DIM 388, huruf e, "Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban". Kalau substansi dari DIM Pemerintah, huruf e. " Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban". KETUA RAPAT: Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Semata-mata, kalau kita lihat, hakekatnya sama ya. Cuma, kalau kita lihat dari usulan DPR itu menguatkan stigma terhadap korban, ya, kita merendahkan korban. Jadi tidak, tidak apa, menggunakan istilah stigma terhadap korban. Karena kalau stigma terhadap korban itu kemudian harus ada penjelasan lagi, apa stigma terhadap korban itu dimasuksudkan apa. Tapi substansinya kan sama sebetulnya.
23 - KETUA RAPAT: Silakan, teman-teman. Setuju? Setuju ya? Tiga delapan delapan. Begini, saran saya, wudhu kolektif, gimana? Tiga delapan delapan, stigmanya saja yang dihapus. Clear ya? (RAPAT: SETUJU) Oke, kita bergerak ke DIM, ini agak panjang, 392, 392, 393, 395, 396, 397, 398, 399, sampai 400. Ah? Oh ya, ya, ya, 391, 392, 393. Oke, silakan. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): Baik. DIM 392 ayat (3), "Pelaksanaan hak atas pelindungan diselenggarakan oleh aparat penegak hukum dalam setiap proses peradilan pidana". Perubahan substansi, DIM dari pemerintah, dihapus ayat tersebut. Lalu 393, ayat (4), "Dalam keadaan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan korban, korban dapat meminta perlindungan LPSK". DIM Pemerintah dihapus. KETUA RAPAT: Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Yang Mulia, yang terka, untuk DIM 392 dan DIM 393, penjelasan kami sebagai berikut, terkait DIM 392 harus diingat bahwa subjeknya, kan, tidak hanya, dihapus karena subjeknya tidak hanya aparat penegak hukum. Kemudian, pelaksanaan hak yang diselenggarakan dalam setiap proses peradilan telah diakomodir dan dapat dilakukan setelah proses peradilan itu sendiri. Kemudian mengenai DIM 393, ini telah diatur secara detil di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga usulan kita ini dihapus. Demikian.
24 - KETUA RAPAT: Silakan, teman-teman, responnya. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Izin, Pimpinan, sebelum merespon yang barusan disampaikan Pak Wamen, ini kayaknya ada yang kelewatan, yang terkait dengan penyediaan akomodasi atau aksesibilitas bagi korban penyandang disabilitas yang terkait dengan ini tadi, DIM nomor berapa sih ini, yang terkait dengan pelindungan korban dan lainnya ini loh. Yang sebelum, yang sebelum 391. KETUA RAPAT: DIM berapa, Mbak? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): DIM mulai dari 338, eh, Pasal 384. KETUA RAPAT: Eh? Enggak ada, Mbak. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Iya, Pasal 50, "Ruang lingkup hak korban atas pelindungan, meliputi a, b, c, d, e, f, g. Nah, ini, ya, memang tetap, tetapi ternyata ada yang belum di-mention secara khusus gitu, yang terkait pelindungan bagi korban penyandang disabilitas, gitu loh. KETUA RAPAT: Gini, gini, nanti kita bahas itu. Setelah kita putuskan F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Enggak apa-apa, tapi perlu catatan, nanti lupa lagi, Ketua. KETUA RAPAT: Mbak, dengan segala hormat, biar ini kita juga taat pada konsentrasi kita membahas ini, kita kasih ruang Mbak Luluk, setelah ini kita putuskan. Sepakat?
25 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, Bu.Pak Willy, sebetulnya yang Beliau sampaikan itu ada di dalam DIM 407 mengenai penyandang disabilitas, ada. Kita usulkan dalam substansi baru itu justru. Ada, Bu. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Siap, oke. Kenapa? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): DIM 407 itu ada. Kita masuk substansi baru, "Pemberian aksebilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas". Iya, itu juga sudah ada, betul. Jadi, kita fokus dulu, Pak Yang Mulia. KETUA RAPAT: Iya, makanya saya pun juga, pecanda sek iki. Bukan. Ini kadang- kadang semua hawa nafsu dituangkan semua ya, babak belur juga kita, Pak. Oke, kita kembali ke DIM 392, 393. Silakan responnya Ibu-Bapak semua. Setuju? Oke. (RAPAT: SETUJU) Baru kemudian responnya Bu Luluk. Silakan, Prof. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Bukan, tadi itu hanya mau memastikan bahwa selalu kita punya bayanganlah, korban itu memang ada penyandang disabilitas. Jadi, setiap kali kita membicarakan tentang pelindungan hak korban dan seterusnya, selalu juga kita ingat, oh, di situ juga ada korban penyandang disabilitas, gitu loh, Ketua. Ini hanya untuk memperkuat aja. KETUA RAPAT: Oke, F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Thank you, ya.
26 - KETUA RAPAT: Tapi khusus ada bab khusus ya, Prof, ya? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Ya, kalau udah dijawab, ya, sudah. KETUA RAPAT: Kita lanjut ke DIM Nomor 395 sampai 400. Silakan, ini hak korban atas pemulihan meliputi. Silakan, TA. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): Ya. DIM 395, "Hak korban atas pemulihan: a. Fisik" ; b. 39, substansi Pemerintah, fisik ini menjadi, "rehabilitasi medis". 396, "psikologis." Perubahan substansi dari Pemerintah menjadi, "rehabilitasi sosial" c. ada substansi baru dari Pemerintah, di DIM 397, yaitu "pemberdayaan sosial." DIM 398, di draf DPR, ekonomi, "c. ekonomi" menjadi "d. restitusi," di dalam DIM Pemerintah. DIM 399 huruf "d., sosial dan budaya," perubahan substansi oleh Pemerintah menjadi huruf "e., reintegrasi sosial". DIM 400, "e. ganti rugi". Perubahan oleh Pemerintah dihapus. KETUA RAPAT: Ini lebih terukurlah DIM Pemerintah ini, ya, daripada DIM DPR, ini kan sifatnya abstrak, enggak ada ukurannya, toh? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Jadi, Yang Mulia, kami merujuk kepada Undang-Undang TPPO dan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, persis seperti itu.
27 - KETUA RAPAT: Persis ya? Oke, teman-teman, oh kakak Sondang, silakan. F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T.): Izin bertanya, Prof, mengenai substansi baru yang pemberdayaan sosial, itu maksudnya bagaimana? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Monggo dari Kementerian Sosial, kalau diizinkan, karena ini kami menyusun bersama. KETUA RAPAT: Boleh. Dari kemarin Kementerian Sosial belum bicara. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, sekarang memang F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Sekalian pertanyaannya ditambahkan karena masih bau sosial, jadi karena di sini psikologis, itu kalau diganti mental itu masih mungkin, tapi ini kan rehabilitasi sosial. Jadi, apa bedanya pemulihan psikologis atau mental dengan hukum dan rehabilitasi sosial? Demikian. KETUA RAPAT: Pak, Bapak kacamata hitam, kelihatan enggak kita, Pak? KEMENSOS (IDIT PRIATNA): Kelihatan, Pak. KETUA RAPAT: Oh, enggak hitam itu ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Terang benderang, Pak. Khusus buat lihat Bu Luluk itu.
28 - KETUA RAPAT: Enggak, jangan-jangan kayak kacamata Bung Karno itu, tembus pandang. KEMENSOS (IDIT PRIATNA): Terima kasih, mohon izin, Pimpinan Yang Mulia. Di Kementerian Sosial itu ada beberapa program, di antaranya adalah Program Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial. Rehabilitasi Sosial kita berbasis 3 tungku, Pak, ada di residensial, yaitu di balai-balai, termasuk di panti-panti daerah dan juga panti-panti nonpemerintah, kemudian ada di keluarga. Nah, kita bicara soal rehsos atau rehabilitasi sosial di, apa, di balai- balai, di redensial, di lingkungan Kementerian Sosial. Ke semuanya itu diawali dengan assessment, Pak. Jadi, ketika si calon penerima manfaat masuk ke dalam layanan rehabilitasi sosial, itu di assessment terlebih dahulu, tentang kemampuan, apa, minat, bakatnya, permasalahannya sejauh mana, dan seterusnya, sehingga nanti ada berbagai macam rencana intervensi yang dilakukan. Bahkan, salah satunya, kalau izin saya bacakan, sesuai dengan Permensos Nomor 7 Tahun 2021 ada beberapa hal yang dilakukan dalam rangka asistensi rehabilitasi sosial. Yang pertama adalah dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, kemudian ada perawatan sosial atau social care dan/atau pengasuhan anak, kemudian ada dukungan keluarga, ada terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan, kemudian bantuan sosial dan asistensi sosial, dukungan aksesibilitas. Itu layanan yang diberikan dalam rangka rehabilitasi sosial. spiritual, pelatihan Lantas, tentang pemberdayaan sosial, sesungguhnya pemberdayaan sosial ini merupakan kelanjutan dari rehabilitasi sosial itu, manakala si penerima manfaat membutuhkan pemberdayaan, baik itu berupa skill-nya maupun juga permodalan. Demikian, Pimpinan, terima kasih. F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Pak Willy, Zainudin Maliki virtual, Pak Willy. Pak Willy. KETUA RAPAT: Oh, Prof, apa kabar, Prof?
29 - F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Baik-baik, Alhamdulillah. KETUA RAPAT: Sudah lama. F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Baik-baik, Alhamdulillah. Baik-baik. Semua yang hadir, terima kasih diberi waktu. KETUA RAPAT: Nggih, masuk. F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Nah, saya ingin tanya saja ini kepada Pemerintah ini. "Hak korban atas pemulihan meliputi: a, kemudian b, psikologis". Nah, pemerintah ingin menghapuskan pemulihan psikologis. Ini saya ingin mendapatkan penjelasan. Sementara yang saya tahu, korban itu biasanya mengalami, apa namanya, suasana psikologis yang, yang sakit, gitu. Tapi kenapa ini justru dihapuskan di dalam usulan Pemerintah ini? Saya ingin dapatkan penjelasan lebih jauh, Pak Willy, terima kasih. KETUA RAPAT: Prof, di mana Prof.? F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Saya di Surabaya ini. KETUA RAPAT: Oke, siap. Karena mau puasa harus di rumah ya, Prof.? F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Ya, ini kuatir ndak boleh mudik, kalau ndak booster. KETUA RAPAT: Prof, hari ini kita kedatangan Prof. Zainuddin Maliki dari Fraksi PAN. Beliau ini Dapil Jatim II, eh, Jatim X. Yang berikutnya, juga kedatangan Kapoksi Partai Demokrat, Pak Santoso. Aspirasi rakyat perjuangan Demokrat. Bukan begitu, Pak Santoso?
30 - F-PARTAI DEOKRAT (SANTOSO, S.H) Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. KETUA RAPAT: Oh, harapan rakyat. Justru harus disalah-salahin. Kalau benar nanti, enggak, bercanda. Oke, silakan, pihak Pemerintah. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Silakan, untuk menjawab apakah pertanyaan dari Bapak-Ibu Yang Mulia, apakah pemulihan psikologis itu masuk dalam terminologi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, atau reintegrasi sosial. Silakan, Pak. KEMENSOS (IDIT PRIATNA): Izin, Pimpinan Yang Mulia, saya sampaikan, tadi saya sedikit mengulang, jadi, ini sesuai dengan ketentuan di Pasal 11 Permensos Nomor 7 Tahun 2021 bahwa untuk psikologis itu kami masukkan di dalam terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual. Jadi, ada include di dalamnya, Pak. Dan kita juga yang menangani itu para psikolog juga, Pak. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Usul kongkrit, Yang Mulia, supaya ini mungkin kita akan menjelaskan rehabilitasi sosial itu termasuk psikologis dan lain sebagainya. Penjelasan, ya. Supaya tidak, supaya apa, lebih lengkap, jadi menggunakan istilah KETUA RAPAT: Enggak ketelingsut, WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Persis, persis, setuju. KETUA RAPAT: Oke?
31 - Setuju ya? Kita masukkan di penjelasan, karena ini kan, Prof bilang tadi, merujuk ke Undang-Undang TPPO dan Undang-Undang PKDRT, ini bahasanya hampir sama. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Izin, Ketua, dengan segala hormat, izin. KETUA RAPAT: Maka kemudian kita masukkan, sabar, Mbak, saya lagi ngomong. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Oke, oke, saya menunggu, saya menunggu, Ketua. KETUA RAPAT: Ya, Mbak, saya lagi loading, Mbak. Nek, lagi loading ini diinterupsi terus, yo. Jadi, silakan teman-teman TA, tulis dulu penjelasannya, nanti baru izin, izin ini pada masuk semua. Apa bahasanya itu, Prof? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): "Rehabilitasi sosial antara lain, KETUA RAPAT: Ah, itu WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Antara lain, pemulihan psikologis, kemudian apa lagi, Pak, Bapak? Mental, mental spiritual. KETUA RAPAT: Mental spiritual. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Antara lain psikologi, mental spiritual. Kan, berarti ada kemungkinan yang lain.
32 - Demikian, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Mental koma, atau? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Mental spiritual, jadi satu. KETUA RAPAT: Oh, gabung ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya. "Psikologis, mental spiritual". KETUA RAPAT: Pake "dan" enggak, Prof.? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Enggak. KETUA RAPAT: Oke. Cukup ya? Ngak. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Mental itu bisa koma, Pimpinan. Emang belum terlalu familiar, sih, isu tentang kesehatan mental, tetapi ini luar biasa sebenarnya, penting untuk kita stressing di sini ya. KETUA RAPAT: Mbak, saya mau tanya, lazimnya mental spiritual atau. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Enggak, "mental dan spiritual",
33 - KEMENSOS (IDIT PRIATNA): Baik, kalau melihat di Permensos yang tadi saya bacakan, ini memang disatukan. Tapi dalam hal praktiknya, mohon izin, Pimpinan, terapi mental itu tersendiri. Di dalam layanan kami, misalkan, ada cluster rehabilitasi sosial untuk disabilitas mental, Pak. KETUA RAPAT: Oke, kita masukin usulan Bu Luluk aja. Kita split saja. Karena apa? Spiritual nanti bisa ke kyai, gitu kan, bisa ke babang sayang, itu spiritual juga. Oke, kita pisah itu ya, sepakat? Oke? Silakan, Mbak Luluk, habis itu Mbak Esti. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Terima kasih, Pimpinan. ini memang diakomodir melalui penjelasan, cuma memang saya, sih, kepikir kalau memang dimungkinkan, kenapa tidak ditulis rehabilitasi sosial itu, ya, rehabilitasi mental dan sosial. Sehingga, ini benar- benar menjawab dari pembahasan sebelumnya, waktu penyusunan dulu, ketika kita hadirkan kekerasan seksual itu, yang dihancurkan itu, ya, memang mentalnya, jiwanya, psikologisnya. Itu longlife, Ketua. Sebenarnya KETUA RAPAT: Untung gak muncrat saya minumnya. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Enggak apa-apa, paling juga ada Pak Nurdin iya. Jadi, maksud saya, oke. Tetapi, apa, enggak cukup dengan penjelasan, biar kuat, gitu loh. Bahwa ini, itu memang dampaknya sepanjang hidup. Bahkan dengan adanya pemulihan aja, it doesn't mean itu akan menyembuhkan. Enggak akan berarti bahwa itu akan hilang, dibawa akan sampai mati, Pak. KETUA RAPAT: Oke, ini kan bicara tentang aspek yang cukup dalam dari korban kekerasan seksual, kan, yang paling terpukul kan mental. Itu kan yang menjadi preferensi kita dalam proses penyusunan naskahnya. teman-teman di pemerintahan yang melakukan pendampingan. Bahwasanya perspektif yang kita kedepankan itu, itu yang menjadi concern dari Bu Luluk. Tapi, selama ini kan yang meng-exercise
34 - Monggo, dari pihak Departemen Sosial, eh, Kementerian Sosial. Silakan. KEMENSOS (IDIT PRIATNA): Baik, terima kasih. Izin, Pimpinan Yang Mulia, jika kami merujuk pada regulasi yang kami pegang, bahwa rehabilitasi sosial itu sifatnya lebih ke holistik, sistematik, terstandar dalam rangka untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Jadi, kalau kita bicara soal tadi mental, spiritual itu sebetulnya ada di dalamnya, Pak, ada di dalamnya, seperti itu. Ini udah terstandar kita seperti itu, Pak, pelayanan kami. Terima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT: lihat, memang ada benchmarking kemudian untuk proses mental itu di beberapa negara lain misalnya, kalau kita mau. Ini kan kita merujuk apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Atau kita, biar kemudian mereka dapat referensi juga, begitu. Ini Mbak, saya justru ingin kemudian kita F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Kalau misalkan kita mau melakukan study, ya, boleh. Tetapi, tempo hari yang pada waktu kita punya kesempatan untuk diskusi langsung dengan pengalaman kayak negara Brazil, memang dari sejak awal aja itu di unit yang layanan khusus itu udah disediakan. Ya, memang berbeda konteksnya dengan yang dimaksudkan itu. Jadi, itulah peran itu kemudian nanti para psikolog, psikiater, dan lain- lain yang terkait dengan memang bidang kesehatan jiwa atau mental, itu memang dihadirkan. Dan ini juga memberikan pengakuan, ya, termasuk jurusan sekolahan ini, gitu. KETUA RAPAT: Sekolahan apa? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Ya, psikologi, apa lagi kita menyusun RUU tentang Psikolog, sekolah, apa tentang psikologi. KETUA RAPAT: Sudah ganti judul dia, Mbak.
35 - F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Iya. KETUA RAPAT: Mbak ganti toh? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Oke, kesehatan mental, ya. Kita hadirkan itu perannya, gitu, dalam pemulihan ini. KETUA RAPAT: Ya, Pak Ibnu, silakan. F- PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM): Pemerintah, saya kira ini perlu dijelaskan best practice selama ini, penanganan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Pemerintah itu menangani apa saja. itu bisa digabungkan penanganannya dengan best practice yang selama ini dilakukan oleh Departemen Sosial, itu? Nah, apakah korban kekerasan seksual Terima kasih, Pimpinan. F-PGERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.): Betul-betul. Betul, betul. KETUA RAPAT: Kakak Hendrik, selamat datang-e, dong dari Café Sibu-Sibu e? Silakan, Pak. KEMENSOS (IDIT PRIATNA): Terima kasih. Izin, Pimpinan, menyampaikan kembali. Pertama, saya bicara soal SDM-nya dulu, Pak, yang ada di balai-balai kita atau yang ada di lembaga-lembaga layanan kita. Jadi, di setiap layanan kita, kita mempersiapkan, selain pekerja sosial, di sana juga ada tenaga kesejahteraan sosial, ada dokter, ada terapis, ada instruktur, ada perawat, ada psikolog, ada psikiater, ada relawan sosial, penyuluh sosial, dan tenaga profesional lainnya. Jadi, sangat integrated, gitu,
36 - Pak, layanan-layanan itu kita berikan. Ini dalam praktiknya seperti itu memang yang sudah berjalan selama ini. Kasus-kasus yang besar sekalipun, mungkin Bapak-Ibu pernah mendengar kasus, mohon izin, kasus NF misalkan, PESERTA RAPAT: Siapa? KEMENSOS (IDIT PRIATNA): NF, Pak. Kasus yang di Jakarta Utara ya, Pak, ya, kalau tidak salah. Itu kan, anak. Itu ditangani di kita juga. Sekarang ada di balai kami di Jakarta. Itu salah satu contoh, Ibu. Itu penanganan secara holistik saya kira, yang kita lakukan di sana. WAKIL KETUA (Drs. M. NURDIN, M.M.): Mohon maaf, hasilnya seperti apa itu? KEMENSOS (IDIT PRIATNA): Bagaimana, Pak? WAKIL KETUA (Drs. M. NURDIN, M.M.): Izin, Pimpinan, hasilnya yang di, hasilnya setelah itu hasilnya apa? Mungkin ada acara lain nanti evaluasinyalah. KEMENSOS (IDIT PRIATNA): Ya, izin Bapak, hasilnya sekarang sangat menggembirakan. Anak itu sekarang bisa, apa ya, hidup normal, dia sekolah dilanjutkan di sana, kemudian bakat, minatnya dia sekarang cukup bagus dalam hal melukis, misalnya. Kita berikan fasilitas-fasilitas itu di kami, dan terlindungi. Sangat terlindungi. Demikian, Bapak, terima kasih. KETUA RAPAT: Gini, Pak, Pak siapa jenengan? KEMENSOS (IDIT PRIATNA): Pak Idit, Pak.
37 - KETUA RAPAT: Pak Idit, saya Adit, Pak. Pak Idit, tadi Pak Ibnu Multazam minta semacam exercise, apakah best practice, bahasa Beliau, apakah pernah Kementerian Sosial menangani korban kekerasan seksual? Karena memang, karena belum ada undang- undangnya, apakah itu dijalankan seperti apa? Itu yang pertanyaan Pak Ibnu tadi, kan? Nah, kalau belum ada, kan, ini jadi pertanyaan. Apakah kemudian usulan dari Bu Luluk tadi, itu bisa menjadi titik berangkat kita kemudian menambahkan ini, ketika kita membuat perundang-undangan ini. Seperti itu, Pak. Silakan, Pak Idit. KEMENSOS (IDIT PRIATNA): Baik, terima kasih, Pimpinan, izin menyampaikan. Kalau ditanya apakah pernah? Sering, Pak, jawabannya, sering dan sedang terus-menerus kita lakukan. Kalau di kami di Kementerian Sosial, Bu Menteri itu punya grup, ini staf khusus Pak Menteri sangat memahami betul dan sangat paham bahwa setiap hari, Pak, kasus sampai ke pelosok kita respon semuanya. Kita respon, kita jemput setiap hari. Dan kami menyiapkan, ada sekarang ada 41 UPT Kementerian Sosial yang tersebar di berbagai provinsi sampai pelosok, dari mulai Aceh sampai ke Papua pun kita layani, Pak, kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini. Dan itu kita jemput, tergantung pada hasil assessment, Pak, tadi, sekali lagi. Ketika di assessment, dia harus mendapatkan layanan di balai, maka kita akan jemput dibawa ke balai. Dan manakala dia cukup, misalkan dilindungi di tengah keluarganya, itu pun bisa kita lakukan. Tergantung pada hasil assesment awal tadi, Pak. Demikian, Pimpinan, terima kasih. F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Izin, Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya, Pak Supriansa, silakan.
38 - F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Ya, ndak, saya terhalang demo di depan. Saya nonton dulu. Nonton dulu demo. Baik, Ketua. KETUA RAPAT: Tapi rambutnya, kok, agak acak-acakan? ` F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Masak? Sempat ini saya perbaiki, nih. Ini untung diperbaiki nih. Terima kasih, Ketua, sudah mengingatkan, aduh, untung. Oke, baik, Ketua, terima kasih sudah mengingatkan rambut saya. Hampir saya pulang dengan berantakan rambut saya, bisa mencurigakan ini. Sebenarnya apa yang disampaikan Ibu Luluk tadi itu hal yang menarik. Apakah kita bisa sambungkan kalimat tadi, piskolog dengan mental, ya, Bu Luluk, ya? Nah, kalau dimasukkan, apakah ada arti yang berubah? Nah, itu intinya. Na,h coba kita lihat. Apa sih itu dengan mental? Dalam kamus Bahasa Indonesia, mental itu adalah berhubungan dengan watak dan batin orang. Dalam bahasa Latin, dikatakan mens, dalam arti mentes, ini menandakan bahwa berarti dalam bahasa Latinnya, jiwa, nyawa, sukma, roh. Kan itu yang dalam bahasa Latinnya, nih. Makanya dalam pembuatan sebuah undang-undang, biasanya selalu diundang dari kamus bahasa. Kira-kira gitu ya, Pak Hendrik, ya, ahli bahasa. Kenapa kita pentingkan ini? Karena memasukkan sebuah kalimat itu memang harus sempurna. Ada ahli bahasa di sini? Kalau tidak ada ahli bahasa, saya pinjam. Bahwa saya membaca seperti literaturnya, seperti itu disampaikan. Berarti, kalau permintaannya Ibu Luluk dimasukkan kata "mental", menurut saya setelah saya mencoba menghubungkan dari tadi ini, tidak ada arti yang terabaikan. Malah saling melengkapi dan mudah dipahami oleh publik. Bahwa mental seseorang ketika dia diobati atau diperbaiki jiwanya selama dia dikarantina di sebuah tempat, misalnya, maka kembali mentalnya, jiwanya, rohnya, nyawanya, dengan baik itu menjadi baru. Kira-kira begitu ininya. Tidak ada arti yang terabaikan kelihatannya, Pak Ketua. Terima kasih.
39 - KETUA RAPAT: Tadi Pak Supriansa tanya, ada ahli bahasa di sini. Ya, ada. Ahli bahasa tubuh. Oke, kita ya, belum diputuskan. Saya belum (rekaman tidak jelas). F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Sebentar, sebelum diputuskan. KETUA RAPAT: Belum diputuskan. Saya belum bicara F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Pak Ketua, saya mau tanya, Pak Ketua. Itu Pak Presiden itu ada mengatakan itu revolusi mental, ada yang mau diperbaiki struktur yang ada yang ada dalam ini? Kira-kira begitu. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Pak Ketua, sepertinya kita harus konsisten, di DIM 32, sebentar toh. Konsisten kan berarti sudah saya tarik dari nomor yang sebelumnya. Ya. Jadi, DIM 32 itu kemarin penggunaan kata "psikis" itu diganti "mental". Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial. Artinya, kalau kita bicara mengenai hak korban atas pemulihan, meliputi, mustinya di sini juga mentalnya muncul. Itu kita kalau kita konsisten dengan DIM 32. Eh, iya betul, DIM 32. KETUA RAPAT: Cocok ya, Prof, ya? Kita masukin ya, Prof.? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Cocok. KETUA RAPAT: Oke. Clear ya? Kita masukkan mental, sosial, mental dan sosial, atau sosial dan mental? Wus, ampun mamae. Ya, enggak, itu kita gabung saja. Rehabilitasi mental dan sosial.
40 - F-PKB (Drs. IBNU MULTAZAM): Penjelasannya dihlangkan dong? KETUA RAPAT: Penjelasannya dihilangkan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, dimasukkan saja. Siap, setuju. KETUA RAPAT: Setuju ya? (RAPAT: SETUJU) F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Didok yang mana nih? KETUA RAPAT: Yang tiga enam, tiga enam Sembilan. Tiga Sembilan enam. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Oke. KETUA RAPAT: Yang lain-lain apakah ada yang... ANGGOTA PANJA: Ada. KETUA RAPAT: silakan. Eh, kok belum diubah itu? Oh ya, ya, oke, rumusan jadi "rehabilitasi mental dan sosial". Oke, cocok. F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Bung Willy, Pak Willy, Zainudin.
41 - KETUA RAPAT: Ya, silakan, Prof, masuk. F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Kalau, kalau yang di DIM 32 Mbak My tadi itu, di situ ada fisiknya. Nah, di sini tinggal mental dan sosialnya, gimana tuh? KETUA RAPAT: Itu sudah masuk ke medis, Prof. F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Kalau gitu kita konsisten, Pimpinan. KETUA RAPAT: Jadi, gimana? F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Jadi, mungkin yang medisnya kita sesuaikan dengan fisik. Atau yang fisik di depan kita ganti dengan medis. Jadi, konsisten. KETUA RAPAT: Ya. Gimana rumusannya? Enggak, yang DIM 32 tadi, Pasal 32 atau DIM 32. F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): DIM 32 itu bentuknya kondisi fisik, mental, dan sosial. Jadi, 3 item itu, fisik, mental, dan sosial. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Sesuai dengan ketentuan umum saja, angkatan 3 a, itu 32. Jadi, biar enggak ada apa, kontroversi. KETUA RAPAT: Gimana rumusannya jadi, Prof.? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): "Rehabilitasi fisik, rehabilitasi mental, dan sosial". Betul toh, Bu Luluk?
42 - F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Nah, yang medis tiga sembilan lima 395), itu tetap mau medis juga, apa itu jadi fisik di situ? Karena di sini ada rehabilitasi medis di atas, lalu di bawah ada rehabilitasi lainnya. Sementara kalau di ketentuan umum, rehabilitasi itu hanya meliputi fisik, mental, dan sosial. F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T.): Ketua KETUA RAPAT: Ya? F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T.): Saya, Ketua. KETUA RAPAT: Oh. F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T.): Kalau saya malah secara pribadi mengusulkan DIM yang nomor 32 justru diubah menjadi, "terhadap kondisi medis dan fisik". KETUA RAPAT: Oh, F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T.): Supaya ke bawahnya semuanya konsisten, begitu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Itu bisa juga ya, Bu Christina, ya? F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Artinya (ucapan tidak jelas, tanpa mic). KETUA RAPAT: Ah, kiri-kanan oke, kiri-kanan oke.
43 - F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T.): Lebih general dan lebih spesifik, begitu. F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Pemerintah saja, penanggapannya bagaimana? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, jadi apa namanya, ya, kalau memang jadi kita pakai yang di DIM 32 itu "fisik" kita ganti dengan "medis". Sementara untuk "rehabilitasi sosial", kita ditambahkan "mental dan sosial". Cocok. KETUA RAPAT: Coba kembali ke tiga dua (32). Tuh, yang rehabilitasi. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Enggak apa-apa, penguatan, enggak apa-apa. KETUA RAPAT: Ya, silakan, Bu Sondang. "Fisik" itu diganti dengan "medis". WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, "fisik" diganti "medis". Kemudian di DIM tiga Sembilanenam (396), rehabilitasi mental dan sosial. Betul toh Bu Luluk? F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Pak Willy, Pak Willy, Zainuddin. Itu kalau di 32, "fisik" diganti "medik", bahasanya menjadi enggak, enggak nyaman. Jadi, rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap korban dan pelaku, memulihkan dari gangguan terhadap kondisi" fisik", diganti kondisi "medik", nah, menjadi tidak nyaman kalimatnya. Kalau kondisi, kalau kondisi fisik itu, apa namanya. KETUA RAPAT: Enggak masuk ya.
44 - F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Masuk, tapi kalau kondisi medik, menjadi enggak masuk kayaknya. F- P. NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Pimpinan. Pimpinan. Izin, Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya, Mbak Ary, habis itu baru Mbak Esti. F- P. NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Izin, saya lebih sepakat kepada fisik, karena lebih mudah dimengerti oleh khalayak secara umum. Karena sumber daya manusia kita juga, kan, supaya undang-undang ini lebih akrab di telinga masyarakat. Jadi, akan lebih baik fisik daripada medis, saya kira. Terima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT: Oke, gini, 32 ini kita putuskan tetap saja, ya? Prof.? F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Tetap, saya setuju tetap, Pak Willy. KETUA RAPAT: Jadi ,masuk lagi ke 395 ya? Clear ya? (RAPAT: SETUJU) Kita ke 395 lagi, F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Tiga Sembilan lima, kalau harus memasukkan "medik", itu penjelasan saja, dari, dari rehabilitasi fisik. Saya kira gitu, Ketua. KETUA RAPAT: Jadi 395 ini jadi? F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Diberi penjelasan.
45 - F- P. NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Saya kira konsisten aja, Pimpinan. Lebih baik "rehabilitasi fisik", daripada berubah-berubah. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kalau 32 kita mungkin menyembunyikan fisik di situ, ya berarti di sini pun kan konsisten rehabilitasi fisik. KETUA RAPAT: Ya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kalau kemudian kita berikan penjelasan, termasuk rehabilitasi fisik itu adalah rehabilitasi medis. KETUA RAPAT: Cocok ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Cocok. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.): Pimpinan, sebenarnya ini bukan masalah konsistensi, sebenarnya. Kalau di, di 32 fisik, kemudian di sini rehabilitasi medis pun juga tidak ada masalah. Maksudnya, jangan kita akhirnya berbunyinya agak-agak aneh, kita paksakan rehabilitasi fisik, yang enggak common. Lebih baik ya tetap rehabilitasi medis. Enggak perlu kita paksakan. Bahwa gini, dengan kita menulis rehabiliti, rehabilitasi medis, bukan berarti tidak konsisten dengan DIM 32. Jadi, menurut saya, sih, tetap saja, rehabilitasi medis. Ya, ini bukan, isunya bukan soal konsistensi, menurut saya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Pak Ketua, mohon dari Kementerian Kesehatan diundang, gitu, Pak. Di virtual. Ada? Ibu Kartini?
46 - KETUA RAPAT: Ibu Kartini. Ibu kita Kartini KEMENKES (KARTINI RUSTANDI): Siap, Bapak. KETUA RAPAT: Silakan, Bu Kartini. KEMENKES (KARTINI RUSTANDI): Izin, Bapak yang, Anggota yang, eh, Pimpinan Sidang yang terhormat dan para Anggota, juga Pak Wamen, dan teman-teman. Untuk kita biasanya memang untuk rehabilitasi biasanya disebutnya dengan rehabilitasi medis, begitu, Bapak. Karena bukan hanya fisiknya, tapi juga ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, tapi secara medis dilakukan rehabilitasi, Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ah, enggak usah, biar ajalah, tetap saja. Masalah bahasa. Ya, ini biar kita tidak membuat istilah-istilah yang lucu-lucuan ya? Ya, oke, clear ya? (RAPAT: SETUJU) Oke. F-PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Saya mau nanya aja, (ucapan tidak jelas, tanpa mic) 408 KETUA RAPAT: Belum, belum masuk ke sana. Ini baru sampai 400. Nggih, kita lanjut ya, Prof. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.): Yang tiga, tiga sembila lapan (3980 mau komen sedikit, Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya, silakan.
47 - F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.): Sekalian bertanya dengan Pak Wamen. Kita kan di dalam RUU ini sudah juga memberikan hak atas kompensasi, meskipun dia bergantung dalam kondisi bahwa ketika restitusi itu tidak mampu dipenuhi oleh pelaku. Nah, apakah perlu kita sebut ataukah sudah, sudah langsung terbaca saja, meskipun tidak kita sebut di sini, sudah terbaca bahwa korban juga berhak atas kompensasi dengan keadaan tertentu itu tadi? Atau perlukah kita cantumkan ini sebagai, ya, penegasan bahwa ada juga hak atas kompensasi. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Sebetulnya di atas itu sudah jelas, ya, dengan kita mengatur bahwa setiap korban berhak mendapat restitusi atau kompensasi, itu sudah dengan sendirinya. Jadi, itu kan hanya segi istilah saja, soal sumber, kan? Kalau restitusi dari pelaku, kalau tidak, ya, kompensasi oleh negara. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.): Maksud, Pimpinan, izin. Maksud saya ini kan, kalau kalimatnya kan, "Hak korban atas pemulihan meliputi a, b, c, d, tapi di situ tidak kita sebutkan kompensasi. Meskipun, pertanyaannya apakah perlu supaya menjadi clear, bahwa... WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Restitusi atau kompensasi, F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.): "atau" ya WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, "atau". F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.): Oh ya, benar, "atau", benar. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):
48 - "Restitusi atau kompensasi". KETUA RAPAT: Apa dimasukkan "hak korban"? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, jadi di situ hak ekonomi itu substansi, bukan restitusinya, tapi "restitusi atau kompensasi dan" F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A): Termasuk di dalamnya pemberdayaan. F- P. NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Izin, mungkin "restitusi dan/atau", karena bisa restitusi WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ndak, ndak, Bu, karena kalau sudah restitusi, tidak kompensasi. Jadi, restitusi itu kan dari pelaku, kalau kompensasi dari negara. Ya, "restitusi atau kompensasi". F-PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T.): Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya, sebentar. F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T.): Pimpinan, saya. Yang poin tiga sembilan lapan (398) ekonomi, saya rasa itu agak sedikit berbeda artinya dengan restitusi. Karena kalau yang kita sampaikan di sini adalah ketika korban kekerasan seksual itu secara ekonomi mungkin dia dirugikan, kemudian setelah kasus diselesaikan, apakah dia akan mempunyai akses untuk pemulihan secara ekonomi ke depannya, Prof? Artinya, mungkin ada hal-hal yang membuat dia tidak bisa bekerja untuk mendapatkan, memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Itu apakah harus dimasukkan di sana, begitu? KETUA RAPAT: Ya, Bu Sondang, kan, ekonomi itu satu tindakan yang abstrak, kan? Benar, pemulihannya itu restitusi atau kompensasi itu, itu yang paling
49 - kongkrit. Lah, kan itu modal awal untuk dia memulai sebuah kegiatan yang baru. Tapi kalau akses yang lain segala macam, ekonomi sangat luas sekali, tindakan itu. Oke? Bu Ary, ada lagi? F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Izin, Pimpinan, mungkin apa saya yang tidak memahami, jadi, maksud saya di ekonomi itu di sini restitusi. Kalau tadi, "atau kompensasi". Kalau saya, "restitusi dan/atau". Maksudnya, kita exercise begini, ketika korban harus mendapat restitusi 100 juta, nah, tadi kan si pelaku hanya bisa 50 dan pemerintah, dalam kompensasi harus memenuhi hak itu dengan, berarti "dan/atau", tidak bisa "atau", ini, ini harus, harus menjadi perhatian. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Betul, kalau exercisenya seperti itu betul, itu, jadi "dan/atau kompensasi". F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Saya kira itu. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, betul. F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Terima kasih Pimpinan. WAMENKUMHAM (EDWARD O.S. HIARIEJ): Betul. KETUA RAPAT: Luar biasa. Bu Ary, besok, kalau mau pakai kacamata bulkonah, daftar dulu, Bu. F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Bang Willy, Bang Willy, Zainudin. Zainudin Bang Willy. KETUA RAPAT:
50 - "Dan/atau" ya? Ya, silakan, Pak Ibnu. F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Bang Willy, Zainudin setuju, "restitusi dan kompensasi" F- PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM): (rekaman tidak jelas) KETUA RAPAT: Sampai 39, ekonomi, baru. F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Tiga Sembilan delapan, setuju "restitusi dan kompensasi", itu lebih, lebih memberi mendapatkan perlindungan F- PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM): Saya mendapatkan (ucapan tidak jelas) pemerintah, F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Pemulihan kepada korban. F- PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM): Sosial ini yang dimaksud apa? KETUA RAPAT: Ya, belum, belum sampai ke sana. F- PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM): Kok, tadi sudah ada bicara restitusi dan sebagainya. KETUA RAPAT: Oh ya, ya, ya. Pemberdayaan sosialnya belum. F- PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM): Pemberdayaan sosial ini yang dimaksud seperti apa?
51 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Diizinkan, untuk Kementerian Sosial, Yang Mulia? KETUA RAPAT: Silakan, Pak Idit. Eh, kok kacamatanya dibuka. KEMENSOS (IDIT PRIATNA): Kan enggak harus baca, Pak. Baik. Izin, Pimpinan dan Anggota Yang Mulia. Pertanyaan tentang pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial ini sebetulnya merupakan kelanjutan, tadi, setelah rehabilitasi sosial itu kan ada kewirausahaan, tapi di situ masih, masih lingkupnya masih kecil, Pak. Kemudian, setelah dia punya skill yang bagus, kemudian dia punya pendapatan yang relatif mapan, baru dijemput dengan pemberdayaan sosial. ini di Kementerian Sosial ada Program Kewirausahaan Sosial (Prokus), ini existing, Pak, sekarang sudah berjalan. Sudah berjalan. Pemberdayaan sosial Nah, si penerima manfaat itu diberikan pemberdayaan sosial atau tidak pemberdayaan sosial, sebetulnya berangkat dari hasil assesment dari awal. Jadi, kalau ketika di assessment dia, oh, dia punya minat bakat, dia secara ekonomi masih perlu ditingkatkan, maka diberilah layanan pemberdayaan sosial. Kebetulan kalau di Kementerian Sosial ada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan juga ada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Kurang lebih seperti itu, Pak, kongkritnya. Makasih. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Berarti dengan demikian, pertanyaan dari Bu Sondang terjawab, Yang Mulia, bahwa ekonomi itu masuk dalam pemberdayaan sosial. KETUA RAPAT: Bu Sondang tadi?
52 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya. KETUA RAPAT: Cocok, Bu Sondang? F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T.): Kalau Pimpinan sudah cocok, saya cocok. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Dibalik, dibalik, dibalik. KETUA RAPAT: Pak Nurdin, pegangin saya, Pak Nurdin. Oke, kita selesai tiga Sembilan Sembilan (399), reintegrasi sosial, clear? F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Yang restitusi, Ketua. Restitusi tadi jadinya gimana tuh. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): "Restitusi dan/atau kompensasi". F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): "dan/atau kompensasi". Oke, setuju. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): "dan/atau", Bu. Aduh. KETUA RAPAT: Clear ya? (RAPAT: SETUJU) Oke. Sekarang kita masuk DIM empat kosong tujuh (407), empat kosong
53 - lapan (408), empat kosong semblan (409). F- P. NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Izin, Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya. F- P. NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Ya mungkin ini hanya redaksional saja. Di 403, kalau dari DPR, itu "b. penguatan psikologi kepada korban cara berkala". Kemudian dari Pemerintah, "penguatan psikologis". KETUA RAPAT: Kak, itu redaksional, nanti kita bahas di Timus. F- P. NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Oke. KETUA RAPAT: Kita masuk DIM berikutnya, empat kosong tujuh (407). WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Empat kosong tujuh, substansi. KETUA RAPAT: Memang tadi naik di mana Mbak? Empat kosong tujuh, empat kosong lapan (408), ntar, empat kosong Sembilan (409), empat duabelas (412), empat tiga belas (413), ya, itu ya. Oke, Mbak, belum dibacain, Mbak? Atau mau langsung aja? Oke, Empat kosong tujuh (407), empat kosong lapan (408), empat kosong Sembilan (409) sampai empat duabelas (412), Eh, 415. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): Empat kosong Sembilan (409) dulu. Ayatnya berbeda. Sebaiknya sampai 409.
54 - KETUA RAPAT: Sampai? TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): Empat kosong Sembilan dulu, sebaiknya. KETUA RAPAT: Ya, sampai berapa itu? TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): Empat kosong tujuh (407) sampai empat kosong sembilan (409) itu ayatnya, KETUA RAPAT: Empat tiga belas (413), ya benar, Mbak Esti. Jadi Empat kosong tujuh (407) sampai empat tiga belas (413) dibacain. Yang substansi-substansi aja. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): DIM Empat kosong tujuh (407), terdapat usulan substansi baru dalam DIM Pemerintah, di antara huruf e. dan f., menjadi, huruf f. "pemberian aksesibil, aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas". Empat kosong delapan (408) huruf f. "pemberian bantuan transportasi biaya hidup atau biaya lainnya yang diperlukan", Terdapat perubahan substansi dari Pemerintah, huruf g. "penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman". DIM empat kosong sembilan (409) huruf g. "penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman." dalam DIM Pemerintah, dihapus. DIM empat satu dua (412) terdapat substansi baru, huruf j. dalam DIM Pemerintah yang berbunyi, "penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban". Dan empat kosong, empat satu tiga (413) terdapat substansi baru
55 - huruf k. dalam DIM Pemerintah berbunyi, "hak atas informasi dalam hal narapidana telah bebas menjalani hukuman". Sekian. KETUA RAPAT: Makasih. Sebelum dijelaskan, Prof, saya serahkan ke Pak Nurdin dulu. Silakan, Pak Nurdin. (PERGANTIAN SEMENTARA KETUA RAPAT) KETUA RAPAT (Drs. M. NURDIN, M.M./ WAKIL KETUA PANJA): Ya, silakan, Pemerintah. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Makasih, Pak Nurdin. Pada dasarnya ini tadi seperti yang diusulkan oleh Bu Luluk, ya, mengenai aksesibilitas, substansi baru, kemudian kami menggabungkan empat kosong delapan (408), empat kosong sembilan (409) menjadi 1 di poin g., yaitu "penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman", sehingga empat kosong Sembilan (4090, usulan kami dihapus. Lalu, kemudian kami memasukkan dua substansi baru, yakni penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban. Dan, yang terakhir adalah hak atas informasi dalam hal narapidana telah bebas menjalani hukuman. Demikian. KETUA RAPAT: Setuju? F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A): Belum, belum. KETUA RAPAT: Oh, cepat, Bu Esti.
56 - F-PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Terima kasih, Ketua. tidak sekedar redaksional. Karena ada perubahan dari penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk korban dan keluarga korban, tetapi di sini berhenti hanya penyediaan bimbingan rohani dan spiritual. Sementara, judul dari hal ini adalah pemulihan sebelum, ini bicara tentang hak korban memang, sebelum dan selama proses peradilan meliputi hal-hal tersebut. 410, menurut saya itu Pertanyaan saya adalah, ketika berbicara sosial, penerimaan sosial, setelah kasus yang diterima oleh korban, itu tidak akan serta-merta bisa keluarganya menerima secara sosial dengan seperti sebelumnya, ketika di keluarganya ada korbannya. Menurut saya, bimbingan rohani dan spiritual untuk menerima keadaan si korban ini, keluarga tetap butuh bimbingan. Tidak mungkin hanya korban saja. Jadi, kalau korbannya saja, keluarganya tidak diberi, mungkin bisa justru ketika sudah sembuh, bisa kemudian muncul karena keluarganya tidak bisa menerima dengan kondisi tersebut. Misalnya, hamil karena perkosaan atau apa-apa. Jadi, usulan saya, ini tetap korban dan keluarga korban. KETUA RAPAT: DIM berikutnya sebetulnya ada hak keluarga korban, ada. F- PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM): Pak Nurdin. KETUA RAPAT: Silakan, Pak Ibnu. F- PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM): Terima kasih, Pak Nurdin. Terhadap DIM yang disampaikan Mbak Esti, saya setuju, bimbingan terhadap keluarga itu tetap dilakukan dan norma itu harus di, ditulis. Yang saya tanyakan adalah DIM empat kosong tujuh (407), ini ada norma baru, substansi baru. Apakah substansi baru itu mutatis mutandis dari Undang- Undang Disabilitas? Kalau itu mutatis mutandis, saya setuju. Oke. Oke, terima kasih. KETUA RAPAT: Ya, jadi empat kosong tujuh (4070 setuju ya? Saya ketok dulu, nih.
57 - (RAPAT: SETUJU) Nah. F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Pak Nurdin, Zainudin Maliki. Ketua. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Sebentar, sebentar, yang keluarga tadi ada di hak keluarga korban? KETUA RAPAT: Ya, ya. F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Zainudin Maliki, Pak Ketua, virtual. Pak Nurdin, Zainudin Maliki. Mohon izin, Ketua, Zainudin. KETUA RAPAT: Ya, silakan, Pak Zainudin. F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Ini saya ingin mendapatkan penjelasan ini, mungkin kepada Pak ahli bahasa ini. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual ini. Yang ahli bahasa, siapa nih? Sepemahaman saya, rohani itu itu bahasa Arab, spiritual itu bahasa Inggris. Tapi artinya sama, gitu, ini. Jadi, kita pilih salah satu itu sudah cukup, menurut hemat saya. Bimbingan rohani atau bimbingan spiritual, mana yang lebih akrab dengan masyarakat kita, itu. Terima kasih. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Biasanya yang kalau spiritual biasanya ada guru spiritual, tapi enggak ada guru rohani. Bimbingan rohani, sih, saya kira ndak, ndak papa ya, Bu, ya? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Tapi, setuju dua-duanya, toh, juga tidak mengurangi. Siapa tahu ini, mohon maaf ya, ini kan asosiasi dengan iman, beliefs, yang memang sangat berbeda, jadi, kita respek kepada itu semuanya. It's oke, toh tidak juga
58 - berkurang. Ya, tetep. F- PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM): Pak Nurdin, nanti kalau memang masih ada dispute tentang redaksi bahasa, itu saya kira dibawa ke Timsin saja dan Timsin itu mendatangkan ahli bahasa. F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Oya, setuju Pak Multazam. KETUA RAPAT: Yes. Saya ulangi ya, empat kosong tujuh (407), setuju ya? (RAPAT: SETUJU) Empat kosong delapan, setuju? (RAPAT: SETUJU) Empat kosong sembilan, setuju? (RAPAT: SETUJU) Empat sepuluh, ke Timsin? Ya. Itu kan nanti ahli bahasa, ya kan? Setuju. (RAPAT: SETUJU) Terus sekarang, empat sebelas. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Empat dua belas. KETUA RAPAT: Ini melengkapi sebetulnya, melengkapi ini. Ada yang keberatan? Setuju? (RAPAT: SETUJU) Empat tiga belas?
59 - F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): (ucapan tidak jelas, tanpa mic) WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, Pak Nurdin. KETUA RAPAT: Ya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Untuk huruf k itu, ada satu kata saja, jadi "hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman", bukan bebas dari hukuman. Itu terminologi hukum soalnya, kalau bebas itu. KETUA RAPAT: Ya, ya, ya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): "Telah selesai menjalani hukuman". Terima kasih, Yang Mulia. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Pak Ketua. KETUA RAPAT: Silakan, Bu Esti. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Ini usulan DPR, tapi kan boleh ya, kalau ada sedikit yang mengganjal, ya. Kalau ada Pak Willy, bisa dimarahi. Empat sebelas, terkait, empat sebelas, terkait pemulihan selama dan selama proses peradilan. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban. Ini ada batasannya tidak, pendidikan bagi korban ini? Apakah hanya yang usia sekolah atau pendidikan bicara secara umum, termasuk kalau korbannya adalah yang sudah tua-tua? F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): DIM yang mana mbak?
60 - F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Empat sebelas. F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Oh, empat sebelas. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Ya, itu makanya saya tanya, saya jangan dimarahi kalau saya tanya. Iya, Bapak mau jawab gitu kan? Prof mau jawab gitu, saya dahului dulu. Jadi, ini mesti ada batasan, menurut saya. Kecuali ada penjelasannya, fasilitas pendidikan itu yang dimaksud seperti apa. Kalau memang ini hanya diberikan kepada anak usia sekolah, setidaknya sampai SMA, ya, di berikan lingkup pendidikan secara penjelasan di sana. Tetapi kalau bicara keseluruhan, karena yang namanya pendidikan itu sampai mati, kan, masih bisa mendapatkan fasilitas pendidikan. Nah, saya kira ini yang perlu diperjelas. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Diberi penjelasan saja Yang Mulia, kalau boleh, kita berikan penjelasan saja bahwa fasilitas pendidikan yang dimasukkan di sini apa, ketika memang korban dalam, sedang menempuh pendidikan atau dalam masa studi, masa wajib belajar. Usia sekolah, usia sekolah. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): (ucapan tidak jelas, tanpa mic). WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Sedang menyempurnakan masa studi. Karena kalau, mohon maaf, kalau korbannya mahasiswa, kan, mestinya dia juga, ya, jadi masa studi, ya. Penjelasan, penjelasan pasal, penjelasan DIM empat satu satu kita tambahkan, "yang dimaksudkan dengan fasilitas pendidikan adalah". F- PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM): Di itu mungkin belum masuk bahasa Indonesia, sehingga yang lebih persis itu adalah masa belajar, kira-kira. Tapi ahli bahasa nanti itu.
61 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Siap. Adalah fasilitas bagi korban yang masih berada dalam masa belajar. Masa studi, studi itu ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, Pak? Studi sudah ada ya? Masa studi, saya kira, masa belajarnya, masa studi. Ya, masa studi. Ndak, di indonesiakan Mbak, sudah, sudah ada dalam KBBI, studi. Makasih, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Baik. Memang kalau, bukan memang, kita juga harus, harus apa, harus mengakuilah. Bukan, draf yang kita buat, penjelasannya cukup jelas. Ternyata belum jelas juga kan? Apalagi yang lain. Jadi, saya terima kasihlah bahwa ini diberikan di Timsin nanti penjelasannya, diberikan penjelasan. Setuju ya? Saya ketok. (RAPAT: SETUJU) F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Izin, Pimpinan. KETUA RAPAT: Yang mana lagi, Bu? F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Ya, enggak, ini mengingatkan saja, hak korban itu kan ada 3 step ya, penanganan, perlindungan, pemulihan. Tadi di penanganan kita sudah tambahkan, Prof sudah tambahkan, hak atas penghapusan konten bermuatan seksual. Nah, mungkin juga di bagian pemulihan itu juga masuk untuk, kalau tadi belum tidak bisa mengakses, nah, mungkin di bagian pemulihan ini masuk untuk take downnya, gimana? take down, tadi baru stopping process, apa, Jadi, kalau yang tadi itu yang sebelumnya kan. "hak atas" WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Setuju, setuju, tolong redaksinya, Pak Tobas. Kan tadi pasal itu dari Pak Tobas. Jadi ya, tolong redaksinya.
62 - Setuju, kami setuju, Pak, dengan usul Bu Christin. Tinggal ditambahkan. KETUA RAPAT: Coba ditulis WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Biasanya itu ada obligasi, yang mengusulkan yang merumuskan itu. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.): Saya kasih ke Bu Christin. F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Saya rasa diulangi juga tidak apa-apa, sih, KETUA RAPAT: Boleh-boleh. F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): "Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik". KETUA RAPAT: Tulis, tulis. DIM apa tuh, Bu? Di DIM berapa? F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Masuknya di... WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Poin g, Bu. F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Ya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Eh, bukan, bukan poin g.
63 - F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Bukan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Bukan. F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Sebelum empat satu empatlah. Misalnya di 413.a. mau dimasukin, bisa. Tadi kan terakhir, "bebas setelah selesai hukuman". WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Oh ya, 413.a. KETUA RAPAT: Di sini kurang. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Yang Mulia. F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.): Izin, Ketua. KETUA RAPAT: Baca dulu, tolong, 413.a. "Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik". Begitu ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, setuju. F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Ya, ya. KETUA RAPAT: (RAPAT: SETUJU)
64 - F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Terima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT: Baik. Lanjut ke empat enam belas. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Empat satu enam, ya. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): DIM empat satu enam huruf b., "pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap keluarga korban". DIM Pemerintah mengusulkan untuk dihapus. Huruf c. pada DIM empat satu tujuh, "penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban." dalam DIM Pemerintah diusulkan untuk dihapus. DIM empat satu delapan huruf d., "pendampingan penggunaan ganti rugi", perubahan substansi, dalam DIM Pemerintah, menjadi huruf b., "pendampingan penggunaan restitusi" WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): "dan/atau ..." Mungkin, Yang Mulia, saya kira sampai empat satu delapan dulu kami memberikan penjelasan. KETUA RAPAT: Ya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, terima kasih. Untuk DIM empat satu enam kami mengusulkan untuk dihapus, karena nanti tercakup dalam hak keluarga korban. Jadi di
65 - belakang. Kemudian, mengapa yang empat satu tujuh kami mengusulkan untuk dihapus, ini masuk di dalam bab tentang peran serta masyarakat. Jadi, sebenarnya bukan dihapus, tapi reposisi ini, ya. KETUA RAPAT: Reposisi ini? Itu sudah ada ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Sudah ada, nanti kita lihat, bahas di belakang. KETUA RAPAT: Di belakang? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya. Kemudian empat satu delapan supaya dengan konsisten kita restitusi dan/atau menggunakan kompensasi". istilah "pendampingan penggunaan Demikian, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Sebentar, Pimpinan, mohon maaf. KETUA RAPAT: Ya, silakan, Bu. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Nuwun sewu, kalau yang DIM empat satu tujuh, yang poin c, ini kan masih konsisten dengan haknya korban, kan? Sementara kalau yang dimaksudkan Pak Wamen, itu judulnya agak berbeda, karena itu bicara tentang peran serta masyarakat. It's oke, itu di sana. Memang mungkin peran serta masyarakat, saya belum membaca, tetapi bisa membayangkan. Misalnya, ada konteksnya dukungan komunikasi. Tapi kalau di sini kan ini hak yang melekat kepada korban, begitu.
66 - Sebenarnya enggak perlu dihapus, jadi tetap aja, ya. Ka, karena tidak ada juga yang redundant dan karena hak itu pasti melekat kepada korban, gitu. Kalau yang satu itu kan bicara terkait partisipasi, ya. Ini yang empat tujuh belas poin c. Begitu juga yang empat enam belas poin b. ya. Nggak yang sempat tujuh belas, deh, ya. Jadi, tidak dihapus, usulan saya tetap. KETUA RAPAT: Pak Hendrik, silakan Pak Hendrik, gimana? Silakan. F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.): (ucapan tidak jelas, tanpa mic) F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Karena ini masih bicara korban, Pak, yang, ANGGOTA PANJA: Apa nggak bisa, harus itu? KETUA RAPAT: (ucapan tidak jelas) F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.): Terima kasih, Ketua. Saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Mbak Esti tadi, Mbak Luluk atau Mbak Esti? Mbak Luluk, Mbak Luluk, Mbak Luluk, empat tujuh belas, empat tujuh belas. Tetapi menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pemerintah itu adalah tepat adanya, karena itu, kan, soal reposisi. Mengapa? Karena meskipun itu hak korban, tapi yang akan perform hak itu adalah komunitas, masyarakat. Sehingga lebih tepat itu memang direposisi ke bagian peran serta masyarakat. Saya kira begitu, Pak. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Mohon, Bu Luluk bisa melihat di DIM 554, bahasanya sama tuh, "memberikan dukungan untuk penyelenggaraan pemulihan korban", peran serta masyarakat, DIM 554. KETUA RAPAT:
67 - Hampir selesai tuh. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya. DIM 554. KETUA RAPAT: Memberikan dukungan untuk pemulihan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): 554, Ibu, lima lima empat. KETUA RAPAT: "memberikan dukungan untuk pemulihan korban". F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Iya, tetapi itu posisinya adalah soal partisipasi masyarakat, kan? Di sana tempatnya. Tetapi kalau hak, hak itu ya melekat kepada, kepada korbannya, entah siapa pun nanti dipenuhi atau tidak dipenuhi, atau ada atau belum ada, tetapi dia punya hak, begitu. Bahwa dia perlu ada, maka kemudian ini memunculkan ruang di mana masyarakat punya hak untuk punya partisipasi yang kaitannya dengan pemulihan, dukungan, dan seterusnya. Karena apa? Karena untuk menjamin haknya korban terkait dengan dukungan komunitas untuk pemulihan korban. Jadi, sebenarnya saling memperkuat, Pak Wamen, tidak, tidak mengurangin, tidak juga redundancy, menurut saya, ya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kita bisa menerima, karena take and give. Jadi, yang satu punya hak, yang satu punya kewajiban. Oke, no problem. Kita hidupkan kembali DIM empat satu tujuh. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Terima kasih.
68 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Empat satu tujuh tidak jadi dihapus, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Tidak jadi dihapus ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, tetap. Makasih, Bu Luluk. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Makasih. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Apa yang Bu Luluk mau, kita inilah, Bu. KETUA RAPAT: Ya, setuju. (RAPAT: SETUJU) Lanjut. ANGGOTA PANJA: Apa itu, belakangnya kedengeran. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Opo tuh itu. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): DIM empat dua puluh, huruf f., "penyediaan perumahan, dan bantuan sosial lainnya". layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, Dalam DIM Pemerintah, huruf d. menjadi huruf d, "penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya".
69 - KETUA RAPAT: Itu penjelasannya. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): Empat dua satu. KETUA RAPAT: Enggak, di penjelasannya, baca artinya. Termasuk dalam jaminan sosial adalah pelayanan sosial. Baik, silakan. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): DIM empat dua satu, huruf g., "penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban termasuk untuk korban yang merupakan orang dengan disabilitas". Usulan Pemerintah, dihapus. KETUA RAPAT: Pemerintah dulu, empat dua puluh. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, terima kasih. Untuk empat dua puluh, yang kami hilangkan itu adalah perumahan. Kemudian untuk empat dua satu Yang Mulia, ini sudah diatur dan sudah berjalan di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ah, sudah datang ininya. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Ah, kenapa cepat sekali engkau kembali. KETUA RAPAT: Mumpung belum mulai, silakan, Bu, nanti ada Pak Willy, susah lagi. Hahaha. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Jangan dimarahi, ya, Pak.
70 - Terkait dengan pemulihan setelah proses peradilan, meliputi bla, bla, bla, bla, termasuk soal penyediaan layanan jaminan sosial. Saya perlu menyampaikan bahwa kalau di Kementerian Sosial, itu ada masa peralihan, dari yang semula mendapat jaminan lalu dihentikan dengan istilah graduasi, sudah masuk di tingkatan perubahan. Sehingga dia sudah tidak berhak mendapatkan jaminan sosial, karena situasinya yang sudah berbeda, mungkin sudah lebih sejahtera. Nah, pertanyaan saya ini adalah ketika bicara pemulihan setelah proses peradilan, itu berlangsung sampai kapan? Apakah selamanya setelah dia melalui proses peradilan ini, kemudian jaminan sosial, lalu jaminan- jaminan yang lain termasuk pendampingan, penggunaan restitusi, ataupun kompensasi ini akan terus dilakukan sampai akhir hayat atau ada batasan tertentu untuk kemudian mengatakan bahwa ini sudah cukup, karena dianggap sudah baik, begitu, Pak. KETUA RAPAT: Silakan, Prof. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Yang tanya ke Pak Willy, berarti. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Ini poin, poin berapa tadi? KETUA RAPAT: Ya, biar, biar. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Pemulihan ya, Mbak? F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Ya, jadi kan karena pemulihan, logika berpikirnya kan sampai dia pulih, gitu kan? Itu satu. Tapi siapa yang akan meng-assess dia untuk pulih itu? Kita apakah sudah masukkan ini di dalam, dalam ketentuan seperti itu? Karena kan enggak mungkin juga, kan, seumur hidup semuanya. Beban negara berat juga. Kita harus realistis. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Mohon izin, dari Kemensos yang akan menjawab.
71 - KETUA RAPAT: Silakan dari itu, Pak Idit. KEMENSOS (IDIT PRIATNA): Baik, terima kasih. Mohon izin, Pimpinan Yang Mulia, apa yang disampaikan oleh Bu Esty memang benar, Ibu. Itu bantuan sosial yang dimaksud adalah program keluarga harapan, nih, Bu. Jadi, kalau program keluarga harapan itu, memang dia digraduasi ketika dia sudah, si keluarga itu tidak punya komponen lagi. Komponen di sini misalkan dia punya anak sekolah, punya ibu hamil. Itu program keluarga harapan. Tapi, kalau tadi, misalkan dalam konteks rehabilitasi sosial, seperti tadi ditanyakan juga oleh Bu Christina, mohon izin, sampai kapan? Jadi, kami di dalam proses layanan rehabilitasi sosial itu, di awal ada assessment, kemudian nanti ada re-assessment lagi secara periodik. Ketika dia sudah dinyatakan layak untuk diterminasi, maka diterminasi dia. Layak untuk di-referral ke pemberdayaan sosial, maka dia di-referral ke pemberdayaan sosial sampai dia betul-betul secara ekonominya bukan hanya pulih, tapi dia bisa berkembang usahanya. Demikian, Ibu. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Artinya, seperti Bu Christina tadi, siapa yang kemudian mengukur bahwa memang ini sudah selesai tahapan pemulihannya. Lalu, .... KETUA RAPAT: Assessment itu. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Betul, assessment yang dilakukan oleh, dengan indikator apa? Kan berbeda pasti, indikator korban kekerasan seksual dengan indikator kondisi sosial dalam masalah sosial, seperti yang di Kementerian Sosial, begitu, ak. F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Saya pikir kita hanya masukkan saja ketentuan, jadi, memberikan ruang juga bagi Kemensos yang sudah punya sederet aturan untuk melakukan assessment, mungkin di penjelasan atau di mana, jika tidak muat dalam atau tidak harus masuk dalam norma. F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):
72 - Jangan, saya kira, Pak Ketua, jangan di, ini penting yang disampaikan Ibu Esty ini, jangan dimasukkan di penjelasan, karena kalau ada masalah, tidak bisa kita tunjuk dalam pasal. Jadi, kongkritnya kalau kita mau sambung dari Pemerintah, karena yang disampaikan Pemerintah bagus, tinggal kita tambahkan, seperti apa yang diharapkan oleh Ibu Esti, "Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sampai dinyatakan sudah pulih oleh assessment". F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Izin bertanya, Pimpinan. KETUA RAPAT: Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Ya, kalimatnya itu tinggal diperbaiki, siapa tadi yang disampaikan oleh Ibu Esti, siapa yang memiliki kewenangan menyatakan ini sudah pulih? Kenapa penting ini? Karena ini menyangkut masalah pembiayaan oleh negara, ya kan, supaya ada batasnya. Saya kira itu ya, silakan. F-PGERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.): Betul. Setuju, Bro. KETUA RAPAT: Baik. F-PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Karena ini tidak hanya secara ekonomis, loh, pemulihan yang ada di sini. KETUA RAPAT: Ke sini, Bu. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Mohon izin, Pak, Pak Ketua. Karena pemulihannya tidak sekedar pemberdayaan sosial, tetapi kan
73 - di atas ada pemantauan, pemeriksaan kesehatan, dan macam-macam. Artinya kan ada masa kemudian ini memang harus selesai, yang tadi yang harus disampaikan siapa dan kemudian apa saja indikatornya. KETUA RAPAT: Baik. Persisnya kayak apa? Di, yang sekarang dilaksanakan sampai kapan itu, Pak? Ada batas enggak? KEMENSOS (IDIT PRIATNA): Ya, baik. Kembali ke pernyataan atau penjelasan tadi yang saya sampaikan, mohon izin, Yang Mulia, bahwa di awal ada assessment, dengan sejumlah instrumen indikator ya, Bu, ya, kemudian di-reassesment. Tentunya dengan instrumen yang sama, ada perubahankah? Nah, sekali lagi, kalau untuk layanan rehabilitasi sosial itu kan bagaimana si penerima manfaat atau korban tadi, dia bisa pulih keberfungsian sosialnya. Jadi, kita menyatakan dia selesai itu, ketika keberfungsian sosialnya itu sudah dinyatakan pulih, termasuk di dalamnya itu termasuk tadi, ada pemberdayaannya, bagaimana aspek ekonominya dia. Jangan sampai kembali ke masyarakat, dia bisa jadi hidup terlantar dan sebagainya. Jadi, itu secara komprehensif, Yang Mulia. Terima kasih. F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Iya, betul, Pak. Cuma sekarang kayaknya benar, supaya kalau nggak nanti korban mikir, "saya punya hak ini" dan ini tidak diberikan durasinya hingga kapan, gitu. Apa yang Bapak sampaikan sudah di-asses, tidak ada di undang- undang ini. Nanti ya, kita sulit sendiri kan? Jadi, mungkin ya penambahan pasal, Pak, nanti, Pak, "hak atas pemulihan korban diberikan sampai dengan", atau apa gitu. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Izin, Pimpinan. Ya, kalau kita merujuk kepada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, kan, bahwa korban itu didampingin oleh beberapa pihak. Nah, mungkin bahwa assessment itu, ya, melibatkan kembali kepada yang beberapa pihak itu, baik itu misalnya LPSK, kemudian lembaga layanan, apa namanya, penyedia layanan dan seterusnya, yang memang dari awal dia akan terlibat, nih, dalam proses-proses mulai sejak terjadinya kekerasan seksual sampai kemudian peradilan dan seterusnya, ya. Mungkin. Mungkin,
74 - mungkin, itu baliknya ke sana, gitu. Makanya ini kan layanan terpadu, jadi nggak bisa juga, kan, Kemensos itu sendirian. Kita kembali kepada semangatnya. KETUA RAPAT: Dalam praktik, berapa tahun, Pak, biasanya? KEMENSOS (IDIT PRIATNA): Izin, Pak, batasan waktu kita tidak bisa menyatakan batasan waktu, Prof. Jadi, kita akan menyampaikan, sekali lagi, dari assessment ke- reassessment, kemudian soal tadi melibatkan berbagai pihak stakeholder, ya. Karena setiap kasus itu kita bahas melalui case conference. Jadi, kita di awal ada case conference, kemudian ketika reassessment kita kumpulkan lagi para pihak itu, mohon izin, Bu Luluk, nah setelah itu, "oh ini layak untuk diterminasi atau layak untuk di-referral". Saya kira itu, izin, Pak. KETUA RAPAT (WILLY ADITYA/ WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI): Bukan, bukan tambahan pasal atau penjelasan seperti Pak Supriansa tadi lebih, Pak Supriansa kan tadi memberikan memberikan norma tuh. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Jangan penjelasan, Pimpinan. KETUA RAPAT: Bukan. Bukan penjelasan. Justru Beliau menolak penjelasan. Mereka masukkan ke norma. Pasalnya dilengkapin normanya. Silakan, Pak Supriansa. F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Sebenarnya ini sudah bagus sebenarnya, oleh Pemerintah tinggal ditambahkan, supaya apa yang menjadi harapan kita sudah bisa, ya, penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya, kan, Sampai dinyatakan sudah pulih, oleh siapa? Tadi pertanyaan saya. Artinya, oleh siapa, berarti siapa yang menyatakan tadi pada asses yang pertama, bahwa dia di, di apa namanya, di apalagi namanya, mau dibina. Nah, pemulihan, siapa yang menyatakan mau pemulihannya tadi itu,
75 - itulah kembali yang menyatakan itu bahwa sudah selesai. Ya itu. Cuma kan kalau dalam bahasa undang-undangnya, karena sudah disebutkan di atas, maka kalau ini kan tidak perlu lagi disebutkan secara menyeluruh, karena sudah terpenuhi di atasnya, hanya mau dikembalikan saja. Barangkali saya ulangi, Pak Ketua? KETUA RAPAT LEGISLASI DPR RI): (Drs. M. NURDIN, M.M./WAKIL KETUA BADAN Baik, sudah jelas enggak? Prof. gimana? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Silakan, Pak, dari Kemensos, untuk, kan harus ada, yang inti dari teman-teman Dewan ini kan adalah harus ada batasan waktu. Kemudian siapa yang menentukan harus berakhir. F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Begini, saya ulangi lagi, maaf, Pak Ketua, Pak Wamen. Kita tidak perlu menetapkan berapa lama waktunya. Oke? Tinggal bagaimana menambahkan ini, poin d-nya ini, setelah lainnya itu, sampai dinyatakan sudah pulih. Oleh siapa yang menyatakan pulih? Nah, itu sampai di situ. F-PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Pemerintah, Pemerintah saja. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Izin, boleh tanya? F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Yang diatur dalam peraturan pemerintah, misalnya. ANGGOTA PANJA: Misalnya, dan peraturan turunannya. F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Kan ada peraturan pemerintahnya, ini. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Pendalaman sedikit, terkait masih ini, ini yang terkait dengan jaminan kesehatan ini sangat penting, karena memang soal jaminan kesehatan
76 - sebenarnya juga hak warga negara, ya, terlepas dia menjadi korban apa tidak. Nah, itu satu. Nah apalagi kemudian ini korban. jaminan kesehatan, menurut saya, ya, sepanjang katakanlah ada mekanisme kayak BPJS itu bisa diberikan kepada warga negara, yang bahkan yang tak berbayar, maka sebenarnya itu bisa pakai itu. Berarti nggak ada batasnya, kalau yang jaminan kesehatan. Kalau soal Kan negara punya model BPJS. Ini kemarin ada keluhan bahwa korban KS, mohon maaf, sekarang-sekarang ini, karena belum ada undang- undang ini, jadi mereka nggak bisa dicover oleh BPJS, kalau ternyata harus ada hal-hal yang secara medis itu dia tempuh, gitu. Makasih. Bahwa BPJS itu bisa mengcover juga korban kekerasan seksual, nah, gitu. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Izin, yang pertama soal BPJS itu nanti dia ada masuk dalam bagian lain di pendanaan, ya. Tetapi, mengenai jaminan kesehatan ini mohon dari Kementerian Kesehatan bisa menjelaskan sebelum kita menyimpulkan akhir ini, Pak Ketua. KETUA RAPAT: Dari Kementerian Kesehatan, silakan. PERWAKILAN KEMENKES: Izin, Bapak, untuk jaminan keseh, eh, untuk kesehatan, kita masuknya tentu di dalam konsep jaminan pelayanan yang masuk dalam BPJS, Bapak. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu yang menyampaikan, Bu Luluk. Demikian, Bapak. F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Bisa komunikasi? Dok. KETUA RAPAT: Silakan, silakan, silakan Pak Supriansa. F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Ini pada substansi yang poin d. Ini, Dok, dengar ya?
77 - PERWAKILAN KEMENKES: Iya, Pak. F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Kami sebenarnya ini kalau ada jalannya bisa diberikan, sambungan kalimat dalam pasal ini, sampai batas kapan si korban tadi ini, bisa dinyatakan sembuh? Saya bacakan, Dok, ya, "penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya". Menurut kami di DPR, menganggap bahwa ini perlu di lanjutkan sampai dinyatakan sudah pulih oleh lembaga yang menyatakan, siapa yang berhak itu menyatakan ini sudah pulih, Dok. Oleh pemerintahkah, oleh siapakah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada lah, kira- kira begitu bunyinya nanti terakhir. Kira-kira kita hanya mau mencari siapa lembaganya itu, ya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Izin, Yang Mulia. Saya kira, mungkin bahasanya begini, ya, mohon perhatian, Bapak-Ibu Yang Mulia, "Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai kebutuhan, berdasarkan penilaian Tim Terpadu". Tim Terpadu itu yang kemudian kita memberikan penjelasan bahwa tim terpadu itu terdiri dari Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. KETUA RAPAT: Ya, bisa ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Saya, kami ulangi, "Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai kebutuhan, berdasarkan penilaian Tim Terpadu". Lalu Tim Terpadu, kita memberikan penjelasan, Tim Terpadu terdiri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): (ucapan tidak jelas, tanpa mic)
78 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, itu sesuai kebutuhan berdasarkan penilaian. Jadi, kuncinya itu penilaian, Pak Supri. KETUA RAPAT: Ya, setuju ya? F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.): Pimpinan, sebentar, Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan, Pak Tobas. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.): Prinsipnya setuju, ya. Cuma kan ini semua eksekutif, nih, pelaksana semua tuh, kementerian itu. Saya mau mengusulkan bagaimana kalau kita tambahkan, misalnya lembaga yang terkait dengan penanganan terhadap kekerasan seksual, seperti Komnas Perempuan, misalnya, di dalam Tim Terpadu itu. Memungkinkan enggak, sebagai pemantau juga, sebagai apa ya, ini kan supaya ada check and balances-nya juga antara pelaksana dengan yang eksternal-nya, pemantauan eksternal. F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Tobas ini menarik juga, ini. Sehingga, Pak Prof, ketika tim terpadu tadi itu sudah menyatakan pulih atau cukup, apakah lembaga yang di luar daripada Tim Terpadu ini, di mana bisa diselipin di situ kalimatnya, bahwa ada dia di dalamnya, kira-kira, begitu. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Usul konkrit Pak, ini mungkin tim ter, untuk pengaturan Tim Terpadu dan mekanismenya ini kita serahkan kepada peraturan yang lebih rendah, dalam hal ini adalah peraturan pemerintah. Sehingga mungkin kalimatnya adalah "Penyediaan layanan jaminan lainnya sesuai jaminan kesehatan dan bantuan sosial sosial berupa kebutuhan, berdasarkan penilaian Tim Terpadu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah". Ya, kami ulangi, Bapak-Ibu, "Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan Penilaian Tim terpadu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan
79 - pemerintah". KETUA RAPAT: Ya, jelas ya, sudah dibaca tuh. Sudah dibaca jelas. Jelas ya, setuju? (RAPAT: SETUJU) F- PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM): Pak Ketua, Pak Nurdin. KETUA RAPAT: Kembali ke Pak Willy, Pak. F- PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM): Oh, kembali ke Pak Willy. (KETUA RAPAT KEMBALI KEPADA WILLY ADITYA) KETUA RAPAT (WILLY ADITYA/ WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI): Gimana, Pak Ibnu? F- PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM): Ya, masalah psikologi korban, ini kan sifatnya, kan, tadi disampaikan oleh Mbak Luluk, kan, ini hasil assesmentnya itu dinyatakan sudah sembuh. Tapi mungkin ndak, ini setelah assesment itu dinyatakan sudah sembuh, tiba-tiba pada saat tertentu, dia itu masih kambuh mendapatkan pelayanan seperti, apa, seperti yang asessment awal atau, atau tidak? longterm, jangka panjang. Terus lagi. Nah iya, makanya kalau dia kambuh lagi, WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, kalau boleh, Yang Mulia, itu semua diatur dengan PP, ya, sebab nanti setelah kambuh, kambuh lagi, kita jangan mengatur lebih rinci, cukup dengan PP. Terima kasih, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Clear ya? Eh, Bu Kiki, sehat-sehat, Bu Kiki? Kita lanjut ke DIM empat dua tiga sampai, eh, ini sudah dibacain tadi ya?
80 - TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): Empat dua tiga, belum, Pak. KETUA RAPAT: Empat dua tiga, belum dibaca? Silakan, empat dua tiga. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): Baik. DIM empat dua tiga, huruf i., "penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau lembaga penyedia layanan". KETUA RAPAT: Silakan, Prof. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): Usulan substansi dari Pemerintah, huruf f., "penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat". KETUA RAPAT: Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, kita hanya sebetulnya menambahkan mengenai lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, hanya itu saja, sebetulnya. Supaya bisa membedakan dengan lembaga layanan pemerintah, itu saja sebetulnya. KETUA RAPAT: Clear ya? (RAPAT: SETUJU) Ini empat dua lapan ini lanjut, empat dua lapan, empat tiga puluh, empat tiga satu, empat tiga dua, empat tiga tiga. Cocok, Prof. Silakan bacain, TA.
81 - TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): Baik. DIM empat dua lapan, huruf c., "hak atas keamanan, tersangka, terdakwa, terpidana, keluarga, dan kelompoknya". termasuk ancaman, dan kekerasan dari Perubahan substansi, dari DIM Pemerintah, huruf c. berbunyi, "hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya". DIM empat tiga kosong, huruf e., "dalam hal korban adalah anak, maka anggota keluarga atau orang tua tetap memiliki hak asuh terhadap anak, terhadap anak tersebut, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan". Substansi dari Pemerintah berbunyi, huruf e., "hak pengasuhan anak berdasarkan putusan pengadilan". DIM empat tiga satu huruf f., "hak mendapatkan layanan terapi medis, psikiatrik, dan konseling penguatan psikologis." Perubahan substansi, dalam DIM Pemerintah huruf f. berbunyi, "hak mendapatkan penguatan psikologis". DIM empat tiga dua, huruf g., "hak atas pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mendukung pemenuhan hak korban dalam penanganan dan pemulihan". Huruf g., usulan Pemerintah berbunyi, "hak atas pemberdayaan ekonomi." DIM empat tiga tiga huruf h., "hak untuk mendapatkan surat keterangan dari UPTD PPA atau dokumen kependudukan". Perubahan substansi, dalam DIM Pemerintah, berbunyi, huruf h., "hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh keluarga korban". KETUA RAPAT: Silakan, pihak Pemerintah. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Terima kasih, Yang Mulia.
82 - Empat dua delapan, ini bahasanya kami sesuaikan dengan Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi, "hak atas keamanan pribadi dan seterusnya". Kemudian, untuk empat tiga puLuh, ini kan ujung-ujungnya bla, bla, bla, bla melalui putusan pengadilan, sehingga kami menyederhanakan bahasanya, "hak pengasuhan anak berdasarkan putusan pengadilan". Kalau kita lihat yang 430 dari DPR, kan, bla, bla, bla, tapi toh ada eksternalnya haknya dicabut melalui putusan pengadilan. Ya, sudah, sama halnya dengan hak berdasarkan putusan pengadilan". Kemudian empat tiga satu, "hak mendapatkan layanan terapi medis, psikiatrik, dan konseling", ini sebetulnya dia tercakup dalam penguatan psikologis. Demikian juga dalam empat tiga dua, "hak atas pemberdayaan ekonomi', kami hanya titik pada pemberian ekonomi. Karena kembali lagi pada dasarnya di dalam rangka mendukung penggunaan hak korban dan penanganan serta pemulihan. Sementara untuk empat tiga tiga, yang mendapatkan surat keterangan dari UPTD PPA atau dokumen kependudukan, ini kami bahasannya lebih luas, yaitu" hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh keluarga korban". Ini kan kemudian dia konsisten dengan hak korban, sementara ini adalah hak keluarga korban. Demikian, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Makasih, Prof. Teman-teman? F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Coba empat dua lapan, Pak Ketua, Pak Wamen, karena kita kebanyakan di sini berbicara tentang korban dan keluarga, maka apa tidak sebaiknya hak atas, ini empat dua lapan, ya? Hak atas keamanan pribadi dan keluarga serta bebas dari ancaman dan seterusnya", tambah "keluarga" aja, di atas itu. Karena dari atas, kita bicara tentang keluarga, banyak. KETUA RAPAT: Silakan, Prof.
83 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Empat, ini ya empat dua lapan. Jadi mohon maaf, usulan kita disisipin yang di mana, Pak Supri? F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Jadi, ditambah saja, Pak Prof, dari, ini yang saya baca usulan pemerintah, ya, "hak atas keamanan pribadi dan keluarga serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, dan seterusnya". KETUA RAPAT: Ditambah "keluarga", Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Oh, begini, Pak Supri, kan, judul di atasnya adalah "Hak keluarga korban." Jadi, hak keluarga korban itu secara otomatis adalah termasuk hak keluarga juga, kan? Jadi, ini kan meliputi, kalau misalnya kita tambah hak atas keamanan pribadi, F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Ya, ya, maaf, saya tidak baca di atas. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, makasih, Pak. KETUA RAPAT: Prof, ini faktor U. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.): Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya, silakan. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.): Ya, saya pikir, ini kan sebenarnya substansinya sama dengan draf dari DPR, ya, dan ini inline dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi. Menurut
84 - saya, sih, cukup clear lah, karena justru lebih diperjelas dengan menyadur dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Terima kasih. KETUA RAPAT: Kakak Ary, ada yang mau ditambahkan? F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Pimpinan, Kiki, Pimpinan. F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Yang empat tiga satu, mohon izin, di sana poin f., "hak mendapatkan layanan terapi medis, psikiatrik, dan konseling," itu yang dari DPR. Kemudian yang dari Pemerintah, "hak mendapatkan penguatan psikologis". Nah, ini betul mungkin tercakup, tetapi karena ini di dalam norma, saya kok lebih berpikir, pendapat saya pribadi, saya tetap mengapresiasi dan barangkali kita tetap redaksionalnya secara substan, substansi di sana, itu adalah poin f.nya, "hak mendapatkan layanan terapi medis, psikiatris, dan konseling". Kenapa demikian? Karena para korban ini, sekali lagi, Pak Wamen, mendapat traumatic disorder-nya itu kan sampai menutup mata, ya. Memang kalau dalam norma seperti ini, mungkin pemahamannya bisa tercakup. Tapi saya, kok, lebih konsen untuk benar-benar secara detail. Jadi, medisnya dapat, psikiatriknya dapat, dan dia secara konseling berdasarkan assessment, itu secara berkala perkembangan mentalnya kita pantau dengan baik. Saya kira itu. Trima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT: Kakak Kiki. Semoga sehat selalu ya? F- PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.): Mudah-mudahan sehat, terima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT: Tapi sehat-sehat kan, Ki? F- PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.): Lagi drop aja. Saya kebetulan pengidap autoimun, jadi....
85 - KETUA RAPAT: Makanya tadi diceritain Pak Sturman, kaget juga. F- PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.): Enggak papa. Demi merah putih ini, kita tetap kerja. KETUA RAPAT: Weh, Merdeka. F- PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.): Merdeka! Saya mau membahas DIM empat tiga puluh, Pak. Pemerintah, kok rasanya dalam kalimat ini perlu tetap di-stating, dalam hal korban adalah anaknya itu, saya rasa tetap perlu di-stating di dalam kalimatnya, gitu. "Dalam hal korban adalah anak, maka hak pengasuhan anak berdasarkan putusan pengadilan", karena perlu di-stating itu, menurut saya. Jangan sampai nanti ambigu dalam, karena kalimat di Pasal 52-nya, "hak keluarga korban meliputi", gitu. Ya, itu saja. Terima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan, Pemerintah. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Oke, terima kasih. Untuk empat tiga puluh kami setuju tetap. Jadi, kembali ke pemerintah. KETUA RAPAT: (RAPAT: SETUJU) Cocok, ya. Yang dari Bu Ary, clear ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Jadi, mungkin cuma redaksional saja, jadi dalam hal korban adalah, bukan, dalam hal korban merupakan anak, maka anggota keluarga dan seterusnya, "adalah" diganti dengan redaksional, kata "merupakan". jadi hanya
86 - KETUA RAPAT: Ya, empat tiga puluh, tolong catat. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Empat tiga puluh, tetap ke Pemerintah, eh, ke DPR, maaf. Ah, empat tiga satu ini mengapa kita hak mendapatkan penguatan psikologis? Ini karena ditujukan kepada keluarga korban. Kalau yang psikiatri, kemudian terapi medis itu, kepada korbannya. KETUA RAPAT: Ya, ya, ya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Faktor U, ya? Makasih. KETUA RAPAT: Cocok meong. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A): Tapi, boleh bertanya? KETUA RAPAT: Oh, boleh. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Oh boleh, kalau bertanya, boleh. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A): Ya, bertanya, tapi gini, kita bicara yang lain. Oke, dalam layanan ini memang ditujukan kepada korban. Namun bilamana. KETUA RAPAT: Keluarga korban.
87 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Keluarga korban, Ibu. Baca babnya, Bu. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Iya, bukan, I know, bukan, maksudnya, ini kan Pemerintah tidak setuju kalau, apa namanya, keluarga korban itu mendapatkan yang lain-lain ya, kecuali penguatan psikologis, oke. Yang medis, nggak. Nah, pertanyaan saya ini maksudnya, kalau kemudian, bahwa tindakan kekerasan seksual itu ternyata implikasinya adalah anggota keluarganya mendapatkan perlakuan kekerasan fisik, entah itu dari pihak yang pro pelaku dan seterusnya, itu gimana, gitu loh? Maksudnya itu. KETUA RAPAT: Itu empat dua delapan tadi ya? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Nggak, ya, karena itu kan ada. Jadi dia diancam nih, anggota keluarganya ada yang diancam, ada yang dipukul, ya kan, kemudian dia diteror, ini keluarganya, Pak Prof, ya. Nah itu, itu siapa yang akan pada posisi melindungin ini, gitu. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, itu korban baru berarti, korban baru, F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si, M.P.A.): ini masuk kategori ini. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Korban baru, masuk dalam korban baru. Kalau korban baru, maka secara mutatis mutandis dia berhak. Tapi ini kan keluarga. Ya, makasih. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Keluarga yang jadi korban, maksudnya berarti ya?
88 - KETUA RAPAT: Ya, enggak papa. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Enggak apa-apa, Bu, kan bertanya boleh dijawab kan, Bu? KETUA RAPAT: Pak, coba Bu Luluk butuh kopi enggak? Enggak ya? Kalau butuh kopi, saya kirim. Boleh ya? oh ya, siap. Jadi, clear semua ya? (RAPAT: SETUJU) Kita lanjut ke WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Empat tiga du, empat tiga dua, empat ti, eh, empat tiga delapan, maaf. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): Empat tiga delapan, tadi tertinggal. KETUA RAPAT: Empat tiga delapan, satu, ya, silakan. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): DIM empat tiga delapan ayat (3), "penyelenggaraan pemenuhan hak keluarga korban dilaksanakan oleh UPTD PPA". Perubahan substansi, dalam DIM Pemerintah, berbunyi, pasal, ayat (3), "pemenuhan hak keluarga korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban". KETUA RAPAT: Silakan, Prof.
89 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): korban diselenggarakan bersama-sama sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dalam hal ini misalnya UPTD PPA, dinas sosial dan LPSK. Sehingga memang, apa, kami merumuskan seperti itu, empat tiga delapan. Ya, alasan kami adalah bahwa pemenuhan hak Demikian. F- PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.): Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan. F- PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.): Pemerintah, terkait masalah DIM empat tiga lapan, saya rasa apakah mau dimasukkan ke dalam substansi atau di penjelasan terkait PIC tadi gitu ya, karena ini butuh, jangan sampai nanti ada. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Betul, kami sepakat, Pak Willy, dengan usulan Bu Kiki. Untuk kita akan memasukkan korban ya. diselenggarakan bersama-sama sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dalam hal ini misal antara lain UPTD PPA, dinas sosial, LPSK." dalam penjelasan, "Pemenuhan hak Makasih, Bu Kiki. KETUA RAPAT: Bu Kiki, cukup? Cukup? Biasanya cukup itu dilanjutkan, cukup puaskah? Oke, kalau puas kasih jempol. Oke, clear ya? Nah, Prof, berikutnya, nih, DIM kan sebab nih. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kan kami boleh memberikan, memang untuk, apa namanya, bagian ke-3 mengenai hak saksi ini, mengapa sampai dengan empat lima delapan kami usulkan untuk dihapus, ini ada dalam undang-undang, apa, Perlindungan Saksi dan Korban. Dan selama ini sudah berjalan, sehingga tidak perlu redundant.
90 - Demikian. KETUA RAPAT: Itu clear ya? Jadi, Bab III ini.... WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Bagian ketiga KETUA RAPAT: Bagian ke-3 ini WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): dihapus. KETUA RAPAT: Saksi, kita merujuk kepada Undang-Undang Saksi ya. Oke, DIM empat tiga sembilan sampai empat lima lapan, clear. (RAPAT: SETUJU) Kita masuk ke bab, DIM empat lima sembilan, ini substansi baru. Kita baca dulu empat lima sembilan, empat enam puluh, silakan. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): Baik, DIM empat lima sembilan, Bab, Bab VI, UPTD PPA. Usulan substansi dari pemerintah menjadi Bab VI, "Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Pusat dan Daerah." DIM empat kosong enam, empat enam kosong, substansi baru dari Pemerintah, Pasal 62, "Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan". DIM empat enam satu, substansi baru Pasal 63, KETUA RAPAT: Hm, nanti saja. Satu dulu itu aja. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI):
91 - Baik. KETUA RAPAT: Empat enam sembilan, empat enam puluh dulu aja. Silakan, Prof, nanti karena nanti karena Pasal 63-nya itu empat enam satu sampai empat tujuh satu soalnya, enggak terputus. Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kalau boleh ke Bu Ratna? KETUA RAPAT: Ya, oh, boleh. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Bagi tugas. KETUA RAPAT: Ya, cocok. Biasanya Ratna sama Galih, tuh. KEMENPPPA (RATNA SUSIANAWATI): Ya, terima kasih Yang Mulia, Pimpinan dan seluruh Anggota. Sebetulnya DIM empat lima sembilan ini satu nafas dalam DIM, dari DIM empat lima Sembilan sampai empat tujuh lima sebetulnya. Jadi, di dalam usulan Dewan atau di usulan DPR, bahwa ini hanya menyebutkan UPTD PPA. Namun demikian, kami, Pemerintah memandang bahwa di dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu ini tidak bisa dilepaskan juga pelaksanaan di pusat, yang selama ini sudah berjalan. Jadi, kami menambahkan di DIM empat lima sembilan sampai empat lima tujuh, eh, empat tujuh lima ini sebetulnya adalah bagaimana mekanisme penyelenggaraan pelayanan terpadu yang dilakukan di pusat. Jadi, bagaimana selama ini diselenggarakan oleh kementerian/lembaga yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Siapa saja kementerian/lembaga, kami disebutkan dalam DIM yang ada di urutan dari mulai 459 sampai dengan 475. juga agar ada keterpaduan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu yang meliputi penanganan, pelindungan, pemulihan, ini perlu juga dikoordinasikan oleh menteri. Kemudian
92 - Menteri yang dimaksud tentunya di dalam undang-undang ini adalah menteri yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak. Kemudian, kami juga menambahkan bahwa selain KL yang tersebut di dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu di tingkat pusat, itu juga meliputi, melibatkan institusi lainnya. Di sini termasuk tentunya mis, antara lain, organisasi penyandang disabilitas, lembaga adat, organisasi keagamaan, dan lainnya. Baru kemudian nanti di DIM, di DIM selanjutnya, di DIM setelah empat tujuh lima, kita akan membahas secara khusus tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu di tingkat daerah yang dilaksanakan oleh UPTD PPA. Demikian Pimpinan, penjelasannya. KETUA RAPAT: Terima kasih. Bu Kiki, silakan. F- PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.): Terima kasih, Pimpinan. Saya ingin mempertanyakan begini, Bab VI ini memang ada UPTD PPA dari DPR. Di, di apa, di diperbaiki dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu di pusat dan daerah. Tapi apakah perlindungan perempuan dan anaknya tidak perlu di-mention di situ? Dalam arti kita perlu tahu corenya siapa di sini tuh? Kalau core-nya nggak ada, karena saya lihat di belakang, kan, ada kementerian lain-lain, leading-nya siapa? Kan harus tahu. KEMENPPPA (RATNA SUSIANAWATI): Ya, leading-nya sudah ada di menteri. Menteri di dalam penjelasan di ketentuan umum adalah menteri itu menteri yang menyelenggarakan. KETUA RAPAT: Bu Kiki, itu ada di DIM 461 sampai 471. Di sana semua lengkap. Ya, semuanya ada, apa yang Bu Kiki tanya, core-corenya itu, termasuk pentium core-nya. Ya, di DIM 461-471. F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.): Pimpinan, Pimpinan, KETUA RAPAT: Bu Lisda.
93 - F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.): Illiza, ya. KETUA RAPAT: Oh ya, megang dong (ucapan tidak jelas), Bu, F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.): Sudah. Ya, saya hanya ingin melihat, apa tidak ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Pendidikan Tinggi, dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu di pusat dan daerah itu? Sementara pada dalam, yang kita bahas lalu, setelah lembaga pendidikan juga kan rentan terkait kondisi kekerasan seksual. Nah, karena itu saya juga mengusulkan bahwa perlunya dilibatkan Kemendikbudristek dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu, terutama bila korban dan keluarga korban itu peserta didik dalam satuan pendidikan. Dan itu menjadikan sekolah bisa dijadikan rumah aman bagi mereka. Begitu, Pak Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Setuju banget. Ya, oke? Kita, 459, 460 kita sepakati dulu ya? (RAPAT: SETUJU) Nah, ini satu tarikan nafas, apa yang tadi dijelaskan, ini penjelasan saja. Bu Kiki, ini 461 sampai 471 itu yang tadi itu, ini lebih pada core core-nya ini. Ya, nggak papa, silakan. F- PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.): Ga papa ya, ini kan diskusi ya, mencari rumusan terbaik. Begini, maksudnya memang sudah di-breakdown dengan pasal-pasal tersebut, ada Bu. Cuma maksudnya, kalau kita melihat niatnya DPR ini, kan, me-mention bahwa UPTD PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini mempertegas posisi Anda sebenarnya di dalam sini, walaupun memang ada di ketentuan umum dan di bawahnya, tapi Bab VI ini Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Pusat dan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mungkin, kan, seperti itu gitu loh. Maksud saya, terminologinya mau seperti apa, walaupun nanti merge- nya di teknisnya itu dengan a, b, c, d, e, tapi maksudnya Anda ada di situ, gitu. Walaupun sudah di KU, ya.
94 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Setuju, Bu, setuju. KEMENPPPA (RATNA SUSIANAWATI): Ya, seperti Pak Wamen sampaikan, Bu Kiki, sebetulnya di 461, penyelenggaraan pelayanan terpadu di pusat itu dikoordinasikan oleh menteri. Nah, menteri yang dimaksud itu sebenarnya di ketentuan umum itu sudah ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Iya, jadi kemudian di dalam melaksanakan sinergitas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diikuti di, DIM 446 ke bawah. Kami setuju, sangat setuju, kalau tadi ditambahkan juga Kementerian Ristek. KETUA RAPAT: Ya. Bu Kiki, ini karena saking sayangnya atau order ini? Oh, nggak. Becanda aja, Lu serius banget. F- PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.): Saya sepakat, izin, Pimpinan. Begini, kita ini, ini kan kayak Bu Christina, mungkin Pak Anca ini kan ibaratnya praktisi juga dulu. Jadi, kita me-minimalize, gitu, kondisi posisinya PPPA sebenarnya, ya. KETUA RAPAT: Cocok. Begini, sebelum kita cacat formil, saya perpanjang dulu WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Iya. KETUA RAPAT: Sampai jam 17.00. (RAPAT: SETUJU) Sik, berarti yang mention Bu Kiki, cukup di KU atau mau ditegaskan lagi?
95 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Enggak, ini kan kalau saya tangkap dari, mohon maaf, kalau saya tangkap dari apa yang Bu Kiki ini, PPA ini kan di-mention di judul itu kan? Iya nggak papa, setuju. Jadi, judulnya adalah Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Pusat dan Daerah, Perlindungan Perempuan dan Anak. KETUA RAPAT: Oh gitu? Nah, cocok. Sudah, tambahi saja. F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Saya kira tidak ada ma, begini, begini KETUA RAPAT: Gimana, Pak Supriansa? F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Biasanya itu kan kalau kita mencari pasal dalam undang-undang ya, begitu kita lihat babnya, di situ tertera, Pak Ketua, dengan jelas. Karena Bab VI ini menyinggung soal penyelenggaraan pelayanan terpadu di pusat dan daerah, harapan Ibu Kiki, harapan juga DIM yang dibuat oleh DPR ini, disebutkan di situ adalah PPA-nya. Kenapa penting? Supaya begitu kita lihat Bab VI, oh itu ada PPA. KETUA RAPAT: Ya, sudah, setuju, Kakak. F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Oh, sudah setuju ya? KETUA RAPAT: Kikiii, Kiki. Setuju, ya? F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Ketua, Ketua, tadi Beliau ini minta saya menjelaskan supaya disetujui, ternyata Pak Prof sudah setujui.
96 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): itu adalah Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, ah, PPA, di pusat dan daerah, 459 ya. Jadi, mohon maaf, Yang Mulia, judulnya Bab VI KETUA RAPAT: PPA, di pusat dan daerah. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ah, PPA di pusat dan daerah. Empat lima sembilan ya, terima kasih. KETUA RAPAT: Clear ya? (RAPAT: SETUJU) WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Clear sekali. KETUA RAPAT: Kita masuk ke 461 sampai 471. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): DIM 461, substansi baru dari Pemerintah, Pasal 63 berbunyi, ayat (1), "penyelenggaraan pelayanan terpadu di pusat dikoordinasikan oleh menteri". DIM 462, ayat (2), substansi baru dari Pemerintah, berbunyi, "penyelenggaraan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan". DIM 463, huruf a., "kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan". DIM 464, huruf b., berbunyi, "kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial". DIM 465, huruf c.,
97 - "kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia". DIM 466, huruf d., "kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri". DIM 467 huruf e., "Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri". DIM 468 f., "LPSK". DIM 469 huruf g., "Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia" DIM 470 huruf h., "Kepolisian Negara Republik Indonesia". DIM 471 huruf i., "institusi lainnya". Sekian. KETUA RAPAT: Ini clear ya? Karena tadi penjelasannya sudah diberikan oleh Bu Ratna. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A): Izin. KETUA RAPAT: Ya, izin. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A): Ya, masuk. Diskusi saja, Ketua, karena KETUA RAPAT: Ini dijawab sendirikah? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A): Enggak, enggak, ini tambahan. Memang, apa namanya, karena sama- sama substansi baru, ini kan soal kementerian-kementerian yang terkait. Tapi karena tadi juga bicara soal ada hak pendidikan dan sebagainya, apa enggak juga dimasukkan kementerian yang membidangin pendidikan, perlu Kemenristekdikti?
98 - Ya, terus yang kedua, Kementerian Agama, enggak ada, mohon maaf. Karena di situ ternyata juga ada lembaga pendidikan, nggak hanya ngurusin agama, karena ada dua institusi, Pak, yang urusan pendidikan. Mau mantuk- mantuk yang di di sebelah sana, ya, gitu, itu ada ratusan ribu itu, ada madrasah, pesantren, dan juga yang lembaga keagamaan yang di bawah dirjen masing-masing agama. KETUA RAPAT: Ya, karena kekerasan seksual yang itu tidak mengenal ruang dan waktu, semuanya ajalah masukin. Semua ajalah, mau dari spektrum state government atau mau state actor, semuanya saja masukin. F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Izin, Pimpinan, kecuali Badan Intelijen Negara. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.): Kementerian PU juga, Kementerian PU. F-PPP (HJ. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.): Semua juga, Pimpinan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Setuju, setuju, setuju, setuju. Ibu minta apa saja, kita kasih. Wong di sini sudah ada kata-kata, "institusi lainnya". F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A): Enggak, tapi harus di-mention secara khusus. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Atau begini, institusi lainnya diberi penjelasan, "antara lain". F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A): Kenapa harus diberikan penjelasan, kalau bisa dimasukkan, gitu loh. F- PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.): Izin, Pimpinan. Izin, Pimpinan.
99 - F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A): Ya, di state aja, karena di sana ada puluhan ribu, Pak, institusi keagamaan. F- PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.): Pemerintah, Pemerintah. Izin, Mbak Luluk. Boleh ya? Saya, saya mungkin saran jalan tengahnya adalah seperti halnya tadi, "institusi lainnya" itu dimasuk dalam penjelasan saja. Kan nanti ada penjelasan, ada bab penjelasan. Ada form penjelasan sendiri. Saya rasa yang dimaksud Ibu Luluk itu cukup ter-cover dengan bahasa "institusi lainnya". Nanti di penjelasannya mungkin bisa di-mention, karena kan setiap melihat hukum itu juga pasti ngelihat explanationnya, gitu aja. Makasih. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Yang diusulkan Bu Luluk itu ada, Bu, dalam DIM 499, "Kantor wilayah Kementerian Agama", ada Ibu, baca dulu, lengkap, Bu. KETUA RAPAT: Ini bacanya, bacanya masih WA aja, WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Iya, bacanya WA soalnya. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A): (ucapan tidak jelas, tanpa mic) baca itu, yang pusat. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ini yang pusat, daerah. Izin, salah satu bentuk kekerasan loh ini. KETUA RAPAT: Nah, masuk delik ini ya? Enggak lah, saya laporan dulu.
100 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Tiga enam delapan, tuh, KETUA RAPAT: Oke, ini clear ya? Semua ya? Ini norma baru. Kita ketok dulu. (RAPAT: SETUJU) Nah, kita lanjut ke 472. Satu aja, eh, 472 ini sampai 476. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): Empat tujuh empat. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Empat, Yang Mulia, 472 sampai 474, satu pasal, Pasal 64. KETUA RAPAT: Empat tujuh dua sampai 474. Silakan. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): DIM 472, substansi baru, dalam DIM Pemerintah, Pasal 64, berbunyi, "Menteri menyelenggarakan pelayanan terpadu meliputi". DIM 473 huruf a, "penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban yang tingkat provinsi, dan tingkat nasional, memerlukan koordinasi internasional, dan". DIM 474, b, "penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan pelindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional". Selesai. KETUA RAPAT: Ya, silakan, Prof, eh Bu Ratna. KEMENPPPA (RATNA SUSIANAWATI): Ya, terima kasih, Pimpinan.
101 - Jadi, di DIM 472, ini adalah terkait bagaimana penyelenggaraan pelayanan terpadu ini dilakukan oleh menteri. Ini adalah memperkuat dari apa yang selama ini sudah dilakukan oleh menteri, eh, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020. Di mana tambahan fungsi terkait untuk pelayanan penyelenggaraan pelayanan terpadu yang meliputi tadi, layanan rujukan akhir bagi perempuan korban perempuan, korban yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional, dan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional. KETUA RAPAT: Ibu-Bapak. Silakan,Bu Luluk? F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Gini, Pak Ketua. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): E, saya... KETUA RAPAT: Bu Luluk atau Pak Su? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Silakan.... KETUA RAPAT: Udah ganti naman, Mbak? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): I'm oke F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Kita dahulukan Ibu-Ibu dulu. KETUA RAPAT: Ini bukan Ibu-Ibu, Pak, masih fresh.
102 - F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Adinda, kalau begitu. KETUA RAPAT: Silakan, Bu Luluk. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Iya, kalau dibaca dari Pasal 64 ini, apa, kok saya jadi agak kembali ke yang sebelumnya, Pimpinan, mohon maaf. Karena yang tadi dijelaskan oleh Mas Wamen itu kan kantor wilayah yang ada di daerah. Tetapi kalau Kementerian Agama, katakanlah, dia kan nasional itu. Jadi ,kantor wilayah itu di atasnya siapa, ya, pasti dia juga punya kementerian yang memang punya fungsi koordinasi di tingkat nasional, Kementerian Agama, kemudian juga Kemenristekdikti, artinya, Kemendikbudnya sebenarnya, konteksnya, gitu. Bukan, tadi kan enggak disetujui, ketika saya mengusulkan masuk ke mana ini tadi, pelayanan terpadu yang pemerintah pusat, ini kan ada beberapa kementerian, tetapi hanya sampai kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran dan kemudian institusi lainnya, hanya dikunci itu. Lalu dibilang Kementerian Agama itu masuk di institusi lainnya, tetapi setelah saya baca penjelasannya, ya, nggak pas, karena ini konteksnya kan bisa organisasi non- state, gitu loh. Kemudian ketika di jelaskan Pak Wamen, ternyata itu tadi justru wilayahnya kantor wilayah. KETUA RAPAT: Ya, DIM berapa ini? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Bukan, ngak saya kembali ke sini. Jadi 64 itu ternyata masih tetap relevan usulan yang tadi, gitu loh, bahwa Kementerian Agama itu pertama, dilibatkan, karena dia juga membawa institusi pendidikan keagamaan dan lain-lain yang memang kita semua tahu bahwa ranah kekerasan seksual dan nanti kaitannya dengan pencegahan seksual, itu juga akan melibatkan itu semuanya. Nah, kemu, enggak, ini setelah saya baca 64, Ketua, mohon maaf. KETUA RAPAT: Ya ini bukan DIM yang 472, 474?
103 - F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Saya membaca yang barusan disampaikan, Pasal 64 itu kan? Yang 473. KETUA RAPAT: Bu Luluk, tadi kan kita sudah sepakat, selesaikan dulu, nanti baru Bu Luluk mindset. Bukan, ini kan kita di posisi di 472, 474 F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Iya, Ketua, tadi saya masuk itu kan masih di DIM tadi, ini ceritanya ya, dari 469 sampai ke 471, ya kan. Lalu, pertimbangan saya, karena dari beberapa waktu yang lalu diskusi kita, KS itu bisa terjadi di mana saja dan seterusnya. Bahkan saya dengar aja dari Kementerian Agama pun sampai kemudian mencoba membuat SOP baru, SOP, karena memang belum ada undang-undangnya yang terkait pencegahan kekerasan di lingkup institusi dan lembaga-lembaga keagamaan. Nah, tetapi ternyata tidak dilibatkan di dalam unsur-unsur pemerintah yang di sini, gitu loh. Mohon maaf, Ibu. KEMENPPPA (RATNA SUSIANAWATI): Ya, Pimpinan, apa yang disampaikan Bu Luluk, kami sepa, eh setuju, bahwa itu adalah menambahkan di dalam KL teknis yang disebutkan di sebelum yang DIM 472. Maksudnya, tadi menambahkan, memperkuat, Kementerian Ristek tadi untuk pendidikan dan juga Kementerian Agama, setuju. KETUA RAPAT: Dah. Setuju ya, Mbak? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Setuju. KETUA RAPAT: Enggak balik-balik lagi kan? Oh ya sudah. (RAPAT: SETUJU) Dah. Jadi, kalau kita di sini ada komisaris, ada ketua kelas. Nah, ini ada jabatan baru. Korlap. Ya, heeh, nama, Luluk Nur Hamidah.
104 - F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): (ucapan tidak jelas, tanpa mic) KETUA RAPAT: Sudah, sudah diketok kan? Sudah. Oh, yang di atas, tepuk tangan untuk Luluk, dong. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Eh, enggak ada di sini. KETUA RAPAT: Ada. Biar Luluk dapat applause, tepuk tangan dulu. Seolah-olah yang berjuang ini hanya Luluk saja. Ya, oke. F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Tunggu dulu, Ketua. KETUA RAPAT: Ini DIM yang mana lagi, nih? F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Saya selalu konsisten dengan DIM yang telah dibahas. KETUA RAPAT: Cocok, 472, 474. F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Empat tujuh tiga. KETUA RAPAT: Cocok. F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): DIM 473, bagian a., karena di sini dikatakan reposisi dari DIM 505. Setelah saya mempelajari DIM 505, ada perbedaan sedikit di sini,
105 - "penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban", disebutkan di sini "bagi perempuan korban". Nah, sementara korban ini kan ada juga, biasa laki-laki. Kalau merujuk dari Pak, dari DIM 505, tidak disebutkan di situ "perempuan", "korban". Kalau "korban", apa lagi bicara internasional, laki-laki banyak di luar bermasalah, ya, jadi "korban" saja, jangan disebutkan "perempuan" nya karena potensi korban juga ada juga laki-laki korban. Oke. F-PGERINDRA (Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.): Setuju-setuju. ANGGOTA PANJA: Apa Pak Supriansa termasuk korban? KETUA RAPAT: Ya, saya pikir lebih fair, itu ya, Prof.? "Perempuan"-nya dihapus, "korban" saja. Jadi, lebih universal dia. Iya, ini barusan sudah korban saya sama Bu Luluk. Wis diancam. Tapi itulah resiko jadi, clear ya? (RAPAT: SETUJU) Oke, kita lanjut ke 475. Silakan. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): DIM 475, substansi baru Pasal 65, berbunyi. KETUA RAPAT: Ini penegasan aja. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): "Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan terpadu di pusat diatur dengan peraturan presiden". KETUA RAPAT: Cocok, sepakat ya? (RAPAT: SETUJU)
106 - Empat tujuh enam. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): DIM 476, Pasal 66 berbunyi, ayat (1), "penyelenggaraan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, di daerah dilakukan oleh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak". satuan kerja KETUA RAPAT: Ini clear, ya? (RAPAT: SETUJU) Oke. Prof, mau lanjut kita? Atau cukup? Empat tujuh enam. Oh ya, sudah. Oke, kita masuk ke DIM 481, 482, 483. Enggak, itu satu tarikan nafas. soalnya. Enggak, pisah. Itu cuma item saja sampai 491, ya, sampai 489, ehh 489, sorry, salah. Jadi, 481 sampai 489. Silakan, TA. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): DIM 481 terkait tugas UPTD PPA, huruf c., "memberikan layanan kesehatan". Perubahan substansi dari DIM Pemerintah berbunyi, c., "memfasilitasi pemberian layanan kesehatan". KETUA RAPAT: Ini redaksional ini, sudah, Timus aja nih, bukan substansi ini kan? Redaksional ini, 81. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): "Memberikan dengan memfasilitasi" KETUA RAPAT: Oh ya, sudah, lanjut. 482 lanjut. TIM AHLI BADAN LEGISLASI (RAISAH SUARNI): DIM 46, 482, huruf d.,
107 - "memberikan layanan penguatan psikologis". Dalam DIM berbunyi, d., "memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis". DIM 483 huruf e., berbunyi, "memberikan layanan psiko sosial dan rehabilitasi sosial". Dalam DIM, huruf e. berbunyi, "memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial". DIM 484 huruf f. berbunyi, "menyediakan bantuan hukum". Dalam DIM Pemerintah berbunyi huruf f., "menyediakan layanan hukum". DIM 485 huruf g., "menyediakan layanan pemberdayaan ekonomi". Huruf g. dalam DIM berbunyi, "mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi". DIM 486 huruf h. berbunyi, korban untuk penanganan dan "mengidentifikasi perlindungan yang diperlu, yang perlu, yang perlu dipenuhi segera, termasuk perlindungan sementara korban dan keluarganya". kebutuhan Huruf, huruf h. dalam DIM berbunyi, "mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarganya yang perlu dipenuhi segera". DIM 487 huruf i., "menyediakan kebutuhan fasilitas korban penyandang disabilitas". Dalam DIM, huruf i. berbunyi, "memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas". DIM 488 huruf j., "memberikan pengampuan ganti rugi kepada korban". Dalam DIM, dihapus. DIM 489 huruf k., "mengkoordinasikan pemenuhan hak korban lainnya dengan lembaga pengada layanan lainnya". Dalam DIM huruf j, "mengkoordinasikan pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya".
108 - KETUA RAPAT: Prof, ini posisi negara memberikan atau memfasilitasi, karena apa? Ya, kalau memfasilitasi, selama ini, non state government, maka kemudian kan Prof selalu mengatakan, dalam upaya memberikan kepastian pemenuhan hak-hak. Berarti kan di sana ada imperative. Eh, ya, kalau memfasilitasi ini kan kalau, ya namanya fasilitator dong. Sebagai alumni fasilitator, kita cuma, cuma memfasilitasi saja, kasus selesai, fasilitator hilang. Silakan, Bu Ratna. KEMENPPPA (RATNA SUSIANAWATI): Ya, DIM 481, secara umum kami menggambarkan bahwa tugas atau yang selama ini dilakukan oleh UPTD PPA, kita tidak melakukan pemberian layanan kesehatan. Karena layanan kesehatan ini tentunya nanti dilakukan oleh teman-teman perangkat daerah atau unit layanan yang ada di daerah, layanan-layanan fasilitas kesehatan yang ada di daerah. Misalnya oleh puskesmas atau puskesmas tata laksana rumah sakit. Jadi, betul-betul kita di dalam memformulasikan atau menjelaskan tugas-tugas UPTD PPA ini, betul-betul nanti tugasnya tidak semuanya dijalankan oleh UPTD PPA, tetapi kita tetap bekerja sama dengan unit layanan teknis yang lainnya yang ada di daerah, Pimpinan. Jadi, seperti yang di 481, karena kita tidak memberikan langsung, tentunya kita memberikan, memfasilitasi pemberian layanan kesehatan. Jadi, sifatnya seperti itu. Jadi, tidak langsung memberikan layanan kesehatannya, tetapi kita bekerja sama dengan unit layanan atau dengan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di daerah. tidak memberikan langsung layanan kekuatan psikologis, tapi ini dilakukan oleh unit pelaksana teknis yang menangani. Jadi, sifatnya adalah kerja sama-kerja sama, Pimpinan, seperti itu. Seperti misalnya juga, demikian juga yang di 482, kita Untuk yang lainnya juga demikian. Seperti misalnya juga yang untuk DIM 483 ini juga memberikan layanan psikososial dan rehabilitasi sosial, kita juga sifatnya memfasilitasi. Karena memang ini tidak, tidak langsung diberikan oleh UPTD PPA. Kemudian, untuk yang penyediaan bantuan hukum, tadi juga layanan hukum diperluas, karena ini tidak, tidak bantuan hukum yang an-sich di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Kemudian untuk penyediaan layanan pemberdayaan ekonomi, ini juga kita sebatas mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi. Karena ini juga nantinya akan dilakukan oleh dinas yang terkait, misalnya oleh Dinas
109 - UMKM di daerah dan sebagainya. Intinya, semuanya ini adalah bekerja sama, tidak dilaksanakan oleh UPTD PPA secara langsung. Demikian, semuanya tugas-tugas yang dilakukan oleh UPTD PPA. Mudah-mudahan menjadi gambaran secara utuh. KETUA RAPAT: Benar, ini kan pasalnya tentang UPTD PPA ya. Jadi, saya pikir ini, ini kan menjelaskan tentang bagaimana memang fungsinya lebih, karena kan bukan dia yang memiliki pirantinya kan? Cocok, worth it, make sense ya? F-P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Izin, Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya, boleh, Bu Ary, masuk. F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Ya. Dalam DIM empat, 483, kalau kita lihat lagi dibandingkan dengan yang 397, di sana kan posisinya point f., "memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial". Nah, ketinggalan menurut saya, kalau memang boleh ditambahkan, "pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial". Jadi, pemberdayaan sosial ini tidak termasuk. KETUA RAPAT: Ya, ya. Ini kan tadi di atas kan ada klausulnya. Oke. Kita masukkan, Prof, ya? F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Baik, terima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT: Cocok. Kakak Ary, detail. Kita masukkan itu, "pemberdayaan sosial", masukin, tambahan, biar dia sebangun. Yang lain, Bu Kiki?
110 - F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Ketua, Ibu, cuma mau minta penjelasan minta dikit aja, yang 488 yang poin i., itu apakah artinya juga sama, "dikerjasamakan lagi", gitu. Jadi, enggak dikerjakan langsung oleh UPTD, yaitu memfasilitasi. "memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas". Sementara kalau dari DPR kan, "menyediakan kebutuhan fasilitas korban penyandang disabilitas". Kalau DIM Pemerintah kan, KETUA RAPAT: Betul, ini yang 488 atau, KEMENPPPA (RATNA SUSIANAWATI): Empat delapan tujuh, ya? KETUA RAPAT: Oh, 487 itu, Mbak. KEMENPPPA (RATNA SUSIANAWATI): Empat delapan tujuh, Bu Luluk, 487. KETUA RAPAT: Jangan salah nomor, Mbak. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Ya, maaf. KEMENPPPA (RATNA SUSIANAWATI): Jadi, sifatnya kita sebagai mediator ya, Bu Luluk, jadi kebutuhan- kebutuhan berdasarkan assesment kebutuhan korban, kebutuhannya apa, ini yang kita komunikasikan. Jadi, tugas UPTDA, UPTD PPA itu adalah bekerja sama, jadi kerja sama. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Tapi memastikan bahwa penyandang disabilitas itu terpenuhi. KEMENPPPA (RATNA SUSIANAWATI): Betul. Terpenuhi, memastikan untuk itu.
111 - KETUA RAPAT: Nanti suatu waktu akan disidak sama Bu Luluk, Bu. Ya, Bu Kiki. Oke, masuk, Ki. F- PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.): Saya ingin memastikan. Ibu dari tadi menggunakan terminologi "kerja sama". Kenapa tidak dikuatkan, "kerja sama dan koordinasi"? Begitu loh. Karena bahasa yang sering kali, keadaan di lapangan, oke Ibu bekerja sama, tapi kalau enggak ada koordinasi, enggak jalan. KETUA RAPAT: Apa beda itu, Ki? F- PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.): Ya, ini makanya, koordinasi ini kan bicara tektok, teknik sistem yang ada, yang dibikin kan? Nah, kalau kerja sama itu kan memang mereka hand- in-hand aja, masalah wajib atau enggak, kan, beda. Ini menurut saya, itu. Mungkin, ya enggak papa, ini kan discuss ya, Prof.? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Yang dimaksud oleh Bu Kiki ada di DIM 491, "UPTD PPA dalam melaksanakan tugas fungsinya dapat berkoordinasi", F- PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.): Izin, Prof, Pimpinan. tuh DIM 489. Ya, karena di situ Anda menggunakan usulan, ya, saya enggak ini mengoordinasikan atau mengkoor atau typo, saya enggak tahu ya, karena ini kalimatnya di sini, begitu. "Mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya", itu menurut saya lebih tepat, Bu. Yang saya maksud tahu, nih, yang benar Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya, kalau Bu Kikilah.
112 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Setuju, setuju. KETUA RAPAT: Jadi "mengkoordinasikan dan bekerja sama," ya, Atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya. Cocok. Tambah itu ya, 489. Oke. Clear ya? Ada lagi? Kalau nggak ada. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Sebentar, Ketua, tarik napas dulu. KETUA RAPAT: Oh, butuh napas toh, Mbak? KEMENPPPA (RATNA SUSIANAWATI): Izin tanya, pemberdayaan sosial tadi berada di poin mana, di sela mana? KETUA RAPAT: Di, kakak, itu pemberdayaan sosial sebelum reintegrasi sosial, kan? Jadi, rehabilitasi sosial setelahnya, habis itu baru pemberdayaan sosial. Clear ya? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Ketua. KETUA RAPAT: Sudah? Sudah napas? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Iya, sih. Iya sudah. Enggak apa namanya, setelah mendapatkan penjelasan dari Ibu, hanya membayangkan dan juga sekaligus memastikan aja bahwa ini benar- benar itu keterpaduannya itu bisa dipastikan, gitu loh. Khawatirnya nanti, bahwa ini lempar 1 kemudian lempar sana, dan akhirnya penanganannya menjadi pertama, berlarut-larut, dan yang kedua bahwa hak korban tidak secepat mungkin bisa dipenuhi.
113 - Makanya, di dalam pikiran kita ketika menyusun RUU ini juga ada sistem, satu sistemlah yang terpadu, begitu, satu atap, saya enggak tahu kayak gimana. Kira-kira begitu, Ibu. KETUA RAPAT: Ya, makasih, Bu Luluk. Kita sepakati DIM 481sampai 489 ya? (RAPAT: SETUJU) Terima kasih, Ibu-Bapak semua. Karena waktu sudah sampai jam 17, ah, silakan, Bu Ratna. KEMENPPPA (RATNA SUSIANAWATI): Eh, izin, Pimpinan, terkait dengan tadi Pak Juliansyah KETUA RAPAT: Supriansa. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Supriansa, bukan Yuliasyah KEMENPPPA (RATNA SUSIANAWATI): Eh, Supriansa, mohon maaf. F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Potong kambing lagi nanti kita. KEMENPPPA (RATNA SUSIANAWATI): Mohon maaf, Pak Supriansa, memastikan kembali, ini karena sangat penting terkait dengan penyediaan layanan rujukan akhir. Ini sebetulnya adalah kami sadur juga dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di sana nanti teman-teman Kementerian Dalam Negeri bisa membantu. Bahwa sebetulnya layanan rujukan akhir yang selama ini kita lakukan, merujuknya kepada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020. Di situ ter- state memang yang kita lakukan koordinasi adalah ketika ini korbannya adalah perempuan dan anak. Iya, jadi perempuan dan anak.
114 - Jadi, supaya ini konsisten dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah dan peraturan presiden. Jadi, korban ini tidak hanya korbannya, tadi disebut korban hilang, tetapi perempuan dan anak, memang spesifik perempuan dan anak. Mohon izin, mohon izin, Pimpinan. F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Pimpinan, gini, ya. KEMENPPPA (RATNA SUSIANAWATI): Mohon ijin mengklarifikasi. F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Gini-gini, saya kan, kita membuat undang-undang ini. Jadi, undang- undang nanti yang kita buat ini menjadi rujukan lagi nanti. Kan undang- undang yang mau dibuat ini. Undang-undang yang dibuat ini lebih tinggi daripada peraturan presiden. Jadi, menurut saya, jangan dihilangkan laki-lakinya, tetapi tidak perlu ditulis. "Korban" saja, korban. Nanti kita berdebat di pengadilan, bahwa korban ini, laki-laki juga korban, kalau ada laki-laki jadi korban. Kan, banyak laki-laki jadi korban. Gini, gini, ini penting loh ini, ini ini penting. KETUA RAPAT: Ya, ya, sebentar, saya, karena waktu sudah habis, saya perpanjang dulu. F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Lima menit. KETUA RAPAT: Enggak, gini, silakan habis ini Kakak Tobas atau Kakak Christina bicara dulu, tapi saya perpanjang 15 menit, habis itu baru diperpanjang lagi. (RAPAT: SETUJU) 15.15, eh, 17.15. F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Oke, jadi Supri Ansa. Kiki bilang selalu Kakak Anca, gitu. Ibu Kiki ini panggilan sayangnya begitu.
115 - Jadi begini, Bu, kalau kekawatirannya karena merujuk dalam sebuah peraturan pemerintah atau peraturan presiden, sehingga harus menyebutkan hanya korbannya adalah korban perempuan dan anak, maka formulasinya ini, undang-undang jelas bahwa bukan hanya anak dan ini, harus perempuan yang menjadi korban, tetapi ada juga laki-laki. lahir Itulah pentingnya kita menghadirkan sebuah undang-undang yang baru ini, supaya bisa meng-cover. Coba bayangkan, saya punya pertanyaan, adakah korban kekerasan seksual bagi laki-laki? Banyak? Nah, kalau banyak, kalau banyak, hanya ada anak dan perempuan saja klasifikasinya, bagaimana kita merujuk, ke mana undang-undangnya? Tidak ada. Olehnya itu, lahirlah undang-undang ini, sebagai rujukan . Ya, kira-kira begitulah bayangannya. F-PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.): Boleh nambahin Bang Anca, sedikit? KETUA RAPAT: Bukan Mas Anca, ya? F- PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.): Daeng Anca. Jadi, begini, Ibu. Pertama, mungkin Pak Prof, mungkin lebih paham, secara hierarkinya ini kan undang-undang, itu pertama. Kedua, victim has no gender, itu ya. Jadi, saya rasa terminologi victim atau korban ini lebih baik dibikin secara skala universal, seperti kesepakatan awal. Jadi, pada saat nanti sudah ditemukan melalui proses peradilan, victimnya ini, korbannya ini, apakah perempuan, apakah laki-laki, itu baru berlaku yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin itu yang dimaksud oleh Abang Yuliansyah tadi, gitu, Bu, terima kasih. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Izin, enggak. F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.): Izin, Kang Willy. KETUA RAPAT: Taufik Basari? Bukan Taufik Basara ya?
116 - F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.): Saya cuma mau mengusulkan saja, kalau misalnya kita bisa kejar selesai, ini kan kalau kita lihat DIM-nya tinggal nggak terlalu banyak lagi, kalau kita bisa selesaikan hari ini, besok Timus/Timsin, itu mungkin lebih, lebih bagus. Itu saja sih. KETUA RAPAT: Kalau saya, sih, sepakat kalau Pemerintah mau, kita selesaikan, karena dikit. Besok kita masuk Tmus. Setuju ya? Tapi saya enggak tahan lihat tatapan Slemania satu ini, ini kekerasan nonfisik, ini. Kakak, kakak. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Sebentar, sebentar, sebelum.... KETUA RAPAT: Ya, silakan, Mbak Esti. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Ya. Saya mau misalnya sampai malam, tapi kan pertimbangannya besok sudah ada yang harus berpuasa, Kakak Willy. Yang Muhammadiyah, kan, sudah puasa besok, ya. Tetapi begini, Kakak Willy, Pak Ketua. Sejak beberapa kali pertemuan, ada satu hal yang secara substansi belum masuk. Tetapi kemarin juga menjadi masukan dari berbagai pihak kepada kita, ketika kemarin ada dari Aisyah maupun dari Jaringan Perempuan, eh, apa ya, yang datang itu, Pak Willy? KETUA RAPAT: Komnas Perempuan sama Jaringan Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Seksual. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Enggak, dari Aisyah Muhammadiyah, waktu itu yang hadir. Dan saya kira ini juga sudah berulang kali kita sampaikan terkait rehabilitasi itu memang tidak hanya kepada korban, tetapi juga kepada pelaku di dalam rangka menjaga supaya dia tidak melakukan lagi. Tidak hanya rehabilitasi ketika dia berada ditahan atau di penjara, tetapi juga ketika nanti sudah selesai masa penjaranya ada batasan waktu tertentu perlu pendampingan. Supaya dia, pertama, mungkin menjauhi dari korbannya dulu atau yang lainnya.
117 - Kakak Willy, kok malah lihat ibu cantik melulu ini. KETUA RAPAT: Enggak, kok metunya wong loro. F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Jadi, ya enggak apa-apa, ini kita teruskan sampai ini selesai, tetapi PR mengenai substansi soal rehabilitasi kepada pelaku, termasuk apa yang harus kita lakukan kepada pelaku, kemudian apa yang kemudian rehabilitasi seperti apa, sampai kapan, itu mungkin perlu di kita diskusikan. Termasuk kalau saya, keluarga dari pelaku, yang dalam kasus tertentu juga tidak mudah secara mental dan sosialnya. Saya kira begitu, Kakak Willy. Kalau sekarang mau sampai jam 10 malam, ya mari. KETUA RAPAT: Saya sepakat, karena kalau secara pribadi, sih, saya jam 7 atau jam 8, jam 8 malam itu kan agenda rutin cek, apa, ke dokter. Nah, kalau ini tinggal sedikit, kita selesaikan, baru masuk seperti, apa, materi yang dibilang oleh Mbak Esti tadi. Besok ada ruang kita mendiskusikan norma baru usulan pemerintah terkait itu. Rehabilitasi, keker, masih ada beberapa bahan yang kemudian.... Sudah? Ya, makanya, jadi gini, satu, kekerasan seksual elektronik bukan berbasis kan, tapi elektronik, kan? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kekerasan seksual ber berbasis elektronik. KETUA RAPAT: Oke. Yang kedua, eksploitasi seksual, rehabilitasi, yang usulan Mbak Esti, kan, masih banyak poin-poin yang kita diskusikan. Cuma saya tawarkan pada Ibu-Bapak semua, sekarang mumpung belum puasa, besok kalau ada yang puasa, kan, ya apa namanya, ya ini kalau mau dituntaskan dikit lagi, enggak papa? Oh ya udah, ini bahasa sekretariat, persiapan makan malam segala macam, enggak ada, belum siap. Atau kecuali ada yang mau ngasih, yang
118 - dari balkon mau ngirim McD atau Nasi Padang? Biasanya kan banyak tuh, ada yang survey 10 ribu saja bisa langsung respondennya. Jadi, gimana, Prof.? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kalau ada, tanya korlapnya, jangan tanya dia, tanya korlapnya yang di bawah ini. F- PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.): Pak Willy, Pak Willy. KETUA RAPAT: Ya, gimana Bu Kiki? F- PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.): Saya rasa untuk hari ini jangan in a rush juga, karena kita butuh waktu juga kan. Dalam arti kata, besok menjelang puasa, nunggu sidang Isbat, kita juga punya keluarga tolong dipertimbangkan, karena kan ini undang-undangnya tentang keluarga juga sebenarnya, terima kasih. juga kan, yang sudah nunggu. Jadi, KETUA RAPAT: Karena Ketua datang, kita minta Ketua sajalah. Silakan, Ketua. Sekaligus Pimpinan, Ketua pegang sebentar. Saya panggilan alam. (PERGANTIAN SEMENTARA KETUA RAPAT) KETUA RAPAT (Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H./ KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI): Kan kita sudah sehati. KETUA RAPAT: Masuk. KETUA RAPAT (Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H./KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI): Terima kasih, Pak Willy. Ini tergantung Pak Sturman. Kalau Pak Sturman minta kita lanjut, kita lanjut. Ini berapa DIM sih yang tersisa, Pak?
119 - F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Bukannya tersisa ya, ini ada (ucapan tidak jelas, tanpa mic) di sini. KETUA RAPAT: Tapi masih memungkinkan, ya, besok ya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Bisa bisa. KETUA RAPAT: Bisalah, bisa besok. Jadi, besok, kemudian kita usahakan Minggu bisa Timus/Timsin, Senin. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Dan Senin. KETUA RAPAT: Selasa kita bisa plenokan. Saya rasa setuju ya, kita lanjutkan besok, Prof, ya, Pemerintah, Bu. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Pak, Pak Ketua. KETUA RAPAT: jam 10 WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Jam 10 setuju. KETUA RAPAT: Jam 10 iya.
120 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Pak Ketua, mohon maaf. KETUA RAPAT: Silakan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Tadi sebelum Pak Ketua masuk, ada diskusi terkait usulan Pak Supriansa. Dan saya kira itu memang penting sekali, mohon dari Kementerian Dalam Negeri bisa menjelaskan mengapa DIM Pemerintah seperti itu, kalau diizinkan, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Silakan. KEMENDAGRI (SRI PURWANINGSIH): Izin, Yang Mulia. Terima kasih, Prof. Terkait dengan DIM 473, ya, ini tadi sudah ditutup, jadi kita buka lagi. Untuk DIM 473, itu dituliskan di sana bahwa "Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban, perempuan korban yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional." Tadi Pak Supriadi menyatakan kenapa harus.... WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Supriansa. Supriansa, bukan Supriadi, bukan Irwansyah. KETUA RAPAT: Kalau Beliau ndak ke luar, namanya Pak Supriansa. Karena lagi ke luar, jadi berubah jadi Supriadi. F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): Izin, Pimpinan, betul juga itu. Memang awalnya Supriadi, tapi berganti Supriansa, betul juga.
121 - KETUA RAPAT: Lanjut, Bu. KEMENDAGRI (SRI PURWANINGSIH): Mohon maaf. Kenapa menggunakan kalimat "perempuan", karena ini juga mengkorelasikan dengan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang 23. Di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu, dinyatakan di sana bahwa terkait dengan bidang urusan perlindungan perempuan dan anak, maka spesifikasi itulah yang kemudian dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang ini. Itu, Yang Terhormat, terima kasih. KETUA RAPAT: Saya rasa nanti di, bisa dilanjutkan di pembahasan berikut ya. Masih ada yang lain? Cukup ya? Oh, Pak Sturman, ini Beliau selalu buka dan tutup, Pak. F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): Izin, Pimpinan, terima kasih. Apa yang dikatakan Bu Kiki tadi, saya kira betul, kita memang kalau sore ini enggak usah lagi. Besok akan dimulai jam 10, kita sepakat. Kemudian kalau bisa yang puasa, tetap puasa, yang enggak puasa tetap ada disiapkan makan untuk yang enggak puasa, ya. Saling toleransi. Kita menghormati yang puasa, yang berpuasa juga saling menghormati, begitu. Terima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT: Nah, karena Pak Supriadi sudah masuk, berubah jadi Pak Supriansa sekarang, Pak. Pokoknya kalau Beliau di ruangan namanya Pak Supriansa WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Pak, tadi namanya Supriadi, Pak. KETUA RAPAT: Namanya Pak Supriansa.
122 - KEMENDAGRI (SRI PURWANINGSIH): Mohon maaf, Bapak. KETUA RAPAT: Oke, saya kembalikan. Tadi Pak Willy, disepakati nanti dilanjutkan besok, mulai jam 10, kan masih ada, kalau Pak Willy masih harus check up, ada Pak Nurdin, ada saya, untuk bisa melanjutkan itu. Saya kembalikan ke Pak Willy. (KETUA RAPAT KEMBALI KEPADA WILLY ADITYA) KETUA RAPAT (WILLY ADITYA/ WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI): Terima kasih, Ketua yang bijaksana, ganteng, dan tidak sombong. Berarti kita sepakat besok lanjut jam 10, habis itu kita bahas besok seharian, Prof? Kalau panja bisa selesai sebelum siang, siangnya bisa kita lanjutkan dengan Timus/Timsin, dan... ANGGOT PANJA: (ucapan tidak jelas, tanpa mic) KETUA RAPAT: Bukan, bukan hari Minggu, Prof, Tim dapur sudah mulai bekerja, antara tim dapur Pemerintah dengan tim dapur DPR. ANGGOT PANJA: (ucapan tidak jelas, tanpa mic) Bukan, Timus/Timsin besok saja, kalau selesai. Toh, kita masih ada hari waktu Senin. Hari Selasa, tanggal 5 kita akan melakukan pleno untuk, peng, ah? ANGGOT PANJA: (ucapan tidak jelas, tanpa mic) Minggu, enggak. Lah piye Mbak, gereja? Enggak toh? Ya, kita menghormatilah, yang Katolik, Muhammadiyah, atau Nahdlhatul Ulama, Protestan.
123 - Jadi, kita skors sidang ini sampai besok jam 10.00. (RAPAT DISKORS PUKUL 15.13 WIB) Jakarta, 1 April 2022 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT, TTD Widiharto, S.H., M.H. NIP. 196701271998031001