Bekerja sama dengan: Dilaksanakan oleh: Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Manajemen yang telah ada, Pembelajaran dan Rekomendasi
Latar Belakang... 2 Manajemen Kawasan Konservasi yang ada ... 4 Pengembangan Unit Pengelola Hutan Konservasi ... 7 Pembelajaran yang dipetik dan langkah-langkah selanjutnya... 9 Rekomendasi... 13 Lampiran 1: Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi ... 13 Lampiran 2: Daftar KPHK Taman Nasional ... 14 Lampiran 3: Daftar KPHK non-Taman Nasional... 15 Lampiran 4: Daftar Taman Hutan Raya di Indonesia... 17 Singkatan... 18 Foto sampul: Jejak hutan, Taman Nasional Betung Kerihun, Kalimantan Barat oleh I Gusti Ngurah Pradnyana (BK-DS TN).
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Manajemen yang telah ada, Pembelajaran dan Rekomendasi 1
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Latar Belakang Banyak kawasan konservasi di Indonesia ditetapkan pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Timur. Penetapan tersebut didasarkan atas beberapa undang-undang dan peraturan mengenai perlindungan satwa liar, terutama mamalia besar dan burung yang menarik dan spesies mamalia kecil. Kebanyakan kawasan konservasi ditetapkan sebagai monumen alam (natuurmonumenten) dan suaka margasatwa (wildreservaat). Brahminy kite (Haliastur indus) di Taman Nasional Betung Kerihun, Kalimantan Barat. Foto oleh I Gusti Ngurah Pradnyana (BK-DS NP). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kehutanan menyebutkan bahwa hutan untuk tujuan konservasi dibagi menjadi Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata. Oleh karenanya, natuurmonumenten dan wildreservaat dikelompokkan ke dalam Hutan Suaka Alamdan ditetapkan kembali sebagai Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Pada tahun 1979--1983, di bawah projek pembangunan Taman Nasional FAO / UNDP, disusun Rencana Konservasi Nasional untuk Indonesia. Kawasan konservasi yang telah ada dan yang diusulkan digambarkan berdasarkan pulau-pulau besar (wilayah bio-geografis) yaitu, Sumatra, Kalimantan, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Selain RKN, beberapa usulan rencana pengelolaan taman nasional juga disusun dengan melakukan penilaian terhadap Cagar alam dan / atau suaka margasatwa dan kawasan hutan sekitarnya yang berdekatan menjadi kawasan yang berukuran sewajarnya / cukup. Penilaian tersebut, yang juga merupakan kampanye untuk menjadi Tuan rumah Kongres Taman Nasional Dunia Ketiga pada tahun 1982, menghasilkan deklarasi lima taman nasional pada Maret 1980,yaitu Gunung Leuser (Aceh), Ujung Kulon (Banten), Gunung Gede- Pangrango (Jawa Barat), Baluran (Jawa Timur), dan Komodo (Nusa Tenggara Timur). Pada Oktober 1982, Indonesia benar-benar menjadi Tuan Rumah Kongres Taman Nasional Dunia Ketiga di Denpasar, Bali. Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian melalui Keputusan Menteri No. 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 menyatakan 11 kawasan lainnya sebagai taman nasional, yaitu Kerinci Seblat, Way Kambas, dan Bukit Barisan Selatan (Sumatra); Bromo-Tengger-Semeru, dan Meru Betiri (Java); Bali Barat (Bali); Tanjung Puting dan Kutai (Kalimantan); Lore Lindu, Dumoga Bone/Bogani Nani Wartabone (Sulawesi); dan Manusela (Maluku). 2
Hutan mangrove (bakau) di Taman Nasional Ujung Kulon - di ujung Jawa barat. Foto oleh Donald Bason. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Gambar 1. 16 Taman Nasional pertama Berdasarkan RKN (NCP), potensi beberapa kawasan konservasi yang diusulkan juga dinilai dan ditetapkan sebagai Cagar Alam, Suaka Margasatwa atau Taman Wisata Alam termasuk kawasan perairan pesisir dan perairan dangkal untuk melestarikan terumbu karang dan habitat kehidupan laut. Pada tahun 1983, FAO dan WWF mendukung Indonesia dalam memproduksi peta jalan (roadmap) untuk konservasi laut di Indonesia1. Tujuan utama peta jalan ini adalah untuk membangun sekitar 10 juta hektar habitat-habitat laut yang unik dan penting, termasuk mangrove (bakau), terumbu karang, laguna, persebaran rumput laut dan daerah pesisir. Sampai sekarang, Indonesia telah menetapkan 521 kawasan konservasi meliputi total wilayah 27.108.486 ha, termasuk2: 221 cagar alam (4,08 juta ha); 75 suaka alam (5,03 juta ha); 50 Taman Nasional (16,34 juta ha); 23 Taman Hutan Raya (0,35 juta ha); 115 Taman Wisata Alam (0,75 juta ha); dan 13 Taman buru (0,22 juta ha). Saat ini, pokok perhatian pengelolaan kawasan konservasi adalah pada taman nasional dengan mengembangkan institusi khusus untuk mengelola kawasan, yang disebut Balai Taman Nasional, yaitu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sedangkan kawasan konservasi non-taman nasional masih belum dikelola dengan baik oleh oleh Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang berada di tingkat provinsi. Meski dikelola oleh institusi khusus, pengelolaan taman nasional dinilai masih belum sepenuhnya efektif, seperti yang ditunjukkan oleh penilaian Perangkat Pemantau Efektivitas Pengelolaan (METT). Pengelola menghadapi tantangan yang lebih besar lagi di kawasan konservasi non-taman nasional. Situasi ini menyebabkan degradasi ekosistem antara lain karena pembalakan liar, perambahan, perburuan liar, penggembalaan ternak ilegal dan perubahan penggunaan lahan lainnya. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) yang sedang berjalan merupakan terobosan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Tidak hanya taman nasional yang dikelola sejak tahun 1982, mendapat manfaat dari proses ini, namun pembentukan KPHK non-taman nasional juga akan mengarah pada pengelolaan kawasan yang lebih baik, terutama untuk Cagar Alam dan suaka alam dimana pengelolaannya saat ini terbatas untuk menjaga dan mengawasi kawasan. Demikian juga pengelolaan taman wisata dan taman buru yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (pemegang ijin) dapat diawasi lebih baik oleh KPHK. Selanjutnya, KPHK juga dapat memberikan saran teknis untuk pengelolaan Taman Hutan Raya yang berada di bawah otorisasi pemerintah kabupaten atau provinsi berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah. 1 Soehartono, Tonny dan Ani Mardiastuti. 2013. Suara Taman Nasional di Kalimantan, Sejarah Perkembangan Taman Nasional di Indonesia (The Voice of National Parks in Kalimantan, Indonesia. History of National Park Development in Indonesia). Yayasan Nata Samastha. Jakarta. 2 Statistik Direktorat Jenderal PHKA 2012. 2013. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Jakarta. 3
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Manajemen Kawasan Konservasi yang telah ada Taman Nasional 3 Sejak 1982, setelah menjadi tuan rumah Kongres Taman Nasional ke-tiga di Bali, Indonesia telah menetapkan prioritas teratas pada pengembangan taman nasional. Dimulai dengan mengumumkan 5 taman nasional sebelum pelaksanaan kongres (1980) dan menambahkan 11 taman nasional pada waktu kongres berlangsung (1982), Indonesia saat ini telah mebangun 51 taman nasional di seluruh negeri. Pengelolaan Taman nasional di Indonesia mulai dengan membangun lembaga yang bertujuan pada menerapkan sistem pengeloaan taman nasional seperti yang diadopsi di Bali (1982). Instusi yang dikenal sebagai Sub Balai Kawasan Pelestarian Alam ini awalnya disupervisi oleh Balai Perlindungan dan Pengawetan Alam dan sekarang telah berubah menjadi Balai / Balai Besar Taman Nasional. Struktur Balai Besar Taman Nasional ini terdiri dari unit pengelola yang melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Balai Besar Taman Nasional bertanggung jawab atas untuk melakukan: 1. Inventarisasi potensi kawasan, pembagian zona (zoning), dan mempersiapkan rencana pengelolaan; 2. Perlindungan dan keamanan kawasan; 3. Pengawasan dampak perusakan sumber daya alam; 4. Pengawasan kebakaran hutan; 5. Pengembangan dan penggunaan non-komersial spesies tanaman dan binatang liar; 6. Perlindungan jenis tumbuhan dan satwa liar, habitat dan sumber-sumber genetik, termasuk pengetahuan tradisional di kawasan taman nasional; 7. Pengembangan dan penggunaan layanan ekosistem; 8. Evaluasi fungsi yang sesuai telah ditentukan, rencana restorasi ekosistem dan perubahan tutupan hutan; 9. Layanan data dan informasi, promosi, dan sumber daya alam dan pemasaran konservasi ekosistem; 10. Kerja sama dan pengembangan kemitraan dalam konservasi sumber daya alam dan ekosistem; 11. Pengelolaan dan penyuluhan pecinta alam di bidang sumber daya alam dan konservasi ekosistem; 12. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional;dan 13. Administrasi dan masalah perkantoran, serta hubungan masyarakat. Mata air panas, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. 3 Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional. Foto oleh Donald Bason. 4
Taman Nasional Tanjung Puting, terletak di sebelah tenggara Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Foto oleh Donald Bason. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Saat ini, terdapat dua jenis Balai Taman Nasional, yaitu Balai Besar dan Balai Taman Nasional yang terbagi lagi menjadi Tipe A dan B. Perbedaan ini memengaruhi struktur organisasi dan jumlah jabatan struktural. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan di lapangan, pengelola dapat menetapkan posisi non-struktural, yang disebut Resor yang dipimpin oleh staf non-struktural. Konservasi Sumber Daya Alam4 Bertepatan dengan pengembangan lembaga pengelola taman nasional pada tahun 1982, pengelolaan kawasan konservasi non-taman nasional dipisahkan dari pendekatan pengelolaan taman nasional. Pemerintah membentuk satu lembaga yang disebut Sub Balai Perlindungan dan Pengawetan Alam yang juga diawasi oleh Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam. Pembentukan lembaga taman nasional telah mempengaruhi pengaturan lembaga pengelola non-taman nasional yang pertama kali dikembangkan sebagai Balai dan Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dan akhirnya berubah menjadi Balai Besar/Balai provinsi. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Sumber Daya Alam adalah unit pengelolaan sumber daya alam dan konservasi ekosistem di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Tugas Unit Pelaksana Teknis ini adalah untuk melakukan konservasi alam dan konservasi ekosistem dengan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru. Selain itu, lembaga ini juga bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi teknis berkenaan dengan pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan peraturan yang ada. Dalam menjalankan tugasnya, UPT Konservasi Sumber Daya Alam berfungsi untuk melakukan: 1. Inventarisasi potensi taman, perencanaan wilayah (blok divisi / zonasi), dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman berburu; 2. Area perlindungan dan keamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. 5
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia 3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam; 4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; 5. Pengelolaan spesies tumbuhan dan satwa liar, habitat dan sumber daya genetik, termasuk pengetahuan tradisional; 6. Peningkatan dan pemanfaatan jasa ekosistem; 7. Evaluasi kesesuaian fungsi yang telah ditetapkan, rencana restorasi ekosistem dan perubahan tutupan hutan; 8. Penyiapan pembentukan dan pengoperasian Unit Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK); 9. Layanan data dan informasi, promosi, dan pemasaran sumber daya alam dan konservasi ekosistem; 10. Kerjasama dan pengembangan kemitraan dalam konservasi sumber daya alam dan ekosistem; 11. Pengawasan dan pengendalian distribusi jenis tanaman dan satwa liar; 12. Koordinasi teknis penunjukan koridor satwa liar; 13. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem penting; 14. Pengelolaan dan penyuluhan pecinta alam di bidang sumber daya alam dan konservasi ekosistem; 15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman; dan 16. Administrasi dan masalah perkantoran, serta hubungan masyarakat. Seperti halnya dengan taman nasional, UPT Konservasi Sumber Daya Alam dikelompokkan ke dalam Kelas I (Balai Besar) dan Kelas II (Balai). Kedua Balai Besar dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dibagi lagi menjadi Tipe A dan Tipe B. Pembedaan kelas dan jenis mempengaruhi struktur organisasi dan tingkatan posisi struktural. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan di lapangan, pengelola dapat menetapkan posisi non-struktural, yang disebut Resor yang dipimpin oleh staf non-struktural. Selain itu, untuk mendukung kegiatan resor, Kepala Balai Besar / Balai Konservasi Sumber Daya Alam dapat menunjuk Kepala Bagian atau staf non-struktural sebagai Kepala KPHK sampai ke organisasi dan tata kerja KPHK sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan. 6 Kupu-kupu ekor burung layang-layang di Taman Nasional Betung Kerihun, Kalimantan Barat. Foto oleh Dwi Maria da Kontas.
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Pengembangan Unit Pengelola Hutan Konservasi Dasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, seluruh kawasan hutan (produksi, lindung dan konservasi) harus dibagi dan dikelola di bawah unit pengelolaan hutan. Unit-unit tersebut berada di kawasan hutan sesuai dengan fungsinya untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. Unit pengelolaan hutan, khususnya unit pengelolaan hutan produksi dan lindung, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Hutan, Penyiapan Rencana Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan. Pada dasarnya, dalam mencapai tujuan pengelolaannya untuk memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat, pemerintah harus mengelola hutan melalui pelaksanaan: 1. Perencanaan kehutanan; 2. Pengelolaan hutan; 3. Penelitian dan pengembangan Kehutanan, pendidikan dan pelatihan, dan penyuluhan; dan 4. Pengawasan. Sebagai penanggung jawab teknis pengelolaan hutan di tingkat tapak, berdasarkan tugas dan fungsinya, KPH berwenang untuk:5 1. Melakukan pengelolaan hutan, termasuk: a. Perencanaan dan manajemen persiapan rencana hutan; b. Penggunaan sumber daya hutan, misalnya memantau dan mengelola pemegang ijin; c. Pemanfaatan lahan hutan, misalnya memantau dan mengelola pemegang ijin; d. Pemanfaatan hutan di zona khusus; e. Rehabilitasi dan reklamasi hutan. f. Perlindungan hutan dan konservasi alam. 2. Menentukan lebih lanjut kebijakan hutan nasional, provinsi dan kabupaten / kota untuk pelaksanaan pengelolaannya. 3. Melaksanakan pengelolaan hutan di wilayah yang ditunjuk, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian. 4. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kehutanan. Pohon besar, Berau, Kalimantan Timur. Tidak seperti KPH produksi dan lindung, KPH konservasi dikembangkan dari kawasan konservasi / hutan yang telah ditunjuk dan dikelola oleh Balai Besar / Balai Taman Nasional atau Konservasi Sumber Daya Alam (untuk kawasan konservasi non-taman nasional). Selain itu, kewenangan pengelolaan kawasan konservasi berada pada pemerintah pusat, yaitu KLHK. Oleh karena itu, KPHK adalah sebuah organisasi pemerintah pusat di tingkat tapak, kecuali taman hutan raya (Tahura) yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten atau, jika taman tersebut melintasi batas kabupaten, di bawah pemerintah provinsi. Foto oleh Georg Buchholz. 5 7
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Meski sistem KPH akan diterapkan, fungsi kawasan konservasi seperti yang dijelaskan di atas tidak berubah. Konsekuensinya, manajemen harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Perlindungan Alam (KPA). Saat ini, KPH taman nasional merupakan taman nasional yang dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional. KPH non-nasional adalah kumpulan kawasan konservasi non- taman nasional, kecuali taman hutan raya. Pembentukan dan Pembangunan KPHK Dalam menyiapkan penyusunan rancangan KPHK beberapa aspek mesti dipertimbangkan, termasuk:6 1. Kawasan konservasi dikelola sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). 2. Pembentukan KPH diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan. 3. KPHK adalah lembaga pengelolaan hutan di kawasan hutan yang ditunjuk sebagai kawasan konservasi, baik KSA (taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya) dan / atau KPA (cagar alam dan suaka margasatwa), dan taman buru. 4. Kawasan hutan konservasi sering memerlukan tindakan restorasi dan rehabilitasi karena degradasi hutan dan ekosistem dan konflik kepemilikan. 5. Evaluasi KSA dan / atau KPA harus dilakukan setiap 5 tahun atau bila diperlukan untuk kepentingan perbaikan pengelolaan atau perubahan fungsi kawasan. 6. Sasaran Strategis B Sasaran-sasaran Keragaman Hayati Aichi7: mengurangi tekanan langsung pada keragaman hayati dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan; dan Sasaran strategis C: meningkatkan status keragaman hayati dengan menjaga ekosistem, spesies dan keragaman genetik. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang telah disebutkan di atas, rancangan KPHK dapat dilaksanakan sebagai berikut: 1. Area pengelolaan yang aman, yaitu pengelompokan kawasan konservasi yang ditugaskan dan ditunjuk oleh menteri. 2. Penilaian fungsi ekologis dan layanan ekosistem. 3. Penilaian struktur kelembagaan termasuk peran, tanggung jawab, ancaman dan tantangan serta kondisi spasial. 4. Penilaian prioritas pemanfaatan sumber daya, yaitu pengembangan berdasarkan aksesibilitas. Namun, sebelum pengembangan kriteria dan indikator Panduan Perencanaan dan Operasionalisasi KPHK, Menteri Kehutanan telah menetapkan 50 KPH konservasi yang mencakup area seluas 10.191.333,70 ha pada periode Desember 2009--Desember 2013, yang terdiri dari 38 taman nasional (8.373.061,81 ha) dan 12 non-taman nasional (1.818.271.00 ha)8. Tambahan sebanyak 42 KPHK mencakup area seluas 1.829.329,00 ha telah ditetapkan, 6 Siswanto, Wandojo dkk. 2015. Penyusunan Kriteria & Indikator Rancang Bangun (Pembentukan) KPHK dan Pedoman Operasional KPHK. Kerjasama antara Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan GIZ FORCLIME. Jakarta. 7 Konvensi tentang Keragaman Hayati, Sasaran Keragaman Hayati Aichi. (Convention on Biological Diversity. Aichi Biodiversity Targets.) 8 8 Toples batu, Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah: Menyatakan sebuah Taman Nasional pada bulan Oktober 1982, mencakup 2.180 km² dari hutan dataran rendah dan pegunungan dengan megalitik batu kuno di dalam dan sekitarnya. Foto oleh Donald Bason.
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia terutama KPHK taman nasional. Selain itu, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah mengeluarkan peraturan pada bulan Juli 2016 (No. P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 tentang Bimbingan Teknis Operasionalisasi Unit Pengelolaan Hutan Konservasi). GIZ FORCLIME berkontribusi pada persiapan dan perumusan peraturan dengan memberikan keahlian selama proses berlangsung. Pembelajaran dan langkah- langkah selanjutnya Pembentukan KPHK Pada dasarnya, dua aspek terpenting untuk dipertimbangkan dalam pembentukan KPHK dengan memperhitungkan aspek ekologi dan pengelolaan tentang kawasan dan lansekapdi sekitarnya. Seperti yang telah kita ketahui, faktor-raktor penting untuk dipertimbangkan dalam menunjuk dan menentukan kawasan konservasi / perlindungan, antara lain, adalah derajat endemis, kelangkaan, dan keterwakilan ekologi. Oleh karena itu, faktor-faktor ini dikombinasikan dengan kemampuan pengelolaan dan kondisi lanskap di sekitarnya harus digunakan sebagai basis dalam mengelompokkan dua atau lebih kawasan konservasi menjadi satu KPHK. Taman nasional dan kawasan konservasi kecil yang berdekatan harus dikelompokkan menjadi satu KPHK dengan taman nasional yang dianggap sebagai inti KPHK. Untuk KPHK non-taman nasional, ekosistem dengan luas yang cukup sebagai inti, yang dapat diwakili oleh tutupan hutan, harus dikelompokkan menjadi satu KPHK dengan atau tanpa kawasan konservasi kecil lainnya yang berdekatan. Mengingat aspek dan faktor yang disebutkan di atas, laporan Kriteria dan Indikator Rancangan Pembangunan KPHK (2015) harus diubah secara hati- hati menjadi pedoman teknis sebagai dasar pembentukan KPHK baru serta mendesain ulang KPHK yang ada, terutama yang ditentukan sebelumnya. Sampai 2015. Penunjukan KPHK ini ternyata hanya berdasarkan aspek ukuran tanpa mempertimbangkan kawasan konservasi yang berdekatan dan lanskap sekitarnya. Oleh karena itu, KPHK tersebut hanya terdiri dari satu taman nasional atau kawasan konservasi non-taman nasional (cagar alam atau suaka margasatwa). Oleh sebab itu, penelaahan ulang terhadap persebaran dan batas spasial KPHK ini harus dilakukan berdasarkan tujuan khusus konservasinya. Selanjutnya, dengan mengelompokkan berbagai fungsi kawasan konservasi seperti cagar alam, suaka alam, taman wisata alam, dan / atau taman buru, diversifikasi pengelolaan kawasan dan termasuk sosial dapat diterapkan. Taman Nasional Betung Kerihun, Kalimantan Barat. Kewenangan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) terletak pada pemerintah daerah, yaitu pemerintah provinsi atau kabupaten / kota tergantung pada lokasi administrasinya. Namun, karena merupakan kawasan konservasi di bawah payung Kawasan Pelestarian Alam (KPA) bersama dengan taman nasional dan kawasan wisata alam, pedoman teknis pendirian KPHK yang akan diterapkan adalah yang dikembangkan oleh KLHK, yaitu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem9. Koleksi foto Taman Nasional Danau Sentarum-Betung Kerihun. Tahura adalah kawasan untuk koleksi tanaman dan / atau hewan yang dapat terdiri dari alam atau buatan manusia dan dengan spesies asli dan/atau non-asli yang tidak dikategorikan sebagai invasif. Tahura digunakan untuk tujuan penelitian, kegiatan ilmiah, pendidikan, dukungan budidaya, budaya, pariwisata atau rekreasi. Saat ini, banyak Tahura dikelola oleh lembaga atau 9 Siswanto, Wandojo. 2016. Transformasi Pengelolaan Tahura ke KPHK. Pertemuan 3 bulanan ke-2. Mei 2016. Jakarta. 9
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia unit kerja khusus, seperti Unit Pelaksana Teknis PHK sebagai subordinat dari masing-masing Dinas Kehutanan. Oleh karena itu, untuk beberapa kasus, Gubernur atau Bupati / Walikota dapat menetapkan KPHK untuk Tahura dengan mengubah institusi yang ada. Selain itu, KPHK Tahura yang telah mapan dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan ini, pengelolaan Tahura akan dapat menginvestasikan kembali pendapatan mereka dari pengelolaan sumber daya. Membangun Institusi Meskipun KPHK telah ditetapkan sejak 2009, struktur organisasi masih belum didefinisikan secara jelas. Penerbitan berbagai Keputusan Menteri tentang KPHK dapat dianggap hanya dengan memberi label pada taman nasional yang dipilih, cagar alam dan cagar alam ketat dan suaka alam karena hampir tidak ada perubahan pengelolaan yang dilakukan. KPHK Taman Nasional yang dikelola Balai Taman Nasional masih melakukan bisnis seperti biasa. Bahkan lebih buruk lagi, non-taman nasional yang ditunjuk tetap ada tanpa institusi khusus untuk mengelola kawasan tersebut. KPHK ini masih dikelola oleh Balai Besar / Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang hanya menjaga kawasan tanpa mendapat pengakuan khusus seperti KPHK. Penerbitan Peraturan Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam dan Konservasi Ekosistem No. P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016, tentang Petunjuk Teknis Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi dapat dianggap sebagai dimulainya perbaikan penerapan KPHK. Selain itu, juga merupakan dasar yang lebih baik untuk digunakan dalam menetapkan dan menunjuk KPHK baru pada tahun 2016 setelah melakukan banyak diskusi dengan kepala Balai Besar / Balai Konservasi Sumber Daya Alam berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada saat ini, organisasi KPHK yang ditunjuk ditempelkan pada Balai Besar Taman Nasional atau Balai Besar / Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang telah ada10. Untuk taman nasional yang dikelola oleh Balai, Kepala Balai berfungsi sebagai Kepala KPHK, sedangkan untuk taman nasional yang dikelola oleh Balai Besar, jabatan Kepala KPHK ini dijabat oleh Kepala Bidang Teknis Konservasi. Dalam hal Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Kepala KPHK dijabat oleh salah satu kepala divisi atau bagian, bergantung pada pentingnya aspek pengelolaan KPHK non-taman nasional. Seperti yang digariskan dalam peraturan Direktur Jenderal KSDAE, yang dikembangkan berdasarkan hasil kerja yang didukung oleh GIZ FORCLIME, tujuan KPHK adalah perlindungan sistem pendukung mata pencaharian, pelestarian keanekaragaman hayati untuk menghindari kepunahan spesies, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Pada dasarnya, fungsi dan tugas KPHK sama dengan kawasan konservasi karena tidak ada perubahan fungsi kawasan. Namun, sebagai KPHK, tugas selanjutnya ditambahkan, termasuk: 1. Memberikan kemungkinan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak lain dalam mencapai tujuan pengelolaan KPHK; 2. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan pemerintah daerah dalam mengembangkan zona penyangga KPHK di kawasan perbatasan; dan 3. Memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, memberikan akses pemanfaatan bagi masyarakat, dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan informasi, pengamanan, pemeliharaan, dan pengendalian. 10 Peraturan Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam dan Konservasi Ekosistem No. P.3/KSDAE/ SET/KSA.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016, tentang Petunjuk Teknis Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi. 10 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur dinamai dua gunungnya, Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Foto oleh Donald Bason.
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Fungsi KPHK dalam menjalankan tugasnya meliputi: 1. Melakukan inventarisasi keanekaragaman hayati dan perencanaan kawasan; 2. Melaksanakan pengelolaan tumbuhan dan satwa liar dan habitatnya; 3. Melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan; 4. Melaksanakan penunjukkan koridor satwa liar, restorasi ekosistem, dan pemeliharaan kawasan dengan menghentikan kunjungan; 5. Melakukan pemanfaatan dan promosi potensi kawasan; 6. Melakukan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan yang ditunjuk; 7. Melakukan pengelolaan kebakaran hutan; 8. Melakukan pengelolaan kegiatan untuk masyarakat sekitar; 9. Mendukung pembentukan dan pengembangan zona penyangga; 10. Mengembangkan kerjasama penguatan fungsi dan masalah strategis; dan 11. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal, Kepala KPHK dapat ditunjuk oleh Kepala Balai Besar Taman Nasional atau Kepala Balai Besar / Balai Konservasi Sumber Daya Alam, namun struktur organisasi belum diputuskan. Keadaan ini mengarah pada posisi kepala KPHK yang tidak jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana digariskan dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, pembentukan organisasi khusus harus diprioritaskan oleh pemerintah agar dapat menciptakan pengelolaan KPHK yang efektif. Balai Besar, baik konservasi taman nasional dan sumber daya alam, dapat berperan dalam mengkoordinasikan pengelolaan KPHK di Kawasannya, tergantung pada jumlah KPHK yang ditetapkan. Balai taman nasional dan kawasan lindung yang berdekatan dapat ditunjuk sebagai KPHK. Demikian juga, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dapat ditunjuk sebagai bagian dari KPHK lainnya di provinsi ini atau langsung dikonversi ke KPHK. Kewenangan Di samping organisasi, kewenangan KPHK perlu didefinisikan dan diefektifkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama dalam pengembangan kerjasama, koordinasi dengan pihak terkait dan pemegang izin di kawasannya, serta pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Masalah teknis mengenai pengelolaan kawasan konservasi dan jenisKPHK juga harus diperkuat. Sampai batas tertentu, proses pengambilan keputusan harus didelegasikan dari Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ke Kepala KPHK , terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan konflik dengan masyarakat lokal yang tidak terkait dengan praktik tindak pidana kehutanan. Penguatan kewenangan KPHK akan menciptakan kepercayaan dari pihak terkait dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan. Taman Hutan Raya (Tahura) Sebagai bagian dari KPA, pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) bertujuan untuk mempertahankan keanekaragaman tumbuhan dan satwa untuk menghindari kepunahan spesies, melindungi sistem pendukung mata pencaharian, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Mengingat hal ini merupakan kombinasi dari upaya konservasi alam, baik konservasi ex-situ maupun in-situ, Tahura dapat ditunjuk baik dari hutan alam dan / atau buatan. 11
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Berdasarkan Pasal 14, ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dan kewenangan terkait pengelolaan kawasan taman hutan raya yang berada di kabupaten / kota tetap berada di bawah pemerintah kabupaten / kota. Karena sebagian besar Tahura berada di satu kabupaten, maka ini bisa menjadi satu-satunya urusan kehutanan yang tersisa di pemerintah kabupaten / kota. Tahura yang berada di lintas batas kabupaten / kota, bagaimanapun, harus dikelola oleh pemerintah provinsi. Perbandingan tahapan pendirian KPH, sebagaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 jo. No. 3 tahun 2008 tentang Pengaturan Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan versus Tahura ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini. Tabel 1. Perbandingan Kesiapan No. FMU Tahura 1 Penunjukkan kawasan kerja Penetapan Tahura 2 Pembentukan Organisasi Kebanyakan dikelola oleh unit kerja khusus (UPTD) 3 Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kebanyakan Rencana-rencana Pengelolaan Tahura telah disiapkan 4 Pengembangan rencana Bisnis Rencana bisnis adalah bagian dari rencana pengelolaan 5 Pelaksanaan PPK BLUD ? 6 Persiapan RKT Rencana kerja telah disusun setiap tahun untuk kegiatan dan anggaran (RKP) Sumber: Siswanto, Wandojo. 2016. Transformasi Pengelolaan Tahura ke KPHK. Pertemuan 3 bulanan ke-2. Mei 2016. Jakarta. Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa semua tahap pengembangan KPH sampai dengan pelaksanaannya telah dipenuhi oleh manajemen Tahura yang ada. Karena Tahura dikelola sebagai KK; Maka manajemen belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Pola pengelolaan keuangan ini dapat dipromosikan sebagai argumen yang menarik untuk mengelola Tahura di tingkat kabupaten / kota. Anggrek, Taman Nasional Betung Kerihun, Kalimantan Barat. Foto oleh I Gusti Ngurah Pradnyana (BK-DS NP) 12
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Rekomendasi 1. Untuk memperkuat dasar hukum pengembangan KPHK, peraturan menteri mengenai penetapan desain dan pilihan pengelolaan pembangunan harus disiapkan. 2. Petunjuk teknis dalam pengelompokan non-taman nasional KPHK harus diatur secara hati-hati dengan mempertimbangkan kawasan konservasi kecil yang berdekatan dengan taman nasional sebagai bagian dari KPHK taman nasional. 3. Balai besar konservasi taman nasional dan sumber daya alam dapat dianggap berperan dalam mengkoordinasikan pengelolaan KPHK. 4. Petunjuk teknis untuk pembentukan Tahura sebagai KPHK yang dikelola oleh pemerintah daerah harus dikembangkan melalui konsultasi dengan pemerintah daerah terkait. 5. Kelayakan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), termasuk untuk Tahura (PPK-BLUD) harus dinilai dengan bijak mengingat kondisi KPHK. 6. KLHK harus menunjuk Tahura sebagai KPHK dan memberikan panduan dalam mengubah pengelolaan Tahura menjadi KPHK . 7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem harus memberikan mekanisme pengusulan sebagai dasar bagi pemerintah daerah (propinsi atau kabupaten/kota) untuk mengusulkan Tahura sebagai KPHK. Lampiran 1. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi Jumlah: 27.108.486,54 Ha. (521 unit) Sumber: Statistik Direktorat Jenderal PHKA 2104 (2015) 13
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Lampiran 2. Daftar KPHK Taman Nasional No. Nama Lokasi (Provinsi) 1. Berbek Jambi 2. Ujung Kulon Banten 3. Gunung Halimun Salak Jawa Barat 4. Meru Betiri Jawa Timur 5. Alas Purwo Jawa Timur 6. Bali Barat Bali 7. Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat 8. Tanjung Puting Kalimantan Tengah 9. Kutai Kalimantan Timur 10. Bunaken Sulawesi Utara 11. Bogani Nani Wartabone Gorontalo 12. Bantimurung Bulusarung Sulawesi Selatan 13. Manupeu Tanah Daru Nusa Tenggara Timur 14. Laiwangi Wanggameti Nusa Tenggara Timur 15. Way Kambas Lampung 16. Gunung Palung Kalimantan Barat 17. Danau Sentarum Kalimantan Barat 18. Baluran Jawa Timur 19. Gunung Merapi Jawa Tengah 20. Bukit Dua Belas Jambi 21. Sembilang Sumatera Selatan 22. Karimunjawa Jawa Tengah 23. Bukit Baka Bukit Raya Kalimantan Barat 24. Gunung Merbabu Jawa Tengah 25. Kayan Mentarang Kalimantan Timur 26. Komodo Nusa Tenggara Timur 27. Kelimutu Nusa Tenggara Timur 28. Rawa Aopa Watumohai Sulawesi Tenggara 29. Manusela Maluku 30. Aketajawe Lolobata Maluku Utara 31. Batang Gadis Sumatera Utara 32. Siberut Sumatera Barat 33. Tesso Nilo Riau 34. Bukit Tigapuluh Riau 35. Gunung Ciremai Jawa Barat 36. Sebangau Kalimantan Tengah 37. Lorentz Papua 38. Wasur Papua Sumber: 14 Surat Keputusan SK.774/Menhut-II/2009 SK.775/Menhut-II/2009 SK.776/Menhut-II/200 SK.779/Menhut-II/2009 SK.801/Menhut-II/2009 SK.780/Menhut-II/2009 SK.781/Menhut-II/2009 SK.777/Menhut-II/2009 SK.778/Menhut-II/2009 SK.782/Menhut-II/2009 SK.716/Menhut-II/2010 SK.717/Menhut-II/2010 SK.719/Menhut-II/2010 SK.714/Menhut II/2010 SK.712/Menhut-II/2010 SK.721/Menhut-II/2010 SK.715/Menhut-II/2010 SK.718/Menhut-II/2010 SK.713/Menhut-II/2010 SK.720/Menhut -II/2010 SK.748/Menhut-II/2011 SK.749/Menhut-II/2011 SK.750/Menhut-II/2011 SK.751/Menhut-II/2011 SK.752/Menhut-II/2011 SK.753/Menhut-II/2011 SK.754/Menhut-II/2011 SK.755/Menhut-II/2011 SK.756/Menhut-II/2011 SK.757/Menhut-II/2011 SK.786/Menhut-II/2012 SK.787/Menhut-II/2012 SK.788/Menhut-II/2012 SK.789/Menhut-II/2012 SK.790/Menhut-II/2012 SK.791/Menhut-II/2012 SK.792/Menhut-II/2012 SK.793/Menhut-II/2012 Jumlah: Luas (Ha) 58,000.00 43,420.00 19,002.00 41,330.00 415,040.00 198,629.00 89,065.00 287,115.00 43,750.00 87,984.00 47,014.00 130,000.00 90,000.00 132,000.00 25,000.00 6,410.00 60,500.00 202,896.31 111,625.00 181,090.00 5,725.00 1,360,500.00 173,000.00 5,356.50 105,194.00 189,000.00 167,300.00 72,150.00 190,500.00 38,576.00 144,223.00 15,500.00 568,700.00 2,354,644.00 413,810.00 58,000.00 43,420.00 19,002.00 8,373,061.81
Lampiran 3. Daftar KPHK non-Taman Nasional No. Nama Lokasi (Provinsi) 1. Arau Hilir Sumatera Barat 2. Parawen Kalimantan Tengah 3. Kphk Lamandau Kalimantan Tengah 4. Bedugul Sangeh Bali 5. Bukit Kaba Bengkulu 6. Enggano Bengkulu 7. Pati Barat Jawa Tengah 8. Sorong Klamono Papua Barat 9. Cilacap Jawa Tengah 10. Bukit Rimbang Bukit Baling Riau 11. Pamona Sulawesi Tengah 12. Bakiriang Sulawesi Tengah 13. Giam Siak Kecil Bukit Batu Riau 14. Kuala Lupak Kalimantan Selatan 15. Kintamani Bali 16. Morowali Sk 2016 Sulawesi Tengah 17. Arfak Papua Barat 18. Waigeo Papua Barat 19. Gunung Meja Sidei Kaironi Papua Barat 20. Pangi Binangga Sulawesi Tengah 21. Gunung Tinombala Sulawesi Tengah 22. Kphk Gunung Dako Sulawesi Tengah 23. Bolmalit Maghlit Papua Barat 24. Dangku Bentayan Sumatera Selatan 25. Guntur - Papandayan Jawa Barat 26. Gunung Melintang Kalimantan Barat 27. Jayawijaya Papua 28. Kerumutan Riau 29. Morowali Sulawesi Tengah 30. Nantu Gorontalo 31. Rawa Singkil Aceh 32. Ruteng Nusa Tenggara Timur 33. Tambora Nusa Tenggara Barat 34. Towuti Sulawesi Selatan 35. Sicike Cike Sumatera Utara 36. Kawah Ijen Jawa Timur 37. Dataran Tinggi Yang Jawa Timur 38. Cycloops Youtefa Papua 39. Muara Kaman Sedulang Kalimantan Timur 40. Taliabu Maluku 41. Jakarta Jakarta 42. Kepulauan Krakatau Lampung 43. Lambusango Sulawesi Tenggara 44. Peropa Sulawesi Tenggara 45. Durian Luncuk Jambi 46. Muara Kendawangan Kalimantan Barat Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Surat Keputusan Luas (Ha) SK.982/Menhut-II/2013 105,375.00 SK.473/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 5,855.00 SK.474/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 61,425.00 SK.475/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 3,635.00 SK.469/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 15,133.00 SK.470/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 9,374.00 SK.471/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 1,426.00 SK.456/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 2,990.00 SK.472/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 982.00 SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 142,156.00 SK.462/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 35,125.00 SK.461/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17,479.00 SK.467/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 99,858.00 SK.466/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 4,008.00 SK.476/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 2,649.00 SK.460/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 216,908.00 SK.458/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 68,325.00 SK.459/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 264,073.00 SK.457/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 968.00 SK.463/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 70,997.00 SK.464/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 38,608.00 SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 21,659.00 SK.450/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 9,194.00 SK.983/Menhut-II/2013 89,574.00 SK.984/Menhut-II/2013 15,318.00 SK.987/Menhut-II/2013 25,127.00 SK.991/Menhut-II/2013 800,000.00 SK.981/Menhut-II/2013 120,000.00 SK.988/Menhut-II/2013 209,400.00 SK.990/Menhut-II/2013 31,215.00 SK.980/Menhut-II/2013 102,500.00 SK.986/Menhut-II/2013 32,248.00 SK.985/Menhut-II/2013 78,116.00 SK.989/Menhut-II/2013 185,000.00 SK.724/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 6,144.00 SK.725/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 2,575.00 12,865.00 SK.727/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 33,289.00 SK.728/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 65,445.00 SK.730/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 13,114.00 SK.731/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 242.00 SK.732/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 13,365.00 SK.733/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 28,595.00 SK.734/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 44,012.00 SK.735/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 111.00 SK.737/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 147,614.00 Lanjut halaman selanjutnya 15
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Lampiran 3. Daftar KPHK non-Taman Nasional (bersambung) No. Nama Lokasi (Provinsi) 47. Gunung Nyiut Kalimantan Barat 48. Simpang Tilu Jawa Barat 49. Burangrang Tangkuban Perahu Jawa Barat 50. Moyo Nusa Tenggara Barat 51. Padang Sugihan Sumatera Selatan 52. Harlu Kalimantan Timur 53. Gunung Mutis Nusa Tenggara Timur 54. Pulau Weh Aceh 55. Lingga Isaq Aceh 56. Tangkoko Sulawesi Utara 57. Yogyakarta Yogyakarta 58. Barumun Sumatera Utara Sumber: Bukit Tahapun, Taman Nasional Betung Kerihun, Kalimantan Barat. Foto oleh M Heriansyah. 16 Surat Keputusan SK.738/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 SK.739/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 SK.740/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 SK.741/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 SK.743/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 SK.744/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 SK.745/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 SK.746/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 SK.747/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 SK.748/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 SK.749/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 SK.694/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 Jumlah Luas (Ha) 91,759.00 23,356.00 4,772.00 30,945.00 88,148.00 3,681.00 12,315.00 6,481.00 86,634.00 8,545.00 632.00 36,261.00 3,647,600.00
Lampiran 4. List of Taman Hutan Raya in Indonesia No. Nama Luas (Ha) Lokasi 1. Cut Nyak Dien (Meurah Intan) 6.300 Nanggroe Aceh Darussalam: Kabupaten Aceh Besar 2. Bukit Barisan 51.600 Sumatera Utara: Kabupaten Karo, Deli Serdang, dan Langkat 3. Dr. Moh. Hatta 12.100 Sumatera Barat: Padang 4. Sultan Syarif Hasyim 6.172 Riau: Kabupaten Kampar 5. Thaha Syaifudin 15.830 Jambi. Lokasinya di kabupaten Batanghari 6. Raja Lelo 1.122 Bengkulu: Kabupaten Bengkulu Utara 7. Wan Abdul Rahman 22.245 Lampung: Lampung Selatan 8. Ir. H. Djuanda 590 Jawa Barat: Kabupaten Bandung 9. Palasari 35 Jawa Barat: Kabupaten Sumedang 10. Pancoran Mas Depok 6 Jawa Barat: Kota Depok 11. Ngargoyoso 231 Jawa Tengah: Kabupaten Karanganyar 12. Gunung Bunder 617 DI Yogyakarta: Kabupaten Gunung Kidul 13. R. Suryo (meliputi Gunung Arjuno dan CA Lalijiwo) 27.868,30 Jawa Timur: Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan dan Kota Batu 14. Ngurah Rai 1.392 Bali: Kabupaten Badung 15. Nuraksa 3.155 Nusa Tenggara Barat: Kabupaten Lombok Barat 16. Prof. Ir. Herman Yohanes 1.900 Nusa Tenggara Timur: Kupang 17. Bukit Soeharto 61.850 Kalimantan Timur: Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara 18. Sultan Adam 112.000 Kalimantan Selatan: Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut 19. Murhum 7.877 Sulawesi Tenggara: Kendari 20. Palu 8.100 Sulawesi Tengah: Palu 21. Poboya Paneki 7.128 Sulawesi Tengah: Donggala 22. Bontobahari 3.475 Sulawesi Selatan: Bulukumba Sumber: Ditjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Surat Keputusan Keputusan Menhut No. 95/Kpts-II/2001, 15 Maret 2001 Keppres No. 48 Tahun 1988, 29 November 1988 Keputusan Menhut No. 193/Kpts-II/1993, 27 Maret 1993 Keputusan Menhutbun No. 348/Kpts-II/1999, 26 Mei 1999 Keputusan Menhut No. 94/Kpts-II/2001, 15 Maret 2001 Keputusan Menuth No. 21/Kpts/VI/1998, 7 Januari 1998 Keputusan Menhutbun No. 679/Kpts-II/1999, 1 September 1999 Keppres No. 3 Tahun 1995, 14 Januari 1995 Keputusan Menhut No. 297/Menhut-II/2004, 10 Agustus 2004 Keputusan Menhutbun No. 276/Kpts-II/1999, 7 Mei 1999 Keputusan Menhut No. 233/Kpts-II/2003, 15 Juli 2003 Keputusan Menhut No. 353/Menhut-II/2004, 28 September 2004 Keputusan Menhut No. 80/Kpts-II/2001, 19 Mei 2001 Keputusan Menhut No. 067/Kpts-II/1988, 15 Februari 1988 Keputusan Menhutbun No. 244/Kpts-II/1999, 27 April 1999 Keppres No. 80 Tahun 1996, 11 Oktober 1996 Keputusan Menhut No. 419/Menhut-II/2004, 19 Oktober 2004 Keppres RI No. 52 Tahun 1989, 18 Oktober 1989 Keputusan Menhutbun No. 103/Kpts-II/1999, 2 Maret 1999 Keputusan Menhut No: 461/Kpts-11/1995, 4 September 1995 Keputusan Menhutbun No. 24/Kpts-II/1999, 9 April 1999 Keputusan Menhut No. 721/Menhut-II/2004, 1 Oktober 2004 17
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Singkatan B/BBTN Balai / Balai Besar Taman Nasional B/SBKSDA Balai / Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam CA Cagar Alam DJ KSDAE Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem FAO Food and Agriculture Organization FORCLIME Forests and Climate Change Program GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit HSA Hutan Suaka Alam HW Hutan Wisata KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KPA Kawasan Pelestarian Alam KSA Kawasan Suaka Alam METT Management Effectiveness Tracking Tool MoEF Ministry of Environment and Forestry PPK BLUD Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PHKA Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam RKN Rencana Konservasi Nasional RKP Rencana Kerja Pembangunan RPHJP Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang SBKSDA Sub Balai Kawasan Pelestarian Alam SBPPA Sub Balai Perlindungan dan Pengawetan Alam SM Suaka Margasatwa Tahura Taman Hutan Raya TWA Taman Wisata Alam UPT KSDA Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam UPT TN Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional UNDP United Nations Development Programme UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah WWF World Wide Fund for Nature (prev.: World Wildlife Fund) 18
Diterbitkan oleh: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Kantor terdaftar: Bonn and Eschborn, Germany Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII, Lantai 6 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270, Indonesia T: +62 (0) 21 572 0214 F: +62 (0) 21 572 0193 Bekerja sama dengan: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Juli 2017 Cetak di Indonesia Penulis: Wandojo Siswanto Manajer Bidang Strategis mengenai Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim. GIZ FORCLIME. Desain dan tata letak: Donald Bason GIZ bertanggung jawab atas isi publikasi ini. Atas nama Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ)