SALINAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu membentuk Peraturan Daerah Istimewa tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
2- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
3- 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2); 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah Istimewa ini yang dimaksud dengan: 1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
4- 2. Objek Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Pemeliharaan Kebudayaan adalah upaya mempertahankan Objek Kebudayaan tetap berada pada sistem budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Pengembangan Kebudayaan adalah upaya untuk memberikan pemaknaan dan fungsi baru kepada Objek Kebudayaan agar sesuai dengan tuntutan alam dan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat masa kini dan mendatang. 5. Pelindungan Kebudayaan adalah upaya memberikan status hukum yang jelas dan/atau melakukan tindakan penyelamatan, pengamanan, dan perawatan untuk menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kepunahan Objek Kebudayaan. 6. Penguatan adalah memberikan dukungan dan fasilitas untuk Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan. 7. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Kebudayaan untuk kepentingan tertentu yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. 8. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. 9. Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan adalah dokumen yang memuat pokok pikiran dan strategi Kebudayaan daerah untuk mewujudkan tujuan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 10. Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan adalah dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan bagi Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan
5- desa/kelurahan dalam melaksanakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. 11. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. 12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah. 15. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono. 16. Kadipaten Pakualaman yang selanjutnya disebut Kadipaten adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam. 17. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6- 18. Pemerintah Desa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa atau sebutan lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 19. Desa/Kelurahan Budaya atau sebutan lain adalah desa/kelurahan yang memelihara dan mengembangkan Objek Kebudayaan yang dimilikinya meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni. Pasal 2 Pengaturan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. keterbukaan terhadap budaya lain; b. kemampuan mengolah budaya; c. kesadaran dialogis; d. kepribadian kuat; e. kesinambungan; dan f. kesatuan budaya mandiri. Pasal 3 Pengaturan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan bertujuan untuk: a. menguatkan karakter dan jati diri masyarakat; b. mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah; c. mengembangkan kebudayaan DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia; d. mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7- Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Istimewa ini meliputi: a. Objek Kebudayaan; b. perencanaan; c. pemeliharaan; d. pengembangan; e. pengelolaan; f. tugas dan wewenang; g. penghargaan; h. peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten; dan i. peran dan tanggung jawab masyarakat. BAB II OBJEK KEBUDAYAAN Pasal 5 (1) Objek Kebudayaan meliputi: a. nilai-nilai budaya; b. pengetahuan dan teknologi; c. bahasa; d. adat istiadat; e. tradisi luhur; f. benda; dan g. seni. (2) Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat. Pasal 6 (1) Nilai-nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi tata nilai budaya dan norma. (2) Pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki jenis antara lain: a. permainan rakyat; b. olah raga; c. penanggalan tradisional;
8- d. senjata; e. alat kesenian; f. pakaian dan tata rias; g. kain; h. kuliner; i. jamu; j. pertanian; k. sistem irigasi; l. sistem ekonomi; m. arsitektur; n. alat transportasi; dan o. kearifan tentang alam. (3) Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memiliki jenis antara lain tradisi lisan, ekspresi lisan, dan manuskrip. (4) Adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memiliki jenis antara lain: a. tata kelola lingkungan; b. tata cara penyelesaian sengketa; c. ritual; dan d. upacara adat, yang ada dan berkembang di masyarakat DIY. (5) Tradisi Luhur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten antara lain: a. hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi, manunggaling kawula gusti; b. pawukon; c. motif batik; d. grebeg, labuhan, sekaten; e. joglo, limasan; dan f. beksan serimpi, macapat. (6) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f memiliki jenis antara lain: a. objek benda kategori warisan budaya dan cagar budaya; dan
9- b. objek benda bukan kategori warisan budaya dan cagar budaya tetapi memiliki nilai budaya. (7) Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g memiliki jenis antara lain: a. seni pertunjukan; b. seni rupa; c. seni sastra; d. film; e. seni musik; dan f. seni media. BAB III PERENCANAAN Pasal 7 (1) Perencanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan berpedoman pada: a. Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; dan b. Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. (2) Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. pokok pikiran Kebudayaan yang meliputi kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengelolaan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya; b. inventarisasi dan identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Kebudayaan yang meliputi: 1. sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan; 2. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan 3. masalah pengelolaan Kebudayaan dan analisis serta rekomendasi untuk implementasi pengelolaan Kebudayaan;
10- c. strategi Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan yang meliputi arah pengelolaan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan; d. abstrak dari dokumen pokok pikiran Kebudayaan; e. visi pengelolaan Kebudayaan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; f. isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi; dan g. rumusan proses metode utama pelaksanaan pengelolaan Kebudayaan. (3) Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. visi dan misi Kebudayaan DIY; b. tujuan dan sasaran; c. perencanaan; d. pembagian tugas; dan e. alat ukur capaian. (4) Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Pasal 8 (1) Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. (2) Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
11- Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Gubernur. BAB IV PEMELIHARAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 10 Pemeliharaan Objek Kebudayaan diselenggarakan melalui: a. pemberian legalitas; dan/atau b. Pelindungan. Bagian Kedua Pemberian Legalitas Pasal 11 (1) Pemberian legalitas Objek Kebudayaan dapat berupa: a. register atau tanda daftar; dan b. hak kekayaan intelektual. (2) Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan status dan/atau pemberian nomor register melalui tahapan: a. inventarisasi dan dokumentasi; b. pengkajian; dan c. penetapan. (3) Hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kekayaan intelektual.
12- Bagian Ketiga Pelindungan Pasal 12 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelindungan terhadap Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b melalui upaya: a. penyelamatan; b. pengamanan; dan/atau c. perawatan. (2) Upaya penyelamatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. rehabilitasi; b. restorasi; c. rekonstruksi; dan/atau d. repatriasi. (3) Upaya pengamanan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemutakhiran data secara berkelanjutan; b. pewarisan Objek Kebudayaan kepada generasi penerus; c. pemindahan Objek Kebudayaan; dan/atau d. penyimpanan Objek Kebudayaan. (4) Upaya perawatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. konservasi; dan b. preservasi. Pasal 13 Pelindungan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berpedoman pada pedoman teknis yang disusun oleh Pemerintah Daerah. Pasal 14 (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana Pelindungan Objek Kebudayaan.
13- (2) Penyusunan dokumen rencana Pelindungan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan studi kelayakan dan studi teknis. (3) Studi kelayakan dan studi teknis Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan: a. kondisi sosial, lingkungan, teknis, dan ekonomi; b. nilai penting terhadap keistimewaan DIY; dan/atau c. manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara Pemeliharaan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Gubernur. BAB V PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 16 (1) Pengembangan Objek Kebudayaan meliputi: a. Penguatan; dan/atau b. Pemanfaatan. (2) Pengembangan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. kemanfaatan untuk masyarakat; b. partisipasi masyarakat; c. presentasi masyarakat; d. edukasi masyarakat; dan/atau e. resolusi konflik. Pasal 17 Pengembangan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui:
14- a. upaya menyajikan nilai-nilai penting warisan budaya benda dan tak benda yang menjadi bukti nyata nilai-nilai budaya DIY; b. fasilitasi proses pembudayaan melalui pendidikan; c. penguatan keteladanan; d. fasilitasi kelembagaan budaya; e. pemberian ruang bagi inovasi dan kreatifitas kebudayaan; dan f. pemeliharaan dan pengembangan budaya Yogyakarta serta pelindungan dan pemberian fasilitasi berbagai budaya masyarakat daerah lainnya yang berada di DIY. Bagian Kedua Penguatan Pasal 18 (1) Penguatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. penyebarluasan; b. penelitian; c. pengayaan keberagaman; d. revitalisasi; e. adaptasi; f. reaktualisasi; g. rekayasa; h. pembudayaan; dan/atau i. internalisasi. (2) Penguatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. tingkatan nilai penting; b. keberlanjutan; c. keterancaman; dan d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
15- Pasal 19 (1) Dalam menyelenggarakan Penguatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Kebudayaan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan. (3) Peningkatan mutu sumber daya manusia, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan; dan b. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan. Bagian Ketiga Pemanfaatan Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Kebudayaan. (2) Pemanfaatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perbanyakan dan/atau pendayagunaan. Pasal 21 Pemanfaatan melalui perbanyakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang cagar budaya dan pemajuan kebudayaan. Pasal 22 (1) Pemanfaatan melalui pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan untuk memenuhi kepentingan meliputi: a. agama;
16- b. sosial; c. ekonomi; d. pendidikan; e. ilmu pengetahuan dan teknologi; f. kebudayaan; dan g. pariwisata. (2) Pendayagunaan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. meningkatkan citra keistimewaan DIY; b. meningkatkan karakter dan kualitas masyarakat DIY; c. menumbuhkembangkan produk kreatif masyarakat berbasis Objek Kebudayaan DIY; d. meningkatkan citra pariwisata DIY; e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis Objek Kebudayaan DIY; dan f. meningkatkan peran aktif dan pengaruh DIY dalam hubungan nasional dan internasional. (3) Pemanfaatan melalui pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara publikasi dan/atau promosi. (4) Materi publikasi dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan pada informasi yang jelas, lengkap, dan akurat. Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara Pengembangan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Gubernur.
17- BAB VI PENGELOLAAN Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Objek Kebudayaan untuk mendukung Pemeliharaan Dan Pengembangan Objek Kebudayaan. (2) Dalam pengelolaan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga Kebudayaan oleh masyarakat. BAB VII TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Pemerintah Daerah Pasal 25 Pemerintah Daerah bertugas: a. mengkoordinasikan kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dengan Kasultanan, Kadipaten, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya; b. mendorong, menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran terhadap hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan; c. menyelenggarakan/melaksanakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan DIY; d. melaksanakan pelindungan hukum terhadap kekayaan budaya; e. memfasilitasi pengelolaan Kebudayaan oleh Setiap Orang.
18- Pasal 26 Pemerintah Daerah berwenang antara lain: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; b. merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengevaluasi Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; dan d. merumuskan dan menetapkan mekanisme Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Pasal 27 Dalam melaksanakan kewenangan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bagian Kedua Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 28 Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Pemerintah Desa/Kelurahan Pasal 29 (1) Pemerintah desa/kelurahan melaksanakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di wilayahnya. (2) Pemerintah desa/kelurahan bertugas: a. melaksanakan Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan pada tingkat desa/kelurahan; dan
19- b. mendorong, menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan peran serta dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. (3) Pemerintah Desa/Kelurahan membantu: a. Pemerintah Daerah dalam tahapan inventarisasi Objek Kebudayaan di desa/kelurahan; dan b. penyelenggaraan pengelolaan: 1. Desa/Kelurahan Budaya; dan/atau 2. kawasan cagar budaya. Bagian Keempat Dewan Kebudayaan Pasal 30 (1) Dalam rangka Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan. (2) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang: a. pertimbangan Kebudayaan; dan b. kuratorial Kebudayaan. (3) Bidang pertimbangan dan kuratorial Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. komite Objek Kebudayaan tak benda; dan b. komite Objek Kebudayaan benda. (4) Dewan Kebudayaan bidang pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Kasultanan, Kadipaten, akademisi, dan masyarakat. (5) Dewan Kebudayaan bidang kuratorial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas unsur praktisi, akademisi, seniman dan budayawan. (6) Masa jabatan keanggotaan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
20- (7) Penetapan keanggotaan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. BAB VIII PENGHARGAAN Pasal 31 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan. (2) Penghargaan dalam Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: a. insentif; dan/atau b. kompensasi. (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa: a. dana dan/atau bantuan apresiasi; b. subsidi pajak; dan c. piagam/sertifikat penghargaan. (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa: a. subsidi budaya; b. sponsor bagi promosi budaya; dan c. penghargaan lainnya. (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pemenuhan: a. kriteria penerima penghargaan; dan b. tata cara, prosedur penilaian dan penetapan penghargaan.
21- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. BAB IX PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KASULTANAN DAN KADIPATEN Pasal 32 (1) Kasultanan dan Kadipaten berperan dan bertanggung jawab dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta. (2) Peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni dan benda yang dimiliki, dilakukan dan dikembangkan oleh Kasultanan dan Kadipaten yang mengakar dalam masyarakat DIY. (3) Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. (4) Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kasultanan dan Kadipaten. BAB X PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT Pasal 33 (1) Masyarakat berperan dan bertanggung jawab dalam memelihara dan mengembangkan Objek Kebudayaan. (2) Peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi: a. membantu upaya Pemeliharaan Dan Pengembangan Objek Kebudayaan; (2)
22- b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi upaya Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan; c. melakukan pelindungan sementara terhadap Objek Kebudayaan dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu; d. melakukan advokasi, publikasi, serta sosialisasi upaya Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota; e. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan; f. melakukan pengawasan terhadap upaya Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan; dan/atau g. dapat menjadi bagian dari unsur pengelolaan Objek Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam melaksanakan Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan. (4) Bentuk fasilitasi kepada masyarakat antara lain: a. bantuan teknis dan tenaga ahli; b. peningkatan kapasitas budaya bagi masyarakat; dan/atau c. subsidi budaya. (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penilaian oleh Dewan Kebudayaan.
23- BAB XI PENDANAAN Pasal 34 Pendanaan terhadap Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 (1) Dewan Kebudayaan yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah Istimewa ini tetap melaksanakan fungsinya sampai dengan dibentuknya Dewan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa ini. (2) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah Istimewa ini. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Pada saat Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pendidikan Berbasis Budaya, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Istimewa ini.
24- Pasal 37 Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Istimewa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 2017 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. GATOT SAPTADI LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (11/353/2017) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001
25- PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN I. UMUM Yogyakarta memiliki Kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika beliau mulai membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri. Nilai-nilai adiluhung seperti Hamemayu Hayuning Bawana, Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi, Golong Gilig, serta sifat-sifat satriya yang berpegang pada etos Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh telah terwujud dalam kehidupan masyarakat maupun penataan ruang wilayah yang kini dikenal sebagai DIY. Nilai-nilai luhur yang juga dipercayai sebagai kearifan lokal (local wisdom) selain memiliki cakupan keberlakuan di DIY, juga dapat disejajarkan sebagai nilai-nilai budaya nasional atau bangsa. Tidak salah apabila keistimewaan DIY dikatakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebudayaan Yogyakarta dipahami sebagai nilai-nilai dasar yang luhur hasil cipta dan rasa yang mewujud dalam karsa dan karya yang menjadi jati diri masyarakat Yogyakarta. Dari sejarah terbentuknya, Kebudayaan Yogyakarta dirintis dan diperkaya oleh berbagai sumber, seperti: nilai-nilai luhur Kerajaan Mataram Islam di Kotagede; desain tata kota pemerintahan yang diciptakan oleh Pangeran Mangkubumi yang dikenal dengan saujana asosiatif (associate cultural landscape) yang merujuk pada sumbu imajiner dua kekuatan alam besar, yaitu Segara Kidul di selatan dan Gunung Merapi di utara; unsur-unsur budaya asing seperti budaya Kolonial, Indis, maupun Cina. Sumber utama yang
26- memperkaya Kebudayaan Yogyakarta dari sejarahnya hingga kini adalah Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten. Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten yang sarat dengan karsa dan karya yang berupa Kebudayaan benda maupun Kebudayaan tak benda yang menjadi ciri khas Yogyakarta, perlu dilestarikan dan menjadi nafas, baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, untuk memperkuat jati diri masyarakat dan Pemerintahan DIY, dalam rangka menciptakan tata masyarakat dan pemerintahan yang sejahtera lahir maupun batin. Pelestarian Kebudayaan Yogyakarta juga menjadi penting, sebagai kekuatan penangkal masuknya berbagai nilai-nilai dari luar yang belum tentu sesuai dengan Kebudayaan lokal namun tidak dapat dibendung, seperti gaya hidup konsumtif, budaya materialistik, individualistis, intoleran, radikalisme, dan lain-lain. Oleh karena itu perlu pengaturan yang komprehensif tentang Kebudayaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keistimewaan DIY. Maksud dari pengaturan dalam Peraturan Daerah Istimewa adalah menciptakan kebijakan yang bersifat komprehensif dan strategis dalam rangka pelestarian Kebudayaan sesuai Keistimewaan DIY. Tujuannya untuk melestarikan Kebudayaan sehingga memperkuat karakter dan identitas sebagai jati diri masyarakat Yogyakarta, menjadikan kebudayan Yogyakarta sebagai salah satu norma kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, di samping norma agama dan norma hukum, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "prinsip keterbukaan terhadap budaya lain" adalah prinsip bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pergaulan dengan budaya lain tentu terelakkan. Bahkan, pergaulan itu dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembangnya suatu budaya. Karena itu, suatu budaya tidak
27- harus tetap membuka diri terhadap budaya lain agar mampu menyesuaikan diri dengan alam dan zamannya. Huruf b Yang dimaksud dengan "prinsip kemampuan mengolah budaya" adalah prinsip bahwa berhadapan dengan budaya lain hendaknya bersifat kritis dan selektif. Artinya, pendukung budaya itu harus mampu mempertimbangkan terlebih dahulu kesesuaian unsur-unsur budaya lain dengan budaya sendiri, termasuk dampak negatif yang akan terjadi apabila unsur budaya lain akan diserap dalam budaya sendiri, janganlah sekedar meniru, "meng-copy" atau "ngeblak pola". Di sini, amat dibutuhkan kemampuan untuk mengolah unsur-unsur budaya asing yang akan diserap sehingga dapat dipakai untuk mengembangkan dan memperkaya budaya sendiri. Huruf c Yang dimaksud dengan "prinsip kesadaran dialogis" adalah bahwa proses pertemuan antar budaya harus dilakukan secara dialogis, sehingga tidak ada budaya yang lebih dominan. Harus diingat bahwa budaya nasional (bangsa) terbentuk dari bahan- bahan yang berakar pada budaya daerah. Sebaliknya, budaya daerah tentu terpengaruh oleh budaya bangsa. Demikian juga, hubungan dialogis ini selalu terjadi antara budaya desa dan kota, maupun budaya pusat dan pinggiran. Karena itu, dalam kesadaran dialogis ini tergantung pula adanya kesetaraan dan harmoni dalam upaya mengolah budaya lain. Huruf d Yang dimaksud dengan "prinsip kepribadian kuat" adalah prinsip bahwa untuk dapat mengolah budaya lain agar sesuai untuk pengembangan budaya sendiri dibutuhkan kepribadian yang kuat. Para pendukung budaya itu harus mampu memutuskan menurut pemikirannya sendiri. Mereka harus tetap "bebas tidak terkekang, tidak terdesak, tidak terpaksa, tidak beku, dan tanpa kegaduhan dan kekacauan". Tanpa kegaduhan dan kekacauan dalam konteks ini dapat ditafsirkan sebagai gegar budaya.
28- Huruf e Yang dimaksud dengan "prinsip kesinambungan" adalah prinsip bahwa penyerapan unsur budaya lain harus menjamin keberlanjutan dari nilai-nilai inti budaya yang menjadi jati diri budaya tersebut. Perubahan nilai inti budaya secara cepat atau revolusioner akan mengakibatkan terjadinya kekacauan dan menghancurkan pendukung budaya itu sendiri. Karena itu, perubahan budaya harus dilakukan secara terkendali dan tetap mempertahankan ikatannya dengan nilai inti budaya yang diakui keluhurannya dari dulu hingga sekarang. Huruf f Yang dimaksud dengan "prinsip kesatuan budaya mandiri" adalah prinsip bahwa pertemuan budaya yang dialogis harus diarahkan pada suatu penemuan dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang mempersatukan, sehingga mengarah pada kesatuan budaya (konvergen). Namun demikian, setiap budaya tetaplah berdiri sebagai entitas mandiri yang menyusun gambaran utuh lingkaran konsentris kesatuan budaya itu. Konsep ini dapat disejajarkan dengan paham multikulturalisme yang menerapkan model gado-gado (salad bowl), setiap bahan tetap dalam bentuk aslinya, tetapi hadir dalam kesatuan rasa. Atau, dapat digambarkan sebagai gambar mozaik, yang setiap bagiannya tidak lebur (dapat dilihat sebagai bagian yang mandiri), tetapi secara bersama-sama menimbulkan citra gambar yang tunggal. Pada tataran nasional, konsep ini telah dirumuskan sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas.
29- Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "nilai-nilai budaya" adalah sebagai serangkaian kriteria nilai baik buruk yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat yang terwujud dalam tata nilai budaya DIY. Huruf b Yang dimaksud dengan "pengetahuan dan teknologi" adalah karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik nilai budaya yang dihasilkan, dikembangkan, dipelihara oleh komunitas dan masyarakat DIY. Huruf c Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antar manusia baik berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat yang dapat membentuk karakter masyarakat. Huruf d Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan atau tradisi yang didasarkan pada nilai budaya DIY dan dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat DIY secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Huruf e Yang dimaksud dengan "tradisi luhur" adalah nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, seni, dan benda yang dimiliki, dilakukan dan dikembangkan oleh Kasultanan dan Kadipaten yang mengakar dalam masyarakat DIY. Huruf f Yang dimaksud dengan "benda" adalah hasil/produk material dari cipta, rasa, dan karsa yang terwujud dalam berbagai bentuk baik benda bernilai budaya DIY, maupun kategori cagar budaya, yang meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan serta koleksi museum yang dimiliki oleh DIY.
30- Huruf g Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya DIY maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat, antara lain sejarah lisan, dongeng, rapalan, dan cerita rakyat. Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain serat, babad, hikayat, dan kitab. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Huruf a Yang dimaksud dengan "warisan budaya" adalah benda warisan budaya, bangunan warisan budaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, kawasan warisan budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau Kebudayaan dan telah tercatat di daftar warisan budaya daerah.
31- Yang dimaksud dengan "cagar budaya" adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau Kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan. Permuseuman (bangunan, koleksi, dan segala hal terkait kebendaan di museum) merupakan bagian dari warisan budaya/cagar budaya dan/atau benda bernilai budaya. Huruf b Yang dimaksud dengan "objek benda bukan kategori warisan budaya dan cagar budaya tetapi memiliki nilai budaya" adalah objek benda yang diciptakan dan mengandung nilai budaya bagi Penguatan identitas DIY antara lain kain batik, keris, bangunan gedung atau nongedung baru yang menjadi landmark DIY. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. ilmu
32- Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "register" adalah daftar yang disusun secara bersistem. Register dapat berbentuk juga hasil dari sistem registrasi berupa surat keputusan, sertifikat penetapan, dan tanda daftar berupa nomor induk/nomor registrasi. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya mengembalikan atau memulihkan sebagian bagian Objek Kebudayaan ke kondisi semula. Huruf b Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah mengembalikan atau memulihkan objek Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan ke keadaan semula. Huruf c Yang dimaksud dengan "rekonstruksi" adalah mengembalikan, menyusun, atau menggambarkan kembali Objek Kebudayaan dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Huruf d Yang dimaksud dengan "repatriasi" adalah mengembalikan Objek Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. Repatriasi
33- dilakukan, antara lain dengan pembelian Objek Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian Objek Kebudayaan dengan negara asing, dan advokasi di tingkat internasional. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan "konservasi" adalah upaya memelihara dan melindungi atau melestarikan Objek Kebudayaan secara teratur untuk mencegah kerusakan, degradasi nilai, atau bahkan kepunahan Objek Kebudayaan karena digunakan oleh masyarakat. Huruf b Yang dimaksud dengan "preservasi" adalah upaya memelihara dan melindungi Objek Kebudayaan secara teratur untuk mencegah kerusakan, degradasi nilai, atau bahkan kepunahan Objek Kebudayaan yang secara praktis tidak digunakan oleh masyarakat tetapi memiliki nilai-nilai budaya. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "kemanfaatan untuk masyarakat" adalah prinsip yang menekankan bahwa pemeliharaan dan
34- pengembangan objek Kebudayaan harus mampu memberi manfaat kepada masyarakat luas, dalam berbagai variasi bentuk pemanfaatannya. Dalam prinsip ini tercakup pemahaman atas dampak yang muncul dalam pemanfaatannya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Kemanfaatan yang diperoleh meliputi kemanfaatan secara sosial budaya, politik dan ekonomi, melalui pemberdayaan pada masyarakat lokal. Huruf b Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat" adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa suatu upaya pemeliharaan dan pengembangan objek budaya harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat serta peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi yang yang dianut oleh masyarakat sekitar. Prinsip ini juga mengisyaratkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pengelolaannya, sejak awal tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Huruf c Yang dimaksud dengan "presentasi masyarakat" adalah prinsip presentasi yang menekankan bahwa masyarakat atau publik berhak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang Objek Kebudayaan, berdasarkan hasil kajian, serta memberdayakan publik agar dapat mengapresiasi Objek Kebudayaan, melalui pembelajaran dalam menginterpretasikannya. Huruf d Yang dimaksud dengan "edukasi masyarakat" adalah prinsip yang menyatakan bahwa dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah sikap atau perilaku seseorang menjadi memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan alam dan budaya.
35- Huruf e Yang dimaksud dengan "resolusi konflik" adalah prinsip yang menekankan bahwa pada dasarnya pengelolaan atau manajemen Objek Kebudayaan merupakan sebuah upaya untuk mengelola konflik baik yang muncul dari dalam masyarakat sendiri (internal) maupun yang melibatkan pihak di luar masyarakat (eksternal). Pasal 17 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Pemberian ruang bagi inovasi dan kreatifitas kebudayaan dimaksudkan untuk memberi ruang kreasi dan fasilitasi bagi Objek Kebudayaan di tingkatan lokal, regional, nasional, dan internasional. Huruf f Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Penyebarluasan dilakukan antara lain melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, festival, serta penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri. Huruf b Penelitian dilakukan melalui penelitian ilmiah dan/atau metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.
36- Huruf c Pengayaan keberagaman dilakukan antara lain melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi). Huruf d Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah menghidupkan kembali objek pelindungan, pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain: a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data objek Pelindungan, pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan dan/atau objek Pelindungan, pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri; b. mewujudkan kembali objek Pelindungan, pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan c. mendorong kembali penggunaan objek Pelindungan, pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Huruf e Yang dimaksud dengan "adaptasi" adalah menggunakan dan memanfaatkan objek Kebudayaan lama untuk kepentingan masa kini dan mendatang dengan perubahan- perubahan yang diperlukan tanpa harus menghilangkan nilai penting semula. Huruf f Yang dimaksud dengan "reaktualisasi" adalah proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali, serta penyegaran dan pembaruan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam Objek Kebudayaan di kehidupan masyarakat.
37- Huruf g Yang dimaksud dengan "rekayasa" adalah penerapan kaidah-kaidah suatu ilmu untuk melaksanakan Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan serta menyelesaikan permasalahan tentang Objek Kebudayaan dari tidak ada menjadi ada. Huruf h Yang dimaksud dengan "pembudayaan" adalah suatu proses yang dialami anggota suatu masyarakat dalam mempelajari sistem budaya dan adat istiadat yang hidup dalam Kebudayaan masyarakat DIY. Huruf i Yang dimaksud dengan "internalisasi" adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "sumber daya manusia Kebudayaan" adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Kebudayaan, antara lain pemetri budaya, fasilitator pendidikan, tenaga ahli warisan budaya dan cagar budaya, seniman, budayawan, pamong budaya, kurator, kritikus, komunitas budaya, dan penggiat budaya. Yang dimaksud dengan "lembaga Kebudayaan" misalnya lembaga penelitian dan pengembangan Kebudayaan, pengelola Kebudayaan, dan komunitas Kebudayaan. Yang dimaksud dengan "pranata Kebudayaan" adalah sistem norma atau aturan yang menyangkut suatu aktivitas mayarakat yang bersifat khusus.
38- Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Meningkatkan peran aktif dan pengaruh DIY dalam hubungan nasional dan internasional dilakukan antara lain melalui misi Kebudayaan, kompetisi Kebudayaan, dan diplomasi Kebudayaan. Ayat (3) Inti publikasi dan promosi adalah pemberian informasi kepada masyarakat. Informasi tentang objek budaya dapat bersifat publik maupun terbatas, serta dapat juga bersifat sebagai promosi objek budaya tersebut. Bentuk informasi objek budaya tersebut adalah: a. informasi yang bersifat publik; informasi objek budaya ini boleh diakses oleh semua warga masyarakat.
39- b. informasi yang bersifat rahasia; informasi objek budaya ini merupakan informasi yang hanya boleh diakses oleh mereka yang berkepentingan terkait materi informasi tersebut. c. informasi yang bersifat promosi; informasi objek budaya ini memiliki fungsi promosi objek budaya, sehingga bentuk informasi ini sudah diolah dan dilengkapi dengan informasi-informasi non-objek budaya sebagai pendukung fungsi promosi objek budaya tersebut. d. promosi objek budaya; promosi objek budaya merupakan salah satu dari aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk menyampaikan pesan atau citra objek budaya kepada Setiap Orang untuk lebih menimbulkan rasa apresiasi terhadap budaya masa lalu, juga menciptakan rasa percaya diri bahwa budaya nasional Indonesia mempunyai nilai- nilai yang sejajar dengan bangsa dan budaya lain di dunia. Promosi juga berkenaan dengan keseimbangan fungsi pelestarian objek budaya tersebut sehingga akan mempengaruhi sistem promosi yang dilaksanakan. Promosi memang dibutuhkan untuk mendatangkan apresiasi budaya, tetapi yang lebih penting lagi bagaimana agar apresiasi tersebut akan lebih bermanfaat bagi kelestarian objek budaya dan kehidupan masyarakat di sekitar objek budaya dimaksud. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas.
40- Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Dewan Kebudayaan" adalah lembaga yang diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam hal kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan DIY. Rekomendasi tersebut dibedakan atas 2 (dua) bidang di dalam lembaga Dewan Kebudayaan yaitu pertimbangan dan kuratorial. Bidang pertimbangan bertugas memberikan rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan diambil Gubernur terkait permasalahan kebudayaan. Sedangkan bidang kuratorial bertugas memberikan rekomendasi pemilihan kelompok dan Objek Kebudayaan yang akan menerima fasilitasi dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui penilaian dengan sistem kuratorial Kebudayaan. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "kuratorial Kebudayaan" adalah sistem supervisi Kebudayaan yang dilakukan dengan mengamati dan menganalisis, mempertimbangkan dan menyeleksi, menilai, dan menentukan suatu karya budaya dan/atau kelompok budaya yang memiliki/memenuhi
41- kesesuaian tema Kebudayaan yang menjadi kerangka kerja kuratorial. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "berjasa dan/atau berprestasi luar biasa" adalah perbuatan menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi pelindungan, pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 32 Peneguhan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Yogyakarta tidak dimaksudkan sebagai upaya pengembangan nilai-nilai dan
42- praktik feodalisme, melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Masukan dan sumbangan pemikiran masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan dilakukan melalui mekanisme perencanaan daerah. Huruf f Pengawasan masyarakat terhadap upaya pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan daerah. Huruf g Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas.
43- Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001