BAB III BENTUK PERLINDUNGAN OBJEK SIPIL PADA KONFLIK BERSENJATA UKRAINA DAN RUSIA A. Kronologis Kasus Sengketa bersenjata Ukraina dan Rusia Rusia adalah salah satu negera yang paling berpengaruh di dunia. Karena memiliki sistem politik dan militer yang kuat. Pada bulan Februari 1917 dibentuk Pemerintah sementara di bawah Pangeran Lynov dan Alexander Kerensky sampai 25 Oktober 1917, saat pemerintahan tersebut digantikan Pemerintahan Revolusi Bolshevik oleh Vladimir Ilyich Lenin. Pada periode selanjutnya, pemerintahan dilanjutkan secara diktator oleh Josef Stalin (1922) yang mewujudkan Uni Soviet (Soviet berarti Dewan) dengan bergabungnya negara - negara di sekitar Rusia. Pemerintahan Uni Soviet berakhir setelah pada tanggal 25 Desember 1991 Presiden Mikhail Gorbachev mengundurkan diri serta berkibarnya bendera tiga warna Rusia di Kremlin.1 Setelah keruntuhan Uni Soviet Pemerintahan Rusia dikepalai oleh Boris Yeltsin yang mulai menjabat sejak tahun 1991. Perkembangan selanjutnya, Rusia dipimpin oleh seorang mantan pejabat KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti) yang tidak lain adalah Vladimir Putin yang berusaha mengembalikan citra Rusia sebagai negeri adidaya seperti layaknya Uni Soviet 1 diakses tanggal 23 Oktober 2022.
dahulu. KGB adalah sebuah komisi luar biasa Rusia untuk memberantas kontra revolusi dan sabotase yang dinamakan Cheka, yang didirikan pada Desember 1917 dan pertama kali oleh seorang Polandia, Felix Dzerzhinsky2. Setelah keberhasilan Vladimir Putin membangkitkan Rusia dari keterpurukan perekonomian yang memburuk, Rusia dipimpin oleh Dimitry Medvedev sebagai presiden ketiga Rusia, dan dibawah pemerintahan Dimitry Medvedev, Vladimir Putin mejabat sebagai Perdana Menteri Rusia. Pada masa pemerintahan Vladimir Putin tahun 2012, pemerintahan Ukraina dipimpin oleh presiden Viktor Yanukovych yang lebih pro terhadap Rusia. Namun pada tahun 2014 terjadi demonstrasi dengan kekerasan menguncang Ukraina. Para pengu Yanukovych. Karena Yanukovych menolak menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa dan lebih memilih menjalin hubungan erat dengan Rusia. Belakangan ini Ukraina kembali menjadi pusat perhatian dunia karena aksi kependudukan yang dilakukan oleh militer Rusia di Wilayah Otonomi Khusus Crimea (WOK Crimea) yang secara formal menjadi bagian dari wilayah Ukraina. Media massa menyatakan hal tersebut adalah aksi militer yang melanggar kedaulatan wilayah Ukraina. Adapun mengenai isu wilayah WOK Crimea, sejarah Uni Soviet dan Rusia, sejarah negara Ukraina, kesepakatan nuklir tahun 1997, dan sejarah identitas sosial - budaya antara Crimea dan Ukraina ikut memengaruhi eskalasi politik di wilayah tersebut.njuk rasa menuntut penggunduran diri dan impeachment Presiden Viktor . 2 diakses tanggal 23 Oktober 2022
Melihat intervensi Rusia di WOK Crimea dalam kaitannya dengan sejarah hubungan politik Rusia dengan Ukraina. Maka kita perlu memisahkan masalah konflik internal antar berbagai fraksi yang terjadi di WOK Crimea dan konflik politik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung sejak bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Seperti sejarah perjalanan politik Negara bangsa lainnya, mungkin tidak akan dapat menemukan sebuah interpretasi tunggal yang dapat dianggap sebagai interpretasi sejarah yang paling benar di antara interpretasi lainnya. Penolakan atas bantuan dana yang akan diberikan oleh Uni Eropa terjadi karena adanya syarat yang tidak bisa dipenuhi, yaitu untuk segera memutuskan hubungan ekonomi dengan Rusia. Keadaan tersebut tentu saja memicu amarah warga, karena dana tersebut sangatlah dibutuhkan oleh warga. Kemarahan warga ini semakin memuncak dengan menghilangnya Presiden Viktor Yanukovych yang diduga meminta perlindungan kepada pihak Rusia. Pada akhirnya warga melakukan aksi protes yang dilakukan di ibukota Ukraina, Kiev. Penolakan atas bantuan dana yang akan diberikan oleh Uni Eropa terjadi karena adanya syarat yang tidak bisa dipenuhi, yaitu untuk segera memutuskan hubungan ekonomi dengan Rusia. Keadaan tersebut tentu saja memicu amarah warga, karena dana tersebut sangatlah dibutuhkan oleh warga. Kemarahan warga ini semakin memuncak dengan menghilangnya Presiden Viktor Yanukovych yang diduga meminta perlindungan kepada pihak Rusia. Pada akhirnya warga melakukan aksi protes yang dilakukan di ibukota Ukraina, Kiev. Menanggapi kejadian tersebut, Parlemen Ukraina Verkhovnaya Rada yang menangani bidang hukum mengeluarkan sanksi bagi para
pelaku kerusuhan di Kiev. Keputusan ini tentu saja tidak diterima oleh masyarakat, yang menganggap aksi mereka tersebut merupakan hak mereka sebagai warga masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya. Keputusan tersebut pada akhirnya semakin memperkuat aksi anti-pemerintah yang berujung pada keinginan untuk menggulingkan kepemimpinan presiden Viktor Yanukovych, yang mengakibatkan 80 orang meninggal dan 700 orang luka-luka. Banyaknya korban dalam peristiwa tersebut tidak begitu saja menghilangkan semangat masyarakat. Hal ini terbukti dengan terjadinya revolusi di ibukota Kiev. Pada Februari 2014 berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Viktor Yanukovych. Kejadian tersebut rupanya menimbulkan kemarahan di pihak Rusia. Pasukan pro - Rusia mulai bergerak di Semenanjung Crimea, dan mengeluarkan referendum warga yang memutuskan bahwa wilayah Otonomi Khusus Crimea dan Sevastopol pisah dari Ukraina dan segera bergabung dengan Rusia3. Keadaan ini sebenarnya telah terjadi sejak dahulu, dimana berawal pada tahun 1991 Ukraina melepaskan diri dari Uni Soviet setelah terjadi kudeta di Moskow yang akhirnya menghasilkan referendum yang menyatakan 90% suara memilih untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Sengketa wilayah yang dipicu oleh isu - isu politik domestik kemudian meluas kepada pemberontakan dan gerakan separatisme yang berujung kepada pemberian sanksi berupa embargo kepada negara yang dianggap memiliki andil dalam meningkatkan tensi konflik seperti Rusia. Ukraina sendiri, 3 diakses tanggal 23 Oktober 2022
sebelum menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1991, merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Rusia atau Uni Soviet. Bertahun - tahun pasca pemisahan wilayah, Rusia masih meyakini bahwa Ukraina merupakan bagian dari Rusia, dimana mereka memiliki persamaan baik dari etnis, bahasa, dan juga sejarah. Perebutan wilayah atas Crimea sendiri banyak dilatar belakangi oleh berbagai macam hal, meskipun salah satunya dilatarbelakangi oleh pertentangan historis, juga dikarenakan potensi energi yang dimiliki oleh Crimea berupa gas alamnya. Dilihat dari aspek historikal sendiri, Rusia melihat adanya keterkaitan antara negaranya dengan Ukraina di masa lampau dimana kejayaan kekaisaran Rusia berakar dari masa Yunani yang terletak di Semenanjung Crimea. Dari aspek demografi, sepertiga masyarakat Ukraina yang tinggal di wilayah timur Ukraina merupakan etnis Rusia yang bukan hanya memiliki kultur dan juga menggunakan bahasa asli Rusia, tetapi juga memiliki kesamaan ideologi dan bentuk dukungan yang kuat terhadap rezim Rusia. Dengan adanya ketakutan akan pengaruh barat yang menyebar di Ukraina, maka nasionalis Rusia seperti Vladimir Putin merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut campur terhadap urusan domestik Ukraina yang mengakibatkan pecahnya konflik di negara yang merdeka pada tahun 1991 tersebut. Konflik Ukraina sebenarnya mencuat sejak tahun 2004 saat Revolusi Orange, setelah kandidat presiden Viktor Yanukovich. Namun, Rusia sangat menentang Revolusi Orange. Rusia menuduh Amerika telah memprovokasi dan mendirikan kelompok anak - anak muda yang disebut Nashi untuk mencegah revolusi yang terjadi karena Rusia. Karena pergerakan masa yang besar mendukung dunia barat, presiden Rusia Vladimir Putin memotong aliran gas menuju
Ukrania pada tahun 2006 hingga 2009. Pada tahun 2010, akibat dari krisis ekonomi parah yang dialami oleh Ukrania, Viktor Yanukovych kembali dipilih sebagai presiden. Politisi - politisi dan media Rusia menganggap pemimpin - pemimpin di Kiev sebagai nasionalis Ukraina yang melanggar hak - hak para masyarakat asli yang tinggal di Ukraina. Pada bulan Maret akhirnya Rusia menganeksasi Crimea yang memberikan harapan para oposisi untuk melepaskan diri dari Kiev. Hal ini dikarenakan oposisi pro Rusia menolak adanya pemerintah pro Barat setelah Presiden Yanukovych diturunkan pada bulan Februari disebabkan oleh tuduhan korupsi, ekonomi yang stagnan dan penolakan kerjasama dengan Uni Eropa. Pada tanggal 16 maret 2014 referendum untuk Crimea melepaskan diri dari Ukraina diadakan. Gerakan separatis berbau Rusia ini tidak hanya terjadi di Crimea, tetapi terus mengalami perkembangan dan menyebar ke wilayah timur Ukraina. Konflik semakin memanas karena aktivis - aktivis pro Rusia mengepung gedung pemerintahan di Donetsk dan Luhansk. Hal ini menggambarkan keadaan Ukraina saat ini terbagi menjadi dua kubu berbeda, yaitu kubu yang pro terhadap Uni Eropa dan juga wilayah timur Ukraina yang sebagian besar pro terhadap Rusia. Gerakan separatis itu menuntut untuk memisahkan diri dari Ukraina dan meminta untuk bergabung dengan federasi Rusia. Hal ini terbukti dengan diproklamirkannya kemerdekaan Donetsk, salah satu wilayah di timur Ukraina, oleh massa pro Rusia. Seorang pemimpin separatis dari Donetsk menyatakan bahwa "berdasarkan hasil referendum dan deklarasi kedaulatan Republik Rakyat Donestk, kami menyatakan bahwa Republik Rakyat Donetsk adalah negara berdaulat. Kami meminta Federasi Rusia untuk mempertimbangkan permintaan
kami untuk menjadi bagian dari Federasi Rusia"4. Hal tersebut tentu saja membuat pemerintah Ukraina menjadi semakin was - was, mengingat kasus yang sebelumnya terjadi pada Crimea. Untuk melawan dan memberantas gerakan - gerakan separatis ini Ukraina meminta bantuan kepada sejumlah negara, seperti Amerika Serikat. Karena pemerintah berpendapat bahwa dalam kondisi seperti ini mereka akan memerlukan lebih banyak dukungan politik dari masyarakat internasional5. Adanya referendum di Crimea tentu saja tidak diterima oleh Ukraina. Protes dan demonstrasi dari masyarakat turut memperkeruh situasi konflik yang semakin memanas di Ukraina. Upaya-upaya untuk menghentikan konflik di Crimea juga digencar dilakukan. Dari berdialog antar kedua negara yang berperang, gencatan senjata, dan dunia internasional pun ikut merespom hasil referendum di Crimea. Konflik yang terjadi antara di Ukraina merupakan konflik yang disebabkan dari tujuan pemerintah untuk mempesatukan negara yang terpisah. Tarik menarik itu tidak lepas dari sejarah Crimea yang dulunya bagian provinsi dari Uni Soviet yang diserahkan kepada Ukraina atas dasar symbol persahabatan oleh Kruschev pada 1954. Disaat Uni Soviet runtuh, dan terbagi menjadi 15 negara merdeka. Termasuk Crimea yang mengalami pergolakan dimana tuntunan untuk merdeka dan sekarang kembali menjadi "bara api" yang menjadi sumber konflik antara Rusia dan Ukraina saat ini. Rencana 4 bergabungdengan-rusia, diakses tanggal 23Oktober 2022 5 diakses tanggal 23 Oktober 2022.
masa depan, Presiden Vladimir Putin yang ingin menciptakan kembali "Uni Soviet", dan persekutuan negara dibawah kendali Moskow, bertujuan meningkatkan Rusia secara geopolitik menjadi kekuatan baru, dan Ukraina menjadi "tonggak" dari proyek strategis, serta akan menempatkan kembali posisi Rusia sebagai imperemium" baru blok timur.6 B. Bentuk Perlindungan Objek-Objek Sipil Data yang didapat melalui wawancara pada kesempatan di International Committee Of The Red Cross (ICRC) bersama bapak Kushartoyo Budi Santoso selaku staf komunikasi menjelaskan mengenai objek sipil. Objek sipil adalah objek yang bukan objek militer. Penjelasan terhadap Obyek sipil terdapat Dalam Pasal 52 ayat 1 Protokol Tambahan I 1977 : "Obyek-obyek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan. Obyek-obyek sipil adalah semua obyek yang bukan sasaran militer seperti dirumuskan dalam ayat (2)"7 Dalam Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan I 1977 yang dirumuskan sebagai berikut : "obyek-obyek militer dibatasi pada obyek yang karena sifat lokasi tujuan penggunan (use) memberikan sumbangan yang efektif bagi operasi militer dan apabila obyek itu dihancurkan (sebagian atau seluruhnya), diduduki, dinetralisasi, akan memberikan keuntungan bagi militer yang berarti". Objek sipil berfungsi sebagai penujang kehidupan manusia, maka dari itu perlulah objek sipil dilindungi tidak untuk menjadi sasaran perang. Objek sipil 6 diakses 9 November 2022 7 diakses pada 9 November 2022
dilindungi sebab kegunaannya tidak untuk berperang melainkan kegunaannya adalah untuk kehidupan kepada masyarakat. Kejadian yang terjadi di Gouta, Suriah menjadi contoh nyata tidak berjalannya Prinsip Pembeda pada saat konflik, dimana bangunan dihancurkan yang akhirnya membuat masyarakat Gouta yang harusnya mendapat fasilitas perlindungan akhirnya tidak mendapatkan hal tersebut. Beberapa objek juga diberikan perlindungan khusus menurut HHI, baik karna makna penting khusus mereka untuk melindungi korban konflik bersenjata, makna penting bagi warga sipil atau umat manusia pada umumnya atau karena kerentanan khusus mereka akan kehancuran dan kerusakannya pada saat konflik bersenjata. Obyek yang Secara Khusus Dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional: 1. Unit dan trasportasi medis Istilah unit medis mengacu pada fasilitas medis dan unit lain militer atau sipil menetap atau keliling, permanen atau sementara yang terorganisir untuk tujuan medis. Istilah ini mencakup, misalnya, rumah sakit dan unit serupa lainnya, pusat transfusi darah, lembaga dan pusat pengobatan preventif, depot medis dan toko obat serta apotek dari unit semacam itu. 2. Sedangkan istilah dari trasportasi medis mengacu pada setiap sarana trasfortasi militer atau sipil yang ditugaskan khusus untuk transportasi medis dibawah kendali otoritas yang kompeten dari pihak yang terlibat konflik. Ini termasuk alat trasportasi darat, air atau udara, seperti ambulans, rumah sakit di kapal dan pesawat medis. Perlindungan khusus untuk unit dan transportasi medis menurut HHI adalah bentuk perlindungan tambahan
yang diberikan untuk memastikan bahwa personal yang terluka dan sakit menerima perawatan medis. 2. Kekayaan Budaya Kekayaan atau properti budaya biasanya dilindungi sebagai objek sipil. Selain itu, perhatikan khusus harus diberikan untuk menghindari kerusakan apapun pada properti budaya, karena properti tersebut adalah termasuk ke dalam objek sipil yang paling berharga. Dasar hukum untuk memberikan perlindungan khusus untuk ptoperti budaya ditemukan dalam peraturan Den Haag 1970. Secara garis besar Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict Den Haag Tahun 1954 (Konvensi Den Haag 1954) mengatur terkait kewajiban negara untuk melindungi benda budaya pada masa sengketa bersenjata. Kewajiban-kewajiban terhadap benda budaya tersebut meliputi penghormatan terhadap benda budaya, serta penyelamatan benda budaya. Tidak hanya itu konvensi Den Haag 1954 mengatur mekanisme pemindahan benda budaya untuk menghindari dampak perang dan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya.8 Mekanisme pemindahan benda budaya tersebut dapat kita lihat pada pasal 28 Konvensi Den Haag 1954. 8
Ketentuan terhadap kewajiban untuk penghormatan terhadap benda budaya, tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 Konvensi Den Haag 1954 : "The High Contracting Parties undertake to respect cultural property situated within their own territory as well as within the territory of other High Contracting Parties by refraining from any use of the property and its immediate surroundings or of the appliances in use for its protection for purposes which are likely to expose it to destruction or damage in the event of armed conflict; and by refraining from any act of hostility directed against such property.9" ( "Pihak-Pihak Peserta Agung berjanji untuk menghormati kekayaan budaya yang terletak di dalam wilayah mereka sendiri maupun di dalam wilayah Pihak-Pihak Peserta Agung lainnya dengan menahan diri dari setiap penggunaan kekayaan dan lingkungan sekitarnya atau peralatan yang digunakan untuk perlindungannya untuk tujuan-tujuan yang kemungkinan besar akan membuatnya hancur atau rusak jika terjadi konflik bersenjata; dan dengan menahan diri dari setiap tindakan permusuhan yang ditujukan terhadap properti tersebut.) Sedangkan penyelamatan benda budaya tertuang dalam pasal 3 Konvensi Den Haag 1954 yang berbunyi : "The High Contracting Parties undertake to prepare in time of peace for the safeguarding of cultural property situated within their own territory against the foreseeable effects of an armed conflict, by taking such measures as they consider appropriate." 3. Lingkungan Alam Lingkungan alam ini mengacu pada dinamika, komposisi atau struktur bumi, termasuk biotanya, litosfer, hidrosfer dan atmosfer, serta angkasa luar. Lingkungan alam termasuk, misalnya, semua vegetasi (tanaman, hutan dan, lain-lain), satwa liar, mikro-organisme, tanah batu, udara, air 9
dan sumber daya alam lainnya, dan iklim. Konflik bersenjata dapat menyebabkan kerusakan jangka penjang terhadap lingkungan alam. Penggunaan senjata tertentu, khususnya senjata kimia atau senjata nuklir, mungkin memiliki dampak negatif jangka panjang kepada lingkungan. Dampak tersebut dapat menjadi aspek strategi militer , pihak yang terlibat dalam konflik menjadikan bagian dari lingkungan sebagai sasaran untuk melemahkan kemampuan musuh mereka. Tetapi kerusakan lingkungan juga dapat terjadi sebagai konsekuensi yang tidak diinginkan dari konflik. HHI mengakui batas untuk kerusakan lingkungan. HHI melindungi lingkungan alam dari kerusakan parah, jangka panjang dan meluas. Secara khusus, metode atau alat perang yang ditujukan, atau mungkin diharapkan, untuk menyebabkan kerusakan seperti tersebut kepada lingkungan alam dilarang oleh perjanjian dan hukum kebiasaan dalam konflik bersenjata internasional. Dalam prakteknya, negara telah menetapkan aturan ini sebagai norma hukum kebiasaan internasional, mungkin juga dalam konflik bersenjata non-internasional. Konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan Teknik Modifikasi Lingkungan (ENMOD) tahun 1976 untuk militer atau penggunaan permusuhan lain memberikan perlindungan tambahan bagi lingkungan selama masa konflik bersenjata. ENMOD melarang modifikasi lingkungan dengan sengaja untuk menimbulkan "dampak parah, tahan
lama, dan meluas", yang menimbulkan fenomena seperti badai, gelombang pasang atau perubahan iklim. Sederhananya, penghancuran lingkungan alam secara sengaja sebagai senjata dilarang. 4. Pekerjaan dan Instalasi yang Mengandung Kekuatan Berbahaya. Islilah pekerjaan dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya mengacu papa bendungan, tanggul dan stasiun listrik menghasilkan tenaga nuklir. Pekerjaan dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya tidak boleh diserang bahkan ketika objek ini telah diubah menjadi sasaran militer karena serangan tersebut dapat menyebabkan pelepasan kekuatan berbahaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil dalam jumlah besar. Aturan-aturan ini secara eksplisit dinyatakan dalam Protokol Tambahan I dan ada dalam hukum kebiasaan bagi konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Untuk memudahkan identifikasi objek tersebut, pihak dalam konflik bersenjata dapat menandai obyek tersebut dalam tanda khusus yang terdiri dari kelompok tiga lingkaran oranye terang yang ditetapkan pada sumbu yang sama.