PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii BAB I CAPAIAN KINERJA MAKRO... I.1 A. Dasar Hukum ... I.1 B. Gambaran Umum Daerah... I.5 BAB II RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR ... II.1 A. Urusan Pendidikan... II.1 B. Urusan Kesehatan ... II.14 C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ... II.99 D. Urusan Perumahan Rakyat... II.126 E. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat... II.137 F. Urusan Sosial ... II.154 BAB III HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA ... III.1 A. Hasil EPPD ... III.1 B. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya ... III.5 BAB IV RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH ... IV.1 BAB V INOVASI DAERAH ... V.1 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 i
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BBAABB II CCAAPPAAIIAANN KKIINNEERRJJAA MMAAKKRROO A. DASAR HUKUM a. Pembentukan Provinsi Lampung Secara Yuridis Formal Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1964 tanggal 18 Maret 1964, yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan dengan kedudukan sebagai Keresidenan Lampung. Pada saat pembentukannya Ibukota Provinsi Lampung adalah Kota Praja Tanjungkarang - Telukbetung. Kota Praja Tanjungkarang - Telukbetung berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berubah menjadi Kotamadya Tanjungkarang - Telukbetung. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tanggal 17 Juni 1983, nama Kotamadya Tanjungkarang - Telukbetung diganti menjadi Kotamadya Bandar Lampung. Secara Administratif Provinsi Lampung terdiri dari 15 kabupaten/kota dengan luas wilayah 35.288,35 Km2, yang terbagi menjadi 13 kabupaten dan 2 kota. Tabel 1. Dasar Hukum Pembentukan Wilayah Administrasi Provinsi Lampung No. KabKota Dasar Hukum Pembentukan Perppu No.3/1964 (menjadi UU No.14 / 1964) 1. Perppu No.3/1964 (menjadi UU No.14 / 1964) 2. Perppu No.3/1964 (menjadi UU No.14 / 1964) 3. UU No.6 / 1991 tanggal 16 Agustus 1991 4. UU No.2 / 1997 tanggal 3 Januari 1997 5. UU No.2 / 1997 tanggal 3 Januari 1997 6. UU No.12 / 1999 tanggal 5 Mei 1999 7. UU No.12 / 1999 tanggal 5 Mei 1999 8. Way Kanan UU No.14/1964 (PP No.24/83 tgl 17 Juni 1983) 9. UU No.12 / 1999 tanggal 5 Mei 1999 10. Metro UU No.33 / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 11. Pesawaran UU No.48 / 2008 tanggal 6 November 2008 12. Pringsewu 13. Mesuji UU No.49 / 2008 tanggal 6 November 2008 14. Tulang Bawang Barat UU No.50 / 2008 tanggal 6 November 2008 UU No.22 / 2012 tanggal 25 Oktober 2012 15. Pesisir Barat Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Utara Lampung Barat Tulang Bawang Tanggamus Lampung Timur Bandar Lampung Sumber : Biro Hukum Setdaprov Lampung RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 I.1
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Tabel 2. Data Wilayah Administrasi Provinsi Lampung No. Kab/Kota Luas Wilayah km2 Σ Kec Σ Desa/Kel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Way Kanan Tulang Bawang 8. Pesawaran 9. 10. Pringsewu 11. Mesuji 12. Tulang Bawang Barat 13. Pesisir Barat 14. Bandar Lampung 15. Metro Jumlah Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara 2.142,78 3.020,64 700,32 5.325,03 3.802,68 2.725,87 3.921,63 3.466,32 2.243,51 625,00 2.184,00 1.201,00 2.907,23 296,00 61,79 34.623,80 15 20 17 24 28 23 14 15 11 9 7 9 11 20 5 228 136 302 300 264 314 247 227 151 148 131 105 103 118 126 22 2.694 Sumber : Buku LDA Tahun 2019, BPS Provinsi Lampung Gambar 1. Peta Administrasi Provinsi Lampung Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 69 menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 I.2
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan dan evaluasi terdiri dari: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). LPPD disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LKPJ disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. EPPD merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. b. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari: a) Sekretariat Daerah: 1) Sekretaris Daerah 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Biro Hukum Biro Kesejahteraan Sosial 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi : Biro Perekonomian Biro Administrasi Pembangunan 4) Asisten Administrasi Umum, membawahi : Biro Umum Biro Perlengkapan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Biro Organisasi b) Staf Ahli Gubernur 1) Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 I.3
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2) 3) Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM c) Sekretariat DPRD; d) Inspektorat Daerah; e) Dinas Daerah, terdiri dari : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Dinas Ketahanan Pangan 11) Dinas Lingkungan Hidup 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14) Dinas Perhubungan 15) .Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 16) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 18) Dinas Pemuda dan Olahraga 19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 20) Dinas Kelautan dan Perikanan 21) Dinas Pariwisata 22) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 23) Dinas Perkebunan dan Peternakan 24) Dinas Kehutanan 25) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 26) Dinas Perdagangan 27) Dinas Perindustrian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan f) Badan Daerah, terdiri dari : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Keuangan Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penghubung g) Perangkat Daerah Lain 1) 2) 3) 4) 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoel Moeloek Rumah Sakit jiwa Badan Penyelenggaran KORPRI (Perda No. 10 Tahun 2017) Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung (Perda No. 10 Tahun 2017) RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 I.4
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG B. GAMBARAN UMUM DAERAH a. Kondisi Geografis 1. Geografi Daerah Provinsi Lampung meliputi areal seluas 3.528.835 ha termasuk pulau - pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera, dan dibatasi oleh : a) Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di sebelah Utara; b) Selat Sunda disebelah Selatan; c) Laut Jawa disebelah Timur; d) Samudera Hindia disebelah Barat. Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan kota kembar Tanjung Karang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti pasar ikan (telukbetung), Tarahan, Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung, dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuan Maringgai dan Ketapang. Disamping itu, kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudra Hindia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah "Raden Inten II", yaitu nama baru dari "Branti" 28 km dari ibukota melalui jalan negara menuju Kotabumi, dan lapangan terbang AURI terdapat di Menggala bernama Astra Ksetra. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada Kedudukan : Timur - Barat berada antara : 103° 40' - 105° 50' Bujur Timur Utara - Selatan berada antara : 6° 45'- 3° 45' Lintang Selatan 2. Topografi Secara topografi daerah Lampung dapat dibagi 5 (lima) unit topogafi antara lain sebagai berikut: Daerah topografis berbukit sampai bergunung; Daerah topografis berombak sampai bergelombang; Daerah dataran alluvial; Daerah dataran rawa pasang surut Daerah river basin. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 I.5
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Daerah topografis berbukit sampai bergunung : Lereng - lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan 25 % dan ketinggian rata - rata 300 m di atas permukan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan dengan puncak tonjolan - tonjolannya berada pada Gunung Tanggamus, Gunung Pesawaran, dan Gunung Rajabasa, yang terakhir ini berlokasi di Kalianda dengan ketinggian rata - rata 1.500 m. puncak - puncak lainnya adalah Bukit Pugung, Bukit Pesagi, Sekincau yang terdapat di bagian Utara. Daerah tersebut umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer atau sekunder. Daerah topogarafis berombak sampai bergelombang: Ciri - ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit - bukit sempit, kemiringannya antara 8 % sampai 15 % dan ketinggian antara 300 m sampai 500 m dari permukaan laut. Daerah ini membatasi daerah pegunungan dengan dataran alluvial, vegetasi yang terdapat di daerah ini adalah tanaman-tanaman perkebunan : Kopi, cengkeh, lada dan tanaman pertanian perladangan seperti : Padi, jagung, dan sayuran. Daerah tersebut meliputi daerah-daerah: Kedaton di daerah Kota Bandar Lampung, Gedong Tataan di Kabupaten Lampung Selatan, Sukoharjo dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus serta Kalirejo dan Bangun Rejo di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Daerah dataran Alluvial : Daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai sebelah Timur, yang merupakan bagian hilir (down streeam) dari sungai-sungai yang besar seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25 m sampai 75 m, dengan kemiringan 0% sampai 3% . Pada bagian pantai sebelah barat dataran alluvial menyempit dan memanjang menurut arah Bukit Barisan. Daerah dataran Rawa Pasang Surut : Disepanjang pantai timur adalah merupakan daerah rawa pasang surut dengan ketinggian ½ m sampai 1 m, pengendapan air menurut naiknya pasang air laut. Daerah River Basin: Daerah Lampung terdapat 5 (lima) River Basin yang utama :
River Basin tulang bawang.
River Basin seputih.
River Basin sekampung.
River Basin semangka.
River Basin jepara. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 I.6
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 3. Geologi Punggung sebelah barat Lampung adalah bagian dari Bukit Barisan yang merupakan geantiklinal dengan sinklinal yang terdapat di sebelah timurnya. Punggung pegunungan dari zaman kapur (creteccus) ini mengalami dekormas pada tertier terjadinya gejala-gejala patahan (gaya vertikal) sehingga terjadi fenomena geologi seperti patahan semangka yang panjang menyusuri Way Semangka dan Teluk Semangka, gunung-gunung api yang berbentuk oval Tanggamus, Rindingan, Rebang dan lain-lain sekitarnya. Depresi Tektonik seperti Lembah Suoh, Gedung Surian dan Way Lima yang ditutupi oleh sedimen-sedimen vulkanis dari celah fisuves errupion. Pada bagian utara lapisan sedimen ini mengalami peliputan di zaman Peistosin Tua yang menghasilkan lapisan/membawa minyak bumi di dalam 4 (empat) seri Lapisan Palembang. Lapisan Sedimen di sebelah timur ini umumnya tertutup pula oleh endapan tufa massam bagian hasil dari debu gunung api di Bukit Barisan (zaman peitosin) yang membentuk dataran Peneplain di bagian timur Lampung. Lapisan Palembang yang terdapat di daerah Lampung yakni di daerah Menggala, Kotabumi dan Sukadana yang ditandai dengan singkapan endapan tuffa massam Lapisan Palembang adalah pengantar dari endapan minyak bumi. Sukadana Bosalt yang merupakan "Plateau" diiringi dengan instruksi desit yang terjadi pada zaman Holassin. Singkapan "plateau" ini tidak merata, sebagian ditutupi oleh endapan alluvin seperti pasir vulkanis, yang berasal dari debu-debu gunung berapi. Data tentang endapan mineral di daerah Lampung belum banyak ditemukan sehinga potensi dari endapan bahan tambang ini tidak/belum banyak diketahui. Dari literatur dan peta geologi daerah Lampung dapat diinventaris adanya bahan-bahan tambang (endapan mineral) diantaranya: Minyak Bumi; Uranium; - Batubara muda (brown coal); - - Mineral besi; - - Marmer; - Emas dan perak; Sumber air panas dan gas bumi. 4. Klimatologi a) Arus angin Lampung terletak di bawah Katulistiwa 5o Lintang Selatan beriklim tropis hummid dengan angin laut lembah yang bertiup dari Samudra Hindia dengan dua musim angin setiap tahunnya. Dua musim yang dimaksud adalah : 1) November s.d. Maret angin bertiup dari arah barat dan barat laut; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 I.7
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2) Juli s.d. Agustus angin bertiup dari arah timur dan tenggara. Kecepatan angin rata- rata 2 hingga 3 knot. b) Temperatur Rata-rata suhu minimum di Provinsi Lampung antara 21,3 0C pada bulan Agustus 2008 hingga 23,7 0C pada bulan April. Sedangkan rata-rata suhu maksimum berkisar antara 31,5 0C hingga 34,0 0C. c) Kelembaban Udara Dari Stasiun Meteorologi Raden Inten II Bandar Lampung, rata-rata kelembaban udara disekitar 69%-81%, dan ternyata kelembaban udara tertinggi pada bulan Juni. b. Kondisi Demografis 1. Administrasi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibukota Tanjungkarang- Telukbetung pada tanggal 18 Maret 1964. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1983 Ibukota Tanjungkarang - Telukbetung diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983. Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (lima belas) kabupaten/kota, dengan luas masing-masing kab/kota sebagai berikut : Tabel 3. Luas wilayah Kabupaten/kota se Provinsi Lampung No. Kab/Kota Ibu Kota Luas Wilayah km2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Way Kanan 8. 9. 10. 11. Mesuji Tulang Bawang Barat 12. 13. Pesisir Barat 14. Bandar Lampung 15. Metro Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Liwa Kota Agung Kalianda Sukadana Gunung Sugih Kotabumi Blambangan Umpu Menggala Gedong Tataan Wiralaga Mulya Mesuji Panaragan Krui Bandar Lampung Metro 2.142,78 3.020,64 700,32 5.325,03 3.802,68 2.725,87 3.921,63 3.466,32 2.243,51 625,00 2.184,00 1.201,00 2.907,23 296,00 61,79 34.623,80 Jumlah Sumber : Lampung Dalam Angka Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 I.8
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2. Penduduk Penduduk Provinsi Lampung berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 8.370.485 jiwa yang terdiri atas 4.286.676 jiwa penduduk laki-laki dan 4.083.809 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2010, penduduk Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 1,16 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105. Kepadatan penduduk di Provinsi Lampung tahun 2018 mencapai 242 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 15 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Bandar Lampung dengan kepadatan sebesar 3.493 jiwa/km2 dan terendah di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 53 jiwa/Km2. Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Luas Wilayah, dan Kepadatan menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Kabupaten/Kota Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung Metro Jumlah Laki-laki 159.636 308.578 513.985 529.369 646.867 312.075 229.636 230.528 226.506 203.282 104.094 138.926 80.622 520.078 82.494 4.286.676 Jumlah Penduduk Perempuan 141.067 284.025 488.300 506.824 624.699 302.626 216.477 215.269 213.686 193.937 95.074 132.280 73.121 513.725 82.699 4.083.809 Jumlah 300.703 592.603 1.002.285 1.036.193 1.271.566 614.701 446.113 445.797 440.192 397.219 199.168 271.206 153.743 1.033.803 165.193 8.370.485 Luas Wilayah (Km2) 2.142,78 3.020,64 700,32 5.325,03 3.802,68 2.725,87 3.921,63 3.466,32 2.243,51 625 2.184,00 1.201,00 2.907,23 296 61,79 34.623,80 Kepadat an /km2 241 196 1.431 195 334 226 114 129 196 636 91 226 53 3.493 2.673 242 Sumber : BPS, 2019 Pada tahun 2018 piramida penduduk Provinsi Lampung masih mencirikan piramida ekspansif (piramida penduduk muda) di mana angka kelahiran masih tinggi dan kelompok terbesar adalah penduduk usia muda. Piramida Penduduk Provinsi Lampung 2018 Proyeksi Piramida Penduduk Provinsi Lampung, 2034 (Bonus Demografi) RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 I.9
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Pada tahun 2034 piramida penduduk Provinsi Lampung menunjukkan adanya perubahan komposisi dimana jumlah penduduk usia produktif semakin bertambah. Ini merupakan pertanda bahwa Provinsi Lampung mengalami bonus demografi. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya pergeseran dari piramida ekspansif ke piramida stasioner di mana angka kelahiran dan kematian relatif seimbang dan jumlah penduduk usia dan tua seimbang. Bonus demografi memberikan keuntungan bagi Provinsi Lampung karena dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak, diharapkan tingkat partisipasi angkatan kerja juga naik dan tingkat pengangguran terbuka bisa ditekan. Selain itu bonus demografi juga mampu mengurangi rasio ketergantungan (depedency ratio). c. Kondisi Ekonomi 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto a) Pertumbuhan Ekonomi Selama 3 (tiga) tahun terakhir, perekonomian Lampung memperlihatkan trend yang terus meningkat yaitu : 5,16 persen di tahun 2017, menjadi 5,25 persen di tahun 2018, meningkat menjadi 5,27 pada tahun 2019. Ditengah masih kurang bergairahnya perekonomian global dan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung di tahun 2019 masih di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi di pulau Sumatera yang sebesar 4,57 persen maupun rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02 persen. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2014-2019 Sumber : BPS, 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 I.10
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Struktur perekonomian Provinsi Lampung menurut lapangan usaha tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (28,96 persen); diikuti Industri Pengolahan (19,85 persen); serta Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (11,75 persen). Sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Industri Pengolahan sebesar 1,54 persen, diikuti Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,88 persen, serta Konstruksi sebesar 0,59 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi dari lapangan usaha lainnya sebesar 2,26 persen. b) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2019 yang diukur berdasarkan PDRB Harga Berlaku mencapai Rp. 360.663,62 milyar meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp. 333.670,88 milyar. Menurut Harga Konstan (ADHK) maka PDRB Provinsi Lampung pada tahun 2019 mencapai Rp. 244.436,79 milyar meningkat dari tahun 2018 yang sebesar Rp. 232.207,68 milyar. Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha Struktur perekonomian Lampung menurut kelompok lapangan usaha pada tahun 2019 didominasi 3 sektor utama yang pencapaiannya, yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, Perikanan (28,96%) ; (2) Industri Pengolahan (19,85%); serta (3) Perdagangan Besar/Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,75%). Distribusi PDRB Provinsi Lampung Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2019 Sumber : BPS, 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 I.11
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Struktur PDRB menurut Pengeluaran Disisi pengeluaran, perekonomian Lampung pada tahun 2019 ditopang oleh konsumsi rumah tangga (61,32 persen), diikuti dengan PMTB (33,33 persen) dan konsumsi pemerintah pada (8,12 persen), dengan share kegiatan ekspor yang lebih rendah dibanding kontribusi kegiatan impor selama 3 tahun terakhir. Secara keseluruhan, struktur perekonomian menurut kelompok pengeluaran pada periode pengamatan tersebut belum banyak berubah secara signifikan. PDRB Provinsi Lampung Berdasarkan Pengeluaran tahun 2017 - 2019 Sumber : BPS, 2019 PDRB Per Kapita Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukan oleh meningkatnya tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya, penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Bila PDRB di suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2019, PDRB per kapita Lampung mencapai 42,69 juta rupiah. PDRB per kapita Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017- 2019 (Juta Rupiah) Sumber : BPS, 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 I.12
d. PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Neraca Perdagangan Nilai ekspor Provinsi Lampung pada bulan Desember 2019 lebih tinggi dari impor Desember 2019 yang berarti bahwa neraca perdagangan luar negeri Provinsi Lampung bulan Desember 2019 mengalami surplus, yaitu sebesar US$74,18 juta. Secara total, ekspor periode Januari - Desember 2019 sebesar US$ 2,929,48 juta. Nilai impor periode Januari - Desember 2019 sebesar US$ 2.845,16 juta. Lima golongan barang utama ekspor Provinsi Lampung pada bulan Desember 2019 yaitu lemak & minyak hewan/nabati; kopi, teh, rempah-rempah; batu bara; ampas/sisa industri makanan; dan olahan dari buah-buahan/sayuran. Peningkatan ekspor Desember 2019 terhadap November 2019 terjadi pada tiga golongan barang utama yaitu lemak dan minyak hewan/nabati naik 30,89 persen, batu bara naik 27,06 persen, dan olahan dari buah-buahan/sayuran 4,60 persen. Golongan barang utama yang mengalami penurunan adalah kopi, teh, rempah-rempah dan olahan dari ampas/sisa industri makanan masing-masing sebesar 11,43 persen dan 5,43 persen. Negara utama tujuan ekspor Provinsi Lampung pada bulan Desember 2019 yaitu ke Amerika Serikat yang mencapai US$39,26 juta, Italia US$29,82 juta, Jepang US$19,01 juta. Terkait impor, lima golongan barang impor utama pada Desember 2019 semuanya mengalami kenaikan. Biji-bijian berminyak, binatang hidup, gula dan kembang gula, ampas/sisa industri makanan, dan mesin-mesin/pesawat mekanik masing-masing naik 659,67 persen, 194,45 persen, 175,03 persen, 74,23 persen, dan 48,19 persen. Kontribusi lima golongan barang utama terhadap total impor Provinsi Lampung pada Desember 2019 mencapai 49,17 persen, dengan rincian: binatang hidup 18,83 persen; gula dan kembang gula 13,97 persen; biji-bijian berminyak 7,65 persen; ampas/sisa industri makanan 5,65 persen; dan mesin-mesin/pesawat mekanik 3,05 persen. Negara pemasok barang impor ke Provinsi Lampung pada Desember 2019 menurut kelompok negara utama berasal dari Australia sebesar US$56,91 juta; Saudi Arabia US$42,52 juta, Qatar US$20,24 juta; Uni Emirat Arab US$19,17 juta; dan Amerika Serikat US$17,57 juta. Jika dilihat menurut kelompok negara, impor terbesar berasal dari kelompok negara utama lainnya (Australia, Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat) yang mencapai US$156,40 juta, kemudian diikuti ASEAN US$20,55 juta dan Uni Eropa US$1,34 juta. Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Lampung; November 2019, Desember 2019 dan Januari-Desember 2018 & 2019 Sumber : BPS, 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 I.13
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG e. Inflasi Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply). Laju inflasi atau perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung dipantau oleh Badan Pusat Statistik di 2 (dua) kota yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Ditahun 2019, tercatat bahwa inflasi Lampung sebesar 3,44 persen. Angka inflasi masih dalam ambang batas target tingkat inflasi yang ditetapkan, yaitu 3,5 ± 1 persen. Dibandingkan dengan kota lainnya di Sumatra, inflasi yang terjadi di Kota Bandar Lampung (3,53%;yoy) dan Kota Metro (2,97%; mtm) masing-masing menempati peringkat yang tinggi yakni ke-2 dan ke-4 dari 23 kota perhitungan inflasi IHK se-Sumatera. Pencapaian tersebut juga terpantau lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional dan Sumatera yang masing-masing sebesar 2,72% (yoy) dan 2,25% (yoy). Tingkat inflasi tersebut sejalan dengan meningkatnya harga pada kelompok bahan makanan, didorong oleh peningkatan permintaan di periode perayaan Natal dan Tahun Baru (demand pull), serta di tengah keterbatasan pasokan karena gangguan cuaca dan belum masuknya musim panen seiring dengan kemarau panjang yang terjadi hingga akhir 2019 sehingga petani menunda penanaman. f. Ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2019 sebesar 4,03 persen turun sebesar 0,03 poin bila dibandingkan bulan Agustus 2018 (4,06 persen). Dilihat dari daerah tempat tinggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di pedesaan. Pada Agustus 2019, TPT di perkotaan sebesar 5,55 persen, sedangkan TPT pada wilayah pedesaan sebesar 3,38 persen. Dibandingkan Agustus 2018, TPT wilayah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,49 poin dan wilayah pedesaan mengalami kenaikan sebesar 0,14 poin. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 I.14
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Sumber : BPS, 2019 Dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2019, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 9,52 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Diploma I/II/III sebesar 6,62 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan Diploma I/II/III. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 1,84 persen. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, TPT mengalami penurunan pada tingkat pendidikan SD ke bawah, SMA, dan Universitas. Sementara TPT pada jenjang SMP, SMK, dan Diploma I/II/III, mengalami kenaikan. Sumber : BPS, 2019 g. Kemiskinan Di Provinsi Lampung jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan), pada bulan September 2019 mencapai 1,04 juta orang (12,30 persen), berkurang sebesar 50,12 ribu orang dibandingkan dengan kondisi RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 I.15
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG September 2018 yang sebesar 1,09 juta orang (13,01 persen), namun masih dibawah rata- rata nasional (9,22%). Sumber : BPS, 2019 Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 9,06 persen turun menjadi 8,6 persen pada September 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2018 sebesar 14,73 persen turun menjadi 13,96 persen pada September 2019. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, tempe, mie instan, dan gula pasir. Sedangkan komoditi non makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Apabila dibandingkan dengan persentase kemiskinan di wilayah Sumatera, Lampung termasuk dengan angka kemiskinan terbesar ke 4 setelah Provinsi Aceh (15,01%), Bengkulu (14,91%) dan Sumatera Selatan (12,56%). Persentase Kemiskinan Wilayah Sumatera Tahun 2019 16 14 12 10 8 6 4 2 0 15,01 8,63 6,29 6,9 7,51 12,56 14,91 12,3 4,5 Sumber : BPS, 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 5,8 I.16
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BAB II RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR A. URUSAN KONKUREN 1. RINGKASAN URUSAN WAJIB 1) Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar a. Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 1. Prioritas Urusan Wajib Penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Program prioritas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tahun 2019 meliputi: a) Program Pendidikan Anak Usia Dini; b) Program Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; c) Program Pendidikan Menengah; d) Program Pendidikan Luar Biasa; e) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; f) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; g) Program Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan; h) Program Pendidikan Agama dan Budi Pekerti; i) Program Pendidikan Tinggi; j) Program Kegiatan Belajar Mengajar. 2. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Urusan Pendidikan pada tahun 2019 telah melaksanakan sebanyak 13 Program dengan 53 Kegiatan, yaitu : RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.1
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan: 1) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan; 3) Penyediaan alat tulis kantor; 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 6) Penyediaan peralatan rumah tangga; 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 8) Penyediaan makanan dan minuman; 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah; 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah; 11) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: 1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; 3) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai/Aparatur. d) Program Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan: Publikasi dan gebyar pendidikan anak usia dini (PAUD). e) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu Kegiatan: 1) Pembinaan siswa berprestasi TK/SD/SMP dan LPI; 2) Manajemen pelaksanaan bantuan BOS SD/SMP; 3) Penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah. f) Program Pendidikan Menengah Kegiatan: 1) Operasional SMK unggulan Negara Bumi Ilir Lampung Tengah; 2) Operasional SMAN olahraga Lampung di Kota Metro; 3) Pengembangan wawasan pendidikan menengah; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.2
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 4) Pengembangan wawasan pendidik menengah umum kejuruan; 5) Peningkatan mutu kelembagaan sekolah menengah atas; 6) Wokshop pembinaan pramuka bagi SMA/SMK; 7) Peningkatan mutu kelembagaan sekolah menengah kejuruan; 8) Biaya Operasional Sekolah Nasional; 9) Peningkatan kegiatan belajar mengajar SMA; 10) Peningkatan kegiatan belajar mengajar SMK. g) Program Pendidikan Luar Biasa. Kegiatan: 1) Peningkatan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PK-PLK) dikdas; 2) Peningkatan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PK-PLK) dikmen. h) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kegiatan: 1) Peningkatan mutu melalui guru berprestasi; 2) Peningkatan mutu PTK dikdasmen; 3) Peningkatan kesejahteraan guru honor murni tenaga pendidik/kependidikan. i) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan: 1) Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan; 2) Penerapan sistem dan informasi managemen pendidikan; 3) Pelaksanaan publikasi pembangunan pendidikan; 4) Koordinasi program UKS Provinsi Lampung; 5) Lampung mengajar; 6) Pelayanan kependidikan wilayah I; 7) Pelayanan kependidikan wilayah II; 8) Pelayanan kependidikan wilayah III; 9) Pelayanan kependidikan wilayah IV; 10) Pelayanan kependidikan wilayah V. j) Program Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidik Kegiatan: 1) Pengembangan TIK untuk pendidikan; 2) Peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK untuk pendidikan; 3) Pengembangan layanan informasi teknologi publik untuk pendidikan; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.3
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 4) Pengembangan media pembelajaran berbasis TIK. k) Program Pendidikan Tinggi Kegiatan: Peningkatan mutu PTN/PTS. l) Program Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Kegiatan: Peningkatan kualitas siswa terhadap pemahaman agama dan budi pekerti. m) Program Kegiatan Belajar Mengajar Kegiatan: 1) Peningkatan mutu sarana dan prasarana SMK (DAK); 2) Peningkatan mutu sarana dan prasarana SMA (DAK); 3) Peningkatan mutu sarana dan prasarana SLB (DAK). 3. Pencapaian Program dan Kegiatan a) Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran, terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 98,36%. Capaian: 1) Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; 2) Tersedianya jasa administrasi keuangan; 3) Tersedianya alat tulis kantor; 4) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan; 5) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 6) Tersedianya peralatan rumah tangga kantor; 7) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 8) Tersedianya konsumsi pada setiap kegiatan rapat kantor; 9) Tersedianya honorarium PTHL dan jasa kebersihan seba; 10) Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah; 11) Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 83,33%. Capaian: 1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas; 2) Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.4
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 3) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian: Terlaksananya kegiatan bimtek pengelolaan keuangan dan asset bagi bendahara dan pengelola barang SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. d) Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian: Tersosialisasinya program pendidikan anak usia dini dan terkoordinasinya program PAUD di Provinsi Lampung. e) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian: 1) Terlaksananya kegiatan lomba-lomba siswa SD, SMP di bidang iptek/sains, seni budaya dan olahraga; 2) Terlaksananya kegiatan monitoring BOS SD/SMP di 15 Kab/kota se provinsi Lampung; 3) Terlaksananya bimtek pendataan dan helpdesk operator ujian nasional. f) Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Menengah, terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian: 1) Tersedianya dana operasional SMK unggulan Negara Bumi Ilir Lampung Tengah; 2) Tersedianya dana operasional SMA N Olahraga Lampung di kota Metro; 3) Terlaksananya kegiatan lomba-lomba kesiswaan di bidang akademik,olahraga dan keseniaan jenjang SMA; 4) Terlaksananya kegiatan lomba-lomba kesiswaan di bidang akademik, olahraga, dan kesenian jenjang SMK; 5) Terlaksananya kegiatan workshop sosialisasi manajemen BOS dan penyaluran dana BOSDA jenjang SMA; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.5
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 6) Terlaksananya kegiatan workshop sosialisasi manajemen BOS dan penyaluran dana BOSDA jenjang SMK; 7) Terselenggaranya program bantuan operasional sekolah nasional jenjang SMA/SMK se Provinsi Lampung; 8) Terselenggaranya kegiatan pembinaan kepramukaan terhadap guru SMA dan SMK; 9) Pembayaran retensi sarpras jenjang SMA tahun 2018; 10) Pembayaran retensi sarpras jenjang SMK tahun 2018. g) Program Pendidikan Luar Biasa Program Pendidikan Luar Biasa, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian: 1) Terlaksananya kegiatan lomba-lomba siswa SLB di bidang seni dan olahraga; 2) Tersedianya dana pembayaran konsumsi siswa SLB se Provinsi Lampung. h) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisisasi fisik sebesar 100%. Capaian: 1) Terlaksananya kegiatan lomba guru berprestasi dan seleksi calon kepala sekolah jenjang SMA/SMK; 2) Tersalurnya dana tunjangan profesi, tambahan penghasilan, tunjangan khusus, dan tersusunnya standar operasional pembelajaran disekolah; 3) Tersalurnya insentif guru honor murni jenjang SMA/SMK se Provinsi Lampung. i) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Manajemen Layanan Pendidikan, terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian: 1) Terlaksananya monitoring, evaluasi, analisis pelaksanaan program dan penyusunan dokumen dinas; 2) Terlaksananya managemen informasi pendidikan; 3) Terlaksananya kegiatan kehumasan, hari-hari besar nasioanal/daerah, pameran pembangunan pendidikan; 4) Terlaksananya koordinasi program UKS se provinsi Lampung; 5) Jumlah tenaga pengajar jenjang SMA/SMK yang diperbantukan di daerah terpencil; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.6
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 6) Tersedianya dana administrasi perkantoran UPTD wilayah I; 7) Tersedianya dana administrasi perkantoran UPTD wilayah II; 8) Tersedianya dana administrasi perkantoran UPTD wilayah III; 9) Tersedianya dana administrasi perkantoran UPTD wilayah IV; 10) Tersedianya dana administrasi perkantoran UPTD wilayah V. j) Program Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk pendidikan. Program Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian: 1) Terlaksananya KBM berbasis TIK, dan fasilitas penunjang studio dan pusat sumber belajar (PSB) berbasis TIK; 2) Terlaksananya bimtek pemanfaatan TIK berbasis internet dan pelaksanaan kuis Ki Hajar tingkat provinsi; 3) Terlaksananya pengelolaan website Dinas Pendidikan sosialisasi, peliputan lomba kihajar, dan pelaksanaan program radio streaming untuk pendidikan; 4) Terpenuhinya konten pembelajaran berbasis TIK dan berbasis mobile untuk sekolah. k) Program Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Tinggi, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian: Tersedianya dana beasiswa bagi siswa dan perguruan tinggi. l) Program Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Program Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian: Terlaksananya kegiatan pentas pendidikan agama siswa SD/SMP/SMA/SMK se Provinsi Lampung. m) Program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian: 1) Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana jenjang SMK; 2) Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana jenjang SMA; 3) Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana jenjang SLB. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.7
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional PEGAWAI PENDIDIKAN PANGKAT/ GOL JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL FUNGSIONAL Status PNS PTHL Jlh 425 138 Kualifikasi S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA SMP SD Jlh - 39 66 0 7 0 2 68 5 3 Pangkat IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a Jlh 1 1 3 20 31 31 50 17 5 15 8 6 - 2 - - 190 Eselon IV III II Jlh 25 129 Pamong Belajar 34 Guru PLB Jabatan Pengawas sekolah Jlh 175 14 46 PNS 425 190 190 235 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019 Urusan Pendidikan sebesar: Alokasi : Rp.657.874.499.410,- Realisasi : Rp.635.791.284.212,- Persentase Realisasi : 96,64% 6. Proses Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut : a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait; b) Rapat koordinasi teknis; c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD); d) Musrenbang Provinsi; e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional; f) Penyusunan RKPD; g) Penyusunan KUA dan PPAS; h) Finalisasi dan Penetapan PPA; i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.8
a) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan N0 SARANA DAN PRASARANA JUMLAH BAIK 1 AC 59 √ 2 Almari Kayu 9 √ 3 Almari Besi 71 √ 4 Amplifier 1 √ 5 Brankas 1 √ 6 CCTV 1 √ 7 Filing cabinet (Besi) 94 √ 8 Filing Kayu 5 √ 9 Genset 1 √ 10 Gerobag Roly 2 √ 11 Handycam 10 √ 12 Kamera digital 19 √ 13 Hardisk External 3 √ 14 Kursi Kayu 11 √ 15 Kursi Kerja 38 √ 16 Kursi Putar/biro 341 √ 17 Kursi Rapat 146 √ 18 Kursi Tamu 18 √ 19 Kursi Besi/Metal 220 √ 20 Laptop/Note book 88 √ 21 LCD Projector 25 √ 22 Layar LCD Proyektor 4 √ 23 Lemari Arsip 24 √ 24 Lemari Besi 73 √ 25 Meja Kerja 62 √ 26 Meja Komputer 9 √ 27 Meja Rapat 17 √ 28 Mesin Penghancur Kertas 26 √ 29 Mesin Absen Elektronik 3 √ 30 Mesin Pompa Air 2 √ 31 Mesin Tik Elektronik 4 √ 32 Mesin Tik Manual 42 √ 33 Komputer PC 19 √ 34 Minibus (AVV) 1 √ 35 Minibus (Inova) 1 √ 36 Overhead Projector 4 √ 37 Printer 32 √ 38 Rak Besi/Arsif 2 √ 39 Sarung Bantal dan Sprei 150 √ 40 Sikat Mushollah 8 √ RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KONDISI KURANG II.9
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KONDISI N0 SARANA DAN PRASARANA JUMLAH BAIK KURANG 41 Sound System 4 √ 42 Server 2 √ 43 Talo Balak 1 √ 44 Televisi 1 √ 45 Vacum Cleaner 2 √ 46 Wereless 10 √ 8. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dari segi anggaran dan program adalah sebagai berikut: a) Ketersediaan dana pada kas daerah yang terbatas sehingga beberapa kegiatan capaiannya tidak mencapai 100%; b) Mutu pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung masih perlu ditingkatkan; c) Belum optimalnya koordinasi antar lintas sektor dan lintas program baik di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi; Solusi a) Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan program dan kegiatan, maka program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilaksanakan secara konsisten dan terukur di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung perlu dipertimbangkan. b) Diperlukan landasan hukum dan kebijakan yang lebih jelas dan terarah untuk meningkatkan kualitas koordinasi dan kerjasama antar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota beserta jajarannya. 9. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan a) Capaian kinerja berdasarakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2019 REALISASI % Meningkatnya pendidikan masyarakat jenjang menengah APK SM/Sederajat 78 84.66 108.54 APM SM/Sederajat 70 64.13 91.61 Rata-rata Lama Sekolah 7.84 7.86 100.26 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.10
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG b) Penghargaan NO IKK URAIAN DATA CAPAIAN KINERJA KET Penghargaan yang diterima sebanyak 11(lima belas) yang terdiri dari: 1 Penghargaan dari Pemerintah yang diterima tahun 2019 Jumlah peng- hargaan dari Pemerintah yang diterima pada tahun 2019 1. Ashifa Zahra Banowati, Juara III bidang lomba Karate Putri SD Tahun 2019 11 (sebelas) Penghargaan Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.1. urusan wajib/ pilihan tahun 2019 2. M. Rafi Al-Kahfi, Juara III bidang lomba Renang Putra SD Tahun 2019 3. Bardha Oktavia Zaiplana, Juara III bidang lomba IPA SD Tahun 2019 4. Nadin Ayla Roviqo, Juara III bidang lomba IPA SD Tahun 2019 5. M. Rafi Asto Husodo, Juara II bidang lomba karate putra SMP Tahun 2019 6. Seno Abdul Rahman, Juara III bidang lomba bulu tangkis Putra SMP Tahun 2019 7. Linuhung Wiguna, Juara III bidang lomba renang putrid SMP Tahun 2019 8. Denzel Elden Wijaya, Juara II bidang lomba matematika SMP Tahun 2019 9. Ariel Hadi Pradana, Juara II bidang lomba IPS SMP Tahun 2019 10. Lusiana, Juara III bidang lomba IPS SMP Tahun 2019 11. M. Nadhif Nur Khairi, Juara III bidang lomba IPS SMP Tahun 2019 12. M. Zainal, Juara III bidang lomba Prototype modeling SMK Tahun 2019 13. Andrian Rangga Saputra, Juara III bidang lomba Electrical Installation SMK Tahun 2019 14. Lukas Setiawan, Juara H.I bidang lomba Marketing Online SMK Tahun 2019 15. Lucy Sintawati, Juara III bidang lomba Silat Putri SMK Tahun 2019 c) Program Unggulan Program unggulan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019: 1) Lampung Mengajar Dalam rangka meminimalisir disparitas (kesenjangan) layanan mutu pendidikan antar daerah perkotaan dengan daerah terpencil, terisolir, tertinggal, terluar, atau daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah menetapkan kebijakan strategis melalui kegiatan "Lampung Mengajar". Tujuan kegiatan Lampung Mengajar diantaranya sebagai berikut: 1. Meminimalisir kekurangan guru yang bermutu; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.11
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2. Meningkatkan mutu proses dan pelaksanaan pembelajaran 3. Memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan 4. Mendorong dan meningkatkan kualitas prilaku masyarakat, agar lebih peduli kepada pendidikan menuju Lampung Maju Sejahtera. 2) BOSDA SMA Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi sekolah jenjang SMA dari 6 (enam) kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut: No Kabupaten/Kota 1 Bandar Lampung 2 3 4 Way Kanan 5 Mesuji 6 Lampung Utara Lampung Barat Pesisir Barat Jumlah Siswa Jumlah Siswa 6.480 13.960 6.535 9.070 3.097 3.997 43.139 Jumlah diterima/org Rp. 1.560.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 3) BOSDA SMK Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi sekolah jenjang SMK dari 6 (enam) kabupaten/kota. Dengan rincian sebagai berikut: No Kabupaten/Kota 1 Bandar Lampung 2 3 4 Way Kanan 5 Mesuji 6 Lampung Utara Lampung Barat Pesisir Barat Jumlah Siswa Jumlah Siswa 5.250 5.361 3.442 6.159 2.913 1.805 24.930 Jumlah diterima/org Rp. 2.400.000 Rp.1.140.000 Rp.1.140.000 Rp.1.140.000 Rp.1.140.000 Rp.1.140.000 4) Beasiswa Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan terbaik kepada masyarakat agar dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas salah satunya dengan cara memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa maupun mahasiswa berprestasi di Provinsi Lampung diantaranya sebagai berikut: 1. Beasiswa bagi siswa SMA Kebangsaan berupa biaya pendidikan sebesar Rp.5.000.000/org untuk sebanyak 270 siswa selama 1 tahun dan biaya pendidikan bagi siswa SMA Taruna Nusantara sebanyak 8 orang. 2. Beasiswa bagi mahasiswa Tantri Abeng University sebanyak 5 orang, mahasiswa Polinela sebanyak 129 orang, mahasiswa Itera sebanyak 156 orang, dan RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.12
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG mahasiswa Polinela jurusan pariwisata sebanyak 40 orang. Bantuan berupa biaya pendidikan selama 1 tahun. 5) Insentif bagi guru honor murni Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan dana kesejahteraan kepada guru honor di 15 Kab/Kota. Dengan rincian sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kabupaten/Kota Bandar Lampung Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Lampung Barat Tulang Bawang Tanggamus Lampung Timur Pesawaran Metro Mesuji Tulang Bawang Barat Pringsewu Pesisir Barat Jumlah Penerima 507 568 491 392 509 311 360 526 626 338 230 191 281 432 238 6.000 Dana kesejahteraan Guru Honor Murni SMA,SMK,PKLK sebesar Rp. 204.250 (Dua ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per orang per bulan. Jumlah Penerima d) Perkembangan Anggaran Belanja Langsung APBD dan Realisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2013 s.d. 2019 TAHUN ANGGARAN REALISASI % SISA DANA 2013 284.250.000.000 276.909.212.503 97,42 7.340.787.497 2014 286.250.000.000 279.652.524.390 97,70 6.597.475.610 2015 206.440.166.240 191.474.007.769 92,75 14.966.158.471 2016 149.913.139.762 141.327.548.447 94,27 8.585.491.315 2017 528.676.778.100 510.490.856.662 96,56 18.185.921.438 2018 676.840.337.188 667.578.873.680 98,63 9.261.463.508 2019 670.622.572.480 647.108.420.722 96,49 23.514.151.758 800.000.000.000,00 700.000.000.000,00 600.000.000.000,00 500.000.000.000,00 400.000.000.000,00 300.000.000.000,00 200.000.000.000,00 100.000.000.000,00 0,00 PAGU REALISASI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.13
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG b. Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 1. Prioritas Urusan Wajib Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Program Prioritas pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2019, antara lain: a) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; d) Program Perbaikan Gizi Masyarakat e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan f) Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan; g) Program Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah; h) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan; i) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan; j) Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; k) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional; l) Program Alat Kesehatan & Makanan Minuman; m) Program Pemberantasan Penyakit; n) Program Sumber Daya Manusia Kesehatan; o) Program Promosi Kesehatan; p) Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. 2. Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan 4 UPTD (Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan, Instalasi Farmasi dan Kalibrasi, RSUD Bandar Negara Husada) pada tahun 2019 telah melaksanakan sebanyak 18 Program dengan 48 Kegiatan, yaitu : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan: 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.14
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor; 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 7) Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor; 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; 9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 10) Penyediaan Makanan dan Minuman; 11) Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah; 12) Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: 1) Pembangunan Gedung Kantor; 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja. e) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan: 1) Peningkatan Ketersediaan Obat Publik & Pengamanan NAPZA; 2) Peningkatan Pelayanan Kosmetika. f) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan: 1) Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan Dasar; 2) BOK Provinsi. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.15
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG g) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan: Perbaikan Gizi Masyarakat h) Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan Kegiatan: Peningkatan Kualitas Sanitasi Dasar i) Program Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Kegiatan: 1) Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah; 2) Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. j) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan Kegiatan: 1) Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Rujukan (Pajak Rokok); 2) Upaya Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah; 3) Pelayanan Rumah Sakit Bandar Negara Husada. k) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Kegiatan: 1) Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK); 2) Penyusunan Perencanaan & Evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung; 3) Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung; 4) Mitra Praja Utama (MPU). l) Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kegiatan: Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak m) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional Kegiatan: Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional. n) Program Alat Kesehatan & Makanan Minuman Kegiatan: RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.16
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 1) Peningkatan Mutu Pengawasan/Pembinaan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 2) Pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan o) Program Pemberantasan Penyakit Kegiatan: Pengendalian Penyakit Menular p) Program Sumber Daya Manusia Kesehatan Kegiatan: 1) Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; 2) Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan; 3) Peningkatan Mutu UPTD Bapelkes; 4) Peningkatan Kelembagaan dan Tata Laksana Kepegawaian. q) Program Promosi Kesehatan Kegiatan: 1) Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 2) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). r) Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka JKN. 3. Tingkat Pencapaian Standart Pelayanan Minimal/Pencapaian Program/Kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 12 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian : 1) Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 2) Tersedianya jasa administrasi keuangan (283 orang); 3) Tersedianya jasa kebersihan kantor; 4) Tersedianya alat tulis kantor; 5) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan; 6) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 7) Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor; 8) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 9) Tersedianya bahan logistik kantor; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.17
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 10) Tersedianya makanan dan minuman; 11) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah; 12) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 7 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian : 1) Pembangunan gedung kantor Dinkes dan UPTD Labkes; 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor; 3) Pengadaan peralatan gedung kantor Dinkes Prov & UPTD; 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 5) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinkes & UPTD; 6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinkes & UPTD; 7) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Dinkes & UPTD; c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian : Jumlah tenaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang teknis dan manajemen. d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian : Tersedianya Laporan Kinerja dan Evaluasi Program. e) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi fisik mencapai 100%. Capaian : 1) Tersedianya obat publik dan pengamanan NAPZA; 2) Pembinaan dan monitoring pelayanan kosmetika, workshop, media promosi. f) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik mencapai 100%. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.18
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Capaian : Tersedianya pelayanan manajemen UKM Tingkat Provinsi; g) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat, terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian : Tersedianya paket pengadaan MP ASI, pembinaan, monev, dan posyandu; h) Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan, terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian : Tersedianya paket STBM,IPAL, Bimtek & Monev ke kab/kota; i) Program Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Program Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah, terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian : Tersedianya paket pembinaan dan monev Surveilans dan penanggulangan wabah. j) Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Upaya Kesehatan Perorangan, terdiri dari 3 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 88,86%. Capaian : 1) Tersedianya paket pembinaan dan monev upaya kesehatan perorangan dan rujukan. 2) Tersedianya paket pelayanan Laboratorium UPTD. 3) Tersedianya paket pelayanan Kesehatan RSBNH. k) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, terdiri dari 4 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%, selain pelaksanaan MPU hanya 48% (keterbatasan dana di Kas Daerah) Capaian : 1) Tersedianya dokumen data dan informasi; 2) Tersedianya dokumen perencanaan dan Evaluasi; 3) Tersedianya dokumen laporan keuangan; 4) Tersedianya dokumen kesepakatan kerjasama MPU Bidang Kesehatan; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.19
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG l) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian : Tersedianya paket kegiatan KIA. m) Program Upaya Kesehatan Tradisional Program upaya Kesehatan Tradisional, terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik mencapai 100%. Capaian : Tersedianya paket pembinaan dan Monev Kesehatan Tradisional. n) Program Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 33,33%. Capaian : 1) Tersedianya paket pembinaan dan Monev Mutu Pengawasan pembinaan dan pengendalian kesehatan makanan. 2) Tersedianya pelayanan kalibrasi alkes. o) Program Pemberantasan Penyakit Program Pemberantasan Penyakit, terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian : Tersedianya paket pembinaan dan Monev Program Penanggulan Penyakit Menular. p) Program Sumber Daya Manusia Program Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari 4 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian : 1) Tersedianya rapat koordinasi program dokter intership, jumlah paket monevprogram Tubel di 15 Kab/kota; 2) Tersedianya tenaga kesehatan teladan tingkat provinsi; 3) Tersedianya paket pelatihan Advokasi, jabatan fungsional, dan pelayanan prima; jumlah paket Bimtek dan Monev pasca pelatihan di 15 kab/kota; 4) Tersedianya paket pembinaan kelembagaan dan tatalaksana kepegawaian di 15 kab/kota; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.20
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG q) Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian : 1) Tersedianya paket Pameran Lampung Fair, Senam kesegaran Jasmani, Media Promkes Pembinaan dan Monev; 2) Tersedianya paket perayaan HKN, Monev Bimtek Program UKBM; r) Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM), terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 66,67 % (keterbatasan dana di Kas Daerah) Capaian : Tersedianya paket pembinaan pembiayaan dan jaminan kesehatan serta dokumen Evaluasi pembiayaan kesehatan (1 paket & 2 dokumen). 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional KUALIFIKASI JUMLAH PEJABAT JUMLAH PEGAWAI PANGKAT GOLONGAN PENDIDIKAN STRUKTURAL FUNGSIONAL PNS : 410 S3 : 1 IV d : 1 Eselon II : 1 Administrator Kesehatan Muda 1 L : 147 S2 : 75 IV c : 1 Eselon III : 9 Sanitarian Penyelia 1 P : 263 S1 : 138 IV b : 7 Eselon IV : 28 Penyuluh Kesehatan Madya D4 : 23 IV a : 43 Sanitarian Madya 1 PTHL : 198 D3 : 105 III d : 73 Epidemiologi Muda 1 L : 84 D2 :
III c : 67 WI 6 P : 114 D1 : 2 III b : 86 Pranata Labkes Madya SLTA : 57 III a : 38 Dokter Muda 1 SLTP : 5 II d : 40 Pranata Dokter Muda SD : 4 II c : 39 Pranata Labkes Muda 9 II b : 5 Pranata Labkes Pelaksana 2 II a : 7 Pranata Labkes Pelayanan Lanjutan 2 I d : 1 Pranata Labkes Pratama 6 Ic : 1 Jumlah 31 Ib : 1 JFU 379 Ia : JUMLAH DINKES 410 410 38 Sumber : Sub Bagian Kepegawaian & SDM Kesehatan 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung T.A. 2019 : Alokasi : Rp. 141.802.613.967,00,- Realisasi : Rp. 132.732.325.551,96,- Persentase Realisasi : 93,60% 6. Proses Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.21
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut : a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait; b) Rapat koordinasi teknis; c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD); d) Musrenbang Provinsi; e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional; f) Penyusunan RKPD; g) Penyusunan KUA dan PPAS; h) Finalisasi dan Penetapan PPA; i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); a) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan KONDISI NO. SARANA DAN PRASARANA JUMLAH BAIK KURANG BAIK KET. 1 2 3 4 5 6 1. Gedung Kantor : Kantor Dinas 14 14 Baik Rumah Dinas 1 1 Baik Gudang 3 3 Baik 2. Kendaraan : Baik Roda 4 35 35 Baik Roda 2 282 282 Baik 3. Peralatan Kantor : Baik Meja 305 305 Baik Kursi 551 551 Baik Meja Rapat 56 56 Baik Kursi Rapat 229 229 Baik Mimbar/Podium 1 1 Baik Meja Resepsionis 2 2 Baik Sofa 2 2 Baik Lemari Besi 44 44 Baik Lemari Kayu 24 24 Baik Lemari Arsip 24 24 Baik Lemari Kaca 11 11 Baik Tempat Tidur Kayu 6 6 Baik Sprei+Bed Cover 45 45 Baik Jemuran 70 70 Baik Mesin Pel 2 2 Baik Alat Meubelair Lainnya 2 2 Baik Filling Besi 54 54 Baik Brangkas 3 3 Baik Alat Penghancur Kertas 3 3 Baik Papan Tulis 2 2 Baik Laptop 71 71 Baik Komputer 175 175 Baik Printer 103 103 Baik UPS 9 9 Baik Meja Komputer 58 58 Baik Peralatan Komputer Lain 1 1 Baik Mesin Tik 9 9 Baik Faximilie 5 5 Baik Telepon 19 19 Baik Alat Komunikasi Lain 25 25 Baik CCTV 24 24 Baik RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.22
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KONDISI NO. SARANA DAN PRASARANA JUMLAH BAIK KURANG BAIK KET. 1 2 3 4 5 6 Televisi 26 26 Baik Radio 1 1 Baik Kalkulator 7 7 Baik Peta 1 1 Baik Jam Dinding 3 3 Baik Kulkas 13 13 Baik Dispenser 12 12 Baik Kompor Gas 2 2 Baik Kitchen Set 1 1 Baik Alat Dapur Lainnya 130 130 Baik Air Conditioner 96 96 Baik Exhause Fan 41 41 Baik Kipas Angin 5 5 Baik Vacum Cleaner 2 2 Baik Wireless 5 5 Baik Peralatan Audio 1 1 Baik Proyektor 12 12 Baik Loudspeaker+Soundsystem 35 35 Baik Cassette Recorder 1 1 Baik Stabilisator 11 11 Baik Tustel/Kamera/Handycam 2/7/3 2/7/3 Baik Alat Pemadam Portable 26 26 Baik Stetoscope 6 6 Baik Tensimeter 6 6 Baik Alat Timbangan 14 14 Baik Bed Side Monitor 2 2 Baik Alat Kedokteran Umum Lain 274 274 Baik Ventilator 15 15 Baik Centrifuge 10 10 Baik Krous Glass 5 5 Baik Mikroskop 24 24 Baik Alat Laboratorium Lainnya 2 2 Baik Alat Angkut Barang 1 1 Baik Genset 7 7 Baik Alat Fogging DBD 10 10 Baik Spraycan 15 15 Baik Mata Mesin Rumput 20 20 Baik Gambar Presiden 8 8 Baik Tangga Aluminium 6 6 Baik Pompa Tangan 1 1 Baik Mesin Tanam Jagung 9 9 Baik Alat Pemadam Portable 4 4 Baik Handy Talky 8 8 Baik Alat Keamanan/Alarm 4 4 Baik Mesin Absen 10 10 Baik Alat Kantor Lainnya 31 31 Baik Sumber : Sub Bagian Umum, Hukum & Humas 8. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dari segi anggaran dan program adalah sebagai berikut : a) Anggaran 1) Ketersediaan dana pada Kas Daerah yang terbatas sehingga beberapa kegiatan capaian fisiknya tidak mencapai 100 % (dana diprioritaskan untuk kegiatan rutin dan unggulan); 2) Terbatasnya alokasi anggaran pembangunan Kabupaten/Kota melalui APBD, khususnya bagi program pembangunan kesehatan; 3) Persentase anggaran kesehatan (anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota) terhadap APBD Provinsi Lampung hanya berkisar 3-6 % (khususnya anggaran promotif dan preventif), sementara berdasarkan Undang- RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.23
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diharapkan anggaran kesehatan minimal 10 % dari total APBD diluar gaji. b) Program 1) Sistem pelaporan dan evaluasi program yang belum optimal, sehingga adanya keterlambatan/ketidaktepatan waktu dalam pengiriman data pencapaian program khususnya pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi; 2) Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia di Kabupaten/Kota baik secara kuantitas maupun kualitas, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata dan adanya mutasi tenaga kesehatan; 3) Belum optimalnya koordinasi antara lintas sektor dan lintas program baik di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi. Solusi Adapun upaya pemecahan masalah baik permasalahan anggaran dan program yang sedang dan akan terus dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Melakukan perencanaan yang baik agar dapat menjawab kebutuhan serta menyelesaikan permasalahan dan berbasis bukti (evidence based); 2) Melaksanakan pemetaan masalah yang didukung oleh kelengkapan data dan informasi yang berkualitas; 3) Perencanaan ditujukan untuk upaya-upaya perbaikan di masa mendatang, menjawab issu, tantangan dan memanfaatkan peluang untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat; 4) Meningkatkan sosialisasi dan asistensi kepada Kabupaten/Kota dalam memahami SPM Bidang Kesehatan sesuai petunjuk teknisnya; 5) Meningkatkan kualitas Sistem Informasi Kesehatan (SIK); 6) Melakukan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis ke Kabupaten/Kota; 7) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program. 9. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan a) Data Pendukung IKK (Indikator Kinerja Kunci) No IKK URAIAN DATA KETERANGAN 1 Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan diseluruh provinsi 7.728 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 Jumlah penduduk provinsi 9.102.840 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.24
No IKK URAIAN 2 Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi Jumlah RS rujukan provinsi yang terakreditasi minimal tingkat utama Jumlah RS provinsi 3 Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpontesi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpontesi bencana dalam satu tahun yang sama 4 Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB 5 Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk provinsi Jumlah tenaga kesehatan Jumlah penduduk provinsi 6 Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota Jumlah seluruh kabupaten dan kota 7 Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota Jumlah seluruh kabupaten dan kota 8 Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota Jumlah seluruh kabupaten dan kota 9 Cakupan balita gizi buruk/stunting yang Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 DATA 23 78 9.102840 9.102840 178 136.770 19.668 9.102.840 153.971 165.269 145.283 157.757 152.233 152.816 65 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KETERANGAN Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (Wajib) Tahun 2016 (Data belum tersedia, masih dimintakan BPJS) Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan II.25
No IKK URAIAN mendapatkan perawatan/pelaya nan kesehatan Jumlah seluruh kabupaten dan kota 10 Cakupan penemuan dan penangan penderita penyakit TBC BTA Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota Jumlah seluruh kabupaten dan kota 11 Cakupatn penemuan dan penangan penderita penyakit DBD Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota Jumlah seluruh kabupaten dan kota 12 Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota Jumlah seluruh kabupaten dan kota 13 Cakupan orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota Jumlah seluruh kabupaten dan kota 14 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota Jumlah seluruh kabupaten dan kota 15 16 Cakupan orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Cakupan penderita diabetes militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota Jumlah seluruh kabupaten dan kota Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota Jumlah seluruh kabupaten dan kota 17 Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota Jumlah seluruh kabupaten dan kota 18 Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota Jumlah seluruh kabupaten dan kota RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 DATA 65 15.948 29.473 5.611 5.611 14.7824 15.0245 70345 110611 542140 755887 9.648 14.360 108.492 84.089 455.109 926.825 16.7243 35.1226 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KETERANGAN (wajib) tahun 2019 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 II.26
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG No IKK URAIAN DATA KETERANGAN 19 Cakupan orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota Jumlah seluruh kabupaten dan kota 2.357.111 5.443.778 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 20 Cakupan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota Jumlah seluruh kabupaten dan kota 66,94 505.721 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 (Data sampai dengan Triwulan III) 21 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 110 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 Jumlah seluruh kabupaten dan kota 110 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung b) Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Wajib/Pilihan NO URUSAN WAJIB/ Pilihan Alokasi Belanja Tidak Langsung/ gaji (Rp.Juta) Belanja Pegawai Alokasi Belanja Langsung (Rp.Juta) Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Total Belanja (Rp.Juta) Realisasi Belanja (Rp.Juta) Wajib Kesehatan 35.165.340.654.00 6.355.840.000.00 87.956.082.419.00 12.325.350.894.00 141.802.613.967.00 132.732.325.551.00 Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinkes Provinsi c) Program Unggulan Dinas Kesehatan Provinsi lampung Program unggulan yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2019 :
Penurunan Stunting / Perbaikan Gizi Masyarakat Penanganan gizi sangat terkait dengan strategi sebuah bangsa dalam menciptakan SDM yang sehat, cerdas dan produktif. Salah satu prioritas pembangunan nasional dibidang kesehatan adalah upaya perbaikan gizi yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya local. Kurang gizi akan berdampak pada penurunan kualitas SDM yang lebih lanjut dan dapat berakibat pada kegagalan pertumbuhan fisik, perkembangan mental dan kecerdasan, menurunkan produktivitas, meningkatnyan kesakitan serta kematian. Penyebab langsung masalah gizi adalah asupan dan penyakit infeksi yang perlu penanganan secara menyeluruh dari berbagai pihak terkait dari di tingkat hulu sampai dengan hilir. Masalah gizi memerlukan pendekatan life cycle (siklus hidup) dari mulai ibu hamil sampai dengan usia lanjut. Hasil beberapa penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan yang paling efektif untuk menekan status gizi balita stunting/pendek adalah pada periode emas atau dikenal dengan 1000 hari kehidupan pertama. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 % 93,60 II.27
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Sejak ibu hamil sampai dengan anak balita usia 24 bulan merupakan masa kritis yang memerlukan intervensi program yang tepat. Kegagalan tumbuh terjadi setelah bayi berusia 6 bulan, pertumbuhan bayi terus mengalami penurunan dan pada akhirnya menjadi stunting/pendek secara permanen. Artinya intervensi perlu dilakukan sejak bayi dalam kandungan dengan memberikan konseling kepada ibu hamil tentang cara pemberian makan ibu hamil, dan perawatan payudara sebagai persiapan untuk Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Berbagai terobsosan dibidang kesehatan telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan upaya tersebut, pembangunan kesehatan yang juga merupakan salah satu pilar penting dalam menilai keberhasilan pembangunan nasional. Gerakan Gizi 1000 Hari Menuju Indonesia Prima merupakan jabaran dari upaya mencapai indikator tujuan Milennium Development Goals (MDGs) 2015 menurunkan Angka Kelaparan, Angka Kesakitan Balita (AKB), dan Angka Kematian Ibu (AKI). Maksud dari 1000 hari tersebut ialah 1000 hari pertama kehidupan anak. Dihitung mulai dari anak masih dalam kandungan, 9 bulan 10 hari sampai anak tersebut berusia 2 tahun. Maka, program difokuskan pada 5 titik kritis atau 1000 hari pertama, untuk mencapai tujuan yaitu Indonesia prima. Sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 bahwa program perbaikan gizi adalah menuju peningkatan mutu gizi masyarakat dan perorangan. Salah satu sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2015 - 2019 Menurunnya Prevalensi Gizi kurang dan Gizi Buruk dari 18,8 % (Riskesdas 2013) menjadi < 15 % ditahun 2019. Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bersama stake-holder terkait membentuk Lampung Stunting Agency (LSA). Lampung Stunting Agency merupakan suatu wadah/forum komunikasi aliansi strategis dari berbagai pemangku kepentingan, satuan kerja perangkat daerah, organisasi profesi, organisasi masyarakat (Ormas) dan Fakultas Kedokteran serta NGO terkait guna percepatan penurunan prevalensi stunting dalam rangka menjamin kualitas generasi emas di Provinsi Lampung. Tujuan dibentuknya LSA untuk menginformasikan data by name by address balita stunting di 3 lokus penanganan stunting dan menganalisa masalah stunting di 3 lokus stunting guna percepatan penurunan balita stunting di Provinsi Lampung Adapun tugas Sekretariat Lampung Stunting Agency adalah : Membantu dalam penyusunan program dan anggaran kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting Memberikan dukungan teknis administratif kepada lintas program dan lintas sektor terkait Membantu pengelolaan data dan informasi terkait stunting Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.28
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2015-2019 Program Gizi masuk dalam Misi pertama yaitu Menjamin upaya kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau dengan sasaran Menurunnya Prevalensi Gizi kurang dan Gizi Buruk dari 18,8 % Indikator utama : Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dengan target sebesar 16,8 % di tahun 2019. Indikator Renstra dan target ditahun 2019 yaitu : 1. % Ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan dengan target sebesar 95 % 2. % Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat Asi ekslusif dengan target 80 %. 3. % Balita gizi kurus yang mendapat makanan tambahan dengan target 55 %. 4. % Remaja putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD) 30 % 5. % Ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan target 50 6. % Bayi Baru Lahir mendapat IMD target 45% Kebijakan Program Gizi tahun 2019 : 1. Meningkatkan fungsi posyandu dan partisipasi masyarakat dalam memantau dan menanggulangi secara dini gangguan pertumbuhan balita 2. Mengembangkan KIE dan konseling gizi keluarga yg efektif, tepat guna, lokal spesifik berbasis evidence dalam memberdayakan masyarakat KADARZI 3. Suplementasi zat gizi mikro, MP-ASI, PMT bumil KEK. 4. Meningkatkan ketrampilan SDM puskesmas dan jaringannya dalam penanganan masalah gizi termasuk gizi buruk dan manajemen laktasi. 5. Peningkatan surveylans gizi dan pemantauan pertumbuhan. 6. Menggalang kerjasama dan kemitraan dengan LS, masyarakat dan swasta/dunia usaha dalam memobilisasi sumberdaya untuk penyediaan pangan rumah tangga, peningkatan daya beli keluarga dan perbaikan pola asuhan gizi. Strategi Program Gizi Tahun 2019 1. Penganggaran berbasis kinerja dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Propinsi Lampung sesuai dengan kewenangan wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) memperhatikan besaran dan luasnya masalah setiap daerah. 2. Mengembalikan fungsi dan peran posyandu sebagai media pemantauan pertumbuhan. 3. Menanggulangi secara langsung masalah gizi yang terjadi pada kelompok rawan melalui pemberian intervensi gizi (suplementasi), seperti kapsul Vitamin A, MP-ASI dan makanan tambahan RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.29
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 4. KIE pedoman gizi seimbang. 4. KIE pedoman gizi seimbang. 4. KIE pedoman gizi seimbang. 4. KIE pedoman gizi seimbang. 5. Menggalang kerjasama lintas sektor dan lintas program dan kemitraan dengan swasta/dunia 5. Menggalang kerjasama lintas sektor dan lintas program dan kemitraan dengan swasta/dunia 5. Menggalang kerjasama lintas sektor dan lintas program dan kemitraan dengan swasta/dunia 5. Menggalang kerjasama lintas sektor dan lintas program dan kemitraan dengan swasta/dunia usaha dan masyarakat. usaha dan masyarakat. usaha dan masyarakat. usaha dan masyarakat. 6. Melakukan kajian data SKDN yaitu (S)emua balita mendapat (K)artu menuju sehat, 6. Melakukan kajian data SKDN yaitu (S)emua balita mendapat (K)artu menuju sehat, 6. Melakukan kajian data SKDN yaitu (S)emua balita mendapat (K)artu menuju sehat, 6. Melakukan kajian data SKDN yaitu (S)emua balita mendapat (K)artu menuju sehat, (D)itimbang setiap bulan dan berat badan (N)aik, data penyakit dan data pendukung lainnya. (D)itimbang setiap bulan dan berat badan (N)aik, data penyakit dan data pendukung lainnya. (D)itimbang setiap bulan dan berat badan (N)aik, data penyakit dan data pendukung lainnya. (D)itimbang setiap bulan dan berat badan (N)aik, data penyakit dan data pendukung lainnya. Di Provinsi Lampung data kasus gizi buruk selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam Di Provinsi Lampung data kasus gizi buruk selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam Di Provinsi Lampung data kasus gizi buruk selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam Di Provinsi Lampung data kasus gizi buruk selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik dibawah ini : grafik dibawah ini : grafik dibawah ini : grafik dibawah ini : Grafik 19 Grafik 19 Grafik 19 Grafik 19 Trend Kasus Gizi Buruk Propinsi Lampung Tahun 2015-2019 Trend Kasus Gizi Buruk Propinsi Lampung Tahun 2015-2019 Trend Kasus Gizi Buruk Propinsi Lampung Tahun 2015-2019 Trend Kasus Gizi Buruk Propinsi Lampung Tahun 2015-2019 Mulai tahun 2015 Pemberian makanan tambahan difokuskan pada balita kurus sesuai Mulai tahun 2015 Pemberian makanan tambahan difokuskan pada balita kurus sesuai Mulai tahun 2015 Pemberian makanan tambahan difokuskan pada balita kurus sesuai Mulai tahun 2015 Pemberian makanan tambahan difokuskan pada balita kurus sesuai dengan indikator pembinaan dalam rensta Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tahun 2019 dengan indikator pembinaan dalam rensta Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tahun 2019 dengan indikator pembinaan dalam rensta Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tahun 2019 dengan indikator pembinaan dalam rensta Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tahun 2019 ditetapkan dengan target sebesar 55 % . ditetapkan dengan target sebesar 55 % . ditetapkan dengan target sebesar 55 % . ditetapkan dengan target sebesar 55 % . Trend Cakupan Balita kurus mendapat makanan tambahan Trend Cakupan Balita kurus mendapat makanan tambahan Trend Cakupan Balita kurus mendapat makanan tambahan Trend Cakupan Balita kurus mendapat makanan tambahan Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 Dari grafik diatas terlihat peningkatan cakupan dari tahun 2015 s.d 2019 namun terjadi Dari grafik diatas terlihat peningkatan cakupan dari tahun 2015 s.d 2019 namun terjadi Dari grafik diatas terlihat peningkatan cakupan dari tahun 2015 s.d 2019 namun terjadi Dari grafik diatas terlihat peningkatan cakupan dari tahun 2015 s.d 2019 namun terjadi penurunan ditahun 2019 sebesar 77,54%. penurunan ditahun 2019 sebesar 77,54%. penurunan ditahun 2019 sebesar 77,54%. penurunan ditahun 2019 sebesar 77,54%. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.30 II.30 II.30 II.30
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Grafik 33 Grafik 33 Grafik 33 Grafik 33 Balita Kurus mendapat PMT Tahun 2019 Balita Kurus mendapat PMT Tahun 2019 Balita Kurus mendapat PMT Tahun 2019 Balita Kurus mendapat PMT Tahun 2019 Terlihat pada grafik beberapa kabupaten berada di atas target yaitu 100% seperti Kabupaten Terlihat pada grafik beberapa kabupaten berada di atas target yaitu 100% seperti Kabupaten Terlihat pada grafik beberapa kabupaten berada di atas target yaitu 100% seperti Kabupaten Terlihat pada grafik beberapa kabupaten berada di atas target yaitu 100% seperti Kabupaten Lampung Timur dan Pesisir Barat terendah di Kabupaten Ta Pada tahun 2019 alokasi Pemberian Lampung Timur dan Pesisir Barat terendah di Kabupaten Ta Pada tahun 2019 alokasi Pemberian Lampung Timur dan Pesisir Barat terendah di Kabupaten Ta Pada tahun 2019 alokasi Pemberian Lampung Timur dan Pesisir Barat terendah di Kabupaten Ta Pada tahun 2019 alokasi Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi hamil yang kekurangan energi kronis (KEK) dengan target makanan tambahan (PMT) bagi hamil yang kekurangan energi kronis (KEK) dengan target makanan tambahan (PMT) bagi hamil yang kekurangan energi kronis (KEK) dengan target makanan tambahan (PMT) bagi hamil yang kekurangan energi kronis (KEK) dengan target sebesar 50 % pemenuhan PMT dengan realisasi sebesar 92,16 % dari total bumil KEK di sebesar 50 % pemenuhan PMT dengan realisasi sebesar 92,16 % dari total bumil KEK di sebesar 50 % pemenuhan PMT dengan realisasi sebesar 92,16 % dari total bumil KEK di sebesar 50 % pemenuhan PMT dengan realisasi sebesar 92,16 % dari total bumil KEK di Provinsi Lampung artinya hal tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi Provinsi Lampung artinya hal tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi Provinsi Lampung artinya hal tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi Provinsi Lampung artinya hal tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada Kabupaten Tanggamus didapat sebesar 32,49% dengan begitu masih jauh dari target yang pada Kabupaten Tanggamus didapat sebesar 32,49% dengan begitu masih jauh dari target yang pada Kabupaten Tanggamus didapat sebesar 32,49% dengan begitu masih jauh dari target yang pada Kabupaten Tanggamus didapat sebesar 32,49% dengan begitu masih jauh dari target yang diharapkan. diharapkan. diharapkan. diharapkan. Distribusi Ibu hamil dengan KEK yang diberikan PMT dapat dilihat dalam diagram berikut ini : Distribusi Ibu hamil dengan KEK yang diberikan PMT dapat dilihat dalam diagram berikut ini : Distribusi Ibu hamil dengan KEK yang diberikan PMT dapat dilihat dalam diagram berikut ini : Distribusi Ibu hamil dengan KEK yang diberikan PMT dapat dilihat dalam diagram berikut ini : Trend Ibu Hamil KEK mendapat makanan tambahan Trend Ibu Hamil KEK mendapat makanan tambahan Trend Ibu Hamil KEK mendapat makanan tambahan Trend Ibu Hamil KEK mendapat makanan tambahan Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 Dari grafik diatas terlihat cakupan berfluaktif peningkatan cakupan dari tahun 2015 s namun Dari grafik diatas terlihat cakupan berfluaktif peningkatan cakupan dari tahun 2015 s namun Dari grafik diatas terlihat cakupan berfluaktif peningkatan cakupan dari tahun 2015 s namun Dari grafik diatas terlihat cakupan berfluaktif peningkatan cakupan dari tahun 2015 s namun terjadi penurunan ditahun 2017 naik kembali ditahun 2018 dan terjadi penurunan ditahun 2019 terjadi penurunan ditahun 2017 naik kembali ditahun 2018 dan terjadi penurunan ditahun 2019 terjadi penurunan ditahun 2017 naik kembali ditahun 2018 dan terjadi penurunan ditahun 2019 terjadi penurunan ditahun 2017 naik kembali ditahun 2018 dan terjadi penurunan ditahun 2019 sebesar 92,16%. sebesar 92,16%. sebesar 92,16%. sebesar 92,16%. Distribusi Pemberian Makanan Tambahan Pada Ibu Hamil Kekurangan Energi Distribusi Pemberian Makanan Tambahan Pada Ibu Hamil Kekurangan Energi Distribusi Pemberian Makanan Tambahan Pada Ibu Hamil Kekurangan Energi Distribusi Pemberian Makanan Tambahan Pada Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) Tahun 2019 Kronis (KEK) Tahun 2019 Kronis (KEK) Tahun 2019 Kronis (KEK) Tahun 2019 Sumber : Laporan Dinkes Kabupaten/Kota tahun 2019 Sumber : Laporan Dinkes Kabupaten/Kota tahun 2019 Sumber : Laporan Dinkes Kabupaten/Kota tahun 2019 Sumber : Laporan Dinkes Kabupaten/Kota tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.31 II.31 II.31 II.31
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Kegiatan surveilans gizi meliputi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian serta diseminasi informasi bagi pemangku kepentingan. Informasi dari surveylans gizi dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan segera maupun untuk perencanaan program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang serta unuk perumusan kebijakan. Pada tahun 2019 kegiatan surveilans yaitu Pemutakhiran data surveilans Gizi tingkat Kabupaten/kota dan Tingkat Provinsi dan dilakukan desiminasi diakhir tahun. Trend kasus gizi buruk selama lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan kasus yaitu sebesar 65 kasus. Kasus Gizi Buruk dapat terjadi karena adanya penyakit, pola asuh dan juga karena ekonomi (kemiskinan). Sebagian besar kasus gizi buruk yang terjadi di Provinsi Lampung disebabkan karena penyakit penyerta. Kasus gizi buruk yang disebabkan karena penyakit penyerta yang terbanyak disebabkan karena Tuberkulosis , Downsindrom, Kelainan Jantung, diare, Pneumoni, Hidrosefalus, ISPA. Pada tahun 2018 target stunting adalah sebesar 37,7 % dan berdasarkan hasil riskesdas 2007- 2018, hasil berfluktuasi pada tahun 2010 terjadi penurunan prevalensi akan tetapi meningkat kembali di tahun 2013 pada angka 42,6 % dan pada tahun 2018 terjadi penurunan prevalensi stunting menjadi 27,28 %. Berdasarkan data terakhir menunjukkan hasil tersebut pada tahun 2018 sudah memenuhi target dalam Millenium Development Goals (MDG's) dan Renstra Dinas Kesehatan Prov. Lampung . Sedangkan untuk pola asuh sebagian besar disebabkan karena tingkat pengetahuan ibu dalam pemberian makanan pada balita dan pengetahuan ibu tentang gizi pada anak, imunisasi dasar lengkap dan tumbuh kembang. Pengetahuan ibu yang kurang baik ini tercermin pada perilaku ibu dalam melakukan pola asuh, Pemberian ASI Eksklusif (lulus) yang hanya mencapai 24,6% karena berbagai alasan. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tidak tepat dan jarang di bawa posyandu. Cakupan ASI Eksklusif terus meningkat, dari tahun 2015 sampat tahun 2019 sebesar 69,33%. namun masih dibawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80%. Masih perlu kerja keras berbagai peran baik pemerintah maupun stake holder terkait agar pengetahuan dan kesadaran masyarakat lebih baik lagi dan cakupan dapat terus meningkat dan perlu dukungan yang kuat dari pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk peraturan yang bisa menjamin tercapainya cakupan. Pada Renstra Tahun 2015 - 2019 salah satu indikator adalah ASI Ekslusif dengan dua kriteria yaitu ASI yang diberikan pada bayi 0 - 6 bulan dan yang lulus sampai pemberian usia 6 bulan, data yang bisa terpenuhi yaitu mulai tahun 2016. Dari graik tersebut terlihat bahwa cakupan ASI ekslusif < 6 bln (lulus) terendah adalah Kabupaten Lampung Selatan dengan pencapaian yaitu sebesar 39,7 % sedangkan tertinggi yaitu Kabupaten Pringsewu sebesar 77,6 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.32
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG %. Capaian Program diatas diharapkan dapat lebih meningkat lagi dengan ditingkatkannya koordinasi antar stake holder terkait dalam rangka advokasi dan penyedia sarana ruang laktasi di tiap sarana umum. Permasalahan kesehatan, termasuk kematian ibu dan bayi dan gizi, merupakan tanggung jawab bersama dan tidak akan dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri. Oleh karena itu, penggalangan kerja sama lintas sektor, baik dengan Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah, sektor swasta, kalangan akademisi, organisasi profesi, serta masyarakat perlu terus ditingkatkan. Upaya Penurunan Angka kematian Ibu, Bayi Baru lahir, bayi dan Anak Balita, status gizi merupakan prioritas Pelayanan Kesehatan. Salah satu bentuk strateginya adalah dengan memberdayakan masyarakat dalam perawatan bayi baru lahir, deteksi dini penyakit komplikasi maternal, bayi dan balita serta menjalankan dukungan agar regulasi dapat berjalan sedini mungkin. Permasalahan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama dan tidak akan dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri. Oleh karena itu penggalangan kerja sama lintas sektor, baik dengan Pemerintah Daerah, sektor swasta, kalangan akademisi, organisasi profesi, serta masyarakat harus makin ditingkatkan. Di samping penguatan manajemen, Penguatan SDM, Penguatan Ketersediaan Alat kesehatan dan Obat, Penguatan Regulasi/Sistem Informasi Kesehatan dan Penguatan pembiayaan. Perhatian khusus dan upaya keras semua pihak tersebut menjadi modal untuk penurunan AKI dan AKB dan penurunan stunting di Indonesia . Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan hal-hal sebagai berikut : Balita mempunyai buku KMS/KIA 100% Setiap balita yang ditimbang harus memiliki Kartu Menuju Sehat atau buku KIA sebagai alat pencatatan dalam pemantauan pertumbuhan setiap bulan namun bukan berarti untuk menilai status gizi dari balita. Dan dengan adanya pendekatan keluarga melalui buku KIA kita juga bisa melakukan penyuluhan mengenai Gerakan Percepatan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Pemerintah Indonesia meluncurkan Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan " yang dikenal sebagai 1.000 HPK. Masa 1000 hari pertama kehidupan (HPK), yang bermula sejak saat konsepsi hingga anak berusia dua tahun, merupakan masa paling kritis untuk memperbaiki perkembangan fisik dan kognitif anak. 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dikenal dengan istilah window of opportunity. Periode emas yang terjadi selama 1000 HPK untuk memperbaiki tumbuh kembang anak secara optimal. 1000 HPK bermula 270 masa kehamilan sejak hari pertama konsepsi lalu terbentuk embrio hingga 730 hari di usia 2 tahun RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.33
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG awal anak. Gangguan yang terjadi selama periode ini akan berdampak pada kelangsungan hidup tumbuh kembang anak yang bersifat permanen. Gangguan ini akan sulit untuk diperbaiki jika usia anak setelah 2 tahun. Status gizi ibu hamil dan menyusui, status kesehatan dan asupan gizi yang baik selama masa kehamilan hingga tahun pertama kehidupan anak berperan dalam membentuk fungsi otak hingga membantu memperkuat sistem imun. Pemenuhan gizi yang cukup pada anak akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan, intelekual, psikologi, pertumbuhan fisik, keterampilan sosial, dan produktivitas di masa yang akan datang (USAID,2014). Catatan World Bank menyebutkan bahwa masa 1000 hari pertama kehidupan (HPK), yang bermula sejak saat konsepsi hingga anak berusia dua tahun, merupakan masa paling kritis untuk memperbaiki perkembangan fisik dan kognitif anak. Status gizi ibu hamil dan ibu menyusui, status kesehatan dan asupan gizi yang baik merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik dan kognitif anak, menurunkan risiko kesakitan pada bayi dan ibu. Ibu hamil dengan status gizi kurang akan menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, penyebab utama terjadinya bayi pendek (stunting) dan meningkatkan risiko obesitas dan penyakit degeneratif pada masa dewasa.(World Bank, 2012) Hasil riset yang dikemukakan jurnal medis The Lancet tahun 2013 mengenai Maternal and Child Nutrition menyatakan ibu hamil dengan status gizi kurang baik akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan janin. Hingga menyebabkan pertumbuhan yang kurang optimal yakni bayi pendek (stunting). Bayi lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR), kurus, kecil, dan imunitas berkurang. Kemudian, anak yang mengalami kekurangan gizi di 1000 HPK akan meningkatkan risiko obesitas, diabetes, jantung, stroke, serta penyakit degeneratif pada masa dewasa, penurunan kemampuan belajar. Hambatan pertumbuhan kognitif dan IQ yang rendah yang menurunkan produktivitas masa dewasa. Meningkatnya risiko drop out dari sekolah. Akibatnya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang kurang gizi dan kemiskinan. Adapun tiga hal yang perlu dipenuhi sebagai upaya mengoptimalkan tumbuh kembang anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), adalah Pertama, pemenuhan Nutrisi. Kedua. pemenuhan Asi Ekslusif, dan Ketiga, sanitasi Lingkungan yang sehat. Pesatnya tumbuh kembang anak selama periode 1000 hari pertama kehidupannya perlu didukung dengan pemenuhan gizi yang tepat. Jurnal Kedokteran Syiah Kuala tahun 2017 tentang Nutrisi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan mengemukakan asupan nutrisi selama hamil mempengaruhi fungsi organ tubuh anak. Kebutuhan gizi ibu selama kehamilan yakni karbohidrat, protein, lemak, asam folat, kalsium, zat besi, vitamin D dan Yodium. Makanan pendamping ASI (MP-ASI) setelah anak berusia 6 bulan hingga 2 tahun. Zat gizi yang terkandung dalam MP-ASI adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.34
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG mineral. Kebutuhan protein dan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral diperlukan dalam jumlah tinggi karena pada masa ini sampai anak berusia 2 tahun merupakan masa pertumbuhan dengan laju metabolisme tinggi. Kandungan lemak pada makanan pendamping ASI anak diperlukan ssebagai asam lemak esensial, memfasilitasi penyerapan vitamin larut lemak. Kebutuhan lemak bagi anak dalam makanan pendamping ASI sekitar 30-45% kebutuhan energi. WHO merekomendasikan pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan pertama dan pemberian ASI diteruskan hingga anak berusia 2 tahun untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Riset Katulla, dkk (2014) dalam penelitian The first 1000 days of life mengemukakan pemberian ASI Eksklusif menurunkan risiko infeksi saluran cerna, alergi, infeksi usus besar dan usus halus, penyakit celiac, leukemia, limfoma, obesitas, dan DM pada masa yang akan datang. Pemberian ASI Eksklusif hingga 2 tahun juga dapat mempercepat pengembalian status gizi ibu, menurunkan risiko obesitas, hipertensi, kanker payudara ibu.
Penyehatan Lingkungan Dalam rangka meningkatkan perilaku higiene masyarakat, peningkatan sarana sanitasi (sarana air minum/bersih, tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, tempat sampah/limbah cair rumah tangga yang aman), meminimalisir faktor resiko lingkungan sehingga masyarakat hidup dalam lingkungan yang bersih, nyaman, aman dan sehat, guna mencegah dan atau gangguan kesehatan dan kejadian penyakit yang ditularkan dari lingkungan (air, tanah, udara, makanan, faktor penyakit) dan mencegah kasus anak-anak stunting (Intervensi Sensitive), maka Program Penyehatan Lingkungan melaksanakan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dengan sasaran masyarakat di pemukiman, tempat kerja/Institusi dan Fasyankes, sekolah, dan Tempat-Tempat Umum (TTU). Kegiatan Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar terdiri dari 2 kegiatan : 1. Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 2. Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 3. Kegiatan Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM). Capaian program PASD Penyehatan Air & Sanitasi Dasar) tidak sinkron antara pelaporan triwulan dan pelaporan online. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini : RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.35
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Tabel 1: Data Akses Sanitasi Layak Kab/Kota Berdasarkan Lap Triwulan Iv 2019 Dan Web Januari 2020 KK DENGAN AKSES SANITASI LAYAK ( Web ) PENDUDUK DENGAN AKSES SANITASI LAYAK (Lap Tw) JUMLAH 4 310945 321.453 688.501 76.993 784.886 956.765 455.162 279.194 261.569 685.702 149.209 304.207 92.765 142.314 152.661 5.548.220 Kab/Kota % % JUMLAH 2 104446/90343 41385/37354 116144/112656 259232/249528 82336/84028 156377/153995 270870/265369 40681/0 102456/110874 188306/124423 116780/102136 60758/54568 158023/143623 69678/78955 343695/318988 2111167/1926840 1 3 5 100 100 100 100 90,20 88,10 84,63 84,16 83,65 82,87 81,58 78,25 71,44 64,49 96,63 87,57 PRINGSEWU KOTA METRO WAY KANAN LAMPUNG SELATAN LAMPUNG BARAT LAMPUNG UTARA LAMPUNG TIMUR PESISIR BARAT TULANG BAWANG KOTA BANDAR LAMPUNG PESAWARAN MESUJI TANGGAMUS TULANG BAWANG BARAT LAMPUNG TENGAH LAMPUNG 100,0 100,0 100,0 94,5 59,8 93,1 87,2 84,7 64,2 82,6 43,7 63,0 51,3 88,9 78,4 79,3 Dari 15 Kab/Kota yang ada data capaian akses sanitasi layak yang sudah sesuai antara pelaporan triwulan dan pelaporan online hanya ada 7 Kab/Kota (Pringsewu, Kota Metro, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Timur, Pesisir Barat dam Kota Bandar Lampung). 8 Kabupaten lainnya masih sangat jauh selisih capaian antara lap triwulan dengan lap online/web. Tabel 2 : DATA DESA MELAKSANAKAN STBM, ODF KAB/KOTA BERDASARKAN LAP TRIWULAN IV 2019 DAN WEB JANUARI 2020 Web STBM Lap TW Nama Kabupaten/Kota Jumlah Desa Pemicuan Desa melaksanakan STBM / Desa ODF Pemicuan Desa melaksanakan STBM / Desa ODF Jml Desa/Kel Jml Desa/Kel Jml Desa/Kel Jml Desa/Kel Jml Desa/Kel PRINGSEWU 131 130 131 131 131 WAY KANAN 227 227 227 227 227 KOTA METRO 22 22 22 22 22 LAMPUNG SELATAN 260 260 260 260 260 LAMPUNG TENGAH 314 307 202 314 200 KOTA BANDAR LAMPUNG 126 115 59 105 49 MESUJI 105 74 28 89 55 TULANGBAWANG 151 80 40 110 40 LAMPUNG TIMUR 264 197 57 249 88 TULANG BAWANG BARAT 96 71 15 77 17 LAMPUNG UTARA 247 115 31 328 41 TANGGAMUS 302 175 20 227 36 PESAWARAN 144 124 9 125 5 LAMPUNG BARAT 136 17 7 133 12 PESISIR BARAT 118 25 0 29 0 LAMPUNG 2643 1939 1108 2.199 1.098 Ket : Warna tulisan merah menandakan bahwa Data yang masuk di laporan online (web) dengan laporan Triwulan tidak sinkron. Petugas Kesling Puskesmas tidak entry tanggal RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.36
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG pemicuan di smart STBM dan petugas dinkes kab/kota belum mengupload berita acara desa ODF. Data-Data Inovasi Yang Sudah Dan Sedang Dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2019 INOVASI YANG DILAKUKAN SUDAH DAN SEDANG BERJALAN KETERANGAN Program STBM dilaksanakan untuk meminimalisasi faktor resiko yang diakibatkan oleh perubahan pada lingkungan, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang Program 5 Pilar STBM Sudah dan sedang berjalan bersih, nyaman, aman dan sehat, sehingga masyarakat terlindung dari gangguan kesehatan dan kejadian penyakit yang ditularkan melalui air, lingkungan dan prilaku yang sudah hygiene. Kondisi yang diharapkan dengan adanya: 1. Pergub No 63 Tahun 2016 dijalankan 2. Permenkes No 03 Tahun 2014 tentang STBM 3. Surat Edaran Gubernur tentang STBM 4. STBM dilaksanakan di pemukiman, Sekolah Pontren dan kedaruratan lingkungan Upaya Pengendalian Penyakit Menular Capaian dari indikator program dan indikator kinerja Program HIV Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) HIV AIDS Jumlah Ibu Hamil Dilakukan Pemeriksaan HIV Sasaran indikator ini adalah semua ibu hamil K1 yang datang berkunjung ke Fasyankes untuk pemeriksaan kehamilan. Adapun Jumlah capaian pemeriksaan HIV pada ibu hamil disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel.1 Jumlah Ibu Hamil Yang Dilakukan Pemeriksaan HIV No Kabupaten/Kota Target Capaian Persentase (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulangbawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulangbawang Barat Pesisir Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro 4200 9000 15488 7945 12045 4115 4520 9190 4311 3694 2151 2885 2559 9948 1441 93492 2365 4301 13032 11088 7776 2782 1361 1497 1686 3754 2071 1166 97 8098 1312 62386 56.31 47.79 84.14 139.56 64.56 67.61 30.11 16.29 39.11 101.62 96.28 40.42 3.79 81.40 91.05 66.73 Jumlah Jumlah Pasien TB Dilakukan Pemeriksaan HIV RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.37
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Sasaran indikator ini adalah semua pasien TB yang telah terdiagnosis dan sedang dalam pengobatan di Fasyankes. Adapun jumlah capaian pemeriksaan HIV pada pasien TB disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel.2 Jumlah Pasien TB Yang Dilakukan Pemeriksaan HIV Provinsi Lampung Tahun 2019 No Kabupaten/Kota Target Capaian Persentase (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulangbawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulangbawang Barat Pesisir Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro 285 299 1006 1202 230 627 621 714 799 382 176 293 135 1223 185 7665 13 157 520 629 86 279 2 29 47 40 52 51 7 1236 117 3265 4.56 52.51 51.69 52.33 37.39 44.50 0.32 4.06 5.88 10.48 29.55 17.41 5.19 101.06 63.24 42.60 Jumlah Jumlah Pasien IMS Dilakukan Pemeriksaan HIV Sasaran indikator ini adalah semua pasien IMS yang terdiagnosis di Fasyankes. Adapun jumlah capaian pemeriksaan HIV pada pasien IMS disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel.3 Jumlah Pasien IMS Yang Dilakukan Pemeriksaan HIV Provinsi Lampung Tahun 2019 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kabupaten/Kota Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulangbawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulangbawang Barat Pesisir Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Target 440 298 149 21 119 80 114 10 100 55 25 1886 50 300 1001 4557 Capaian 143 1 12 39 9 19 0 1 2 1 0 1 0 37 4 269 Persentase (%) 32.50 0.34 8.05 185.71 7.56 23.75 0.00 10.00 2.00 1.83 0.00 0.05 0.00 12.33 0.40 5.90 Jumlah Jumlah Penjaja Seks Dilakukan Pemeriksaan HIV Sasaran indikator ini adalah semua penjaja seks/pekerja seks perempuan (PSP) yang teridentifikasi. Adapun jumlah capaian pemeriksaan HIV pada penjaja seks disajikan dalam tabel berikut ini : RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.38
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Tabel.5 Jumlah Penjaja Seks Yang Dilakukan Pemeriksaan HIV Provinsi Lampung Tahun 2019 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kabupaten/Kota Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulangbawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulangbawang Barat Pesisir Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Target 36 11 87 248 90 50 34 48 42 15 20 44 50 1187 0 1962 Capaian 0 0 1 139 66 3 0 0 0 4 0 1 0 842 0 1056 Persentase (%) 0.00 0.00 1.15 56.05 73.33 6.00 0.00 0.00 0.00 27.49 0.00 2.27 0.00 70.94 ###### 53.83 Jumlah Jumlah Laki-laki Seks Laki-laki (LSL) Dilakukan Pemeriksaan HIV Sasaran indikator ini adalah semua laki-laki seks laki-laki (LSL) yang teridentifikasi. Adapun jumlah capaian pemeriksaan HIV pada laki-laki seks laki-laki (LSL) disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel.6 Jumlah Laki-laki Seks Laki-laki (LSL) Yang Dilakukan Pemeriksaan HIV Provinsi Lampung Tahun 2019 No Kabupaten/Kota Target Capaian Persentase (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulangbawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulangbawang Barat Pesisir Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Jumlah 36 107 217 659 137 50 97 101 94 254 0 30 252 803 23 2860 0 1 28 12 0 0 0 13 0 12 0 2 0 586 7 661 ##### 0.00 0.93 12.90 1.82 0.00 0.00 0.00 12.87 0.00 4.73 6.67 0.00 72.98 30.43 23.11 Jumlah Waria Dilakukan Pemeriksaan HIV Sasaran indikator ini adalah semua Waria yang teridentifikasi. Adapun jumlah capaian pemeriksaan HIV pada Waria disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel.7 Jumlah Waria Yang Dilakukan Pemeriksaan HIV Provinsi Lampung Tahun 2019 No Kabupaten/Kota Target Capaian Persentase (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulangbawang 3 4 11 40 24 10 6 8 0 1 7 1 0 23 0 0 0.0 25.0 63.6 2.5 0.0 230.0 0.0 0.0 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.39
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG No Kabupaten/Kota Target Capaian Persentase (%) 9 10 11 12 13 14 15 Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulangbawang Barat Pesisir Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Jumlah 35 19 0 6 25 230 0 421 0 1 0 1 0 158 0 192 0.0 5.2 ##### 16.7 0.0 68.7 ##### 45.6 Jumlah Penasun Dilakukan Pemeriksaan HIV Sasaran indikator ini adalah semua Penasun yang teridentifikasi. Adapun jumlah capaian pemeriksaan HIV pada Penasun disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel.8 Jumlah Penasun Yang Dilakukan Pemeriksaan HIV Provinsi Lampung Tahun 2019 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kabupaten/Kota Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulangbawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulangbawang Barat Pesisir Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Target 0 1 8 0 20 7 1 1 7 1 0 3 10 34 0 93 Capaian 0 0 14 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 23 0 42 Persentase (%) ##### 0.00 175.00 ##### 5.00 42.86 0.00 0.00 0.00 76.92 ##### 0.00 0.00 67.65 ##### Jumlah 45.02 Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Dilakukan Pemeriksaan HIV Sasaran indikator ini adalah semua warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang sedang menjalani hukuman di Lapas/Rutan. Adapun jumlah capaian pemeriksaan HIV pada warga binaan pemasyarakatan disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel.9 Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Yang Dilakukan Pemeriksaan HIV Provinsi Lampung Tahun 2019 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kabupaten/Kota Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulangbawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulangbawang Barat Pesisir Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Jumlah Target tidak ada lapas tidak ada lapas tidak ada lapas tidak ada lapas tidak ada lapas 7 490 367 466 634 108 300 100 1825 66 4363 Capaian tidak ada lapas tidak ada lapas tidak ada lapas tidak ada lapas tidak ada lapas 450 74 281 319 423 283 20 0 624 0 2474 Persentase (%) - ##### 15.10 76.57 68.45 66.72 262.04 6.67 - - - 0 34.19 0.00 56.7 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.40
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Program TB Grafik.1 Kasus Penemuan TB Yang di Obati Tahnun 2019 CDR TBC Kab/Kota di Provinsi Lampung Triwulan 1 s.d. 4 Tahun 2019 R D C 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62% 54% 52% 52% 43% 42% 42% 40% 39% 38% 38% 37% 31% 30% 27% 43% Kabupaten/Kota Grafik.2 Keberhasilan Pengobatan Kasus TB SR TBC Tahun 2018 Per Kab/Kota di Provinsi Lampung 90% 70% 50% 30% 10% 100% 99% 99% 99% 99% 98% 98% 98% 98% 95% 95% 93% 92% 86% 85% 97% SR Grafik.3 Kasus TB di Tes HIV Capaian Kasus TBC Tw 1 s.d. 4 Tahun 2019 yang Mengetahui Status HIV/Sudah di Tes HIV 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100 100 100 100 100 99 97 90 84 63 61 60 54 51 45 76 Tahu Status HIV Cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate/CDR) yang diobati Case Detection Rate (CDR) menerangkan persentase penemuan kasus TBC di masing - masih wilayah Puskemas di Kabupaten/Kota. CDR tertinggi saat ini diraih oleh Kota Bandar RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.41
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Lampung (62%) dan terendah berada pada Kabupaten Lampung Barat (27%). Semakin tinggi CDR mengartikan semakin banyak kasus TBC yang ditemukan secara dini dan diobati, sehingga menurunkan angka penularan di masyarakat. CDR yang rendah mengartikan kasus TBC masih banyak yang belum ditemukan sehingga mengindikasikan penularan TBC yang tinggi di Kabupaten/Kota tersebut. Angka keberhasilan pengobatan pasien TB (success rate/SR) Semua kasus TBC harus dievaluasi hasil pengobatannya. Hal ini untuk mencegah terjadinya Tuberkulosis Resisten Obat. Angka keberhasilan pengobatan semua kasus TBC minimal harus mencapai 90%. SR TB Provinsi Lampung tahun 2019 adalah sebesar 97%. Hal ini menunjukkan kasus TB tahun2018 yang berhasil berobat TB di Provinsi Lampung adalah sebesar 97% dari seluruh kasus. Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV Seluruh kasus TBC harus mengetahui status HIV-nya. Pada tahun 2019 beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung sudah menerapkan semua kasus TB harus mengetahui status HIV/cek HIV dan terlihat dari capaian Indikator TB-HIV yaitu 100%. Kabupaten/Kota tersebut yaitu Lampung Utara, Tulang Bawang, Lampung Timur, Pesawaran dan Tanggamus. Sedangkan capaian terendah ada pada kabupaten Lampung Tengah yaitu 45%. Penularan TBC pada ODHA sangat tinggi oleh karena itu seluruh kasus TBC harus mengetahui status HIV- nya Program Malaria Grafik.4 Prosentase Kasus Klinis Malaria Yang Dikonfirmasi Laboratorium Per Kabupaten Provinsi Lampung Tahun 2019 15 Kabupaten sudah mencapai target kasus demam yang dikonfirmasi laboratorium. Tercapainya target kasus konfirmasi laboratorium pada 15 Kabupaten tersebut adalah karena RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.42
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG sosialisasi untuk semua kasus demam yang mengarah pada gejala-gejala klinis malaria sudah dipahami oleh semua petugas di UPK. Selama periode 5 (lima) tahun terakhir kecenderungan kasus klinis (demam) yang mampu dikonfirmasi di unit pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit terlihat sebagai berikut: Grafik.5 Prosentase Kasus Klinis Yang Dikonfirmasi Laboratorium Provinsi Lampung Tahun 2005 S/D Tahun 2019 Dari grafik di atas terlihat performan program malaria terutama peningkatan kualitas diagnosis semakin tahun semakin membaik, dimana terlihat di tahun 2005 angka konfirmasi Provinsi Lampung baru mencapai 22 % dan semenjak tahun 2010 sampai dengan 2019 kasus konfirmasi sudah seluruhnya terkonfirmasi (100%). Kasus Positif Yang di Obati Dengan ACT. Kasus konfirmasi positip yang dilaporkan dari 15 Kabupaten/kota yaitu kasus diobati dengan ACT sebagai obat standar malaria pilihan pertama untuk Periode Januari - Desember 2019 terlihat dalam gambar berikut : Grafik.6 Prosentase Kasus Positip Yang Diobati ACT Provinsi Lampung Tahun 2019 Kabupaten yang kasus positif malaria tertinggi penggunaan pengobatan ACT adalah Kabupaten Pesawaran. Sebagai daerah endemis malaria Kabupaten Pesawaran penyumbang tersebar kasus yang ditemukan di Provinsi Lampung. Tingginya kasus yang ditemukan di RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.43
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Kabupaten Pesawaran berhubungan erat dengan tingginya angka gigitan nyamuk Anopheles yang diukur dengan indikator Man Biting Rate (MBR) rata-rata 40 gigitan per orang per jam dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2017. Untuk persentase Kabupaten Waykanan dan Kabupaten Tulang Bawang 0% dikarenakan pada tahun 2019, tidak terdapat kasus malaria positif malaria di kedua Kabupaten tersebut. Kelompok Umur Penderita Malaria Proporsi kelompok umur yang menderita malaria dapat dilihat dalam grafik berikut: Grafik.7 Proporsi Kelompok Umur Penderita Malaria Per Kabupaten DiProvinsi Lampung Tahun 2019 No Kabupaten Kasus Berdasarkan Umur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Kota Bandar Lampung Kota Metro 0-11 bln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1-4th 0 1 3 0 0 0 0 0 40 0 0 0 15 3 0 62 5-9 th 0 1 10 0 0 0 0 0 96 0 0 0 10 23 0 140 10-14 th 0 1 4 0 0 0 0 0 73 1 0 0 4 21 0 104 15-64 th >64 th 2 5 87 12 8 1 0 0 644 3 4 1 31 344 3 1.145 1 0 1 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 7 0 30 Jumlah 3 8 105 12 8 1 0 0 874 4 4 1 63 398 3 1.484 Provinsi Berdasarkan grafik tersebut , golongan umur lebih banyak pada usia 15-64 tahun, hal ini berkaitan dengan kebiasaan / aktifitas diluar rumah, Tetapi bila dilihat ternyata pada usia dibawah 1 tahun juga terkena malaria , hal ini menandakan terjadinya penularan/ transmisi baru di wilayah tersebut. Angka Kesakitan Malaria. Situasi penyakit Malaria di Provinsi Lampung Per Kupaten/Kota pada tahun 2019 terlihat sebagai berikut: Grafik.8 Angka Kesakitan Annual Parasite Incidence (API) Per Kabupaten Provinsi LampungTahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.44
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Dari Gambar tersebut terlihat dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Dari Gambar tersebut terlihat dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Dari Gambar tersebut terlihat dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Dari Gambar tersebut terlihat dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Lampung Kabupaten Pesawaran menduduki kasus tertinggi selama 1 (satu) tahun sebesar Lampung Kabupaten Pesawaran menduduki kasus tertinggi selama 1 (satu) tahun sebesar Lampung Kabupaten Pesawaran menduduki kasus tertinggi selama 1 (satu) tahun sebesar Lampung Kabupaten Pesawaran menduduki kasus tertinggi selama 1 (satu) tahun sebesar 1,97 penderita/ 1.000 penduduk, sedangkan untuk Kabupaten Pesisir Barat 0,41/1.000 1,97 penderita/ 1.000 penduduk, sedangkan untuk Kabupaten Pesisir Barat 0,41/1.000 1,97 penderita/ 1.000 penduduk, sedangkan untuk Kabupaten Pesisir Barat 0,41/1.000 1,97 penderita/ 1.000 penduduk, sedangkan untuk Kabupaten Pesisir Barat 0,41/1.000 penduduk, sedangkan Kabupaten/Kota yang lain kasus penderita malaria sudah dapat di penduduk, sedangkan Kabupaten/Kota yang lain kasus penderita malaria sudah dapat di penduduk, sedangkan Kabupaten/Kota yang lain kasus penderita malaria sudah dapat di penduduk, sedangkan Kabupaten/Kota yang lain kasus penderita malaria sudah dapat di turunkan di bawah 1 / 1.000 penduduk. turunkan di bawah 1 / 1.000 penduduk. turunkan di bawah 1 / 1.000 penduduk. turunkan di bawah 1 / 1.000 penduduk. - - - Program Kusta Program Kusta Program Kusta Program Kusta Penemuan penderita baru (case finding) penyakit kusta di Propinsi Lampung Penemuan penderita baru (case finding) penyakit kusta di Propinsi Lampung Penemuan penderita baru (case finding) penyakit kusta di Propinsi Lampung Penemuan penderita baru (case finding) penyakit kusta di Propinsi Lampung dilaksanakan melalui kegiatan penemuan secara aktif melalui survey kontak dan case survey dilaksanakan melalui kegiatan penemuan secara aktif melalui survey kontak dan case survey dilaksanakan melalui kegiatan penemuan secara aktif melalui survey kontak dan case survey dilaksanakan melalui kegiatan penemuan secara aktif melalui survey kontak dan case survey dan melalui kegiatan secara pasif melalui pemeriksaan sukarela, yang dilaksanakan secara dan melalui kegiatan secara pasif melalui pemeriksaan sukarela, yang dilaksanakan secara dan melalui kegiatan secara pasif melalui pemeriksaan sukarela, yang dilaksanakan secara dan melalui kegiatan secara pasif melalui pemeriksaan sukarela, yang dilaksanakan secara terpadu oleh Wasor Kabupaten/Kota serta petugas puskesmas. Jumlah penderita baru terpadu oleh Wasor Kabupaten/Kota serta petugas puskesmas. Jumlah penderita baru terpadu oleh Wasor Kabupaten/Kota serta petugas puskesmas. Jumlah penderita baru terpadu oleh Wasor Kabupaten/Kota serta petugas puskesmas. Jumlah penderita baru semuanya 125 penderita untuk tahun 2019 dengan rincian kasus PB sebanyak 11 dan MB semuanya 125 penderita untuk tahun 2019 dengan rincian kasus PB sebanyak 11 dan MB semuanya 125 penderita untuk tahun 2019 dengan rincian kasus PB sebanyak 11 dan MB semuanya 125 penderita untuk tahun 2019 dengan rincian kasus PB sebanyak 11 dan MB sebanyak 114 dengan jumlah kasus anak 8. sebanyak 114 dengan jumlah kasus anak 8. sebanyak 114 dengan jumlah kasus anak 8. sebanyak 114 dengan jumlah kasus anak 8. Grafik.9 Grafik.9 Grafik.9 Grafik.9 Prevalensi Kusta Per 10.000 Penduduk Tahun 2019 Prov. Lampung Prevalensi Kusta Per 10.000 Penduduk Tahun 2019 Prov. Lampung Prevalensi Kusta Per 10.000 Penduduk Tahun 2019 Prov. Lampung Prevalensi Kusta Per 10.000 Penduduk Tahun 2019 Prov. Lampung Untuk Proporsi cacat Tingkat II Tahun ini 6%, dengan jumlah terbanyak dari Untuk Proporsi cacat Tingkat II Tahun ini 6%, dengan jumlah terbanyak dari Untuk Proporsi cacat Tingkat II Tahun ini 6%, dengan jumlah terbanyak dari Untuk Proporsi cacat Tingkat II Tahun ini 6%, dengan jumlah terbanyak dari Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran. Adapun gambaran hasil kegiatan penemuan penderita per Kabupaten/ Kota pada tahun Adapun gambaran hasil kegiatan penemuan penderita per Kabupaten/ Kota pada tahun Adapun gambaran hasil kegiatan penemuan penderita per Kabupaten/ Kota pada tahun Adapun gambaran hasil kegiatan penemuan penderita per Kabupaten/ Kota pada tahun 2019 penderita baru tertinggi dari KabupatenLampung Tengah. Dari segi Case finding ini 2019 penderita baru tertinggi dari KabupatenLampung Tengah. Dari segi Case finding ini 2019 penderita baru tertinggi dari KabupatenLampung Tengah. Dari segi Case finding ini 2019 penderita baru tertinggi dari KabupatenLampung Tengah. Dari segi Case finding ini memang terjadi penurunan pada 3 tahun terakhir yang disebabkan antara lain kurangnya memang terjadi penurunan pada 3 tahun terakhir yang disebabkan antara lain kurangnya memang terjadi penurunan pada 3 tahun terakhir yang disebabkan antara lain kurangnya memang terjadi penurunan pada 3 tahun terakhir yang disebabkan antara lain kurangnya kegiatan di kabupaten/kota untuk program kusta. Dengan melihat situasi tersebut perlu kegiatan di kabupaten/kota untuk program kusta. Dengan melihat situasi tersebut perlu kegiatan di kabupaten/kota untuk program kusta. Dengan melihat situasi tersebut perlu kegiatan di kabupaten/kota untuk program kusta. Dengan melihat situasi tersebut perlu dilakukan langkah-langkah akselerasi dalam kegiatan penemuan penderita baru, untuk dapat dilakukan langkah-langkah akselerasi dalam kegiatan penemuan penderita baru, untuk dapat dilakukan langkah-langkah akselerasi dalam kegiatan penemuan penderita baru, untuk dapat dilakukan langkah-langkah akselerasi dalam kegiatan penemuan penderita baru, untuk dapat mencapai eliminasi kusta pada tahun 2020, bila memungkinan hingga tingkat puskesmas. mencapai eliminasi kusta pada tahun 2020, bila memungkinan hingga tingkat puskesmas. mencapai eliminasi kusta pada tahun 2020, bila memungkinan hingga tingkat puskesmas. mencapai eliminasi kusta pada tahun 2020, bila memungkinan hingga tingkat puskesmas. Sebagian besar kegiatan dari dana Dekon yang dilakukan di 4 kabupaten kota utk pencarian Sebagian besar kegiatan dari dana Dekon yang dilakukan di 4 kabupaten kota utk pencarian Sebagian besar kegiatan dari dana Dekon yang dilakukan di 4 kabupaten kota utk pencarian Sebagian besar kegiatan dari dana Dekon yang dilakukan di 4 kabupaten kota utk pencarian kasusnya. Sedangkan anggaran dari kabupaten sendiri amat minim untuk kegiatan kasusnya. Sedangkan anggaran dari kabupaten sendiri amat minim untuk kegiatan kasusnya. Sedangkan anggaran dari kabupaten sendiri amat minim untuk kegiatan kasusnya. Sedangkan anggaran dari kabupaten sendiri amat minim untuk kegiatan Penanggulangan program kusta Frambusia. Penanggulangan program kusta Frambusia. Penanggulangan program kusta Frambusia. Penanggulangan program kusta Frambusia. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.45 II.45 II.45 II.45
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Grafik.10 Grafik.10 Grafik.10 Grafik.10 CDR PER 100.000 Penduduk Tahun 2019 Prov. Lampung CDR PER 100.000 Penduduk Tahun 2019 Prov. Lampung CDR PER 100.000 Penduduk Tahun 2019 Prov. Lampung CDR PER 100.000 Penduduk Tahun 2019 Prov. Lampung Grafik.11 Grafik.11 Grafik.11 Grafik.11 Proporsi Penderita Baru Tahun 2019 Prov. Lampung Proporsi Penderita Baru Tahun 2019 Prov. Lampung Proporsi Penderita Baru Tahun 2019 Prov. Lampung Proporsi Penderita Baru Tahun 2019 Prov. Lampung Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota, angka kesembuhan pada tahun 2019 ini, Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota, angka kesembuhan pada tahun 2019 ini, Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota, angka kesembuhan pada tahun 2019 ini, Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota, angka kesembuhan pada tahun 2019 ini, disumbangkan oleh 2 Kabupaten/ Kota, dimana angka terbesar disumbangkan oleh kabupaten disumbangkan oleh 2 Kabupaten/ Kota, dimana angka terbesar disumbangkan oleh kabupaten disumbangkan oleh 2 Kabupaten/ Kota, dimana angka terbesar disumbangkan oleh kabupaten disumbangkan oleh 2 Kabupaten/ Kota, dimana angka terbesar disumbangkan oleh kabupaten lampung Timur lampung Timur lampung Timur lampung Timur sebesar 5 kasus dari kasus yang RFT sebanyak 6 ( %). Belum tercapainya sebesar 5 kasus dari kasus yang RFT sebanyak 6 ( %). Belum tercapainya sebesar 5 kasus dari kasus yang RFT sebanyak 6 ( %). Belum tercapainya sebesar 5 kasus dari kasus yang RFT sebanyak 6 ( %). Belum tercapainya angka kesembuhan tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya keteraturan angka kesembuhan tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya keteraturan angka kesembuhan tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya keteraturan angka kesembuhan tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya keteraturan pengobatan sebagai dampak dari kurang-nya kualitas monitoring pengobatan. Masih pengobatan sebagai dampak dari kurang-nya kualitas monitoring pengobatan. Masih pengobatan sebagai dampak dari kurang-nya kualitas monitoring pengobatan. Masih pengobatan sebagai dampak dari kurang-nya kualitas monitoring pengobatan. Masih rendahnya pengetahuan penderita tentang pentingnya berobat secara teratur serta rendahnya rendahnya pengetahuan penderita tentang pentingnya berobat secara teratur serta rendahnya rendahnya pengetahuan penderita tentang pentingnya berobat secara teratur serta rendahnya rendahnya pengetahuan penderita tentang pentingnya berobat secara teratur serta rendahnya peran serta masyarakat juga mempunyai andil dalam menjaga kualitas pengobatan penderita. peran serta masyarakat juga mempunyai andil dalam menjaga kualitas pengobatan penderita. peran serta masyarakat juga mempunyai andil dalam menjaga kualitas pengobatan penderita. peran serta masyarakat juga mempunyai andil dalam menjaga kualitas pengobatan penderita. Grafik.12 Grafik.12 Grafik.12 Grafik.12 Proporsi Tipe MB Tahun 2019 Prov. Lampung Proporsi Tipe MB Tahun 2019 Prov. Lampung Proporsi Tipe MB Tahun 2019 Prov. Lampung Proporsi Tipe MB Tahun 2019 Prov. Lampung RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.46 II.46 II.46 II.46
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Grafik.13 Grafik.13 Grafik.13 Grafik.13 Proporsi Wanita Tahun 2019 Prov. Lampung Proporsi Wanita Tahun 2019 Prov. Lampung Proporsi Wanita Tahun 2019 Prov. Lampung Proporsi Wanita Tahun 2019 Prov. Lampung Angka Prevalensi mencapai < 1 per 10.000 penduduk Angka Prevalensi mencapai < 1 per 10.000 penduduk Angka Prevalensi mencapai < 1 per 10.000 penduduk Angka Prevalensi mencapai < 1 per 10.000 penduduk Penemuan kasus untuk tahun ini masih rendah di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penemuan kasus untuk tahun ini masih rendah di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penemuan kasus untuk tahun ini masih rendah di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penemuan kasus untuk tahun ini masih rendah di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah Penemuan kasus baru untuk tahun 2017 sebanyak 164 kasus dan tahun 2018 Jumlah Penemuan kasus baru untuk tahun 2017 sebanyak 164 kasus dan tahun 2018 Jumlah Penemuan kasus baru untuk tahun 2017 sebanyak 164 kasus dan tahun 2018 Jumlah Penemuan kasus baru untuk tahun 2017 sebanyak 164 kasus dan tahun 2018 sebanyak 150 kasus. Untuk angka penemuan kasus baru tertinggi di kabupaten Lampung sebanyak 150 kasus. Untuk angka penemuan kasus baru tertinggi di kabupaten Lampung sebanyak 150 kasus. Untuk angka penemuan kasus baru tertinggi di kabupaten Lampung sebanyak 150 kasus. Untuk angka penemuan kasus baru tertinggi di kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah 35 Tengah dengan jumlah 35 Tengah dengan jumlah 35 Tengah dengan jumlah 35 pasien baru. Angka kesakitan (Preva-lence Rate) kusta di pasien baru. Angka kesakitan (Preva-lence Rate) kusta di pasien baru. Angka kesakitan (Preva-lence Rate) kusta di pasien baru. Angka kesakitan (Preva-lence Rate) kusta di Propinsi Lampung berfluktuasi dari 0,26 Propinsi Lampung berfluktuasi dari 0,26 Propinsi Lampung berfluktuasi dari 0,26 Propinsi Lampung berfluktuasi dari 0,26 per 10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi per 10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi per 10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi per 10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 0,32 pada tahun 2017 dan 0,18 per 10.000 penduduk pada tahun 2018 serta 0,20 % pada 0,32 pada tahun 2017 dan 0,18 per 10.000 penduduk pada tahun 2018 serta 0,20 % pada 0,32 pada tahun 2017 dan 0,18 per 10.000 penduduk pada tahun 2018 serta 0,20 % pada 0,32 pada tahun 2017 dan 0,18 per 10.000 penduduk pada tahun 2018 serta 0,20 % pada tahun 2019. tahun 2019. tahun 2019. tahun 2019. RFT Rate type PB 90 % dari yang diobati awal tahun RFT Rate type PB 90 % dari yang diobati awal tahun RFT Rate type PB 90 % dari yang diobati awal tahun RFT Rate type PB 90 % dari yang diobati awal tahun Tahun 2019 RFT type PB sudah mencapai 100% Tahun 2019 RFT type PB sudah mencapai 100% Tahun 2019 RFT type PB sudah mencapai 100% Tahun 2019 RFT type PB sudah mencapai 100% RFT Rate type MB 90 % dari yang diobati mulai awal tahun 2 tahun sebelumnya. RFT Rate type MB 90 % dari yang diobati mulai awal tahun 2 tahun sebelumnya. RFT Rate type MB 90 % dari yang diobati mulai awal tahun 2 tahun sebelumnya. RFT Rate type MB 90 % dari yang diobati mulai awal tahun 2 tahun sebelumnya. Tahun 2019 RFT type MB baru mencapai 67 % Tahun 2019 RFT type MB baru mencapai 67 % Tahun 2019 RFT type MB baru mencapai 67 % Tahun 2019 RFT type MB baru mencapai 67 % Proporsi Cacat Tingkat II Penderita baru menurun menjadi < 5 %. Proporsi Cacat Tingkat II Penderita baru menurun menjadi < 5 %. Proporsi Cacat Tingkat II Penderita baru menurun menjadi < 5 %. Proporsi Cacat Tingkat II Penderita baru menurun menjadi < 5 %. Proporsi Cacat Tingkat II Penderita baru pada tahun 2019 masih belum mencapai target Proporsi Cacat Tingkat II Penderita baru pada tahun 2019 masih belum mencapai target Proporsi Cacat Tingkat II Penderita baru pada tahun 2019 masih belum mencapai target Proporsi Cacat Tingkat II Penderita baru pada tahun 2019 masih belum mencapai target indikator karena masih berada pada angka 6 % indikator karena masih berada pada angka 6 % indikator karena masih berada pada angka 6 % indikator karena masih berada pada angka 6 % Proporsi anak menurun menjadi < 5 % Proporsi anak menurun menjadi < 5 % Proporsi anak menurun menjadi < 5 % Proporsi anak menurun menjadi < 5 % Proporsi anak yang ditemukan menderita penyakit kusta pada tahun 2019 sebanyak 6 % Proporsi anak yang ditemukan menderita penyakit kusta pada tahun 2019 sebanyak 6 % Proporsi anak yang ditemukan menderita penyakit kusta pada tahun 2019 sebanyak 6 % Proporsi anak yang ditemukan menderita penyakit kusta pada tahun 2019 sebanyak 6 % sehingga masih belum mencapai target indikator. sehingga masih belum mencapai target indikator. sehingga masih belum mencapai target indikator. sehingga masih belum mencapai target indikator. Program DBD - Program DBD - Program DBD - Program DBD Tabel.10 Tabel.10 Tabel.10 Tabel.10 Gambaran Kasus DBD Provinsi Lampung Tahun 2018 Dan 2019 Gambaran Kasus DBD Provinsi Lampung Tahun 2018 Dan 2019 Gambaran Kasus DBD Provinsi Lampung Tahun 2018 Dan 2019 Gambaran Kasus DBD Provinsi Lampung Tahun 2018 Dan 2019 KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA KASUS TAHUN 2018 KASUS TAHUN 2018 KASUS TAHUN 2018 KASUS TAHUN 2018 KASUS TAHUN 2019 KASUS TAHUN 2019 KASUS TAHUN 2019 KASUS TAHUN 2019 KOTA BANDAR LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG 1113 1113 1113 1113 1198 1198 1198 1198 KAB. LAMPUNG UTARA KAB. LAMPUNG UTARA KAB. LAMPUNG UTARA KAB. LAMPUNG UTARA 106 106 106 106 190 190 190 190 KAB. LAMPUNG TENGAH KAB. LAMPUNG TENGAH KAB. LAMPUNG TENGAH KAB. LAMPUNG TENGAH 109 109 109 109 322 322 322 322 KAB. LAMPUNG SELATAN KAB. LAMPUNG SELATAN KAB. LAMPUNG SELATAN KAB. LAMPUNG SELATAN 241 241 241 241 519 519 519 519 KAB. LAMPUNG BARAT KAB. LAMPUNG BARAT KAB. LAMPUNG BARAT KAB. LAMPUNG BARAT 13 13 13 13 112 112 112 112 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.47 II.47 II.47 II.47
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KAB/KOTA KASUS TAHUN 2018 KASUS TAHUN 2019 KAB. TULANG BAWANG 19 170 KAB. TANGGAMUS 108 259 KOTA METRO 58 194 KAB. LAMPUNG TIMUR 205 454 KAB. WAY KANAN 63 63 KAB. PESAWARAN 232 646 KAB. MESUJI 11 65 KAB. TULANG BAWANG BARAT 30 185 KAB. PRINGSEWU 559 1176 KAB. PESISIR BARAT 5 58 PROVINSI 2872 5611 Untuk kasus DBD Provinsi Lampung berdasarkan grafik tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 juga dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik.14 Kasus DBD Provinsi Lampung Tahun 2018-2019 Keterangan : Indikator : 49 per 100.000 penduduk Untuk Tahun 2019 sampai dengan bulan Desember dibandingkan dengan tahun 2018 seluruh Kab/Kota mengalami kenaikan yang cukup tinggi jumlah kasus DBD. Pada grafik terlihat bahwa masih banyak kab/kota tahun 2019 mengalami kenaikan dua kali lipat dari jumlah kasus DBD di tahun 2018. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD saat ini dimulai dari masing-masing Rumah Tangga. Upaya pengendalian DBD berjalan optimal jika tiap rumah tangga berperan dan rutin melaksanakan PSN 3M Plus seminggu sekali. Lakukan managemen program yang baik dan diharapkan agar kab/kota juga dapat menganggarkan biaya dalam upaya pengendalian DBD baik dalam bentuk pertemuan, sosialisasi, maupun operasional dilapangan, juga harus adanya kebutuhan logistik yang cukup. Saat ini sedang digalakkan gerakan 1 Rumah 1 Jumantik dimana diperlukan adanya peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan setiap keluarga melalui pembudayaan PSN 3M Plus. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.48
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Capaian Indikator Program dengan Target Nasional Capaian Indikator Program dengan Target Nasional Capaian Indikator Program dengan Target Nasional Capaian Indikator Program dengan Target Nasional Untuk capaian program DBD tahun 2019 Angka Kesakitan (IR) berada dibawah Indikator Untuk capaian program DBD tahun 2019 Angka Kesakitan (IR) berada dibawah Indikator Untuk capaian program DBD tahun 2019 Angka Kesakitan (IR) berada dibawah Indikator Untuk capaian program DBD tahun 2019 Angka Kesakitan (IR) berada dibawah Indikator Nasional dan Angka Kematian (CFR) juga masih berada dibawah Indikator Nasional. Nasional dan Angka Kematian (CFR) juga masih berada dibawah Indikator Nasional. Nasional dan Angka Kematian (CFR) juga masih berada dibawah Indikator Nasional. Nasional dan Angka Kematian (CFR) juga masih berada dibawah Indikator Nasional. Tabel.11 Tabel.11 Tabel.11 Tabel.11 INDIKATOR DAN CAPAIAN PROGRAM DBD TAHUN 2019 INDIKATOR DAN CAPAIAN PROGRAM DBD TAHUN 2019 INDIKATOR DAN CAPAIAN PROGRAM DBD TAHUN 2019 INDIKATOR DAN CAPAIAN PROGRAM DBD TAHUN 2019 Keterangan : Keterangan : Keterangan : Keterangan : - Untuk angka kesakitan (IR) sudah melebihi Indikator nasional - Untuk angka kesakitan (IR) sudah melebihi Indikator nasional - Untuk angka kesakitan (IR) sudah melebihi Indikator nasional - Untuk angka kesakitan (IR) sudah melebihi Indikator nasional - Angka Kematian (CFR) berada dibawah Indikator Nasional - Angka Kematian (CFR) berada dibawah Indikator Nasional - Angka Kematian (CFR) berada dibawah Indikator Nasional - Angka Kematian (CFR) berada dibawah Indikator Nasional Angka Kesakitan (IR) Angka Kesakitan (IR) Angka Kesakitan (IR) Angka Kesakitan (IR) Selama dua tahun terakhir (2018 - 2019) seluruh Kab/kota di provinsi Lampung mengalami Selama dua tahun terakhir (2018 - 2019) seluruh Kab/kota di provinsi Lampung mengalami Selama dua tahun terakhir (2018 - 2019) seluruh Kab/kota di provinsi Lampung mengalami Selama dua tahun terakhir (2018 - 2019) seluruh Kab/kota di provinsi Lampung mengalami kenaikan angka kesakitan (IR) kasus DBD. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam grafik kenaikan angka kesakitan (IR) kasus DBD. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam grafik kenaikan angka kesakitan (IR) kasus DBD. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam grafik kenaikan angka kesakitan (IR) kasus DBD. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam grafik dibawah ini: dibawah ini: dibawah ini: dibawah ini: Grafik.14 Grafik.14 Grafik.14 Grafik.14 Kasus DBD Provinsi Lampung Tahun 2018-2019 Kasus DBD Provinsi Lampung Tahun 2018-2019 Kasus DBD Provinsi Lampung Tahun 2018-2019 Kasus DBD Provinsi Lampung Tahun 2018-2019 Keterangan : Keterangan : Keterangan : Keterangan : Indikator : 49 per 100.000 penduduk Indikator : 49 per 100.000 penduduk Indikator : 49 per 100.000 penduduk Indikator : 49 per 100.000 penduduk Untuk Tahun 2019 IR DBD sudah melebihi dari Indikator Nasional. Untuk Tahun 2019 IR DBD sudah melebihi dari Indikator Nasional. Untuk Tahun 2019 IR DBD sudah melebihi dari Indikator Nasional. Untuk Tahun 2019 IR DBD sudah melebihi dari Indikator Nasional. Untuk capaian indikator tahun 2019 persentase Kabupaten/Kota dengan Angka Kesakitan Untuk capaian indikator tahun 2019 persentase Kabupaten/Kota dengan Angka Kesakitan Untuk capaian indikator tahun 2019 persentase Kabupaten/Kota dengan Angka Kesakitan Untuk capaian indikator tahun 2019 persentase Kabupaten/Kota dengan Angka Kesakitan (IR) DBD < 49 per 100.000 penduduk dengan target adalah 68 %. (IR) DBD < 49 per 100.000 penduduk dengan target adalah 68 %. (IR) DBD < 49 per 100.000 penduduk dengan target adalah 68 %. (IR) DBD < 49 per 100.000 penduduk dengan target adalah 68 %. Angka Kesakitan (IR) DBD < 49 per 100.000 penduduk ada 9 kabupaten sedangkan yang Angka Kesakitan (IR) DBD < 49 per 100.000 penduduk ada 9 kabupaten sedangkan yang Angka Kesakitan (IR) DBD < 49 per 100.000 penduduk ada 9 kabupaten sedangkan yang Angka Kesakitan (IR) DBD < 49 per 100.000 penduduk ada 9 kabupaten sedangkan yang IR > 49 per 100.000 penduduk atau yang berada diatas indikator ada 6 kab/kota. IR > 49 per 100.000 penduduk atau yang berada diatas indikator ada 6 kab/kota. IR > 49 per 100.000 penduduk atau yang berada diatas indikator ada 6 kab/kota. IR > 49 per 100.000 penduduk atau yang berada diatas indikator ada 6 kab/kota. Banyak hal yang harus dilakukan dalam upaya pengendalian penyakit DBD, kegiatan- Banyak hal yang harus dilakukan dalam upaya pengendalian penyakit DBD, kegiatan- Banyak hal yang harus dilakukan dalam upaya pengendalian penyakit DBD, kegiatan- Banyak hal yang harus dilakukan dalam upaya pengendalian penyakit DBD, kegiatan- kegiatan yang dapat dilakukan sehingga kasus dapat diturunkan yaitu : Penyuluhan baik di kegiatan yang dapat dilakukan sehingga kasus dapat diturunkan yaitu : Penyuluhan baik di kegiatan yang dapat dilakukan sehingga kasus dapat diturunkan yaitu : Penyuluhan baik di kegiatan yang dapat dilakukan sehingga kasus dapat diturunkan yaitu : Penyuluhan baik di Rumah Sakit dan Fasilitas kesehatan lainnya, penyuluhan di sekolah, pemukiman, melalui Rumah Sakit dan Fasilitas kesehatan lainnya, penyuluhan di sekolah, pemukiman, melalui Rumah Sakit dan Fasilitas kesehatan lainnya, penyuluhan di sekolah, pemukiman, melalui Rumah Sakit dan Fasilitas kesehatan lainnya, penyuluhan di sekolah, pemukiman, melalui media massa dan tempat-tempat umum. Pemantauan Jentik Berkala, Pemberantasan Sarang media massa dan tempat-tempat umum. Pemantauan Jentik Berkala, Pemberantasan Sarang media massa dan tempat-tempat umum. Pemantauan Jentik Berkala, Pemberantasan Sarang media massa dan tempat-tempat umum. Pemantauan Jentik Berkala, Pemberantasan Sarang Nyamuk ( PSN ), Larvasidasi Selektif dan Fogging dengan Insektisida. Nyamuk ( PSN ), Larvasidasi Selektif dan Fogging dengan Insektisida. Nyamuk ( PSN ), Larvasidasi Selektif dan Fogging dengan Insektisida. Nyamuk ( PSN ), Larvasidasi Selektif dan Fogging dengan Insektisida. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.49 II.49 II.49 II.49
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Untuk saat ini sedang digalakkan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik yang bertujuan Untuk saat ini sedang digalakkan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik yang bertujuan Untuk saat ini sedang digalakkan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik yang bertujuan Untuk saat ini sedang digalakkan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik yang bertujuan menurunkan angka penderita dan angka kematian akibat DBD dengan meningkatkan peran menurunkan angka penderita dan angka kematian akibat DBD dengan meningkatkan peran menurunkan angka penderita dan angka kematian akibat DBD dengan meningkatkan peran menurunkan angka penderita dan angka kematian akibat DBD dengan meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga untuk melakukan pencegahan. Gerakan serta dan pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga untuk melakukan pencegahan. Gerakan serta dan pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga untuk melakukan pencegahan. Gerakan serta dan pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga untuk melakukan pencegahan. Gerakan ini merupakan program pemberantasan sarang nyamuk yang mengajak seluruh masyarakat ini merupakan program pemberantasan sarang nyamuk yang mengajak seluruh masyarakat ini merupakan program pemberantasan sarang nyamuk yang mengajak seluruh masyarakat ini merupakan program pemberantasan sarang nyamuk yang mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dalam mencegah perkembangbiakan nyamuk, khususnya jentik nyamuk Aedes. berperan aktif dalam mencegah perkembangbiakan nyamuk, khususnya jentik nyamuk Aedes. berperan aktif dalam mencegah perkembangbiakan nyamuk, khususnya jentik nyamuk Aedes. berperan aktif dalam mencegah perkembangbiakan nyamuk, khususnya jentik nyamuk Aedes. Program ini diyakini akan berjalan dengan baik jika ada dukungan dan peran serta masyarakat Program ini diyakini akan berjalan dengan baik jika ada dukungan dan peran serta masyarakat Program ini diyakini akan berjalan dengan baik jika ada dukungan dan peran serta masyarakat Program ini diyakini akan berjalan dengan baik jika ada dukungan dan peran serta masyarakat Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Angka Kematian (CFR) DBD Angka Kematian (CFR) DBD Angka Kematian (CFR) DBD Angka Kematian (CFR) DBD Untuk Angka Kematiannya (CFR) tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 hampir Untuk Angka Kematiannya (CFR) tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 hampir Untuk Angka Kematiannya (CFR) tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 hampir Untuk Angka Kematiannya (CFR) tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 hampir semua Kab/kota mengalami penurunan adalah kabupaten Lampung Tengah, Lampung Barat, semua Kab/kota mengalami penurunan adalah kabupaten Lampung Tengah, Lampung Barat, semua Kab/kota mengalami penurunan adalah kabupaten Lampung Tengah, Lampung Barat, semua Kab/kota mengalami penurunan adalah kabupaten Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran dan Kota Metro, yang terjadi kenaikan CFR adalah Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran dan Kota Metro, yang terjadi kenaikan CFR adalah Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran dan Kota Metro, yang terjadi kenaikan CFR adalah Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran dan Kota Metro, yang terjadi kenaikan CFR adalah Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang, Lampung Timur, dan Pesisir Barat. Untuk Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang, Lampung Timur, dan Pesisir Barat. Untuk Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang, Lampung Timur, dan Pesisir Barat. Untuk Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang, Lampung Timur, dan Pesisir Barat. Untuk Angka kematian yang tinggi maka salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah Angka kematian yang tinggi maka salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah Angka kematian yang tinggi maka salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah Angka kematian yang tinggi maka salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah memperbaiki tatalaksana kasus DBD di setiap tingkatan bisa berupa OJT ataupun ceramah memperbaiki tatalaksana kasus DBD di setiap tingkatan bisa berupa OJT ataupun ceramah memperbaiki tatalaksana kasus DBD di setiap tingkatan bisa berupa OJT ataupun ceramah memperbaiki tatalaksana kasus DBD di setiap tingkatan bisa berupa OJT ataupun ceramah klinik swasta baik di tingkat Puskesmas mapun Rumah Sakit sehingga adanya persamaan klinik swasta baik di tingkat Puskesmas mapun Rumah Sakit sehingga adanya persamaan klinik swasta baik di tingkat Puskesmas mapun Rumah Sakit sehingga adanya persamaan klinik swasta baik di tingkat Puskesmas mapun Rumah Sakit sehingga adanya persamaan ataupun kejelasan tentang diagnosis kasus DBD yang jelas dan sesuai standar. Lakukan ataupun kejelasan tentang diagnosis kasus DBD yang jelas dan sesuai standar. Lakukan ataupun kejelasan tentang diagnosis kasus DBD yang jelas dan sesuai standar. Lakukan ataupun kejelasan tentang diagnosis kasus DBD yang jelas dan sesuai standar. Lakukan tindakan dengan cepat apabila terjadi atau ditemukannya kasus DBD. Lakukan sosialisasi tindakan dengan cepat apabila terjadi atau ditemukannya kasus DBD. Lakukan sosialisasi tindakan dengan cepat apabila terjadi atau ditemukannya kasus DBD. Lakukan sosialisasi tindakan dengan cepat apabila terjadi atau ditemukannya kasus DBD. Lakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat apabila dicurigai adanya kasus DBD agar cepat ataupun penyuluhan kepada masyarakat apabila dicurigai adanya kasus DBD agar cepat ataupun penyuluhan kepada masyarakat apabila dicurigai adanya kasus DBD agar cepat ataupun penyuluhan kepada masyarakat apabila dicurigai adanya kasus DBD agar cepat membawa pasien ke unit pelayanan terdekat. Meskipun kasus DBD meningkat namun kita membawa pasien ke unit pelayanan terdekat. Meskipun kasus DBD meningkat namun kita membawa pasien ke unit pelayanan terdekat. Meskipun kasus DBD meningkat namun kita membawa pasien ke unit pelayanan terdekat. Meskipun kasus DBD meningkat namun kita upayakan agar kematian dapat ditekan. Perlunya juga meningkatkan pengetahuan masyarakat upayakan agar kematian dapat ditekan. Perlunya juga meningkatkan pengetahuan masyarakat upayakan agar kematian dapat ditekan. Perlunya juga meningkatkan pengetahuan masyarakat upayakan agar kematian dapat ditekan. Perlunya juga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit DBD, sehingga apabila terdapat kasus DBD ataupun gejala DBD agar segera tentang penyakit DBD, sehingga apabila terdapat kasus DBD ataupun gejala DBD agar segera tentang penyakit DBD, sehingga apabila terdapat kasus DBD ataupun gejala DBD agar segera tentang penyakit DBD, sehingga apabila terdapat kasus DBD ataupun gejala DBD agar segera membanya ke unit pelayanan kesehatan terdekat, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam membanya ke unit pelayanan kesehatan terdekat, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam membanya ke unit pelayanan kesehatan terdekat, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam membanya ke unit pelayanan kesehatan terdekat, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penanganannya. penanganannya. penanganannya. penanganannya. Untuk Angka Kematian (CFR) bisa dilihat dalam grafik dibawah ini : Untuk Angka Kematian (CFR) bisa dilihat dalam grafik dibawah ini : Untuk Angka Kematian (CFR) bisa dilihat dalam grafik dibawah ini : Untuk Angka Kematian (CFR) bisa dilihat dalam grafik dibawah ini : Grafik.16 Grafik.16 Grafik.16 Grafik.16 Keterangan : Keterangan : Keterangan : Keterangan : Indikator Angka Kematian Nasional < 1% Indikator Angka Kematian Nasional < 1% Indikator Angka Kematian Nasional < 1% Indikator Angka Kematian Nasional < 1% Untuk Angka Kematian (CFR) Tahun 2018 Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Untuk Angka Kematian (CFR) Tahun 2018 Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Untuk Angka Kematian (CFR) Tahun 2018 Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Untuk Angka Kematian (CFR) Tahun 2018 Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Barat, Tanggamus, dan Kota Metro yang melebihi indikator AKN lebih dari 1% dan Barat, Tanggamus, dan Kota Metro yang melebihi indikator AKN lebih dari 1% dan Barat, Tanggamus, dan Kota Metro yang melebihi indikator AKN lebih dari 1% dan Barat, Tanggamus, dan Kota Metro yang melebihi indikator AKN lebih dari 1% dan Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran hampir mendekati 1%. Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran hampir mendekati 1%. Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran hampir mendekati 1%. Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran hampir mendekati 1%. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.50 II.50 II.50 II.50
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Untuk Angka Kematian (CFR) Tahun 2019 Kabupaten Lampung Utara dan Pesisir barat Untuk Angka Kematian (CFR) Tahun 2019 Kabupaten Lampung Utara dan Pesisir barat Untuk Angka Kematian (CFR) Tahun 2019 Kabupaten Lampung Utara dan Pesisir barat Untuk Angka Kematian (CFR) Tahun 2019 Kabupaten Lampung Utara dan Pesisir barat yang melebihi indikator AKN lebih dari 1% dan Kabupaten Lampung Barat hampir mendekati yang melebihi indikator AKN lebih dari 1% dan Kabupaten Lampung Barat hampir mendekati yang melebihi indikator AKN lebih dari 1% dan Kabupaten Lampung Barat hampir mendekati yang melebihi indikator AKN lebih dari 1% dan Kabupaten Lampung Barat hampir mendekati 1%. 1%. 1%. 1%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Grafik.17 Grafik.17 Grafik.17 Grafik.17 Program ISPA - Program ISPA - Program ISPA - Program ISPA Cakupan kasus pneumonia Balita di provinsi lampung tahun 2019. Cakupan kasus pneumonia Balita di provinsi lampung tahun 2019. Cakupan kasus pneumonia Balita di provinsi lampung tahun 2019. Cakupan kasus pneumonia Balita di provinsi lampung tahun 2019. Grafik.17 Grafik.17 Grafik.17 Grafik.17 Cakupan Pneumonia Per Kabupaten Tahun 2019 Cakupan Pneumonia Per Kabupaten Tahun 2019 Cakupan Pneumonia Per Kabupaten Tahun 2019 Cakupan Pneumonia Per Kabupaten Tahun 2019 120,00 100,00 80,00 6 8 0 8 , 0 0 1 1 3 3 8 8 , , 0 4 6 6 , 5 6 6 8 , 1 9 4 8 , 2 2 9 9 0 0 0 0 1 1 , , 0 6 6 6 , 5 5 3 8 , % 60,00 40,00 20,00 4 9 5 1 , 6 8 4 2 , 0 9 2 1 , 9 4 9 2 , 9 7 1 , 3 1 5 2 , 9 2 4 1 , 0,00 Cakupan Dari grafik diatas cakupan pneumonia Balita propinsi lampung tahun 2019 adalah 50,84 Dari grafik diatas cakupan pneumonia Balita propinsi lampung tahun 2019 adalah 50,84 Dari grafik diatas cakupan pneumonia Balita propinsi lampung tahun 2019 adalah 50,84 Dari grafik diatas cakupan pneumonia Balita propinsi lampung tahun 2019 adalah 50,84 % masih dibawah target nasional yaitu 90 % beberapa hal yang menjadi factor penyebab % masih dibawah target nasional yaitu 90 % beberapa hal yang menjadi factor penyebab % masih dibawah target nasional yaitu 90 % beberapa hal yang menjadi factor penyebab % masih dibawah target nasional yaitu 90 % beberapa hal yang menjadi factor penyebab adalah: adalah: adalah: adalah: Puskesmas tidak melaksanakan MTBS Puskesmas tidak melaksanakan MTBS Puskesmas tidak melaksanakan MTBS Puskesmas tidak melaksanakan MTBS Petugas puskesmas tidak melakukan tatalaksana pneumonia Balita Petugas puskesmas tidak melakukan tatalaksana pneumonia Balita Petugas puskesmas tidak melakukan tatalaksana pneumonia Balita Petugas puskesmas tidak melakukan tatalaksana pneumonia Balita Petugas puskesmas memiliki tugas rangkap sehingga tidak focus terhadap satu program: Petugas puskesmas memiliki tugas rangkap sehingga tidak focus terhadap satu program: Petugas puskesmas memiliki tugas rangkap sehingga tidak focus terhadap satu program: Petugas puskesmas memiliki tugas rangkap sehingga tidak focus terhadap satu program: RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 4 8 0 5 , II.51 II.51 II.51 II.51
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Grafik.18 Grafik.18 Grafik.18 Grafik.18 Grafik Capaian Pneumonia Tahun 2019 Grafik Capaian Pneumonia Tahun 2019 Grafik Capaian Pneumonia Tahun 2019 Grafik Capaian Pneumonia Tahun 2019 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Pneumonia Pneumonia Berat Batuk Bukan Batuk Bukan Pneumonia Pneumonia Pada diagram di bawah Pneumonia pada balita (usia 1 - 4tahun) yang paling banyak Pada diagram di bawah Pneumonia pada balita (usia 1 - 4tahun) yang paling banyak Pada diagram di bawah Pneumonia pada balita (usia 1 - 4tahun) yang paling banyak Pada diagram di bawah Pneumonia pada balita (usia 1 - 4tahun) yang paling banyak ditemukan di puskesmas (80%) sedangkan pneumonia untuk usia ≥ 5 tahun adalah sebesar ditemukan di puskesmas (80%) sedangkan pneumonia untuk usia ≥ 5 tahun adalah sebesar ditemukan di puskesmas (80%) sedangkan pneumonia untuk usia ≥ 5 tahun adalah sebesar ditemukan di puskesmas (80%) sedangkan pneumonia untuk usia ≥ 5 tahun adalah sebesar 20% 20% 20% 20% Diagram.1 Diagram.1 Diagram.1 Diagram.1 Capaian Pneumonia Tahun 2019 Capaian Pneumonia Tahun 2019 Capaian Pneumonia Tahun 2019 Capaian Pneumonia Tahun 2019 2.122; 20% 8.642; 80% 8.642; 80% Pneumonia < 5th Program HPISP - Program HPISP - Program HPISP - Program HPISP Pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis B dan C ( DDHBC ) pada provinsi lampung baru Pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis B dan C ( DDHBC ) pada provinsi lampung baru Pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis B dan C ( DDHBC ) pada provinsi lampung baru Pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis B dan C ( DDHBC ) pada provinsi lampung baru mulai di laksanakan pada tahun 2015 dengan 3 kab/kota yang melaksanakan DDHBC yaitu mulai di laksanakan pada tahun 2015 dengan 3 kab/kota yang melaksanakan DDHBC yaitu mulai di laksanakan pada tahun 2015 dengan 3 kab/kota yang melaksanakan DDHBC yaitu mulai di laksanakan pada tahun 2015 dengan 3 kab/kota yang melaksanakan DDHBC yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 2016 2016 2016 2016 terdapat 3 pengembangan Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, terdapat 3 pengembangan Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, terdapat 3 pengembangan Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, terdapat 3 pengembangan Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur , dan Kota Metro, tahun 2017 & 2018 Provinsi lampung Kabupaten Lampung Timur , dan Kota Metro, tahun 2017 & 2018 Provinsi lampung Kabupaten Lampung Timur , dan Kota Metro, tahun 2017 & 2018 Provinsi lampung Kabupaten Lampung Timur , dan Kota Metro, tahun 2017 & 2018 Provinsi lampung mengembangkan kabupaten/kota yaitu Lampung selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir mengembangkan kabupaten/kota yaitu Lampung selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir mengembangkan kabupaten/kota yaitu Lampung selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir mengembangkan kabupaten/kota yaitu Lampung selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat , Lampung Barat, Tulang bawang & Tulang bawang Barat, dan tahun 2019 dilanjutkan Barat , Lampung Barat, Tulang bawang & Tulang bawang Barat, dan tahun 2019 dilanjutkan Barat , Lampung Barat, Tulang bawang & Tulang bawang Barat, dan tahun 2019 dilanjutkan Barat , Lampung Barat, Tulang bawang & Tulang bawang Barat, dan tahun 2019 dilanjutkan ke kabupaten waykanan dan Mesuji jadi seluruh Kabupaten/kota telah melaksanakan DDHBC. ke kabupaten waykanan dan Mesuji jadi seluruh Kabupaten/kota telah melaksanakan DDHBC. ke kabupaten waykanan dan Mesuji jadi seluruh Kabupaten/kota telah melaksanakan DDHBC. ke kabupaten waykanan dan Mesuji jadi seluruh Kabupaten/kota telah melaksanakan DDHBC. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi lampung telah melebihi indikator pusat yaitu 60 %, Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi lampung telah melebihi indikator pusat yaitu 60 %, Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi lampung telah melebihi indikator pusat yaitu 60 %, Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi lampung telah melebihi indikator pusat yaitu 60 %, karena Kabupaten/kota di provinsi lampung telah melaksanakan DDHBC sebesar 100 %. karena Kabupaten/kota di provinsi lampung telah melaksanakan DDHBC sebesar 100 %. karena Kabupaten/kota di provinsi lampung telah melaksanakan DDHBC sebesar 100 %. karena Kabupaten/kota di provinsi lampung telah melaksanakan DDHBC sebesar 100 %. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.52 II.52 II.52 II.52
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Grafik 1 : Presentase Kabupaten/kota yang melaksanakan DDHBC Provinsi lampung tahun 2015 - 2019 100 100 90 86,7 90 80 70 60 60 60 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 0 2015 2016 2017 2018 2019 CAPAIAN TAHUN 2019 TARGET NASIONAL Tahun 2019 Program Hepatitis melakukan kegiatan Triple Eliminasi dimana kegiatan screnning pada ibu hamil bukan hanya pemeriksaan hepatitis B saja namun juga HIV dan Sifilis, Kegiatan Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil yang telah discreening sebanyak 82.786 Ibu hamil dari total sasaran ibu hamil 166.924 orang , artinya capaian sebesar 67,13 % dari target pusat sebesar 90 %, hal ini disebabkan belum semua puskesmas yang ada di provinsi lampung melaksanakan DDHBC ( baru 91,2 %) dan kegiatan screnning hepatitis B, HIV, Sifilis pada ibu hamil belum terintegrasinya dengan program KIA di fasilitas kesehatan sehingga banyak ibu hamil yang ANC namun tidak diperiksa Hepatitis B. juga disebabkan tidak seluruh ibu hamil memeriksaan kehamilannya di puskesmas, ada yang periksa di klinik, RS, maupun Dokter/Bidan praktek mandiri. Namun secara progress pelaksanaan screnningnya meningkat di bandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini selain semakin luas dan banyaknya puskesmas yang melaksanakan juga kegiatan ini telah tersosialisasi di masyarakat berkat peran serta dari linta sektoral seperti peran organisasi profesi IBI ( Ikatan bidan indonesia ) dan IDI ( Ikatan dokter indonesia). Grafik 2 : Presentase cakupan pemeriksaan Hepatitis B pada ibu hamil Provinsi lampung tahun 2015 - 2019 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 12,97 32,41 49,59 67,13 2016 2017 2018 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.53
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Grafik 3 : Presentase Ibu Hamil yang diperiksa Hepatitis B ( Screening HBsAg) Provinsi lampung tahun 2019 90,00 70,00 79,85 78,27 77,39 75,60 75,17 74,80 71,88 70,69 68,62 68,22 67,13 60,26 57,85 53,59 50,00 46,59 30,00 10,00 Grafik 4 : Presentase Ibu Hamil yang diperiksa HIV (Screening HIV) Provinsi Lampung tahun 2019 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 79,84 75,31 71,60 69,97 69,66 68,70 68,59 68,24 62,37 61,60 60,21 46,03 45,81 33,94 30,21 Grafik 5 : Presentase Ibu Hamil yang diperiksa Sifilis ( Screening Sifilis) Provinsi lampung tahun 2019 100 90 80 70 60 80 75,32 68,59 67,44 67,17 66,21 61,59 56,04 55,79 53,76 50 42,73 40,12 40 32,65 30 20 14,38 13,27 10 0 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 29,94 20,26 0,00 II.54
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Interprestasi Grafik : Dari 3 grafik hasil pelaksanaan Deteksi dini Hepatitis B, HIV, Sifilis pada ibu hamil tahun 2019 terdapat perbedaan capaian hasil pemeriksaan yaitu capaian Pemeriksaan Hepatitis B yaitu 58,17 %, capaian pemeriksaan HIV yaitu 52,02 %, dan capaian pemeriksaan Sifilis yaitu 46,76 %. Dari data di atas menunjukkan bahwa hasil capaian masih rendah dan terdapat perbedaan capaian, hal ini disebabkan karena pelaksanaannya belum terintegrasi dengan layanan HIVdan IMS (Sifilis) dan tidak menjadi pemeriksaan yang wajib untuk ibu hamil yang ANC ke puskesmas yang ada di provinsi lampung. Program RABIES Grafik.19 Kasus GHPR di Provinsi Lampung tahun 2019 BL LS TLBB LT LB Wka LU TGM PSWR L.TIM TLB PB Metro PRSW MSJ L 217 131 108 102 88 72 66 55 53 32 27 25 24 16 12 P 230 103 66 77 34 50 105 59 36 27 36 30 35 22 8 Grafik.20 Pengobatan Kasus GHPR di Provinsi Lampung BL LS LT LU TLBB LB Wka TGM PSWR TLB Metro L.TIM PB PRSW MSJ GHPR 447 234 179 171 174 122 122 114 89 63 59 59 55 38 20 Cuci Luka 455 234 179 171 172 128 120 114 89 38 60 61 55 40 14 452 227 142 171 172 124 120 114 89 47 60 61 46 46 16 II 449 227 142 171 172 124 120 114 89 45 44 60 46 38 6 III 443 227 121 171 172 124 120 90 89 43 19 56 46 29 4 IV 0 185 116 171 172 124 120 90 89 41 0 56 46 20 4 Grafik.21 Hewan Penular Rabies di Provinsi Lampung BL LS LT LU TLBB LB Wka TGM PSWR TLB Metro L.TIM PB PRSW MSJ GHPR 447 234 179 171 174 122 122 114 89 63 59 59 55 38 20 HPR A 116 101 55 74 67 121 77 77 27 5 8 16 42 18 3 HPR KR 292 104 101 96 100 5 32 25 51 28 45 35 6 14 13 HPR KC 39 29 20 9 5 3 13 11 11 9 6 10 5 5 4 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.55
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Program Filaria Program eliminasi filariasis di Propinsi Lampung dimulai tahun 2000 dengan dilaksanakan survey cepat diseluruh Kabupaten/Kota. Dari Hasil Survei cepat tersebut ditemukan kasus klinis di Kab/Kota. Tindak lanjut dari temukannya kasus klinis tersebut adalah survey darah jari di Kab/Kota yang terdapat kasus klinis. Tabel.12 Data survey darah jari dari tahun 2001 s/d 2012 No Tahun Survei Kabupaten Hasil Microfilaria rate 1 2. 3. 4.. 5. 6. 2001 2002 2003 2004 2008 2012 Lampung Selatan Tanggamus Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Barat Tulang Bawang Tanggamus Way Kanan Lampung Utara Lampung Selatan Metro Lampung Barat Lampung Utara Lampung Timur Pesawaran Tulangbawang Pringsewu Negatif Negatif 8 Positif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif` < 1 % < 1 % >4,17 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % Dari tabel diatas bahwa hasil survey yang telah dilaksanakan di 7 Kabuapten pada th 2000- 2004 oleh Subdit Filariasis Depkes RI dengan hasil 6 Kabupaten negative dan 1 Kabupaten Lampung Timur dinyatakan positif > 4,17 %. Pada th 2012 pada bulan Agustus- September 2012 melakukan survey ulang di 6 Kabupaten oleh BTKL Jakarta ternyata hasilnya negatif , ini menunjukkan bahwa di kab yang terdapat kasus kecacatan /kronis di beberapa desa namun hasilnya negatif . Untuk Kab Lampung Tengah , Tanggamus telah dilaksanakan bulan Maret 2013 oleh BTKL. Sesuai dengan rekomendasi dari WHO, bila dalam satu wilayah di temukan microfilaria rate >1% (yaitu kabupaten Lampung Timur sebesar 4,17 % ) maka wilayah tersebut dinyatakan daerah endemis filariasis dan harus dilakukan pengobatan massal 1 kali setahun selama 5 tahun berturut-turut dalam satu wilayah implementasi unit (Kabupaten). Pemberantasan filariasis yang sesuai dengan standart dari WHO di daerah endemis filariasis adalah dengsn DEC (Dietyl Carbamazine Citrate) dosis tunggal 6 mg/kg BB di tambah Albendazole 1 tablet (400 mg) serta paracetamol 1 tablet (500 mg) sesuai takaran. Di propinsi Lampung daerah yang dinyatakan endemis adalah Kabupaten Lampung Timur. Sebagai daerah endemis Filariasis Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan pengobatan massal sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan perolehan data sebagai berikut : RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.56
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Tabel.13 Tabel.13 Tabel.13 Tabel.13 Data Pengobatan Massal di Kabupaten Lampung Timur Data Pengobatan Massal di Kabupaten Lampung Timur Data Pengobatan Massal di Kabupaten Lampung Timur Data Pengobatan Massal di Kabupaten Lampung Timur KETERANGAN KETERANGAN KETERANGAN KETERANGAN Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Jumlah Sasaran Jumlah Sasaran Jumlah Sasaran Jumlah Sasaran Jumlah pendududk minum obat Jumlah pendududk minum obat Jumlah pendududk minum obat Jumlah pendududk minum obat % penduduk minum obat dari jumlah penduduk % penduduk minum obat dari jumlah penduduk % penduduk minum obat dari jumlah penduduk % penduduk minum obat dari jumlah penduduk % penduduk minum obat dari jumlah sasaran % penduduk minum obat dari jumlah sasaran % penduduk minum obat dari jumlah sasaran % penduduk minum obat dari jumlah sasaran 2012 2012 2012 2012 977.232 977.232 977.232 977.232 865.093 865.093 865.093 865.093 744.209 744.209 744.209 744.209 76,15% 76,15% 76,15% 76,15% 86,03% 86,03% 86,03% 86,03% 2013 2013 2013 2013 971.076 971.076 971.076 971.076 864.198 864.198 864.198 864.198 681.714 681.714 681.714 681.714 70,20% 70,20% 70,20% 70,20% 78,88% 78,88% 78,88% 78,88% TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2014 2014 2014 2014 1.000.091 1.000.091 1.000.091 1.000.091 900.205 900.205 900.205 900.205 846.973 846.973 846.973 846.973 85% 85% 85% 85% 94% 94% 94% 94% 2015 2015 2015 2015 949.022 949.022 949.022 949.022 856.208 856.208 856.208 856.208 784.848 784.848 784.848 784.848 83% 83% 83% 83% 92% 92% 92% 92% 2016 2016 2016 2016 934.496 934.496 934.496 934.496 885.849 885.849 885.849 885.849 835.814 835.814 835.814 835.814 89% 89% 89% 89% 94% 94% 94% 94% Tabel pelaksanaan POPM Kecacingan Kabupaten Prioritas Stunting tahun 2019 Tabel pelaksanaan POPM Kecacingan Kabupaten Prioritas Stunting tahun 2019 Tabel pelaksanaan POPM Kecacingan Kabupaten Prioritas Stunting tahun 2019 Tabel pelaksanaan POPM Kecacingan Kabupaten Prioritas Stunting tahun 2019 No Nama Kabupaten No Nama Kabupaten No Nama Kabupaten No Nama Kabupaten 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Tengah Lampung Tengah Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Timur Lampung Timur Lampung Timur 2016 2016 2016 2016 86,44 86,44 86,44 86,44 35,28 35,28 35,28 35,28 94 94 94 94 Cakupan Pemberian Obat Cacing Kab. Stunting (%) Cakupan Pemberian Obat Cacing Kab. Stunting (%) Cakupan Pemberian Obat Cacing Kab. Stunting (%) Cakupan Pemberian Obat Cacing Kab. Stunting (%) 2018 2018 2018 2018 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2 95,62 95,62 95,62 95,62 96,93 96,93 96,93 96,93 99,02 99,02 99,02 99,02 2018 2018 2018 2018 Tahap 1 Tahap 1 Tahap 1 Tahap 1 94,97 94,97 94,97 94,97 93,25 93,25 93,25 93,25 99,12 99,12 99,12 99,12 2019 Tahap 2019 Tahap 2019 Tahap 2019 Tahap 1 1 1 1 96,22 96,22 96,22 96,22 97,49 97,49 97,49 97,49 97,55 97,55 97,55 97,55 2017 2017 2017 2017 91 91 91 91 72 72 72 72 93 93 93 93 2019 2019 2019 2019 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2 97,81 97,81 97,81 97,81 98,26 98,26 98,26 98,26 98,21 98,21 98,21 98,21 3 3 3 3 Tanggamus Tanggamus Tanggamus Tanggamus 95,93 95,93 95,93 95,93 94 94 94 94 97,08 97,08 97,08 97,08 96,98 96,98 96,98 96,98 99,17 99,17 99,17 99,17 Tabel pelaksanaan POPM Kecacingan Kabupaten Non Stunting tahun 2019 Tabel pelaksanaan POPM Kecacingan Kabupaten Non Stunting tahun 2019 Tabel pelaksanaan POPM Kecacingan Kabupaten Non Stunting tahun 2019 Tabel pelaksanaan POPM Kecacingan Kabupaten Non Stunting tahun 2019 No No No No Nama Kabupaten Nama Kabupaten Nama Kabupaten Nama Kabupaten Cakupan Pemberian Obat Cacing Kab. Non Cakupan Pemberian Obat Cacing Kab. Non Cakupan Pemberian Obat Cacing Kab. Non Cakupan Pemberian Obat Cacing Kab. Non Stunting (%) Stunting (%) Stunting (%) Stunting (%) 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 Pringsewu Pringsewu Pringsewu Pringsewu Lampung Barat Lampung Barat Lampung Barat Lampung Barat Pesisir Barat Pesisir Barat Pesisir Barat Pesisir Barat Mesuji Mesuji Mesuji Mesuji Way Kanan Way Kanan Way Kanan Way Kanan Pesawaran Pesawaran Pesawaran Pesawaran Metro Metro Metro Metro Lampung Utara Lampung Utara Lampung Utara Lampung Utara Tulang Bawang Tulang Bawang Tulang Bawang Tulang Bawang Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Barat Bandar Lampung Bandar Lampung Bandar Lampung Bandar Lampung 2016 2016 2016 2016 66,62 66,62 66,62 66,62 87,12 87,12 87,12 87,12 27,75 27,75 27,75 27,75 93,96 93,96 93,96 93,96 93,80 93,80 93,80 93,80 98,44 98,44 98,44 98,44 99,17 99,17 99,17 99,17 88,60 88,60 88,60 88,60 93,03 93,03 93,03 93,03 46,51 46,51 46,51 46,51 41,41 41,41 41,41 41,41 2017 2017 2017 2017 78 78 78 78 99 99 99 99 100 100 100 100 113 113 113 113 99 99 99 99 97 97 97 97 105 105 105 105 59 59 59 59 96 96 96 96 88 88 88 88 89 89 89 89 2018 2018 2018 2018 98,11 98,11 98,11 98,11 98,83 98,83 98,83 98,83 99,98 99,98 99,98 99,98 99,18 99,18 99,18 99,18 100 100 100 100 98,24 98,24 98,24 98,24 100 100 100 100 99,14 99,14 99,14 99,14 90,49 90,49 90,49 90,49 90,85 90,85 90,85 90,85 90,73 90,73 90,73 90,73 2019 2019 2019 2019 97,43 97,43 97,43 97,43 101,77 101,77 101,77 101,77 101,70 101,70 101,70 101,70 100,57 100,57 100,57 100,57 95,50 95,50 95,50 95,50 97,05 97,05 97,05 97,05 100 100 100 100 97,26 97,26 97,26 97,26 90,33 90,33 90,33 90,33 88,45 88,45 88,45 88,45 91,05 91,05 91,05 91,05 Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular Berawal dari adanya Program Posbindu PTM, kemudian dikembangkan dengan Berawal dari adanya Program Posbindu PTM, kemudian dikembangkan dengan Berawal dari adanya Program Posbindu PTM, kemudian dikembangkan dengan Berawal dari adanya Program Posbindu PTM, kemudian dikembangkan dengan mengintegrasikan deteksi dini faktor risiko PTM dan faktor risiko kesehatan jiwa menjadi mengintegrasikan deteksi dini faktor risiko PTM dan faktor risiko kesehatan jiwa menjadi mengintegrasikan deteksi dini faktor risiko PTM dan faktor risiko kesehatan jiwa menjadi mengintegrasikan deteksi dini faktor risiko PTM dan faktor risiko kesehatan jiwa menjadi Posbindu Cerdik Jiwa. Posbindu Cerdik Jiwa merupakan Proyek Perubahan Diklat Pim IV dr. Posbindu Cerdik Jiwa. Posbindu Cerdik Jiwa merupakan Proyek Perubahan Diklat Pim IV dr. Posbindu Cerdik Jiwa. Posbindu Cerdik Jiwa merupakan Proyek Perubahan Diklat Pim IV dr. Posbindu Cerdik Jiwa. Posbindu Cerdik Jiwa merupakan Proyek Perubahan Diklat Pim IV dr. Sri Aryanti, MM, M.Kes. (Kepala Seksi P2PTM dan Keswa Dinkes Provinsi Lampung), yang Sri Aryanti, MM, M.Kes. (Kepala Seksi P2PTM dan Keswa Dinkes Provinsi Lampung), yang Sri Aryanti, MM, M.Kes. (Kepala Seksi P2PTM dan Keswa Dinkes Provinsi Lampung), yang Sri Aryanti, MM, M.Kes. (Kepala Seksi P2PTM dan Keswa Dinkes Provinsi Lampung), yang dilaksanakan pada Tahun 2018. Pada tahun 2019 Posbindu Cerdik Jiwa dilaksanakan pada 15 dilaksanakan pada Tahun 2018. Pada tahun 2019 Posbindu Cerdik Jiwa dilaksanakan pada 15 dilaksanakan pada Tahun 2018. Pada tahun 2019 Posbindu Cerdik Jiwa dilaksanakan pada 15 dilaksanakan pada Tahun 2018. Pada tahun 2019 Posbindu Cerdik Jiwa dilaksanakan pada 15 Kabupaten / Kota, 15 puskemas dan 75 desa, dengan capaian sasaran 45.000 jiwa. Kabupaten / Kota, 15 puskemas dan 75 desa, dengan capaian sasaran 45.000 jiwa. Kabupaten / Kota, 15 puskemas dan 75 desa, dengan capaian sasaran 45.000 jiwa. Kabupaten / Kota, 15 puskemas dan 75 desa, dengan capaian sasaran 45.000 jiwa. Kedepannya program ini dilanjutkan di masing-masing kabupaten kota pada sasaran yang Kedepannya program ini dilanjutkan di masing-masing kabupaten kota pada sasaran yang Kedepannya program ini dilanjutkan di masing-masing kabupaten kota pada sasaran yang Kedepannya program ini dilanjutkan di masing-masing kabupaten kota pada sasaran yang lebih luas lagi sesuai dengan target yang ditetapkan. lebih luas lagi sesuai dengan target yang ditetapkan. lebih luas lagi sesuai dengan target yang ditetapkan. lebih luas lagi sesuai dengan target yang ditetapkan. Gambar 1 : Posbindu Cerdik Jiwa Gambar 1 : Posbindu Cerdik Jiwa Gambar 1 : Posbindu Cerdik Jiwa Gambar 1 : Posbindu Cerdik Jiwa RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.57 II.57 II.57 II.57
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Berikut adalah capaian Kinerja pada Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan pada Program Penyakit Tidak Menular : NO. 1. 2. 3. 4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular Cakupan orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Cakupan penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar Cakupan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar Cakupan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai standar Capaian 48,82 129,02 49,10% 67,19% Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Dari sisi peningkatan mutu pelayanan, indikator kinerja yang akan dicapai pada rencana strategis baik Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kementerian Kesehatan yaitu jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi. Pada tahun ini target tersebut sudah tercapai, target komulatif tahun 2019 adalah 225 kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi dari tahun 2015 dan telah tercapai 224 kecamatan (99,6%). Sedangkan untuk target indikator Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional tahun 2019 adalah 75% dari jumlah puskesmas yang ada di Provinsi Lampung dan tercapai 67,74%. Grafik 1 Perkembangan Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap di Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2019 s a m s e k s u P h a m u J l 350 300 250 200 150 100 50 0 2016 2017 2018 2019 Puskesmas 292 297 314 310 Ranap 126 126 138 147 Non Ranap 166 171 176 163 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selama tahun 2016-2019 sarana pelayanan kesehatan dasar Puskesmas Pembantu menjadi 791 Puskesmas Pembantu sehingga Rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk telah mencapai 9,79 dengan arti ada 9-10 Puskesmas Pembantu yang melayani 100.000 penduduk. Perkembangan sarana Puskesmas Pembantu dapat dilihat pada grafik di bawah ini : Sampai dengan akhir tahun 2019, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memiliki 310 puskesmas teregistrasi yang tersebar di 15 kabupaten/kota, 147 puskesmas merupakan puskesmas rawat inap dan 163 puskesmas non rawat inap. Dan ada 6 puskesmas yang sudah beroperasional namun belum memiliki kode registrasi. Ada kenaikan jumlah puskesmas dari RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.58
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG tahun 2015 sampai dengan 2019. Penambahan jumlah puskesmas selama 5 tahun terakhir dapat dilihat ada grafik berikut : Grafik 1 Pertambahan Jumlah Puskesmas Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 315 310 305 300 295 290 285 280 2015 2016 2017 2018 2019 Series1 291 292 297 299 310 Sedangkan penambahan penduduk dari tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat ada tabel berikut : Tabel 1 Penambahan Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Penduduk 8 117 268 8 205 141 8.289.577 8.370.485 8.447.737 Penambahan Penduduk 91 077 87 873 84.436 80.908 77.252 Bila dibandingkan laju penambahan penduduk dengan puskesmas maka dapat diketahui bahwa ada penurunan pertambahan penduduk, walaupun ada peningkatan jumlah puskesmas namun secara rasio jumlah puskesmas terhadap penduduk masih belum sesuai standar 1 : 20.000. Rasio puskesmas terhadap penduduk dari tahun 2015 sampai dengan 2019 juga mengalami penurunan yaitu dari 1 : 27.799 pada tahun 2015 menjadi 1 : 27.251 pada tahun 2019. Adapun trend rasio puskesmas terhadap penduduk di Provinsi Lampung selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut : Grafik 2 Rasio puskesmas terhadap penduduk di Provinsi Lampung' Tahun 2015 - 2019 e l t i T s i x A 27900 27800 27700 27600 27500 27400 27300 27200 2015 2016 2017 2018 2019 Series1 27799 27627 27724 27717 27428 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.59
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Untuk distribusi fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2 Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar Provinsi Lampung Tahun 2019 FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA NO KABUPATEN/KOTA PUSLI NG RI NRI JML KLINI K DPM drgPM T ST SESUAI STANDAR BLUD PONED 1 Lampung Barat 12 3 15 4 15 1 12 3 13 0 5 17 2 Tanggamus 17 7 24 6 4 2 5 0 24 24 0 24 3 Lampung Selatan 13 13 26 30 69 7 0 0 20 26 6 16 4 Lampung Timur 15 19 34 18 62 8 6 0 24 34 3 34 5 Lampung Tengah 10 29 39 29 156 12 0 0 18 0 8 38 6 Lampung Utara 8 19 27 34 31 13 0 5 27 0 6 27 7 Way Kanan 14 5 19 19 20 3 3 9 19 10 19 8 Tulang Bawang 6 12 18 15 19 4 11 4 11 0 6 18 9 Pesawaran 8 5 13 13 22 0 12 13 3 7 10 Pringsewu 11 2 13 22 45 7 13 13 11 9 11 Mesuji 7 6 13 6 2 0 2 5 9 12 7 11 12 Tulang Bawang Barat 7 9 16 7 0 0 5 0 6 16 13 Pesisir Barat 5 6 11 0 0 0 2 1 5 0 5 17 14 Bandar Lampung 12 18 30 80 304 229 30 30 7 18 15 Metro 2 10 12 27 34 16 11 6 2 11 JUMLAH 147 163 310 310 783 302 41 18 231 177 85 282 Keterangan : RI : Rawat Inap NRI : Non Rawat Inap TPMD TPMD rg : Tempat Praktik Mandiri Dokter : Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi T : Terpencil ST : Sangat Terpencil Dari data dasar di atas, dengan jumlah penduduk 8.447.737 dan jumlah puskesmas 310 unit di Provinsi Lampung tersebut terdapat 147 puskesmas rawat inap (47%) dan 163 puskesmas non rawat inap (53%). Penambahan jumlah puskesmas di Provinsi Lampung masih kurang melihat data 3 tahun terakhir, dari tahun 2015 hanya bertambah 1 puskesmas sehingga menjadi 291 puskesmas dan bertambah lagi 1 puskesmas di kabupaten sehingga berjumlah 292 puskesmas ditahun 2016 dan sampai dengan tahun 2019 puskesmas di Provinsi Lampung telah bertambah menjadi 310 puskesmas dengan rasio pertambahan puskesmas per tahun hanya 0,34%. Dengan jumlah penduduk dan puskesmas yang ada diperoleh rasio puskesmas terhadap penduduk di Provinsi Lampung adalah 1:27.251 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 1 : 27.717, apabila dibandingkan dengan rasio yang ditargetkan yaitu 1 : 20.000 maka jumlah puskesmas di Provinsi Lampung masih kurang. Sedangkan untuk rasio puskesmas pembantu RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 AMBU LAN PUS TU 0 38 0 54 26 76 15 87 7 114 12 77 8 67 48 13 39 12 34 10 43 6 42 10 17 0 50 0 5 119 791 II.60
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG terhadap penduduk pada tahun 2019 yaitu 1 : 12.103 sementara standar adalah 1 : 6.000 terhadap penduduk pada tahun 2019 yaitu 1 : 12.103 sementara standar adalah 1 : 6.000 terhadap penduduk pada tahun 2019 yaitu 1 : 12.103 sementara standar adalah 1 : 6.000 terhadap penduduk pada tahun 2019 yaitu 1 : 12.103 sementara standar adalah 1 : 6.000 penduduk. penduduk. penduduk. penduduk. Rasio puskesmas terhadap penduduk di kabupaten/kota tahun 2019 dapat dilihat pada Rasio puskesmas terhadap penduduk di kabupaten/kota tahun 2019 dapat dilihat pada Rasio puskesmas terhadap penduduk di kabupaten/kota tahun 2019 dapat dilihat pada Rasio puskesmas terhadap penduduk di kabupaten/kota tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut : grafik berikut : grafik berikut : grafik berikut : Grafik 3 Grafik 3 Grafik 3 Grafik 3 Rasio Puskesmas terhadap Penduduk di Kabupaten/Kota Rasio Puskesmas terhadap Penduduk di Kabupaten/Kota Rasio Puskesmas terhadap Penduduk di Kabupaten/Kota Rasio Puskesmas terhadap Penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2019 Provinsi Lampung Tahun 2019 Provinsi Lampung Tahun 2019 Provinsi Lampung Tahun 2019 Bandar Lampung 35.050 38.896 Lampung Tengah Lampung Timur 34.183 32.854 30.784 30.715 27.251 Tulang Bawang 25.050 25.050 24.929 24.929 Way Kanan 23.690 23.690 Lampung Barat Mesuji 17.076 15.400 22.848 22.848 20.189 Metro 14.081 13.951 Adapun target dan capaian puskesmas terakreditasi di Provinsi Lampung periode dari Adapun target dan capaian puskesmas terakreditasi di Provinsi Lampung periode dari Adapun target dan capaian puskesmas terakreditasi di Provinsi Lampung periode dari Adapun target dan capaian puskesmas terakreditasi di Provinsi Lampung periode dari tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini : tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini : tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini : tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini : Grafik 5 Grafik 5 Grafik 5 Grafik 5 Target dan Capaian Puskesmas Terakreditasi di Provinsi Lampung Target dan Capaian Puskesmas Terakreditasi di Provinsi Lampung Target dan Capaian Puskesmas Terakreditasi di Provinsi Lampung Target dan Capaian Puskesmas Terakreditasi di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 Tahun 2015-2019 Tahun 2015-2019 Tahun 2015-2019 Dari puskesmas yang sudah dilakukan survei sampai dengan tahun 2019, ketetapan Dari puskesmas yang sudah dilakukan survei sampai dengan tahun 2019, ketetapan Dari puskesmas yang sudah dilakukan survei sampai dengan tahun 2019, ketetapan Dari puskesmas yang sudah dilakukan survei sampai dengan tahun 2019, ketetapan kelulusan akreditasi adalah sebagai berikut : kelulusan akreditasi adalah sebagai berikut : kelulusan akreditasi adalah sebagai berikut : kelulusan akreditasi adalah sebagai berikut : Grafik 7 Grafik 7 Grafik 7 Grafik 7 Tingkat Kelulusan Akreditasi Puskesmas Tingkat Kelulusan Akreditasi Puskesmas Tingkat Kelulusan Akreditasi Puskesmas Tingkat Kelulusan Akreditasi Puskesmas Provinsi Lampung Tahun 2019 Provinsi Lampung Tahun 2019 Provinsi Lampung Tahun 2019 Provinsi Lampung Tahun 2019 Dasar Madya Utama Paripurna Paripurna 20% 1% 9% 70% RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.61 II.61 II.61 II.61
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Dari total 298 puskesmas yang telah disurvei tersebut, hasil penetapan tingkat kelulusan akreditasi puskesmas yang telah dikeluarkan, ada peningkatan kelulusan, dimana untuk tingkat paripurna dari 0,36% dengan 1 puskesmas sampai dengan tahun 2018, menjadi 1,34% atau 4 puskesmas ditahun 2019, tingkat utama dari 13,57% atau 37 puskesmas hingga tahun 2018 juga meningkat mencapai 19,8% atau sejumlah 59 puskesmas ditahun 2019, tingkat madya dari 70,71% atau 198 puskesmas menjadi 69,46% atau 207 puskesmas hingga akhhir 2019 dan tingkat dasar 15,36% atau 43 puskesmas terjadi penurunan yaitu hanya 28 puskesmas yang terakreditasi dasar atau 9,4%. Secara keseluruhan ada peningkatan tingkat akreditasi Puskesmas di Provinsi Lampung, dimana ada penurunan status kelulusan madya dan dasar yang diikuti dengan peningkatan di status kelulusan utama dan paripurna, hal ini menunjukkan ada peningkatan mutu pelayanan di puskesmas, dan diharapkan akan terus meningkat mutu dan kinerjanya sesuai dengan standar PMK 46 tahun 2015 tentang Standar dan Instrumen Akreditasi FKTP. Adapun tren kelulusan puskesmas dari tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik 8 Trend Kelulusan Akreditasi Puskesmas di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2016 2017 2018 2019 DASAR 17,9 11,5 18,3 4,23 MADYA 56,7 76,0 74,3 66,67 UTAMA 23,9 12,5 7,3 26,98 PARIPURNA 1,5 0 0 2,12 Terlihat ada penurunan tingkat kelulusan dasar dan madya di Provinsi Lampung, sedangkan persentase kelulusan utama dan paripurna ada peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas atau mutu pelayanan yang diberikan puskesmas di Provinsi Lampung. Adapun distribusi status akreditasi puskesmas di kabupaten/kota se Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut : RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.62
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Grafik 9 Grafik 9 Grafik 9 Grafik 9 Distribusi Hasil Akreditasi Puskesmas di Kabupaten/Kota Distribusi Hasil Akreditasi Puskesmas di Kabupaten/Kota Distribusi Hasil Akreditasi Puskesmas di Kabupaten/Kota Distribusi Hasil Akreditasi Puskesmas di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2019 Provinsi Lampung Tahun 2019 Provinsi Lampung Tahun 2019 Provinsi Lampung Tahun 2019 35 30 25 20 15 10 5 0 LAMPUNG UTARA LAMPUNG LAMPUNG BARAT BARAT LAMPUNG LAMPUNG TENGAH TENGAH LAMPUNG TIMUR MESUJI METRO PESAWAR AN PESISIR BARAT PRINGSE WU TANGGA TANGGA MUS MUS TULANG BAWANG BARAT TULANG BAWANG WAY KANAN BANDAR LAMPUNG LAMPUNG SELATAN DASAR 3 1 5 6 3 0 0 2 0 1 1 3 2 1 0 MADYA 21 14 30 16 7 9 9 6 9 18 8 13 11 14 22 UTAMA 3 0 3 12 2 3 3 1 4 4 1 2 6 11 4 PARIPURNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Sedangkan rincian tingkat kelulusan tiap puskesmas per kabupaten/kota dapat dilihat pada Sedangkan rincian tingkat kelulusan tiap puskesmas per kabupaten/kota dapat dilihat pada Sedangkan rincian tingkat kelulusan tiap puskesmas per kabupaten/kota dapat dilihat pada Sedangkan rincian tingkat kelulusan tiap puskesmas per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini : tabel di bawah ini : tabel di bawah ini : tabel di bawah ini : Tabel 7 Tabel 7 Tabel 7 Tabel 7 Distribusi Tingkat Kelulusan Akreditasi Puskesmas Distribusi Tingkat Kelulusan Akreditasi Puskesmas Distribusi Tingkat Kelulusan Akreditasi Puskesmas Distribusi Tingkat Kelulusan Akreditasi Puskesmas Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 No. No. No. No. Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Dasar Dasar Dasar Dasar Status Akreditasi Status Akreditasi Status Akreditasi Status Akreditasi Madya Madya Madya Madya Utama Utama Utama Utama Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna 1 1 1 1 LAMPUNG BARAT LAMPUNG BARAT LAMPUNG BARAT LAMPUNG BARAT Way Tenong Way Tenong Way Tenong Way Tenong Fajar Bulan Fajar Bulan Fajar Bulan Fajar Bulan 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Batu Brak Batu Brak Batu Brak Batu Brak Batu Brak Batu Brak Batu Brak Batu Brak 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 Sumber Jaya Sumber Jaya Sumber Jaya Sumber Jaya Sumber Jaya Sumber Jaya Sumber Jaya Sumber Jaya 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 Belalau Belalau Belalau Belalau Kenali Kenali Kenali Kenali 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 Balik Bukit Balik Bukit Balik Bukit Balik Bukit Liwa Liwa Liwa Liwa 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 Sukau Sukau Sukau Sukau Buay Nyerupa Buay Nyerupa Buay Nyerupa Buay Nyerupa 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 Suoh Suoh Suoh Suoh Srimulyo Srimulyo Srimulyo Srimulyo 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 Sekincau Sekincau Sekincau Sekincau Sekincau Sekincau Sekincau Sekincau 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 Pagar Dewa Pagar Dewa Pagar Dewa Pagar Dewa Pagardewa Pagardewa Pagardewa Pagardewa 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 Kebun Tebu Kebun Tebu Kebun Tebu Kebun Tebu Kebun Tebu Kebun Tebu Kebun Tebu Kebun Tebu 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 Lombok Seminung Lombok Seminung Lombok Seminung Lombok Seminung Lombok Lombok Lombok Lombok 1 1 1 1 12 12 12 12 12 12 12 12 Gedung Surian Gedung Surian Gedung Surian Gedung Surian Gedung Surian Gedung Surian Gedung Surian Gedung Surian 1 1 1 1 13 13 13 13 13 13 13 13 Bandar Negeri Suoh Bandar Negeri Suoh Bandar Negeri Suoh Bandar Negeri Suoh Bandar Negeri Suoh Bandar Negeri Suoh Bandar Negeri Suoh Bandar Negeri Suoh 1 1 1 1 14 14 14 14 14 14 14 14 Air Hitam Air Hitam Air Hitam Air Hitam Air Hitam Air Hitam Air Hitam Air Hitam 1 1 1 1 15 15 15 15 15 15 15 15 Batu Ketulis Batu Ketulis Batu Ketulis Batu Ketulis Batu Ketulis Batu Ketulis Batu Ketulis Batu Ketulis 1 1 1 1 16 16 16 16 Tanggamus Tanggamus Tanggamus Tanggamus Tanggamus Tanggamus Tanggamus Tanggamus Kota Agung Kota Agung Kota Agung Kota Agung 1 1 1 1 17 17 17 17 2 2 2 2 Gisting Gisting Gisting Gisting Gisting Gisting Gisting Gisting 1 1 1 1 18 18 18 18 3 3 3 3 Talang Padang Talang Padang Talang Padang Talang Padang Talang Padang Talang Padang Talang Padang Talang Padang 1 1 1 1 19 19 19 19 4 4 4 4 Air Naningan Air Naningan Air Naningan Air Naningan Air Naningan Air Naningan Air Naningan Air Naningan 1 1 1 1 20 20 20 20 5 5 5 5 Sumanda Sumanda Sumanda Sumanda Sumanda Sumanda Sumanda Sumanda 1 1 1 1 21 21 21 21 6 6 6 6 Sumberejo Sumberejo Sumberejo Sumberejo Margoyoso Margoyoso Margoyoso Margoyoso 1 1 1 1 22 22 22 22 7 7 7 7 Wonosobo Wonosobo Wonosobo Wonosobo Wonosobo Wonosobo Wonosobo Wonosobo 1 1 1 1 23 23 23 23 8 8 8 8 Semaka Semaka Semaka Semaka Sudimoro Sudimoro Sudimoro Sudimoro 1 1 1 1 24 24 24 24 9 9 9 9 Bulok Bulok Bulok Bulok Bulok Sukamara Bulok Sukamara Bulok Sukamara Bulok Sukamara 1 1 1 1 25 25 25 25 10 10 10 10 Ulu Belu Ulu Belu Ulu Belu Ulu Belu Ngarip Ngarip Ngarip Ngarip 1 1 1 1 26 26 26 26 11 11 11 11 Pulau Panggung Pulau Panggung Pulau Panggung Pulau Panggung Pulau Panggung Pulau Panggung Pulau Panggung Pulau Panggung 1 1 1 1 27 27 27 27 12 12 12 12 Pugung Pugung Pugung Pugung Rantau Tijang Rantau Tijang Rantau Tijang Rantau Tijang 1 1 1 1 28 28 28 28 13 13 13 13 Kota Agung Timur Kota Agung Timur Kota Agung Timur Kota Agung Timur Pasar Simpang Pasar Simpang Pasar Simpang Pasar Simpang 1 1 1 1 29 29 29 29 14 14 14 14 Wonosobo Wonosobo Wonosobo Wonosobo Siring Betik Siring Betik Siring Betik Siring Betik 1 1 1 1 30 30 30 30 15 15 15 15 Semaka Semaka Semaka Semaka Sukaraja Sukaraja Sukaraja Sukaraja 1 1 1 1 31 31 31 31 16 16 16 16 Bandar Negeri Semuong Bandar Negeri Semuong Bandar Negeri Semuong Bandar Negeri Semuong Sanggi Sanggi Sanggi Sanggi 1 1 1 1 32 32 32 32 17 17 17 17 Pematang Sawa Pematang Sawa Pematang Sawa Pematang Sawa Way Nipah Way Nipah Way Nipah Way Nipah 1 1 1 1 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.63 II.63 II.63 II.63
No. Kabupaten/Kota Kecamatan 33 18 Kota Agung Barat 34 19 Gunung Alip 35 20 Cukuh Balak 36 21 Limau 37 22 Kelumbayan 38 23 Kelumbayan Barat 39 Lampung Selatan Natar 40 2 Natar 41 3 Natar 42 4 Natar 43 5 Natar 44 6 Jati Agung 45 7 Jati Agung 46 8 Tanjung Bintang 47 9 Tanjung Sari 48 10 Katibung 49 11 Katibung 50 12 Merbau Mataram 51 13 Merbau Mataram 52 14 Way Sulan 53 15 Sidomulyo 54 16 Candipuro 55 17 Way Panji 56 18 Kalianda 57 19 Kalianda 58 20 Rajabasa 59 21 Palas 60 22 Palas 61 23 Sragi 62 24 Penengahan 63 25 Ketapang 64 26 Bakauheni 65 Lampung Timur Metro Kibang 66 2 Batanghari 67 3 Sekampung 68 4 Pekalongan 69 5 Raman Utara 70 6 Purbolinggo 71 7 Way Jepara 72 8 Bandar Sribhawono 73 9 Sekampung Udik 74 10 Labuhan Maringgai 75 11 Mataram Baru 76 12 Sekampung Udik 77 13 Braja Selebah 78 14 Bumi Agung 79 15 Sukadana 80 16 Way Bungur 81 17 Labuhan Ratu 82 18 Jabung 83 19 Marga Tiga 84 20 Batanghari Nuban RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 Puskesmas Negara Batin Kedaloman Putih Doh Antar Brak Klumbayan Klumbayan Barat Tanjung Sari Natar Natar Sukadami Hajimena Branti Raya Banjar Agung Karang Anyar Tanjung Bintang Tanjung Sari Katibung Tanjung Agung Merbau Mataram Talang Jawa Way Sulan Sidomulyo Candipuro Way Panji Kalianda Way Urang Rajabasa Palas Bumidaya Sragi Penengahan Ketapang Bakauheni Margototo Batanghari Sekampung Pekalongan Raman Utara Purbolinggo Way Jepara Sribhawono Pugung Raharjo Labuhan Maringgai Mataram Baru Sidorejo Braja Harjosari Donomulyo Sukadana Tambah Subur Rajabasa Lama Adirejo Sukaraja Tiga Sukaraja Nuban PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Status Akreditasi Dasar Madya Utama Paripurna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II.64
No. Kabupaten/Kota Kecamatan 85 21 Pekalongan 86 22 Pasir Sakti 87 23 Melinting 88 24 Marga Sekampung 89 25 Batanghari 90 26 Sekampung 91 27 Raman Utara 92 28 Marga Tiga 93 29 Sukadana 94 30 Way Jepara 95 31 Labuhan Maringgai 96 32 Gunung Pelindung 97 33 Jabung 98 34 Waway Karya 99 Lampung Tengah Way Pengubuhan 100 2 Terusana Nunyai 101 3 Seputih Agung 102 4 Terbanggi Besar 103 5 Terbanggi Besar 104 6 Gunung Sugih 105 7 Gunung Sugih 106 8 Kota Gajah 107 9 Kota Gajah 108 10 Punggur 109 11 Trimurjo 110 12 Trimurjo 111 13 Selagai Lingga 112 14 Pubian 113 15 Pubian 114 16 Anak Ratu Aji 115 17 Kali Rejo 116 18 Kali Rejo 117 19 Bangun Rejo 118 20 Bangun Rejo 119 21 Sendang Agung 120 22 Padang Ratu 121 23 Padang Ratu 122 24 Anak Tuha 123 25 Bekri 124 26 Bumi Ratu Nuban 125 27 Bandar Mataram 126 28 Bandar Mataram 127 29 Rumbia 128 30 Putra Rumbia 129 31 Way Seputih 130 32 Seputih Banyak 131 33 Seputih Raman 132 34 Seputih Raman 133 35 Seputih Surabaya 134 36 Bandar Surabaya 135 37 Bumi Nabung 136 38 Seputih Mataram RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 Puskesmas Gantiwarno Pasir Sakti Wana Peniangan Bumi Emas Trimulyo Rejo Katon Tanjung Harapan Pakuan Aji Braja Caka Karya Tani Way Mili Jabung Sumberejo Candi Rejo Bandar Agung Simpang Agung Badar Jaya Poncowati Gunung Sugih Terbanggi Subing Kota Gajah Sri Tejokencono Punggur Simbarwaringin Pujokerto Karang Anyar Segala Mider Payung Rejo Gedung Sari Kali Rejo Poncowarno Bangun Rejo Suka Negara Sendang Agung Surabaya Padang Ratu Haji Pemanggilan Kesumadadi Wates Sriwijaya Mataram Jati Datar Rumbia Bina Karya Utama Suko Binagun Seputih Banyak Seputih Raman Rama Indra Seputih Surabaya Gaya Baru V Bumi Nabung Seputih Mataram PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Status Akreditasi Dasar Madya Utama Paripurna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II.65
No. Kabupaten/Kota Kecamatan 137 Lampung Utara Bukit Kemuning 138 2 Abung Tinggi 139 3 Tanjung Raja 140 4 Abung Barat 141 5 Abung Tengah 142 6 Abung Kunang 143 7 Abung Pekurun 144 8 Kotabumi 145 9 Kotabumi 146 10 Kotabumi Utara 147 11 Kotabumi Selatan 148 12 Kotabumi Selatan 149 13 Abung Selatan 150 14 Abung Selatan 151 15 Abung Semuli 152 16 Blambangan Pagar 153 17 Abung Timur 154 18 Abung Surakarta 155 19 Sungkai Selatan 156 20 Muara Sungkai 157 21 Bunga Mayang 158 22 Bunga Mayang 159 23 Sungkai Barat 160 24 Sungkai Jaya 161 25 Sungkai Utara 162 26 Hulu Sungkai 163 27 Sungkai Tengah 164 Way Kanan Blambangan Umpu 165 2 Blambangan Umpu 166 3 Negeri Agung 167 4 Kasui 168 5 Rebang Tangkas 169 6 Gunung Labuhan 170 7 Banjit 171 8 Baradatu 172 9 Pakuan Ratu 173 10 Pakuan Ratu 174 11 Negara Bathin 175 12 Negara Bathin 176 13 Bumi Agung 177 14 Buay Bahuga 178 15 Way Tuba 179 16 Bahuga 180 17 Blambangan Umpu 181 18 Negeri Besar 182 19 Bumi Agung 183 Tulang Bawang Banjar Agung 184 2 Banjar Margo 185 3 Meraksa Aji 186 4 Penawar Jama 187 5 Dente Talas 188 6 Penawar Aji RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 Puskesmas Bukit Kemuning Ulak Rengas Tanjung Raja Ogan Lima Subik Abung Kunang Pekurun Kota Bumi I Kota Bumi Udik Madukora Kota Bumi Ii Wonogiri Kalibalangan Kemalo Abung Semuli Raya Blambangan Bumi Agung Tata Karya Ketapang Karang Sari Tulang Bawang Baru Mulyo Rejo Ii Kubu Hitu Cempaka Negara Ratu Gedung Negara Batu Nangkop Blambangan Umpu Bumi Baru Negeri Agung Kasui Rebang Tangkas Gunung Labuhan Banjit Baradatu Pakuan Ratu Serupa Indah Purwo Agung Gisting Jaya Pisang Baru Suka Bumi Way Tuba Mesir Ilir Negeri Baru Negeri Besar Bumi Agung Tulang Bawang I Penawar Jaya Paduan Rajawali Sidoharjo Waydente Gedung Rejo Sakti PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Status Akreditasi Dasar Madya Utama Paripurna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II.66
No. Kabupaten/Kota Kecamatan 189 7 Menggala 190 8 Banjar Baru 191 9 Gedung Aji 192 10 Menggala 193 11 Rawajitu Selatan 194 12 Rawajitu Selatan 195 13 Gedung Meneng 196 14 Rawajitu Timur 197 15 Rawa Pitu 198 16 Gedung Aji Baru 199 17 Dente Teladas 200 18 Menggala Timur 201 Pesawaran Negeri Katon 202 2 Gedong Tataan 203 3 Teluk Pandan 204 4 Negeri Katon 205 5 Gedung Tataan 206 6 Tegineneng 207 7 Padang Cermin 208 8 Way Ratai 209 9 Tegineneng 210 10 Way Lima 211 11 Kedondong 212 12 Punduh Pedada 213 Pringsewu Pardasuka 214 2 Ambarawa 215 3 Pagelaran 216 4 Pagelaran 217 5 Pagelaran Utara 218 6 Pringsewu 219 7 Pringsewu 220 8 Gading Rejo 221 9 Gading Rejo 222 10 Sukoharjo 223 11 Banyumas 224 12 Adiluwih 225 13 Adiluwih 226 Mesuji Way Serdang 227 2 Way Serdang 228 3 Wirabangun 229 4 Panca Jaya 230 5 Tanjung Raya 231 6 Tanjung Raya 232 7 Mesuji 233 8 Mesuji 234 9 Mesuji Timur 235 10 Mesuji Timur 236 11 Rawajitu Utara 237 12 Rawajitu Utara 238 Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Tengah 239 2 Gunung Agung 240 3 Tulang Bawang Tengah RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 Puskesmas Menggala Banjar Baru Gedung Aji Tiuh Toho Gedung Karya Jitu Rawa Jitu Gedung Meneng Rawa Jitu Timur Rawa Pitu Makarti Tama Pasiran Jaya Lebuh Dalem Kalirejo Gedong Tataan Hanura Roworejo Bernung Tegineneng Padang Cermin Bunut Trimulyo Kota Dalam Kedondong Pedada Pardasuka Ambarawa Pagelaran Bumi Ratu Fajar Mulya Pringsewu Rejosari Gading Rejo Wates Sukoharjo Banyumas Adiluwih Bandung Baru Bukoposo Hadimulyo Simpang Pematang Adiluhur Brabasan Tri Karya Mulya Wiralaga Sidomulyo Tanjung Mas Makmur Margojadi Panggung Jaya Sungai Sidang Mulya Asri Suka Jaya Candra Mukti PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Status Akreditasi Dasar Madya Utama Paripurna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II.67
No. Kabupaten/Kota Kecamatan 241 4 Tulang Bawang Tengah 242 5 Lambu Kibang 243 6 Tumijajar 244 7 Tulang Bawang Udik 245 8 Gunung Terang 246 9 Pagar Dewa 247 10 Way Kenang 248 1 Pesisir Barat Ngambur 249 2 Ngaras 250 3 Pesisir Utara 251 4 Karya Penggawa 252 5 Bengkunat 253 6 Pesisir Selatan 254 7 Lemong 255 8 Pesisir Tengah 256 9 Pulau Pisang 257 Bandar Lampung Rajabasa 258 2 Kedamaian 259 3 Teluk Betung Utara 260 4 Kedaton 261 5 Tanjung Karang Barat 262 6 Panjang 263 7 Tanjung Karang Barat 264 8 Langkapura 265 9 Sukarame 266 10 Bumi Waras 267 11 Tanjung Karang Pusat 268 12 Tanjung Senang 269 13 Telukbetung Timur 270 14 Teluk Betung Selatan 271 15 Teluk Betung Utara 272 16 Kemiling 273 17 Kemiling 274 18 Teluk Betung Barat 275 19 Sukabumi 276 20 Sukabumi 277 21 Kemiling 278 22 Telukbetung Timur 279 23 Enggal 280 24 Labuhan Ratu 281 25 Tanjung Karang Pusat 282 26 Way Halim 283 27 Sukabumi 284 28 Tanjung Karang Timur 285 29 Sukarame 286 30 Sukarame 287 Metro Metro Pusat 288 2 Metro Selatan 289 3 Metro Pusat 290 4 Metro Utara 291 5 Metro Barat 292 6 Metro Timur RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 Puskesmas Panaragan Jaya Lambu Kibang Daya Murni Karta Raharja Toto Mulyo Pagar Dewa Mercubuana Ngambur Bengkunat Pugung Tampak Karya Penggawa Bengkunat Belimbing Biha Lemong Krui Pulau Pisang Rajabasa Indah Satelit Sumur Batu Kedaton Susunan Baru Panjang Gedong Air Segala Mider Sukarame Sukaraja Way Kandis Simpur Kota Karang Pasar Ambon Kupang Kota Beringin Raya Kemiling Bakung Sukabumi Way Laga Pinang Jaya Sukamaju Kebon Jahe Labuhan Ratu Palapa Way Halim Campang Raya Kampung Sawah Korpri Permata Sukarame Yosomulyo Sumber Sari Bantul Metro Banjarsari Ganjar Agung Iringmulyo PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Status Akreditasi Dasar Madya Utama Paripurna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II.68
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG No. Kabupaten/Kota Kecamatan Puskesmas Dasar Status Akreditasi Madya Utama Paripurna 293 7 Metro Timur Tejo Agung 294 8 Metro Timur Yosodadi 295 9 Metro Utara Purwosari 296 10 Metro Utara Karang Rejo 297 11 Metro Barat Mulyojati 298 12 Metro Selatan Margorejo 1 survei reakreditasi survei perdana Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan Dalam UU Rumah Sakit tahun 2009, peningkatan mutu wajib dilakukan rumah sakit, dimana pengakuan peningkatan mutu RS tersebut diwujudkan melalui akreditasi rumah sakit. Saat ini akreditasi menjadi satu bentuk kendali mutu yang dikaitkan dengan dengan, Jaminan Kesehatan Nasional dan Sistem Rujukan Nasional. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mensyaratkan akreditasi menjadi kriteria kredensial dalam kerjasama dengan rumah sakit. Untuk data dasar fasilitas kesehatan rujukan di Provinsi Lampung Tahun 2019, memiliki 78 rumah sakit yang tersebar di provinsi dan 15 kabupaten/kota. Grafik 1 Jumlah Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Provinsi Lampung Tahun 2019 GRAFIK. JUMLAH RS PROVINSI LAMPUNG 61 64 71 77 78 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : Tabel 1 Distribusi Rumah Sakit di Provinsi Lampung Tahun 2019 Rumah Sakit No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung Barat Tanggamus Pringsewu Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Bandar Lampung Metro Pesawaran Pemerintah 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 Kepemilikan Swasta 1 1 6 3 4 8 5 2 2 16 7 1 Total 2 2 7 5 5 9 6 3 3 21 8 2 Jenis Pelayanan Khusus 1 0 3 1 2 2 0 0 0 11 2 0 Umum 1 2 4 4 3 7 6 3 3 10 6 2 Total 2 2 7 5 5 9 6 3 3 21 8 2 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.69
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Rumah Sakit Rumah Sakit Rumah Sakit Rumah Sakit No No No No 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi/Kabupaten/Kota Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Barat Mesuji Mesuji Mesuji Mesuji Pesisir Barat Pesisir Barat Pesisir Barat Pesisir Barat JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 20 20 Kepemilikan Kepemilikan Kepemilikan Kepemilikan Swasta Swasta Swasta Swasta 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 58 58 58 58 Total Total Total Total 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 78 78 78 78 Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Khusus Khusus Khusus Khusus 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 23 23 23 23 Umum Umum Umum Umum 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 55 55 55 55 Total Total Total Total 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 78 78 78 78 Sumber : Laporan Evaluasi Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov.Lampung 2019 Sumber : Laporan Evaluasi Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov.Lampung 2019 Sumber : Laporan Evaluasi Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov.Lampung 2019 Sumber : Laporan Evaluasi Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov.Lampung 2019 Provinsi Lampung memiliki 4 rumah sakit rujukan dimana 3 merupakan rumah sakit Provinsi Lampung memiliki 4 rumah sakit rujukan dimana 3 merupakan rumah sakit Provinsi Lampung memiliki 4 rumah sakit rujukan dimana 3 merupakan rumah sakit Provinsi Lampung memiliki 4 rumah sakit rujukan dimana 3 merupakan rumah sakit umum dan yang lain rumah sakit swasta, sementara rumah sakit khusus jiwa sebagai rujukan umum dan yang lain rumah sakit swasta, sementara rumah sakit khusus jiwa sebagai rujukan umum dan yang lain rumah sakit swasta, sementara rumah sakit khusus jiwa sebagai rujukan umum dan yang lain rumah sakit swasta, sementara rumah sakit khusus jiwa sebagai rujukan di Provinsi Lampung. di Provinsi Lampung. di Provinsi Lampung. di Provinsi Lampung. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Lampung memiliki 78 rumah sakit, Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Lampung memiliki 78 rumah sakit, Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Lampung memiliki 78 rumah sakit, Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Lampung memiliki 78 rumah sakit, berdasarkan kememilikan terdiri dari 20 rumah sakit pemerintah (25,64%) dan 58 rumah sakit berdasarkan kememilikan terdiri dari 20 rumah sakit pemerintah (25,64%) dan 58 rumah sakit berdasarkan kememilikan terdiri dari 20 rumah sakit pemerintah (25,64%) dan 58 rumah sakit berdasarkan kememilikan terdiri dari 20 rumah sakit pemerintah (25,64%) dan 58 rumah sakit swasta (74,36%). Sedangkan berdasarkan klasifikasi dari 78 rumah sakit tersebut 55 swasta (74,36%). Sedangkan berdasarkan klasifikasi dari 78 rumah sakit tersebut 55 swasta (74,36%). Sedangkan berdasarkan klasifikasi dari 78 rumah sakit tersebut 55 swasta (74,36%). Sedangkan berdasarkan klasifikasi dari 78 rumah sakit tersebut 55 merupakan rumah sakit umum (70,51%) dan 23 merupakan rumah sakit khusus (29,49%). merupakan rumah sakit umum (70,51%) dan 23 merupakan rumah sakit khusus (29,49%). merupakan rumah sakit umum (70,51%) dan 23 merupakan rumah sakit khusus (29,49%). merupakan rumah sakit umum (70,51%) dan 23 merupakan rumah sakit khusus (29,49%). jumlah tempat tidur yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 7728 tempat tidur, jika jumlah tempat tidur yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 7728 tempat tidur, jika jumlah tempat tidur yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 7728 tempat tidur, jika jumlah tempat tidur yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 7728 tempat tidur, jika dibandingkan rasio tempat tidur terhadap penduduk dimana 1 tempat tidur dapat digunakan dibandingkan rasio tempat tidur terhadap penduduk dimana 1 tempat tidur dapat digunakan dibandingkan rasio tempat tidur terhadap penduduk dimana 1 tempat tidur dapat digunakan dibandingkan rasio tempat tidur terhadap penduduk dimana 1 tempat tidur dapat digunakan oleh 1.500 penduduk maka dengan jumlah penduduk tahun 2019 9.102.840 jiwa maka oleh 1.500 penduduk maka dengan jumlah penduduk tahun 2019 9.102.840 jiwa maka oleh 1.500 penduduk maka dengan jumlah penduduk tahun 2019 9.102.840 jiwa maka oleh 1.500 penduduk maka dengan jumlah penduduk tahun 2019 9.102.840 jiwa maka seharusnya jumlah tidur yang tersedia adalah 7728 tempat tidur, sehingga masih kurang 1659 seharusnya jumlah tidur yang tersedia adalah 7728 tempat tidur, sehingga masih kurang 1659 seharusnya jumlah tidur yang tersedia adalah 7728 tempat tidur, sehingga masih kurang 1659 seharusnya jumlah tidur yang tersedia adalah 7728 tempat tidur, sehingga masih kurang 1659 tempat tidur. tempat tidur. tempat tidur. tempat tidur. Untuk target dan capaian indikator jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Untuk target dan capaian indikator jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Untuk target dan capaian indikator jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Untuk target dan capaian indikator jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD tersertifikasi akreditasi nasional tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik berikut : RSUD tersertifikasi akreditasi nasional tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik berikut : RSUD tersertifikasi akreditasi nasional tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik berikut : RSUD tersertifikasi akreditasi nasional tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik 5 Grafik 5 Grafik 5 Grafik 5 Target dan Capaian Indikator Jumlah Kabupaten/kota Target dan Capaian Indikator Jumlah Kabupaten/kota Target dan Capaian Indikator Jumlah Kabupaten/kota Target dan Capaian Indikator Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki RSUD Tersertifikasi Akreditasi Tahun 2015-2019 yang memiliki RSUD Tersertifikasi Akreditasi Tahun 2015-2019 yang memiliki RSUD Tersertifikasi Akreditasi Tahun 2015-2019 yang memiliki RSUD Tersertifikasi Akreditasi Tahun 2015-2019 Sumber : Seksi Rujukan Dinas Kesehatan 2019 Sumber : Seksi Rujukan Dinas Kesehatan 2019 Sumber : Seksi Rujukan Dinas Kesehatan 2019 Sumber : Seksi Rujukan Dinas Kesehatan 2019 Untuk target indikator kinerja jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD Untuk target indikator kinerja jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD Untuk target indikator kinerja jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD Untuk target indikator kinerja jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi pada tahun 2019 tercapai 100%. yang tersertifikasi akreditasi pada tahun 2019 tercapai 100%. yang tersertifikasi akreditasi pada tahun 2019 tercapai 100%. yang tersertifikasi akreditasi pada tahun 2019 tercapai 100%. Adapun pemetaan akreditasi rumah sakit kabupaten/kota se Provinsi Lampung dapat Adapun pemetaan akreditasi rumah sakit kabupaten/kota se Provinsi Lampung dapat Adapun pemetaan akreditasi rumah sakit kabupaten/kota se Provinsi Lampung dapat Adapun pemetaan akreditasi rumah sakit kabupaten/kota se Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut : dilihat pada tabel berikut : dilihat pada tabel berikut : dilihat pada tabel berikut : Tabel 4 Tabel 4 Tabel 4 Tabel 4 Capaian Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Lampung Tahun 2019 Capaian Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Lampung Tahun 2019 Capaian Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Lampung Tahun 2019 Capaian Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Lampung Tahun 2019 NO NO NO NO Nama Rumah Sakit Nama Rumah Sakit Nama Rumah Sakit Nama Rumah Sakit Kelas Kelas Kelas Kelas Kab / Kota Kab / Kota Kab / Kota Kab / Kota Status Status Status Status 1 1 1 1 RS Umum Graha Husada RS Umum Graha Husada RS Umum Graha Husada RS Umum Graha Husada C C C C Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Tingkat Paripurna Tingkat Paripurna Tingkat Paripurna Tingkat Paripurna 2 2 2 2 RS Umum Imanuel Way Halim RS Umum Imanuel Way Halim RS Umum Imanuel Way Halim RS Umum Imanuel Way Halim B B B B Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Tingkat Paripurna Tingkat Paripurna Tingkat Paripurna Tingkat Paripurna RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.70 II.70 II.70 II.70
NO Nama Rumah Sakit 3 RS Umum Daerah Dr H Abdul Moeloek 4 RS Umum Bumi Waras 5 RS Tk IV 02.07.04 6 RS Umum Advent Bandar Lampung 7 RS Umum Mardi Waluyo 8 RS Mata Lampung Eye Center (LEC) 9 RS Umum Urip Sumoharjo 10 RS Umum Pertamina-Bintang Amin Lampung 11 RS Jiwa Bandar Lampung 12 RS Ibu dan Anak Puri Betik Hati 13 RS Umum Wisma Rini Pringsewu 14 RS Bhayangkara Polda Lampung 15 RS Ibu dan Anak Restu Bunda 16 RS Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo 17 RS Ibu dan Anak Anugerah Medika 18 RS Ibu dan Anak Mutiara Putri 19 RS Ibu dan Anak Santa Anna 20 RS Umum Muhammadiyah Metro 21 RS Umum Daerah Ahmad Yani Metro 22 RSIA Anugerah Medical Center Metro 23 RS Umum Islam Metro 24 RS Umum Permata Hati Metro 25 RS Umum Daerah Alimuddin Umar 26 RS Ibu dan Anak Bunda 27 RS Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM 28 RS Natar Medika 29 RS Airan Raya 30 RS Umum Yukum Medical Centre 31 RS Umum Daerah Demang Sepulau Raya 32 RS Umum Islam Asy-Syifaa Bandar Jaya 33 RS Umum Harapan Bunda 34 RS Umum Mitra Mulia Husada 35 RS Umum Kartini 36 RS Ibu Anak Puri Adhya Paramita 37 RS Umum Az - Zahra 38 RS Ibu Anak Puti Bungsu 39 RS Ibu dan Anak Ibunda 40 RS Umum Aka Medika Sribhawono 41 RS Umum Daerah Sukadana 42 RS Umum Permata Hati 43 RS Ibu dan Anak Mawar 44 RS Umum Handayani 45 RS Umum Daerah May Jen HM Ryacudu 46 RS Medika Insani 47 RS Umum HI. Muhammad Yusuf 48 RS Umum Daerah Ragab Begawe Caram 49 RS Umum Daerah Pesawaran 50 RS Umum Gladish Medical Center 51 RSUD KH. Muhammad Thohir KRUI RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 Kelas A C C C C C B C B C D C C C C C C C B C D C C C C C C C C C C D D C C C C C C C C C C D D C C D D PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Kab / Kota Status Kota Bandar Lampung Tingkat Paripurna Kota Bandar Lampung Tingkat Paripurna Kota Bandar Lampung Tingkat Paripurna Kota Bandar Lampung Tingkat Paripurna Kota Bandar Lampung Tingkat Utama Kota Bandar Lampung Tingkat Utama Kota Bandar Lampung Tingkat Utama Kota Bandar Lampung Tingkat Utama Kota Bandar Lampung Tingkat Dasar Kota Bandar Lampung Lulus Perdana Kota Bandar Lampung Lulus Perdana Kota Bandar Lampung Lulus Perdana Kota Bandar Lampung Lulus Perdana Kota Bandar Lampung Lulus Perdana Kota Bandar Lampung Lulus Perdana Kota Bandar Lampung Lulus Perdana Kota Bandar Lampung Lulus Perdana Kota Metro Tingkat Paripurna Kota Metro Tingkat Utama Kota Metro Tingkat Madya Kota Metro Lulus Perdana Kota Metro Lulus Perdana Lampung Barat Tingkat Paripurna Lampung Barat Lulus Perdana Lampung Selatan Tingkat Paripurna Lampung Selatan Tingkat Madya Lampung Selatan Lulus Perdana Lampung Tengah Tingkat Paripurna Lampung Tengah Tingkat Paripurna Lampung Tengah Tingkat Paripurna Lampung Tengah Tingkat Utama Lampung Tengah Tingkat Dasar Lampung Tengah Lulus Perdana Lampung Tengah Lulus Perdana Lampung Tengah Lulus Perdana Lampung Tengah Lulus Perdana Lampung Timur Tingkat Utama Lampung Timur Tingkat Madya Lampung Timur Tingkat Madya Lampung Timur Lulus Perdana Lampung Timur Lulus Perdana Lampung Utara Tingkat Utama Lampung Utara Tingkat Madya Lampung Utara Lulus Perdana Lampung Utara Lulus Perdana Mesuji Tingkat Madya Pesawaran Tingkat Madya Pesawaran Lulus Perdana Pesisir Barat Tingkat Dasar II.71
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG NO Nama Rumah Sakit Kelas Kab / Kota Status 52 RS Umum Daerah Pringsewu C Pringsewu Tingkat Paripurna 53 RS Ibu dan Anak Mutiara Hati C Pringsewu Tingkat Dasar 54 RSU Surya Asih D Pringsewu Lulus Perdana 55 RS Ibu dan Anak Harapan Bunda C Pringsewu Lulus Perdana 56 RS Umum Mitra Husada C Pringsewu Tingkat Paripurna 57 RS Panti Secanti D Tanggamus Lulus Perdana 58 RS Umum Daerah Kota Agung C Tanggamus Lulus Perdana 59 RS Umum Daerah Menggala Tulang Bawang B Tulang Bawang Tingkat Madya 60 RS Umum Penawar Medika D Tulang Bawang Tingkat Dasar 61 RS Umum Mutiara Bunda D Tulang Bawang Tingkat Dasar 62 RS Umum Asy-Syifa Medika D Tulang Bawang Barat Tingkat Dasar 63 RS Umum Haji Kamino C Way Kanan Tingkat Utama 64 RS Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam C Way Kanan Lulus Perdana 65 RS Umum Bunda C Way Kanan Lulus Perdana Tingkatan akreditasi rumah sakit yang ada di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : Grafik 4 Tingkatan Akreditasi Rumah Sakit Provinsi Lampung Tahun 2019 Grafik Tingkat Kelulusan Akreditasi RS tahun 2019 Paripurna 21% Perdana 42% Utama 14% Dasar 11% Madya 12% Pada grafik tersebut, sebagian besar rumah sakit di Provinsi Lampung adalah tipe C yaitu sebanyak 45 rumah sakit (70%),rumah sakit tipe B baik pemerintah maupun swasta berjumlah 5 rumah sakit (8%) terdiri dari 5 rumah sakit pemerintah yaitu RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, RSUD A. Yani Kota Metro, RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang serta 1 rumah sakit swasta yaitu RSU Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung dan 1 Rumah Sakit(1%) yaitu RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung tipe A, sedangkan rumah sakit tipe D sebanyak 13 rumah sakit (20%). Sementara untuk 13 rumah sakit(20%) yang belum masuk dalam grafik capaian akreditasi dikarnakan sedang dalam proses akreditasi. Untuk capaian SPM program pelayanan kesehatan rujukan (Kepmenkes nomor 828/Menkes/SK/IX/2008) tahun 2019 adalah: a. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.72
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Cakupan yang dimaksud adalah pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan Cakupan yang dimaksud adalah pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan Cakupan yang dimaksud adalah pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan Cakupan yang dimaksud adalah pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota. Sarana kesehatan yang mempunyai kemampuan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota. Sarana kesehatan yang mempunyai kemampuan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota. Sarana kesehatan yang mempunyai kemampuan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota. Sarana kesehatan yang mempunyai kemampuan gawat darurat di Provinsi Lampung adalah 77 unit dari seluruh rumah sakit yang ada di gawat darurat di Provinsi Lampung adalah 77 unit dari seluruh rumah sakit yang ada di gawat darurat di Provinsi Lampung adalah 77 unit dari seluruh rumah sakit yang ada di gawat darurat di Provinsi Lampung adalah 77 unit dari seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Lampung yaitu 71 rumah sakit (100%). Provinsi Lampung yaitu 71 rumah sakit (100%). Provinsi Lampung yaitu 71 rumah sakit (100%). Provinsi Lampung yaitu 71 rumah sakit (100%). Selain indikator kinerja utama yang telah ditetapkan diatas, masih ada beberapa Selain indikator kinerja utama yang telah ditetapkan diatas, masih ada beberapa Selain indikator kinerja utama yang telah ditetapkan diatas, masih ada beberapa Selain indikator kinerja utama yang telah ditetapkan diatas, masih ada beberapa indikator program yang mendukung indikator kinerja utama tersebut antara lain Pelayanan indikator program yang mendukung indikator kinerja utama tersebut antara lain Pelayanan indikator program yang mendukung indikator kinerja utama tersebut antara lain Pelayanan indikator program yang mendukung indikator kinerja utama tersebut antara lain Pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit di kabupaten/kota se Provinsi Lampung, Dinas kesehatan rujukan di rumah sakit di kabupaten/kota se Provinsi Lampung, Dinas kesehatan rujukan di rumah sakit di kabupaten/kota se Provinsi Lampung, Dinas kesehatan rujukan di rumah sakit di kabupaten/kota se Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pun sejak tahun 2013 telah melaksanakan pelayanan Kesehatan Provinsi Lampung pun sejak tahun 2013 telah melaksanakan pelayanan Kesehatan Provinsi Lampung pun sejak tahun 2013 telah melaksanakan pelayanan Kesehatan Provinsi Lampung pun sejak tahun 2013 telah melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan melalui Mobile Clinic. kesehatan rujukan melalui Mobile Clinic. kesehatan rujukan melalui Mobile Clinic. kesehatan rujukan melalui Mobile Clinic. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk pelayanan kesehatan pada tahun 2019 adalah mengadakan pelayanan kesehatan untuk pelayanan kesehatan pada tahun 2019 adalah mengadakan pelayanan kesehatan untuk pelayanan kesehatan pada tahun 2019 adalah mengadakan pelayanan kesehatan untuk pelayanan kesehatan pada tahun 2019 adalah mengadakan pelayanan kesehatan rujukan di laksanakan di Puskesmas Bukoposo dan Puskesmas Wirabangun Kabupaten rujukan di laksanakan di Puskesmas Bukoposo dan Puskesmas Wirabangun Kabupaten rujukan di laksanakan di Puskesmas Bukoposo dan Puskesmas Wirabangun Kabupaten rujukan di laksanakan di Puskesmas Bukoposo dan Puskesmas Wirabangun Kabupaten Mesuji, dengan melakukan pemeriksaan serta tindakan operasi terhadap beberapa kasus Mesuji, dengan melakukan pemeriksaan serta tindakan operasi terhadap beberapa kasus Mesuji, dengan melakukan pemeriksaan serta tindakan operasi terhadap beberapa kasus Mesuji, dengan melakukan pemeriksaan serta tindakan operasi terhadap beberapa kasus tersebut terutama kasus bedah. Jumlah Kasus yang dilayani pada tahun 2019 adalah 443 tersebut terutama kasus bedah. Jumlah Kasus yang dilayani pada tahun 2019 adalah 443 tersebut terutama kasus bedah. Jumlah Kasus yang dilayani pada tahun 2019 adalah 443 tersebut terutama kasus bedah. Jumlah Kasus yang dilayani pada tahun 2019 adalah 443 kasus, dengan masing-masing kasus pelayanan antara lain : pelayanan umum sebanyak kasus, dengan masing-masing kasus pelayanan antara lain : pelayanan umum sebanyak kasus, dengan masing-masing kasus pelayanan antara lain : pelayanan umum sebanyak kasus, dengan masing-masing kasus pelayanan antara lain : pelayanan umum sebanyak 206 kasus, pelayanan kebidanan 38 kasus, Pelayanan spesialis anak 24 kasus, pelayanan 206 kasus, pelayanan kebidanan 38 kasus, Pelayanan spesialis anak 24 kasus, pelayanan 206 kasus, pelayanan kebidanan 38 kasus, Pelayanan spesialis anak 24 kasus, pelayanan 206 kasus, pelayanan kebidanan 38 kasus, Pelayanan spesialis anak 24 kasus, pelayanan bedah 26 kasus dengan 10 tindakan operasi, kasus penyakit dalam sebanyak 56 kasus, bedah 26 kasus dengan 10 tindakan operasi, kasus penyakit dalam sebanyak 56 kasus, bedah 26 kasus dengan 10 tindakan operasi, kasus penyakit dalam sebanyak 56 kasus, bedah 26 kasus dengan 10 tindakan operasi, kasus penyakit dalam sebanyak 56 kasus, pelayanan THT 27 kasus dan pelayanan penunjang radiologi sebanyak 20 kasus, pelayanan THT 27 kasus dan pelayanan penunjang radiologi sebanyak 20 kasus, pelayanan THT 27 kasus dan pelayanan penunjang radiologi sebanyak 20 kasus, pelayanan THT 27 kasus dan pelayanan penunjang radiologi sebanyak 20 kasus, pelayanan laboratorium 26 kasus. pelayanan laboratorium 26 kasus. pelayanan laboratorium 26 kasus. pelayanan laboratorium 26 kasus. Grafik 6 Grafik 6 Grafik 6 Grafik 6 Persentase Pelayanan Kesehatan dengan Mobile Clinic Persentase Pelayanan Kesehatan dengan Mobile Clinic Persentase Pelayanan Kesehatan dengan Mobile Clinic Persentase Pelayanan Kesehatan dengan Mobile Clinic Provinsi Lampung Tahun 2019 Provinsi Lampung Tahun 2019 Provinsi Lampung Tahun 2019 Provinsi Lampung Tahun 2019 Kementerian Kesehatan RI selaku kepanjangan tangan dari Pemerintah dalam Kementerian Kesehatan RI selaku kepanjangan tangan dari Pemerintah dalam Kementerian Kesehatan RI selaku kepanjangan tangan dari Pemerintah dalam Kementerian Kesehatan RI selaku kepanjangan tangan dari Pemerintah dalam bidang kesehatan telah menetapkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional mulai bidang kesehatan telah menetapkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional mulai bidang kesehatan telah menetapkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional mulai bidang kesehatan telah menetapkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional mulai diterapkan sejak 1 Januari 2015 yang mengacu pada Perpres nomor 32 Tahun 2014, diterapkan sejak 1 Januari 2015 yang mengacu pada Perpres nomor 32 Tahun 2014, diterapkan sejak 1 Januari 2015 yang mengacu pada Perpres nomor 32 Tahun 2014, diterapkan sejak 1 Januari 2015 yang mengacu pada Perpres nomor 32 Tahun 2014, Permenkes No 19 Tahun 2014, Permenkes No 28 Tahun 2014 dan dan Permenkes No. Permenkes No 19 Tahun 2014, Permenkes No 28 Tahun 2014 dan dan Permenkes No. Permenkes No 19 Tahun 2014, Permenkes No 28 Tahun 2014 dan dan Permenkes No. Permenkes No 19 Tahun 2014, Permenkes No 28 Tahun 2014 dan dan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Norma Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Program Pelayanan 59 Tahun 2014 tentang Norma Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Program Pelayanan 59 Tahun 2014 tentang Norma Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Program Pelayanan 59 Tahun 2014 tentang Norma Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Program Pelayanan Kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional telah mendorong perubahan - Kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional telah mendorong perubahan - Kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional telah mendorong perubahan - Kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional telah mendorong perubahan - perubahan mendasar seperti penataan standarisasi tarif, penataan formularium dan perubahan mendasar seperti penataan standarisasi tarif, penataan formularium dan perubahan mendasar seperti penataan standarisasi tarif, penataan formularium dan perubahan mendasar seperti penataan standarisasi tarif, penataan formularium dan penggunaan obat rasional, yang berdampak pada kendali mutu dan kendali biaya. penggunaan obat rasional, yang berdampak pada kendali mutu dan kendali biaya. penggunaan obat rasional, yang berdampak pada kendali mutu dan kendali biaya. penggunaan obat rasional, yang berdampak pada kendali mutu dan kendali biaya. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.73 II.73 II.73 II.73
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional akan membantu mengurangi resiko Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional akan membantu mengurangi resiko Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional akan membantu mengurangi resiko Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional akan membantu mengurangi resiko masyarakat untuk menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri (0ut Of Pocket). Dengan masyarakat untuk menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri (0ut Of Pocket). Dengan masyarakat untuk menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri (0ut Of Pocket). Dengan masyarakat untuk menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri (0ut Of Pocket). Dengan konsep gotong royong antar pesertanya. Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional konsep gotong royong antar pesertanya. Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional konsep gotong royong antar pesertanya. Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional konsep gotong royong antar pesertanya. Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional telah memiliki keberhasilan, namun pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan telah memiliki keberhasilan, namun pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan telah memiliki keberhasilan, namun pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan telah memiliki keberhasilan, namun pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi. yang perlu dibenahi. yang perlu dibenahi. yang perlu dibenahi. Tabel 5 Tabel 5 Tabel 5 Tabel 5 Data Kepesertaan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional Data Kepesertaan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional Data Kepesertaan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional Data Kepesertaan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Lampung Tahun 2019 Provinsi Lampung Tahun 2019 Provinsi Lampung Tahun 2019 Provinsi Lampung Tahun 2019 Program Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional Rp. 780.720.000,- terdiri dari: Program Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional Rp. 780.720.000,- terdiri dari: Program Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional Rp. 780.720.000,- terdiri dari: Program Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional Rp. 780.720.000,- terdiri dari: 1. Program Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional 1. Program Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional 1. Program Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional 1. Program Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional Pemerintah daerah pun ikut mendukung pelaksanaan peningkatan mutu Pelayanan Pemerintah daerah pun ikut mendukung pelaksanaan peningkatan mutu Pelayanan Pemerintah daerah pun ikut mendukung pelaksanaan peningkatan mutu Pelayanan Pemerintah daerah pun ikut mendukung pelaksanaan peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Provinsi Lampung melalui APBD untuk program upaya kesehatan Kesehatan Rujukan Provinsi Lampung melalui APBD untuk program upaya kesehatan Kesehatan Rujukan Provinsi Lampung melalui APBD untuk program upaya kesehatan Kesehatan Rujukan Provinsi Lampung melalui APBD untuk program upaya kesehatan perorangan maupun Jaminan kesehatan nasional baik yang dianggarkan untuk perorangan maupun Jaminan kesehatan nasional baik yang dianggarkan untuk perorangan maupun Jaminan kesehatan nasional baik yang dianggarkan untuk perorangan maupun Jaminan kesehatan nasional baik yang dianggarkan untuk menunjang sarana prasarana maupun kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. menunjang sarana prasarana maupun kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. menunjang sarana prasarana maupun kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. menunjang sarana prasarana maupun kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dukungan anggaran bersumber APBD diperuntukkan untuk Program Upaya Dukungan anggaran bersumber APBD diperuntukkan untuk Program Upaya Dukungan anggaran bersumber APBD diperuntukkan untuk Program Upaya Dukungan anggaran bersumber APBD diperuntukkan untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan Rp. 6.154.342.000,-, peruntukan untuk kegiatan pelayanan Kesehatan Perorangan Rp. 6.154.342.000,-, peruntukan untuk kegiatan pelayanan Kesehatan Perorangan Rp. 6.154.342.000,-, peruntukan untuk kegiatan pelayanan Kesehatan Perorangan Rp. 6.154.342.000,-, peruntukan untuk kegiatan pelayanan kesehatan mobile clinic. Dalam pelaksanaannya ada efisiensi anggaran sekitar 81% kesehatan mobile clinic. Dalam pelaksanaannya ada efisiensi anggaran sekitar 81% kesehatan mobile clinic. Dalam pelaksanaannya ada efisiensi anggaran sekitar 81% kesehatan mobile clinic. Dalam pelaksanaannya ada efisiensi anggaran sekitar 81% sehingga sisa anggaran yang dapat dilaksanakan Rp. 1.145.377.021,-. Dalam tahapan sehingga sisa anggaran yang dapat dilaksanakan Rp. 1.145.377.021,-. Dalam tahapan sehingga sisa anggaran yang dapat dilaksanakan Rp. 1.145.377.021,-. Dalam tahapan sehingga sisa anggaran yang dapat dilaksanakan Rp. 1.145.377.021,-. Dalam tahapan RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.74 II.74 II.74 II.74
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG pelaksanaan kegiatan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kegiatan yang telah di ajukan. Sampai dengan akhir tahun 2019 realisasi kegiatan mencapai 52,95% atau sebesar Rp. 606.585.345,-. Program Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional Rp. 144.600.000,-. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 Rp. 144.278.200,-terealisasi kegiatan mencapai 99,77%. Selain Akreditasi Rumah sakit dan Rumah Sakit Keliling, RSUD Bandar Negara Husada juga merupakan salah satu upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan dengan melakukan pelayanan medik dasar dan subspesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap. Mengingat pembangunan Rumah Sakit Umum di kawasan Kota Baru Jati Agung dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, maka berdasarkan kepemilikannya diketahui bahwa jenis Rumah Sakit yang dibangun tersebut adalah "Rumah Sakit Umum Tanpa Kelas". Adapun jenis layanan yang ada di RSUD Bandar Negara Husada yaitu pelayanan penyakit dalam, bedah umum, kesehatan anak & perinatologi, kebidanan & kandungan, gigi & mulut, konsultasi gizi, medical check-up, laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, farmasi, radiologi, pemulasaraan jenazah, dan ambulance. Tahun 2019 RSUD Bandar Negara Husada belum memiliki Dokter Spesialis. Jumlah tenaga medis yang tersedia baru Dokter Umum yang berjumlah 10 orang. Sedangkan untuk jumlah tenaga paramedis perawatan RSUD Bandar Negara Husada berjumlah 73 orang Fungsional dan 5 orang Struktural. Jika dilihat dari latar belakang pendidikannya, yang merupakan lulusan S2 berjumlah 7 orang, S1/D4 berjumlah 38 orang, D3 berjumlah 54 orang. Capaian kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada selama tahun 2019 dapat dilihat dari indikator berikut ini. Tabel 10 Capaian Indikator Pelayanan RSUD Bandar Negara Husada Tahun 2019 No. Indikator Capaian 1 Kunjungan Rawat Jalan 2 Kunjungan Rawat Inap 3 Kunjungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 4 Bed Occupation Rate (BOR) 5 AVLOS 372 68 391 0,50 2 Sumber : RSBNH Provinsi Lampung RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.75
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Pelayanan Laboratorium Kesehatan (Go-Lab) Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Dengan dasar inilah maka Dinas Kesehatan Provinsi Lampung beserta UPTD Balai Laboratorium Provinsi lampung membuat suatu gerakan upaya kesehatan yang lebih mendekatkan kepada masyarakat dengan membuat penyelenggaraan delivery bertajuk Go_Lab, yang merupakan aktifitas dan pemberian jasa layanan laboratorium dimana customers memesan layanan dengan menggunakan perangkat media komunikasi (telepon, internet), lalu petugas akan datang ke tempat customers untuk mengambil sampel tanpa customers datang ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Pelaksanaan kegiatan G0-Lab hanya sebatas pengambilan sampel (delivery sample) sedangkan uji pemeriksaan tetap dilaksanakan di laboratorium (UPTD Balai Laboratorium Provinsi Lampung) dan ini tidak bertentangan dengan Permenkes No.605/Menkes/SK/VII/2006 dan Permenkes No.411/Menkes/PER/III/2010. Cakupan Go - Lab tahun 2019 belum bisa terlaksana secara optimal, dikarenakan adanya beberapa kendala diantaranya, kurangnya SDM untuk melaksanakan pengambilan sampel ke rumah. Berdasarkan kendala tersebut, maka data cakupannya hanya sekitar 80 sampel dengan rata rata pemeriksaan 4 - 5 parameter pemeriksaan, jadi baru sekitar 1,28 % dari total pemeriksaan 31.179 s/d Des 2019. Gambar petugas Go-Lab dalam pelayanan mengambil sample RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.76
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Imunisasi Target Imunisasi (RPJMN 2015 - 2019 ) khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak. Sehingga diharapkan Tercapainya Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) kepada 93% bayi usia 0 - 11 bulan dan tercapainya 95% Kab/kota yang mencapai minimal 80% IDL pada bayi. Artinya setiap desa/kelurahan minimal 93% bayi telah mendapat imunisasi dasar lengkap pada tahun 2015 - 2019 dan 100 % desa mencapai desa UCI, minimal Cakupan 80%. Persentasi anak usia 0-11 tahun yang mendapat imunisasi dari jumlah capaian 145.721 orang dibagi target yaitu 147.255 orang didapatkan capaian 99% dari target yang di tetapkan yaitu 93%. HASIL IMUNISASI BAYI dan ANAK BAWAH DUA TAHUN (BADUTA) a. Indikator Jangkauan Program 1. Cakupan imunisasi Total Hb0 (target : 95%) Grafik.3. Cakupan Imunisasi total HB0 Provinsi Lampung Tahun 2017 - 2019 100 90 80 70 96,2 99,1 98 93 99,7 96,3 93,9 94,7 90,2 91,4 89,6 83 77,9 99,4 95,9 94,2 84,2 92,8 96,5 78,1 98,5 98,2 60 67,5 50 40 89,7 102,8 101 101,4 98,4 94,5 107,6 74 101,1 82,7 86,7 92,5 91,6 98,9 95,3 30 20 10 0 LB TGM LS LTIM LT LU WK TLB PSW PGRS MSJI TBB P.BRT BDL MTR PROV 2017 2018 2019 Sumber : laporan PWS kabupaten/kota Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat angka cakupan imunisasi HB0 tingkat Provinsi selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan per tahun, pada tahun 2019 mencapai (96,8%). Pada tahun 2019 jika di lihat per kabupaten/kota belum merata capaiannya, dari 15 kabupaten yang telah mencapai target hanya 12 kabupaten/kota sedangkan 3 kabupaten lainnya belum mencapai target yaitu Way Kanan, Tulang Bawang dan Pesisir Barat. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 96,8 93,6 96,7 II.77
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2. Cakupan Imunisasi BCG (target : 95%) Grafik.4 Cakupan Imunisasi BCG Provinsi Lampung Tahun 2017 - 2019 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 95,6 72,1 91,4 93,2 97,7 96,5 97,1 99,9 99,6 99,8 96,1 99,7 100,7 97,5 97,8 99,8 96,5 96,3 90,8 81,7 81,1 101,3 91,9 95,3 82,7 88,9 96,5 96,2 98,3 96,9 99,9 94,1 98,3 98,5 98 94,3 97,5 92,2 95,9 LB TGM LS LTIM LT LU WK TLB PSW PGRS MSJI TBB P.BRT BDL MTR PROV 2017 2018 2019 Sumber : laporan PWS kabupaten/kota Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat angka cakupan imunisasi BCG tingkat Provinsi selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan per tahun, pada tahun 2019 mencapai (98,5%). Pada tahun 2019 jika di lihat per kabupaten/kota belum merata capaiannya, dari 15 kabupaten yang telah mencapai target terdapat 2 kabupaten yang belum mencapai target yaitu kabupaten Tulang Bawang dan Pesisir Barat. b. Tingkat Perlindungan Program 1. Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib3 (target : 95%) Grafik.5. Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib3 Provinsi Lampung Tahun 2017 - 2019 100 92,9 94,4 98,7 95,3 97,9 80 97,3 99,3 99 82,5 99,3 90,7 99 77,2 60 40 95,2 102,4 101,5 100,9 104,1 96,3 101,6 87,4 106,7 87,3 100,7 98,2 98,8 97,5 98,4 99,3 20 0 LB TGM LS LTIM LT LU WK TLB PSW PGRS MSJI TBB P.BRT BDL MTR PROV 2017 2018 2019 Sumber : laporan PWS kabupaten/kota Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat angka cakupan imunisasi DPT-HB-Hib3 tingkat Provinsi selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan per tahun, pada tahun 2019 mencapai (100,2%). Pada tahun 2019 jika di lihat per kabupaten/kota belum merata capaiannya, dari 15 kabupaten yang telah mencapai target terdapat 3 kabupaten yang belum mencapai target yaitu kabupaten Tulang Bawang, Lampung Barat, Lampung Utara. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.78
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2. Cakupan Imunisasi Polio4 (target : 95%) 100 80 91,9 75,8 Grafik.6. Cakupan Imunisasi Polio4 Provinsi Lampung Tahun 2017 - 2019 97 98,8 98,5 96 95,4 97,4 98,8 90,5 87,3 84,7 99,2 93,9 78,5 98,9 96 60 40 96 102,3 101,5 101,4 103,4 97,2 102,4 84,5 103,6 90,7 98,6 96,1 97,9 97,5 96,2 20 0 LB TGM LS LTIM LT LU WK TLB PSW PGRS MSJI TBB P.BRT BDL MTR PROV 2017 2018 2019 Sumber : laporan PWS kabupaten/kota Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat angka cakupan imunisasi Polio4 tingkat Provinsi selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan per tahun, pada tahun 2019 mencapai (98,5%). Pada tahun 2019 jika di lihat per kabupaten/kota belum merata capaiannya, dari 15 kabupaten/kota 4 kab. Tulang Bawang, Lampung Utara, Lampung Barat dan Pesisir Barat belum mencapai target. 3. Cakupan Imunisasi Campak/ MR (Measles Rubella) Target : 95% Grafik.7. Cakupan Imunisasi Campak/MR Provinsi Lampung Tahun 2017 - 2019 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 93,8 76,8 98,5 98,6 96,7 77,3 100 96,9 85 98,5 90,1 99,6 91,3 93,1 95,9 108,9 74,8 66,8 95,9 94,6 89,2 97,3 83,4 92,8 83,9 96 88,4 84,4 61,9 98,6 97 71,2 87,9 LB TGM LS LTIM LT LU WK TLB PSW PGRS MSJI TBB P.BRT BDL MTR PROV 2017 2018 2019 Sumber : laporan PWS kabupaten/kota Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat angka cakupan imunisasi Campak/MR tingkat Provinsi selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan per tahun, pada tahun 2019 mencapai (199%). Pada tahun 2019 jika di lihat per kabupaten/kota belum merata capaiannya, dari 15 kabupaten/kota terdapat 5 kab. Tulang Bawang, Lampung Utara, Lampung Barat, Pesawaran dan Pesisir Barat belum mencapai target. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 97,4 98,5 99 85,7 II.79
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 4. Cakupan Imunisasi IPV (target : 95%) 4. Cakupan Imunisasi IPV (target : 95%) 4. Cakupan Imunisasi IPV (target : 95%) 4. Cakupan Imunisasi IPV (target : 95%) Grafik.8. Cakupan Imunisasi IPV Provinsi Lampung Grafik.8. Cakupan Imunisasi IPV Provinsi Lampung Grafik.8. Cakupan Imunisasi IPV Provinsi Lampung Grafik.8. Cakupan Imunisasi IPV Provinsi Lampung Tahun 2017 - 2019 Tahun 2017 - 2019 Tahun 2017 - 2019 Tahun 2017 - 2019 100 80 60 40 20 75,3 23,9 60,4 68,1 32,2 38,7 76 49,6 49,6 66 66 73,9 37,9 53,3 78,9 55,1 15,1 55,1 29,2 50,3 65,3 24,3 51,1 64,1 27,8 54,7 95,6 92 92 26,9 31,4 47,2 49,9 49,9 73,5 32,7 32,7 57,6 82,9 47,4 62,9 75,6 21 51,7 92,4 88,9 36 41,7 62,6 62,5 76,8 32 55,3 0 LS LB TGM LS LTIM LT LU WK TLB PSW PGRS PGRS MSJI TBB P.BRT BDL MTR PROV 2017 2018 2019 Sumber : laporan PWS kabupaten/kota Sumber : laporan PWS kabupaten/kota Sumber : laporan PWS kabupaten/kota Sumber : laporan PWS kabupaten/kota Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat angka cakupan imunisasi IPV tingkat Provinsi Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat angka cakupan imunisasi IPV tingkat Provinsi Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat angka cakupan imunisasi IPV tingkat Provinsi Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat angka cakupan imunisasi IPV tingkat Provinsi selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan per tahun, walaupaun secara target belum selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan per tahun, walaupaun secara target belum selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan per tahun, walaupaun secara target belum selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan per tahun, walaupaun secara target belum mancapai. Pada tahun 2019 baru mencapai (76,8%) dari target 95%. Pada tahun 2019 jika di mancapai. Pada tahun 2019 baru mencapai (76,8%) dari target 95%. Pada tahun 2019 jika di mancapai. Pada tahun 2019 baru mencapai (76,8%) dari target 95%. Pada tahun 2019 jika di mancapai. Pada tahun 2019 baru mencapai (76,8%) dari target 95%. Pada tahun 2019 jika di lihat per kabupaten/kota belum merata capaiannya, dari 15 kabupaten/kota baru 1 kab. lihat per kabupaten/kota belum merata capaiannya, dari 15 kabupaten/kota baru 1 kab. lihat per kabupaten/kota belum merata capaiannya, dari 15 kabupaten/kota baru 1 kab. lihat per kabupaten/kota belum merata capaiannya, dari 15 kabupaten/kota baru 1 kab. Pesawaran (95,6%) yang telah mencapai dan kab/kota lainnya belum mencapai target. Pesawaran (95,6%) yang telah mencapai dan kab/kota lainnya belum mencapai target. Pesawaran (95,6%) yang telah mencapai dan kab/kota lainnya belum mencapai target. Pesawaran (95,6%) yang telah mencapai dan kab/kota lainnya belum mencapai target. 5. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) 5. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) 5. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) 5. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Grafik 9. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Grafik 9. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Grafik 9. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Grafik 9. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 100 80 98,6 98,4 99,8 100,1 99 100,1 60 40 20 0 2015 2016 IDL 2017 2018 2018 2019 Distribusi cakupan IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) per kabupaten/kota selama 3 Distribusi cakupan IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) per kabupaten/kota selama 3 Distribusi cakupan IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) per kabupaten/kota selama 3 Distribusi cakupan IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) per kabupaten/kota selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik10. berikut : tahun terakhir dapat dilihat pada grafik10. berikut : tahun terakhir dapat dilihat pada grafik10. berikut : tahun terakhir dapat dilihat pada grafik10. berikut : 95,7 100 100 99,3 98,6 96,5 96,9 92,3 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 95 93,5 93,9 79,5 75,2 99,5 110,2 107,3 105,3 105,9 101,3 102,5 103,5 97,8 102,5 101,3 99,2 95,9 93,9 87,7 88,3 88,3 91,3 99 99,8 100,1 LB TGM LS LTIM LT LU WK TLB PSW PGRS PGRS MSJI TBB P.BRT BDL MTR PROV 2017 2018 2019 Sumber : laporan PWS kabupaten/kota Sumber : laporan PWS kabupaten/kota Sumber : laporan PWS kabupaten/kota Sumber : laporan PWS kabupaten/kota RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.80 II.80 II.80 II.80
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Persentase jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% IDL selama 5 tahun terakhir Persentase jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% IDL selama 5 tahun terakhir Persentase jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% IDL selama 5 tahun terakhir Persentase jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% IDL selama 5 tahun terakhir di Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik 11. berikut : di Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik 11. berikut : di Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik 11. berikut : di Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik 11. berikut : 100 100 80 80 100 100 93,3 100 100 93,3 60 60 40 40 20 20 0 0 2015 2016 2017 2018 2018 2019 6. 6. 6. 6. Pelaksanaan BIAS ( Bulan Imunisasi Anak Sekolah) Pelaksanaan BIAS ( Bulan Imunisasi Anak Sekolah) Pelaksanaan BIAS ( Bulan Imunisasi Anak Sekolah) Pelaksanaan BIAS ( Bulan Imunisasi Anak Sekolah) BIAS MR dilaksanakan pada bulan Agustus pada anak klas 1 SD dan BIAS DT/Td BIAS MR dilaksanakan pada bulan Agustus pada anak klas 1 SD dan BIAS DT/Td BIAS MR dilaksanakan pada bulan Agustus pada anak klas 1 SD dan BIAS DT/Td BIAS MR dilaksanakan pada bulan Agustus pada anak klas 1 SD dan BIAS DT/Td dilaksanakan pada bulan November pada anak klas 1, 2 dan 5. Hasil pelaksanaan BIAS dilaksanakan pada bulan November pada anak klas 1, 2 dan 5. Hasil pelaksanaan BIAS dilaksanakan pada bulan November pada anak klas 1, 2 dan 5. Hasil pelaksanaan BIAS dilaksanakan pada bulan November pada anak klas 1, 2 dan 5. Hasil pelaksanaan BIAS tahun 2019, dapat dilihat pada grafik 12. Berikut : tahun 2019, dapat dilihat pada grafik 12. Berikut : tahun 2019, dapat dilihat pada grafik 12. Berikut : tahun 2019, dapat dilihat pada grafik 12. Berikut : 100 100 99,3 99 99,3 97,998,798,594,896,599,998,2 80 80 60 60 98,2 98,8 98,5 97,2 97,9 97,8 95,4 95,7 97,6 98,1 97,7 97,7 96,3 96,3 97,6 96,3 93,8 40 40 97,3 20 20 0 0 LB TGM LS LTIM LT LU WK MR TLB PSWR PGRS MSJI MSJI TBBP.BARATBDL MTR PROV DT/Td 7. 7. 7. 7. Pelaksanaan Imunisasi Tambahan ( Kampanye Measles Rubella/MR) Pelaksanaan Imunisasi Tambahan ( Kampanye Measles Rubella/MR) Pelaksanaan Imunisasi Tambahan ( Kampanye Measles Rubella/MR) Pelaksanaan Imunisasi Tambahan ( Kampanye Measles Rubella/MR) Kampanye MR dilaksanakan oada tahun 2018 di 15 kabupaten/kota secara serentak pada Kampanye MR dilaksanakan oada tahun 2018 di 15 kabupaten/kota secara serentak pada Kampanye MR dilaksanakan oada tahun 2018 di 15 kabupaten/kota secara serentak pada Kampanye MR dilaksanakan oada tahun 2018 di 15 kabupaten/kota secara serentak pada bulan Agustus - September 2018. bulan Agustus - September 2018. bulan Agustus - September 2018. bulan Agustus - September 2018. Hasil pelaksanaan dapat di lihat pada grafik 13 berikut : Hasil pelaksanaan dapat di lihat pada grafik 13 berikut : Hasil pelaksanaan dapat di lihat pada grafik 13 berikut : Hasil pelaksanaan dapat di lihat pada grafik 13 berikut : 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 101,8 101,8 101,5 98,9 97,60 97,1 96,5 96,1 95,30 50,0 101,7 101,7 99,7 98,3 97,50 97,05 97,05 96,55 95,7 95,2 40,0 30,0 20,0 10,0
Sumber : laporan kampanye MR kab/kota Sumber : laporan kampanye MR kab/kota Sumber : laporan kampanye MR kab/kota Sumber : laporan kampanye MR kab/kota RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.81 II.81 II.81 II.81
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selama tahun 2019 mendapatkan 9 penghargaan diantaranya : Penghargaan Pembangunan Daerah Sai Bumi Ruwa Jurai. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2019 mendapat penghargaan sebagai Terbaik I dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Penghargaan dalam kegiatan Pekan Raya Lampung (Lampung Fair). Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2019 sebagai Juara I Stand Kreatif dan Inovatif Kategori Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung Dalam Kegiatan Pekan Raya Lampung (Lampung Fair) 2019 yang dilaksanakan di PKOR Way Halim pada tanggal 19 April s.d 3 Mei 2019. Penghargaan dalam kegiatan Pekan Raya Lampung (Lampung Fair). Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2019 mendapat penghargaan atas partisipasi dan peran aktif sebagai peserta dalam Kegiatan Pekan Raya Lampung (Lampung Fair) 2019 yang dilaksanakan di PKOR Way Halim pada tanggal 19 April s.d 3 Mei 2019. Penghargaan dalam kegiatan Pekan Raya Lampung (Lampung Fair). Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2019 sebagai Juara III Stand Terbaik Kategori Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung Dalam Kegiatan Pekan Raya Lampung (Lampung Fair) 2019 yang dilaksanakan di PKOR Way Halim pada tanggal 19 April s.d 3 Mei 2019. Penghargaan diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2019 oleh Ketua Dekranasda Provinsi Lampung atas pengabdian selama melaksanakan tugas sebagai Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung Masa Bakti 2014-2019. Penghargaan e-Aspirasi Tahun 2019 Penghargaan Kepada Pemenang Lomba dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional Tahun 2019 kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai Pemenang ke III Kategori Pengelola website Tingkat Dinas Kesehatan Provinsi Regional Barat yang di tandatangani oleh Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto. Penghargaan KIDI dan Sekretariat PIDI Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2019 dalam hal ini mendapat Juara II KIDI dan Sekretariat PIDI paling Kompak dalam Optimalisasi Program Internship Dokter Menuju Indonesia Maju dalam mewujudkan sinergitas pemahiran, pemandirian dan Pendayagunaan serta Peningkatan Upaya Preventif dan Promotive Pelayanan Kesehatan. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.82
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Penghargaan Dari Direktur P2PTM Sebagai Provinsi Terbaik Pelaksana Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (RBDM) Tahun 2019. Pada Tahun 2019 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memperoleh penghargaan dari Direktur P2PTM Ditjen P2P Kemenkes RI sebagai Provinsi Terbaik Pelaksana Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (RBM) Tahun 2019. Program RBM ini bertujuan untuk membina keluarga yang memiliki penyandang disabilitas yang pembinaannya dilaksanakan oleh kader RBM. Tahapan kegiatan RBM di desa atau wilayah RW yaitu: Sosialisasi dan pembentukan kader RBM / Tim RBM, Pembekalan Kader RBM, Survei Mawas Diri, dan Evaluasi serta tindak lanjut. Program ini telah dilaksanakan pertama kalinya tahun 2017 di Puskesmas Yosomulyo Kota Metro (10 orang kader RBM), kemudian dilanjutkan pada tahun 2019 di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur (10 orang kader RBM) dan Puskesmas Wates Kabupaten Pringsewu (10 orang kader RBM). Penghargaan dari Kementerian Kesehatan tentang Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP). PT. Gula Putih Mataram mewakili Provinsi Lampung meraih penghargaan Mitra Bakti Husada (MBH) pada Acara Penerimaan Penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 7-8 November 2019 di ICE BSD Tangerang. Penghargaan MBH merupakan bentuk pembinaan dan motivasi bagi Perusahaan yang telah melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP), suatu program yang bertujuan melindungi kesehatan pekerja perempuan melalui kegiatan kesehatan reproduksi, pemberian ASI di tempat kerja, gizi pekerja dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Kriteria perusahaan yang dapat di usulkan menerima MBH adalah jumlah pekerja perempuan minimal 100 orang, memenuhi hak-hak pekerja perempuan sesuai ketentuan, telah melaksanakan GP2SP selama 2 (dua) tahun yang terbukti melalui penilaian instrumen penilaian. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.83
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Rumah sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung 1. Prioritas Urusan Wajib Penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Wajib yang Berkaitan dengan pelayanan dasar kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Program prioritas pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tahun 2019 meliputi: a) Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran; b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; c) Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; d) Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; e) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan; f) Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD; 2. Program dan Kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan: 1) Penyediaan jasa administrasi keuangan; 2) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran; 3) Pengembangan pengelolaan keuangan; b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan: Pendidikan dan pelatihan formal c) Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Kegiatan: 1) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit; 2) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain); 3) Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III); 4) Pembangunan gedung penunjang pelayanan rumah sakit. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.84
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG d) Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Kegiatan: Pemeliharaan rutin/berkala gedung rumah sakit e) Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kegiatan: Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu f) Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD Kegiatan: Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian Program dan Kegiatan a) Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 98 %. Capaian: 1) Terpenuhinya penyediaan jasa administrasi keuangan 2) Terpenuhinya honor PTHL 3) Terpenuhinya honor tenaga operator penginputan SIMDA b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian: Meningkatnya kapasitas sumber daya pegawai/aparatur. c) Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakir paru-paru/rumah sakit mata, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 97%. Capaian: 1) Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit 2) Tersedianya peralatan rumah tangga rumah sakit 3) Bertambahnya ruang rawat inap rumah sakit 4) Tersedianya gedung penunjang pelayanan rumah sakit RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.85
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG d) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian: Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit e) Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 99,50%. Capaian: Tersedianya kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu f) Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD , terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 105%. Capaian: Tersedianya jasa BLUD rumah sakit 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional PEGAWAI Status PNS : PTHL : Jlh 1.055 387 PENDIDIKAN Kualifikasi S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA SMP SD Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Spesialis gigi Ners SPK SPRG Jlh 0 73 213 46 329 3 5 152 37 27 57 5 3 80 18 6 PANGKAT/GOL Pangkat IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b Jlh 4 4 11 52 91 148 122 153 176 104 104 27 II/a 31 I/d I/c I/b I/a 7 14 7 0 JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL Eselon IV III II Jlh 17 7 4 FUNGSIONAL Jlh Jabatan 701 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2019 sebesar: Alokasi : Rp. 393.881.922.268,- Realisasi : Rp. 376.553.068.334,72,- Persentase Realisasi : 95,60% RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.86
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 6. Proses Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut : a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait; b) Rapat koordinasi teknis; c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD); d) Musrenbang Provinsi; e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional; f) Penyusunan RKPD; g) Penyusunan KUA dan PPAS; h) Finalisasi dan Penetapan PPA; i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); j) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan N0 1 2 LINAC CT Simulator SARANA DAN PRASARANA JUMLAH 1 1 BAIK √ √ KONDISI KURANG 3 Examination Lamp 12 √ 4 Survey Meter + RFA 1 √ 5 Verifikasi IMRT System 1 √ 6 bed digital scale & xray casete 12 √ 7 Box bayi 10 √ 8 Serological Centrifuge 1 √ 9 LCP Large Fragment & Standard Instrument SEt 1 √ 10 Bed side cabinet 200 √ 11 Overbed table 200 √ 12 Lift gedung rawat Jalan dan Gedung Perawatan Anak 5 √ 13 Tempat tidur manual dewasa 200 √ 14 Medical Refrigerator 2 √ 15 Rak Stainless 1 √ 16 Ultra Low Freezer 1 √ 17 Blood Bank Refrigerator 1 √ 18 Pengadaan Couter Pendaftran 1 √ 19 Nurse Station 1 √ 20 Ambulance PUSLING Jenazah 4 √ RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.87
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG N0 SARANA DAN PRASARANA JUMLAH BAIK KONDISI KURANG 21 Ambulance Pusling Standard Plus 2 √ 22 Komputer/ PC HP 570 PO33L 7100 i3 4GB,1TB,LED 18,5 2 √ 23 Notebook ACER Z476 31 TB i3 600GU/4GB, 1 TB Black 1 √ 24 Printer DOX Metrix Epson LX 310 1 √ 25 Printer Print/ Scan/Copy Epson 1 √ 26 Printer Laserjet Brother HL 1201 1 √ 27 IP Phone LIP 8002E 4-BUTTON LIP & POE (LG Ericson) 30 √ 28 Lemari besi Costum Design uk.1.5mx3m 2 √ 29 Lemari besi Custom Design uk.1.7x3 1 √ 30 Meja 1/2 Biro 15 √ 31 Kursi Kerja Dokter 15 √ 32 Pengadaan AC gedung rawat jalan dan Gedung Perawatan Anak √ 33 Pembangunan gedung perawatan kelas I, Gedung GCU dan Fisioterapi 1 √ 34 Lanjutan Pembangunan Gedung Perawatan anak 1 √ 8. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Pelayanan rumah sakit yang belum sesuai dengan permintaan masyarakat Solusi Penataan pelayanan secara berkala 9. Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan a) Perkembangan Anggaran Belanja Langsung APBD dan Realisasi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2015 s.d. 2019 TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 ANGGARAN 216.226.416.443 343.855.389.129 360.853.226.000 444.017.876.851 393.881.922.268 REALISASI 213.416.766.759 334.739.485.566 338.251.217.573 428.058.999.012,58 376.553.068.334,72 % 98% 97,3% 93,73% 99,10% 95% SISA DANA 2.809.649.684 9.115.903.563 22.602.008.427 15.958.877.833,42 17.328.853.933,28 b) Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015-2019 No 1 2 3 4 5 PROGRAM TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 PAGU 216.226.416.443 343.855.389.129 360.853.226.000 444.017.876.851 393.881.922.268 ANGGARAN REALISASI 213.416.766.759 334.739.485.566 338.251.217.573 15.958.877.833,42 376.553.068.334,72 KINERJA 97% 101,31% 96,02% 97,48% 95,60% RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.88
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung 1. Prioritas Urusan Wajib Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Bidang Kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Program prioritas yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Urusan Bidang Kesehatan pada Tahun 2019, meliputi : a) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata b) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan c) Program Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan d) Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD e) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan f) Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat g) Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 2. Program dan Kegiatan RS. Jiwa Daerah provinsi Lampung telah melaksanakan sebanyak 7 Program dengan 10 Kegiatan pada tahun 2019, yaitu: a) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata. Kegiatan : 1) Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit 2) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 3) Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit; 4) Pembangunan Gedung Administrasi b) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan. Kegiatan : Upaya Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Mental/terapi Pasien RSJ. c) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan. Kegiatan : Penyusunan rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.89
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG d) Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD. Kegiatan : Peningkatan mutu layanan Rumah Sakit Jiwa. e) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kegiatan : Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu f) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan : Penyuluhan Kesehatan Jiwa Masyarakat g) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala gedung rumah sakit 3. Tingkat Pencapaian Standart Pelayanan Minimal/Pencapaian Program Dan Kegiatan a) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi fisik 99.36%. Capaian : 1) Tercapainya jumlah dan kualitas alat kedokteran Rumah Sakit Jiwa, berupa alat-alat kesehatan untuk menunjang pelayanan Rumah Sakit Jiwa sebanyak 7 paket; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.90
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2) Tercukupinya Kebutuhan Makan dan Minum Pasien selama 12 bulan; 3) Tercukupinya kebutuhan Obat-Obatan untuk pasien Rumah Sakit, berupa obat- obatan psikiatri untuk pasien rawat inap dan rawat jalan selama 12 bulan; 4) Terbangunnya Gedung Pos Satpam, Selasar dan Pagar Keliling Rumah Sakit Jiwa RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.91
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG b) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan. Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik 99.40%. Capaian : Terlaksananya kegiatan terapi rehabilitasi di unit rehabilitasi mental. c) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik 98.88%. Capaian : Terlaksananya Kegiatan Rencana Kerja dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa. d) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit (BLUD). Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit BLUD, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik 96%. Capaian : Terealisasinya pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan minimal selama 12 bulan. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.92
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG e) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik 89.10% Capaian : Terlaksananya kegiatan kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu f) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik 89.10% Capaian : Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Jiwa Masyarakat g) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik 100% Capaian : Terpeliharanya gedung Rumah Sakit Jiwa sebanyak 6 unit; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.93
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional PNS L P PTHL L P JUMLAH PEGAWAI 1 : : : : : : KUALIFIKASI PENDIDIKAN 2 175 S3 : 78 S2 : 97 Spesialis S1 74 D4 46 D3 28 D2 D1 SLTA SLTP SD : : : : : : : : : PANGKAT/ GOL 3
IV/d
0 11 IV/c
5 55 - 75 - - 29 - - IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a : : : : : : : : : : : : : 9 15 29 18 36 24 27 11 5 1 - - - - JUMLAH PEJABAT STRUK-TURAL 4 Ess IV = 4 Ess III = 1 Ess II = 0 NSU = 40 FUNGSIONAL 5 Psikiater 1 Dokter Spesialis radiologi 1 Dokter Umum 7 Dokter Gigi 3 Apoteker 4 Perawat Umum 68 Psikolog 1 Psikologi 2 Perawat gigi 4 Sanitarian 4 Bidan 4 Penata Rontgen 3 Analis kesehatan 3 Elektro medik 1 Rekam Medis 2 Okupasi Terapis 2 Ast. Apoteker 4 Kesehatan Masyarakat 5 Fisioterapis 3 Nutrisionis 4 PNS PTHL : : 175 74 175 175 45 130 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran. APBD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, sebesar: Alokasi Rp 27.138.400.937,- Realisasi Rp 23.411.851.343,- RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.94
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 6. Proses Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut : a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait; b) Rapat koordinasi teknis; c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD); d) Musrenbang Provinsi; e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional; f) Penyusunan RKPD; g) Penyusunan KUA dan PPAS; h) Finalisasi dan Penetapan PPA; i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); j) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan No Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan A. TANAH 1. Tanah 1 B. PERALATAN DAN MESIN 1. Alat-Alat Besar 1 2. Alat- Alat Angkutan 8 3. Alat Bengkel dan Alat Ukur 28 4. Alat Pertanian 5 5. Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.764 6. Alat Studio dan Alat Komunikasi 27 7. Alat-Alat Kedokteran 360 8. Alat-Alat Laboratorium 28 C. GEDUNG DAN BANGUNAN 1. Bangunan Gedung 36 D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 1. Jalan dan Jembatan 1 2. Instalasi 2 E. ASET TETAP LAINNYA 1. Buku dan Perpustakaan 174 2. Barang Bercorak Kebudayaan 1 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.95
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 8. Permasalahan dan Solusi Permasalahan a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) seperti tenaga dokter, tenaga perawat dan tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya b) Masih kurangnya Dokter spesialis jiwa dan tenaga tenaga dokter spesialis lainnya yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kelas RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung menjadi RS Khusus Tipe A Solusi a) Mengajukan permohonan pengangkatan tenaga sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. b) Mengajukan permohonan pengangkatan Dokter spesialis jiwa dan tenaga tenaga dokter spesialis lainnya berdasarkan Self Assesment dari kementerian Kesehatan. 9. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RS. Jiwa tahun 2019 No. PROGRAM ANGGARAN (Rp.) REALISASI (%) KEU. FISIK I. 1. 2. URUSAN WAJIB Prog. Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru-Rumah Sakit Mata a. Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah Sakit b. Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) c. Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit; d. Pembangunan Gedung Administrasi Prog. Upaya Kesehatan Perorangan : a. Upaya Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi 480.751.200,- 930.979.400,- 742.918.957,- 1.833.114.000,- 68.950.900,- 97.44 100 100 100 99.40 88.42 84.33 100 78.65 99.42 Mental/Terapi Pasien RSJ. 3. Prog. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan : a. Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa 92.383.000,- 98.88 99.28 4. Prog. Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD: a. Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Jiwa 14.495.000.000,- 96 88.42 5. Prog. Kemitraan Peningkatan Pelayanan a. Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu 38.350.900- 89.10 89.12 6. 7. Prog. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Penyuluhan Kesehatan Jiwa Masyarakat Prog. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru- Rumah Sakit Mata a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung rumah sakit 69.500.900- 4.351.324.600,- 82. 100 82.37 70.25 II. 1. Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa administrasi Keuangan; b. Penyediaan Alat Tulis kantor c. Penyediaan Bara ng cetakan dan Penggandaan d. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran; 899.220.900,- 72.802.200,- 277.250.900,- 1.422.551.100,- 100 100 100 100 78.76 99.96 99.93 94.98 2. Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengedaan perlengkapan gedung kantor b. Pengadaan peralatan gedung kantor 743.260.230,- 422.026.250,- 98 97.50 99.40 97.53 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.96
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG No. PROGRAM ANGGARAN (Rp.) REALISASI (%) KEU. FISIK 3. Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan 96.351.200,- 79 91.73 4. Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 101.664.300,- 97 99.18 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b) Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Tahun 2019 No. Indikator Mutu Satuan 2017 2018 2019 1. BOR (Bed Occupancy Rate)/ rata-rata pemakaian tempat tidur dalam satu tahun % 70.92 73,60 67.43 2. LOS (Lenght Of Stay)/rata-rata Lamanya dirawat per pasien dalam satu tahun hari 19.73 17,79 16.15 3. TOI (Term Of Interval)/ Ukuran jarak waktu antara pemakaian tempat tidur kali 7.10 5,89 7.06 4. BTO (Bed Turn Over)/Jarak waktu antara pemakaian tempat tidur Kali 14.95 16,29 16.84 5. NDR (Net Death Rate)/ Ukuran derajat kematian sesudah 48 jam) org 0 0 0 6. GDR (Gross Daeth Rate)/ ukuran derajat kematian kurang dari 48 jam. % 0.54 0 0 7. Jumlah hari perawatan (jumlah hari perawatan pasien yang sudah pulang dan pasien yang masih dirawat hari 30.766 c) Data 10 (sepuluh) penyakit terbanyak rawat jalan dan rawat inap tahun 2019 No. Urut 1 Rawat Jalan Skizofrenia Paranoid Jenis Penyakit Skizofrenia Paranoid Rawat Inap 2 Skizofrenia Tak Terinci Gangguan Mental Organik 3 Gangguan Mental Organik Skizofrenia Herbafrenik 4 5 Gangguan Skizoafektif tipe depresif Gangguan Mental Akibat Kerusakan dan Difungsi Otak dan penyakit fisik lain YDT Gangguan psikotikdan polimorfik akut tanpa gejala skizoprenia Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya 6 Skizofrenia YTT Skizofrenia YTT 7 Episode Depresif sedang Gangguan skizoafektif YTT 8 Episode Depresif ringan Gangguan Mental Akibat Kerusakan dan Difungsi Otak dan penyakit fisik lain YDT 9 Skizofrenia Residual / kronik Skizofrenia Katatonik 10 Depresi Pasca Skizofrenia Skizofrenia tak terinci d) Data kunjungan pasien psikiatri rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Daerah pada tahun 2019 No. Jenis Kelamin 2017 2018 2019 Ket. 1. Pria 22.255 22.713 23.804 2. Wanita 11.905 12.104 12.668 Jumlah 34.160 34.817 36.472 e) Data kunjungan pasien rawat jalan berdasarkan status pasien th 2017-2019 No. 1. Pasien Baru Status pasien baru atau lama 2017 2.370 2018 1.958 2019 3.689 Ket. 2. Pasien Lama 31.790 32.859 32.783 Jumlah 34.160 34.817 36.472 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.97
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG f) Data kunjungan pasien rawat jalan berdasarkan pendidikan th 2017-2019 No. Pendidikan 2017 2018 2019 Ket 1. TS 1.719 3.262 2.094 2. SD 8.364 7.922 8.401 3. SMP 7.569 7.579 8.068 4. SMU 13.206 12.694 14.557 5. AK 1.631 1.594 1.654 6. PT 1.671 1.557 1.698 Jumlah 34.160 34.608 36.472 g) Data kunjungan pasien rawat jalan berdasarkan tempat tinggal th 2017-2019 No. Tempat Tinggal 2017 2018 2019 Ket. 1. Bandar Lampung 10.602 10.967 11.916 2. Metro 770 613 507 3. Lampung Selatan 4.424 4.745 5.210 4. Lampung Utara 1.675 1.488 1.258 5. Lampung Tengah 3.520 3.095 2.889 6. Lampung Timur 2.056 2.257 2.289 7. Lampung Barat 572 627 612 8. Tulang Bawang 838 714 751 9. Tanggamus 2.697 2.991 3.229 10. Way Kanan 690 725 696 11. Pesawaran 3.270 3.429 3.696 12. Pringsewu 2.186 2.247 2.361 13. Tulang Bawang Barat 352 402 465 14. Mesuji 180 183 176 15. Luar Provinsi 206 209 214 16. Pesisir Barat 122 125 203 Jumlah 34.160 34.817 36.472 h) Data kunjungan pasien rawat jalan berdasarkan pekerjaan th 2017-2019 No. Pekerjaan 2017 2018 2019 Ket. 1. PNS 868 1.457 1.574 2. TNI/POLRI 162 141 192 3. SWASTA 1.692 1.664 1.984 4. WIRASWASTA 316 359 703 5. TANI 2.717 2.691 2.840 6. BURUH 1.165 1.114 1.261 7. TIDAK BEKERJA 26.370 27.318 27.761 8. PENSIUN 45 16 99 9. HONOR 30 16 58 JUMLAH 34.160 34.817 36.472 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.98
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG i) Data Puskesmas Binaan sampai dengan tahun 2019. No. Nama Puskesmas 2017 2018 2019 1. 2. 3. 4. 5. Puskesmas Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah Puskesmas Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah Puskesmas Sidomulyo Lampung Selatan Puskesmas Ambarawa Kabupaten Pringsewu Puskesmas Batang Hari, Kabupaten Lampung Tengah Monev Monev Monev Monev Monev Monev Monev Monev Monev Monev Monev Monev Monev Monev Monev c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung 1. Prioritas Urusan Wajib Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung. Program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, antara lain : a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan c) Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan d) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan e) Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong f) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan g) Program Pembinaan Jasa Konstruksi h) Program Pembangunan Jalan-jalan Strategis 2. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan sebanyak 12 (dua belas) program dengan 111 ( seratus sebelas ) kegiatan pada tahun 2019, yaitu : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan: 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 2) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 3) Penyediaan alat tulis kantor; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.99
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 7) Penyediaan makanan dan minuman rapat; 8) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 9) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran; 10) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah; 11) Penyediaan jasa publikasi; 12) Pameran dan promosi pembangunan; 13) Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD. b) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan: 1) Perencanaan pembangunan jalan; 2) Perencanaan pembangunan jembatan; 3) Pembangunan jembatan; 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; 5) Pengawasan teknis pembangunan/pemeliharaan jembatan; 6) Pengawasan teknis pembangunan/pemeliharaan jalan koridor 1-6; 7) Pengawasan teknis pembangunan/pemeliharaan jalan koridor 7-12; 8) Pengawasan teknis pembangunan/pemeliharaan jalan koridor 13-17; 9) Pengawasan teknis pembangunan/pemeliharaan jalan koridor 18-22; 10) Pembangunan jalan provinsi koridor 1; 11) Pembangunan jalan provinsi koridor 2; 12) Pembangunan jalan provinsi koridor 3; 13) Pembangunan jalan provinsi koridor 4; 14) Pembangunan jalan provinsi koridor 5; 15) Pembangunan jalan provinsi koridor 6; 16) Pembangunan jalan provinsi koridor 7; 17) Pembangunan jalan provinsi koridor 8; 18) Pembangunan jalan provinsi koridor 9; 19) Pembangunan jalan provinsi koridor 10; 20) Pembangunan jalan provinsi koridor 11; 21) Pembangunan jalan provinsi koridor 12; 22) Pembangunan jalan provinsi koridor 13; 23) Pembangunan jalan provinsi koridor 14; 24) Pembangunan jalan provinsi koridor 15; 25) Pembangunan jalan provinsi koridor 16; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.100
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 26) Pembangunan jalan provinsi koridor 17; 27) Pembangunan jalan provinsi koridor 18; 28) Pembangunan jalan provinsi koridor 19; 29) Pembangunan jalan provinsi koridor 20; 30) Pembangunan jalan provinsi koridor 21; 31) Pembangunan jalan provinsi koridor 22. c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: 1) Pengadaan kendaraan dinas/ operasional; 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor; 3) Pengadaan peralatan gedung kantor; 4) Pengadaan mebeleur; 5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 6) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; 8) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur. d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan: 1) Pendidikan dan pelatihan formal; 2) Pembinaan rohani sumberdaya aparatur. e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan: 1) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun; 2) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; 3) Penatausahaan BMD; 4) Penyusunan Harga Dasar Upah, Bahan dan Alat Bidang Kebinamargaan Provinsi Lampung; 5) Pembayaran retensi 6) Penyusunan Program dan Anggaran; 7) Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK. f) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan: 1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; 2) Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.101
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 3) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 1; 4) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 2; 5) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 3; 6) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 4; 7) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 5; 8) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 7; 9) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 8; 10) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 9; 11) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 10; 12) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 11; 13) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 13; 14) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 14; 15) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 15; 16) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 16; 17) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 18; 18) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 19; 19) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 20; 20) Pemeliharaan rutin dengan sistem mantri jalan UPTD Wil. I; 21) Pemeliharaan rutin dengan sistem mantri jalan UPTD Wil. II; 22) Pemeliharaan rutin dengan sistem mantri jalan UPTD Wil. III; 23) Pemeliharaan rutin dengan sistem mantri jalan UPTD Wil. IV; 24) Pemeliharaan rutin dengan sistem mantri jalan UPTD Wil. V; 25) Pemeliharaan rutin dengan sistem mantri jalan UPTD Wil. VI. g) Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Kegiatan: 1) Penyusunan Sistem Informasi/ Database Jalan 2) Penyusunan leger jalan Provinsi Lampung h) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Kegiatan: 1) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk Satgas PCA; 2) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk UPTD Wil. I; 3) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk UPTD Wil. II; 4) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk UPTD Wil. III; 5) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk UPTD Wil. IV; 6) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk UPTD Wil. V; 7) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk UPTD Wil. VI; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.102
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 8) Pengadaan alat-alat laboratorium; 9) Pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium. i) Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong Kegiatan: 1) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. j) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Kegiatan: 1) Inspeksi kondisi jembatan; 2) Inspeksi kondisi jalan koridor 1-6; 3) Inspeksi kondisi jalan koridor 7-12; 4) Inspeksi kondisi jalan koridor 13-17; 5) Inspeksi kondisi jalan koridor 18-22. k) Program Pembinaan Jasa Konstruksi Kegiatan: 1) Pengaturan dan pemberdayaan jasa konstruksi; 2) Pengawasan jasa konstruksi; 3) Pengelolaan rumija; 4) Pelatihan bidang konstruksi; l) Program Pembangunan Jalan-jalan Strategis Kegiatan: 1) Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan strategis; 2) Pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan strategis; 3) Pembangunan jalan dan jembatan strategis. 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian Program dan Kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan. Capaian : 1) Terselenggaranya proses penyelenggaraan administrasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi 100% 2) Meningkatkan effektifitas dalam bekerja penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. realisasi 100% RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 kantor II.103
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 3) Meningkatkan effektifitas dalam bekerja penyediaan alat tulis kantor. realisasi 100% 4) Meningkatkan efektivitas dalam bekerja penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Realisasi 100% 5) Menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas rutin kantor penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Realisasi 100% 6) Tersedianya pedoman dan peraturan pendukung penyelenggaraan pemerintah yang baik. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Realisasi 100% 7) Pelaksanaan rapat serta tugas rutin berjalan baik. penyediaan makanan dan minuman. Realisasi 100% 8) Tercapainya sinergisitas penyelenggaran pembangunan antar daerah dan pusat. rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Realisasi 100% 9) Meningkatnya efesiensi kerja. penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran. Realisasi 100% 10) Tercapainya sinergisitas penyelenggaran pembangunan antar daerah. rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Realisasi 100% 11) Meningkatkan publikasi dinas pada masyarakat. penyediaan jasa publikasi. Realisasi 58,30% 12) Meningkatkan aktivitas dan kreativitas untuk menunjang pembangunan daerah. pameran dan promosi pembangunan. Realisasi 100% 13) Terselenggaranya proses penyelenggaraan administrasi kantor jasa administrasi keuangan. Realisasi 100% b) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri dari 31 (Tiga Puluh Satu) kegiatan Capaian : 1) Tersedianya data informasi/perencanaan pembangunan jalan. Realisasi 100% 2) Tersedianya data informasi/perencanaan pembangunan jembatan. Realisasi 100% 3) Terlaksananya pembangunan jembatan kondisi baik dan fungsional. Realisasi 68,09% 4) Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan tepat guna , tempat administrasi dan taat hukum. Realisasi 100% RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.104
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 5) Terlaksananya pembangunan jembatan tepat guna , tepat administrasi dan taat hukum. Realisasi 100% 6) Terlaksananya pembangunan jalan tepat guna , tepat administrasi dan taat hukum Koridor 1-6 . Realisasi 100% 7) Terlaksananya pembangunan jalan tepat guna , tepat administrasi dan taat hukum Koridor 7-12 . Realisasi 100% 8) Terlaksananya pembangunan jalan tepat guna , tepat administrasi dan taat hukum Koridor 13-17 . Realisasi 100% 9) Terlaksananya pembangunan jalan tepat guna , tepat administrasi dan taat hukum Koridor 18-22 . Realisasi 100% 10) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 1 . Realisasi 75% 11) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 2 . Realisasi 100% 12) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 3 . Realisasi 100% 13) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 4 . Realisasi 93,33% 14) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 5. Realisasi 90,00% 15) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 6 . Realisasi 100% 16) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 7 . Realisasi 100% 17) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 8 . Realisasi 100% 18) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 9 . Realisasi 100% 19) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 10 . Realisasi 100% 20) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 11 . Realisasi 100% 21) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 12 . Realisasi 96,67% 22) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 13 . Realisasi 100% 23) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 14 . Realisasi 97,50% 24) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 15 . Realisasi 100% 25) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 16 . Realisasi 100% 26) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 17 . Realisasi 100% 27) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 18 . Realisasi 100% 28) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 19 . Realisasi 100% 29) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 20 . Realisasi 100% 30) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 21 . Realisasi 100% 31) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 22. Realisasi 100% c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 8 (delapan) kegiatan . Capaian : 1) Tersedianya kebutuhan kendaraan operasional kantor. Realisasi 100% RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.105
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2) Tersedianya kebutuhan perlengkapan gedung kantor. Realisasi 100% 3) Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor. Realisasi 100% 4) Tersedianya kebutuhan meubeleuer kantor. Realisasi 100% 5) Terpeliharanya gedung kantor secara berkala. Realisasi 100% 6) Terpeliharanya mobilitas pelaksanaan tugas berjalan lancar. Realisasi 95,57% 7) Terpeliharanya peralatan gedung kantor. Realisasi 100% 8) Terpeliharanya meubeleur kantor agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Realisasi 100% d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan Capaian : 1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil. Realisasi 72,70%; 2) Kapasitas apratur menjadi lebih baik Realisasi 100%. e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan. Capaian : 1) Tesedianya data penyelenggaraan keuangan pembangunan. Realisasi 100% 2) Tersedianya data dan informasi penyelenggaraan keuangan. Realisasi 100% 3) BMD pada Dinas Bina Marga terinventarisir dengan baik. Realisasi 100% 4) Tersedianya data harga dasar upah bahan dan alat bidang kebinamarga. Realisasi 100% 5) Pengelola keuangan SKPD berjalan optimal. Retensi kegiatan. Realisasi 100%. 6) Tersedianya data dan informasi tentang penyusunan program dan anggaran. Realisasi 100% 7) Terlaksananya pembangunan jalan tepat guna, tepat administrasi dan hukum. Realisasi 100% RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.106
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG f) Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri dari 25 (Dua Puluh Lima) kegiatan. Capaian : 1) Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan tepat guna, tepat administrasi dan taat hukum. Realisasi 100% 2) Jembatan kondisi Baik. Realisasi 100% 3) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 1 . Realisasi 100% 4) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 2 . Realisasi 91,67% 5) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 3 . Realisasi 100% 6) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 4 . Realisasi 100% 7) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 5 . Realisasi 100% 8) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 7 . Realisasi 100% 9) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 8 . Realisasi 100% 10) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 9 . Realisasi 100% 11) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 10 . Realisasi 96,25% 12) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 11 . Realisasi 100% 13) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 13 . Realisasi 95,00% 14) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 14 . Realisasi 100% 15) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 15 . Realisasi 100% 16) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 16 . Realisasi 100% 17) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 18 . Realisasi 100% 18) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 19 . Realisasi 75,00% 19) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 20 . Realisasi 100% 20) Kondisi mantap jalan provinsi UPTD wil. I . Realisasi 100% 21) Kondisi mantap jalan provinsi UPTD wil. II . Realisasi 100% 22) Kondisi mantap jalan provinsi UPTD wil. III . Realisasi 100% 23) Kondisi mantap jalan provinsi UPTD wil. IV . Realisasi 100% 24) Kondisi mantap jalan provinsi UPTD wil. V . Realisasi 100% 25) Kondisi mantap jalan provinsi UPTD wil. VI . Realisasi 100% g) Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan & Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan & Jembatan terdiri dari 2 (dua) kegiatan. Capaian : 1) Tersedianya jaringan internet dan website PUPR serta software laporan kinerja. Realisasi 99,94% 2) Tersedianya data informasi jalan. Realisasi 100% RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.107
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG h) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan. Capaian : 1) Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan PCA. Realisasi 100% 2) Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan UPTD Wilayah I. Realisasi 100% 3) Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan UPTD Wilayah II. Realisasi 100% 4) Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan UPTD Wilayah III. Realisasi 100% 5) Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan UPTD Wilayah IV. Realisasi 100% 6) Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan UPTD Wilayah V. Realisasi 100% 7) Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan UPTD Wilayah VI. Realisasi 100% 8) Terpenuhinya alat alat laboratorium. Realisasi 100% 9) Terpeliharanya sarana dan prasarana laboratorium. Realisasi 77,65% i) Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong terdiri dari 2 (dua) kegiatan. Capaian : 1) Gorong - gorong/drainase dalam kondisi baik. Realisasi 100%; 2) Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong dapat berjalan dengan baik tepat guna, tepat administrasi dan taat hukum. Realisasi 100%. j) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian : 1) Data kondisi jembatan provinsi. Realisasi 100% 2) Data kondisi jalan provinsi pada koridor 1 s.d 6. Realisasi 100% 3) Data kondisi jalan provinsi pada koridor 7 s.d 12. Realisasi 100% 4) Data kondisi jalan provinsi pada koridor 13 s.d 17. Realisasi 100% 5) Data kondisi jalan provinsi pada koridor 18 s.d 22. Realisasi 100% RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.108
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG k) Program Pembinaan Jasa Konstruksi Program Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100% Capaian : 1) Terwujudnya peningkatan kordinasi, efesiensi, efektifitas dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Realisasi 100%; 2) Terwujudnya pengawasan jasa konstruksi. Realisasi 100%; 3) Terwujudnya pengelolaan rumija. Realisasi 100%; 4) Terwujudnya peningkatan kordinasi, efesiensi, efektifitas dalam pelaksanaan pelatihan jasa konstruksi. Realisasi 92,50%; l) Program Pembangunan Jalan-Jalan Strategis Program Pembangunan Jalan-jalan Strategis terdiri dari 3 (tiga) kegiatan. Capaian : 1) Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan jalan strategis. Realisasi 100%; 2) Pembangunan Jalan dan Jembatan Strategis dapat berjalan dengan baik. Realisasi 100%; 3) Jalan dan jembatan Strategis dalam kondisi baik. Realisasi 97,41%. 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN PANGKAT/GOL. JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL FUNGSIONAL 1 2 3 4 5 PNS : 348 S3 : 0 I/a : 0 Ess IV = 35 S2 : 56 S1 D4 : 0 D3 : 9 D1 : 0 SMA : 147 SMP : 10 SD : 108 : 3 I/b : 0 I/c : 0 I/d : 0 II/a :10 II/b : 11 II/c : 75 II/d : 34 III/a : 62 III/b : 47 III/c : 39 III/d : 30 lV/a : 20 IV/b : 4 IV/c : 0 IV/d : 1 Ess III = 12 Ess II = 1 Jumlah PNS PNS = 333 PNS = 333 Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Desember 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.109
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 adalah : Alokasi Anggaran Dengan rincian : Rp. 670.012.891.831,- Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Rp. Rp. 639.572.707.500,- 30.440.184.331,- Realisasi Anggaran (Desember 2019) Realisasi Kinerja (Desember 2019) Rp. 612.465.194.583,- (91,33 %) Rp. 612.465.194.583,- (97,47 %) Dengan rincian : Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Rp. Rp. 584.277.577.402,- 28.187.617.181,- 6. Proses Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut : a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait; b) Rapat koordinasi teknis; c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD); d) Musrenbang Provinsi; e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional; f) Penyusunan RKPD; g) Penyusunan KUA dan PPAS; h) Finalisasi dan Penetapan PPA; i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); j) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan No. Item Jumlah Kondisi 1. Mobil dinas 22 Unit Baik 2. Sepeda Motor 5 Unit Rusak ringan RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.110
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG No. Item Jumlah Kondisi 3. Motor Tossa 20 Unit Rusak berat 4. Laptop & Komputer 23 Unit Baik 5. Printer 13 Unit Baik 6. Kursi kerja 21 Unit Baik 7. Air Conditioner 18 Unit Baik 8. Lemari Arsip 10 Unit Baik 9. Filling Cabinet 12 Unit Baik 10. Meja kerja Tersebar Baik 11. Meja Rapat Tersebar Baik Sumber : Sub Bagian Umum Desember 2019 8. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Perencanaan pembangunan pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung adalah berdasarkan ketersediaan anggaran pemerintah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, pola dan sistem perencanaan menyesuaikan pada skala prioritas pembangunan. Disamping itu, pengalokasian anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung kurang konsisten mengingat anggaran secara menyeluruh APBD Provinsi Lampung pada SKPD lain perlu terpenuhi juga. Hal ini sangat berkaitan dengan kemantapan kondisi jalan status Provinsi yang tidak tercapai secara maksimal bila alokasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak konsisten. Solusi Alokasi anggaran pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung agar dapat dengan konsisten besarannya atau seiring dengan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, sehingga dapat tercapai kemantapan kondisi jalan status provinsi sesuai rencana strategi Provinsi Lampung. 9. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan No Urusan Wajib Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp) Total Belanja (Rp) Realisasi Belanja (Rp) % Ket 1. Pekerjaan Umum 30.440.184.331,- 10.551.450.000,- 106.519.898.200,- 522.501.359.300,- 670.012.891.831,- 612.465.194.583,- 91,41% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi (desentralisasi) di bidang kebinamargaan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangannya, serta tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur Lampung serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur Lampung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.111
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Adapun prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : a) Pemeliharaan dan peningkatan ruas-ruas jalan pada Lintas Timur, Lintas Tengah dan Lintas Barat dan feeder road (jalan pengumpan) nya, serta ruas- ruas jalan strategis. b) Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru untuk menunjang pengembangan potensi daerah dan pembukaan daerah terisolir. c) Penataan kembali database jalan dan jembatan secara lengkap sehingga dapat ditampilkan data kondisi jalan dan jembatan terbaru (up to date) untuk keperluan pengelolaan lebih lanjut. d) Penataan kembali jaringan jalan nasional dan provinsi sesuai dengan fungsi dan hirarkinya menurut undang-undang dan volume lalu-lintasnya, sehingga setiap ruas jalan berada pada kewenangan yang tepat untuk keperluan pembinaan selanjutnya. e) Tersedianya sistem manajemen yang dapat berfungsi sebagai alat untuk membuat kebijakan penanganan jalan dan jembatan di tingkat provinsi. f) Pengadaan jasa konstruksi dan konsultansi jalan dan jembatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mensyaratkan kepemilikan sertifikat keahlian dari asosiasi atau lembaga yang berwenang. Sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 dan PER/20/M.PAN.RB/11/2008. Ada 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian sasaran atau kegiatan telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung selama tahun 2019, yaitu: a) Jumlah Pembangunan Jalan; b) Jumlah Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan. Dari hasil analisis capaian kinerja berdasarkan evaluasi diatas, pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari peningkatan kondisi jalan provinsi di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir ( 2015-2019 ) DAFTAR KONDISI JALAN PROVINSI LAMPUNG 2019 KONDISI JALAN % BAIK SEDANG RUSAK RINGAN MANTAP 74.414 66.250 8.164 TIDAK MANTAP 25.586 5.335 Hasil Survey Ruas Jalan Status Provinsi Bulan Desember 2019 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 RUSAK BERAT 20.250 II.112 Ir. MULYADI IRSAN, M.T. NIP. 19670517 199303 1 011
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAFTAR KONDISI JALAN PROVINSI LAMPUNG 2015-2019 TAHUN MANTAP ( % ) TIDAK MANTAP ( % ) KENAIKAN ( % ) 2015 67.02 32.98
2016 70.02 29.98 3.00 2017 77.04 22.96 7.02 2018 2019 77.227 74.414 22.773 25.586 7.21 -2.63 Perbandingan kondisi Mantab dan Tidak Mantab jalan Ruas Provinsi di Provinsi Lampung kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat diliat pada diagram chart dibawah ini : Grafik Time Series Kondisi Ruas Jalan Provinsi 90 80 70 67.02 70.02 77.04 77.227 74.414 60 50 40 30 32.98 29.98 22.96 22.773 25.586 20 10 0 2015 2016 2017 2018 2019 MANTAP ( % ) TIDAK MANTAP ( % ) Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung 1. Prioritas Urusan Wajib Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung. 2. Program dan Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2019 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah melaksanakan 14 program dan 86 kegiatan, yaitu: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : 1) Penyediaan jasa surat menyurat 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.113
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9) Penyediaan makanan dan minuman, 10) Penyediaan Makanan dan Minuman 11) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran 12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi Ke Dalam Daerah 13) Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD 14) Penatausahaan Aset Daerah b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan : 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Mobil Dinas/Operasional 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Kantor 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Kegiatan : 1) Analisa jabatan (ANJAB) SKPD 2) Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja 3) Penyusunan dan Updating Sistem Informasi Kepegawaian 4) Penyediaan Sarana Kelompok Kerja Pengadaaan Barang dan Jasa 5) Analisa Beban Kerja (ABK) d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan : 1) Penyusunan laporan keuangan semesteran 2) Penyusunan Laporan Bulanan 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun 4) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 5) Penyusunan Renstra 6) Penyusunan RENJA dan RKA SKPD 7) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 8) Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) 9) Pembayaran Retensi 10) Penyusunan Perjanjian Kinerja RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.114
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG e) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya. Kegiatan : 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 2) OP Irigasi/Rawa 1,000-3,000 Ha (swakelola) 3) OP Waduk Sungai (swakelola) 4) Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Irigasi 5) Pengelolaan Pos Hidrologi 6) Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkapnya 7) Peningkatan Sistem Informasi Sumber Daya Air 8) Manajemen Sistem Irigasi 9) Perencanaan Teknis Bidang Operasi dan Pemeliharaan 10) Monitoring dan Pelaporan Bidang Pengairan f) Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya. Kegiatan: 1) Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya. 2) Rehabilitasi Embung, Waduk, Situ dan Bangunan Penampung air lainnya 3) Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Semangka 4) Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Seputih-Sekampung 5) Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Mesuji - Tulang Bawang 6) Pembangunan Irigasi Desa (PID) 7) Pembangunan/Revitalisasi Bendung dan Bangunan Air Lainnya 8) Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung 9) Perencanaan Teknis Bidang Konservasi g) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan : 1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Persampahan. 2) Koordinasi dan Pendampingan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). 3) Koordinasi dan Pendampingan Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). h) Program Pengendalian Banjir. Kegiatan : 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai 2) Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa dalam Rangka Pengendali Banjir 3) Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.115
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 4) Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali 5) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Pengaman Pantai i) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan : 1) Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pedesaan Potensial 2) Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Agropolitan/Minapolitan 3) Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Strategis j) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Kegiatan : 1) Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih Pedesaan 2) Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan 3) Perencanaan Teknis Infrastruktur Perdesaan dan Wilayah Strategis 4) Koordinasi dan pendampingan kota tanpa kumuh k) Program Pengembangan Perumahan Kegiatan : 1) Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan 2) Pengembangan Permukiman dan Bangunan 3) Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Bidang Permukiman dan Bangunan l) Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan : 1) Pengendalian Banjir Kawasan Lingkungan Perumahan (wilayah utara) 2) Pengendalian Banjir Kawasan Lingkungan Perumahan (wilayah selatan) 3) Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan (wilayah utara) 4) Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan (wilayah selatan) 5) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi (wilayah utara) 6) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi (wilayah selatan) 7) Perencanaan Teknis Bidang Permukiman 8) Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Cipta 9) Monitoring dan Pelaporan Bidang Pemukiman m) Program Prasaran dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan Kegiatan: 1) Pembangunan Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan 2) Rehabilitasi Prasarana dan Sarana bangunan Gedung dan Lingkungan 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pelestarian Cagar Budaya 4) Pembangunan dan Rehabilitasi Relief, Ornamen, Tugu, Monumen, Taman 5) Perencanaan Teknis Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.116
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG n) Program Pengembangan Data/Informasi Kegiatan: 1) Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 2) Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas 3. Realisasi Program dan Kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 14 (Empat Belas) kegiatan dengan realisasi fisik 91,13%. Capaian : Program ini diperuntukkan untuk kegiatan kegiatan penunjang proses pelayanan kepada masyarakat sehingga kesesuaian realisasi dengan rencana operasional sangatlah krusial. Di dalam program ini terdapat kegiatan-kegiatan antara lain: 1) Jasa surat menyurat, bertujuan membantu proses komunikasi SKPD Ke SKPD lain ataupun instansi2 terkait yang mempunyai hubungan pekerjaan. 2) Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, bertujuan membantu SKPD dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana utama pelayanan seperti telepon, listrik dan lain-lain. 3) Jasa Administrasi Keuangan, bertujuan menyediakan satuan khusus terhadap pelayanan terhadap masyarakat maupun pegawai dalam hal pembiayaan dan penerimaan barang dan jasa. 4) Jasa Kebersihan Kantor, bertujuan untuk menyediakan alat-alat penunjang perawatan kebersihan lingkungan kantor sehingga pelayanan lebih kondusif dan optimal. 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor, bertujuan untuk pembeliaan alat-alat tulis dan perlengkapan perkantoran. 6) Barang Cetakan dan Penggandaan, bertujuan menyediakan komponen penunjang perbanyakan dokumentasi atau berkas perkantoran. 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, bertujuan mendukung dan mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam hal penunjang sumber daya penerangan dalam proses pelayanan. 8) Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, bertujuan menyediakan sarana bacaan untuk pegawai maupun masyarakat tentang informasi-informasi terkait. 9) Penyediaan Makanan dan Minuman, bertujuan menyediakan makanan dan minuman jika ada kegiatan dalam internal SKPD. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.117
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, bertujuan menfasilitasi kunjungan kerja atau survey tas nama SKPD dengan tujuan Luar daerah 11) Jasa Adminsitrasi Teknis Perkantoran, bertujuan Menyediakan Sumber Daya Manusia sebagai pendukung Struktur Pelaksana Pelayanan. 12) Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, bertujuan menfasilitasi kunjungan kerja atau survey atas nama SKPD dengan tujuan Dalam daerah. 13) Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD, bertujuan utnuk menyediakan Provider dan pelaksana pengeloalaan keuangan SKPD. 14) Penatausahaan Aset Daerah, bertujuan untuk mendata dan merekapitulasi barang- barang yang dikusai SKPD. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 4 (Empat) kegiatan dengan realisasi fisik 96,86%. Capaian : 1) Tersedianya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, bertujuan menyediakan perawatan dan pemeliharaan transportasi yang dikuasai SKPD. 2) Terpeliharanya rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor, bertujuan memelihara aset kantor dan perlengkapannya. 3) Terpeliharanya rutin/ berkala peralatan gedung kantor, bertujuan memelihara aset kantor. 4) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, bertujuan merehabilitasi gedung-gedung sebagai perbaikan pelayanan terhadap mansyarakat. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan realisasi fisik 91,97%. Capaian : 1) Terlaksananya Analisa jabatan (ANJAB) SKPD 2) Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja 3) Terlaksananya Penyusunan dan Updating Sistem Informasi Kepegawaian 4) Terlaksananya Penyediaan Sarana Kelompok Kerja Pengadaaan Barang dan Jasa 5) Terlaksananya Analisa Beban Kerja (ABK) d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dengan realisasi fisik 99,53%. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.118
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Capaian : 1) Penyusunan Keuangan Semester, bertujuan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan periode semester. 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, bertujuan membuat pertanggung jawaban keuangan selama setahun. 3) Penyusunan Laporan Bulanan, bertujuan melaporakan progres kinerja dan keuangan tiap bulannya selama satu tahun. 4) Penyusunan LAKIP, bertujuan melaporkan jalannya pemerintahan SKPD dengan format tertentu, terlapor satu tahun sebelumnya. 5) Penyusunan Renstra, bertujuan menyusun rencana strategis 6) Penyusunan RENJA, bertujuan memberikan penjelesan tentang rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. 7) Penyusunan LPPD, bertujuan untuk melaporkan pertanggungjawaban pekerjaan yang dilaksanakan SKPD pada tahun sebelumnya. 8) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 9) Pembayaran Retensi, bertujuan untuk melaksanakan pembayaran retensi kegiatan tahun lalu. 10) Penyusunan Perjanjian Kinerja e) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya, terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dengan realisasi fisik 97,07%. Capaian: 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK), bertujuan melaksanakan kegiatan rehabilitasi pada jaringan irigasi kewenangan Provinsi. 2) Pengoptimalan Jaringan Irigasi.Rawa 1.000-3.000, bertujuan memelihara jaringan irigasi kewenangan propinsi secara prioritas dan periodik. 3) Pengoptimalan Waduk Sungai, bertujuan melakukan pemeliharaan di 2 bangunan pelengkap irigasi . 4) Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Irigasi, bertujuan mensosialisasikan pengeloaan pada daerah sekitar 19 Daerah Irigasi kewenangan Provinsi. 5) Pengelolaan Pos Hidrologi, bertujuan memperbaiki dua pos hidrologi yang mengalami kerusakan. 6) Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkap, bertujuan memelihara 19 Jaringan Irigasi kewenangan Provinsi. 7) Peningkatan Sistem Informasi Sumber Daya Air, bertujuan menyediakan akses informasi jaringan dan dokumen sistem informasi SDA. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 laporan tentang II.119
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 8) Manajemen Sistem Irigasi, bertujuan merehabilitasi Konstruksi serta membuat desain Partisipatif. 9) Perencanaan Teknis Bidang Operasi dan Pemeliharaan, bertujuan membuat 1 Dokumen DED jaringan Irigasi, study telusur Way Semangka, Study Potensi Irigasi Provinsi Lampung. 10) Monitoring dan Pelaporan Bidang Pengairan, bertujuan menyediakan fasilitas kegiatan survey dan laporan di bidang pengairan. f) Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya. Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya, terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dengan realisasi fisik 93.09%. Capaian : 1) Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya, bertujuan melakukan pembangunan 2 embung. 2) Rehabilitasi Embung, Waduk, Situ dan Bangunan Penampung air lainnya, bertujuan melakukan rehabilitasi 3 embung. 3) Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Semangka, bertujuan memelihara SDA wilayah bersangkutan. 4) Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Seputih-Sekampung, bertujuan memelihara SDA wilayah bersangkutan. 5) Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Mesuji - Tulang Bawang, bertujuan memelihara SDA wilayah bersangkutan. 6) Pembangunan Irigasi Desa (PID), bertujuan membangun 3 Irigasi Desa. 7) Pembangunan/Revitalisasi Bendung dan Bangunan Air lainnya, bertujuan membangun Sarana & prasarana Teknologi tepat guna. 8) Pengeloalaan Sumber Daya Air Provinsi lampung, bertujuan mensosialisasikan pengeloaan sungai, danau dan SDA lainnya. 9) Perencanaan teknis Bidang Konservasi, bertujuan membuat Dokumen Teknis pada Bidang Konservasi. g) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik 100%. Capaian : 1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Persampahan, bertujuan menyediakan prasarana dan sarana penampung air limbah dan persampahan RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.120
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2) Koordinasi dan Pendampingan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), bertujuan untuk melaksanakan koordinasi pendampingan program air minum. 3) Koordinasi dan Pendampingan Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), bertujuan untuk melaksanakan koordinasi pendampingan program air minum. h) Program Pengendalian Banjir Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan realisasi fisik 100%. Capaian : 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai, bertujuan melaksanakan 2 kegiatan rehabilitasi bantaran dan tanggul. 2) Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa dalam Rangka Pengendalian Banjir, bertujuan membangun 1 tanggul Penahan Tanah Braja Slebah Kab. Lampung Timur. 3) Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai, bertujuan melaksanakan pembangunan 1 Talud/bronjong. 4) Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/kali, bertujuan melaksanakan 3 kegiatan normalisasi sungai/kali 5) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana san Sarana Pengaman Pantai, bertujuan membangun 2 pengaman pantai di Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan i) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik 100%. Capaian : 1) Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pedesaan Potensial, bertujuan melaksanakan pembangunan di desa. 2) Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Agropolitan/Minapolitan, bertujuan melaksanakan pembangunan jalan usaha tani. 3) Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Strategis, bertujuan melaksanakan pembangunan di kawasan yang strategis. j) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Program pembangunan infrastruktur perdesaaan terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi fisik 100%. Capaian : 1) Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih Pedesaan, bertujuan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih di pedesaan. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.121
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2) Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan, bertujuan membangunan balai desa. 3) Perencanaan Teknis Infrastruktur Perdesaan dan Wilayah Strategis, bertujuan membuat dokumen perencanaan teknis infrastruktur pedesaan 4) Koordinasi dan pendampingan kota tanpa kumuh, bertujuan melaksanakan koordinasi dan pendampingan untuk kota tanpa kumuh k) Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Perumahan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik 95,39%. Capaian : 1) Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan, 2) Pengembangan Permukiman dan Bangunan 3) Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Bidang Permukiman dan Bangunan, bertujuan melaksanakan keikutsertaan dalam pameran pembangunan. l) Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dengan realisasi fisik 100%. Capaian : 1) Pengendalian Banjir Kawasan Lingkungan Perumahan (wilayah utara), bertujuan membangun drainase 2) Pengendalian Banjir Kawasan Lingkungan Perumahan (wilayah selatan) , bertujuan membangun drainase 3) Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan (wilayah utara), bertujuan membangun jalan di lingkungan perumahan. 4) Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan (wilayah selatan), bertujuan membangun jalan di lingkungan perumahan. 5) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi (wilayah utara), bertujuan membangun sarana air bersih dan sanitasi (sumur bor). 6) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi (wilayah selatan), bertujuan membangun sarana air bersih dan sanitasi (sumur bor). 7) Perencanaan Teknis Bidang Permukiman, bertujuan membuat dokumen perencanaan pembangunan bidang permukiman. 8) Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Cipta Karya, bertujuan melaksanakan koordinasi di bidang infrastruktur cipta karya 9) Monitoring dan Pelaporan Bidang Pemukiman, bertujuan melaksanakan monitoring/pengawasan pembangunan di bidang pemukiman RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.122
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG m) Program Prasaran dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan Program Prasaran dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan, terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan realisasi fisik 99,72%. Capaian : 1) Pembangunan Prasarana dan sarana bangunan gedung dan lingkungan, bertujuan membangun 36 gedung dan bangunan 2) Rehabilitasi prasarana dan Saranan bangunan Gedung dan Lingkungan, bertujuan merehabilitasi 6 gedung dan lingkungan. 3) Pembangunan, rehabilitasi dan Pelestarian Cagar Budaya, bertujuan membangun Balai Adat. 4) Pembangunan dan Rahabilitasi Relief, Ornamen, Tugu, Monumen, Taman dan Lansekap, bertujuan merehab 1 Gedung 5) Perencanaan Teknis Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan, bertujuan membuat dokumen Perencanaan Teknis Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan. n) Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi fisik 100%. Capaian : 1) Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 2) Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional PNS PNS L P PTHL JUMLAH PEGAWAI 1 : : : : : S3 S3 S2 S1 D4 394 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD 6 444 331 113 KUALIFIKASI PENDIDIKAN 2 : : : : : : : : : : : 0 - 28 102 - 16 - - 267 18 17 IV/d IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a PANGKAT/GOL 3 : : : : : : : : : : : : : : : : 1 - 5 13 36 25 29 80 125 94 23 7 4 2 - - JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL 4 Ess IV = 1 Ess IV = 20 Ess III = 8 Ess II = 1 FUNGSIONAL 5 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.123
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung 2019 (per 31 Desember 2019) Alokasi Rp. 183.544.048.000,- Realisasi Rp 169.705.903.850,- Anggaran untuk urusan Pekerjaan Umum: Rp. 159.587.898.000,- Realisasi untuk urusan Pekerjaan Umum : Rp. 146.949.214.359,- (92.08%) 6. Proses Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut : a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait; b) Rapat koordinasi teknis; c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD); d) Musrenbang Provinsi; e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional; f) Penyusunan RKPD; g) Penyusunan KUA dan PPAS; h) Finalisasi dan Penetapan PPA; i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); j) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi No Sarana dan Prasarana Jumlah Baik Rusak Berat 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi No Sarana dan Prasarana Jumlah Baik Rusak Berat 1 Meja Kerja 146 2 Meja Rapat 16 3 Kursi Putar Tangan 170 4 Kursi Tamu Spfa 3 5 Kursi Lipat 85 6 Kursi Rapat 100 7 Pesawat Telp. 3 8 Lemari Kayu 8 9 Lemari Kayu/Kaca 3 10 Lemari Besi 7 11 Foto Gubernur 7 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.124
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG No Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi Keterangan Baik Rusak Berat 12 Foto Wakil Gub 7 13 AC 46 40 6 14 Foto Presiden 7 7 15 Foto Wakil Presiuden 7 7 16 Lambang Garuda 7 7 17 Peta Lampung 1 1 18 Exhaus Fan 18 16 2 19 Mesin Faximile 2 2 2 Filling 20 21 White Bord Kipas Angin 22 6 1
23 PC 64 60 4 24 Handy Cam 3 3 25 Printer 136 134 2 26 Lap Top 32 30 2 27 Note Book 7 7 7 28 External Hard Disk 5 5 5 29 Mesin Penghancur Kertas 5 3 2 30 Meja Loby 1 1 1 31 Pinger Print 4 4 32 Alat Pemadam Portable 5 5 33 CCTV 5 5 34 Handy Talkie 5 5 35 Orgen 1 1 36 GPS 6 6 37 Vakum 5 5 38 Server 1 1 39 Rol Meter 5 5 40 Mesin Tik 5 5 41 Mesin Ptng Rumput 5 5 42 Camera 4 4 Jumlah 954 381 40 8. Permasalahan dan Solusi Permasalahan a) Ketidaksesuain target MDG's dengan aggaran tahun berjalan; b) Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah pada beberapa lokasi pekerjaan tentang penetuan lokasi, sehingga menghambat mulai nya pekerjaan; c) Kendala cuaca pada pekerjaan di ruang terbuka d) Ahli fungsi persawahan Solusi a) Penambahan anggaran pada tahun berikutnya b) Musyawarah antar perangkat daerah dan pemerintah sehingga didapat lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.125
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG c) Sosialisasi tentang pentingnya irigasi untuk kelangsungan pangan jangka panjang di Provinsi Lampung. 9. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan. d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung 1. Prioritas Urusan Wajib Penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Wajib yang Berkaitan dengan pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung. Program prioritas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung tahun 2019 meliputi: a) Program Pengembangan Perumahan; b) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan; dan f) Program Pengembangan Data / Informasi. 2. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung tahun 2019 telah melaksanakan 6 program dan 48 kegiatan, yaitu: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1) Penyediaan jasa surat menyurat; 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan; 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor; 5) Penyediaan alat tulis kantor; 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.126
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 9) Penyediaan makanan dan minuman; 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah; 11) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran; 12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah; 13) Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD; 14) Penatausahaan Aset Daerah. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1) Pengadaan peralatan gedung kantor; 2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; 4) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1) Pendidikan dan pelatihan formal; 2) Analisa Jabatan (ANJAB) SKPD; 3) Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja; 4) Penyusunan dan Updating Sistem Informasi Kepegawaian; 5) Penyediaan Sarana Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa; 6) Analisa Beban Kerja (ABK); 7) Peningkatan Kompetensi Stakeholder Perumahan dan Kawasan Permukiman. d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1) Penyusunan laporan keuangan semesteran; 2) Penyusunan laporan bulanan; 3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun; 4) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 5) Penyusunan Renstra; 6) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD; 7) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT); 8) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); 9) Penyusunan Perjanjian Kinerja. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.127
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG e) Program Pengembangan Perumahan Kegiatan : 1) Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan; 2) Koordinasi Penyelenggaraan Pengembagan Pemanfaatan Pertanahan; 3) Fasilitasi Perumahan Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 4) Fasilitasi Pengembangan Perumahan di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 5) Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 6) Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan dan Pertanahan; 7) Penyelenggaraan Rumah Swadaya; 8) Penyelenggaraan Rumah Susun dan Rumah Khusus; 9) Pemberdayaan Masyarakat Pada Pembiayaan; 10) Penyelenggaraan Rumah Umum dan Rumah Komersil; 11) Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan; 12) Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; 13) Perencanaan Pemanfaatan Pertanahan. f) Program Pengembangan Data/Informasi Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian Program dan Kegiatan a) Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran, terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Capaian : 1) Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan; 2) Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 12 bulan; 3) Terpenuhinya dana administrasi keuangan selama 12 bulan; 4) Terpenuhinya biaya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan; 5) Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan; 6) Terpenuhinya dana untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan; 7) Tersediannya dana untuk pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan; 8) Terpenuhinya dana untuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.128
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG undangan selama 12 bulan; 9) Terpenuhinya pelaksanaan makan dan minum selama 12 bulan; 10) Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan; 11) Terpenuhinya honorarium PTHL sebanyak 50 orang selama 12 bulan; 12) Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan; 13) Tersedianya biaya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan selama 12 bulan; 14) Terlaksananya peningkatan pengelolaan aset daerah. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Capaian : 1) Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor selama 12 bulan; 2) Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebanyak 5 unit; 3) Tersedianya dana pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor selama 12 bulan; 4) Terpenuhinya rehabilitasi sedang / berat gedung kantor. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian : 1) Terpenuhinya dana kebutuhan pendidikan dan latihan sebanyak 2 kali untuk 6 orang aparatur; 2) Terpenuhinya analisa jabatan SKPD; 3) Tersedianya hasil evaluasi pengembangan budaya kerja; 4) Tersedianya updating sistem informasi kepegawaian; 5) Tersedianya dana untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; 6) Tersedianya dokumen analisa beban kerja; 7) Terlaksananya kursus singkat/pelatihan untuk stake holder. d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Capaian : 1) Tersedianya laporan keuangan semesteran; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.129
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2) Tersedianya laporan bulanan; 3) Tersedianya laporan keuangan akhir tahun; 4) Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5) Tersedianya dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2018- 2019; 6) Tersedianya dokumen Rencana Kerja dan RKA SKPD; 7) Tersedianya Rencana Kerja Tahunan; 8) Tersedianya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 9) Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja. e) Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Perumahan, terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Capaian : 1) Terkoordinasinya kebijakan pengembangan perumahan; 2) Terkoordinasinya kebijakan pengembangan pertanahan; 3) Terpenuhinya fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 100 unit; 4) Terpenuhinya fasilitasi pengembangan perumahan di Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh; 5) Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 6) Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan bidang perumahan dan pertanahan; 7) Terpenuhinya fasilitasi kegiatan Rumah Swadaya; 8) Terpenuhinya fasilitasi kegiatan Rumah Susun dan Rumah Khusus; 9) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pada kegiatan pembiayaan; 10) Terselenggaranya kegiatan Rumah Umum dan Rumah Komersial; 11) Terselenggaranya kegiatan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman; 12) Terselesaikannya masalah dan pengendalian kegiatan pertanahan; 13) Tersedianya dokumen perencanaan pemanfaatan pertanahan. f) Program Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas Program Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100,00%, dengan capaian terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Website Dinas. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.130
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional Pegawai Pendidikan Pangkat / Gol Jumlah Pejabat Struktural Fungsional Status PNS PTHL Jumlah Kualifikasi 49 60 S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA SMP SD Jumlah - 22 14 1 4 - - 7 1 - Pangkat IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a Jumlah - 1 - 5 9 12 8 3 3 1 5 2 - - - - - 49 Esselon IV III II Jumlah 15 5 1 Jabatan Jumlah 109 49 21
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2019 sebesar: Alokasi Realisasi Persentase Realisasi : Rp. 40.492.787.000,- : Rp. 30.695.472.802,- : 75,8 % 6. Proses Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut : 1) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait; 2) Rapat koordinasi teknis; 3) Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD); 4) Musrenbang Provinsi; 5) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional; 6) Penyusunan RKPD; 7) Penyusunan KUA dan PPAS; 8) Finalisasi dan Penetapan PPA; 9) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); 10) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.131
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan No. 1 AC Sarana dan Prasarana Jumlah 16 Baik √ Kondisi Kurang 2 Almari Kayu 2 √ 3 Almari Besi 4 √ 4 Kursi Putar/biro 28 √ 5 Kursi Tamu 2 set √ 6 Kursi Chitose 37 √ 7 Laptop/Note book 8 √ 8 Meja Komputer 4 √ 9 Meja Rapat 14 √ 10 Meja1/2 dan 1 Biro 30 & 5 √ 11 Mesin Absen Elektronik 1 √ 12 Mesin Penghancur Kertas 4 √ 13 Mesin Pompa Air 1 √ 14 Komputer PC 17 √ 15 Minibus (Terios) 5 √ 16 Alat Pemadam 4 √ 17 Printer 13 √ 18 Exhaust Fan 2 √ 19 Vacuum Cleaner 2 √ 8. Permasalahan dan Solusi Permasalahan a) Masih banyak jabatan yang kosong sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas belum dapat dilaksanakan secara optimal.ebudayaan Kabupaten/Kota. b) Kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi untuk menjalankan tupoksi Dinas. c) Belum sinkronnya data perumahan yang akan digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman Solusi a) Diperlukan pengisian kekosongan jabatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung. b) Diperlukan penambahan jumlah pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung. c) Melakukan koordinasi dengan Dinas/Badan/Instansi dan stakeholder terkait updating data yang akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. 9. Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.132
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung 1. Prioritas Urusan Wajib Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung. Program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, antara lain : Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah melaksanakan sebanyak 1 program dengan 5 ( lima ) kegiatan pada tahun 2019, yaitu : Program Perencanaan Tata Ruang 1) Pembinaan Teknis Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2) Penataan Bangunan dan Lingkungan 3) Pengawasan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 4) Fasilitasi dan Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 5) Fasilitasi Legislasi Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/ Kota 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian Program dan Kegiatan Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Ke PU-PR terdiri dari 5 (lima) kegiatan. Dengan Realisasi fisik sebesar 90,67% Capaian : 1) Pengaturan ruang dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Realisasi 95,00% 2) Penataan Bangunan dan Lingkungan yang efektif dan sesuai peraturan. Realisasi 100% 3) Pengawasan dan pengendalian dan pemanfaatan ruang Provinsi Lampung. Realisasi 78,33% 4) Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung dengan baik dan berdasarkan peraturan yang berlaku Realisasi 80,00% 5) Legalisasi rencana rinci tata ruang kabupaten/kota. Realisasi 100% RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.133
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional JUMLAH PEGAWAI 1 PNS : 16 KUALIFIKASI PENDIDIKAN 2 S3 : 0 PANGKAT/GOL. 3 I/a : 0 JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL 4 Ess IV = 3 FUNGSIONAL 5 Non Eselon = 0 S2 : 10 S1 : 3 D4 : 0 D3 : 0 : 0 D1 SMA : 2 SMP : 0 SD : 0 I/b : 0 I/c : 0 I/d : 0 II/a :0 II/b : 0 II/c : 1 II/d : 0 III/a : 1 III/b : 1 III/c : 3 III/d : 3 lV/a : 5 IV/b : 1 IV/c : 0 Ess III = 1 PNS = 15 Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Desember 2019 Jumlah PNS PNS = 15 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2019 adalah : Alokasi Anggaran Dengan rincian : Rp. 7.288.576.474,- Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Realisasi Anggaran (Desember 2019) Rp. 6.111.637.647,- (83,85%) Realisasi Kinerja (Desember 2019) Rp 6.111.637.647,- (90,67%) Dengan rincian : Rp. 5.917.397.000,- Rp. 1.371.179.474,- Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Rp. 4.740.458.173,- Rp. 1.371.179.474,- 6. Proses Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut : a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait; b) Rapat koordinasi teknis; c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD); RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.134
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG d) Musrenbang Provinsi; e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional; f) Penyusunan RKPD; g) Penyusunan KUA dan PPAS; h) Finalisasi dan Penetapan PPA; i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); j) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan No. Item Jumlah Kondisi 1. Mobil dinas 22 Unit Baik 2. Sepeda Motor 5 Unit Rusak ringan 3. Motor Tossa 20 Unit Rusak berat 4. Laptop & Komputer 23 Unit Baik 5. Printer 13 Unit Baik 6. Kursi kerja 21 Unit Baik 7. Air Conditioner 18 Unit Baik 8. Lemari Arsip 10 Unit Baik 9. Filling Cabinet 12 Unit Baik 10. Meja kerja Tersebar Baik 11. Meja Rapat Tersebar Baik Sumber : Sub Bagian Umum Desember 2019 8. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Perencanaan pembangunan pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung adalah berdasarkan ketersediaan anggaran pemerintah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, pola dan sistem perencanaan menyesuaikan pada skala prioritas pembangunan. Disamping itu, pengalokasian anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung kurang konsisten mengingat anggaran secara menyeluruh APBD Provinsi Lampung pada SKPD lain perlu terpenuhi juga. Hal ini sangat berkaitan dengan kemantapan kondisi jalan status Provinsi yang tidak tercapai secara maksimal bila alokasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak konsisten. Solusi Alokasi anggaran pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung agar dapat dengan konsisten besarannya atau seiring dengan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, sehingga dapat tercapai kemantapan kondisi jalan status provinsi sesuai rencana strategi Provinsi Lampung. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.135
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 9. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan No Urusan Wajib Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp) Total Belanja (Rp) Realisasi Belanja (Rp) % Ket 1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.371.179.474,- 335.000.000,- 5.582.397.000,-
7.288.576.474,- 6.111.637.647,- 83,85 % Sasaran dari Pogram Perencanaan Tata Ruang adalah Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka keterpaduan program. Sasaran Strategis ini dicapai melalui Program Perencanaan Tata Ruang, dengan Indikator Kinerja Tertib pemanfaatan ruang wilayah yang selaras sesuai arah pengembangan wilayah Provinsi Lampung. Adapun Narasi Program Perencanaan Tata Ruang Tahun 2019 sebagai berikut : a) Pembinaan Teknis Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Bimtek dan sosialisasi rencana rinci tata ruang dilakukan sebagai bentuk pembinaan penataan ruang kepada seluruh Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang handal serta sesuai dengan peraturan perundangan. Bimtek dan sosialisasi dilakukan juga dalam rangka menambah kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia penyelenggara penataan ruang di Provinsi Lampung b) Penataan Bangunan dan Lingkungan Penataan Bangunan dan Lingkungan, berupa Penyusunan DED Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah c) Pengawasan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kegiatan pengendalian penataan ruang dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Lampung serta sebagai langkah preventif atau pencegahan timbulnya penyimpangan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah d) Fasilitasi dan Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kegiatan yang dilakukan berupa memfasilitasi Rapat Rutin dan Rakor TKPRD se- Provinsi Lampung e) Fasilitasi Legislasi Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/ Kota Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendorong percepatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang rencana rinci tata ruang Kabupaten/Kota. Hal tersebut juga dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan percepatan dan kemudahan izin berusaha di Provinsi Lampung melalui sistem Online Single Submission (OSS). No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana peruntukan ruang Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana peruntukan ruang Sesuai/ tidak sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.136
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Analisis Penyebab keberhasilan : 1) Dukungan Anggaran yang memadai dan serapan anggaran yang cukup tinggi 2) Tercapainya Pembinaan TeknisPenataan ruang Daerah kabupaten/kota 3) Tercapainya Penataan Ruang Serta Pengembangan Kawasan Strategis, Perkotaan dan Kabupaten Kota Analisis Permasalahan Kinerja : Penyelenggaraan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada T.A. 2019, yang sebelumnya berada pada Dinas Pemukiman Kawasan Perumahan dan PSDA Provinsi Lampung dan Bappeda Provinsi Lampung sehingga SDM yang tersedia belum memadai dan masih terbatas Solusi Atas Permasalahan : Perlu adanya support dari pengambil kebijakan dalam hal program pembinaan, pendanaan Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) tata ruang dengan adanya pelatihan dan bimbingan teknis. e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 1. Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, meliputi: a) Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan b) Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas) 2. Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah melaksanakan 8 Program dan 43 Kegiatan pada Tahun 2019, yaitu: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1) Penyediaan jasa surat menyurat 2) Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.137
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5) Penyediaan alat tulis kantor 6) Penyediaan barang cetak dan penggandaan 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8) Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor 9) Penyediaan peralatan rumah tangga 10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11) Penyediaan makanan dan minuman 12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13) Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran 14) Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 15) Penyediaan jasa publikasi 16) Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD 17) Penyediaan peralatan dan perlengkapan informasi teknologi b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1) Pengadaan Mebeleur 2) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal 2) Pembinaan Pegawai 3) Pendidikan dan Pelatihan PPNS 4) Rapat Koordinasi Pol PP e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1) Penyusunan Renstra 2) Penyusunan laporan capaian kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.138
3. PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG f) Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan : 1) Penyuluhan perda bagi masyarkat dan badan usaha 2) Penindakan penegakan perda 3) Koordinasi dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi PPNS g) Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat Kegiatan : 1) Pendataan dan Monitoring Kesiapan Anggota Perlindungan Masyarakat Se- Provinsi Lampung 2) Bimtek Kesiagaan Linmas Pencegahan dan Penanggulangan 3) Pemberdayaan SDM Linmas Kab/Kota 4) Peningkatan Peran Pol PP dalam rangka pengawasan penanggulangan kesehatan masyarakat. h) Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas) Kegiatan : 1) Penegakan Disiplin Tri Budaya GDN Provinsi Lampung 2) Pemantauan,Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Trantibum 3) Pengamanan Unjuk Rasa dan Pengamanan Di Lingkup Pemprov Lampung 4) Pengamanan dalam rangka pelaksanaan pemakaman pejabat dan mantan pejabat 5) Tertib administrasi pelaksanaan upacara di lingkup Pemprov Lampung 6) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 7) Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 8) Pengendalian keamanan lingkungan 9) Pengawalan dan pengamanan pimpinan daerah dan tamu jabatan/VIP, aset-aset daerah Provinsi Lampung Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian Program dan Kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 17 (Tujuh belas kegiatan) kegiatan dengan realisasi fisik 97,29% Capaian : 1) Tertibnya administrasi surat menyurat (100%), 2) terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (88%), 3) meningkatnya kelancaran tugas bidang adm keuangan (100%), 4) Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja (99%) RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.139
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 5) Terpenuhinya alat tulis kantor (100%), 6) Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan (99%) 7) Tersedianya Komponen Instalansi Listrik (97%) 8) tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (64%), 9) Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (100%) 10) Tersedianya bahan bacaan (100%) , 11) terpenuhinya uang makan anggota Satpol PP (96%), 12) terpenuhinya undangan rapat ke luar daerah (85%) 13) Terbayarnya gaji tenaga kontrak (99%), 14) Terpenuhinya undangan rapat di Dalam Daerah (99%) 15) Tersedianya sarana Lampung Fair dan Pelaksanaan HUT Pol PP dan Linmas (91%), 16) Terlaksananya Laporan Keuangan sesuai dengan Permendagri (99%) , 17) Tersedianya sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) (100%), b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik 94%. Capaian : 1) Jumlah Mebel yang dibeli (87%) 2) Jumlah Unit Gedung Kantor Yang Terpelihara dan Terawat (98%) 3) Jumlah sarana mobilitas yang terpelihara (85%) c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik 100 %. Capaian : Tersedianya Seragam dan Atrubutnya bagi Seluruh Anggota Pol PP (99%) d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur terdiri dari 4 (Empat) kegiatan dengan realisasi fisik 86%. Capaian : 1) Menambahnya wawasan anggota di bidang Mental dan Spiritual (93%) 2) Bertambahnya Anggota Pol PP menjadi PPNS (67%) 3) Tersedianya Info dan Kerjasama Antar Satpol PP (100%) 4) Meningkatnya pendidikan formal anggota Pol PP (70%) RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.140
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi fisik 96 %. Capaian : 1) Tersedianya Dokumen Renstra 2020-2024 (100%) 2) Jumlah laporan sesuai peraturan yang berlaku (94%). f) Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan dengan realisasi fisik 100 %. Capaian : 1) Jumlah perda yang dikawal (100%); 2) Jumlah penindakan pelanggaran perda (97%); 3) Terfasilitasinya dan terkoordinasinya antar PPNS Provinsi Lampung (100%). g) Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dengan realisasi fisik (97%): Capaian : 1) Pendataan dan monitoring Daerah Anggota Linmas Se-Provinsi Lampung (100%) 2) Meningkatnya anggota linmas Se-Provinsi Lampung tentang Kesiagaan kelinmasan (98%) 3) Peningkatan / Pemberdayaan SDM Linmas Kabupaten/Kota (96%) 4) Meminimalisir Penyakit Menular/ Bencana Di Masyarakat (95%) h) Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas) Program Pemeliharaan Kamtibmas terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan dengan realisasi fisik 97 %. Capaian : 1) Jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang meningkat disiplinnya (100 %) 2) Jumlah Tramtibum di Kabupaten / Kota yang kondusif dan aman (98%). 3) Terciptanya Kondisi Kondusif dan aman di Lingkup Pemprov Lampung (71%) 4) Terselenggaranya Prosesi Pemakaman Pejabat Pemprov (75%) 5) Terselenggaranya Tertib Upacara Baik secara administratif maupun pelaksanaannya Di Lingkup Pemprov Lampung (100%) RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.141
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 6) Meningkatnya Kemampuan Anggota Satpol PP Dalam Pengendalian Keamanan Lingkungan (100%) 7) Terciptanya Situasi Aman dan Kondusif dalam pelaksanaan ibadah Haji dan Hari Raya serta Hari-Hari Besar Pemprov Lampung (66%) 8) Terciptanya Situasi yang aman dan nyaman bagi Kantor- Kantor di Lingkup Pemprov (100%) 9) Pengamananan Bagi Pejabat Publik/Tamu Jabatan VIP serta Aset-Aset Daerah (100%) 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional PNS JUMLAH PEGAWAI 1 : 177 S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 KUALIFIKASI PENDIDIKAN (PNS) 2 : : : : : : : SLTA : SLTP SD : : 7 25 - 6 - - 4 - 7 25 - 6 - - 4 - PANGKAT/GOL IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b 3 : : : : : : III/a : II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a : : : : : : : 1 6 4 13 12 11 8 5 43 50 22 2 2 - JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL FUNGSIONAL 4 5 Ess IV = 15 Ess III = 5 Ess II = 1 108 : 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2019, yaitu: Alokasi Rp 48.165.176.048,00 Realisasi Rp 46.485.052.396,00 (96,51%) 6. Proses Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut : a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait; b) Rapat koordinasi teknis; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.142
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD); d) Musrenbang Provinsi; e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional; f) Penyusunan RKPD; g) Penyusunan KUA dan PPAS; h) Finalisasi dan Penetapan PPA; i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); j) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi Sarana dan Prasarana 2 Sepeda Motor Mobil Nissan Druble Cabin Pick Up Druble Cabin Pick Up Panther Truck Dalmas Lemari Kayu Meja ½ biro Kursi Putar Kursi Lipat Stenlis Meja Biro / Kerja Kursi Tamu Brankas Filiing Kabinet Mesin Faxsimile TV Lemari Dua Pintu Genset Vacum Cleaner Ac LCD Projector dan Layar Printer Komputer Laptop Stager HT Mesin Rumput Dispenser Camera Digital Kulkas Mesin Hitung elektronik Baju PHH Tongkat kejut Jas Hujan Borgol Lampu Senter Besar Lampu senter kecil Tongkat Polri Rompi Karpet Modem Handycam Pistol Gas Air Mata Pistol Peluru Karet Rig Link Gunung Reviter CD Room Pompa air Telephone Papan Visual Nama Pintu Detektor Mirror Jumlah 3 3 1 1 1 1 2 31 7 65 23 3 2 10 1 8 2 1 1 12 1 14 14 6 1 24 1 10 3 1 2 150 50 100 100 6 100 200 50 1 2 1 7 5 15 2 2 1 2 1 2 1 Baik 4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Kurang Baik 5 √ √ √ √ √ √ √ Ket. 6 1 √ √ RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.143
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 8. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja belum semua sasaran mencapai target yang ditetapkan, hal ini terutama disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : a) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Produk Hukum lainnya. b) Minimnya sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP dalam menunjang tupoksi Pol PP Solusi a) Memperbanyak jumlah anggota yang memliki syarat untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penegakan Perda b) Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengupayakan penambahan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan Tupoksi Satpol PP. 9. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung 1. Priorotas Urusan Wajib Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dalam rangka mencapai misi Provinsi Lampung yang ke-3 yang pelaksanaan kegiatannya diprioritaskan pada program: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur d) Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan e) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan f) Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan g) Program Kedaruratan Dan Logistik h) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.144
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2. Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung telah melaksanakan sebanyak 8 Program 34 Kegiatan pada Tahun 2019, yaitu : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik; 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan; 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor; 4) Penyediaan alat tulis kantor; 5) Penyediaan cetak dan penggandaan 6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan; 9) Penyediaan makanan dan minuman; 10) Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 11) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran; 12) Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah; 13) Pameran dan promosi pembangunan; 14) Pengembangan Pengelolaan Keuangan SIPKD b) Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur Kegiatan: 1) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional; 2) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor; c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan: 1) Laporan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya kerja; 2) Pemetaan formasi jabatan; 3) Pelatihan dan pendidikan teknis fungsional. d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan: 1) Penyusunan laporan keuangan; 2) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; 3) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.145
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG e) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kegiatan: 1) Koordinasi PB se Provinsi Lampung; 2) Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat terhadap PB. f) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kegiatan: 1) Posko siaga bencana; 2) Peningkatan kapasitas pelajar terhadap penanggulangan bencana; 3) Pembentukan desa tangguh bencana; 4) Penyusunan Kajian Risiko Bencana g) Program Kedaruratan dan Logistik Kegiatan: 1) Pelatihan penataan pergudangan peralatan & logistik PB. Provinsi Lampung; 2) Pemantauan dan monitoring penanggulangan bencana di Provinsi Lampung; 3) Pelatihan tim reaksi cepat penanggulangan bencana Provinsi Lampung; h) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kegiatan: 1) Pendidikan konseling pasca bencana; 2) Identifikasi dan verifikasi pasca bencana; 3) Sosialisasi pemulihan fungsi fungsi pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan pasca bencana 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian Program dan Kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 97,7 %. Capaian : 1) Terlaksananya pembayaran telpon, speedy, air dan listrik selama 12 bulan; 2) Terwujudnya pembayaran honorarium pengurus dan pengelola barang; 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan; 4) Terlaksananya jasa kebersihan/cleaning service; 5) Terpenuhinya alat tulis kantor selama 12 bulan; 6) Terlaksananya penyediaan listrik; 7) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.146
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 8) Terlaksananya pembelian surat kabar harian, bulanan dan buku peraturan perundang - undangan; 9) Terlaksananya makanan dan minuman rapat dan tamu; 10) Terlaksananya perjalanan dinas bagi pejabat struktural dan fungsional serta staf yang terlibat dalam pelaksanaan tugas; 11) Terlaksananya pembayaran honorarium jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran; 12) Terlaksananya perjalanan dinas bagi pejabat struktural dan fungsional serta staf yang terlibat dalam pelaksanaan tugas; 13) Terselenggaranya Pameran Pembangunan dan Pawai Pembangunan Provinsi Lampung; 14) Terwujudnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan SIPKD. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur terdiri atas 2 (dua) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 98,14 %. Capaian : 1) Terpeliharanya rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional kantor; 2) Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 53,7 %. Capaian : 1) Terlaksananya laporan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya kerja; 2) Terlaksananya pemetaan formasi jabatan; 3) Terlaksananya pelatihan dan pendidikan teknis fungsional. d) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan, terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 99,6%. Capaian : 1) Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD; 2) Terlaksananya penyusunan program dan laporan capaian kinerja; 3) Terlaksananya penyusunan renja dan RKA SKPD. e) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, terdiri atas 2 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 98,2%. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.147
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Capaian : 1) Terlaksananya koordinasi PB se Prov. Lampung 2) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan aparat terhadap Penanggulangan Bencana. f) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas 4 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 99,3%. Capaian: 1) Tersedianya dan Teroperasionalisasinya posko siaga bencana 1 x 24 Jam 2) Meningkatnya kapasitas pelajar terhadap Penanggulangan Bencana RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.148
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 3) Tercapainya masyarakat dan aparatur desa yang terampil, tanggap dan sigap dalam menghadapi ancaman bencana; 4) Terlaksananya penyusunan dokumen Kajian Resiko Bencana Provinsi Lampung; MESUJI TULANGBAWANG WAY TULANG BAWANG LAMPUNG LAMPUNG TENGAH DANAU LAMPUNG METRO LAMPUNG PESISIR BARAT TANGGAMUS PRINGSEW BANDAR LAMPUNG PESAWARAN LAMPUNG SELATAN g) Program Kedaruratan dan Logistik Program Kedaruratan dan Logistik terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 98,5%. Capaian : 1) Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penataan gudang, peralatan dan logistik Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung 2) Termonitornya penanggulangan bencana secara efektif dan efisien di Provinsi Lampung RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.149
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 3) Terwujudnya tenaga TRC yang siap& terampil dalam menghadapi bencana h) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas 2 kegiatan dengan realisasi fisik 93,9%. Capaian : 1) Meningkatnya pengetahuan aparatur dan masyarakat tentang traumatik pasca bencana; 2) Terlaksananya verifikasi kerusakan infrastruktur pascaencana; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.150
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 4. Jumlah Pegawai Kualifikasi, Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional KUALIFIKASI JUMLAH PEJABAT JUMLAH PEGAWAI PANGKAT/ GOL PENDIDIKAN STRUKTURAL FUNGSIONAL PNS : 51 orang S2 : 10 IV d : 1 Ess II : 1 PTHL : 12 orang S1 : 18 IV b : 4 Ess III : 4 D3 : 3 IV a : 8 Ess IV : 9 SLTA : 18 III d : 8 SD : 2 III c : 4 III b : 5 III a : 5 II d : 2 II c : 12 II b : 0 II a : 1 I c : 1 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran NO URUSAN WAJIB/ Pilihan Alokasi Belanja Tidak Langsung/ gaji (Rp.Juta) Alokasi Belanja Langsung (Rp.Juta) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Total Belanja (Rp.Juta) Realisasi Belanja (Rp.Juta) % 1 5.299.761.811 671.770.000 3.058.034.500 55.400.50 0 3.785.205.000 3.541.901.724 93,6% 6. Proses Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut : a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait; b) Rapat koordinasi teknis; c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD); d) Musrenbang Provinsi; e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional; f) Penyusunan RKPD; g) Penyusunan KUA dan PPAS; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.151
h) Finalisasi dan Penetapan PPA; i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); j) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan NO SARANA & PRASARANA JUMLAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 Mobil Ambulance Mobil Rescue Mobil Water Treatment Mobil Rescue Double Cabin Mobil Dapur Lapangan Mobil Truck Serba Guna Mobil Tangki Air Mobil MCK Mobil Tangki Air 2012 Mobil MCK 2012 Mobil Komunikasi Satelit Sepeda Motor Trail Rescue Mobil Logpal Isuzu Panther Mobil Rescue B 9221PSD Perahu Amphibi Speed Boat Perahu Karet Kapasitas 8 org Perahu Karet Kapasitas 10 org Perahu Karet Kapasitas 6 org Mesin Perahu 15 PK Mesin Perahu 25 PK Mesin Perahu 40 PK Tenda Posko Tenda Pleton Tenda Keluarga Tenda Gulung Plastik Tenda Pengungsi Daun Tenda Keluarga Tenda Tiup Tenda WC Darurat Closet WC Darurat Leher Angsa Mesin Pompa Air Genset Kompresor Gergaji Mesin Light Tower Portable Solar Handle Lamp Handy Talkie SSB RIG Pompa Air Alat Selam Selam Alat Refling Pakaian Tahan Api Ring Buoy Life Jacket Velbet Baju Selam Helm Damkar Lampu Senter HD Fleksibel Tank 1000 Liter Fleksibel Tank 2000 Liter Water Treatment Portable Water Treatment Portable Mini Peralatan Water Treatment Sandang Kids Ware Selimut Kelambu Lauk Pauk Makanan Tambahan Gizi Masker Matras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 1 3 17 200 5 17 1 58 58 58 1 6 1 2 1 13 35 1 1 3 5 1 3 60 50 93 5 2 2 1 1 3 13 1 300 100 175 20 300 200 2000 40 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KONDISI BAIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 1 3 17 200 5 17 1 58 58 58 1 6 1 2 1 13 35 1 1 3 5 1 3 50 50 93 5 2 2 1 1 3 13 1 300 100 175 20 300 200 2000 40 KURANG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - II.152
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG NO 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 SARANA & PRASARANA Kantong Mayat Laptop Printer Portable Camera Digital Handycam GPS Handy Talkie Modem Internet Eksternal Projector Telpon Satelit Hardisk Desktop PC Printer Multifungsi SSB UPS Alat Selam Ransel Botol Minum Kopel Lampu Emergency Sepatu Boat JUMLAH 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 BAIK 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 KONDISI KURANG - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - 86 87 88 89 Sarung tangan Helm Jas Hujan Tali Rafling 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 8. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan 1) Minimnya SDM tenaga teknis yang membidangi pasca bencana; 2) Tidak adanya tenaga fungsional yang menangani Penanggulangan Bencana. b) Solusi 1) Mengusulkan kepada Pimpinan untuk dapat menambah tenaga teknis yang membidangi pasca bencana; 2) Mengusulkan kepada Pimpinan untuk dapat mengangkat tenaga fungsional yang menangani penanggulangan bencana. 9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan a) Ringkasan Desentralisasi NO URUSAN WAJIB/ Pilihan Alokasi Belanja Tidak Langsung/ gaji (Rp.Juta) Alokasi Belanja Langsung (Rp.Juta) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Total Belanja (Rp.Juta) Realisasi Belanja (Rp.Juta) % 1 5.299.761.811 671.770.000 3.058.034.500 55.400.50 0 3.785.205.000 3.541.901.724 93,6% b) Program Kerja Yang Berkesinambungan NO . 1 PROG/ KEG 2 KESESUAIAN MISI PROV. LAMPUNG 3 2014 4 HASIL CAPAIAN KINERJA 2017 7 2015 5 2016 6 2019 8 2020 9 KET. 10 Posko Siaga Bencana Misi 2 : Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi &pelayanan sosial 99.39 99,87 79,91 99,98 99,90 99.98 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.153
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG f. Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung 1. Prioritas Urusan Wajib Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial di Provinsi Lampung Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung. Program prioritas Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2019, meliputi: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan e) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya f) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial g) Program Pembinaan Anak Terlantar h) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma i) Program pembinaan panti asuhan/panti jompo j) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) k) Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial l) Program Keluarga Harapan 2. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung telah melaksanakan 12 Program dan 38 Kegiatan pada Tahun 2019, yaitu: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 2) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional; 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan; 5) Penyediaan alat tulis kantor; 6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 7) Penyediaan peralatan rumah tangga; 8) Penyediaan bahan logistik kantor; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.154
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 9) Penyediaan makanan dan minuman rapat; 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 11) Penyediaan jasa pendukung/administrasi/Teknis perkantoran; 12) Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD; 13) Pemeliharaan Taman Kantor; 14) Penata usahaan aset daerah. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1) Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor; 2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai/Aparatur d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi dan kinerja SKPD; 2) Penyusunan KUA PPAS dan Program/Kegiatan; 3) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 4) Penyusunan pelaporan dan pembinaan keuangan. e) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Kegiatan: Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping pemberdayaan fakir miskin Perkotaan; f) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1) Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah 2) Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada UPTD Insan Berguna; 3) Perlindungan sosial Korban Bencana Sosial. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 sosial II.155
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG g) Program Pembinaan Anak Terlantar Kegiatan : 1) Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak putus sekolah terlantar pada PSBR Raden Intan; 2) Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar pada PSAA Harapan Bangsa; 3) Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar pada PSAA Budi Asih; 4) Pelayanan dan perlindungan sosial anak. h) Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma Kegiatan : 1) Asistensi dan perlindungan sosial disabilitas. 2) Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas pada UPTD PRSPD; i) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Kegiatan : Peningkatan Pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar pada PSLU Tresna Werdha Lampung. j) Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) Kegiatan : Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada gepeng pada PRSTS Mardi Guna; k) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1) KSN EXPO dan pameran pembangunan (Lampung Fair) 2) Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial; 3) Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 4) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial l) Program Keluarga Harapan Kegiatan : Penanggulangan kemiskinan (pelaporan dan tindak lanjut program). RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.156
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian Program dan Kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100%. Capaian : 1) Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 2) Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor; 3) Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional; 4) Tersedianya jasa administrasi keuangan; 5) Tersedianya alat tulis kantor; 6) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 7) Tersedianya peralatan rumah tangga; 8) Tersedianya bahan logistik kantor; 9) Tersedianya makanan dan minuman; 10) Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 11) Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran; 12) Terlaksananya Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD; 13) Terlaksananya pemeliharaan taman kantor; 14) Terlaksananya Penata usahaan aset daerah. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 2 (dua) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100%. Capaian : 1) Terpeliharanya gedung kantor; 2) Terpeliharanya perawatan kendaraan dinas. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri atas 1 (satu) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 80%. Capaian : Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya pegawai/aparatur. d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100 %. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.157
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Capaian : 1) Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD yang tepat waktu dan sasaran; 2) Terselenggaranya penyusunan KUA PPAS dan program/kegiatan penyelenggaraan kesos; 3) Termonitoringnya program dan kegiatan penyelenggaraan kesos; 4) Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu dan sasaran. e) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100 %. Capaian: Tercapainya Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin Perkotaan; f) Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100%. Capaian : 1) Terlaksananya Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran 2) Tercapainaya Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum pada UPTD Insan Berguna sebanyak 15 anak; 3) Terlaksananya perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial. g) Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Anak Terlantar, terdiri dari 4 (empat) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100%. Capaian: 1) Meningkatnya keterampilan sosial dan keterampilan kerja anak putus sekolah terlantar di PSBR Raden Intan dengan jumlah anak sebanyak 40 orang; 2) Terbinanya dan terlindunginya anak yatim piatu terlantar di PSAA Harapan Bangsa dengan jumlah anak sebanyak 50 orang; 3) Terbina dan terlindunginya anak yatim piatu terlantar di PSAA Budi Asih dengan jumlah anak sebanyak 50 orang; 4) Terlaksananya pelayanan dan perlindungan sosial anak. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.158
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG h) Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma, terdiri dari 2 (dua) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100%. Capaian : 1) Terlaksananya asistensi dan perlindungan sosial disabilitas 2) Meningkatnya pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas pada UPTD PRSPD dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 50 orang; i) Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100%. Capaian : Terpenuhinya kebutuhan fisik dan mental lansia di PSLU Tresna Werdha dengan jumlah lansia/jompo sebanyak 85 orang; j) Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial ( Eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya), terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100%. Capaian : Terpenuhinya kebutuhan fisik dan mental Tuna Sosial di PRSTS Mardi Guna dengan jumlah kelayan sebanyak 25 orang. k) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial lainnya), terdiri dari 4 (empat) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100%. Capaian : 1) Terlaksananya KSN EXPO dan pameran pembangunan (Lampung Fair) 2) Tercapainya Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; 3) Terlaksananya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 4) Meningkatnya jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial; l) Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100%. Capaian : Meningkatnya efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.159
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN PANGKAT GOLONGAN STRUKTURAL JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL DINAS SOSIAL PNS : 183S3 : 0IV d : 1Eselon II : 1Fungsional Peksos : 9 L : 95S2 : 33IV c : 1Eselon III : 11JFU : 125 P : 88S1 : 52IV b : 10Eselon IV : 35 D4 : 9IV a : 23 PTHL : 26D3 : 4III d : 47 L : 12D2 : 0III c : 18 P : 14D1 : 0III b : 41 SLTA : 66III a : 5 SLTP : 11II d : 6 SD : 6II c : 8 II b : 8 II a : 9 I d : 1 Ic : 2 Ib : 0 Ia : 0 JUMLAH DINSOS 181 181 47 134 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran a. Alokasi anggaran APBD Dinas Sosial Provinsi Lampung TA 2019 adalah: Alokasi : Rp. 28.568.682.940,- Terdiri atas : Belanja Tidak Langsung : Rp. 18.490.031.490,- Belanja Langsung : Rp. 10.078.651.450,- b. Realisasi Anggaran APBD Dinas Sosial Provinsi Lampung T A 2019 adalah: Realisasi : Rp. 27.992.624.827,- (97,98%) Terdiri atas : Belanja Tidak Langsung : Rp. 18.240.922.341,- Belanja Langsung : Rp. 9.751.702.486,- 6. Proses Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut : a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.160
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG b) Rapat koordinasi teknis; c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD); d) Musrenbang Provinsi; e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional; f) Penyusunan RKPD; g) Penyusunan KUA dan PPAS; h) Finalisasi dan Penetapan PPA; i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); j) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan NO 1 SARANA DAN PRASARANA 2 JUMLAH 3 BAIK 4 KONDISI KURANG BAIK 5 KETERANGAN 6 1 Gedung kantor a. kantor dinas 3 3
Baik b. rumah dinas 25 25
Baik c. gudang 2
Baik 2
Kendaraan
Baik a. roda 4 21 17
Baik b. roda 2 10 6
Baik 3
Peralatan kantor
Baik a. meja 407
367
Baik b. kursi 504
476
Baik c. Lemari 57
Baik d. filing cabinet 86 72
Baik e. mesin tik 32 15
Baik f. computer/PC 88
Baik g. Rak kayu 32 17
Baik h. kursi rapat 154 121
Baik i. Printer 49
Baik j. mesin potong rumput 1 1
Baik k. Faximilie 1
Baik l. Jam dinding 45 45
Baik m. Kamera 2
Baik n. Brangkas 4
Baik o. Air Conditioner 35 31
Baik p. Layar proyektor 1 1
Baik q. CCTV 4
Baik 8. Permasalahan dan Solusi Permasalahan a) Data PMKS dan PSKS di kab/kota belum dapat disajikan secara detail by name by addres dan tersistemisasi. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.161
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG b) Tidak sinkronnya data yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya dengan data riil tahun ini. Kondisi ini disebabkan oleh diberlakukannya kebijakan bahwa Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial sebagai satu- satunya sumber data kesejahteraan sosial. Solusi Upaya koordinasi, asistensi, tahapan untuk perencanaan sudah dilakukan baik untuk aparatur maupun masyarakat sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial, tetapi pengalokasian dana program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial belum signifikan baik dari pemerintah, dunia usaha dan pelaku-pelaku pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta menghadapi tantangan dan perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk, sudah tertuang dalam UU dan peraturan pemerintah yang saat ini memasuki tahap proses penyempurnaan dan pengesahan, sehubungan dengan hal tersebut sangat urgen untuk dipersiapkan peraturan daerah yang merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari UU dan peraturan pemerintah tentang pembangunan kesejahteraan sosial. 9. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan a) Program Kerja Berkesinambungan NO Program/Kegiatan Kesesuaian Misi Provinsi Lampung Tahun 2015 Hasil Capaian Kinerja Tahun 2017 Tahun 2016 Tahun 2018 Tahun 2019 1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Peningkatan Pembinaan Pelayanan Kesos Kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada UPTD Insan Berguna Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas Target : 15 orang Realisasi : 15 orang Target : 15 orang Realisasi : 15 orang Target : 15 orang Realisasi : 15 orang 2. Program Pembinaan Terlantar a. Peningkatan Anak Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada anak putus sekolah terlantar pada PSBR Raden Intan Target : 70 orang Realisasi : 70 orang Target : 70 orang Realisasi : 70 orang Target : 40 orang Realisasi : 40 orang Target : 50orang Realisasi : 50 orang Target : 40 orang Realisasi : 40 orang b. Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar pada PSAA Harapan Bangsa Target : 60 orang Realisasi : 60 orang Target : 60 orang Realisasi : 60 orang Target : 50 orang Realisasi : 50 orang Target : 50 orang Realisasi : 50 orang Target : 50 orang Realisasi : 50 orang c. Peningkatan pembinaan dan RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.162
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG NO Program/Kegiatan Kesesuaian Misi Provinsi Lampung Tahun 2015 Hasil Capaian Kinerja Tahun 2017 Tahun 2016 Tahun 2018 Tahun 2019 pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar pada PSAA Budi Asih Target : 86 orang Realisasi : 86 orang Target : 86 orang Realisasi : 86 orang Target : 50 orang Realisasi : 50 orang Target : 50 orang Realisasi : 50 orang Target : 50 orang Realisasi : 50 orang 3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang cacat netra pada PSRPD Target : 50 orang Target : 50 orang Target : 50 orang Target : 50 orang Target : 50 orang 4. Program Pembinaan Asuhan / Jompo Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar pada PSLU Tresna Werdha Panti Panti Realisasi : 50 orang Target : 100 orang Realisasi : 50 orang Target : 100 orang Realisasi : 50 orang Target : 80 orang Realisasi : 50 orang Target : 85 orang Realisasi : 50 orang Target : 85 orang Realisasi : 100 orang Realisasi : 100 orang Realisasi : 80 orang Realisasi : 85 orang Realisasi : 85 orang 5. Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (ex narapidana, PSK dan penyakit sosial lainnya) Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis pada PRSTS Mardi Guna Ex. Target : 85 orang Realisasi : 85 orang Target : 80 orang Realisasi : 80 orang Target : 25 orang Realisasi : 25 orang Target : 25 orang Realisasi : 25 orang Target : 25 orang Realisasi : 25 orang b) Program Unggulan NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN 1 Gerakan Ayo Kuliah bagi Anak KPM PKH 2 Tagana Masuk Sekolah (TMS) 3 Mendorong penggunaan Aplikasi e-kasir (e-barcode) pada e-Warong 4 Sistem Penjualan Konsinyasi pada KUBE (Kelompok Usaha Bersama) RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.163
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG c) Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Provinsi Lampung d) Data PMKS Provinsi Lampung RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 II.164
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BBAABB IIIIII HHAASSIILL EEVVAALLUUAASSII PPEENNYYEELLEENNGGGGAARRAAAANN PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN DDAAEERRAAHH ((EEPPPPDD)) DDAANN OOPPIINNII AATTAASS LLAAPPOORRAANN KKEEUUAANNGGAANN PPEEMMEERRIINNTTAAHH DDAAEERRAAHH TTAAHHUUNN SSEEBBEELLUUMMNNYYAA A. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) 1. Catatan Hasil Validasi EKPPD Timda dan Evaluasi Terhadap LPPD Provinsi Lampung Tahun 2018 Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/2345/SJ tanggal 8 Mei 2019 perihal Pedoman Pelaksanaan EKPPD Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun 2018. Untuk pelaksanaannya berdasarkan Radiorgram Menteri Dalam Negeri Nomor T.120.04/3756/OTDA tanggal 15 Juli 2019 tentang Pelaksanaan Validasi terhadap hasil EKPPD Kabupaten/Kota oleh Timda dan Evaluasi LPPD Provinsi, terdapat beberapa catatan hasil evaluasi terhadap LPPD Provinsi Lampung Tahun 2018 oleh Tim Validasi dan Evaluasi (Sekretariat Tim Teknis Nasional EPPD) sebagai berikut: a. Evaluasi meliputi kesesuaian materi yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 dan tingkat capaian kinerja baik pada Tataran Pengambil Kebijakan, Tataran Pelaksana Kebijakan, maupun Urusan Pemerintahan; b. Hasil validasi EKPPD Timda dan Evaluasi terhadap LPPD Provinsi Lampung Tahun 2018 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan EKPPD, dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Terhadap validasi hasil EKPPD Timda (template individu dan gabungan kabupaten/kota), sebagai berikut: a) Tim Validasi dan Evaluasi telah melaksanakan validasi terhadap hasil EKPPD Kabupaten/Kota oleh Timda dari tanggal 7 s.d 9 Oktober 2019, yang dilaksanakan oleh Tim Daerah sebanyak 13 Kabupaten dan 2 Kota di wilayah Provinsi Lampung; RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 III.1
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG b) Selanjutnya secara bersama-sama dilakukan penggabungan untuk mendapatkan peringkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan untuk mendapatkan kinerja provinsi yang diperoleh melalui agregasi; 2) Hasil evaluasi terhadap LPPD Provinsi Lampung Tahun 2018, sebagai berikut: a) Pengambil Kebijakan Elemen data yang disajikan dalam LPPD telah didukung rincian data yang memadai sebanyak 39 IKK dan tidak didukung rincian data yang memadai/tidak ada informasi (TDI) sebanyak 0 IKK; Terdapat 5 IKK (12,5%) yang capaian kinerjanya berbeda antara data yang disajikan dalam LPPD dengan hasil evaluasi. b) Pelaksana Kebijakan (OPD yang melaksanakan urusan wajib dan pilihan; Elemen data yang disajikan dalam LPPD telah didukung rincian data yang memadai sebanyak 714 IKK dan tidak didukung rincian data yang memadai/tidak ada informasi (TDI) sebanyak 0 IKK Terdapat 141 IKK (20,98%) yang capaian kinerjanya berbeda antara data yang disajikan dalam LPPD dengan hasil evaluasi c) Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Elemen data yang disajikan dalam LPPD telah didukung rincian data yang memadai sebanyak 78 IKK dan tidak didukung rincian data yang memadai/tidak ada informasi (TDI) sebanyak 0 IKK Terdapat 17 IKK (20,73%) yang capaian kinerjanya berbeda antara data yang disajikan dalam LPPD dengan hasil evaluasi Terdapat 35 IKK data capaian kinerja provinsi yang ditentukan oleh agregasi data capaian kinerja kabupaten/kota berbeda dengan yang disajikan dalam LPPD c. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami mengharapkan Gubernur untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut: 1) Dalam penyusunan LPPD yang akan datang, agar terus dilengkapi dengan data pendukung yang memadai sebagaimana telah ditetapkan dalam Manual Tata Cara EKPPD terhadap LPPD. Dokumen rincian dan data pendukung tersebut agar disimpan atau diarsipkan di Biro Pemerintahan dan Daerah 2) Untuk mendukung validitas data yang disajikan dalam LPPD pada tahun yang akan datang, perlu dilakukan self assesment (evaluasi kinerja mandiri) sebelum Provinsi/Kabupaten/Kota difinalkan RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 III.2
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 3) Hasil pemeringkatan kiranya bukan tujuan utama, namun sebaikanya menekankan kepada peningkatan kinerja pada seluruh OPD dengan menjaga validitas data yang memadai karena proses yang benar akan menentukan hasil yang baik 4) Terhadap urusan wajib dan pilihan yang ditentukan berdasarkan hasil agregasi kinerja kabupaten/kota agar terus ditingkatkan koordinasi antara dinas teknis tingkat provinsi dengan kabupaten/kota 5) Pemerintah provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, diharapkan lebih meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (terhadap capaian kinerja yang sangat rendah) untuk pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya. 2. Review EKPPD Tim Daerah Provinsi Lampung Terhadap LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2018 Dalam rangka pelaksanaan EKPPD Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun 2018, berdasarkan Radiorgram Menteri Dalam Negeri Nomor: T.120.04/3756/OTDA tanggal 15 Juli 2019 tentang Pelaksanaan Validasi terhadap Hasil EKPPD Kabupaten/Kota oleh Timda dan Evaluasi LPPD Provinsi, terdapat beberapa review atas hasil EKPPD Tim Daerah Provinsi Lampung terhadap LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2018, yaitu sebagai berikut: a. Tim Daerah Provinsi Lampung telah melaksanakan EKPPD terhadap LPPD Tahun 2018 di seluruh kabupaten/kota wilayah Provinsi Lampung, dengan rincian sebagai berikut: 1 Lampung Barat 9 Way Kanan 2 Lampung Selatan 10 Tulang Bawang Barat 3 Lampung Tengah 11 Mesuji 4 Lampung Timur 12 Pringsewu 5 Lampung Utara 13 Pesisir Barat 6 Pesawaran 14 Bandar Lampung 7 Tanggamus 15 Metro 8 Tulang Bawang b. Terdapat capaian kinerja IKK yang Tidak Diperoleh Informasi (TDI) pada Kabupaten/Kota yang perlu diklarifikasi c. Terdapat capaian kinerja IKK yang Tidak Wajar (extreme) pada kabupaten/kota yang perlu diklarifikasi d. Terdapat capaian kinerja IKK yang "value" dalam template (kesalahan teknis penginputan/sistem), perlu diperbaiki dan di chek kembali sehingga mengganggu proses penggabungan pemeringkatan sementara RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 lebih tidak III.3
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG e. Terdapat capaian kinerja IKK yang "salah tolong cek" dalam template (kemungkinan salah penginputan elemen data/lebih besar pembilang daripada penyebut), perlu diperbaiki dan dicek kembali f. Terdapat capaian kinerja IKK sebagaiama dimaksud huruf b, c, d dan e, diharapkan kepada Tim Daerah Provinsi untuk dapat mengklarifikasi disertai dengan dokumen/data pendukung IKK, dan dapat menghadirkan Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota yang terkait (jika perlu) g. Diharapkan kepada Tim Daerah (evaluator kabupaten/kota) menggunakan template individu sesuai dengan kesepakatan Bimtek Timda di Jakarta h. Adapun pemeringkatan sementara 15 kabupaten/kota, yaitu sebagai berikut: No Nama Kabupaten/Kota Skor Prestasi 1 KOTA METRO 3,3481 ST 2 KABUPATEN LAMPUNG BARAT 3,3173 ST 3 KABUPATEN WAY KANAN 3,2471 ST 4 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 3,1820 ST 5 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 3,1810 ST 6 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 3,1659 ST 7 KABUPATEN PRINGSEWU 3,1162 ST 8 KOTA BANDAR LAMPUNG 3,0940 ST 9 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 3,0407 ST 10 KABUPATEN MESUJI 2,8962 T 11 KABUPATEN TULANG BAWANG 2,8798 T 12 KABUPATEN PESISIR BARAT 2,8575 T 13 KABUPATEN PESAWARAN 2,8003 T 14 KABUPATEN LAMPUNG UTARA 2,7450 T 15 KABUPATEN TANGGAMUS 2,6964 T RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 III.4
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA 1. Laporan atas Laporan Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. 2. Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi lampung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. 3. Tanggung Jawab BPK Tanggungjawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang teapat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Lampung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 III.5
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK. 4. Opini Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 5. Laporan Hasil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan 30B/LHP/XVIII.BLP/05/2019 dan Nomor 30C/LHP/XVIII.BLP/05/2019 tanggal 24 Mei 2019. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor III.6
BBAABB IIVV RRIINNGGKKAASSAANN RREEAALLIISSAASSII PPEENNEERRIIMMAAAANN DDAANN PPEENNGGEELLUUAARRAANN AANNGGGGAARRAANN DDAAEERRAAHH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 2 March 2020 s/d 31 December 2019 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / (KURANG) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL 4 PENDAPATAN 7.371.432.528.025,69 7.266.988.971.746,38 0,00 7.266.988.971.746,38 (104.443.556.279,31) 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.987.249.600.061,42 3.018.062.824.078,38 0,00 3.018.062.824.078,38 30.813.224.016,96 4 . 1 . 1 . 01 Pajak Kendaraan Bermotor 750.000.000.000,00 799.767.612.251,00 0,00 799.767.612.251,00 49.767.612.251,00 4 . 1 . 1 . 03 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 767.000.000.000,00 728.165.240.209,00 0,00 728.165.240.209,00 (38.834.759.791,00) 4 . 1 . 1 . 05 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 608.000.000.000,00 599.660.914.181,00 0,00 599.660.914.181,00 (8.339.085.819,00) 4 . 1 . 1 . 06 Pajak Air Permukaan 3.000.000.000,00 3.828.897.057,00 0,00 3.828.897.057,00 828.897.057,00 4 . 1 . 1 . 08 Pajak Rokok 536.929.542.285,00 496.465.566.696,00 0,00 496.465.566.696,00 (40.463.975.589,00) 4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 3.019.050.400,00 213.773.849,00 0,00 213.773.849,00 (2.805.276.551,00) 4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 9.558.535.072,00 10.575.771.217,00 0,00 10.575.771.217,00 1.017.236.145,00 4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 471.861.300,00 279.932.800,00 0,00 279.932.800,00 (191.928.500,00) 4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 31.234.739.383,98 27.510.730.057,92 0,00 27.510.730.057,92 (3.724.009.326,06) 4 . 1 . 3 . 03 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 590.764.389,33 327.175.291,00 0,00 327.175.291,00 (263.589.098,33) 4 . 1 . 4 . 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 3.923.655.781,80 8.602.236.679,00 0,00 8.602.236.679,00 4.678.580.897,20 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 IV.1
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 2 March 2020 s/d 31 December 2019 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / (KURANG) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL 4 . 1 . 4 . 02 Penerimaan Jasa Giro 22.247.525.893,00 28.909.651.666,84 0,00 28.909.651.666,84 6.662.125.773,84 4 . 1 . 4 . 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TPTGR) 5.000.000,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 7.200.000,00 4 . 1 . 4 . 06 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 181.370.000,00 49.202.288,00 0,00 49.202.288,00 (132.167.712,00) 4 . 1 . 4 . 07 Pendapatan Denda Pajak 14.660.127.537,00 19.140.841.802,00 0,00 19.140.841.802,00 4.480.714.265,00 4 . 1 . 4 . 10 Pendapatan dari Pengembalian 265.630.000,00 13.074.561.202,96 0,00 13.074.561.202,96 12.808.931.202,96 4 . 1 . 4 . 14 Penerimaan dari Jasa Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 15 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 216.925.000.000,00 261.847.761.777,12 0,00 261.847.761.777,12 44.922.761.777,12 4 . 1 . 4 . 16 Penerimaan Lain-lain 19.236.798.019,31 19.630.755.053,54 0,00 19.630.755.053,54 393.957.034,23 4 . 2 DANA PERIMBANGAN 4.324.348.511.447,00 2.627.195.349.110,00 0,00 2.627.195.349.110,00 (1.697.153.162.337,00) 4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak 137.881.121.124,00 87.416.096.820,00 0,00 87.416.096.820,00 (50.465.024.304,00) 4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 42.364.193.323,00 51.128.238.596,00 0,00 51.128.238.596,00 8.764.045.273,00 4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum . 1.906.780.297.000,00 1.906.780.297.000,00 0,00 1.906.780.297.000,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus . 2.237.322.900.000,00 581.870.716.694,00 0,00 581.870.716.694,00 (1.655.452.183.306,00) 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 59.834.416.517,27 1.621.730.798.558,00 0,00 1.621.730.798.558,00 1.561.896.382.040,73 4 . 3 . 1 . 02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 . 3 . 1 . 03 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri 13.538.053.517,27 11.362.590.000,00 0,00 11.362.590.000,00 (2.175.463.517,27) 4 . 3 . 4 . 01 Dana Penyesuaian 26.756.363.000,00 26.756.363.000,00 0,00 26.756.363.000,00 0,00 4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi. 1.000.000.000,00 1.140.718.595,00 0,00 1.140.718.595,00 140.718.595,00 4 . 3 . 5 . 02 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten/Kota 12.383.254.200,00 10.680.720.756,00 0,00 10.680.720.756,00 (1.702.533.444,00) 4 . 3 . 5 . 03 Bantuan Keuangan dari Kota 6.156.745.800,00 5.925.519.432,00 0,00 5.925.519.432,00 (231.226.368,00) 4 . 3 . 6 . 01 Pendapatan Lainnya 0,00 1.565.864.886.775,00 0,00 1.565.864.886.775,00 1.565.864.886.775,00 5 BELANJA 7.489.275.473.317,00 7.057.572.029.474,41 0,00 7.057.572.029.474,41 (431.703.443.842,59) 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.816.483.771.954,00 4.601.404.065.605,73 0,00 4.601.404.065.605,73 (215.079.706.348,27) 5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 1.494.248.556.041,05 1.414.727.030.717,00 0,00 1.414.727.030.717,00 (79.521.525.324,05) RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 IV.2
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 2 March 2020 s/d 31 December 2019 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 332.459.987.382,95 264.689.097.759,00 0,00 264.689.097.759,00 5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 20.271.750.000,00 20.218.500.000,00 0,00 20.218.500.000,00 5 . 1 . 1 . 04 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 66.391.200.000,00 61.960.500.000,00 0,00 61.960.500.000,00 5 . 1 . 2 . 01 Bunga Utang Pinjaman 37.000.000.000,00 33.382.304.468,00 0,00 33.382.304.468,00 5 . 1 . 3 . 01 Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga 952.030.960,00 926.015.480,00 0,00 926.015.480,00 5 . 1 . 4 . 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 16.350.000.000,00 15.313.000.000,00 0,00 15.313.000.000,00 5 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 49.738.598.640,00 46.043.507.791,00 0,00 46.043.507.791,00 5 . 1 . 4 . 07 Belanja Hibah Bos Kepada Satuan Pendidikan 1.305.441.613.000,00 1.268.038.092.720,00 0,00 1.268.038.092.720,00 5 . 1 . 5 . 03 Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 5 . 1 . 5 . 04 Bantuan Sosial Untuk Pemberian Perlindungan Sosial 500.000.000,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 5 . 1 . 6 . 02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota 1.460.816.461.530,00 1.459.179.743.870,73 0,00 1.459.179.743.870,73 5 . 1 . 7 . 02 Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota 2.250.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 2.100.000.000,00 5 . 1 . 7 . 04 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya 10.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 9.000.000.000,00 5 . 1 . 7 . 05 Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik 4.813.574.400,00 4.796.272.800,00 0,00 4.796.272.800,00 5 . 1 . 8 . 01 Belanja Tidak Terduga. 13.750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.672.791.701.363,00 2.456.167.963.868,68 0,00 2.456.167.963.868,68 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 34.476.674.000,00 30.452.231.500,00 0,00 30.452.231.500,00 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 103.916.922.606,00 101.940.774.800,00 0,00 101.940.774.800,00 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 04 Belanja Pegawai BLUD 2.573.858.500,00 2.489.621.832,00 0,00 2.489.621.832,00 5 . 2 . 1 . 05 Belanja Pegawai BOS 31.592.545.000,00 31.201.115.200,00 0,00 31.201.115.200,00 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 41.613.580.779,00 40.106.468.335,00 0,00 40.106.468.335,00 5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 17.568.273.812,00 14.102.547.259,20 0,00 14.102.547.259,20 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 65.858.773.187,00 59.426.204.401,67 0,00 59.426.204.401,67 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 LEBIH / (KURANG) (67.770.889.623,95) (53.250.000,00) (4.430.700.000,00) (3.617.695.532,00) (26.015.480,00) (1.037.000.000,00) (3.695.090.849,00) (37.403.520.280,00) (500.000.000,00) (470.000.000,00) (1.636.717.659,27) (150.000.000,00) (1.000.000.000,00) (17.301.600,00) (13.750.000.000,00) (216.623.737.494,32) (4.024.442.500,00) (1.976.147.806,00) 0,00 (84.236.668,00) (391.429.800,00) (1.507.112.444,00) (3.465.726.552,80) (6.432.568.785,33) IV.3
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 2 March 2020 s/d 31 December 2019 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI s/d PERIODE LALU PERIODE INI 5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi 48.027.132.500,00 47.890.718.051,00 0,00 5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 21.536.701.970,00 20.248.034.056,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 34.495.108.536,00 33.319.239.301,00 0,00 5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 34.564.202.400,00 32.048.184.100,00 0,00 5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.258.135.000,00 1.740.275.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 09 Belanja Sewa Alat Berat 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.822.620.000,00 5.480.128.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 57.710.206.740,00 54.924.442.341,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3.409.567.884,00 2.360.325.700,00 0,00 5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 1.767.643.400,00 1.748.924.400,00 0,00 5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6.258.912.240,00 6.009.750.940,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 170.034.529.512,00 160.954.377.852,00 0,00 5 . 2 . 2 . 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 526.550.000,00 483.700.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 9.881.653.800,00 9.529.593.307,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 62.663.196.608,00 60.458.221.721,00 0,00 5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 6.389.481.947,00 6.226.415.100,00 0,00 5 . 2 . 2 . 22 Belanja Jasa Keamanan 1.761.380.000,00 1.735.479.800,00 0,00 5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang dan Jasa BLUD 202.336.185.860,00 208.167.711.282,42 0,00 5 . 2 . 2 . 24 Belanja Akomodasi, Transportasi dan Uang Saku Peserta 16.285.370.000,00 14.638.262.820,00 0,00 5 . 2 . 2 . 25 Belanja Hibah Barang dan Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 189.620.695.814,00 162.006.190.995,00 0,00 5 . 2 . 2 . 26 Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 1.699.590.000,00 1.683.008.410,00 0,00 5 . 2 . 2 . 27 Belanja Restitusi Pajak 79.095.000,00 59.469.065,00 0,00 5 . 2 . 2 . 28 Belanja Jasa Pihak Ketiga 117.456.490.089,00 112.304.962.077,00 0,00 5 . 2 . 2 . 29 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur 26.265.959.000,00 23.457.874.072,00 0,00 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 TOTAL 47.890.718.051,00 20.248.034.056,00 33.319.239.301,00 32.048.184.100,00 1.740.275.000,00 0,00 5.480.128.000,00 54.924.442.341,00 2.360.325.700,00 1.748.924.400,00 6.009.750.940,00 160.954.377.852,00 483.700.000,00 9.529.593.307,00 60.458.221.721,00 6.226.415.100,00 1.735.479.800,00 208.167.711.282,42 14.638.262.820,00 162.006.190.995,00 1.683.008.410,00 59.469.065,00 112.304.962.077,00 23.457.874.072,00 LEBIH / (KURANG) (136.414.449,00) (1.288.667.914,00) (1.175.869.235,00) (2.516.018.300,00) (517.860.000,00) 0,00 (342.492.000,00) (2.785.764.399,00) (1.049.242.184,00) (18.719.000,00) (249.161.300,00) (9.080.151.660,00) (42.850.000,00) (352.060.493,00) (2.204.974.887,00) (163.066.847,00) (25.900.200,00) 5.831.525.422,42 (1.647.107.180,00) (27.614.504.819,00) (16.581.590,00) (19.625.935,00) (5.151.528.012,00) (2.808.084.928,00) IV.4
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 2 March 2020 s/d 31 December 2019 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI s/d PERIODE LALU PERIODE INI 5 . 2 . 2 . 30 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 1.220.150.000,00 919.372.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 31 Belanja Barang dan Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 12.575.891.500,00 8.064.832.500,00 0,00 5 . 2 . 2 . 34 Belanja Barang dan Jasa BOS 197.686.010.300,00 186.669.773.200,00 0,00 5 . 2 . 3 . 01 Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 06 Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 07 Belanja modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 14 Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Berat 305.000.000,00 304.999.960,00 0,00 5 . 2 . 3 . 16 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 2.079.000,00 2.025.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 17 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 3.407.791.675,00 3.297.513.409,44 0,00 5 . 2 . 3 . 18 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 22 Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 1.200.000.000,00 1.027.999.500,00 0,00 5 . 2 . 3 . 23 Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 168.885.350,00 168.050.050,00 0,00 5 . 2 . 3 . 24 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 250.000,00 250.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 25 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 207.300.300,00 85.824.300,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 50.000.000,00 49.800.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 1.598.902.255,00 1.550.924.155,00 0,00 5 . 2 . 3 . 28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 8.851.573.461,00 7.936.772.882,00 0,00 5 . 2 . 3 . 29 Belanja modal Pengadaan Komputer 16.757.687.505,00 11.227.546.327,00 0,00 5 . 2 . 3 . 30 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/mobileur 7.226.118.296,00 6.949.201.765,00 0,00 5 . 2 . 3 . 31 Belanja modal Pengadaan Alat Studio 4.971.436.455,00 4.722.803.050,00 0,00 5 . 2 . 3 . 32 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 683.727.000,00 676.559.800,00 0,00 5 . 2 . 3 . 33 Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 34 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 25.352.970.430,00 24.024.788.831,00 0,00 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 TOTAL 919.372.000,00 8.064.832.500,00 186.669.773.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.999.960,00 2.025.000,00 3.297.513.409,44 25.000.000,00 1.027.999.500,00 168.050.050,00 250.000,00 85.824.300,00 49.800.000,00 1.550.924.155,00 7.936.772.882,00 11.227.546.327,00 6.949.201.765,00 4.722.803.050,00 676.559.800,00 48.000.000,00 24.024.788.831,00 LEBIH / (KURANG) (300.778.000,00) (4.511.059.000,00) (11.016.237.100,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (40,00) (54.000,00) (110.278.265,56) 0,00 (172.000.500,00) (835.300,00) 0,00 (121.476.000,00) (200.000,00) (47.978.100,00) (914.800.579,00) (5.530.141.178,00) (276.916.531,00) (248.633.405,00) (7.167.200,00) 0,00 (1.328.181.599,00) IV.5
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 2 March 2020 s/d 31 December 2019 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI s/d PERIODE LALU PERIODE INI 5 . 2 . 3 . 35 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 166.397.750,00 146.308.170,00 0,00 5 . 2 . 3 . 36 Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 675.500.000,00 174.373.649,00 0,00 5 . 2 . 3 . 37 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 60.607.384.400,00 56.761.577.861,00 0,00 5 . 2 . 3 . 42 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 629.066.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 48 Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 198.462.950,00 126.378.700,00 0,00 5 . 2 . 3 . 49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 329.082.064.646,00 298.605.876.008,95 0,00 5 . 2 . 3 . 50 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 2.080.119.952,00 2.078.253.133,00 0,00 5 . 2 . 3 . 57 Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 58 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 424.990.972,00 417.454.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 60 Belanja modal Pengadaan Jalan 497.095.412.882,00 456.572.486.808,00 0,00 5 . 2 . 3 . 61 Belanja modal Pengadaan Jembatan 8.925.886.000,00 6.951.608.020,00 0,00 5 . 2 . 3 . 62 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 5.231.608.000,00 4.893.341.400,00 0,00 5 . 2 . 3 . 65 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 200.000.000,00 189.697.868,00 0,00 5 . 2 . 3 . 67 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 10.500.000,00 10.442.500,00 0,00 5 . 2 . 3 . 68 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor 110.000.000,00 104.203.178,00 0,00 5 . 2 . 3 . 70 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih 150.000.000,00 148.121.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 77 Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas 3.460.928.200,00 3.182.464.890,00 0,00 5 . 2 . 3 . 80 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 260.000.000,00 259.478.300,00 0,00 5 . 2 . 3 . 83 Belanja modal Pengadaan Buku 305.400.000,00 303.502.015,00 0,00 5 . 2 . 3 . 84 Belanja modal Pengadaan Terbitan 11.700.000,00 11.685.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 86 Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 182.600.000,00 182.600.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 87 Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 50.850.000,00 49.850.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 90 Belanja Modal Dana BOS 11.849.284.500,00 11.849.284.500,00 0,00 5 . 2 . 3 . 91 Belanja Modal Konsultansi 28.133.926.200,00 27.494.142.135,00 0,00 5 . 2 . 3 . 92 Belanja Modal BLUD 10.575.704.500,00 9.101.880.500,00 0,00 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 TOTAL 146.308.170,00 174.373.649,00 56.761.577.861,00 0,00 126.378.700,00 298.605.876.008,95 2.078.253.133,00 0,00 417.454.000,00 456.572.486.808,00 6.951.608.020,00 4.893.341.400,00 189.697.868,00 10.442.500,00 104.203.178,00 148.121.000,00 3.182.464.890,00 259.478.300,00 303.502.015,00 11.685.000,00 182.600.000,00 49.850.000,00 11.849.284.500,00 27.494.142.135,00 9.101.880.500,00 LEBIH / (KURANG) (20.089.580,00) (501.126.351,00) (3.845.806.539,00) (629.066.000,00) (72.084.250,00) (30.476.188.637,05) (1.866.819,00) 0,00 (7.536.972,00) (40.522.926.074,00) (1.974.277.980,00) (338.266.600,00) (10.302.132,00) (57.500,00) (5.796.822,00) (1.879.000,00) (278.463.310,00) (521.700,00) (1.897.985,00) (15.000,00) 0,00 (1.000.000,00) 0,00 (639.784.065,00) (1.473.824.000,00) IV.6
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 2 March 2020 s/d 31 December 2019 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI s/d PERIODE LALU PERIODE INI 5 . 2 . 3 . 93 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 67.158.470.785,00 27.541.040.470,00 0,00 5 . 2 . 3 . 94 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 44.425.633.915,00 44.065.625.315,00 0,00 SURPLUS / DEFISIT (117.842.945.291,31) 209.416.942.271,97 0,00 6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 213.992.945.291,31 213.992.353.291,31 0,00 6 . 1 . 1 . 01 Penggunaan SILPA tahun sebelumnya 93.876.882.791,31 93.876.882.791,31 0,00 6 . 1 . 4 . 04 Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 120.116.062.500,00 120.115.470.500,00 0,00 6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 96.150.000.000,00 86.138.166.352,00 0,00 6 . 2 . 2 . 02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 25.550.000.000,00 15.550.000.000,00 0,00 6 . 2 . 3 . 04 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 70.600.000.000,00 70.588.166.352,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 117.842.945.291,31 127.854.186.939,31 0,00 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 337.271.129.211,28 0,00 CCaattaattaann:: DDaattaa sseemmeennttaarraa ddaarrii BBPPKKAADD PPrroovviinnssii LLaammppuunngg RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 TOTAL 27.541.040.470,00 44.065.625.315,00 209.416.942.271,97 213.992.353.291,31 93.876.882.791,31 120.115.470.500,00 86.138.166.352,00 15.550.000.000,00 70.588.166.352,00 127.854.186.939,31 337.271.129.211,28 LEBIH / (KURANG) (39.617.430.315,00) (360.008.600,00) 327.259.887.563,28 (592.000,00) 0,00 (592.000,00) (10.011.833.648,00) (10.000.000.000,00) (11.833.648,00) 10.011.241.648,00 337.271.129.211,28 IV.7
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BBAABB VV IINNOOVVAASSII DDAAEERRAAHH DATA INOVASI DARI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DI LINKUNGAN PEMERINTAH DAEARAH PROVINSI LAMPUNG SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 NO NAMA OPD INOVASI YANG DILAKUKAN SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN KETERANGAN 1 1. 2 Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 3 Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan kredit Daerah Provinsi Lampung. Rencana Pengembangan PT BUMRA (Badan Usaha Milik Rakyat) Padi di Kabupaten Lampung Selatan. 4 Sudah dikukuhkan pada Tahun 2015. Sudah dilakukan MOU dengan Tanry Abeng University pada tahun 2016. Perda Prov.Lpg No.8 Tahun 2015 tentang Provinsi Pembentukan Kredit Daerah Lampung. Sudah dilakukan Study Kelayakan tentang Pengembangan PT BUMRA Padi di Kabupaten Lampung Selatan. Sedang dalam Proses Implementasi Pendirian PT Bumra Padi. 2. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Pelayanan Kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit Keliling. Sudah dikukuhkan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2016. Mendapat penghargaan padaTahun 2016 Pemberian Stimulasi Pengadaan Peralatan Fiberglas Refornce Plastik (FRP) dan On Job Training untuk dukungan percepatan Universal Akses tahun 2019 : 1. Akses Air Minum bagi Masyarakat 100%. 2. Kawasan Kumuh 0%. 3. Akses Sanitasi yang Layak 100%. Agar Masyarakat dapat melaksanakan : Telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. 1. OJT bagi Petugas Sanitarian. 2. OJT WUSAN. 3. OJT bagi kader Kesehatan Lingkungan. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 V.1
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG NO NAMA OPD INOVASI YANG DILAKUKAN SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN 1 2 3 (STBM). 4 Cara Pemanfaatan Peralatan Cetakan FRP Untuk mencetak Sarana Sanitasi sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Stimulant Peralatan pengadaan Bahan Komunisasi Informasi Edukasi (KIE) Kits Hygine Sanitasi Pangan di sekolah peralatan pemicu STBM di Sekolah, diharapkan Anak Sekolah dapat Menjadi Kader dan lingkungan tempat tinggalnya. Sanitasi dilingkungan Sekolah Telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung. Pelayanan dalam bentuk perizinan yang lebih sederhana diterbitkan oleh Bupati/Walikota melalui Camat/Lurah/Kades pada tiap daerah. Sudah dikukuhkan pada Tahun 2015. 4. Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Promosi Pariwisata Lampung dalam bentuk Aplikasi Augmented Reality untuk brosur Pariwisata Lampung berbasis Androit. (Aplikasi Pariwisata Lampung Berbasis Androit). Sudah dikukuhkan pd. Kegiatan Promosi Branding Pariwisata Provinsi lampung " Lampung The Treasure of Sumatera" di Bali pd tanggal 29 April s/d 1 Mei 2016 di Beachwalk,Kuta-Bali Gubernur Lampung . oleh 5. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. Pelayanan Sertifikasi/Registrasi dalam bentuk penerbitan Sertifikat Prima 2 dan Prima 3. Mulai dilakukan sejak Th.2010 (sertifikat Prima 3) dan dilakukan tiap tahun. Mulai dilakukan sejak Th.2010 (sertifikat Prima .2) dan dilakukan tiap tahun. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 KETERANGAN 1. Orientasi bagi petugas Puskesmas. 2. Pemicuan di Sekolah Bagi Anak Sekolah. Pada Tahun 2015 penerbitan IUMK berjumlah 6.823 di Kota Bandar Lampung. Blm semua Kabupaten yang menerbitkan IUMK. Aplikasi dapat diunduh di Play Store dengan nama " Lampung Tourism". 2018 *) Telah diverifikasi oleh Kementerian Pertanian (OKKP) No.OKKP-LSP-007 Tgl. 8 Maret 2010 dan OKKP-LSP-007 tanggal 6 Oktober 2014. V.2
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG NO NAMA OPD INOVASI YANG DILAKUKAN SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN KETERANGAN 1 2 3 Pelayanan Registrasi dalam bentuk penerbitan nomor registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk beras. 4 Mulai dilakukan sejak dilakukan setiap tahun. tahun 2014 dab Telah diverifikasi oleh Kementerian Pertanian (OKKP) No.OKKP-LSP-007 Tgl. 8 Maret 2010 dan OKKP-LSP-007 tanggal 6 Oktober 2014. Pelayanan Sertifikasi/Registrasi bentuk Penerbitan Health Certificate (HC) untuk Komoditas Pala. dalan Dilakukan sejak tahun 2016. Diterbitkan oleh Health Certificate (HC) ke Uni Eropa untuk Komoditas Pala. Teknologi Pengelolaan Beras Siger. 2018 *) Pelayanan Sertifikasi Produk Pangan Segar Berbasis Website. 2018 *) 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Pelayanan Korban tindak kekerasan perempuan dan anak ( UPT PKTK RSUAM ). terhadap Dibentuk pada tanggal 4 Mei 2002 berada di RSU Abdoel Moeloek. Merupakan salah satu unsur penilaian dalam evaluasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (APE) sehingga Provinsi Lampung selama 3 tahun berturut-turut mendapatkan AnugerahParahita Ekapraya tingkat Utama. pembangunan Pelayanan terhadap perempuan pra dan pasca menopause (Klinik Menopause RSUAM). Dibentuk pada Tahun 2006 berada di RSU Abdoel Moeloek. Merupakan salah satu unsur penilaian dalam evaluasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (APE) sehingga Provinsi Lampung selama 3 tahun berturut-turut mendapatkan AnugerahParahita Ekapraya tingkat Utama. pembangunan 7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung : - Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik. Pengelolaan Informasi melalui Komunikasi Dua Arah. Penyampaian Informasi melalui Film Pendek. Workshop, Dialog, Talkshow. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 V.3
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG NO NAMA OPD INOVASI YANG DILAKUKAN SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN 1 2 3 Pengadaan penunjang kegiatan Media Luar Ruang seperti penambahan Titik Lokasi Media Ruang. Peliputan Agenda Gubernur. 4 Publikasi Melalui Media Luar Ruang Publikasi Pembangunan Melalui pemutaran Film. Publikasi Melalu Media Elektronik. Penataan Ruang Publik. Informasi Khusus Pelayanan Penguatan Tugas PPID. 8. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung : - Bidang Perdagangan Luar
Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA). Proses telah sesuai dengan Permendag Negeri. No.33/M-DAG/PER/8/2010. UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009.
Pelayanan Angka Pengenal Impor (API). Telah diserahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhitung tanggal 3 April 2017. UPTD Verifikasi Standard dan Kalibrasi Metrologi. Verifikasi dan Interkomparasi Standard. Sudah dikukuhkan pada tahun 2017. UPTD DPK. Memfasilitasi petani dan Pengepul dengan Pembeli komoditi dengan membentuk jejaring sosial. Sedang dilakukan Tahun 2017. 9. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung : Bidang Perikanan Tangkap. Sistem Pelayanan Kartu Nelayan terpadu. Pendataan dan Pencetakan kartu Nelayan sebagai Database dalam pemberian bantuan dan Asuransi nelayan. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 KETERANGAN Baleho, Backdrop, Videotron. Pengambilan Dokumentasi di Lapangan. TV, Radio dan Media sosial Menjadikan Ruangan sebagai Pusat Pelayanan Informasi di Dinas. Peraturan Gubernur Lampung No.3 Tahun 2017. V.4
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG NO NAMA OPD INOVASI YANG DILAKUKAN SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN 1 2 Bidang Perikanan Budidaya dan PenanganPasca Panen. 3 Sistem Pelayanan online kartu pembudidayaan ikan (Aquacard) 4 Pendataan dan Pencetakan kartu pembudidaya ikan sejak tahun 2012 sebagai database dalam pemberian batuan dan asuransi pembudidaya Pelayanan penilaian cara berbudidaya ikan yang baik (CBIB) sesuai Permen Kelautan dan Perikanan Juara I kinerja penilaian CBIB terbaik se Indonesia (tahun 2014 dan 2015) UPTD Laboratorium Pengujian dan Pengembangan Hasil Perikanan (LPPHP). Pelayanan Sertifikasi kelayakan Pengolahan (SKP) bagi unit Pengolahan Ikan (UPI) skala besar dan UMKM secara gratis Pelayanan Pengujian Mutu Produk Hasil Perikanan sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008. Sejak tahun 2017 dilakukan secara terpadu di Kantor Perizinan satu Atap Provinsi Lampung Sudah mendapat Akreditasi dari Komite Akeditasi Nasional (KAN) dengan nomor : LP 664 IDN sejak 21 November 2012. Pelayanan Inspeksi tipe A terhadap Penerapan HACCP di unit Pengolahan Ikan (UPI) sesuai SNI ISO/IEC 17020:2012. Sudah mendapat Akreditasi dari Komite Akeditasi Nasional (KAN) dengan nomor : LI 067 IDN sejak 25 Februari 2015. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I (Pelabuhan Perikan Pantai/PPP Lempasing). Pelayanan Jasa kepelabuhan sesuai dengan standar pelayanan pelabuhan perikanan pantai. Penghargaan Adi Bhakti Mina Bahari Bidang Perikanan Tangkap sebagai juara II Katagori Pelabuhan Perikanan Teladan tahun 2015. UPTD Balai Benih Ikan (BBI). Pelayanan Penilaian Cara Pembenihan Ikan yang Baik Permen Kelautan dan Perikanan. (CPIB) sesuai 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. Rekomendasi Percepatan berdasarkan Penelitian/Survey Peraturan Meteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2011 ditetapkan selama 6 (enam) hari kerja, dipangkas menjadi 3 (tiga) hari. Pelayanan yang semula Sudah dilaksanakan sejak tahun 2015. Menerbitkan Surat Keterangan Ormas/LSM. terdaftar (SKT) Sudah dilaksanakan sejak tahun 1985 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 KETERANGAN Dalam Prose Re-akreditasi ( 4 Tahunan ).
470 SKT yang berlaku).
telah diterbitkan (masih V.5
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG NO NAMA OPD INOVASI YANG DILAKUKAN SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN 1 11. 2 Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung. 3 Membuat aplikasi Indeks Kemajuan Desa (IKD) yg merupakan Aplikasi untuk mengukur Kemajuan Desa di Prov.Lampung berdasarkan 5 Aspek dan 29 Indikator bekerjasama dgn Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga dihasilkan Kriteria Desa yaitu Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Kurang berkembang dan Desa Tertinggal. Jumlah Desa Tertinggal di Prov.Lampung desa Tertinggal berdasarkan IKD dan akan menjadi lokus kegiatan Unggulan Prov.Lpg yaitu kegiatan Gerbang Desa. adalah 380 4 Sudah dikukuhkan sejak tahun 2015. Melaksanakan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Rua Jurai (Gerbang Desa Saburai), yang merupakan Program bantuan Provinsi Lampung untuk Desa2 Tertinggal Prov.Lampung berdasarkan IKD sebanyak 380 desa tertimggal dgn mengintregasikan Program Kegiatan OPD Provinsi tersebut serta dengan dilokus Desa2 tertinggal mensinergikan Program Kegiatan dgn Kab/Kota se- Provinsi Lampung dapat menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. di Sudah dikukuhkan sejak tahun 2015. 12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Lampung. Pelayanan Pemutaran Film Keliling. Sudah tahun 2017. Pameran Seni Lukis Tingkat Nasional. Rekrutmen Guru Daerah Terpencil Mengajar). (Lampung 13. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Pelayanan Kepegawaian Berbasis 1 (satu) pintu kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Belum dikukuhkan. 14. Dinas Tanaman Pangan dan Distribusi Pupuk bersubsidi dengan pola " Billing Telah diterbitkan Peraturan Gubernur RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 KETERANGAN Dilaksanakan pada 13 Kabupaten se-Provinsi Lampung capaian pengentasan desa tertinggal 20 desa setiap tahun. dengan indikator Penghargaan dari Komisi Informasi Publik Peringkat 3 Tahun 2016.
V.6
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG NO NAMA OPD INOVASI YANG DILAKUKAN SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN 1 2 Hortikultura Provinsi Lampung. 3 System" . 4 Lampung No. 99 Tahun 2016 tentang Pola sektor Distribusi pertanaman di Provinsi Lampung tanggal 30 Desember 2016. Telah dilakukan ujicoba (model) di Kabupaten Lampung Selatan di 5 (lima) Kecamatan pada tahun 2016a Telah dilaksanakan peresmian (Grand Launcing) distribusi pupuk bersubsidi dengan pola "Billing System" di Provinsi Lampung, dan oleh Gubernur Lampung tanggal 14 Maret 2017 di Metroa pupuk bersubsidi Klinik Pertanian Keliling Kerjasama antara Dinas Tanaman Pangan dan Holtokultura dengan Fakultas Pertanian Unila Keterangan : Sebagai pelayanan kepada petani dalam memberikan solusi pemecahan masalah2 yang dihadapi oleh para petani, melalui call center untuk menanggapi keluhan petani , misalnya masalah organisme pengganggu Tanaman, aplikasi pupuk, pemanfaatan pupuk, hingga manajemen pemasaran. Nomor call center: 0852-4896074. Setelah laporan ditanggapi serius, Tim akan identifikasi masalah dan terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya masalah yang teridentifikasi oleh Tim dari Fakultas Pertanian Unila akan melakukan Praktik Pertanian. penyuluhan hingga MOU (Nota Kesepakatan) antara Provinsi Lampung dengan Universitas Lampung Nomor : 6/349/II.02/HK/2013 dan nomor : tentang Pelaksanaan 1785/UN26/DT/2013 Kerjasama rangka Mendukung dalam Pembangunan di Provinsi Lampung. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 KETERANGAN V.7
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG NO NAMA OPD INOVASI YANG DILAKUKAN SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN 1 15. 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung : Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 1. Kependudukan : Pelaksanaan Perekaman yang Semula di Dinas Sipil Kependudukan Kabupaten/Kota dan Kecamatan, saat ini sdh dapat dilaksanakan melalui sistem jemput bola sampai ketingkat Desa dan RT dengan menggunakan mobil keliling sebagai sarana perekaman KTP-elektronik. dan Pencatatan 4 Pelaksanaan Perekaman di Provinsi Lampung saat ini sudah mencapai 85 %. Pengukuhan Kartu Identitas Anak (KIA) di kota Metro dilaksanaan tahun 2016. Rencana dilaksanakan di Kabupaten Way Kanan. pada tahun 2017 akan 2. Bidang Pencatatan Sipil:
Pelaksanaan pembuatan Akta Kelahiran juga dilakukan melalui sistem jemput bola dengan mendatangi dan Rumah Sakit setempat, terkait kepemilikan akta perkawinan, kematian Dinas perceraian akta Kependudukan Sipil Kabupaten/kota sudah melaksanakan kerja sama dgn KUA, Lurah dan Penjaga Makam Pelaksanaan pembuatan Akta Kelahiran juga dilakukan melalui sistem jemput bola dengan mendatangi dan Rumah Sakit setempat, terkait kepemilikan akta perkawinan, kematian Dinas perceraian akta Kependudukan Sipil Kabupaten/kota sudah melaksanakan kerja sama dgn KUA, Lurah dan Penjaga Makam dan dan Pencatatan
16. Dinas Sosial Provinsi Lampung. Rumah Perlindungan dan Trauma Center bagi korban tindak kekerasan. Sudah dikukuhkan. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 KETERANGAN Terkait penetapan Kabupaten/Kota sebagai salah satu Daerah yang akan ditetapkan sebagai pelaksanaan Kartu Indonesia Anak (KIA) adalah apabila Daerah dimaksud Akte Kelahiran sudah melampaui Target Nasional yaitu sebesar 77%. Lokasi di Bandar Lampung. V.8
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG NO NAMA OPD INOVASI YANG DILAKUKAN SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN 1 2 3 Rumah Singgah bagi pasien tidak mampu asal Provinsi Lampung yang berobat ke RS Cipto Mangunkusumo Jakarta. 4 Sudah dikukuhkan. Pelayanan kepada Orang Terlantar dalam Perjalanan yang akan kembali ke Daerah asal. Sudah dikukuhkan. 17. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Pembayaran Retribusi Layanan Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Lampung saat ini dapat langsung dilakukan oleh Pengguna Layanan ke Kas Negara melalui Bank Lampung, dimana sebelumnya hanya melalui Bendahara Penerima OPD. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2016. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 KETERANGAN Lokasi di Jakarta. Pemberian Bantuan berupa uang Transpot Rp 100.000,-. V.9
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DATA INOVASI DARI KABUPATEN/KOTA DI SE PROVINSI LAMPUNG SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 NO KABUPATEN/KOTA INOVASI YANG DILAKUKAN SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN 1 1. 2 Kabupaten Tanggamus : 1. Dinas Peternakan dan Perkebunan. 3 Posyandu Hewan Ternak. 4 Sudah dilakukan sejak Tahun 2013. 2. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sudut Baca Tanggamus. Sudah dilakukan sejak Tahun 2015. 3. Pengadilan Agama Tanggamus dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. 3. Pengadilan Agama Tanggamus dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Tanggamus Mobil Court ( TMC ). 4. Dinas Lingkungan Hidup. School My Darling. Sedang dilakukan Tahun 2017. 2 Kabupaten Lampung Tengah : 1. Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil. Laboratorium Inovasi. Sudah dilaksanakan. 2. Dinas Pendidikan dan Kesehatan dan Dinas Pertanian. Bunda Siterkaya ( Budaya Ronda Sebagai Sistem Terpadu Keamanan dan Pelayanan. Sudah dilaksanakan. 3. Kabupaten Lampung Timur : 1. Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah. Pelayanan Kecamatan (PATEN). Administrasi Terpadu simbolis Telah berlakunya PATEN di 24 Kecamatan se- Kab.Lampung Timur. Peresmian PATEN dimaksud telah dilaksanakan pada 17 Desember 2015, dikantor Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. diresmikan secara RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 KETERANGAN TOP 35 Sinopik Nasional, KEMENPAN RB. kemudahan Memberikan pelayanan publik dibidang perizinan usaha Mikro dan dgn non perizinan rentang memperpendek kendali pelayan dikarnakan rentang kendali pelayanan menjadi tanpa dipungut biaya (gratis) serta tepat sehingga perekonomian usaha Mikro masyarakat dapat bergerak. pendek, waktu Belum ada penghargaan. V.10
NO KABUPATEN/KOTA 1 2 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan pengendalian Penduduk. 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenga Kerja Bidang :
Penempatan, Perluasan Kerja dan Pelatihan Tenaga Kerja. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INOVASI YANG DILAKUKAN 3 Nemuy Nyimah, yaitu menampung dan solusi yang disampaikan memberikan masyarakat yang mempunyai permasalahan di tingkat desa dan kecamatan yang bila bisa terealisasikan di kecamatan. Kegiatan itu diadakan setiap hari kamis. Pembentukan Kampung KB, 1 Kampung KB. 23 Kampung KB. Pembentukan Desa Ramah anak , 1 Desa. 23 Desa. Fasilitasi pembentukan Koperasi konsumen TKI Purna dalam rangka pemberdayaan perekonomian TKI Purna di Kabupaten Lampung Timur. Fasilitasi Pembentukan Desa Migran Produktif rangka kantong TKI pemberdayaan Daerah menjadi desa secara perekonomian. (Desmigratif) dalam yang mandiri SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN 4 Dimulai pertengahan tahun 2017. Sudah di Canangkan/dikukuhkan oleh Bupati Lampung Timur tahun 2016 di Desa Pakuan Aji Kec.Sukadana. Akan dikukuhkan. Sudah oleh Bupati Lampung Timur tahun 2016 di Desa Labuhan Ratu VII Kec. Labuhan Ratu. dicanangkan/dikukuhkan Akan dikukuhkan. Sedang tahapan pembentukan koperasi primer sejak akhir di Kecamatan 2017 bulan Maret Purbolinggo. dalam proses Sedang persiapan pelaksanaan tahap survey telah selesai pada bulan Februari 2017 di Desa Jepara Kec. Way Jepara dan Desa Bandar Agung kec. Bandar Sribhawono. dalam proses KETERANGAN Desa Pakuan Aji Kec. Sukadana. 23 Desa di 23 kecamatan. Sudah dikukuhkan. 23 Desa di 23 Kecamatan. Kerjasama dengan BP3TKI Lampung (APBN). Kerjasama dengan Dirjen Bina Penda dan PKK Kemenaker RI (APBN). V.11
NO KABUPATEN/KOTA 1 2 4. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. 4. Kabupaten Tulang Bawang : 1. Badan Pendapatan Daerah. 2. Dinas Perdagangan. 3. Dinas Koperasi dan usaha kecil Menengah . RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INOVASI YANG DILAKUKAN 3 Monitoring proses penempatan CTKI pada PPTKIS yang melaksanakan perekrutan CTKI dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online ( LAPOR) sistem pengelolaan Rakyat Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Lampung Timur. Sistem Pelayanan Pajak Terpadu satu pintu. Pembayaran PBB secara Online. Pos Ukur Ulang. Membuka Pelayanan Konsultasi untuk Koperasi dan UMKM. Penggunaan pemasaran memperpendek jarak distribusi produk. E-Commerce Produk UMKM, dalam untuk Melaku publikasi produk UKM ditempat yang banyak dikunjungi calon pembeli potensial. SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN 4 Sedang persiapan pelaksanaan yang direncanakan pada bulan Juli 2017. dalam proses Launcing pada tanggal 17 November 2016 dan sudah berjalan sampai sekarang. Sudah dilaksanakan awal Januari 2017. Sudah dilaksanakan sejak Januari 2014. Sedang dalam Proses. KETERANGAN APBD. MOU Lampung. dengan Bank tertentu/pasar Ditempat2 disediakan timbangan digital yang bertujuan untuk menciptakan tertib ukur/uji ulang alat ukur. V.12
NO KABUPATEN/KOTA 1 2 4. Dinas Perhubungan. 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu. 6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INOVASI YANG DILAKUKAN 3 Penilaian dalam bidang tertib lalu lintas. Pelayanan Kecamatan. perizinan Keliling Pelayanan Administrasi Kepegawaian Terpadu SIAP. Pemanasan Modul Kenaikan Gaji Berkala. Sistem Aplikasi Peraturan Melakukan ke PerUndang-udangan Tenagakerjaan ke secara perusahaan2 di Kabupaten Tulang Bawang. Sosialisasi dibidang langsung di SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN 4 Sudah terlaksana pada tahun 2014 dan tahun 2015. Sedang dilakukan pada tahun 2017. Sudah dilaksanakan pada tahun 2015. Sudah dilaksanakan pada tahun 2016. KETERANGAN Mendapat penghargaan dan plakat WTN (Wahana Tata Nugraha) dari Kementerian Perhubungan RI pada Tahun 2014 dan tahun 2015. Telah di kecamatan Banjar Agung tanggal 15 s/d 17 Maret 2017 selanjutnya terlampir. Ikhlas, SIAP Peduli) Amanah merupakan Slogan pelayanan terpadu di bidang Administrasi Kepegawaian bertujuan yang kualitas meningkatkan lebih pelayanan mudah, cepat, sederhana, efektif, efesien dan bebas pungutan liar. Kenaikan otomatis setiap 2 (dua) tahun bagi dari PNS hukuman tanpa disiplin mengajukan usulan. dilaksanakan jadwal (Sigap, dan secara gaji berkala yang bebas Sebelumnya sosialisasi dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau lokasi saja. Dirasa di 1 karena kurang efektif V.13
NO KABUPATEN/KOTA 1 2 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 5 Kabupaten Lampung Utara : 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INOVASI YANG DILAKUKAN 3 Pelayanan Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut BKK dalam bentuk bursa kerja yang berkerjasama dengan dan satuan dilembaga pelatihan kerja. pendidikan Menengah Pelayanan Perekaman KTP-el Keliling (Mobile). Sosialisasi tentang persyaratan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kartu keluarga, KTP-el, SKPWI (surat pendah Warga Negara Indonesia), Akte Kelahiran, Akte Perceraian, P3A (Akte Pengangkatan Anak, Akte Pengakuan Anak, Pengesahan Anak). Akte Kematian, Pelayanan cepat lima (5) menit selesai dalam pembuatan pelayanan Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan. ISO 9001 Penerapan Bursa Kerja Online (BKOL) dan Informasi Pasar Kerja Online (JPKOL). Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL) masyarakat bias mencari secara Online SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN 4 satuan Sudah dengan berkoordinasi pendidikan menengah dan di lembaga pelatihan kerja yang ada di Kab.Tulang Bawang untuk pendirian bursa kerja khusus yang nantinya ditindak lanjuti ke kantor Kementrian Ketenagakerjaan RI. Sudah dikukuhkan. Sedang dikukuhkan. Sedang berlangsung. KETERANGAN sosialisasi tidak tersampaikan secara merata. Memberikan kemudahan untuk pelayanan bursa kerja khusus disebut BKK kepada pencari kerja yang akan mendapatkan pekerjaan pada perusahaan sehinnga tenaga penenpatan data kerja mudah dapat terpantau. Proposal ke Kementerian Tenaga Kerja RI sedang diproses. V.14
NO KABUPATEN/KOTA 1 2 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. 6. Kabupaten Pesisir Barat : - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 7 Kota Bandar Lampung. RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INOVASI YANG DILAKUKAN 3 bursa kerja diseluruh Indonesia. Pemutihan IMB rumah tinggal dengan usia bangunan minimal 3 tahun dengan membayar 50 % dari nominal yang dibayarkan. Mobil Pajak Keliling. Mobil Pajak Keliling. Pelayanan Perekaman KTP-EL ke Daerah yang jauh dan sulit dijangkau. Bekerja sama dengan UPTD Dinas Pendidikan untuk melaksanakan Pelayanan Perekaman KTP-EL bagi Siswa/Pelajar yang telah berumur 17 tahun keatas. Bekerjasama dengan UPTD Kesehatan untuk pencatatan kelahiran dan kematian. Kegiatan pemeliharaan rutin jalan dengan pola mantri pendekatan pemberdayaan masyarakat. jalan dan SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN 4 Sedang dikukuhkan. Sudah dikukuhkan. Telah dilaksanakan sejak awal tahun 2017. Telah dilaksanakan sejak awal tahun 2017. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tahun 2018. direncanakan akan Sudah ditetapkan dan dilaksanakan sejak tahun 2016. KETERANGAN Tim Sudah Pelaksana Kegiatan yang ditandatangani Kepala Disdukcapil Kab. Pesisir Barat. Sudah Tim Pelaksana Kegiatan yang ditandatangani Kepala Disdukcapil Kab. Pesisir Barat. ada SK ada SK Tahun 2017 masih dalam tahap sosialisasi. Upaya2 dilakukan : - yang sudah Penerbitan SK Mantri Jalan Dinas Bina Marga Prov.Lampung di tahun 2016. Penebitan Juklak, SOP serta Juknis pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan di tahun 2016. Penambahan
jumlah V.15
NO KABUPATEN/KOTA 1 2 RLPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 3 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INOVASI YANG DILAKUKAN 4 SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN
KETERANGAN UPTD dari 3 menjadi 6 buah UPTD. Penerbitan SPT Mandor dan pekerja dari unsur masyarakat. Pelaksanaan Kegiatan Swakelola pemeliharaan rutin jalan . V.16