KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI, SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN HIDUP Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 - 4 Jakarta 10710 Telepon: 021-3500901 ; Faksimile: 021-3441261 NOTULENSI RAPAT TIM PELAKSANA TENTANG PEMBAHASAN LAPORAN PENDAHULUAN PELAPORAN EITI INDONESIA 2017 Keputusan Rapat MSG Menyetujui Laporan Pendahuluan dengan revisi minor yang telah dibuat oleh IA. IA agar menyampaikan final report dalam bentuk soft copy dan hardcopy ke sekretariat EITI. A. Kegiatan yang Dilaksanakan Rapat dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2019 dihadiri oleh Pemerintah Pusat: - Kemenko Bidang Perekonomian, - Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaaan, Ditjen Pajak, Ditjen Perimbangan Keuangan), Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah) - Kementerian ESDM (Pusdatin ESDM, Biro Perencanaan, Ditjen Minerba) - BPKP, - SKK Migas. Asosiasi Industri dan Perusahaan: IPA, APBI, IMA Organisasi Masyarakat Sipil : Publish What You Pay Indonesia Sekretariat EITI. - Independent Administrator B. Pembukaan Rapat dibuka oleh Asisten Deputi Industri Ekstraktif selaku Sekretaris Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim. Bastian mengatakan bahwa penyusunan laporan EITI 2017 harus segera dipercepat pelaksanaannya mengingat batas waktu publikasi Laporan EITI tahun 2017 adalah di akhir tahun 2019 ini.
C. Pemaparan 1. Edi Effendi - Sekretariat EITI Hari ini adalah rapat tim pelaksana, yang pertama adalah untuk penyusunan pelaporan EITI tahun 2019, jadi kami mohon maaf kepada semua bapak/ibu tim anggota kami baru bisa melaksanakan penyusunan pada hari ini setelah proses procurrement independent adminislater yang sedikit berkepanjangan akhirnya sudah terpilih tim independent adminislater dari KSO Konsorsium Vedapraxis Indonesian Mining Institute (IMI), tadi seperti yang disampaikan Pak Bastian kita akan punya dua agenda, yang agenda pertama nanti dari Tim Independent Adminislater yang menyampaikan laporan pendahuluannya, isinya kira kira apa yang akan dilaksanakan mengacu kepada TOR. Scooping Study yang sudah kita laksanakan dan data-data yang sudah dipelajari oleh mereka. Kami bertujuan nanti meminta kepada Bapak/Ibu anggota tim pelaksana untuk memberikan masukan sehingga dalam waktu yang hanya sangat singkat sampai Desember nanti, Tim Independent Adminislater bisa bekerja efektif menghasilkan laporan yang informatif dan transparant dan struktur tabel sesuai dengan persyaratan dari EITI Internasional. Yang kedua, nanti kami akan menjelaskan sedikit tentang tindaklanjut hasil validation proses yang dilaksanakan oleh EITI sejak tahun lalu, sejak tahun 2018 hasil draft pertama sudah ada kemudian Tim MSG, Tim Pelaksana sudah menyampaikan laporan, menyampaikan tanggapan dan tanggapan itu sudah disampaikan kembali yang intinya dari Independent Validator tetap sepakat dengan draft awal. Jadi respon dari Tim Pelaksana dari MSG tidak diterima. Sebelum rapat ini Pak Bastian, kami laporkan bahwa kami sudah bertemu khusus anggota tim pelaksana dari Company Representative APBI, IMA dan IPA dan ditambah dari CSO ada Ibu Maryati untuk diskusi yang agak intenseif nanti kita laporkan hasilnya, jadi kira kira itu dan untuk selanjutnya mungkin langung saja dari Tim Independent Adminislater, dari Vedapraxis dan IMI akan memperkenalkan timnya kemudian nanti memaparkan laporan pendahuluan dan rencana kerja yang akan dilaksanakan sampai dengan Desember, kami juga sudah menyusun jadwal dari sekarang sampai Desember itu Rapat Tim Pelaksana akan diadakan berapa kali, kira kiranya sudah ada dan mereka harus agak ketat karena waktunya yang sangat sempit. I Ketut Pradipta Wirabudi - Project Manager IA Pertama tama ijinkan kami atas nama Konsorsium dari Vedapraxis dan Indonesian Mining Institute mengucapkan terimakasih atas waktunya adalah suatu kehormatan bagi kami ditunjuk melalui proses yang ada di tunjuk sebagai Adminislater Independent untuk melakukan pelaporan EITI, meskipun waktunya sangat pendek sekali akan kami coba untuk sebaik mungkin. Sebelum rapat ini Pak Bastian, kami laporkan bahwa kami sudah bertemu khusus anggota tim pelaksana dari Company Representative APBI, IMA dan IPA dan ditambah dari CSO ada Ibu Maryati untuk diskusi yang agak intenseif nanti kita laporkan hasilnya, jadi kira kira itu dan untuk selanjutnya mungkin langung saja dari Tim Independent Adminislater, dari Vedapraxis dan IMI akan memperkenalkan timnya kemudian nanti memaparkan laporan pendahuluan dan rencana kerja yang akan dilaksanakan sampai dengan Desember, kami juga sudah menyusun jadwal dari sekarang sampai Desember itu Rapat Tim Pelaksana akan diadakan berapa kali, kira kiranya sudah ada dan mereka harus agak ketat karena waktunya yang sangat sempit. I Ketut Pradipta Wirabudi - Project Manager IA Pertama tama ijinkan kami atas nama Konsorsium dari Vedapraxis dan Indonesian Mining Institute mengucapkan terimakasih atas waktunya adalah suatu kehormatan bagi kami ditunjuk melalui proses yang ada di tunjuk sebagai Adminislater Independent untuk melakukan pelaporan EITI, meskipun waktunya sangat pendek sekali akan kami coba untuk sebaik mungkin. Kami atas nama Konsorsium ini akan memaparkan laporan awal interception report dari laporan ini yang sedianya adalah tahun 2017 dari hasil penjelasan kemarin diminta untuk mundur lagi sampai waktu sedekat mungkin saat ini, untuk jelasnya Pak Dadan
akan menjelaskan detilnya dan memperkenalkan anggota dari Tim, dipersilahkan Pak Dadan. 3. Dadan Gunawan Syawal - Manager IA Terimakasih atas kesempatan yang diberikan saya akan mempresentasikan salah satu yang harus dikerjakan oleh Administlater Independent menyampaikan Inseption Report atau laporan pendahuluan untuk laporan EITI periode tahun 2017. Agenda kita hari ini adalah mengenai manajemen proyeknya kemudian laporan kontekstual dan laporan rekonsiliasi, saya mungkin perlu menjelaskan dulu untuk membaca slide ada opsi nanti kita akan level sumary jika Bapak/Ibu happy dengan level sumary tidak perlu masuk ke tabel tabel yang banyak didalamnya tapi itu optional saja. Kita mulai dari Management Proyek, kami adalah Konsorsium Indonesian Mining Institute dengan Vedapraxis yang ditunjuk oleh Kementerian untuk melaksanakan sebagai Adminislater Independent untuk laporkan EITI tahun 2017, setelah membaca Scooping Study serta laporan tahun 2016 kami mendesign metodologi yang akan kami propos kepada Bapak/Ibu sekalian. Yang pertama itu ada 4 phase. Phase pertama bagi tim IA untuk memahami ruang lingkup dari laporna EITI dari tahun 2017. Bahan yang kami pelajari adalah laporan tahun 2016 kemudian scooping study yang terbit pada tahun 2019. Laporan pendahuluan ini yang dihadapan Bapak/Ibu adalah dokumentasi dari pemahaman kami atas penugasan ini, yang akan kita presentasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian Phase kedua Elaboration, kami menyebutnya Elaboration ini semacam sosialisasi yang pasti akan kita lakukan lagi, karena memang jumlah perusahaan yang akan kita minta informasinya termasuk institusi - institusi public sector yang akan kita minta informasinya berubah terutama dari sector Minerba banyak terjadi perubahan, kita akn sosialisasikan insyaAllah akan kita laksanakan sosialisasinya pada tanggal 3 oktober 2019 dan juga kita akan tambah satui sesi lagi pada tanggal 8 oktober 2019, undangan sudah dikirimkan semoga bisa hadir semuanya. Kemudia Phase ketiga setelah kita meminta semua perusahaan mengembalikan format yang sudah kita siapkan kita akan melakukan Analysis, kemudian me-Rekonsiliasi dan melakukan Verivikasi, itu yang kami sebut dengan Phase Analisys, Reconsiliation and Verivication. Untuk laporan kontekstual saya sampaikan bahwa kalau kita melihat trend dari tahun ke tahun ruang lingkup kontekstual itu meningkat drastis dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, menurut pendapat kami menandakan laporan EITI dari tahun ketahun itu semakin kualitatif dan semakin strategic, dibandingkan dengan rekomendasi atau ruang lingkup untuk rekonsiliasi sendiri, ini bisa dipahami karena memang pada tahun-tahun sebelumnya kita masih mendesign untuk format laporan, dan pada tahun kemarin format ini sudah bagus sehingga tidak perlu ada rekomendasi yang signifikan untuk laporan rekonsiliasi. Kemudian apa yang akan kita lakukan selama analysis, reconciliation dan verivication terutama tadi saya sampaikan ada beberapa ruang lingkup yang memang harus kita dalami, khususnya kontekstual yaitu mengenai kebijakan industri ekstraktif, kemudian terkait dengan peraturan yang melanda industri ini serta prinsip-prinsip akuntabilitas transparansi di industri ekstraktif, kalo untuk rekonsiliasi mungkin standar yang paling
akan menyita waktu adalah nanti kita berkunjung ke daerah untuk memahami apa yang terjadi di daerah. Karena ruang lingkup banyak terkait dengan bagi hasil di daerah. Jika semua data dan rekonsiliasi serta verifikasi ini lengkap kita akan mengkonfirmasikan lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian apa yang kami peroleh selama penugasan kurang lebih dua bulan di awal, untuk akhirnya kita akan membangun semacam laporan akhir dari EITI 2017. Deliverable yang akan disampaikan adalah laporan pendahuluan yang akan kita bahas pada hari ini, kemudian laporan rekonsiliasi awal, kemudian draft laporan serta laporan final, semua akan dimonitor oleh Bapak/Ibu Tim Pelaksana. Kami diberikan waktu dari mulai tanggal 23 september 2019 dan terakhir kita akan MGS meeting tanggal 18 Desember 2019 jadi mungkin efektifnya sekitar dua bulan setengah, hari ini kita ada di tanggal 1 Oktober 2019 MSG Meeting Draft Laporan Pendahuluan yang ada di hadapan Bapak/Ibu, kami sudah kirimkan melalui sekretariat semoga sudah bisa meneria, jika belum ada mohon disampaian kepada kami, kemudian lusa kita akan sosialisasi kepada 122 perusahaan minerba dan 77 perusahaan minyak dan gas, jika diperlukan kita akan sosialisasi lagi tanggal 8 oktober 2019 kemudian tanggal 30 oktober kita akan bertemu lagi MSG Meeting untuk menyampaikan apakah ada kendala dalam pengumpulan data kemudian termasuk dalam bertemu dengan para stake holder dilapangan akan kami sampaikan kendalanya, kemudian pada tanggal 15 november 2019 akan terbit laporan rekonsiliasi awal, tanggal 20 november 2019 kita akan MSG Meeting lagi untuk membahas laporan rekonsiliasi awal, tanggal 29 november 2019 kita akan menerbitkan draft Laporan EITI tahun 2019. Tanggal 3 desember 2019 kita akan berkumpul lagi untuk membahas draft laporan EITI 2017, jika MSG sudah setuju dengan isi laporan maka kita akan menerbitkan pada tanggal 9 desember 2019 Laporan Akhir EITI 2017 untuk di sah kan oleh MSG pada tanggal 11 atau 18 desember 2019. Kemudian struktur tim proyek, saya perkenalkan satu per satu, tadi yang membuka konsorsium Bapak I Ketut Pradipta Wirabudi sebagai Project Manager dari Tim Konsorsium, kemudian saya sendiri Dadan Gunawan panggilan saya dage sebagai Manager Kontekstual, saya mengkoordinasikan untuk seluruh laporan kontekstual dibawah saya ada Bapak Juangga Mangasi Mangunsong sebagai Tenaga Ahli Senior Kontekstual, dan akan mengkoordinasikan dua analis salah satunya adalah Pak Arief Susanto yang hari ini hadir dihadapan kita. Kemudian untuk Manager Rekonsiliasi Bapak Edward Munir akan mengkoordinasikan dua Tenaga Ahli Senior yaitu Pak Satya Rinaldi dan Syahraki Syahrir, kemudian ada empat analis yaitu Mesa Kameswara, Ildianda, Ary Wibowo, dan Indria Rakhma Sari. Kita mulai dari laporan kontekstual, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya saya bisa sampaikan bahwa group pembahasan ada 5 (lima) mengenai tata kelola di Industri Ekstratif satu mengenai perijinan dan kontrak, satu mengenai kontribusi industri ekstraktif, satu mengenai peran serta BUMN di industri ekstraktif, satu mengenai CSR, satu mengenai penerimaan negara jadi total ada 11 issue atau ruang lingkup yang akan kita cover. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini memang berat di laporan kontekstual. Rekonsiliasi ada 3 (tiga) ruang lingkup yang akan dibahas. Pertama tata kelola Industri Ekstraktif terdapat lima issue, yang pertama kita akan membahas mengenai Konstitusi UUD 1945, Independent Adminislater akan menyampaikan
mengenai gambaran umum amanat UUD 1945 dalam konteks industri ekstraktif kemudian prinsip dasar industri ekstraktif dalam konstitusi UUD 1945, dan yang memang terkait dengan tugas dan wewenang EITI adalah prinsip dasar transparansi di industri ekstraktif itu terkait dengan konstitusi. Kemudian issue kedua untuk tata kelola adalah mengenai regulasi dari tata kelola industri migas diminerba ada 3 ruang lingkup yang akan kita bahas, pertama kami akan mengupdate kembali dan me-review kembali peraturan perundangan sejak EITI tahun sebelumnya kemarin disepakati proposalnya adalah kita akan update sampai agustus 2019, kalo Bapak/Ibu dari tim pelaksana sekiranya punya pandangan lain mungkin bisa disampaikan. Kemudian yang diminta dari laporan tahun 2016 adalah diminta Independent Adminislator untuk kembali menjelaskan lebih detail mengenai mekanisme penentuan angka komoditas, baik itu harga komoditas migas maupun harga komoditas di minerba, karena dilaporan sebelumnya belum terlalu mendalam. Kemudian issue yang ketiga, tata kelola industri ekstraktif mengenai kebijakan fiskal, Bapak-Bapak dari JDP dan DJA mungkin akan tertarik mengenai : 1) Pembahasan kontrak turunan migas (KSO, TAC, dsb) karena memang banyak sekali jenis-jenis kontraknya ditahun sebelumnya belum di elaborasi terlalu mendalam, 2) Kemudian skema pengesahan sumur tua kita akan elaborasi lagi termasuk penambangan tradisional dalam hal ini, 3) Kemudian landasan hukum pemajakan migas dan updatenya mohon pendapatnya dari temen-temen DJP kami akan focus update sampai agustus 2019, 4) Kemudian kita akan membahas mengenai PP yang baru diterbitkan 2018, PP No.37 mengenai pajak dan PNBP untuk Mineral karena di tahun sebelumnya belum terbit tahun ini kia akan bahas khusus mengenai itu, 5) Kemudian yang juga diterbitkan PMK tahun lalu yaitu PPN dan PPNBM untuk Minerba kita akan bahas juga, 6) dan yang paling menarik juga mengenai penerapan e-PNBP. lanjut lebih Kemudian issue keempat dari group yang pertama yaitu tata kelola dari industri ekstraktif mengenai instansi pemerintah dan regulasi kami akan tetap membuat refrensi ke laporan tahun 2016 atas bagan instansi pemerintah yang terkait regulasi migas dan minerba. Namun demikian sepertinya bagan ini memang agak out off date terakhir itu tahun 2012, jadi kita akan update sampai per agustus 2019 seperti apa interrelation shift di instansi pemerintah yang terlibat di industri ekstraktif ini, kita punya jedah kurang lebih 6 (enam) tahun kita akan update. Kemudian kita akan konfirmasikan pembuatan bagan itu ke instansi pemerintah terkait, betulkan positon instansi pemerintah seperti ini? Bagaimana tupoksinya yang akan kita bahas, akhirnya kita ingin menyampaikan juga apa saja landasan hukum instansi pemerintah dalam kegiatan industri migas dan minerba, ini kurang lebih Legal or Regulatory. Kemudian ditambahkan kedalam TOR dan Scooping Study yang disebut dengan regulasi penting lainnya ada 8 (delapan) kurang lebih issue dari sekretariat yang akan kami bahas, yang mungkin menarik yang akan tidak mudah juga mengenai Beneficial Ownership, kemudian juga mengenai Energi dan ketenagalistrikan, kemudian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengenai invenstasi dan perusahaan, pelayanan publik, pemerintah daerah, pertambangan rakyat yang berdasarkan peraturan, dan
pertambangan ilegal. Itu adalah 5 issue atau ruang lingkup yang ada dalam ruang lingkup besar yang bernama tata kelola industri ekstraktif. Saya lanjutkan dengan group issue selanjutnya dengan perizinan dan kontrak, ada satu ruang lingkup mengenai perijinan dan kontrak yaitu kami diminta mengupdate kembali jenis-jenis perijinan dan kontrak berdasarkan sub.kategori dan mekanisme pemberian ijinnya, dimigas punya metode pemberian ijin dan kontraknya sendiri di minerba juga termasuk kontrak turunannya juga akan kita bahas disini. Kemudian peraturan terbaru yang meliputi mekanisme pemberian ijin dan kontrak dan kita juga diminta untuk mengupdate perkembangan kasus terbaru di IUP non MK kemudian moratorium perijinan dan sebagainya sampai agustus 2019, kemudian diminta juga untuk membandingkan seperti yang saya sampaikan tadi bagaimana mekanisme pemberian ijin dan kontrak di minerba dan di migas perbandingannya seperti apa. Kemudian update wilayah kerja baru dan wilayah kerja yang sudah habis kita akan update sampai agustus 2019, kemudian prosedur perijinan KSO dan sumur tua, kemudian skema perijinan untuk sektor minerba berdasarkan peraturan yang baru diterbitkan tahun 2018 Permen ESDM No.11 tahun 2018 yang berisi tentang tata cara pemberian wilayah, perijinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang selanjutnya diubah oleh Permen ESDM No.22 tahun 2018 dan Permen ESDM No.51 tahun 2018, itu mengenai perijinan dan kontrak. sebagai Adminislater untuk memperbaharui Kemudian group ruang lingkup yang lain adalah kontribusi industri ekstraktif kami diminta dan Independent mengkonfirmasikan kembali data kontribusi industri ekstraktif di Indonesia, kemudian kami diminta untuk mengkonfirmasi penerimaan PPh 25 dan 29 untuk non migas dari sektor pertambangan, kemudian mengkonfirmasi penerimaan negara ke LKPP 2017 jadi kita akan mapping penerimaan negara ke laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2017, kemudian kami juga diminta memperlihatkan kontribusi tenaga kerja per sektor migas dan minerba termasuk ada tambahan diminta per gender juga, karena ada permintaan standar EITI untuk melihat gender balance, kemudian diminta juga kami untuk memperlihatkan gambaran pertumbuhan tenaga kerja asing serta kebijakan pemerintah mengenai pemberian ijin kepada tenaga kerja asing baik disektor migas maupun minerba, dan yang terakhir adalah untuk menjelaskan mengenai dampak industri ekstraktif di daerah, itu untuk kontribusi industri ekstraktif. Kemudian group yang lain adalah peran serta BUMN di industri ekstraktif kami di minta untuk melakukan pembaharuan data untuk BUMN dalam industri ekstraktif ada acuannya memang dalam laporan EITI di tahun sebelumnya. Namun pada laporan kontekstual tahun ini kami akan mendalami issue mengenai holding company, termasuk issue mengenai apakah anak usaha / subsidiary dibawah holding company itu adalah bagian dari keuangan negara dan seterusnya dan seterusnya, karena itu menyangkut juga kedepannya mengenai rekonsiliasi yang mau dilihat itu di holdingnya pada tahun ini karena kita masih menggunakan standar EITI tahun 2016 kita tidak akan terpengaruh untuk laporan tahun ini, untuk tahun tahun kedepan kita akan rekomendasikan seperti di itu apa, Industri Ekstraktif. partisipasi mengenai BUMN
Kemudian tanggung jawab sosial kami diminta untuk melakukan pembaharuan informasi mengenai peraturan tanggung jawab sosial (CSR), kemudian kami diminta untuk membahas lagi informasi tentang Abandonment Site Restoration reklamasi dan dana pasca operasi mungkin ada sedikit yang perlu dibahas karena memang ASR ini sekarang ramai karena adanya perbedaan rezim pic, ada yang sudah di approve terjadi perbedaan bermacam-macam statement kami akan gambarkan semuanya. Kemudian diminta juga untuk menjelaskan tata cara penyusunan program dan anggaran serta cetak biru PEMDA, karena CSR ini tidak terlepas dari anggaran dan pendapatan belanja daerah termasuk program-program yang ada di dalam APBD baik yang melihat sinkronisasi antara program hasil pemerintah dengan program hasil CSR perusahaan migas maupun perusahaan minerba. Kemudian diminta juga untuk membuat ikhtisar informasi tentang lingkungan dari laporan EITI tahun sebelumnya, kemudian diminta juga untuk lebih memperjelas perbedaan antara tanggung jawab sosial yang bersifat wajib dan sukarela, di internal konsorsium juga lumayan perdebatannya, definisi sukarela dan wajib itu seperti apa itu perlu dibahas. Kemudian group lingkungan hidup yang lain adalah mengenai pengelolaan penerimaan negara dari industri ekstraktif, ada dua ruang lingkup yang akan di cover di dalam laporan kontekstual. Yang pertama informasi terintegrasi industri ekstraktif dengan sektor lain, seperti yang Bapak/Ibu tim pelaksana EITI ketahui bahwa sudah ada beberapa inisiatif dari pemerintah untuk mengintegrasikan informasi yang tersektor industri ekstraktif dengan sektor lain, contoh MOMI, ESDM One Map yang sudah disampaikan dalam laporan tahun 2016 kami akan update lagi sejauh mana progresnya dan jika ada inisiatif yang baru kami akan sampaikan ke dalam laporan kontekstual. Kemudian Sub ruang lingkup yang kedua transfer dan pembayaran ke PEMDA, kami diminta mengupdate kembali regulasi terbaru tentang dana bagi hasil Migas dan Pertambangan, kemudian informasi daerah-daerah mana saja yang menerimaan dana bagi hasil paling besar selama tahun 2017, kemudian kami diminta untuk mengupdate regulasi terbaru tentang PDRD dan peraturan turunannya, ini dari tahun sebelumnya juga sudah ada. Kemudian pada kesempatan ini setelah membaca ruang lingkup scooping 2017 EITI kemudian membaca TOR , kami di internal konsorsium berdiskusi juga dan mencoba mengajukan beberapa tambahan ruang lingkup dari ruang lingkup yang diberikan yang menurut kami penting dan strategis untuk dimasukkan kedalam laporan EITI tahun 2017, tentu saja ini membutuhkan persetujuan daritim pelaksana EITI apakah ini akan kita angkat atau tidak. Yang pertama adalah mengenai reformasi kebijakan industri ekstraktif, kami akan menggambarkan kembali bagaimana dan sebaiknya seperti apa reformasi kebijakan industri ekstraktif di Indonesia, kemudian kami ingin menyampaikan mengenai kondisi terkini cadangan dan kebutuhan negara, kemudian point yang sangat penting bagaimana tujuan strategis industri migas dan minerba untuk mengatasi point nomor 2 ketika terjadi cadangan yang lebih kecil dari pada kebutuhan negara. Kemudian issue yang kedua mengenai mainstreaming, sebenarnya issue mainstreaming memang sudah lama dibahas saya lihat di sekretariatnya EITI, mungkin menurut kami untuk belajar dari industri migas yang memang sudah cukup stabil dalam pelaksanaan
mainstreaming seperti yang Bapak/Ibu ketahui kalau di Indsutri Migas itu ada yang namanya SOT atau sistim operasi terpadu, contoh salah satunya adalah SQR Online kalau kita analogikan pelaporan EITI ini seperti SQR Online atau SOT mungkin memang kita sudah waktunya menggunakan teknologi ini, teknologi yang akan kita bahas adalah XBRL atau Extensible Busines Reporting Language sehingga harapannya kalo hari ini kita mengerjakan tahun 2017 dikerjakan pada tahun 2019 terjadi gep dua tahun kurang lebih. Dengan penggunaan teknologi diharapkan cukup setahu sehingga kalo tahun 2020 dikerjakannya pada tahun 2021 yang kita bayangkan adalah bahwa semua 122 perusahaan minerba 77 perusahaan migas semuanya mempunyai format yang berbasis web, mengisi beramai-ramai tidak dalam waktu seminggu atau dua minggu tapi secara periodik mengisi maka kita akan menerima informasi yang menjadi basis yang lebih akurat karena memang teknologi ini di design untuk saling memfalidasi data juga mengandalkan sepenuhnya kepada manusia dan lebih real time. Kemudian kami juga mengajukan untuk ditambahkan di ruang lingkup karena tahun 2019 ini EITI Global mengeluarkan standar EITI 2019, walaupun untuk laporan ini kita masih menggunakan standar 2016, tapi kami akan menyampaikan kepada Bapak/Ibu mengenai aplikability dari standar 2019, kita akan membuat semacam gep analisis dan kita akan menyampaikan mana yang aplikable untuk Indonesia dan mana yang tidak. Yang Bapak/Ibu lihat pada tabel-tabel selanjutnya sebenarnya ini adalah pengulangan dari yang saya bahas sebelumnya, kalau Bapak/Ibu berkenan membahas saya siap membahas atau kita akan skip dan langsung ke laporan rekonsiliasi. 4. Dadan Gunawan Syawal - Manager IA Kita akan masuk ke ruang lingkup rekonsiliasi, berdasarkan TOR kemudian berdasarkan scooping study laporan 2017 maka terdapat ruang lingkup yang harus dikerjakan oleh administrator independent yang pertama adalah mendata dan memferifikasi serta melakukan analisis terhadap penerimaan negara yang direkonsiliasi, kemudian kalau Bapak/Ibu melihat ada NRK dan MAT itu adalah sistem modifikasi kami, agar nanti lebih mudah kita sedang membahas apa kemudian mapping sejak daftar isi di tengah laporan sampai nanti standar EITI dipenuhi, nanti kita akna gunakan modifikasi tahun lalu belum ada tahun ini sudah ada. Kemudian issue ruang lingkup yang kedua adalah, penerimaan negara yang tidak di rekonsiliasi termasuk didalamnya adalah alokasi penerimaan migas dan minerba ke daerah. Serta ruang lingkup yang ketiga perusahaan yang material untuk lapoan rekonsiliasi 2017, saya akan bahas satu per satu, ini adalah ruang lingkup rekonsiliasi untuk industri migas, sebelah kiri adalah account RKPP tahun 2017, jenis penerimaan yang akan kami rekonsiliasi itu adalah pendapatan PPh minyak bumi atau corporate and defident tax, entitas pelapor dari KKKS dan Ditjen Pajak, mohon bantuannya. Kemudian pendapatan dan PPh Gas Bumi, sama corporate and devidend tax, entitas pelapor KKKS dan Ditjen Pajak. Kemudian pendapatan PPh Badan Pasal 25/29 Badan juga dari KKKs dan Ditjen Pajak, tentu saja jika diperluka latter of otorisasion kami akan siapkan. Kemudian pendapatan minyak bumi, tiga group besarnya adalah Total Lifting of oil and condensate, kemudian government lifting of oil and condensate, serta over / under lifting, entitas pelapornya adalah KKKS dan Ditjen Pajak.
Kemudian pendapatan gas bumi ada tida group besar sama seperti pendapatan minyak bumi, hanya entitasnya ditambahkan dengan Ditjen Migas, Ditjen Anggaran dan SKK Migas. Tanggapan dari Ditjen Pajak : Pak Jonathan Yang 421111 pendapatan minyak bumi, KKKS, SKK migas dan DJA ini untuk delegasi ke mata anggaran laporan pemerintah pusat. Dadan Gunawan Syawal - Manager IA Kita lanjutkan, pendapatan PPN dalam negeri, PPN reimbursment dalam hal ini ke KKKS dan Ditjen Angaran mungkin DJP sekarang. Institusi pelapornya jadi memang di tambahkan DJP menurut saya,DJP untuk kita bisa memberikan datanya. Terimakasih atas masukkannya kita akan dalami mungkin setelah meeting ini selesai saya akan diskusi setelahnya jika masih ada waktu, kemudian 422121 pendapatan laba BUMN Non perbankan, deviden pertamina kepada pemerintah harusnya ini tidak sulit, itu dari pertamina sebagai pembayar dan ditjen anggaran sebagai penerima. Itu yang migas kemudian yang minerba kami akan rekonsiliasi pendapatan iuran identitas pelaporannya adalah produksi atau royalti pertambangan minerba, perusahaan pertambangan tersebut dan ditjen minerba kemudian pendapatan penjualan hasil tambang entitas pelapornya dari perusahaan PKP2B dan ditjen minerba. Kemudian PPh 25/29 perusahaan dan DJP kami akan siapkan letter of otorisation untuk membuka informasi PPh 25 dan 29. Kemudian PPN dalam negeri itu perusahaan dan DJA kemudian pendapatan laba dan BUMN, deviden perusahaan minerba kepada pemerintah entitas pelapornya perusahaan minerba dandirjen anggaran. Kemudian pembayaran transportasi kepada pemerintah pusat, entitas pelapornya adalah PT. Bukit Asam dan PT. Kereta Api, itu yang di rekonsiliasi untuk sektor minerba. 5. Dadan Gunawan Syawal - Manager IA Kemudian ada ruang lingkup yang tidak akan kami rekonsiliasi, walaupun informasinya akan kami kumpulkan untuk sektor migas adalah pendapatan PPh migas lainnya, kemudian pendapatan PBB migas entitas pelapornya adalah perusahaan migas, kemudian pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan entitas pelapornya KKKS dan DJA, kemudian pendapatan minyak mentah (DMO) entitas pelapornya KKKS dan SKK Migas, kemudian pendapatan denda bunga dan penalti terkait kegiatan usaha hulu migas, kemudian pendapatan lainnya dari kegiatan hulu migas termasuk didalamnya adalah signature bonus kontrak baru dan firm commitment entitas pelapornya KKKS dan Ditjen Migas. DMO mungkin pertanyaannya adalah apakah ini nett atau yang diterima pemerintah gitu ya? Harusnya sih nett ya. Sedikit masukan terkait KKKS eksplorasi kalo memang tadi tidak di rekonsiliasi signature bonus sebelum di putuskan oleh tim pelaksana kita akan liat linenya kalo material mungkin usulan dari Bapak/Ibu untuk di rekonsiliasi kita akan pindahkan ke tabel sebelumnya pak edi dan pak ruwadi mungkin ini catatan untuk kami. 6. Edi Effendi - Sekretariat EITI Kalo gak salah Ibu Maryati dan Pak Bayu waktu itu keputusannya di rekon atau tidak direkon materialisasikan 1%, jadi kalo gak salah waktu itu angka-angkanya itu dibawah 1%, sehingga keputusannya tidak di rekon, kecuali MSG minta untuk di rekon.
Dadan Gunawan Syawal - Manager IA Kalo dari scooping study dianggap tidak material, kalau material tidak perlu di rekon, standar EITI memang memintanya begitu. Namun jika menurut MSG misalnya ini kedepannya akan besar jadi boleh juga kami akan mengikuti keinginan msg. Tanggapan dari : Bayu - SKK Migas Kalo untuk DMO sih bisa kita rekon Dadan Gunawan Syawal - Manager IA Kita lihat historicalnya kalo memang dibawah 1% saya sih bukan gak mau ngerjainnya ya pak bayu, mungkin ada konsisten pelaporan catat sebagai rekon saja sesuai sarannya Pak Bayu rekonnya dengan SKK. Bapak/Ibu msg lainnya bagaimana? Tanggapan dari Ermi Saya pikir kita konsisten saja karena nanti klo tergantung kepada kemudahan atau sulitnya merekon nanti yang sebenarnya diatas 1% tp mendapatkannya sulit tidak direkon, jadi saya pikir lebih baik konsisten saja klo memang material kita rekon. Tanggapan dari PWYP Kalo menurut saya devinisi materialitas itu jadi bukannya di rekon atau nggak, kalo di rekon itu sesuatu yang signifikan dan keduanya terbit untuk di rekon dan ada yang bisa kita address kalo material .Jadi menurut saya klo Bapak dari SKK Migas meminta untuk di rekon yaa kenapa nggak direkon sekalian. 7. Dadan Gunawan Syawal - Manager IA Kemudian ruang lingkup yang tidak di rekonsiliasi minerba adalah pendapatan PBB pertambangan, entitas pelapornya adalah perusahaan itu sendiri dan ditjen pajak. Kemudian pendapatan PPn Batubara entitas pelapornya Perusahaan dan DJP. Kemudian pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan entitas pelapornya perusahaan dan ditjen minerba. Kemudian pendapatan daerah retribusi daerah (PDRD) entitas pelapornya adalah perusahaan minerba. Kemudian aliran penerimaan lain ke pemerintah daerah selain PDRD entitas pelapornya perusahaan minerba. Ada komentar ? Tanggapan dari IMA Mungkin sedikit mengenai PDRD di laporan 2017 kalo gak salah ada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait undang undang pajak daerah dan retribusi daerah untuk penggunaan alat-alat berat yang sudah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. Dadan Gunawan Syawal - Manager IA Kalau Bapak berkenan kami masukkan ke dalam kontekstual bagaimana pak ? setuju pak. Saya kira itu kontekstual karena follow up nya belum ada ya karena diberi batas waktu 3 tahun kan. Jika 3 tahun tidak ada perubahan peraturan maka dianggap berlaku. Sebagai issue kita perlu bahas, dan mereka memaksa naik klo tidak diturunkan. Jika tidak ada komentar lagi kita bahas materialitas. 8. Dadan Gunawan Syawal - Manager IA
Untuk sektor migas populasi seperti biasa 100% atau dalam hal ini berdasarkan scooping study ada 77 perusahaan yang akan diminta untuk melaporkan. Kemudian untuk sektor minerba populasinya adalah 1.762 perusahaan dengan total PNBP 40.6 Trilliun, berdasarkan analisis materialitas dengan jumlah perusahaan 122 dari total polulasi 1.762 maka nilai PNBP yang bisa kita cover itu sekitar 93% dari 40.6 trilliun, secara teoritis ini representatif untuk dijadikan sebagai sampling untuk pengumpulan data. Mungkin Bapak/Ibu dari tim pelaksana punya pendapat lain? Tanggapan dari : Maryati Abdullah - PWYP Tanggapan sedikit sebenarnya kita ingin melihat pembayar PNBP terbesar itu, tahun kemarin tuh ada 122 denda karena belum melihat apapun, jadi analisisnya adalah bahwa sebenarnya perusahaan yang terdafatar bukan yang aktif sekarang ada 3ribuan sebenarnya kita ingin melihat, yang cnc 3.600 lebih yang terdaftar sekitar 2.700 kalo gak salah dibawah 3.000 Dadan Gunawan Syawal - Manager IA Undangan sudah dikirim, karena tanggal 3 untuk perusahaan karena minggu lalu kami sudah kirim undangan berdasarkan scooping study jadi kalo ini ditambah mungkin perlu ada sosialisasi tambahan. Tanggapan dari : Hendra Sinadia - IMI Yaa rasanya berat kalo untuk mencapai, karena kalo kita lihat di tahun 2016 harga komoditas lagi turun-turunnya banyak perusahaan yang tiarap pada saat itu agak sulit kelihatannya untuk mencapai itu. Kalo inikan dia rever ke laporan 2017 ya, itu komoditas masih rendah sekali jadi sulit. Tanggapan dari : Maryati - PWYP Saya open dengan catatan secara makro mungkin bisa dijelaskan misalnya mentionnya pak hendra soal harga komoditas sedang menurut dan sebagainya dalam analisis. Dadan Gunawan Syawal - Manager IA Bagaimana laporan EITI 2017 ini akan memenuhi laporan standar EITI 2015, ada beberapa memang tidak perlu dicangkup disini dilaporan independent administrator. 9. Edi Effendi - Sekretariat EITI Kesepakatan dulu mbak Erni, karena kita sudah di spakati di scooping kalo gak salah pak hariyanto karena kita dua tahun terakhir jumlahnya tidak sekitar 120 tapi yang melaporkan hanya sekitar 80-an tahun lalu jadi saat itu ada pendapat kita naikkan lagi jumlah perusahaannya yang jadi sampling tapi yang masuknya juga tetap segitu. Memang kita ada saran untuk meng cover yang diluar itu, tapi barangkali kalo di dalam laporan EITI yang hanya 4 sd 3 bulan kita akan sedikit kesulitan karena mengejar yang banyak itu cost nya lebih banyak dibandingkan reword nya. Kalau boleh usul sementara tetap di 122 tapi nantinya yang 1.762 ini kita punya datanya, kalau mau dilampirkan boleh saja PNBP nya ada semua, tapi informasinya itu saja hanya yang dibawah juga tidak bisa menjelaskan karena angka pembayaranya itu kecil sekali nanti malah tanda tanya. Ini pembayaran apa hanya beberapa ribu kecil sekali, itu ada tapi untuk dilampirkan sampai detil tidak bisa sesuai dengan yang di rekonsiliasi, saya kira penjelasannya itu semoga bisa sepakat yang 122 dulu hanya yang lainnanti bagaimana kita cari cara untuk seperti harapannya mbak erni itu saya
kita punya informasi sebagian besar dari perusahaan yang membayar PNBP. Jika ada yang lain pendapatnya ? Tanggapan dari : Jonathan - DJP Ijin pak pimpinan, selamat sore semuanya perkenalkan nama saya Jonathan dari Direktorat Jendral Pajak, dampak potensi penerimaan. Terkait rencana kerja dari Bapak- Bapak semua mungkin mengingat tahun lalu kita sedikit kerepotan sekedar mengingatkan saja mungkin LO nya sedikit dikebut pak, terkait dengan teknis rekonsiliasi bahwa berdasarkan kita bisa mengeluarkan data ketika fisik dari LO diterima. Berikutnya terkait teknis lagi pak, bahwa kita mengajukan proposal ke IA sesuai dengan rapat kemarin juga dan msg pada dasarnya kita kan melakukan koordinasi yang bersifat positif, jadi pada dasarnya ketika memberika data kita menjawab ada dan tidak ada, karena pada tahun lalu kita kurang disitu hampir beberapa bulan. Mengingat waktu yang sangat singkat, dan semakin akhir tahun semakin sibuk. Jadi bapak kita undang ke kantor 1 sd 2 hari untuk waktunya mungkin kita lihat kondisi pada minggu-minggu tersebut, jadi kalau sedikit hightik baru kita undang begitu pak. Berikutnya draft inseption, yang rekonsiliasi 421111 karena itu akun penerimaan bukan pajak, berikutnya yang PPN pertambangan pendapatan PPN dalam negeri 411211, ini tahun lalu kita sudah kasih mungkin bapak tidak apa apa dapat kedua duanya dari DJA dan DJP. Berikutnya di draft inseption yang kertas bukan yang ini pak, lampiran 1.3 halaman 65 itu belum ada nama DJP. Tanggapan dari : Pak Ruwadi - Sekretariat EITI Indonesia Untuk kontrak turunan PSC mau tidak mau tetap harus dibahas walaupun tidak dengan SKK Migas tapi karena perintahnya dari TOR dan scooping study bagaimana caranya memang harus ada pembahasan. Pembahasan kontrak migas, SKK Migas sendiri tidak bisa menjawab urusan ini karena kontrak ke Pertamina, kemudian skema pengusahaan sumur tua, kebetulan yang scooping ini yang mengusulkannya dari sekretariat EITI yang sudah dibahas dua kali didalam rapat MSG. Jadi perlu kami sampaikan kenapa perlu dibahas kedalam kontekstual karena memang pertambangan itukan spektrumnya macam-macam baik yang di perusahaan pusat sampai ke pertambangan yang ilegal, baik di minerba maupun di migas sebetulnya dengan adanya pembahasan ini memberikan pemain "pengusaha kecil" bahkan rakyat sekalipun masih bisa berpartisipasi dalam penambangan di Indonesia, misalnya di minerba ada ijin pertambangan rakyat dan kalo di migas ada pengelolaan sumur tua, diaman ada dalam permen no.1/2008 pengolahan sumur tua ini diatur dan dibatasi, hanya boleh dilaksanakan oleh KUD atau BUMD yang mana kalo KUD artinya bukan lever corporatenya yang besar, namun masyarakat mereka bisa membentuk suatu koperasi kemudian ikut berpartisipasi dalam pengolahan pertambangan hanya memang ada batasan-batasan yang harus diikuti memang tidak semuanya menyangkut dengan SKK Migas namun dengan K3S yang menguasai wilayah kecil tersebut. Batasan-batasannya salah satunya klo di sumur tua kegiatan yang boleh dilakukan adalah angkat dan angkut, angkat didalam permukaan tanah dan angkut penjualannya biasanya seperti yang tadi disampaikan Pak Bayu ada koordinatornya yang kemudian koordinatornya sendiri yang
akan langsung ber-deal dengan K3S yang menguasai area tersebut. Dilaporan SKK tentunya tidak muncul, sumur-sumur tua, KSO itu tidak muncul karena yang berkontrak dengan SKK adalah K3S nya. Namun demikian dari kami sekretariat menganggap ini perlu dibahas untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh bahwa tidak semua partisipasi badan usaha atau pun masyarakat dalam pengelolan peplat form inilah dilaporan EITI ini kita minta untuk dibahas. Tanggapan dari : Bu Maryati - PWYP Mungkin kalau kontekstual mungkin bagus ya, termasuk nanti di pendahuluannya ada, Pemerintahkan cenderung isitlahnya gross weight. Pendahuluan juga menyinggung sedikit tentang alternatif karena banyak di lampiran dan ini perlu keputusan, kalo saya melihat kalo di kontekstual aja bebas menurut saya bagus maksutnya, misalnya alternatif dari gross weight itukan mungkin ESDM bisa marah nanti ya, ini juga perlu dikembangkan begitu. Tapi itu menjadi fakta bahwa ada fleksibel supaya infestasi jalan, mohon pertimbangannya terimakasih. Tanggapan dari : Marjolijn Wajong - IPA Jadi saya mau tanya itu posisinya dimana? kalo ini benar-benar dari Pemerintah maka usul-usul begitu harus melalui ijin SDM tapi kalo tidak persisi dibawah Pemerintah atau Pemerintah membebaskan bisa saja, jadi seperti yang sudah dikirimkan saya baca saya tidak ada masalah saya setuju, tapi pertanyaan saya ini memang sudah diijinkan? Nah atau kalo kita punya perbedaan pendapat bagaimana kita menanganinya. Tanggapan dari : Edi Effendi - Sekretariat EITI Itukan tiga pihak, tiga pilar jadi Pemerintah, Masyarakat Sipil dan Perusahaan jadi ini sebagai wakil dari perusahaan bisa bicara juga tidak hanya pemerintah tapi tentu saja pemerintah akan diingat, nah scooping ini memang kami yang menyusun tapi waktu itu sudah dibahas di MSG jadi sudah ada wakil dari Pemerintah juga sudah memberi komen, ada isu lingkungan tentang Pasca tambang temen-temen dari ESDM agak keberatan jadi kita coret, nah tapi yang ini waktu itu tidak dikasih komen jadi kalo tidak di kasih komen mestinya boleh/sepakat. Kalo nanti di dalam diskusi lanjutan, inikan hanya SKK Migas, tapi dari Dirjen Migas ada yang hadir gak? Tapi dari ESDM ada gak? Ada dari Perusahaan juga gak? Tapi scooping ini sudah dibahas di MSG di tim pelaksana tapi nanti tidak ada komen jadi kita anggap sudah sepakat. Kecuali dari SKK yang bisa mewakili dari yang dekat dengan ESDM, Pak Fathur mungkin ada pendapat ? Tanggapan dari : Fathurrahman - SKK Migas Sebetulnya saya setuju dan sebetulnya nanti ini akan banyak reaksi sebenarnya kita ini mendorong Tanggapan dari : Marjolijn Wajong - IPA Kalo saya melihatnya begini, EITI ini kan juga membantu negara bukannya membantu perorangan jadi paling tidak kontekstual di taro di alternatif jadi kalo kita tidak mau membenturkan secara langsung kita ada di alternatif pembahasan artinya ya begitu kalo saya baca yang ada di draft laporan itu kayaknya kita sudah mengusulkan jadi saya sih setuju, tapi mungkin ada orang lain yang tidak setuju, tapi kalo kita pakai itu sebagai alternatif dan mendorong infestasi kenapa tidak. Tanggapan dari : Edi Effendi - Sekretariat EITI Kalo tidak ada pendapat lain sih kita sejalan, karena waktu di diskusi scooping sudah dikasih komen beberapa kali dan kalo ada yang tidak hadir kita kirimkan ke alamat
masing-masing dan kita harapkan sih sudah dibaca. Klo di substansinya sih di scoopingnya ada point-pointnya ada. Tanggapan dari : Ermy Ardhyanti - Perwakilan CSO. Saya Ermy dari perwakilan CSO, yang pertama saya ingin mengomentari soal pemberian ijin jadi tidak secara spesifik menyebut adanya legalisasi soal lelang, meskipun di sebutkan di dalam Undang-undang tahun 1994 tentang mekanisme ijin tapi memang baru dilakukan pada tahun 2018, mulanya pakai permen no.11 diganti dengan... didalamnya substansinya adalah pemberian ijinnya menurut saya bermasalah, saya paham hanya tidak memention secara lelang karena jadi cukup drastis perbedaannya. Yang kedua menyaut lagi soal reform, jadi sebenarnya tahun 2018 itu momentum ketika kementerian ESDM juga melakukan deregulasi tiga kategori besar terhadap regulasi sektor pertambangan, termasuk menurut saya ini menyangkut dengan Undang-undang no.23/2014 tentang pimpinan daerah, yang secara konsekuensi disentralisasi pertambangan sektor pertambangan di naikkan ke level provinsi walaupun dari sisi tata negara fungsi provinsi dekonsentrasi sebenarnya, artinya sebenarnya resentralisasi pertambangan provinsi tersebut sebenarnya adalah sebagai tugas pembantu, jadi asaznya di konsentrasi walaupun di laporan kontekstual di tahun lalu itu sudah ada highlighnya ini sebenarnya terkait dengan kemungkinan konflik anatara pemda, pemerintah provinsi pemerintah kementerian ESDM terkait dengan hasil lelang. Misalnya yang menang antam semua, mempertandingkan BUMN dengan BUMD itu tidak apple to apple, satunya apple satunya siomi, itu yang pertama. Kedua saya belum lihat, ada soal hilirisasi ada di dalam Undang-undang tetapi saya belum lihat adanya review, misalnya secara kualitatif bagaimana perkembangan smelter dan sebagainya, dan misalnya ada problem-problem terkait dengan pemenuhan soal smelting, dan pembangunan smelter misalnya dari sisi pengusaha seperti apa, misalnya problem-problemnya dari sisi pemerintah daerah kalau memungkinkan kalau mau ke lapangan. Termasuk soal lelang tadi issue di pemerintah daerah tadi soal WI, UP, dan IUPK issue yang sangat menarik. Kemudian soal main streaming, justru nanti pak edi mengingatkan saya soal kesepakatan di scooping soal jumlah jadi waktu disesi EITI conference itu saya ikut di main streaming EITI. Ada beberapa inisiatif negara yang punya contoh bagaimana cara me-mein streamingkan EITI dengan polisi negara yang bersangkutan, misalnya kalo Norwegia dia punya Norwegia Petrolium namanya segala informasi yang berkaitan dengan migas itu ada disitu semua jadi tidak perlu rekonsiliasi sudah open discussion. Atau misalnya di Kazakhstan jadi sudah seperti auto matic payment gitu, semua pembayaran yang berkaitan dengan industri ekstraktif sudah di portal semua, misalnya nanti kalo Indonesia mau di integrasikan dengan Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Anggaran itu nampaknya inisiatif main streaming yang menarik karena selain mengatasi materialitas tidak hanya 100% itu tidak perlu di rekonsiliasi itu sudah ada di link nya. Kemudian usul saya mungkin bisa mengakses aplikability soal laporan 2019 terutama soal gender tapi tim di manajemennya tidak ada yang gender balance. 10. Dadan Gunawan Syawal - Manager IA
Ya terimakasih sekali masukannya, kami sudah mencatat saya itu mau menyerahkan pimpinan sidangnya jangan disaya. Tanggapan dari IA Klarifikasi saja karena sebenarnya kedua output tidak ada pada laporan EITI dari tahun- tahun sebelumnya, mestinya tujuan ini tidak masuk ke dalam scooping study tapi ini sebenarnya usulan dari kami, saya pikir harus minta persetujuan dan ingin memberikan sesuatu nilai tambah Tanggapan dari : Edi Effendi - Sekretariat EITI Saya konfirmasi saja ya pak, kemarin kita sudah diskusi kan kita acuannya 2016 dan global conference kemarin di paris yang sudah berjalan di 2016 tapi karena yang 2019 sudah terbit kami minta temen-temen IA sedikit membahas. Kemudian main streaming kebetulan kami diluar laporan EITI kita bekerjasama dibantu oleh bank dunia, apa yang nanti diharapkan kita presentasikan di paris main streaming untuk data-data itu tadi, tapi yang pajak nggaklahmbak ermy nggak mungkin pak jonathan nanti marah. Jadi yang bisa kami main streaming akan kita lakukan, ini sudah berjalan nah kalo yang lain-lain barangkali yang pertama tentang rekomendasi itu barangkali bagian dari standar EITI yang inti dari transparansi dan contability ini kan adalah bagaimana melakukan reform (02.23.11) . Sebetulnya hasil diskusi publik usulan apa yang kita munculkan kedepan apa yang dilakukan untuk dilakukan reform IA untuk memberikan (02.23.32) rekomendasi-rekomendasi. Jadi intinya seperti itu, saya kira usulan dari temen-temen IA kemarin kami tidak keberatan tapi kembali dipaparkan di presentasikan kepada MSG karena sekretariat bukan pengambil keputusan yang mengambil keputusan adalah tim pelaksana, jadi kalau tim pelaksana sepakat kita akan jalankan. initnya begitu maksut dari temen-temen , Tanggapan dari : Bu Maryati - PWYP Saya ingin berikan masukan terkait konferensi apakah ini juga akan membatalkan laporan karena beberapa judul-judul menurut saya kurang tepat, mungkin begini perlu diingat bahwa bukan hanya scooping study bahwa kita harus memenuhi EITI rules 2016, misalnya kalau kita bilang regulasi tata kelola sebaiknya tidak begitu, sebaiknya kita memakai regulatory framework EITI 2016, jadi mungkin nanti karena suatu saat kita akan di validasi rules dan berdasarkan scooping jadi seperti kejadian akhir-akhir ini tidak terulang lagi. Kemudian misalnya kebijakan fiskal, penjabaran dibawahnya itu jangan ada penjelasan PP penjelasan PMK mungkin disitu perlu misalnya PSC accounting fiskal ada minerba dalam hal fiskalnya apa, misalnya ada termal-termal sub-national transfer distribution nah ini kata-kata yang ada di EITI rules bisa dipakai disini karena sangat menarik dan kita bisa memenuhi aspek kelengkapan yang ada disini, kemudian misalnya EPNBP dan sebagainya judulnya bukan penerapan EPNBP tapi mudah-mudahan ini bukan judul hanya konten saja ya, misalnya kita pakai collection system, online system itu lebih layak. Kemudian yang belum ada saya lihat mungkin kekurangan laporan sebelumnya karena masih terlalu detil didalam BUMN itu ada aspek kalau tidak salah itu inflasi viskal itu termasuk PMN (Penyertaan Model Negara), kemudian deviden yang juga metodenya yang ternyata itu juga bisa masuk CSR, kemudian tadi saya juga sempat catat-catat beberapa hal saya setuju sekali untuk tiga point main streaming tadi untuk tambahan
kemudian didalam CSR atau tanggung jawab sosial menarik juga ini saya meng highlight secara umum saja walaupun tidak semua, standar-standar social dan environment yang sudah diacu oleh beberapa perusahaan mungkin bisa di mention baik dari cso baik dari csr saya kira itu menarik karena di EITI 2019 rules kita mencoba melihat social environment impac nya dimana, kalau di perusahaan sudah mention disitu beberapa reportnya tentang tarif agreement dan UNCNC itu menarik banget. Kemudian misalnya tata kelola, kalau kita bicara tata kelola itukan transparansi, akuntabilitas, partisipasi mungkin unsur-unsur nya begitu. Dan ingin menambahkan satu mungkin perlu dibedakan kalau disinikan regulasi ada harga dan sebagainya mungkin ada satu khusus karena di dalamnya EITI rules itu ada production and sales mungkin ada satu pembahasan khusus yang entah dimasukkan kemana begitu, nah apalagi Indonesia itu sudahmenjadi Piloting EITI Commoditty Trading, saya kira di Oil and Gas kita sudah menjadi pilot dua atau tida negara dan Indonesia adalah salah satunya, nah mungkin kita bisa highlight tentang trade dan harga karena cuma kontekstual. saya Perlu juga di mention revenue management, karena di EITI rules ada di mention revenue management misalnya masuk ke dalam APBN dan APBD, kemudian di spending di daerah sekian-sekian. Kalau informasi kami punya informasi misalnya di pelalauan dan bojonegoro sudah ada sampai level anggaran dana desa kita perlu mention juga di EITI. Dan jangan lupa didalam sistem viskal ada participacing interest ini belum di mention, karena menko juga kemarin sudah diskusi khusus mau dibikin 10%. Tanggapan dari : Dadan Gunawan Syawal - Manager IA Memang tahun ini laporan kontekstual mempunyai porsi yang sangat besar dibandingkan laporan tahun sebelumnya. Kita akan selalu guide supaya laporan kita selalu mengacu kepada ini, termasuk kalimatnya seperti selalu membahas perijinan dan kontrak di EITI standar 2004. Tanggapan dari : Joko - IMA Ada komentar sedikit mengenai ada tulisan yang menarik "Partisipasi BUMN dalam industri ekstraktif", partisipasi swasta juga dibahas. 11. Edi Effendi - Sekretariat EITI Baik kalau tidak ada lagi, disini sudah semuanya memberikan koementar inikan laporan pendahuluan kalau Bapak/Ibu masih ada komentar mungkin membacanya belum detil, masih ada kemungkinan memberikan masukan kepada kami langsung saja email ke sekretariat EITI atau nanti dalam pertemuan-pertemuan lanjutan dan jadwalnya tadi sudah kita buat maksimum sampai 6 kali pertemuan MSG sampai final, minimal 5 atau 6 kali kalau setuju di tanggal 11 laporannya diterima dan tidak perlu pertemuan lagi ya pertemuan tanggal 18 desember tidak perlu, kalau tidak ada masukan lagi agenda yang pertama pembahasan laporan pendahuluan kami sudahi kami ucapkan terimakasih. Ini pertanyaan dari IA, apakah laporan ini diterima? Iya diterima. Jadi nanti tanggal 3 oktober 2019 itu kita akan sosialisasi, tempatnya di Hotel Novotel Cikini ada dua sesi, sesi pagi itu migas dan sesi siang minerba. Dan kita harapkan semaksimal mungkin perusahaan hadir, kalau nanti tidak semua hadir kita akan lakukan langkah yang kedua untuk yang belum hadir. Terimakasih kepada IA kami persilahkanuntuk menyiapkan sosialisasi pada hari kamis besok. 12. Briefing Tim sekretariat dengan Tim MSG oleh : Edi Effendi - Sekretariat EITI
Untuk teman-teman MSG dimohon untuk menunggu sebentar kita perlu briefing sekitar 20 menitlah ya. Mohon maaf saya tidak membuat presentasi tapi sekedar update, kita waktu itu falidasinya sekitar bulan Mei itu sudah keluar ada beberapa point yang dianggap kita agak kurang atau dapat yang warna kuning, selain yang hijau kita juga dapat yang kuning. Kemudian MSG membuat respon, respon dari hasil falidasi tersebut dan sudah kita sampaikan kepada EITI dan dari EITI disampaikan kepada Independent Validator, dan ternyata responnya dari Independent Validator tanggapan MSG tidak diterima sama sekali artinya draft awal yang hasil dari tim validasi yang dilakukan oleh tim EITI tetap berlaku artinya kita ada berapa butir yang masih kuning dan seterusnya. Kemudian konsekuensi dari itu, ada persyaratan 1.1, 1.2, 1.3 yang sangat krusial rupanya yang mendapat nilai kuning adalah persyaratan 1.2, 1.1 itu government partisipation, kemudian 1.2 itu company dan 1.3 itu CSO, dari ketiga itu 1.2 yang mendapat kuning. Minggu kemarin kami di telepon Sekretariat Internasional konsekuensi ini mendapatkan kuning adalah Indonesia akan di suspend, dan laporan ini akan di teruskan ke tim validasi yang akan bersidang kira kira tanggal 8 dan nanti di komite validasi akan dibahas, isi validasi itu adalah anggota-anggota dewan perwakilan negara-negara di CSO dan perusahaan jadi dibahas disitu kalau mereka sepakat Indonesia akan di suspend kemudian akan diteruskan ke rapat depan, rapat dewan nya sekitar tanggal 16 dan 17 oktober ini. Sekretariat Internasional menerangkan kepada kita untuk membuat respon yang ditujukan kepada validation committee, jadi sebelum tanggal 8 kita harus kirim surat ke validation committee menyampaikan progres apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang akan kita lakukan begitu untuk merespon requirent yang 1.2 yang kuning itu, kita akan menyusun surat yang di tanda tangan oleh Pak Monty sebagai wakil dari MSG, intinya adalah kita akan menyampaikan bahwa Indonesia sudah melakukan reformasi sejak awal 2000 dan sebelum masuk EITI kita sudah melakukan reformasi kita akan sampaikan apa saja yang sudah berjalan di Indonesia. laksanakan di Kemudian 2010 kita masuk EITI, kenapa kita masuk EITI karena sejalan dengan reformasi yang sudah kita industri ekstraktif, nah sekarang kita mendapatkan kuning di company engagement ini agak aneh, karena selama ini kita merasa baik-baik saja tidak ada masalah di company, didalam hasil validasinya itu ada rekomendasi yang terkait 1.2 mengatakan : 1) Indonesia menurut kita temen-temen perusahaan sudah ikut terlibat, karena dalam pelaporan perusahaan migas 71 hampir semuanya melaporkan, perusahaan minerba begitu juga walaupun ada sekitar 40 perusahaan tapi itu perusahaan yang kecil-kecil, issuenya adalah tadi kata buk ermy tadi tidak menjaminkan dari perusahaan populasi perusahaan minerba, kalau dari sisi revenue sudah sekitar 90%. 2) kami juga minta kepada temen-temen itu apakah nanti selain kami akan menulis surat temen-temen dari asosiasi akan menulis surat, tapi saya tidak tahu apakah mau sendiri-sendiri atau disepakati saja barangkali kalau bersama juga boleh dikirimkan ke validation committee. Dan yang berikutnya VP dari freeport di sarankan untuk menghubungi ICMR International Council on Mineral Metal, yang punya perwakilan company di dewan EITI. Jadi nanti dewan EITI tanggal 16 dan 17 bersidang kita harapkan Pak Muklis bisa menyampaikan masukan bisa menjelaskan jadi anggota borad yang berasal dari lebih balance apa yang sudah terjadi di Indonesia company bisa menjelaskan
progresnya seperti apa company participation seperti apa engagement seperti apa , itu yang kita harapkan selain dari asosiasi jadi Pak Muklis bisa menghubungi itu, jadi tiga hal itu yang bisa disampaikan oleh kita, kita menulis surat, asosiasi juga akan menulis surat dan Pak Muklis akan mengapproach lewat ICMR, tetapi keputusannya ada di dewan EITI yang bersidang di tanggal 17 tapi kalo konsekuensinya tidak di suspend biasanya dikasih waktu beberapa bulan untuk melakukan beberapa langkah perbaikan yang dari rekomendasi tiga ini tapi yang kita harapkan tidak seperti itu. Ini kita upayakan supaya tidak ada suspention untuk Indonesia agak aneh juga kita sudah melakukan berbagai macam reformasi, mungkin disurat kita tulis bahwa kita sudah melakukan beberapa macam reformasi, perbaikan, transparansi dan sebagainya tapi hanya karena satu informasi yang menurut kita tidak fare karena waktu validation tim datang kesini kita hanya bertemu beberapa orang dalam waktu hanya satu dua jam terus bisa mengambil kesimpulan yang menghapuskan progres atau prestasi EITI di Indonesia atau tata kelola Indonesia di industri ekstraktif, itu yang menurut kita tidak fare dan akan kita sampaikan didalam surat resmi dari EITI. Selain kami membriefing bapak/ibu sebagai anggota msg kamikalau bisa juga meminta masukan, barangkali bisa menambahkan acton dari surat yang akan kita sampaikan. Kalau dari temen-temen tadi sudah kita diskusikan kurang lebih satu jam mungkinyang lain pak joko pak supriadi mbak ermy atau pak jonathan dari SKK mungkin kalau ada masukan masukan yang lain dari BPKP. Tapi kita harapkan tanggal 17 keputusannya kita tidak informasikan sampai di permasalahannya itu tadi. Tanggapan dari : Bu Marjolijn Progres yang sudah dicapai oleh EITI ini, kalau bisa didalam setiap surat yang diajukan artinya secara umum itu diakui oleh semua yang menjadi MSG, yang kedua baru usulan- usulan yang di kondisikan sesuai dengan perusahan dan asosiasi, karena keseragaman ini diperlukan sama pada waktu kita bertentangan karena tidak seragam akhirnya kita dihukum saya masih ingat betul karena saya ikut disitu. sampai disuspend kita tapi kalo suspend, Tanggapan dari : Bu Maryati Saya sendiri mungkin akan berkomunikasi dengan CSO di board, mungkin ibu marjolin usulannya bisa mungkin bisa menjelaskan karena IPA 100% aktif, tapi bahwa kalau dia mengharapkan semua orang siapa saja di perusahaan tersebut paham apa itu EITI itu impossible, karena dia menanyakan kepada orang yang dia kirim yang mengerti datanya tapi sebenarnya tidak dalam konteks yang benar-benar. Dan kami juga akan approach anggota yang dari asia saat ini adalah philippine. Tadinya yang kita hawatirkan dari government karena seringkali kita bermasalah. Jadi sekarang tanggal 1 kita siapkan satu dua hari untuk kita share dari email saja ya. Menurut saya prosesnya diakan validasi awal, hasilnya ada kemudian kita diminta komen, harusnya menurut standar kalo komen kita bertentangan harusnya si independent validator mengkonfirmasi kepada kita, karena ada mekanisme begitu semestinya dan ini tidak pernah dikonformasi lagi. Oke ini briefing dari kami nanti kita draftkan surat dari MSG nanti saya kirimkan ke email, kita harapkan kalau ada masukan satu hari dua hari bisa disampaikan. Kalau tidak ada masukan lagi saya atas nama Pak Bastian mengucapkan terimakasih atas partisipasi
jangan Bapak/Ibu nanti wassalamualaikum Wr.Wb. lupa masih ada 5x MSG sampai dengan desember