Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember SKRIPSI PENERAPAN GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DALAM PERKARA KEHUTANAN THE APPLICATION OF CITIZEN LAWSUIT ON FORESTRY CASE MUHAMAD ALDI RAMADHAN NIM. 150710101205 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2019 i
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember SKRIPSI PENERAPAN GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DALAM PERKARA KEHUTANAN THE APPLICATION OF CITIZEN LAWSUIT ON FORESTRY CASE MUHAMAD ALDI RAMADHAN NIM. 150710101205 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2019 ii
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember MOTTO "Setiap ketidakadilan harus dilawan, walaupun hanya dalam hati." Pramoedya Ananta Toer1 1 Andre Vitchek dan Rossia Indira, Saya Terbakar Amarah Sendirian, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006. Pramoedya Ananta Toer menghabiskan sebagian besar dari kehidupannya di balik jeruji besi penjara. Namun, melawan ketidakadilan harus terus berjalan meskipun hanya melalui tulisan dan bukan melalui aksi yang frontal. Penulis mengutip kalimat tersebut, untuk memusatkan terhadap perlawanan ketidakadilan. Bahwa dalam pemahaman penulis, demi mewujudkan keadilan melawan ketidakadilan, harus dimulai dari hal kecil, meskipun itu hanya berwujud niat dalam hati. Begitu juga Citizen Lawsuit, diterapkan bukan dari aturan tertulis yang megah terpampang dalam lembar negara, namun dimulai dari tidak ada aturan sama sekali, hingga terdapat penemuan hukum oleh majelis hakim yang mengadili. iii
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember PERSEMBAHAN Skripsi ini dipersembahkan kepada: 1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayah Pujo Sulistiyo dan Ibu Herlina Andra, yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini. 2. Para pengajar, mulai dari SDN Ditotrunan 01 Lumajang, SMPN 1 Lumajang, SMAN 2 Lumajang, dan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mendidik dan membimbing penulis selama ini. 3. Almamater Universitas Jember. iv
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember PRASYARAT GELAR PENERAPAN GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DALAM PERKARA KEHUTANAN THE APPLICATION OF CITIZEN LAWSUIT ON FORESTRY CASE SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember MUHAMAD ALDI RAMADHAN NIM. 150710101205 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2019 v
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember PERSETUJUAN SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI Pada Tanggal : 16 Juli 2019 Oleh : Dosen Pembimbing Utama, EDDY MULYONO, S.H., M.Hum. NIP. 196802191992011001 Dosen Pembimbing Anggota, WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum. NIP. 197303252001122002 vi
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember PENGESAHAN Skripsi dengan judul: PENERAPAN GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DALAM PERKARA KEHUTANAN THE APPLICATION OF CITIZEN LAWSUIT ON FORESTRY CASE Oleh : MUHAMAD ALDI RAMADHAN NIM. 150710101205 Dosen Pembimbing Utama, Pembimbing Anggota, Eddy Mulyono, S.H, M.Hum. NIP. 196802191992011001 Warah Atikah, S.H, M.Hum. NIP. 197303252001122002 Mengesahkan: Kementrian Riset, Teknologi Dan Perguruan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum Dekan, Dr. Nurul Ghufron,S.H,M.H. NIP.197409221999031003 vii
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember PENETAPAN PANITIA PENGUJI Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada : Hari : Jum'at Tanggal : 19 Bulan : Juli Tahun : 2019 Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember Panitia Penguji : Ketua Dosen Penguji, Sekretaris Dosen Penguji, TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S. NIP. 195701221982031002 NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H. NIP. 198707132014042001 Dosen Anggota Penguji : EDDY MULYONO, S.H., M.Hum ... NIP: 196802191992011001 WARAH ATIKAH, S.H.,M.Hum... NIP: 197303252001122002 viii
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember PERNYATAAN Yang bertandatangan dibawah ini : NAMA : MUHAMAD ALDI RAMADHAN NIM : 150710101205 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "PENERAPAN GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DALAM PERKARA KEHUTANAN" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun pakasaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian hari, pernyataan ini tidak benar. Jember, 19 Juli 2019 Yang menyatakan, MUHAMAD ALDI RAMADHAN NIM.150710101205 ix
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember UCAPAN TERIMA KASIH Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PENERAPAN GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DALAM PERKARA KEHUTANAN" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 1. Bapak Eddy Mulyono,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberi dukungan, bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik; 2. Ibu Warah Atikah,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberi dukungan, bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik; 3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S., selaku Ketua Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik; 4. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik; 5. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberi bimbingan serta nasihat selama masa perkuliahan; 6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; x
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 7. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H.,M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H., yang masing-masing selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember; 8. Para Dosen yang terhormat serta seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan; 9. Orang tua saya tercinta, Pujo Sulistiyo dan Herlina Andra, yang telah mendidik, membesarkan, mendoakan dan merestui saya selama ini; 10. Kakek dan Nenek saya tercinta, S. Soepangkat dan Sri Mintarsih, yang sangat saya sayangi dan banggakan, yang menjadi orang tua kedua dan memberikan motivasi serta kasih sayang; 11. Sahabat-sahabat yang telah menjadi keluarga kedua di Jember; M. Alif Fikri Firdaus, M. Gusti Fawaid , M. Zainul Rokhman, M. Jazuli Widyo Hananto, Jagad Candra Al-Kautsar, Finsa Zainal, Wiku Wisanggeni, Ulin Nuha Akbar. Hidup saya akan sangat hampa tanpa kalian. 12. Sahabat Isnani Puja Ramadhani, yang dengan penuh kesabaran bersedia menemani dan mengingatkan, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam keadaan suka maupun duka hingga sampai saat ini. 13. Teman-teman yang menemani saya sekaligus menjadi mentor selama pengerjaan skripsi; Musta'anul, Iwan, Yuni, Aly, Tales, Aisyah, Dana. 14. Teman-teman di UKM-KI Studi Islam Berkala (SIB), Kelompok KKN 75, Grup Futsal Liga Tarkam, Kekhususan Agraria, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah menemani penulis selama proses pengerjaan skripsi. Semoga Allah SWT senantiasa memberi ganjaran pahala dan berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Jember, Juli 2019 Penulis xi
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember RINGKASAN Pengajuan gugatan ke muka pengadilan merupakan hal biasa di dunia peradilan, termasuk juga di Indonesia. Hal tersebut merupakan bagian dari keseluruhan proses penegakan hukum dan peradilan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan undang-undang. Gugatan umumnya diajukan oleh pihak yang terdiri atas perorangan maupun beberapa orang, yang mana mereka mengalami kerugian atas sesuatu hal yang menjadi obyek sengketa. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah, hukum dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman, melalui berbagai penemuan hukum. Salah satunya adalah gugatan warga negara, atau Citizen Lawsuit, yang berasal dari negara-negara penganut tradisi hukum Common Law. Memiliki karakteristik yang mirip dengan gugatan perwakilan kelompok atau Class Action, Citizen Lawsuit hadir sebagai akses warga negara untuk memperoleh keadilan atas pemenuhan hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh negara.Citizen Lawsuit memang masih belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan, namun sudah pernah diterapkan di dalam beberapa perkara di Indonesia, yang mana perkara-perkara tersebut menjadi yurisprudensi bagi para hakim dalam memeriksa perkara Citizen Lawsuit itu sendiri. Dalam skripsi ini akan membahas terkait prosedur gugatan Citizen Lawsuit di dalam sistem peradilan Indonesia berdasarkan yurisprudensi yang telah ada sejak awal tahun 2000-an, dan kesempatan diterapkannya gugatan Citizen Lawsuit untuk perkara kehutanan, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah, bagaimana prosedur gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) dalam sistem peradilan di Indonesia, dan bagaimana peluang gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) dalam penyelesaian perkara kehutanan di Indonesia. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan pokok guna meraih gelar kesarjanaan dibidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan untuk melengkapi khasanah ilmu pengetahuan yang terhimpun dalam kepustakaan Universitas Jember, khususnya pada Fakultas xii
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Hukum dan juga sebagai tambahan informasi bagi para pihak yang memerlukannya. Tujuan khusus dari skripsi ini adalah untuk memahami dan menganalisa prosedur gugatan Citizen Lawsuit dalam sistem peradilan Indonesia serta untuk menganalisa kesempatan gugatan Citizen Lawsuit untuk diterapkan dalam perkara kehutanan di Indoneisa. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku (Legal Research). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis: Pendekatan Perundang-undangan (State Approach) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dikaji. Dan, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yang dilakukan dengan beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Kesimpulan dari skripsi ini adalah: Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) merupakan suatu bentuk gugatan yang telah diatur secara tertulis di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013. Citizen Lawsuit diberlakukan di ranah peradilan umum kamar hukum perdata, dan memiliki mekanisme yang mirip dengan gugatan perdata pada umumnya, hanya berbeda pada pengiriman notifikasi, pihak penggugat dan tergugatnya, serta petitum yang diajukan. Dan, Citizen Lawsuit dapat diberlakukan untuk perkara kehutanan, mengingat bahwa perlunya penyederhanaan dalam gugatan-gugatan perdata yang jumlahnya terus bertambah, dan mencegah terjadinya pengerusakan hutan melalui peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih ketat. Saran dari skripsi ini adalah: Perlu dibuatkan suatu aturan khusus terkait gugatan Citizen Lawsuit. Bentuk aturan khususnya dapat berupa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibandingkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013, yang saat ini menjadi satu-satunya yang mengatur terkait Citizen Lawsuit di salah satu bahasannya. xiii
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL DEPAN... i HALAMAN SAMPUL DALAM ... ii HALAMAN MOTTO ... iii HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv HALAMAN PERSYARATAN GELAR ... v HALAMAN PERSETUJUAN ... vi HALAMAN PENGESAHAN ... vii HALAMAN PENETAPAN PENGUJI ... ix HALAMAN PERNYATAAN ... x HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH ... xi HALAMAN RINGKASAN ... xii DAFTAR ISI ... xiv BAB 1. PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Rumusan Masalah ... 5 1.3 Tujuan Penulisan ... 5 1.4 Manfaat Penulisan ... 5 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ... 6 2.1 Penyelesaian Sengketa ... 6 2.1.1 Jalur Litigasi ... 8 2.1.2 Jalur Non-Litigasi ... 8 2.2 Gugatan Dalam Hukum Acara ... 10 2.2.1 Gugatan Dalam Hukum Acara Peradilan Perdata ... 10 2.2.2 Gugatan Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara ... 11 2.3 Gugatan Oleh Kelompok ... 12 2.3.1 Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)... 12 2.3.2 Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) ... 14 2.4 Kehutanan ... 17 2.4.1 Sengketa Kehutanan ... 17 xiv
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 2.4.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Kehutanan ... 19 BAB 3. PEMBAHASAN ... 21 3.1 Prosedur Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) Dalam Sistem Peradilan di Indonesia ... 21 3.1.1 Sejarah Penerapan Dan Dasar Hukum Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) ... 23 3.1.2 Prosedur Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) di Indonesia ... 33 3.2 Peluang Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) Dalam Penyelesaian Perkara Kehutanan ... 39 3.2.1 Perkara Kehutanan di Indonesia ... 39 3.2.2 Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) Dalam Perkara Kehutanan ... 41 BAB 4. PENUTUP ... 46 4.1 Kesimpulan ... 46 4.2 Saran ... 47 DAFTAR PUSTAKA xv
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Semakin banyak manusia, semakin banyak membutuhkan lahan. Lahan banyak dialihfungsikan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan lahan, mulai dari lahan untuk pertanian dialihkan jadi pemukiman, maupun membuka lahan di wilayah hutan. Keterbatasan lahan dan semakin banyak manusia dari tahun ke tahun, menyebabkan timbulnya sengketa di antara masyarakat, terutama sengketa agraria. Sengketa agraria marak terjadi dari tahun ke tahun, salah satu yang terparah adalah di zaman Orde Baru. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah sengkta kehutanan. Pembukaan lahan dilakukan oleh korporasi guna kebutuhan perusahaan, pemukiman,dan lain sebagainya. Korporasi mendapatkan izin dari pemerintah untuk membuka lahan di wilayah hutan. Pemerintah memberikan izin untuk mengolah dan mengusahakan wilayah hutan kepada korporasi berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, tentang pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara guna manfaat sebanyak-banyaknya bagi rakyat. Sedangkan hutan sendiri dimiliki oleh masyarakat sekitar hutan, dan masyarakat adat, yang mana hak dan eksistensinya didukung oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA), yang didalamnya menyebutkan tentang Hak Ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat selama kenyataannya masih ada. Pertemuan dua kepentingan yang berbeda dapat menyebabkan timbulnya sengketa wilayah hutan, antara korporasi (pemerintah, secara tidak langsung karena memberikan izin kepada korporasi), dengan masyarakat yang tinggal di wilayah hutan maupun sekitarnya. Korporasi yang sudah mendapat izin dari pemerintah untuk mengelola hutan, cenderung membuka lahan dengan cara membakar hutan, yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Kebakaran hutan yang timbul pun akhirnya membawa dampak ke banyak orang, bukan hanya para pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya secara langsung. 1
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Masalah hukum yang semakin lama menjadi semakin kompleks, menyebabkan diperlukannya penemuan hukum yang dilakukan oleh para hakim dalam sistem peradilan Indonesia, dimana penemuan hukum tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan, sebagaimana hal tersebut dicita-citakan oleh Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", dan tersurat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik secara perdata, pidana, administrasi, dan sebagainya. Penemuan hukum diatur dalam asas ius curia novit, yang memiliki arti bahwa hakim dianggap tahu semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara.2 Penemuan hukum oleh hakim juga diimplementasikan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Bentuk konkrit dari penemuan-penemuan hukum adalah yurisprudensi, yang merupakan salah satu sumber hukum Indonesia, dan nantinya akan dikodifikasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Dalam perihal gugatan yang diajukan dalam peradilan, juga ditemukan suatu penemuan baru atau terobosan baru, yang mulai diterapkan karena kebutuhan para pencari keadilan. Beberapa terobosan dalam perihal gugatan peradilan adalah berasal dari negara lain, bahkan yang menganut tradisi hukum yang berbeda sekalipun. Contohnya seperti gugatan class action, gugatan legal standing, dan citizen lawsuit. Gugatan class action merupakan gugatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dengan tujuan dan kepentingan yang sama, yang jumlahnya banyak, dan diwakili oleh seseorang atau lebih sebagai representasi kelompok yang berkepentingan (representasi kelompok tersebut juga 2 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 821 2
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember harus memiliki kepentingan secara langsung). Gugatan class action diakui pertama kali dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (mengatur secara tegas di dalam salah satu pasalnya tentang permohonan perwakilan kelompok), dan diterbitkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok. Gugatan legal standing adalah gugatan yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada pihak yang melanggar hukum dalam kompetensi kemampuan LSM tersebut bergerak. Gugatan legal standing pertama kali muncul di Amerika Serikat dan berkembang di beberapa negara lainnya. Di Indonesia, gugatan legal standing diatur di dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan yang terakhir yaitu citizen lawsuit, atau gugatan warga negara, adalah suatu perwujudan akses individual warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik, dimana setiap warga negara dapat melakukan gugatan terhadap tindakan atau bahkan pembiaran yang dilakukan negara terhadap hak-hak warga negara.3 Citizen lawsuit, yang lahir di negara-negara penganut sistem hukum Common Law seperti Amerika Serikat, Australia dan India, baru diatur di dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013, namun sudah ada beberapa perkara citizen lawsuit yang telah diputus oleh majelis hakim, yang dapat menjadi yurisprudensi bagi para hakim ke depannya, yaitu gugatan atas nama Munir Cs. atas Penelantaran Negara tehradap TKI Migran yang dideportasi di Nunukan (Putusan Nomor 480/PDT/2005/PT DKI), dan gugatan atas Penyelenggaraan Ujian Nasional oleh LBH Jakarta (Perkara Nomor 228/Pdt.G/2006/Jkt.Pst). Tiga jenis gugatan tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama merupakan model gugatan yang mengatasnamakan kepentingan umum.4 3 Isrok dan Rizki Emil Birham, Citizen Lawsuit: Penegakan Hukum Alternatif bagi Warga Negara, Malang: UB Press, hal. 3. 4 Ibid, hal. 3. 3
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Sengketa kehutanan memang tidak mempengaruhi seluruh warga negara Indonesia secara langsung, mengingat bahwa wilayah hutan tidak tersebar di seluruh daerah Indonesia, dan sengketa pada umumnya hanya terjadi di pihak- pihak yang berkepentingan, yaitu para masyarakat yang tinggal di hutan atau sekitar hutan dengan korporasi maupun pemerintah. Sengketa kehutanan yang dimenangkan korporasi, dapat pula menimbulkan kerusakan hutan karena korporasi yang menang dapat melakukan pembukaan lahan hutan, walaupun ada beberapa yang menggunakan cara yang illegal seperti membakar hutan. Kerusakan hutan umumnya terjadi karena kebakaran, terbukti dengan adanya kasus kebakaran di setiap tahunnya. Kebakaran hutan yang parah dapat menimbulkan kerugian bukan hanya bagi masyarakat di sekitar hutan, tapi juga dapat berdampak bagi banyak orang. Menurut data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), kasus kebakaran hutan terus terjadi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998, terjadi di 23 propinsi (dari 27 propinsi di Indonesia pada saat itu), pada areal hampir seluas 10 juta Ha, yang kemudian diketahui ternyata sebagian besar diantaranya adalah berada pada konsesi perusahaan perkebunan dan wilayah yang diperuntukkan bagi aktivitas perkebunan. Pada saat itu, hampir seluruh wilayah ASEAN terkena dampaknya dan Indonesia mendapatkan kecaman serius dari negara-negara tetangga. Kerugian dari kebakaran hutan dan lahan di tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 cukup besar. Di wilayah Sumatera, kerugian mencapai hingga US$ 7,8 milyar, dan di wilayah Kalimantan mencapai US$ 5,8 milyar. Hal tersebut membuktikan bahwa kerusakan hutan yang tidak dicegah akan menyebabkan kerugian bagi rakyat dan negara Indonesia (terkurasnya dana cadangan negara yang digunakan untuk menanggulangi bencana nasional), bukan hanya segelintir masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung saja. Oleh karena itulah, citizen lawsuit, sebagai bentuk akses warga negara untuk mencari keadilan karena hak warga negaranya tidak dipenuhi oleh negara, dalam hal ini adalah hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, harus dapat diterapkan dalam peradilan di Indonesia. Meskipun citizen lawsuit merupakan suatu gugatan 4
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember yang umumnya diterapkan di negara-negara bertradisi hukum Common Law, citizen lawsuit tetap dapat diterapkan dalam peradilan negara Indonesia yang menganut tradisi hukum Civil Law, mengingat sudah banyak gugatan yang berasal dari negara-negara Common Law, telah diadopsi dan sudah diatur dasar hukumnya, contohnya seperti gugatan class action.5 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menyusun suatu karya tulis berupa skripsi dengan judul "Penerapan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) Dalam Perkara Kehutanan". 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana prosedur gugatan warga negara (citizen lawsuit) dalam sistem peradilan di Indonesia? 2. Bagaimana peluang gugatan warga negara (citizen lawsuit) dalam penyelesaian sengketa kehutanan di Indonesia? 1.3 Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu : 1. Untuk mengetahui dan memahami terkait prosedur gugatan warga negara (citizen lawsuit) dalam sistem peradilan di Indonesia; 2. Untuk mengetahui dan memahami peluang gugatan warga negara (citizen lawsuit) dalam penyelesaian sengketa kehutanan di Indonesia. 1.4. Manfaat Penulisan Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Secara teoritis yaitu sebagai pengembangan ilmu di bidang Hukum Kehutanan dan Hukum Acara Peradilan, khususnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa kehutanan; 2. Secara praktis yaitu untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan/atau pemerintah guna melakukan suatu penyempurnaan berbagai peraturan peundang-undangan khususnya dalam hal gugatan warga negara yang diharapkan memberikan suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. 5 Efa Laela Fakhriah, dalam makalah dengan judul "Actio Popularis Citizen Lawsuit) dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Indonesia" ,2008, hal. 1. 5
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penyelesaian Sengketa Menurut Nurmaningsih Amriani, sengketa merupakan suatu situasi, dimana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya, yang kemudian pihak yang merasa rugi tersebut, menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Apabila situasi menunjukkan indikasi adanya perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa. Dalam konteks hukum kontrak, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi di antara dua pihak atau lebih dalam perjanjian, karena terdapat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.6 Menurut Takdir Rahmadi, sengketa merupakan suatu situasi dan kondisi, dimana orang-orang sama-sama mengalami perselisihan yang bersifat faktual, maupun perselisihan yang ada pada persepsi para pihak masing-masing.7 Sengketa dapat timbul oleh beberapa faktor, yang terrangkum dalam beberapa teori sebagai berikut8: a. Teori Hubungan Masyarakat Teori ini bertitik berat pada adanya ketidakpercayaan dan rivalitas antar kelompok di dalam suatu masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi terhadap konflik yang ada melalui peningkatan komunikasi dan pengertian antara kelompok-kelompok yang berkonflik, serta pengembangan toleransi demi terwujudnya rasa saling menerima keberagaman dalam masyarakat. b. Teori Negosiasi Prinsip Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena terdapat beberapa perbedaan di antara para pihak. Para penganut teori ini memberikan solusi untuk 6 Nurmaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 12. 7 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 1. 8 Ibid, hal. 8-10. 6
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 7 menyelesaikan konflik melalui pemisahan perasaan pribadi dengan masalah yang ada dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan bersama. c. Teori Identitas Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena suatu kelompok orang yang merasa identitasnya terancam oleh pihak lainnya. Penganut teori ini memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik melalui dialog antara wakil masing-masing kelompok, mengidentifikasi ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan, serta membangun rasa empati dan rekonsiliasi antara para pihak. d. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya ketidakcocokan dalam berkomunikasi antara orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda satu dengan lainnya. Penganut teori ini memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik melalui dialog antara pihak- pihak yang berkonflik untuk saling mengenal dan memahami budaya antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. e. Teori Transformasi Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena terdapat masalah- masalah terkait ketidaksetaraan, ketidakadilan, maupun kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Penganut teori ini memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik melalui upaya melakukan perubahan dalam struktur dan kerangka kerja yang mengakibatkan ketidasetaraan, meningkatkan hubungan antar para pihak, serta mengembangkan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak. f. Teori Kebutuhan atau Kepentingan Manusia Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi, atau merasa terhalangi oleh adanya keberadaan pihak lain. Kebutuhan manusia dapat dibedakan jadi tiga jenis yaitu substantif, psikologis, dan prosedural. Substantif berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berupa kebendaan seperi sandang, pangan, papan, dan uang. Psikologis berkaitan dengan hal-hal non-materiil seperti empati dan penghargaan. Prosedural berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Teori yang relevan dengan sebab munculnya sengketa kehutanan maupun perkara kehutanan adalah teori kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan substantif, dalam hal ini adalah sumber daya hutan dan lahan dari hutan yang dapat dimanfaatkan guna memperoleh sandang, pangan, papan, dan uang. Pihak-pihak yang membutuhkan tersebut adalah pihak pemerintah, pihak korporasi, dan masyarakat setempat. Penyelesaian sengketa adalah cara-cara yang ditempuh oleh pihak yang bersengketa, dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Cara-cara tersebut meliputi penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, dan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Secara umum, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilaksanakan dalam prosedur pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ditempuh dalam prosedur diluar pengadilan. 2.1.1 Jalur Litigasi Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat diartikan sebagai menyelesaikan suatu masalah hukum di pengadilan. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan sarana akhir setelah alternatif penyelesaian sengketa lainnya tidak mampu membuahkan hasil bagi para pihak. 9 Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di dalam pengadilan, di mana para pihak saling berhadapan untuk mempertahankan haknya masing- masing. Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dapat dilakukan melalui jalur pidana, perdata dan tata usaha negara (TUN). Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah putusan yang menyatakan bahwa ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, atau disebut win-lose solution.10 Gugatan warga negara atau citizen lawsuit adalah termasuk dalam salah satu tahapan di dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, mengingat bahwa gugatan hanya dapat diajukan di dalam pengadilan. Maka dari itu, di dalam 9 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 2. 10 Nurmaningsih Amriani, op.cit, hal. 35. 8
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 9 pembahasan akan lebih ditekankan kepada proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, dan hal-hal terkait dengan pengadilan. 2.1.2 Jalur Non-Litigasi Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dapat diartikan sebagai menyelesaikan suatu masalah hukum di luar pengadilan, dan dikenal dengan sebutan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara di luar pengadilan diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mana disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa secara tertulis. Penyelesaian perkara di luar pengadilan juga diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang didalamnya menyatakan bahwa alternatif penyelesaian perkara merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat, melalui prosedur yang telah disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, negosiasi, penilaian ahli, dan konsiliasi. Pengertian dari masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas adalah sebagai berikut11: a. Konsultasi: suatu tindakan bersifat personal, antara satu pihak yang bertindak sebagai klien, dengan pihak lain yang bertindak sebagai konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien sesuai kebutuhan kliennya. 11 Frans Hendra Winarta, op. cit, hal. 7-8.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember b. Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan, yang bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama berdasarkan kerja sama yang lebih harmonis. c. Mediasi: penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan, yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan bersama, yang dibantu oleh mediator. d. Konsiliasi: penyelesaian sengketa antara dua belah pihak atau lebih, yang dibantu oleh konsiliator (penengah), yang mengusahakn untuk mencari solusi terbaik bagi para pihak. e. Penilaian ahli: pendapat para ahli untuk menjawab suatu hal yang memiliki sifat teknis, dan sesuai dengan keahliannya. 2.2 Gugatan Dalam Hukum Acara Menurut Retnowulan Sutanti, dalam perkara gugatan, terdapat suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan.12 Apabila terdapat suatu pihak yang memohon untuk menyelesaikan suatu perkara namun tidak terdapat sengketa di dalamnya, maka hal itu disebut sebagai permohonan. Sedangkan menurut Yahya Harahap, gugatan adalah mengandung sengketa di antara dua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini dilaksanakan melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik dan duplik. 2.2.1 Gugatan Dalam Hukum Acara Peradilan Perdata Menurut Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan kewenangan badan peradilan umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata antara para pihak yang berperkara. Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diantara para pihak yang bersengketa disebut sebagai yurisdiksi contentiosa, sedangkan gugatannya 12 Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal.10. 10
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember berbentuk contentiosa. Yurisdiksi dan gugatan contentiosa adalah hal yang berbeda dengan gugatan voluntair (permohonan) yang memiliki sifat sepihak, yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan mengandung sengketa tetapi hanya untuk kepentingan pemohon. Berbeda dengan gugatan contentiosa yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih.13 Gugatan contentiosa adalah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik. Istilah yang digunakan dalam perundang-undangan adalah gugatan perdata, atau gugatan saja. Di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, digunakan istilah gugatan perdata, tetapi dalam pasal-pasal selanjutnya disebut gugatan atau gugat saja. 2.2.2 Gugatan Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) Peradilan TUN, adalah peradilan yang hanya berwenang mengadili sengketa TUN, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN. Oleh karena itu, sengketa TUN pada hakikatnya merupakan sengketa tentang sah tidaknya suatu keputusan TUN yang telah dikeluarkan Badan atau Pejabat TUN.14 Pada peradilan TUN, yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sengketa mengenai kepentingan hak yang dilanggar. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa TUN adalah sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata, dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya suatu keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan gugatan yang diajukan pada Pengadilan TUN, menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 13 M. Yahya Harahap, op. cit, hal. 46. 14 Rozali Abdullah,Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 5. 11 tidak
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 12 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat TUN dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Citizen Lawsuit memiliki kemiripan karakteristik dengan gugatan TUN dalam beberapa hal, seperti siapa saja yang menjadi pihak penggugat, dan siapa saja yang menjadi tergugat. Penggugat dalam citizen lawsuit tidaklah dibatasi, dapat dilakukan siapa saja sepanjang merupakan seorang warga negara, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pihak penggugat haruslah warga negara. Sedangkan yang menjadi tergugat dalam citizen lawsuit adalah negara, dalam hal ini diwakili oleh badan atau pejabat TUN yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.3 Gugatan Oleh Kelompok Gugatan, umumnya diajukan ke pengadilan oleh individu demi kepentingan dirinya sendiri, maupun oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan yang sama. Namun, terdapat suatu perkembangan di dalam hukum Indonesia, dimana sebuah gugatan diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok yang jumlahnya banyak, demi kepentingan perwakilan kelompok dan kelompok itu sendiri. Terobosan baru dalam hukum Indonesia itu disebut sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok, atau dalam istilah asingnya, Citizen Lawsuit, mengingat bahwa terobosan hukum ini berasal dari negara- negara yang menganut tradisi Common Law seperti Amerika Serikat. 2.3.1.Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Gugatan perdata Class Action, atau gugatan perwakilan kelompok diakui pertama kali di dalam sistem hukum Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dua tahun kemudian, muncul Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur mengenai permohonan perwakilan kelompok dalam salah satu pasalnya. Gugatan
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Perwakilan Kelompok baru dikenal secara formil dan resmi pada tahun 2002. Hal tersebut diatur dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, pada tanggal 26 April 2002. Secara umum, class action merupakan sinonim dari class suit atau representative action, yang memiliki arti gugatan yang berisikan tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai perwakilan kelompok (class representative). Perwakilan kelompok tersebut mengajukan gugatan, selain untuk dirinya sendiri, juga untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa harus memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok. Dalam pengajuan gugatan, tidak perlu disebut satu persatu identitas anggota kelompok yang diwakili, karena yang terpenting adalah asal kelompok yang diwakili dapat diidentifikasi secara spesifik. Antara seluruh anggota kelompok dengan perwakilan kelompok, terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan15: 1. kesamaan kepentingan (common interest); 2. kesamaan penderitaan (common grievance); dan 3. tuntutan yang diminta adalah memenuhi persyaratan untuk kemanfaatan seluruh anggota. Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 menyatakan tentang pengertian dari Gugatan Perwakilan Kelompok, yaitu suatu tata cara mengajukan gugatan yang dilakukan satu orang atau lebih, yang mana satu orang tersebut bertindak mewakili kelompok (class representative), untuk dirinya sendiri dan juga mewakili anggota kelompok (class members) yang berjumlah banyak (numerous). Satu orang yang mewakili, dengan anggota kelompok yang diwakili haruslah memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum. Dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, diatur tentang tujuan dari adanya gugatan perwakilan kelompok (class action). Tujuan pertama adalah untuk mengembangkan penyederhanaan akses masyarakat memperoleh keadilan. Hal ini diatur dalam huruf a konsiderans, bahwa salah satu 15 M. Yahya Harahap, op. cit, , hal. 139. 13
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember tujuan utama dari adanya proses gugatan perwakilan kelompok adalah untuk menegakkan asas penyelenggaraan peradilan cepat, biaya ringan, dan transparan agar akses masyarakat terhadap keadilan menjadi semakin dekat. Sedangkan tujuan lainnya adalah untuk mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak. Sebagaimana dikemukakan dalam huruf d konsiderans, demi terwujudnnya efeisiensi dan efektivitas, gugatan perwakilan kelompok sangatlah dibutuhkan. 2.3.1 Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) Gugatan Warga Negara, atau disebut juga Citizen Lawsuit dalam bahasa Inggris dan Actio Popularis dalam bahasa Latin, merupakan salah satu mekanisme gugatan yang ada dalam hukum acara Indonesia. Sedangkan warga negara, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Citizen lawsuit, yang masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat Indonesia, merupakan jalan bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab negara atas kegagalannya dalam memenuhi hak-hak warga negara. Adanya kegagalan negara tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan warga negara secara luas. Oleh karenanya, penggugat dalam citizen lawsuit tidak harus orang yang mengalami kerugian secara langsung. Pada dasarnya, citizen lawsuit merupakan suatu hak gugat warga negara yang dimaksudkan untuk melindungi warga negara, dari kemungkinan terjadinya suatu kerugian akibat dari tindakan atau pembiaran omisi dari negara ataupun otoritas negara.16 Konsep gugatan warga negara sebenarnya tidaklah asing dan telah dikenal sejak lama di negara-negara benua Eropa, seperti di Belanda misalnya untuk perkara lingkungan, atau di Inggris dimana merupakan tempat awal munculnya 16Indro Sugianto, Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit) Terhadap Negara - Kajian Putusan No.28/Pdt.G/2003/PN.Jkt Pst, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum Edisi 2, 2004, hal. 34. 14
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 15 terminologi citizen lawsuit.17Citizen lawsuit sebenarnya lahir di negara-negara yang menganut tradisi Common Law, yaitu Amerika Serikat. Dalam sejarahnya, citizen lawsuit pertama kali diajukan terhadap permasalahan lingkungan. Namun pada perkembangannya, citizen lawsuit tidak lagi diajukan hanya pada perkara lingkungan hidup, tetapi pada semua bidang dimana negara dianggap telah lalai dalam memenuhi hak warga negaranya. Menurut Sjahdeini, citizen lawsuit merupakan prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan. Gugatan dapat ditempuh dengan acuan bahwa setiap warga negara tanpa pengecualian, memiliki hak untuk membela kepentingan umum.18 Menurut Michael D. Axline, citizen lawsuit memberi kekuatan kepada warga negara untuk menggugat suatu pihak tertentu yang melanggar undang-undang, selain kekuatan kepada warga negara untuk menggugat negara dan lembaga-lembaga (federal) yang telah melakukan pelanggaran undang-undang, atau yang gagal dalam memenuhi kewajibannya di dalam melaksanakan undang-undang.19 Menurut Gokkel, citizen lawsuit merupakan suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap warga negara tanpa pandang bulu, dengan pengaturan oleh negara.20 Beberapa karakteristik dari citizen lawsuit adalah sebagai berikut21: a. Tergugat di dalam citizen lawsuit adalah penyelenggara negara, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, dan terus sampai kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telah lalai dalam memenuhi hak warga negaranya. Selain penyenggara negara, tidak boleh dimasukkan sebagai pihak tergugat maupun turut tergugat. b. Penggugat di dalam citizen lawsuit adalah warga negara, baik secara individu maupun diajukan oleh sekelompok orang, yang bertindak 17 Paulus Effendi Lotulung, Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 57. 18 Sutan Remy Sjahdeini, "Actio Popularis", (Suara Pembaharuan, 8 September 2005) 19 Michael D. Axline, Environmental Citizen Lawsuit, Amerika Serikat, 1991 20 E. Sundari, Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia), Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002, hal. 1. 21 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit, Bogor: Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 65.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 16 mengatasnamakan warga negara. Dalam hal ini, penggugat harus membuktikan bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia. Penggugat tidak harus mengalami kerugian secara langsung seperti penggugat dalam class action, dan tidak harus membuktikan kerugian mateiil apa yang telah dialaminya sebagai dasar gugatan. c. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan di dalam gugatan adalah kelalaian penyelenggara negara di dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Dalam hal ini, harus diuraikan secara jelas bentuk kelalaiannya, dan penggugat harus membuktikan bahwa negara telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. d. Petitum dalam gugatan citizen lawsuit tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil, karena kelompok warga negara (penggugat) bukan merupakan kelompok yang mengalami kerugian secara materiil dan memiliki kesamaan fakta hukum dan kerugian sebagaimana gugatan class action. Hal ini juga ditegaskan di dalam SK KMA No.36/KMA/SK/II/2013, yang di dalamnya menyebutkan bahwa di dalam citizen lawsuit, dilarang menggugat ganti rugi, melainkan hanya berupa permintaan agar tergugat mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan tertentu. e. Petitum citizen lawsuit harus berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum, atau regeling, agar perbuatan melawan hukum yang berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tidak akan terulang di masa yang akan datang. f. Petitum citizen lawsuit tidak boleh berisi pembatalan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena hal tersebut adalah kewenangan dari peradilan TUN. g. Petitum citizen lawsuit juga tidak boleh berisi permohonan pembatalan atas suatu Undang-Undang (UU), karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, citizen lawsuit juga tidak boleh berisi permohonan pembatalan atas peraturan
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 17 perundang-undangan di bawah UU, karena hal tersebut adalah kewenangan dari Mahkamah Agung (MA). 2.4. Kehutanan Di Indonesia, kehutanan memiliki landasan yang jelas yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sejak adanya peraturan tersebut, segala kegiatan yang terkait dengan kehutanan harus mengikuti aturan tersebut, dan penegak hukum harus tegas di dalam melaksanakan aturan tersebut. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. Hutan dan kehutanan adalah dua istilah yang memiliki arti berbeda. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati, yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, kehutanan adalah suatu sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 2.4.1 Sengketa Kehutanan Dalam Pasal 5 angka (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, terdapat dua status hutan, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara juga dapat berupa hutan adat. Penguasaan hutan oleh negara harus memperhatikan hak masyarakat adat, selama masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diperhatikan keberadaannya. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Adanya unsur-unsur yang berbeda dalam wilayah hutan, seperti masyarakat adat, masyarakat non-adat, dan pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku perwakilan negara, tentu akan memiliki potensi timbulnya sengketa di antara unsur-unsur tersebut. Umumnya, sengketa yang
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 18 timbul adalah sengketa tenurial (lahan). Kelompok masyarakat yang tergabung dalam sebuah korporasi, yang membutuhkan lahan di wilayah hutan atau di dekatnya, harus mengajukan izin kepada pemerintah, apabila hutan tersebut tidak memiliki hak di atasnya. Di saat pemerintah akan mengeluarkan izin, tentu terdapat kelompok masyarakat lainnya yang tidak setuju dengan berbagai alasan yang umumnya menyatakan bahwa mereka lah yang lebih berhak atas lahan di wilayah hutan tersebut. Ketidakpastian areal kawasan hutan juga merupakan salah satu yang menghambat efektivitas tata kelola hutan di Indonesia.22 Ketidakpastian tersebut memicu munculnya konflik tenurial dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan kawasan hutan. Persoalan ketidakpastian tentang tata batas hutan tidak hanya menimpa masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan sumber daya dan lahan dalam kawasan hutan, tetapi juga institusi yang mempuyai izin usaha kehutanan dan pemerintah. Melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Pemerintah telah mengatur proses pengukuhan kawasan hutan lewat berbagai aturan, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/2010 tentang Panitia Tata Batas, dan Peraturan Menteri Kehutanan P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Namun, ketiga peraturan tersebut dinilai masih memiliki kelemahan. Korporasi, di dalam membuka lahan di wilayah hutan, ada yang menggunakan cara-cara yang dinilai ekstrim, namun memiliki efisiensi bagi pihak korporasi tersebut, seperti membakar pohon-pohon di hutan. Cara-cara tersebut dilakukan dengan seizin, maupun tanpa seizin pemerintah. Kebakaran hutan yang terjadi, selain merugikan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah hutan dalam hal ekonomi, juga merugikan dalam hal kesehatan. Padahal, hak untuk hidup dan memperoleh kesehatan adalah salah satu diantara banyak hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara di Indonesia. Disitulah gugatan citizen lawsuit dapat 22 Ridzki Sigit, "Permasalahan Tenurial dan Konflik Hutan dan Lahan", Diakses pada 7 Mei 2019)
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember diterapkan oleh warga negara yang merasa dirugikan oleh kelalaian negara dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. 2.4.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Kehutanan Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui dua pilihan, yaitu pengadilan atau di luar pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak memilih upaya penyelesaian di luar pengadilan, maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan setelah tidak tercapainya kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa. Menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, penyelesaian sengketa kehutanan melalui luar pengadilan adalah dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak, terkait pengembalian hak-hak, besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan, dan atau terkait bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan kembali fungsi hutan. Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, dapat digunakan jasa dari pihak ketiga, yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak. Pihak ketiga juga dapat ditunjuk oleh organisasi non pemerintah yang mendampingi untuk membantu penyelesaian sengketa kehutanan. Sedangkan pengaturan tentang penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur di dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang dimaksudkan untuk memperoleh putusan terkait pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah di dalam sengketa. Pengadilan juga dapat menetapkan pembayaran uang paksa kepada pihak yang kalah dalam sengketa, atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tersebut setiap hari. Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat dan pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan, dan atau melaporkan ke penegak hukum. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 72 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999, instansi pemerintah atau instansi pemerintah 19
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember daerah yang bertanggungjawab di bidang kehutanan dapat bertindak demi kepentingan masyarakat, apabila diketahui masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Organisasi bidang kehutanan juga berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan. Organisasi bidang kehutanan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, agar memiliki hak untuk mengajukan gugatan perwakilan, yaitu: a. berbentuk badan hukum; b. dalam anggaran dasar organisasi tersebut, disebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; c. melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya 20
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 21
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan 1. Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) merupakan suatu bentuk gugatan perwakilan kelompok, yang pengaturannya diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013, dan mengacu pada yurisprudensi kasus-kasus citizen lawsuit di tahun-tahun sebelumnya, di antaranya yaitu yurisprudensi perkara citizen lawsuit pertama di Indonesia, yaitu kasus deportasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Nunukan. Gugatan Warga Negara masuk dalam ranah Peradilan Umum kamar hukum Perdata, dan memiliki mekanisme yang mirip dengan gugatan perdata pada umumnya, namun berbeda pada beberapa hal seperti pengiriman notifikasi dari pihak penggugat kepada pihak tergugat sebelum pendaftaran gugatan di pengadilan, siapa saja yang boleh menjadi pihak penggugat dan siapa saja yang boleh menjadi pihak tergugat, dan petitum yang diajukan kepada pengadilan. 2. Citizen Lawsuit dapat diberlakukan untuk perkara kehutanan. Hal ini mengacu pada yurisprudensi yang ada, diantaranya yaitu putusan Nomor 36/PDT/2017/PT PLK atas perkara kebakaran hutan dan kabut asap di pulau Kalimantan, yang mana dari putusan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup. Citizen Lawsuit juga perlu diberlakukan, mengingat bahwa perlunya penyederhanaan dalam gugatan-gugatan perdata yang jumlahnya seiring bertambah dengan perkara kebakaran hutan meskipun sudah banyak denda yang dijatuhkan ke banyak pihak, serta mencegah terjadinya pengerusakan hutan di masa yang akan datang melalui peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut yang baru dan lebih ketat. 46
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 47 4.2. Saran 1. Penulis menyarankan kepada lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden , untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik dan eksplisit terkait Citizen Lawsuit. Peraturan perundang- undangan terkait Citizen Lawsuit dapat berupa Undang-Undang, yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang- undangan dibandingkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013. Hal tersebut bertujuan agar menciptakan kepastian hukum yang lebih bagi Citizen Lawsuit, dan membuat pedoman yang lebih universal bagi para pencari keadilan dan majelis hakim peradilan umum. 2. Penulis menyarankan kepada para advokat dan hakim serta hakim konstitusi, untuk membaca pedoman terkait Citizen Lawsuit melalui berbagai yurisprudensi yang telah ada, maupun peraturan tertulis terkait Citizen Lawsuit, yaitu Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013, untuk memperlancar prosedur Citizen Lawsuit dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini perlu, mengingat bahwa banyak gugatan citizen lawsuit yang ditolak oleh pengadilan dikarenakan kurang memenuhi syarat formil.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 47
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 47
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember DAFTAR PUSTAKA A. Buku: E. Sundari, 2002, Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia), Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Environmental Law Toolkit, 2005, Environmental Defender's Office (NSW), Sydney: The Federation Press. Frans Hendra Winarta, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika. H. Joni, 2015, Hukum Lingkungan Kehutanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ismail Sunny, 1978, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta: Aksara Baru. Isrok dan Riski Emil Birham, 2010, Citizen Lawsuit: Penegakan Hukum Alternatif bagi Warga Negara, Malang: Universitas Brawijaya Press Johnny Ibrahim, 2008, Teori Dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing. M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan), Jakarta: Sinar Grafika. Mas Achmad Sentosa, 1997, Hak Gugat Organisasi Lingkungan, Jakarta: ICEL. Michael D. Axline, 1991, Environmental Citizen Lawsuit, Amerika Serikat. Nurmaningsih Amriani, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Paulus Effendi Lotulung, 1993, Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Retnowulan Sutantio, 1995, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju. Rozali Abdullah, 2005, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ruchi Pant, 2003, From Communities Hands to MNC's BOOTs: A Case Study From India on Right to Water, Submitted to Rights and Humanity, UK. Steven C. Hackett, 2011, Environmental and Natural Resources Economic: Theory, Policy, and the Sustainable Society, London & New York: Routledge Taylor and Francis Group.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Takdir Rahmadi, 2011, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. B. Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Herziene Inlandsch Reglement Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok C. Jurnal: Abdul Fatah, 2013, Gugatan Warga Negara Sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara, Yuridika Volume 28 No.3 Edisi September. Bambang H. Mulyono, 2009, Citizen Lawsuit: Perlukah PERMA Untuk Implementasi?, Varia Peradilan Edisi September. Devie Nova Dulla, 2011, Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Antara Orang Tua Korban Ujian Nasional Melawan Pemerintah Republik Indonesia, Depok: Universitas Indonesia.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Elly Kristiani Purwendah, S.H.,M.Hum., , Pergeseran Asas Point D'Interet Point D'Action Dalam Gugatan Citizen Law Suit Dan Actio Popularis Sebagai Pemenuhan Asas Manfaat Dalam Peradilan Perdata, Universitas Padjajaran. Ida Bagus Putu Kumara, 2010, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, Malang: Universitas Brawijaya. Indro Sugianto, 2004, Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit) terhadap Negara - Kajian Putusan No.28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst. Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Edisi 2 Mahkamah Agung RI, 2009, Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit, Bogor: Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum. Ni Luh Ayu Desi Putri Pratami, , Karakteristik Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) dan Perbandingannya Dengan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), Universitas Udayana. Rizkita Alamanda, 2014 , Gugatan Warga Negara (Studi Kasus: Gerakan Samarinda Menggugat), Jurnal Hukum Lingkungan Vol.1 Issue.2 Edisi Desember. Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia. Yose Octavia Henry dan Disriani Latifa Soroinda, Perbandingan dan Penerapan Gugatan Citizen Lawsuit di Indonesia Dengan di Amerika Serikat dan Di India, Depok: Universitas Indonesia. Yustina Niken Sharaningtyas, 2016, Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat, Jurnal Hukum Kertha Patrika, Volume 38. D. Makalah: Efa, Laela Fakhriah, 2008, Actio Popularis (Citizen Lawsuit) Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung, Universitas Padjajaran). E. Putusan: Putusan No.50/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst Putusan No.213/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst Putusan No.83/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst Putusan No.480/PDT/2005/PT.DKI
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Putusan No.228/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst Putusan No.40/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel Putusan No. 2596 K/PDT/2008/PT.DKI Putusan No. 145/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst Putusan No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda F. Koran: Sutan Remy Sjahdeini, Suara Pembaharuan, 8 September 2005. G. Internet: tata-kelola-hutan-dan-lahan/ aturan-pelaksana-uu-lingkungan/ hidup-apa-kata-kementrian-LHK/ bbm-kandas-karena-notifikasi/