Widya Katambung:Jurnal Fisalfat Agama Hindu Vol.12 No.1 2021 Website Jurnal : E-ISSN : 2797-3603 DOI: 10.33363/ wk.v12i1.673 SANKSI TERLARANG PADA PERKAWINAN NYEBURIN ANTARWANGSA DI BALI Pande Putu Toya Wisuda1, I Putu Sudarma2, I Nyoman Subrata3, Nyoman Sarma4 UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar1,2,3, IAHN Tampung Penyang Palangka Raya4 toyawisuda@uhnsugriwa.ac.id1, sudarmaputu@uhnsugriwa.ac.id2, inym.subrata@uhnsugriwa.ac.id3, Abstrak Masyarakat Hindu pada zaman kerajaan di Bali dibentuk berbeda secara sosio kultural, yaitu ada posisi triwangsa yang menempatkan posisi yang dominan dan sudrawangsa yang dalam posisi suberdinat. Perbedaan posisi ini, jika terjadi perkawinan golongan triwangsa harus menganut pola perkawinan endogamy yakni mereka hanya kawin dengan wangsanya sendiri. Sebaliknya, perkawinan berbeda wangsa akan dijatuhi sanksi asupundung dan alangkahikarang hulu. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, delik adat asupundung dan alangkahi karang hulu dicabut dan dihapuskan oleh pemerintah Bali dengan keputusan DPRD Nomor 11 tanggal 12 Juli 1951 karena dipandang kejam, biadab, dan tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukuman ini juga dianggap disfungsi karena dapat menciptakan disorder termasuk diskriminasi terhadap kedua mempelai. Dengan dicabutnya kedua delik adat tersebut, perkawinan antarwangsa dapat dilaksanakan. Akan tetapi perkawinan nyeburin antarwangsa masih memperlihatkan perlakuan diskriminatif terhadap kedua mempelai. Pihak keluarga triwangsa tidak hanya menolaknya, tetapi juga memberikan sanksi kepada kedua mempelai dalam perkawinan nyeburin tersebut. Kata kunci : sanksi, triwangsa, sudrawangsa, perkawinan nyeburin, diskriminasi I. PENDAHULUAN Hidup individu pada masyarakat di dunia hampir semuanya dibagi oleh adat masyarakatnya ke dalam tingkat- tingkat tertentu. Tingkatan-tingkatan dalam sepanjang antropologi sering disebut stage along life-cycle. Tingkat-tingkat hidup the seperti masa bayi, masa tersebut penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubertet, masa setelah nikah, masa hamil, masa tua dan lain sebaginya. Salah satu saat peralihan yang terpenting pada life cycle dari semua manusia di seluruh dunia adalah saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga (perkawinan) karena perkawinan tidak hanya pengatur kelakuan sex, tetapi juga mempunyai berbagai fungsi lainnya. Fungsi-fungsi hidup individu yang dimaksud , yaitu (1) memberi ketentuan hak dan kewajiban dan perlindungan kepada anak-anak hasil persetubuhannya. memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, dan (3) pemeliharaan hubungan antara kerabat kelompok-kelompok (Koenjaraningrat, 93-94). Perkawinan juga memiliki tiga aspek penting, yaitu aspek sosial, aspek agama, dan aspek hukum. Ditinjau perkawinan sosial, dari merupakan dasar bagi terbentuknya keluarga. Perkawinan akan membawa akibat perubahan status sosial bagi yang bersangkutan dalam masyarakat yaitu perubahan status dari hidup sendiri menjadi hidup bersama dalam suatu masyarakat. 25 (2) 1992 : aspek juga
Sanksi Terlarang Pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa Di Bali Pande Putu Toya Wisuda, I Putu Sudarma, I Nyoman Subrata, Nyoman Sarma Ditinjau agama, perkawinan adalah lembaga yang suci dan mulia. Perkawinan dikatakan suci karena dapat menghindarkan manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perzinahan dan pemerkosaan. Perkawinan disebut mulia karena membuahkan akan perkawinan menghindari dalam keturunan manusia dari kepunahan. Setiap dilangsungkan perkawinan selalu dengan agama upacara-upacara bahkan sangat menentukan sahnya perkawinan. Ditinjau dari aspek hukum, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan suami-istri (Cahyono,2002 : 12- 13) . (1975 dari aspek kewajiban :45) mengemukakan bahwa ada dua jenis aturan yang berhubungan dengan perkawinan, yaitu: Clayton (1) endogamy which refers to rules an individual must marry some one within a certain group, and (2) exogamy, which requirest that a person marry some one outside of acertain group". Model perkawinan endogami individu mencerminkan preferensi kawin dalam kelompok mereka sendiri. Model perkawinan ini telah secara luas dipraktekan di dalam banyak masyarakat dan dipergunakan dalam berbagai kelompok salah satu di antaranya sistem kasta di India yang mengharuskan perkawinan terjadi secara endogami. Di Eropa pada abad pertengahan, keluarga raja kawin dengan keluarga raja lainnya. Tidak terkecuali di Amerika Serikat, seorang kulit hitam kawin dengan kulit hitam, orang kulit putih kawin dengan kulit orang Yahudi menunjukkan preferensi yang sangat kuat untuk kawin dengan sesama orang Yahudi (Sanderson, 1993 : 448-449; Andreski, 92). Morgan mengungkapkan bahwa masyasyarakat yang telah mempraktekan pola (model) pekawinan : 254). (Waters, 1994 endogamy 26 prescribing that dan putih : 1996 tergolong primitif : 45) Sebaliknya, Clayton perkawinan mengemukakan dengan pada masyarakat primitif tergolong dalam intern klen pengertian perkawinan maupun perkawinan intern desa. endogamy (1975 bahwa sistem endogami juga dilaksanakan pada zaman kerajaan di Bali. Masyarakat Hindu di Bali hanya dapat melakukan perkawinan pada wangsanya sendiri. Hal tersebut terjadi karena mereka terstratifikasi kedalam empat strata yang disebut catur wangsa, yaitu wangsa brahmana, kesatria, wesia dan sudra (jaba). Tiga starata tersebut dalam realitas sosial dari segi keturunan dipandang strata lebih tinggi daripada sudra wangsa. Masyarakat yang tergolong ke dalam triwangsa menganut model perkawinan endeogami dan keluarganya anggota melarang melakukan eksogami perkawinan dengan sudra wangsa karena dianggap merendahkan derajat dan martabat dari golongan tersebut. (Sudarma, 2012 : 235-236). Perkawinan Raad van Kerta sebagai penegak hukum adat yang dibentuk pada pemerintahan Belanda dibuat di masing- masing Kabupaten di Bali oleh pemerintah kolonial Balanda dengan anggotanya terdiri atas brahmana dan pandita. Pengadilan adat ini pertama kali didirikan tahun 1882 di Buleleng dan Jembrana serta kerajaan lainnya setelah tunduk dibawah kolonial Belanda. Sejak awal digariskan dalam peraturan bahwa hakim pengadilan adat harus pendeta Hindu ditasbihkan. Terciptanya sistem pengadilan yang didominasi cendrung pendeta memperkuat karakter masyarakat Hindu Bali memperkenalkan keketatan legal taraf sistem ke kasta.Tendensi yang sangat elitis dalam sistem peradilan adat ini dipelopori oleh Pemerintah Belanda yang dicirikan oleh kengototan Belanda untuk menggunakan teks-teks hukum dan keagamaan Bali Kuno seperti Kitab Agama, Adigama, dan Kutara Agama sebagai basis hukum dalam adat Bali. Akan yang telah tinggi dalam tetapi
Widya Katambung:Jurnal Fisalfat Agama Hindu Vol.12 No.1 2021 Website Jurnal : E-ISSN : 2797-3603 DOI: 10.33363/ wk.v12i1.673 pelaksanaannya, menemui kendala karena sebagaian besar pendeta-pendeta Hindu di Bali tidak bisa membaca dan memahami teks dalam bahasa Jawa Kuno. Dengan demikian, pemerintah kolonial Belanda berusaha menyiapkan tersebut dalam terjemahan bahasa Bali dan bahasa Melayu (Robinson, 2005 : 50-51). Geoffrey teks-teks dalam bukunya berjudul "The Dark Side of paradise Violencein Political Bali"menyatakan sebagai berikut. Robinson tahun 1910 diambil "Pada keputusan untuk menjunjung konsep kasta sebagai fondasi prinsipil masyarakat Bali. Dengan demikian, negara kolonial dan meneguhkan hierarkhi kasta serta seperangkat aturan menyangkut hubungan kasta/wangsa yang sebelumnya tidak pernah ada dalam praktik. Korn menyatakan tri bahwa pihak golongan wangsa bukan saja diberikan kedudukan yang sangat penting melainkan juga sistem kasta dilindungi melalui sederet pasal yang sangat jauh melampaui teks-teks tempo dulu"(Sadnyini, 2016 : 44). Pada zaman kerajaan di Bali, semua perkawinan antara perempuan berkasta lebih tinggi dengan laki-laki berkasta lebih rendah di Bali dihukum mati dengan hukuman labuh batu, dan labuh geni. R. Friederich (1959 : 101- 102) dalam bukunya yang berjudul "The Civilization and Culture of Bali" kekejaman kedua hukuman tersebut sebagai berikut. resmi melegalkan ".....in Bali,all marriage of high- caste women with men of lower birth bare acknowledged) are punished with is death. The guitly women burned alive. A hole is made in the with combustibbles, into which the (provided they ground and women is cast. This punishment is called labuh geni (to faal or to be cast into the fire). The man is weigted with stone and drowned in the sea. This is called labuh batu. This penalty, especially the burning of the women,is not always carried out so relentlessly. In several cases which came to my knowledge both the man and the women were drowned. In another case,where the man had escaped vengeance by flight. The women, at the command of the father (a Gusti in Kuta), was killed with the creese by a relation her's brother, after being adorned with flowers and fine clethes, and rendered fearless by opiun and strong drink". Kutipan di atas menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat pada perkawinan antarwangsa tidak selalu dilakukan dengan hukuman labuh gni, tetapi juga dapat dilaksanakan dengan cara ditikam dengan keris. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kemajuan peradaban manusia, pemerintah Bali berdasarkan Dewan Perwakilan Rakyat Bali Momor 11/DPRD/1951 mencabut Peswara tahun 1910 yang telah diubah dengan Beslit Residen Bali dan Lombok tanggal 11 April 1927 Nomor 352 sepanjang yang perkawinan mengenai mengatur asupundung dan alangkahikarang hulu Dengan pencabutan sanksi adat tersebut, perkawinan umat Hidu di Bali lebih atau dan manusiawi fleksibel perkawinan antarwangsa tidak menjadi rintangan lagi (Sadnyini, 2016 :3). Dalam dekade belakangan ini terjadi dinamika dalam perkawinan di Bali. Perkawinan tidak hanya dilakukan antarwangsa, lintas agama, tetapi juga berbeda kewarganegaraan. Dinamika perkawinan juga terjadi baik dalam perkawinan biasa maupun perkawinan nyeburin. Dalam perkawinan biasa, 27 Keputusan
Sanksi Terlarang Pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa Di Bali Pande Putu Toya Wisuda, I Putu Sudarma, I Nyoman Subrata, Nyoman Sarma calon istrinya diajak ke rumah orang tua suaminya sedangkan dalam perkawinan nyeburin, suaminya akan masuk dan mengikuti lingkungan kerabat istrinya (Sudarma, 2019 :1066). Sudantra menyatakan bahwa perkawinan nyeburin sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan Bali karena mempelai perempuan diangkat statusnaya rajeg. Perempuan yang kawin keceburin sekaligus sebagai ahli waris harta orang tuanya. Dalam perkawinan ini hak-hak perempuan diakui sebagai layaknya hak sebagai laki-laki. Berkenaan dengan hak waris, perempuan harus ditingkatkan setatusnya terlebih dahulu menjadi status purusa. Melalui perkawinan nyeburin, keluarga yang hanya dikeruniai anak perempuan saja tidak terjadi kepunahan (keputungan) pada keluarganya (Tim Penyusun, 2011: 203-204). sebagai sentana Dinamika yang lainnya bahwa perkawinan nyeburin dapat dilakukan dengan cara memadik (meminang) yang sebelumnya hanya dilakukan dengan lari). Dengan ngerorod demikian, kesetaraan dan keadilan merupakan pilar dari HAM dan berkeadilan gender sudah terealisasi dalam perkawinan. Berbeda dengan perkawinan antarwangsa nyeburin sampai saat ini masih memperlihatan tindakan diskriminatif. Pihak golongan triwangsa memandang perkawinan nyeburin antarwangsa sebagai suatu dan tindakan adat dengan bertentangan sehingga perkawinan nyeburin tersebut dilarang walaupun larangan perkawinan antarwangsa dan sudah dihapuskan dengan Keputusan DPRD Nomor 11 Tahun 1951. (kawin yang tidak lazim norma dicabut II. PEMBAHASAN 2.1 Faktor-Faktor Penerapan Perkawinan Antarwangsa Sanksi Pendorong Pada Nyeburin a. Mempertahankan Tradisi Perkawinan Nyeburin Sesama Wangsa alasan penyebab penerapan sanksi terhadap perkawinan antarwangsa nyeburin adalah pihak keluarga triwangsa ingin meneruskan konsep ajaran catur wangsa dalam masyarakat Hindu-Bali sebagai suatu tatanan nilai. Konsep tersebut sesungguhnya sangat menyimpangan dari konsep catur warna yang ada dalam kitab suci Weda. Kitab Atharwa Weda menjelaskan bahwa Purusha, yaitu makhluk besar telah melahirkan manusia dalam empat warna, yaitu sebagai berikut. Katagori sebagai "... Varna Brahmana keluar dari kepala-Nya; Varna Ksatrya keluar dari lengan-Nya; Vama Waisya keluar dari paha-Nya dan Varna Sudra keluar dari telapak kaki-Nya. Dewa Indra adalah kepala-Nya, Dewa Agni sebagai muka-Nya, leher-Nya adalah Dewa Yama, tubuh-Nya adalah Dewa Prajapati, kilat sebagai lidah-Nya, Dewa Maruta sebagai gigi-Nya, seterusnya" dan (Triguna, 1997: 223). Rumusan dalam warna Bhagawadgita IV, 13 dan XIII, 41 dinyatakan sebagai berikut. "... Caturvarnyah maya ṣṛṣtam guṇa karma vibhagasaḥ tasya kartaram api maṁ viddhy akartaram avyayam. Terjemahannya: "... Caturvarna Kuciptakan menurut pembagian guna dan karma, meskipun Aku penciptanya, ketahuilah Aku mengatasi gerak perubahan" (Wiana dan Santri, 1993 : 12-13). sebagai dan kepada pengertian normatif di atas, warna tidak mcmbedakan seseorang dalam masyarakat atas dasar keturunan, Dengan mengacu kedudukan 28
Widya Katambung:Jurnal Fisalfat Agama Hindu Vol.12 No.1 2021 Website Jurnal : E-ISSN : 2797-3603 DOI: 10.33363/ wk.v12i1.673 tetapi hanya dilakukan atas dasar guna dan karma. Guna adalah sifat, bakat, dan sedangkan seseorang, pembawaan karma perbuatan. Tinggi rendahnya kedudukan seseorang dalam masyarakat didasarkan atas sifat dan perbuatannya. berarti Konsep catur wangsa yang berdasarkan keturunan berbeda dengan catur warna yang membagi secara seseorang dalam fungsional peran masyarakat berdasarkan fungsi. Catur warna secara fungsional membagi peran seseorang dalam masyarakat ke dalam empat fungsi, tetapi dimodifikasi oleh kelas dominan menjadi pembagian kelas masyarakat yang bersifat tertutup, yang dikenal dengan wangsa. Masyarakat Bali pada masa kerajaan telah dikembangkan budaya hegemoni oleh kelas dominan. Hal itu diciptakan dengan tujuan untuk mengesahkan posisi mereka yang dominan dengan membuat aturan khusus yang tidak memberikan peluang untuk vertikal adanya mobilitas (Dwipayana, 2001: 78). secara Pelapisan masyarakat Hindu di Bali benuansa diskriminatif telah terjadi dengan pada menempatkan posisi dan kedudukan manusia pada strata yang lebih tinggi dan lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor historis dan faktor sosiologis saat masuknya agama Hindu ke Bali. Berdasarkan aspek sejarah, Dalem Sri Kresna Kerpakisan merupakan cikal bakal Dinasti Kepakisan dalam pembentukan wamsakarta baru di Bali. Wamsa Sri Kresna Kerpakisan turunan dari raja-raja menurunkan Majapahit seperti Samprangan, Gelgel, dan Klungkung. Dalem Kepakisan juga telah berhasil dianggap menunaikan tugasnya sebagai fasilitator Bali dan daerah taklukannya. Sistem wangsa di Bali tidak dapat pemerintahan dipisahkan Disnasti Dalem Sri Kresna Kepakisan (1352-1380). Setelah wafat, Sri Kresna Kepakisan digantikan oleh putranya masa kerajaan raja yang juga dengan bernama I Dewa Samprangan yang bergelar Dalem Samprangan (1380- 1401). Dalem Samprangan digantikan oleh adiknya bernama I Dewa Ketut Ngelesir (1041-1460). I Dewa Ketut Ngelesir kemudian diganti oleh putranya bernama Dalem Watu Renggong (1460- 1550). Pada masa pemerintahanya, Danghyang Nirarta menjadi pendeta keraton. Beliau membawa konsep tripirusa yang berkaitan dengan ke- Esaan Tuhan yang bersifat vertikal. Perpaduan antara Siwa, Sada Siwa, dan Parama Siwa. Atas dasar ini kemudian dibangun Padmasana sebagai simbol alam semesta stana Tuhan sebagai yang tungggal (Ardika, dkk, 2013 : 272-282). Senada dengan pendapat Ardika, dkk, Wiana dan Raka Santri (1993 : 108) menyatakan perlakuan bahwa diskriminasi masyarakat Hindu di Bali tampak dalam stratifikasi sosial bahwa golongan (brahmana, tri wangsa kesatria, wesia) dipandang sebagai strata sudra tinggi daripada yang wangsa. Dengan perbedaan strata tersebut, anggota keluarga tergolong triwangsa dilarang kawin dengan sudra wangsa karena dianggap merendahkan derajat dan martabat keluarganya. Pelanggaran atas ini pada zaman kerajaan di Bali dikenakan sanksi yang sangat berat berupa sanksi adat asupundung dan alangkahi karang hulu dengan hukuman pembuangan ke tengah hutan (diselong) atau ditengglamkan di tengah laut sampai mati. lebih larangan Walaupun sanksi asupundung dan alangkahi karang hulu telah dicabut dan dihapuskan tahun 1951, tetapi kelauarga tetap melarang keluarganya melakukan perkawinan nyeburin antarwangsa. Pelanggaran atas larangan perkawinan nyeburin tersebut akan sanksi walaupun bentuknya berbeda. Bentuk sanksinya seperti adanya larangan pulang ke rumah keluarganya seorang perempuan tri wangsa yang kawin dengan laki-laki dari jaba 29 triwangsa diberikan wangsa, dikeluarkan
Sanksi Terlarang Pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa Di Bali Pande Putu Toya Wisuda, I Putu Sudarma, I Nyoman Subrata, Nyoman Sarma keluarganya, dilarang bersembahyang di tempat suci milik keluarganya. Penjtuhan sanksi tersebut menunjukkan bahwa pihak golongan keluarga triwangsa masih terkungkung oleh bersifat lama diskriminatif. Perlakuan diskriminatif sangat hak emansipasi manusia karena tidak ada perlindungan, dan tidak bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat Wertheim sesorang. (Wisnumurti, 2010 : 369) mengatakan bahwa emansipasi tidak hanya berkaitan dengan pembebasan manusia dari alam sekeliling, kebebasan potensi-potensi kreatif manusia dari struktur-struktur masyarakat yang mencekik teristimewa dari juga tetapi kemusnahan, bentuk-bentuk dari pembebasan penguasaan dan perbudakan yang membelenggu yang diciptakan oleh manusia sendiri. Penerapan dan tradisi yang bertentangan dengan pada perkawinan nyeburin antarwangsa juga menyimpang dari ajaran agama Hindu tentang asas manusapada, yaitu manusia sama kedudukannya dihadapan Tuhan. Dalam asas manusapada, Cicero (Friedrich, 2010 : 37) menyatakan bahwa seluruh manusia merupakan satu komunitas besar, dan semua manusia sama. Apapun definisi tentang manusia, definisi itu harus sesuai dengan seluruh umat manusia. Dengan demikian, semua manusia memiliki hulkum dasar yang sama. Sebaliknya, Subagiasta (2009 : 89) menyatakan bahwa asas manusapada realitas sosial tidak berjalan mulus karena masih ada masyarakat memperlakukan anggota keluarganya dengan cara yang berbeda- beda atas dasar kasta/wangsa. Perbedaan perlakuan atas dasar kasta sangat bertentangan dengan azas Hinduisme, yaitu dan meninggikan derajat manusia sesuai dengan lambang "Swastika", artinya juga bahagia. Di menyimpang dari amanat agama Hindu, sosial masyarakat yaitu berdasarkan atas warna bukan wangsa. 30 sanksi dengan kaitannya memajukan untuk samping itu Aspek stratifikasi berdasarkan wangsa dapat mempengaruhi keberadaan dan pelaksanaan hukum adat perkawinan di Bali. Strtifikasi berdasarkan konsep kedudukan wangsa seseorang dalam masyarakat berdasarkan kelahiran atau keturunan, dan bersifat vertikal. Sebaliknya, konsep warna berdasarkan fungsi, dan bersifat horizontal. Dengan konsep wangsa, golongan triwangsa dari segi keturunan dipandang sebagai strata yang lebih tinggi daripada wangsa sudra. Konsep wangsa juga masyarakat yang tergolong ke dalam triwangsa menganut pola (model) perkawinan endogami, dan melarang keluarganya untuk kawin keluar (eksogami) dengan wangsa sudra karena dianggap merendahkan martabat dari golongan tersebut. Pelanggaran atas larangan dapat menimbulkan konflik antarkeluarga baik bersifat laten maupun manifes bahkan pada zaman kerajaan kerajaan di Bali dikenakan sanksi adat asupundung, dan alangkahi karang hulu. Asupundung adalah delik adat perkawinan antara perempuan brahmanawangsa dan laki- laki Sebaliknya, alangkahi karang hulu adalah sanksi adat perkawinan antara perempuan kesatria laki-laki sudrawangsa. Kedua sanksi tersebut pada zaman kerajaan di Bali sangat fungsional pelaksanaannya berada di bawah tekanan kekuasaan raja itu. yang perkawinan terhadap Pelanggaran antarawangsa juga dianggap melanggar tradisi leluhurnya (Wiana dan Raka Santri, 1993 : 107-108). menentukan di perkawinan ini sudrawangsa. wangsa dan karena pada waktu berkuasa Kutipan di atas menunjukkan bahwa pihak golongan tri wangsa masih terkungkung dengan tradisi lama yang beredia diskriminatif menerima perubahan dalam perkawinan nyeburin walaupun antarwangsa, perkawinan nyeburin tersebut tidak melanggar Undang-Undang Perkawinan Indonesia No1 Tahun 1974, dan ajaran agama. dan belum stratifikasi
Widya Katambung:Jurnal Fisalfat Agama Hindu Vol.12 No.1 2021 Website Jurnal : E-ISSN : 2797-3603 DOI: 10.33363/ wk.v12i1.673 b. Meminimalisir Nyeburin Antarwangsa Perkawinan untuk kembali memulihkan perimbangan adat (Dharmayuda, 2001 : 36-37). Secara fungsional, adat yang diciptakan dalam suatu sistem sosial agar terjadi suatu order (tertib) sosial di dan masyarakat. Menurut Comte Spencer, masyarakat dipandang sebagai sistem sosial yang terdiri atas bagian- bagian yang saling tergantung satu sama lain (Poloma, 1992 : 25). Oleh karena itu, lembaga adat sebagai salah satu struktur yang ada dalam masyarakat diharapkan rasa aman dan dapat memberikan nyaman tercipta sehingga kehidupan masyarakat yang harmonis. dapat Umat Hindu di Bali yang terwadahi dalam organisasi tradisional pakraman) (banjar maupun kewajiban. memiliki Kewajiban-kewajiban harus dilaksanakan oleh semua krama tanpa terkecuali. Jika di antara krama tidak mentaati tata krama bahkan melakukan pelanggaran terhadap norma-norma atau adat setempat biasanya mendapat sanksi adat. Sanksi adat meerupakan bagian yang menyatu dari pelaksanaan dan penegakan hukum adat. Van Vollenhoven merumuskan hukum adat sebagai peraturan-peraturan adat istiadat yang ada sanksinya dan Selanjutnya paksaan. mengandung Soepomo, Lesquiller ter Haar, adat bahwa mengatakan merupakan bentuk tindakan atau usaha- usaha untuk mengembalikan keseimbangan termasuk keseimbangan magis akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat. Artinya, upaya pengutamaan terhadap terciptanya suatu keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan orang seluruhnya dan orang perseorangan, serta antara persekutuan dan teman masyarakatnya. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut, petugas adat wajib mengambil tindakan desa berbagai istiadat masyarakat sanksi Masyarakat Hindu di Bali juga hidup telah memiliki berdasarkan konsep dualistis (rwa bhineda) yakni pengakuan adanya dua katagori yang abadi, dan berlawanan yang mewarnai kehidupan seperti baik dan buruk, sakral dan profan, hulu dan hilir, kaya dan miskin, stabil dan labil dan sebagainya. Walaupun sebagai ciptaan Tuhan yang termulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya, tetapi terlepas dari manusia pengaruh bhineda. Dengan demikian, manusia harus berusaha dan berjuang menjaga kesehimbangan dan menimalisir pengaruh-pengaruh yang negatif baik terhadap makrokosmos dan mikrokosmos salah satu di antaranya dengan mentaati awig-awig (peraturan adat) di desanya seperti tidak melakukan pelanggaran atas terhadap perkawinan. Apabila terjadi pelanggaran konskuensinya mereka akan dikenai sanksi. pandangan tidak bisa rwa larangan Berkaitan dengan sanksi, ada tiga kemungkinan yang bakal terjadi, (1) terhukum tidak diajak yaitu melakukan berbicara terhukum pelanggaran. dikeluarkan sebagai anggota kelompok, dan (3) mendirikan kelompok baru (Windia, Paul Bohannan (Diantha, dkk, 2009 : 4-5) mengelompokkan berbagai jenis sanksi, yaitu sanctions psychological (denda/pembayaran), atau berupa sanctions peringatan, sanctions supernatural (sanksi dari alam gaib), dan self redress korban). (sanksi Sebaliknya, Soepomo, (2000:114-123) menegaskan beberapa jenis sanksi, yaitu (1) pengganti kerugian "immaterial" seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan. (2) pembayaran "uang adat" kepada orang yang terkena berupa benda yang sakti sebagai kerugian 31 karena (2) si 104-105). 1995, economic teguran langsung dari
Sanksi Terlarang Pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa Di Bali Pande Putu Toya Wisuda, I Putu Sudarma, I Nyoman Subrata, Nyoman Sarma rokhani. (3) selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib. (4) penutup malu, permintaan maaf. (5) berbagi hukuman (6) badan hingga hukuman mati pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum. Penjatuhan sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan apakah tergolong pelanggaran ringan atau berat. Dalam konteks pelanggaran berat mengakibatkan terganggunya kesehimbangan antara dunia lahir serta memperkosa susunan masyarakatnya. Segala perbuatan yang mencemarkan atau mengganggu kegiatan batin masyarakat merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. dasar Masyarakat adat Hindu di Bali mengenal berbagai jenis sanksi, yaitu (1) denda arta, ((2) ayahan penukun kesisipan, (3) rerampagan, (4) kedaut karang ayah, (5) penyangaskara, dan (6) kasepekang, (7) sanksi kanoroyang. Di antara sanksi tersebut sanksi kasepekang dan kanoroyang tergolong sangat berat. Pada sanksi adat kasepekang, status sebagai krama adat masih tetap, tetapi ia ditempatkan di tata hukum. Maksudnya, krama yang bersangkutan tidak dikenakan aturan hukum adat, seperti mendapatkan pemberitahuan (tan polih arah-arahan), tidak mendapat layanan kentongan (tan polih pasuwaran kulkul), dan tidak mendapat bantuan banjar. Dalam sanksi kasepekang, yang bersangkutan masih tetapi dapat menggunakan kuburan, tidak mendapatkan bantuan layanan banjar atau desa pakraman. Sebaliknya, dalam sanksi kanoroyang, seseorang juga tidak dianggap tidak ada (Windia, 2008 : 50- 51). luar tidak saja dikucilkan, tetapi Çantika mengelompokan bentuk pamidanda (sanksi) menjadi tiga macam yang lazim disebut tri danda, yaitu artha danda, jiwa danda, dan sangaskara danda. Artha danda adalah sanksi adat seperti dedosan saha panikal-nikalnya miwah panikal urunan ( denda berupa uang atau barang besrta kelipatannya 32 atau kelipatan tunggakan iuran), kadaut karangan ayahan desa (pengambilalihan tempat kediamannya yang berupa tanah milik kerampag (penyiataan/perampasan harta secara paksa untuk melunasi utang pelanggar hukum). Jiwa danda adalah sanksi adat berupa penderitaan jasmani dan rohani seperti ayahan panukun kasisipan (wajib kerja sebagai pengganti kesalahan), tan polih suaran kulkul (tidak mendapat pemberitahuan informasi), kawawusan adat mebanjar (diberhentikan warga banjar/desa) hingga katundung (diusir). Sangaskara danda adalah pamidanda prayascita dengan melaksanakan (upacara pacaruan penyucian), (pelaksanaan upacara kurban), dan pamarisuda (pembersihan diri dengan ritual keagamaan) (Tim Penyusun, 2010 : 77-78). desa), atau madesa sebagai Penerapan sanksi juga terjadi pada perkawinan terutama perkawinan nyeburin antarwangsa. Khawatir dengan dikenai sanksi, perempuan tri wangsa sangat terbatas melakukan perkawinan tersebut. Walaupun dilakukan, tetapi kecil. Untuk jumlahnya mendukung akan temuan dikemukakan perkawinan nyeburin antarwangsa pada keluarga perempuan tri wangsa, yaitu Dewa Ayu Made Sri Kirana (perempuan tri wangsa) dengan Putu Arcana (laki- laki sudra wangsa) di Desa Klating, Ida Ayu Putu Stiti (perempuan triwangsa dengan I Ketut Bakti (laki-laki sudra wangsa) di Desa Wanasari, Gusti Kade Yuliati (perempuan tri wangsa dengan I Gede Budiarta (laki-laki sudra wangsa) di Desa Penarukan, Dewa Ayu Ketut Erawati (perempuan tri wangsa dengan I Ketut Subagia (laki-laki sudra wangsa) di Desa Belumbang. Perkawinan nyeburin antarwangsa yang dilakukan semuanya perlakuan mendapat diskriminatif dari keluarga tri wangsa, yaitu tidak diajak mesidhikara dan dilarang bersembahyang di tempat suci milik keluarganya. Kebanyakan di antara mereka tidak mempersoalkan sanksi relatif pernyataan ini beberapa
Widya Katambung:Jurnal Fisalfat Agama Hindu Vol.12 No.1 2021 Website Jurnal : E-ISSN : 2797-3603 DOI: 10.33363/ wk.v12i1.673 yang dikenai oleh keluarganya sendiri karena yang lebih diutamakan anaknya bisa melakukan perkawinan nyeburin. Perkawinan dengan pertimbangan keluarganya tidak camput dan ada yang menjaga dan merawatnya (Sidia, kelak wawancara 20 Mei 2020). ini dipilih dikemudian hari tri Walaupun pihak keluraga wangsa tetapi tidak menyetujuinya, masyarakat desa setempat dan pendeta ikut memberikan dukungan terhadap perkawinan antarwangsa. nyeburin Dukungan mereka ditunjukkan bahwa masyarakat yang diwakili oleh prajuru (ketua) adat hadir menyaksikan upacara perkawinan, dan pedanda (pendeta dari bramana wangsa) mau memimpin tidak melanggar upacaranya karena aturan undang-unadang dan perkawinan di Indonesia (Suaka, 1 April 2020). Senada dengan pendapat Suaka, Nesa, (wawancara 17 Mei 2020) menyatakan bahwa perkawinan nyeburin antarwangsa di Bali sah menurut hukum adat Bali karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 mengenai perkawinan, dan awig-awig (peraturan) desa adat, dan ajaran demikian, perkawinan nyeburin tersebut sudah selayaknya mendapat perlakuan yang sesama sama wangsa. Keluarga juga seharusnya sudah mulai meninggalkan tradisi lama yang bersifat diskriminatif terhadap perkawinan antarwangsa. adat agama. Dengan seperti perkawinan triwangsa Di antara perkawinan nyeburin antarwangsa perkawinan atas, nyeburin Ida Ayu Putu Stiti dengan I Ketut Bakti tergolong paling ekstrim karena mendapat pertentangan dari tri wangsa dan pihak golongan masyarakat Desa Adat Wanasari. Perkawinannya tidak hanya ditolak, tetapi juga dianggap tidak sah walaupun dua kali sudah dilakukan upacara perkawinan secara adat karena tidak disaksikan keluarga besar dan pamong mereka Ketidakhadiran praja. di dipengaruhi oleh masyarakat, Bendesa (ketua) Adat, Kepala Desa Wanasari. Tanpa kesaksian mereka, perkawinan nyeburin tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Mempelai perempuan dan orang tuanya juga selalu mendapat tekanan dari keluarga dan desa adat Wanasari, mau meninggalkan rumahnya karena tidak memiliki tempat tinggal lain kecuali tanah yang sedang ditempati. Rumahnya dua kali dilempari batu dan beberapa kali masyarakat datang dengan membawa batu, senjata tajam dengan mengancam untuk membunuh suaminya. Keadaan tersebut menyebabkan Ida Bagus Rai tri orang ini ke wangsa membawa kasus pengadilan Negeri di Kabupaten Tabanan. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan memutuskan perkawinan saya sah menurut hukum berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan 1985 Nomor tertanggal Juli (Sadnyini, 8/PDT.P/1985/PN.TBN. 2016 : 206). tetapi tidak tua mempelai perempuan 9 Berdasarkan kutipan di atas, orang tua melindungi hak-hak anak dalam perempuannya. selalu melakukan tetapi saat ditempatkan di depan berada mendapat dibarisan belakang. Putusan pengadilan perkawinan nyeburin antarwangsa atas nama Ida ayu Stiti merupakan andil besar dalam melindungi hak-hak perempuan dengan menstarakan hak perempuan tri wangsa dengan laki-laki tri wangsa sehingga hukum adat akan memenuhi prinsip-prinsip HAM, yaitu prinsip keadailan, kesetaraan antara hak laki- laki triwangsa dengan perempuan triwangsa. Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 8/PDT.P/1985/PN.TBN juga diapresiasi secara oleh masyarakat Bali karena telah mengacu kepada Keputusan DPRD Baali Nomor 11 Tahun 1951 tentang penghapusan perkawinan asupundung dan alangkahi karang hulu. Pertimbangan yang lainnya 33 Perempuan kewajiban , hak perempuan luas
Sanksi Terlarang Pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa Di Bali Pande Putu Toya Wisuda, I Putu Sudarma, I Nyoman Subrata, Nyoman Sarma bahwa Pancasila dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang lain tidak membeda-bedakan derajat manusia. 249-150) (2017 Korn menyatakan diskriminasi bahwa terhadap perkawinan antar wangsa di Bali telah terjadi pada jaman kerajaan. sudra wangsa dilarang Golongan melakukan dengan perempuan yang kastanya yang lebih tinggi dari kastanya sendiri. Sebaliknya, Hobart (1980 : 109-110) meyatakan bahwa perempuan dari sudra wangsa yang dikawini oleh laki-laki tri wangsa, pada perkawinannya mempelai perempuan (sudra wangsa) bukan langsung bersanding dengan mempelai laki-laki triwangsa, tetapi dengan sebilah keris milik memepelai laki-laki atau digantikan dengan tiang rumah (adegan) yang sudah dihias dengan pakaian pengantin laki-laki (Sudarma, 2020 :203). Geertz (1980 : 109) mengungkapkan bahwa perlakuan tercermin dalam diskriminasi pemakaian bahasa yang berstruktur, perbedaan adat pergaulan, baik dalam kematian maupun perkawinan, antara golongan tri wangsa sudra wangsa dengan golongan (parekan). Dengan adanya kultur hegemoni tri wangsa ini, golongan kelas sudra wangsa tetap menghormati dan tunduk pada kelas bangsawan (tri wangsa). Para bangsawan puri dianggap sebagai keturunan dewa-dewa yang memiliki kekuasaan yang dilimpahkan Tuhan kepadanya. : perkawinan saat ritual juga perlakuan dalam dengan golongan sudra wangsa yang berdomisili di jabaan. Mereka yang terakomodasi dalam struktur kekuasaan berusaha mempertahankan status quo dan memaksakan aturan pada kelompok struktur. lain untuk dominan Kepentingan mengembangkan yang kekuasaannya. melegitimasikan Sementara kelompok oposisi dari golongan sudra wangsa melahirkan ancaman ideologi dan hubungan sosial yang terkandung di dalamnya. Menurut Lenski (1966) sebagaimana dikutif oleh Sudarma (2012 : 223) bahwa semakin mengedepan peran kekuasaan dalam mengalokasikan sumber-sumber yang tersedia, semakin kompleks struktur masyarakat yang bersangkutan. tunduk pada kelompok ideologi Wiana (Sudarma, 2012 :221) mengatakan bahwa kesalahpahaman penerapan catur berabad-abad warna di Bali catur wangsa menjadi disebabkan oleh sikap sosial, kekuasaan, dan kepanditaan. Dalam sikap sosial, masyarakat timur umumnya dan umat Hindu di Bali khususnya sangat patuh kepada mereka yang berkapasitas sebagai golongan atas atau elite. Jika yang di atas menyatakan ke timur, harus diikuti walaupun sesuatu itu belum tentu yang benar lebih-lebih memerintahkannya yang menduduki jabatan di pemerintahan. Sebaliknya, sistem kepanditaan hanya dimonopoli katurunan brahmana wangsa dan berdampak sangat luas. Mereka meyakini bahwa hanya mereka yang berhak menjadi pendeta dengan gelar pedanda. Kesalahpahaman orang oleh satu 2.2 Dampak Penerapan Sanksi Pada Nyeburin Perkawinan Antarwangsa a. Memunculkan Konflik Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan warna, makna konsekuensinya konsep tersebut dapat melahirkan yang berseberangan. Golongan tri wangsa yang berdomisili di jeroan berhadapan 34 dua aliansi penerapan catur warna di Bali terjadi pada masa pemeritahan Dalem terutama setelah zaman pemerintahan Dalem Watu sengaja Renggong. mengembangkan sistem pembodohan kepada rakyatnya. Rakyat diperintahkan untuk tidak belajar agama jika bukan dari golongan brahmana. Kesalahpahaman penerapan catur warna juga disebabkan oleh kekuasaan kolonialisme Belanda yang merupakan seperti Raja perkara
Widya Katambung:Jurnal Fisalfat Agama Hindu Vol.12 No.1 2021 Website Jurnal : E-ISSN : 2797-3603 DOI: 10.33363/ wk.v12i1.673 pelanggaran wangsa dimenangkan oleh Belanda yang jelas- jelas melanggar hak asasi manusia. Penyerahan penguasa Bali yang berhasil dikalahkan menyebabkan penguasa Belanda mengembalikan sistem wangsa itu dengan memberikan gelar yang berbeda-beda kepada para mantan raja sebagai pegawai tinggi kerajaan Belanda walaupun tidak lagi sebagai raja. Setelah zaman kemerdekaan, kekuasaan di Bali masih sangat memihak pada sistem wangsa yang diskriminatif. Berbagai membangun untuk perjuangan kesetaraan dalam kehidupan beragama mendapat halangan secara politis dari kekuasaan yang umumnya dalam kurun waktu yang cukup lama diduduki oleh mereka yang berwangsa brahmana dan kesatria.(Sadnyini, 2016:.36). sistem Adat tradisi sebagai produk dan diputuskan berdasarkan atas paswara raja pandangan Dahrendorf merupakan pencerminan adanya kekuasaan dan wewenang yang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan bawah dan setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang sanksi. yang Masyarakat dalam keadaan demikian oleh Dahrendorf dikatakan sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa coordinated associations). Perbedaan wewenang dan individu dalam posisi di menyebabkan masyarakat terjadinya konflik kelas. Pertentangan terjadi karena golongan yang berkuasa mempertahankan status quo, sedangkan golongan yang dikuasai berusaha mengadakan perubahan (Dahrendorf, 1986: 255-257). bila dikaji dari akan ada terkena (imperatively antara akan Dalam asosiasi tampak terjadi ketegangan yang antara mereka terakomodasi dalam struktur kekuasaan yang berusaha mempertahankan status quo dengan mereka yang harus tunduk pada struktur tersebut. Kepentingan kelompok penguasa mengembangkan melegitimasikan ideologi untuk kekuasaannya, sementara kepentingan kelompok oposisi melahirkan ancaman ideologi berikut hubungan terhadap sosial yang ada di dalamnya. Dengan demikian, tipe kelompok yang terlibat konflik, yaitu (1), kelompok semu (quasi group) dan kelompok kepentingan (interest group). Kelompok semu merupakan kumpulan para pemegang kekuasaan dengan dalam kepentingan mempertahankan tatanan kekuasaan (tri wangsa). kelompok Sebaliknya, kepentingan menginginkan perubahan atas kekuasaan yang ada (golongan jaba wangsa). Apabila permasalahan ini dilihat dari konsep kekuasaan dari penafsiran perbedaan Hobbes, berdasarkan rasio dan keinginan yang tidak sama menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan karena keinginan tindakan manusia, memberi sedangkan rasio mengintimkan sarana untuk mencapai tujuan dalam bentuknya paling nyata yang disebut dengan kekuasaan (Campbell, 1994: 90-91). tampak adanya dua yang sama tujuan Dalam realitas sosial, konflik tidak dapat dihindari karena struktur atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat selamanya dapat berfungsi secara positif untuk membantu kepada dan memberi individu-individu kelompok- kelompok individu yang mebutuhkan. tidak Artinya, di antara warganya bahkan mendapatkan dikeluarkan atau lagi sebagai anggota masyarakatnya. Konflik tidak hanya terjadi pada era dulu ataupun modern, tetapi juga sepanjang dalam suatu realitas kehidupan manusia (Prutt dan Rubin, 2004:14). Surtayo dengan mengutif pendapat Alison dan Wallace menyatakan bahwa ada tiga asumsi utama munculnya konflik, yaitu (1) manusia kepentingan- kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk merealisasikannya. (2) "power" (kekuasaan) bukan sekedar barang langka dan terbagi secara tidak 35 tidak pelayanan atau pelayanan tidak diakui memiliki
Sanksi Terlarang Pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa Di Bali Pande Putu Toya Wisuda, I Putu Sudarma, I Nyoman Subrata, Nyoman Sarma merata sehingga menjadi sumber konflik karena bersifat memaksa. (3) ideologi dan nilai dipandangnya sebagai senjata yang digunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing- masing. Weber Sebaliknya, menempatkan konflik dalam posisi sentral dalam menganalisis masyarakat. Baginya, konflik merupakan unsur dasar kehidupan budaya manusia. Orang dapat mengubah sarananya, objeknya atau pendukungnya, tetapi tidak dapat membuang konflik itu sendiri (Wirawan, 2012 : 61-66). Dahrendrof menegaskan bahwa konflik adalah perubahan sosial dan dinamika sosial yang bersumber pada hubungan-hubungan Ia membedakan kekuasaan dengan otoritas, baginya kekuasaan bersumber pada kepribadian seseorang dan otoritas bersumber pada kedudukan atau posisi (Haryanto, seseorang 50). Penguatan kekuasaan terhadap menimbulkan suatu konflik kepentingan yang laten. Ketika kepentingan yang laten disadari oleh individu maka terjadi konflik manifes. Pada dasarnya konflik terjadi karena adanya perbedaan dan kepentingan- antara pertentangan kepentingan yang terdapat dalam setiap individu. Konflik memiliki fungsi positif Fungsi positif dan fungsi negatif. konflik dapat umumnya pada mempererat kesatuan atau integrasi intern kelompok. Sebaliknya fungsi menimbulkan negatifnya antar-kelompok. disintegrasi Dahrendrof 49) menyatakan bahwa konflik dalam suatu masyarakat hanya terjadi melalui relasi- relasi dalam suatu sistem, sedangkan individu atau kelompok yang tidak masuk dalam sistem tidak mungkin akan terlibat dalam konflik. Dahrendorf juga mengetengahkan sumber dan ciri-ciri konflik. Sumber konflik berasal dari telah hubungan wewenang melembaga dan asosiasi-asosiasi yang terkoordinasi secara memaksa telah Hubungan-hubungan (imperatif). 36 kekuasaan. 2012: dapat (Susan,2009: yang wewenang ini ditetapkan oleh kelompok dominan sebagai pihak yang menguasasi dalam asosiasi tersebut. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara kelompok yang dominan didominasi (pihak yang dikuasai) dalam situasi-situasi tertentu memunculkan konflik. Sebalinya, ciri- ciri konflik, yaitu (1) sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan konflik. (2) konflik-konflik disebabkan oleh kepentingan-kepentingan yang bertentangaan yang tidak dapat dicegah. (3) kepentingan-kepentingan cendrung berpolarisasi dalam dua kelompok saling kepentingan- (4) bertentangan. bertentangan saling kepentingan mencerminkan anatara deferensiasi kelompok-kelompok yang berkuasa dengan yang dikuasai. (5) perubahan sosial sebagai akibat konflik tidak dapat dicegah dalam berbagai tipe pola-pola (Pelly dan yang Menanti, 1994 : 61-62). dengan kelompok yang telah melembaga Berkaitan dengan perkawinan nyeburin Bali antarwangsa implikasinya telah menimbulkan konflik pada keluarganya sendiri. Sebelum perkawinan dilaksanakan, hubungan di antara anggota keluarga mereka berada kondusif. dalam Sebaliknya, dilaksanakan, setelah hubungan orang tua mempelai dengan keluarganya berakhir dengan konflik. di kondisi yang keluarga mereka secara guyub datang ke rumah keluarganya untuk memberikan bantuan tenaga jika di antara keluarganya menyelenggarakan ritual keagamaan termasuk perkawinan. Mereka menyadari bahwa perkawinan (manusa yajña) membutuhkan sejumlah orang baik dari kerabat dekatnya maupun kelompok-kelompok kolektif di mana ia berada. Keterlibatan para pihak dalam upacara agama dapat dilihat sejak upacara keagamaan mulai digagas, dipersiapkan, pada teknis pelaksanaannya. upacara keagamaan yang dilaksanakan terdiri atas sanak keluarga dekat terutama dari garis patrilineal. Kadang- Sebelum konflik, bersama-sama sampai Pembantu
Widya Katambung:Jurnal Fisalfat Agama Hindu Vol.12 No.1 2021 Website Jurnal : E-ISSN : 2797-3603 DOI: 10.33363/ wk.v12i1.673 kadang warga masyarakat juga ikut dalam penyelenggaraan upacara. Terkait dengan upacara perkawinan, keluarga inti, keluarga luas dan partisipasi warga masyarakat setempat ikut mendukung pelaksanaan upacaranya sampai selesai. Mereka juga menyadari bahwa dirinya tidak hanya sebagai makhluk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup dalam kesendirian tanpa bantuan orang lain sehingga sikap tolong-menolong dan kesetiakawanan sangat dibutuhkan. Hal ini memberikan untuk memperhatikan keperluan-keperluan sesamanya. Koentjaraningrat (1992 :55) menyatakan bahwa setiap manusia yang hidup dalam masyarakat akan terikat oleh suatu bentuk kesatuan sosial karena adanya tempat ikatan wilayah atau kehidupan. Sebagai suatu kesatuan hukum sosial, warga masyarakat biasanya mempunyai perasaan kesatuan rasa dapat mewujudkan yang kepribadian kelompok, yaitu perasaan bahwa kelompok tersebut mempunyai ciri-ciri kebudayaan yang berbeda dengan kelompok lain. b. Melanggar Manusia kewajiban Hak-Hak Asasi dan penjatuhan sanksi berupa tidak diajak masidhikara dilarang bersembahyang di tempat suci milik keluarganya sendiri pada perkawinan nyeburin antarwangsa di Bali melanggar Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Leach Levin (Astiti 2010 : 63) memberikan dua pengertian dasar tentang HAM, yaitu (1) HAM adalah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut, merupakan hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan yang bertujuan menjamin martabat setiap manusia. (2) HAM adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari itu sendiri baik secara masyarakat Perlakuan diskriminatif dan internasional. nasional maupun Berdasarkan penegrtian dari tersebut, HAM terdiri atas hak-hak yang bersifat individu dan hak yang bersifat kolektif yang tidak dapat dipisahkan. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan nmanusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha esa dan menrupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dlindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. lain menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah anugrah Tuhan. Manusia sebagai mahkluk pribadi memiliki hak hidup, hak milik, dan hak merdeka. Hak-hak yang mendasar ini diklaim sebagai hak asasi pribadi manusia dalam sejarah kemajuan individual Barat diratifikasi sebagai "Universal Daclaration of Uman Right" (Widana, 1994 : 28). dua Ahli yang berandasarkan Pancasila juga menganut konsep HAM yang lebih menekankan keluhuran martabat manusia secara menyeluruh dan martabat seorang demi seorang. Oka Mahendra menyatakan bahwa konsep HAM sebagai penjabaran Pancasila telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 dan dalam beberapa pasalnya. Terkait dengan hanya HAM, menyangkut kebebasan, juga keadilan. Kebebasan dan keadilan merupakan nilai yang sangat penting manusia untuk Indonesia meningkatkan harkat dan martabatnya (Astiti, 2010 :64). Negara Indonesia Pancasila tidak tetapi memungkinkan Walaupun penjabaran HAM telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945, tetapi pelaksanaanya masih terjadi pelanggaran terutama pada perkawinan nyeburin antarwangsa di Bali. Perkawinan yang membeda- bedakan status orang berdasarkan wangsa menyebabkan masyarakat dan 37
Sanksi Terlarang Pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa Di Bali Pande Putu Toya Wisuda, I Putu Sudarma, I Nyoman Subrata, Nyoman Sarma keluarga memandang mereka berbeda. feminis, adanya Berdasarkan perbedaan perlakuan antara laki-laki sudra wangsa dan perempuan tri wangsa merupakan perlakuan diskriminatif yang membedakan-bedakan orang dari status atau keturunan. Budiana menyikapi bahwa perlakuan masyarakat tersebut feodalistik dan diskriminatif. masih Seiring dengan perkemabnag zaman, para orang tua tri wangsa seharusnya berorientasi pada pembaharuan. Jika terjadi perkawinan antarwangsa antara perempuan tri wangsa dengan laki-laki sudra wangsa jangan sekali menyebut (turun dengan perkawinan nyerod wangsa). Tradisi ini sudah selayaknya ditinggalkan dan dihilangkan karena tidak hanya bernuansa diskriminatif, juga seolah-olah mewariskan tetapi budaya fiodal ditengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi dewasa ini (Sadnyini, 2016 : 156) teori Pelanggaran atas HAM terhadap perkawinan antarwangsa di Bali telah terjadi pada jaman kerajaan. Pulau Bali yang dikunjungi oleh R. Friedrich, yaitu pakar agama Hindu dari Jerman pada tahun berhasil menyelidiki peradaban dan budaya Bali. Salah satu di antaranya adalah tentang pelaksanaan hukuman labuh geni bagi perempuan laki-laki. dan diceriterakan Pengalaman dalam buku yang berjudul "The Civilization and Culture of Bali". Krepun mengemukakan bahwa semua yang dilakukan antara perkawinan perempuan berkasta tinggi dengan laki- laki berkasta lebih rendah di Bali dihukum mati. Kedua mempelai masing- masing diberikan hukuman labuh geni dan labuh batu. Labuh geni adalah hukuman untuk mempelai perempuan, sedangkan labuh batu untuk mempelai laki-laki. Hukuman labuh geni dilakukan dengan cara membakar hidup-hidup mempelai perempuan, sedangkan labuh cara batu menenggelamkan mempelai laki-laki ke tengah laut hingga tewas setelah kakinya 1946 labuh batu bagi si tersebut dilakukan dengan diberi pemberat batu (Wiana, 2006 : 161- 162). pada pekawinan antarwangsa nyeburin menandakan bahwa pihak keluarga tri wangsa masih dan terkungkung oleh tradisi lama yang feodalistik dan diskriminatif serta tidak ada usaha penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Di samping itu juga melanggar sila kedua Pancasila, yaitu tidak mencerminkan budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma perkawinan. Oleh karena itu dalam kehidupan bersama harus dijiwai moral kemanusiaan untuk saling harga menghargai sekalipun terdapat perbedaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab harus berkodrat adil baik dalam diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat dan Negara, adil terhadap lingkungan, dan adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konskuensi adalah menjunjung tinggi harkat dan artabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak azasi manusia, menghargai kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial, dan agama (Atmasasmita, 2012 :81). Penerapkan sanksi terbelenggu nilai tersebut Pada zaman kerajaan di Bali, pelanggaran adat asupundung dan alangkahi karanghulu dihukum dengan hukuman mati. Akan tetapi pada masa pemerintahan Belanda di Bali, hukuman mati hukuman pembuangan seumur hidup ke Perigi (Sulawesi) dan diubah lagi dengan pembuangan sepuluh tahun ke Lombok atau pulau lain. Selanjutnya dibolehkan dibuang keluar daerah umumnya ke Jembrana. Masa hukuman sepuluh tahun dikurangi menjadi tiga tahun, bahkan menjadi satu tahun. Terkait dengan pelanggaran dalam perkawinan tersebut, pasangan pengantin dikenai hukuman pembuangan melakukan jika pelanggaran asupundung. Sebaliknya, hanya mempelai laki-laki yang didenda apabila pelanggaran alangkahi karang hulu. Di sisi lain, si diganti dengan melakukan 38
Widya Katambung:Jurnal Fisalfat Agama Hindu Vol.12 No.1 2021 Website Jurnal : E-ISSN : 2797-3603 DOI: 10.33363/ wk.v12i1.673 istri turun kasta dengan mengikuti kasta suaminya (Panetje, 1989, 13). Peraturan yang dianggap sangat kejam dan biadab ini baru dihapus tahun 1951 oleh pemerintah Bali dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor : 11/DPRD/1951, yaitu sebagai berikut. perubahan- perubahan yang ini dengan berpedoman pada satu bangsa, satu bahasa, dan negara. Memperhatikan terjadi dewasa Memperhatikan bahwa dalam melakukan adat istiadat yang bersangkut paut dengan adanya perkawinan catur wangsa masih terdapat aturan-aturan tiada sesuai dengan keadaan zaman. perlu diadakan perubahan-perubahan antara golongan catur wangsa agar jangan lagi terasa suatu golongan tidak mendapat perlakuan yang adil. Berkehendak Menimbang bahwa menetapkan paswara yang mengatur perhubungan perkawinan antara catur wangsa di Bali. Memutuskan : 1. Mencabut paswara tahun 1010 yang diubah dengan beslit Residen Bali dan Lombok 13 April 1927 Nomor 532 sepanjang mengenai "asupundung" dan "anglangkahi karang hulu". 2. Menetapkan yang mengatur perhubungan catur wangsa di Bali paswara Hukum disebut asupundung dan anglangkahi karang hulu, yang termuat dalam pasal 2 dan 3 dihapuskan (Windia, 2008 : 104- 105). adat yang sanksi Dengan penghapusan tersebut, akibat hukum dari perbedaan kasta dalam masyarakat Hindu Bali juga dihapus. Penghapusan akibat hukum dari pergaulan sosial antara golongan yang berbeda kasta dianggap sesuai dengan tuntutan zaman. Pencabutan raad kerta sebagai lembaga peradilan pada zaman kerajaan di Bali menyebabkan tidak ada lagi lembaga adat atau sukerta desa yang itu menegakkan paswara raja. Hal berarti bahwa penyimpangan adat kerajaan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan (Budiana, 2008 : 114). Sebelum tahun 1951 perkawinan rintangan, antarwangsa merupakan bahkan dianggap pelanggaran hukum. Seorang sudra wangsa/jaba wangsa yang mengawini seorang wanita dari brahmana wangsa atau kesatria wangsa, menimbulkan pelanggaran disebut asupundung. Sebaliknya, seorang laki- laki yang mengawini wanita berkasta lebih tinggi selain brahmana atau menimbulkan Dalem kesatria pelanggaran, alangkahi karanghulu. Akan tetapi sejak tahun 1951, perbedaan kasta bagi suami-isrti tidak merupakan rintangan lagi (Panetje, 1989, 13-63). laki-laki dari adat yang yaitu Pasal 2 Yang disebut asupundung ialah gadis (wanita) dari kasta brahmana dikawini laki-laki dari kasta kesatria, wesia, dan sudra wangsa. Pasal 3 1. Gadis (wanita) ksatria wangsa dikawini oleh laki-laki dari kasta wesia dan sudra wangsa. 2. Gadis (wanita) wesia wangsa dikawini oleh laki-laki sudra wangsa. Pasal 4 Setelah Reformasi tahun 1998, perkembangan kehidupan kenegaraan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar menyangkut gerakan serta perubahan undang- reformasi termasuk amandemen UUD undang 1945. Walaupun demikian, tetapi perkawinan antarwangsa berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 11 Tahun 1951 belum dapat menghapus sanksi perkawinan tersebut. Secara yuridis, larangan perkawinan antarwangsa tidak ada lagi, tetapi secara sosiologis dan 39
Sanksi Terlarang Pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa Di Bali Pande Putu Toya Wisuda, I Putu Sudarma, I Nyoman Subrata, Nyoman Sarma filosofis masih eksis seperti upacara patiwangi masih dilakukan sampai sekarang. Dengan adanya kesadaran untuk kembali kepada ajaran catur warna berdasarkan guna dan karma menurut pandangan Hindu bahwa sesungguhnya semua umat bersaudara dalam setara. Berpijak dari ajaran tersebut, seorang pedanda (pendeta) dalam memimpin upacara keagamaan semestinya tidak memandang asal usul wangsa seseorang karena tugas seorang pendeta hanya muput (menyelesaikan) upacara (Sudiana, 2007 :148). Pada zaman Reformasi juga Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat menerbitkan Pandita No.3/ Bhisama Parisadha Bhisama/Sabha Pusat/X/2002 menguatkan untuk Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951 dengan membuat langkah-langkah yang berhubungan dengan perkawinan antarwangsa. Langkah-langkah yang dimaksud diatur dalam Bhisama Sabha Pandita No.3/ Bhisama/Sabha Pandita Parisadha Pusat/X/2002 seperti termuat lampiran C yang mengatur dalam sebagai berikut: Sabha Pandita Butir 6. Pandita seyogyanya tidak menolak muput upacara pawiwahan atau perkawinan karena mempelai berbeda wangsa. . Dalam Upacara Butir 7 Manusa Yajña Mepandes atau Potong Gigi tua orang sepatutnya tidak membeda- bedakan putra-putrinya yang disebabkan oleh perkawinan beda wangsa. Butir 9. Perkawinan disebut nyerod harus dihapuskan Butir 10. Upacara Adat Patiwangi harus dihapuskan sejalan dengan hapusnya tradisi asupundung alangkahi dan karang hulu oleh DPRD Bali tahun 1951 Butir 11. Pemakaian bahasa dalam etika moral pergaulan antarwangsa sepatutnya saling harga menghargai agar jangan menimbulkan kesan pelecehan terhadap wangsa yang lainnya (Sudiana, 2007 :67-68). Demikian bhisama ditetapkan untuk memberikan kepada umat Hindu demi tegaknya supremasi nilai-nilai agama Hindu di atas adat istiadat. Di samping Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat, Majelis Utama Desa Pakraman serta menjamin penerapan Keputusan DPRD Bali No 11 tahun 1951 yang telah dikuatkan dengan Bhisama Sabha Pandita No.3/ Bhisama/ Sabha Pandita Parisadha dengan Pusat/X/2002 Keputusan Majelis Utama Desa No.01/Kep/Psm-3/MUDP Pakraman Bali/X/2010 yang memuat tentang dukungan penghapusan istilah kawin pelaksanaan upacara nyerod dan patiwangi. Keputusan dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa perkawinan antarwangsa secara hukum tidak lagi larangan merupakan dianggap perkawinan 1951 sejak berdasarkan Keputusan DPRD bali No 11tahun 1951 tanggal 12 juli 195, tetapi dalam realitasnya masih menyisakan persoalan dengan di masyarakat dilaksanakan upacara patiwangi dalam perkawinan yang lazim disebut nyerod. Upacara perkawinan tersebut sangat bertentangan dengan hak azasi manusia dampak dan perkawinan ketidaksetaraan (Himpunan Hasil-Hasil Pesamuan Agung III MUDP Bali, 2010 : 44-45). juga ikut tahun menimbulkan dalam Dekade belakangan ini masih terjadi perlakuan diskriminatif dalam perkawinan perkawinan khususnya nyeburin antarwangsa. Pihak keluarga tidak menyetujui bahkan triwangsa penjatuhan sanksi atas pelanggaran perkawinan antarwangsa kepada kedua mempelai. Sanksi yang diberikan adalah tidak diijinkan pulang ke rumah keluarganya, dilarang sembahyang di tempat suci milik keluarganya, dan tidak lagi. Penerapan dianggap keluarga sanksi dalam perkawinan nyeburin tersebut melanggar HAM dan menyimpang dari ajaran agama Hindu. 40
Widya Katambung:Jurnal Fisalfat Agama Hindu Vol.12 No.1 2021 Website Jurnal : E-ISSN : 2797-3603 DOI: 10.33363/ wk.v12i1.673 Pelanggaran yang dilakukan tampak pada pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 5, Undang-undang Republik pasal 7 Indonesia No.39 Tahun1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia sebagai berikut. "Pasal 1 memuat bahwa setiap dilahirkan orang merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Pasal 3 memuat bahwa setiap atas orang penghidupan, kemerdekaan keselamatan pribadi. berhak dan Pasal 4 memuat bahwa tiada boleh atau seorangpun diperbudak diperhambakan. Penghambaan perdagangan dalam bentuk harus dilarang. dan budak apapu Pasal 5 memuat bahwa tiada boleh dan secara tak seorangpun dianiaya diperlakukan kejam berperikemanusiaan atau jalan dengan perlakukuan atau hukum yang menghinakan. dengan Pasal 7 memuat bahwa semua orang berkedudukan sama di muka hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi" (Anonim, 2016 : 4-5). Dengan sanksi tersebut, kedua mempelai tidak diajak bertegur atau tidak berkomunikasi, memiliki hak sama sekali di keluarga besarnya. Walaupun rumusan HAM salah sapa dan satu atas terkait kebebasan informasi menyebutkan " setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh ninformasi untuk mengembangkan pribadi sosialnya. dan Setiap orang juga berhak untuk memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan dengan informasi jenis menggunakan berbagai sanksi saluran. Penjatuhan menyebabkan penderitaan pada orang yang dikenai sanksi tidak bisa karena mereka sesama berkomunikasi keluarganya, dan ancaman rasa bisa takut mengikuti keinginan rasa keluarganya. Ancaman takut juga ada pada rumusan HAM bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk mberbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (Astiti, 2010 : 66-67). dengan hak lingkungan karena tidak pemberia Sebaliknya, perkawinan pada sanksi nyeburin antarwangsa telah menyimpang dari ajaran agama Hindu. Masyarakat Bali yang hidupnya dilandasi oleh ajaran agama Hindu mengenal nilai- nilai HAM antara lain nilai ajaran Tat Twam Asi, Ahimsa. K Sudana menyatakan bahwa Tat ibunya Twam Asi kemanusiaan. Obsesi kemanusiaan yang tersublimasi meletakkan landasan persamaan dan kesamaan. Tat Twam Masi mengajarkan kita untuk saling menghormati satu sama lain atau tidak saling menyakiti sesama. antara Sebaliknya, nilai Ahimsa dalam 41 adalah
Sanksi Terlarang Pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa Di Bali Pande Putu Toya Wisuda, I Putu Sudarma, I Nyoman Subrata, Nyoman Sarma HAM mempunyai makna yang tidak hanya melarang luas membunuh, juga tetapi melarang menyakiti makhuk Tuhan. Ajatan-ajaran agama Hindu masih banyak yang dapat dijadikan oleh acuan masyarakat Hindu di Bali agar tidak bersikap atau bertindak bertentangan HAM, tetapi harus berupaya menegakan HAM (Astiti, 2010 : 64). Andreski, Stainlav. 1996. Marx Weber : dan Kapitalisme, Birokrasi Agama. Kedua. Yogyakarta : Tiara Wacana. Cetakan Anonim. 2016. Undang-Undang HAM 1999. Jakarta : Sinar Grafika Ardika, I Wayan, dkk.2013. Sejarah Bali Prasaejarah Hingga Dari Modern. Denpasar : Udayana University Press. Kutipan di atas menunjukkan triwangsa masih bahwa terkungkung lama diskrminatif dan tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan pada perkawinan nyeburin antarwangsa. pihak oleh tradisi Astiti, Tjok Istri Putra. 2010. Desa Adat dan Menggugat. Digudat Denpasar : Udayana University Press Atmasasmita, Romli. 2012. Teori Hukum Intergratif. Yogyakarta : Genta Publishing. III. SIMPULAN Berdasarkan paparan di atas, bahwa sanksi terlarang pada perkawinan nyeburin antarwangsa di Bali telah menimbulkan konflik dan pelanggaran Hak Azasi Manusia. Sejumlah individu dari pihak golongan triwangsa cendrung masih terkungkung dengan tradisi lama dengan menonjolkan status berdasarkan kasta/wangsa, yaitu menempatkan piosisi individu dalam masyarakat berdasarkan keturunan, dan bukan yang berdasarkan membeda-bedakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pihak keluarga triwangsa menjatuhkan sanksi mereka yang melakukan kepada antarwangsa, perkawinan nyebirin tidak walaupun perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, dan ajaran agama. Ketentuan perkawinan nasional menghormati adat kebiasaan perkawinan antarwangsa nyeburin sebagai salah satu institusi perkawinan konsep adat di Bali. Sebaliknya, kasta/wangsa yang mengedepankan bentuk perebedaan atas dasar keturunan menyimpang agama manusapada, yaitu manusia dihadapan Tuhan memiliki kedudukan yang sama. struktur warna individu tersebut Budiana, I Nyoman.2008. Perkawinan Beda Wangsa dalam Masyarakat Bali. Yogyakarta : Graha Ilmu. Calyton, Richard. R. 1975. The Family, Marriage and Social Change. Lexington, Massachusetth, Toronto, London : D.C. Health and Company. Cahyono, 2002. "Kedudukan Sentana Nyeburin dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Waris Bali" : Program Pascasarjana Universitas Diponogoro. Campbell, Tom. 1994. Tujuh Teori Penilaian, : Sosial, Perbandingan. Kanisius. . Jogyakarta Sketsa, Dahrendorf Ralf. 1986. Konflik dan dalam Masyarakat Konflik Industri. Jakarta : Cv. Rajawali Indah Dugi. (Tesis). Semarang Dharmayudha, I Made Suasthawa. 2001. Peranan Desa Pakraman dalam Menyelesaikan Kasus Adat. Denpasar : Biro Hukum Setda Propinsi Bali . dari ajaran Diantha, Made Pasek. dkk. 2009. DAFTAR PUSTAKA 42 Kasepekang dalam Perspektif Hukum dan Ham. Denpasar : Bali Shanti
Widya Katambung:Jurnal Fisalfat Agama Hindu Vol.12 No.1 2021 Website Jurnal : E-ISSN : 2797-3603 DOI: 10.33363/ wk.v12i1.673 Dwipayana, A.A.G.N. 2001. Kelas Kasta dan Pergulatan Kelas Menengah di Bali. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.. Friedrich, R. 1959. The Civilization and Culture of Bali, Edited by Ernst R.Rost, Susil Gupta (India), Private Ltd Friedrich, Carl Joachim. 2010. Filsafat Hukum Perspektif Historis. Cetrakan Ketiga. Bandung : Nusa Media. Geertz, Clifford. 1980. Abangan, Santri, Priyayi dalam masyarakat Jawa. Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya Goris, R. 1954. Inscripties voor Anak Wungsu dalam Prasasti Bali. Jakarta : N.V.Masa Baru Haryanto, Sindung. 2012. Spektrum : Dari Klasik modern. Teori Sosial Hingga Post Yogyakarta : Ar-Russ Media Himpunan Hasil-Hasil Pesamuan Agung III MUDP Bali, 2010. Denpasar : Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Hobart, Mark. 1980. Ideas of Identity: The of Interpretation Kinship in Bali. Denpasar : Antropologi Jurusan Fakultas Sastra UNUD Koentjaraningrat, 1992. Antropologi Dian Sosial. Rakyrat. Jakarta. Korn, V.E. 2017. Hukum Adat di Bali (Het Adatrecht Van Bali). Jilid 1. Penerjemah Mean Joebaar dan I Nengah Merta. Denpasar : Udayana University Press. Panetja. Mr. Gde. 1989. Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali. Cetakan Kedua. Denpasar : Guna Agung. Pelly, Uman dan Menanti, Asih. 1994. Teori-Teori Sosial Budaya. Jakarta : Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan KebudayaanPolomo, Margareth M. 1992. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: Rajawali Press. Polomo, Margareth M. 1992. Sosiologi Jakarta: Kontemporer. Rajawali Press Pruitt, Dian dan Jeffrey Z Robin. 2004. Konflik Pustaka Teori Sosial.Yogyakarta. Pelajar Robinson. Geoffrey. 2005. Sisi Gelap : Sejarah Pulau Dewata Kekerasan Politik. Yogyakartra : L.KiS Saderson, Stephen K, 1993. Sosiologi (Sebuah Makro PendekatanTehadap Sosialitas Sosial), Cetakan Pertama. Jakarta : Rajawali Press. Sadnyani, Ida Ayu. 2016. Sanksi Perkawinan Terlarang di Bali Dulu dan Kini.Denpasar. Udayana : University Soepomo, R. 2000. Bab-Bab Tentang Hukum Cetakan Adat. Kedelapan. Jakarta : Pradnya paramita Subagiasta, I Ketut.2009.Reformasi Agama Dalam Hindu Pdrubahan Sosial di Bali 1950- 1959. Surabaya : Paramita Sudarma. I Putu. 2012. Perkawinan Nyeburin di Tengah Perubahan Sosial di Tengah Perubahan Sosial di kabupaten Tabanan. Disertasi. Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana Sudarma, I Putu. 2015. "Bias Gender Perkawinan dalam 43
Sanksi Terlarang Pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa Di Bali Pande Putu Toya Wisuda, I Putu Sudarma, I Nyoman Subrata, Nyoman Sarma Bedawangsa pada Masyarakat Hindu Bali". Jurnal Harmoni No. 3 volome14 September- Dember 2015. Issn 1412-663 Jakarta:Puslitbang X. kehidupan Keagamaan Badan Litbang Diklat dan Kementerian Agama RI. Sudarma, I Putu. 2019. Inter-Caste Marriage In Bali In The Post- Reformation Era. Maracaibo- Venezuela. Opción, Año 35, Especial No.21 (2019): 1060- 1075 Sudarma, I Putu. 2020. Breaking The Tradition: Exogamy Marriage in Tenganan village, Bali. Utopía y Praxis Latinoamericana. ISSN Maracaibo-Veneuzela. 1316-5216; ISSN-e 2477-9555 Año 25, n° Extra 1, 2020, pp. doi: 14-33. 10.5281/zenodo.3774613. Sudiana, I Gusti Ngurah. 2007. Shamhita Bhisama Hindu Parisada Dharma Indonesia. Denpasar : Parisada Dharma Hindu Indonesia Propinsi Bali. Susan, Novri. 2009. Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer.Jakarta : Kencana Tim Penyusun,. 2010. Wicara Lan : Pamidanda. Udayana University Pre Tim Penyusun. 2011. Perkawinan Menurut Hukum Adat di Bali. Denpasar. LPPM Universitas Udayana Denpasar Waters, Malcolm. 1994.Modern Sociological Theory. Sage Publication, Lndon .Thousand Oaks, New Delhi Wiana, I Ketut. 2006. Memahami Perbedaan Catur Warna, Kasta, dan Wangsa. Surabaya : Paramita. Wiana, Ketut dan Raka Santri. 1993. : Kasta Berabad- Kesalahpahaman abad. Pertama. Cetakan Denpasar : Yayasan Dharma Naradha. dalam Hindu Widana. I Gusti Ketut. 1997. Menjawab Pertanyaan Umat Yadnya Sesa : Pemborosan. Denpasar Yayasan Dharma Narada Windia, I Wayan. 1995. Menjawab Masalah Hukum. Denpasar: Bali Post Windia. I Wayan. 2008. Bali Mawacara. Denpasar : Udayana University Press Wirawan, I.B. 2015. Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma. Jakarta : Prenada Media Group. Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka. 2010. "Dinamika Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 di Kabupaten Badung" Disertasi. Program Denpasar : Pascasarjana Universitas Udayana. 44