MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182 / PMK. 0 5 / 2 01 7 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menirnbang a. bahwa untuk rnelaksanakan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara dalarn rnengelola Rekening Kernenteri an Negara/Lernbaga sesuai dengan Pasal 20 ayat (6) Peraturan P�rnerintah Nornor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negaraj Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 2 52 / PMK. O S /201 4 tentang Rekening Milik Kernenteri an Negara/Lernbaga/Satuan Kerj a; b . bahwa untuk penyederhanaan rnekanisrne pengelolaan rekening rnilik satuan kerj a lingkup Kernenterian Negqra/Lernbaga yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, perlu rnengatur kernbali ketentuan rnengenai pengelolaan rekening rnilik satuan kerj a lingkup Kernenteri an Negara/Lernbaga; c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b; perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerj a Lingkup Kernenterian N egara I Lern bag a;
2 - Mengingat 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 3 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 62/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 3 Nomor 1 35 0) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 30/PMK.05/201 6 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 6 Nomor 2 149); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah Menteri Keuangan. 2 . Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah. 3. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan. 4 . Kuasa BUN d i Daerah adalah Kepala Kantor Pelayana:1 Perbendaharaan Negara. 5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
3 - kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. 6. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara/Lembaga Negara. 7. Satuan Kerj a adalah unit instansi vertikal di bawah/ di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga atau Satuan Kerj a Perangkat Daerah yang mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan atau Badan Layanan Umum. 8. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ a tau j asa yang dij ual tanpa mengutamakan mencar1 keuntungan dan dalam didasarkan pada prinsip efisiensi melakukan kegiatannya dan produktivitas . 9 . Rekening adalah Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian NegarajLembaga yang dibuka pada bank umum di dalam atau di luar negeri dalam bentuk giro atau deposito, yang dapat didebit dan/ atau dikredit sesuai tugas dan fungsi untuk pengelolaan keuangan, satuan kerj a lingkup Kementerian NegarajLembaga dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing. 1 0. Rekening Penerimaan adalah Rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan negara untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara pada Satuan Kerj a Lingkup Kementerian Negara/ Lembaga. 1 1. Rekening Pengeluaran adalah Rekening giro pemerin�ah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanj a negara untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara pada Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga, termasuk didalamnya Rekening Pengeluaran Pembantu. 1 2 . Rekening Pengeluaran Pembantu adalah Rekening g1ro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk
4 - menampung uang bagi keperluan belanj a negara yang dananya berasal dari Rekening Pengeluaran atau dari kas negara bagi perwakilan Republik neger:. Indonesia di luar "sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangar: mengenai tata cara pelaksanaan anggaran pendapatar: belanj a dan belanj a negara pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 1 3. Rekening Lainnya adalah Rekening g1ro atau deposito pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerj a lingkup Kementerian N egara/ Lembaga. 1 4. Rekening Milik Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Rekening Milik BLU adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro atau deposito yang dipergunakan oleh BLU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 15. Rekening Milik Perwakilan RI· adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan RI. 1 6. Rekening Penyaluran Dana Bantuan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pernerintah yang dibuka oleh Satuan Kerj a lingkup Kementerian NegarajLembaga untuk menyalurkan dana bantuan kepada penerima bantuan melalui bank penyalur. 1 7. Rekening Penampungan Dana Hi bah Langsung adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh Satuan Kerj a lingkup Kementerian NegarajLembaga untuk pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang. 1 8. Rekening Penyaluran Dana Hibah adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan dana hibah yang berasal dari Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung. 1 9. Rekening Penampungan Dana Kerj asamajKemitraan adalah Rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah
5 - yang dipergunakan untuk menampung dana kerj a sama antara dua belah pihak. 2 0. Rekening Penampungan Dana Jaminan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana j aminan pihak ketiga yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2 1. Rekening Penampungan Dana Titipan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana titipan apabila terj adi kasus hukum yang mengharuskan untuk dilakukan sitaan dana. 2 2 . Rekening Penampungan Sementara adalah Rekening Lainnya dalam bentuk g1ro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan dan/ a tau pengeluaran sementara untuk tujuan tertentu. 2 3 . Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan RI adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resm1 mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi ional. internas 24. Penerimaan Negara Bukan Paj ak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan paj ak dan hi bah. 25. Kas Negara adalah tempat peny1mpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri KeuaPgan selaku BUN, untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan Negara. membayar seluruh Pengeluaran 2 6. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan j asa dalam lalu lintas pembayaran.
6 - 27. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalal: Menteri/ Pimpinan Lembaga yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Kementeriar: Negara/Lembaga bersangkutan. 2 8. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingka-:: KPA, adalah pej abat yang memperoleh kuasa dari Pi\. untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran Kementeria:1 Negara/Lembaga/Satuan Kerj a yang bersangkutan. 2 9. Layanan Perbankan Secara Elektronik adalah layana:1 yang memungkinkan nasabah Bank Umum untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, da::1 transaksi internet banking dan kartu debit perbankan melalui media elektronik berupa 3 0 . Internet Banking adalah salah satu layanan Bank Umurn yang memungkinkan nasabah untuk memperolen informasi, melakukan komunikasi, dan transaksi perbankan melalui jaringan internet. 3 1 . Kartu Debit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai, pemindahan dana, dan/ atau pembayaran atas kewaj iban yang timbul dari suatu pembelanjaan kegiatan ekonomi, termasuk transaksi dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank Umum. 3 2 . Treasury Notional Pooling yang selanjutnya disingkat TNP adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh Rekening Pengeluaran, Rekening Penerimaan, dan Rekening Lainnya milik Negara/Lembaga yang Satuan Kerj a lingkup Kementerian kantor cabang Bank Umum yang terdapat pada seluruh melakukan perpindahan dana bersangkutan tanpa harus an tar-Rekening.
7 - BAB II JENIS REKENING Pasal2 ( 1 ) Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dikelompo kkan menj adi: a. Rekening Penerimaan; b . Rekening Pengeluaran; dan c . Rekening Lainnya. (2) Rekening Pene rimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a merupakan Rekening yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan. (3) Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri atas: a. Rekening Pengeluaran yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran; dan b. Rekening Pengeluaran Pembantu yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu. (4) Rekening Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c terdiri atas: a. Rekening Milik BLU ; b . Rekening Milik Perwakilan RI; c . Rekening Penyaluran Dana Bantuan; d . Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung; e . Rekening Penyaluran Dana Hibah; f. Rekening Penampungan Dana Kerj asama/Kemitraan; g. Rekening Penampungan Dana Jaminan; h. Rekening Penampungan Dana Titipan; dan 1. Rekening Penampungan Sementara. (5) Rekening Milik BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas: a. Rekening pengelolaan kas BLU ; b . Rekening operasional BLU; dan c. Rekening dana kelolaan. (6) Rekening Milik Perwakilan RI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
8 - a. Rekening rutin dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan/ atau mata uang setempat; b . Rekening kas besi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat; c. Rekening PNBP dalam mala uang Dolar Amerika Serikat dan/ atau mata uang setempat; d. Rekening antara dalam mata uang D olar Amerika dan Serikat; e. Rekening dana titipan di luar negeri dalam mata uang Dolar Amerika Serikat/mata uang setempat. BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING Bagian Kesatu Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga Pasal3 ( 1 ) Menteri/Pimpinan Lembaga berwenang mengelola Rekening Kementerian Negara/Lembaga yang dimilikinya. (2) Kewenangan pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas pembukaan, pengoperasian dan penutupan Rekening pada Bank Umum serta pelaporan rekening kepada Kuasa BUN. (3) Kewenangan pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh KPA. (4) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan oleh KPA, Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU berwenang untuk melakukan pengelolaan Rekening Lainnya berupa: a. Rekening Milik BLU ; b. Rekening Penampungan Dana Jaminan; c. Rekening Pena mpungan Dana Titipan; dan d . Rekening Penampungan Sementara.
9 - Bagian Kedua Kewenangan Ben dahara Uinum Negara Pasal4 ( 1 ) Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melakukan pengelolaan atas seluruh Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian NegarajLembaga. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas: a. pemberian persetujuan pembukaan Rekening; b. melakukan blokir Rekening; c. menutup Rekening; dan d . memperoleh informasi atas Rekening. (3) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kuasa BUN di Daerah. (4) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat BABIV PEMBUKAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Bagian Kesatu Kewenangan Pemberian/Penolakan Persetujuan Pembukaan Rekening Pasal5 ( 1 ) Pembpkaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Bank Umum dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis di Daerah. dari Kuasa BUN (2) Kuasa BUN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan Rekening Lainnya.
1 0- Pasal6 ( 1 ) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dapat membuka Rekening pada bank sentral setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku BUN. (2) Menteri Keuangan selaku BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan Rekening di bank sentral. Bagian Kedua Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Pasal 7 ( 1 ) KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan/ atau Rekening Lainnya kepada Kuasa BUN di Daerah. (2) Surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat: a. tujuan penggunaan rekening; b . sumber dana; c . mekanisme penyaluran dana; dan d . perlakuan terhadap bungajnisbah dan/atauj asa giro. (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilampiri dengan surat kuasa KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN di Daerah. (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .
1 1 - Bagian Ketiga Penilaian Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Pasal8 Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan Rekening yang disampaikan KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 , Kuasa BUN di Daerah: a. memeriksa kelengkapan dokumen permohonan persetujuan pembukaan Rekening; dan b . menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan Rekening dengan kriteria sebagai berikut: 1 . tujuan penggunaan rekening; 2 . sumber dana; 3 . mekanisme penyaluran dana; dan 4 . perlakuan terhadap bungaj nisbah danjatauj asa giro. Bagian Keempat Persetujuan/Penolakan Terhadap Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Pasal9 Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah terpenuhi, BUN di Daerah memberikan persetujuan pembukaan Rekening BLU . kepada KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan Pasal 1 0 Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak terpenuhi, BUN di Daerah tidak memberikan persetujuan pembukaan Rekening BLU . kepada KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan Pasal 1 1 Kuasa BUN di Daerah menerbitkan surat persetujuan beserta salinan atau surat penolakan persetujuan pembukaan Rekening paling lambat 5 (lima) hari kerj a sejak diterimanya surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 .
1 2- Pasal 1 2 ( 1 ) Surat persetujuan pembukaan Rekening yang dite rbitkan oleh Kuasa BUN di Daerah berlaku selama 15 (lima belas) hari kerj a sejak tanggal ' surat persetujuan pembukaan Rekening penerbitan. (2) yang dite rbitkan oleh Kuasa BUN di Daerah berlaku selama satu tahun anggaran khusus untuk: a. Rekening pengelolaan kas BLU ; dan b . Rekening Milik Perwakilan RI. Pasal13 Salinan surat persetujuan pembukaan Rekening yang diterbitkan oleh Kuasa BUN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 dapat digunakan sebagai dasar pembukaan Rekening. Bagian Kelima Pembukaan Rekening Pasal 14 ( 1 ) KPA/Kepala Satuan Kerj ajPimpinan BLU harus melampirkan surat persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan surat kuasa KPA/Kepala Satuan KerJa/Pimpinan BLU kepada I Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di D aerah pada saat membuka Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/ atau Rekening Lainnya di Bank Umum. (2) Pembukaan Rekening pada Bank Umum di dalam negeri hanya dilakukan pada Bank Umum yang telah terikat dalam perjanjian kerj a sama pengelolaan Rekening dengan Kuasa BUN Pusat. Pasa115 ( 1 ) Pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/ a tau Rekening Lainnya diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh Kuasa BUN di Daerah sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan pembukaan Rekening.
1 3- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberi nama sebagai berikut: a. Rekening Penerimaan dibuk� dengan menggunakan nama "BPN (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)"; b. Rekening Pengeluaran dibuka dengan menggunakan nama "BPG (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)" ; c . Rekening Pengeluaran Pembantu dibuka dengan menggunakan nama "BPP (kode KPPN mitra kerj a) (nama kantor)" ; d . Rercening Lainnya berupa Rekening Milik BLU dibuka dengan menggunakan nama "RPL (kode KPPN mitra kerj a) BLU (nama satuan kerj a) untuk (PKD I PKE I 0 PSI D K)" ; e . Rekening Lainnya berupa Rekening Milik Perwakilan RI dibuka dengan menggunakan nama "RPL (kode KPPN mitra kerja) PWK (nama satuan kerj a) untuk (RTN IKB IPNBP I ANT IDT)"; f. Rekening Lainnya berupa Rekening Penyaluran Dana Bantuan dibuka dengan menggunakan nama "RPL (kode KPPN mitra kerja) DB (nama satuan kerj a) untuk . . . . " ; g . Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung dibuka dengan menggunakan nama "RPL (kode KPPN mitra kerj a) PDHL (nama satuan kerj a) untuk (nomor register hibah)" ; h . Rekening Lainnya berupa Rekening Penyaluran Dana Hibah dibuka dengan menggunakan nama "RPL (kode KPPN mitra kerj a) PDH (nama satuan kerj a) untuk (nomor register hibah)" ; 1. Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Kerj asamaiKemitraan dibuka dengan \ menggunakan nama "RPL (kode KPPN mitra kerj a) KS (nama satuan kerja) untuk . . . . " ; J. Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Jaminan dibuka dengan menggunakan nama "RPL (kode KPPN mitra kerj a) PDJ (nama satuan kerj a) untuk . . . . ";
1 4- k. Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Titipan dibuka dengan menggunakan nama "RPL (kode KPPN mitra kerj a) PDT (nama satuan kerj a) untuk . . . . "; dan 1. Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Sementara dibuka dengan menggunakan nama "RPL (kode KPPN mitra ker j a) PS (nama satuan kerj a) untuk " (3) Penamaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disingkat dengan menggunakan singkatan nomenklatur kantor yang berlaku umum serta menyesuaikan ketersediaan jumlah karakter pada Bank Umum. (4) Penamaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat mengikuti regulasi yang berlaku di negara tempat Rekening dibuka, dalam hal regulasi di negara tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan penamaan Rekening se bagaimana dimaksud dalam Peraturan Men teri ini. Pasal 1 6 ( 1 ) KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU dapat membuka lebih dari 1 (satu) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran Pembantu, dan/ atau Rekening Lainnya milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian NegarajLembaga sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan Rekening; (2) Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang telah mendapat persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di Daerah berlaku selama Rekening aktif dan digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan Rekening. Pasal 17 KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU harus menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat:
15- a. 2 0 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan Rekening; dan b . 1 0 (sepuluh) hari kerj a sej ak pembukaan rekening pengelolaan kas BLU dalam bentuk deposito. Bagian Keenam Perubahan Bank Tempat Rekening Dibuka Pasal1 8 ( 1) KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU dapat mengajukan permohonan perubahan bank tempat Rekening dibuka setelah mendapat persetujuan dari Kuasa BUN di Daerah. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut: a. KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU mengajukan surat permohonan persetujuan perubahan bank tempat pembukaan Rekening kepada Kuasa BUN di Daerah; b. KPA/ Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU niembuka Rekening pada Bank Umum setelah mendapat surat persetujuan perubahan bank tempat pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di Daerah; c. KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU memindahkan .saldo dari Rekening lama ke Rekening baru; d . KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU menutup Rekening lama; dan e . KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU melaporkan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada huruf b dan melaporkan penutupari Rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Kuasa BUN di Daerah. (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 .
1 6 -. BABV PENGOPERASIAN REKENING Bagian Kesatu Bunga/Nisbah danjatau Jasa Giro Rekening Pasal19 ( 1 ) Dana yang disimpan pada Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga diberikan bungajnisbah danjatauj asa giro oleh Bank Umum. (2) Dalam hal Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga dibuka dan telah terdaftar pada program TNP, pengelolaan bungaj nisbah danjatau j asa giro berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai TNP. (3) Dalam hal Rekening milik Satuan Kerj a lingku:r; Kementerian NegarajLembaga dibuka dan belum terdaftar pada program TNP, penerimaan atas bunga j nisbah danjatau j asa giro disetorkan ke Kas Negara pada akhir bulan berkenaan. (4) Bungajnisbah dan/ atau j asa g1ro atas dana pada Rekening milik BLU dapat dipergunakan sesuai dengar: ketentuan yang berlaku. Bagian Kedua Pendebitan Rekening Pasal20 ( 1 ) Pendebitan Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian NegarajLembaga dilakukan dengan menggunakan: a. Layanan Perbankan Secara Elektronik; atau giro. b . Cekjbilyet (2) Layanan Perbankan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a berupa: a. Internet Banking; dan b . Kartu Debit.
17- (3) Layanan Perbankan Secara Elektronik berupa Kartu Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan untuk Rekening Penerimaan. (4) Tata cara pendebitan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sampa1 dengan ayat (3) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerj a pengelola anggaran pendapatan dan belanj a negara. Bagian Ketiga Penggunaan Virtual Account Pasal2 1 KPA/Kepala Satuan KerjajPimpinan BLU dapat ( 1 ) menggunakan layanan Virtual Account pada Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian NegarajLembaga untuk kemudahan dan kepraktisan bertransaksi. (2) Penggunaan layanan Virtual Account mengiku ti ketentuan yang berlaku pada Bank Umum. Bagian Keempat Pembukuan dan Penatausahaan Rekening Pasal22 ( 1 ) .Bendahara pada Satuan Kerj a lingkup Kementerian NegarajLembaga melakukan penatausahaan, pemh1.�kuan dan pertanggungjawaban atas dana pada Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga. (2) Penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai kedudukan dan tanggung j awab bendahara pada satuan kerj a pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara.
1 8- BAB VI PELAPORAN SALDO REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Pasal23 ( 1 ) KPA/Kepala Satuan Kerj ajPimpinan BLU waj it melaporkan saldo seluruh Rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat tanggal1 0 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) Dalam hal tanggal 1 0 (sepuluh) sebagaimana dimaksuC. pada ayat ( 1 ) j atuh pada hari libur, penyampaian laporar: sal do Rekening dilaksanakan pad a hari kerj c. sebelumnya. (3), Laporan Saldo Rekening sebagaimana dimaksud padc. ayat ( 1 ) harus dipisahkan antara Rekening yang dibukc. atas permohonan dari: a. KPA/Pimpinan BLU; dan b . Kepala Satuan Kerj a. (4) Laporan Saldo Rekening sebagaimana dimaksud padc. ayat ( 1 ) dapat digunakan sebagai lampiran pada laporar: pertanggungjawaban Bendahara yang disampaikan setiap bulan kepada Kuasa BUN di Daerah. BAB VII PELAPORAN DAN PENGENDALIAN REKENING OLEH KUASA BUN Bagian Kesatu Pelaporan Rekening Pasal24 ( 1 ) Berdasarkan laporan saldo Rekening dari KPA/Kepala Satuan Kerj ajPimpinan BLU sebagaimana dimaksu::i dalam Pasal 2 3 , Kepala KPPN menyusun daftar saldo Rekening tingkat KPPN berdasarkan sifat dana yang terdiri atas: a. dana yang merupakan hak Negara; dan b . dana yang belumjtidak menjadi hak Negara. r
1 9- (2) Kepala KPPN menyampaikan daftar saldo Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. (3) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) j atuh pada hari libur, penyampaian daftar sal do Rekening dilaksanakan pad a hari kerj a sebelumnya. Pasal25 ( 1) Berdasarkan daftar saldo Rekening dari Kepala KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun rekapitulasi daftar saldo Rekening tingkat wilayah. (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan rekapitulasi daftar saldo Rekening kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c .q. Direktorat Pengelolaan Kas N egara setiap bulan paling lam bat tanggal 20 ( dua puluh) bulan berikutnya. (3) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, penyampaian rekapitulasi daftar saldo Rekening dilaksanakan pada hari ker j a sebelumnya. Pasal26 Berdasarkan rekapitulasi daftar saldo Rekening dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direktur Jenderal Perbendaharaan c .q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyusun rekapitulasi tingkat daftar saldo Rekening nasional setiap triwulan paling lambat pada minggu kedua setelah triwulan berakhir.
20- Bagian Kedua Pengendalian Rekening Pasal27 ( 1 ) KPPN melakukan monitoring dan pengendalian atas seluruh Rekening serta melakukan pembinaan tentang pengelolaan Rekening kepada Satuan Kerj a lingkup Kementerian NegarajLembaga sesuai dengan wilayah kerj anya. (2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pembinaan tentang pengelolaan Rekening kepada KPPN pada wilayah kerj anya. (3) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c .q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pengelola an dan pengendalian Rekening serta pembinaan tentang pengelolaan Rekening kepada Kementerian NegarajLembaga secara nasional. Pasal28 ( 1 ) Dalam melaksanakan pengendalian Rekening, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c .q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan KPPN melakukan rekonsiliasi data Rekening. (2) KPPN melakukan rekonsiliasi data Rekening tingkat daerah di wilayah kerj anya setiap bulan dengan: a. Satuan Kerj a Lingkup Kementerian NegarajLembaga; dan b . Kantor cabang Bank Umum di wilayah kerj anya setiap bulannya. (3) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c . q. Direktorat data Pengelolaan Kas N egara melakukan rekonsiliasi Rekening tingkat pusat setiap triwulan dengan: a. Kantor pusat Satuan Kerj a lingkup Kementerian dan NegarajLernbaga; b . Kantor pusat Bank Urnurn. (4) Rekonsiliasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling larnbat: a. Tanggal 20 setiap bulannya bagi KPPN: dan
2 1 - b . Akhir bulan pertama setelah triwulan berakhir bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan c . q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (5) Rekonsiliasi data Rekening dengan Satuan Kerj a lingkup Kementerian NegarajLembaga paling sedikit meliputi : a. Kode bagian anggaran; b . Kode Satuan Kerj a; c . Nomor Rekening; d . Nama Rekening; e . Narp.a bank tempat pembukaan Rekening; dan f. J enis Rekening. (6) Rekonsiliasi data Rekening dengan bank umum paling sedikit meliputi : a. Nama Rekening; b. Nomor Rekening; dan c . Saldo Rekening. (7) Hasil rekon siliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . BAB VIII SANKSI BLOKIR DAN PENUTUPAN REKENING Bagian Kesatu Sanksi Blokir Rekening Pasal29 ( 1 ) Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah dapat mengenakan sanksi blokir Rekening dalam hal KPA/Kepala Satuan KerjajPimpinan BLU tidak menyampaikan laporan saldo Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 3 . (2) Khusus untuk Rekening milik BLU , pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan untuk seluruh Rekening operasiona l yang dikelola.
22- (3) Sanksi blokir yang dikenakan berupa blokir debit dimana rekening tidak dapat didebit namun masih tetap dapat dikredit. (4) Pemblokiran Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dilaksanakan setelah Kuasa BUN di Daerah menerbitkan satu kali surat peringatan kepada KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU yang tidak menyampaikan laporan saldo Rekening sampai dengan tanggal 1 0 (sepuluh) bulan periode pelaporan berikutnya. (5) Dalam hal KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU telah menyampaikan laporan saldo Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 3 , Kuasa BUN di Daerah berwenang mencabut blok ir Rekening. (6) Pengenaan sanksi blokir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dan pencabutan sanksi blokir Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (5} dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat dan/ a tau Kuasa BUN di Daerah dengan menyampaikan permintaan blokir dan pencabutan blokir kepa�a Bank Umum. Bagian Kedua Penutupan Rekening Pasal30 ( 1 ) Kuasa BUN di daerah berwenang menutup Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga paling lambat 1 (satu) tahun sej ak Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif. (2) Rekening pasif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan Rekening yang tidak terdapat transaksi pendebitan ataupun pengkreditan Rekening selama � (satu) tahun sej ak tanggal transaksi terakhir . (3) , Sebelum melakukan penutupan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , terhitung 6 (enam) bulan sejak Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif, Kuasa BUN di Daerah harus menyampaikan surat pemberitahuan Rekening pasif kepada KPA/Kepala Satuan Kerj ajPimpinan BLU yang bersangkutan.
23- Pasal 3 1 D alam rangka pengelolaan kas, Kuasa BUN Pusat dapat memerintahkan Bank Umum melakukan: a. penutupan Rekening; dan/ atau ada b . pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang pada Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga ke Kas Negara. Pasal32 Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke kas negara dalam hal: a. KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU membuka Rekening tanpa persetujuan dari Kuasa BUN di Daerah; b . KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU tidak menyampaikan laporan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ; c . KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU tidak menyafppaikan laporan pembukaan dan penutupan Rekening sehubungan dengan perubahan bank tempat rekening dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 8; d . Rekening yang dibuka dan digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya; dan e . diperlukan dalam pelaksanaan penertiban dan pengendalian Rekening. Pasal33 KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU harus menutup Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan memindahkan saldo Rekening ke Kas Negara. Pasal34 Pimpinan BLU dapat menutup Rekening pengelolaan kas untuk dipindahkan ke Rekening operasional untuk pengelolaan kas BLU.
24- Pasal35 Pemindahbukuan s.aldo Rekening sebagaimana . dimaksud dalam Pasal 33 dicatat sebagai pendapatan dari penutupan Rekening dengan berpedornan pada Peraturan Menteri Keuangan rnengenai sistern akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus. Pasal36 KPA/Kepala Satuan Kerja/ Pirnpinan BLU harus rnenyarnpaikan laporan penutupan Rekening kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling larnbat 5 (lima) hari kerj a setelah tanggal penutupan dengan dilarnpiri bukti penutupan Rekening dan/ a tau bukti pernindahbukuan saldo Rekening atau bukti setor ke Kas Negara. Pasal37 Dalarn hal Rekening yang telah ditutup dan saldonya telah dipindahb ukukan ke kas negara terbukti bukan rnilik Satuan Kerj a lingkup Kernenterian Negara/Lernbaga, saldo Rekening dirnaksud dapat dikernbalikan kepada pernilik Rekening sesuai dengan ketentuan rnengenai rnekanisrne pengernbalian penerirnaan negara. BABIX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal38 Dalarn pengelolaan Rekening rnilik Satuan Kerj a lingkup Kernen terian N egara/ Lernbaga se bagai pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Kuasa BUN Pusat rnernbuat perjanjian kerj a sarna dengan Bank Urnurn. Pasal39 ( 1 ) Pengelolaan Rekening rnilik Satuan Kerj a lingkup Kernenterian Negara/Lernbaga berupa pernbukaan, pengoperasian, penatausahaan, pelaporan, pengendalian, blokir dan penutupan Rekening dilaksanakan sesuai dengan rnodul pengelolaan
25- Rekening Milik Satuan Kerj a Lingkup Kementerian N egara/ Lembaga. (2) Modul pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerj a Lingkup Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal40 ( 1) Pelaksanaan pengelolaan Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga berupa pembukaan, pengoperasian, penatausahaan, pelaporan, pengendalian, blokir dan penutupan Rekening menggunakan aplikasi pengelolaan Rekening yang dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c . q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2) Atas laporan pembukaan, penutupan, perubahan maupun hal lain terkait Rekening, Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah melakukan pemutakhiran data pada sistem basis data dan aplikasi Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling lambat 5 (lima) hari kerj a sejak pemberitahuan dari Satuan Kerj a dan/ atau Bank Umum diterima. Pasal4 1 ( 1 ) Rekening yang telah dibuka oleh KPA/Pimpinan BLU dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 52 / PMK.05 / 201 4 ten tang Rekening Milik Kernen terian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerj a, diakui sebagai Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
26- BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal42 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.OS/201 4 tentang Rekening Milik Kementerian NegarajLembagajKantorj Satuan Kerj a (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 01 4 Nomor 2 007), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal43 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januar: 2 01 8 .
27- I ' Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2017 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd. VvT DODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1727 ScJinan Kepala Biro Umum sesuai dengan aslinya u.b. ARIF BINTA TO YUWONO _,!.; 1 �f)�r1001} NIP 19710912199 �
28- LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA NOMOR 182/PMK. 05/2017 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MODUL PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
29- DAFTAR ISI JU:=)UL ... 28 ... DAF"''AR lSI ... 29 ... BAB I PENDAHULUAN A. LA TAR BELAKANG ... 32 B. RUANG LINGKUP ... 33 ... BAB II REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA LEMBAGA A. REKENING PEMERINTAH ... 35 ... B . REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN ... 36 NEGARA/LEMBAGA ... C. JENIS REKENING MILIK SATUAN KERJA LI NGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ... 37 D . REKENING LAINNYA MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ... 38 E. KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING ... 4 1 F . PEMBUKAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ... 42 I . Prinsip Dan Kewenangan Persetujuan Pembukaan ... 42 Rekening ... II. Penilaian dan Persetujuan/Penolakan Permohonan Pembukaan Rekening ... 44 ... III . Penamaan Rekening ... 46 IV. Laporan Pembukaan Rekening 5 0 ... V. Perubahan Nama Rekening ... 5 0 VI. Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening ... 5 1 G . PENGOPERASIAN REKENING ... 5 2 ... I . Treasury Notional Pooling (TNP) ... 5 2 5 3 II. Bunga/Nisbah dan/ atau Jasa Giro ... III . Paj ak Atas Bunga/Nisbah/ Jasa Giro ... 5 4 IV. Pendebitan Rekening dan Layanan Perbankan ... 5 4 V. Pembukuan dan Penatausahaan Rekening ... 55 VI. Rekening Aktif dan Rekening Pasif 5 6 ... H . PELAPORAN SALDO REKENING ... 57 I . Pelaporan Saldo Rekening Milik Satuan Kerj a Lingkup Kementerian Negara/Lembaga ... 57
30- II. Pelaporan dan Pengendalian Rekening Oleh Kuasa BUN ... 5 8 I. REKONSILIASI REKENING ... 5 9 I. Waktu dan Mitra Rekonsiliasi ... 5 9 II. Pelaksanaan Rekonsiliasi ... 60 III. H asil dan Tindak Lanjut Rekonsiliasi ... 60 J. B LO KIR DAN PENUTUPAN REKENING ... 62 I . Blokir dan Pencabutan Blokir Rekening ... 62 II. Penutupan Rekening ... 63 ... III. Pemindahbukuan dan Pengembalian Saldo Rekening Yang Ditutup ... 66 K. PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN BANK UMUM ... 66 L. PENUTUP ... 68 ... BAB III FORMAT SURAT PENGELOLAAN REKENING A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING ... 69 B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING SECARA KOLEKTIF ... 7 1 C . FORMAT SURAT KUASA ... 75 D. FORMAT SURAT KUASA UNTUK DANA PERWALIAN ... 77 E. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING ... 80 F. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING SECARA KOLEKTIF ... 83 G. FORMAT SURAT PENOLAKAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING ... 87 H. FORMAT SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING ... 89 I. FORMAT SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING SECARA KOLEKTIF ... 9 1 J . FORMAT SURAT LAPORAN PENUTUPAN REKENING ... 94 K. FORMAT SURAT PERUBAHAN NAMA REKENING ... 96 L. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN BANK TEMPAT PEMBUKAAN REKENING ... 98 M. FORMAT SlJRAT PERSETUJUAN PERUBAHAN BANK TEMPAT PEMBUKAAN REKENING ... 1 0 1 N. FORMAT SURAT PENOLAKAN PERSETUJUAN PERUBAHAN BANK TEMPAT PEMBUKAAN REKENING ... 1 04 0 . FORMAT SURAT PERINGATAN PENYAMPAIAN LAPORAN SALD O REKENING ... 1 06
3 1 - P. FORMAT SURAT PERINTAH BLOKIR REKENING ... , ... 1 08 Q. FORMAT SURAT PERINTAH PENCABUTAN BLOKIR REKENING .. 1 10 R. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN REKENING PASIF ... 1 12 S . FORMAT SURAT KONFIRMASI PENUTUPAN REKENING ... 1 14 T. FORMAT SURAT PERINTAH PENUTUPAN REKENING ... 1 16 U. FORMAT LAPORAN SALD O REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ... 1 20 V. FORMAT DAFTAR SALDO REKENING PADA KPPN ... 1 2 1 W. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR SALDO REKENING PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN ... 1 22 X. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR SALDO REKENING PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN ... 1 23 Y. FORMAT LAPORAN ARSIP DATA LAPORAN REKENING DARI BANK UMUM ... 1 24 Z. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DENGAN SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ... 1 25 AA.FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DENGAN BANK UMUM ... 1 27
32- BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG D alam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa: a. Pasal 2 9 ayat ( 1 ) : Menterijpimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka Rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan Kementerian NegarajLembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari B endahara Umum Negara. b. Pasal 3 1 ayat ( 1 ) : Menteri/Pimpinan lembaga dapat membuka Rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Hal ini berarti Kementerian NegarajLembaga diperbolehkan untuk membuka Rekening untuk keperluan penerimaan dan pengeluaran, namun harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Undang­ Pengelolaan Uang Negara/Daerah sebagai salah satu turunan Undang Nomor 1 Tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 2 0 : ( 1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka Rekening penerimaan dan Rekening pengeluaran dan/ atau Rekening lainnya pada Bank Umumjbank lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara. { 2) Untuk kepentingan tertentu menteri/ pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka Rekening di Bank Sentral setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. (3) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib melampirkan izin tertulis dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dalam rangka pembukaan Rekening untuk kepentingan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2).
33- B erdasarkan hal tersebut, Kementerian Negara/Lembaga diperbolehkan untuk membuka Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan/ a tau Rekening Lainnya pada Bank Umum, bahkan untuk kepentingan tertentu dapat membuka Rekening di bank sentral setelah memperoleh izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 22 ayat ( 1 ) , Menteri Keuangan selaku BUN berwenang mengatur dan menyelenggarakan Rekening pemerintah. Rekening pemerintah dimaksud terdiri dari Rekenirtgr milik BUN dan Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga. Pengelolaan Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga tersebut selama ini telah berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252 / PMK.OS/201 4 tentang Rekening Milik Kementerian NegarajLembagaj Satuan Kerja. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut menj elaskan mekanisme pengelolaan Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerj a, pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan Rekening dari Kuasa BUN Pusat kepada Kuasa BUN di D aerah, standardisasi penamaan Rekening, pelaporan Rekening, dan kerj asama dengan pihak bank/kantor pos . Pengelola an Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga perlu pembenahan lebih lanjut agar dikelola lebih optimal dan efisien. Dalam rangka penyempurnaan proses bisnis tata cara pengelolaan Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga secara komprehensif, akuntabel dan lebih praktis yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi pengelolaan keuangan negara dan layanan perbankan, rpaka perlu mengatur kembali mengenai pedoman pengelolaan dan pengendalian Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga. B . RUANG LINGKUP Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang dibuka pada Bank Umum dalam bentuk giro atau deposito, yang dapat didebit maupun dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
34- Rekening tersebut dikelompokkan menj adi Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan Rekening Lainnya. Rekening Lainnya kemudian dikelompok kan kembali menj adi Rekening milik BLU , Rekening milik Perwakilan RI, Rekening Penyaluran Dana Bantuan, Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah , Rekening Dana Kerj asamajKemitraan, Dana Rekening Penampungan Jaminan, Rekening Penampungan Dana Titipan, dan Rekening Penampungan Sementara. Segmentasi Rekening tersebut telah mendefinisikan kembali pengertian Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan memperj elas konsepsi sehingga mencegah terj adinya kesalahan pemahaman berbagai pihak. Modul Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerj a Lingkup Kementerian NegarajLembaga ini meliputi pengelompokan dan j enis Rekening, kewenangan pengelolaan Rekening, tata cara pembukaan: pengoperasian, pelaporan, rekonsiliasi, blokir dan penutupan Rekening� serta ketentuan tentang bank.
35- BAB II REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA A. REKENING PEMERINTAH Rekening Pemerintah merupakan Rekening yang dibuka dan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Secara garis besar Rekening pemerintah dapat digolong kan sebagai berikut: 1 . Rekening Pemerintah Pusat Merupakan Rekening yang dibuka dan dimiliki oleh pemerintah pusat dimana dana pada Rekening berasal atau akan dimasukkan dalam pencatatan APBN. Rekening Pemerintah Pusat selanjutnya dapat diklasif ikasikan kembali menj adi: Kas a. Rekening milik Bendahara Umum Negara, merupakan Rekening Umum Negara pada bank sentral dan Rekening Operasional pada , Keuangan selaku Bank Umum yang dibuka atas nama Menteri B endahara Umum Negara dan pada pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perb endaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN di Daerah. b. Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian NegarajLembaga, merupakan Rekening yang dibuka dan dimiliki oleh Menteri/Kepala LembagajKepala Satuan Kerj a/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pimpinan B LU atas nama j abatan dan dibuka atas persetujuan BUN / Kuasa BUN pada Bank Umum sebagai sarana penyaluran dana APBN dari kas negara atau penampungan dana penerimaan atau yang akan menjadi penerimaan negara sebelum disetorkan ke kas negara. 2. Rekening Pemerintah Daerah Adalah Rekening yang dibuka dan dimiliki oleh pemerintah daerah dimana dana pada Rekening berasal dari APED atau akan dimasukkan dalam pencatatan APED. Berdasarkan hal tersebut, maka Rekening yang dapat digolongkan sebagai Rekening pen�erintah apabila dibuka atas nama j abatan yang melekat pada Kementerian NegarajLembagaj Satuan Kerj a yang dananya
36- berasal a tau akan die a tat pada APBN I APBD, dengan demikian maka Rekening yayasan, koperasi, atau sej enisnya yang diikuti dengan nama instansi pemerintah bukanlah Rekening pemerintah. Adapun instansi pemerintah daerah yang memperoleh dana dari APBN misalnya Dinas Kesehatan yang memperoleh dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan, maka akan digolongkan sebagai Rekening pemerintah pusat. B . REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, jenis Rekening yang dapat dibuka oleh Kementerian Negara/Lembaga adalah: 1 . Rekening Penerimaan. Rekening Penerimaan adalah Rekening g1ro pemerintah pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara pada Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerj a. Beberapa hal terkait Rekening Penerimaan dapat dij elaskan sebagai berikut: a. Rekening Penerimaan dibuka dalam hal terdapat pener1maan fungsional pada Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga b . Dioperasikan sebagai Rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Ka�:� Umum Negara. c . B LU dapat memiliki Rekening Penerimaan dalam hal BLU Bertahap yaitu kondisi dimana Satuan Kerj a belum sepenuhnya beroperasi sebagai BLU . 2 . Rekening Pengeluaran. Rekening Pengeluaran adalah Rekening giro pemerintah pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keper luan belanj a negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerj a, termasuk didalamnya Rekening Pengeluaran Pembantu. 3 . Rekening Lainnya; Rekening Lainnya adalah Rekening g1ro atau deposito pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran
37- berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja. C. JENIS REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Secara ringkas, jenis Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dapat digambarkan sebagai berikut: D. REKENING LAINNYA MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Rekening Lainnya milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dapat dikategorikan sebagai berikut: 1 . Rekening Milik BLU, meru pakan Rekening yang dimiliki dan dikelola ,f' oleh Badan Layanan Umum. Rekening Milik BLU terdiri atas: a. Rekening pengelolaan kas BLU adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro atau deposito milik BLU untuk penempatan idle cash pada Bank Umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLU. Dalam hal ini, Rekening pengelolaan kas BLU dalam bentuk giro bukanlah Rekening yang dibuka semata-mata hanya mengharapkan imbal hasil dari jasa giro melainkan akan digunakan untuk memaksimalkan penggunaan idle cash) misalnya seperti penggunaan sebagai Rekening efekjkustodian dan deposito.
38- Rekening pengelolaan kas BLU dalam bentuk giro adalah Rekening EfekjKustodian yang merupakan Rekening Lainnya dalam bentuk giro yang dibuka pada Bank Umum yang digunakan untuk menampung efek berupa surat berharga dalam bentuk surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi� tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolekti( kontrak berj angka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. b . Rekening operasional BLU adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung selurut penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Paj ak (PNBP) B LU pada Bank Umum. Pada pelaksanaannya bagi BLU dapat memisahkan antara Rekening operasiona l untuk penerimaan dan Rekening operasiona: untuk pengeluaran untuk mempermudah pengelolaan .. pengendalian, dan pelaporan Rekening. c. Rekening Dana Kelolaan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Rekening operasiona l BLU dan Rekening pengelolaan kas BLU pada Bank Umum, untuk menampung dana antara lain: 1. Dana bergulir; dan/ a tau n. Dana yang belum menj adi hak BLU . 2 . Rekening Milik Perwakilan RI, merupakan Rekening yang dimiliki dan dikelola oleh kedutaan besar, konsulat j enderal, atase atau uni:: lainnya selaku perwakilan RI di luar negeri, yang terdiri atas: a. Rekening rutin adalah Rekening giro dalam mata uang D olar Amerika Serikat dan/ atau dalam mata uang setempat yang merupakan Rekening Lainnya milik Perwakilan RI untuk menampung pengiriman remise juang persediaan dari Pusat ke Perwakilan RI dengan tujuan membiayai kegiatan operasional kegiat�r1 perwakilan; b . Rekening kas besi dalam Valuta Dolar Amerika Serikat adalah Rekening di luar Lainnya dalam bentuk giro milik Perwakilan RI negeri yang dipergunakan untuk menyimpan dana cadangan di Perwakilan RI terhadap berj aga-jaga atau keadaan yang mungkin timbul karena keterlamb atan remise.
39- c . Rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pl�BP) Rutin adalah Rekening giro dalam mata uang Dolar Amerika Serikat danjatau dalam mata uang setempat yang merupakan Rekening Lainnya milik Perwakilan RI di luar negeri yang dipergunakan untuk menampung seluruh pener1maan negara yang merupakan Rekening perantara sebelum disetor ke Bendahara Penerimaan Negara Bukan Paj ak (PNBP) Pusat, yang selanjutnya disetor ke Kas Negara. d . Rekening Antara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro yang diperlukan oleh beberapa Perwakilan RI di luar negeri yang mendapat kesulitan untuk membuka Rekening di negara akreditasi. Akreditasi sebagaimana dimaksud diatas misalnya pembukaan Rekening Antara oleh Perwakilan RI di Suriah pada Bank Umum di Turki dengan menggunakan mata uang setempat untuk menghindari adanya risiko konflik, atau pembukaan Rekening Antara oleh Perwakilan RI di Malaysia pada Bank Umum di Singapura dalam mata uang Dolar Amerika Serikat karena adanya ketentuan penggunaan mata uang tertentu di Malaysia. e . Rekening dana titipan d i 1uar negeri adalah Rekening giro dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan/ atau dalam mata uang setempat yang merupakan Rekening Lainnya milik Perwakilan RI untuk menampung dana yang tidak termasuk pada empat j enis Rekening lainnya sebagaimana huruf a sampai dengan huruf d diatas. Contoh penggunaan Rekening dana titipan di luar negeri adalah Perwakilan RI menerima dana dari Sekretariat Negara untuk membiayai kunjungan Presiden RI atau dana untuk pelaksanaan Pemilihan Umum baik untuk pemilihan legislatif maupun presiden pada Perwakilan RI. 3 . Rekening Penyaluran Dana Bantuan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh Kementerian Negara/Lembagaj Satuan Kerj a untuk menyalurkan dana bantuan pemerintah kepada penerima bantuan melalui bank penyalur. Karakteristik sebagai Rekening Penyaluran Dana Bantuan adalah berikut:
40- a . Ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran b . Sumber dana dari DIPA akun belanj a sosialjbelanja bantuan pemerintah c . Rekening yang dibuka sebagai Rekening bank penyalur bantuan sosial j bantuan pemerintah d . Jasa giro masuk dalam program TNP e . Sisa saldo melewati limit waktu setor ke Kas Negara 4 . Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang. 5. Rekening Penyaluran Dana Hibah adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang. 6 . Rekening Penampungan Dana Kerj asamajKemitraan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana kerj asama antara dua belah pihak. 7. Rekening Penampungan Dana Jaminan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana j aminan pihak ketiga yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada yang berhak, termasuk di dalamnya Rekening dana perwalian. Rekening dana perwalian merupakan Rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Umum berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perj anjian tertuli s . Misalnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerapkan kebijakan pembangunan smelter bagi perusahaan pertambangan . Sebagai j aminan dari perusahaan pertambangan tersebut, maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan perusahaan pertambangan membuka Rekening perwalian untuk menampung danajaminan dari perusahaan pertambangan . Contoh lain dari Rekening Penampungan Dana Jaminan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang melakukan pelelangan barang tertentu, sebagai syarat ikut dan jaminan lelang, maka peserta lelang menyetorkan sejumlah dana yang akan ditampung dala:n Rekening Penampungan Dana Jaminan.
4 1 - 8. Rekening Penampungan Dana Titipan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana titipan apabila terj adi kasus hukum yang mengharuskan untuk dilakukan sitaan dana. Sebagai contoh Rekening Penampungan Dana Titipan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan uang milik A yang diduga terlibat tindak pidana korupsi. Dana sitaan tersebut akan ditampung dalam Rekening Penambungan Dana Titipan. maka Untuk kemudahan dan akuntabilitas pengelolaan Rekening, dana yang diperoleh dari setiap kasus hukum hendaknya ditampung dan dalam Rekening Penampungan Dana Titipan yang berbeda, Rekening tersebut segera ditutup setelah kasus hukum terkait selesai. 9. Rekening Penampungan Sementara adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan dan/ atau pengeluaran semen tara untuk tujuan tertentu. Salah contoh penggunaan Rekening Penampungan Sementara adalah untuk menampung dana tunjangan kinerj a yang akan dibayarkan dalam lingkup Kementerian Keuangan. Contoh lainnya berupa untuk penanganan konflik di suatu daerah, maka Markas Besar Kepolisia n RI mengirimkan dana penanganan konflik ke Kepolisian Resor A. Dana tersebut akan ditampung dalam Rekening Penampungan Sementara. E . KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING Kewenangan Pengelolaan Rekening da:pat digolong kan pada dua kewenangan, yaitu kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan kewenangan Menteri Keuangan RI . selaku Bendahara Umum Negara. Menteri/Pimpinan Lembaga dalam melaksanakan kewenangannya dikuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Satuan Kerj a /Pimpinan BLU dengan kewenangan pengelolaan Rekening sebagai berikut: 1 . Melakukan pembukaan Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga pada Bank Umum setelah mendapat persetujuan BUN/Kuasa BUN. 2 . M elakukan pengoperasian Rekening yang dapat berupa pengkreditan atau pendebitan Rekening serta pelaporan Rekening.
42- 3 . Menutup Rekening apabila Rekening tersebut tidak dipergunakan lagi. Menteri Keuangan dalam melaksanakan kewenangannya dikuasakan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (Direktur Jendercl Perbendaharaan) dan Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah (Kepala KPPN) dengan kewenangan sebagai berikut: 1 . Pemberian ijin pembukaan Rekening atas permohonan pembukaan Rekening yang diajukan oleh KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpina::J. B LU ; 2 . Melakukan blokir atas Rekening; 3 . Menutup Rekening; dan 4. Memperoleh informasi atas Rekening, baik berupa j enis, jumlah da:1 tanggal transaksi maupun informasi lainnya. F. PEMBUKAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMB'AGA I . Prinsip Dan Kewenangan Persetujuan Pembukaan Rekening Kementerian NegarajLembagajSatuan Kerj a dapat membuka Rekening dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1 . Nama Rekening se sua1 dengan penamaan Rekening yang diberikan oleh Kuasa BUN sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan pembukaan Rekening; 2 . Rekening dibuka untuk keperluan dinas dan sesua1 denga_J. bidang tugasnya; dibuka jika benar-benar diperlukan; 3. Rekening 4 . Pembukaan Rekening dilakukan setelah mendapatka_J. persetujuan dari Kuasa BUN di Daerah; 5 . Penggunaan Rekening hanya sesuai dengan yang tertuang dalao. surat persetujuan pembukaan Rekening dan tidak menggunaka_J. kembali Rekening untuk tujuan yang berbeda. 6 . Melaporkan Rekening yang dikelola sesuai dengan ketentuan ; da:1 7 . Pemilihan Bank Umum tempat pembukaan Rekening denga_J. mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan. Rekening, seperti lokasi bank, kemudahan aks es informasi dan. transaksi, pelayanan nasabah, serta memperhatikan rekomendasi bank yang diterbit kan oleh Kuasa BUN. Demi kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan negara pihak Satuan Kerj a lingkup Kementerian NegarajLembaga membuka
43- Rekening pada Bank Umum yang telah bekerj asama dengan Kuasa BUN. Sebelum membuka Rekening, KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU menyampaikan surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening kepada Kuasa BUN di Daerah. Permohonan Persetujuan dan Pembukaan Rekening untuk j enis Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung dan Rekening Penyaluran Dana Hibah dapat di j elaskan sebagai berikut: B� .. • I I I I I I I I I I I I l l I I I I l l I I I I I I l l I I I I • • , ... · . . '.: . : . . . . . RPDHl ) Keterangan MoU : Memorandum of Understanding- Hibah RPDHL : Rekening Penampungan Dana H i bah Langsung RPH : Rekening Penyaluran Hibah SP2HL : Surat Perintah Pengesahan H i bah Langsung SPHL : Surat Pengesahan Hibah Langsung DIPA : Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran ' ' ' 1 . Permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung untuk dana hibah yang berasal dari dalam maupun luar negeri, diajukan oleh KPA kepada masing-masing KPPN mitra kerj a. 2 . Satu Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung hanya dapat Hibah. menampung satu Register 3 . Dana pada yang tersimpan pada Rekening Penyaluran Dana Hibah berasal dari Rekerting Penampungan Dana Hibah Langsung, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rekening Penyaluran Dana Hibah merupakan Rekening pembantu bagi Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung. 4 . Permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penampungan Dana Hibah dan Rekening Penyaluran Dana Hibah diajukan oleh KPA kepada KPPN mitra kerj a. Dalam hal ini, KPA yang memegang Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung berperan sebagai
44- Satuan Kerj a induk pengelola dana hibah untuk disalurkan kepada Satuan Kerj a penerima hibah . KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU dapat mengajukar: permohonan persetujuan pembukaan Rekening secara kolektif untu� tujuan penggunaan Rekening yang sama, misalnya untuk keperluan penyelengg.nraan pemilihan gubernurj wakil gubernur maka KPU Provinsi dapat mengajukan permohonan persetujuan pembukaa::-1 Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung bagi KPU Provinsi da::-1 Rekening Penyaluran Dana Hibang bagi KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah kerj a KPU Provinsi secara kolektif dalam satu sura: permohonan persetujuan pembukaan rekening. Pada prinsipnya seluruh pengelolaan Rekening dilakukan ole� KPA yang memperoleh pelimpahan kewenangan dari PA, namu::-1 dengan mempertimbangkan pelaksanaan fungsi tertentu pada Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga, Kepala Satuan Kerj a atau Pimpinan BLU dapat mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening serta melakukan pengelolaan Rekening Milik BLU , Rekening Dana Jaminan, Rekening Dana Titipan dan Rekening Penampungan Sementara. Pada dasarnya, KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan B LU dapat membuka lebih dari satu Rekening untuk setiap j enis Rekening sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan mempertimbangkan efektifitas penggunaan Rekening. Efektifitas penggunaan Rekening tersebut tergantung pada penilaian Kuasa BUN selaku mitra kerj a Satuan Kerj a dengan menggunakan prinsip know your customer. II. Penilaian dan Persetujuan/Penolakan Permohonan Pembukaan Rekening Kuasa BUN di Daerah melakukan penilaian atas permohonan persetujuan pembukaan Rekening yang diajukan oleh KPA/Kepala Satuan Kerj ajPimpinan BLU . Penilaian tersebut dilakukan dengan cara: 1 . Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembukaan Rekening, yaitu dengan memeriksa kelengkapan surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening beserta lampiran surat kuasa. 2. Menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan Rekening dengan kriteria sebagai berikut:
45- a. Kej elasan tujuan penggunaan Rekening, dilakukan dengan menilai kewaj aran tujuan pembukaan Rekening dengan kondisi yang ada. b. Kej elasan sumber dana, yaitu Kuasa BUN dapat melakukan verifikasi dan kewaj aran sumber dana yang akan dimasukkan ke dalam Rekening. c . Kej elasan mekanisme penyaluran dana pada Rekening; dan d . Kej elasan perlakuan terhadap bungaj nisbah danjatau j asa g1ro Penilaian dilakukan dengan kej elasan pengoperasian dan penyaluran dana Rekening, mulai dari sumber dana yang akan digunakan, pro ses pendebitan Rekening sampai kepada penerima yang berhak. Apabila unsur penilaian tersebut di atas dianggap telah memenuhi unsur kelayakan, maka Kuasa BUN di Daerah menyetujui permohonan persetujuan pembukaan Rekening tersebut. Sebaliknya, apabila dianggap tidak memenuhi, maka Kuasa BUN di Daerah menerbitkan penolakan persetujuan pembukaan Rekening. Masa penilaian hingga penerbitan persetujuan atau penolakan pembukaan Rekening adalah 5 (lima) hari kerja terhitung sej ak surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening diterima oleh Kuasa BUN di D aerah. Kuasa BUN di Daerah dapat menerbitkan surat persetujuan pembukaan Rekening secara kolektif atas surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening yang disampaikan oleh KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU selama Rekening yang diajukan dalam surat permohonan dimaksud tujuan yang akan digunakan 1i::1:tuk sam a. Surat persetujuan pembukaan Rekening yang diterbitkan Kuasa BUN memiliki masa berlaku 1 5 (lima belas) hari kerja sej ak tanggal diterbitkan. Oleh karena itu, surat persetujuan pembukaan Rekening tersebut harus disampaikan dengan sarana tercepat. Untuk mempercepa t proses pembukaan Rekening pada Bank Umum, salinan surat yang disampaikan melalui sarana elektronik seperti e-mail, faksimile atau melalui aplikasi Rekening sehingga dapat digunakan dan dilampirkan pada saat pembukaan Rekening.
46- Khusus untuk Rekening pengelolaan kas BLU dan Rekening Milik Perwakilan RI, surat persetujuan pembukaan Rekening yang diterbitkan oleh Kuasa BUN di Daerah berlaku selama satu tahun anggaran berkenaan atau tahun anggaran berikutnya dalam hal permohonan persetujuan pembukaan Rekening diajukan kepada Kuasa BUN di Daerah pada akhir tahun anggaran. Misalnya, Pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening pengelolaan kas BLU kepada Kuasa BUN di D aerah pada tanggal 4 Desember 201 7 . Kemudian Kuasa BUN di D aerah menerbitkan surat persetujuan pembukaan Rekening pada tanggal 8 Desember 201 7, maka Surat Kuasa terse but berlaku hingga 3 1 Desember 2 01 8 dan berlaku untuk setiap Rekening pengelolaan kas · BLU yang akan dibuka pada periode tersebut. Jika surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening pengelolaan kas BLU diterbitkan tanggal 1 6 Agustus 201 8 , . maka surat persetujuan terse but memiliki masa berlaku hingga 3 1 Desember 201 8 . III. Penamaan Rekening Pemberian nama Rekening dilakukan oleh Kuasa BUN dan dicantumkan dalam surat persetujuan permohonan pembukaan Rekening. Pemberian nama Rekening tersebut dibuat sesua1 ketentuan penamaan Rekening dan memperhatikan jumlah karakter penamaan Rekening yang dimiliki oleh Bank Umum sesuai dengan tujuan pembukaan Rekening serta nama penggunaan penyingkatan Satuan Kerj a yang disesuaikan dengan nomenklatur. Adapun kriteria penamaan Rekening adalah sebagai berikut: 1 . Rekening Penerimaan dibuka dengan menggunakan nama: "BPN (kode KPPN mitra kerj a) (nama kantor)" Contoh: Rekening Penerimaan pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mitra kerj a KPPN Tangerang, BPN 1 2 7 KPPBC TMP SOEKARNO HATTA diberikan penamaan sebagai berikut: 2 . Rekening Pengeluaran dibuka dengan menggunakan nama: "BPG (kode KPPN mitra kerj a) (nama kantor)" Contoh:
47- Agama - Rekening Pengeluaran pada Kantor Kementerian Ditj en Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Agama Kabupaten Mandailing Natal mitra kerj a KPPN Padang Sidempuan, diberikan penamaan sebagai berikut: BPG 006 KEMENAG MADINA 09 3. Rekening Pengeluaran Pembantu dibuka dengan menggunakan nama: "BPP (kode KPPN mitra kerj a) (nama kantor)"; Contoh: Rekening Pengeluaran Pembantu pada Fakultas Ekonomi - Universitas Lambung Mangkurat mitra kerj a KPPN Banj armasin, diberikan penamaan Rekening sebagai berikut: BPP 045 EKONOMI UNLAM 4 . Rekening Lainnya berupa Rekening Milik BLU dibuka dengan menggunakan nama: "RPL (kode KPPN mitra kerj a) BLU (nama Satuan Kerj a) untuk (PKD/ PKE/ OPS/DK)" dengan keterangan se bagai beriku t: PKD : Rekening Pengelolaan Kas BLU dalam bentuk deposito: PKE : Rekening Pengelolaan Kas BLU dalam bentuk giro; OPS : Rekening Operasional BLU; dan DK : Rekening Dana Kelolaan. Contoh: Rekening Efek pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mitra kerj a KPPN Jakarta II, diberikan penamaan Rekening se bagai beriku t: RPL 0 1 8 BLU LPDP UNTUK PKE 5 . Rekening Lainnya berupa Rekening Milik Perwakilan RI dibuka dengan menggunakan nama: "RPL (kode KPPN mitra kerj a) PWK (nama Satuan Kerja) untuk (RTN/ KB / PNBP/ANT/DT)" dengan keterangan se bagai beriku t: RTN : Rekening Rutin; KB : Rekening Kas Besi; PNBP : Rekening Penerimaan Negara Bukan Paj ak; ANT : Rekening dan Antara; DT : Rekening Dana Titipan.
48- Contoh: Rekening Rutin milik Perwakilan RI di Moskow mitra kerj a KPPN Jakarta I , diberikan penamaan Rekening sebagai berikut: RPL 0 1 9 PWK UNTUK RTN Dalam hal penamaan Rekening Milik Perwakilan RI tidak dapat dilakukan karena adanya suatu regulasi tertentu di negara tempat Perwakilan RI berada, maka penamaan Rekening diperkenankan untuk mengikuti penamaan Rekening sesua1 dengan ketentuan regulasi di negara berkenaan. 6 . Rekening Lainnya berupa Rekening Penyaluran Dana Bantuan dibuka dengan menggunakan nama: "RPL (kode KPPN mitra kerj a) DB (nama Satuan Kerj a) untuk . . . . " Contoh: Rekening Dana Bantuan untuk penyaluran dana bantuan siswa miskin yang dikelola melalui. Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo mitra kerj a KPPN Gorontalo, diberikan penamaan Rekening sebagai berikut: RPL 050 DB KEMENAG GORONTALO UNTUK BSM Dana 7. Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Hibah Langsung dibuka dengan menggunakan nama: "{�PL (kode KPPN mitra kerj a) PDHL (nama Satuan Ker jt:;_) untuk (nomor register hibah)" Contoh: Dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Bali, Komisi Pemilihan Bcli U mum (KPU) Provinsi menerima 'hibah pe laksanaan pilkada dari pemerinta� Provinsi Bali dengan nomor register 1 234567. Sebagai mitra kerj a KPPN Denpasar, penamaan Rekening KPU Provinsi Bali adalah se bagai berikut: RPL 037 PDHL KPU BALI UNTUK 1 234567 8 . Rekening Lainnya berupa Rekening Penyaluran Dana Hiba_� dibuka dengan menggunakan nama: "RPL (kode KPPN mitra kerj a) PDH (nama Satuan Kerj a) untuk (non'lor register hibah)"
49- Contoh: Pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana contoh nomor 1 0 di atas, KPU Bali Provinsi menyalurkan dana hibah pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada sembilan kabupatenjkota di wilayah Provinsi Bali, salah satunya kepada KPU Kabupaten Buleleng. KPU Provinsi Bali mengajukan permohonan pembukaan Rekening Penyaluran Dana Hibah kepada KPPN Denpasar untuk KPU Kabupaten Buleleng,.dengan penamaan Rekening se bagai beriku t: RPL 037 PDH KPU BULELENG UNTUK 1 234567 Dana 9 . Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Kerj asama/Kemitraan nama: dibuka dengan menggunakan "RPL (kode KPPN mitra kerj a) KS (nama Satuan Kerj a) untuk . . . . " Contoh: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mitra kerj a KPPN Jakarta III bekerj asama dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF) dimana BEKRAF meminta LIPI untuk meneliti potensi pariwisata suatu daerah. Rekening yang dibuka untuk menampung dana kerj asama tersebut adalah sebagai berikut: RPL 088 KS LIPI UNTUK BEKRAF WISATA Dana 1 0 . Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Jaminan dibuka dengan menggunakan nama: "RPL (kode KPPN mitra kerj a) PDJ (nama Satuan Kerj a) untuk . . . . " Contoh: Penampungan dana j aminan lelang kegiatan ABC Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam mitra kerj a KPPN Batam diberikan penamaan Rekening sebagai berikut: RPL 1 37 PDJ KPKNL BATAM UNTUK ABC Dana 1 1. Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Titipan dibuka dengan menggunakan nama: "RPL (kode KPPN mitra kerj a) PDT (nama Satuan Kerj a) untuk . . . . ".
50- Contoh: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan sejumlah dana atas suatu kasus tidak pidana korupsi dalam bidang pengadaan komputer atau penyitaan dari Sauda:ra Fulan. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai mitra kerj a KPPN Jakarta VI membuka Rekening Dana Penampungan Titipan dengan penamaan Rekening sebagai berikut: RPL 1 75 PDT KPK UNTUK KOMPUTER A tau: RPL 1 75 PDT UNTUK DANA SITAAN FULAN 1 2 . Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Sementara dibuka dengan menggunakan nama: "RPL (kode KPPN mitra kerja) PS (nama Satuan Kerj a) untuk " Contoh: Rekening Lainnya yang digunakan untuk menampung dana tunjangan kinerj a KPPN Jayapura diberikan penamaan Rekening se bagai beriku t: RPL 063 PS KPPN JAYAPURA UNTUK TUKIN IV. Laporan Pembukaan Rekening Untuk ketertiban pengelolaan Rekening, KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU wajib menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepada Kuasa BUN di Daerah sesegera mungkin atau paling lambat 20 (dua puluh) hari kerj a sej ak terbitnya surat persetujuan pembukaan Rekening, atau dilaporkan paling lambat � 0 (sepuluh) hari kerja sej ak pembukaan Rekening pengelolaan kas dalam bentuk deposito oleh Satuan Kerj a BLU . Laporan ·pembukaan Rekening secara · kolektif dapat dilakukan sesuai dengan surat persetujuan pembukaan Rekening yang diterbitkan oleh Kuasa BUN di Daerah Keterlamba tan penyampaian laporan pembukaan Rekening dapat berakibat ditutupnya Rekening tersebut. V. Perubahan Nama Rekening kepada Kuasa � KPA/Kepala Satuan Kerj ajPimpinan BLU dapat mengajukan permohonan persetujuan perubahan nama Rekening
5 1 - BUN di Daerah dalam hal terj adi perubahan nomenklatur nama Satuan Kerj a tanpa mengubah tujuan penggunaan Rekening dimaksud dan hal-hal lain. Atas permohonan persetujuan perubahan Rekening dimaksud, Kuasa BUN di Daerah kemudian menerbitkan Surat Perubahan Nama Rekening yang ditujukan kepada Bank Umum tempat Rekening dibuka. Misalnya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mengalami perubahan nama menj adi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT). Dengan demikian untuk ketertiban administratif, Rekening yang menampung dana tunj angan kinerja pada Bank A milik Kementerian DPDTT yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal (Sekj en) akan diubah nama Rekening sesuai dengan nomenklatur baru. Berdasarkan hal tersebut, langkah-langkah perubahan nama Rekening adalah sebagai berikut: 1 . Sekj en Kementerian DPDTT mengajukan permohonan persetujuan perubahan nama Rekening kepada KPPN Jakarta VI selaku mitra kerj a. 2 . KPPN Jakarta VI menerbitkan Surat Perubahan Nama Rekening kepada Bank A yang antara lain berisi per ubahan nama Rekening: Nama Rekening Awal RPL 1 75 Setj en Kementerian PDT utk TUKIN Nama Rekening Baru: RPL 1 75 Setjen Kementerian DPDTT utk TUKIN 3 . Bank A mengubah nama Rekening dan menyampaikan pemberitahuan perubahan nama Rekening kepada KPPN Jakarta VI dan pihak Sekj en DPDTT. VI. Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU dapat memindahkan bank tempat pembukaan Rekening. Misalnya Kej aksaan Negeri Samarinda memiliki Rekening Pengeluaran pada Bank A, karena pertimbangan tertentu seperti j arak antara kantor cabang Bank A dengan lokasi Kej aksaan Negeri Samarinda, fasilitas dan tarif layanan yang ditawarkan maupun alasan lainnya, maka Kej aksaan Negeri S amarinda akan memindahkan Rekening Pengeluaran ke Bank B .
52- Adapun proses perubahan bank tempat pembukaan Rekening tersebut adalah sebagai berikut: 1 . KPA Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening Pengeluaran dengan melampirkan surat kuasa kepada KPPN Samarinda selaku mitra kerj a. 2 . Berdasarkan surat permohonan tersebut dan apabila disetuj-Ji, KPPN Samarinda menerbitkan Surat Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening. 3 . Atas dasar surat persetujuan dimakud dari KPPN Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda membuka Rekening Pengeluaran yang baru pada Bank B . 4 . Kejaksaan Negeri Samarinda memindahkan seluruh dana yang tersimpan di Rekening Pengeluaran pada Bank A ke Rekening Pengeluaran pada Bank B . 5 . Kejaksaan Negeri Samarinda menutup Rekening Pengeluaran pada Bank A. 6. Kej aksaan Negeri Samarinda melaporkan penutupan Rekening Pengeluaran pada Bank A dan pembukaan Rekening pada Bank B kepada KPPN Samarinda. Permohonan perubahan bank tempat pembukaan Rekening tidak diperkenankan untuk dilakukan secara kolektif. ENING G . PENGOPERASIAN REK I. Treasury Notional Pooling (TNP) TNP merupakan sistem yang digunakan untuk mengetahui pos1s1 saldo konsolidasi dari seluruh Rekening Pengeluaran, Rekening Penerimaan, dan Rekening Lainnya milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian NegarajLembaga yang terdapat pada seluruh kantor cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar Rekening. Pada dasarnya, dengan sistem TNP bendahara tidak lagi direpotkan dengan penyetoran pendapatan bunga/ nisbah dan/ a tau j asa giro atas Rekening, karena bunga/ nisbah dan/ a tau j asa giro tersebut tidak lagi diberikan ke masing-masing Rekening melainkan dikonsolidasikan atas seluruh Rekening yang ikut Rekening TI�P
5 3 - untuk kemudian disetorkan ke kas negara, sehingga bunga/nisbah dan/atau jasa giro tidak lagi muncul pada Rekening koran. Konsep konsolidasi Rekening TNP adalah se bagai beriku t: Saldo Rekening Bendahara A di Cabang M Bank X Seluruh Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran waj ib untuk ikut program TNP, sedangkan untuk Rekening Lainnya harus diklarifikasi dahulu. terlebih TNP untuk Rekening lainnya juga bersifat wajib, kecuali untuk Rekening Milik BLU dan Rekening Lainnya yang berdasarkan ketentuan tertentu dimana bungajnisbah danjatau j asa giro tidak disetorkan ke Kas Negara, seperti Rekening hibah, dana titipan, dana j aminan, kerjasama dan sebagainya yang dalam dokumen perikatannya disebutkan bahwa bungajnisbah danjatau j asa giro atas Rekening tidak disetorkan ke kas negara. Pendaftaran TNP dapat terlihat pada surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening yang diajukan oleh KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU yang disampaikan kepada Kuasa BUN di Daerah. Setelah KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU melaporkan pembukaan Rekening maka KPPN menyampaikan usulan pendaftaran TNP kepada Direktorat Pengelolaan Kas N egara. Secara terpusat, Direktorat Pengelola an Kas Negara menyampaikan daftar Rekening yang akan diikutse rtakan dalam program TNP kepada Bank Umum setiap bulannya. II. Bunga/Nisbah dan/ atau Jasa Giro Setiap Rekening milik Satuan Kerj a lingku p Kernen terian NegarajLembaga yang dibuka pada Bank Umum diberikan
54- bungaj nisbah danjatau jasa giro. Besaran bungajnisbahjjasa giro tersebut diberi kan sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya untuk Rekening TNP pada bank konvensional adalah sebesar counter giro maksimal, sedangkan untuk Rekening pengelolaan kas dalam bentuk deposito milik BLU adalah sebesar kesepakatan antara Satuan Kerj a B LU dengan pihak bank. Untuk penyetoran bungaj nisbah danjatau j asa giro bagi Rekening TNP tidak perlu dilakukan karena penyetoran telah dilakukan secara otomatis dengan sistem TNP. Bagi Rekening yang dibuka pada bank yang tidak ikut program TNP atau Rekening yang tidak dimasukkan dalam program TNP sesuai ketentuan yang berlaku, maka bungajnisbahjjasa giro wajib disetorkan ke Kas N egara paling lam bat setiap akhir bulan berkenaan. B agi Satuan Ker j a BLU, bungajnisbahjjasa giro yang diperoleh tidak disetorkan ke Kas Negara dan dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan BLU . III. Pajak Atas Bunga/Nisbahj Jasa Giro Bungaj nisbahjjasa giro yang diperoleh pada Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga tidak dikenakan paj ak. IV. Pendebitan Rekening dan Layanan Perbankan Transaksi pendebitan Rekening adalah berupa penarikan uang tunai maupun perintah transfer dari Rekening. Untuk melakukan pendebitan Rekening yang mengakibatkan berkurangnya saldo Rekening harus dilakukan dengan: 1 . Surat perintah debit Rekening (cek/bilyet giro) yang ditandatangani oleh KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU beserta bendahara yang bersangkutan; dan/ a tau 2 . Layanan perbankan secara elektronik berupa layanan internet banking dan kartu debit. Keten tuan penggunaan dan fasili tas lay an an internet banking maupun kartu debit dilakukan sesuai dengan ketentuan dan layanan yang ditawarkan oleh bank tempat pembukaan Rekening. Dengan mempertimbangkan prinsip bahwa setiap penerimaan harus disetor sesegera mungkin dan menghindari terj adinya
55 - penggunaan pener1maan negara sebelum disahkan, penggunaan kartu debit bagi Rekening Penerimaan tidak diperkenankan. Untuk mempermudah proses penerimaan, KPA/Kepala Satuan Kerj a/ Pimpinan BLU dapat memanfaatkan fasilitas layanan virtual account pada Bank Umum. Penerimaan dimaksud sebelumnya tidak hanya terbatas pada penerimaan negara, namun juga terhadap penerimaan yang belum menjadi hak negara, misalnya seperti penggunaan virtual account pada Rekening Milik BLU , Rekening Dana Penampungan Dana Jaminan dan Rekening Penampungan Titipan. Virtual Account adalah nomor identifikasi yang diterbit kan oleh Bank Umum atas permintaan Satuan Kerj a Lingkup Kementerian NegarajLembaga untuk selanjutnya diberikan kepada unitjbagianj pelanggan (perorangan maupun non perorangan) sebagai nomor Rekening tujuan penerimaan (collection }, dimana setiap setoran atas keuntungan virtual account, sistem secara otomatis membul<�kan pada Rekening utama dengan mencantumkan nomor dan nama Rekening virtual. Virtual account tidak memiliki jumlah tagihan yang pasti (open payment). Pemanfaatan layanan virtual account tidak membutuhkan persetujuan dari Kuasa BUN, namun pembukaan Rekening induk dari virtual account sebagaimana dij elaskan sebelumnya harus mendapat persetujuan dari Kuasa BUN di Daerah. Penggunaan virtual account harus mempertimbangkan dan tidak bertentangan dengan prinsip bahwa seluruh penerimaan negara harus disetorkan secepat-cepatnya ke Kas Negara. V . Pembukuan dan Penatausahaan Rekening Seluruh transaksi yang dilakukan atas Rekening wajib dibukukan oleh bendahara. Pembukukan tersebut dilakukan berdasarkan bukti debit atau bukti kredit. KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan harus melakukan pengujian atas kebenaran pembukuan yang dilakukan dengan menguji kesesuaian pembukuan dengan daftar transaksi yang tercetak pada Rekening koran atau daftar mutasi internet banking yang disediakan oleh Bank Umum.
56- Dalam melakukan pembukuan dan penatausahaan Rekening, bendahara dan KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU berpedoman pada : 1 . Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerj a Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; 2 . Peraturan Menteri Keuangan Tentang I):edudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerj a Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Perwakilan RI Di Luar Negeri; 3 . Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungj awaban Bendahara Pada Satuan Kerj a Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungj dan awaban Bendahara; 4 . Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungj awaban Bendahara Pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungj awaban Bendahara Pada Badan Layanan Umum. Untuk mempermudah bendahara dalam melakukan penatausahaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa. BUN Pusat mengembangkan aplikasi pengelolaan Rekening, sehingga seluruh transaksi serta penatausahaan Rekening dilakukan dengan menggunakan aplikasi tersebut. VI. Rekening Aktif dan Rekening Pas if Pada dasarnya Rekening pemerintah tidak diperkenankan untuk mengikuti ketentuan Rekening aktif maupun Rekening pasif sebagaimana Rekening umum pada Bank Umum. Pengkategorian Rekening pasif hanya berupa penanda atau pengklasifikasian Rekening pada data pengelolaan Rekening oleh Kuasa BUN. Pengkategorian Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga sebagai Rekening pasif, yaitu Rekening yang tidak terdapat transaksi debit atau transaksi , tahun waktu 1 (satu) kredit yang dilakukan oleh pemilik Rekening dalam kurun sejak tanggal transaksi terakhir . Berdasarkan hal tersebut, Rekening
57 - milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga harus selalu diperlakukan sebagai Rekening aktif oleh Bank Umum sampai dengan ditutup oleh pihak Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga selaku pemilik Rekening atau diblokir j ditutup oleh KuasaBUN. H . PELAPORAN SALDO REKENING I . Pelaporan Saldo Rekening Milik Satuan Kerj a Lingkup Kementerian Negara/Lembaga Paling lambat tanggal 1 0 bulan berikutnya, KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU harus melaporkan seluruh Rekening yang dikelolanya kepada Kepala KPPN. Pelaporan dipisahkan antara Rekening yang dananya telah menj adi hak negara dan belurp menj adi hak negara. Secara umum, Rekening yang telah dan belum menj adi hak negara dapat dibedakan sebagai berikut: 1 . Rekening dengan dana yang telah menjadi hak negara: a. Rekening Penerimaan; b . Rekening Pengeluaran; c . Rekening Milik BLU ; d . Rekening Milik Perwakilan RI; e . Rekening Penyaluran Dana Bantuan; f. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung; g . Rekening Penyaluran Dana Hibah; h . Rekening Penampungan Dana Kerj asama/Kemitraan; 1 . Rekening Penampungan Sementara. 2 . Rekening dengan dana yang belumjtidak menjadi hak negara: a. Rekening Penampungan Dana Jaminan; b . Rekening Penampungan Dana Titipan; dan c . Rekening Penampungan Sementara. Pembagian Rekening diatas hanya merupakan petunjuk umum, untuk pemisahan dana tersebut harus dilakukan oleh Satuan Kerj a selaku pengelola dana yang lebih memahami tujuan pembukaan Rekening dan penggunaan dananya, serta dapat dibimbing oleh KPPN. Untuk J enis Rekening Penampungan Sementara dapat dikatego rikan sebagai rekening dengan dana yang telah menj adi hak
58- negara maupun sebagai rekening dengan dana yang belumjtidak menj adi hak negara, sesuai dengan ketentuan penggunaan dana rekening. Misalnya untuk Rekening Penampungan Sementara yang menampung dana tunjangan kinerja, maka rekening tersebl:_: digolong kan sebagai rekening dengan dana yang menj adi hak negara, sementara Rekening Penampungan Dana Sementara untuk menampung dana kemaritiman ASEAN yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan digolong kan sebagai rekening dengan dana yang tidak menj adi hak negara. Untuk kemudahan pelaporan, maka Daftar Rekening sebagai Lampiran Laporan Pertanggungj awaban Bendahara dapat digantikan dengan Laporan Saldo Rekening dan disampaikan bersamaan dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Selain itu, dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelaporan Rekening pada Perwakilan dalam bentuk salinan, RI, maka Laporan Saldo Rekening dapat disampaikan yaitu dapat berupa faksimili/ sura: elektronik/ melalui aplikasi Rekening. II. Pelaporan dan Pengendalian Rekening Oleh Kuasa BUN 1 . Pelaporan Rekening Atas Laporan Saldo Rekening dari KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU, Kepala KPPN menyusun Daftar Sald:::> Rekening Tingkat KPPN dan mengirimkannya kepada Kantor Wilayah DJPB paling lambat tanggal 1 5 (lima belas) bulan berikutnya. Daftar Kepala Kantor Wilayah DJPB menyusun Rekapitulasi Saldo Rekening Tingkat Wilayah dan mengirimkannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c . q. Direktur Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya berdasarkan Daftar Sal do Rekening Tingkat KPPN. Atas dasar Daftar Saldo Rekening Tingkat Wilayah, Direktur Jenderal Perbendaharaan c . q. Direktur Pengelolaan Kas Negarc. menyusun Rekapitulasi Daftar Saldo Rekening Tingkat Nasional paling lambat minggu kedua setelah triwulan berakhir. Pelaporan Rekening dikelola dengan menggunakan aplikas:. Rekening yang dikemban gkan oleh Direktorat Jendera�. Perbendaharaan, oleh karena itu, KPPN selaku pelaksana teknis
59- mitra kerj a Satuan Kerj a harus melakukan pemutakhiran data (updating) atas data Rekening setiap bulannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan/ a tau paling lam bat 5 (lima) hari kerj a sej ak pemberitahuan dari Satuan Kerj a atau Bank Umum diterima. 2 . Pengendalian Rekening Pengendalian Rekening meliputi persetujuan atau penolakan pembukaan Rekening, perintah blokir, pencabutan blokir, dan penutupan Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga. Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan kewenangannya dalam pengelola an Rekening memiliki tugas-tugas sebagai berikut: a. KPPN melakukan monitoring dan pengendalian atas seluruh Rekening serta melakukan pembinaan tentang pengelolaan Rekening kepada Satuan Kerj a lingkup Kementerian NegarajLembaga sesuai dengan wilayah kerj anya. b . Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pembinaan tentang pengelolaan Rekening kepada KPPN dan Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga pada wilayah kerj anya. c . Direktorat Jenderal Perbendaharaan c . q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pengelolaan dan pengendalian Rekening serta pembinaan tentang pengelolaan Rekening kepada Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga secara nasional. I . REKONSILIASI REKENING I . W aktu dan Mitra Rekonsiliasi Sebagai bagian dari upaya pengendalian Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga, maka: 1 . KPPN melakukan rekonsiliasi tingkat daerah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan Satuan Kerj a dan Bank Umum mitra kerj a KPPN. 2 . Direktorat Jenderal Perbendaharaan c . q. Direktorat Pengelola an Kas Negara melakukan rekonsiliasi tingkat pusat dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Negara/Lembaga dan kantor
60- pusat Bank Umum per triwulan paling lambat akhir bulan pertama setelah triwulan berakhir Pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat akhir bulan pertama setelah triwulan berakhir, misalnya un tuk triwulan I yang berakhir pada bulan Maret maka rekonsiliasi dilaksana kan paling lambat pada akhir bulan April , sedangkan untuk triwulan IV yang berakhir pa.da bulan Desember maka rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya. I I . Pelaksanaan Rekonsiliasi Dalam pelaksanaan rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan c . q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara/ KPPN dengan Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerj a, paling sedikit dilakukan dengan membandingkan data-data berikut: 1 . Kode Bagian Anggaran; 2 . Kode Satuan Kerj a; 3 . Nomor Rekening; 4 . Nama Rekening; 5 . Nama bank tempat pembukaan Rekening; dan 6 . Jenis Rekening. Sementara pelaksanaan rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan c . q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara/KPPN dengan Bank Umum, paling sedikit data­ dilakukan dengan membandingkan data berikut: 1 . Nama Rekening; 2 . Nomor Rekening; dan 3 . Sal do Rekening. data-data pada saat rekonsiliasi Perbandingan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada. Setiap perbedaan yang muncul antara data Direktorat Jenderal Perbendaharaan c . q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara/ KPPN dengan Kementerian NegarajLembagaj Satuan Kerj a maupun dengan data juti. Bank Umum harus dapat dijelaskan dan dapat ditindaklan III. H asil Dan Tindak Lanjut Rekonsiliasi �asil rekonsiliasi data Rekening antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan c . q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara/KPPN dengan
6 1 - Kementerian NegarajLembagaj Satuan Kerja maupun dengan Bank Umum dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak . Perbedaan-perbedaan yang ditemukan dari hasil rekonsiliasi kemudian dituangkan pada lampiran BAR yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh salah satu atau kedua belah pihak. Contoh temuan hasil rekonsiliasi sebagai berikut: 1 . Ditemukan kesalahan pencatatan nama Rekening oleh Satuan Kerj a yang berbeda dengan Rekening koran dan data pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c . q Direktorat Pengelolaan Kas Negara/ KPPN, maka Kementerian NegarajLembagaj Satuan Kerj a wajib melakukan perubahan nama pada data Rekening satker yang disesuaikan dengan penamaan Rekening pada surat persetujuan pembukaan Rekening yang diterbit kan oleh Kuasa BUN di Daerah. 2 . Ditemukan perbedaan antara nomor Rekening antara Rekening koran, data Satuan Kerj a, dan dengan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Atas hal ini, pihak Direktorat Jenderal Perbendaharaan c . q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara/KPPN dan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerj a waj ib melakukan penelusuran data Rekening dengan meneliti kembali laporan pembukaan Rekening dari Satuan Kerj a dan konfirmasi data Rekening kepada Bank Umum. Hasil penelusuran dituangkan dalam Berita Acara Perbaikan Data Rekening oleh Direktorat Jenderal Perbendaha raan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara/KPPN dan Kementerian Negar,aJLembagajSatuan Kerj a. 3 . Ditemukan Rekening yang tidak tercatat dalam data Rekening Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Atas hal ini dilakukan penelusuran kepada bank perihal persetujuan pembukaan Rekening. Tindak Lanjut Hasil Temuan berupa : 1 . Apabila ditemukan kesalahan pencatatan Rekening oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c . q. Direktorat Pengelola an Kas Negara/KPPN, maka dilakukan updating data pada aplikasi Rekening Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
62- 2 . Apabila ditemukan Rekening tersebut dibuka tanpa persetujuan Kuasa BUN Pusat (dalam hal persetujuan diterbit kan sebelum PMK ini berlaku) dan/ a tau Kuasa BUN di Daerah, maka Rekening tersebut wajib ditutup oleh Kuasa BUN PusatjKuasa BUN di Daerah dan memindahkan saldonya ke Kas Negara. Kuasa BUN Pusat baik secara langsung atau berdasarkan laporan dari Kuasa BUN di Daerah menyampaikan peringatan kepada Bank Umum karena membuka Rekening tanpa persetujuan dari Kuasa BUN. 3 . Apabila ditemukan Rekening yang tidak diakui se bagai Rekenir:g milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian NegarajLembaga oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c . q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara/KPPN pada Bank Umum, maka Bank Umum harus mengeluarkan Rekening dimaksud dari kategori Rekenir:g pemerintah pusat milik Satuan Kerj a Lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang akan dilaporkan kembali baik kepada pihak Direktorat Jenderal Perbendaharaan c . q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara/ KPPN maupun kepada pihak otorite_s pelaporanjpengawasan perbankan seperti Bank Indonesia danjatau Otoritas Jasa Perbankan atau pihak lainnya. J . B LO KIR DAN PENUTUPAN REKENING I . Blokir dan Pencabutan Blokir Rekening Blokir Rekening yang dimaksud dalam hal ini adalah blokr debit, yaitu dimana Rekening yang diblokir masih dapat menerima uang namun tidak dapat mengeluarkan uang tersebut dari Rekening, misalnya tidak dapat melakukan penarikan tunai maupun transfer antar Rekening. Pemblokiran Rekening oleh Kuasa BUN dapat terj adi karer:a KPA/Kepala Satuan Kerj ajPimpinan BLU tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening setiap bulannya atau Laporan SalC.o Rekening disampaikan melebihi tanggal 1 0 (sepuluh) setiap bulannya. Sebelum melakukan blokir Rekening, Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah menyampaikan peringatan penyampaian laporan saldo Rekening kepada KPA/Kepala Satuan Kerj ajPimpinan BLU untuk menyampaikan laporan dimaksud paling lambat tanggal 1 0 (sepuluh) bulan periode pelaporan berikutnya.
63- Berikut contoh mekanisme pengenaan blokir Rekening: 1 . KPA/Kepala Satuan KerjajPimpinan BLU tidak menyampaikan Laporan Posisi Rekening bulan April 201 8 sampai dengan tanggal1 0 Mei 201 8 . 2 . Tanggal 1 1 Mei 201 8, Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah menyampaikan surat peringatan penyampaian Laporan Posisi Rekening kepada BLU . KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan 3 . Jika sampai dengan tanggal 1 0 Juni 201 8 KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU belum menyampaikan Laporan Posisi Rekening bulan April 201 8 , maka Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah menerbi�kan surat pengenaan blokir Rekening per tanggal1 1 Juni 201 8. Pencabutan blokir dilakukan apabila Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah telah menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah. Direktur Jenderal Perbendaharaan cq Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kbasa BUN Pusat dapat mengenakan dan mencabut sanksi blokir Rekening atas permintaan Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah. II. Penutupan Rekening 1 . Penutupan Rekening Oleh Satuan Kerj a Lingkup Kementerian NegarajLembaga Rekening yang sudah tidak dipe rgunakan lagi harus ditutup sebagai bentuk pengendalian internal Satuan Kerj a dan apabila KPA/Kepala Satuan Kerj ajPimpinan BLU menemukan adanya Rekening yang dipergunakan tidak sesua1 dengan peruntukaannya, maka KPA/Kepala Satuan Kerj ajPimpinan BLU wajib menutup Rekening tersebut. Jika terdapat saldo pada Rekening tersebut agar memindahkan saldonya ke kas negara. Untuk Rekening hibah, maka sisa saldo Rekening yang akan ditutup dipindahbukukan sesuai dengan ketentuan pada perj anj ian hibah. Dalam rangka pengelolaan kas BLU, Pimpinan BLU dapat menutup Rekening pengelolaan kas, baik dal&in bentuk deposito maupun g1ro dan memindahkan saldonya ke Rekening operasional BLU .
64 - Setelah menutup Rekening, KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU menyampaikan Laporan Penutupan Rekening kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerj a setelah Rekening ditutup disertai bukti penutupan Rekening berupa bukti tertulis dari Bank Umum dan bukti pemindahbukuan sisa saldo ke Kas Negara (bila ada). 2 . Penutupan Rekening Oleh Kuasa BUN Kuasa BUN di Daerah maupun ]{uasa BUN Pusat memiliki kewenangan menutup Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga. Penutupan tersebut dilakukan dalam hal sebagai berikut: Pasif a. Rekening Rekening pasif sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hanya berupa pengkategorian Rekening oleh Kuasa BUN. Suatu Rekening dikategorikan se bagai Rekening pas if terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal transaksi terakhir. Penutupan Rekening pasif dilakukan 1 (satu) tahun sejak Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif, dengan kata lain suatu Rekening ditutup 2 (dua) tahun sejak tanggal transaksi terakhir. Contoh: Satuan Kerja A mitra kerj a KPPN Jakarta I memiliki Rekening dengan nomor 1 23456789. Urutan penutupan Rekening j(1) Pada tanggal adalah se bagai beriku t: 02 Januari 201 8 berdasarkan monitoring Rekening oleh KPPN diketahui bahwa transaksi terakhir pada Rekening tersebut adalah tanggal 02 Januari 201 7, maka secara otomatis Rekening tersebut akan tergolong se bagai Rekening pas if. (ii) Apabila sampai dengan tanggal 02 Juli 201 8, Satuan Kerj a A belum melakukan transaksi atas Rekening dimaksud maka KPPN Jakarta I menyampaikan surat pemberitahuan kepada satker A bahwa Rekening telah dalam 6 bulan tergolong pasif dan akan ditutup kedepan apabila tidak ada transaksi. (iii) Apabila sampai dengan tanggal 02 Januari 2 01 9 bel urn ditemukan adanya transaksi atas Rekening 1 2 3456789
65- dan tidak ada pemberitahuan atau tanggapan dari Satuan Kerj a A, maka KPPN Jakarta I menyampaikan surat perintah penutupan Rekening yang ditujukan kepada Bank Umum tempat pembukaan Rekening. b . Penutupan akibat pelanggaran ketentuan . Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang melakukan penutupan Rekening atas Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negaraj Lembaga apabila ditemukan melanggar ketentuan pengelolaan Rekening yang berlaku. Pelanggaran tersebut dapat berupa: (i) Rekening dibuka tanpa persetujuan Kuasa BUN; (ii) Rekening diketahui telah dibuka namun tidak dilaporkan kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sej ak penerbitan surat persetujuan pembukaan Rekening. ; tidak sesuai dengan tujuan dan (iii) Rekening digunakan peruntukannya sebagaimana. tertuang dalam surat permohonan dan persetujuan Rekening. Atas pelanggaran tersebut, Kuasa BUN menutup Rekening dan memindahkan seluruh saldo nya ke Kas Negara. c . Penutupan dalam rangka pengelol aan kas. Dalam rangka pengelol aan Kas Negara, Kuasa BUN Pusat berwenang untuk memindahbukukan seluruh atau sebagian saldo Rekening dan/ atau menutup Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga. Contohnya adalah dalam keadaan darurat dan negara dalam keadaan kekurangan kas, maka Kuasa BUN Pusat memindahkan saldonya ke Kas Negara dan menutup Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian N egara/ Lembaga. d. Penutupan dalam rangka pelaksanaan penertiban dan pengendalian Rekening. Kuasa BUN Pusat dan/ a tau Kuasa BUN di Daerah melakukan penutupan Rekening untuk melaksanakan
66- ketertiban dan pengendalian pengelolaan Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian NegarajLembaga. Sebagai contoh, pada saat rekonsiliasi Rekenin g tingkat pusat dengan Bank Umum, ditemukan sejumlah Rekening yang tidak ditemukan dalam database Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Rekening tersebut telah dipastikan tidak lagi digunakan atau Satuan Kerj a pemilik Rekening telah dibubarkan atau tidak berfungsi lagi. Berdasarkan hal terse but, Kuasa BUN Pusat dan/ atau Kuasa BUN di Daerah berwenang menutup sejumlah Rekening tersebut dan memindahkan saldonya ke Kas Negara. III. Pemindahbukuan dan Pengembalian Saldo· Rekening Yang Ditutup 1 . Pemindahbukuan Saldo Rekening Ke Kas Negara KPA/Kepala Satuan Kerj a/Pimpinan BLU dan Kuasa BUN dapat melakukan pemindahbukuan seluruh atau sebagian saldo Rekening milik Satuan Kerj a Kementerian NegarajLembaga. Pemindahbukuan saldo tersebut dicatat sebagai Pendapatan dari Penutupan Rekening dengan berdasarkan dan Peraturan Menteri Keuangan mengena1 sistem akuntansi pelaporan keuangan transaksi khusus. 2 . Pengembalian Saldo Rekening Dari Kas Negara. Apabila saldo Rekening yang ditutup telah dipindahbukukan ke kas negara, maka saldo Rekening tersebut dapat dimintakan kembali dengan persyaratan: a. Pemilik Rekening dapat memenuhi persyaratan mengenai persetujuan pembukaan dan pelaporan atau Rekening; b . Pemilik Rekening dapat membuktikan saldo Rekening tersebut bukan milik Kementerian j Lembagaj Satuan Kerj a. Permintaan dengan pengembalian tersebut dilaksanakan berpedoman pada peraturan mengenai mekanisme pengembalian penerimaan negara. K. PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN BANK UMUM Sebagai upaya peningkatan pengelolaan Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kernen terian N egara/ Lem bag a, Direktorat J enderal �
67- Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat mengadakan suatu perj anjian kerj asama dengan pihak Bank Umum dan membuat pengumuman daftar Bank Umum yang telah bekerj asama dalam hal pengelolaan Rekening dengan Kuasa BUN Pusat. Adapun ketent uan pengelolaan Rekening antara Kuasa BUN dengan B ank Umum antara lain: 1 . Bank tidak akan membuka Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga tanpa adanya surat persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN. 2 . Bank tidak akan melakukan pengkategorian Rekening pas if, blokir, cabut blokir, dan menutup Rekening tanpa adanya persetujuan dari Kuasa BUN. 3 . Bank tidak akan mewajibkan setoran awal dalam pembukaan Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga. 4 . Bank tidak akan memungut biaya administrasi Rekening dari Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian NegarajLembaga. 5 . Bank tidak akan memungut pajak atas Rekening yang masuk dalam program TNP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6 . Bank akan memberikan fasilitas Cash Management System (CMS) atau internet banking atau fasilitas layanan perbankan lainnya yang telah diakui dan diakomodir dalam ketentuan perbendaharaan kepada KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU dan Bendahara. 7 . Bank memberikan pelayanan pengelolaan Rekening yang lebih/ layanan unggulan daripada nasabah umum kepada nasabah kategori pemerintah. 8 . Bank yang melanggar perj anjian kerjasama dengan Kuasa BUN Pusat, maka Kuasa BUN Pusat akan memberikan peringatan dan rekomendasi untuk tidak membuka Rekening pada Bank berkenaan, dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mempermudah koordinasi antara Kuasa BUN, Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Bank Umum, maka Kuasa BUN dapat membuat daftar kontak resmi pihak-pihak dimaksud yang antara lain memuat: 1 . Kuasa BUN Pusat dan di Daerah: a. Nama dan kode KPPN/ Subdit-Dit. Pengelolaan Kas Negara; b . Alamat, nomor telepon dan faksimili;
68- c . E-mail resmi; dan (PIC). d . Narahubung 2 . Satuan Kerj aj Sekretaris Jenderal Kementerian Negara/Lembaga: a. Nama, kode BA, kode satker; b . Alamat, nomor telepon dan faksimili; c . E-mail resmi; dan d . Narahubung (PIC) . 3 . Bank Umum, Pusat dan Cabang a. Nama, kode bank, cabang, wilayah, kode sandi cabang; b. Alamat, nomor telepon dan faksimili; c. E-mail resmi; dan (PIC). d. Narahubung L. PENUTUP D engan diterbitkannya Modul Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga ini, diharapkan dapat membantu berbagai pihak dalam memahami mekanisme pengelolaan Rekening, yang pada akhirnya dapat mewujudkan suatu pengelolaan Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang tertib, akuntabel, dan dapat digunakan sebagai informasi manajerial dalam rangka pengelolaan Kas Negara.
69- BABIII FORMAT SURAT PENGELOLAAN REKENING A . FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING KOP SURAT Nomor : ... Sifat : Segera Lamp iran : ... ( 1 ) (3) ... (2) H al : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ... (4) Di ... (5) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ... / PMK. 05/ 20 17 tentang Pengelola an Rekening Milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini kami menga jukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening sebagai berikut: 1 . Jenis Rekening : ... (6) 2 . Bank 3 . Tujuan Penggunaan : ... 4. Sumber : ... (7) . . (8) : ... Dana (9) 5 . Perlakuan Jasa Giro : ... Dana : 6 . Mekanisme Penyaluran ( 1 0) ... ( 1 1) Apabila permohonan persetujuan pembukaan Rekening ini disetujui, maka kami akan memenuhi semua ketentuan Menteri Keuangan tersebut di atas. yang diatur dalam Peraturan D emikian disampaikan, atas kerj asama yang baik diucapkan terimakasih... ( 1 2) ... ( 1 3) ... · · · · · · · · · · · NIP ... ( 1 4)
70- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING ( 1) Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening (2) Lokasi, tanggal/ bulanjtahun surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening (3) Jumlah lampiran surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening, termasuk (4) Nama KPPN mitra Satuan Kerj a (5) Alamat KPPN mitra (6) Jenis Rekening lampiran berupa Surat Kuasa. Satuan Kerj a yang diajukan permohonannya, misalnya Rekening Dana Jaminan (7) Nama Bank Umum beserta Cabang tujuan pembukaan Rekening, misalnya Bank A Cabang Jakarta Pasar Senen (8) Tujuan penggunaan dana, misalnya untuk menampung dana jaminan lelang tanah pad a KPKNL Jakarta I (9) Sumber dana yang akan ditampung pada Rekening, misalnya berasal dari setoran jaminan oleh para peserta lelang. ( 1 0) Diisi TNP atau Non TNP, apabila Non TNP maka ditambahkan mekanisme penggunaan bungajnisbah danjatau j asa giro Rekening, bunga akan disetorkan ke Kas Negara misalnya Non TNP, keseluruhan setelah lelang. ( 11 ) Penj elasan penyaluran dana Rekening, mulai dari setoran pertan:a hingga penerima akhir dana Rekening, misalnya dari setoran j aminan peserta lelang, dana j aminan akan mengendap pada Rekening. PaC.a akhir periode lelang, dana pemenang lelang berikut seluruh bunga Rekening akan disetor ke Kas Negara dan dana j aminan peserta yang tidak menang lelang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. ( 1 2) Jabatan pemohon persetujuan pembukaan rekening, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerj a, atau Pimpinan BLU sesuai dengan kewenangannya masing-masin g. ( 1 3) Namajelas pemohon persetujuan pembukaan rekening ( 14) Nomor Induk Pegawai pemohon persetujuan pembukaan rekening,
7 1 - B . FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING SECARA KOLEKTIF I . SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING SECARA KOLEKTIF KOP SURAT Nomor : ... ( 1 ) ... (2) : Segera : ... : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Sifat Lamp iran (3) Hal Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ... (4) Di ... (5) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: ... / PMK.OS / 201 7 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian NegarajLembaga, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan sebagaimana terlampir pembukaan Rekening dengan keterangan sebagai berikut: 1 . Tuj uan Penggunaan : ... (6) Dana: 2 . M ekanisme Penyaluran ... (7) ... Apabila permohonan persetujuan pembukaan Rekening ini disetujui, maka kami akan memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas. D emikian disampaikan, atas kerj asama yang baik diucapkan terimakasih... (8) ... (9) NIP ... ( 1 0)
72- II. LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING SECARA KOLEKTIF ( 11 ) Lampiran ... ( 1 2) ... ( 1 3) DAFTAR PERM O H O NAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING No. J enis Rekening ( 14) Bank ( 15) Cabang ( 16) Sumber Dan a ( 1 7) TNP (� atau X) ( 18) Keterangan ( 19) 1 2 3 4 5 . . dst -- - -- '
... (20) · · · · · · · ... (21 ) ... · · · · · · ... NIP ... (22 ) fA
73- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING SECARA KOLEKTIF ( 1) Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening (2) Lokasi, tanggal/ bulan/ tahun surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening (3) Jumlah lampiran surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening, termasuk lampiran berupa Surat Kuasa dan daftar permohonan persetujuan pembukaan Rekening. (4) Nama KPPN mitra Satuan Kerj a (5) Alamat KPPN mi.tra Satuan Kerja (6) Tujuan penggunaan dana, misalnya untuk menampung dana hibah pelaksanaan pemilihan gubernurj wakil gubernur Provinsi Kalimantan Bar at (7) Penj elasan penyaluran dana Rekening, mulai dari setoran pertama hingga penerima akhir dana Rekening, Penampungan misalnya dana Rekening Hibah Langsung akan disalurkan melalui Rekening Penyaluran Dana Hibah, dan dari Rekening Penyaluran Dana Hibah akan digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan gubernur j wakil gubernur pada kabupatenjkota di provinsi Kalimantan Barat. (8) Jabatan pemohon persetujuan pembukaan rekening, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. atau Kepala Satuan Kerj a, atau Pimpinan BLU (9) Nama j elas pemohon persetujuan pembukaan rekening ( 1 0) Nomor Induk Pegawai pemohon persetujuan pembukaan rekening. ( 11 ) Nomor lampiran ( 1 2) Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening ( 1 3) Tanggalj bulanjtahun surat permohonan persetujuan pembukaan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening Rekening ( 14) Jenis Rekening yang diajukan permohonannya, misalnya Rekening Penampungan Dapa Hibah Langsung dan Rekening Penyaluran Dana Hi bah . ( 1 5) Nama Bank Umum tempat Rekening ( 1 6) Kantor Cabang Bank Umum tempat ditampung ( 1 7) Sumber dana yang akan akan dibuka Rekening akan dibuka. pada Rekening, misalnya berasal dari dana hibah penyelenggaraan dari pemerintah provinsi Kalimantan pemilihan Barat. gubernurj wakil gubernur ( 1 8) Tanda .V apabila ( 1 9) Diisi apabila akan dimasukkan TNP atau X untuk Non TNP. ada keterangan tambahan
74- (20) Jabatan pemohon persetujuan pembukaan rekening, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerja, atau Pimpinan BLU sesuai dengan kewenan gannya masing-masing. (21) Namajelas pemohon persetujuan pembukaan rekening (22) Nomor Induk Pegawai pemohon persetujuan pembukaan rekening,
75- C . FORMAT SURAT KUASA KOP SURAT SURATKUASA Nomor: ... ( 1 ) Yang bertandatangan dibawah ini Nama : ... (2) NIP : ... Jabatan : ... (3) ... (4) ... (5) Pada : ... Memberikan kuasa penuh kepada : 1 . Direktur Jenderal Perbendaharaan c . q. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat; dan 2 . Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ... (6) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah. untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ... / PMK.OS / 20 17 tentang Pengelola an Rekening Milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga atas seluruh Rekening kategori pemerintah pusat pada ... (7) atas nama ... (8), untuk melakukan pengelol aan Rekening yang tidak terbatas pada: 1 . M em peroleh segala informasi mengenai Rekening; 2 . Melakukan blokir atas Rekening; dan 3 . Menutup Rekening dan memindahbukukan saldo ke Rekening Kas Umum Negara. Surat Kuasa ini berlaku selama diperlukan oleh Kuasa Bendahara Umum Pusat dan Kuasa Bendahara Umum di Daerah sebagaimana dimaksud di atas. Demikian digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya . (9) ... ( 1 0) Materai ... ( 1 1) ( 1 2) ... NIP ... ) Dibuat dua rangkap untuk lampiran kepada Kuasa BUN di Daerah dan untuk bank tempat pembukaan Rekening.
76- PETUNJUK PENGISIAN SURATKUASA ( 1) Nomor Surat Kuasa (2) Namaj elas pemberi kuasa (3) Nomor Induk Pegawai pemberi kuasa. (4) Jabatan pemberi kuasa, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerj a, atau Pimpinan BLU sesuai dengan kewenangannya masing-masing. (5) Nama Satuan Kerj a (6) Nama KPPN mitra Satuan Kerja (7) Satuan Kerj a : Nama Bank Umum BLU : seluruh Bank Umum tempat kami membuka Rekening (8) Satuan Satuan Kerj a (9) Lokasi, tanggalj bulanjtahun saat dibuatnya surat kuasa ( 1 0) Jabatan pemberi kuasa, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerj a, atau Pimpinan masing-masing. BLU sesuai dengan kewenangannya ( 1 1) Nama j elas pem beri kuasa ( 1 2) Nomor Induk Pegawai pemberi kuasa.
77- D . FORMAT SURAT KUASA UNTUK DANA PERWALIAN KOP SURAT SURATKUASA Nomor: ... ( 1) Yang bertandatangan dibawah ini Nama : ... (2) ... NIP : ... (3) Jabatan : ... (4) , ... Pad a : ... (5) ... yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, dan: Nama : ... (6) Nomor Ide ntitas : · · · · · · ... · · · · · · ... (7) Jabatan : ... (8) Pad a : ... (9) ... yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, Memberikan kuasa penuh kepada : 1 . Direktur Jenderal Perbendaharaan c . q. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat; dan 2 . Kepala Kantor Pelayanan Perbendaha raan Negara ... ( 1 0) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah. untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ... / PMK. OS / 201 7 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian NegarajLembaga atas seluruh Rekening kategori pemerintah pusat pada ... ( 11 ) atas nama ... ( 1 2) , untuk melakukan pengelol aan Rekening yang tidak terbatas pada: 1 . Memperoleh segala informasi mengenai Rekening; 2 . M elakukan blokir atas Rekening; dan 3 . Menutup Rekening dan memindahbukukan saldo ke Rekening Kas Umum Negara.
78- Surat Kuasa ini berlaku selama diperlukan oleh Kuasa Bendahara Umum Pusat dan Kuasa Bendahara Umum di Daerah sebagaimana dimaksud eli atas. D emikian digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ... ( 1 3) ... ( 1 4) ... ( 1 5) Materai ... ( 1 7) ( 1 6) ( 1 8) ... NIP ... ) Dibuat dua rangkap untuk lampiran kepada Kuasa BUN di Daerah dan untuk bank tempat pembukaan Rekening.
79- PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA DANA PERWALIAN ( 1 ) Nomor Surat Kuasa (2) Namajelas pemberi kuasa I (3) Nomor Induk Pegawai pemberi kuasa I . (4) Jabatan pemberi kuasa I, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerj a sesuai dengan kewenangannya masing-masing. (5) Nama Satuan Kerj a pemberi kuasa I ( 6) Nama j elas pem berik kuasa II (7) Nomor Identitias pemberi kuasa II. Nomor identitas dapat berupa nomor pegawai, nomor tanda pengenal atau yang dipersamakan. (8) Jabatan pemberi kuasa II, misalnya Direktur Utama, Presiden Direktur dan sebagainya. (9) Nama kantorjperusahaan tempat pemberi kuasa II bekerj a. ( 1 0) Nama KPPN mitra ( 11 ) Nama Bank Umum ( 1 2) Nama Satuan Kerj a ( 1 3) Lokasi, ( 1 4) Jabatan pemberi kuasa I , yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Satuan Kerj a pemberi kuasa I tanggalj bulan/tahun saat dibuatnya surat kuasa atau Kepala Satuan Kerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing. ( 1 5) Jabatan pemberi kuasa II, misa lnya Direktur Utama, Presiden Direktur dan sebagainya. ( 1 6) Nama j elas pemberi kuasa I ( 1 7) Namaj elas pemberi kuasa II ( 1 8) Nomor Induk Pegawai pemberi kuasa I ( 1 9) Nomor Identitias pemberi kuasa II. Nomor identitas atau yang dipersamakan. dapat berupa nomor pegawai, nomor tanda pengenal
80- E . FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING KOP SURAT Nomor : ... ( 1 ) ... (2) Sifat : Segera Lampiran : ... (3) H al : Persetujuan Pembukaan Rekening ... (4) Atas Nama ... (5) Yth ... (6) ... (7) Di ... (8) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... / PM K . OS / 20 17 tentang Pengelola an Rekening Milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian NegarajLembaga dan surat Saudara tanggal ... (9) Nomor ... ( 1 0) hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa: 1 . Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening ... ( 11 ) pada bank ... ( 1 2) untuk keperluan ... ( 13). Rekening tersebut akan diberi nama: ... ( 1 4) 2 . Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menj adi tanggung j awab Saudara sepenuhnya. 3 . Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut: a. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambc.t ... ( 1 5) b . Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 1 8 ( sepuluh) setiap bulannya. c . Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja. d. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
8 1 - e . Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif. 4 . Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila : a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat ... (1 6) b . Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening . c . Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan. d . Terj adi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN. e . Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening. Surat persetujuan ini berlaku selama ... ( 1 7) dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. an. Menteri Keuangan Kepala Kantor, ... ( 1 8) NIP ... ( 1 9) Tembusan : 1 ... (20) 2... (21 )
82- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING · ( 1) Nomor surat persetujuan pembukaan Rekening (2) Lokasi, (3) Jumlah lampiran (4) Jenis Rekening yang disetujui, misalnya Rekening (5) Nama Satuan Kerj a pemohon persetujuan pembukaan rekening (6) Jabatan pemohon persetujuan pembukaan rekening, tanggalj bulanjtahun surat persetujuan pembukaan Rekening surat persetujuan pembukaan Rekening (bila ada). Dana Jaminan yaitu Kuasa atau Kepala Satuan Kerj a, atau Pimpinan BLU Pengguna Anggaran, ing. sesuai dengan kewenangannya masing-mas (7) Nama Satuan Kerj a pemohon persetujuan pembukaan rekening (8) Alamat Satuan Kerj a pemohon persetujuan pembukaan rekening (9) Tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening ( 1 0) Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening ( 11 ) Jenis Reke.ning yang disetujui, misalnya Rekening Dana Jaminan ( 1 2) Nama Bank Umum beserta Cabang tujuan pembukaan Rekening, misalnya Bank A Cabang Jakarta Pasar Senen ( 1 3) Tujuan penggunaan dana, misalnya untuk menampung dana j aminan lelang tanah pad a KPKNL Jakarta I ( 1 4) Nama Rekening yang akan dibuka. ( 1 5) Diisi dengan: 2 0 (dua puluh) hari kerj a sej ak terbitnya surat persetujuan; atau 1 0 (sepuluh) hari kerj a sejak Rekening dibuka, untuk rekening pengelolaan kas BLU ( 1 6) Diisi dengan: 2 1 (dua puluh satu) hari kerj a sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini; atau 1 1 (sebelas) hari kerj a sejak Rekening dibuka, untuk rekening deposito. pengelolaan kas· BLU dalam bentuk ( 1 7) Diisi deng an: 1 5 (lima belas) hari kerj a sej ak tanggal untuk Rekening satu tahun anggaran, pengelolaan kas BLU rekening diterbitkan; atau Milik Perwakilan RI dan ( 1 8) Nama Kepala KPPN mitra Satuan Kerj a ( 1 9) Nomor Induk Pegawai Kepala KPPN (20) Kantor Cabang Bank Umum tempat Rekening (21 ) Sekretaris akan dibuka. Jenderal masing-masing Kementerian NegarajLembaga
--83 - FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING SECARA F. I KOLEKTIF I . SURAT PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING SECARA KOLEKTIF KOP SURAT Nomor : ... ( 1 ) ... (2) Sifat : Segera Lamp iran : ... (3) ... H al : Persetuju�n Pembukaan Rekening ... (4) Atas Nama ... (5) Yth ... (6) ... (7) ... Di ... (8) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... / PMK.OS / 20 17 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan surat �audara tanggal ... (9) Nomor ... ( 1 0) hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa: 1 . Kami memberikan persetujuan pembukaan sejumlah ... ( 1 1) Rekening un tuk keperluan ... ( 1 2) sebagaimana terlampir. 2 . Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menj adi tanggung j awab Saudara sepenuhnya. 3 . Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut: a. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kerj a sej ak terbitnya surat persetujuan. b . Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 1 0 ( s�puluh) setiap bulannya. c . Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembagaj Satuan Kerja. d. Menutup Rekening apabila kegiatan kan telah selesai dilaksana dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
84- e . Rekening akan ditutup apabila tergo pasif long dalam Rekening terhitung 1 ( satu) tahun sej ak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif. 4 . Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila : a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 2 1 (dua puluh satu) hari kerj a sej ak tanggal penerbitan surat persetujuan ini. b . Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening . c . Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan. d . Terj adi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN. e . Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening. Surat persetujuan ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kerj a sej ak tanggal diterbitkan dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. an. Menteri Keuangan Kepala Kantor, ... ( 1 3) NIP ... ( 14) Tembusan: 1 ... ( 1 5) (1 6) 2 ...
8 5- II. LAMPIRAN SURAT PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING SECARA KOLEKTIF Lampiran ... ( 1 7) ... ( 1 8) ... ( 1 9) DAFTAR PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING No. Jenis Rekening Nama Rekening Bank (20) (21 ) (22) Cabang (23) TNP (-1 atau X) (24) Keterangan (25) 1 2 3 4 5 dst an. Menteri Keuangan Kepala Kantor, ... (26) NIP ... (27) f
86- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING SECARA KOLEKTIF ( 1) Nomor surat persetujuan pembukaan Rekening (2) Lokasi, (3) Jumlah lampiran lampiran (4) Jenis Rekening Hibah Langsung tanggalj bulanjtahun surat persetujuan pembukaan Rekening surat persetujuan pembukaan Rekening,termasuk daftar persetujuan pembukaan Rekening. yang disetujui, misalnya Rekening Dana Penampungan Penyaluran dan Rekening Dana Hibah (5) Nama Satuan Kerj a pemohon persetujuan pembukaan rekening (6) Jabatan pemohon persetujuan pembukaan rekening, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerj a, atau Pimpinan BLU sesuai dengan kewenan gannya masing-masing. (7) Nama Satuan Kerj a pemohon persetujuan pembukaan rekening (8) Alamat Satuan Kerj a pemohon persetujuan pembukaan rekening (9) Tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening ( 1 0) Nomor surat permohonan persetujuan pembt:tkaan ( 11) Jumlah Rekening yang disetujui pembukaannya. ( 1 2) Tujuan penggunaan dana, misalnya untuk menampung dan gubernurjwakil Rekening dana hibah penyelenggaraan pemilihan menyalurkan gubernur provinsi Kalimantan Barat. ( 1 3) Nama Kepala KPPN mitra ( 1 4) Nomor Induk Pegawai Kepala KPPN ( 1 5) Kantor Cabang Bank Umum tempat Rekening ( 1 6) Sekretaris ( 1 7) Nomor lampiran ( 1 8) Nomor surat persetujuan pembukaan Rekening ( 1 9) Tanggalj bulanjtahun surat persetujuan pembukaan Rekening (20) Jenis Rekening yang disetujui pembukaannya, Satuan Kerj a akan dibuka. Jenderal masing-masing Kementerian NegarajLembaga surat persetujuan pembukaan rekening misalnya Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung dan Rekening Penyaluran Dana Hi bah. (21) Nama Rekening yang akan dibuka. (22) Nama Bank Umum tempat Rekening (23) Kantor Cabang Bank Umum tempat (24) Tanda � apabila (25) Diisi apabila ada keterangan (26) Nama Kepal � KPPN mitra (27) Nomor Induk Pegawai Kepala KPPN akan dibuka Rekening akan dibuka. akan dimasukkan TNP atau X untuk Non TNP. tambahan Satuan Kerj a
87- G . FORMAT SURAT PENOLAKAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING KOP SURAT Nomor : ... (2) ( 1 ) Sifat : .Segera Lampiran : ... (3) Hal : Penolakan Persetujuan Pembukaan Rekening ... (4) Atas Nama ... (5) Yth ... (6) ... (7) D i ... (8) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ... / PMK.OS/ 201 7 tentang Pengelola an Rekening Milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian NegarajLembaga dan surat Saudara tanggal ... (9) Nomor ... ( 1 0) hr3J Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini kami belum dapat memberikan persetujuan pembukaan Rekening dimaksud dengan pertimbangan sebagai berikut: 1 ... ( 11); 2 . dan seterusnya. D emikian disampaikan untuk dapat dimaklumi. an. Menteri Keuangan Kepala Kantor, ... ( 1 2) NIP ... ( 1 3)
88- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING ( 1) Nomor surat penolakan persetujuan pembukaan Rekening (2) Lokasi, tanggalj bulanjtahun surat penolakan persetujuan pembukaan Rekening (3) Jumlah lampiran surat penolakan persetujuan pembukaan Rekening (bila ada). (4) Jenis Rekening yang ditolak, misalnya Rekening Dana Penampungan Jaminan (5) Nama Satuan Kerj a pemohon persetujuan pembukaan rekening (6) Jabatan pemohon persetujuan pembukaan rekening, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. atau Kepala Satuan Kerj a, atau Pimpinan BLU (7) Nama Satuan Kerj a pemohon persetujuan pembukaan rekening (8) Alamat Satuan Kerj a pemohon persetujuan pembukaan rekening (9) Tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening ( 1 0) Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening ( 1 1) Pertimbangan berikut penj elasan penolakan persetujuan pembukaan Rekening ( 1 2) Nama Kepala KPPN mitra ( 1 3) Nomor Induk Pegawai Kepala KPPN Satuan Kerj a
89- H . FORMAT SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KOP SURAT Nomor : ... ( 1 ) ... (2) Sifat : Segera : ... (3) Lamp iran Hal : Laporan Pembukaan Rekening ... (4) Atas Nama ... (5) Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ... (6) Di ... (7) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: ... / PMK. 05 / 201 7 tentang Pengelola an Rekening Milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian NegarajLembaga dan Surat Saudara Nomor: ... (8) tanggal ... (9) hal ... ( 1 0) , dengan ini kami laporkan bahwa kami telah membuka Rekening ... ( 11 ) dengan nomor ... ( 1 2) dengan ... nama Rekening ... ( 1 3) pad a tanggal ... ( 1 4) pad a bank ... ( 1 5) . Bersama ini j uga kami konfirmasikan bahwa Rekening agar tersebut ... ( 1 6) dalam program Treasury Notional Pooling (TNP). D emikian disampaikan atas perhatian dan kerj asamanya diucapkan terimakasih... ( 1 7) ... ( 1 8) NIP ... ( 1 9)
90- PETUNJUK PENGISIAN SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING ( 1) Nomor surat laporan (2) Lokasi, Rekening pembukaan Rekening tanggalj bulanjtahun surat laporan persetujuan pembukaan (3) Jumlah lampiran surat laporan pembukaan Rekening, termasuk rekening koran yang telah divalidasi oleh Bank Umum. (4) Jenis Rekening (5) Nama Satuan Kerj a (6) Nama KPPN mitra Satuan Kerj a (7) Alamat KPPN mitra (8) Nomor surat persetujuan pembukaan Rekening (9) Tanggal surat persetujuan pembukaan Rekening ( 1 0) H al surat ( 11) Jenis Rekening yang telah ( 1 2) Nomor Rekening ( 1 3) Nama Rekening yang telah ( 1 4) Tanggal pembukaan Rekening yang telah dibuka, misalnya Rekening Dana Jaminan Satuan Kerj a persetujuan pembukaan Rekening dibuka, misalnya Rekening Dana Jaminan dibuka sesuai dengan rekening yang telah koran dibuka sesuai dengan rekening koran ( 1 5) Nama Bank Umum beserta Cabang tempat pembukaan Rekening, misalnya Bank A Cabang Jakarta Pasar Senen ( 1 6) Diisi masuk a tau tidak masuk ( 1 7) Jabatan pej abat pelapor pembukaan rekening, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerj a, atau Pimpinan BLU sesuai dengan kewenangannya masing-masin ( 1 8) Namaj elas pej abat pelapor pembukaan rekening ( 1 9) Nomor Induk Pegawai pejabat pelapor pembukaan rekening. g.
91 - I. FORMAT SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING SECARA KOLEKTIF I. SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING SECARA KOLEKTIF KOP SURAT Nomor : ... (1) ... (2) Sifat : Segera : ... (3) Lampiran Hal : Laporan Pembukaan Rekening ... (4) Atas Nama ... (5) Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ... (6) Di ... (7) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: ... /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian NegarajLembaga dan Surat Saudara Nomor: ... (8) tanggal ... (9) hal ... (10), dengan ini kami laporkan bahwa kami telah membuka Rekening ... (11) sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih... (12) ... (13) NIP ... (14)
92- II. LAMPIRAN SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING SECARA KOLEKTIF Lampiran . . . . . . . . . . . . . (15) (16) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (17) DAFTAR LAPORAN PEMBUKAAN REKENING Jenis Rekening Nama Rekening Nomor Rekening Tanggal Pembukaan Bank No. (18) (19) (20) (21) (22) Cabang (23) TNP (� atau X) (24) Keterangan (25) 1 2 3 4 5 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . (26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (27) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (28) r-
93 PETUNJUK PENGISIAN SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING SECARA KOLEKTIF (1) Nomor surat laporan pembukaan Rekening (2) Lokasi, tanggaljbulan/ tahun surat laporan persetujuan pembukaan Rekening (3) Jumlah lampiran surat laporan pembukaan Rekening, termasuk rekening koran yang telah divalidasi oleh Bank Umum. (4) Jenis Rekening yang telah dibuka, misalnya Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung dan Rekening Penyaluran Dana Hibah. (5) Nama Satuan Kerjfl (6) Nama KPPN mitra Satuan Kerja (7) Alamat KPPN (8) Nomor surat persetujuan (9) Tanggal surat persetujuan ( 1 0) Hal surat persetujuan (11) Jenis Rekening mitra Satuan Kerja pembukaan Rekening pembukaan Rekening pembukaan Rekening yang telah dibuka, misalnya Rekening Penampungan Dana Hibah Dana Hibah Langsung dan Rekening Penyaluran (12) Jabatan pemohon persetujuan pembukaan rekening, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerja, atau Pimpinan BLU masing-masing. sesuai dengan kewenangannya (13) Namajelas pejabat pelapor pembukaan rekening (14) Nomor Induk Pegawai pejabat (15) Nomor lampiran surat pelapor pembukaan rekening. laporan pembukaan rekening (16) Nomor surat laporan pembukaan Rekening (17) Tanggaljbulanjtahun (18) Jenis Rekening yang telah dibuka, misalnya Rekening Penampungan surat laporan pembukaan Rekening Dana Hibah Dana Hibah Langsung dan Rekening Penyaluran ( 19) Nama Rekening (20) Nomor Rekening (21) Tanggal pembukaan Rekening yang telah dibuka sesuai dengan rekening koran yang telah dibuka sesuai dengan rekening koran (22) Nama Bank Umum tempat pembukaan Rekening (23) Kantor Cabang Bank tempat pembukaan Rekening (24) Tanda -1 apabila akan dimasukkan (25) Keterangan tambahan terkait (26) Jabatan pejabat pelapor pembukaan rekening, TNP atau X untuk Non TNP. Rekening (bila ada) yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerja, atau Pimpinan BLU sesuai dengan kewenangannya masing-masing. (27) Nama jelas pejabat pelapor pembukaan rekening (28) Nomor Induk Pegawai pejabat pelapor pembukaan rekening.
94- J. FORMAT SURAT LAPORAN PENUTUPAN REKENING KOP SURAT Nomor : ... (1) ... (2) Sifat : Segera Lampiran : ... (3) Hal : Laporan Penutupan Rekening ... (4) Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ... (5) Di ... (6) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ... /PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Saudara Nomor: ... (7) tanggal ... (8) hal ... (9), dengan ini kami laporkan bahwa Rekening: Nomor : ... (10) Nama Rekening : ... (11) Bank : ... (12) ... Telah ditutup pada tanggal ... (13) , dengan s1sa saldo ... (14). Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya... (15) ... (16) NIP ... (17) Tembusan: (18) ...
95- PETUNJUK PENGISIAN SURAT LAPORAN PENUTUPAN REKENING (1) Nomor surat laporan penutupan (2) Lokasi, (3) Jumlah lampiran penutupan Rekening tahun surat laporan penutupan tanggaljbulan/ Rekening Rekening, termasuk bukti surat laporan penutupan oleh Bank Umum dan bukti Rekening yang telah divalidasi setor sis a sal do Rekening ke Kas N egara (bila ada). (4) Jenis Rekening yang telah ditutup, misalnya Rekening Penampungan Dana Jaminan (5) Nama KPPN mitra Satuan Kerja (6) Alamat KPPN mitra Satuan Kerja (7) Nomor surat persetujuan (8) Tanggal surat persetujuan (9) Hal surat persetujuan ( 1 0) Nom or Rekening yang telah ditutup sesuai dengan rekening (11) Nama Rekening yang telah ditutup sesuai dengan rekening (12) Nama Bank Umum beserta Cabang tempat pembukaan pembukaan Rekening pembukaan Rekening pembukaan Rekening koran koran Rekening, misalnya Bank A Cabang Jakarta Pasar Senen (13) Tanggal penutupan ( 14) Diisi dengan "telah dipergunakan Rekening seluruhnya sesuai kegiatan tujuan pembukaan Rekening" atau "telah disetorkan ke Kas Negara'� (15) Jabatan pejabat pelapor penutupan rekening, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerja, atau Pimpinan BLU sesuai masing-masing. dengan kewenangannya (16) Namajelas pejabat pelapor (17) Nomor Induk Pegawai pejabat (18) Sekretaris penutupan rekening pelapor pembukaan rekening masing- masing Kementerian Jenderal Negara/Lembaga
96- K. FORMAT SURAT PERUBAHAN NAMA REKENING KOP SURAT Nomor : ... (2) ( 1) ... Sifat : Segera Lampiran : ... (3) Hal : Perubahan Nama Rekening Nomor ... (4) Atas Nama ... (5) (6) �th. Pimpinan Bank ... Di ... (7) Menunjuk hal -hal sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.05/2017 tentang Pengelolaan NegarajLembaga Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian 2. Surat kami hal ... 3. Surat ... 2. Surat kami hal ... 3. Surat ... Nomor ... (8) tanggal ... (9) ... (10); dan ... (12) tanggal (11) Nomor ... (14) dengan ini diminta bantuan Saudara untuk mengubah nama atas nomor Rekening 1. Nom or Rekening : ... se bagai beriku t: ( 15) (16) ... ( 1 7) Nama Rekening Menjadi awal : ... : ... 2. Dan seterusnya. Demikian disampaikan, terimakasih. atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan an. Menteri Keuangan Kepala Kantor, ... NIP ... (18) (19) Tembusan: 1... (20) (21) 2...
97- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERUBAHAN NAMA REKENING (1) Nomor surat perubahan (2) Lokasi, (3) Jumlah lampiran nama Rekening tanggaljbulanjtahun surat perubahan nama Rekening surat perubahan nama Rekening termasuk: surat persetujuan pembukaan Rekening dari KPPN; surat permohonan perubahan nama Rekening dari Satuan Kerja; koran. (4) Nomor rekening (5) Nama Satuan Kerja pemilik dan pemohon perubahap/nama (6) Nama Bank Umum beserta (7) Alamat Bank Umum tempat pembukaan Rekening (8) Nomor surat persetujuan (9) Tanggal surat persetujuan (10) Hal surat persetujuan (11) Jabatan pejabat pemohon perubahan nama Rekening, rekening yang akan diubah nama Rekening. Rekening Cabang tempat pembukaan Rekening pembukaan Rekening pembukaan Rekening pembukaan Rekening yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerja, atau Pimpinan BLU sesuai dengan kewenangannya masing-masing. (12) Nomor surat permohonan (13) Tanggal surat permohonan (1L) Hal surat permohonan (15) Nomor Rekening (16) Nama Rekening ( 1 7) Nama Rekening (18) Nama Kepala KPPN mitra Satuan Kerja perubahan nama Rekening perubahan nama Rekening nama Rekening perubahan yang akan diubah nama awal baru (19) Nomor Induk Pegawai Kepala KPPN (20) Jabatan dan nama satuan kerja pemohon perubahan (21) Sekretaris nama Rekening masing-masing Kementerian Jenderal Negara/Lembaga
98- L. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN BANK TEMPAT PEMBUKAAN REKENING KOP SURAT Nomor : ... ( 1) ... (2) Sifat : Segera : ... Lamp iran (3) ... Hal : Permohonan Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ... (4) Di ... (5) Menunjuk hal- hal sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian NegarajLembaga 2. Surat kami Nomor ... (7) hal 2. Surat kami Nomor ... (7) hal ... (8); dan 3 . Surat Saudara Nomor ... (9) tanggal ... (10) hal ... (11) dengan ini mengajukan permohonan persetujuan perubahan bank tempat pembukaan Rekening: Nomor Rekening : ... (12) Nama Rekening : ... (13) Bank : ... (14) ke Bank ... (15) dengan pertimbangan sebagai berikut: 1 ... (16); ... 2. dst. Adapun jenis Rekening, tujuan penggunaan, sumber dana, perlakuan jasa giro dan mekanisme penyaluran dana Rekening adalah sama sebagaimana pada surat kami tersebut di atas.
99- Apabila permohonan persetujuan pembukaan Rekening ini disetujui, maka kami akan memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Men teri Keuangan terse but di atas. Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih... (17) ... (18) NIP ... (19)
100- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN BANK TEMPAT PEMBUKAAN REKENING (1) Nomor surat permohonan perubahan bank tempat pembukaan Rekening (2) Lokasi, tanggaljbulanjtahun surat permohonan perubahan bank tempat pemoukaan Rekening (3) Jumlah lampiran surat permohonan perubahan bank tempat pembukaan Rekening, termasuk lampiran berupa Surat Kuasa. (4) Nama KPPN mitra Satuan Kerja (5) Alamat KPPN mitra Satuan Kerja (6) Nomor surat permohonan (7) Tanggal surat permohonan (8) Hal surat permohonan (9) Nomor surat persetujuan persetujuan pembukaan Rekening persetujuan pembukaan Rekening Rekening persetujuan pembukaan pembukaan Rekening (10) Tanggal surat persetujuan pembukaan Rekening (11) Hal surat persetujuan pembukaan Rekening (12) Nomor Rekening lama (13) Nama Rekening lama (14) Nama Bank Umum beserta (15) Nama.Bank Umum beserta pemindahan (16) Pertimbangan Cabang tempat pembukaan Rekening lama Cabang tujuan pembukaan Rekening baru bank tempat pembukaan Rekening (17) Jabatan pemohon persetujuan pembukaan rekening, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerja, atau Pimpinan BLU sesuai dengan kewenangannya masing-masing. (18) Namajelas pemohon persetujuan (19) Nomor Induk Pegawai pemohon persetujuan pembukaan rekening pembukaan rekening,
101 - M. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN BANK TEMPAT PEMBUKAAN REKENING KOP SURAT Nomor : ... ( 1) ... (2) Sifat : Segera Lamp iran . : ... (3) Hal : Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening ... (4) Atas Nama ... (5) Yth ... (6) ... (7) Di ... (8) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: ... /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian dan surat Saudara ... Negara/Lembaga (9) Nomor (10) hal Permohonan Persetujuan Perubahan Bank Tempat ... Pembukaan Rekening, dengan ini kami memberikan persetujuan perubahan bank tempat pembukaan Rekening ... (11) pada bank ... (12) untuk keperluan ... (13) . Rekening tersebut akan diberi nama: ... (14) ... Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya. Selanjutnya Saudara diminta untuk: 1. Memenuhi kewajiban sebagai berikut : a. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan. b. Melaporkan penutupan Rekening lama paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan. c. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 ( sepuluh) setiap bulannya. d. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
102- e. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening .tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening. f. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif. 2. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila : a. Rekening tidak dilaporkan paling lam bat 21 ( dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini. b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening . c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan. d. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN. e. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening. Surat persetujuan ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. an. Menteri Keuangan Kepala Kantor, ... (15) NIP ... (16) Tembusan: 1... ( 17) 2... (18)
103- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN BANK TEMPAT PEMBUKAAN REKENING (1) Nomor surat persetujuan perubahan bank tempat pembukaan Rekening (2) Lokasi, tanggaljbulanjtahun surat persetujuan perubahan bank tempat pembukaan Rekening (3) Jumlah lampiran surat persetujuan perubahan bank tempat pembukaan Rekening (bila ada). (4) Jenis Rekening (5) Nama Satuan Kerja pemohon persetujuan (6) Jabatan pemohon persetujuan yang disetujui, misalnya Rekening Dana Jaminan pembukaan rekening perubahan bank tempat pembukaan rekening, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerja, atau Pimpinan BLU sesuai dengan kewenangannya masing- masing. (7) Nama Satuan Kerja pemohon persetujuan perubahan bank tempat pembukaan Rekening (8) Alamat Satuan Kerja pemohon persetujuan perubahan bank tempat pembukaan Rekening (9) Tanggal surat permohon persetujuan perubahan bank tempat pembukaan Rekening (10) Nomor surat pei·mohonan persetujuan perubahan bank tempat pembukaan Rekening (11) Jenis Rekening (12) Nama Bank Umum beserta yang disetujui, misalnya Rekening Dana Jaminan Cabang tujuan pembukaan Rekening baru, misalnya Bank A Cabang Jakarta Pasar Senen (13) Tujuan penggunaan dana, misalnya untuk menampung dana jaminan lelang tanah pada KPKNL Jakarta I (14) Nama Rekening yang akan dibuka. (15) Nama Kepala KPPN mitra Satuan Kerja (16) Nomor Induk Pegawai Kepala KPPN (17) Kantor Cabang Jenderal (18) Sekretaris Bank Umum tempat Rekening baru akan dibuka. masing-masing Kementerian Negara/Lembaga
104- N. FORMAT SURAT PENOLAKAN PERSETUJUAN PERUBAHAN BANK TEMPAT PEMBUKAAN REKENING KOP SURAT Nomor : ... ( 1) ... (2) Sifat : Segera Lampiran : ... (3) Hal : Penolakan Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening ... (4) Atas Nama ... (5) Yth ... (6) ... (7) Di ... (8) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ... /PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan surat Saudara ... (9) Nomor ... (10) hal Permohonan Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening, dengan 1n1 kami belum dapat memberikan persetujuan perubahan bank tempat pembukaan Rekening ... (11) pada bank ... (12) untuk keperluan ... (13) dengan pertimbangan sebagai berikut: ... 1... (14) 2. dan seterusnya. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi. an. Menteri Keuangan Kepala Kantor, ... (15) NIP ... (16)
105- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERSETUJUAN PERUBAHAN BANK TEMPAT PEMBUKAAN REKENING (1) Nomor surat penolakan persetujuan perubahan bank pembukaan Rekening (2) Lokasi, tanggaljbulanjtahun surat penolakan persetujuan perubahan bank pembukaan (3� Jumlah lampiran penolakan persetujuan perubahan bank pembukaan Rekening (bila ada). (4) Jenis Rekening yang ditolak, misalnya Rekening Pehampungan Dana Jaminan (5) Nama Satuan Kerja pemohon persetujuan perubahan bank pembukaan Rekening (6) Jabatan pemohon persetujuan persetujuan perubahan bank pembukaan Rekening, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerja, atau Pimpinan BLU sesuai dengan kewenangannya masing- masing. (7) Nama Satuan Kerja pemohon persetujuan perubahan bank pembukaan Rekening (8) Alamat Satuan Kerja pemohon persetujuan perubahan bank pembukaan Rekening (9) Tanggal surat permohonan persetujuan perubahan bank pembukaan Rekening (10) Nomor surat permohonan persetujuan perubahan bank pembukaan Rekening (11) Jenis Rekening yang ditolak, misalnya Rekening Penampungan Dana Jaminan (12) Nama Bank Umum dan Cabang ten1pat (13) Tujuan penggunaan Rekening baru akan dibuka. dana, misalnya untuk menampung dana jaminan lelang tanah pad a �'iPKNL Jakarta I (14) Pertimbangan perubahan berikut penjelasan penolakan permohonan persetujuan bank pembukaan Rekening (15) Nama Kepala KPPN mitra Satuan Kerja (16) Nomor Induk Pegawai Kepala KPPN
106- 0. FORMAT SURAT PERINGATAN PENYAMPAIAN LAPORAN SALDC REKENING KOPSURAT Nomor : ... ( 1) ... (2) Sifat :· Sangat Segera Lampiran : ... (3) Hal : Peringatan Penyampaian Laporan Saldo Rekening Yth ... (4) ... (5) Di ... (6) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: ... /PMK.OS/2017 tentang Pengelola.�n Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan data kami, satuan kerja yang Saudara pimpin belum menyampaikan Laporan Saldo Rekening peri ode bulan ... (7)... Untuk menghindari terjadinya pemblokiran Rekening yang Saudara kelola, diminta agar Saudara segera menyampaikan laporan tersebut kepada kami paling lam bat tanggal ... (8). Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi. an. Menteri Keuangan Kepala Kantor, ... (9). NIP ... (10) Tembusan: 1 ... 2 ... 3 ... (11) (12) (13) ...
107- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINGATAN PENYAMPAIAN LAPORAN SALDO REKENING (1) Nomor surat peringatan penyampaian (2) Lokasi, tanggaljbulanjtahun laporan saldo Rekening surat peringatan penyampaian laporan saldo Rekening (3) Jumlah lampiran surat peringatan penyampaian laporan saldo Rekening (bila ada). (4) Jabatan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerja, a tau Pimpinan BLU. (5} Nama Satuan Kerja. (6) Alamat Satuan Kerja. (7) Nama bulan periode (8) Tanggal 10 atau hari kerja terakhir pelaporan (9) Nama Kepala KPPN mitra Satuan Kerja (10) Nomor Induk Pegawai Kepala KPPN pelaporan Rekening sebelum tanggal 10 terhitung dua bulan sejak bulan periode yang belum disampaikan. (11) Sekretaris JenderaljSekretaris Utama masing-masing Kementerian N egara/ Lembaga (12) Unit eselon II Kementerian Negara/Lembaga untuk instansi vertikal atau Sekretaris Daerah untuk instansi otonomi dae,:r-9-h masing- masing Satuan Kerja (13) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi masing­ masing KPPN
108- P. FORMAT SURAT PERINTAH BLOKIR REKENING KOP SURAT Nomor : ... ( 1) ... (2) Sifat : Sangat Segera Lampiran : ... (3) Hal : Perin tah Blokir Rekening Yth. Pimpinan Bank ... (4) Di ... ; ... (5) Dalam rangka pengelolaan Menteri Keuangan Nomor : ... Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian mengingat: a. Surat Kuasa dari Kuasa Pengguna AnggaranjPemimpin dan ketertiban Rekening sesuai Peraturan . /PMK.05/2017 tentang Pengelolaan NegarajLembaga dan BLU /Kepala (6) kepada kami selaku ... Satuan Kerja ... (7). Kerjasama ... Rekening b. Perjanjian Pengelolaan Pemerintah Milik Kementerian Negara/Lemba Direktorat gajSatuan Kerja Pada Bank UmumjKantor Pos antara J enderal Perbendaharaan dengan ... (8) dengan ini diminta kerjasama dengan pemberitahuan 1. Nomor Rekening : ... Saudara untuk melakukan blokir debit sampai berikut: lebih lanjut dari kami, atas Rekening (9) (10) ... Nama Rekening : ... 2. dst. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih. an. Menteri Keuangan (11), ... NIP ... (12) (13) Tembusan: 1 ... (14) 2 ... (15) 3 ... (16) (17) 4 ...
109- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH BLOKIR REKENING (1) Nomor surat perintah blokir Rekening (2) Lokasi, (3) Jumlah lamp iran surat perintah (4) Nama Bank Umum dan Cabang (untuk Kuasa BUN Pusat: nama tanggaljbulanjtahun surat perintah blokir Rekening blokir Rekening (bila ada). badan usaha Bank Umum) tempat rekening yang akan diblokir dibuka. (5) Alamat Bank Uml:�ln dan Cabang untuk (Kuasa BUN Pusat: nama badan usaha Bank Umum) tempat rekening dibuka yang akan diblokir (6) Nama Satuan Kerja pemberi kuasa yaitu Satuan Kerja pemilik Rekening yang akan diblokir (7) Diisi Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah (8) Nama badan usaha (9) Nomor Rekening yang akan diblokir. yang akan diblokir. (10) Nama Rekening Bank Umum. (11) Diisi Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara atau Kepala Kantor. (12) Nama Direktur Pengelolaan Kas Negara atau Kepala KPPN mitra Satuan Kerja (13) Nomor Induk Pegawai Direktur KPPN mitra Satuan Kerja Pengelolaan Kas Negara atau Kepala (14) Nama Satuan ( 15) Sekretaris J enderal I Sekretaris U tama masing-rna sing Kernen terian N egara/ Lembaga (16) Unit eselon II Kementerian Negara/Lembaga untuk instansi vertikal atau Sekretaris Daerah untuk instansi otonomi daerah masing- masing Satuan Kerja (17) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi masing­ masing KPPN
110- Q. FORMAT SURAT PERINTAH PENCABUTAN BLOKIR REKENING KOP SURAT Nomor : ... ( 1) ... (2) Sifat : Sangat Segera Lampiran : ... (3) Hal : Perintah Pencabutan Blokir Rekening Yth. Pimpinan Bank ... (4) Di ... (5) Dalam rangka pengelolaan Menteri Keuangan Nomor : ... Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian mengingat: a. Surat Kuasa dari Kuasa Pengguna AnggaranjPemimpin dan ketertiban Rekening sesuai Peraturan . /PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Negara/Lembaga dan BLU jKepala Satuan ... Pengelolaan (6) kepada kami selaku ... (7). Kerjasama Rekening Pemerintah b. Perjanjian Milik Kementerian NegarajLemba Direktorat gajSatuan Kerja Pada Bank Umum/Kantor Pos antara Jenderal Perbendaharaan dengan ... (8) dengan ini diminta kerjasama Rekening berikut: 1. Nomor Rekening Nama Rekening Saudara untuk mencabut blokir debit atas : ... : ... (9) (10) 2. dst. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih. an. Menteri Keuangan ( 11)' ... NIP ... (12) · · · · · · · · · · · ... (13) Tembusan: 1 ... 2 ... 3 . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 ... (14) (15) .7�J16) (17) ...
111 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENCABUTAN BLOKIR REKENING (1) Nomor surat perintah (2) Lokasi, tanggaljbulan/ pencabutan blokir Rekening tahun surat perintah pencabutan blokir Rekening (3) Jumlah lampiran (4) Nama Bank Umum dan Cabang (untuk Kuasa BUN Pusat: nama perintah pencabutan blokir Rekening (bila ada). badan usaha Bank Umum) tempat rekening yang akan dibuka. (5) Alamat Bank Umum dan Cabang untuk (Kuasa BUN Pusat: nama badan usaha Bank Umum) tempat rekening yang akan diblokir dibuka (6) Nama Satuan Kerja pemberi kuasa yaitu Satuan Kerja pemilik Rekening yang akan dibuka blokir (7) Diisi Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah (8) Nama badan usaha Bank Umum. (9) Nomor Rekening (10) Nama Rekening (11) Diisi Direktur yang akan dibuka blokir. yang akan dibuka blokir. Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara atau Kepala Kantor. (12) Nama Direktur P�ngelolaan Kas Negara atau Kepala KPPN mitra Satuan Kerja (13) Nomor Induk Pegawai Direktur KPPN mitra Satuan Kerja Pengelolaan Kas Negara atau Kepala (14) Nama Satuan ( 15) Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (16) Unit eselon II Kementerian Negara/Lembaga untuk instansi vertikal atau Sekretaris Daerah untuk instansi otonomi daerah masing- masing Satuan Kerja (17) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi masing­ masing KPPN
112- R. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN REKENING PASIF KOP SURAT ... ( 1) Nomor : ... (2) Sifat : Segera Lampiran : ... (3) Hal : Pemberitahuan Rekening Pasif Yth ... (4) (5) ... Di ... (6) Dalam rangka dan ketertiban Rekening sesuai /PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian pengelolaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ... Pengelolaan bahwa berdasarkan NegarajLembaga, pada kami, Rekening yang Saudara kelola telah Rekening 1. Nom or Rekening : ... dengan ini disampaikan data yang ada dikategorikan sebagai pasif se bagai beriku t: (7) (8) (9) (10) Nama Rekening : ... Bank Tanggal transaksi : ... terakhir: ... 2. dst. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk segera melakukan transaksi dipergunakan yang selama satu tahun tergolong sej ak tanggal transaksi keuangan atau menutup Rekening apabila tidak lagi. Perlu disampaikan, bahwa kami akan menutup Rekening sebagai Rekening pasif atau dua tahun terakhir. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. an. Menteri Keuangan Kepala Kantor, ... ( 11) ... NIP ... (12) Tembusan: 1 ... 2 ... 3 ... (-14) ... (15) ... (16) ...
113- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN REKENING PASIF (1) Nomor surat pemberitahuan (2) Lokasi, (3) Jumlah lampiran (4) Jabatan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Rekening pasif tanggaljbulanjtahun surat pemberitahuan Rekening pasif Rekening surat pemberitahuan pasif (bila ada). atau Kepala Satuan Kerja, atau Pimpinan BLU. (5) Nama Satuan Kerja. (6) Alamat Satuan Kerja. (7) Nom or Rekening (8) Nama Rekening (9) Nama Bank Umum dan Cabang tempat Rekening dibuka terakhir ( 1 0) Tanggal transaksi (11) Nama Kepala KPPN mitra Satuan Kerja tergolong pas if kategori tergolong kategori pasif (12) Nomor Induk Pegawai Kepala KPPN (13) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama masing- masing Kementerian NegarajLembaga (14) Unit eselon II Kementerian Negara/Lembaga untuk instansi vertikal atau Sekretaris Daerah untuk instansi otonomi daerah masing- masing Satuan Kerja (15) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi masing­ masing KPPN
i 14- S. FORMAT SURAT KONFIRMASI PENUTUPAN RE�ENING KOP SURAT Nomor : ... ( 1) ... (2) Sifat : Sangat Segera Lampiran : ... (3) Hal : Konfirmasi Penutupan Rekening (4) Yth ... (5) ... Di ... (6) Dalam rangka pengelolaan dan ketertiban Rekening sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ... Pengelolaan NegarajLembaga, penutupan RekerJ.ing ... 1... 2. dst. /PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian bahwa kami akan melakukan mulai tanggal dengan ini disampaikan yang Saudara kelola terhitung ... (7) dengan pertimbangan: (8); ... Rekening dimaksud adalah sebagai berikut: (9) 1. Nomor Rekening : ... (10) (11) (12) ... Nama Rekening : ... Bank Tanggal transaksi : ... terakhir: ... 2. dst. Apabila Saudara masih ingin menggunakan :Kekening tersebut kami sebelum tanggal ... diatas, agar segera menghubungi (13) Demikian disampaikan, atas perhatiannya dh:_capkan terimakasih. an. Menteri Keuangan (14), ... NIP ... (15) (16) Tembusan: 1... 2 ... 3 ... · ... 4 ... ( 17) ... (18) (19) (20) ...
115- PETUNJUK PENGISIAN SURAT KONFIRMASI PENUTUPAN REKENING (1) Nomor surat konfirmasi surat konfirmasi (2) Lokasi, tanggaljbulanjtahun (3) Jumlah lampiran (4; Jabatan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, penutupan Rekening penutupan Rekening penutupan Rekening (bila ada). surat konfirmasi atau Kepala Satuan Kerja, atau Pimpinan BLU. (5: Nama Satuan Kerja. (6: Alamat Satuan Kerja. (7: Tanggal pelaksanaan penutupan Rekening, sebagaimana akan dituangkan dalam surat perintah yang akan penutupan Rekening disampaikan kepada pihak Bank Umum (8) Pertimbangan (9) Nomor Rekening (10) Nama Rekening (11) Nama Bank Umum dan Cabang tempat Rekening (12) Tanggal transaksi terakhir (13) Tanggal batas akhir konfirmasi kerja sebelum perintah penutupan Rekening yang akan ditutup yang akan ditutup dibuka yang akan ditutup Rekening dari Satuan Kerja, misalnya lima hari penutupan· Rekening. (14) Diisi Direktur Jenderal cq Direktur Pengelolaan· 'Kas Negara atau Kepala Kantor. (15) Nama Direktur Pengelolaan Kas Negara atau Kepala KPPN mitra Satuan Kerja (15) Nomor Induk Pegawai Direktur KPPN mitra Satuan Kerja Pengelolaan Kas Negara atau Kepala (17) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara atau Kepala KPPN, sesuai penerbit surat konfirmasi penutupan Rekening ( 18) Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama masing- masing Kementerian N egara I Lem bag a (19) Unit eselon II Kementerian Negara/Lembaga untuk instansi vertikal atau Sekretaris Daerah untuk instansi otonomi daerah masing- masing Satuan Kerja (20) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi masing­ masing KPPN
116- T. FORMAT SURAT PERINTAH PENUTUPAN REKENING I. SURAT PERINTAH PENUTUPAN REKENING KOP SURAT Nomor : ... ( 1) ... (2) Sifat : Sangat Segera Lampiran : ... (3) Hal : Perintah Penutupan Rekening Yth. Pimpinan Bank ... (4) ... Di ... (5) Dalam rangka pengelolaan dan ketertiban Rekening sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ... Pengelolaan Negara/Lembaga a. Surat Kuasa dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin /PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian dan mengingat: BLU jKepala (6) kepada kami selaku Satuan Kerja ... (7); Kerjasama ... b. Perjanjian Pengelolaan Rekening Pemerintah Milik Kementerian Negara/Lemba Direktorat gajSatuan Kerja Pada Bank Umum/Kantor Pos antara Jenderal Perbendaharaan dengan ... (8); dan c... (9) dengan 1n1 diminta kerjasama Saudara untuk menutup Rekening ... (10): Nomor Rekening Nama Rekening : ... : ... ( 11) (12) Penutupan Rekening dimaksud agar dapat dilaksanakan efektif mulai tanggal ... (13) Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih. an. Menteri Keuangan (14), ... NIP ... (15) (16) Tembusan: 1... 2 ... 3 ... 4 ... ( 17) (18) ... (19) (20) ...
117- II. LAMPIRAN SURAT PERINTAH PENUTUPAN REKENING Lamp iran ... (21) ... (22) ... (23) DAFTAR PENUTUPAN REKENING No Nama Rekening Nomor Rekening Cabang Keterangan 1 2 3 4 5 an. Menteri Keuangan (24)' ... NIP ... (25) (26)
118- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENUTUPAN REKENING (1) Nomor surat perintah penutupan Rekening (2) Lokasi, tanggaljbulan/ tahun surat perintah perintah penutupan Rekening (3) Jumlah lampiran (4) Nama Bank Umum dan Cabang (untuk Kuasa BUN Pusat: nama Bank Umum) tempat rekening perintah pencabutan blokir Rekening (bila ada). badan usaha dibuka. (5) Alamat Bank Umum dan Cabang untuk (Kuasa BUN Pusat: nama badan usaha Bank Umum) tempat rekening dibuka (6) Nama Satuan Kerja pemberi kuasa yaitu Satuan Kerja pemilik Rekening yang akan ditutup (7) Diisi Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah (8) Nama badan usaha Bank Umum. (9) Hal lain yang menjadi pertimbangan (10) Diisi dengan "sebagai (bila ada) berikut" bila hanya satu Rekening yang akan ditutup, atau "sebagaimana terlampir" bila terdapat beberapa Rekening yang akan ditutup. (11) Nomor Rekening yang akan ditutup (bila hanya satu). (12) Nama Rekening yang akan akan ditutup (bila hanya satu). (13) Tanggal efektif Rekening akan ditutup oleh pihak Bank Umum (14) Diisi Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara atau Kepala Kantor. (15) Nama Direktur Pengelolaan Kas Negara atau Kepala KPPN mitra Satuan Kerja (16) Nomor Induk Pegawai Direktur Pengelolaan Kas Negara atau Kepala KPPN mitra Satuan Kerja (17) Nama Satuan Kerja pemilik Rekening (18) Sekretaris JenderaljSekretaris Utama masing- masing Kementerian N egara/ Lembaga (19) Unit eselon II Kementerian NegarajLembaga untuk instansi vertikal atau Sekretaris Daerah untuk instansi otonomi daerah masing- masing Satuan Kerja (20) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi masing- masing KPPN (21) Nomor lampiran surat perintah penutupan Rekening (22) Nomor surat perintah penutupan Rekening (23) Tanggaljbulanjtahun (24) Diisi Direktur surat perintah Rekening penutupan Perbendaharaan Jenderal c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara atau Kepala Kantor.
119- (25) Nama Direktur Pengelolaan Kas Negara atau Kepala KPPN mitra Satuan Kerja (26) Nomor Induk Pegawai Direktur Pengelolaan Kas N�gara atau Kepala KPPN mitra Satuan Kerja
120- U. FORMAT LAPORAN SALDO REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA LAPORAN SALDO REKENING <nama satuan kerja> PER <tanggaljbulanjtahun pelaporan> Bank ' Satuan Kerja Rekening Rekening Tanggal Persetujuan Sal do Transaksi Akhir Terakhir Kode No Keterangan Kode Jenis Cabang Rekening BA Es.l Kode Nomor Nama Nama Kode Nomor Tanggal Telah Menjadi Hak Negara 1 2 3 dst Jumlah Belum/Tidak Menjadi Hak Negara 1 2 3 dst Jumlah KPA/Pimpinan BLU /Kepala Satuan Kerja <Nama> NIP ... r
121 - V. FORMAT DAFTAR SALDO REKENING PADA KPPN DAFTAR SALDO REKENING KPPN <nama KPPN> PER< tanggaljbulanjtahun pelaporan> Satuan Kerja Rekening Bank Rekening Persetujuan Tanggal Transaksi Terakhir Sal do Akhir Kode Kode Nama Cabang Rekening Nom or Tanggal Keterangan No Kode Jenis Es.l Kode Nom or Nama BA Telah Menjadi Hak Negara 1 2 3 dst Jumlah Belum/Tidak Menjadi Hak Negara 1 2 3 dst Jumlah Kepala Kantor, <Nama> NIP ... f
122- W. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR SALDO REKENING PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN REKAPITULASI DAFTAR SALDO REKENING Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi ... PER < tanggaljbulanjtahun pelaporan> Tanggal Persetujuan Rekening Transaksi Terakhir Satuan Kerja Rekening Bank Kode KPPN BA Es.l Kode Nom or Nama Kode Kode Nama Cabang Rekening Nomor Tanggal Saldo Akhir No Keterangan Kode Jenis Telah Menjadi Hak N�gara 1 2 3 dst Jumlah < Belum/Tidak Menjadi Hak Negara 1 2 3 dst Jumlah
�-
Kepala Kantor,
<Nama>
NIP ... r
123- X. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR SALDO REKENING PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN REKAPITULASI DAFTAR SALDO REKENING PER< tanggaljbulanjtahun pelaporan> Tanggal Transaksi Terakhir Satuan Kerja Rekening Bank Persetujuan Rekening Sal do Akhir Kode Kode Nama Cabang Rekening Nom or Tanggal Kode Kode Kanwil KPPN BA Es.l Keterangan No Kode Jenis Kode Nom or Nama Telah Menjadi Hak Negi:ua 1 2 3 dst Jumlah Belum/Tidak Menjadi Hak Negara 1 2 3 dst p Jumlah an. Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur Pengelolaan Kas N egara, <Nama> NIP ... t-
124- Y. FORMAT LAPORAN ARSIP DATA LAPORAN REKENING DARI BANK UMUM Jenis Nom or Nama Kode Sandi Sandi lokasi Wilayah Tanggal Sal do Bank Bank cabang Bank Rekening Rekening Tanggal Kode Jenis Kategori Status Transaksi Rekening Rekening Terakhir �
125- Z. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DENGAN SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA I. BERITA ACARA REKONSILIASI DENGAN SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA KOP SURAT BERITA ACARA REKONSILIASI REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ANTARA DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA/ KPPN ... DENGAN <nama satUffn kerja/Kementerian Negara/Lembaga> Nomor: BAR-<nomor berita acara rekonsiliasi> tanggal ... bulan ... Pada hari ini ... tahun ... telah dilakukan Rekonsiliasi Data Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian NegarajLembaga yang selanjutnya disebut sebagai Rekening antara <Direktorat Pengelolaan Kas Negara/KPPN ... > dengan <nama satuan kerja/Kementerian Negara/Lembaga> untuk periode data Rekening sampa1 dengan tanggal <tanggal, bulan, tahun> sebagai berikut: Rekening yang direkonsiliasi pada <nama satuan kerjajKementerian Negara/Lembaga> bertujuan untuk mendapatkan kepastian data jumlah Rekening yang memiliki izin dari Kuasa BUN dibandingkan dengan jumlah Rekening yang tercatat pada <nama satuan kerjajKementerian NegarajLembaga>. 2. Data awal Rekening dengan status aktif pada database Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan yang dicatat pada <nama satuan kerjajKementerian Negara/Lembaga> sebelum dilakukan rekonsiliasi berikut: adalah sebagai Jenis Rekening Data DJPb Data <Satuan Kerja/ Kementerian Negara/ Lembaga> Re ke ning Pe ne rimaan ... Re ke ning Pe nge 1 uaran ... Rekening Lainnya ...
126- 3 . Setelah dilakukan rekonsiliasi, diperoleh data sebagai berikut: Data Berbeda Dengan Data Berbeda DJPb Dengan Rekening Data Sarna <Satuan Kerja/ Kementerian Jenis Keterangan Negara/ Lembaga> Rekening Penerirnaan ... IIIII ... Rekening Pengeluaran ... Rekening Lainnya IIIII ... 4. Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana angka 3 , perlu dilakukar. penelusuran lebih lanjut terhadap perbedaan Rekening tersebut Penelusuran tersebut akan dilakukan oleh kedua belah pihak dan akar. dilaporkan kembali kepada Kuasa BUN paling lambat sepuluh hari kerjc. sejak berita acara ini ditandatangani. 5. Hasil rekonsiliasi data Rekening pemerintah pusat dimaksud sebagaimanc. terlampir merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara lnl. an. Direktur Pengelolaan Kas Negara/ <nama satuan kerjaj Kepala KPPN ... Kementerian NegarajLembaga> Kasubdit MRLPPB/ Kasi ... <jabatan> <nama> <nama> NIP ... NIP ... Petugas Rekonsfliasi <nama> NIP ...
127- II. LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DENGAN SATUAN KERJA/KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Satuan Kerja Rekening Surat Persetujuan Kode No. KPPN BA Kode Nama Nomor Nama Jenis Bank& Surat Tanggal Cabang Rekening Penerimaan 1 2 3 dst. Rekening Pengeluaran 1 2 3 dst. . . Rekening Lainnya 1 2 3 dst. r-
128- AA. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DENGAN BANK UMUM I. BERITA ACARA REKONSILIASI DENGAN BANK UMUM KOP SURAT BERITA ACARA REKONSILIASI REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ANTARA DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA/ KPPN ... DENGAN <nama bank umum> Nomor: BAR-<nomor berita acara rekonsiliasi> Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... telah dilakukan Rekonsiliasi Data Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian NegarajLembaga yang selanjutnya disebut sebagai Rekening antara <Direktorat Pengelolaan Kas Negara/KPPN ... > dengan <nama bank umum> untuk periode data Rekening sampai dengan tanggal <tanggal, bulan, berikut: tahun> sebagai 1. Rekening yang direkonsiliasi pada <nama bank umum> bertujuan untuk mendapatkan kepastian data jumlah Rekening yang memiliki izin dari Kuasa BUN di3andingkan pada dengan jumlah Rekening yang tercatat <nama bank umum>. 2. Data awal Rekening dengan status aktif pada database Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan yang dicatat pada <nama bank umum> sebelum dilakukan rekonsiliasi adalah sebagai berikut: Uraian Data Kemenkeu DJPb Data <BankUmum> Jumlah Re ke ning ... 3 . Setelah dilakukan rekonsiliasi, diperoleh data sebagai berikut: Data Tidak Terdapat Pada Pada Data Tidak Terdapat Data Sarna <nama Bank Umum> Kemenkeu DJPb Keterangan ... 4. Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana angka 3, perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap perbedaan Rekening tersebut. Penelusuran tersebut akan dilakukan oleh kedua belah pihak dan akan dilaporkan kembali kepada Kuasa BUN paling lambat sepuluh hari kerja sejak berita acara ini ditandatangani.
129- 5. Hasil rekonsiliasi data Rekening pemerintah pusat dimaksud sebagaimana terlampir merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara lnl. ar:. Direktur Pengelolaan Kas Negara/ <nama bank umum> Kepala KPPN ... <kantor pusat/ cabang ... > Kasubdit MRLPPB/ Kasi ... <jabatan> <nama> <nama> NIP ... NIP ... Petugas Rekonsiliasi <nama> NIP ...
130 - II. FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DENGAN BANK UMUM Rekening No. Nomor Nama Sal do Bank & Cabang Rekening Tidak Tercatat Pada Kemenkeu -DJPb 1 2 3 dst. Rekening Tidak Tercatat Pada <nama bank umum> 1 ,...� 2 3 dst. Rekening Sama Antara Kemenkeu-DJPb Dengan <nama bank umum> 1 2 3 I dst. MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U. K:ementerian I