KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lamongan Tahun 2018 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2018, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi pokok LKjIP Kabupaten Lamongan Tahun 2018 ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan selama tahun 2018, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Lamongan. Namun demikian, dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran OPD dan aparatur i
pemerintah Kabupaten Lamongan mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan masing-masing. Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya oleh masing-masing OPD Pemerintah Kabupaten Lamongan secara lebih sinergis. Lamongan, Januari 2019 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN dr. TAUFIK HIDAYAT Pembina Utama Muda NIP.19630702 198903 1 012 ii
DAFTAR ISI Kata Pengantar ... Daftar Isi ... Ikhtisar Eksekutif ... BAB I PENDAHULUAN ... ... A. Latar Belakang ... B. Maksud dan Tujuan... . C. Gambaran Umum Oirganisasi ... .. D. Sistematika ... .. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA... .... A. Rencana Strategis ... .. A.1 Visi dan Misi ... A.2 Tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran ... ...... .. A.3 Program dan Kegiatan ... .. B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018.... .... . C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ... .... ... BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... . A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 ... A.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 ... .. A.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya ... . A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standart Nasional ... B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kenerja Tahun 2018... C. Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2018...... . BAB IV PENUTUP Lampiran ... ...... .. 1. Matrik Renstra OPD Tahun 2016 - 2021 2. Penyempurnaan Rensta OPD 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD 4. Pengukuran Kinerja OPD iii i iii iv 1 1 2 2 7 9 9 9 10 11 17 18 19 19 19 20 20 21 22
IKHTISAR EKSEKUTIF Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab teknis pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, yang dalam hal ini sudah mengalami perubahan baik pada misi, tujuan, sasaran maupun Indikator Kinerjanya. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan menjabarkan tujuan tersebut kedalam 1 (satu) sasaran, dimana untuk mewujudkan sasaran tersebut telah ditetapkan program operasional dan kegiatan pokok. Untuk mengukur pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan telah ditetapkan indikator pencapaian keberhasilan sasaran sejumlah 2 (dua) indikator. Diantara indikator yang ada pada tahun 2018 di rumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun 2 (dua) indikator kinerja utama tersebut adalah "Angka Harapan Hidup" dan "Indeks Kepuasan Masyarakat" Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2018 merupakan laporan capaian kinerja (performans result) selama tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018, selama periode tahun tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan melaksanakan 14 Program ditambah Program Pelayanan Administrasi perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kauangan. Dari 18 program dijabarkan dalam 101 kegiatan untuk iv
mencapai 1 (satu) sasaran strategis dengan sejumlah indikator sasaran sebagaimana telah di sebutkan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Perkantoran 2. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 3. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4. Penyediaan Tenaga Kesehatan (Dana BK) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 4. Pembangunan Gedung Kantor (DBHCT) 5. Pembangunan Gedung Kantor (Dana Pajak Rokok) 3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan 3. Peningkatan Pengetahuan Asset Puskesmas 4. Pemandirian dan Pemantapan Internship 5. Monev Sistem Informasi Kepegawaian 6. Binwas Mutu Tenaga Kesehatan 4. Program Peningkatan Penegembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 3. Forum OPD v
5. 6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Peningkatan, Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan 3. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien di Puskesmas 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3. Pelayanan Rawat Jalan Gratis di Puskesmas 4. Peningkatan Mutu Perizanan Sarana Kesehatan Swasta dan Praktek Perorangan 5. Penyediaan Biaya Operasinal dan Pemeliharaan (JKN) 6. Pelayanan Rawat Inap Gratis Ruang Kelas III di Puskesmas 7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas 8. Pengembangan Taman Posyandu 9. Kunjungan Pusling di Desa Terpencil /Desa Perbatasan 10. Biaya Operasional Kesehatan Di Puskesmas 11. Biaya Operasional Kesehatan Di Kabupaten 12. Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 13. Peningkatan Kesehatan Bagi Masyarakat Terdampak/ Pengungsi Korban Bencana 14. Peningkatan Mutu Perizinan Sarana Kesehatan Tradisional dan Praktek Perorangan 15. Sosialisasi Peningkatan Asuhan Mandiri di Puskesmas dan Masyarakat 16. Pembinaan Hatra yang Menyelenggarakan Yankes Tradisional 17. Standar Perijinan, Sarana, Mutu Pelayanan Kesehatan/ RS 18. Monitoring dan Implementasi Universal Health Coverage (UHC) (DBHCT) vi
7. 8. 9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengembangan Desa Siaga Aktif 2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posyandu 3. Pengembangan Media Promosi Kesehatan 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Posyandu Insentif Kader 5. Peningkatan Kapasitas Kader Saka Bhakti Husada 6. Survey Rumah Tangga Ber-PHBS 7. Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas 8. Pengembangan UKBM (Peningkatan Kinerja Poskestren) 9. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas untuk Remaja Pedesaan 10. Pertemuan Koordinasi Dlam Rangka Optimalisasi Kinerja Poskosdes 11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu (Dana Insentif Daerah) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin (Program Kemiskinan) 2. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit. A dan kekurangan zat Gizi Mikro Lainnya 3. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 4. Sosialisasi, Penyuluhan dan Pembinaan Bidang Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Pembinaan dan Pengawasan Air Bersih dan Depo Air Minum 2. Pengolahan Limbah Medis Padat 3. Pengolahan Limbah Cair (Pembangunan IPAL) (Dana Alokasi Khusus) vii
4. Monitoring dan Evaluasi Pasca Program Open Defecation Free (ODF) 5. Pengembangan Program Kabupaten Sehat 6. Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Bagi Calon Jamaah Haji 7. Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 8. Pemeriksaan Sampel Udara Dan Pemeriksaan Air Badan Air 10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1. Penyemprotan Fogging/Sarang Nyamuk 2. Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah 3. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 4. Peningkatan Cakupan Imunisasi 5. Pengadaan Sarana Penyimpan Vaksin 6. Pekan Imunisasi Nasional/Campak 7. Penanggulangan Penderita AFP, Campak, KLB dan Flu Burung 8. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 9. Pengamatan dan Pencegahan Program Imunisasi dan Penanggulangan Kasus PD3I 10. Peningkatan dan Pelatihan Petugas Keswa dan Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie 11. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 12. Pelayanan Kesehatan Indera 13. Pembinaan Paguyuban Tuberkulosis Paru 14. Penanggulangan Penyakit HIV / AIDS 15. Pengadaan Sarpras Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular 16. Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji 17. Pengadaan Sarpras Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular (DAK Non Fisik) viii
11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas 3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas Menuju BLUD 12. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya (Program Kemiskinan) 2. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya (Dana Pajak Rokok) 13. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1. Pengadaan Puskesmas Keliling 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu (Dana Pajak Rokok) 3. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DBHCT) 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 5. Pengembangan Sarana Prasarana Puskesmas 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Dokter 7. Pembiayaan Perijinan, Sertifikasi dan Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan 8. Pengadaan, Peningkatan/Pemeliharaan dan Perbaikan Prasarana Kesehatan (Dana Alokasi Khusus) 9. Pengadaan, Peningkatan/Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Kesehatan (Dana Alokasi Khusus) 14. Program Penigkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita ix
15. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 1. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 2. Peningkatan Kualitas Laboratorium Pemeriksaan Makanan dan Minuman 16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1. Pembinaan Puskesmas PONED oleh Tim PONEK Kabupaten 2. Telaah Manajemen Program Kesehatan Reproduksi 3. Telaahan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 4. Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut (Usila) 5. Audit Maternal Perinatal (AMP) 6. Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) (DAK Non Fisik) 7. Pemeriksaan Papsmear, IVA dan Kanker Payudara (DBHCT) 8. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kesehatan Sekolah 17. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas 1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas 2. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas (BLUD) 18. Program Pengembangan Data/ Informasi Bidang Kesehatan 1. Peningkatan Petugas Tentang Simpustronik 2. Aplikasi Data SIK Secara Elektronik 3. Pembuatan Profil Kesehatan Secara umum kendala dan hambatan yang dihadapi pada tahun 2018 adalah faktor dukungan anggaran serta tepatnya perencanaan sesuai dengan waktu dan kebutuhan utnuk masing-masing program dan kegiatan. x
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 03 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor: 58 tahun 2016 adalah melaksanakan kewenangan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan. Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selaras dengan sasaran Dinas Kesehatan "Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat" dengan indikator sasaran "Angka Harapan Hidup & Indeks Kepuasan Masyarakat" dimana pembangunan kesehatan harus dengan seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berpedoman pada tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada Standart Pelayanan Minimal (SPM). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN Adapun penjelasan maksud dan tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut: 1. Maksud Penyusunan LKjIP a. Sebagai acuan untuk menyusun perencanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun berikutnya. b. Sebagai barometer/tolok ukur keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. 2. Tujuan Penyusunan LKjIP a. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksaanaan tupoksi dan kewenangan pengelolaan sumber daya. b. Untuk memberikan gambaran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi : 1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Program dan Evaluasi; Sub Bagian Umum; serta Sub Bagian Keuangan 2. Bidang Pelayanan Kesehatan, yang terdiri atas : Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional, 3. Bidang P2P, yang terdiri atas Seksi Surveilans dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa, 4. Bidang Sumberdaya Kesehatan yang terdiri atas Seksi Kefarmasian, Seksi Alkes dan PKRT, Seksi SDM Kesehatan, 5. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat yang terdiri atas Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat, Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesling, Kesker dan Kesorga. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 2
Kepala Dinas Jabatan Fungsional Subag Umum Bidang Kesehatan Masyarakat Bidang Pencegahan dan Pengend. Penyakit Bidang Pelayanan Kesehatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Msyarakat Seksi Surveilans dan Imunisasi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Seksi Promkes dan Pmberdayaan Masyarakat Seksi Pencghan & Pengend. Peny. Menular Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Seksi Kesling, Kesker dan KesOr Seksi Pencghan & Pngnd. PTM dan Keswa Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional UPTD Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Sekretariat Subag Keuangan Subag Progrm & Evaluasi Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi Kefarmasian Seksi Alat Kesehatan dan PKRT Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan 3
Penyusunan LKJiP Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya yang terdiri dari program-progam kesehatan seperti tercantum dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) tahun 2018 yang meliputi 18 program, 101 kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretariat dan 4 Bidang, yaitu : 1. Sekretariat = 24 kegiatan 2. Bidang Pelayanan Kesehatan = 17 kegiatan 3. Bidang P2P = 18 kegiatan 4. Bidang Sumber Daya Kesehatan = 11 kegiatan 5. Bidang Kesehatan Masyarakat = 29 kegiatan 6. UPT Lab & GFK = 2 kegiatan Kebutuhan akan sumber daya manusia bidang kesehatan sebagai pemeran utama berhasilnya program-program layanan kesehatan memberikan peran yang sangat besar dalam proses pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan telah menyediakan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan. Hal itu tidak terlepas dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada. Sumber daya manusia dimaksud tersebar di puskesmas maupun Dinas kesehatan yang diklasifikasikan sesuai dengan profesi, status dan kepangkatan : 1. Personil Untuk mendukung keberhasilan seluruh program bidang kesehatan dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya kesehatan tersebut, maka di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan telah disediakan tenaga kesehatan yang di klasifikasikan sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 4
a. PNS 1 Dokter umum sebanyak : 58 orang 2 Dokter gigi sebanyak : 28 orang 3 Kebidanan sebanyak : 487 orang 4 Keperawatan sebanyak : 278 orang 5 Kesehatan Masyarakat sebanyak : 1 orang 6 Sanitasi sebanyak : 8 orang 7 Apoteker sebanyak : 1 orang 8 Farmasi sebanyak : 5 orang 9 Laborat sebanyak : 19 orang 10 Gizi sebanyak : 15 orang 11 Administrasi sebanyak : 252 orang 12 Perawat Gigi sebanyak : 13 orang 13 Pejabat Struktural sebanyak : 22 orang b. Kontrak dan Sukwan 1 Dokter umum sebanyak : 7 orang 2 Dokter gigi sebanyak : 4 orang 3 Kebidanan PTT sebanyak : 50 orang 4 Keperawatan PTT sebanyak : 154 orang 5 Administrasi sebanyak : 41 - orang 6 Gizi sebanyak : 10 - orang 7 Lain-lain sebanyak : 327 orang Bila tenaga tersebut klasifikasi berdasar pada kepangkatan sebagai berikut : 1 Pembina Utama sebanyak : orang 2 Pembina Utama Madya sebanyak : orang 3 Pembina Utama Muda sebanyak : 7 orang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 5
4 Pembina Tk. I : 11 orang 5 Pembina sebanyak : 63 orang 6 Penata Tk. I sebanyak : 219 orang 7 Penata sebanyak : 160 orang 8 Penata Muda Tk. I sebanyak : 165 orang 9 Penata Muda sebanyak : 167 orang 10 Pengatur Tk. I sebanyak : 210 orang 11 Pengatur sebanyak : 162 orang 12 Pengatur Muda Tk. I sebanyak : 6 orang 13 Pengatur Muda : 14 orang 14 Juru Tk. I : orang 15 Juru : 1 orang 16 Juru Muda Tk. I : orang 17 Juru Muda : orang 2. Sarana dan Prasarana Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, baik itu pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten maupun Puskesmas dan jaringannya pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya Dinas Kesehatan selalu berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung program- program yang telah direncanakan. Adapun jumlah sarana kesehatan yang ada sebagai berikut : a. Sarana pelayanan kesehatan pemerintah : 1. Puskesmas : 33 buah 2. Poskesdes : 474 buah 3. Pustu : 109 buah 4. Polindes : 217 buah 5. Ponkesdes : 161 buah 6. Rumah Sakit daerah : 2 buah 7. Gudang Farmasi Kesehatan : 1 buah 8. Laboratorium Kesehatan : 1 buah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 6
b. Sarana pelayanan kesehatan swasta : 1. Klinik : 65 buah 2. Apotik sebanyak : 87 buah 3. Rumah Sakit Swasta sebanyak : 7 buah 4. Rumah Sakit Ibu dan Anak : 1 buah 5. Rumah Sakit Bedah : 1 buah 3. Pembiayaan Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2018 memperoleh total anggaran kinerja sebesar Rp.207.606.401.500,-. Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan untuk mewujudkan 18 (delapan belas) program dengan 101 (seratus satu) kegiatan yang secara rinci akan disampaikan pada Bab. III. D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan pengidentifikasian sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas, profil Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP 2018. Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan, Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dan Penetapan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan kabupaten Lamongan tahun 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 7
Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggung jawaban kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2018 Bab IV - Penutup, menjelaskan kesimpulan secara tertulis dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016, serta untuk mempersiapkan keberhasilan program dan kegiatan di tahun mendatang, maka Dinas Kesehatan Kabupaten yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai institusi yang mempunyai fungsi pelayanan, menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut: 1. Visi dan Misi a. Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan Visi adalah impian menantang yang diharapkan untuk masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi, merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu: "Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing". Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 9
b. Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah Misi ke-1 (satu) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu "Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan". 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran a. Tujuan Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-1 maka ditetapkan tujuan Dinas Kesehatan adalah "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat" dengan indikator tujuan "Indeks Kesehatan". TARGET TUJUAN INDIKATOR TUJUAN FORMULASI PERHITUNGAN TAHUN DASAR 2016 TAHUN AKHIR RENSTRA Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Indeks Kesehatan ((e0 - 25)/(85 - 25)) x 100 Dimana : e0 ; Angka Harapan Hidup; 25 Angka Min. Harapan Hidup (UNDP); 85 Angka Max. Harapan Hidup (UNDP) 0.796 0.801 - 0.804 b. Sasaran dan Indikator Sasaran Dalam rangka mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran Dinas Kesehatan adalah "Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat" dengan indikator sasaran "Angka Harapan Hidup & Indeks Kepuasan Masyarakat". Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 10
SASARAN STRATEGIS INDIKTOR SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN TAHUN DASAR 2016 2017 TARGET TAHUNAN 2018 2019 2020 2021 Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup Angka Perkiraan Lama Hidup: Rata-rata Penduduk dengan Asumsi tidak ada Perubahan pola mortalitas menurut Umur 71.77 71.79 71.83 71.86 71.90 71.94 Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah Nilai Rata-Rata IKM Tertimbang x Nilai Dasar Pengkonversian
80.25 80.75 81.26 81.76 c. Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum di Bidang Kesehatan Fungsi : Perumusan Kebijakan Teknis dan Strategis di Bidang Kesehatan KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN /PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup Angka Perkiraan Lama Hidup: Rata-rata Penduduk dengan Asumsi tidak ada Perubahan pola mortalitas menurut Umur Laporan BPS Kepala Dinas Kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah Nilai Rata-Rata IKM Tertimbang x Nilai Dasar Pengkonversian Survey Kepuasan Masyarakat Kepala Dinas Kesehatan 3. Program dan Kegiatan Guna pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, Renstra OPD, SPM Bidang Kesehatan ataupun RKT telah ditetapkan 18 (delapan belas) Program, dan 101 Kegiatan, adapun rincian program adalah sebagaimana berikut : a. Program Program Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 11
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7) Program Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat 8) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 9) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular 11) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 12) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 13) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 14) Program Penigkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 15) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 16) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak 17) Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas 18) Program Pengembangan Data/Informasi Bidang Kesehatan b. Kegiatan 1) Penyediaan Jasa Perkantoran, 2) Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran, 3) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 4) Penyediaan Tenaga Kesehatan (Dana BK), 5) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor, 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 12
8) Pembangunan Gedung Kantor (DBHCT), 9) Pembangunan Gedung Kantor (Dana Pajak Rokok), 10) Pendidikan dan Pelatihan Formal, 11) Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan, 12) Peningkatan Pengetahuan Asset Puskesmas, 13) Pemandirian dan Pemantapan Internship, 14) Monev Sistem Informasi Kepegawaian, 15) Binwas Mutu Tenaga Kesehatan, 16) Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala, 17) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi, 18) Forum OPD, 19) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, 20) Peningkatan, Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan, 21) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, 22) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, 23) Pelayanan Rawat Jalan Gratis di Puskesmas 24) Peningkatan Mutu Perizanan Sarana Kesehatan Swasta dan Praktek Perorangan. 25) Penyediaan Biaya Operasinal dan Pemeliharaan (JKN) 26) Pelayanan RIG Ruang Kelas III di Puskesmas. 27) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan JKN di Puskesmas 28) Pengembangan Taman Posyandu 29) Biaya Operasional Kesehatan Di Puskesmas, 30) Biaya Operasional Kesehatan Di Kabupaten, 31) Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional 32) Peningkatan Kesehatan Bagi Masyarakat Terdampak/ Pengungsi Korban Bencana, 33) Peningkatan Mutu Perizinan Sarana Kesehatan Tradisional dan Praktek Perorangan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 13
34) Sosialisasi Peningkatan Asuhan Mandiri di Puskesmas dan Masyarakat, 35) Pembinaan Hatra yang Menyelenggarakan Yankes Tradisional, 36) Standar Perijinan, Sarana, Mutu Pelayanan Kesehatan/ Rumah Sakit, 37) Monitoring dan Implementasi Universal Health Coverage, 38) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posyandu, 39) Pengembangan Media Promosi Kesehatan, 40) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Posyandu, 41) Survey Rumah Tangga Ber-PHBS, 42) Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas, 43) Pengembangan UKBM (Peningkatan Kinerja Poskestren), 44) Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas untuk Remaja Pedesaan, 45) Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Poskesdes, 46) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Posyandu Insentif Kader (Dana Insntif Daerah), 47) Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin (Program Kemiskinan), 48) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit. A dan kekurangan zat Gizi Mikro Lainnya, 49) Sosialisasi, Penyuluhan dan Pembinaan Bidang Kesehatan 50) Pembinaan dan Pengawasan Air Bersih & Depo Air Minum 51) Pengolahan Limbah Medis Padat, 52) Pengolahan Limbah Cair (Pembangunan IPAL) (DAK) 53) Monitoring dan Evaluasi Pasca Program Open Defecation Free (ODF), 54) Pengembangan Program Kabupaten Sehat, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 14
55) Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Bagi Calon Jamaah Haji, 56) Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, 57) Pemeriksaan Sampel Udara dan Pemeriksaan Air dan Badan Air, 58) Penyemprotan Fogging/Sarang Nyamuk, 59) Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah 60) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, 61) Peningkatan Cakupan Imunisasi, 62) Pekan Imunisasi Nasional/Campak, 63) Penanggulangan Penderita AFP, Kasus Campak, KLB dan Flu Burung, 64) Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, 65) Pengamatan dan Pencegahan Program Imunisasi dan Kasus PD3I, 66) Peningkatan dan Pelatihan Petugas Keswa dan Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie, 67) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, 68) Pelayanan Kesehatan Indera, 69) Pembinaan Paguyuban Tuberkulosis Paru, 70) Penanggulangan HIV/AIDS, 71) Pengadaan Sarpras Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular, 72) Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji, 73) Pengadaan Sarpras Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular (DAK Non Fisik), 74) Penilaian Kinerja Puskesmas, 75) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, 76) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan PKM Menuju BLUD, 77) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya (Program Kemiskinan), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 15
78) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya (Dana Pajak Rokok), 79) Rehabilitasi Sedang/Berat Pustu (Dana Pajak Rokok), 80) Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DBHCT), 81) Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, 82) Pengembangan Sarana Prasarana Puskesmas, 83) Pembiayaan Perijinan, Sertifikasi & Kalibrasi Alat-alat Kesehatan, 84) Pengadaan, Peningkatan/Pemeliharaan dan Perbaikan Prasarana Kesehatan (DAK), 85) Pengadaan, Peningkatan/Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Kesehatan (DAK), 86) Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita, 87) Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga, 88) Peningkatan Kualitas Laboratorium Pemeriksaan Makanan dan Minuman, 89) Pembinaan Puskesmas PONED oleh Tim PONEK Kab. 90) Telaah Manajemen Program Kesehatan Reproduksi, 91) Telaahan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), 92) Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut (Usila), 93) Audit Maternal Perinatal (AMP), 94) Jaminan Persalinan (JAMPERSAL (DAK Non Fisik), 95) Pemeriksaan Papsmear, IVA & Kanker Payudara (DBHCT) 96) Pemberdayaan Masyarakat Melalui UKS, 97) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas, 98) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas (BLUD) 99) Peningkatan Petugas tentang Simpustronik 100) Aplikasi Data SIK Secara Elektronik, 101) Pembuatan Profil Kesehatan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 16
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018 Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan/pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan sebagai arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada akhirnya mempunyai konstribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular 11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 12. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 13. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 15. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 17. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas 18. Program Pengembangan Data/Informasi Bidang Kesehatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 17
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan menejemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan perjajian pelaksanaan kegiatan antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dengan Bupati selaku atasan langsung sebagai upaya optimalisasi pencapaian target kinerja jangka menengah dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target, sebagai berikut : 1. Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Kinerja: Angka Harapan Hidup dengan target 71.83
Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 80.25 Penetapan kinerja Tahun 2018 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan yang telah disepakati bersama dengan Bupati Lamongan selaku atasan langsung selengkapnya sebagaimana terlampir. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018 Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Selanjutnya, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Hasil dari kinerja program dan kegiatan direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun anggaran 2018 dijelaskan berdasarkan pencapaian dalam pengukuran kinerja, dimana hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan berdasarkan skala sebagai berikut: 90 - 100 : Sangat Berhasil 70 - 90 : Berhasil 55 - 70 : Kurang Berhasil < 55 : Belum Berhasil Hasil pengukuran, evaluasi, dan realisasi sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut: NO INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2018 CAPAIAN TAHUN 2018 1 Angka Harapan Hidup 71.83 71.87 2 Indeks Kepuasan Masyarakat 80.25 80.31 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan yang KET. Sangat Berhasil Sangat Berhasil 19
Data dari Indikator Angka Harapan Hidup tahun 2018 di Kabupaten Lamongan adalah 71.87, hal ini lebih tinggi dari target yang ditentukan 71.83, maka capaian dari indikator tersebut adalah 100.06% atau dapat dikatakan sangat berhasil. Angka Harapan Hidup dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, persentase balita gizi buruk mendapat perawatan, capaian layanan pengobatan ARV (Casecade HIV/AIDS), prevalensi kusta, angka bebas pasung, CNR kasus TB, Succes Rate TB BTA (+), persentase desa ODF serta persentase puskesmas terakreditasi. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah 80.31, hasil ini lebih dari target yang ditentukan sebesar 80.25, maka capaian dari indikator tersebut adalah 100.07% atau dapat dikatakan sangat berhasil karena melebihi batas rentang 90 - 100%. 2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya Untuk mengetahui keberhasilan kinerja saat ini, dibutuhkan satu perbandingan dengan target maupun capaian di tahun sebelumnya. Adapun target maupun capaian tahun sebelumnya dengan tahun ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Tahun 2017 Tahun 2018 No Indikator Target Capaian Target Capaian 1 Angka Harapan Hidup 71.79 71.87 71.83 71.87 2 Indeks Kepuasan Masyarakat
80.25 80.31 3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Dari masing-masing indikator kinerja bidang kesehatan, ditentukan target nasional sebagai acuan untuk menetukan target capaian di kabupaten. Untuk perbandingan target maupun capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan terhadap target Nasional bisa dilihat pada table di bawah ini: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 20
No Indikator Target s/d (2018) Capaian (2018) 1 Angka Harapan Hidup 71.83 71.87 2 Indeks Kepuasan Masyarakat 80.25 80.31 B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Pada Indikator Angka Harapan Hidup tahun 2018 di Kabupaten Lamongan adalah 71.87, hal ini lebih tinggi dari target yang ditentukan 71.83, maka capaian dari indikator tersebut adalah 100.06% atau dapat dikatakan sangat berhasil. Angka Harapan Hidup tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, persentase balita gizi buruk mendapat perawatan, capaian layanan pengobatan ARV (Casecade HIV/AIDS), prevalensi kusta, angka bebas pasung, CNR kasus TB, Succes Rate TB BTA (+), persentase desa ODF serta persentase puskesmas terakreditasi. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah 80.31, hasil ini lebih dari target yang ditentukan sebesar 80.25, maka capaian dari indikator tersebut adalah 100.07% atau dapat dikatakan sangat berhasil karena melebihi batas rentang 90 - 100%. 2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (Sarpras dan SDM) Sumber daya aparatur di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan hingga saat ini berjumlah 1.780 orang. Masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan dan tenaga umum untuk lebih dapat mengoptimalkan kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 21
Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-OPD maupun Standart Pelayanan Minimal sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2016. 3. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan ataupun kegagalan Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai khususnya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pelayanan masyarakat/ stake holders. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018 Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Akuntabilitas keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2018 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan dimana pada tahun 2018 anggaran belanja yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 283.290.344.875,00 yang terdiri atas : URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI % Belanja Tidak Langsung Rp. 75.683.943.375,00 Rp. 72.704.607.475,00 96,06% Belanja Langsung Rp. 207.606.401.500,00 Rp. 184.920.417.497,00 89,07% TOTAL BELANJA Rp. 283.290.344.875,00 Rp. 257.625.024.972,00 90,94% Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 22
Program dan Kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun 2018 dengan alokasi dana sebesar Rp.207.606.401.500,- dengan realisasi sebesar Rp.184.920.417.497,- Atau dalam prosentase sebesar 89,07%. Adapun penjelasan tentang penggunaan anggaran masing-masing program adalah sebagai berikut : 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.5.086.259.000,- digunakan untuk belanja bahan obat-obatan, dengan volume kegiatan 4 paket serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.5.073.285.996,- atau 99.74%. b. Peningkatan, Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.25.000.000,- digunakan untuk belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pendistribusian obat ke Puskesmas, dengan volume kegiatan 64 OK, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.24.321.800,- atau 97,29%. c. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp.25.000.000,- digunakan untuk belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi obat ke Puskesmas, dengan volume kegiatan 64 OH, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.25.000.000,- atau 100%. 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,- dipergunakan untuk belanja jasa narasumber, pertemuan sertauntuk kegiatan penunjang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 23
lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.15.000.000,- atau 100%. b. Pelayanan Rawat Jalan Gratis di Puskesmas dengan alokasi dana sebesar Rp.500.000.000,- digunakan antara lain untuk belanja jasa pelayanan kesehatan dengan volume kegiatan 33Puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.500.000.000,- atau 100%. c. Peningkatan Mutu Perizinan Sarana Kesehatan Swasta dan Praktek Perorangan dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,- dipergunakan untuk monitoring dan pemantauan pelayanan sarana kesehatan swasta terhadap masyarakat dengan volume kegiatan 66sarkesserta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.20.000.000,- atau 100%. d. Penyediaan Biaya Operasinal dan Pemeliharaan (JKN) dengan alokasi dana sebesar Rp.71.239.900.000,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa operasional Jaminan Kesehatan Nasional dengan volume kegiatan 1 paket serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 62.390.644.398,- atau 87.58%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada regulasi dari BPJS untuk 33 Puskesmas yaitu KBKP (Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan FKTP) yang membuat pendapatan kapitasi Puskesmas banyak mengalami penurunan. e. Pelayanan Rawat Inap Gratis Ruang Kelas III di Puskesmas dengan alokasi dana sebesar Rp.2.256.000.000,- digunakan antara lain untuk pelayanan rawat inap pasien kelas III yang meliputi belanja bahan habis pakai, obat-obatan, jasa pelayanan kesehatan, makanan dan minuman pasien serta untuk biaya jasa pelayanan masyarakat dengan volume kegiatan 32 Puskesmas Rawat Inap. Adapun realisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 24
keuangan sebesar Rp.2.084.164.000,- atau 92,38%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sistem pembayaran biaya klaim rawat inap menyesuaikan jumlah pasien yang dirawat di Puskesmas. f. Monitoring dan Evaluasi pelayanan kesehatan JKN di Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunakan untuk pertemuan bendahara JKN, Kepala UPT Puskesmas, Pengelola program JKN, dengan volume kegiatan 33 Puskesmasserta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.50.000.000,- atau 100%. g. Pengembangan Taman Posyandu dengan alokasi dana sebesar Rp.125.000.000,- dipergunakan untuk belanja jasa narasumber/tenaga ahli/instruktur koordinasi/evaluasi pendamping taman posyandu, belanja makan dan minuman rapat rapat koordinasi linsek/linprog, refreshing petugas pengelola taman posyanduing. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.125.000.000,- atau 100%. h. Biaya Operasional Kesehatan di Puskesmas dengan alokasi dana sebesar Rp.19.687.566.000,- dipergunakan untuk belanja bahan-bahan logistik, belanja makanan dan minuman rapat, belanja bahan pakai habis laboratorium dengan volume kegiatan 33 Puskesmas serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.19.500.801.775,- atau 99,05%. i. Biaya Operasional Kesehatan di Kabupaten dengan alokasi dana sebesar Rp.1.160.776.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis seminar kit, belanja makanan dan minuman rapat, dengan volume kegiatan 33 Puskesmas serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.012.776.600,- atau 87,25%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan adanya keterlambatan penerbitan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 25
juknis DAK Non Fisik dari pembuatan anggaran daerah sehingga perencanaan tidak sesuai dengan anggaran. j. Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dengan alokasi dana sebesar Rp.200.000.000,- dipergunakan untuk belanja tropi, belanja publikasi, dokumentasi dan dekorasi, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor dengan volume kegiatan 1 kegiatan serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.200.000.000,- atau 100%. k. Peningkatan kesehatan bagi masyarakat terdampak/ pengungsi korban bencana (dana pajak rokok) dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja jasa narasumber, belanja cetak banner, pertemuan evaluasi tim TRC RS dan PKM, review pengelola bencana RS dan PKM, review tim TRC RS dan PKM dengan volume kegiatan 10 Puskesmas serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.49.800.000,- atau 99.60%. l. Peningkatan Mutu Perizinan Sarana Kesehatan Tradisional dan Praktek Perorangan dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunakan antara lain untuk pembinaan hatra dengan volume kegiatan 99 hatra serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.50.000.000,- atau 100%. m. Sosialisasi Peningkatan Asuhan Mandiri di Puskesmas dan Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunkaan antara lain untuk belanja ATK, pertemuan dan untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.50.000.000,- atau 100%. n. Pembinaan Hatra yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Nasional dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja jasa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 26
narasumber, pertemuan pembinaan hatraserta dengan volume kegiatan 100 orang serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.30.000.000,- atau 100%. o. Standar perijinan, sarana mutu pelayanan kesehatan/rumah sakit dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,- dipergunakan untuk cetak banner, pertemuan koordinasi tim visitasi perijinan Kabupaten/Rumah Sakit serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.20.000.000,- atau 100%. p. Monitoring dan Implementasi Universal Health Coverage (UHC), dengan alokasi dana sebesar Rp.350.000.000,- dipergunakan untuk belanja ATK, belanja jasa publikasi dan dokumentasi, pertemuanserta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.345.500.000,- atau 98,71%. 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Pemberdayaan Masyarakat melalui Posyandu (Pertemuan Kader Posyandu), dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja jasa narasumber untuk peningkatan kapasitas kader posyandu, belanja transpotasi dan akomodasi serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesarRp.50.000.000,- atau 100%. b. Pengembangan Media Promosi Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.40.000.000,- dipergunakan antara lain untuk pengadaan peralatan promosi/baliho dengan volume kegiatan 2 buah, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.39.725.000,- atau 99,31%. c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu (Insentif Kader), dengan alokasi dana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 27
sebesar Rp.2.203.750.000,- dipergunakan untuk belanja transportasi dan akomodasi kader posyandu dengan volume kegiatan 17.430 orang serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.203.750.000,- atau 100%. d. Survey RumahTangga ber PHBS, dengan alokasi dana sebesar Rp.25.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja seminar kit, belanja jasa narasumber, belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan volume kegiatan 33 Puskesmas, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.25.000.000,- atau 100%. e. Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja jasa narasumber, perjalanan dinas luar daerah dalam rangka study banding, sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas petugas Puskesmas dengan volume kegiatan 33 Puskesmas, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.19.950.000,- atau 99,75%. f. Pengembangan UKBM (Peningkatan Kinerja Poskestren), dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja publikasi dan dokumentasi, jasa narasumber dengan volume kegiatan 7 Poskestren, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.20.000.000,- atau 100%. g. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas untuk Remaja Pedesaan, dengan alokasi dana sebesar Rp.45.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja jasa narasumber/tenaga ahli dalam rangka sosialisasi kesehatan reproduksi remaja, transportasi dan akomodasi dalam rangka sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dengan volume kegiatan 200 orang, serta kegiatan penunjang lainnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 28
Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.45.000.000,- atau 100%. h. Pertemuan dalam rangka Optimalisasi Kinerja Poskesdes, dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja jasa narasumber, belanja publikasi spanduk, seminar kit dengan volume kegiatan 10Poskesdes, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.50.000.000,- atau 100%. i. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Posyandu (Insentif Kader) (Dana Insentif Daerah), dengan alokasi dana sebesar Rp.4.165.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja alat angkutan darat (sepeda pancal), dengan volume kegiatan 1.743 unit, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.4.125.956.800,- atau 99,06%. 4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat a. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.750.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja bahan makanan untuk balita, bumil, serta makanan tambahan pemulihan bagi balita gizi buruk dan ibu hamil KEK. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.743.168.400,- atau 99.61%. b. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit. A dan kekurangan zat Gizi Mikro Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp.25.000.000,- dipergunakan untuk belanja sosialisasi kegiatan anemia gizi besi, GAKY, KVA, Penanggulangan KEP, Zat gizi mikro, dengan volume kegiatan 5 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.25.000.000,- atau 100%. c. Sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan bidang kesehatan/kelas gizi, dengan alokasi dana sebesar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 29
Rp.75.000.000,- dipergunakan antara lain untuk untuk sosialisasi dalam rangka konselor ASI, belanja modal alat-alat konselor kit, dengan volume kegiatan 15 paketserta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.73.000.000,- atau 97,33%. 5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat a. Pembinaan dan pengawasan air bersih dan depo air minum, dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,- dipergunakan antara lain untuk pertemuan konsolidasi petugas Puskesmas, dengan volume kegiatan 20 deposerta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.20.000.000,- atau 100%. b. Pengolahan Limbah Medis Padat, dengan alokasi dana sebesar Rp.300.000.000,- dipergunakan untuk biaya pengambilan dan pemusnahan limbah B3, dengan volume kegiatan 14.472 Kg. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.300.000.000,- atau 100%. c. Pengelolaan Limbah cair (Pembangunan IPAL) (Dana Alokasi Khusus), dengan alokasi dana sebesarRp.4.000.000.000,- dipergunakan antara lain untuk Pembangunan IPAL, dengan volume kegiatan 10Puskesmasserta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.952.124.000,- atau 98,80%. d. Monitoring dan Evaluasi Pasca Program Open Defecation Free (ODF), dengan alokasi dana sebesar Rp.115.000.000,- dipergunakan untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi, pemicuan masyarakat desa, verifikasi desa ODF dengan volume kegiatan 27 kecamatan serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesarRp.115.000.000,- atau 100%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 30
e. Pengembangan Program Kabupaten Sehat, dengan alokasi dana sebesar Rp.200.000.000,- dipergunakan untuk belanja cetak dan penggandaan, makan dan minum rapat, konsultasi pembuatan dokumen FKS, dengan volume kegiatan 6 tatanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.192.350.000,- atau 96,18%. f. Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi calon Jamaah Haji, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- dipergunakan antara lain untuk pertemuan pemeriksaan haji di Puskesmas, pertemuan petugas Puskesmas dengan volume kegiatan 400 CJHserta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.30.000.000,- atau 100%. g. Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja jasa narasumber, pertemuan petugas Puskesmas, uang harian petugas Kabupaten dalam rangka pembinaan UKK dengan volume kegiatan 10 UKKserta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.20.000.000,- atau 100%. h. Pemeriksaan Sampel Udara dan Pemeriksaan Sampel Air Badan Air, dengan alokasi dana sebesar Rp.48.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja bahan pakai habis alat kedokteran, jasa pelayanan kantor, belanja alat tes air, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.47.508.000,- atau 98,98%. 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular a. Penyemprotan Fogging/Sarang Nyamuk, dengan alokasi dana sebesar Rp.366.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis alat kesehatan/kedokteran (Melathion), pengadaan bahan pembunuh jentik nyamuk DBD, belanja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 31
bahan pencampur (solar, pertalite)serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.356.967.000,- atau 97,53%. b. Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,- dipergunakan untuk sosialisasi persiapan dan evaluasi pelaksanaan BIAS, perjalanan dinas petugas Kabupaten ke Puskesmas dalam rangka monitoring pelaksanaan BIAS, dengan volume kegiatan 360 siswa, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.20.000.000,- atau 100%. c. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan alokasi dana sebesar Rp.100.000.000,- dipergunakan untuk belanja jasa narasumber review program diare, hepatitis, ISPA, kusta, malaria, TB, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.96.739.600,- atau 96,74%. d. Peningkatan Cakupan Imunisasi, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas pengambilan vaksin petugas Kabupaten ke Provinsi, pertemuan validasi data laporan imunisasi, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.30.000.000,- atau 100%. e. Pekan Imunisasi Nasional/Campak, dengan alokasi dana sebesar Rp.100.000.000,- dipergunakan untuk pembuatan spanduk/banner, pertemuan evaluasi pelaksanaan kegiatan, perjalanan pengambilan vaksin ke Provinsi, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.90.986.300 atau 90,99%. f. Penanggulangan Penderita AFP, Kasus Campak, KLB Flu Burung, dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunakan untuk pertemuan program AFP, KLB, Campak Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 32
dan Flu Burung, dengan volume kegiatan 20 kasus serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.49.100.000,- atau 98,20%. g. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, dengan alokasi dana sebesar Rp.25.000.000,- dipergunakan untuk pelatihan kader PTM, pertemuan petugas PTM dengan volume kegiatan 4 kali, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.25.000.000,- atau 100%. h. Pengamatan dan Pencegahan Program Imunisasi dan Kasus PD3I, dengan alokasi dana sebesar Rp.280.310.000,- dipergunakan untuk pertemuan dalam pelacakan kasus PD3I, pengiriman spesimen kasus PD3I ke BBLK, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.278.760.240,- atau 99,45%. i. Peningkatan dan Pelatihan Petugas Keswa dan Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie, dengan alokasi dana sebesar Rp.300.000.000,- dipergunakan untuk pelatihan kader kesehatan jiwa, pelatihan petugas kesehatan jiwa, dengan volume kegiatan 1 kegiatan, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.300.000.000,- atau 100%. j. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, dengan alokasi dana sebesar Rp.75.000.000,- dipergunakan untuk pelatihan kader kesehatan jiwa, pelatihan petugas kesehatan jiwa, dengan volume kegiatan 1 kegiatan, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.75.000.000,- atau 100%. k. Pelayanan Kesehatan Indera, dengan alokasi dana sebesar Rp.35.000.000,- dipergunakan untuk sosialisasi pelayanan kesehatan indera,dengan volume kegiatan 2 kali, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.35.000.000,- atau 100%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 33
l. Pembinaan Paguyuban Tuberkulosis Paru, dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan logistik berupa susu suplemen peningkat gizi, monitoring dan evaluasi kegiatan paguyuban TB,dengan volume kegiatan 13 paguyuban, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.6.499.000,- atau 13,00%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terjadi kesalahan penginputan item belanja pada saat perencanaan sehingga penyerapan pada pengadaan tersebut tidak dapat dilakukan. m. Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS, dengan alokasi dana sebesar Rp.75.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis alat kesehatan, monev HIV/AIDSdengan volume kegiatan 33 Puskesmas, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.70.431.000,- atau 93,91%. n. Pengadaan Sarpras Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan alokasi dana sebesar Rp.200.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis alat kesehatan, dengan volume kegiatan 1 paket, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.110.211.900,- atau 55,11%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada selisih harga DPA dan harga riil serta pihak ketiga (rekanan) tidak mampu menyediakan pesanan. o. Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji, dengan alokasi dana sebesar Rp.175.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis alat kesehatan kedokteran dan laboratorium, dengan volume kegiatan 1300 Jamaah Haji, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.168.651.000,- atau 96,37%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 34
p. Pengadaan Sarpras Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Dana Alokasi Khusus Non Fisik), dengan alokasi dana sebesar Rp.657.401.000,- dipergunakan untuk belanja vaccine carrier, survey kelayakan vaccine carrier, dengan volume kegiatan 451 desa, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesarRp.572.818.810,- atau 87,13%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terdapat selisih harga pada DPA dan harga riil serta perjalanan dinas dalam daerah tidak terserap karena kegiatannya sudah terakomodir dan terintegrasi dengan kegiatan lain. 7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan a. Penilaian Kinerja Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- dipergunakan untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Penilaian Kinerja Puskesmas serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.30.000.000,- atau 100%. b. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp.2.552.000.000,- dipergunakan untukbelanja jasa narasumber, perjalanan dinas, tranportasi dan akomodasi untuk surveyor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.282.638.403,- atau 89,45%.Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan transport dan akomodasi surveyor dianggarkan selama 4 hari sesuai dengan surat tugas. Namun kenyataannya beberapa surveyor hanya menginap selama 3 hari. Selain itu biaya perjalanan dianggarkan menggunakan pesawat, tetapi hanya sebagian surveyor yang menggunakan pesawat, sedangkan sisanya menggunakan kereta api dan yang berasal dari Jawa Timur menggunakan kendaraan pribadi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 35
c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas Menuju BLUD, dengan alokasi dana sebesar Rp.800.000.000,- dipergunakan untuk pelatihan penatausahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, rencana bisnis anggaran, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.790.246.400,- atau 98,78%. 8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya (Program Kemiskinan), dengan alokasi dana sebesar Rp.4.500.000.000,- dipergunakan untuk belanja premi asuransi kesehatan, belanja jasa pelayanan kesehatan, dengan volume kegiatan 1 paket, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.956.868.207,- atau 87,93%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan pergeseran rekening antara belanja premi asuransi kesehatan dan belanja jasa pelayanan kesehatan. b. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya (Dana Pajak Rokok), dengan alokasi dana sebesar Rp.13.106.870.000,- dipergunakan untuk belanja premi asuransi kesehatan, dengan volume kegiatan 1 paket, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.5.349.135.000,- atau 40,81%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan penyerapan anggaran baru dilakukan pada bulan September 2018. 9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya a. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu (Dana Pajak Rokok), dengan alokasi dana sebesar Rp.2.200.000.000,- dipergunakan untuk Rehab Puskesmas Pembantu dengan volume kegiatan 9 unit, serta untuk kegiatan penunjang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 36
lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.877.521.900,- atau 85,34%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan rehab pustu dukuhtunggal belum mencairkan anggaran sebesar 10% dan pengawasan rehab Pustu belum mencairkan anggaran sebesar 5%. Anggaran tersebut baru akan dicairkan pada PAK 2019. b. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DBHCT), dengan alokasi dana sebesar Rp.1.000.000.000,- dipergunakan untuk belanja modal alat-alat kedokteran hematology analyzer dan photometer, dengan volume kegiatan 8 unit serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesarRp.976.797.736,- atau 97,68%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sisa kontrak pengadaan. c. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.773.853.000,- dipergunakan untuk Rehabilitasi Puskesmas dengan volume kegiatan 1 Puskesmas, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.365.262.099,- atau 76,97%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada sisa kontrak. d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp.200.000.000,- dipergunakan untuk pengadaan konstruksi sarana kesehatan dengan volume kegiatan 2 sarpras, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.196.188.000,- atau 98,09%. e. Pembiayaan Perijinan, Sertifikasi dan kalibrasi Alat-Alat Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.300.000.000,- dipergunakan untuk kegiatan belanja sertifikasi kalibrasi alat kesehatan dan belanja jasa servis peralatan dan perlengkapan Puskesmas, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.298.615.100,- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 37
atau 99,54%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sisa kontrak. f. Pengadaan, Peningkatan/Pemeliharaan dan Perbaikan Prasarana Kesehatan (Dana Alokasi Khusus), dengan alokasi dana sebesar Rp.2.635.319.000,- dipergunakan untuk pengadaan prasarana kesehatan Puskesmas, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.605.845.400,- atau 98,88%. g. Pengadaan, Peningkatan/Pemeliharaan dan Perbaikan Prasarana Alat Kesehatan (Dana Alokasi Khusus), dengan alokasi dana sebesar Rp.23.240.081.000,- dipergunakan untuk pengadaan pengadaan alat-alat kesehatan Puskesmas, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.22.38080.011.859,- atau 96,30%. 10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita a. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita, dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunakan untuk belanja cetak paket modul pelatihan, dengan volume kegiatan 50 buku, serta untuk kegiatan penunjang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.50.000.000,- atau 100%. 11. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan a. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga, dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,- dipergunakan untuk pertemuan pengelola industri rumah tangga pangan, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sarana produksi industri rumah tangga, serta untuk kegiatan penunjang lainnya dengan volume kegiatan 40 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.20.000.000,- atau 100%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 38
b. Peningkatan Kualitas Laboratorium Pemeriksaan Makanan dan Minuman, dengan alokasi dana sebesar Rp.18.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis laboratorium serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.18.000.000,- atau 100%. 12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak a. Pembinaan Puskesmas PONED oleh Tim PONEK Kabupaten, dengan alokasi dana sebesar Rp.55.000.000,- dipergunakan untuk belanja jasa narasumber, makan minum rapat, belanja perjalanan dinas/uang saku peserta pembinaan, biaya pelatihan PONED, dengan volume kegiatan 8 Puskesmas, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.55.000.000,- atau 100%. b. Telaahan Manajemen Program Kesehatan Reproduksi, dengan alokasi dana sebesar Rp.100.000.000,- dipergunakan untuk telaah manajemen kesehatan reproduksi, belanja cetak dan penggandaan buku BP3K, buku pedoman PPIA, Buku pintar KIA bagi calon pengantin, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.99.948.190,- atau 99,95%. c. Telaahan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dengan alokasi dana sebesar Rp.110.000.000,- dipergunakan untuk telaah kesehatan ibu dan anak, belanja cetak dan penggandaan buku bagan MTBS, pedoman SDIDTK, buku saku maternal dan neonatal. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.109.604.000,- atau 99,64%. d. Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut (Usila) dengan alokasi dana sebesar Rp.100.000.000,- dipergunakan untuk pembinaan petugas USILA Puskesmas, cetak dan penggandaan KMS Usila, kohort usila, serta untuk kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 39
penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesarRp.99.935.650,- atau 99,94%. e. Audit Maternal Perinatal (AMP) dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunakan untuk pengkajian dan pembelajaran kasus kematian ibu dan bayi (AMP), belanja perjalanan dinas dalam daerah serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.50.000.000,- atau 100%. f. Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK Non Fisik) dengan alokasi dana sebesar Rp.2.525.507.000,- dipergunakan untuk biaya pertolongan persalinan dari rumah ke fasyankes dasar (Puskesmas), uang harian petugas rujukan pasien dari fasyankes dasar (Puskesmas) ke RS serta transport dan akomodasi dari rumah ke fasilitas fanyankes dasar (Puskesmas).Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.276.963.067,- atau 90,16%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sebagian besar persalinan di Puskesmas sudah di danai JKN serta berdasarkan klaim dari Puskesmas g. Pemeriksaan Papsmear, IVA dan Kanker Payudara (DBHCT) dengan alokasi dana sebesar Rp.150.000.000,- dipergunakan untuk belanja pakai habis alat kedokteran, belanja jasa pengujian laboratorium dengan volume 1600 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.150.000.000,- atau 100%. h. Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kesehatan Sekolah dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- dipergunakan untuk belanja jasa narasumber, pertemuan kapasitas kader kesehatan remaja, kapasitas kader Tiwisada (dokter kecil), pertemuan petugas UKS serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesarRp.30.000.000,- atau 100%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 40
13. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas a. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp.7.489.750.000,- dipergunakan untuk penunjang pelayanan operasional Puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesarRp.7.401.472.885,- atau 98,82%. b. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas (BLUD), dengan alokasi dana sebesar Rp.2.000.000.000,- dipergunakan untuk penunjang pelayanan operasional Puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.108.376.262,- atau 55.42%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan operasional Puskesmas. Serta anggaran tersebut bersifat multi years sehingga masih dapat digunakan untuk tahun selanjutnya. 14. Program Pengembangan Data/ Informasi Bidang Kesehatan a. Peningkatan Petugas tentang Simpustronik, dengan alokasi dana sebesar Rp.40.000.000,- dipergunakan untukpertemuan petugas simpustronik Puskesmas serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.39.850.000,- atau 99,63%. b. Aplikasi Data SIK, dengan alokasi dana sebesar Rp.210.000.000,- dipergunakan untuk pengadaan note book, piranti lunak (software) serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.209.599.880,- atau 99,81%. c. Pembuatan Profil Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.35.000.000,- dipergunakan untuk cetak dan penggandaan buku profil kesehatan, petemuan sosialisasi juknis profil dan validasi data kesehatan serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesarRp.35.000.000,- atau 100%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 41
BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam hal ini mengalami perubahan sesuai dengan penyempurnaan Matrik Renstra Kabupaten Lamongan Tahun 2016- 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2018 merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergiskan pembiayaan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber. Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan bisa tercapai sesuai target yang ditentukan, Indikator Angka Harapan Hidup tahun 2018 di Kabupaten Lamongan adalah 71.87, hal ini lebih tinggi dari target yang ditentukan 71.83, maka capaian dari indikator tersebut adalah 100.06% atau dapat dikatakan sangat berhasil. Angka Harapan Hidup tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, persentase balita gizi buruk mendapat perawatan, capaian layanan pengobatan ARV (Casecade HIV/AIDS), prevalensi kusta, angka bebas pasung, CNR kasus TB, Succes Rate TB BTA (+), persentase desa ODF serta persentase puskesmas terakreditasi. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah 80.31, hasil ini lebih dari target yang ditentukan sebesar 80.25, maka capaian dari indikator tersebut adalah 100.07% atau dapat dikatakan sangat berhasil karena melebihi batas rentang 90 - 100%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 42
Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan mempunyai Rencana Strategi (Renstra- SKPD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu : mulai tahun 2016 - 2021 dan penyempurnaan Indikator Kinerja Tahun 2018 yang harus dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan memiliki; 1 (satu) visi dan 1 (satu ) misi, 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran, 2 (dua) indikator kinerja, 18 (delapan belas) program yang dilaksanakan melalui 101 (seratus satu) kegiatan. Meskipun dari sumber daya aparatur terdapat kekurangan, akan tetapi dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran secara keseluruhan berhasil dengan baik, begitu pula dalam hal efisiensi anggaran juga telah dilaksanakan dengan se efisien mungkin. Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang diharapkan adanya kecukupan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada hasil analisa jabatan, adanya kegiatan promosi dan sosialisasi pada program dan kegiatan di masing-masing bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. B. SARAN Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) dapat memberikan motivasi terhadap kinerja organisasi yang lebih baik, sehingga tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dapat berjalan dengan baik. Untuk kegiatan dengan pencapaian kurang, maka akan lebih meningkatkan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor, sehingga terbentuk satu kerja sama yang baik dengan harapan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan bisa mencapai target yang telah ditetapkan bersama serta diharapkan pula agar pengalokasian anggaran dapat di sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program maupun kegiatan di masing-masing bidang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 43
Untuk kegiatan program yang berhubungan dengan anggaran yang tidak seluruhnya terserap, maka diharapkan untuk lebih bisa melaksanakan program dengan perencanaan yang lebih baik guna terpenuhinya hasil yang maksimal seperti yang diharapkan dengan tidak mengabaikan faktor efisiensi dalam penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 44
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 45