BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkawinan ialah penghimpunan dua insan dan dua keluarga menjadi satu, dengan adanya perkawinan dua insan tersebut disatukan oleh Allah Azza Wa Jalla dalam suatu ikatan perkawinan, yang mana pasangan suami istri tersebut saling melengkapi satu dengan yang lainya.1Dengan adanya sistem hukum yang berbeda, termasuk Adat, Islam, dan Barat berlaku di Indonesia, maka sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik.2 Indonesia adalah negara besar dengan berbagai adat daerah yang berbeda. Hukum yang mengatur pernikahan adalah salah satu perbedaannya. Dimulai dengan hukum-hukum yang harus diikuti dalam pernikahan dan berlanjut ke hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebelum, selama, atau setelah menikah. Setiap aturan yang berkembang di antara orang-orang ini memiliki pembenarannya sendiri.Hukum adat Indonesia menyatakan bahwasanya perkawinan ialah "perikatan adat" dan "perikatan sipil", dan itu juga merupakan pengaturan kekeluargaan dan ketetanggaan. Dengan demikian, terjadinya suatu perkawinan tidak hanya memengaruhi ikatan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga tradisi yang berkaitan dengan warisan, keluarga, kekerabatan, dan tetangga, serta yang berkaitan dengan upacara adat keagamaan. Untuk menjamin keselamatannya baik sekarang maupun di akhirat, manusia diwajibkan untuk menghormati hukum dan larangan agama dalam interaksinya dengan Tuhan (ibadah) dan dengan orang lain (mu'amalah) di depan umum.3 1 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan (Malang: UMMPress, 2020). hlm. 20 2Ali Mohammad Daud, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di.Indonesia. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 207. 3 Hadikusuma Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2003) hlm. 8. 1
2 Namun, kadang-kadang dikarenakan pengaruh struktur masyarakat yang unilateral, baik menurut garis patrilineal atau matrilineal, dan mungkin juga pada masyarakat bilateral di pedalaman, keadaannya masih berbeda. Hal ini disebabkan adanya larangan perkawinan menurut pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974. Misalnya, kata "larangan" dalam hukum adat disebut sebagai "sumbang", "pantang", "pamali", "tulah" dan seterusnya.4 Jika semua prasyarat dan prinsip pernikahan telah dipenuhi, persatuan dianggap asli. Akad, calon pengantin, wali perempuan, dan saksi-saksi dikatakan sebagai rukun perkawinan; jika keduanya tidak hadir, maka pernikahan tersebut batal, menurut Jumhur Ulama. Meski menjadi syarat, mahar harus dibayarkan selama masa perkawinan meskipun tidak mempengaruhi kelanjutan akad nikah.5 Sunnatullah umum yang berlaku bagi semua makhluk Tuhan adalah pernikahan.6 Allah menjadikan setiap makhluk-Nya berpasang- pasangan agar dapat saling melengkapi. Hal ini tampak dalam firman Allah. Surat Adz-Dhariyat ayat 49: َنو لرَّكَذَت ۡ لكَُّلَعَل ِ ۡيَۡج ۡوَز اَنۡقَلَخ ٍء ۡ َشَ لكُ نِمَو "dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.7 Segala sesuatu yang ada di bumi ini memiliki pasangan, menurut surat Adz-Dhariyat, dan ayat ini membahas tentang pasangan secara umum (tidak hanya manusia tetapi juga tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lain yang ada di bumi). Islam memiliki hukum yang mengatur pernikahan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah, Islam 4 Ibid, hlm. 63. 5 Syarifuddin Amir, Garis-garis Besar Fiqih, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 87. 6 Tihani dan Sohari, Fiqih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hlm.6. 7 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan dan Penafsiran Al-Quran, 1997.
3 sendiri telah mengatur bagaimana memiliki rumah tangga yang baik sesuai dengan syara'. Setiap manusia berkeinginan yang sama, yaitu mengekspresikan kebutuhan biologisnya. Namun tidak terbatas pada pernikahan saja, karena pada hakekatnya tujuan pernikahan adalah ketaatan makhluk kepada Tuhannya demi terciptanya keluarga yang bahagia. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum : لكَُل َقَلَخ ْنَا ٖٓ ْيَْلِا آْ لكُ ِسلفْنَا ْنِّ ِفِ َّنِاۗ ًةَ ِم ْ ِلِٰذ َ ْ َن ْو لرَّكَفَتَّي ٍمْوَقِّ ْولنلك ْسَتِّ لكَُنْيَب َلَعَجَو اَ َّو ًةَّدَوَّم ْ ِل اًجا َوْزَا ْ ْحْ َر هِتٰيٰا ْنِمَو َلَ ِل ٍتٰيٰ "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga, rumah yang bahagia dan kekal didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 2 KHI disebutkan bahwasanya perkawinan didefinisikan oleh hukum Islam sebagai: akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk mentaati dan melaksanakan hukum Allah adalah ibadah.8 Dengan mencermati pengertian nikah-pernikahan, kawin perkawinan itu, maka lazimnya dalam tradisi ajaran islam makna "pernikahan" itu dibedakan dengan perkawinan. Oleh karena itu, pertama menikah, kemudian menikah adalah urutan dan perkembangannya. 8 Anonimous. Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Surabaya: PTA, 1992), hlm. 368.
4 Menikah dulu, baru menikah kemudian, bukan sebaliknya. Dalam hal ini, wanita hamil disebut sebagai "wanita hamil di luar nikah" jika memang ada pasangan yang melakukan "nikah" sebelum menikah dan sedang mengandung anak. Bagi wanita hamil yang demikian itu dapat terlindungi dan terselamatkan nasab anaknya melalui legitimasi Pasal 53 KHI, yang menyebutkan bahwasanya: "wanita hamil" bisa dinikahkan oleh laki-laki yang telah menghamilinya.9 Kemudian mengenai larangan pernikahan para ulama fiqh klasik menyepakati bahwa yang dimaksud dengan larangan menikah diperuntukan untuk seorang pria dengan seorang wanita, adapun menurut hukum syara" terdapat dua jenis larangan, yaitu halangan selamanya (haram ta"bid) dan halangan sementara waktu (haram ghairu ta"qit), larangan tersebut para ulama ada yang telah sepakat namun ada juga yang masih diperdebatkan10 Adapun mengenai mahram ta"bid yaitu wanita yang haram dikawini untuk selamanya menurut imam madzhab ada tiga: yang pertama karena pertalian nasab yaitu 1) wanita yang masih memiliki hubungan darah dalam garis keturunan keatas yaitu ibu kandung, nenek baik dari pihak ayah maupun ibu, 2) wanita yang masih memiliki hubungan darah dalam garis keturunan kebawah, seperti anak perempuan, cucu perempuan, baik itu dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan, 3) saudara perempuan seayah maupun seibu, 4) saudara perempuan ayah maupun ibu, 5) anak perempuan saudara laki-laki maupun perempuan, dan yang kedua karena saudara sepersusuan, para ulama klasik berpendapat bahwa larangan perkawinan karena hubungan sesusuan disebabkan karena sampainya ASI (air susu ibu) wanita ke dalam perut seorang anak yang belum mencapai usia dua tahun, anak yang terikat dalam hubungan 9 Mukhlas Oyo Sunaryo, Pranata Sosial Hukum Islam (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 93. 10 Syaikh Hasan Ayub, Fikih Keluarga, ( Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001). hlm. 158
5 saudara sepersusuan ini tidak boleh saling mengawini. Mengenai hubungan sepersusuan yang diharamkan yaitu: 1) ibu susuan (wanita yang menyusui), 2) nenek susuan, merupakan ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang pernah menyusui, 3) bibi susuan, yakni saudara dari ibu atau suami ibu susuan dan seterusnya keatas, 4) anak perempuan saudara ibu susuan, dan 5) saudara susuan perempuan baik itu saudara seayah maupun seibu. Yang mengakibatkan keharaman perkawinan karena sebab sesusuan ialah karena susuan yang diberikan kepada anak yang masih membutuhkan susu, adapun mengenai jumlah berapa kali seorang ibu memberi air susu kepada bayi yang dapat menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab, tidak dibatasi jumlahnya asalkan sang bayi telah menerima air susu dan kenyang pada perempuan itu dapat mengakibatkan keharaman perkawinan. Demikian juga pendapat Imam Hanafi dan Maliki, sedangkan menurut Imam Syafi"i, seorang bayi dapat mengakibatkan keharaman perkawinan sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan, dan menurut Tsawr Abu Ubaid, Ibnu Muzakkir dan Daud Ibn Ali al-zahiriy mengatakan sekurang-kurangnya tiga kali dan bisa mengenyangkan. Sebenarnya antara fiqh klasik dengan Undang-undang dan KHI sangat relevan, namun didalam Undang-undang maupun KHI tidak membahas secara rinci mengenai jumlah susuan yang bisa mengakibatkan keharaman dan hanya membahas secara umum saja perihal sebab keharaman perkawinan karena nasab. Dan yang terakhir wanita yang diharamkan untuk dikawini yaitu karena adanya hubungan kerabat semenda, seperti yang termaktub di dalam surat An-Nisa ayat 23, yang intinya: 1) ibu mertua, nenek istri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu maupun ayah, 2) anak tiri (jika sudah berhubungan badan dengan ibu sang anak), 3) menantu (istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah), 4) ibu tiri. Keharaman ini disebabkan karena adanya akad yang sah maupun karena perzinahan.
Menurut Imam Syafi"i keharaman menikah karena hubungan kerabat semenda hanya disebabkan karena akad yang sah saja, tidak karena hubungan diluar nikah, namun sebaliknya menurut Imam Abu Hanifah berpendapat larangan perkawinan karena hubungan kerabat semenda terjadi karena akad yang sah maupun karena hubungan diluar perkawinan. Semua Imam Mazhab sepakat mengenai ketentuan, jika ibu dari sang anak yang dinikahi telah melakukan hubungan suami istri maka anak perempuan tersebut tidak boleh dinikahi. Beberapa ulama berpendapat bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi ibu mertua, yakni apabila telah mencampuri istri maka haram mengawini ibu mertua, sedangkan jumhur ulama berpendapat tidak berlaku bagi ibu mertua dan hanya berlaku bagi anak tiri saja. Selain larangan karena disebabkan oleh nasab, hubungan kerabat semenda dan sepersusuan ada juga larangan yang masih diperdebatkan yaitu karena perzinahan, menurut jumhur laki-laki boleh menikahi perempuan yang pernah berzina dengan alasan karena wanita tersebut tidak ada hubungan darah (bukan istri) dan bukan orang yang sedang menjalani masa iddah, namun Imam Syafi"i, Hambali dan Hanafi berpendapat wanita yang berzina tidak boleh dinikahi sebelum wanita tersebut bertaubat. Namun menurut Imam malik dan Imam Syafi"i orang yang berzina dengan perempuan itu tidak diharamkan untuk menikahinya. Di dalam undang- undang no. 1 tahun 1974 pasal 8 menyebutkan larangan menikah: 1) masih memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas maupun kebawah, 2) dilarang menikahi saudara perempuan. Bulan kedua dalam kalender Hijriah disebut Safar, yang dalam bahasa Arab berarti "kesepian". Akibat dari kecenderungan mereka untuk berperang atau melakukan perjalanan jauh, rumah-rumah orang Arab sangat damai selama bulan Safar, sehingga dianggap tenang. Bulan Safar bereputasi sebagai bulan yang penuh dengan kesialan atau tragedi. Banyak orang berpikir bahwasanya dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, bulan Safar akan mengalami tragedi dan kesulitan yang lebih besar. 6 juga
7 Terkait hal tersebut, di Indonesia juga masih terasa adanya tradisi dalam bulan Safar. Yakni tidak boleh menyelenggarakan pernikahan di bulan tersebut.11 Imam Ibnu Katsir memaparkan : ِراَف ْسَ ْلْاَو ِلاَتِقْلِل َن ْولجلرْ ْيِۡح ،ْمل َيَ َ ْنِْم ْمِ ِتِْوليلب ِّ ِولللخِل َ ِلِ َذِب َيِ لسُ : ْرَف َص Artinya: "Safar dinamakan dengan nama tersebut, karena sepinya rumah- rumah mereka dari mereka, ketika mereka keluar untuk perang dan bepergian." (Ibnu Katsir, Tafsîrubnu Katsîr, [Dârut Thayyibah, 1999], juz IV, halaman 146). Ibnu Manzhur (wafat 771 H). Pada saat itu, merupakan kebiasaan orang Arab untuk mengosongkan tanah mereka dari semua tanaman di bulan Safar setelah memanen semua tanaman yang mereka tanam. Orang-orang Arab memiliki kebiasaan menyerang setiap suku yang datang di bulan Safar, memaksa suku-suku tersebut melarikan diri dengan tangan kosong karena takut orang-orang Arab akan menyerang mereka. Sebagian umat Islam di Indonesia menganggap bulan Safar atau yang dikenal dengan Shafar sebagai bulan sial, terutama pada hari Rabu terakhir yang juga dikenal dengan sebutan "Rebo Wekasan". Keberadaan hari sial sudah dipercaya sejak masa Jahiliyah. Rabu terakhir setiap bulan, misalnya, dianggap sebagai hari malapetaka atau karma buruk. Setelah kedatangan Islam, kepercayaan ini masih ada sampai sekarang. Aqidah memandang pengertian seperti itu sebagai pembuka pintu malapetaka itu sendiri karena Tuhan memang mengubah anugerah seorang hamba sesuai 11
8 dengan prasangka hamba itu sendiri. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah menyatakan sebagai berikut : ِب يِدْبَع ِ ِّن َظ َدْنِع َنََأ "Aku sesuai persangkaan hambaku tentang diriku." (Muttafaq "Alaihi)12 Adanya perayaan adat yang dikenal dengan urf di Kecamatan Kebon Kangkung, dimana menikah pada bulan safar dikenal dengan istilah "kawin anjing", menginspirasi penelitian ini. Karena kebanyakan orang menganggap bahwa menikah pada bulan safar itu haram karena dapat menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga, mereka beralasan bahwasanya hal itu akan mengakibatkan ke tidak langgengan perkawinan.13 Larangan menikah di bulan Safar pada masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung sudah menjadi tradisi dari orang-orang tua terdahulu sudah mengeluarkan fatwa, fatwanya kalau menikah di bulan Safar seperti kawin binatang, sehingga masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung mempercayai fatwa tersebut. Padahal kalau kita mengacu pada Rasulullah yang menikahkan putrinya Siti Fatimah itu di bulan Safar akan tetapi harinya hari Senin. Kecuali ada hal-hal terpaksa atau terpepet seperti orang yang pacaran yang sudah digunjingkan oleh masyarakat sehingga terjadilah pernikahan di bulan Safar.14 Berikut ini tabel data jumah keseluruhan pernikahan di kecamatan kiaracondong pada bulan shafar tahun 1444 H atau 2022 M. 12 13 Wawancara dengan Bapak Kunadi, Penghulu di KUA Kiaracondong pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. 14 Wawancara dengan Bapak Ustadz H. Suherman, Ketua MUI Kelurahan Kebon Kangkung pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023
9 No 1 2 3 4 5 6 Jumlah Nikah dalam Tahun 2022 150 123 162 89 147 53 724 Pasangan Sumber : Kantor Urusan Agama Kiaracondong Kelurahan Cicaheum Babakan Surabaya Babakan Sari Kebon Jayanti Sukapura Kebon Kangkung Jumlah Agustus (Shafar) 8 12 11 3 13 5 52 September (Shafar) 6 3 9 5 8 2 33 Data pernikahan di Kecamatan Kiaracondong Tahun 2022 Bulan Kelurahan cicaheum Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des 8 18 21 6 6 10 11 8 6 16 8 22 Kelurahan babakan surabaya 10 9 8 1 7 8 20 12 3 10 12 23 Kelurahan babakan sari 12 21 17 2 23 12 20 11 9 12 15 8 Kelurahan kebon jayanti 4 11 11 2 6 3 28 3 5 5 3 8 Kelurahan sukapura 16 17 10 5 15 10 21 13 8 5 13 14 Kelurahan kebon kangkung 3 5 8 0 5 4 6 5 2 5 5 5 jumlah 53 81 75 62 62 47 106 52 33 53 56 80 Jumlah 724 Sumber : Kantor Urusan Agama Kiaracondong Didasarkan atas hasil data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong perkawinan pada bulan Safar di Kelurahan Kebon Kangkung hanya ada dua masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada bulan Safar. Didasarkan atas uraian diatas, penulis merasa tertarik menjalankan penelitian lebih jauh lagi terkait larangan menikah di bulan safar pada
10 masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung, yang hasilnya nanti akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul, "Larangan Menikah Pada Bulan Safar (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Kangkung Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung)". B. Rumusan Masalah Berdasarkan dari Latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan masalah yang bisa dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana latar belakang larangan menikah pada bulan Safar di Kelurahan Kebon Kangkung Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap larangan pernikahan pada bulan shafar di Kelurahan Kebon Kangkung Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung? C. Tujuan Penelitian Didasarkan atas tinjauan di latar belakang serta pokok permasalahan di atas, maka peneliti mempunyai tujuan diatntaranya: 1. Untuk mengetahui latar belakang penyebab munculnya Larangan menikah pada bulan Safar di Kelurahan Kebon Kangkung Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. 2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap larangan pernikahan pada bulan shafar bagi masyarakat di Kelurahan Kebon Kangkung Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. D. Kegunaan Penelitian Adapun hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna dikemudian hari sebagai berikut: 1. Kegunaan Teoritis Diharapkan temuan penelitian ini akan memperdalam pemahaman terkait bagaimana hukum keluarga telah berkembang secara ilmiah dan menjadi sumber bagi siapa saja yang ingin mempelajarinya lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis a. Hasil dari skripsi ini mampu memberi hal positif berupa sumbangan pemikiran kepada para masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung, dalam menangani kasus larangan menikah dibulan safar. b. Hasil dari skripsi ini mampu memberi wawasan baru bagi masyarakat secara umum dalam hal pencegahan larangan menikah di bulan Safar di lingkungan masyarakat. E. Tinjauan Pustaka Didasarkan atas hasil penelusuran penulis terhadap literatur yang membahas terkait hukum perkawinan Islam, khususnya yang berkaitan dengan topik yang sedang penulis teliti, yaitu kebiasaan masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung yang melarang pernikahan di bulan Safar, maka penulis menemukan beberapa kajian yang serupa dengan yang membahas tentang praktik perkawinan yang umum terjadi di masyarakat. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 11
12 Tabel 1.1 Tinjaun Pustaka NO IDENTITAS ISI PEMBEDA 1. Hawa' Hidayatul Hikmiyah dan Dalam penelitian jurnalnya. Sedangkan dalam Risalatul Mahmudah (2021) Kajian ini menggali lebih skripsi saya lebih Mahasiswa Pascasarjana dalam teori konstruksi sosial, menjelaskan tentang Universitas Islam Negeri membantu kaum milenial latar belakang dan Maulana Malik Ibrahim dan dengan latar belakang agama tinjauan hukum Universitas Genggong Hawa' yang kuat untuk Islam terhadap Zainul Hasan Mereka menyimpulkan bahwa larangan pernikahan membahas "Larangan Nikah dampak dari kebiasaan di bulan Safar di di Bulan Safar dari Perspektif melarang pernikahan di bulan Kelurahan Kebon Konstruksi Sosial".15 Safar memiliki korelasi Kangkung langsung dengan keyakinan Kecamatan pribadi masing-masing orang. Kiaracondong Kota Bandung. 2. Saeful Munif Jazuli, (2017). Di dalam penelitiannya Sedangkan dalam Mahasiswa Jurusan Hukum tersebut membahas perihal skripsi saya lebih Keluarga Islam IAIN bagaiamana pandangan menjelaskan tentang Ponorogo, dalam skripsinya masyarakat di Desa Dukuh latar belakang dan yang berjudul: "Tinjauan masih mempercayai tentang tinjauan hukum Hukum Islam Terhadap larangan untuk Islam terhadap Larangan Menikah Pada melangsungkan perkawinan larangan pernikahan Bulan Muharram di Desa tersebut, mereka di bulan Safar di Dukuh Kecamatan Lembeyan mempercayai bahwa apabila Kelurahan Kebon Kabupaten Magetan".16 dilaksanakan perkawinan Kangkung 15 Mahmudah, Risalatul. "Larangan Menikah Di Bulan Shafar Perspektif Konstruksi Sosial." Humanistika: Jurnal Keislaman 7.2 (2021): 242-264. 16 Jazuli, Saiful Munif. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Diss. IAIN Ponorogo, 2017.
13 pada bulan Muharram akan Kecamatan terjadi hal buruk yang akan Kiaracondong Kota menimpanya, masyarakat di Bandung. desa tersebut menggunakan metode hitung-hitungan Jawa apabila mereka ingin mengadakan hajat. 3. Rahmat Heriansyah Mahasiswa Mengingat masyarakat telah Sedangkan dalam Angkatan 2019 Fakultas mengetahui tata cara ritual skripsi saya lebih Syari'ah dan Universitas Islam tolak bala yang benar dan menjelaskan tentang Negeri Syarif Hidayatullah. sesuai, maka tujuan latar belakang dan Dalam skripsinya yang penelitian ini adalah untuk tinjauan hukum berjudul: Larangan Menikah di mengetahui bagaimana tata Islam terhadap Hari Rabu Terakhir Bulan cara ritual tolak bala yang larangan pernikahan Safar di Desa Sidomulyo Kab. dilakukan pada hari Rabu di bulan Safar di Rokan Hilir Ditinjau Hukum terakhir bulan Safar. Kelurahan Kebon Islam.17 Kangkung Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. 4. Farida, Dwi Nur (2021) Menurut pandangan Sedangkan dalam Mahasiswa Fakultas Syari'ah masyarakat, hal ini skripsi saya lebih dan Hukum IAIN Kediri dalam berkaitan dengan bulan menjelaskan tentang tesisnya yang berjudul Suro. Bulan Safar yang latar belakang dan "Tinjauan Sosiologi Hukum berarti bulan hening yang tinjauan hukum Terhadap Mitos Larangan tidak boleh mengadakan Islam terhadap Nikah Pada Bulan Safar di hajatan, dan bulan Safar larangan pernikahan 17 Syah, Rahmat Herian. Larangan Menikah Pada Rabu Akhir Bulan Safar Di Desa Sidomulyo Kab. Rokan Hilir Dalam Pandangan Hukum Islam. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
14 Desa Sukorame Kecamatan yang mengandung berbagai di bulan Safar di Sukorame Kabupaten pantangan, serta pesan- Kelurahan Kebon Lamongan".18 pesan leluhur yang Kangkung diturunkan secara turun- Kecamatan temurun yang masih Kiaracondong Kota dipercaya oleh masyarakat Bandung. Sehingga penelitian ini lebih mendalami aspek sosiologi 5. Yunus Tegar, (2021) Di dalam penelitiannya ini Sedangkan dalam Mahasiswa Universitan Islam membahas Tujuan skripsi saya lebih Negeri Sultan Syarif Kasim bagaimana tradisi ini jika menjelaskan tentang Riau, dalam skripsinya yang dilihat dari sudut pandang latar belakang dan berjudul: "Tradisi Larangan Islam. Rumusan masalah tinjauan hukum Menikah Pada Bulan dalam penelitian ini adalah Islam terhadap Muharram Dalam Adat bagaimana tradisi larangan larangan pernikahan Minangkabau Perspektif menikah di bulan Muharram di bulan Safar di Hukum Islam di Nagari Talang dalam adat Minangkabau di Kelurahan Kebon Kecamatan Gunung Talang Nagari Talang dan Kangkung Kabupaten Solok".19 bagaimana perspektif Kecamatan hukum Islam tentang tradisi Kiaracondong Kota larangan menikah pada Bandung. bulan Muharram di Nagari Talang. 18 Farida, Dwi Nur. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Pada Bulan Safar Di Desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Diss. IAIN Kediri, 2021. 19 Tegar Yunus, Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
F. Kerangka Berfikir An-Nikah, yang berartikan Al-wat'i dan Ad-dammu wa At-tadakhul, adalah kata Arab untuk pernikahan. Ad-dammu Wa Al-jam'u dan Ibarat'an Al-Wal'i Wa Al-Aqd, yang diterjemahkan menjadi "hubungan, pertemuan, dan kontrak," adalah nama lain untuk itu. Ulama fikih menggambarkan pernikahan dalam konteks ikatan biologis yang bergerak maju dari pengertian etimologis ini.20 Menurut Abdul Aziz, perkawinan disebut dengan Az-Zawaj yang berartikan pendamping atau jodoh dalam bahasa Arab. Akar kata zawwaza dengan tasydid waw adalah asal kata "az-zawaj". Sementara itu, Syara' mengklaim bahwasanya para fuqaha telah memberi banyak definisi, yang kesemuanya secara umum mengimplikasikan bahwasanya akad zawaz adalah perolehan sesuatu melalui jalur yang dianjurkan Islam.21 Karena menikah adalah syarat dan sunatullah yang dinasehatkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka Allah telah menentukan dan mengatur bagaimana perilaku manusia di wilayah ini. Islam mengamanatkan agar manusia hidup berpasang-pasangan melalui perkawinan, ketentuannya diatur oleh apa yang biasa disebut dengan hukum perkawinan Islam. Perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) khususnya di Indonesia sebagai hukum positif yang wajib dipatuhi oleh warganya. KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab VI pasal 39 yang mengatur larangan perkawinan adalah sebagai berikut : "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: 1. Karena pertalian nasab: 20 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 40. 21 Abdul Aziz Muhhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat. (Jakarta: Amzah Bumi Aksara, 2014), Cet. Ke- 4, Hlm. 35-36 15 yang
a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya. b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 2. Karena pertalian kerabat semenda: a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya. b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya. c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul. d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. 3. Karena pertalian sesusuan: a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas. b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah. c. dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah. d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas. e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya". Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan mengenai tentang larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita daam keadaan tertentu, sebagai berikut : Pasal 40 "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang seorang wanita karena keadaan tertentu : a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. 16
17 b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam".22 Selain itu, ada ayat lain dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menyinggung tentang pernikahan mirip dengan apa yang Allah SWT firmankan dalam Surat An-Nur; 32: ٰ ِّللّاَو ۗ ل ِنْْغلي َءۤاَرَقلف اْولنْولكَّي ْنِا ۗ ىۤاَمِاَو ْ لكُ ِل ْضَف ْنِم ل ِّللّ ا لمِ ٰ ْ ِٕ لكُِداَبِع ْنِم َ ْيِۡحِل ٰ ِّصلاَو ْ ْلَا اولحِكْنَاَو لكُْنِم ىٰم َيََ ْيِلَع ٌع ِساَو ٌٌ "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui". Masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung memiliki tradisi yang melarang pernikahan pada bulan Safar karena dianggap berdampak buruk bagi calon pasangan suami istri. Mayoritas penduduk di Kelurahan Kebon Kangkung masih mengikuti tradisi yang sudah ada sejak zaman prasejarah ini. Kajian Islam yang berhubungan dengan adat hampir selalu dikaitkan dengan Urf. Definisi Urf adalah sesuatu yang disadari oleh banyak orang dan telah berkembang menjadi tradisi mereka, baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan yang ditinggalkan yang dikenal dengan Adat. Para ahli syara mengklaim bahwasanya tidak didapati perbedaan diantara adat dan urf.23 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 23 Khallaf Abdul Wahab, Ilmu Ushul Al-Fiqh (Dar al-Qalam, 1978), hlm. 89
18 Dua kategori adat atau urf adalah penilaian baik dan buruk: 1. Adat yang dikenal luas yang dikenal dengan urf shohih tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, atau budaya luhur.24 Seorang mujtahid harus menjunjung tinggi Urf Sahih ketika mengeluarkan undang-undang, dan seorang hakim harus melakukan hal yang sama ketika memberikan putusan. karena apa yang biasa dan telah dipraktikkan oleh banyak orang menjadi perlu dan memberi mereka keuntungan yang mereka butuhkan. Kebiasaan ini harus ditegakkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Para Ahli Usul membuat aturan-aturan berikut berdasarkan syari'at, yang diakui sebagai hukum (adat). 2. Karena mendorong pembenaran terhadap perbuatan yang melanggar hukum atau membatalkan perbuatan yang diwajibkan, urf fasid adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang bertentangan dengan aturan syariat. Karena mempertahankan urf fasid berarti menolak dalil syariah atau meniadakan hukum syariah, hal ini tidak perlu dipertimbangkan. Masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung masih memegang teguh sejumlah tradisi, salah satunya larangan menikah pada bulan Safar. Karena mereka percaya bahwa menikah di bulan Safar dapat menghancurkan keluarga mereka. Mereka lebih lanjut meyakini bahwa dengan menikah di bulan Safar, tujuan utama pernikahan menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan rohmah tidak akan tercapai. Pernikahan di bulan Safar, menurut warga Kelurahan Kebon Kangkung, berdampak buruk bagi keharmonisan dan keutuhan keluarga. Yang menjadi pertanyaan utama di sini adalah apakah larangan menikah di bulan Safar yang sedang marak di kalangan masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung termasuk dalam kategori Urf Shahih atau termasuk dalam 24 Dzulbaedah, Ushul Fiqih 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 151
19 kategori Urf Fasid, dan apakah larangan tersebut memenuhi kriteria yang akan digunakan sebagai alasan untuk membuat undang-undang. Tujuannya guna mengetahui bagaimana larangan menikah di bulan Safar ditinjau dari hukum Islam. Penelitian dijalankan dengan mempelajari dan mengkaji hukum Islam untuk menjawab hal tersebut. G. Langkah-Langkah Penelitian 1. Metode Penelitian Metodologi penelitian analisis deskriptif ialah pendekatan yang diterapkan. Dengan menerapkan sampel atau data yang telah dikumpulkan, teknik analisis deskriptif berupaya meringkas atau memberikan gambaran mengenai suatu objek penelitian dan menarik simpulan yang diakui secara umum. Pendekatan penelitian ini bertujukan guna menyelidiki masalah-masalah sosial, seperti hubungan masyarakat, pendapat, sikap, dan proses yang sedang berlangsung, serta bagaimana pengaruhnya akan berbagai fenomena sosial.25 2. Jenis Data Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehiudpan yang sebenarnya.26 Untuk memperoleh data ini penyusun mengadakan penelitian pada masyarakat, tokoh agama dan petugas KUA mengenai larangan pernikahan pada bulan Safar di Kelurahan Kebon Kangkung Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. 3. Sumber Data Kedua sumber data primer dan sekunder diterapkan guna mendapat informasi demi penelitian ini. a. Sumber data primer 25 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta 2009) hlm. 1. 26 Kartini Kartono, Pengantar Metodoogi Riset Sosial, (C. Mandar Maju: Bandung, 1996), h. 32
Tokoh masyarakat dan agama dari Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, yang berbagi pendapat tentang larangan menikah selama bulan Safar, menjadi sumber data utama. b. Sumber data sekunder Data ini berasal dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah studi dan sumber lain yang memberi bukti untuk masalah yang diajukan. 4. Teknik Pengumpulan Data Secara umum, pengumpulan data bisa dijalankan dengan menerapkan berbagai pendekatan, baik alternatif maupun kumulatif, yang saling bekerja sama. Teknik ini meliputi penyebaran kuesioner, wawancara, studi literatur dan dokumentasi, dan observasi. a. Wawancara Dengan melakukan wawancara kepada informan atau responden, wawancara diterapkan sebagai metode guna menghimpun data. Dalam hal ini, penyusun menjalankan wawancara langsung dengan responden, utamanya kepala desa dan tokoh agama lokal di Kelurahan Kebon Kangkung Kota Bandung. b. Studi pustaka Itu adalah teknik guna menghimpun informasi yang diambil dari berbagai sumber, termasuk sebagai publikasi yang dihasilkan oleh spesialis yang relevan dengan topik ini. 5. Analisis Data Langkah-langkah berikut diambil untuk menganalisis data yang diterapkan di penelitian ini: a. Menyusun data (dokumen dan temuan wawancara), kemudian menyusun semua data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. 20
21 b. Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya ialah memvalidasinya. Setelah itu, data akan dianalisis menerapkan kerangka berfikir yang dikembangkan. c. Langkah terakhir adalah membuat simpulan dari data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan dan tujuan penelitian.