TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN DENDA PADA JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM ALL YOU CAN EAT (Studi Kasus di Restoran GyudaQ Purwokerto) SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperolah Gelar Sarjana Hukum (S.H) Oleh: NOVENDA KINTHAN FIRSTANIA NIM. 1522301077 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO 2020 i
PERNYATAAN KEASLIAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Novenda Kinthan Firstania NIM : 1522301077 Jenjang : S-1 Fakultas : Syariah Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus Di Restoran Gyudaq Purwokerto)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh. ii
NOTA DINAS PEMBIMBING Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Di Purwokerto Assalamu"alaikum Wr.Wb. Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Novenda Kinthan Firstania, NIM: 1522301077 yang berjudul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN DENDA PADA JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM ALL YOU CAN EAT (STUDI KASUS DI RESTORAN GYUDAQ PURWOKERTO)" Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Wassalamu"alaikum Wr.Wb. iv
MOTTO "Tidak ada yang tidak mungkin, selagi berusaha" v
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN DENDA PADA JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM ALL YOU CAN EAT (STUDI KASUS DI RESTORAN GYUDAQ PURWOKERTO) NOVENDA KINTHAN FIRSTANIA NIM: 1522301077 ABSTRAK Restoran GyudaQ Purwokerto merupakan restoran yang pertama kali menerapkan sistem penjualan makanan dengan konsep all you can eat di Purwokerto. Restoran ini menyajikan berbagai makanan khas Jepang. Pemahaman makan sepuasnya atau all you can eat merupakan suatu konsep rumah makan dimana pelanggan yang datang bebas mengambil dan memilih sepuasnya semua hidangan yang telah disediakan hanya dengan sekali bayar. Pada zaman Rasulullah praktik ini dinamakan jual beli jizaf, yaitu jual beli dengan spekulasi. Namun hal yang menarik dalam sistem all you can eat di restoran GyudaQ Purwokerto ini adalah adanya penerapan denda dalam jual beli makanan tersebut. Penerapan denda tidak menghabiskan makanan, terutama untuk menu grill atau daging yang sudah diambil. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem all you can eat di restoran GyudaQ Purwokerto dan bagimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem all you can eat di restoran GyudaQ Purwokerto. tersebut akan diberikan kepada pelanggan yang Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. ini disimpulkan bahwa, pada resto GyudaQ menerapkan beberapa peraturan yaitu, batasan waktu dalam menikmati hidangan berlaku 90 menit, hidangan yang tersisa di meja khususnya untuk menu daging akan dikenakan denda dan tidak diperbolehkan membawa pulang hidangan yang ada. Pelanggan yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan denda sesuai yang ditentukan oleh pihak resto GyudaQ. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 dan dan bentuk sanksi tersebut bisa berupa denda, hal tersebut sesuai KHES Pasal 38. Dalam Islam yang menjadi kriteria akad pelaksanaan jual beli yang sah yaitu adanya unsur suka sama suka atau saling ridha. Menerapkan syarat pada jual beli boleh hukumnya selama tidak merusak akad, hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih. Adanya penerapan denda tersebut diutamakan untuk memperhatikan untung/rugi baik dari penjual dan pembeli. Maka hukum menerapkan denda pada jual beli di resto GyudaQ Purwokerto boleh hukumnya karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dari hasil peneltian Kata Kunci : Jual Beli, All You Can Eat, Denda. vi
PERSEMBAHAN Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan ridha-Nya yang telah dilimpahkan dan atas dukungan serta doa dari orang-orang yang tersayang, pada akhirnya skripsi ini mampu terselesaikan. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan dan arti dalam perjalanan hidupku: 1. Untuk keluarga besar penulis terutama Papah dan Mamah tercinta (Bapak Sumanto dan Ibu Nur Helmy Aryani, Ibu Hani Anawati), terimakasih untuk setiap untaian doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih untuk segala pengorbanan yang luar biasa untuku, terimakasih atas segala ridhanya untuk setiap langkah kakiku. Engkaulah semangatku dan alasan tujuan suksesku. Terimakasih atas segalanya, untuk semua hal dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan. 2. Teruntuk adiku tersayang Alda Kinthan Pramudita, Yunita Kinthan Pramusinta, Fahreza Danu Atmanto, Irneza Amira Iskandhany, Izyan Adzkhan Maulidan, terimakasih atas semangat, dukungan serta doa yang diberikan selama ini. vii
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepda kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus di Restoran GyudaQ Purwokerto)". Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan terimakasih kepada : 1. Dr. KH. M. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2. Dr. Supani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari"ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Syari"ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I, selaku wakil Dekan II Fakultas Syari"ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi saya. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan motivasi, arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini. 5. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku wakil Dekan III dan Penasihat Akademik Fakultas Syari"ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari"ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 7. Segenap dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, khususnya Fakultas Syari"ah yang dengan kesabarannya telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. viii
8. Segenap Staff Fakultas Syari"ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto atas bantuan dan partisipasinya atas pelayanan administrasi selama ini. 9. Segenap Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah memberikan bantuan terkait referensi-referensi untuk penyusunan skripsi ini. 10. Papah dan Mamah tercinta, Papah Sumanto, Mamah Nur Helmy Aryani dan Mamah Hani Anawati, terimakasih atas bimbingan, dukungan, kasih sayang serta doa-doa yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Semoga ilmu yang penulis raih dapat membahagiakan dan membanggakan Papah dan Mamah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. 11. Adik-adiku tersayang, Alda Kinthan Pramudita, Yunita Kinthan Pramusinta, Fahreza Danu Atmanto, Irneza Amira Iskandhany, Izyan Adzkan Maulidan, yang ikut serta memberikan semangat dan doa. 12. Akhmad Nursetyo Adhi, terimakasih atas segala doa, motivasi, dukungan, bantuan, serta selalu bersedia mengorbankan waktu dan tenaga untuk menemani setiap proses akademik yang penulis lalui dari awal masuk kuliah hingga selesai. 13. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang saya cintai dan selalu dirindukan. 14. Adfunts Project, Ayu Meilani Wahyuningrum, Desiana Nur Afianti, Fela Sifa, Uswatun Chasanah, Triani Pandu Setyaningsih, dan Sinta Miftahul Jannah, terimakasih atas doa, motivasi, dukungan serta masukan yang telah diberikan. 15. Keluarga besar Restoran GyudaQ Purwokerto yang telah bersedia dan memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini. 16. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua ix
pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Aamiin. x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. A. Konsonan Tunggal Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ب ba῾ B Be ت ta῾ T Te ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ج jim J Je ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) خ khaʹ Kh kadan ha د dal D De ذ ẑal Ż zet (dengan titik di atas) ر ra῾ R Er ز zai Z Zet س Sin S Es ش syin Sy Es dan ye ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ط ṭa῾ ṭ te (dengan titik di bawah) xi
ظ ẓa῾ ẓ zet (dengan titik di bawah) ع "ain .... ".... Koma terbalik keatas غ gain G Ge ؼ fa῾ F Ef ؽ qaf Q Qi ؾ kaf K Ka ؿ Lam L El ـ mim M Em ف nun N En ك waw W W ق ha῾ H Ha ء hamzah ' Apostrof م ya῾ Y Ye B. Vokal Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang. 1. Vokal Pendek Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: Tanda Nama Huruf Latin Nama Fathah Fathah A Kasrah Kasrah I xii
و Ḍammah ḍammah U 2. Vokal Rangkap Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: Nama Huruf Latin Nama Contoh Ditulis Fatḥah dan ya' Ai Fatḥah dan Wawu Au a dan i a dan u َىػبٍَػيَىنَيكٍَم ٌ ةَظِع ْوَم Bainakum Mau'idzotun 3. Vokal Panjang Maddah atau vokal panjang yang lambang nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: Fathah + alif ditulis ā Contoh ىَهَتنٱَف ditulis fa<ntaha> Fathah+ ya" ditulis ā Contoh ىَهَتنٱَف ditulis fa<ntaha> Kasrah + ya" mati ditulis ī Contoh ٌَنيِذَّلٱ ditulis aladzi>na Dammah + wawu mati ditulis ū Contohويمويقىػيٌditulis yaqu>mu C. Ta' Marbūṯah 1. Bila dimatikan, ditulis h: ةَظِع ْوَم Ditulis mau'idzoh ًتِ ةىراى Ditulis tija>roh xiii
2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t: ٌِهِّب َّرٌنِّمٌ ةَظِع ْوَم Ditulis mau'idzotummirrobbihi 3. Bila ta"marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan h (h). Contoh: ٌُن َٰ َطْيَّشلٱٌُهُطَّب َخَتٌَي Yatakhobbatuhu Assyaiton هاَنَس َحْلاٌ ةَظِع ْوَم Mau'idzotun Al-hasanah D. Syaddah (Tasydīd) Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: ٌْمُكِّب َّرٌنِّم Ditulis mirrobbikum ٌْمُهَّنَأِب Ditulis biannahum E. Kata SandangAlif + Lām 1. Bila diikuti huruf Qamariyah ٌُعْيَبْلٱ ٌِّسَمْلٱ Ditulis al-Bai'u Ditulis al-Massi 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ٌَٰوَب ِّرلٱ ٌِراَّنلٱ Ditulis ar-Riba< Ditulis an-Narri xiv
F. Hamzah Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh: َىشٍَيَهئ Ditulis syai΄un ويليكٍأىت Ditulis ta'kulu> ٍَميكىلاىو ٍمىأ Ditulis amwa>lakum xv
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... PERNYATAAN KEASLIAN ... PENGESAHAN ... NOTA DINAS PEMBIMBING ... MOTTO ... ABSTRAK ... PERSEMBAHAN ... KATA PENGANTAR ... viii PEDOMAN TRANSLITERASI ... DAFTAR ISI ... xvi DAFTAR LAMPIRAN ... xviii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... B. Definisi Operasional ... C. Rumusan Masalah ... D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... E. Kajian Pustaka ... F. Sistematika Pembahasan ... BAB II LANDASAN TEORI A. Jual Beli ... B. All You Can Eat ... C. Penerapan Denda Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah D. Perikatan dan Hak Kepemilikan Dalam Jual Beli ... E. Adab Terhadap Makanan Dalam Islam ... BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian ... B. Metode Penelitian ... C. Sifat Penelitian ... D. Subjek dan Objek Penelitian ... xvi i ii iii iv v vi vii xi 1 5 8 8 9 15 17 31 33 36 41 43 44 44 45
E. Sumber Data ... F. Teknik Pengumpulan Data ... G. Teknik Analisis Data ... BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERAPAN DENDA PADA JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM ALL YOU CAN EAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM A. Sistem Penjualan di Resto GyudaQ Japanese BBQ ... 1. Penerapan Denda di Restoran GyudaQ Japanese BBQ Purwokerto ... 2. Aturan Jual Beli di restoran GyudaQ Japanse BBQ Purwokerto ... B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat di Restoran GyudaQ Purwokerto ... BAB V PENUTUP A. Kesimpulan... B. Saran ... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP xvii 46 47 48 49 49 53 57 69 70
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Pedoman Wawancara Lampiran 2 Hasil Wawancara Lampiran 3 Foto Dokumentasi Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif Lampiran 7 Surat Keterangan Rekomendasi Munaqasyah Lampiran 8 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan Lampiran 9 Sertifikat BTA/PPI Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab Lampiran 11 Serifikat Pengembangan Bahasa Inggris Lampiran 12 Serifikat Aplikom Lampiran 13 Serifikat KKN Lampiran 14 Serifikat PPL xviii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.1 Islam adalah agama yang mudah dan syamil (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, termasuk masalah jual beli. Dalam mengatur kehidupan Islam selalu memperhatikan berbagai bentuk maslahat, yaitu segala sesuatu yang Allah SWT syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam berbagai pelaksanaannya dan menghilangkan bentuk madarat, yaitu segala sesuatu yang mendatangkan bahaya dan keburukan di dalamnya.2 Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh manusia. Dalam al-Qur"an dan hadis yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan berkah kerja dari yang sudah dikerjakan. 1 Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 5. 2 Helga Mawardi, "Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat menurut perspektif Fiqih Muamalah", skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), hlm. 1. 1
Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti membutuhkan orang lain. Selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan "al-bai', al-tija>rah, dan al-muba>dalah". Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, serta kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.3 Seseorang yang berbisnis memang bertujuan mencari keuntungan. Namun, dalam pandangan bisnis Islam bukanlah sekedar mencari keuntungan saja, tetapi juga keberkahan. Sering terjadi pada masa sekarang ini pelaku bisnis menghalalkan segala cara agar dapat meraih keuntungan yang sebesar- besarnya tanpa memikirkan keberkahan dari hasil bisnisnya. Padahal, keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah.4 Semakin maju perkembangan zaman dan perubahan pola hidup manusia menyebabkan kebutuhan manusia juga berubah. Salah satu bentuk bisnis yang sangat mudah berkembang dan semakin hari semakin bertambah jumlahnya adalah industri restoran. Berbagai jenis restoran berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman, meliputi berbagai menu makanan yang bervariasi dan model penyajian makanan yang bermacam-macam. Seperti di 3 Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, vol. III, No. 2, hlm. 240. 4 Hamzah Ya"qub, Etika Islam Vol. 2 (Bandung: CV Diponegoro, 1993), hlm. 52. 2
daerah Purwokerto, ada sebuah konsep restoran yang berkembang, yaitu restoran dengan sistem all you can eat. Pemahaman makan sepuasnya atau all you can eat merupakan suatu konsep rumah makan dengan tamu yang datang bebas mengambil dan memilih sepuasnya semua hidangan yang telah disediakan hanya dengan sekali bayar. Sistem all you can eat sering disebut dengan "Bayar satu harga, makan sepuasnya". Pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem all you can eat ini telah banyak beredar di masyarakat. Salah satu yang menerapkan sistem all you can eat di Purwokerto, yaitu Restoran GyudaQ Purwokerto. Restoran GyudaQ menjadi salah satu tempat makan favorit bagi pelanggan karena menyediakan konsep all you can eat. Restoran ini menyajikan berbagai makanan khas Jepang. Pelanggan diberi kebebasan untuk mengambil dan memilih menu yang disediakan secara prasmanan. Menu yang sehat dan lezat disajikan prasmanan dalam bentuk beberapa makanan yang belum masak, sehingga pelanggan bisa memasaknya sendiri di tempat. Pelanggan dapat memasaknya dengan cara dibakar (grill) ataupun direbus (shabu-shabu). Praktik jual beli yang terjadi disela-sela kehidupan terdapat beraneka ragam jenisnya, salah satunya adalah jual beli yang berdasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat ditaksirkan dan dibuktikan secara langsung, Dalam hal ini ulama fiqh menyebut transaksi ini dengan istilah jual 3
4 beli jizaf (dalam istilah jawa disebut dengan tebasan).5 Seperti halnya sistem all you can eat merupakan suatu sistem jual beli yang pada dasarnya mirip seperti jual beli tanpa takaran. Namun hal yang menarik dalam sistem all you can eat di restoran GyudaQ Purwokerto ini adalah penerapan denda dalam jual beli makanan tersebut. Penerapan denda tersebut akan diberikan kepada pelanggan yang tidak menghabiskan makanan, terutama untuk menu grill atau daging yang sudah diambil. Jadi, pelanggan hanya makan sepuasnya sesuai batas kemampuan. Sehingga pelanggan hanya mengambil menu yang disediakan tidak sampai berlebihan dan tidak ada sisa yang pada akhirnya tidak dimakan. Maka, apabila pelanggan tersebut mengambil menu makanan secara berlebihan dan mengakibatkan adanya sisa makanan, pelanggan tersebut akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang diterapkan oleh restoran GyudaQ Purwokerto. Sistem all you can eat ini termasuk dalam kategori jual beli, dan dijelaskan dalam al-Quran Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa" (4): 29: ََ
َََََ
َ ََ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.6 5 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 147. 6 Tim penterjemah al-Qur"an Kemenag RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 83.
Ayat di atas memperjelas bahwa kedua belah pihak harus berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli tidak boleh dilakukan secara terpaksa, tetapi karena kebutuhan dan sukarela antara dua belah pihak. Jika tidak, maka salah satu pihak akan dirugikan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengangkat masalah terkait penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem all you can eat di Restoran GyudaQ Purwokerto, karena dalam sistem all you can eat tersebut terdapat penerapan denda yang diberikan kepada pelanggan yang tidak menghabiskan menu makanan daging yang telah ia ambil. Dari permasalahan tersebut penulis akan membahas lebih dalam sebuah penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Denda pada Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat (Study Kasus di Restoran GyudaQ Purwokerto)"". B. Definisi Operasional 1. Jual Beli Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminoligis ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan "saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu" atau "tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".7 Dari beberapa defisini tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar 7 Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2009), hlm. 172. 5
saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli sahih atau sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi hak milik yang melakukan akad.8 2. Denda Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya). Denda dalam konteks akad disebut garamah atau ta'zir. Denda merupakan hukuman yang berupa materi atau benda yang dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya dalam jumalah tertentu.9 3. All You Can Eat All You Can Eat adalah sistem penjualan menu makanan di restoran yang konsumen hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau buffet. Dikenal juga dengan AYCE. Dalam sistem all you can eat ini konsumen diberikan batasan waktu untuk dapat menikmati menu makanan tersebut. Batasan waktu yang diberikan bergantung pada kebijakan setiap restoran yang menerapkan sistem all you can eat ini. 8 Ghufron A. Mas"adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 120. 9 Fadli, "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)", Jurnal Ilmiah Syari"ah, Vol. XVI, No. 2, 2017, hlm. 220. 6
4. Restoran GyudaQ Purwokerto Restoran GyudaQ Purwokerto mempunyai nama resmi lengkap yaitu GyudaQ Japanese BBQ. Restoran GyudaQ merupakan restoran yang pertama kali menerapkan sistem all you can eat di Purwokerto. Restoran GyudaQ pertama kali dibuka pada pertengahan tahun 2018. Restoran ini menyajikan Japanese food sebagai spesialisasi hidangannya. Restoran GyudaQ berlokasi di Jalan Kongsen No. 24, Karangbawang, Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.10 5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang keberadaannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam hal tersebut KHES dilahirkan untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pasal 49 huruf I beserta Penjelasan Undang - Undang No 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan KHES sebagai pedoman untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang penulis teliti. 10 Ima Satrianto, "GyudaQ Japanese BBQ, Restoran All You Can Eat Halal", dalam diakses 16 Agustus 2019. 7
C. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakanag yang telah diuraikan diatas, maka penyusun dapat mengambil pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu: 1. Bagaimana penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem All You Can Eat di Restoran GyudaQ Purwokerto? 2. Bagimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem All You Can Eat di Restoran GyudaQ Purwokerto? D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui sistem pembayaran denda pada jual beli makanan dengan sistem all you can eat di Restoran GyudaQ Purwokerto. b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem all you can eat di Restoran GyudaQ Purwokerto. 2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat memperoleh pemahaman tentang disiplin ilmu yang dipelajari, serta bagaimana menerapkan teori-teori di dalam praktek perusahaan khususnya pada 8
industri restoran dan juga sebagai wawasan untuk menambah informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. b. Manfaat Praktis Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan tambahan informasi bagi para pengusaha khususnya di bidang makanan mengenai pandangan hukum Islam terhadap penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem All You Can Eat ini. E. Kajian Pustaka Kajian Pustaka merupakan kajian teori-teori dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem All You Can Eat. Abdul Manan dalam bukunya "Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama" menjelaskan bahwa sebagai bagian dari syariah atau hukum Islam yang kini berkembang pesat di seluruh dunia dan juga di Indonesia, merupakan penggabungan antara hukum ekonomi konvensional (melalui transformasi proses Islamisasi hukum oleh ahli 9
10 ekonomi Islam) dan fikih muamalat konvensional yang berakar panjang dalam sejarah dan tradisi Islam.11 Berikut beberapa kajian pustaka penelitian sebelumnya yang penulis kemukakan dalam penelitian ini: No. Nama Peneliti Judul Penelitian Persamaan Penelitian Perbedaan Penelitian 1. 2 Sri Mulyani, IAIN Surakarta (2017) Citra Biovika Fauziah, UIN Raden Intan Lampung Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN- MUI No. 17 (Study Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta) Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Pada Keterlambatan Pembayaran SPP (Study pada Universitas Islam Persamaan dalam kedua penelitian ini adalah menjelaskan tentang sistem denda yang diberikan kepada nasabah atau pengunjung. Persamaan kedua penelitian ini adalah menjelaskan tentang sistem denda yang Dalam penelitian Sri Mulyani, menjelaskan penerapan denda pada akad pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Di dalam penerapan denda BPRS Dana Mulia Surakarta dikenakan pada nasabah mampu yang menunda- nunda pembayaran dan pada nasabah yang tidak memiliki itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem all you can eat di restoran Gyudaq Purwokerto yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang sudah ia ambil. Dalam penelitian Citra Biovika Fauziah, menjelaskan terkait penerapan denda pada keterlambatan pembayaran SPP dan 11 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2.
3 (2018) Bagus Abdul Mustofa, UIN Walisongo Semarang (2016) Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh Wal Ijarah Di Bank BRI Syariah Cabang Demak diberikan kepada mahasiswa atau pengunjung. Persamaan kedua penelitian ini adalah menjelaskan tentang sistem denda yang diberikan kepada nasabah atau pengunjung. 11 bahwa di dalam hukum Islam pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan SPP pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diperbolehkan, karena ditinjau dari tujuan diterapkannya denda yaitu untuk memberikan efek jera kepada orang- orang yang melakukan wanprestasi dari sebuah perjanjian (akad). Sedangkan penelitian ini menjelaskan penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem all you can eat di restoran Gyudaq Purwokerto yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang ia ambil. Tujuan di terapkannya denda tersebut yaitu menghindari mubaziran nya makanan. Dalam penelitian Bagus Abdul Mustofa, menjelaskan pelaksanaan denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad Qardh Wal Ijarah di Bank BRI Syariah Cabang Demak, bahwa dalam Hukum Islam denda atas keterlambatan tidak diperbolehkan karena merugikansalah satu pihak yaitu nasabah dan tambahan denda tersebut dekat dengan riba serta permasalahan
4 Yusmina Mendrofa, UIN Sumatra Utara Medan (2018) Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pembayaran SPP Dikaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN- MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-SU Medan) Persamaan kedua penelitian ini adalah menjelaskan tentang sistem denda yang diberikan kepada mahasiswa atau pengunjung. 12 dalam Qardh dan Ijarah harus berdasarkan prinsip tolong menolong. Sedangkan penelitian ini menjelaskan penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem all you can eat di restoran Gyudaq Purwokerto yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang ia ambil. Tujuan di terapkannya denda tersebut yaitu menghindari mubaziran nya makanan. Dalam penelitian Yusmina Mendrofa, menjelaskan pelaksanan denda sumbangan pembinaan pendidikan di Fakultas Syari"ah diberlakukan terhadap mahasiswa yang terlambat membayar uang kuliah. Bahwa berdasarkan Fatwa DSN Np.17/DSN- MUI/IX/2000 memperbolehkan adanya denda akan tetapi hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar namun menunda pembayaran. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistemall you can eat di restoran Gyudaq Purwokerto yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang sudah ia ambil.
Dari tabel hasil penelitian terdahulu di atas, terdapat suatu persamaan dan perbedaan didalam penelitian yang diangkat oleh penulis. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Sri Mulyani dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 (Studi Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta), menjelaskan bahwa penerapan denda pada akad pembiayaan murabahah yang dikenakan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar di BPRS Dana Mulia Surakarta sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN- MUI/IX/2000.12 Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem all you can eat yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang sudah di ambil. Citra Biovika Fauziah dalam analisisnya menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan SPP pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diperbolehkan karena denda semacam ini termasuk syarth jaza'i yaitu diperbolehkan asalkan transaksi tersebut bukan hutang piutang serta hasil denda tersebut digunakan untuk 12 Sri Mulyani, "Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 (Study Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)", Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017). 13
sedekah.13 Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem all you can eat yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang sudah di ambil. Bagus Abdul Mustofa dalam analisisnya menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam denda atas keterlambatan tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak yaitu nasabah dan tambahan denda tersebut dekat dengan riba serta permasalahan dalam Qardh dan Ijarah harus berdasarkan prinsip tolong menolong.14 Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem all you can eat yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang sudah di ambil. Yusmina Mendrofa dalam skripsinya yang berjudul Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Ketelambatan Pembayaran SPP Dikaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hokum UIN-SU Medan), menjelaskan bahwa berdasarkan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 memperbolehkan pemberlakuan kebijakan denda akan tetapi hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar namun 13 Citra Biovika Fauziah, "Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Pada Keterlambatan Pembayaran SPP (Study pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)", Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018). 14 Bagus Abdul Mustofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh Wal Ijarah Di Bank BRI Syariah Cabang Demak", Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016). 14
15 menunda-nunda dan tidak diperbolehkan bagi mereka yang berasal dari golongan tidak mampu tetapi dikenakan denda karena tergolong hukum riba.15 Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem all you can eat yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang sudah di ambil. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa permasalahan dan tema yang penulis angkat sebagai penelitian skripsi ini belum ada yang membahas, sehingga penelitian ini bukan merupakan duplikasi. F. Sistematika Pembahasan Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka perlu dikemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya yaitu: Bab I Pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan. Bab II Landasan Teori tentang konsep jual beli dalam Islam berisi tentang definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, jual beli jizaf. Teori tentang all you can eat 15 Yusmina Mendrofa, "Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pembayaran SPP Dikaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-SU Medan)", Skripsi (Medan: UIN Sumatera Utrara Medan, 2018).
berisi pengertian all you can eat dan mekanisme all you can eat. Teori tentang penerapan denda dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Teori tentang hak kepemilikan dalam jual beli. Teori tentang adab terhadap makanan dalam Islam. Bab III Metodologi Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dari fokus permasalahan yang diteliti. Pada bab ini membahas Sistem Penjualan di Resto GyudaQ Japanese BBQ yang berisi Penerapan Denda di Restoran GyudaQ Japanese BBQ Purwokerto dan Aturan Jual Beli di restoran GyudaQ Japanse BBQ Purwokerto. Kemudian Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat di Restoran GyudaQ Purwokerto Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai rangkuman dari pembahasan skripsi ini dan saran. 16
BAB II LANDASAN TEORI A. Jual Beli 1. Definisi Jual Beli Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan al-bai'. Jual beli (al- bai") secara bahasa merupakan masdar dari kata ba'a - yabi'u yang bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata al-ba' karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut al-bay"ani. Secara bahasa, kata al-bai' dianggap lawan dari kata asshira"u yang berarti membeli, dengan demikian, kata al-bai' berarti penjualan. Adapun yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.16 Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik di mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.17 16 Ibnu Mas"ud dan Zainal Abidin, Fiqih Mazhab Syafi"I (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 22. 17 Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 1. 17
18 2. Dasar Hukum Jual Beli Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur"an, al-Hadis maupun ijma" ulama. Dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:18 a. Al-Qur"an 1) Q.S. al-Baqarah (2): 275 َ
َََ
Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang (tekanan) penyakit gila. kemasukan syaitan Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".19 lantaran Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakanya. Dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukanya. Berdasarkan ketentuan ini, kontrak jual beli 18 Dimayuddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, hlm. 70. 19 Tim penterjemah al-Qur"an Kemenag RI, Al-Qur"an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 58.
19 mendapat pengakuan dan legalitas dari syara" dan sah untuk di operasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah 2) Q.S. al-Baqarah (2): 198 َ
َ َ
َ َ
َ َََ
َ Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."20 Ayat ini mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugerah Allah. Dalam konteks akad jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan sebuah usaha dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara". 3) Q.S. an-Nisa" (4): 29 َ َ َ َ
َ َََ
َ ََ
Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 20 Tim penterjemah al-Qur"an Kemenag RI, Al Qur"an dan Terjemahnya, hlm. 38.
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".21 Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitanya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur gharar di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi sesama pihak. Dalam transaksi jual beli harus terdapat kerelaan dari pihak bank sebagai penjual, serta dari pihak nasabah sebagai pembeli atas transaksi yang dilakukan.22 b. Al-Hadis Dari Abu Sa"id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah). Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah al-Zuh}aily, hadis ini terbilang hadis yang panjang, tetapi demikian hadis ini mendapatkan pengakuan kesahihannya dari Ibnu 21 Tim penterjemah al-Qur"an Kemenag RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 83. 22 Dimayuddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, hlm. 72. 20
21 Hibban. Hadis ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Imam Syafi"i menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan hal yang dilarang oleh syariah. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.23 c. Ijma" Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma" ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, tetapi harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.24 Berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari 23 Dimayudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, hlm. 73. 24 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 54.
syara" dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia.25 3. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus di penuhi seperti di bawah ini:26 a. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya. b. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia orang yang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. d. Bahasa akad, yaitu penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan, misalnya pembeli berkata, "aku jual barang ini kepadamu". Atau ijab dan qabul dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, "aku menjual pakaian ini kepadamu", kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli. e. Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karena rasulullah saw. Bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan". 25 Dimayudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, hlm. 73. 26 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 77. 22
Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli itu sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Misalnya pembeli buku mensyaratkan hendaknya buku itu berwarna kuning, atau pembeli rumah mensyaratkan hendaknya pintu rumah yang akan dibelinya itu terbuat dari besi, dan sebagainya. Pensyaratan manfaat khusus dalam jual beli juga diperbolehkan, misalnya, penjual hewan mensyaratkan ia menaiki hewan yang akan dijualnya ke salah satu tempat, atau pembeli baju mensyaratkan ia dalam menjahit bajunya tersebut, atau pembeli kayu bakar mensyaratkan ia boleh memecah kayu yang akan dibelinya, karena Jabir bin Abdullah mensyaratkan kepada Rasulullah saw. Bisa menaiki untanya terlebih dahulu, padahal untanya tersebut telah dijual kepada beliau. Dalam melakukan jual beli ada syarat yang tidak disahkan dalam jual beli, yaitu: a. Menggabungkan dua syarat dalam jual beli. Misalnya pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu bakar sekaligus membawanya, Rasulullah SAW bersabda: ةَعْيَب ْيِف ِنْيَتَعْيَب ْنَع ىَهَن َمَّل َس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص َّيِبَّنلا َّن َا "Nabi SAW melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli". (HR. Al-Tirmidzi dan Ibnu Hibban).27 27 Almanhaj, Jual Beli", dalam diakses 12 September 2020. "Dua Transaksi Dalam Satu Transaksi 23
b. Mensyaratkan sesuatu yang merusak jual beli inti jual beli itu sendiri. Misalnya penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa pembeli tidak boleh menjualnya lagi, atau pembeli tidak boleh menjualnya kepada Zaid, atau tidak boleh menghadiahkanya kepada Amir, atau penjual mensyaratkan pembeli meminjamkan sesuatu kepadanya, atau menjual sesuatu kepadanya, karena Rasulullah SAW Bersabda: "Barangsiapa mensyaratkan persyaratan yang tidak dalam kitabullah maka batil, kendati seratus persyaratan.28 4. Jual Beli yang Dilarang Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.29 Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut: a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. Misalnya, "Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakiti orang lain. 28 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah, hlm. 78. 29 Ghufron A. Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Kerja Sama dengan IAIN Walisongo Semarang, 2002), hlm. 141. 24 atau
b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya ia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya. c. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi. d. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar. e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut. f. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.30 g. Jual beli secara 'arbun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.31 30 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 284-285. 31 Hasbi Ash Shiiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab) (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 354-355. 25
h. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).32 i. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya. j. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur tidak transparan. 32 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, hlm. 286. 26
5. Jual Beli Jizaf Jual beli spekulatif (jizaf) dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira- kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi, bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui, maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya. ٍَفىاَـَصَللهااَ يتٍيىاىرىلاىقٍََرَىمَيعَ ًبِىاٍَنىع ٍَمًًلِاىحًرَ ىلًَايىىرىكٍؤيػيَ يتَّ ًحَيهويعيًبىي َ ibnu Umar r.a. katanya: "pada masa Rasulullah yang Saya memperjualbelikan makanan dengan kira-kira (tanpa ditimbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjual hingga mereka pindahkan ke tempat mereka."33 Artinya: Dari saw. melihat orang-orang 33 Zainuddin Hamidy, dkk, Terjemahan Hadist Shahih Bukhari (Jakarta: Widjaya, 1937), hlm. 271. 27
Dalam hadist ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas transaksi jual beli jizaf yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah di pindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserah terimakan.34 ًب ًحَاىمًصلَ ىصىخٍرىاَـَصَللهااَ يؿويسىرٌَفىاَ وتًبَاىثًَنٍبًَدٍيىزٍَنىع Artinya: Dari Zaid bin Tsabit r.a., Katanya: "Rasulullah saw. Memberikan kelonggaran kepada mereka yang mempunyai "ariyah (yakni jual beli buah-buahan yang masih di pohon) untuk menjualnya dengan kira-kira." Dalam Hadist Muslim dan Nasai pun juga menjelaskan jual beli jizaf: "Rasulullah melarang jual beli subroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang di ketahui secara jelas takarannya".35 Hadist ini menjelaskan bahwa jual beli jizaf dengan kurma diperbolehkan, tetapi dengan cara bahwa harga yang dibayarkan atas kurma tersebut, bukanlah barang yang sejenis (artinya, ditukar dengan kurma). Hukumnya menjadi haram jika kurma tersebut di bayar dengan kurma yang sejenis. Alasan akan hal tersebut, karena terdapat potensi perbedaan kuantitas di antara keduannya, dan hal ini lebih dekat dengan riba fadhl. Jika kurma tersebut di tukar dengan uang, dan pertukaran tersebut dilakukan dengan jual beli jizaf, maka diperbolehkan. 34 Mochamad Zamzam, dkk, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung (Bandung: Universitas Islam), Vol. 5, No 1, 2019. 35 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah, hlm.148. 28
Rukun Jual beli jizaf ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara" apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu: a. Ba'i (penjual); b. Mustari (pembeli); c. Sighat (ijab dan qabul); d. Ma"qud 'alaih (benda atau barang).36 Ulama fiqh madzab Malikiyyah menyebutkan 7 (tujuh) syarat bagi keabsahan jual beli jizaf, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat di maksud adalah sebagai berikut: a. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah dan Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi. b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara jizaf. Namun, jika ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih. 36 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70. 29
c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibelikan secara partai, bukan persatuan. Akad jizaf dibolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli jizaf tidak bisa dilakukan dengan barang pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang dinilai sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa di hitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara jizaf, dan berlaku sebaliknya. d. Objek transaksi bisa di takar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad jizaf tidak bisa dipraktikakan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzab Syafi"iyyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar subroh harus bisa diketahui, walaupun dengan menaksir. e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya. f. Tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menggunung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar. 30
g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, di kumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.37 B. All You Can Eat 1. Pengertian All You Can Eat All You Can Eat adalah sistem penjualan menu makanan di restoran atau rumah makan di mana pelanggan hanya membayar 1 (satu) kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau buffet dengan batasan waktu tertentu.38 2. Mekanisme All You Can Eat Ada dua hal yang akan membatasi pelanggan untuk terus makan dalam sistem all you can eat, yaitu: a. Pelanggan bebas memakan makanan yang tersaji di meja prasmanan atau buffet dengan sistem all you can eat selagi pelanggan masih mampu menerima asupan makanan. b. Jam berlaku all you can eat yang telah ditentukan oleh restoran terbatas, contohnya jika pelanggan membayar sebesar Rp.200.000,- selama 1 jam, artinya selama 1 jam tersebut pelanggan boleh makan 37 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah, hlm. 149-150. 38 Restofocus, "Mengenal Lebih Dekat Restoran All You Can Eat", dalam diakses pada 27 Maret 2020. 31
atau minum apa saja yang tersaji di meja buffet dengan sistem all you can eat, setelah 1 jam selesai, maka pelanggan tidak diperbolehkan makan atau minum. Batasan waktu terlama dalam layanan all you can eat adalah 3 jam. Meski pelanggan diberikan kebebasan untuk memilih aneka makanan yang tersaji dan diperbolehkan untuk makan sepuasanya, tetapi pelanggan juga dilarang untuk: a. Membawa pulang makanan. Jadi, pelanggan dilarang untuk membungkus makanan yang tersaji di meja buffet all you can eat untuk dibawa pulang. Jika pelanggan sampai tergoda untuk menyembunyikan makanan ke dalam tas atau kantung pakaian untuk dibawa pulang, maka pelanggan akan kena denda jika ketahuan. b. Menyisakan makanan yang telah diambil. Pelanggan akan terkena charge atau biaya tambahan jika pelanggan kedapatan tidak menghabiskan makanan yang pelanggan ambil. Ada yang menghitungnya per gram, ada juga yang menghitungnya per butir (khusus nasi), dan biayanya yang dikenakan tidak tanggung-tanggung, ada yang sampai mengenakan charge atau biaya hingga Rp. 200.000,-/gram atau Rp. 50.000,-/butir nasi yang tersisa. Charge ini harus pelanggan bayar saat akan keluar restoran. 32 lagi telah
Peringatan tentang hal ini biasanya ditulis dengan huruf kecil di buku menu.39 C. Penerapan Denda dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang keberadaannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam hal tersebut KHES dilahirkan untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pasal 49 huruf I beserta Penjelasan Undang - Undang No 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.40 Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.41 Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi, adapaun rukun akad menurut kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :42 1. Pihak-pihak yang berakad; dimana syarat dari para pihak itu sendiri diatur dalam Pasal 23. Pertama, pihak- pihak yang berakad adalah orang 39 Restofocus, "Mengenal Lebih Dekat Restoran All You Can Eat", dalam diakses 27 Maret 2020. 40 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 41 Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 1. 42 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22 - Pasal 25. 33
perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha; dan kedua, orang yang berakad harus cakap hukum dan berakal. 2. Objek akad; untuk syarat dari objek akad yang diatur dalam KHES terdiri dari dua syarat yang keduanya diatur dalam pasal 24. Pertama, objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing- masing pihak; dan kedua, objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahterimakan. 3. Tujuan pokok akad; dan untuk tujuan dari akad itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Hal ini berdasarkan syarat yang mengaturnya dalam KHES pasal 25. 4. Kesepakatan; kesepakatan disini sering dikenal dengan ijab dan kabul atau sighat akad. Syarat ini juga diatur dalam KHES pasal 25 dimana sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan/atau perbuatan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain; asas ikhtiyari (sukarela); asas amanah (menepati janji); asas ikhtiyati (kehati-hatian); asas luzum (tidak berubah); asas saling menguntungkan; asas taswiyah (kesetaraan); asas transparaansi; asas kemampuan; asas taysir (kemudahan); asas iktikad baik; sebab yang halal; asas al-Hurriyah (kebebasan berkontrak dan asas al-kitabah (tertulis). Asas-asas inilah yang perlu untuk diperhatikan dalam menjalankan 34
35 suatu akad agar terhindar dari konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam proses penjalanan akad tersebut setelah nantinya disepakati.43 Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian (akad) menunurut hukum perjanjian Islam telah memenuhi rukun dan syarat- syaratnya, perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak yang berakad serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.44 Kemudian, apabila dalam sebuah akad terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagai mana mestinya atau disebut dengan ingkar janji, maka kelalaian tersebut dalam Hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/ingkar janji karena tidak melakukan kewajibannya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, orang yang ingkar janji dapat diberikan sanksi dan ketentuan seseorang yang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 KHES, yang menyebutkan bahwa: Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: 1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 43 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21. 44 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 263.
36 3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan mengenai jenis sanksi akibat ingkar janji tersebut disebutkan dalam Pasal 38 KHES, yaitu: Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: 1. Membayar ganti rugi; 2. Pembatalan akad; 3. Peralihan resiko; 4. Denda, dan/atau 5. Membayar biaya perkara.45 Dalam KHES Pasal 38 disebutkan bahwa salah satu sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pihak yang ingkar janji adalah pemberian denda. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penerapan denda atas pihak yang melakukan ingkar janji adalah diperbolehkan. D. Perikatan dan Hak Kepemilikan dalam Jual Beli Jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Yang harus diserahkan oleh penjual 45 Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 22-23.
kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi.46 Dari peristiwa tersebut, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan kata lain, perikatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain.47 Setiap perikatan dilahirkan karena suatu perjanjian maupun karena undang-undang (Pasal 1233 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Jika dirumuskan secara berlainan, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan, dengan membuat perjanjian maka salah satu pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan.48 Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah : "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan 4 (empat) syarat yang harus ada pada setiap perjanjian yakni dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun keempat syarat itu adalah : 1. Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian; 46 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm.79. 47 J.Satrio, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 2. 48 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42. 37
3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan perundang-undangan atau putusan- putusan hakim yang merupakan ciri umum dari peraturan kongkrit. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tersebut mengandung 4 asas utama dalam perjanjian, yakni: 1. Asas Kebebasan Berkontrak Asas ini merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak, kebebasan berkontrak ini memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian. Hal ini tidak terlepas dari sifat buku ketiga KUHPerdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.49 2. Asas Konsensualisme Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain sehingga dikatakan sebagai perjanjian bebas bentuk dikarenakan perjanjian tersebut telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat (consensus) diantara para 49 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4. 38
pihak. Jika perjanjian dituangkan ke dalam bentuk tertulis, maka tulisan tersebut merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian, perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensuil. 3. Asas Pacta Sunt Servanda Asas pacta sunt servanda ini berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sesuai yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata. 4. Asas Itikad Baik Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, asas ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi para pihak di dalam perjanjian. Pengertian itikad baik menurut Subekti dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subjektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata (pengertian objektif).50 Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut:51 1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para 50 Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 42. 51 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 43. 39
40 pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. 2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. 3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang . Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Perjanjian yang dibuat notaris atau di hadapan notaris merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau yuridis. Sedangkan perjanjian tidak tertulis harus mengajukan saksi untuk menguatkan mengenai adanya suatu perjanjian secara lisan. Kemudian, adapun pengaturan mengenai Hak milik terdapat pada Pasal 570 KUH Perdata yang berbunyi: "Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan- ketentuan perundang-undangan." terhadap barang lain; kesemuanya itu Penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa penjual mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan
berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugian. Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.52 Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan. 53 Jual beli yang dianut dalam Hukum Perdata hanya bersifat obligator saja, artinya bahwa: "Perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli)"54 yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atau barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui, dan di sebelah lain meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang telah dibelinya. Atau dengan perkataan lain bahwa jual beli yang dianut di dalam Hukum Perdata, jual beli belum memindahkan hak milik. "Adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukan penyerahan atau levering.55 E. Adab Terhadap Makanan Dalam Islam Makan dan minum merupakan sebuah kewajiban yang perlu dipenuhi untuk tubuh agar dapat mampu melakukan aktivitas kehidupan. Dalam Islam 52 Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 369. 53 Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang, hlm. 375. 54 Sudaryo Soimin, Status Hak Pembebasan Tanah (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 94. 55 Subekti, Aneka Perjanjian, hlm. 11. 41
juga diperintahkan agar memenuhi kebutuhan jasad yaitu makan dan minum. Salah satu bentuk rasa syukur atas pemberian Allah SWT yaitu dengan makan dan minum dengan benar. Orang yang tidak mau memenuhi kebutuhan jasad termasuk orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah SWT. Dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum, Islam mengatur tata caranya. Manusia tidak dianjurkan untuk memakan makanan yang berlebihan. Selain mubazir, Rasulullah SAW juga telah menganjurkan umat Islam untuk makan secukupnya saja. Sebuah penelitian sains yang dikhususkan untuk dunia kesehatan mengungkapkan bahwa, makan berlebihan dapat mengakibatkan beragam penyakit seperti diabetes dan darah tinggi. Anjuran tersebut telah tertulis dalam Al-Quran, bagi umat Islam perintah tersebut sudah cukup jelas. َىيًفًرٍسيمٍلاََ "Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan," (QS. Al A"raf: 31). Dengan begitu, Allah SWT menganjurkan umatnya untuk tidak makan berlebihan, sebab akan memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan.56 56 Tachta Citra Elfira, "Alquran dan Sains: Umat Islam Tak Boleh Makan Berlebihan", dalam tak-boleh-makan-berlebihan., diakses 14 September 2020. 42
BAB III METODE PENELITIAN Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya penelitian tidak berwujud angka-angka tetapi kata-kata, yang lebih rinci sebagai berikut: A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, dan dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari jenis metode yang lain.57 Penelitian ini difokuskan pada studi kasus dan fakta yang terjadi di lapangan, yaitu sistem denda pada jula beli makanan dengan sistem all you can eat di Restoran GyudaQ Purwokerto. Penelitian ini juga akan disertai oleh data-data yang didapat dari hasil penelaahan serta pengkajian literatur-literatur yang sesuai dan mendukung penelitian ini. 57 Husen Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Vol. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 22. 43
B. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.58 Pendekatan empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.59 Pendekatan yuridis empiris atau sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya, yaitu mengetahui penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem all you can eat di restoran GyudaQ Purwokerto. Dalam penelitian penulis meneliti tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus di Restoran GyudaQ Purwokerto". Kemudian dari data- data yang diperoleh penulis disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada al-Qur"an, as-Sunah, serta dari kitab-kitab fiqh lainnya. C. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan, memaparkan, menguraikan dan membandingkan serta menganalisis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan terkait fakta yang 58 Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum ( Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm 51. 59 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 55. 44
45 terjadi di lapangan. Penyusun dengan penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan membandingkan secara cermat mengenai setiap aspek-aspek hukum menurut tinjauan hukum Islam terhadap penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem all you can eat sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang objektif mengenai bentuk sistem perikatan dan fakta riil yang terjadi di lapangan. D. Subjek dan Objek Penelitian 1. Subjek Penelitian Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti maupun diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti, yang bisa disebut sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.60 Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Manajer Restoran GyudaQ Purwokerto, karyawan dan pelanggan yang mengetahui tentang sistem denda dalam jual beli makanan dengan sistem all you can eat ini. 2. Objek Penelitian Objek penelitian dalam skripsi ini adalah variabel atau yang menjadi titik tolak fokus dari penelitian ini,61 yaitu penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem all you can eat di restoran GyudaQ 60 Lexy J. Moeleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 90. 61 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 135.
Purwokerto. Data-data yang diperoleh penulis kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber pada al-Qur"an, hadis, serta dari kitab fiqh lainnya. E. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: 1. Sumber Data Primer Data primer merupakan data yang langsung memberikan informasi kepada peneliti.62 Dalam penelitian ini sumber primer yang peneliti gunakan adalah hasil wawancara dengan Manajer Restoran GyudaQ Purwokerto yang menerapkan sistem denda dalam jual beli makanan dengan sistem all you can eat. Dalam penelitian pada skripsi ini penulis melakukan pengamatan pelanggan yang terkena denda pada resto GyudaQ mulai dari bulan Maret 2019 sampai dengan Maret 2020. 2. Sumber Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara tangan kedua.63 Dalam hal ini penulis mengambil data dari lapangan melalui Manajer Restoran GyudaQ Purwokerto. Sedangkan dari buku-buku penulis memperoleh data dari beberapa buku yang berkaitan dengan penelitian ini. 62 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: GP Press, 2009), hlm. 117. 63 Gabriel Amin Silahi, Metode Penelitian dan Studi Kasus (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003), hlm. 58. 46
F. Teknik Pengumpulan Data 1. Observasi Observasi merupakan metode yang tepat untuk digunakan, karena observasi merupakan cara yang cukup tepat. Peneliti dapat secara langsung melihat sesuatu kegiatan secara jelas dengan memahami situasi lingkungan yang ada dimana telah terjadinya suatu kegiatan. Dengan begitu akan dapat memahami situasi lingkungan secara luas dan lengkap.64 Dalam observasi ini peneliti mengamati interaksi antara pelanggan dengan pelayan GyudaQ Japanse BBQ Purwokerto. 2. Wawancara Metode pengumpulan data dengan cara ini sangat perlu digunakan karena wawancara amat sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif, karena banyak hal yang sangat tidak mungkin dapat diobservasi langsung, seperti perasaan, pikiran, motif, serta pengalaman masa lalu orang.65 Untuk wawancara, penulis mewawancarai Manajer dan karyawan Restoran GyudaQ Purwokerto, serta pelanggan yang pernah berkunjung ke Restoran GyudaQ Purwokerto. 3. Dokumentasi Teknik dokumentasi dilakukan saat penelusuran informasi dari objek yang bersangkutan yaitu dengan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 64 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 211. 65 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian, hlm. 214. 47
notulen, rapat, agenda, dan lain sebagainya.66 Dalam hal ini penulis mencari data-data dari Manajer Restoran GyudaQ Purwokerto tersebut dan dokumentasi yang diambil secara langsung oleh penulis serta catatan buku atau surat kabar yang memuat tentang penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem all you can eat tersebut. G. Teknik Analisis Data Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan Induktif. Pendekatan Induktif merupakan suatu pendekatan yang memberi kesempatan kepada peneliti untuk berpikir dari hal-hal khusus menuju ke umum. 66 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, hlm. 236. 48
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERAPAN DENDA PADA JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM ALL YOU CAN EAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini berupa deskripsi mengenai penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem all you can eat yang ditinjau dari hukum Islam. A. Sistem Penjualan di Resto GyudaQ Japanese BBQ 1. Penerapan Denda di Restoran GyudaQ Japanese BBQ Purwokerto Penelitian ini dilakukan di restoran GyudaQ Japanese BBQ Purwokerto, adapun alamat dari restoran yang menjadi tempat penelitian ini yaitu berada di Jl. Kongsen No.24 Karangbawang, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. GyudaQ Japanese BBQ adalah restoran yang pertama kali menerapkan sistem all you can eat di Purkowerto. Resto ini Pertama kali dibuka pada pertengahan tahun 2018, restoran ini mengusung Japanese Food sebagai spesialisasi hidangannya. Berlokasi tak jauh dari pusat Kota Purwokerto, dengan berbagai menu buffet siap memanjakan lidah para 49
pengunjung yang datang. Walaupun GyudaQ bertemakan makanan Jepang namun makanan di GyudaQ 100% halal untuk di konsumsi.67 Dengan menyajikan hidangan buffet all you can eat khas Jepang yang lezat, di resto GyudaQ ini suasana Jepang juga cukup terasa. Pilihan ornamen kayu yang dominan, mural bertema Jepang di dinding, hiasan pohon bunga sakura dan sambutan hangat para pelayan menggunakan Bahasa Jepang membuat nuansa Jepang semakin terasa hidup. Selama pengunjung menyantap makanan all you can eat di GyudaQ Japanese BBQ para pengunjung resto akan dimanjakan oleh ruangan yang full AC dan wifi. Restoran GyudaQ Japanese BBQ juga menyediakan smooking area dan meeting area. Area parkir yang tersedia untuk mobil dan motor juga cukup luas sehingga pengunjung tak perlu mengkhawatirkan keamanan kendaraannya. Sistem all you can eat adalah sistem penjualan menu di restoran atau rumah makan di mana konsumen hanya membayar 1 (satu) kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau buffet dengan batasan waktu tertentu. Pelanggan bebas mengambil makanan yang tersaji di meja buffet all you can eat selagi pelanggan masih kuat menerima asupan makanan yang tersaji di meja buffet all you can eat. Adapun mekanisme pelayanan di restoran GyudaQ adalah sebagai berikut, ketika pelanggan datang maka secara otomatis pelayan resto akan menyambut pelanggan dan memberikan kesempatan kepada pelanggan 67 Wawancara dengan Bapak Yudi, Manajer resto GyudaQ Japanse BBQ Purwokerto pada tanggal 29 Mei 2020. 50
untuk memilih tempat duduk. Setelah itu pelayan akan memberikan pilihan buku menu dan memberikan penjelasan terkait makanan yang ada di resto GyudaQ. Pelayan restoran GyudaQ selalau menjelaskan bahwa pelanggan boleh mengambil semua makanan yang terdapat pada paket menu all you can eat dan ada juga beberapa makanan yang diluar paket all you can eat yang harus dibayarkan terpisah dari harga paket harga all you can eat. Pelayan juga menjelaskan bahwa terdapat batasan waktu untuk dapat menikmati makanan di resto GyudaQ, batasan waktu yang diberikan yaitu selama 90 menit. Selain itu pelanggan tidak diperbolehkan menyisakan makanan yang sudah pelanggan ambil khususnya menu daging dan juga tidak boleh membawa pulang makanan yang ada. Pelayan tersebut juga menjelaskan, apabila pelanggan melanggar aturan yang diberikan oleh pihak resto maka pelanggan akan dikenakan denda sesui yang diterapkan pihak resto GyudaQ. Jika pelanggan menyepakati peraturan ini maka dianggap pelanggan setuju akan aturan yang ada.68 Kemudian ketika pelanggan telah memilih menu, pelayan akan segera menyajikan hidangan dan mempersilahkan pelanggan tersebut untuk menikmati hidangan yang tersedia di meja prasmanan secara bebas dan ketika pelanggan telah mengambil hidangan maka disitulah waktu yang diberikan untuk menikmati hidangan all you can eat dimulai. Berdasarkan hasil penelitian di restoran all you can eat, di GyudaQ Japanese BBQ menyajikan empat pilihan paket menu yang dapat dipilih 68 Wawancara dengan Firman Fachmi, Kasir resto GyudaQ Japanse BBQ Purwokerto pada tanggal 29 Mei 2020. 51
oleh para pelanggan resto. Pilihan paket tersebut adalah69 1) standard buffet, 2) regular buffet, 3) premium buffet dan 4) gold Buffet. Jika memilih menu standard buffet dengan harga Rp. 125.000,- para pelanggan resto dapat menikmati pilihan sajian berupa short plate, chicken fillet, chickesn wings, all vegetables, all additional, sushi standard, all dessert, yakitori, olahan sushi dan all beverages. Sementara jika memilih paket regular buffet dengan harga Rp. 149.000,- pengunjung dapat menikmati semua item yang ada di standard buffet ditambah sirloin, all seafood, chawan musi dan gyudon. Berikutnya ada paket premium dengan harga Rp.179.000,- pengunjung bebas memilih semua item pada paket regular buffet ditambah sushi premium, beef platter, udon, gyudon, beef sushi, salmon sushi, chicken ramen, dan salmon ramen. Dan yang terakhir GyudaQ juga terdapat menu paket special yaitu gold buffet dengan paket lengkap yang komplit dengan mendapatkan semua menu yang tersedia di resto GyudaQ. Paket Gold Buffet di bandrol dengan harga Rp.225.000,-. Bagi pelanggan yang membawa anak kecil untuk ikut bersantap makan di resto QyudaQ ternyata juga memiliki harga yang berbeda dari paket yang ditunjukan untuk dewasa. Untuk paket yang diberikan pada anak yaitu harga Standart buffet Rp.99.000,-/ paket, Reguller buffet Rp.109.000,-/ paket, Premium Buffet Rp.129.000,-/paket dan Gold Buffet 69 Wawancara dengan Firman Fachmi, Kasir resto GyudaQ Japanse BBQ Purwokerto pada tanggal 29 Mei 2020. 52
150.000,-/ paket. Harga untuk anak lebih hemat karena tentunya kapasitas makan anak lebih sedikit dibanding orang dewasa. Seluruh item di buffet GyudaQ Japanese BBQ bisa diambil sepuasnya untuk kemudian diolah sendiri di meja pengunjung resto dan bebas mengolahnya dengan 2 cara penyajian yang tersedia, yakni grill (dibakar) dan shabu (direbus). Tersedia banyak dipping sauce yang bisa dipilih untuk melengkapi pilihan menu grill. Sementara untuk shabu disediakan 2 varian kuah, yakni kuah kaldu dan kuah tomyam.70 2. Aturan Jual Beli di restoran GyudaQ Japanse BBQ Purwokerto Restoran GyudaQ Japanese BBQ memiliki beberapa aturan yang diberikan kepada pelanggan yang berkunjung untuk makan di resto tersebut. Aturan yang diterapkan di resto GyudaQ tertera pada menu ataupun kasir, sehingga setiap pelanggan mengerti akan adanya aturan tersebut. Gambar : Aturan Makan di resto GyudaQ Japanse BBQ 70 Wawancara dengan Firman Fachmi, Kasir resto GyudaQ Japanse BBQ Purwokerto pada tanggal 29 Mei 2020. 53
54 Meskipun sistem penjualan makanan di resto GyudaQ menggunakan all you can eat dan pelanggan diberi kebebasan untuk makan sepuasnya tapi resto GyudaQ juga memiliki peraturan yang seharusnya dipatuhi pelanggan, yaitu: a. Waktu menikmati hidangan selama 90 menit dan jika melampaui batas waktu maka akan dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- per 30 menit. b. Hidangan yang tersisa di meja pelanggan khususnya menu daging akan dikenai denda sebesar Rp.50.000,- per 100/gram daging. c. Hidangan tidak dapat dibawa pulang, hanya dapat dinikmati di Restoran GyudaQ saja. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut, pelanggan diberi waktu 90 menit untuk makan di resto tersebut, berdasarkan pada hasil wawancara dengan manajer resto GyudaQ71 penerapan batas waktu tersebut diterapkan karena pihak resto GyudaQ sudah mempertimbangkan baik dari segi untung dan rugi dengan sistem penjualan all you can eat ini, jika tidak diberi batasan waktu makan maka pelanggan dapat menikmati atau mengambil hidangan tanpa adanya batasan, hal ini akan merugikan salah satu pihak yaitu resto GyudaQ. Dalam penyajian makanan di resto GyudaQ, pelanggan menggunakan fasilitas untuk memasak seperti kompor, jadi pelanggan membeli makan dalam keadaan yang belum matang sehingga perlu memasak sendiri di tempat dan restoran memfasilitasi kompor mini untuk memasaknya dan 71 Wawancara dengan Bapak Yudi, Manajer resto GyudaQ Japanse BBQ Purwokerto pada tanggal 29 Mei 2020.
membutuhkan waktu untuk memasaknya. Hal itulah yang menjadi daya tarik tersendiri untuk resto jenis ini karena pelanggan dapat menikmati proses memasak sendiri dengan mudah dan santai, sehingga pelanggan bisa sambil mengobrol dengan teman atau keluarga. Hal ini digemari para muda-mudi untuk menikmati hidangan yang disediakan tersebut. Walaupun memang dalam praktiknya belum pernah ada pelanggan yang melewati batas waktu makan di resto karena dari staff resto pun memberikan peringatan ketika sudah mendekati waktu 90 menit atau 15 menit sebelum waktu habis. Selain itu menurut hasil wawancara beberapa pelanggan dalam waktu 90 menit yang diberikan sudah sangat cukup untuk bisa menikmati hidangan yang tersedia di GyudaQ. Menurut hasil wawancara, memang ada beberapa pelanggan yang masih asik duduk mengobrol sampai lebih dari 90 menit namun hal ini diperbolehkan oleh pihak resto selama diluar waktu 90 menit tersebut pelanggan sudah tidak melakukan aktifitas makan atau memasak, jadi hanya menikmati suasana untuk mengobrol dengan rekanya sehingga dikenakan denda. Kemudian restoran menerapkan peraturan untuk tidak menyisakan makanan yang sudah diambil jika hal tersebut dilanggar maka akan dikenakan denda sebesar Rp.50.000,-/100gram. Namun menurut wawancara dengan manajer resto GyudaQ72 pelanggaran tersebut hanya dikenakan untuk menu grill saja atau menu daging. Menurut hasil wawancara hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pelanggan benar-benar makan sesuai dengan kemampuan 72 Wawancara dengan Bapak Yudi, Manajer resto GyudaQ Japanse BBQ Purwokerto pada tanggal 29 Mei 2020. 55 tidak
pelanggan agar tidak mubazir makananya, karena biasanya orang lapar hanya mengikuti keinginan mata melihat makanan yang banyak dan mengambil banyak makanan dan ketika pada saat dimakan kapasitas perut terbatas dan kenyang yang pada akhirnya menyisakan makanan. Dari pihak resto lebih menganjurkan dalam mengambil makan supaya bertahap agar ketika mengambil tidak terlalu banyak dan tidak menyisikan sisa. Jadi jika pelanggan mengambil porsi secara bertahap ketika merasa kenyang tentunya tidak akan menambah mengambil makan lagi dan tidak tersisa lagi diatas meja dan tidak ada makanan yang tidak termakan. Peraturan berikutnya yaitu mengenai hidangan yang dibawa pulang, bahwasanya pelanggan yang makan di restoran GyudaQ dilarang membawa pulang makanan yang ada. Pelanggan hanya bisa menikmati hidangan yang tersedia direstoran GyudaQ untuk dimakan di tempat. Jika pelanggan diperbolehkan membawa pulang hidangan sedangkan resto menerapkan sistem all you can eat tentunya para pelanggan bisa mengambil makanan secara tanpa batas untuk dibawa pulang dan dapat merugikan pemilik resto all you can eat. Maka dari itu resto GyudaQ menerapkan denda kepada setiap pelanggan yang membawa pulang makanan dari resto GyudaQ. Menurut hasil wawancara dengan manajer resto GyudaQ73 pada kurun waktu yang penulis tentukan dari bulan Maret 2019 sampai dengan Maret 2020, pada waktu itu sempat terjadi ada 2 (dua) orang pelanggan didapati membawa makanan yang dihidangkan di GyudaQ untuk dibawa pulang. Pelanggan tersebut memasukan makanan yang 73 Wawancara dengan Bapak Yudi, Manajer resto GyudaQ Japanse BBQ Purwokerto pada tanggal 29 Mei 2020. 56 ingin
dihidangkan ke dalam tas pelanggan tersebut untuk di bawa pulang. Dari hasil kejadain tersebut jenis makanan yang di bawa yaitu grill. Kemudian kecurangan dari pelanggan tersebut diketahui oleh salah satu pelayan resto GyudaQ yang kemudian ditinjak lanjuti dengan meminta makanan tersebut dikelurkan dan ditimbang untuk mengetahui berapa jumlah daging yang di masukan ke dalam tas untuk dibawa pulang. Setelah kejadian itu pelanggan dikenakan denda dari adanya tindakan kecurangan tersebut sebesar Rp. 50.000,- yang dibayarkan dikasir. B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat di Restoran GyudaQ Purwokerto Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang- barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.74 Konsep jual beli dalam Islam, jual beli didefinisikan mempertukarkan harta dengan harta untuk bertujuan kepemilikan. Dimana yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara" dan disepakati. Jual beli pada dasarnya 74 Ghufron A. Mas"adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 141. 57
diperbolehkan selama jual beli tersebut tidak bertentangan dengan syara" dan dilarang oleh Allah SWT. Pelaksanaan jual beli makanan di restoran GyudaQ berkonsep all you can eat dimana bayar satu harga makan sepuasnya. Pada konsep all you can eat ini, setiap pelanggan yang akan makan di restoran tersebut dapat makan sepuasnya tanpa di batasi. Makanan yang disajikan berbentuk prasmanan dengan sistem self service, yaitu pelanggan dapat memilih sendiri makanan yang bernuansa ke Jepang-jepangan. Makanan yang disajikan adalah makanan-makanan 100% halal karena tidak mengandung daging babi ataupun alkohol. Setiap konsumen memiliki porsi makan yang berbeda-beda, ada yang sedikit dan ada yang banyak. Seperti perempuan dan laki-laki memiliki porsi makan yang berbeda. Sehingga setiap pelanggan tidak mengetahui mereka mengkonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang telah ditetapkan atau tidak. Pihak restoran juga mengetahui hal tersebut tetapi restoran telah memiliki perhitungan tersendiri yaitu dengan bayar satu harga yang sudah ditentukan. Praktek pelaksanaan jual beli sering dilakukan oleh manusia pada umumnya ada dua macam, yakni jual beli yang dilakukan secara langsung dan jual beli secara tidak langsung atau melalui perantara. Jual beli langsung adalah antara penjual dan pembeli berada dalam satu majelis dan bertemu langsung dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung adalah jual beli yang melalui perantara, 58
yakni antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang dapat berupa calo, makelar atau yang sejenisnya. Jual beli makanan yang terjadi di resto GyudaQ merupakan salah satu contoh jual beli secara langsung. Jual beli makanan tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang langsung kerumah makan atau tempat pemilik rumah makan. Proses jual beli makanan dilakukan secara langsung, antara penjual dan pembeli dapat bertatap muka langsung dalam suatu majelis. Dengan proses jual beli secara langsung maka akad jual belipun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga. Barang yang diperjual belikan di restoran GyudaQ adalah berupa makanan. Barang yang diperjual belikan di rumah makan GyudaQ tersebut merupakan salah satu barang yang apabila diperjual belikan memberikan manfaat bagi para pembelinya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari makanan yakni memberikan rasa puas atau rasa kenyang bagi pembeli yang merasa lapar. Pelaksanaan jual beli di resto ini sama dengan jual beli makanan pada umumnya. Melihat dari ketentuan syarat tentang jual beli dalam Islam bahwa dalam praktek jual beli harus berakal, baligh, kehendak sendiri dan keadaan tidak mubazir. Dalam jual beli makanan dengan model sistem all you can eat di GyudaQ, orang yang membeli ataupun menjual makanan tersebut sudah dewasa dalam arti orang yang sudah bisa membedakan yang baik atau yang buruk barang yang akan dibeli atau dijual. 59
Pelaksanaan jual beli dengan konsep all you can eat di restoran GyudaQ telah memenuhi rukun jual beli yaitu terdapat aqidain (penjual dan pembeli), ijab qabul, dan objek jual beli. Tetapi dalam hal ini objek jual beli yang diperjual belikan yaitu berupa makanan yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak dalam segi jumlah dan takarannya, karena konsep all you can eat ini adalah bayar satu harga makan sepuasnya dan setiap orang memiliki kadar kepuasan makan yang berbeda-beda. Jizaf secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak.75 Sedangkan jual beli jizaf dalam terminologi yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.76 75 Annisa Najiyah, "Jual Beli Spekulatif (Jizaf)", diakses 31 Juli 2020. 76 Zainuddin Hamidy, dkk, Terjemahan Hadist Shahih Bukhari, (Jakarta: Widjaya, 1937), hlm. 271. 60 yang dalam
61 Dalam hadis dijelaskan : َ يتٍيىاىر ىَ َ ًبِىاٍَنىع ٍَمًًلِاىحًرَ ىلًَايىىرىكٍؤيػيَ يتَّ ًحَيهويعيًبىيٍَفىاَـَصَللهاا َ رىميعَؿاىق Artinya: Dari ibnu Umar r.a. katanya: "pada masa Rasulullah saw. Saya melihat orang-orang yang memperjualbelikan makanan dengan kira-kira (tanpa ditimbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjual hingga mereka pindahkan ke tempat mereka."77 Dalam hadist ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas transaksi jual beli jizaf yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah di pindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserah terimakan.78 Dalam hal ini para fuqaha menyatakan pendapatnya tentang jual beli beli jizaf adalah boleh meskipun kedua belah pihak tidak mengetahui kadar makanan saat melakukan akad.79 Akan tetapi ulama Hanafiyah menyatakan apabila terjadi kerusakan jual beli pada harga, maka dapat dikatakan jual beli yang fasid.80 Adapun alasan-alasan diatas dapat didasarkan pada kaidah fiqhiyah yang menyatakan: 77 Zainuddin Hamidy, dkk, Terjemahan Hadist Shahih Bukhari, (Jakarta: Widjaya, 1937), hlm. 271. 78 Mochamad Zamzam, dkk, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung, (Bandung: Universitas Islam), vol. 5, No 1, Tahun 2019 79 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, hlm. 297. 80 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 125.
62 ٍَحًَرًٍَي َىتلاَي َىيشاًَءًََفَ ٍ َىاَىلاٍَصَيلََ ًفَىلااَ " Prinsip sesuatu dalam bidang muamalat adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya. "81 Jual beli dengan konsep all you can eat ini juga dianggap mendatangkan manfaat baik bagi penjual untuk mensukseskan bisnisnya dan untuk pembeli untuk memenuhi kebutuhan primernya. Dengan dasar-dasar hukum diatas penulis berpendapat jual beli makanan dengan konsep all you can eat ini diperbolehkan dan terbukti tidak menyalahi rukun dan syarat jual beli dan telah sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip hukum Islam. Ketika makan di resto GyudaQ tersebut ada beberapa hal yang akan membatasi konsumen untuk terus makan dalam sistem all you can eat, yaitu: 1. Waktu menikmati hidangan selama 90 menit dan jika melampaui batas waktu maka akan dikenakan denda sebesar Rp.50.000,-/30 menit. 2. Hidangan yang tersisa di meja pelanggan khususnya menu daging akan dikenai denda sebesar Rp.50.000,-/100 gram. 3. Hidangan tidak dapat dibawa pulang, hanya dapat dinikmati di restoran GyudaQ saja. Jadi walaupun resto GyudaQ menerapkan sistem all you can eat dimana pelanggan bisa mengambil makanan sepuasnya ternyata di dalamnya terdapat syarat yang harus dipenuhi pelanggan. Selain syarat tersebut juga terdapat penerapan denda yang dilakukan pihak restoran ketika pelanggan melanggar peraturan yang sudah disyaratkan bagi konsumen. 81 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.177.
Jual beli all you can eat jika dilihat melalui pasal 1313 KUHPerdata sebagai dasar pengaturanya, sehingga apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam kitab KUHPerdata dapat diterapkan serta perjanjian jual beli secara all you can eat dapat diakui keabsahanya sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu: 1. Kesepakatan; 2. Kecakapan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Kausa yang halal. Berdasarkan hasil penelitian pada prakteknya di lapangan, perjanjian jual beli dilakukan oleh pembeli menggunakan perjanjian secara lisan dan hanya ditulis mengenai hal-hal yang dianggap perlu saja. Perjanjian yang dilakukan hanya berdasarkan pada kesepakatan yang dilandasi dengan rasa saling percaya saja, meskipun kesepakatan para pihak sangatlah sederhana, hal itu sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan praktek yang dilakukan pembeli dan pemilik GyudaQ, dapat dikatakan semua syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata telah dipenuhi. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak merupakan perjanjian untuk melakukan jual beli tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 1601 KUHPerdata. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak 63
64 wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh karena itu, akibat dari asas pacta sunt servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Jadi ketika pembeli membeli di resto GyudaQ tersebut otomatis telah sepakat dengan peraturan yang ditetapkan pihak restoran. Walaupun dalam jual beli seharusnya ketika sudah terjadi akad pembeli mempunyai hak penuh apa yang telah dibelinya. Adanya kesepakatan dimana pembeli menyetujui peraturan denda yang ditetapkan pihak resto tentunya konsumen harus mengikuti peraturan yang sudah di tentukan jika dilanggar maka akan mendapat sanksi berupa denda. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa: Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: 1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam KHES Pasal 38, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: 1. Membayar ganti rugi. 2. Pembatalan akad. 3. Peralihan risiko. 4. Denda, dan/atau, 5. Membayar biaya perkara. Dalam Pasal 20 angka 1 KHES dirumuskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Pada Pasal 22 disebutkan rukun akad terdiri atas: pihak yang melakukan akad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. Sedangkan akad menjadi sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya seperti tercantum dalam Pasal 28 angka 1 KHES bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat- syaratnya. Jika melihat praktek jual beli dengan sistem all you can eat sebenarnya pada saat pelanggan melakukan pesan/order, otomatis sudah menyepakati terhadap aturan denda yang diberikan oleh restoran yang menggunakan sistem all you can eat. Sehingga jika melanggar aturan yang diberikan restoran seperti tersebut di atas maka akan dijatuhi denda. Aturan yang diberikan restoran sistem all you can eat biasanya ditulis dengan huruf kecil di buku menu dan di kasir. Penerapan denda tersebut bisa saja dilakukan dan diterapkan dalam sistem tersebut, dalam KHES Pasal 36 disebutkan bahwa 65
66 "Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan" termasuk dalam ingkar janji. Maka dari itu, jika dalam sebuah perjanjian terdapat ingkar janji maka bisa dijatuhi denda. Dalam kaidah fikih adanya sebuah syarat dalam akad diperbolehkan selama syarat tersebut tidak bertentangan dan merupakan kepentingan dari akad tersebut. ض ها ف ه ى جا إ ز ق د وأ ه ي ه ق ت علا ه ي ه ص ل ح ة ك ل ش ر ط ك ىا Artinya: "Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan".82 Dalam Islam yang menjadi kriteria akad pelaksanaan jual beli yang sah, berdasar pada unsur suka sama suka atau saling ridha. Dalam hadist dijelaskan: ًَويللاَ يؿو -ىلصَ َىمَاىنىػثىدىحَييًق ًَىسَ: ٍَلَىوًَلٍَيَيدََيدلا َىعَاىنىػثىدىح َيسىرَ ىؿاىقَ يؿويقىػيَيلًرٍديٍلْاَوديًعىس َىمَىش َىاَينٍبَيساىبىعٍلاَاىنىػثىدىح َىدَيكاًَدٍََبًَنََىصًَلا ٍَنََىاًَبٍَيًَوََىقَىؿاَ ماَحَىدَ ًنَىعَ َ ى َ ملسكَويلعَللها ٍَرَىكَيفاٍََبَينََىيمَىمَيدَ ٍَعَيتََىاَىبَا Artinya: "Dari Abu Dawud Ibnu Shalih Al-Muddani dari ayahnya berkata saya mendengar Abu Sa"id al-Qhudri berkata; bahwa Rasullullah SAW; jual beli atas dasar saling meridha>i." (HR. Ibnu Majah)83 Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli adalah saling ridha, karena dalam fiqh muamalah pun juga disebutkan bahwa apabila jual beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual belinya tidak sah. Rasulullah 82 A. Djazuli, Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 137. 83 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz II, (Liba>nan: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, tth), No 2185, 737.
SAW menjelaskan bahwa yang menjadi prinsip dasar dalam perdagangan adalah adil dan jujur. Kejujuran, keadilan, dan konsisten yang ia pegang teguh dalam transaksi-transaksi perdagangan telah menjadi teladan abadi dalam segala jenis masalah perdagangan. Adanya penerapan denda tersebut jika dilihat dari syarat sahnya jual beli diutamakan untuk memperhatikan untung/rugi baik dari penjual dan pembeli. Penerapan denda tersebut masih bisa ditolerir selama tidak merusak akad dan tidak menjadikan cacatnya perpindahan barang dari penjual ke pembeli serta berkurangnya tasaruf (kebebasan untuk menggunakan/menjual) barang di tangan pembeli setelah barang itu berpindah tangan. Jadi dalam jual beli itu dalam menerapkan syarat, ada syarat yang boleh ada syarat yang tidak boleh. Jika syarat yang berupa penerapan denda yang diterapkan resto merugikan salah satu pihak jelas tentu saja tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Merusak akad disini, contohnya misal "saya jual barang ini dengan syarat kamu tidak boleh menjual lagi barang ini kepada siapapun". Dalam kaidah fikih pun dijelaskan bahwa: انماىرىحَيلىحىأَ Artinya: "Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Mereka Sepakati Kecuali Syarat Yang Mengharamkan Suatu Yang Halal Atau Menghalalkan Suatu Yang Haram". Sebagaimana kaidah sebelumnya, kaidah yang mulia ini sesuai dengan lafadz hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda: 67
68 اًها ر ح َّل ح أ و أ ًلا لا ح مَّر ح اًط ر ش َّلا إ ن ه ط و ر ش ى ل ع ى ى و ل س و لا و Artinya: "Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram". Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal dari persyaratan- persyaratan yang telah disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mengandung maslahat dan tidak ada larangan syari"at tentang hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya Shallallahu "alaihi wa sallam. Apabila mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan.84 Penerapan denda yang dilakukan pihak resto tentunya sudah mempertimbangkan terkait keadilan dan kejujuran agar tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak resto maupun pelanggan. Seperti adanya penerapan denda yang dilakukan dengan tujuan agar pelanggan benar-benar makan sesuai dengan kemampuan pelanggan agar tidak mubazir makananya karena biasanya orang lapar hanya mengikuti keinginan mata melihat makanan yang banyak dan ingin mengambil banyak makanan dan ketika pada saat dimakan kapasitas perut terbatas dan kenyang yang pada akhirnya menyisakan makanan. Dari pihak resto lebih menganjurkan dalam mengambil makan supaya bertahap agar ketika mengambil tidak terlalu banyak dan tidak menyisikan sisa. 84 Almanhaj, "Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Mereka Sepakati", dalam diakses pada tanggal 14 September 2020.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan analisi diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Penerapan denda pada resto GyudaQ ini diterapkan dengan beberapa peraturan yaitu, a) Batasan waktu yang diberikan pihak resto untuk menikmati hidangan, b) Makanan yang tersisa di meja pelanggan khususnya untuk menu grill atau daging akan dikenakan denda, dan 3) Pelanggan hanya dapat menikmati makanan di resto GyudaQ saja, tidak diperbolehkan membawa pulang hidangan yang ada. Penerapan batas waktu tersebut diterapkan karena pihak resto GyudaQ sudah mempertimbangkan baik dari segi untung dan rugi dengan sistem penjualan all you can eat ini, jika tidak diberi batasan waktu makan maka pelanggan dapat menikmati atau mengambil hidangan tanpa adanya batasan, hal ini akan merugikan salah satu pihak yaitu resto GyudaQ. Kemudian pelanggan tidak diperbolehkan menyisakan hidangan dimeja khususnya menu grill atau daging, penerapan denda tersebut bertujuan agar tidak mengakibatkan kemubadziran karena ada makanan yang tesisa. Selain itu ada juga peraturan untuk tidak membawa pulang makanan yang disediakan resto karena tindakan tersebut dapat merugikan pihak restoran. Adanya peraturan-peraturan tersebut jika dilanggar maka pelanggan akan 69
dikenakan denda sesuai kebijakan yang ditentukan oleh pihak resto GyudaQ Japanse BBQ. 2. Restoran GyudaQ menerapkan sistem all you can eat dimana pelanggan dapat mengambil semua makanan yang disajikan hanya dengan sekali bayar, namun di dalam sistem tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi pelanggan dan jika tidak dipatuhi maka pelanggan akan dikenakan denda yang sudah ditentukan oleh pihak resto. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 dan dan bentuk sanksi tersebut bisa berupa denda, hal tersebut sesuai KHES Pasal 38. Dalam Islam yang menjadi kriteria akad pelaksanaan jual beli yang sah yaitu adanya unsur suka sama suka atau saling ridha. Menerapkan syarat pada jual beli boleh hukumnya selama tidak merusak akad, hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih. Adanya penerapan denda tersebut diutamakan untuk memperhatikan untung / rugi baik dari penjual dan pembeli. Kemudian adanya denda yang diterapkan ketika pelanggan melanggar peraturan dari resto juga diperbolehkan. B. Saran Berdasarkan pemaparan penelitian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 1. Pihak restoran lebih meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan menjelaskan peraturan yang ada agar pelanggan paham akan peraturan 70
yang ada, walaupun peraturan tersebut sudah tertera dalam buku menu dan kasir. 2. Untuk penulis, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga peneliti berharap akan ada kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan. Semoga menjadi penelitian yang lebih baik dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya. 71
DAFTAR PUSTAKA A. Djazuli. Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana. 2007. Abidin, Ibnu Mas"ud, dan Zainal. Fiqih Mazhab Syafi"I. Bandung: Pustaka Setia. 2001. Almanhaj. Jual Beli", "Dua Transaksi Dalam Satu Transaksi Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah. Jakarta: Rajawali Press, 2010. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. 1993. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Rineka Cipta. 1998. Djakfar, Muhammad. Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang. 2009. Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fikih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010. Fadli. Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI Indonesia Cabang (Studi Di PT Bank Muamalat Padangsidimpuan). Jurnal Ilmiah Syari"ah, Vol.16, No.2 2017. Fauziah, Citra Biovika. Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Pada Keterlambatan Pembayaran SPP (Study pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018). Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2018. Firman Fachmi, Wawancara pada Jumat 29 Mei 2020 pukul 13.00 WIB. H.S, Salim. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hamidy, Zainuddin, dkk. Terjemahan Hadist Shahih Bukhari. Jakarta: Widjaya. 1937. Hamidy, Zainuddin, dkk. Terjemahan Hadist Shahih Bukhari. Jakarta: Widjaya, 1937.
Huda, Qomarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Teras. 2012. Iskandar. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: GP: Press. 2009. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah Juz II. (Liba>nan: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, tth), no. 2185, 737. Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana. 2012. Mardani. Fiqh Ekonomi Syari"ah Fiqh Muamalah. Jakarta: Prenada Media Group. 2012. Mas"adi, Ghufron A. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2002. Mawardi, Helga. Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat Menurut Perspektif Fiqih Muamalah. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Diploma thesis. 2014. Mendrofa, Yusmina. Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pembayaran SPP Dikaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN- MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-SU Medan). Skripsi. Medan: UIN Sumatera Utrara Medan. 2018. Moleong, Lexy J. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011. Mulyani, Sri. Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 (Study Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta). Surakarta: IAIN Surakarta. 2017. Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. Mustofa, Bagus Abdul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh Wal Ijarah Di Bank BRI Syariah Cabang Demak. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2016. Najiyah, Spekulatif Annisa. "Jual Beli (Jizaf)". Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. Rasyid,Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2005. Restofocus. "Mengenal Lebih Dekat Restoran All You Can Eat",
Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. Shahih Fikih Sunnah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007. Shiiddieqy, Hasbi Ash. Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab). Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2001. Shobirin. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol. 3, no. 2. 2015. Silahi, Gabriel Amin. Metode Penelitian dan Studi Kasus. Sidoarjo: CV Citra Media. 2003. Soimin, Sudaryo. Status Hak Pembebasan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika, 1994. Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Jakarta: Pradnya Paramita. 2003. Subekti. Aneka Perjanjian. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1989. Subekti. Hukum Pembuktian. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2002. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. 2002. Suharsaputra, Uhar. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan. Bandung: Refika Aditama. 2012. Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqih. Jakarta: Prenada Media. 2003. Tachta Citra Elfira. "Alquran dan Sains: Umat Islam Tak Boleh Makan Berlebihan". Tim Penterjemah al-Qur"an Kemenag RI. Al-Qur"an dan Terjemahannya. Bandung: Diponegoro. 2014. Tim Redaksi Fokusmedia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bandung: Fokusmedia. 2008. Umar, Husen. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Vol. II. Jakarta: Rajawali Pers. 2011. Umi Laeli, Wawancara pada Jumat 29 Mei 2020 pukul 13.00 WIB. Ya"qub, Hamzah. Etika Islam. Vol.2. Bandung: CV Diponegoro. 1993. Yudi, Wawancara pada Jumat 29 Mei 2020 pukul 13.00 WIB.
Zainal, Abidin, dan Mas"ud Ibnu. Fiqih Mazhab Syafi"I. Bandung: Pustaka Setia, 2001. Zamzam, Mochamad dkk. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung. Bandung: Universitas Islam, Vol. 5, no. 1, 2019. Zuhaili, Wahbah Az. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Abdul Hayyie Al-Kattani,dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.