DAFTAR PUSTAKA Balai TN Bantimurung Bulusaraung. 2010. Laporan Konsultasi Publik Rancangan Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Tingkat Desa dan Kecamatan. Kementiran Kehutanan.Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Balai TN Bantimurung Bulusaraung. 2015. Revisi Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Maros, Sulawesi Selatan. Conley, A., Moote, M.A. 2003. Evaluating collaborative natural resource management. Society and Natural Resources, 16(5):371-386. DOI: 10.1080/08941920309181. [Dephut] Departemen Kehutanan. 1990. Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Direktorat PJLWA. 2009. Pedoman Pelaksanaan Model Desa Konservasi. Direktorat Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Kementrian Kehutanan. Jakarta. [Dirjen] Direktur Jenderal KSDAE. 2015. Keputusan Dirjen KSDAE Nomor : SK. 358/KSDAE/SET/2015 tentang Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Jakarta. [Dirjen] Direktur Jenderal KSDAE. 2018. Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Jakarta. [Dirjen] Direktur Jenderal KSDAE. 2018. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Sekretariat Dirjen KSDAE. Jakarta. FAO. (2011). Reforming forest tenure: Issue, principles and process. Rome: FAO. 28
Galudra, G. (2010). Assessment dan analisis tenurial untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan, khususnya bagi KPH dalam Konteks REDD . Bogor: CIFOR. Kementrian Kehutanan, 2012. Model Desa Konservasi (MDK): Materi Penyuluhan Kehutanan Seri: 14/2012. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Pusat Penyuluhan Kehutanan Kementerian Kehutanan. Moeliono,M., dkk. 2010. Meretas Kebuntuan : Konsep dan Panduan Pengembangan Zona Khusus Bagi Taman Nasional di Indonesia. CIFOR. Bogor. North, D.1990. Institution, Institutional Change and Economic Performance, New York: Cambridge University Press Nurdin. 2018. Penguasaan Lahan Pola Bergilir dan Pertanian Berkelanjutan ( Stud kasus di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan). Program Doktor Ilmu Pertanian. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. 2018 Permenhut 2006. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut/II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, Kementrian Kehutanan. Jakarta. Permenhut. 2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Jakarta. Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Tentang Kehutanan. Jakarta. Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 398/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada kelompok Hutan Bantimurung-Bulusaraung. Menteri Kehutanan. Jakarta. Santosa, A., Setyowati, A.B. 2016. Pengelolaan kawasan konservasi secara lestari. Lestari Paper no 1. Jakarta: USAID. 29
Salman, D. 2012. Sosiologi Desa, Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas, Penerbit Ininnawa. Sylviani dan Ismatul Hakim. 2014. Analisis Tenurial Dalam Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph): Studi Kasus Kph Gedong Wani, Provinsi Lampung. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor Wiratno. 2020. Wisata Intelektual Catatan Perjalanan 2005-2020. DIPA KSDAE, Jakarta. Yusran. 2010. Pendekatan Kolaborasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung: Strategi Menyatukan Kepentingan Ekologi dan Sosial Ekonomi Masyarakat. Opinion Brief RECOFTC. Makassar. 30
LAMPIRAN Lampiran 1. Pedoman Wawancara pada Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Pedoman Wawancara Nama : Jenis Kelamin : Umur : Jabatan : 1. Pengelolaan apa yang dilakukan di desa Bontomasunggu sebagai desa binaan taman nasional ? 2. Dokumen apa yang menjadi landasan pengelolaan yang ada di desa Binaan Taman Nasional ? 3. Kenapa Bontomasunggu sebagai desa binaan ? 4. Bagaimana prosedur yang dilakukan masyarakat untuk mengelola kawasan sebagai desa binaan taman nasional ? 5. Bagaimana bentuk penyelesaian konflik lahan yang ada di masyarakat ? khususnya yang masuk di dalam kawasan ? dan contoh kasusnya ? 6. Pemanfaatan apa saja yang dilakukan di zona rimba dan zona inti ? 7. Apakah ada kebijakan dari taman nasional mengenai sistem gilir yang ada di dalam kawasan taman nasional di Bontomasunggu ? Jika ada bagaimanakah skemanya ? 31
Lampiran 2. Pedoman wawancara Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Nama : Jenis kelamin : Umur : Jabatan : Quisioner Pengelola Taman Nasional Babul 1. Apakah ada dokumen tata kelola atau rencana pengelolaan TN Babul di Desa Bontomasunggu? 2. Dokumen yang di buat berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat atau berdasarkan fungsi kawasan? 3. Kegiatan monitoring seperti apa yang di lakukan dan sebanyak berapa kali dalam sebulan? 4. Bagaiman bentuk penyelesaian konflik di lakukan kepada masyarakat bontomasunggu terkait dengan adanya penetapan kawasan TN Babul? 5. Apa saja sarana prasana TN Babul yang ada di desa Bontomasunggu? 6. Zona apa saja yang terdapat di desa Bontomasunggu? 7. Bagaimana cara penaatan zonasi di lakukan? 8. Dalam penetapan zonasi, pernah di lakukan konsultasi publik? Kapan di adakan dan siapa saja yang mengikuti? 9. Apakah ada sosialisasi yang di lakukan TN Babul kepada masyarakat untuk pengelolaan kawasan di Desa Bontomasunggu? 10. Prosedur untuk mengelola kawasan sesuai dengan zonasi yang di tetapkan? 11. Berapa biaya pelaksanaan untuk kegiatan tersebut di Desa bontomasunggu? Dari mana asalnya? 12. Apakah ada pendapatan dari desa Bontomasunggu? 32
Lampiran 3. Pedoman Wawancara Masyarakat Desa Bontomasunggu Nama : Jenis kelamin : Umur : Pendidikan : Pekerjaan : Quisioner Masyarakat 1. Apa kegiatan yang anda lakukan di dalam hutan sebelum adanya penetapan TN? 2. Hasil dari kegiatan di gunakan untuk pribadi atau di jual ke luar? 3. Adakah kelompok yang di buat oleh masyarakat? 4. Kelompok yang di buat harus memiliki izin atau semacamnya? 5. Bagaimana cara untuk memiliki izin (prosedur)? 6. Pemanfaatan lahan di kelola sebagai kebun, sawah atau untuk pemanfaatan kehutanan lainnya? 7. Berapa luas lahan yang di kelola? 8. Sejak kapan lahan itu di kelola? 9. Lahan yang di kerjakan milik pribadi, hak pakai, atau pekerja? 10. Berapa lama produksi lahan yang di kelola? 11. Apakah hasil produksi di kelola atau di jual sebagai bahan mentah? 12. Berapa pendapatan yang di dapat dalam mengelola hutan dan berapa pendapatan (pekerjaan) lainnya? 13. Apa fasilitas yang di dapatkan dari kelompok yang mendapat izin pengelolaan? 14. Apakah ada pendapatan kelompok masuk ke pemerintah Desa? 33
Lampiran 4. Pedoman Wawancara Masyarakat Desa Bontomasunggu Pedoman wawancara Nama : Jenis Kelamin : Umur : Pekerjaan : Pendidikan : 1. Apakah ada tanah gilir yang dikelola? 2. Kapan mulai dikelola? 3. Di mana lokasi lahan yang dikelola? Apakah di dalam atau di luar kawasan? 4. Berapa lama durasi waktu mengelola tanah giliran? Apakah durasi itu sama setiap orang? 5. Berapa luas tanah gilirang yang dikelola? 6. Siapa saja yang mengelola tanah giliran tersebut? Bagaimana sistem bagi hasilnya? 7. Bagaimana mekanisme pengelolaan tanah bergilir? a. Bagaimana kalau ingin menjual tanah giliran? Apa alat tukarnya (uang/barang)? Apakah hasilnya dibagi? Dibagi pada siapa saja? Kalau pernah menjual, kenapa? b. Bagaimana kalau ingin menggadai (sandra) tanah giliran? Apa alat tukarnya (uang/barang)? Apakah hasilnya dibagi? Dibagi pada siapa saja? Kalau pernah menggadai, kenapa? c. Bagaimana kalau ingin memberi akses kelola kepada orang lain (teseng)? Apa alat tukarnya (uang/barang)? Dibagi pada siapa saja? Bagaimana sistem bagi hasilnya? Bagaimana pembagian peran kerjanya? Kalau pernah teseng, kenapa? d. Bagaimana cara mendapat tanah giliran? e. Bagaimana cara menentukan urutan orang yang mengelola tanah giliran? 34
Lampiran 5. Pedoman Wawancara Masyarakat Desa Bontomasunggu Pedoman Wawancara: Nama : Jenis Kelamin : Umur : Pekerjaan : Pendidikan : 1. Apakah ada sistem tanah gilir dalam kelompok tani di Desa Bontomasunggu? 2. Di mana lahan/tanah yang diolah apakah dikawasan atau diluar kawasan hutan? 3. Bangaimana sistem atau cara yang digunakan dalam pengelolaan lahan secara bergilir(apakah diwariskan atau kepemilikaan lahan atau pemberian hak penguasaan lahan atau pembelian? Serta aturan apa yang disepakati dalam menjalankan sistem tanah gilir? 4. Bangaimana sistem kepemilikan dalam menggarap lahan/tanah gilir? Serta berapa tahun pengelolaan lahan sistem gilir diberikan kepada seseorang? 5. Sejak kapan sistem tanah gilir dilaksanakan di Desa Bontomasunggu? 6. Selaian sistem tanah gilir apakah ada sistem lain yang digunakan? 7. Kelebihan dan kekurangan serta dampak dari sistem tanah gilir yang dilakukan masyarakat baik terhadap masyarakat serta taman nasional? 8. Apakah ada konflik yang terjadi mengenai kepemilikan lahan baik sesama masyarakat maupun masyarakat dengan pengelola Taman nasional? Apa tindakan yang dilakukan pengelola taman nasional dalam mengatasi masalah atau ketidak sesuaian dengan masyarakat? 9. Apakah sistem tanah gilir berpengaruh terhadap implementasi taman nasional? 10. Tanaman apa saja yang ditanam masyarakat? Apakah ada pengaruh pergantian tanaman dalam pengelolaan lahan yang dilakukan terkait dengan implementasi taman nasional? 35
Lampiran 6. Foto Wawancara Kepala Seksi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung 36
Lampiran 7. Foto Wawancara Kepala Resort Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung 37
Lampiran 8. Foto Wawancara Masyarakat Desa Bontomasunggu 38