BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Provinsi Aceh termasuk salah satu provinsi yang dari Pemerintah Pusat diberikan kekuasaan guna mengaplikasikan syariat Islam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dikeluarkan guna mempertegas serta memperkuat pengaplikasian serta pemberlakuan syari'at Islam atas semua wilayah di Provinsi Aceh.1 Hal ini dimuat pada Pasal 16 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan "Pelaksanaan kehidupan beragama pada wujud penyelenggaraan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kedamaian hidup antar umat beragama."2 Syari'at Islam yang di berlakukan di Aceh mencakup aspek akhlak, aqidah, dan syari'ah. Maka pengelompokan lebih jauh dari syari'at Islam ini mencakup hukum keluarga (ahwal shakhshiyah), hukum perdata (muamalah), hukum pidana (jinayat), peradilan (qadha'), pendidikan (tarbiyah), pembelaan Islam, syiar, dan dakwah. Terkhusus bagian hukum pidana atau jinayat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah menerbitkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Qanun Jinayat termasuk satuan hukum pidana yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai agama Islam yang berlaku untuk masyarakat Aceh. Qanun jinayat ini memuat mengenai jarimah (tindakan yang tidak dibolehkan 1 Nisya Febrianka, Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/MS. Aceh), Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, hlm. 1. 2 Pasal 16 Ayat (2) Huruf a, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. 1
dalam hukum Islam), tersangka jarimah, serta uqubat (hukuman yang bisa dijatuhi Hakim kepada tersangka jarimah). Hukum pidana Islam (jinayat) adalah hukum yang memuat perbuatan pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh orang yang sudah mukallaf (mereka yang dikenai hukum atau kewajiban). Hukum pidana Islam didasarkan pada prinsip-prinsip agama dan dimaksudkan untuk melindungi individu dan masyarakat. Berasal dari Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia baik di dunia ataupun di akhirat.3 Hukum Islam telah menetapkan tujuan untuk melindungi hak-hak manusia termasuk hak-hak anak. Tujuan tersebut meliputi terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda yang disebut dengan maqashid syari'ah. Maqashid syari'ah artinya tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum, baik yang berkaitan dengan perintah ataupun larangan. Secara etimologi maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama ushul fiqh tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan hukum Islam.4 Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan hukum Islam sekalipun ia bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak 3 Nisya Febrianka, Op.Cit. 4 Abu Zahrah Dan Muhammad, Ushul Al Fiqh, Dar Al Fikral Arabiy, Mesir, 1999, hlm. 364. 2
selamanya didasarkan kepada kehendak syara' tetapi sering didasarkan kepada hawa nafsu. Maqashid syari'ah merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami ayat-ayat dan hadits-hadits hukum. Ia juga dapat digunakan untuk menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting adalah maqashid syari'ah dapat digunakan untuk menetapkan hukum persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia yang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang tidak terselesaikan oleh Al-Qur'an dan hadits melalui kajian kebahasaan. Diantara metode pengembangan hukum yang didasarkan atas maqashid syari'ah yaitu ijma', qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah.5 Pembahasan mengenai maqashid syari'ah juga berhubungan erat dengan kasus jinayat anak karena anak termasuk bagian penting dari kesuksesan suatu bangsa. Mereka adalah masa depan perjuangan, pertumbuhan serta perkembangan mereka sangat penting bagi kemajuan negara yang berkelanjutan. Peran pemuda sangat penting dalam hal ini, karena mereka adalah sumber utama modal pembangunan nasional dan juga penerus perjuangan para pejuang di masa lalu. Keberhasilan mereka sangat penting untuk keberhasilan suatu negara. Anak perlu mendapat perlindungan dalam hal jaminan pertumbuhan fisik, mental dan sosial. Ini berarti bahwa mereka perlu memiliki akses ke sumber daya yang sesuai, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan sistem pendukung yang layak.6 5 Satria Efendi dan M. Zein, Ushul Fiqh, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 237. 6 Darwan Prinst, Hukum Anak di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2. 3
Beberapa tantangan dan permasalahan yang sering dihadapi dalam hal tumbuh kembang generasi muda saat ini, diantaranya adalah penyimpangan sikap atau perilaku pada anak, serta anak yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Beberapa anak dari lingkupan sosial ekonomi rendah, menengah, atau tinggi masyarakat cenderung mengalami tantangan ini lebih dari yang lain.7 Dalam skripsi ini penulis akan membahas masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, sebuah persoalan yang begitu meresahkan bagi mereka yang terkena dampaknya. Seseorang dapat dikatakan anak, yaitu seseorang yang belum sampai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Masalah ini sangat meresahkan, karena bisa menyebabkan kerusakan emosional yang bertahan lama bagi mereka yang terkena dampaknya.8 Di satu sisi, penting agar hak-hak anak dilindungi ketika mereka melakukan jarimah, namun di sisi lain perlu dilakukan tindakan atau hukuman kepada anak untuk memberi mereka pelajaran. Al-Qur'an serta hadits sudah menentukan kebijakan-kebijakan khusus untuk pelampiasan daya seksual yang halal, dan jika pelampiasan tersebut tidak secara khusus dicakup oleh nash, maka fikih Islam menggunakan kerangka maqashid syari'ah untuk memahami pedoman tersebut. Kerangka ini memperhitungkan pemahaman ilmiah tentang anatomi dan fisiologi manusia untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aturan seksual Islam. Jika salah satu rukun syariat Islam dilanggar, maka perbuatan tersebut dihukumi sebagai perbuatan 7 Kharisatul Janah, Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Hukum Pidana, Vol.4 No. 2, 2020, hlm. 77. 8 Hilmawati dan Ainal Hadi, Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak dan Penerapan Uqubatnya (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Mahakamah Syar'iyah Tapaktuan), Jurnal Bidang Hukum Pidana : Vol. 4 No. 3, 2020, hlm. 442. 4
melawan hukum menurut ketentuannya, dan ini termasuk dalam kategori perbuatan yang dikenai 'uqubat ta'zir. Misalnya, penyimpangan seksual yang dilakukan oleh manusia, baik yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun anak-anak, akan diberikan 'uqubat yang sepadan dengan perbuatannya.9 Salah satu contoh kasus jinayat yang dilakukan oleh anak ada di Putusan Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn. Berdasarkan kasus ini Jaksa mengajukan dakwaan I Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2014 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana maksimumnya 200 kali cambuk ataupun denda maksimum 2.000 gram emas murni ataupun maksimum penjara 200 bulan. Dan dakwaan II Pasal 47 Qanun No. 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana maksimum 90 kali cambuk ataupun denda maksimum 900 gram emas murni atau penjara maksimal 90 bulan. Dan hakim menjatuhkan terdakwa terbukti melakukan jarimah pelecehan seksual dengan hukuman penjara 18 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).10 Pasal 1 ayat (27) menyatakan "Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban."11 Dan dalam Pasal 1 ayat (30) disebutkan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku terhadap faraj atau zakar korban 9 Mahmud Shaltut, Al-Islam Aqidatun Wa Syari'atun, Dar Al-Qalam, Mesir, 1998, hlm. 56. 10 Ibid. 11 Pasal 1 Angka (27), Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 5
dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.12 Ancaman 'uqubat antara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan sangat berbeda yang mana 'uqubat jarimah pelecehan seksual atas anak dimuat pada Pasal 47 dengan ancaman 'uqubat ta'zir cambuk maksimum 90 kali ataupun denda maksimum 900 gram emas murni ataupun penjara maksimum 90 bulan.13 Jarimah pemerkosaan terhadap anak dimuat pada pasal 50 dengan ancaman 'uqubat ta'zir cambuk minimal 150 kali, maksimalnya 200 kali ataupun denda minimumnya 1.500 gram emas murni, maksimumnya 2.000 gram emas murni ataupun penjara minimalnya 150 bulan, maksimalnya 200 bulan.14 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah mengatur batas usia seorang anak yang melakukan jarimah bisa diberikan hukuman pidana kepada seorang anak yang menentang peraturan atau ketetapan yang telah dimuat pada Qanun itu. Di dalam pasal 67 ayat (1) Qanun Jinayat dinyatakan bahwasanya, "Apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'uqubat 1/3 (satu pertiga) dari 'uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau ditempatkan ditempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota."15 12 Pasal 1 Angka (30), Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 13 Pasal 47, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat. 14 Pasal 50, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 15 Pasal 67 Ayat (1), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 6
Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam putusan Nomor: 01/JN. Amak/2020/MS.Tkn memutuskan kasus ini ke dalam jarimah pelecehan seksual yang mana di dalam pasal 47 diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk maksimum 90 kali ataupun denda maksimum 900 gram emas murni ataupun penjara maksimum 90 bulan, hal ini berarti untuk pelaku dalam kasus ini bisa dikenakan 'uqubat maksimal 30 bulan karena bagi anak hukuman dikenakan 1/3 dari hukuman bagi orang dewasa, tetapi dalam kasus ini Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon memutuskan 'uqubat bagi pelaku pelecehan seksual yaitu 18 bulan penjara. Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 47 dan pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, Penulis tertarik meneliti kasus dalam putusan Nomor 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn dan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku serta ingin mengaitkan kasus dalam putusan tersebut dengan teori maqashid syari'ah, maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul "Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Dalam Putusan Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Maqashid Syari'ah". B. Rumusan Masalah Berkenaan dengan latar belakang masalah di atas, sehingga rumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam memutuskan putusan Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn. berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat? 7
2. Bagaimana analisis pandangan maqashid syari'ah terhadap perbuatan pelaku dalam putusan perkara Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn.? C. Ruang Lingkup Penelitian Berhubungan dengan latar belakang di atas, penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam memutuskan putusan perkara Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn juga pandangan maqashid syari'ah terhadap perbuatan pelaku dalam putusan perkara Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn. D. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam memutuskan putusan perkara Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 2. Untuk mengetahui pandangan maqashid syari'ah terhadap perbuatan pelaku dalam putusan perkara Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn. E. Manfaat Penelitian Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk semua golongan, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 1. Bagi Ilmu Pengetahuan Bisa menyerahkan sumbangan dan tambahan pengetahuan atas kemajuan perkembangan ilmu hukum mengenai pandangan maqashid syari'ah terhadap 8
perbuatan anak pelanggar ketetapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 2. Bagi Masyarakat Bisa menambah pemahaman dan wawasan terhadap masyarakat luas tentang pandangan maqashid syari'ah terhadap perbuatan pelaku pelanggar ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. F. Sistematika Pembahasan Pada penelitian ini penulis menyusun sistematika pembahasan yang teratur dan berurutan sesuai apa yang ingin diteliti dari judul di atas. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah: Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan, penelitian terdahulu, tinjauan umum mengenai Qanun Jinayat, pelecehan seksual, 'uqubat ta'zir jarimah pelecehan seksual terhadap anak dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan maqashid syari'ah, serta metode penelitian. Bab II Deskripsi putusan, yang memuat duduk perkara, dakwaan/tututan jaksa, serta pertimbangan dan putusan Hakim. Bab III Pertimbangan hukum dan analisa putusan, yang memuat analisis pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam Putusan Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn berdasarkan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta analisis pandangan maqashid syari'ah terhadap perbuatan pelaku dalam Putusan Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn. 9
Bab IV Penutup yang memuat mengenai kesimpulan dan saran. G. Penelitian Terdahulu Dalam mencari bahan perbandingan serta pedoman mendapatkan inspirasi baru, pula guna menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, sehingga penulis merasa butuh untuk memuat beberapa hasil penelitian terdahulu. Berikut termasuk penelitian terdahulu yang punya hubungannya dengan penelitian penulis: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahu Chairina tahun 2009 yang berjudul "Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)". Fokus penelitian ini yaitu Analisa perspektif hukum pidana Islam atas putusan Pengadilan Negeri Depok perihal perbuatan pidana pemerkosaan pada anak di bawah umur.16 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu serupa dalam hal menganalisis perihal pertimbangan Hakim dalam memutuskan sebuah kasus perihal perbuatan pidana pemerkosaan ataupun pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Sementara perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Miftahu Chairina mengenai putusan Hakim Pengadilan Negeri Depok dengan No. kasus 475/PID/B/2008/PN.DPK dengan memakai landasan hukum pada KUHP, sementara penelitian ini mengenai putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor Putusan 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn dengan memakai landasan hukum yang ada di Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 16 Mifathu Chairina, Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hlm. 73. 10
2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Nisya Febrianka tahun 2022 yang judulnya "Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh)". Konsentrasi penelitian ini yaitu analisa Putusan Perkara No. 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh mengenai perkara pemerkosaan oleh anak di bawah umur sesuai hukum positif, hukum Islam, serta sesuai Qanun Jinayat Aceh.17 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu serupa dalam menganalisis perihal pertimbangan Hakim saat memutuskan sebuah kasus mengenai perbuatan pidana pemerkosaan ataupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur sesuai Qanun Jinayat Aceh. Sementara perbedaannya yaitu bila penelitian yang dilakukan oleh Nisya Febrianka tentang pertimbangan putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor putusan 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh dengan memakai landasan hukum pada hukum positif, hukum Islam serta qanun jinayat Aceh, sementara penelitian ini perihal putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor Putusan 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn dengan memakai landasan hukum yang terdapat pada Qanun No. 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat. 17 Nisya Febrianka, Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, hlm. 67. 11
H. Tinjauan Umum Mengenai Qanun Jinayat, Pelecehan Seksual, 'Uqubat Ta'zir Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Dan Maqashid Syari'ah 1. Pengertian Qanun Jinayat Menurut kamus Bahasa Arab qanun yaitu: UU, hukum serta kaidah.18 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, qanun disebutkan dengan kata kanun, maknanya adalah: peraturan, UU, kitab undang-undang, kaidah serta hukum.19Jadi qanun yaitu seperangkat kebijakan hukum ataupun kebijakan perundang-undangan yang diberlakukan di sebuah wilayah. Kata qanun sudah lama digunakan dalam budaya Melayu, dan diduga masuk ke budaya Arab dan Melayu sebab mulai di pakai bersamaan dengan hadirnya Islam. Kitab Statuta Melaka yang diatur diabad ke-15 ataupun ke-16 Masehi sudah memakai sebutan qanun. Menurut Liaw Yock Fang, sebagaimana dikutip oleh Al-Yasa' Abu Bakar, Istilah qanun pada budaya Melayu mengacu pada hukum adat (adat) dan hukum Islam (fiqh). Dalam pembahasan hukum adat, qanun sering merujuk pada berbagai kitab fikih Islam, sedangkan dalam pembahasan fikih Islam, qanun merujuk pada berbagai kitab fikih.20 Istilah qanun di Aceh mengacu pada seperangkat peraturan hukum serta adat Islam yang di terbitkan oleh Kerajaan Aceh. Peraturan tersebut telah diadaptasi menjadi hukum adat di Aceh, dan sering disebut qanun. Qanun sering digunakan untuk mengatur berbagai aspek budaya dan adat Aceh. Salah satu contoh teks 18 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm. 357. 19 Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm. 442. 20 Al-Yasa' Abubakar Dan Marah Halim, Hukum Pidana Islam Di Aceh : Penafsiran Dan Pedoman Penyelenggaraan Qanun Mengenai Tindakan Pidana, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2011, hlm. 8. 12
hukum yang ditulis atas perintah penguasa muslim adalah Qanun Syara' Kerajaan Aceh. Qanun ini memuat beberapa aspek hukum tata negara, fungsi kepolisian dan kejaksaan, peradilan serta kekuasaan mengadili, pembagian kekuasaan, dan kebijakan protokoler pada beragam upacara kenegaraan.21 Hal ini berkaitan dengan status kebijakan daerah pada tata urutan sistem Perundang-undangan Republik Indonesia yang telah dimuat pada Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia sebagai berikut: (1) UUD 1945, (2) Ketetapan MPR, (3) Undang-Undang, (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), (5) Peraturan Pemerintah, (6) Keputusan Presiden, dan (7) Peraturan Daerah. Sesuai Ketetapan MPR di tersebut, maka status qanun pada hukum Indonesia diakui selaku peraturan daerah, disetarakan dengan peraturan daerah (PERDA) serta memposisikan kedudukan qanun selaku sub sistem pada tatanan kebijakan perundang-undangan nasional. Oleh sebabnya, qanun selaku kebijakan daerah tidak bisa berlawanan dengan kebijakan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Qanun yang diberlakukan di Aceh masih harus memperhatikan keistimewaan Aceh yang diserahkan oleh pusat, sehingga qanun jinayat ataupun peradilan pidana Islam disahkan oleh DPR Aceh selaku hukum acara di Mahkamah Syariah Aceh. Jinayat mengacu pada tindakan dosa, kejahatan, ataupun kesalahan. Kata jinayat berasal dari kata jana, yang bermakna telah melaksanakan sesuatu yang salah atau berdosa. Jinayat yaitu tindakan yang tidak dibolehkan oleh agama atau 21 Ibid., hlm. 9. 13
syariah. Baik tindakan itu menyangkut harta benda, jiwa, ataupun lainnya, yang termasuk perbuatan yang dilarang.22 Syariat mengatur bahwa ada hukuman khusus untuk kejahatan tertentu, seperti pembunuhan, kekerasan fisik, melukai seseorang, atau aborsi. Namun, ada banyak ketidaksepakatan di antara para ahli hukum tentang apa yang secara khusus memenuhi syarat sebagai kejahatan 'jinayat'. Beberapa ahli hukum menganggap kejahatan yang menghilangkan nyawa atau anggota tubuh, seperti pembunuhan, kekerasan fisik, atau melukai seseorang, sebagai kejahatan jinayat. Ahli hukum lain berpendapat bahwa ada kejahatan khusus yang termasuk dalam kategori jinayat, seperti kejahatan ḥudud dan qisas.23 Ahli hukum yang berbeda berspesialisasi dalam berbagai jenis kejahatan. Ada yang fokus pada kejahatan yang tergolong hudud (hukum Islam), sementara ada yang fokus pada kejahatan yang tergolong qisas. Diantara jarimah ḥudud meliputi zina, menuduh zina, mencuri, minum khamr, murtad, pemberontakan, serta merampok. Maka contoh jarimah qisas yaitu melukai, membunuh, serta memukul. Sementara jarimah pada hukum Islam diartikan selaku perbuatan penyimpangan atas hukum agama atau syari'at, serta bagi tersangkanya dijatuhi sanksi mencakup ta'zir ataupun ḥad. Had artinya sanksi hukum yang telah terdapat ketentuan dan ketetapannya pada nash Al-Qur'an serta hadis, sementara ta'zir artinya sanksi hukum yang tidak terdapat ketetapannya pada nash Al-Qur'an namun diserahkan seluruhnya hukuman ke pertimbangan qadhi (pemerintah). 22 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat), Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 12. 23 Abdul Qadir Audah, Criminal Law Of Islam, International Islamic Publishers, Karachi, 1987, hlm. 73. 14
Qanun Jinayat pada tulisan ini diartikan sebagai kebijakan daerah yang memuat tentang hukum pidana Islam yang memuat mengenai jarimah dan uqubat berdasarkan yang sudah ada di Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Definisi jarimah pada qanun jinayat, seperti yang dimuat pada Bab I, Ketentuan Umum di pasal 1 nomor 16 yaitu tindakan yang tidak dibolehkan oleh syari'at Islam yang pada qanun ini dihukum dengan 'uqubah ḥudud dan/atau ta'zir. Adapun 'uqubat diartikan sebagai hukuman yang bisa dijatuhi oleh hakim (qadhi) atas tersangka jarimah (tindak pidana). 'Uqubah ḥudud merupakan jenis 'uqubat yang wujud hukumannya sudah ditetapkan pada Qanun dengan jelas, sementara ta'zir merupakan jenis 'uqubat yang sudah ditetapkan sanksinya pada qanun yang sifatnya pilihan serta besarannya pada batas paling tinggi serta paling rendah. Perbuatan pidana (jarimah) dalam qanun hukum jinayat ada 10 yaitu: minuman keras (khamr), perjudian (maisir), mesum (khalwat), perbuatan bermesraan (ikhtilat), pelecehan seksual, zina, pemerkosaan, menuduh berzina (qadzaf), homo seksual (liwat), dam musahaqah (lesbian), tetapi dalam tulisan ini hanya membahas tentang jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual. 2. Pengertian Pelecehan Seksual Norma penting dalam masyarakat dan tindakan apa pun yang bertentangan dengannya dapat dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran. Hal ini termasuk tindakan yang dianggap tidak etis, tidak bermoral, atau tidak dapat diterima. Siapa pun yang melakukan tindakan seperti itu kemungkinan besar akan menghadapi sanksi dari masyarakat. Di masyarakat banyak dipahami bahwa pelecehan seksual yaitu bentuk intimidasi fisik atau non fisik yang dilakukan laki-laki terhadap 15
perempuan atau sebaliknya. Pelecehan jenis ini bisa memalukan dan mengintimidasi, dan bisa berdampak negatif pada kehidupan korban. Secara bahasa, Pelecehan seksual yaitu istilah yang terdiri dari kata pelecehan serta seksual. Kata abuse asalnya dari kata harass, yang artinya memperlakukan seseorang dengan cara yang hina, tidak berharga, atau sangat rendah. Dari kata leceh terbentuklah kata melecehkan.24 Tidak ada istilah khusus dalam bahasa Arab untuk "penyalahgunaan", tetapi dari arti kata tersebut, faḥisya dapat digunakan. Istilah ini berasal dari kata faḥasya, yang berarti buruk, keji, melewati batas, atau berbicara kotor. Pelecehan dapat dilihat sebagai proses atau tindakan yang membuat seseorang merasa diremehkan atau dipermalukan. Ini dapat terjadi melalui kata-kata atau tindakan dari salah satu pihak.25 Sementara kata "seksual" asalnya dari kata seks yang berarti seks ataupun hal-hal yang berkaitan dengan alat kelamin, ataupun persetubuhan (hubungan intim) juga berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan laki-laki serta perempuan.26 Pelecehan seksual yaitu tindakan ataupun perbuatan individu atas individu lain berupa perbuatan yang berkenaan dengan seks, yang memaksa dan merendahkan perempuan. Ini adalah masalah yang sering tidak terucapkan, tetapi ini adalah masalah yang perlu ditangani. Pelecehan seksual ialah perilaku yang sangat berbahaya yang dapat menyebabkan rasa sakit dan penderitaan yang 24 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2010, hlm. 527. 25 Atika, Penafsiran Pelecehan Seksual Dalam Qanun Jinayat, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniri, Banda Aceh, 2020, hlm. 15. 26 Tim Pustaka Phoenix, Op.Cit., hlm. 746-747. 16
signifikan bagi perempuan yang menjadi korbannya. Oleh karena itu kita perlu menjadikannya sebagai tindak pidana yang serius dengan hukuman yang berat, agar perilaku seperti ini tidak terjadi dan membantu mereka yang menjadi korban mendapatkan kompensasi yang layak mereka terima.27 Meyer menyatakan ada tiga faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat mendefinisikan pelecehan seksual: perilaku yang terlibat, lingkungan tempat terjadinya, dan konteks hukum tempat terjadinya. Perilaku dapat mencakup segala jenis proposisi seksual, sementara lingkungan mungkin berbeda bergantung pada situasinya (misalnya, di tempat kerja versus di rumah). Konteks hukum dapat bergantung pada berbagai faktor, termasuk negara tempat perilaku tersebut terjadi, jenis pelecehan, dan individu yang terlibat. Farley mendefinisikan pelecehan seksual bisa muncul pada beragam wujud, diawali dari komentar halus atau sindiran hingga tampilan ketertarikan seksual yang lebih terang-terangan. Terlepas dari sifat pelecehan, itu selalu searah dan tidak diinginkan. Beberapa contoh pelecehan seksual yang umum termasuk ejekan atau pelecehan verbal yang melampaui kontak fisik.28 Pelecehan seksual pada Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat menerangkan bahwasanya: "Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap 27 Atika, Op.Cit. hlm. 16 28 Farid Mulya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku Pelecahan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm. 21. 17
orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban."29 Terjemahan Pasal 1angka (27) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat itu yaitu pelecehan seksual ialah bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan yang dapat ditujukan kepada siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap martabat seseorang, dan dapat mengintimidasi dan memaksa. Hal ini sering dilakukan tanpa persetujuan korban, yang dapat membuat mereka merasa tidak nyaman dan terancam. KUHP memang tidak secara khusus menyebutkan istilah "pelecehan seksual", tetapi unsur utamanya adalah setiap tindakan atau penolakan yang menuju ke hal-hal yang sifatnya seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi ketika seseorang melakukan rayuan seksual yang tidak diinginkan atau ketika mereka memperlakukan orang lain dengan cara yang membuat mereka tidak nyaman atau kurang diterima di lingkungan mereka. Hal ini yang mengakibatkan beberapa pakar menyerupakan pelecehan seksual dengan tindakan cabul, yaitu sama-sama tidak menginginkan tindakan yang sifatnya seksual itu. Pada Pasal 289 KUHP berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dihukum karena menyerang kehormatan kesusilaan dengan hukuman penjara selama- lamanya 9 (sembilan) tahun."30 29 Pasal 1 Angka 27, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. 30 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 289. 18
Menurut Pasal 289 KUHP, suatu tindakan pemaksaan atau kekerasan dianggap sebagai tindakan kriminalitas jika digunakan untuk memaksa orang lain melakukan tindakan cabul atau tindakan yang merusak kehormatan kesusilaan. Interpretasi ini mencakup kejahatan seperti pencabulan dan kekerasan seksual. Menurut R. Soesilo pencabulan mengacu pada tindakan apa pun yang tidak senonoh atau tercela, yang semuanya dilakukan karena alasan seksual. Misalnya, mencium, meraba-raba kemaluan, dan membelai payudara semuanya bisa dianggap sebagai perilaku cabul.31 3. 'Uqubat Ta'zir Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jarimah pelecehan seksual merupakan istilah yang tidak disebutkan secara spesifik dalam fikih Islam klasik, namun masuk pada lingkupan hukum kontemporer (qanun) di Provinsi Aceh. Hal ini karena jarimah pelecehan seksual tidak secara khusus diatur dalam hukum Islam. Namun di Provinsi Aceh, hal itu diakui sebagai konsep hukum dan masuk dalam hukum positif provinsi. Uqubat jarimah pelecehan seksual didefinisikan dalam qanun jinayat Aceh yang terjadi dalam dua kategori: pelecehan umum, yang mencakup siapa saja yang dilecehkan, berapapun usianya, dan pelecehan anak, yang mengacu pada pelecehan pada anak-anak di bawah usia 18 tahun. 'Uqubat ta'zir jarimah pelecehan seksual pada qanun jinayat dimuat pada bagian keenam Pasal 46 dan 47. Pasal 46: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda 31 Atika, Op.Cit. hlm. 36. 19
paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan."32 Pasal 47: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan ."33 4. Pengertian Maqashid Syari'ah Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqashad yang berarti maksud dan tujuan dalam kamus Arab-Indonesia, kata maqashid diartikan dengan menyegaja atau bermaksud kepada (qashada ilaihi), sedangkan syariah berasal dari akar kata syara'a, yasyriu, syar'an yang berarti, memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Yang mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagian hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian maqashid al-syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syariah adalah tujuan- tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.34 Maqashid syariah berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan 32 Pasal 46, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 33 Pasal 47, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat. 34 Asafri Jaya, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syathibi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.8. 20
berorientasi kepada kemashlahatan umat manusia. Dengan demikian semakin jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, maqashid syariah erat kaitannya dengan maksud dan tujuan allah yang terkandung dalam penerapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemashlahatan umat manusia.35 a. Tingkatan Maqashid Syari'ah Al-Syatibi membagi maqashid menjadi 3 kategori. Pembagian berdasarkan peran dan fungsi suatu masalahah terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk. Tiga kategori tersebut antara lain: 1) Dharuriyyat Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan dharuriyyat, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.36 Maqashid dharuriyyat meliputi Hifdz Ad-Din (memelihara agama), Hifdz An-Nafs (memelihara jiwa), Hifdz Al 'Aql (memelihara akal), Hifdz An-Nasb (memelihara keturunan), Hifdz Al-Maal (memelihara harta). Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok yang telah dijelaskan di atas. Dengan meneliti nash yang ada dalam Al-Qur'an, maka akan diketahui alasan disyari'atkan suatu hukum. 35 Hari Rizky Putra, Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Hukuman Kebiri Dalam Perppu Nomor 70 Tahun 2020 Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021, hlm. 29. 36 A Djazuli, Fiqh Siyasah, Prenada Media, Bandung, 2003, hlm. 397. 21 ini
Abdul Wahhab Khallaf memberikan perincian yang sederhana mengenai pemberlakuan hukum pidana Islam yang diartikan dengan pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia dalam bukunya Ilmu Ushul al-Fiqh.37 a) Memelihara agama (hifzh al-din) Agama disini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyari'atkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyari'atkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik.38 b) Memelihara jiwa (hifzh al-nafs) Hifzh al-nafs artinya melindungi hak hidup setiap individu serta segala hal yang dapat mengancam jiwa, seperti pemberantasan penyakit menular, hukuman bagi pelaku pembunuhan dan lain sebagainya.39 Untuk memelihara jiwa Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal tanpa kebutuhan tersebut maka terancamlah jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman qishash (hukuman bunuh), atau diyat 37 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Darul Al-Qalam, Kuwait, 1978, hlm. 200. 38 Hari Rizky Putra, Op. Cit., hlm. 30. 39 Abdurrahman Kasdi, Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM Dalam Pemikiran Islam), Jurnal Penelitian, Vol. 8 No. 2, 2014, hlm. 250-251. 22
(denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa begitu saja Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).40 c) Memelihara akal (hifzh al-'aql) Untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu, sebaliknya Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Kalau larangan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi akal. Di samping itu, ditetapkan adanya ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang meminum minuman keras.41 Eksistensi akal sangat urgen sekali dalam menumbuhkembangkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus dijaga dari hal-hal yang merusaknya seperti miras, alkohol, narkotika, zat aditif dan lain sebagainya.42 d) Memelihara keturunan (hifzh al-nashl) Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinaan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinaan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali.43 e) Memelihara harta (hifzh al-mal) Untuk memelihara harta disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Disamping itu Allah 40 Ibid. hlm. 30-31. 41 Hari Rizky Putra, Op. Cit., hlm. 31. 42 Abdurrahman Kasdi, OP. Cit., hlm. 251. 43 Hari Rizky Putra, Op. Cit. 23
mengharamkan mencuri merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak tidak benar. Jika larangan mencuri diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan.44 2) Hajiyyat Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhshah (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. Dalam lapangan 'uqubat (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukum diyat (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menangguhkan hukuman potong tangan atas seorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam. Dengan demikian, bagi umat manusia manfaat hajiyat adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan.45 3) Tahsiniyyat Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.46 Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh Al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak 44 Ibid. 45 Ibid., hlm. 31-32. 46 Ibid., hlm. 32. 24
dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat mu'amalat, dan 'uqubat, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. dalam bidang 'uqubat Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan), dan Al- Syatibi menambahkan Islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memakai pakaian yang tidak sesuai ajaran Islam. Pembicaraan tentang maqashid syari'ah atau tujuan hukum Islam merupakan suatu yang penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia semuanya mempunyai hikmah yang mendalam.47 Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan mempunyai tujuan dan maksud tertentu. 47 Ghofar Shiddiq, Teori Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol. XLIV No. 118, 2009, hlm. 124. 25
I. Metode Penelitian 1. Jenis, Pendekatan, Sifat, dan Bentuk Penelitian a. Jenis Penelitian Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.48 b. Pendekatan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau bisa disebut penelitian hukum doktrinal, dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.49 Maka dari itu, penulis akan meneliti aturan-aturan mengenai pemerkosaan dan pelecehan seksual oleh anak yang terdapat di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. c. Sifat dan Bentuk Penelitian Sifat penelitian yang dipakai penulis yaitu penelitian deskriptif kualitatif yaitu mengilustrasikan mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn serta pandangan maqashid syari'ah terhadap perbuatan pelaku dalam putusan tersebut. Bentuk dari penelitian ini yaitu preskriptif artinya memberikan gambaran terhadap suatu permasalahan hukum dengan fakta yang ada. 2. Sumber dan Jenis Bahan Hukum a. Bahan Hukum Primer 48 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, CV Jejak, Sukabumi, 2018, hlm. 8. 49 Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama, Prenada Media Group, Depok, 2016, hlm. 124. 26
Sumber hukum primer yang bersifat autoratif artinya sumber hukum yang mempunyai otoritas.50 Yaitu Qanun Jinayat Aceh, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, dan putusan Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn. b. Bahan Hukum Sekunder Sumber hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.51 Contohnya artikel, buku-buku, jurnal, makalah, dan sebagainya yang dipandang sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research (studi pustaka) yaitu dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk mendapatkan data penelitian.52 Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, serta membentuk ulasan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan persoalan yang akan diteliti. 4. Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini teknik analisis data kualitatif yaitu memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum yang terjadi di suatu tempat tertentu pada keadaan tertentu.53 50 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 181. 51 Ibid. 52 Haruska Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 1-2. 53 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Hukum Normatif Dalam Justifikasi Materi Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 152. 27