Badan pemeriksa keuangan repuBLik indonesia Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 L a p o r a n T a h u n a n B a d a n p e m e r i k s a k e u a n g a n ( B p k 2 0 1 7 ) Laporan Tahunan Badan pemeriksa keuangan (Bpk 2017)
Laporan Tahunan Badan pemeriksa keuangan (Bpk 2017) I
II Copyright Laporan Tahunan Badan pemeriksa keuangan (BPK 2017) Cetakan pertama, Juli 2018 Diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp: (021) 255 49000 Faks: (021) 570 5376 sekapur sirih sambutan sekretaris Jenderal Bpk Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2017. Laporan Tahunan ini memuat semua pencapaian BPK selama tahun 2017, baik dalam bidang pemeriksaan maupun non pemeriksaan. Laporan Tahunan juga sebagai wujud komitmen transparansi BPK sebagai Badan Publik, yang berkewajiban memberikan tidak menyesatkan. Sehingga pencapaian BPK dapat menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di mata publik. ini informasi akurat, benar, dan Untuk kepentingan transparansi pula, BPK meluncurkan aplikasi Whistle Blowing System (WBS) dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Aplikasi ini akan menjadi sarana pengaduan-pengaduan berhubungan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan BPK. Hal ini sejalan dengan misi BPK sebagai pendorong tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. untuk menampung Laporan Tahunan BPK Tahun 2017 ini, memuat sejumlah temuan penting dan signifikan BPK, sehingga perlu diketahui oleh publik. Kami berharap Laporan Tahunan BPKTahun 2017 ini dapat bermanfaat bagi publik dalam memperoleh pemahaman tentang cara kerja BPK beserta hasil pemeriksaan keuangan negara bagi kesejahteraan rakyat. Jakarta, Juli 2018 Bahtiar Arif Sekretaris Jenderal BPK III
IV daftar isi sekapur sirih sambutan sekretaris Jenderal Bpk Bab pendahuluan Ketua BPK dari Masa ke Masa A. Visi BPK B. Misi BPK C. Tujuan Strategis BPK D. Nilai-Nilai Dasar BPK E. Tugas Pokok dan Fungsi BPK F. Wewenang BPK G. Profil Pimpinan BPK H. Struktur Organisasi BPK Bab 1 Bpk dalam angka 1. Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan BPK Tahun 2017 A. 9 WTP Berturut-turut B. Penyerapan Anggaran Meningkat Realisasi Anggaran 2017 dibanding 2016 2. Pemeriksaan atas Laporan KeuanganTahun 2017 A. Penyelamatan Uang Negara Sepanjang 2017 B. Pemerintah Pusat Mendapat Opini WTP C. Opini WTP LKPD Lampaui Target D. 14 Ribu Temuan, 38 Ribu Rekomendasi 3. Pemeriksaan Kinerja Tahun 2017 A. Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Pusat B Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Pusat B.1. Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrikan B.2. Pembangunan Kewilayahan B.3 . Pelepasan Hutan untuk Masyarakat dan Pemberian Akses Pengelolaan Hutan kepada Masyarakat 46 B.4. Pengelolaan Pembangunan Perbatasan Negara 46 47 B.5. Pengelolaan Operasional Jalan Tol iii 9 10 12 12 12 13 14 16 18 28 33 34 34 35 38 38 38 39 40 43 43 44 45 45 B.6. Keamanan dan Ketertiban B.7. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi B.8. Penanggulangan Bencana C. Pemeriksaan Tematik Tahun 2017 C.1. Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional C.2. Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) C.3. Administrasi Kependudukan C.4. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu D. Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah E. Pemeriksaan Kinerja BUMN 4. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 2017 A. PDTT Pemerintah Pusat Tahun 2017 B. Kontrak Karya PT Freeport Indonesia B. Penghitungan Kerugian Negara 5. Pemeriksaan Investigatif Tahun 2017 A. 16 Pemeriksaan Investigasi dengan Dugaan Kerugian Negara Rp5,18 Triliun. B. Penghitungan Kerugian Negara 6. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) A. Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah B. Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan BPK Bab 2 akses Terhadap keterbukaan informasi publik 1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di BPK 2. Fasilitas Pelayanan Informasi Publik 3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik 4. Sengketa Informasi Publik 5. Publikasi Laporan Hasil Pemeriksaan 6. Pengelolaan Website dan Media Sosial 7. Penyebarluasan Informasi 67 68 70 74 77 80 81 83 47 48 50 51 51 52 52 53 53 54 54 54 57 62 62 60 62 62 64 65 V
VI Bab 3 penguatan organisasi dan kelembagaan 1. Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan 2. Inspektorat Utama Badan Pemeriksa Keuangan 3. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan 5. Produk Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2017 6. Sosialisasi Peraturan terkait Pemeriksaan 7. Sinergi dengan Pemangku Kepentingan Bab 4 manajemen sdm dan Teknologi informasi di Bpk 1. Profil SDM BPK 2. Pengembangan SDM 3. Rekrutmen CPNS BPK 4. Asesmen Kompetensi Individu Pejabat BPK 5. Pengembangan Teknologi Informasi Bab 5 pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara 1. Perubahan Pusdiklat Menjadi Badiklat 2. Peresmian Balai Diklat Gowa 3. Perkembangan Sarana dan Prasana Badiklat PKN 4. Program Diklat Pemeriksaan dan Non Pemeriksaan Kurikulum Badiklat PKN 2017 - Diklat Pemeriksaan - Diklat Non Pemeriksaan - Diklat Pemeriksaan Investigatif - Diklat Kelembagaan - Diklat Humas 87 88 90 92 96 97 99 100 103 104 105 106 109 112 115 116 119 121 122 123 123 123 124 125 126 Bab 6 pencapaian institusi 1. BPK Raih Penghargaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM 2. Empat BPK Perwakilan Terima Penghargaan pada HAKORDIA 2017 3. BPK Terima Penghargaan JDIH Terbaik Tahun 2017 4. Penghargaan dari Media Bab 7 peran serta Bpk dalam kancah internasional 1. Hubungan Multinasional 2. Kerja Sama Lingkup Asia / ASEAN 3. Kerja Sama Bilateral BaB 8 peningkatan pemahaman publik tentang Bpk 1. Museum BPK RI Magelang 2. Festival Film Kawal Harta Negara 3. Olimpiade Audit 4. Kuliah Umum dan Talkshow tentang BPK 5. BPK Goes To School/ Campus BaB 9 galeri Foto 127 128 129 131 132 135 136 139 140 143 144 146 152 154 156 159 VII
8 BaB Pendahuluan BaB pendahuLuan BaB Pendahuluan 9
keTua Bpk dari masa ke masa R. Soerasno 1946-1957 K. Pringgodigdo 1957-1961 I Gusti Ketut Pudja 1961-1964 Muhammad Jusuf 1983-1993 J.B. Sumarlin 1993-1998 Satrio Budihardjo Joedono 1998-2004 Harry Azhar Azis 2014-2017 10 BaB Pendahuluan BPK Hamengku Buwono IX 1964-1966 Anwar Nasution 2004-2009 BaB Pendahuluan BPK Dadang Suprayogi 1966-1973 Hadi Poernomo 2009-2014 Moermahadi Soerja Djanegara 21 April 2017 - sekarang Umar Wirahadikusumah 1973-1983 Rizal Djalil 2014-2014 11
12 Visi Bpk Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan misi Bpk Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. TuJuan sTraTegis Bpk Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis, yaitu: Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. BaB Pendahuluan niLai-niLai dasar Bpk Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut: integritas Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. profesionalisme Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku. independensi Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi. BaB Pendahuluan 13
14 Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kesemuanya dilakukan dengan standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan. Tugas pokok dan Fungsi Bpk Hasil pemeriksaan BPK diserahkan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang. Sesuai ketentuan perundang-undangan, laporan diajukan paling lama satu bulan sejak diketahui ada unsur pidana untuk dijadikan dasar penyidikan . BaB Pendahuluan Hasil pemeriksaan BPK juga disampaikan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Undang- Undang Dasar 1945 memberikan amanat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara. Pemeriksaan itu mulai dari pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lainn yang mengelola keuangan negara. Dalam hal penyelesaian kerugian negara/ daerah, BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Baik hal itu dilakukan karena kesengajaan atau kelalaian, yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, atau lembaga/ badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK juga akan memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah. BaB Pendahuluan 15
16 Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; WeWenang Bpk Meminta keterangan dan/ atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; Menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK; Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; BaB Pendahuluan Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK; Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, wewenang BPK adalah: Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; Membina jabatan fungsional Pemeriksa; BaB Pendahuluan 17
g. proFiL pimpinan Bpk ri prof. Dr. h. rizal Djalil Dr. achsanul Qosasi Dr. agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. ANGGOTA IV BPK RI ANGGOTA III BPK RI ANGGOTA I BPK RI 18 Dr. agus Joko pramono, M.acc., ak., Ca. ANGGOTA II BPK RI prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, Ca., Cpa. KETUA BPK RI BaB Pendahuluan prof. Dr. Bahrullah akbar, M.B.a., C.M.p.M WAKIL KETUA BPK RI BaB Pendahuluan Ir. Isma Yatun, M.T ANGGOTA V BPK RI prof. Dr. h. harry azhar azis, M.a. ANGGOTA VI BPK RI prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.a., Ca. ANGGOTA VII BPK RI 19
20 prof. dr. moermahadi soerja djanegara, Ca., Cpa. KETUA BPK RI Bidang Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama Wakil Ketua; Tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK; Hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri; proFiL pimpinan Bpk Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif; dan Pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua. BaB Pendahuluan prof. dr. Bahrullah akbar, m.B.a., C.m.p.m WAKIL KETUA BPK RI Bidang Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua; Proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan; Sesuai dengan UU Nomor 15 / 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 anggota yang dipilih DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan bisa dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan. Pengarahan pemeriksaan investigatif; dan Pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua. BaB Pendahuluan 21
dr. agung Firman sampurna, s.e., m.si. ANGGOTA I BPK RI Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, luar negeri, perhubungan, Polri, HAM, Pemilu; Bidang Tugas: Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif. dr. agus Joko pramono, m.acc., ak., Ca. ANGGOTA II BPK RI Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional, Bank Indonesia, perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Bidang Tugas: Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif 22 proFiL pimpinan Bpk BaB Pendahuluan Sesuai dengan UU Nomor 15 / 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 anggota yang dipilih DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan bisa dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan. BaB Pendahuluan dr. achsanul Qosasi ANGGOTA III BPK RI Melaksanakan koordinasi pemeriksaan investigatif Bidang Tugas: Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, riset dan teknologi prof. dr. h. rizal djalil ANGGOTA IV BPK RI Bidang Tugas: Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lingkungan hidup, pengelola sumber daya alam dan infrastruktur 23
24 ir. isma Yatun, m.T ANGGOTA V BPK RI Bidang Tugas: Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang agama, dan urusan dalam negeri, pengusahaan kawasan. Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah Wilayah I (Sumatera dan Jawa) Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif proFiL pimpinan Bpk prof. dr. h. harry azhar azis, m.a. ANGGOTA VI BPK RI Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang kesehatan dan pendidikan, Bidang Tugas: BaB Pendahuluan Sesuai dengan UU Nomor 15 / 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 anggota yang dipilih DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan bisa dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan. Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah wilayah II (Bali, Nusa Tengara, Kalimantan, Sulawesi dan Papua) BaB Pendahuluan prof. dr. eddy mulyadi soepardi, CFr.a., Ca. ANGGOTA VII BPK RI Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi Badan Usaha Milik Negara dan lembaga lain yang dibentuk dan terkait dengan BUMN Bidang Tugas: Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif 25
26 BaB Pendahuluan BaB Pendahuluan 27
h. sTrukTur organisasi Bpk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipimpin sembilan anggota dengan kepemimpinan bersifat kolektif kolegial. Pimpinan BPK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota. Masing-masing anggota pimpinan BPK mempunyai tugas, yang telah diatur secara terperinci. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, pimpinan BPK dibantu Unit Pelaksana BPK, yang masing- masing dipimpin pejabat eselon I. Staf Ahli Staf Ahli bertugas membantu dan bertanggung jawab pada pimpinan BPK. Staf Ahli terdiri atas: • Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/ Daerah yang Dipisahkan Lainnya Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat • Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko Inspektorat Utama Unit ini bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh pelaksana BPK. Inspektorat Utama dibantu satuan kerja eselon II, yaitu: Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang) Unsur pelaksana ini terdiri dari: Sekretariat Jendral Unit ini bertugas menyelenggarakan pelayanan pada seluruh jajaran BPK. Kesetjenan dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen), yang membawahi satuan kerja eselon II: • Biro Sekretariat Inspektorat Direktorat Pimpinan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan • Inspektorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional • Biro Sumber Daya Manusia Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan Inspektorat Penegakan Integritas Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Biro Keuangan • Biro Teknologi Informasi • Biro Umum • Badan Pendidikan dan Pelatihan PKN 28 BaB Pendahuluan sTrukTur Badan pemeriksa keuangan pimpinan Bpk terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota. Tenaga Ahli Tenaga Ahli bertugas membantu dan bertanggung jawab pada pimpinan BPK. Tenaga Ahli terdiri atas: • Tenaga Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya Tenaga Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat • Tenaga Ahli Bidang Manajemen Risiko Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Badiklat PKN melaksanakan diklat pemeriksaan keuangan negara dan diklat kelembagaan. Badiklat juga menggelar pelatihan bagi pihak luar BPK baik pemeriksa maupun non pemeriksa. Badiklat terdiri atas: • Pusat Standarisasi dan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. Tugas Ditama Binbangkum memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada Anggota dan pelaksana BPK, legislasi, pelayanan informasi hukum, serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/ daerah. Ditama Binbangkum terdiri atas: Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara • Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Direktorat Konsultasi Hukum Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum BaB Pendahuluan 29
30 Auditoriat Utama Keuangan Negara I Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Auditoriat Utama Keuangan Negara II Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional. Auditoriat Utama Keuangan Negara III Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, serta riset dan teknologi. Auditoriat Utama Keuangan Negara IV Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur. BaB Pendahuluan sTrukTur Badan pemeriksa keuangan Auditoriat Utama Keuangan Negara V Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada kementerian dalam negeri, kementerian agama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengelola Ibadah Haji (BPIH), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta keuangan dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Sumatera dan Jawa. Auditoriat Utama Keuangan Negara VI Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada kementerian kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Termasuk juga keuangan dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. BaB Pendahuluan Auditoriat Utama Keuangan Negara VII Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang kekayaan negara yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara) Auditoriat Utama Investigasi Unit ini mempunyai tugas khusus melakukan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan atau kerugian negara/ daerah disampaikan ke Auditor Utama Investigasi untuk ditindak lanjuti. 31
32 BAB 1 BpK dalam angka BaB 1 Bpk daLam angka BAB 1 BpK dalam angka 33
34 1. hasil pemeriksaan kantor akuntan publik atas Laporan keuangan Bpk Tahun 2017 A. 9 WTP Berturut-turut Badan Pemeriksa Keuangan tidak hanya sibuk memeriksa pengelolaan dan jawab keuangan negara pada lembaga lain. Satu-satunya lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara ini, juga disiplin dalam pengelolaan keuangan yang diamanatkan negara padanya. tanggung Hal ini terbukti dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebanyak sembilan kali berturut-turut atas transparansi dan akuntabilitas BPK dalam penggunaan uang negara. Pada tahun anggaran 2017 ini, KAP Husni, Mucharam & Rasidi, menyatakan opini WTP terhadap laporan keuangan BPK. terlampir "Menurut opini kami, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca BPK RI tanggal 31 Desember 2017, realisasi anggaran serta kinerja keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia," demikian pernyataan KAP Husni, Mucharam & Rasidi. laporan keuangan Nilai Aset BPK per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp4,687 triliun, terdiri dari aset Aset Lancar Rp24,072 miliar, Aset Tetap Rp4,568 triliun, serta piutang dan aset lainnya Rp95,211 miliar. Pada 2017, anggaran belanja BPK terealisasi 95,14 persen atau Rp2,670 triliun dari pagu anggaran Rp2,806 triliun. Penyerapan anggaran ini meningkat dibanding 2016 yang mencapai 90,07 persen. Hal ini karena BPK telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Analisis kebutuhan akan dilakukan pada perencanaan di tahun-tahun berikutnya, agar perencanaan anggaran benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan berikutnya. BAB 1 BpK dalam angka Piutang dan aset lainnya rp95,211 miliar Nilai Aset Jumlah rp 4,687 triliun B. Penyerapan Anggaran Meningkat Realisasi Anggaran 2017 dibanding 2016 Realisasi 2017 95,14 % rp2,670 triliun Realisasi 2016 90,07% rp3,100 triliun BAB 1 BpK dalam angka Aset Lancar rp 24,072 miliar Aset Tetap rp 4,568 triliun 35
36 BAB 1 BpK dalam angka BAB 1 BpK dalam angka 37
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 38 2. pemeriksaan atas Laporan keuanganTahun 2017 A. Penyelamatan Uang Negara Sepanjang 2017 Badan Pemeriksa Keuangan berhasil menyelamatkan uang negara yang berasal dari nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atau perusahaan negara/daerah, koreksi cost recovery, dan koreksi subsidi. (BPK) Pada Semester I tahun 2017, nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah sejumlah Rp 519,98 miliar, sedangkan nilai koreksi cost recovery adalah Rp 12,73 triliun dan koreksi subsidi sebesar Rp 450,35 miliar. Pada semester II tahun 2017, nilai penyetoran adalah Rp 1,63 triliun dan cost recovery senilai Rp 674,6 miliar. Sedangkan jumlah koreksi subsidi adalah Rp 1,63 triliun. Jumlah tersebut termuat dalam IHPS Semester I dan II tahun 2017. B. Pemerintah Pusat Mendapat Opini WTP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016. Opini WTP juga diberikan pada 73 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). WTp 73 (83%) Wdp 8 (9%) Tmp 6 (8%) BAB 1 BpK dalam angka BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 8 LKKL: Kementerian Pertahanan, Kementerian Ling- kungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta LPP RRI. Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Komisi Nasional HAM, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, serta LPP TVRI C. Opini WTP LKPD Lampaui Target Dari pemeriksaan terhadap seluruh 542 LKPD Tahun 2016, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 378 (70%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 141 (26%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 23 (4%) LKPD. Wdp Tmp Tabel Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BAB 1 BpK dalam angka WTp 39
Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi (91%), 275 dari 415 pemerintah kabupaten (66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/ program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% di tahun 2019. Tabel Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi Tahun 2017 pemerintah/ Jumlah Jumlah Jumlah Jenis pemeriksaan Lhp Temuan rekomendasi Pemerintah Pusat 169 2.004 5.025 Pemeriksaan Keuangan 102 1.322 3.330 Pemeriksaan Kinerja 25 267 687 Pemeriksaan DTT 42 415 1.008 Pemda, BUMD, BULD 892 11.244 30.941 Pemeriksaan Keuangan 542 8.026 21.516 Pemeriksaan Kinerja 205 2.008 5.848 Pemeriksaan DTT 145 1.210 3.577 BUMN dan Badan Lainnya 75 911 2.341 Pemeriksaan Keuangan 7 45 133 Pemeriksaan Kinerja 18 212 502 Pemeriksaan DTT 50 654 1.706 Total 1.136 14.159 38.307 Pemeriksaan Keuangan 651 9.393 24.979 Pemeriksaan Kinerja 248 2.487 7.037 Pemeriksaan DTT 237 2.279 6.291 40 BAB 1 BpK dalam angka D. 14 Ribu Temuan, 38 Ribu Rekomendasi BPK sepanjang 2017 melakukan pemeriksaan terhadap 651 Laporan Keuangan, dengan hasil sebagai berikut: ● Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 473 (73%) dari 651 laporan keuangan. Hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kinerja yang belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat permasalahan yang memengaruhi pencapaian tujuan. ● Hasil pemeriksaan DTT memuat kesimpulan adanya peraturan ketidakpatuhan perundang-undangan, serta sistem pengendalian internal yang belum sepenuhnya memadai. ketentuan terhadap (46%) 9.499 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan senilai Rp 35,7 triliun BPK mengungkap 14.159 temuan berupa 20.849 permasalahan, meliputi Dari permasalahan tersebut, sebanyak 6.159 (65%) senilai Rp 35,7 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan: Kerugian sebanyak 3.975 (64%) permasalahan senilai Rp 3,27 triliun. Kekurangan penerimaan sebanyak 1.447 (24%) permasalahan senilai Rp 22,5 triliun. Potensi kerugian sebanyak 737 (12%) permasalahan senilai Rp 9,9 triliun. BAB 1 BpK dalam angka (40%) 8.366 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) (14%) 2.984 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 4,9 triliun. Selain itu, terdapat 3.340 (35%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. 41
T a b e l R e k a p i t u l a s i H a s i l P e m e r i k s a a n B P K T a h u n 2 0 1 7 42 d a e r a h / p e r u s a h a a n 1 1 8 4 7 9 0 6 . , 4 3 6 2 0 5 2 7 . , 2 0 8 4 6 2 3 . , 5 7 5 5 3 0 5 6 . , p e n y e t o r a n k e k a s n e g a r a / N i l a i p e n y e r a h a n a s e t / T o t a l ( A + B + C ) 3 0 8 8 . 6 5 8 6 9 4 7 4 8 . . , 1 6 4 0 2 . 4 1 7 3 5 9 4 5 2 . . , 1 3 5 9 . 2 9 8 8 1 1 4 6 7 7 . . , 2 0 8 4 9 . 4 0 6 4 1 6 8 8 7 7 . . , K e t i d a k e f e k t i f a n 3 1 2 3 6 4 2 4 9 4 0 . , 2 2 8 9 . 8 0 0 1 4 0 . , 2 6 0 3 6 3 3 6 8 7 9 2 . . , 2 8 6 1 . 4 0 0 5 9 3 8 7 2 . . , K e t i d a k e f i s i e n a n 0 0 6 0 3 6 6 2 5 3 8 5 0 8 . , 4 2 6 2 5 3 8 5 0 8 . , K e t i d a k h e m a t a n , 1 6 1 2 8 8 4 7 9 7 . , 4 1 2 7 0 8 0 9 8 . , 2 4 1 4 1 5 7 6 8 0 . , 8 1 2 9 7 5 0 5 7 5 . , k e t i d a k e f e k t i f a n 3 2 8 4 9 3 0 9 7 3 7 . , 2 3 3 6 . 3 5 0 8 2 3 8 . , 3 2 0 4 4 0 0 6 4 9 8 0 . . , 2 9 8 4 . 4 9 2 8 8 2 9 5 5 . . , K e t i d a k e f i s i e n a n d a n C . T e m u a n K e t i d a k h e m a t a n , P e n y i m p a n g a n A d m n i s t r a s i i 4 7 3 2 6 2 2 . 2 4 5 3 3 4 0 . S u b t o t a l 1 1 4 8 . 6 0 9 3 8 5 0 1 1 . . , 4 7 6 6 . 4 1 3 8 5 1 2 1 4 . . , 2 4 5 2 5 4 8 0 4 9 6 9 7 . . , 6 1 5 9 . 3 5 7 1 2 8 5 9 2 2 . . , K e k u r a n g a n P e n e r i m a a n 2 5 5 1 6 0 2 5 3 9 5 9 . . , 1 0 6 7 . 6 6 3 2 2 6 5 7 . , 1 2 5 2 0 2 4 3 7 3 3 0 7 . . , 1 4 4 7 . 2 2 5 0 9 4 9 9 2 3 . . , P o t e n s i K e r u g a n i 7 4 2 7 0 1 1 8 3 6 5 . . , 6 1 8 2 1 3 7 5 5 7 1 4 . . , 4 5 5 0 9 7 1 2 3 6 0 . . , 7 3 7 9 9 3 5 8 6 4 3 9 . . , K e r u g a n i 8 1 9 1 7 9 0 1 2 6 8 7 . . , 3 0 8 1 . 1 3 3 7 7 2 8 4 3 . . , 7 5 1 3 9 6 4 0 3 0 . , 3 9 7 5 . 3 2 6 7 4 9 5 6 0 . . , B . K e t i d a k p a t u h a n t e r h a d a p k e t e n t u a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n u n d a n g a n 1 6 2 1 . 6 0 9 3 8 5 0 1 1 . . , 7 3 8 8 . 4 1 3 8 5 1 2 1 4 . . , 4 9 0 2 5 4 8 0 4 9 6 9 7 . . , 9 4 9 9 . 3 5 7 1 2 8 5 9 2 2 . . , k e t e n t u a n p e r u n d a n g - B . K e t i d a k p a t u h a n t e r h a d a p K e e m a h a n S P l I A . K e e m a h a n S P l I K e t e r a n g a n 1 1 3 9 . 1 1 3 9 . a n P e r m a s a a h l j u t a ) J u m a h l N i l a ( R p P e m e r i n t a h P u s a t 6 6 7 8 . 6 6 7 8 . a h a n P e r m a s a l J u m a h l P e m d a , N i l a i ( R p B U M D , j u t a ) B U L D 5 4 9 5 4 9 a h a n P e r m a s a l J u m a h l B U M N , N i l a i B a d a n ( R p j u t a ) l a n n y a i 8 3 6 6 . 8 3 6 6 . a h a n P e r m a s a l J u m a h l N i l a i ( R p T o t a l j u t a ) BAB 1 BpK dalam angka 3. pemeriksaan kinerja Tahun 2017 Pada Semester I Tahun 2017, BPK melakukan pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat atas satu tema, yaitu tata kelola dan reformasi birokrasi. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan fokus pemeriksaan atas kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak. Sedangkan pada Semester II Tahun 2017, pemeriksaan kinerja dilakukan pada pemerintah pusat atas 4 tema Renstra BPK 2016-2020, yaitu: 1. Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrikan, 2. Pembangunan Kewilayahan, 3. Keamanan dan Ketertiban, dan 4. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi. BPK juga melakukan satu pemeriksaan selain yang ditetapkan dalam Renstra BPK 2016-2020, yaitu Penanggulangan Bencana. Di samping itu, BPK juga melakukan pemeriksaan tematik pada: 1. Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional. 2. Pengelolaan obat dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 3. Penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta 4. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang mendukung kemudahan bisnis dan investasi. A. Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2017 Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengawasan dan pemeriksaan pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan pajak tahun anggaran 2011 sampai dengan semester I 2013 dilaksanakan di kantor Ditjen Pajak Jakarta, Medan dan Surabaya. Hasil pemeriksaan: Pengawasan dan pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif dalam mendukung target penerimaan pajak, antara lain karena: Pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak belum dilaksanakan secara BAB 1 BpK dalam angka 43
Penyerahan IHPS II Tahun 2017 oleh Ketua BPK kepada Presiden di Istana Negara pada 5 April 2018. 44 memadai. Wajib pajak yang terlambat membayar pajak tidak diberi Surat Tagihan Pajak (STP), meski keterlambatan sampai 22 bulan dan bisa dikenakan sanksi denda 2%. Pelaksanaan pemeriksaan pajak belum sesuai dengan ketentuan dan standar pemeriksaan, seperti pemeriksaan melebihi jangka waktu, tidak sesuai dengan prosedur dan terjadi kadaluwarsa penetapan pajak, serta pemeriksa pajak belum melakukan koreksi fiskal atas perhitungan pajak beberapa wajib pajak sesuai dengan ketentuan. Akibatnya beban pemeriksaan semakin besar dengan banyaknya tunggakan. B Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Pusat Semester II Tahun 2017 Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 24 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat, menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan secara umum belum sepenuhnya efektif. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan: 256 temuan yang memuat 276 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp359,07 miliar, dan 1 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,75 miliar. BAB 1 BpK dalam angka B.1. Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrikan BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 1 objek terkait dengan tema ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, meliputi pemeriksaan atas kontribusi energi baru terbarukan (EBT) dalam rasio elektrifikasi dan bauran energi nasional (BEN). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan kontribusi EBT dalam rasio elektrifikasi dan BEN kurang efektif karena lemahnya perencanaan. Akibatnya, target EBT sebesar 23% pada tahun 2025 berisiko tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena Kementerian ESDM dan Dewan Energi Nasional (DEN) kurang aktif berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga lain dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan energi serta tidak proaktif dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi di dalam kebijakan energi. B.2. Pembangunan Kewilayahan BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 4 objek yang tema Pembangunan Kewilayahan. Pemeriksaan tersebut meliputi: terkait dengan 1. program pembangunan desa dan kawasan perdesaan, 2. pelepasan hutan untuk masyarakat dan pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat, 3. pengelolaan pembangunan perbatasan negara dan 4. pengelolaan operasional jalan tol. Pemeriksaan program pembangunan desa dan kawasan pedesaan bertujuan menilai efektivitas program pada Kemendesa PDTT tahun 2016-semester I 2017 yang mencakup regulasi dan perencanaan, kegiatan sektoral yang mendukung, pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa strategi bidang desa dan kawasan perdesaan dalam rangka mendukung efektivitas program pembangunan desa dan kawasan perdesaan tahun 2016-Semester I 2017 belum efektif dalam aspek regulasi, perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. BAB 1 BpK dalam angka 45
46 Permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian di antaranya: program dan kegiatan sektoral Kemendesa PDTT belum mendukung pembangunan desa, seperti bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan desa, atau bantuan peralatan pertanian tidak dapat dimanfaatkan dan tidak pula segera diambil langkah seperti memindahkan ke desa lain yang lebih memerlukan. B.3 . Pelepasan Hutan untuk Masyarakat dan Pemberian Akses Pengelolaan Hutan kepada Masyarakat Pemeriksaan pengelolaan pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat dan pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat Tahun Anggaran 2016-triwulan III 2017 dilakukan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan kegiatan pelepasan kawasan hutan dan pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat belum sepenuhnya efektif. Hal itu disebabkan antara lain regulasi belum lengkap, pembinaan pada masyarakat yang memperoleh hak mengelola hutan masih belum berjalan efektif meski ada tenaga pendamping. B.4. Pengelolaan Pembangunan Perbatasan Negara Pemeriksaan atas pengelolaan pembangunan perbatasan negara tahun 2015-semester I 2017 dilakukan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan instansi terkait. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan pembangunan perbatasan negara, antara lain: Belum terdapat regulasi yang mengatur dan menjamin Renduk dan Renaksi BNPP menjadi dasar/ acuan/ pedoman rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) kementerian/ lembaga dalam pembangunan kawasan perbatasan. Hal lain adalah BNPP belum menggunakan data yang kebutuhan memadai pembangunan di perbatasan negara. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan antara lain, mekanisme penilaian kebutuhan dalam melakukan penilaian BAB 1 BpK dalam angka belum secara maksimal melibatkan partisipasi pemda dan masyarakat di kawasan perbatasan (bottom up). B.5. Pengelolaan Operasional Jalan Tol Pemeriksaan pengelolaan operasional tol atas kelancaran lalu lintas dan kebijakan tarif TA 2014-TA 2016 dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas pengelolaan operasional jalan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan operasional jalan tol berkaitan dengan kelancaran lalu lintas dan kebijakan tarif tol belum efektif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. jalan BPK menemukan permasalahan pokok, antara lain Kementerian PUPR dan BPJT belum mempunyai perencanaan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di jalan tol berupa rencana jangka pendek, menengah dan perbaikan serta koordinasi manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagai alternatif solusi untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di beberapa ruas jalan tol di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). B.6. Keamanan dan Ketertiban BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 3 objek terkait dengan tema keamanan dan ketertiban meliputi: 1. penanganan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, 2. pengawasan keimigrasian, dan 3. pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam kasus kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan penanganan bahwa overcapacity pada lapas dan rutan belum sepenuhnya efektif dalam aspek regulasi, kebijakan dan komitmen, organisasi, dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana, dan kerja sama dengan pihak ketiga. upaya Kemenkumham dalam Pemeriksaan atas pengawasan keimigrasian bertujuan BAB 1 BpK dalam angka 47
48 untuk menilai efektivitas pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dengan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dengan fasilitas BVK belum efektif karena pembentukan kebijakan BVK tidak sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa instansi pemrakarsa Perpres BVK bukan Kemenkumham dan pemberian fasilitas BVK kepada orang asing tidak memerhatikan asas timbal balik (reciprocal). Hasil pemeriksaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada BNN menunjukkan bahwa adanya kompleksitas masalah mengakibatkan efektivitas kegiatan pemberantasan belum tercapai secara optimal. Permasalahan tersebut antara lain pelaksanaan kegiatan pemberantasan belum sepenuhnya mampu mengungkapkan jaringan sindikat kejahatan narkotika secara efektif. B.7. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi Pada semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 7 objek terkait dengan tema tata kelola dan reformasi birokrasi. Pemeriksaan tersebut meliputi: 1. perumusan kebijakan dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas, 2. penanganan pengaduan masyarakat, 3. penanganan perkara pengujian undang-undang, 4. perizinan kapal perikanan dan alat penangkap ikan, 5. pengelolaan lahan, 6. proses kepabeanan atas kegiatan impor barang, dan 7. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto. 1Pemeriksaan kebijakan dalam mendukung pelayanan publik bertujuan untuk menilai efektivitas perumusan kebijakan dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas. BPK menyimpulkan bahwa perumusan kebijakan yang mendukung pelayanan publik berkualitas oleh KemenPAN-RB cukup efektif. atas perumusan BAB 1 BpK dalam angka 2Pemeriksaan kinerja atas pengaduan masyarakat bertujuan untuk menilai efektivitas penanganan pengaduan masyarakat untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. BPK menyimpulkan bahwa perencanaan, tata kelola, dan sumber daya Ombudsman Republik sepenuhnya mendukung penanganan pengaduan yang efektif, karena keterbatasan SDM dan belum dijalankannya peraturan. Indonesia belum 3 Pemeriksaan atas penanganan perkara pengujian tahun 2016-triwulan III 2017 dilakukan untuk menilai efektivitas penanganannya di Mahkamah Konstitusi. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa perencanaan, tata kelola pelayanan dan sumber daya pendukung yang ada telah cukup efektif untuk mendukung penanganan perkara uji materiil undang- undang. Undang-Undang 4Hasil pemeriksaan BPK atas perizinan kapal perikanan dan alat penangkap ikan TA 2015-semester I 2017 menyimpulkan bahwa langkah yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum efektif. Hal tersebut karena masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian yaitu: pelarangan alat penangkap ikan pukat hela (trawl) dan pukat tarik belum didukung dengan sumber daya dan kelembagaan yang memadai. 5 Pemeriksaan atas pengelolaan lahan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) TA 2016-semester I tahun 2017 menghasilkan kesimpulan bahwa permasalahan dalam pengelolaan lahan terutama karena belum ada perjanjian kerja sama antara BP Batam dan Pemkot Batam. 6Pemeriksaan kinerja efektivitas proses kepabeanan atas kegiatan impor barang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Pengelola Portal (PP INSW) untuk TA 2015-semester I TA menunjukkan berbagai capaian, 2017 inward manifest yaitu pemberitahuan telah sesuai dengan prosedur, akses sistem jam sehari 7 hari informasi selama 24 Indonesia National Single Window BAB 1 BpK dalam angka 49
50 seminggu, peraturan perundangan-undangan terkait proses pengawasan terhadap impor barang lartas tidak ditemukan tumpang tindih, dan proses penyelesaian keberatan tidak melebihi waktu 60 hari. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan, proses kepabeanan atas kegiatan impor barang belum efektif dalam aspek regulasi, sumber daya manusia, sistem informasi, sarana dan prasarana, serta proses pelaksanaannya. 7Pemeriksaan kinerja atas penyusunan produk domestik bruto (PDB) dan produk domestik regional bruto (PDRB) tahun 2016 dan 2017 dilakukan untuk menilai efektivitas penyusunannya oleh Badan Pusat Statistik. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa penyusunan PDB dan PDRB belum efektif, karena tidak berdasarkan data dasar, yang tidak tersedia. Penyusunan didasarkan data asumsi. B.8. Penanggulangan Bencana Pemeriksaan kinerja atas 2 objek terkait dengan tema penanggulangan bencana meliputi pemeriksaan atas program pengurangan risiko bencana dan pemanfaatan produk hasil penelitian pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa regulasi, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring serta evaluasi program pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan oleh BNPB belum sepenuhnya efektif karena pedoman yang ada belum memadai. Produk hasil penelitian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) belum bisa optimal digunakan dalam implementasi mitigasi bencana. Permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian di antaranya pos pengamatan gunung api belum didukung SDM dan peralatan memadai. Skala peta kawasan rawan bencana berkisar 1:100.000-1:250.000, belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. BAB 1 BpK dalam angka C. Pemeriksaan Tematik Tahun 2017 Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja secara serentak terkait tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan sesuai dengan Renstra BPK 2016-2020. Guru belum S-1/D-4 211.208 orang Kepala Sekolah belum S-1/D-4 5.684 orang Guru dan Kepala Sekolah belum bersertifikat pendidik 1.596.968 orang Pengawas sekolah belum S-1 untuk SD dan S-2 untuk SMP, SMA, dan SMK 12.428 orang Guru belum bersertifikat pendidikan liniear sesuai mata pelajaran yang diampu 13.819 orang Kepala Sekolah belum bersertifikat 167.718 orang C.1. Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional Hasil pemeriksaan terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 63 pemerintah daerah yang terdiri atas 22 pemerintah provinsi, 36 pemerintah kabupaten dan 5 pemerintah kota menyimpulkan bahwa pemerintah pusat dan pemda secara umum belum sepenuhnya efektif dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan untuk aspek kualifikasi, sertifikasi, kompetensi, kesejahteraan, database, dan distribusi karena masih terdapat permasalahan terkait profesionalisme guru dan tenaga kependidikan yang dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian. Grafis Permasalahan Pendidikan berdasarkan Pemeriksaan Tematik Tahun 2017 di 63 Pemerintah Daerah Permasalahan tersebut antara lain: guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah belum seluruhnya memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, yaitu S-1/ D-4 bagi semua guru dan pengawas SD, serta S-2 bagi pengawas SMP, SMA, dan SMK. (Lihat grafis ) BAB 1 BpK dalam angka 51
52 C.2. Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Semester II tahun 2017, BPK melakukan pemeriksaan kinerja terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSUPN-CM), Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPD Harapan Kita), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), serta 42 fasilitas kesehatan milik pemda, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan obat dalam penyelenggaraan JKN belum sepenuhnya efektif. Hal itu disebabkan antara lain: Proses perencanaan kebutuhan obat di Kemenkes belum dilakukan secara memadai. Revisi formularium nasional (Fornas) tahun 2017 belum dibuat. Aplikasi e-monev yang bisa memonitor pengelolaan obat terutama pembelian melalui e-catalogue secara real time, belum menjamin ketersediaan obat bagi peserta JKN karena tidak semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terintegrasi pada aplikasi tersebut. C.3. Administrasi Kependudukan tematik atas penyelenggaraan Pemeriksaan kinerja tahun anggaran administrasi kependudukan periode 2015-semester efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi administrasi kependudukan yang akurat, mutakhir, lengkap, dan tepat waktu, serta dimanfaatkan untuk pembangunan. I 2017 untuk menilai BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan masih dijumpai permasalahan signifikan dalam pendaftaran dan pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data kependudukan pada pemerintah pusat dan daerah yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan. BAB 1 BpK dalam angka C.4. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemeriksaan kinerja tematik atas efektivitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mendukung kemudahan bisnis dan investasi TA 2016-Triwulan III 2017 dilakukan terhadap 14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di 1 provinsi, 6 pemkab dan 7 pemkot. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan PTSP untuk menghasilkan perizinan yang mudah, murah, cepat, dan tepat dalam rangka mendukung kemudahan bisnis dan investasi belum efektif, antara lain karena: DPMPTSP belum memiliki standar pelayanan publik untuk mendukung pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan tepat. D. Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Pemeriksaan kinerja pada pemda memuat hasil pemeriksaan terhadap 205 objek dengan 8 tema, yaitu: 1. perekonomian keuangan negara, 2. pendidikan, 3. kesehatan, 4. kependudukan dan keluarga berencana, 5. ketersediaan pangan, 6. pembangunan kewilayahan, 7. tata kelola dan reformasi birokrasi, dan 8. pengelolaan kepariwisataan. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemda secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya efektif. Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas penyediaan dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa di DKI Jakarta. Pengadaan lahan pembangunan rusunawa selama tahun 2013-2017 hanya dapat direalisasikan sebanyak 23 lokasi dengan luas 359.755 m2 dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebanyak 28 lokasi. Pemprov DKI Jakarta juga belum memiliki Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. BAB 1 BpK dalam angka 53
54 E. Pemeriksaan Kinerja BUMN Pemeriksaan kinerja pada BUMN Semester I Tahun 2017 bertema perekonomian dan keuangan negara. Secara umum BPK menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah cukup efektif, kecuali kegiatan niaga dan transportasi gas PT Pertamina Gas, pemasaran luar negeri dan pemeliharaan pesawat PT Garuda Indonesia. Dalam kegiatan niaga dan transportasi gas, PT Pertamina Gas menanggung kehilangan pendapatan senilai US$16,57 juta dan timbulnya piutang macet senilai US$11,86 juta akibat penyusunan nominasi, skema niaga, dan operasi pemanfaatan gas Pondok Tengah yang tidak mempertimbangkan kondisi operasi, serta pengalihan alokasi gas untuk kebutuhan Compressed Natural Gas (CNG) kepada PT Mutiara Energy (PT ME). Proyek pipanisasi Belawan- Kawasan Industri Medan-Kawasan Ekonomi Khusus senilai US$59,58 juta dan Rp3,00 miliar berpotensi membebani keuangan perusahaan dalam jangka panjang karena gas belum disalurkan akibat proyek tertunda. Pemeriksaan terhadap PT Garuda Indonesia menemukan ada 28 rute penerbangan internasional belum memberikan keuntungan dengan kerugian terbesar selama tahun 2016 pada rute CGK-SIN-LHR-CGK. Perjanjian pemeliharaan pesawat antara PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (PT GMF) dan pelanggan tidak secara optimal menjamin pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, sehingga berpotensi mengganggu cashflow PT GMF. 4. pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (pdTT) 2017 A. PDTT Pemerintah Pusat Tahun 2017 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada Semester I tahun 2017 bertema: 1. Perekonomian dan Keuangan Negara, dan 2. Ketersediaan Pangan. Sedangkan pada Semester II tahun 2017 meliputi: 1. Perekonomian dan Keuangan Negara, 2. Ketersediaan Pangan, 3. Pendidikan, serta 4. Mental dan Karakter BAB 1 BpK dalam angka BAB 1 BpK dalam angka 7 1 0 2 I r e t s e m e S t a s u P h a t n i r e m e P a d a p T T D P l i s a H i s a l u t i p a k e R l e b a T ) a t u J p R m a l a d i a l i N ( n a a s k i r e m e P a m e T t u r u n e M 55
Tabel Rekapitulasi Hasil PDTT pada Pemerintah Pusat Semester II 2017 Menurut Tema Pemeriksaan (Nilai dalam Rp Juta) B B Pemeriksaan atas kontrak karya PT Freeport Indonesia tahun 2013-2015 bertujuan Pemeriksaan atas kontrak karya PT Freeport Indonesia tahun 2013-2015 bertujuan untuk menilai kepatuhan PTFI dalam hal penerimaan negara dan kepatuhan untuk menilai kepatuhan PTFI dalam hal penerimaan negara dan kepatuhan terhadap peraturan terkait dengan lingkungan hidup, serta menguji apakah terhadap peraturan terkait dengan lingkungan hidup, serta menguji apakah perpanjangan kontrak karya dan divestasi saham PTFI telah berjalan sesuai dengan perpanjangan kontrak karya dan divestasi saham PTFI telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Kontrak Karya PT Freeport Indonesia 56 BAB 1 BpK dalam angka Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan PDTT Semester I Tahun 2017 mengungkapkan 78 temuan yang memuat 121 permasalahan senilai Rp1,30 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 58 kelemahan sistem pengendalian intern, 54 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan, dan 9 permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan. Sedangkan PDTT Semester II Tahun 2017 mengungkapkan 337 temuan yang memuat 548 permasalahan senilai Rp1,47 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 156 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 361 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 31 permasalahan ekonomis, efisiensi dan efektivitas. B. Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Pemeriksaan atas kontrak karya PT Freeport Indonesia tahun 2013-2015 bertujuan untuk menilai kepatuhan PTFI dalam hal penerimaan negara dan kepatuhan terhadap peraturan terkait dengan lingkungan hidup, serta menguji apakah perpanjangan kontrak karya dan divestasi saham PTFI telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pertambangan mineral pada PTFI belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin pencapaian prinsip pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. BAB 1 BpK dalam angka Seminar dengan tema "Pelaksaanaan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dan Sikap Pemerintah RI' di Auditorium Kantor Pusat BPK, pada 27 April 2017. 57
Permasalahan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya: 1. Pembayaran iuran tetap, royalti dan royalti tambahan oleh PTFI berdasarkan kontrak karya, yang besarannya lebih rendah dari tarif terbaru yang berlaku saat ini. Akibatnya potensi PNBP periode tahun 2009-2015 hilang senilai US$445,96 juta. 2. Hilangnya potensi peningkatan pendapatan negara melalui dividen PTFI, dan hilangnya kesempatan pemerintah untuk berperan dalam pengambilan keputusan strategis manajemen PTFI, karena sampai tahun 2015 kepemilikan Pemerintah Indonesia atas saham PTFI belum optimal, dan proses divestasi saham berlarut-larut. 3. Limbah tailing PTFI belum sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku di Indonesia dan pembuangan limbahnya telah mencapai kawasan laut, sehingga mengakibatkan perubahan ekosistem serta menimbulkan kerusakan dan kerugian lingkungan. C. PDTT BUMD dan BLUD Tahun 2017 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu dilakukan atas operasional BUMD dan BLUD tahun 2015-semester I 2017 dengan objek pemeriksaan terdiri dari 11 BUMD dan 1 BLUD. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa BUMD dan BLUD belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan sistem pengendalian intern yang memadai. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya piutang berpotensi tidak tertagih senilai Rp 1,45 triliun, antara lain: di PT BPD Papua berupa fasilitas modal kerja dan kredit investasi kepada debitur yang tidak layak dan tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp 684,27 miliar. PT Bank DKI tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, sehingga terdapat kredit yang berpotensi macet sebesar Rp 441,87 miliar. PT BPD Sumsel dan Babel kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, sehingga terdapat kredit berpotensi tidak tertagih sebesar Rp 321,15 miliar. 58 BAB 1 BpK dalam angka D. PDTT Badan Usaha Milik Negara Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan badan lainnya bertema perekonomian dan keuangan negara, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, serta pembangunan kewilayahan. Pemeriksaan dilakukan atas 23 objek terdiri atas 21 BUMN dan 2 Badan Lainnya (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/ SKK Migas, dan Bank Indonesia). Hasil PDTT ini secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas operasional BUMN dan perhitungan bagi hasil migas. Dalam hal operasional BUMN, BPK menemukan pemberian fasilitas kredit modal kerja oleh PT Bank Negara Indonesia (BNI Persero) kepada PT TRIO senilai Rp 1,33 triliun berpotensi macet karena tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, potensi piutang tidak tertagih minimal senilai Rp 300,00 miliar atas Mid Term Notes (MTN) PT IBF yang telah jatuh tempo dan gagal bayar (default). PT LEN Industri (Persero) tidak melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan 3 proyek pengadaan dengan baik, sehingga terdapat potensi material proyek tidak terserap, dikenakan denda, dan mengalami kerugian dari pekerjaan proyek dengan nilai total Rp 329,91 miliar. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan pabrik pupuk Pusri-IIB mengakibatkan cost overrun atas beban bunga, dan kehilangan kesempatan penghematan penggunaan bahan baku gas dan ammonia. Akibatnya terjadi inefisiensi pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang senilai Rp 305,12 miliar. Hasil pemeriksaan atas pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas tahun 2015 pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menyimpulkan masih adanya biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam cost recovery untuk menghitung bagi hasil migas tahun 2015. Biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam cost recovery seluruhnya senilai US$956,04 juta atau ekuivalen Rp 12,73 triliun. BAB 1 BpK dalam angka 59
PDTT ini juga menemukan 17 KKKS ataupun pemegang Working (Partner) belum menyelesaikan kewajiban pajaknya sampai dengan tahun pajak 2015 senilai US$ 209,25 juta atau ekuivalen Rp 2,78 triliun. Interest 5. pemeriksaan investigatif Tahun 2017 Pemeriksaan investigatif dilaksanakan BPK untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/ daerah dan/atau unsur pidana. Pemeriksaan investigatif dapat dilakukan atas inisiatif BPK berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya atau atas permintaan dari instansi berwenang dan lembaga perwakilan. A. 16 Pemeriksaan Investigasif dengan Dugaan Kerugian Negara Rp 5,18 Triliun. Pada 2017, BPK telah menyelesaikan 16 pemeriksaan investigatif dan menerbitkan laporan hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan investigatif menemukan indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp 5,18 triliun. Penyerahan Laporan Investigasi Pelindo ke kejaksaan di kantor Kejaksaan Agung RI pada 2 Juni 2017 60 BAB 1 BpK dalam angka Hasil pemeriksaan investigatif per 31 Desember 2017 Grafik Hasil Pemeriksaan Investigatif 2017 BAB 1 BpK dalam angka 61
Tabel Penghitungan Kerugian Negara Tahun 2017 62 B. Penghitungan Kerugian Negara BPK sampai dengan 31 Desember 2017, telah menyelesaikan dan menerbitkan 171 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) dengan nilai kerugian negara/ daerah sebesar Rp 15,87 triliun dan US$ 2,71 miliar atau seluruhnya ekuivalen Rp 52,68 triliun. Penghitungan Kerugian Negara ini atas inisiatif BPK dan juga permintaan dari lembaga hukum terkait, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. 6. pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLrhp) Hasil pemantauan BPK terdiri atas pemantauan pelaksanaan rekomendasi hasil lanjut pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah, dan pemantauan penanganan temuan pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada instansi berwenang. tindak BAB 1 BpK dalam angka Secara keseluruhan pada periode 2005-2017, BPK telah menyampaikan 476.614 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp 303,63 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut sebagai berikut: Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 348.819 rekomendasi (73,2%) senilai Rp151,46 triliun. Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 94.725 rekomendasi (19,9%) senilai Rp109,98 triliun. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 29.010 rekomendasi (6,1%) senilai Rp29,39 triliun. Secara kumulatif sampai dengan tahun 2017, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2017 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp 79,35 triliun. BAB 1 BpK dalam angka Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 4.060 rekomendasi (0,8%) senilai Rp12,80 triliun. Grafik Pemantauan TLRHP Tahun 2005-2017 63
A. Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan tahun 2005- 2017 senilai Rp 2,66 triliun. Kerugian tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan BUMD. Tingkat penyelesaian berupa angsuran senilai Rp 193,63 miliar (7%), pelunasan senilai Rp 774,65 miliar (29%), dan penghapusan senilai Rp 70,11 miliar (3%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian senilai Rp 1,62 triliun (61%). Grafik Pemantauan TLRHP Tahun 2005-2017 64 BAB 1 BpK dalam angka Grafik Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-2017 rp165,17miliar (9%) BAB 1 BpK dalam angka 65
66 B. Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan BPK Selama periode 2003-30 Juni 2017, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana kepada instansi berwenang yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 232 surat yang memuat 447 temuan pemeriksaan mengandung indikasi pidana senilai Rp 33,52 triliun dan US$8 41,88 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp 44,93 triliun. Dari temuan itu, instansi berwenang telah menindaklanjuti 425 temuan (95%) senilai Rp 33,05 triliun dan US$ 763,50 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp 43,40 triliun. Penyerahan LHP Investigasi terkait Dana Otsus Papua oleh Anggota VII di Bareskrim (FA) pada 15 Juni 2017. BAB 1 BpK dalam angka
BaB 2 akses Terhadap keTerBukaan inFormasi puBLik BAB 2 akses Terhadap Keterbukaan Informasi publik 67
68 1. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bpk Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Kewenangan ini diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, yang hasilnya diserahkan kepada DPR dan Presiden. Namun BPK yang juga berfungsi sebagai lembaga publik, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut ke masyarakat. Sebagaimana diketahui, BPK berdasarkan kategori lembaga publik yang dibuat Komisi Informasi Publik, termasuk dalam Badan Publik Lembaga Negara Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LNLPNK). Badan Publik lainnya adalah Badan Publik Kementerian, Badan Publik Lembaga Non Struktural (LNS), Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Badan Publik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Publik Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan Badan Publik Partai Politik (Parpol). BAB 2 akses Terhadap Keterbukaan Informasi publik BPK telah menjalankan fungsinya sebagai badan publik dalam hal keterbukaan informasi publik. Seluruh hasil pemeriksaan secara terbuka diumumkan ke masyarakat melalui Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II yang disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah setiap tahunnya. Hasil pemeriksaan berupa temuan-temuan, yang diduga merugikan keuangan negara maupun kemajuan lembaga yang diperiksa dalam hal tata kelola keuangan, juga disiarkan ke masyarakat melalui media pers, media sosial maupun website resmi BPK. Kiprah BPK dalam mengelola keterbukaan informasi publik ini tidak sia-sia. Pada 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh peringkat ke-8 untuk Kategori Badan Publik Lembaga Negara pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik. Anugerah ini diberikan Komisi Informasi Pusat (KIP) kepada Badan-badan Publik yang telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi. BAB 2 akses Terhadap Keterbukaan Informasi publik BPK memperoleh peringkat ke 8 untuk Kategori Badan Publik Lembaga Negara pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik. Acara berlangsung Selasa, 15 Desember 2015 di Istana Presiden, Jakarta. 69
Sejalan perkembangan informasi dan teknologi, BPK terdorong untuk menciptakan 1 (satu) media komunikasi dengan para pemangku kepentingan khususnya masyarakat yang dapat digunakan dengan lebih efektif dan tidak terbatas ruang dan waktu. 70 2. Fasilitas pelayanan informasi publik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) sebagai lembaga publik menyadari bahwa transparansi Hasil Pemeriksaan sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan di era media sosial saat ini. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar agar tidak terjebak dalam lingkaran kabar hoaks yang sangat mudah menyebar. Keterbukaan informasi juga berdampak positif bagi BPK karena akan menguatkan Independensi, Integritas dan Profesionalisme para auditor. Informasi yang mudah diakses ini pada akhirnya ikut mendorong terbentuknya good governance di kalangan pengelola keuangan negara. Itu sebabnya, BPK selalu mengutamakan keterbukaan informasi. Bahkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK telah melaksanakan keterbukaan informasi hasil pemeriksaan sebagai pelaksanaan Pasal 19 Undang- Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. BAB 2 akses Terhadap Keterbukaan Informasi publik Berbagai Laporan Hasil Pemeriksaan terpampang di website resmi BPK dan bisa diakses siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Adapun yang bisa diakses adalah semua informasi tentang BPK mulai dari informasi umum seperti nama-nama anggota BPK, visi, misi, sejarah sampai dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Laporan Keuangan Pemerintah, masyarakat cukup mengakses situs resmi BPK. Sejalan dengan perkembangan informasi dan teknologi, BPK terdorong untuk menciptakan satu media komunikasi dengan pemangku kepentingan, terutama masyarakat, yang dapat digunakan dengan lebih efektif, efisien, dan tidak terbatas ruang dan waktu. Sistem Pemantauan Aplikasi Informasi Pengaduan (Sipadu) dirancang untuk mendekatkan BPK dengan pengadu melalui aplikasi pada gawai (gadget), sehingga masyarakat dapat menyampaikan informasi atau pengaduan kepada BPK dengan lebih mudah. Pengaduan akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut: What: Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui Where: Di mana perbuatan tersebut dilakukan When: Kapan perbuatan tersebut dilakukan Who: Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut BPK juga menyiapkan layanan pengaduan dan permintaan informasi secara offline dengan cara datang langsung ke Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) di kantor pusat BPK di Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210. PIK BPK melayani masyarakat pada hari kerja pukul 09.00- 15.00. Masyarakat juga bisa menghubungi PIK melalui telepon 021-2554900 ext 3912, faksimili 021-57950288 atau mengirim surat melalui PO Box 4300 Jkt 10043. BAB 2 akses Terhadap Keterbukaan Informasi publik aplikasi Sipadu akan memudahkan siapapun yang akan mengirimkan pengaduan ke BpK. How: Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb) 71
72 1. Mengisi formulir permohonan informasi publik 2. Melampirkan: - KTP/ID Card/SIM - Surat permohonan tertulis apabila dari Instansi/Lembaga - Akta pendirian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas). 1. Apabila kelengkapan syarat permohonan dari pemohon informsi sudah lengkap. 2. Maksimal 10 hari kerja sejak permintaan informasi oleh petugas PIK. BAB 2 akses Terhadap Keterbukaan Informasi publik BAB 2 akses Terhadap Keterbukaan Informasi publik 73
74 Grafik Jumlah Permohonan Informasi Pengaduan ke PIK BPK 2014-2017. 3. rekapitulasi pelayanan informasi publik Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan BPK mendapat sambutan dari masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya permintaan informasi dan pengaduan dari masyarakat yang masuk ke Pusat Informasi dan Komunikasi BPK. Pada tahun 2017, permintaan informasi dan pengaduan dari masyarakat berjumlah 1.565 dengan perincian 1.057 permohonan informasi, 507 pengaduan, dan satu keberatan atas informasi. Rata-rata pelayanan yang diberikan kepada pemohon informasi antara 1 sampai 2 hari kerja. Dari seluruh permohonan informasi, sebanyak 619 (58,7%) permintaan terkait laporan hasil pemeriksaan. Adapun dari 507 pengaduan yang masuk, sebanyak 287 (56%) terkait entitas pemeriksaan BPK. Sedangkan 1 keberatan atas informasi berasal dari warga yang sebelumnya meminta Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif pengadaan sepeda motor di Dinas Pemadam Kebakaran DKI tahun 2011. BPK sendiri tidak pernah melakukan audit investigatif terhadap pengadaan itu, sehingga tidak bisa memberikan informasi terkait hal tersebut. BAB 2 akses Terhadap Keterbukaan Informasi publik Dari 1.057 permintaan informasi yang masuk pada tahun 2017, sebanyak 619 merupakan permintaan atas jenis informasi berkala (58,7%), sebanyak 6 (1%) merupakan informasi setiap saat, sebanyak 3 (0,3%) permintaan atas informasi dikecualikan, serta sebanyak 429 (40%) informasi lain-lain di luar jenis informasi yang ada. Permintaan informasi berkala yang diterima BPK Tahun 2017 merupakan informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sebagian besar tujuan permintaan atas informasi tersebut adalah sebagai data penelitian (tugas akhir, skripsi, atau thesis), pemberitaan, kajian, bahan telaah, kontrol sosial, pengawasan, pemantauan, publikasi, penelitian, bahan menyusun program pemeriksaan, penyelidikan, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pemantauan, sumber bacaan, serta untuk di jadikan database. Permintaan informasi lain-lain yang diterima BPK merupakan permintaan atas informasi yang tidak dikuasai oleh BPK atau di luar tugas pokok dan fungsi BPK. Permintaan informasi lain-lain ini seperti permintaan informasi terkait penerimaan CPNS atau lowongan kerja di BPK tahun 2017, permintaan menjadi narasumber, untuk dapat menerima kunjungan dari berbagai instansi ke BPK, tembusan informasi yang tujuannya untuk diketahui BPK, prosedur permintaan data di BPK, sampai pertanyaan tentang kerahasiaan identitas dalam permintaan informasi atau pengaduan. BAB 2 akses Terhadap Keterbukaan Informasi publik Tabel Topik Permintaan Informasi 75
Tabel Jenis Pengaduan Masyarakat Pusat Informasi dan Komunikasi BPK. 76 Dari 507 pengaduan masyarakat yang masuk, 287 di antaranya merupakan pengaduan terkait permohonan pemeriksaan (57%). Pengadu melaporkan adanya dugaan korupsi dan permasalahan pada keuangan negara, atau meminta BPK melakukan pemeriksaan terhadap entitas tertentu. Sebanyak 9 pengaduan (2%) merupakan pengaduan jenis non pemeriksaan. Pengaduan ini terkait dengan laporan dugaan permasalahan kepegawaian BPK, disiplin pegawai BPK, serta permasalahan non pemeriksaan lain pada BPK. Sebanyak 211 pengaduan (42%) bukan merupakan tugas dan fungsi serta kewenangan BPK menurut undang-undang, sehingga dikategorikan sebagai pengaduan jenis lainnya. Dengan demikian mayoritas jenis pengaduan masyarakat yang diterima oleh BPK pada tahun 2017 adalah pengaduan masyarakat terkait bidang tugas pemeriksaan BPK. Berdasarkan media yang digunakan masyarakat dalam berhubungan dengan PIK, pemohon informasi paling banyak adalah yang datang langsung ke kantor BPK (44%), disusul komunikasi dengan surat elektronik (39%). Sedangkan masyarakat yang menyampaikan pengaduan lebih banyak menggunakan surat atau faksimili (60%). BAB 2 akses Terhadap Keterbukaan Informasi publik 4. sengketa informasi publik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga publik mempunyai kewajiban memberikan informasi tentang pelaksanaan kewajiban dan wewenangnya kepada masyarakat. Berbagai saluran media dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dan berhubungan dengan publik. Masyarakat menyambut baik keterbukaan informasi yang dilaksanakan BPK, seperti terlihat banyaknya jumlah permohonan informasi dan pengaduan dari masyarakat yang masuk ke Pusat Informasi dan Komunikasi BPK, baik secara online maupun offline. Meskipun upaya pelayanan pada publik ini dilakukan dengan serius, terbukti dari singkatnya waktu pelayanan yang hanya 1-2 hari kerja, PIK BPK tetap memberikan ruang bagi masyarakat yang tidak puas. Para pemohon informasi yang merasa tidak puas atas layanan PIK bisa mengajukan keberatan ke atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Perbedaan pendapat antara pemohon informasi dan PPID inilah yang disebut sebagai Sengketa Informasi Publik, Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. BPK telah bekerja sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK. Hal ini berarti bahwa pengelolaan informasi di lingkungan BPK selalu tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. BAB 2 akses Terhadap Keterbukaan Informasi publik Tabel Media yang Digunakan Publik untuk Mencari Informasi dan Mengajukan Pengaduan 77
Grafis alur pengajuan Sengketa Informasi publik 78 BAB 2 akses Terhadap Keterbukaan Informasi publik Pemohon informasi berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: 1. Adanya penolakan atas permohonan informasi; 2. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala; 3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi; 4. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi; 6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 7. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini. Keberatan tertulis ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya. Atasan PPID harus menjawab keberatan itu dalam waktu paling lama 30 hari kerja. Jika Pemohon masih merasa tidak puas atas keputusan Atasan PPID, maka Sengketa Informasi Publik bisa dibawa ke Komisi Informasi Provinsi atau Pusat. Sejauh ini, pemohon informasi ke BPK yang mengajukan keberatan sangat minim. Pada tahun 2017, dari 1057 pemohon informasi hanya satu pemohon yang mengajukan keberatan. Hal yang sama terjadi pada tahun 2016 dan 2015, masing-masing hanya satu pemohon yang mengajukan komplain. Dalam kasus sengketa informasi publik tahun 2017, alasan keberatan yang diajukan pemohon adalah permintaan informasi berupa Hasil Audit Investigasi dan atau Pemeriksaan Keuangan pada pengadaan sepeda motor pemadam kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam Pemprov DKI Jakarta Tahun 2011 tidak dilayani oleh PIK BPK. Padahal surat permohonan yang pemohon ajukan telah dijawab dengan bukti tanda terima yang ditandatangani pemohon. Oleh karena pemohon tidak puas dengan penyelesaian yang diberikan Atasan PPID BPK, kasus ini dibawa ke Komisi Informasi Pusat. Melalu empat kali sidang, Majelis Komisioner dari KIP memutuskan bahwa termohon sudah memberikan informasi tersebut kepada pemohon dengan BAB 2 akses Terhadap Keterbukaan Informasi publik 79
Laporan Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam bentuk PDF yang bisa diunduh di laman bpk.go.id 80 bukti tanda terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik Nomor 385/PIPD/PIK/11/2015 tertanggal 19 November 2015, dan pemohon telah menerimanya. Keputusan tersebut diberikan melalui Putusan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 006/II/KIP-PS-A-M/2016 yang memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 024/II/ KIPRLS/2017. Sehubungan dengan putusan KIP tersebut, BPK dan pemohon menerima keputusan tersebut. 5. publikasi Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga publik mempunyai tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pengguna keuangan negara. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan ke Lembaga Perwakilan dan Presiden. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu juga disampaikan kepada publik sebagai salah satu stakeholder BPK. Laporan pemeriksaan itu disampaikan melalui media, baik yang dikelola sendiri oleh BPK maupun media massa umum. Media milik BPK adalah situs resmi BPK yang bisa diakses oleh masyarakat. Penyampaian LHP melalui media massa biasanya dilakukan oleh BPK dengan cara menggelar jumpa pers, wawancara tatap muka pejabat BPK atas inisiatif media, atau siaran pers yang dibuat oleh Biro Humas BPK. LHP yang dimuat oleh media massa umum biasanya terbatas BAB 2 akses Terhadap Keterbukaan Informasi publik dan bergantung pada kebijakan redaksi masing-masing. Bagi masyarakat yang memerlukan informasi lengkap tentang LHP, bisa membuka website BPK. Di situs resmi ini, disajikan Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II tiap tahun. IHPS dimuat secara lengkap, yang berisi ringkasan laporan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan badan lain. Selain IHPS, masyarakat juga bisa mengakses LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan yang dikeluarkan setahun sekali ini memuat Ringkasan Eksekutif, LHP atas Laporan Keuangan, LHP atas Sistem Pengendalian Internal, LHP atas Kepatuhan, dan Pelaksanaan Transparansi Fiskal. Di samping itu, masyarakat masih bisa mengakses berbagai LHP dengan mengajukan permohonan ke Pusat Informasi dan Komunikasi BPK. Bagi BPK, peran aktif masyarakat ikut mencermati LHP berdampak positif untuk mempercepat terciptanya good governance di pemerintahan. Di samping itu, pengawasan kritis dari masyarakat ini bisa ikut mendorong pemeriksa BPK untuk lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. 6. pengelolaan Website dan media sosial BPK sebagai badan publik wajib menyediakan, informasi memberikan dan/atau menerbitkan publik yang berada di bawah kewenangannya. Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan BAB 2 akses Terhadap Keterbukaan Informasi publik 81
Salah satu unggahan akun BPK di Instagram 82 Informasi Publik menyebutkan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik. Di era informasi dan teknologi yang bergerak sangat cepat ini, BPK tidak bisa lagi hanya mengandalkan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) untuk menjangkau masyarakat. BPK juga memiliki situs web yang berisi berbagai informasi tentang BPK dan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Situs ini dikelola oleh Biro Humas dan Kerjasama Internasional. Untuk menjangkau kelompok masyarakat berusia muda, yang biasa disebut sebagai kaum milenial, website saja tidak cukup. BPK menyadari, bahwa di era media sosial (medsos) ini lembaga publik juga harus berkomunikasi dengan masyarakat melalui medsos. Itu sebabnya, BPK mempunyai akun di media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, serta YouTube. Tidak seperti di website atau pelayanan offline melalui PIK yang menggunakan bahasa formal, pengelola media sosial BPK tampil lebih "gaul" dengan menggunakan bahasa yang lebih informal. Meski begitu, informasi yang disampaikan tetap akurat, penting dan terpercaya. Di akun Twitter @ bpkri, BPK menginformasikan berbagai kegiatan dengan bahasa yang ringkas dan informatif. Sejak BAB 2 akses Terhadap Keterbukaan Informasi publik bergabung pada 2010, akun milik BPK ini telah men-tweet tidak kurang dari 12.900 kali. Follower-nya kini sudah mencapai 73 ribu lebih. Akun Instagram BPK, @bpkriofficial, juga aktif menjalin komunikasi dengan publik. Beberapa pertanyaan yang diajukan adalah tentang kapan pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar BPK. Meski baru membuka akun di Instagram setahun, pengikut BPK sudah 10 ribu lebih. Akun Facebook BPK, Badan Pemeriksa Keuangan RI, juga aktif mengabarkan berbagai kegiatan melalui berita foto dan video. Akun Youtube BPK, BPK RI, aktif mengunggah video kegiatan yang banyak menarik minat kaum muda. 7. penyebarluasan informasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga publik aktif menyebarkan informasi ke masyarakat menyangkut berbagai tugas dan kewenangannya sebagai pemeriksa keuangan negara. Publikasi kegiatan ini dilakukan melalui berbagai media komunikasi, seperti buku, majalah, dan sejumlah acara tatap muka. Majalah Warta Pemeriksa, yang terbit berkala sebulan sekali, memuat isu-isu terkini terkait pemeriksaan BPK, kegiatan-kegiatan BPK, baik yang terkait pemeriksaan maupun aktifitas lain seperti bakti masyarakat. Majalah yang sebelumnya bernama Warta BPK ini dan berganti nama menjadi Warta Pemeriksa, juga dibuat dalam edisi online dan dimuat di situs resmi BPK. BPK juga menerbitkan seri buku panduan populer berisi informasi mengenai BPK dan kegiatannya. Salah satu buku seri ini adalah Mengenal Lebih Dekat BPK, yang dibuat dalam ukuran saku dengan bahasa populer sehingga mudah dipahami masyarakat awam. BPK secara rutin juga menerbitkan Buku Laporan Tahunan berisi kegiatan dan pencapaian BPK dalam satu tahun, termasuk ringkasan laporan hasil pemeriksaan. Semua terbitan BPK ini disebarkan ke masyarakat secara gratis dan bisa dinikmati di perpustakaan BPK, atau BAB 2 akses Terhadap Keterbukaan Informasi publik 83
Buku Laporan Tahunan BPK 2016 dan Majalah Warta Pemeriksa dalam bentuk PDF yang bisa diunduh di laman bpk.go.id 84 perpustakaan umum dan sekolah. Untuk memperluas jangkauan, buku dan majalah ini dimuat dalam versi online di situs web BPK. Di samping itu, BPK juga aktif melakukan berbagai event informasi. Salah satunya adalah untuk menyebarkan pembuatan festival film pendek bertema Kawal Harta Negara. Bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID)-CEGAH, BPK ini dengan melibatkan pelajar, mengadakan mahasiswa, dan para pembuat film muda. Sejumlah road- show digelar ke kampus-kampus untuk memperkenalkan event, yang sekaligus bisa mendekatkan BPK ke kaum muda. festival Kegiatan untuk menyebarkan informasi mengenai BPK juga dilakukan dengan cara menggelar acara BPK Goes to Campus dan Goes to School. Kegiatan yang menyasar mahasiswa dan murid sekolah menengah atas ini dilakukan dengan mendatangi kampus dan sekolah. Salah satu acara BPK Goes to School ini dilaksanakan bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional pada 21 November 2017. Sebanyak 200 orang siswa-siswi SMA Negeri 20 Jakarta menghadiri kegiatan Goes to School, di Auditorium Perpustakaan Nasional RI. Acara ini menghadirkan Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar sebagai pembicara utama. BAB 2 akses Terhadap Keterbukaan Informasi publik
BaB 3 penguaTan organisasi dan keLemBagaan BAB 3 penguatan organisasi dan Kelembagaan 87
88 1. majelis kehormatan kode etik Badan pemeriksa keuangan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) adalah alat kelengkapan BPK yang bertugas untuk menegakkan Kode Etik. MKKE, yang dibentuk sebagai amanat dari Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ini, merupakan organ utama dalam menjaga menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Anggota MKKE terdiri dari dua Anggota BPK, satu unsur profesi, dan dua akademisi. Anggota MKKE periode 2017- 2020 adalah: Ketua: Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., C.A. (Anggota BPK) Anggota: 1. 2. Prof. Zaki Baridwan, M.Sc., Ph.D., Ak., C.A. (akademisi) 3. Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.M, (akademisi) 4. Dr. Jusuf Halim, S.E., Ak., M.H, C.A (profesi). Ir. Isma Yatun, M.T.(Anggota BPK) Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang MKKE mengacu pada Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Pembentukan MKKE ini untuk mengawal tiga nilai dasar BPK, yang menjadi dasar kode etik di BPK yaitu integritas, independen dan profesional. Kode etik BPK bertujuan untuk mewujudkan Anggota BPK dan pemeriksa yang berintegritas, independen dan profesional dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Masa jabatan anggota MKKE adalah 2 tahun 6 bulan, dan dalam menjalankan tugasnya anggota MKKE dibantu oleh panitera dan Tim Kode Etik. Anggota MKKE dipilih dalam sidang BPK. MKKE mempunyai fungsi untuk menegakkan kode etik dan tugasnya adalah untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan BAB 3 penguatan organisasi dan Kelembagaan pelanggaran kode etik. MKKE menjalankan tugasnya secara independen. MKKE mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, Anggota BPK, dan pemeriksa. MKKE menggelar sidang jika ada pelaporan dugaan pelanggaran kode etik atau telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik. MKKE Keputusan, pelanggaran atau tidak ada pelanggaran BAB 3 penguatan organisasi dan Kelembagaan Grafis Alur Kerja MKKE 89
90 2. inspektorat utama Badan pemeriksa keuangan Inspektorat Utama (Itama) adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK. Itama mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur Pelaksana BPK. Itama terdiri atas: a. Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan; dan Inspektorat Penegakan Integritas. b. c. Saat ini, Itama sedang mempersiapkan berbagai keperluan menjelang Peer Review 2019, di antaranya dengan menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Itama 2017 di Kuningan, Jawa Barat, pada Desember 2017. Peer Review adalah pemeriksaan internal yang dilakukan lembaga pemeriksa negara lain. Pada tahun 2019, BPK akan diperiksa oleh lembaga pemeriksa dari Polandia, Estonia dan Norwegia. Ini bukan pertama kalinya BPK diperiksa oleh lembaga pemeriksa keuangan negara lain. Pada 2014, BPK di-review oleh NIK Polandia, setelah pemeriksaan oleh Audit New Zealand tahun 2004 dan Netherlands Court of Audit (ARK) tahun 2009. Untuk meningkatkan pengawasan internal BPK, Itama pada 19 Juni 2018 meluncurkan aplikasi Whistle Blowing System (WBS) dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) sebagai sarana untuk menampung pengaduan-pengaduan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan BPK. WBS merupakan sistem aplikasi yang disediakan oleh BPK bagi pegawai di BPK untuk melaporkan adanya dugaan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar standar, melanggar kode etik, dan melanggar BAB 3 penguatan organisasi dan Kelembagaan kebijakan yang terjadi di lingkungan BPK. Agar dapat segera ditindaklanjuti, pengaduan yang disampaikan hendaknya memperhatikan unsur 4W dan 1H atau what (apa perbuatan yang diduga melanggar), who (siapa terduga pelaku), where (di mana perbuatan dilakukan), when (kapan perbuatan dilakukan), dan how (bagaimana perbuatan tersebut dilakukan) WBS dan PPG ini dibangun oleh Inspektorat Utama bekerja sama dengan Biro Teknologi Informasi BPK dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pelaporan. Bagi yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran, bisa mengakses melalui situs web Pelapor dipastikan jati dirinya tidak akan bocor, karena pengaduan bisa dilakukan secara anonim. Fokus sistem WBS adalah materi informasi yang dilaporkan. Whistle Blowing System (WBS) dan Program Pengendalian (PPG) adalah bagian dari Pembangunan Gratifikasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan BPK. Upaya ini mendapat perhatian dari pihak luar. Pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2017, BPK menerima penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena berhasil membangun unit kerja pelayanan percontohan secara sistematis menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). BAB 3 penguatan organisasi dan Kelembagaan WBS dan PPG ini dibangun oleh Inspektorat Utama bekerja sama dengan Biro Teknologi Informasi BPK dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pelaporan. 91
92 Pelaporan gratifikasi bisa dilakukan oleh pegawai di Lingkungan BPK, yang menerima pemberian karena urusan pekerjaan. Pelapor bisa mengakses situs web bpk.go.id. Pelapor akan dipandu apa yang harus dilakukan. Selanjutnya gratifikasi diproses oleh Itama. 3. evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2017 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran, Selain itu, LAKIN ini merupakan wujud dan kinerja dalam mencapai visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam Renstra BPK 2016-2020. Dalam mencapai visi tersebut, BPK mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk itu, BPK telah menetapkan dua misi, yaitu : 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, 2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, dilakukan dengan menetapkan dua tujuan strategis yaitu meningkatkan hasil dan kualitas pemeriksaan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara mencapai tujuan negara. Untuk mencapai tujuan strategis itu, disusun Peta Strategi BPK yang menetapkan dua sasaran strategis periode 2016-2020, yaitu: 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan, 2. Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis dan strategi tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2017, ditetapkan 31 IKU. Secara umum pencapaian kinerja BPK tahun 2017 BAB 3 penguatan organisasi dan Kelembagaan sudah baik. Terdapat 18 IKU yang mencapai target dan 13 target lainnya masih belum tercapai. Dengan capaian tersebut, skor kinerja BPK Tahun 2017 mencapai 94,83, lebih rendah dari Tahun 2016 sebesar 97,70. (Lihat Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama) BPK berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain melalui peningkatan intensitas komunikasi antara pihak-pihak terkait, baik di lingkungan internal maupun entitas terkait pelaksanaan tindak lanjut. Selain itu diperlukan upaya maksimal untuk hal-hal terkait implementasi quality control dan quality assurance pemeriksaan sesuai dengan peran dan kompetensinya. Sedangkan kapasitas kelembagaan, BPK perlu optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta evaluasi terhadap pelanggaran disiplin pegawai dan kode etik pegawai. dalam hal pengembangan Selama Tahun 2017, BPK menunjukkan capaian kinerja lain dalam tatanan kelembagaan pemerintahan maupun internasional. Beberapa capaian penting antara lain: 1. BPK menerima penghargaan sebagai pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) peringkat pertama Kementerian/Lembaga Tahun 2017. 2. BPK menerima satu predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan 9 predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). 3. BPK turut berperan sebagai salah satu penyusun Panduan Audit pada International Organisation of Supreme Audit Institution (INTOSAI) tentang Sustainable Development Goals (SDGs ) untuk pedoman anggota INTOSAI. Selain itu, BPK diundang sebagai pembicara dalam berbagai konferensi internasional audit SDGs Preparednes. 4. BPK terpilih sebagai Longer Term Secretariat ASEANSAI untuk periode 2018-2023 dalam ASEANSAI Summit ke-4 di Vientiane, Laos, November 2017. 5. BPK meraih Accountant Award 2017 pada peringatan HUT Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ke-60 di Semarang. BAB 3 penguatan organisasi dan Kelembagaan 93
2. BPK menerima satu predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 2. BPK menerima satu predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan 9 predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). (WBBM) dan 9 predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). 3. BPK meraih Accountant Award 2017 pada peringatan HUT Ikatan 3. BPK meraih Accountant Award 2017 pada peringatan HUT Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ke-60 di Semarang. Akuntan Indonesia (IAI) ke-60 di Semarang. 4. BPK turut berperan sebagai salah satu penyusun Panduan Audit pada 4. BPK turut berperan sebagai salah satu penyusun Panduan Audit pada International Organisation of Supreme Audit Institution (INTOSAI) tentang International Organisation of Supreme Audit Institution (INTOSAI) tentang Sustainable Development Goals (SDGs ) untuk pedoman anggota Sustainable Development Goals (SDGs ) untuk pedoman anggota INTOSAI. Selain itu, BPK diundang sebagai pembicara dalam berbagai INTOSAI. Selain itu, BPK diundang sebagai pembicara dalam berbagai konferensi internasional audit SDGs Preparednes. konferensi internasional audit SDGs Preparednes. 5. BPK terpilih sebagai Longer Term Secretariat ASEANSAI untuk periode 2018-2023 dalam ASEANSAI Summit ke-4 di Vientiane, Laos, November 2017. 5. BPK terpilih sebagai Longer Term Secretariat ASEANSAI untuk periode 2018-2023 dalam ASEANSAI Summit ke-4 di Vientiane, Laos, November 2017. 4.4 Tingkat Kemuktahiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan 5.1 Pemenuhan Quality Assurance dan Quality Control 5.2 Persentase Penyelesaian Tindak Tabel Pencapain Indikator Kinerja Utama Lanjut Hasil Reviu Itama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK 100% 94,03% 100% 45,22% 48,81% 100% 85,82% 100% 82,37% 3,45% Tabel Pencapain Indikator Kinerja Utama Tabel Pencapain Indikator Kinerja Utama 2017 2016 2017 2016 Peruba- 1,11% perubahan han Peruba- perubahan han Indikator Kinerja Utama (IKU) 92,39% 85% Tar- Reali- Target realisasi n.a get sasi 70% Tar- Target 100% get 91,28% realisasi 63,99% Reali-sasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tar- Target get Reali- realisasi sasi Tar- Target get realisasi Reali-sasi 5.3 Tingkat Evaluasi atas LHP 6.1 Persentase Penyelesaian Tindak 1.1 Tingkat Relevansi Pemeriksaan Lanjut Hasil Peer review dengan Harapan, Kebutuhan Pemangku Kepentingan 6.2 Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK yang 1.2 Persentase Penyelesaian Tindak Terkait Tugas dan Wewenang BPK Lanjut Hasil Pemeriksaan 6.3 Tingkat Harmonisasi Peraturan 2.1 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang Perundangan Terkait Tugas dan Wewenang BPK 2.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK 7.1 Persentase Pemenuhan Talent Pool 2.3 Indeks Mutu Organisasi 7.2 Indeks Kepuasan Pegawai 2.4 Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi 8.1 Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi 2.5 Nilai Akuntabilitas Kinerja 8.2 Persentase Pemanfaatan TI 3.1 Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK 8.3 Tingkat Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan TI dan Sarpras 3.2 Pendapat BPK yang Diterbitkan 9.1 Tingkat pemahaman terhadap 3.3 Indeks kepuasan para visi, misi, dan nilai dasar BPK pemangku kepentingan atas Kualitas Komunikasi 9.2 Tingkat implementasi nilai dasar BPK 4.1 Persentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan 9.3 Tingkat kepatuhan pegawai Pemangku Kepentingan terhadap kode etik dan peraturan disiplin 4.2 Tingkat Konsistensi Antara Rencana Pemeriksaan dan 10.1 Persentase Penyusunan Best Pelaksanaan Practice 4.3 Persentase Pemeriksaan Kinerja 10.2 Persentase Penyebaran Best Practice 11.1 Tingkat Kinerja Anggaran 1.1 Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan, Kebutuhan Pemangku Kepentingan 70% 79,41% 3,7 4,06 60% 3,5 55,26% 3,88 24,15% 0,18 3,7 4,06 3,5 3,88 0,18 1.2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2.1 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang 2.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK 2.3 Indeks Mutu Organisasi 2.4 Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi 2.5 Nilai Akuntabilitas Kinerja 3.1 Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK 3.2 Pendapat BPK yang Diterbitkan 3.3 Indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas Kualitas Komunikasi 100% 60% 65% 57,93% 50% 60% 57,14% 54,96% 42,86% 2,97% 65% 57,93% 60% 54,96% 2,97% 100% 20% 3,7 25% 18,75% n.a. 3,6 3,5 100% 100% 10% 40% 3,6 4,1 3,5 3,81 3,3 3,6 100% 20% 4,24 4,13 3,67 A 80,00% A 78,29% 88,84% 3,78 2 0 20% -0,14 n.a. -0,32 -0,07 - -40,9% - 2,55% -10,33 -0,15 -2 100% 100% 100% 100% 0 3,7 3,6 4,1 3,81 3,6 3,5 4,24 4,13 0,14 -0,32 A A A 80% 85% 39,10% A A A 80% 85% 80,84% 100% 99,17% 100% 3,50 3,65 5 4 A A A A A A A A - 100% 99,17% 100% 4 88,84% 2 10,33 -2 3,63 0 5 0 5 3,9 5 4,11 3,73 4,14 3,3 3,8 3 3,93 3,54 4 0,18 0,19 0,14 3,9 3,73 3,8 3,54 0,19 4.1 Persentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan 100% 100% 100% 100% 99,89% 100% 100% 99,75% 0,14% 100% 100% 100% 100%
4.2 Tingkat Konsistensi Antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan 60% 89,47% n.a. 85% 91,02% 94,00% -2,98% 85% 85% 91,02% 85% 94,00% 2,98% 4.3 Persentase Pemeriksaan Kinerja 60% 78,95% n.a. 17% 19,68% 82% 85,61% 29,92% 82,63% -10,24% 2,98 15% 80% 17% 19,68% 15% 29,92% 10,24% 4.4 Tingkat Kemuktahiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan 5.1 Pemenuhan Quality Assurance dan Quality Control 5.2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Itama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK 100% 94,03% 100% 45,22% 48,81% 100% 85,82% 100% 82,37% 3,45% 85% n.a 92,39% 70% 100% 91,28% 63,99% 1,11% 5.3 Tingkat Evaluasi atas LHP 6.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Peer review 6.2 Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK yang Terkait Tugas dan Wewenang BPK 70% 79,41% 60% 55,26% 24,15% 42,86% 50% BAB 3 penguatan organisasi dan Kelembagaan 60% 100% 57,14% 6.3 Tingkat Harmonisasi Peraturan 94 Perundangan Terkait Tugas dan Wewenang BPK BAB 3 penguatan organisasi dan Kelembagaan 95 20% 40% 10% 20% 20% 7.1 Persentase Pemenuhan Talent Pool 25% 18,75% n.a. n.a. 7.2 Indeks Kepuasan Pegawai 3,5 3,6 3,3 3,67 0,07 8.1 Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi 85% 39,10% 80% 80,00% 40,9% 2,55% 8.2 Persentase Pemanfaatan TI 85% 80,84% 80% 78,29% 8.3 Tingkat Kepuasan Pegawai atas 3,50 Kemanfaatan TI dan Sarpras 3,65 3,63 3,78 0,15 9.1 Tingkat pemahaman terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK 5 4,11 3,3 3,93 0,18 9.2 Tingkat implementasi nilai dasar BPK 5 4,14 3 4 0,14 9.3 Tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin 100% 99,89% 100% 99,75% 0,14% 10.1 Persentase Penyusunan Best Practice 60% 89,47% n.a.
10.2 Persentase Penyebaran Best Practice 60% 78,95% n.a.
11.1 Tingkat Kinerja Anggaran 82% 85,61% 80% 82,63% 2,98
96 4. rapat koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya, mempunyai visi mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Itu sebabnya, BPK sangat berkepentingan dengan pengelolaan keuangan yang baik. Pemeriksaan yang dilakukan, tidak sekadar memberikan catatan baik atau buruk cara pengelolaan keuangan negara. Yang lebih utama adalah bagaimana rekomendasi yang diberikan BPK menyertai hasil pemeriksaan agar pengelolaan anggaran negara lebih baik lagi. Demi visi ikut mendorong pengelolaan keuangan negara yang berkualitas itu lah, BPK banyak menggelar rapat koordinasi (rakor) dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Rakor ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif agar pengelolaan keuangan negara bisa berjalan sesuai ketentuan. Konsultasi juga tetap dilaksanakan setelah pemeriksaan dalam bentuk pemberian rekomendasi untuk perbaikan. Sebagai auditor eksternal, BPK memiliki peran strategis dalam mendorong pemerintah untuk memformulasikan lebih kebijakan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Di sisi lain, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara memerlukan dukungan penyelenggaraan sistem pengendalian intern (SPI) yang efektif dan efisien pada seluruh kegiatan di instansi pengelola keuangan negara. Perlunya koordinasi ini karena BPK banyak mendapatkan temuan berindikasi kuat akibat kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti terungkap dalam LHP Tahun 2017, BPK mengungkap 14.159 temuan berupa 20.849 permasalahan, meliputi 8.366 (40 %) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 9.499 ( 46%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap BAB 3 penguatan organisasi dan Kelembagaan ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 35,7 triliun, serta 2.984 (14%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp4,9 triliun. Beberapa rapat koordinasi dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah digelar untuk membahas pengelolaan anggaran seperti dalam kegiatan bertajuk Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2017 pada Pemerintah Pusat dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya di Istana Kepresidenan Bogor, 5 Desember 2017. Dalam kesempatan itu, BPK dan Pemerintah berkomitmen bersama integritas, untuk menegakkan nilai-nilai independensi, dan profesionalisme dalam menyusun laporan keuangan dan pemeriksaannya. Hal ini menjadi harapan BPK sejalan dengan posisi dan kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa dan Pemerintah sebagai entitas yang diperiksa. Upaya-upaya ini mulai membuahkan hasil. Kualitas LKPP maupun LK Pemerintah Daerah Tahun 2016 mengalami perbaikan signifikan yang ditandai dengan peningkatan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran, komitmen, dan kerja keras Pemerintah dalam menyusun laporan keuangannya yang sesuai standar. Pemberian opini WTP ini jelas bukan merupakan suatu "hadiah". 5. produk hukum Badan pemeriksa keuangan Tahun 2017 Sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan terikat dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk melaksanakan undang-undang itu, BPK membuat sejumlah produk hukum seperti Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Dinamika yang terjadi mengharuskan BPK untuk terus menyesuaikan produk hukum agar tetap sejalan dengan undang-undang dan kondisi. Surat edaran Mahkamah Agung tentang BPK sebagai satu- satunya yang bisa menentukan kerugian negara, misalnya, BAB 3 penguatan organisasi dan Kelembagaan 97
98 mengharuskan BPK melakukan penyesuaian produk hukum. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Binbangkum) yang menjadi ujung tombak BPK dalam menggodok dan melahirkan produk hukum baru, menyadari tuntutan tersebut. Itu sebabnya, Binbangkum aktif melakukan harmonisasi dan sinkronisasi tidak hanya saat pembentukan suatu produk hukum namun pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi perlu juga dilakukan terhadap produk hukum BPK yang sudah terbentuk. Hal tersebut perlu dilakukan karena adanya dinamika hukum atas dibentuk dan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan itu menyebabkan beberapa produk hukum BPK menjadi tidak harmonis dan tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut. Sinkronisasi dan harmonisasi juga perlu dilakukan perubahan peraturan di antaranya mengenai perubahan organisasi dan tata kerja BPK. Dikeluarkannya berbagai peraturan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, akan membawa dampak dalam mempertanggungjawabkan hasil tugas dan pemeriksaan BPK. Sepanjang 2017, BPK mengeluarkan empat produk hukum baru yaitu: 1. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. 3. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 4. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor BAB 3 penguatan organisasi dan Kelembagaan 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. 6. sosialisasi peraturan terkait pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemeriksa pengelolaan keuangan negara bukan bertujuan mencari kesalahan, tapi pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel. Hasil pemeriksaan yang belum mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak selalu karena ada faktor kesengajaan, tapi seringkali karena ketidaktahuan para pengelola keuangan negara. Berbagai ketidaktepatan dalam pengelolaan keuangan negara ini terlihat dari hasil pemeriksaan BPK sepanjang tahun 2017, yang menemukan 14.159 temuan berupa 20.849 permasalahan. Inilah yang mendorong BPK aktif melakukan sosialisasi peraturan kepada pemangku kepentingan, baik para pengelola keuangan negara maupun publik yang diharapkan bisa membantu melakukan kontrol atas BAB 3 penguatan organisasi dan Kelembagaan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dalam sosialisasi pengelolaan Dana Desa di Klaten, 14 Juli 2017. 99
Anggota VI BPK , Harry Azhar Azis memberikan pemaparan dalam Seminar Upaya Pemerintah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yg Profesional di Auditorium BPK pada 21 November 2017. 100 pengelolaan keuangan negara. Sosialisasi tersebut antara lain dilakukan di Klaten, 14 Juli 2017, pada perangkat desa yang sejak 2015 mengelola dana desa sebesar Rp 1 miliar setahun. Sosialisasi juga dilaksanakan dalam bentuk seminar seperti yang dilakukan saat BPK akan melakukan pemeriksaan tematik tentang upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru. Seminar bertajuk "Upaya Pemerintah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional" di Auditorium Kantor Pusat BPK pada 21 November 2017 ini diikuti 200 kepala daerah, akademisi dan pakar pendidikan, organisasi profesi guru, kepala dinas pendidikan dari provinsi/kabupaten/kota daerah. Bukan hanya pada pengelola keuangan negara, pemahaman terhadap tugas BPK juga ditujukan pada kaum milenial dengan cara menggelar festival film pendek dan Olimpiade Audit untuk Negeri bertajuk BPK Audination. Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN) yang merupakan kerja sama BPK dengan USAID pada 14 Maret 2017, diikuti 176 karya. Sepuluh film terpilih kemudian diputar di sejumlah kampus. BPK Audination, yang diadakan di Auditorium Pusdiklat BPK pada 27-30 November 2017, merupakan rangkaian perlombaan dan kegiatan terkait pemeriksaan (auditing) antar-perguruan tinggi. Sebanyak 752 peserta dari 114 Perguruan Tinggi di Indonesia mengikuti seminar dan berbagai lomba. BAB 3 penguatan organisasi dan Kelembagaan 7. sinergi dengan pemangku kepentingan Badan Pemeriksa Keuangan banyak melakukan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam pemeriksa melaksanakan wewenang pengelolaan keuangan negara. Sinergi bisa dibagi tiga berdasarkan kepentingannya, yaitu untuk pencegahan, penindakan, dan sosialisasi. sebagai Sinergi yang dimaksud untuk pencegahan kesalahan administratif, ketidak-transparanan, atau kurang akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan pengelola keuangan negara. Sinergi untuk kepentingan penindakan dilakukan dengan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti temuan yang berindikasi dugaan pelanggaran pidana. Sedangkan sinergi dengan media untuk kepentingan sosialisasi program dan hasil kerja BPK agar lebih menyebar ke masyarakat secara obyektif dan akurat. Untuk mencapai sinergi yang baik dengan pemangku kepentingan, dilakukan dalam berbagai cara, di antaranya melalui sosialisasi, diskusi atau membentuk forum group discussion. Sosialisasi seperti ini dilakukan pada pejabat daerah di wilayah Sumatera Utara dan Aceh pada 25 Juli 2017. Dalam pertemuan itu, BPK dan pengelola keuangan negara sepakat meningkatkan sinergi untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. BAB 3 penguatan organisasi dan Kelembagaan Workshop pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas antikorupsi kerjasama KPK dan Ombudsman. 101
Pelatihan Bersama BPK dengan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian di Palembang, 6-10 November 2017. 102 Salah satu pemangku kepentingan adalah wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD. BPK juga aktif menjalin sinergi dengan mereka, baik dalam bentuk pelaporan hasil pemeriksaan maupun koordinasi, pemeriksaan investigatif dan konsultasi. BPK menerima Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 4 Juli 2017 untuk melaksanakan Pertemuan Konsultasi tentang hasil pemeriksaan keuangan negara pada KPK. BPK rutin mengadakan koordinasi dengan aparat penegak hukum demi meningkatkan sinergitas, seperti dilakukan dalam bentuk Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum di Palembang, 6-10 November 2017. Hadir dalam acara itu wakil dari BPK, Polri, Kejaksaan, dan KPK. Sinergitas dengan aparat penegak hukum ini sangat penting untuk menindaklanjuti temuan BPK. Tak kalah penting adalah sinergi dengan media untuk memasyarakatkan hasil pemeriksaan BPK di tengah maraknya berita hoaks di media sosial. BPK antara lain tentang memberikan pelatihan kepada awak media pemeriksaan, sehingga berita yang disiarkan lebih akurat. Sinergi juga dibangun dengan cara memberikan akses terhadap hasil pemeriksaan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Baik Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK maupun bagian Humas siap memberikan keterangan yang diperlukan media setiap saat. BAB 3 penguatan organisasi dan Kelembagaan
BaB 4 manaJemen sdm dan TeknoLogi inFormasi di Bpk
Tabel Jumlah Pegawai BPK 104 1. profil sdm Bpk Sebagai badan pemeriksa pengelolaan keuangan negara, Badan harus memiliki sumber daya manusia yang kuat di bidang pemeriksaan. Itu sebabnya dari 6.499 karyawan, sebanyak 3.359 orang (51%) adalah pemeriksa. Ujung tombak BPK ini sebagian besar (2.040 orang atau 60 %) berada di kantor perwakilan di 34 ibukota provinsi dan 1.319 di kantor pusat harus negara, Badan memiliki sumber daya manusia yang kuat di bidang Para pemeriksa ini sebagian besar adalah akuntan dengan pemeriksaan. Itu sebabnya dari 6.499 karyawan, sebanyak berbagai sertifikat. (Lihat tabel Sertifikasi Akuntan BPK). 3.359 orang (51%) adalah pemeriksa. Ujung tombak BPK ini sebagian besar (2.040 orang atau 60 %) berada di kantor Sebanyak 899 pegawai BPK saat ini merupakan lulusan perwakilan di 34 ibukota provinsi dan 1.319 di kantor pusat Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Dari jumlah itu, 731 orang sudah meneruskan pendidikan ke jenjang D4/S1, Para pemeriksa ini sebagian besar adalah akuntan dengan berbagai sertifikat. (Lihat tabel Sertifikasi Akuntan BPK). S2, S3 di dalam dan luar negeri. Sebanyak 899 pegawai BPK saat ini merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Dari jumlah itu, Berdasarkan pendidikan, mayoritas pegawai BPK berijazah 731 orang sudah meneruskan pendidikan ke jenjang D4/S1, S2, S3 di dalam dan luar negeri. S1/DIV sebanyak 68,31 %, diikuti S2 (22,7%), S3 (6,7%), dan DIII (4,7%). Jumlah pegawai terbanyak ada di usia 26-40 Berdasarkan pendidikan, mayoritas pegawai BPK berijazah tahun (69%), diikuti kelompok usia 41-55 tahun (24,7%), di S1/DIV sebanyak 68,31 %, diikuti S2 (22,7%), S3 (6,7%), dan DIII (4,7%). Jumlah pegawai terbanyak ada di usia 26-40 bawah 26 tahun (3%) dan di atas 55 tahun sebanyak 2,9%. tahun (69%), diikuti kelompok usia 41-55 tahun (24,7%), di Jumlah karyawan laki-laki 57% dan perempuan 43%. bawah 26 tahun (3%) dan di atas 55 tahun sebanyak 2,9%. Jumlah karyawan laki-laki 57% dan perempuan 43%. Pemeriksa Keuangan 1. Profil SDM BPK Sebagai badan pemeriksa pengelolaan keuangan Pemeriksa Keuangan Karyawan BPK direkrut melalui proses rekrutmen CPNS, Karyawan BPK direkrut melalui proses rekrutmen CPNS, yang dilakukan secara terbuka, bersih dan akuntabel. Semua yang dilakukan secara terbuka, bersih dan akuntabel. Semua karyawan mendapat hak dan peluang yang sama untuk karyawan mendapat hak dan peluang yang sama untuk mengembangkan kariernya, tanpa melihat latar belakang mengembangkan kariernya, tanpa melihat latar belakang agama atau suku dan jenis kelamin. agama atau suku dan jenis kelamin. Tabel Jumlah Pegawai BPK 12 BAB 4 BAB 4 Manajemen SDM dan Teknologi Informasi di BpK 12 1. Profil SDM BPK Tabel Sertifikat Akuntan Pemeriksa BPK Sebagai badan pemeriksa pengelolaan keuangan negara, Badan harus memiliki sumber daya manusia yang kuat di bidang pemeriksaan. Itu sebabnya dari 6.499 karyawan, sebanyak 3.359 orang (51%) adalah pemeriksa. Ujung tombak BPK ini sebagian besar (2.040 orang atau 60 %) berada di kantor perwakilan di 34 ibukota provinsi dan 1.319 di kantor pusat Pemeriksa Keuangan Para pemeriksa ini sebagian besar adalah akuntan dengan berbagai sertifikat. (Lihat tabel Sertifikasi Akuntan BPK). Sebanyak 899 pegawai BPK saat ini merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Dari jumlah itu, 731 orang sudah meneruskan pendidikan ke jenjang D4/S1, S2, S3 di dalam dan luar negeri. Tabel Sertifikat Akuntan Pemeriksa BPK Berdasarkan pendidikan, mayoritas pegawai BPK berijazah S1/DIV sebanyak 68,31 %, diikuti S2 (22,7%), S3 (6,7%), dan DIII (4,7%). Jumlah pegawai terbanyak ada di usia 26-40 tahun (69%), diikuti kelompok usia 41-55 tahun (24,7%), di bawah 26 tahun (3%) dan di atas 55 tahun sebanyak 2,9%. Jumlah karyawan laki-laki 57% dan perempuan 43%. 2. Pengembangan SDM Sebelum mulai menjalankan tugas, CPNS baru di BPK Sebelum mulai menjalankan tugas, CPNS baru di BPK 2. pengembangan sdm Karyawan BPK direkrut melalui proses rekrutmen CPNS, yang dilakukan secara terbuka, bersih dan akuntabel. Semua karyawan mendapat hak dan peluang yang sama untuk mengembangkan kariernya, tanpa melihat latar belakang agama atau suku dan jenis kelamin. harus menjalani pendidikan dan latihan di Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) selama enam bulan. Pelatihan khusus ini untuk menanamkan nilai- nilai dan kode etik BPK kepada calon pegawai baru sehingga mereka bisa ikut menjaga citra BPK dan kepercayaan publik pada BPK. harus menjalani pendidikan dan latihan di Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) selama enam bulan. Pelatihan khusus ini untuk menanamkan nilai- nilai dan kode etik BPK kepada calon pegawai baru sehingga mereka bisa ikut menjaga citra BPK dan kepercayaan publik pada BPK. Tabel Jumlah Pegawai BPK Selain menjalani pelatihan inhouse training di Badan Pendidikan dan Latihan, para pegawai BPK mendapat kesempatan luas untuk melanjutkan studi baik S1, S2 maupun S3 di dalam dan luar negeri dengan bea siswa. Tahun 2017, ada 120 pegawai yang menjadi karyasiswa memanfaatkan berbagai beasiswa dari BPK (S1 dan S2 di dalam negeri), beasiswa Kominfo (S2), beasiswa Kemhan (S2), beasiswa Kemenkeu (D-IV STAN), beasiswa AAS (S2 dan S3 di Australia), Beasiswa LPDP (S2, S3 di dalam dan luar negeri), Beasiswa BPK-LPDP (S2 di luar negeri), dan beasiswa BPK-Kemendikbud (S2 dalam negeri). 2. Pengembangan SDM Selain menjalani pelatihan inhouse training di Badan Pendidikan dan Latihan, para pegawai BPK mendapat kesempatan luas untuk melanjutkan studi baik S1, S2 maupun S3 di dalam dan luar negeri dengan bea siswa. Tahun 2017, ada 120 pegawai yang menjadi karyasiswa memanfaatkan berbagai beasiswa dari BPK (S1 dan S2 di dalam negeri), beasiswa Kominfo (S2), beasiswa Kemhan (S2), beasiswa Kemenkeu (D-IV STAN), beasiswa AAS (S2 dan S3 di Australia), Beasiswa LPDP (S2, S3 di dalam dan luar negeri), Beasiswa BPK-LPDP (S2 di luar negeri), dan beasiswa BPK-Kemendikbud (S2 dalam negeri). BAB 4 BAB 4 Sebelum mulai menjalankan tugas, CPNS baru di BPK harus menjalani pendidikan dan latihan di Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) selama enam bulan. Pelatihan khusus ini untuk menanamkan nilai- nilai dan kode etik BPK kepada calon pegawai baru sehingga mereka bisa ikut menjaga citra BPK dan kepercayaan publik pada BPK. Selain menjalani pelatihan inhouse training di Badan Pendidikan dan Latihan, para pegawai BPK mendapat kesempatan luas untuk melanjutkan studi baik S1, S2 maupun S3 di dalam dan luar negeri dengan bea siswa. Tahun 2017, ada 120 pegawai yang menjadi karyasiswa memanfaatkan berbagai beasiswa dari BPK (S1 dan S2 di dalam negeri), beasiswa Kominfo (S2), beasiswa Kemhan (S2), beasiswa Kemenkeu (D-IV STAN), beasiswa AAS (S2 dan S3 di Australia), Beasiswa LPDP (S2, S3 di dalam dan luar negeri), Beasiswa BPK-LPDP (S2 di luar negeri), dan beasiswa BPK-Kemendikbud (S2 dalam negeri). Para pemeriksa BPK juga berkesempatan mengembangkan kompetensi melalui pelatihan, magang dan bekerja di asosiasi lembaga auditor internasional yang diikuti BPK. Kesempatan itu seperti menjadi pemeriksa di UN International Atomic Energy Agency Financial Year 2016 - 2019, UN Anti Corruption Academy, Financial Year 2016- 2018, beberapa badan PBB seperti: UNHCR in Kongo dan Aceh, UNMEE di Eritrea, UNMIK di Kosovo, UNOCHA di BAB 4 13 BAB 4 Manajemen SDM dan Teknologi Informasi di BpK Tabel Sertifikat Akuntan Pemeriksa BPK 13 105
Proses perekrutan calon pegawai BPK diumumkan secara terbuka di situs web bpk.go.id 106 Aceh and New York, dan UNJSPF di New York. juga datang Kesempatan pengembangan kemampuan karena BPK menjadi ketua dan sekretariat INTOSAI WGEA 2014-2019, menjadi anggota ASOSAI 2015-2017, dan sejumlah asosiasi lain. Pengembangan SDM banyak dilakukan dengan memberikan pelatihan, kursus, atau seminar seperti Seminar Public Sector Accounting bekerja sama dengan Institute of Chartered Accountant of England and Wales (ICAEW) pada 10 Mei 2017. Seminar ini untuk meningkatkan pemahaman terkait akuntansi sektor publik terutama laporan keuangan konsolidasi serta mendorong tata kelola keuangan negara yang efisien. terciptanya 3. rekrutmen Cpns Bpk Pada tahun 2017, BPK melaksanakan rekrutmen CPNS setelah sebelumnya mengikuti kebijakan moratorium pemerintah sejak tahun 2016. Rekrutmen CPNS dilaksanakan setelah dilakukan pengajuan usulan formasi kepada Kementerian PAN dan RB, yakni sebanyak 300 orang untuk mengisi jabatan fungsional pemeriksa. Setelah Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 72 Tahun 2017 tanggal 31 Agustus perihal Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BPK Tahun Anggaran 2017 terbit, sebagai langkah persiapan dalam proses rekrutmen CPNS, BPK membentuk Panitia Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil pada 26 September 2017. Proses perekrutan diumumkan secara terbuka di situs web BAB 4 Manajemen SDM dan Teknologi Informasi di BpK Dari 25.567 pelamar untuk formasi umum S1 yang dinyatakan memenuhi Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah 3.294 pelamar, sedangkan pelamar formasi cumlaude kualifikasi pendidikan S1-DIV Akuntansi sebanyak 243 pelamar. Pelamar disabilitas 17 orang, dan pelamar formasi putra-putri Papua dan Papua Barat 17 orang. Dari pelamar yang memenuhi passing grade tersebut, berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), pelamar yang berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah sebanyak 896 Pelamar. Pelamar yang mengikuti SKD dan SKB nilainya diintegrasikian dengan bobot hasil integrasi nilai SKD dan SKB yaitu : 40% : 60%. Seluruh proses seleksi dilaksanakan Panselnas Kementerian PAN dan RB. Hasil seleksi diumumkan Sekjen BPK pada 18 Desember 2017. Formasi no Jabatan kualifikasi pendidikan (strata 1) umum Cumlaude disabilitas 1 Asesor SDM Psikologi 5 2 Pemeriksa Akuntansi 146 30 4 Manajemen 9 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan 10 Hukum 37 2 Komunikasi 5 Teknik Informatika/ Sistem Informatika 30 Teknik Sipil 15 Sastra 2 Hubungan Internasional 1 Teknik Lingkungan 1 Jumlah 261 30 6 BAB 4 Manajemen SDM dan Teknologi Informasi di BpK Tabel Rincian Formasi Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan Jumlah Formasi putra/ putri papua dan papua Barat 5 1 181 1 10 10 1 40 5 30 15 2 1 1 3 300 107
Pada tahun 2017 Subbagian Perencanaan dan Rekrutmen telah mengusulkan permohonan formasi kebutuhan pegawai pada pelaksana BPK untuk tahun 2018 s.d. 2022 berdasarkan hasil evaluasi perhitungan analisis beban kerja pemeriksa yaitu sebanyak 2.339 pemeriksa dan 293 pelaksana. Formasi sebanyak 2.632 orang itu dibagi dalam 5 tahun proses rekrutmen. Tabel pendaftar CpnS BpK 2017 no Jabatan kualifikasi pendidikan (s1) pendaftar memenuhi syarat Lolos nilai ambang Batas 1 Asesor SDM Psikologi 486 402 117 2 Pemeriksa Akuntansi 12.400 9977 1.810 Manajemen 2.502 1791 177 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan 1.271 988 142 Hukum 2.678 2157 396 Komunikasi 450 347 57 Teknik Informatika/ Sistem Informatika 4.166 2843 363 Teknik Sipil 1.229 1003 167 Sastra 277 200 39 Hubungan Internasional 57 46 10 Teknik Lingkungan 51 37 16 Jumlah 25.567 19.791 3.294 108 BAB 4 Manajemen SDM dan Teknologi Informasi di BpK no. uraian kebutuhan pegawai rencana rekrutmen pegawai 2018 2019 2020 2021 2022 1. Pemeriksa 2.092 Proyeksi Pemeriksa Pensiun 2018-2022 247 Total Kebutuhan Pemeriksa 2.339 600 600 600 300 239 2. Jabatan Pelaksana 181 Proyeksi Jabatan Pelaksana Pensiun 2018-2022 112 Total Kebutuhan Jabatan Pelaksana 293 60 60 60 60 53 Total Kebutuhan pemeriksa dan Jabatan pelaksana 2.632 660 660 660 360 292 4. asesmen kompetensi individu pejabat Bpk Asesmen kompetensi pegawai BPK dilaksanakan untuk mendukung reformasi birokrasi khususnya terkait pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Reformasi Birokrasi pengelolaan SDM BPK mengacu kepada Human Resources Management (HRM) Plan BPK yang tertuang dalam SK Sekjen nomor 486 tahun 2009, yang menggunakan prinsip pengelolaan SDM berbasis kompetensi. Tabel Daftar Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai 2018-2022 Oleh sebab itu, asesmen kompetensi mempengaruhi seluruh aspek pengelolaan SDM, mulai dari proses rekrutmen, manajemen karir, manajemen kinerja, hingga pelatihan dan pengembangan pegawai. Sebagai dasar pengelolaan SDM berbasis kompetensi, model kompetensi BPK disusun dan ditetapkan melalui SK Sekjen nomor 380 tahun 2009. Metode asesmen kompetensi yang diterapkan BPK adalah Assessment Center, yaitu metode pengukuran kompetensi yang menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi dan dilakukan oleh beberapa asesor. Metode ini dipilih karena memiliki nilai validitas yang lebih tinggi dibandingkan BAB 4 Manajemen SDM dan Teknologi Informasi di BpK 109
110 metode lainnya. Penilaian yang dilakukan oleh lebih dari satu asesor dapat mengurangi bias atau subjektivitas. Alat ukur atau simulasi yang digunakan Assessment Center BPK meliputi: 1Tes kognitif, yang digunakan untuk mengukur kemampuan analisis atau penalaran secara verbal, numerik, atau manajerial. 2 Tes kepribadian, yang digunakan untuk mengungkap potensi atau kecenderungan berpikir dan bertindak dalam menghadapi berbagai situasi pekerjaan. 3Simulasi individu, yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah, penyusunan prioritas, pengambilan keputusan, maupun perencanaan dan pengelolaan tugas. 4Simulasi kelompok, yang digunakan untuk mengukur kemampuan menjalin relasi serta efektivitas pengelolaan diri individu saat bekerja dalam situasi kelompok. 5Wawancara kompetensi, yang digunakan untuk mengungkap berbagai aspek kompetensi melalui pengalaman individu dalam melaksanakan penugasan. BAB 4 Manajemen SDM dan Teknologi Informasi di BpK Pada tahap awal penerapan HRM Plan BPK, antara tahun 2009 hingga 2010, pelaksanaan assessment center ditujukan untuk pemetaan kompetensi dalam rangka pengembangan kapasitas struktural BPK. Pada tahun 2009 dilaksanakan asesmen bagi 62 orang pejabat struktural eselon II dan 156 orang pejabat struktural eselon III. kepemimpinan pejabat Berdasarkan hasil asesmen dilakukan pemberian umpan balik kepada setiap peserta untuk memberikan pemahaman mengenai Selanjutnya kompetensi masing-masing. dilaksanakan pelatihan Leadership Executive untuk menindaklanjuti kebutuhan pengembangan kompetensi peserta. Pada tahun 2010 dilaksanakan asesmen bagi 248 kepala seksi atau pejabat struktural eselon IV pada satuan kerja pemeriksaan yang bertujuan untuk pemetaan sebagai dasar pengembangan kompetensi pada Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP). JFP mulai diterapkan pada tahun 2011 menindaklanjuti Permenpan dan RB nomor 17 tahun 2010 tentang JFP dan Angka Kreditnya. Selanjutnya, SK Sekjen nomor 519 tahun 2012 tentang Mekanisme Sertifikasi Peran JFP mengatur bahwa aspek kompetensi menjadi pertimbangan dalam penetapan peran JFP sehingga perlu dilaksanakan asesmen secara rutin untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sejak tahun 2011 hingga saat ini setiap tahunnya dilaksanakan asesmen bagi lebih dari 400 orang pejabat fungsional pemeriksa ini melampaui kapasitas pelaksanaan asesmen BPK yang memiliki kurang dari 15 orang asesor internal. Oleh sebab itu, asesmen bagi pejabat struktural belum dapat dilaksanakan secara rutin. (PFP). Jumlah Asesmen bagi pejabat struktural baru dilaksanakan kembali untuk memenuhi UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperkuat dengan PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang mengatur bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus dilaksanakan melalui seleksi terbuka dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. BAB 4 Manajemen SDM dan Teknologi Informasi di BpK 111
112 Oleh sebab itu, asesmen kompetensi menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Assessment Center untuk pengisian JPT Madya maupun Pratama dilaksanakan sejak tahun 2016 dan telah diikuti 167 orang pejabat struktural. Hingga saat ini, biro SDM sedang menggarap konsep Manajemen Talenta yang nantinya akan memberikan gambaran utuh mengenai peta potensi, kompetensi, dan kinerja seluruh pegawai BPK. Untuk mewujudkan hal tersebut, asesmen kompetensi perlu dilakukan baik bagi pejabat struktural, fungsional, maupun pelaksana BPK. Oleh sebab itu, pada tahun-tahun berikutnya, asesmen kompetensi bagi pejabat struktural maupun pelaksana perlu menjadi agenda rutin assessment center BPK. 5. pengembangan Teknologi informasi Biro Teknologi Informasi menjadi garda terdepan Badan Pemeriksa Keuangan menghadapi era cepat. digitalisasi, Perubahan ini juga harus dilakukan BPK dalam proses pemeriksaan penggunaan keuangan negara. yang berkembang sangat Sejumlah terobosan dilakukan Biro TI BPK dalam membantu para pemeriksa menjalankan tugasnya, sehingga bisa lebih cepat, lebih cermat, dengan hasil lebih akurat, akuntabel dan transparan. Ada empat target Biro TI, yaitu meningkatkan keamanan data dan informasi, meningkatkan integrasi seluruh sistem informasi BPK, meningkatkan ketersediaan dan keberlanjutan layanan TI, dan meningkatkan dukungan TI dalam pemeriksaan. Upaya meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam pemeriksaan diwujudkan dengan pemutakhiran sistem informasi untuk Pemeriksaan: yakni SiAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan) dan SMP (Sistem Manajemen Pemeriksaan). Langkah lain adalah melakukan pemutakhiran Portal e-Audit dan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) di SiAP ini merupakan sistem aplikasi yang digunakan sebagai alat kerja yang membantu tugas-tugas pemeriksaan BAB 4 Manajemen SDM dan Teknologi Informasi di BpK dengan efisien sehingga diharapkan dapat membantu mengatasi masalah yang biasanya timbul di dalam kegiatan pemeriksaan. SiAP akan mendorong budaya kerja yang disiplin, konsisten dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam praktiknya, SiAP membantu pengelolaan Kertas Kerja Pemeriksaan yang bersifat rahasia. Saat ini SiAP sudah memasuki pengembangan kesembilan, yang dikenal sebagai SiAP Versi 9. Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) saat ini sudah pengembangan versi 2, yang bisa diakses masuk di Portal ini menyajikan informasi mengenai seluruh proses pemeriksaan di lingkungan BPK- RI yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan evaluasi hasil pemeriksaan. SIPTL sangat bermanfaat untuk memeriksa apakah rekomendasi yang dikeluarkan BPK sudah ditindaklanjuti. Sistem ini sangat membantu karena semakin banyaknya rekomendasi yang dikeluarkan BPK di samping luasnya cakupan wilayah pemeriksaan BPK. Pada 2005-2016, BPK telah menerbitkan 437 ribu rekomendasi dengan nilai setara US$ 18 miliar. Aplikasi ini pernah dipresentasikan pada 10th Meeting of Intosai Working Group on Value and Benefit of SAI (WGVBS) pada 6-8 September 2017 di Mexico City, Meksiko, dan mendapat sambutan hangat. BAB 4 Manajemen SDM dan Teknologi Informasi di BpK Portal e-Audit dan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) di bpk.go.id. 113
114 BAB 5 pendidikan dan pelatihan pemeriksaan Keuangan negara BaB 5 pendidikan dan peLaTihan pemeriksaan keuangan negara BAB 5 pendidikan dan pelatihan pemeriksaan Keuangan negara 115
116 1. perubahan pusdiklat menjadi Badiklat Badan Pendidikan dan Latihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) merupakan Unit Pelaksana BPK, yang sebelumnya bernama Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat). Badiklat PKN dibentuk berdasarkan Surat Keputusan BPK Nomor 14/K/I- XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana badan Pemeriksa Keuangan, yang dikeluarkan pada 29 September 2017. Perbedaan di antara Pusdiklat dan Badiklat PKN adalah jika sebelumnya Pusdiklat merupakan Satuan Kerja Eselon II, maka Badiklat menjadi Satuan Kerja Eselon I. Badiklat PKN bertanggung jawab pada pimpinan BPK. Badiklat PKN mempunyai tugas untuk merancang, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi (diklat) dan kegiatan pendidikan dan pelatihan pembimbingan bagi pelaksana BPK dan diklat bagi pihak di luar BPK. Selain itu, Badiklat PKN juga bertugas menyelenggarakan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, serta akreditasi unit penyelenggara diklat di bidang pemeriksaan keuangan negara. Peningkatan status dari Satuan Kerja Eselon II menjadi Unit Pelaksana BPK menunjukkan pentingnya posisi pendidikan dan pelatihan di BPK. Sebagai pusat pendidikan, Badiklat harus selalu bisa melahirkan pemeriksa-pemeriksa tangguh dan kompeten. Apalagi pemeriksa selama ini menjadi ujung tombak BPK dalam menjalankan wewenang sebagai pemeriksa penggunaan keuangan negara. Pembentukan Badiklat juga sejalan dengan meningkatnya permintaan pihak luar baik dari pihak pemerintahan maupun swasta terhadap penyediaan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan. Untuk menjawab tantangan itu, Badiklat PKN BPK bertransformasi dari Training Center menjadi Excellence Learning Center bagi pemeriksaan keuangan negara. Salah BAB 5 pendidikan dan pelatihan pemeriksaan Keuangan negara Bagan Struktur Badiklat BPK Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional BAB 5 pendidikan dan pelatihan pemeriksaan Keuangan negara 117
Diklat kepemimpinan tingkat III untuk mengembangkan kompetensi manajerial pegawai BPK pada April 2017. 118 satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk Komite Pembelajaran yang merupakan forum formal beranggotakan seluruh pimpinan satuan kerja di BPK RI. Komite Pembelajaran akan menjadi jembatan untuk mewujudkan sinergi antar satuan kerja dalam mencapai pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Sepanjang 2017, sejumlah pelatihan digelar Badiklat PKN seperti diklat kepemimpinan untuk mengembangkan kompetensi manajerial pada April 2017, serta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Diklatpim Tingkat III Angkatan II Tahun 2017 pada Juli 2017. Badiklat PKN juga mengundang pihak luar untuk memberikan kelas, seperti kerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar pelatihan Dasar-Dasar Intelijen pada September 2017. Peserta diajarkan teknik fotografi, wawancara dan penjejakan untuk kepentingan pemeriksaan investigatif. Dengan asosiasi badan pemeriksa internasional (SAI), Badiklat juga melaksanakan pelatihan internasional tentang audit kehutanan pada September 2017. Peserta diajarkan penentuan topik audit, identifikasi bukti, metodologi audit, serta persiapan matriks desain audit. BAB 5 pendidikan dan pelatihan pemeriksaan Keuangan negara 2. peresmian Balai diklat gowa Tempat Pendidikan dan Latihan milik BPK tidak hanya berada di Kalibata, Jakarta Selatan. Selain Badan Pendidikan dan Latihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) itu, BPK juga mempunyai tiga Balai Diklat, yaitu di Medan, Yogyakarta, dan Makassar. Ketiga Balai ini bertugas menggelar pendidikan dan latihan di wilayah masing-masing, yakni Balai Diklat Medan untuk wilayah Barat, Balai Diklat Yogyakarta untuk wilayah tengah, dan Balai Diklat Makassar untuk wilayah Indonesia Timur. Sejak Januari 2017 Balai Diklat Makassar dipindahkan ke Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pengembangan balai diklat ini didorong oleh semakin besarnya kebutuhan pengembangan kompetensi bagi pelaksana BPK di wilayah Indonesia Timur termasuk para pengelola keuangan Inspektorat di wilayah Indonesia Timur. Balai Diklat BPK di Gowa ini dikembangkan sesuai dengan tema pembelajaran yakni sebagai diklat infrastruktur. Gedung Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gowa ini dibangun di atas tanah seluas 20.313 m2 berlokasi di Jalan HM. Yasin Limpo, Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Balai Diklat ini dibangun dengan tiga gedung utama yaitu Gedung Perkantoran dan Diklat, Gedung Sarana Asrama dan Wisma, serta gedung sarana ibadah. BAB 5 pendidikan dan pelatihan pemeriksaan Keuangan negara Gedung Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gowa, Sulawesi Selatan. 119
Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis saat peresmian Balai Diklat Gowa. 120 Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis dalam sambutan peresmian mengatakan, Pembangunan Balai Diklat Gowa merupakan wujud dukungan BPK pada profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia pemeriksa keuangan negara. Keberadaan Balai Diklat Gowa tidak hanya ditujukan untuk pengembangan kompetensi pemeriksa BPK di seluruh Indonesia, tetapi juga dapat mencakup pengembangan kompetensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di seluruh Indonesia. Peresmian Balai Diklat diiringi dengan Seminar bertopik "Tantangan Organisasi terhadap Pengembangan SDM" di Auditorium Balai Diklat. Narasumber seminar ini adalah Ketua BPK, Anggota BPK, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Gubernur Sulawesi Selatan, serta Anggota DPR. Tema seminar ini terinspirasi dari pandangan bahwa di masa mendatang, organisasi apapun termasuk institusi pemerintah tidak dapat kaku terhadap ketentuan dan prosedur yang dibuatnya sendiri. Semua organisasi dituntut memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap dinamika lingkungan. Adaptasi telah menjadi suatu keharusan dan oleh karenanya organisasi harus memiliki SDM yang tidak hanya kompeten, beretika, sehat jasmani dan rohani, tetapi juga harus adaptable. Tantangan ini pula yang menjadi peran Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara untuk menjawabnya. BAB 5 pendidikan dan pelatihan pemeriksaan Keuangan negara 3. perkembangan sarana dan prasana Badiklat pkn Badan Pendidikan dan Latihan Pemeriksaan Keuangan Negara memiliki sejumlah sarana dan prasarana lengkap untuk menggelar pelatihan. Dibangun di atas tanah seluas 27.790 m2 di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan, kompleks Badiklat terdiri atas 17 bangunan. Di Ruang Pembelajaran, terdapat satu auditorium, satu aula dan 8 ruang belajar. Di Wisma, terdapat 3 ruang pertemuan, 2 laboratorium komputer, dan satu ruang laboratorium praktik penyusunan dan pemeriksaan, ruang simulasi pengadilan, perpustakaan dan masjid. Di sini juga ada ruang bioskop untuk sarana pembelajaran multi media. Untuk peserta pelatihan yang menginap, Wisma Badiklat dengan bangunan tujuh lantai dilengkapi 75 kamar (30 kamar standar, 37 kamar deluxe, 6 kamar eksekutif, dan 2 kamar VIP), 3 ruang pertemuan dan 2 ruang makan. Sarana dan prasarana ini memungkinkan Badiklat menggelar dua atau tiga kelas berbeda secara bersamaan. Lokasi Badiklat di Jakarta Selatan termasuk mudah dijangkau baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum seperti kereta komuter. Selain di Jakarta, Badiklat juga mempunyai Balai Pendidikan dan Latihan di Medan, Yogyakarta, dan Gowa. Di Medan, Balai Diklat memiliki dua bangunan. Satu BAB 5 pendidikan dan pelatihan pemeriksaan Keuangan negara Gedung Badan Pendidikan dan Latihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Kalibata, Jakarta Selatan. 121
122 bangunan 2 lantai dengan enam ruang kelas masing-masing seluas 67 m2, ruang komputer, ruang tunggu instruktur, dan perpustakaan. Bangunan lainnya untuk auditorium seluas 1.368 m2. Di bawahnya untuk ruang makan dan poliklinik. Balai Diklat Medan juga dilengkapi gedung 3 lantai seluas 2.285 m2 dengan 72 kamar, serta sarana olahraga. Balai Diklat Yogyakarta mempunyai fasilitas 3 ruang kelas berkapasitas masing-masing 40 orang dan 2 laboratorium komputer dengan kapasitas masing-masing 20 orang. Balai juga dilengkapi wisma dengan 40 kamar tidur untuk tempat menginap peserta. Pelatihan di Balai Diklat DIY juga bisa memanfaatkan fasilitas di Kantor BPK Perwakilan DIY, yaitu auditorium, perpustakaan, poliklinik dan lahan parkir. 4. program diklat pemeriksaan dan non pemeriksaan Badan Pendidikan dan Latihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) menyelenggarakan sejumlah pelatihan baik yang materinya pemeriksaan maupun non-pemeriksaan. Selama tahun 2017, Diklat Pemeriksaan yang diselenggarakan adalah Diklat Fungsional Pemeriksa dan Diklat Teknis Pemeriksaan. Diklat Teknis Pemeriksaan mencakup Pemeriksaan Keuangan, Kinerja, Investigatif, dan PDTT. Masing-masing diklat terdiri dari sejumlah topik / materi pelatihan. (Tabel Kurikulum Badiklat PKN 2017) Untuk program pelatihan non pemeriksaan, Badiklat PKN menyelenggarakan antara lain Diklat Prajabatan untuk CPNS, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis Kelembagaan tentang Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, serta Penelitian dan Pengembangan, Diklat Kehumasan, Diklat SDM, Diklat Hukum, Diklat Keuangan dan Diklat Pengadaan barang dan Jasa. Selain itu, Badiklat PKN juga menyelenggarakan untuk kalangan di luar BPK, yaitu Pra Penugasan Kantor Akuntan Publik Partner dan Pemeriksa, serta Sertifikasi KAP Partner dan Pemeriksa. BAB 5 pendidikan dan pelatihan pemeriksaan Keuangan negara kurikuLum BadikLaT pkn 2017 diklat pemeriksaan diklat non pemeriksaan BAB 5 pendidikan dan pelatihan pemeriksaan Keuangan negara 123
diklat pemeriksaan investigatif 124 BAB 5 pendidikan dan pelatihan pemeriksaan Keuangan negara diklat kelembagaan BAB 5 pendidikan dan pelatihan pemeriksaan Keuangan negara 125
diklat humas 126 BAB 5 pendidikan dan pelatihan pemeriksaan Keuangan negara
BaB 6 penCapaian insTiTusi BAB 6 pencapaian Institusi 127
Penghargaan pembangunan zona integritas diterima BPK pada kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia 12 Desember 2017. 128 1. Bpk raih penghargaan pembangunan Zona integritas menuju WBk dan WBBm Selain bertugas menegakkan integritas lembaga lain melalui kegiatan pemeriksaan keuangan, BPK juga tak henti-hentinya berupaya untuk menegakkan integritas lembaganya. Kerja keras itu berbuah dengan diperolehnya penghargaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2017. Penghargaan pembangunan zona integritas diterima BPK pada kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia 12 Desember 2017. Penghargaan diberikan karena BPK dinilai telah turut berpartisipasi dan berkomitmen dalam mendukung pemberantasan dan pencegahan korupsi melalui pemberian pelayanan publik secara baik serta mencegah terjadinya korupsi, khususnya di itu penghargaan diberikan atas prestasi BPK dalam membangun unit kerja pelayanan percontohan secara sistematis menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). lingkungan BPK. Selain BAB 6 pencapaian Institusi Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saat itu Asman Abnur dan diterima langsung oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta. 2. empat Bpk perwakilan Terima penghargaan pada hakordia 2017 Tak hanya BPK Pusat yang secara kelembagaan menerima Penghargaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. Empat BPK Perwakilan juga menerima anugerah untuk kategori unit kerja. Empat Satuan kerja BPK yang menerima penghargaan yakni BPK Perwakilan Provinsi Riau, BPK Perwakilan Provinsi Aceh, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan itu diberikan kepada instansi yang berupaya nyata memberikan pelayanan publik dengan baik serta lingkungannya. Penghargaan mencegah korupsi di diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur dan Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif. Asman Abnur mengatakan, reformasi Birokrasi merupakan sistem langkah utama untuk melakukan penataan BAB 6 pencapaian Institusi 129
130 penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, efektif dan efisien. Sasarannya jelas, yaitu agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Namun demikian, menurut Menteri Asman, dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi tersebut tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Hal ini karena beberapa hal, antara lain luasnya cakupan yang harus dilakukan perbaikan, kompleksitas permasalahan yang dihadapi karena banyaknya tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan dan regulasinya, serta perubahan pola pikir dan perilaku negatif birokrasi yang sudah mengakar. "Oleh karena itu, untuk mempercepat pencapaian sasaran hasil tersebut, instansi pemerintah wajib membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan bagi seluruh unit-unit kerja pelayanan lainnya," katanya. BAB 6 pencapaian Institusi 3. Bpk Terima penghargaan Jdih Terbaik Tahun 2017 BPK menerima penghargaan sebagai pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum instansi untuk (JDIH) kementerian/lembaga pada tahun 2017. JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum. terbaik kategori Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota yang mengelola dengan baik JDIH di instansinya . Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Nasional berdasarkan hasil evaluasi yang mereka lakukan. Penilaian didasari atas sejumlah aspek seperti aspek pengelolaan JDIHN, evaluasi website sesuai 7 (tujuh) kriteria website yang baik, serta penilaian atas upaya membangun kerja sama yang berkesinambungan dengan Pusat JDIHN. Penilaian juga diberikan atas upaya pembinaan, pengembangan, dan evaluasi JDIH di lingkungan lembaganya Selain kepada BPK, untuk tahun 2017 penghargaan juga diberikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Informatika, serta Kementerian BUMN. Kementerian Komunikasi BAB 6 pencapaian Institusi BPK menerima penghargaan sebagai pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik untuk kategori instansi kementerian/ lembaga pada tahun 2017. 131
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bisa diakses di go.id secara gratis 132 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bisa diakses di secara gratis. Di situs web ini, pengunjung bisa membuka sejumlah produk hukum seperti UUD 1945, perundang-undangan, peraturan BPK, keputusan BPK dan peraturan menteri. Pengunjung juga bisa mendapatkan berbagai informasi tentang hasil pemeriksaan dan informasi hukum lain. 4. penghargaan dari media Penghargaan lainnya yang baru-baru ini diterima BPK adalah penghargaan di bidang kehumasan atau public relation (PR). BPK meraih penghargaan sebagai Lembaga Negara Terpopuler di Media 2017 pada ajang PR Indonesia Award (PRIA). PRIA adalah kompetisi yang rutin diadakan PR Indonesia sejak tahun 2016. Untuk tahun 2017, kompetisi diikuti oleh korporasi dan organisasi, baik pemerintah maupun nonpemerintah. PRIA merupakan bagian dari komitmen PR Indonesia dalam mengapresiasi kinerja humas/public relation (PR) yang unggul dari korporasi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Peserta kompetisi untuk tahun ini meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2017 yang sebanyak 237 peserta dari BAB 6 pencapaian Institusi berbagai lembaga dan korporasi. Kompetisi ini memberikan penghargaan untuk 9 kategori, yakni: Owned Media, Kanal Digital, Program PR, Program CSR, Penanganan Krisis, Manual (pedoman) Tata Kelola Kehumasan, Departemen PR, hingga Laporan Tahunan. Selain itu, PRIA juga bekerja sama dengan perusahaan media monitoring sehingga menghadirkan kategori Terpopuler di Media yang berbasis jumlah eksposure di 174 media cetak mainstream di Indonesia. Selain dari PRIA, BPK juga memperoleh penghargaan dari media sebagai lembaga pemerintah berprestasi atau Best Achiever in State Institution versi Obsession Media Group. Penghargaan diberikan, karena BPK dinilai telah menunjukkan dedikasinya, khususnya dalam konteks pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran. Penghargaan itu tak terlepas dari transformasi di tubuh "penjaga harta negara" tersebut. Transformasi itu antara lain terkait tata kelola internal, penerapan standar audit secara internasional, serta pemastian quality control dan quality assurance. Selain juga karena keberhasilan BPK terus memperluas zona integritasnya ke wilayah bebas korupsi pada setiap unit kerjanya. Serta karena usahanya membangun Knowledge Management Organization dengan menerapkan berbagai macam standar kriteria. BAB 6 pencapaian Institusi BPK meraih penghargaan sebagai Lembaga Negara Terpopuler di Media 2017 pada ajang PR Indonesia Award (PRIA) 2018. Penghargaan ini diterima oleh Gunarwanto, Kepala Direktorat Penelitian dan Pengembangan BPK di Jalan Tunjungan Surabaya. 133
134 BAB 7 peran Serta BpK Dalam Kancah Internasional BaB 7 peran serTa Bpk daLam kanCah inTernasionaL BAB 7 peran Serta BpK Dalam Kancah Internasional 135
136 1. hubungan multinasional Sejak bergabung dengan Organisasi Lembaga Audit International INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) pada 1968, BPK terus meningkatkan peran aktifnya. Baik sebagai project leader, project member, penyokong draf dokumen, subject matter expert, instruktur, peserta pertemuan/workshop/pelatihan maupun sebagai tuan rumah kegiatan. Saat ini BPK telah menjadi anggota dari 8 Working Group, sub Committee on Peer Review, dan ISSAI 30 Review Project. Bidang Working Groups meliputi berbagai bidang pemeriksaan, seperti lingkungan, fraud dan money laundering, Key National Indicator, reformasi finansial dan moneter hingga berbagai program pengembangan kapasitas yang diselenggarakan oleh INTOSAI Development Initiative (IDI). Sejak 2016 BPK juga menjadi anggota Panel Pemeriksa Eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Panel Pemeriksa Eksternal PBB adalah forum bagi para pemeriksa eksternal untuk 44 organisasi di lingkungan PBB. Forum ini bertujuan memberikan masukan kepada Sekjen PBB dalam memperbaiki tata kelola keuangan organisasi PBB. Panel terdiri atas para Ketua Badan Pemeriksa dari 11 negara, yaitu Inggris, Jerman, Chile, Prancis, India, Filipina, Swiss, Italia, Ghana, Indonesia, dan Canada. Terpilihnya BPK sebagai anggota panel tak terlepas dari keberhasilannya menjadi external auditor IAEA (International Atomic Energy Agency) sejak 17 September 2015. Dalam IAEA Programme and Budget Committee Meeting pada 8 Mei 2017, disampaikan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan kinerja IAEA tahun buku 2016. Auditor BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan IAEA tahun buku 2017 pada bulan Oktober - November 2017. Selain penugasan sebagai external auditor IAEA, salah satu auditor BPK, Sdr. Amri Lewa sejak 5 Maret 2015 ditunjuk sebagai anggota Auditor External Independent BAB 7 peran Serta BpK Dalam Kancah Internasional International Anti-Corupption Academy (IACA) bersama 2 auditor lain dari Rusia dan Austria. Mereka bertugas untuk periode 3 tahun. Maret 2017, yang bersangkutan telah melaksanakan tugas periode terakhirnya mengaudit laporan keuangan IACA tahun buku 2016. IACA menilai kinerja Sdr. Amri Lewa sangat baik dan sesuai standar audit host-country international, serta dianggap cakap dalam kapasitasnya sebagai jurubicara Auditor External Independent IACA. Selain Amri, BPK juga menunjuk Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya, Novy G.A. Pelenkahu sebagai Anggota FIPP (Forum INTOSAI Professional Pronouncement). Forum beranggotakan 15 expert dari seluruh dunia ini aktif menyusun standarisasi dan harmonisasi standar pemeriksaan di INTOSAI. for BPK sebagai Project Leader pada WG-ITA (Working Group on IT Audit), juga aktif dalam penyusunan guidance on Data Analytic. Project yang beranggotakan 12 SAI ini direncanakan akan selesai disusun pada 2019. Melihat pengalaman BPK dalam melakukan audit manajemen bencana, ketua INTOSAI KSC juga meminta BPK menjadi Ketua penyusunan research project INTOSAI KSC on Emergency Preparedness. Project ini beranggotakan 13 SAI yang akan bekerja sama menyusun research project dan dijadwalkan selesai pada tahun 2019. BAB 7 peran Serta BpK Dalam Kancah Internasional Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar menyampaikan Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja IAEA pada 8 Mei 2017. 137
138 Menjalankan amanat anggota INTOSAI WGEA, BPK didaulat menjadi Ketua dan Sekretariat INTOSAI WGEA hingga tahun 2019. Pada tahun 2017, sebagai Ketua dan Sekretariat INTOSAI WGEA, BPK telah memimpin jalannya pertemuan Steering Committee meeting di Washington dan berhasil menyepakati 12 project plan yang akan dijalankan oleh INTOSAI WGEA. Menyambung kontribusi BPK sebagai salah satu penyusun IDI INTOSAI KSC (Knowledge Sharing Committee) audit guidance on SDGs Preparedness dan sejalan dengan peran BPK sebagai Ketua INTOSAI WGEA (Working Group on Environmental Auditing), serta pengalaman BPK dalam mengaudit SDGs preparedness, telah memupuk kepercayaan dunia internasional terhadap BPK. Hal itu ditunjukkan dengan diundangnya BPK dalam berbagai konferensi internasional. Seperti pertemuan SAI Leadership and Stakeholder Meeting di New York, Regional Conference on Nurturing an Anti-Corruption Culture in the Asia Pacific Region di Seoul, Korea Selatan, Symposium on "Building Effective, Inclusive and Accountable Institutions and Public Administration for Advancing the 2030 Agenda for Sustainable Development" di Incheon, Korea Selatan dan menjadi pembicara dalam berbagai online meeting/ seminar baik dengan Ketua INTOSAI maupun UNDESA. Sebagai bentuk kontribusi aktif dan sharing knowledge terhadap juga mengirimkan trainernya ke berbagai training atau seminar internasional sepanjang tahun 2017. Antara lain pada INTOSAI WGEA International training on environmental audit di Jaipur, India; dan IDI INTOSAI KSC programme on auditing SDGs preparedness, serta IDI ASOSAI Blended learning Specialist Certification Programme. komunitas internasional, BPK-RI BAB 7 peran Serta BpK Dalam Kancah Internasional 2. kerja sama Lingkup asia / asean Peran BPK di kawasan Asean kian kukuh dengan penunjukannya sebagai Sekretariat ASEANSAI (ASEAN Supreme Audit Institutions) untuk periode 2018 - 2023, pada 2017. Dengan peran barunya ini, BPK diharapkan menjadi motor penggerak kegiatan ASEANSAI dan bertanggungjawab atas kegiatan kesekretariatan dan administrasi ASEANSAI. Awal Desember 2017 ASEANSAI menggelar ASEANSAI Annual Meeting on Monitoring and Evaluation di Jakarta. Dihadiri Ketua Komite ASEANSAI yaitu Supreme Audit Institution (SAI) Vietnam selaku Ketua Strategic Plan, SAI Filipina selaku Ketua Training Committee, SAI Laos selaku Executive Committee, dan SAI Malaysia selaku Ketua Knowledge Sharing Committee, serta BPK selaku Sekretariat ASEANSAI. Pertemuan yang digelar selama empat hari itu bertujuan mengevaluasi kegiatan ASEANSAI tahun 2018. Dari hasil evaluasi itu, akan disusun arah kegiatan ASEANSAI untuk tahun 2019. BPK menilai ASEANSAI perlu memperkuat manajemen organisasi melalui monitoring dan evaluasi kegiatan untuk memastikan penyelarasan kegiatan dengan ASEANSAI goals. Dengan penerapan sistem monitoring dan evaluasi, diharapkan setiap komite ASEANSAI dapat mengukur pencapaian kinerja dan identifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. BAB 7 peran Serta BpK Dalam Kancah Internasional Anggota BPK Agus Joko Pramono dalam Simposium Sustainable Development di Korea Selatan pada 5-8 Desember 2017. 139
Pertemuan ASEANSAI Summit ke-4 di Laos pada 6 November 2017. BPK terpilih sebagai Long Term Sekretariat ASEANSAI periode 2018-2013. 140 Pada 13-15 Februari 2017, BPK sebagai salah satu anggota ASOSAI Governing Board (GB) menjadi tuan rumah pertemuan ASOSAI Governing Board (GB) ke-51 di Kuta, Bali. Pertemuan ini dihadiri oleh 69 peserta dari 11 SAI anggota GB, 1 SAI anggota audit committee dan 3 SAI observer. Sebagai anggota ASOSAI Governing Board, BPK ikut memberikan masukan keputusan-keputusan strategis ASOSAI, antara lain terkait penerimaan anggota organisasi Sub-regional baru di wilayah Asia, kenaikan anggaran kegiatan ASOSAI serta persetujuan ASOSAI Operational Plan. terkait Selama tahun 2017 BPK beberapa kali menjadi tuan rumah penyelenggara kegiatan seminar Internasional, seperti pelaksanaan 51st ASOSAI Governing Board Meeting di Bali, ASEC dan ASEAN-related Institution/Entities Retreat di Bali, ASEANSAI the 8thStrategic Plan Committee Meeting on Developing the ASEANSAI Strategic Plan 2018-2021 di Bali, dan 9th INTOSAI KSC Meeting di Bali. 3. kerja sama Bilateral Hingga saat ini BPK terus menjalin kerja sama bilateral dengan SAI berbagai Negara, baik di Asia, Australia, Eropa hingga Afrika. Tujuan kerja sama ini untuk saling berbagi ilmu sehubungan dengan metode audit BAB 7 peran Serta BpK Dalam Kancah Internasional maupun pelaksanaan audit, serta dalam hal peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM masing-masing lembaga. Pada 1-2 November 2017, delegasi BPK berkunjung ke Western Australia Audit Office di Perth, Australia National Audit Office (ANAO), Australian Public Service Commission dan Australian Tax Office di Canberra. Dalam pertemuan dengan ANAO, Dalam kunjungan itu, BPK mendapat masukan tentang pengembangan sumber daya manusia. Dalam kaitan kerja sama bilateral BPK juga aktif mengirimkan resources person dan trainer ke berbagai training SAI mitra bilateral. Hal ini sebagai bentuk kontribusi aktif dan sharing knowledge. Beberapa kegiatan yang dilakukan di antaranya, Training on Performance Audit untuk Auditor SAO Laos di Vientiane, pelaksanaan program secondment terkait International relation bagi Officer SAO Laos di Jakarta, dan program secondment terkait pemeriksaan kinerja bagi Auditor Level Ketua Tim dari SAV Vietnam di Jakarta. dan Termasuk 16thTechnical Meeting dengan JAN Malaysia di Bali. Serta Seminar Bilateral dengan NIK Polandia dan SAO Ceko di Jakarta, dan Local Workshop dengan AITI (Badan Diklat) BAI Korea. Dengan BAI Korea, BPK mengadakan rapat kerja tentang pemeriksaan investigatif di Gedung BPK pada 25 September 2017. penandatanganan Renewal MoU BAB 7 peran Serta BpK Dalam Kancah Internasional Pertemuan BPK dan ANAO di Canberra membahas pengembangan SDM pada 1 November 2017. 141
142 BAB 8 peningkatan pemahaman publik tentang Bpk BaB 8 peningkaTan pemahaman puBLik TenTang Bpk BAB 8 peningkatan pemahaman publik tentang Bpk 143
Museum BPK di Magelang 144 1. museum Bpk ri magelang Sejak Januari 2017 Museum BPK RI memiliki wajah baru, menyusul selesainya renovasi dan penataan ulang. Kini Museum BPK tampak lebih menarik, dilengkapi ruangan yang didesain modern dan didukung dengan kemajuan teknologi. Perbaikan museum dengan konsep modern dimaksudkan agar museum tidak lagi diasumsikan sebagai bangunan yang menyeramkan. Masyarakat akan lebih berminat untuk mempelajari kesejarahan dengan segenap pancaindra. Tidak hanya melihat secara visual tetapi juga bisa membaca koleksi dan berinteraksi dengan teknologi multi media yang disediakan. BPK memperluas museum itu, karena awalnya lokasi museum memang terlalu sempit. Selain itu, desain sengaja dibuat lebih menarik, agar dapat memikat lebih banyak wisatawan. Sebelum datang, ada baiknya membuka situs web untuk mendalaminya. Dibuka untuk pertama kali pada 4 Desember 1997, Museum BPK RI kini menjadi salah satu museum sejarah yang modern di Indonesia. Museum yang terletak di Jalan P.Diponegoro, Kota Magelang, Jawa Tengah ini terus mengalami perkembangan. Dari semula hanya seluas 163,80 m², pada 2016 telah menjadi 3.880m². Museum yang dibangun di komplek bekas kantor Karesidenan Kedu BAB 8 peningkatan pemahaman publik tentang Bpk ini mengalami modernisasi sejak pimpinan Badan periode 2014-2019. Pembangunan Museum BPK ini digagas saat kepemimpinan BPK di bawah M. Yusuf. Namun pembentukan baru terealisasi di masa kepemimpinan J.B. Sumarlin tahun 1997. Pendirian Museum BPK ini berada di Magelang, tempat pertama kali Kantor BPK didirikan pada Januari 1947. Awalnya, BPK menempati bekas Gedung ANIEM (Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteits Maatschappij) perusahaan listrik milik Hindia Belanda. Saat ini, lokasi itu menjadi sekolah Yayasan Pendidikan Kristen Pantekosta di Jalan Tentara Pelajar No. 64 Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah. Tak lama berselang, BPK pindah ke Gedung Bea Cukai Magelang di Jalan Diponegoro No. 36, yang masih satu kompleks dengan eks Karesidenan Kedu. Setelah masa Agresi Militer I Belanda, Kantor BPK berpindah ke bangunan di sayap sebelah kiri Gedung Karesidenan Kedu. Lokasi inilah yang sekarang menjadi tempat berdirinya Museum BPK. Dari lokasi itu, kantor BPK sempat pindah ke ke Gedung Klooster yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 20 Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah. Sampai akhirnya pada 6 November 1947 keluar penetapan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1948 yang mengharuskan Kedudukan BPK berada BAB 8 peningkatan pemahaman publik tentang Bpk Display pameran di dalam Museum BPK di Magelang 145
146 di Yogyakarta, bersama kantor-kantor pemerintah lainnya. Hingga akhirnya kantor pusat BPK dipindah ke Jakarta. lebih Pembangunan Museum BPK ditujukan untuk memperkenalkan BPK kepada masyarakat luas. Visi pembangunan museum ini menjadi pusat pelestarian nilai dan pengetahuan serta hasil kerja BPK yang komunikatif, edukatif, dan rekreatif. Sedangkan misi museum untuk menyelenggarakan pembelajaran, menyebarkan informasi tentang kinerja BPK dalam mengawal pengelolaan keuangan negara dan melaksanakan riset yang terkait perlindungan, pengembangan, pemanfaatan nilai dan pengetahuan tentang BPK. 2. Festival Film kawal harta negara Untuk mendorong peran serta dan pelibatan masyarakat dalam membantu tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, BPK menyelenggarakan kegiatan Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN). FFKHN merupakan program kerja sama antara BPK dan Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Kegiatan ini terdiri dari kompetisi film pendek fiksi dan dokumenter, kompetisi video citizen journalism, workshop film, pitching forum dan produksi film. Acara ini digelar pertama kalinya tahun 2017. Rangkaian acara FFKHN ini berlangsung dari tanggal 14 Maret 2017 hingga 7 Juli 2017. Kegiatan festival dilengkapi dengan roadshow ke berbagai kota, yakni Jakarta, Magelang, Ternate, Medan, dan Malang. Dalam kegiatan roadshow di setiap kota itu dilakukan kegiatan berupa workshop, talkshow, pemutaran film dan pitching forum yang menghadirkan narasumber dari pembuat film ternama, praktisi televisi, akademisi dan praktisi video citizen journalism. Dari kegiatan itu terjaring usulan ide cerita film dokumenter maupun cerita fiksi tentang tema Mengawal Harta Negara. BAB 8 peningkatan pemahaman publik tentang Bpk Selanjutnya dari usulan itu, dipilih satu cerita untuk masing-masing daerah sebagai pemenang. Bagi peserta yang ceritanya menjadi pemenang disediakan dana untuk pembuatan film dengan diberikan dukungan mentoring dan dukungan editing. Di akhir program diumumkan pemenang masing-masing kategori. Panitia FFKHN menerima 176 karya film peserta dari berbagai wilayah di Indonesia antara lain Jakarta, Bandung, Purbalingga, Yogyakarta, Malang, Denpasar, serta Makassar. Setelah proses penjurian, terpilih 23 film yang menjadi nominasi. Pemenang merupakan hasil seleksi para juri yang terdiri dari tim BPK dan USAID bersama sutradara Slamet Rahardjo Djarot, Helmy Yahya selaku profesional, sutradara Danial Rifki, Dewi Laila Sari (NET TV), serta penulis dan kritikus film Totot Indrarto. BAB 8 peningkatan pemahaman publik tentang Bpk Para pemenang Festival Film Kawal Harta Negara 2017. 147
Pembukaan FFKHN 2017 oleh Ketua BPK Harry Azhar, disaksikan oleh Anggota BPK dan perwakilan dari USAID pada 14 Maret 2017. Roadshow FFKHN 2017 di Museum BPK di Magelang oleh Wakil Ketua BPK SaptoAmal Damandari, pada 23 Maret 2017. 148 BAB 8 peningkatan pemahaman publik tentang Bpk Roadshow FFKHN 2017 di Perwakilan BPK di Medan pada 6 April 2017. BAB 8 peningkatan pemahaman publik tentang Bpk Roadshow FFKHN 2017 di Perwakilan BPK Ternate pada 30 Maret 2017. Roadshow FFKHN 2017 di Universitas Brawijaya Malang pada 11 April 2017. 149
Berikut ini adalah daftar pemenang pitching forum dan kompetisi film FFKhn 2017: Kategori Film Fiksi pelajar Judul Film: Ir. Soemarno Produksi: Jamaah Cinema Mahasiswa, Yogyakarta Kategori Film Fiksi umum Judul Film: Sedeng Sang Produksi: Bor(n)eo Films, Yogyakarta Special Jury award Kategori Film Fiksi umum Judul Film: Amarta (Gadis dan Air) Produksi: Lajar Tantjap, Yogyakarta Kategori Film Dokumen umum Judul Film: Penutur Terakhir Produksi: Sinema Produksi Meraki, Jakarta Kategori Film Dokumenter pelajar Judul Film: Beras Bosok Kanggo Rakyat Produksi: Brankas Film, Purbalingga Kategori Citizen Journalism pelajar Judul Film: Papan Anggaran Desa Produksi: Sabuk Sinema/ SMAN 1 Bukateja, Purbalingga 150 BAB 8 peningkatan pemahaman publik tentang Bpk Kategori Citizen Journalism umum Judul Film : Selesai Direhab oleh Pemerintah, Sekolah Ini Terbengkalai Produksi : Eksani (Surakarta) pitching Forum Kategori Fiksi Judul Film : Gosip Produksi : Rumahku Films, The Story Company, VSI Films Studio, Jakarta pitching Forum Kategori Dokumenter Judul : Gedung Kebudayaan Produksi : KSI Cinemart, Medan Kategori Iklan Layanan Masyarakat Tidak ada pemenang. Film-film ini bisa disaksikan di kanal resmi BPK di Youtube, BPK RI Official. BAB 8 peningkatan pemahaman publik tentang Bpk 151
Pembukaan kegiatan Olimpiade Audit untuk Negeri "BPK Audination" pada 27 November 2017. 152 3. olimpiade audit Bertujuan memberikan edukasi dan sosialisasi ilmu audit pemerintahan dan profesi auditor, BPK menggelar kegiatan Olimpiade Audit untuk Negeri yang diberi nama BPK Audination. Olimpiade Audination. merupakan rangkaian perlombaan antar kampus perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia terkait mata kuliah auditing. Olimpiade Audit Untuk Negeri merupakan olimpiade audit tingkat nasional pertama dan satu-satunya di Indonesia. Bentuk kegiatannya berupa serangkaian perlombaan dan kegiatan yang terkait pemeriksaan (auditing) antar-perguruan tinggi. Acaranya meliputi Seminar Auditing (AUDISHARE), focus group discussion tentang kurikulum audit sektor publik, lomba cerdas cermat (AUDIKNOW), lomba debat Audination (AUDITISME), lomba praktikum terkait Audination Audination lomba karya publikasi (AUDICREATE). (AUDIRACE), (AUDEA), serta lomba karya tulis tanggal 27-30 Olimpiade November 2017 di Badan Diklat PKN BPK RI Kalibata, Jl ini diselenggarakan pada BAB 8 peningkatan pemahaman publik tentang Bpk Bina Warga II, Kalibata - Jakarta Selatan. Kegiatan ini diikuti 752 peserta dari 114 perguruan tinggi negeri dan swasta dari seluruh Indonesia. Karena pengetahuan dan pengalaman praktik pemeriksaan BPK dapat diharmonisasi dengan pembelajaran audit di perguruan tinggi, BPK merasa perlu membuat sebuah ajang yang dapat menciptakan harmonisasi di antara keduanya. Kegiatan ini untuk menciptakan interaksi antara BPK, auditor BPK, dengan dunia kampus. BPK merupakan satu-satunya lembaga pemeriksa ekstern pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab besar dalam pemeriksaan keuangan negara. Untuk itu BPK memerlukan pasokan tenaga auditor yang memiliki kompetensi handal. Hal ini menjadi tugas Badan Diklat PKN BPK RI untuk mencetak dan mempersiapkan tenaga auditor berintegritas, independen dan berjiwa profesional. Setiap tahun, kebutuhan akan auditor secara kualitas dan kuantitas terus meningkat. Untuk itu, Badan Diklat PKN BPK merasa perlu untuk mencari calon-calon pemeriksa terbaik dari seluruh Indonesia. Salah satu caranya dengan mengadakan kegiatan edukasi dan sosialisasi ilmu Audit Pemerintahan melalui kegiatan "BPK AUDINATION", Olimpiade Audit Untuk Negeri bagi mahasiswa. Dengan diselenggarakannya "BPK AUDINATION", peran auditor dapat lebih tersosialisasi secara utuh dan menarik minat para mahasiswa, sehingga melahirkan auditor-auditor BAB 8 peningkatan pemahaman publik tentang Bpk Suasana lomba Olimpiade Audit untuk Negeri "BPK Audination" yang dilaksanakan pada 27-30 November 2017. 153
154 yang cerdas dan handal. Lomba ini sekaligus menciptakan profesi pemeriksa menjadi salah satu profesi favorit dan bergengsi di negeri ini. 4. kuliah umum dan Talkshow tentang Bpk Badan Pemeriksa Keuangan banyak memberikan kuliah umum untuk memberikan pemahaman kepada publik khususnya kalangan akademisi mengenai tugas, fungsi dan wewenang BPK, juga tentang keuangan negara. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjalin dialog yang positif antara BPK dan civitas akademika sebagai langkah awal mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. BPK merasa berkepentingan atas optimalisasi pengelolaan keuangan negara, karena hal ini pada gilirannya akan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sepanjang tahun 2017, kuliah umum yang dilaksanakan BPK antara lain di depan mahasiswa dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 12 April 2017. Kuliah umum bertajuk "Peran BPK dalam Mendukung Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara" ini menghadirkan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Bahrullah Akbar sebagai pembicara. Anggota BPK memaparkan bahwa BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan demikian BPK memiliki peran untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tersebut dapat terwujud yaitu mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pada 25 November 2017, Bahrullah Akbar yang pada waktu itu menjabat Wakil Ketua BPK, menyampaikan kuliah umum kepada Resimen Mahasiswa dalam Kursus Kader Pelaksana Nasional (SUSKALAKNAS) Resimen Mahasiswa Indonesia Angkatan VIII Tahun Anggaran 2017 di Subang, Jawa Barat. Kuliah Umum yang disampaikan Wakil Ketua mengusung tema " Kebijakan dan Sistem Pengawasan Keuangan Negara". BAB 8 peningkatan pemahaman publik tentang Bpk Kuliah umum juga pernah disampaikan BPK pada peserta Pelatihan Revolusi Mental bagi Pemuda yang diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga Nasional Kementerian Pemuda dan Olah Raga di Jakarta, 28 Desember 2017. Selain kuliah umum, BPK juga banyak terlibat dalam kegiatan talk show dan diskusi publik yang diselenggarakan media dan lembaga penyiaran. Hal itu dilakukan dalam rangka lebih memperkenalkan BPK ke hadapan publik, selain untuk mensosialisasikan program-program kerja BPK sebagai lembaga pengawal keuangan Negara. Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan, Agus Joko Pramono menjadi narasumber pada talk show Program Indonesia Bicara dengan tema "Perbaikan Tata Kelola Keuangan Negara" di TVRI Jakarta, pada 8 Agustus 2017. Acara bincang-bincang itu juga menghadirkan Ratna Wardani, Akademisi UI sebagai narasumber. Pada kesempatan tersebut, Anggota BPK berbicara mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. acara BAB 8 peningkatan pemahaman publik tentang Bpk Anggota BPK Agus Joko Pramono (tengah) dalam talk show di TVRI 155
Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dalam acara BPK Goes to School di SMAN 20 Jakarta, di Perpusnas, 21 November 2017. 156 5. Bpk goes To school/ Campus BPK Goes to Campus adalah bagian dari kegiatan public awareness BPK RI bagi kalangan akademisi. Bentuk kegiatan BPK Goes to Campus biasanya berupa dialog terbuka. Bagi civitas akademika kegiatan ini juga menjadi semacam kuliah umum bagi mahasiswanya. Kegiatan ini rutin dilakukan BPK sejak tahun 2010. BPK Goes to Campus adalah rangkaian dari kegiatan roadshow diseminasi BPK ke sejumlah kampus. Sepanjang 2017, BPK telah melakukan kegiatan BPK Goes to Campus ke sejumlah perguruan tinggi, di antaranya ke Universitas Negeri Jakarta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Universitas Politeknik Banjarmasin, dan Kampus Ikopin Jatinangor. Acara BPK masuk kampus juga digelar bersamaan dengan road show Festival Film Kawal Harta Negara di Jakarta, Magelang, Ternate, Medan, dan Malang. BAB 8 peningkatan pemahaman publik tentang Bpk Selain BPK Goes to Campus, BPK juga memiliki acara sejenis untuk pelajar tingkat Sekolah Menengah yakni BPK Goes to School. Tujuan penyelenggaraan acara ini sama, yakni memperkenalkan BPK kepada lembaga pendidikan khususnya pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas. Sekolah yang telah dikunjungi BPK Goes to School pada 2017, antara lain SMA Negeri 20 Jakarta, Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta, Pesantren Persatuan Islam (PPI) 3 Pameungpeuk, Jawa Barat, dan SMKN 2 Balikpapan dan SMAN 5 Balikpapan. BAB 8 peningkatan pemahaman publik tentang Bpk Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam acara BPK Goes to Campus di Universitas Jambi, pada 6 Februari 2017. 157
Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dalam acara BPK Goes to Campus di Universitas Negeri Jakarta, di Rawamangun, pada 12 April 2017. Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dalam acara BPK Goes to Campus di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Cilegon, Banten pada 16 November 2017. 158 BAB 8 peningkatan pemahaman publik tentang Bpk
BaB 9 gaLeri FoTo kegiaTan BAB 9 galeri Foto kegiatan 159
Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan LHP Kementerian/ Lembaga 2016 kepada Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro pada 26 Mei 2017. Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan LHP Kementerian/ Lembaga 2016 kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution pada 26 Mei 2017. 160 BAB 9 galeri Foto kegiatan Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan LHP Kementerian/ Lembaga 2016 kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada 26 Mei 2017. Foto bersama Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara bersama jajaran menteri kabinet setelah menyerahkan LHP Kementerian/Lembaga 2016 di Lingkungan AKN II pada 26 Mei 2017. BAB 9 galeri Foto kegiatan 161
Penyerahan LHP Kementerian/Lembaga 2016 di Lingkungan AKN VI oleh Anggota VI BPK, Harry Azhar pada 23 Mei 2017. Foto bersama Anggota VI BPK, Harry Azhar bersama jajaran menteri kabinet setelah menyerahkan LHP Kementerian/Lembaga 2016 di Lingkungan AKN VI pada 23 Mei 2017. 162 BAB 9 galeri Foto kegiatan Penyerahan LHP Kementerian/Lembaga T.A. 2016 kepada Menteri Dalam Negeri TjahjoKumolo oleh Anggota V, Isma Yatun pada 29 Mei 2017. Foto bersama Anggota BPK bersama Menteri Dalam Negeri dan jajarannya setelah penyerahan LHP Kementerian/Lembaga T.A. 2016 di Lingkungan AKN V pada 29 Mei 2017. BAB 9 galeri Foto kegiatan 163
Rapat Konsultasi antara Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dan Anggota IV BPK Rizal Djalil serta Anggota III BPK Achsanul Qosasi dengan Komisi VII DPR RI pada 29 Mei 2017. Unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja JICT di depan Kantor BPK RI yang meminta BPK untuk mengaudit penyimpangan yang terjadi JICT pada 27Juli 2017. 164 BAB 9 galeri Foto kegiatan Penyerahan LHP kepada Jaksa Agung oleh Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, pada 30 Mei 2017. Foto bersama Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna, bersama Jaksa Agung dan jajarannya setelah penyerahan LHP pada 30 Mei 2017. BAB 9 galeri Foto kegiatan 165
Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna menyampaikan presentasi terkait LHP atas laporan keuangan POLRI T.A. 2016 kepada Kapolri dan jajaran Kepolisian RI di Jakarta, pada 5 Juni 2017. Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna LHP atas laporan keuangan POLRI T.A. 2016 kepada Kapolri di Jakarta, pada 5 Juni 2017. 166 BAB 9 galeri Foto kegiatan Penyerahan LHP Investigasi terkait PT JICT Pelindo II oleh Ketua BPK, Anggota II dan Anggota VII kepada ketua dan Anggota DPR di kantor DPR RI pada 13 Juni 2017. Pertemuan antara Ketua BPK, Anggota II dan Anggota VII dan Ketua dan Anggota DPR di kantor DPR RI berkaitan dengan penyerahan LHP Investigasi PT JICT Pelindo II pada 13 Juni 2017 BAB 9 galeri Foto kegiatan 167
Anggota VII BPK, Eddy Mulyadi Soepardi menyerahkan LHP Kementerian/ Lembaga 2016 kepada Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa pada 20 Juni 2017. Foto bersama Anggota BPK, dengan jajaran menteri kabinet seusai penyerahan LHP Kementerian/Lembaga 2016 di Lingkungan AKN III pada 20 Juni 2017. 168 BAB 9 galeri Foto kegiatan Pertemuan Panitia Pansus Hak Angket KPK, DPR-RI dengan BPK-RI pada 4 Juli 2017. Pertemuan Konsultasi antara Panitia Pansus Hak Angket KPK, DPR-RI yang dipimpin oleh Agun Gunandjar Sudarsa dengan BPK-RI pada 4 Juli 2017. BAB 9 galeri Foto kegiatan 169
Anggota III BPK, Achsanul Qosasi menandatangani hasil penyerahan LHP PDTT 2016 bersama Direktur Pelindo III, IGusti Ngurah Akshara Dana Diputra pada 10 Juli 2017. Foto bersama Anggota BPK bersama jajaran Direksi Pelindo III seusai menandatangani hasil penyerahan LHP PDTT 2016 pada 10 Juli 2017. 170 BAB 9 galeri Foto kegiatan Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan LHP Kementerian/ Lembaga 2016 kepada Ketua OJK, Muliaman D Hadad pada 11 Juli 2017. Foto bersama Ketua BPK dan Anggota seusai menyerahkan LHP Kementerian/ Lembaga 2016 bersama ketua OJK dan jajarannya pada11 Juli 2017. BAB 9 galeri Foto kegiatan 171
Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar (tengah) berfoto bersama dengan perwakilan BPK di Sumatera Utara di Forum diskusi penyelesaian kegiatan negara/daerah untuk timpenyelesaian kerugian daerah (TKPD) pada entitas pemeriksaan wilayah Sumatera dan Aceh pada 24 Juli 2017. Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar saat kunjungan kerja ke kantor gubernur Aceh di terima oleh Plt Gubernur Naggroe Aceh Darussalam, Nova Iriansyah pada 24 Juli 2017. 172 BAB 9 galeri Foto kegiatan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mempresentasikan hasil laporan LKPP di kompleks DPR/MPR Senayan, 3 Oktober 2017. Ketua BPK didampingi Anggota menyerahkan hasil LKPP kepada Wakil Ketua DPR RI di kompleks DPR/MPR Senayan, 3 Oktober 2017. BAB 9 galeri Foto kegiatan 173
Ketua BPK didampingi Anggota menyerahkan LKPP kepada Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di kompleks DPR/MPR Senayan, 4 Oktober 2017 Ketua BPK didampingi Anggota menandatangani hasil penyerahan LKPP kepada Ketua DPD RI di kompleks DPR/MPR Senayan, 4 Oktober 2017 174 BAB 9 galeri Foto kegiatan Rapat konsultasi seluruh pimpinan BPK RI dengan Komisi III DPR RI pada 24 Oktober 2017 di gedung DPR/MPR, Senayan. Anggota VII BPK, Eddy Mulyadi Soepardi berjabat tangan dengan ketua Komisi III DPR RI, Benny K. Harman pada 24 Oktober 2017 di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. BAB 9 galeri Foto kegiatan 175
Ketua BPK dan Anggota menyerahkan LKPP kepada Presiden di Istana Negara, 10 Oktober 2017 Anggota VII BPK, Eddy Mulyadi Soepardi, Pelatihan Bersama peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi wilayah hukum provinsi Sumatera Selatan BPK dengan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, sertaTNI di Palembang, pada 6-10 November 2017. 176 BAB 9 galeri Foto kegiatan Seminar Upaya Pemerintah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yg Profesional di Auditorium BPK pada 21 November 2017. Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis memberikan pemaparan saat Seminar Upaya Pemerintah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yg Profesional di Auditorium BPK pada 21 November 2017. BAB 9 galeri Foto kegiatan 177
Dari kiri: Bapak Agung Firman Sampurna, Agus Joko Pramono, Achsanul Qosasi, Rizal Djalil, Isma Yatun, dan Eddy Mulyadi Soepardi, saat pertemuan dengan Presiden dan Wakil Presiden dengan di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 5 Desember 2017. Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (tengah) mendampingi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, 5 Desember 2017. 178 BAB 9 galeri Foto kegiatan