" Pikiran Rakyat 4 o Se/,sa 5 6 0 Rabu 0 Kam;s 0 Jumat 11 9 7 8 10 o Sabtu 0 Mlnggu 15 12 13 14 16 20 21 OMar OApr 2:? .Me; 23 24 OJun OJul €i> 26 0 Ags 29 31 o Sep 0 Okt 0 Nov 0 Des 27 28 30 Ju~s T~rbaik_ Pulibl~an EI~onomi Raky~t
:..= ~ ------......- M ASYARAKATln- donesia semakin ak- rab dengan istiIah "neoliberalisme" yang lekat de- ngan salah satu calon Wakil Presiden RI periode menda- tang. Sebagian kalangan meng- ungkapkan kekhawatirannya jika prinsip yang dianut Boe- diono itu akan menjerumuskan kemandirian perekonomian bangsa. Sebagian lagi justru berkata sebaIiknya, neoliberal- isme tidak bisa dihindari kare- na pemerintab Indonesia su- dab terlanjur berutang akibat ketidakmampuan menyeleng- garakan pembangunan dengan modal sendiri. Meski Boediono menolak keras disebut pengikut neolibe- ralisme, namun opini menge- nai konsep ekonomi yang lebih mengacu pada pasar ini terus bermunculan. Dikatakan, mes- ki Indonesia sudab terbebas darijeratan utang Internation- al Monetary Fund (IMF) ketika Boediono menjadi Menteri Keuangan era Megawati, na- mun rupanya masih ada "per- panjangan tangan" IMF melalui Letter of Intent (LoI). Menurut Guru Besar Fakul- tas Ekonomi Universitas Pa- djadjarpn, Prof. Soeharsono Sagir, Indonesia memang su- dab menganut aliran neoliberal sejak pemerintah tidak memili- ki modal membangun negeri. "Hanya saja banyak masyarakat yang tidak tabu dan tidal.<memahami ki disebut neoliberal, tetapi saya amati pemerintab masih memiliki peran dalam pereko- nomian bangsa melalui kebi- jakan fiskalnya serta araban kepada bank sentral," katanya di Bandung, Jurnat (22/5). ini. Mes- Setelah 63 tabun merdeka, saat ini Indonesia masih belum juga dapat terbebas dari ~tang. Bahkan beban utang publik perkapita atau utang yang ~a harus ditan~~etiap negara mencapai Rp 11,8juta. "Padahal sebelurn tabun 1967, Indonesia bisa dikatakan lead- ing di antara negara-negara di Asia Tenggara. Tetapi karena lengah, semakin lama kas ne- gara selalu defisit karena pem- biayaan untukjangka pendek (misalnya pembangunan fisik) lebih besar daripada yang bersifatjangka panjang (seper- ti menyiapkan surnber daya manusia unggw). Sejak itulah Indonesia tidak bisa lepas dari utang luar negeri," papar Prof. Sagir. Kebergantungan terhadap luar negeri inilah yang dice- maskan kalangan penolak neo- libetalisme. Padahal di tengah kesulitan ekonomi, rakyat san- gat membutuhkan dukungan pemerintab. Jika paham ne- oliberal dijalankan di Indone- sia. akan sangat berpengaruh terhadap keberpihakan kepiida rakyat, karena peran pemerin- tab yang terbatas kepentingan pasar. Menurut Rektor Institut Manajemen Koperasi Indone- sia (Ikopin), Prof. RuDyIndra- wan, ketika Indonesia terpuruk akibat krisis moneter tabun 1997, banyak pengamat ekono- I mi asing yang mengatakan bahwa Indonesia akan porak poranda. Dikata}can,jutaan penduduk akan mati, bayi ke- laparan, dan perekonomian akan runtuh. "Mendengar itu, para inves- tor asing dan pemain pasar modallari tunggang langgang. Tetapi nyatanya, perekonomi- an bangsa bisa bangkit karena ada usaha keeil menengah yang terus tumbuh di kalangan masyarakat dan tidak tergoy- ahkan oleh krisis. Sayangnya, setelah kondisi perekonomian stabil dan membaik, para pe- main "lama" kembali mengin- vasi dan kini arusnya semakin kencang. Hasilnya, sekarang ini UKM kembali terping- girkan," papamya. Indikasi hal tersebut terlihat dari kucuran kredit perbankan yang hingga 80% mengalir kepada pemodal besar. "De- ngan realisasi pemberian kre- dit maksimal30% untuk UKM tentu tidak sebanding dengan jQIl1lahnyayang mencapai 90% dari total keseluruhan pen- gusaha di Indonesia. Jika ingin berbuat adil, seharusnyape- merintab bisa memberi rasio yang lebih besar bagi pelaku UKM daripada pemodal besar yang biasanya berasal dari luar negeri (asing)," kata RuDy. Mengenai keikutsertaan In- donesia dalam pasar bebas di- sebutkan RuDy,bisa memoti- vasi pelaku pasar untuk sukses. "Hanya saja selamanya kita akan menjadi pecundang kare- na kalah kekuatan. Bisa dikatakan negara kita belum cukup mampu dan siap berga- bung dalam perdagangan be- bas di manajumlah rakyat miskin masih tinggi dan peng- angguran belurn berkurang signifikan. Untuk itu rakyat - ~--- masih sangat memerlukan sokongan yang besar dari pe- merintab untuk berkembang," tandasnya. Pada akhimya, RuDyber- anggapan bahwa konsep neo- liberal akan menjadi benturan besar bagi tujuan pemerintab menyelenggarakan kesejahte- raan rakyat. Ketakutan lainnya adalah penyerahan aset nasio- nal kepada swasta karenaakan semakin meminimalkan peran pemerintah. Logikanya, jika aset dimiliki sebagian besar pelaku asing, maka keputusan pemerintab tidak akan memili- ki kekuatan. ~~- ~~- Kllplng HUn/as Unpod 2009
"Dampaknya pasti kepaaa masyarakat banyak. Karena bagaimanapun, usaha yang bermain dalam perdagangan bebas akan mengutamakan kepentingan pasar. Jika pun Indonesia telah siap memasuki pasar bebas, itu berarti pemerintah menyalahi UUD 1945 bahwa segala sum- ber daya nasional harns dikelo- la sebesar-besarnya untuk ke- pentingan rakyat," ungkapnya. setiap pelaku NeoliberaliSme Dalam definisinya, neolibe- -- ralisme mengacu pada filosofi ekonomi-politik akhir abad 20 yang menolak hambatan dari pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan meng- arab pada penciptaan distorsi dan high cost economy yang akan berujung pada tindakan koruptif. Paham ini fokus ke- pada pasar dan perdagangan bebas serta mengizinkan arns investasi intemasional agar se- mua negara bisa mendapatkan keuntungan.
-- - Pada dasarnya, konsep ini merupakan koreksi atas paham ekonomi liberal yang hancur setelah krisis ekonomi tahun 1930. Juga dipicu oleh embar- go sebagian besar negara peng- hasil minyak di Timur Tengah atas dukungan AS kepada Is- rael dalam Perang Yom Kippur tahun 1973. Hal ini menye- babkan lonjakan biaya penye- leggaraan negara yang menyulitkan banyak negara. Saat itulah ide libertarian mendominasi yang kemudian menyepaka,ti bahwa intervensi negara harns dikurangi sehing- ga individu akan lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang akhimya disebut sebagai neoliberalisme. Dikatakan pula, paham ini bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Contohnya, pemerintah tidak berhak ikut campur dalam pe- nentuan gaji pekelja atau da- lam masalah tenaga kelja ka- rena sepenuhnya merupakan urusan pengusaha dan pekelja. Pendorong utama kembali- nya kekuatan pasar adalah pri- vatisasi aktivitas ekonomi, ter- lebih pada usaha yang dikelola pemerintah. Sayangnya, pri- vatisasi ini tidak teljadi di ne- gara kapitalis besar,justru ter- jadi di negara-negara berkem- bang. Privatisasi telah menga- lahkan nasionalisasi yang men- jadi kunci negara berbasis ke- sejahteraan. Karena dianggap- nya, nasionalisasi dapat meng- hambat aktivitas pengusaha se- hingga harns dihapuskan. Intinya, penganut neolibe- ralisme menganggap tugas pe- merintah hanya menciptakan ------- lingkungan kondusif agar mo- dal dapat bergerak bebas de- ngan baik karena manajemen ekonomi berganti dari basis persediaan menjadi basis per- mintaan. Dalam titik ini, pe- merintah dipaksa menjalankan kebijakan pemotongan pen- geluaran untuk biaya publik seperti subsidi karena diang- gap pemborosan. Di Indonesia, pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal telah dimulai sejak pertengah- an 1980-an antara lain melalui paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Namun barn menemukan momentumnya setelah dilanda krisis moneter pertengahan 1997. Menyusul kemerosotan nilai rupiah, pemerintah Indonesia secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan per- ekonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, berkata dalam sebuah wawan- cara bahwa jika dilihat dari banyak sisi Indonesia sangat jauh untuk dikaitkan dengan konsep tersebut. "Indikatomya adalah seberapajauh peran negara dalam perekonomian. Di Indonesia peran pemerintah sangat besar bagi perekonomi- an nasional. Salah satunya dengan memberikan batasan terhadap pelaku usaha dengan mendirikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjadi wasit para peng- usaha itu. Kalaupun mau dili- hat dari porsiforeign direct in- vestment (FDI) terhadap per- tumbuhan domestik bruto, ni- lainya masih relatifkecil. Mungkin untuk beberapa sek- tor seperti pertambangan, FDI bisa saja besar. Tapi yang lain kan tidak. Bahkan untuk sek- tor perbankan, bank BUMN justru mendominasi," papar Anton. Dalam pembelaan, Bung Kamo menulis telah disem- bahwa nasib ekonomi rakyat pitkan atau sama sekali didesak dan dipadamkan oleh sistem monopoli. Kare- na itu, saat merdeka, Indonesia bertekad memojukan kesf4ahteraan melalui ekono- mi rakyat pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penandatanganan Let- ter of Intent (LoI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah pengbapusan subsidi untuk bahan bakar minyak. Ini sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multi- nasional seperti SheD.Begitu juga dengan kebijakan privati- sasi beberapa BUMN, dianta- ranya Indosat, TeIkom, BNI, PT Tambang Timah dan Aneka Tambang. Meski begitu, beberapa wak- tu lalu, Kepala Ekonom Bank Danamon, Anton Gunawan Dari sisi utang luar negeri, Anronme~claskanbahwasaat inijustru sudah dikelola den- gan baik meski manajemen utangnya .masih perlu di- tingkatkan. "Ke depannya, bagaimana utang itu bisa digu- nakan dengan lebih efektif. Ja- di jangan banyak yang bocor atau terlambat pelaksanaan projeknya," ungkapnya. Sementara menurut ekonom Faisal Basri antara neoli- beralisme dan konsep ekonomi kerakyatan yang diusung kalangan antineoliberalisme tidak bisa dipertentangkan. "Saat ini tidak ada neoliberal- isme murni yang diterapkan di -- negara mana pun. Yang men- dekati saja hanya Hong Kong. Sedangkan ekonomi kerakyat- an, adalah suatu prioritas kebi- jakan apakah suatu negara memperhatikan kesejahteraan rakyatnya secaramenyeluruh atau tidak. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan ini bisa diterapkan di sistem ekonomi propasar maupun sosialis. Contohnya, bisa dipakai di Ku- ba yang sosialis dan Norwegia yang propasar," katanya. Ekonomikerakyatan Istilah ini sebenamya sudah tidak asing lagi bagi bangsa In- donesia. Tahun 1931dalam buku DauZatRakyat yang ditu- lis Bung Hatta terdapat artikcl yang beljudul "Ekonomi Raky- at dalam Bahaya". Sedangkan tiga tahun sebelumnya, dalam pembelaan Bung Kamo (In- donesia Menggugat) di Lan- draad Bandung tertulis bahwa nasib ekonomi rakyat telah dis- empitkan atau sarna sekali didesak dan dipadamkan oleh sistem monopoli. Karena itu, pada saat merdeka tahun 1945, Indonesia bertekad memajukan kesejahteraan melalui ekonomi rakyat sehingga di'cantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal33 dan 34. Menanggapi hal di atas, Ru- DyIndrawan mengutarakan bahwa selama ini pemerintah belum pemah mewujudkan amanat UUD 1945, khususnya Pasal34 mengenai pemeliha- raan fakir miskin dan anak ter- lantar. Selain itu, pemerintah juga belum dapat berpihak pa- da pasar tradisional yang merupakan implementasi dari perekonomian rakyat. Poin penting dari ekonomi kerakyatan adalah. sistem ekonomi yang menekankan pada dimensi keadilan dalam penguasaan sumber daya ekonomi, proses produksi dan konsumsi. Dalam sistem ini ke- makmuran rakyat .}ebihdiuta- makan daripada kemakmuran orang perorang. Salah satu bentuk yang bisa termasuk dalam ekonomi kerakyatan adalah koperasi. (Eva Fahas/dari berbagai sumber )*** .....--------