TESIS PENGELOLAAN KAWASAN TAMAN NASIONAL BERBASIS ZONASI UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL SIBERUT KAB. KEPULAUAN MENTAWAI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Oleh : SUPRIADI NIM.1520112016 Pembimbing : 1. Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH 2. Dr. Kurnia Warman, SH, MHum PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2017
ABSTRAK Taman Nasional Siberut ditunjuk dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 407/Kpts- II/1993 tanggal 10 Agustus 1993 dengan luas 190.500 hektar (1.905 Km2).Pada saat penunjukan, di dalam Kawasan Taman Nasional Siberut terdapat masyarakat hukum adat tradisional Suku Mentawai yang kehidupannya sangat tergantung pada kawasan hutan. Kondisi ini menjadi pemicu konflik kepentingan antara Taman Nasional Siberut, Pemerintah Daerah Kebupaten Kepulauan Mentawai dan masyarakat hukum adat. Untuk mengakomodir kepentingan semua pihak itu pada tahun 2014 Balai Taman Nasional Siberut melakukan penataan zonasi dan telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan Surat Keputusan Nomor SK.32/IV-SET/2015 tanggal 4 Februari 2015.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penataan zonasi Taman Nasional Siberut merupakan solusi yang tepat untuk mengakomodir kepentingan semua pihak.Dalam pelaksanaanyapenataan zonasi Taman Nasional Siberut ini belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyimpangan ini terjadi sebagai akibat penolakan oleh masyarakat.Suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat penolakan oleh masyarakat dapat dikatakan sebagai peraturan yang tidak memiliki kekuatan berlaku secara sosiologis. Hal ini telah mendorong untuk dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Menteri Kehutanan ini, pada saat pembahasan perubahan Peraturan Menteri Kehutanan ini, proses yang dilakukan dalam penataan zonasi Taman Nasional Siberut dijadikan sebagai naskah akademik. Sehingga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, yang mulai berlaku semenjak diundangkan pada tanggal 2 Januari 2016, yang mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 56/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, sepenuhnya mengadopsi prosedur penataan zonasi yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Siberut. Sehingga penulis berpendapat penataan Zonasi Taman Nasional Siberut yang telah mendapat pengesahan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah sah dan menpunyai kekuatan hukum mengikat.Pengelolaan Taman Nasional Siberut dibagi dalam 5 (lima) Zona, yaitu zona Inti, Zona Rimba, Zona Pemanfaatan, Zona Tradisional dan Zona Khusus. Dengan dilakukannya penunjukan kawasan Taman Nasional Siberut telah mengakibatkan tidak diakuinya keberadaan masyarakat hukum adat dan hutan adat secara hukum, karena pada saat dilakukannya penunjukan Taman Nasional Siberut, secara hukum status hutan adat beralih menjadi hutan negara.Pengakuan masyarakat hukum adat hanya bersifat defakto, dan tidak memberikan kewenangan untuk mengelola hutan adatnya, masyarakat hukum adat hanya dapat memanfaatkan hasil hutan sesuai dengan kearifan tradisonalnya dan tidak bertentangan dengan undang-undang, sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan masyarakathukum adat pada zona pengelolaan taman nasional, baik yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Siberut maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian ekosistem asli taman nasional, untuk perlu dibangun sinergisitas antara semua pihak terkait. Kata kunci. Pengelolaan,Taman Nasional, Zonasi, danMasyarakat Hukum Adat.
ABSTRACT Siberut National Park was designated by the Ministry of Forestry Decree No. 407/ Kpts-II /1993 dated August 10, 1993 having an area of 190.500 hectares (1.905 km2). At this time, within the National Park there were traditional Mentawai communities of whose very life depended on the forest. This triggered a conflict of interest between Siberut National Park, local government of Mentawai Island and the indigenous people. To accommodate the interests of all parties, in 2014 the Siberut National Park zoned the area with the approval of the General Director of Forest Protection and Nature Conservation in Decree No. SK.32/ IV-SET / 2015 dated February 4, 2015. This research shows that the zoning arrangement of Siberut National Park is an appropriate solution to accommodate the interests of all parties. However, in the implementation, the zoning arrangement of Siberut National Park is not fully in accordance with the legislation. These problems occur as a result of community opposition. Legislation which cannot be implemented as a result of community opposition can be said to have no valid sociological power and required revision by the Ministry of Forestry. The discussions related to this zoning regulation change in Siberut National Park can be seen as a textbook example. The Ministry of Environment and Forestry regulation No. P.76/ Menlhk-Setjen/2015 on Zone Management of National Parks and Nature Reserve Management Block, Wildlife, Forest Parks, and Nature Park, which came into force on January 2nd 2016, revoking the Forestry Ministry Regulation No. P. 56 / Menhut-II / 2006 on National Parks zoning Guidelines, fully adopts the zoning procedure that was conducted by Siberut National Park. Because of this, the writer argues that the Siberut National Park Zoning plan approved by General Director of Forest Protection and Nature Conservation is valid and should be binding. Siberut National Park Management is now divided into five zones: a core zone, a wilderness zone, a commercial use zone, a traditional uses zone and a special zone. This Siberut National Park zoning resulted in the lack of legal recognition of the existence of the indigenous populations traditional laws and forest traditions at the time of Siberut National Park zoning, the status of the indigenous forest became the state forest. The recognition of traditional community law is de facto only, and does not give authority to the community to manage the forest. They can use forest products in accordance with the their traditional wisdom without opposing the law only to meet basic needs for life. Empowerment of indigenous communities in the national park management zone, whether conducted by Siberut National Park authority or local government of Mentawai Islands could potentially cause damage to the preservation of native ecosystems of national parks. Synergy among all relevant stakeholders needs to be established. Keywords: Management, National Park, Zoning, and IndigenousPeople.