Volume 2, Nomor 2, November 2022 E- ISSN: 2776-3404 Editorial Team Editor in Chief Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAI Al Hikmah Tuban Reviewer Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Yuli Yasin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau Managing Editor Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban Editor Syamsul Arifin, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban Syaikhul Hakim, Faklutas Ekonomi dan Bisnis, IAI Al Hikmah Tuban Nur Fuad, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban Layout Editor Tatang Aulia Rahman, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI Al Hikmah Tuban Proofreader Najib Mahmudi Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3 Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Indonesia Post Code: 62361 Phone: 0812-9404-4100 Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada Author guidelines di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya. . AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues i
Volume 2, Nomor 2, November 2022 E- ISSN: 2776-3404 TABLE OF CONTENTS Fatihatul Anhar Azzulfa Moh. Durrul Ainun Nafis Keabsahan Praktik Akad Nikah Orang Islam dengan Masyarakat Adat Samin di Desa Karangrowo Undaan Kabupaten Kudus 89-105 Atep Sultanudin Iim Fahimah Badrun Taman Tradisi Kawin Ngarah Gawe dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Bukit Harapan Air Rami Kabupaten Mukomuko) 106-118 Mun'im Fathonah K. Daud Al Mas'udah Tradisi Ngemblok di Desa Ngrejeng Grabagan Tuban dalam Perspektif 'Urf 119-135 Herfin Fahri Vita Fitriatul Ulya Double Burden pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Home Industry Kerupuk "Dua Putra" Singgahan Tuban) 136-147 Ansari Ketentuan Nafkah Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits 148-167 Vevi Alfi Maghfiroh Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Al-Ḍarar Yuzâlu 168-185 The content of the article is responsibility of the author ii AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues
Volume 2, Nomor 2, November 2022 E- ISSN: 2776-3404 THE VALIDITY OF THE PRACTICE OF MUSLIM MARRIAGE CONTRACTS WITH THE SAMIN INDIGENOUS PEOPLE IN KARANGROWO VILLAGE, UNDAAN, KUDUS REGENCY KEABSAHAN PRAKTIK AKAD NIKAH ORANG ISLAM DENGAN MASYARAKAT ADAT SAMIN DI DESA KARANGROWO UNDAAN KABUPATEN KUDUS Fatihatul Anhar Azzulfa STAI Badrus Sholeh Kediri E-mail: Moh. Durrul Ainun Nafis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail: ; Abstract. The study aims to determine the practice of the Samin customary marriage contract with Muslims (non Samin) in Karangrowoi Village, Undaani district, Kudus Regency hich has differences with the marriage contract procession in general, where between ijab and kabul there must be a grace period (separately). The method used is descriptive-qualitative, which describe and explore the practice of marriage contract in the Samin community and then analyzes it based on the perspective of Islamic law and positif law. This tudy found that, what should have been the implementation of ijab and kabul carried out in one assembly (in one space and time), isn't done that way by indigenous people of Samin. The implementation, kabul is delivered at different times so that its validity isn't fulfilled as required by the pillars and conditions of marriage. Keywords: Marriage Contract, Muslims and Samins Kudus People Abstrak. Penelitian ini bertujuan menelaah praktik akad nikah masyarakat adat Samin dengan orang Islam (non Samin) di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang memiliki perbedaan dengan prosesi akad nikah pada umumnya, di mana antara ijab dan kabul harus ada tenggang waktunya (terpisah). AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues 89
Volume 2, Nomor 2, November 2022 E- ISSN: 2776-3404 Metode yang digunakan deskriptif-kualitatif, maksudnya menerangkan dan mendalami praktik akad nikah pada masyarakat Samin Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang seharusnya pelaksanaan ijab dan kabul dilaksanakan secara berkesinambungan atau dikenal satu majelis (dalam satu ruang dan waktu), jutru tidak dilakukan demikian oleh masyarakat adat Samin. Dalam pelaksanaanya, kabul disampaikan di waktu yang berbeda sehingga terhadap keabsahannya tidak terpenuhi sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada rukun dan syarat nikah. Kata Kunci: Akad nikah, Orang Islam, Masyarakat Adat Samin Kudus PENDAHULUAN Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral berbentuk perbuatan yang dianjurkan oleh Islam untuk mengikat hubungan antara seorang laki-laki serta perempuan berstatus lajang sebagai pasangan yang sah dan berencana membingkai bahtera keluarga untuk mengarah pada hak serta kewajiban dan komitmen di antara keduanya. Perkawinan juga disebut sebagai kontrak atau perikatan yang fundamental, karena meliputi akad sebagai salah satu rukun perkawinan yang disepakati oleh fuqaha.1Aturan mengenai perkawinan di Indonesia memiliki payung hukum sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) no.1 tahun 1974 serta dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan rujukan oleh para hakim di lembaga peradilan agama sebagaimana termaktub dalam Instruksi Presidan Nomor 1 Tahun 1991.2 Keberagaman negeri ini yang terdiri dari bermacam-macam adat istiadat, suku dan budaya dengan segala keunikan yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh pranata sosial masyarakat, di mana pranata sosial sendiri merupakan wujud dari norma-norma masyarakat sebagai upaya menghindari adanya penyimpangan, pelanggaran atau tindakan yang tidak pantas dilakukan.3Meski demikian, perbedaan tersebut tentunya masih terikat dalam tali persatuan yakni bangsa Indonesia.4 Selain itu, setiap daerah yang memiliki wilayah atau marga tertentu pasti memiliki tata cara dan peraturan tersendiri pedoman tersendiri dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari contohnya ialah perkawinan. 1Dakwatul Chairah, "Pelaksanaan Ijab Kabul Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Sampang Madura," Al-Hukama' : The Indonesian Journal of Islamic Family Law 11, no. 01 (2021): 57-75. 2Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), 1. 3Halida Zia, Nirmala Sari, and Ade Vicky Erlita, "Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," Datin Law Jurnal 1, no. 2 (2020): 2, 4Zulfi Trianingsih, Maryatul Qibtiyah, and Anila Umriana, "Dakwah Fardiyah Melalui Pernikahan Secara Islam Pada Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati," Jurnal Ilmu Dakwah 37, no. 1 (2018): 45, 90 AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues
Volume 2, Nomor 2, November 2022 E- ISSN: 2776-3404 Penulis mencoba menyoroti salah satu suku yang eksistensinya terjaga dan terus berkembang, yang dikenal dengan Suku Samin di salah satu daerah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masyarakat Samin adalah komunitas yang tinggal di daerah pedesaan dan agribisnis (perkebunan) merupakan mata pencaharian utama untuk menghidupi keluarganya. Keberadaan komunitas ini sudah diketahui sejak era kolonial, diprakarsai oleh Ki Samin Surosentiko di Klopoduwur Kabupaten Blora Jawa Tengah untuk melawan penjajah. Komunitas atau lebih tepatnya suku Samin ini masih terus berkembang hingga saat ini di beberapa daerah seperti Kabupaten Blora, Bojonegoro, Pati dan Kudus Jawa Tengah.5 Kata Samin oleh orang-orang tertentu mengalami perubahan penyebutan menjadi "nyamin", istilah yang berkaitan dengan kegiatan yang dipandang aneh dan menyimpang dari adat istiadat masyarakat secara keseluruhan. "Samin" memiliki arti "sama" yaitu, manusia yang lahir ke dunia dari silsilah yang sama (kerabat Adam) yang hidup berdampingan dan berada pada sistem kekerabatan yang sama dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Berdasarka istilah di atas, sebagian masyarakat yang mendiami wilayah tersebut memiliki penamaan tertentu untuk menunjukkan identitas serta realitas kehidupannya yang dikenal dengan Samin. tersendiri dengan melestarikan ajaran nenek moyangnya. Apabila salah seorang dari mereka menikah dengan tidak menggunakan adat Samin, maka secara langsung dianggap telah menyimpang dari ajaran mereka. Perlu diketahui, pernikahan yang diselenggarakan di Desa Karangrowo tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini UUP dan KHI. Padahal mereka merupakan bagian dari warga Indonesia.6 Ketidaksesuaian yang dimaksud ialah melangsungkan perkawinan dengan tanpa pejabat negara (tidak dicatatkan di Dukcapil) dalam pelaksanaan akadnya. Yakni, dalam praktik akad nikah mereka hanya disaksikan oleh sesepuh desa atau tokoh adat desa setempat dan tanpa ada pejabat pencatat pernikahan.7 Dalam hal perkawinan, masyarakat Samin memiliki aturan Di sisi lain, masyarakat Samin memiliki mekanisme tersendiri dalam melaksanakan akad nikah. Mekanisme tersebut dideskripsikan sebagai berikut, pertama, adanya kesepakatan persetujuan dari calon pengantin perempuan dalam menunjukkan kesiapannya untuk membingkai mahligai keluarga secara bersama-sama, yang kemudian disebut "mbalesi gunem". Kedua, "ngendek" adalah sebuah pernyataan setuju atau ridha dari calon mempelai pria untuk menikahi perempuan agar menjadi pasangannya. Menurut adat istiadat di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, istilah mbalesi gunem merupakan ijab dan ngendek adalah kabul. Tulisan ini memfokuskan penelitian pada keabsahan praktik akad nikah orang Islam 5Moh. Rosyid, "Perempuan Dalam Perkawinan Samin: Perlindungan Budaya Versus Hukum Positif," Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam 18, no. 2 (2019): 149, 159. 6Ali Damsuki, "Konsep Pernikahan Masyarakat Samin Dan Pendekatan Dakwah Kultural," Islamic Communication Journal 4, no. 1 (2019): 103, 7Rosyid, "Perempuan Dalam Perkawinan Samin: Perlindungan Budaya Versus Hukum Positif.": 150. AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues 91
Volume 2, Nomor 2, November 2022 E- ISSN: 2776-3404 dengan masyarakat adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Realita yang terjadi pada praktik akad nikah di Desa Karangrowo dilakukan dengan cara ijab dan kabul diwakilkan kepada orang tua (wali) yang bukan muslim. Pelaksanaan ijab diwakilkan oleh orang tua (wali) mempelai perrempuan, kemudian wali tersebut menyerahkan anak perempuannya kepada mempelai pria dengan sepenuhnya berniat membangun keluarga bersama.. Prosesi ijab dilangsungkan di kediamanmempelai laki-laki dan dihadiri oleh kedua keluarga. Setelah ijab dilangsungkan, maka proses kabul tidak dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dan satu majelis, melainkan terdapat tenggang waktu tertentu, di mana keluarga mempelai perempuan harus kembali ke rumah kediamannya terlebih dahulu. Adapun waktu tunggu paling sedikit sehari dan paling lama seminggu sesuai kesepakatan dari kedua keluarga. Setelah waktu tunggu selesai, mempelai laki-laki diperkenankan datang ke rumah mempelai perempuan bersama keluarga dibarengi dengan penyerahan maskawin kepada mempelai perempuan sebagai tanda telah adanya pernikahan. Berdasarkan persoalan di atas, penelitian ini fokus membahas bagaimana praktik akad nikah orang Islam dengan masyarakat adat Samin dan bagaimana keabsahan ijab kabul terhadap praktik perkawinan orang Islam dengan masyarakat adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dari berbagai sisi sarana dan pisau analisis yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Moh Rosyid misalnya, ia meneliti bagaimana mekanisme perkawinan adat Samin serta dampak status hukum anak dan perempuan sebagaimana Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIIV/2016.8 Sedangkan M. Taufiqurrohman mengkaji tentang Pandangan Hukum Islam terhadap Pasuwitan sebagai Legalitas Nikah. Pasuwitan merupakan salah satu tahapan pelaksanaan perkawinan adat Samin, tetapi tidak seluruh wilayah dimana masyarakat adat Samin bertempat tinggal dijumpai prosesi semacam itu. Yakni perkawinan seseorang dinyatakan sah jika mempelai pria dan mempelai perempuan telah tinggal dalam satu rumah serta telah melakukan hubungan intim.9 Selain itu, Ali Damsuki mengkaji tentang konsep pernikahan masyarakat Samin melalui pendekatan dakwah kultural, metode dakwahl membantu para modin desa dalam memproses akad nikah karena dicatatkan dan diakui oleh negara.10 Terdapat beberapa tahapan yang dilalui masyarakat adat Samin dalam mengesahkan sebuah perkawinan, penelitian ini mengkaji praktik nikah masyarakat adat Samin dengan prosesi penyampaian ijab dan kabul dalam kurun waktu atau tidak berkesinambungan. METODOLOGI Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data riset melalui studi lapangan di tahun 2019 pada bulan Maret-April. Data diambil melalui wawancara dengan masyarakat adat Samin 8Moh. Rosyid, "Perkawinan Samin Dan Dampaknya Pada Status Hukum Anak Dan Perempuan," Kafa`ah: Journal of Gender Studies 8, no. 1 (2018): 95, 9M. Taufiqurrohman, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pasuwitan Sebagai Legalitas Nikah; Studi Kasus Masyarakat Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati" Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum,UIN Walisongo Semarang, 2014. 10Damsuki, "Konsep Pernikahan Masyarakat Samin Dan Pendekatan Dakwah Kultural." 92 AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues
Volume 2, Nomor 2, November 2022 E- ISSN: 2776-3404 dan tokoh agama serta perangkat desa. Penelitian ini merujuk pada kajian lapanga (field research) dengan melihat, mengamati dan menyaksikan secara langsung peristiwa yang sedang diteliti. Penelitian berlokasi di Desa Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus. Data yang diperoleh kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan disimpulkan menggunakan metode deduktif yakni berupa data empiris yang dikembangkan menjadi temuan yang sesuai dengan Hukum Islam. HASIL DAN PEMBAHASAN Akad Nikah dalam Hukum Islam Terminologi akad nikah bermula dari dua kata, yakni akad yang berarti janji (contract), perjanjian (agreement) dan kontrak. Sementara itu, perkawinan mengandung pengertian akad nikah yang diadakan berdasarkan pada pengaturan hukum dan agama. Sebuah rangkaian ijab yang disampaikan oleh wali mempelai perempuan dan kabul adalah jawaban mempelai laki- laki atas ijab yang dilafalkan wali perempuan selama prosesi pernikahan berlangsung dinamakan akad nikah. Kamal Muchtar berpendapat terkait akad, suatu penegasan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Dengan pengesahan ini, menunjukkan bahwa kedua pihak bersedia dan setuju untuk menikah dan bersedia melakukan ketentuan-ketentuan agama sebagaimana peraturan-peraturan dalam berumah tangga.11 Dalam pelaksanaan akad nikah diutamakan menggunakan kalimat yang mudah difahami oleh kedua pelaku akad nikah. Akad nikah dapat dihukumi sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini: 1. Sῑghat atau redaksi ijab dan kabul Fuqaha mensyaratkan redaksi akad terdiri dari dua lafaẓ yang berbentuk kata kerja lampau (fi'il māḍy) dan berbentuk kata kerja mendatang (fi'il muḍâri'). Misalnya, wali dari perempuan (wakilnya) mengucapkan zawwajtuka ibnatῑ (saya menikahkan anak perempuan saya dengan engkau), kemudian dilanjut dengan menjawab qabiltu (saya terima). Dalam pandangan ulama Hanafiyyah syarat akad nikah harus dengan lafaẓ khusus, yakni ṣarῑh (jelas) atau kināyah (sindiran). Ṣarῑḥ setiap kali diartikulasikan dengan lafaz tazwῑj (mengawinkqn) dan inkāḥi (menikahkan) atau seperti kata tersebut. Sedangkan kināyah dilaksanakan dengan syarat tujuan menikah adalah lafaẓ hibāh (pemberian), bantuan, tamlῑk (pemberian kebebasan harta) dan ju'lu (pembuatan).12 2. Persesuaian dan ketepatan ijab kabul Cara mengucapkan ijab kabul antara wali pengantin perempuan dan pengantin laki-laki harus memiliki maksud tujuan yang sama, kecuali kabul lebih baik dibandingkan dengan ijab 11Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974): 73. 12Wahbah Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu,Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011): 39. AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues 93
Volume 2, Nomor 2, November 2022 E- ISSN: 2776-3404 dan menunjukkan penegasan yang tegas. Jika pengijab berkata, "Aku akan mengawinkan kamu dengan putri saya dengan maskawin Rp.5 juta rupiah", maka, pada saat itu, calon pengantin laki-laki menjawab, "Saya terima nikahnya putri kandung bapak dengan maskawin sejumlaj Rp.10 juta rupiah". Maka akad nikah yang demikian itu sah. Mengingat kabul mengandung hal-hal yang lebih baik (lebih tinggi nilainya dari apa yang dikatakan pengijab). Sebaliknya, asumsi bagian yang dirujuk berkurang, akad menjadi tidak valid (tidak sah).13 lebih Ulama Malikiyyah mensyaratkan sῑghat harus diucapkan dengan lafaẓ khusus, yakni dengan wali mengucapkan zawwajtuu (aku kawinkan), ankaḥtu (aku nikahkan) atau seorang pria berkata "kawinkanlah aku". Dalam menjawab kabul cukup dikatakan qabiltu (aku terima), raḍitu (aku ridha) atau atmamtu (aku sempurnakan).14 Ulama Syafi'iyyah berpandangan bahwa sῑghat tidak mensyaratkan digantung dengan sesuatu yang dibutuhkan dalam akad. Ulama Hanabilah mensyaratkan sῑghat harus menggunakan lafaẓ inkāḥ atau tazwῑj. Sedangkan kabulnya cukup sebagaimana yang dikatakan Malikiyyah di atas.15 3. Satu Majelis (Ittihād al-Majlῑs) Para Ulama menyatakan dengan mensyaratkan ijab kabul harus satu majelis. Pendapat tersebut disampaikan oleh Abdurrahman al Jaziry. Dengan demikian, apabila ijab kabul dilaksanakan di majelis yang berbeda, maka keabsahan akad nikah dipertanyakan atau dianggap tidak sah. Para Ulama memiliki penafsiran yang beragam terhadap ittihād al-majlῑs (satu majelis).16 Ulama Hanafiyyah menafsirkan ijab dan kabul dalam satu majelis adalah penyampaian akad nikah yang dilangsungkan harus dalam satu tempat pada waktu ijab diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak calon istri dan kabul diucapkan oleh calon pengantin laki-laki maupun yang mewakili. Meskipun sebelum pengucapan kabul, calon suami maupun yang mewakili pergi setelah itu kembali dan mengucapkan Kabul, maka akad nikah tersebut dianggap sah. Jika calon mempelai laki-laki sebelum melafalkan ijab berjalan sejauh 2 langkah maupun berkendara, maka dihukumi tidak sah akadnya.17 Ulama' Syafi'iyyah berpandangan, akad nikah harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan agar tidak terjadi penundaan antara ijab dan kabul dalam satu majelis akad. Apabila terjadi penundaan pelafalan ijab dan pelafalan kabul dari pihak laki-laki, maka akan merusak akad. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa satu majelis adalah tempat terjadinya akad nikah. Di sisi lain, jika terdapat ucapan lain disela-sela kalimat ijab dan kabul dapat pula merusak akad, sekalipun itu diucapkan dengan sebentar dan kedua pihak masih dalam majelis yang sama.18 13Sulaiman bin Ahman bin Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah (Jakarta: Beirut Publising, 2017): 89. 14Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu,Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani,.... 91. 15 Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu,Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani,.... 93. 16 Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu,Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani,.... 56. 17 Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu,Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani,... 56. 18 Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu,Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani,...., 57. 94 AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues
Volume 2, Nomor 2, November 2022 E- ISSN: 2776-3404 Pelaksanaan ijab dan kabul harus bersambung (ittiṣal). Para ulama memiliki pandangan yang beragam dalam memahami konsep ittiṣal. Al-Juwaini berpendapat antara ijab kabul dapat menjadi penyebab batalnya akad, jika ijab kabul ditemui tenggang waktu, seperti diam, berrpaling atau lalai. Apabila ditemui pemisahan pelafalan antara ijab kabul atau terdapat jeda waktu sebentar saja, maka akad nikah dinyatakan "sah". Tetapi jeda waktu yang lama dapat mengakibatkan saksi nikah menjadi kurang fokus atau menganggap calon suami tidak menjawab kabulnya.19 Pendapat tersebut didukung oleh Al-Bulqiny yang menyatakan bahwa lafaẓ ijab dan kabul hendaknya diucapkan secara berkesinambungan tanpa adanya pemisah (faṣl) yang lama. Apabila ijab dan kabul yang dilangsungkan ditemui faṣl dalam tenggat waktu yang ṭawil (panjang), maksudnya untuk keadaan yang cukup lama mempertimbangkan atau memusatkan perhatian pada akad nikah sebelum mengucap kabul atau kathir (banyak) misalnya berbicara banyak yang tidak ada hubungannya dengan akad, maka mutlak dihukumi tidak sah akad tersebut. Tetapi jika faṣl dalam tenggat waktu yang qaṣir (ucapan yang singkat) dan masih berhubungan dengan akad nikah, maka tidak dapat merusak akad nikah.20 Wahbah Zauhaily menjabarkan tentang faṣl yang berpotensi akad dihukumi batal, ketika terdapat jeda waktu yang amat panjang antara ijab dan kabul. Seperti sibuk mencatat maupun melakukan kegiatan atau menyampaikan perkataan yang keluar dari konteks akad. Meskipun dengan kata yang sedikit, maka dapat membatalkan akad nikah.21 Disyaratkannya ijab dan kabul dalam satu majelis tidak hanya fokus untuk metashihkan ketersinambungan antara ijab dan kabul semata, melainkan terdapat kaitannya dengan tugas dan kewajiban dua orang saksi. Saksi wajib hadir dan melihat dengan secara langsung pelaksanaan akad nikah yang dilangsungkan kedua mempelai. Hal tersebut menunjukkan bahwa keabsahan ijab kabul dinilai sah baik dari redaksinya maupun dari segi kepastiannya diucapkan secara langsung oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.22 4. Mutlakl Jumhur ulama juga mensyaratkan bahwa akad yang diucapkan harus bersifat mutlak. Seperti seseorang berkata kepada pihak yang melamar "saya nikahkan putriku denganmu", dilanjutkan pihak yang melamar menjawab "saya terima". Akad yang seperti inilah yang dimaksud akad mutlak, sah hukumnya.23 Ijab dan kabul hendaknya dilaksanakan di waktu yang sama, bukan melakukan akad nikah untuk waktu yang akan datang. Apabila redaksi akad dimaksudkan dengan hal tertentu, baik dari segi waktu tertentu dibarengi dengan syarat tertentu, maka akad nikahnya tidaklah sah. Misal "aku akan menikahimu minggu depan".24 19Al Haramainy Al Juwainy, Nihāyah Al Maṭlab Fi Dirāah Al Mażhab (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002): 182. 20Ibnu Hajar AL-Haitamy, Tuḥfah Al-Muḥtaj Fi Syarḥi Al-Minhāj, Juz 7 (Beirut: Maktabah al-Tijariyyah, 2005): 221. 21Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002): 359. 22Sadiami, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Kalimantan: Intimedia, 2008): 22. 23Al-Faifi and Yahya, Ringkasan Fikih Sunnah:.... 450. 24 Al-Faifi and Yahya, Ringkasan Fikih Sunnah,..... , 58. AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues 95
Volume 2, Nomor 2, November 2022 E- ISSN: 2776-3404 Akad Nikah dalam Hukum Positif Dalam PP No. 9/1975 sebagai pelaksana dari UUP dinyatakan bahwa bagi seseorang yang hendak menikah harus ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kira-kira sepuluh hari kerja sebelum perkawinan terjadi. Tahapan dalam pelaksanaan perkawinan dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing di depan PPN beserta saksi adil.25 Ijab adalah pernyataan yang diucapkan oleh wali calon pengantin perempuan, kemudian diikuti oleh kabul yang berarti pernyataan yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dan dilihat langsung oleh dua orang saksi, peristiwa itu disebut akad nikah.26 Penjelasan serangkaian peristiwa akad terangkum secara mendetail dalam KHI pada Pasal 27, 28 dan 29. Akad nikah merupakan sebuah perwujudan dari janji suci antara calon suami dan calon isteri dengan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mengucapkan lafaẓ ijab dan kabul. Dalam KHI, pernyataan yang menandakan kesanggupan guna membingkai hubungan sebagai pasangan suami istri dari pihak mempelai perempuan disebut ijab. Sedangkan ungkapan yang disampaikan mempelai laki-laki sebagai jawaban atas pernyataan wali mempelai perempuan yang menyatakan keridhaan dan setuju ialah kabul.27 Lazim diketahui akad nikah dilafalkan secara pribadi oleh wali nikah calon pengantin perempuan. Akan tetapi, walii nikah dapat pula mewakilkannya kepada orang lain. Setelah dilakukan ijab, maka calon pengantin laki-laki yang secara pribadi mengucapkan kabulnya seketika itu.28 Pernyataan kabul tidak harus memakai bahasa Arab, tetapi dapat memakai bahasa apapun, selagi kedua belah pihak ketika berakad memahami dan mengetahui lafaẓ ijab dan kabul yang disampaikan. Jika terjadi sesuatu yang membuat calon pengantin laki-laki tidak hadir, maka pernyataan kabul dapat diwakilkan kepada seorang laki-laki lain dengan syarat memberikan kuasa tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah tersebut ditujukan pada calon mempelai laki-laki yang berhalangan hadir.. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab dan kabul dalam akad nikah meliputi: a. Adanya pernyataan wali untuk mengawinkan; b. Adanya pernyataan dari calon pengantin laki-laki berupa penerimaan; c. Menggunakan kata-kata nikah atau tazwīj; d. Ijab dan kabul harus bersambung; e. Antara ijab dan kabul dapat dipahami maksudnya; f. Orang yang sedang melangsungkan ijab kabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. g. Majelis ijab kabul harus dihadiri minimal empat orang meliputi calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan atau wakilnya dan dua orang saksi.29 25Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta, 2018): 187. 26Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet ke 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015): 75. 27Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Akademik Presindo, 2013): 21. 28Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) : 79. 29Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. 96 AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues
Volume 2, Nomor 2, November 2022 E- ISSN: 2776-3404 Perwakilan untuk melakukan ijab dari wali calon mempelai perempuan sering ditemui dalam pernikahan masyarakat. Secara umum orang yang melakukan ijab dari calon mempelai perempuan adalah meraka yang dianggap oleh masyarakat dituakan atau dianggap memiliki pemahaman agama yang baik (tokoh agama) seperti, ulama, kyai, ustadz atau orang lain yang diyakini oleh masyarakat mampu menikahkan orang. Dalam realitasnya, PPN juga seringkali bertindak sebagai wakil untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Realitas Masyarakat Adat Samin Keberagaman akan budaya, suku dan adat istiadat merupakan keistimewaan tersendiri yang dimiliki oleh Indonesia. Keanekaragaman itu tidak menjadikan setiap masyarakat yang hidup di wilayah tertentu berbeda, melainkan sebaliknya toleransi yang senantiasa dijunjung tinggi oleh setiap orang yang tumbuh dalam keharmonisan, keberagaman dan hidup secara beriringan. Realitas Samin telah diakui oleh sebagian masyarakat sebagai suku atau ajaran yang menganut kepercayaannya tersendiri. Pengamalan ajaran Samin masih eksis hingga kini, sebuah fenomena kultural yang memiliki ciri khas dalam tradisi maupun adat, terutama dalam hal perkawinan. Budaya suku Samin ini sendiri merupakan suatu ajaran yang dibawakan oleh nenek moyang dahulu, dan eksis pada era Belanda, sehingga persebaran ajaran tersebut meluas hingga ke beberapa wilayah. Antaranya ada di wilayah KarangrowoiKudus. Samin adalah julukan yang disematkan kepada seorang tokoh atau perintis daerah bernama Samin Surosentiko. Sebenarnya seperti Pandhawaadalam adat wayang, Samin Surosentiko adalah anak kedua dari 5 bersaudara dari seorang ayah bernama Raden Surowiijaya.30Samin adalah orang biasa yang dilahirkan ke dunia oleh seorang ayah yang berprofesi sebagai seorang petani, namun kakeknya yang luar biasa adalah Kyai Keti dari RajegwesiiBojonegoro yang merupakan keturunan dari Penguasa Kusumaning Ayu atau biasa disapa Kanjeng Pangeran Arya Kusumo Winihayu. Sedangkan nama lainnya adalah Raden Mas Adipati Brotodiningrat yang memerintah pada masa pemerintahan Sumoroto sekitar tahun 1826 M. anak. Anak pertama, Raden Ronggowirjodiningrat dan anak berikutnya, Raden Surowijaya. Dari garis keturunan Raden Surowijaya ini lahirlah seorang anak bernama Raden Kohar atau Samin Surosentiko. Beliau mulai menyebarkan sebuah ajaran di desa Klopodhuwur di tahun1890 M.31 Ajaran yang disebarkan ialah faham Saminisme, dan paham tersebut dibagi menjadi dua yaitu: 1) kebatinan Samin; 2) politiik Samin.32 Raden Mas Adipati memiliki dua orang Orang-orang asli Samin dikenal sebagai orang-orang yang bertindak sesuka hatinya, seolah-olah mereka awam terhadap peraturan dari pemerintah dalam kehidupan mereka. 30Mukodi dan Afid Burhanudi, Pendidikan Samin Surosentiko (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015): 13. 31Stefanus Laksanto Utomo, Budaya Hukum Masyarakat Samin (Bandung: PT. Alumni, 2013) : 191. 32Arsip, Masyarakat Samin Di Jawa Timur (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979) : 43. AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues 97
Volume 2, Nomor 2, November 2022 E- ISSN: 2776-3404 Orang-orang asli Samin terkenal karena kepolosan, keluguannya. Samin memiliki kekhasan dengan perlawanan. Sikap ini akhirnya menimbulkan sebuah tatanan, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sendiri. Mereka memutuskan untuk hidup dengan cara yang mereka miliki tanpa terpengaruh oleh pihak manapun. Ajaran Samin sangat terkenal sebagai simbol perlawanan rakyat dari para penjajah. Sementara paham kebatinan suku tersebut lebih mengarah pada urusan muamalah akad nikah (ijab dan kabul). Alasannya adalah dalam penyampaian kalimat akad menggunakan bahasa Jawa. Sebagaimana kalimat kabul dari calon mempelai laki-laki berikut:"Saking jaman nabi, kulo jaler badene rabi kaliyan anak wadon panjenengan ingkang paring asmo... kukuh demen janji" (dari zaman Nabi, saya pria ingin menikahi anak wanita anda yang bernama... dan sudah berjanji setia).33 Pelaksanaan akad pada umumnya dilangsung dari satu zaman ke zaman lainnya. Pelaksanaan perjanjian pada umumnya dilakukan dari satu zaman ke zaman lainnya. Dalam pernikahan ini prinsip yang kokoh (keteguhan dalam berjanji) perlu dijalankan. Jika ditemui melanggar atas janjinya, maka cukup menunggu kehancuran rumah tangga yang dibina.34 Menurut Manunsarkoro yang dikutip oleh Purwantini dalam penelitiannya, paham Saminisme hilang setahun setelah Indonesia merdeka. Paham Saminisme adalah perkembangan sosial masyarakat untuk menyingkirkan penjajah Belanda dari tanah Indonesia. Mengenai perjanjian yang masih ada hanya sisa. Salah satu penyebarannya terletak di desa kecil di Kudus.35 iJawa, ing kusuma,rembesi ing madu,tutuni ing atapa,lantedak ing andonawariih" (berdarah bunga bangsa, tetesan madu, keturunan petapa, dan dari keluarga bangsawan). Meskipun Samin hidup dalam kesederhanaan, tetapi ia tetap membumi dan dekat dengan rakyatnya.36 Modernisasi semakin berkembang pesat di era kini, dari masyarakat sederhana (tradisional) hingga kontemporer. Modernisasi ini terjadi karena pesatnya kemajuan teknologi dan inovasi yang terus berkembang. Hal tersebut berbanding terbalik dengan adat Samin yang tidak luntur termakan zaman.37 Menurut mayoritas masyarakat tokoh Samin dinilai sebagai "trahi Ajaran Samin dalam kehidupan masyarakat yang masih terwariskan hingga kini berbentuk lisan berupa "roso lan rogo" (interaksi sosial). Aspek "roso" ialah ajaran yang diperuntukkan untuk kalangan internal Samin. Sedangkan, aspek "rogo" meliputi prinsip hidup yang diwujudkan dalam sikap. Selanjutnya aspek"rogo"ini berpegang teguh pada ungkapan tokoh adat Samin: "Uwong urip iku kudu urap lan yengumramah-gumremet podo dikon nyambut gawe, dicakot nyamuk isok-sore ganti, dicakot kelabang isok-sore ganti, sopo wonge nek ora iso nyetikne artiikel, partiikel, gunem lan kelakuwan,tetep keno sasarane yen nyambut 33Hartono, Wawancara, 9 Oktober 2021. 34Mukodi dan Afid Burhanudi, Pendidikan Samin Surosentiko: 45. 35Purwantini et.al., Tradisi Lisan Suku Samin Di Daerah Pedalaman Kabupaten Bojonegoro (Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1999): 8. 36Mukodi dan Afid Burhanudi, Pendidikan Samin Surosentiko: 14-15 . 37Sri Muhammad Kusumantoro, Perubahan Sosial (Klaten: Cempaka Putih, 2018) : 38. 98 AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues
Volume 2, Nomor 2, November 2022 E- ISSN: 2776-3404 gae" (menjadi orang harus berinteraksi ke semua orang, hidup harus bekerja keras dan berpegang teguh pada ajaran leluhurnya).38 Pendapat di atas juga didukung dengan pernyataan lain selaku sesepuh adat Samin:"Urip iku ojo dengki lan srei,seneng padu, gampang kesinggung, dawen, dahpen, ojo gampang meri marang liyan, ojo pethil jumput,ojo gampang nuduh yen tanpo bukti,ojo nyolong" (dilarang menyebar fitnah dan bersikap serakah, adu argumen yang berlebihan, mudah marah, menuduh orang bersalah tanpa ada bukti, tidak suka dengan pencapaian orang lain, dilarang mencuri serta menuduh tanpa bukti).39 Pada adat Samin terdapat pendidikan karakter tersendiri yang harus dilaksanakan oleh seluruh pengikutnya, sebagai berikut:40 1. Kudu weruh te-e dewe, yang berarti harus mengetahui apa yang dimilki dan tidak memanfaatkan segala sesuatu milik orang lain tanpa meminta izin. 2. Lugu, ketika membuat perjanjian, pertukaran atau transaksi dengan orang lain harus jelas. Jika setuju maka lakukan dengan baik. jika tidak sanggup, maka katakan dengan sebenar-benarnya. 3. Mligi, tidak melanggar aturan Samin, dan berpegang teguh pada ajaran leluhurnya 4. Rukun, tidak mudah mencela dan senantiasa berperilaku baik. 5. Rabi siji, memegang prinsip monogami dalam berumah tangga. Umunya pernikahan di adat Samin terjadi antar sesama Samin (tunggal bibit) yang dikenal dengan pernikahan endogami. Pada saat ini pernikahan adat Samin di Desa Karangrowo mengalami perubahan atau pergeseran dengan dilaksanakannya pernikahan eksogami yakni masyarakat Samin (laki-laki atau wanita) menikah dengan muslim/muslimah untuk selanjutnya menjadi muslim maupun sebaliknya menjadi Samin, karena pernikahan dengan masyarakat Samin dilakukan secara Samin. Hal tersebut terjadi disebabkan adanya perubahan gaya hidup di dalam masyarakat. Sebagaimana disebutkan di atas, Samin dikenal nyeleneh terhadap pelaksanaan pernikahan. Pernikahan adat Samin tidak dicatatkan sebagaimana peraturan pemerintah maupun diurus melalui administrasi pemerintahan di Dukcapil. Warga Samin berdalih bahwa pernikahan leluhurnya tidak dicatatkan tetapi mengacu pada kawin janji yakni menikah sekali untuk seumur hidup. Menikah tidak berdasarkan usia melainkan sesuai keinginan calon mempelai.41 Sebagaimana penjabaran di atas, masyarakat tersebut memiliki alasan tersendiri dalam hal perkawinan. Pertama, masyarakat Samin percaya bahwa pelaksanaan perkawinan merupakan hubungan antar manusia yang menjalin hubungan, sehingga tidak ada paksaan. Kedua, percaya bahwa anak Adam (manusia) dilahirkan ke dunia melalui proses sikep rabi 38Hariyadi, Wawancara, 21 Oktober 2021. 39Ani, Wawancara, 3 Oktober 2021. 40Moh. Rosyid, "Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin Nirkonflik," Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan 16, no. 5 (2010): 573, 41Rosyid, "Perkawinan Samin Dan Dampaknya Pada Status Hukum Anak Dan Perempuan.": 116. AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues 99
Volume 2, Nomor 2, November 2022 E- ISSN: 2776-3404 (hubungan seksual) antara Adam dan Hawa yang tidak disaksikan oleh 2 orang (saksi) yang kini dikenal dengan PPN. Ketiga, Adam melangsungkan pernikahan dengan Hawa hanya disaksikan Tuhan saja dan tidak dicatatkan (tidak memiliki akta nikah).42 Mekanisme Akad Nikah antara Orang Islam dengan Masyarakat Adat Samin Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kepekaan masyarakat dalam memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia masih terbilang belum baik. Adapun di Kecamatan Undaan khususnya di Desa Karangrowo, masih ditemukan fenomena perkawinan yang pada akad nikahnya tidak berkesinambungan. Yakni terdapat jeda pelafalan kabul dari calon mempelai laki-laki, dimana berdurasi paling cepat ialah satu hari atau 1 x 24 jam dan paling lambat satu minggu. Di sisi lain perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Fenomena seperti itu masih marak terjadi karena masyarakat lebih berpegang teguh pada aturan leluhur adat Samin. Pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin dilaksanakan dengan melestarikan dan mengamalkan ajaran agama Adam dengan beberapa mekanisme perkawinan sebagai berikut: 1. Nyumuk. Makna Nyumuk ini sama dengan tahap pengenalan dan menjamin bahwa Perempuan itu benar-benar lajang, maksudnya belum ada yang mengajukan lamaran pertunangan. Tahap ini merupakan perkenalan dari pihak pria dengan pihak perempuan yang dihadiri oleh keluarga inti mempelai pria. Masa Nyumuk menyiratkan bahwa orang tua (wali) mempelai pria datang ke rumah calon mempelai perempuan untuk mengajukan pertanyaan sekaligus mengkonfirmasi si perempuan yang ingin disunting atau dijadikan sebagai pasangan. Misalnya, apakah perempuan tersebut masih lajang atau legan. Terlepas apakah perempuan tersebut sudah dalam ikatan orang lain dan apakah diizinkan untuk dipersunting pihak laki-laki yang ingin memperistri. Nyumuk ini penting dilakukan mengingat pentingnya adat yang sudah turun temurun dari satu zaman ke zaman lainnya yang harus dijaga. Jangka waktu yang sesuai dari wanita untuk menjawab berlangsung dari sehari hingga beberapa minggu bergantung musyawarah kedua keluarga..43 2. Mbalesi Gunem. Mbalesi Gunem yaitu menjawab atau membalas dari tahap nyumuk, sebagaimana pemaparan di atas. Jika yang dipertanyakan legan, maka mempelai perempuan akan menjawab belum atau sudah. Jika jawabannya "belum", maka pihak laki-laki dapat menanyakan kesediaan pihak perempuan apakah mau untuk diperistri atau tidak. Sebaliknya, jika dijawab "sudah" maka langkah calon mempelai laki-laki akan terhenti. Bapak Adi (nama disamarkan) selaku perangkat desa menjelaskan "mbalesi gunem kuwi podo karo tahapan sing biasane dilakoni kaliyan wong Islam yen berijab kabul, yoiku diarteni nyerahno. Sing bedo mung sebutane, terus langsung disambung karo akade (mbalesi gunem itu tahapan yang hampir sama dengan prosesi akad orang Islam secara umum, hanya saja sebutannya berbeda. Tahapan ini sebagai wujud penyerahan 42Rosyid, Perempuan Dalam Perkawinan Samin: Perlindungan Budaya Versus Hukum Positif.": 158 43Abdul, Wawancara, 21 Oktober 2021. 100 AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues
Volume 2, Nomor 2, November 2022 E- ISSN: 2776-3404 kemudian disambung dengan proses akadnya)".44 Setelah tahapan mbalesi gunem, maka orang tua (wali) calon pengantin perempuan dipersilahkan pulang. Terdapat tenggang waktu menunggu jawaban pihak mempelai lak-laki sesuai kesepakatan, biasanya 1 x 24 jam hingga 7 x 24 jam bahkan bisa lebih lama. 3. Ngendek. Ngendek yaitu suatu tahapan yang mengandung makna pernyataan laki-laki untuk mengikat seorang perempuan dengan tujuan merakit bahtera keluarga sampai akhir hayat. Pada masa ini, orang tua (wali) mempelai laki-laki mengutarakan bahwa akan memintakan izin jika akan mempersunting perempuan idamannya. Tahap ini sebagai bentuk kesepakatan, maksudnya adalah keputusan saling ridha dan setuju untuk melaju ke jenjang perkawinan. Oleh karena itu, pada masa ini mempelai laki-laki diharuskan memberikan maskawin kepada mempelai perempuan sebagai tanda pengikat.. Menurut masyarakat Samin sebelum maskawin diberikan, maka orang tua (wali) diwajibkan menyampaikan tujuanbya kepada pihak perempuan "Anggonkn mriki badene nyampekaken janji, rabi ping pisan kanggo saklawase, janji rabi kangge anak kulo ingkang anggadahi asmo.........." (saya ke sini bersama keluarga --dari mempelai laki- laki-- ingin menyampaikan niat suci yakni menikah sekali sampai mati, ini anak saya yang bernama......... .).45Kemudian, dilanjutkan penyerahan maskawin kepada mempelai perempuan dan terciptalah ikatan diantara keduanya. Maksud dari kata "janji" di atas berarti seseorang telah melakukan perjanjian yang mengikat, sedangkan "rabi" (bahasa Jawa) merupakan kata serapan dari "nikah". Sebagaimana pendapat dari salah satu masyarakat adat Samin mengatakan, "tahapan ngendek iki nduweni arti nerimo tekan keluarga wadon ning keluarga lanang, ananipun nerimo artosipun podo kaliyan kabul" (sama seperti menerima dari keluarga wanita ke keluarga laki-laki, menerima artinya sama seperti kabul).46 Selanjutnya, dilanjut dengan memberikan seserahan berupa makanan maupun buah-buahan, sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih dan ditutup dengan do'a dari tokoh adat setempat. 4. Paseksen. Masa Paseksen merupakan wujud persaksian di depan keluarga mempelai yang dihadiri oleh mempelai perempuan, keluarga, tamu undangan masyarakat Samin dan non Samin. Masa ini dijadikan sebagai bukti telah diadakannya akad nikah yang disaksikan oleh khalayak ramai. Tidak ada kriteria khusus yang ditentukan sebagai saksi.47 Waktu pelaksanaan akad nikah biasanya di malam hari, "Menurut pemikirane wong Samin, mergo nek wengi kui kanggo tatanane wong, nek awan kanggo tatanane sandang lan pangan(w aktu yang tepat untuk istirahat dan bersantai ialah waktu malam, sedangkan di siang hari merupakan waktu yang tepat untuk bekerja mencari nafkah)..48 44Adi, Wawancara. 29 September 2021. 45Hartono, Wawancara. 9 Oktober 2021. 46Yanto, Wawancara, 25 Oktober 2021. 47 Yanto, Wawancara, 25 Oktober 2021. 48 Yanto, Wawancara, 25 Oktober 2021. AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues 101
Volume 2, Nomor 2, November 2022 E- ISSN: 2776-3404 Penulis mendapatkan keterangan bahwa tidak ada syarat mengenai waktu di malam hari untuk melangsungkan akad nikah, hanya saja yang dimaksud malam disini ketika matahari telah terbenam. Sebagaimna penjelasan di atas tentang mekanisme akad nikah masyarakat adat Samin di wilayah tersebut, bahwa pernikahan mereka memang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan hal itu dipandang lumrah adanya. Sehingga konsekuensi yang diterima ialah anak yang dilahirkan secara otomatis mengikuti garis keturunan ibu. ANALISIS AKAD PERNIKAHAN ORANG ISLAM DENGAN WARGA SAMIN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Melihat fenomena praktek pernikahan di atas, maka praktik akad nikah masyarakat Samin terkesan aneh jika dibandingkan dengan proses akad nikah pada umumnya. Keanehan tersebut dapat dicatatkan di sini dalam beberapa hal, antaranya pelafalan akad nikah dalam hal ini kabul secara terpisah, tidak dalam satu majelis dan terdapat tenggang waktu dalam penyampaian kabul sesuai kesepatakan dengan durasi paling singkat 1 x 24 jam dan paling lambat 7 x 24 jam. Jumhur Ulama telah sepakat bahwa pengucapan ijab kabul harus dalam satu majelis dan dilarang adanya jeda waktu. Jika terjadi hal demikian, maka akad dipandang belum terlaksana. Dimana salah satu diantara mereka mengucapkan ijab kemudian sebelum kabul diucapkan, dilanjut meninggalkan majelis dalam durasi yang cukup lama, maka akad nikah dihukumi tidak sah.49 Prosesi ijab kabul merukapan hal terpenting sebagai wujud keabsahan dari akad nikah dalam Islam. Jika memcermati berbagai pendapat para ulama memiliki penafsiran sebagai berikut: 1. Ijab kabul seharusnya dilaksanakan pada saat akad nikah tanpa ada tenggat waktu yang lama, yang berarti ijab kabul dinyatakan dalam satu prosesi, ijab diucapkan dalam satu waktu dan tempat (upacara). Sementara selesai ijab pada adat pernikahan suku Samin, kabul tertunda dan diucapkan pada saat upacara berikutnya. Dengan cara ini, ijab kabul adat Samin tidak sesuai dengan syariat nikah yaitu keharusan kesinambungan antara ijab kabul dalam satu upacara. 2. Pandangan lain menyampaikan, jika kesatuan tempat disyaratkan tidak hanya untuk menjamin kesinambungan antara ijab kabul, melainkan juga untuk hubungan antara kewajiban dua orang saksi yang hadir saat upacara berlangsung. Saksi harus ada dan menyaksikan sendiri bahwa telah terjadi akad nikah antara calon mempelai..50 Dari pernyataan di atas secara gamblang menjelaskan, adanya persyaratan kesatuan tempat terpaku menjaga ketersinambungan waktu. Melainkan memiliki persyaratan lain, yaitu kedua mempelai, wali dan dua orang saksi yang berada dalam satu tempat. Dengan demikian persyaratan tersebut dapat diketahui secara nyata pengucapan inti dan kejelasan pelafalan akad nikah dapat diwujudkan. Lazimnya proses akad nikah dilakukan 2. Pandangan lain menyampaikan, jika kesatuan tempat disyaratkan tidak hanya untuk menjamin kesinambungan antara ijab kabul, melainkan juga untuk hubungan antara kewajiban dua orang saksi yang hadir saat upacara berlangsung. Saksi harus ada dan menyaksikan sendiri bahwa telah terjadi akad nikah antara calon mempelai..50 Dari pernyataan di atas secara gamblang menjelaskan, adanya persyaratan kesatuan tempat terpaku menjaga ketersinambungan waktu. Melainkan memiliki persyaratan lain, yaitu kedua mempelai, wali dan dua orang saksi yang berada dalam satu tempat. Dengan demikian persyaratan tersebut dapat diketahui secara nyata pengucapan inti dan kejelasan pelafalan akad nikah dapat diwujudkan. Lazimnya proses akad nikah dilakukan 49Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu,Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani: 56. 50Barzah Latupono, "Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam," Lutur Law Jurnal 1 (2020): 6-7. 102 AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues
Volume 2, Nomor 2, November 2022 E- ISSN: 2776-3404 satu majelis, artinya antara ijab dan kabul dilangsungkan secara bersamaan dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Ghazali sebagaimana dikutip Satria Efendi dalam bukunya mengistilahkan ijab kabul dalam satu majelis berarti satu ruang dan waktu.51 Penting diperhatikan bahwa dalam KHI telah mengatur terkait kesinambungan dalam pelafalan ijab dan kabul, dikarenakan hal tersebut merupakan kunci keabsahan suatu akad pernikahan. Ketersinambungan yang dimaksudkan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara (metode) agar prosesi akad nikah dapat dihukumi sah. Meskipun adat akad nikah Samin masih lestari hingga kini, tetapi hemat penulis terkait akad nikah yang tidak bersinambungan (terdapat jeda waktu), maka syarat perkawinan jelas tidak terpenuhi. Meskipun dalam hal ini rukun-rukun telah terpenuhi, tetapi syarat-syarat akad nikah tersebut tidaklah terpenuhi. KESIMPULAN Nilai adat atau kearifan lokal dalam praktik akad nikah masyarakat Samin di beberapa daerah memiliki perbedaan, salah satunya di Karangrowo Kudus. Prosesi akad nikah yang dilakukan kedua calon mempelai antara penyampaian ijab dan kabul terdapat tenggang waktu dengan paling cepat satu hari atau 1 x 24 jam. Sementara dalam pandangan hukum Islam, akad nikah dapat dihukumi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Sebaliknya, jika hanya rukun saja yang terpenuhi sedangkan syarat akad nikahnya tidak terpenuhi, maka akad nikah tetap tidak sah. Oleh demikian, berkaitan dengan praktik akad nikah yang diselenggarakan antara adat Samin dengan masyarakat Islam di atas dapat disimpulkan bahwa prosesi akad nikah demikian adalah dipandang tidaklah sah. Hal ini karena terdapat syarat akad yang tidak terpenuhi, yakni praktik akad nikah tidak satu majelis atau terdapat pemisahan waktu yang cukup lama antara ijab dan kabul. Akad yang demikian dalam Islam dipandang batal. DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Akademik Presindo, 2013. Ahmad Rofiq. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Cet ke 2. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015. Al-Faifi, and Sulaiman bin Ahman bin Yahya. Ringkasan Fikih Sunnah. Jakarta: Beirut Publising, 2017. AL-Haitamy, Ibnu Hajar. Tuḥfah Al-Muḥtaj Fi Syarḥi Al-Minhāj. Juz 7. Beirut: Maktabah al- 51Satria Effendi dan M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Cet 11 (Jakarta: Kencana, 2010): 3. AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues 103
Volume 2, Nomor 2, November 2022 E- ISSN: 2776-3404 Tijariyyah, 2005. al-Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adillatuhu. Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiyyah, 2002. Arsip. Masyarakat Samin Di Jawa Timur. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979. Chairah, Dakwatul. "Pelaksanaan Ijab Kabul Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Sampang Madura." Al-Hukama' : The Indonesian Journal of Islamic Family Law 11, no. 01 (2021): 57-75. Damsuki, Ali. "Konsep Pernikahan Masyarakat Samin Dan Pendekatan Dakwah Kultural." 103. Journal Communication Islamic 4, no. 1 (2019): Juwainy, Al Haramainy Al. Nihāyah Al Maṭlab Fi Dirāah Al Mażhab. Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiyyah, 2002. Kementerian Agama RI. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta, 2018. Latupono, Barzah. "Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam." Lutur Law Jurnal 1 (2020): 1-8. Muchtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Cet ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974. Mukodi dan Afid Burhanudi. Pendidikan Samin Surosentiko. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015. Purwantini, et.al. Tradisi Lisan Suku Samin Di Daerah Pedalaman Kabupaten Bojonegoro. Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1999. Rosyid, Moh. "Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin Nirkonflik." Jurnal 573. Kebudayaan Dan Pendidikan 16, no. 5 (2010): - - - . "Perempuan Dalam Perkawinan Samin: Perlindungan Budaya Versus Hukum Positif." 149. Musãwa Islam Jurnal Studi Gender Dan 18, no. 2 (2019): - - - . "Perkawinan Samin Dan Dampaknya Pada Status Hukum Anak Dan Perempuan." 95. Kafa`ah: Journal of Gender Studies 8, no. 1 (2018): Sadiami. Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Kalimantan: Intimedia, 2008. Satria Effendi dan M. Zein. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Cet 11. Jakarta: Kencana, 2010. 104 AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues
Volume 2, Nomor 2, November 2022 E- ISSN: 2776-3404 Sri Muhammad Kusumantoro. Perubahan Sosial. Klaten: Cempaka Putih, 2018. Stefanus Laksanto Utomo. Budaya Hukum Masyarakat Samin. Bandung: PT. Alumni, 2013. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007. Taufiqurrohman, M. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pasuwitan Sebagai Legalitas Nikah; Studi Kasus Masyarakat Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati." UIN Walisongo Semarang, 2014. Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Trianingsih, Zulfi, Maryatul Qibtiyah, and Anila Umriana. "Dakwah Fardiyah Melalui Pernikahan Secara Islam Pada Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati." Jurnal Ilmu Dakwah 37, no. 1 (2018): 45. Zia, Halida, Nirmala Sari, and Ade Vicky Erlita. "Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam (2020). Perspektif Sosiologi Hukum." Datin Law Jurnal 1, no. 2 Zuhaili, Wahbah. Fikih Islam Wa Adillatuhu,Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011. Wawancara: Abdul. Wawancara, 21 Oktober 2021 Adi. Wawancara, 29 September 2021 Ani. Wawancara. 3 Oktober 2021 Hariyadi. Wawancara, 21 Oktober 2021. Hartono. Wawancara, 9 Oktober 2021. Yanto. Wawancara, 25 Oktober 2021. AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues 105