PENYELESAIAN MUNASAKHAH PADA KASUS AHLI WARIS PENGGANTI (Analisis Putusan No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng) SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Oleh: NADZIM FARUH NIM : 11150440000129 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1441H /2019 M
ABSTRAK Nadzim Faruh. NIM 11150440000129. PENYELESAIAN MUNASAKHAH PADA KASUS AHLI WARIS PENGGANTI (ANALISIS PUTUSAN NO. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng). Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H/2019 M. 1x + (72) halaman + (73) lampiran Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui alasan penyelesaian munasakhah pada kasus ahli waris pengganti, serta dalil yang digunakan hakim dalam putusan No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng. dalam menyelesaikan kasus sengketa antara ahli waris pengganti dengan ahli waris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan didukung oleh studi kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan studi putusan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Terdapat perbedaan pembagain dalam kasus ahli waris pengganti dengan munsakhah. Dalam pembagian kasus ahli waris pengganti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat 1 dan 2 yaitu dengan menggantikan kedudukan ayahnya yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Sedangkan dalam pembagian kasus munaskhah caranya dengan memindahkan bagian ahli waris yang meninggal dunia sebelum harta waris dibagikan kepada ahli warisnya. Putusan Pengadilan Agama Tangerang yang menjadikan ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris dijadikan sebagai ahli waris, setelah dijadikan ahli waris kemudian majelis hakim memberikan bagian ahli waris kepada ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris kemudian bagian tersebut dibagikan lagi kepada hali warisnya dengan alasan hakim karena perkara ini merupakan perkara gugatan waris dan menganggap bahwa kasus munasakhah itu sama dengan kasus ahli waris pengganti. Menurut hakim ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris atau meninggal dunia setelah pewaris selama hartanya belum dibagikan itu dinamakan kasus ahli waris pengganti. Tetapi, tata cara pembagain hartanya menggunakan munasakhah . Putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut sesuai sebagian, kesesuaian ini berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 tentang kelompok-kelompok ahli waris dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 tentang besarnya bagian tetapi tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat 1 dan 2 tentang ahli waris pengganti Kata Kunci : Ahli Waris Pengganti, Munasakhah, sengketa waris Pembimbing : Dr. H. Muchtar Ali, M. Hum Daftar Pustaka : 1973 s.d 2017 iii
KATA PENGANTAR Puja dan puji syukur penulis selalu panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Taufik, Hidayah, Inayah dan barokahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan penulis yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir Zaman. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik bantuan berupa moril maupun materil. Khususnya penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag, S.H, M.H, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Ibu Dr. Mesraini, M.Ag. selaku ketua program studi Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Chairul Hadi, M.A. selaku sekertaris program studi Hukum Keluarga. 3. Bapak Dr. H. Muchtar Ali, M. Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan arahan dan nasihat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi. 4. Bapak Prof. Dr. H. A. Salman Maggalatung, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing dan memberikan arahan selama menjalani proses perkuliahan 5. Seluruh Dosen Fakultas syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis dan seluruh Staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik. 6. Ketua Pengadilan Agama Tangerang dan para hakim dan staf, khususnya Ibu Dra. Hj. Muhayah. S.H. MH. Yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 7. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Ahmad Ismail dan Ibu Malihah yang selalu memberikan motivasi dan mendo'akan penulis, serta kakak dan iv
adik, Tajul Anam, S.Pd dan Lum'atul lu'lu yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril dan materil. 8. Semua Paman dan Bibi yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memotivasi penulis dan memberikan dukungan baik moril dan materil. 9. Keluarga Besar H. Mukhlisin yang selalu menasihati dan memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan. 10. Teman-teman IKBAL yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan dan menghibur penulis dikala mengalami banyak permasalahan. 11. Kepada semua teman-teman Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2015 12. Kepada teman-teman KKN Pelita 200 khususnya anak-anak bambang yaitu: Rizky Andika, Riza Priyadi, Husain Zainal Abidin, Hapsah Nur Habibah, Ari Rahmawati, Raden Nabilah Fahrani, Listiana Anggi yang telah berbagi pengalaman hidupnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan perlu mendapatkan perbaikan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Jakarta, 14 Oktober 2019 Penulis v
DAFTAR ISI PERSETUJUAN PEMBIMBING ... i LEMBAR PERNYATAAN ... ii ABSTRAK ... iii KATA PENGANTAR ... iv DAFTAR ISI ... vi BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang Masalah... 1 B. Identifikasi Masalah ... 4 C. Pembatasan Dan Perumusan Masalah ... 5 D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ... 5 E. Studi Kajian Terdahulu ... 6 F. Kerangka Teori ... 7 G. Metode Penelitian ... 9 H. Sitematika Penulisan ... 10 BAB II PEMBAHASAN SEPUTAR WARIS DALAM ISLAM ... 11 A. Tinjauan Umum Tentang Waris ... 11 1. Pengertian Waris ... 11 2. Dasar Hukum Kewarisan ... 13 3. Rukun dan Syarat Pembagian Waris... 19 4. Sebab-sebab dan Penghalang Waris ... 20 5. Macam-macam Ahli Waris dan Bagian-bagiannya ... 24 B. Ahli Waris Pengganti ... 30 1. Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam ... 30 2. Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin ... 32 3. Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ... 36 C. Munasakhah... 39 BAB III DESKRPISI PUTUSAN NOMOR 281/Pdt.G/PA.Tng TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI ... 43 A. Posisi Kasus ... 43 B. Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim ... 46 vi
BAB IV ANALISIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng... 49 A. Penyelesaian Munasakhah dan Ahli Waris Pengganti ... 49 1. Penyelesaian Munasakhah ... 49 2. Penyelesaian Ahli Waris Pengganti ... 50 B. Analisis atas Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng... 50 BAB V PENUTUP ... 58 A. Kesimpulan... 58 B. Saran ... 59 DAFTAR PUSTAKA ... 60 LAMPIRAN-LAMPIRAN vii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hukum Waris Islam di Indonesia terdapat perbedaan dengan ilmu faraid dalam masalah penetapan ahli waris, salah satu yang membedakan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dari ilmu faraid adalah diakomodasinya konsep ahli waris pengganti, sebagaimana tertuang dalam pasal 185 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya." Sedangkan di dalam ilmu faraid tidak mengenal konsep penggantian posisi ahli waris oleh ahli waris yang lain karena berlaku prinsip ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris menghalangi ahli waris yang lebih jauh dari menerima warisan. Sebagai gantinya, sistem waris dalam ilmu faraid lebih menekankan konsep wasiat karena sebab sebab tertentu. Bahkan,negara moden yang menerapkan hukum waris Islam, seperti: Mesir, telah melembagakannya dalam konsep wasiat wajibah.1 Hukum waris islam di Indonesia yang tercantumImpres No 1 tahun 1991 ini merupakan bentuk unifikasi hukum keluarga islam yang telah ada, namun ada beberapa Pasal yang berisi pembaruan hukum islam yaitu salah satunya pasal yang membahas masalah ahli waris pengganti. Dengan memberikan harta warisan kepada cucu atau kerabat yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, memiliki tujuan untuk memastikan keberlangsungan hidup ahli waris, menyelamatkan keturunan dari kesengsaraan hidup ahli waris. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa: 1. Ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. 1 Diana Zuhroh, Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama, Jurnal Al Ahkam Volume 27, Nomor 1,April 2017 h. 44 1
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.2 Maka berdasarkan kemaslahatan, keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui. Ketentuan ini sesuai dengan budaya Indonesia yang mayoritas menganut sistem kekeluargaan parental atau bilateral. Serta berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (2) tersebut juga dapat dipahami bahwa hak untuk menggantikan orang yang lebih dahulu meninggal dunia, ahli waris pengganti tidaklah mempunyai hak mutlak, dalam arti bisa saja ia tidak sepenuhnya memperoleh hak yang semestinya akan diterima oleh yang ia gantikan. Penetapan ketentuan tersebut menurut M. Yahya Harahap dilandasi asas kepatutan dan kontribusi. Dari segi kepatutan, tidaklah layak seorang ahli waris pengganti untuk mendapatkan bagian yang melebihi bagian ahli waris langsung dan dari segi kontribusi, ahli waris langsung banyak memberikan kontribusi kepada pewaris, kontribusi tersebut banyak yang melekat pada harta warisan.3 Masalah ahli waris pengganti telah lama menjadi perdebatan di kalangan hakim, akademisi, dan praktisi. Bahkan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung 2009 di Palembang ada sesi khusus yang membahas masalah ini. Salah satu perdebatan yang selama ini muncul, apakah penentuan ahli waris pengganti bersifat wajib atau tentatif, apakah ahli waris pengganti hanya berlaku bagi ahli waris ke bawah atau juga berlaku bagi ahli waris garis menyamping, apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak atau secara realtif. Konsep ahli waris pengganti muncul belakangan, dan dihubungkan dengan gagasan Hazairin.Hazairin membagi ahli waris menjadi zul faraid,zul qarabah dan mawali. Golongan mawali ini menggantikan posisi ayahnya yang lebih dahulu meninggal dari pada pewaris. Untuk melahirkan ijtihad tentang mawali ini Hazairin menggunakan penafsiran ayat ayat suci Al 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab III Hukum Kewarisan Pasal 185 Ayat (1) dan (2) 3 Dodi Darwin, Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Skripsi S1 Fakultas Syariah danHukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001. 2 sering
qur'an, Hadis dan Hukum Adat. Hazairin menafsirkan Surat Annisa ayat 33 mengenai mawali dipahami sebagai ahli waris pengganti. Mawali adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris dan menurutnya mawali juga termasuk dalam pengertian aqrobun. Hazairin berprinsip bahwa Al qur'an meletakan hubungan kewarisan. Keberanian Hazairin ini justru dipicu dengan kenyataan bahwa dalam khazanah pemikiran kewarisan islam, tidak dikenal dengan istilah ahli waris pengganti.4Gagasan itu kemudian diakomodir dan tertuang adalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 185 KHI menyebutkan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Pengecualinnya adalah pasal 173 KHI. Penggunaan kata 'dapat' dalam pasal ini dipandang sebagai sifat tentatif dari penggantian kedudukan ahli waris. Dengan kata lain, ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukan orang tuanya atau tidak bisa mendapatkan warisan. Namun dalam perkembangannya, hakim Mahkamah Agung memandang penting kedudukan ahli waris pengganti.5 Dengan dasar penjelasan diatas penulis mengambil sebuah kasus sengketa kewarisan antara ahli waris dengan ahli waris pengganti, dimana duduk perkara dari permasalahan yang peneliti bahas adalah bahwa ahli waris menguasai harta waris peninggalan pewaris dan menjual nya sebagian tanpa sepengetahuan ahli waris pengganti. Bahwa permasalahan pembagian warisan antara ahli waris dengan ahli waris pengganti sudah berkali kali dilakukan musyawarah, namun tidak ada titik temu bahkan sebelumnya sudah dilakukan gugatan terdaftar pada tanggal 4 desember 2015. Namun gugatan tersebut dicabut karena ahli waris pengganti menerima penawaran perdamaian dari ahli waris.Namun setelah dilakukan pencabutan tawaran damai dan janji janji tersebut hanyalah tawaran tidak ada realisasinya. Karena adanya wanprestasi, maka gugatan ini diajukan kembali. 4 Iwannudin, Ahli waris Pengganti Menurut Hazairin, (Jurnal Mahkamah, Vo. 1, No. 2, Desember 2016) h. 304-311 harus-jelas. dikunjungi pada tanggal 02 April 2019 3
Pada tahapan gugatan yang kedua, yang terdaftar pada tanggal 26 Januari 2017, hakim menetapkan almarhumah Saben Narsiah binti H. Saang yang meninggal dunia pada tahun 1985 dan almarhumMuksin bin H. Saang yang meninggal dunia pada tahun 1979 sebagai ahli waris dari almarhum H. Saang yang meninggal dunia pada tahun 2004. Setelah menetapkan almarhumah Saben bin H. Saang dan almarhum Muksin bin H. Saang sebagai ahli waris dari almarhum H. Saang. Kemudian hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H. Saang. Kemudian bagian almarhumah Saben binti H. Saang dan almarhum Muksin bin H. Saang dibagi lagi kepada ahli warisnya. Menurut kajian kewarisan almarhumah Saben binti H. Saang dan almarhum Muksin bin H. Saang berkedudukan bukan sebagai ahli waris dari H. Saang, karena syarat menjadi ahli waris adalah orang itu masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Sehingga hakim memutuskannya seperti kasus munasakhah. Berdasarkan dari latar belakang diatas, dengan adanya kasus sengketa kewarisan tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sengketa kewarisan yang akan di beri judul "PENYELESAIAN MUNASAKHAH PADA KASUS AHLI WARIS PENGGANTI"(Analisis Putusan No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng.)" B. Identifikasi Masalah Dari latar belakang yang telah ditulis diatas, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut: 1. Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris pengganti? 2. Apa saja prinsip-prinsip dalam kewarisan? 3. Apa landasan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan bagian waris dalam perkara ahli waris pengganti? 4. Bagaimana hakim memutus perkara sengketa kewarisan? 5. Bagaimana fikih mawaris mengatur hukum ahli waris pengganti? 6. Bagaimana hukum Indonesia mengatur ahli waris pengganti? 4
C. Pembatasan Dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Untuk menghindari melebarnya pembahasan, maka penulis membatasai bahwa fokus dari permasalahan ini adalah berkenaaan dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus ahli waris pengganti menggunakan munasakhah dalam pokok bahasan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng. tentang ahli waris pengganti. 2. Rumusan Masalah Setelah mengidentifikasi dan membatasi masalah, penulis merumuskan masalah penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut: a. Apakah pembagian kasus ahli waris pengganti sama dengan kasus munasakhah ? b. Bagavimana argumentasi hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 281/pdt. G/2017/PA. Tng dalam kasus ahli waris pengganti? D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahahui apakah pembagian kasus ahli waris pengganti sama dengan kasus munasakhah. b. Untuk mengetahui argumentasi hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 281/pdt. G/2017/PA. 2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan umum, khususnya hukum waris yang membahas tentang ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum perdata. 5
b. Manfaat Praktis Memperluas pola pikir dan mengembangkan pengetahuan bagi masyarakat umum dan penulis sendiri dibidang hukum kewarisan. E. Studi Kajian Terdahulu Penulis melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada skripsi ini terkait pada penelitian penelitian yang telah dilakukan oleh: 1. Skripsi yang ditulis oleh Akmal Farikh mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2006 yang berjudul " Penundaan Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat (studi kasus dikelurahan kebun jeruk kec. Kebon jeruk Jakarta Barat)." Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan hukum waris di daerah kebun jeruk yang mana di daerah tersebut banyak terjadi harta warisan yang tidak dibagikan oleh para ahli waris atau terjadinya penundaan pembagian harta waris. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah disini penulis akan membahas tentang proses penyelesaian sengketa kewarisan antara ahli waris dengan ahli waris pengganti. 2. Tesis yang ditulis oleh Pasnelyza Karani mahasiswa Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 2010 yang berjudul "Tinjauan ahli waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata." Tesis ini melakukan perbandingan mengenai ahli waris pengganti antara hukum kewarisan islam dan hukum kewarisan KUH Perdata. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah disini penulis akan melakukan perbandingan konsep ahli waris pengganti yang dikemukakan oleh Hazairin, Kompilasi Hukum Islam dan kewarisan islam, serta penulis juga akan membahas tetang konsep munasakhah. 3. Skripsi yang ditulis oleh Risma Damayanti Salam mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013 yang berjudul "Analisis Hukum Penetapan Ahli waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus penetapan pengadilan Agama Makassar Nomor: 6
3/pdt.P/2011/PA.Mks). skripsi ini meneliti tentang penetapan cucu sebagai ahli waris pengganti meggantikan orang tuanya yang lebih dahulu meninggal. Hasil peneilitian mengatakan dengan pertimbangan bukti-bukti dan berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) maka pengadilan agama makassar mengeluarkan penetapan bahwa cucu berhak mendapatkan harta waris yang ditinggalkan pewaris. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah disini penulis akan meneliti apa yang menjadi landasan hakim dalam menetapkan anak yang sudah meninggal dunia lebih dahulu di tetapkan sebagai ahli waris dan juga proses pembagian harta warisannya. F. Kerangka Teori Dalam terminologi hukum waris islam, dikenal dua istilah yang merupakan sinonim dan umum digunakan, yaitu mawaris danfaraidh.Kata mawarisadalah bentuk jama dari kata miratsyang artinya harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara itu, kata faraidhadalah bentuk jama dari kata faridhah yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan "ilmu waris" atau "ilmu mirats" atau "ilmu mawaris' atau "ilmu faraidh". Dan, hukum yang mengatur pembagian warisan diantara para ahli waris disebut hukum waris atau hukum faraidh. 6 Kewarisan yang disebut juga faraidh berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam nash Al Qur'an dan Hadits. Sehingga dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa pewaris adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan sesorang yang telah meninggal dunia terhadap orang orang yang masih hidup dengan bagian bagian yang telah di tetapkan dalam nash nash baik Al Qur'an dan hadits. Hak waris seseorang tidaklah muncul tiba-tiba tetapi keberadaannya di dasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan daripada hak- hak orang yang telah meninggal dunia. Ahli waris merupakan perseorangan 6 Achmad Yani, Faraidh dan Mawaris, (Jakarta: Kencana, Agustus 2016), h. 4 7
yang keberadaannya telah ditentukan nash-nash baik Al Quran dan Hadits.7 Sebab-sebab kewarisan itu meliputi: pertama, hubungan nasab atau kekerabatan. Artinya, ahli waris ialah ayah dari pihak yan diwarisi, atau anak anaknya dan jalur samping seperti saudara saudara dan sebagainya. 8Kedua, adanya hubungan perkawinan yang sah. Ketiga, wala adalah hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan mempunyai hubungan nasab seperti hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya , apabila budak tersebut tidak mempunyai ahli waris.9 Sedangkan rukun waris mewarisi meliputi, pertama, muwarrits (orang yang mewariskan/ meninggal dunia), kedua, waarits (ahli waris), dan ketiga, mauruuts atau tirkah (hartra yang diwariskan). Sedangkan syarat syarat yang harus dipenuhi dalam waris mewarisi adalah meninggalnya pewaris, hidupnya ahli waris dan tidak ada sebab yang menjadi penghalang mewarisi.10 Pembaharuan hukum Islam khususnya masalah ahli waris pengganti, seseorang yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya yaitu anaknya. Pencantuman ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan hukum.11 Tetapi, pada dasarnya hukum waris Islam tidak mengenal adanya konsep penggantian kedudukan di dalam mawaris. Seperti diketahui bahwa salah satu syarat menjadi ahli waris menurut hukum waris Islam adalah hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia.12 7 H. Habiburahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan di Indonesia, Cet. 1, (Kementrian Agama RI, Desember 2011), h. 16-17 8 Abu Bakar Jabir al Jazairi, Ensiklopedia Musli,: Minhajul Muslim, Cet. 6, (Jakarta: Darul Falah 2003), h.625 9 Abu Bakar Jabir al Jazairi, Ensiklopedia Musli,: Minhajul Muslim, Cet. 6, (Jakarta: Darul Falah 2003), h. 279 10 Aulia Murthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, Hukum Waris Islam, Cet. 1, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), h. 36-38 11 A. Rachmad Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999), h. 32 12 Muhammad Zein, Kewarisan Ahli waris Pengganti dan Zawi Al-Arham (Kajian Menurut KHI dan Hukum Islam), Tesis S2 Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, h. 123 8
G. Metode Penelitian Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana, dilakukan dengan metode ilmiah, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala.13 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis yuridis yaitu adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.14 2. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan didukung oleh studi kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. 3. Teknik Pengumpulan Data Ada beberapa Teknik atau metode yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: a. Dokumentasi Penulis menggunakan salinan Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng sebagai bahan utama untuk melakukan sebuah penelitian..15 b. Data lainnya yang mendukung bersumber dari studi kepustakaan, jurnal, website resmi, brosur dan Skripsi. 13 bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 2 14 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 83 15 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu ilmu Sosial, (Salemba Humanika, Jakarta Selatan), h. 143 9
4. Teknik Penulisan Skripsi Adapun Teknik penulisan skripsi ini sesuai dengan kaidah kaidah penulisan skripsi pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum yang diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta".16 H. Sitematika Penulisan Agar sistematika penulisan skripsi ini teratur, maka penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari bebrapa sub bab yaitu: Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi kajian terdahulu, dan metode penelitian. Bab kedua, membahas tentang beberapa teori kewarisan Islamyang mencakup pengertian, dasar hukum, syarat-syarat dan rukun kewarisan, pihak pihak yang berhak menerima waris, bagian yang diperoleh ahli waris dan faktor pengahalang menerima waris, ahli waris pengganti dan munasakhah Bab ketiga,merupakan isi Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng yang didalamnya berisi kronologi perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Bab keempat, merupakan bab inti yaitu menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng. dengan menggunakan teori yang sudah dijelaskan di bab dua. Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 16 Asep Saepudin Jahar dkk. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Maret 2017 10
BAB II PEMBAHASAN SEPUTAR WARIS DALAM ISLAM A. Tinjauan Umum Tentang Waris 1. Pengertian Waris Dalam terminologi hukum waris Islam, dikenal dua istilah yang merupakan sinonim dan umum digunakan, yaitu mawarisdan faraidh. Kata mawaris adalah bentuk jama' dari kata mirats yang artinya harta warisan (peninggalan) mayit.1 Sementara itu, kata faraidh adalah bentuk jama' dari kata faridhah, kata fariidhah mengikuti bentuk fa'iilah yang bermakna mafruudhah, diambil dari al fardh yang artinya potongan/bagian. Contohnya, faradhtu li fulaan kadzaa, artinya aku memotong sebagian harta untuk fulan. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al Khaththabi.2 Faraidh dalam istilah mawaris dikhususkan kepada suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara'. Sedangkan ilmu faraidh oleh sebagian faradhiyun (ahli faraidh) dita'rifkan dengan :3 اولا ردق ةقرعمو كلذ ةف رعم ليا لص ولما باسلحا ةفرعمو ثرلابا قلعتلما هقفلا قح ىذ لكل ةك ترلا نم بج fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, "Ilmu pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pembagian warisan dan pengetahuan tentang bagian bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka"4 Kata Faraid digunakan oleh an Nawawi dalam kitab fikih Minhaj al Thalibin untuk menamakan hukum kewarisan Islam. Oleh al Mahalliy 1 Achmad Yani, Faraidh dan Mawaris, (Jakarta: Kencana, Agustus 2016), h. 4 2 Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul baari Syarah Shahih Al Bukhori, Jilid 32, Penerjemah Amir Hamzah, (Jakarta; Pustaka azzam, 2009), h. 495 3 Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2011), cet. 2, h. 8 4 A Kadir, Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum waris Islam, (Jakarta: AMZAH, November 2016), Cet. 1, h. 9-10 11
dalam komentarnya atas matan Minhaj disebutkan alasan penggunaan kata faraid tersebut: "Lafaz faraid merupakan jama' dari lafaz faridhah yang mengandung arti mafrudhah, yang sama artinya dengan muqaddarah yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. didalam ketentuan kewarisan islam yang terdapat dalam Al Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan dengan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu hukum ini dinamai dengan faraid. (mahalliy III, hlm. 134-135).5 Sedangkan para ulama mendefinisikan waris atau faraidh sebagai berikut: a. Imam Muhammad al Khatib asy Syarbini menyebutkan bahwa waris adalah ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta warisan dan pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta warisan tersebut dan pengetahuan tentang bagian bagian yang wajib dari harta warisan bagi semua pihak yang mempunyai hak. b. Wahbah az Zuhaili menyebutkan bahwa waris adalah kaidah-kaidah fiqh dan perhitungan dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan.6 c. Hasbi Ash Shiddieqy mendefinisikan waris adalah sebagai aturan hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia, siapa saja yang mempunyai hak atas peninggalan tersebut, siapa saja ahli waris dan berapa bagiannya.7 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kata warisdan faraidh merupakan suatu kata yang memiliki bentuk dan arti berbeda namun 5 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenadamedia, Maret 2015), cet. 2, h. 5 6 Tim El Madani, Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf, (Yogyakarta: Medpres Digital, 2014), cet. 1, h. 4 7 T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris: Hukum-hukum Warisan dalam Syariat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 18 12
keduanya sama-sama membahas seputar pembagian harta peninggalan, siapa saja yang berhak menerimanya dan berapa bagian yang diterimanya. 2. Dasar Hukum Kewarisan Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menetukan siapa saja yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dunia tersebut. Dasar hukum waris islam adalah: a. Al Qur'an 1) Surat An nisa ayat 7 َكَرَ ت اَِّمِ ٌبيِصَن ِءاَسِ نلِلَو َنوُبَرْ قَ ْلْاَو ِناَدِلاَوْلا َكَرَ ت اَِّمِ ٌبيِصَن ِلاَجِ رلِل اًضوُرْفَم اًبيِصَن ۚ َرُ ثَك ْوَأ ُهْنِم َّلَق اَِّمِ َنوُبَرْ قَ ْلْاَو ِناَدِلاَوْلا Artinya: "bagi orang laki laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat- kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan" Manfaat yang dapat diambil dari dari ayat diatas ada tiga hal: a) Penjelasan tentang alasan seseorang mendapatkan warisan adalah hubungan kekerabatan b) Yang dimaksud dengan kerabat disini adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit baik jauh maupun dekat c) Penjelasan secara umum tentang pembagian waris pada ayat- ayat yang berkenaan dengan warisan, dan ayat ini sesuai dan sejalan dengan hukum Islam.8 8 Imam Al Qurthubi, Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an, Jilid 5, Penerjemah Ahmad Rijali Qadir. Tafsir Al Qurtubi. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Cet. 1 , h. 115 13
2) Terdapat juga dalam Surat An nisa ayat 11 ۚ ِ ْيَْ يَ ثْ نُ ْلْا ِ ظَح ُلْثِم ِرَكَّذلِل ۖ ْمُكِد َلاْوَأ ِفِ َُّللَّا ُمُكيِصوُي َقْوَ ف ًءاَسِن َّنُك ْنِإَف ِ لُكِل ِهْيَوَ بَِلَْو ۚ ُفْصِ نلا اَهَلَ ف ًةَد ِحاَو ْتَناَك ْنِإَو ۖ َكَرَ ت اَم اَثُلُ ث َّنُهَلَ ف ِ ْيَْ تَ نْ ثا ُهَثِرَوَو ٌدَلَو ُهَل ْنُكَي َْلَ ْنِإَف ۚ ٌدَلَو ُهَل َناَك ْنِإ َكَرَ ت اَِّمِ ُسُدُّسلا اَمُهْ نِم ٍد ِحاَو مُ ِلَِف ُها مُ ِلَِف ٌةَوْخِإ ُهَل َناَك ْنِإَف ۚ ُثُلُّ ثلا ِهِ ٍةَّيِصَو ِدْعَ ب ْنِم ۚ ُسُدُّسلا ِهِ َوَ بَأ ِبِ يِصوُي ۚ اًعْفَ ن ْمُكَل ُبَرْ قَأ ْمُهُّ يَأ َنوُرْدَت َلا ْمُكُؤاَنْ بَأَو ْمُكُؤ َباآ ۗ ٍنْيَد ْوَأ اَ ًميِلَع َناَك ََّللَّا َّنِإ ۗ َِّللَّا َنِم ًةَضيِرَف اًميِكَح ا Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak- anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Ayat diatas menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun perempuan wajib dibagikan bagian warisannya dan bagi anak laki-laki satu dan anak perempuan setengah bagiannya laki-laki dan juga ayat diatas menjelaskan tidak dibenarkan membagi harta warisan selama hutang dan wasiat belum ditunaikan, oleh karena 14
itu jika salah seorang wafat maka bayarkanlah dahulu hutangnya, setelah itu baru mengeluarkan tidak lebih dari 1/3 hartanya untuk menunaikan wasiatnya.9 3) Surat An Nisa ayat 12 َكَرَ ت اَم ُفْصِن ْمُكَلَو ٌدَلَو َّنَُلَ َناَك ْنِإَف ۚ ٌدَلَو َّنَُلَ ْنُكَي َْلَ ْنِإ ْمُكُجاَوْزَأ ِبِ َيِْصوُي ٍةَّيِصَو ِدْعَ ب ْنِم ۚ َنْكَرَ ت اَِّمِ ُعُبُّرلا ُمُكَلَ ف اَِّمِ ُعُبُّرلا َّنَُلََو ۚ ٍنْيَد ْوَأ اَ ْنِم ۚ ْمُتْكَرَ ت اَِّمِ ُنُمُّثلا َّنُهَلَ ف ٌدَل َو ْمُكَل َناَك ْنِإَف ۚ ٌدَلَو ْمُكَل ْنُكَي َْلَ ْنِإ ْمُتْكَرَ ت وُت ٍةَّيِصَو ِدْعَ ب ُهَلَو ٌةَأَرْما ِوَأ ًةَل َلََك ُثَروُي ٌلُجَر َناَك َكِلََٰذ ْنِم َرَ ثْكَأ اوُناَك ْنِإَف ۚ ُسُدُّسلا اَمُهْ نِم ٍد ِحاَو ِ لُكِلَف ٌتْخُأ ْوَأ ٌخَأ ۚ ٍ راَضُم ْمُهَ ف ٌميِلَح ٌميِلَع َُّللَّاَو ۗ َِّللَّا َنِم ًةَّيِصَو ِبِ َنوُص نِإَو ۗ ٍنْيَد ْوَأ اَ ِبِ َٰىَصوُي ٍةَّيِصَو ِدْعَ ب ْنِم ۚ ِثُلُّ ثلا ِفِ ُءاَكَرُش ْيَغ ٍنْيَد ْوَأ اَ Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai itu mempunyai anak, maka kamu anak. Jika mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika buat atau seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara- saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu istri-istrimu jika kamu tidak meninggalkan anak, 9 Imam Al Qurthubi, Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an, Jilid 5, Penerjemah Ahmad Rijali Qadir. Tafsir Al Qurtubi. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Cet. 1 , h. 152-154 15
dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." Ayat diatas menjelaskan bahwa suami mendapat 1/2 dari harta yang ditinggalkan istrinya, dengan syarat jika istri tidak mempunyai anak. Sebaliknya, apabila istri mempunyai anak, maka suami mendapatkan 1/4. Sedangkan istri mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan suami, dengan syarat mempunyai anak. Apabila mempunyai anak maka mendapatkan 1/8.10 4) Surat An Nisa ayat 176 ُهَلَو ٌدَلَو ُهَل َسْيَل َكَلَه ٌؤُرْما ِنِإ ۚ ِةَل َلََكْلا ِفِ ْمُكيِتْفُ ي َُّللَّا ِلُق َكَنوُتْفَ تْسَي اَتَ ناَك ْنِإَف ۚ ٌدَلَو اََلَ ْنُكَي َْلَ ْنِإ اَهُ ثِرَي َوُهَو ۚ َكَرَ ت اَم ُفْصِن اَهَلَ ف ٌتْخُأ اوُناَك ْنِإَو ۚ َكَرَ ت اَِّمِ ِناَثُلُّ ثلا اَمُهَلَ ف ِ ْيَْ تَ نْ ثا ٌميِلَع ٍء ْيَش ِ لُكِب َُّللَّاَو ۗ اوُّلِضَت ْنَأ ْمُكَل َُّللَّا ُ ِ يَْ بُ ي ۗ ِ ْيَْ يَ ثْ نُ ْلْا ِ ظَح ُلْثِم ِرَكَّذلِلَف ًءاَسِنَو ًلااَجِر ًةَوْخِإ Artinya:"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". 10 Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-ayat hukum, (Jakarta: Amzah, September 2013), h. 287 16 tidak istri
Berdasarkan ayat diatas mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in menjadikan saudara-saudara perempuan sebagai ashabah anak-anak perempuan, meskipun mereka tidak mempunyai saudara laki-laki, kecuali Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas tidak menjadikan saudara-saudara perempuan sebagai ashabah bagi anak-anak perempuan.11 b. Al-Hadits Hadis Nabi Muhammad SAW yang secara langsung mengatur kewarisan adalah: ) هيلع الله ىلص َِّللََّا ُلوُسَر َلاَق : َلاَق هْيَلَع ٌقَفَّ تُم ( اَمُهْ نَع َُّللََّا َيِضَر ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع َو َهِلْهَِبِ َضِئاَرَفْلَا اوُقِْلحَأ ملسو ا
ٍرَكَذ ٍلُجَر َلَْوَِلْ َوُهَ ف َيِقَب اَمَف Artinya: "Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat." Muttafaq Alaihi".12 Menurut hadist tersebut di atas ayah menjadi 'ashabah bagi harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya. Ayah menghabisi harta warisan tersebut setelah diberikan sepertiga untuk ibu. Apabila si mati tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka ayah menjadi 'ashabah dengan alasan karena pada saat itu ayah adalah anak laki-laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan si mati.13 11 Imam Al Qurthubi, Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an, Jilid 6, Penerjemah Ahmad Rijali Qadir. Tafsir Al Qurtubi. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Cet. 1 , h. 68 12 Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram. Penerjemah M. Ali. (Surabaya: Mutiara Ilmu, Oktober 2012), cet. 2, h. 432 13 Sudarsono, Hukum waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 124 17
18 Hadis dari Ibnu mas'ud yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori: ُّ ِبَِّنلا ىَضَق ٍتْخُأَو ,ٍنْبا ِتْنِبَو , ٍتْنِب ْ ِفِ ُهْنَع ُالله َيِضَر ٍدْوُعْسَم ِنْبا ِنَعَو ِ ْيَْ ثُلُّ ثلا َةَلِمْكَت َسُدُّسلا ِنْبِْلْا ِةَنْ ب ِلاَو َفْصِ نلا ِةَنْ بِْلَِل َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِتْخُ ْلِِلَف َيِقَب اَمَو ) يراخبلا هاور ( Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud ra. tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, Nabi SAW menetapkan, untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam sebagai penyempurna dua pertiga dan selebihnya adalah milik saudara perempuan." (HR. Bukhari)14 Hadits dari Ibnu Buraidah: ِةَّدَجْلِل َلَعَج ملسو هيلع الله ىلص َّ ِبَِّنلَا َّنَأ ( ُنْبِا ُهَحَّحَصَو , ُّيِئاَسَّنلاَو , َدُواَد وُبَأ ُهاَوَر ; ِهيِبَأ ْنَع , َةَدْيَرُ ب ِن ْبا ِنَعَو َذِإ , َسُدُّسلَا ِدوُراَْلَْا ُنْباَو , َةَْيَْزُخ )ٌّمُأ اَهَ نوُد ْنُكَي َْلَ ا ٍ يِدَع ُنْبِا ُهاَّوَ قَو , . Artinya: "Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menetapkan bagian seperenam untuk nenek bila dibawahnya tidak ada ibu (ibu sang mayit). Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud, dan dikuatkan oleh Ibnu Adiy."15 c. Ijtihad Para Ulama Meskipun Al Qur'an dan Al Hadis sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditemukan dalam Al qur'an maupun Al Hadis. Misalnya mengenai 14 Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram. Penerjemah M. Ali. (Surabaya: Mutiara Ilmu, Oktober 2012), cet. 2, h. 432 15 Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram. Penerjemah M. Ali. (Surabaya: Mutiara Ilmu, Oktober 2012), cet. 2, h. 434
bagian warisan banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi.16 3. Rukun dan Syarat Pembagian Waris a. Rukun Waris Adapun rukun waris ada tiga: 1) Harta Warisan yaitu harta bawaan ditambah dengan-bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang serta wasiat pewaris. Para ahli fiqh juga biasa menyebut harta warisan dengan istilah muruts adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi kepada ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat. 2) Ahli waris yaitu orang yang berhak mendapatkan harta waris karena hubungan kekerabatan (nasab), hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dalam istilah fiqih disebut juga dengan waarits.17 3) Orang yang meninggalkan harta warisan (Muwarrits) Bagi muwarrits berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna dan ia benar benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian muwarrits menurut para ulama fiqh dibedakan menjadi 3 macam: a) Mati haqiqy (sejati) adalah kematian yang dapat disaksikan oleh pancaindra. 16 Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2011), cet. 2, h. 20 17 Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, Hukum Waris Islam, cet. 1, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), h. 38 19 dan
b) Mati hukumy adalah kematian disebabkan oleh adanya vonis hakim, baik pada hakikatnnya seseorang masih hidup atau dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. c) Mati taqdiry adalah kematian yang berdasarkan dugaan.18 b. Syarat Pembagian Waris Syarat pembagian waris ada tiga: 1) Orang yang mewariskan hartanya telah meninggal dunia baik secara hakiki maupun secara hukum. 2) Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia baik secara hakiki dengan menyaksikan langsung atau dengan berita yang sudah mahsyur atau dengan persaksian -dua orang yang dapat dipercaya. Ataupun secara hukum, contohnya janin didalam kandungan walaupun janin tersebut belum bernyawa tetapi secara hukum dianggap hidup.19 3) Tidak adanya penghalang yang menghalangi untuk mendapatkan warisan, seperti membunuh, murtad atau terhalang oleh ahli waris lain. 4. Sebab-sebab dan Penghalang Waris a. Sebab-sebab Mendapatkan Waris Sebab menerima warisan ada tiga: pernikahan, nasab (keturunan), dan wala' (memerdekakan budak). 1) Pernikahan Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Pengertian sah menurut islam adalah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat baik secara agama maupun administrasi.20 18 Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2011), cet. 2, h. 60-61 19 Abu Ihsan al Atsari, Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al Qur'an dan as Sunah yang Shahih, Terjemah Tas hiilul Faraidh, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, April 2015), cet. 7 h. 28 20 Ahmad Rafiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Mei 1993), cet. 1 h.35 20
2) Nasab (keturunan) Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meningeal dunia kepada yang masih hidup adalah hubungan kekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh hubungan darah. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu: a) Furu' yaitu anak keturuan dari si pewaris, seperti anak, cucu dan terus sampai kebawah b) Ushul yaitu leluhur, yang menyebabkan adanya si pewaris atau orang tua dari si pewaris, seperti bapak, ibu, kakek, nenek dan terus sampai keatas c) Hawasyi yaitu keluarga yang dihubungkan dengan yang meninggal dunia melalui garis menyimpang, seperti saudara, paman, bibi dan lain sebagainya dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan.21 3) wala' Hubungan sebab wala' adalah hubungan waris mewarisi yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun diantara mereka tidak ada hubungan darah. Pemilik budak tersebut mengubah status orang yang semula tidak cakap bertindak, menjadi cakap bertindak untuk mengurusi, memiliki dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya sendiri. Rasulullah memberikan hak wala' kepada yang memerdekakan itu sesuai hadits beliau yang berbunyi: َرَمُع ِنْب َِّللََّا ِدْبَع ْنَعَو اَمُهْ نَع َُّللََّا َيِضَر الله ىلص ُّ ِبَِّنلَا َلاَق : َلاَق ُهاَوَر ) ُبَهوُي َلاَو , ُعاَبُ ي َلا , ِبَسَّنلَا ِةَمْحُلَك ٌةَمُْلح ُء َلاَوْلَا ( ملسو هيلع
21 Fatur Rahman, Ilmu waris, (Bandung: Al-Ma'arif, 1975), h. 116 21
، َفُسوُي ِبَِأ ْنَع , ِنَسَْلحَا ِنْب ِدَّمَُمُ ْنَع , ِيِعِفاَّشلَا ِقيِرَط ْنِم : ُمِكاَْلحَا ُّيِقَهْ يَ بْلَا ُهَّلَعَأَو , َناَّب ِح ُنْبِا ُهَحَّحَصَو Artinya: "Dari Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Wala itu satu pertalian daging seperti pertalian daging keturunan, ia tidak boleh dijual dan diberikan." Riwayat Hakim dari jalan Syafi'i dari Muhammad Ibnu al-Hasan, dari Abu Yusuf. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan ma'lul menurut Baihaqi".22 Dengan demikian, orang yang mepunyai hak wala' mempunyai hak mewarisi harta peninggalan budaknya apabila budak tersebut meninggal dunia.23 b. Penghalang Mewarisi Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi.24 Adapun penghalang atau sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang tidak mendapatkan warisan adalah sebagai berikut: 1) Pembunuhan Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris.25 Ketentuan ini berdasarkan kepada sebuah hadis Nabi Muhammad saw: َِّللََّا ُلوُسَر َلاَق : َلاَق ِه ِدَج ْنَع , ِهيِبَأ ْنَع , ٍبْيَعُش ِنْب وِرْمَع ْنَعَو ُّيِئاَس ىلص َرَمُع ىَلَع ُهُفْ قَو : ُباَوَّصلاَوُّ يِئاَسَّنلا ُهَّلَعَأَو , ُِّنِْطُقَراَّدلَاَو, ا َنِم ِلِتاَقْلِل َسْيَل ( ملسو هيلع الله َِبْلَا ِدْبَع ُنْبِا ُها َّوَ قَو ) ٌء ْيَش ِثاَيِمْل َّنلا ُهاَوَر 22 Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram. Penerjemah M. Ali. (Surabaya: Mutiara Ilmu, Oktober 2012), cet. 2, h. 436 23 Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2011), cet. 2, h. 72-75 24 Fatur Rahman, Ilmu waris, (Bandung: Al-Ma'arif, 1975), h. 83 25 Suhardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, September 1995), cet. 1, h. 54 22
23 Artinya: "Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Pembunuh (dari yang tidak mendapat warisan apapun dibunuh)." Riwayat Nasa'i dan Daruquthni, dan dikuatkan oleh Abdul Bar. Hadits ma'lul menurut Nasa'i dan sebenarnya hadits ini mauquf pada Amar".26 2) Perbudakan Para ulama telah sepakat dalam pendapatnya untuk menetapkan perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang waris mewarisi. Berdasarkan dari suatu nash al Qur'an yang mengatakan bahwa hamba sahaya tidak dapat bertindak sesuatupun. Yakni dalam surah an Nahl ayat 75 yang berbunyi: اًقْزِر اَّنِم ُهََٰنْ قَزَّر نَمَو ٍء ْىَش َٰىَلَع ُرِدْقَ ي َّلا اًكوُلَّْمِ اًدْبَع ًلََثَم َُّللَّٱ َبَرَض ْمُهُرَ ثْكَأ ْلَب ۚ َِِّللَّ ُدْمَْلحٱ ۚ َنۥُوَ تْسَي اًنَسَح ْلَه ۖ اًرْهَجَو اًّر ِس ُهْنِم ُقِفنُي َوُهَ ف َنوُمَلْعَ ي َلا Artinya : "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun ..." (QS. Al Nahl: 75) 3) Perbedaan Agama Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris adalah sebab penghalang waris mewarisi sebagaimana kesepakatan ulama empat madzhab. Seorang muslim tidaklah mewarisi dari selain muslim, begitu juga sebaliknya seoserang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seseorang muslim.27 Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: 26 Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram. Penerjemah M. Ali. (Surabaya: Mutiara Ilmu, Oktober 2012), cet. 2, h. 435-436 27 Tim El Madani, Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf, (Yogyakarta: Medpres Digital, 2014), cet. 1, h. 19
24 ٍدْيَز ِنْب َةَماَسُأ ْنَعَو َلاَق اَمُهْ نَع َُّللََّا َيِضَر يلع الله ىلص َّ ِبَِّنلَا َّنَأ ملسو ه ِهْيَلَع ٌقَفَّ تُم ) َمِلْسُمْلَا ُرِفاَكْلَا ُثِرَي َلاَو ,َرِفاَكْلَا ُمِلْسُمْلَا ُثِرَي َلا (
Artinya: "Dari Usamah bin Zaid, dari Nabi SAW, bersabda: tidaklah menerima warisan seorang muslim dari orang kafir dan orang kafir dari orang muslim". Muttafaqun'alaih.28 Apabila seorang ahli waris yang berbeda Agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan harta warisannya belum dibagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan.29 5. Macam-macam Ahli Waris dan Bagian-bagiannya Ada dua macam ahli waris, yaitu: a. Ahli waris Nasabiyah (karena hubungan darah) Ahli waris Nasabiyah adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada pewaris berdasarkan hubungan darah. Ahli waris nasabiyah dalam kitab-kitab fikih terdahulu ini seluruhnya berjumlah 21 orang, terdiri dari 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Ahli waris laki-laki nasabiyah, sebagai berikut: Anak laki-laki Kakek dari bapak Cucu laki-laki dari garis laki-laki Saudara laki-laki sekandung Saudara laki-laki seibu Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung Paman, saudara laki- laki ayah sekandung Paman, saudara laki-laki ayah seayah Bapak Saudara laki- laki seayah Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah Anak laki-laki paman 28 Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram. Penerjemah M. Ali. (Surabaya: Mutiara Ilmu, Oktober 2012), cet. 2, h. 432 29 Fatur Rahman, Ilmu waris, (Bandung: Al-Ma'arif, 1975), h. 98
25 sekandung Anak laki-laki paman seayah Adapun untuk ahli waris nasabiyah perempuan, sebagai berikut: Ibu Anak perempuan Cucu perempuan dari garis laki-laki Nenek dari garis ayah Nenek dari garis ibu Saudara perempuan sekandung Saudara perempuan seayah Saudara perempuan seibu Dari ahli waris nasabiyah tersebut diatas30, apabila dikelompokkan menurut tingkatan kekerabatannya adalah sebagai berikut: 1) Furu'al-waris yaitu ahli waris anak keturunan dari pewaris kebawah, ahli waris ini adalah: a) Anak perempuan b) Cucu perempuan garis laki-laki c) Anak laki-laki d) Cucu laki-laki garis laki-laki 2) Usulal-waris, yaitu ahli waris leluhur dari pewaris keatas, ahli waris ini adalah: a) Bapak b) Ibu c) Kakek dari bapak d) Nenek dari ibu e) Nenek dari bapak 3) Hawasyi, yaitu ahli waris dari garis menyimpang, ahli waris ini adalah: a) Saudara perempuan sekandung, sebapak, seibu b) Saudara laki-laki sekandung, sebapak, seibu 30 Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2011), cet. 2, h. 53-54
c) Anak saudara laki-laki sekandung, sebapak d) Paman sekandung, sebapak e) Anak laki-laki paman sekandung, sebapak b. Ahli waris Sababiyah Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang hubungan pewarisannya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu: 1) Perkawinan yang sah, yaitu suami atau istri 2) Memerdekakan hamba sahaya31 Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: a. Ahli waris ashab al furud, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti: 1/2, 1/3, 1/6, 1/4, 1/8 dan 2/3. Ahli waris ashab al furud semuanya berjumlah 25 orang, terdiri dari 15 orang laki-laki yaitu: Anak laki-laki Kakek dari bapak Saudara laki- laki seibu Saudara laki- laki ayah sekandung Anak laki-laki paman seayah Cucu laki-laki dari garis laki-laki Saudara laki-laki sekandung Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung Saudara laki-laki bapak seayah Suami Bapak Saudara laki-laki seayah Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu Anak laki-laki dari saudara kandung ayah Laki-laki yang memerdekakan budak Sedangkan ahli waris perempuan terdiri dari 10 orang yaitu: Ibu Nenek dari garis ayah Saudara perempuan seayah Anak perempuan Nenek dari garis ibu Saudara perempuan seibu Cucu perempuan dari garis laki-laki Saudara perempuan sekandung Istri 31 Ahmad Rafiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Mei 1993), cet. 1 h. 52-54 26
Perempuan yang memerdekakan budak Jika seluruh ahli waris yang jumlahnya 25 orang itu ada semua maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan suami/istri. Adapun ashab al furud yang ditetapkan hukum islam akan di uraikan sebagai berikut:32 1) Furudh 1/2, ahli waris yang memperoleh furudh ini adalah: a) Anak perempuan bila ia hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki b) Saudara perempuan kandung dan seayah dengan syarat tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, anak dan cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung dan sebapak, kakek. c) Suami bila tidak ada anak 2) Furud 1/4, ahli waris yang memperoleh furud ini adalah: a) Suami, bila pewaris meninggalkan anak b) Istri bila pewaris tidak meninggalkan anak 3) Furud 1/8, ahli waris yang memperoleh furud ini adalah: a) Istri, bila pewaris meningalkan anak 4) Furudh 1/6, ahli waris yang memperoleh furud ini adalah: a) Ayah, apabila pewaris meninggalkan anak b) Kakek, apabila pewaris tidak meninggalkan ayah c) Ibu, apabila pewaris meninggalkan anak d) Ibu, apabila pewaris meninggalkan beberapa orang saudara e) Nenek, apabila pewaris tidak meninggalkan ibu f) Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan 5) Furudh 1/3, ahli waris yang memperoleh furudh ini adalah: 32 Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, Hukum Waris Islam, cet. 1, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), h. 4 27
28 a) Ibu, apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara saudari b) Saudara seibu laki-laki atau perempuan bila lebih dari seorang. 6) Furudh 2/3, ahli waris yang memperoleh furudh ini adalah: a) Anak perempuan apabila 2 orang atau lebih b) Saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau lebih c) Dua saudara perempuan sebapak atau lebih d) Dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih33 b. Ahli waris 'asabah, yaitu ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapatkan semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris. Ahli waris ashabahdibedakan menjadi tiga golongan sebagai berikut: 1) Ashabah Binafsihi adalah ahli waris yang langsung menjadi ashabahdengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Misalnya, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung. 2) Ashab bil ghairi adalah ahli waris perempuan yang menjadi ashabah beserta ahli waris laki-laki yang sederajat dengannya. Kalau ahli waris laki-laki itu tidak ada, ia tidak menjadi ashabah, melainkan menjadi ashabul furudh biasa. Seperti: a) Anak perempuan beserta anak laki-laki b) Cucu perempuan beserta cucu laki-laki c) Saudara perempuan sekandung beserta saudara laki-laki sekandung 3) Ashabah ma'al ghoiriadalah orang yang menjadi ashabahdisebabkan ada orang lain yang bukan ashabah. (setiap 33 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenadamedia, Maret 2015), cet. 2, h. 48-49
perempuan yang memerlukan orang lain menjadi ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat menerima ashabah). Seperti, saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersamaan dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).34 c. Ahli waris zawi al arham yaitu semua ahli waris yang memiliki kekerabatan dengan pewaris selain ashabul furudh dan ashabah, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai contoh adalah cucu laki-laki dan perempuan keturunan anak perempuan, bibi (dari pihak bapak maupuh ibu) dan lain-lain. Berkaitan dengan dzawil arham, ada dua pendapat yang memperselisihkan kewarisan mereka. Pendapat pertama, dzawil arham tidak dapat menerima warisan sama sekali. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris ashabul furudh dan ashabah, maka Harta peninggalan si pewaris diberikan ke baitul mal. Ini menurut pendapat Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Sa'ad bin Jubair, Imam Malik, Imam syafi'i dan Ibnu Hazm. Pendapat kedua, dzawil arham dapat menerima warisan bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris ashabul furudh dan ashabah. Ini pendapat dari Abu Bakar, Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'adz bin Jabal.35 Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan (jauh dekatnya) sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan dari pada yang jauh (hijab). Dapat dibedakan menjadi dua yaitu: a. Hijab Nuqshan adalah berkurangnya bagian tetap ahli waris dari saham yang lebih tinggi ke yang lebih rendah lantaran keberadaan orang lain, seperti suami beralih dari bagian seperdua menjadi seperempat lantaran keberadaan anak. b. Hijab hirmanadalah terhalangnya ahli waris dari warisan sama sekali. Seperti kakek terhalang oleh adanya bapak, cucu terhalang 34 Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2011), cet. 2, h. 66 35 Achmad Yani, Faraidh dan Mawaris, (Jakarta: Kencana, Agustus 2016), h. 65 29
oleh adanya anak. Semua ahli waris dapat terkena hijab hirman, kecuali enam orang, yaitu: 1) Anak laki-laki 2) Bapak 3) Ibu 4) Anak perempuan 5) Suami 6) Istri36 B. Ahli Waris Pengganti 1. Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris sehingga kedudukan orang tuanya digantikan oleh anaknya.37 Hukum waris Islam tidak mengenal adanya konsep penggantian kedudukan di dalam mawaris. Seperti diketahui bahwa salah satu syarat menjadi ahli waris menurut hukum waris Islam adalah hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Dan jika ada ada ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian. Demikian juga halnya apabila ahli waris yang meninggal dunia tersebut mempunyai keturunan,38 Tidak semua cucu dari pewaris bisa menggantikan kedudukan orang yang sudah meninggal dunia untuk menerima harta warisan. Menurut hukum Islam, hanya cucu laki-laki dari anak laki-laki saja yang dapat menggantikan ayahnya, sedangkan cucu dari anak perempuan baik laki-laki maupun perempuan tidak bisa menggantikan kedudukan 36 Tim El Madani, Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf, (Yogyakarta: Medpres Digital, 2014), cet. 1, h. 59-60 37 Muhammad Mustofa, Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam, Inklusif vol. 2, No. 2 Desember 20017, h. 45 38 Muhammad Zein, Kewarisan Ahli waris Pengganti dan Zawi Al-Arham (Kajian Menurut KHI dan Hukum Islam), Tesis S2 Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, h. 123 30
ibunya untuk menerima warisan. Dan cucu laki-laki dari anak laki-laki pun mendapatkan warisan dengan syarat tidak ada paman atau anak laki-laki dari si pewaris yang masih hidup. Selama masih ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah meninggal dunia tidak bisa mewarisi harta kakek atau neneknya.39hal ini menurut Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Abu Bakar, Umar dan Utsman serta beberapa tabi'in.40 Untuk lebih jelasnya lagi penulis akan mengilustrasikannya sebagai berikut: P P11 111 A11 1 A B C D Keterangan: P = Pewaris P1 = istri pewaris A = anak laki-laki pewaris B = anak perempuan pewaris C = anak laki-laki pewaris D = cucu perempuan dari anak laki-laki 39 Muhammad Mustofa, Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam, Inklusif vol. 2, No. 2 Desember 20017, h. 45-46 40 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), Cet. 1, h. 129 31
A1 = istri dari A Ada sepasang suami istri bernama P dan P1 mempunyai 3 orang anak, dua anak laki-laki (A dan C) dan satu anak perempuan (B). Pada tahun 2005 anak laki-laki (A) meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri (A1) dan satu anak perempuan (D), kemudian pada tahun 2010 P dan P1 meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan sebesar Rp 90.000.000. Pembagiannya adalah: B = 1/3 X Rp 90.000.000 = Rp 30.000.000 C = 2/3 X Rp 90.000.000 = Rp 60.000.000 A tidak menjadi ahli waris dan tidak mendapatkan harta warisan karena meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, kemudian (D) cucu dari pewaris terhalang oleh C dan tidak mendapatkan harta warisan. 2. Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin a. Biografi Hazairin Hazairin lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 28 November 1906 dan wafat di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1975. Nama lengkapnya adalah Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahab. Di Indonesia, Hazairin bukanlah tokoh yang asing. Beliau adalah seorang tokoh pembangunan semangat baru pembaharuan hukum di Indonesia khususnya dalam hukum islam. Pada diri beliau melekat dua keahlian, yaitu pakar hukum adat dan sekaligus pakar hukum Islam.41 Hazairin menjalani pendidikan formal pertama di HIS (Hollands Inlandsche School) di Bengkulu dan tamat pada tahun 1920, lalu melanjutkan di MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) di Padang dan tamat pada tahun 1924, kemudian melanjutkan lagi ke AMS (Algemene Middlebare School) di Bandung dan tamat tahun 1927. Kemudian Ia melanjutkan pendidikannya di Rechtskundige Hodeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia dan lulus serta meraih gelar doktor 41 Iwannudin, Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin, Mahkamah, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, h. 305 32
33 di bidang hukum adat pada tanggal 29 Mei 1936 dengan disertasinya dengan judul De Redjang.42 Hazairin adalah seorang pakar hukum yang tergolong produktif. Dalam khazanah keIslaman, selama masa hidupnya, ia telah banyak menyumbangkan beberapa karya ilmiah di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Diantara karya-karya ilmiah yang pernah ditulis Hazairin yaitu: "Hukum Keluarga Nasional", Jakarta, Tintamas 1982, "Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadis", Jakarta, Tintamas 1982.43 b. Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti. Hazairin merupakan seorang pakar hukum waris di Indonesia, dan satu-satunya orang yang dapat menunjukan bahwa di dalam Al Qur'an terdapat dalil yang dapat dijadikan dasar adanya ahli waris pengganti. Menurut Hazairin, cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia dari kakek dan neneknya, secara umum tanpa membedakan jenis kelamin, dapat menggantikan kedudukan orang memperoleh warisan dari nenek atau kakeknya.44 tuanya dalam Dalam ide pembaharuan dalam ilmu waris yang dicetuskan Hazairin pada intinya: pertama, ahli waris perempuan sama dengan laki-laki dapat menutup ahli waris kelompok keutamaan yang lebih rendah. Jadi, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka datuk ataupun saudara baik laki-laki maupun perempuan sama- sama terhijab. Kedua, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan. Karenanya penggolongan ahli waris menjadi ashabah dan zawu al-arham tidak diakui dalam teori ini. Ketiga, ahli waris pengganti selalu mewarisi, tidak pernah tertutup oleh ahli waris lain (utama). Jadi, cucu dapat mewarisi bersama dengan anak 42 Wahidah, Pemikiran Hukum Hazairin, Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1, Juni 2015, h. 38 43 Muchammad Hammad, Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali, Jurnal at- Tahdjib 2014, h. 48 44 Muchammad Hammad, Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali, Jurnal at- Tahdjib 2014, h. 48
manakala orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakeknya dan bagian yang diterimanya sama besarnya dengan yang diterima oleh orang tuanya (seandainya orang tua masih hidup). Berdasarkan teori ini, Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga kelompok, yakni: zawu al-faraid, zawu al-qarabat dan mawali.45Zawu al-faraidh adalah ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam Al Qur'an. Dalam hal ini, seluruh madzhab fikih menyepakati, baik sunni maupun syiah. Adapun zawu al-qarabat adalah ahli waris yang tidak termasuk zawu al-faraidh. Adapun mawali adalah ahli waris pengganti, adanya mawali (ahli waris pengganti) ini merupakan konsep yang baru dalam dalam ilmu faraidh (waris).46 Hazairin mengambil ahli waris pengganti yang terdapat pada hukum adat di Indonesia dan KUH Perdata sebagai ijtihadnya, beliau mengistilahkannya dengan mawali yang terdapat dalam surat An Nisa ayat ke 33 yang berbunyi: ْمُهوُتآَف ْمُكُناَْيَْأ ْتَد َقَع َنيِذَّلاَو ۚ َنوُبَرْ قَ ْلْاَو ِناَدِلاَوْلا َكَرَ ت اَِّمِ َ ِلياَوَم اَنْلَعَج ٍ لُكِلَو اًديِهَش ٍء ْيَش ِ لُك َٰىَلَع َناَك ََّللَّا َّنِإ ۚ ْمُهَ بيِصَن Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris- pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". (QS. An Nisa: 33).47 Dalam menerjemahkan ayat diatas Hazairin menerjemahkan nashibahum sebagai bagian kewarisan, yaitu suatu bagian dari harta 45 Abu Bakar, Prof. Dr. Hazairin, SH dan Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral, Al-Banjari Vol. 5, No. 9, Januari - Juni 2007, h. 13 46 Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana, April 2015), cet. 1, h. 136 47 Iwannudin, Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin, Mahkamah, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, h. 310 34
peninggalan, beralasan pemakaian kata nashib itu dalam ayat kewarisan lainnya, yaitu dalam Qur'an surat An Nisa ayat 7. Di dalam ayat 33 itu juga, jelas bahwa nashib itu disuruh berikan kepada mawali itu dan bukan kepada orang yang tersimpul dalam likullin, sehingga mawali itu adalah ahli waris. Untuk menangkap maksud ayat 33 itu, kata likullin dirubah dengan li fulanin, dan ja'alna diganti dengan ja'alallahu, sedangkan urusan perjanjian ditinggalkan saja, maka bunyi ayat itu menjadi "wa li fulanin ja'alallahu mawaliya mimma taraka 'l walidani wa 'l aqrobuna, fa atuhum nasibahum. Sehingga terjemahannya adalah " dan untuk setiap orang itu, Allah telah mengadakan mawalinya bagi harta penginggalan ibu dan bapak dan karena itu berikanlah bagian- bagian kewarisannya".48 Untuk memperjelas konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin penulis akan mengilustrasikannya sebagai berikut: P P11 111 A11 1 A B C D Keterangan: P = Pewaris P1 = istri pewaris A = anak laki-laki pewaris B = anak perempuan pewaris 48 Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Madzhab, (Jakarta: INIS, 1998), h. 54 35
C = anak laki-laki pewaris D = cucu perempuan dari anak laki-laki A1 = istri dari A Ada sepasang suami istri bernama P dan P1 mempunyai 3 orang anak, dua anak laki-laki (A dan C) dan satu anak perempuan (B). Pada tahun 2005 anak laki-laki (A) meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri (A1) dan satu anak perempuan (D), kemudian pada tahun 2010 P dan P1 meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan sebesar Rp 90.000.000. Pembagiannya adalah: B = 1/5 X Rp 90.000.000 = Rp 18.000.000 C = 2/5 X Rp 90.000.000 = Rp 36.000.000 D = 2/5 X Rp 90.000.000 = Rp 36.000.000 D tidak terhijab oleh C dan mendapatkan harta warisan karena menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia. 3. Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam KHI, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumhur fuqaha. Namun dalam beberapa hal terdapat pengecualian. Beberapa ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian tersebut antara lain adalah ketentuan mengenai ahli waris pengganti.49 Yang diatur dalam dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Pasal 185: 1. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. 49 Yusuf Somawinata, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Al-Qalam Vol. 26, No. 1 Januari-April 2009, h. 142 36
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Sebenarnya lebih jauh dipahami bahwa ketentuan Pasal 185 KHI merupakan suatu terobosan terhadap pelembagaan hak cucu atas harta warisan bapaknya apabila bapaknya lebih dahulu meninggal dari kakeknya.50 Sebab menurut fiqih madzhab Sunni, cucu dalam posisi demikian, terhijab hirman (tertutup total) oleh anak laki-laki. Terobosan tersebut sejalan dengan keadaan yang berkembang di negara-negara Islam lain seperti Mesir dan Pakistan, bahkan bergulirnya masalah tersebut jauh lebih dahulu daripada apa yang dilakukan oleh ulama di Indonesia. Dalam perundang-undangan di Mesir diatur tentang pemberian hak untuk cucu-cucu yang terhalang mendapatkan hak ayahnya dengan jalan wasiat wajibah.51 Redaksi Pasal 185 KHI ayat 1 apabila dipahami secara tekstual, ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Penggantian dalam pasal 185 itu mencakup penggantian tempat, hak-hak, dan tanpa diskriminasi antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Penggantian tempat artinya, cucu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya itu selaku anak pewaris,dan seterusnya. Penggantian hak, artinya jika orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti itu mendapat warisan, maka ahli waris pengganti juga mendapat warisan dan jika orang yang digantikannya itu meng hijab ahli waris yang lain, maka ahli waris pengganti juga menghijab ahli waris tersebut. Penggantian diskriminasi, artinya yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah semua keturunan baik laki-laki maupun perempuan, baik keturunan di garis laki-laki maupun keturunan di garis perempuan, kecuali yang tidak disebut dalam pasal 174 ayat (1) huruf a. Pihak yang dapat menjadi ahli waris pengganti, dengan demikian adalah cucu laki-laki dan cucu 50 Alhafiz Limbanadi, Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam, Lex et Societatis, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2004, h. 177 51Adelina Nasution, Reinterpretasi Makna Walad Dalam Kewarisan Cucu Ditinjau Dari Persfektif Ushul Fiqh, Jurnal Syariah, Vol. IX, No. 2, Tahun 2017, h. 15 37 tanpa
perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak laki-laki dan perempuan dari saudara perempuan.52 Tetapi jumlah harta waris yang diterima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat. Mencermati kalimat, "tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti" dalam pasal 185 ayat 2, ada ahli hukum yang berpendapat bahwa, bagian ahli waris pengganti bisa lebih kecil dari bagian hali waris yang ia gantikan.53 Untuk lebih jelasnya lagi penulis akan mengilustrasikannya sebagai berikut: P P11 111 A11 1 A B C D Keterangan: P = Pewaris P1 = istri pewaris A = anak laki-laki pewaris 52Ahmad Zahari, Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh RAKERNAS Mahkamah Agung RI di Balikpapan Oktober 2010, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, h. 326 53Ahmad Zahari, Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh RAKERNAS Mahkamah Agung RI di Balikpapan Oktober 2010, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, h. 327 38
B = anak perempuan pewaris C = anak laki-laki pewaris D = cucu perempuan dari anak laki-laki A1 = istri dari A Ada sepasang suami istri bernama P dan P1 mempunyai 3 orang anak, dua anak laki-laki (A dan C) dan satu anak perempuan (B). Pada tahun 2005 anak laki-laki (A) meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri (A1) dan satu anak perempuan (D), kemudian pada tahun 2010 P dan P1 meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan sebesar Rp 90.000.000. Pembagiannya adalah: B = 1/4 X Rp 90.000.000 = Rp 22.500.000 C = 2/4 X Rp 90.000.000 = Rp 45.000.000 D = 1/4 X Rp 90.000.000 = Rp 22.500.000 D mendapatkan harta warisan menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu. Tetapi, tidak mendapatkan sepenuhnya karena susuai pasal 185 KHI ayat 2 tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. C. Munasakhah 1. Pengertian Munasakhah Menurut bahasa, munasakhatartinya an naql (memindahkan) dan al izalah (menghilangkan). Seperti kalimat "Nasakhatu al kitab", maksudnya "Naqaltuhu ila nuskhah ukhra" (Aku memindahkan atau menyalin masalah naskah atau tulisan dari buku itu). Seperti kalimat, "Nasakhat asy syamsu" (matahari itu menghilang dan menghapus bayangan).54 54Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, Ahkamul Mawaris fil-Fiqhil-Islami. Penerjemah Addys Aldizar dan Fathurrahman. Hukum Waris, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), Cet. 1, h. 420 39
Adapun pengertian munasakhat menurut istilah adalah wafatnya salah seorang ahli waris sebelum harta waris dibagikan sehingga bagiannya berpindah kepada ahli waris yang lain. Jika salah seorang ahli waris wafat sebelum pembagian harta warisan, maka bagiannya beralih kepada ahli warisnya.55 Sedangkan menurut ulama fiqih munasakhah adalah situasi atau kondisi salah seorang dari ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian warisan, dan hak harta waris orang yang meninggal dunia tersebut berpindah kepada ahli warisnya.56 2. Cara Melakukan Munasakhah Ketika ingin melakukan munasakhah kita harus mengambil pedoman- pedoman sebagai berikut: a. Membuat bagan hitungan untuk mayit pertama, lalu hitung bagian ahli warisnya. b. Tashih untuk bagan hitungan mayit pertama. c. Membuat bagan hitungan untuk mayit kedua, dan menghitung bagian hali waris mayit kedua d. Tashih untuk bagan hitungan mayit kedua. e. Membandingkan antara keduanya dalam hal ketiga hubungan: mumatsalah, muwafaqah dan mubayanah. Apabila antara bagian mayit kedua dengan asal masalah atau dengan tashihnya mumatsalah, maka pentashihan mayit kedua sama dengan pentashihan pada masalah yang pertama.57 3. Keadaan-keadaan Dalam Kasus Munasakhah Berikut ini ada tiga keadaan yang mungkin dihadapi dalam kasus munasakhah 55Muhammad Ali Al-Sabouni, Al-Mawaris fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, (Jakarta: Dar Al- Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 191 56Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, Ahkamul Mawaris fil-Fiqhil-Islami. Penerjemah Addys Aldizar dan Fathurrahman. Hukum Waris, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), Cet. 1, h. 420 57Mustofa al-Bugha dkk, Al-Fiqh al-Manhaji'ala al-Madzhab al-Imam asy-Syafi'i, Penerjemah Misran, Fikih Manhaji, Jilid 1 (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), h. 975 40
41 a. Ahli waris dari pewaris kedua adalah ahli waris yang mewarisi harta peninggalan dari pewaris pertama juga. Misalnya, seorang wafat, meninggalkan harta warisan Rp. 120.000.000 dan meninggalkan ahli waris 3 orang anak: 2 anak laki-laki yaitu narsim, sandi dan 1 orang anak perempuan yaitu siti, tidak berselang lama sebelum harta waris dibagikan, narsim meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris selain sandi dan siti. Dalam kasus seperti ini maka pembagiannya yaitu : Pembagian pertama: a.m : 5 Sandi : 2/5 x Rp. 120.000.000 = Rp. 48.000.000 Narsim : 2/5 x Rp. 120.000.000 = Rp. 48.000.000 Siti : 1/3 x Rp. 120.000.000 = Rp. 24.000.000 Pembagian kedua: a.m : 3 Sandi : 2/3 x Rp. 48.000.000 = Rp. 32.000.000 Siti : 1/3 x Rp. 48.000.000 = Rp. 16.000.000 b. Ahli waris dari pewaris kedua bukan ahli waris dari pewaris pertama, atau sebagian ahli waris pewaris kedua adalah ahli waris dari pewaris pertama.58 Contohnya: seorang pria meninggal dunia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Harta waris yang ditinggalkan sebesar Rp. 70.000.000. Setelah beberapa minggu kemudian, seorang anak laki-lakinya meninggal sebelum pembagian waris dilakukan. Dan meninggalkan ahli waris istri dan 1 anak laki-laki. Pertama, ahli waris dan pembagian warisan sebelum anak laki- lakinya meninggal. a.m : 8 2 anak laki-laki: A: 4/7 x Rp. 70.000.000 = Rp. 40.000.000 58Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, Ahkamul Mawaris fil-Fiqhil-Islami. Penerjemah Addys Aldizar, Fathurrahman. Hukum Waris, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), Cet. 1, h. 423
3 anak perempuan : A: 3/7 x Rp. 70.000.000 = Rp. 30.000.000 Kedua, ahli waris dan pembagian warisan harta peninggalan anak laki-laki. a.m : 8 Istri : 1/8 : 1/8 x Rp. 20.000.000 = Rp. 2.500.000 1 anak laki-laki: A : 7/8 x Rp. 20.000.000 = Rp. 17.500.000 4. Rukun-rukun munasakhah a. Harta pusaka atau peninggalan belum dibagikan kepada ahli warisnya b. Adanya kematian seseorang atau beberapa orang ahli waris c. Pemindahan bagian harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya yang lain atau kepada ahli warisnya yang semula tidak menjadi ahli waris terhadap orang wafat terdahulu d. Hak pemindahan itu harus dengan jalan pusaka mempusakai.59 59Muhammad Ali Al-Sabouni, Al-Mawaris fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, (Jakarta: Dar Al- Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 191 42
BAB III DESKRPISI PUTUSAN NOMOR 281/Pdt.G/PA.Tng TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI Putusan No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng adalah putusan tentang kewarisan ahli waris pengganti yang diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang. Dari putusan terebut, pihak ahli waris pengganti menggugat paman dan bibinya (ahli waris) karena paman dan bibinya (ahli waris) menguasai harta peninggalan dari pewaris secara sepihak. Berikut gambaran lengkap kasus tersebut. A. Posisi Kasus Kasus ini bermula ketika ada sepasang suami istri bernama SA dan SJ yang mempunyai lima orang anak, terdiri dari tiga orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan yang bernama, MK, SB, MR, RT dan ML. Pada tanggal 1 Oktober 1979 ada salah satu anak laki-laki dari pasangan SA dan SJ meninggal dunia yang bernama MK. MK meninggal dunia dalam usia 29 tahun, beragama Islam, karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/334-Tapem/2015. sebelum meninggal dunia MK telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama EN. Dari pernikahannya dengan EN, MK dikarunia tiga orang anak yang bernama, MH, MD dan DS.1 Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1985 ada salah satu anak perempuan dari pasangan SA dan SJ meninggal dunia yang bernama SB, SB meninggal dunia dalam usia 37 tahun, karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/15/03/Ped/1985 beragama Islam. sebelum meninggal dunia SB telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ED. Dari pernikahannya dengan ED, SB dikarunia oleh sembilan orang anak yang bernama, ER, ES, SN, LI, EM, NB, NL, LN dan EL. Pada tanggal 12 Januari 2004 si Pewaris yaitu SA meninggal dunia dalam usia 80 Tahun, beragama Islam, karena sakit sebagaimana dalam Surat Kematian dan istrinya SJ meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 1 Salinan Putusan PA Tangerang No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng, h. 3 43
dalam usia 75 Tahun, beragama Islam, sebagaimana Surat Keterangan Kematian.2 Ketika SA meninggal dunia, SA meninggalkan harta warisan berupa 10 unit kontrakan dan tanah seluas 4378 M2 terdiri dari: 1. Nomor girik C 691 Nomor Persil 22 S II terletak dahulu beralamat di Padurenan Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, sekarang beralamat di Kp. Plered, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah barat berbatasan tanah Girik C 690 b. Sebelah utara berbatasan kolam ijan c. Sebelah timur berbatasan tembok Graha Karang Tengah d. Sebelum selatan berbatasan tanah Girik C 720 2. Nomor Girik C 720 No. Persil 25 D III dahulu beralamat di Padurenan Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, sekarang beralamat di Kp. Plered, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah barat berbatasan saluran air b. Sebelah utara berbatasan rumah Kudin, rumah Kusen c. Sebelah timur berbatasan tanah Kusen, rumah Yanto d. Sebelah selatan berbatasan rumah Muherdi 3. Nomor Girik C 711 Nomor Persil 23 D II dahulu beralamat di Padurenan Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, sekarang beralamat di Kp. Plered, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah barat berbatasan saluran air b. Sebelah utara berbatasan Tanah Girik C 690 dan Tanah Girik C 691 c. Sebelah timur berbatasan Graha Karang Tengah 2 Salinan Putusan PA Tangerang No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng, h. 4 44
d. Sebelah selatan berbatasan rumah Rustam, tanah kosong Sutet3 Selama SA meninggal dunia 10 unit kontrakan dan tanah seluas 4378 M2 tersebut belum dibagikan kepada para ahli warisnya dan juga belum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama stempat. Tetapi, secara sepihak anak dari Pewaris yang masih hidup yaitu MR, RT, dan ML menguasai harta peniggalan dari pewaris yang berupa 10 unit kontrakan dan tanah seluas 4378 M2. Selama Pewaris meninggal dunia penerimaan uang sewa dari 10 unit kontrakan diambil alih oleh MR, RT dan ML.4 Melihat harta peninggalan dari Pewaris dikuasai secara sepihak oleh anak-anak dari Pewaris yang masih hidup dan merasa mempunyai hak atas harta peninggalan dari pewaris, maka anak-anak dan suami dari almarhumah SB menggugat MR, RT dan ML ke Pengadilan Agama Tangerang. Dari uraian diatas maka dapat ditarik gambaran struktur nasabnya adalah sebagai berikut: P I e rr p p p p lpp p p a s p p s p ss k s k s k s p p p p p p p p o p s o k s k M S M S Keterangan: P : Pewaris (SA) (W. 2004) 3 Salinan Putusan PA Tangerang No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng, h. 69 4 Salinan Putusan PA Tangerang No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng, h. 6 ii 45
I : Istri Pewaris (SJ) (W. 2004) M : MK (W. 1979) S : SB (W. 1985) B. Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim Hakim Pengadilan Agama Tangerang memberikan Putusan Terhadap kasus ahli waris pengganti antara ED, ER, ES, SN, LI, EM, NB, NL, LN dan EL melawan MR, RT dan ML yang amar putusannya mengabulkan gugatan yang disampaikan oleh ED, ER, ES, SN, LI, EM, NB, NL, LN dan EL. Di dalam putusannya majelis hakim menjadikan anak atau ahli waris yang sudah meninggal dunia dalam hal ini almarhum MK dan almarhumah SB sebagai ahli waris dari pewaris SA, stelah menjadikan almarhum MK dan almarhumah SB sebagai ahli waris dari pewaris SA majelis hakim memberikan bagian warisan kepada mereka dengan pertimbangan laki-laki 2:1 dengan perempuan, setelah itu bagian dari almarhum MK dan almarhumah SB dibagikan lagi kepada ahli warisnya. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tangerang terhadap putusan No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng tahun 2017 sehingga menjadikan anak atau ahli waris yang sudah meninggal dunia dalam hal ini almarhum MK dan almarhumah SB sebagai ahli waris dari pewaris SA, stelah menjadikan almarhum MK dan almarhumah SB sebagai ahli waris dari pewaris SA majelis hakim memberikan bagian warisan kepada mereka dengan pertimbangan laki-laki 2:1 dengan perempuan, setelah itu bagian dari almarhum MK dan almarhumah SB dibagikan lagi kepada ahli warisnya dapat dipaparkan sebagai berikut: 1. Hakim menggunakan Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti. Pasal tersebut menjelaskan: ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka tersebut yang terdapat dalam Pasal 173. 46
2. Hakim menggunakan Pasal 171 hurup a Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. 3. Hakim menggunakan Pasal 171 hurup b Kompilasi Hukum Islam tentang pewaris. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. 4. Hakim menggunakan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tentang bagian ahli waris. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh, bila dua orang atau lebih mereka bersama- sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama- sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan. 5. Berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di muka persidangan, baik bukti tertulis, keterangan Penggugat maupun keterangan saksi 6. Majelis mengetengahkan dalil hukum diantaranya adalah Al qur'an Surat An Nisa ayat 7 dan 11 yang berbunyi "bagi orang laki laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan" dan "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan 47
ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". 48
BAB IV ANALISIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng A. Penyelesaian Munasakhah dan Ahli Waris Pengganti 1. Penyelesaian Munasakhah Penyelesaian Munasakhah dilakukan dengan cara memindahkan bagian ahli waris yang meninggal dunia sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli warisnya. Ketika ingin melakukan penyelesaian munasakhah kita harus mengambil pedoman-pedoman sebagai berikut: a. Membuat bagan hitungan untuk mayit pertama, lalu hitung bagian ahli warisnya. b. Tashih untuk bagan hitungan mayit pertama c. Membuat bagan hitungan untuk mayit kedua, dan menghitung bagian ahli waris mayit kedua d. Tashih untuk bagan hitungan mayit kedua. e. Membandingkan antara keduanya dalam hal ketiga hubungan: mumatsalah, muwafaqah, dan mubayanah. Apabila antara bagian mayit kedua dengan asal masalah.1 Contohnya: seorang wafat meninggalkan harta warisan Rp. 120.000.000 dan meninggalkan ahli waris 3 orang anak terdiri dari 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki yaitu, narsim, sandi, dan siti, sebulan kemudian sebelum harta waris dari pewaris dibagikan, narsim meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris selain sandi dan siti. Dalam kasus ini maka penyelesaiannya adalah: Pembagian pertama: a.m : 5 Sandi : 2/5 x Rp. 120.000.000 = Rp. 48.000.000 Narsim : 2/5 x Rp. 120.000.000 = Rp. 48.000.000 Siti : 1/5 x Rp. 120.000.000 = Rp. 24.000.000 1 Mustofa al-Bugha dkk, Al-Falah al-Manhaji'ala al-Madzhab al-Imam asy-Syafi'i, Penerjemah Misran, Fikih Manhaji, Jilid 1 (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), h. 975 49
Pembagian kedua : a.m : 3 Sandi : 2/3 x Rp. 48.000.000 = Rp. 32.000.000 Siti : 1/3 x Rp. 48.000.000 = Rp. 16.000.000 Suatu kasus bisa dikatakan munasakhah apabila terpenuhi rukun- rukunnya yaitu: a. Harta pusaka atau peninggalan belum dibagikan kepada ahli warisnya b. Adanya kematian seseorang atau beberapa orang ahli waris c. Pemindahan bagian harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya yang lain atau kepada ahli warisnya yang semula tidak menjadi ahli waris terhadap orang wafat terdahulu d. Hak pemindahan itu harus dengan jalan pusaka mempusakai.2 2. Penyelesaian Ahli Waris Pengganti Penyelesaian Ahli Waris Pengganti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 yang berbunyi: a. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.3 B. Analisis atas Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng Pengadilan Agama Tangerang dalam perkara sengketa kewarisan ahli waris pengganti menghasilkan putusan No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng. dalam putusan tersebut hakim menjadikan ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris dijadikan sebagai ahli waris, setelah dijadikan ahli waris kemudian majelis hakim memberikan bagian ahli waris kepada ahli 2 Muhammad Ali Al-Sabouni, Al-Mawaris fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, (Jakarta: Dar Al- Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 191 3 Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat 1 dan 2 50
waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris kemudian bagian tersebut dibagikan lagi kepada hali warisnya. Putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut jika dibandingkan dengan fikih dan Kompilasi Hukum Islam adalah sessuai sebagian. Kesesuaian putusan Hakim Pengadilan Agama Tangerang dengan fikih terdapat pada bagain hakim menjadikan anak-anak dari almarhum SA (pewaris) yaitu MK, RT dan ML dijadikan sebagai ahli waris. Hal ini selaras dengan ayat suci Al- Qur'an surat An-Nisa Ayat 7: َرْ قَ ْلْاَو ِناَدِلاَوْلا َكَرَ ت اَِّمِ ٌبيِصَن ِءاَسِ نلِلَو َنوُبَرْ قَ ْلْاَو ِناَدِلاَوْلا َكَرَ ت اَِّمِ ٌبيِصَن ِلاَجِ رلِل اًضوُرْفَم اًبيِصَن ۚ َرُ ثَك ْوَأ ُهْنِم َّلَق اَِّمِ َنوُب Artinya: "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit atau banyak menururt bagian yang telah ditetapkan" Dan sesuai dengan pendapat jumhur ulama mengenai sebab-sebab mendapatkan waris. Ada 3 sebab menerima warisan: 1. Pernikahan: berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. 2. Nasab (keturunan), ada tiga golongan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi; a. Furu' (anak keturunan) terdiri dari anak, cucu, dan terus sampai kebawah b. Ushul (leluhur) terdiri dari bapak, ibu, kakek, nenek, dan terus sampai keatas c. Hawasyi (kesamping) terdiri dari saudara, paman, bibi, dan lain- lainnya. 3. Wala' (membebaskan budak) Oleh karena itu, hakim menjadikan anak-anak dari almarhum SK (pewaris) yaitu MK, RT dan ML dijadikan sebagai ahli waris. 51
Kesesuaian putusan Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang lain adalah hakim memberikan bagian anak laki-laki 2:1 dengan anak perempuan. Putusan tersebut sesuai dengan ayat suci Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11: َلَ ف ِ ْيَْ تَ نْ ثا َقْوَ ف ًءاَسِن َّنُك ْنِإَف ۚ ِ ْيَْ يَ ثْ نُ ْلْا ِ ظَح ُلْثِم ِرَكَّذلِل ۖ ْمُكِد َلاْوَأ ِفِ َُّللَّا ُمُكيِصوُي ۖ َكَرَ ت اَم اَثُلُ ث مُ ِلَِف ُهاَوَ بَأ ُهَثِرَوَو ٌدَلَو ُهَل ْنُكَي َْلَ ْنِإَف ۚ ٌدَلَو ُهَل َناَك ْنِإ َكَرَ ت ِبِ يِصوُي ٍةَّيِصَو ِدْعَ ب ْنِم ۚ ُس مُ ِلَِف ُدُّسلا ِهِ ًميِكَح اًميِلَع َناَك ََّللَّا َّنِإ ۗ َِّللَّا َنِم ًةَضيِرَف ۚ اًعْفَ ن ْمُكَل ُبَرْ قَأ َّنُه اَِّمِ ُسُدُّسلا اَمُهْ نِم ٍد ِحاَو ِ لُكِل ِهْيَوَ بَِلَْو ۚ ُفْصِ نلا اَهَلَ ف ًةَد ِحاَو ْتَناَك ْنِإَو ٌةَوْخِإ ْمُهُّ يَأ َنوُرْدَت َلا ْمُكُؤاَنْ بَأَو ْمُكُؤ َباآ ۗ ٍنْيَد ْوَأ اَ ُهَل َناَك ْنِإَف ۚ ُثُلُّ ثلا ِهِ ا Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" Sesuai juga dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 yaitu: anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan. Kesesuaian putusan Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang terakhir adalah hakim menjadikan para penggugat (EF, ER, ES, SN, LI, EM, NB, NR, 52
53 LN, ED) sebagai ahli waris dari almarhumah SB dan para turut tergugat (EK, MH, MD, DS) sebagai ahli waris dari almarhum MK. Kesesuaian putusan Hakim Pengadilan Agama Tangerang tersebut selaras dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1 yang berbunyi: kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 1. Menurut hubungan darah: a. Golongan laki-laki terdiri dari: Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek b. Golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek 2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda4 Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutus kasus ini adalah berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di muka persidangan, baik bukti tertulis, keterangan penggugat maupun keterangan saksi, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan waris, dalam perkara gugatan waris semua ahli waris baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia semuanya ditetapkan sebagai ahli waris, karena kalau ada satu saja anaknya tidak ditetapkan sebagai ahli waris bisa menyebabkan perkaranya kurang pihak, perkara bisa dinyatakn cacat dan tidak dapat diterima (N.O). berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim memutuskan almarhum MK dan almarhumah SB ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (SA). Putusan hakim tersebut jika dibandingkan dengan fikih mawaris adalah tidak sesuai karena dalam kajian kewarisan syarat-syarat menjadi ahli waris itu ada 3 yaitu: 1. Orang yang mewariskan hartanya telah meninggal dunia baik secara hakiki maupun secara hukum. 2. Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia, baik secara hakiki dengan menyaksikan langsung atau dengan berita yang sudah mahsyur atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya. Ataupun secara hukum, contohnya: janin di dalam kandungan 4 Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1
walaupun janin tersebut belum bernyawa tetapi secara hukum dianggap hidup.5 3. Tidak adanya penghalang yang menghalangi untuk mendapatkan warisan, seperti membunuh, murtad atau terhalang oleh ahli waris lain. Dalam poin b jelas bahwa salah satu syarat ditetapkan sebagai ahli waris adalah ahli waris tersebut harus hidup ketika si pewaris meninggal dunia. Ketidak sesuaian selanjutnya adalah mengenai pembagian harta warisan, di dalam putusan ini hakim menetapkan harta warisan sebagai berikut: 1. Muksin bin H. Saang (anak laki-laki) mendapat 2/8 x 4378 M2 = 1094,52 M2 + 2,50 Bangunan kontrakan. 2. Saben Narsiah binti H. Saang (anak perempuan) mendapat 1/8 x 4378 M2 = 547,25 M2 + 1,25 Bangunan kontrakan 3. Mukri bin H. Saang (anak laki-laki) mendapat 2/8 x 4378 M2 = 1094,52 M2 + 2,50 Bangunan kontrakan 4. Ratna binti H. Saang (anak perempuan) mendapat 1/8 x 4378 M2 = 547,25 M2 + 1,25 Bangunan kontrakan 5. Muslich bin H. Saang (anak laki-laki) mendapat 2/8 x 4378 M2 = 1094,52 M2 + 2,50 Bangunan kontrakan. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhumah Saben Narsiah binti H. Saang sebagai berikut: 1. Effendi bin Lias (suami) mendapat 1/4 x 547,25 M2 = 136,8125 M2 + 0,31,25 bangunan kontrakan 2. Ermawati binti Effendi (anak perempuan) mendapat 34,20 M2 + 0,08 bangunan kontrakan 3. Endi Supandi bin Effendi (anak laki-laki) mendapat 68,40 M2 + 0,16 bangunan kontrakan 4. Sunani binti Effendi (anak perempuan) mendapat 34,20 M2 + 0,08 bangunan kontrakan 5 Abu Ihsan al Atsari, Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al Qur'an dan as Sunah yang Shahih, Terjemah Tas hiilul Faraidh, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, April 2015), cet. &, h. 28 54
5. Lili binti Effendi (anak perempuan) mendapat 34,20 M2 + 0,08 bangunan kontrakan 6. Evi Marlina binti Effendi (anak perempuan) mendapat 34,20 M2 + 0,08 bangunan kontrakan 7. Nurbandi bin Effendi (anak laki-laki) mendapat 68,40 M2 + 0,16 bangunan kontrakan 8. Nurlelah binti Effendi (anak perempuan) mendapat 34,20 M2 + 0,08 bangunan kontrakan 9. Liana Natalia binti Effendi (anak perempuan) mendapat 34,20 M2 + 0,08 bangunan kontrakan 10. Edo Marlindo bin Effendi (anak laki-laki) mendapat 68,40 M2 + 0,16 bangunan kontrakan. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum Muksin bin H. Saang adalah sebagai berikut: 1. Endang Kartini bini Uyo (istri) mendapat 1/8 = 136,812 + 0,3125 bagian dari bangunan kontrakan 2. Muhendra bin Muksin (anak laki-laki) mendapat 383,752 + 0,875 bagian dari bangunan kontrakan 3. Muherdi bin Muksin (anak laki-laki) mendapat 383,752 + 0,875 bagian dari bangunan kontrakan 4. Dewi Sri Muhayati binti Muksin (anak perempuan) mendapat 191, 5376 + 0,4375 bagian dari bangunan kontrakan Pembagian waris tersebut tidak sesuai dengan ketentuan ahli waris pengganti yang dijelaskan dalam Inpres No. 1 tahun 1991 pasal 185 yang berbunyi: 1. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. 2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. 55
Hakim menetapkan seperti itu karena hakim berkesimpulan bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan waris, dalam perkara gugatan waris semua ahli waris baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia semuanya ditetapkan sebagai ahli waris karena kalau ada satu saja anaknya tidak ditetapkan sebagai ahli waris bisa menyebabkan perkaranya kurang pihak, perkara bisa dinyatakan cacat dan tidak dapat diterima (N.O). dan juga hakim menganggap bahwa kasus ahli waris pengganti dan munasakhah dan ahli waris pengganti itu sama. Menurut pendapat penulis berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 pasal 185 ayat 1 dan 2 tentang ahli waris pengganti seharusnya perhitungannya adalah sebagai berikut: No Ahli Waris 1 Mukri (anak laki-laki) 2 Ratna (anak perempuan) 3 Muslich 4 5 (anak laki- laki) 3 orang anak Muksin (ahli waris pengganti) 9 orang anak Saben (ahli waris pengganti) 2 1 2 1 1 a.m 7 2/7 1/7 2/7 1/7 1/7 Bagian 2/7 x 4378 M2 = 1250,86 M2 + 2,86 Bangunan Kontrakan 1/7 x 4378 M2 = 625,43 M2 + 1,43 Bangunan Kontrakan 2/7 x 4378 M2 = 1250,86 M2 + 2,86 Bangunan Kontrakan 1/7 x 4378 M2 = 625,43 M2 + 1,43 Bangunan Kontrakan 1/7 x 4378 M2 = 625,43 M2 + 1,43 Bangunan Kontrakan 7 Berdasarkan penyelesaian diatas walaupun Muksin bin H.Saang (w. 1979) dan Saben binti H.Saang (w. 1985) meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Tetapi, Ketiga anak dari almarhum Muksin bin H.Saang dan sembilan anak dari almarhumah Saben binti H. Saang berhak menggantikannya. Dan 3 orang anak dari almarhum Muksin walaupun dia menggantikan ayahnya dia mendapatkan satu bagian karena dalam Inpres No 1 tahun 1991 Pasal 185 ayat 56
2 bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti Kemudian bagian masing-masing anak dari almarhumah Muksin bin H.Saang dan Saben binti H. Saang (ahli waris pengganti) adalah: a. Ahli waris pengganti dari almarhumah Muksin binti H. Saang No Ahli Waris 1 Muhendra (anak laki- laki) 2 Muherdi (anak laki- laki) 2 2 a.m 5 2/5 2/5 Bagian 2/5 x 625,43 M2 = 250,172 M2 + 0,572 bangunan kontrakan 2/5 x 625,43 M2 = 52,1191667 M2 + 0,1191667 bangunan kontrakan 3 Dewi (anak perempuan) 1 1/5 1/5 x 625,43 M2 = 125,086 M2 + 0,286 bangunan kontrakan 5 b. Ahli waris pengganti dari almarhumah Saben binti H. Saang No Ahli waris 1 Ernawati (anak perempuan) 2 Endi (anak laki-laki) 3 Sunani (anak perempuan) 4 Lili (anak perempuan) 5 Evi (anak perempuan) 6 Nurbandi (anak laki- laki) 7 Nurlelah (anak perempuan) 8 Liana (anak perempuan) 9 Edo (anak laki-laki) 1 2 1 1 1 2 1 1 2 a.m 12 1/12 2/12 1/12 1/12 1/12 2/12 1/12 1/12 2/12 Bagian 1/12 x 625,43 M2 = 52,1191667 M2 + 0,1191667 bangunan kontrakan 2/12 x 625,43 M2 = 104,23833 M2 + 0,2383334 1/12 x 625,43 M2 = 52,1191667 M2 + 0,1191667 bangunan kontrakan 1/12 x 625,43 M2 = 52,1191667 M2 + 0,1191667 bangunan kontrakan 1/12 x 625,43 M2 = 52,1191667 M2 + 0,1191667 bangunan kontrakan 2/12 x 625,43 M2 = 104,23833 M2 + 0,2383334 1/12 x 625,43 M2 = 52,1191667 M2 + 0,1191667 bangunan kontrakan 1/12 x 625,43 M2 = 52,1191667 M2 + 0,1191667 bangunan kontrakan 2/12 x 625,43 M2 = 104,23833 M2 + 0,2383334 12 57
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pemaparan yang telah penulis tulis di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Terdapat perbedaan pembagain dalam kasus ahli waris pengganti dengan munsakhah. Dalam pembagian kasus ahli waris pengganti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat 1 dan 2 bahwa: a. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. sedangkan dalam pembagian kasus munaskhah caranya dengan memindahkan bagian ahli waris yang meninggal dunia sebelum harta waris dibagikan kepada ahli warisnya. 2. Perkara kewarisan ahli waris pengganti yang menggugat paman dan bibinya sebagai ahli waris dalam pembahasan skripsi ini telah diputus Pengadilan Agama Tangerang. Pengadilan Agama Tangerang menjadikan ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris dijadikan sebagai ahli waris, setelah dijadikan ahli waris kemudian majelis hakim memberikan bagian ahli waris kepada ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris kemudian bagian tersebut dibagikan lagi kepada hali warisnya dengan alasan hakim karena perkara ini merupakan perkara gugatan waris dan menganggap bahwa kasus munasakhah itu sama dengan kasus ahli waris pengganti. Menurut hakim ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris atau meninggal dunia setelah pewaris selama hartanya belum dibagikan itu dinamakan kasus ahli waris pengganti. Tetapi, tata cara pembagain hartanya menggunakan 58
munasakhah . Putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut sesuai sebagian, kesesuaian ini berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 tentang kelompok-kelompok ahli waris dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 tentang besarnya bagian tetapi tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat 1 dan 2 tentang ahli waris pengganti B. Saran 1. Kepada Majelis Hakim dalam Pengdilan Agama, seharusnya lebih teliti dan bijak dalam menyelesaikan kasus ahli waris pengganti 2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang kewarisan karena kebanyakan masyarakat tidak tahu tentvang ilmu waris sehingga ketika melakukan pembagian harta peninggalan tidak berdasarkan kepada ketentuan yang ada. 3. Pembagian harta waris sebaiknya langsung dibagikan kepada ahli waris ketika pewaris meninggal dunia atau sebelum pewarismeninggal dunia, agar tidak terjadi sengketa dan keributan antara ahli waris 4. Perlu ada kajian yang mendalam lagi mengenai ahli waris pengganti dan melakukan perbandingan dengan negara-negara muslim mengenai kewarisan cucu, karena hanya di Indonesia saja yang menerapkan konsep ahli waris pengganti, sedangkan di negara-negara muslim seperti Mesir menggunakan konsep wasiat wajibah. 59
DAFTAR PUSTAKA Al Asqalani, Ibnu Hajar.Bulughul Maram. Penerjemah M. Ali. Cet. 2. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012. _____. Fathul baari Syarah Shahih Al Bukhori. Jilid 32. Penerjemah Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka azzam, 2009. Al Atsari, Abu Ihsan.Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al Qur'an dan as Sunah yang Shahih. Terjemah Tas hiilul Faraidh.Cet. 7. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015 Ali Al-Sabouni, Muhammad.Al-Mawaris fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005 Al-Bugha, Mustofa dkk.Al-Fiqh al-Manhaji'ala al-Madzhab al-Imam asy-Syafi'i. Penerjemah Misran.Fikih Manhaji. Jilid 1. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012 Al Jazairi,Abu Bakar Jabir.Ensiklopedia Muslim,: Minhajul Muslim.Cet. 6. Jakarta: Darul Falah 2003 Al Qurthubi, Imam.Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an. Jilid 5. Penerjemah Ahmad Rijali Qadir. Tafsir Al Qurtubi. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008 _____. Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an, Jilid 6. Penerjemah Ahmad Rijali Qadir. Tafsir Al Qurtubi. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008 A Kadir.Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum waris Islam.Cet. 1. Jakarta: AMZAH, November 2016 Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi.Fiqhul Mawaris: Hukum-hukum Warisan dalam Syariat Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1973 Bakar , Al Yasa Abu.Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Madzhab. Jakarta: INIS, 1998. Budiono, A. Rachmad.Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999 Fatur Rahman.Ilmu waris. Bandung: Al-Ma'arif, 1975 Herdiansyah, Haris.Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu ilmu Sosial. Salemba Humanika, Jakarta Selatan H. Habiburahman.Rekontruksi Hukum Kewarisan di Indonesia.Cet. 1. Kementrian Agama RI, Desember 2011 60
Jahar, Asep Saepudin dkk. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Maret 2017 K. Lubis, Suhardi dan Komis Simanjutak.Hukum Waris Islam.Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, September 1995 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir.Ahkamul Mawaris fil- Fiqhil-Islami. Penerjemah Addys Aldizar dan Fathurrahman. Hukum Waris.Cet. 1. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab III Hukum Kewarisan Psal 185 Ayat (1) dan (2) Muhibbin, Muhammad dan Abdul Wahid.Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia.Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2011 Murthiah,Aulia, Novy Sri Pratiwi Hardani.Hukum Waris Islam. Cet. 1Yogyakarta: Medpress Digital, 2015 M. Yusuf, Kadar. Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-ayat hukum. Jakarta: Amzah, September 2013 Nasution, Bahder Johan.Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008 Rafiq, Ahmad.Fiqh Mawaris. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Mei 1993 Ramulyo, M. Idris.Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata.cet. 1. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992 Salihima, Syamsulbahri.Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama.Cet. 1. Jakarta: Kencana, April 2015 Sudarsono.Hukum waris dan Sistem Bilateral. Jakarta: Rineka Cipta, 1991 Syarifuddin, Amir.Hukum Kewarisan Islam.Cet. 2. Jakarta: Prenadamedia, Maret 2015 Tim El Madani.Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf.Cet.1. Yogyakarta: Medpres Digital, 2014 Undang-undang Republik Indonesia No 1 tentang.Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2011 61
Waluyo, Bambang.Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 1991 Yani, Achmad.Faraidh dan Mawaris. Jakarta: Kencana, Agustus 2016 Jurnal dan Artikel Bakar, Abu."Prof. Dr. Hazairin, SH dan Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral". Al-Banjari Vol. 5, No. 9(2007) Hammad, Muchammad."Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali".Jurnal at- Tahdjib(2014) Iwannudin."Ahli waris Pengganti Menurut Hazairin".Jurnal Mahkamah, Vo. 1, No. 2,(2016) Limabandi, Alhafiz. "Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam".Lex et Societatis, Vol. II/No. 8 (2004) Mustofa, Muhammad."Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam".Inklusif vol. 2, No. 2 (2017) Nasurion, Adelina."Reinterpretasi Makna Walad Dalam Kewarisan Cucu Ditinjau Dari Persfektif Ushul Fiqh".Jurnal Syariah, Vol. IX, No. 2, (2017) Somawinata, Yusuf."Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia".Al-Qalam Vol. 26, No. 1(2009) Wahidah."Pemikiran Hukum Hazairin".Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1,(2015) Zahari, Ahmad, "Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh RAKERNAS Mahkamah Agung RI di Balikpapan Oktober 2010".Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2(2014) Zuhroh,Diana. "Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama".Jurnal Al Ahkam, Volume 27, Nomor 1,(2017) Skripsi dan Tesis Darwin, Dodi, Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Skripsi S1 Fakultas Syariah danHukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001. 62
Zein, Muhammad, Kewarisan Ahli waris Pengganti dan Zawi Al-Arham (Kajian Menurut KHI dan Hukum Islam), Tesis S2 Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011 Internet pengganti-harus-jelas. dikunjungi pada tanggal 02 April 2019 63
LAMPIRAN LAMPIRAN 64
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tangerang yang berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkanPutusan dalam perkara gugatan Malwaris yang diajukan oleh pihak-pihak sebagaiberikut :1.PENGGUGAT I, umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Polri danberalamat di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Penggugat I.2.PENGGUGAT II, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tanggadan beralamat di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Penggugat II.3.PENGGUGAT III, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta dan beralamatdi KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Penggugat III.4.PENGGUGAT IV, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta dan beralamatdi KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Penggugat IV.5.PENGGUGAT V, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,dan beralamat di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Penggugat V.6.PENGGUGAT VI, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tanggadan beralamat KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Penggugat VI.7.PENGGUGAT VII, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perdagangan danberalamat di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Penggugat VII.8.PENGGUGAT VIII, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta danberalamat di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Penggugat VIII.9.PENGGUGAT IX, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta danberalamat di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Penggugat IX.10.PENGGUGAT X, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta danberalamat di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Penggugat X.Dalam hal ini Penggugat l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX dan Penggugat X telahmemberikan kuasa kepada Swardi Aritonang, S.H., Merlina S.H., Para Advokat padaKANTOR HUKUM SWARDI ARITONANG, S.H & PARTNERS beralamat di City ResortResidences Taman Palem, Rukan Malibu Blok J No. 103, Jl. Outer Ring Road, PUTUSANNomor 281/Pdt.G/2017/PA.Tng Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Cengkareng, Jakarta Barat 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12Januari 2017, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;m e l a w a n1.TERGUGAT I, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN danberalamat di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Tergugat I.2.TERGUGAT II, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga danberalamat di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Tergugat II.3.TERGUGAT III, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Kostrad dan beralamatdi KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Tergugat III.4.TURUT TERGUGAT I, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tanggadan beralamat di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Turut Tergugat I.5.TURUT TERGUGAT II, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMNdan beralamat di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Turut Tergugat II.6.TURUT TERGUGAT III, umur 41 tahun, Agama Islam dan beralamat di KOTATANGERANG, selanjutnya disebut Turut Tergugat III.7.TURUT TERGUGAT IV, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan KaryawanWiraswasta dan beralamat di Kp. Kebon Manggis, No. 65, RT. 001/RW. 009,Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, selanjutnya disebutTurut Tergugat IV.Dalam hal ini Tergugat l, Tergugat lll, Turut Tergugat l, ll, lll dan Turut Tergugat lV telahmemberikan kuasa kepada Siti Rabiah, S.H. dan Satria, S.H., Para Advokat danPenasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara SITTI RABIAH & PARTNERSberalamat di Jalan Perintis Kemerdekaan ll, RT. 007 RW. 03 (Gedung PWI),Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan SuratKuasa April tahun 2017. Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dan Para TurutTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat sertaketerangan para saksi di muka persidangan;Telah memeriksa bukti-bukti surat yang bersangkutan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan suratnya tertanggal 26 Januari2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor :2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 281/Pdt.G/2017/PA.Tng tertanggal 26 Januari 2017 di muka sidang telah mengajukangugatan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK 1.Bahwa Almarhum PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 12Januari 2004 dalam usia 80 tahun, beragama Islam, karena sakit sebagaimana dalamSurat Kematian No. XXXX yang diterbitkan oleh Lurah Pondok Pucung KarangTengah, Kota Tangerang dan istrinya Almarhumah ISTRI PEWARIS juga telahmeninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 dalam usia 75 tahun, beragamaIslam, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXX.2.Bahwa kedua orang tua Pewaris ayah Almarhum AYAH dan ibu Almarhumah IBUtelah lebih dahulu meninggal dunia jauh sebelum Pewaris meninggal dunia.3.Bahwa kedua orang tua Almarhumah Hj. Saijah binti H. Kodir telah lebih dahulumeninggal dunia jauh sebelum Pewaris meninggal dunia.4.Bahwa Almarhum H. Saang bin Simun dan Istrinya Almarhumah Hj. Saijah binti H.Kodir telah dikaruniai 5 orang anak yakni 3 laki-laki dan 2 perempuan masing-masingbernama :4.1.Almarhum Mukhsin bin H. Saang (laki-laki) ayah dari Turut Tergugat ll, TurutTergugat lll dan Turut Tergugat lV.4.2.Almarhumah Seben Narsiah binti H. Saang (Perempuan) Ibu dari Penggugat II,Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII,Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X.4.3.Mukri bin H. Saang (Laki-laki) sebagai Tergugat I.4.4.Ratna binti H. Sa'ang (Perempuan) sebagai Tergugat II.4.5.Muslich bin H. Saang (Laki-laki) sebagai Tergugat III.5.Bahwa anak laki-laki Pewaris yakni Almarhum Muksin bin H. Saang sebagai AhliWaris telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris yakni pada tanggal 01Oktober 1979 dalam usia 29 tahun, beragama Islam, karena sakit, sebagaimanadalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/334-Tapem/2015, bahwaAlmarhum Muksin bin H. Saang meninggalkan ahli waris sebagai ahli warispenggantinya yakni :5.1.Endang Kartini binti Uyo (istri dari ahli waris Almarhum Muksin) sebagai TurutTergugat I.5.2.Muhendra bin Muksin (Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki Pewaris) sebagai TurutTergugat II.5.3.Muherdi bin Muksin (Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki Pewaris) sebagai TurutTergugat III, berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 593.21/80/Ket.Wrs/2015.5.4.Dewi Sri Muhayati binti Muksin (Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki Pewaris)sebagai Turut Tergugat IV berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor :593.21/34-Pem/2015.3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 6.Bahwa anak perempuan Pewaris yakni Almarhumah Seben Narsiah binti H. Saangsebagai Ahli Waris juga meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris yakni padatanggal 22 Desember 1985 dalam usia 37 tahun karena sakit sebagaimana dalamSurat Keterangan Kematian Nomor : 474/15/03/Ped/1985 beragama Islam. BahwaAlmarhumah Seben Narsiah binti H. Saang menikah dengan suaminya Effendi binLias dan dikaruniai 9 (sembilan) anak sebagai Ahli Waris Pengganti masing-masingbernama :6.1.Effendi bin Lias (suami dari ahli waris almarhumah Seben Narsiah) sebagaiPenggugat I.6.2.Ernawati binti Effendi (Cucu Perempuan dari Anak Perempuan Pewaris) sebagaiPenggugat II berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 593/49-WRS/2015.6.3.Endi Supandi bin Effendi (Cucu Laki-laki dari Anak Perempuan Pewaris) sebagaiPenggugat III berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 593/107-TAPEM/2015.6.4.Sunani binti Effendi (Cucu Perempuan dari Anak Perempuan Pewaris) sebagaiPenggugat IV berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 593.21/52-Ket-Wrs/2015.6.5.Lili binti Effendi (Cucu Perempuan dari Anak Perempuan Pewaris) sebagaiPenggugat V.6.6.Evi Marlina binti Effendi (Cucu Perempuan dari Anak Perempuan Pewaris)sebagai Penggugat VI berdasarkan Surat Keterangan Waris No :593.21/80/Ket.Wrs/2015).6.7.Nurbandi bin Effendi (Cucu Laki-laki dari Anak Perempuan Pewaris) sebagaiPenggugat VII. 6.8.Nurlelah binti Effendi (Cucu Perempuan dari Anak Perempuan) sebagaiPenggugat VIII berdasarkan Surat Keterangan Waris No :593.21/80/Ket.Wrs/2015).6.9.Liana Natalia binti Effendi (Cucu Perempuan dari Anak Perempuan Pewaris)sebagai Penggugat IX berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 593/60-Pkj/V/2015.6.10.Edo Marlindo bin Effendi (Cucu Laki-laki dari Anak Perempuan Pewaris) sebagaiPenggugat X. 7.Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugattersebut diatas sebagaimana pengakuan dari Para Penggugat dan juga dalamStruktur Silsilah Ahli Waris H.Saang.8.Bahwa selama ini para pihak belum pernah mengajukan Permohonan Penetapan AhliWaris kepada Pengadilan Agama manapun, akan tetapi secara sewenang-wenangPara Tergugat telah menguasai dan menjualnya secara sepihak tanpa melibatkan4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 9.Bahwa selama pernikahan Almarhum H. Saang bin Simun (Pewaris) dan IstrinyaAlmarhumah Hj. Saijah binti H. Kodir memiliki harta bersama yang didapatkanPewaris yang menjadi Objek warisan sengketa harta peninggalan Pewaris sebagaiberikut :9.1.Girik C 691 No. Persil 22 S II Luas Tanah 2.340 M2 (Obyek Sengketa 1) atasnama H. Saang bin Simun, dahulu beralamat di Pedurenan, KelurahanPedurenan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat,sekarang beralamat di Kp. Plered, Kelurahan Pondok Pucung, KecamatanKarang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagaiberikut :-Sebelah Barat, berbatasan dengan kontrakan dan tanah girik C 711 Persil 25DIII.-Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah Girik 711 Persil 23 D. -Sebelah Timur, berbatasan Tembok Graha Karang Tengah.-Sebelah Selatan, berbatasan Tanah Girik C 720 Persil 25 D III.Bahwa sebagian dari luas tanahnya telah dihibahkan Pewaris semasahidupnya kepada Ahli Waris Pengganti Almarhum Muksin, yakni Turut TergugatII, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV seluas 500 M2.Bahwa menurut hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kota Tangerang, tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat IIIdan Turut Tergugat IV adalah seluas 631 M2. Sementara yang dihibahkan secarasah oleh Pewaris hanya seluas 500 M2, sehingga sisa kelebihan tanah seluas131 M2 haruslah dimasukkan sebagai budel waris.Bahwa sebagian lagi tanah yang belum dibagi sampai saat ini dikuasaidan dikelola oleh Tergugat I seluas 1.928 M2 (dibangun kolam pemancingangalatama ikan lele, galatama bawal dan ikan mas). Namun Para Penggugat jugatidak mempersoalkan hasil yang dinikmati Para Tergugat tersebut.9.2.Girik C 711 No. Persil 23 D II Luas Tanah 1.660 M2 (Obyek Sengketa 2) atasnama H. Saang bin Simun,(Bukti P-14). Dahulu beralamat di Pedurenan,Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, PropinsiJawa Barat, sekarang beralamat di Kp. Plered, Kelurahan Pondok Pucung,5 seluruh para ahli waris harta peninggalan Pewaris (Almarhum H. Saang bin Simun)sebagai ahli waris sah.TENTANG TIRKAH Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Propinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut :-Sebelah Barat, berbatasan saluran Air.-Sebelah Utara, berbatasan rumah Mahpudin (Almarhum) dan rumah Kusen.-Sebelah Timur, berbatasan Tanah Husin, Rumah Yanto. -Sebelah Selatan, berbatasan rumah Muherdi dan kontrakan.9.3.Girik C 720 No. Persil 25 D III Luas Tanah 3.700 M2 (obyek sengketa 3) atasnama Almarhum H. Saang bin Simun, dahulu beralamat di Pedurenan,Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, PropinsiJawa Barat, sekarang beralamat di Kp. Plered Kelurahan Pondok Pucung,Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut :-Sebelah Barat, berbatasan saluran Air.-Sebelah Utara, berbatasan tanah girik C 711 23 D II.-Sebelah Timur, berbatasan dengan tembok girik C. 691 persil S.II PerumahanGraha Karang Tengah.-Sebelah Selatan, berbatasan rumah Rustam, Tanah PLN (Sutet).Bahwa sebagian dari luas tanah ini berdiri rumah kontrakan seluas 536M2 yang terdiri 10 (sepuluh) unit kontrakan peninggalan Pewaris Almarhum H.Saang bin Simun, yakni dikuasai oleh Tergugat I sebanyak 5 (lima) unit, TergugatII menguasai sebanyak 1 (satu) unit, Tergugat III menguasai sebanyak 4 (empat)unit dan sebagian lagi dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I ditanami pohonrambutan dan bahwa sebagian lagi menurut pengakuan Tergugat I dan TergugatIII telah dijual kepada Sawiyah seluas 150 M2, Rustam seluas 243 M2 dansaudara Ian seluas 113 M2 yang saat ini sudah membangun rumah tinggalditanah tersebut.9.4.Rumah kontrakan 10 (sepuluh) unit di atas tanah seluas 536 M2.10.Bahwa luas tanah keseluruhan dari sejumlah girik tersebut pada point 9 di atas (girikC 691 No. Persil 22 S II, girik C 711 No. Persil 23 D II, girik C 720 No. Persil 25 D III)adalah seluas 7.700 M2, tetapi berdasarkan pengukuran di lapangan oleh PetugasBadan Pertanahan Kota Tangerang seluas 10.027 M2 sehingga ukuran yang finaladalah luas di lapangan.11.Bahwa semasa Pewaris masih Hidup sebagian dari Luas Tanah tersebut pada point9 telah dihibahkan kepada ahli waris dan dijual kepada Effendi yang diuraikansebagai berikut :11.1.Tanah dihibahkan Kepada Tergugat I 1.000 M211.2.Tanah dihibahkan Kepada Tergugat ll 500 M211.3.Tanah dihibahkan kepada Tergugat III 1.000 M211.4.Tanah dihibahkan kepada Ahli Waris Muksin (Turut Tergugat) 500 M211.5.Tanah dihibahkan kepada Ahli Waris Seben Narisiah 600 M211.6.Tanah dijual Pewaris kepada Effendi bin Lias (Penggugat I) 200 M2 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Maka total luas tanah yang dihibahkan dan dijual oleh Pewaris3.800 M2Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, Tergugat I, Tergugat II dan TergugatIII (bersama-sama) tanpa persetujuan dari ahli waris almarhumah Seben Narsiahdan juga ahli waris Pengganti Almarhum Muksin yakni Turut Tergugat II, TurutTergugat III dan Turut Tergugat IV, menjual tanah peninggalan pewaris tetapi hanyamemberikan hasil penjualan tanah tersebut secara sukarela sebagaimana jual beliyang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada saudara Dodoyyang membeli tanah seluas 360 M2 dengan harga Rp. 81.000.000,- (delapan puluhsatu juta rupiah) tetapi para Penggugat ahli waris Almarhumah Seben Narsiahsecara keseluruhan hanya mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga jutarupiah), sehingga penjualan tanah tersebut masih dianggap sah oleh Para Pengugatsekalipun Para Penggugat hanya mendapatkan senilai tersebut maka keseluruhanhibah dan tanah yang dijual oleh Pewaris = 4160 M2;Bahwa kesepakatan antara para ahli waris untuk tanah yang dijual kepadasaudara Dodoy hanya seluas 360 M2, tetapi faktanya menurut hasil pengukuranBadan Pertanahan Kota Tangerang saudara Dodoy telah menguasai tanah seluas672 M2, sehingga terdapat selisih luas tanah 312 M2, maka selisih penjualan tanahtersebut hanyalah penjualan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III sehingga haruslah mengurangi bagian waris masing-masing.12.Bahwa pembagian waris secara sepakat oleh para ahli waris belum pernahdilakukan, hanya saja pemberian secara sukarela oleh Tergugat I, Tergugat II danTergugat III yakni pada tanggal 20 Januari 2008 yang memberikan tanah seluas 100M2 kepada salah satu Ahli Waris Pengganti Seben Narsiah yakni kepada PenggugatIII, supaya pihak ahli waris pengganti lainnya tidak lagi dapat menuntut secarahukum, seolah-olah bagian warisnya sudah tidak ada lagi dari harta peninggalanPewaris, sehingga pembagian waris tersebut haruslah dinyatakan tidak sah karenatidak dilakukan atas kesepakatan seluruh para ahli waris (Penggugat I, II, IV sampaidengan Penggugat X dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV). Makaharuslah dimasukkan sebagai budel waris yang akan dibagikan kepada seluruh ahliwaris melalui putusan majelis hakim dalam perkara a quo.13.Bahwa Para Tergugat ternyata terus menikmati hasil penjualan tanah peninggalanwaris tersebut secara sepihak dan diam-diam tanpa memberikan lagi sepeser pundari jual beli yang dilakukan, berikut ini tanah yang dijual tanpa persetujuan ParaPengugat dan Ahli waris lainnya secara bersama dengan perincian sebagai berikut :13.1.Tanah yang dijual kepada saudara Dodoy seluas312 M27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 13.2.Tanah yang dijual kepada saudara Rustam seluas 243 M213.3.Tanah yang dijual kepada saudara Ian seluas 113 M213.4.Tanah yang dijual kepada saudara Sawiyah seluas150 M213.5.Tanah yang dijual kepada saudara Teguh seluas130 M Sehingga Total Tanah yang dijual secara sepihak dan tidak sah 948 M2 Bahwa Tanah yang dijual oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut diatas haruslahmengurangi bagian hibah Tergugat I dan Tergugat III secara proporsional yakni 948: 2 = 474 M2 dimana dari Tergugat I dikurangi 474 M2 dan dari Tergugat III 474 M2tanpa mengurangi bagian waris ahli waris lainnya karena penjualan tanah tersebutdilakukan tanpa persetujuan keseluruhan ahli waris.Bukti-bukti penjualan tanah tersebut dapat terlihat pada peta hasil pengukuranBadan Pertanahan Kota Tangerang yang dilakukan pada sekitar Juni 2016.14.Bahwa Para Tergugat juga menguasai rumah bangunan 10 Unit Kontrakan (bagianwaris) Peninggalan Pewaris Almarhum H. Saang bin Simun yang berdiri diatas GirikC 720 No. Persil 25 D III (Obyek Sengketa 3) seluas 536 M2 atas nama H. Saang binSimun yakni Tergugat I menguasai sebanyak 5 (lima) unit rumah kontrakan, TergugatII menguasai sebanyak 1 (satu) unit rumah kontrakan dan Tergugat III menguasaisebanyak 4 (empat) unit rumah kontrakan. Bahwa 10 (sepuluh) unit kontrakantersebut dengan ukuran diuraikan sebagai berikut :14.1.Rumah kontrakan 4 (empat) unit dengan luas bangunan yakni panjang 11,20M2 dan lebar 13,15 M2.14.2.Rumah kontrakan 6 (enam) unit dengan ukuran yang besar yakni panjang18,45 M2, lebar 18 M2.Maka bangunan 10 (sepuluh) unit rumah kontrakan haruslah dimasukkanmenjadi bagian warisan bersama yang diterima para ahli waris secara keseluruhanbaik berupa unit kontrakan atau mengganti uang setara dengan nilai rupiah.15.Bahwa sejak almarhumah Hj. Saijah binti H. Kodir meninggal dunia tanggal 7September 2004, penerimaan uang sewa kontrakan tersebut juga diambil alih ParaTergugat yang dinikmati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan dimanauang sewa setiap bulan untuk 1 (satu) unit kontrakan mendapat sewa sebesarRp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 10 (sepuluh) unit yang harusnyamenjadi bagian budel waris yang harus diterima seluruh para ahli waris, namun ParaPengugat sudah merelakan uang sewa tersebut.16.Bahwa Para Pengugat menerima tanah hibah tersebut sudah sejak dari tahun 1982sebagaimana surat hibah 600 M2 dan jual beli antara H. Saang bin Simun (Pewaris)dengan Efendi seluas 200 M2 (Bukti P-19), namun Tergugat I dan Tergugat III seolah-8 + 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia olah tidak mengakui seluas 600 M2 tetapi hanya 300 M2 padahal sudah jelas tertulisdengan seluas tersebut. Bahwa surat Hibah tersebut sampai saat ini masih ditahanoleh Tergugat I dan tidak mau menyerahkan kepada Para Penggugat dengan alasanhanya mengakui hibah seluas 300 M2. Faktanya Hibah tersebut diserahkan semasaPewaris masih hidup dan tidak pernah dipermasalahkan sejak tanggal 3 September1982 dan Pewaris meninggal tanggal 12 Januari 2004. Artinya Pewaris masih hidupselama 22 (dua puluh dua) tahun kemudian namun Tergugat I baru mempersoalkansaat ini setelah Pewaris meninggal dunia, sehingga alasan tersebut tidaklahberdasar karena pemberi Hibah dan Penerima (Almarhumah Seben Narsiah) sudahmeninggal dunia. Oleh karenanya Hibah tersebut haruslah dinyatakan sah dan tidakbisa diganggu gugat lagi sebagaimana kesepakatan yang tertulis dalam surat hibahtersebut, bahwa surat hibah tersebut juga disaksikan dan ditandatangani olehTergugat I, namun Tergugat I masih juga tidak mau mengakui dan berusahamengaburkan penjualan dan penghibahan dengan menahan dan menyembunyikansurat jual dan surat hibah tersebut oleh Tergugat I. Bahwa harta warisan adalahharta peninggalan Pewaris bukan termasuk harta yang sudah dihibahkan olehPewaris.17.Bahwa semasa hidupnya almarhumah Seben Narsiah mendapat bagian hibah yanglebih besar dari saudaranya perempuan, yakni Almarhumah Seben Narsiahmendapat hibah seluas 600 M2 dan Tergugat II sebesar 500 M2 dan Tergugat Imendapat hibah seluas 1000 M2 dan Tergugat III seluas 1000 M2 dan ahli warisPengganti Para Turut Tergugat mendapat 500 M2 adalah suatu pembagian Hibahyang masih tahap wajar dan adil apalagi Almarhumah Seben Narsiah semasahidupnya bersama suaminya Effendi sangat banyak berjasa mengurus hidupPewaris, sehingga jika Pewaris memberi hibah lebih seluas 100 M2 dari ahli warisperempuan Tergugat II adalah sangat wajar dan tidak melebihi hak mutlak (legitiemefortie) dalam waris dan Tergugat I tidak berhak mencabut hak hibah tersebut.18.Bahwa sebagian hibah yang diterima oleh ahli waris pengganti almarhumah SebenNarsiah seluas 600 M2 dan tanah dibeli Effendi (Penggugat I) seluas 200 M2sehingga seluas 800 M2 telah dihibahkan kembali oleh Penggugat I kepadaPenggugat II, Pengugat III, Penggugat IV, Penguggat V, Penggugat VI, PenggugatVII, Pengugat VIII, Pengugat IX dan Pengugat X, sebagaimana akte Hibah tanggal 2Februari 2009.19.Bahwa hibah yang diterima oleh para ahli waris Almarhumah Seben Narsiah jugasejak tahun 1994 sudah terdaftar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas namaEffendi bin Lias (Penggugat I).9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 20.Bahwa tanah seluas 800 M2 telah dikuasai sejak tahun 1994 oleh Para Penggugatdengan membangun rumah tinggal dan Pewaris juga masih hidup dan mengetahuidan Tergugat I tidak pernah mempersoalkan kepada si Pewaris tetapi Tergugat Imempersoalkan saat ini setelah Pewaris meninggal dunia sehingga hibah tersebuttidak berdasar dipermasalahkan lagi saat ini.21.Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan bahwa harta-hartapeninggalan atau tirkah Pewaris tersebut diatas belum pernah dilakukan pembagianmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saat ini jikadilakukan perincian luas tanah waris dan rumah kontrakan peninggalan Alm. H.Saang bin Simun (Pewaris) adalah sebagai berikut :-Tanah yang dihibahkan secara sah oleh Pewaris adalah seluas 3.600 M2.-Tanah yang dijual secara sah oleh Pewaris kepada Effendi bin Lias (Penggugat I)adalah seluas 200 M2.-Tanah yang dijual secara sah bersama-sama kepada Dodoy oleh para ahli warisadalah seluas 360 M2.Maka total keseluruhan tanah waris yang sudah dihibahkan dan dijual secarasah Pewaris dan dijual oleh Para ahli waris adalah seluas 4.160 M2Sedangkan tanah keseluruhan Tanah milik Pewaris berdasarkan hasilpengukuran Badan Pertanahan (BPN) Kota Tangerang yaitu seluas 9.491 M2 .Maka tanah waris yang belum dibagikan adalah 9.491- 4160 = 5331 M2 danjuga obyek waris 10 (sepuluh) unit kontrakan yang harus dibagikan kepadakeseluruhan ahli waris sesuai ketentuan hukum.22.Bahwa permasalahan pembagian warisan antara Para Penggugat dan ParaTergugat sudah berkali-kali dilakukan upaya musyawarah (diselesaikan secarakekeluargaan), namun tidak ada titik temu bahkan sebelumnya sudah pernahdiajukan gugatan dan diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerangsebagaimana gugatan terdaftar tanggal 4 Desember 2015 dan berlanjut denganagenda pemeriksaan, namun Para Tergugat waktu itu menawarkan perdamaiankepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang dahulunyasebagai Penggugat dan bersama-sama dengan Para Penggugat sebagai Pihak ParaPenggugat dan para Turut Tergugat tersebut sempat menerima tawaran perdamaiandan Turut Tergugat mencabut gugatannya tetapi setelah dilakukan pencabutangugatan ternyata tawaran damai dari Para Tergugat tersebut adalah hanya tawarandan janji-janji saja yang tidak ada realisasinya dengan maksud mengulur-ulur waktuuntuk penyelesaian, padahal perkara tersebut sudah berproses hingga tahap Replik10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 9 (sembilan) sebagaimana putusan pencabutan gugatan perkara Nomor :2266/Pdt.G/2015/PA.Tng, namun karena tidak ada kepastian janji-janji tersebut,maka gugatan ini diajukan kembali.23.Bahwa hingga saat ini surat girik atas obyek tersebut diatas dan juga surat hibahkepada ahli waris Almarhumah Seben Narsiah dan jual beli tanah terhadap Effendibin Lias masih dikuasai oleh Tergugat I dengan menahan surat-surat dan berupayamengaburkan bagian hibah dan jual beli yang telah sah diterima oleh ParaPenggugat.24.Bahwa menurut Pendapat Prof. Manan dalam bukunya "Aneka Masalah HukumPerdata Islam di Indonesia" halaman 207 yang intinya bahwa syariat islammenetapkan bahwa rukun waris ada 3 (tiga) macam, pertama Pewaris adalah orangyang telah meninggal dunia dengan meninggalkan budel pusaka dalam bentukbenda atau hak yang dapat diwarisi, kedua ahli waris adalah orang yang dapatmewarisi dan ketiga budel pusaka atau tirkah adalah sesuatu yang telah ditinggalkanpewaris dalam bentuk benda atau hak yang dapat di waris, bahwa sebagaimanafakta-fakta tersebut di atas, ketiga unsur rukun waris dalam perkara aquo sudahterpenuhi.25.Bahwa Almarhumah Seben Narsiah binti H. Saang sebagai Ahli Waris meninggaldunia terlebih dahulu dari pada Si Pewaris Almarhum H. Saang bin Simun, makakedudukannya digantikan oleh Ahli Waris pengganti yakni suaminya Effendi bin Lias(Penggugat I) dengan 9 orang anaknya yakni Penggugat II, Penggugat III,Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII,Penggugat IX dan Penggugat X. Demikian juga halnya dengan ahli warisAlmarhumah Muksin yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris,maka kedudukannya digantikan ahli waris Pengganti yakni istrinya Endang Kartinibinti Uyo (Turut Tergugat I) dan 3 orang anaknya Turut Tergugat II, Turut Tergugat IIIdan Turut Tergugat IV, sebagaimana termuat dalam Pasal 185 ayat 1 dan 2Kompilasi Hukum Islam (KHI).26.Bahwa dengan telah ditetapkannya Pewaris, Ahli waris dan harta warisan darialmarhum Saang bin Simun dan Hj. Saijah binti H. Kodir, maka mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, dapat menetapkanbagian masing-masing sesuai hukum faroid sebagaimana dituangkan dalam amarputusan perkara aquo.11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Dalam Pokok Perkara1.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.2.Menetapkan Almarhum H. Saang bin Simun telah meninggal dunia padatanggal 12 Januari 2004 dalam usia 80 tahun, beragama Islam dan istrinyaAlmarhumah Hj. Saijah binti H. Kodir telah meninggal dunia pada tanggal 7September 2004 dalam usia 75 tahun, beragama Islam denganmeninggalkan 5 (lima) orang ahli waris sebagai berikut :a.Mukhsin bin H. Saang (anak).b.Seben Narsiah binti H. Saang (anak).c.Mukri bin H. Saang (anak).d.Ratna binti H. Saang (anak).e.Muslich bin H. Saang (anak).3.Menetapkan Almarhum Muksin bin H. Saang sebagai ahli waris yang telahmeninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 1979 dalam usia 29 tahun,beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris :a.Endang Kartini binti Uyo (Isteri/ahli pengganti dari Muksin bin H.Saang)b.Muhendra bin Muksin (Anak ahli waris pengganti dari Muksin binH.Saang) c.Muherdi bin Muksin (Anak ahli waris Pengganti dari Muksin bin H.Saang)d.Dewi Sri Muhayati binti Muksin (Anak ahli waris pengganti dari Muksinbin H. Saang).4.Menetapkan Almarhumah Seben Narsiah binti H. Saang sebagai ahli waristelah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 1985 dalam usia 37tahun, beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris :a.Effendi bin Lias ( suami/ahli waris pengganti dari Seben Narsiah bintiH.Saang).b.Ernawati binti Effendi (ahli waris pengganti dari Seben Narsiah bintiH.Saang ).c.Endi Supandi bin Effendi (ahli waris pengganti dari Seben Narsiah bintiH.Saang Anak ).d.Sunani binti Effendi (ahli waris pengganti dari Seben Narsiah bintiH.Saang)e.Lili binti Effendi (ahli waris pengganti dari Seben Narsiah binti H.Saang).f.Evi Marlina binti Effendi (ahli waris pengganti dari Seben Narsiah bintiH.Saang).g.Nurbandi bin Effendi (ahli waris pengganti dari Seben Narsiah bintiH.Saang)12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia h.Nurlelah binti Effendi (ahli waris pengganti dari Seben Narsiah bintiH.Saang)i.Liana Natalia binti Effendi (ahli waris pengganti dari Seben Narsiah bintiH.Saang).j.Edo Marlindo bin Effendi (ahli waris pengganti dari Seben Narsiah bintiH.Saang.5.Menetapkan obyek tanah berupa :5.1.Girik C 691 No. Persil 22 S II atas nama H. Saang Bin Simun dahuluberalamat di Pedurenan Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Ciledug,Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, sekarang beralamat diKp. Plered, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah,Kota Tangerang Propinsi Banten, dengan batas-batas sebagaiberikut :-Sebelah Barat berbatasan tanah girik C 690.-Sebelah Utara berbatasan kolam ikan. -Sebelah Timur berbatasan tembok Graha Karang Tengah.-Sebelah Selatan berbatasan tanah girik C 720.5.2.Girik C 711 No. Persil 23 D II atas nama H. Saang bin Simun dahuluberalamat di Pedurenan, Kelurahan Pedurenan, KecamatanCiledug, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, sekarangberalamat di Kp. Plered, Kelurahan Pondok Pucung, KecamatanKarang Tengah, Kota Tangerang, Propinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut :-Sebelah Barat berbatasan saluran air.-Sebelah Utara berbatasan rumah Kudin, rumah Kusen.-Sebelah Timur berbatasan Tanah Kusen, rumah Yanto.-Sebelah Selatan berbatasan rumah Muherdi. 5.3.Girik C 720 No. Persil 25 D III atas nama H. Saang bin Simundahulu beralamat Pedurenan, Kelurahan Pedurenan, KecamatanCiledug, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, yang sekarangberalamat di Kp. Plered Kelurahan Pondok Pucung, KecamatanKarang Tengah, Kota Tangerang, Propinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut :-Sebelah Barat berbatasan saluran air. -Sebelah Utara berbatasan Tanah girik C 690 dan Tanah girik C691.-Sebelah Timur berbatasan Graha Karang Tengah.-Sebelah Selatan berbatasan rumah Rustam, Tanah KosongSUTET. Berdasarkan hasil pengukuran Badan Pertanahan (BPN) Kota Tangerang yaitu,seluas = 5331 M2 dan 10 (sepuluh) unit Rumah kontrakan sebagai harta waris dari13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Almarhum H. Saang bin Simun dan Almarhumah Hj. Saijah binti H. Kodir yang harusdibagi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada:a.Mukri bin H. Saang (Anak).b.Ratna binti H. Saang (Anak).c.Muslich bin H. Saang (Anak).d.Endang Kartini binti Uyo (Isteri/ ahli waris pengganti dari Muksin bin H. Saang).e.Muhendra bin Muksin (Anak ahli waris pengganti dari Muksin bin H.Saang).f.Muherdi bin Muksin (Anak ahli waris Pengganti dari Muksin bin H. Saang).g.Dewi Sri Muhayati binti Muksin (Anak ahli pengganti dari Muksin bin H. Saang).h.Effendi bin Lias (Suami/ahli waris pengganti dari Seben Narsiah binti H.Saang).i.Ernawati binti Effendi (Ahli waris pengganti dari Seben Narsiah binti H.Saang).j.Endi Supandi bin Effendi (Ahli waris pengganti dari Seben Narsiah binti H.Saang)k.Sunani binti Effendi (Ahli waris pengganti dari Seben Narsiah binti H.Saang).l.Lili binti Effendi (Ahli waris pengganti dari Seben Narsiah binti H.Saang).m.Evi Marlina binti Effendi (Ahli waris pengganti dari Seben Narsiah binti H.Saang).n.Nurbandi bin Effendi (Ahli waris pengganti dari Seben Narsiah binti H.Saang).o.Nurlelah binti Effendi (Ahli waris pengganti dari Seben Narsiah binti H.Saang)p.Liana Natalia binti Effendi (Ahli waris pengganti dari Seben Narsiah binti H.Saang)q.Edo Marlindo bin Effendi (Ahli waris pengganti dari Seben Narsiah binti H.Saang)6.Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Penggugat secara in persoonyang didampingi kuasa hukumnya dan Para Tergugat l dan lll, Para Turut Tergugatsecara inpersoon didampingi kuasa hukumnya serta Tergugat ll telah hadir secarainpersoon di muka sidang, yang kemudian oleh majelis hakim telah diusahakanperdamaian, namun tidak berhasil ;Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan pihak-pihak untukusaha damai (mediasi) melalui Hakim Mediator yang ditunjuk berdasarkan PenetapanNomor 281/Pdt./2017/PA.Tng tanggal 3 April 2017 bernama Drs. Ali Usman;Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, tanggal 3 April 2017mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil. Karenanya pemeriksaan secara litigatifterhadap perkara a quo dapat dilanjutkan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya suratgugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat yaitu Tergugat l danTergugat lll serta Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis padaTanggal 15 Mei Tahun 2017 sebagai berikut :PENDAHULUAN 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Bahwa sebelum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat III) dan Para TurutTergugat (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV) menjawab, gugatan dariPara Penggugat terlebih dahulu Para Tergugat menjelaskan bahwa setelah ParaPenggugat mencabut perkara sengketa warisan yang diajukan oleh Para Penggugat danPara Turut Tergugat Nomor Perkara 2266/Pdt.G/2015, terlebih dahulu Para Penggugatmemberikan beberapa uraian mengenai harta warisan yang disengketakan oleh ParaPenggugat, dimana harta tersebut Para Penggugat telah mengetahui dengan pastibahwa sisa harta warisan yang belum terbagi tersebut adalah hak bagian Para ahli warisyang lain yang belum pernah diberikan/diterima selain dari pembagian Hibah yang telahdiberikan semasa hidup Pewaris (Almarhum H. Saang);Bahwa Hibah yang diberikan oleh Pewaris Almarhum H. Saang semasa hidupnyayang diketahui oleh masing-masing Para Penggugat. Para Tergugat dan Para TurutTergugat adalah:1.Bahwa untuk Tergugat I (Mukri bin H. Saang anak laki-laki Pewaris)dihibahkan tanah seluas 1000 m2.2.Bahwa untuk Tergugat II (Ratna binti H. Saang anak Perempuan Pewaris)dihibahkan tanah seluas 300 m2.3.Bahwa untuk Tergugat III (Muslih bin H. Saang anak laki-laki Pewaris)dihibahkan tanah seluas 1000 m2;4.Bahwa untuk Turut Tergugat II, III dan IV (Para Ahli Waris Pengganti darialmarhumMuksin bin H. Saang) dihibahkan seluas 500 m2.5.Bahwa untuk Penggugat II sampai dengan Penggugat X (Para Ahli WarisPengganti Seben Narsiah binti H. Saang) dihibahkan tanah seluas 300 m2;Bahwa adapun Para Penggugat telah menerima seluruh bagian hak warisnya,dibuktikan dengan pembagian Hak Bersama pada tahun 2008, yang ditandatangani olehPara Penggugat, dengan memberikan masing-masing bahagian Para Penggugat(Penggugat II s/d Penggugat X) sesuai dengan plot pengukuran BPN dibuktikan denganAkta Pembagian Hak bersama pada tahun 2008 yang masing-masing Para Penggugatterima sesuai dengan bagian dalam pembagian hak bersama, yang akan Para Tergugaturaikan dalam Pokok Perkara. jelas yaitu dengan adanya surat pernyataan dari Penggugat VII(Nurbandi bin Effendi), yang secara jelas isi pernyataanya bahwa Penggugat VII, setelahmenerima Pembagian warisan 100 m2 (pembagian terakhir) tidak akanmeminta/menggugat lagi terhadap sisa tanah yang belum terbagi kepada ahli waris yang15 yang Dan Pembuktian Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia lainnya pada saat itu, dimana Para Turut Tergugat dan Tergugat II belum pernahmenerima tanah warisan selain dari pemberian hibah semasa pewaris masih hidup.Bahwa sebelum Perkara Nomor 2266/Pdt,G/2015 (gugatan pembagian waris)dicabut oleh Para Penggugat, berbagai upaya mediasi telah dilakukan oleh ParaTergugat dan Turut Tergugat, dengan memanggil secara kekeluargaan Para Penggugatagar perkara ini diselesaikan secara musyawarah di rumah Tergugat I, namun ParaPenggugat tetap pada pendiriannya untuk menuntuk hak warisnya dan tetap minta Hibahdan jual beli yang direkayasa oleh Penggugat I (Effendi bin Lias) yang saat itu masihaktif sebagai polisi, dibuktikan dengan dipertemukannya antara Penggugat I dan TegugatI, dimana Tergugat I dalam surat pernyataan dibawah tangan yang direkayasa olehPenggugat I mengenai Hibah dan Jual beli disangkal dan dibantah oleh Tergugat I,bahwa dimana pada saat itu Penggugat I hanya memberikan kertas yang berisipernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat I dan ketas segel kosong yang dititipkankepada Tergugat untuk Pewaris ditandatangani agar surat pernyataan dipindahkankertas segel namun pewaris Almarhum H. Saang marah dan tidak menandatangani suratpernyataan tersebut, karena pada dasarnya pernyataan Hibah tidak pernah diberikandan tidak pernah ditandatangani oleh pewaris dan jual belipun tidak pernah ada antaraPenggugat I dan Pewaris (Almarhum H. Saang).Bahwa sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut Tergugat I menanyakankepada Penggugat I kapan terjadinya jual beli antara Pewaris dan Penggugat I, danpemberian Hibah ke Para Ahli Waris Pengganti Seben Narsiah binti H. Saang tidakpernah ada saat, karena surat pernyataan tersebut hanyalah rekayasa dari Penggugat I.Bahwa kejadian tersebut diuraikan dan dijelaskan oleh Tergugat I dihadapan ParaPenggugat, bahwa apa yang dibuat oleh Penggugat I saat itu adalah surat pernyataanrekayasa dari Penggugat I baik pewaris Almarhum H. Saang maupun Tergugat I tidakpernah melihat apalagi menyaksikan Jual beli antara Penggugat I dan Pewaris(Almarhum H. Saang).Bahwa dengan kejadian tersebut Para Penggugat bukannya datangbermusyawah namun Para Penggugat, malah berantem memaki Para Tergugat yangmenjelaskan kejadian yang sebenarnya yang dilakukan oleh ayahnya (Penggugat I),karena Para Penggugat tidak pernah mengerti dan mengetahui kejadian yangsebenarnya, semua hanya merupakan cerita rekayasa dari Penggugat kepada anak-anaknya untuk menuntut harta warisan yang bukan haknya;16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Bahwa musyawarah keluarga sering dilakukan dirumah kediaman Tergugat Ibahkan Para Turut Tergugat sampai mengalah akan memberikan sebagian haknyakepada Para Penggugat dan selebihnya akan dirembukkan kepada Para Tergugat,namun Para Penggugat tetap tidak menerima dan bahkan cenderung berbuat arogan,memaki Para Tergugat dengan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan sebagai seorangkeponakan kepada Para Tergugat;Bahwa pada hakekatnya Para Penggugat tetap menuntut pembagian hak waristerhadap sisa tanah yang belum terbagi, dengan tetap mempertahankan Hibah dan jualbeli yang direkayasa oleh Penggugat I;Bahwa jika Para Ahli Pengganti Seben Narsiah binti H. Saang tetapmempertahankan sisa tanah seluas 616 m2, maka Para Tergugat tetap pada dalil-dalilnya bahwa hak mutlak yang dihibahkan ke Para Penggugat hanya 300 m2, danselebihnya adalah pembagian sisa tanah waris yang telah diterima oleh Para Penggugatsejak tahun 2008, yang diberikan oleh Para Tergugat terbukti dalam pembagian hakbersama;Bahwa jika Para Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya makaPara Penggugat telah melanggar pembagian waris sebagai ahli waris pengganti danmelanggar ketentuan pembagian waris bagi ahli waris pengganti. Sesuai dengan Pasal185 Kompilasi hukum Islam (KHI) ayat (2) Bagian Ahli Waris Pengganti tidak bolehmelebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;Bahwa oleh karena Almarhumah Seben Narsiah binti H. Saang adalah anakperempuan dari Pewaris sederajat dengan Tergugat II yaitu Ratna binti H. Saang dalamhal kedudukannya sebagai anak perempuan dari Pewaris, maka secara hukum bagiandari Ahli Waris Pengganti Almarhum Seben Narsiah binti H. Saang tidak boleh melebihidengan bagian waris dari Tergugat II, yaitu Ratna binti H. Saang, yang akan diuraikanoleh Para Tergugat pada bagian dalam pokok Perkara.DALAM EKSEPSI Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat III) dan Para Turut Tergugat (TurutTergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat IV) menyampaikan keberatan atas gugatanPara Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat X) dengan alasan sebagaiberikut :17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libell).1.Gugatan Para Penggugat, kabur (obscuur libell).1.1. Yang Pertama pada halaman 1 s/d 2 dijelaskan bahwa Para Penggugat(Penggugat 1 sampai dengan Penggugat X) Para Tergugat (Tergugat 1sampai dengan Tergugat III) dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat Isampai dengan Turut Tergugat IV) adalah Para ahli waris dan ahli warisPengganti dari H. Saang bin Simun dan Hj. Saijah binti H. Kodir. Kontradiktifdengan Posita gugatan Para Penggugat pada halaman 3 yang menjelaskanbahwa Penggugat II sampai dengan Penggugat X adalah anak-anak dariAlmarhum Seben Narsiah binti H. Saang dan merupakan Ahli Waris Penggantidari Seben Narsiah binti H. Saang sedangan Turut Tergugat II sampai denganTurut Tergugat IV adalah ahli waris Pengganti dari almarhum Muksin bin H.Saang.Bahwa pernyataan ini kontradiktif dengan Posita Para Penggugat di satu sisiPara Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat bukanlah ahli warisPengganti dari H. Saang bin Simun dan Hj. Saijah binti Kodir, karena secarajelas dalam kedudukan hukum Para Pihak telah dijelaskan dalam Posita ParaPenggugat pada halaman 3 dan 4 serta dalam silsilah ahli waris bahwa ParaPenggugat adalah Ahli Waris Pengganti dari almarhum Seben Narsiah binti H.Saang. Para Tergugat adalah anak-anak dari H. Saang dan Hj. Saijah danmerupakan ahli waris bukan ahli waris Pengganti dari H. Saang dan Hj. Saijahserta Para Turut Tergugat adalah Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Muksinbin H. Saang.1.2.Yang Kedua adalah antara posita pada halaman 3 tidak sejalan denganpetitum Para Penggugat pada halaman 9 Poin 2, dimana Posita padahalaman 5, bahwa anak laki-laki Pewaris yang bernama almarhum Muksin binH. Saang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris sebagaimanadibuktikan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/334-Tapem/2015meninggalkan Ahli Waris Pengganti yaitu Para Turut Tergugat I (istri) dananak-anaknya yaitu Turut Tergugati I sampai dengan Turut Tergugat IV. Sesuaidengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 (1) ahli waris yang meninggallebih dahulu, daripada si Pewaris maka dapat digantikan oleh, kecuali merekayang tersebut dalam pasal 173 KHI.18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia b halaman 9, Karena seseorang disebut ahli waris jika ia hidupdan ada ketika si pewaris meninggal, karena ahli waris itu artinya orang yang menerimawarisan, Maka seharusnya dalam Petitum Para Penggugat kedudukan Almarhum Muksin binH. Saang digantikan oleh Para Ahli Waris Penggantinya yaitu (Turut Tergugat II s/d TurutTergugat IV) serta Almarhum Seben Narsiah binti H. Saang digantikan oleh Para AhliWaris Penggantinya yaitu Penggugat II s/d Penggugat X.Bahwa Para Penggugat telah menjelaskan dalam posita pada halaman 3 poin 5 danbahwa almarhum Muksin bin H. Saang dan almarhum Seben Narsiah binti H. Saangmeninggal lebih dahulu dengan Para Pewaris yaitu (H. Saang bin Simun dan Hj. Saijahbinti H. Kodir) sehingga almarhum Muksin bin H. Saang dan almarhum Seben Narsiahbinti H. Saang bukanlah merupakan ahli waris karena (orang yang mewariskan harta)sudah meninggal, sementara al-waris (orang yang mewarisi) masih dalam keadaanhidup. Oleh karena almarhum Muksin bin H. Saang dan almarhum Seben Narsiah bintiH. Saang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada si Pewaris maka Petitum ParaPenggugat salah jika tetap mencantumkan almarhum Muksin bin H. Saang danalmarhum Seben Narsiah binti H. Saang sebagai ahli waris, sesuai dengan Posita padapoin 5 dan 6 seharusnya Almarhum H. Saang bin Simun meninggalkan ahli yaitu ParaAhli Waris Pengganti dari Almarhum Muksin bin H. Saang dan Para Ahli Waris Penggantidari Almarhum Seben Narsiah binti H. Saang;Bahwa Petitum para Penggugat Pada Poin 2 halaman 9 dalam Pokok perkara yang bahwa Para Pewaris meninggalkan ahli waris Muksin bin H. Saang danSeben Narsiah binti H. Saang benar-benar aneh dan membingunkan sementara Positapada poin 5 dan 6 halaman 3 menjelaskan bahwa almahum Muksin dan almarhumSeben Narsiah binti H. Saang meninggal dunia terlebih dahulu dengan Pewaris....apamaksudnya? Bagaimana bisa jadi ahli waris kalau Muksin dan Seben Narsiah sudahmeninggal lebih dahulu dengan si pewaris almarhum H. Saang dan H. Saijah,bagaimana mungkin mereka bisa disebut sebagai ahli waris dalam Petitum ParaPenggugat pada poin 2 mendalilkan agaimana mungkin Muksin dan Seben Narsiah menjadi ahli waris dari H.Saang, karena mereka sendiri duluan meninggal dari si Pewaris Almarhum H. Saangdan H. Saijah, Sehingga dalil-dalil Posita pada poin 5 dan 6 halaman 3 Para Penggugatkontradiktif dengan Petitum Poin 2 halaman 9, maka Petitum tidak mendukung posita,dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur.19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban, Para Tergugat menegaskan bahwasemua yang Para Tergugat kemukakan dalam eksepsi, tetap dipertahankandan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalampokok perkara ini.2.Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecualiyang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas.Kedudukan Hukum Para Pihak1.Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin halaman 2 (dua) yangmendalilkan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalahahli waris dan ahli waris Pengganti dari H. Saang bin H. Saimun dan Hj.Saijah binti H. Kodir.Bahwa hal yang sebenarnya adalah Para Penggugat adalah Para Ahli WarisPengganti dari Seben Narsiah binti H. Saang, Para Turut Tergugat adalah ahliwaris pengganti dari almarhum Muksin bin H. Saang.2.Bahwa benar kedudukan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para TurutTergugat adalah ahli waris dari almarhum H. Saang bin H. Simun, sepertiyang diuraikan oleh Para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 sesuaidalam silsilah Keluarga H. Saang bin H. Simun x Hj. Saijah binti H.Kodir. 3.Bahwa benar Para pihak belum pernah mengajukan Penetapan Ahli Waris(PAW) ke Pengadilan manapun, namun sebelum para Pewaris meninggaldunia, para ahli waris telah mendapatkan hibah masing- masing dan sebagianlainnya telah diwasiatkan dan sebagian yang lain tanah dan bangunantersebut telah menjadi hak milik Tergugat l dan Tergugat lll.TENTANG TIRKAH 1.Bahwa harta peninggalan Pewaris yang sisanya belum terbagi kepada ParaAhliwarisnya adalah yang saat ini digugat oleh Para Penggugat adalah bagiandari ahli waris :20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia a.Para Ahli waris Pengganti Almarhum Muksin bin H.Saang (Turut Tergugatl l sampai dengan Turut Tergugat lV).b.Tergugat lc.Tergugat II.d.Tergugat lllBahwa adapun Para Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Seben Narsiah binti H,Saang (Penggugat II s/d Penggugat X) Hibah yang diberikan oleh Pewaris semasahidupnya seluas 300 m2 dan telah dibagikan berdasarkan Pembagian Hak Bersamayang ditandatangani Para Tergugat seluas 613 m2, sehingga total nilai hartawarisan yang telah diterima oleh Para Penggugat seluas 913 m2.Adapun harta peninggalan Pewaris akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut:Berdasarkan Hasil Pengukuran BPN Kota Tangerang:a.Bahwa untuk Girik C. 691 No. Persil 22 S.II luas tanah 2.340 m2 (obyek sengketaatas nama H. Saang bin H. S imun bahwa luas secara fisik berdasarkanpengukuran dari BPN Kota Tangerang seluas 3.217 m dengan batas-batassebagai berikut:-Sebelah Barat: berbatasan dengan kontrakan dan tanah dengan girik C.720persil 25 D lll.-Sebelah Utara: berbatasan dengan dengan tanah Girik C 711 Persil 23 D.-Sebelah Timur : berbatasan dengan tembok Perumahan Graha KarangTengah.-Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah H. Saang dengan Girik C. 720Persil 25 D.III.Bahwa berdasarkan Ploting BPN luas keseluruhan girik C. 691 No. Persil 22 S.IIseluas 3.217 m2, dimana sebagian luas tanahnya telah terbagi kepada :1.Bahwa dihibahkan ke Ahli waris Pengganti Almarhum Muksin bin H. Saangseluas 500 m2, namun yang dikuasai oleh Para Turut Tergugat seluas 631m2, sehingga kelebihan tanah yang dikuasai oleh Para Turut Tergugat dimasukaan sebagai budel waris.2.Bahwa tanah seluas 1.000 m2 digadai pewaris semasa hidupnya untuk biayahidup dan pengobatan Pewaris, dan ditebus oleh Tergugat I dan Tergugat IIIkepada pihak Penerima gadai, yang sebelum meninggalnya Pewarisdikonpensasikan dengan uang gadai mejadi hak milik Tergugat I dan21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Tergugat III, yang telah dijual ke Dodoy seluas 466 m2 (Floting BPN danseluas 206 m2 dan ke saudara Teguh seluas 130 m2).Sehingga sisa tanah untuk girik, C. 691 No. Persil 22 SII seluas 1.717 m2.Bahwa Para penggugat keliru menghitung luas tanah sisa untuk C. 691 No.Persil 22 S n seluas 1928 m2 hal yang sebenarnya sisa seluas 1717 m2,yang saat ini dikelolah oleh Tergugat I untuk Kolam Pemancingan.3.Bahwa untuk girik C. 711 No. Persil 23 D II berdasarkan girik seluas 1.660m2 (obyek sengketa II), luas tanah berdasarkan Pengukuran fisik BPN seluas1764 m2. Dengan batas-batas sebagai berikut:-Sebelah Barat: berbatasan dengan Saluran air.-Sebelah Utara: berbatasan dengan Rumah Kudin dan RumahKusen.-Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Kusen dan Rumah Yanto.-Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rumah Muherdi dan KontrakanTergugat II.Dimana sebahagian tanah tersebut telah dihibahkan kepada:-Tergugat II (Ratna binti H. Saang) seluas 300 m2, dan luas tanah saat inidikuasai oleh Tergugat II seluas 503 m2 (Floting BPN), sehingga sisa kelebihantanah yang dikuasai oleh Tergugat II seluas 203 m2 yang dihitung sebagaibudel waris.-Para Penggugat seluas 300 m2, sedangkan luas tanah yang dikuasai oleh ParaPenggugat seluas 916 m2 (Floting BPN), sehingga sisa kelebihan tanah yangdikuasai oleh Para Penggugat seluas 616 m2 yang dihitung sebagai budelwaris.-Sebagian tanah tersebut diambil jalan umum seluas 30 m2 dan saluran airseluas 30 m2.Sehingga sisa tanah untuk girik, C. 711 No. Persil 23 D.ll seluas 1.104 M2.4.Bahwa untuk girik C. 720 No. Persil 25 D III luas tanah 3.700 m2 (obyeksengketa 3) yang luas secara fisik berdasarkan pengukuran BPN seluas 5107m2dengan batas-batas sebagai berikut :-Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air-Sebelah Utara berbatasan dengan girik C. 711 23.D.ll.22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Sebelah Timur berbatasan dengan tembok tanah girik C.691 Persil S.ll.-Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Rustam dan tanah PLN( Sutet ).Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menghibahkan sebagian hartanya kepadapara ahli warisnya :1.Untuk ahli waris Mukri bin H. Saang (anak laki - laki dari Pewaris) seluas 1000m2.2.Untuk ahli waris muslich (anak laki - laki dari Pewaris) seluas 1000 m2.3.Dan untuk 10 unit kontrakan yang dibangun diatas tanah seluas 536 m2 dantanah kosong seluas 1000 m2 (girik C 691 Nomor Persil 22 S ll) telah digadaiPewaris pada Tahun 1997 senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh jutarupiah) untuk biaya hidup, perawatan dan pengobatan Pewaris yang pada saatitu kondisi kesehatannya mulai memburuk.Bahwa pada tahun 2001 kontrakan dan tanah kosong seluas 1.000 m2tersebut ditebus oleh Tergugat I dan Tergugat II yang masa itu dicicil dari tahun2001 s/d tahun 2003, dimana kondisi kesehatan Pewaris sudah mulaimemburuk, dan tidak mempunyai dana untuk menebus tanah dankontrakannya ke pihak penerima gadai.Bahwa sejak ditebusnya surat-surat tanah oleh Tergugat I dan Tergugat IIIKontrakan dan tanah Kosong tersebut diberikan oleh Pewaris kepada TergugatI dan Tergugat III, karena menurut Pewaris tanah tersebut sebaiknya ditebussurat- suratnya daripada dikemudian hari menjadi hak milik orang lain, karenaketidak mampuan Pewaris untuk menebus surat tanah yang telah digadainya.Bahwa atas penguasaan kontrakan dan tanah Kosong seluas 1.000 m2,sejak tahun 2003 sebagai konpensasi penebusan surat tanah-tanah olehTergugat I dan Tergugat III, sebelum pewaris meninggal dunia telah mutlakmenjadi hak milik Tergugat I dan Tergugat III.4.Tanah seluas 250 m2 di wasiatkan oleh Pewaris secara lisan bagi anak-anakpewaris yang masih hidup untuk menunaikan ibadah Haji ke tanah SuciMekah.5.Diwakafkan untuk Kuburan Keluarga seluas 342 m2.6.Dipakai untuk jalan umum 422 m2. 511 m2Sehingga sisa tanah yang belum terbagi seluas 1.557 m2.23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Muhasim dari ketiga Girik (C.720 No. Persil 25 D III, C.711 No. Persil 23 D.II dan C. 691 No. Persil 22 S.II) yang disengketakan olehPara Penggugat seluas 10.088 m2 termasuk hibah yang telah diterima olehpara ahli waris, luas tanah yang diambil jalan dan saluran air.8.Bahwa semasa hidup Pewaris sebagian dari luas tanah yang telah diuraikandi atas dihibahkan kepada Para Ahli Waris dan sebagian yang lain telahdigadaikan kepada pihak- pihak lain:24 Tergugat I dan Tergugat III. Dan Para Tergugat (Tergugat I danTergugat III) sepakat membagikan kontrakannya :-Tergugat I, diberikan 1 (satu) Unit Kontrakan (sudah diterima).-Para ahli waris Almarhum Muksin diberikan 1 (satu) unit Kontrakan (sudahditerima).-Para ahli waris Pengganti Almarhum Seben Narsiah 1 (satu) unit kontrakan(namun tidak mau menerima) dengan alasan akan tetap menuntut hakbagian warisannya.Bahwa berdasarkan Pengukuran BPN KotaTangerang total keseluruhantanah Bahwa terhadap tanah-tanah yang dijual oleh Para Tergugat (Tergugat I danTergugat III) adalah tanah hak milik Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat III),dan sebagian diperuntukan untuk membayar seluruh pajak-pajak tanah,sehingga terhadap tanah yang telah dijual oleh Para Tergugat, tidak perlumendapatkan persetujuan dari Para Penggugat.Bahwa untuk bangunan rumah Kontrakan yang dibangun diatas tanah seluas536 m2 adalah merupakan hak milik Tergugat I dan Tergugat III, karenabangunan Kontrakan tersebut adalah bagian yang telah digadai oleh Pewaris kepihak lain dan ditebus gadai/dibeli kembali oleh Pihak Tergugat I dan TergugatIII, sehingga Bangunan Kontarakan 10 pintu dan tanah seluas 1.000 m2 untukgirik C. 691 No. Persil 22 S II adalah tanah dan bangunan Kontrakan milikTergugat I dan Tergugat II.7.Bahwa rumah Kontrakan 10 (sepuluh) unit diatas tanah seluas 536 m2 adalahhak milik almarhum H. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 8.1.Tanah dihibahkan ke Tergugat I seluas 1000 m2.8.2.Tanah dihibahkan kepada Tergugat II seluas 300 m2.8.3.Tanah Dihibahkan kepada Tergugat III seluas 1000 m2.8.4.Tanah dihibahkan kepada Para ahli waris Pengganti Almarhum Muksinseluas 500 m2.8.5.Tanah diberikan seluas 250 m kepada anak kandung Pewaris yaituTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk dijual dan dipakai untukmenunaikan ibadah haji, sepeninggalnya.8.6.Tanah dihibahkan kepada Ahli waris Pengganti Seben Narsiah seluas 300m2, dan tidak benar jika Hibah ke Ahli Pengganti Seben Narsiah seluas600 m2, sehingga luas tanah siasa yang dikuasai oleh Para Penggugat616 m2 yang dimasukkan dalam budel waris.Bahwa bagian Hibah ahli pengganti Seben Narsiah sama dengan Hibahbagian Tergugat II.8.7.Bahwa semasa hidup Pewaris tidak pernah memperjual belikan tanahseluas 200 m2 hak miliknya ke Penggugat I.Bahwa Jual beli tersebut hanyalah rekayasa dari Tergugat I, karena antaraPewaris dan Penggugat I tidak pernah ada transaksi jual beli, hal ini telahdibuktikan kebenarannya oleh ParaTergugat bahwa jual beli pernyataan diataskertas hanyalah rekayasa Penggugat hal mana Tergugat I dijadikan saksi yang25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia tidak pernah terjadi dan Pewarispun tidak pernah merasa jual beli apalagimengakui dan menerima uang dari Penggugat I, hal itu dapat dibuktikanberdasarkan surat rekayasa dari Penggugat tentang jual beli fiktif yang tidakpernah ada selama pewaris masih hidup.Bahwa hal ini terbukti sebelum pencabutan gugatan yang pertama ParaPenggugat, antara Para Penggugat bertemu secara musyawarah dengan ParaTergugat, dan Penggugat I hadir dalam pertemuan tersebut untuk membahassurat pernyataan Jual beli dan Hibah yang dibuat oleh Penggugat I, dan dalampertemuan tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan adanya jual belidengan Pewaris dan Hibah, sesuai Surat Pernyataan :Bahwa Kesaksian Penggugat I:Bahwa Jual beli tanah seluas 200 m2 tersebut dengan Pewaris, atas dasar jasaPenggugat I mengeluarkan Pewaris dari penjara, namun dibantah oleh saksidalam Surat Pernyataan Tergugat I dan Tergugat III, bahwa orang tuanya keluardari tahanan polisi karena Pewaris memang tidak terbukti melakukanpembunuhan sesuai dengan yang dituduhkan, karena pelaku yang sebenarnyaditangkap dan telah mengakui perbuatannya, dan Pewaris dibebaskan ataspengakuan pelaku pembunuhan yang sebenarnya.Bahkan pewaris sangat dendam kepada Penggugat I, karena sebagai seorangmenantu yang pada saat sebagai anggota polisi tidak dapat membantu pewarisbahkan mencegah terjadinya penganiayaan oleh Para Penyidik Polisi saat ituyang menyebabkan gigi Pewaris rontok.Bahkan alasan Penggugat I pada saat pertemuan keluarga yang dihadiri olehsebagian Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, dan Para Tergugatmengungkap bahwa selama ini Surat Pernyataan tersebut adalah rekayasa dariPenggugat I, yang diyakini oleh Para Penggugat (anak-anak Penggugat I) benaradanya hanya berdasarkan dari cerita Penggugat I.Bahwa terhadap keterangan dari Penggugat I tersebut, Para Tergugat dapatmembuktikan bahwa Surat Pernyataan jual beli dan Hibah tersebut adalahrekayasa dari Penggugat I.26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 9.Bahwa selama ini para Tergugat I dan Tergugat III yang merawat Para Pewarisselama hidupnya, dan jika Para Tergugat tidak ikut konstribusi dalammembiayai hidup Para pewaris maka semua harta warisan Pewaris saat ituakan dijual ke pihak-pihak lain, karena Pewaris sudah tidak sanggupmenggarap, sebagian harta warisannya yang berupa tanah sawah.Bahwa Tergugat I dan Tergugat III tetap mempertahankan harta-harta warisanmilik Pewaris, dan mencegah Pewaris untuk menjual semua hartanya,sehingga apa yang ada sekarang tetap masih dapat dibagikan kepada para ahliwaris yang belum pernah mendapatkan hak warisnya.Bahwa terhadap tanah yang dijual oleh Tergugat I dan Tergugat III adalahsudah menjadi hak milik Para Tergugat, sehingga hasil penjualanpun yangdiberikan kepada Para Penggugat tidak sama dengan pembagian waris yangsemestinya.Bahwa adapun sisa tanah warisan Pewaris yang masuk sebagai sebagai budelwaris yang masih belum terbagi kepada para ahli warisnnya yaitu :Bahwa untuk total tanah warisan seluas 10.088 m2 telah terbagi dan sebagiansudah menjadi hak milik Tergugat I dan Tergugat III dengan uraian sebagaiberikut :Hibah dan wasiat yang diberikan oleh Pewaris semasa hidupnnya:9.1.Untuk ahli Waris mukri bin H. Saang/Tergugat I (anak-laki-laki dari Pewaris)diberikan seluas 1.000 m2.9.2.Untuk ahli waris Ratna binti H. Saang /Trgugat II (anak Perempun dariPewaris) diberikan seluas 300 m2.9.3.Untuk ahli waris Muslich/Tergugat III (anak laki-laki dari Pewaris) seluas 1.000m2.9.4.Untuk ahli waris Pengganti Almarhum Muksin bin H. Saang (Turut Tergugat Is/d Turut tergugat IV) diberikan tanah seluas 500 m2.9.5.Untuk ahli waris Pengganti Seben Narsiah binti H. Saang (Para Penggugat)diberikan tanah seluas 300 m2.Wasiat;9.6.Di Wasiatkan oleh Pewaris sebelum meninggalnnya secara lisan bagi anak-27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia anak pewaris yang masih hidup seluas 250 m untuk menunaikan ibadah Hajike tanah Suci Mekah, dan telah dijual oleh Para Tergugat ke Sawiyah seluas150 m2 untuk pendaftaran (DP) menunaikan ibadah haji.Wakaf:9.7.Diwakafkan untuk Kuburan Keluarga seluas 342 m2.Untuk Fasilitas Umum (jalan)9.8.Dipakai untuk jalan umum 511 m2 .Tebusan Gadai/Jual gadaiBahwa terhadap dalil para Penggugat sangatlah keliru jika apa yang telah menjadihak milik masih tetap dibagi sebagai warisan karena tanah-tanah tersebut adalah tanahyang telah dibeli oleh Para Tergugat dengan konstribusi menebus gadai tanah pewarisatas persetujuan pewaris semasa hidupnya.9.9.Tanah seluas 1.000 m2 dan bangunan Kontrakan yang dibangun diatas tanahseluas 536 m29.10.Tanah seluas 312 m2 dijual ke Dodoy.9.11.Tanah dijual ke Teguh seluas 130 m2 .9.12.Tanah di Jual ke Rustam seluas 243 m2.9.13.Tanah seluas ke saudara Ian seluas 113 m2.Adalah merupakan bagian hak milik Tergugat I dan Tergugat III.Sehingga Total tanahhak milik Tergugat I dan Tergugat III seluas 1.536m2 + bangunan Kontrakan 10 Unit.Sehingga total budel warisan yang belum terbagi seluas dari Luas Keseluruhantanah Pewaris seluas 10.088- (Total Hibah 3100 m2 + Wasiat 250 m2 + Wakaf 342 m2+ 1.536 m2 (Tanah Kosong + tanah Kontrakan) + Tanah yang digunakan untuk jalanumum dan saluran air) = 4.349 m2, sehingga para Penggugat berhak mendapak hakwarisnya seluas 543 m2, yang jauh hari tahun dan bulan telah diberikan masingdibagikan oleh Para Tergugat terbukti dalam pembagian hak bersama yang telahmasing-masing dimiliki oleh Penggugat II sampai dengan Penggugat X.Bahwa oleh Karena Para Penggugat telah menguasai tanah waris seluas 916 m2 -300 m2 (Hibah) = 616 m2, maka Para Penggugat sudah melebihi hak warisnya.Yangmestinya hanya menerima tanah sisa pembagian waris 543 m2, sehingga total yang28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia seharusnya dikuasai oleh Para penggugat hanya 843 m2, namun kenyataannya telahdibagikan seluas 916 m , dan diberikan 1 (satu) unit kontrakan.Bahwa jika Para Penggugat tetap menuntut pembagian sisa tanah warisan tersebutmaka sebagai ahli waris Pengganti sesuai dengan Pasal 185 KHI (bagian ahli warisPengganti tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat dengan yang diganti).10.Bahwa terhadap dalil Para Penggugat sangatah keliru jika apa yang telah menjadihak milik masih tetap dibagi sebagai warisan karena tanah-tanah tersebut adalahtanah yang telah dibeli oleh Para Tergugat dengan konstribusi menebus gadai tanahpewaris atas persetujuan pewaris semasa hidupnya.11.Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 14 dan 15, adalah bahagian hakmilik Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat III), karena bangunan dan rumahkontrakan adalah bagian tanah dan bangunan yang digadai oleh Pewaris danditebus oleh Para Tergugat atas persetujuan dari Pewaris untuk dilimpahkan menjadihak milik Para Tergugat, karena kondisi si Pewaris sudah tidak sanggupmengembalikan uang gadaian tanah dan bangunan, tersebut daripada beralih kepihak-pihak lain maka Para Tergugatlah (Tergugat I dan Tergugat III) dibebankanuntuk melunasi semuanya dan diberikan sebagai hak milik.12.Bahwa oleh karenanya Para Penggugat tidak ada alasan secara hukum untukmenggugat obyek tanah kosong seluas 1.000 m2, yang telah dijual oleh ParaTergugat ke pihak-pihak lain yang sejak dulu telah diakui oleh Para Penggugat dantidak pernah dipermasalahkan, dan bangunan kontrakan yang dibangun di atastanah seluas 536 m2.13.Bahwa dan oleh karenannya Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat III) telahmemberikan kebijakan kepada Para Penggugat untuk 1 (satu) unit kontrakan namunPara Penggugat menolaknya dengan alasan tetap mempertahankan hak bagianwarisnya.14.Bahwa terhadap Tergugat II dan Para Turut Tergugat telah menerima masing-masing1 unit Kontrakan dari Pihak Tergugat I dan Tergugat III.15.Bahwa Untuk itu gugatan Para Penggungat untuk hak milik Tergugat I dan TergugatIII yaitu bangunan 10 (sepuluh) unit kontrakan dan tanah seluas 1.000 m2 tidakberdasar, karena tanah dan bangunan tersebut adalah hak milik Para Tergugat(Tergugat I dan Tergugat III).16.Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat pada Poin 16 adalah dalil rekayasa jual29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia beli dan hibah yang tidak pernah ditandatangani oleh Pewaris semasa hidupnya,saksi saat itu Tergugat I hanya dititipkan kertas dan Surat Pernyataan yangdirekayasa oleh Penggugat I untuk diberikan kepada Pewaris untuk ditandatanganidan dirubah ke kertas segel namun Pewaris semasa hidup sampai meninggalnyatidak mau menandatangani kertas segel yang disodorkan oleh Penggugat I, karenabagian Hibah yang telah diberikan pewaris hanya 300 m2 sama dengan bagianTergugat II, adapun luas yang dikuasai saat ini adalah rekayasa dari Penggugat Iyang membuat Surat pernyataan jual beli tanpa adanya jual beli pada saat itu. Bahwa sejak Pewaris masih hidup sampai meninggal Pewaris tidak pernahmengakui hibah dan jual beli, yang telah direkayasa oleh Penggugat I, yang manatertera dalam surat pernyataan hibah tanggal 3 September 1982, namunkenyataannya surat rekayasa tersebut disodorkan oleh Penggugat 1 pada tahun1992 dengan menyuruh Tergugat I untuk mengganti ke kertas segel namun setelahdiberitahukan kepada Pewaris Almarhum H. Saang tidak mau mendatangani kertassegel tersebut dan menganggap Surat pernyataan tersebut adalah rekayasa dariPenggugat I dan Pewaris almarhum H. Saang meyatakan tidak pernah melakukanJual beli dan tidak memberikan Hibah apalagi menandatangani Surat pernyataantersebut.Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat I,bahwa Pewaris tidak akan menanda tangani surat segel yang disodorkan olehPenggugat ke Pewaris melalui Tergugat I, sehingga surat itu tidak sah karena tidakpernah ditanda tangani oleh Pewaris, dan Tergugat I sebagai saksi merasa kecewadengan perbuatan Penggugat I, yang menjadikan Tergugat I sebagai saksi dalamsurat pernyataan yang nyata-nyatanya jual beli dan pemberian Hibah tidak pernahdilakukan dan diberikan oleh Para pewaris semasa hidupnya.Bahwa segala isi surat pernyataan tersebut adalah rekayasa dari Penggugat I.17.Bahwa dalil- dalil Para Penggugat Pada Poin 17 adalah tidak benar, karenaalmarrhum Seben Narsiah tidak pernah mengurus Para Pewaris, bahkan semasahidupnya Para Pewaris banyak yang direpotkan oleh Almarhum Seben Narsiah yangmemiliki anak-anak yang saat itu masih kecil-kecil (Para Penggugat) yang beijumlah9 (sembilan) orang dan justru Para Pewaris sah yang banyak membantu mengurusanak-anak almahum Seben Narsiah.18.Bahwa sepeninggalnya almarhum Seben Narsiah, Penggugat I malah menikah30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia dengan perempuan lain serta anak-anaknya kebanyakan diurus oleh Pewaris dankeluarganya.Bahwa terhadap akta hibah tanggal 2 Februari 2009 adalah tidak sah karenaPenggugat I tidak berhak memberikan Hibah kepada Penggugat II s/d Penggugat X,karena tanah tersebut bukan hak miliknya Penggugat I, bagaimana mungkinPenggugat I memberikan tanah tersebut sebagai Hibah ke anak-anaknya(Penggugat II sampai dengan Penggugat X) sedangkan jual beli antara Pewarisalmarhum H. Saang dan Penggugat I tidak pernah, dan syarat hibah adalah barangyang dihibahkan harus milik pemberi Hibah sendiri, bukan merupakan harta warisanyang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa,sehingga terhadap dalil Para Penggugat adalah pada poin 18 adalah tidak sahsecara hukum jika Penggugat I menghibahkan tanah warisan milik pewaris yangbukan hak miliknya kepada Para Penggugat (Penggugat II sampai denganPenggugat X) sehingga akta Hibah tertanggal 2 Februari 2009, cacat hukum karenabarang yang di Hibahkan adalah bukan hak milik pemberi hibah (Penggugat I),sehingga akta Hibah tersebut yang digunakan sebagai bukti Para Penggugat (BuktiP-20) adalah batal demi hukum, karena syarat utama Hibah adalah barang yangdihibahkan harus milik pemberi hibah.Bahwa oleh karena Penggugat I tidak pernah ada transaksi jual beli tana h seluas200 m2 kepada Pewaris almarhum H. Saang, maka Penggugat I tidak memiliki hakmemberikan Hibah berupa tanah seluas 200 m2 yang merupakan hak milik orang lain(Almarhum H. Saang).19.Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 19 sangat keliru dan tidakmemahami alas hak kepemilikan tanah PBB atau surat keterangan Pajak bukanlahbukti kepemikan, orang yang mengontrak tanahpun bisa membuat PBB atasnamanya, oleh sebab itu sangatlah keliru jika Para Penggugat mendalilkan PBBsudah terdaftar atas nama Penggugat I (Efendi bin Lias), adalah merupakan salahbukti hak kepemilikan Penggugat I untuk menguasai tanah Pewaris.20.Bahwa terhadap dalil dalil Para Penggugat pada poin 20, bahwa sejak tahun 1994Para Penggugat membangun rumah tinggal adalah benar, Pewaris tidak pernahmempersoalkan karena secara tegas Pewaris telah memberikan Hibah kepada ParaPenggugat hanya 300 m2 seperti bahagian Tergugat II, dan adapun penguasaanlahan yang ditempati oleh Para Penggugat, Pewaris tidak pernah mempersoalkan,karena Para Turut Tergugat, dan Para Tergugatpun mememakai, memanfaatkan31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia tanah Pewaris, namun mereka tetap mengakui bahwa tanah yang dihibahkan adalahtanah yang telah di hibahkan sesuai dalam uraian diatas pada Poin 10.1 sampaidengan poin 10.5.21.Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Poin 21 adalah tidak benar karena sejaktahun 2008 Para penggugat telah menerima hak warisnya seluas 616 m2 terhadapsisa tanah pewaris yang belum terbagi pada saat itu bahwa pembagian hak bersamadapat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat uraikan :21.1.Adalah Akta Pembagian hak bersama atas Nomor 546/2008 tanah seluas90 m2 yang diberikan oleh para Tergugat ke Penggugat, ke Penggugat II(Emawati) pada tanggal 19 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh ParaTergugat di depan PPAT Kecamatan Karang Tengah, yang berkantor di JalanSunan Giri No. 20.21.2.Adalah akta Pembagian hak bersama atas Nomor 595/2008 tanah seluas100 m2 yang diberikan oleh para Tergugat ke Penggugat, ke Penggugat III(Endi Supandi bin Effendi) pada tanggal 5 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Para Tergugat di depan PPAT Kecamatan Karang Tengah, yangberkantor di Jalan Sunan Giri No. 20.21.3.Adalah Akta Pembagian hak bersama atas Nomor 687/2008 tanah seluas90 m2 yang diberikan oleh para Tergugat ke Penggugat, ke Penggugat V (Lilibin Effendi) pada tanggal 31 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh ParaTergugat di depan PPAT Kecamatan Karang Tengah, yang berkantor di JalanSunan Giri No. 20.21.4.Adalah Akta Pembagian hak bersama atas Nomor : 686/2008 tanah seluas90 m2 yang diberikan oleh para Tergugat ke Penggugat, ke Penggugat IV(Sunani bin Effendi) pada tanggal 31 Desember 2008 yang ditanda tanganioleh Para Tergugat di depan PPAT Kecamatan Karang Tengah, yangberkantor di Jalan Sunan Giri No. 20.21.5.Adalah Akta Pembagian Hak Bersama atas Nomor : 539/2008 tanah seluas90 m2 yang diberikan oleh para Tergugat ke Penggugat, ke Penggugat VI (EviMarlina binti Effendi) pada tanggal 2 Desember 2008 yang ditanda tanganioleh Para Tergugat di depan PPAT Kecamatan Karang Tengah, yangberkantor di Jalan Sunan Giri No. 20.32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia .21.7.Adalah akta Pembagian hak bersama atas Nomor : 579/2008 tanah seluas90 m2 yang diberikan oleh para Tergugat ke Penggugat, ke Penggugat IX(Liana Natalia binti Effendi) pada tanggal 2 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Para Tergugat di depan PPAT Kecamatan Karang Tengah, yangberkantor di Jalan Sunan Giri No. 20.Bahwa luas tanah yang sah dihibahkan kepada Para ahli waris adalah :-Untuk ahli Waris Mukri bin H. Saang/Tergugat I (Anak-laki-laki dari Pewaris)diberikan seluas 1.000 m2. -Untuk ahli waris Ratna binti H. Saang /Tergugat II (Anak Perempun dari Pewaris)diberikan seluas 300 m2.-Untuk ahli waris Muslich/Tergugat III (Anak laki-laki dari Pewaris) seluas l.000 m2.-Untuk ahli waris Pengganti Almarhum Muksin bin H. Saang (Turut Tergugat Isampai dengan Turut Tergugat IV) diberikan tanah seluas 500 m2.-Untuk Ahli Waris Pengganti Seben Narsiah binti H. Saang (Para Penggugat)diberikan tanah seluas 300 m2.-Total tanah yang telah dihibahkan oleh Pewaris adalah 3.100 m2.Bahwa sangat keliru para Penggugat mendalilkan jika tanah yang dihibahkan olehPewaris seluas 3.600 m2.Bahwa tidak jika Pewaris menjual secara sah kepadaPenggugat I seluas 200 m2.Dan untuk itu Para Tergugat dan Turut Tergugat men-soomir Para Penggugat untukmembuktikan dalill gugatannya pada Poin 21.Bahwa tanah yang dijual ke Dodoy adalah tanah Hak milik Tergugat I dan TergugatIII.Sehingga total budel warisan yang belum terbagi seluas dari Luas Keseluruhantanah Pewaris seluas 10.088 m2 (Total Hibah 3.100 m2 + Wasiat 250 m2 + Wakaf342 m2 + 1.536 m2 (Tanah Kosong + tanah Kontrakan).33 21.6.Adalah Akta Pembagian Hak Bersama atas Nomor: 539/2008 tanah seluas90 m2 yang diberikan oleh para Tergugat ke Penggugat, ke Penggugat VIII(Nurlelah binti Effendi) pada tanggal 17 Nopember 2008 yang ditanda tanganioleh Para Tergugat di depan PPAT Kecamatan Karang Tengah, yangberkantor di Jalan Sunan Giri No. 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 22.Bahwa benar permasalahan pembagian warisan antara Para Penggugat dan ParaTergugat serta Para Turut Tergugat telah dilakukan upaya musyawarah, namuntidak ada titik temunya, karena Para Penggugat tidak pernah sadar diri bahwa apayang telah diterimanya telah melampaui batak hak warisnya sehinggapermasalahan ini tidak pernah menemukan titik temunya. Karena Para Penggugattidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diterimanya sejak tahun 2008.23.Bahwa adapun terhadap Budel waris seluas 4.349 m2 telah dibagikan kepada :23.1.Para Penggugat memperoleh 543 m2, dan diberikan secara sah lewatPembagian hak bersama pada tahun 2008 dengan total luas senilai 616 m2 +300 m2, sehingga tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat seluas 916 m2,sehingga Para Penggugat seharusnya mengembalikan tanah Budel warisyang dikuasainya seluas 73 m2.23.2.Tergugat II seluas 543 m2 telah diberikan pada tanggal 4 Februari 2017,sehingga total tanah yang telah diterima oleh Tergugat II seluas 543 m2 + 300m2 (hibah) = 843 m2.23.3.Para Turut Tergugat seluas 1.086 m2 telah diberikan pada tanggal 4 Februari2017. sehingga total tanah yang telah diterima oleh Tergugat II seluas 1.086m2 + 500 m (hibah) = 1.586 m2.24.Bahwa Tergugat I. seluas 1.086 m2 telah diberikan pada tanggal 4 Februari 2017sehingga total tanah yang telah diterima pada tanggal 4 Februari 2017 olehTergugat I seluas 1.086 m2 + 1.000 m2 (hibah) = 2.086 m2.25.Bahwa Tergugat III, seluas 1.086 m2 telah diberikan pada tanggal 4 Februari 2017sehingga total tanah yang telah diterima oleh Tergugat I seluas 1.086 m2 + 1000 m2(hibah) = 2.086 m2.26.Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mengganggap bahwa apa yang dilakukanoleh Para Penggugat dengan mengajukan sengketa waris hanya untukmenghalang-halangi Para Turut Tergugat, Para Tergugat untuk menguasai hakwarisnya yang telah nyata-nyata menjadi haknya dan mestinya sejak gugatanpertama Para Penggugat dicabut telah selesai sengketa waris ini, karena masing-masing ahli waris telah mendapatkan hak warisnya.27.Bahwa dengan adanya gugatan sengketa waris ini, membuat Tergugat II tidak mau34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia menandatangani Kuasa yang telah berjalan sejak dari dahulu karena adanyakekecawaan dari Tergugat II yang menyuruh Kuasa Hukum untuk memagar hak dariTergugat II, agar Tergugat II dapat menguasai haknya yang telah ditunjukkan batas-batasnya oleh Para Tergugat, dan adanya keinginan dari Tergugat II untuk menjualhak bagiannya yang telah diterima pada tanggal 4 Februari 2017.28.Bahwa oleh karena Kuasa Hukum Para Tergugat dan turut tergugat menyampaikankepada Tergugat II bahwa sebaiknya persoalan sengketa ini diselesaikan dahuludengan Para Penggugat, lewat putusan pengadilan sebelum Turut Tergugatmembuat pagar dan batas- batas tanah, sehingga Tergugat II, tidak kecewa kepadaPara Tergugat dan kuasanya dan kembali membuat fitnah di depan Majelis Hakimkalau Para Tergugat tidak pernah mau membagi hak warisnya.29.Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Penggugat pada posita gugatannya pada poin23, tidak benar adanya, bahwa Para Penggugat menggunakan Surat Pernyataandibawah tangan tersebut yang penuh dengan rekayasa oleh Penggugat I, sehinggaTergugat I sebagai saksi dalam surat pemyatan tersebut keberatan kalau Suratpernyataan tersebut dipakai oleh Para Penggugat sebagai alas hak Jual beli danHibah yang tidak pernah ada selama Pewaris masih hidup.30.Bahwa sebagai saksi yang mengetahui kejelasan Surat pernyataan Penggugat Iadalah rekayasa, karena sejak diberikannya Penggugat I untuk diganti segel keTergugat I, telah secara jelas bahwa Surat pernyataan tersebut tidak pernahditandatangani oleh Pewaris semasa hidupnya, dan baru setelah Pewarismeninggal baru mulai mempermasalahkan surat tersebut.31.Bahwa pada waktu Pewaris Almarhum H. Saang masih hidup Penggugat I, tidakberani menanyakan masalah Sirat tersebut, apalagi menghadap ke Pewaris untukmenanyakan Jual beli dan Hibah yang dibuatnya yang tidak pernah dilakukan olehpewaris semasa hidupnya.32.Bahwa terdap dalil ugatan para penggugat pda poin 24 rukun waris tersebut secarahukum adalah tepat dan benar namun dalam perkara aquo yang diajukan oleh ParaPenggugat bertentangan dengan Rukun waris :32.1.Bahwa Para Penggugat telah menerima hak warisnya.32.2.Bahwa terhadap budel warisan yang belum terbagi adalah hak ahli warislainnya.35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 32.3.Bahwa terhadap luas budel waris yang di gugat oleh Para penggugat tidaksesuai dengan luas yang sesungguhnya di lapangan. Karena sebagian hartatersebut telah menjadi Hak milik sebelum pewaris meninggal dan sebahagianyang lainnya adalah luas jalan dan saluran, serta ada wasiat yang sudahdijalankan oleh Para ahli waris, dan harta tersebut bukanlah bagian daribudel waris sesuai dalam uraian para tergugat dan turut tergugat pada poin12 di atas.33.Bahwa sejak diajukannya gugatan awal sampai yang ke dua kalinya Para Tergugatselalu memberikan teguran kepada Para Penggugat bahwa terhadap sisa tanahtersebut yang masih ada bagian para ahli waris yang lain yang tidak pernahmenerima pembagian waris selain pembagian Hibah yang diterimanya semasaPewaris masih hidup, namun Para Penggugat tidak sadar diri bahwa tidak ada lagihak yang mesti dituntut kepada Para Tergugat. Bahwa adapun tanah budel warisseluas seluas 1.084 m2 dan kepada Tergugat II seluas 543 m2, Tergugat I. Karenasisa tanah tersebut telah Tergugat bagikan kepada Para Turut Tergugat seluas ParaTergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidakmempertimbangkan/menolak seluruh gugatan Para Penggugat, karena gugatantersebut hanya untuk menghalang-halangi para ahli waris yang lainnya yang berhakmenerima sisa pembagian warisan para pewaris yang belum terbagi.DALAM REKONPENSI1.Bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini Para Penggugat Rekonpensi (Tergugat I danTergugat II dan Para Turut Tergugat Konpensi) adalah merupakan (Para PenggugatRekonpensi dalam gugatan Rekopensi dalam Perkara aquo).2.Bahwa apa yang telah Para Penggugat Rekonpensi sampaikan dalam bagianKonpensi dan Eksepsi di atas mohon dianggap termasuk dan menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini.3.Bahwa Para Penggugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil Para TergugatRekonpensi, kecuali hal yang tegas dinyatakan kebenarannya oleh Para PenggugatRekonpensi dalam bagian Rekonpensi ini.4.Bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi padaPokoknya adalah terkait bagi Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensiuntuk membuktikan secara otentik adanya surat pernyataan Akta jual dan suratpernyataan hibah terhadap peninggalan Pewaris seluas 200 m2 untuk jual dan hibah36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia ggal 22 Maret 1972.''Semua akte Peijanjian jual beli yang dlaksanakan dihadapan Pejabat akte jual belitanah menurut Undang-undang No. 10 tahun 1961 dianggap sebagai bukti yangmempunyai kekuatan bukti yang sempurna".5.Bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa Surat pernyataan jual yang direkayasa olehPenggugat I, tidak mempunayi kekuatan pembuktian yang sempurna, disampinghanya merupakan Surat Pernyataan serta pejanjian di bawah tangan, fakta hukumyang sebenarnya bahwa dalam surat pernyataan tersebut tidak pernah terjadi Jualbeli antara Para Tergugat Rekonpensi dan pewaris.6.Bahwa begitupula dalam pemberian Hibah yang dalilkan oleh Para TergugatRekonpensi tidak pernah dalam posita gugatannya tidak pernah ada hibah yangdiberikan oleh Pewaris untuk Almarhum Seben Narsiah pada tahun 1982, karenakenyataanya surat pernyataan tersebut disodorkan oleh Tergugat Rekonpensi Ipada tahun 1992, untuk dibuatkan diatas segel, Namun Surat pernyataan Hibahtersebut tidak ditandatangani oleh Pewaris Almarhum H. Saang.Bahwa sejalan dengan Putusan MARI Nomor 27 K/AG/2002 tanggal 26 Februari2004. "Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkanHibah, harus dapat membuktikan kepemilikkan atas Hibah tersebut sebagaimanadimaksud dalam pasal 210 ayat (1) KHI, dan apabila diperoleh berdasarkan Hibah,maka segera tanah tersebut dibalikanamakan atasa nama penerima Hibah, jikatidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebuttetap seperti semula ".Kecuali benar-benar dpat diuktikan perubahan status kepemilikannyaBahwa oleh karena Surat pernyataan tersebut hanyalah rekayasa dari tergugatrekonpensi I maka, Penggugat rekonpensi men-isoomir tergugat konpensi untukmembuktikan dalil gugatannya.Putusan MARI Nomor 55 AK/AG/1998 tanggal 29 Juli 1999 "Bahwa dalam perkaragugatan mengenai Hibah dapat dinyatakan batal apabila si penerima Hibah tidakdapat membuktikan secara nyata baarang tersebut telah dihibahkan kepadanya".Bahwa oleh karena Hibah dan jual beli yang didalilkan oleh para tergugatrekonpensi adalah hanya rekayasa, maka Para Penggugat Rekonpensi memohon37 200 m2.Bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor : 937 K/Sip/1970, tan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara, dapat mengesampingkanbukti dari Para Tergugat Rekonpensi, karena tidak memilki nilai pembuktian yangsempurna sehingga terhadap Pernyataan jual beli yang tidak pernah ada, kapan jualbelinya, saksi-saksinya siapa dan berapa rupiah transaksi jual belinya, serta dibuatdihadapan PPAT mana? dan apakah pemberian Hibahnya sah secara hukum.Dan oleh karena semua dalil gugatan Para Tergugat Rekonpensi sarat denganrekayasa dan tidak memiliki nilai pembuktian secara Hukum maka patutlah kiranyagugatan Para Tergugat Rekonpensi? Para Penggugat ditolak. Dan untuk ituterhadap penguasaan fisik harta warisan pewaris seluas 616 m2 yang dikuasai olehPara Tergugat Rekonpensi, maka sisa tanah yang dikuasa oleh Para tergugatRekonpensi seluas 616 m2 dimasnkan dalam Budel waris.Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat Konpensi/Para PenggugatRekonpensi sampaikan diatas, maka dengan ini Para Tergugat Konpensi/ParaPenggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSI-Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat.-Menyataakan Perkara Nomor: 281/PDT.G/2017 PA.TNG tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA1.Menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau gugatan Para Penggugattidak diterima.2.Menyataakan perkara Nomor: 281 /PDT.G/2017 PA.TNG tidak dapat diterima.3.Menghukum Para Penggugat untuk membayar perkara.DALAM REKONPENSI1.Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonpensi ParaPenggugat Rekonpensi.2.Menyatakan Surat pernyataan jual beli dibawah tangan yang dibuat oleh ParaTergugat Rekonpensi tidak berkekuatan Hukum.3.Menyatakan sah pembagian Hak Bersama pada tahun 2008 adalah sah, dan ParaTergugat Rekopensi telah menerima Budel waris seluas 543 m .4.Membatalkan pembagian Hak bersama seluas 73 m2 dan memasukan sebagai budeluntuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak.38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untukmembyar seluruh biaya Perkara.Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(et aquo et bono.).Bahwa Tergugat ll telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya :1.Bahwa Hj. Saang dan almarhumah Hj. Saijah mempunyai 5 orang anak,3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) perempuan sebagai ahli waris :1.Almarhum Muksin mempunyai 3 (tiga) anak, 2 (laki-laki), 1 (satu)perempuan.2.Almarhumah Seben Narsiah (P) mempunyai 9 anak, 3 (tiga) laki-laki, 6(enam) perempuan .3.Mukri (L) mempunyai 3 (tiga) anak laki - laki.4.Ratna (P) mempunyai 4 (empat) anak 2 (dua) laki - laki dan 2 (dua)perempuan. 5.Muslih (L).2.Pada waktu Bapak saya (H. Saang) masih hidup, saya telah dihibahkan ataudikasih tanah untuk membangun rumah beserta halamannya. Kemudian sayadisuruh buat PBB seluas 300 m2 saja supaya bayar pajaknya murah dansampai sekarang tidak pernah dipermasalahkan sampai orang tua sayameninggal pada tahun 2004 dan setelah diukur pada Tahun 2016 oleh BPNrumah saya beserta halaman luasnya 503 m2 yaitu 1 perbanding 2 daripemberian hibah kepada anak laki-laki.3.Kontrakan 10 pintu dan tanah seluas 1000 m2 yang digadaikan pada tahun1997 saya tidak pernah mengetahuinya.4.Masalah tanah yang dijual setelah kedua orang tua saya tiada yang cuma sayatahu dan turut menandatangani yaitu hanya kepada Dodoy seluas 360 m2 danAlhamdulillah saya dikasih uang 5 (lima) juta rupiah, selebihnya saya tidak tahulagi.5.Wakaf makam keluarga disebutkan 342 m2 saya sangat tidak setuju, karenayang ada seluas 50 m2 yang telah dipagar batu oleh orang tua perempuan saatmasih hidup itu masih banyak atau masih luas yang kosong.6.Dan setelah lama orang tua saya meninggal saya hanya dikasih tanah seluas100 m2 + kontrakan 1 pintu yang telah saya terima, karena saya pikir itu adalah Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia warisan orang tua saya dan keluarga Almarhumah Seben Narsiah dikasihtanah 100 m2 + kontrakan 1 pintu juga yang telah ditolaknya.7.Selanjutnya saya hanya berharap dan memohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya.Bahwa atas jawaban Tergugat l, ll dan Tergugat lll serta Para Turut Tergugat, ParaPenggugat telah mengajukan tanggapannya (replik) secara tertulis pada tanggal 22 Mei2017 yang diajukan dimuka sidang pada tanggal 29 Mei 2017 yang pada prinsipnya ParaPenggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sedangkan atasgugatan Rekonvensi yang diajukan Para Tergugat yaitu Tergugat l dan Tergugat lll sertaPara Turut Tergugat, Para Penggugat menyatakan gugatan Rekonvensi yang diajukanoleh Para Tergugat adalah tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak diterima;Bahwa atas tanggapan Para Penggugat (Replik) tersebut, Para Tergugat(Tergugat l dan Tergugat lll) dan Turut Tergugat telah mengajukan tanggapannya (Duplik)secara tertulis pada tanggal 5 Juni 2017 yang pada intinya menyatakan tetap dengandalil bantahannya, demikian pula Tergugat ll tetap dengan jawabannya;Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telahmengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :BUKTI TERTULIS :1.Fotokopi bermeterai sah surat keterangan kematian atas nama H. Saang yangdikeluarkan oleh Lurah Pondok Pucung Karang Tengah Kota Tangerang.(bukti berkode P1).2.Fotokopi bermaterai sah Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Saijah bintiH. Kodir yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Pucung Karang Tengah KotaTangerang Tanggal 13 Oktober 2015. (bukti berkode P2).3.Fotokopi bermaterai sah Surat Keterangan kematian atas nama Muksin binSaang yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Pucung Karang Tengah KotaTangerang Tanggal 13 Oktober 2015 (bukti berkode P3).4.Fotokopi bermaterai sah Surat Keterangan ahli Waris atas nama Muhendradan Muherdi yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Pucung Karang Tengah KotaTangerang Tanggal 17 November Tahun 2015. (bukti berkode P4).5.Fotokopi bermaterai sah Surat Keterangan waris atas nama Dewi Srimuhayatiyang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Pucung Karang Tengah Kota TangerangTanggal 17 November tahun 2015. (ukti berkode P5).41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 6.Fotokopi bermaterai sah Surat Kematian atas nama Seben Narsiyah yangdikeluarkan oleh Lurah Pedurenan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang PadaTanggal 22 Desember Tahun 1985. (bukti berkode P6).7.Fotokopi bermaterai sah Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Ernawati yangdikeluarkan oleh Lurah Sudimara Barat Kelurahan Ciledug Kota TangerangTanggal 19 Nopember 2015. (bukti berkode P7).8.Fotokopi bermaterai sah Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Endi Supandiyang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengahtanggal 19 Nopember 2015. (bukti berkode P8).9.Fotokopi bermaterai sah Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Sunani, Lili ,Nurbandi dan Edo Marlindo yang dikeluarkan Lurah Pedurenan Tanggal 18November 2015. (bukti berkode P9).10.Fotokopi bermaterai sah Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Evi Marlinadan Nurlela yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Pucung kecamatan KarangTengah Kota Tangerang Tanggal 17 November 2015. (bukti berkode P10).11.Fotokopi bermaterai sah Surat Keterangan Waris atas nama Liana Nataliayang dikeluarkan oleh Lurah Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara KotaTangerang Selatan tanggal 4 Mei 2015. (bukti berkode P11).12.Fotokopi bermaterai sah Surat pernyataan Waris atas nama Mukri, Ratna,Muslih, Seben dan Muksin yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok PucungKecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Tanggal 23 Oktober 2008. (buktiberkode P11.A).13.Fotokopi bermaterai sah Struktur Silsilah Ahli Waris H. Saang/Hj. Sijah (buktiberkode P12).14.Fotokopi bermaterai sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Effendi bin Liasyang dikeluarkan Camat Karang Tengah Kota Tangerang tanggal 24 Maret2008. (bukti berkode P12 A).15.Fotokopi bermaterai sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Ernawati yangdikeluarkan oleh Camat Ciledug Kota Tangerang Tanggal 24 Maret 2008.(bukti berkode P 12 B).16.Fotokopi bermaterai sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Endi Supandi yangdikeluarkan oleh Camat Larangan Kota Tangerang tanggal 24 Februari 2012(bukti berkode P12 C).17.Fotokopi bermaterai sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunani yangdikeluarkan oleh Camat Karang Tengah Kota Tangerang (bukti berkode P12 D).42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 18.Fotokopi bermaterai sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lili yangdikeluarkan oleh Camat Karang Tengah Kota Tangerang tanggal 24 Desember2013. (bukti berkode P 12 E).19.Fotokopi bermaterai sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Evi Marlina yangdikeluarkan oleh Camat Karang Tengah Kota Tangerang tanggal 17 Juli 2012(bukti berkode 12 F).20.Fotokopi bermaterai sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurbandi yangdikelurakan oleh Camat Karang Tengah Kota Tangerang tanggal 15 Maret2012 (bukti berkode 12 G).21.Fotokopi bermaterai sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlelah yangdikeluarkan oleh Camat Karang Tengah tanggal 30 Juli 2012. (bukti berkodeH).22.Fotokopi bermaterai sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Liana Natalia yangdikeluarkan oleh Camat Serpong Utara Kota Tangerang Selatan tanggal 10Oktober 2012 (P.12 l).23.Fotokopi bermaterai sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Edo Marlindo yangdikeluarkan oleh Camat Karang Tengah tanggal 24 Oktober 2013. (buktiberkode P12 J).24.Fotokopi bermaterai sah Kartu Tanda Penduduk atas nama dr. Rosmawatiyang dikeluarkan oleh Camat Larangan Kota Tangerang tanggal 10 November2011. (bukti berkode P12 K).25.Fotokopi bermaterai sah Kartu Keluarga atas nama Lucky Mulyadi dikeluarkanoleh Camat Larangan Tangerang tanggal 16 Nopember 2015. (bukti berkode P12 L).26.Fotokopi bermaterai sah Kartu Keluarga atas nama Zaenudin B. Zakaria yangdikeluarkan oleh Camat Karang Tengah Tangerang tanggal 29 Agustus 2006(bukti berkode P 12 M).27.Fotokopi bermaterai sah Kartu Keluarga atas nama Edo Marlindo yangdikeluarkan oleh Camat Karang Tengah - Tangerang tanggal 23 Oktober 2013(bukti berkode P.12 N).28.Fotokopi bermaterai sah Akta Kelahiran atas nama Endi Supandi yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang padatanggal 11 April 1989. (bukti berkode P12 P).29.Fotokopi bermaterai sah Data Tanah nomor 691. (bukti berkode P13).30.Fotokopi bermaterai sah Data Tanah Nomor 711. (bukti berkode P14).31.Fotokopi bermaterai sah Data Tanah Nomor 719. (bukti berkode P15).43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 32.Fotokopi bermaterai sah Denah Tanah/objek sengketa. (bukti berkode P16)33.Fotokopi bermaterai sah Surat Pernyataan Ahli Waris dari Seben binti H.Saang tanggal 20 April 2006. (bukti berkode P.17).34.Fotokopi bermaterai sah Surat Pernyataan dari Ahli Waris almarhum H. Saangtanggal 20 Oktober 2008. (bukti berkode P18).35.Fotokopi bermaterai sah Surat Pernyataan dari Saang tanggal 3 September1982. (bukti berkode P 19).36.Fotokopi bermaterai sah Akte Hibah/Waris yang berhak menerimanya dariEfendi Lias tanggal 2 Februari 2009 (bukti berkode P20).37.Fotokopi bermaterai sah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 1994 atas nama Efendi Lias yang dikeluarkan KantorPelayanan PBB Tangerang tanggal 2 April 1994. (bukti berkode P21).38.Fotokopi bermaterai sah Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor2266/Pdt.G/2015/PA.Tng. Tanggal 8 September 2016 (bukti berkode P22).39.Fotokopi bermaterai sah Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor0095/Pdt.G/2015/PA. Tng Tanggal 5 Desember 2016 . (bukti berkode P 23).40.Fotokopi bermaterai sah Surat dari Muhendra Tanggal 9 Juni 2017. (buktiberkode P24).Bahwa bukti - bukti tertulis tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya danternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti berkode P13,P14, P15, P18. P20, P12K dan bukti berkode P6 tidak ada aslinya; BUKTI SAKSI Saksi I. Madari bin Ilyas, umur 61 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan KepolisianRI dan bertempat tinggal di Kampung Poncol Nomor 57 RT. 03/RW. 001Kelurahan Pedurenan Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. Telahmemberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok - pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi sebagai adik Kandung Penggugat l karenanya saksi kenal denganPara Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat.Bahwa H. Saang adalah mertua Bapak Efendi (Penggugat) yang meninggal duniaTahun 1974 sedangkan isteri H. Saang meninggal Tahun 1976 dalam keadaanberagama Islam.Bahwa H. Saang mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :1.(Muksin) sudah meninggal dunia dan meninggalkan anak 3 (tiga) orang yangmasih hidup.44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 2.Ratna3.Mukri4.Muslich5.Seben dan telah meninggal dunia dengan meninggalkan 9 (Sembilan) oranganak.Bahwa pada waktu meninggalnya H. Saang kedua orang tuanya masih hidup.Bahwa H. Saang meninggal telah meningalkan harta yaitu beberapa sawah diKampung Plered, namun luasnya saya tidak tahu dan bangunan Kontrakan.Bahwa H Saang mempunyai harta saksi mengetahui bahwa objek sengketadahulunya ditempati dan dikuasai H. Saang yang sampai saat ini dikuasai H.Mukri.Bahwa objek sengketa yang menguasai sekarang adalah Mukri (Tergugat l) danMuslich (Tergugat lll).Bahwa setahu saksi belum pernah dibagi waris sepeninggalnya H Saang,hanya saksi pernah mendengar ada hibah kepada ahli waris.Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Ahli Waris H. Saang untuk mengurussurat pembagian waris ke Kelurahan, akan tetapi sampai sekarang kelihatanbelum terealisasi.Bahwa semasa hidupnya H. Saang menghibahkan tanahnya kepada SebenNarsiyah berupa tanah seluas 800 m2.Bahwa seingat saksi H. Saang menghibahkan tanah kepada Seben 800 m2pada Tahun 2008.Bahwa yang menandatangi surat-surat pembagian adalah Mukri dan ParaTergugat/Turut Tergugat.Bahwa anak-anak Almarhum Seben telah mendapat bagian masing - masingkurang 100 m2.Bahwa Tahun 2008 pernah terjadi pembagian waris.Bahwa Penggugat l pernah membeli Tanah dari H. Saang seluas 200 m2, hal inisaksi ketahui dari Penggugat lBahwa tahun 2008 tanah yang 800 m2 dikuasai oleh Para Penggugat, setelahmeninggal dunia Para Penggugat mendapat tanah 100 m2 dari Tergugat l untukseluruh Penggugat.Bahwa saksi tidak mengetahui selain yang dikemukakan oleh saksi tersebut.Saksi ll. Sarjo bin Nuri, umur 62 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bertempat tinggaldi Kampung Luwijaya RT. 09/RW. 02 Desa Luwi Jaya Kecamatan Jatinegara45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Kabupaten Tegal. Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yangpokok - pokoknya sebagai berikut ;Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, saksi sebagai tetangga dantukang kebun dan saksi kenal dengan H. Saang.Bahwa H. Saang telah meninggal dunia Tahun 2004 demikian isterinya Hj Ijahtelah meninggal dunia tahun 2004.Bahwa pada saat meninggal dunia, orang tua H. Saang sudah tidakada/meninggal dunia terlebih dahulu.sedangkan isteri H. Saang masih hidupketika H saang meninggal dan sekarang isterinya telah meninggal dunia.Bahwa H, Saang dengan isterinya semasa hidupnya telah dikaruniai 5 (lima)orang anak, masing-masing bernama ;1.Muksin (telah meninggal dunia)2.Ratna3.Mukri4.Muslich 5.Seben (telah meninggal dunia) dengan meninggalkan 9 (Sembilan) orang anakdan saksi kenal Para Penggugat sedangkan suaminya Seben bernama Efendimasih hidup.Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak dari almarhum Muksin.Bahwa Almarhum H. Saang selain meninggalkan ahli waris telah pulameninggalkan harta yaitu beberapa sawah dan tanah darat (ada kebon rambutan )dikampung Plered Tangerang. akan tetapi saksi tidak mengetahui luasnya danselain itu H. Saang meninggalkan bangunan Kontrakan.Bahwa setahu saksi harta peninggalan H. Saang telah dibagi - bagi secara adildan setahu saksi yang membagi - bagi adalah ibu Ratna selaku anak pertama.Kalau tidak salah lebih 3 (tiga) bulan telah H. Saang meninggal dunia.Bahwa setahu saksi H. Saang telah memberi tanah kepada Seben Narsiyahseluas 800 m2 dan setelah meninggal dunia oleh Seben diberikan kepada anak -anaknya 9 (Sembilan) orang.Bahwa selain Seben, Pak Mukri juga diberi bangunan sederhana petakansebanyak 2 petak dan Pak Mukri juga menguasai tanah 200 m2.Bahwa saksi mengetahui tentang masalah kewarisan H. Saang diantaranyaadalah saksi disuruh oleh H. Saang membuat pagar beberapa tanahnya dikuasaioleh Efendi.46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Bahwa saksi tidak mengetahui selain apa yang telah dikemukakan tersebutdiatas;Saksi lll.Rohadi Idris bin Idris, umur 61 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh danbertempat tinggal di Kampung Pndok Pucung RT. 03 RW. 004 Kelurahan PondokPucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. Telah menerangkandibawah sumpahnya yang pokok - pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi hubungannya sebagai tetangga, kenal Para Penggugat dan ParaTergugat serta Turut Tergugat juga saksi kenal dengan H. Saang.Bahwa Efendi adalah menanti H. Saang yang menikahi anaknya bernama Denok /Seben.Bahwa H. Saang telah meninggal dunia tahun 2004 sedangkan isterinya bernamaH. Saijah telah meninggal 6 (enam) bulan setalah meninggalnya H. Saang.Bahwa H. Saang mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :1.(Muksin) sudah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anakdan masih hidup.2.Ratna3.Muslich dan 4.Seben sudah meninggal dunia dengan meninggalkan 9 (Sembilan) orang anakdan masih hidup.Bahwa saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya Muksin yang saksi tahumeninggalnya Seben lebih dahulu daripada meninggalnya H. Saang.Bahwa H. saang pernah menjual tanahnya kepada Penggugat 200 m2 danmenghibahkan kepada Seben 600 m2Bahwa saksi pernah mendengar H. Saang menghibahkan kepada Muksin tanah,tetapi saksi mendengar kabar saja.Bahwa setahu saksi belum pernah dibagi waris secara hukum, melainkandipegang oleh dan dikuasai oleh anak laki - laki yaitu Mukri dan anaknya danMuslich berdasarkan tradisi masyarakat kampung.Bahwa pada tahun 1973 Efendi membeli tanah dari H. Saang 200 m2 danmendapat hibah dari H. Saang 600 m2.Bahwa objek peninggalan H. Saang berada di Plered Tangerang.namun saksitidak tahu batas - batasnya dan berapa luasnya dan saksi tidak mengetahuidasar - dasar kepemilikan yang dikuasai oleh anak - anak H. Saang dengan H.Saijah karena masing - masing telah mengauasai tanahnya.47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Bahwa saksi tidak mengetahui selain apa yang telah dikemukakan tersebutdiatas.Saksi lV. Santani bin Sanusi, umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai NegeriSipil dan bertempat tinggal di Jalan Lembang l Nomor 41 RT. 001/RW. 06Kelurahan Sudimara Barat Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Telahmenerangkan dibawah sumpahnya yang pokok - pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi menantu Seben Narsiyah, saksi kenal Para Penggugat, ParaTergugat dan Turut Tergugat.Bahwa H. Saang telah meninggal dunia Tahun 2004, 6 (enam) bulan kemudianisterinya bernama Hj. Saijah meninggal dunia dan keduanya meninggal dalamkeadaan beragama Islam.Bahwa almarhum H. Saang mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :1.Muksin (meninggal dunia) meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan masih hidup 2.Ratna 3.Mukri4.Muslich5.Seben (telah meninggal dunia) dengan meninggalkan 9 (Sembilan) orang anakdan masih hidup.Bahwa almarhum H. Saang meninggal dengan meninggalkan ahli waris danharta nya berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 10 .000 m2 yang sekarangdikuasai oleh Mukri dan Muslich diantaranya telah dibangun kontrakan terletakdikampung Plered, Karang Tengah KotaTangerang dengan batas - batassebagai berikut :-Sebelah Utara dengan tanah Udi -Sebelah Timur Kampung Pondok Pucung/Tembok Perum Graha-Sebelah Selatan : rumah Bapak Rustam-Sebelah Barat dengan saluran airBahwa sepengetahuan saksi harta H. Saang belum pernah dibagi kepada paraahli warisnya.Bahwa sudah banyak harta H. Saang yang dijual Tergugat kepada Dodoy, isterisaksi dikasih uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .Bahwa ada objek sengketa yang digadaikan Pak Mukri ada kontrakan, saksimendengar dari orang lain.Bahwa ada kuburan 30 m2 dari objek sengketa.48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 1.Fotokopi bermaterai sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukri bin Saangyang dikeluarkan oleh Camat Karang Tengah Kota Tangerang Tanggal 16 Juli2012. (bukti berkode T1).2.Fotokopi bermaterai sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Muslih bin H.Saang yang dikeluarkan oleh Camat Karang Tengah Tanggal 19 Juli 2012.(bukti berkode T2).3.Fotokopi bermaterai sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Kartinidikeluarkan oleh Camat Ciledug tanggal 30 Desember 2015 (bukti berkodeT3).4.Fotokopi bermaterai sah Surat Keterangan atas nama Muhendra yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaTangerang Tanggal 31 Oktober 2016. (bukti berkode T4).5.Fotokopi bermaterai sah atas nama Muherdi yang dikeluarkan oleh CamatKarang Tengah tanggal 16 Juli 2012 . (bukti berkode T5).6.Fotokopi bermaterai sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Sri Muhayatiyang dikeluarkan oleh Camat Ciledug Tanggal 20 Juli Tahun 2012. (buktiberkode T 6).7.Fotokopi bermaterai sah Surat Keterangan Suami isteri H. Saang dengan HjSaijah yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Pucung Tanggal 3 Desember2015. (bukti berkode T 7).8.Fotokopi bermaterai sah Surat Keterangan Kematian atas nama H. Saang binSimun yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Pucung Tanggal 3 DesemberTahun 2015. (bukti berkode T8).9.Fotokopi bermaterai sah Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Saijah bintiH. Kodir yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Pucung Tanggal 3 DesemberTahun 2015. (bukti berkode T 9).49 Bahwa Mukri (Tergugat l) menjual tanah sengketa untuk naik haji isterinya dariyang 1000 m2Bahwa saksi mengetahui ada tansaksi jual beli antara H. Saang dengan Efendi(Penggugat).yang dikuasai Para Penggugat 800 m2 ada surat - surat nya .Bahwa saksi tidak mengetahui selain yang dikemukakan tersebut diatas.Bahwa selanjutnya Para Tergugat yaitu Tergugat l, Tergugat lll dan Para TurutTergugat telah mengajukan bukti - bukti baik bukti surat maupun para saksi sebagaiberikut :BUKTI SURAT Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 10.Fotokopi bermaterai sah Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh paraAhli Waris H. Saang dan HJ. Saijah pada Tanggal 15 Juli Tahun 2017. (buktiberkode T.10).11.Fotokopi bermaterai sah Silsilah Keluarga H. Saang bin H. Simun dan Hj.Saijah Binti H. Kodir (bukti berkode T.11).12.Fotokopi bermaterai sah Surat Pernyataan Waris dari ahli Waris Muksin yangdibuat pada Tanggal 12 Juni 2007. (bukti berkode T.12).13.Fotokopi bermaterai sah Silsilah Keluarga dari Ahli Waris Muksin bin Saangdan Endang Kartini bin Uyo. (bukti berkode T 13).14.Fotokopi bermaterai sah Girik Nomor 720 Persil 25 Dlll atas nama Saang binSimun. (bukti berkode T.14).15.Fotokopi bermaterai sah Gambar Peta bidang tanah Objek Sengketa. (buktiberkode T15).16.Fotokopi bermaterai sah Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Saang Tanggal3 Nopember Tanggal 3 Nopember Tahun 1999. (bukti berkode T 16).17.Fotokopi bermaterai sah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan BangunanTahun 1993. (bukti berkode T 17).18.Fotokopi bermaterai sah Akta Akta Pembagian Hak Besama Tanggal 13 Maret2015 .(bukti berkode T 18).19.Gambar / foto tanah yang diwakafkan almarhum H. Saang (bukti T 19).20.Fotokopi bermaterai sah identitas atas nama Mukri sebagai Anggota KoperasiTaksi Indonesia. (bukti berkode T20).21.Fotokopi bermaterai sah Akta Pembagian Hak bersama Nomor 27/2015(bukti berkode T.21).22.Gambar /Foto rumah kontrakan (bukti berkode T22).23.Gambar/Foto tanah yang digunakan untuk jalan Umum (bukti berkode T.23).24.Fotokopi bermaterai sah Girik C 711 Persil 23 Dll atas nama Saang bin Simun.(bukti berkode T24 a).25.Fotokopi bermaterai sah Akta Pembagian Hak bersama Nomor 539/2008 (buktiberkode T.24b)26.Fotokopi bermaterai sah Akta Pembagian Hak Bersama nomor 686/ 2008(bukti berkode T 24 c).27.Fotokopi bermaterai sah Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 578/2008.(bukti berkode T 24 D).50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 28.Gambar/Foto menurut Para Tergugat Tanah yang dihibahkan kepada ParaPenggugat oleh H. Saang 300 m2 ditambah Akta Pembagian Hak Bersamaseluas 613 m2. (bukti berkode T.25).29.Fotokopi bermaterai sah Akta Pembagian Hak bersama Nomor 579/2008(bukti berkode T26 A).30.Fotokopi bermaterai sah Akta Pembagian Hak Bersama nomor 538/2008.(bukti berkode T.26 B).31.Fotokopi bermaterai sah Akta Pembagian Hak Bersama nomor 546/2008.(bukti berkode T26 C).32.Fotokopi bermaterai sah Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 569/2008(bukti berkode T.26 D).33.Fotokopi bermaterai sah Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 687/2008.(bukti berkode T.26 E)34.Fotokopi bermaterai sah Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 595/2008.(bukti berkode T.26 F).35.Fotokopi bermaterai sah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mukri, Ratna danMuslich dengan Endi Supandi Tanggal 20 Oktober 2008. (bukti berkode T.27)36.Gambar/Foto luas Tanah 916 m2 yang dikuasai oleh Para Penggugat. (buktiberkode T28)37.Gambar/Foto Fisik Jalan bersama dan Saluran Air 30 M2 (bukti berkode T.29)38.Fotokopi bermaterai sah Surat yang dibuat oleh Mukri bin H. Saang Tanggal 1Januari 2017. (bukti berkode T 30).39.Fotokopi bermaterai sah Surat Kuasa Yang dibuat oleh H. Wita Tanggal 19September 1982. (bukti berkode T31).40.Fotokopi bermaterai sah Surat Pernyataan yang dibuat oleh H Saang padaTanggal 3 September 1982. (bukti berkode T32).41.Fotokopi bermaterai sah Girik Nomor 691 atas nama Suang bin Simun (buktiberkode T.33 A).42.Fotokopi bermaterai sah Akta Pembagian Bersama Nomor 274/2007. (buktiberkode T 33 B).43.Fotokopi bermaterai sah Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 275/ 2007(bukti berkode T 33 C)44.Fotokopi bermaterai sah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dewi Sri MuhayatiTanggal 12 Juni 2007. (bukti berkode T 33 D).45.Fotokopi bermaterai sah Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah antara HSaang dengan Wisono Cheng Tanggal 2 Desember 1997 (bukti berkode T 34)51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Saksi l. Abdul Rouf bin Mahruf, umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta dan bertempat tinggal di Jalan Sunan Giri RT. 001 /04 Kelurahan Pondok52 46.Fotokopi bermaterai sah Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.Saang Tanggal12 Februari 2001 (bukti berkode T.35).47.Fotokopi bermaterai sah Kwitansi pembayaran cicilan dari H. Saang Tanggal 2Februari 2001. (bukti berkode T.36).48.Fotokopi bermaterai sah kwitansi pelunasan Pinjaman dari Mukri bin H.SaangTanggal 17 Februari 2006 (bukti berkode T37).49.Fotokopi bermaterai sah Gambar Peta Bidang (bukti berkode T38).50.Fotokopi bermaterai sah Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 46/2015 (buktiberkode T39).51.Fotokopi bermaterai sah Akta Jual Beli Nomor 50/2006. (bukti berkode T40)52.Fotokopi bermaterai sah Sertipikat Nomor 814 . (bukti berkode T41)53.Fotokopi bermaterai sah Akta Jual Beli Nomor 34 /2015 . (bukti berkode T42)54.Fotokopi bermaterai sah Akta Jual Beli Nomor 1/2017. (bukti berkode T43).55.Fotokopi bermaterai sah Akta Jual Beli Nomor 855/Pondok Aren/2014. (buktiberkode T44).56.Fotokopi bermaterai sah Akta Jual Beli Nomor 133/2014. (bukti berkode T45).57.Fotokopi bermaterai sah Gambar Peta Bidang (bukti berkode T 46/ PR.1)58.F otokopi bermaterai sah Gambar Peta Bidang (bukti berkode T47/PR 2)59.F otokopi bermaterai sah Gambar Peta Bidang (bukti berkode T 48 /PR 3).60.Fotokopi bermaterai sah Gambar Peta Bidang (bukti berkode T49/PR 4).61.Fotokopi bermaterai sah Gambar Peta Bidang (bukti berkode T50/PR 5).62.Fotokopi bermaterai sah Gambar Peta Bidang (bukti berkode T51/PR 6).63.Fotokopi bermaterai sah Gambar Peta Bidang (bukti berkode T52/PR 7).64.Fotokopi bermaterai sah Gambar Peta Bidang (bukti berkode T53/PR8).65.Fotokopi bermaterai sah Gambar Peta Bidang (bukti berkode T54/PR9).66.Fotokopi bermaterai sah Gambar Peta Bidang (bukti berkode T55/PR10)67.Fotokopi bermaterai sah Gambar Peta Bidang (bukti berkode T56/PR11)Bahwa atas bukti - bukti tertulis tersebut, majelis hakim telah mencocokannyadengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti berkode T.16, T21,T24B,T24 C,T24 D ,T 26 A.T 26 C, T26 E, T26 F, T 33 B, T33 C, T 34, T35, T38,T39, T40,T41,T 42,T43, T44, T45, T46/PR 1,T.47/PR 2, T48/PR3,T 49/PR4 , T50/PR5, T51/PR6,T52/PR 7, T53/PR 8, T54/PR9, T 55/PR 10, T 56 /PR 11. Tidak ada aslinya;BUKTI SAKSI Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Pucung Karang Tengah Kota Tangerang. Telah memberikan keterangan dibawahsumpahnya , yang pokok- pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Para Tergugat dan Turut Tergugat karena saksi sebagaitetangga Tergugat l dan Tergugat lll.Bahwa saksi kenal H. Saang yang telah meninggal dunia pada Tanggal 12 Januari2004 dan Hj. Saijah meninggal Tanggal 7 September 2004 keduanya sebagaiPewaris.Bahwa H. Saang dengan Hj. Saijah meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak,diantaranya ada yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris yaituMuksin meninggal pada tanggal 1 Oktober 1979 meninggalkan 3 (tiga) oranganak dan saksi kenal dengan anak - anak Muksin, demikian pula Seben Nariyahtelah meninggal dunia lebih dulu dari Peawris Tanggal 2 Oktober Tahun 1985dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak.Bahwa setahu saksi harta warisan H. Saang dengan Hj. Saijah ada yang telahdibagikan ada yang belum dibagikan kepada ahli warisnya .Bahwa ada hibah dari H. Saang kepada Mukri tanah seluas 1000 m2.,Bahwa saksi mengenal semua dengan ahli waris dari Pewaris.Bahwa saksi mengetahui adanya Akta Pembagian Hak Bersama tahun 2008,saksi tidak mengurusnya karena Para Penggugat yang mengurus langsung kelurah.Bahwa saksi hanya mengurus APHB bagian Pak lurahnya tahun 2008, bagianuntuk Tergugat l dan Tergugat lll, akan tetapi Akta APHB nya belum sempat dibuatkarena Tergugat l dan Tergugat lll belum ada uang untuk bayar pajak warisannya.Bahwa saksi tidak mengetahui selain apa yang telah dikemukakan tersebut diatas.Saksi l. Nasir bin Gose, umur 62 Tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunandan bertempat tinggal di Kampung Plered RT. 002 RW.11 Kelurahan Pondok PucungKecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. Telah menerangkan dibawah sumpahnyayang pokok - pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Para Pewaris karena Pewaris bernama Saijah adalahTante saksi , Saijah adik kandung dari Bapak Saksi.Bahwa H. Saang telah meninggal dunia pada Tahun 2004 dan Hj. Saijah telahmeninggal dunia pada Tahun 2004.Bahwa harta - harta Pewaris dikuasai pihak - pihak , saksi tidak tahu pembagianwarisnya, apakah sdudah dibagi waris ataukan belum dibagi waris dan saksi tidakmengatahui apakah tanah - tanah atau harta yang ditempati pihak - pihak ahli53 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia waris merupakan bagian warisan atau bukan dari warisn, akan tetapi saksimengetahui bahwa yang dikuasai dan ditempati ahli waris adalah kepunyaanalmarhum H. Saang.Bahwa Beben mendapatkan 300 m2 diberikan oleh H. Saang dan Ratna mendapat300 m2 ditempati oeh Penggugat, saksi tidak mengetahui batas - batasnya.Bahwa ada Kolam Pemancingan digarap oleh Para ahli waris.Bahwa luas rumah Mukri dan Muslih sama luasnya, demikian pula rumah Sebensama luasnya.Bahwa saksi tidak mengetahui adanya H. Saang jual tanah kepada Penggugat l Bahwa saksi tahu ada bangunan kontrakan punya H. Saang, namun saksi tidaktahu digadaikan bangunan kontrakan.Bahwa saksi tidak mengetahui sepeninggalnya H. Saang sudah dibagi warisanatau belum dibagi warisan kepada ahli warisnya.Bahwa saksi tidak mengetahui selain apa yang telah dikemukakan saksi tersebut.Saksi lll. Sawiyah binti Sueb, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tanggadan bertempat tinggal di Kampung Plered, RT. 03 RW. 02 Kelurahan PondokPucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. Telah menerangkandibawah sumpahnya yang pokok- pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Pewaris dan para Penggugat dan Para Tergugat karena saksiisteri dari Tergugat lBahwa Pewaris H. Saan telah meninggal dunia pada Tahun 2004, demikian pulaHj. Saijah telah meninggal dunia Tahun 2004.Bahwa Pewaris mempunyai 5 (lima) orang anak , ada yang telah meninggal duniaterlebih dahulu dari Pewaris yaitu Muksin dan Seben. Almarhumah Sebenmeninggalkan 9 (Sembilan) orang anak dan Muksin meninggal 3 (tiga) oranganak.Bahwa H. Saang semasa hidupnya telah menghibahkan tanah kepada Mukri luas1000 m2 Muslih luasnya 1000 m2 , Ratna 300 m2.Bahwa ada 10 Kontrakan punya H. Saang telah dibagi - bagi begitu saja, saksitidak mengetahui peralihan haknya, masing - masing Tergugat l mendapat 4(empat) pintu kontrakan,Muslih mendapat 4 (empat) pintu dan Ratna mendapat 1(satu) pintu bangunan Kontrakan dan Keturuan Seben 1 (satu) pintu.Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat l menguasainya karean warisan atauhibah selain yang luas nya 1000 m2 54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Bahwa anak - anaknya Seben selain mendapatkan 300 m2 menguasai jugabagian - bagian lain dari harta H. Saang.Bahwa saksi tidak mengetahui bagian masing - masing luas Seben dan bagianRatna Bahwa yang mengurus Pewaris adalah Tergugat l.Bahwa saksi tidak tahu Muksin dan keturunannya mendapat 600 m2 dan saksitidak mengetahui tanah luasnya 200 m2 ada yang dijual H. Saang kepada Efendi(Penggugat l) Bahwa setahu saksi Efendi (Penggugat) telah ditambah tanah luasnya 100 m2oleh Tergugat l dan ada Empang setahu saksi dibagi - bagi begitu saja oleh ahliwaris.Bahwa saksi pernah membeli tanah 150 m2 dari Tergugat l untuk Para ahli warisyang masih hidup menunaikan ibadah haji . dan saksi membeli tanah dari Suamisaksi dari hasil penjualan harta warisan keluarga saksi.Bahwa saksi tidak mengetahui selain apa yang telah diuraikan tersebut diatas.Saksi IV.Wisono Cheng bin Sukeng, umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswastabertempat tinggal di GRBJ, Gardena Loka Blok F 3 Nomor 21 RT. 01 RW .11Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang . Telahmemberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok - pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi kenal Tergugat l dan dengan H. Saang sejak Tahun 1995.Bahwa H. Saang mempunyai isteri dan mempunyai anak 5 (lima) atau 6 (enam)orang anak.Bahwa dulu sebelum H. Saang meninggal dunia saksi berminat membeli tanahH. Saang pada Tahun 1997.Bahwa saksi semula membutuhkan tanah 1 (satu) hektar tapi tanahnya tidak ada,yang kedua akses jalannya sulit, namun sebelumnya H. Saang meminjam uangkepada saksi melalui Pak Mukri sebesar Rp. 250 .000.000 (dua ratus lima puluhjuta rupiah) karena pembelian tidak jadi, sehingga tanah H. Saang dijadikanjaminan atau gadai seluas 850 m2.Bahwa hutang tersebut sudah lunas tahun 2007 yaitu selama 8 (delapan) tahunpembayarannya dilakukan 2 kali berikut bunganya kali pertama dibayarkan olehH. Saang dan pembayaran yang kedua oleh H. Mukri.Bahwa setelah lunas hutangnya, saksi kembalikan tanah 850 m2 secara utuh.55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Bahwa yang menerima uang dari saksi adalah H. Saang dan uang tersebut milikpribadi saksi.Saksi V. Yuhyi binti Sueb, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga dan bertempat tinggal di Kampung Pondok Aren RT. 002/RW. 005Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang. Telahmemberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok - pokoknya sebagaiberikut ;Bahwa saksi kenal Para Tergugat karena Tergugat l adalah adik ipar saksi.Bahwa saksi hanya menyampaikan bahwa Pak Mukri pernah pinjam uang kepadaisterinya (adik saksi) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hasil daripembagian warisan orang tua saya dan kepada saksi sebesar Rp 50.000.000(lima puluh juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus jutarupiah) berjalan selama 4 (empat) tahun waktu itu H. Saang masih hidup tapisudah sering sakit - sakitan.Bahwa saksi tidak mengetahui selain apa yang telah dikemukakan tersebut diatas.Bahwa Tergugat ll tidak mengajukan bukti - bukti baik bukti tertulis maupun saksi- saksi dan menyerahkannya kepada keputusan majelis hakim;Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan ditempat atasobjek sengketa tersebut pada Tanggal 7 Agustus Tahun 2017 sebagaimana tertuangdalam berita acara Perkara ini;Bahwa selanjutnya Para Penggugat sebelum mengajukan kesimpulannya telahmengajukan permohonan Sita jaminan (Conservatoir beslag) atas objek sengketa padaTanggal 14 Agustus Tahun 2017 yang dalam hal ini Majelis hakim telah menjatuhkanPutusan Sela Nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Tng pada Tanggal 4 September 2017 yangamarnya menolak Permohonan Para Penggugat;Bahwa selanjutnya baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dan TurutTergugat telah mengajukan kesimpulannya pada Tanggal 14 Agustus 2017 kecualiTergugat ll tidak mengajukan kesimpulan Tertulis dan menyerahkan kepada keputusanmajelis hakim;Bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan suatu apapun lagi selain mohonputusan ;Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan terhadapperkara aquo, maka untuk mempersingkat uraian Putusan selengkapnya telah dicatatdan di muat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan denganPutusan ; 56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 57 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia DALAM EKSEPSI Menimbang, Bahwa dalam hal ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selaintelah mengajukan jawaban atas pokok perkara, Para Tergugat dan Turut Tergugat telahmengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Para Penggugat, sehingga majelis58 Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat l dan Tergugat lll) dan Para TurutTergugat, selain telah memberikan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat danPara Turut Tergugat telah pula mengajukan tangkisan (eksepsi) sebagai berikut :Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) ;1. Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya dari satu segi ParaPenggugat disebutkan sebagai ahli waris Pengganti Seben, akan tetapi dalamposita yang lainnya yang menjadi ahli Waris Pengganti adalah Penggugat llsampai dengan Penggugat X.2.Bahwa Muksin dan Seben telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris,maka tidak mungkin kedudukan Seben dengan Muksin dijadikan ahli waris dariPewaris karena ahli waris itu artinya yang menerima warisan. Oleh karenanyagugatan Para Penggugat Posita tidak didukung Petitum harus dinyatakan tidakdapat diterima. Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat, Para Turut Tergugat tersebut bukanmerupakan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolute maupun kewenanganrelative Pengadilan Agama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsiPara Tergugat, Para Turut Tergugat dapat diputus bersama - sama dengan pokokperkara;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwapada prinsipnya subtansi dari posita dan petitum sebagaimana yang dimaksud ParaPenggugat adalah telah jelas berkaitan dengan subjek hukum yang dimaksud ParaPenggugat , sedangkan terhadap eksepsi Para tergugat adalah berkaitan dengankedudukan hukum pihak - pihak dalam perkara , majelis hakim berpendapat bahwaeksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat termasuk pada pokok perkara yangmemerlukan pembuktian dari pihak pihak - pihak. Oleh kerananya eksepsi dari ParaTergugat dan Turut Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak; DALAM POKOK PERKARA TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADALAM KONVENSI Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia hakim akan memberikan pertimbangan hukum dalam Konvensi dan Rekonvensi . Dalamhal ini Para Penggugat di sebut Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi danPara Tergugat dan Turut Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Para TergugatKonvensi;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensisebagaimana diuraikan tersebut diatas;Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 130 HIR Majelis Hakim telahmendamaikan pihak - pihak berperkara agar dapat menyelesaikan secara musyawarahdan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan pihak -pihak untuk upaya damai melalui hakim mediator yang bernama Drs. Ali Usmanberdasarkan Penetapan Nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Tng tanggal 3April 2017;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan hakim mediator tersebut padaTanggal 3 April 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil ;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan secara litigatif terhadap perkaraaquo dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi telah mengajukan permohonansita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa , yang mana majelis hakim telahmenjatuhkan putusan Sela Tanggal 4 September 2017 yang amarnya menolakpermohonan sita jaminan yang diajukan Para Penggugat Konvensi sebagai manaPutusan Sela Nomor 281/Pdt.G/2017/PA. Tng Tanggal 4 September 2017;Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjutpemeriksaan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkantentang apakah Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquodan apakah para pihak mempunyai kapasitas (legal standing) dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa secara subtantif perkara aquo adalah perkara sengketa warisantara orang yang beragama Islam, maka mengacu pada ketentuan Pasal 49 ayat 1Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang di ubah denganUndang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tangerang berwenang secara absolutuntuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa ParaPenggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi, Para Turut Tergugat Konvensi59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia adalah ahli waris dari Pewaris yang bernama H. Saang bin H. Simun dan Hj. Saijah bintiH. Kodir kecuali Penggugat l dan Turut Tergugat l, yang tidak dibantah oleh ParaTergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi, sedangkan Penggugat Konvensi ldengan Turut Tergugat l Konvensi adalah suami dan isteri dari anak - anak H. Saangdengan Hj. Saijah yang telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu Penggugat l suami dariSeben Narsiyah binti H. Saang dan Turut Tergugat l adalah isteri Muksin bin H. Saang.Dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta Para Turut TergugatKonvensi mempunyai kapasitas dan kedudukan (legal standing) dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa secara subtantif alasan yang dijadikan dasar gugatan ParaPenggugat Konvensi sebagaimana dalam surat gugatannya adalah bahwa ParaPenggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensiadalah ahli waris dari almarhum H. Saang bin Simun yang telah meninggal dunia padaTanggal 12 Januari 2004 dengan Almarhumah Hj. Saijah binti H. Kodir yang telahmeninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 dan almarhum/almarhumah semasahidupnya telah meninggalkan harta peninggalan sebagaimana dalam gugatan ParaPenggugat Konvensi dan sejak meninggalnya Pewaris belum pernah dibagikan kepadaahli warisnya secara adil, Karenanya Para Penggugat mohon untuk ditetapkan ahliwarisdari almarhumah H. Saang bin Simun dan Hj. Saijah binti H. Kodir dan menetapkanharta peninggalan / warisan dari Pewaris dan menetapkan bagian - bagiannya sesesuaihukum waris Islam (faraidh). Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat Konvensi tersebut ParaTergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi secara subtantif pada prinsipnyatelah membenarkan dan tidak membantah bahwa H. Saang bin Simun telah meninggaldunia pada Tanggal 12 Januari 2004 karena sakit dan beragama Islam , demikian pulaisterinya Hj. Saijah binti H. Kodir telah meninggal dunia pada Tanggal 7 September 20004karena sakit dan beragama Islam serta tidak membantah pula bahwa Para PenggugatKonvensi ll sampai dengan Pengugat Konvensi X dan Para Tergugat Konvensi sertaPara Turut Tergugat ll sampai Turut Tergugat Konvensi IV adalah anak -anak kandung(Para Tergugat Konvensi) dan cucu - cucu kandung (Para Penggugat Konvensi llsampai dengan X dan Para Turut Tergugat Konvensi ll,lll dan Turut Tergugat lV) darialmarhum H. Saang bin Simun dengan isterinya Hj. Saijah binti H. Kodir dan tidakmembantah pula bahwa almarhum H. Saang bin Simun dengan isterinya Hj. Saijah bintiH. Kodir telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan ada hartapeninggalan yang masih belum dibagi waris kepada ahli warisnya ;60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Menimbang, bahwa pada Prinsipnya dalil gugatan Para Penggugat Konvensisejauh mengenai Pewaris dan Ahli Waris dari almarhum H. Saang bin Simun denganIsterinya Hj. Saijah binti H. Kodir tidak dibantah oleh Para Tergugat Konvensi dan TurutTergugat Konvensi. Oleh Karenanya harus ditetapkan bahwa Pewaris adalah H. Saangbin Simun yang telah meninggal dunia pada Tanggal 12 Januari 2017 (bukti P1) dan Hj.Saijah binti H. Kodir telah meninggal dunia pada Tanggal 7 September 2017 (buktiberkode P2). karena sakit dan beragama Islam. Sedangkan terhadap harta peninggalanyang akan dijadikan boedel warisan almarhum H. Saang bin Simun dengan almarhumahHj. Saijah binti H. Kodir Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensisebagian membantahnya dari segi ukuran dan luas nya. ;Menimbang, bahwa pengakuan Para Tergugat Konvensi serta Para TurutTergugat Konvensi sejauh Tentang Pewaris dan Ahli waris dari H. Saang bin Simun danHj. Saijah binti H. Kodir merupakan bukti yang menentukan sebagaimana ketentuanPasal 174 HIR dan Pasal 1925 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Karenanyaseharusnya Para Penggugat Konvensi tidak lagi di bebankan wajib bukti, sejauhpembuktian Pewaris dan ahli waris, akan tetapi untuk menambah keyakinan majelishakim dalam mengambil suatu keputusan , pihak - pihak tetap dibebankan wajibpembuktian yang seimbang sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KitabUndang - Undang Hukum Perdata;Menimbang, bahwa dalam kaitannya ahli waris dari H. Saang bin Simun denganHj. Saijah binti H. Kodir, majelis hakim mempertimbangkan berkaitan dengan kedudukanhukum Penggugat Konvensi l sebagai suami dari almarhumah Seben Narsiah binti H.Saang dan Turut Tergugat l adalah isteri dari almarhum Muksin bin H. Saang , makasecara hukum berdasarkan maksud Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam , bahwa yangdimaksud ahli waris Pengggati adalah Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu darisi Pewaris dan kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, maka dengan demikianPenggugat Konvensi l dan Turut Tergugat Konvensi l bukan merupakan ahli warisPengganti , akan tetapi Penggugat Konvensi l dan Turut Tergugat l adalah ahli waris darialmarhumah Seben binti H. Saang yang telah meninggal dunia apada Tanggal 22Desember 1985 (bukti berkode P6) dan Turut Tergugat l adalah ahli waris dari almarhumMuksin bin H. Saang. Yang telah meninggal dunia pada Tanggal 1 Oktober 1979 (buktiberkode P3);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Para PenggugatKonvensi telah mengajukan bukti - bukti tertulis berkode P1 sampai dengan bukti61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia berkode P24 serta 4 (empat) orang saksi. Demikian pula Para Tergugat Konvensi sertaPara Turut Tergugat Konvensi telah pula mengajukan bukti tertulis T1 sampai denganbukti berkode T 56/ PR1 serta 5 (lima) orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya,kecuali Tergugat Konvensi ll tidak mengajukan bukti -bukti baik bukti tertulis maupunsaksi - saksi. Dalam hal ini majelis hakim akan memberikan penilaian terhadap alat -alat bukti tersebut diatas;Menimbang, bahwa semua bukti tertulis yang diajukan Para Penggugat Konvensisejauh tidak dapat disesuaikan dengan aslinya sesuai ketentuan, tidak dapatdipertimbangkan kecuali yang tidak dibantah oleh Para Tergugat Konvensi, demikian pulabukti - bukti tertulis dari Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi sejauhtidak dapat dicocokan dengan aslinya maka tidak dapat dipertimbangkan kecuali ParaPenggugat Konvensi tidak membantahnya terhadap alat - alat bukti dari Para TergugatKonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi maka dapat dinilai sebagai alat bukti yangsah, dan telah dimateraikan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang Nomor 13 Tahun1985 tentang bea Materai dan Pasal 1888 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata,bukti - bukti surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan mempunyaikekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis sebagaimana maksud Pasal 164 HIR joPasal 1866 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata.;Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi dari Para Penggugat Konvensi satusama lainnya saling berkaitan dan mendukung dalil - dalil gugatan Para PenggugatKonvensi . Karenanya keterangan para saksi dari Para Penggugat Konvensi dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah karena telah memenuhi syarat formil danmateril dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sebagaimana maksud Pasal 147,Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;Menimbang, bahwa Para saksi dari Para Tergugat Konvensi dan Para TurutTergugat Konvensi kecuali Tergugat Konvensi tidak menghadirkan saksi keterangannyasatu sama lainnya saling berkaitan karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat buktiyang sah karena telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah memenuhi batasminimal kesaksian sebagaimana maksud Pasal 147 , Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal172 HIR;Menimbang, bahwa sejauh yang telah dipertimbangakan tersebut diatas terhadapPewaris dan Ahli waris, majelis akan menguraikannya dalam amar putusan perkaraaquo;62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa hartapeninggalan almarhum H. Saang bin Simun dengan almarhumah Hj. Saijah binti H. Kodirsebagian telah dihibahkan dan sebagaian ada yang telah dijual baik dilakukan olehPewaris maupun Para Tergugat Konvensi dan Para Penggugat Konvensi serta masing-masing telah menguasai sebahagian harta peninggalan almarhum H. Saang terhadapsebagian objek sengketa atas Girik Nomor 691, Nomor 711 dan Girik Nomor 720 (buktiberkode T14, T 24 a dan T33). Hal ini tidak dibantah baik oleh Para Penggugat Konvensimaupun Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan dihubungkan denganketerangan Para saksi , baik saksi - saksi dari Para Penggugat Konvensi maupun ParaTergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi. Dengan demikian telah terbuktibahwa sebahagian harta peninggalan alamarhum H. Saang terbukti tidak secara utuhsebagaimana tertuang dalam girik Nomor 691, Girik Nomor 711 dan Nomor 720;Menimbang, bahwa terhadap harta yang dihibahkan Pewaris ketika masih hidupkepada ahli warisnya, maka dengan tidak mengurangi maksud Pasal 211 KompilasiHukum Islam, dimana hibah orang tua terhadap anaknya dapat dihitung sebagai warisan,majelis hakim berpendapat bahwa Pewaris melakukan perbuatan hukum mengalihkansebagian harta kepada anak - anaknya adalah bersipat mulia dan dianjurkan dalamagama sejauh hal itu dimungkinkan dan tidak melebihi 1/3 dari harta warisan Pewaris.Oleh karena itu majelis hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan lebih jauh sejauhharta - harta yang telah diberikan Pewaris sebagai hibah kepada Para PenggugatKonvensi, Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi dan akanmempertimbangkan harta Pewaris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil 1.Alquran surat limron ayat 92 berbunyi : 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelumkamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamunafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.2. Hadist Riwayat Muslim berbunyi :63 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tigaperkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yangsholeh" (HR. Muslim no. 1631).Menimbang, bahwa sejauh mengenai luas objek sengketa yang belum dibagikankepada ahli warisnya menurut dalil gugatan Para Penggugat Konvensi dari ketiga objeksengketa Girik Nomor 691, Girik Nomor 711 dan Girik Nomor 720 masih terdapat sisadengan ukuran seluruhnya 5331 M2,, Sedangkan Para Tergugat membenarkan bahwaHarta peninggalan Pewaris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya dari ketigaobjek sengketa seluruhnya Girik Nomor 691 sisa yang belum dibagikan luasnya 1717 M2,Girik Nomor 711 luasnya 1104 dan Girik Nomor 720 termasuk diatasnya berdiribangunan 10 bangunan Kontrakan dengan luas 1557 M2. Dengan demikian jumlahkeseluruhan luasnya 4378 M2 . Dengan tidak dibantahnya oleh Para Tergugat Konvensidan Para Turut Tergugat , maka terbukti harta peninggalan Pewaris yang dijadikan boedelWarisan luasnya 4378 M2 ditambah 10 bangunan kontrakan berdiri diatas tanah giriknomor 720 yang harus dibagi kepada Para Ahli Warinya yang kemudian ditetapkansebagaiamana dalam amar putusan perkara aquo.Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya boedel warisan dari Pewaris H.Saang bin Simun dan Hj Saijah binti H. Kodir, maka dapat ditetapkan bagian ahli warisdari anak- anak H. Saang dengan Hj Saijah yaitu 1.Muksin bin H. Saang (anak laki -laki)2.Seben Narsiah binti H. Saang (anak perempuan).3.Mukri bin H. Saang (Anak laki - laki).4.Ratna binti H. Saang (Anak perempuan ). 5.Muslich bin H. Saang (Anak laki-laki). Dan bagiannya2 sesuai hukumfaroidh.sebagaimana dituangkan dalam amar putusan Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Seben binti H. Saang ahli warisdari H. Saang bin H Simun dan Hj, Saijah binti H. Kodir, maka ahli waris dari almrhumahSeben binti H. Saang dapat ditetapkan dan bagiannya sebagaimana pada amar putusandibawah ini;Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya alamrhum Muksin bin H. Saangsebagai ahli waris dari Pewaris, maka dapat ditetapkan ahli warisnya dan bagiannyasebagaimana hukum faroid dan akan dituangkan dalam amar putusan;64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 hurup a Kompilasi Hukum Islambahwa yang dimaksud Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentangpemindahan hak pemilikan harta peninggalan ( tirkah ) pewaris, menentukan siapa- siapayang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian nya masing - masing;Menimbang, bahwa yang dimaksud pewaris dalam perkara aquo adalah orangyang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusanPengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalansebagaimana maksud Pasal 171 hurup b Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa ahli waris alamrhum H.Saang bin Simun dengan Hj. Saijahbinti H. Kodir terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki - laki dan dan 2 (dua) orang anakperempuan maka sesuai ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dapat ditetapkanbagiannya masing - masing yaitu anak perempuan bila hanya seorang , ia mendapatseparoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertigabagian, dan apabila perempuan bersama- sama dengan anak laki-laki, maka bagiananak laki - laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, demikian puladapat diterapkan pada pembagian warisan terhadap ahliwaris baik ahli waris H. Saangmaupun ahli waris dari almarhumah Seben binti H. Saang maupun ahli waris almarhumMuksin anak-anak laki-laki mendapat 2 bagian dari pada anak perempuan;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Alquran surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dankerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalanibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telahditetapkan.-Surat An-Nisa ayat 11 berbunyi :1. 65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Artinya :. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian duaorang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih daridua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anakperempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk duaorang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yangditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yangmeninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyaibeberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamutidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya AllahMaha mengetahui lagi Maha Bijaksana.Menimbang, bahwa bersandar pada ketentuan firman Allah tersebut serta maksudPasal 176 Kompilasi Hukum Islam , maka dapat ditetapkan bagian masing - masing ahliwaris dengan cara pembagian sebagai berikut :1.Muksin bin H. Saang (anak laki -laki) mendapat 2/8 bagian dari nilai hartawarisan 4378 M2 + 10 bangunan Kontrakan.2.Seben Narsiah binti H. Saang (anak perempuan). mendapat 1/8 bagian darinilai harta warisan 4378 M2 + 10 bangunan Kontrakan3.Mukri bin H. Saang (Anak laki - laki). 2/8 bagian dari nilai harta warisan4378 M2 + 10 bangunan Kontrakan.4.Ratna binti H. Saang (Anak perempuan). mendapat 1/8 bagian dari nilaiharta warisan 4378 M2 + 10 bangunan Kontrakan66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia 67 5.Muslich bin H. Saang (Anak laki -laki) 2/8 bagian dari nilai harta warisan4378 M2 + 10 bangunan Kontrakan.Menimbang, bahwa terhadap bagian dari almarhumah Seben binti H. Saang akandiberikan kepada ahli warisnya sesuai faraoidh sebagaimana diuraikan dalam amarputusan;Menimbang, bahwa terhadap bahian yang diterima almarhum Muksin bin H.Saang akan ditetapkan kepada ahli waris dari almarhum Muksin sebagaimana diuraikandalam amar putusan perkara aquo.Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya bagian masing - masingahli waris sebagaimana dalam amar putusan, maka majelis hakim patut menghukumuntuk menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya sesuai bagianyang telah ditetapkan tersebut diatas dan apabila tidak dapat dilaksanakan secaranatura, maka akan dijual secara lelang melalui Pejabat Lelang Negara dan hasilpenjualan lelang tersebut dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya;Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan atas objek sengketa telahditolak, maka Majelis Hakim dalam perkara aquo dapat mengabulkan gugatan ParaPenggugat Konvensi sebagiannya dan menolak yang selebihnya;Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan para pihak sepanjang tidakdipertimbangkan secara tegas dan jelas, akan tetapi berkaitan dengan perkara inidianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusanini dan patut dikesampingkan yang selainnya;Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalamgugatan Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukumgugutan Rekonvensi;Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang mohon dinyatakannyajual beli tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan akta pembagian bersamadinyatakan sah, majlis hakim telah mempertimbangakan dalam gugatan konvensi bahwasegala perbuatan yang dilakukan oleh Pewaris kepada anak - anak dan keturunanansejauh adalah kebaikan dan tidak melebihi 1/3 bagian dapat dibenarkan. Oleh karenagugatan Rekonvensi yang diajukan Para Tergugat Konvensi tidak beralasan dan harusditolak;Dalam Konvensi dan Rekonvensi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia DALAM EKSEPSI 1.Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagiannya ;2.Menetapkan H. Saang bin Simun telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januaritahun 2004 dan Hj. Saijah binti H. Kodir pada tanggal 7 September tahun 2004dengan meningalkan 5 (lima) orang ahli waris sebagai berikut :5.1.Muksin bin H. Saang (anak laki-laki)5.2.Seben Narsiah binti H. Saang (anak perempuan).5.3.Mukri bin H. Saang (Anak laki-laki).5.4.Ratna binti H. Saang (Anak perempuan). 5.5.Muslich bin H. Saang (Anak laki-laki).3.Menetapkan Muksin bin Saang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktobertahun 1979 dengan meninggalkan ahli waris :a.Endang Kartini binti Uyo (isteri)b.Muhendra bin Muksin bin Muksin (anak laki-laki)c.Muherdi bin Muksin (anak laki-laki )d.Dewi Sri Muhayati (anak perempuan)4.Menetapkan Seben bin H. Saang telah meninggal dunia pada tanggal 22Desember tahun 1985 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :a.Effendi bin Lias (suami)b.Ernawati binti Effendi (anak perempuan).68 Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak ada yang dikalahkan danmasing-masing mendapatkan bagian warisan sesuai ketentuan hukum waris Islam(faraidh), maka majelis dapat membebankan biaya perkara kepada Para PenggugatKonvensi ,Para Tergugat Konvensi serta Turut Tergugat Konvensi secara tanggungrenteng;Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM KONVENSI Menolak eksepsi Tergugat I .Tergugat III dan Para Turut Tergugat.DALAM POKOK PERKARA Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia c.Endi Supandi bin Effendi (anak laki - laki)d.Sunani binti Effendi (anak perempuan)e.Lili binti Effendi (anak perempuan).f.Evi Marlina binti Effendi (anak perempuan).g.Nurbandi bin Effendi (anak laki - laki).h.Nurlelah binti Effendi (anak perempuan)i.Liana Natalia binti Effendi (anak perempuan).j.Edo Marlindo bin Effendi (anak laki - laki)5.Menetapkan Tanah seluas 4378 M2 ditambah 10 bangunan kontrakan terdiri dari :a.Nomor girik C 691 Nomor Persil 22 S ll terletak dahulu beralamat diPedurenan Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Ciledug, KabupatenTangerang, Propinsi Jawa Barat, sekarang beralamat di Kp. Plered,Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota TangerangPropinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut :-Sebelah Barat berbatasan tanah Girik C 690.-Sebelah Utara berbatasan kolam Ikan.-Sebelah Timur berbatasan tembok Graha Karang Tengah.-Sebelah Selatan berbatasan tanah Girik C 720.b.Nomor girik C 711 Nomor Persil 23 D ll dahulu beralamat di Pedurenan,Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang,Propinsi Jawa Barat, sekarang beralamat di Kp. Plered, Kelurahan PondokPucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Propinsi Banten,dengan batas-batas sebagai berikut :-Sebelah Barat berbatasan saluran air.-Sebelah Utara berbatasan rumah Kudin, rumah Kusen.-Sebelah Timur berbatasan tanah Kusen, Rumah Yanto. -Sebelah Selatan berbatasan rumah Muherdi.c.Nomor Girik C 720 No. Persil 25 D III dahulu beralamat di Pedurenan,Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang,69 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Propinsi Jawa Barat, yang sekarang beralamat di Kp. Plered KelurahanPondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, PropinsiBanten, dengan batas-batas sebagai berikut :-Sebelah Barat berbatasan Saluran Air. -Sebelah Utara berbatasan Tanah Girik C 690 dan Tanah Girik C 691.-Sebelah Timur berbatasan Graha Karang Tengah.-Sebelah Selatan berbatasan rumah Rustam, Tanah Kosong Sutet. Adalah harta peninggalan (warisan) Almarhum H. Saang bin Simun denganAlmarhumah Hj. Saijah binti H. Kodir.6.Menetapkan bagian masing - masing ahli waris H. Saang bin Simun dan Hj.Saijah binti H. Kodir sebagai berikut :a.Muksin bin H. Saang (anak laki - laki) mendapat 2/8 x 4378 M2 =1094,52 M2 + 2,50 Bangunan kontrakan b.Seben Narsiah binti H. Saang (anak perempuan) mendapat 1/8 x 4378M2 =547,25 M2 + 1,25 Bangunan kontrakanc.Mukri bin H. Saang (Anak laki - laki). Mendapat 2/8 x 4378 M2 =1094,52 M2 + 2,50 bangunan kontrakan .d.Ratna binti H. Saang (Anak perempuan). mendapat 1/8 x 4378 M2=547,25 M2 + 1,25 Bangunan kontrakane.Muslich bin H. Saang (anak laki-laki) mendapat 2/8 x 4378 M2 =1094,52 M2 + 2,50 bangunan kontrakan .7.Menetapkan bagian Ahli waris dari almarhumah Seben Narsiah binti H. Saangsebagai berikut :a.Effendi bin Lias (suami) mendapat 1/4 X 547,25 M2 =136,8125 + 0,31,25bangunan kontrakan b.Ernawati binti Effendi (anak perempuan) mendapat 34,20 m2 + 0.08bangunan Kontrakan c.Endi Supandi bin Effendi 68,40 m2 + 016 dari bangunan Kontrakan.d.Sunani binti Effendi mendapat 34,20 m2 + 0.08 bangunan Kontrakan e.Lili Binti Effendi mendapat 34,20 m2 +0.08 bangunan Kontrakan70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Menolak gugatan Para Penggugat RekonvensiDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI f.Evi Marlina binti Effendi mendapat 34,20 m2 + 0.08 bangunan Kontrakan g.Nurbandi bin Effendi mendapat 68,40 m2 + 016 dari bangunan Kontrakan.h.Nurlelah binti Effendi mendapat 34,20 m2 + 0.08 bangunan Kontrakan.i.Liana Natalia binti Effendi mendapat 34,20 m2 + 0.08 bangunan Kontrakan.j.Edo Marlindo bin Effendi mendapat 68,40 m2 + 016 dari bangunanKontrakan.8.Menetapkan bagian ahli waris dari Almarhum Muksin bin H. Saang adalah sebagaiberikut :1.Endang Kartini binti Uyo, (isteri) mendapat 1/8 = 136.812 + 03125 bagian daribangunan kontrakan 2.Muhendra bin Muksin mendapat 0,875 + 383,752 bagian dari bangunankontrakan3.Muherdi bin Muksin mendapat 0,875 + 383,752 bagian dari bangunankontrakan.4.Dewi Sri Muhayati binti Muksin mendapat 0,4375 + 191, 5376 bagian daribangunan kontrakan.9.Menghukum Para Penggugat Konvensi, Para Tergugat dan Para Turut TergugatKonvensi atau siapa saja yang menguasai objek harta warisan tersebut (padadiktum angka 5) untuk menyerahkan kepada para ahli waris yang berhakmenerimanya sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktumangka 6, 7 dan 8. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dilakukansecara lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang yang berhakmenerimannya sesuai bagian masing-masing;10.Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. DALAM REKONVENSI Menghukum Para Penggugat Konvensi, Para Tergugat dan Para Turut TergugatKonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.886.000.- (empat jutadelapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng.71 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia Rp. 6.000,- Demikian putusan dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim PengadilanAgama Tangerang pada hari Kamis tanggal 4 September 2017 bertepatan dengantanggal 13 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. Muhayah, S.H, M.H. sebagai HakimKetua, Drs. Uki dan Hj. Yayuk Afianah, S.Ag. M.A,, masing-masing sebagai HakimAnggota didampingi oleh Drs. Mukhtar, M.H.. sebagai Panitera. Putusan mana pada hariitu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ParaPenggugat Konvensi didampingi kuasa hukumnya dan Para Tergugat Konvensi sertaPara Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat. Hakim Anggota, Hakim Ketua , ttd. Ttd. Drs. Uki Dra. Hj. Muhayah. S.H. MH Hakim Anggota, Panitera , ttd. ttd. Hj.. Yayuk Afiyanah, S.Ag.,M.A. Drs. Mukhtar, M.H. P erincian biaya :1. Pendaftaran Rp. 30.000,-2. Administrasi Rp. 50.000,-3. PanggilanRP. 3.565.000,-.4. Pemeriksaan ditempatRp. 1.230.000,-5. Redaksi Rp. 5.000.-6. Meterai J u m l a h = Rp. 4.886.000.- ( empat juta delapan ratus delapan puluhenam ribu rupiah).Disalin sesuai aslinyaPengadilan Agama Tangerang72 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72
M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia M a h ka m a h A g u n g R e p u blik In d o n esia An. Panitera,Panitera Muda Hukum,Ahmad Muhtadin, S.HI.73 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73