Jurnal Hukum & Pembangunan Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 53 Number 1 3-31-2023 PERATURAN KRATON YOGYAKARTA YANG TAK LAGI JADUL PERATURAN KRATON YOGYAKARTA YANG TAK LAGI JADUL (Suatu Analisis terhadap Pembaharuan Teknik, Format dan (Suatu Analisis terhadap Pembaharuan Teknik, Format dan Muatan Dawuh Dalem di Kraton Yogyakarta) Muatan Dawuh Dalem di Kraton Yogyakarta) Rozi Beni Universitas Indonesia, rozi.beni11@ui.ac.id Follow this and additional works at: Part of the Constitutional Law Commons, Law and Society Commons, and the Legislation Commons Recommended Citation Recommended Citation Beni, Rozi (2023) "PERATURAN KRATON YOGYAKARTA YANG TAK LAGI JADUL (Suatu Analisis terhadap Pembaharuan Teknik, Format dan Muatan Dawuh Dalem di Kraton Yogyakarta)," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 53: No. 1, Article 11. DOI: 10.21143/jhp.vol53.no1.1548 Available at: This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub. Article 11
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 53 No. 1 (2023): 205 - 228 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online) PERATURAN KRATON YOGYAKARTA YANG TAK LAGI JADUL (Suatu Analisis terhadap Pembaharuan Teknik, Format dan Muatan Dawuh Dalem di Kraton Yogyakarta) Rozi Beni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Korespondensi: rozi.beni11@ui.ac.id Naskah dikirim: 21 Januari 2023 Naskah diterima untuk diterbitkan: 25 Maret 203 Abstract In the midst of the rapid development of the conception and implementation of a modern and democratic government structure, the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate was able to preserve its customary laws, including regarding governance and government structure in a monarchical system regulated in the Kraton's statutory regulations. Customary law, such as Dawuh Dalem, is often considered ancient, out of date, only important for legal historians, and other skeptical views. However, in reality, customary law is still alive with various reforms. In this normative research, we discuss the renewal of the internal statutory regulations of the Yogyakarta Palace, called Dawuh Dalem. The Dawuh Dalem studied is Dawuh Dalem Number: 01 / DD / HB10 / ALIP. 1955.2022 Date Kaping 14 Pasa, Alip 1955, Surya Kaping 16 April 2022 Chapter Pranatan Anyar Tata Assemble Printing Palace Ngayogyakarta Hadiningrat Ngganti Dawuh Dalem Figure: 01/Dd/Hb The Dalem is an internal regulation of the Yogyakarta Palace, but the preparation technique, format and content of the Dawuh Dalem have adopted and are in accordance with the drafting rules and framework of state laws and regulations as regulated in the Law on the Establishment of Legislation. Apart from that, the contents of Dawuh Dalem also include the philosophical basis, vision, mission and goals, as well as the distribution of job duties within the Government of the Ngayogyakarta Sultanate. This shows that, although the government system in the Kraton adheres to a monarchical system, it has succeeded in reforming the Kraton's regulations by adopting the rules of modern and democratic state legislation. Dawuh Dalem is open to be developed, maintained and renewed. More than that, the regulatory content in Dawuh Dalem Kraton which contains guidelines for behavior, justice, protection, ethical behavior, anti-corruption and other universal values, shows that in fact customary law is relevant and connected and can be a source of national and international law. Keywords: Reform, Dawuh Dalem, Legislation, Kraton Yogyakarta Abstrak Di tengah perkembangan pesat konsepsi dan implementasi tatanan pemerintahan yang modern dan demokratis, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mampu melestarikan hukum adatnya, termasuk mengenai tata kelola dan susunan pemerintahan dalam sistem monarki yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Kraton. Hukum Adat seperti halnya Dawuh Dalem acapkali dianggap jadul, ketinggalan zaman, hanya penting bagi sejarawan hukum, dan anggapan skeptis lainnya. Padahal kenyatannya, hukum adat itu tetap hidup dengan berbagai pembaruan. Dalam penelitian normatif ini membahas mengenai pembaruan peraturan perundang-undangan internal Kraton Yogyakarta yang disebut dengan Dawuh Dalem. Adapaun Dawuh Dalem yang dikaji adalah Dawuh Dalem Angka: 01 / DD / HB10 / ALIP. 1955.2022 Tanggal Kaping 14 Pasa, Alip 1955, Surya Kaping 16 April 2022 Bab Pranatan Anyar Tata Rakit Peprintahan Karaton Tersedia versi daring: DOI: Hak Cipta © Rozi Beni Diterbitkan oleh Badan Penerbit FHUI
206 Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-53 No.1 Januari - Maret 2023 Ngayogyakarta Hadiningrat Ngganti Dawuh Dalem Angka: 01/Dd/Hb X/Ehe-1932 Surya Kaping 8 November 1999. Temuan berdasarkan penelitian ini antara lain, meskipun Dawuh Dalem merupakan peraturan internal Kraton Yogyakarta, tetapi teknik penyusunan, susunan (format), dan muatan Dawuh Dalem tersebut telah mengadopsi dan berkesesuaian dengan kaidah penyusunan dan kerangka peraturan perundang-undangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan-Perundangan. Selain itu, muatan Dawuh Dalem tersebut juga mencantumkan dasar filosofis, visi, misi, dan tujuan, serta pembagian tugas jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa, walaupun sistem pemerintahan di Kraton menganut sistem monarki, tetapi berhasil melakukan pembaharuan peraturan Kraton dengan mengadopsi kaidah peraturan perundang-undangan negara modern dan demokratis. Dawuh Dalem itu terbuka untuk dikembangkan, dipelihara dan diperbaharui. Lebih dari itu, Muatan Pengaturan dalam Dawuh Dalem Kraton yang mengandung pedoman perilaku, keadilan, perlindungan, akhlak berperilaku, antikorupsi, dan nilai-nilai universal lainnya, menunjukkan bahwa sejatinya hukum adat itu relevan dan memiliki keterhubungan dan dapat menjadi sumber hukum nasional dan internasional. Kata Kunci: Pembaharuan, Dawuh Dalem, Peraturan Perundang-Undangan, Kraton Yogyakarta I. PENDAHULUAN Indonesia adalah negara yang kaya adat dan budaya. Eksistensi adat dan budaya itu tumbuh dan berkembang dalam entitas kesatuan masayarakat hukum adatnya, jauh sebelum Republik Indonesia sendiri ada. Dengan realitas itu, tepatlah kiranya negara, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi RI385, mengakui dan menghormati keberadaanya. Dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 disebutkan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional itu dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Diantara aneka ragam identitas budaya dan masyarakat tradisional di Indonesia yang tetap eksis adalah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sesuai dengan amanat konstitusi RI, saat ini pengakuan dan penghormatan Kasultanan Ngayogyakarta diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY.386 Dalam UU Keistimewaan, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat diakui sebagai warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun 385 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya dalam artikel ini disebut " UUD 1945" 386 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut "UU Keistimewaan DIY". Sebelum terbitnya UU Keistimewaan, pengakuan dan penghormatan Keistimewaan DIY, beserta pranata hukum adatnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan Kraton Yogyakarta, Rozi Beni 207 dan dipimpin Sultan Hamengku Buwono.387 Dalam konteks keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kasultanan Ngayogyakrta, bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman, diberikan peran dan tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.388 Selain diakui dalam peraturan perundang-undangan, eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta itu ditopang dengan kemampuannya beradaptasi dengan tuntutan perkembangan zaman. Berkenanaan dengan dinamika perubahan di Yogyakarta, Selo Soemardjan mencatat bahwa, dinamika perubahan di Yogyakarta itu meliputi perubahan yang disengaja maupun tanpa disengaja. Perubahan yang disengaja tersebut termasuk aspek politik dan pemerintahan di Yogyakarta yang diprakarsai oleh Sultan, sebagai pelopor perubahan. The political and administrative changes in Jogjakarta as described in this study were initiated either by the Sultan of Jogjakarta or by the provincial administration under his guidance. In this respect they can be considered as having played the role of agents of change.389 Dalam konteks ini, dapat diakatakan bahwa salah satu produk dari perubahan aspek politik dan pemerintahan yang dipelopori oleh Sultan tersebut adalah penyesuaian teknik penyusunan dan format peraturan perundang- undangan kraton, Dawuh Dalem mengenai Tata Rakit Peprintahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang yang memuat susunan jabatan dalam Pemerintahan Kraton Yogyakarta.390 Dawuh Dalem Tata Rakit Peprintahan ini memiliki keunikan dan inspirasi yang menarik dan penting untuk dikaji. Untuk itu, artikel ini berusaha membahas mengenai teknik penyusunan dan format Dawuh Dalem Tata Rakit Peprintahan; dan (2) Bagaimana muatan pengaturan susunan pemerintahan di lingkungan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang dimuat dalam Dawuh Dalem Tata Rakit Peprintahan tersebut. 387 Dalam Pasal 1 angka 4 UU Keistimewaan dijelaskan bahwa, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono. 388 Pengaturan lebih jelas mengenai peran dan tanggung jawab Kasultanan Ngayogyakarta, lihat dalam Pasal ayat (1) huruf e dan ayat (6) UU Keistimewaan DIY. 389 Selo Soemardjan, Social Changes in Jogjakarta, (New York: Cornell University Press), hlm. 381 390 Kraton, Karaton atau Keraton berasal dari kata ka+ratu+an yang berarti tempat bersemayam para Ratu (Raja, dalam Bahasa Jawa). Bukan sekedar bangunan, keraton memiliki nilai filosofi yang sangat tinggi. (lihat dalam Karaton menunjuk pada makna daerah tempat seorang penguasa (raja atau ratu) memerintah atau istana/tempat tinggalnya (istana). Sedangkan Kasultanan lebih menunjuk pada makna sistem pemerintahan yang digunakan, yaitu Kerajaan (monarki).
208 Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-53 No.1 Januari - Maret 2023 II. PEMBAHARUAN DAWUH DALEM SEBAGAI PRODUK PERUBAHAN Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa salah satu faktor yang menopang adalah eksistensi Pemerintahan Kraton Yogyakarta kemampuannya beradaptasi dengan perubahan. Menurut Selo Soemardjan, perubahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda tersebut, memiliki dua kategori yaitu baik yang disengaja (intended) maupun yang tidak disengaja (unintended). itu "By intended social change is meant that change which has been previously conceived and planned by those members of the society who play the role of agents of change. Unintended change, on the other hand, is that change which comes about without being previously conceived or planned by any member of the society."391 Selain itu, Selo Soemardjan berpendapat bahwa: "The political and administrative changes in Jogjakarta as described in this study were initiated either by the Sultan of Jogjakarta or by the provincial administration under his guidance. In this respect they can be considered as having played the role of agents of change."392 Merujuk pada pernyataan di atas, berdasarkan hasil penelitiannya, Selo Soemardjan berpendapat bahwa perubahan yang disengaja itu adalah aspek politik dan pemerintahan yang disiapkan dengan sengaja dan dipelopori oleh Sultan. Dalam konteks Dawuh Dalem Tata Rakit Peprintahan yang dibuat tertulis, dan disusun dengan teknik dan dalam format yang terstruktur formal sesesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan negara, dapat dikategorikan sebagai produk dari perubahan yang disengaja (intended) dan dipelopori oleh Sultan Yogyakarta. Adaptasi perubahan tersebut terjadi untuk kebutuhan pemahaman dan pelaksanaan di lingkungan internal Pemerintahan Kraton yang memang sudah terbiasa beradaptasi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga dipimpin oleh Sultan selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sultan selaku pemimpin tertinggi Kraton yang juga Gubernur DIY, dalam membuat peraturan kraton (dawuh dalem) tampak mengadopsi kaidah penyusunan dan format peraturan negara yang lazim istimewa berlaku di Yogyakarta. Pengalaman interaksi kedua kelembagaan internal kraton dan Pemda DIY memudahkan terjadinya adaptasi teknik, format maupun muatan pengaturan dalam Dawuh Dalem. lingkungan "eksternal" Kraton, pemerintah daerah Interaksi dan adaptasi teknik, format dan muatan peraturan perundang- undangan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun peraturan 391 Selo Soemardjan, Social Changes...op.cit., hlm. 381 392 Selo Soemardjan, Social Changes...ibid., hlm. 381
Peraturan Kraton Yogyakarta, Rozi Beni 209 Menteri Dalam Negeri ke dalam dawuh dalem menunjukkan bahwa peraturan adat (Kraton Yogyakarta) dapat berdampingan dan saling mengisi dengan peraturan perundang-undangan negara. tidak menimbulkan ketegangan ataupun saling menegasikan antar satu dengan lain. Untuk menjelaskan fenomen diadopsi nya kaidah peraturan negara dalam dawuh dalem serta interaksi peraturan Kraton yang berdampingan dengan peraturan negara tersebut, relevan dan bertalian dengan konsep pluralism hukum. Menurut Griffiths, pada awalnya pluralisme hukum diartikan sebagai ko- eksistensi antara berbagai sistem hukum dalam lapangan sosial tertentu yang dikaji, serta sangat menonjolkan dikotomi antara hukum negara di satu sisi dan berbagai macam hukum rakyat di sisi lain. Dalam hal ini, para ahli tak lebih sekedar melakukan pemetaan terhadap keanekaragaman hukum dalam lapangan kajian tertentu (mapping of legal universe).393 Namun pada perkembangan kajian hukum saat ini, pendekatan pluralisme hukum kini dikaitkan dengan "hukum yang bergerak" dalam ranah globalisasi. Narasi besar tentang pluralisme hukum pun mengalami re-definisi dan memandang pendekatan pluralisme hukum yang lama tidak digunakan lagi. Dalam pendefinisian ulang ini, diperlihatkan bahwa hukum dari berbagai aras dan penjuru dunia bergerak menembus wilayah-wilayah yang tanpa batas dan terjadi persentuhan, interaksi, kontestasi, serta saling adopsi yang kuat di antara hukum internasional, nasional, dan lokal.394 Sejalan dengan hal itu, penerapan sistem hukum yang saling berdampingan dan mengadopsi seperti ini oleh Sionaidh Douglass-Scott dapat dikategorikan sebagai pluralisme hukum. "legal pluralism is also usually taken to imply more than just a plurality of laws; it can include situations in which two or more legal systems coexist in the same societal field, sometimes in a contradictory way,in which each may have equally plausible claims to authority".395 Adopsi teknik penyusunan, format dan muatan peraturan perundang- undangan negara secara ke dalam dawuh dalem dapat pula dimaknai sebagai upaya Kraton untuk membentuk produk hukumnya yang lebih responsif, sesuai kebutuhan dan buah dari interaksi internal kraton dengan eksternal Kraton, Pemda DIY dan Masyarakat DIY. Selanjutnya, eksistensi dawuh dalem dalam dinamika penerapan peraturan perundang-undangan negara, dapat pula dimaknai bahwa komunita masyarakat hukum adat di Kraton, masih diakui dan diberikan keleluasaan untuk tetap menciptakan dan mempertahankan norma yang berlaku bagi entitas Kraton Yogyakarta. Tidak terhalang atau terdesak oleh peraturan perundang-undangan 393 Sulistyowati Irianto (ed). Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 29. 394 Sulistyowati Irianto (ed). Hukum Yang Bergerak...ibid., hlm.30 395 Sionaidh Douglass-Scott, Law After Modernity, (Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2013), hlm. 385
210 Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-53 No.1 Januari - Maret 2023 negara. Jadi kata kuncinya adalah adopsi Teknik, format dan muatan peraturan perundang-undangan negara ke dalam dawuh dalem tersebut tidak dihasilkan dari proses represif, melainkan melalui kesengajaan dan kesadaran dari Sultan itu sendiri. III. TEKNIK PENYUSUNAN, FORMAT, DAN MUATAN DAWUH DALEM Sebagaimana disinggung pada bagian terdahulu bahwa berdasarkan dalam UU Keistimewaan, Kasultanan Ngayogyakarta, bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman, memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa diwujudkan melalui pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.396 Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan peran dan tanggung jawab kasultanan Ngayogyakarta, Sultan menerbitkan dawuh dalem tentang Tata Pemerintahan Kraton Yogyakarta. Teknik penyusuan, format maupun mauatan pengturan yang dituangkan dal Dawuh dalem tersebut, mengadopsi kaidah penyusunan peraturan perundangan-undangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.397 Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Lingkungan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sultan Hamengku Buwono menerbitkan "peraturan" berupa Dawuh Dalem Angka: 01 / DD / HB10 / ALIP. 1955.2022 Tanggal Kaping 14 Pasa, Alip 1955, Surya Kaping 16 April 2022 Bab Pranatan Anyar Tata Rakit Peprintahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Ngganti Dawuh Dalem Angka: 01/Dd/Hb X/Ehe-1932 Surya Kaping 8 November 1999. Dalam dawuh dalem tersebut, dituangkan tata kelola pemerintahan di Lingkungan Karton Ngayogyakarta yang meliputi: Alasan pembentukan dawuh, dasar hukum, susunan umum, visi, misi, tujuan, dan tatanan pemerintahan di lingkungan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. 396 Peran dan tanggung jawab Kasultnan tersebut diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan ayat (6) UU Keistmewaan DIY, sebagai berikut: Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan (antara lain) untuk melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pelembagaan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa dimaksud, diwujudkan melalui pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai- nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. 397 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini dalam perkembangannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.
Peraturan Kraton Yogyakarta, Rozi Beni 211 A. Alasan Pembentukan Dawuh Dalem (Hamenggalih) Dalam dawuh disebutkan bahwa Karaton tidak hanya berperan sebagai titik pusat budaya jawa di Nusantara tetapi juga di Manca Negara. Hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam 3 (tiga) pertimbangan (hamenggalih) Dawuh Dalem yang berbunyi: "Ha. Mantepe jatidiri Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat minangka salah sawijine puser Budaya Jawa kang ngrembaka ing Bumi Nusantara uga ing Mancanegara. Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat minangka wadahing ajaran Na. Budaya Ngayogyakarta Hadiningrat perlu ditata kanthi Panjantra, Panjangka, lan Panjangkah kang jumbuh kalawan majune jaman. Kanggo nindakake Tatanan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Ca. perlu Pranatan Tata Rakiting Paprintahan kang anyar. Ngganti kang wus kapungkur." Pertimbangan (hamenggalih) pembentukan dawuh tata pemerintahan terdiri dari: 1. Mantapnya jati diri Kraton Yogyakarta Hadiningrat selaku salah satu titik pusat Budaya Jawa yang terkenal di Bumi Nusantara bahkan hingga mancanegara. 2. Kraton Yogyakarta Hadiningrat sebagai wadah Ajaran Budaya Yogyakarta, perlu ditata dengan visi, misi, dan tujuan yang sesuai dengan kemajuan zaman. 3. Untuk melaksanakan Tatanan Pemerintah Kraton Yogyakarta Hadiningrat membutuhkan Tatanan Pemerintah Kraton Yogyakarta Hadiningrat yang baru dan berbeda dengan yang dahulu. B. Dasar Hukum (Hangengeti) Kehadiran Dawuh Dalem Angka: 01 / DD / HB10 / ALIP. 1955.2022 Tanggal Kaping 14 Pasa, Alip 1955, Surya Kaping 16 April 2022, tidaklah berdiri sendiri, melainkan didasarkan pula pada 7 (tujuh) "dasar hukum" sebagai berikut: "Ha. 1945. Pasal 18 ayat ( b ) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun Na. Istimewa Yogyakarta. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Ca. Istimewa Yogyakarta. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
212 Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-53 No.1 Januari - Maret 2023 Ra. 10 Mei 2012. Sabda Tama, hing Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, surya kaping Ka. 30 April 2015. Sabda Raja, hing Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, suryo kaping Da. 5 Mei 2015. Dawuh Raja, hing Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, suryo kaping Ta. Desember 2015" Sabda Jejering Raja, hing Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, 31 Selain didasarkan pada 4 (empat) jenis "peraturan" internal Karaton, Dawuh Dalem tersbut didasarkan pula pada 3 (tiga) peraturan perundang- NRI 1945, Undang-Undan undangan Republik Indonesia, yaitu UUD Pembentukan DIY dan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Hal ini menunjukkan bahwa, sistem hukum dan pemerintahan di lingkungan Karaton Ngayogyakarta terbuka dan berinteraksi dengan "lingkungan luar Karaton", Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain dasar hukum, disebutkan pula pembentukan Dawuh didasarkan pada kurang sempurnanya dawuh sebelumnya, sehingga perlu dibentuk dawuh yang baru. Hal ini sebagaimana tertuang dalam 2 (dua) pertimbangan dalam "hanggatosake" dawuh yang berbunyi: "Ha. 01/DD.HBIX/EHE 1932, suryo kaping 08 November 1999 Kurang sampurno lumaksanane Dawuh Dalem angka Perlu hanetepake Pranatan anyar Bab Tata Rakiting Paprintahan Na. Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, ngganti Dawuh Dalem kang saiki lumaku." C. Pengertian Umum (Sesebutane) Dawuh Dalem Angka: 01 / DD / HB10 / ALIP. 1955.2022 menentukan pula gelar Sultan, yang diatur sebagai berikut: "Ha. Ingkang Sinuwun yaiku Ingsun Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Ka 10 Suryaning Mataram Senopati Ing Ngalaga Langgenging Bawono Langgeng Langgening Tata Panatagama Hing Ngayogyakarta Hadingrat." Secara harfiah, gelar ini mengalami penyesuaian, tidak sama persis dengan gelar yang dicantumkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Keistimewaan DIY, yang berbunyi: "Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut :
Peraturan Kraton Yogyakarta, Rozi Beni 213 Sultan Hamengku Buwono". Sebutan/Gelar Sultan dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY ini persis sama dengan sebutan gelar pada Dawuh Dalem sebelumnya Nomor: 01/DD/HBX/EHE-1932 Tanggal 29 Rejeb Ehe 1932, 08 Nopember 1999, yaitu: Ingsun Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Syidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Selain mengenai gelar Sultan di atas, pada bagian "sesebutane" didefinisakan pula 7 (tujuh) hal lainnya, sebagai berikut: 1) Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu nama yang diwarisi dari Ngarsa Dalem Ingkang Jumeneng I yang mengandung ilmu, pengetahuan, amalan utama dan teladan Penciptaan Tuhan dan Keesaan Tuhan. 2) Karaton, yaitu Karaton Dalem Yogyakarta Hadiningrat. 3) Putra Dalem, yaitu Putra atau putri dari Ingkang Sinuwun. 4) Sentana Dalem, yaitu Putra atau putri dari Ingkang Sinuhun Suwargi. 5) Abdi Dalem, yaitu siapa saja yang ditetapkan menjadi Abdiningsun Abdine Budaya Ngayogyakarta Hadiningrat dengan surat resmi Kraton. 6) Peprintahan Kraton, yaitu Pemerintahan Kraton Yogyakarta Hadiningrat. 7) Pengageng, yaitu siapa saja yang ditetapkan menjadi pembesar didalam Pemerintahan Karaton dengan Dawuh Dalem atau surat resmi Kraton. D. Visi (Panjantra) Pemerintahan Karaton Ngayogyakarta Hadinginrat Visi pemerintanan Karaton Ngayogyakarta adalah: "Nglestarekake budaya Ngayogyakarta Hadiningrat kanggo mujudake Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dadi pusere budaya ing donya kang sumunar saka hakekat Hamangku, Hamengku lan Hamengkoni tumrap harjaning panguripan sosial budaya rakyat". lan ngrembakakake ajaran (Melestarikan dan mengembangkan ajaran kebudayaan Ngayogyakarta Hadiningrat untuk menjadikan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat kebudayaan dunia yang bersinar dari hakikat Hamangku, Hamengku dan Hamengkoni398 bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat). 398 Arti Hamangku, Hamengku, atau hamengkoni merupakan tiga unsur konsep yang mensyaratkan bahwa seorang Sultan harus nengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan sendiri, dan harus menjadi poros pemersatu (ngesuhi) bagi seluruh golongan rakyatnya. (lihat dalam Gunawan Sridiyatmiko, "Filosofi Kosmologi Simbolik Gelar Sultan, Lambang Kerajaan, Dan Nilai Ips Yang Dapat Dijadikan Literasi Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah ", Jurnal Sosialita, Vol. 12, No.2, November 2019 , hlm. 288)
214 Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-53 No.1 Januari - Maret 2023 Visi ini sejalan dengan tujuan pengaturan keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY yaitu,399 untuk melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan Ngayogyakarta, bersama Kadipaten Pakualaman, dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pelembagaan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten tersebut diwujudkan melalui pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. E. Misi (Panjanka) Pemerintahan Karaton Ngayogyakarta Hadinginrat 1) Kanthi ngemban amanah para leluhur tumrap ajaran budaya, amanahe kawula kanggo nglestarekake budaya bangsa lan tanggung jawab sajerone lelumban ana ing madyaning pasrawungan agung bangsa lan negara kanthi wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia kang adedasar Pancasila, semono uga ana ing madyaning pasrawungan mancanegara kang saya tinarbuka; 2) Mrayogakake wani omong tumindak kang bener kuwi mula pancen bener, kang salah kuwi mula pancen salah, minangka wujud krenteg atine kawula dasih. 3) Hangrengkuh lan paring pangayoman tanpa mbedakake golongan, suku, keyakinan lan agama kanthi adil. 4) Berjuang tanpa pamrih luwih akeh anggone peparing tinimbang anggone nampa. Lan wani ndadaki tanggung jawab kanthi kawaca amrih harjaning kawula. Misi di atas mengandung tekad yang diemban oleh pejabat pemerintahan Karaton Ngayogyakarta hadiningrat, sebagai berikut 1) Dengan mengemban amanah leluhur terhadap ajaran kebudayaan untuk melestarikan kebudayaan bangsa, dan tanggung jawab berada di tengah-tengah pertemuan besar bangsa dan negara dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, serta di tengah pertemuan negara-negara asing yang terbuka. 2) Berani mengatakan bahwa berbuat benar itu benar, dan berbuat salah itu salah, sebagai wujud keinginan hati yang kuat. 3) Merangkul dan memberikan perlindungan tanpa membeda-bedakan kelompok, suku, kepercayaan, dan agama secara adil. 4) Berjuang tanpa pamrih lebih berarti memberi daripada menerima. Dan memiliki keberanian untuk mengambil tanggung jawab. 399 Pasal 6 ayat (1) huruf e dan ayat (6) UU Keistimewaan DIY
Peraturan Kraton Yogyakarta, Rozi Beni 215 Misi di atas melingkupi aspek pelestarian budaya, integritas, pemberantasan korupsi, Kesetaraan, dan kemanusiaan, pengabdian. F. Tujuan (Panjankah) Pemerintahan Karaton Ngayogyakarta Hadinginrat Tujuan pemerintahan Karaton Ngayogyakarta adalah "Hambangun Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat kang ditata adedasar wawasaan Manunggaling Kawula Gusti lahir batin, Nyawiji, Greget, Sengguh, ora Mingkuh, Purwa Madya Wusana, kang bisa paring pasumbangan kanggo Negara, bangsa lan masyarakat." (Terbangunnya yang diselenggarakan berdasarkan wawasan Manunggaling Kawula Gusti lahir batin, Nyawiji, Greget, Sengguh, ora Mingkuh, Purwa Madya Wusana, yang mampu memberikan kontribusi bagi negara, bangsa dan masyarakat). tatanan Karaton Yogyakarta Hadiningrat Untuk mewujudukan visi, misi, dan, tujuan di atas, dibentuk susunan pemerintahan Karaton Ngayogyakarta Hadingrat, terdiri dari:400 400 Dawuh Dalem Angka: 01 / DD / HB10 / ALIP. 1955.2022 Tanggal Kaping 14 Pasa, Alip 1955, Surya Kaping 16 April 2022 Bab Pranatan Anyar Tata Rakit Peprintahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Ngganti Dawuh Dalem Angka: 01/Dd/Hb X/Ehe-1932 Surya Kaping 8 November 1999.
216 Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-53 No.1 Januari - Maret 2023 Gambar 1. Bagan Susunan Pemerintahan Karaton Ngayogyakarta Hadingrat Sumber: karaton.go.id 1) Ingkang Sinuwun Sri Narendra, Sultan Bertahta. Pemimpin tertinggi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. 2) Sri Palimbangan Lembaga yang memberikan saran dan pertimbanngan kepada Sultan mengenai urusan internal (dalam) Karaton 3) Pandite Aji Lembaga yang memberikan usulan, rekomendasi dan pendapat kepada Sultan berdasarkan kajian yang mengenai urusan di bidang Agama, Adat istiadat, Seni, Ekonomi, Politik, Hukum, Sosial dan Pertanahan. 4) Kawedanan Hageng Panitrapura Lembaga yang melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Tata Usaha Keraton Yogyakarta Hadiningrat. 5) Kawedanaan Hageng Panitrupura membawahi 8 Kawedanaan (KW): a) KW Parentah Hageng : mengurusi pemerintahan abdi dalem
Peraturan Kraton Yogyakarta, Rozi Beni 217 b) KW Sri Wandawa : melaksanan tugas Sekretariat Darah Dalem c) KW Darah Dalem: melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan darah (trah/keturunan) d) KW Danartapura: bendahara e) KW Tanda Yekti f) KW Purwa Aji Laksana g) KW Adyaksa h) KW Sri Danardan 6) Kawedanan Hageng Punakawan Parasraya Budaya Lembaga yang melaksanakan kebijakan mengenai pemeliharaan dan pengelolaan harta benda Dalem berupa tapak, bangunan, taman, air dan listrik. Menyediakan barang dan jasa serta ketertiban keamanan di sekitar Keraton Ngayogyakrta Hadiningrat. 7) Kawedanaan Hageng Punakawan Parasraya Budaya membawahi 3 Kawedanaan (KW): a) KW Puraraksa : memelihara perdamaian dan keselamatan b) KW Kaprajuritan : mengurusi pasukan/prajurit c) KW Halpitapura : menjaga, melindungi dan menyediakan perlengkapan untuk kebutuhan Karaton dan tugas/Ayahan Dalem. 8) Kawedanan Hageng Punakawan Nitya Budaya Lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan kebudayaan, pengelolaan peninggalan perpustakaan, penataan dan penyelenggaraan upacara adat dan kebudayaan, pemeliharaan penyiapan perlengkapan upacara, pengumpulan perlengkapan Keraton, pengelolaan museum, dan pengelolaan Pariwisata di lingkungan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 9) Kawedanaan Hageng Punakawan Nitya Budaya membawahi 4 Kawedanaan (KW): a) KW Widya Budaya : melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan kapujanggan b) KW Purayakara: melindungi, melestarikan dan mengabdi pada Kagungan Dalem c) KW Radya Kartiyasa: mengelola urusan pariwisata dan barang- barang museum d) KW Krida Mardawa : melindungi dan melestarikan Pakaian Perunggu, Ringgit, dan perlengkapan upacara buday. 10) Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa Lembaga yang melakukan pemeriksaan terhadap aset dan bangunan milik Kasultanan Ngayogyakarta Hdiningrat. 11) Kawedanaan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa membawahi 3 Kawedanaan (KW): a) KW Reksa Suyasa : merawat bangunan di dalam istana. b) KW Panitikisma : melakukan administrasi Kagungan Dalem
218 Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-53 No.1 Januari - Maret 2023 c) KW Sasana Pura : merawat bangunan-bangunan di sekitar Karaton yaitu Petilasan, Pesarean, Kamesjidan dan juga milik Dalem. 12) Kawedanan - Kawedanan. Lembaga pelaksana Kawedanan Hageng. Sebagaimana disebutkan di atas, secara keseluruhan, terdapat 18 Kawedanan di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ingkang Sinuwun Pandhite Aji Sri Palimbangan Kawedanan Hageng PANITRAPURA Penghageng GKR. Condrokirono Kawedanan Hageng Punakawan PARASRAYA BUDAYA Penghageng GKR. Maduretno Kawedanan Hageng Punakawan NITYA BUDAYA Penghageng GKR. Bendara Kawedanan Hageng Punakawan DATU DANA SUYASA Penghageng GKR. Mangkubumi 1. KW Parentah Hageng 2. KW Sri Wandawa 1. KW Puraraksa 2. KW Kaprajuritan 1. KW Widya Budaya 2. KW Purayakara 3. KW Radya Kartiyasa 1. KW Reksa Suyasa 2. KW Panitikisma 3. KW Sasana Pura 3. KW Darah Dalem 3. KW Halpitapura 4. KW Krida Mardawa 4. KW Danartapura 5. KW Tanda Yekti 6. KW Purwa Aji Laksana 7. KW Adyaksa 8. KW Sri Danardana Gambar 2. Susunan Pemerintahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat IV. ANALISIS NORMATIF DAN KONSEPTUAL PEMBAHARUAN DAWUH DALEM Dari uraian dan analisis mengenai teknik penyusunan, format, dan muatan Dawuh Dalem Tata Rakit Peprintahan di atas, dari tinjauan konseptual maupun normatif, dawuh dalem merupakan bentuk peraturan perundang-undangan. Dari tinjuan normatif, berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, dijelaskan bahwa, "peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undagan".
Peraturan Kraton Yogyakarta, Rozi Beni 219 Selanjutnya, dalam tinjauan konseptual, D.W.P. Ruiter mengemukakan bahwa peraturan perudang-undangan mengadung 3 (tiga) unsur yaitu401: Norma hukum (rechtsnormen) Berlaku ke luar (naar buitn werken); dan Bersifat umum dalam arti luas (algemeenheid in ruimezin). Dalam definisi yang formil (resmi), peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.402 Dalam konteks Dawuh Dalem", definisi ini memerlukan penyesuaian, khususnya berkenaan dengan subyek hukum yang berwenang membentuknya. Hal ini tentu saja dimungkinkan. Peraturan perundang-undangan bukanlah domain lembaga atau pejabat negara semata, tetapi juga oleh entitas sosial lainnya. Sebagaimana ditegaskan Amanda Perreau-Saussine dan James Bernard Murphy, "some legal rules are not laid down by a legislator but grow instead from informal social practices."403 Berbeda dengan pembentukan peraturan perundang-undangan negara yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat negara dan dibuat dalam rangka menjalankan fungsi legislatif, Dawuh Dalem dibuat secara mandiri oleh Sultan selaku pemegang kekuasaan di Pemerintahan Kraton. Dalam hal demikian, penjelasan Bagir Manan - yang mengutip P.JP. Tak-- mengenai pengertian peraturan perundang-undangan (undang-undang dalam arti materiil), yaitu setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum,404 akan lebih relevan dengan pemaknaan dawuh dalem sebagai peraturan perundang- undangan Kraton Yogyakarta yang dibuat secara tertulis oleh Sultan yang memuat aturan hukum yang berlaku umum dalam Lingkungan Kraton Yogyakarta. Selanjutnya, Sajipto Rahardjo mengemukakan bahwa suatu perundang- undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut405: 1) Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebaikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas. 401Achmad Ruslan, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perudang- Undangan di Indonesia (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 36 402 Widodo Ekatjahjana, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunannya (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 43 403 Amanda Perreau-Saussine and James Bernard Murphy (editors), The Nature of Customary Law: Legal, Historical and Philosophical Perspectives, (Cambridge University Press, 2007), hlm. iii 404 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992), hlm. 3 405 Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya, 2012), hal. 83-84
220 Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-53 No.1 Januari - Maret 2023 2) Bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa- peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. 3) Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencamtumkan klausul yang memuat memungkinkan dilakukannya peninjauan kembali. Dengan demikian, secara normatif dan konseptual, dawuh dalem memenuhi kategori untuk disebut sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis Kraton Yogyakarat yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Sultan. ini mengatur pembagian tugas masing-masing jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kraton Yogyakarta. Tidak ada pertentangan dengan peraturan dengan peraturan perundang-undangan negara. Selain dawuh dalem tersebut berlaku hanya dalam lingkungan Kraton Yogyakarta, peraturan perundang-undangan negara telah mengakui keistimewaan DIY, termasuk di dalamnya pranata hukum (adat) yang berlaku di lingkungan Kraton Yogyakarta. Kehadiran Dawuh Dalem Tata Rakit Peperintahan Mencermati relasi dan interaksi antara dawuh dalem dengan peraturan perundang-undangan negara tersebut, relevan jika ditinjau dari argumentasi yang dikembangkan oleh Robert M. Cover sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie sebagai berikut:406 "Pemerintahan negara harus dilihat sebagai salah satu saja dari sekian banyak kontestan yang menghasilkan dan mengimplementasian norma (government should be understood as one among many contestant for generating and implementating norms). Komunitas-komunitas warga masyarakat yang diabaikan oleh mereka yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara, sebenarnya mempunyai peran membentuk dan mempertahankan norma-norma setidaknya sama efektif dan setara nilainya dengan norma-norma yang dilakukan pejabat penyelenggara negara (communities ignored or despised by those running the state actually craft and situation norms with at least as much effect and worth as those espoused by the state). Pemaksaan berlakunya norma-norma bernegara kepada komunitas-komuntias warga masyarakat merupakan kekerasan yang mungkin diberi pembenaran tetapi tidak disukai secara apriori (imposition of the state's norm does violence to communities, a violence that may be justifiable but is not to be preferred a priori)." 406 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi, (Jakarta: Intrans Publishing, 2017), hlm.61
Peraturan Kraton Yogyakarta, Rozi Beni 221 Menurut Robert M. Cover, komunitas masyarakat dimungkinkan untuk menciptakan norma hukum bagi komunitasnya sendiri. Demikian pula Kraton Yogyakarta yang diakui sebagai warisan budaya bangsa yang bersifat istimewa, diberikan keleluasaan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan pranata hukum adatnya. Seiring perkambangan zaman, pranata hukum Kraton tersebut mengalami penyesuaian dengan mengadopsi teknik dan kerangka peraturan negara. Hukum Adat yang lazimnya dikenal tidak tertulis dan tidak terkodifikasi dengan rapi, mengalami pergeseseran dengan pembentukan dawuh dalem yang lebih terstruktur sebagaimana peraturan perundang-undangan negara. "Hukum adat" sebagaimana digambarkan oleh Van Vollenhoven,407 sebagai hukum yang tidak terkodifikasi. "the collection of rules of conduct applicable to natives and foreign orientals - which are 'adat' on account of their uncodified state, and 'law' because they carry sanctions - has not been derived from a single source". Selain itu muatan dauh dalem sudah berkembang, tidak lagi hanya mengatur mengenai persoalan keperdataan (seperti hukum waris) tetapi juga mengenai tata pemerintahan di lingkungan Kraton Yogyakarta. Dawuh Dalem Kraton Yogyakarta saat ini tampil layaknya peraturan perundang-undangan dalam pemerintahan modern. Ia disusun dengan mengaadopsi teknik, format dan muatan yang sistematis, serta mampu beradaptasi dengan tuntutan masyarakat dan pemerintahan modern. Tidak lagi "jadul" sebagaimana anggapan yang skeptis terhadap kehadiran peraturan tradisional, sebagaimana digambarkan dengan baik oleh Amanda Perreau- Saussine And James Bernard Murphy, bahwa: "Modern societies and their legal systems depend not on enslavement to customary habits and laws but on reasoned principles and doctrines; customary laws grow up only where legislators have done a particularly poor job, leaving a need for elaborate statutory construction and legislative gap-filling. The more coherent and consistent a legal system, the less the need for such customary rules and practices."408 law sebagaimana direkam oleh Saussine dan Murphy di atas dapat ditepis dengan modernisasi peraturan, sebagaimana ditunjukkan dalam Dawuh Dalem Tata Rakit Peperintahan di Kraton Yogyakarta. Dalam dawuh tersebut disusun dengan rasionalitas, prinsip, koeherensi dan konsistensi pengaturan yang sistematis. Dawuh Dalem tersebut memenuhi kriteria hukum yang baik, yaitu hukum yang didasarkan pada prinsip manfaat (maximizing happiness and minimizing pains). Selain prinsip manfaat, hukum tersebut harus diketahui Anggapan skeptis dan sinis terhadap terhadap customary 407 J. F. Holleman (editor), Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law, (Nedherland: Springer Science-Business Media, B.V. 1981), hlm.7 408 Amanda Perreau-Saussine and James Bernard Murphy (editors), The Nature of Customary Law ... op.cit, hlm. 1
222 Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-53 No.1 Januari - Maret 2023 semua orang, konsisten, pelaksanaannya jelas, sederhana dan ditegakkan secara tegas.409 Hal ini tampak dalam susunan (format) Dawuh Dalem yang yang sistematis dan jelas, mulai dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup. Dari prinsip manfaat, kehadiran dawuh dale mini memberikan panduan yang jelas dan bermanfaat bagi "masyarakat Kraton" dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain memenuhi kriteria huku yang baik, modernisasi peraturan Kraton dengan mengadopsi kaidah peraturan perundang-undangan negara, merupakan bentuk akomodasi atas tuntutan kebutuhan pemerintahan era modern dan sebagai respon terhadap perkembangan masyarakat, yang oleh Philippe Nonet dan Philipe Selznick disebut sebagai hukum responsif (responsive law). Meski bagian sebagian kalangan terkesan berlebihan, tetapi ditinjau dari kemauan dan kemampuan Kraton Yogyakarta membentuk Dawuh Dalem sebagai fasilitator untuk mengadaptasi perubahan dalam Tata Pemerintahan Kraton, Dawuh Dalem Tata Rakit Peperintahan Kraton layak dikategorikan sebagai hukum yang responsif, sebagaimana Nonet dan Selznick menyebutnya dengan "law is a facilitator of response to social needs and aspirations" .410 Hukum responsif dicirikan sebagai hukum yang mengakomodir kebutuhan dan aspirasi sosial, tidak hanya memenuhi keadilan prosedur, tetapi juga mengutamakan keadilan substansial. Karakter hukum responsif dapat dilihat dari muatan dalam Dawuh Dalem yang menuangkan cita hukum pemerintahan kraton yang visioner, serta misi, tujuan, maupun nilai-nilai universal serta prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Terlepas kemauan dan kemampuan Kraton melakukan modernisasi terhadap Dawuh Dalem Tata Rakit Peprintahan telah mengarah pada hukum yang baik dan responsif, Dawuh Dalem ini masih perlu disebarluaskan ke publik, agar tumbuh kesadaran dan memperkuat ikatan Kraton dengan masyarakat luas, khususnya masyarakat Yogyakarta. Berkenaan dengan hal ini, relevan dengan pandangan Peter Ørebech dkk. yang mengingatkan bahwa: "In a democracy, rules should be transparent, predictable, determinate, coherent and consistent. ... that customary law meets all of these requirements. It embodies the democratic ideal in that it requires continuous public affirmation; if that fails, the traditional customary system is illegitimate and will not survive. New generations may opt for traditional solutions or may explicitly or tacitly reject them."411 409 Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan (The Theory of Legislation), Penerjemah: Nurhadi, (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm. 17 410 Philippe Nonet dan Philipe Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, (London and New York: Rotledge-Taylor & Francis Group, 2nd Edition, 2001), hlm. 14-15 411 Peter Ørebech, et.al., The Role Of Customary Law In Sustainable Development, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 6
Peraturan Kraton Yogyakarta, Rozi Beni 223 Pelibatan dan penerimaan publik untuk memperkuat dan menjaga eksistensi dalam "hukum adat" Kraton itu sendiri. Terutama bagi "generasi baru" yang membutuhkan pelibatan dan penerimaan terhadap Kraton, melalui keberadaan Dawuh Dalem. Meskipun acapkali diabaikan dalam perbincangan akademik dan dianggap "jadul", kenyatannya Hukum Adat, seperti halnya Dawuh Dalem, tetap hidup, tak Sebagaimana diungkapkan Peter Ørebech dan Fred Bosselman , "too often, customary law has been dismissed as an ancient body of doctrine that is of interest only to legal historians, but customary law lives".412 lekang ditelan zaman. Hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat adat itu, tidak hanya selaras dan menginspirasi bagi suatu negara temoat hukum adat itu berada, ia bahkan melampaui zaman dan lintas negara, diakui secara universal dan internasional. Hal tersebut dapat dilihat antara lain dalam misi Tata Rakit Kraton, sebagaimana dituangkan dalam Dawuh Dalem Pemerintahan, integritas, pemberantasan korupsi, kesetaraan, dan kemanusiaan, pengabdian. Misi Kraton tersebut adalah, sebagai berikut yang memuat aspek pelestarian budaya, Dengan mengemban amanah leluhur terhadap ajaran kebudayaan untuk melestarikan kebudayaan bangsa, dan tanggung jawab berada di tengah-tengah pertemuan besar bangsa dan negara dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, serta di tengah pertemuan negara- negara asing yang terbuka. Berani mengatakan bahwa berbuat benar itu benar, dan berbuat salah itu salah, sebagai wujud keinginan hati yang kuat. Merangkul dan memberikan perlindungan tanpa membeda-bedakan kelompok, suku, kepercayaan, dan agama secara adil. Berjuang tanpa pamrih lebih berarti memberi daripada menerima. Dan memiliki keberanian untuk mengambil tanggung jawab. Membaca misi Kraton yang mengandung pedoman perilaku, keadilan, perlindungan, akhlak berperilaku, antikorupsi, dan nilai-nilai universal lainnya seperti disebutkan di atas, menunjukkan bahwa sejatinya hukum adat itu relevan dan memiliki keterhubungan dan dapat menjadi sumber hukum internasionl. Hal ini mengkonfrimasi dan relevan dengan pandangan para ahli, sebagaimana dikemukakan Michale Byers berikut ini: "Customary rules are particularly important in areas of international law, such as State immunity and State responsibility, where multilateral treaties of a 412 Peter Ørebech dan Fred Bosselman, "The Linkage Between Sustainable Development And Customary Law", Book Chapter dalam Peter Ørebech, et.al., The Role of Customary Law In Sustainable Development, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 12
224 Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-53 No.1 Januari - Maret 2023 general scope have yet to be negotiated. They are also important in areas, such as human rights, where many States are not party to existing treaties nor subject to the relevant treaty enforcement mechanisms. Finally, customary rules would seem to exist alongside many treaty provisions, influencing the interpretation and application of those provisions, and in some cases modifying their content. The customary process and other fundamental rules, principles and processes of international law are, in terms used by Keohane, 'persistent and connected sets of rules . . . that prescribe behavioral roles, constrain activity, and shape expectations".413 Merujuk pada pandangan Michael Byers di atas dan mencermati tidak berlebihan kiranya untuk pembaharuan Dawuh Dalem Kraton, menyatakan bahwa, tidak hanya teknik penyusunan, formatnya saja yang tak lagi jadul, tetapi muatan pengaturan dawuh dalem kaya akan nilai-nilai universal yang relevan hingga saat ini dan nanti bagi hukum nasional dan internasional. V. PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan pembahasan mengenai Dawuh Dalem Tata Rakit Peprintahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang dituangkan dalam Dawuh Dalem Angka: 01 / DD / HB10 / ALIP. 1955.2022 di atas, terdapat temuan penting dan simpulan sebagai berikut: Dawuh Dalem Tata Rakit Peprintahan, suatu peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Sultan Hamengku Buwono mengenai tata pemerintahan dan susunan telah mengalami modernisasi (penyesuaian) dengan mengadopsi teknik penyusunan, format, maupun muatan yang sesuai dengan kaidah peraturuan perundang-undangan negara. Selain berkesesuaian dengan kaidah normatif (peraturan perundang- undangan), secara konseptual Dawuh Dalem memenuhi kriteria hukum yang baik dan responsif. jabatan di Lingkungan Kraton Yogyakarta, Seperti halnya Teknik penyusunan dan kerangka (format) peraturan perundang-undangan negara, Dawuh Dalem memuat: pembukaan, batang tubuh dan penutup. Dawuh Dalem tersebut dilengkapi dengan atribut peraturan perundang-undangan meliputi: judul, pejabat pembentuk, alasan pembentukan, dasar hukum, norma/pengaturan dalam batang tubuh, dan lampiran, serta atribut pembentukan lainnya seperti tempat dan tanggal penetapan. Muatan Pengaturan dalam Dawuh Dalem Pemerintahan Karaton Ngayogyakarta meliputi: 1) visi, misi, tujuan serta perangkat pembantu Sultan yang terdiri dari 7 (tujuh) jenis jabatan dengan uraian tugas masing-masing. Hal ini 413 Michael Byers, Custom, Power and the Power of Rules: International Relations and Customary International Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 4
Peraturan Kraton Yogyakarta, Rozi Beni 225 menunjukkan bahwa, Ngayogyakarta menerapkan pemerintahan modern lainnya. susunan pemerintahan di Karaton organisasi prinsip-prinsip 2) Visi, Misi, dan Tujuan pemerintahan Karaton Ngayogyakarta didasarkan pada Pancasila dan pengakuan terhadap wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu visi, misi, dan tujuan tersebut selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan NKRI. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pejabat pemerintahan Karaton Ngayogyakarta harus menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, Keadilan, Kesetaraan, Kesejahteraan, Integritas, Pengabdian, Kepentingan Umum, dan nilai-nilai kemanusiaan. B. Saran Untuk pemantapan peran dan tanggung jawab Kasultanan Ngayogyakarta Hadingrat dalam menjaga dan mengembangka budaya Yogyakarat yang merupakan warisan budaya bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Keistimewaan, disarankan agar dilakukan penyebarluasan informasi dan akses publik yang seluas-luasnya terhadap Dawuh Dalem. Hal ini penting untuk pelibatan dan penerimaan publik terhadap eksistensi Kraton Yogyakarta, khususnya melalui Dawuh Dalem tersebut. Selanjutnya, dalam aspek akademik, temuan hukum tata negara adat mengenai tata pemerintahan Kraton Ngayogyakarta ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama untuk mendalami bagaimana hukum adat yang mengatur mengenai Pemerintahan di Kraton Ngayogyakarta itu dibentuk dan beradaptasi dengan kebutuhan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat (kawula) di intenal maupun di eksternal Kraton. Selain itu, dapat pula dikembangkan kajian tata kelola pemerintahan dalam kesatuan hukum masyarakat adat di daerah lainnya selain Yogyakarta, untuk digali pelajaran berharga dan inspirasinya bagi bangsa Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai universal dan kebaikan dari pemerintahan adat bagi penyelengaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum yang demokratis.
226 Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-53 No.1 Januari - Maret 2023 DAFTAR PUSTAKA Buku Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi, Jakarta: Intrans Publishing, 2017. Byers, Michael, Custom, Power and the Power of Rules: International Relations and Customary International Law, Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Douglass-Scott, Sionaidh, Law After Modernity, Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2013. Ekatjahjana, Widodo, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Dasar- Dasar dan Teknik Penyusunannya, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2008. Holleman, J.F. (editor), Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law, Nederland: Springer-Science-Business Media, B.V. 1981. Manan, Bagir, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: Ind- Hill.Co., 1992. Nonet, Philippe dan Philipe Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, London and New York: Rotledge-Taylor & Francis Group, 2nd Edition, 2001. Perreau-Saussine, Amanda and James Bernard Murphy (editor), The Nature of Customary Law: Legal, Historical and Philosophical Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Rahardjo, Sajipto, Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya, 2012. Peter Ørebech, et.al., The Role of Customary Law In Sustainable Development, Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Ruslan, Achmad, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan di Indonesia, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013. Sulistyowati Irianto (editor), Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009. Soemardjan, Selo, Social Changes in Jogjakarta, New York: Cornell University Press, First Published, 1962. Tim Penyusun, Rencana Strategis Karaton Yogyakarta Periode 2023-2028, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, 2023. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Peraturan Kraton Yogyakarta, Rozi Beni 227 Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah. Dawuh Dalem Sultan Hamengku Buwono X, Angka: 01 / DD / HB10 / ALIP. 1955.2022 Tanggal Kaping 14 Pasa, Alip 1955, Surya Kaping 16 April 2022 Bab Pranatan Anyar Tata Rakit Peprintahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Ngganti Dawuh Dalem Angka: 01/Dd/Hb X/Ehe-1932 Surya Kaping 8 November 1999.