REPORT2016 ANNUAL LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Annual Report 2016 1
>> LAPORAN KEPALA LAN The Chairman's Report DR. ADI SURYANTO, M.SI Kepala Lembaga Administrasi Negara The Chairman's of NIPA Menjadi harapan segenap elemen di LAN agar capaian positif yang dicatatkan LAN pada tahun 2016 dapat terus ditingkatkan pada tahun 2017 dan seterusnya. Perbaikan pada aras internal organisasi juga harus terus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. It is our hope in LAN that the positive achievements we had recorded in 2016 can be continued and improved in the coming years. Improvement of LAN's internal governance shall also continuously be done to make it happen. 2
Tahun 2016 merupakan tahun penting dalam perjalanan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai sebuah institusi, karena ini merupakan akhir perjalanan dekade ke-5 LAN sejak dibentuk pada tahun 1957. Tahun 2016 juga menjadi penanda perjalanan (milestone) reformasi administrasi karena pada tahun ini seharusnya sejumlah undang-undang (UU) terkait reformasi administrasi dapat mulai diimplementasikan mengingat 2016 juga merupakan batas waktu terbitnya peraturan pelaksana sejumlah UU tersebut, antara lain UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN), UU Pemerintahan Daerah, dan UU Administrasi Pemerintahan (UU AP). Last year was an important time for Lembaga Administrasi Negara (LAN) as an institution, because it marks the end of its fifth decade since established in 1957. It was also supposedly a milestone for Indonesia's administrative reform because in 2016, a few laws related with administrative reform efforts should have had been implemented as due dates for those laws' implementing regulations came that year, including the Civil Service Law (UU ASN), Local Governance Law (UU Pemda), and Administrative Procedure Law (UU AP). LAN memiliki visi sebagai institusi yang menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan administrasi negara. Sejumlah amanat dipercayakan secara atributif oleh undang-undang ataupun mandat dari Presiden kepada LAN untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Beberapa butir tujuan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dituangkan dalam Nawa Cita memiliki keterkaitan yang kuat dengan amanat yang diemban LAN. Pelaksanaan dan pencapaian Nawa Cita ke-2 "membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya", ke-3 "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan", dan ke-8 "melakukan revolusi karakter bangsa" membutuhkan peran strategis LAN dalam bidang kajian kebijakan, pengembangan kompetensi aparatur, dan pengembangan invoasi administrasi negara. Visi nasional dan institusional inilah yang mengantarkan LAN memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2016 untuk mendorong transformasi administrasi negara dari daerah dan desa. Sejumlah kajian diarahkan pada isu-isu penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, seperti pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, hubungan kewenangan pemerintah desa dan supradesa, pendampingan desa, masalah dalam implementasi UU Desa, organisasi perangkat daerah, pengelolaan Barang Milik Daerah, dan pembagian urusan pemerintahan pasca UU Pemerintahan Daerah. isu krusial di bidang Menindaklanjuti sejumlah administrasi negara, LAN telah melakukan juga sejumlah kajian, misalnya terkait inovasi pelayanan Our vision is to become the primary reference of the nation in transforming public administration. It derives from mandates coming from laws as well as from the President for LAN to accelerate the bureaucratic reform and to improve public governance. Some of the goals in Nawa Cita (The Nine Goals), President Widodo and Vice President Kalla's manifesto, have close connections with LAN's mandates, particularly the 2nd (ensuring the presence of the government by developing a clean, effective, democratic, and trusted government), the 3rd (developing Indonesia from its peripheral by strengthening local governments and villages within the unitary state consensus), and the 8th (constructing revolution of the nation's character). These goals need LAN's role in policy research, competency development of civil service, and public administration innovation development. The combination of these national and institutional visions had helped LAN in focusing its duties and functions in 2016 to accelerate public administration transformation from the regions and villages. Some of our policy studies focused on issues such as local and village governance, such as village-owned enterprises, power relations between village and its superiors, local government agencies, local government-owned property, and administrative decentralisation under the new Local Governance Law. In following up on some crucial issues in public administration, LAN had also conducted policy studies, for instance on public services innovations in local governments, development of talent management, administrative discretion to accelerate development, implementation of the Administrative Procedure Law, eradication of extortion, and development of public services complexity index. These research have already been published and disseminated to relevant stakeholders in order to promote evidence-based policymaking. 3
publik di daerah, pengembangan manajemen talenta, pemanfaatan diskresi untuk pembangunan, implementasi UU AP, pemberantasan pungutan liar (pungli), dan pengembangan indeks kompleksitas pelayanan publik. Kajian-kajian ini telah dipublikasikan dan pemangku kepentingan guna membantu pembuatan kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy). didiseminasikan kepada para Melalui Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara (DIAN) dan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) yang tersebar di 4 (empat) lokasi: Sumedang, Makassar, Samarinda, dan Banda Aceh, LAN secara bersama-sama (co-production) dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga inovasi mendorong pengembangan dan administrasi negara. Ribuan gagasan inovasi berhasil dilahirkan dan sebagian besar telah terimplementasikan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel. replikasi Through Deputyship for Public Administration Innovation (DIAN) and LAN's four Centre for Research and Training for Government Apparatus (PKP2A) that are located in Sumedang, Makassar, Samarinda, and Banda Aceh, LAN promoted development and replication of public administration innovation through co-production with other government agencies, both at national government level and subnational government level. Thousands of innovation ideas heve been generated and implemented to create an effective, efficient, transparent, participative, and accountable government. Furthermore, in developing public administration innovation, LAN has produced several innovation models that can be used by each government agency to make well-planned, measurable, and integrated innovations. Among these models are the Public Sector Innovation Roadmap, Innovation Readiness Level, Innovation Capacity Building, Street-level Innovation, and Local Government Innovation Index. We truly hope that these model could help government agencies. Selain itu, dalam pengembangan inovasi administrasi negara, LAN juga telah menghasilkan sejumlah model inovasi yang dapat digunakan oleh setiap instansi pemerintah untuk mengembangkan inovasinya secara terencana, terukur, dan terintegrasi. Model-model ini antara lain Roadmap Inovasi Sektor Publik, Innovation Readiness Level, Innovation Capacity Building, Street- level Innovation, dan Indeks Inovasi Pemerintahan Daerah. Diharapkan dengan terbangunnya model-model inovasi ini, instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkannya. telah Public administration transformation will hardly be materialised without adequate support of professional civil servants. Thus LAN as the focal point in the competency development of the civil service (ASN) continuously initiate breakthrough in training programmes, fostering of training officers, ASN's competency assessment, and hosting managerial, technical, and functional trainings. In doing so, LAN always try to make improvement through the use of information and communication technology (ICT), standardisation of training, and many other innovative approaches. Transformasi administrasi negara akan sulit terwujud apabila tidak didukung dengan pegawai ASN yang profesional. Oleh sebab itu, LAN sebagai instansi pembina pengembangan kompetensi ASN senantiasa melakukan terobosan-terobosan baik dalam hal pengembangan diklat, program-program pembinaan tenaga kediklatan, pemetaan kompetensi dan kapasitas aparatur, dan penyelenggaraan diklat manajerial, teknis, dan fungsional. Dalam melakukan tugas-tugas tersebut, LAN senantiasa mendorong perbaikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), standardisasi penyelenggaraan diklat, dan pendekatan-pendekatan inovatif lainnya. kediklatan, pembinaan Melalui pelaksanaan fungsi pengkajian kebijakan, pengembangan kompetensi aparatur, pengembangan The implementation of LAN's functions in policy research, civil service competency development, public administration innovation development, and civil service higher education indicates LAN's existence and strategic roles in the government. Our achievements in exercising those functions could not be separated with our partners' support, including central government agencies (ministries/agencies), local governments, training institutions, and national and international development partners. Our commitment for the improvement of LAN's internal governance is also a significant element in supporting LAN's achievements. Efforts in modernising the management of resources and business processes as well as internal audit and accountability through development of whistleblowing system and LAN's internal code 4
inovasi administrasi negara, dan penyelenggaraan pendidikan tinggi aparatur, LAN semakin menunjukkan eksistensi dan peran strategisnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Capaian ini tidak terlepas dari dukungan mitra-mitra kerja LAN baik instansi pemerintah pusat (kementerian/lembaga), pemerintah daerah, lembaga- lembaga diklat, maupun mitra pembangunan nasional dan internasional. Komitmen LAN pada perbaikan tata kelola internal juga merupakan elemen yang tidak dapat dikesampingkan dalam mendukung capaian LAN. Upaya modernisasi manajemen sumber daya dan proses bisnis internal serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas melalui whistleblowing system dan kode etik pegawai LAN merupakan konkretisasi komitmen tersebut. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan proses bisnis di LAN akan semakin efektif, efisien, dan sejalan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Ke depan, tantangan perubahan administrasi negara akan semakin besar. Tekanan fiskal akan semakin membatasi ketersediaan sumber daya untuk perbaikan administrasi negara. Akan tetapi, ini juga memberikan kesempatan bagi LAN dan mitra-mitra kerja untuk menemukan cara-cara inovatif yang lebih efisien untuk mentransformasi administrasi negara. Akan segera terbitnya peraturan-peraturan pelaksana dari UU ASN, UU AP, dan UU Pemerintahan Daerah juga dipastikan akan menyibukkan instansi pemerintah yang merupakan stakeholders utama LAN dengan penyesuaian kebijakan internalnya. Akan tetapi, ini sekaligus membuka ruang kerja sama strategis bagi LAN untuk bersama- sama dengan stakeholders tersebut meningkatkan kapasitas administrasi secara instansional. Sementara of ethics signalled this commitment. Through these efforts, we hope that we can create a more effective and efficient business process and in line with the good governance principles. We realised that there are many tough challenges ahead. Fiscal pressure will restrict resource allocation in improving the public administration even more. However, this can also be seen as an opportunity for us and our partners in finding innovative, more efficient ways to transform the public administration. The upcoming regulations of the Civil Service Law, Administrative Procedure Law, and Local Governance Law will also make government agencies, our main stakeholders, busy adjusting its organisation with the regulations. This, nevertheless, opens up possibilities for LAN to work hand-in-hand with our stakeholders to improve their internal capacity. Moreover, the transformation from STIA LAN from academic to vocational programme potentially raise questions amongst our partners who want to assign their employees to pursue higher education in LAN. Regardless of this, the transformation also provide space for LAN to enhance the capacity of STIA LAN's students with practical competencies that can be utilised to support their duties and functions back in their offices. It is our hope in LAN that the positive achievements we had recorded in 2016 can be continued and improved in the coming years. Improvement of LAN's internal governance shall also continuously be done to make it happen. I will take this honour to send a message to all our partners that we always welcome you to build and continue synergy between us. We realise that only through collaboration, good work ethics, and integrity governance that public administration transformation can be materialised. Jakarta, Februari 2017 Kepala Lembaga Administrasi Negara The Chairman's of NIPA Adi Suryanto 5
6 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Annual Report 2016
>> DAFTAR ISI Table of Contents >> >> LAPORAN KEPALA LAN The Chairman's Report KILAS KINERJA Performance Flashback 2016 dalam Angka 2016 in Numbers ... 2 8 10 Struktur Organisasi, Visi, Misi, dan Nilai-Nilai LAN ... Organizational Structure, Vision, Mission, & LAN Values 12 Kaleidoskop 2016 Kaleidoscope 2016 ... 14 Profil Pejabat Official Profile ... 22 >> TINJAUAN PROGRAM KERJA Programmes Review Bidang Kajian Kebijakan Policy Studies Area ... 30 32 Review 2016 Review 2016 ... Rencana Kerja 2017 Plan for 2017 ... 32 44 Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Civil Service Competency Development Area Review 2016 Review 2016 ... 46 46 Rencana Kerja 2017 Plan for 2017 ... 66 Bidang Inovasi Administrasi Negara Public Administration Innovation Area ... Review 2016 Review 2016 ... 68 68 Rencana Kerja 2017 Plan for 2017 ... Bidang Pendidikan Tinggi Administrasi Negara ... Undergraduate and Graduate Programme in Public Administration 78 80 Review 2016 Review 2016 ... Rencana Kerja 2017 Plan for 2017 ... 80 86 Laporan Keuangan Financial Report ... Realisasi Anggaran (Actual Budget) Tahun 2016 Actual Budget 2016 ... 88 88 Realisasi Anggaran dan PNBP Budget Realization and PNBP ... 89 >> DUKUNGAN TATA KELOLA INTERNAL Internal Governance 90 >> KEMITRAAN Partnership 108 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Annual Report 2016 7
01 KILAS KINERJA Review of Programmes 8 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Annual Report 2016 Performance Flashback
Programme Review Performance Flashback Partnership Internal governance support LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
KILAS KINERJALAPORAN KEPALA LAN The Chairman's ReportPerformance Flashback LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAAnnual Report 2016 2016 DALAM ANGKA 2016 in Number >> >>Jumlah Ide Inovasi yang dihasilkan oleh Laboratorium Inovasi 2015-2016 Number of innovation ideas generated through Innovation Laboratory 2015-2016 Jenis Diklat No Kementerian dan LPNK Diklat Teknis Diklat Fungsional Tahun Pelaksanaan Jumlah Ide Inovasi No Daerah Lab Inovasi Daerah Lab Inovasi 1 Kementerian Kesehatan √ √ 2 BASARNAS √ 120 1 2 3 4 5 6 Kota Yogyakarta Kabupaten Majalengka Kabupaten Muara Enim Kabupaten Ciamis Kota Samarinda Kota Pontianak Kabupaten Kebumen 2015 (Selesai) 2015 (Selesai) 2015 (Selesai) 2015 (Selesai) 2016 2016 (Display) 2016 (Deliver) 3 Kementerian Kehutanan √ √ 56 79 26 331 155 4 Kementerian Pertahanan √ 5 LIPI √ 6 Kementerian Pariwisata √ 7 Mahkamah Agung √ 8 Lembaga Sandi Negara √ √ 9 BNPB √ 7 191 10 BKKBN √ √ 8 Kabupaten Garut Kabupaten Kupang 2016 (Deliver) 2016 (Deliver) 107 9 143 Kabupaten Pakpak Barat 2016 (Deliver) 10 43 Kota Tarakan 2016 (Diagnose) 11 113 Kota Bau-Bau 2016 (Diagnose) 12 13 Kabupaten Karo 2016 (Diagnose) 13 149 Kabupaten Purbalingga 2016 (Design) 14 117 Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 (Diagnose) 15 50 16 Kabupaten Kudus 2016 (Design) 120 Jumlah Ide Inovasi 1.812 >>Peta Laboratorium Inovasi Binaan LAN Tahun 2015-2016 Geographical Spread of Innovation Laboratory 2015-2016 10
Rata-rata >> Jumlah Alumni Diklatpim Berdasarkan Predikat Kelulusan Number of Alumni Diklatpim Based on Graduation Predicate 11
>> STRUKTUR ORGANISASI, VISI, MISI DAN NILAI-NILAI LAN Organizational Structure, Vision, Mission, & LAN Values Kepala LAN Chairman of NIPA Dr. Adi Suryanto, M.Si Sekretaris Utama Prime Secretary Sri Hadiati WK, SH, MBA Inspektorat Inspectorate Dra. Etty Kurniasih, M.Si Biro Perencanaan, Hukum, Humas dan Protokol Planning, Legal, Public Relation, and Protocol Affairs Bureau Dra. Elly Fatimah, M.Si Deputi Bidang Kajian Kebijakan Deputy for Policy Studies Muhammad Taufiq, Dr, DEA Deputi Bidang Diklat Aparatur Deputy for Government Apparatus Education & Training Dr. Muhammad Idris, M.Si Pusat Kajian Reformasi Administrasi Center for Administrative Reform Studies Drs. Haris Faozan, M.Si Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat Center for Training Program Development & Fostering Dra. Reni Suzana, MPPM Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara Center for Public Administration System & Public Administration Law Studies Tri Saksono, SH, M.Pd Pusat Pembinaan Widyaiswara Center for Government Trainers Fostering Dra. Army Winarti, M.Si Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Center for Decentralization & Local Autonomy Studies Pusat Diklat Teknis dan Fungsional Centre for Technical & Functional Education and Training Drs. Riyadi, M.Si Dr. Basseng, M.Ed Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Center for Policy Analyst Development Erna Irawati, S.Sos, M.Pol.Adm Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional Center for National Apparatus Leadership Education and Training Dra. Purwastuti, MBA Balai Bahasa Language Center PKP2A I Bandung Center for Research and Education and Training for Government Apparatus I Hari Nugraha, SE, MPM PKP2A II Makassar Center for Research and Education and Training for Government Apparatus II Dr. Muhammad Firdaus, MBA. STIA LAN Jakarta LAN School of Administration Jakarta STIA LAN Bandung LAN School of Administration Bandung Dr. Makhdum Priyatno, MA. Dr. Joni Dawud, DEA. per Maret 2017 12
KILAS KINERJATINJAUAN PROGRAM KERJAPerformance FlashbackProgramme ReviewInternal governance supportPartnershipDUKUNGANTATA KELOLA INTERNALKERJASAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAAnnual Report 2016 Biro Umum General Affairs Bureau Sudardi, SE, MM Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Deputy for Public Administration Innovation Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MA Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Center for Governance Innovation Dr. Andi Taufik, M.Si Pusat Inovasi Pelayanan Publik Center for Public Service Innovation Erfi Muthmainah, SS, MA Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Center for Institution & State Apparatus Innovations Dr. Muhammad Aswad, M.Si Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas Centre for Innovation Promotion and Capacity Development Balai Bahasa Language Center Dr. Pangihutan Marpaung, M.Sc PKP2A IV Aceh Center for Research and Education and Training for Government Apparatus IV Ir. Faizal Adriansyah, M.Si PKP2A III Samarinda Center for Research and Education and Training for Government Apparatus III Dr. Mariman Darto, SE.,M.Si. STIA LAN Makassar LAN School of Administration Makassar Prof. Amir Imbaruddin, MDA.Ph.D 13
>> KALEIDOSKOP 2016 Kaleidoscope 2016 12 Audiensi LAN dengan Redaksi Kompas termasuk diskusi tentang peningkatan kompetensi aparatur sipil negara. NIPA with the Editor of Kompas discuss about the improvement of the competence of civil state apparatus 25-27 Workshop Manajemen dan Penguatan Kapasitas AKIP LAN Workshop on Management and Capacity Building of AKIP LAN 10 Penyerahan Hasil Akreditasi oleh Wapres sekaligus membuka pelaksanaan Diklatpim I Vice President gave the result of Accreditation and also open the Leadership Training Level I JANUARI FEBRUARI 23 MoU LAN dengan Kabupaten Mamuju Tengah tentang penguatan kapasitas Pemda melalui kajian, kebijakan, pendidikan, dan pelatihan , dan inovasi administrasi negara serta penyelenggaraan pendidikan tinggi di PKP2A II LAN MoU signing beetwen NIPA and Mamuju Tengah regency on strengthening the capacity of Local Goverment through research, policy, education and training, and innovation of public administration and also the implementation of higher education in PKP2A II LAN 26 Sosialisasi transformasi STIA LAN yang ke depannya akan mengadakan program sarjana, magister, dan doctor terapan Socialization of STIA LAN transformation that will heldundergraduate, master and doctor applied program 12 Kepala LAN mengadakan acara coffee morning dengan seluruh pegawai di lingkungan LAN, sebelumnya diawali dengan jalan sehat bersama di Monumen Nasional (Monas). Head of NIPA held a coffee morning event with all NIPAemployees, started with aexercise together in the National Monument (Monas). 14
29 Public Lecture ke 1 "Strengthening Innovation in Indonesian Public Sector" oleh Dr. Djuni Thamrin , konsultan for Citizen Engagement in Public Sector Public Lecture "Strengthening Innovation in Indonesian Public Sector" by Dr. DjuniThamrin , consultant for Citizen Engagement in Public Sector 4 Kuliah Umum terkait "Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" yang disampaikan oleh Walikota Bandung, M Ridwan Kamil, bertempat di STIA LAN Bandung Public Lectures "Innovation in Local Government " by the Mayor of Bandung City , M Ridwan Kamil, at STIA LAN 15 Benchmark Pusat Inovasi Pelayanan Publik ke kantor Garuda Indonesia Center for Public Service Innovation went to Garuda Indonesia office to learn about good public service MARET 8 Lokakarya Nasional Membangun Kapasitas Analis Kebijakan bertema Kekuatan Positif Menjembatani Kebijakan dan Publik National Workshop on Capacity Building for Policy Analysts 28 Sosialisasi Aplikasi Tata Naskah Dinas LAN (Andalan) untuk mendukung penerapan e-office Socialization of ANDALAN to support e-office implementation 15
4 Pembukaan Pelatihan Case Study Writing (Kerja sama dengan AIPEG dan Tempo Institute) Opening of Case Study Writing Training (Cooperation with AIPEG and Tempo Institute) 19 Seminar Nasional "Memperkuat Otonomi Daerah, Membangun Indonesia dari Daerah" National Seminar "Strengthening Regional Autonomy, Building Indonesia from the Region" 11-15 Penyelenggaraan Workshop Champion Innovation kepada berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Champion Innovation Workshop to various Ministries, Institutions, and Local Government APRIL 11-15 TOT Diklat Revolusi Mental Dalam Pelayanan Publik TOT Mental Revolution Training in Public Service 26 Forum Rapat Koordinasi Kajian Se Sumatera dengan Tema "Peran Kelitbangan Daerah dalam Mewujudkan Smart ASN" Forum Coordination Meeting of Research on Sumatera "The Role of Regional Research to Achieving Smart ASN" 26 Rapat Koordinasi Kediklatan dalam rangka Mewujudkan Kerjasama Kediklatan Melalui Training Network on Sumatera Coordination Training Meeting to create collaboration through Training Network on Sumatera 16
20 FGD Proliferasi Inovasi Daerah Melalui Forum Korporasi Inovasi Indonesia dengan menghadirkan narasumber dari PT. Swen Inovasi Transfer (SWEN IT) dan Yayasan Danamon Peduli FGD Proliferation of Local Innovation Through Indonesian Innovation Corporation Forum with speakers from PT. SwenInovasi Transfer (SWEN IT) and DanamonPeduli Foundation 25-26 Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pemerintah di Daerah se-Jawa, Bali, NTT, NTB yang diselenggarakan oleh PKP2A I LAN untuk Membangun kemitraan dalam Kajian dan Inovasi Administrasi Negara Government Capacity Building Workshop in the Region of Java, Bali, NTT, NTB organized by PKP2A I LAN to Build Partnership in research and innovation 1 Seminar Revolusi Mental "Creating Shared Value in Public Sector for Innovation and Sustainability" Mental revolution seminar "Creating Shared Value in Public Sector for Innovation and Sustainability" Mei JUNI 23 Launching Knowledge Management 8.7 (KM 8.7) dan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Launching Knowledge Management 8.7 (KM 8.7) and Policy Quality Index (IKK) 31 Penerimaan Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi NIPA accept rating Information Security Index 17
9 Seminar Nasional "Utilisasi Diskresi untuk Akselerasi Pembangunan dan Pelayanan Publik" National seminar "Discretion for Utilization the Acceleration of Development and Public Service" 19 Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Angkatan XLII Kelas H dan Diklat Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Reform Leader Academy) Angkatan V yang dihadiri oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN & RB Setiawan Wangsaatmaja Opening of Leadership Training Level II, Force XLII Class H and Reform Leader Academy Force V which was attended by the Deputy of Human Resources Apparatus of the Ministry of PAN & RB, Setiawan Wangsaatmaja 3 6 Soft Launching Wuick Win IHRM Performance Management Soft Launching Quick Win IHRM Performance Management Puncak acara peringatan HUT LAN ke 59 yang diikuti dengan berbagai rangkaian acara sebelumnya diantaranya Lomba Inovasi Internal LAN. Commemorate the 59th anniversary of NIPA by various series of previous events such as NIPA Internal Innovation Competition. JUNI JULI AGUSTUS 12-15 Rapat Kerja dan Konsolidasi LAN Tahun 2016 di PKP2A II LAN Makassar NIPA held consolidation meeting in PKP2A II LAN Makassar 9 Kuliah Umum: "Langkah Strategis dan Tantangan ASN di Era Open Government" oleh Dr. Adi Suryanto, M.Si di STIA LAN Jakarta Public Lecture: "Strategic and Challengesof ASN in the Open Government Era" by Dr. AdiSuryanto, M.Si at STIA LAN Jakarta 21 LAN mengadakan dikusi public bertema "Merespons UU Nomor 18 Tahun 2016" yang dihadiri sejumlah Pemda NIPA held a public discussion entitled "Responding to Law No. 18 of 2016" which was attended by a number of local governments 18
23-24 Rakornas Kewidyaiswaraan dalam rangka Pengembangan Kompetensi Widyaiswara menghadapi Birokrasi Kelas Dunia Trainers Coordination Meeting to develop trainers competence to face faces World Class Bureaucracy 9 Talkshow Komunikasi Dalam Kebijakan Publik dan Launching Organisasi Profesi Analis Kebijakan NIPA held talk show about The importance communication In Public Policy and Launching of Professional Policy Analyst Organization 22 Seminar Nasional: Eksistensi Calon Independen Dalam Kancah Demokrasi Lokal. National Seminar: The Existence of Independent Candidates in the Local Democracy Scenes. SEPTEMBER 23-24 Indonesia-Japan Local Administration Seminar dengan tema "Village Capacity Development" Indonesia-Japan Local Administration Seminar entitled "Village Capacity Development" 21 Seminar "Kemitraan Strategis dalam Membangun Indonesia Inovatif" disertai dengan launching Inagaramagz Seminar "Strategic Partnership in Building Innovative Indonesia" accompanied by Inagaramagz launching 27-28 Penyelenggaraan Temu Inovasi Administrasi Negara sebagai sebuah forum guna mempertemukan berbagai pihak pihak guna mendorong dan menyebarluaskan inovasi administrasi negara. Gathering of Public Administration Innovation as a forum to bring together various parties to encourage and disseminate the innovation. 19
10 Wisuda Program Sarjana ke-53 dan Wisuda Program Magister ke-14 Tahun Akademik 2016 STIA LAN Jakarta Graduation Ceremony of Bachelor and Magister Program of STIA LAN Jakarta 19 Diskusi Media "Membedah Pola Korupsi dan Pungli di Birokrasi: Modus dan Solusinya" menghadirkan berbagai narasumber terkait. 3 Pemaparan policy paper hasil peserta diklat RLA di depan Sekretaris KAbinet, Pramono Anung The presentation of policy paper by RLA participants in front of Kabinet Secretary, Pramono Anung Media Discussion "Dissecting Pattern of Corruption and illegal tax in Bureaucracy: Modus and Solution" presents various relevant speaker. OKTOBER NOVEMBER 13 Konsolidasi Pembentukan Sekolah Kader bersama dengan Menteri PANRB Consolidation for Establishment talent School with the Minister of PANRB 24-26 Penyelenggaraan Jambore Inovasi Kalimantan sebagai event tahunan pemberian penghargaan dan pameran inovasi pelayanan publik di Kalimantan. 8 Seminar "Urgensi Sistem Inovasi Administrasi Negara dalam Akselerasi Nawacita" Seminar "Urgency of Public Administration Innovation System in Acceleration of Nawacita" Organizing Jamboree Innovation Kalimantan as an annual event of awards and innovation exhibition of public service in Kalimantan. 20
14 Sosialisasi Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan dengan mengundang stakeholder potensial se-Kawasan Timur Indonesia 24 Dialog Kebangsaan "Pilkada dan Tantangan Merawat Kebhinnekaan" 1 Pameran Inovasi Jabatan Pimpinan Tinggi ASN Peserta Diklatpim I Tahun 2016 Seminar on Leadership Design Competence Field & Socialization of Integrated Training Socialization of Applied Bachelor and Master Degree Program by inviting potential stakeholders in Eastern Indonesia National Dialogue "The election of the regional head and the challenge of caring for diversity" DESEMBER November 28-10 Desember TOF Pelatihan Dasar Kader PNS Angkatan I,II, dan III 14 Penandatangan MoU antara LAN dengan Pemerintah Kota Ambon MoU signing between LAN and Ambon City Government 21 Talkshow "Peran Perempuan dalam Kebijakan Publik di Indonesia" dan Pelantikan Pengurus Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) TOF Basic Training of PNS candidate class I, II, and II Talkshow "The Role of Women in Public Policy in Indonesia" and the Inauguration of the Association of Indonesian Policy Analysts (AAKI) 21
>> PROFIL PEJABAT Official Profile Dr. Adi Suryanto, M.Si Kepala LAN RI adi.suryanto@lan.go.id Pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro S2 Ilmu Administrasi Universitas Indonesia S3 Ilmu Politik Universitas Indonesia 22
3 4 1 2 1 Sri Hadiati W. K., SH, MBA Sekretaris Utama LAN RI sri.hadiati@lan.go.id 2 Dra. Elly Fatimah, M.Si Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol elly.fatimah@lan.go.id 3 Sudardi, SE, MM Kepala Biro Umum sudardi@lan.go.id 4 Dra. Etty Kurniasih, M.Si. Inspektur etty.kurniasih@lan.go.id 23
3 4 5 1 2 1 Dr. Muhammad Taufiq, DEA Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN RI muhammad.taufiq@lan.go.id 2 Erna Irawati, S.Sos., M.Pol.Adm. Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan erna.irawati@lan.go.id 3 Drs. Riyadi, M.Si Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah riyadi@lan.go.id 4 Drs. Haris Faozan, M.Si. Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi haris.faozan@lan.go.id 5 Tri Saksono, SH, M.Pd Kepala Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara tri.saksono@lan.go.id 24
4 5 1 2 3 1 Dr. Muhammad Idris, M.Si. Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN RI muhammad.idris@lan.go.id 2 Dra. Army Winarti, M.Si Kepala Pusat Pembinaan Widyaiswara army.winarti@lan.go.id 3 Dra. Reni Suzana, MPPM Kepala Pusat Pengembagan Program dan Pembinaan Diklat reni.suzana@lan.go.id 4 Dra. Purwastuti, MBA Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional purwastuti@lan.go.id 5 Dr. Basseng, M.Ed Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional basseng@lan.go.id 25
3 4 5 2 1 1 Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MA Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN RI tri.widodo@lan.go.id 2 Erfi Muthmainah, SS, MA Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik erfi.muthmainah@lan.go.id 3 Dr. Andi Taufik, M.Si. Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan andi.taufik@lan.go.id 4 Dr. Muhammad Aswad, M.Si Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur muhammad.aswad@lan.go.id 5 Dr. Pangihutan M. Marpaung, M.Sc Kepala Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas pm.marpaung@lan.go.id 26
3 4 1 2 1 Hari Nugraha, SE, MPM Kepala PKP2A I Jatinangor hari.nugraha@lan.go.id 2 Dr. Mariman Darto, SE, M.Si Kepala PKP2A III Samarinda mariman.darto@lan.go.id 3 Dr. Muhammad Firdaus, MBA Kepala PKP2A II Makassar muhammad.firdaus@lan.go.id 4 Ir. Faizal Adriansyah, M.Si Kepala PKP2A IV Aceh faizal.adriansyah@lan.go.id 27
2 3 1 1 Dr. Makhdum Priyatno, MA Ketua STIA LAN Jakarta makhdum.priyatno@lan.go.id 2 Dr. Joni Dawud, DEA Ketua STIA LAN Bandung joni.dawud@lan.go.id 3 Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D Ketua STIA LAN Makassar amir.imbaruddin@lan.go.id 28
02 TINJAUAN PROGRAM KERJA Review of Programmes 30 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Annual Report 2016 Performance Flashback
Programme Review Performance Flashback Partnership Internal governance support
>> BIDANG PENGKAJIAN KEBIJAKAN Policy Studies Section >> REVIEW 2016 Review 2016 Tahun 2016 merupakan tahun transisi bagi bidang kajian kebijakan LAN. Di tahun ini, dilakukan pembenahan dan penguatan program yang berfokus pada 2 hal, yaitu pelaksanaan kajian kebijakan dan pembinaan analis kebijakan. Dari sisi kajian, bidang kajian kebijakan LAN terus mendorong agar gagasan yang rekomendasi kebijakan dapat benar-benar dimanfaatkan oleh para stakeholders pembuat kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah dengan menjadikannya wacana publik melalui seminar, diskusi media, maupun kegiatan advokasi kebijakan. Sejumlah laporan kajian, policy brief, serta policy note yang memuat rekomendasi kebijakan dihasilkan agar mampu menjawab berbagai permasalahan terkait administrasi negara. Sedangkan dari sisi pembinaan analis kebijakan, sejumlah langkah penguatan peran analis kebijakan telah dilakukan, baik yang menggunakan sumber daya LAN, maupun hasil kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas dampak positif yang diharapkan. telah dirumuskan sebagai Last year was a year of transition for LAN in the policy studies area. In the year, LAN conducted re-engineering and strengthening of the area focusing on two aspects: the policy research and the management of policy analyst functional job. In the former, LAN ensures that policy recommendations that have been produced through rigorous research can be used by relevant stakeholders, including policy makers at the national and subnational level. This has been done by making the recommendations public discourses through seminars, media discussion, and other policy advocacy activities. Research reports, policy briefs, and policy notes are produced to provide answers to policy problems in public administration. Meanwhile in the management of policy analyst, many has been done through LAN's resources as well as through collaboration with our stakeholders in order to extend the expected positive impact. 32
Pengkajian Kebijakan dan Isu Strategis Policy Research and Strategic Issues Selama tahun 2016, LAN senantiasa berupaya untuk merespons dinamika kebijakan yang terus muncul, baik dalam rangka pembenahan di internal pemerintah sendiri, maupun dalam ranah aktivitas pelayanan publik yang menjadi tugas pokoknya. Dinamika tersebut berlangsung, baik di tingkat lokal maupun nasional seiring dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Terbitnya UU ASN secara signifikan memberikan paradigma baru bagi manajemen ASN yang di dalamnya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan UU ini, ASN dipandang sebagai jabatan profesional yang mengutamakan kompetensi dan responsivitas dalam menjawab tantangan lingkungan di sekitarnya. ASN dituntut untuk terus menerus mengembangkan diri demi terwujudnya ASN yang bersih, kompeten, dan melayani. Menanggapi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN dan menjalankan mandat UU ASN tersebut, LAN melalui Pusat Kajian Reformasi Administrasi (PRAKSIS) telah menyusun Pedoman ini Pengembangan Kompetensi ASN. Pedoman diharapkan dapat menjadi panduan umum bagi setiap K/L/pemda dalam melaksanakan pembinaan SDM berbasis kompetensi. sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu. Ruang lingkup pedoman ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Throughout 2016, LAN had responded to policy dynamic in the internal government management area as well as in the delivery of public services. The dynamic occured at the local and national level amid the high public pressure toward government performance. The enactment of the Civil Service Law (UU ASN) has significantly brought about new paradigm in the management of the civil service, which now consists of the ongoing civil service (pegawai negeri sipil/PNS) and non-ongoing civil service (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/PPPK). In the law, civil service (the ASN) is seen as a profession that mainstreams competencies and responsiveness in answering current challenges. ASNs must continuously develop themselves to create a clean, competent, and serving government. In responding to the need of developing competencies of the ASN in delivering the mandates of UU ASN, LAN through the Centre for Administrative Reform Studies (PRAKSIS) finished the Guidelines for Competency Development of ASN. The product is expected to become a general guidelines for each ministry/agency/local government in managing its human resources based on competencies according to organisational and individual needs. The scope of the Guidelines is stretching from planning, implementation, monitoring, and evaluation of competency development. 33
Selain menghasilkan pengembangan kompetensi ASN bagi K/L/pemda di Indonesia secara umum, LAN juga melaksanakan kajian Model Talent Management dalam Pengembangan Karier PNS di Lingkungan LAN. Kajian ini dilakukan oleh PKP2A I Sumedang. Model talent management tersebut diharapkan dapat mendukung Integrated Human Resource Management (IHRM) yang juga tengah dibangun oleh LAN pada tahun yang sama. panduan Besides the general guidelines for competency development, LAN also published the Talent Management Model in Career Development of PNS in LAN. The study is conducted by the PKP2A I Sumedang. The talent management model is expected to support the Integrated Human Resources Management (IHRM) that is undergoing in LAN. Pada tahun 2016, dilakukan pula Kajian Sustainabilitas Inovasi Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV oleh PKP2A II Makassar. Hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi yang berlanjut adalah yang terkait dengan 3 hal, yakni inovasi yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, inovasi yang tandem dengan program-program nasional, dan inovasi berbasis partisipasi masyarakat. LAN through its PKP2A II also conducted the study on the Sustainability of Innovation Project of Diklatpim Tingkat III and IV alumni. The study shows that innovation project that survive are mainly related to three things, namely the utilisation of information and communication technology, innovations that are in line with national programmes, and citizen-based innovations. Pembenahan manajemen SDM ASN termasuk dalam upaya pemerintah memenuhi tingginya harapan publik terhadap kinerja birokrasi yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan partisipatif. Desakan untuk mengimplementasikan reformasi di segala lini pelayanan publik mendorong LAN untuk melakukan Pengukuran Indeks Kompleksitas dalam Pelayanan Publik. Di lokal, kemudahan berusaha, khususnya di tahap pengurusan perizinan masih dianggap rumit. Melalui kajian ini telah dihasilkan instrumen pengukuran indeks kompleksitas dalam pelayanan perizinan memulai usaha di daerah, serta rekomendasi yang mempermudah pemerintah daerah dalam menyusun strategi simplifikasi pelayanan perizinan tersebut. tingkat The strengthening of ASN management is done to fulfill public expectation of a more transparent, effective, efficient, acountable, and participative government. Pressure to implement bureaucratic reform in every line of public services drives LAN to conduct the study on Measuring the Public Services Complexity Index. At the local level, ease of doing business especially at getting business permit stage is still deemed as a complicated process. Through the study, LAN has produced an instrument to measure complexity index in business permit services in local governments as well as recommendations to improve local goverments'strategies to simplify the services. 34
Tema kajian dalam meningkatkan kemudahan lahirnya paket-paket berusaha sejalan dengan kebijakan ekonomi selama tahun 2016, yaitu untuk meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Salah satu paket kebijakan tersebut adalah adanya pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dinilai menghambat investasi. Topik ini mengemuka pada awal tahun 2016 dan LAN turut membahasnya dalam isu strategis Mengurai Problematika Pembatalan Perda/Perkada. Research on the ease of doing business is in line with the government's purpose when creating economic policy packages in 2015 and 2016, that is to increase Indonesia's rank in Doing Business Report. One of the packages is to revoke Local Government Regulations (Perda) and Mayor/District Head Regulations (Perkada) that hinder investment. The topic emerged to surface in early 2016 and LAN had held a discussion on Unraveling the Problems on Revocation of Perda/Perkada. Masih dalam upaya berkontribusi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, LAN melalui PKP2A IV Banda Aceh mendorong munculnya Inovasi Pelayanan Publik di Daerah dengan melaksanakan kajian dengan judul yang sama. Penerima manfaat kajian ini adalah instansi penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat penerima hasil pelayanan publik di daerah. Usaha inovatif dalam pelayanan publik tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah; diperlukan aksi kolaboratif dengan aktor lain terkait. Sejalan dengan itu, pada tahun 2016, Pusat Kajian Sistem Adminsitrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara isu strategis Membangun Triple Partnership Antara Pemerintah, BPJS, dan Fasilitas Kesehatan dalam salah satu policy brief-nya. Dari kajian ini, diharapkan kualitas pelayanan jaminan kesehatan nasional dapat terus meningkat dan menjawab kebutuhan masyarakat. (PKSANHAN) mengangkat Still on contributing toward improvement of public services in Indonesia, PKP2A IV Banda Aceh promotes Innovation in Public Services Delivery in Local Governments through its research with the same title. Beneficiaries of the study are public services agencies and public services users in regional governments. Innovation in the delivery of public services could not be done solely by the local government. It takes collaborative work with other actors including service users. In harmony with that, the Centre for the Studies of Administrative Systems and Law (PKSANHAN) conducted the study on Building Triple Partnership between the Government, BPJS, and Health Facilities for one of its policy briefs. The study aims at improving the quality of national health insurance services to meet citizens' needs. Disahkannya UU AP membawa perubahan besar dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan. UU AP dibentuk untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi aparat pemerintahan dalam mengambil kebijakan, salah satunya dalam hal The enactment of the Administrative Procedure Law (UU AP) brings about significant change in the management of government. The law is created to provide law protection and legal certainty for government apparatus in making FGD Penyusunan Kompetensi ASN yang menghadirkan narasumber dari PT Pertamina dan PT PLN 35
diskresi. Diskresi telah diatur secara rinci dalam UU AP ini, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi polemik antara aparat pemerintahan dan paraf penegak hukum mengenai hal ini. Sebagian aparat pemerintahan khawatir tersangkut masalah penyimpangan administrasi yang mengarah kepada tindak pidana umum, maupun tindak pidana korupsi. Dalam Kajian Diskresi Pelayanan Publik di Kalimantan yang dilakukan PKP2A III LAN Samarinda, ditemukan bahwa masih diperlukan pemahaman yang sama mengenai diskresi di antara stakeholders, serta membangun jejaring antara pemerintah daerah dan penegak hukum dalam penyelenggaraan diskresi. Menguatkan temuan tersebut, Kajian tentang Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan yang dilakukan PKSANHAN memberikan rekomendasi strategis terkait pengaturan lanjutan operasionalisasi diskresi dan penguatan peran serta sinergitas para aktor terkait pelaksanaan diskresi agar mampu menjadi akselerator pembangunan dan pelayanan publik. decisions, including the use of discretionary power. Discretion is one of the topics provisioned in detail in the law. However, its implementation still invites controversies and debates between government officials and law enforcement officials. Some of the members of the former group are worried that administrative violation could lead to criminal offend or even corruption. In the Public Services Discretion in Kalimantan that is done by PKP2A III Samarinda, agreements between stakeholders regarding the definition of discretion is a necessary condition for a better implementation of discretion in the public services. Meanwhile, PKSANHAN's study on Discretion in the Government according to the UU AP provides strategic recommendation for further regulation to operationalise discretion and strengthenment the role and synergy between actors in executing discretionary power so that discretion could accelerate development and public services. Selain mengenai diskresi, perubahan lain dengan terbitnya UU AP terdapat dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan di birokrasi pemerintahan, khususnya terkait dengan Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pentingnya kedudukan dan peran APIP menjadikan reformulasi kedudukan kelembagaan APIP dan peningkatan kompetensi SDM APIP di luar kompetensi teknis di bidang auditif menjadi sangat penting. Besides on discretion, another important change that brought by the UU AP is the new function played by the internal auditors. Thus PKSANHAN's study on Strengthening the Role of Government's Internal Oversight (APIP) plays an important role because it describes the position and role of APIP as well as reformulates APIP's institutional position in the implementation of the UU AP. The research also recommends enhancement of APIP's competencies other than competency on audit. Bersamaan dengan lahirnya UU AP, perubahan besar juga terjadi dalam manajemen pemerintahan daerah dengan disahkannya UU Pemerintahan Daerah. Setelah bertahan selama satu dekade, UU Pemerintahan Daerah akhirnya direvisi. Agenda kebijakan desentralisasi terus bergerak untuk menemukan titik keseimbangan baru antara Along with the birth of UU AP, great change also occurs in government management areas with the enactment of the Law on Local Government. After lasting for a decade, the Local Government Law finally revised. Agenda on decentralization policy continues to move to find a new balance point 36
sistem sentralisasi dan desentralisasi itu sendiri. Salah satu topik menarik terkait perubahan tersebut adalah Pembagian Urusan Pemerintahan Pasca Implementasi UU No. 23 Tahun 2014. Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD) melakukan kajian ini dengan fokus pada bidang kelautan dan perikanan. Dari kajian ini, ditemukan bahwa meskipun bidang kelautan dan perikanan adalah salah satu sektor income-based bagi pemerintah daerah dan menjadi salah satu poros utama program kemaritiman pemerintahan Jokowi, masih terjadi persoalan benturan regulasi antara UU Pemda dan UU sektoral. Dengan demikian diperlukan sinergitas serta pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi dan termasuk pengelolaan keuangan daerah dan personelnya. kabupaten/kota, between system of centralization and decentralization. One of the interesting topics related to the change is the distribution of authorities on Government Affairs between levels of government. The Centre for Decentralization and Regional Autonomy Studies (PKDOD) conducted this study with focus on field of marine and fisheries. From this study, it was found that despite the maritime field and fisheries are one of the income-based sectors for the local government and become one the main axis of the governmental maritime programme of Jokowi, there is still the issue of clash of regulations between the Law on Local Government and the sectoral laws. With so needed synergy and division a clear authority between the government central, provincial and district, including regional financial management and personnel. Terkait dengan UU Pemerintahan Daerah, LAN melalui PKDOD turut pula merespons isu strategis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Menurut PP No. 18 Tahun 2016. Kajian ini memilih fokus yang selaras dengan salah satu tugas dan fungsi LAN, yaitu mengenai penataan lembaga diklat daerah. Sebagai respons ke depan dalam upaya melengkapi pengaturan turunan perangkat daerah, kajian ini merekomendasikan perlunya penerbitan pedoman teknis pembentukan perangkat daerah yang memperhatikan kebutuhan dan beban kerja pemerintah daerah. Regarding the Local Government Law, LAN through PKDOD also responded to the strategic issues of local government restructuring according to Government Regulation Number 18 of 2016. This study selects a focus that is aligned with one of the tasks and functions of LAN, that is as the main actor in competency development of apparatus. As a forward response in efforts to complement the derivative arrangements on local government structure, this review recommends the necessity of issuing technical guidelines for formation of local government structures that takes into account local government needs and workloads. 37
Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi warna baru bagi hubungan pemerintah desa dengan supradesa (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Menurut undang-undang ini, desa bukan lagi sebagai subordinat dari pemerintah di atasnya, tetapi desa diberi kewenangan untuk menjadi aktor pembangunan di wilayahnya, bukan lagi sekedar sebagai pelaksana kebijakan yang telah digariskan pemerintah supra desa. Dengan demikian, Peningkatan Kapasitas Desa, baik pemerintah maupun warganya merupakan agenda yang tidak dapat ditawar lagi. Melalui salah satu kajian dengan judul yang sama, PKP2A III LAN Samarinda merekomendasikan sinkronisasi kebijakan antarkementerian, penguatan kompetensi perangkat desa, optimalisasi peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di tingkat Kabupaten, serta aktor terkait. The enactment of Law No. 6 of 2014 on the Village gives a new color for the village government relationship with village superiors (central, provincial, district government). According to this law, the village is no longer a subordinate of the superior government, but the village is given the authority to become an active development actor in its territory, no longer merely as the implementer of the policy which has been outlined by the superior government. Thus, the Improvement of Village Capacity, both government and its citizens is an agenda that can not be negotiable. Through one study with the same title, PKP2A III LAN Samarinda recommends synchronization of intercultural policy, strengthening competence of village apparatus, optimizing the role of Community Empowerment Board and Village Government at the District level, as well as related actors. Pada aspek lain, pengelolaan dana desa yang mengiringi tersebut juga menjadi tantangan tersendiri bagi desa dan pemerintah supradesa. Melalui Kajian Penyusunan Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang kajian kebijakan LAN merekomendasikan model ideal pengelolaan Dana Desa berdasarkan amanat UU Desa dan kondisi empiris di lapangan, serta menghasilkan pemetaan regulasi yang perlu diselaraskan dalam hal hubungan kewenangan pengelolaan dana desa tersebut. Selain itu, untuk mendukung terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, pemerintah bersama dengan stakeholders terkait perlu pula Membangun Prakarsa Lokal Dalam Merevitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan menyusun Road Map Pendampingan Desa. Kedua topik ini juga menjadi isu strategis yang diangkat oleh LAN. pemberian kewenangan In another aspect, the management of the village funds that accompanied the granting of authority also posed a challenge for the village and its superior government. Through a Study on the Formulation of Models and Instrumentation of the Policy Relationships between Provincial Governments, District Governments and Village Government in the Implementation of Village Governance, LAN recommends an ideal model of Village Fund (Dana Desa) management based on the Village Law's mandate and empirical conditions in the field, and generates the necessary regulatory mapping aligned in terms of the authority relationship of the village fund management. In addition, to support the realization of a strong, advanced village, independently and democratically, the government together with relevant stakeholders should also Build Local Initiatives to Revitalize Village Owned Enterprises (BUM Desa) and arrange Village Road Assistance Map. Both of these topics are also a strategic issue raised by the LAN. isu Selain melalui kegiatan kajian dan strategis, upaya LAN merespons kebutuhan kebijakan juga dilakukan melalui diskusi atas isu-isu aktual di bidang administrasi negara. Pada tahun 2016, LAN menyelenggarakan seminar "Revolusi Mental: Creating Shared Value in Public Sector for Innovation and Sustainability" dengan pembicara utama Robert S. Kaplan (co-creator dari metode Balanced Scorecard) yang dilanjutkan dengan diskusi bersama Suyoto (Bupati Bojonegoro), Frans Sugiarta (Academic Director-United in Diversity), dan Tri Widodo Wahyu Utomo (Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara telaah In addition to reviewing and analyzing strategic issues, LAN's efforts to respond to policy needs are also made through discussion of strategic issues in the field of public administration. In 2016, LAN held a seminar on "Mental Revolution: Creating Shared Value in Public Sector for Innovation and Sustainability" with keynote speaker Robert S. Kaplan (co-creator of Balanced Scorecard method) followed by discussions with Suyoto (Bupati Bojonegoro), Frans Sugiarta (Academic Director- United in Diversity), and Tri Widodo Wahyu Utomo 38
LAN). Pada seminar tersebut, Kaplan menyatakan perhatiannya pada perbaikan kualitas kebijakan dan pelayanan publik yang dapat dilakukan dengan adanya kerja sinergis antarinstansi pemerintah dan kejelasan logika perubahan beserta pengukuran keberhasilannya. (Deputy Chairman of Innovation). At the seminar, Kaplan expressed his concern for improving the quality of policies and public services that can be done with synergic work between government agencies and the clarity of the logic of change and the measurement of its success. Merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, LAN juga mengadakan Forum Komunikasi Kediklatan dengan tema "Penyelarasan Pengembangan Kompetensi ASN dan Penataan Perangkat Daerah". Forum ini dibutuhkan untuk mempersiapkan pemerintah daerah menjawab kebutuhan perubahan kebijakan perangkat daerah yang berpotensi menggabungkan lembaga pengelola kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur (diklat). Forum menghadirkan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Subdirektorat Wilayah I Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan perwakilan Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri. Responding to the issuance of the Government Regulation (PP) No. 18 of 2016 on Local Government Structure, LAN also held a Communication Forum of Training Institutions with the theme "Alignment of ASN Competency Development and Arrangement of Regional Organisational Structure". This forum is needed to prepare local governments to answer the needs of regional policy changes that potentially incorporate personnel management agencies and the development of apparatus competencies (training). The Forum presents Deputy for Human Resources of the Apparatus of the Ministry of PANRB, the Head of the Regional Secretariat of the Provincial Office of West Sumatra, the Head of the Central Java Provincial Training Agency, the Head of the East Kalimantan Provincial Human Resources Agency, the Sub-directorate of Region I of the Directorate General of Regional Autonomy at the Ministry of Home Affairs. Untuk organisasi pemerintahan, penyebarluasan informasi merupakan sarana untuk memublikasikan berbagai ide strategi, model, pendapat, maupun pengalaman praktik atas sejumlah kebijakan yang telah dihasilkan. Dengan pertimbangan kebutuhan Prof. Robert S. Kaplan memberikan ceramah dalam seminar bertema Creating Shared Value in Public Sector for Innovation and Sustainability Prof. Robert S. Kaplan gave a lecture in a seminar themed on Creating Shared Value in Public Sector for Innovation and Sustainability 39
Penerbitan Jurnal Ilmiah Publication of Scientific Journal informasi merupakan sarana untuk memublikasikan berbagai ide strategi, model, pendapat, maupun pengalaman praktik atas sejumlah kebijakan yang telah dihasilkan. Dengan pertimbangan kebutuhan dan peluang tersebut, khususnya dalam mendorong research based policy, selama tahun 2016 bidang kajian kebijakan LAN telah menerbitkan sejumlah jurnal ilmiah di masing-masing wilayah kerja, yaitu Jurnal Analisis Kebijakan (oleh Deputi Bidang Kajian Kebijakan), Jurnal Borneo Administrator (PKP2A III Samarinda), Jurnal Transformasi Administrasi (PKP2A IV Banda Aceh), Jurnal Wacana Kinerja (PKP2A I Sumedang), dan Jurnal Administrasi Publik (PKP2A II Makassar). Penerbitan ini dimaksudkan sebagai sarana memublikasikan hasil kajian, pemikiran, gagasan dari peneliti internal maupun luar LAN. Tulisan-tulisan ilmiah yang dimuat dalam jurnal ini diharapkan juga dapat memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi negara, maupun secara praktis dapat menjadi rujukan bagi para perumus dan pengambil kebijakan. Information-sharing is a means to publicize ideas, strategies, models, opinions, as well as practical experience of a number of policies that have been produced. Considering these needs and opportunities, especially in encouraging research-based policy, during the year 2016 the field of study of LAN policy has published a number of scientific journals in each work area, namely Journal of Policy Analysis (by Deputy for Policy Studies), Journal of Borneo Administrator (PKP2A III Samarinda), Journal of Administrative Transformation (PKP2A IV Banda Aceh), Performance Discourse Journal (PKP2A I Sumedang), and Journal of Public Administration (PKP2A II Makassar). This publication is intended as a means to publish the results of studies, thoughts, ideas from internal researchers and outside the LAN. Scientific papers published in this journal are also expected to contribute to the development of science in the field of state administration, as well as to be practically a reference for the formulator and policy makers. 40
Pembinaan Analis Kebijakan Management of Policy Analyst Selain melakukan kajian dan rekomendasi kebijakan, salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia yang dilakukan bidang kajian kebijakan Lembaga Administrasi Negara yaitu membina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Sebagai Jabatan Fungsional baru yang dibentuk tahun 2013, LAN melalui Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) masih terus berupaya memperkuat pondasi untuk menguatkan kapasitasnya dalam melakukan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Permenpanrb Nomor 45/2013. Memasuki tahun ke-4 sejak ditetapkannya Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas pemangku JFAK. Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka mengembangkan kompetensi Analis Kebijakan diantaranya Pelatihan Case Study Writing yang terselenggara atas kerjasama LAN, Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) dan Tempo Institute dan telah menghasilkan 8 (delapan) Case Studies. In addition to conducting policy research and recommendations, one of the efforts to improve the quality of public policy in Indonesia conducted in the field public administration policy studies is to foster and manage the Policy Analyst position. As the new professional position established in 2013, LAN through the Centre for Policy Analyst Development (PUSAKA) is still working to strengthen the foundation and strengthen its capacity in performing its duties and functions as mandated in Permenpanrb Number 45/2013. Entering the 4th year since the establishment of Policy Analyst (JFAK) LAN decides to further strengthen JFAK's capacity and capability. Various activities were conducted in order to develop the competence of Policy Analyst such as Case Study Writing Training which was held in cooperation of LAN, Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) and Tempo Institute and has produced 8 (eight) Case Studies. Kebutuhan terhadap pembentukan organisasi profesi Analis Kebijakan menjadi penting guna memperkuat peran Analis Kebijakan serta membangun jejaring kerja (network). Melalui organisasi profesi ini menjadi jembatan dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut untuk memperkuat posisi dan peran Analis Kebijakan dilakukan Fasilitasi Organisasi Profesi Analis Kebijakan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar Analis Kebiijakan sebagai Profesi yang relatif baru dapat mengembangkan dan memajukan Profesi Analis Kebijakan, memperluas ruang gerak Analis Kebijakan The need for the formation of a professional organization policy analyst becomes important in order to strengthen the role of policy analyst and networking. Through this professional organization becomes a bridge in realizing the improvement of the quality of public policy in Indonesia. In connection with this to strengthen the position and role of Policy Analyst LAN facilitated the establishment of the Indonesian Policy Analyst Association (AAKI). This activity is conducted with the aim that the Policy Analyst as a relatively new Profession can develop and promote the Policy Analyst Profession, 41
serta menghimpun dan menyatukan pendapat anggota organisasi. Disamping itu memberikan kesempatan pada semua anggota serta untuk berperan aktif. Keberadaan organisasi profesi Analis Kebijakan didesain untuk menjadi menjadi mitra Lembaga Administrasi Negara dan menjadi salah satu think tank pengembangan JFAK dan penggerak perubahan kebijakan Indonesia ke arah yang lebih baik. widen the space of Policy Analyst as well as collect and aggregate the opinions of the organization members. Besides it provides an opportunity to all members to play an active role. The existence of a professional association of Policy Analyst is designed to become a partner of LAN and to be one of the think tanks of JFAK development and driving policy change towards better Indonesia. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) sebagai jabatan fungsional tertentu (JFT) yang relatif baru di Indonesia memerlukan dasar-dasar hukum yang jelas yang dapat menjadi pedoman, baik bagi LAN untuk melakukan pembinaan JFAK maupun bagi stakeholder dan para Analis Kebijakan untuk mengetahui seluk beluk JFAK dan memahami arah pengembangan karir Analis Kebijakan. Sampai saat ini LAN telah memiliki beberapa kebijakan teknis dan pedoman teknis JFAK, selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) masih terus berupaya mengembangkan kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman teknis pembinaan JFAK yang diperlukan oleh Analis Kebijakan untuk menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, kegiatan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis hingga saat ini menjadi program prioritas LAN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pembinaan JFAK, terutama dalam penilaian kualitas hasil kegiatan analis kebijakan dan pengajuan angka kredit. The JFAK as a new professional position (JFT) is relatively new in Indonesia and requires clear legal basis that can be a guide, both for the LAN to do coaching JFAK as well as for stakeholders and Policy Analysts to know the ins and outs of JFAK and understand the direction of career development Policy Analyst. To date, LAN already has released some technical policies and technical guidance of JFAK. Therefore, the activities of policy formulation and technical guidance up to now become the priority program of LAN in carrying out its duties and functions in the field of coaching JFAK, especially in the assessment of the quality of the results of policy analyst activities and the filing of credit point. Namun demikian, peran Analis Kebijakan sampai saat ini masih dipertanyakan oleh banyak pihak. Kemanfaatan (Utilisasi) Analis Kebijakan belum menunjukan peran maksimal. Diharapkan melalui pemantauan kemanfaatan ini dapat memacu K/L/pemda untuk memberdayakan pemangku Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Agar hasil kerja Analis Kebijakan dapat memberikan kontribusi rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan mendukung proses pengembangan karirnya. Nevertheless, the role of Policy Analysts to date is still questionable by many parties. Utilization of Policy Analyst has not shown the maximum role. It is hoped that through monitoring of these benefits can stimulate K/L/D to empower their Policy Analyst (JFAK) better, in order for the work of Policy Analysts to contribute quality policy recommendations and support the career development process. Salah satu upaya LAN menjembatani komunikasi Analis Kebijakan yang tersebar di berbagai K/L/D, maka As one of the efforts of LAN to bridge the communication between policy analysts in 42
PUSAKA LAN membangun knowledge management untuk memfasilitasi sharing knowledge antar Analis Kebijakan di seluruh Indonesia. Melalui knowledge management ini para Analis Kebijakan dapat mengakses bahkan berbagi informasi (sharing knowledge) untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas menjalankan perannya sebagai Analis Kebijakan. Melalui Knowledge Management ini disediakan pula forum untuk berdiskusi (Discussion Point) antar sesama Analis Kebijakan dalam membahas Isu-isu aktual yang sedang terjadi. various K/L/D, PUSAKA LAN builds knowledge management to facilitate knowledge sharing among policy analysts throughout Indonesia. Through this knowledge management, policy analysts can access and even share information to strengthen capacity and capability in running their roles. Through Knowledge Management is also provided a forum for discussion (Discussion Point) among fellow Policy Analysts in discussing the actual issues that are happening.` Upaya selanjutnya yang dilakukan LAN yaitu mengembangkan Kualitas Instrumen Kebijakan (IKK) yang bertujuan untuk menilai kualitas kebijakan pada Instansi Pemerintah, dengan manfaat mengetahui kualitas kebijakan di Instansi Pemerintah. Indeks The next effort by LAN is developing Policy Quality Index Instrument (IKK) which aims to assess the quality of policy at Government Institution, with the benefit of knowing the quality of policy in Government Institution. Sebagai upaya penyebarluasan informasi JFAK ke seluruh Indonesia, LAN terus melakukan sosialiasi JFAK ke berbagai instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah dengan berbagai macam bentuk kegiatan seperti seminar, workshop, advokasi, dan bimbingan teknis terkait JFAK. Namun tidak cukup sampai di situ, LAN juga berupaya mengkampanyekan JFAK melalui berbagai media informasi berbasis teknologi. Keberadaan customer care, sistem informasi, email, dan media sosial online yang dikelola LAN dinilai cukup efektif menyebarkan informasi JFAK kepada stakeholder. Ke depan, LAN masih terus berupaya membangun sistem informasi dan mengelola media sosial agar lebih kredibel, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh stakeholders pada umumnya dan oleh para Analis Kebijakan pada khususnya. As an effort to disseminate JFAK information throughout Indonesia, LAN continues to socialize JFAK to various government agencies both at central and regional level with various forms of activities such as seminars, workshops, advocacy, and technical guidance related to JFAK. But not quite up there, LAN also seeks to campaign JFAK through various media-based information technology. The existence of customer care, information systems, email, and online social media managed LAN is quite effective to disseminate information JFAK to stakeholders. Going forward, LANs are still working on building information systems and managing social media to be more credible, reliable, and accessible to all stakeholders in general and by Policy Analysts in particular. Talkshow Komunikasi dalam Kebijakan Publik sekaligus Launching Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) sebagai organisasi profesional analis kebijakan Communications Talkshow in Public Policy as well as Launching of Indonesian Policy Analysts Association (AAKI) as a professional organization of policy analysts 43
>>RENCANA KERJA 2017 Next Steps in 2017 Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, telah banyak berbagai program dan capaian terkait kajian kebijakan yang dilakukan Bidang Kajian LAN pada tahun 2016, tentunya berbagai capaian ini harus terus diakselerasi dalam rangka peningkatan produktivitas kerja sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi stakeholders. As mentioned earlier, there have been many programs and achievements related to policy review conducted by LAN in Policy Studies Section in 2016, of course, these various achievements should be accelerated in order to increase work productivity so as to provide added value for stakeholders. Pada tahun 2017, Bidang Kajian Kebijakan LAN diarahkan pada upaya penguatan kualitas kajian kebijakan dan peningkatan responsivitas terhadap isu-isu strategis yang berkembang. Bidang Kajian Kebijakan juga akan terus memperkuat kompetensi Analis Kebijakan melalui berbagai program-program pembinaan dalam rangka melahirkan para Analis Kebijakan yang kompetitif, baik di kancah nasional, maupun global. By 2017, the LAN Policy Studies Section is directed at strengthening the quality of policy review and increasing responsiveness to emerging strategic issues. The Policy Studiessection will also continue to strengthen the competence of policy analysts through various coaching programs in order to create competitive policy analysts, both nationally and globally. Secara lebih rinci, Bidang Kajian Kebijakan LAN berupaya mengembangkan Policy Stakeholder Focus, yaitu program-program yang diarahkan pada pengembangan nilai tambah bagi stakeholder. Hal ini dilakukan melalui penguatan pada 4 area atau disebut juga sebagai 4P, yaitu: In more detail, LAN seeks to develop policy stakeholder focus, a program directed at developing added value for stakeholders. This is done through reinforcement in 4 areas or also referred to as 4P, namely: 44
1) Product, menyediakan kajian kebijakan yang berkualitas melalui penyusunan kajian kebijakan, policy brief, policy note maupun pelaksanaan media dialogue, serta pembinaan Analis Kebijakan di Indonesia. rekomendasi 1) Product, providing quality policy review recommendations through policy review, policy brief, policy note and dialogue execution, and coaching Policy Analyst in Indonesia. 2) Partnership, melakukan penguatan kemitraan dengan seluruh stakeholders strategis baik dari kalangan pemerintah, universitas, media, maupun NGO's. Dengan penguatan kemitraan diharapkan adanya sharing knowledge, penguatan kapasitas dalam memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan, serta mengembangkan edukasi publik terkait public policy di Indonesia. 2) Partnership, strengthening partnerships with all strategic stakeholders from government, university, media, and NGO's. With the strengthening of partnership is expected to share knowledge, strengthening the capacity in providing recommendations to policy makers, and develop public education related public policy in Indonesia. 3) Process, melakukan perbaikan business process bidang kajian kebijakan melalui berbagai program inovasi maupun pemanfaatan teknologi informasi rangka menciptakan organisasi yang dalam profesional, efektif dan efisien. 3) Process, improving business process in policy review through various innovation programs and utilizing information technology in order to create professional, effective and efficient organization. 4) People, melakukan penguatan kapasitas SDM melalui pengembangan kompetensi baik yang bersifat klasikal maupun non klasikal dalam rangka membentuk SDM yang profesional, kompeten, produktif dan berdaya saing. program-program 4) People, strengthening the capacity of human resources through competency development programs, both classical and non-classical in order to form professional, competent, productive and competitive human resources. Diskusi Media dengan tema Refleksi dan Proyeksi Penegakan Hukum di Indonesia Media Discussion with the theme of Reflection and Projection of Law Enforcement in Indonesia 45
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR Competency Development of ASN Section >> >>REVIEW 2016 Review 2016 Salah satu fungsi utama LAN adalah pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN. Fungsi ini dilaksanakan LAN melalui pengembangan program dan pembinaan pendidikan dan pelatihan (diklat) ASN, kediklatan, pembinaan tenaga kepemimpinan, dan penyelenggaraan pelatihan penyelenggaraan pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural. Fungsi-fungsi ini dilakukan oleh unit- unit kerja di Deputi Bidang Diklat Aparatur di satuan kerja LAN Jakarta dan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) baik di Sumedang, Makassar, Samarinda, maupun Aceh. One of LAN's main functions is fostering and running competency development of ASN. This is done through competency development programme development and fostering for training institutions, management of training personnel, operation of leadership training, and operation of technical, functional, and socio-cultural trainings. These functions are done by units in the Deputyship for Apparatus Training as well as all LAN's Centre for Policy Studies and Apparatus Trainings in Sumedang, Makassar, Samarinda, and Aceh. Monitoring dan Evaluasi Diklat Management of Policy Analyst BanDiklat Prov. Aceh BanDiklat Prov. Kalimantan Timur BanDiklat Prov. Sulawesi Utara BanDiklat Kab. Soppeng BanDiklat Prov. Sulawesi Selatan BanDiklat Prov. Maluku BanDiklat Prov. Sumatera Utara BanDiklat Kab. Bengkalis BanDiklat Kota Lubuk Linggau Pusdiklat Kehutanan & LH BanDiklat Kab. Sukabumi BanDiklat Prov. Jawa Barat BanDiklat Prov. Jawa Tengah BanDiklat Kab. Sragen BanDiklat Prov. Bali BanDiklat Prov. NTT BanDiklat Kab.Mimika BanDiklat Kab. Mimika Kegiatan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Diklat bertujuan untuk mengetahui gambaran bagaimana persiapan Lembaga Diklat pemerintah dalam pembaharuan Sistem Diklat Aparatur. Untuk tahun 2016, Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat (Pusat P3D) melakukan monitoring dan evaluasi pada 17 lembaga diklat pemerintah daerah dan 1 lembaga diklat instansi pemerintah pusat. rangka pemberlakuan The aim of training monitoring and evaluation is to gather information on training institutions' readiness in implementing the new apparatus training system. In 2016, the Centre for Training Programme Development and Fostering Training Institutions (Pusat P3D) conducted M&E on 17 local government training institutions and one central government agency's training institution 46
Akreditasi Lembaga Diklat Accreditation of Training Institutions Tujuan kegiatan Akreditasi Lembaga Diklat adalah meningkatkan mutu, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan diklat, baik diklat Kepemimpinan dan prajabatan maupun penyelenggaraan diklat-diklat teknis dan fungsional lembaga diklat di seluruh Indonesia, sesuai dengan peraturan Kepala LAN No. 25 Tahun 2015 mengenai Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah. Output yang diperoleh dari kegiatan akreditasi lembaga diklat adalah Jumlah lembaga diklat pemerintah yang telah diakreditasi sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) Lembaga Pelatihan dan melebihi target yang di rencanakan yaitu 30 lembaga diklat (173,3%) yang meliputi: 1) Lembaga diklat kementerian sebanyak 19 lembaga diklat; 2) Lembaga diklat LPNK sebanyak 13 lembaga diklat; 3) Lembaga diklat pemerintah daerah provinsi sebanyak The objectives of accreditation of training institutions are to improve the quality, efficiency, effectiveness, and accountability of trainings, including leadership trainings, pre-service training, and technical and functional trainings that are conducted by training institutions across Indonesia. It is done according to the Chairman Regulation Number 25 Year 2015 on Guidelines for Accreditation of Training Institutions, as a derivative of UU ASN. Outputs of the accreditation process in 2016 are 52 training institutions accredited, exceeding the target of 30 training institutinos, including: 1) 19 training institutions at ministries; 19 lembaga diklat; 2) 13 training institutions at central government agencies (LPNK); 4) Lembaga diklat pemerintah daerah kabupaten 3) 19 provincial government training institutions; and sebanyak 1 lembaga diklat. 4) 1 district government training institutions. Disamping melakukan akreditasi terhadap lembaga terkait dengan pemberian nilai kelayakan diklat dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan, LAN juga memberikan pendelegasian kewenangan untuk melakukan akreditasi pada lembaga diklat yang akan menyelenggarakan diklat teknis tertentu. Selama tahun 2016 telah diberikan kewenangan kepada 10 (sepuluh) K/L untuk melakukan akreditasi pelaksanaan diklat teknis dan fungsional terkait dengan penyelenggaraan diklat di dalam lingkup kewenangannya. Kementerian/Lembaga dimaksud adalah sebagai berikut. kepada instansi teknis Besides conducting accreditation of training institutions that are going to run pre-service training and leadership trainings, LAN also delegate the power of managing technical and functional trainings to training institutions in related ministries/agencies. In 2016, LAN has delegate this authority to ten ministries/ agencies to manage technical and functional trainings under their areas of expertise. These ten ministries/agencies are as depicted in the table below. Tabel . Pendelegasian Kewenangan No Kementerian dan LPNK Kementerian dan LPNK Jenis Diklat Diklat Teknis Diklat Fungsional 1 Kementerian Kesehatan √ √ 2 BASARNAS √ 3 Kementerian Kehutanan √ √ 4 Kementerian Pertahanan √ 5 LIPI √ 6 Kementerian Pariwisata √ 7 Mahkamah Agung √ 8 Lembaga Sandi Negara √ √ 9 BNPB √ 10 BKKBN √ √ 47
Penyusunan Grand Design Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) Formulation of the Grand Design of Apparatus Training Information System (SIDA) Beberapa kekurangan kinerja yang ada pada SIDA diantisipasi pada tahun 2016 untuk dilakukan pengembangan SIDA yang lebih berkinerja. Tujuan dari kegiatan pengembangan SIDA adalah mengoptimalkan fitur-fitur seperti penambahan e-Monitoring, penggunaan framework yang lebih update agar keamanan sistem lebih terjaga; serta menutup kesalahan yang terjadi pada beberapa fitur serta menyusun grand desain SIDA untuk fitur analis kebutuhan diklat bagi pegawai ASN sebagai mana tercantum dalam UU nomor 5 Tahun 2014 pasal 44 poin c LAN bertugas merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional. In 2016, some of SIDA's weaknesses are identified to further be improved. The objectives of this activity are to optimise SIDA's features, including adding e-monitoring feature, updating framework to enhance system security, and repairing errors in some features as well as to formulate the grand design of SIDA to anticipate the mandate of UU ASN article 44 letter c where LAN is obliged to plan and monitor the training need of ASN nationally. Capaian Kegiatan tersebut menghasilkan "Grand Design Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA)" yang berupa pengetahuan tentang GAP analysis infrastruktur SIDA, Gap Analysis Keamanan Sistem Informasi, Desain Arsitektur SIDA dan Roadmap pengembangan SIDA. From this activity, the Grand Design of SIDA has been formulated, which featured the gap analysis on SIDA's infrastructure, gap analysis on SIDA's security and firewall, SIDA's architecture design and roadmap for SIDA development. Arsitektur aplikasi seperti pada gambar disamping menunjukkan bahwa SIDA New Generation (NG) memiliki 2 mekanisme. Pertama untuk menfasilitasi badan diklat wilayah yang sudah memiliki sistem informasi sendiri (web service, 1) dan yang belum (direct access, 2). Kedua model dan kondisi tersebut akan mampu diintegrasikan menggunakan mekanisme aggregator ESB (Enterprice Service Bus). Seluruh data yang bersumber dari transaksi dan kelolaan di badan diklat wilayah secara periodik akan dimigrasikan kedalam datawarehouse untuk kebutuhan analisa dan interkoneksi pihak pelaporan stakeholder. Adapun eksternal (seperti BKN, Kementerian PAN dan RB) akan memanfaatkan akses terpisah langsung pada data hasil olahan dari datawarehouse (web service, 3). The apps' architecture as illustrated on the next page shows that the SIDA New Generation has two models. First is to facilitate regional training institutions that already have their own information system (web service, 1) and then those that haven't had one (direct access, 2). These two model will be integrated through entreprise service bus (ESB) aggregator mechanism. All data from transaction and other process in the regional training institutions is periodically migrated to the data warehouse for analytical and reporting purpose. The system itself will be interconnected with external parties system, particularly BKN's and Kemenpanrb's who will then utilise the processed data from data warehouse (web service, 3). Diskusi Pengembangan Grand Design SIDA dengan BPTIK Cikarang/Kominfo Meeting with BPTIK Cikarang/Ministry of Communication and Information on formulation of the Grand Design of SIDA 48
Gambar 1. Arsitektur SIDA-New Generation Sidang akreditasi lembaga diklat Situation on one of training institutions accreditation committee meeting. 49
Penyusunan Pedoman Pengembangan Desain Diklat Terintegrasi Calon PNS Formulation of Guidelines for Integrated Pre-Service Training Kewajiban setiap Calon PNS untuk menjalani masa percobaan diatur pada Pasal 63 dan Pasal 64 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu masa percobaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun melalui proses pendidikan dan pelatihan (Diklat) terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Penyelenggaraan Diklat terintegrasi wajib difasilitasi oleh Instansi Pemerintah, namun hingga saat ini kebijakan penyelenggaraan dan mekanisme pelaksanaan Diklat Terintegrasi bagi CPNS belum diatur. It is compulsory for every civil servant candidate (CPNS) to participate a probationary period, as regulated by the UU ASN article 63 and 64. The probation period lasts for one year through an integrated training that is aim at building integrity, honesty, public service motivation, nationalism and patriotism, strong personal character, excellence, responsibility, and to enhance professionalism and technical competency. The integrated training must be facilitated by the civil servant's agency, but prior to this activity, the policy to conduct such training was not exist. Pada langkah menuju Pengembangan Design Diklat Terintegrasi Pusat P3D melakukan pengembangan Diklat Prajabatan dengan perubahan nomenklatur menjadi Pelatihan Dasar Calon PNS dan penambahan agenda Kedudukan PNS dalam NKRI yang diuraikan lebih lanjut dalam Mata Pelatihan Pelayanan Publik, Manajemen ASN, Whole-of-Government dan agenda Sikap perilaku yang diuraikan lebih lanjut dalam Mata Pelatihan Kesehatan Jasmani dan Mental, Tata Upacara Sipil dan Keprotokolan, dan Kesiapsiagaan. Untuk agenda sikap perilaku keseluruhan mata pelatihan dilaksanakan secara terintegrasi. tahun 2016, sebagai Therefore, in 2016, in order to develop a national guideline for the integrated pre-service training, LAN develops the current pre-service training design by adding new agendas such as the state and role of civil service in NKRI which is elaborated in the public service, ASN management, whole-of-government subjects and behavioural agenda which is elaborated in the physical and mental health, civil service mass, and awareness subjects. The latter agenda is also integrated in other subjects. Adapun hasil secara keseluruhan penyusunan Pedoman Pengembangan Design Diklat Terintegrasi adalah Peraturan Kepala LAN tentang Pedoman Pelatihan Dasar Calon PNS. Kegiatan ini menghasilkan beberapa produk kebijakan yang di atur dalam Perkalan No.21, 22, dan 23 Tahun 2016. Perkalan No. 21 Tahun 2016 mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS golongan III. Perkalan Nomor 22 Tahun 2016 mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan I dan II. Sedangkan Perkalan Nomor 23 Tahun 2016 mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan penerapan kebijakan (training of facilitator). This activity leads to the enactment of several Chairman Regulations on Guidelines for Basic Training for CPNS, namely the Regulation Number 21 Year 2016 that particularly meant for CPNS Golongan III, Number 22 Year 2016 for CPNS Golongan I and II, and Number 23 Year 2016 on Guidelines for Training of Facilitator of the Basic Training for CPNS. 50
Tabel 2. Perubahan dalam Diklat Prajabatan Changes in the Pre-Service Training No Diklat Prajabatan Lama Old Pre-Service Training Diklat Prajabatan Baru Diklat Prajabatan Baru New Pre-Service Training 1 Nomenklatur: Diklat Prajabatan Official Name: Diklat Prajabatan Nomenklatur: Pelatihan Dasar Calon PNS Official Name: Pelatihan Dasar Calon PNS (Basic Training for CPNS) 2 Internalisasi Nilai-nilai (ANEKA), Aktualisasi Agendas: Internalisation of values (ANEKA) and actualisation Agenda Nilai Dasar PNS, Agenda Kedudu- kan PNS dalam NKRI, Agenda Sikap Perilaku, Agenda Habituasi Agendas: ASN values; the state and role of ASN in NKRI; behavioural; habituation 3 Waktu Pelaksanaan 1 Bulan Duration: 1 month Waktu Pelaksanaan 3 Bulan Duration: 3 months 4 Tidak diatur mengenai kompetensi teknis yang harus dimiliki CPNS There is no provision on technical competencies needed (only general, basic ones) Diatur mengenai kompetensi teknis bidang tugas yang diintegrasikan dengan Pelatihan Dasar Calon PNS dengan total pelaksanaan selama 1 tahun There is a provision on technical competencies relative to each CPNS's position that have to be integrated with the Training during the one year probation period Sosialisasi Kebijakan Diklat Terintegrasi bagi CPNS/ Socialization of e integrated pre-service training Socialization of Integrated Training Policy for CPNS / Socialization of e integrated pre-service training 51
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN Guidelines for ASN Training and Development Tuntutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai Birokrasi Kelas Dunia perlu dilakukan SDM Aparatur. Pengembangan tersebut diawali dengan perencanaan pengembangan kompetensi Pegawai ASN yang tersebut juga untuk mengantisipasi keluarnya Peraturan Pemerintah yang menjamin bahwa setiap pegawai ASN mendapatkan hak Pengembangan kompetensi 20 jam pelatihan per tahun. Oleh sebab itu, maka setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah rencana (K/L/D) wajib menyusun pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. pengembangan kompetensi lebih komprehensif. Hal The demands of Bureaucracy Reform in order to achieve the World Class Bureaucracy needs a solid development of HR competence of Apparatus. The development begins with a more comprehensive ASN competence development planning. It is also to anticipate the release of a Government Regulation that ensures that every ASN employee gets the right to develop her competence of 20 training hours per year. Therefore, every ministry, institution, and Local Government (K/L/D) must prepare an annual competency development plan as set forth in the annual work plan of each agency's budget. Mekanisme penyusunan rencana Pengembangan kompetensi yang selama ini hanya berbasis pada kebutuhan individu, penyerapan anggaran, belum memperhatikan kebutuhan unit kerja dan organisasi, sehingga harus dilakukan perubahan mendasar dengan memperhatikan gap yang ada, yaitu gap antara standar kompetensi jabatan dengan kompetensi yang dimiliki ASN; dan gap antara kinerja yang ditargetkan dengan kinerja yang dicapai, sehingga kegiatan pengembangan kompetensi akan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja organisasi. The current mechanism of competence development plan is only based on individual requirement, budget absorption, and not yet pay attention of work unit and organisation need, so that fundamental change must be done by taking into account existing gaps, that is gap between competency standard and real ASN competence; and gap between targeted performance and performance achieved, so that the competency development activities will contribute significantly to the improvement of organizational performance. Kontribusi tersebut dapat dicapai apabila setiap Kementerian dan Lembaga telah memiliki standar kompetensi untuk masing-masing jabatan yang ada pada setiap instansi. Standar kompetensi ini akan digunakan bagi setiap instansi untuk melakukan perencanaan yang sistematis dengan mendasarkan kebutuhan organisasi dan kesenjangan yang ada. Dengan demikian, akan menghasilkan rencana pengembangan kompetensi pegawai ASN yang komprehensif yaitu tidak hanya menekankan pada pelatihan, namun juga kegiatan pengembangan kompetensi tahun. Sehingga pelaksanaan rencana tersebut dapat menjamin kepastian hak pengembangan bagi setiap pegawai ASN dan menjamin kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja organisasi. lainnya setiap This contribution can be achieved if every Ministry and Institution has a standard of competence for each position in each agency. This standard of competence will be used for each agency to conduct systematic planning based on organizational needs and gaps. Thus, it will result in a comprehensive ASN staff competency development plan that not only emphasizes training, but also other competency development activities every year. So that the implementation of the plan can guarantee the certainty of development rights for each ASN employee and ensure a real contribution to the improvement of the organization's performance. 52
Untuk dapat membuat dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai ASN yang secara komprehensif, perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan yang dikemas dalam sebuah pelatihan kepada berbagai pihak, khususnya pejabat pengembangan kompetensi pegawai ASN, pejabat yang menangani penyelenggaraan pelatihan pegawai ASN, dan tersebut pejabat menghasilkan Draft Perkalan tentang Pedoman Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN yang berisi mata pelatihan sebagai berikut. yang menangani lain yang terkait. Kegiatan To be able to develop comprehensive ASN competency development planning documents, it is necessary to provide comprehension and knowledge packed in a training to various parties, especially officials handling the development of ASN staff competencies, officials handling the training of ASN employees, and other relevant officials. These activities resulted in the Chariman Regulation draft on the ASN Competency Development Planning Guidelines which contain the following training subjects. Tabel . Mata Pelatihan Pengembangan Kompetensi ASN ASN Competency Development Training Subjects No Mata Pelatihan Subjects 1 Kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Policies on ASN 2 Building Learning Commitment Building learning commitment 3 Organisasi Berkinerja Tinggi High-performing organisation 4 Pengembangan berbasis kompetensi Competence-based development 5 Rancang Bangun pengembangan Kompetensi ASN Grand design of ASN competency development 6 Teknik Penyusunan Laporan dan Presentasi pengembangan kompetensi Reporting and presenting competency development 7 Coaching dan Action Planning Coaching and action planning 8 Presentasi Laporan Aktualisasi Presenting actualisation report 53
Revisi Kebijakan Pembinaan Widyaiswara Revision of Policies on Widyaiswara Management Kebijakan pembinaan Widyaiswara dipayungi dengan Peraturan Menpan dan RB Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya yang merupakan revisi Permenpan No. 14 Tahun 2009. Permenpan dan RB yang ditetapkan pada 23 Juli 2014 ini membawa dampak pada perubahan/revisi peraturan yang ada di bawahnya. The existence of widyaiswara (trainers) is regulated in the Minister of Administrative Reform's Regulation Number 22 Year 2014 on Professional Trainers and Its Credit Point which is a revised version of the previous regulation Number 14 Year 2009. The regulation that was stipulated on 23 July 2014 brings consequences on changes on subordinate regulations. Salah satunya adalah revisi Peraturan Kepala LAN Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara. Revisi ini perlu dilakukan dalam rangka memberikan pengaturan lebih lanjut terutama menyangkut ketentuan persyaratan orasi ilmiah dimana KTI yang akan diorasikan harus dipublikasikan terlebih dahulu dalam jurnal terakreditasi. Selain itu juga perlu diatur mengenai prosedur pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan orasi ilmiah widyaiswara. Kebijakan lainnya yang juga dikaji revisinya pada tahun 2016 adalah terkait standard kompetensi widyaiswara, penyusunan formasi jabatan fungsional widyaiswara, pedoman penyelenggaraan diklat kewidyaiswaraan berjenjang, dan pedoman tata kerja dan tata cara tim penilai angka kredit jabatan fungsional widyaiswara. Selain itu, sejalan dengan perkembangan dan tuntutan perubahan maupun masukan dari para stakeholder, maka telah dilakukan juga revisi atas Peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang dan revisi atas Peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Widyasiwara. Kegiatan revisi pedoman tersebut dilakukan secara paralel dengan penyusunan modul. Sehingga diharapkan pada tahun 2017 pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kewidyaiswaraan berjenjang dapat diselenggarakan dengan aturan yang baru termasuk dengan modul-modul baru. One of the regulations that needed to be changed is the LAN's Chairman Regulation Number 3 Year 2006 on the Guidance for Academic Speech of Trainers. Revision on this regulation is needed to provide requirements for the academic speech, that is the paper that is going to be presented must already been published on accredited journal. Furthermore, the regulation must also provisions the procedures and schedule of the speech. Other regulations that was also under revision are competency standard for trainers, human resource planning for trainer professional position, guidance on promotional training for trainers, and guidance on procedures of evaluation of credit points for trainers. In line with the current development and inputs from our stakeholders, we also revised the guidance on the management of promotional training for trainers and guidance on the management of training for trainer candidate, along with modules needed for the trainings. It is expected that in 2017 trainings for trainers could be done under the new regulation and modules. Diskusi terkait dengan revisi Peraturan Kepala LAN Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara Discussions related to the revision of LAN's Chairman Regulation Number 3 Year 2006 on the Guidance for Academic Speech of Trainers 54
Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Pengembangan Kewidyaiswaraan Meetings on Development of Trainers Sebagai fungsional widyaiswara, LAN menyelenggarakan beragam kegiatan berbentuk seminar, sosialisasi, atau rapat koordinasi untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman widyaiswara maupun pembina kepegawaian terkait pembinaan jabatan fungsional widyaiswara. instansi pembina jabatan As the institution responsible for the management of widyaiswara, LAN organises various activities, socialization, or coordination meetings to improve the competence and understanding of trainers and HRDs in other agencies related to the management of widyaiswara functional position. Rapat Koordinasi Pengembangan Kewidyaiswaraan pada tahun 2016 diselenggarakan dengan tema "Pengembangan Kompetensi Widyaiswara Menghadapi Birokrasi Berkelas Dunia". Tema ini diusung menjadi Tema Rakornas sebagai isu yang sangat relevan sejalan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan mendukung misi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu mewujudkan pemerintahan berkelas dunia (World Class Government) yang memerlukan sosok ASN kelas dunia (termasuk Widyaiswara) dan ditargetkan tercapai pada tahun 2025. Untuk mempercepat tercapainya misi pemerintahan Indonesia tersebut, tuntutan kompetensi Widyaiswara kelas dunia menjadi hal yang mendesak untuk diwujudkan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. The 2016 Widyaiswara Coordination Meeting was held with the theme "Development of Widyaiswara to Prepare the World-Class Bureaucracy". This theme was a very relevant issue in line with Law No. 5 of 2014 on ASN and Joko Widodo-Jusuf Kalla's mission to create a world-class government which requires a world-class ASN (including Widyaiswara) and is targeted to be achieved by 2025. To accelerate achievement of the mission, the demands of world-class Widyaiswara's competence become very urgent to be realized and not negotiable. Sosialisasi kebijakan kewidyaiswaraan dilakukan terutama untuk menginformasikan Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Peraturan Kepala LAN Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium yang Diberikan atas Kelebihan Jumlah Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara. Selama kegiatan sosialisasi dilaksanakan, tim fasilitator selain menyampaikan materi kebijakan kewidyaiswaraan, juga mendapatkan masukan berbagai informasi dari peserta tentang harapan dan tindak lanjut kegiatan sosialisasi. Dissemination of the policy of Kewidyaiswaraan is done primarily to inform LAN's Chairman Regulation Number 26 of 2015 concerning Guidelines for Assessment of Credit Points for Widyaiswara and Chairman Regulation Number 43 Year 2015 on the Guidance of Payment Decision for Excess of Hours of Trainings for Widyaiswara. During the socialization activities, the facilitator team in addition to delivering the policy materials, also received inputs from the participants on their expectations and follow-up of the socialization activities. Rakornas Kewidyaiswaraan dalam rangka Pengembangan Kompetensi Widyaiswara menghadapi Birokrasi Kelas Dunia Caption: National Coordination Meeting of Widyaiswara "Development of Widyaiswara to Prepare the World-Class Bureaucracy" 55
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I Organising the Diklatpim Tingkat I Pada tahun 2016, Pusdiklat KAN menyelenggarakan 3 (tiga) angkatan Diklatpim Tk. I, yakni Angkatan XXXII, XXXIII dan XXXIV dengan total peserta 84 orang. Salah satu produk pembelajaran pada Diklatpim ini adalah policy brief yang merupakan produk kelas dimana policy brief ini dipaparkan langsung kepada Presiden/Wakil Presiden RI melalui Kementerian Teknis terkait. Adapun judul-judul policy brief yang telah dihasilkan oleh angkatan dimaksud adalah: In 2016, the Centre for Leadership Training organises three batches of Diklatpim I (the highest level of leadership training), namely the Batch-XXXII, Batch- XXXIII, and Batch-XXXIV with total participants of 84. One of the training products is policy brief that is collectively written and presented directly to the President or Vice President of Indonesia through relevant ministry(ies). Policy briefs from the three batches are as follows: 01Diklatpim Tk. I Akt. XXXII dengan judul "Strategi Penguatan Sistem Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Dalam Mendukung Percepatan Reformasi Birokrasi". 01Batch-XXXII: "Strategy on Strengthening the Open Selection System for Senior Civil Service to Accelerate the Bureaucratic Reform" judul "Penggunaan dan Pengembangan Tenaga Nuklir Sebagai Alternatif Sumber Daya Energi Terbarukan dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Nasional Menuju Kemandirian Energi Indonesia". 02Diklatpim Tk. I Akt. XXXIII dengan 02Batch-XXXIII: "Utilisation and Development of Nuclear Power as an Alternative Renewable Energy Resource to Improve National Competitiveness toward Indonesian Energy Independence" 03Diklatpim Tk. I Akt. XXXIV dengan judul "Optimalisasi UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Guna Mempercepat Penyerapan Anggaran Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Pembangunan". 03Batch-XXXIV: "Optimalisation of Law Number 30 Year 2014 concerning Administrative Procedures to Accelerate Budget Disbursement for Development" Disamping itu, Diklatpim Tk. I juga telah berhasil menyelenggarakan pameran inovasi pimpinan tinggi ASN sebagai bagian integral dari pembelajaran Diklatpim Tk. I. Pameran inovasi ini bermaksud untuk menyebarluaskan inovasi-inovasi pelayanan publik yang telah berhasil dirancang dan diimplementasikan oleh peserta Diklatpim Tk. I dengan harapan memberikan semangat perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. In addition to that, the Diklatpim I also had innovation exhibition as part of its training programme. This exhibition is meant to disseminate innovations planned and implemented by participants of Diklatpim I, so that it could further improve the quality of public services. Benchmarking Diklatpim Tk I ke Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok Benchmarking Diklatpim Tk I to Shanghai, People's Republic of China 56
Kepala LAN melihat salah satu proyek perubahan peserta diklatpim I dalam pameran pemimpin perubahan Chairman of NIPA, take a look the innovation exhibition by participants of Diklatpim I 57
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Organising the Diklatpim Tingkat II tahun 2016, LAN melalui Pusdiklat Sepanjang Kepemimpinan Aparatur Nasional, PKP2A I Jatinangor, PKP2A II Makassar, PKP2A III Samarinda, dan PKP2A IV Banda Aceh telah menyelenggarakan 5 (lima) kelas angkatan XLII Diklatpim Tk. II, yakni kelas A, C. H. K dan M. Di Pusdiklat KAN, terdapat 1 (satu) orang peserta yang tidak dapat menyelesaikan pembelajarannya dikarenakan meninggal dunia. In 2016, LAN through the Centre for National Leadership Training (Pusdiklat KAN) and all the PKP2As have organised five classes on Batch-XLII of Diklatpim II (higher-level leadership training), namely Class A, C, H, K, and M. In Pusdiklat KAN, one participant passed away during the training programme. Tabel . Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Tahun 2016 No Kegiatan Kegiatan Jumlah Peserta Penyelenggara No Kegiatan Kegiatan Jumlah Peserta Penyelenggara 1 Angkatan XLII Kelas A 60 Pusdiklat KAN 8 Angkatan XLII Kelas H 59 Pusdiklat KAN 2 Angkatan XLII Kelas B 54 PKP2A II LAN 9 Angkatan XLII Kelas I 58 PKP2A I LAN 3 Angkatan XLII Kelas C 60 Pusdiklat KAN 10 Angkatan XLII Kelas J 58 PKP2A II LAN 4 Angkatan XLII Kelas D 60 PKP2A I LAN 11 Angkatan XLII Kelas K 60 Pusdiklat KAN 5 Angkatan XLII Kelas E 59 PKP2A IV LAN 12 Angkatan XLII Kelas J 50 PKP2A II LAN 6 Angkatan XLII Kelas F 59 PKP2A II LAN 13 Angkatan XLII Kelas M 60 Pusdiklat KAN 7 Angkatan XLII Kelas G 60 PKP2A III LAN Jumlah 757 Penyematan pin pemimpin perubahan kepada Alumni Diklatpim Tk. II AngkatanXLII Kelas A The Prime Secretary of LAN Embedding the Pin of Change Leaders to Alumni of Diklatpim II Batch-XLII Class A 58
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Organising the Diklatpim Tingkat III Diklat Kepemimpinan Tingkat III diselenggarakan oleh Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional, PKP2A I Jatinangor, PKP2A II Makassar, PKP2A III Samarinda, dan PKP2A IV Banda Aceh. Diklatpim III (mid-level leadership training) was conducted by the Pusdiklat KAN, PKP2A I Jatinangor, PKP2A II Makassar, PKP2A III Samarinda, and PKP2A IV Banda Aceh. Tabel . Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Tahun 2016 No Kegiatan Kegiatan Jumlah Peserta Penyelenggara 1 2 3 4 5 6 7 8 Diklatpim Tk. III Akt. XII Diklatpim Tk. III Akt. XIII Diklatpim Tk. III Akt. III Diklatpim Tk. III Akt. II Diklatpim Tk. III Akt. I Diklatpim Tk. III Akt. II Diklatpim Tk. III Akt. XIV Diklatpim Tk. III Akt. XV 40 38 40 40 40 29 37 40 Pusdiklat KAN Pusdiklat KAN PKP2A III LAN PKP2A IV LAN PKP2A I LAN PKP2A I LAN PKP2A II LAN PKP2A II LAN Jumlah 304 Peserta Diklatpim Tk. III Angkatan XIII Group photo of participants of Diklatpim III Batch-XIII 59
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Organising the Diklatpim Tingkat IV Pada tahun 2016, LAN melalui Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional, PKP2A I Jatinangor, PKP2A II Makassar, PKP2A III Samarinda, dan PKP2A IV Banda Aceh menyelenggarakan 10 angkatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. In 2016, LAN through Pusdiklat KAN, PKP2A I Jatinangor, PKP2A II Makassar, PKP2A III Samarinda, and PKP2A IV Banda Aceh organised ten batches of Diklatpim IV (lower-level leadership training). Tabel . Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2016 No Kegiatan Kegiatan Jumlah Alumni Penyelenggara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Diklatpim Tk. IV Akt. VIII Diklatpim Tk. IV Akt. IX Diklatpim Tk. IV Akt. X Diklatpim Tk. IV Akt. XI Diklatpim Tk. IV Akt. II Kelas A Diklatpim Tk. IV Akt. II Kelas B Diklatpim Tk. IV Akt. I Diklatpim Tk. IV Akt. II Diklatpim Tk. IV Akt. VII Diklatpim Tk. IV Akt. VIII Diklatpim Tk. IV Akt. IX Jumlah 39 40 40 39 40 36 40 40 33 38 40 425 PKP2A III LAN PKP2A III LAN Pusdiklat KAN PKP2A III LAN PKP2A IV LAN PKP2A IV LAN PKP2A I LAN PKP2A I LAN PKP2A II LAN PKP2A II LAN PKP2A II LAN Pembukaan Diklatpim Tk. IV Angkatan XXXIII oleh Kepala LAN, Dr. AdiSuryanto, M.Si Opening Ceremony of Diklatpim IV Batch-XXXIII by the Chairman of LAN 60
Pelatihan Reform Leaders Academy Reform Leaders Academy Training ini adalah membentuk Tujuan dari Pelatihan kompetensi kepemimpinan reformasi bagi para pemimpin organisasi pemerintah untuk menciptakan inovasi dan terobosan bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat dan daya saing dunia usaha dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Adapun penentuan tema dan kepesertaan pada penyelenggaraan pelatihan RLA dipilih melalui proses seleksi ketat yang melibatkan stakeholder dari K/L dan profesional dalam kegiatan Loka Karya dan Seleksi Peserta. The purpose of the Training is to establish leadership reform competencies for the leaders of government organizations to create innovation and breakthroughs for improving the welfare of the people and the competitiveness of the business world in order to support the acceleration of the implementation of Bureaucratic Reform in accordance with predetermined themes. The determination of the theme and membership in the training of RLA is selected through a rigorous selection process involving stakeholders from ministries/agencies and professionals through workshop and selection activities. Penyelenggaraan Pelatihan RLA di tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 2 angkatan (Angkatan IV dan V) dengan masing-masing peserta berjumlah 24 dan 26 peserta dari berbagain K/L serta Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Pelatihan RLA dilakukan oleh Pusdiklat Teknis dan Fungsional. Proses Pembelajaran dilaksanakan dengan metode on/off campus selama kurang lebih 16 minggu, dengan pengajar dan narasumber para profesional di bidangnya masing- masing. Kurikulum pembelajaran dilengkapi dengan metode dan benchmarking (di luar negeri) untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada peserta di instansi-instansi kompeten sesuai tema yang telah dipilih. The implementation of the RLA Training in 2016 was conducted in 2 batches (Batch-IV and V) with each amounting to 24 and 26 participants from various ministries/agencies and local government. The RLA Training is organized by the Centre for Technical and Functional Training. Learning process is implemented through on and off-campus method for approximately 16 weeks, with professional trainers and resource persons in their respective fields. The learning curriculum is complemented by benchmarking (abroad) to provide a hands-on learning experience to participants in competent agencies on the predetermined theme. Learning product atau hasil pembelajaran peserta Pelatihan RLA adalah Policy Paper Angkatan sesuai telah ditentukan yang diserahkan tema yang kepada presiden melalui Sekretariat Kabinet sebagai rekomendasi rujukan kebijakan nasional. Learning product or learning outcomes of RLA Training participants is a collectively written policy paper according to predetermined theme. The policy paper was submitted to the president through Cabinet Secretariat as a reference for national policymaking. Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si menyerahkan Policy Brief RLA Angkatan V yang berjudul "Akselerasi E-government dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik" kepada Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung LAN Chairman Dr. Adi Suryanto handed the policy brief of RLA Batch-V "Acceleration of e-government to improve the quality of public services" to the Cabinet Secretary Pramono Anung. 61
Strategi "Eastern Indonesia Incorporated" Sebagai Pendorong Pembangunan Untuk Mengatasi Disparitas Sosio-Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Tema Kemen. Dalam Negeri - Kemen. Desa, PDT dan Trans. Lokus Benchmarking Thailand 1. National Economic & Social Development Board. 2. Ministry of Interior 3. Ministry of Transport 4. Perbatasan Chanthaburi Province RLA Angkatan IV 24 Peserta Kemenko Bid. Perekonomian - Kemen. PAN dan RB - Kemen.Perhubungan - Kemen. PPN/BAPPENAS - Kemen. PU dan PERA - Kemen. Sekretariat Negara - LAN RI - PemProv. Maluku - PemProv. Maluku Utara - PemProv. Papua - PemProv. Sulawesi Barat - PemProv. Sulawesi Tengah - PemProv. Sulawesi Tenggara - PemProv. Sulawesi Utara Storyline & Rekomendasi 62
Akselerasi e-Government yang Terintegrasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Tema Kemen. Dalam Negeri - Kemen. PAN dan RB - LAN RI - Kemen. Komunikasi dan Informatika Kementerian Hukum dan HAM Lokus Benchmarking Hongkong 1. Konsulat Jendral RI di Hong Kong 2. Planning Department 3. Labour Department 4. The Office of The Government Chief Information Office (TBC) RLA Angkatan V 26 Peserta Kementerian Sekretariat Negara PemProv.DKI Jakarta - PemKot Medan - PemKot Yogyakarta - PemKot Pontianak - PemKab Sragen - PemKab Kutai Kartanegara - PemKab Muara Enim Storyline & Rekomendasi 63
Pelatihan Revolusi Mental Mental Revolution Training Pelatihan Revolusi Mental merupakan bentuk pelatihan yang dibuat untuk menjawab kebutuhan Bangsa Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM di era globalisasi yang penuh dengan tantangan serta tuntutan untuk menjadi yang terbaik. Esensi dari pelatihan ini adalah mendorong pembangunan melalui perubahan pola pikir dari ASN sebagai perumus dan pelaksana kebijakan serta penyelenggara pelayanan publik, perubahan yang diharapkan adalah terbentuknya pola pikir yang menuju upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia serta membangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern, serta mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa- bangsa lain di dunia. Mental Revolution Training is a training that is made as our answer to the needs of the nation in improving the quality and capability of human resources in the era of globalization where challenges and demands to be the best are everywhere. The essence of this training is to encourage development through the change of mindset of ASN as a formulator and implementer of policy and as a public service provider. The expected change is the change of the mindset that leads to efforts to advance the general welfare, improve the quality of life of people and raise awareness that Indonesia has great power to achieve high, productive and potential to become a developed and modern nation, and change the way of view, mind, attitude, behavior oriented to progress and modernity, so that Indonesia becomes a big nation and able to compete with other nations in the world. tahun 2016, penyelenggaraan pelatihan Selama revolusi mental di Pusdiklat Teknis dan Fungsional dibagi menjadi 4 kegiatan yaitu During 2016, the organization of mental revolution training in the Centre for Technical and Functional Training is divided into 4 activities, namely i. TOT Diklat Revolusi Mental Bagi Pegawai ASN i. TOT Mental Revolution Training for ASN Employees ii. Mental Revolution Training in Building Leadership ii. Pelatihan Revolusi Mental Dalam Membangun Character Budaya Kerja Pelayanan iii. Mental Revolution Training for ASN employees in iii. Pelatihan Revolusi Mental bagi pegawai ASN dlm Building Public Service Work Culture Membangun Budaya Kerja Pelayanan iv Mental Revolution Training for ASN employees in iv Pelatihan Revolusi Mental bagi pegawai ASN Building Strong National Character Menuju Indonesia yg Berkepribadian TOT Diklat Revolusi Mental bertujuan untuk menciptakan fasilitator-fasilitator handal yang mampu mentransfer materi Pelatihan Revolusi Mental bagi ASN sesuai dengan tujuan kurikuler umum pelatihan sehingga dapat mendorong terciptanya birokrasi yang bersih, andal, dan kapabel dalam bekerja melayani kepentingan rakyat. Penyelenggaraan TOT ini dilaksanakan selama 5 hari sebanyak 3 Angkatan: Angkatan I diikuti 35 peserta, Angkatan II sebanyak 34 peserta, dan Angkatan III 35 peserta dengan narasumber yang kompeten di bidangnya masing- masing. Peserta terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. TOT of Mental Revolution Training aims to create reliable facilitators who are able to transfer Mental Revolution Training materials for ASN in accordance with the general curricula objectives of training so as to encourage the creation of a clean, reliable, and capable bureaucracy in working to serve the interests of the people. The TOT was held for 5 days for 3 Batches: First batch followed by 35 participants, Second Batch of 34 participants, and the third one of 35 participants. The training uses competent resource persons in their respective fields. Participants consist of structural and functional officials from various regions throughout Indonesia. 64
Pelatihan Revolusi Mental dalam Membangun Karakter Kepemimpinan diikuti oleh 35 orang peserta dari berbagai instansi. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi peserta agar menjadi dalam Pemimpin melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sehingga terbentuk Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan mindset cara berpikir dan cara pandang sebagai birokrat yang melayani rakyat dan menyadari bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai representasi dari pemerintahan, hadir setiap rakyat membutuhkan mereka. yang berkarakter melayani Mental Revolution Training in Building Leadership Character followed by 35 participants from various institutions. This training aims to increase the competence of participants to become leaders which characterized by serving in performing the tasks of service to the community so as to form ASN with mindset, way of thinking, and perspectives as a bureaucrat who serves the people and aware of the role of ASN as a representation of government and always be there when the public needs. Pelatihan Revolusi Mental bagi pegawai ASN dalam Membangun Budaya Kerja Pelayanan dengan jumlah peserta sebanyak 36 peserta, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta agar memahami Revolusi Mental Bagi Pegawai ASN dalam membangun budaya kerja pelayanan dan mendorong terciptanya birokrasi yang bersih, handal dan kapabel saat memberikan pelayanan kepada rakyat. Mental Revolution Training for ASN employees in Building Public Service Working Culture with a total of 36 participants, aims to increase the competence of participants to understand the importance of Mental Revolution for ASN Employees in building a public service work culture and encourage the creation of a clean, reliable and capable bureaucracy while providing services to the people. Pelatihan Revolusi Mental bagi pegawai ASN Menuju Indonesia yang Berkepribadian, diikuti oleh 32 orang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetenesi peserta dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mental Revolution Training for ASN employees in Building Strong National Character, followed by 32 people. The aim is to increase competent participants in providing public services in accordance with applicable laws and regulations. Peserta pelatihan TOT Diklat Revolusi Mental The participant of TOT Mental Revolution Training for ASN Employees 65
>>RENCANA KERJA 2017 Next Steps in 2017 Gambar 1. Roadmap Pengembangan Kompetensi Aparatur LAN Forum Penataan Pelatihan dan pengembangan Kompetensi ASN dihadirioleh Lembaga diklat dan Badan kepegawaian Forum for the Management of Training and Development of ASN, joined by representatives from training institutions and HRDs 66
Pengembangan kompetensi aparatur merupakan kunci untuk mewujudkan Smart ASN yang menjadi salah satu pilar utama dari pemerintahan kelas dunia (world-class government). Untuk itu, LAN telah mempersiapkan roadmap pengembangan kompetensi ASN hingga tahun 2020. Langkah-langkah yang telah dilakukan LAN pada tahun 2016 meliputi: 1) pengembangan e-Dupak untuk para pemangku The competency development of apparatus is the key to realize the Smart ASN which is one of the main pillars of world-class government. To that end, LAN has prepared a roadmap of ASN competence development by 2020. The steps that have been carried out by LAN in 2016 include: 1) development of e-Dupak for widyaiswara; jabatan widyaiswara; 2) pengembangan KRA-mat (Kode Registrasi Alumni Cepat dan Cermat); 3) pengelolan produk pembelajaran diklatpim secara terintegrasi; 4) perbaikan website Deputi Bidang Diklat Aparatur dan Sistem Informasi Diklat Aparatur; dan 5) pengembangan sistem diklat jarak jauh melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (e-learning). Pengembangan-pengembangan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen LAN dalam mensukseskan reformasi birokrasi, khususnya reformasi manajemen ASN. Pada tahun 2017, sejumlah kebijakan akan ditempuh oleh LAN guna mendorong kesinambungan dan perbaikan berkelanjutan, antara lain: 1) Sertifikasi pelayanan kediklatan LAN baik di Pejompongan maupun di PKP2A LAN Sumedang, Makassar, Samarinda, dan Banda Aceh; 2) development of KRA-mat (Quick and Quite Code of Alumni Registration); 3) integrated management of Diklatpim learning products; 4) website improvement Deputy of Education and Training of Apparatus and SIDA; and 5) development of long-distance training system through the use of information and communication technology (e-learning) These developments are carried out as a form of LAN commitment in the success of bureaucratic reform, especially ASN management reform. By 2017, a number of policies will be pursued by the LAN to encourage sustainable and continuous improvement, including: 1) Provide better LAN services both in Pejompongan and in PKP2A LAN Sumedang, Makassar, Samarinda, and Banda Aceh; 2) Penerapan evidence-based policy process, yang dilakukan dengan mendorong pelaksanaan evaluasi pascadiklat guna mengetahui kemanfaatan dan perbaikan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan diklat; 2) Implementation of the evidence-based policy process, which is carried out by encouraging the implementation of post-training evaluation in order to know the benefits and improvements needed in the implementation of the training; 3) Penyusunan grand design informasi pengembangan kompetensi terpadu secara nasional; sistem 3) Preparation of a grand design of integrated national competency development information system; 4) Penataan sistem pendidikan, pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN mulai dari perguruan tinggi kedinasan, pelatihan dasar CPNS, hingga kader pimpinan administrasi dan pimpinan tinggi ASN. 4) Structuring the education system, training and development of ASN competencies ranging from official colleges to basic training for CPNS to ASN cadre development system. In addition to that, to expand the scope of the Mental Revolution training service for public services, starting in 2017 LAN will also conduct this training in PKP2A I, II, III, and IV as well as in the Centre for Technical and Functional Training. This is done in the hope that more and more civil servants with national insight, creative and innovative thinking in carrying out its role as public servant, public policy implementer, and unifier of the nation 4) Structuring the education system, training and development of ASN competencies ranging from official colleges to basic training for CPNS to ASN cadre development system. In addition to that, to expand the scope of the Mental Revolution training service for public services, starting in 2017 LAN will also conduct this training in PKP2A I, II, III, and IV as well as in the Centre for Technical and Functional Training. This is done in the hope that more and more civil servants with national insight, creative and innovative thinking in carrying out its role as public servant, public policy implementer, and unifier of the nation 67
BIDANG INOVASI Public Administration Innovation Section >> >> REVIEW 2016 Review 2016 Inovasi merupakan salah satu kunci kemajuan sebuah negara. Dalam kancah global, Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara lainnya di bidang inovasi. Indonesia hanya menempati peringkat 88 dalam Global Innovation Index (GII) Tahun 2016. Bagi Indonesia, peringkat ini sebenarnya merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu ke-97. Namun demikian, peringkat ini masih jauh tertinggal dari negara-negara Asia lainnya, sebagaimana terlihat dalam Grafik 1 di bawah. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi LAN yang juga memiliki tugas melakukan pengembangan inovasi di bidang administrasi negara. Innovation is one key to the progress of a country. In the global arena, Indonesia is still far behind from other countries in the field of innovation. Indonesia is ranked only 88th in the Global Innovation Index (GII) Year 2016. For Indonesia, this ranking is actually an increase from the previous year, the 97th. However, this rank still lags far behind other Asian countries, as seen in the graph below. This is a challenge for LAN that also has the task of developing innovation in the field of public administration. Grafik 1. Peringkat Innovation Index Beberapa Negara Asia 2013-2016 Graph 1. Innovation Index Rankings of Several Asian Countries 2013-2016 Sumber: globalinnovationindex.org 68
Laboratorium Inovasi Innovation Laboratory Laboratorium Inovasi mulai digagas LAN pada tahun 2014 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2015. Laboratorium inovasi bertujuan untuk mendorong daerah agar menghasilkan ide dan karya inovasi yang memiliki kemanfaatan bagi daerahnya. Adapun sasaran pelaksanaan Laboratorium Inovasi ini, yaitu memunculkan adanya kemauan untuk melakukan inovasi bagi instansi dan perangkat daerah, terciptanya ide inovasi yang bisa digunakan sebagai bagian untuk akselerasi kinerja daerah, dan dapat diaplikasikannya ide inovasi yang sudah dirumuskan dalam sebuah rencana aksi kegiatan. The Innovation Laboratory was initiated by LAN in 2014 and began to be implemented in 2015. The innovation laboratory aims to encourage regional governments to generate innovative ideas and works that have benefits for the region. The objectives of the Innovation Laboratory are to instill motivation for local institutions and their officials to develop innovation as well as to create innovative ideas that can be used as part of acceleration of regional performance, and to apply innovation ideas that have been formulated in an action plan. Laboratorium Inovasi merupakan fasilitasi yang diberikan untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi administrasi negara secara massal dan terkoordinasi. Pelaksanaan Laboratorium Inovasi dilakukan dengan metode 5D (drum-up, diagnose, design, deliver, dan display). Drum-up merupakan tahap untuk membangkitkan semangat dan kemauan peserta dalam berinovasi. Diagnose merupakan tahap untuk menganalisis masalah organisasi yang krusial untuk ditemukan pemecahannya secara inovatif. Tahap ini menghasilkan output berupa gagasan inovasi. Design merupakan tahap untuk merancang pelaksanaan ide inovasi yang telah dihasilkan, dengan output berupa rencana aksi. Deliver merupakan tahap implementasi inovasi sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun, dengan output berupa dokumentasi dan bukti inovasi. Display merupakan tahap untuk memamerkan proses dan hasil inovasi kepada publik dan stakeholders agar inovasi tersebut terpromosikan dan dapat direplikasi. Innovation Laboratory is a facilitation given to create and develop innovation in public administration massively and coordinatively. The implementation of Innovation Laboratory is done through 5Ds method (drum-up, diagnose, design, deliver, and display). Drum-up is a stage to arouse the spirit and willingness of the participants in innovating. Diagnosis is the stage to analyse organisational problems that are crucial to be fixed through innovative solutions. This stage produces the output of innovation ideas. Design is the stage to formulate the implementation plan of innovation ideas that have been produced, with the output of an action plan. Deliver is the stage of implementation of innovation in accordance with the action plan that has been prepared, with output in the form of documentation and evidence of innovation. Display is a stage to showcase the process and innovation results to the public and stakeholders for innovation to be promoted and replicated. Pemberian Inagara Awards kepada se jumlah kepala daerah yang memiliki komitmen untuk mendorong inovasi, di antaranyaWalikota Pontianak, BupatiKupang, Walikota Tarakan, Bupati Phakpak Barat, Bupati Kebumen, Bupati Garut, Walikota Samarinda, serta Walikota Bau-Bau. The awarding of Inagara Awards to some regional heads who show strong commitment in encouraging innovation, including the Mayor of Pontianak, Regent of Kupang, Mayor of Tarakan, Regent of Pakpak Bharat, Regent of Kebumen, Regent of Garut, Mayor of Samarinda, and Mayor of Bau-bau. 69
Tahun 2016 LAN memfasilitasi laboratorium inovasi di Kota Pontianak, Kabupaten Kupang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Garut, Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Katingan. Dari aktivitas tersebut, dihasilkan gagasan dan produk inovasi sebagaimana terlihat pada Tabel di atas. In 2016, LAN facilitated Innovation Laboratories in Pontianak City, Kupang, Kebumen, Pakpak Bharat, Garut, Samarinda City, and Katingan. From these activities, innovation ideas and products have been produced as illustrated by the above table. Pada bulan Januari 2016 LAN mengadakan workshop Design Laboratorium Inovasi di Kota Pontianak. In January 2016, LAN held a Design-Phase workshop of Innovation Laboratory in Pontianak City Pelaksanaan tahap Drum up dan diagnose Laboratorium Inovasi di Kabupaten Kebumen Bulan April 2016 Drum-up and diagnose workshops of innvation laboratory in Kebumen in April 2016 Pelaksanaan laboratorium di Kabupaten Garut menghasilkan sebanyak 78 inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Garut Innovation laboratory in Garut produces 78 innovations that are aimed at improving public services in Garut Penandatanganan komitmen pelaksanaan Laboratorium Inovasi di Kabupaten Pakpak Bharat pada bulan april 2016 Signing of commitment of implementing the innovation laboratory in Pakpak Bharat in April 2016 LAN melakukan pelaksanaan tahap design Kegiatan Laboratorium Inovasi Kabupaten Kupang di Bulan April 2016 LAN conducted the Design-Phase workshop of Innovation Laboratory in Kupang in April 2016 LAN melaksanakan laboratorium inovasi dengan Pemerintah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah LAN held innovation laboratory in Katingan, East Kalimantan Province 70
Penyusunan Panduan Pengembangan Inovasi Sektor Publik (Roadmap Inovasi Administrasi Negara) Formulation of Public Administration Innovation Roadmap tingkat Laboratorium daerah sebagai satu program pendampingan untuk menumbuhkembangkan inovasi dari dalam birokrasi pemerintah daerah menghasilkan inovasi yang inovasi dalam perjalanannya berkembang menjadi SKPD dirasakan masih merupakan arus kecil perubahan dan tersebar. Kenyataan ini memantik sebuah gagasan untuk menyusun roadmap inovasi di sektor publik/ roadmap inovasi administrasi negara sebagai upaya untuk mengintegrasikan inovasi di sektor publik kedalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Pada tahun 2016, telah dilakukan kegiatan penyusunan panduan pengembangan inovasi sektor publik atau disebut juga roadmap inovasi administrasi negara yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh setiap instansi pemerintah dalam mengembangkan inovasi administrasi negara. Inovasi yang diinisiasi pada ide Innovation Laboratories initiated at the regional level as a mentoring program to cultivate innovation from within the local government bureaucracy generate innovation idea which in its journey developed into SKPD innovation is still a small current of change and spread. This fact prompted an idea to develop an innovation roadmap in the public sector as an effort to integrate innovation in the public sector into medium-term development planning. In 2016, the preparation of guidelines for the development of public sector innovation or so-called roadmap of public administration innovation is expected to be utilized by every government agency in developing innovation of public administration. Roadmap disusun untuk memetakan dan menyusun rencana pengembangan inovasi administrasi negara melalui pemetaan kebutuhan inovasi dalam 5 (lima) tahun kedepan. Keberadaan roadmap inovasi administrasi negara diharapkan mampu menjadi acuan bagi pelaksanaan inovasi secara sistematis, terencana, terarah, dan sinergis, khususnya guna memastikan efektivitas program dan kegiatan K/L/D dalam mewujudkan sasaran pembangunan secara lebih baik, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih berkesinambungan. The Roadmap is structured to map and plan the development of public administration innovation through identification of innovation needs in the next 5 (five) years. The existence of the public administration innovation roadmap is expected to be a reference for the implementation of innovations systematically, planned, directed, and synergistic, in particular to ensure the effectiveness of programs and activities of K/L/D in realizing development goals better, faster, and more sustainable. Pada Tahun 2016, salah satu daerah yang mengajukan dirinya sebagai laboratorium inovasi adalah Pemerintah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur In the Year 2016, one of the areas that propose itself as an innovation laboratory is the Government of Samarinda City, East Kalimantan Province 71
Street-level Innovation Street-Level Innovation Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, desa mendapat perhatian yang cukup besar. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen penguatan desa dalam butir ke-3 Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK, yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Cita-cita ini sejalan dengan semangat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui UU ini, desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan tetapi merupakan subjek pembangunan. Desa membutuhkan terobosan dalam menjawab tantangan UU Desa yang memiliki spirit menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Desa diminta untuk melakukan akselerasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakatnya dengan memanfaatkan sumberdaya dan kewenangan yang ada saat ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong kemunculan dan penyebaran inovasi di tingkat desa. Pada level yang sama, terdapat kelurahan sebagai entitas pemerintah daerah yang secara hierarkis menjadi ujung tombak pelayanan administratif. During the reign of President Joko Widodo and Vice President Jusuf Kalla, the village received considerable attention. This is demonstrated by the commitment of village empowerment in the 3rd point of Nawa Cita of Jokowi-JK Government, which is "Building Indonesia from the edge by strengthening the regions and villages within the framework of the unitary state". These ideals are in line with the spirit of Law No. 6 of 2014 on Villages. Through this law, the village is no longer seen as the object of development but is the subject of development. The village needs a breakthrough in responding to the challenge of the Village Law which has the spirit of putting the village as the subject of development. Villages are asked to accelerate the implementation of governance, development and empowerment of their communities by utilizing resources and authority which exist today. One way that can be done is to encourage the emergence and dissemination of innovation at the village level. At the same level, there are kelurahans (urban village) as local government entities that are hierarchically the spearheads of administrative services. Atas dasar tahun 2016 LAN mengembangkan program inovasi bagi birokrasi level terendah yang dikenal dengan nama Street Level Innovation (SLI). Pengembangan Street Level Innovation bertujuan merekognisi/mengakui dan mengakselerasi penyelenggaraan implementasi pemerintahan di birokrasi terendah, yaitu pemerintahan desa dan kelurahan. Pelaksanaan Street Level Innovation dilakuakan di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Karangpucung Provinsi Jawa Tengah dan Kecamatan Kuta Provinsi Bali. tersebut, pada inovasi dalam level On that basis, in 2016 LAN develop innovation programs for the lowest level bureaucracy known as Street Level Innovation (SLI). The development of Street Level Innovation aims at recognizing/ accepting and accelerating the implementation of innovation in the administration of government in the lowest level bureaucracy, namely village and kelurahan. The implementation of Street Level Innovation is carried out in 2 (two) subdistricts, namely Karangpucung Subdistrict, Central Java Province and Kuta District of Bali Province. FGD dalam rangka pelaksanaan Street Level Innovation FGD on the Street-Level Innovation 72
Indeks Inovasi Pemerintah Daerah Local Government Innovation Index dan Sebagai berkembangnya inovasi di bidang administrasi Negara, maka LAN menyusun Model Pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang difokuskan kepada inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu tujuan penyusunan Model Pengukuran Indeks Inovasi Daerah adalah untuk mengukur kinerja inovasi pemerintah daerah melalui penetapan ranking kemampuan berinovasi dan menilai unsur-unsur yang berpengaruh guna mendorong pemerintah daerah mengintervensi unsur-unsur yang paling lemah untuk segera dapat diperbaiki dan ditingkatkan. upaya mendorong tumbuh In an effort to encourage the growth and development of innovation in the field of public administration, LAN compiled a Model of Local Innovation Index Measurement focused on innovations made by local governments. One of the objectives of the Local Government Innovation Index is to measure local government innovation performance through ranking innovative ability and assessing influential elements to encourage local governments to intervene in the weakest elements for immediate repair and improvement. Oleh karena itu, diharapkan model pengukuran ini mempermudah pemerintah daerah dalam menetapkan arah dan kebijakan pengembangan inovasi daerah kedepan berdasarkan hasil pemeringkatan yang menunjukkan basis data (baseline) serta prioritas perbaikan terhadap unsur-unsur yang memiliki nilai paling lemah. Hasil pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah, sebagai masukan untuk: (1) Mengetahui tingkat kinerja inovasi Pemerintah Daerah; (2) Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing- masing dimensi maupun indikator; (3) Mengukur secara berkala pengembangan dan implementasi inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; (4) Mendorong pemerintah inovasi daerah untuk melakukan percepatan pemerintahan daerah; (5) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; (6) Sebagai umpan balik dalam memperbaiki inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks ini telah diujiterapkan di Kota Pontianak pada tahun 2016. pelaksanaan urusan Therefore, it is hoped that this measurement model will make it easier for local government to determine the direction and policy of future innovation development based on the result of rating which shows the baseline and the priority of improvement on elements that have the weakest value. The results of the measurement of innovation index of local government are very useful for local government, as input to: (1) Knowing the level of innovation performance of Local Government; (2) To know the weakness or strength of each dimension or indicator; (3) Measure periodically the development and implementation of innovations in the implementation of regional government affairs; (4) Encouraging local governments to accelerate local government innovation; (5) As a matter of policy determination to be taken and steps to improve innovation of regional government administration; (6) As a feedback in improving the innovation of local governance. This index has been tested in Pontianak City in 2016. Penyusunan Indeks Inovasi Pemerintah Daerah Discussion on formulation of Local Government Innovation Index 73
Roadshow Pelayanan Publik dan Audiensi Public Services Roadshow and Hearings Roadshow Pelayanan Publik dan Audiensi bertujuan untuk menggali informasi tentang isu terbaru terkait pelayanan publik secara riil di unit pelayanan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap bulan pada bidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan perijinan. Salah satu kegiatan yang dilakukan di Bidang Inovasi adalah melakukan Roadshow Pelayanan Publik. Tim LAN melakukan Roadshow Pelayanan publik pada bulan Februari di Puskesmas Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. The Public Services Roadshow and Hearings Roadshow aims to explore information on the latest issues related to public services in the service unit. This activity is conducted monthly in the areas of governance, health, education and licensing. One of the activities undertaken in the field of innovation is to conduct a Public Service Roadshow. The LAN team conducted a Public Service Roadshow in February at the Cengkareng District Health Center, West Jakarta. Tim LAN juga mengadakan Audiensi ke Kamar Dagang Industri dalam rangka penggalangan dukungan program korporasi inovasi di bulan Maret 2016. Audiensi juga dilakukan ke Bank Jawa Timur dalam rangka penyusunan direktori inovasi administrasi negara fokus pada BUMN/ BUMD pada bulan Maret 2016. The LAN team also held Hearings to the Industrial Chamber of Commerce in order to raise the support of the corporate innovation program in March 2016. Audiences were also conducted to the Bank of East Java in the framework of drafting a directory of state administration innovations focused on SOEs/ BUMDs in March 2016. 74
Seminar/Workshop Inovasi Seminars/Workshop on Innovation Seminar/workshop merupakan salah satu kegiatan promosi inovasi untuk menyebarkan semangat inovasi di kementerian/lembaga/pemda. Sepanjang tahun 2016, LAN telah menyelenggarakan berbagai seminar dan workshop di bidang inovasi administrasi negara. Salah satunya adalah Seminar Nasional Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada Bulan Desember 2016. Seminar/workshop is one of the innovation promotion activities to spread the spirit of innovation in ministries/ agencies/local government. Throughout the year of 2016, LAN has organized various seminars and workshops in the field of public administration innovation. One of those is the National Seminar on the Management of BMD/ BMN Assets in cooperation with the Government of East Kalimantan Province which was held in December 2016. Sebelumnya, pada bulan November 2016, telah dilakukan juga Seminar Nasional Sistem Inovasi Administrasi Negara (SINOVAN) yang menghadirkan narasumber Prof. Agus Dwiyanto (Guru Besar FISIPOL UGM), Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA (Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN) , Dr. Irwan Noor, MA (Dosen FIA UB), dan dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati (Bupati Sragen). Seminar ini bertujuan memperkenalkan SINOVAN kepada para peserta sebagai kerangka kerja LAN dalam mengembangkan inovasi administrasi negara. Previously, in November 2016, there has also been a National Seminar on Public Administration Innovation System (SINOVAN) which presents the resource persons Prof. Agus Dwiyanto (Professor of FISIPOL UGM), Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA (Deputy Chairman for Innovation of LAN), Dr. Irwan Noor, MA (Lecturer of FIA UB), and dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati (Sragen Regent). This seminar aims to introduce SINOVAN to the participants as a LAN framework in developing state administration innovations. Selain seminar, LAN juga menyelenggarakan Workshop Champions of Innovation pada bulan April 2016. Workshop ini bertujuan menghasilkan para promotor inovasi yang diharapkan dapat mengembangkan inovasi administrasi negara di lingkungan unit kerja dan instansinya. Para champions of innovation ini nantinya akan memfasilitasi pengembangan Laboratorium Inovasi di instansi masing-masing. Workshop ini menghasilkan 142 champions of innovation. In addition to the seminar, LAN also held the Workshop of the Champions of Innovation in April 2016. The workshop aims to produce innovation promoters who are expected to develop innovation of public administration in the environment of work units and agencies. The champions of innovation will later facilitate the development of Innovation Laboratories in their respective institutions. This workshop produced 142 champions of innovation. 75
Jambore Inovasi Kalimantan Kalimantan Innovation Jamboree Jambore Inovasi Kalimantan (JIK) dirancang untuk menjadi kegiatan tahunan pemberian penghargaan dan pameran inovasi pelayanan publik di Kalimantan. JIK dihadiri oleh para pejabat dari Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Asisten I), Provinsi Kalimantan Selatan (Gubernur), Provinsi Kalimantan Tengah (Sekretaris Daerah), dan Kalimantan Barat (Sekretaris Daerah). Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh pimpinan Badan Diklat di seluruh provinsi/ kabupaten/kota di seluruh wilayah Kalimantan dan pimpinan badan diklat kementerian/lembaga. Masyarakat Kabupaten Bulungan dan sekitarnya juga turut berpartisipasi dalam JIK. Perkiraan peserta yang hadir adalah 1.000 orang. The Jambore Inovasi Kalimantan (JIK/Kalimantan Innovation Jamboree) is planned to be held annually to award and exhibit innovation on public services throughout Kalimantan. This year's JIK was attended by high-level officials from North Kalimantan Province, East Kalimantan (Governor Assistant I), South Kalimantan (Governor), Central Kalimantan (Provincial Secretary), and West Kalimantan (Provincial Secretary). The event was also attended by all training institutions heads in all provinces/districts in Kalimantan as well as training institutions representatives from ministries/agencies. People living in Bulungan Regency and surroundings also participated in the JIK, making approximately 1.000 participants of the event. Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si bersama dengan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambirie membuka secara simbolis Jambore Inovasi Kalimantan di Tanjung Selor, Kalimantan Utara LAN Chairman Dr. Adi Suryanto and the Governor of North Kalimantan Irianto Lambrie symbolically open the Kalimantan Innovation Jamboree in Tanjung Selor, North Kalimantan. 76
>>RENCANA KERJA 2017 Next Steps in 2017 Gambar 1. Roadmap Inovasi Administrasi Negara Sesuai dengan roadmap inovasi administrasi negara hingga 2022 sebagaimana diilustrasikan dalam gambar di atas, maka arah kebijakan LAN di bidang inovasi administrasi negara pada tahun 2017-2018 adalah pada pengenalan dan penguatan street-level innovation. Tujuan innovation adalah untuk memfasilitasi dan memacu inovasi agar berkembang di pemerintah level terdepan (terutama desa dan kelurahan). pengembangan street-level In accordance with the roadmap of public administration innovation up to 2022 as illustrated in Figure above, the direction of LAN policy in the field of public administration innovation in 2017- 2018 is on the introduction and strengthening of street-level innovation. The purpose of developing street-level innovation is to facilitate and encourage innovation to develop in leading level government (especially village and kelurahan). Selain pengembangan SLI, LAN juga tetap akan ingin memfasilitasi mengembangkan Laboratorium Inovasi dan/atau Workshop Champions of Innovation. Keduanya tetap dibutuhkan mengingat critical mass inovasi administrasi negara masih belum dicapai. instansi pemerintah yang In addition to SLI development, LAN will also continue to facilitate government agencies that wish to develop the Innovation Laboratory and/ or Workshop of Champions of Innovation. Both are still needed given the critical mass of state administration innovation is still not achieved. 78
Sebagai instansi terdepan dalam pengembangan inovasi administrasi negara, LAN juga akan melakukan sejumlah terobosan pada tahun 2017, antara lain: As a leading institution in the development of public administration innovation, LAN will also make a number of breakthroughs in 2017, including: 01Penyusunan almanak kelembagaan pemerintah Dalam konteks pemerintah garda terdepan, database kelembagaan setidaknya bisa memuat struktur organisasi pemerintah (baik desa dan kelurahan) dan struktur organisasi lembaga kelompok masyarakat hasil pemberdayaan desa. 01 The arrangement of government institutional almanacs In the context of the vanguard government, institutional databases can at least contain government organizational structures (both village and kelurahan) and organizational structures of community groups resulting from village empowerment. 02Sistem informasi pemimpin perubahan perubahan merupakan salah satu bagian dalam pengembangan inovasi. Hal informasi pemimpin perubahan merupakan kumpulan data yang berisi inovasi yang digagas dan dilakukan oleh para pemimpin perubahan (pejabat eselon I,II, dan III). Sistem informasi pemimpin ini dikarenakan, system 02 Change Leaders Information System The information system of change leaders is one part of innovation development. This is because, the information system of change leaders is a collection of data containing innovations initiated and conducted by change leaders (echelon I, II and III officials). 03Mini Library Mini Library merupakan supporting room yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumentasi seluruh kegiatan di Kedeputian Inovasi Administrasi Negara. Dokumentasi yang dimiliki Kedeputian Inovasi Administrasi Negara diantaranya buku, foto kegiatan inovasi, serta infografis pelaksanaan advokasi inovasi. 03 Mini Library Mini Library is a supporting room that serves as a documentation storage of all activities in the Deputyship of Public Administration Innovation. Documentation owned by the Deputyship of Public Administration Innovation include books, photos of innovation activities, and infogra s implementation of innovation advocacy. 04Innovation Goes to Campus to Campus merupakan elaborasi dari beberapa kegiatan database di atas. Innovation goes to campus merupakan sarana untuk menggandeng universitas-universitas lokal agar bisa bersinergi dalam mengembangkan pemerintahan garda terdepan. Innovation goes 04 Innovation Goes to Campus Innovation goes to Campus is an elaboration of some database activities above. Innovation goes to campus is a means to hold local universities in order to synergize in developing the government of the vanguard. 05Repositori direktori SLI secara virtual secara virtual merupakan sebuah program untuk pendokumentasian program inovasi yang dihasilkan oleh pemerintahan level terdepan. Pendokumentasian ini digunakan sebagai database dalam pelaksanaan SLI di tempat lain. Database inovasi ini akhir tahun 2017 sudah dapat diakses oleh stakeholder. Repositori direktori SLI 05 Virtual SLI Repository The SLI directory repository is virtually a program for documenting innovation programs produced by leading-edge government. This documentation is used as a database in the implementation of SLI elsewhere. This innovation database by the end of 2017 is accessible to stakeholders. 79
BIDANG PENDIDIKAN TINGGI KEDINASAN Public Service College Section >> >>REVIEW 2016 Review 2016 Sejak tahun 1960, LAN telah berkontribusi dalam pendidikan dan pengembangan ilmu administrasi melalui pendirian Perguruan Tinggi Dinas Ilmu Administrasi Negara (PTDIAN), yang pada tahun 1967 melalui penggabungan dengan Akademi Ilmu Administrasi (AIA) berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN. Terdapat tiga lokasi STIA LAN, yaitu STIA LAN Jakarta, STIA LAN Bandung, dan STIA LAN Makassar. Tahun 2016 merupakan tahun perubahan bagi STIA LAN karena pada akhir tahun ini, STIA LAN kembali mengalami evolusi menjadi Politeknik STIA LAN sesuai dengan arah kebijakan pemerintah menjadikan seluruh perguruan tinggi kedinasan hanya menjalankan pendidikan vokasi dan profesi. Since 1960, LAN has been contributing to the education and development of administrative science through the establishment of the Public Administration Science College (PTDIAN), which in 1967 through merging with the Academy of Administrative Sciences (AIA) turned into the College of Administrative Sciences (STIA) LAN. There are three locations of STIA LAN: the STIA LAN Jakarta, STIA LAN Bandung, and STIA LAN Makassar. Year 2016 is the year of change for STIA LAN because at the end of this year, STIA LAN again evolved into Polytechnic STIA LAN in accordance with the direction of government policy to make all public service college only run vocational and professional education Program Studi dan Kekhususan yang Diselenggarakan STIA LAN 80
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Conduct Higher Education Baik STIA LAN Jakarta, Bandung, maupun Makassar menyelenggarakan program studi sarjana ilmu administrasi publik dan magister ilmu administrasi, dengan kekhususan masing-masing sebagaimana terlihat pada Tabel 1. Hingga akhir tahun 2016, jumlah mahasiswa aktif di STIA LAN Jakarta adalah 794 orang. Sementara itu, di STIA Bandung, mahasiswa aktif berjumlah 993 orang dan STIA Makassar berjumlah 873 orang. STIA LAN Jakarta, Bandung, and Makassar hold a graduate study program of public administration and master of administrative sciences, with the specificity of each as shown in the picture below. Until the end of 2016, the number of active students in STIA LAN Jakarta is 2,008 people. Meanwhile, in STIA Bandung, active students amounted to 3,777 people and STIA Makassar amounted to 963 people. Pada tahun 2016, ketiga STIA LAN berhasil meluluskan 194 wisudawan baik program sarjana maupun magister, dengan rincian STIA LAN Jakarta meluluskan 289 wisudawan, STIA LAN Bandung 235 wisudawan, dan STIA LAN Makassar 308 wisudawan. Secara total, sejak didirikan hingga saat ini, STIA LAN telah meluluskan lebih dari 70.000 wisudawan. In 2016, the three STIA LANs successfully graduated 832 graduates of both undergraduate and master programs, with STIA LAN Jakarta graduating 289 graduates, STIA LAN Bandung 235 graduates, and STIA LAN Makassar 308 graduates. In total, since its establishment until now, STIA LAN has graduated more than 70,000 graduates. Selain perkuliahan reguler di kelas, STIA LAN juga mengadakan kuliah umum dengan pengajar yang memiliki internasional. Kuliah umum diberikan untuk semakin memperkaya pengetahuan mahasiswa terkait materi yang diberikan di kelas. Di STIA LAN Bandung, misalnya, pada 4 Maret 2016 diselenggarakan kuliah umum bertema "Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan pembicara Ridwan Kamil (Walikota Bandung). Dalam kuliah umum ini, Ridwan menekankan pentingnya SDM aparatur mengedepankan pendekatan inovatif dalam menyelesaikan problem pemerintahan yang semakin kompleks dan dinamis. Di STIA LAN Jakarta, sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun LAN, diadakan ceramah umum "Peran Aparatur Sipil Negara dalam Keterbukaan Informasi Publik" dengan pembicara Jhon Fresly, SH, LL.M. (Ketua Komisi Informasi Publik). reputasi nasional atau In addition to regular lectures in the classroom, STIALANs also hold public lectures with speakers who have a national or international reputation. Public lectures are given to enrich the knowledge of students related to the material given in the classroom. In STIA LAN Bandung, for instance, on March 4, 2016 was held a public lecture entitled "Innovation in Local Government Implementation" with speaker Ridwan Kamil (Mayor of Bandung). In this public lecture, Kamil emphasized the importance of human resources apparatus to put forward innovative approach in solving increasingly complex and dynamic governance problems. At STIA LAN Jakarta, as part of a series of event to celebrate LAN anniversary, a public lecture entitled "The Role of Civil State Officials in Transparency of Public Information" with speakers Jhon Fresly, SH, LL.M. (Chairman of the Public Information Commission) was held in August. 81
Penelitian Research Dalam ilmu administrasi tenaga sekaligus untuk meningkatkan kapasitas pendidik, STIA LAN selalu melakukan dan mendorong tenaga pendidiknya untuk melakukan penelitian. Pada tahun 2016, dilakukan 16 penelitian di STIA LAN Jakarta, 28 penelitian di STIA LAN Bandung, dan 8 penelitian di STIA LAN Makassar. Di STIA LAN Jakarta, sebagian penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 memiliki fokus pada upaya penjelasan praktik administrasi negara Indonesia pada masa lalu, antara lain: •	"Pengelolaan Keuangan Negara pada masa Pemerintahan BJ Habibie" oleh Tintin Sri Murtinah, SE, MM; rangka pengembangan In order to develop the administrative sciences as well as to improve the capacity of lecturers, STIA LAN always encourages lecturers to conduct research. In 2016, there are 16 research at STIA LAN Jakarta, 28 research in STIA LAN Bandung, and 8 research in STIA LAN Makassar. At STIA LAN Jakarta, some research conducted in 2016 focuses on explaining the practice of Indonesian public administration in the past, among others: "State Treasury Management during the Reign of BJ Habibie" by Tintin Sri Murtinah, SE, MM; "Meritokrasi Birokrasi dari masa Pra dan Pascakemerdekaan: Kasus Meritokrasi Kerajaan Padjadjaran" oleh Dr. Makhdum Priyatno, MA; Indonesia "The Meritocracy of the Indonesian Bureaucracy from Pre- and post-Independence: The Case of Meritocracy of the Kingdom of Padjadjaran" by Dr. Makhdum Priyatno, MA; "Perkembangan Administrasi Negara Periode 1945 - 1965" oleh Prof. Dr. Johannes Basuki, M.Psi. "The Development of the Public Administration Throughout 1945 - 1965" by Prof. Dr. Johannes Basuki, M.Psi. "Reformasi Sistem Penganggaran dari Orde Baru sampai dengan Orde Reformasi" oleh Dr. R. Luki Karunia, SE, Ak., MA; "Reform of the Budgeting System: from the New Order to the Reformasi Era" by Dr. R. Luki Karunia, SE, Ak., MA; "Analisis Sistem Birokrasi dan Perekonomian Indonesia pada masa Prakemerdekaan Negara Administrasi (Ditinjau Indonesia)" oleh Dr. Subandi, MM; dari "Analysis of Indonesia's Bureaucratic and Economic System at the time of Independence Indonesian Public (Viewed Administration)" by Dr. Subandi, MM; from the "Sistem Pengelolaan Kebijakan Publik di Kerajaan Cirebon" oleh Dr. A. Rina Herawati, M.Si.; "Public Policy Management System in the Kingdom of Cirebon" by Dr. A. Rina Herawati, M.Si .; "Dinamika Masyarakat pada era Kerajaan Nusantara (Ditinjau dari Perspektif Ilmu Administrasi) oleh Dra. Hamidah R.S., MEM; "The Dynamics of Society in the era of the Archipelago Kingdom (Viewed from the Perspective of Administrative Science) by Dra. Hamidah R.S., MEM; "Sistem era Kepemimpinan Presiden Soeharto" oleh Drs. Eddy Kusponco W., M.Si.; dan Administrasi Negara "Public Administration System of President Soeharto's Leadership" by Drs. Eddy Kusponco W., M.Si .; and "Sistem Administrasi Kerajaan Sriwijaya" oleh Drs. Sigit Purwanto, MM. "The Administration System of the Kingdom of Sriwijaya" by Drs. Sigit Purwanto, MM. Rangkaian penelitian yang bertemakan administrasi negara Indonesia pada masa lalu ini bertujuan informasi, dan pengetahuan memperkaya data, tentang budaya dan tradisi administrasi negara Indonesia. Administrasi negara pada dasarnya tidak hidup dalam ruang hampa, tetapi sebaliknya sangat terikat dengan konteks di mana administrasi negara tersebut dipraktikkan. Seringkali upaya transformasi administrasi negara terkendala ketergantungan sejarah (path dependency) akibat kegagalan memahami This series of research with the theme of Indonesian state administration in the past aims to enrich data, information, and knowledge about the culture and tradition of the public administration of Indonesia. The public administration basically does not live in a vacuum, but on the contrary is closely tied to the context in which it is practiced. Often the state administrative transformation efforts are hampered by the dependency of history (path dependency) due to the failure to understand the 82
pola dan tradisi administrasi negara pada masa lalu. Penelitian yang berupaya memahami pola dan tradisi administrasi negara Indonesia pada masa lalu sejalan dengan semangat LAN mentransformasi administrasi negara Indonesia secara komprehensif, bukan dengan pendekatan umum yang bersifat one size fits all, melainkan pendekatan kontekstual. patterns and traditions of the public administration in the past. The research that seeks to understand the patterns and traditions of the Indonesian public administration in the past is in line with the spirit of LAN to transform the Indonesian public administration comprehensively, not with a one-size- fits-all approach, but rather a contextual approach. Selain itu, STIA LAN juga menyelenggarakan sejumlah seminar dan bedah buku untuk memperkaya diskursus ilmu administrasi negara. Salah satu seminar yang diselenggarakan pada tahun 2016 adalah "Eksistensi Calon Independen dalam Kancah Demokrasi Lokal" yang dilakukan STIA LAN Jakarta dengan pembicara Nadjmi Adhani (Walikota Banjarmasin), M. Adam Kamil (Peneliti LSI), dan moderator Budiarto Shambazy (wartawan senior Kompas). Dalam paparannya, Nadjmi Adhani menyebutkan bahwa sejak tahun 2008 calon-calon Kepala Daerah jalur non partai/ perseorangan (independen) mulai meramaikan persaingan politik dalam pemilihan Gubernur, Bupati/ Walikota. Proporsi calon yang menggunakan jalur Ini perseorangan kecenderungannya meningkat. menunjukkan bahwa jalur perseorangan semakin luas memberi peluang pada setiap warga negara untuk mendapatkan hak politiknya. Furthermore, STIA LAN also organizes a number of seminars and book discussions to enrich the discourse of the science of public administration. One of the seminars held in 2016 was "The existence of Independent Candidates in Local Democracy Scenes" by STIA LAN Jakarta with speakers Nadjmi Adhani (Mayor of Banjarmasin), M. Adam Kamil (LSI Researcher), and moderator Budiarto Shambazy (senior journalist of Kompas). In his presentation, Nadjmi Adhani mentioned that since 2008 candidates for Head of Region from non-party/ individual (independent) path began to enliven the political competition in the election of Governor, Regent/Mayor. The proportion of candidates using this mode is increasing. This suggests that the individual mode provides greater opportunities for each citizen to acquire his political rights. 83
Di STIA LAN Bandung, seminar "Membangun Karakter Aparatur dalam rangka Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi" diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2016 sekaligus merupakan kegiatan temu alumni. Seminar ini menghadirkan narasumber Sri Hadiati (Sekretaris Utama LAN RI), Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat), dan Herman Suherman (Wakil Bupati Cianjur). Pemetaan dan pemenuhan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan dalam rangka meningkatkan profesionalisme birokrasi dan pembangunan administrasi negara yang dapat melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah. At STIA LAN Bandung, the seminar "Building Apparatus' Character in Improving Bureaucratic Professionalism" was held on October 28, 2016 as part of alumni gathering activities. The seminar was attended by Sri Hadiati (Prime Secretary of LAN RI), Ahmad Heryawan (West Java Governor), and Herman Suherman (Vice Regent of Cianjur). Mapping and fulfillment of technical, managerial and socio-cultural competencies is an inevitable need in order to improve the professionalism of the bureaucracy and the development of public administration that can serve and improve the welfare of society and improve the competitiveness of the region. Bedah buku "Telaahan Kritis Administrasi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia Menuju Sistem Penyediaan Barang dan Jasa yang Berorientasi Publik" karya Kristian Widia Wicaksono dilakukan STIA LAN Jakarta guna meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan mahasiswa atas kebijakan penyediaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan ini menghadirkan pembahas Dr. Lina Miftahul Jannah (Universitas Indonesia) dan Dr. Asropi (STIA LAN Jakarta). Book review "Critical Analysis of Public Sector Administration and Management in Indonesia Towards a Public-Oriented Goods Provision System" by Kristian Widia Wicaksono conducted at STIA LAN Jakarta to improve the knowledge of lecturers and students on the policy of providing government goods / services. This activity brings together Dr. Lina Miftahul Jannah (University of Indonesia) and Dr. Asropi (STIA LAN Jakarta). Ketua Komisi Informasi Publik RI memberikan ceramah umum kepada mahasiwa STIA LAN Jakarta terkait "Peran aparatur sipil Negara dalam keterbukaan informasi publik" Head Commissioner of the Public Information Commission gives studium generale to students of STIA LAN Jakarta on "The Role of ASN in the Public Information Transparency" 84
Pengabdian Masyarakat Community Service Elemen ke-3 dari tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat adalah Kegiatan Civitas Akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan positif, pengabdian kepada masyarakat adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk masyarakat dan langsung dapat dirasakan manfaatnya. The 3rd element of the tridharma of higher education is the community service. Based on Law Number 12 Year 2012 on Higher Education, community service is the activities of faculty members utilizing science and technology to promote the welfare of the people and the intellectual life of the nation. Community service can be done with a variety of positive activities, community service is activities undertaken for the community and its benefit can be felt directly. Pada tahun anggaran 2016, STIA LAN Jakarta mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Kabupaten Tangerang kepada Sekretaris Desa, Kepala Desa, dan Kepala Urusan Desa di Auditorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tangerang, Tigaraksa yang diikuti sebanyak 60 orang. Di STIA LAN Bandung, dilakukan 7 kegiatan pengabdian masyarakat dengan bentuk sejenis. Salah satunya adalah fasilitasi pegawai pemerintah Kota Bandung dalam workshop penyusunan standard operating procerure (SOP) dan fasilitasi kelembagaan masyarakat desa dan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan UU Desa kepada BPMPD Kota Bandung. Sementara itu, di STIA LAN Makassar, pengabdian masyarakat berupa pemberian bimbingan teknis (bimtek) terkait administrasi perkantoran dilakukan di 6 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. In 2016, STIA LAN Jakarta held a community service activity in the form of Technical Guidance (Bimtek) in Tangerang Village Village Capacity Building Enhancement to Village Secretary, Village Head and Head of Village Affairs in Tigaraksa, Tangerang District, which was attended by 60 people. STIA LAN Bandung conducted seven community service activities with similar forms. One of them is the facilitation of Bandung Municipality employees in the workshop of standard operating procerure (SOP) and the facilitation of village community and village development planning in accordance with the Village Law to BPMPD Bandung. Meanwhile, at STIA LAN Makassar, community service in the form of technical guidance (bimtek) related to office administration is done in six locations spread throughout South Sulawesi region. Salah satu kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan STIA LAN dengan memberikan workshop penyusunan standard operating procedure kepada pegawai pemerintah Kota Bandung. One of the community service activities by STIA LAN which took form of workshop of formulating standard operating procedures with participants coming from the Bandung Municipality 85
>>RENCANA KERJA 2017 Next Steps in 2017 Penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi ASN dan pengembangan ilmu administrasi oleh LAN melalui STIA LAN memasuki babak baru dengan perubahan STIA LAN menjadi Politeknik STIA LAN sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 420 s.d. 422/KPT/I/2016. Dengan perubahan ini, Politeknik STIA LAN tidak lagi menyelenggarakan pendidikan akademis dan beralih menjadi menyelenggarakan pendidikan vokasi. The conduct of higher education for ASN and development of administrative science by LAN through STIA LAN is entering new phase with the transformation of STIA LAN to become Polytechnic STIA LAN pursuant to the Decree of Minister of Research, Technology and Higher Education Number 420 to 422/KPT/I/2016. With this change, the Polytechnic STIA LAN no longer organizes academic education and turns into vocational education. Program studi yang diselenggarakan adalah program sarjana terapan Administrasi Pembangunan Negara, Administrasi Bisnis Sektor Publik, dan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, serta program magister (S2) terapan Administrasi Pembangunan Negara. Berbeda dengan program akademis yang berfokus pada pengembangan keilmuan, program vokasional berorientasi pada penyediaan tenaga- tenaga terampil dan ahli yang dapat langsung menerapkan pengetahuan yang diterima selama menempuh studi di Politeknik STIA LAN pada tempat kerjanya. The study program held is a program of applied Bachelor of Development Administration, Public Sector Business Administration, and Human Resource Management for Apparatus, as well as Master Degree (S2) on applied Development Administration. In contrast to academic programs that focus on scientific development, vocational programs are oriented towards the provision of skilled and skilled workers who can directly apply the knowledge received during his studies at the STIA LAN Polytechnic at his workplace. Perubahan ini membutuhkan penyesuaian di banyak aspek, terutama kurikulum dan tenaga pendidik. Kurikulum di Politeknik STIA LAN akan disesuaikan dengan kebutuhan program pendidikan vokasi. Demikian pula dengan tenaga pendidik (dosen) yang perlu dibekali dengan kemampuan mendidik vokasional, berbeda dengan pendidikan akademis pada umumnya. This change requires adjustment in many aspects, especially the curriculum and lecturers. The curriculum at the STIA LAN Polytechnic will be tailored to the needs of vocational education programs. Similarly, lecturers need to be equipped with the ability to educate vocational programme, in contrast to academic education in general. Transformasi STIA LAN menjadi Politeknik STIA LAN juga akan diiringi dengan sejumlah upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pelayanan, baik melalui pemanfaatan TIK untuk sistem informasi akademik, sosial untuk komunikasi pemanfaatan media dan pemasaran berbasis hubungan (relationship marketing), dan modernisasi fasilitas dan metode perkuliahan. Transformation of STIA LAN into Polytechnic STIA LAN will also be accompanied by a number of efforts to improve the quality of education and services, both through the use of ICT for academic information systems, utilization of social media for communication and relationship marketing (relationship marketing), and modernization of facilities and lecture methods. 86
>> LAPORAN KEUANGAN >>Realisasi Anggaran (Actual Budget) Tahun 2016 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 per program Realisasi Anggaran Tahun 2016 berdasarkan rencana penarikan 88
>>Realisasi Anggaran dan PNBP Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun Pagu (Budget) Realisasi Realisasi (Actual Budget) Net % Realisasi Anggaran (Actual Budget) 2011 2012 2013 246,091,148,000 276,666,494,000 280,464,766,000 228,875,100,822 239,512,550,297 244,959,040,496 93.00 % 86.57 % 87.34 % 2014 222,099,168,000 210,472,821,644 94.77 % 2015 277,181,443,000 254,103,537,001 91.67 % 2016 281,839,971,000 268,162,463,424 95.15 % Tahun Estimasi (Estimation) PNBP Realisasi (Revenues) % 2011 62,591,189,000 59,696,522,269 95.38 % Pendapatan (Revenues) 2012 2013 70,453,277,000 65,478,769,000 60,663,341,241 63,239,179,205 86.10 % 96.58 % 2014 53,118,640,000 53,235,745,384 100.22 % 2015 68,317,434,000 55,978,007,884 81.94 % 2016 73,007,560,000 73,390,921,159 100.53 % 89
03 DUKUNGAN TATA KELOLA INTERNAL Internal governance support 90 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Annual Report 2016
DUKUNGAN TATA KELOLA INTERNAL Internal governance support >> Pelaksanaan tugas dan fungsi LAN di bidang pengkajian administrasi negara, pengembangan kompetensi aparatur, pengembangan inovasi administrasi negara, dan penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan dapat berjalan efektif dan efisien dengan dukungan tata kelola internal LAN yang senantiasa diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta perbaikan di segala sisi. Perbaikan tata kelola internal di LAN dilakukan sejalan dengan program Reformasi Birokrasi nasional. Lebih dari itu, sebagai instansi yang terdepan dalam pembaharuan administrasi negara, LAN juga melakukan berbagai terobosan guna mewujudkan kepemerintahan yang baik berdasarkan kepada partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi. Berikut ini adalah beberapa perbaikan tata kelola internal yang dilakukan LAN sepanjang tahun 2016. Implementation of the tasks and functions of LAN inpublic administration studies, development of apparatus competency, development of public administration innovation, and implementation of higher education for state apparatus can run effectively and efficiently with LAN 's internal governance supportthat always strengthened information and communication through technology (ICT) utilization and improvement in every aspect. The improvement of internal governance is in line with the national Bureaucratic Reform program. Moreover, as a leading institution in public administrative reform, LAN has also made various breakthroughs to achieve good governance based on participation, transparency, accountability, and effectiveness and efficiency. The following are some improvements in internal governance throughout 2016. 92
>>E-Disposisi E-Disposition Dalam rangka mencari terobosan dan inovasi baru di bidang "persuratan masuk dari instansi lain" yang bertujuan untuk mempercepat waktu proses, mengurangi SDM yang terlibat, menghemat sarana dan prasarana, serta memberikan pelayanan terbaik bagi organisasi di bidang persuratan, maka dibutuhkan sistem persuratan barbasis aplikasi (E-disposisi) yang dapat mendukung proses persuratan menjadi lebih efisien, efektif dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan adanya E-disposisi, maka surat masuk yang datang dari instansi lain ke LAN dapat diproses dan dikirim langsung secara elektronik melalui jaringan internet kepada pimpinan/pejabat yang dituju tanpa melalui kurir ataupun caraka. Begitu pula untuk proses pendisposisian surat dari pimpinan/pejabat kepada staf/pimpinan/pejabat lain dapat langsung dikirim secara elektronik sehingga SDM, sarana prasarana, dan waktu dapat di hemat. To seek new breakthroughs and innovations in "incoming official mail from other agencies" to speed up processing time, reduce human resources involved, save facilities and infrastructure, and provide the best service in official mail application based, E-disposition, that can support the process to be more efficient, effective and without space and time boundaries. With E-disposition, incoming mail from other institutions can be processed and sent directly electronically via the internet to the leader/official without courier. Similarly, for the process of mail disposition from leaders / officials to staff/leaders/other officials can be directly sent electronically that saved human resources, infrastructures, and times. Keunggulan lainnya dengan adanya E-disposisi ini adalah tidak hanya ditangani atau diproses dengan menggunakan computer PC ataupun laptop tetapi juga hanya dengan menggunakan ponsel android para pimpinan/pejabat LAN bisa langsung menindaklanjuti dan merespon surat masuk untuk diproses ke staf/pimpinan/pejabat yang dituju sehingga proses persuratan dapat berjalan walaupun di ruang dan waktu yang berbeda. Efek/akibat lain yang tidak kalah penting dari penggunaan system persuratan berbasis elektronik (E-disposisi) di LAN adalah karena dalam proses persuratan tersebut tidak lagi menggunakan kertas maka LAN secara perlahan dan bertahap akan mulai menjadi instansi yang ramah lingkungan (paperless). Another advantage with this E-disposition is not only handled or processed by using PC or laptop but also by using android phone, the leaders / officials can directly follow up and respond to incoming mail to be processed by intended staff / leader /official so that the process can run even in different places and times. Another important impactof the use of electronic e-disposition (E-disposition) system is no longer using paper, LAN will slowly and gradually begin to become an environment friendly agency (paperless). 93
>>Penerapan Integrated Human Resources Management Implementation of Integrated Human Resources Management Dalam rangka mengoptimalkan kontribusi manajemen sumber daya manusia terhadap capaian rencana strategis organisasi diperlukan adanya integrasi dengan aspek budaya dan kinerja organisasi. IHRM dipahami sebagai kerangka penyelenggaraan Manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi dengan pengembangan kinerja organisasi dan budaya kerja guna mendukung capaian dalam rencana strategis organisasi. Pada bulan Mei 2016 Tim memulai penyusunan Roadmap dan framework IHRM 2016-2019, dimana dibentuk juga pokja-pokja sesuai dengan pembagian sebagai berikut. To optimize the contribution of human resource management to the achievement of the organization's strategic plan, it is necessary to integrate with cultural aspects and organizational performance. IHRM is a framework for the implementation of Apparatus Civil Resources Management which is integrated in the development of organizational performance and work culture to support the achievement of strategic plan. In May 2016, the Team initiated the drafting of the Roadmap and the framework of IHRM in 2016-2019, which also established working teams according to the following divisions. Tabel . Daftar Pokja dan Pedoman IHRM List of teamwork and IHRM Guidelines NO POKJA POKJA TUGAS TARGET 1 2 3 Human Resource Planning Human Resource Planning Rekrutmen Recruitment Performance Management Performance Management 1. Pemetaan Core Kompetensi LAN Mapping Core Competency 2. Pemetaan Kebutuhan Mapping employee needs 3. Penyusunan Manajemen Karier Forming Career Management 1. Penyusunan strategi rekrutmen Forming recruitment strategy 2. Penyusunan instrumen seleksi Forming selection Instrument 3. Penyusunan instrumen penempatan Forming Placement Instrument 1. Penyusunan instrumen dan strategi penilaian kinerja 2017 2016 Forming performance assessment instruments and strategies 2016 4 Training and Development Training and Development 1. Menyusun rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai Forming Employee Competency Development Plan 2. Menyusun Mekanisme Talent pool dan kaderisasi Forming Talent pool mechanism and regeneration 3. Menyusun Instrumen Leadership Behaviour Survey Forming Leadership Behavior Survey instrument 2016 5 Career Management Career Management 1. Menyusun Kriteria Mutasi Forming employee rolling criteria 2016 6 7 Reward and Discipline Reward and Discipline RB dan Revolusi Mental dan Budaya Kerja Bureaucratic Reform, Moral revolution and Work culture 1. Penyusunan instrumen reward and punishment Forming reward and punishment instrument 2. Menyusun instrumen remunerasi Forming remuneration instrument 1. 2. 3. Role model and Culture Change Agent Role model and Culture Implementasi Budaya Kerja Implementation of Working Culture Internalisasi IPIP Internalizing LAN's Core Values (IPIP) Change Agent 2016 2016 1. Pengembangan Budaya Inovasi dan Mutu Development of Innovation in culture and Quality 8 Inovasi Pelayanan dan TI Innovation in services and IT 2. Pengembangan Knowledge Management Knowledge Management Development 3. HR Report and analytic system HR Report and analytic system 4. IHRM Databased IHRM Databased 2016 9 Performance Management Performance Management 1. Membangun mekanisme penilaian Establish assessment mechanism 2. Mengembangkan Kalender Kinerja Develop Performance Calendar 2017 94
KILAS KINERJATINJAUAN PROGRAM KERJAPerformance FlashbackProgramme ReviewInternal governance supportPartnershipDUKUNGANTATA KELOLA INTERNALKERJASAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAAnnual Report 2016 Penyusunan dan pengembangan IHRM bertujuan memperkuat kapasitas SDM LAN. Dilihat dari data Sumber Daya Manusia yang ada saat ini, LAN memiliki potensi yang cukup baik dengan dukungan sumber daya manusia yang dimiliki. Sampai dengan tahun 2016 jumlah pegawai LAN mencapai 851 pegawai yang tersebar di seluruh unit kerja baik di Jakarta, Bandung, Makassar, Samarinda maupun di Aceh. Jumlah pegawai LAN sebagian besar berada di Jakarta sebayak 61,46%, Bandung 16,33%, Makassar berjumlah 12,81%, Samarinda 4,47% dan Aceh sebesar 4,94%. Sementara itu, 13 pegawai dipekerjakan di instansi lain. The formulation and development of IHRM goals to strengthen the human resource capacity. According to the existing Human Resources data, LAN has a good potential with the support of its human resources. Until 2016 the number of employees is 851 employees spread across all units, Jakarta, Bandung, Makassar, Samarinda and Aceh. The number of LAN employees is mostly in Jakarta (61.46%), bandung(16.33%), makassar (12.81%), samarinda (4.47%) and aceh (4.94%). Meanwhile, there are 13 employees hired by other agencies. 95
Grafik . Sebaran Pegawai LAN Berdasarkan Lokasi Graphic . The employees dispersion based on location Jumlah pegawai struktural di Lembaga Administrasi Negara berjumlah 138 pegawai, kemudian Jabatan Fungsional Tertentu ada 241 dan Fungsional Umum berjumlah 472 pegawai. The number of structural employees in the state administration agency amounts to 138 employees, then Certain Functional Positions are 241 and the General Functional is 472 employees Untuk Jabatan Struktural lebih jelasnya ada pada keterangan dibawah. For Structural Positions more details are listed in the table below. Jumlah Jabatan Struktural di LAN The number of Structural officials Eselon I Echelon I Eselon II Echelon II Eselon III Echelon III Eselon IV Echelon IV 5 22 54 62 96
Sedangkan untuk jabatan Fungsional Tertentu dapat dilihat pada keterangan dibawah ini Sedangkan untuk jabatan Fungsional Tertentu dapat dilihat pada keterangan dibawah ini NO JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JUMLAH JUMLAH 1 PENELITI Peneliti Madya 8 Peneliti Muda 17 Peneliti Pertama 19 2 ANALIS KEBIJAKAN Analis Kebijakan Pertama 10 3 ANALIS KEPEGAWAIAN Analis Kepegawaian Madya 1 Analis Kepegawaian Muda 5 Analis Kepegawaian Pertama 3 Analis Kepegawaian Pelaksana 2 Analis Kepegawaian Penyelia 2 4 ARSIPARIS Arsiparis Muda 4 Arsiparis Pertama 2 Arsiparis Pelaksana 3 5 ASSESOR KOMPETENSI APARATUR Assesor Kompetensi Aparatur Muda 1 Assesor Kompetensi Aparatur Pertama 1 6 AUDITOR AHLI Auditor Ahli Madya 1 7 DOKTER Dokter Muda 1 8 DOSEN Guru Besar 7 Lektor Kepala 20 Lektor 24 Asisten Ahli 3 97
9 PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda 1 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama 4 10 PERAWAT Perawat Pelaksana 4 Perawat Pelaksana Lanjutan 1 11 PERENCANA Perencana Muda 4 Perencana Pertama 2 12 PRANATA HUMAS Pranata Humas Madya 2 Pranata Humas Muda 4 Pranata Humas Pertama 5 Pranata Humas Pelaksana 1 Pranata Humas Pelaksana Lanjutan 1 13 PRANATA KOMPUTER Pranata Komputer Pelaksana 1 14 PUSTAKAWAN Pustakawan Madya 3 Pustakawan Muda 6 Pustakawan Pelaksana 2 15 WIDYAISWARA Widyaiswara Utama 19 Widyaiswara Madya 27 Widyaiswara Muda 18 Widyaiswara Pertama 2 JUMLAH 241 98
Sementara itu, dari segi pendidikan, distribusi pegawai LAN sangat bervariasi, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Pada tahun 2016 jumlah pegawai Lembaga Administrasi Negara berjumlah 851 pegawai, dengan rincian 6.11% berpendidikan S3, S2 sebanyak 30.67%, S1 sebanyak 37.60%, dan Diploma III sebanyak 7.99%. Adapun, pegawai yang berpendidikan SLTA tercatat sebanyak 16.45%, SLTP sebanyak 1.06% dan sisanya 0,12% berpendidikan Sekolah Dasar. Dari komposisi ini terlihat sekitar 74.41% SDM berlatar belakang pendidikan tinggi dengan spesialisasi bidang studi yang beragam, seperti administrasi negara, politik, sosiologi, hukum, ekonomi, kebijakan publik, dan lainnya. Sumber daya manusia dengan komposisi tingkat pendidikan yang cukup baik ini merupakan potensi yang penting bagi LAN dalam kontribusinya dalam organisasi untuk meningkatkan kualitas tata pemerintahan di Indonesia. Meanwhile, in terms of education, the distribution of LAN employees varies widely, ranging from the lowest to the highest. In 2016 the number of employees of LANis 851 employees, consist of 6.11% is Doctoral Degree (S3), 30.67% is Master Degree (S2), 37.60% is Bachelor Degree (S1), and 7.99% is Diploma III. Meanwhile, senior high school staff is 16.45%, junior high school is 1.06% and the rest is 0.12% from elementary. Based on the composition, it is seen that 74.41% of human resources are from higher education with specialization in various fields of study, such as public administration, politics, sociology, law, economics, public policy, and others. Human resources with the composition of a good level of education is very potential for LAN in its contribution to improve the quality of governance in Indonesia Gambar . Komposisi Pegawai LAN Berdasarkan Pendidikan Employee composition based on Education Gambar . Komposisi Pegawai LAN Berdasarkan Usia Employee composition based on age 99
Dari segi Usia, LAN sangat mempunyai pegawai yang mempunyai umur yang beragam, antara usia muda dan tua hampir sama, sehingga kolaborasi antara kematangan dan pengalaman yang dipadukan dengan semangat muda dapat memberikan inovasi, kreativitas dan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan dan fungsi Lembaga Administrasi Negara. In terms of age, LAN has a diverse age of employee, from young to older age is almost the same number, so the collaboration between maturity and experience combined with youthful spirit can provide innovation, creativity and good cooperation to achieve the goals and tasks of LAN Pengembangan Sumber daya manusia di Lembaga Administrasi Negara dilakukan oleh Bagian Sumber Daya Manusia dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti Diklat teknis maupun fungsional. Untuk Diklat teknis Lembaga Administrasi Negara tidak hanya mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam negeri saja namun juga mengirimkan ke luar negeri. Ada beberapa negara tujuan pendidikan dan pelatihan untuk mendukung organisasi seperti, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, Rusia dan lain-lain, sehingga apa yang didapatkan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan organisasi dalam memenuhi tantangan global. Adapun jumlah pegawai yang telah dikirimkan untuk mengikuti diklat tahun 2016 sebanyak 245 Pegawai yang terdiri dari diklat fungsional berjumlah 14 Pegawai baik Pengangkatan pertama maupun berjenjang yang terdiri dari JFT Perencana (1), Peneliti (2), Arsiparis (1) dan Kewidyaiswaraan (10) dan diklat teknis berjumlah 231 Pegawai baik dalam negeri maupun Luar Negeri. Human Resource Development in LAN is managed by Human Resources Division by sending employees to attend technical and functional Training. For Technical Training,LAN not only send the employees to attend education and training in the country, but also abroad. There are several destination countries, such as British, the United States, Japan, South Korea, Australia, Russia and others, to gainLAN goals to meet global challenges. The number of employees who trained in 2016 are 245 Employees, consisting of 14 employees attendfunctional training, either the first appointment or tiered, Planner (1), Researcher (2), Archivist (1) and Kewidyaiswaraan (10), and 231 employees attendtechnical training both domestically and abroad. Pengiriman SDM ke luar negeri untuk mengikuti pelatihan sebagian besar merupakan bagian dari program SPIRIT (Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution), di mana LAN merupakan salah satu participating agencies. Pada tahun 2016, LAN menugaskan 15 orang untuk mengikuti pelatihan "Effective Performance Management in a Learning Organization" di London, 15 orang untuk mengikuti pelatihan "Coaching and Mentoring for Trainers" di London, 15 orang untuk mengikuti pelatihan "Innovation to Manage Strategic Change in the Public Sector" di London dan Birmingham, 15 orang untuk mengikuti pelatihan "Vocational Education Curriculum Development Program" di Australia, dan 15 orang untuk mengikuti pelatihan "Personnel Evaluation Sytem" di Tokyo. The assignment human resources abroad to attendTraining is mostly part of the SPIRIT program (Scholarship Program forStrengthening the Reforming Institution), and LAN is one of the participatingAgencies. In 2016, LAN assigned15 employees to attend "EffectivePerformance Management in a LearningOrganization "in London, 15 employees to attend "Coaching and Mentoring forTrainers "in London, 15 employees to attend "Innovation to Manage Strategic ChangeIn the Public Sector "in London and Birmingham,15 employees for "Vocational trainingEducation Curriculum Development Program" in Australia, and 15 employeesfor"Personnel Evaluation Sytem" in Tokyo. Diklat Performance Management in Learning Organisation, yang diselenggarakan pada tanggal 22-31 Agustus 2016 di Middlesex University Business School, London. Training of Performance Management in LearningOrganization, held onAugust 22-31, 2016 in MiddlesexUniversity Business School, London. 100
>>Whistleblowing System Whistleblowing System Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan bagi setiap orang baik pegawai, stakeholder maupun masyarakat umum yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lembaga Administrasi Negara. Whistleblowing System is an application that is provided to everyone, either an employee, a stakeholder or the society who has the information and wishes to report an act that indicatethe violation of law in LAN. Tujuan Pembangunan Whistle Blowing System (WBS)	Menciptakan iklim yang kondusif dalam mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial termasuk hal- hal yang merusak citra lembaga. The Goals of the Whistle Blowing System (WBS) Development Creating a conducive environmentto encourage the report that can cause financial and non-financial losses including things that can harm the image of LAN. Menyediakan mekanisme deteksi dini atas kemungkinan Provide early warning mechanism for possible problems caused by a violation of law. Provide early warning mechanism for possible problems caused by a violation of law. meningkatkan kemudahan dan transparansi layanan enhanceaccessibility and transparency of violation complaints services in LAN enhanceaccessibility and transparency of violation complaints services in LAN Menyediakan kesempatan untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal terlebih dahulu Provide the opportunity to handle internal alleged infringement issues Sistem atau aplikasi ini sudah diintegrasikan dengan website setiap Satuan Kerja di daerah untuk mempermudah akses bagi setiap pegawai/masyarakat yang akan menyampaikan laporan. The system or application has been integrated with the website of each Unit in LAN to facilitate access for every employee / community who will submit the report. Aplikasi Whistle Blowing dapat diakses melalui lan.go.id/, sistem ini memungkinan bagi pelapor untuk merahasiakan identitasnya namun tetap dapat memantau tindak lanjut dari pelaporan yang dikirimkan. Diharapkan dengan adanya sistem ini, setiap pegawai/pengguna layanan LAN/masyarakat lebih berani menyampaikan pengaduan terhadap pelanggaran di LAN sehingga dapat mendukung terciptanya layanan yang bersih dan bebas korupsi. Whistle Blowing application can be accessed through this system allows the reporters to keep their identity confidential,while monitoring the follow-up of submitted report. It is expected to encourage every employee / user of LAN service / community to report the violation in LAN and support the creation of good and clean governance servicesfrom corruption 101
>>Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Monitoring to Follow-up on Audit Results Inspektorat LAN melakukan monitoring progres tindak lanjut dan memastikan rekomendasi BPK dan Inpektorat telah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan. The inspectorate monitors the progress of the follow- up and ensures that the BPK's audit results and Inspectorate recommendations have been implemented in accordance with the defined action plan. Penyampaian tindak lanjut rekomendasi temuan BPK disampaikan melalui aplikasi SIPATRI (Sistem Pemantauan Tindak Lanjut Real Time). The BPK's audit results are submitted through SIPATRI application (Real Time Follow-up Monitoring System). Pertengahan tahun 2016, Inspektorat diundang oleh BPK untuk menghadiri launching SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) di Yogyakarta karena Lembaga Administrasi Negara masuk dalam kategori K/L yang cepat dan responsif dalam menindaklajuti temuan pemeriksaan BPK. In mid of 2016 the Inspectorate was invited by BPK to attend the launch of SIPTL (Information System for Follow-Up Monitoring) in Yogyakarta as LAN isone of the responsive institution in follow-up the BPK's audit results Progres TL PDTT Progres TL LK s.d. 2014 Progres TL LK 2015 Temuan Findings : 12 Temuan Findings : 10 Temuan Findings : 5 Rekomendasi Recommendation : 23 Rekomendasi Recommendation : 15 Rekomendasi Recommendation : 5 Sesuai Conform : 2 Sesuai Conform : 15 Sesuai Conform : 4 Belum Sesuai Not yet conform : 0 Belum Sesuai Not yet conform : 0 Belum Sesuai Not yet conform : 1 102
>>Pemantauan Penyampaian LHKPN dan LHKASN Monitoring of TheSubmission of LHKPN and LHKASN LHKASN bertujuan untuk Kegiatan pemantauan pelaksanaan mengetahui kewajiban penyampaian LHKASN oleh Wajib Lapor LHKASN di lingkungan LAN sebagai wujud nyata dari aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sampai Bulan Desember 2016, jumlah pegawai yang menyampaikan LHKASN mencapai 94,77% (725 pegawai) dari total 765 wajib lapor LHKASN. sejauhmana efektivitas LHKASN monitoring aims to find out the effectiveness of the implementation of the obligations to submit LHKASN by LHKASN compulsory report in LAN to Prevent and Eradicate Corruption. Until December 2016, the percentage of employees had submitted LHKASN is 94.77%(725 of 765 employees) compulsory to report LHKASN.(16) Sementara itu, terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), jumlah wajib lapor LHKPN tahun 2016 adalah 80 (delapan puluh) wajib lapor. Hingga Bulan Desember jumlah wajib lapor yang menyampaikan LHKPN mencapai 97,5% (78 wajib lapor). Meanwhile, related to Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), the number of LHKPN compulsory reports in 2016 is 80 (eighty) person. Until December the percentage of submitted LHKPN report are 97.5% (78 compulsory reporter). 104
>>Pemantauan Penyelesaian Gratifikasi >> Monitoring of Gratification Settlement Inspektorat melakukan pemantauan penyelesaian gratifikasi yang diterima oleh pejabat dan pegawai dalam pelaksanaan tugas. Inspektorat menerima dan menfasilitasi penyerahan formulir pelaporan gratifikasi dan mengirimkannya kepada KPK untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Inspektorat telah menyerahkan dan memproses seluruh pelaporan gratifikasi ke KPK. Sepanjang tahun 2016, Inspektorat telah melaporkan 5 (lima) laporan gratifikasi kepada KPK, 3 diantaranya merupakan pelaporan gratifikasi makanan sementara 2 laporan lainnya merupakan pelaporan gratifikasi hadiah/ barang. The Inspectorate monitors the settlement of gratification that received by officials and employees in performing their duties. The Inspectorate receives and sends the reporting form to the KPK to be processed. All The report had been reported to the KPK. In 2016, the Inspectorate had reported 5 (five) gratification reports to the KPK, 3 of which are food gratuities while the other 2 are gifts / goods. >>Penerapan Kode Etik Implementation of the Ethic Code Penerapan kode etik mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kode Etik Bagi Pegawai Lembaga Administrasi Negara. Kode Etik disusun sebagai acuan atau pedoman bagi ASN di lingkungan LAN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah dengan memelihara integritas, moral, harkat, kehormatan dan kewibawaan. Kode Etik di lingkungan LAN memuat nilai- nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai LAN seperti gambar di samping: Implementation of ethic code refers to Peraturan Kepala LAN Number 5 Year 2015 about Ethic Code of Employees in LAN. The Ethics Code is formulated as a reference or guideline for ASNs in LAN in performing their duties and functions as government apparatus by maintaining integrity, morals, dignity, honor and dignity. The Ethics Code of LAN contains the core values that should be upheld by LAN employees: Upacara peringatan hari kesaktian pancasila yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan LAN Jakarta Ceremonial Ceremony of Pancasila Miracle Day which is followed by all employees in LAN environment Jakarta 105
INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI Berkarya dan berbakti untuk organisasi dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi Menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan norma sosial Bekerja sesuai dengan keahlian dan kompetensinya Berorentasi pada kualitas hasil Menjunjung tinggi kode etik profesi Berfikir dan bertindak di luar kebiasaan (Out of the Box) Melakukan kreativitas untuk menciptakan nilai tambah Melakukan Menjunjung tinggi sikap kebersamaan dan gotong royong Bersikap adil Merasakan apa yang dirasakan orang lain/ memahami orang lain Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan Mengedepankan kepentingan publik dan organisasi di atas kepentingan pribadi ataupun golongan Menjunjung tinggi amanah Selalu melakukan pengembangan potensi diri Bekerja secara total dan bertanggungjawab Mampu mengambil keputusan secara mandiri maupun dalam tim pembenahan secara terus menerus (Continous Improvement) terhadap proses dan metode kerja Mampu beradaptasi dengan perkembangan Iptek Berani mengambil resiko untuk sebuah keputusan Saling menguatkan antar sesama warga LAN Bersikap ramah, mengembangkan senyum salam sapa serta cepat tanggap terhadap persoalan orang lain Mau mendengar pendapat dan kritik orang lain 106
INTEGRITY PROFESSIONAL INNOVATIVE CARE To perform and dedicate to the organization with greatest responsibility To uphold ethical values and social norms To be consistent in words and deeds To promote public interest and interests of the organization above personal or group interest To uphold mandate To work in accordance with the skills and competencies Quality of results oriented To uphold the professional code of ethics To enhance potential development continuously To work in every respect with responsibility To be able to To think and act out of the box To be creative to generate added value To make continuous improvement on the working processes and methods To be adaptive to science and technology development Dare to take a risk for a decision To uphold team spirit and mutual assistance To be fair To have sense of empathy / understand others To support each other To be friendly, to smile and greet and to be responsive to problems of others Willingness to hear opinions and constructive feedback from other make decisions independently
108 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Annual Report 2016 04 KEMITRAAN Partnership
KEMITRAAN Partnership >>>> Upaya LAN dalam mentransformasi administrasi negara hingga ke seluruh penjuru negeri tidak terlepas dari peran para mitra kerja LAN yang berasal dari instansi pemerintah instansi pemerintah pusat daerah, badan usaha milik negara/daerah, hingga mitra pembangunan baik nasional maupun internasional. Kemitraan strategis ini dibangun dalam berbagai aktivitas LAN sepanjang tahun 2016. (kementerian/lembaga), The work of LAN in transforming public administration all over the country can not be done without participation from partners,that coming from central government institutions (ministries / agencies), local government agencies, state / regional enterprises, to national and international development partners. This strategic partnership is built in various LAN activities throughout 2016. >>Pembangunan Manajemen Kinerja LAN Development of LAN Performance Management Sejalan dengan visinya sebagai rujukan bangsa dalam pembaharuan administrasi negara, LAN senantiasa berupaya membangun tata kelola internal dengan sebaik- baiknya, sehingga dapat menjadi teladan bagi instansi lain. Dalam rangka membangun manajemen kinerja di lingkungan LAN, pada tahun 2016 LAN bekerja sama dengan Gesselschaft fur International Zusammenarbeit (GIZ) dalam menyempurnakan indikator kinerja di lingkungan LAN, termasuk penyelarasan secara vertikal (cascading) dari unit tertinggi hingga individual dan horizontal (alignment) antarunit yang setara. In line with its vision asthe reference of the nation in the renewal Public administration, LAN always strive improvefor the best internal governance, as a model for other agencies. In order to improve its performance management, in 2016 LAN collaboration with Gesselschaftfur International Zusammenarbeit(GIZ) in improvingLAN Performance indicators, including vertical synchronization(cascading) of the top structure organization unit to individual and among unit organizations. Narasumber dari Gesselschaft fur International Zusammenarbeit (GIZ) memberikan materi tentang penyempurnaan indikator kinerja di lingkungan LAN. 110
>>Asistensi, Fasilitasi, dan Advokasi Kebijakan Assistance, Facilitation, and Policy Advocacy LAN memiliki fasilitasi dan fungsi pemberian pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara. Ini dilakukan melalui asistensi, fasilitasi, dan advokasi kebijakan, terutama dalam hal pembangunan kapasitas internal K/L/ pemda. Salah satu instansi yang secara intens bermitra dengan LAN adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT). LAN memfasilitasi penyusunan manpower planning, standard operating procedure (SOP) pegawai berprestasi, dan standard kompetensi di lingkungan KDPDTT. Instansi lain yang menerima asistensi, fasilitasi, dan advokasi kebijakan LAN ditunjukkan oleh Tabel di bawah. LAN has a function of providing facilitation and guidance to the activities of government agencies in the field of public administration. Through assistance, facilitation, and policy advocacy, especially in terms of internal capacity building of K / L / local governments. One of the agencies that intense partnership with LANs is the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Areas, and Transmigration (KDPDTT). LANs facilitate the preparation of manpower planning, standard operating procedure (SOP) of outstanding employees, and competency standards within the KDPDTT. Other agencies that receive assistance, facilitation, and advocacy of LAN are shown by the Table below.(27) Tabel . Mitra Asistensi, Fasilitasi, Advokasi Kebijakan LAN Tahun 2016 Partner Assistance, Facilitation, LAN Policy Advocacy Year 2016 No Mitra Kerja Mitra Kerja Kegiatan 1 The Organisation for Economic CO- operation and Develop- ment (OECD) Diskusi "Public Sector Leadership Challenge and Economic Governance" 2 3 KPPU Seminar Nasional "Persaingan Usaha dalam Menghadapi MEA" Bimbingan Teknis Legal Drafting Pegawai KPPU 4 Kementerian Agama Assessment di Lingkungan Kementerian Agama 5 Badan Diklat Provinsi Banten Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Pajak Daerah dan Retri- busi Daerah serta Penyusunan Modul Diklat Peningkatan Daya Saing Daerah di lingkungan Badan Diklat Provinsi Banten 6 Pemerintah Kabuaten Bintan Penyusunan Roadmap Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021 7 Balitbang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kajian Optimalisasi Fungsi Litbang di Prov. Kaltim 8 Biro Organisasi Provinsi Kali- mantan Timur Kajian Telaahan Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Prov. Kaltim 9 10 Badan Pengelola Perbatasan Kab. Nunukan Kajian Potensi Pengembangan SDA di Pulau Sebatik Kajian Potensi SDM Wilayah Perbatasan 11 Bappeda Kab. Kutai Timur Pendampingan Penyusunan ANJAB dan ABK 12 Bagian Organisasi Kab. PPU Pendampingan Penyusunan ABK, SPM, dan EVJAB 13 Bagian Organisasi Kab. Katin- gan Pendampingan Penyusunan ANJAB, Lab. Inovasi, dan SPM 14 Kabupaten Bekasi Penyusunan SOP-AP di lingkungan BPKAD 15 Kabupaten Belitung Penyusunan SOP-AP 16 Kota Depok Penyusunan Anjab dan ABK 111
No Mitra Kerja Mitra Kerja Kegiatan 17 18 Kabupaten Bandung Penyusunan Kajian Penataan Kelembagaan Diklat Penyusunan Kajian Penataan Kepegawaian 19 Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat Penyusunan Anjab dan ABK 20 Kabupaten Karawang Workshop Penyusunan SOP-AP 21 Kota Tasikmalaya Penyusunan SOP-AP 22 Penyusunan LAKIP 23 Kabupaten Kuningan Penyusunan SOP-AP lingkup Dinas 24 Penyusunan SOP-AP lingkup Kecamatan 25 Penysunan Naskah Akademik Penataan Kelembagaan 26 Kabupaten Pangandaran Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial (SKM) 27 Penyusunan Uraian Tugas 28 29 Kabupaten Sumedang Penyusunan SOP-AP di lingkungan Sekretariat Daerah Penyusunan SOP-AP dilingkungan BKPP 30 Penyusunan Anjab dan ABK 31 Kabupaten Garut Kajian Kelembagaan 32 Penyusunan Evjab 33 Penyusunan SOP-AP 34 Dispenda Provinsi Jawa Barat Kajian penyusunan Standar Biaya Operasional dan Penetapan Target Retribusi Balai Penghasil 35 Kabupaten Majalengka Pengelolaan Pengaduan dan Survei Kepuasan Masyarakat 36 BP Batam Penyusunan Anjab dan ABK 37 Kota Pekalongan Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab Fasilitasi penyusunan manpower planning, standard operating procedure (SOP) pegawai berprestasi, dan standard kompetensi di lingkungan KDPDTT 112
>>Asistensi dan Fasilitasi Lembaga Diklat Assistance and Facilitation for Training Institutions Salah satu amanat Undang-undang ASN kepada LAN adalah untuk membina lembaga-lembaga diklat melalui akreditasi, asistensi, dan fasilitasi. Pembinaan kepada lembaga diklat menjadi penting karena lembaga diklat merupakan institusi yang menyediakan infrastruktur untuk pendidikan dan pelatihan bagi aparatur. Pada tahun 2016, LAN turut memberikan asistensi dan fasilitasi kepada sejumlah lembaga diklat sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Pemberian asistensi dan fasilitasi ini dapat berjalan dengan efektif akibat sinergi yang terbangun dengan baik antara LAN dan lembaga- lembaga diklat tersebut. One of the mandate of Undang-Undang ASN to LAN is to developtraining institutions through accreditation, assistance, and facilitation. Development of training institutions is substantial because training institutions are institutions that provide infrastructure for education and training for the apparatus. In 2016, LANs also provide assistance and facilitation to a number of training institutions as shown in the table below. Giving assistance and facilitation can be run effectively due to synergies that are well established between the LAN and the training institutions Tabel . Daftar Lembaga Diklat Penerima Asistensi dan Fasilitasi Tahun 2016 List of Institutions Receiving Facility for Assistance and Facilitation in 2016 No 1 Lembaga Diklat Badiklat Provinsi Bangka Belitung No 12 Lembaga Diklat Badiklat Provinsi Sulawesi Utara 2 Badiklat Provinsi Kep. Riau 13 Badiklat Provinsi Papua 3 Badiklat Provinsi Riau 14 Badiklat Provinsi Papua Barat 4 Badiklat Provinsi Jambi 15 Badiklat Kota Jayapura 5 Badiklat Provinsi Sumatera Utara 16 Badiklat Kabupaten Biak 6 BKPP Provinsi Aceh 17 Pusdiklat Sekretariat Negara 7 Badiklat Provinsi DKI Jakarta 18 Pusdiklat Kementerian Kominfo 8 Badiklat Provinsi Banten 19 Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan 9 Badiklat Provinsi Nusa Tenggara Timur 20 Pusdiklat Kementerian LHK 10 Badiklat Provinsi Kalimantan Utara 21 Pudiklat Kementerian Pariwisata 11 Badiklat Provinsi Sulawesi Tengah BanDiklat Prov. Aceh BanDiklat Prov. Kep.Riau BanDiklat Prov. Kalimantan Utara BanDiklat Prov. Sulawesi Tengah BanDiklat Prov. Sulawesi Utara BanDiklat Kab. Biak BanDiklat Prov. Sumatera Utara BanDiklat Prov. Riau BanDiklat Prov. Jambi BanDiklat Prov. Bangka Belitung BanDiklat Prov. Banten BanDiklat Prov. NTT BanDiklat Prov. Papua Barat BanDiklat Prov. Papua BanDiklat Prov. DKI Jakarta BanDiklat Kota Jayapura Pusdiklat Sekretariat Negara Pusdiklat Kemen. Kominfo Pusdiklat Kemenpar Pusdiklat Kemenaker Pusdiklat Kemen. LHK 113
>>Pembinaan Widyaiswara Developing Widyaiswara Widyaiswara merupakan salah satu elemen utama keberhasilan pendidikan dan pelatihan aparatur. Sebagai instansi pembina, LAN bertugas menyusun dan mensosialisasikan pembinaan widyaiswara, menyelenggarakan diklat dan seleksi diklat calon widyaiswara, menyelenggarakan widyaiswara berjenjang, hingga menyelenggarakan diklat kewidyaiswaraan dengan substansi tertentu seperti pelatihan kepemimpinan. Pelaksanaan tugas ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan mitra kerja LAN baik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah yang memiliki pejabat fungsional widyaiswara. kebijakan Widyaiswara is one ofthe main key of education and trainingapparatus. As a focal point for developing Widyaiswara, LAN is in charge for Formulating and disseminating for developing widyaiswarapolicies, formingTraining and selection of prospective widyaiswara, forming widyaiswara training tiered, and formingwidyaiswara education and training program for specialpurposes such as leadershiptraining. Implementation of this task will not beRuns without support ofofficials Functional widyaiswara from both central government agencies andLocal government agencies. Tabel . Mitra Kerja Pembinaan Widyaiswara Tahun 2016 No Instansi Instansi Kegiatan Kerja Sama 1 Pusdiklat Teknis dan Fungsional LAN Diklat dan Seleksi Widyaiswara Jalur Reguler Diklat dan Seleksi Widyaiswara Jalur Reguler 2 Kementerian Pertanian Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang 3 Kementerian Kesehatan Diklat dan Seleksi Widyaiswara Jalur Reguler 4 Provinsi Sumatera Selatan Diklat dan Seleksi Widyaiswara Jalur Reguler 5 Provinsi Jawa Tengah Diklat dan Seleksi Widyaiswara Jalur Reguler 6 Kementerian Pendidikan dan Kebu- dayaan Diklat dan Seleksi Widyaiswara Jalur Reguler Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang 7 Provinsi Papua Barat Diklat dan Seleksi Widyaiswara Jalur Reguler 8 PKP2A I LAN Diklat dan Seleksi Widyaiswara Jalur Reguler 9 Kementerian Pertahanan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang 10 Kementerian Dalam Negeri Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang 11 Kementerian Keuangan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang 12 BKKBN Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang 13 Kementerian Agama Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang 14 Kementerian Kesehatan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang 15 Kementerian Kelautan dan Perikanan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang 16 Kementerian ESDM Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang 17 Kementerian Desa PDTT Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklatpim Tk. III 18 Kementerian Lingkungan Hidup dan Ke- hutanan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Diklatpim Tk. III 19 Provinsi Sulawesi Selatan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Diklatpim Tk. III 114
>>Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional Forming Technical and Functional Training Sebagai pengembangan kompetensi ASN, LAN membuka kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah yang membutuhkan penyelenggaraan diklat teknis, manajerial, dan fungsional bagi pegawai ASN-nya. Kepercayaan dari para mitra kerja inilah yang turut menjadikan kapasitas LAN semakin teruji dalam menyelenggarakan diklat yang berkualitas. Pada tahun 2016, LAN bekerja sama dengan kementerian/lembaga/pemda berikut dalam penyelenggaraan diklat teknis, manajerial, dan fungsional. instansi pembina As a focal point for developing ASN competence, LAN open collaboration to government agencies that need assistance in technical,managerial, and functional training for their ASN employees. Trust from these partners support LAN's capacity in forming Quality training. By 2016, LANcollaboration With the following ministries / agencies / local governmentsin performing technical, managerial, and functional training Tabel . Daftar Instansi yang Bekerja Sama dalam Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional, dan Manajerial No Nama Instansi No Nama Instansi 1 Puslitbandiklat RRI 27 Pusdiklat Kemendagri Reg. Bukittinggi 2 Badiklat DKI Jakarta 28 Badiklat Provinsi Jawa Tengah 3 Badiklat Kejaksaan Agung RI 29 Bapelkes Cikarang 4 BPSDM Hukum dan HAM 30 Bapelkes Batam - Kemenkes 5 BKKBN 31 Bapelkes Semarang - Kemenkes 6 BPSDM Kemendagri 32 BBPK Ciloto 7 Kementerian Agama 33 Balai Diklat Aparatur KKP Sukamandi 8 Kementerian Ketenagakerjaan 34 Pemerintah Kabupaten Tegal 9 Mahkamah Agung 35 Kantor Diklat Kota Semarang 10 Kementerian Pariwisata 36 Badiklat Provinsi Jawa Timur 11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 37 Pemerintah Kota Surakarta 12 Kementerian Perhubungan 38 Pemerintah Kabupaten Badung 13 Kementerian PPPA 39 BKDiklat Daerah Provinsi Riau 14 Kementerian PUPR 40 Badiklat Provinsi Sumatera Barat 15 Pusdiklat Lembaga Sandi Negara 41 Pemerintah Kabupaten Kep. Mentawai 16 Pusdiklat Pegawai ASN Kemen. DPDTT 42 Pemerintah Kota Medan 17 Pusdiklat BNPB 43 Badiklat Provinsi Sumatera Utara 18 Pusdiklat BPK RI 44 Pemerintah Kabupaten Sukamara 19 Pusdiklat Kementerian Ristekdikti 45 BKD Diklat Pemerintah Kota Banjarmasin 20 Pusdiklat Kementerian Perdagangan 46 BBPK Makassar 21 Pusdiklat SDM LHK 47 Badan Diklat Kota Makassar 22 BBPK Cilandak Kementerian Kesehatan 48 Pemerintah Provinsi Gorontalo 23 PPMKP Kementerian Pertanian 49 Pemerintah Kota Bau-bau 24 LPP RI 50 Badiklat dan Kepegawaian Provinsi Maluku 25 Pusdiklat Kemendagri Reg. Bandung 51 Badiklat Provinsi Sulawesi Barat 26 Pusdiklat Kemendagri Reg. Yogyakarta 52 Pemerintah Provinsi Papua Barat 115
>>Laboratorium Inovasi Innovation Laboratory Pada tahun 2016, LAN bermitra dengan 8 (delapan) dalam melakukan pemerintah Laboratorium Inovasi. Dari kemitraan tersebut, telah lahir sekitar 400 gagasan dan produk inovasi. Dua dari mitra kerja LAN dalam Laboratorium Inovasi tahun 2016 adalah Kota Tarakan dan Kabupaten Purbalingga. kabupaten/kota In 2016, LAN partnered with 8 (eight)District / municipal governments in performing Innovation Laboratory. The partnership produced about 400 ideas and innovations. Two LAN partners in Innovation Laboratory 2016 are Tarakan City and Purbalingga Regency. Laboratorium inovasi kota Tarakan dimulai pada 16- 18 Mei 2016 dengan penyelenggaraan tahap Drum-Up dan Diagnose. Kemudian, dilanjutkan dengan tahap Design yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Agustus 2016. Hingga tahap Design, laboratorium inovasi kota Tarakan telah menghasilkan 113 ide disertai rencana aksi inovasi yang dihasilkan oleh 39 SKPD (Badan, Dinas, Kantor, Unit, Kecamatan dan Kelurahan). Sedangkan tahap Deliver rencananya akan dilaksanakan pada awal tahun 2017. Tarakan City Innovation Laboratory started on 16- 18May, 2016 for Drum-Up and Diagnose. Then, proceed with Design stage held on 18-19August 2016. Up to Design stage, Tarakan city innovation laboratory has produced 113 ideas accompanied with innovative action plan that produced by 39 SKPD (Agency, Local Office, Office, Unit, District and Village). While the Deliver stage Will be proceed in early 2017. Sementara Inovasi kabupaten Purbalingga memulai tahap Drum-Up dan Diagnose lebih lambat daripada Tarakan yakni pada tanggal 10 dan 11 Agustus 2016. Kemudian, pada tanggal 11-14 Oktober 2016 dilaksanakan tahap Design yang disertai dengan proses re-Diagnose. Hingga tahap Design, Laboratorium Inovasi kabupaten Purbalingga telah menghasilkan 117 ide inovasi yang dihasilkan oleh 67 SKPD. Sama seperti Laboratorium Inovasi Kota Tarakan, tahap Deliver kabupaten Purbalingga akan dilaksanakan pada awal tahun 2017. itu, Laboratorium Meanwhile, Purbalingga Regency Innovation Laboratory starts the Drum-Up and Diagnose stage later on 10 and 11 August 2016. Then, on11-14 October 2016 carried out the Design stagewhich is accompanied by a re-Diagnose process. To Design stage, Purbalingga Regency Innovation Laboratory has produced 117 innovation ideas generated by 67 SKPD. Same asTarakan City Innovation Laboratory, Deliver stage Purbalingga Regency will be implemented on beginning of 2017. Kota Tarakan 113 ide inovasi Kab. Tulungagung MOU Pelaksanaan Lab Kota Ambon MOU Pelaksanaan Lab Kab. Garut 78 ide inovasi Kab. Probolinggo MOU Pelaksanaan Lab Kota Semarang MOU Pelaksanaan Lab Kab. Purbalingga 117 ide inovasi Kab. Kudus 136 ide inovasi 116
>>Penyusunan Roadmap Inovasi Pengelolaan BMD Pemerintah Prov. Kalimantan Timur Formulating Roadmap of Innovation of BMD Management East Kalimantan Province Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian penting dari proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Penting karena satu sisi keberadaan BMD menjadi daftar inventarisasi kekayaan daerah, sementara pada sisi lain BMD juga berpotensi menjadi salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tentu memerlukan model pengelolaan aset yang baik, benar, dan memadai. Atas dasar tersebut, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem pengelolaan aset daerah yang profesional dengan visi yang jelas. Management of Regional Property (BMD)Is an important part of the management process in local government. The significant is the existence of BMD become part of local wealth, and BMD is also potential to be one of main support of the Local Revenues (PAD). And it certainly requires a model of good asset management, valid, and adequate. Based on that,Local governments need to develop Professional asset management system with a clear vision. Untuk menjawab permasalahan yang muncul, terlebih lagi melakukan perbaikan pengelolaan BMD secara umum, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan berbagai inovasi/terobosan-terobosan baru dalam pengelolaan BMD (strategic management asset). Untuk itu, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggandeng Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKS@) dalam menyusun sebuah panduan yang menjadi acuan dalam perbaikan sistem pengelolaan BMD berupa "Roadmap Inovasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2017-2021". Roadmap tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dan arah kebijakan pengelolaan BMD dalam membangun suatu sistem pengelolaan BMD secara sinergis dan terintegrasi. To solve the current problems, and BMD management improvements, East Kalimantan Provincel Governmentneeds to do various Innovation / new breakthroughs in management of BMD (strategic management asset). So, the Secretary of East Kalimantan Province Government engaged Piks@ in formulating a guide that becomes reference in the improvement of BMD management system in the form of "Roadmap Innovation of Management of Regional Property of the Year 2017-2021 ". The Roadmap Is expected to be the foundation and direction of management policy of BMD in Build a BMD management system Synergistically and integrated. Diskusi terbatas penyusunan roadmap pengembangan inovasi sector publik 117
>>Asistensi/Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Administrasi Negara Assistance / Facilitation of Capacity Building of Public Administration Salah satu fungsi LAN sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 adalah pemberian fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara. Pada tahun 2016, LAN melaksanakan fungsi ini dengan dukungan sejumlah instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. One of the LAN functions as mandated Presidential Regulation Number 57 Year 2013 is provision of facilitation and develop government agencies in the field of public administration. In 2016, LAN performed its function with the support of a number of agencies in Central government and local government. Salah satu mitra kerja LAN dalam fasilitasi pengembangan kapasitas administrasi negara adalah Kota Medan. Fasilitasi yang diberikan adalah analisis kebutuhan diklat (AKD). AKD merupakan sebuah tahapan dari proses perencanaan pengembangan kapasitas pegawai. Diharapkan dengan pengembangan kompetensi atau kapasitas pegawai dapat dilakukan secara terencana, terintegrasi, serta sejalan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fasilitasi ini dilakukan oleh Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara dengan mendasarkan kebutuhan pada persepsi pegawai. Pegawai menentukan jenis dan kebutuhan diklat yang akan dikembangkan sesuai dengan tuntutan kemampuan yang dibutuhkan ingin dikembangkan dan atau kemampuan yang dilaksanakan dengan memetakan standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu jabatan atau pekerjaannya, kemudian memetakan kompetensi pegawai yang dimiliki serta mencari gap atau kesenjangan. Dari kesenjangan tersebut, dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas yang dibutuhkan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. One of the LAN partners in facilitation for Developing of public administration capacityIs Medan City. The facilitation is the training needs analysis (AKD). AKD is a stage of the planning process in Personnel capacity building. Expectedly along with the development of competence or capacity of employees can be done as Planned, integrated, and in line withthe organization needs toachieve the intended goal. This facilitationconducted by the Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara basing needs onemployee perceptions. Employee determines the type andthe training needs accordinglywith the required capabilities or required ability and implemented by mapping standardsof office competence required for carry out a position or work, then map out the competence of the employee tosearch gaps. Based on the gaps, the next step is identification of required employees Capacity building needs with organizationneeds. Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka pengembangan kapasitas administrasi negara adalah Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Kegiatan SKM merupakan kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara yang telah memasuki tahun ketiga. Pada tahun 2014, SKM dilakukan di 5 (lima) unit pelayanan. Selanjutnya, pada tahun 2015 SKM dilakukan di 11 (sebelas) unit pelayanan Selanjutnya pada tahun 2016 dilakukan di 9 (sembilan) unit pelayanan masyarakat. Dua kegiatan tersebut telah memberikan dampak yang luar biasa dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di Kabupaten Muara Enim.. Peningkatan nilai rata-rata SKM mengindikasikan adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Other actions carried out in order to develop public administration capacity is a Community Satisfaction Survey (SKM) in Muara Enim Regency. The SKM is a collaboration activitybetween Muara Enim Regency Government andDeputi Bidang Inovasi Administrasi Negara that has lasted for 3 years. In 2014, SKM is conducted in 5 (five)service units. In 2015SKM is conducted in 11 (eleven) service units, and in 2016 is conducted in 9(Nine) community service units. These Twoactivities have had a major impactin the practice of public services, especially in the Muara Enim Regency. The enhance of SKM score indicatesthe improvement of community satisfaction for the public services. 118
>>Pembinaan Analis Kebijakan Development of Policy Analyst Dalam rangka pembinaan JFAK, pada tahun 2016 LAN bermitra dengan sejumlah mitra pembangunan. Pada penyelenggaraan Launching Knowledge Management (K.M. 8.7), Focus Group Discussion "Peran dan Pengembangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan" serta Talkshow "Komunikasi dalam Kebijakan Publik dan Launching Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia", LAN bermitra dengan Knowledge Sector Initatives (KSI), sebuah program yang diinisiasi oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia. To develop JFAK (Policy Analyst), in 2016 LAN partnered with several development partners. In the Launching Knowledge Management (KM 8.7), Focus Group Discussion "Role and Development of Functional Positions of Policy Analyst" and Talkshow "Communication in Public Policy and Launching of Indonesian Policy Analysts Association", LAN collaborates with Knowledge Sector Initiatives (KSI), program that Initiated by Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Selain dengan KSI, LAN juga bermitra dengan program lain yang juga merupakan kemitraan Indonesia dan Australia, yaitu Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG). Kerja sama LAN dan AIPEG telah berlangsung cukup lama dan menghasilkan tahun 2016, beberapa banyak kerjasama yang dilakukan dengan AIPEG antara lain penyelenggaraan Pelatihan Penulisan Studi Kasus (Case Study Writing) dan Penerbitan 8 (delapan) Case Study. luaran. Pada In addition to KSI, LAN also collaborates with Australia partnerships in other programs, Australia- Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG). The collaboration of LAN and AIPEG has been going on for quite a while and generates a lot of outcomes. In 2016, several collaborations with AIPEG included the perform of Writing Case Study and the publishing of 8 (eight) Case Study. Penutupan Pelatihan Case Study Writing kerjasama antara LAN, Tempo Institute, Aus Aid, dan AIPEG 119
LAPORAN KEPALA LAN The Chairman's Report Pengarah Sri Hadiati WK Penanggung Jawab Elly Fatimah Tim Penyusun Lilis Komalasari, M. Imam Alfie Syarien, Aning Apriastuti, Mifta Tri Hidayah Kontributor Naufal Sabda Aulia, Fachrizal, Maria Dika P.S, Sulistio Satrio F, Fauziah Mukhli- sa, Pungki Restu B, M. Rezky Aditya A, Leonita Adhadini H, Yuliana Dwi Astu- ti, Yulfikar Dwirendo A, Teguh Henry P, Safrida Yanti S, Nicky Aldila H, Sabilla Ramadhiani F, Reny Kesuma S, Sapto Widodo, Annisa Fathonah, Iwan Prasetyo, Samiaji, Arif Nohadi, M. Azka Nurul F, Rr. Harida Indraswari, Nurati Rajab, Siti Zakiyah, Cut Putri S, Nedy Murhadi, Shinta Puspasari, Astriana Desain dan Layout Mustofa Kontak monev@lan.go.id Jalan Veteran 10 Jakarta Tel. +6221 3868201-05 Fax +6221 3868206 120 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Annual Report 2016 KILAS KINERJA Performance Flashback