DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... ..... .... DAFTAR ISI... . BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang... ...... 1 1.2 Gambaran Umum Organisasi ... . 2 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis ... .... 6 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ... ... 9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja... ... 12 3.2 Analisa Capaian Kinerja Bidang... .. 14 3.3 Akuntabilitas Keuangan... ... 18 3.4 Efisiensi ... ...... ... 19 3.5 Urusan Pilihan yang Dilaksanakan... ...... .. 3.6 Tugas Pembantuan ... .. BAB IV PENUTUP ... 97 LAMPIRAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 Halaman i ii 22 47 [Date] ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Salah satu tuntutan publik dewasa ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja, Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara mulai dari eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya. Untuk mengukur kinerja atau keberhasilan suatu pembangunan maka seluruh kegiatan dinas Tahun Anggaran 2021 perlu diketahui tingkat relevansi, efesiensi dan efektifitasnya, manfaat dan dampak yang ditimbulkannya. Evaluasi pembangunan juga dimaksudkan untuk menyempurnakan setiap kegiatan pada tahun berikutnya dan membantu perencana dalam penyusunan program di masa mendatang. Pembangunan Kabupaten Madiun merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur serta pembangunan nasional, sesuai dengan yang diamanatkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam perencanaan pembangunan nasional, pembangunan bidang pertanian masih menjadi prioritas utama. Oleh karena itu pembangunan pertanian harus merupakan usaha yang terpadu dengan pembangunan daerah dan perdesaan. Dengan demikian sektor pertanian dituntut untuk tumbuh dan berkembang dengan laju yang cukup tinggi sekaligus harus memecahkan permasalahan ekonomi nasional seperti penyediaan pangan, bahan baku untuk industri, peningkatan penerimaan devisa, menciptakan lapangan kerja dan peningkatan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas dilaksanakan melalui usaha- usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Tujuan pembangunan pertanian bukan saja untuk meningkatkan produksi pertanian yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan eksport, melainkan juga untuk meningkatkan pendapatan sebagian terbesar rakyat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat rakyat pedesaan, serta untuk menjadikan pertanian semakin kuat guna mendukung pembangunan di sektor industri. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 1
Pengelolaan potensi sumberdaya pertanian tidak lagi hanya mengandalkan peningkatan produksi akan tetapi juga dikelola berorientasi kepada kebutuhan pasar. Dengan ketersediaan anggaran dan berbagai fasilitas yang menunjang pelaksanaan tugas, maka perlu diperhatikan tingkat akuntabilitas dan kinerja dinas, yang disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP OPD dimaksudkan sebagai kewajiban Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian KinerjaTahun 2021. Serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja OPD di tahun mendatang. 1.2. Gambaran Umum Organisasi Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor : 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi otonomi daerah pada urusan pertanian dan perikanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum urusan pertanian dan perikanan; b. perumusan kebijakan teknis di bidang padi, palawija, penyuluhan, perkebunan dan hortikultura, peternakan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pertanian dan perikanan; d. penyusunan programa dan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perikanan; e. pengendalian dan penanggulangan dampak bencana alam urusan pertanian dan perikanan; f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian urusan pertanian dan perikanan; g. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dengan instansi terkait dalam pengendalian urusan pertanian dan perikanan(KP3); h. pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan pembinaan bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran, administrasi pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan tugas dinas; i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati . Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : Sekretaris Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Kepala Bidang Perkebunan Tanaman Pangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 2
Kepala Bidang Perikanan Kepala Bidang Kelembagaan dan SDM Kepala UPT BalaiBenih/Bibit Pertanian Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris dibantu oleh 3 ( tiga ) Kepala Sub Bagian : a. Kepala Sub Bagian Umum b. Kepala Sub Bagian Keuangan c. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dibantu oleh 3 ( tiga ) Kepala Seksi : a. Kepala Seksi Pendayagunaan Lahan dan Air b. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian c. Kepala Seksi Pembiayan. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu oleh 3 ( tiga ) Kepala Seksi : a. Kepala Seksi Tanaman Serealia b. Kepala Seksi Tanaman Aneka Kacang dan Aneka Umbi c. Kepala Seksi Tanaman Hortikultura Kepala Bidang Perkebunan dibantu oleh 3 ( Tiga ) Kepala Seksi : a. Kepala Seksi Tanaman Perkebunan Semusim b. Kepala Seksi Tanaman Perkebunan Tahunan c. Kepala Seksi Pasca panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Kepala Bidang Perikanan dibantu oleh 3 ( Tiga ) Kepala Seksi : a. Kepala Seksi Perikanan Budidaya b. Kepala Seksi Perikanan Tangkap c. Kepala Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan Kepala Bidang Kelembagaan dan SDM dibantu oleh 2 ( Dua ) Kepala Seksi : a. Kepala Seksi Kelembagaan Dan Ketenagaan b. Kepala Seksi Metode Dan Informasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kelompok Jabatan Fungsional Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 3
Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini. Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun NIP. 197602282009012001NIP. 196802221989102001NIP. 197609112002121007KEPALA DINASSODIK HERY PURNOMO, S.SiNIP. 196912181997031003SEKRETARIS DINASKELOMPOK JABATAN FUNGSIONALSUB BAGIAN KEUANGANSUB BAGIAN PROGRAM DAN LAPORAN ARUM SISWORINI, S.Sos, MMSUPRIHATINKEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIANKEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURAKEPALA BIDANG PERKEBUNANKEPALA BIDANG PERIKANANKEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN SDMSUPRIYADI, SPSUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIANNIP. 196712201988031004NIP. 196509191999031006MOCHAMAD SHOLICHIN, SPNIP. 196708011992031009NIP. 197310151999011001IMRON RASIDI, SPSUMANTO, SP, MMANUR BASUKI, S.PtPARNA, SPNIP. 197004081997031004KEPALA SEKSI PERIKANAN BUDIDAYADIDIT SETIYONONIP. 196309131987031019KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN KETENAGAANKEPALA SEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SEMUSIMERY YULI SUSANTI, SPNIP. 198107162010012023SEPI IMAM ROFEI, S.PtNIP. 198009102010011024KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN LAHAN DAN AIRAGUS WALUYO DJATI, SPNIP. 198008122010011028KEPALA SEKSI TANAMAN SEREALIANIP. 197707142002122008KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANANMIMIK NUR TRISNAYUTI, S.PiISNA HANDAYANI, SPNIP. 197304302000032004KEPALA SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALAT MESIN PERTANIANSUYATNO, SPNIP. 196402161992031007KEPALA SEKSI TANAMAN HORTIKULTURASRI WINARTI, S.PiKEPALA UPTD BUDIDAYA IKAN AIR TAWARKEPALA UPTD PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNANINDRI DWI YULIASTUTI, S.PNIP. 198207192010012027KEPALA SEKSI PASCAPANEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNANZAINUL ARIPIN, SPNIP. 198207182010011019NIP. 198312152010011017ABBASSOFYAN AHMED, S.PiKEPALA SEKSI PERIKANAN TANGKAPDrh. IKA NUR RAHMAHKEPALA SEKSI TANAMAN ANEKA KACANG DAN ANEKA UMBIWINARNO, SPKEPALA SEKSI PEMBIAYAANKEPALA SEKSI METODE DAN INFORMASINENY SULISTIANA, SPNIP. 197412151999012002NIP. 196810052002122005NIP. 197405271999032007KEPALA SEKSI TANAMAN PERKEBUNAN TAHUNANNIP. 196401241988021003 Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian Perikanan Kabupaten Madiun adalah sebanyak 156 orang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengelompokan pegawai pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menurut golongannya, yaitu sebagai berikut : Tabel 1.Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Madiun Menurut Golongan No Golongan Jumlah Pegawai 1 Golongan I
2 Golongan II 21 3 Golongan III 71 4 Golongan IV 10 5 PPPK Golongan V 18 6 PPPK Golongan VII 4 7 PPPK Golongan IX 32 Jumlah 156 Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, Aparatur Sipil Negara (ASN)di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dapat dikelompokkan sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 4
Tabel 2.Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Madiun Menurut Pendidikan No Pendidikan Jumlah Pegawai 1 S3
2 S2
S1 101
4 D4
D3 9
6 D2
7 D1
8 SMA sederajat 39
9 SMP sederajat
10 SD sederajat 1
11 Tidak sekolah
Jumlah 156 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 2.1. Rencana Strategis 2.1.1 Penentuan Isu-isu Strategis Pembangunan pertanian dan perikanan di Kabupaten Madiun dihadapkan pada beberapa permasalahan yaitu: 1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian 2. Terbatasnya akses petani terhadap saprodi dan permodalan 3. Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas pertanian 4. Adanya anomali iklim (dampak perubahan iklim) 5. Masih adanya gangguan hama dan penyakit tanaman 6. Penurunan daya dukung lahan dan sumberdaya air 7. Kurang optimalnya penerapan teknologi dan penyerapan informasi oleh petani 8. Kurang kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh 9. Rendahnya regenerasi petani 10. Belum adanya pengawasan keluar masuknya ternak secara intensif 11. Masih adanya gangguan penyakit ternak yang dapat mengganggu produktivitas 12. Belum maksimalnya luas lahan perikanan produktif 13. Belum tercapainya pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan secara swasembada 2.1.2 Tujuan dan Sasaran A. Tujuan Dalam rangka mewujudkan "Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Mandiri Berbasis Agrobisnis, Agroindustri, dan Pariwisata yang Berkelanjutan" yang tertuang dalam misi 3 RPJMD Kabupaten Madiun 2018-2023, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun berupaya untuk terus berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan. Mengacu pada potensi peluang pemanfaatan sumber daya pertanian, masalah dan hambatan serta kecenderungan lingkungan strategis yang berpengaruh di Kabupaten Madiun, Dinas Pertanian dan pertanian terus berupaya untuk mencapai tujuan "Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian" dengan target sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 6
Tujuan Indikator Tujuan Target Kinerja Tujuan (juta rupiah) (1) (2) 2021 (3) Meningkat-nya PDRB Sektor Pertanian Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 5.418.473,45 B. Sasaran Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan pertanian dan perikanan yang sebelumnya "Meningkatnya Pendapatan Petani" dirubah menjadi "Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan" Adapun sasaran strategis beserta indikatornya adalah sebagai berikut: Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kondisi Target Indikator Kinerja Awal Akhir (1) (2) (3) (4) Sebelum Perubahan Meningkatnya Nilai Tukar 106,53 107,25 Pendapatan Petani Petani Setelah Perubahan Meningkatnya Persentase 0,48 1,03 produksi hasil peningkatan pertanian dan produksi perikanan pertanian dan perikanan NTP adalah indikator kesejahteraan petani NTP yang merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani dengan Indeks harga yg dibayar petani. Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Sedangkan dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Untuk mempermudah capaian dasar keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 7
dilakukan perubahan terhadap sasaran dan indikator OPD yaitu meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan dengan indikator Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan Adapun cakupan komoditasnya adalah sebagai berikut : Sub Sektor Tanaman Pangan seperti: padi, palawija Sub Sektor Hortikultura seperti : Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias & tanaman obat-obatan Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kakao, porang, tebu, cengkeh kopi, dll Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya C. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategis adalah sebagai berikut: Tabel 4. Cara Mencapai Tujuan SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM SUB KEGIATAN Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui : 1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Peningkatan sarana prasarana pertanian 2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 2 Pembangunan, Intensifikasi dan Diversifikasi pertanian Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 3 Pembangunan, Pengendalia n bencana pertanian Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 3 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 8
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM SUB KEGIATAN Peningkatan 1 Program 1 Peningkatan Kapasitas SDM petani Penyuluhan Kelembagaan Penyuluhan dan aparatur Pertanian Pertanian di Kecamatan dan Desa 2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 4 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan 1 Program 1 Penyediaan Prasarana sarana Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap prasarana Perikanan budidaya Tangkap perikanan 2 Program 1 Penyediaan Prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Budidaya Kabupaten/Kota Pendukung 1 Program 1 Pelaksanaan administrasi, kinerja SKPD Pelayanan kepegawaian, dan sarana Kesekretariatan prasarana 2 Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Penetapan Kinerja 2021 pada Dinas Pertanian dan Pertanian Kabupaten Madiun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas, mengacu pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 9
Sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun pada kurun waktu 5 (lima) tahun telah dilakukan perubahan dari "Meningkatnya Pendapatan Petani" yang telah dilaksanakan pada tahun 2019-2020 dengan indikator "Nilai Tukar Petani", sedangkan periode 2021-2023 telah dirubah menjadi "Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan" dengan indikator Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan dengan target sebagai berikut : Tujuan : Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke- 2019 2020 2021 2022 2023 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Meningkat-nya Nilai Tukar Petani 106,62 106,70 106,85 107,05 107,25 Pendapatan (NTP) Petani Meningkatnya Persentase 0,48 0,82 1,03 Produksi Hasil Peningkatan Pertanian dan Produksi Perikanan Pertanian dan Perikanan No Program Anggaran Keterangan 1 Pengelolaan Perikanan Rp 50.000.000,00 APBD Tangkap 2 Pengelolaan Perikanan Rp 65.000.000,00 APBD Budidaya 3 Pengolahan dan Pemasaran Rp 50.000.000,00 APBD Hasil Pertanian 4 Penunjang Urusan Rp 15.217.315.268,00 APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5 Penyediaan dan Rp 1.266.033.250,00 APBD, Pengembangan Sarana DBHCHT Pertanian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 10
No Program Anggaran Keterangan 6 Penyediaan dan Rp 8.383.498.000,00 APBD, DAK Pengembangan Prasarana Pertanian 7 Pengendalian dan Rp 48.000.000,00 APBD Penanggulanan Bencana Pertanian 8 Penyuluhan Pertanian Rp 3.979.110.250,00 APBD, DBHCHT,DAK Jumlah Rp 29.058.956.768,00 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Penghitungan persentase pencapaian kinerja tersebut adalah : Tabel 6. Skala Nilai Peringkat Kinerja No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Kode 1 100% ≤ Tercapai Target 2 ≤ 100 Tidak Tercapai Target Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mencapai Tujuan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Pengukuran Kinerja Tujuan Tahun 2021 dengan capaian sebagai berikut : Tabel 7. Tabel PDRB Sektor Pertanian tahun 2021 Tujuan (1) Indikator Tujuan (2) Realisasi (juta rupiah) 2020 Target (juta rupiah) 2021 (3) Realisasi (juta rupiah) 2021 (4) Realisasi (%) 2021 Meningkat-nya PDRB Sektor Pertanian Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 5.584.019,16 5.418.473,45 5.614.613,8 103,62 PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 30.594.640.000,- dan mencapai target 103,62% dimana peningkatan paling terlihat disumbang oleh komoditas Perkebunan, Tanaman Holtikultura, dan Perikanan. Dalam rangka mencapai sasaran untuk meningkatkan Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan, sesuai arah pada misi 3 yaitu "Meningkatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 12
Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri Berbasis Agribisnis, Agroindustri dan Pariwisata Yang Berkelanjutan" dengan sasaran meningkatnya perekonomian masyarakat. Salah satu strategi pembangunan adalah terwujudnya percepatan peningkatan ekonomi melalui meningkatkan produksi tanaman pangan, meningkatkan produksi tanaman perkebunan, termasuk peningkatan produktivitas, pengembangan ekonomi kerakyatan, penguatan unit-unit usaha dan lembaga-lembaga ekonomi. Program yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, pengembangan pertanian terpadu, pengembangan usaha perkebunan rakyat serta pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana pertanian. Untuk melihat keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut, tersedianya data yang lengkap dan aktual di sektor pertanian, akan lebih memudahkan pemerintah dalam melaksanakan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan dan perencanaan pembangunan berikutnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam renstra adalah Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan. Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2021 sesuai dengan masing-masing sasaran dan indikator kinerja seperti tercantum di bawah ini : Tabel 8. Pengukuran Kinerja Tahun 2021 Sasaran Strategis (1) Indikator Kinerja (2) Realisasi Tahun 2020 (3) Target Tahun 2021 (4) Realisasi Tahun 2021 (5) % Realisasi (6) Kondisi Awal (7) Target Akhir (8) Sebelum Perubahan Meningkatnya Pendapatan petani Setelah Perubahan Nilai Tukar Petani 106,70 106,85
106,53 107,25 Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan
0,48 1,95 406,25 4,92 1,03 Sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun pada kurun waktu 5 (lima) tahun telah dilakukan perubahan dari "Meningkatnya Pendapatan Petani" yang telah dilaksanakan pada tahun 2019-2020 dengan indikator "Nilai Tukar Petani", sedangkan periode 2021-2023 telah dirubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 13
"Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan" dengan indikator Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan. Persentasi Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan didapatkan dengan formulasi hitungan selisih total produksi pertanian dan perikanan Tahun n dikurangi total produksi pertanian dan perikanan Tahun n-1 dibandingkan produksi pertanian dan perikanan Tahun n-1 dikalikan 100%. Capaian indikator kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2021, didukung oleh kinerja capaian bidang melalui program dan kegiatan dari masing-masing bidang. 3.2 Analisa capaian kinerja Bidang Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan kepada masing-masing bidang pada Dinas Pertanian dan Perikanan dengan capaian sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 14
No A 1 2 3 B 1 Target - Anggaran RPJMD dan Renstra Indikator Kinerja 2019 2020 Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan 0,48 URUSAN PERTANIAN Produksi Tanaman Pangan (ton) 692.345,30 Produksi Padi 544.346,52 564.295,07 103,66 545.435,21 617.483,67 113,21 577.317,30 Produksi Jagung 56.844,08 89.322,51 157,14 56.957,77 66.795,95 117,27 63.108,50 Produksi Kedelai 2.587,16 1.483 57,32 2.592,34 1.638,61 63,21 1.644,50 Produksi Porang 9.056,63 10.325,00 114,00 50.275,00 Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton) 52.545,93 Produksi mangga 54.508 46.587 85,47 55.598 37.682 67,78 43.710,34 Produksi durian 3.834 3.898 101,66 3.911 5.003 127,93 5.580,00 Produksi jambu air 276 303 109,62 282 217 76,96 287,59 Produksi cabe 635 387 60,90 648 169 26,07 196,00 Produksi bawang merah 871 504 57,86 889 2.688 302,50 2.772,00 Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan 16.884,33 Produksi Tebu (Ton) 19.609,50 14.213,44 72,48 20.001,69 15.011,07 75,05 15.500,72 Produksi Kakao (Biji Kering) (Ton) Produksi Cengkeh (Bunga Kering) (Ton) 865,88 367,94 860,1 356,08 99,33 96,78 883,20 375,30 881,24 178,02 99,78 47,43 900,80 382,81 Produksi tembakau (Ton) 225,19 247,25 109,80 229,69 75,05 32,67 100,00 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Jumlah produksi perikanan (ton) 3.909,57 4.048,53 103,55 4.165,22 4.069,60 97,70 4.087,40 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 2021 Realisasi 1,95 714.925,31 615.238,27 47.976,72 1.282,32 50.428,00 44.135,33 34.310,89 5.786,16 338,88 184,20 3.515,20 13.893,71 12.537,11 891,98 343,82 120,80 4.120,77 % Capaian 406,11 103,26 106,57 76,02 77,98 100,30 83,99 78,50 103,69 117,83 93,98 126,81 82,29 80,88 99,02 89,81 120,80 100,82 2022 Target 0,82 578.804,10 63.277,20 1.663,20 51.051,00 46.444,50 5.600,00 293,34 205,80 2.800,00 16.500,00 918,88 390,47 105,00 4.123,70 2023 Target 1,03 580.041,50 63.342,30 1.703,75 51.735,00 50.980,00 5.650,00 299,00 220,50 3.020,00 17.500,00 937,25 398,28 110,00 4.160,42 15
1. Komoditas Tanaman Pangan Produksi Padi Produksi padi pada Tahun 2021 sejumlah 615.238,27 ton (106,57 %) dari target 577.317,30 yang dihasilkan dari luas panen 89.271 ha dengan produktivitas 6,89 ton/ha. Produksi padi tahun 2020 terhitung lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021, karena pada tahun 2021 terjadi kemunduran musim tanam pada periode akhir tahun yang mengakibatkan mundurnya panen di awal tahun 2022 yaitu di wilayah Kecamatan Balerejo. Produksi Jagung Produksi jagung pada tahun 2021 sejumlah 47.976,72 ton (76,02 %) dari target 63.108,50 ton yang dihasilkan dari luas panen 7.182 ha. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, produksi jagung mengalami penurunan, yaitu sejumlah 18.819,23 ton dengan penurunan luas panen seluas 2.504 ha. Hal ini disebabkan karena ada alih komoditas yang biasanya petani di tepian hutan menanam jagung beralih ke komoditas porang. Produksi Kedelai Capaian produksi kedelai pada tahun 2021 sebesar 1.282,32 ton (77,98 %) dari target 1.644,50 ton yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 356,29 ton. Berkurangnya produksi kedelai ini disebabkan karena petani beralih ke komoditas kacang hijau, selain perawatannya yang lebih mudah harga pasarnya pun menjanjikan/tinggi pula dibandingkan dengan kedelai. Produksi Porang Realisasi produksi porang pada tahun 2021 sebesar 50.428,00 ton (100,3 %) dari target 50.275,00 ton. Meningkatnya produksi porang tidak lepas karena semakin populernya tanaman porang mengingat permintaan pasar yang tinggi sehingga membuat banyak orang mengembangkan tanaman porang. 2. Komoditas Tanaman Hortikultura Produksi Mangga Produksi mangga pada tahun 2021 sebesar 34.310,89 ton (78,50 %) dari target 43.710,34 ton, turunnya produksi mangga pada tahun 2021 disebabkan oleh tingginya curah hujan di awal musim mangga yang menyebabkan banyaknya mangga yang rontok akibat hujan deras. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 lebih 16
Produksi Durian Realisasi produksi Durian tahun 2021 sebesar 5.786,16 ton (103,69 %) dari target 5.580,00 ton, hal ini terjadi karena durian mampu berproduksi secara maksimal, wilayah perkembangan durian di Kabupaten Madiun tersebar di beberapa Kecamatan antara lain Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare dan Gemarang. Produksi Jambu Air Realisasi produksi jambu air pada tahun 2021 sebesar 338,88 ton (117,83 %) dari target 287,59 ton, mengalami peningkatan sebesar 121,88 ton dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya produksi Jambu air ini disebabkan karena bertambahnya luas panen jumlah tanaman yang menghasilkan sehingga produksinya meningkat. Produksi Cabe Realisasi produksi cabe sebesar 184,2 ton (93,98 %) dari target 196,00 ton, target tahun 2021 memang tidak tercapai 100 % namun dibandingkan dengan produksi tahun 2020 ada kenaikan sebanyak 15,20 ton di tahun 2021. Produksi Bawang Merah Realisasi produksi bawang merah sebesar 3.515,2 ton atau tercapai 126,81% dari target 2.772 ton. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 produksi bawang merah tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu 827,5 ton. Peningkatan produksi bawang merah ini disebabkan adanya peningkatan minat petani dalam menanam bawang merah karena harga bawang merah yang cenderung stabil dan meningkat selama tahun 2021. 3. Komoditas Tanaman Perkebunan Realisasi produksi tebu (gula kristal) sebesar 12.537,11 ton atau mencapai 80,88 % dari target 15.500,72 ton. Jika dibandingkan tahun 2020, produksi tebu pada tahun 2021 mengalami penurunan, hal ini disebabkan menurunnya luas areal tebu, karena beberapa petani tebu beralih ke komoditas lain. Produksi Kakao Realisasi produksi biji kering Kakao sebesar 891,98 ton, mencapai 99,02% dari target 900,80 ton. Jika dibandingkan dengan produksi pada tahun sebelumnya, produksi kakao pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 10,74 ton. Meningkatnya produksi Kakao ini disebabkan karena upaya intensifikasi yang tepat diantaranya berkurangnya hama penyakit selama tahun 2021 sehingga tanaman Kakao bisa berproduksi lebih baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 17
Adapun wilayah penghasil Kakao meliputi: Kec. Dolopo, Kec. Wungu, Kec. Kare dan Kec. Dagangan dengan total luas 4.363 ha. Produksi Cengkeh Realisasi produksi cengkeh sebesar 343,82 ton, mencapai 89,81% dari target 382,81 ton. Jika dibandingkan dengan produksi pada tahun sebelumnya, produksi Cengkeh pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 165,8 ton. Meningkatnya produksi Cengkeh ini disebabkan karena penanganan hama penyakit yang tepat sehingga hama penyakit berkurang selama tahun 2021 menjadikan tanaman Cengkeh sehat bisa berproduksi lebih baik. Produksi Tembakau Realisasi produksi tembakau sebesar 120,8 ton, mengalami peningkatan 120,8 % dari target yang direncanakan yaitu 100 ton. Jika dibandingkan tahun 2020, produksi tahun 2021 meningkat sebanyak 45,75 ton, hal ini tidak lepas dengan adanya alokasi DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dalam meningkatkan sarana dan prasarana produksi tembakau sehingga produksinya meningkat. 4. Produksi Perikanan Realisasi produksi perikanan pada tahun 2021 mencapai 4.120,77 ton atau mencapai 100,82 % dari target 4.087,4 ton. Jika dibandingkan pada tahun 2020, produksi ikan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 51,17 ton. Tercapainya target produksi ikan pada tahun 2021 disebabkan karena dibukanya kembali sektor wisata dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga berimbas juga di dalamnya sektor pangan/kuliner, rumah makan yang menyediakan menu ikan menambah permintaan ikan segarnya. Selain itu peningkatan produksi perikanan juga ditunjang dengan adanya bantuan sarana dan prasarana perikanan baik dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat. 3.3 Akuntabilitas Keuangan Pada tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut: Tabel 9. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tahun 2021 No 1. 2. Belanja Belanja Langsung gaji Belanja Langsung Non Gaji Besar Dana 12.385.788.175 24.281.623.519 Realisasi 12.041.260.782 23.714.092.928 Sisa Anggaran 344.527.393,00 567.530.591 Jumlah 24.281.623.519 23.714.092.928 567.530.591 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 % 97,22 98,13 97,66 18
3.4 Efisiensi Analisis Efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Hasil analisis efisiensi Dinas Pertanian dan Perikanan tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut ini : Tabel 10. Tabel Efisiensi Anggaran No Belanja Nama Kegiatan Besar Dana Realisasi Sisa Anggaran I Belanja Langsung Gaji 1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 12.385.788.175,00 12.041.260.782,00 344.527.393,00 Jumlah Belanja Langsung Gaji 12.385.788.175,00 12.041.260.782,00 344.527.393,00 A. KELAUTAN DAN PERIKANAN 251.036.545,00 235.496.500,00 15.540.045,00 II Belanja Langsung Non Gaji 1 Program Pengelolaan Perikanan tangkap 50.000.000,00 44.045.100,00 5.954.900,00 a Penyediaan Prasarana Perikanan Tangkap ( DAU Infrastruktur ) 50.000.000 44.045.100,00 5.954.900,00 1 a Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 201.036.545,00 201.036.545,00 191.451.400,00 191.451.400,00 9.585.145,00 9.585.145,00 1 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 0,00 0,00 0,00 a Penyediaan Ketersediaan ikan untukmkonsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 ( satu ) Kabupaten / kota 0,00 0,00 0,00 B. PERTANIAN 11.644.798.799,00 11.437.335.646,00 207.463.153,00 I 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 959.798799,00 21.335.000,00 897.049.127,00 20.296.300,00 62.749.672,00 1.038.700,00 a Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar vrealisasi kinerja SKPD 21.335.000,00 20.296.300,00 1.038.700,00 2 a Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor 309.783.750,00 7.000.000,00 289.290.119,00 6.980.000,00 20.493.631,00 20.000,00 b Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 30.160.000,00 29.625.000,00 535.000 c Penyediaan peralatan rumah tangga 15.440.000,00 15.405.000,00 35.000,00 d Penyediaan bahan logistik kantor 110.033.500,00 108.476.900,00 1.556.600,00 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 ( % ) 97,22 97,22 93,81 88,09 88,09 95,23 95,23 0 0 98,22 93,46 95,31 95,31 93,38 99,71 98,23 99,77 98,61 19
No Belanja e Nama Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Besar Dana 12.000.000,00 Realisasi 11.794.900,00 f Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang2an 4.100.250,00 3.860.200,00 g Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 131.050.000,00 112.908.069,00 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 403.972.063. 00 367.775.569,00 a. Penyediaan Jasa Surat menyurat 6.111.643,00 5.604.100,00 b Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 127.732.420,00 98.442.174,00 c Pelayanan Jasa Umum Kantor 270.128.000,00 263.729.295,00 4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 224.477.645,00 219.687.139,00 A Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 126.509.650,00 122.596.289,00 B Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 20.452.995,00 20.074.000,00 C Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 62.515.000,00 61.650.850,00 D Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya 15.000.000,00 14.915.000,00 II Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 1.502.855.000,00 1.470.177.732,00 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.502.855.000,00 1.470.177.732,00 A Pengawasan Penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan specific lokasi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian 1. Sumber Dana Dau Infrastruktur 2. Sumber Anggaran 740.250.000,00 140.000.000,00 600.250.000,00 711.737.337,00 133.866.100,00 577.871.237,00 DBHCHT B Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian 762.605..000,00 758.440.395,00 III Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5.490.715.767,00 5.473.741.830,00 1 Pengembangan Prasarana Pertanian 3.777.715.000,00 3.764.939.500,00 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 Sisa Anggaran 205.100,00 239.800,00 18.141.931,00 36.196.494,00 507.543,00 29.290.246,00 6.398.705,00 4.790506,00 3.913.361,00 378.955,00 864.150,00 85.000,00 32.677.286,00 32.677.286,00 28.512.663,00 6.133.900,00 22.378.763,00 4.164.605,00 16.973.937,00 12.775.500,00 ( % ) 98,29 94,15 86,03 83,51 91,70 77,07 97,63 97,87 97,26 98,15 98,62 98,43 97,83 97,83 96,15 95,62 96,27 99,45 99,69 99,66 20
No Belanja Nama Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung lainnya Besar Dana Realisasi a. Sumber Anggaran Dana Insentif Daerah ( DID ) 2.000.000.000,00 1.999.596.715,00 b. Sumber Anggaran 1.777.715.000,00 1.765.342.785,00 DBHCHT 2 Pembangunan Prasarana Pertanian 1.713.000.767,00 1.708.802.330,00 A Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan usaha tani ( DAK FISIK ) 1.554.232.000,00 1.551.810.000,00 B Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya ( DAU Infrastruktur ) 158.768.767,00 156.992.330,00 IV Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 95.800.000,00 95.550.350,00 1 Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten /kota 95.800.000,00 95.550.350,0 A Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan ( OPT ) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ( DAU ) 95.800.000,00 95.550.350,0 V Program Penyuluhan Pertanian 3.595.859.574,00 3.501.507.657,00 1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3.595.859.574,00 3.501.507.657,00 a Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa ( DAU Infrastruktur ) 192.679.574,00 189.781.096,00 b Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 1. sumber Dana( DAU Infrastruktur ) 0,00 0,00 2. Sumber dana DBHCHT 1.149.430.000,00 1.138.110.552,00 c Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian ( DAK Non Fisik ) 153.750.000,00 153.749.409,00 d Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelomok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 2.100.000.000,00 2.019.866.600,00 Jumlah Belanja Langsung 24.281.623.519,00 23.714.092.928,00 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 Sisa Anggaran ( % ) 403.285,00 99,98 12.372.215,00 99,30 4.198.437,00 99,75 2.422.000,00 99,84 1.776.437,00 99,88 249.550,00 99,74 249.550,00 99,74 249.550,00 99,74 94.351.917,00 97,38 94.351.917,00 97,38 2.898.478,00 98,50 0,00 0 11.319.448,00 99,02 591,00 100 80.133.400,00 96,18 567.530.591,00 97,66 21
3.5 Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan A. Urusan Perikanan I. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator "Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap" dengan target sebesar 0,1% tercapai sebesar 0,37% atau 370% dari yang ditargetkan. Tercapainya target tak lepas dari adanya upaya pendampingan dan pemberian bantuan sarana prasarana tangkap ikan melalui berbagai kegiatan, satu diantaranya adalah sebagai berikut : I.1. Kegiatan Pengelolaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan dengan indikator "Jumlah produksi perikanan tangkap" dengan target sebesar 508.408 kg tercapai sebanyak 509.200 kg (100,16%). Adapun upaya peningkatan produksi perikanan tangkap ini salah satunya dicapai melalui sub kegiatan di bawah ini : I.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Sub Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 50.000.000,- dengan realisasi Rp 44.045.100,- (88,09%). Indikator Sub kegiatan "Jumlah benih ikan yang diperbantukan" sebesar 55.450 ekor tercapai 100%. Kegiatan difokuskan untuk pembinaan dan pengawasan sumberdaya perikanan tangkap yang diharapkan bisa merangsang peningkatan produksi perikanan tangkap yang berdampak pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan perairan umum daratan Kabupaten Madiun. Berbagai upaya pembinaan diharapkan juga bisa meningkatkan pengetahuan dan kinerja Pokmaswas Kabupaten Madiun. Kegiatan Pembinaan Pokmaswas dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2021 berlokasi di Rumah Makan Omah Idjo Desa Ngepeh Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan mengundang Narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur dan Polsek Kecamatan Saradan, yang diikuti oleh 50 peserta dari Pengurus dan Anggota POKMASWAS se kabupaten Madiun serta petugas penyuluh perikanan Kecamatan. Kegiatan hibah benih ikan berlokasi di Waduk Widas Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang ditujukan untuk restocking di perairan umum daratan pada kelompok perikanan perairan umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 22
daratan yang sebelumnya telah mengajukan permohonan bantuan (proposal) serta telah di survey lokasi dengan penerima sebagai berikut : NO. 1 1 NAMA 2 Kelompok Mina Widas Makmur NAMA PENANGGUNG JAWAB PENERIMA 3 Suyadi ALAMAT 4 Desa Pajaran Kec. Saradan JENIS BANTUAN 5 - Benih Ikan Tombro - Benih Ikan Tawes JUMLAH / VOLUME 6 25.000 ekor 30.450 ekor Selain dua kegiatan diatas juga dilaksanakan kegiatan Pemasangan Papan Informasi berlokasi di 5 (lima) Waduk Kabupaten Madiun. II. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator "Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya" dengan target sebesar 0,10% tercapai sebesar 1,92% atau 1.920% dari yang ditargetkan. Tercapainya target tak lepas dari adanya upaya pendampingan dan pemberian bantuan sarana prasarana tangkap ikan melalui berbagai kegiatan, satu diantaranya adalah sebagai berikut : II.1 Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan Kegiatan dengan indikator "Jumlah produksi perikanan budidaya" dengan target sebesar 3.578.985 kg tercapai sebanyak 3.611.570 kg (100,91%). Adapun upaya peningkatan produksi perikanan tangkap ini salah satunya dicapai melalui sub kegiatan di bawah ini : II.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 201.036.545,- (DAU) dengan realisasi Rp 191.451.400,- (95,23 %). Indikator Sub kegiatan "Jumlah penyediaan pakan ikan di UPT" sebanyak 1 paket direalisasikan dengan Pengadaan Pakan Induk 781 sebanyak 1 paket 3.505 kg (100%). Selain itu Kegiatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana perikanan di UPTD Budidaya Ikan Air Tawar berupa isi tabung oksigen (8 unit), plastik packing ikan (10 rol), pompa air (1 unit) serta pemberian bantuan uang untuk pembuatan sarana prasarana budidaya perikanan pada 2 kelompok perikanan, yaitu : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 23
1. Kelompok Tani Krakasari Sub Kelompok Ikan "Sari Ulam" Alamat : Desa Nglandung Kecamatan Geger Pemanfaatan : Pengadaan Kolam Pendederan, Kolam Pemijahan, dan Instalasinya Anggaran : Rp. 100.000.000,- 2. Kelompok Tani Raharjo Sub Kelompok Perikanan "Berkah Ulam" Alamat : Desa Jatisari Kecamatan Geger Pemanfaatan : Pengadaan Kolam Ikan, Instalasi Benih Ikan dan Pakan Anggaran : Rp. 40.000.000,- Melalui kegiatan ini diharapkan sarana dan prasarana UPTD Budidaya Ikan Air Tawar tersedia dengan jumlah yg cukup dan dalam kondisi yang baik sehingga bisa mendukung upaya peningkatan produksi benih unggul, sehingga bisa menunjang pelayanan kepada masyarakat pembudidaya secara maksimal. III. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Program ini memiliki indikator Persentase Peningkatan Hasil Produk Olahan Asal Ikan dengan target sebesar 2% yang dicapai melalui : III.I. Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah UMKM pengolahan ikan dengan target sebanyak 15 Usaha yang berusaha dicapai melalui : III.I.I. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp 58.943.445,- dengan indikator 2 even kegiatan yang rencanakan akan dilaksanakan lomba masak bahan ikan yang pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan karena aturan pembatasan kegiatan yang menyebabkan kerumunan akibat Pandemi Covid-19. Sehingga anggaran yang ada dialihkan untuk kegiatan yang lain melalui Perubahan-APBD TA 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 24
PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA Secara garis besar Urusan Perikanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan dihadapkan pada beberapa permasalahan yang bisa menghambat upaya peningkatan produksi Perikanan, diantaranya sebagai berikut : Permasalahan 1. Nelayan perairan umum pada umumnya adalah nelayan sambilan, dan sebagian kecilnya hanya melakukan penangkapan ikan pada musim-musim tertentu, karena kondisi air yang surut ketika musim kemarau. 2. Masih adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, contohnya adalah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti setrum dan penggunaan jaring dengan lubang jaring yang kecil. 3. Kebutuhan benih ikan belum tercukupi 4. Jumlah induk ikan terbatas 5. Keterbatasan sumber daya manusia (tenaga kerja) Upaya penyelesaian masalah : 1. Perlunya sosialisasi kepada nelayan / kelompok perikanan mengenai diversifikasi usaha perikanan tangkap, sehingga pada musim kemarau nelayan tetap punya penghasilan. 2. Perlunya pembinaan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Kabupaten Madiun, agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan lebih baik. 3. Penambahan jumlah induk yang berkualitas 4. Penambahan sumber daya manusia (SDM) B. URUSAN PERTANIAN I. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program ini memiliki indikator Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian dengan target 8,14% dengan capaian 3,62% atau 44,47% dari target. Capaian ini didapatkan melalui kegiatan sebagai berikut : I.I. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian dengan target sebanyak 18 kelompok dan tercapai sebanyak 8 kelompok (44,44%). Tidak tercapainya indikator ini disebabkan karena sesuai dengan aturan hibah bahwa kelompok yang pada tahun sebelumnya telah menerima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 25
No 1 1 2 3 4 5 hibah tidak diperbolehkan menerima hibah kembali dalam tahun yang berurutan. Indikator tersebut dicapai melalui : I.I.I. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp 740.250.000,- dengan indikator Jumlah bibit buah-buahan yang dikembangkan (target 700 batang) dan Jumlah bibit buah-buahan yang diperbantukan (1.850 batang). Sampai berakhirnya periode anggaran tahun 2021 realisasi keuangan sebesar Rp 711.737.337,- (96,15%) dengan realisasi indikator Jumlah bibit buah-buahan yang dikembangkan sebanyak 900 batang (128,57%) dan Jumlah bibit buah-buahan yang diperbantukan sebanyak 2.010 batang (108,65%). Sub kegiatan ini terbagi menjadi empat unsur belanja berdasarkan sumber anggarannya, yaitu : Bantuan Sarana Produksi pupuk NPK dan Bibit tanaman buah sumber anggaran DBHCHT yang tersedia Rp.440.250.000,-, Penyerapan anggaran mencapai Rp. 431.251.937,- (97,95%) dengan rincian bantuan ke masyarakat sebagai berikut : Barang yang Dihibahkan Nama Penerima Alamat Bibit Alpukat Jumbo (batang) Bibit Pisang Cavendish (batang) Bibit Pisang Rodjo (batang) Kelengkeng Kristal (batang) Pestisida Organik (liter) Pupuk Bokashi (kg) 2 3 5 6 7 8 9 10 Kelompok Tani Joyo Mulyo Pulerejo, Pilangkenceng
110 115
35 3.500 Kelompok
Tani Margo
Ngale,
Pilangkenceng
110 115
35 3.500 Rukun
Kelompok Tani
Siswo Purworejo,
Pilangkenceng
110 115
35 3.500 Sejati
Kelompok Tani
Rukun Kedungmaron,
Pilangkenceng
115 110
210 35
3.500 Makmur
Kelompok Tani
Rantai Banaran,
Balerejo
115 110
35 3.500 Agung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 Pupuk Majemuk/ NPK (kg) 11 1250 3125 625 1000 6750 26
No 1 6 7 8 Barang yang Dihibahkan Nama Penerima Alamat Bibit Alpukat Jumbo (batang) Bibit Pisang Cavendish (batang) Bibit Pisang Rodjo (batang) Kelengken g Kristal (batang) Pestisida Organik (liter) Pupuk Bokashi (kg) Pupuk Majemuk/ NPK (kg) 2 3 5 6 7 8 9 10 11 Kelompok Tani Suling Kaliabu Mejayan
115 110 35 3500 2750 Mas Kelompok Tani Tekat Morang Kare 225
45 4500
4000 Makmur
Kelompok Tani
Karyo Randu Alas Kare
45 4500 2250 Miguno Jumlah 450 675 675 210 300 30.000 21.750 Bantuan sarana produksi budidaya lele dari sumber anggaran Silpa DBHCHT yang tersedia Rp. 160.000.000,-, Penyerapan anggaran mencapai Rp. 146.619.300,- (91,64%), dengan rincian bantuan ke masyarakat sebagai berikut : Barang yang Dihibahkan No Nama Penerima Alamat Kolam Terpal (Unit) Benih Ikan (Ekor) Pakan -2 (Zak) Pakan -3 (Zak) 1 2 3 12 13 14 15 1 Kelompok Tani Joyo Mulyo Pulerejo, Pilangkenceng 3 7.500 18 6 2 Kelompok Tani Margo Rukun Ngale, Pilangkenceng 3 7.500 18 6 3 Kelompok Tani Siswo Sejati Purworejo, Pilangkenceng 3 7.500 18 6 4 Kelompok Tani Rukun Makmur Kedungmaron, Pilangkenceng 3 7.500 18 6 5 Kelompok Tani Rantai Agung Banaran, Balerejo 3 7.500 18 6 6 Kelompok Tani Suling Mas Kaliabu Mejayan 3 7.500 18 6 7 Kelompok Tani Tekat Makmur Morang Kare 3 7.500 18 6 8 Kelompok Tani Karyo Miguno Randu Alas Kare 3 7.500 18 6 Jumlah 24 60.000 144 48 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 27
Pengembangan bibit unggul padi, bibit porang dan pemeliharaan tanaman buah dengan sumber anggaran DAU Infrastruktur sebesar Rp. 140.000.000,-, penyerapan anggaran mencapai Rp. 133.866.100,- (95,62%) yang digunakan untuk memenuhi ketersediaan di kebun bibit Dinas Pertanian dan Perikanan dengan rincian pengadaan sebagai berikut : NO. Jenis Barang/Jasa Satuan Volume 1. 2. 3. 4. 1. Bibit Alpukat batang 100 2. Bibit Belimbing batang 100 3. Benih Katak/Bubil butir 2.400 4. Bibit Durian Matahari batang 100 5. Bibit Durian Monthong/otong batang 100 6. Bibit Jambu Air Citra batang 100 7. Bibit Jambu Biji Kristal batang 100 8. Bibit Jambu Bijij batang 100 9. Bibit Kelengkeng batang 100 10. Bibit Srikaya Jumbo batang 100 11. Pupuk Bokashi kg 8100 12. Herbisida liter 65 13. Pestisida Organik liter 50 I.I.II Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp 762.605.000,- dengan realisasi sebesar Rp 758.040.395,- (99,45%). Indikator kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian tembakau yang diperbantukan dengan target 18 unit dan tercapai sebanyak 1.472 unit (8.177,78%). Besarnya capaian indikator ini disebabkan karena bertambahnya anggaran pada Sub Kegiatan ini yang bersumber dari SILPA DBHCHT DARI Rp 250.000.000,- menjadi Rp 762.605.000,- (bertambah Rp 512.605.000,-). Hal ini menyebabkan bertambahnya jumlah hibah sarana prasarana yang diberikan kepada masrayakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 28
Anggaran pada sub kegiatan ini dialokasikan untuk Pembangunan Gudang Penyimpanan Tembakau, Mesin Perajang Tembakau, Pisau Mesin Perajang Tembakau, Terpal dan Widik dengan rincian sebagai berikut : NO KECAMATAN DESA KELOMPOK TANI GUDANG MESIN PISAU PENYIMPANAN PERAJANG PERAJANG TERPAL WIDIK 1 Pilangkenceng Pulerejo Joyo Mulyo 1 30 30 250 2 Pilangkenceng Ngale Margo Rukun 1 1 35 40 300 3 Pilangkenceng Purworejo Siswo Sejati 1 10 10 150 4 Pilangkenceng Kedungmaron Rukun Makmur 1 20 30 200 5 Balerejo Banaran Rantai Agung 1 10 10 100 6 Mejayan Kaliabu Suling Mas 10 7 Kare Morang Tekat Makmur 1 10 10 100 8 Kare Randu Alas Karyo Miguno 10 100 J U M L A H 1 6 115 150 1.200 Melalui kegiatan ini diharapkan bisa merangsang berkembangnya kegiatan pertanian tembakau dengan spesifikasi dampak sebagai berikut : Menghasilkan produk yang berkualitas baik Menekan kehilangan atau penurunan hasil Meningkatkan efisiensi proses pascapanen tembakau Memudahkan dalam pengangkutan hasil daun tembakau Meningkatkan daya saing daun tembakau; Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tembakau II. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Program ini memiliki indikator jumlah Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik dengan target 3% dan tercapai 4,5% atau 150% dari target. Capaian ini salah satunya didapatkan melalui kegiatan sebagai berikut : Angka ini dicapai dari kegiatan sebagai berikut : II.I. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan ini memiliki indikator jumlah prasarana pertanian yg diperbantukan yaitu pupuk dengan target sebanyak 37.650 kg Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 29
tercapai 46.907 kg (124,59%) dan jumlah bibit dengan target 1.543.960 batang tercapai 1.543.960 batang (100%). Capaian tersebut dicapai melalui Sub kegiatan sebagai berikut : II.I.I Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendukung Pertanian Lainnya Sub kegiatan ini diampu oleh dua sumber anggaran yaitu DID dan DBHCHT. Jumlah anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,00 yang berasal dari Dana Insentif Daerah dengan realisasi sebesar Rp 1.999.596.715,- (99,98%). Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah subsidi harga pupuk dengan target 350.000 kg dan tercapai sebanyak 274.200 kg (78,34%) yang dibagikan ke 10.968 petani dengan kriteria sebagai berikut : Petani yang merupakan anggota kelompok tani. Sudah terdaftar dalam e-RDKK yang telah ditetapkan tahun sebelumnya. Penggarap atau pemilik sawah yang mengusahakan padi dengan luas tanam maksimal 0,199 Ha per musim tanam. Tidak tercapainya target pada kegiatan ini disebabkan karena adanya selisih harga pupuk di pasaran yang menyebabkan tersisanya anggaran yang akhirnya digunakan untuk pengadaan pupuk NPK Non subsidi (Hibah) sejumlah 46.907 kg diberikan kepada petani Petani yang lahannya terserang OPT utama pada tahun sebelumnya yaitu WBC, Xanthomonas dan tikus berdasarkan laporan dari Petugas POPT tingkat kecamatan se Kabupaten Madiun. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan ketersediaan sarana produksi bagi petani sebagai upaya meningkatkan produksi padi yaitu berupa pupuk NPK dan membantu petani yang terkena serangan OPT di masa pandemi untuk dapat memenuhi kebutuhan pupuk pada musim tanam selanjutnya. Sedangkan untuk kegiatan dengan sumber dana DBHCHT jumlah anggaran Rp 1.777.715.000,- terealisasi Rp 1.765.404.000,- (99,31%) dengan indikator Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 30
sarana usaha pertanian tembakau yang diperbantukan dengan target alsintan (6 unit), jalan produksi (3 unit), jaringan irigasi (2 unit) dengan capaian alsintan unit/133,34%), jalan produksi (3 unit/100%), jaringan irigasi (5 unit/250%). Pada kegiatan ini juga dilakukan pengadaan bibit tembakau sebanyak 1.543.960 batang dengan rincian sebagai berikut : 1. Bibit tembakau sebanyak 1.543..960 batang, terdiri dari varietas Prancak, Jinten dan Kasturi, dengan rincian sebagai berikut: a. Varietas Prancak 1.233.960 batang, dibantukan kepada Poktan Joyo Mulyo, Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng, 232.800 batang Poktan Margo Rukun , Desa ngale Kecamatan Pilangkenceng, 582.120 batang Poktan Siswo Sejati, Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng, 116.400 batang Poktan Rukun Makmur, Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng, 186.240 batang Poktan Rantai Agung, Desa Banaran Kecamatan balerejo, 116.400 batang b. Varietas Jinten sebanyak 220.000 batang, dibantukan kepada: Poktan Tekat Makmur, Desa Morang Kecamatan Kare, 120.000 batang Poktan Karyo Miguno, Desa randualas Kecamatan Kae, 100.000 batang c. Varietas Kasturi sebanyak 90.000 batang dibantukan kepada Poktan Suling Mas, Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan 2. Jalan Usaha Tani Perkebunan 3 unit di lokasi: Kelompok Tani Rukun Makmur Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng, Panjang 869 m. Kelompok Tani Tekat Makmur Desa Morang Kecamatan Kare, Panjang 869m Kelompok Tani Sidomulyo, Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng, Panjang 419 m Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 (8 31
3. Rehab Jaringan Irigasi Perkebunan 5 unit di lokasi: Poktan Joyo Mulyo, Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng, Panjang 253 m Poktan Margo Rukun, Desa Ngale Kecamatan Pilangkeng, Panjang 269 m Poktan Siswo Sejati, Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng, Panjang 136m Poktan Rantai Agung, Desa Banaran Kecamatan Balerejo, Panjang 194 m Poktan Rukun Makmur, Desa Krebet Kecamatan Pilangkenceng, Panjang 190 m 4. Cultivator (mesin pengolah tanah) 7 unit dibantukan kepada: Poktan Joyo Mulyo, Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Poktan Margo Rukun, Desa Ngale Kecamatan Pilangkeng Poktan Siswo Sejati, Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng Poktan Rukun Makmur, Desa Kedungmaron kecamatan Pilangkenceng Poktan Suling Mas, Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Poktan Tekat Makmur, Desa Morang Kecamatan Kare Poktan Karyo Miguna, desa Randualas Kecamatan Kare 5. Kendaraan Roda 3 1 unit dibantukan kepada Poktan Rukun Makmur, desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan sarana produksi untuk pengembangan produksi tanaman tembakau di wilayah Kabupaten Madiun sehingga produksi tanaman tembakau bisa meningkat. II.II. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik dengan target 1.950 unit dengan capaian 1.878 unit (96,31%). Tidak tercapainya target karena adanya penggabungan asset, penghapusan serta mutasi aset antar OPD yang menyebabkan jumlah sarana prasarana Dinas Pertanian dan Perikanan Berkurang. Namun demikian secara garis besar tetap ada penambahan jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 32
sarana dan prasarana selama kurun waktu taun 2021 sejumlah 7 unit. II.II.I Sub Kegiatan Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 1.554.232.000,- dengan realisasi Rp 1.551.810.000,- (99,8 %). Indikator sub kegiatan Jumlah jalan usahatani yang terbangun dan terpelihara degan target 5 unit tercapai sebanyak 2 unit (40%). Tidak tercapainya target sub kegiatan ini karena pada pelaksanaan kegiatan, anggaran tidak hanya dialokasikan pembangunan jalan usaha tani saja tapi juga untuk pemenuhan kebutuhan ketersediaan pembangunan sumur submersible 4 unit dan dam parit 2 unit serta jalan produksi 1 unit dengan rincian sebagai berikut : Pembangunan sumur submersibel sebanyak 4 unit di lokasi: KT Tani Mulyo Desa Sukosari Kecamatan Dagangan KT Sejahtera I Desa Kaibon Kecamatan Geger KT Flamboyan Kel.Munggut Kecamatan Wungu KT Pajar Makmur Desa Pajaran Kecamatan Saradan Pembangunan Jalan Usaha Tani 2 unit KT Manisrejo Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari KT Sumber Tani Desa Sumberejo Kec.Madiun Pembangunan Dam Parit 2 unit KT Sejo Mulyo Desa Banjarsariwetan Kec.Dagangan KT Sri Sedono Desa Sumber Bendo Kec.Saradan Pembangunan Jalan Produksi Pertanian 1 unit KT Harto Sasono Desa Ngranget Kec.Dagangan Melalui kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan luas lahan yang terairi sebanyak lebih kurang 20-50 Ha. Terjaminnya ketersediaan air, sehingga petani dapat mengusahakan lahannya untuk usaha pertanian. Serta dengan adanya pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi diharapkan bisa memudahkan proses transportasi kegiatan pasca panen tanaman pangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 untuk 33
II.II.II Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp 158.768.767,- terealisasi sebesar Rp 156.992.330,- (98,88 %). Sub kegiatan memiliki indikator Jumlah pestisida pertanian dalam kondisi baik dengan target 340 liter dan tercapai sebanyak 390 liter (114,71%). Selain pestisida, anggaran dalam sub kegiatan ini juga dialokasikan untuk hibah uang sebesar Rp 100.000.000,- kepada kelompok tani dengan rincian sebagai berikut : Kelompok tani Redjomulyo III Ds.Sambirejo Kec. Geger Rp. 50.000.000,- digunakan untuk pembangunan Gubug Pertemuan Kelompok Tani Kelompok Tani Wedari Desa Sidorejo Kec.Wungu Rp. 35.000.000,- untuk pembelian kendaraan roda tiga HIPPA Tani Maju Desa Sidorejo Kec. Wungu senilai Rp. 15.000.000,00 untuk pembelian mesin pemotong rumput. Melalui kegiatan ini kebutuhan kelompok tani akan ketersediaan balai pertemuan dan alat mesin pertanian terpenuhi. Dengan adanya balai pertemuan tersebut diharapkan akan lebih mempermudah koordinasi dan bisa menjadi sarana komunikasi baik antar petani maupun antara petani dengan petugas sehingga kegiatan pertanian dapat berjalan dengan lancar. Alat mesin yang tersedia diharapkan juga bisa memangkas biaya kegiatan pertanian sehingga hasil usaha pertanian yang didapatkan petani lebih maksimal. III. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program ini memiliki indikator Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian dengan target 99%. Capaian indicator 100% dimana selama kurun waktu tahun 2021 tidak ada lahan pertanian Kabupaten Madiun yang terdampak bencana. III.I. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Kegiatan ini memiliki indikator Persentase peningkatan kelas kelompok tani dengan target 5% dan tercapai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 34
III.I.I Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp 95.800.000,- terealisasi Rp 95.550.450,- (99,74%), dengan indikator Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan pembuatan agen hayati dengan target 45 kelompok dan tercapai 104 kelompok (231,11%). Sub Kegiatan ini dalam pelaksanaannya berupa Pelatihan Pembuatan Agensi Hayati yang dilaksanakan di 15 Kecamatan di Kabupaten Madiun. Kegiatan Pelatihan Pembuatan Agens Hayati dilaksanakan di 15 lokasi dengan mengundang tiga narasumber yaitu dua orang Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dari Satuan Tugas Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur serta satu orang praktisi pembuat agen hayati dari PPAH Mekar Kecamatan Dagangan. Peserta terdiri dari petani dan kelompok tani penerima UPPO dan yang berminat dalam pembuatan agensi hayati.Peserta berjumlah30 orang di setiap kecamatan. Pelaksanaan dilakukan pada bulan Juni2021, kegiatan di masa pandemi tetap dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan covid-19. Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Agensi Hayati dilaksanakan dalam dua sesi, pada sesi pertama dilakukan penyampaian informasi dan cara pengendalian opt secara terpadu dan pada sesi kedua dilaksanakan praktik pembuatan agen hayati dengan bahan dasar larutan ekstrak kentang gula (ekg) sebagai media dan isolat bakteri sebagai biang untuk dikembangkan dan diperbanyak menjadi agen hayati pengganti insektisida. Adapun rincian pelatihan yang dilaksanakan asalah sebagai berikut : No Lokasi Kecamatan Tanggal Jam Jumlah Peserta 1 BPP Kec. Saradan Saradan Kamis, 03 Juni 2021 08:00 30 Orang 2 Desa Winong Gemarang Senin, 07 Juni 2021 08:00 30 Orang 3 Desa Darmorejo Mejayan Selasa, 08 Juni 2021 08:00 30 Orang 4 Desa Ngadirejo Wonoasri Rabu, 09 Juni 2021 08:00 30 Orang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 35
No Lokasi Kecamatan Tanggal Jam Jumlah Peserta 5 Desa Rejosari Sawahan Kamis, 10 Juni 2021 08:00 30 Orang 6 Desa Jatisari Geger Kamis, 17 Juni 2021 08:00 30 Orang 7 Dusun Singge, Desa Kuwu Balerejo Jumat, 18 Juni 2021 08:00 30 Orang 8 Dusun Bulak Desa Kradinan Dolopo Senin, 21 Juni 2021 08:00 30 Orang 9 Desa Mojorayung Wungu Selasa, 22 Juni 2021 08:00 30 Orang 10 Desa Pulerejo Pilangkenceng Rabu, 23 Juni 2021 08:00 30 Orang 11 Kantor Desa Bagi Madiun Kamis, 24 Juni 2021 08:00 30 Orang 12 Desa Kincangwetan Jiwan Jumat, 25 Juni 2021 08:00 30 Orang 13 BPP Kec. Dagangan Dagangan Senin, 28 Juni 2021 08:00 30 Orang 14 Desa Kedondong Kebonsari Selasa, 29 Juni 2021 08:00 30 Orang 15 BPP Kec. Kare Kare Rabu, 30 Juni 2021 08:00 30 Orang Melalui kegiatan ini diharapkan : Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petani terhadap upaya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan secara terpadu melalui penggunaan agen hayati (musuh alami). Terbentuk kemandirian petani dalam membuat agen hayati/musuh alami sebagai alternatif penggunaan pestisida kimia. Mengurangi biaya produksi melalui pengendalian hama dan penyakit tanaman yang lebih ekonomis dan murah. Mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan penggunaaan pupuk dan pestisida kimia yang berbahaya. Meningkatkan kesejahteraan anggota Gapoktan/Kelompok Tani melalui pemanfaatan pupuk organik dengan bantuan agensi hayati. Dalam jangka panjang diharapkan kelestarian lingkungan melalui penggunaan musuh alami dan kedepannya stabilitas produksi tanaman pangan bisa terjamin. IV. Program Penyuluhan Pertanian Program ini memiliki indikator Persentase peningkatan kelas kelompok tani dengan target 5% dan tercapai 17,94% dihitung berdasarkan jumlah kenaikan kelas kelompok tani dibandingkan dengan jumlah total kelompok tani se-Kabupaten Madiun. IV.I. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 36
Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah peningkatan kelas kelompok tani dengan target 128 kelompok dan tercapai sebanyak 136 (106,25%) dari jumlah total 758 kelompok tani se-Kabupaten Madiun IV.I.I. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Sub Kegiatan ini memiliki anggaran Rp 192.679.574,- dengan realisasi Rp 189.781.096, (98,50%). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Bimtek dengan target 96 orang dan tercapai sebanyak 96 orang (100%). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyuluh pertanian dan petani atau kelompok dalam upaya meningkatkan produksi dan taraf hidup petani. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa meliputi rapat koordinasi atau evaluasi koordinator penyuluh kecamatan terhadap kegiatan ataupun program-program Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, sarasehan petani milenial, programma tingkat kecamatan, programma tingkat kabupaten, bimbingan teknis penyuluh pertanian, tim penilai angka kredit, penghargaan kepada penyuluh dan petani berprestasi. IV.I.II Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Sub Kegiatan ini memiliki anggaran Rp 1.149.430.000,- dan terealisasi Rp 1.138.110.552,- (99,02%). Sub Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Petani yang Mengikuti Pembinaan dengan target 400 orang dan terealisasi 540 orang (135%). Pelaksanaan kegiatan berupa Sekolah Lapang dan Pelatihan Tematik Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan SILPA Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di wilayah sentra-sentra tembakau dan petani tembakau di Kabupaten Madiun. Sekolah Lapang dilakukan dengan tujuan petani dapat memahami Good Agricultural Practice (SL-GAP) Tembakau secara mandiri dan diharapkan meningkatkan wawasan serta pemahaman para petani tembakau. Sedangkan Pelatihan Tematik Petani Tembakau diharapkan para petani dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 37
temabakau dalam penerapan/pengembangan usaha budidaya ternak dan ikan air tawar sebagai usaha lain di samping bertani tembakau. Adapun maksud daripada Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan SILPA Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021 adalah untuk memahami Sekolah Lapang Good Agricultural Practice (SL-GAP) Tembakau secara mandiri dan meningkatkan wawasan serta pemahaman para petani tembakau. Para petani dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani tembakau dalam penerapan/pengembangan usaha budidaya ternak dan ikan air tawar sebagai usaha lain di samping bertani tembakau. Sekolah Lapang Tembakau dilaksanakan pada tanggal 6 September 2021 sampai dengan 15 Oktober 2021. Dimana dalam setiap kelompoknya terdapat 25 orang petani tembakau dan buruh tani petani tembakau. Terbagi atas 10 lokasi sekolah lapang tembakau atau 10 kelompok tani tembakau yang tersebar di beberapa Kecamatan antara lain Kecamatan Saradan terdapat 1 kelompok, Kecamatan Mejayan terdapat 1 kelompok, Kecamatan Balerejo terdapat 2 kelompok dan Kecamatan Pilangkenceng terdapat 4 kelompok : NO KELOMPOK TANI ALAMAT KETUA LUAS (Ha) 1 Joyo Mulyo Ds. Pulerejo Kec. Pilangkenceng Djiteng 4 2 Margo Rukun Ds. Ngale Kec. Pilangkenceng Ratno 6 3 Siswo Sejati Ds. Purworejo Kec.Pilangkenceng Purwanto 3 4 RukunMakmur Ds. Kedungmaron Kec. Pilangkenceng Sadji 5,75 5 Rantai Agung Ds. Banaran Kec. Balerejo Sujarwo 4,5 6 Tani Sejati Ds. Warurejo Kec. Balerejo Kadar 1 7 Sekar Selamat Ds. Pajaran Kec. Saradan Munadi 5 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 38
NO KELOMPOK TANI ALAMAT KETUA LUAS (Ha) 8 Suling Mas Ds. Kaliabu Kec.Mejayan Dwi Ciptono 3,5 9 Tekat Makmur Ds. Morang Kec. Kare Sunarto 6 10 Karyo Miguna Ds. Randualas Kec. Kare Anang Widodo 5 Sekolah lapang tembakau dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan atau 12 materi pelajaran yang diberikan kepada peserta, adapun materi - materi pelajaran sekolah lapang tembakau adalah sebagai berikut : a. Pelatihan Budidaya Tembakau; b. Pengembangan Pola Kemitraan; c. Pengolahan pascapanen; d. Penerapan PHT dan Pengendalian OPT; e. Manajemen Agribisnis; f. Pelatihan Penentuan Grade/Tingkatan Tembakau; g. Pelatihan Penentuan Grade/Tingkatan Tembakau; h. Pembuatan Pupuk Organik; i. Pembuatan Pestisida Nabati; j. Pemeliharaan Tembakau; k. Pembuatan Persemaian Tembakau; l. Olah Tanah dan Pemupukan; m. Dinamika Kelompok. Untuk narasumber Sekolah Lapang antara lain praktisi, pelaku usaha, PT Tani Joy, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Ngawi, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Madiun, Kejaksaan Negeri Madiun dan Kepolisian Resort Kabupaten Madiun dan lain-lainnya Pelatihan Tematik Tembakau dilaksanakan selama 2 gelombang. Gelombang pertama dimulai 6 Desember 2021 sampai dengan 8 desember 2021 dan Gelombang kedua pada tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan 11 Desember 2021. Dimana peserta diklat/pelatihan tematik ini dengan komposisi : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 39
No Nama Kelompok Alamat Tempat Ket 1 Joyo Mulyo Ds. Pulerejo 15 Orang 2 Rantai Agung Kec. Pilangkenceng Ds. Banaran Rumah Bapak Ruswanto 8 Orang Ketua kelompok Joyo Mulyo Kec. Balerejo Desa Pulerejo Kec. Pilangkenceng 3 Tani Sejati Ds. Warurejo 7 Orang Kec. Balerejo 4 Margo Rukun Ds. Ngale 20 Orang Kec. Pilangkenceng 5 Siswo Sejati Ds. Purworejo Kec. Pilangkenceng Sekretariat APTI Kab. Madiun Desa Ngale Kec. Pilangkenceng 5 Orang 6 Rukun Makmur Ds. Kedungmaron 5 Orang Kec. Pilangkenceng 7 Sekar Slamet Ds. Pajaran 20 Orang 8 Suling Mas Kec. Saradan Ds. Kaliabu BPP Saradan Kec. Saradan 10 Orang Kec. Mejayan 9 Tekat Makmur Ds. Morang 15 Orang 10 Karyo Miguna Kec. Kare Ds. Randualas Aswin Loka, Ds. Kare, Kec. Kare 15 Orang Kec. Kare Jumlah 120 orang Untuk narasumber Sekolah Lapang antara lain terdiri dari para praktisi, pelaku usaha, Penyuluh Perikanan Kementerian Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan lain- lainnya. Materi - materi pelajaran yang diberikan dalam sekolah lapang tembakau adalah sebagai berikut : a. Pelatihan Tematik Pembuatan Fermentasi Pakan Ternak; b. Pelatihan Tematik Pembuatan Pupuk Bokashi; c. Pelatihan Tematik Kelembagaan Ekonomi Petani berbasis koorporasi; d. Pelatihan Tematik Budidaya Ternak Ruminansia; e. Pelatihan Tematik Kesehatan ternak; f. Pelatihan Tematik budidaya ikan lele; Adapun tempat dan waktu pelaksanaan di 4 Lokasi Kegiatan yaitu : 1. Aswin Loka, Desa Kare, Kecamatan Kare 2. BPP Saradan, Kecamatan Saradan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 40
3. Rumah Bapak Ruswanto Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng 4. Sekretariat APTI Kab. Madiun Desa Ngale, Kecamatan Pilangkenceng IV.I.III Sub Kegiatan Persentase peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian Sub Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 153.750.000,- terealisasi Rp 153.749.409,- (99,99%) Indikator sub kegiatan ini adalah Persentase peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian dengan target 50% tercapai 50% atau 100% dari target. Capaian ini didapatkan melalui berbagai pembiayaan diantaranya : a. Biaya Operasional admin BPP; Biaya operasional admin BPP sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) diberikan setiap bulan untuk 15 admin Balai Penyuluhan Pertanian selama 12 bulan, dimana besarannya adalah RP. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan selama 12 bulan. Biaya Operasional atau honor admin Balai Penyuluhan Pertanian diberikan setelah admin melakukan penginputan data yang terdapat di dalam aplikasi Laporan Utama Kostratani. Admin BPP menginput data-data pertanian, peternakan dan kegiatan-kegiatan daripada Penyuluh Pertanian Lapangan yang terdapat di aplikasi tersebut baik data komoditas, jumlah produksi panen maupun data luas lahan pertanian per wilayah kecamatan. b. pembelian paket data di BPP; Anggaran Pembelian paket data di BPP sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) diberikan setiap bulan untuk 15 admin Balai Penyuluhan Pertanian selama 12 bulan, dimana besarannya adalah RP. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan selama 12 bulan. Paket data atau pulsa yang digunakan oleh admin laporan pertanian sebesar Rp. 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 12 bulan. Paket data atau pulsa digunakan untuk menginput data - data yang dihimpun oleh Petugas penyuluh Lapangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 41
di wilayah kerja BPP tersebut. Penginputan data dilakukan setiap hari jumat di setiap minggunya. c. koordinasi ke Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun; Koordinasi ke Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dilakukan maksimal 1 x dalam 1 minggu setiap bulannya, dilakukan untuk koordinasi dan pelaporan tentang penginputan data. d. bahan dan alat tulis kantor pelaporan; Bahan dan alat tulis kantor pelaporan diberikan per triwulan selama 12 bulan, digunakan sebagai sarana dan alat tulis penginputan data. e. dokumentasi dan penggandaan dokumen. Dokumentasi dilakukan untuk pendukung data yang diinputkan di aplikasi laporan utama kostratani. Penggandaan laporan dilakukan per triwulan dimana data yang diinput di aplikasi laporan utama kostratani di cetak dan digandakan sebagai bahan bukti penginputan di aplikasi laporan utama kostratani. Lokasi Kegiatan berada Balai Penyuluhan Pertanian dan Perikanan (BPP) yang tersebar di 15 Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan di Kabupaten Madiun Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta penguatan data base capaian produksi pertanian yang terukur dan real time serta pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP, sehingga akan diperoleh pemecahan permasalahan di masa pandemi covid- 19 lewat kegiatan penyuluhan serta sebagai landasan dalam pembuatan program dan kegiatan di tahun berikutnya di masa pandemi serta terevaluasinya program pelaksanaan Pemberdayaan Penyuluh dan BPP pada masa pandemi covid-19 ini. IV.I.III Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan ini memiliki sumber anggaran Rp 2.100.000.000 terealisasi Ro 2.019.866.600 (96,18%). Indikator Jumlah sekolah lapang yang dilaksanakan dengan target 15 tercapai 100% (15 SL). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 42
Dalam rangka peningkatan kemampuan lembaga Petani masyarakat Kabupaten Madiun, melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mempunyai Program Integrated Participatory Development and Management of Irigation Program ( IPDMIP ) dengan kegiatan Peningkatan Kemampuan lembaga Petani (IPDMIP) Tahun 2021 akan meningkatkan produktifitas hasil pertanian dan mengurangi kemiskinan di pedesaan ,mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan gizi. IPDMIP meningkatkan nilai pertanian irigasi berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan sumber penghidupan di pedesaan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini fokus kepada 3 (tiga) isu utama yaitu ketahanan pangan, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Kesetaraan gender a. Peningkatan Ketahanan Pangan: Peningkatan ketahanan pangan akan memberi dampak perbaikan gizi yang akan didokumentasikan melalui Core Indicator IFAD. Selain itu, pada akhir proyek 50% dari penerima manfaat IPDMIP diharapkan meningkat aset rumah tangganya berdasarkan pengukuran Core Indicator. b. Peningkatan Sumber Daya Manusia: Pengembangan sumber daya manusia akan disediakan bagi petani dan petugas pemerintah. Hal paling penting adalah IPDMIP menargetkan peningkatan kapasitas petani miskin, baik laki‐laki maupun perempuan. Keterampilan petani akan ditingkatkan melalui berbagai inisiatif termasuk penyuluhan, Sekolah Lapangan bagi Petani, kunjungan informatif, pengelolaan/pemeliharaan irigasi dan literasi keuangan, rantai nilai dan pelatihan jasa perdesaan. Penerima manfaat ini kemudian mengadopsi praktek‐ praktek pertanian yang telah disempurnakan, rumahtangga akan mendapatkan manfaat dari peningkatan pendapatan pertanian sebagai hasil dari peningkatan nilai dari produksi padi dan/atau tanaman bernilai ekonomi tinggi c. Kesetaraan Gender: IPDMIP berusaha untuk mencapai kesetaraan gender di seluruh elemen Proyek. Selain perbaikan gizi dan keamanan pangan rumah tangga, peluang yang lebih luas akan dibuka bagi perempuan dan kaum muda. Penerima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 43
manfaat langsung, termasuk anggota‐anggota Poktan DI, diharapkan 30% di antaranya adalah perempuan dan kaum muda. Perempuan dan kaum muda di seluruh lokasi Proyek akan berperan sebagai agen perubahan bagi pembangunan sosial dan ekonomi Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa sub unit kegiatan sebagai berikut : A. Sekolah Lapangan 1. Sekolah Lanjutan tahun 2020 sebanyak 5 unit terdiri dari : a. DI Ketupu : Ds. Sugihwaras b. DI Kawung : Ds. Tanjungrejo, Ds Sendangrejo c. DI Craken : Ds. Sewulan, Sukosari dan Banjarejo d. Di Sareng : Ds. Geger, Slambur, Pagotan,Kepet, Bangunsari e. DI Sedah : Ds. Nglandung, Sumberejo, Singgahan, Balerejo Sebanyak 375 petani petani menerima fasilitasi sekolah lapang 2. Total sebanyak 15 unit sekolah lapang (SL) a. DI Kawung : Ds Dimong, Sirapan kec.Madiun b. DI Sedah : Ds Klorogan Kec. Geger, Ds.Kebonsari dan Bacem Kec.Kebonsari c. DI Craken : Ds. Jetis Kec. Dagangan Ds. Kertosari Kec. Geger d. DI Sareng : Ds Purworejo dan Uteran Kec. Geger Ds.Dolopo Kec. Dolopo e. DI SIM : Ds Ngetrep dan wayut Kec. Jiwan Ds. Golan dan Klumpit Kec. Sawahan f. DI Kedungrejo : Ds Warurejo dan Kuwu Kec. balerejo Sebanyak 375 orang petani menerima fasiitasi sekolah lapang masing-masing sebanyak 12 kali pertemuan dalam musim yang berbeda. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 44
B. Buku Catatan Petani Terfasilitasinya 375 orang petani penerima manfaat proyek dengan buku catatan petani. C. Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani Sekurang kurangnya 80% petani peserta SL berperan aktif dalam kegiatan forum tukar pengalaman antar petani dan mengadopsi teknologi yang diperkenalkan oleh penyuluh pertanian. D. Kunjungan Antar Desa Sekurang kurangnya 25 % petani peserta Sekolah lapang bisa menyampaikan materi yang diterima selama kegiatan SL kepada petani diluar lokasi IPDMIP E. Pertemuan Bulanan Untuk Mereview Pelaksanaan Penyuluhan Pertemuan bulanan dilaksanakan sebanyak 8 kali . F. Penghargaan Untuk Petani Diberikannya penghargaan kepada 6 penyuluh dan 30 petani berprestasi dan berkinerja baik G. Demonstrasi Peralatan 15 alat tanam padi manual sistem Dapok dipinjamkan kepada desa lokasi kegiatan IPDMIP H. Demonstrasi Terselenggaranya kegiatan pertemuan dan atau pelatihan penggunaan peralatan alat tanam padi manual sistem dapok sebanyak 2 kali. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 45
PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA Secara garis besar Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan dihadapkan pada beberapa permasalahan yang bisa menghambat upaya peningkatan produksi Pertanian, diantaranya sebagai berikut : Permasalahan : Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, gedung, dan peruntukan lainnya mengancam eksistensi usaha pertanian Minimnya inovasi dan belum maksimalnya teknologi pertanian dalam menjangkau petani baik karena kurangnya jumlah sarana maupun kurangnya pengetahuan petani dalam penguasaan teknologinya Pemasaran produk hasil pertanian yang masih sangat tergantung kepada tengkulak sehingga petani kurang memiliki bargaining power dalam penjualan hasil panennya. Kurangnya regenerasi petani sehingga petani Kabupaten Madiun masih didominasi oleh usia-usia lanjut yang kurang produktif Upaya penyelesaian masalah : Memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan lahan pertanian untuk masa yang akan datang sekaligus memberikan pengetahuan tentang memaksimalkan lahan pertanian yang sempit baik melalui intensifikasi pertanian. Memberikan bantuan teknologi pertanian baik berupa alat maupun inovasi serta memberikan pengetahuan kepada petani mengenai tata cara pemanfaatan dan pembuatannya melalui kegiatan penyuluhan, sekolah lapang, dll Melakukan kerjasama dengan produsen penyedia bahan pokok makanan atau produk olahan hasil pertanian dengan menjadikan petani Kabupaten Madiun sebagai pemasok bahan mentah. Melalui upaya ini diharapkan bisa memperpendek alur distribusi antara petani dengan konsumen (tanpa melewati tengkulak) sehingga petani mendapat harga jual yang lebih tinggi. Dinas Pertanian dan Perikanan melalui petugas penyuluh pertanian terus berupaya melakukan berbagai pelatihan mengenai inovasi teknologi pertanian yang kedepannya diharapkan juga dikemas secara lebih apik untuk menarik minat kawula uda untuk ikut berpartisipasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 46
3.6 Tugas Pembantuan APBN I. KEGIATAN SARANA PRODUKSI BUDIDAYA PORANG A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan 1. Surat dari Direktur Direktorat Jenderal TanamanPangan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 46/HK.310/C/2/2021 Tentang Perubahan Keputusan Jenderal Tanaman Pangan Nomor 263/HK.310/C/11/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi Tahun Anggaran 2021 2. Petunjuk Pelaksaan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi T.A 2021 B. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan bantuan sarana produksi berupa bibit bersertifikat dan pupuk organik non subsidi Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas Porang. a. Dana dan Sumber Anggaran Sumber Anggaran Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang, dari DIPA Pusat TA 2021. Total Anggaran utuk 5 Ha sejumlah Rp. 291.750.000 dengan rincian per ha Rp. 58.350.000 Kelompok Tani / LMDH menerima dalam bentuk uang masuk ke rekening kelompok Tani / LMDH b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang seluas 5 Ha dilaksanakan pada bulan November 2021. Tempat pelaksanaan Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang di KabupatenMadiun antara lain : Lokasi Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang seluas 5 Ha berada di 3 kelompoktani/ LMDH, dan berada 3 kecamatan ( data terlampir ). Kecamatan Saradan seluas 3 Ha Kecamatan Dagangan seluas 1 Ha Kecamatan Wungu seluas 1 Ha Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 : 47
c. Realisasi Kegiatan Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang seluas 5 Ha sudah realisasi 100 %. No. 1. Kecamatan Saradan Desa Kel.Tani/LMDH Klangon LMDH Bandung Mulyo Luas (Ha) 3 Jumlah Anggaran (Rp) 175.050.000 Realisasi (%) 100 2. Dagangan Mendak Kel.Tani 1 58.350.000 100 3. Wungu Wungu SidoMulyo II Kel.Tani Iki Matih Sidomulyo 1 58.350.000 100 JUMLAH 5 291.750.000 II. KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI A. Dasar Pelaksanaan 1. Surat dari Direktur Direktorat Jenderal TanamanPangan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 46/HK.310/C/2/2021 Tentang Perubahan Keputusan Jenderal Tanaman Pangan Nomor 263/HK.310/C/11/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi Tahun Anggaran 2021 2. Petunjuk Pelaksaan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi T.A 2021 B. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan bantuan benih kedelai bersertifikat dan sarana produksi lainnya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai. a. Dana dan Sumber Anggaran Sumber Anggaran Kegiatan Pengembangan Kedelai, dari DIPA Pusat TA 2021. Kelompok Tani menerima bantuan dalam bentuk barang, yang terdiri dari benih kedelai 2.250 Kg ,NPK 25.000 Kg, 125.000 gr, Pupuk hayati 2000 Lt, 1.000 Lt untuk 5005 Ha. b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Produksi kedelai seluas 500 Ha dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Tempat pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai di KabupatenMadiun antara lain : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 48
Lokasi Kegiatan Pengelolaan Produksi kedelai seluas 500 Ha di 33 kelompok tani, dan berada 1 kecamatan yaitu Kecamatan Jiwan ( data terlampir ). c. Realisasi Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai seluas 500 Ha sudah realialisasi 100%, dan sudah panen pada bulan september 2021 dengan hasil provitas rata- rata 2,1 ton/ ha (Data Terlampir ). III. KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI KACANG HIJAU i. Dasar Pelaksanaan 1. Surat dari Direktur Direktorat Jenderal TanamanPangan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 46/HK.310/C/2/2021 Tentang Perubahan Keputusan Jenderal Tanaman Pangan Nomor 263/HK.310/C/11/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi Tahun Anggaran 2021 2. Petunjuk Pelaksaan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi T.A 2021 ii. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan bantuan benih kacang hijau bersertifikat dan sarana produksi lainnya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kacang hijau. a. Dana dan Sumber Anggaran Sumber Anggaran Kegiatan Pengelolaan Produksi Kacang Hijau, dari DIPA Pusat TA 2021. Kelompok Tani menerima bantuan dalam bentuk barang, yang terdiri dari benih kacang hijau 1.875 Kg dan NPK 3.750 Kg untuk 75 Ha. b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Produksikacang hijau seluas 75 Ha dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Tempat pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan ProduksiKacang Hijau di Kabupaten Madiun antara lain : Lokasi Kegiatan Pengelolaan ProduksiKacang Hijauseluas 75 Ha, dengan rincian luas 50Ha berada di Kecamatan Wonoasri dengan 11 kelompok tani, dan luas 25 Ha berada diKecamatan madiun dengan 9 kelompok tani ( data terlampir ). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 : 49
c. Realisasi Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Produksi Kacang Hijau seluas 75 Ha sudah realialisasi 100%, dan sudah panen pada bulan september 2021 dengan hasil provitas rata- rata 1,3 ton/ ha (Data Terlampir ). IV. KEGIATAN FASILITASI PEMBIAYAAN ASURANSI USAHATANI PADI (AUTP) PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan atas Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA-018.08.4.059185/2021 Tanggal 23 November 2020. B. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan petemuan dan sosialisasi kepada kelompok tani/petani memalui penyuluh lapang (PPL) tentang manfaat air untuk budidaya pertanian serta pentinga peran irigasi untuk pertanian. Sosialisasi Asuransi Usahatani Tanaman Padi dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2021 di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Koordinasi kegiatanAsuransi Usahatani Tanaman Padi dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021 di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun V. KEGIATAN PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN (PEMBANGUNAN EMBUNG A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (Dipa) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : Sp Dipa- 018.08.4.059185/2021 Tanggal 23 November 2020. B. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian merupakan kegiatan pembangunan baru untuk menahan dan menampung aliran air yang bersumber dari mata air, curah hujan, sungai dan sumber air lainnya yang dimanfaatkan sebagai air irigasi suplementer pada musim kemarau untuk budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (tanaman pakan ternak, sanitasi dan minum ternak). Kegiatan ini memiliki Anggaran sebesar Rp 120.000.000,- Yang digunakan untuk melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 50
a. Standar Teknis 1. Tersedianya sumber air baik berupa aliran permukaan dan atau mata air yang dapat ditampung atau dapat di alirkan ke lahan pertanian. 2. Untuk bangunan yang berfungsi menampung air (embung dan long storage), volume tampungan minimal 500m3. 3. Untuk bangunan yang berfungsi menahan dan menampung aliran air (dam parit) diupayakan debit minimal 5 lt/detik dan lebar penampang kurang lebih 5 m. 4. Diupayakan dapat memberikan suplesi air seluas 20 Ha untuk Sub Sektor Tanaman Pangan, 5 Ha Sub Sektor Hortikultura, 5 Ha untuk sub sektor Peternakan. 5 Ha untuk sub sektor Perkebunan. b. Kriteria Lokasi dan Petani 1. Kriteria Lokasi a. Relative dekat dengan lahan usaha tani yang membutuhkan suplementer/tambahan air irigasi atau daerah endemik kekeringan dan kebanjiran. b. Diutamakan pada daerah cekungan, terdapat parit-parit c. Diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang porous, maka embung harus dilapisi material geomembrane. d. Lokasi tempat Pengembangan Embung Pertanian status kepemilikannya jelas (tidak dalam sengketa) dan tidak ada ganti rugi yang dilengkapi dengan surat pernyataan oleh kelompok penerima manfaat. e. Untuk Sub Sektor Peternakan, dimanfaatkan terutama untuk Hijauan Pakan Ternak (HPT) serta sanitasi dan minum ternak. 2. Kriteria Penerima Bantuan a. Tergabung dalam wadah Kelompok tani/Gapoktan atau P3A Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 51
yang mengusahakan lahan usaha tani dan memiliki pengurus yang aktif. b. Diutamakan kelompok tani/ Gapoktan atau P3A yang mempunyai semangat partisipatif. c. Kelompok Tani/ Gapoktan/ P3A membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK). 3. Tahapan Kegiatan a. Persiapan Meliputi pembentukan tim teknis, seleksi dan verifikasi CPCL, dan penetapan CPCL kegiatan yang ditetapkan oleh kepala dinas Kabupaten/Kota lingkup pertanian. b. Survei, Investigasi dan Desain (SID) SID dimaksudkan untuk verifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL) yang sesuai dengan kriteria dan pembuatan desain sederhana kegiatan Pengembangan Embung Pertanian. Verifikasi CPCL dilakukan oleh Tim Teknis. Pembuatan desain sederhana memuat : Hasil verifikasi CPCL penerima bantuan. Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dankoordinat lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System/GPS, atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia. Gambar/sketsa/peta situasi lokasi sederhana. Luas layanan oncoran (command area) yang akan diairi. Rencana Anggaran Biaya (RAB). c. Persyaratan Administrasi Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan Calon Penerima Bantuan kepada Kepala Dinas Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan KPA menetapkan usulan penerima bantuan. Pembukaan rekening atas nama UPKK Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah pada Bank Pemerintah. Penyusunan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK kelompok penerima bantuan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 52
Penyusunan RUK dilaksanakan melalui musyawarah Poktan dengan bimbingan Tim Teknis atau koordinator lapangan. RUK disusun berdasarkan hasil SID yang memuat rencana volume embung pertanian, kebutuhan bahan/material, sewa alat, tenaga kerja, kebutuhan biaya, sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan waktu pelaksanaan. RUK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim Teknis/ Koordinator Lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Pengajuan pencairan dana bantuan tahap I sebesar 70% dari nilai bantuan oleh penerima bantuan kepada PPK. Dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja yang telah disepakati. Pengajuan pencairan dana bantuan. Apabila pekerjaan fisik mencapai 50%, maka pengajuan pencairan dana Tahap II sebesar 30% bisa diajukan dengan dilengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan dan dokumentasi progres pekerjaan. d. Pelaksanaan Konstruksi Pelaksanaan konstruksi dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/Poktan secara bergotong royong. Tahapan pelaksanaan konstruksi adalah Pembersihan lokasi, Pembelian Bahan Material, Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja sesuai dengan RUKK yang disusun oleh kelompok tani VI. KEGIATAN REKOMENDASI PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN A. Dasar Pelaksanaan Dasar Pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian adalah DPA Nomor 1795.PBR.002. B. Dana dan Sumber Anggaran Jumlah anggaran Kegiatan Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2021 ini sebesar Rp. 598.000.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta) yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. C. Mekanisme Pelaksanaan 1. Pengumpulan data LBS dan peta terkait. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 53
2. Pembuatan peta kerja untuk cek lapang. 3. Sosialisasi LP2B kepada stakeholders terkait. 4. Pelatihan Avenza Map dan drone kepada Tim Pemetaan. 5. Pengisian blanko atribut secara on desk. 6. Cek lapang (groundcheck) lahan baku sawah dan pengumpulan atribut indeks pertanaman, produktivitas serta status dan kondisi irigasi. 7. Pengolahan data lapang berbasis peta kerja. 8. Verifikasi dan penyusunan update lahan baku sawah dan atributnya oleh Tim Teknis dan Tim Pemetaan. 9. Analisa skoring kesesuaian lahan teridentifikasi untuk LP2B. 10. Pembahasan usulan LP2B oleh Tim Pokja, pembahasan dimulai dari update lahan baku sawah terhadap LBS ATR/BPN 2019 dan kesesuaian dengan aspek tata ruang. 11. Koordinasi Kegiatan Penyusunan Peta Sebaran Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Bersama Stakeholders. 12. Usulan penetapan peta LP2B dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun. VII. PENYUSUNAN E-RDKK UNTUK PENDATAAN PENERIMA PUPUK BERSUBSIDI A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan 1. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA- 018.08.4.059185/2021 Tanggal 23 November 2020. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, khususnya pada Lampiran II telah diatur mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). B. Sumber Dana Anggaran Kegiatan untuk Penyusunan E-RDKK ini senilai Rp.216.060.000,- dari sumber dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. C. Realisasi Keuangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 54
Dari Jumlah Anggaran senilai Rp. 216.060.000,- terserap Rp.169.140.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pertemuan dalam rangka mendukung penerapan teknologi anjuran diperlukan gerakan penumbuhan partisipasi petani/kelompok tani maupun aparat pembina dan stakeholders lainnya. Kegiatan tersebut diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan petani/kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan usahatani secara berencana dengan azas musyawarah sehingga pengisian RDKK akan menjamin penerapan teknologi sesuai anjuran. Dalam penyusunan RDKK kelompok tani agar dibimbing dan dibina oleh Petugas/Aparat Dinas Pertanian setempat. Hal ini merupakan tugas para penyuluh dan pembina lainnya untuk membuat skenario musyawarah kelompok tani, sehingga menghasilkan keputusan RDKK yang sesuai dengan rekomendasi anjuran teknologi spesifik lokasi. Latihan tentang penyusunan RDKK ini perlu dilakukan dalam bentuk simulasi dan lain-lain pada pertemuan teknis Penyuluh pertanian atau pertemuan lainnya, agar dalam praktek di Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi di lapangan dalam membimbing/membina Kelompok tani dapat berjalan lancar. RDKK selain berfungsi sebagai alat untuk perencanaan kebutuhan pupuk, juga dapat dijadikan sebagai penuntun perkiraan tanam dan panen di masing- masing wilayah. Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan RDKK terkait langsung dengan dukungan Kepala Desa/Lurah dan PPL/Koordinator PPL. Gerakan yang perlu dilaksanakan antara lain : 1. Mengadakan pertemuan dengan kontaktani/ketua kelompok tani yang ada di desanya untuk mengatur dan menetapkan jadwal musyawarah kelompok tani. 2. Menggerakkan petani/anggota kelompok tani supaya hadir dan aktif dalam musyawarah kelompok tani. 3. Secara pribadi atau mengutus pamong desa menghadiri musyawarah kelompok tani untuk menyusun RDKK. 4. Memberikan nasehat/bimbingan kepada anggota kelompok tani yang seringkali/selalu tidak hadir. 5. Melakukan pengawasan dengan memberikan koreksi (nasehat secara persuasif dan edukatif) kepada anggota - anggota kelompok tani yang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi pelaksanaannya menyimpang dari hasil kesepakatan musyawarah penyusunan RDKK. D. Lokasi Kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 55
Lokasi Kegiatan Sosialisasi adalah 15 Kecamatan wilayah Kabupaten Madiun, yaitu Kecamatan Kebonsari,Kecamatan Geger, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Dagangan, Kecamatan Wungu, Kecamatan Kare, Kecamatan Mejayan, Kecamatan Saradan, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Gemarang, Kecamatan Balerejo,Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Madiun Kecamatan Jiwan dan Kecamatan Sawahan E. Penyusunan RDKK Dan Rekapitulasi Penyusunan RDKK dilakukan oleh kelompok tani dan setiap petani harus tercatat/terdaftar dalam Kelompok Tani. Formulir RDKK disediakan, diperbanyak dan diedarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tahapan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi adalah sebagai berikut: a. Pertemuan pengurus Kelompok Tani yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengurus lainnya. b. Pertemuan pengurus Kelompok Tani untuk membahas dan merumuskan RDKK dengan menampung hasil musyawarah anggota Kelompok Tani tentang rencana kebutuhan Kelompok Tani. c. Musyawarah anggota-anggota Kelompok Tani dipimpin oleh Ketua dan/atau pengurus untuk menyusun daftar kebutuhan riil pupuk bersubsidi yang akan dibeli dan digunakan dari tiap anggota Kelompok Tani dengan menetapkan jumlah, jenis pupuk, jenis komoditas dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan berdasarkan rekapitulasi. d. Penyuluh pendamping meneliti kelengkapan dan kebenaran data RDKK agar sesuai dengan kebutuhan riil. e. Setelah RDKK diisi lengkap, kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan diketahui oleh penyuluh pendamping. 1. Tahap Perbanyakan dan Pengiriman RDKK Proses penggadaan dan pengiriman RDKK sesuai kebutuhan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. RDKK setelah ditandatangani, diperbanyak (copy) rangkap 5 (lima) dan dikirim kepada Penyalur/Pengecer resmi (sebagai pesanan pupuk), Kepala Desa/Lurah, Penyuluh, Ketua Gapoktan dan Ketua Kelompok Tani b. RDKK disusun paling lambat awal bulan Februari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 56
c. RDKK dibuat rangkap 5 (lima), untuk : Pengecer pupuk bersubsidi resmi, Kepala Desa/Lurah, Ketua Gapoktan, Penyuluh dan arsip Poktan 2. RDKK dapat digunakan sebagai instrument pesanan pupuk bersubsidi dipenyalur/pengecer resmi. Tahap Rekapitulasi RDKK dan Penyusunan Kebutuhan Pupuk Tingkat Desa/GAPOKTAN: a. Pengurus Gapoktan membuat rekapitulasi RDKK setiap Poktan dalam satu Desa/Kelurahan dan ditandatangani Ketua Gapoktan b. Rekapitulasi RDKK diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh pertanian dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah c. Rekapitulasi RDKK dibuat rangkap 4 (empat), untuk : BP3K, Penyuluh dan arsip Gapoktan Tingkat Kecamatan: a. Penyuluh membuat rekapitulasi RDKK Tingkat Kecamatan dan ditandatangani Kepala Koordinator Penyuluh/Kepala BP3K b. Rekapitulasi RDKK Tingkat kecamatan diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Kepala BP3K dan diketahui oleh Camat c. Rekapitulasi RDKK dibuat rangkap 4 (empat), untuk : Dinas yang menangani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, BP3K dan arsip d. Rekapitulasi RDKK Tingkat kecamatan disusun paling lambat bulan Maret. Tingkat Kabupaten: a. Kepala Dinas yang menangani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan membuat rekapitulasi RDKK Tingkat Kabupaten dan ditandatangani Kepala Dinas bersangkutan. b. Rekapitulasi RDKK Tingkat Kabupaten dibuat rangkap 4 (empat), untuk Dinas yang menangani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, Bakorluh dan arsip. c. Rekapitulasi RDKK Tingkat kecamatan disusun paling lambat bulan April. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 yang 57
VIII. KEGIATAN IRIGASI KEGIATAN IRIGASI UNTUK PERTANIAN PROGRAM PERPOMPAAN BESAR PENGELOLAAN AIR KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA- 018.08.4.059185/2021 Tanggal 23 November 2020. B. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah ini dalam bentuk hibah uang yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening kelompok tani dan pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani sesuai dengan petunjuk teknis dan RAB /RUKK yang telah dibuat oleh kelompok tani ddengan proses sebagai berikut: Untuk tercapainya sasaran teknis maupun out-put dari kegiatan Irigasi Perpompaan pada Tahun Anggaran 2021, diperlukan syarat-syarat dan langkah-langkah sebagai berikut: Persyaratan Penerima bantuan pemerintah pada irigasi perpompaan adalah sebagai berikut: a. Penerima bantuan pemerintah adalah Kelompok tani/Gabungan kelompok tani (Poktan/Gapoktan) atau P3A/GP3A b. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif. c. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. d. Ketua Kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan pemerintah disarankan untuk membentuk satuan tugas unit pengelola keuangan dan kegiatan (UPKK). e. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A penerima bantuan harus memberikan pernyataan kesanggupan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pompa dan memelihara bantuan tersebut sehingga dapat sebagai suplesi air irigasi dalam jangka panjang. Syarat khusus pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpompaan adalah: 1. Pelaksanaan identifikasi calon penerima manfaat dan calon lokasi kegiatan irigasi perpompaan (CPCL) dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten dan ditetapkan oleh PPK. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 58
2. Pembiayaan melalui bantuan pemerintah dalam bentuk uang diberikan langsung kepada kelompok untuk membiayai pembangunan konstruksi irigasi perpompaan, dengan penggunaan antara lain untuk: Pembelian pompa air, Pekerjaan bak penampungan air, Pekerjaan rumah mesin pompa air dan genset/mesin penggerak, Pembelian pipa atau material distribusi lainnya. Pekerjaan saluran distribusi air irigasi, Pembiayaan untuk persiapan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dilakukan dengan mekanisme swakelola oleh Dinas lingkup Pertanian sebagai institusi yang bertanggung jawab di kabupaten atau oleh instansi terkait yang kompeten sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Komponen Kegiatan dan Standar Teknis Komponen dan standar teknis kegiatan irigasi perpompaan dapat disesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan antara lain adalah: 1. Untuk irigasi perpompaan besar Pompa air dan alat kelengkapannya Pompa air yang digunakan adalah pompa air dengan kapasitas yang mampu memberikan suplesi air irigasi seluas minimal 20 ha digunakan untuk mendukung komoditas tanaman pangan dan perkebunan dan Pompa Air yang akan diadakan harus memiliki SNI atau minimal telah memiliki Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian, Sumber energi atau pembangkit daya dapat menggunakan penggerak motor diesel/bensin, listrik PLN, tenaga surya, atau sumber energi yang lain. 2. Rumah Pompa Dibangun untuk melindungi pompa dan pembangkit dari kerusakan dan kehilangan. Konstruksi rumah pompa bisa terdiri dari pasangan bata diplester, dengan atap penutup dari genteng tanah liat atau presbeton. Lantai dapat berupa plesteran (semen dan pasir). Ukuran rumah pompa disesuaikan dengan kebutuhan. 3. Bak penampung Bak penampung dibangun sebagai reservoir untuk mendekatkan jarak dari sumber air ke lahan yang akan diairi. Bak penampung terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor. ukuran disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan. 4. Jaringan distribusi Jaringan distribusi dapat dibuat menggunakan sistem saluran terbuka dan tertutup. Untuk saluran tertutup bahan bisa terbuat dari pvc/selang, besi ataupun beton. sedangkan untuk sistem saluran terbuka dapat terbuat dari ferosemen atau pasangan batu, logam yang berfungsi untuk membawa dan atau membagi air ke lahan yang akan diairi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 59
5. Kriteria Lokasi dan Petani Untuk keberhasilan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan, maka kirteria lokasi dan petani adalah sebagai berikut a. Lokasi Kriteria Lokasi untuk kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan adalah: Lokasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan adalah pada area pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sumber airnya tersedia namun letak sumber air tersebut lebih rendah dari lahan yang akan diairi. Lokasi diprioritaskan pada lahan dan dibudidayakan (diusahakan) oleh petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sering mengalami kekurangan air (kekeringan) terutama pada musim kemarau. batas maksimal sudut elevasi kemiringan untuk memungkinkan air dapat disalurkan dari posisi lebih rendah ke lebih tinggi Petani tergabung dalam kelompok tani /Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A, dan Kelompok tani sudah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati/ Kepala daerah atau Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota. memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif, Bersedia dan diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) minimal 0,5 untuk lahan persawahan. Komoditas yang didukung oleh kegiatan pengembangan irigasi perpompaan antara lain: 1. Komoditas tanaman pangan, meliputi : padi, jagung dan kedelai; 2. Komoditas Hortikultura, meliputi : cabe, bawang merah, jeruk, krisan, jahe, manggis dan salak; 3. Komoditas Perkebunan yaitu perkebunan rakyat, meliputi: karet, kopi, coklat, tebu, lada, vanili dan cengkeh; Pelaksanaan Kegiatan irigasi perpompaan dilakukan sebagai upaya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber air dalam rangka suplesi air irigasi pada lahan pertanian. Pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan dilakukan secara Swakelola dengan pola Padat Karya dengan melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 60
1. Persiapan a. Pembentukan Tim Teknis dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, yang terdiri atas unsur Dinas pertanian yang menangani bidang prasarana dan sarana pertanian dan atau bidang yang menangani produksi komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), dapat dibantu petugas penyuluh pertanian ataupun instansi terkait. b. Seleksi Usulan CP/CL Kegiatan Irigasi Perpompaan Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk menghimpun data berdasarkan surat usulan kegiatan irigasi perpompaan dari Poktan/ Gapoktan atau P3A/GP3A. c. Validasi Usulan CP/CL Kegiatan Irigasi Perpompaan Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk memastikan kelayakan CP/CL kegiatan irigasi perpompaan yang diusulkan sesuai dengan kriteria irigasi perpompaan, baik dari segi teknis, lingkungan maupun sosial. d. Penetapan Calon Penerima Kegiatan Irigasi Perpompaan Berdasarkan hasil validasi CP/CL kegiatan Irigasi Perpompaan, tim teknis mengusulkan calon penerima bantuan kegiatan Irigasi Perpompaan kepada PPK. PPK selanjutnya menetapkan calon penerima bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA. e. Sosialisasi Sosialisasi teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota kepada petani/kelompok tani dengan tujuan agar petani/masyarakat tani mengetahui tentang rencana kegiatan pengembangan irigasi perpompaan yang akan dilaksanakan dapat dipahami dengan jelas, sehingga petani dan masyarakat tani bersedia berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam melaksanakan sosialisasi ke tingkat lapangan, apabila diperlukan, Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat didampingi oleh Tim Pembina Teknis Propinsi dan Tim Pusat. f. Survei dan identifikasi (SI) CP/CL Berdasarkan petunjuk teknis pusat, Tim Teknis Kabupaten/Kota, bertanggung jawab melakukan survei dan verifikasi lapangan dengan tujuan untuk konfirmasi dan validasi data yang diusulkan oleh kelompok tani. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 61
verifikasi teknis calon lokasi sesuai dengan kriteria teknis dari kegiatan pengembangan irigasi perpompaan. Memastikan lokasi tersebut memiliki sumber air dan petani penerima manfaat. Desain Irigasi Perpompaan 1) Desain dibuat secara swakelola oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota baik secara swakelola dengan mengikuti aturan sesuai Perpres 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Desain dibuat untuk menentukan aspek teknis hidrologi, kondisi topografi dan efisiensi penggunaan bahan dan pemanfaatan air. 2) Laporan SID memuat: a) Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan titik koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System (GPS), dan atau menggunakan open kamera. b) Gambar/sketsa/peta situasi lokasi c) Gambar teknis konstruksi d) Komoditas yang diusahakan e) Luas layanan oncoran (command area) yang akan diairi f) Rencana Anggaran Biaya (RAB). Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah Poktan/ Gapoktan/ P3A/ GP3A dengan bimbingan Tim Teknis kabupaten. RUKK sekurang-kurangnya memuat rencana antara lain: (i) Penentuan jenis kegiatan (ii) volume kegiatan, (iii) Kebutuhan bahan material, (iv) kebutuhan tenaga kerja, (v) jumlah biaya, (vi) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan waktu pelaksanaan. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis kabupaten dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. RUKK disusun dengan mengacu pada RAB hasil SID. i. Pembukaan Rekening Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan Kegiatan (UPKK) dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A penerima bantuan pemerintah pada Bank pemerintah. j. Penyusunan Perjanjian Kerjasama Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 62
Perjanjian Kerjasama bantuan pemerintah dilakukan antara PPK dengan UPKK dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A. k. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Tata kelola penyaluran dan pencairan bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan irigasi perpompaan kepada kelompok tani yang sudah ditetapkan sebagai berikut : 1) Kelompok tani ditetapkan melalui surat Keputusan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai dengan kaidah penyaluran dana bantuan pemerintah pada PMK No. 168/PMK.05/2015 Juncto. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 173/PMK.05/2016; 2) Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang oleh kelompok penerima, dilakukan melalui melalui 2 tahapan. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan sarana/ prasarana setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK. Tahap II sisa dana sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan sarana/ prasarana, dapat dicairkan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai minimal 50%. Pelaksanaan fisik konstruksi kegiatan Pengembangan irigasi perpompaan, sebagai berikut: 1. Melakukan pembersihan lokasi untuk penempatan rumah pompa, bak penampung dan jaringan distribusi. 2. Pembelian Pompa dan Material Lainnya oleh Kelompok tani/Gapoktan/P3A penerima bantuan kegiatan irigasi perpompaan, dengan cara belanja sendiri sesuai harga pasar setempat dan sesuai dengan spesifikasi atau rincian material yang telah disepakati dan disetujui dalam RUKK. 3. Pemasangan pompa air dan alat kelengkapannya (apabila pompa yang digunakan berukuran besar perlu dibuatkan rumah pompa sebagai pengaman). 4. Pembuatan bak penampung : diletakkan pada posisi topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan diairi. 5. Pembuatan jaringan distribusi ke lahan : diletakkan secara proporsional agar pembagian air dapat merata ke seluruh lahan. 6. Pelaksanaan fisik (konstruksi) dilakukan dengan pola Padat Karya yang harus melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan. Kelompok tani penerima kegiatan wajib membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah kepada PPK, meliputi: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 63
a. Laporan jumlah total dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada), Menyimpan bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Pemerintah. Dalam hal terdapat sisa dana bantuan, Ketua Kelompok Tani harus menyetorkan sisa dana bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas negara yang ditunjukkan dengan bukti setor ke rekening kas negara/SSBP. b. Dokumentasi Kegiatan Foto lokasi kegiatan diambil dengan open camera dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100% yang dilengkapi dengan titik koordinat dan keterangan lainnya nama kegiatan, nama Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A, alamat, komoditas yang diusahakan dan luas areal oncoran ,Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan. Berita acara yang diperlukan mengacu pada petunjuk teknis bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam DIPA/POK dana Tugas Pembantuan (TP) untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, yang digunakan untuk kegiatan fisik Irigasi Perpompaan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2020. Bantuan pemerintah untuk kegiatan ini dialokasikan untuk pelaksanaan : 1. Kegiatan Pendukung yang terdiri dari (1) Persiapan yaitu untuk CPCL, penyusunan SID dan Bimbingan pelaksanaan kegiatan; (2) monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Konstruksi pengembangan irigasi perpipaan, antara lain: pengadaan pipa dan perlengkapannya, pembangunan bak penampung, bangunan sadap, boks bagi dan lainnya sesuai kebutuhan. Kegiatan pendukung dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota yang memperoleh kegiatan, sedangkan kegiatan konstruksi dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Tani/Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A penerima bantuan dengan bimbingan dari Tim Teknis Kabupaten Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 64
IX. KEGIATAN IRIGASI PERPOMPAAN MENENGAH KEGIATAN PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA- 018.08.4.059185/2021 Tanggal 23 November 2020. B. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Untuk tercapainya sasaran teknis maupun out-put dari kegiatan Irigasi Perpompaan pada Tahun Anggaran 2021, diperlukan syarat-syarat dan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah Penerima bantuan pemerintah pada irigasi perpompaan adalah sebagai berikut: a. Penerima bantuan pemerintah adalah Kelompok tani/Gabungan kelompok tani (Poktan/Gapoktan) atau P3A/GP3A b. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif. c. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. d. Ketua Kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan pemerintah disarankan untuk membentuk satuan tugas unit pengelola keuangan dan kegiatan (UPKK). e. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A penerima bantuan harus memberikan pernyataan kesanggupan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pompa dan memelihara bantuan tersebut sehingga dapat sebagai suplesi air irigasi dalam jangka panjang. 2). Syarat Khusus Pelaksanaan Syarat khusus pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpompaan adalah: 1. Pelaksanaan identifikasi calon penerima manfaat dan calon lokasi kegiatan irigasi perpompaan (CPCL) dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten dan ditetapkan oleh PPK. 2. Pembiayaan melalui bantuan pemerintah dalam bentuk uang diberikan langsung kepada kelompok untuk membiayai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 65
pembangunan konstruksi irigasi perpompaan, dengan penggunaan antara lain untuk: a. Pembelian pompa air; b. Pekerjaan bak penampungan air; c. Pekerjaan rumah mesin pompa air dan genset/mesin penggerak; d. Pembelian pipa atau material distribusi lainnya; e. Pekerjaan saluran distribusi air irigasi. 3. Pembiayaan untuk persiapan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dilakukan dengan mekanisme swakelola oleh Dinas lingkup Pertanian sebagai institusi yang bertanggung jawab di kabupaten atau oleh instansi terkait yang kompeten sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. Komponen Kegiatan dan Standar Teknis 5. Komponen dan standar teknis kegiatan irigasi perpompaan dapat disesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan antara lain sebagai berikut: 6. Pompa air dan alat kelengkapannya 7. Pompa air yang digunakan adalah pompa air dengan kapasitas: 8. Menengah, yang mampu memberikan suplesi air irigasi seluas min 4 ha untuk mendukung komoditas hortikultura atau memberikan suplesi air irigasi seluas 1 ha (HMT) dan atau sanitasi dan minum ternak sebanyak 20 ekor untuk mendukung komoditas peternakan. 9. Pompa Air yang akan diadakan harus memiliki SNI atau minimal telah memiliki Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian 10. Sumber energi atau pembangkit daya dapat menggunakan penggerak motor diesel/bensin, listrik PLN, tenaga surya, atau sumber energi yang lain. 11. Rumah Pompa 12. Dibangun untuk melindungi pompa dan pembangkit dari kerusakan dan kehilangan. Konstruksi rumah pompa bisa terdiri dari pasangan bata diplester, dengan atap penutup dari genteng tanah liat atau presbeton. Lantai dapat berupa plesteran (semen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 66
dan pasir). Ukuran rumah pompa disesuaikan dengan kebutuhan. 13. Bak penampung 14. Bak penampung dibangun sebagai reservoir untuk mendekatkan jarak dari sumber air ke lahan yang akan diairi. Bak penampung terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor. ukuran disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan. 15. Jaringan distribusi 16. Jaringan distribusi dapat dibuat menggunakan sistem saluran terbuka dan tertutup. Untuk saluran tertutup bahan bisa terbuat dari pvc/selang, besi ataupun beton. sedangkan untuk sistem saluran terbuka dapat terbuat dari ferosemen atau pasangan batu, logam yang berfungsi untuk membawa dan atau membagi air ke lahan yang akan diairi. 3). Kriteria Lokasi dan Petani Untuk keberhasilan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan, maka kirteria lokasi dan petani adalah sebagai berikut a. Lokasi Kriteria Lokasi untuk kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan adalah: 1. Lokasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan adalah pada area pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sumber airnya tersedia namun letak sumber air tersebut lebih rendah dari lahan yang akan diairi. 2. Lokasi diprioritaskan pada lahan dan dibudidayakan (diusahakan) oleh petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sering mengalami kekurangan air (kekeringan) terutama pada musim kemarau. 3. batas maksimal sudut elevasi kemiringan untuk meungkinkan air dapat disalurkan dari posisi lebih rendah ke lebih tinggi b. Petani a. Petani tergabung dalam kelompok tani /Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A, b. Kelompok tani sudah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 67
Bupati/ Kepala daerah atau Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota. c. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif. Bersedia dan diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) minimal 0,5 untuk lahan persawahan. 2. Komoditas yang di Dukung Komoditas yang didukung oleh kegiatan pengembangan irigasi perpompaan di Kabupaten Madiun antara lain: 1. Komoditas tanaman pangan, meliputi : padi, jagung dan kedelai; 2. Komoditas Hortikultura, meliputi : cabe, bawang merah, jeruk, krisan, jahe, manggis dan salak; 3. Komoditas Perkebunan yaitu perkebunan rakyat, meliputi: karet, kopi, coklat, tebu, lada, vanili dan cengkeh; B. Cara Pelaksanaan Kegiatan irigasi perpompaan dilakukan sebagai upaya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber air dalam rangka suplesi air irigasi pada lahan pertanian. Pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan dilakukan secara Swakelola dengan pola Padat Karya dengan melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan. 1. Persiapan a. Pembentukan Tim Teknis Tim Teknis dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, yang terdiri atas unsur Dinas pertanian yang menangani bidang prasarana dan sarana pertanian dan atau bidang yang menangani produksi komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), dapat dibantu petugas penyuluh pertanian ataupun instansi terkait. b. Seleksi Usulan CP/CL Kegiatan Irigasi Perpompaan Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk menghimpun data berdasarkan surat usulan kegiatan irigasi perpompaan dari Poktan/ Gapoktan atau P3A/GP3A. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 68
c. Validasi Usulan CP/CL Kegiatan Irigasi Perpompaan Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk memastikan kelayakan CP/CL kegiatan irigasi perpompaan yang diusulkan sesuai dengan kriteria irigasi perpompaan, baik dari segi teknis, lingkungan maupun sosial. d. Penetapan Calon Penerima Kegiatan Irigasi Perpompaan Berdasarkan hasil validasi CP/CL kegiatan Irigasi Perpompaan, tim teknis mengusulkan calon penerima bantuan kegiatan Irigasi Perpompaan kepada PPK. PPK selanjutnya menetapkan calon penerima bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA. e. Sosialisasi Sosialisasi teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota kepada petani/kelompok tani dengan tujuan agar petani/masyarakat tani mengetahui tentang rencana kegiatan pengembangan irigasi perpompaan yang akan dilaksanakan dapat dipahami dengan jelas, sehingga petani dan masyarakat tani bersedia berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam melaksanakan sosialisasi ke tingkat lapangan, apabila diperlukan, Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat didampingi oleh Tim Pembina Teknis Propinsi dan Tim Pusat. f. Survei dan identifikasi (SI) CP/CL Berdasarkan petunjuk teknis pusat, Tim Teknis Kabupaten/Kota, bertanggung jawab melakukan survei dan verifikasi lapangan dengan tujuan untuk: 1) konfirmasi dan validasi data yang diusulkan oleh kelompok tani. 2) verifikasi teknis calon lokasi sesuai dengan kriteria teknis dari kegiatan pengembangan irigasi perpompaan. 3) Memastikan lokasi tersebut memiliki sumber air dan petani penerima manfaat. g. Desain Irigasi Perpompaan 1) Desain dibuat secara swakelola oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota baik secara swakelola dengan mengikuti aturan sesuai Perpres 16 tahun 2018 Tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 69
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Desain dibuat untuk menentukan aspek teknis hidrologi, kondisi topografi dan efisiensi penggunaan bahan dan pemanfaatan air. 2) Laporan SID memuat: a) Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan titik koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System (GPS), dan atau menggunakan open kamera. b) Gambar/sketsa/peta situasi lokasi c) Gambar teknis konstruksi d) Komoditas yang diusahakan e) Luas layanan oncoran (command area) yang akan diairi f) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah Poktan/ Gapoktan/ P3A/ GP3A dengan bimbingan Tim Teknis kabupaten. RUKK sekurang-kurangnya memuat rencana antara lain: (i) Penentuan jenis kegiatan (ii) volume kegiatan, (iii) Kebutuhan bahan material, iv) kebutuhan tenaga kerja, v) jumlah biaya, vi) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan waktu pelaksanaan. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis kabupaten dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. RUKK disusun dengan mengacu pada RAB hasil SID. h. Pembukaan Rekening Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan Kegiatan (UPKK) dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A penerima bantuan pemerintah pada Bank pemerintah. i. Penyusunan Perjanjian Kerjasama Penyusunan Perjanjian Kerjasama bantuan pemerintah dilakukan antara PPK dengan UPKK dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A. j. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Tata kelola penyaluran dan pencairan bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan irigasi perpompaan kepada kelompok Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 70
tani yang sudah ditetapkan sebagai berikut : 1) Kelompok tani ditetapkan melalui surat Keputusan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai dengan kaidah penyaluran dana bantuan pemerintah pada PMK No. 168/PMK.05/2015 Juncto. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 173/PMK.05/2016; 2) Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang oleh kelompok penerima, dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu : (1) apabila dana bantuan pemerintah kurang dari 100 juta rupiah, pencairan dana dapat dilakukan sekaligus (100%); (2) apabila dana bantuan pemerintah 100 juta rupiah atau lebih, pencairan dana dilakukan melalui 2 tahapan. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan sarana/ prasarana setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK. Tahap II sisa dana sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan sarana/ prasarana, dapat dicairkan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai minimal 50%. 2. Pelaksanaan Fisik Pelaksanaan fisik konstruksi kegiatan Pengembangan irigasi perpompaan, sebagai berikut: 1. Melakukan pembersihan lokasi untuk penempatan rumah pompa, bak penampung dan jaringan distribusi. 2. Pembelian Pompa dan Material Lainnya oleh Kelompok tani/Gapoktan/P3A penerima bantuan kegiatan irigasi perpompaan, dengan cara belanja sendiri sesuai harga pasar setempat dan sesuai dengan spesifikasi atau rincian material yang telah disepakati dan disetujui dalam RUKK. 3. Pemasangan pompa air dan alat kelengkapannya (apabila pompa yang digunakan berukuran besar perlu dibuatkan rumah pompa sebagai pengaman). 4. Pembuatan bak penampung : diletakkan pada posisi topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan diairi. 5. Pembuatan jaringan distribusi ke lahan : diletakkan secara proporsional agar pembagian air dapat merata ke seluruh lahan. 3. Pelaksanaan fisik (konstruksi) dilakukan dengan pola Padat Karya yang harus melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 71
bantuan. 4. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah 1. Kelompok tani penerima kegiatan wajib membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah kepada PPK, meliputi: a. Laporan jumlah total dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada). b. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Pemerintah. c. Dalam hal terdapat sisa dana bantuan, Ketua Kelompok Tani harus menyetorkan sisa dana bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas negara yang ditunjukkan dengan bukti setor ke rekening kas negara/SSBP. d. Dokumentasi Kegiatan Foto lokasi kegiatan diambil dengan open camera dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100% yang dilengkapi dengan titik koordinat dan keterangan lainnya nama kegiatan, nama Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A, alamat, komoditas yang diusahakan dan luas areal oncoran . 2. Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan. Berita acara yang diperlukan mengacu pada petunjuk teknis bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 5. Pembiayaaan Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam DIPA/POK dana Tugas Pembantuan (TP) untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, yang digunakan untuk kegiatan fisik Irigasi Perpompaan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2020. Bantuan pemerintah untuk kegiatan ini dialokasikan untuk pelaksanaan : 1. Kegiatan Pendukung yang terdiri dari (1) Persiapan yaitu untuk CPCL, penyusunan SID dan Bimbingan pelaksanaan kegiatan; dan (2) monitoring, evaluasi dan pelaporan 2. Kegiatan Konstruksi pengembangan irigasi perpipaan, antara lain: pengadaan pipa dan perlengkapannya, pembangunan bak Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 72
penampung, bangunan sadap, boks bagi dan lainnya sesuai kebutuhan. Kegiatan pendukung dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota yang memperoleh kegiatan, sedangkan kegiatan konstruksi dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Tani/Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A penerima bantuan dengan bimbingan dari Tim Teknis Kabupaten/Kota. Bidang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan pada Dinas teknis pertanian adalah bidang yang menangani prasarana dan sarana pertanian dan atau bidang yang menangani produksi komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) sesuai alokasinya di kabupaten/kota. Unit cost pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan menggunakan Satuan Biaya Khusus (SBK) yang besarannya dibedakan berdasarkan wilayah dan spesifikasi pompa. Untuk wilayah dibedakan menjadi Wilayah Barat yang terdiri dari wilayah Sumatera dan Jawa; Wilayah Tengah terdiri dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali dan NTB; dan Wilayah Timur terdiri dari wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua. 6. Pengawasan dan Pengendalian Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja outputs dan outcomes dari kegiatan pengembangan irigasi perpompaan, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. X. KEGIATAN PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA- 018.08.4.059185/2021 Tanggal 23 November 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 73
B. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Kelompok tani penerima bantuan pemerintah ini adalah kelompok tani yang sudah mengajukan proposal dan melalui verifikasi CPCL dan ditetapkan dengan surat keputusan penetapan CPCL oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Anggaran untuk 1 unit kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah Rp75.000.000,00 dengan luas terdampak minimal (outcome) minimal 50 hektar. 2) Rincian pembiayaan harus disusun dalam daftar Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang didalamnya mencakup: Pekerjaan persiapan (pembersihan saluran, pengukuran/patok, galian tanah) Kebutuhan bahan material;
Insentif tenaga kerja; Sewa alat (jika dibutuhkan dan disarankan swadaya masyarakat); Sumber biaya (APBN dan partisipasi masyarakat) Selanjutnya disusun dan harus disetujui oleh tim teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota urusan Pertanian. 3) Hal - hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RUK, meliputi: Besarnya pembelian kebutuhan bahan material minimal 70% dan insentif tenaga kerja maksimal 30% dari total dana kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi. Pemanfaatan anggaran dan kontruksi yang digunakan secara cermat namun tetap memperhatikan faktor keamanan (sesuai spesifikasi teknis), dan menyesuaikan ketersediaan bahan material di wilayah masing-masing. Pembersihan lokasi, pembelian alat bantu kerja, pembuatan prasasti, perapihan kembali serta dokumentasi dan pelaporan dibiayai secara swadaya oleh Poktan. Persyaratan Khusus Kegiatan Rehabilitasi Jaringan lrigasi diarahkan pada perbaikan/peningkatan fungsi pada jaringan irigasi di lingkup tersier dengan ketentuan berikut: Standar Teknis a. Jaringan irigasi teknis/desa dalam kondisi baik dan tersedia sumber air. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 74
b. Dimensi saluran (Iebar, tebal dan tinggi) disesuaikan dengan spesifik teknis di lapangan. c. Luas lahan terdampak minimal 50 hektar d. Apabila luasan Poktan/P3A terdampak kurang dari 50 Ha, dapat menggunakan potensi luasan Gapoktan/GP3A yang dibuktikan dengan ploting luas terdampak (contoh terlampir); e. Untuk kelompok tani yang memiliki potensi luas terdampak lebih dari 50 Ha, alokasi kegiatan diperbolehkan lebih dari 1 unit sesuai dengan ketentuan. d. Mampu untuk meningkatkan IP pada lahan sawah dengan IP ≤ 2 dan minimal dapat mempertahankan IP pada lahan sawah dengan IP ≥ 2. f. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk 1 unit kegiatan dapat berupa rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi, rehabilitasi/ peningkatan fungsi bangunan bagi air irigasi, rehabilitasi/ peningkatan fungsi bangunan pelengkap irigasi sesuai kebutuhan di lokasi penerima manfaat. g. Kriteria Lokasi Dilaksanakan pada jaringan irigasi tersier di Daerah Irigasi sesuai dengan kewenangan pengelolaan dan jaringan irigasi pada tingkat desa yang memerlukan rehabilitasi/peningkatan, dengan ketentuan:
Lokasi diutamakan pada saluran irigasi dimana saluran tersiernya mengalami kerusakan dan/atau memerlukan peningkatan; Saluran irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik dan tersedia sumber air; Pada jaringan irigasi desa harus tersedia sumber air yang dapat dikelola untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi;
Lokasi dilengkapi dengan titik koordinat (LU/LS -BT/BB); Diprioritaskan pada lokasi yang sudah dilakukan kegiatan SID PJI pada tahun sebelumnya. 4) Kriteria Penerima Bantuan Tergabung dalam wadah Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A yang terdaftar pada database SIMLUHTAN Kementerian Pertanian dan sah terdaftar di Kabupaten/Kota setempat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 75
Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A memiliki semangat partisipatif dan bersedia melakukan pemeliharaan infrastruktur yang telah dikerjakan. Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A calon penerima manfaat bersedia untuk mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Calon penerima manfaat diperbolehkan menerima alokasi kegiatan RJI dalam periode waktu antar tahun berurutan, jika pada lokasi calon penerima manfaat dimaksud memiliki potensi luas lahan terdampak yang belum terselesaikan di periode sebelumnya. Konstruksi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah untuk Merehabilitasi/peningkatan fungsi bangunan bagi air irigasi (pintu air, free intake, box bagi, bangunan sadap dan Merehabilitasi/peningkatan fungsi bangunan pelengkap irigasi (talang, terjunan, gorong-gorong). Peningkatan fungsi jaringan irigasi exsisting pada saluran irigasi (pasangan batu, lining/cor beton, ferrocement dan sejenisnya) yang berfungsi sebagai sarana distribusi air irigasi. Ketentuan konstruksi pada saluran irigasi: 1. Pasangan batu Tebal minimal pada saluran irigasi pasangan batu 20 cm. 2. Lining/cor beton Tebal minimal pada saluran irigasi pasangan beton 7 cm. 3. Ferrocement Tebal minimal pada saluran irigasi ferrocement 7 cm. Dari pasangan tersebut diutamakan menggunakan saluran terbuat dari ferrocement, dengan pertimbangan: a) biaya konstruksi lebih murah; b) kekuatan ferrocement lebih tinggi, karena bentuk penulangan yang tersebar merata pada seluruh bagian struktur; c) ferrocement mempunyai konstruksi lebih ringan sehingga dapat digunakan di tanah yang mempunyai daya dukung rendah; d) struktur ferrocement mudah dikerjakan dan cepat pelaksanaannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 76
Pada saat selesai pekerjaan disarankan dibuat prasasti kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, kelompok tani, desa, kecamatan, sumber dana. Pelaksanaan Kegiatan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi perlu dilakukan persiapan dengan ketentuan sebagai berikut. Pembentukan Tim Teknis/Korlap Tim teknis dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten urusan Pertanian, yang terdiri atas unsur Dinas Urusan Pertanian yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian (Kabid/Kasi & staf), dapat dibantu petugas penyuluh pertanian. Seleksi Usulan CP/CL Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim teknis/koordinator lapangan untuk menentukan skala prioritas penerima bantuan berdasarkan penilaian terhadap proposal kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dari P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan. Penetapan Calon Penerima Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berdasarkan hasil validasi CP/CL kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, tim teknis/koordinator lapangan mengusulkan calon penerima bantuan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi kepada PPK. PPK selanjutnya menetapkan calon penerima bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA. 2. Tahapan Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagai berikut: Survei, Investigasi dan Desain (SID) Sederhana yang Pelaksanaan SID dilaksanakan oleh tim teknis/koordinator lapangan dengan berkoordinasi instansi terkait. Laporan hasil SID memuat Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat garis lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System (GPS), Luas layanan oncoran (command area) yang akan diairi, dan gambar Desain sederhana konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang akan dibangun. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun berdasarkan hasil musyawarah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 77
P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dengan bimbingan tim teknis/koordinator lapangan. RUK disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RUK, meliputi: Besarnya pembelian bahan material minimal 70% dan insentif tenaga kerja maksimal 30% dari total dana kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi. Biaya pembuatan lining saluran diarahkan kepada pemanfaatan anggaran yang tersedia seefisien mungkin, namun tetap memperhatikan keamanan dari aspek teknis kontruksi/bangunan, dengan menyesuaikan ketersediaan bahan/ material di wilayah masing-masing. Pembersihan lokasi, pembelian alat bantu kerja, pembuatan prasasti, perapihan kembali serta dokumentasi dan pelaporan dibiayai secara swadaya oleh P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan.
Persyaratan Administrasi 1) Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan penerima bantuan pemerintah pada bank pemerintah. 2) Penyusunan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan penerima bantuan pemerintah. 3) Pengajuan pencairan dana bantuan pemerintah mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, oleh penerima bantuan kepada PPK, jika nilai bantuan di bawah Rp100.000.000,00 maka akan dibayarkan sekaligus. Apabila nilai bantuan Rp100.000.000,00 ke atas maka akan dibayarkan 2 tahap (Tahap I 70%, Tahap II 30%). Pencairan Tahap II sebesar 30% dapat diajukan jika pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan sudah mencapai 50%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 78
Pelaksanaan Konstruksi Proses pelaksanaan konstruksi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi: 1 a. Pekerjaan persiapan, meliputi pengukuran lahan dan pembersihan lokasi; b. Pembelian bahan material; c. Pembelian bahan material harus sesuai dengan spesifikasi atau rincian material dan barang yang telah disepakati dan disetujui dalam RUKK. d. Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja; e. Mobilisasi alat harus mengakomodasi jarak dan trasnportasi sampai dengan lokasi kegiatan. f. Untuk tenaga kerja diharapkan dari partisipasi anggota P3A/GP3A/Poktan/ Gapoktan. Partisipasi dari anggota dapat diberikan insentif tenaga kerja yang nilainya ditentukan berdasarkan musyawarah antara Gapoktan dan harus tertulis dalam RUK. Jadwal kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan target jumlah dan waktu. g. Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi; h. Pelaksanaan konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/Poktan secara bergotong-royong dengan memanfaatkan partisipasi dari anggotanya. 3. Tahap Akhir Tahap akhir kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Laporan pertanggung jawaban belanja meliputi: Laporan jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada); Bukti - bukti (kuitansi) yang sah tentang pengeluaran bantuan pemerintah; Bukti setoran sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke kas Negara (jika ada sisa dana); Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan; Dokumentasi kegiatan. Foto lokasi kegiatan diambil dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100%, dengan dilengkapi titik koordinat serta membuat Berita Acara Serah Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan yang mengacu kepada petunjuk teknis bantuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 79
pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. XI. KEGIATAN PENGEMBANGAN KELAPA DALAM KABUPATEN MADIUN A. Dasar Pelaksanaan Dasar Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan Ta 2021 dengan Kegiatan Pengembangan Kelapa Dalam Kabupaten Madiun : 1. DIPA Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Nomor SP DIPA 018.05.2.567338/2021 Tanggal 23 November 2020. B. Pelaksanaan Kegiatan a. Dana dan Sumber Anggaran Dana dan sumber anggaran Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan Ta 2021 dengan Kegiatan Pengembangan Kelapa Dalam di Kabupaten Madiun bersumber dari anggaran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. b. Mekanisme Pelaksanaan 1. Pengajuan Usulan Kegiatan dari Kelompok Tani sampai Input ke E-Proposal Kegiatan Pengembangan Kelapa Dalam di Kabupaten Madiun diawali dengan pengajuan proposal atau usulan kegiatan dari Gapoktan atau kelompok tani dengan mengetahui Kepala Desa setempat setelah itu dilanjutkan dengan input usulan pada E- Proposal. Setelah ada Rekom Kegiatan dari Ditjenbun dilanjutkan dengan Identifikasi CPCL dan lain - lainnya. 2. Proses Identifikasi CPCL (Calon Petani Calon Lahan) Kegiatan Pengembangan Kelapa Dalam di Kabupaten Madiun diawali dengan proses identifikasi CPCL (Calon Petani Calon Lahan) yang dilakukan dengan mengidentifikasi sesuai pengajuan Proposal Gapoktan/Kelompok Tani. Identifikasi CPCL dilakukan dengan survey lokasi dan melakukan pengambilan titik koodinat. 3. Sosilisasi Kegiatan Pengembangan Kelapa Dalam di Kabupaten Madiun Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Kelapa Dalam di Kabupaten Madiun dilaksankan pada tanggal 14 Oktober 2021 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 80
dengan dihadiri dari Komisi IV DPR RI, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, Perwakilan Dinas Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kab Madiun, Bidang Perkebunan, serta Gapoktan penerima manfaat kegiatan yang ditunjuk. Sosialisasi dari Komisi IV DPR RI mengharapkan dengan adanya kegiatan pengembangan tanaman kelapa dalam di Kab Madiun bisa meningkatkan kesehjahteraan petani dan masyarakat sekitar pada umumnya. Dengan Paket kegiatan berupa Bibit 12.000 batang dan Pupuk NPK 2500 Kg. Pada Pertemuan sosialisasi tersebut disampaikan kepada Gapoktan dan perwakilan anggota gapoktan mengenai lingkup tanaman kelapa dari budidaya sampai panen. Kelapa (Cocos mucifera L.) adalah komoditas strategis yang memiliki peran sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tumbuhan ini di manfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia sehingga di anggap sebagai tumbuhan serta guna. Morfologi Tanaman Kelapa Bagian-bagian dari pohon kelapa yaitu akar, batang, daun, bunga dan buah. Adapun rincian-rincian morfologi dari tanaman pohon kelapa yaitu sebagai berikut: Akar Akar kelapa merupakan akar serabut yang berjumlah sekitar 2000-4000 helai tergantung pada kesuburan tanah, iklim dan kesehatan tanaman. Bagian dasar dari batang kelapa bentuknya membesar, kemudian dibagian dalam tanah menciut lagi sehingga merupakan kerucut terbalik. Bagian ini di sebut "bole" atau "root bulb". Batang Pada umumnya batang pohon kelapa tumbuh lurus ke atas, kecuali pada pohon kelapa yang tumbuh di tempat-tempat tertentu seperti di pinggir sungai, tebing dan lain-lainnya batang akan tumbuh melengkung ke arah matahari. Batang kelapa berwarna kelabu, licin dan tinggi batang kelapa dapat mencapai 20 meter hingga dengan garis tengah 20 cm hingga 30 cm, tergantung varietas, iklim, tanah, dan jarak tanam. Bagian batang yang sebenarnya dari 7 pohon yang masih muda baru kelihatan jelas jika pohon telah berumur 3-4 tahun, bila mana daun-daun terbawah telah gugur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 81
Daun Daun kelapa terdiri atas tangkai (petiole) dan pelepah daun (rachis). Pada pelepah terdapat helai daun atau leoflets yang di tengahnya berlidi (midrib). Panjang helai daun berbeda-beda, tergantung pada posisinya. Helai daun yang terdapat di tengah sumbu daun berukuran lebih panjang di banding yang tumbuh di pangkal atau ujung sumbu daun. Pada biji yang baru mula-mula berbentuk 4-6 helai daun tersusun satu membalut yang lain sehingga merupakan selubung dan runcing sebelah ujungnya. Susunan demikian perlu untuk memudahkan menembus lapisan sabut di sebelah pangkal buah. Setelah itu menyusul secara berturut-turut 4-6 helai daunnya belum menyirip. Kemudaian daun-daun lainnya menyusul terbentuk berturut-turut, ukurannya bertambah besar. Bunga Tanaman kelapa mulai berbunga berbeda-beda tergantung jenisnya. Pada kelapa Genjah kira-kira 3-4 tahun, kelapa dalam 4-8 tahun dan kelapa Hibrida berkisar 4 tahun. Dari ketiak daun tumbuh manggar (mayang) yang masih tertutup seludang (spadix). Mayang adalah tangkai bunga yang bercabang-cabang. Di mana tumbuh banyak bunga yang berwarnaputih kekuningan. Kelapa adalah tanaman berumah satu. Pada pangkal cabang tumbuh bunga betina, kemudian menyusul bunga jantan pada bagian atasnya. Buah Tiga sampai empat minggu setelah seludang mambuka, bunga betina yang sudah di buahi tumbuh menjadi bakal buah. Tetapi tidak semua bakal buah tersebut dapat tumbuh membesar, karena setengah hingga tiga per empat dari jumlah buah akan gugur yang di sebabkan oleh serangan hama dan penyakit,kekurangan unsur hara, kekringan, atau karena tidak sempurnanya proses penyerbukan. Sesudah dua bulan, buah yang rontok mulai berkurang dari buah selanjutnya mengalmi perkembangan yang dapat di bagi menjadi tiga tahap yaitu: Tahap I : pertumbuhan lebih mengarah kepada pemanjangan buah, pertambahan luas sabut dan tempurung. Tahap ini berlangsung empat sampai lima bulan. Tahap II : pertumbuhan lebih mengarah pada pelebaran buah, sabut dan tempurung. Enam sampai delapan bulan buah mulai berbentuk. Tahap III : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 82
pertumbuhan memanjang sampai buah menjadi masak, penebalan daging buah dan sabut berubah warna menjadi kecoklatan. Buah mencapai ukuran maksimal sesudah berumur 9-10 bulan dengan berat 3-4 kg berisi cairan 0,3-0,4 liter. Pada umjur 12-14 bulan buah telah cukup masak, tetapi beratnya turun menjadi 1,5-2,5 kg dan pada umur ini buah siap untuk di panen atau gugur bila di biarkan (Gun Mardiatmoko 2018). Acara pertemuan sosialisasi membahas rencana kegiatan Pengembangan Kelapa Dalam di Kab Madiun dengan luas 100 Ha dengan paket kegiatan berupa Bibit 12.000 batang dan pupuk 2500 Kg di Kabupaten Madiun. Adapun persyaratan sebagai calon penerima bantuan adalah sebagai berikut : Calon petani tergabung dalam satu kelompok tani/ gapoktan sesuai ketentuan dan SK yang berlaku. Calon petani sebagai penerima manfaat bersedia dan mampu melaksanakan budidaya Tanaman Kelapa Dalam sesuai standar teknis dan sesuai dengan anjuran Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Calon lahan milik petani (petani pemilik, penyewa dan/atau penggarap) yang dibuktikan dengan keterangan kepemilikan/alamat yang diketahui oleh kepala desa setempat. CPCL diprioritaskan pada petani yang belum pernah mendapat bantuan. Sosialisasi mengenai Kriteria Standar Benih Kelapa Dalam Polibag : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 83
Dilakukan juga sosialisasi mengenai Unsur- unsur yang harus ada waktu dokumentasi kegiatan, dengan contoh sebagai berikut : XII. KEGIATAN BONGKAR RATOON (BR) TEBU A. Dasar Pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor DIPA-018.05.567338/2021 tahun 2021, tanggal 12 November 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 84
B. Dana dan Sumber Anggaran Anggaran berasal dari dana APBN Tahun 2021 pada DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan dan diselenggarakan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP Jombang). C. Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Madiun mendapatkan alokasi kegiatan bongkar ratoon seluas 150 ha terbagi atas 75 ha wilayah binaan PG Rejo Agung Baru dan 75 ha wilayah binaan PG Pagottan. Ada 7 (tujuh) kelompok tani penerima manfaat bantuan kegiatan bongkar ratoon, yaitu Kelompok Tani Angudi Warta, Kelompok Tani Mandiri, Kelompok Tani Tebu Lancar Tani, Kelompok Tani Tebu Rosan Madu, Kelompok Tani Tebu Rosan Jaya, Kelompok Tani Tani Mulyo, dan Kelompok Tani Tebu Rukun Santoso. Tahapan kegiatan bongkar ratoon dimulai dari Identifikasi CPCL, sosialisasi, penyaluran bantuan, pemanfaatan bantuan hingga monitoring dan evaluasi. 1) Identifikasi CPCL Calon petani bongkar yang tergabung dalam kelompok tani bersedia dan mampu melaksanakan budidaya tebu sesuai standar teknis dan arahan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun serta PG Rejo Agung Baru dan PG Pagottan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mengindentifikasi calon petani calon lahan, setelah memenuhi kriteria barulah dilakukan verifikasi. 2) Sosialisasi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP Jombang) beserta Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun melaksanakan sosialisasi kegiatan bongkar ratoon dengan mengundang kelompok tani penerima bantuan. 3) Penyaluran Barang Sarana Produksi Bibit tebu sebagai salah satu bantuan sarana produksi disalurkan terlebih dahulu kepada kelompok tani penerima manfaat. Bibit tebu kemudian ditanam sesuai teknis budidaya tebu yang benar. Selanjutnya, bantuan sarana produksi seperti pupuk majemuk, pupuk organik cair (POC), dan herbisida disalurkan kepada kelompok tani penerima manfaat. Terakhir bantuan upah (HOK) ditransfer melalui rekening kelompok tani. 4) Pemanfaatan Bantuan Bibit tebu segera diaplikasikan/ditanam untuk tanam di lahan setelah didroping. Berbeda dengan pupuk majemuk, pupuk organik cair Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 85
(POC), dan herbisida tidak boleh diaplikasikan dahulu setelah didroping. Bantuan tersebut harus diuji mutu laboratorium dahulu, setelah hasil uji mutu laboratorium keluar barulah boleh dimanfaatkan dan diaplikasikan ke lahan. Untuk bantuan upah (HOK) dapat dimanfaatkan setelah dana transfer masuk ke rekening kelompok. 5) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP Jombang) beserta Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun melakukan monitoring dan evaluasi dari droping bibit tebu, pupuk majemuk, pupuk organik cair (POC), herbisida dan biaya upah bongkar hingga perkembangan lahan bongkar kelompok tani penerima manfaat. Paket bantuan yang diterima berupa barang sarana produksi dan obat- obatan seperti bibit tebu 60.000 mata/ha, pupuk majemuk 500 kg/ha, pupuk organik cair (POC) 15 liter/ha, herbisida 5 liter/ha, dan upah (HOK) 25 HOK/ha. Bantuan bersifat stimulant, sedangkan kekurangannya dipenuhi dari swadaya petani. D. Realisasi Keuangan Penyaluran bantuan upah HOK dilakukan melalui transfer dana ke rekening kelompok tani sesuai luas lahan. Pencairan bantuan upah HOK dilaksanakan oleh ketua dan bendahara kelompok tani. Dana di rekening kelompok tani harus ditarik habis selanjutnya digunakan untuk membayar kepada pekerja. 1. Daftar Penerima Manfaat Kegiatan Bongkar Ratoon Tahun 2021 No Kelompok Ketua Alamat Luas Bantuan Diterimakan Tani Desa Kecamatan (ha) Bibit NPK POC Herbi HOK Tebu sida (mata) (kg) (ltr) (ltr) (Rp) 1. Angudi Haryono Pilang Pilang 23.00 1.380.00 11.50 345 115 37.375.000 Warta kenceng kenceng 0 0 2. Mandiri Erwan S Bagi Madiun 20.00 1.200.00 10.00 300 100 32.500.000 0 0 3. Lancar Andri Krokeh Sawahan 25.00 1.500.00 12.50 375 125 40.625.000 Tani Wicaksono 0 0 4. Rosan Arwani Krandegan Kebonsari 7.00 420.000 3.500 105 35 11.375.000 Madu 5. Rosan Mujiono Sukorejo Kebonsari 27.00 1.620.00 13.50 405 135 43.875.000 Jaya 0 0 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 86
No Kelompok Ketua Alamat Luas Bantuan Diterimakan Tani Desa Kecamatan (ha) Bibit NPK POC Herbi HOK Tebu sida (mata) (kg) (ltr) (ltr) (Rp) 6. Tani Mulyo Budi Candimuly Dolopo 25.00 1.500.00 12.50 375 125 40.625.000 Susanto o 0 0 7. Rukun Suwoto Sewulan Dagangan 23.00 1.380.00 11.50 345 115 37.375.000 Santoso 0 0 Jumlah 150.0 9.000.00 75.00 2.250 750 243.750.00 0 0 0 0 XIII. KEGIATAN PERCEPATAN PENCAPAIAN SWASEMBADA GULA KONSUMSI (PROGRAM RAWAT RATOON) A. Dasar Pelaksanaan Dasar Pelaksanaan Program Rawat Ratoon Kegiatan Percepatan Pencapaian Swasembada Gula Konsumsi Tahun 2021 adalah : DIPA TA 2021 Nomor SP DIPA-018.05.1.238830/2021 tanggal 23 November 2020. B. Dana dan Sumber Anggaran Pelaksanaan Pelaksanaan Program Rawat Ratoon Kegiatan Percepatan Pencapaian Swasembada Gula Konsumsi Tahun 2021 dibiayai dari dana APBN tahun 2021 pada DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan. Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan. C. Pelaksanaan Kegiatan Dalam Pelaksanaan Rawat Ratoon salah satu hal terpenting adalah CPCL, oleh karena itu diperlukannya Identifikasi dan Pemantauan CPCL agar memperoleh usulan CPCL Rawat Ratoon. Kegiatan ini dilaksananan pada bulan Mei 2021 dengan metode yaitu kunjungan ke lapangan dan Diskusi. Dalam rangka Kegiatan Pengembangan Tebu Tahun 2021 di kabupaten Madiun yaitu Rawat Ratoon Reguler dan ABT, Tim Teknis Kabupaten melaksanakan kegiatan Identifikasi dan Pemantauan CPCL yang telah dilaksanakan pada bulan Mei 2021 di Kecamatan .Pilangkenceng, Balerejo, Madiun, Sawahan, Wungu, Geger, Kebonsari, Dolopo. Luas areal yang diidentifikasi untuk program Rawat Ratoon Reguler adalah 200 ha dan ABT 500 ha. Kegiatan Rawat Ratoon dilaksanakan pada lahan keprasan yang secara ekonomis masih menguntungkan untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 87
dipelihara. Diberikan bantuan berupa pupuk majemuk, pupuk organik, obat-obatan dan bantuan HOK bersifat stimulan. 1. Kriteria Teknis Calon Penerima Bantuan Calon Petani (CP), yang tergabung dalam satu kelompok tani sasaran yang mengusahakan tebu sesuai ketentuan yang berlaku; Kelompok tani sasaran penerima bantuan tergabung dalam Gapoktan/ Koperasi berbasis tebu; CP, sebagai penerima manfaat bersedia dan mampu melaksanakan budidaya tebu sesuai standar teknis dan sesuai dengan anjuran Dinas yang membidangi perkebunan setempat atau PG wilayah binaan; Calon Lahan (CL), lahan milik petani (petani pemilik, penyewa dan/atau penggarap) yang dibuktikan dengan keterangan kepemilikan/bukti sewa/bukti garap yang diketahui oleh Kepala Desa setempat; CL, tidak/sedang menjadi agunan dengan perbankan atau sumber permodalan lainnya serta tidak dalam sengketa; Luas lahan petani tebu sasaran penerima bantuan maksimal 4 Ha per petani; Petani/kelompok tani sasaran penerima kegiatan yang sama dapat mengikuti kegiatan Ekstensifikasi (Perluasan) dan Intensifikasi Tebu (Bongkar Ratoon dan Rawat Ratoon) sepanjang luasannya tidak melebihi 4 ha; CP/CL diprioritaskan pada petani yang belum pernah mendapat bantuan sehingga memenuhi asas merata dan berkeadilan; CP/CL untuk kegiatan Bongkar Ratoon Tahun 2021 diprioritaskan untuk petani pelaksana pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) Tahun 2020; Kelompok tani baru dapat menerima bantuan dengan syarat pada waktu diusulkan sudah membentuk kelompok tani berbasis tebu, dengan maksud untuk mengakomodir petani tebu mandiri yang belum pernah menerima bantuan pemerintah; Petani/kelompok tani sasaran penerima bantuan harus tergabung atau menjadi anggota Gapoktan/koperasi berbasis tebu. Bagi kelompok tani yang belum membentuk Gapoktan/Koperasi berbasis tebu, agar segera membentuk Gapoktan/Koperasi berbasis tebu berbadan hukum; Menindaklanjuti alokasi kegiatan Rawat Ratoon Program Percepatan Pencapaian Swasembada Gula Konsumsi Reguler (DIPA Existing) Tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 88
2021 seluas 200 Ha terdapat di 7 kelompok Tani dan ABT seluas 500 Ha terdapat di 11 Kelompok tani di Kabupaten Madiun. Penyaluran biaya Rawat ratoon melalui transfer dana ke rekening ketua kelompok tani/Gapoktan/KPTR atau atas nama kelompok tani tani/Gapoktan/KPTR tersebut dengan melampirkan surat pernyataan yang diketahui dinas kabupaten yang membidangi perkebunan. Berikut ini Rekap Calon Kelompok Tani Penerima Bantuan Rawat Ratoon Reguler Kegiatan Percepatan Pencapaian Swasembada Konsumsi Tahun 2021 : Alamat No Nama Poktan Ketua Poktan NIK Desa Kecamatan Kabupaten 1. Keltan Tebu Tani Jaya Moh Masruri 3519132004490001 Muneng Pilangkenceng Madiun 2. Keltan Rosan Jaya Dharto 3519080510610001 Tiron Madiun Madiun 3. Keltan Tebu Rukun Mulyo Aris Setyawan 3519140106860001 Sidomulyo Sawahan Madiun 4. Gapoktan Blimbing Sukarno 3519020102680001 Blimbing Dolopo Madiun 5. Keltan Sido Dadi Yatin 3519073112610007 Sidorejo Wungu Madiun 6. Keltan Tebu Sido Makmur Miran 3519031707630001 Jatisari Geger Madiun 7. Keltan Tebu Tebu Manis Katimun 3519033006540034 Purworejo Geger Madiun Jumlah Berikut ini Rekap Calon Kelompok Tani Penerima Bantuan Rawat Ratoon ABT 2021 Kegiatan Percepatan Pencapaian Swasembada Konsumsi Tahun 2021 : No Nama Poktan Ketua Poktan NIK Alamat Desa Kecamatan Kabupaten 1 Kaltan Tebu Manunggal Vinna Dwi P 3519105804990001 Jerukgulung Balerejo Madiun 2 Keltan Tebu Sejahtera Sunarno 3519081109580001 Bagi Madiun Madiun 3 Keltan tebu Indah Giman 3519142405550001 Sawahan Sawahan Madiun 4 Keltan tebu Sari rosan Dwi Hermawan 3519142801890001 Lebakayu Sawahan Madiun 5 Keltan tebu Tani Sejahtera Saiful M 3519013108650001 Pucanganom Kebonsari Madiun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 Luas Areal (Ha) 25,00 25,00 25,00 25,00 22,00 36,00 42,00 200,00 Luas Areal (Ha) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 89
No Nama Poktan Ketua Poktan NIK Alamat Desa Kecamatan Kabupaten 6 Keltan Tebu Rosan Mulya Badrul Makali 3519040812710003 Banjarsari Wetan Dagangan Madiun 7 Keltan Tebu Rosan Kencana Suryadi 3519030502520002 Jatisari Geger Madiun 8 Keltan Tebu Sri Asih Miswanto 3519030301720001 Sareng Geger Madiun 9 Keltan Tebu Sido Manis Herwanto 3519011112680005 Sidorejo Kebonsari Madiun 10 Keltan Tebu Berkah Bumi Abadi M Muhsin 3519022810650002 Blimbing Dolopo Madiun 11 Keltan Madu Putih Boiran 3519020112470002 Bader Dolopo Madiun Jumlah Paket bantuan pemerintah untuk Kegiatan Rawat Ratoon TA 2021 adalah pupuk NPK, pupuk organik cair, obat-obatan dan bantuan biaya HOK. Bantuan yang bersifat stimulan berupa bantuan pupuk majemuk sebesar 500 kg/ha, pupuk organik cair sebesar 15 liter/ha dan obat-obatan sebesar 5 liter/ha serta bantuan biaya HOK sebanyak 22 HOK/ha sedangkan kekurangannya dipenuhi dari swadaya petani Untuk itu, bantuan pupuk NPK yang diberikan sebesar 500 kg/ha. Spesifikasi Pupuk NPK yang digunakan adalah sebagai berikut: A. Spesifikasi Pupuk NPK Non Subsidi 1. Pupuk NPK yang diadakan adalah pupuk NPK non-subsidi minimum mengandung N 15%, P 15%, dan K 15% (NPK 15- 15-15). 2. Syarat mutu pupuk NPK Padat yang memenuhi standar SNI 2803:2010 tentang Pupuk NPK Padat. Mutu pupuk NPK dibuktikan dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi. No Jenis Uji 1 Nitrogen Total* 2 Fosfor total sebagai P2O5 * 3 Kalium sebagai K2O* Satuan %, b/b %, b/b %, b/b Persyaratan Sesuai formula yang ada di label Batas Toleransi Minimal yang Dipersyaratkan 8% 8% 8% 4 Jumlah kadar N, P2O5, K2O %, b/b 8% 5 Kadar Air %, b/b Maks. 3
6 Cemaran Logam Raksa (Hg) mg/kg Maks. 10
Kadmium (Cd)
mg/kg Maks. 100
Timbal (Pb)
mg/kg Maks. 500
7 Arsen (As)
mg/kg Maks. 100
Keterangan : * adalah jenis uji 1 s/d adbk (atas dasar berat kering) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 Luas Areal (Ha) 50,00 50,00 50,00 20,00 50,00 30,00 500,00 90
Pupuk NPK yang diadakan terdaftar secara resmi dan dalam masa edar, terdaftar dalam database Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. 3. Pada kemasan dicantumkan tulisan "Bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan - Kementerian Pertanian Tahun 2021, Dilarang untuk diperjualbelikan" dan nama produsen. B. Spesifikasi Pupuk Organik Cair Pupuk organik cair yang digunakan sekurang-kurangnya mengandung bahan organik 10%. Jumlah bantuan pupuk organik cair yang diberikan sebesar 15 liter/ha. Syarat teknis minimum kandungan pupuk hayati diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 261/KPTS/SR.310/ M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah dan terdaftar secara resmi di Kementerian Pertanian dan masih dalam masa edar (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah). Pada kemasan diharapkan mencantumkan tulisan "Bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian Tahun 2021, Dilarang untuk diperjualbelikan", nama produsen. C. Spesifikasi Herbisida Herbisida yang diberikan adalah herbisida sistemik pra tumbuh untuk gulma tebu. Jumlah bantuan herbisida yang diberikan sebesar 5 liter/ha. Herbisida yang diadakan terdaftar secara resmi di Kementerian Pertanian dan masih dalam masa edar (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida). Pada kemasan dicantumkan tulisan "Bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan - Kementerian Pertanian Tahun 2021, Dilarang untuk diperjualbelikan" dan nama produsen. Tulisan tersebut dicantumkan baik pada kemasan dalam (misalnya pada botol produk) maupun pada kemasan luar (misalnya kardus). D. Bantuan Biaya Rawat Ratoon Terkait dengan pelaksanaan budidaya tebu khususnya untuk tanaman ratoon diperlukan upaya budidaya yang lebih intensif. Sebagai langkah percepatan dan untuk meningkatkan minat petani, diberikan bantuan insentif kegiatan untuk mengaplikasikan bantuan saprodi yang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 91
diberikan dengan mengacu pada satuan biaya setempat dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Pencairan biaya Rawat ratoon dilaksanakan ketua kelompok tani/Gapoktan/KPTR ke anggota kelompok setelah salah satu pekerjaan Rawat ratoon, telah selesai dilakukan dengan melampirkan bukti - bukti pelaksanaan pekerjaan antara lain foto pelaksanaan pekerjaan dengan open camera atau bukti foto yang disertai kartu identitas, daftar hadir pekerja, berita acara pelaksanaan pekerjaan yang diketahui oleh ketua kelompok tani dan Tim Teknis Kabupaten. Dalam Pelaksanaan Rawat Ratoon salah satu hal terpenting adalah kegiatan biaya rawat ratoon (HOK), oleh sebab itu diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan biaya rawat ratoon (HOK) baik dilapangan dan administrasi Kelompok Penerima Bantuan Kabupaten Madiun sehingga sarana produksi dapat teraplikasi sesuai peruntukannya. Metode Pelaksanaan yaitu kunjungan ke lapangan pada bulan September- November 2021. 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan biaya rawat ratoon HOK di laksanakan di kelompok tani 2. Alokasi biaya rawat ratoon (HOK) sebesar Rp. 65.000,- sebanyak 22 HOK. 3. Pelaksanaan aplikasi sarana produksi (NPK, POC dan Herbisida pada bulan September - Desember 2021) 4. melakukan pengecekan kelengkapan administrasi kegiatan biaya rawat ratoon (HOK) meliputi : NO DOKUMEN 1 Rencana Usulan Kelompok (RUK) 2 Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani 3 Berita Acara Penyerahan Biaya kegiatan 4 Kwitasi Biaya Rawat Ratoon 5 Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 6 Berita Acara Serah Terima (BAST) 7 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 8 Tambahan Fotokopi Buku rekening ( pada saat Biaya HOK masuk dan Pada Saat Biaya HOK di Tarik) Dokumentasi Pelaksanaan Aplikasi Sarana Produksi (HOK) KTP Tenaga Kerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 92
XIV. PENGEMBANGAN IRIGASI PERPIPAAN A. Dasar Pelaksanaan Dasar pelaksanaan dari Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Jawa Timur adalah : DIPA Revisi I Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA- 018.08.4.059187/2021 tanggal 18 Februari 2021 B. Dana dan Sumber Anggaran Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Perkebunan Jawa Provinsi Timur Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mendapat anggaran senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sumber anggaran Kegiatan ini dari APBN Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian C. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan mendapat anggaran senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dialokasikan antara lain untuk,belanja barang pengelolaan air irigasi untuk pertanian dan belanja barang untuk administrasi teknis Kabupaten. Anggaran untuk Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan dengan volume kegiatan sebagai berikut : NO KECAMATAN 1. Dagangan 2. Dagangan 3 Gemarang DESA KELOMPOK TANI KETUA Tileng Segulung Setio Tuhu Winong Tani Makmur II Simbi Rianto Harwadi Tumpak Asri II Sarno PANJANG PIPA (meter) 1.984 1.984 1.984 JUMLAH.BAK PENAMPUNG (UNIT) 2 2 2 APBD I I. KEGIATAN INTENSIFIKASI TANAMAN TEMBAKAU A. Dasar Pelaksanaan Dasar pelaksanaan dari Kegiatan Intensifikasi Tanaman Tembakau ini adalah : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 93
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 2. DPPA Nomor : 914/153.P/203.2/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang pengesahan DPPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 B. Dana dan Sumber Anggaran Sumber anggaran Kegiatan Intensifikasi Tanaman Tembakau Di Kabupaten Madiun ini dari Sumber Anggaran DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) APBD I. C. Mekanisme Pelaksanaan Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi Tanaman Tembakau Di Kabupaten Madiun ini adalah : Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur memberikan hibah daerah kepada Kelompok Tani di Kabupaten Madiun berupa pupuk NPK sebanyak 4.500 kg. Adapun kelompok penerima manfaat dari kegiatan intensifikasi tanaman tembakau ini adalah : No 1 Nama Kelompok Tani Sekar Slamet Desa Pajaran Kecamatan Saradan Pupuk NPK (Kg) 1.500 2 Sido Mulyo Kedungrejo Pilangkenceng 1.500 3 Tingkir Mulyo Krebet Pilangkenceng 1.500 JUMLAH 4.500 II. KEGIATAN INTENSIFIKASI TANAMAN KOPI, KAKAO DAN CENGKEH A. Dasar Pelaksanaan Dasar Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi Kopi, Kakao, dan Cengkeh di Kabupaten Madiun dari kegiatan APBD 1 atau Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. B. Dana dan Sumber Anggaran Dana dan sumber anggaran Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi Kopi, Kakao, dan Cengkeh di Kabupaten Madiun dari bersumber dari anggran APBD 1 atau Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. C. Mekanisme Pelaksanaan 1. Pengajuan Usulan Kegiatan dari Kelompok Tani sampai Input ke E- Proposal Kegiatan Intensifikasi Kopi, Kakao, dan Cengkeh di Kabupaten Madiun diawali dengan pengajuan proposal atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 94
usulan kegiatan dari Gapoktan atau kelompok tani dengan mengetahui Kepala Desa setempat setelah itu dilanjutkan dengan input usulan pada E-Proposal Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur untuk diseleksi lagi setelah diseleksi dan mendapat rekom Dinas, kelompok yang terpilih akan dilakukan pendampingan verifikasi sampai pendampingan dropping kegiatan Intensifikasi Kopi, Kakao, dan Cengkeh berupa pupuk NPK. 2. Pengawalan Kegiatan Intensifikasi Kopi, Kakao, dan Cengkeh di Kabupaten Madiun Ta 2021 di Kabupaten Madiun Pengawalan Kegiatan Intensifikasi Kopi, Kakao, dan Cengkeh di Kabupaten Madiun Ta 2021 dengan kegiatan pupuk NPK didampingi dari Bidang Tanaman Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab Madiun, serta PPL pada masing masing BPP dan wilayah binaannya. Kegiatan Intensifikasi Kopi, Kakao, dan Cengkeh di Kabupaten Madiun dengan paket kegiatan pupuk NPK sebagai berikut : Alokasi Penerima Pupuk NPK untuk Intensifikasi Kakao Ta 2021 No Kabupaten Kecamatan 1 Madiun Kare Desa Kelompok Tani Randualas Randusari Ketua Kelompok Tani Nyoto Volume (Kg) 2.000 2 3 Madiun Madiun Kare Kare Kare Kare Sambong Makmur Karya Wilis Sarimin Ery Siswanto 2.000 1.000 Jumlah 5.000 Alokasi Penerima Pupuk NPK untuk Intensifikasi Kopi Ta 2021 No Kabupaten Kecamatan 1 Madiun Kare Desa Kare Kelompok Tani Mugi Lestari Ketua Kelompok Tani Marsono Volume (Kg) 2.000 2 Madiun Kare Kare Wono Lestari Suyut 2.000 Jumlah 4.000 Alokasi Penerima Pupuk NPK untuk Intensifikasi Cengkeh Ta 2021 No Kabupaten Kecamatan Desa Kelompok Tani Ketua Kelompok Tani Volume (Kg) 1 Madiun Kare Kepel Tani Makmur Sudiri 1.000 Jumlah 1.000 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 95
III. KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN NILAM A. Dasar Pelaksanaan Dasar pelaksanaan dari Kegiatan Pengembangan Tanaman Nilam Di Kabupaten Madiun ini adalah : DPPA Nomor : 914/153.P/203.2/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pengesahan DPPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 B. Dana dan Sumber Anggaran Sumber anggaran Kegiatan Pengembangan Tanaman Nilam Di Kabupaten Madiun ini dari Sumber Anggaran APBD I. C. Mekanisme Pelaksanaan Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tanaman Nilam Di Kabupaten Madiun ini adalah : Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur memberikan hibah daerah kepada Kelompok Tani "Tani Makmur" Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun berupa Bibit Nilam sebanyak 10.000 batang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 96
BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan dalam LKjIP tahun 2021 ini, sebagian besar capaian kinerja kegiatan telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerjanya. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun tetap berkomitmen akan terus memacu pembangunan di bidang pertanian dan perikanan yang meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan perikanan, mencari solusi terhadap hambatan-hambatan dan tantangan yang ada untuk dapat mencapai sasaran dan tujuan dinas yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Madiun khususnya petani/kelompok tani/Gapoktan dan pengusaha/stakeholders sangat diharapkan demi tercapainya sasaran dan tujuan tersebut. 4.2. Saran Dalam pengukuran capaian kinerja kegiatan dinas, sebagian besar target dalam indikator kinerjanya telah dicapai dengan baik. Namun dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) masih banyak sekali ditemukan hambatan yang erat kaitannya dengan penyusunan dokumen perencanaan strategis sebelumnya. Sangat dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik diantara sesama petugas/pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan untuk dapat mencapai hasil yang lebih baik, karena antara tupoksi satu dengan lainnya sangat berkaitan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun TA 2021 97
No I 1 II 1 III 1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota a Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pengelolaan Pembudidayaan Ikan a Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota REALISASI PROGRAM KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2021 INDIKATOR TARGET ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) REALISASI Rp Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 0,10 % 50.000.000 50.000.000 44.045.100 Jumlah produksi perikanan tangkap 508.408 kg 50.000.000 50.000.000 44.045.100 Jumlah benih ikan yang diperbantukan 55.450 ekor 50.000.000 50.000.000 44.045.100 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 1,00 % 110.426.779 201.036.545 191.451.400 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 3.578.985 kg 110.426.779 201.036.545 191.451.400 Jumlah penyediaan pakan ikan di UPT 1 paket 110.426.779 201.036.545 191.451.400 Persentase Peningkatan Hasil Produk Olahan Asal Ikan 2,00 % 58.943.445
Jumlah UMKM pengolahan ikan 15 Usaha
% 88,09 88,09 88,09 95,23 95,23 95,23
SISA ANGGARAN 5.954.900,00 5.954.900,00 5.954.900,00 9.585.145,00 9.585.145,00 9.585.145,00
TINGKAT CAPAIAN KINERJA KINERJA (%) 0,37 374,53 509.200 100,16 55.450 100,00 1,92 191,95 3.611.570 100,91 1 100,00
No IV 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN a. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor INDIKATOR Terlaksananya lomba kreasi cipta menu Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor) Persentase Dokumen Laporan Kinerja yang tepat waktu Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku Persentase dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi Jumlah gaji yang terpenuhi Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah sarana perkantoran yang terpenuhi TARGET 2 BB 85 100 12 100 12 100 12 1 even % dok % bln % bln unit ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) 58.943.445 15.235.153.638 21.335.000 21.335.000 14.374.638.175 14.374.638.175 275.698.750 5.000.000 14.115.000 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 13.345.356.633 21.335.000 21.335.000 12.385.788.175 12.385.788.175 309.783.750 7.000.000 30.160.000
REALISASI Rp
12.937.618.859 20.296.300 20.296.300 12.041.260.782 9.721.467.095 289.050.069 6.980.000 29.625.000 %
96,94 95,13 95,13 97,22 78,49 93,31 99,71 98,23 SISA ANGGARAN
407.737.774,00
1.038.700,00 1.038.700,00 344.527.393,00 2.664.321.080,00 20.733.681,00 20.000,00 535.000,00 TINGKAT CAPAIAN KINERJA KINERJA (%)
BB 100,00 85
100,00 100
100,00 14
116,67 100
100,00 12
100,00 100
100,00 12
100,00 2
200,00
No 4 5 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan INDIKATOR Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang terpenuhi Jumlah kebutuhan logistik kantor yang tersedia Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi Jumlah bahan bacaan yang terpenuhi Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan Persentase Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi Jumlah penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan Persentase Dokumen Aset Daerah yang terpelihara Jumlah pemeliharaan sarana perkantoran yang dilaksanakan TARGET 12 12 12 12 12 100 12 12 12 100 12 bln bln bln bln bln % bln bln bln % bln ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) 5.000.000 110.033.500 12.000.000 3.500.250 126.050.000 407.972.063 5.111.643 143.332.420 259.528.000 155.509.650 131.509.650 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 15.440.000 110.033.500 12.000.000 4.100.250 131.050.000 403.972.063 6.111.643 127.732.420 270.128.000 224.477.645 126.509.650 REALISASI Rp 15.405.000 108.476.900 11.794.900 3.860.200 112.908.069 367.775.569 5.604.100 98.442.174 263.729.295 219.236.139 122.596.289 % 99,77 98,59 98,29 94,15 86,16 91,04 91,70 77,07 97,63 97,67 96,91 SISA ANGGARAN 35.000,00 1.556.600,00 205.100,00 240.050,00 18.141.931,00 36.196.494,00 507.543,00 29.290.246,00 6.398.705,00 5.241.506,00 3.913.361,00 TINGKAT CAPAIAN KINERJA KINERJA (%) 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 100 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 100 100,00 12 100,00
No V 1 VI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor (AC, Komputer,mesin Ketik) c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN INDIKATOR Jumlah pemeliharaan peralatan perkantoran yang dilaksanakan Jumlah pemeliharaan prasarana perkantoran yang dilaksanakan Jumlah pemeliharaan prasarana perkantoran lainnya yang dilaksanakan Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian Jumlah bibit buah-buahan yang dikembangkan Jumlah bibit buah-buahan yang diperbantukan Jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian tembakau yang diperbantukan Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik TARGET 12 12 12 8,14 18 700 1.850 18 3 bln bln bln % kelp btg btg unit % ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) 12.000.000 5.000.000 7.000.000 640.000.000 390.000.000 390.000.000 250.000.000 4.071.826.710 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 20.452.995 62.515.000 15.000.000 1.502.855.000 1.502.855.000 740.250.000 762.605.000 5.490.715.767 REALISASI Rp 20.074.000 61.650.850 14.915.000 1.470.177.732 1.470.177.732 711.737.337 758.440.395 5.473.741.830 % 98,15 98,62 99,43 97,83 97,83 96,15 99,45 99,69 SISA ANGGARAN 378.995,00 864.150,00 85.000,00 32.677.268,00 32.677.268,00 28.512.663,00
4.164.605,00 16.973.937,00 TINGKAT CAPAIAN KINERJA KINERJA (%) 12 100,00 12 100,00 12 100,00 3,62 44,47 8 44,44 900 128,57 2.010 108,65 1.472 8.177,78 4,50 150,00
No 1 2 VII 1 VIII 1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Pengembangan Prasarana Pertanian a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya Pembangunan Prasarana Pertanian a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian INDIKATOR jumlah prasarana pertanian yg diperbantuakan : pupuk bibit Jumlah subsidi harga pupuk Jumlah sarana usaha pertanian tembakau yang diperbantukan : Alsintan * jalan produksi jaringan irigasi Jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik Jumlah jalan usahatani yang terbangun dan terpelihara Jumlah pestisida pertanian dalam kondisi baik Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian Persentase peningkatan pengetahuan poktan terhadap pengendalian bencana pertanian Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan pembuatan agen hayati Persentase kelas kelompok tani peningkatan Jumlah kelompok tani peningkatan kelas TARGET 37.650 1.543.960 350.000 6 3 2 1.950 5 350 99 5,70 45 5 128 kg batang kg unit unit unit unit unit liter % % kelp % kelp ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) 2.000.000.000 2.000.000.000 2.071.826.710 1.554.232.000 517.594.710 95.800.000 95.800.000 95.800.000 2.479.039.124 2.479.039.124 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 3.777.715.000 2.000.000.000 1.777.715.000 1.713.000.767 1.554.232.000 158.768.767 95.800.000 95.800.000 95.800.000 3.595.859.574 3.595.859.574 REALISASI Rp 3.764.939.500 1.999.535.500 1.765.404.000 1.708.802.330 1.551.810.000 156.992.330 95.550.350 95.550.350 95.550.350 3.501.507.657 3.501.507.657 % 99,66 99,98 99,31 99,75 99,84 98,88 99,74 99,74 99,74 97,38 97,38 SISA ANGGARAN 12.775.500,00
464.500,00 12.311.000,00
4.198.437,00 2.422.000,00 1.776.437,00 249.650,00 249.650,00 249.650,00 94.351.917,00 94.351.917,00 TINGKAT CAPAIAN KINERJA KINERJA (%) 46.907 124,59 1.543.960 100,00 274.200 78,34 8 3 133,33 100,00 5 250,00 1.878 96,31 2 40,00 390 111,43 100 101,01 4,05 71,08 104 231,11 17,94 358,80 136 106,25
No PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah INDIKATOR Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Bimtek Jumlah Petani yang Mengikuti Pembinaan Persentase peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian Jumlah sekolah lapang yang dilaksanakan TARGET 96 400 50 15 org org % SL ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) 192.679.574 32.609.550 153.750.000 2.100.000.000 22.741.189.696 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 192.679.574 1.149.430.000 153.750.000 2.100.000.000 24.281.623.519 REALISASI Rp 189.781.096 1.138.110.552 153.749.409 2.019.866.600 23.714.092.928 % 98,50 99,02 100,00 96,18 97,66 SISA ANGGARAN 2.898.478,00 11.319.448,00 591,00 80.133.400,00 567.530.591,00 TINGKAT CAPAIAN KINERJA KINERJA (%) 96 100,00 490 122,50 50 100,00 15 100,00 Madiun, April 2021 Mengetahui KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN SODIK HERY PURNOMO, S.Si Pembina Utama Muda NIP. 19691218 199703 1 003 Plt. Sekretaris Kasubbag Penyusunan Prolap Pengelola Prolap