PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 i
Daftar Isi 01 Ikhtisar Data Keuangan Penting Laba/Rugi Kinerja dan Rasio Keuangan | 5 Statistik Kinerja Keuangan Bank Jatim |7 Rangkaian Peristiwa dan Kegiatan Penting | 10 Penghargaan Tahun 2013 |16 02 Laporan Manajemen Sambutan Komisaris Utama |22 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2013 | 25 Perubahan Dewan komisaris 2013 | 30 Laporan Direksi |33 Perubahan Direksi 2013 | 36 Tanda Tangan Persetujuan dan Surat Peryataan | 38-39 03 Profil Perusahaan Identitas Perusahaan | 43 Bidang Usaha | 45 Persiapan Menyongsong BPD Regional Champion | 46 Milestone | 49 Visi dan Misi | 50 Budaya Perusahaan |54 Transformasi Logo Bank Jatim |55 Makna Logo | 56 Produk Layanan dan Perbankan Konvensional dan Syariah | 60 Peta Jaringan Operasional | 63 Struktur Organisasi Bank Jatim | 64 Daftar Entitas Anak dan / atau Entitas Asosiasi | 66 04 Informasi Bagi Investor Ikhtisar Saham | 71 Kronologi Pencatatan Saham | 72 Kronologi Pencatatan Efek Lainnya |72 Komposisi Pemegang Saham | 74 Kebijakan Dividen | 80 Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum | 81 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal | 82 05 Tinjauan Operasional Prospek dan Strategi Umum | 87 Aspek Pemasaran | 89 Sumber Daya Manusia |93 Teknologi Informasi |100 Manajeman Aktiva Tetap dan Pengadaan Barang Jasa | 103 Manajemen Risiko | 104 ii
06 Analisis dan Pembahasan Manajemen Kredit Agrobisnis dan Ritel | 113 Kredit Menengah dan Korporasi | 122 Dana Jasa dan Luar Negeri | 130 Bisnis Tresuri |135 APEX BPR Bank | 136 Unit Usaha Syariah | 139 Tinjauan Keuangan | 144 07 Tata Kelola Perusahaan Pendahuluan | 175 Struktur Tata Kelola Perusahaan | 176 Penerapan Fungsi Kepatuhan | 224 08 Informasi Perusahaan Dewan Komisaris | 269 Direksi | 275 Komite Dewan Komisaris | 281 Dewan Pengawas Syariah | 285 Pemimpin Divisi | 289 Pemimpin Cabang | 304 Alamat Kantor Cabang | 306 09 Laporan Keuangan 10 Lampiran Lampiran 1 Press Release 2013 Lampiran 2 Korespondensi dengan OJK dan BEI Lampiran 3 Referensi OJK iii
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 iv
Innovation Meningkatkan Kualitas Layanan dengan Kekuatan Inovasi Produk Tak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Seiring waktu, Bank Jatim terus berubah dan berbenah mengikuti putaran zaman yang semakin kompetitif. Inovasi produk yang terus berjalan menjadi salah satu kekuatan dalam meningkatkan kualitas layanan, mendorong kinerja, serta meraih kepuasan nasabah (customer satisfaction). Bank Jatim berusaha terus berinovasi, untuk berubah menjadi lebih baik. 1
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTINGIKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING0101 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 2
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING01 3
01 DAFTAR ISI IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING LABA/RUGI, KINERJA DAN RASIO KEUANGAN P. 5 STATISTIK KINERJA KEUANGAN BANK JATIM P. 7 RANGKAIAN PERISTIWA DAN KEGIATAN PENTING P. 10 PENGHARGAAN TAHUN 2013 P. 16 4
Laba/Rugi, Kinerja dan Rasio Keuangan LABA/RUGI (dalam jutaan rupiah) POS 2013 2012 2011 2010 2009 Jumlah Pendapatan 3.797.991 3.189.316 2.959.197 2.823.069 2.202.967 Pendapatan Bunga dan Syariah 3.385.537 2.883.065 2.755.461 2.698.293 2.108.772 Pendapatan Operasional Lainnya 361.218 279.639 185.947 120.046 88.818 Pendapatan Non Operasional 43.423 21.089 17.789 13.730 5.377 Jumlah Beban (2.644.481) (2.187.975) (1.771.584) (1.674.154) (1.464.811) Beban Bunga dan Syariah (913.320) (904.646) (816.121) (704.403) (720.403) Beban Operasional Lainnya (1.723.348) (1.278.112) (954.495) (966.611) (642.156) Beban Non Operasional (7.813) (5.217) (968) (549) (13.567) Laba Sebelum Pajak 1.153.510 1.001.341 1.187.613 1.160.506 738.156 Laba Bersih 824.312 724.639 860.233 850.382 516.832 Laba Bersih Per Saham Dasar* 55,26 56,01 1.018.413 1.182.321 758.090 = Berdasarkan RUPS-LB tahun 2012 menyepakati nilai nominal saham dari Rp1.000.000,- perlembar saham menjadi Rp 250,- per lembar saham KINERJA KEUANGAN (dalam jutaan rupiah) POS 2013 2012 2011 2010 2009 Total Aset 33.046.537 29.112.193 24.846.516 19.986.474 17.448.693 Aset Produktif (Bruto) 34.642.275 30.601.792 20.643.357 18.108.509 15.963.655 Kredit Yang Diberikan (Bruto) 22.084.336 18.556.329 16.135.173 13.088.127 10.124.280 Dana Pihak Ketiga 25.987.820 22.209.673 20.142.131 16.218.749 14.531.383 Giro 9.969.015 9.661.865 8.203.580 6.996.449 6.972.547 Tabungan 9.970.335 8.173.977 7.132.674 5.822.859 4.121.470 Deposito 6.048.470 4.373.831 4.805.877 3.399.441 3.437.366 Jumlah Kewajiban 27.327.874 23.625.087 21.586.397 17.230.749 15.369.879 Jumlah Ekuitas 5.718.663 5.487.106 3.260.119 2.755.725 2.059.367 Modal Inti dan Pelengkap 5.014.726 4.841.947 2.775.077 2.406.574 1.912.804 Modal Inti (Tier 1) 4.802.105 4.666.002 2.604.474 2.273.871 1.800.968 Modal Disetor 3.729.421 3.729.421 942.123 808.511 696.420 Laba Tahun Berjalan 824.312 724.639 860.233 848.439 516.832 5
RASIO KEUANGAN % RASIO 2013 2012 2011 2010 2009 Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) 23,72 26,56 16,53 19,47 21,32 Aset Tetap terhadap Modal 9,16 8,96 13,43 11,53 12,72 Kualitas Aset Produktif (KAP) 2,38 1,79 0,70 0,47 0,70 Kredit Bermasalah (NPL-Gross) 3,44 2,95 0,97 0,65 1,05 CKPN terhadap Aset Produktif 1,87 1,03 0,49 1,09 1,54 Pemenuhan PPAP/CKPN 38,99 35,79 27,14 80,84 113,27 Laba terhadap Aset 3,82 3,34 4,97 5,57 3,75 Laba terhadap Ekuitas 19,04 18,96 33,65 40,43 28,59 Margin Bunga Bersih 7,14 6,48 7,95 9,20 7,66 Rasio Fee Based Income terhadap Total Pendapatan Operasional 11,49 11,29 6,28 4,26 4,04 Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) 70,28 68,89 60,02 59,38 66,04 Rasio Efisiensi Biaya 41,71 44,20 44,91 40,69 45,26 Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga 84,98 83,55 80,11 80,70 69,67 Giro Wajib Minimum (Rupiah) 8,01 8,01 8,17 10,98 5,00 Giro Wajib Minimum (Valuta Asing) 20,42 27,75 14,97 1,21 6,90 Posisi Devisa Netto (PDN) 1,23 1,28 1,83 1,93 2,11 Melalui mekanisme Initial Public Offering, bank memperoleh dana hasil penawaran umum sebesar Rp1,2 triliun dengan sebanyak 2,98 miliar lembar saham. Hal ini menaikkan CAR bank yang menurun secara progresif sejak tahun 2008-2011. Dana hasil penawaran umum tersebut digunakan untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat yang didukung dengan ekspansi jaringan operasional dan pengembangan layanan berbasis Teknologi Informasi. 6
Statistik Kinerja Keuangan Bank Jatim Total Aset Kredit Yang Diberikan-Bruto 33,05 22,08 2013 2013 2012 29,11 2012 18,56 2011 24,85 2011 16,14 2010 19,99 2010 13,09 2009 17,45 2009 10,12 Dana Pihak ketiga Ekuitas 25,99 5,72 2013 2013 2012 22,21 2012 5,49 2011 20,14 2011 3,26 2010 16,22 2010 2,76 2009 14,53 2009 2,06 Total Pendapatan Laba Bersih 3,80 0,82 2013 2013 2012 3,18 2012 0,72 2011 2,96 2011 0,86 2010 2,82 2010 0,85 2009 2,20 2009 0,52 7
ROA ROE
3,82 19,04 2013
2013 2012
3,34 2012
18,95 2011
4,97 2011
33,65 2010
5,57 2010
40,43 2009
3,75 2009
28,59 NIM
CAR 7,14 23,72 2013
2013 2012
6,48 2012
27,49 2011
7,95 2011
16,53 2010
9,20 2010
19,47 2009
7,66 2009
21,32 LDR
NPL 84,98 3,44 2013
2013 2012
83,55 2012
2,95 2011
80,11 2011
0,97 2010
80,70 2010
0,65 2009
69,67 2009
1,05 8
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTINGIKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING0101 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 9
Rangkaian Peristiwa dan Kegiatan Penting 3 1 0 2 i r a u n a J a y a b a r u S Seminar Banking Outlook 2013 dan pengesahan kepengurusan PERBANAS Jawa Timur Periode 2012 - 2016. Jatim Hadi Direktur Utama Bank Sukrianto dan Direktur Operasional Bank Jatim Eko Antono masuk dalam jajaran kepengurusan. - 3 1 0 2 i r a u n a J 9 2 a y a b a r u S Bank Jatim menerima kunjungan kerja (Kunker) dari DPRD studi Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Bertujuan banding dan diskusi mengenai prosedur penyertaan modal pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta teknis pembagian dividen 3 1 0 2 i r a u r b e F 7 1 i g n a w u y n a B Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jatim mendonasikan 600 paket makanan instan untuk korban banjir Bojonegoro. 3 1 0 2 i r a u r b e F 0 2 a t r a k a J Direktur Utama Bank Jatim, Hadi Sukrianto melakukan peresmian 4 (empat) Cabang Pembantu Bank Jatim di lain Capem Kelapa Gading, Depok, Jabodetabek antara Tangerang, dan Bekasi yang dipusatkan di Capem Kelapa Gading. 10
3 1 0 2 t e r a M 8 1 a t r a k a J MarkPlus Insight memberikan penghargaan kepada Bank Jatim sebagai "The Best of Indonesian Service to Care Champion 2013". Penghargaan diberikan langsung oleh Philip Kotler kepada Direktur Utama Hadi Sukrianto pada acara Service-To-Care Award 2013, di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta. 3 1 0 2 t e r a M 7 2 a y a b a r u S Bank Jatim telah melaporkan kinerja perusahaan di Tahun Buku 2012 kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang pertama setelah Bank Jatim menjadi perusahaan go public, di Shangri-La Hotel, Surabaya. 3 1 0 2 t e r a M 8 2 a y a b a r u S Bank Surabaya (PT TPS) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pengembangan layanan e-Payment Container. Jatim dan PT Terminal Peti Kemas 3 1 0 2 l i r p A 5 1 a y a b a r u S investasi dengan Penandatanganan Perjanjian Kredit PT. Sumber Daya (SDI) untuk membangun 2 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH), oleh Direktur Utama, Hadi Sukrianto didampingi Pemimpin Divisi Kredit Korporasi, Wonggo Prayitno. Sedangkan dari PT. SDI ditandatangani oleh Komisaris, Direktur Utama, M. Amrullah Hannopo dan direksi lainnya. Investindo 11
- 3 1 0 2 l i r p A 7 1 a t r a k a J Indonesian Bank Loyalty Award (IBLA) 2013 di Grand Ballroom Intercontinental Hotel - Jakarta, Bank Jatim meraih peringkat ketiga dengan kategori Saving Account - Regional Development Bank. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama, Hadi Sukrianto. 3 1 0 2 i e M 6 2 - 2 2 a y a b a r u S Bank Jatim Cabang Utama, Cabang Dr. Soetomo, Cabang Gresik, Cabang Sidoarjo, Cabang Nganjuk, dan Cabang Lumajang di event Perbankan dan UMKM Expo 2013 di Grand City Surabaya berlangsung sukses, diikuti 200 peserta, diantaranya dari kalangan perbankan, umum, UMKM, tim kreatif muda, dan kelompok binaan perbankan. 3 1 0 2 i e M 1 2 a y a b a r u S Direktur Utama Bank Jatim, Hadi Sukrianto menerima penghargaan dari Surabaya Marketeers Champion 2013 kategori Financial Service Indonesian Marketeers Festival yang ketiga kalinya di Hotel Shangri-La Surabaya, diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf. Industry, dalam - 3 1 0 2 i n u J 6 2 a y a b a r u S Bank Jatim melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) bekerja sama dengan Masjid Baitusy Syakur Bank Jatim mengadakan acara Khitanan Massal 250 anak kurang mampu di wilayah Surabaya dan sekitarnya. 3 1 0 2 i n u J 8 2 a y a b a r u S Bank Jatim turut berpartisipasi pada puncak peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) Ke 720, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dibidang sosial, Direktur Operasional Eko Antono menyerahkan mobil Sky Walker kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. 12
3 1 0 2 i l u J 5 a y a b a r u S Bank Jatim meraih "Platinum Award" sebagai Bank yang berpredikat "Sangat Bagus" atas kinerja keuangan dalam kurun waktu 10 tahun berturut-turut kategori Buku 2, bank dengan modal Rp1 triliun - Rp5 triliun. Diterima oleh Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi Djoko Lesmono dalam acara "Malam Penganugrahan Infobank Award 18th" di Ballroom Shangrila Hotel, Jakarta. 3 1 0 2 i l u J 8 1 a y a b a r u S Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Surabaya mendapat bantuan alat kesehatan dari CSR Bank Jatim berupa alat - alat kesehatan diserahkan secara simbolis oleh Direktur Operasional Eko Antono kepada Direktur RSU Haji Surabaya, dr Restu Kurnia Tjahyani Mkes. 3 1 0 2 s u t s u g A 3 1 a y a b a r u S Dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-68 dan HUT Bank Jatim ke-52. Bank Jatim mengadakan acara perlombaan tujuh belasan di bidang olahraga maupun non olahraga, selain untuk memperingati HUT RI ke 68 sekaligus memeriahkan acara HUT Bank Jatim ke-52 yang bertepatan pada tanggal 17 Agustus. 3 1 0 2 s u t s u g A 7 1 a y a b a r u S Upacara Bendera dan acara Tasyakuran dalam rangka memperingati HUT RI Ke 68 dan HUT Bank Jatim Ke 52 di Kantor Pusat. Direktur Operasional Eko Antono menyampaikan rasa syukur atas perjalanan Bank Jatim yang telah memasuki usia 52 Tahun. 3 1 0 2 r e b m e t p e S 3 a y a b a r u S Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda pergantian pengurus, Direktur Kepatuhan digantikan oleh Rudie Hardiono. Kemudian Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah digantikan oleh Tony Sudjiaryanto dan Komisaris Independen digantikan oleh Subagyo, yang merupakan akademisi dari Universitas Airlangga. 13
3 1 0 2 r e b m e t p e S 7 a y a b a r u S Bank Jatim mengadakan acara Jalan Sehat yang dihadiri seluruh karyawan beserta keluarga, turut serta dihadiri Gubernur Jawa Timur Soekarwo, yang secara langsung bersama Direktur Utama Hadi Sukrianto memimpin peserta Jalan sehat. 3 1 0 2 r e b o t k O 1 a t r a k a J Bank Jatim berhasil meraih penghargaan sebagai The Best Performance Banking 2013 untuk kategori Bank Buku 2 BPD dalam acara Penganugerahan Indonesia Banking Award 2013 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Penghargaan tersebut langsung diterima oleh Direktur Kepatuhan Rudie Hardiono. - 3 1 0 2 r e b o t k O 3 k a n a ti n o P Daerah) ASBANDA (Asosiasi Simpeda melaksanakan Undian Nasional Periode I Tahun XXIV-2013, nasabah Bank Jatim mendapat hadiah Rp500 juta yang secara simbolis diserahkan kepada Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi Djoko Lesmono. Bank Pembangunan Tabungan 3 1 0 2 r e b o t k O 0 3 a y a b a r u S Bank Jatim kembali berhasil meraih penghargaan Service Excellence dari MarkPlus Insight sebagai The Best of Surabaya Service Excellence Award, untuk kategori Conventional Banking (asset <150 T) dalam malam penganugerahan SSEA 2013 yang diselenggarakan di Shangrila hotel Surabaya. Penganugerahan diberikan secara langsung oleh Hermawan Kartajaya, selaku CEO MarkPlus kepada Direktur Operasional Eko Antono. 3 1 0 2 r e b m e v o N 1 a y a b a r u S Jatim berhasil meraih "Best Exhibitor" dalam Bank acara Investor Summit & Capital Market Expo 2013 yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 14
- 3 1 0 2 r e b m e v o N 4 2 a y a b a r u S Acara pengundian Tabungan Simpeda Bank Jatim tingkat regional mencatatkan sejarah pemecahan Rekor Musium Rekor Dunia Indonesia (MURI) yaitu jalan sehat menggunakan "Udheng" sebanyak 10.000 orang dengan mengitari Jl. Basuki Rachmad - Jl. Embong Wungu dan kembali ke Jl. Basuki Rachmad. - 3 1 0 2 r e b m e s e D 9 a t r a k a J Bank Jatim mendapat Penghargaan Adibakti Mina Bahari (AMB) 2013 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan kategori Mitra Usaha Tangkap Teladan, Sub Kategori Perbankan. Penghargaan tingkat nasional tersebut, diserahkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutarjo di Gedung Mina Bahari, Jakarta. - 3 1 0 2 r e b m e s e D 0 1 a y a b a r u S Bank Jatim melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sistem Aplikasi Tresuri untuk Dealing Room dengan PT. Infosys Solusi Terpadu. 15
Penghargaan Tahun 2013 PIAGAM PENGHARGAAN DARI INDONESIAN ENVIRONMENTAL OBSERVER (MAPALHI) ATAS DEDIKASI PELOPOR PRODUKSI BERSIH DAN CSR TANGGAL 7 MEI 2013 01 02 PIAGAM PENGHARGAAN DARI MARKPLUS INSIGHT DAN INFOBANK SEBAGAI INDONESIAN BANK LOYALTY CHAMPION 2013 CATEGORY SAVING ACCOUNT - REGIONAL DEVELOPMENT BANK TANGGAL 17 APRIL 2013 BANK "PLATINUM AWARD" SEBAGAI BANK DENGAN KATEGORI SANGAT BAIK DALAM KINERJA KEUANGAN 10 TAHUN TERAKHIR (2003-2013) BUKU 2, BANK DENGAN MODAL RP 1 T - RP 5 T DARI INFOBANK TANGGAL 12 JULI 2013 JATIM DIANUGRAHI 03 04 PIAGAM PENGHARGAAN DARI TEMPO GROUP KEPADA BANK JATIM SEBAGAI BEST PERFORMANCE BANKING 2013 KATEGORI BANK BUKU 2 BANK BPD TANGGAL 04 OKTOBER 2013 16
05 PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI (AMB) 2013 DARI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP), KATEGORI MITRA USAHA TANGKAP TELADAN, SUB KATEGORI PERBANKAN TANGGAL 9 DESEMBER 2013. PIAGAM PENGHARGAAN DARI MARKPLUS INSIGHT KEPADA BANK JATIM SEBAGAI THE BEST OF SURABAYA SERVICE EXCELLENCE AWARD 2013 KATEGORI BANK KONVENSIONAL (ASET < 150T) TANGGAL 30 OKTOBER 2013 06 07 PIAGAM PENGHARGAAN DARI BEI, OJK, KPEI, DAN KSEI KEPADA BANK JATIM SEBAGAI BEST EXHIBITOR DALAM INVESTOR SUMMIT & CAPITAL MARKET EXPO 2013 TANGGAL 31 OKTOBER 2013 PIAGAM PENGHARGAAN DARI MUSEUM REKOR SEBAGAI INDONESIA UNTUK BANK JALAN PEMRAKARSA ATAU PENYELENGGARA SEHAT MENGENAKAN UDHENG (IKAT KEPALA) TERBANYAK TANGGAL 24 NOVEMBER 2013 JATIM 08 09 PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA BANK JATIM DARI SERIKAT PERUSAHAAN PERS SEBAGAI "THE 2ND INDONESIAN PUBLIC RELATION AWARDS & SUMMIT" TANGGAL 29 NOVEMBER 2013 17
Halaman ini Sengaja dikosongkan 18
LAPORAN MANAJEMENLAPORAN MANAJEMEN0202 02LAPORAN MANAJEMEN PB 19 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013
02 DAFTAR ISI LAPORAN MANAJEMEN SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA P. 22 LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN BUKU 2013 PERUBAHAN DEWAN KOMISARIS 2013 PERUBAHAN DIREKSI 2013 P. 36 P. 25 P. 30 LAPORAN DIREKSI P. 33 TANDA TANGAN PERSETUJUAN & SURAT PERYATAAN P. 38-39 20 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 21
LAPORAN MANAJEMENLAPORAN MANAJEMEN0202 MULJANTO KOMISARIS UTAMA 20 21 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013
Sambutan Komisaris Utama Komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan serta meningkatkan kualitas layanan yang terbaik kepada nasabah, pemegang saham dan masyarakat melalui berbagai program kerja dan inovasi produk dengan tetap fokus dan menjaga eksistensi serta kapabilitas dibidang UMKMK. Assalamu'alaikum Wr. Wb . dan Salam Sejahtera, engan mengucapkan puji syukur dan berkat rahmat Allah SWT maka bank dapat merealisasikan Rencana Bisnis tahun 2013 dengan tetap memenuhi tingkat kesehatan bank yang diharapkan. Tentu saja apa yang dihasilkan tersebut merupakan rentetan kerja keras kita selama ini dalam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi regional maupun kontribusi pada angka pertumbuhan nasional. D Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2013 mengindikasikan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu mencapai 6,55% (YoY) lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang berada pada level 5,78% (YoY) maupun provinsi lainnya dan diikuti oleh terkendalinya tekanan inflasi. Penyaluran kredit perbankan yang cukup tinggi, turut memberikan kontribusi pada kuatnya pertumbuhan ekonomi. Kami akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa yang akan datang serta fokus pada upaya penguatan pondasi bisnis dalam mencapai tujuan. Komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yakin bank daerah serta meningkatkan kualitas layanan yang terbaik saham dan kepada nasabah, pemegang masyarakat melalui berbagai program kerja dan inovasi produk dengan tetap fokus dan menjaga eksistensi serta kapabilitas dibidang UMKMK. Pencapaian kinerja bank pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya. Hal tersebut tercermin dalam besaran dan rasio keuangan; diantaranya total aset tahun 2013 sebesar Rp33,04 13,51% naik dibandingkan posisi Desember 2012 sebesar Rp29,11 triliun, kredit yang disalurkan mencapai Rp22,08 triliun atau meningkat 19,01% dari tahun sebelumnya. Dengan komposisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah sebesar Rp5,4 triliun (24,69%), Kredit Korporasi sebesar Rp2,6 triliun (11,62%) dan Kredit Komsuntif sebesar Rp14,06 triliun (63,69%). Dana Pihak ketiga (DPK) posisi akhir tahun 2013 sebesar Rp25,99 17,01% naik dibandingkan posisi Desember 2012 sebesar Rp22,21 triliun. Laba Desember 2013 sebesar sebesar 15,20% Rp1,15 dibandingkan perolehan laba tahun 2012 triliun. Penyelesaian Kredit sebesar Rp1 (ektrakomtabbel) dalam Bermasalah yang berkesinambungan triliun, sebesar triliun, sebesar triliun, naik 22 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 23
LAPORAN MANAJEMENLAPORAN MANAJEMEN0202 menyempurnakan pelaksanaan praktik GCG di seluruh tingkatan organisasi secara optimal dan efektif berdasar standar yang berlaku. tahun 2013 mencapai Rp186 miliar. Disamping itu, jaringan kantor bank dengan dukungan teknologi informasi yang semakin baik telah tersebar diseluruh Jawa Timur, Jakarta, Bekasi dan Tangerang yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 40 Kantor Cabang Konvensional, 1 Kantor Cabang Syariah, 104 Kantor Cabang Pembantu Konvensional, 3 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 176 Kantor Kas, 155 Payment Point, 47 Kantor Layanan Syariah, 59 unit Kas Mobil, 6 Kas Mobil ATM, dan 479 ATM. Kegiatan dimaksud meliputi penyempurnaan dan review berbagai kebijakan dan struktur organisasi pelaksanaan operasional, khususnya melengkapi program yang mendukung ekspansi usaha ke depan dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. Dewan Komisaris senantiasa mendorong dan mendukung jajaran manajemen untuk memenuhi ketentuan tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal dan manajemen risiko, sehingga bank mampu terus berkembang dengan baik dan sehat. serta prosedur ketentuan Prospek Usaha dan Masa Depan Memasuki tahun 2014, indikator perekonomian dalam negeri dan situasi regional menunjukan optimisme bahwa kondisi perekonomian Indonesia kedepan akan tetap tumbuh, meski dibayangi oleh pelaksanaan Pemilu. Namun kondisi tersebut telah diperhitungkan oleh kalangan perbankan termasuk Bank Jatim dalam menyusun rencana bisnis 2014. Tanpa mengesampingkan dalam mengkaji setiap langkah manajemen agar tidak menimbulkan risiko tambahan bagi bank. Berdasar Undang - Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam hal tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, bank senantiasa berupaya memberikan manfaat kepada yaitu membantu terwujudnya generasi masa depan bangsa yang lebih baik dengan turut membangun sarana pendidikan, beasiswa, edukasi, seni budaya; sedangkan di bidang kesehatan dengan memberikan bantuan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat dan medis. Di bidang sosial antara lain perbaikan (Pedagang lingkungan, (Rumah Tidak Layak Kaki Lima), RTLH Huni) pada dan daerah-daerah yang terkena musibah. Kami yakin dengan pengungkapan CSR ini akan berdampak pada Corporate Image bank guna memperkuat brand positioning, serta daya tarik perusahaan di mata investor dan analis keuangan. kewaspadaan Upaya meningkatkan kinerja pada tahun 2014 untuk meraih pasar yang lebih luas, dilakukan dengan pembiayaan beberapa proyek infrastruktur, utamanya proyek-proyek Jawa Timur. Sementara pembangunan di itu komitmen untuk meningkatkan peranan UMKMK dalam mendukung perekonomian daerah, bank membentuk unit kerja yang menangani kredit mikro termasuk melakukan kerja sama dengan beberapa BPR melalui linkage program. lingkungannya, binaan PKL bantuan bencana Tata Kelola Perusahaan yang Baik Fokus utama tata kelola perusahaan adalah menyangkut tanggung jawab dalam mengelola perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja bagi kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan lingkungan sekitar. Perusahaan senantiasa konsisten tata kelola melaksanaan prinsip-prinsip perusahaan yang baik, melalui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berkesinambungan, serta akan tetap mengimplementasikan berbagai program yang akan memperbaiki, memperkuat dan akuntabilitas dan Dewan Komisaris mengapresiasi pengabdian telah ditunjukkan dan segenap jajaran karyawan dan Direksi dalam kinerja tahun 2013 yang telah dicapainya. Keberhasilan dalam kinerja tidak terlepas dari optimalisasi sumber daya manusia yang ada. Kebutuhan tenaga kerja baik sisi kuantitas dan komitmen yang 22 23 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013
kualitas termasuk program pengembangan serta pengembangan dan pembelajaran ketrampilan dan kepemimpinan merupakan bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia yang menyeluruh dari human capital management. Hal ini memberikan nilai tambah dalam perkembangan bank di masa datang. Selain itu penghargaan yang setinggi tingginya kami sampaikan kepada Pemegang Saham, mitra dan para pemangku kepentingan lainnya yang turut mendukung perkembangan bank hingga dapat mencapai posisi yang semakin baik saat ini. Wassalamualaikum Wr. Wb. Komisaris MULJANTO Komisaris Utama 24 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 25
LAPORAN MANAJEMENLAPORAN MANAJEMEN0202 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2013 Assalamu'alaikum Wr. Wb. dan Salam Sejahtera, atas pelaksanaan ebagai wujud Komisaris, tugas pada pokoknya menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diaturdalam Anggaran Dasar dan Pasal 66 ayat 2.e serta Pasal 69 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Dewan Komisaris menyampaikan laporan pengawasan terhadap pengelolaan perseroan selama tahun buku 2013, baik berupa pengawasan aktif dengan melakukan kunjungan ke unit-unit kerja maupun pengawasan pasif berupa evaluasi atau telaah atas operasional bank berdasarkan yang diterima oleh Dewan Komisaris. Apakah Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disetujui Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan baik, prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan tertib pada seluruh unit kerja, sehingga layanan dapat berjalan dengan maksimal. Laporan pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2013 dituangkan dalam Laporan Tahunan Perseroan yang merupakan uraian secara garis besar mengenai Rekomendasi Pengawasan dan Pencapaian Kinerja Perseroan tahun 2013. utama Dewan S Rekomendasi Pengawasan 1. Penghimpunan Dana Dewan Komisaris senantiasa memberikan rekomendasi dan saran agar Perseroan sebagai intermediasi mengupayakan peningkatan dana murah agar penyaluran kembali berupa pinjaman kepada nasabah, tingkat bunganya dapat lebih kompetitif dibandingkan dengan bank pesaing. Kenaikan dana pihak ketiga pada tahun 2013 agar dilakukan secara berkesinambungan tahun, sehingga dapat mendukung pencapaian ekspansi kredit. lembaga laporan-laporan sepanjang 2. Perkreditan Dewan Komisaris senantiasa memberikan kredit rekomendasi dilakukan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan disertai dengan peningkatan kualitas pengendalian intern. juga agar Dewan Komisaris mendorong agar penyaluran pengawasan Dewan Dalam melakukan Komisaris didukung oleh Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. dengan 24 25 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013
Direksi memotivasi para pelaksana untuk melalui meningkatkan perluasan jaringan, linkage program dengan BPR, kerjasama dengan Asosiasi-asosiasi, Kadin, BUMN, Dinas-dinas terkait serta instansi lainnya. intermediasi 3. Pendapatan dan Beban Biaya 5. Teknologi Informasi Dewan Komisaris menekankan pembenahan terhadap Teknologi Informasi karena ini merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan efisiensi sekaligus layanan kepada nasabah, oleh karena itu dipandang perlu untuk menitikberatkan pada : Dewan Komisaris senantiasa memberikan rekomendasi dan saran agar perseroan berupaya meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pendapatan bunga maupun non bunga (fee based income) melalui jasa pelayanan seperti Telkom, PLN, PDAM, Terminal Petikemas dll. Terhadap beban biaya, Dewan Komisaris senantiasa menyarankan agar perseroan lebih meningkatkan efisiensi dengan meningkatnya pendapatan dan efisiensi biaya, berarti laba perseroan akan meningkat dan berimbas pada pertumbuhan modal perseroan yang optimal. 4. Sumber Daya Manusia Dewan Komisaris senantiasa memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan SDM. Selama tahun 2013 Dewan Komisaris telah memberikan berbagai saran dan rekomendasi kepada Manajemen terkait dengan pengelolaan SDM, antara lain tentang akselarasi pemenuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan tetap memperhatikan kualitas SDM antara lain : a. Peningkatan kehandalan jaringan guna layanan prima menjamin tersedianya kepada nasabah. b. Optimalisasi teknologi informasi guna mendukung akurasi, kecepatan, dan kualitas laporan keuangan serta sistem informasi perusahaan. peningkatan 6. Pengendalian Intern Dewan Komisaris menitikberatkan perhatian yaitu terhadap peningkatan monitoring oleh manajemen bank terhadap tindak lanjut hasil temuan internal maupun eksternal yang dilakukan oleh unit Kerja, termasuk tenggat waktu dan upaya perbaikan, serta optimalisasi peran dan fungsi manajemen risiko di setiap unit kerja bank . pengendalian Intern 7. Belanja Modal Dewan Komisaris mengawasi penggunaan terkait belanja modal anggaran 2013 diantaranya pengadaan TI, sarana prasarana kantor perlu dioptimalkan supaya layanan kepada nasabah dapat ditingkatkan. Perbaikan rekruitmen, sistem pemantapan budaya kerja, perubahan sistem remunerasi dan lain-lain. Menetapkan career path yang jelas melalui program SDP (Staf Development Program), (Management Development Program), EDP (Executive Development Program) dan program- program lainnya. MDP 8. Jaringan Kantor Dewan Komisaris memberikan arahan jaringan dengan terhadap penambahan membangun cabang, kantor gedung membuka cabang baru, menambah kantor cabang pembantu, kantor kas, meningkatan ATM, status kantor kas, menambah membuka office channeling Unit Syariah pada seluruh kantor cabang konvensional. Terhadap hal-hal tersebut Dewan Komisaris menekankan perlunya peningkatan sarana dan prasarana mendukung SDM dalam rangka operasional perseroan dalam meningkatkan produktifitas dan kinerja. tersebut Dewan Penambahan Komisaris telah menyarankan agar dilakukan koordinasi antar unit terkait kelancaran pelaksanaannya, antara lain mencakup : jaringan 26 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 27
LAPORAN MANAJEMENLAPORAN MANAJEMEN0202 Kinerja Perseroan Tahun 2013 a. Sumber Daya Manusia, b. Technology Information System, 1. Indikator kinerja keuangan Pencapaian kinerja keuangan pada tahun 2013 secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, untuk tahun 2013, berdasarkan rasio indikator kinerja, bank mendapatkan predikat Sehat dengan: c. Logistik pendukung, terkait sarana dan prasarana penunjang program Terhadap pengembangan jaringan dan pelayanan tersebut, Dewan Komisaris senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi. pelaksanaan No. INDIKATOR RASIO BENCHMARK Kecukupan Modal Minimum (CAR) 1. 23,72% ≥ 8,00 % Net Performing Loan (NPL) 2. 3,44% ≤ 5,00 % Return On Asset (ROA) 3. 3,82% ≥1,25 % Biaya Operasional terhadap pendapatan opererasional (BOPO) 4. 70,28% ≤94,00 % Margin Bunga Bersih (NIM) 5. 7,14% >2,00 % Laba terhadap Ekuitas (ROE) 6. 19,04% >17,50 % Kredit terhadap Dana (LDR) 7. 84,98% 78%<Ratio≤100% 26 27 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013
Kinerja keuangan yang tercermin pada indikator utama diatas merupakan hasil kinerja seluruh jajaran perseroan, di mana seluruh program kerja dan kegiatannya tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2013. Peran Dewan Komisaris dalam RBB adalah memberikan persetujuan dan pengesahan RBB sebelum digunakan sebagai pedoman oleh seluruh jajaran bank. Sedangkan peningkatan kinerja keuangan antara lain terlihat dari beberapa parameter sebagai berikut : e. Laba Posisi laba sebelum pajak pada Desember 2013 sebesar Rp1,15 triliun, naik sebesar 15,20% dibandingkan perolehan laba tahun 2012 sebesar Rp1 triliun. 2. Rentabilitas Rentabilitas ini tercermin pada penyaluran kredit yang merupakan sumber utama dalam perolehan laba sebelum pajak perseroan, di mana pada tahun 2013 sebesar Rp1,15 triliun. 3. Permodalan a. Total aset Tahun 2013 sebesar Rp33,04 triliun, naik 13,51% dibandingkan posisi sebesar Desember 2012 sebesar Rp29,11 triliun. CAR bank pada Desember 2013 sebesar 23,72%, yang dipersyaratkan Bank Indonesia 8%. Hal ini menunjukkan komposisi permodalan yang sehat karena didominasi oleh modal inti. di atas benchmark b. Kredit yang disalurkan Total penyaluran kredit yang diberikan mencapai Rp22,08 triliun. Dengan komposisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah sebesar Rp5,4 triliun (24,69%), Kredit Korporasi sebesar Rp2,6 triliun (11,62%) dan Kredit Konsumtif triliun sebesar Rp14,06 (63,69%). Pertumbuhan kredit pada tahun sebesar 2013 mengalami peningkatan 19,01% dari tahun 2012. Dewan Komisaris menekankan agar kualitas kredit harus diperhatikan dan diperbaiki. c. Dana Pihak ketiga Perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada posisi akhir tahun 2013 sebesar Rp25,99 triliun, naik sebesar 17,01 % dibandingkan posisi Desember 2012 sebesar Rp22.21 triliun. Dewan Komisaris menyarankan Direksi untuk berinovasi dan mengembangkan produk-produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan pasar guna meningkatkan market share. d. Non Performing Loan (Gross) Rasio NPL pada Desember 2013 sebesar 3,44%, angka tersebut masih berada di bawah batas minimum regulasi Bank Indonesia sebesar 5%. 4. Kualitas Kredit Bank berusaha menjaga dan memperbaiki kualitas kredit, ini tampak dari NPL Gross pada Desember 2013 sebesar 3,44%, dibawah benchmark yang dipersyaratkan Bank Indonesia sebesar 5%. 5. Penyelesaian Kredit Bermasalah Penyelesaian terhadap kredit bermasalah (ekstrakomtabel) 2013 mencapai Rp186 miliar. Terhadap hal Komisaris memberikan ini apresiasi, namun tetap menyarankan agar penyelesaian kredit bermasalah dilakukan lebih optimal. dalam tahun Dewan 6. Unit Usaha Syariah Aktivitas Unit Usaha (UUS) tahun 2013 dilaporkan oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang menunjukkan bahwa aktivitas penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta Pedoman Operasional dan Produk baru Unit Syariah telah syariah sesuai dengan prinsip menurut DSN (Dewan Syariah Nasional). Kinerja Unit Syariah masih memerlukan pembenahan target dan pencapaiannya dalam rangka mengembangkan produk dan layanan sehingga diperlukan upaya-upaya pembenahan secara komprehensif. Syariah 28 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 29
LAPORAN MANAJEMENLAPORAN MANAJEMEN0202 Dewan Komisaris menyarankan agar kebijakan Direksi mengembangkan strategis bidang pembiayaan, dana pihak ketiga, pengembangan produk dan layanan dan lainnya. Dengan demikian pertumbuhannya akan setara dengan peer group, termasuk diantaranya dukungan/realisasi kebutuhan SDI dan infra struktur sebagai persyaratan tercapainya target bisnis mendatang, dan optimis merencanakan Spin Off UUS Bank Jatim tahun 2017. BPD/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dan surat No.052/030/DK/BPD/2014 tanggal 18 Pebruari 2014. permodalan, 9. CSR (Corporate Social Responsibility) Anggaran CSR sebesar Rp15 miliar telah direalisasikan sebesar Rp15,25 miliar atau sebesar 101,67%. Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi tetap mengoptimalkan penyaluran CSR dengan proses yang selektif dan program tepat sasaran. tahun 2013 Pendapat Dewan Komisaris Dari Rencana Bisnis tahun 2013 yang telah dilaksanakan oleh Direksi, dapat disampaikan bahwa tidak terdapat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang menyimpang dari visi dan misi perseroan, untuk itu Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah berupaya mencapai target Rencana Bisnis perseroan, dengan tetap mempertahankan konsistensi dan kesinambungannya di masa yang akan datang. 7. Penerapan PSAK 50-55 Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 telah menerapkan PSAK 50-55 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja member of Ernst & Young Global dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 8. Tingkat dan Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik Dalam tahun 2013 bank telah berupaya mencapai dan mempertahankan Tingkat Kesehatan pada predikat peringkat komposit 2, dan profil risiko berpredikat "Moderate", artinya mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera diperbaiki. Komposit/Kesehatan Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2013, telah terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris bank, Kami ucapkan terima kasih atas kontribusi, dedikasi, loyalitas dan semangat yang telah diberikan oleh Isnanto selama menjabat sebagai Saudara Komisaris. Pergantian tersebut berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank tanggal 3 September 2013, pergantian Komisaris Independen yang sebelumnya dijabat oleh Saudara Isnanto digantikan oleh Saudara Soebagyo. Susunan Dewan Komisaris yang menjabat per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut : Laporan tahun buku 2013 telah disusun dan disampaikan ke Bank Indonesia serta instansi lain sesuai ketentuan. Selanjutnya Laporan Pengawasan oleh Dewan Komisaris semester satu & kedua tahun 2013 telah setiap dilaporkan ke Bank semester melalui surat No.51/084/DK/ Indonesia 28 29 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013
Dewan Komisaris 3 2 4 1 Muljanto Komisaris Utama 3 Wibisono Komisaris Independen 1 2 Chairul Djaelani Komisaris 4 Soebagyo* Komisaris Independen ) Posisi Komisaris Independen sesuai dengan hasil RUPS-LB tanggal 3 September 2013, efektif setelah lulus Fit & Proper Test. 30 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 31
LAPORAN MANAJEMENLAPORAN MANAJEMEN0202 Demikian kami sampaikan Laporan Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan, Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Dewan Komisaris MULJANTO Komisaris Utama CHAIRUL DJAELANI Komisaris WIBISONO Komisaris Independen Wibisono Komisaris Independen Soebagyo* Komisaris Independen 30 31 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013
HADI SUKRIANTO DIREKTUR UTAMA 32 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 33
LAPORAN MANAJEMENLAPORAN MANAJEMEN0202 Laporan Direksi Keberlanjutan kinerja membanggakan dan peningkatan kualitas pelayanan merupakan suatu pencapaian kerja keras semua elemen di bank. Sesuai dengan rencana bisnis tahun 2013, kami berupaya untuk berinovasi untuk bersaing dengan perusahaan Go Public yang ada dan menuju BPD Regional Champion transformasi bank melalui pertumbuhan Assalamu'alaikum Wr. Wb. dan Salam Sejahtera, Pemegang Saham dan Nasabah yang terhormat, uji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan anugerah-Nya, bank dapat melalui tahun 2013 dengan pencapaian kinerja yang baik. Atas nama Direksi bank, perkenankan kami menyampaikan beberapa pencapaian utama kinerja bank tahun buku 2013 kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. tingkat NPL (gross) sebesar 3,44% yang berada di bawah batasan maksimum NPL sebesar 5%. Pertumbuhan kredit di bulan Desember (YoY) 2013 sebesar 19,01%. P Indonesia Sesuai dengan Peraturan Bank No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti Bank bahwa bank saat ini masuk dalam kategori BUKU 2. Selanjutnya untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia pasal 34, bank akan fokus pada pengembangan kredit produktif melalui penyaluran skim kredit UMKM sesuai dengan misi bank dalam rangka mendorong perekonomian daerah. Kondisi Indonesia tahun 2013 Indonesia ditengah ekonomi Ketahanan ketidakpastian perekonomian global selama tahun 2013 terlihat cukup baik. Dengan adanya isu tapering oleh The Fed US yang berdampak kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia, ekonomi Indonesia tumbuh sangat baik atau nomor dua setelah China dengan pertumbuhan sebesar 5.78% (YoY) selama tahun 2013 dengan didorong oleh perdagangan dalam Kuatnya pertumbuhan dalam negeri sejalan dengan naiknya permintaan dikarenakan meningkatnya daya beli masyarakat golongan menengah, adanya kemudahan perizinan yang mendorong meningkatnya investasi baik dari dalam dan luar negeri. Perekonomian dan Perbankan pertumbuhan Kinerja Bisnis Bank di tahun 2013 Bank menetapkan strategi utama dalam Rencana Bisnis 2013 antara lain: •	Meningkatkan program layanan prima, image guna corporate promosi dan mendukung marketing yang lebih agresif serta mempertahankan kepercayaan masyarakat; negeri dan investasi. Meningkatkan hubungan kelembagaan dengan dinas/instansi dan lembaga lainnya serta kerja sama pelayanan dengan bank lain di luar Provinsi Jawa Timur; fungsi Stabilitas intermediasi perbankan selama tahun 2013 terjaga cukup baik. Kinerja industri perbankan yang solid tercermin pada tingginya rasio (CAR/Capital Adequacy kecukupan modal Ratio) sebesar 23,72%, jauh di atas batasan minimum 8%. Kualitas kredit terjaga pada sistem keuangan dan Memperluas jaringan kantor konvensional dan mengembangkan Unit Usaha Syariah; •	Meningkatkan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia; Menciptakan produk perbankan yang lebih beragam, monitoring dan controlling 32 33 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013
perkembangan serta setiap melakukan evaluasi produk yang sudah ada; informasi yang mendukung pengembangan produk dan aktifitas pelayanan bank. produk Menyiapkan sistem teknologi Pencapaian Kinerja Keuangan Kinerja bank berhasil mencatat pertumbuhan dengan nilai aset sebesar Rp33,44 triliun dibanding tahun 2012 sebesar Rp29,11 triliun (YoY). Keberhasilan atau tersebut merupakan komitmen bank untuk terus memacu pertumbuhan ekspansi kredit dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudent). Hal tersebut tercermin dari kenaikan nilai ekspansi kredit sebesar Rp3,53 triliun atau tumbuh 19,01% (YoY) dibanding dengan tahun 2012. tumbuh 13,51% Konsistensi dalam menjalankan strategi utama bank mampu meningkatkan kepercayaan stakeholder dalam menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat, ditunjukkan dengan peningkatan dana pihak ketiga sebesar Rp25,99 triliun tumbuh 17,01% (YoY) dari tahun 2012. Peningkatan tersebut didominasi oleh produk dana Simpanan Berjangka yang mengalami pertumbuhan sebesar 38,29% (YoY) dibandingkan tahun 2012, kemudian dana Tabungan dengan pertumbuhan sebesar 21,98% (YoY) dari tahun sebelumnya. Kontribusi dari pendapatan kredit, fee based income dan pendapatan lainnya serta pengendalian biaya hingga mampu membukukan Laba sebelum Pajak sebesar Rp1,15 triliun atau meningkat 15,20% dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp1 triliun disertai dengan Net Interest Margin sebesar 7,14%. Berdasarkan penilaian tingkat kesehatan, bank memperoleh peringkat komposit 2 yang artinya bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin. Kondisi tersebut tercermin sebagaimana rasio-rasio antara lain sebagai berikut: keseluruhan rasio kinerja keuangan bank di tahun 2013 berada pada level lebih baik dibandingkan benchmark Bank Indonesia. ROA bank mengalami peningkatan dengan dikarenakan pencapaian peningkatan laba sebesar 15,20% dibandingkan tahun lalu dan ROE juga tumbuh menjadi 19,04% dengan BOPO mengalami efisiensi atau sangat baik menjadi 70,28%. CAR masih terjaga dengan pencapaian sebesar 23,72% dan LDR terjaga di posisi 84,98%, di mana NPL gross sebesar 3,44% masih di bawah benchmark Bank Indonesia sebesar 5%. sebesar 3,82% Tanggung Perusahaan (CSR) Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan amanah dari UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Amanah tersebut kami wujudkan menjadi untuk menciptakan sebuah pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan lingkungan yang bermanfaat baik bagi bank, komunitas setempat, maupun masyarakat yang pada umumnya melalui meliputi bidang pendidikan, sosial budaya, kesehatan, sosial lainnya. Antara lain dengan melakukan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sarana kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan infrastruktur sosial lainnya. Hal ini dilakukan untuk membantu membangun kondisi masyarakat dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahteraan serta membantu siswa/ mahasiswa yang kurang mampu. Bidang- bidang tersebut merupakan sinergi dalam pembangunan karakter masyarakat yang akan berdampak kepada potensi kepedulian masyarakat terhadap kondisi bangsa dan negara. Selama tahun 2013, penyaluran dana CSR sebesar Rp15,25 miliar yang terbagi atas program pendidikan, kesehatan, budaya dan sosial lainnya. Penyaluran terbesar terdapat pada program sosial lainnya yang digunakan untuk bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Open Defecation Free mempertimbangkan kebersihan dan kesehatan hunian masyarakat. Jawab Sosial dan Lingkungan komitmen ekonomi kualitas kehidupan kegiatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pelaksanaan yang baik perusahaan (Good Corporate Governance) tata kelola 34 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 35
LAPORAN MANAJEMENLAPORAN MANAJEMEN0202 sebagai Best Performance Banking 2013 Kategori Bank Buku 2 Bank BPD Tanggal 4 Oktober 2013; dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang industri perbankan. Dengan dihadapi oleh tata mengedepankan kelola perusahaan risiko yang baik, bank dan pengelolaan diharapkan mampu berkembang wajar dan sehat. Dalam rangka meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan serta nilai etika dalam industri perbankan, maka bank berupaya menjalankan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas ( a c c o u n t a b i l i t y) , p e r t a n g g u n g j a w a b a n (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). 5. Piagam dari Markplus Insight sebagai The Best of Surabaya Service Excellence Award 2013 Kategori Bank Konvensional (Aset < 150T) Tanggal 30 Oktober 2013; Penghargaan 6. Piagam Penghargaan dari BEI, OJK, KPEI, dan KSEI kepada bank sebagai Best Exhibitor dalam Investor Summit & Capital Market Expo 2013 Tanggal 31 Oktober 2013; 7. Piagam Penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai Pemrakarsa atau Penyelenggara Jalan Sehat Mengenakan Udheng (Ikat Kepala) Terbanyak Tanggal 24 November 2013 8. Piagam Penghargaan dari Serikat Perusahaan Pers sebagai "The 2nd Indonesian Public Relation Awards & Summit" Tanggal 29 November 2013; dan rencana bisnis dan Dalam menetapkan menjalankan kegiatan usahanya, bank sangat bergantung pada kepercayaan publik dengan meningkatkan kinerja berlandaskan prinsip kehati-hatian. Dewan Komisaris, Direksi beserta seluruh karyawan bank berkomitmen menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam upaya membangun organisasi yang kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal, berdasar pada nilai pokok budaya kerja, yaitu Integrity, Customer Focus dan Impact (ICI). 9. Penghargaan Adibakti Mina Bahari (AMB) 2013 Dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP), Kategori Mitra Usaha Tangkap Teladan, Sub Kategori Perbankan Tanggal 9 Desember 2013. Perubahan Komposisi Direksi Tahun perubahan komposisi Direksi yang bertujuan untuk terus mengoptimalkan kinerja perusahaan agar tumbuh semakin baik, tidak lupa Kami ucapkan terima kasih atas kontribusi, dedikasi, semangat dan loyalitas yang telah diberikan oleh Saudara Suparlan dan selama menjabat sebagai Direksi. Perubahan komposisi tersebut berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa bank tanggal 3 September 2013, pergantian Direktur Kepatuhan yang sebelumnya dijabat oleh Saudara Suparlan digantikan oleh Saudara Rudie Hardiono yang sebelumnya menjabat sebagai Corporate Secretary. Kemudian Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah yang sebelumnya dijabat oleh Saudara Partono digantikan oleh Saudara Tony Sudjiaryanto yang sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Tresuri. Susunan Direksi yang menjabat per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: 9. Penghargaan Adibakti Mina Bahari (AMB) 2013 Dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP), Kategori Mitra Usaha Tangkap Teladan, Sub Kategori Perbankan Tanggal 9 Desember 2013. Perubahan Komposisi Direksi Tahun perubahan komposisi Direksi yang bertujuan untuk terus mengoptimalkan kinerja perusahaan agar tumbuh semakin baik, tidak lupa Kami ucapkan terima kasih atas kontribusi, dedikasi, semangat dan loyalitas yang telah diberikan oleh Saudara Suparlan dan selama menjabat sebagai Direksi. Perubahan komposisi tersebut berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa bank tanggal 3 September 2013, pergantian Direktur Kepatuhan yang sebelumnya dijabat oleh Saudara Suparlan digantikan oleh Saudara Rudie Hardiono yang sebelumnya menjabat sebagai Corporate Secretary. Kemudian Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah yang sebelumnya dijabat oleh Saudara Partono digantikan oleh Saudara Tony Sudjiaryanto yang sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Tresuri. Susunan Direksi yang menjabat per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: 2013, telah terjadi Penghargaan Selama tahun 2013, bank penghargaan sebagai berikut: 1. Piagam Penghargaan dari MAPALHI atas Dedikasi Pelopor Produksi Bersih dan CSR Tanggal 7 Mei 2013; memperoleh 2. Piagam Penghargaan dari Markplus Insight dan Infobank sebagai Indonesia Bank Loyalty Champion 2013 Category Saving Account - Regional Development Bank Tanggal 17 April 2013; 3. Penghargaan "Platinum Award" dari Majalah Infobank sebagai Bank dengan Kategori Sangat Baik dalam Kinerja Keuangan 10 Tahun Terakhir (2003-2013) Buku 2, Bank dengan Modal Rp 1 T - RP 5 T Tanggal 12 Juli 2013; 4. Piagam Penghargaan dari Tempo Group 34 35 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013
Direksi 1. Hadi Sukrianto Direktur Utama 2 3 4 5 2. Eko Antono Direktur Operasional 3. Djoko Lesmono Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi 1 4. Rudie Hardiono* Direktur Kepatuhan 5. Tony Sudjiaryanto* Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah 36 ) Posisi Direktur Kepatuhan dan Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah sesuai dengan hasil RUPS-LB tanggal 3 September 2013, efektif setelah lulus Fit and Proper Test. ) Posisi Direktur Kepatuhan dan Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah sesuai dengan hasil RUPS-LB tanggal 3 September 2013, efektif setelah lulus Fit and Proper Test. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 37
LAPORAN MANAJEMENLAPORAN MANAJEMEN0202 Prospek pertumbuhan kedepan Memasuki usia yang ke 52 dan telah menjadi bank yang go public, merupakan motivasi tersendiri bagi bank untuk dapat berperanserta dalam meningkatkan, pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah. pelayanan prima serta Unit Usaha Syariah. Adapun arah kebijakan strategi untuk tahun 2014 adalah: 1. Meningkatkan program layanan prima kepada masyarakat; 2. Meningkatkan program promosi dan untuk mendukung image corporate marketing yang lebih agresif; 3. Pembukaan Unit Mikro di operasional bank yang terpilih; Dalam bank berupaya mengoptimalkan target pertumbuhan tahun 2014, untuk; penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang berasal dari Giro, Deposito dan Tabungan sebesar 24,88%, kredit sebesar 25,51% dan menjaga NPL selalu di bawah kisaran 2,00%, serta meningkatkan fungsi intermediasi sehingga LDR menjadi 85,34% dan rasio BOPO sebesar 70,57%. Hal tersebut merupakan upaya bank menuju BPD Regional Champion (BRC). hal kinerja, jaringan 4. Meningkatkan jaringan kantor jumlah dan operasional di wilayah Jawa Timur dan daerah lain yang feasible; 5. Mengembangkan Unit Usaha Syariah untuk meningkatkan kontribusi terhadap bisnis bank; 6. Meningkatkan kemampuan personalia lebih dan pengelolaannya profesional dengan konsep Manajemen Sumber Berbasis Daya Manusia Kompetensi (MSDMBK); sehingga Dalam upaya mendukung peningkatan eksistensi bisnis, baik kredit/pembiayaan maupun dana pihak ketiga, bank terus melakukan inovasi produk dan jasa perbankan yang lebih beragam. Melakukan evaluasi produk secara berkala dan menyiapkan sistem Teknologi Informasi yang mendukung, sehingga menjadi produk unggulan yang mudah diakses. Pengembangan produk dan jasa berbasis teknologi informasi tersebut diharapkan memberikan dukungan terhadap kualitas layanan prima melalui Priority Banking, agen penjual reksadana dan Internet Banking serta layanan lainnya. 7. Menciptakan produk perbankan yang beragam, monitoring, controlling dan evaluasi perkembangan produk; 8. Meningkatkan hubungan kelembagaan dengan instansi Pemerintah dan asosiasi profesi; 9. Kerja sama dengan bank lain di luar wilayah Jawa Timur; 10. Melakukan peningkatan modal; 11. Menyiapkan sistem Teknologi Informasi yang mendukung pengembangan produk dan aktifitas pelayanan bank; Rencana Strategis 2014 Untuk mendukung pencapaian target di tahun 2014, bank telah menyusun strategi berdasarkan kemampuan dan pencapaian di tahun 2013. Rencana strategis bank diarahkan pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga, penyaluran kredit pada sektor produktif dan pengembangan produk, Jasa dan aktifitas baru yang berbasis jaringan dan Teknologi 12. Pengembangan kegiatan Tresuri dan ALMA; 13. Berupaya meminimalisir problem loan; Direksi terus berupaya Di masa mendatang kami dengan memberikan komitmen, kerja keras Manajemen, dan dukungan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan Bank Jatim. pencapaian terbaik Informasi, perluasan Direksi HADI SUKRIANTO Direktur Utama EKO ANTONO Direktur Operasional DJOKO LESMONO Direktur Bisnis Menengah & Korporasi 36 37 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013
LAPORAN MANAJEMENLAPORAN MANAJEMEN0202 38 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 39
LAPORAN MANAJEMENLAPORAN MANAJEMEN0202 38 39 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013
Halaman ini Sengaja dikosongkan 40 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PB
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PROFIL PERUSAHAANPROFIL PERUSAHAAN0303 41 03PROFIL PERUSAHAAN
03 PROFIL PERUSAHAAN IDENTITAS PERUSAHAAN P. 43 BIDANG USAHA P. 45 PERSIAPAN MENYONGSONG BPD REGIONAL CHAMPION P. 46 MILESTONE VISI DAN MISI P. 49 P. 51 BUDAYA PERUSAAAN P. 54 TRANSFORMASI LOGO BANK JATIM MAKNA LOGO P. 55 P. 56 PRODUK DAN LAYANAN PERBANKAN KONVESIONAL DAN SYARIAH P. 60 PETA JARINGAN OPERASIONAL P. 63 STRUKTUR ORGANISASI BANK JATIM P. 65 DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI P. 66 42
Identitas Perusahaan Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Dasar Hukum Pendirian - Akta Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 Nama Panggilan Bank Jatim Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2‐8227. HT.01.01.Th.99 tanggal 5 Mei 1999 Bidang Usaha Perbankan Status Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008/1999 Kepemilikan Saham	Saham Seri A Tanggal Pendirian 17 Agustus 1961 1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2. Pemerintah Kota/Kabupaten se‐Jawa Timur Saham Seri B Masyarakat Umum 43
Modal Dasar Rp. 9.000.000.000.000, ‐ (Sembilan triliun rupiah) Jumlah Aset Rp33.046.537.000.000,- (Tiga puluh tiga triliun empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) Produk 1. Dana Pihak Ketiga 2. Pembiayaan/Kredit 3. Layanan Jasa Bank Jatim 3 Kantor Cabang Pembantu Syariah 176 Kantor Kas 47 Kantor Layanan Syariah 155 Payment Point 59 Kas Mobil Keliling 6 Kas Mobil ATM 1 Cash Deposit Machine (CDM) 479 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tergabung jaringan ATM dengan 53.523 terminal BERSAMA, 66.770 terminal ATM PRIMA, 255.424 Electronic Data Capture (EDC) PRIMA Debit dan 7 bank jaringan Malaysian Electronic Payment System (MEPS) Jaringan Kantor 1 Kantor Pusat 40 Kantor Cabang Konvensional 1 Kantor Cabang Syariah 104 Kantor Cabang Pembantu Konvensional Kantor Pusat Jalan Basuki Rachmad 98 - 104 Surabaya 60271 PO.Box 917 Telepon : (031) 5310090‐5310099 (13 Saluran) Hunting Faksimili : (031) 5310838 A l a m a t Ko n t a k C o r p o r a t e S e c r e t a r y, G e d u n g B a n k J a ti m L t 4 J l . B a s u k i R a c h m a d 9 8 - 1 0 4 S u ra b ay a 6 0 2 7 1 P O . B ox 9 1 7 We b s i t e : w w w. b a n k j a ti m . c o . i d E m a i l : h u m a s @ b a n k j a ti m . c o . i d I n f o B a n k J a ti m : 1 4 0 4 4 S M S B a n k i n g : 3 3 8 8 * * ) u n t u k S M S B a n k i n g p e r D e s e m b e r 2 0 1 3 b e r u b a h m e n j a d i 3 3 6 6 44
Bidang Usaha esuai dengan Anggaran Dasar Nomor 89 tanggal 25 April 2012 yang dibuat di hadapan notaris Fathiah Helmi, bank melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku dengan kegiatan usaha sebagai berikut: S lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lain; g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau nasabah antar pihak ketiga; a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit; c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek; i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; dan/atau j. Menyediakan termasuk melakukan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; pembiayaan lain kegiatan f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada pihak k. Menyelenggarakan usaha‐usaha perbankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik didalam maupun di luar negeri. 45
Persiapan Menyongsong BPD Regional Champion Sejarah Singkat ank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9‐4‐5 tanggal 15 Agustus 1961. B Selanjutnya berdasarkan Undang‐Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang‐Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok‐Pokok Perbankan, pada tahun 1976 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976 yang menyangkut status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas menjadi Badan Usaha Milik Daerah. Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Jawa Timur Bank Pembangunan Daerah meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. Untuk memperkuat permodalan, maka pada tahun 1994 dilakukan perubahan terhadap 46
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu mengubah Struktur Permodalan/Kepemilikan dengan diizinkannya Modal Saham dari Pihak Ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan dengan komposisi maksimal 30%. Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 47
C2‐8227.HT.01.01.Th.99 tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008/1999, selanjutnya secara resmi menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2006 tercantum dalam akta yang dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., No.108 tanggal 27 April 2006 berkaitan dengan penambahan kegiatan Unit Usaha Syariah dan perubahan jumlah saham seri A dan seri B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Keputusan No.W10‐00182. HT.01.04‐TH.2007 tanggal 7 Februari 2007. Perubahan pada tahun 2007 berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C‐07001HT.01.04‐ TH.2007 tanggal 17 Desember 2007. Di tahun 2008, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang dituangkan dalam akta No.56 tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Untung Darnosoewirjo, S.H., berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B dan juga penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang‐undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperbaharui dalam Akta No.38 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU‐15113. AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 23 April 2009. Surat Selanjutnya Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU‐AH.01.10‐31887 tahun 2012 tanggal 31 Agustus. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal AHU‐22728.AH.01.02. Tahun 2012 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU‐ 0038044.Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam Nomor tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan kemudian pada tanggal 12 Juli 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Timur mencatatkan 20% sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Anggaran Dasar Jawa Pada tanggal 3 September 2013, Bank Jatim melaksanakan RUPS Luar Biasa yang telah dituangkan dalam Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 2 Tanggal 3 September 2013, dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H. di Surabaya. RUPS Luar Biasa tersebut menghasilkan keputusan yang mengakibatkan terjadinya pergantian susunan Pengurus yaitu diberhentikannya dengan hormat Saudara Isnanto dari jabatannya selaku Komisaris Independen, Saudara Partono dari jabatannya selaku Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah dan Saudara Suparlan dari jabatannya selaku Direktur Kepatuhan. Untuk menggantikan posisi tersebut, RUPS Luar juga mengangkat Saudara Soebagyo Biasa selaku Saudara Tony Sudjiaryanto selaku Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah dan Saudara Rudie Hardiono selaku Direktur Kepatuhan. Komisaris Independen, 48
Milestone PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur berdiri Obigasi pertama besar Rp 25 miliar Obligasi kedua sebesar Rp 50 miliar 1961 1976 1988 1990 1991 Berubah status Badan Usaha Milik Daerah Mendapat izin sebagai bank devisa Perubahan status dari Perusahaan Daerah (BUMD) menjadi Perseroan Terbatas Bank Jatim Unit Usaha Syariah didirikan Posisi Desember 2013, Bank Jatim memiliki 40 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Syariah, 104 Cabang Pembantu, 3 Cabang Pembantu Syariah. 176 Kantor Kas, 47 Kantor Layanan Syariah, 155 Payment Point, 59 Kas mobil, 6 mobil ATM, 479 ATM dan 1 CDM. 1999 2003 2007 2012 2013 Obligasi ketiga sebesar Rp400 miliar Penawaran umum perdana saham Bank Jatim pada 12 juli 2012 dengan 20% saham publik 49
Visi Misi Menjadi bank yang sehat dan berkembang secara wajar; dan Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta ikut mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah; dan Memiliki menejemen dan sumber daya manusia yang profesional Memperoleh laba yang optimal 50
PENJELASAN VISI PENJELASAN MISI Dalam menjalankan bisnis dan mengembangkan usaha Bank Jatim secara sehat serta untuk memperoleh hasil yang optimal, Bank Jatim berupaya melaksanakan kegiatannya dengan tetap berpegang pada peraturan perundang‐ undangan yang berlaku serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia dengan integritas dan loyalitas yang tinggi, jiwa melayani dan bertindak mempunyai profesional. Peningkatan perekonomian pertumbuhan daerah merupakan tujuan utama Bank Jatim dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang diaplikasikan dalam pemberian bantuan permodalan bagi usaha-usaha yang produktif baik dalam bidang UMKMK maupun usaha itu berupaya berskala besar, disamping memperoleh laba yang optimal merupakan tujuan semakin menambah kepercayaan stakeholder terhadap kinerja Bank Jatim. yang diharapkan agar Visi dan Misi Bank Jatim telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jatim. 51 51
Motto Bersama Kami Berkembang Pasti ank Jatim memiliki motto "bersama kami berkembang pasti" yang memiliki pengertian dimana dalam kebersamaan rangka mengangkat Jatim untuk antara nasabah dan Bank berkembang ke arah yang lebih baik diperlukan keharmonisan antara Bank Jatim dengan nasabah, sehingga Bank Jatim memberikan komitmen untuk membantu setiap nasabah yang mempercayakan segala sesuatu yang untuk berhubungan dengan lebih berkembang menuju kehidupan yang baik. B keuangan "Bank Jatim Banknya Masyarakat Jawa Timur" artinya Bank Jatim mempunyai niatan untuk menyejahterakan para pemilik, nasabah, seluruh karyawan dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya dengan disertai tanggung jawab, dedikasi, integritas, profesionalisme yang tinggi dari masing-masing personal. 52
Slogan '' Bank Jatim Banknya Masyarakat Jawa Timur '' 53
Budaya Perusahaan Impact 1. Berpakaian yang pantas. 2. Menampilkan sikap profesional. 3. Berbicara penuh percaya diri. Integrity 1. Menunjukkan kejujuran. 2. Menjaga komitmen. 3. Berperilaku secara konsisten. Customer Focus 1. Berusaha untuk memahami dan mendidik pelanggan. 2. Mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan dan keluhan pelanggan. 3. Membuat sistem umpan balik pelanggan/hubungan bagi yang kolaboratif. 54
Transformasi Logo Bank Jatim 1961 ‐ 1963 Logo pertama BPD Jatim karya Abdullah (salah satu karyawan) untuk keperluan Kirab PORAB I Se - Surabaya 1961 (bukan logo resmi) 1963 ‐ 1974 Logo karya karyawan yang merupakan pemenang lomba logo BPD Jatim 1988 Logo ketiga Bank Jatim karya dari salah satu sanggar di Jakarta yang menonjolkan Tugu Pahlawan sebagai salah satu citra visual daerah Jawa Timur dan merupakan monumen nasional yang kita ketahui adalah tugu kebanggaan masyarakat Jawa Timur karena Tugu Pahlawan sudah menjadi identik dengan Kota Surabaya maka hal ini menjadi alasan utama dalam penciptaan LOGO Bank Jatim. 14 Juli 1988 ‐ 2011 Pada tanggal 14 Juli 1988 tulisan "BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR" di bawah logo Bank Jatim dihilangkan dan digantikan dengan tagline Bank Jatim saat itu, "Aman Terpercaya" 55
Makna Logo nspirasi bentukan dari logo Bank Jatim merupakan sayap Burung Garuda yang mengepak ke atas sebagai tanda siap terbang. Burung Garuda adalah lambang nasional Indonesia. Dalam mitologi Jawa, Burung Garuda adalah "Bird of Life" atau burung kehidupan yang membawa kemuliaan. Sayap adalah anggota tubuh yang bersifat aerodinamis dan sebagai penyeimbang ketika I hendak terbang. Fungsi ingin dicerminkan dalam logo Bank Jatim dengan harapan Bank Jatim dapat terbang tinggi menuju goal yang diinginkan, serta terjadi keseimbangan antara dana yang diperoleh dari masyarakat/pemerintah dan disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan sehingga tercipta perekonomian berazaskan kerakyatan. inilah yang 56
5 semangat baru Bank Jatim PROFESSIONALISM 5 Helai Bulu PARTNERSHIP CARE SERVICE TRUSTWORTHY 3 pilar serta 2 landasan utama perbankan Good Corporate Governance Risk Management Agent of Development Institutional Endurance Services 57
STRATEGI BANK JATIM DALAM MENCAPAI GOAL REGIONAL CHAMPION TRUSTWORTHY SERVICE CARE PARTNERSHIP PROFESSIONALISM ank Jatim berpegang pada Kerjasama yang berbasis Memahami dalam Melayani, untuk meraih Kepercayaan nasabah menuju Profesionalime B predikat Regional Champion Bank. Merah adalah warna yang merepresentasikan keberanian hidup, kekuatan dan kepemimpinan. Warna merah juga menggambarkan energi, semangat perjuangn yang tiada henti. Merah adalah warna yang dominan di dalam spektrum warna sehingga terlihat menonjol bila dibandingkan dengan warna‐warna lain, maknanya adalah menggambarkan Bank Jatim sebagai bank unggulan. 58
warna merah terang (red) sebagai helai bulu teratas mencerminkan refreshment atau nafas baru Bank Jatim gradasi warna menggambarkan transformasi Bank Jatim ke arah yang lebih baik warna merah gelap (dark red) merupakan perpaduan warna merah dan hitam menunjukkan kekokohan dan kematangan Bank Jatim yang telah berdiri selama 50 tahun. 59
Produk dan Layanan Perbankan Konvensional dan Syariah PRODUK DAN JASA Produk Simpanan Produk Dana Syariah 1. Rekening Giro Rupiah 1. Giro Amanah 2. Rekening Giro Valas 2. Giro Maxi 3. Deposito Rupiah 3. Deposito Barokah 4. Deposito Valas (USD) 4. Tabungan Barokah 5. Tabungan Simpeda 5. TabunganKu iB 6. Tabungan Siklus 7. Tabungan Haji 8. TabunganKu Produk Pinjaman Kredit Agrobisnis dan Ritel (OK) 1. Kredit Konsumer 3. Kredit Program a. Kredit Multiguna a. Kredit Usaha Rakyat (KUR) b. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) b. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
KPR Umum
(KKP‐E)
KPR Sejahtera Tapak c. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) c. Kredit Pegawai Bank Jatim d. Skema Subsidi Resi Gudang (S‐SRG) d. Talangan Al‐Mabrur e. Kredit Usaha Mikro dan Kecil e. Kredit Sertipikasi Hak Atas Tanah (KUMK) SU‐005 atau Kredit Investasi Pemerintah (KIP) 2. Kredit Komersial f. Kredit Dana Penguatan Modal a. Kredit Pundi Kencana (DPM) Perikanan b. Kredit Mikro Laguna c. Kredit Linkage Program BPR APEX dan Non APEX d. BANKIT KKOP‐KKPA (Kredit Kepada Koperasi) e. Kredit Resi Gudang Non Subsidi 60
Kredit Menengah dan Korporasi Produk Pembiayaan Syariah 1. Surat Dukungan Dana 1. Pembiayaan Produktif Modal Kerja 2. Bank Garansi 2. Pembiayaan Investasi a. Bank Garansi Penawaran 3. Pembiayaan Konsumtif b. Bank Garansi Pelaksanaan 4. Pembiayaan KUR c. Bank Garansi UangMuka 5. KPR iB Griya Barokah d. Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan 6. Gadai iB Barokah e. Bank Garansi Pembayaran 7. Talangan Haji Al Mabrur f. Bank Garansi Sanggah Banding 8. Kafalah (Bank Garansi) 3. Kredit Modal Kerja Keppres 9. Kepemilikan Logam Emas (KLE) 4. Kredit Modal Kerja Stand By Loan 5. Kredit Modal Kerja Umum R/C 6. Kredit Investasi Umum 7. Kredit Konstruksi Properti 8. Kredit Sindikasi 9. Kredit BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Jasa Perbankan Jasa Bisnis Jasa Kelembagaan 1. Referensi Bank 1. Layanan Pajak 2. Kliring Nasional 2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3. Real Time Gross Settlement (RTGS) 3. Bea Perolehan Hak atas Tanah 4. INKASO 4. dan Bangunan (BPHTB) 5. INKASO Rupiah 5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 6. INKASO Valas 6. Pajak Penghasilan (PPh) 7. Giralisasi 7. Surat Setoran Pajak Bukan Pajak (SSBP) 8. BPD Net Online 8. Pembayaran Tagihan 9. Jatim Electronic Transfer System (JETS) 9. Tagihan Air 10. Western Union 10. Tagihan Listrik 11. Tagihan Telepon e-channel dan Jasa Lainnya 1. SMS Banking (3388) 2. Info Bank Jatim (14044) 3. ATM Bank Jatim 4. e-SAMSAT Jatim 5. Safe Deposit Box 6. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) 12. Gaji Kolektif 13. Pelayanan Transaksi Perdagangan Luar Negeri 14. Transfer Valas 15. Penerbitan Letter of Credit (L/C) 16. Kiriman Uang (Remittance) 17. Penerimaan Pajak Ekspor/Impor (EDI SYSTEM) 61
Lampung Bandar Lampung Jakarta Kabupaten Bekasi Bogor Bandung Semarang Kudus Garut Cilacap Selatan Klaten Yogyakarta aat ini bank melayani nasabah melalui 1072 jaringan kantor dan e-channel yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur dan wilayah Jakarta. Bank mengoperasikan jaringan operasional yang terdiri dari Kantor Pusat, 40 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Syariah, 104 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 176 Kantor Kas, 155 Payment Point, 59 Kas Mobil/Counter, 6 Kas Mobil/ATM, 1 Cash Deposit Machine (CDM), 47 Kantor Layanan Syariah. S Pada tahun 2013 bank telah menambah 168 Jaringan Kantor yang terdiri dari Kantor Cabang Pembantu. Kantor Kas, Payment Point, Kas Mobil/Counter, dan ATM. Termasuk peningkatan Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu dan Payment Point menjadi Kantor Kas. 62
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 PROFIL PERUSAHAANPROFIL PERUSAHAAN0303 Java Sea Peta Jaringan Operasional Kudus Klaten Bali Sea Buleleng Yogyakarta Banyuwangi Mataram Denpasar Nusa Tenggara Barat Jaringan Kantor Bank Jatim No Klasifikasi 2013 2012 2011 2010 2009 1 Kantor Pusat 1 1 1 1 1 2 Kantor Cabang 40 40 40 40 38 3 Kantor Cab. Syariah 1 1 1 1 1 4 Kantor Cab. Pembantu 104 78 64 41 26 5 KCP Syariah 3 3 3 3 ‐ 6 Kantor Kas 176 164 164 154 151 7 Kantor Layanan Syariah 47 47 47 37 37 Payment Point 8 155 138 115 88 78 9 Kas Mobil 59 57 57 53 44 10 CDM 1 1 1 1 1 11 ATM 479 368 262 142 87 12 Kas + ATM Mobil 6 6 4 4 1 Jumlah 1072 904 759 565 465 63
Struktur Organisasi Bank Jatim Sk Direksi No : 051/182/Kep/Dir/Prn Tanggal 25 Oktober 2013 RUPS Dewan Pengawas Syariah H. Nur Syam Ketua Dewan Pengawas Syariah H. Thohir Luth Pengawas Syariah H. Ali Azis Direktur Utama Hadi Sukrianto Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi TONY SUDJIARYANTO* DJOKO LESMONO Pemimpin Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel M. SALOSIN Pemimpin Divisi Usaha Syariah LULU AVANTIONO H Pemimpin Divisi Dana/Jasa & Luar Negeri REVI ADIANA S Pemimpin Divisi Kredit Menengah & Korporasi WONGGO PRAYITNO PemimpinDivisi Tresury REVI ADIANA S** Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis BAMBANG RUSHADI Pemimpin Divisi Audit Intern SUHERYANTO Corporate Secretary LEREM PUNDILARAS** Pemimpin Sub Divisi Kebijakan Kredit Agrobisnis & Ritel Pemimpin Sub Divisi Bisnis Syariah Pemimpin Sub Di- visi Pengembangan Produk & Kebijakan Produk DJLN Pemimpin Sub Divisi Kebijakan & Administrasi Kredit Menengah & Korporasi Pemimpin Sub Divisi Treasury Dealing Room Pemimpin Sub Div.Perencanaan Bisnis & Evaluasi Pemimpin Sub Divisi Operational & Financial Audit Pemimpin Sub Divisi Komunikasi Internal Pemimpin Sub Divisi Pemasaran Kredit Agrobisnis & Retail Pemimpin Sub Divisi Pendukung Bisnis Syariah Pemimpin Sub Divisi Operasional Dalam Negeri Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi Pemimpin Sub Divisi FI & ALM Support Group Pemimpin Sub Divisi Penelitian & Pengemba- ngan Jaringan Pemimpin Sub Divisi IT Audit Pemimpin Sub Divisi Komunikasi Eksternal Pemimpin Sub Divisi Mikro & Kecil Pemimpin Cabang Syariah Pemimpin Sub Divisi Operasional Luar Negeri Pemimpin Sub Divisi Special & Assurance Audit Pemimpin Sub Divisi Investor Relation Pemimpin Sub Divisi Service Quality Keterangan: * : Efektif setelah lulus Fit and Proper test dari BI **: Pengganti Sementara 64
Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris: Asset Liabilities Commitee (ALCO) Komisaris Utama Muljanto Komisaris Chaerul Djaelani Komite Remunerasi dan Nominasi Komisaris Independen Soebagyo* Komisaris Independen Wibisono Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) Komite Audit Komite Manajemen Kepegawaian Direktur Operasional Direktur Kepatuhan EKO ANTONO RUDIE HARDIONO* Komite Manajemen Risiko IT Steering Commitee Pemimpin Divisi Umum Pemimpin Divisi Akuntansi Pemimpin Divisi Teknologi Informasi Pemimpin Divisi Kepatuhan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Pemimpin Divisi SDM GATOT WIDODO GATI MULADI W A. HAFIZ N. BASUKI BUDI W SU`UDI HARJUNI Pemimpin Sub Divisi Layanan Umum Pemimpin Sub Divisi Akuntansi Pemimpin Sub Divisi Strategi & Keamanan TI Unit Penanganan Kredit Bermasalah Pemimpin Sub Divisi Kepatuhan & Legal Pemimpin Sub Divisi Manajemen Risiko Kredit & Pasar Pemimpin Sub Divisi Kepegawaian Pemimpin Sub Divisi Pengadaan Pemimpin Sub Divisi Perpajakan Pemimpin Sub Divisi Pengembangan TI Pemimpin Sub Divisi Dukungan & Operasional TI Pemimpin Sub Divisi APU & PPT Pemimpin Sub Divisi Manajemen Risiko Operasional Pemimpin Sub Divisi Pengembangan SDM Pemimpin Cabang Konvensional Pemimpin Cabang Pembantu Konvensional Pemimpin Kantor Kas Pemimpin Payment Point 65
Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi S ampai dengan tahun 2013, bank tidak memiliki daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi 66
04INFORMASI BAGI INVESTOR 67 67
04 DAFTAR ISI INFORMASI BAGI INVETOR IKHTISAR SAHAM P. 71 KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM P. 72 KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA P. 72 KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM P. 74 KEBIJAKAN DIVIDEN P. 80 PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM P. 81 LEMBAGA DANA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL P. 82 68
INFORMASI BAGI INVESTORINFORMASI BAGI INVESTOR0404 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 69 69
1.000.000.000 100.000.000 10.000.000 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10 1 2 1 - i l u j - 2 1 2 1 - i l u j - 0 2 2 1 - l u j - 0 3 2 1 - t s u g A - 7 0 2 1 - t s u g A - 5 1 2 1 - t s u g A - 9 2 2 1 - p e S - 6 0 2 1 - p e S - 4 1 2 1 - p e S - 4 2 2 1 - k O - 2 0 2 1 - t k O - 0 1 2 1 - t k O - 8 1 2 1 - t k O - 9 2 2 1 - p o N - 6 0 2 1 - p o N - 4 1 2 1 - p o N - 6 2 2 1 - s e D - 4 0 2 1 - s e D - 2 1 2 1 - s e D - 0 2 3 1 - n a J - 3 0 3 1 - n a J - 1 1 3 1 - n a J - 1 2 3 1 - n a J - 0 3 3 1 - b e F - 7 0 3 1 - b e F - 5 1 3 1 - b e F - 5 2 3 1 - r a M - 5 0 Share Price Calendar Year Open High Low Close Total Shares 2012 470 480 360 380 14,917,684,982 Quarter 3* 470 480 370 385 14,917,684,982 Quarter 4 390 395 360 380 14,917,684,982 2013 380 540 295 382 14,917,684,982 Quarter 1 380 520 375 520 14,917,684,982 Quarter 2 520 520 375 395 14,917,684,982 Quarter 3 400 385 300 360 14,917,684,982 Quarter 4 375 400 355 375 14,917,684,982 Bank Jatim starts Initial Public Offering at July 12th, 2012 70 3 1 - r a M - 4 1 3 1 - r a M - 2 2 3 1 l r p A 2 0 3 1 l r p A 0 1 3 3 3 1 1 1 l l i r p A 8 1 r p A 6 2 e M 6 0 Volume 103,598 67,390 36,208 192,490 88,961 72,344 31,185 8,370 3 1 i e M 5 1 3 1 i e M 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 i e M 1 3 n u J 1 1 n u J 9 1 n u J 7 2 Frequency (times) 1,184 652 532 2,712 756 1,211 745 222 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 l l l l t t u J 5 0 u J 5 1 u J 3 2 u J 1 3 s u g A s u g A 5 6 1 2 Value Rp (billion) 19.18 14.57 4.61 42.34 20.81 16.37 5.17 1.57 3 1 p e S 4 0 3 1 p e S 2 1 3 1 p e S 0 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 p e S 0 3 t k O 8 0 t k O 8 1 t k O 8 2 p o N 6 0 p o N 4 1 p o N 5 2 Market Capitalization (Rp billion) 6,801 6,186 6,801 6,596 6,319 6,654 5,301 5,596 1 s e D 3 0 3 1 s e D 1 1 3 1 s e D 9 1
INFORMASI BAGI INVESTORINFORMASI BAGI INVESTOR0404 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 Ikhtisar Saham 600 500 400 300 200 100 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 - r a 3 1 - l r p A - 2 0 3 1 - i e 3 1 - i e 3 1 - i e 3 1 - i e 3 1 - l r p A - 0 1 3 1 - l r p A - 8 1 3 1 - l r p A - 6 2 3 1 - n u J - 1 1 3 1 - n u J - 9 1 3 1 - n u J - 7 2 3 1 - l u J - 5 0 3 1 - l u J - 5 1 3 1 - l u J - 3 2 3 1 - l u J - 1 3 3 1 - t s u g A - 5 1 3 1 - t s u g A - 6 2 3 1 - p e S - 4 0 3 1 - p e S - 2 1 3 1 - p e S - 0 2 3 1 - p e S - 0 3 3 1 - t k O - 8 0 3 1 - t k O - 8 1 3 1 - t k O - 8 2 3 1 - p o N - 6 0 3 1 - p o N - 4 1 3 1 - p o N - 5 2 1 - s e D - 3 0 3 1 - s e D - 1 1 3 1 - s e D - 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
p p
p t
i l
t k
p p
p s
b i
u l
k k
k s
e O
o e
u u
6 0 M
5 1 M
3 2 M
1 3 u
M M
2 2 j
O D
F F
F J
J J
J S
S S
N N
j g
j
0 A
A A
0 8
9 4
1 1 1 2 0 1 2 0 1 0 1 2 7 5 9 0 1 2 Share Price Value Market Capitalization Calendar Year Total Shares Volume Frequency (times) Open High Low Close Rp (billion) (Rp billion) 2012 470 480 360 380 14,917,684,982 103,598 1,184 19.18 6,801 Quarter 3* 470 480 370 385 14,917,684,982 67,390 652 14.57 6,186 Quarter 4 390 395 360 380 14,917,684,982 36,208 532 4.61 6,801 2013 380 540 295 382 14,917,684,982 192,490 2,712 42.34 6,596 Quarter 1 380 520 375 520 14,917,684,982 88,961 756 20.81 6,319 Quarter 2 520 520 375 395 14,917,684,982 72,344 1,211 16.37 6,654 Quarter 3 400 385 300 360 14,917,684,982 31,185 745 5.17 5,301 Quarter 4 375 400 355 375 14,917,684,982 222 1.57 5,596 8,370 Bank Jatim starts Initial Public Offering at July 12th, 2012 71 71
Kronologi Pencatatan Saham Periode Modal Dasar lembar saham Nilai Nominal Dasar per lembar saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh lembar saham Pemegang Saham Seri A (lembar saham) Pemegang Saham Seri B Modal dalam Portepel lembar saham Keterangan S e b e l u m IPO 2.500.000 Rp1.000.000,- 1.673.537 l 1.673.537
826.463 Posisi per 31 Maret 2012 S e t e l a h IPO 36.000.000.000 Rp250,- 14.917.684.982 11.934.147.982 2.983.292.908 21.082.315.018 Posisi per 31 D e s e m b e r 2012 Kronologi Pencatatan Efek Lainnya Selama tahun 2013, bank tidak melakukan pencatatan efek lain selain saham. 72
INFORMASI BAGI INVESTORINFORMASI BAGI INVESTOR0404 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 73 73
Komposisi Pemegang Saham S eiring tahun 2013, jumlah Pemegang Saham Bank Pemegang Jatim Saham mayoritas adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan komposisi dengan berakhirnya sebanyak 6.310. kepemilikan sedangkan sebesar 28,54% dimiliki oleh Pemerintah Daerah Se Jawa Timur dan 20% dimiliki oleh publik dengan persentase kepemilikan keduanya tidak lebih dari 5%. sebesar 51,46%, Kronologis Pencatatan Saham Komposisi Saham Sebelum Penawaran Umum No Pemegang Saham Modal Dasar (Rp) Jumlah Lembar Saham Persen (%) 1 Seri A 6.000.000.000.000 24.000.000.000
2 Seri B 3.000.000.000.000 12.000.000.000
Total Modal Dasar 9.000.000.000.000 36.000.000.000
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh (Seri A) 1 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 1.919.228.412.000 7.676.913.648 64,33% 2 Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur 1.064.308.583.500 4.257.234.334 35,67% Total Saham Seri A 2.983.536.995.500 11.934.147.982 100,00% 74
Kronologis Pencatatan Saham Komposisi Saham Sebelum Penawaran Umum No Pemegang Saham Nilai (Rp) Modal Dasar Jumlah Lembar Saham Persen (%) 1 Seri A 6.000.000.000.000 24.000.000.000
2 Seri B 3.000.000.000.000 12.000.000.000
Total Modal Dasar 9.000.000.000.000 36.000.000.000
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh (Seri A) 1 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 1.919.228.412.000 7.676.913.648 51,46% 2 Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur 1.064.308.583.500 4.257.234.334 28,54% (Seri B) 3 Masyarakat 671.296.000.000 2.685.184.000 18,00% 4 Karyawan Melalui Program ESA 74.588.250.000 298.353.000 2,00% Total Saham 3.729.421.245.500 14.917.684.982 100,00% Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2013 Keterangan Jumlah Pemegang Saham Jumlah Lembar Saham Presentase Kepemilikan (%) DALAM NEGERI Perorangan Indonesia Pemerintah Daerah Karyawan Koperasi Yayasan Dana Pensiun Asuransi Perseroan Terbatas Reksadana Sub Total LUAR NEGERI Perorangan Asing Badan Usaha Asing Sub Total TOTAL 4.122 39 1.988 2 8 32 7 34 8 6.240 7 63 70 6.310 1.078.357.272 11.934.147.982 29.690.500 12.028.000 4.896.500 68.953.500 132.442.500 148.393.726 207.828.000 13.616.737.930 665.000 1.300.282.002 1.300.947.002 14.917.684.932 7,23 80,00 0,20 0,08 0,03 0,46 0,89 0,99 1,39 91,27 0,01 8,72 8,73 100,00 75 75
Pemegang Saham Tercatat yang Memiliki Lebih dari 5% Saham per 31 Desember 2013 Nama Jumlah Saham Persentase Pemerintah Provinsi Jawa Timur 7.676.913.648 51,46% Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Nama Jabatan Jumlah Saham Persentase DEWAN KOMISARIS Muljanto Komisaris Utama 0 0 % Chairul Djaelani Komisaris 0 0 % Soebagyo Komisaris Independen 0 0 % Wibisono Komisaris Independen 0 0 % DIREKSI Hadi Sukrianto Direktur Utama 0 0 % Djoko Lesmono Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi 0 0 % Tony Sudjiaryanto Direktur Agribisnis dan Usaha Syariah 116,00 0.0007776% Eko Antono Direktur Operasional 0 0 % Rudie Hardiono Direktur Kepatuhan 116,00 0.0007776% Hubungan Investor Membangun hubungan dengan investor dan analis merupakan salah satu tugas yang menjadi perhatian dari bank. Melalui komunikasi dengan investor dan analis tersebut, bank memberikan mengintegrasikan informasi strategis yang keuangan, dan pemasaran komunikasi, kepatuhan hukum yang juga memungkinkan terbentuknya komunikasi dua arah antara perusahaan, masyarakat dan konstituen. secara tepat waktu dan seimbang melalui berbagai sarana komunikasi seperti email, website dan conference call. Untuk memenuhi kewajiban keterbukaan informasi kepada Publik, bank senantiasa melakukan pelaporan baik rutin maupun insidential kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sebagai Otoritas Pasar Modal. Selain itu juga dilakukan forum pertemuan dengan analis dan investor melalui pertemuan publik, temu analis, conference call, kunjungan analis, kunjungan lapangan, dan non deal roadshow. Dibentuk sejak Juli tahun 2012, Grup Hubungan Investor merupakan bagian dari Corporate Secretary telah menjadi jembatan antara manajemen dengan investor dan analis tentang bank. Bank berupaya untuk meningkatkan transparansi dan pengungkapan perusahaan melalui Investor secara konsisten. fungsi Hubungan Untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi terhadap setiap aktivitas bank terutama yang bersifat material, Grup Hubungan Investor menyampaikan informasi 76
Kegiatan Hubungan Investor selama tahun 2013 Pelaporan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dahulu Bapepam-LK 153 Pelaporan kepada BEI 153 Temu Analis 3 Temu Analis/ Investor (One on One) 12 Pertemuan Dengan Investor 1 Conferences Call 4 Kunjungan Investor 5 Studi Banding 2 RUPS 2 Pemaparan Publik 2 Non Deal Roadshow 1 Pameran 2 Buletin IR 12 Sosialisasi Pasar Modal Ke Karyawan 2 Laporan transaksi saham (website) 12 Laporan 10 besar pemegang saham publik (website) 12 Laporan Pemegang Saham dan Struktur Kepemilikan (website) 12 Total Kegiatan 390 77 77
Temu Analis Temu Analis Atau Investor Kunjungan Investor Ke Bank Jatim Pertemuan dengan investor Sosialisasi Pasar Modal Non Deal Roadshow Investor Summit 78
Kondisi Pasar Modal dan Kinerja Saham Kondisi pasar global di tahun 2013 mengalami fluktuasi seiring dengan adanya isu tapering juga Amerika yang membayangi. Hal terjadi di bursa saham Asia. Dimana pada akhirnya, pelaksanaan tapering diputuskan setiap bulan oleh keputusan Rapat Federal Reserve. Disisi lain, terdapat upaya dari Bursa China untuk meningkatkan minat investor asing di saat pertumbuhan ekonomi China mengalami perlambatan. Salah satu upaya tersebut perubahan peraturan Penawaran Umum Perdana Saham di China. Diharapkan pembukaan pintu masuk investor asing di bursa China berdampak positif untuk bursa di Asia kedepan. ini berada di angka Rp310 dan harga tertinggi berada di angka Rp540 dengan volume transaksi terbanyak dilakukan pada triwulan I sebesar Rp236.838 juta. Sedangkan di triwulan III, bank berhasil membukukan pertumbuhan laba bersih kedua terbesar apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan laba bersih di sektor perbankan. Walaupun secara perkiraan, kondisi perekonomian masih belum menggembirakan, dengan segenap potensi dan kerja keras bersama, bank yakin akan mampu memberikan yang terbaik bagi seluruh Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan. Di sisi regional Indonesia, menguatnya mata uang dollar dan melemahnya rupiah, membuat jumlah hutang luar negeri dalam bentuk dollar meningkat. Menurut catatan Bank Indonesia, swasta per jumlah hutang Juli 2013 mencapai US$133,938 miliar atau sekitar Rp1.553,68 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87.1% dalam bentuk dollar AS. Hal ini juga diperparah dengan adanya spekulasi pelemahan rupiah yang terus berlanjut seiring prediksi fundamental ekonomi dari negara berkembang yang masih pesimis. Kondisi yang kurang menguntungkan ini mengakibatkan terjadi penundaan beberapa emiten untuk melakukan Penawaran Umum dikarenakan kondisi pasar Indonesia yang masih menurun walaupun terjadi technical rebound. luar negeri Kinerja Saham Bank Jatim Saham Bank Jatim, dengan kode saham BJTM, telah tercatat dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2012. Saat ini, selain diperdagangkan dalam papan utama, BJTM juga tercatat dalam Indeks Kompas 100 dan Infobank 15. Sebagaimana halnya kondisi pasar yang kurang begitu baik di tahun 2013, BJTM mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan ekonomi regional dan dunia. Fluktuasi harga saham BJTM selama tahun 2013 untuk harga terendah 79 79
Kebijakan Dividen B erdasarkan perundang- peraturan undang di Indonesia, maka kebijakan dividen saham bank harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Penentuan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dilakukan dengan dan mempertimbangkan memperhatikan faktor-faktor terkait tingkat kesehatan keuangan perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari Pemegang Saham untuk menentukan Anggaran Dasar Perseroan. Laba bersih setelah pajak dibagi untuk dividen, dana cadangan perseroan dan kegiatan lain yang diajukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disetujui RUPS. Berdasarkan Pemegang Saham pada RUPS Tahunan tanggal 27 Maret 2013, bank membayar dividen untuk tahun buku 2012 sebesar 81,8% dari laba bersih atau sebesar Rp592.755 juta. Rasio sebesar 81,8% ini meningkat dari rasio tahun sebelumnya sebesar 55%. Rasio dividen payout di tahun mendatang diperkirakan akan stabil di kisaran prosentase minimum 40%. persetujuan dari Kronologi Pembayaran Dividen Tahun Buku Tanggal Pembayaran Laba Bersih Perseroan (Rp) Dividen Payout Ratio Jumlah Dividen (Rp) Dividen per share (Nett) (Rp) 2012 3 Mei 2013 724.639.313.908,99 81.8% 592.754.958.777,55 39.74 2011 4 Mei 2012 880.579.783.065,63 55% 484.318.880.685,95 558.647,49 2010 9 Mei 2011 874.020.557.999,52 55% 480.711.306.899,73 654.432,56 2009 28 April 2010 516.831.508.084,83 60% 310.098.904.850,90 451.787,64 2008 1 Juni 2009 478.763.878.473,35 60% 287.258.327.084,01 428.186,17 Sampai dengan tahun buku 2011, bank berstatus Perseroan Tertutup dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- per lembar saham dan hanya membayarkan dividen kepada Pemegang Saham Seri A. Pada tahun buku 2012 bank telah berstatus sebagai Perseroan Terbuka dengan nilai nominal sebesar Rp250,- per lembar saham. 80
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum alam menyongsong BPD Regional Champion, efektif terhitung sejak tanggal 12 Juli 2011, telah menjadi Perusahaan bank Tercatat. Initial Public Offering (IPO) dengan mencatatkan 2.983.537.000 saham dengan harga penawaran umum Rp430. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum rangka D lembar sebesar Rp1.282.920.910.000 digunakan untuk penguatan modal dalam rangka mendukung ekspansi kredit, sektor UMKM, terutama serta pengembangan jaringan operasional dan teknologi informasi. Adapun rincian hasil penawaran saham adalah sebagai berikut: (dalam jutaan rupiah) Jenis Penawaran Umum Tanggal Efektif Jumlah Hasil Penawaran Umum Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus Sisa Dana Hasil Penawaran Umum* Jumlah Hasil Penawaran Umum Biaya Penawaran Umum Hasil Bersih Ekspansi Kredit Ekspansi Jaringan Kantor Ekspansi Teknologi Informasi Total Ekspansi Kredit Ekspansi Jaringan Kantor Ekspansi Teknologi Informasi Total Initial Public Offering 12 Juli 2012 1.282.921 27.668 1.255.252 1.004.202 125.525 125.525 1.255.252 1.004.202 125.554 23.941 1.153.697 101.556 Jumlah 1.282.921 27.668 1.255.252 1.004.202 125.525 125.525 1.255.252 1.004.202 125.554 23.941 1.153.697 101.556 Keterangan : 1. Sisa dana hasil penawaran umum ditempatkan di : a. Reksadana PNM yang tidak ada hubungan afiliasi dengan bank sebesar Rp62.263.104.552 dengan suku bunga 9,830% dan jangka waktu 7 November 2012-8 Mei 2014 b. Deposito Bukopin Syariah yang tidak ada hubungan afiliasi dengan bank sebesar Rp39.292.112.591 dengan suku bunga 9% dan jangka waktu 31 Desember 2013-30 Januari 2014 81 81
Informasi Perdagangan dan Pencatatan Saham Kantor Akuntan Publik PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia Telepon : (+621) 5150515 KAP Purwantono, Suherman dan Surja (Member of Ernst and Young Global) The Indonesian Stock Exchange Building Tower II, Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (62-21) 5289 5000 Fax : (62-21) 5289 4747, 5289 4600 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Konsultan Hukum Makes & Partners Menara Batavia, Lantai 7 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 Telepon : (62-21) 574 7181 : (62-21) 574 7180 Fax Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Bahana Sekuritas Graha Niaga, Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Telepon : (62-21) 250 5081 Fax : (62-21) 522 5869, 2505070-71 Notaris PT Mandiri Sekuritas Fathiah Helmi, S.H. Graha Irama, Lantai 6, Ruang 6C Jl. H.R. Rasuna Said X-1 Kav 1&2 Kuningan Jakarta Selatan 12950 Telepon Fax : (62-21) 52907304-6 : (62-21) 5261136 Plaza Mandiri, 28-29th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190,Indonesia Telepon Fax : (62-21) 526 3445 : (62-21) 526 3521 82
INFORMASI BAGI INVESTORINFORMASI BAGI INVESTOR0404 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 Penilai Biro Administrasi Efek Kantor Akuntan Publik KJPP Susan Widjojo & Rekan Menara Batavia, lantai 28 Jalan KH Mas Mansyur Kav. 120, Jakarta 10220 Telepon PT Datindo Entrycom Puri Datindo-Wisma Sudirman Jl. Jenderal Sudirman Kav 34, Jakarta 10220, Indonesia Telepon Fax KAP Purwantono, Suherman dan Surja (Member of Ernst and Young Global) The Indonesian Stock Exchange Building : (62-21) 5795 0155 : (+621) 5709009 : (+621) 5266702 Tower II, Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (62-21) 5289 5000 Fax : (62-21) 5289 4747, 5289 4600 Corporate Secretary Informasi bagi Investor Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Lerem Pundilaras (Pgs) Telepon Fax Email PT Bahana Sekuritas : (+62-31) 53 10 090 : (+62-31) 53 10 838 : lerem@bankjatim.co.id corsec@bankjatim.co.id Graha Niaga, Lantai 19 Kantor Pusat Jl. Basuki Rachmad 98-104, Surabaya, 60271, Indonesia Telepon Fax Call Center : 14044 Website Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Telepon : (62-21) 250 5081 : (+62-31) 53 10 090 : (+62-31) 53 10 838 Fax : (62-21) 522 5869, 2505070-71 : Investor Relation Unit Telepon Fax Email : (+62-31) 53 10 090 : (+62-31) 53 10 838 : iru@bankjatim.co.id 83 83
Halaman ini Sengaja dikosongkan 84
05TINJAUAN OPERASIONAL 85
DAFTAR ISI TINJAUAN OPERASIONAL 05 DAFTAR ISI TINJAUAN OPERASIONAL PROSPEK DAN STRATEGI UMUM P. 87 ASPEK PEMASRAN P. 89 SUMBER DAYA MANUSIA P. 93 TEKNOLOGI INFORMASI MANAJEMEN AKTIVA TETAP DAN PENGADAAN BARANG JASA MANAJEMEN RISIKO P. 100 P. 103 P. 104 86
Prospek dan Strategi Umum Prospek dan Strategi Umum Prospek erekonomian dunia masih belum pulih dari krisis global yang terjadi, meski telah lebih dari lima tahun. Sampai dengan akhir tahun 2013 aktivitas ekonomi di berbagai negara belum menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini diperkirakan lebih rendah dibanding tahun IMF dalam World Economic sebelumnya. Outlook update Januari 2014 menaikkan estimasi pertumbuhan ekonomi global 2013 menjadi 3,0% dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,9% (WEO Oktober 2013). Sementara World Bank dalam rilis Global Economic Prospect (GEP) Januari 2014 menaikkan perkiraannya menjadi 3,1%. Namun demikian, yang perlu mendapatkan perhatian adalah menjaga momentum pemulihan untuk mendorong mengingat pertumbuhan, akselerasi pemulihan yang terjadi belum sempurna dan perkembangan ekonomi ke depan masih di bayangi oleh berbagai downside risk. P Perkembangan berbagai indikator ekonomi di berbagai daerah hingga triwulan IV tahun 2013 secara agregat cenderung mengindikasikan arah pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat. Kondisi ini tidak terlepas dari dinamika perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian, hal tersebut menjadi pemicu melemahnya nilai rupiah. Indikasi perbaikan ekspor yang mulai terlihat di sebagian besar daerah, masih tertahan oleh rendahnya harga komoditas di pasar global sehingga diperkirakan masih belum mampu mengimbangi konsumsi rumah tangga dan investasi. Nilai inflasi berada di atas sasaran inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia ketika awal tahun 2013 sekitar 4,5% ± 1% dan tukar realisasinya sebesar 8,38% sampai dengan akhir 2013. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,4% s.d 6,8%. Perkiraan pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 lebih tinggi dibanding tahun 2013 sebesar 6,5%. Pada triwulan I 2014, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,2% s.d 6,6% dan mengalami peningkatan dibandingkan yang mencatat triwulan pertumbuhan pada level 6,2%. sebelumnya Berdasarkan kondisi tersebut, perbankan Indonesia perlu mempersiapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja bisnisnya risiko seminimal dengan meminimalisir berbagai mungkin. Dalam menghadapi tantangan baik eksternal maupun internal, maka bank telah mengkaji dan menyusun strategi pertumbuhan usaha di masa mendatang. tertuju pada peningkatan Fokus bisnis penyaluran kredit, penghimpunan dana pihak ketiga, peningkatan pelayanan melalui perluasan jaringan kantor, dan meningkatkan jumlah nasabah, serta peningkatan kualitas SDM yang profesional sesuai bidang tugas masing-masing. Rencana Strategis 2014 Untuk mendukung pencapaian target di tahun 2014, bank telah menyusun strategi berdasarkan kemampuan dan pencapaian di tahun 2013 dengan strategi yang telah disusun oleh manajemen dengan mengembangkan sumber daya perusahaan, bank yakin akan mampu mencatatkan kinerja yang optimal di tahun yang akan datang. 87
Rencana strategis bank diarahkan pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga, penyaluran kredit pada sektor produktif dan pengembangan produk, jasa dan aktifitas baru yang berbasis Teknologi Informasi, perluasan jaringan dan pelayanan prima serta Unit Usaha Syariah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional. Adapun arah kebijakan strategi untuk tahun 2014 adalah: dan pengelolaannya sehingga lebih profesional; 7. Menciptakan produk perbankan yang beragam, monitoring, controlling dan evaluasi perkembangan produk; 8. Meningkatkan hubungan kelembagaan instansi Pemerintah dan dengan asosiasi profesi; 1. Meningkatkan program layanan prima 9. Kerja sama dengan bank lain di luar kepada masyarakat; wilayah Jawa Timur; 2. Meningkatkan program promosi dan corporate image untuk mendukung marketing yang lebih agresif; 3. Pembukaan unit Mikro di masing- masing jaringan operasional bank; 10. Melakukan peningkatan modal; Teknologi 11. Menyiapkan mendukung Informasi pengembangan produk dan aktifitas pelayanan bank; sistem yang 4. Meningkatkan jumlah jaringan kantor dan operasional di wilayah Jawa Timur dan daerah lain yang feasible; 12. Pengembangan kegiatan Tresuri dan ALMA; 13. Berupaya meminimalisir problem loan; 5. Mengembangan Unit Usaha Syariah kontribusi untuk meningkatkan terhadap bisnis bank; 6. Meningkatkan kemampuan personalia Mempertahankan pelaksanaan Good Corporate Governance yang telah dilaksanakan dan terus memperbaiki penerapannya sesuai dengan Indonesia dan peraturan ketentuan Bank perundang-undangan. 88
Aspek Pemasaran ank berupaya meningkatkan market segment melalui program pemasaran yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk mengenali produk jasa dan fitur produk baru, dengan memberikan B kemudahan akses serta kenyamanan pada Pengembangan Fitur Produk Pengembangan fitur produk melalui modifikasi kegunaan maupun pengenalan fitur baru juga merupakan salah satu strategi pemasaran kepada nasabah maupun calon nasabah. Pengembangan fitur produk nasabah dalam melakukan berbagai aktivitas. disesuaikan perkembangan teknologi dengan Program tersebut dijelaskan dalam uraian memperhatikan kebutuhan dan karakter berikut: nasabah di setiap segmen. Peningkatan Brand Awareness Peningkatan Akses Layanan Selama tahun 2013 bank melakukan berbagai aktifitas untuk meningkatkan brand awareness layanan bank bagi nasabah produk dan Pengembangan jaringan baik dalam bentuk konvensional maupun e-channel merupakan salah satu strategi pemasaran bank untuk maupun calon nasabah. Aktif berpartisipasi memberikan kemudahan dan meningkatkan pada berbagai pameran berskala lokal maupun pelayanan kepada nasabah. Strategi nasional dengan mengikutsertakan nasabah sebagai peserta pameran, dan berbagai event lainnya untuk memasarkan produk pinjaman ekstensifikasi dilakukan melalui pembukaan jaringan kantor di wilayah baru, sedangkan intensifikasi ditujukan untuk memaksimalkan dan produk simpanan serta Jasa Layanan potensi bisnis pada jaringan bank yang Bank. Diantaranya dengan melakukan program undian Gemerlap Simpeda yang disertai dengan pemecahan rekor MURI yaitu Jalan Sehat menggunakan Udheng (ikat kepala) yang diikuti lebih dari 10.000 peserta. telah ada dengan mengoptimalkan produk, diantaranya melalui e-channel yang difokuskan pada penambahan jaringan ATM, SMS banking, dan Bank Jatim mobile. Komunikasi Pemasaran Peningkatan Pangsa Pasar Kegiatan ini bertujuan menjadikan seluruh Bank aktif memasarkan produknya kepada mitra bisnis, melakukan cross selling produk serta memanfaatkan nasabah korporasi dan asosiasi profesi. Kemitraan dilakukan melalui produk, jasa, dan layanan bank mempunyai brand yang kuat untuk memperkenalkan sekaligus menunjang kegiatan pemasaran serta pertumbuhan penjualan produk, jasa dan penyelenggaran acara yang menyediakan layanan bank. Melalui komunikasi pemasaran produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan para mitra. Selain itu bank juga melakukan kerjasama dengan bank lain melalui pembiayaan sindikasi. yang optimal maka diharapkan akan tercapai brand awareness dan positioning yang tepat dan relevan di setiap target market dapat dicapai. Kegiatan pemasaran selain difokuskan pada produk yang secara substansi berbasis 89
individu atau masal baik pada sisi funding maupun lending juga difokuskan pada upaya membangun image perbankan transaksional untuk menciptakan corporate brand bank. Program komunikasi pemasaran diarahkan pada program penghimpunan dana murah dan disisi lain dipergunakan untuk penyaluran kredit Konvensional, dan 25 Payment Point. Terkait jaringan kerja tersebut, 21 pengembangan Kantor Kas ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Cabang Pembantu dan 8 Payment Point ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Kas. Selain jaringan kerja tersebut, bank telah menambah 2 Kas Mobil guna mengoptimalkan pelayanan terhadap nasabah sampai ke daerah- dengan prioritas pada segmen usaha mikro, daerah. kecil dan menengah (UMKM). Keseluruhan program yang dilaksanakan tersebut ditujukan Selama tahun 2013, bank menambah 111 ATM untuk mendukung upaya bank untuk mencapai predikat sebagai BPD Regional Champion di masa mendatang. sehingga dengan penambahan tersebut sampai akhir Desember 2013, bank telah memiliki 479 ATM dan 1 CDM. Dengan seluruh tambahan tersebut layanan perbankan per akhir tahun Realisasi Ekspansi Jaringan di Tahun 2013 Pengembangan jaringan kerja di tahun 2013 meliputi pembukaan 26 Kantor Cabang Pembantu Konvensional, 32 Kantor Kas 2013 telah didukung oleh jaringan kerja yang meliputi 545 unit kerja dan 525 e-Channel yang meliputi 479 ATM, 1 CDM, dan 47 Office Channeling (Kantor Layanan Syariah). PERKEMBANGAN JARINGAN KANTOR BANK JATIM 480 369 263 38 1 26 151 78 88 45 0 40 1 154 143 88 41 3 53 40 64 1 164 115 63 3 40 1 164 78 3 138 63 40 104 1 176 155 65 3 2009 2010 2011 2012 2013 Kantor Cabang Kantor Cabang Syariah Kantor Cabang Pembantu Konvensional Kantor Cabang Pembantu Syariah Kantor Kas Payment Point Kas Mobil/Counter + ATM ATM+CDM 90
Rekap Posisi Jaringan Bank Jatim Jenis Jaringan 2013 2012 2011 2010 2009 Kantor Pusat Kantor Cabang Konvensional Kantor Cabang Syariah Kantor Cabang Pembantu Konvensional Kantor Cabang Pembantu Syariah Kantor Kas Payment Point Kas Mobil/Counter Kas Mobil+ATM ATM CDM 1 40 1 104 3 176 155 59 6 479 1 1 40 1 78 3 164 138 57 6 368 1 1 40 1 64 3 164 115 57 6 262 1 1 40 1 41 3 154 88 49 4 142 1 1 38 1 26 - 151 78 45 - 87 1 Office Channeling 47 47 47 37 37 TOTAL 1072 904 761 561 465 Peningkatan Layanan Sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah, bank senantiasa berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. bagian implementasi perbankan yang lebih mudah, cepat, aman dan nyaman melalui telepon, dan dipastikan langkah penyelesaian dilakukan dengan sebaik-baiknya. Langkah strategis yang telah dilakukan untuk lain meningkatkan kualitas dengan menerapkan service level agreement (SLA) dan menetapkan rating layanan untuk seluruh unit kerja, serta menyelenggarakan program service monitoring dengan target pencapaian masuk dalam peringkat 5 besar antar Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dengan layanan terbaik. layanan antara 2. Melakukan layanan dan standarisasi meningkatkan di nasabah kepuasan seluruh kantor cabang dan kantor cabang pembantu melalui service quality coaching dan monitoring serta kegiatan refreshing course mengenai produk dan kebijakan. Hingga saat ini bank memiliki 10 Kantor Cabang yang menjadi Service Quality Pilot Project, diantaranya adalah Cabang Utama, Dr. Soetomo, HR. Muhammad, Malang, Jakarta, Sidoarjo, Perak, Kediri, Jember, dan Cabang Gresik sebagai acuan dan percontohan dalam pelayanan nasabah. Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Selain melakukan peningkatan layanan, bank langkah-langkah strategis juga melakukan antara lain: 1. Menindaklanjuti keluhan dan saran dari nasabah serta mengawasi penyelesaian keluhan nasabah. Keluhan pelanggan bisa disampaikan dengan mudah melalui program call center bank yaitu "INFO BANK JATIM 14044". Bentuk pelayanan perbankan 24 jam dalam 7 hari seminggu yang bertujuan untuk memberikan pelayanan 3. Meningkatkan service skill dan service leadership dengan memberikan pelatihan kepada pekerja terkait di kantor cabang dan kantor cabang pembantu di seluruh jaringan kerja bank. 4. Membentuk program percepatan perbaikan kualitas layanan melalui program Service Quality Assurance & Improvement. 91
Peningkatan Kualitas Layanan Bank melakukan peningkatan kualitas layanan secara terus menerus dengan menetapkan target perbaikan layanan dari berbagai sisi, antara lain: kerjasama dengan PT. Kompakindo Media (Innovate) untuk mengumpulkan Dewata informasi dari para nasabah sekaligus mengukur tingkat kepuasan mereka. 1. Mengadakan sosialisasi, pembinaan dan monitoring prosedur operasional dan kebijakan implementasi layanan; layanan maju, serta menyusun dan menyempurnakan Service Level Agreement (SLA). Bank menggunakan hasil survei tersebut untuk menggali kebutuhan dan keinginan nasabah, memetakan motivasi nasabah dalam menggunakan layanan bank dan bank pesaing untuk menggunakan value added service tambahan, menganalisa tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah serta prioritas perbaikan layanan. Survei kepuasan nasabah dilakukan di seluruh cabang. 2. Premises (keyamanan ruangan), dengan menjaga kerapihan, kebersihan, kit, sales kenyamanan, kelengkapan brosur dan tampilan ATM on / off site. penempatan 3. Monitoring, dengan melakukan survey implementasi secara kualitas menyeluruh, bekerja sama dengan pihak ketiga. layanan Selain itu untuk menjaga konsistensi layanan yang diberikan kepada nasabah, bank secara rutin melaksanakan Mystery Shopping bekerjasama dengan Markplus Insight dengan layanan pada aspek parameter mengukur People (Service Assistant, Teller, Satpam) dan Premises (Kenyamanan Banking Hall, ATM, dan Toilet). 4. Perbaikan kualitas data nasabah, dengan melakukan pengkinian data nasabah sesuai profil risiko nasabah, integrasi sistem dan data nasabah pada sistem pendukung di luar core system bank. 5. Perbaikan operasional, kebijakan dengan melaksanakan pemisahan dan fungsi unit kerja call penyempurnaan center, sentralisasi penanganan keluhan nasabah. serta Memastikan Kepuasan Nasabah Bank melaksanakan survei kepuasan nasabah atribut dengan parameter mengetahui performance terhadap pesaingnya, mengetahui transaksi utama bank, switching rate dan ketertarikan menggunakan produk bank, mengevaluasi kebiasaan dan perilaku nasabah yaitu frekuensi, waktu, dan tujuan dalam melakukan transaksi selama tahun 2013. Survei tersebut dilakukan melalui dan positioning Pencapaian Kualitas Layanan Penghargaan yang diperoleh bank terkait dengan pelayanan kepada nasabah pada tahun 2013 antara lain: • Surabaya Service Excellence Award 2013 (SSEA) pada kategori Conventional Banking (Asset < 150 T) oleh Markplus Insight; Bank mendapatkan peringkat ke 2 Overall pada Indonesian Bank Loyalty Index (IBLI) 2012-2013 yang diukur oleh Markplus Insight bekerja sama dengan INFOBANK; • Peringkat I Dimensi Transaction pada I Indonesian Bank Loyalty Index (IBLI) 2013 untuk Regional Development Bank (Saving); • Peringkat I Dimensi Customer Satisfaction pada I Indonesian Bank Loyalty Index (IBLI) 2013 untuk Regional Development Bank (Saving); The Best of Indonesian Service to Care Champion 2013. 92
Sumber Daya Manusia alam menghadapi perkembangan tuntutan bisnis dan komitmen untuk menjadi BPD Regional Champion, diperlukan dedikasi dan kapabilitas seluruh karyawan untuk dapat membuktikan bahwa bank mampu berkompetisi dalam meraih tujuan yang ditetapkan. Untuk menggapai tujuan tersebut, bank menempatkan karyawan sebagai intangible asset dan salah satu pilar utama pendukung bisnis. D a. Melakukan kualitas, kompetensi dan profesionalitas pegawai di bidang umum dan syariah, termasuk bidang Sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh BSMR; peningkatan b. Melakukan pegawai; peningkatan kesejahteraan c. Penerimaan pegawai sesuai kebutuhan. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Komitmen bank di tahun 2013 untuk mengembangkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia mengacu pada Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDMBK) yang merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian aktivitas tenaga kerja secara optimal mulai dari rekrutmen hingga pensiun dimana setiap proses pengambilan keputusan kebutuhan didasarkan individu untuk kompetensi mencapai tujuan perusahaan. Diharapkan melalui proses ini, aktivitas dan keputusan yang diambil akan lebih transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses penerapannya, seluruh karyawan diharapkan memiliki hard dan soft competencies yang mampu menunjang tugas keseharian agar selaras dengan visi dan misi. Langkah yang dilakukan dalam hal kebijakan pengelolaan SDM, diantaranya sebagai berikut: pada jabatan dan informasi Peningkatan Kualitas dan Kompetensi telah Selama bank pendidikan mengembangkan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan Training Needs Analysis sebagai berikut: tahun 2013, program 1. Program Sertifikasi Manajemen Risiko Memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010, mengenai standar kompetensi dan keahlian minimal yang harus dipenuhi oleh pengurus dan pejabat bank. Sertifikasi Manajemen Risiko Periode (2011-2013): 8 2 2 1 . Keterangan: 9 1 0 1 . 2013 2012 0 2 7 2011 6 6 5 3 6 5 3 2 2 0 9 1 4 5 8 3 9 3 0 9 1 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 93
Program Pendidikan dan Pelatihan Selama tahun 2013 sebanyak 137 jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari 118 kegiatan hard competencies dan 19 kegiatan soft competencies dengan jumlah peserta sebanyak 2.728 orang yang dikelompokkan menjadi: a. Pengurus Kegiatan pelatihan dan seminar yang diikuti Pengurus dalam rangka meningkatkan kompetensi selama tahun 2013 terdiri dari : NO JENIS PELATIHAN JUMLAH PELATIHAN JUMLAH PESERTA 1 HARD SKILL 8 10 Orang 2 SOFT SKILL 1 2 Orang TOTAL 9 12 Orang b. Manajerial Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai dalam menghadapi potensi persaingan yang semakin ketat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, motivasi dan ketrampilan serta kemampuan melakukan implementasi strategi yang diproyeksikan bagi pejabat level Penyelia sampai dengan Pemimpin Cabang. Tahun 2013 pendidikan manajerial meliputi: NO JENIS PELATIHAN JUMLAH PELATIHAN JUMLAH PESERTA 1 HARD SKILL 11 880 Orang 2 SOFT SKILL 4 220 Orang TOTAL 15 1.100 Orang c. Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan pelatihan yang ditujukan bagi pegawai setingkat pelaksana atau pejabat setingkat Penyelia sampai Pemimpin Bidang Operasional dengan tujuan agar lebih mengetahui, memahami serta memperdalam pengetahuan sesuai jenjang tugas atau jabatan dalam struktur organisasi bank. Manajemen memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai dalam mengikuti pendidikan sesuai bidang tugasnya terdiri dari : NO JENIS PELATIHAN JUMLAH PELATIHAN JUMLAH PESERTA 1 HARD SKILL 103 1120 Orang 2 SOFT SKILL 14 496 Orang TOTAL 117 1.616 Orang d. Pendidikan dan Pelatihan Perbankan Syariah : NO JENIS PELATIHAN JUMLAH PELATIHAN JUMLAH PESERTA 1 HARD SKILL 5 26 Orang 2 SOFT SKILL 0 0 Orang TOTAL 5 26 Orang 94
e. Assesment tahun 2013 bank mengadakan Pada program Manager assesment Development Program Angkatan ke-4 (MDP-4) yang diikuti pejabat setingkat Penyelia sebanyak 67 orang, dan program Staff Development Program Angkatan ke-5 (SDP-5) yang diikuti pejabat setingkat staf sebanyak 351 orang. untuk 2. Melaksanakan grading berdasarkan hasil benchmarking dari beberapa Bank Pembangunan Daerah lainnya; dan sistem 3. Mengikutsertakan dalam program peningkatan asuransi tunjangan hari tua dan peningkatan Program Asuransi dwiguna. pegawai Di samping itu untuk memberikan informasi yang obyektif bagi manajemen mengenai kemampuan pegawai setingkat manajer dibandingkan dengan kriteria/kompetensi yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin, assesment maka bagi pejabat setingkat Pemimpin Divisi, Pemimpin Sub divisi, Pemimpin Cabang, Pemimpin Bidang Operasional (PBO) dan Pemimpin Cabang Pembantu sebanyak 169 orang. Hasil assesment berupa profil yang kelebihan/kekurangan dan perlu dikembangkan sehubungan dengan kompetensi sebagai pemimpin. telah dilaksanakan area yang dibutuhkan Kebijakan kesejahteraan terus dilakukan penyempurnaan dengan harapan dapat memacu kinerja perusahaan. 4. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pegawai Di era yang menjunjung tinggi teknologi, peran dapat dituntut menyesuaikan diri. Agar peran SDM dapat lebih berfokus pada hal-hal yang bersifat strategik, maka pengelolaan administrasi kepegawaian dikelola dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pegawai yang diwujudkan dalam portal SDM. Maksud dan tujuan dibangunnya portal SDM : SDM untuk 2. Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan pelatihan merupakan program yang berkesinambungan serta merupakan komitmen bank terhadap visi untuk memiliki SDM yang profesional. Biaya Pendidikan dan Pelatihan yang telah dikeluarkan sampai dengan akhir tahun 2013 sebesar Rp18.739 juta. a. Aplikasi sistem informasi kepegawaian kualitas bertujuan meningkatkan layanan SDM dalam transaksi dan informasi untuk memberikan support kinerja pegawai dalam mencapai tujuan bank. b. Mengoptimalkan fungsi SDM sebagai mitra strategis bagi seluruh pegawai. 3. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan telah pegawai, dalam menyempurnakan bidang di kesejahteraan pegawai yang meliputi : tahun 2013 bank kebijakan 1. Memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai disesuaikan dengan kemampuan bank; Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pegawai, yaitu : 1. Data kepegawaian pegawai dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan secara langsung. 95
2. Penerapan online payroll system. 3. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) 5. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Berikut ini informasi perincian rasio gaji tertinggi dan terendah pada tahun 2013 dalam skala perbandingan: dengan meningkatkan hubungan dan menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) pegawai terhadap perusahaan. Implementasi dari nilai tersebut melalui pemberian reward and punishment secara transparan. Selama tahun 2013, reward and punishment yang diberikan adalah: 1. Penghargaan masa kerja : Rasio gaji pegawai tertinggi (Januari-Agustus): terendah = 6,57 : 1 a. 15 tahun pengabdian, 6 pegawai; sebanyak Rasio gaji pegawai tertinggi (September-Desember): terendah = 10,53 : 1 b. 25 tahun pengabdian, 15 pegawai; c. 30 tahun pengabdian, sebanyak sebanyak Rasio gaji Direksi tertinggi : terendah = 1,11 : 1 37 pegawai. 2. Memberikan sanksi kepada 41 pegawai Rasio gaji Komisaris tertinggi : terendah = 1,25 : 1 yang melanggar peraturan. 7. Penyimpangan Internal Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2,68 : 1 6. Reward dan Punishment Pemberian penghargaan kepada pegawai dilakukan sebagai wujud perhatian dari bank kepada pegawai tetap yang telah berprestasi dan mempunyai masa kerja tertentu. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya bank untuk terus menjaga kualitas SDM Internal fraud adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pegawai tetap dan tidak (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan. Jumlah penyimpangan internal (Konvensional dan Unit Usaha Syariah), sebagai berikut: tetap Jumlah Kasus Internal Fraud Pengurus Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Total Fraud
42 36
Telah diselesaikan
5 27
Dalam proses internal
37 5
Belum diupayakan penyelesaiannya
Ditindaklanjuti melalui proses hukum
Dari 43 pegawai yang diduga terlibat penyimpangan internal yang terjadi selama tahun 2013 dapat di identifikasi 19 pegawai sebagai pelaku utama, sedangkan lainnya tidak terlibat secara langsung karena hanya bersifat administratif. Adapun penyimpangan tersebut secara umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap operasional bank. 96
8. Rekrutmen Pegawai Baru NO REKRUTMEN JUMLAH Perkembangan bisnis yang berkelanjutan, perluasan jaringan operasional, dan adanya pegawai yang telah memasuki masa purna tugas di tahun 2012 maka bank tahun 2013 merekrut pegawai baru dengan posisi dan jumlah yang di butuhkan sebagai berikut: selama 1 2 3 4 Rekrutmen Pegawai Non Karir Rekrutmen Pegawai Samsat Rekrutmen Pegawai Baru (Organik) Rekrutmen Mikro 647 49 126 142 Total 944 9. Statistik Tenaga Kerja Jumlah SDM per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut: Tahun 2013 Jenis Pendidikan Status Pegawai Non Strata S1 S2 S3 Status Pegawai Pegawai tetap 413 1.518 268
2.199 Calon pegawai 117
533 2
652 Lainnya
219 311
530 JUMLAH
749 2.362 270
3.381 Tahun 2012 Status Pegawai Non Strata Jenis Pendidikan S1 S2 S3 Status Pegawai Pegawai tetap 414 1.387 282
2.083 Calon pegawai 19
173 Lainnya
53 348
402 JUMLAH
486 1.889 283
2.658 Jumlah SDM per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan tingkat usia sebagai berikut: Jumlah pegawai level organisasi per 31 Desember 2013 dan 2012 sebagai berikut: tetap, berdasarkan Usia 2013 2012 JENIS 2013 2012 Diatas 55 31 7 NO 359 391 51-55 265 292 S,C & T 2.153 1.492 46-50 41-45 307 238 304 269 Pll,Pngl,PK,Au,ARM & An 638 586 36-40 301 234 PBO,PCP,S.Au & RM 149 110 31-35 558 501 PSD,PC & PB 67 65 26-30 1128 686 PD & PCU 15 14 20-25 553 365 Dibawah 20 1
Total 3.381 2.658 97
Jumlah Pegawai tetap Berdasarkan Level Organisasi per 31 Desember 2013 dan 2012 PD & PCU 15 14 PSD,PC & PB 67 65 PBO,PCP,S.AU & RM 149 110 PLL,Pngl,PK,Au,ARM & An 638 586 S,C & T 1492 2153 2013 2012 NO 359 391 Keterangan : Jabatan NO Non Administrasi S,C & T Staf/ Karyawan/ Capeg/ TKIK Pll,Pngl,PK,Au,ARM & An Penyelia, Pengelola, Pimkas, Auditor, ARM, Analyst PBO,PCP,S.Au & RM PBO, Pimcapem, Senior Auditor, RM PSD,PC & PB Pimsubdiv, Pincab, Pemimpin Bidang PD & PCU Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang Utama Jumlah Pertumbuhan Pegawai 5 (lima) Tahun Terakhir Tahun Pegawai Tetap Calon Pegawai Lainnya 2009 1.746 168 145 2010 1.848 96 134 2011 1.985 36 300 2012 2.083 173 405 2013 2.199 652 530 13. Rencana dan Strategi SDM Tahun 2014 Rencana Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Tahun 2014 : Rencana Pengembangan Organisasi Dalam menghadapi persaingan bisnis dimasa yang akan datang, diperlukan organisasi yang kuat yaitu organisasi yang dirancang sesuai dengan tuntutan operasional dan kompleksitas bisnis bank. Untuk dapat berhasil menghadapi persaingan bisnis khususnya dalam industri perbankan, organisasi dituntut untuk dapat berkembang dengan baik dan terarah sesuai dengan fungsi dan tugas masing - masing unit kerja dalam menjalankan operasional bank. Kenyataan ini menjadikan bank melakukan kajian secara berkala terhadap struktur organisasi agar dapat disesuaikan dengan perkembangan bisnis yang dinamis. 98
Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Layanan Teknologi Informasi bank dikembangkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang berperan, sebagai business enabler dengan memberikan dukungan terhadap setiap aktivitas bisnis dimulai dari penyusunan business requirement, proses pengadaan, pengembangan dan pengelolaan serta monitoring aplikasi bisnis bank. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Saat ini bank memiliki pegawai 4.596 orang dengan rincian 3.276 orang tercatat sebagai pegawai bank dan 1.320 orang adalah tenaga outsourcing. Rincian pegawai bank per Desember 2013 dan kebutuhan pegawai tahun 2014 : No Data Pensiun Kebutuhan Pegawai 2014 Jaringan Internal Total 1 Pemimpin Divisi/Setingkat 3
2 Pemimpin Cabang/Setingkat 6
11 3
PBO/Setingkat 4
41 30
75 4
Penyelia/Setingkat 18
45 43
106 5
Staff/Setingkat 13
244 150
407 6
Implan Mikro
700
700 Total 44 1031 228 1.303 Terkait dengan rencana kebutuhan pegawai tahun 2014, bank memerlukan total 1.303 pegawai untuk mengganti pegawai pensiun, pembukaan jaringan kantor dan kebutuhan internal sebagai pengganti pegawai yang memasuki lebih tinggi jenjang karir yang pada tahun 2014. Rencana rekrutmen akan dilaksanakan pada triwulan I dan triwulan II. Implementasi sistem remunerasi berbasis kompetensi Kebijakan remunerasi kepada karyawan akan tetap mengacu pada konsep Sistem Remunerasi Berbasis Kompetensi. Divisi Sumber Daya Manusia dalam proses mengembangkan grading sebagai dasar pemberian remunerasi bagi pegawai. Pada tahun 2014 bank akan melakukan penyesuaian gaji bagi pegawai berdasarkan grading yang sedang dikembangkan. Penyesuaian ini berlaku untuk gaji pokok dan tunjangan-tunjangan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja perbankan saat ini agar bank dapat bersaing kompetitor dalam mendapatkan dengan sumber daya manusia yang unggul. 99
Teknologi Informasi eknologi (TI) merupakan faktor pendukung yang sangat penting dan strategis dalam perkembangan ini sebagai konsekuensi bisnis. Hal layanan yang semakin terhadap kompetisi variatif dan saling berlomba dalam memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan aktifitas perbankan. Informasi T telah Bank melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas layanan TI dalam kebutuhan nasabah. Dengan memenuhi penerapan yang terintegrasi serta dukungan SDM yang kompeten, TI mampu menjawab tantangan kebutuhan bisnis bank yang semakin kompleks. Percepatan pengembangan produk bank berbasis TI telah direncanakan dengan skala prioritas yang disetujui oleh Komite Informasi (IT Steering Pengarah Teknologi Committee) guna menyelaraskan antara strategi bisnis dan strategi TI. secara berkesinambungan transformasi, Realisasi Rencana Strategis Teknologi Informasi tahun 2013, diantaranya pengembangan jaringan komunikasi yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh kantor, perluasan layanan jaringan ATM, perluasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, pembayaran Bermotor, pembayaran SPP Perguruan Tinggi, dan pembayaran Pajak Daerah lainnya. Selain itu bank memberikan dukungan penuh dalam pengembangan aplikasi bisnis dengan berfokus pada peningkatan fee based income, yaitu melalui kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam satu wadah APEX Bank Jatim guna mendapatkan kemudahan layanan dalam bertransaksi antar BPR maupun dengan Bank Umum. area Pajak Kendaran Dalam transformasi teknologi informasi, bank memberikan fokus pada 5 (lima) aspek, yaitu; 1. People, berkesinambungan mengembangkan karyawannya baik dari sisi pengetahuan maupun kemampuan agar mampu mengikuti dinamika perkembangan teknologi informasi dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan; secara 100
2. Process, memberikan sesuai mekanisme prosedur yang berlaku dengan berpedoman pada tata kelola TI; layanan 3. Application, terus menerus secara dan pengkinian melakukan mengadopsi lebih teknologi mempermudah proses, efisien dan efektif dalam operasional agar dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini; aplikasi untuk 4. Infrastucture, menyelaraskan peningkatan kebutuhan perluasan kantor dan pertumbuhan jaringan ATM maupun Payment Point; jaringan tersebut dengan mengimplementasikan perangkat network security. Implementasi Anti Virus, dengan menggunakan dan menerapkan anti virus guna melindungi aset dalam hal terhadap penggunaan serangan virus dari dalam maupun dari luar lingkungan bank. teknologi informasi Implementasi Active Directory sebagai salah satu upaya dalam melakukan tata kelola, melakukan kontrol dan melakukan pemantauan atas penggunaan standarisasi penggunaan aplikasi, dan penerapan keamanan komputer dalam jaringan komputer. komputer, 5. Security, mengembangkan aspek security (sistem keamanan), di mana kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data merupakan faktor utama keamanan dalam penggunaan teknologi informasi. teknologi transformasi Strategi informasi tersebut dibangun dengan tetap memenuhi kepatuhan (compliance) terhadap peraturan- peratuaran perbankan terkait penggunaannya, yaitu: dan Bank (Jatim mengimplementasikan aplikasi Elektronik Transfer Sistem) untuk mendukung BPR anggota APEX Bank Jatim dalam melakukan transaksi keuangan antar BPR maupun dengan Bank Umum. Dalam rangka pertumbuhan mendukung percepatan ekonomi, APEX BPR peran bank selaku berusaha mengoptimalkan kontribusi dalam perluasan akses layanan sektor keuangan kepada BPR sebagai mitra. telah membangun JETS 1. Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/ PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Penggunaan Jatim 2. Surat Keputusan Direksi Bank No. 47/038/KEP/DIR/TEK&AKT tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko Teknologi Informasi, 3. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 049/071.1/KEP/DIR/TEK&AKT tentang Rencana Strategis Teknologi Informasi Bank Jatim (RSTI) 2011-2013 (review 2011). Pencapaian Penting Dalam Tahun 2013 telah yang Secara ditetapkan bank dalam RSTI 2010-2013 telah berjalan sesuai dengan proyeksi. (VA), sebagai Assessment Vulnerability sebuah identifikasi, mengukur dan memberikan prioritas dalam perbaikan terhadap kerentanan sistem yang teridentifikasi. Bank telah diketahui atau berkomitmen memperbaiki kerentanan sistem umum program proses melakukan Mengembangkan mengoperasikan dan layanan sistem pembayaran Peti Kemas kepada perusahaan PT Terminal Peti Kemas Surabaya (PT TPS) secara real-time online dengan mengembangkan aplikasi Host to Host. Layanan ini terintegrasi dengan layanan melalui teller dan e-channel seperti ATM. Melakukan rancang ulang atas layanan SMS Banking yang telah dimiliki untuk meningkatkan layanannya. Adapun penambahan layanan baru yang diberikan dalam SMS Banking yaitu transfer antar bank, pembelian pulsa telepon semua selular yang mencakup provider, pembelian token PLN, pembayaran telepon rumah dan beberapa provider selular, pembayaran PLN paska bayar, pembayaran booking tiket kereta api, pembayaran PDAM, tagihan asuransi dan televisi berbayar. Perluasan jaringan layanan pembayaran PBB, Pajak Daerah secara berlanjut terus dilakukan oleh bank sampai dengan implementasi sistem layanan pembayaran Pajak Daerah di seluruh Kantor Dinas Pendapatan Daerah di seluruh 101
pemerintahan kabupaten/kotamadya di Jawa Timur. Di samping itu bank bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi telah membuat kesepakatan dalam pengembangan dan implementasi sistem pembayaran SPP secara online real-time (host to host) melalui layanan bank, baik melalui Teller maupun e-channel seperti, ATM ataupun SMS Banking. dimaksud akan beperan sebagai production di mana pengoperasiannya dapat dilakukan secara bergantian. Secara berkesinambungan terus meningkatkan jaringan yang digunakan sistem keamanan dalam yang kegiatan operasional, baik digunakan internal maupun Delivery Channel. Guna meningkatkan fee based income, bank antara lain mempersiapkan: Dalam mengembangkan layanannya, di mana penggunaan adalah sebuah keharusan, dengan memegang prinsip compliancy terhadap peraturan perbankan maupun peraturan internasional, di mana setiap pemakaian software telah dilindungi dengan (memiliki) lisensi. teknologi informasi 1. Mengimplementasikan Rincian Transaksi Ekspor (RTE) dalam kegiatan ekspor pada kantor cabang devisa; 2. Mengembangkan e-money yang bekerjasama dengan penyedia jasa telekomunikasi (telco provider); layanan 3. Co-branding dengan perusahaan (company) atau instansi lain; Langkah Strategis Teknologi Informasi Tahun 2014 Bank terus berupaya memberikan layanan teknologi informasi dengan mengembangkan aplikasi penunjang produk bisnis. Pengadaan 2 (dua) Host Computer yang berfungsi sebagai Production dan Backup adalah upaya bank agar mampu menerapkan High Availability System yang pada akhirnya ke 2 (dua) host computer 4. Menambah jumlah serta mengembangkan layanan Electronic Data Capture (EDC) dan ATM; 5. Memperluas kerjasama pembayaran biaya Rumah Sakit, SPP, PDAM, PBB dan Pajak Daerah lainnya. Dari sisi pemenuhan regulasi baru Bank Indonesia, bank mempersiapkan dan segera mengimplementasikan penggunaan kartu ATM dengan Chip, MPN (Modul Penerimaan Negara) Generasi II, RTGS (Real Time Gross Settlement) II dan pelaporan berbasis XBRL Generasi (eXtensible Business Reporting Language). 102
Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan Barang Jasa Transparansi Efisiensi Pengelolaan Aktiva Tetap melalui Sistem Informasi Manajemen Inventaris (SIMI) dan e-Procurement Pengadaan dan ejalan dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG), dalam melakukan pengelolaan aktiva tetap dan memenuhi kebutuhan pengadaan (logistik) pada jasa barang dan masing-masing unit kerja telah menerapkan tertib adiminstrasi yang berorientasi pada kecepatan, ketepatan dan akuratisasi data. Pengadaan barang modal menggunakan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi dalam bentuk Laporan Sistem Informasi Manajemen Investaris (SIMI), meliputi pengakuan aset, asuransi, pajak, termasuk pelepasan aset. S Seiring dengan kemajuan bidang teknologi komunikasi membawa dampak yang sangat besar pada proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Mengembangkan proses pengadaan dengan melakukan uji coba proses pengadaan melalui e-Procurement menggunakan jasa Layanan Pengadaan sewa Elektronik (LPSE) milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Strategi Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2014 1. Optimalisasi organisasi dan proses bisnis kebijakan-kebijakan serta dalam proses pengadaan barang/jasa; penyesuaian 2. Optimalisasi seluruh aset yang ada; Terkait dengan pengadaan barang/jasa di lingkungan bank, pelaksanaannya telah diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Pengadaan Barang dan Jasa yang berdasar beserta pada Perpres No.50 tahun 2010 perubahanya. 3. Standarisasi gedung, pengadaan barang/ jasa, implementasi logo, khususnya informasi beserta pengadaan teknologi implementasinya untuk mengukur Service Level Agreement (SLA); 4. Mengembangkan sistem proses pengadaan jasa berbasis elektronik barang dan (e-Procurement). 103
Manajemen Risiko industri perbankan erkembangan dalam telah memberi perubahan pendekatan penilaian secara internasional yang mengarah pada pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Peningkatan eksposur risiko dan profil risiko serta penerapan metode pengawasan berbasis risiko (Risk Based Audit) tersebut selanjutnya akan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank. andil P mengacu Sistem Manajemen Risiko Bank (PBI) kepada Peraturan Bank No.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, PBI No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Surat Edaran (SE) Bank Indonesia Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, SE BI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran No.5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Diterbitkannya ketentuan ini dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat pendekatan kesehatan berdasarkan risiko dan menggunakan 4 faktor pengukuran yaitu profil risiko (risk profile), Good Corporate Governance (GCG), rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital). Keempat faktor ini adalah satu kesatuan nilai yang akan menjadi hasil akhir peringkat tingkat kesehatan bank. Sehingga di tahun 2012, bank telah melaporkan penilaian Tingkat Kesehatan berdasarkan Risk Based Bank bank dengan 104
Rating menggantikan metode CAMELS guna menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank . Pengukuran Profil Risiko mencakup pengukuran terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dalam operasional bank. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Khusus untuk Unit Usaha Syariah (UUS) terdapat dua jenis risiko tambahan, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/23/ PBI/2011 tanggal 2 November 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah KPMR merupakan Sedangkan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu Tata Kelola Risiko; Kerangka Manajemen Risiko; Proses Manajemen Risiko, Kecukupan SDM, dan Kecukupan SIM; dan Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko. penilaian Efektifitas Sistem Manajemen Risiko Risiko - Risiko Bank Risiko-risiko yang melekat pada bisnis bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah delapan risiko yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Penjelasan mengenai masing- masing risiko tersebut dapat disampaikan sebagai berikut : a. Risiko Kredit Berdasarkan PBI No.11/25/PBI/2009 diatas, risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian pada bank. Pengelolaan risiko kredit di bank sampai Triwulan IV Tahun 2013 telah diupayakan secara optimal yang tercermin dari peringkat penilaian profil risiko kredit selama Tahun 2013 adalah low to moderate. aktif Dewan Komisaris dan Direksi, selama periode 2013 telah berjalan sesuai dengan fungsinya umum terhadap kualitas penerapan manajemen risiko kredit dinilai satisfactory. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian risiko kredit dinilai masih cukup efektif dalam mengendalikan kualitas kredit disamping mendukung tercapainya realisasi pemberian kredit. sehingga penilaian Dari sisi kebijakan, bank selalu melakukan review dan memperbaharui penetapan limit penyediaan dana mengikuti perkembangan bisnis dan organisasi. Dalam proses pembiayaan kredit large exposure, Divisi Manajemen Risiko juga berkontribusi dalam kapasitasnya memberikan opini dari sudut pandang manajemen risiko terkait analisis risiko berserta mitigasinya identifikasi sebagai upaya meminimalisasi potensi risiko kredit. b. Risiko Pasar Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan akibat kemungkinan dampak negatif perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank. Sesuai dengan PBI Pengelolaan risiko pasar Bank yang tercermin dalam peringkat penilaian profil risiko pasar selama periode tahun 2013 adalah berpredikat low. Hal ini dikarenakan aktivitas bisnis bank yang terekspos risiko pasar masih belum signifikan. c. Risiko Likuiditas Risiko likuiditas merupakan risiko yang mungkin dihadapi bank karena tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada deposan, investor, dan kreditur yang disebabkan oleh atau ketidakmampuan untuk melikuidasi aset pada harga wajar. keterbatasan pendanaan Adapun kualitas penerapan manajemen risiko kredit terkait dengan pengawasan 105
Untuk menjaga likuditas, selain menjaga primary reserves, bank juga menjaga secondary reserves dan membuat proyeksi arus kas yang terinci dalam mata uang Rupiah dan valuta asing. Untuk mengatur atau menata Asset and Liabilities yang sensitif terhadap gejolak tingkat bunga, bank melakukan management gap sehingga terhindar atau meminimumkan pengaruh gejolak tingkat bunga sehingga dapat dicapai keuntungan yang stabil dan berkembang. likuiditas bank yang Pengelolaan risiko tercermin dari penilaian profil risiko likuiditas adalah berpredikat low untuk risiko inherent dan satisfactory untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan predikat komposit low untuk risiko likuiditas. identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan dengan efektif pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru. Selanjutnya Divisi Audit Internal melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktivitas operasional bank. yang dalam digunakan Pendekatan risiko operasional adalah pengelolaan strategi mitigasi melalui tepat guna mendapatkan yang paling keseimbangan antara optimal pemaparan risiko operasional, efektivitas dari mekanisme kontrol serta tingkat risiko yang dapat diterima oleh bank. penentuan yang d. Risiko Operasional Risiko Operasional didefinisikan sebagai risiko atas kerugian yang terjadi akibat ketidakcukupan maupun kegagalan proses kelalaian personil, internal, kegagalan sistem atau akibat faktor-faktor eksternal. termasuk Dalam mengukur operasional, bank melakukan perhitungan kebutuhan modal untuk risiko operasional dengan Indikator menggunakan Dasar sesuai dengan SE BI No.11/3/ DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID). Perhitungan kebutuhan modal minimum (CAR) telah memperhitungkan risiko operasional selain risiko kredit dan risiko pasar sejak awal tahun 2010 dengan berbagai skenario sebagai multiplier gross income dan sejak tanggal 1 Januari 2011, bank telah menggunakan sebesar 15%. risiko Pendekatan Risiko operasional merupakan kategori risiko yang sangat penting, mengingat model bisnis dan produk serta layanan perbankan yang terus tumbuh dan menjadi lebih kompleks dan beragam oleh karena itu Divisi Manajemen Risiko memastikan proses Mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja bank melalui kepatuhan kepada kebijakan dan prosedur. Divisi Manajemen Risiko memastikan bahwa bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh setiap satuan kerja operasional dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu. Selama tahun 2013, pengelolaan risiko tercermin dari operasional bank yang penilaian Profil Risiko Operasional adalah: low to moderate untuk risiko inherent; dan fair untuk kualitas penerapan manajemen risiko, sehingga predikat komposit untuk low to risiko operasional bank adalah moderate. e. Risiko Hukum identifikasi risiko Bank melaksanakan hukum berdasarkan faktor-faktor risiko yang meliputi tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang muncul dari kontrak dan perjanjian yang dibuat ataupun yang terkait dengan produk dan layanan. Untuk menangani risiko ini, setiap divisi bekerjasama dengan Divisi Kepatuhan dan Corporate Secretary secara berkala menganalisis dampak perubahan ketentuan 106
atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum. Divisi Kepatuhan juga memberi terkait permasalahan masukan yang hukum dan memberikan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan review secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan counterparty. diselenggarakan triwulan untuk setiap setiap divisi dan catur wulan untuk kaji ulang masing-masing kantor cabang. Divisi Perencanaan Strategis melakukan strategik dengan risiko pengendalian menganalisa laporan aktual dibanding target rencana bisnis dan menyampaikannya kepada Direksi secara berkala. Pengukuran risiko hukum dilaksanakan oleh Corporate Secretary berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus- kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi. Divisi Kepatuhan melakukan pemantauan risiko hukum dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi limit bank. ketentuan hukum Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh risiko hukum. serta Selama tahun 2013, pengelolaan risiko hukum bank yang tercermin dari penilaian profil risiko hukum adalah berpredikat low to moderate untuk risiko inherent, dan satisfactory untuk kualitas penerapan manajemen risiko, sehingga risiko hukum low to mendapatkan predikat komposit moderate. f. Risiko Strategik Identifikasi dilakukan risiko berdasarkan strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasuri dan investasi, serta operasional dan jasa melalui business plan yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD). risiko atas strategik faktor-faktor Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya berdasarkan kinerja bank yaitu membandingkan expected result dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai. dilakukan Selama tahun 2013, pengelolaan risiko strategik bank tercermin dari yang penilaian Profil Risiko Strategik adalah: low to moderate untuk risiko inherent; dan satisfactory untuk kualitas penerapan manajemen sehingga predikat komposit low to moderate untuk risiko strategik. risiko, g. Risiko Kepatuhan Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, Divisi Kepatuhan membuat daftar peraturan dan hukum yang berlaku pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan ketentuan dari Bank Indonesia dan pihak eksternal lainnya yang berlaku. Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan berdasarkan diestimasi kemampuan bank untuk memenuhi seluruh peraturan dipersyaratkan pada waktu lampau dan yang akan datang. Kegiatan ini termasuk melakukan review semua penalti, litigasi dan keluhan nasabah yang pernah diterima bank. Direktur Kepatuhan dengan dibantu oleh Divisi Kepatuhan secara teratur meninjau kembali aspek kepatuhan bank, khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau tidak wajar. Bank sepenuhnya mematuhi Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan kebijakan mengenal nasabah (Know Your Customer policy) yang berlaku di Indonesia. risiko Pemantauan dengan melakukan strategik dilakukan yang kaji ulang Selain itu, Divisi Audit Internal melakukan pemantauan terhadap kantor cabang atas 107
penyelesaian temuan/hasil pemeriksaan hasil audit baik dari intern maupun ektern. dengan melaksanakan sosial Responsibility/CSR). perusahaan tanggung (Corporate jawab Social Selama tahun 2013, pengelolaan risiko kepatuhan bank yang tercermin dari penilaian Profil Risiko Kepatuhan adalah: low to moderate untuk risiko inherent; dan satisfactory untuk kualitas penerapan sehingga predikat manajemen komposit low to moderate untuk risiko kepatuhan. risiko, h. Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko yang timbul sebagai tingkat akibat menurunnya kepercayaan stakeholder yang bersumber dari berbagai aktivitas bank, diantaranya kejadian-kejadian yang merugikan reputasi (misal pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah) serta hal-hal lainnya seperti kelemahan tata kelola perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis bank. Kegiatan Corporate Social Responsibility dilakukan secara berkesinambungan dan berfokus pada 4 (empat) aspek diantaranya aspek pendidikan, kebudayaan, kesehatan serta aspek sosial. Upaya Pengelolaan Risiko Sebagai bank yang memiliki visi mendorong ikut pertumbuhan ekonomi daerah dan mengembangkan usaha kecil dan menengah yang berfokus pada pemberian kredit pada sektor UMKM. Portofolio asetnya didominasi oleh kredit mikro dan kecil yang sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis seperti inflasi dan persaingan dengan produk asing. Untuk meminimalkan dampak negatif tersebut bank melakukan pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian guna memastikan kinerja bank dapat tumbuh dengan sehat dan berkesinambungan. Bank melakukan identifikasi faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan, keluhan nasabah terhadap pelayanan. Pengelolaan risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis dilaksanakan dalam berbagai upaya antara lain : Pengukuran risiko reputasi berdasarkan Indonesia No.11/25/ Peraturan Bank low untuk PBI/2009 memiliki peringkat risiko inherent. Dalam upaya penerapan manajemen risiko reputasi, bank melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan reputasi hingga mendapatkan predikat satisfactory Salah satu upaya pengendalian risiko senantiasa menjaga reputasi kepuasan nasabah dengan cara melakukan penilaian secara berkala terhadap service level yang dilakukan oleh frontliner di setiap kantor cabang. adalah Menyajikan opini dari sudut pandang risiko terhadap setiap aktivitas dan produk baru bank termasuk penambahan jaringan layanan. Secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan kualitas aset dengan profitabilitas usaha. Menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis bank Corporate bank, bertanggungjawab terhadap penanganan dan penyelesaikan berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif, serta menjalankan fungsi Public Service Secretary mewakili Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Manajemen Risiko Bank telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko di mana di dalamnya mencakup ketentuan yang 108
disyaratkan Bank Indonesia. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap kebijakan secara berkala sesuai ketentuan terkini dari regulator. internal Selanjutnya terus berupaya mengembangkan dan sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh informasi tentang adanya potensi risiko secara lebih dini dan untuk selanjutnya mengambil langkah- langkah guna meminimalkan dampak risiko. ini dituangkan Kerangka manajemen risiko dalam kebijakan, prosedur, limit transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha. meningkatkan kerangka 4 sebanyak 76 orang serta level 5 sebanyak 17 orang. Rencana Pengembangan Manajemen Risiko Bank berencana untuk mengembangkan manajemen risiko operasional diantaranya membangun Loss Event Database (LED) dan penyempurnaan Pedoman Business Continuity Management termasuk melakukan uji coba skenario bencana. Selanjutnya secara proaktif terus berusaha dan meningkatkan preventif terhadap risiko-risiko operasional yang berpotensi muncul sejalan dengan pengembangan bisnis bank. Hal ini dilakukan melalui penyempurnaan sistim dan prosedur operasional di setiap aktivitas operasional. langkah antisipatif Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada aplikasi Tingkat Kesehatan Bank, dikembangkan selanjutnya menjadi database risiko yang terintegrasi dengan operasional bank guna menyajikan informasi risiko. untuk Melakukan Risk Mapping untuk memetakan potensi kejadian risiko beserta eksposurnya yang melekat pada kegiatan operasional, sehingga setiap potensi risiko yang ada dapat dikelola secara efektif dan menyeluruh. Pengembangan SDM di Bidang Manajemen Risiko Untuk mengembangkan wawasan di bidang manajemen risiko, bank telah melakukan internal dan mempersiapkan pre-test sebagai saringan awal bagi pejabat dan karyawan yang akan mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko). Sampai dengan bulan Desember 2013, jumlah pejabat dan staf yang telah lulus ujian sertifikasi manajemen risiko sebanyak 3.941 orang, dengan rincian level 1 sebanyak 1.656 orang, level 2 sebanyak 1.740 orang dan level 3 sebanyak 452 orang dan level training Sebagai upaya peningkatan laba, bank akan mengembangkan bisnis tresuri. Dengan konsekuensi terekspos risiko pasar, diantaranya risiko suku bunga (interest rate risk) dan risiko nilai tukar (exchange risk). Untuk mengantisipasi risiko tersebut bank mempersiapkan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang terencana, perangkat yang andal serta sistem dan prosedur yang di limit dalamnya mengatur kewenangan dan yang didasarkan prinsip kehati-hatian. 109
Halaman ini Sengaja dikosongkan 110
06ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
06 DAFTAR ISI ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN KREDIT AGROBISNIS DAN RITEL P. 113 KREDIT MENENGAH DAN KORPORASI P. 122 DANA JASA DAN LUAR NEGERI P. 128 BISNIS TRESURI P. 135 APEX BPR BANK P. 136 UNIT USAHA SYARIAH P. 139 TINJAUAN KEUANGAN P. 144 112
Kredit Agrobisnis dan Ritel elama tahun 2013, perkembangan Timur indikator mengindikasikan pertumbuhan yang relatif tinggi diikuti oleh terkendalinya tekanan inflasi. Permintaan domestik yang masih kuat terutama konsumsi rumah tangga berdampak positif bagi kinerja sektor utama daerah didukung kinerja ekspor yang sangat bagus, secara keseluruhan dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Penyaluran kredit perbankan yang tumbuh relatif tinggi di daerah turut berkontribusi pada kuatnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang mencapai 6,55%, pertumbuhan tersebut berada pada lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,78%. ekonomi Jawa S level yang Penyaluran kredit di segmen agrobisnis dan ritel diarahkan pada kredit produktif dan konsumtif. Kredit produktif secara umum meningkatkan potensi UMKM yang berada di Jawa Timur sedangkan Kredit Konsumtif secara umum untuk pemenuhan kebutuhan akan barang konsumsi. Selama 3 tahun terakhir, kredit konsumtif mendominasi penyaluran kredit agrobisnis dan ritel dengan porsi perbandingan tahun 2013 sebesar 82,76% : 17,24%. Sedangkan untuk penyaluran kredit secara keseluruhan, komposisi kredit konsumtif dan produktif sebesar 63,92% : 36,08%. Porsi Penyaluran Kredit Agrobisnis dan Ritel selama 3 tahun terakhir STRATEGI PEMASARAN Sesuai dengan Rencana Bisnis tahun 2013, penyaluran skim kredit di segmen agrobisnis dan ritel dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut: 2013 2.896,79 13.901,77 11.806,70 1. Peningkatan outstanding kredit Agrobisnis dan Ritel salah satunya melalui Linkage Program dengan BPR dan Koperasi 2012 2011 2.815,07 10.336 2. Kerjasama dengan PT Taspen, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan instansi terkait lainnya dalam rangka penyaluran kredit Multiguna termasuk kredit pensiun. 2.395,88 3. Kerjasama dengan berbagai pihak seperti Kementerian, Dinas dan Lembaga Lain. Kredit Konsumtif Kredit Produktif 4. Ikut berpartisipasi dalam pameran produk Perbankan dan UMKM. 5. Meninjau kembali perjanjian kerjasama dengan lembaga penjamin kredit & asuransi. 113
Porsi Penyaluran Kredit Agrobisnis dan Ritel selama 3 tahun terakhir 81.18% 80.75% 82.76% 2011 2012 2013 18.82% 19.25% 17.24% Kredit Konsumtif Kredit Produktif KREDIT PRODUKTIF Sesuai dengan misi bank yakni "Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta ikut mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah", maka bank fokus dalam memberikan kredit kepada segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sinergi antara bank dengan Pemerintah serta pelaku UMKM untuk memperkuat struktur bisnis khususnya pada sektor UMKM. Penyaluran kredit ini memberikan dampak yang cukup signifikan Jawa bagi perkembangan perekonomian Timur. Posisi akhir Desember 2013, penyaluran kredit produktif di segmen agrobisnis dan ritel sebesar Rp2.897 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,90% dari tahun 2012. Berikut disajikan penyaluran kredit produktif: yang dikembangkan oleh bank dengan melihat potensi UMKM di Jawa Timur. Posisi akhir Desember 2013, penyaluran kredit produktif di segmen agrobisnis dan ritel didominasi oleh skim kredit KUR dengan penyaluran sebesar Rp1.298 miliar. Penyaluran per Skim Kredit Produktif di Segmen Agrobisnis dan Ritel Tahun 2013 75.08 61.58 513.15 1,298.25 Penyaluran Kredit Produktif di Segmen Agrobisnis dan Ritel selama 3 tahun terakhir 409.14 (dalam miliar rupiah) 9.25 Tahun Jumlah 2011 2.396 249.87 2012 2.815 2013 2.897 187.05 93.43 Keterangan: KUR Resi Gudang Di tahun 2013 bank tetap berkomitmen untuk menyalurkan kredit kepada UMKM. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa skim guna pengembangan dan penguatan UMKM, baik yang bekerjasama dengan Pemerintah maupun kredit yang diperuntukkan Kredit Lainnya Mikro Laguna Pundi Kencana Iinkage BPR APEX & Non APEX KUM K SU-005/KID KKPE KUPS 114
Kredit Usaha Rakyat (KUR) (feasible) dan belum UMKM yang bankable menjadi perhatian utama sejak tahun 2010 dengan target sebesar Rp750 miliar yang ditetapkan oleh Pemerintah, bertujuan meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM sehingga diharapkan dapat memperluas kesempatan tingkat kemiskinan, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Penyaluran KUR dilaksanakan dengan ditandai penunjukan Bank Jatim sebagai bank pelaksana sesuai dengan Keputusan Menteri KUR Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-07/M.EKON/01/2010 tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat. Posisi akhir Desember 2013, penyaluran sebesar Rp1.298 miliar sebesar 25,37% dari tahun 2012 yang diikuti dengan menurunnya jumlah debitur. layak kerja, mengurangi atau menurun (dalam miliar rupiah) Tahun Penyaluran KUR selama 3 tahun terakhir Perkembangan Jumlah Debitur selama 3 tahun terakhir 2011 1.714 19.588 2012 1.739 24.751 2013 1.298 21.306 Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) Aspek pangan ketahanan yang identik dengan kebijakan dan strategi peningkatan kemandirian pangan nasional merupakan salah satu hal yang menjadi Swasembada perhatian utama. Program Daging Sapi Tahun 2014 merupakan salah satu program Kementerian Pertanian dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani berbasis sumber daya domestik. Permasalahan yang dihadapi adalah ketergantungan pada supply sapi impor yang membuat tekanan pada pelaku usaha budidaya sapi, sehingga melalui Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014, diharapkan tersedia 1.000.000 ekor sapi induk dalam kurun waktu 5 tahun. Menghadapi tersebut, bank dilibatkan permasalahan penandatanganan dengan keberlanjutan Perjanjian Kerjasama Pendanaan (PKP) dengan Kementerian Keuangan RI Nomor: PKP-02/ KUPS/DSMI/2009 tanggal 31 Desember 2009. Posisi akhir Desember 2013, penyaluran KUPS sebesar Rp93 miliar mengalami penurunan sebesar 14,66% dari tahun 2012. (dalam miliar rupiah) Tahun Penyaluran KUPS selama 3 tahun terakhir Perkembangan Jumlah Debitur selama 3 tahun terakhir 2011 97 28 2012 109 44 2013 93 40 Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Meningkatnya kebutuhan pangan dan energi secara secara nasional yang berdampak regional khususnya di Jawa Timur sehingga diperlukan penguatan pada sektor pertanian dan budidaya. Maka sejak tahun 2007 bank dilibatkan dalam penyaluran KKP-E yang diawali dengan Perjanjian Kerjasama Pendanaan dalam rangka Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) No.PKP-16/ KKP-E/DP3/2007 tanggal 01 November 2007. Skim kredit KKP-E bertujuan untuk menjaga stabilitas dan penguatan di sektor pertanian dan budidaya khususnya pengembangan tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, pengadaan dan ikan, pengadaan/peremajaan alat budidaya serta mesin penunjang kegiatan. Posisi akhir Desember 2013, penyaluran KKP-E sebesar Rp187 miliar mengalami penurunan sebesar 7,04% dari tahun 2012 yang disebabkan karena menurunnya jumlah debitur KKP-E sebanyak 149 debitur. pangan, penangkapan (dalam miliar rupiah) Tahun Penyaluran KKP-E selama 3 tahun terakhir Perkembangan Jumlah Debitur selama 3 tahun terakhir 2011 179 1.247 2012 201 1.474 2013 187 1.325 melakukan 115
Kredit Usaha Mikro Kecil (KUMK) Surat Utang (SU) Nomor 005 atau Kredit Investasi Pemerintah (KIP) KUMK diperuntukkan bagi Pengusaha Mikro dan Kecil untuk mengembangkan usahanya. Sumber dana penyaluran KUMK SU-005/KIP berasal dari Pemerintah cq Kementerian Keuangan RI dalam bentuk pinjaman. Posisi akhir Desember 2013, penyaluran KUMK SU-005/KIP sebesar Rp250 miliar mengalami peningkatan sebesar 31,49% dari tahun 2012 yang disebabkan karena meningkatnya jumlah debitur KUMK SU-005/ KIP sebanyak 832 debitur. SU-005/KIP Linkage Program BPR APEX dan Non APEX Kredit Linkage Program BPR APEX dan Non APEX menunjukkan tren yang cukup positif karena didukung BPR peserta APEX. Yang bertujuan pembiayaan UMKM untuk menjangkau yang berada di daerah karena keterbatasan jaringan bank. Posisi akhir Desember 2013, penyaluran Kredit Linkage Program BPR APEX dan Non APEX sebesar Rp409 miliar mengalami peningkatan sebesar 101,26% dari tahun 2012. yang disebabkan karena meningkatnya jumlah debitur Kredit Linkage Program BPR APEX dan Non APEX sebanyak 119 debitur. (dalam miliar rupiah) Tahun Penyaluran KUMK SU-005/ KIP selama 3 tahun terakhir (dalam miliar rupiah) Perkembangan Jumlah Debitur selama 3 tahun terakhir Tahun 2011 Penyaluran Linkage Program BPR APEX dan Non APEX 46 Perkembangan Jumlah Debitur selama 3 tahun terakhir 71 2011 65 612 2012 203 181 2012 190 1.540 2013 409 300 2013 250 2.372 Kredit Resi Gudang Total penyaluran Kredit Resi Gudang secara kumulatif sampai dengan akhir bulan Desember 2013 sebesar Rp49 miliar. Posisi akhir Desember 2013, penyaluran Kredit Resi Gudang sebesar Rp9 miliar mengalami peningkatan sebesar 167,70% dari tahun 2012. (dalam miliar rupiah) Tahun Penyaluran Kredit Resi Gudang selama 3 tahun terakhir Perkembangan Jumlah Debitur selama 3 tahun terakhir 2011 1 9 2012 3 34 2013 9 24 Kredit Pundi Kencana Bank menyalurkan Kredit Pundi Kencana yang merupakan kredit modal kerja dan/atau investasi untuk Pembinaan Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri yang Cekatan Berusaha dan Menabung kepada pengusaha mikro & kecil. Posisi akhir Desember 2013, penyaluran Kredit Pundi Kencana sebesar Rp513 miliar mengalami peningkatan sebesar 118,98% dari tahun 2012 yang disebabkan meningkatnya jumlah debitur kredit Pundi Kencana sebanyak 3.813 debitur. (dalam miliar rupiah) Tahun Penyaluran Kredit Pundi Kencana selama 3 tahun terakhir Perkembangan Jumlah Debitur selama 3 tahun terakhir 2011 148 4.184 2012 234 4.724 2013 513 8.537 116
Kredit Mikro Laguna diperuntukkan Laguna Kredit Mikro bagi pengusaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usaha dengan plafond kredit juta. Khusus kredit sampai dengan Rp50 mikro laguna tabur puja yang bekerja sama dengan Yayasan Damandiri, disalurkan kepada kelompok usaha dengan plafond kredit sampai juta per anggota kelompok. dengan Rp2 Posisi akhir Desember 2013. Jumlah debitur Kredit Mikro Laguna mengalami peningkatan sebanyak 592 debitur, hal ini belum diimbangi dengan penyaluran kredit karena ditahun 2013 menurun sebesar 27,93% dari tahun 2012. Tahun 2011 2012 2013 Penyaluran Kredit Mikro Laguna selama 3 tahun terakhir 112 104 75 (dalam miliar rupiah) Perkembangan Jumlah Debitur selama 3 tahun terakhir 5.814 6.485 7.077 Kredit Konsumtif Posisi akhir Desember 2013, penyaluran kredit konsumtif sebesar Rp13.902 miliar. Berikut disajikan portfolio penyaluran kredit konsumtif: (dalam miliar rupiah) Penyaluran Kredit Konsumtif selama 3 tahun terakhir 2011 10.336 2012 11.807 2013 13.902 Prosentase Penyaluran Kredit Konsumtif selama 3 tahun terakhir 3.57% 6.84% 3.97% 5.10% 3.92% 3.00% 2013 2012 2011 89.59% 90.93% 93.07% Kredit Multiguna Kredit Pemilikan Rumah Kredit Konsumtif Lainnya Pertumbuhan Kredit Konsumtif mencatat perkembangan yang cukup signifikan selama 3 tahun terakhir dengan menunjukkan tren peningkatan pertumbuhan di tahun 2013 mencapai 17,74% dari tahun 2012. Secara keseluruhan, penyaluran kredit konsumtif didominasi Kredit Multiguna sebesar 89,59% dari total kredit konsumtif di tahun 2013. Porsi Kredit Multiguna mengalami penurunan di tahun 2013 dikarenakan pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 57,96% yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit Multiguna sebesar 16,02%. 117
Prosentase Penyaluran Kredit Konsumtif selama 3 tahun terakhir Jenis 2011 2012 2013 Kredit Multiguna 93.07% 90.93% 89.59% Kredit Pemilikan Rumah 3.00% 5.10% 6.84% Lainnya 3.92% 3.97% 3.57% Kredit Multiguna Kredit Multiguna mengalami peningkatan sejalan dengan kebutuhan sektor ekonomi rumah tersebut salah satunya didukung kerjasama antara Instansi bank dengan perusahaan swasta, Pemerintah, Lembaga Pendidikan Swasta, Lembaga Pendidikan Negeri, dan lain-lain. Posisi akhir Desember 2013, penyaluran Kredit Multiguna sebesar Rp12.455 miliar mengalami kenaikan sebesar 16,02% dari tahun 2012 meskipun jumlah debitur kredit Multiguna menurun sebanyak 5.082 debitur tangga. Peningkatan (dalam miliar rupiah) Tahun Penyaluran Kredit Multiguna selama 3 tahun terakhir Perkembangan Jumlah Debitur selama 3 tahun terakhir 2011 9.620 247.024 2012 10.736 243.546 2013 12.455 238.464 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) KPR merupakan Kredit yang diberikan kepada masyarakat guna pembelian/pemilikan rumah baru melalui pengembang maupun non pengembang, pembelian rumah second, rumah toko (RUKO) dan perbaikan/renovasi rumah. Posisi akhir Desember 2013, penyaluran KPR sebesar Rp951 miliar meningkat sebesar 57,96% dari tahun 2012. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah debitur KPR sebanyak 1.693 debitur mengingat kebutuhan terhadap rumah tinggal di berbagai daerah setiap tahunnya terus meningkat. termasuk Penyaluran KPR bank penyaluran KPR Sejahtera Tapak yang didukung oleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditujukan bagi Masyarakat tersebut Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan jangka waktu kredit sampai dengan 20 (dua puluh tahun) dan suku bunga yang sangat ringan. Penyaluran KPR Sejahtera Tapak pertama kali dimulai tahun 2012 yang merupakan kerjasama antara bank dengan Menteri Perumahan Rakyat yang dituangkan dalam bentuk: a. Kesepakatan Bersama antara Menteri Perumahan Rakyat dengan Bank nomor 112/SKB/M/2012 dan nomor 050/055/ MOU/DIR/KRD.AGR.RTL Juli 2012 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rangka Pengadaan Perumahan dalam melalui Pemilikan Rumah Sejahtera. tanggal 31 Kredit/Pembiayaan b. Perjanjian Kerjasama Operasional antara Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Perumahan Kementerian Rakyat Republik Indonesia dan Bank nomor nomor 35/SK.9/HK.02.04/8/2012 dan 050/056.1/SP/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka Pengadaan Perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera. (dalam miliar rupiah) Tahun Penyaluran KPR selama 3 tahun terakhir Perkembangan Jumlah Debitur selama 3 tahun terakhir 2011 311 2.623 2012 602 4.171 2013 951 5.864 118
PROSPEK PENYALURAN KREDIT TAHUN 2014 Penyaluran kredit di sektor produktif maupun konsumtif sangat berpotensi. Pada sektor produktif, jumlah UMKM yang ada di Jawa Timur lebih kurang sebanyak 6,8 juta UMKM. Sedangkan di sektor konsumtif, penyaluran kredit Multiguna dan KPR masih banyak yang belum dibiayai mengingat pasar kredit Multiguna (PNS dan Non PNS) dan masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah baik untuk tempat tinggal maupun investasi. Untuk penyaluran kredit di segmen agrobisnis dan ritel, upaya yang akan dilakukan bank antara lain: 1. Meningkatkan market share debitur PNS Multiguna dan menambah/memperbanyak PKS Kredit Multiguna dengan melakukan pendekatan atau bekerjasama dengan lembaga/instansi terkait. 2. Kerjasama dengan developer dalam rangka penyaluran KPR. 3. Kerjasama dengan Koperasi, BPR dan lembaga penjamin kredit serta asuransi. 4. Kerjasama dengan berbagai pihak seperti Kementerian, Dinas dan Lembaga terkait lain dalam penyaluran kredit produktif dan sosialisasi produk bank. 5. Berpartisipasi dalam kegiatan pameran serta produk Perbankan dan UMKM memberikan sponsorship untuk kegiatan UMKM. Pasar penyaluran Kredit Multiguna masih sangat luas, dimana masih banyak PNS di Jawa Timur yang merupakan captive market belum dibiayai bank. Dari jumlah PNS di Jawa Timur lebih kurang sebanyak 400.000 PNS, sekitar 50% belum dibiayai bank. Selain PNS, pasar penyaluran Kredit Multiguna antara lain CPNS, Pegawai dan CAPEG BUMN/BUMD, anggota dan pensiunan TNI/ POLRI, anggota Legislatif, pegawai swasta bonafide, yayasan, koperasi yang gajinya dibayarkan melalui bank maupun tidak. Khusus penyaluran Kredit Multiguna yang pembayaran gajinya tidak melalui bank, maka harus dilakukan MoU atau Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan dengan bank. Strategi penyaluran Kredit Multiguna antara lain: a. Melakukan kepada bendahara/pimpinan masing-masing dinas/instansi terkait, dan pendekatan kepada PNS sampai dengan tingkat Kecamatan; pendekatan b. Menyalurkan kredit pra pensiun dan kredit Pensiun bekerjasama dengan PT Taspen dan Asosiasi Pensiunan; c. Menambah/memperbanyak jumlah PKS Kredit Multiguna dengan perusahaan swasta, Instansi Pemerintah, Lembaga Pendidikan Swasta, Lembaga Pendidikan Negeri, dan lain-lain. 6. Mengoptimalkan penyaluran kredit mikro implant di Kantor melalui Unit Mikro Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Payment Point. SASARAN UTAMA/PRIORITAS PENYALURAN KREDIT TAHUN 2014 Keunggulan Kredit Multiguna antara lain: a. Proses mudah dan cepat; b. Jumlah plafond kredit yang cukup tinggi; c. Suku bunga yang kompetitif; d. Tanpa agunan tambahan; e. Pembayaran (potong gaji). angsuran mudah 1. KREDIT MULTIGUNA Kredit Multiguna adalah penyaluran kredit di sektor konsumtif untuk keperluan lainnya, selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan dapat diberikan kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap dan atau penghasilan lainnya. 2. KREDIT MIKRO Tujuan Pembukaan Kredit Mikro • Sebagai perwujudan dari misi bank yakni mendorong pertumbuhan ekonomi ikut mengembangkan daerah serta usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba optimal. 119
Untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia sebagaimana Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai berikut: 1. PBI 14/22/PBI/2012 Tanggal 21 Desember 2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dilakukan secara bertahap sebagai berikut: a. Tahun 2013: sesuai kemampuan Bank Umum yang dicantumkan dalam RBB; Nomor: Target Market Bisnis Mikro Bank Melihat jumlah penduduk Jawa Timur yang besar yakni pada tahun 2013 sebesar 38,3 juta jiwa dan potensi daerah disektor ekonomi mikro dan kecil yang sangat besar dengan jumlah UMKM lebih kurang sebanyak 6,8 juta UMKM, maka sebagai bank milik masyarakat Jawa Timur merasa terpanggil untuk turut serta membangun sektor mikro. Dengan market bisnis yang besar, maka produk kredit mikro dan kecil diharapkan mampu menyumbang sebesar + 10% dari total ekspansi netto kredit bank atau + 16% dari total ekspansi netto Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel di tahun 2014. b. Tahun 2014: sesuai kemampuan Bank Umum yang dicantumkan dalam RBB; c. Tahun 2015: paling rendah 5% (lima persen); d. Tahun 2016: paling rendah 10% (sepuluh persen); e. Tahun 2017: paling rendah 15% Produk-Produk Kredit Mikro Bank Sesuai dengan misi bank, produk kredit yang diberikan bersifat produktif yakni keperluan modal kerja dan investasi yang mendukung kemajuan usaha. Semua segmen UMKM akan terpenuhi sesuai kebutuhannya secara merata. Produk kredit yang akan diluncurkan adalah Mikro 50, 300 dan 500 dengan jangka waktu kredit maksimal 5 tahun dengan bunga kredit yang kompetitif. (lima belas persen); f. Tahun 2018 dan seterusnya: paling rendah 20% (dua puluh persen). 2. PBI 14/26/PBI/2012 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal bank. ini bank berada Mengingat saat pada BUKU 2 (modal inti lebih dari Rp1 triliun sampai dengan Rp5 triliun), maka pada akhir bulan Juni 2018 untuk penyaluran kredit atau pembiayaan produktif paling rendah 60% dari total kredit atau pembiayaan. Nomor: Inti Dampak positif dari pengembangan bisnis mikro ini adalah membuka lapangan kerja bagi putra putri daerah juga yang meningkatkan pendapatan ekonomi daerah. secara tidak langsung Keunggulan Produk Kredit Mikro Bank lebih mendekatkan diri Bank mencoba dengan para pelaku bisnis mikro dan kecil dengan mendatangi sentra bisnis khususnya perorangan untuk memberikan pelayanan kredit dan melakukan pembinaan terhadap pelaku bisnis Mikro dan Kecil dalam mengelola usahanya. Dalam kesehariannya menjalankan bisnis, para pelaku UMKM dilayani dengan layanan cash pick up/CPU (pengambilan angsuran) oleh pegawai bank dengan menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC). Selain sisi keamanan yang terjamin dengan menggunakan sistem ini, pelaku UMKM tidak perlu meninggalkan tempat usahanya yang bisa dilayani setiap hari, mingguan dan bulanan sesuai keinginan debitur. 120
Pembukaan Unit Mikro Bank Bukti keseriusan bank untuk memasuki pasar mikro, bank merencanakan membuka 100 unit mikro yang dibagi menjadi 13 area mikro yang tersebar di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Pembukaan area tahap pertama di area utama perekonomian Jawa Timur dan tahap selanjutnya di area penyangga perekonomian Jawa Timur. Pembukaan tersebut direncanakan terbagi dalam 4 Tahap, yaitu: 1. Tahap I : 18 Unit, 3 Area (bulan Februari 2014) 2. Tahap II : 28 Unit, 3 Area (bulan April 2014) 3. Tahap III : 31 Unit, 4 Area (bulan Juni 2014) 4. Tahap IV : 23 Unit, 3 Area (bulan Agustus 2014) Pembukaan Unit dan Area tersebut dengan sistem implant, di mana unit dan area tersebut tergabung dengan jaringan bank yang tersebar di seluruh Jawa Timur sehingga implementasi program tersebut dapat meminimalisir biaya operasional. 121
Kredit Menengah dan Korporasi ertumbuhan Kinerja perekonomian Jawa Timur pada tahun 2013 mencapai lebih tinggi daripada 6,55% atau nasional pertumbuhan di kisaran 5,78%. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa perekonomian Jawa Timur memiliki potensi yang menjanjikan. P ekonomi Melihat potensi tersebut, bank berupaya untuk menjaga komitmen dengan menyalurkan kredit usaha menengah dan korporasi sesuai skim kredit sebesar Rp4.949.102 juta disalurkan kepada 7.100 debitur di tahun 2013 atau mengalami pertumbuhan sebesar 35,35% dari tahun 2012. Penyaluran Kredit Menengah dan Korporasi Portofolio Kredit Menengah dan Korporasi selama 3 tahun terakhir 4.949.102 (dalam miliar rupiah) 2013 Tahun Penyaluran Kredit 2012 3.656.483 2011 3.189 2012 3.656 2011 3.189.256 2013 4.949 122
PERTUMBUHAN NON PERFORMING LOAN - KREDIT MENENGAH DAN KORPORASI Dalam menyalurkan Kredit Menengah dan Korporasi, bank berupaya menjaga rasio Non Performing Loan (NPL) dengan cara meningkatkan terhadap kemungkinan kredit bermasalah dan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian. Pada akhir Desember 2013 rasio NPL sebesar 3,44% yang masih dibawah regulasi Bank Indonesia sebesar 5%. kewaspadaan PRODUK KREDIT MENENGAH DAN KORPORASI Pada tahun 2013, produk yang disalurkan Kredit Menengah dan Korporasi antara lain kredit sindikasi, modal kerja pola keppres modal kerja standby loan, modal kerja R/K, Kredit Investasi, Kredit kepada Pemda, Kredit Badan Layanan Umum daerah (BLUD), Pembiayaan Piutang, dan Kredit Deposito. Selain itu terdapat fasilitas lain yang digunakan sebagai pendukung usaha debitur antara lain fasilitas Bank Garansi dan Surat Referensi. Tahun NPL Grafik SKIM Kredit Menengah & Korporasi 2013 2011 0,96% 0,92% 2012 2,98% 0,34% 3,79% 2013 3,44% 2,74% 16,38% 0,98% 12,63% 0,29% 6,08% STRATEGI PEMASARAN Strategi bank untuk penyaluran kredit Menengah dan Korporasi dilakukan dengan meningkatkan hubungan kelembagaan dengan dinas/instansi dan lainnya antara lain dengan melakukan gathering dengan beberapa Asosiasi, antara lain KADIN, GAPENSI, Gapeknas, AKLI dan lain-lain. lembaga Selain itu bank juga berpartisipasi untuk ikut pembiayan sindikasi, baik yang tergabung dalam Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) maupun sindikasi dengan Bank Pemerintah antara lain dengan PT BRI (Persero); PT BNI (Persero); PT Bank Mandiri Tbk maupun Bank Swasta Nasional (PT Bank Niaga). Rencana pengembangan bisnis kedepan tetap mempertahankan stabilitas pertumbunhan kredit untuk mencapai target bisnis sekaligus melakukan konsolidasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kredit bermasalah dengan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian. 35,97% Keterangan: PRK Invest Umum Invest Pemda BLUD Pembiayaan Piutang 19,88% Kredit Deposito Modal Kerja Umum Restrukturisasi Sindikasi Keppres Stanby Loan 123
No. SKIM KREDIT 2013 2012 2011 2013-2012 Growth % 1 SINDIKASI 810.479 696.267 999.148 114.211 16,40 2 KEPRES 624.896 602.968 518.944 21.928 3,64 3 STANDBY LOAN 984.064 745.109 642.426 238.955 32,07 4 PRK 1.780.097 1.185.068 758.551 595.029 50,21 5 INVEST UMUM 300.940 128.024 101.709 172.916 135,07 6 INVEST PEMDA 14.530 28.357 40.095 (13.827) (48,76) 7 BLUD 48.277 57.609 60.866 (9.331) (16,20) 8 PEMBIAYAAN PIUTANG 135.511 3.576 3.083 131.935 3.689,46 9 KREDIT DEPOSITO 16.994 4.797 3.105 12.197 254,26 10 MODAL KERJA UMUM 45.740 26.496 61.295 19.244 72,63 11 RESTRUKTURISASI 187.574 178.212 35 9.362 5,25 TOTAL 4.949.102 3,656,483 3.189.256 1.292.619 35,35 Penyaluran Kredit meningkat 35% menjadi 4.949.101 dari tahun 2012 Kredit Sindikasi Kredit Sindikasi merupakan kredit yang diberikan oleh 2 (dua) atau lebih bank/lembaga keuangan non bank kepada debitur, dengan syarat atau ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi dan diperjanjikan dalam dokumentasi serta diadministrasikan oleh lembaga yang disebut agen. Berikut penyaluran kredit sindikasi bank sampai dengan tahun 2013 antara lain: Kredit Sindikasi per 31 Desember2013 (dalam jutaan rupiah) Nama Proyek Jangka Waktu Nilai Kredit Sindikasi Nilai Keikutsertaan Investasi Pembangunan jalan Tol Cikampek - Paliman 15 tahun 8.800.000 200.000 Investasi Pembangunan jalan Tol Kanci - Pejagan 11 tahun 1.356.275 75.000 Investasi Penyediaan jaringan data digital 5 tahun 1.000.000 122.000 Investasi Proyek pembangunan PLTU fast track 10.000 MW 10 tahun 4.800.000 1.000.000 Investasi Pembangunan pabrik semen & pembangkit listrik Tonasa di Biring Kassi, Pengkep Sulsel 10 tahun 3.547.000 100.000 Investasi Tambahan modal pembangunan jalan Tol Cinere - Jagorawi 10 tahun 1.461.000 250.000 Modal Kerja Take over fasilitas existing dari Bank Mandiri untuk pelunasan NCL maksimal ekuivalen USD 11,2 Juta 4 tahun 100.699 27.500 Modal Kerja Take Over dari Bank Mandiri untuk pelunasan KMK Rp34 M & NCL USD6,3 Juta 5 tahun 90.643 20.000 Modal Kerja Pembangunan Hotel Grand Asrillia Bandung 10 tahun 70.000 25.000 Investasi Pembangunan jalan Tol Gempol - Pasuruan 15 tahun 1.937.600 182.134 Investasi Pembangunan jalan Tol Surabaya - Mojokerto 11 tahun 2.289.230 200.000 Investasi Pembangunan jalan Tol Gempol - Pandaan 25 tahun 1.937.600 100.000 124
Kredit Modal Kerja Pola Keppres fasilitas Kredit Modal Kerja Merupakan kepada Kontraktor untuk menyelesaikan proyek berdasarkan Kontrak Kerja dengan plafond tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek. Bank memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Keppres kepada kontraktor/penyedia jasa terkait pembiayaan proyek fisik dan pengadaan barang yang dianggarkan dalam APBN, APBD, BUMN, BUMD dan Swasta Bonafit Penyaluran KMK Standby Loan Selama 3 Tahun Terakhir (dalam jutaan rupiah) Tahun Nominal 2011 642.426 2012 745.109 2013 984.064 Total Debitur KMK Standby Loan Selama 3 Tahun Terakhir Pembiayaan ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian proyek yang berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian daerah maupun secara nasional. Di tahun 2013, pertumbuhan Kredit Modal Kerja Pola Keppres bank meningkat sebesar 3,64% dari tahun 2012 menjadi sebesar Rp625 miliar. Tahun 2011 2012 2013 Total Debitur 1.191 1.343 1.018 Penyaluran Kredit Modal Kerja Pola Keppres Selama 3 Tahun Terakhir (dalam jutaan rupiah) Tahun Nominal 2011 518.944 2012 602.968 Kredit Umum Modal Kerja Pola Rekening Koran Fasilitas pembiayaan untuk modal kerja pada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Di tahun 2013 Kredit Modal Kerja Rekening Koran sebesar Rp1.780.097 juta atau mengalami kenaikan sebesar 50,21% dari tahun 2012 2013 624.896 Total Debitur Kredit Modal Kerja Pola Keppres Selama 3 Tahun Terakhir Penyaluran KMK Rekening Koran Selama 3 Tahun Terakhir (dalam jutaan rupiah) Tahun Nominal Tahun 2011 2012 Total Debitur 2.396 2.510 2011 2012 2013 916.964 1.185.068 1.780.097 2013 2.230 Kredit Modal Kerja Standby Loan Fasilitas Kredit Modal Kerja pada kontraktor dengan plafond tertentu yang dapat dicairkan per proyek / kontrak kerja, sumber pembayaran berasal dari termin proyek termasuk juga untuk penerbitan Bank Garansi serta pembiayaan pembukaan L/C dan atau SKBDN. Di tahun 2013, Kredit Modal Kerja Standby Loan sebesar terjadi peningkatan Rp984.064 sebesar 32,07% dari tahun 2012. juta atau 125
Total Debitur KMK Standby Loan Selama 3 Tahun terakhir Penyaluran Kredit Pemerintah Daerah Selama 3 Tahun Terakhir Tahun Total Debitur (dalam jutaan rupiah) 2011 1.980 Tahun Nominal 2012 2.401 2011 40.095 2013 2.898 2012 28.357 2013 14.530 Kredit Umum Investasi Kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang modal dan jasa guna rehabilitasi, pendirian usaha baru, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang modal yang dibiayai. Di tahun 2013, Kredit Investasi sebesar Rp300.940 juta atau mengalami kenaikan sebesar 135,07% dari tahun 2012 Total Debitur Kredit Pemerintah Daerah Selama 3 Tahun Terakhir Tahun Total Debitur 2011 3 2012 3 2013 3 Penyaluran Kredit Investasi Selama 3 Tahun Terakhir Tahun 2011 2012 2013 (dalam jutaan rupiah) Nominal 101.709 128.024 300.940 Pinjaman Kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pinjaman yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. Di tahun 2013, Kredit Pemerintah Daerah sebesar juta atau mengalami penurunan Rp48.277 sebesar 16,20% dari tahun 2012. Total Debitur Kredit Investasi Selama 3 Tahun Terakhir Penyaluran Pinjaman BLUD Selama 3 Tahun Terakhir Tahun Total Debitur 2011 109 (dalam jutaan rupiah) 2012 119 Tahun Nominal 2013 187 2011 60.866 2012 57.609 2013 48.277 Kredit Pemerintah Daerah Kredit yang diberikan kepada Pemerintah Daerah di Jawa Timur berupa Kredit Investasi untuk membiayai pembangunan sarana prasarana yang merupakan aset daerah, yang nantinya diharapkan mampu menghasilkan pendapatan untuk pembayaran kembali pinjaman, sehingga memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat serta kredit modal kerja yang dipergunakan untuk menutup kekurangan cash flow daerah dalam tahun anggaran yang sama dengan plafond tertentu yang dapat dicairkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan daerah. Di tahun 2013, Kredit Pemerintah Daerah sebesar Rp14.530 juta atau mengalami penurunan sebesar 48,76% dari tahun 2012. Total Debitur Penyaluran Pinjaman BLUD Selama 3 Tahun Terakhir Tahun Total Debitur 2011 4 2012 5 2013 6 126
Kredit Pembiayaan Piutang Kredit kepada pemilik piutang/tagihan yang pengembaliannya jelas dan dapat dipastikan. Di tahun 2013, Kredit Pembiayaan Piutang juta atau mengalami sebesar Rp135.511 kenaikan sebesar 3.689,46% dari tahun 2012 Total Debitur Kredit Deposito Selama 3 Tahun Terakhir Tahun 2011 2012 Total Debitur 45 55 2013 89 Penyaluran Kredit Pembiayaan Piutang Selama 3 Tahun Terakhir Tahun 2011 2012 2013 (dalam jutaan rupiah) Nominal 3.083 3.576 135.511 Kredit Modal Kerja Umum Merupakan untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dengan pola pembayaran angsuran. Kredit Pembiayaan Piutang sebesar Rp45.740 juta mengalami kenaikan sebesar 72,63% dari tahun 2012. fasilitas pembiayaan Total Debitur Kredit Pembiayaan Piutang Selama 3 Tahun Terakhir Tahun Total Debitur Penyaluran Kredit Modal Kerja Umum Selama 3 Tahun Terakhir 2011 17 (dalam jutaan rupiah) 2012 18 Tahun Nominal 2013 131 2011 61.295 2012 26.496 2013 45.740 Kredit Deposito Merupakan kredit yang dijamin dengan jaminan tunai berupa Deposito di bank, yang bentuk kreditnya dapat berupa kredit produktif (baik kredit modal kerja maupun kredit investasi) maupun kredit konsumtif. Di tahun 2013, Kredit Pembiayaan Piutang sebesar Rp16.994 juta atau mengalami kenaikan sebesar 254,26% dari tahun 2012 Total Debitur Kredit Modal Kerja Umum Selama 3 Tahun Terakhir Tahun Total Debitur 2011 559 2012 565 2013 516 Penyaluran Kredit Deposito Selama 3 Tahun Terakhir Tahun 2011 2012 2013 (dalam jutaan rupiah) Nominal 3.105 4.797 16.994 Prospek Penyaluran Kredit di tahun 2014. Bank berupaya meningkatkan penyaluran kredit dengan tetap memperhatikan prinsip (prudential banking) untuk kehati-hatian mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini terlihat dari perkembangan penyaluran kredit selama 3 (tiga) tahun terakhir yang meningkat. Pada tahun 2014 bank berencana membiayai beberapa kredit sindikasi dan pembiayaan investasi penunjang usaha konstruksi. 127
Dana Jasa dan Luar Negeri SIMPANAN Bank menyediakan berbagai macam produk simpanan yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah untuk menempatkan dananya dengan aman, hemat waktu, tenaga dan biaya disertai layanan yang berstandar. Untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk simpanan tersebut, bank melakukan kegiatan pemasaran secara terpusat dan terpadu. Pada beberapa produk simpanan tertentu, bank memberikan program promosi secara berkala dengan hadiah yang menarik. bank mencatatkan Pada pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga yang cukup signifikan dengan perolehan dana pihak ketiga tahun 2013 mencapai Rp25.988 miliar atau tumbuh 17,01% dari tahun 2012 terutama didominasi oleh Giro dan Tabungan dengan komposisi total 76,73% dari total dana pihak ketiga. tahun 2013, (dalam jutaan rupiah) Keterangan 2013 2012 Pertumbuhan (%) Dana Pihak Ketiga 25.987.820 22.209.673 17,01 Giro 9.969.015 9.661.865 3,18 Tabungan 9.970.335 8.173.977 21,98 Deposito 6.048.470 4.373.831 38,29 Giro tumbuh sebesar 3,18% dari tahun 2012 menjadi Rp9.969 miliar, tabungan mengalami pertumbuhan sebesar 21,98% dari tahun 2012 menjadi Rp9.970 miliar, dan Deposito tumbuh sebesar 38,29% dari tahun 2012 menjadi Rp6.048 miliar. Penghimpunan Deposito tahun 2013 mendominasi peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga. Komposisi Dana Pihak Ketiga 3 Tahun Terakhir 23,27% 38,36% 19,70% 43,50% 2013 2012 38,37% 36,80% Keterangan: Giro Tabungan Deposito 128
Perolehan Dana Pihak Ketiga 2 Tahun Terakhir 0 7 9 9 . 9 6 9 9 . 8 4 0 6 . 4 7 1 8 . 2 6 6 9 . Keterangan: *dalam miliar rupiah Tabungan Giro Deposito 4 7 3 4 . 2013 2012 GIRO Salah satu produk bank yang memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam transaksi keuangan. Giro merupakan simpanan DPK yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro lainnya dan sarana perintah pembayaran atau dengan pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Giro tersedia dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Giro dibagi menjadi 3 yaitu; Giro Perorangan, Perusahaan dan Pemerintah. Dengan adanya inovasi teknologi informasi, giro dapat digunakan secara online jaringan kantor. Nasabah telah di seluruh dapat melakukan intercity clearing yang dapat menambah kemudahan dan kenyamanan bertransaksi. Setoran bisa berupa cek/bilyet giro melalui kliring / pemindahbukuan. Biaya administrasi giro relatif ringan dan ditunjang dengan tingkat suku bunga yang kompetitif. dan pengembangan Komposisi Giro Konvensional (dalam jutaan rupiah) Keterangan 2013 2012 Pertumbuhan (%) Giro 9.969.015 9.661.865 3,18 Giro Pemerintah Daerah 4.324.987 4.219.497 2,50 Giro Umum 5.644.028 5.442.368 3,71 Giro konvensional mengalami pertumbuhan sebesar 3,18% dari tahun 2012 menjadi Rp9.969 miliar. Komposisi giro konvesional terdiri dari giro Pemerintah Daerah dan giro jumlah tahun 2013 umum, perbandingan masing-masing 43,38 : 56,62. Baik Giro Pemerintah Daerah dan Giro Umum mengalami pertumbuhan yang disebabkan meningkatnya dana giro dari pihak berelasi. Pemerintah Daerah dan Giro Umum (Rupiah) sebesar 1,95%, bunga sebesar 0,50% untuk Giro Umum (mata uang asing) dengan tujuan agar suku bunga giro lebih menarik, pada tahun 2013 rekening giro secara keseluruhan mengalami peningkatan, jumlah rekening giro mengalami pertumbuhan sebesar 5,86% dibanding tahun 2012 yang semula 44.028 rekening menjadi 46.612 rekening dengan rincian sebagai berikut: tercatat Tingkat Rata-Rata Suku Bunga Giro Tingkat suku bunga giro dari tahun 2012 hingga 2013 tidak mengalami perubahan, Giro 129
Keterangan 2013 2012 Pertumbuhan (%) Giro 46.612 44.028 5,86 Giro Umum Dinas Pemerintah 12.762 11.548 10,51 Giro Pemerintah Provinsi Jawa Timur 6 5 20,0 Giro Pemerintah Kota se Jawa Timur 19 22 (150) Giro Pemerintah Kabupaten se Jawa Timur 82 93 (1,98) Giro Umum Swasta 30.637 29.333 5,37 Giro Umum Perorangan 3.106 3.027 4,44 Giro Umum (Mata Uang Asing-USD) 144 121 19,0 TABUNGAN Tabungan merupakan sarana simpanan DPK yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, dengan bunga yang menarik dan memberikan fasilitas kemudahan untuk bertransaksi. bank memberikan banyak pilihan simpanan dalam bentuk tabungan dan memberikan keuntungan bagi penabung. (dalam jutaan rupiah) Keterangan Tabungan Tabungan Simpeda TabunganKu T a b u n g a n Siklus T a b u n g a n Haji 2013 2012 9.970.335 8.173.959 8.312.180 7.348.946 1.229.702 417.287 242.198 235.949 186.225 171.777 Tumbuh (%) 21,98 13,11 194,69 2,65 8,43 Tingkat suku bunga tabungan ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan produk dan nominal tabungan untuk menstimulasi nasabah agar meningkatkan nilai saldo tabungan. Hal ini ternyata cukup mendapatkan respon positif ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah rekening tabungan secara keseluruhan, tercatat jumlah rekening tabungan pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 125,78% dibanding tahun 2012 yang semula 1.819.146 rekening menjadi 4.107.304 rekening dengan rincian sebagai berikut: Pada tahun 2013, perolehan tabungan secara keseluruhan meningkat sebesar Rp1.796.358 juta atau mengalami pertumbuhan sebesar 21,98% dari tahun 2012 sebesar Rp8.173.977 juta menjadi Rp9.970.335 juta. Komponen tabungan bank tahun 2013 terdiri atas Tabungan Simpeda, TabunganKu, Siklus dan Haji. Agar menambah daya tarik produk tabungan, bank melakukan evaluasi secara berkala terhadap pricing bunga dan melakukan inovasi untuk meningkatkan mutu layanan guna menarik nasabah. Produk TabunganKu mengalami peningkatan tertinggi dibandingkan dengan produk tabungan yang lain. Keterangan Tabungan Tabungan Simpeda TabunganKu Tabungan Siklus Tabungan Haji Tabungan Nasa 2013 2012 1.819.146 4.107.304 1.160.838 1.483.957 569.346 2.504.588 12.234 31.383 76.730 87.376
Growth (%) 125,78 27,83 339,91 156,52 13,87 Bukades
Tingkat Suku Bunga Tabungan Keterangan 2013 (%) Tabungan Simpeda 0,00 - 2,00 TabunganKu 0,00 - 1,00 Tabungan Siklus 0,00 - 2,25 Tabungan Haji 1,00 2012 (%) 2,00 0,00 - 1,00 2,25 1,00 Tabungan Simpeda Tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah) merupakan tabungan yang memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi dengan suku bunga bersaing dan dihitung berdasarkan saldo harian dan dapat dijadikan jaminan kredit. Tabungan Simpeda memiliki Tabungan Nasa
fasilitas ATM yang tergabung dalam ATM Bersama, ATM Prima dan MEPS Malaysia sehingga nasabah dapat bertransaksi di seluruh jaringan ATM tersebut. Tabungan Simpeda juga memberikan hadiah yang menarik dengan periode pengundian 3 kali dalam setahun baik tingkat regional dan nasional. Tabungan Siklus meningkat sebesar Rp6,2 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,65% dibanding tahun 2012 yang semula Rp236 miliar menjadi Rp242 miliar. Total rekening Tabungan Siklus mengalami peningkatan sebesar 19.149 rekening atau mengalami pertumbuhan sebesar 156,52% dari tahun 2012 dari 12.234 rekening menjadi 31.383 rekening. Simpeda Tahun 2013, dana meningkat atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,11% dibanding tahun 2012 yang semula Rp7.349 miliar menjadi Rp8.312 miliar. Total rekening Tabungan Simpeda mengalami peningkatan sebesar 323.119 rekening atau mengalami pertumbuhan sebesar 27,83% dari tahun 2012 yang semula 1.160.838 rekening menjadi 1.483.957 rekening. Tabungan sebesar Rp963 miliar Tabunganku TabunganKu tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan oleh seluruh bank di Indonesia dengan tujuan menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan keuntungan menabung tanpa biaya administrasi bulanan. adalah produk Tahun 2013, dana TabunganKu meningkat sebesar Rp812 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 194,69% dibanding 2012 dari Rp417 miliar menjadi Rp1.230 miliar dengan total rekening TabunganKu mengalami peningkatan sebesar 1.935.242 nasabah atau mengalami pertumbuhan sebesar 339,91% dari tahun 2012 dari 569.346 rekening menjadi 2.504.588 rekening. Tabungan Siklus Tabungan Siklus (Tradisi Keluarga Sejahtera) merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi penabung perorangan, bunga bersaing dengan suku bunga berjenjang. Tabungan yang memberikan keuntungan ganda dengan memberikan kemudahan bertransaksi di seluruh jaringan ATM bank, ATM Bersama, ATM Prima dan bank anggota MEPS. Tabungan Haji Tabungan Haji merupakan tabungan yang memiliki berbagai keunggulan dan memberikan banyak kemudahan serta memberikan perasaan aman di hati dalam mewujudkan niatan ibadah haji. bank telah tergabung dengan jaringan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama (Online) yang memberikan perlindungan sehingga memberikan kemantapan hati dalam rangka menuju Baitullah. Tabungan Haji merupakan langkah yang paling mudah dan tepat untuk memenuhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Asuransi Jiwa Tabungan Haji meningkat sebesar Rp14 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,43% dibanding tahun 2012 yang semula Rp172 miliar menjadi Rp186 miliar. Total rekening Tabungan Haji mengalami peningkatan sebesar 10.646 rekening atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,87% dari tahun 2012 dari 76.730 rekening menjadi 87.736 rekening. DEPOSITO Deposito merupakan simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dan diperuntukkan bagi perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum. Bank menawarkan beberapa pilihan sesuai jangka waktunya dengan suku bunga yang bersaing, dapat diperpanjang secara otomatis sesuai konfirmasi awal. Keunggulan Deposito Berjangka dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit, tersedia dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. 131
Pertumbuhan Deposito (dalam jutaan rupiah) Keterangan 2013 2012 Pertumbuhan (%) Deposito 6.048.470 4.373.831 38,29 Deposito Berjangka (1 bulan) 5.253.159 3.554.325 47,80 Deposito Berjangka (3 bulan) 437.571 256.867 70,35 Deposito Berjangka (6 bulan) 94.088 67.853 38,66 Deposito Berjangka (12 bulan) 263.652 494.786 (46,71) Deposito Berjangka Deposito Berjangka 1 bulan mengalami pertumbuhan sebesar 47,8% dari tahun 2012 menjadi Rp5.253 miliar dan Deposito Berjangka 3 bulan mengalami penurunan sebesar 70,35% dari tahun 2012 menjadi Rp438 miliar. Deposito Berjangka 6 bulan mengalami pertumbuhan sebesar 38,66% dari tahun 2012 menjadi Rp88 miliar dan Deposito Berjangka 12 bulan mengalami penurunan sebesar 46,71% dari tahun 2012 menjadi Rp264 miliar. Secara keseluruhan deposito mengalami peningkatan disebabkan suku bunga deposito lebih menarik daripada Giro atau Tabungan. e-channel Target utama dari layanan bisnis konsumer adalah masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan digunakan untuk menikmati gaya hidup masa kini yang serba praktis. Bank memahami kebutuhan nasabah yang memiliki mobilitas tinggi, well informed dan memiliki gaya hidup yang fashionable dengan melengkapi layanan produknya dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang handal dan mampu beroperasi online selama 24 jam. Sebagai bagian dari penerapan strategi pemenuhan gaya hidup tersebut, maka dikembangkanlah layanan berbasis jaringan elektronik terpadu dengan dukungan teknologi. Pengembangan jaringan e-channel dilakukan infrastruktur secara prudent, terencana dan handal. e-channel 2013 2012 2011 ATM 479 368 262 CDM 1 1 1 EDC 101 101
TOTAL 581 470 263 JASA LAYANAN Pengembangan produk perbankan tidak dapat dipisahkan dari kemajuan Teknologi Informasi (TI), agar dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien serta mampu mengantisipasi perkembangan secara dan inovatif optimal guna menciptakan produk serta mampu memberikan layanan prima untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Di tahun 2013, bank melakukan inovasi produk lain: jasa dan mengimplementasikannya layanan berbasis TI, antara Mengoperasikan 479 mesin ATM di 40 kota dan Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur serta Jabodetabek. Agar dapat menyediakan akses yang lebih luas, dengan bergabung bersama penyedia jaringan ATM domestik dan internasional (ATM BERSAMA, ATM PRIMA, dan ATM MEPS) sehingga para nasabah dapat mengakses ribuan mesin ATM di seluruh wilayah Indonesia dan di negara tetangga Malaysia. ATM dapat digunakan untuk layanan transaksi tunai maupun transaksi non-tunai. Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen kepada dalam memberikan nasabah, bank terus melakukan penambahan infrastruktur jaringan e-channel yang terdiri dari gerai ATM, CDM dan EDC, seperti tampak pada tabel berikut: kemudahan Menjadi peserta jaringan PRIMA Debit yang memberikan fasilitas kemudahan transaksi berbelanja di merchant berlogo PRIMA 132
Jasa uang merupakan layanan perbankan yang cukup banyak penggunaannya. Dalam layanan pengiriman uang, yang dibutuhkan nasabah adalah layanan yang murah, mudah, cepat, dan akurat. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah tersebut, bank bekerja sama dengan Western Union guna memberikan alternatif solusi pengiriman yang memenuhi kebutuhan nasabah hampir ke seluruh penjuru dunia; pengiriman Untuk menunjang layanan transaksi antar Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) telah mengembangkan fitur layanan BPD Net Online. Layanan ini memberikan kemudahan bagi nasabah bertransaksi secara online antar Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia; Guna memberikan informasi yang cepat kepada nasabah tentang produk bank telah dibuka call center yang dikenal dengan istilah INFO BANK JATIM dengan kode akses 14044. Di samping informasi produk, juga berfungsi untuk menyelesaikan pengaduan nasabah; dan Debit. Dengan ikut serta menjadi anggota jaringan dimaksud maka kartu ATM bank dapat berfungsi sebagai kartu debit; Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi, bank melakukan rancang ulang atas layanan SMS Banking yang telah dimiliki untuk meningkatkan layanan. Adapun penambahan layanan baru yang diberikan dalam SMS Banking adalah transaksi non tunai seperti informasi saldo, informasi transaksi, informasi suku bunga, pembayaran tagihan telepon seluler pasca bayar, pembelian pulsa telepon dan transfer antar rekening yang mencakup semua provider dengan mengakses kode baru 3366. Dalam layanan rangka meningkatkan khususnya kepada Para Pegawai Negeri di wilayah Jawa Timur, bank telah bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) yang berjumlah ± 500.000 kartu sekaligus berfungsi sebagai kartu ATM, sehingga seluruh aktivitas keuangan Pegawai Negeri gaji bisa Sipil termasuk pembayaran dilakukan dengan kartu pegawai tersebut. Strategi Pemasaran Peningkatan dana pihak ketiga ini didukung dengan pelaksanaan strategi penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank tahun 2013, antara lain: a. Peningkatan program layanan prima didukung dengan adanya Service Change Agent Award tahun 2013 yang diikuti 133
oleh karyawan bank untuk menjadi agen pelayanan di operasional bank dengan standar layanan ICI (Integrity, Customer Focus dan Impact). Peningkatan hubungan kelembagaan menjadi salah satu perhatian bank dengan melakukan realisasi Kartu Pegawai Elektronik dengan BKN Pusat dan Provinsi serta mempertahankan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah. b. Peningkatan pengembangan kemampuan personalia dan pengelolaannya sehingga lebih profesional, pelaksanaan program promosi untuk mendukung marketing dan pengembangan jaringan kantor jumlah dan operasional di wilayah Jawa Timur feasible serta lain yang dan daerah pengembangan Unit Usaha Syariah untuk meningkatkan terhadap bisnis. dan yang agresif lebih kontribusinya Pengembangan produk dan seperti Internet Banking, H2H Multi Biller, fitur SMS Banking dan inovasi produk yang menjadi tren dimasa mendatang seperti Branchless banking, virtual account, agen danareksa serta prioriti banking menjadi fokus pengembangan produk dan jasa di tahun 2013. jasa c. Peningkatan kelembagaan hubungan dilakukan dengan menjalin Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim untuk penyaluran Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) sekolah umum seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Kerjasama dengan rangka penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) se-Jawa Timur, kerjasama layanan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dengan BKN dan kerjasama dengan Departemen Keuangan untuk BO III Treasury Single Account (TSA), kerjasama dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk Samsat Payment Point di seluruh Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur dan kerja sama dengan BUMN dalam rangka Bank Operation. Kemendikbud dalam d. Inovasi layanan jasa melalui fitur layanan SMS Banking, Kliring BPR APEX dan Kepemilikan Logam Mulia (KLM). Prospek ke depan Untuk meningkatkan Dana Pihak Ketiga, dengan tetap meningkatkan penghimpunan produk Giro, Tabungan dan tersebut dilakukan Deposito. Peningkatan dengan cara memaksimalkan layanan prima, program promosi untuk mendukung pemasaran lebih agresif, peningkatan hubungan yang kelembagaan dan pengembangan produk serta jasa. perolehan 134
Bisnis Tresuri Guna mengoptimalkan pendapatan, bank melakukan langkah strategis sebagai berikut: 1. Mengelola likuiditas yang bersumber dari dana pihak ketiga dan pihak lainnya, serta pengelolaan secara profesional, risiko terarah dan prudent. 2. Melakukan placement dengan counterparty, yaitu dengan perbankan dalam bentuk DOC, Giro, Interbank Call Money dan Deposito maupun pembelian surat berharga (Obligasi dan MTN) dari pihak korporasi. 3. Selektif didalam melakukan penempatan kepada counterparty perbankan ataupun korporasi berdasarkan rate dan rating yang diberikan counterparty, serta tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian. Situasi perekonomian global yang masih belum stabil sepanjang tahun 2013, utamanya isu masalah QE (Tappering) yang dilakukan Amerika Serikat membuat negara emerging market termasuk indonesia memaksa untuk membuat kebijakan-kebijakan agar tidak terjadi capital outflow yang lebih ekstrim. Di dalam menghadapai hal tersebut, bank fokus terhadap tersedianya pemenuhan likuiditas utamanya kepada pihak nasabah (pihak ketiga) serta stakeholder. Setelah terpenuhinya hal tersebut, bank melakukan placement kepada perbankan dan pembelian surat berharga korporasi. diatas counter rate. Melalui mekanisme strategi tersebut maka diharapkan pencapaian Net Interest Margin (NIM) dan target-target kinerja bank lainnya dapat tumbuh secara berkelanjutan. Pencapaian realisasi pendapatan (hasil) dari Tresuri meningkat secara signifikan, sebesar tahun 2012 menjadi Rp291 miliar pada sebesar Rp463 miliar pada tahun 2013 meningkat Rp172 miliar atau sebesar 58.95%. Diharapkan pada tahun 2014, pendapatan dari Tresuri lebih optimal lagi dan berkontribusi terhadap pendapatan secara keseluruhan dari operasional sesuai dengan rencana bisnis pada medio Mei 2014 pembangunan Dealing Room Treasury dapat terselesaikan dan langsung dipergunakan secara optimal, sehingga harapan untuk menghasilkan pendapatan dari transaksi Dealing Room akan lebih meningkat dari tahun berikutnya dapat tercapai. Rencana Pengembangan Treasury Adapun struktur di Dealing Room terdapat 4 (empat) Dealer antara lain : Dealer Capital Market & Fixed Income Group Dealer Liquidity & Money market Group Dealer Foreign Exchange Group Dealer Treasury Marketing & Sales Group Dalam mengatisipasi resiko spread negative yaitu interest rate penempatan pada perbankan lewat mekanisme ICM atau pembelian surat berharga korporasi lebih kecil dari interest rate Deposan (terutama deposito). Langkah yang dilakukan adalah dengan cara lebih selektif terhadap pemberian suku deposito Sedangkan pengklasifikasian surat berharga dari Bank Indonesia dan negara serta Korporasi yang sudah berjalan selama ini dikelola dalam bentuk "Dimiliki Hingga jatuh Tempo" (HTM- Held to Maturity), nantinya bisa dikelola pula dalam bentuk "Tersedia untuk Dijual" (AFS- Available for Sale) maupun Diperdagangkan (Trading). 135
APEX BPR BANK Penyaluran Dana Bergulir yang disalurkan Lembaga APEX BPR Lembaga APEX BPR bank yang diresmikan tanggal 6 Desember 2010 merupakan suatu terobosan baru bagi Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia yang pertama kali dilaksanakan oleh bank. Pelaksanaan APEX BPR merupakan suatu kepercayaan dari Bank Indonesia untuk membantu BPR di Jawa Timur dimana bank berfungsi sebagai Lender of The Last Resort bagi BPR anggota APEX untuk mengatasi dana mismatch non sistemik dalam rangka memperkuat bisnis dan mendukung pendanaan BPR anggota APEX. 4 7 6 5 8 5 3 6 7 4 4 4 7 3 2 4 Gelombang1 Gelombang2 Gelombang3 Gelombang4 APEX BPR menjadi salah satu langkah untuk menuju BPD Regional Champion yang mensinergikan antara bank dengan BPR untuk menyalurkan kredit UMKM dengan pola linkage program yang meningkatkan fungsi intermediasi dan porsi pembiayaan kepada UMKM di Jawa Timur serta mengelola dengan lebih baik risiko konsentrasi kredit. Selama tahun 2012, Dana Bergulir Lembaga APEX BPR yang sudah dilimpahkan ke BPR Anggota APEX mencapai 216 BPR masing- masing sebesar Rp150 juta dan Rp250 juta dengan total Rp46,6 miliar sedangkan pada tahun 2013, pemberian Dana Bergulir Lembaga APEX BPR yang sudah di limpahkan ke BPR Anggota APEX mencapai 206 BPR masing- masing sebesar Rp250 juta dengan total Rp51,25 miliar. Penyaluran Dana Bergulir Lembaga APEX BPR tahun 2013 telah terserap 206 BPR atau 74,9% BPR anggota APEX dari total 275 anggota peserta sedangkan untuk tahun 2012, Dana Bergulir APEX BPR telah terserap 216 BPR atau 77,69% BPR anggota APEX Bank dari total 278 anggota peserta. Pada tahun 2013, jumlah BPR Peserta APEX BPR bertambah sebanyak 5 BPR dan ada 7 BPR yang melakukan merger menjadi 2 BPR serta 1 BPR yang berganti menjadi BPR Syariah sehingga total anggota APEX menjadi 275 BPR yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan penyaluran Dana Bergulir. Berikut Dana Bergulir yang disalurkan Lembaga APEX BPR yang terbagi atas 4 gelombang selama 2 (dua) tahun terakhir dapat dilaporkan sebagai berikut: JATIM ELECTRONIC TRANSFER SYSTEM (JETS) Perkembangan APEX BPR di wilayah Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang signifikan. Lembaga APEX BPR mendorong pemberdayaan UMKM dan peningkatan pelayanan perbankan, maka bank selaku APEX BPR berusaha mengoptimalkan kontribusinya layanan sektor di dalam perluasan akses keuangan kepada BPR sebagai mitra dalam Lembaga APEX dengan membentuk Jatim electronic transfer system (Jets). Sebuah sistem yang dikembangkan bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Perbarindo untuk mengelola transfer dana yang terdiri: 136
01 Jets Pengiriman Transfer Kredit antar Nasabah Peserta Nasabah BPR Nasabah BPR 02 Jets Pengiriman Transfer Keluar antar Peserta BPR BPR 03 Jets Pengiriman Transfer Keluar dari Nasabah Peserta ke Bank Umum Peserta SKNBI Nasabah BPR Nasabah Bank Umum Peserta SKNBI 04 Jets Pengiriman Transfer Keluar dari Peserta ke Bank Umum Peserta SKNBI BPR Bank Umum Peserta SKNBI 05 Jets Menerima Transfer Masuk dari Bank Umum Peserta SKNBI dan/atau dari Peserta Bank Umum Peserta SKNBI BPR 137
Pengembangan sistem ini merupakan salah satu upaya perluasan jangkauan layanan perbankan dimana Bank bertindak sebagai Penyelenggara dan BPR Peserta sebagai Peserta. JETS dapat menjangkau seluruh kantor anggota APEX BPR Bank dan seluruh Kantor Bank Umum Peserta SKNBI di seluruh Indonesia. 1 0
Bank dan Bank Indonesia melakukan koordinasi mengenai infrastruktur Teknologi Informasi Bank Bank , Bank Indonesia dan Perbarindo Jawa Timur melakukan pembahasan dan pengembangan Jets Bank 2 0
Berdasarkan persetujuan Bank Indonesia tanggal 30 Oktober, maka dilakukan soft launching Jets oleh 18 BPR Peserta pilot project dan grand launching pada tanggal 29 November 2012 yang diresmikan Gubernur Bank Indonesia. 3 0
launching, BPR peserta Jets telah mencapai 18 peserta Pada saat soft pilot project dan pada saat grand launching BPR peserta JETS bertambah sebanyak 94 BPR. PROSPEK APEX KEDEPAN Langkah bank dalam mengelola Lembaga APEX BPR akan difokuskan untuk memberikan sosialisasi kepada BPR yang belum menjadi anggota APEX untuk menjadi anggota APEX. Sampai saat ini BPR yang ada di Jawa Timur sebanyak 324 BPR dan yang telah menjadi anggota APEX sebanyak 275 BPR sehingga yang belum menjadi anggota APEX sebanyak 49 BPR. 138
Unit Usaha Syariah otensi perbankan syariah di Jawa Timur masih sangat prospektif dan terbuka lebar, sehingga membuka peluang bagi bank dalam memberikan layanan syariah yang terbaik kepada masyarakat dan nasabah. Unit Usaha Syariah dibentuk pada tahun 2007 berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 tentang Persetujuan Prinsip Pendirian Unit Usaha Syariah (UUS). Terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2007 Cabang pertama Unit Usaha Syariah beroperasi sesuai Surat Bank Indonesia No. 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal pertumbuhan P 24 Juli 2007. Selama tahun 2013 Unit Usaha Syariah (Bank Jatim Syariah) menjalankan kegiatan operasional syariah melalui 1 KCS di Surabaya, 3 KCPS di Sidoarjo, Gresik dan Sampang serta 47 Kantor Layanan Syariah (KLS) di 39 cabang dan 8 cabang pembantu konvensional, yang memberikan pilihan produk bagi nasabah yang sesuai prinsip syariah. Di akhir tahun 2013 telah dikeluarkan izin operasional oleh Bank Indonesia untuk 1 KCS di Kediri dan 1 KCPS di Jember. Berikut disajikan kinerja dan rasio keuangan usaha syariah: Kinerja Keuangan Usaha Syariah Selama 5 Tahun Terakhir (dalam jutaan rupiah) Keterangan 2013 2012 2011 2010 2009 Kas 2.489 4.837 2.532 1.470 810 Penempatan pada Bank Indonesia 13.854 42.741 65.304 53.419 29.945 Penempatan pada Bank Lain 64.500 43.000 50.000
10.000 Laba/(Rugi) 8.145 4.865 1.085 216 1.472 Modal UUS 100.000 100.000 100.000 100,000 50,000 Pembiayaan (gross) 319.071 278.075 214.059 148.532 84.738 PPAP/CKPN 5.456 5.213 4.160 3.274 2.246 Total Aset 407.341 367.066 332.145 204.271 124.033 Dana Pihak Ketiga 258.974 228.388 207.188 93.293 68.665 Giro 18.360 13.231 26.854 32.154 30.880 Tabungan 84.535 60.679 51.187 24.092 9.669 Deposito 156.079 154.478 129.147 37.047 28.116 Pencapaian kinerja bank secara keseluruhan mengalami peningkatan. Total Aset mengalami kenaikan sebesar 10.97% yang dikarenakan oleh kenaikan Pembiayaan kepada nasabah sebesar 14.74% dibanding tahun 2012. Laba bank syariah naik signifikan sebesar syariah 67.42% dibanding tahun 2012. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan DPK sebesar 13.39%, Tabungan sebesar 39.32%, Simpanan Giro sebesar 38.77% dan Simpanan Berjangka sebesar 1.04% dibanding tahun 2012. 139
Rasio Keuangan Usaha Syariah Selama 5 Tahun Terakhir (%) Rasio 2013 2012 2011 2010 2009 CAR 33.41 35.21 39.88 64.08 58.96 FDR 123.21 121.76 103.32 159.21 123.41 NIM 4.14 4.00 4.23 3.99 4.51 ROA 2.00 1.33 0,33 0.11 1,19 ROE 8.15 4.87 1.09 0.22 2.94 BOPO 70.44 77.73 93.32 97.83 76.86 NPF (gross) 0.55 1.11 1.54 1.57 2.16 CAR Syariah mengalami penurunan dibanding tahun 2012 sebesar 1,80% yang disebabkan meningkatnya ekspansi pembiayaan. NIM selama 2 tahun terakhir berada di level yang relatif stabil. ROA dan ROE mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang dipengaruhi oleh peningkatan Laba/Rugi tahun 2013. NPF juga mengalami penurunan menjadi 0,55% di tahun 2013 dipengaruhi oleh membaiknya kualitas pembiayaan yang diberikan. Sesuai dengan visi dan misi bank serta melihat potensi regional Jawa Timur, maka bank memandang perlu untuk menetapkan sasaran, strategi dan kebijakan manajemen dalam mengembangkan usaha perbankan syariah melalui Bank Jatim Syariah di 2013. Beberapa sasaran yang telah dicapai dalam pengembangan Syariah pada tahun 2013, antara lain : b. Kepemilikan Logam Emas (KLE) Produk pembiayaan untuk pembelian cara logam mulia mengangsur dengan akad murabahah. (emas) dengan 2) Meningkatkan Dana Pihak Ketiga dengan produk : a. Giro Amanah Pembayaran termin proyek dan tagihan usaha yang disalurkan melalui Giro Amanah, disamping nasabah pembiayaan Syariah bekerjasama dengan BPR Syariah (BPRS) dalam rangka peningkatan produk giro. Pada tahun 2013, dana Giro Amanah yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp18 miliar atau meningkat 138.77% dibandingkan tahun 2012. b. Tabungan Haji Amanah, Tabungan 1) Peluncuran Produk dan Aktivitas Baru a. Giro Maxi - Giro Amanah Produk bundling untuk produk tabungan mudharabah dan giro wadiah yang diberi fasilitas, autosave dimana dengan adanya fasilitas ini dana di giro dapat dipindah secara otomatis ke tabungan, sehingga bagi hasil yang diperoleh nasabah lebih kompetitif. Barokah dan TabunganKu diupayakan Peningkatan tabungan melalui funding lembaga pendidikan, masyarakat umum, anggota koperasi, dan jamaah KBIH. Pada tahun 2013, Tabungan Haji Amanah, Barokah dan TabunganKu berhasil dihimpun sebesar Rp85 miliar atau meningkat 139.32% dibandingkan tahun 2012. 140
c. Peningkatan Deposito diperoleh baik dari perorangan maupun kerja sama antara bank Jatim syariah dengan lembaga asuransi seperti Takaful, Askrida, Jamkrindo, Yayasan Dana Pensiun serta nasabah perorangan. Pada tahun 2013, dana Deposito yang berhasil sebesar Rp156 miliar atau meningkat sebesar 101.04% dibandingkan tahun 2012. dihimpun adalah 3) Meningkatkan dana (pembiayaan) dengan pola keppres, Umum, KPR, KUR, Konsumtif dan Gadai Emas (Gadai iB Barokah) melalui kerja sama dengan Kontraktor, Pengembang, BPRS, Koperasi Lembaga Pendidikan, Syariah dan disamping Kesehatan, pembiayaan sindikasi untuk perusahaan swasta bonafide. Pembiayaan yang berhasil disalurkan adalah sebesar Rp319 miliar atau tumbuh sebesar 114.74% dibanding tahun 2012. penyaluran (BMT), Lembaga 1. Realisasi Bisnis Usaha Syariah Penghimpunan Dana 8 7 4 4 5 1 , 9 7 0 6 5 1 , 1 3 2 3 1 , 0 6 3 8 1 , 5 3 3 0 5 , 7 6 5 0 7 , 4 8 4 7 , 3 2 2 0 1 , 0 6 8 2 , 5 4 7 3 , Giro Wadiah Tabungan Barokah Tabungan Haji Amanah Tabunganku Deposito Barokah Pembiayaan 1 7 6 5 1 1 , 9 1 1 9 4 1 , 1 4 9 6 5 , 3 2 1 6 7 , 6 1 8 5 3 , 9 6 6 1 3 , 7 4 6 9 6 , 0 6 1 2 6 , Keterangan: *dalam jutaan rupiah 2012 2013 Murabahah Mudharabah Musyarakah Qard Laba Rugi Laba Rugi (dalam jutaan rupiah) Keterangan 2013 2012 Pendapatan Operasional 21.531 27.570 Beban Operasional (16.737) (19.421) Pendapatan non Operasional 2.252 3.993 Beban non Operasional (2.181) (3.997) Laba Tahun Berjalan 4.865 8.145 141
2. Realisasi distribusi Bagi Hasil Distribusi bagi hasil dari Cabang Syariah selama periode tahun 2013 setiap bulannya cukup kompetitif apabila dibandingkan dengan Bank Syariah lain dalam produk Tabungan maupun Deposito. Metode bagi hasil dengan menggunakan nisbah masing-masing sebagai berikut : Tabungan Haji Amanah Tabungan Barokah Deposito Barokah 1 Bulan 15% 30% 52% 85% 70% 48% Nisbah Penyimapanan Dana Nisbah Penyimapanan Dana Nisbah Penyimapanan Dana Fund Nisbah Bank Nisbah Bank Nisbah Bank ER 31 Desember 2013:3,36% ER 31 Desember 2013:3,36% ER 31 Desember 2013:5,82% Deposito Barokah 3 Bulan Deposito Barokah 6 Bulan Deposito Barokah 12 Bulan 54% 56% 58% 46% 44% 42% Nisbah Penyimapanan Dana Fund Nisbah Penyimapanan Dana Fund Nisbah Penyimapanan Dana Fund Nisbah Bank Nisbah Bank Nisbah Bank ER 31 Desember 2014:6,04% ER 31 Desember 2013:6,26% ER 31 Desember 2013:6,49% 142
Prospek Usaha Dan Masa Depan Sesuai dengan Rencana Bisnis 2014 yakni "Pencapaian Target Bisnis Berbasis Orientasi UMKM, Optimalisasi Jaringan serta Marketing yang Agresif dengan SDI Profesional dan Amanah" maka pada tahun 2014, untuk lebih mengoptimalkan penghimpunan dana, bank syariah akan menempuh berbagai upaya yang dititikberatkan pada : 4. Sumber Daya Insani a. Memperkuat infrastruktur organisasi khususnya kelengkapan SDI yang sesuai dengan kebutuhan standar organisasi baik di Divisi UUS, Cabang, Cabang Pembantu dan khususnya Kantor Layanan Syaraiah (KLS) agar sesuai dengan nilai- nilai syariah yaitu FASTER (Fathonah, Amanah, Sidiq, Tabligh, Empathy dan Result). 1. Bisnis a. Meningkatkan dana pihak ketiga, terutama fokus pada produk yang berbasis dana murah (CASA). penghimpunan b. Meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif dan konsumtif dengan komposisi 75% UMKM dan 25% untuk sektor korporasi dari komposisi sebelumnya 70% : 30%. b. Meningkatkan Sumber Daya Insani dengan semangat FIRST (Professionalism, Partnership, Care, Service, Trustworthy) sehingga membentuk yang profesional dengan memiliki kapasitas dan kemampuan yang handal serta mewujudkan program BPD Regional Champion. SDI 5. Tools dan IT 2. Service a. Selalu memonitor dan Update terhadap seluruh pelayanan yang ada di bank syariah, baik yang ada di banking hall, area parking maupun yang ada di back office agar sesuai dengan standard service excellence. b. Melakukan usulan perbaikan sistem untuk meningkatkan layanan kepada nasabah sehingga proses lebih cepat dan lebih baik. 3. Operasional a. Melakukan evaluasi, review penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan berlaku. terhadap (BPP) dan Buku yang b. Menjalankan proses operasional sesuai dengan BPP yang berlaku. c. Tidak ada kesalahan dalam proses operasional (Zero Defect), Tidak ada penyimpangan dan kerugian. a. Membangun (Management MIS Information System) kerjasama dengan teknologi informasi dalam pengelolaan data. b. Memberikan usulan kepada teknologi informasi untuk membangun Internet Banking System (baik yang bersifat personal maupun yang modern), update dan memiliki security system yang handal dan berlapis, dengan vendor yang memiliki pengalaman dan telah bekerjasama dengan bank besar. c. Optimalisasi system seperti Autosave, untuk korporasi Autodebet, dan mendukung bisnis dan operasional. lain-lain Terkait dengan rencana pemisahan usaha (Spin Off) Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah, bank telah menyusun rencana pemisahan usaha tersebut dalam bentuk "Rencana Pengembangan dan Roadmap Spin Off" yang akan direalisasikan pada tahun 2017. 143
Tinjauan Keuangan ank menyajikan uraian analisis dan pembahasan mengenai kinerja keuangan sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan untuk Industri Perbankan di Indonesia. Seluruh materi uraian ini berdasarkan pada Laporan Keuangan Audit Bank yang telah dilampirkan dalam Laporan Tahunan ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja (members of Ernst and Young Global). Dengan demikian analisa kinerja keuangan bank yang lebih terinci merujuk pada laporan keuangan dimaksud. B Laporan Laba - Rugi (dalam jutaan rupiah) Pos 2013 2012 Pertumbuhan (%) Pendapatan Bunga dan Syariah Beban Bunga dan Syariah Pendapatan Bunga dan Syariah bersih Administrasi Giro, Tabungan dan Deposito Administrasi Pinjaman Pemulihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non keuangan Penerimaan kembali kredit hapus buku Provisi dan komisi selain kredit yang diberikan Lainnya Pendapatan Operasional Lainnya Pendapatan Operasional Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan Karyawan Beban Umum & Administrasi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan Lainnya Jumlah Beban Operasional Lainnya Laba Operasional Pendapatan Non Operasional Beban Non Operasional Pendapatan (Beban) Non Operasional bersih Laba sebelum pajak Beban Pajak Penghasilan Badan Laba Bersih 3.385.537 (913.320) 2.472.217 47.810 33.764 185.988 24.930 68.726 361.218 2.833.435 (582.067) (472.774) (595.953) (72.554) (1.723.348) 1.110.087 51.236 (7.813) 43.423 1.153.510 (329.198) 824.312
2.883.065 (904.646) 1.978.419 42.834 33.873 703 126.010 21.089 55.130 279.638 2.258.337 (495.412) (406.576) (306.526) (69.597) (1.278.112) 979.946 26.612 (5.217) 21.395 1.001.341 (276.702) 724.639 17,43 0,96 24,96 11,62 -0,32 100,00 47,60 18,21 24,66 29,17 25,47 17,49 16,28 94,42 4,25 34,84 13,28 92,53 49,76 102,96 15,20 18,97 13,75 Laporan Laba - Rugi Komprehensif (dalam jutaan rupiah) Laba Bersih Pendapatan komprehensif lainnya - bersih setelah pajak 2013 824.312
2012 724.639
Pertumbuhan (%) 13,75
Laba Komprehensif Tahun Berjalan 824.312 724.639 13,75 Laporan Laba Rugi Di tahun 2013, bank berhasil menunjukkan kinerja keuangan yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya diantaranya meningkatnya penyaluran kredit dengan komposisi kredit yang cukup ideal antara kredit korporasi dan ritel. Peningkatan penyaluran kredit memberikan kontribusi terhadap peningkatan laba sebesar 13,75% dibandingkan tahun 2012 yakni dari Rp724.639 juta menjadi Rp824.312 juta 144
Pendapatan Bunga dan Syariah Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menciptakan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkesinambungan di masa yang akan datang. Pertumbuhan kredit bank di tahun 2013 dapat tumbuh selaras dengan pertumbuhan kredit industri perbankan. Selama tahun 2013, total kredit bank (gross) tumbuh 19,01%, naik sebesar Rp 3.528.007 juta, dari Rp18.556.329 juta di tahun 2012 menjadi Rp22.084.336 juta di tahun 2013, dengan komposisi portofolio kredit yang tetap didominasi oleh Kredit UMKM, menyebabkan pendapatan bunga kredit yang diberikan selama tahun 2013 tumbuh 14,04% sebesar Rp353.452 juta dari Rp.2.518.346 juta di tahun 2012 menjadi Rp2.871.798 juta di tahun 2013. Dari total pendapatan bunga tersebut, sebesar Rp3.385.537 juta atau 84,83% merupakan kontribusi dari pendapatan bunga kredit yang diberikan. Rincian Pendapatan Bunga dan Syariah Kredit yang diberikan Penempatan pada BI dan bank lain Margin dan pendapatan bagi hasil Sertifikat Bank Indonesia Surat Berharga Lainnya Total Pendapatan Bunga dan Syariah 2013 2.871.798 322.760 28.966 38.805 110.152 13.056 3.385.537 2012 2.518.346 230.780 25.111 70.155 27.024 11.649 2.883.065 (dalam jutaan rupiah) Pertumbuhan (%) 14,04 39,86 15,35 -44,69 307,61 12,08 17,43 Beban Bunga dan Syariah Beban bunga dan syariah tahun 2013 naik sebesar 0,96% dari tahun 2013 menjadi sebesar Rp913.320 juta dari sebesar Rp904.646 juta, hal ini diimbangi dengan pertumbuhan simpanan nasabah berupa tabungan, giro dan deposito. Rincian Beban Bunga dan Syariah (dalam jutaan rupiah) Pos 2013 Komposisi (%) 2012 Komposisi (%) Deposito Berjangka Giro Tabungan Premi Penjaminan Pemerintah Pinjaman yang diterima Premi asuransi lainnya Bagi hasil mudharabah Beban Bunga dan Syariah (445.358) (250.020) (144.283) (52.766) (19.988) (693) (212) (913.320) 48,76 27,37 15,80 5,78 2,19 0,08 0,02 100,00 (435.036) (229.835) (165.559) (51.468) (18.514) (806) (3.428) (904.646) 48,09 25,41 18,30 5,69 2,05 0,09 0,38 100,00 Pendapatan Bunga Bersih Pendapatan bunga dan syariah bersih bank naik di tahun 2013 mencapai Rp2.472.217 juta dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp1.978.419 juta. Perubahan net interest margin ini merupakan kontribusi naiknya penyaluran kredit dan komposisi dana pihak ketiga. Dengan perubahan tersebut, maka NIM bank tetap terjaga pada kisaran 7,14% di tahun 2013. 145
Komposisi Pendapatan Operasional Lainnya (dalam jutaan rupiah) Pos 2013 Komposisi (%) 2012 Komposisi (%) Pertumbuhan (%) Administrasi Giro, Tabungan dan Deposito Administrasi Pinjaman Pemulihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non keuangan Penerimaan kembali kredit hapus buku Provisi dan komisi selain kredit yang diberikan Lainnya Total Pendapatan Operasional Lainnya 47.810 33.764
185.988 24.930 68.726 361.218 13,24 9,35
51,49 6,90 19,03 100,00 42.834 33.873 703 126.010 21.089 55.130 279.638 15,32 12,11 0,25 45,06 7,54 19,71 100,00 11,62 (0,32)
47,60 18,21 24,66 29,17 Pendapatan operasional lainnya di tahun 2013 meningkat cukup signifikan, sebesar 29,17% mencapai Rp81.580 juta kenaikan pendapatan operasional lainnya merupakan kontribusi komponen penerimaan kembali kredit hapus buku naik sebesar 47,60%, administrasi Giro, Tabungan dan Deposito yang naik 11,62% dari tahun 2012. Pada tahun 2013, penerimaan kembali kredit hapus buku memberikan berkontribusi terhadap pendapatan operasional lainnya sebesar 51,49%. Komposisi Fee Based Income (dalam jutaan rupiah) Pos 2013 Komposisi (%) 2012 Komposisi (%) Pertumbuhan (%) Administrasi Giro, Tabungan dan Deposito 47.810 31,81 42.834 32.49 11,62 Administrasi Pinjaman 33.764 22,46 33.873 25.69 (0,32) Lainnya Total Fee Based income 68.726 150.300 45.73 100 55.130 131.837 41.82 100 24,66 14,00 Fee Based Income terdiri dari jasa adminitrasi simpanan, ATM, perkreditan, bank garansi, fee atas transaksi elektronik dan lainnya. Kenaikan sebesar 24,66% itu antara lain berasal dari peningkatan jasa administrasi bank garansi, fee atas transaksi elektronik dan lainnya. Di tahun 2013 dengan tetap kondusifnya perekonomian domestik, bank memperoleh penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan sebesar Rp185.988 juta, sebagai hasil pelaksanaan program intensifikasi penyelesaian kredit bermasalah. Sedangkan pendapatan lain-lain yang terdiri dari Provisi dan komisi selain kredit yang diberikan, administrasi bank garansi, referensi bank, fee atas transaksi elektronik, dan taksasi kredit di akhir tahun 2013 mencapai angka sebesar Rp93.656 juta. Beban Operasional Lain (dalam jutaan rupiah) Pos 2013 2012 Pertumbuhan (%) Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan Karyawan 582.067 495.412 17,49% Beban Umum & Administrasi 472.774 406.576 16,28% Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan Lainnya 595.953 72.554 306.526 69.598 94,42% 4,25% Beban Operasional Lainnya 1.723.348 1.278.112 34,84% 146
Beban operasional lain mengalami peningkatan terutama beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas aset keuangan, sebesar 94,42% dari tahun 2012 Rp306.526 juta menjadi Rp595.953 juta pada tahun 2013 yang mengakibatkan menurunnya kualitas kredit secara langsung dan selanjutnya berdampak kepada peningkatan rasio BOPO. Beban Tenaga Kerja Dan Tunjangan Karyawan (dalam jutaan rupiah) Pos 2013 2012 Pertumbuhan (%) Komposisi (%) Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan Karyawan 582.067 495.412 17,49 100,00 Jasa produksi Beban gaji pegawai Tunjangan pajak penghasilan pegawai Asuransi dan iuran dana pensiun Tambahan penghasilan pegawai Tunjangan hari raya Pendidikan dan latihan Pakaian dinas Pengobatan Transportasi Rekreasi dan olahraga Listrik, air dan telepon Gaji Direksi Honorarium Dewan Komisaris Tambahan penghasilan Direksi Perumahan Direksi Tambahan penghasilan Komisaris Lainnya 193.956 171.716 53.131 32.039 27.936 26.656 18.739 16.159 13.220 7.628 5.505 4.191 2.400 1.816 605 480 344 5.546 170.503 146.125 49.887 21.622 13.083 23.139 33.685 100 7.278 9.544 6.989 6.388 2.760 1.959 460 511 302 1.077 13,76 17,51 6,50 48,18 113,53 15,20 (44,37) 16.059,00 81,64 (20,08) (21,23) (34,39) (13,04) (7,30) 31,52 (6,07) 13,91 414,95 33,32 29,50 9,13 5,50 4,80 4,58 3,22 2,78 2,27 1,31 0,95 0,72 0,41 0,31 0,10 0,08 0,06 0,95 Peningkatan biaya tenaga kerja sejalan dengan ekspansi unit kerja yang terus dilakukan bank, serta adanya kebijakan management bank untuk melakukan penambahan tenaga pemasaran guna mengoptimalkan pengelolaan potensi bisnis yang ada. Sebagaimana diuraikan sebelumnya (Lihat "Pengelolaan SDM"), total pekerja bank selama tahun 2013 naik dari 2.658 pekerja pada tahun 2012 menjadi 3.381 pekerja. Peningkatan jumlah pekerja yang cukup signifikan di tahun 2013 disebabkan karena penerapan Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain di bank sejak bulan Januari tahun 2013 oleh karena itu, status pekerja outsourcing bank berubah statusnya dari pekerja alih daya menjadi pekerja non-karir. 147
Beban Umum dan Administrasi (dalam jutaan rupiah) Pos 2013 2012 Pertumbuhan (%) Komposisi (%) Beban Umum dan Administrasi Sewa Jasa otomasi Penagihan Promosi Penyusutan aset tetap (Catatan 13) Perjalanan dinas Pemeliharaan Alat tulis dan barang cetak Listrik, air dan telekomunikasi Tanggung jawab sosial dan lingkungan 472.774 103.666 65.673 48.505 37.864 37.711 32.695 31.356 25.380 24.855 15.253 406.576 97.542 50.472 42.014 32.821 34.459 30.753 25.753 18.445 19.743 12.901 16,28% 6,28% 30,12% 15,45% 15,37% 9,44% 6,31% 21,76% 37,60% 25,89% 18,23% 100,00% 21,93% 13,89% 10,26% 8,01% 7,98% 6,92% 6,63% 5,37% 5,26% 3,23% Premi asuransi pertanggungan lainnya 13.863 13.108 5,76% 2,93% Pengawasan, pemeriksaan dan jasa tenaga ahli Keamanan Sumbangan Amortisasi beban ditangguhkan Surat dinas Pajak reklame Pajak lainnya Pajak kendaraan bermotor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Koran dan majalah Lainnya 10.908 6.671 5.746 3.535 1.797 1.437 792 710 604 411 3.342 11.032 5.421 3.794 2.381 1.656 1.855 360 451 567 454 594 (1,12%) 23,06% 51,45% 48,47% 8,51% -22,53% 120,00% 57,43% 6,53% -9,47% 462,63% 2,31% 1,41% 1,22% 0,75% 0,38% 0,30% 0,17% 0,15% 0,13% 0,09% 0,71% Peningkatan biaya umum dan administrasi juta sebesar 16,28% menjadi Rp472.774 disebabkan terutama oleh biaya sewa naik sebesar Rp6.124 juta, biaya jasa otomasi naik sebesar Rp.15.201 juta karena perluasan jaringan, biaya alat tulis dan barang cetak sebesar Rp6.935 juta. Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Bank telah mencadangkan biaya kemungkinan terjadinya suatu risiko, atas risiko kredit. Pada tahun 2013 nilai beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan mencapai Rp595.953 juta. Laba Operasional dan Laba Sebelum Pajak Dari hasil operasional tersebut membuat laba operasional bank di tahun 2013 meningkat juta 13,28% menjadi sebesar Rp1.110.087 dari sebesar Rp 979 juta di tahun. Dari tahun 2012 bank juga memperoleh pendapatan non operasional bersih sebesar Rp43.423 juta di tahun 2013 dan sebesar Rp21.395 juta di tahun sebelumnya, sehingga perolehan laba sebelum pajak adalah sebesar Rp1.153.510 juta, naik 15,20% dari sebesar Rp1.001.341 juta di tahun 2012. Pajak Penghasilan Sebagai wajib pajak bank memberikan kontribusi kepada pemerintah berupa pajak dan bank juga memberikan dividen kepada pemegang saham dan masyarakat umum. Sesuai Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan yang diubah untuk keempat kalinya dengan UU No.36 Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 menyatakan bahwa tarif tunggal untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya adalah 25%, berdasarkan peraturan perpajakan tersebut, beban pajak bank untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp329.198 juta, naik 18,97% dari nilai sebesar Rp276.702 juta di tahun 2012. Laba Bersih Laba bersih bank setelah diperhitungkan pajak untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp824.312 juta naik 13,75% dari laba bersih tahun 2012 yang sebesar Rp724.639 juta. 148
Pendapatan Komprehensif Jumlah Laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp824.312 juta naik 13,75% dari laba komprehensif tahun lalu sebesar Rp724.639 juta. Laba per saham dasar adalah sebesar Rp55,26 juta turun 1,34% dari tahun sebelumnya sebesar Rp56,01 juta Laporan Posisi Keuangan Aset (dalam jutaan rupiah Pos 2013 2012 Pertumbuhan (%) Kas 2.319.648 1.961.319 18,27 Giro pada Bank Indonesia dan bank lain 2.363.660 2.009.222 17,64 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 3.068.998 5.135.760 (40,24) Surat Berharga 2.907.366 975.944 197,90 Kredit yang diberikan (gross) 22.084.336 18.556.329 19,01 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (525.628) (255.666) 105,59 Kredit yang diberikan (nett) 21.558.708 18.300.663 17,80 Pendapatan bunga yang masih akan diterima 266.705 248.020 7,53 Biaya dibayar dimuka 237.706 192.565 23,44 Aset Tetap - bersih 262.528 203.609 28,94 Aset Pajak Tangguhan
Aset Lain 53.713 44.497 20,71 Total Aset 33.046.537 29.112.193 13,51 Total Aset bank selama tahun pelaporan menunjukkan peningkatan 13,51% menjadi sebesar Rp33.046.537 juta dari sebesar Rp29.112.193 juta di tahun sebelumnya. Kontribusi peningkatan aset terbesar adalah peningkatan surat berharga yang tumbuh 197,90% menjadi sebesar Rp2.907.366 juta dari Rp975.944 juta di tahun 2012. Pos kredit yang diberikan (nett) merupakan komponen utama dari aset bank dengan proporsi pada akhir tahun 2013 adalah sebesar 65,24% dari total aset perseroan. 149
Komposisi Aset Kas Kas yang terdiri dari uang tunai dalam bentuk mata uang Rupiah dan valuta asing termasuk uang pada mesin ATM (Rupiah) mengalami pertumbuhan sebesar 18,27% dari tahun 2012 menjadi Rp2.319.648 juta pada tahun 2013. Giro Pada Bank Indonesia dan Bank Lain (dalam jutaan rupiah) Pos 2013 2012 Pertumbuhan (%) Selisih Komposisi (%) Giro pada BI dan bank lain 2.363.660 2.009.222 17,64 354.438 100,00 Giro pada BI 2.260.721 1.939.154 16,58 321.567 95,64 Giro pada bank lain 102.939 70.068 46,91 32.871 4,36 Giro pada Bank Indonesia dan bank lain di tahun 2013 mengalami pertumbuhan menjadi Rp2.363.660 juta atau naik 17,64% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.009.222 juta yang terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan giro pada bank lain selanjutnya giro pada Bank Indonesia. Giro pada Bank tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp2.260.721 juta Indonesia atau mengalami pertumbuhan 16,58% dari tahun 2012 sebesar Rp1.939.154 juta. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya dana pihak ketiga menjadi sebesar Rp25.987.820 juta atau mengalami pertumbuhan sebesar 17,01% dari tahun 2012 sebesar Rp22.209.673 juta. Selanjutnya, Giro pada bank lain tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp102.939 juta atau mengalami pertumbuhan 46,91% dari tahun 2012 sebesar Rp70.068 juta. Komposisi Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain 4,36% 3,49% 2013 2012 95,64% 96,51% Giro pada bank lain Giro pada Bank Indonesia 150
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain (dalam jutaan rupiah) Pos 2013 2012 Pertumbuhan (%) Selisih Komposisi (%) Penempatan pada BI dan bank lain 3.068.999 5.135.760 (40,24) (2.066.761) 100,00 Penempatan pada BI 8.999 164.185 (94,52) (164.185) 0,29 Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) 8.999 164.185 (94,52) (155.186) 0,29 Penempatan pada bank lain : 3.060.000 4.971.575 (38,45) (1.911.575) 100,00 Deposito Berjangka 1.660.000 3.052.250 (45,61) (1.392.250) 54,09 Deposit on call dan Tabungan 0 900.050 (100,00) (900.050) 0,00 Interbank call money 1.400.000 1.000.000 40,00 400.000 45,62 Mata uang asing* 0 19.275 (100,00) (19.275) 0,00 Mata Uang Asing = Deposito Berjangka dalam US Dolar Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain di tahun 2013 menjadi sebesar Rp3.068.999 juta mengalami penurunan 40,24% dari tahun 2012 sebesar Rp5.135.760 juta yang dipengaruhi oleh komponen penempatan pada Bank Indonesia dan FASBI. Penempatan pada bank lain tahun 2013 sebesar Rp3.060.000 juta atau mengalami penurunan sebesar 38,45% dari tahun 2012 sebesar Rp4.971.575 juta yang dipengaruhi oleh komponen Deposito Berjangka, Deposit on call dan Tabungan. Surat Berharga (dalam jutaan rupiah) Pos 2013 2012 Pertumbuhan (%) Selisih Komposisi (%) Surat Berharga 2.907.366 975.944 197,90 1.931.422 100,00 Reksadana 150.000 150.000 0,00 0 5,16 Surat Berharga Jangka Menengah 170.000 50.000 240,00 120.000 5,85 Sertifikat Bank Indonesia 1.114.293 582.114 91,42 532.179 38,33 Surat Utang Negara 25.427 25.427 0,00 0 0,87 Obligasi 1.438.000 138.000 942,03 1.300.000 49,46 Surat Kredit Berdokumen Dlaam Negeri (SKBDN) 9.110 29.719 (69,35) (20.609) 0,31 Mata uang asing 536 684 (21,64) (148) 0,02 151
Surat berharga di tahun 2013 sebesar Rp2.907.366 juta atau mengalami pertumbuhan 197,90% dari ta- hun 2012 sebesar Rp975.944 juta yang terutama dipengaruhi Obligasi, Surat Berharga Jangka Menengah, dan Sertifikat Bank Indonesia. Obligasi di tahun 2013 sebesar Rp1.438.000 juta atau mengalami pertumbuhan 942.03% dari tahun 2012 sebesar Rp138.000 juta. Surat Berharga Jangka Menengah di tahun 2013 sebesar Rp170.000 juta atau mengalami pertumbuhan 240% dari tahun 2012 sebesar Rp50.000 juta. Sertifikat Bank Indonesia di tahun 2013 sebesar Rp1.114.293 juta atau mengalami pertumbuhan 91,42 % dari tahun 2012 sebesar Rp582.114 juta. Komposisi Surat Berharga 0,02% 3,05% 0,07% 0,31% 5,16% 5,85% 14,14% 15,37% 2,61% 5,12% Reksadana 49,46% 2013 2012 Surat Berharga Jangka Menengah Sertifikat Bank Indonesia Surat Utang Negara Obligasi 0,87% 38,33% 59,65% Lain-lain Obligasi Lain-lain Mata Uang Asing Reksadana Surat Berharga Jangka Menengah Sertifikat Bank Indonesia Surat Utang Negara Mata Uang Asing Tagihan Lainnya (dalam jutaan rupiah) Pos 2013 2012 Pertumbuhan (%) Selisih Tagihan Lainnya 7.505 22.030 (65,93) (14.525) Tagihan transfer dan ATM 4.559 17.639 (74,15) (13.080) Lainnya 2.946 4.391 (32,91) (1.445) Tagihan lainnya di tahun 2013 sebesar Rp7.505 juta atau mengalami penurunan 65,93% dari tahun 2012 sebesar Rp22.030 juta yang terutama dipengaruhi menurunnya tagihan transfer dan ATM. 152
Kredit Yang Diberikan (dalam jutaan rupiah) Pos 2013 2012 Pertumbuhan (%) Kredit yang diberikan (gross) 22.084.336 18.556.329 19,01 Performing (kolektibilitas 1-2) Non Performing (kolektibilitas 3-5) 21.325.062 759.274 18.008.144 548.185 18,42 38,51 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (525.628) (255.666) 105,59 Kredit yang diberikan (nett) 21.558.708 18.300.663 17,80 NPL Gross 3,44% 2,95% 16,38 NPL Nett 1,30% 1,86% (30,11) Kredit yang diberikan (gross) di tahun 2013 menjadi sebesar Rp22.084.336 juta dengan pertumbuhan 19,01% dari tahun 2012 sebesar Rp18.556.329 juta. Dari seluruh total kredit yang diberikan (gross), kredit performing (kolektibilitas 1-2)tahun 2013 sebesar Rp21.325.062juta dengan pertumbuhan 18,42% dari tahun 2012 sebesar Rp18.008.144 juta, sedangkan kredit non performing (kolektibilitas 3-5) sebesar Rp759.274 juta dengan pertumbuhan 38,51% dari tahun 2012 sebesar Rp548.185 juta. Selanjutnya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) mengalami kenaikan 105,59% dari tahun 2012. Kredit Yang Diberikan Berdasarkan Jenis Dan Kolektibilitas (dalam jutaan rupiah) Pos Performing Loan 2013 2012 Pertumbuhan (%) Komposisi (%) Non Performing Loan 2013 2012 Pertumbuhan (%) Komposisi ( %) Modal Kerja 6.202.041 4.832.957 28,33 29,08 670.481 380.343 76,28 88,31 Investasi 1.914.741 1.411.070 35,69 8,98 36.043 137.267 (73,74) 4,75 Konsumsi 13.208.280 11.764.117 12,28 61,93 52.750 30.575 72,53 6.95 Kolektibilitas Kredit Yang Diberikan Berdasarkan Jenis Penggunaan (dalam jutaan rupiah) Dalam Perhatian Khusus Jumlah Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jenis Penggunaan 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Modal kerja 6.872.522 5.213.300 6.044.665 4.605.800 157.376 227.157 22.908 50.015 61.276 72.919 586.297 257.409 Investasi 1.950.784 1.548.337 1.875.781 1.307.801 38.960 103.269 10.415 4.892 3.560 5.796 22.068 126.579 Konsumsi 13.261.030 11.794.692 13.176.140 11.726.416 32.140 37.701 3.465 1.825 4.497 2.161 44.788 26.589 Jumlah (bruto) 22.084.336 18.556.329 21.096.586 17.640.017 228.476 368.127 36.788 56.732 69.333 80.876 653.153 410.577 CKPN (525.628) (255.666) (31.591) (24.977) (21.055) (28.159) (16.363) (8.426) (26.549) (18.619) (430.070) (175.485) Jumlah(bersih) 21.558.708 18.300.663 21.064.995 17.615.040 207.421 339.968 20.425 48.306 42.784 62.257 223.083 235.092 153
Kolektibilitas Kredit yang Diberikan Berdasarkan Sektor Ekonomi (dalam jutaan rupiah) Jenis Penggunaan Jumlah Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Rumah tangga 13.733.137 11.664.773 13.648.392 11.600.872 28.610 34.198 3.589 1.686 4.955 1.615 47.591 26.402 Perdagangan besar dan eceran 2.578.946 2.158.146 2.373.402 1.921.359 93.768 82.324 8.663 23.008 10.945 27.056 92.168 104.399 Konstruksi 1.517.530 1.254.941 1.351.599 1.146.911 3.078 72.559 1.378
133 161.475 35.338 Pertanian, perburuan dan ke hutanan 816.197 955.391 582.020 719.579 39.454 101.639 11.811 7.750 28.621 37.536 154.291 88.887 Industri pengolahan 675.126 526.858 620.327 463.356 12.639 30.091 7.011 18.521 1.742 4.427 33.407 10.463 Listrik, gas dan air 584.662 575.368 466.614 468.580 295 11
117.753 106.777 Perantara keuangan 415.489 262.431 410.178 256.270 4.721 2.687
105 340 1.865 250 1.504 Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya 382.760 234.355 352.259 200.169 15.287 9.528 1.183 3.437 1.645 2.591 12.386 18.630 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 465.962 90.445 426.083 76.892 10.863 9.096 546 132 18.618 1.127 9.852 3.198 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 211.292 122.003 208.136 117.816 1.739 2.150 11
500 510 906 1.527 Pertambangan dan penggalian 110.290 19.323 108.184 17.068 1.261 1.879 59 376
786
Jasa pendidikan 111.206 134.580 91.945 131.782 5.417 2.085 368 275 311 232 13.165 206 Akomodasi, makanan dan minuman 108.498 98.592 97.408 88.979 5.313 3.243 202 657 815 1.561 4.760 4.152 Perikanan 31.965 39.193 29.153 35.459 1.075 1.786 548 172 112 515 1.077 1.261 Transportasi, pergudangan dan komunikasi 30.818 87.429 22.291 75.586 4.579 7.612 1.223 213 373 577 2.352 3.441 Administrasi pemerintahan 21.597 28.728 21.590 28.728 7
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 5.982 163.785 5.969 159.658 13 2.474
448
969 Lain-lain 282.879 139.988 281.036 130.953 357 4.765 196 164 356 683 934 3.423 Jumlah 22.084.336 18.556.329 21.096.586 17.640.017 228.476 368.127 36.788 56.732 69.333 80.876 653.153 410.577 CKPN (525.628) (255.666) (31.591) (24.977) (21.055) (28.141) (16.363) (8.426) (26.549) (18.637) (430.070) (175.485) Jumlah Bersih 21.558.708 18.300.663 21.064.995 17.615.040 207.421 339.986 20.425 48.306 42.784 62.239 223.083 235.092 Restrukturisasi Kredit Yang Diberikan (dalam jutaan rupiah) 2013 2012 Restrukturisasi kredit yang diberikan 215.725 217.372 Penyisihan kerugian penurunan nilai 85.490 6.080 154
Kredit yang direstrukturisasi di tahun 2013 sebesar Rp215.725 juta menurun sebesar Rp1.647 juta atau sebesar 0,76% dari tahun 2012 sebesar Rp217.372 juta dengan penyisihan kerugian penurunan nilai di tahun 2013 menjadi sebesar Rp85.490 juta dari tahun 2012 sebesar Rp6.080 juta. Hapus Buku Kredit yang Diberikan (dalam jutaan rupiah) 2013 2012 Pertumbuhan(%) Saldo awal tahun 255.666 100.730 153,81% Penyisihan tahun berjalan 595.953 306.526 94,42% Hapus Buku (325.991) (151.590) 115,05% Saldo akhir tahun 525.628 255.666 105,59% Penyisihan kerugian penurunan nilai pada tahun 2013 adalah sebesar Rp595.953 juta dan penerimaan dari kredit hapus buku adalah sebesar Rp325.991 juta serta sudah diakui sebagai pendapatan operasional lainnya. Aset Tetap Bank telah melakukan kegiatan ekspansi dengan membuka jaringan operasional sehingga berdampak jumlah aset tetap mengalami peningkatan sebesar 28,94%, dari nilai sebesar Rp203.609 juta tahun 2012 menjadi sebesar Rp262.528juta di akhir tahun 2013. Aset Lain-Lain Aset lain-lain pada tahun 2013 naik 20,71% menjadi sebesar Rp53.713 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp44.497 juta, antara lain yang mengalami kenaikan adalah beban yang ditangguhkan yaitu beban pendirian kantor, renovasi gedung dan jaringan telekomunikasi. Liabilitas (dalam jutaan rupiah) Pos 2013 2012 Pertumbuhan (%) Dana Pihak Ketiga 25.987.820 22.209.673 17,01 Giro 9.969.015 9.661.865 3,18 Tabungan 9.970.335 8.173.977 21,98 Deposito 6.048.470 4.373.831 38,29 Liabilitas Segera 221.366 290.874 (23,90) Simpanan dari Bank Lain 314.497 392.115 (19,79) Utang pajak 95.183 20.929 354,79 Pinjaman diterima 315.787 319.061 (1,03) Beban yang masih harus dibayar 242.871 217.483 11,67 Liabilitas pajak tangguhan, neto 47.876 50.433 (5,07) Liabilitas lainnya 102.474 124.519 (17,70) Total Liabilitas 27.327.874 23.625.087 15,67 155
Pertumbuhan aset bank sebesar 13,51% dapat terjadi karena adanya kenaikan beberapa akun liabilitas dan komponen ekuitas. Peningkatan terbesar tahun 2013 adalah diakun liabilitas yang berasal dari pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 17,01% dan sangat dominan karena komposisinya sebesar 95,10% dari total liabilitas. Dengan perluasan jaringan operasional bank berdampak pada meningkatnya DPK, dan hal ini merupakan pemasaran bukti bank dalam melakukan penghimpunan DPK serta peningkatan kualitas layanan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. adanya dukungan keberhasilan strategi Liabilitas Segera Liabilitas segera bank adalah dimana bank kepada pihak lain yang harus segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa transaksi yang masuk ke dalam pos ini adalah penerimaan dana yang akan diperhitungkan, transfer/kiriman uang yang masih harus dibayar, beban sudah efektif yang masih harus dibayar, ATM bersama dan liabilitas lainnya. Bank mencatat liabilitas segera tahun 2013 turun menjadi 23,90% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp290.874 juta. Transfer, inkaso dan kliring juta pada tahun 2013 sebesar Rp116.755 menurun dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp147.563 juta. sebesar Rp221.366 juta, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank menghimpun dana pihak ketiga dalam bentuk giro, tabungan dan deposito termasuk produk syariah seperti Giro Wadiah, Tabungan Berjangka Mudharabah, Deposito tabel Mudharabah. Seperti tampak pada diatas, pada tahun 2013 bank berhasil meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 17,01% selain itu bank juga berhasil mempertahankan komposisi dana murah (Giro dan Tabungan) sebesar 76,73% dari total DPK dan dana depositosebesar 23,27% dari total DPK. Pada tahun 2013 salah satu komponen tabungan mencapai pertumbuhan menjadi sebesar Rp9.970.335 juta atau naik 21,98% dari tahun 2012 sebesar Rp8.173.977 juta. Peningkatan posisi tabungan ini menunjukkan keberhasilan sejumlah program promosi dan penambahan fitur-fitur produk tabungan yang menarik masyarakat untuk menabung di bank. dan Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Lainnya Simpanan dari bank lain terdiri dari pihak ber- elasi dan pihak ketiga yang berbentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito berjangka. Posisi simpanan dari bank lain dan lembaga lainnya di akhir tahun 2013 adalah sebesar Rp314.497 juta, turun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp392.115 juta. Pinjaman yang Diterima Pinjaman yang diterima dari pihak ketiga an- tara lain terdiri dari atas pinjaman Pemerintah Republik Indonesia cq.Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Koperasi & Usaha Kecil & Menengah Republik Indone- sia serta lainnya. Saldo pinjaman yang diterima pada tahun 2013 adalah sebesar Rp315.787 juta, turun 1,04% dibanding tahun 2012 sebe- sar Rp319.061 juta, penyebab penurunan ada- lah angsuran yang telah dibayar oleh bank. Komposisi Dana Pihak Ketiga 38% 33% Pinjaman Subordinasi NIHIL 23% 7% 38% 60% 156
Liabilitas Lainnya Liabilitas lainnya terdiri dari setoran jaminan, liabilitas imbalan kerja, pokok kredit penerusan yang diterima, provisi dan administrasi kredit, bunga kredit penerusan yang diterima, pendapatan ditangguhkan dan liabilitas lainnya. Pada tahun 2013 nilai liabilitas lainnya sebesar Rp102.474 juta mengalami penurunan 17,70% dibandingkan pada tahun 2012 sebesar Rp124.519 juta. Penurunandisebabkan diantaranya liabilitas imbalan kerja dan pokok kredit penerusan yang diterima. Ekuitas (dalam jutaan rupiah) Komposisi Komposisi Pos 2013 2012 Pertumbuhan(%) Selisih (%) (%) Modal ditempatkan dan disetor penuh* 3.729.421 65,21 3,729,421 67,97 0,00
Agio 509.368 8,91 509,368 9,28 0,00
Cadangan 655.562 11,46 523,678 9,54 25,18 131.884 Saldo Laba Tahun Berjalan 824.312 14,41 724.639 13,21 13,75 99.673 Jumlah Ekuitas 5.718.663 100,00 5.487.106 100,00 4,22 231.557 = Penjelasan mengenai modal disetor penuh dan ditempatkan dapat dilihat pada Bab Informasi Bagi Investor Jumlah ekuitas tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp5.718.663 atau naik 4,22% dibanding dengan juta, tahun 2012 sebesar Rp5.487.106 juta, Modal ditempatkan dan disetor penuh serta agio tidak ada perubahan dari tahun 2012 dengan tahun 2013 tetapi komponen cadangan mengalami peningkatan sebesar 25,18% dan saldo laba tahun berjalan meningkat sebesar 13,75% dari tahun sebelumnya. Modal dasar bank pada tahun 2013 dengan tahun 2012 tidak ada perubahan dan masih tetap sebesar Rp 9.000 miliar diantaranya saham sebesar Rp6.000 miliar (24.000.000 miliar lembar saham) dan saham seri B sebesar Rp3.000 miliar (12.000.000 miliar lembar saham), konversi cadangan umum dan modal setor saham seri A serta modal setor dari saham seri B terkait pelaksanaan Initial Public Offering (penawaran saham ke publik) tanggal 12 Juli 2012. seri A Struktur Modal (dalam jutaan rupiah) Pos Nominal 2013 Porsi (%) 2012 Nominal Porsi (%) Liabilitas 27.327.874 82,70 23.625.087 81,15 Ekuitas 5.718.663 17,30 5.487.106 18,85 Total Aset 33.046.537 100,00 29.112.193 100,00 157
KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL Total Aset bank pada tahun 2013 dipengaruhi oleh simpanan nasabah) dan ekuitas (terutama dari modal disetor). Pada tahun 2013, aset bank dibiayai 82,70% dari liabilitas dan 17,30% dari ekuitas. ini dipengaruhi Perubahan struktur modal proporsi oleh meningkatnya liabilitas dan ekuitas. liabilitas (terutama oleh Sesuai dengan bisnis bank dan persiapan dalam menyongsong BPD Regional Champion, bank memfokuskan bisnis untuk penyaluran kredit jaringan yang didukung dengan perluasan operasional berbasis informasi. Dalam hal ini diperlukan peningkatan dana pihak ketiga untuk disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan dan tambahan modal untuk ekpansi kredit, ekspansi jaringan operasional dan ekspansi teknologi informasi sehingga pada tanggal 29 Juni 2012, bank melakukan IPO kepada masyarakat yang berdampak pada peningkatan ekuitas dari komponen modal disetor. teknologi (dalam jutaan rupiah) KOMPONEN MODAL REALISASI 2013 REALISASI 2012 I Modal Inti 4.802.105 4.694.294 1. Modal Disetor 3.729.421 3.729.421 2. Cadangan Tambahan Modal 1.072.684 964.873 3. Modal Inovatif 0
4. Faktor Pengurang Modal Inti 0
5. Kepentingan Minoritas 0
II Modal Pelengkap 212.621 175.945 III Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap
IV Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi persyaratan
V Modal Pelengkap Tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi risiko pasar
TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP 5.014.726 4.870.239 TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR 5.014.726 4.870.239 ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT 17.009.662 14.075.599 ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO OPERASIONAL (ATMR) UNTUK RISIKO 4.105.051 3.586.453 ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR 23.833 52.320 RASIO KEWAJIBAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL 23,75% 27,57% RASIO KEWAJIBAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR 23,72% 27,49% 158
Bank Jatim akan menerapkan PBI No.14/18/ PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum berdasarkan peringkat profil risiko untuk pelaporan posisi bulan Desember 2013 dengan menggunakan profil risiko bulan Juni 2013. penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset produktif.Total modal inti (Tier I) bank di tahun 2013 mencapai Rp4.802.105 juta, naik 2,92% dari posisi Rp4.666.002 juta ditahun sebelumnya. 2. Modal Pelengkap (Tier II) Dalam menganalisa modal sesuai dengan aturan Bank Indonesia ada dua tingkatan : 1. Modal Inti (Tier I) Modal Tier I terdiri dari modaldisetor, tambahan modal setor, cadangan umum dan 50% saldo laba setelah dikurangi dengan selisih kurang antara Penyisihan dan Aktiva Penghapusan ("PPA") Modal pelengkap terdiri daricadangan umum Penyisihan Penghapusan Aktiva. Total modal pelengkap bank di tahun 2013 mencapai Rp212.621 juta, naik 20,85%dari posisi Rp175.945 juta ditahun sebelumnya. 159
Arus Kas (dalam jutaan rupiah) Arus Kas 2013 2012 Kas Bersih yang diperoleh dari Kegiatan Operasi 1.236.092 652.315 Kas Bersih yang digunakan untuk dari Kegiatan Investasi (2.008.517) (306.519) Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) dari Kegiatan Pendanaan (596.028) 1.506.259 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional pada tahun 2013 sebesar Rp1.236.092 mengalami kenaikan sebesar Rp583.777 juta dari tahun 2012, terutama dipengaruhi pada simpanan dari nasabah sebesar Rp3.778.147 juta dan penerimaan bunga, syariah, provisi dan komisi sebesar Rp504.099 juta dari tahun 2012 menjadi sebesar Rp3.366.852 juta. naiknya penerimaan ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2013 sebesar Rp2.008.517 juta mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp1.701.998 juta dari tahun 2012, Hal ini terutama sebabkan oleh kenaikan nilai surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp1.704.184 juta dari tahun 2012 menjadi sebesar Rp1.931.421 juta pada tahun 2013. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2013 sebesar Rp596.028 juta mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp2.102.287 juta dari tahun 2012, hal ini terutama dipengaruhi oleh penurunan dari penerimaan dari penambahan modal saham sebesar Rp2.014.335 juta dari tahun 2012 menjadi sebesar nihil pada tahun 2013, selain itu pada tahun 2013 pembayaran deviden juga mengalami kenaikan sebesar Rp108.437 juta atau sebesar 22,39% dari tahun sebelumnya sehingga menjadi Rp 592.755 juta. 160
Rasio Kinerja Keuangan URAIAN 2013 (%) 2012 (%) RASIO KINERJA 1 Kewajiban Penyedian Modal Minimum (KPMM/CAR) 23,72 26,56 2 Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif 2,38 1,80 3 Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 2,95 2,23 4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadapm aset produktif 1,87 1,04 5 NPL gross 3,44 2,95 6 NPL net 1,30 1,86 7 Return on Asset (ROA) 3,82 3,34 8 Return on Equity (ROE) 19,04 18,96 9 Net Interest Margin (NIM) 7,14 6,48 10 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 70,28 68,89 11 Loan to Deposit Ratio (LDR) 84,98 83,55 KEPATUHAN 1. a. Persentase pelanggaran BMPK I. Pihak terkait
II.
Pihak tidak terkait
b. Persentase pelampauan BMPK I. Pihak terkait
II.
Pihak tidak terkait
2. Giro Wajib Minimum a GWM utama Rupiah 8,01 8,01 b GWM Valuta Asing 20,42 27,75 3 Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 1,23 1,28 Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 1,00 30,00% 0,80 25,00% 20,00% 0,60 15,00% 0,40 10,00% 0,20 5,00% 0,00 0,00% 2009 2010 2011 2012 2013 ATMR MODAL CAR 161
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada tahun 2013 turun sebesar 1068bps menjadi 23,72 % dari 26,56 % pada tahun 2012. Penurunan rasio KPMM dipengaruhi oleh tidak adanya modal disetor di tahun 2013. Untuk tahun 2014 diharapkan adanya penambahan modal disetor dengan tujuan meningkatkan aspek permodalan adalah agar tingkat kecukupan modalnya memenuhi ketentuan regulasi dan mampu menopang bisnis secara ideal di daerahnya masing-masing dan mampu mengejar sasaran sebagai BPD Regional Champion. 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% Rasio Laba (Rugi) Terhadap Aset(ROA) 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-Rata Total Aset Laba Sebelum Pajak Penghasilan ROA Non-Performing Loan (NPL) - GROSS 1,00 1,00 0,99 0,98 0,98 0,97 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% Rasio laba (rugi) terhadap aset pada tahun 2013 naik sebesar 1424 bps menjadi 3,82% dari 3,34% pada tahun 2012. Kenaikan rasio dipengaruhi oleh laba sebelum beban pajak penghasilan badan naik sebesar Rp152.169 juta atau 15,20% menjadi Rp1.153.510 juta dari Rp1.001.341 juta pada tahun 2012 dan rata-rata total aset naik sebesar Rp3.574.271 juta atau 11,91% menjadi Rp33.585.624 dari Rp30.011.353 pada tahun 2012. 0,97 1,00% 0,96 0,96 0,50% 0,00% Rasio Laba (Rugi) Terhadap Ekuitas(ROE) 2009 2010 2011 2012 2013 Total Kredit Kredit Non Performing NPL (gross) NPL - Gross pada tahun 2013 naik sebesar 1654 bps menjadi 3,44% dari 2,95% pada tahun 2012. Peningkatan NPL - Gross dipengaruhi oleh penurunan kualitas kredit. 100% 90% 80% 70% 45,00% 40,00% 35,00% 60% 25,00% Rasio Pemenuhan CKPN 50% 40% 20,00% 15,00% 30% 20% 10,00% 10% 5,00% 100% 140,00% 0% 0,00% 2009 2010 2011 2012 2013 90% 120,00% Rata-Rata Modal Inti Laba Bersih ROA 80% 70% 100,00% 60% 80,00% 50% 40% 60,00% 30% 40,00% 20% 20,00% 10% 0% 0,00% 2009 2010 2011 2012 2013 ATMR CKPN yang terbentuk Pemenuhan CKPN Rasio pemenuhan CKPN pada tahun 2013 naik sebesar 6622 bps menjadi 65,41% dari 39,35% pada tahun 2012. Seiring dengan peningkatan NPL - Gross, maka CKPN yang dibentuk juga meningkat sehingga peningkatan rasio pemenuhan CKPN juga dipengaruhi oleh oleh penurunan kualitas kredit. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas pada tahun 2013 naik sebesar 43 bps menjadi 19,04 % dari 18,96% pada tahun 2012. Kenaikan rasio laba (rugi) terhadap ekuitas dipengaruhi oleh laba komprehensif tahun berjalan naik sebesar Rp99.673 juta atau 13,75% menjadi Rp824.312 juta dari Rp724.639 juta pada tahun 2012 dan rata-rata modal inti naik sebesar Rp686.012 juta atau 17,32% menjadi Rp4.647.311 juta dari Rp3.961.299 juta pada tahun 2012. 162
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMENANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN0606 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 Marjin Bunga Bersih(NIM) sebesar Rp454.264 juta atau 20,81% menjadi pada Rp2.637.021 dari Rp2.182.757 tahun 2012 dan pendapatan operasional naik sebesar Rp583.777 juta atau 18,42% menjadi Rp3.752.340 juta dari Rp3.168.563 juta pada tahun 2012. juta 10,00% 100% 9,00% 98% 8,00% Rasio Kredit Yang Diberikan Terhadap Simpanan (LDR) 7,00% 96% 6,00% 94% 5,00% 92% 4,00% 3,00% 90% 2,00% 88% 2009 2010 2011 2012 2013 1,00 100% 90,00% 86% 0,00 90% 80,00% 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-Rata Aset Produktif Pendapatan Bunga Bersih NIM 80% 70,00% 70% 60,00% Marjin bunga bersih pada tahun 2013 turun sebesar 1020 bps menjadi 7,14% dari 6,48% pada tahun 2012. Kenaikanrasio marjin bunga bersih dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar Rp509.894 juta atau 26,04% menjadi Rp2.468.384 juta dari Rp1.958.490 juta pada tahun 2012. Hal ini seiring dengan sasaran BPD RegionalChampion yang mengupayakan marjin bunga bersih BPD setinggi-tingginya sebesar 5,50% pada tahun 2014. Tujuan dari penurunan NIM adalah untuk meningkatkan volume realisasi kredit produktif terutama yang ditujukan untuk UMKM dan Koperasi. 60% 50,00% 50% 40,00% 40% 30,00% 30% 20,00% 20% 10,00% 10% 0,00% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 Dana Pihak ketiga Kredit yang diberikan LDR terhadap Rasio simpanan pada tahun 2013 naik sebesar 1710 bps menjadi 84,98 % dari 83,55% pada tahun 2012. Peningkatan rasio kredit yang terhadap simpanan dipengaruhi diberikan oleh prosentasekenaikan kredit yang diberikan lebih tinggi dari pada simpanan, yaitu kredit yang diberikan pada tahun 2013 naik sebesar atau19,01% menjadi Rp3.528.007 Rp22.084.336 juta pada tahun 2012 sedangkan simpanan pada tahun 2013 naik sebesar Rp3.778.147 juta atau 17,01% menjadi Rp25.987.820 juta dari Rp22.209.673 juta pada tahun 2012. kredit yang diberikan Rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) juta juta dari Rp18.556.329 100% 72,00% 90% 70,00% 80% 68,00% 2009 2010 2011 2012 2013 70% 66,00% 60% 64,00% 50% 62,00% 40% 60,00% 30% 58,00% 20% 56,00% 10% 54,00% 0% 52,00% 2009 2010 2011 2012 2013 Pendapatan Operasional Beban Operasional BOPO Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional pada tahun 2013 naik sebesar 2010 bps menjadi 70,28% dari 68,89% pada tahun 2012. Peningkatan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dipengaruhi oleh prosentase kenaikan beban operasional lebih tinggi dari pada pendapatan operasional, yaitu beban operasional naik 163
Rasio Giro Dan Tabungan Terhadap Simpanan (CASA DR) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 81,00% 80,00% 79 ,00% 78,00% 77,00% 76,00% Giro Wajib Minimum (GWM) Untuk mendukung operasional dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai pemenuhan giro wajib minimum dalam Rupiah dan mata uang asing, Bank Jatim membentuk GWM sebesar 8,01% untuk Rupiah dan 20,42% untuk mata uang asing pada tahun 2013. Posisi likuiditas ini telah sesuai dengan PBI Nomor 13/10/PBI/2011 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing. 20% 10% 75,00% 0% 74,00% 2009 2010 2011 2012 2013 Dana Pihak ketiga Giro dan Tabungan CASA Ratio Rasio giro dan tabungan terhadap simpanan pada tahun 2013 turun sebesar 446 bps menjadi 76,73% dari 80,31% pada tahun 2012. Penurunan rasio giro tabungan terhadap prosentase simpanan kenaikan giro tabungan yang lebih rendah dari pada simpanan, yaitu giro tabungan pada tahun 2013 naik sebesar Rp2.103.508 juta atau 11,79% menjadi Rp19.939.350 juta dari Rp17.835.842 juta pada tahun 2012, sedangkan simpanan pada tahun 2013 naik sebesar Rp3.778.147juta atau 17,01% menjadi Rp25.987.820 juta dari Rp22.209.673 juta pada tahun 2012. dipengaruhi oleh Rasio Lancar Rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar jangka pendek (kurang dari 1 bulan) dengan liabilitas jangka pendek (kurang dari 1 bulan), yang bertujuan mengukur kemampuan membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aset lancar. Rasio lancar pada tahun 2013 turun sebesar 2737 bps menjadi 28,66% dari 39,46% pada tahun 2012. Penurunan rasio lancar dipengaruhi oleh aset lancar jangka pendek (kurang dari 1 bulan) yang lebih rendah dari pada liabilitas jangka pendek (kurang dari 1 bulan), yaitu aset lancar jangka pendek (kurang dari 1 bulan) pada tahun 2013 turun sebesar Rp1.315.653 juta atau 15,01% menjadi Rp7.447.470 juta dari Rp8.763.123 juta pada tahun 2012, sedangkan liabilitas jangka pendek (kurang dari 1 bulan) pada tahun 2013 naik sebesar Rp3.778.147 juta atau 17,01% menjadi Rp25.987.820 juta dari Rp22.209.673 juta pada tahun 2012. 164
Posisi Devisa Neto (PDN) PDN pada tahun 2013 turun sebesar 5470 bps menjadi 1,21% dari 1,28 pada tahun 2012. PDN masih berada dalam batas ketentuan Bank Indonesia mengenai PDN Bank Umum. Belanja Barang Modal dan Komitmen untuk Belanja Barang Modal Dalam rangka peningkatan perluasan jaringan kantor, bahwa Bank telah melakukan investasi dalam penyediaan infrastruktur diantaranya pengadaan investasi dana belanja modal pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp300 miliar. Realisasi Belanja Modal Tanah Bangunan Peralatan kantor Kendaraan bermotor Aset dalam penyelesaian bangunan TOTAL 2013 52.976 131.812 252.993 53.044 38.758 529.583 2012 52.676 99.545 218.089 50.327 13.260 433.897 (dalam jutaan rupiah) Pertumbuhan (%) 0,57 32,41 16,00 5,40 192,29 22,05 Pada tahun 2013 bank telah merealisir dana hasil IPO sebesar Rp1,2 Triliun yang sebagian besar dialokasikan pada pembiayaan kredit sebesar 80%, Pengadaan dan peningkatan Hardware & Software sebesar 10% berupa infrastruktur TI dan e-Banking. Serta peningkatan jaringan kantor sebesar 10%, berupa pembelian tanah dan pembangunan gedung, pengadaan kendaraan roda empat, pengadaan meubelair & inventaris yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur dan Jakarta sebagai alat pendukung operasional jaringan Kantor. Perbandingan Proyeksi dan Hasil yang Dicapai (dalam jutaan rupiah) Realisasi 2013 Target 2013 Pencapaian (%) Jumlah Aset 33.046.537 34.432.331 95,98 Jumlah Liabilitas 27.327.874 28.597.044 95,56 Jumlah Modal 4.894.351 4.893.467 100,02 Laba Bersih 824.312 941.820 87,52 Informasi Keuangan Lainnya Target 2014 Untuk tahun 2014, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia, kemampuan bank, pencapaian di tahun 2013, dan persaingan di industri perbankan, maka bank telah mentargetkan pencapaian beberapa kinerja kunci sebagai berikut: 1. Pertumbuhan kredit ditargetkan sebesar 25,51% 2. Peningkatan dana pihak ketiga sebesar 24,88% 3. LDR ditargetkan sebesar 85,34% 4. NPL tetap terjaga di level 1,70% 5. BOPO targetkan sebesar 70,57% 165
Komitmen dan Kontinjensi liabilitas komitmen dengan Bank memiliki komponen fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan dan tagihan kontijensi bunga dengan dalam penyelesaian serta liabilitas kontijensi diantaranya bank garansi yang diberikan. komponen pendapatan Total liabilitas komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif di tahun 2013 mengalami kenaikan masing masing sebesar 14,02% dan 26,99% dibandingkan tahun 2012. Peningkatan nilai kontijensi tahun 2013 disebabkan oleh kenaikan bank garansi sebesar 24,18% dibandingkan tahun 2012. Komitmen & Kontinjensi Yang Mempunyai Risiko Kredit Per 31 Desember 2013 dan 2012 31 Desember 2013 (dalam jutaan rupiah) 31 Desember 2012 Komitmen Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan 3.943.019 3.676.846 L/C yang tidak dapat dibatalkan Lain-lain Total liabilitas komitmen Komitmen - neto 61.703 4.004.722 4.004.722 22.110 3.698.956 3.698.956 Kontijensi Tagihan kontijensi Tagihan bunga dalam penyelesaian Lainnya Total tagihan kontinjen 59.259 1.414 60.673 44.362 1.414 45.776 Liabilitas kontijensi Standby LC Garansi Bank Total liabilitas kontijensi Kontijensi - neto Jumlah Liabilitas dan komitmen kontijensi, neto 2.701.312 2.701.312 2.640.640 6.645.362 2.175.302 2.175.302 2.129.526 5.828.482 Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi) sesuai dengan Surat Bank Indonesia (BI) No.13/658/DPNP/DPnP tanggal 23 Desember 2011. Dampak Perubahan Suku Bunga Kredit Terhadap Kinerja Bank Kenaikan suku bunga dasar kredit di tahun 2012 dan 2013 secara efektif dirasakan dampaknya terhadap perolehan pendapatan bunga di tahun 2013. Kestabilan kondisi perekonomian domestik, kestabilan moneter, dan kestabilan pinjaman yang diterima perseroan membuat biaya dana dapat dikendalikan pada level yang relatif rendah. Peningkatan cost of fund terjadi karena adanya meningkatnya komposisi dana murah (giro dan tabungan) yang lebih besar dibandingkan dana mahal (deposito berjangka) serta adanya peningkatan suku bunga simpanan sejalan dengan kenaikan BI rate. 166
Informasi Material Lain Informasi dan Fakta Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atau Restrukturisasi Hutang/Modal Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Kinerja Bank Beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak terhadap kegiatan usaha bank antara lain: Di tahun 2013 tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi mengenai divestasi, akuisisi atau restrukturisasi hutang/modal. Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Di tahun 2013 bank tidak melakukan perubahan terhadap kebijakan standar akutansi keuangan yang berdampak pada laporan keuangan. Kejadian Setelah Tanggal Posisi Keuangan Dipergunakan sebagai panduan bank dalam terkait pengungkapan aktifitas pencatatan kejadian luar biasa dalam laporan keuangan audit, misalnya kerugian karena kebakaran properti bank, bencana yang menimpa nasabah dengan saldo pinjaman substansial dan lain- lain. Setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan, pada tanggal 13 Februari 2014 telah terjadi letusan Gunung Kelud di wilayah perbatasan antara Kabupaten Blitar, Kediri dan Malang. Saat ini bank masih mengidentifikasi dan menganalisa dampak terutama letusan Gunung Kelud pada debitur-debitur Cabang Batu, Malang, Blitar, Kepanjen, Pare dan Kediri. Manajemen mengestimasi potensi kerugian akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp66 miliar dengan perkiraan klaim asuransi sebesar Rp1,6 miliar. 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/ PBI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal mengatur kembali kegiatan yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan lain penanaman dana Bank, antara persyaratan umum berupa persyaratan tingkat kesehatan sebelum Bank dapat melakukan penyertaan modal, dan jumlah maksimum penyertaan modal yang dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas permodalan yang dimilikinya. 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/ PBI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal mengatur kembali kegiatan yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan lain penanaman dana Bank, antara persyaratan umum berupa persyaratan tingkat kesehatan sebelum Bank dapat melakukan penyertaan modal, dan jumlah maksimum penyertaan modal yang dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas permodalan yang dimilikinya. 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/1/ DPNP tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit Latar belakang dan tujuan penerbitan SE BI ini adalah sebagai salah satu upaya untuk informasi, meningkatkan meningkatkan good governance, dan sehat mendorong persaingan lain dalam melalui terciptanya disiplin pasar (market discipline) yang lebih baik. 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/1/ DPNP tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit Latar belakang dan tujuan penerbitan SE BI ini adalah sebagai salah satu upaya untuk informasi, meningkatkan meningkatkan good governance, dan sehat mendorong persaingan lain dalam melalui terciptanya disiplin pasar (market discipline) yang lebih baik. yang industri perbankan antara 167
Pokok-pokok pengaturan kembali dalam SE BI ini meliputi antara lain: a. Penambahan segmen kredit baru di dalam pelaporan dan publikasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yakni SBDK kredit mikro. Kredit mikro adalah kredit yang disalurkan kepada usaha mikro. Adapun definisi usaha mikro berdasarkan Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 2) Bagi Bank yang mempunyai dari total R p 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 (sepuluh rupiah) pada posisi akhir bulan Desember 2012 dalam LBU, kewajiban pelaporan untuk segmen kredit mikro dan kewajiban publikasi untuk segmen kredit korporasi, kredit ritel, kredit mikro, dan kredit konsumsi (KPR dan Non KPR) dilakukan sejak posisi akhir bulan Juni 2013. aset kurang triliun b. Terdapat penegasan bahwa SBDK merupakan suku bunga terendah yang dipergunakan sebagai indikator besaran suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. c. Semua Bank umum konvensional wajib mempublikasikan SBDK ke masyarakat tabel komponen serta melaporkan perhitungan Bank Indonesia. SBDK kepada d. Sebagai salah satu bentuk edukasi dan transparansi kepada nasabah, Bank wajib memberikan informasi mengenai SBDK dan suku bunga kredit dalam surat persetujuan kredit (offering letter) atau dokumen lainnya kepada calon debitur sebelum penandatanganan perjanjian kredit. pemberitahuan e. Publikasi SBDK melalui surat kabar dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember untuk posisi SBDK akhir bulan yang bersangkutan. Dampaknya bagi Bank Jatim dengan adanya Surat Edaran tersebut adalah dilakukannya publikasi atas SKBD di seluruh Kantor Cabang dan website Bank Jatim sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada nasabah. 1. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/6/ DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti SE ini mewajibkan Bank melakukan identifikasi dan menyampaikan action plan atas produk atau aktivitas yang tidak cakupan kelompok kegiatan menjadi usaha Bank berdasarkan modal inti (BUKU) serta mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru yang bukan merupakan produk dan aktivitas dasar dan/atau memiliki risiko serta kompleksitas yang tinggi. f. Kewajiban pelaporan dan publikasi SBDK memiliki masa transisi sebagai berikut: Bank wajib melakukan penambahan Modal dan/atau menyesuaikan Kegiatan Usaha yang mencakup produk dan aktivitas, kegiatan valuta asing, 1) Bagi Bank yang mempunyai total aset Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih pada posisi akhir bulan Desember 2012 dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), kewajiban pelaporan kewajiban dan publikasi untuk segmen kredit mikro dilakukan sejak posisi akhir bulan Februari 2013. 168
dan kegiatan Penyertaan Modal paling lama 5 (tahun) sejak revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2013 disetujui Bank Indonesia, bagi Bank yang dimiliki Pemerintah Daerah. 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/7/ DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti SE ini mengatur bahwa Pembukaan Jaringan Kantor Bank perlu didukung yang dengan memadai, yang antara lain tercermin pada ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor Bank (Theoretical rangka Capital). perimbangan penyebaran Jaringan Kantor, Bank didorong untuk melakukan perluasan ke wilayah yang kurang terlayani oleh jasa perbankan guna mendukung upaya pengembangan pembangunan nasional. 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/7/ DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti SE ini mengatur bahwa Pembukaan Jaringan Kantor Bank perlu didukung yang dengan memadai, yang antara lain tercermin pada ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor Bank (Theoretical rangka Capital). perimbangan penyebaran Jaringan Kantor, Bank didorong untuk melakukan perluasan ke wilayah yang kurang terlayani oleh jasa perbankan guna mendukung upaya pengembangan pembangunan nasional. keuangan Selain itu, dalam Pokok-pokok pengaturan dalam SE BI tersebut antara lain: a. Penilaian (self-assessment) pelaksanaan GCG dilakukan secara komprehensif dan terstruktur dengan mengintegrasikan faktor-faktor penilaian ke dalam 3 (tiga) aspek governance, yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome. sendiri b. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, penilaian sendiri (self-assessment) pelaksanaan GCG dilakukan terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, yaitu: 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; Dengan adanya Surat Edaran tersebut, Bank Jatim melakukan penyesuaian terhadap pengembangan jumlah jaringan kantor. 3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; 4) penanganan kepentingan; benturan 3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/ DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum belakang Latar dilakukannya penyempurnaan Surat Edaran tersebut terbitnya ketentuan mengenai adalah Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Risk Based Bank berdasarkan Risiko Rating/RBBR) yang menetapkan Good Corporate Governance (GCG) sebagai salah satu faktor dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum, sehingga perlu dilakukan harmonisasi dengan ketentuan mengenai GCG yang telah ada sebelumnya. 5) penerapan fungsi kepatuhan; 6) penerapan fungsi audit intern; 7) penerapan fungsi audit ekstern; 8) penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; 9) penyediaan dana kepada pihak (related terkait dan penyediaan dana besar (large exposures); party) 10) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG, dan pelaporan internal; dan 11) rencana strategis bank. 169
Selain kesebelas diperhatikan pula penerapan GCG Bank. faktor informasi tersebut, perlu lainnya terkait a. Peringkat Faktor GCG ditetapkan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan Peringkat Faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik. 1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/18/DASP tanggal 30 April 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/13/DASP tanggal 4 Mei 2009 perihal Batas Nilai Nominal Nota Debet dan Transfer Kredit dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pelaksanaan kewajiban Bank dalam mencegah Bank digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT dalam Lampiran SE ini. Bank yang telah memiliki pedoman APU dan PPT namun belum memenuhi acuan minimum dalam Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada Lampiran SE ini, wajib menyesuaikan dan menyempurnakannya paling lambat tanggal 28 Juni 2013. Berdasarkan ketentuan di atas, Bank Jatim telah melakukan perubahan dan internal tentang penyesuaian pedoman penerapan program APU dan PPT. Surat Perubahan pengaturan dalam Edaran Bank Indonesia ini yaitu mengubah batas nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui Kliring Kredit dalam penyelenggaraan SKNBI yang sebelumnya paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi menjadi paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per transaksi. Dengan berlakunya SE BI tersebut, Bank informasi Jatim tersebut kepada seluruh Kantor Cabang Bank Jatim sebagai pedoman dalam kegiatan operasional kredit. telah menyampaikan 2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/ DPNP Tanggal 14 Juni 2013 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Pendanaan Pencegahan Terorisme (APU dan PPT) bagi Bank Umum, maka perlu diatur lebih lanjut ketentuan pelaksanaan penerapannya. Surat Edaran ini mengatur mengenai 2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/ DPNP Tanggal 14 Juni 2013 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Pendanaan Pencegahan Terorisme (APU dan PPT) bagi Bank Umum, maka perlu diatur lebih lanjut ketentuan pelaksanaan penerapannya. Surat Edaran ini mengatur mengenai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia ini menjadi dasar untuk Surat Edaran pemberlakuan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 yang menjadi acuan bagi Bank Umum Syariah (BUS dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, selain PSAK dan ketentuan lain yang berlaku. Pedoman Secara teknis, PAPSI 2013 merupakan yang petunjuk berisi lanjut dari beberapa penjabaran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) industri perbankan syariah. pelaksanaan lebih yang relevan bagi 1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/ DPNP tanggal 31 Juli 2013 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Latar belakang diterbitkannya SE BI tersebut adalah Bank perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola risiko kredit, meminimalkan potensi kerugian dan efektivitas 170
dari penyediaan dana, dan menyajikan akurat, laporan komprehensif, dan mencerminkan kinerja Bank secara utuh sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. keuangan yang a. menjadi Rp5 M dan menghapus nama- nama daerah dalam SE mengingat dalam PBI hal tersebut akan ditentukan kemudian dalam ketentuan tersendiri. Pokok-pokok pengaturan dalam SE BI tersebut antara lain: a. Surat berharga yang memiliki lebih dari satu peringkat yang diperoleh dari lembaga pemeringkat yang berbeda maka menggunakan peringkat terendah, jika surat berharga tersebut memiliki 2 (dua) peringkat yang berbeda dan menggunakan peringkat tertinggi kedua, jika surat berharga tersebut memiliki 3 (tiga) peringkat atau lebih yang berbeda. b. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) tetap dihitung, namun tidak dibebankan pada L/R melainkan akan mempengaruhi perhitungan KPMM, setelah dikurangkan dari Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk untuk aset produktif dan langsung mempengaruhi tanpa melihat perhitungan KPMM CKPN yan dibentuk, karena merupakan disinsentif bagi bank untuk aset non produktif. b. Penanaman dana pada Pemerintah ditetapkan memiliki kualitas Lancar sepanjang yang dimaksud Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. c. Penilaian kualitas fasilitas kredit yang belum ditarik (kelonggaran tarik) dilakukan baik untuk fasilitas uncommitted, committed maupun terhadap kelonggaran namun tarik kredit tersebut hanya diwajibkan membentuk cadangan khusus, tidak perlu membentuk cadangan umum. terhadap c. Pengaturan Kredit yang Direstrukturisasi, yaitu mengenai perlakuan akuntansi yang yang direstrukturisasi kredit mengikuti standar akuntansi, menghapus pelaporan restrukturisasi kredit secara offline dan penjelasan lanjut berikut contoh mengenai penilaian kualitas kredit yang direstrukturisasi. lebih 1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Secara umum SE ini mengatur tentang: d. SBLC Prime Bank dapat diakui sbg agunan tunai dengan peringkat Prime Bank AA- untuk S&P dan Fitch dan Aa3 untuk Moody's. Menegaskan Jika Bank memiliki agunan berupa SBLC dengan lebih dari satu peringkat (peringkat prime bank sebagai penerbit) maka yang digunakan adalah peringkat terendah. a. Penyampaian rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM b. Tata cara perhitungan dan pemantauan rasio pemberian atas pencapaian Kredit atau Pembiayaan UMKM termasuk untuk Kantor Cabang Bank Asing dan Bank Campuran; e. Mengganti batasan penyediaan dana yang diberikan perlakuan khusus yang sebelumnya Rp1 M c. Pelaksanaan Pola Kerjasama dalam pemberian Kredit atau Pembiayan UMKM; 171
a. Kriteria dan tata cara pengajuan permohonan bantuan teknis Bank Indonesia; b. Tata cara publikasi atas pencapaian pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM; Transaksi Benturan Kepentingan yang mengandung Tidak ada benturan kepentingan selama tahun pelaporan sebagaimana dalam peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1 "Benturan Kepentingan". transaksi yang disebutkan c. Kriteria dan Tata cara penilaian dalam Transaksi Berelasi Selama tahun 2013 tidak ada transaksi berelasi. rangka pemberian penghargaan; d. Ketentuan lanjut mengenai kewajiban pelatihan kepada pelaku UMKM oleh Bank Umum, apabila Bank Umum tidak mencapai realisasi kredit/ pembiayaan UMKM sesuai rasio yang ditetapkan; lebih Informasi dan Fakta Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atau Restrukturisasi Hutang/Modal Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi atau restrukturisasi hutang/modal. e. Tata cara pengenaan sanksi. Dampak SE BI tersebut adalah bank berupaya meningkatkan produktifitas dari kredit mikro dengan membentuk Unit Mikro dalam struktur organisasi bank. Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan Tidak ada informasi material setelah tanggal laporan akuntan. Kebijakan Dividen Kebijakan mengenai pembagian dividen ditetapkan setiap tahun melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Pada tahun 2013 bank melakukan pembayaran dividen sebesar 81,8% dari laba bersih 2012 senilai Rp592.754.958.778. Informasi lebih detil mengenai pembayaran dividen dapat dilihat pada bab informasi bagi investor. 172
07DATA PERUSAHAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN COMPANY FILE 173
07 DAFTAR ISI TATA KELOLA PERUSAHAAN PENDAHULUAN P. 175 STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN P. 176 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN P. 224 174
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR PENDAHULUAN meningkatkan alam kepentingan kinerja, melindungi seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang- industri undangan serta nilai etika dalam bank wajib perbankan, maka untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban dan independensi (independency), serta kewajaran (fairness). rangka D (responsibility), Bank menetapkan pertumbuhan usahanya sesuai dengan Rencana Bisnis Tahunan dan dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat bergantung publik sehingga kepercayaan tersebut harus dijaga dengan meningkatkan kinerja, efisiensi serta pengelolaannya dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik juga sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan Stakeholder dan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi oleh bank sebagai syarat untuk berkembang dengan baik dan sehat. kepada kepercayaan Kelola Perusahaan yang baik dan hasil self- assessment pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik setiap tahunnya kepada Stakeholders sebagaimana diwajibkan dalam PBI Nomor 8/4/ PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006, khususnya Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban bank menyampaikan laporan pelaksanaan Good Corporate Governance, baik secara tersendiri maupun digabungkan dalam laporan tahunan serta SE BI Nomor 9/12/ DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Laporan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan sarana untuk menyediakan informasi yang komprehensif dan lebih baik bagi Stakeholder. Bank diwajibkan untuk menyajikan informasi kepada Stakeholder tentang: I II Kesimpulan umum hasil self assessment Pengungkapan Pelaksanaan GCG; pelaksaaan GCG. Selanjutnya laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik bank, adalah sebagai berikut: Sebagai perusahaan publik, bank senantiasa berupaya untuk lebih profesional dan terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Dewan Komisaris, Direksi beserta seluruh karyawan telah berkomitmen menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip- prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Kelola prinsip-prinsip Pelaksanaan Perusahaan yang baik diantaranya dengan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Tata 175
Struktur Tata Kelola Perusahaan A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 1. Laporan Tahunan; apat Umum Pemegang Saham Organ merupakan (RUPS) Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat menggunakan haknya, memperoleh keterangan, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan penting juga secara setara. Selain merupakan atas pengawasan Dewan Komisaris dan kinerja Direksi. R itu, RUPS evaluasi forum Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan, RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam lambat jangka waktu paling 6 bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Bagi Perseroan Terbuka, RUPS dapat diadakan ditempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan. Dalam menyampaikan hal-hal sebagai berikut: RUPS tahunan, Direksi 2. Usulan penggunaan laba bersih Perseroan, jika perseroan memiliki laba positif; 3. Usulan penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit tahun buku perseroan yang sedang berjalan usulan berdasarkan Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kantor akuntan publik tersebut; 4. Hal-hal lain yang merupakan dan perseroan kepentingan membutuhkan persetujuan RUPS dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. Terkait dengan status bank sebagai juga Perusahaan Terbuka, maka bank tunduk peraturan-peraturan dibidang pasar modal. Berikut ini tata cara penyelenggaraan RUPS sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan Bapepam-LK Nomor IX.I.1: dengan 1. Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului pemanggilan RUPS; 2. Pemanggilan dilakukan dengan menggunakan surat tercatat/iklan surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS; RUPS 176
3. Sebelum melakukan pemanggilan RUPS, Perseroan wajib melakukan akan pemberitahuan dilakukan RUPS jangka waktu 14 hari dalam sebelum tanggal pemanggilan RUPS; bahwa pemanggilan 4. Perseroan wajib juga terlebih dahulu jelas dan Jasa selambat-lambatnya tanggal sebelum menyampaikan agenda RUPS secara rinci Keuangan 7 hari pemberitahuan; kepada Otoritas 5. Sejak tanggal pemanggilan RUPS, perseroan wajib menyediakan Laporan kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh Pemegang Saham; Tahunan di 6. Setelah pelaksanaan RUPS, perseroan wajib menyampaikan hasil RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah (dua) dan diselenggarakan RUPS mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia dan salah satunya berperedaran nasional. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pada tahun 2013, bank melaksanakan RUPS tahunan pada tanggal 27 Maret 2013, bertempat di Shangri-La Hotel, Jalan MayJend Sungkono 120 Surabaya dan dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 82,94% atau 12.372.191.517 lembar saham dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan yaitu berjumlah 14.917.684.982 lembar saham. Dengan demikian ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan penyelenggaraan RUPS adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang mengikat. Adapun tahapan penyelenggaraan RUPS tahunan bank tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Penyampaian pemberitahuan Jasa kepada Otoritas RUPS Keuangan melalui dengan surat Perseroan Nomor 051/071/DIR Tanggal 13 Februari 2013. 2. Pemberitahuan akan dilakukannya pemanggilan RUPS, (dua) dipublikasikan melalui 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia dan tanggal 22 Februari 2013. bahwa Jawa Pos pada 3. Pemanggilan RUPS dipublikasikan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia dan Jawa Pos pada tanggal 11 Maret 2013. 4. Penyampaian hasil RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan Nomor 051/105/ DIR/CS Tanggal 28 Maret 2013. 5. Pengumuman RUPS dipublikasikan melalui 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia dan Jawa Pos pada tanggal 1 April 2013. hasil Dengan demikian, penyelenggaraan memenuhi RUPS ketentuan diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Bank. Adapun hasil RUPS tersebut adalah sebagai berikut: bank telah sebagaimana 1. Keputusan Agenda Pertama: Tahunan Laporan Menyetujui Perseroan menyetujui dan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2012. Mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku Perseroan untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 177
Purwantono, Suherman & Surja, anggota dari Ernst & Young Global sesuai dengan laporannya RPC-166/PSS-sby/2013 tanggal 28 Februari 2013, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. No. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012 tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. dari tanggung 2. Keputusan Agenda Kedua: Menetapkan sebesar Rp592.754.958.777,55 atau 81,8% dari laba bersih tahun buku 2012 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2012 akan dibagikan secara seluruh tunai dan dibagikan pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 April 2013 dan akan dibayarkan pada tanggal 3 Mei 2013. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud. kepada Menetapkan sebesar Rp131.884.355.131,44 atau 18,2% ditetapkan sebagai Cadangan Umum. sisanya Menyetujui dan menetapkan jumlah bonus karyawan dan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2012 sebagaimana yang telah dicadangkan pada tahun buku 2012 dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembagian diantara mereka yang berhak dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 3. Keputusan Agenda Ketiga: Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik guna melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2013. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti bilamana KAP yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal tidak dapat melaksanakan tugasnya. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dari Direksi, untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit. 4. Keputusan Agenda Keempat: Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal rapat ini. 178
5. Keputusan Agenda Kelima: Menerima Laporan Penggunaan Hasil Penawaran Umum Perdana Saham pada tahun 2012. 4. Pemanggilan RUPS-LB dipublikasikan kabar harian surat melalui 2 berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia dan Surya pada tanggal 19 Agustus 2013. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pada tahun 2013, bank melaksanakan tanggal RUPS 3 September 2013, bertempat di Hotel Bumi Surabaya, Jalan Basuki Rachmad 106 - 128 Surabaya dan dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 86,079% atau 12.840.938.482 lembar saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan berjumlah oleh 14.917.684.982 lembar saham. Dengan demikian kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan penyelenggaraan RUPS sah keputusan serta yang mengikat. tahapan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tahun 2013 adalah sebagai berikut: Luar Biasa pada yaitu Perseroan, ketentuan adalah dapat mengambil Adapun 5. Penyampaian hasil RUPS-LB kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan Nomor 051/193/DIR/CS Tanggal 5 September 2013. 6. Pengumuman RUPS-LB dipublikasikan melalui 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia dan Surya pada tanggal 5 September 2013. hasil Dengan penyelenggaraan RUPS Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Bank. Adapun hasil RUPS-LB tersebut adalah sebagai berikut: demikian, 1. Penyampaian pemberitahuan RUPS-LB kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan Nomor 051/158.1/DIR/2013 Tanggal 15 Juli 2013. 2. Penyampaian pemberitahuan perubahan penyelenggaraan Jasa RUPS-LB kepada Otoritas Keuangan melalui surat Perseroan Nomor 051/167/DIR/2013 Tanggal 22 Juli 2013. 3. Pemberitahuan akan dilakukannya pemanggilan RUPS- LB dipublikasikan melalui 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia dan Surya pada tanggal 2 Agustus 2013. bahwa 1. Memberhentikan dengan hormat jabatannya Isnanto dari Saudara selaku Independen Komisaris Perseroan, Saudara Partono dari jabatannya selaku Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah Perseroan serta Saudara Suparlan dari jabatannya selaku Direktur Kepatuhan Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat di Perseroan, selanjutnya memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Perseroan jabatan dengan tunjangan purna memperhatikan komite usulan remunerasi serta peraturan dan ketentuan yang berlaku; 179
2. Mengangkat Saudara Soebagyo Independen Komisaris selaku Tony Perseroan, Direktur Sudjiaryanto Syariah Agrobisnis & Usaha dan Saudara Rudie Hardiono selaku Kepatuhan Perseroan. Pengangkatan yang efektif bersangkutan setelah memperoleh persetujuan Indonesia, dengan dari Bank masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari anggota pengurus yang digantikannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan; dan berlaku Saudara selaku Direktur 3. Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mengatur pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan penyesuaiannya sampai dengan seluruh persetujuan hasil fit and proper test yang dilakukan Indonesia menyetujui Bank pengangkatan calon pengurus yang telah disetujui RUPS-LB. Perseroan 180
B. DEWAN KOMISARIS ewan Komisaris adalah organ perseroan bertugas yang melakukan kegiatan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung independen serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan organisasi. D jawabnya secara masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan ketentuan Bank Indonesia dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Susunan Dewan Komisaris Bank sampai dengan 3 September 2013 Berdasarkan hasil RUPS-LB tanggal 14 April 2011, jumlah anggota Dewan Komisaris Bank adalah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen dengan komposisi dan masa jabatan sebagai berikut: Jumlah, Komposisi dan Anggota Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk Independensi Nama Jabatan Mulai Masa Jabatan Berakhir Muljanto *) Komisaris Utama 14 April 2011 14 April 2015 Chairul Djaelani **) Komisaris 14 April 2011 14 April 2015 Isnanto ***) Komisaris Independen 14 April 2011 14 April 2015 Wibisono *) Komisaris Independen 14 April 2011 14 April 2015 ) **) Efektif bertugas sejak tanggal 21 Juni 2011 sesuai dengan surat Bank Indonesia Nomor 13/52/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 1 Juni 2011. Sejak penutupan RUPS-LB tanggal 14 April 2011. ***) Terhitung sejak tanggal 3 September 2013 tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen Bank . Susunan Dewan Komisaris tersebut, telah dilaporkan Bank kepada Bank Indonesia melalui surat Bank Nomor 049/17/DIR/11, tanggal 20 April 2011, perihal Laporan Penggantian Pengurus bank. Seluruhnya telah mendapat persetujuan BI atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sehingga semua anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Susunan Dewan Komisaris Bank per 3 September 2013 - 31 Desember 2013 Berdasarkan hasil RUPS-LB tanggal 3 September 2013, jumlah anggota Dewan Komisaris Bank adalah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Komisaris dan Independen 2 (dua) orang Komisaris jabatan dengan komposisi dan masa sebagai berikut: 181
Masa Jabatan Nama Jabatan Mulai Berakhir Muljanto Komisaris Utama 14 April 2011 14 April 2015 Chairul Djaelani Komisaris 14 April 2011 14 April 2015 Wibisono Komisaris Independen 14 April 2011 14 April 2015 Soebagyo*) Komisaris Independen 3 September 2013 14 April 2015 ) Efektif sebagai Komisaris Independen setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) Susunan Dewan Komisaris tersebut, telah dilaporkan pada Bank Indonesia melalui surat Bank Jatim Nomor 051/197/ DIR, tanggal 9 September 2013, perihal Laporan Penggantian Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Bank Indonesia. Pengangkatan Dewan Komisaris tersebut telah melalui proses rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia antara lain: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; 2. Seluruh anggota Dewan Komisaris Indonesia 1. bank berdomisili di tepatnya di Surabaya; 3. Dewan Komisaris dipimpin oleh bagi Bank Umum, yakni hanya jabatan dapat merangkap anggota Dewan sebagai Komisaris, atau Pejabat Eksekutif: - pada 1 (satu) lembaga/ bukan Direksi perusahaan lembaga keuangan; atau - yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank. b. Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan sampai derajat kedua baik secara vertikal maupun horizontal dengan anggota sesama Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; c. Tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank; Komisaris Utama; tahun seluruh anggota 4. Setiap Komisaris membuat Dewan dengan pernyataan ketentuan GCG isinya antara lain menyatakan atau mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: jabatan, a. Tidak merangkap kecuali hal-hal terhadap yang telah ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG sesuai yang d. Tidak mengambil dan/atau keuntungan selain fasilitas ditetapkan menerima pribadi dari bank dan remunerasi lainnya berdasarkan RUPS; dan Jumlah kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada bank maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. yang e. 182
Rangkap Jabatan Komisaris Anggota Dewan Komisaris bank tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank. Komisaris Independen Berdasarkan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 8/14/ PBI/2006, bahwa paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dalam SE BI Nomor 9/12/DPNP perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota lainnya, Direksi dan/ Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat kemampuannya untuk mempengaruhi bertindak independen. Bank memiliki (dua) Komisaris 2 Independen dan jumlah tersebut telah Indonesia. memenuhi ketentuan Bank Seluruh Komisaris Independen bank tidak memiliki hubungan keuangan, dan kepengurusan, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. kepemilikan Anggota Komisaris Independen bank senantiasa melepaskan diri dari benturan kepentingan (conflict of intersest) serta bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi. Independen bank Anggota Komisaris berwenang untuk mengawasi Direksi dalam mencapai kinerja dan memberikan nasihat kepada Direksi jika terdapat penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan serta memantau penerapan dan efektifitas pelaksanaan GCG. Tugas dan Tanggung Komisaris Berdasarkan Anggaran Dasar bank, tugas utama Dewan Komisaris adalah bertanggung melakukan jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan bank agar sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan tugas tersebut, Dewan Komisaris melakukan tata cara pengawasan atas pengelolaan bank, melakukan pengawasan atas pengurusan bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan bank, serta membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan bank. Dewan Komisaris juga wajib memastikan nasihat atau arahan telah dijalankan serta terpenuhinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku, Anggaran Dasar Bank dan peraturan- peraturan internal bank lainnya. Jawab Dewan yang Sebagai bagian implementasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, kebijakan juga mengatur wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Adapun wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain: intern bank 1. Memastikan terselenggaranya Corporate pelaksanaan Good 183
Governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan jawab Direksi, serta tanggung memberikan kepada Direksi; 3. Dalam 2. Melaksanakan nasihat melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank; 4. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional di atas wewenang Direksi, yang hanya mencakup: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait; dan b. Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tersebut, Dewan Komisaris: pengawasan 1. Memiliki Buku Pedoman Kerja dan Tata Tertib Dewan Komisaris lain mengatur yang mengenai etika jabatan, tugas dan kewajiban,wewenang, waktu kerja dan pelaksanaan rapat, evaluasi kinerja dan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi; 2. Senantiasa berupaya memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi yaitu seluruh pengurus dan pegawai bank mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana; antara 4. Beritikad baik, hati-hati dan dalam bertanggung untuk menjalankan kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetpkan; jawab tugas perseroan 5. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan oleh serta menandatangani Direksi laporan tersebut; 6. Memberikan nasihat, pendapat dan rekomendasi kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan visi dan misi serta strategis rencana-rencana Umum perseroan Direksi, Corporate Plan, Business Plan) serta pelaksanaannya, antara lain: dan a. Pencapaian Bisnis, realisasi keuangan dengan kinerja mempertahankan tetap predikat peringkat komposit Tingkat Kesehatan (TKS) Bank; Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai kebutuhan Bank; c. Penyempurnaan sistem dan prosedur operasional yang lebih efektif; b. Penyempurnaan Rencana target d. Peningkatan budaya kerja dan standar layanan; e. Evaluasi efektivitas fungsi SKAI termasuk monitoring tindak lanjut hasil audit dari Satuan Kerja Audit Internal dan audit eksternal; kualitas 6. Memberikan nasihat, pendapat dan rekomendasi kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan visi dan misi serta strategis rencana-rencana Umum perseroan Direksi, Corporate Plan, Business Plan) serta pelaksanaannya, antara lain: dan a. Pencapaian Bisnis, realisasi keuangan dengan kinerja mempertahankan tetap predikat peringkat komposit Tingkat Kesehatan (TKS) Bank; Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai kebutuhan Bank; c. Penyempurnaan sistem dan prosedur operasional yang lebih efektif; b. Penyempurnaan Rencana target d. Peningkatan budaya kerja dan standar layanan; e. Evaluasi efektivitas fungsi SKAI termasuk monitoring tindak lanjut hasil audit dari Satuan Kerja Audit Internal dan audit eksternal; kualitas saran atau (Kebijakan aktiva produktif dengan memantau perkembangan dari portofolio aset berdasarkan tingkat risiko, memperkecil terjadinya NPL, dan meningkatkan pertumbuhan kredit; 3. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan RUPS; g. Pertemuan dengan anggota Direksi untuk membahas aspek-aspek tertentu seperti bisnis, organisasi, SDM baik cabang konvensional maupun 184
syariah dan lainnya; dan h. Mengarahkan, memantau dan pelaksanaan mengevaluasi kebijakan strategis bank, antara lain penyusunan dan evaluasi terhadap Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank; 7. Melakukan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya serta laporan- laporan dari Komite-Komite yang ada di bawah Dewan Komisaris; 8. Mengikuti perkembangan kegiatan bank, baik dari informasi internal maupun eksternal yang berasal dari media maupun sumber lainnya; 9. Menghadiri rapat kerja koordinasi segenap penelaahan 3. Melakukan pemantauan konsistensi implementasi PSAK 50- 55 dan penyajian laporan keuangan bank serta penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) kolektif; 4. Memacu/mendorong Direksi dalam hal: a. Meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan pelaksanaan Code of Conduct Dewan Komisaris dengan Direksi; b. Mempertahankan predikat peringkat Tingkat Kesehatan peringkat pada Bank komposit 2 dan monitoring profil risiko; kinerja dengan Direksi dan jajarannya; 10. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) ditemukan sejak hari pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank; dan kerja 11. Mengevaluasi hasil pemeriksaan auditor internal maupun ekternal Indonesia (Bank dan/atau lainnya) dan meminta otoritas segera kepada Direksi untuk menindaklanjuti. Program Kerja Dewan Komisaris Program kerja Dewan Komisaris dalam tahun 2013, antara lain: 1. Mendorong dan memberikan arah terhadap dukungan perkembangan Bank sebagai BPD Regional Champion (BRC) dan meningkatkan perannya terhadap peserta APEX bank; c. Penyempurnaan sistem dan prosedur operasional yang lebih efektif; d. Peningkatan kualitas program dan pengembangan SDM baik konvensional maupun syariah; pengisian e. Pemantauan kekosongan jabatan eksekutif serta percepatan pejabat pengisian dalam operasional seiring dengan pengembangan struktur organisasi; terhadap Pemantauan pengembangan produk bank dan pengembangan jaringan operasional bank beserta fasilitas penunjangnya; penyiapan f. g. Mendorong dan memantau lanjut penyelesaian tindak audit pemeriksaan hasil ekstern intern maupun menilai dalam rangka kecukupan pengendalian intern termasuk keandalan pelaporan keuangan; dan 2. Melakukan dan persetujuan Rencana Korporasi & Rencana Bisnis serta melakukan pengawasan proses pencapaian Rencana Bisnis; evaluasi terhadap h. Monitoring pencapaian terutama bisnis rencana ekspansi usaha, termasuk pembukaan jaringan Kantor 185
bank baik Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas. 5. Menelaah auditor lain eksternal/KAP isu signifikan yang membahas berkaitan dengan implementasi PSAK dan sistem pengendalian intern; 6. Membahas mengkaji kecukupan perencanaan dan pelaksanaan audit oleh SKAI jumlah dan serta terpenuhinya kompetensi auditor yang memadai; memantau dan Tingkat dengan efektifitas antara dan 7. Menelaah pelaksanaan penilaian Kesehatan bank menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating) dengan cakupan terhadap penilaian profil risiko, GCG, rentabilitas dan permodalan; 8. Monitoring action plan program penggajian disesuaikan dengan basis kompetensi dan pelaksanaan Pensiun keputusan Manfaat Pasti (PPMP) dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP); dan Program 9. Tindak lanjut PBI mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pelaksanaan dan sumber daya manusia kepada pihak lain atau alih daya termasuk outsourcing. pekerjaan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadirannya Nama Jumlah Rapat Kehadiran Muljanto Chairul Djaelani Isnanto Wibisono Soebagyo 6 6 5 6 1 Jumlah 6 6 0 6 1 Persentase 100% 100% 0% 100% 100% Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi Hubungan kerja antara antara Dewan Komisaris adalah hubungan checks and balances terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan perusahaan dengan didasarkan pada prinsip rangka keterbukaan. Dalam mewujudkan hubungan tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi mengagendakan pertemuan bentuk rapat koordinasi untuk membahas dan memutus persoalan-persoalan penting dengan Direksi berkala dalam menyangkut usaha dan operasional perusahaan. Agenda yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan tersebut antara lain rencana bisnis, operasional, peluang usaha, dan strategis yang membutuhkan isu-isu persetujuan Dewan Komisaris. Selain itu, rapat koordinasi tersebut merupakan forum dimana Dewan Komisaris dapat membahas laporan periodik Direksi serta memberikan tanggapan, catatan dan nasihat kepada Direksi yang dituangkan dalam risalah rapat. kelangsungan 186
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Beserta Tingkat Kehadirannya Nama Jabatan Jumlah Rapat Kehadiran Jumlah Persentase Muljanto Komisaris Utama 10 10 100% Chairul Djaelani Komisaris 10 9 90% Isnanto*) Komisaris Independen 6 1 16,67% Wibisono Komisaris Independen 10 10 100% Soebagyo**) Komisaris Independen 4 4 100% Hadi Sukrianto Djoko Lesmono Partono*) Eko Antono Suparlan*) Direktur Utama Direktur Bisnis Menengah & Korporasi Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah Direktur Operasional Direktur Kepatuhan 10 10 6 10 6 10 7 3 10 5 100% 70% 50% 100% 83,34% Tony Sudjiaryanto**) Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah 4 4 100% Rudie Hardiono**) Direktur Kepatuhan 4 4 100% ) Tidak lagi menjabat sejak tanggal 3 September 2013. **) Mulai menjabat sejak tanggal 3 September 2013 Di samping menghadiri rapat internal, Dewan juga menghadiri rapat eksternal (Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain), dengan didampingi Komite Dewan Komisaris. Dewan Komisaris secara periodik juga menghadiri rapat evaluasi kinerja caturwulan yang dihadiri seluruh Pemimpin Cabang dan Pemimpin Divisi. Para anggota Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup dalam samping melaksanakan implementasi itu Komisaris tugasnya. Di tatanan dalam kebijakan, Dewan Komisaris melakukan konfirmasi pada unit-unit kerja terkait. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan implementasi kebijakan Direksi dan solusinya. Kegiatan Pelatihan Dewan Komisaris Guna meningkatkan kompetensi sebagai Dewan Komisaris, maka selama tahun 2013 Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi, seminar atau workshop, yang dapat disajikan sebagai berikut: Nama Nama Kegiatan Tanggal 1. Seminar Kepemimpinan "Antar Pemimpin " 2. Workshop "Hapus Tagih Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi dan Penyusunan SOP" 1. Seminar Kepemimpinan "Antar Pemimpin " 2. Workshop "Hapus Tagih Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi dan Penyusunan SOP" Muljanto 3. Seminar dan Rapat Kerja Wilayah Barat Forum Komunikasi 4. Seminar "Rapat Kerja Nasional FKDK/P BPD-SI Tahun 2013" 5. Seminar "Peranan Bank Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Pengawasan oleh OJK" 3. Seminar dan Rapat Kerja Wilayah Barat Forum Komunikasi 4. Seminar "Rapat Kerja Nasional FKDK/P BPD-SI Tahun 2013" 5. Seminar "Peranan Bank Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Pengawasan oleh OJK" 1. Seminar "Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan oleh Dewan Komisaris/Pengawas BPD-SI" 1. Seminar "Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan oleh Dewan Komisaris/Pengawas BPD-SI" Chairul Djaelani 2. Risk Based Bank Rating (RBBR) & GCG Bagi Pengurus dan Pejabat BPD 2. Risk Based Bank Rating (RBBR) & GCG Bagi Pengurus dan Pejabat BPD 3. Rapat Kerja Nasional FKDK/P BPD-SI Tahun 2013" 4. Seminar "Krisis Ekonomi Global dan Pengaruhnya terhadap Operasional Industri Keuangan dan Perbankan di Indonesia" 5. Seminar "Peranan Bank Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Pengawasan oleh OJK" FKDKP, Jakarta, 26-27 Sept 2013 FKDKP, Jambi, 22-23 Nov 2013 ASBANDA, Jakarta, 16 Des 2013 187
Nama Nama Kegiatan 1. Sosialisasi dan Tindak Lanjut atas Hasil Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 dalam Kaitannya Penanganan Kredit Bermasalah untuk Hapus Buku dan Hapus Tagih Tanggal INFOBANK, Jakarta, 27-28 Feb 2013 2. Seminar dan Rapat Kerja Wilayah Barat Forum Komunikasi Dewan Komisaris 2. Seminar dan Rapat Kerja Wilayah Barat Forum Komunikasi Dewan Komisaris FKDKP, Batam, 4-6 Apr 2013 3. Seminar "Dampak Ketersediaan Modal Terhadap Kegiatan Usaha Bank serta peluang dan Tantangan Kebijakan Hapus Tagih Bagi Operasional BPD FKDKP, Bali, 24-26 Apr 2013 4. Seminar "Penerapan Program APU-PPT dan Implementasi fatca: Respon dan Kesiapan Perbankan Indonesia ke Depan" Seminar DKP, Jakarta, 19 Sept 2013 5. Seminar dan Rapat Kerja Nasional FKDK/P BPD-SI Tahun 2013 6. Seminar "Prospek Ekonomi dan Perbankan Nasional 2014" 7. Seminar "Anti Fraud Conference (NAFC) 2013" FKDKP, Jakarta, 26-27 Sept 2013 DKP, Jakarta, 28 Nov 2013 ACFE, Riau, 2-3 Des 2013 Soebagyo 1. Seminar HUT ke-8 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2. Seminar dan Rapat Kerja Nasional FKDK/P BPD-SI Tahun 2013 3. Seminar "Pemahaman tentang Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dilihat dari Laporan Dewan Komisaris terkait Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai Peraturan Bank Indonesia" LPS, Jakarta, 22-23 Sept 2013 FKDKP, Jakarta, 26-27 Sept 2013 RMI, Jakarta, 7-8 Nov 2013 Key Performance Komisaris Key Performance indicators Dewan Komisaris terdapat pada target Anggaran Dewan Komisaris dan pelaksanaan Rencana Kerja. Sedangkan yang ditetapkan sebagai acuan kinerja Dewan Komisaris tersebut adalah sebagai berikut: Indicators Dewan 1. Pengawasan Dewan Komisaris, yang mencakup jumlah rapat, jumlah dan ketepatan waktu kajian oleh Komite dibawah Dewan Komisaris dan jumlah kunjungan kerja. aktif 2. Pengawasan Dewan Komisaris, yang meliputi ketepatan waktu laporan keuangan, ketepatan waktu hasil review laporan hasil pemeriksaan intern, ketepatan waktu audit laporan profil risiko, ketepatan pasif review hasil laporan profil risiko, ketepatan waktu laporan kepatuhan dan hasil penilaian self assessment GCG. 3. Aspek kinerja perseroan yang mencakup yaitu pencapaian laba bersih dan ratio Return on Assets (ROA); Likuiditas Bank yaitu penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan ratio Loan to Deposit ratio (LDR) serta ekspansi kredit dan ratio Non Performance Loan (NPL). rentabilitas Pelaksana Assessment Dewan Komisaris Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pencapaian hasil yang terdapat pada Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan Key Performance Indicators yang ada. 188
C. DEWAN PENGAWAS SYARIAH ank memiliki Unit Usaha Syariah berupa 1 Kantor Cabang Syariah di Surabaya, 3 Kantor Cabang Pembantu Syariah dan 47 Kantor Layanan Syariah (KLS) yang berada di 39 Kantor Cabang dan 8 Kantor Cabang Pembantu Konvensional bank. Dalam kegiatan operasionalnya, Unit Usaha Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengarahkan (memberi opini) dan mengawasi apakah akad-akad yang melandasi produk dan jasa layanan Bank Syariah telah sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Dewan Pengawas Syariah diangkat melalui RUPS dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta. B Sehubungan dengan telah dikeluarkannya tanggal PBI Nomor 11/33/PBI/2009 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta SE BI Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa bank diwajibkan secara berkala melakukan self assessment secara komprehensif terhadap pelaksanaan GCG agar bila terdapat kekurangan implementasinya, bank segera dalam menetapkan langkah perbaikan yang dilakukan. Good Corporate Governance mengatur antar Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. kecukupan hubungan yang Seluruh produk dan diberikan Bank Syariah telah mendapatkan pengesahan dari DSN sebelum dipasarkan tersebut kepada masyarakat. dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan prinsip serta fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. layanan Hal Anggota Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah dijabat oleh ulama dan cendekiawan yang mempunyai reputasi baik di wilayah Jawa Timur. Susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: Posisi Posisi 1 Januari 2013 - 31 Desember2013 Ketua Anggota Anggota Prof. Dr. H. Moh. Ali Azis,M.Ag Prof. Dr. Nur Syam, Msi Prof. Dr. Thohir Luth, MA Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Dewan Syariah memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Memberikan nasihat dan Pengawas saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah; b. Menilai dan memastikan pemenuhan pedoman yang prinsip operasional dikeluarkan Bank Syariah; syariah atas dan produk c. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank Syariah agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Indonesia Nasional-Majelis Ulama yang meliputi: 189
1) Meminta penjelasan dari pejabat Bank Syariah yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik dan yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan; akad 2) Memeriksa apakah akad yang digunakan dalam produk baru fatwa terdapat dalam telah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia: •	Dalam hal telah terdapat Dewan maka fatwa, Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia; •	Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. yang terkait 3) Mengkaji sistem dan prosedur akan baru dengan produk dikeluarkan pemenuhan prinsip syariah; 4) Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan. d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank Syariah yang belum ada fatwanya; e. Melakukan kajian secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah; 1) Menganalisis yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta Direksi, pelaksana fungsi audit fungsi intern dan/atau kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana serta dan penyaluran dana pelayanan jasa Bank Syariah; laporan 2) Menetapkan uji petik transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip dari masing-masing syariah kegiatan; jumlah (sampel) 3) Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk pemenuhan mengetahui sebagaimana prinsip dipersyaratkan SOP, dalam antara lain: •	Ada tidaknya bukti pembelian untuk akad barang, murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual beli murabahah; syariah Ada laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil. tidaknya 4) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank Syariah dan/atau untuk memperkuat hasil pemeriksaan sebagaimana dokumen dimaksud pada angka (3) di atas apabila diperlukan; nasabah f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya; g. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank Syariah, yang meliputi: 5) Melakukan kajian terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud; 190
6) Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah; dan 7) Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank. h. Menyampaikan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir. laporan Opini Dewan Pengawas Syariah yang telah dikeluarkan sepanjang tahun 2013, antara lain: Pemberian Multijasa Umroh iB Maqbula 1 Pembiayaan Multijasa Umroh iB Maqbula bisa dilaksanakan dengan menggunakan akad ijasah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah dimana obyek ijarah dapat berupa manfaat jasa dan upah. Dalam hal Multijasa Umroh tersebut menggunakan akad ijarah, maka hal tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.44/DSN/VII/2004 tentang pembiayaan Multijasa. 191
Produk Kepemilikan Logam Emas 2 Pembiyaan Kepemilikan Logam Emas (KLE) iB Barokah untuk pembelian emas lantakan (batangan) dapat dilaksanakan dengan menggunakan akad murabahah sesuai fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/2010 tentang Jual beli emas secara tidak tunai, dimana jual beli emas secara tidak tunai dengan akad murabahah hukumnya boleh (mubah) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). 3 Produk Giro Maxi (autosave) Sesuai fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan bahwa Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkanny, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain. Selain itu sesuai Fatwa DSN- MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, bahwa berdasarkan akad wadiah mudharib dapat member bonus ke nasabah namun tidak boleh disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (a'thaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 192
Aktivitas Rapat Anggota Dewan Pengawas Syariah Aktivitas rapat anggota Dewan Pengawas Syariah yang diikuti oleh pegawai Bank Syariah dan Divisi Usaha Syariah selama tahun 2013 adalah sebagai berikut : Periode Agenda Triwulan I 1. Rapat pembahasan Pembiayaan Multijasa Umroh iB Maqbula 2. Rapat pembahasan Surat BI perihal Laporan DPS per Semester I tahun 2012 3. Rapat pembahasan Kerjasama dengan Amal Usaha Muhammadiyah 4. Rapat pembahasan Produk Pembiayaan Kepemilikan Logam Emas (KLE) 5. Rapat penyusunan Laporan DPS untuk Semester II tahun 2013 6. Rapat penyusunan Laporan Good Corporate Governance tahun 2012 Triwulan II 7. Rapat pembahasan Produk Giro Maxi (autosave) 8. Rapat pembahasan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Triwulan III 9. Rapat penyusunan Laporan DPS untuk Semester I tahun 2013 10. Rapat tentang perkembangan UUS Bank dan kontrol akad-akad syariah serta rencana pertemuan dengan semua DPS Triwulan IV 11. Rapat Pengarahan Dewan Pengawa Syariah Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS ke IX 12. Frekuensi rapat DPS dan tingkat kehadiran selama tahun 2013 H. Moh. Ali Aziz H. Nur Syam Nama (DPS) Jumlah Rapat 12 12 Kehadiran Jumlah 12 9 Persentase 100% 75% H. Thohir Luth 12 10 83% Daftar Konsultan, Penasihat atau yang Dipersamakan dengan itu yang Digunakan Unit Usaha Syariah Pada tahun 2012, sejalan dengan PBI Nomor 11/10/PBI/2009, Bank bermaksud melakukan pemisahan atas Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2017. Untuk itu, Unit Usaha Syariah bersama dengan PT Batasa Tazkia Consulting menyusun Blue Print Pengembangan dan Road Map Spin Off Unit Usaha Syariah Bank. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2013 Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya Jumlah Diterima dalam 1 tahun Orang Nominal (Rp) 1. Remunerasi 3 330.988.000,00 2. Fasilitas lainnya *): a. b. yang dapat dimiliki yang tidak dapat dimiliki
Total 3 330.988.000,00 ) dinilai dalam ekuivalen rupiah 193
Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam 1 tahun Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun Jumlah Dewan Pengawas Syariah Di atas Rp2 miliar
Di atas Rp1 miliar s/d Rp 2 miliar
Di atas Rp500 juta s.d Rp 1 miliar
Rp500 juta kebawah 3 orang Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga Keuangan Syariah lainnya: Nama Jabatan H. Moh. Ali Azis NIHIL H. Nur Syam H. Thohir Luth NIHIL NIHIL 194
D. DIREKSI Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ perseroan yang jawab berwenang dan bertanggung atas pengurusan perseroan penuh untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. JUMLAH, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan ketentuan Bank dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Khusus untuk Direktur Kepatuhan, berpedoman pada PBI nomor 1/6/PBI/1999 tentang penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Indonesia Susunan Direksi Bank Jatim sampai dengan 3 September 2013 Nama Hadi Sukrianto Direktur Utama Jabatan Masa Jabatan Mulai 14 April 2011 Berakhir 14 April 2015 Djoko Lesmono Eko Antono Partono*) Suparlan*) Direktur Bisnis Menengah & Korporasi Direktur Operasional Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah Direktur Kepatuhan 14 April 2011 14 April 2011 14 April 2011 14 April 2011 14 April 2015 14 April 2015 14 April 2015 14 April 2015 ) Tidak lagi menjabat sejak tanggal 3 September 2013. tersebut merupakan Anggota Direksi profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan seluruhnya telah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang tertuang dalam Surat Bank Indonesia Nomor 13/23a/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 3 Maret 2011. Susunan Direksi tersebut, telah dilaporkan bank pada Bank Indonesia melalui surat Bank Jatim Nomor 049/17/ DIR/11, tanggal 20 April 2011, perihal Laporan Penggantian Pengurus bank. Susunan Direksi Bank Jatim sampai dengan 31 Desember 2013 Dalam rencana rangka mendukung bank menjadi BPD Regional Champion meningkatkan senantiasa dengan dan mengoptimalkan bank kinerja menjadi lebih baik, bank melakukan pergantian pengurus melalui RUPS-LB yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2013 yang menghasilkan susunan Direksi sebagai berikut: semakin 195
Nama Hadi Sukrianto Djoko Lesmono Eko Antono Tony Sudjiaryanto**) Rudie Hardiono**) Jabatan Direktur Utama Direktur Bisnis Menengah & Korporasi Direktur Operasional Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah Direktur Kepatuhan Masa Jabatan Mulai 14 April 2011 14 April 2011 14 April 2011 3 September 2013 3 September 2013 Berakhir 14 April 2015 14 April 2015 14 April 2015 14 April 2015 14 April 2015 ) Persetujuan BI dalam Surat Nomor 13/23a/GBI/DPIP Rahasia tanggal 3 Maret 2011 **) Efektif sebagai Direktur Kepatuhan dan Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) Susunan Direksi tersebut, telah dilaporkan pada Bank Indonesia melalui surat Nomor 051/197/DIR, tanggal 9 September 2013, perihal Laporan Penggantian Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Dua anggota baru dalam susunan Direksi tersebut memiliki pengalaman yang cukup pada industri perbankan, aktif bertugas setelah dinyatakan lulus Fit and Proper Test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pejabat eksekutif pada bank atau perusahaan lain termasuk sebagai Komisaris pada anak perusahaan bank; 6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain yang dibuktikan dengan penandatanganan surat pernyataan; Jumlah, dan tersebut kompetensi anggota Direksi diatas telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, antara lain: komposisi, integritas 1. Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang; 2. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia tepatnya di Surabaya; 3. Setiap usulan penggantian dan/ atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi; 7. Direksi telah mengangkat anggota Komite atas dasar keputusan rapat Dewan Komisaris; dan 8. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Surat kuasa kepada Pemimpin Divisi dan/atau Pemimpin Cabang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar tugas operasional bank, namun tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. 4. Setiap anggota Direksi tidak saling keluarga hubungan memiliki sampai dengan derajat kedua sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris serta berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali; 5. Semua anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan dan institusi keuangan sebagai Pejabat Eksekutif dan tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepemilikan bank untuk kepentingan bank sesuai dengan maksud dan tujuan bank. Direksi juga berwenang mewakili bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS dan peraturan- peraturan internal bank lainnya. Berikut ini merupakan tanggung jawab Direksi: 196
Tanggung Jawab Umum 1. M e m p e r t a n g g u n g j a w a b k a n pelaksanaan pengurusan bank untuk kepentingan bank kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 4. Menetapkan strategi pengembangan organisasi dan perencanaan SDM yang mengacu pengembangan pada keseluruhan tersebut organisasi bank, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang; rencana untuk 2. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank dan/atau bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/ atau peraturan dan perundang- undangan; pengelolaan dan mengevaluasi 5. Memantau rencana strategis, realisasi pengembangan organisasi dan SDM, anggaran, kinerja bisnis serta usaha perkembangan secara berkala dan memberikan rekomendasi yang diperlukan; 3. Menetapkan dan mengevaluasi dan bank serta dan rancangan non operasional menetapkan keputusan strategis; kebijakan operasional 4. Mewakili bank baik di dalam yang 6. Melakukan struktur diperlukan organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan antar unit kerja yang jelas dan memenuhi standar Good Corporate Governance; perubahan terhadap maupun di luar pengadilan; 5. Mewakili dan bertindak atas nama bank dalam melakukan penandatanganan kerjasama, menghadiri acara dan hal-hal lain yang terkait dalam aktivitas penting yang diperlukan; dan 6. Menyetujui dan menyampaikan Indonesia laporan kepada Bank dan/atau pihak eksternal yang sesuai dengan terkait peraturan perundang- undangan. lainnya dan 7. Menetapkan rekomendasi strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan dan/atau reklasifikasi operasional bank; 8. Mengembangkan dan menetapkan Kebijakan Umum Direksi (KUD); 9. Memantau internal (kelemahan dan kekuatan bank) dan perkembangan faktor/kondisi eksternal (tantangan dan ancaman bagi bank) yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi usaha bank yang telah ditetapkan. kondisi Fungsi Strategis 1. Meninjau, mengevaluasi dan menetapkan pernyataan visi dan misi bank secara berkala; 2. Mengembangkan dan menetapkan strategis bank untuk rencana mendukung pencapaian pernyataan visi dan misi bank secara berkala; 3. Menetapkan strategis jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek bank termasuk anggaran yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas tersebut; rencana Fungsi Pendukung Operasional 1. Menetapkan model bisnis dan/ atau kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan tujuan bisnis dan/atau kerjasama tersebut untuk mendukung perkembangan bisnis bank; 2. Menetapkan strategi pencitraan memutuskan bank pelaksanaan program-program promosi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sponsorship dan program lainnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga; dan 197
3. Menetapkan kebijakan sistem dan prosedur terkait seluruh proses bisnis bank; 4. Menetapkan strategi operasional keseluruhan proses bisnis, baik aktivitas bisnis utama maupun aktivitas pendukung bisnis bank; 5. Memutuskan transaksi perkreditan serta dan/atau transaksi lainnya yang melampaui kewenangan pejabat bank satu tingkat di bawah Direksi; produk pembiayaan 6. Menetapkan dan/ atau aktivitas baru dan konsep pemasarannya berpedoman pada fungsi dan tujuan bank; 7. Memutuskan langkah-langkah hukum yang berada di luar batas kewenangan pejabat bank di bawah Direksi dan mewakili Bank dalam pengadilan bila diperlukan; 8. Mengevaluasi dan menyetujui Laporan Tahunan bank; 9. Menyetujui dan menetapkan pelaksanaan aktivitas operasional SDM yang melampaui kewenangan pejabat di bawah Direksi; 10. Menyetujui permohonan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendukung perkreditan dan pendanaan; dan 11. Memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten. Fungsi Pengendalian Risiko 1. Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional (kebijakan usaha) bank; komprehensif 2. Bertanggung atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, mengavaluasi dan memberikan strategi risiko berdasarkan manajemen jawab dan eksposur arahan laporan disampaikan oleh Divisi Pengendalian Risiko laporan dan penyampaian pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris; budaya 3. Mengembangkan pada manajemen organisasi, seluruh dan dengan kebijakan mengkomunikasikan dan kepada strategi seluruh satuan kerja terkait serta mengevaluasi penerapan kebijakan dan strategi dimaksud; yang risiko jenjang menjabarkan risiko 4. Memastikan pemenuhan kualifikasi kompetensi dari SDM yang terkait dengan penerapan manajemen pengembangan risiko kompetensi, antara lain dengan program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan prosedur manajemen risiko; secara bahwa risiko dan 5. Memastikan fungsi manajemen telah diterapkan independen lain yang dicerminkan antara dengan pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko identifikasi, yang melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan transaksi; 6. Melakukan secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan bank, untuk memastikan: kaji ulang kebutuhan 7. Keakuratan metodologi penilaian risiko; 8. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; 9. Memastikan bahwa penetapan pencapaian untuk strategi tujuan telah memperhitungkan dampak risiko secara menyeluruh terhadap bank; 10. Menyetujui Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank dan memutuskan langkah-langkah pengendalian risiko yang harus diambil; usaha bank 198
11. Memantau dan efektivitas dari sistem pengendalian internal; kecukupan 12. Menciptakan dan memelihara Intern Pengendalian Sistem yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan bank. Lebih lanjut, uraian ringkas tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut: untuk menjaga dan mengamankan harta milik bank; 5. Memantau pelaksanaan tanggung jawab anggota Direksi lainnya untuk menjamin seluruh pelaksanaan aktivitas bank yang sinergis; dari 6. Memantau perkembangan usaha dan kondisi keuangan bank dan mengevaluasi hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan maupun kelangsungan usaha bank dan memberikan arahan yang diperlukan; dan Direktur Utama memberikan Direktur pengarahan, dan pengendalian terhadap seluruh unit kerja yang ada di bank untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan mengacu pada arahan strategis yang telah disetujui Dewan Komisaris. Direktur Utama juga mengorganisir, mengarahkan dan memastikan pengembangan fungsi dari Divisi Perencanaan Strategis, Corporate Secretary dan Divisi Audit Intern secara efektif dalam menjalankan fungsinya untuk turut mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan target bank. Tanggung Jawab Jabatan: Utama pembinaan 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antara anggota Direksi pembinaan dan melakukan serta terhadap Divisi/Cabang berdasarkan atas keselarasan, keseimbangan dan keserasian; pengendalian 2. Merekomendasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan pengembangan jaringan sebelum diajukan ke Dewan Komisaris sehingga dapat mencapai tujuan strategis yang ditetapkan; 3. Menetapkan strategi pengembangan organisasi bank setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris; 7. Berkoordinasi dengan Direktur Kepatuhan dalam memastikan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Direktur Bisnis Menengah & Korporasi Direktur Bisnis Menengah & Korporasi bertugas memberikan arahan strategis seluruh kegiatan bisnis yang berada di bawah koordinasi Direktorat Bisnis Menengah & Korporasi (Divisi Kredit Menengah & Korporasi, Divisi Dana/Jasa & Luar Negeri dan Divisi Tresuri) agar dapat berjalan selaras dengan kegiatan bank dan sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan. Pemantauan pelaksanaan operasional kegiatan likuiditas bank juga dilakukan dibawah koordinasinya. Tanggung Jawab Jabatan: 1. Menyetujui rencana bisnis untuk memastikan keselarasan rencana bisnis seluruh divisi yang berada di bawah koordinasi Direktorat Bisnis Menengah & Korporasi; 2. Mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasi semua risiko yang terkait; 3. Menyetujui strategi Assets & Liabilities Management (ALMA) dan memberikan masukan yang dalam Assets & ditetapkan Liabilities Commitee (ALCO); 4. Mengarahkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tujuan aktivitas bank, dengan 4. Memberikan pengembangan produk arahan dana/ 199
jasa dan perkreditan menengah & korporasi bank; arahan mengenai 5. Memberi aktivitas produk pemasaran perkreditan menengah & korporasi, dana/jasa dan luar negeri; 6. Menetapkan produk dan jasa bank serta menyetujui konsep dan program pemasarannya; 7. Menyetujui rencana pengelolaan likuiditas konvensional baik maupun syariah secara optimal; 8. Memelihara limit Cash Ratio bank; dan 9. Membina kerjasama bisnis dan pihak dengan korespondensi eksternal. Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah bertugas memberikan arahan strategis seluruh kegiatan bisnis yang berada di bawah koordinasi Direktorat Agrobisnis dan Usaha Syariah (Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel, Divisi Usaha Syariah dan Cabang Syariah) agar dapat berjalan dengan selaras sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan. Tanggung Jawab Jabatan: 1. Menyetujui rencana bisnis untuk memastikan keselarasan rencana bisnis seluruh Divisi yang berada di bawah koordinasi Direktorat Agrobisnis dan Usaha Syariah; 2. Mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasi semua risiko yang terkait; 3. Memberi arahan pengembangan kredit agrobisnis dan ritel, produk dana/jasa dan pembiayaan syariah; 4. Menyetujui usulan pengembangan kredit agrobisnis dan ritel, produk dana/jasa dan pembiayaan syariah; arahan mengenai 5. Memberi aktivitas kredit pemasaran agrobisnis dan ritel, pembiayaan dan dana/jasa syariah; 6. Memberi arahan mengenai program linkage aktivitas konvensional maupun syariah; dan 7. Membina kerjasama bisnis dan pihak korespondensi eksternal. dengan Direktur Operasional bertugas Direktur memantau dan mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan aktivitas teknologi informasi, aktivitas pengadaan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan secara tepat waktu, harga, kualitas dan jumlah serta pelaksanaan fungsi akuntansi dan perpajakan untuk memberikan informasi keuangan bank. Direktur Operasional juga mengorganisir, mengarahkan memastikan dan peningkatan kinerja kantor cabang, aktivitas Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi, Divisi Umum serta Unit Penanganan Kredit Bermasalah. Operasional kondisi Tanggung Jawab Jabatan: 1. Mengevaluasi dan pengarahan memberikan pelaksanaan proses pengadaan dan pelayanan umum dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan; 2. Memberikan persetujuan dan strategi atas usulan proses pengadaan dan pelayanan umum sesuai kewenangan; aktivitas 3. Memberikan dan memantau pelaksanaan aktivitas informasi pengelolaan teknologi untuk memastikan kelancaran operasional bank; arahan 4. Mengevaluasi dan menyetujui rencana pengembangan teknologi informasi dalam rangka memastikan keselarasan strategi IT dengan strategi bisnis bank bersama Direktur lain; 5. Memberikan dan pelaporan proses memantau keuangan bank untuk memastikan arahan 200
keakuratan dan ketepatan waktu pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6. Mengevaluasi dan memberikan persetujuan rancangan dan strategi perpajakan untuk mencapai tingkat efisiensi biaya pajak yang optimal dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan Direktur bersama terkait; 7. Mengevaluasi dan memberikan keuangan persetujuan bank bersama Direktur Utama; laporan 8. Bertanggung terhadap kinerja Kantor Cabang dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan; dan jawab 9. Merekomendasi dan prosedur operasional bank. kebijakan terkait dengan Direktur Kepatuhan Direktur bertanggung jawab memimpin pelaksanaan fungsi kepatuhan yang terhadap dilaksanakan oleh bank peraturan dan perundang-undangan, memimpin upaya pengendalian risiko untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis bank tidak akan membahayakan kelangsungan hidup bank dan memimpin upaya pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bank. Direktur Operasional juga mengorganisir dan mengarahkan pelaksanaan aktivitas Divisi Kepatuhan, Divisi Pengendalian Risiko, dan Divisi SDM Kepatuhan seluruh aktivitas pelaksanaan Tanggung Jawab Jabatan: 1. Menyetujui rencana bisnis untuk memastikan keselarasan rencana bisnis seluruh Divisi yang berada di bawah koordinasi Direktorat Bisnis Menengah & Korporasi; 2. Mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati- hatian; 3. Merekomendasi rancangan dan perubahan pedoman kerja pada Direktorat lain untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan; 4. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan seluruh aktivitas bank terhadap ketentuan dan komitmen dengan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta seluruh perjanjian dengan pihak lainnya; 5. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan Direktur Kepatuhan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris; 6. Bertanggung terhadap pelaksanaan program APU/PPT seluruh operasional bank, dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan; jawab 7. Berkoordinasi dan memberi masukan kepada Direktur Utama untuk memastikan penerapan Corporate prinsip Governance (GCG) dari sisi hukum dan kepatuhan; Good 8. Bertanggung jawab atas penerapan prinsip seluruh kehati-hatian aktivitas operasional bank dengan penerapan manajemen risiko; 9. Memberikan persetujuan rencana kerja dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian risiko; 10. Mengevaluasi dan menyetujui Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank serta menyampaikan pelaporannya kepada Bank Indonesia bersama dengan Direktur terkait; dan 11. Menetapkan memberi persetujuan pelaksanaan aktivitas kepegawaian dan manajemen SDM bersama dengan Direktur terkait; 12. Menetapkan langkah-langkah yang 201
harus diambil terkait pelanggaran kepatuhan; 13. Melaporkan kepada Bank Indonesia pelanggaran terdapat apabila kepatuhan; dan 14. Memberikan transaksi distribusi mencurigakan transaksi keuangan tunai serta pemenuhan data keuangan nasabah kepada PPATK dan kepada KPK apabila diperlukan; dan persetujuan laporan dan 15. Menyetujui penyusunan rencana kegiatan (action plan) Penerapan Manajemen Risiko dan laporan realisasinya. Bank dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan empat orang Direktur yang bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang jawab Saham. Direksi bertanggung penerapan, dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, rencana dan strategi bisnis usaha Bank, pemeliharaan dan pengelolaan aktiva bank, memastikan tercapainya target dan kegiatan usaha, pemeliharaan dan terus menerus mengusahakan efisiensi dan efektifitas operasional termasuk prinsip-prinsip GCG melaksanakan dalam setiap kegiatan usaha bank dan pada seluruh tingkatan atau jenjang dengan memperhatikan organisasi pengendalian intern yang efektif serta penerapan manajemen risiko yang baik; menindaklanjuti temuan hasil audit internal, audit eksternal, Bank Indonesia dan Pengawasan otoritas lainnya. pengelolaan, anggaran dasar maupun ketentuan internal serta eksternal lainnya. Untuk pelaksanaan telah dibentuk komite-komite yaitu Asset & Liabilities Committee (ALCO), Komite Kebijaksanaan (KKP), Komite Manajemen Kepegawaian (KMK), Komite Manajemen Risiko dan IT Steering Committee. tugas Direksi, Perkreditan Direksi berupaya melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Prinsip-prinsip GCG telah diterapkan namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai penyimpangan- penyimpangan (fraud) yang dampak keuangannya tidak signifikan. Bank terus berupaya meminimalisir penyimpangan tersebut dengan membuat kebijakan- kebijakan dan mengoptimalkan fungsi pengawasan. juga selalu adanya Direksi menyusun kebijakan, rencana dan sebagai penjabaran visi dan misi perusahaan; bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; melaksanakan prinsip GCG pada setiap kegiatan usaha Bank dan pada seluruh jajaran organisasi; bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian intern yang efektif serta penerapan manajemen risiko yang baik; menindaklanjuti temuan hasil audit internal, audit eksternal, Bank Indonesia dan pengawasan otoritas lainnya. strategi bisnis bank Direksi telah memiliki Buku Pedoman Kerja dan Tata Tertib Direksi yang mengatur mengenai independensi, etika jabatan, waktu kerja dan rapat Direksi sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan Tata tertib Kerja Komisaris dan Direksi. Dalam melaksanakan jawabnya, tugas Direksi senantiasa berpedoman pada dan tanggung Bank hanya menggunakan konsultan untuk proyek yang bersifat khusus gedung pembangunan misalnya dengan kontrak yang jelas, meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya. Konsultan tersebut merupakan pihak independen 202
yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. Pemilihan konsultan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya Direksi dibantu oleh Corporate Secretary dan Pemimpin Divisi lainnya. Susunan Pemimpin Divisi per 31 Desember 2013 Jabatan Nama Corporate Secretary Lerem Pundilaras *) Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Bambang Rushadi Pemimpin Divisi Audit Internal Suheryanto Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Su'udi Pemimpin Divisi Kepatuhan Basuki Budi Wuryanto Pemimpin Divisi Kredit Menengah & Korporasi Wonggo Prajitno Pemimpin Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel Moch. Salosin Pemimpin Divisi Dana/Jasa & Luar Negeri Revi Adiana Silawati Pemimpin Divisi Tresuri Revi Adiana Silawati *) Pemimpin Divisi Umum Gatot Widodo Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia Pemimpin Divisi Teknologi Informasi Harjuni Azhar Hafiz Nasution Pemimpin Divisi Akuntansi Gati Muladi Pemimpin Divisi Usaha Syariah Avantiono Hadhianto ) Pengganti Sementara (Pgs) TRANSPARANSI, HUBUNGAN KEUANGAN DAN KEPENGURUSAN KELUARGA DAN LARANGAN DIREKSI Direksi bank dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham tahun seluruh anggota Direksi bank membuat pernyataan yang lain menyatakan: 1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain di dalam dan di luar negeri. pengendali. Setiap isinya antara Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, Perusahaan dan/atau lembaga lain. 5. Selain remunerasi dan fasilitas ditetapkan lainnya keputusan RUPS, berdasarkan Direksi tidak memanfaatkan bank untuk keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank . yang 6. Menerima remunerasi dan fasilitas lain berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Hubungan keuangan maupun dengan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali bank. 3. Anggota Direksi baik sendiri- sendiri atau bersama-bersama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. 4. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan RAPAT DIREKSI Direksi mengadakan pertemuan internal secara berkala sesuai kebutuhan untuk melakukan koordinasi antar anggota yang Direksi, membahas hal-hal pertimbangan Direksi memerlukan dan membahas kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Selain itu, Direksi juga melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris, Pemimpin Divisi dan Pemimpin Cabang untuk membicarakan perkembangan bank. 203
Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direktur Jumlah Rapat Kehadiran Jumlah Persentase Hadi Sukrianto 10 10 100% Djoko Lesmono Eko Antono Partono Suparlan Tony Sudjiaryanto Rudie Hardiono 10 10 6 6 4 4 10 10 5 6 4 4 100% 100% 83,33% 100% 100% 100% Hasil Rapat Tanggal Keterangan 2 Januari 2013 Evaluasi kinerja tahun 2012 dan pembahasan strategi untuk melaksanakan Rencana Bisnis Bank tahun 2013 11 Februari 2013 Pembahasan persiapan RUPS Tahun Buku 2012 4 April 2013 Evaluasi kinerja bank 9 April 2013 2 Juli 2013 29 Juli 2013 Kebijakan dibidang SDM Pembahasan SDM Evaluasi kinerja dan operasional Bank 5 Desember 2013 Pembagian tugas supervisi dan pembinaan kantor cabang 16 Desember 2013 Laporan kinerja Bank posisi tanggal 14 Desember 2013 23 Desember 2013 31 Desember 2013 Persiapan Akhir Tahun 2013 Evaluasi pencapaian kinerja dibandingkan target bank KEGIATAN EKSTERNAL DIREKSI Guna meningkatkan kompetensi sebagai Direksi secara lebih baik, maka selama tahun 2013 Direksi mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi, seminar atau workshop, yang dapat disajikan sebagai berikut: Nama Kegiatan Tanggal Hadi Sukrianto 1. Diskusi Terbuka Kepemimpinan Antar Pemimpin 2. Seminar Peluang dan Tantangan Bank Khusus di Tengah Dominasi Asing ASBANDA, 11-12 Jan 2013 Infobank, 27 Feb 2013 3. Branchless Banking Trend 2014 LPPI, 27 Sept 2013 Djoko Lesmono Branchless Banking Trend 2014 LPPI, 27 Sept 2013 Eko Antono 1. Program Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif 2. Strengthening Financial Institutions to Anticipate The Impact of Economic Crisis BSMR, 17 Sept 2013 LPPI, 7 Okt 2013 Suparlan 1. Program Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko 2. Seminar dan Rapat Umum Anggota FKDKP BSMR, 23 Feb 2013 FKDKP, 16-17 Mei 2013 204
KEY PERFORMANCE INDICATOR DIREKSI 1. Tersedia Rencana Jangka Panjang 8. Tercapainya Perusahaan. target kinerja (Corporate Plan) 2. Tersedia Rencana Jangka Pendek Bank (Rencana Bisnis Bank/RBB) 3. Tersedia Kebijakan Umum Direksi (KUD) 4. Kinerja perusahaan tercapai sesuai dengan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang berlaku risiko, Good mencakup profil Corporate Governance (GCG), Rentabilitas dan Permodalan. 5. Tersedia laporan dan dokumen pengurusan perusahaan. penjelasan 6. Tersedia atas pengurusan pelaksanaan Perusahaan. 7. Terlaksananya tindak lanjut Pelaksanaan Assessment Direksi Pengukuran keberhasilan kinerja Direksi merupakan hasil kerja kolegial dari seluruh anggota Direksi yang tercermin dalam satu kesatuan pada pencapaian/ realisasi atas Rencana Bisnis Bank (RBB) secara tahunan. Selain itu, keberhasilan kinerja Direksi dapat diukur melalui hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang mencakup aspek profil risiko, Good Corporate Governance, rentabilitas dan permodalan bank. Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris, RUPS dan Bank Indonesia. perbaikan atas temuan audit. 205
E. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS Sesuai dengan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 8/14/ PBI/2006, bank telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi yang anggotanya dipilih dan diangkat berdasar integritas, kompetensi independensi, dan pengalaman kerjanya. Komite- komite tersebut dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, terutama dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap manajemen. KOMITE AUDIT Anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi rapat Dewan berdasarkan keputusan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Audit adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Tidak ada anggota Direksi bank maupun anggota Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Audit. Jumlah, Komposisi dan Independensi Komite Audit Komposisi Komite Audit adalah sebagai berikut: Nama Jabatan Profesi Isnanto Ketua Komisaris Independen Wibisono Anggota Komisaris Independen Herry Hendarto Anggota Pihak Independen Masa kerja Komite Audit tersebut terhitung mulai Juli 2011 sampai dengan Juni 2015, kecuali anggota Herry Hendarto mulai efektif bertugas sejak tanggal 12 November 2011. Ketua Komite Audit pada periode kepengurusan ini, merangkap jabatan sebagai ketua Komite Remunerasi dan Nominasi. Isnanto Dengan sakitnya selaku Komisaris yang sekaligus sebagai Ketua Komite Audit merangkap Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, maka sesuai dengan hasil rapat Dewan Komisaris yang memutuskan susunan Komite Audit sejak tanggal 29 Januari 2013 adalah sebagai berikut: Saudara Independen Nama Jabatan Profesi Wibisono Ketua Komisaris Independen Herry Hendarto Anggota Pihak Independen Nurhadi Anggota Pihak Independen 206
Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, hukum dan perbankan. Seluruh anggota Komite Audit bersifat independen, baik terhadap Direksi maupun Auditor Ekstern dan Auditor Intern (SKAI). Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan independen. bertindak Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Audit adalah memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. Pengendali atau dan 1. Melakukan perencanaan evaluasi serta dan pelaksanaan audit pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai intern kecukupan pengendalian termasuk proses pelaporan keuangan; pemantauan atas kecukupan 2. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap: paling pemantauan kurang dan a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku; Susunan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam pasal 38 ayat (1) PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; d. pelaksanaan lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. tindak Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Audit Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta melaksanakan tugasnya berdasarkan Pedoman Komite Audit dan Internal Audit Charter. Secara lebih rinci, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut: 3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; 4. Melaporkan Dewan Komisaris berbagai risiko yang dan dihadapi perusahaan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi; kepada 5. Melakukan dan melaporkan kepada Komisaris atas penelaahan 207
pengaduan yang berkaitan dengan emiten atau Perusahaan Publik; 6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan; 7. Membuat dokumen kerja Komite Audit (Audit Committee Charter); 2. Membahas dan melakukan kajian perencanaan atas dan pelaksanaan audit oleh SKAI serta terpenuhinya jumlah dan kompetensi auditor yang memadai; usulan manajemen rangka penyempurnaan kecukupan 3. Membahas dalam struktur organisasi bank; 8. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, asets serta lainnya sumber daya perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; 9. Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana butir 8 diatas, Komite Audit wajib bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Intern; dan 10. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Audit Komite dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berkoordinasi dengan unit kerja terkait dan berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank Nomor 046/07/SK/DK/BPD/2008, tentang tanggal 23 Desember 2008 Pedoman Kerja dan Self Assessment Komite Audit bank . 4. Melakukan pemantauan terhadap pengembangan produk bank, pengembangan jaringan operasional bank beserta fasilitas penunjangnya; 5. Membahas signifikan isu-isu terhadap laporan keuangan dan kinerja efektifitas menelaah auditor eksternal (KAP); 6. Melakukan dan mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan audit internal & eksternal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian keandalan termasuk intern pelaporan keuangan; pemantauan 7. Melakukan atas informasi keuangan berupa laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya; penelaahan 8. Melakukan penelaahan atas terhadap berhubungan ketaatan perusahaan peraturan yang dengan kegiatan perusahaan; dan Program Kerja yang Dilaksanakan oleh Komite Audit pada Tahun 2013 1. Membahas dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan Rencana Bisnis tahun 2013; 9. Memberikan mengenai Akuntan Publik Dewan Komisaris disampaikan pada RUPS. rekomendasi Kantor (KAP) kepada untuk penunjukan Frekuensi Rapat Komite Audit dan Tingkat Kehadiran selama Tahun 2013 Isnanto Wibisono Herry Hendarto Nurhadi Nama Jumlah Rapat 1 8 8 8 Jumlah 1 8 8 8 Kehadiran Persentase 100% 100% 100% 100% 208
Di samping menghadiri rapat internal, juga menghadiri rapat Komite Audit koordinasi dengan Divisi dan pihak eksternal lainnya yang kesemuanya telah didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit hadir yang ketentuan kehadirannya telah diatur dan tertuang dalam suatu aturan internal Komite Audit. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Komite Audit dalam membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan kepada Manajemen, Komite Audit meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan seminar maupun workshop yang diadakan baik intern maupun ekstern. Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut diatas, Komite sebagaimana Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran/pendapat kepada Dewan Komisaris untuk dipergunakan sebagai masukan kepada Direksi. KOMITE PEMANTAU RISIKO Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Pemantau Risiko integritas, akhlak dan adalah memiliki moral yang baik. Tidak ada Direksi bank maupun Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko. Komposisi dan Independensi Komite Pemantau Risiko Wibisono Isnanto Nurhadi Nama Jabatan Ketua Anggota Anggota Profesi Komisaris Independen Komisaris Independen Pihak Independen Masa kerja Komite Pemantau Risiko tersebut Juli 2011 terhitung mulai Juni 2015, kecuali sampai dengan anggota (Nurhadi) mulai efektif bertugas sejak tanggal 9 Desember 2011. Ketua Komite Pemantau Risiko pada periode ini, tidak merangkap kepengurusan lainnya. sebagai Ketua pada Komite Dengan sakitnya Saudara Isnanto selaku Komisaris Independen yang sekaligus sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko, maka sesuai dengan hasil rapat Dewan Komisaris yang memutuskan susunan Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 29 Januari 2013 adalah sebagai berikut: Komposisi dan Independensi Komite Pemantau Risiko Wibisono Nurhadi Herry Hendarto Nama Jabatan Ketua Anggota Anggota Profesi Komisaris Independen Pihak Independen Pihak Independen Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko bertugas Komite membantu fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris (Direksi terhadap eksekutif beserta jajarannya) dalam area penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif Pemantau Risiko pelaksanaan yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko. Sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko, maka wewenang dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko secara rinci sebagai berikut: 1. Evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang antara kecukupan, kesesuaian risiko kebijakan manajemen 209
dengan pelaksanaan tersebut; kebijakan 2. Melakukan analisa pada berbagai risiko yang mungkin timbul dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengambil langkah yang diperlukan; dan dan tugas evaluasi 3. Pemantauan Komite pelaksanaan Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris. 2. Melakukan analisa pada berbagai risiko yang mungkin timbul dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengambil langkah yang diperlukan; dan dan tugas evaluasi 3. Pemantauan Komite pelaksanaan Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris. 3. Melakukan pemantauan terhadap laporan Tingkat Kesehatan Bank Unit Usaha Syariah terkait dengan berbagai potensi yang dihadapi, mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko reputasi serta hasil perhitungan Tingkat Kesehatan Bank untuk Unit Usaha Syariah; dan evaluasi risiko 4. Melakukan terhadap sistem pengendalian efektifitas risiko (Risk Control System) yang telah dilakukan oleh Direksi beserta jajarannya. Komite Risiko dalam tugasnya berpedoman melaksanakan pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank Nomor 046/08/SK/DK/BPD/2008 tentang tanggal 23 Desember 2008 Pedoman Kerja dan Self Assessment Komite Pemantau Risiko Bank. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Pemantau Laporan Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko Program kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2013 antara lain: 1. Pemantauan risiko didasarkan pada laporan Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko; potensi 2. Pemantauan usaha, melalui laporan kinerja keuangan dan realisasi rencana bisnis; strategi Selain itu, Komite Pemantau Risiko juga membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik dengan menerapkan Corporate prinsip-prinsip Governance memperkuat untuk kondisi internal, dalam rangka menuju BPD Regional Champion (BRC) serta yang mengidentifikasikan memerlukan perhatian Dewan Komisaris, antara lain: Good hal-hal 1. Melakukan atas kebijakan baru seperti kebijakan penyediaan dana besar, dipandang dari sudut manajemen risiko atas tugas yang diberikan dari Dewan Komisaris; penelaahan 2. Mengevaluasi terhadap kepatuhan peraturan terhadap seperti Bank perundangan-undangan APU/PPT; 3. Peningkatan kualitas manajemen risiko termasuk membahas hal- hal terkait adanya PBI yang baru serta temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia terkait dengan manajemen risiko; dan 4. Melakukan kajian terhadap hal- hal yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris. fokus Aktivitas kerja Komite Pemantau Risiko selama tahun 2013, diantaranya melakukan pembahasan dan menyampaikan saran- saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh bank sebagai berikut: lain terkait dengan 1. Pembahasan perkembangan saham bank sebagai perusahaan yang sudah go public; 2. Review hasil kajian pengajuan fasilitas kredit pihak terkait; 210
3. Review kredit bermasalah terkait dengan kualitas NPL; hasil laporan 4. Review laporan Tingkat Kesehatan laporan Bank, Profil Risiko dan bulanan Direktur Kepatuhan; 5. Penyempurnaan infrastruktur di bidang Teknologi Informasi untuk menunjang kelancaran dan mempercepat akses informasi data untuk kepentingan manajemen; dan 6. Review laporan terhadap periodik dari unit kerja terkait termasuk laporan dari satuan kerja audit internal terkait dengan penyelesaian/tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, mengingat dapat nilai mempengaruhi komposit. Berdasarkan kegiatan tersebut, Komite Pemantau Risiko berpendapat bahwa secara umum bank telah melaksanakan manajemen risiko dengan baik, hal mana ditunjukkan dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2013 memberikan hasil peringkat adalah komposit "Mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan". 2 yang artinya Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko dan Tingkat Kehadiran selama Tahun 2013 Kehadiran Nama Jumlah Rapat Jumlah Persentase Wibisono 9 9 100% Isnanto Nurhadi Herry Hendarto 1 9 9 1 9 9 100% 100% 100% Di samping menghadiri rapat internal, Komite Pemantau Risiko juga menghadiri rapat koordinasi dengan Divisi dan pihak eksternal lainnya yang kesemuanya telah didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko hadir yang ketentuan kehadirannya telah diatur dan tertuang dalam suatu aturan internal Komite Pemantau Risiko. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dalam membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan kepada Manajemen, Komite Pemantau Risiko meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan seminar maupun workshop intern maupun yang diadakan baik ekstern. Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan sebagaimana tersebut diatas, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran/ pendapat kepada Dewan Komisaris untuk dipergunakan sebagai masukan kepada Direksi. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Tidak ada Direksi bank maupun Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. oleh Direksi 211
Komposisi dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi Nama Jabatan Isnanto (Komisaris Independen) Ketua Chairul Djaelani (Komisaris) Anggota Wibisono (Komisaris Independen) Anggota Pemimpin Sumber Daya Manusia Anggota Masa kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut terhitung mulai Juli 2011 sampai dengan Juni 2015. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi pada periode kepengurusan ini, merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit. Dengan sakitnya Saudara Isnanto selaku Independen yang sekaligus Komisaris sebagai Ketua Komite Remunerasi & Nominasi, maka sesuai dengan hasil rapat Dewan Komisaris yang memutuskan susunan Komite Remunerasi & Nominasi sejak tanggal 29 Januari 2013 adalah sebagai berikut: Nama Jabatan Muljanto (Komisaris) Ketua Chairul Djaelani (Komisaris) Anggota Wibisono (Komisaris Independen) Anggota Pemimpin Sumber Daya Manusia Anggota yang Jumlah Komisaris menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 2 (dua) orang telah memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (4) PBI Nomor 8/14/PBI/2006 yang menegaskan bahwa Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang, dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi lebih dari 3 (tiga) orang. Independen Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi Menelaah (dokumen, catatan, pelaporan dan laporan, perencanaan dan rencana, pelaksanaan rencana serta kinerja dan fakta yang mendukungnya serta prinsip- prinsip yang terkait dengan Remunerasi dan Nominasi) atas manajemen bank yang mencakup: Fungsi Nominasi: 2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan eksekutif lainnya. Fungsi Remunerasi: 1. Melakukan evaluasi kebijakan remunerasi; terhadap 2. Memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai Dewan kebijakan serta tunjangan dan atau fasilitas bagi Dewan Komisaris serta kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai keseluruhan. remunerasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Ruang lingkup tugas Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain: 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi; 1. Membantu Komisaris Dewan dalam menetapkan kualifikasi dan calon seleksi/pemilihan proses anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan cara menyusun sistem serta prosedur pemilihan 212
dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; 2. Melakukan seleksi dan nominasi calon anggota Komisaris dan/ atau Direksi serta memberikan rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; kepada untuk 3. Merancang, menyusun dan kebijakan serta memberikan Dewan mengevaluasi remunerasi rekomendasi Komisaris mengenai: a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; dan b. Kebijakan kepada remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. 4. Kebijakan tersebut di atas disusun dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang bank; dan 5. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank Nomor 046/09/SK/DK/BPD/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pedoman Kerja dan Self Assessment Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan unit kerja terkait serta pihak-pihak yang dapat memberikan penjelasan/ keterangan yang memadai dalam lingkup tugasnya. Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2013 Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2013 meliputi: 1. Pembahasan pengisian pejabat melalui multi level entry untuk mengejar kekosongan yang terjadi sesuai dengan standar profesi yang dibutuhkan bank; 2. Mengevaluasi rencana penerapan remunerasi pegawai kebijakan menggunakan sistem grading yang berbasis kompetensi; 3. Penempatan jabatan eksekutif di bawah Direksi serta percepatan pengisian kekosongan pejabat di unit kerja operasional untuk berdasarkan segera skala prioritas khususnya untuk kepentingan pengembangan struktur organisasi; dipenuhi perpanjangan masa kerja setingkat Pemimpin Divisi yang akan memasuki masa pensiun; 5. Monitoring 4. Pembahasan PBI mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pelaksanaan sumber daya pekerjaan dan manusia kepada pihak lain atau alih daya termasuk outsourcing; dan implementasi 6. Melakukan verifikasi data dan rekomendasi atas usulan Direksi dalam rangka penetapan dan promosi pejabat eksekutif. 213
Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran selama Tahun 2013 Isnanto Muljanto Chairul Djaelani Wibisono Nama Jumlah Rapat 0 5 5 5 Kehadiran Jumlah 0 5 5 5 Persentase 0% 100% 100% 100% Pemimpin Divisi SDM 5 5 100% Di samping menghadiri rapat internal, Komite Remunerasi dan Nominasi juga menghadiri rapat koordinasi dengan Divisi dan pihak eksternal lainnya yang kesemuanya telah didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat. Untuk tingkat kehadiran dalam satu tahun sesuai dengan hari kerja dalam tahun 2013 yang telah diatur dalam suatu aturan internal. Dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota dan menambah wawasan, Komite kesempatan mengikuti seminar-seminar yang diadakan baik intern maupun ekstern, agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan lebih baik. Tujuannya lain agar mampu memberikan antara saran kepada Dewan Komisaris untuk menindaklanjuti hal - hal yang dirasa perlu untuk disampaikan kepada Direksi. juga diberikan tugas dan 214
F. KOMITE-KOMITE DIREKSI Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, Direksi membentuk komite-komite eksekutif pada aktivitas khusus atau bidang tertentu. Komite yang dimiliki oleh bank antara lain: 1. KOMITE KEBIJAKSANAAN PERKREDITAN (KKP) Dalam pelaksanaan semua aktivitas yang terkait dengan perkreditan, khususnya aktivitas pemberian kredit perbankan yang didasarkan pada asas yang sehat serta penerapanan prinsip kehati-hatian, meliputi independensi, profesionalisme dan integritas pejabat pemutus kredit sehingga dapat memperkecil risiko dan memberikan keuntungan yang optimal, maka bank telah membentuk Komite Kebijaksanaan Perkreditan dengan Keputusan Direksi. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Perkreditan Komite Kebijaksanaan Bank Kebijaksanaan berdasarkan hasil pertemuan rutin Komite Kebijaksanaan Perkreditan; Perkreditan 3. Memantau dan menelaah hasil Komite pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan oleh unit- unit terkait di dalam organisasi bank; dan kebijakan 4. Menetapkan langkah-langkah pengendalian intern yang memadai. Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Semua aktifitas Komite Kebijaksanaan yang berkaitan dengan Perkreditan perkreditan baik penambahan dan/atau perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan maupun di Komite agendakan Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Divisi Manajemen Risiko untuk mendapatkan keputusan dari Komite Manajemen Risiko. Kegiatan Komite kebijakan dalam perkreditan Rapat Dengan tugas, sebagai berikut: 1. Membuat strategi perkreditan; 2. Membuat langkah pengendalian perkreditan; dan 3. Mengadakan pertemuan membahas bersama hal-hal ditemukan di menyempurnakannya, mekanisme yang ada. lapangan untuk yang guna termasuk Dengan wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut: 2. ASSETS & LIABILITIES COMMITTEE (ALCO) dan Dalam mengeliminir risiko yang terjadi pada pengelolaan sumber dan penggunaan dana bank, Direksi membentuk organisasi Assets & Liabilities Committee (ALCO) Keputusan Direksi. Dalam dengan ALCO melaksanakan pekerjaannya, mempunyai Pedoman Kerja Asset Liability Management (ALMA) yang dituangkan dalam Keputusan Direksi. rangka mengurangi 1. Mendukung kelancaran dan keamanan pemberian kredit yang sehat; 2. Menetapkan strategi, tujuan, membuat Komite keputusan kebijakan dan 215
Susunan Keanggotaan ALCO per 31 Desember 2013 Ketua Ketua Pengganti I Ketua Pengganti II Ketua Pengganti III Sekretaris Anggota : Direktur Utama : Direktur Bisnis Menengah & Korporasi : Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah : Direktur Operasional : : Pemimpin Divisi Tresuri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Pemimpin Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel Pemimpin Divisi Kredit Menengah & Korporasi Pemimpin Divisi Dana Jasa & Luar Negeri Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Divisi Umum Pemimpin Divisi Teknologi Informasi Pemimpin Divisi Akuntansi Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia Pemimpin Divisi Usaha Syariah Corporate Secretary Pemimpin Cabang Utama Undangan : 1. 2. 3. 4. Direktur Kepatuhan Pemimpin Divisi Pengendalian Risiko Pemimpin Divisi Kepatuhan Pemimpin Divisi Audit Intern Misi ALCO ALCO bank mempunyai misi untuk menyusun kebijakan dan keputusan dalam mengelola dan mengendalikan kekayaan dan kewajiban bank. Tugas dan Tanggung Jawab ALCO ALCO bank mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menetapkan tujuan global, menyusun strategi dan kebijakan serta memberikan petunjuk pengelolaan dan pengendalian kekayaan keuangan serta kewajiban bank ; 2. Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko serta exposure Asset Liability Management; 3 Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar dan valuta asing untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan; 4. Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada Risiko Likuiditas (Liquidity Risk), Risiko Suku Bunga (Interest Risk), Risiko Valuta Asing (Foreign Exchange Risk), Risiko Portfolio (Earning and Investment Risk); 5. Mereview suku bunga pinjaman dan bunga dana; dan 6. Menetapkan batas (limit) secondary reserve serta instrumennya. Pelaksanaan Kegiatan ALCO Selama tahun 2013, ALCO telah mengadakan 9 kali pertemuan dan melakukan pembahasan atas hal-hal berikut ini: 1. Analisa perekonomian dunia, ekonomi makro dan moneter Indonesia serta dampaknya terhadap sektor perbankan nasional khususnya terhadap kondisi bank (pencapaian kinerja, rencana bisnis, dan kondisi likuiditas); 2. Analisa kinerja keuangan bank Tahun 2012 dibandingkan dengan kinerja di tahun 2011; 3. Merumuskan action plan perusahaan dalam rangka pencapaian target tahun 2013 dan sasaran Rencana Bisnis lainnya; 216
4. Perubahan List of Term & Condition Bank dan repricing suku bunga dana maupun kredit agar dapat bersaing di pasar perbankan nasional; dan 5. Strategic plan yang menunjang bisnis Bank untuk memenangkan persaingan dan menjadi BPD Regional Champion. Frekuensi Rapat ALCO dan Tingkat Kehadiran Selama Tahun 2013 Jabatan Direktur Utama Direktur Bisnis Menengah & Korporasi Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah Direktur Operasional Divisi Tresuri Divisi Dana Jasa & Luar Negeri Divisi Kredit Menengah & Korporasi Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel Divisi Perencanaan Strategis Divisi Teknologi Informasi Divisi Akuntansi Divisi Usaha Syariah Divisi SDM Divisi Umum Corporate Secretary Pemimpin Cabang Utama Jumlah Rapat 9 Kali Rapat ALCO Jumlah 9 8 6 8 8 9 7 8 9 7 9 8 8 9 8 9 Kehadiran Persentase 100% 89% 67% 89% 89% 100% 78% 89% 100% 78% 100% 89% 89% 100% 89% 100% 3. KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (KMK) Komite Manajemen Kepegawaian (KMK) dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Direksi, dalam rangka mengambil keputusan tentang kepegawaian yang sifatnya sangat penting dan menyeluruh dalam rangka penyempurnaan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Susunan Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Ketua Wakil Ketua Sekretaris bukan Anggota Wakil Sekretaris bukan Anggota Anggota : : : : : Pemimpin Divisi SDM Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Sub Divisi Kepegawaian - Divisi SDM Pemimpin Sub Divisi Pengembangan SDM - Divisi SDM 1. 2. Pemimpin Divisi Audit Intern Pemimpin Divisi Teknologi Informasi 3. Pemimpin Divisi Akuntansi 4. Pemimpin Divisi Dana Jasa & Luar Negeri 5. Pemimpin Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel 6. Pemimpin Divisi Kredit Menengah & Korporasi 7. Pemimpin Divisi Umum 8. Pemimpin Divisi Tresuri 9. Corporate Secretary 10. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 217
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Kepegawaian Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Direksi dalam rangka mengambil keputusan tentang kepegawaian yang sifatnya sangat penting dan menyeluruh bila diperlukan dalam rangka penyempurnaan manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun wewenang dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut: 1. Merekomendasikan kepada Direksi mengenai pengangkatan/mutasi Pemimpin Sub Divisi, Pemimpin/ Wakil Pemimpin Cabang dan Pemimpin Cabang Pembantu yang termasuk dalam jalur utama (line management) yang diusulkan oleh Divisi Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebijakan manajemen karir yang telah ditetapkan; 2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang keadaan calon pegawai setelah melalui proses wawancara dalam hal penerimaan pegawai baru; 3. Memberikan masukan dan pendapat kepada Direksi atas usulan promosi jabatan dan mutasi jabatan, jika diminta oleh Direksi; dan 4. Mengkaji kembali setiap promosi jabatan. Kegiatan Komite Manajemen Kepegawaian Selama tahun 2013, Komite Manajemen Kepegawaian telah melaksanakan pembahasan mengenai promosi dan mutasi pegawai. 4. KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KOMENKO) Risk Management Committee atau Komite Manajemen Risiko dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi Bank dalam rangka meminimalisir risiko kerugian sejalan dengan berkembangnya usaha bank. Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko Ketua merangkap anggota Ketua Pengganti I merangkap anggota Ketua Pengganti II merangkap anggota Ketua Pengganti III merangkap anggota Ketua Pengganti IV merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota : Direktur Utama : Direktur Kepatuhan : Direktur Bisnis Menengah & Korporasi : Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah : Direktur Operasional : Divisi Manajemen Risiko : Divisi Perencanaan Strategis - Divisi Kepatuhan - Divisi Sumber Daya Manusia - Divisi Dana/Jasa & Luar Negeri - Divisi Kredit Menengah & Korporasi - Divisi Tresuri - Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel - Divisi Usaha Syariah - Divisi Umum - Divisi Akuntansi - Divisi Teknologi Informasi Corporate Secretary - 218
Misi Komite Manajemen Risiko risiko Mampu mempertahankan eksposur pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (manageable). Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Komite Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Melaksanakan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan contingency plan apabila terjadi kondisi Penyusunan eksternal tidak tersebut dilakukan bersama-sama dengan Pemimpin Satuan Kerja Operasional dan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko. penyusunan normal. sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank; 3. Menetapkan (justification) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities), seperti: a. Keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya dan b. Pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Melakukan perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapannya. dengan 3. Melakukan penetapan atas hal-hal yang terkait keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis bank yang telah ditetapkan. Justifikasi disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha tertentu dari bank. kebijakan, Komite Manajemen Risiko juga mempunyai tugas yang terinci sebagai berikut: 1. Menyusun dan pedoman penerapan manajemen risiko serta perubahannya termasuk contingency plan apabila terjadi kondisi eksternal tidak normal; strategi 2. Memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan penerapan manajemen risiko, baik secara berkala atau secara insidentil 4. Menetapkan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi pada setiap produk dan transaksi perbankan yang didasarkan atas hasil analisis risiko yang melekat pada setiap produk dan transaksi serta kompleksitas usaha bank. 5. Menetapkan metode pengukuran risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional bank; penggunaan 6. Menetapkan pelaporan data dan informasi yang terkait dengan eksposur risiko sebagai keputusan pertimbangan pengambilan bisnis yang menguntungkan dengan prinsip kehati-hatian bank; 7. Menetapkan limit dan toleransi risiko yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan bank; 8. Menetapkan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko bank; 9. Menetapkan sistem pengendalian intern untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku (compliance risks), dan tersedianya informasi manajemen dan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional bank, serta efektivitas budaya risiko pada setiap jenjang organisasi bank; 219
10. Menetapkan penilaian peringkat risiko, sebagai dasar perbaikan produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas fungsional tertentu, serta evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan 6. Memberikan persetujuan atas BPP Kredit Multiguna. 7. Memberikan atas penyempurnaan BPP Kredit Pundi Kencana. persetujuan 11. Menyusun atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal bank yang terburuk, sehingga kelangsungan usaha dapat dipertahankan. rencana darurat 8. Memberikan persetujuan mengenai revisi kriteria nilai dalam kategori penilaian pada BPP Kinerja Pegawai. 9. Memberikan persetujuan mengenai revisi kriteria nasabah prima. Pelaksanaan Kegiatan Komite Manajemen Risiko Pada tahun 2013, Komite Manajemen Risiko telah melakukan pembahasan diantaranya: 10. Memberikan persetujuan penyempurnaan BPP KLE iB Barokah. 11. Memeberikan persetujuan atas atas 1. Memberikan atas penyempurnaan BPP Pengadaan Barang/ Jasa. persetujuan penyempurnaan BPP Gadai iB Barokah. 12. Memberikan atas penyempurnaan BPP Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia. persetujuan 2. Memberikan persetujuan mengenai usulan revisi kriteria nilai dan menyisipkan faktor pengurang pada BPP Kinerja Pegawai pada point: 13. Memberikan persetujuan mengenai Draft SE Direksi tentang Alih Pos Anggaran. 14. Memberikan persetujuan mengenai Draft a. Kategori Pegawai; pencapaian BPP Kinerja BPP Pembiayaan Multiguna Syariah. b. Penambahan baris dibawah total nilai KPI terbobot sebagai faktor pengurang total nilai KPI terbobot bagi pegawai yang kena sanksi administratif, sehingga hasil akhir total nlai KPI terbobot yang dipakai sebagai dasar untuk mengusulkan imbalan hasil kinerja; dan 15. Memberikan persetujuan mengenai pemberian fasilitas pembiayaan pola syariah kepada pegawai bank. persetujuan mengenai 16. Memberikan penetapan terhadap transaksi melalui estim untuk Pemimpin Cabang Pembantu. limit settlement c. Kategori faktor pengurang, pengurangan akan dilakukan setelah diterbitkannya dokumen yang dipakai sebagai dasar pengurangan nilai. persetujuan mengenai 17. Memberikan penetapan terhadap transaksi melalui estim untuk Pemimpin Cabang dan Pemimpin Bidang Operasional (PBO) Syariah. limit settlement 3. Memberikan persetujuan mengenai Draft SE Direksi tentang Alih Pos Angaran pembelanjaan barang modal dan pos biaya. 18. Memberikan persetujuan mengenai pengantian buku antar cabang. 4. Memberikan persutujuan atas 19. Memberikan persetujuan mengenai penyempurnaan BPP Laguna. ketenteuan CEF jaminan. 5. Memberikan persetujuan atas 20. Memberikan persetujuan mengenai criteria penyempurnaan BPP Kredit Pegawai Bank. penerima kredit. 220
21. Memberikan persetujuan atas pedoman perubahan KUR. 22. Memberikan persetujuan mengenai perubahan KPR iB Barokah. 23. Memberikan persetujuan atas perubahan BPP Pembiayaan Konsumsi Talangan Haji. 24. Memberikan persetujuan mengenai pengisian formulir KPI. 25. Memberikan persetujuan mengenai penentuan batas waktu kelulusan sertifikasi manajemen risiko. 26. Memberikan persetujuan mengenai penggantian biaya kacamata dan biaya partus. 27. Memberikan persetujuan atas penyesuaian BPP SKNBI. 28. Memberikan persetujuan atas revisi BPP ATM (terkait Card Management System). 29. Memberikan persetujuan atas revisi BPP ATM (terkait penyelesaian selisih ATM). 30. Memberika persetujuan mengenai usulan perhitungan CKPN kredit sindikasi. 31. Memberikan persetujuan mengenai usulan produk baru (Umroh iB Maqbula dan Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik). 32. Memberikan persetujuan mengenai usulan perubahan pembiayaan Multiguna Syariah. 33. Memberikan persetujuan mengenai usulan perubahan uang makan. 34. Memberikan persetujuan atas pembahasan pedoman kerja pelaksanaan ibadah haji. 35. Memberikan persetujuan atas usulan perubahan BPP Perkreditan (Kredit Stanby Loan dan Kredit Modal Kerja Pola Keppres) pada bab VII dan bab VIII. 36. Memberikan persetujuan mengenai usulan tentang pemberian kewenangan limit pada Pimsubdiv. Kredit Menengah & Korporasi. 37. Memberikan persetujuan mengenai pedoman Loss Event Database. 38. Memberikan persetujuan atas usulan Draft Buku Pedoman Pelaksanaan SMS Banking 3366. 39. Memberikan persetujuan atas pembahasan Buku Pedoman pelaksanaan Kredit Produktif Mikro & Kecil. 40. Memberikan persetujuan atas pembahasan perubahan Buku Pedoman Pelaksana Kredit Mikro dan Kecil (Kredit KPR Umum, KPR Swaday (KPRS). KPR/KPRS Mikro). 41. Memberikan persetujuan atas usulan perubahan BPP Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR). 221
Frekuensi Rapat KOMENKO & Tingkat Kehadiran selama tahun 2013 Kehadiran Jabatan Jumlah Rapat Jumlah Persentase Direktur Utama Direktur Kepatuhan Direktur Bisnis Menengah & Korporasi Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah Direktur Operasional Divisi Manajemen Risiko Divisi Perencanaan Strategis Divisi Kepatuhan Divisi Sumber Daya Manusia 5 6 6 4 7 8 5 5 6 62,5% 75% 75% 50% 87,5% 100% 62,5% 62,5% 75% Divisi Dana Jasa & Luar Negeri 20 Kali Rapat KOMENKO 5 62,5% Divisi Kredit Menengah & Korporasi Divisi Tresuri Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel Divisi Usaha Syariah Divisi Umum Divisi Teknologi Informasi. Divisi Akuntansi Corporate Secretary Divisi Audit Intern 5 5 7 7 6 5 7 2 5 62,5% 62,5% 87,5% 87,5% 75% 62,5% 87,5% 25% 62,5% 5. IT STEERING COMMITTEE Dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengawasi kegiatan terkait Teknologi Informasi (TI), bank telah mempunyai Komite Pengarah TI (IT Steering Committe) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PBI Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi oleh Bank Umum. Keanggotaan IT Steering Committee IT Steering Committee beranggotakan Direksi dan seluruh Pemimpin Divisi dengan Direktur Utama sebagai Ketua sekaligus Anggota. Pemimpin Divisi Teknologi Informasi berperan sebagai Sekretaris sekaligus merangkap Anggota. Wewenang dan Tanggung Jawab IT Steering Committee IT Steering Committee bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang mencakup: 1. Rencana strategis TI (Information Technology Strategic Plan) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha bank; 2. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di bank; 3. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI; 4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (project charter) yang disepakati dalam service level agreement; 5. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha bank; 6. Memonitor status proyek dan memecahkan masalah sumber daya terkait TI; 222
7. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank; 8. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya, misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI; 9. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara; dan 10. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki bank. Pelaksanaan Kegiatan IT Steering Committee Pada tahun 2013, IT Steering Committee telah melakukan pembahasan diantaranya: 1. Laporan Pengembangan dan Operasional Teknologi Informasi; 2. Rencana kerja teknologi Informasi dan pencapaiannya selama tahun 2013; 3. Upaya peningkatan IT Security & pemenuhan IT Governance; 4. Pengembangan Aplikasi seperti ALMA, Internet Banking dan SMS Banking; 5. Kajian atas Core Banking System; 6. Rencana pengembangan Teknologi Informasi 2011-2013 yang meliputi Core Banking System, Switching Sytem, Internet Banking, SMS Banking, Loan Originating System, Host Computer dan penyempurnaan kebijakan di bidang teknologi informasi. Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat IT Steering Committee Kehadiran Jabatan Jumlah Rapat Jumlah Persentase Direktur Utama Direktur Operasional Direktur Bisnis Menengah & Korporasi Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah Direktur Kepatuhan Divisi Teknologi Informasi Divisi Perencanaan Strategis Divisi Manajemen Risiko Divisi Sumber Daya Manusia Divisi Dana Jasa & Luar Negeri Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel Divisi Kredit Menengah & Korporasi Corporate Secretary Divisi Umum Divisi Kepatuhan & KYCP Divisi Audit Intern Divisi Usaha Syariah Divisi Akuntansi Divisi Tresuri 3 Kali Rapat IT Steering commitee 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 66,67% 100% 100% 66,67% 100% 100% 100% 100% 100% 66,67% 66,67% 66,67% 100% 100% 100% 100% 66,67% 100% 100% 223
Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern Serta Manajemen Risiko A. FUNGSI KEPATUHAN merupakan Industri industri yang berkaitan erat dengan jasa pelayanan, pengelolaan dana dan kepercayaan nasabah yang menempatkan dananya di bank, sehingga sarat dengan ketentuan (highly regulated industry) yang membatasi kegiatannya. Dalam Tata Kelola Perusahaan, bank mempunyai kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap PBI dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dengan berpedoman pada PBI Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur (Compliance Director) dan Kepatuhan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum juncto PBI Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. perbankan dengan ketentuan Bank Indonesia dan perundang- undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; 5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan peraturan bank; 6. Melakukan tindakan pencegahan agar atau keputusan yang diambil Direksi atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari Indonesia dan ketentuan Bank perundang-undangan peraturan yang berlaku; dan kebijakan dan/ 7. Melakukan yang Kepatuhan. tugas-tugas dengan terkait lainnya Fungsi Sesuai dengan Pasal 10 PBI Nomor Pelaksanaan tentang 13/2/PBI/2011 Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk: strategi 1. Merumuskan guna terciptanya Budaya mendorong Kepatuhan bank; 2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan Bank dibantu oleh Divisi Kepatuhan. Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan beserta Divisi Kepatuhan independensi wajib memegang dalam memberikan pendapat tanpa memihak kepada kepentingan pihak lain, menjunjung tinggi integritas serta tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan bank. teguh 3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; bahwa 4. Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai Sehubungan pelaksanaan dengan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan 224
dan telah dilaksanakan tepat waktu. Selain juga laporan Direktur Kepatuhan itu, disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester dengan tepat waktu Jawab Divisi Tugas dan Tanggung Kepatuhan sesuai Pasal 15 PBI Nomor 13/2/PBI/2011 yaitu: 1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha ank pada setiap jenjang organisasi; 2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan terhadap Risiko pengendalian Kepatuhan dengan mengacu pada PBI mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; 3. Menilai mengevaluasi efektivitas, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan kecukupan, oleh bank 4. Melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, maupun sistem prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Indonesia dan peraturan Bank perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; 5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta Bank telah sesuai dengan ketentuan Indonesia dan peraturan Bank yang perundang-undangan berlaku; dan 6. melakukan usaha tugas-tugas dengan lainnya Fungsi terkait yang Kepatuhan. kegiatan Tugas dan Tanggung Kepatuhan Jawab Divisi 1. Mengevaluasi sistem prosedur dan pedoman kerja unit organisasi dan produk Bank untuk memastikan keselarasan pengembangan sistem prosedur dan pedoman kerja tiap unit organisasi bank serta memastikan kepatuhan pengembangan sistem prosedur terhadap kelola perusahaan yang baik, kebijakan internal bank dan peraturan yang berlaku, yang kemudian diajukan untuk memperoleh persetujuan Direktur Kepatuhan dan Direktur Utama melalui kajian Komite Manajemen Risiko; rancangan prinsip tata 2. Mengevaluasi rancangan kebijakan, sistem dan prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, volume transaksi dan teknologi bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme, yang kemudian diajukan untuk memperoleh persetujuan Direktur Kepatuhan dan Direktur Utama selanjutnya harus disetujui oleh Dewan Komisaris; 3. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi usulan perubahan dan perbaikan standar/kebijakan/ prosedur hukum yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perbankan, yang kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Kepatuhan dan Direktur Utama melalui kajian dari Komite Manajemen Risiko; 4. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas standar perjanjian dan dokumen legal bank; 5. Memberikan berdasarkan kepada Direktur rekomendasi kewenangan Kepatuhan 225
dan/atau memberi verifikasi usulan permintaan berdasarkan kewenangan untuk mengadakan ke l o n g g a r a n / p e n y i m p a n g a n terhadap pola standar dokumentasi atau prosedur yang berlaku; dan rekomendasi 6. Memberikan Direktur membuat laporan Indonesia Kepatuhan ke Bank terkait pelanggaran prosedur kepatuhan dan ketentuan- ketentuan yang berlaku; dengan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan persetujuan Direktur Kepatuhan; 11. Menjabarkan dan menganalisis dampak hukum dari peraturan- peraturan baru, gugatan hukum, dan sanksi kemungkinan hukum yang dihadapi bank dan merekomendasikan strategi yang harus diambil untuk melindungi kepentingan bank kepada Direksi; 7. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Kepatuhan atas rancangan keputusan operasional & non operasional bank dari sisi kepatuhan berdasarkan identifikasi risiko-risiko kepatuhan yang mungkin terjadi; 12. Mengevaluasi tahunan berkaitan dengan pendapat hukum GCG mengenai pada unit organisasi bank, yang kemudian diajukan kepada Direktur Kepatuhan; laporan implementasi 8. Membuat: a. tugas Laporan pelaksanaan dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Direktur tembusan Utama kepada Dewan Komisaris, b. Laporan kepada Bank Indonesia pokok-pokok tugas Direktur dengan mengenai pelaksanaan Kepatuhan; apabila Laporan kebijakan/ diketemukan keputusan manajemen yang menyimpang dari ketentuan Indonesia, maupun Bank perundang- peraturan undangan yang lain yang berlaku. c. khusus rekomendasi 13. Memberikan pendaftaran lembaga/jasa professional Notaris yang diajukan oleh unit kerja lain yang terkait untuk dijadikan rekanan bank dan hasil evaluasi teknis atas pemberian jasa hukum dari lembaga/jasa profesional Notaris yang kemudian diajukan kepada Direktur Kepatuhan untuk persetujuan DIrektur Utama; 14. Mengajukan atas kebutuhan pelatihan program APU dan PPT serta sosialisasi prosedur kepatuhan dan legal berdasar rekomendasi Pemimpin Sub Divisi dibawah lingkup jabatannya kepada fungsi SDM; permohonan 9. Laporan tentang transaksi keuangan kewajiban mencurigakan pelaporan transaksi keuangan tunai sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang kemudian diajukan kepada Direktur Kepatuhan; 10. Pemenuhan Keuangan Data Nasabah atas permintaan Komisi (KPK) Pemberantasan Korupsi dan 15. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya; 16. Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada dibawah cakupan wewenangnya; 17. Memantau pengembangan sistem dan proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya. prosedur terkait 226
Penyesuaian dengan peraturan yang ada Bank telah menyediakan secara lengkap pedoman, sistem dan prosedur untuk seluruh unit kerja, baik operasional maupun non operasional, yang senantiasa ter up date dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai aturan tersebut, bank mencanangkan pelaksanaan fungsi konsultatif dan sosialisasi, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan akan diupayakan secara bertahap dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan bank. Sepanjang telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap PBI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak internal maupun eksternal. Secara telah umum pelaksanaan kepatuhan berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan ketentuan prinsip kehati- percepatan waktu hatian, penyelesaian uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan, analisa dampak peraturan eksternal terhadap internal dengan sistem dan kebijakan frekuensi yang lebih baik. tahun 2013, bank adanya Kewajiban Penerapan Program Anti Pencegahan Pencucian Uang Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kewajiban penerapan Program Anti Pencegahan Pencucian Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai PBI Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, serta dengan terbitnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang - Undang nomor 9 Tahun 2013 dan Uang dan tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, telah dilakukan beberapa aktivitas antara lain yakni: 1. Penyediaan software Anti Money Laundering Program); (AML program ini merupakan program stand alone terhubung dengan Core Banking System Bank (ESTIM), sehingga menghasilkan: yang a. Daftar Diluar (Unusual Kebiasaan transaction), daftar ini memuat transaksi-transaksi yang potensial menjadi Transaksi Mencurigakan Keuangan (Suspicious Transaction Report); Transaksi b. Daftar Tunai Berpotensi Dilaporkan (Potensial Cash Transaction Report), memuat transaksi- transaksi tunai yang wajib dilaporkan ke PPATK. Transaksi 2. Melakukan pelatihan dan evaluasi tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi petugas Unit Kerja Khusus (UKK) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, dengan rincian sebagai berikut: a. Pelatihan Customer Due Dilligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD) dan Politically Exposed Person (PEP) - April 2013; kewajiban b. Pelatihan (Suspicious LTKM Transaction Report/STR dan LTKT (Cash Transaction Report/ CTR) - Juli 2013; c. Sosialisasi PBI 14/27/PBI/2012 - September 2013. 227
3. Melakukan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction Report) dan Transaksi Keuangan Tunai (Cash Transaction Report) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta, jumlah laporan untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sejumlah 62 laporan; Indikator Kepatuhan Berkaitan dengan pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian, kegiatan operasional bank selama tahun 2013 tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat tercermin dari dari 11 parameter (benchmark) yang ditetapkan Bank Indonesia per 31 Desember 2013 : 1. Kewajiban Penyediaan Modal sebesar (KPMM) Minimum 23,72% 4. b. Transaksi Tunai (LTKT) sejumlah 5067 laporan. Keuangan Pemenuhan keuangan data nasabah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut: 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif sebesar 2,38% bermasalah total aset produktif produktif 3. Aset terhadap sebesar 2,95% 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset keuangan terhadap aset produktif sebesar 1,87% a. Ke PPATK sejumlah 8 data; 5. Non Performing Loan (NPL) Gross sebesar 3,44% b. Ke KPK sejumlah 25 data. 6. Non Performing Loan (NPL) Net 5. Monitoring dan komparasi data terhadap data nasabah Bank teroris yang diterbitkan oleh PBB. sebesar 1,30% 7. Return On Asset (ROA) sebesar 3,82% 8. Return On Equity (ROE) sebesar 6. Melakukan Pengelompokan seluruh data nasabah Bank melalui pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach/RBA), yang terbagi menjadi: a. Nasabah berisiko Tinggi (high termasuk Person risk Politically (PEP); customer) Exposed b. Nasabah berisiko Menengah (medium risk customer); dan c. Nasabah berisiko Rendah (low risk customer). 19,04% 9. Net Interest Margin (NIM) sebesar 7,14% 10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 70,28% 11. Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 84,98% Dari 11 parameter (benchmark) yang rata-rata ditetapkan Bank rasio Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2013 menunjukkan tingkat rasio bank yang sehat dan tidak ada pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku. Indonesia, 7. Dilakukan pengkinian data nasabah sesuai dengan risiko yang melekat pada nasabah tersebut. 228
B. RENCANA STRATEGIS BANK Dengan berpedoman pada Visi dan Misi bank dan dalam rangka penerapan Good Corporate Governance dengan tetap mengedepankan prinsip kehati- hatian serta menggunakan kepekaan atas perkembangan ekonomi nasional dan regional Jawa Timur, maka bank jangka pendek memiliki perencanaan 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Bisnis tahun 2013, perencanaan jangka menengah 3 (tiga) tahunan yang dituangkan dalam Proyeksi Rencana Keuangan Rencana Bisnis periode 2013- 2015 dan perencanaan jangka panjang tahunan berupa Corporate 5 Plan untuk periode tahun 2009-2013. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank selalu memperhatikan internal faktor-faktor eksternal dan serta Prudential Banking sesuai dengan ketentuan PBI Nomor 12/21/PBI2010 tentang Rencana Bisnis Bank, SE BI Nomor 12/27/DPNP perihal Rencana Bisnis Bank Umum dan SE BI Nomor 12/32/ DPbs perihal Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. (lima) Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan) Corporate Plan merupakan perencanaan jangka panjang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun guna memberi wawasan dan arah terhadap seluruh unit kerja dalam melaksanakan sasaran, strategi dan program kerja bank. Penyusunan Corporate pada analisis faktor eksternal, faktor internal serta memperhatikan perkembangan Plan didasarkan ekonomi moneter dan perbankan serta berdasarkan tren data masa lalu dengan memperhatikan proyeksi yang akan datang. Penyusunan Corporate Plan bank tetap menganut prinsip Rolling Plan, sehingga penyesuaian dapat dilakukan setiap tahun melalui penyusunan Rencana Bisnis. Sasaran Corporate Plan Untuk pengembangan 5 (lima) tahun kedepan telah merencanakan sasaran-sasaran sebagai berikut: (2009-2013), bank 1. Meningkatkan penggalian dana rata-rata tahun sebesar Rp3.315 pihak ketiga dengan setiap miliar atau 17,15%. 2. Meningkatkan penyaluran kredit dengan rata-rata naik setiap tahun sebesar Rp2.516 miliar atau 21,94% dengan komposisi 80% untuk kredit usaha mikro kecil menengah dan 20% untuk korporasi. tersetor 3. Meningkatkan modal sebesar tahun 2013 menjadi Rp1.400 miliar serta memperbesar return dengan meningkatkan total aset tahun 2013 mencapai Rp35.756 miliar. 4. Proyeksi rasio keuangan sampai sebagai tahun 2013 dengan berikut: Rasio CAR ROA ROE LDR 2013 (%) 26,33 3,34 20,56 65,98 2012 (%) 26,69 3,49 21,89 63,10 NIM BOPO 6,33 63,83 6,82 65,50 229
5. Mengembangkan produk dan jasa teknologi berbasis perbankan untuk meningkatkan pelayanan agar dapat kepada Nasabah pasar, memenuhi antara lain: permintaan a. Bidang dana Menambah jenis produk tujuan perusahaan. pencapaian pemenuhan Dalam rencana operasional guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah, maka bank telah merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang harus dipenuhi sesuai dengan kualitas dan kuantitas. rangka jaringan 6. 7. dana Menambah atau meningkatkan fitur dari produk dana yang ada b. Bidang kredit Menambah skim kredit untuk memenuhi permintaan pasar c. Bidang jasa Bank • Menambah atau meningkatkan fitur dari layanan jasa Bank untuk meningkatkan fee base income • Menciptakan layanan bentuk baru electronic payment dalam Memperluas jaringan layanan dengan kartu debit Meningkatkan jaringan to host untuk host pelayanan billing Jaringan pelayanan merupakan faktor pendukung penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga bank dapat memberikan nilai bagi Nasabah. Peningkatan kualitas pelayanan tersebut melalui pengembangan jaringan operasional di wilayah Jawa Timur. Sumber Daya Manusia Dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya manusia, telah tahap-tahap persiapan pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi (MSDM-BK). Melalui penerapan sistem berbasis diharapkan ini kompetensi dapat menunjang keberhasilan tambah dilakukan 8. Pengembangan Teknologi Untuk meningkatkan pelayanan yang baik, bank terus berupaya meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Informasi merupakan Teknologi sistem pendukung perbankan operasional, serta terus dikembangkan dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan dengan dan pasar perbankan nasional dan internasional. utama berkompetisi 9. Pengadaan Aset Tetap dan Inventaris Pengadaan aktiva tetap/inventaris tahun 2013 mencapai Rp537.500 juta dengan rata-rata setiap tahun meningkat Rp99.249 juta atau 28,14% yang diprioritaskan untuk jaringan kantor pengembangan dan teknologi informasi. pengembangan 10. Pengembangan struktur organisasi mendukung rangka Dalam penyempurnaan organisasi, yang disesuaikan dengan kemampuan, ukuran dan kompleksitas usaha review melakukan dengan terhadap: a. Komposisi Direksi; b. Komposisi Divisi; dan c. Struktur Organisasi Cabang. Sasaran Corporate Plan Unit Usaha Syariah Dalam mengembangkan Unit Usaha Syariah untuk 5 (lima) tahun ke depan (2009-2013), bank telah merencanakan sasaran-sasaran sebagai berikut: 230
1. Unit Usaha Syariah menempati posisi 5 (lima) besar di Jawa Timur pada tahun 2012 dan menjadi Unit Usaha Syariah paling dominan dibandingkan Unit Usaha Syariah BPD lain pada tahun 2013; monitoring controlling dan perkembangan setiap produk serta melakukan evaluasi produk yang sudah ada; 9. Kerjasama pelayanan dengan bank lain diluar Provinsi Jawa Timur; 2. Total aset rata-rata tumbuh sebesar 59,55% dari realisasi tahun 2008; 3. Dana Pihak Ketiga meningkat rata- rata sebesar 92,5%; 4. Pembiayaan rata-rata tumbuh sebesar 56,67%; 10. Melakukan usaha untuk peningkatan modal; 11. Menyiapkan informasi pengembangan aktivitas pelayanan bank; yang produk sistem teknologi mendukung dan 5. Laba rata-rata tumbuh sebesar 12. Pengembangan transaksi Treasury 61,31%; 6. Perluasan jaringan kantor dan kebutuhan SDI; 7. Melakukan reorganisasi struktur organisasi Cabang Syariah dan Divisi Usaha Syariah; dan 8. Menyusun Blue Print pengembangan Bank Syariah dalam kurun waktu 5 tahun (2009-2013). & ALMA; dan 13. Mempertahankan pelaksanaan (Good Tata Kelola Yang Baik Corporate Governance) yang telah dilaksanakan dan akan terus berusaha lebih baik dalam melakukan penerepannya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan perundang- undangan. peraturan Rencana Jangka Menengah dan Pendek Beberapa strategi yang dapat disampaikan untuk mencapai target Rencana Jangka Menengah dan Pendek, diantaranya: 1. Meningkatkan program prima kepada masyarakat; layanan 2. Meningkatkan program promosi dan meningkatkan corporate image guna mendukung marketing yang lebih agresif serta mempertahankan tingkat kepercayaan yang tinggi; 3. Upaya meminimalisir problem loan; hubungan 4. Meningkatkan kelembagaan dinas/ instansi dan lembaga lainnya; dengan 5. Meningkatkan jaringan kantor dan operasional diwilayah Jawa Timur dan daerah lain yang dianggap feasible; jumlah Fokus Rencana Jangka Pendek Fokus utama untuk kedepannya dalam adalah meningkatkan tahun kinerja bank dengan memperhatikan kualitas pelayanan kepuasan nasabah dengan meningkatkan target penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang berasal dari Deposito, Tabungan dan Giro sebesar 24,88%, kredit ditargetkan sebesar 25,51% yang diprioristaskan kepada Kredit Mikro dan Kecil sekitar 80% dari total kredit dan kurang lebih 20% untuk Kredit Menengah dan Korporasi, serta menjaga NPL selalu dibawah 3%. Meningkatkan fungsi intermediasi sehingga LDR menjadi 84,99% dan rasio BOPO sebesar 69,28% dalam kondisi stabil. 2014 serta 6. Mengembangkan Unit Usaha Syariah untuk meningkatkan kontribusinya terhadap bisnis bank kemampuan personalia dan pengelolaannya sehingga lebih profesional; 7. Meningkatkan 8. Menciptakan perbankan yang produk-produk lebih beragam, Fokus Rencana Jangka Menengah Dalam jangka menengah yaitu hingga fokus utama tahun 2016, adalah meningkatkan kinerja bank dengan memperhatikan kualitas pelayanan serta kepuasan nasabah dengan meningkatkan target penghimpunan Dana Pihak Ketiga 231
yang berasal dari Deposito, Tabungan dan Giro sebesar 19,34%, kredit ditargetkan sebesar 20% yang diprioritaskan kepada Kredit Usaha Mikro dan Kecil sekitar 80% dari total kredit dan kurang lebih 20% untuk kredit Menengah & Korporasi serta menjaga NPL selalu dibawah 2% dan rasio KAP selalu dibawah 3%, meningkatkan fungsi intermediasi sehingga LDR menjadi 89,95% dan rasio BOPO sebesar 26,42%. Target - tersebut ditentukan dengan asumsi perekonomian Jawa Timur tahun 2016 dalam kondisi stabil, minimal pertumbuhannya sama dengan tahun 2014. target Rencana Jangka Pendek dan Menengah Unit Usaha Syariah Bank telah menetapkan langkah - langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran Rencana Bisnis Jangka Pendek dan menengah khusus untuk Unit Usaha Syariah sebagai berikut : 1. Bisnis b. Pembiayaan : Meningkatkan pembiayaan khususnya UKM dan retail serta fokus terhadap peningkatan bank, dengan sasaran optimalisasi kerjasama dengan perusahaan atau lembaga yang memiliki pengusaha - pengusaha kecil yang menjadi binaan Kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan yayasan yang bonafit untuk penyaluran pembiayaan multiguna pendapatan
Meningkatkan pembiayaan KPR iB Griya barokah dengan pola angsuran bebas, dan fokus pada : Level a. membangun Agreement untuk meningkatkan kecepatan proses pelayanan pengajuan KPR Service (SLA) b. bekerja sama dengan asosiasi antara lain: REI, APERSI, dan badan otonomi usaha lain seperti : majelis komunitas-komunitas ekonomi, profesional, koperasi pegawai serta ormas-ormas islam. a. Pendanaan
Fokus terhadap produk - produk berbasis dana murah (CASA) optimalisasi Melakukan produk existing dengan melakukan modifikasi dan produk bundling Meningkatkan dan barokah pembiayaan Gadai dengan menambah outlet di kantor cabang dan cabang pembantu untuk meningkatkan fee base income yang berkesinambungan. pelayanan iB Menambah fitur - fitur layanan, sebagai produk layanan (seperti auto debit, auto credit, auto payment (PLN, Telkom dll) Promosi, sosialisasi dan edukasi guna lebih memperkenalkan produk - produk funding dimasyarakat dengan cara : a. melalui media
cetak maupun elektronik b. menyelenggarakan event bersama lembaga pendidikan dan institusi baik pemerintah maupun swasta Membuat untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga baik dari sisi nominal penyimpanan maupun dana, dengan menyediakan sarana infrastuktur yang mendukung program jumlah Optimalisasi skema pembiayaan jangka panjang seperti proyek investasi dan jangka pendek seperti pola keppres dengan tetap menjaga prinsip kehati- hatian dan patuh pada aturan BPP yang berlaku. Melakukan supervisi dan pembinaan terhadap nasabah yang telah di biayai dengan mekanisme kunjungan secara periodik sehingga berdampak pada : a. hubungan baik dengan nasabah b. mengetahui perkembangan usaha yang telah dibiayai c. menjaga NPF agar sesuai dengan target yang diharapkan. 232
c. Service / layanan : •	Melakukan terhadap pelaksanaan layanan agar budaya layanan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Penguasaan produk knowledge, ketentuan ALCO dan penanganan komplain nasabah kebersihan terhadap Kepedulian banking hall, tempat ibadah, parkir dan toilet nasabah. evaluasi
d. Operasional :
Pelaksanaan gugus kendali mutu pada tiap unit kerja minimal dua minggu sekali untuk menambah informasi dan pengetahuan seluruh staff, seperti : a. BPP dan nota - nota terbaru b. Peraturan Bank Indonesia c. Kejadian - kejadian perbankan yang menyebabkan kerugian,potensi fraud dan kejadian fraud. Daya Insani yang terukur, amanah dan profesional dengan program : • Training sesuai dengan kebutuhan bisnis untuk pejabat, karyawan karyawati baik yang ada dikantor syariah maupun di KLS serta unit-unit yang berkaitan dengan operasional syariah Meningkatkan kemampuan SDI dengan melakukan pemahaman evaluasi terhadap produk knowledge, setiap periode tertentu dan dimasukkan dalam KPI •	Membangun teamwork dan staff yang amanah dengan mengadakan kegiatan team buliding setahun sekali dan mengadakan bimbingan mental minimal sebulan sekali Pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan baik di masing-masing KLS, Cabang Pembantu dan Cabang, maupun Divisi Usaha Syariah
Minimalisasi resiko kesalahan input dengan semangat "Zero Defect" dan tidak ada kerugian disetiap unit. e. Sumber Daya Insani : Meningkatkan kemampuan Sumber f. Tools dan IT Menyiapkan sistem teknologi informasi yang mendukung pengembangan produk, pelayanan bank, support dan penyajian data produktivitas serta kontribusi bisnis 233
cabang, yang meliputi : •	Memaksimalkan fungsi dan modul sistem sigma, seperti : a. Multi Debet b. Multi Kredit •	Menyempurnakan management information system bekerjasama dengan Divisi TI untuk monitoring perkembangan bisnis cabang dan (digital kantor dashboard). layanan syariah Fokus Rencana Jangka Menengah Unit Usaha Syariah Sesuai dengan Strategi Blue Print di dalam persiapan Spin Off tahun 2016 di harapkan pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga sebesar 78% setiap tahunnya, begitu pula dengan pertumbuhan pembiayaan juag 65% setiap tahunnya dengan tetap fokus pada pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan porsi 75% dari total portofolio pembiayaan dan sisanya sebesar 25% untuk pembiayaan korporasi dan konsumsi dan tetap menjaga agar NPF di bawah 2%. Fokus Rencana Jangka Pendek Unit Usaha Syariah Dalam tahun 2013, yang akan dicapai adalah meningkatkan kinerja bank dengan memperhatikan kualitas pelayanan serta kepuasa nasabah dengan meningkatkan target penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang berasal dari Simpanan Wadiah, Deposito dan Tabungan sebesar 78%, pembiayaan ditargetkan sebesar 65% yang diprioritaskan kepada Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dengan komposisi 75% dari total pembiayaan dan sisanya sebesar 25% untuk pembiayaan korporasi serta menjaga NPF selalu dibawah 2%. Disamping itu, mengupayakan agar FDR sebesar maksimal 120% 234
C. UNIT USAHA SYARIAH Potensi pertumbuhan perbankan syariah di Jawa Timur masih sangat prospektif dan terbuka lebar, sehingga membuka peluang bagi bank dalam memberikan layanan syariah yang terbaik kepada masyarakat dan nasabah. Selama tahun 2013, bank menjalankan operasional kegiatan syariah melalui 1 Kantor Cabang Syariah di Surabaya, 3 Kantor Cabang Pembantu Syariah (Sidoarjo, Gresik dan Sampang) serta 47 Kantor Layanan Syariah (KLS) yang berada di 39 Kantor Cabang dan 8 Kantor Cabang Pembantu Konvensional, yang memberikan pilihan produk bagi nasabah yang sesuai dengan prinsip- prinsip syariah. Di akhir tahun 2013, Bank Indonesia telah memberikan izin untuk beroperasinya 1 lagi Kantor Cabang Syariah di Kediri dan 1 Kantor Cabang Pembantu di Jember yang peresmiannya baru akan dilaksanakan di awal tahun 2014. Guna memenuhi kebutuhan finansial masyarakat yang beragam, maka Unit Usaha Syariah Bank menerbitkan produk layanan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu: Produk Dana 1. Giro Amanah Penyimpanan dengan menggunakan prinsip Wadiah Yad Adh Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro. dana 4. TabunganKu Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank- bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan menggunakan prinsip Wadiah Yad Adh Dhamanah dimana simpanan nasabah diperlakukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. 5. Deposito Barokah Simpanan dengan prinsip mudharabah mutlaqoh, sebagai investasi berjangka dengan nisbah yang telah disepakati. Produk Pembiayaan 1. Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan keperluan untuk pengadaan barang yang digunakan untuk dengan menggunakan prinsip Murabahah, Qardh, Mudharabah dan Musyarakah. modal kerja 2. Pembiayaan Investasi keperluan Pembiayaan pembelian yang digunakan untuk keperluan investasi dengan prinsip menggunakan Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) serta Qardh. untuk barang-barang 3. Pembiayaan Konsumtif 2. Tabungan Haji Amanah Tabungan yang dipergunakan untuk mewujudkan niat dan langkah untuk menunaikan haji menuju Baitullah. Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan prinsip menggunakan Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) serta Qardh. 3. Tabungan Barokah Tabungan dengan prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) antara bank dengan Nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati, yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat yang diakses melalui ATM yang tersebar di seluruh nusantara melalui jaringan ATM Prima maupun ATM Bersama. 4. Pembiayaan KPR iB Barokah konsumtif Pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal baik baru maupun bekas di lingkungan developer maupun non developer dengan sistem Murabahah. 235
5. Pembiayaan Gadai iB Barokah Fasilitas pinjaman yang diberikan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan akad Qardh, Rahn dan ijarah, dimana Nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa lantakan maupun emas selanjutnya Nasabah perhiasan), sebagai Surat Gadai menerima jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang Nasabah kepada Bank Syariah. (baik 6. Talangan Haji "Al Mabrur" Pinjaman talangan tanpa imbalan dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman dengan prinsip Qardh ini hanya diperuntukkan bagi Nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dengan menutupi kekurangan dana untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji. 7. Kafalah Bank Garansi/Jaminan bank yang digunakan Nasabah untuk jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan dan jaminan peliharaan Produk Jasa Seluruh sistem pembayaran yang telah dapat dilayani oleh Bank Syariah, antara lain: produk jasa dan 1. Transfer/kiriman uang melalui SKN serta Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). (BI-SSSS), sehingga memungkinkan untuk aktif dalam transaksi pasar uang guna likuiditas mengoptimalkan pengelolaan antara Indonesia lain Sertifikat Bank Syariah (SBIS) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS). Sesuai dengan Tema Renbis 2013 yakni Target Bisnis Berbasis "Pencapaian Orientasi UMKM, Optimalisasi Jaringan serta Marketing yang Agresif dengan SDI Profesional dan Amanah" maka pada tahun 2013, untuk lebih mengoptimalkan penghimpunan dana, Bank Syariah akan menempuh berbagai upaya yang dititikberatkan pada beberapa hal sebagai berikut: bauran 1. Memaksimalkan (Product, Price, Place, pemasaran Promotion - Marketing Mix) yaitu menyelaraskan aspek produk yang unggul, harga yang kompetitif, jaringan layanan yang luas serta gencarnya promosi serta sosialisasi syariah untuk meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya Tabungan Barokah sebagai produk unggulan; strategi 2. Melakukan promosi layanan dan produk syariah dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga; dan peningkatan 3. ekstensifikasi dan Intensifikasi penjualan produk melalui Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan KLS/Office Channeling. Dalam bidang penyaluran dana, upaya yang akan ditempuh adalah sebagai berikut: 2. Referensi Bank dan Jasa perbankan lainnya. 3. Transfer antar Bank melalui ATM. 1. Meningkatkan keunggulan bisnis di bidang pembiayaan khususnya UKM dan retail untuk meningkatkan pendapatan; Kegiatan Investasi Pasar Uang Antar Bank telah Unit Usaha Indonesia- mengoperasikan Scriptless Securities Settlement System Syariah Bank Bank 2. Meningkatkan kontribusi Pembantu maupun Kantor Syariah/Office Channeling penjualan produk; Cabang Layanan dalam 236
3. Melakukan penyaluran pembiayaan UKM melalui skema linkage program (BPRS, BMT dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan Koperasi Pegawai; 4. Melakukan kerja sama intensif dengan asosiasi bidang usaha antara lain REI dan badan otonomi usaha antara lain Majelis Ekonomi/Ormas-Ormas Islam; dan bekerjasama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam rangka peningkatan produk giro. Pada tahun 2013, dana Giro Amanah yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp18.360 juta. dengan b. Tabungan Haji Amanah, Tabungan Barokah dan TabunganKu 5. Optimalisasi komposisi skema pembiayaan antara skema pembiayaan multiyears dan skema pembiayaan Keppres jangka income pendek untuk meningkatkan secara berkesinambungan. Dengan bimbingan dan dukungan manajemen yang terus-menerus, maka diharapkan Bank Syariah dapat senantiasa meningkatkan perannya sebagai Bank Syariah pilihan utama masyarakat yang nantinya ikut mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya di provinsi Jawa Timur. Beberapa sasaran yang telah dicapai Bank Syariah pada tahun 2013, antara lain: 1. Peluncuran Produk dan Aktivitas Baru a. Produk Giro Maxi Produk bundling untuk produk tabungan mudharabah dan giro wadiah yang diberi fasilitas, autosave dimana dengan adanya fasilitas ini dana di giro dapat dipindah secara otomatis ke tabungan, sehingga bagi hasil yang diperoleh nasabah lebih kompetitif. b. Pembiayaan Kepemilikan Logam (KLE) Produk pembiayaan Logam Emas cara mengangsur dan Emas untuk pembelian dengan menggunakan akad murabahah. 2. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga dengan produk: a. Giro Amanah proyek, Pembayaran pembayaran tagihan-tagihan usaha yang disalurkan melalui Giro Amanah. Disamping nasabah Syariah Bank pembiayaan, termin Peningkatan tabungan diupayakan melalui funding lembaga pendidikan, anggota masyarakat koperasi, dan jamaah KBIH. Pada tahun 2013, dana tabungan baik Tabungan Haji Amanah, Tabungan Barokah dan TabunganKu yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp84.536 juta. umum, c. Deposito Barokah Peningkatan diperoleh baik dari perorangan maupun kerja sama Syariah dengan antara Bank lembaga-lembaga Asuransi seperti Takaful, Jamkrindo, Yayasan Dana Pensiun dan Nasabah perorangan. Pada tahun 2013, dana Deposito yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp156.079 juta. Askrida, Peningkatan produk Dana Pihak Ketiga juga didukung oleh produk tabungan yang dilengkapi dengan fasilitas ATM/Debit dan SMS Banking. 3. Meningkatkan dana (pembiayaan) dengan pola keppres, Umum, KPR, KUR, Konsumtif dan Gadai Emas (Gadai iB Barokah) melalui kerja sama dengan Kontraktor, Pengembang, BPRS, Koperasi Syariah (BMT), Lembaga sekolah), (guru-guru Pendidikan dan Lembaga Kesehatan, disamping pembiayaan sindikasi untuk perusahaan swasta bonafide. Pembiayaan yang berhasil disalurkan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp319.072 juta. penyaluran 4. Pada tahun 2013, Bank Syariah memiliki jaringan office channeling atau Kantor Layanan Syariah (KLS) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lokasi. 237
Kontribusi bisnis pertumbuhan Dana Pihak Ketiga melalui KLS mengalami pertumbuhan yang sangat baik, yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp136.911 juta dan pada tahun 2013 meningkat sebesar 103% menjadi Rp141.511 juta. Diharapkan kontribusi KLS pada tahun 2014, akan lebih baik lagi seiring dengan diberlakukannya bahwa perolehan DPK di KLS akan menambah nilai KPI Cabang Konvensional yang memiliki izin sebagai Kantor Layanan Syariah. Aktivitas penjualan produk dan layanan Bank Syariah saat ini didominasi oleh penjualan langsung (direct selling) dan disertai dengan promosi berupa pameran bersama antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah, pemasangan bando di jalan protokol dan promosi baik di media cetak maupun media elektronik. Ke depan diharapkan program penjualan dan sosialisasi dapat dilakukan lebih intensif agar pemahaman mengenai keunggulan produk Bank Syariah dapat dikenal dengan lebih baik. Sampai dengan akhir tahun 2013, modal Bank Syariah mencapai Rp100 miliar. REALISASI BISNIS UNIT USAHA SYARIAH Penghimpunan Dana (dalam jutaan rupiah) Jenis 2013 2012 Giro Wadiah 18.360 13.231 Tabungan Barokah 70.567 50.334 Tabungan Haji Amanah 10.223 7.484 TabunganKu 3.745 2.860 Deposito Barokah 156.079 154.478 Total 258.974 228.387 Pembiayaan (dalam jutaan rupiah) Jenis 2013 2012 Murabahah 149.119 115.670 Mudharabah 76.124 56.941 Musyarakah 31.669 35.816 Qard 62.160 69.647 Total 319.072 278.074 Laba Rugi (dalam jutaan rupiah) Pos-Pos 2013 2012 Pendapatan operasional 27.570 21.531 Beban operasional 19.421 16.737 Pendapatan non-operasional 3.998 2.251 Beban non-operasional 3.993 2.180 Laba tahun berjalan 8.144 4.865 238
REALISASI DISTRIBUSI BAGI HASIL Distribusi bagi hasil dari Cabang Syariah selama periode tahun 2013, setiap bulannya cukup kompetitif apabila dibandingkan dengan Bank Syariah lain dalam produk Tabungan maupun Deposito. Metode bagi hasil dengan menggunakan nisbah, masing-masing sebagai berikut: Nama Produk Nisbah Penyimpan Dana Nisbah Bank ER 31 Des 2013 Tabungan Haji Amanah 15% 85% 1,68% Tabungan Barokah 30% 70% 3,36% Deposito Barokah 1 bulan 52% 48% 5,82% Deposito Barokah 3 bulan 54% 46% 6,04% Deposito Barokah 6 bulan 56% 44% 6.26% Deposito Barokah 12 bulan 58% 48% 6,49% PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL BAIK JUMLAH MAUPUN PIHAK PENERIMA DANA Pada tahun 2013, Unit Usaha Syariah belum menyalurkan dana untuk kegiatan sosial yang sumber dananya berasal dari Unit Usaha Syarah, namun telah menyalurkan Titipan Dana Sosial Zakat dari nasabah yang berasal dari zakat 2,5% bagi hasil tabungan dan deposito sebesar Rp30.550.000,- dengan rincian sebagai berikut: PENERIMA JUMLAH (Rp) Panti Asuhan Yatim Piatu Darul Falah 4.500.000 Sumbangan Pembangunan Masjid Al Falah 1.000.000 Panti Asuhan Yatim Piatu Yayasan Amanah 4.000.000 Yayasan Pondok Pesantren Al-Hakiki 1.500.000 Panti Asuhan Yatim Piatu Yayasan Al-Hikmah 3.500.000 Yayasan Baitul Maal Hidayatullah 1.500.000 Panti Asuhan Yatim Piatu Assalafiyah 4.500.000 Panti Asuhan Yatim Piatu Darul Mustofa 1.500.000 Panti Asuhan Yatim Piatu Ifatul Aliyah 4.500.000 Panti Asuhan Yatim Piatu Nurul Salam 1.500.000 Santunan Yayasan Karimah 1.300.000 Panti Asuhan Yatim Piatu Aisyiyah 500.000 Sumbangan Pembangunan Mushola Athoyyibah 750.000 Total 30.050.000 PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA Selama tahun 2013, Unit Usaha Syariah melakukan penempatan dananya di Bank Muamalat, BNI Syariah, UUS BPD Aceh dan Bank Indonesia sebagai Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan tidak melakukan penempatan di bank konvensional, sehingga tidak ada pendapatan non halal yang diterima. SELF ASSESSMENT UNIT USAHA SYARIAH Sehubungan dengan telah dikeluarkannya PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SE BI Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa bank diwajibkan seara berkala melakukan self assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG agar bila terdapat kekurangan dalam implementasinya, bank segera menetapkan langkah perbaikan yang diperlukan. 239
Self assessment yang dilakukan UUS terhadap 5 faktor sebagai berikut: (1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (3) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa; (4) Penyaluran Dana kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti; dan (5) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Bagi Unit Usaha Syariah Faktor Peringkat (a) Bobot (b) Nilai (c) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direktur UUS 1 35% 0,35 Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) 2 20% 0,40 Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa 2 10% 0,20 Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Penyimpanan Dana Oleh Deposan Inti Inti Dan 2 10% 0,20 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal 2 25% 0,50 Nilai Komposit 100 1,65 KESIMPULAN UMUM DARI HASIL SELF ASSESSMENT ATAS PELAKSANAAN GCG UUS Berdasarkan hasil self assessment yang telah dilakukan bank, maka hasil penilaian Good Corporate Gover- nance untuk Unit Usaha Syariah dapat dilaporkan sebagai berikut: Bank dalam menetapkan Nilai Komposit hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance telah menetapkan klasifikasi Peringkat Komposit sebagai berikut: NILAI KOMPOSIT PREDIKAT KOMPOSIT Nilai Komposit <1,5 Sangat Baik 1,5 < Nilai Komposit < 2,5 Baik 2,5 < Nilai Komposit < 3,5 Cukup Baik 3,5 < Nilai Komposit < 4,5 Kurang Baik 4,5 < Nilai Komposit < 5 Tidak Baik Berdasarkan hasil self assessment, nilai komposit yang diperoleh Unit Usaha Syariah Bank adalah 1,65 dengan predikat "Baik". Bank telah melaksanakan implementasi Good Corporate Governance dengan berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (profesional) dan kewajaran (fairness). Direktur Unit Usaha Syariah dan Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing dalam rangka mengembangkan Unit Usaha Syariah. Seluruh produk dan jasa yang diterbitkan telah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN - MUI. Sistem Informasi Manajemen (SIM) UUS, khususnya sistem Pelaporan Internal belum mendukung penyajian data dan informasi secara tepat waktu, lengkap dan akurat, sehingga kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis) belum optimal. Demikian kesimpulan umum hasil Self Asessment pelaksanaan Good Corporate Governance di Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 240
D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA PERSEROAN Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak memiliki saham dengan jumlah 5% atau lebih dari modal tersetor pada bank. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-bersama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Salah satu anggota Dewan Komisaris memiliki saham yang tidak melebihi 25% pada salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang berkedudukan di dalam negeri. Adapun daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut: Nama Jabatan Kepemilikan Saham Muljanto Chairul Djaelani Wibisono Isnanto Soebagyo Hadi Sukrianto Djoko Lesmono Eko Antono Partono *) Suparlan *) Tony Sudjiaryanto **) Rudie Hardiono **) Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Direktur Utama Direktur Bisnis Menengah & Korporasi Direktur Operasional Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah Direktur Kepatuhan Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah Direktur Kepatuhan Kurang dari 5 % Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Kurang dari 5 % Kurang dari 5 % ) Tidak lagi menjabat sejak tanggal 3 September 2013 **) Saham diperoleh ketika menjabat sebagai Pemimpin Divisi dengan bentuk saham penghargaan dan saham jatah pasti 241
E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Di antara sesama anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, masing-masing tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horizontal. Hubungan Keuangan dengan Hubungan Keluarga dengan Nama Dewan Komisaris Direksi Pemegang Saham Pengendali Dewan Komisaris Direksi Pemegang Saham Pengendali Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya TidaK Ya TidaK Ya Tidak Dewan Komisaris Muljanto √ √ √ √ √ √ Chairul Djaelani √ √ √ √ √ √ Wibisono √ √ √ √ √ √ Isnanto √ √ √ √ √ √ Soebagyo √ √ √ √ √ √ Direksi Hadi Sukrianto √ √ √ √ √ √ Djoko Lesmono √ √ √ √ √ √ Eko Antono √ √ √ √ √ √ Partono √ √ √ √ √ √ Suparlan √ √ √ √ √ √ Tony Sudjiaryanto √ √ √ √ √ √ Rudie Hardiono √ √ √ √ √ √ 242
F. REMUNERASI BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS, YANG DITERIMA PADA TAHUN 2013 Prosedur Penetapan Remunerasi Komite Remunerasi & Nominasi Sesuai dengan PBI No 8/4/PBI/2006 beserta perubahannya, Komite Remunerasi & Nominasi merekomendasikan kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS. Dewan Komisaris Membahas rekomendasi kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk diusulkan kepada RUPS. RUPS Menyetujui dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Indikator Performance Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 96 ayat (1), ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditentukan berdasarkan ketentuan RUPS dan Pasal 113 yang berbunyi ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota komisaris ditentukan berdasarkan Sehingga dalam hal ini prosedur untuk melaksanakan dengan remunerasi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, secara substansial indikator kinerja direksi diukur berdasarkan pencapaian target sesuai rencana bisnis yang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris antara lain aspek keuangan dan pemasaran, operasional dan SDM serta kepatuhan terhadap perundang- undangan yang telah ditetapkan. ketentuan RUPS. telah disesuaikan Remunerasi dan Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris remunerasi dan pemberian Pelaksanaan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Akta Berita Acara RUPS Tahun Buku 2007 No. 055 tanggal 17 April 2008 dan Surat Keterangan No. 058/IV/2008 yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H. Berdasarkan pertimbangan mekanisme fasilitas bagi remunerasi dan pemberian Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dalam Surat Keputusan Bank Nomor 046/04/SK/DK/ BPD/2008 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pemberian serta Pembayaran Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun remunerasi dan pemberian fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris secara umum adalah sebagai berikut: tersebut, 243
Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Jabatan Besaran gaji/honorarium Netto setiap bulan (Rp) Keterangan Direktur Utama 50.000.000,00
Direktur 45.000.000,00 Gaji/Honorarium Direktur adalah 90% dari Gaji/ Honorarium Direktur Utama Komisaris Utama 40.000.000,00 Gaji/Honorarium Komisaris Utama adalah 80% dari Gaji/Honorarium Direktur Utama Komisaris 32.000.000,00 Gaji/Honorarium Komisaris adalah 80% dari Gaji/Honorarium Komisaris Utama Pada tahun 2013, paket remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain Direksi Dewan Komisaris Orang Rupiah (Rp) Orang Rupiah (Rp) Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) 5 15.091.567.700,00 4 8.713.952.720,00 Fasilitas (asuransi) lain dalam bentuk natura 5 5.840.463.859,08 4 2.437.117.789,22 Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam tahun 2013 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut: Jumlah remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2013 Jumlah Direksi Jumlah Dewan Komisaris Diatas Rp. 2 milyar 5 4 Diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar
Diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar
Rp. 500 juta ke bawah
244
G. SHARE OPTION Bank dalam hal ini telah memberikan Hak Opsi dalam program MESOP (Management & Employee Stock Option Plan) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan Pejabat Struktural setingkat Pemimpin Cabang. Hak Opsi dalam program MESOP dapat digunakan saham baru bank untuk membeli sebanyak-banyaknya sebesar 105.915.000 (seratus lima juta sembilan ratus lima belas ribu) saham Seri B yang akan diterbitkan dari portepel atau sebanyak- banyaknya sebesar 0,71% (nol tujuh puluh satu persen) saham ditempatkan dan disetor penuh kepada Bank setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana. Ketentuan pelaksanaan Hak Opsi ini sebagaimana yang telah diputuskan oleh Manajemen Bank yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Nomor 050/105/KEP/DIR/SDM tentang Program Pemberian Saham Penghargaan, Saham Jatah Pasti dan Hak Opsi Pembelian Saham Untuk Pegawai, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Hak Opsi dalam Program MESOP akan diterbitkan dalam 3 Tahapan yaitu :
Tahap III : Sisanya dari Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP akan diterbitkan pada tanggal ulang tahun kedua pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia Periode pelaksanaan akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan No. I-A lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/ BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 yakni (dua) periode sebanyak-banyaknya 2 pelaksanaan dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan akan dibuka selama 30 (tiga puluh) hari Bursa. Program MESOP akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. setiap tahun Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni sekurang-kurangnya 90% rata-rata harga penutupan perdagangan saham bank di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal pemberitahuan Bank kepada Bursa Efek Indonesia tentang Pelaksanaan Periode pembukaan (windows exercise) atas Hak Opsi dalam Program MESOP.
Tahap I : Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP ini akan diterbitkan pada tanggal pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia Sedangkan untuk eksekusi pelaksanaan Program MESOP itu sendiri, sampai dengan bulan Desember 2013 masih belum dilaksanakan oleh bank.
Tahap II : Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP ini akan diterbitkan pada tanggal ulang tahun pertama pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia Sebagai pejabat struktural setingkat Pemimpin Divisi, dan Pemimpin Cabang telah memiliki saham yang diperoleh dari program Employee Stock Alocation (ESA) dengan rincian sebagai berikut: informasi, untuk 245
Jumlah Opsi (lembar saham) Keterangan/Nama Jumlah Saham yang Dimiliki Yang diberikan Yang telah dieksekusi Harga Opsi (Rupiah) Jangka waktu DEWAN KOMISARIS Muljanto
Chairul Djaelani
Wibisono
Isnanto
Soebagyo
DIREKSI Hadi Sukrianto
Djoko Lesmono
Eko Antono
Partono
Suparlan
Tony Sudjiaryanto*
152.000
Rudie Hardiono*
151.500
Pejabat Eksekutif 7.153.900
Total 7.457.400
) Tidak lagi menjabat sejak tanggal 3 September 2013 **) Jumlah saham yang dimiliki oleh Saudara Tony Sudjiaryanto dan Saudara Rudie Hardiono diperoleh dari program Employee Stock Alocation (ESA) ketika masih menjabat sebagai Pemimpin Divisi H. RATIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut status perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan,termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas status pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Informasi di bawah ini menjelaskan perincian rasio gaji tertinggi dan terendah di bank pada tahun 2013 dalam skala perbandingan sebagai berikut: Skala Perbandingan Ratio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 10,53 Ratio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,11 Ratio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,25 Ratio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 1,67 246
I. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan/atau pegawai tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan. Jumlah penyimpangan internal di bank untuk periode Januari - Desember 2013 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh Internal Fraud dalam Satu Tahun Pengurus Pegawai Tetap Pegawai Tdk Tetap 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Total Fraud
42 36
Telah diselesaikan
5 27
Dalam proses internal
37 5
Belum diupayakan penyelesaiannya
Ditindaklanjuti melalui proses hukum
Dari penyimpangan internal terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional bank selama tahun 2013 tersebut, tidak berpengaruh secara signifikan pada kondisi keuangan dan kelanjutan usaha bank. J. PERMASALAHAN HUKUM TAHUN 2013 Kasus hukum yang dihadapi bank tahun 2013 adalah sebagaimana tercantum di bawah ini: PERMASALAHAN HUKUM JUMLAH NON PIDANA PIDANA Telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) atau selesai 8 perkara 1 perkara Masih dalam proses penyelesaian 26 perkara 2 perkara TOTAL 34 perkara 3 perkara Dari perkara hukum yang dihadapi oleh bank selama tahun 2013, apabila diputuskan mengalahkan Bank, maka tidak akan berdampak signifikan bagi kondisi keuangan dan kelanjutan usaha bank. 247
K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN Bank telah memiliki pedoman kerja yang mengatur mengenai transaksi yang kepentingan benturan mengandung yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 046/180/KEP/DIR tanggal 23 Desember 2008 tentang Buku Pedoman Kerja Benturan Kepentingan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi Nomor 049/010/DIR/KPTH, tanggal 31 Maret 2011, perihal Perubahan Pedoman Kerja Benturan Kepentingan. Selain itu, ketentuan mengenai benturan kepentingan juga diatur atau menjadi bagian dalam pedoman kerja Good Corporate Governance, Dewan Komisaris dan Direksi. tersebut dimaksudkan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dilakukan accountability, secara responsibility, independency dan fairness, sehingga kepentingan Stakeholder dan bank tetap dapat dilindungi. Pengaturan transparency, Benturan kepentingan terjadi apabila pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai Pengambil Keputusan atau suatu seorang Pelaksana membuat keputusan dan dalam keputusan tersebut menyangkut kepentingan pribadi dari termasuk pihak yang bersangkutan keluarganya. kepentingan Dalam hal pihak yang seharusnya mengambil keputusan memiliki benturan terhadap bank, maka kepentingan pihak tersebut wajib mengungkapkan benturan kepentingannya sekaligus tidak diperbolehkan melibatkan diri dalam setiap tahapan pengambilan keputusan dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat merugikan bank karena sangat besar kemungkinan bahwa keputusan tersebut tidak independen, sehingga berpotensi merugikan bank . Unsur pokok yang harus dipenuhi oleh seluruh pegawai dan manajemen dalam pengelolaan kepentingan benturan adalah sebagai berikut: anggota a. patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, budaya perusahaan dan ketentuan internal perusahaan; b. menghindari kegiatan-kegiatan menyebabkan yang dapat benturan kepentingan; dan c. menyimpan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan maupun informasi yang terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan. dan bisnis peraturan Kepatuhan di perundang-undangan setiap kegiatan yang dilakukan oleh bank, antara lain Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Indonesia tentang BMPK Bank Bank Umum dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar maupun peraturan perundangan lain yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Dewan Komisaris juga wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan anggota Dewan kepentingan Komisaris yang mengalami benturan kepentingan dilarang melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan. terhadap diwujudkan dan Pengaturan benturan mengenai kepentingan dalam rangka mengurangi potensi terjadinya benturan kepentingan antara bank dengan Anggota Direksi adalah sebagai berikut: a. Direksi selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan; b. Direksi tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun pihak yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan; lainnya c. Direksi wajib membuat Surat berisikan yang Pernyataan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain; 248
d. Apabila semua Anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan bank, maka wajib di ungkapkan dan Anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan akan tetapi diwakili oleh anggota Direksi lainnya; keputusan e. Apabila semua Anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan bank, maka bank akan diwakili oleh Dewan Komisaris dengan pada berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal bank; dan f. Apabila semua Anggota Direksi atau semua Anggota Dewan benturan Komisaris memiliki kepentingan dengan bank, maka bank dapat diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk RUPS. Upaya lain yang ditempuh bank agar para pejabat dan pegawainya senantiasa benturan menghindari kepentingan yang berpotensi merugikan Bank antara lain: adanya a. Melakukan pengungkapan secara tertulis mengenai kepemilikan saham Direksi dan keluarganya pada yang diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahannya; perusahaan lain b. Tidak memperbolehkan pihak yang memiliki benturan Bank kepentingan untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pengambilan keputusan terkait dengan benturan yang kepentingan tersebut; setiap terhadap pengambil jenis transaksi, nilai transaksi, tindakan yang diambil cabang/divisi; keputusan, d. Melarang praktek pemberian dan/ atau penerimaan hadiah, suap atau sejenisnya yang patut diduga hal tersebut berpotensi membuat pejabat atau pegawai pemutus independensinya kehilangan dalam mengambil keputusan dan bertentangan dengan etika bisnis yang sehat serta hukum yang berlaku sehingga merugikan kepentingan Ban . benturan penyelesaian Mekanisme kepentingan yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat internal Bank sesuai dengan BAB III BPP Benturan Kepentingan SE Direksi Nomor 049/010/DIR/KPTH Tanggal 31 Maret 2011, Surat Direksi Nomor 051/1268/KPTH Tanggal 21 Oktober Benturan 2013 Perihal pengungkapan Kepentingan (Conflict of Interest) dan Surat Direksi Nomor 051/1566/KPTH Tanggal 11 Desember 2013 perihal Mekanisme dan Format Laporan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) adalah: Penyelesaian benturan kepentingan secara internal bagi Pegawai diatur tersendiri dalam Buku Pedoman Kepegawaian, sedangkan untuk Pengurus diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Transaksi yang mengandung atau diduga mengandung benturan kepentingan wajib diungkapkan kepada Divisi secara Kepatuhan format laporan pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana Surat Direksi Nomor 051/1566/KPTH Tanggal 11 Desember 2013;
tertulis sesuai c. Mewajibkan pegawai dan manajemen Bank untuk transaksi mengungkapkan yang mengandung benturan kepentingan mencakup nama pegawai yang memiliki benturan kepentingan, hubungan pegawai dengan pihak yang mengadakan jabatan transaksi, nama dan Apabila dari hasil analisa yang dilakukan tersebut diduga benar terjadi benturan kepentingan, maka Divisi Kepatuhan akan melakukan analisa dengan cara berkoordinasi Divisi dengan Intern untuk melakukan Audit 249
pemeriksaan benar atau tidaknya kepentingan dugaan benturan dimaksud; Hasil analisa dan pemeriksaan Auditor Cabang atau Divisi Audit Intern terbukti adanya pelanggaran prosedur dan ketentuan pada proses transaksi yang mengandung Kepentingan, maka Benturan selanjutnya akan diproses sesuai dengan BPP Reward & Punishment System Surat Keputusan Direksi Nomor 051/163/DIR/SDM Tanggal 24 September 2013. Benturan kepentingan yang terjadi juga berpotensi menimbulkan sengketa. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, maka dapat ditempuh jalur mediasi yang merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan Mediator (pihak yang tidak memihak) untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. terhadap terdapat tahun 2013, tidak Selama transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama bank, sebagaimana didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan peraturan berdasarkan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang "Benturan Kepentingan". Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan Jenis Transaksi Nilai transaksi (Rp) Keterangan (Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku NIHIL L. BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK Buy back shares atau buy back obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2013, bank tidak pernah melakukan buy back terhadap saham dan obligasi yang diterbitkan. M. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan amanah dari tahun Undang-Undang Nomor 40 2007 Terbatas kepada Perseroan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam usaha mewujudkan pembangunan ekonomi tentang Perseroan berkelanjutan yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat maupun Bank. Orientasi jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Bank merupakan perwujudan dari jawab secara sosial serta tanggung stakeholder. lingkungan kepada Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam praktek, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di bank dilaksanakan dengan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dengan pola kegiatan yang telah ditentukan. tanggung 250
Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di bank dilaksanakan oleh Corporate Secretary. Dalam hal ini, Corporate Secretary merupakan filter perusahaan yang berkompeten dalam mengkoordinir seluruh pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Corporate Secretary meninjau dan menilai seluruh pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diajukan oleh Kantor Cabang. Selain itu, apabila dipandang perlu dapat mengajukan usulan untuk melaksanakan jawab sosial dan program tanggung lingkungan perusahaan. Corporate Secretary Parameter program pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan prinsip kepatutan. Prinsip kepatutan diukur dengan mengacu berdasarkan perhitungan kepentingan dan skala prioritas sedangkan prinsip kewajaran dilaksanakan dengan mengacu kepada pertimbangan rasional yang obyektif. Selama tahun 2013, bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik. dilakukan Penyaluran program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah sebagai berikut: dana untuk PROGRAM REALISASI (Rp) Pendidikan 1.280.398.790 Kebudayaan 347.105.000 Kesehatan 4.199.406.581 Sosial 9.426.271.090 TOTAL 15.253.181.461 N. ETIKA PERUSAHAAN (CODE OF CONDUCT) Keberadaan Etika Perusahaan Code of Conduct diatur dalam Buku Pedoman Good Corporate Governance, Buku Pedoman Dewan Komisaris beserta Komite-Komite dan Pedoman Kerja Direksi. Pedoman Etika Perusahaan disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bank sebagai bagian dari usaha pencapaian Visi dan Misi bank. Etika Perusahaan juga menjadi acuan dalam upaya mengimplementasikan praktek- praktek Good Corporate Governance melalui penerapan prinsip transparansi informasi perusahaan dan akuntabilitas berupa kejelasan di dalam fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Kejelasan ini dapat menghindarkan perusahaan dari benturan kepentingan dan mendorong perusahaan memiliki mekanisme check and balance dalam kewenangan dan peran berbagai pihak dalam mengelola perusahaan. Isi Etika Perusahaan Code of Conduct bank berisi tentang keharusan yang wajib dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha, sehingga menjadi panduan bagi organ bank dan seluruh pegawai. Sedangkan pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan pemberian kepentingan, dan penerimaan hadiah dan donasi, terhadap peraturan dan kepatuhan kerahasiaan informasi. 251
Salah satu upaya pelaksanaan Etika Perusahaan, bank harus mengikuti dan tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan berlaku terutama yang berhubungan dengan bisnis bank, menjaga integritas setinggi- tingginya dan menjaga hubungan baik dengan Stakeholder. Bank juga mengatur pedoman etika dan perilaku lingkungan internal yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai dengan lingkungan eksternal. yang Di dalam Code of Conduct bank, telah diatur mengenai: 1. Standar Etika dan Perilaku yang merupakan pedoman dan tata nilai moral yang berlaku secara umum; 2. Etika Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Pemegang Saham, dalam dengan Direksi hubungannya rangka penerapan dan dalam prinsip-prinsip Good Corporate Governance; dan perilaku 3. Etika dan perilaku Direksi dalam hubungannya dengan Pemegang Saham, hubungannya dengan tugas-tugas pokok Direksi rangka penerapan dan dalam prinsip-prinsip Good Corporate Governance; dalam 4. Etika dan perilaku Pegawai dalam hubungan antara atasan dengan bawahan (dan sebaliknya), dalam hubungan antar sesama pegawai dan dalam hubungan antara pegawai dengan perusahaan; 5. Kebijakan akuntansi dan keuangan, yaitu Direksi dan pegawai yang ikut serta dalam mempersiapkan dokumen-dokumen perusahaan, harus bahwa memastikan dokumen telah dibuat dengan jelas, lengkap, akurat dan dapat dimengerti dengan mudah oleh pihak lain; 6. Keterbukaan dan Kerahasiaan a. Kewajiban dan larangan bagi seluruh pegawai perusahaan melaksanakan dalam keterbukaan prinsip informasi-informasi bagi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dipublikasikan; b. Kewajiban dan larangan bagi seluruh pegawai perusahaan dalam menjaga kerahasiaan bagi informasi-informasi peraturan yang menurut perundang-undangan wajib untuk dirahasiakan. 7. Benturan kepentingan yang wajib dihindari oleh seluruh pegawai melalui: a. Kewajiban menjaga integritas bisnis dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; b. Larangan menerima dan/atau memberi hadiah, donasi atau bentuk-bentuk lainnya yang dapat dipersamakan (suap atau gratifikasi) yang dapat mempengaruhi independensi dalam mengambil keputusan; c. Ketentuan bagi perusahaan dan seluruh pegawai dalam hal yang keterlibatan bersangkutan dalam kegiatan politik; Independensi dalam proses pengadaan barang dan jasa dan sesuai dengan prosedur; Independensi SKAI dalam melaksanakan pengendalian internal; Independensi dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik dan proses pelaksanaan audit eksternal; dan d. e. f. g. Larangan bagi pegawai untuk melaksanakan praktik-praktik curang yang bertentangan dengan peraturan perundang- Informasi 252
undangan dan peraturan internal seperti pemalsuan dokumen, sertifikat maupun dokumen-dokumen hukum memberikan lainnya, keterangan palsu kepada Nasabah atau pihak lainnya, melakukan penggelapan, dan lain-lain. Dengan memperhatikan perkembangan yang telah membuat penyesuaian pedoman kode etik antara Direksi dengan Dewan Komisaris pada akhir tahun 2011. Hal ini diperlukan untuk semakin memperjelas mekanisme, informasi, tata cara dan etika masing- masing organ dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sehingga memperlancar peran masing-masing dan mengoptimalkan serta mengefektifkan sasaran yang akan dicapai. Dalam pedoman tersebut, diatur hal-hal sebagai berikut: ada, bank 1. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi; 2. Persetujuan Dewan Komisaris yang laporan/data/akses dan dibutuhkan oleh Dewan Komisaris; 3. Manajemen risiko dan transaksi large exposure; 4. Mekanisme tugas Direksi dan Dewan Komisaris dengan tugas Dewan Pengawas Syariah; dan 5. Sarana dan prasarana dibutuhkan pelaksanaan Komisaris. dalam tugas yang rangka Dewan Penyebaran Etika Perusahaan Portal Sumber Daya Manusia merupakan sarana informasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai berbagai keputusan/ peraturan Manajemen, kegiatan Bank serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari serta semua pegawai telah berkomitmen dalam menegakkan Etika Perusahaan dengan membuat surat pernyataan. Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan yang Dimiliki Bank Dalam sistem rangka memperkuat pengendalian intern Bank dan memenuhi tentang PBI Nomor Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 dan SE BI Nomor 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan SE BI Nomor 13/23/DPNP, bank telah menerapkan sistem pengendalian risiko berbasis pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta penerapan manajemen risiko yang meliputi: 5/8/PBI/2003 a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; b. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. d. juga mewajibkan Ketentuan tersebut Bank untuk memiliki pedoman standar sebagai acuan penerapan manajemen risiko. Keberadaan Budaya Perusahaan diatur dalam Keputusan Direksi Bank tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Perusahaan. adalah Budaya serangkaian anggapan-anggapan, nilai- nilai dan norma-norma yang membimbing bagaimana pegawai harus bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas. Budaya kerja juga merupakan kekuatan yang tidak terlihat yang mempengaruhi baik pikiran, pembicaraan maupun tindakan manusia yang bekerja di dalam suatu organisasi, menentukan dan mengarahkan tentang bagaimana perilaku pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari serta mendorong produktifitas pegawai sehingga mencapai hasil yang memuaskan. kerja 253
Bank menyadari bahwa pentingnya membangun budaya kesadaran risiko yang kuat dan pengendalian internal yang efektif tertuang di dalam Budaya Kerja Bank. Budaya Kerja Bank mencakup kewajiban terhadap perusahaan pegawainya dan kewajiban pegawai terhadap Kewajiban perusahaan. perusahaan terhadap pegawai adalah mengembangkan kemampuan pegawai serta menghargai pengabdian pegawai atas dasar prestasi kerjanya. Sebaliknya kewajiban pegawai kepada perusahaan adalah loyalitas, disiplin, dapat diandalkan, kreatif-inovatif, berinisiatif dan mampu bekerja sama dalam pelaksanaan tugas. Sikap dasar Budaya Kerja Bank adalah sebagai berikut: perusahaan kompetensinya. sesuai dengan 3. Konsisten Sikap antara tindakan dengan kompetensi dari setiap individu. terpadu yang Tiga kompetensi utama Pegawai Bank : 1. 2. Integrity Mempertahankan norma-norma sosial, etika, dan organisasi; memegang aturan pelaksanaan dan prinsip-prinsip etika. Impact Menciptakan kesan pertama yang baik, memancarkan rasa hormat dan menarik perhatian, serta menunjukkan rasa percaya diri. teguh 1. Komitmen (rasa keterikatan) Seluruh jajaran Bank harus merasa terikat erat dan mengenali falsafah perusahaan. 2. Kompetensi kemampuan) Pengembangan kemampuan dalam diri setiap individu dalam (rasa memiliki 3. Customer Focus Menjadikan dan kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai fokus utama dari tindakan seseorang; mengembangkan dan mempertahankan hubungan pelanggan yang produktif. pelanggan Budaya Kerja terdiri dari 5 (lima) pilar sebagai berikut: PILAR KETERANGAN Pilar pertama Bank adalah Bank Umum Milik Pemerintah Daerah Pilar kedua Bank berorientasi pada pasar dan secara berkesinambungan membina hubungan yang saling menguntungkan dengan nasabah dan mitra usaha lainnya Pilar ketiga Bank Jatim menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian guna menjaga kepercayaan masyarakat dan pemilik Pilar keempat Bank Jatim mengakui peranan dan menghargai kepentingan setiap pegawai Pilar kelima Bank Jatim mengupayakan terciptanya semangat kebersamaan agar pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional Dengan terbentuknya Budaya Kerja Bank, akan memberikan arahan bagi seluruh pegawai dalam bertindak maupun bersikap dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan mendorong motivasi serta produktifitas pegawai sehingga terbentuk persepsi yang sama dalam mencapai tujuan perusahaan dan meningkatkan citra perusahaan. Guna memonitor pelaksanaan Budaya Kerja Bank sebagai komitmen perilaku dalam bekerja pada setiap pegawai, secara diselenggarakan evaluasi untuk mengukur dan menilai sampai seberapa jauh kualitas dan kuantitas pelaksanaan Budaya Kerja Bank di lingkungan pegawai bank. periodik 254
O. WHISTLEBLOWING SYSTEM Dalam rangka mencegah terjadinya kasus - kasus penyimpangan operasional pada bank, khususnya fraud yang dapat merugikan nasabah atau bank dan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. I3/28/ DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, maka diperlukan suatu peningkatan efektifitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko fraud termasuk fraud. Sistem menerapkan strategi anti organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan strategi anti fraud di bank yaitu Divisi Audit Intern. Tindakan pencegahan dan deteksi serta potensi-potensi identifikasi early risiko kerawanan merupakan warning system terhadap jalannya proses yang operasional. fraud, diimplikasikan dalam berindikasi kebijakan dan mekanisme whistleblowing. Melalui mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, stakeholder nasabah dan lain dalam melaporkan pelanggaran dan digunakan sebagai peringatan dini atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran. terhadap Identifikasi temuan Kebijakan dan ruang diatur sebagai berikut antara lain: lingkup pengaduan Bank telah memliki pedoman strategi anti fraud sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Dalam penerapan Strategi fraud berupa sistem pengendalian anti Fraud, mencakup 4 (empat) pilar yang saling berkaitan yaitu Pencegahan; Deteksi; Investigasi, pelaporan dan sanksi; dan Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Keberhasilan penerapan strategi anti fraud secara menyeluruh sangat tergantung pada komitmen dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti fraud pada seluruh jajaran organisasi bank. Salah satunya dengan dibuat komitmen tertulis yang bernama Deklarasi Anti Fraud yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai jajaran organisasi bank. 1. Sumber pelaporan whistleblowing dengan identitas. 2. Pihak manajemen bank menitikberatkan peningkatan efektivitas penerapan sistem pengendalian fraud pada pengungkapan dari pengaduan. 3. Manajemen bank memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor kerahasiaan fraud identitas dan fraud yang disampaikan. serta menjamin laporan 4. Sarana pengaduan yang disediakan bank berupa :
Datang langsung dan Surat ke Divisi Audit Intern bank (Jln. Basuki Rachmat No.98 - 104 surabaya)
SMS / Telepon ke 081330003040 5. Kriteria pengaduan fraud mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 255
Mekanisme Sistem Pelaporan dan Tindak lanjut Flowchart Penerapan Strategi Anti Fraud Mulai Whistleblower Surprise Audit Surveillance Audit General Audit t i d u A l a i c n a n F & i l a n o i t a r e p O ) i s a k i d n I n a m a l a d n e P SAKSI Penggalian Informasi dari Saksi Awal (Pelapor) Pemeriksaan Silang Saksi Tambahan Indikasi Awal BUKTI AWAL Pengujian (Validasi) Bukti-bukti Fisik Awal Perluasan & Pengujian Bukti-bukti Tambahan i s i v i D b u S ( FRAUD Tidak Cukup Bukti Investigasi Dihentikan Ya BUKTI SAH Laporan Awal Fraud Bank Indonesia e c n a r u s s A & ) s u s u h K Konfrontasi Kepada Pihak-pihak yang Terlibat Audit Khusus Verifikasi Kerugian Material l a i c e p S i s i v i D b u S t i d u A s e s o r P ( Konfrontasi Kepada Pelaku Utama Laporan Audit Khusus Rekonstruksi Modus Operandi Direktur Utama Dewan Komisaris l a c n a n F & i i Laporan Semesteran Penerapan S.A.F Bank Indonesia l a n o i t a r e p O t i d u A ) n a r o p a e P l Pemantauan, Evaluasi & Tindak Lanjut Bagian Terkait ( i s v D b u S i i Selesai 256
Indikasi awal fraud berasal dari beberapa sumber yaitu whistleblower melalui hotline yang telah disediakan bank, suprise audit, surveillance audit dan general audit. Informasi awal tersebut kemudian dilakukan audit pendahuluan berupa penggalian informasi, pengujian bukti awal dan tambahan, pemeriksaan saksi. Apabila dari audit pendahuluan tidak diperoleh cukup bukti sebagai tindakan fraud maka investigasi dihentikan, dan jika diperoleh cukup bukti sebagai tindakan fraud, maka dibuat laporan awal fraud yang dikirim ke Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Bank Indonesia. Kemudian dilakukan audit khusus dan dilakukan pemantauan, evaluasi serta pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme whistleblower dilaksanakan langsung oleh Pemimpin Divisi Audit Intern dan 2 Pemimpin Sub Divisi sebagai pengendalian mutu. Kedepannya terkait kerahasiaan data akan dikembangkan melalui web based. 6. Bank memberikan perlindungan kepada whistleblower karyawan internal bank dari hal sebagai berikut :
pemecatan;
demosi;
diskriminatif; dan
intimidasi;
dan perundang-undangan yang berlaku. perlindungan lainnya sesuai Pegawai yang terlibat kasus kecurangan (fraud) dikenakan sanksi sesuai Pedoman Reward & Punishment bank yang berlaku diantaranya surat peringatan, demosi hingga pemutusan hubungan kerja tergantung jenis pelanggaran yang telah dilakukan dan kerugian yang dialami. Perlindungan Kepada Whistleblower dalam Sebagai menerapkan strategi anti fraud dan mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor yang beritikad baik, maka bank berkewajiban untuk: bentuk komitmen bank 1. Bank berkewajiban melindungi whistleblower. Dari data tahun 2012 terdapat 3 laporan melalui sarana whistleblower dengan rincian sebagai berikut : 1 kasus terbukti fraud, telah dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebanyak 1 pegawai dan 2 kasus bukan fraud. Pada tahun 2013 terdapat 2 laporan melalui sarana whistleblower dan memang terbukti fraud, 1 kasus fraud melibatkan pegawai outsourcing (dilakukan pemecatan) dan 1 kasus fraud masih dalam proses investigasi. 2. Perlindungan yang diberikan bank terhadap whistleblower untuk whistleblower mendorong keberanian melaporkan pengaduan fraud secara jelas, terperinci dan transparan. dimaksudkan 3. Perlindungan whistleblower mencakup identitas whistleblower perlindungan atas dan isi laporan. Bank akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui whistleblower sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah - langkah sebagai berikut: 4. Bank untuk melindungi whistleblower yang beritikad baik dan bank akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan kepada whistleblower. berkomitmen 1. Melakukan penulisan artikel terkait fraud melalui majalah internal bank 2. Melakukan terkait penerapan strategi anti fraud dan whistleblowing system ke pegawai termasuk pegawai baru. sosialisasi 5. Semua laporan pengaduan fraud akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh bank dan whistleblower dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengaduannya. 3. Pemberian materi terkait penerapan strategi anti fraud dan whistleblowing system pada jadwal pendidikan program promosi pegawai. 257
P. HUBUNGAN KOMUNIKASI EKSTERNAL DAN INTERNAL Corporate Secretary Corporate Secretary membawahi 4 (empat) Sub Divisi yaitu Sub Divisi Komunikasi Internal, Komunikasi Eksternal, Service Excellence dan Sub Divisi Investor Relation. Corporate Secretary mempunyai fungsi pokok mensinergikan dan mengintegrasikan proses pengelolaan komunikasi internal dan eksternal serta penerapan standar-standar service excellence secara menyeluruh, efektif dan efisien. Corporate Secretary juga bertugas membantu Direksi dalam akuntabilitas dan tanggung jawab hal Direksi terkait dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan serta mewakili langsung dalam perkara bank secara hukum atau dalam melakukan negosisasi untuk penyelesaian proses litigasi bank berdasarkan besaran skala perkara yang dihadapi, baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak luar. Perkara hukum yang menjadi kewenangan Corporate Secretary hanya terbatas pada perkara-perkara hukum yang bersifat litigasi, sedangkan yang bersifat non litigasi menjadi kewenangan Divisi Kepatuhan. Pada tahun 2013, Corporate Secretary dijabat oleh: MASA JABATAN NAMA PEJABAT DASAR PENUNJUKAN 1 Januari 2013 - 3 Mei 2013 Revi Adiana Silawati 050/062/KEP/DIR/SDM 3 Mei 2013 - 3 September 2013 Rudie Hardiono 051/067/KEP/DIR/SDM 3 September 2013 - sekarang Lerem Pundilaras*) 051/213/KEP/DIR/SDM ) Pengganti Sementara (Pgs) Corporate Secretary memegang peranan sentral dalam efektivitas jalur komunikasi dengan pihak ekstern khususnya publik, Pemegang Saham dan regulator dengan bank. Setiap konsep komunikasi yang akan disampaikan kepada pihak eksternal, dievaluasi terlebih dahulu oleh Corporate Secretary yang dapat berkoordinasi dengan Divisi terkait untuk menjamin pencitraan dan menjaga reputasi intern dan ekstern bank. Komunikasi image bertujuan menjaga kepada Stakeholder serta penyampaian iklan dan pesan yang terpadu melalui publikasi untuk mendukung visi dan misi perusahaan dan meningkatkan corporate value. Penyelenggaraan dan pelaksanaan informasi dan corporate Rapat Saham beserta penyusunan Laporan Tahunan, Pelaksanaan GCG, Laporan Laporan Social Pertanggungjawaban Responsibility dan Company Profile menjadi jawab Corporate Secretary. tanggung Dengan fungsi dan tanggung jawab yang Corporate cukup Secretary bertanggung langsung kepada Direktur Utama. Umum Pemegang Corporate tersebut, strategis jawab 1. Hubungan Komunikasi Eksternal Hubungan Masyarakat Bank menggunakan berbagai saluran komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal yang bertujuan 258
untuk membangun corporate image baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media display dan lainnya. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi terkini mengenai perusahaan, bank memiliki corporate website yang dapat diakses melalui yang juga berfungsi sebagai portal layanan. Dalam website bank, dapat ditemui informasi mendetail tentang bank mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi & misi, manajemen, jaringan, prestasi, produk dana, produk kredit dan layanan bank baik untuk konvensional maupun syariah. Selain itu, dalam website juga informasi penyaluran CSR memuat dan informasi/berita terkini mengenai bank. Sebagai informasi kepada masyarakat luas, secara reguler bank juga ikut serta pada event yang dilakukan pihak lain dan mendistribusikan siaran pers ke media cetak dan elektronik untuk menginformasikan kegiatan dan produk bank. Bank juga menginformasikan beberapa kegiatan penting dan laporan publikasi triwulanan kepada masyarakat melalui cetak kerjasama dengan media dan elektronik (internet). Bank juga menggunakan social media sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal melalui: •	•	Dalam rangka meningkatkan product image dan corporate image, bank juga memiliki fasilitas Short Message Service (SMS) Banking yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk mendapatkan informasi. SMS Banking juga merupakan layanan perbankan elektronik untuk mengakses informasi rekening nasabah dan melakukan transaksi non financial maupun financial dengan menggunakan sarana telepon seluler yang memberikan kemudahan dimana dan kapan saja. Nomor akses SMS Banking adalah 3388 yang beroperasi selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, sepanjang tahun 2013, bank melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai berikut: tahun. Selama KEGIATAN TANGGAL Gathering dengan Pengurus dan Anggota KADIN se-Jawa Timur di Bank Press Conference Kinerja Keuangan Bank (Posisi Desember 2012) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Tahun Buku 2012 Car Free Day Garage Sale Fiesta Bank Syariah Press Conference Kinerja Keuangan Bank (Triwulan I Tahun 2013) Berpartisipasi dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-X dan Hari Kesatuan Gerakan PKK ke-41 Provinsi Jawa Timur serta Pameran UMKM se-Jawa Timur di Kecamatan Kanigoro, Blitar 6 Maret 2013 7 Maret 2013 27 Maret 2013 27 Oktober 2013 23 April 2013 15 - 19 Mei 2013 Ikut serta dalam Pameran Perbankan dan UMKM Expo 2013 di Grand City Mall & Convex Surabaya 22 - 26 Mei 2013 Pameran Great Expo di Grand City Surabaya 12 - 16 Juni 2013 Penyelenggaraan Khitanan Massal Bank Peduli 2013 yang diikuti oleh 250 Anak Kurang Mampu di wilayah Surabaya 25 Juni 2013 Pameran Pelayanan Publik 2013 di Makodam Brawijaya V Surabaya 28 - 30 Juni 2013 1st Investor Day Bank "A Promising Future - Together We're Truly Grow" di Hotel Bumi Surabaya 12 Juli 2013 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Tahun 2013 3 September 2013 Jalan Sehat Bersama Bank dalam rangka memperingati HUT Bank ke-52 tahun 7 September 2013 259
Berpartisipasi dalam The 3rd Indonesia Financial Expo & Forum (IFEF) 2013 "Invest Now for a Better Tomorrow" di Gramedia Expo Surabaya 27 - 29 September 2013 Ikut serta dalam Pameran Fair di Grand City Surabaya 3 - 13 Oktober 2013 Press Conference Kinerja Keuangan Bank Triwulan III Tahun 2013 23 Oktober 2013 Berpatisipasi dalam Gerakan Indonesia Menabung Tabunganku 2013 di Bank Indonesia Surabaya 27 Oktober 2013 Berpartisipasi dalam Investor Summit & Capital Market Expo 2013 "Indonesia Capital Markets: an Engine of Economic Growth" di Grand City Mall & Convex Surabaya 30 - 31 Oktober 2013 Press Conference Kinerja Keuangan Posisi September 2013 di Grand City Mall & Convex Surabaya 31 Oktober 2013 Penarikan Undian Simpeda Bank dan Pemecahan Rekor MURI "Mlaku Bareng Nggawe Udheng" Bersama Bank 24 November 2013 Pameran Expo Koperasi dan UMKM 2013 4 - 8 Desember 2013 Media Gathering sekaligus presentasi Kinerja Keuangan Bank posisi November 2013 19 Desember 2013 Hubungan Investor Sebagai penghubung bank dengan komunitas pasar modal dan pihak eksternal lain, bank telah membentuk fungsi Hubungan Investor (Investor Relation Unit/IRU) yang berkedudukan dibawah Corporate Secretary yang jawab untuk memiliki dan mengontrol mengorganisir kegiatan dengan komunikasi memberikan gambaran mengenai kinerja dan prospek perusahaan kepada calon investor maupun investor agar dapat memberikan terhadap nilai, pengaruh positif kepercayaan dan citra bank. Dalam rangka memenuhi peraturan dan meningkatkan yang komunikasi bank menyelenggarakan efektif, public expose dan analyst meeting, menerima company visit, field visit dan conference call, mengkinikan relation investor informasi pada website investor serta mengikuti conference dan non-deal roadshow. Bank juga menyampaikan informasi mengenai perkembangan perusahaan terkini melalui penyelenggaraan RUPS dan penerbitan Laporan Tahunan. Di samping itu, bank juga menyampaikan informasi untuk seluruh pegawai tanggung melalui saluran komunikasi internal. Bank untuk berkomitmen menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu agar kepentingan investor dapat terlindungi, terutama dari risiko kesalahan pengambilan karena keputusan kurangnya informasi, insider trading, penyesatan informasi dengan sengaja, atau perbuatan tidak etis lainnya yang berhubungan dengan ketersediaan informasi. berinvestasi Dalam rangka penyampaian informasi tersebut, yang melalui Corporate Secretary selama tahun 2013 telah menyelenggarakan 1 kali RUPS Tahunan dan 1 kali RUPS Luar Biasa serta melaporkan serangkaian dan mengumumkan informasi material dan informasi terkait aksi korporasi lainnya melalui forum korespondensi dengan otoritas pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia) maupun melalui penerbitan press-release. Selain itu, di tahun 2013 bank juga telah menerbitkan Laporan Tahunan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang informasi mengenai kinerja berisi tepat dan akurat 260
Perseroan. Pemegang Saham dan masyarakat umum juga dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan Perseroan melalui situs: Selain itu, bank mengadakan sejumlah kegiatan komunikasi dengan investor dengan rincian sebagai berikut: KEGIATAN KOMUNIKASI DENGAN INVESTOR KEGIATAN 2013 Analyst Meeting 3 One on One meeting with Analyst/Investor 12 Gathering/Investor Day 1 Conferences Call 4 Site Visit 5 Comparative Study 2 RUPS 2 Public Expose 2 Non Deal Roadshow 1 Pameran 2 Buletin IR 12 Sosialisasi Pasar Modal ke Karyawan 2 Total Kegiatan 48 APRESIASI UNTUK NASABAH 5. Biaya-biaya yang melekat pada produk bank; Transparansi Produk Dengan makin berkembangnya produk dan jasa perbankan, maka nasabah dituntut untuk lebih memahami keuntungan dan kerugian produk/ jasa yang ditawarkan oleh bank. Hal tersebut diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa "Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk Bank dan Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan atau tidak etis (misconduct). Informasi mengenai karakteristik produk bank sekurang-kurangnya meliputi: 1. Nama produk bank; 2. Jenis produk bank; 3. Manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank; 4. Persyaratan dan tata cara penggunaan produk bank; 6. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan; 7. Jangka waktu berlakunya produk bank; 8. Penerbit (issuer/orginator) produk bank Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/ Informasi tentang Transparansi PBI/2005 Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, tidak hanya mewajibkan bank untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan jelas kepada nasabah, namun juga mewajibkan bank untuk menjaga data nasabahnya. Pelayanan Kepada Nasabah Bank memberikan sarana untuk pelayanan nasabah melalui: 1. Call Center Bank (INFO BANK) dengan nomor akses 14044 Call Center merupakan salah satu bagian dalam organisasi bank yang memberikan pelayanan virtual kepada nasabah melalui media akses telepon. Bentuk pelayanan perbankan 24 jam dalam 7 hari seminggu untuk memberikan yang bertujuan 261
pelayanan perbankan yang lebih mudah, cepat, aman dan nyaman melalui telepon. Adapun fasilitas yang dapat diperoleh dari Call Center 14044 adalah: •	•	• Info produk tabungan/pinjaman baik konvensional/syariah Blokir kartu ATM Info saldo dan 5 transaksi terakhir keuangan melalui mesin IVR (Interactive Voice Response) 2. SMS Banking SMS Banking adalah layanan perbankan elektronik untuk mengakses informasi rekening nasabah dan melakukan transaksi dengan menggunakan sarana ponsel atau handphone atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai suatu layanan perbankan berbasis teknologi selular yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan dimana dan kapan saja. Untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah maka pada pertengahan tahun 2013, SMS Banking 3388 berubah menjadi SMS Banking 3366 dengan tambahan fitur yang lebih lengkap antara lain transfer rekening antar bank, pembayaran dan pembelian pulsa dengan penambahan beberapa telco. 3. Payment Point Samsat Merupakan fasilitas pelayanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin yang dalam hal ini berupa pajak kendaraan bermotor. Payment point ini menyediakan layanan selama 6 hari kerja (Senin-Sabtu) dan untuk mempermudah nasabah, pembayaran dilakukan melalui mesin EDC (Electronic Data Capture) 4. Website Website memuat berita/informasi terkini yang merupakan serangkaian kegiatan bank. Informasi pada website meliputi perubahan suku bunga, simpanan, suku bunga dasar kredit yang selalu diupdate berdasarkan aturan yang diberlakukan. Menu pada website bank sebagai berikut: Menu Hubungi Kami merupakan sarana untuk mengakomodir saran, informasi dan pengaduan. Selain website, bank juga menggunakan media sosial facebook dengan alamat Bank Jatim dan twitter dengan alamat @bank_jatim 5. Surat resmi yang ditujukan kepada bank yang dapat disampaikan melalui pos, faximile maupun dikirim secara langsung. 262
1. Hubungan Komunikasi Internal Bank juga memelihara jaringan komunikasi internal antar pegawai dan memastikan implementasi komunikasi terjalin dengan baik dalam organisasi. Memperhatikan hal tersebut, bank telah mengembangkan beberapa jalur komunikasi antara lain melalui majalah "BANK JATIM" dan portal intranet Sumber Daya Manusia yang memberikan informasi kepada seluruh pegawai bank tentang berbagai kegiatan perusahaan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari serta sebagai sarana dalam pengembangan kompetensi SDM. Q. SELF ASSESSMENT PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Bank diwajibkan (self melakukan assesment) secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG secara berkala sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan menyusun laporan pelaksanaannya. Dengan demikian apabila dinilai masih terdapat kekurangan- kekurangan maka bank dapat segera menetapkan action plan) yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan. penilaian sendiri self assessment Bank minimal faktor penilaian penerapan GCG Self assessment tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 aspek yaitu governance structure, governance process dan governance outcome. Berdasarkan self assessment terhadap penerapan GCG untuk periode tahun 2013, Bank mencapai predikat "Baik" dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini. telah melakukan terhadap 11 RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT PERIODE PENILAIAN JUNI 2013 ASPEK YANG DINILAI Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Penanganan Benturan Kepentingan Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Penerapan Fungsi Audit Intern NILAI 2 2 2 2 2 2 BOBOT 10 % 20 % 10 % 10 % 5 % 5 % PEROLEHAN NILAI 0.200 0.400 0.200 0.200 0.100 0.100 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 2 5 % 0.100 Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern 2 7.5 % 0.150 Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar 2 7.5 % 0.150 Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal 3 15 % 0.450 Rencana Strategis Bank 2 5 % 0.100 NILAI KOMPOSIT GCG 100 % 2.150 PERINGKAT 2 263
RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT PERIODE PENILAIAN DESEMBER 2013 ASPEK YANG DINILAI NILAI BOBOT PEROLEHAN NILAI Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 2 10 % 0.200 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Penanganan Benturan Kepentingan Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Penerapan Fungsi Audit Intern 2 2 2 2 2 20 % 10 % 10 % 5 % 5 % 0.400 0.200 0.200 0.100 0.100 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 2 5 % 0.100 Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern 2 7.5 % 0.150 Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar 2 7.5 % 0.150 Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal 2 15 % 0.300 Rencana Strategis Bank 1 5 % 0.050 NILAI KOMPOSIT GCG 100 % 1.950 PERINGKAT 2 Penjelasan Nilai Hasil Komposit Nilai Komposit Predikat Komposit Nilai Komposit < 1.5 1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5 2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5 3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5 4.5 ≤ Nilai Komposit < 5 SANGAT BAIK BAIK CUKUP BAIK KURANG BAIK TIDAK BAIK Penjelasan Peringkat Faktor Good Corporate Governance Peringkat Definisi 2 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. disimpulkan Secara bahwa bank telah memiliki pedoman pelaksanaan Good Corporate Governance dan pedoman lain yang mendukung efektifitas implementasi Good Corporate Governance serta meningkatkan sistem pengendalian intern. Selain itu telah memiliki pedoman kerja bank Dewan Komite- Komisaris, Direksi, Komite, Unit Kepatuhan, Penanganan Benturan Pedoman- Kepentingan. pedoman tersebut telah disosialisasikan jajaran organisasi, melalui keseluruh umum, dapat forum tatap muka/diskusi kelas maupun penggunaan e-learning melalui website dan efektivitasnya dievaluasi secara berkesinambungan. Sistem pengendalian intern yang efektif dibangun melalui proses: 1. Mendorong berkembangnya seluruh budaya kepatuhan di disertai jajaran fungsi keteladanan dari jajaran manajemen baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang; organisasi 264
2. Pendidikan dan pelatihan yang intensif bagi petugas operasional berkembangnya seiring kompleksitas dan usaha penguasaan teknologi informasi; 3. Mendorong fungsi pengawasan melekat oleh pejabat tertinggi pada unit risk taker sebagai upaya pencegahan potensi human error dan administrative error di jajaran bawahannya. Demikian kesimpulan umum hasil Self Assessment pelaksanaan Good Corporate Governance. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk M U L J A N T O HADI SUKRIANTO Komisaris Utama Direktur Utama 265
Halaman ini Sengaja dikosongkan 266
08 INFORMASI PERUSAHAAN
267
08 DAFTAR ISI INFORMASI PERUSAHAAN DEWAN KOMISARIS P. 269 DIREKSI P. 275 KOMITE DEWAN KOMISARIS P. 281 DEWAN PENGAWAS SYARIAH P. 285 ALAMAT KANTOR CABANG P. 306 PEMIMPIN DIVISI P. 289 PEMIMPIN CABANG P. 304 268
Dewan Komisaris 269
Muljanto Komisaris Utama arga Negara Indonesia, lahir di Malang tanggal 2 Agustus 1953. Merupakan lulusan Sarjana Muda Ekonomi Universitas Jurusan Airlangga di Surabaya tahun 1977, Strata 1 Jurusan Ekonomi pada tahun 1987 Universitas Muhammadiyah Malang dan Magister Manajemen UPN Veteran Surabaya pada tahun 2005. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah Asset Liability Management tahun 1989 (IBI/LPPI Jakarta), Perdagangan Luar Negeri tahun 1989 (IBI/LPPI Jakarta), Executive Education Mobile Business tahun 2002 (Institut Teknologi Bandung), Executive Forum Best Practice on GCG Conference tahun W 2006 (YPPI), Executive Overview Perbankan Syariah tahun 2006 (LPPI), Workshop Strategi Integrasi Layanan IT tahun 2009 (PT.LAPI ITB), Workshop Hapus Tagih Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi dan Penyusunan SOP tahun 2013 (ASBANDA). Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 14 April 2011, sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama, pernah menjabat sebagai Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Pemimpin Divisi Dana Jasa & Luar Negeri, Pemimpin Divisi Pembinaan Cabang, Pemimpin Cabang Kediri, Cabang Malang, Cabang Utama, dan Kepala Bagian Pasar Uang & Modal Biro Tresuri. 270
Chairul Djaelani Komisaris Indonesia, arga lahir tanggal 12 Juli 1952. Merupakan lulusan Jurusan Teknik Sipil Sarjana Institut Teknologi Sepuluh November di Surabaya tahun 1979, Program Post Graduate Manajemen Pengelolaan & Pemeliharaan Jalan di John Hopkins University, USA, dan Magister Manajemen Sepuluh November di Surabaya tahun 2003. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah Workshop Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum Tahun 2012 (ASBANDA), Workshop Perbankan Syariah dan Raker UUS BPD-SI tahun 2012 (ASBANDA). Negara Surabaya di W Institut Teknologi Menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 14 April 2011, sebelum menjabat sebagai Komisaris, pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Jatim, Tim Inti Dewan Lingkungan Jawa Timur, Ketua Umum Hidup Jasa Konstruksi Lembaga Pengembangan Daerah (LPJK), Kepala Dinas Permukiman Jawa Timur, Asisten Perekonomian & Pembangunan Sekretariat Daerah Jawa Timur, Wakil Kepala Dinas Permukiman Jawa Timur, Wakil Kepala Bappeprop Jawa Timur, Kepala Sub Dinas Pelaksana I Departemen PU Bina Marga Jawa Timur, Komisaris Utama PT. PWU Jawa Timur (BUMD). Sampai sekarang masih menjabat sebagai Ketua Majelis Profesi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan Ketua Umum MTI Jawa Timur, Ketua Dewan Pertimbangan Himpunan Pengembangan Indonesia (HPJI) Jawa Timur. (DLH) Jalan 271
Wibisono Komisaris Independen Indonesia, arga lahir tanggal 21 Oktober 1953. Merupakan lulusan Sarjana Strata 1 Jurusan Ekonomi Universitas Airlangga di Surabaya jurusan Development tahun 1981 dan S2 Economics di Williams College, Massachusetts, USA tahun 1988. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah Analisa Laporan Keuangan tahun 1984 (LMFE UI), Penataran P4 Tipe A tahun 1985 (BP7-DKI), Balance of Payments tahun 1986 (IMF), Monetery Theory and Policy tahun 1995 (Swiss National Bank), Negara di Mataram W Derivatives Products tahun 1996 (Euromoney), Anti Fraud Conference tahun 2013 (NAFC). Independen Menjabat April 2011, sebelum sejak menjabat Independen, pernah menjabat sebagai Deputi Pemimpin Bank Indonesia Surabaya, Kepala Bagian Biro Hubungan Internasional Bank Indonesia, Kepala Bagian Studi Pasar Keuangan Bank Indonesia, Peneliti Ekonomi Bank Indonesia London, Deputi Kepala Bagian DPP dan Devisa Bank Indonesia, Kepala Seksi Neraca Pembayaran Bank Indonesia. sebagai Komisaris tanggal 14 sebagai Komisaris 272
Soebagyo* Komisaris Independen arga Negara Indonesia, lahir di Gresik tanggal 1 Oktober 1949. Merupakan lulusan Sarjana Strata 1 Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga di Surabaya tahun 1978. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah "Pemahaman Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dari Laporan Dewan Komisaris terkait Tugas dan Tanggung Jawab sesuai Peraturan Bank Indonesia" tahun 2013 (RMI). W pernah menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Surabaya, Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur, Pengelola PPA FE UNAIR, Pembantu Dekan III bidang Kemahasiswaan FE UNAIR, Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi FE UNAIR, Dosen di beberapa Universitas di Surabaya (UBAYA & Univ. Widya Mandala), dan sampai sekarang masih menjabat sebagai Dosen Tetap di FE Universitas Airlangga, ITS, dan STT TNI-AL serta sebagai Komisaris PT Jamkrida Jawa Timur. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 3 September 2013, sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Jatim, ) Berdasarkan keputusan RUPS-LB tanggal 3 September 2013, dalam proses fit and proper test. 273
Halaman ini Sengaja dikosongkan 274
Direksi 275
Hadi Sukrianto Direktur Utama lahir arga Negara tanggal Tanjung di 28 Maret 1957. Merupakan Sarjana Muda dari lulusan Akademi Akuntansi YKPN tahun 1982 Jurusan Jurusan Ekonomi STIE Akuntansi, Sarjana Surabaya tahun 1990, dan Magister Manajemen Universitas 17 Agustus Surabaya tahun 2003. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah Branch Manager tahun 1996 (IBI/LPPI), Workshop Restrukturisasi Kredit tahun 1999 (BKS-BPDSI), SESPIBANK tahun 2004 (IBI/LPPI), Workshop Sharing Linkage Program tahun 2005 (BI), Executive Overview Perbankan Syariah tahun 2006 (LPPI), Workshop Konsultasi Publik Antara KPK & Pejabat Publik tahun 2008 Indonesia, Karang W (RMCI), Workshop AML for The Government & Private Financial Sectors tahun 2008 (PPATK), Loans Risk Management for Non Creidt Analyst Program tahun 2009 (Kiran Resource Indonesia), Workshop Strategi Korporasi dalam Pelaksanaan Whistleblowing System tahun 2010 (MUC Consulting), Branchless Banking Trend 2014 tahun 2013 (LPPI). Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 14 April 2011, sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, pernah menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, Pemimpin Divisi Kredit Khusus, Pemimpin Divisi Kredit, Pimpinan Sub Divisi Kredit Khusus, dan Pemimpin Cabang Pasuruan 276
Djoko Lesmono Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi Indonesia, arga lahir tanggal 12 Desember 1952. Merupakan lulusan Sarjana Jurusan Ekonomi STIE Satya Widya Surabaya tahun 1992, dan Magister Manajemen Universitas Jember tahun 2003. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah PROSODEMO tahun 1989 (UNAIR), Valuta Asing tahun 1990 (IBI/LPPI), Perdagangan Luar Negeri tahun 1990 (IBI/LPPI), Asset Management Liability tahun 1991 (IBI/LPPI), Branch Manager tahun 1993 Negara di Kediri W (IBI/LPPI), SESPIBANK tahun 2001 (IBI/LPPI), Executive Overview Perbankan Syariah tahun 2006 (LPPI), Micro Finance Business & IT tahun 2010 (Sharing Vision), Branchless Banking Trend 2014 tahun 2013 (Info Bank). Menjabat sebagai Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi sejak tanggal 14 April 2011, sebelum menjabat sebagai Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi, pernah menjabat sebagai Direktur Umum, Pemimpin Divisi Umum, dan Pemimpin Cabang Gresik, Cabang Bojonegoro, Cabang Jember, Cabang Jakarta. 277
Eko Antono Direktur Operasional arga Negara Indonesia, lahir di Bandung tanggal 16 Juli 1956. Sarjana Merupakan Universitas Jurusan Airlangga Surabaya tahun 1981, dan Magister Manajemen Universitas 17 Agustus Surabaya tahun 2002. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah PROSODEMO tahun 1989 (UNAIR), Valuta Asing tahun 1990 (IBI/LPPI), Perdagangan Luar Negeri tahun 1990 (IBI/LPPI), Asset Management Liability tahun 1991 (IBI/LPPI), Branch Manager tahun 1993 (IBI/LPPI), SESPIBANK tahun 2001 (IBI/LPPI), Workshop Good Pension Fund Governance W lulusan Hukum & Strategi Ivestasi Pasar Modal tahun 2006 (Asosiasi Dana Pensiun Indonesia), Executive Overview Perbankan Syariah tahun 2006 (LPPI), Micro Finance Business & IT tahun 2010 (Sharing Vision), Branchless Banking Trend 2014 tahun 2013 (Info Bank). Menjabat sebagai Direktur Operasional sejak tanggal 14 April 2011, sebelum menjabat sebagai Direktur Operasional, pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia, Pimpinan Sub Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri, dan Pemimpin Cabang Pacitan dan Cabang Pasuruan. 278
Rudie Hardiono* Direktur Kepatuhan Indonesia, arga lahir tanggal 5 November 1958. Merupakan lulusan Sarjana Jurusan Ekonomi STIKI Surabaya tahun 1985, dan Magister Manajemen Universitas Airlangga Surabaya tahun 2000 serta Short Course Organizational Finance & Budgeting tahun 2002 di Australian National University. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah Banking & Finance tahun 1989 (DEPKEU), Asset Liability Management tahun 1989 (IBI/LPPI), Bank Devisa tahun 1990 (Bank Dagang Negara), Treasuring Management System tahun 1990 (Bank Jatim), Foreign Exchange & Treasury Diploma tahun 1992 (IBI/LPPI), Branch Manager tahun 2003 (IBI/LPPI), SESPIBANK tahun 2006 (IBI/LPPI), Pelatihan KYCP/AML tahun 2008 (BI & PPATK), International Conference on The OECD BI Negara di Malang W Financial Education tahun 2008 (BI), Simposium Nasional Riset Ekonomi & Manajemen I tahun (Mark Plus), World Class Executive 2009 Seminar With Philips Kotler tahun 2013 (Mark Plus). Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan* sejak tanggal 3 September 2013 berdasarkan hasil keputusan RUPS-LB tanggal 3 Septermber 2013, efektif setelah lulus Fit and Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan, saat ini masih menjabat sebagai Corporate Secretary. Sebelum menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri, Corporate Secretary, Pimpinan Sub Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri, dan Pemimpin Cabang Perak, Cabang Gresik, Cabang Malang. ) Ditetapkan sebagai Direktur Kepatuhan, dalam proses fit and proper test. 279
Tony Sudjiaryanto* Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah Indonesia, arga lahir tanggal 7 Agustus 1959. Merupakan lulusan Sarjana Jurusan Tehnik Sipil Institut Sepuluh November Surabaya tahun 1985, dan Magister Manajemen Universitas Pernah Airlangga Surabaya tahun 1994. mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah Appraisal Project-SMIEP tahun 1991 (IBI/ LPPI), Asset Liability Management tahun 1996 (IBI/LPPI), Trade Finance bagi Manager tahun 2001 (Bank Ekspor Indonesia), Pelatihan Sistem Alphabits tahun 2002 (Sigma), Manajemen Resiko tahun 2002 (IBI/LPPI), Branch Manager tahun 2004 (IBI/LPPI), Pelatihan KYCP/AML tahun 2008 (BI & PPATK), Workshop Toll Road Project Risk Management tahun 2008 Presentation (Transforum), High Negara di Kediri W tahun 2011 (Dale Carnegie), Advance Treasury Management (ASBANDA), Risk Management of Islamic Banking tahun 2013 (LPPI). tahun 2012 Menjabat sebagai Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah* sejak tanggal 3 September 2013 berdasarkan hasil keputusan RUPS-LB tanggal 3 September 2013, efektif setelah lulus Fit and Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan, saat ini masih menjabat sebagai Pemimpin Divisi Tresuri. Sebelum menjabat sebagai Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah, pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Tresuri, Pgs Pemimpin Divisi Kredit Khusus, Pgs Pemimpin Divisi Kredit, Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, serta Pemimpin Cabang Jombang, dan Cabang Jakarta. Impact ) Ditetapkan sebagai Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah, dalam proses fit & proper test 280
Komite Dewan Komisaris 281
Herry Hendarto Anggota Komite Audit Indonesia, arga tanggal lahir di Banyuwangi 12 Mei 1955. Merupakan lulusan Sarjana Jurusan Ekonomi Universitas Jember tahun 1981, MBA pada tahun 1999 di Jakarta Institute of Management Studies dan Magister Manajemen STIE ISM Jakarta pada tahun 2001. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah Workshop Hapus Tagih Pasca Keputusan Negara W MK & Penyusunan SOP tahun 2013 (ASBANDA), Penerapan Program APU-PPT & Implementasi Fatca tahun 2013 (FKDKP). Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 30 Juni 2011, sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Lumajang, Cabang Lamongan, Pemimpin Bidang Operasi Cabang Jakarta dan Cabang Jember, serta Wakil Pemimpin Cabang Gresik. 282
Nurhadi Anggota Komite Pemantau Resiko arga Negara Indonesia, lahir di Banyuwangi tanggal 9 Juni 1955. Merupakan lulusan Sarjana Muda Jurusan Ekonomi Perusahaan IKIP Negeri Surabaya pada tahun 1979, Sarjana Strata 1 Jurusan Ekonomi Manajemen Universitas Tulungagung tahun 1992, dan Magister Manajemen Universitas Wijaya Putra Surabaya pada tahun 2001. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam W karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah Workshop Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan Bank tahun 2013 (ASBANDA). Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sejak 9 Desember 2011, sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Tulungagung, Pemimpin Cabang Pembantu Mojosari, Mojokerto serta Cabang Pembantu Wlingi, Blitar. 283
Halaman ini Sengaja dikosongkan 284
Dewan Pengawas Syariah 285
H. Ali Azis Ketua Dewan Pengawas Syariah arga Negara Indonesia, lahir di Lamongan tanggal 9 Juni 1957. Merupakan Sarjana Jurusan Ilmu Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1982, Magister Ilmu Agam Islam pada tahun 2001 di UNISMA Malang dan Doktor Ilmu Administrasi di Universitas 17 Agustus UNTAG Surabaya pada tahun 2004. W lulusan IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Ketua Asosiasi Profesi Dakwah Islam Indonesia, Ketua Majelis Ulama A'wan NU, Penasehat Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia, Lembaga Pengembangan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, Konsultan Manajemen Islami Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya, Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Kyai Ibrahim Surabaya. Tilawatil Qur'an, Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah sejak 19 Maret 2012, saat ini juga menjabat sebagai Guru Besar Ilmu Dakwah 286
H. Nur Syam Anggota Dewan Pengawas Syariah arga Negara Indonesia, lahir di Tuban tanggal 7 Agustus 1958. Merupakan Sarjana Jurusan Ilmu Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1982, Magister Ilmu Sosial pada tahun 1997 di Universitas Airlangga Surabaya dan Doktor Ilmu Sosial di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2003. W lulusan Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah sejak 19 Maret 2012, saat ini juga menjabat sebagai Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, Rektor IAIN Sunan Ampel, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, Sekretaris Kopertais Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, NTT dan NTB), Ketua Jurusan (PMI) Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, Ketua Laboratorium Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, serta Ketua Jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel. Islam 287
Thohir Luth Anggota Dewan Pengawas Syariah arga Negara Indonesia, lahir di Flores tanggal 7 Agustus 1954. Merupakan Sarjana Jurusan Ilmu Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1982, Magister Ilmu Agam Islam pada tahun 1991 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Doktor Ilmu Agama Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1997. W lulusan Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah sejak 19 Maret 2012, saat ini juga menjabat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Ketua Wali Amanah Lembaga Zakat, Infaq dan Sodaqoh Pimpinan Wilayah Jawa Timur dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. 288
Pemimpin Divisi 289
Rudie Hardiono* Corporate Secretary Indonesia, arga lahir tanggal 5 November 1958. Merupakan lulusan Sarjana Jurusan Ekonomi STIKI Surabaya tahun 1985, dan Magister Manajemen Universitas Airlangga Surabaya tahun 2000 serta Short Course Organizational Finance & Budgeting tahun 2002 di Australian National University. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah Banking & Finance tahun 1989 (DEPKEU), Asset Liability Management tahun 1989 (IBI/LPPI), Bank Devisa tahun 1990 (Bank Dagang Negara), Treasuring Management System tahun 1990 (Bank Jatim), Foreign Exchange & Treasury Diploma tahun 1992 (IBI/LPPI), Branch Manager tahun 2003 (IBI/LPPI), SESPIBANK tahun 2006 (IBI/LPPI), Pelatihan KYCP/AML tahun 2008 (BI & PPATK), International Conference on The OECD BI Negara di Malang W Financial Education tahun 2008 (BI), Simposium Nasional Riset Ekonomi & Manajemen I tahun (Mark Plus), World Class Executive 2009 Seminar With Philips Kotler tahun 2013 (Mark Plus). Menjabat Kepatuhan* sebagai Direktur berdasarkan hasil keputusan RUPS-LB tanggal 3 September 2013, efektif setelah lulus Fit and Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan saat ini masih menjabat sebagai Corporate Secretary. Sebelum menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri, Corporate Secretary, Pimpinan Sub Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri, dan Pemimpin Cabang Perak, Cabang Gresik, Cabang Malang. ) Ditetapkan sebagai Direktur Kepatuhan, dalam proses fit and proper test. 290
Suheryanto Pemimpin Divisi Audit Internal arga Negara Indonesia, lahir di Cirebon tanggal 8 Maret 1957. Merupakan lulusan Sarjana Muda pada tahun 1979 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, Sarjana Strata 1 tahun 1985 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, dan Magister Manajemen pada tahun 2002 di STIE ABI Surabaya. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah PWS BPKP & DIR BUMN/D tahun 1995 (BPKP), Branch Manager tahun 1999 (IBI/ LPPI), Trade Finance Manager tahun 2001 Indonesia), WithholdingTax (Bank Ekspor tahun 2007(Lembaga Manajemen Formasi), SESPIBANK tahun 2008 (LPPI), Audit Investigatif W (Lembangtek), Psikologi & tahun 2011 IT Komunikasi Audit tahun 2011 Risk Management tahun 2012 (Transfarma Reseach), Excellent Internal Auditor tahun 2013 (2013), Assessment Test tahun 2013 (PT.DDI). (LPFA), Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Audit Internal sejak tanggal 1 Oktober 2010, sebelum menjabat sebagai Pemimpin Divisi Audit Internal, pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pemeriksa pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kepala Bagian Pengawasan Bank Jatim, Pemimpin Cabang Mojokerto, Pemimpin Sub Divisi Akuntansi, dan Pemimpin Divisi Pengawasan. 291
Wonggo Prayitno Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Indonesia, arga lahir tanggal 10 November 1956. Merupakan lulusan Sarjana Muda Universitas Widya Gama, Malang tahun 1974, Sarjana Jurusan Ekonomi Universitas Dr. Soetomo pada tahun 1986, Surabaya dan Magister Manajemen STIE Artha Bodhi Iswara Surabaya pada tahun 2002. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah Project Appraisal - SMIEP Negara di Malang W tahun 1991 (IBI/LPPI), Branch Manager tahun 1999 (IBI/LPPI), SESPIBANK tahun 2003 (IBI/ LPPI), KYCP/AML tahun 2008 (BI&PPATK). Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit sejak tanggal Menengah dan Korporasi 11 November 2008, sebelum menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, pernah menjabat sebagai Wakil Pemimpin Cabang Malang, Pemimpin Cabang Sampang, Cabang Probolinggo, Cabang Jember. 292
Moch. Salosin Pemimpin Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel arga Negara lahir di Kediri tanggal 20 Juli 1956. Sarjana Merupakan Ekonomi Universitas Jurusan Wijaya Putra di Surabaya tahun 1996, Magister Manajemen STIE Mitra Indonesia Yogyakarta pada tahun 2001. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah Small Scale Project Expert tahun 1983 (UPPINDO), Asset Liability Management tahun 1991 (IBI/ LPPI), Branch Manager tahun 1992 (IBI/LPPI), Pelatihan Trade Finance Manager tahun 2001 (Bank Ekspor Indonesia), SESPIBANK tahun 2003 (IBI/LPPI), Boosting Branch Performance Indonesia, W lulusan Management (Markplus), Workshop KUM (ASBANDA), Assessment Test tahun 2013 (PT.DDI). tahun 2009 Divisi Menjabat Kredit Agrobinis dan Ritel sejak tanggal 29 Juli 2011, sebelum menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel, pernah menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu Bondowoso, Pemimpin Cabang Situbondo, Pemimpin Cabang Bangkalan, Pimpinan Bidang Operasi Cabang Utama Surabaya, Pemimpin Cabang Lamongan, Pemimpin Cabang Jember. sebagai Pemimpin 293
Revi Adiana Silawati Pemimpin Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri arga Negara lahir di Solo tanggal 1 Juni 1966. Merupakan Sarjana Jurusan Manajemen Universitas Wijaya Putra di Surabaya tahun 1996, Magister Manajemen Universitas Airlangga pada tahun 2001, dan Financial Budgeting Short Course Program di Australian National University tahun 2002. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah Training Bank Devisa tahun 1990 (Bank EXIM), "Valuta Asing" tahun 1990 (IBI/LPPI), Asset Liability Management tahun 1997 (IBI/LPPI), Program Management for Development tahun 2002 (Australian National University), Branch Manager tahun 2002 (IBI/ LPPI), SESPIBANK tahun 2006 (LPPI), Boosting Indonesia, W lulusan Branch Performance Management tahun 2009 (Mark Plus), Pelatihan Letter of Credit & SKBDN tahun 2011 (Triniti Solusi Kreatifindo), Pelatihan Pasar Modal tahun 2012 (Granada Law Firm), Assesment Test tahun 2013 (PT.DDI), Branchless Banking Trend 2014 tahun 2013 (Info Bank). Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri sejak tanggal 3 Mei 2013 dan PGS Pemimpin Divisi Tresuri sejak tanggal 9 September 2013, sebelum menjabat sebagai Pemimpin Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri dan PGS Pemimpin Divisi Tresuri, pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Perak, Cabang Bojonegoro, Cabang Kediri, Cabang Malang, Corporate Secretary. 294
Toni Sudjiaryanto* Pemimpin Divisi Tresuri arga Negara Indonesia, lahir di Kediri tanggal 7 Agustus 1959. Sarjana Merupakan Institut Jurusan Tehnik Sipil Sepuluh November Surabaya tahun 1985, dan Magister Manajemen Universitas Airlangga Pernah mengikuti Surabaya tahun 1994. beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah Appraisal Project-SMIEP tahun 1991 (IBI/ LPPI), Asset Liability Management tahun 1996 (IBI/LPPI), Trade Finance bagi Manager tahun 2001 (Bank Ekspor Indonesia), Pelatihan Sistem Alphabits tahun 2002 (Sigma), Manajemen Resiko tahun 2002 (IBI/LPPI), Branch Manager tahun 2004 (IBI/LPPI), Pelatihan KYCP/AML tahun 2008 (BI & PPATK), Workshop Toll Road Project Risk Management tahun 2008 (Transforum), High Impact Presentation tahun (Dale Carnegie), Advance Treasury 2011 W lulusan Management tahun 2012 (ASBANDA), Risk Management of Islamic Banking tahun 2013 (LPPI). Menjabat sebagai Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah* berdasarkan hasil keputusan RUPS-LB tanggal 3 Septermber 2013, efektif setelah lulus Fit and Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan, saat ini masih menjabat sebagai Pemimpin Divisi Tresuri. Sebelum menjabat sebagai Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah, pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Tresuri, PGS Pemimpin Divisi Kredit Khusus, PGS Pemimpin Divisi Kredit, Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, serta Pemimpin Cabang Jombang, dan Cabang Jakarta. ) Ditetapkan sebagai Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah, dalam proses fit & proper test. 295
Lulu Avantiono Hadhianto Pemimpin Divisi Usaha Syariah arga Negara lahir di Bogor tanggal 26 Juli 1965. Merupakan lulusan Sarjana Strata 1 Jurusan Administrasi Publik pada tahun 1990 di Universitas Brawijaya, Malang dan Magister Manajemen pada tahun 2004 di PPM Business School. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah Training & Workshop Fiqh Muamalat Kontemporer on Islamic Banking Finance tahun 2010 (ASBANDA), Pelatihan Penaksir Agunan Emas tahun 2010 (Penamas Permata), Pelatihan Skema Lembaga Keuangan Syariah tahun 2011 (LPEM), Workshop Basel III & Capital Adequacy Standard for Islamic Bank, Smoothing Profit to Indonesia, W IAH, Sukuk & Securization & Solvency for Takaful tahun 2011 (ASBANDA), Assessment Test tahun 2013 (PT. DDI). Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Usaha Syariah sejak tanggal 27 Januari 2009, sebelum menjabat sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis, pernah menjabat sebagai Pemimpin Bank Muamalat Cabang Makassar, Pemimpin Divisi Funding & Treasury Bank Muamalat, Pemimpin Divisi Lembaga Keuangan Syariah Bank Muamalat, Kepala SKAI Bank Muamalat, Corporate Support (Corporate Secretary and Corporate Planning Activities) Bank Muamalat, dan Assistant Director for International Business Alliance Bank Muamalat. 296
Bambang Rushadi Pemimpin Divisi Perencaaan Strategis arga Negara Indonesia, lahir di Pati tanggal 18 November 1959. Sarjana Merupakan Strata 1 Jurusan Ekonomi pada tahun 1990 di Universitas 17 Agustus Surabaya dan Magister Manajemen pada tahun 1995 di Universitas 17 Agustus Surabaya. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah Branch Manager tahun 1999 (IBI/LPPI), Trade Finance Manager tahun 2001 (Bank Ekspor Indonesia), WithholdingTax tahun 2007 (Lembaga Manajemen Formasi), SESPIBANK tahun 2002 (LPPI), Audit Investigatif tahun 2011 W lulusan (Lembangtek), Psikologi & Komunikasi Audit tahun 2011 (LPFA), Assessment Test tahun 2013 (PT.DDI). Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis sejak tanggal 29 Juli 2011, sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Usaha Syariah, Pemimpin Divisi Audit Intern, Pemimpin Divisi Kepatuhan, Pemimpin Cabang Gresik, Pimpinan Kelompok ALMA Divisi Dana Jasa & LN, Pimpinan Sub Divisi Kelompok Perencanaan & Anggaran. 297
Su'udi Pemimpin Divisi Manajemen Risiko arga Negara lahir di Pati tanggal 3 Januari 1961. Sarjana Merupakan Strata 1 Jurusan Ekonomi pada tahun 1986 di Universitas Kediri dan Magister Manajemen pada tahun 2001 di Universitas Airlangga Surabaya. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah Asset Liability Management tahun 1990 (IBI/LPPI), Branch Manager tahun 1991 (IBI/LPPI), IBM Industry Symposium tahun 2001 (IBM), Pelatihan Audit TSI tahun 2003 (Sigma), SESPIBANK tahun 2004 (IBI/LPPI), Pelatihan Akuntansi Perpajakan tahun 2006 (Lembaga Managemen Formasi), Executive Overview Syariah tahun 2006 (LPPI), Professional Workshop Developing IT Master Plan tahun 2007 (SBSA), Pelatihan KYCP/AML tahun 2008 (BI & PPATK), Indonesia, W lulusan Perbankan Pelatihan Bank Strategic Planning tahun 2008 (PT. E-Depro), Pelatihan Bancassurancen tahun 2009 (LPPI), Workshop RMG tahun 2013 (Risk Management Guard), Assessment Test tahun 2013 (PT.DDI). Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko sejak tanggal 29 Juli 2011, sebelumnya, pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pemimpin Teknologi Divisi Pemimpin Divisi Perencanaan Pengendalian Cabang Bangkalan, Pemimpin Cabang Pamekasan, Cabang Blitar, Pemimpin Kelompok Kredit Divisi Kredit, Pimpinan Sub Divisi Pengendalian Risiko, Pimpinan Sub Divisi Kelompok Teknologi Informasi. Informasi, Strategis, Risiko, Pemimpin 298
Harjuni Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia arga Negara lahir di Kediri tanggal 8 Juni 1958. Merupakan lulusan Sarjana Strata 1 Jurusan Hukum Perdata pada tahun 1982 di Universitas Airlangga Surabaya dan Magister Manajemen pada tahun 2002 di Universitas Narotama Surabaya. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya Lanjutan adalah Penataran Pemeriksaan BUMN/D tahun 1987 (PPA STAN), Perdagangan Luar Negeri tahun 1989 (IBI/LPPI), Valuta Asing tahun 1989 (IBI/LPPI), Asset Liability Management tahun 1990 (IBI/LPPI), Service Excellence tahun 1995 (TAS-MC&Associates), Aspek Hukum dalam Pelaksanaan PHK tahun 1996 (Lembangtek), Corporate Lawyer Training tahun 2003 (CLTC), Branch Manager tahun 2005 (IBI/LPPI), Workshop Risk Based Audit & Indonesia, W Fraud Audit tahun 2006 (IDEA Konsultama), Pelatihan Audit Hukum Keuangan Negara/ Daerah dan BUMN/D tahun 2006 (UI), Pelatihan Implementasi KYC/AML tahun 2006 (FKDKP), Pelatihan KYCP/AML tahun 2008 (BI & PPATK), Boosting Branch Performance Management tahun 2009 (Mark Plus), Service Excellence tahun 2011 (Synergy Consultant), Assessment Test tahun 2013 (PT.DDI). Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia sejak tanggal 26 April 2013, sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Mojokerto, Pemimpin Cabang Blitar, Pimpinan Bidang Operasional Cabang Utama, Senior Juridis Hukum & Kesekretariatan, Pimpinan Sub Divisi Kelompok SDM Divisi SDM, Pimpinan Sub Divisi Audit Internal. 299
Gati Muladi Widodo Pemimpin Divisi Akuntansi arga Indonesia, tanggal lahir 8 September 1958. Merupakan lulusan Sarjana Strata 1 Jurusan Manajemen pada tahun 1989 Universitas Putra Bangsa, Surabaya. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah Asset Liability Management tahun 1988 (IBI/LPPI Jakarta), Branch Manager tahun 1999 (IBI/LPPI Jakarta), Pelatihan Trade Finance bagi Manager tahun 2001 (Bank Ekspor Indonesia), Diklat Teknis Antisipasi Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan oleh BPK tahun 2008 (STIA LAN & CLI), Pelatihan KYCP/AML Kerjasama dengan Bank Indonesia & PPATK tahun 2008 (BI & PPATK), Negara di Tuban W Workshop Internal Audit dalam Perspektif Komite Audit tahun 2009 (IKAI), Workshop & Discussion Meminimalisasi Fraud di Perbankan : Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum tahun 2012 (Risk Management Internasional). Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Akuntansi sejak tanggal 29 Februari 2012, sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan III Biro Pengawasan, Pemimpin Cabang Situbondo, Pemimpin Cabang Pasuruan, Pemimpin Sub Divisi Special & Assurance Audit Divisi Audit Intern. 300
Azhar Hafiz Nasution Pemimpin Divisi Teknologi Informasi lahir arga Negara di Padang Sidempuan tanggal 15 Mei 1959. Merupakan lulusan III Teknik Komputer Diploma tahun 1986 Universitas Budi Luhur. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah Pelatihan Master Plan & IT Strategy tahun 2010 (Sharing Vision), Pelatihan Jaringan Komunikasi (NOC) tahun 2011 (Multipolar) Pelatihan E-Channel Update & Trend 2013 tahun 2013 (Sharing Vision), Assessment Test tahun 2013 (PT.DDI) serta mengikuti advance training & workshop dibidang Teknologi Informasi di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Hongkong, Belgia, Singapura, Malaysia dan lainnya. Indonesia, W Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Teknologi Informasi sejak tanggal 8 Februari 2010, sebelumnya berpengalaman di beberapa bank mulai dari Bank Pemerintah, Swasta Nasional, termasuk Bank Asing selama 28 tahun. Memulai karir dan memegang beberapa jabatan penting antara lain, Senior System Programmer IBM Mainframe di Bank Ekspor Impor, AVP IT QC di Bank BII, AVP Information Security & Business Continuity Management di ABN Amro Bank N.V, and VP IT QC & Vendor Management, VP IT Planning & QC Bank BTPN. Di tahun 2013, mendapatkan penghargaan The Most Outstanding Chief Information Officer (CIO) di ASEAN Region 2013. 301
Basuki Budi Wuryanto Pemimpin Divisi Kepatuhan Indonesia, arga lahir tanggal 12 November1960. Merupakan lulusan Sarjana Strata 1 Jurusan Ekonomi pada tahun 1984 di Universitas Brawijaya Malang dan Magister Manajemen pada tahun 2001 di Universitas Airlangga Surabaya. beberapa Pernah mengikuti pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah Project Appraisal-SMIEP (IBI/LPPI), tahun Human Resource Development Management Program tahun 1993 (PT.Raxindo Wardana), IBM Industry Symposium tahun 2001 (IBM), Pelatihan Perbankan Syariah tahun 2006 (LPPI), Branch Manager tahun 2007 (LPPI), Pelatihan KYCP/AML tahun 2008 (BI & PPATK), Negara di Malang W 1992 Workshop Developing Salary Structure System Based Competency tahun 2009 (HRD Forum), Indonesia Training Development (ITD) Summit tahun 2013 (PT.Intipesan), Assessment Test tahun 2013 (PT.DDI), Pelatihan RBA Penerapan Program APU-PPT tahun 2013 (Naga Mandiri Consultant). Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kepatuhan sejak tanggal 26 April 2013, sebelumnya pernah menjabat sebagai Pimpinan Bidang Operasi Cabang Pasuruan, Pimpinan Sub Divisi Kepegaiwaian Divisi SDM, Pimpinan Cabang Bojonegoro, Cabang Kediri, dan Pemimpin Divisi SDM. 302
Gatot Widodo Pemimpin Divisi Umum arga Negara Indonesia, lahir di Kediri tanggal 9 Februari 1957. Sarjana Merupakan Ekonomi 1 Strata pada tahun 1986 di Universitas Kediri dan Magister Manajemen pada tahun 2002 di STIE ABI Surabaya. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya adalah ODIT Inspeksi Kontrol tahun 1985 (IBI/LPPI), Asset Liability Management tahun 1988 (IBI/LPPI), Branch Manager (IBI/LPPI), SESPIBANK tahun 2008 (LPPI), Pelatihan KYCP/ AML tahun 2008 (BI&PPATK), Boosting Branch Performance Management tahun 2009 (Mark W lulusan Jurusan tahun 2002 Plus), Workshop Pembuatan Delik Hukum Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan tahun 2013 (Indes School Development), Assessment Test tahun 2013 (PT.DDI). Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Umum sejak tanggal 29 Februari 2012, sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Tulungagung, Blitar, Pemimpin Cabang Banyuwangi, Pemimpin Divisi Kepatuhan, Wakil Pemimpin Cabang Magetan, Wakil Pemimpin Cabang Jember, Pimpinan Bidang Operasi Cabang Jember. Pemimpin Cabang 303
Pemimpin Cabang NO. NAMA PEMIMPIN CABANG 1 Fatkhur Rachman Bangkalan 2 Riyanto Banyuwangi 3 Widyanayati Batu 4 Agus Sastriono Bawean 5 Bambang Ismono Blitar (PGS PBO) 6 Wioga Adhiarma Aji Bojonegoro 7 Agus Abdullah Bondowoso 8 Didik Supriyanto Dr. Soetomo 9 Rizyana Mirda Gresik 10 Putu Deny HR Muhammad (PGS PBO) 11 Hermanto Jakarta 12 Suhariyono Jember 13 Ngusman Jombang 14 Slamet Rustiaria Kangean 15 Budi Santoso Kediri 16 Suci Issumiyarti Kepanjen 17 Elfaurid Aguswantoro Kraksaan 18 Moch.Yunus Lamongan 19 Awansyah Lumajang (PGS PBO) 20 Agus Sulianto Madiun 21 Noertjahyo Magetan 22 Zainal Arief Malang 23 Amiruddin Mojokerto 24 Yetty Fitria S Nganjuk 25 Ratna Hastutik Ngawi 304
26 Sugeng Purwanto Pacitan 27 Sukirno Pamekasan 28 M.Fitres Pare (PGS PBO) 29 Taufan Muhammad Pasuruan 30 Umi Rodiyah Perak 31 M. Islah Noer Ponorogo 32 Sukarti Probolinggo 33 Rachmad Hadi Kusuma Sampang 34 Tri Udji Arti Sidoarjo 35 Tonny Prasetyo Situbondo 36 Rachman Subiyantoro Sumenep 37 Prasetiyo Anto S Syariah 38 Slamet Budi Susetyo Trenggalek 39 Budi Suwarno Tuban 40 Gatot Subagio Tulungagung 41 Hadi Santoso Utama 305
ALAMAT KANTOR CABANG NO NAMA CABANG ALAMAT KOTA NO TELP NO FAX 1 UTAMA Jl. Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya (031)5310090 (031)5357118 2 BANYUWANGI Jl. Basuki Rahmat no. 156 Banyuwangi (0333)421755 (0333)421555 3 JEMBER Jl. A. Yani no. 3A Jember (0331)484605 (0331)481502 4 MALANG Jl. Jaksa Agung Suprapto 26-28 Malang (0341)321961 (0341)325085 5 MADIUN Jl. Pahlawan No.32 Madiun (0351)464432 (0351)463665 6 KEDIRI Jl. Brawijaya No. 03 Pakelan Kediri (0354)680270 (0354)682923 7 PAMEKASAN Jl. Panglima Sudirman 5 Pamekasan (0324)322451 (0324)322932 8 BOJONEGORO Jl. Mastrip 70 Bojonegoro (0353)889753 (0353)881028 9 LUMAJANG Jl. Alun-alun Barat 4 Lumajang (0334)881683 (0334)882830 10 NGAWI Jl. Yos Sudarso 2 Ngawi (0351)749222 (0351)749370 11 JOMBANG Jl. K.H. Wakhid Hasyim 36 Jombang (0321)874630 (0321)861952 12 KRAKSAAN Jl. Raya PB. Sudirman 144 Kraksaan (0335)841124 (0335)841124 13 PROBOLINGGO Jl. Soekarno-Hatta 311 Probolinggo (0335)436600 (0335)422314 14 BLITAR Jl. HOS Cokroaminoto 36-38 Blitar (0342)801462 (0342)802262 15 TULUNGAGUNG Jl. I Gusti Ngurah Rai 1 Tulungagung (0355)320407 (0355)321104 16 TUBAN Jl. Basuki Rakhmad 13 Tuban (0356)322725 (0356)321169 17 MOJOKERTO Jl. A. Yani No. 20 Mojokerto (0321)323002 (0321)396112 18 SUMENEP Jl. Trunojoyo 49 Sumenep (0328)662557 (0328)665780 19 SAMPANG Jl. K.H. Wakhid Hasyim 111 Sampang (0323)323400 (0323)321493 20 BANGKALAN Jl. K.H. Moh. Kholil 38 Bangkalan (031)3099085 (031)3095722 21 PASURUAN Jl. Pahlawan No. 18 Pasuruan (0343)421061 (0343)426085 22 NGANJUK Jl. Gatot Subroto 8 Nganjuk (0358)325100 (0358)324420 23 TRENGGALEK Jl. Panglima Sudirman No. 145 Trenggalek (0355)791676 (0355)792945 24 PONOROGO Jl. Bathoro Katong no.73 A Ponorogo (0352)461157 (0352)484260 25 PACITAN Jl. A. Yani No. 82 Pacitan (0357)881028 (0357)882889 26 GRESIK Jl. Dr. Sutomo 181 Gresik (031)3982311 (031)3973976 27 SIDOARJO Jl. Jend. A. Yani 29 Sidoarjo (031)8956108 (031)8921631 28 LAMONGAN Ruko Permata Lamongan Jl. PB Sudirman No 72 Lamongan (0322)321811 (0322)321494 306
ALAMAT KANTOR CABANG NO NAMA CABANG ALAMAT KOTA NO TELP NO FAX 29 SITUBONDO Jl. Madura 136 Situbondo (0338)674982 (0338)672017 30 BONDOWOSO Jl. Letnan. Karsono No.1 Bondowoso (0332)427454 (0332)4236524 31 MAGETAN Jl. Pahlawan No. 2 Magetan (0351)895333 (0351)894715 32 DR. SOETOMO Jl. Prof. Mustopo 6-8 Surabaya (031)5036676 (031)5020121 33 PERAK Jl. Perak Timur 262 Surabaya (031)3282635 (031)3282638 34 KANGEAN Jl. Sriwijaya No. 431 Kangean (0327)312200 (0327)312040 35 JAKARTA Jl. Thamrin Boulevard CT.LD1 No.1 CT.LD02 Jakarta (021)29625615 (021)29625618 36 BATU Jl Diponegoro No.18 Batu (0341)511205 (0341)590522 37 BAWEAN Jl. Kawedanan No. 3 Bawean (0325)422470 (0325)422471 38 PARE Jl. Kusuma Bangsa No. 6 Pare (0354)392799 (0354)392799 39 HR. MUHAMMAD Jl. HR. Muhammad No.149 Surabaya (031)7311704 (031)7347327 40 KEPANJEN Jl. Kawi No. 28 Kepanjen (0341)398140 (0341)398141 41 SYARIAH Jl. Darmo No. 105-107 Surabaya (031)5664484 (031)5677193 UNIT KERJA No. JENIS JARINGAN KANTOR JUMLAH JARINGAN 1 Kantor Pusat 1 2 Kantor Cabang 40 3 Kantor Cabang Syariah 1 4 Kantor Cabang Pembantu 104 5 Kantor Cabang Pembantu Syariah 3 6 Kantor Kas 176 7 Payment Point 155 8 Kas Mobil/Counter 59 9 Kas Mobil+ATM 6 10 ATM 479 11 CDM 1 12 Office Channeling 47 TOTAL 1072 307
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk KANTOR PUSAT Gedung Kantor Pusat Bank Jatim Jalan Basuki Rahmad 98 - 104 Surabaya 60271 PO.Box 917 Telp. (031) 5310090-5310099 (13 Saluran) Hunting Fax. (031) 5310838 CORPORATE SECRETARY Corporate Secretary, Gedung Bank Jatim Lt 4 Jl. Basuki Rahmad 98 - 104 Surabaya 60271 PO.Box 917 Telp. (+62-31) 53 10 090 Fax. (+62-31) 53 10 838 WEBSITE EMAIL humas@bankjatim.co.id / iru@bankjatim.co.id 308
09 09 LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN 09LAPORAN KEUANGAN PB 339 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Laporan Tahunan 2013 Annual Report 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
09 LAPORAN KEUANGAN 09 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 340 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Laporan Tahunan 2013 LAPORAN KEUANGAN 09 Annual Report 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur PB
10LAMPIRAN
LAMPIRAN 339
10 DAFTAR ISI LAMPIRAN-LAMPIRAN ATTACHMENTS DAFTAR ISI LAMPIRAN - LAMPIRAN PRESS RELEASE BANK JATIM 2013 LAMPIRAN 1 KORESPONDENSI DENGAN OJK DAN BEI LAMPIRAN 2 REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN LAMPIRAN3 340
PRESS RELEASE BANK JATIM 2013 JANUARI NO TANGGAL AKTIVITAS 1 NIHIL FEBRUARI NO TANGGAL AKTIVITAS 1 20 Februari 2013 Peresmian KCP Depok, Tangerang, Dan Bekasi Di Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk MARET NO TANGGAL AKTIVITAS 1 6 Maret 2013 Gathering PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Dengan Pengurus Dan Anggota Kadin Se Jawa Timur Dalam Rangka Menggerakkan Perekonomian Jawa Timur Dan Mempererat Kerjasama Dengan Mengenalkan Produk Dan Jasa Bank Jatim 2 7 Maret 2013 Press Conference Pemaparan Kinerja Keuangan Bank Jatim (Posisi Desember 2012) 3 27 Maret 2013 Rups Pt Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk (Tahun Buku 2012) 4 28 Maret 2013 Launching E-Payment PT TPS Dengan PT Bank Pembangunan Dae- rah Jawa Timur Tbk APRIL NO TANGGAL AKTIVITAS 1 23 April 2013 Press Conference Pemaparan Kinerja Keuangan Bank Jatim Triwulan I 2013 MEI NO TANGGAL AKTIVITAS NIHIL JUNI NO TANGGAL AKTIVITAS NIHIL JULI NO TANGGAL AKTIVITAS NIHIL Lampiran 1 341
AGUSTUS NO TANGGAL AKTIVITAS NIHIL SEPTEMBER NO TANGGAL AKTIVITAS 1 3 September 2013 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk OKTOBER NO TANGGAL AKTIVITAS 1 23 Oktober 2013 Press Conference Pemaparan Kinerja Keuangan Bank Jatim Triwulan III 2013 2 31 Oktober 2013 Bank Jatim berpartisipasi di Investor Summit and Capital Market Expo 2013 NOVEMBER NO TANGGAL AKTIVITAS 1 24 November 2013 Pengundian Simpeda & Pemecahan Rekor Muri "Mlaku Bareng Nggawe Udheng" Bersama Bank Jatim DESEMBER NO TANGGAL AKTIVITAS 1 19 Desember 2013 Gathering Dengan Media Sekaligus Presentasi Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi November 2013 342
KORESPONDENSI DENGAN OJK DAN BEI Bulan No Nomor No. Surat Tanggal Tujuan Keterangan Januari 1 051/002/DIR/CS 11 Januari 2013 BEI Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 2 051/003/DIR/CS 14 Januari 2013 OJK Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 3 051/004/DIR/CS 15 Januari 2013 BEI Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui 4 051/006/DIR 21 Januari 2013 BEI Publik (Penyampaian Materi NDR) 5 051/054/DIR 22 Januari 2013 BEI Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik (Gugatan Hukum) 6 051/057/DIR/CS 29 Januari 2013 BEI Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik (Gugatan Hukum) Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Februari 1 051/066/DIR 11 Februari 2013 BEI Publik (Perkembangan Kasus HR Muhammad) Revisi Keterbukaan Informasi Yang Perlu 2 051/067/DIR/CS 11 Februari 2013 BEI Diketahui Publik (Perkembangan Kasus HR Muhammad) 3 051/064/DIR 11 Februari 2013 BEI Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui 4 051/068/DIR/CS 12 Februari 2013 BEI Publik (Perkembangan Kasus HR Muhammad) Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui 5 051/069/DIR/CS 12 Februari 2013 BEI Publik (Penyampaian materi one on one meeting) 6 051/071/DIR/CS 13 Februari 2013 OJK Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 7 051/072/DIR/CS 14 Februari 2013 BEI Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Lampiran 2 343
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui 8 051/077/DIR 19 Februari 2013 BEI Publik (Penyampaian Materi One On One Meeting) 9 051/078/DIR/CS 22 Februari 2013 BEI Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPST Maret 1 051/092/DIR/CS 11 Maret 2013 BEI Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS 2 051/093/DIR/CS 11 Maret 2013 BEI Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan 3 051/099/DIR 11 Maret 2013 BEI Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik (Penyampaian Materi One on One) 4 051/098/DIR 11 Maret 2013 BEI Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik (Penyampaian Materi Press Conference ) 5 051/097/DIR/CS 11 Maret 2013 BEI Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 6 051/091/DIR/CS 11 Maret 2013 BEI Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 7 051/089/DIR/CS 11 Maret 2013 BEI Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 8 051/090/DIR/CS 11 Maret 2013 BEI Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS 9 051/096/DIR 11 Maret 2013 BEI Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 10 051/100/DIR/CS 13 Maret 2013 OJK Penyampaian Laporan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk 11 051/101a/DIR/CS 15 Maret 2013 BEI Penyampaian Sustainibility Report dan Laporan Keuangan Audited Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk 12 051/105/DIR/CS 28 Maret 2013 BEI Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan 13 051/114/DIR/CS 28 Maret 2013 BEI Jadwal Dividen Tunai April 1 051/116/DIR/CS 1 April 2013 BEI Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS 2 051/119/DIR/CS 1 April 2013 BEI Penyampaian Bukti Iklan Jadwal Pembagian Dividen tunai final 3 051/117/DIR 1 April 2013 OJK Penyampaian Hasil Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk (RUPST Bank Jatim) Tahun Buku 2012 Lampiran 2 344
4 051/120/DIR/CS 4 April 2013 BEI Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI) 5 051/125/DIR/CS 10 April 2013 OJK Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 6 051/125/DIR/CS 12 April 2013 BEI Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana BJTM per Maret 2013 7 051/128/DIR 24 April 2013 BEI Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik (Pelaksanaan Analyst Meeting 3M2013 BJTM Tanggal 24 April 2013) 8 051/122/DIR/CS 26 April 2013 BEI Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 9 051/ 129 /DIR/ CS 26 April 2013 BEI Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim 10 051/130/DIR/CS 30 April 2013 BEI Penyampaian Laporan Keuangan Interim Mei 1 051/107/DIR 6 Mei 2013 BEI Perubahan Alamat/Nomor Telepon/Fax/E-Mail/Website 2 051/134/DIR/CS 6 Mei 2013 BEI Perubahan Corporate Secretary 3 051/135/DIR/CS 6 Mei 2013 BEI Penyampaian Bukti Iklan Informasi Penggantian Penunjukan Corporate Secretary 4 051/ 136 /DIR/CS 10 Mei 2013 BEI Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Juni 1 051/141/DIR/CS 11 Juni 2013 BEI Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Juli 1 051/161/DIR/CS 15 Juli 2013 BEI Laporan Realisasi Penggunaan Dana 2 051/161/DIR/CS 15 Juli 2013 OJK Laporan Realisasi Penggunaan Dana 3 051/164/DIR/CS 16 Juli 2013 BEI Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik (Pelaksanaan Investor Day) 4 051/2249/DIR/CS 24 Juli 2013 BEI Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik (Kerusakan Capem Caruban) 5 051/170/DIR/CS 25 Juli 2013 BEI Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik (Pelaksanaan 1H2013 Analyst Meeting) 6 051/174/DIR/CS 29 Juli 2013 BEI Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim 7 051/173/DIR/CS 29 Juli 2013 BEI Penyampaian Laporan Keungan Interim Lampiran 2 345
Agustus 1 051/167/DIR/CS 2 Agutus 2013 BEI Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2 051/185/DIR/CS 2 Agustus 2013 BEI Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPSLB 3 051/187/DIR/CS 12 Agustus 2013 BEI Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 4 052/191/DIR/CS 19 Agustus 2013 BEI Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS 5 052/190/DIR/CS 19 Agustus 2013 BEI Panggilan RUPSLB September 1 051/193/DIR/CS 5 September 2013 BEI Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa 2 051/194/DIR/CS 5 September 2013 BEI Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS 3 051/198/DIR/CS 12 September 2013 BEI Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Oktober 1 051/214/DIR/CS 8 Oktober 2013 BEI Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 2 051/221/DIR/CS 10 Oktober 2013 OJK Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 3 051/221/DIR/CS 10 Oktober 2013 BEI Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 4 051/220/DIR/CS 10 Oktober 2013 BEI Penyampaian Laporan Rencana Public Expose 5 051/231/DIR/CS 28 Oktober 2013 BEI Penyampaian Laporan Penyampaian Materi Pubex 6 051/230/DIR/CS 28 Oktober 2013 BEI Penyampaian Laporan Pelaksanaan Analyst Meeting 7 051/232/DIR/CS 29 Oktober 2013 BEI Penyampaian Laporan Keuangan Interim September 2013 8 051/233/DIR/CS 29 Oktober 2013 BEI Penyampaian Laporan Publikasi Interim September November 1 052/238/DIR/CS 6 November 2013 Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 2 051/249/DIR/CS 22 November 2013 BEI Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Jawaban Atas Permintaan Penjelasan dari BEI Terkait Pelaksanaan MESOP BJTM Desember 1 051/259/DIR/CS 5 Desember 2013 BEI Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Lampiran 2 346
N A M A L A H 5 l a H 7 l a H N A G N A R E T E K N A G N A U E K A S A J S A T I R O T O I S N E R E F E R N A S A L E J N E P t r o p e R l a u n n A n u h a T n a d n a a h a s u r e P a m a N : i d n a k l i p m a t i d , a k u m l u p m a S . 1 , g n p m a S . i 2 n a d g n a k a e B l . 3 n a m a a h p a ti e S . l 4 e t i s b e w a d a p n a k i j a s i d n a n u h a T n a r o p a L n u h a t 2 k u t n u l a m n m n a a h a s u r e P i i : n a i l a r a t n a t a u m e m i s a m r o f n I a h a s u n a t a p a d n e p / n a a u n e P l j . 1 r o t o k ) i g u r ( a b a L . 2 a h a s u ) i g u r ( a b a L . 3 h i s r e b ) i g u r ( a b a L . 4 m a h a s r e p h i s r e b ) i g u r ( a b a l . 5 : n a i l a r a t n a t a u m e m i s a m r o f n I h i s r e b a j r e k l a d o M . 1 i s a t s e v n i h a m u J l . 2 t e s a h a m u J l . 3 n a b i j a w e k h a m u J l . 4 s a t i u k e h a m u J l . 5 A R E T I R K I M U M U n a d k i a b g n a y a i s e n o d n I a s a h a b m a a d l n a k i j a s i d n a n u h a t n a r o p a L . s i r g g n I a s a h a b m a a d a g u l j n a k i j a y n e m n a k r u n a d n a d r a n e b j i r a g a g n a r e t a n r a w r e b g n a y s a t r e k a d a p k a t e c i d n a n u h a t n a r o p a L . s a e l j n a d a c a b d h a d u m i . s a e l j n a g n e d n a a h a s u r e p s a t ti n e d i n a k m u t n a c n e m n a n u h a t n a r o p a L n a a h a s u r e P e t i s b e w i d n a k l i p m a t i d n a n u h a T n a r o p a L G N I T N E P N A G N A U E K A T A D R A S I T H K ) a m i l ( 5 a m a l e s n a g n i d n a b r e p k u t n e b m a l a d n a g n a u e k i s a m r o f n I t u b e s r e t n a a h a s u r e p a k i j a y n a h a s u i a l u m e m k a j e s u a t a u k u b n u h a t n u h a t ) a m i l ( 5 i r a d g n a r u k a m a l e s a y n a h a s u n a t a i g e k n a k n a l a j n e m ) a m i l ( 5 a m a e s l n a g n d n a b r e p i k u t n e b m a a d l n a g n a u e k i s a m r o f n t u b e s r e t n a a h a s u r e p a k i j a y n a h a s u i a u m e m k a e s l j u a t a u k u b n u h a t n u h a t ) a m i l ( 5 i r a d g n a r u k a m a e s a y n a h a s u n a t a g e k n a k n a a n e m l i l j I I I 1 2 3 4 I I 1 2 347
N A M A L A H 8 1 7 2 7 2 2 N A G N A R E T E K N A G N A U E K A S A J S A T I R O T O I S N E R E F E R N A S A L E J N E P n a g n a u e k o i s a r ) a m i l ( 5 t a u m e m i s a m r o f n I i r t s u d n i n a g n e d n a v e e r l n a d m u m u g n a y n a a h a s u r e p : t a u m e m i s a m r o f n I , i g g n ti r e t m a h a s a g r a H . 1 , h a d n e r e t m a h a s a g r a H . 2 , n a p u t u n e p m a h a s a g r a H . 3 n a k g n a g a d r e p d i g n a y m a h a s h a m u J . l 4 ) a u d ( 2 m a a d l n a u w l i r t p a ti e s k u t n u ) a d a a k i j ( r i h k a r e t u k u b n u h a t : t a u m e m i s a m r o f n I g n a y i s r e v n o k i s a g i l b o / i s a g i l b o h a m u J . l 1 r a d e r e b a g n u b t a k g n T . i 2 o p m e t h u t a j l a g g n a T . 3 i s a g i l b o t a k g n i r e P . 4 : t u k i r e b i a g a b e s l a h - l a h t a u m e M i a n e g n e m i s k e r i d a j r e n i k n a a i l i n e P 1 . n a a h a s u r e p n a a o e g n e p l l a h a s u k e p s o r p s a t a n a g n a d n a P 2 . . i s k e r i d h e o n u s u s i d g n a y n a a h a s u r e p l h a w a b d i a d a r e b g n a y e t i m o k - e t i m o K 3 . . s i r a s i m o k n a w e d n a s a w a g n e p s i r a s i m o k n a w e d i s i s o p m o k n a h a b u r e P 4 . ) a d a a k i j ( A R E T I R K I ) a m i l ( 5 a m a e s l n a g n d n a b r e p i k u t n e b m a a d l n a g n a u e k i s a m r o f n I t u b e s r e t n a a h a s u r e p a k i j a y n a h a s u i a u m e m k a e s l j u a t a u k u b n u h a t . n u h a t ) a m i l ( 5 i r a d g n a r u k a m a e s a y n a h a s u n a t a g e k n a k n a a n e m l i l j k u t n e b m a a d m a h a s a g r a h l i s a m r o f n i t a u m e m b i j a w n a n u h a T n a r o p a L . k fi a r g n a d l e b a t b i j a w r i h k a r e t n a a d o m r e p n a h a b u r e p m u e b e s l l m a h a s a g r a h i s a m r o f n I , m a h a s n a h a c e m e p a n e r a k n a i l a r a t n a i d a j r e t l a h m a a d l n a k i a u s e s i d s u n o b m a h a s n a d , m a h a s n e d i v i d i s a g i l b o u a t a i s a g i l b o h a m u l j i s a m r o f n i t a u m e m b i j a w n a n u h a T n a r o p a L . r i h k a r e t u k u b n u h a t ) a u d ( 2 m a a d n a k t i b r e t i d g n a y l l e b ti r e v n o k I S K E R D N A D S I R A S I M O K N A W E D N A R O P A L I s i r a s i m o K n a w e D n a r o p a L 3 4 5 I I I 1 348
N A M A L A H 3 3 8 3 N A G N A R E T E K N A G N A U E K A S A J S A T I R O T O I S N E R E F E R N A S A L E J N E P : t u k i r e b i a g a b e s l a h - l a h t a u m e M a r a t n a p u k a c n e m n a a h a s u r e p a j r e n K 1 i . n a g n d n a b r e p i , s i g e t a r t s n a k a j i b e k n a i l g n a y n a g n e d i a p a c i d g n a y l i s a h a r a t n a g n a y a a d n e k - a a d n e k l l n a d , n a k t e g r a t i d . n a a h a s u r e p i p a d a h d i a h a s u k e p s o r P . 2 n a a h a s u r e p a o e k l l a t a t n a p a r e n e P 3 . h e o l n a k a n a s k a l i d h a e t l g n a y k i a b g n a y n a a h a s u r e p a k i j ( i s k e r i d n a w e d i s i s o p m o k n a h a b u r e P 4 . ) a d a : t u k i r e b i a g a b e s l a h - l a h t a u m e M n a r a b m e l a d a p n a k g n a u t i d n a g n a t a d n a T . 1 i r i d n e s r e t n a w e d n a d i s k e r i d a w h a b n a a t a y n r e P 2 . s a t a h u n e p b a w a j g n u g g n a t r e b s i r a s i m o k . n a n u h a t n a r o p a l i s i n a r a n e b e k n a w e d a t o g g n a h u r u e s l i n a g n a t a d n a t i D 3 . n a g n e d i s k e r i d a t o g g n a n a d s i r a s i m o k a y n n a t a b a j n a d a m a n n a k t u b e y n e m i r i d n e s r e t t a r u s m a a d s i l l u t r e t n a s a e n e P 4 l j . l a h m a a d l n a t u k g n a s r e b g n a y i r a d s i r a s i m o K n a w e D a t o g g n a t a p a d r e t i n a g n a t a d n a n e m k a d ti g n a y i s k e r i d u a t a : u a t a , n a n u h a t n a r o p a l i r i d n e s r e t t a r u s m a a d s i l l u t r e t n a s a e n e p l j k a d ti l a h m a a d l n a i l g n a y a t o g g n a i r a d g n a y i r a d s i l u t r e t n a s a e n e p l j t a p a d r e t n a t u k g n a s r e b s i r a s i A R E T I R K I m o k n a w e d a t o g g n a n a d i s k e r i D n a r o p a L i s k e r i d a t o g g n a n a g n a t a d n a T 2 3 349
N A M A L A H 3 4 6 4 5 4 4 6 0 5 9 6 2 5 7 2 N A G N A R E T E K N A G N A U E K A S A J S A T I R O T O I S N E R E F E R N A S A L E J N E P , t a m a a n a d a m a n g n a t n e t l i s a m r o f n i ti u p i l e M r o m o n u a t a / n a d n o p e e t l r o m o n , s o p e d o k . e t i s b e w , l i a m e , i l i m i s k a f n u h a t / l a g g n a t : n a i l a r a t n a p u k a c n e M a m a n n a h a b u r e p n a d a m a n , n a i r i d n e p . a d a a k i j n a a h a s u r e p g n a y a s a j u a t a n a d k u d o r p s i n e j ti u p i l e M n a k l i s a h d i n a d a m a n ti u p i l e m , n a g a b k u t n e b m a a D l n a t a b a j : t u k i r e b i a g a b e s l a h - l a h p u k a c n e M n a a h a s u r e p i s i v g n a t n e t n a s a e n e P l j . 1 n a a h a s u r e p i s i m g n a t n e t n a s a e n e P l j . 2 : n a i l a r a t n a t a u m e m i s a m r o f n I a m a N . 1 a d a p n a t a b a j k u s a m r e t ( n a t a b a J . 2 ) n a i l a g a b m e l u a t a n a a h a s u r e p r u m U . 3 n a k i d d n e P i . 4 a j r e k n a m a a g n e P l . 5 : n a i l a r a t n a t a u m e m i s a m r o f n I a m a N . 1 a d a p n a t a b a j k u s a m r e t ( n a t a b a J . 2 ) n a i l a g a b m e l u a t a n a a h a s u r e p r u m U . 3 n a k i d d n e P i . 4 a j r e k n a m a a g n e P l . 5 ; s i r a s i A R E T I R K I N A A H A S U R E P L I F O R P n a a h a s u r e p t a m a a n a d a m a N l n a a h a s u r e p t a k g n i s t a y a w R i a h a s u g n a d B i i s a s i n a g r O r u t k u r t S n a a h a s u r e P i s i M n a d i s i V m o K n a w e D a t o g g n a t a k g n i s p u d h t a y a w i i r n a d s a t ti n e d I ; i s k e r i d a t o g g n a t a k g n i s p u d h t a y a w i i r n a d s a t ti n e d I V I 1 2 3 4 5 6 7 350
N A M A L A H 3 9 4 7 6 6 N A G N A R E T E K N A G N A U E K A S A J S A T I R O T O I S N E R E F E R N A S A L E J N E P : n a i l a r a t n a t a u m e m i s a m r o f n I g n i s a m k u t n u n a w a y r a k h a m u J l . 1 i s a s i n a g r o l e v e l g n i s a m g n i s a m k u t n u n a w a y r a k h a m u J l . 2 n a k i d d n e p t a k g n ti g n i s a m i n a d h a e t g n a y n a w a y r a k n a h ti a e P l l . 3 n a k u k a l i d n a k a n a t a p m e s e k n a a m a s r e p a y n a d A . 4 n a w a y r a k h u r u e s a d a p e k l n a k r a u e k i d h a e t g n a y a y a B l l i . 5 : n a i l a r a t n a p u k a c n e M g n a y m a h a s g n a g e m e p a m a N . 1 m a h a s h b e i l u a t a % 5 i k i l i m e m i k i l i m e m g n a y s i r a s i m o K n a d r u t k e r i D . 2 m a h a s t a k a r a y s a m m a h a s g n a g e m e P . 3 g n i s a m m a h a s n a k i l i m e p e k n a g n e d . % 5 i r a d g n a r u k g n i s a m : n a i l a r a t n a t a u m e m i s a m r o f n I n a a h a s u r e P / n a a h a s u r e P k a n A a m a N . 1 i s a i s o s A m a h a s n a k i l i m e p e K % . 2 k a n a a h a s u g n a d b g n a t n e t n a g n a r e t e K i . 3 n a a h a s u r e p u a t a n a a h a s u r e p i s a i s o s a i s a r e p o s u t a t s n a g n a r e t e K . 4 n a a h a s u r e p u a t a k a n a n a a h a s u r e p u a t a i s a r e p o r e b h a e t ( l i s a i s o s a ) i s a r e p o r e b m u e b l A R E T I R K I n a g n a b m e g n e p i s p i r k s e d n a d ) n u h a t 2 f ti a r a p m o k ( n a w a y r a K h a m u J l ) n a w a y r a k n a h ti a e p n a d n a k i d d n e p k e p s a : l a s i l i m ( a y n i s n e t e p m o k m a h a S g n a g e m e P i s i s o p m o K i s a i s o s A n a a h a s u r e P u a t a n a d n a a h a s u r e P k a n A r a ft a D 8 9 0 1 351
N A M A L A H 2 7 2 7 2 8 6 1 N A G N A R E T E K N A G N A U E K A S A J S A T I R O T O I S N E R E F E R N A S A L E J N E P : n a i l a r a t n a p u k a c n e M m a h a s n a t a t a c n e p s i g o o n o r K l . 1 e t a r o p r o c ( i s a r o p r o k n a k a d n ti s i n e J . 2 n a h a b u r e p n a k b a b e y n e m g n a y n o ti c a m a h a s h a m u l j l a w a i r a d m a h a s h a m u l j n a h a b u r e P 3 . n u h a t r i h k a n a g n e d i a p m a s n a t a t a c n e p u k u b n a a h a s u r e p m a h a s a n a m d i a s r u b a m a N . 4 n a k t a t a c i d : n a i l a r a t n a p u k a c n e M a y n n a i l k e f e n a t a t a c n e p s i g o o n o r K l . 1 e t a r o p r o c ( i s a r o p r o k n a k a d n ti s i n e J . 2 n a h a b u r e p n a k b a b e y n e m g n a y ) n o ti c a a y n n a i l k e f e h a m u l j l a w a i r a d a y n n a i l k e f e h a m u l j n a h a b u r e P . 3 n u h a t r i h k a n a g n e d i a p m a s n a t a t a c n e p u k u b a y n n a i l k e f e a n a m d i a s r u B a m a N 4 . n a k t a t a c i d n a a h a s u r e p k e f e t a k g n i r e P . 5 : n a i l a r a t n a t a u m e m i s a m r o f n I E A B t a m a a n a d a m a N l . 1 n a t n u k A r o t n a K t a m a a n a d a m a N l . 2 k i l b u P n a a h a s u r e p t a m a l a n a d a m a N . 3 k e f e t a k g n i r e m e p : n a i l a r a t n a t a u m e m i s a m r o f n I . n a a g r a h g n e p a m a N . 1 . n a h e o r e p n u h a T . l 2 . n a a g r a h g n e p i r e b m e p n a d a B . 3 u k a l r e b a s a M . 4 l a d o m r a s a p g n a n u n e p j g n a y k i a b n a a h a s u r e p A R E T I R K I ; m a h a s n a t a t a c n e p s i g o o n o r K l ; a y n n a i l k e f E n a t a t a c n e p s i g o o n o r K l i s e f o r p u a t a n a d a g a b m e l t a m a a n a d a m a N l a m i r e t i d g n a y i s a k fi ti r e s n a d n a a g r a h g n e P l a n o i s a n r e t n i n u p u a m l a n o i s a n a a k s r e b l 1 1 2 1 3 1 4 1 352
N A M A L A H 6 0 3 9 3 1 - 3 3 1 4 4 1 4 4 1 8 5 1 N A G N A R E T E K N A G N A U E K A S A J S A T I R O T O I S N E R E F E R N A S A L E J N E P A R E T I R K I u a t a g n a b a c r o t n a k u a t a n a d n a a h a s u r e p k a n a t a m a a l n a d a m a N ) a d a a k i j ( n a l i k a w r e p r o t n a k N A A H A S U R E P A J R E N K S A T A N E M E J A N A M N A S A H A B M E P N A D A S I L A N A I : i a n e g n e m n a a r u t a u m e M i a h a s u n a t a g e k / i i s k u d o r P . 1 a h a s u n a t a p a d n e p / n a a u n e P l j s a t i l i b a t fi o r P . . 2 3 a h a s u n e m g e s r e p i s a r e p o n a u a n T j i s a t i s a p a k n a n u r u n e p / n a t a k g n n e P i . 4 n e m g e s g n i s a m - g n i s a m k u t n u i s k u d o r p a h a s u p u k a c n e m g n a y n a g n a u e k a j r e n i k s i s i l a n A n u h a t n a g n a u e k a j r e n i k a r a t n a n a g n d n a b r e p i a y n m u e b e s n u h a t n a g n e d n a t u k g n a s r e b g n a y l n a i l a r a t n a , ) l e b a t n a d i s a r a n k u t n e b m a a d ( l : i a n e g n e m h a m u l j n a d , r a c n a l k a d ti t e s a , r a c n a l t e s A . 1 n a a h a s u r e P n a g n a u e k a j r e n i k s a t a n a a r U i ; t e s a , r a c n a l k a d ti n a b i j a w e k , r a c n a l n a b i j a w e K . 2 ; n a b i j a w e k h a m u l j n a d ; a h a s u n a t a p a d n e p / n a a u n e P l j . 3 ; a h a s u n a b e B . 4 h i s r e b i g u R / a b a L . 5 : g n a t n e t n a s a e n e P l j g n a t u h r a y a b m e m n a u p m a m e K . 1 g n a t u p s a t i l i i b ti k e o k t a k g n T . l i 2 n a d g n a t u h r a y a b m e m n a u p m a m e k g n a t n e t s i s i l a n a n a d n a s a h a B n a o r e s r e P g n a t u p s a t i l i i b ti k e o k t a k g n ti l : s a t a n a s a e n e P l j , ) e r u t c u r t s l a t i p a c ( l a d o m r u t k u r t S . 1 n a k a j i b e k , ) e r u t c u r t s l a t i p a c ( l a d o m r u t k u r t s g n a t n e t n a s a h a B r u t k u r t s s a t a n e m e a n a m j n a k a j i b e K 2 . t a k g n ti n a d , ) s e i c i l o p e r u t c u r t s l a t i p a c ( l a d o m r u t k u r t s s a t a n e m e a n a m j , ) s e i c i l o p e r u t c u r t s l a t i p a c ( l a d o m ) y t i d u q i i l ( n a a h a s u r e p s a t i d u k i l i ) y t i d u q i i l ( n a a h a s u r e p s a t i d u k i l . i 3 5 1 V 1 2 3 4 353
N A M A L A H 3 0 1 7 6 1 6 4 1 5 4 1 6 6 1 7 6 1 N A G N A R E T E K N A G N A U E K A S A J S A T I R O T O I S N E R E F E R N A S A L E J N E P : g n a t n e t n a s a e n e P l j t u b e s r e t n a t a k i i r a d n a u u T . 1 j k u t n u n a k p a r a h d i g n a y a n a d r e b m u S . 2 t u b e s r e t n a t a k i - n a t a k i i h u n e m e m i s a n m o n e d i i d a n e m g n a y g n a u a t a M j . 3 n a k a n a c n e r i d g n a y h a k g n a l - h a k g n a L . 4 i r a d o k i s i r i g n u d n i l e m k u t n u n a a h a s u r e p t i a k r e t g n a y g n i s a g n a u a t a m i s i s o p n a p a k g n u g n e p a d a k a d ti u a t a a d A n a p a k g n u g n e p a d a k a d ti u a t a a d A n a p a k g n u g n e p a d a k a d ti u a t a a d A n a p a k g n u g n e p a d a k a d ti u a t a a d A l a g g n a t h a e t e s l g n ti n e p n a d a e k i j n a a r U i a y n k a p m a d k u s a m r e t n a t n u k a n a r o p a l a s a m i d a h a s u o k i s e r n a d a j r e n i k p a d a h r e t . g n a t a d n e m A R E T I R K I l a d o m g n a r a b i s a t s e v n i k u t n u l a i r e t a m g n a y n a t a k i i a n e g n e m n a s a h a B n a k r o p a l i d h a e t g n a y n a g n a u e k i s a m r o f n l i g n a t n e t s i s i l a n a n a d n a s a h a B i d a j r e t g n a r a j n a d a s a b r a u i l a y n t a f i s g n a y n a d a e k g n u d n a g n e m g n a y i j n a d n a t a p a d n e p i r a d l a i s n a t s b u s n e n o p m o k - n e n o p m o k g n a t n e t n a a r U i n a a h a s u r e p a h a s u l i s a h i u h a t e g n e m t a p a d k u t n u , a y n n a i l n a b e b n a n u r u n e p u a t a n a t a k g n n e p i n a k p a k g n u g n e m n a g n a u e k n a r o p a l a k i J a k a m , h i s r e b n a t a p a d n e p u a t a n a a u n e p l j i r a d l a i r e t a m g n a y n a h a b u r e p a n a m h u a e s g n a t n e t n a s a h a b n a g n e d j i a t r e s i d b i j a w a s a j u a t a g n a r a b h a m u l j , n a g n e d n a i l a r a t n a n a k t i a k i d t a p a d t u b e s r e t u r a b a s a j u a t a k u d o r p a y n a d a u a t a n a d , l a u j i d g n a y u a t a n a a u n e p l j p a d a h r e t a g r a h n a h a b u r e p k a p m a d g n a t n e t n a s a h a B a m a e s l n a a h a s u r e p i s a r e p o a b a l a t r e s n a a h a s u r e p h i s r e b n a t a p a d n e p u r a b a k i j , a y n a h a s u i a u m e m l n a a h a s u r e p k a e s j u a t a n u h a t ) a u d ( 2 n u h a t ) a u d ( 2 i r a d g n a r u k a y n a h a s u i a u m e m l n a r o p a l l a g g n a t h a e t e s l i d a j r e t g n a y l a i r e t a m a t k a f n a d i s a m r o f n I n a t n u k a 5 6 7 8 9 0 1 354
N A M A L A H 7 8 5 6 1 5 6 1 9 8 0 8 1 8 7 6 1 N A G N A R E T E K N A G N A U E K A S A J S A T I R O T O I S N E R E F E R N A S A L E J N E P n a a h a s u r e p k e p s o r p i a n e g n e m n a a r U i a r a c e s i m o n o k e , i r t s u d n i n a g n e d n a g n u b u h e s t a p a d a t r e s l a n o i s a n r e t n i r a s a p n a d m u m u a d a a k i j f ti a t ti n a u k g n u k u d n e p a t a d i a t r e s i d a y a c r e p d k a y a i l g n a y a t a d r e b m u s n a a r u n a d n a p a k g n u g n e P i n a a r u n a d n a p a k g n u g n e P i n a d k u d o r p s a t a n a r a s a m e p g n a t n e t n a a r U i a s g n a p ti u p i l e m n a i l a r a t n a , n a a h a s u r e p a s a j r a s a p : i a n e g n e m n a a r u t a u m e M i g n i s a m - g n i s a m k u t n u n e d i v e d a y n r a s e B . 1 n u h a t o ti a R t u o y a P a y n r a s e B . 2 : i a n e g n e m n a a r u t a u m e M i , a n a d n a h e o r e p l l a t o T . 1 , a n a d n a a n u g g n e p a n a c n e R . 2 n a d , a n a d n a a n u g g n e p n a i c n R i . 3 a n a d o d a S . l 4 s a t a S P U R n a u u t e s r e p j l a g g n a T . 5 ) a d a a k i j ( a n a d n a a n u g g n e p n a h a b u r e p : i a n e g n e m n a a r u t a u m e M i ; i s k a s n a r t a y n n a k u k a l i d n a u u T . j 1 g y h a m u l j u a t a i s k a s n a r t i a l i N . 2 ; i s a s i r u t k u r t s e r i d . a n a d r e b m u S . 3 i s k a s n a r t i a y n u p m e m k a d ti a l i b a p a : n a t a t a C n a k p a k g n u d r a g a , i d u s k a m d i A R E T I R K I n a a h a s u r e p a h a s u k e p s o r p g n a t n e t n a a r U i n a g n e d u k u b n u h a t l a w a a d a p i s k e y o r p / t e g r a t a r a t n a n a g n d n a b r e P i r u t k u r t s , a b a l , n a t a p a d n e p i a n e g n e m , ) i s a s i l a e r ( i a p a c i d g n a y l i s a h n a a h a s u r e p i g a b g n ti n e p p a g g n a d g n a y a y n n a i i l u a t a , n a a d o m r e p l u t a s k u t n u a m a l g n i l a p n a a h a s u r e p i a p a c i d n g n i i g n a y i s k e y o r p / t e g r a T , l a d o m r u t k u r t s , ) i g u r ( a b a l , n a t a p a d n e p i a n e g n e m , g n a t a d n e m n u h a t n a a h a s u r e p i g a b g n ti n e p p a g g n a d g n a y a y n n a i i l u a t a , n e d i v i d n a k a j i b e k n a r a s a m e p k e p s a g n a t n e t n a a r U i h a m u l j a t r e s l a g g n a t n a d n e d i v i d n a k a j i b e k i a n e g n e m n a a t a y n r e P n a k m u m u d g n a y n u h a t i r e p n e d i v i d h a m u l j n a d m a h a s r e p s a k n e d i v i d r i h k a r e t u k u b n u h a t ) a u d ( 2 a m a e s l r a y a b d u a t a i l a h m a a d ( l m u m u n a r a w a n e p l i s a h a n a d n a a n u g g n e p i s a s i l a e R i s a s i l a e r n a r o p a l n a k i a p m a y n e m n a k b i j a w d i h i s a m n a a h a s u r e p ) a n a d n a a n u g g n e p i s i s i u k a , i s a t s e v i d , i s n a p s k e , i s a t s e v n i i a n e g n e m l a i r e t a m i s a m r o f n I . l a d o m / g n a t u h i s a s i r u t k u r t s e r u a t a 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 355
N A M A L A H 2 7 1 2 7 1 - 5 6 1 7 6 1 1 8 1 N A G N A R E T E K N A G N A U E K A S A J S A T I R O T O I S N E R E F E R N A S A L E J N E P : i a n e g n e m n a a r u t a u m e M i i s k a s n a r t r e b g n a y k a h p a m a N i . 1 i s a i l fi a n a g n u b u h t a f i S . 2 n a r a a w e k j i a n e g n e m n a s a e n e P l j . 3 ; i s k a s n a r t . n a a j r e b e d o i r e p a d a p l i s k a s n a r t i s a s i l a e R . 4 i s k a s n a r t i a y n u p m e m k a d ti a l i b a p a : n a t a t a C n a k p a k g n u d r a g a , i d u s k a m d i n a r u t a r e p n a h a b u r e p n a a r u i t a u m e M p a d a h r e t a y n k a p m a d n a d h a t n i r e m e p n a a h a s u r e p n a h a b u r e p : n a i l a r a t n a t a u m e m n a a r U i a y n k a p m a d n a d n a s a a l , i s n a t n u k a n a k a j i b e k n a g n a u e k n a r o p a l p a d a h r e t : n a i l a r a t n a t a u m e m n a a r U i n a w e D s a g u t b a w a j g n u g g n a t n a a r U 1 i . s i r a s i m o K n a p a t e n e p r u d e s o r p n a p a k g n u g n e P 2 . i s a r e n u m e r n a k k u n u n e m g n a y j i s a r e n u m e r r u t k u r t S . 3 h a m u l j n a d n a i l i s a r e n u m e r n e n o p m o k n e n o p m o k r e p l a n m o n i t a k g n ti n a d n a u m e t r e p i s n e u k e r F . 4 m a a d l s i r a s i m o K n a w e D n a r i d a h e k n a u m e t r e p m a a d s i r a s i l m o k n a w e d n a r i d a h e k t a k g n T . 5 i n a u m e t r e p A R E T I R K I n a g n ti n e p e k n a r u t n e b g n u d n a g n e m g n a y l a i r e t a m i s k a s n a r t i s a m r o f n . i s a i l fi a k a h p n a g n e d i i s k a s n a r t n a d g n a y n a g n a d n u - g n a d n u r e p n a r u t a r e p n a h a b u r e p i a n e g n e m n a a r U i n a a h a s u r e p p a d a h r e t n a k fi n g i s h u r a g n e p r e b i i s n a t n u k a n a k a j i b e k n a h a b u r e p i a n e g n e m n a a r U i E C N A N R E V O G E T A R O P R O C D O O G s i r a s i m o K n a w e D n a a r U i I 8 1 9 1 0 2 I V 1 356
N A M A L A H 5 9 1 5 0 2 - 8 8 1 3 4 2 N A G N A R E T E K N A G N A U E K A S A J S A T I R O T O I S N E R E F E R N A S A L E J N E P : n a i l a r a t n a t a u m e m n a a r U i g n u g g n a t n a d n a a j r e k e p p u k g n i l g n a u R . 1 . i s k e r i D a t o g g n a g n i s a m - g n i s a m b a w a j n a u m e t r e p i s n e u k e r F . 2 m a a d l i s k e r i D a t o g g n a n a r i d a h e k t a k g n T . i 3 n a u m e t r e p a k g n a r m a a d l n a h ti a e p l m a r g o r P . 4 i s k e r i D i s n e t e p m o k n a k t a k g n n e m i : i a n e g n e m n a a r U i s a t a t n e m s s e s s a n a a n a s k a e p l s e s o r P 1 . / n a d s i r a s i m o K n a w e D a t o g g n a a j r e n i k i s k e r i D u a t a m a a d l n a k a n u g d i g n a y a i r e t i r K . 2 a j r e n i k s a t a t n e m s s e s s a n a a n a s k a e p l u a t a / n a d s i r a s i m o K n a w e D a t o g g n a i s k e r i D t n e m s s e s s a n a k u k a e m g n a y k a h P l i . 3 : n a i l a r a t n a p u k a c n e M n a p a t e n e p r u d e s o r p n a p a k g n u g n e P . 1 i s a r e n u m e r n a k k u n u n e m g n a y j i s a r e n u m e r r u t k u r t S . 2 k e d n e p a k g n a j n a a b m l i h a m u l j n a d s i n e j k u t n u a j r e k a c s a p / g n a n a p j a k g n a n a d i s k e r i D a t o g g n a p a ti e s r u k u g n e m k u t n u a j r e n i k r o t a k i d n I . 3 i s k e r i D e c n a m r o f r e p i s k e r i D u a t a / n a d s i r a s i i s k e r i D i A R E T I R K I i s k e r i D n a a r U i m o K n a w e D a t o g g n a p a d a h r e t t n e m s s e s s A g a b i s a r e n u m e r n a k a j i b e k i a n e g n e m n a a r U i 2 3 4 357
N A M A L A H 6 0 2 1 1 2 1 1 2 N A G N A R E T E K N A G N A U E K A S A J S A T I R O T O I S N E R E F E R N A S A L E J N E P : n a i l a r a t n a p u k a c n e M t i d u a e t i m o k a t o g g n a n a t a b a j n a d a m a N . 1 n a m a a g n e p l n a d n a k i d d n e p i i s a k fi i l a u K . 2 t i d u a e t i m o k a t o g g n a a j r e k . t i d u a e t i m o k a t o g g n a i s n e d n e p e d n I . 3 e t i m o k b a w a j g n u g g n a t n a d s a g u t n a a r U i . 4 t i d u a n a t a g e k i n a a n a s k a e p l t a k g n i s n a r o p a L . 5 t i d u a e t i m o k t a k g n ti n a d n a u m e t r e p i s n e u k e r F . 6 t i d u a e t i m o k n a r i d a h e k : n a i l a r a t n a p u k a c n e M t a k g n i s p u d h t a y a w i i r n a d , n a t a b a j , a m a N . 1 i s a n m o n e t i i m o k a t o g g n a i s a n m o n e t i i m o k a t o g g n a i s n e d n e p e d n I . 2 . b a w a j g n u g g n a t n a d s a g u t n a a r U i . 3 e t i m o k n a t a g e k i n a a n a s k a e p l n a a r U i . 4 i s a n m o n i t a k g n ti n a d n a u m e t r e p i s n e u k e r F . 5 i s a n m o n e t i i m o k n a r i d a h e k : n a i l a r a t n a p u k a c n e M t a k g n i s p u d h t a y a w i i r n a d , n a t a b a j , a m a N . 1 i s a r e n u m e r e t i m o k a t o g g n a i s a r e n u m e r e t i m o k a t o g g n a i s n e d n e p e d n I . 2 b a w a j g n u g g n a t n a d s a g u t n a a r U 3 i . e t i m o k n a t a g e k i n a a n a s k a e p l n a a r U 4 i . i s a r e n u m e r t a k g n ti n a d n a u m e t r e p i s n e u k e r F . 5 i s a r e n u m e r e t i m o k n a r i d a h e k A R E T I R K I t i d u A e t i i s a n m o N e t i i i s a r e n u m e R e t i m o K m o K m o K 5 6 7 358
N A M A L A H 9 0 2 8 5 2 8 2 2 - 4 2 2 N A G N A R E T E K N A G N A U E K A S A J S A T I R O T O I S N E R E F E R N A S A L E J N E P : n a i l a r a t n a p u k a c n e M t a k g n i s p u d h t a y a w i i r n a d , n a t a b a j , a m a N . 1 n a i l e t i m o k a t o g g n a n a i l e t i m o k a t o g g n a i s n e d n e p e d n I . 2 b a w a j g n u g g n a t n a d s a g u t n a a r U i . 3 n a i l e t i m o k n a t a g e k n a a n a s k a e p n a a r U i l i . 4 t a k g n ti n a d n a u m e t r e p i s n e u k e r F . 5 n a i l e t i m o k n a r i d a h e k : n a i l a r a t n a p u k a c n e M t a k g n i s n a t a b a j t a y a w i r n a d a m a N 1 . n a a h a s u r e p s i r a t e r k e s s i r a t e r k e s s a g u t n a a n a s k a e p l n a a r U 2 i . n a a h a s u r e p : n a i l a r a t n a p u k a c n e M l a n r e t n i t i d u a t i n u a u t e k a m a N 1 . l a n r e t n i t i d u a t i n u a d a p i a w a g e p h a m u J . l 2 i s e f o r p i a g a b e s i s a k fi ti r e s / i s a k fi i l a u K 3 . l a n r e t n i t i d u a t i d u a t i n u n a k u d u d e k u a t a r u t k u r t S . 4 l a n r e t n i s a g u t n a a n a s k a e p n a a r U 5 l i . / t a k g n a g n e m g n a y k a h P 6 i . t i d u a t i n u a u t e k n a k ti n e h r e b m e m l a n r e t n i A R E T I R K I n a a h a s u r e p h e o l i k i l i m d g n a y n a i i l e t i m o k - e t i m o K n a a h a s u r e P s i r a t e r k e S i s g n u F n a d s a g u t n a a r U i l a n r e t n i t i d u a t i n u i a n e g n e m n a a r U i 8 9 0 1 359
N A M A L A H 2 5 1 - 6 7 1 8 2 2 - 4 2 2 9 9 1 - 8 9 1 9 5 2 - 8 5 2 N A G N A R E T E K N A G N A U E K A S A J S A T I R O T O I S N E R E F E R N A S A L E J N E P : n a i l a r a t n a t a u m e m i s a m r o f n I n a k u k a e m h a e t n a t n u k a e d o i r e p h a m u J l l l . 1 n a n u h a t n a g n a u e k n a r o p a l t i d u a n a a h a s u r e p k i l b u P n a t n u k A r o t n a K e d o i r e p h a m u J l . 2 n a g n a u e k n a r o p a l t i d u a n a k u k a e m h a e t l l n a a h a s u r e p n a n u h a t i s a t s e t a a s a j n a d t i d u a e e f a y n r a s e B . 3 n a k i r e b m e m n a t n u k a l a h m a a d ( l a y n n a i l n a g n e d n a a m a s r e b a y n n a i l i s a t s e t a a s a j ) t i d u a n a e s i l n a t n u k a n a k i r e b d i g n a y n a i l a s a J . 4 t i d u a l a i c n a n fi a s a j : n a i l a r a t n a p u k a c n e M n e m e a n a m m e t s i s j i a n e g n e m n a s a e n e P l j . 1 o k i s i r g n a y i s a u a v e l i a n e g n e m n a s a e n e P l j . 2 m e t s i s s a t i v ti k e f e s a t a n a k u k a l i d o k i s i r n e m e a n a m j g n a y o k i s i r - o k i s i r i a n e g n e m n a s a e n e P l j . 3 n a a h a s u r e p i p a d a h d i : n a i l a r a t n a p u k a c n e M m e t s i s i a n e g n e m t a k g n i s n a s a e n e P l j . 1 n r e t n i n a i l a d n e g n e p g n a y i s a u a v e l i a n e g n e m n a s a e n e P l j . 2 m e t s i s s a t i v ti k e f e s a t a n a k u k a l i d n r e t n i n a i l a d n e g n e p : g n a t n e t i s a m r o f n i n a i l a r a t n a p u k a c n e M , n a k a j i b e K . 1 n a d , n a k u k a l i d g n a y n a t a g e K i . 2 t i a k r e t n a t a g e k i i r a d n a g n a u e k k a p m a D . 3 ti r e p e s , p u d h i n a g n u k g n i l m a r g o r p g n a y i g r e n e n a d l a i r e t a m n a a n u g g n e p r u a d d i t a p a d n a d n a g n u k g n i l h a m a r h a b m i l n a h a o g n e p l m e t s i s , g n a u l n a l - n a i i l n a d , n a a h a s u r e p g n a y n a g n u k g n i l g n a d b i i d i s a k fi ti r e S . 4 i k i l i m d i n a g n e d t i a k r e t g n a y A R E T I R K I n a a h a s u r e p o k i s i r n e m e a n a m j n r e t n i n a i l a d n e g n e p m e t s i s y t i l i b i s n o p s e r l a i c o s e t a r o p r o c n a o r e s r e P n a t n u k A i a n e g n e m n a a r U i i a n e g n e m n a a r U i i a n e g n e m n a a r U i p u d h n a g n u k g n i i l 1 1 2 1 3 1 4 1 360
N A M A L A H 9 5 2 - 8 5 2 9 5 2 - 8 5 2 9 5 2 - 8 5 2 8 2 2 - 4 2 2 N A G N A R E T E K N A G N A U E K A S A J S A T I R O T O I S N E R E F E R N A S A L E J N E P : g n a t n e t i s a m r o f n i n a i l a r a t n a p u k a c n e M , n a k a j i b e K . 1 n a d n a k u k a l i d g n a y n a t a g e K i . 2 t i a k r e t n a t a g e k i i r a d n a g n a u e k k a p m a D . 3 n a d , n a t a h e s e k , n a a j r e k a g a n e t e k k ti k a r p n a a r a t e s e k ti r e p e s , a j r e k n a t a m a e s e k l a n a r a s , a j r e k n a t a p m e s e k n a d r e d n e g r e v o n r u t t a k g n ti , a j r e k n a t a m a e s e k l n a d , a j r e k n a a k a e c e k l t a k g n ti , n a w a y r a k n a l - n a i i l n a d , n a h ti a e p l : g n a t n e t i s a m r o f n i n a i l a r a t n a p u k a c n e M , n a k a j i b e K . 1 n a d , n a k u k a l i d g n a y n a t a g e K i . 2 n a t a g e k i i r a d n a g n a u e k k a p m a D . 3 n a d l a i s o s n a g n a b m e g n e p t i a k r e t n a a n u g g n e p ti r e p e s , n a t a k a r a y s a m e k n a a y a d r e b m e p , l a k o l a j r e k a g a n e t , n a a h a s u r e p r a t i k e s t a k a r a y s a m , l a i s o s a n a r a s a r p n a d a n a r a s n a k i a b r e p n a l - n a i i l n a d , a y n n a i l i s a n o d k u t n e b : g n a t n e t i s a m r o f n i n a i l a r a t n a p u k a c n e M , n a k a j i b e K . 1 n a d , n a k u k a l i d g n a y n a t a g e K i . 2 n a t a g e k i i r a d n a g n a u e k k a p m a D . 3 ti r e p e s , k u d o r p b a w a j g n u g g n a t t i a k r e t , n e m u s n o k n a t a m a e s e k l n a d n a t a h e s e k n a d h a m u l j , a n a r a s , k u d o r p i s a m r o f n i n a u d a g n e p s a t a n a g n a u g g n a n e p l n a l - n a i i l n a d , n e m u s n o k : n a i l a r a t n a p u k a c n e M n a t a g u g / a r a k r e p k o k o P . 1 n a t a g u g / a r a k r e p n a a s e e y n e p s u t a t S . i l 2 n a g n a u e k i s i d n o k p a d a h r e t a y n h u r a g n e P 3 . n a a h a s u r e p r a g a , a r a k r e p r e b k a d ti l a h m a a d l : n a t a t a C n a k p a k g n u d i A R E T I R K I n a g n e d t i a k r e t g n a y y t i l i b i s n o p s e r l a i c o s e t a r o p r o c i a n e g n e m n a a r U i a j r e k n a t a m a e s e k n a d n a t a h e s e k , l n a a j r e k a g a n e t e k n a g n e d t i a k r e t g n a y y t i l i b i s n o p s e r l a i c o s e t a r o p r o c i a n e g n e m n a a r U i n a t a k a r a y s a m e k n a d l a i s o s n a g n a b m e g n e p n a g n e d t i a k r e t g n a y y t i l i b i s n o p s e r l a i c o s e t a r o p r o c i a n e g n e m n a a r U i n e m u s n o k a d a p e k b a w a j g n u g g n a t , k a n a s a t ti n e , n a a h a s u r e p h e o l i p a d a h d i g n a d e s g n a y g n ti n e p a r a k r e P t a b a n e m j g n a y s i r a s i m o K n a w e D a t o g g n a u a t a / n a d i s k e r i D a t o g g n a n a n u h a t n a r o p a l e d o i r e p a d a p 5 1 6 1 7 1 8 1 361
N A M A L A H 2 6 2 - 1 1 2 3 5 2 - 2 5 2 7 5 2 - 5 5 2 N A G N A R E T E K N A G N A U E K A S A J S A T I R O T O I S N E R E F E R N A S A L E J N E P i s a m r o f n i s e s k a a y n a d e s r e t i i a n e g n e m n a a r U i a y n a s i l m , k i l b u p a d a p e k n a a h a s u r e p a t a d n a d g n i l i a m , a s s a m a d e m i , e t i s b e w i u a e m l l n a d , s i l a n a n a g n e d n a u m e t r e p , n ti e u b l , t s i l a y n a g a b e s i : n a i l a r a t n a n a a r u t a u m e M i k ti e e d o k n a a d a r e b e K . 1 k ti e e d o k i s I . 2 u k a l r e b k ti e e d o k a w h a b n a p a k g n u g n e P . 3 i s a s i n a g r o l e v e l h u r u e s l i g a b n a d n a p a r e n e p m a a d l a y a p U . 4 a y n n a k a g e n e p a y a d u b i a n e g n e m n a a t a y n r e P . 5 g n a y ) e r u t l u c e t a r o p r o c ( n a a h a s u r e p n a a h a s u r e p i k i l i m d i e m s i n a k e m g n a t n e t n a a r u i t a u m e M : n a i l a r a t n a m e t s y s g n w o b e l t s i h w i l n a r a g g n a e p n a r o p a l l n a a p m a y n e P i . 1 r e w o b e l t s i h w l i g a b n a g n u d n i l r e P . 2 n a u d a g n e p n a n a g n a n e P . 3 n a u d a g n e p a o e g n e m g n a y k a h P l l i . 4 . o N m a p e p a B n a r u t a r e p n a g n e d n a a u s e s e K i s a t a i s k e r i D b a w a J g n u g g n a T g n a t n e t 1 1 G . . I I I V n a g n a u e K n a r o p a L : g n a t n e t t a u m e m i s p i r k s e D n a g n a t a d n a t & a m a N . 1 t i d u A n a r o p a L l a g g n a T . 2 ) a d a a k i j ( P A K n i j i . o N . 3 n a r o p a L s a t a A R E T I R K I n a a h a s u r e p a t a d n a d i s a m r o f n i s e s k A k ti e e d o k i a n e g n e m n a s a h a B m e t s y s g n w o b e l t s i h w i l i a n e g n e m n a p a k g n u g n e P N A G N A U E K I S A M R O F N I i s k e r i D b a w a J g n u g g n a T g n a t n e t i s k e r i D n a a t a y n r e P t a r u S n a g n a u e K n a g n a u e k n a r o p a l s a t a n a t n u k a i n p O i i n p O i i d n e d n e p e d n I r o t i d u A i s p i r k s e D 9 1 0 2 1 2 I I V 1 2 3 362
N A M A L A H N A G N A R E T E K N A G N A U E K A S A J S A T I R O T O I S N E R E F E R N A S A L E J N E P n a r o p a l r u s n u - r u s n u p a k g n e l a r a c e s t a u m e M : n a g n a u e k ) a c a r e n ( n a g n a u e k i s i s o p n a r o p a L . 1 f i s n e h e r p m o k i g u r a b a l n a r o p a L . 2 s a t i u k e n a h a b u r e p n a r o p a L . 3 s a k s u r a n a r o p a L . 4 n a g n a u e k n a r o p a l s a t a n a t a t a C . 5 a d a p n a g n a u e k i s i s o p n a r o p a L . 6 n a k i j a s i d g n a y f ti a r a p m o k e d o i r e p l a w a n a k a j i b e k u t a u s n a k p a r e n e m s a t ti n e a k ti e k t a u b m e m u a t a f ti k e p s o r t e r a r a c e s i s n a t n u k a , n a g n a u e k n a r o p a l s o p - s o p i l a b m e k n a i j a y n e p s o p - s o p i s a k fi i s a l k e r e m s a t ti n e a k ti e k u a t a ) n a v e e r a k i j ( a y n n a g n a u e k n a r o p a l l m a a d l i a u s e s n a p a k g n u g n e p a d a k a d ti u a t a a d A K A S P n a g n e d n a a j r e b l n u h a t ) i g u r ( a b a l n a g n d n a b r e P i a y n m u e b e s n u h a t n a g n e d l : t u k i r e b i a g a b e s n a u t n e t e k i h u n e m e M i r o g e t a k a g ti m a a d n a k o p m o e g n e P l l . 1 n a a n a d n e p n a d , i s a t s e v n i , i s a r e p o : s a t i v ti k a g n u s g n a l e d o t e m n a a n u g g n e P . 2 s a k s u r a n a k r o p a e m k u t n u l ) d o h t e m t c e r i d ( i s a r e p o s a t i v ti k a i r a d a r a t n a n a i j a y n e p n a h a s i m e P . 3 s a k n a r a u e g n e p l u a t a n a d s a k n a a m i r e n e p , i s a r e p o s a t i v ti k a a d a p n a a j r e b n u h a t a m a e s l l n a a n a d n e p n a d i s a t s e v n i s a k n o n i s k a s n a r t n a p a k g n u g n e P . 4 n a g n a u e k n a r o p a l s a t a n a t a t a c m a a d l : a y n g n a r u k - g n a r u k e s ti u p i l e M K A S p a d a h r e t n a h u t a p e k n a a t a y n r e P . 1 n a n u s u y n e p n a d n a r u k u g n e p r a s a D . 2 n a g n a u e k n a r o p a l n a b e b n a d n a t a p a d n e p n a u k a g n e P . 3 A R E T I R K I p a k g n e l g n a y n a g n a u e k n a r o p a L e m s a t ti n e a k ti e k n a g n a u e k n a r o p a l s a t a n a t a t a c m a a d n a p a k g n u g n e P l t a u b m e m u a t a f ti k e p s o r t e r a r a c e s i s n a t n u k a n a k a j i b e k u t a u s n a k p a r e n r e m s a t ti n e a k ti e k u a t a , n a g n a u e k n a r o p a l s o p - s o p i l a b m e k n a i j a y n e p a y n n a g n a u e k n a r o p a l m a a d s o p - s o p l i s a k fi i s a l k e s a t i l i b a t fi o r p t a k g n ti n a g n d n a b r e P i s a K s u r A n a r o p a L i s n a t n u k A n a k a j i b e K r a s ti h k I 4 5 6 7 8 363 p a t e T t e s A . 4 n a g n a u e K n e m u r t s n I . 5
N A M A L A H N A G N A R E T E K N A G N A U E K A S A J S A T I R O T O I S N E R E F E R N A S A L E J N E P : n a i l a r a t n a n a k p a k g n u d g n a y l i a h - l a H n a d t a f i s a t r e s , i s a e r e b l k a h p i a m a N . 1 i s a e r e b k a h p n a g n e d n a g n u b u h l i a y n e s a t n e s r e p a t r e s e b i s k a s n a r t i a l i N . 2 n a b e b n a d n a t a p a d n e p l a t o t p a d a h r e t t i a k r e t a y n e s a t n e s r e p a t r e s e b o d a s l h a m u J l . 3 s a t i l i b a i l u a t a t e s a l a t o t p a d a h r e t n a g n e d i s k a s n a r t n a u t n e t e k n a d t a r a y S . 4 : n a k p a k g n u d s u r a h g n a y l i i s a e r e b k a h p l a h - l a H i n a b e b a r a t n a n a g n u b u h n a s a e n e P l j . 1 i s n a t n u k a a b a l n a d k a a p ) n a j l i s a h g n e p ( n a b e b n a g n u t i h r e p n a d l a k s fi i s a i l i s n o k e R . 2 i n i k k a a p j ) P K L ( k a a P a n e K a b a L j a w h a b n a a t a y n r e P 3 . m a a d l r a s a d n a k i d a j i d i s a i l i s n o k e r l i s a h . n a d a B h P P n a n u h a T T P S n a i s i g n e p k a a p j s a t i l i b a i l n a d t e s a n a i c n R i . 4 n a r o p a l a d a p i u k a d i g n a y n a h u g g n a t e d o i r e p p a ti e s k u t n u n a g n a u e k i s i s o p n a b e b h a m u l j n a d , n a i j a y n e p g n a y n a h u g g n a t k a a p j ) n a l i s a h g n e p ( a l i b a p a i g u r a b a l n a r o p a l a d a p i u k a d i h a m u l j i r a d t a h i l r e t k a d ti t u b e s r e t h a m u l j g n a y n a h u g g n a t k a a p s a t i l i j b a i l u a t a t e s a . n a g n a u e k i s i s o p n a r o p a l a d a p i u k a d i a d a k a d ti u a t a a d a n a p a k g n u g n e P . 5 k a a p a t e k g n e s j : n a k p a k g n u d s u r a h g n a y l i a h - l a H n a k a n u g d g n a y n a t u s u y n e p e d o t e M i . 1 i s n a t n u k a n a k a j i b e k i a n e g n e m n a a r U i . 2 n a d r a a w j i a l i n l e d o m a r a t n a h i l i p d g n a y i a y a b i l e d o m g n a y n a k fi n g i s i i s m u s a n a d e d o t e M . 3 i a l i n i s a m ti s e g n e m m a a d l n a k a n u g d i u a t a ) i s a u a v e r l l e d o m ( p a t e t t e s a r a a w j p a t e t t e s a r a a w j i a l i n n a p a k g n u g n e p ) a y a b i l e d o m ( o t u r b t a t a c r e t h a m u l j i s a i l i s n o k e R . 4 t e s a n a t u s u y n e p i s a u m u k a l n a d A R E T I R K I i s a e r e b k a h p l i i s k a s n a r t n a p a k g n u g n e P n a k a a p r e P n a g n e d n a g n u b u h r e B g n a y n a p a k g n u g n e P j p a t e T t e s A n a g n e d n a g n u b u h r e b g n a y n a p a k g n u g n e P 9 0 1 1 1 364 e d o i r e p r i h k a n a d l a w a a d a p p a t e t , n a h a b m a n e p : n a k k u n u n e m j n a g n e d i s a k fi i s a l k e r n a d n a g n a r u g n e p
N A M A L A H N A G N A R E T E K N A G N A U E K A S A J S A T I R O T O I S N E R E F E R N A S A L E J N E P h a e t l g n a y n a r u t a r e p / K A S i a n e g n e m n a a r U i g n a y , f ti k e f e u k a l r e b m u e b l i p a t e t n a k t i b r e t i d n a g n e d , n a a h a s u r e p h e o l n a k p a r e t i d m u e b l : n a k p a k g n u g n e m n a r u t a r e p / K A S f ti k e f e l a g g n a t n a d s i n e J . 1 ; t u b e s r e t u r a b u k a l r e b m u e b g n a y n a h a b u r e p l i r a d t a f i S . 2 n a k a j i b e k n a h a b u r e p u a t a f ti k e f e n a d ; i s n a t n u k a n a d K A S l a w a n a p a r e n e p k a p m a D . 3 n a r o p a l s a t a t u b e s r e t u r a b n a r u t a r e p . n a g n a u e k : n a k p a k g n u d s u r a h g n a y l i a h - l a H n a k a j i b e k n a d i s i d n o k , n a t a r a y s r e P . 1 k o p m o e k l p a ti e s k u t n u i s n a t n u k a n a g n a u e k n e m u r t s n i n a g n a u e k n e m u r t s n i i s a k fi i s a K l . 2 n e m u r t s n i k o p m o e k l p a ti r a a w j i a l i N . 3 n a g n a u e k n a g n e d t i a k r e t g n a y o k i s i r n a s a e n e P l j . 4 o k i s i r , r a s a p o k i s i r : n a g n a u e k n e m u r t s n i s a t i d u k i l i o k i s i r n a d t i d e r k o k i s i r n e m e a n a m n a k a j j i b e k n a d n a u u T . j 5 a y n n a g n a u e k : n a i l a r a t n a n a k p a k g n u d g n a y l i a h - l a H i s a s i r o t o d i n a g n a u e k n a r o p a l l a g g n a T . 1 n a d ; t i b r e t k u t n u b a w a j g n u g g n a t r e b g n a y k a h P . 2 i n a g n a u e k n a r o p a l i s a s i r o t o g n e m n a r u t a r e P n a d n a g n a u e K n a g n a u e K n e m u r t s n A R E T I R K I i s n a t n u k A r a d n a t S r i h k a r e T n a g n a b m e k r e P a y n n a L i I n a g n e d n a g n u b u h r e b g n a y n a p a k g n u g n e P n a g n a u e k n a r o p a l n a t i b r e n e P 2 1 3 1 365
LAMPIRAN-LAMPIRAN10 Lampiran 3 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Laporan Tahunan 2013 366