DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI IV DPR RI DENGAN FORUM PENYELAMAT HUTAN JAWA (FPHJ) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat Ke- Jenis Rapat Sifat Rapat Hari, Tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Acara Sekretaris Rapat Hadir : 2021-2022 : V : : Rapat Dengar Pendapat Umum : Terbuka : Selasa, 24 Mei 2022 : Pukul 14.00 WIB s.d. Selesai : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI : H. Dedi Mulyadi, S.H.( Wakil Ketua Komisi IV DPR RI / F-PG) : Menerima Audiensi dari Forum Penyelamat Hutan Jawa : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI) : A. Anggota DPR RI: 13 dari 52 orang Anggota dengan rincian: 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2 dari 11 orang Anggota 1. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si. - Virtual 2. Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. - Virtual 2. Fraksi Partai Golongan Karya 3 dari 7 orang Anggota 1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI 2. Firman Soebayo, S.E., M.H. - Virtual 3. Ir. Panggah Susanto, M.M. 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 2 dari 7 orang Anggota 1. 2. Dr. Ir. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M. 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat 3 dari 5 orang Anggota 1. H. Sulaeman L. Hamzah 2. Julie Sutrisno
2- 3. Yessy Melania, S.E. - Virtual 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 1 dari 6 orang Anggota 1. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A. 2. Edward Tanur, S.H. 6. Fraksi Partai Demokrat 0 dari 5 orang Anggota 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 2 dari 5 orang Anggota 1. drh. H. Slamet 2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. - Virtual 8. Fraksi Partai Amanat Nasional 0 dari 3 orang Anggota 9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 0 dari 2 orang Anggota B. Anggota Izin Fraksi Partai Nasional Demokrat 1. Ir. Hj. Sri Kustina Fraksi Partai Amanat Nasional 1. Haerudin, S.Ag., M.H. C. Undangan 1. Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa Barat (Eka Santosa); 2. Ketua Paguyuban LMDH Jawa Barat (Nace Permana); 3. LMDH Kabupaten se-Jawa Barat 4. LMDH (Thio Setiowekti); 5. LMDH Perwakilan Jawa Timur (Hilman); 6. Anggota LMDH Jawa Barat; 7. Barisan Olot Masyarakat Adat; 8. Para Senior Rimbawan; 9. Forum Penyelamat Lingkungan Hidup; 10. Gerakan Hejo; 11. LSM Lodaya; 12. Forum DAS Kabupaten/Kota.
3- Jalannya Rapat: KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H. / F-PG): (RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB) (suara tidak terekam) ada Rapat Paripurna APBN, jadi kita tidak bisa meninggalkan itu dan harus menunggu selesai. Dan pada siang hari ini kita bersama-sama menerima audiensi petisi penyelamatan hutan di Jawa dari Forum Penyelamat Hutan Jawa. Kita sudah paham isi dari petisi itu adalah menolak SK Menteri KLHK nomor 287 Tahun 2022 dan sebenarnya semangat penolakan itu sudah kita lakukan sejak lama sejak digulirkannya gagasan dari Menteri Kehutanan tentang rencana yang akan dibuat yang mengatur tentang tata kelola kehutanan di Pulau Jawa, kita sudah menolak karena pertama bahwa di daerah Jawa ini hutan itu menjadi hal yang sangat fundamental dan esensial karena semakin menipisnya areal hutan. Kita paham semenjak zaman reformasi itu terjadi kerusakan hutan yang cukup parah di berbagai daerah di pulau Jawa dan tanah-tanah Perhutani dilakukan penjarahan secara masif ya kan pada waktu itu. Terus kemudian yang kedua bahwa masyarakat disekitar hutan punya ruang untuk senantiasa bisa menjaga kawasan hutan, bukan merubah fungsi. Saya selalu menyampaikan pokok pikiran dan gagasan, kenapa sih tidak masyarakat di sekitar desa-desa hutan itu misalnya diangkat menjadi tenaga harian lepas Pemerintah Provinsi, pemerintahan Kabupaten Kota untuk menjaga areal hutan melakukan penanaman secara terus-menerus. Kemudian tahapan berikutnya, anak-anaknya dididik pariwisata, rumah-rumahnya dirubah menjadi rumah-rumah adat, sumber-sumber mata airnya dipertahankan sehingga dan kemudian dikembangkan peternakan yang kuat di lingkungannya yang pada akhirnya juga akan tumbuh ekonomi yang kuat dan saya tesis itu sudah saya lakukan dan berhasil. Jadi saya ada satu kaki Gunung Burangrang yang kemudian waktu itu terjadi penjarahan secara kuat, rumah-rumahnya diarsiteki oleh Bu Tuti Ketua Persatuan Arsitek Indonesia di Trisakti dibikin rumah adat dan kemudian Labschool pada akhirnya hampir 10000 pelajar dalam setiap tahun ke situ bermukim, bercocok tanam bersama masyarakat dan rumah-rumahnya menjadi Homestay sehingga masyarakat disitu hari ini relatif lebih baik dan lebih makmur tanpa ada kerusakan hutan. Nah ini yang sebenarnya bisa dilakukan ikhtiar-ikhtiar itu, penanaman pohonnya juga bisa diganti kalau Pak Darori itu di pinggiran hutannya kan bisa dengan nangka, dengan pete, duren, kopi, dan banyak lagi jenisnya, jadi hutannya terjaga, masyarakatnya juga sejahtera. Kalau dalam bahasa saya mungkin Mbak Luluk seneng, jadi Leuweung Hejo Rakyat Ngejo, itu bahasa saya. Nah kemudian yang berikutnya ini tesis kasus ya Pak, Pak Darori juga paham, yang paling dekat di daerahnya Pak Nace kan aneh gitu loh Pak, saya ke situ dan saya akan lakukan investigasi secara terus-menerus. Beberapa kelompok LSM menguasai wilayah hutan, kemudian mereka dianggap sebagai pemegang hak atas perhutanan sosial. Dan saya tahu begitu nama-namanya
4- itu nama-namanya kok bukan nama orang Karawang gitu loh, namanya kok asing-asing bagi saya gitu loh. Ya, setelah namanya asing-asing ada satu tempat lagi digunakan tempat pembuangan limbah B3, setelah ada Police Line terbakar, kemarin malam terbakar lagi, kalau saya katakan mungkin ya mungkin dibakar gitu, B3-nya jalan terus. Kemudian setelah itu yang punyanya itu saya lihat logat bahasanya kok bukan orang Karawang gitu loh, namanya beda. Saya tidak tahu, loh kata tidak tahu gimana ngeles lah itu. setelah itu saya temukan kuitansi-kuitansi yang menunjukkan lahan-lahan itu di kavling-kavling dibagi-bagi dan sebagian lagi dialihfungsikan. Setelah itu lagi saya menemukan tempat dimana satu tempat itu di depannya adalah areal peternakan domba, tapi di belakangnya adalah pengerukan tanah. Ini kan model, model penguasaan model seperti ini. Nah, ini kan sangat berbahaya kalau kemudian dibalik itu para pemodal mereka maju lebih dulu, kemudian tanahnya dikuasai, setelah itu justru para penanam masyarakat setempatnya malah semakin terpinggirkan tidak kebagian, paling kalau ada demo dikumpulin nanti digerakin. Nah, ini ini saya mengucapkan terima kasih di Jawa ini di Jawa barat terutama, masih ada orang yang konsen terhadap hutan. Suatu saat itu mata air akan berubah jadi air mata, saya selalu menyampaikan itu suatu saat di Jawa itu termasuk di Jawa Barat, mata air akan berubah menjadi air mata, nah ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan manfaat. Dan selanjutnya silakan Pak Eka ini juragannya dari Pasir Impun, nah itu di daerah daerah Bapak itu Pak daerah Bandung Barat itu daerah Kabupaten Bandung malah Garut saya sudah lieur gitu lihat penambangan kanan kiri wah ini mau kemana sih saya bilang ini arahnya. Terima kasih Pak. KETUA FORUM PENYELAMAT HUTAN JAWA (EKA SANTOSA): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, Salam sejahtera buat kita semua, Sampurasun, Yang saya hormati kita banggakan bersama Pimpinan Komisi IV beserta seluruh Anggota Komisi IV, Yang kami hormati rekan-rekan para unsur rombongan yang mewakili, Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas karunia-Nya syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pengusul audiensi, tentunya kami berterima kasih dan rasa hormat kami sampaikan atas apresiasi yang begitu sangat cepat dari Pimpinan Komisi IV sehingga kami serempak, tapi walaupun hanya di waktu kurang
5- waktu dari 24 jam. Pak Dedi, Alhamdulillah teman-teman ini tetap siaga siap dan bahkan dari berbagai komponen yang mendukung terbentuknya Forum Penyelamatan Hutan. izinkan kami mungkin memperkenalkan yang hadir pada hari ini bahwa Forum Penyelamat Hutan ini adalah sebuah ekspresi kesadaran, dan keinsafan kami atas sebuah tadi kekhawatiran disampaikan oleh Pak Dedi justru di tengah-tengah kami sedang berjuang untuk tetap mencapai sebuah keseimbangan antara hutan yang ingin dicapai mencapai 30% lebih dan ini belum tercapai terus bahkan semakin hari semakin tergerus sehingga fenomena banjir dan di musim kemarau kekeringan, juga dampak-dampak lain yang berakibat dari semakin tergerusnya kondisi hutan justru kami dihadapkan dan dikagetkan dengan berbagai regulasi yang datang dari Pemerintah yang semakin memburuk kondisi itu. Oleh karena itu, izinkan bahwa forum ini terbentuk oleh berbagai elemen, mulai dari Barisan Olot Masyarakat Adat yaitu Dewan Kesepuhan Masyarakat Adat, Tatar Sunda khususnya Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Duta Sawala ini Kang Dadan sebagai eksekutifnya para lolot mewakili. Lalu kemudian juga dengan para senior Rimbawan di sebelah kami ini bahkan ini dari Jawa Timur juga hadir untuk sama-sama kita bersinergi. Kemudian unsur Gerakan Hejo saya sendiri. Lalu Forum Penyelamat Lingkungan Hidup ini para aktivis. Kemudian dari LSM Lodaya. Lalu forum DAS Kabupaten/Kota ini Korwil se-Jawa Barat kita punya forum yang di SK-kan Gubernur di setiap Kabupaten Kota dan di tingkat Provinsi. Kemudian juga ada berbagai LSM lain Lodaya bahkan Presiden Asep ini menghadiri 2 Kang Dedi ini teman Kang Dedi iya Presiden, ya Asep sedunia. Dan juga yang tidak kalah penting hadir dengan membawa fakta lapangan ini Ketua LMDH Jawa Barat beserta seluruh LMDH Kabupaten se-Jawa Barat hadir. Sebelum kami masuk kepada substansi, terganggunya sebuah ekosistem. Sebagaimana Itulah mungkin saya kami laporkan bahwa pada tanggal 20 Mei di hari Kebangkitan Nasional kami bersinergi kembali, kembali bangkit untuk kita mencintai negeri ini melalui sebuah forum yang disebut Penyelamat Hutan Jawa Barat dan kami deklarasikan di gedung Indonesia Menggugat yang mungkin secara simbolis bisa diartikan kami kembali sebelum negeri ini terbentuk, maka ada suatu perjalanan sejarah tentang Indonesia Menggugat. Kami juga menggugat terhadap sebuah kebijakan yang akan mengancam eksistensi NKRI dalam pengertian kerusakan daripada lingkungan negeri ini. Pimpinan Komisi dan para Anggota Komisi, Substansi saya kira tadi sudah betul disampaikan. Ada beberapa hal yang tentu kami ingin lebih memberikan sebuah sumbangan pemikiran ataupun mungkin beberapa pertanyaan, kemana kami mengadu ya ke wakil kami yang ada di gedung ini tidak ada lagi sekat lain kecuali DPR mungkin tetap harapan kami untuk kami mengeluhkan suatu aspirasi yang berkaitan dengan sebuah kebijakan yang datang. Bahwa kami tidak apriori dan kami tidak menolak bahkan mari kita bergandeng tangan untuk menjalankan program Reforma Agraria misalnya, tapi tentu kami keberatan dan akan menolak kalau hutan menjadi objek reforma agraria. Kita masih melihat banyak lahan negara yang
6- terlantar, HGU yang sudah habis, kemudian juga lahan-lahan tidur lainnya yang mungkin bisa lebih dioptimalkan menjadi objek reforma agraria. Saya melihat ke lapangan langsung ada suatu suatu fakta Menteri Tata Ruang dan Pertanahan didampingi oleh saudara Teten Menteri Koperasi di Sukabumi ada 360 hektar dibagikan kepada 1200 dan itu eks HGU, jadi itu. Nah beda dengan apa yang menjadi sebuah kenyataan lain bahwa reforma agraria diterapkan di daerah hutan. Lalu tentu kami ada pertanyaan atau suatu pemikiran bahwa fungsi hutan dan Grand Design apakah Menteri Kehutanan punya Grand Design tentang penempatan fungsi hutan di Jawa yang semakin hari harus di jaga. Jadi Komisi IV, saya kira punya relevan untuk bisa menjelaskan sebenarnya apakah punya Menteri Pertanian kita Grand Design tentang penataan kawasan hutan dan fungsi hutan khususnya untuk di Pulau Jawa. Kemudian kita juga ya agak dikabulkan ya ini Kang Dedi dengan pengertian khusus, ini kan yang terakhir SK Menteri ini lahan khusus. Nah, kekhususan ini apa gitu, khusus orangnya? Khusus objeknya? Khusus programnya? Ini saya kira ini hal yang sumir yang perlu harus dijelaskan oleh Pemerintah tentang sebab ya tadi yang diceritakan dan saya apresiasi hormat kepada Pak Dedi bahwa sampai turun langsung dan kami monitor kasus Karawang. Apakah khusus itu yang diartikan bahwa di Karawang yang dialihfungsikan menjadi tempat pembuangan limbah? Jadi ini hal-hal yang tentu secara prinsip dan menyangkut aspek konstitusional. Kalau lah hutan itu bagian lain menurut undang-undang bagian yang diberikan kepada Perhutani, Perhutani ini eksistensinya kan dengan Peraturan Pemerintah diperkuat tahun Nomor 72 Tahun 2010 dan itu Peraturan Pemerintah apa yang menyangkut kelembagaan maupun kewilayahannya tentu dengan batasnya. Apa iya bahwa kewenangan atau yang menjadi hak pengelolaan itu bisa direduksi oleh sebuah kebijakan yang dibawahnya kita menganut teori Stephen tentunya ada sumber hukum, Undang-Undang Dasar 45, ada Peraturan Pemerintah dan itu di bawah, jadi ini saya kira sangat mengganjal. Oleh karena itu, kami pun akan berupaya untuk melakukan uji materi lewat gugatan tentang surat keputusan tadi. Kemudian fungsi hutan lain, saya kira sudah tidak ada masalah dengan adanya kemitraan yang melekat dari LMDH, PHBM, bukankah bahwa memang hutan fungsi hutan sosial di situ untuk kesehatan masyarakat di sekitar hutan. Selama ini sudah berjalan Bapak-bapak/Ibu-ibu khususnya di Jawa Barat sudah berjalan baik dan harmonis tidak ada suatu Handicap dan tidak ada percikkan dan sudah terjalin kerjasama ini. Kalau ini juga kebijakan untuk rakyat apakah LMDH bukan rakyat? Kan LMDH itu rakyat juga, lalu sebenarnya untuk siapa ini. Nah, ini pertanyaan tadi sudah diilustrasikan, terima kasih. Pimpinan Komisi IV agar responsif gitu mengetahui bahwa sebetulnya yang mendapat bagian dari kebijakan ini siapa? Ini konflik Pak bukan hanya di Karawang, di Garut kemarin, sangat indah negeri ini bisa hutan dijadikan dengan surat Perkim untuk jadi permukiman, lalu besoknya dicabut lagi di tengah hutan gitu, belum di Indramayu ini bisa menjelaskan nanti data-data itu. Maka dengan demikian saya kira ini bukan forum hanya sekedar langkah yang
7- berbasa-basi, kami akan serius memperjuangkan dan terus kami bahu- membahu dengan berbagai elemen terus kita akan mempertahankan. Tapi prinsipnya kita bukan menolak sebuah kebijakan tentang reforma agraria, tapi tetap kami tidak setuju kalau hutan dijadikan objek reforma. lain untuk Nah untuk itu mungkin ada tambahan beberapa kawan, mulai dari LMDH. Silakan Bang Thio. LMDH (THIO SETIOWEKTI): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Terima kasih Pak Pimpinan. Mohon izin. Yang terhormat Pimpinan Komisi IV Pak Dedi dan Pak Darori, Mohon izin teman-teman apa saudara-saudara kita juga dari Anggota Komisi IV, Saya ingin menyampaikan bahwa kalau saya lebih lebih fokus aja lah istilahnya dengan lahirnya KHDPK dan PS P39 ini kan kewenangan Menteri ya. Kalau saya melihat ini adalah suatu aturan kejahatan Pak, kejahatan terhadap lingkungan di mana tadi Pak Dedi juga udah Pak Ketua Komisi juga udah menyampaikan bahwa perubahan fungsi ini yang kita khawatirkan. Jadi hutan tuh bukan hanya sekedar milik milik LMDH, milik Perhutani, tapi fungsi hutan itu milik kami juga yang bukan orang Perhutani, bukan LMDH. Jadi ada ada hal yang hilang Pak, ada hilang bukan hanya fungsinya tapi aset ini juga hilang oleh aturan yang yang dibikin oleh setingkat Menteri. Saya sebetulnya sangat prihatin ya dengan dengan Komisi IV yang sudah menyampaikan untuk warning ternyata masih meluncur SK tersebut, ini suatu pelecehan kalau menurut saya. Jadi saya berharap ini sekalian Menterinya juga ini ini satu kejahatan Pak, juga karena akan menghilangkan aset negara di situ, bukan aset Perhutani, aset negara Pak yang hilang tegakkannya, lahannya. jadi Menterinya nih patut diadili Dan bukan hanya lahan, konflik sosial tadi juga seperti Pak Eka sudah menggambarkan ya ini yang terjadi di di kawasan Bandung Utara sendiri, antar kepala desa udah bisa ribut karena persoalan HPD diprovokasi sama katakanlah saya nggak tahu istilah istilah mereka ada LSM, Pokja, segala macam itu. Nah, itu di lapangan memprovokasi HPD sehingga antar kepala desa pun karena ingin menguasai kawasan ini bisa bisa bisa terjadi konflik, seperti di Kediri katakanlah. Jadi satu hilangnya aset negara, kemudian hilangnya fungsi hutan, kemudian ada lagi persoalan-persoalan lain ya yang yang berdampak dari ini. Mungkin Presiden mah selesai ya, artinya 2024
8- selesai tapi yang ditinggalkan bukan hanya soal pembagian lahan tapi mewariskan konfliknya ini yang tidak akan selesai Pak, saya khawatir itu, konflik ini pasti terjadi. Karena secara masif informasi reforma agraria ini sudah sampai ke bawah dan ini adalah bagian dari pada liberalisasi kawasan hutan secara hukum disahkan di Republik ini gitu loh, jadi kita lebih khawatir. Makanya saya bilang ini kejahatan Legacy-nya SK Menteri jadi wajib lah mungkin DPR bisa bukan hanya mencabut SK-nya saja SK P39 maupun yang yang terbaru KHDPK ini, tapi Menterinya aja sekalian Pak. Ganti wae, turunkeun, ini sudah tidak benar. Kalau ini masuknya dari pada bagian restorasi kehutanan, wah ini bahaya Pak, ini liberalisasi hutan Pak, fungsi hutan sudah sudah tidak berfungsi lagi. Kita di Jawa Barat zaman Pak Eka jadi Ketua DPRD menurunkan perambah untuk meningkatkan tadi Pak Dedi ya kita untuk meningkatkan Jawa Barat hutannya itu 35%. Hutan yang sekarang ini ditambah dengan hutan Perhutani baru mencapai udah 10 tahun lebih tidak beranjak dari angka 32%, ditambah dengan sekarang PS dan KHDPK ini merosot jauh Pak, merosot jauh pasti. Nah, itu nilai itu tidak tergambarkan berapa nilainya dengan fungsi- fungsinya yang berubah. Jadi ini memang sudah sudah sudah sangat biadab kalau buat saya, artinya ini memang suatu kejahatan yang dirancang me- legacy perampokan aset negara. Mungkin itu saja Pak. Saya yang yang hanya menegaskan kembali ini tanggung Pak kalau cuman SK-nya Pak, Menterinya aja sekalian karena sudah melecehkan DPR juga Pak. Salah satunya walaupun sudah didorong untuk dihentikan dulu ternyata SK-nya keluar. Saya akan mendukung kalau misalnya itu menterinya sekalian turunkan. Terima kasih, Pak. KETUA FORUM PENYELAMAT HUTAN JAWA (EKA SANTOSA): Terima kasih Pak Thio. Mungkin ada penambahan dari Jawa Timur, kasihan Pak ini, sebelum LMDH nanti dengan fakta-fakta lapangan. Silakan Pak. LMDH PERWAKILAN JAWA TIMUR (HILMAN): Terima kasih Pak Eka. Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Pak Dedi, Pak Darori, dan Bapak Ibu Komisi IV yang saya hormati, Saya ingin menambahkan sedikit saja berdasarkan pengalaman pengamatan yang lalu terhadap proses alih kelola di kawasan hutan itu saya kira ada hal-hal yang kurang tepat gitu Pak. Contohnya dulu perhut kawasan
9- Perhutani itu pernah di alihkelola untuk perluasan Taman Nasional, itu kalau saya melihat ada kesalahan kelola begitu sehingga menjadi kurang baik gitu Pak. Saya melihat dari aspek manajemennya, artinya bahwa alih kelola itu juga harus dilengkapi dengan kelengkapan infrastruktur pengelolaan organisasi yang benar gitu. Misalkan di Jawa Tengah ya yang saya dapat informasi itu ada kawasan hutan Perhutani dialih-kelolakan kepada Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi ini, Pak. Tapi faktanya itu malah makin rusak gitu lho, artinya ada permasalahan manajemen yang kurang memadai dalam proses ini, itu satu hal. Kemudian juga saya melihat misalkan dalam contoh kasus di Jawa Barat, Jawa Barat itu sudah menetapkan sebagai Green Province dimana mentargetkan mempunyai 45% kawasan perlindungan dari yang sudah ada itu mentargetkan seperti itu. Nah, kami sangat mengkhawatirkan dengan adanya kebijakan ini bukan malah memperbaiki menuju ke 45% itu, tetapi malah menjadi kurang begitu Pak. Karena juga begini, masing-masing orang mendapatkan 2 hektar untuk kelola hutan itu menurut Economic Size-nya itu rada nggak masuk juga gitu. Artinya kecenderungannya yang diberikan itu nggak akan jadi hutan, saya misalnya bukan bukan meyakinkan, tapi ada kemungkinan besar tidak menjadi hutan. Dan paling memungkinkan adalah mungkin dia akan kelola menjadi lahan pertanian yang memberikan dividen yang memadai bagi kehidupannya atau dijual seperti yang banyak terjadi seperti itu. Artinya program-program seperti ini seperti halnya juga tadi disampaikan oleh Pak Eka, kita ingin sekali untuk hutan Jawa ini mbok Pemerintah itu punya Grand Design dulu gitu jangan sampai program ini ibaratnya kita membuat roda bemo gitu, tapi sebetulnya kita mau bikin truk gitu, nggak nyambung kan Pak, ini yang kita khawatirkan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA FORUM PENYELAMAT HUTAN JAWA (EKA SANTOSA): Terima kasih Pak Hilman. Terakhir mungkin siapa? Iya. F-P.GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.): Mungkin saya ingin. ....... (.....) : Terima kasih. F-P.GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.): Sebentar Pak, sebentar. Saya ingin meminta jawaban apa yang saya pertanyakan.
10- Jadi begini, saya paham Pak Eka, teman-teman ini sama sejalan dengan Komisi IV gitu. Yang saya pertanyakan, kenapa Kementerian LHK berani mencabut 1,1 juta hektar, saya ingin tahu kinerja Perum Perhutani itu apa yang kurang? Saya belum dengar. Contohnya sekarang Perum Perhutani itu ada 57 KPH, yang hidup tinggal 20 Pak yang sisanya itu subsidi kenapa? Nah, ini tolong kritikan ini apa regulasinya yang salah ya, apanya Perhutani ini? Kok dulu itu tegasnya mencabut dialihkan kepada masyarakat tanda petik yang lain, yang lain yang mana saya nggak tahu ini yang lain juga masyarakat kita juga saudara kita ya. Ini kebetulan Pak Dedi Golkar Jawa Barat, saya Gerindra Jawa Tengah, ada Bu Endang juga Jawa Barat, Bu Luluk Solo Raya, beliau Sukabumi, yang di virtual itu Bupati-bupati mantan Purwakarta semua saya lihat banyak itu, ingin. Jadi kita bukan apa tidak kepentingan rakyat iya, tapi kok trend-nya Perum Perhutani semakin menurun Pak, apa yang kurang ini? apa yang harus diberikan untuk Perhutani itu. Kita sangat keberatan kalau ini Perhutani aja ngeluarin seperti ini dialihkan orang yang belum jelas. Saya udah lihat semua Pak, namanya Muara Gembong saya 4 jam dari sini, ternyata tidak ada pejabat ke sana. Dibikin jembatan ya di Sungai Citarum, bikin jalan aspal, program sosialnya mangkrak Pak, saya ke sana. Yang ada malah jadi jalan itu jadi untuk ikan masa anu pengusaha tambak pengusaha, yang lucu lagi di ujungnya Pak itu kan hutan bakau ditebangi tambak udang, monyet hitam saudara saya mati, karena saya dulu di Kehutanan Pak ya saudara saya lah anggap lah gitu. Monyet hitam lutung, saya tahunya teman-teman dari UI yang turun Fakultas Biologi menanam bakau ya. Ini terus dikampungnya kemarin di Karawang saya telpon Kang Dedi, Kang tolong cek Kang, Perhutanan sosial 1500 hektar diberikan kuasa satu orang diberikan plakat apabila masuk ini harus izin saya, gimana itu. Dan itu seorang mohon maaf itu kerjaannya wartawan Pak ya, betul Kang Dedi ya? Di Jawa Tengah di Dapil saya Pak, hutan pinus segede gajah ditebang. Kemarin longsor Pak, masyarakat ngumpul, Pak tolong Bapak tuntut nunggu Menterinya ganti, jadi nunggu Menterinya ganti baru dituntut Pak kalau sekarang masih kuat kali nunggu ganti dulu. Ya saya waduh, ini kok perintahnya berat kali gitu kan gitu. Di Pati Pak, Jati ditebangin. Di Gundih, Kayu putih diganti ubi nggak tumbuh. Di Sukoharjo ya, juga hutan sonokeling segajah-gajah ditebangin. Di Garut, jadi wortel. Ini ini maksudnya, saya tidak menolak perhutanan sosial yang penting hutannya lestari rakyatnya sejahtera kuncinya gitu Pak. Rakyat yang mana? Di sekitar Perum itu ada 4000 Desa Pak, 4000 dikali 5000, 20 juta rakyat kita bergantung dalam Perum Perhutani, apa yang harus diberikan? Tolong ini masukan Pak. Ada 4000 Desa kali 5000 orang udah 20 juta Pak, gimana? Ya. Ini tolong mungkin teman-teman yang akan bicara, apa ini kurangnya Perum Perhutani ini, nggak pernah berani Perum ngomong karena takut. Memang Kehutanan ini Pak suatu kelembagaan yang beda, Undang- Undang 41 itu mengamanatkan kewenangan kawasan itu pada Menteri yang ditugasi bidang kehutanan, BUMN-nya adalah di Meneg BUMN ya.
11- Ini ini saya mohon pada teman-teman, saya belum mendengar apa kurangnya Perum ini. Karena ada saudara teman saya menantunya Pak Adm seminggu di rumah di Bogor itu nggak ada kerjanya, Adm ini Pak. Bapaknya mertuanya itu mantan Dirjen, gimana Mas Darori ya menantu saya dirumah terus, nah aku kan bingung berarti ada yang salah, ya kan, apa? Perhutani waktu saya Dirjen pernah saya tugasin Pak menanam pohon, 3 tahun kami kasih uang Pak karena Perhutani kurang uang, tapi begitu saya digeser Dirjen lain berhenti, kenapa? Gitu. Yang lucu lagi di undang di SK ini 1,1 juta, 400.000 hektar hutan lindung kok mau dibikin (suara tidak jelas) GBK mau diapakan? kalau saya bukan itu, saya udah memberi masukan, kalau hutan lindung di Jawa karena perlu makan tanaman-tanaman yang produktif tadi ada jengkol, kemiri, dan seterusnya ya, mangga ya, 70% untuk rakyat, 10% untuk kas Desa, 20% Perum Perhutani. Itu akan nggak akan ditebang, konservasinya menyerap air iya, buahnya menghasilkan. Kan setuju saya kira Jawa Barat apa yang terdalam, alpukat misalnya kan itu perintah Presiden, tapi nggak jalan, anggaranya ada. Nah ini tolong saya minta masukan kenapa Perum Perhutani ini kok semakin dikerdilkan, kalau perlu dibubarkan. Bahkan saya usulkan kalau hutan lindung dijadikan (suara tidak jelas) ada UPT khusus menangani hutan lindung. Memang hutan lindung kalau menanam seperti tadi itu tanaman yang produktif, biar rakyatnya makmur, kalau rakyat dikasih makan tidak akan ditebangin. Di kampung saya di Kebumen Pak sekarang Jati segala Jati udah dinomorin milik saya-milik saya karena udah keluar dari Perhutani apa seperti itu? Bayangkan Pak 1,1 juta hektar kalau 1 hektar 10 batang Jati udah 10 juta batang, 10.000.000 m3 x 3.000.000 berapa triliun uang nanti yang nggak jelas. Kenyataannya kehutanan sosial yang kemarin itu cari modalnya nebang kayu, betul nggak? bukan dari modalnya sendiri dan rakyat mah nggak punya duit. Nah sekarang rakyat yang mana yang diberikan? Kalau LMDH nggak pas ya kurangnya apa? Jangan langsung dipangkas dipotong lehernya istilahnya ini ya. Saya jujur aja kalau Perhutanan sosial itu wajib, saya dulu Dirjennya, tapi betul-betul gimana rakyatnya ini makmur, hutannya lestari. KETUA RAPAT: Jadi buat orang situ. F-P.GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.): Ya orang situ nonton ini di Karawang nonton. KETUA RAPAT: Dari Riau. F-P.GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.): Jangan keras-keras Pak, itu betul itu, iya kan. Ini ini tolonglah, Bandung Utara jadi sayuran ini kan banjir udah, betul nggak? Saya udah keliling Pak, tapi saya nggak pernah bilang Anggota DPR karena orang Perum kalau ditanya
12- takut. Kalau yang ke sini langsung disuruh pulang gitu, audiensi kok malah membela Perhutani bukan membela Menteri KLHK udah pulang aja kamu. Bukan itu, kita ingin mendengarkan objektivitas untuk ke depan, hutan hijau tinggal 16% keambil 8%, mau jadi apa? Mestinya kita otak kita tajam, kenapa negara ini dipindahkan karena mau memindahkan orang biar gini beban Jawa ini kurang, betul nggak kira-kira itu? Kedepannya gitu maksudnya, tapi malah dikurangi gitu. Nah ini saya minta Pak Ketua Pak Dedi saya minta ini, Pak Slamet ini di Sukabumi Dapilnya, Bu ini Solo Raya, Bu Luluk PKB, beliau PKS jadi bukan PKS Pabrik Kelapa Sawit bukan, PKS betulan ini. Saya kira itu Pak Ketua, mungkin ada Pak teman kita Pak Slamet. Silakan Pak Slamet. F-PKS (drh. H. SLAMET): Iya Pak Ketua, jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sekaligus perkenalkan Dapil nama Slamet Dapil dari Kabupaten/Kota Sukabumi Jawa Barat, tempat tinggal di Sukabumi juga. Jadi gini Pak Ketua kalau dari sisi tuntutan Insya Allah sudah ter apa tertuang di dalam sini, kalau semangatnya Insya Allah sama ya jadi semangatnya sama kita ingin hutan lestari karena ini warisan dari nenek moyang kita untuk anak cucu kita. Tinggal tadi saya juga betul Pak tadi dari tadi saya ingin mendalami juga sebagaimana disampaikan oleh Pak Kanjeng Darori yang menjadi alasan utama adalah terkait dengan ini alasan dari salah satu KLHK menarik kembali tanah yang di di Perhutani itu adalah memang tidak optimalnya Perhutani menggarap itu, kan begitu. Jadi sehingga dalam keterlantaran itulah kemudian ada alasan kemudian ditarik, nah tentunya kami ingin mendapatkan gambaran itu. Secara lapangan minimal saya melihat apa di Dapil saya memang yang daerah kena KHDPK itu faktanya memang terlantar Pak tidak menjadi hutan produktif, makanya kita ingin mendapatkan masukan sebenarnya kinerja Perhutani di lapangan itu seperti apa ya. Jadi saya Dapil saya Perhutani tetapi saya juga tinggal di lahir di daerah hutan Pak, saya sekitar kebun areal Kebonharjo, jadi daerah hutan juga sama ya tahu persis bagaimana kemudian perkembangan hutan itu dan perjalanannya memang Perhutani itu selalu merugi. Nah ini, maksud kita, apakah ini nanti lebih kepada mis-manajemen di Perhutani atau memang secara umum ketidakmampuan. Nah, ini nih kita perlu mendapatkan gambaran apakah di wilayah Bapak-bapak seperti tadi LMDH- LMDH yang ada, betulkah kemudian memang alasan-alasan yang disampaikan oleh KLHK itu mendapatkan pembenaran bahwa itu lahan memang yang dirubah menjadi KHDPK itu memang kosong, terlantar lah gitu. Jadi hal-hal itu yang memang perlu penguatan dari kami dan minimal ini menjadi energi juga tambahan bagi kami ketika masyarakat rakyat yang tergabung dalam FPHJ ini
13- apa menyampaikan aspirasinya kepada kami ya, jadi ini juga menjadi energi tambahan bagi kami untuk kemudian semakin menguatkan bahwa memang SK ini untuk kemudian ditinjau bahkan kemudian untuk dibatalkan. Jadi saya yakinkan bahwa secara semangat kami Komisi IV posisinya sama hanya kami perlu semakin banyak mendapatkan data, semakin banyak mendapatkan aduan yang pada kenyataannya bahwa SK ini sangat-sangat merugikan dari rakyat atau kalaupun toh tetap berjalan tadi pertanyaannya masyarakat atau rakyat yang mana yang mendapatkan hak KHDPK itu. Ini mungkin itu sehingga Pak Dedi dengan artinya kalau diberikan apa kesempatan untuk menyampaikan saya pikir prinsipnya pasti sama gitu ya, menolak prinsipnya udah di tampungkan di sini tinggal mungkin data-data yang perlu kita kaji. Saya tadi sepakat dari awal ingin mempertanyakan kondisi lapangan yang diperlukan. Terima kasih Pak Ketua dan teman-teman Bapak-Bapak sekalian atas kehadiran di sini. Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.,M.P.A.): Iya, terima kasih Ketua. Bapak/Ibu semuanya yang hadir di Komisi IV, Saya kira saya juga sama ya semangatnya seperti juga temen-temen yang lain ini juga bukan yang pertama kita udah mendengar dan menerima mungkin teman-teman Bapak sebelumnya dan kita. Kalau soal masa depan hutan itu sebenarnya kira-kira harga mati lah, banyak sekali perjalanan panjang juga yang kebetulan saya ikutin dan beberapa kali melintasin forum-forum dunia dan betapa isu tentang hutan itu udah menempatin isu politik yang High Politic, jadi politik tingkat tinggi bahkan itu menentukan kebijakan luar negeri mereka gitu. Nah, ini seharusnya memang menjadi pelajaran penting buat Indonesia untuk tidak main-main di sini. Di sisi lain memang kita juga agak ada ironi ya saya kira Pak Slamet ketika Indonesia di forum internasional tempo hari misalkan punya janji nol Zero Emission dan seterusnya, tetapi di sisi lain kemudian ada kebijakan yang kontra dan bahkan itu akan menjadi ancaman terhadap justru meningginya emisi di Indonesia gitu loh. Jadi paradoks seperti ini seharusnya kan tidak terjadi. Nah, yang kedua kita ingin dapat data ya seperti yang disampaikan oleh Pak Slamet, tapi mungkin data saya itu begini. Sebelum ada SK dan kira-kira sesudah mungkin atau tiga atau lima tahun yang terakhir lah, jadi kondisi hutan yang itu dikelola oleh Perhutani dan kemudian setelah adanya SK itu mana kawasan yang sebenarnya menurut Perhutani itu masih sangat layak atau bahkan yang itu dilindungi tapi kemudian itu yang diambil atas dasar SK itu karena karena tadi ada fakta misalkan yang terlantar. Oke, misalnya yang terlantar itu di mana? Nah, ini kan perlu juga kita buktikan, terlantar itu menurut
14- siapa? Apakah memang katakanlah Pak Slamet, bukan saya menolak bukan, siapa tahu juga dapat informasi A jauh ini terlantar kok Pak, tapi kan itu perlu kita cek. Nah nah ini bener nggak, jadi kan petanya kan Perhutani yang punya, jadi peta Perhutani itu berapa persen dari 100% itu yang sebenarnya masih bagus dan berapa yang memang bener-bener terlantar. Nah, dari yang terlantar itu apakah justru itu yang diminati oleh SK atau jangan-jangan malah nggak itu, yang terlantar malah dibiarkan terlantar, tapi yang justru yang bagus itu yang kemudian diambil. Nah, data itu yang Bapak yang punya, nah kita akan cek juga nanti gitu. Kita akan menggunakan sumber-sumber yang lain untuk bisa mendapatkan apa ya yang lebih akurat dari versinya Perhutani dan juga sumber yang lain, karena menurut saya itu juga sangat penting. Nah, yang ketiga menurut saya ini harus menjadi kritik dan evaluasi bagi Perhutani. Harusnya kalau misalnya mohon maaf banget, kalau hubungan Perhutani misalnya itu sangat baik kepada lingkungan justru yang akan bela ini lingkungan terdekat Pak seharusnya. Nah ini ini kan menjadi semacam ukuran ya bagi kita bahwa kehadiran Perhutani ke depan harus benar-benar dirasakan manfaatnya baik manfaat apapun terlebih manfaat secara batin memberikan bahagia gitu bagi warga di sekitar hutan dan kehadiran Perhutani juga memang secara ekonomi dan kesejahteraan itu juga bisa membantu mereka. Jadi jangan sampai kalau misalkan Perhutani itu untung kira-kira begitu atau sejahtera perusahaannya, tetapi kok masyarakat sekitarnya itu nggak sejahtera ini juga ada yang salah. Nah, prinsip-prinsip apa namanya kepekaan kita kepada tanggung jawab sekitar karena mereka garda depan kita ya kan untuk turut bersama-sama dengan Perhutani menjaga hutan itu juga penting, karena kalau masyarakat mau jahat itu gampang banget untuk bisa menghancurkan hutan kita ya kan hanya dengan satu lemparan api aja maka hutan kita juga akan akan akan hancur gitu dan kita pernah punya pengalaman masa-masa yang kelam di masa yang lalu. Tetapi karena mereka juga sangat punya kepentingan terhadap hutan seperti yang Bapak itu bilang, maka hubungan Mutualism ini memang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah saya kira ini menjadi pembelajaran dan tidak ada kata terlambat, termasuk tadi pertanyaan sebenarnya dari Pimpinan kita, apa sih yang sebenarnya sudah diberikan oleh Perhutani bukan hanya yang melalui LMDH ya Pak ya, termasuk tanggung jawab yang lain, kepedulian yang lain, dan kepekaan yang lain. lah, Saya kira itu, terima kasih. Kita pasti akan bersama dengan teman- teman lah, karena tadi apa kepentingan kita? Hutan ya? ya. Tapi tolong kita dikasih apa informasi yang benar. Terima kasih. Assalamu'alaikum. F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc): Baik. Terima kasih, Pak Ketua.
15- Pak Darori yang saya hormati, dan teman-teman semua, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya kira saya sependapat dengan Pak Ketua dan teman-teman semua bahwa kita harus dilindungi itu semua hutan kita, tapi tadi Pak data data yang akurat itu perlu dan kemudian inventarisasi tumbuhan Pak, apalagi kita ini selalu visi misinya kan kedaulatan pangan. Nah saya kira di hutan-hutan sekitar Bapak itu banyak sekali tumbuhan pangan lokal kita yang belum ya yang belum kita sosialisasikan dengan baik. Nah, di sini bukan hanya peranan Perhutani tapi peranan kita semua terutama para peneliti kita, nah para peneliti kita ini Pak kayak di singgasana emas sekarang apalagi dengan adanya BRIN. Nah ini mohon masukan-masukan juga dari bapak-bapak semua. Contohnya Pak, saya kebetulan Dapilnya di Cianjur, di Kecamatan Bojongpicung ternyata Picung, Picung itu adalah keluwek Pak kalau di Jawa Timur, Rawon untuk rawon. Nah ternyata hasil penelitian para peneliti di luar negeri itu adalah bukan, unsur yang sangat bagus zat aditifnya untuk pengawet ini Pak di makanan secara organik, nah saya sedang kembangkan Bojongpicung Cianjur. Nah ternyata belum diketahui Pak oleh para peneliti kita, malah banyak peneliti-peneliti dari Perancis yang datang mau mengambil plasma nutfahnya. Nah, ini kan karena ketidaktahuan kita dan ketidakpedulian kita dengan keanekaragaman hayati kita yang banyak sekali mengandung zat- zat atau semacam tumbuhan yang bisa dijadikan subsitusi makanan-makanan pokok. Nah, kemudian di antara antara yang lain yang mensubsidi mensubstitusi kedelai Pak, itu ada juga. Nah jadi ini PR kita bersama ya, koro pedang. Nah disinilah Pak peranan kita bersama. Jadi tadi yang dikemukakan oleh Pak Slamet dan Bu Luluk sangat bagus jadi kita harus bersinergi Pak, karena tanpa sinergisitas kita akan kalah dengan peraturan-peraturan itu. Jadi marilah kita saling mengisi dengan data-data yang ada di sekitar hutan kita terutama potensi-potensi lokal andalan kita. Demikian Pak Ketua. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam. Baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kalau saya sih karena memang orang yang berangkat dari kerangka berpikir bahwa hutan di Jawa itu sebuah kebutuhan fundamen yang tidak bisa diganggu gugat karena itu menyangkut kehidupan masyarakat pertanian, kehidupan karena misalnya kayak di Jawa itu tergantung pada bendungan.
16- Bendungan itu kan tergantung pada hutan, jadi kalau hutannya gundul ya bendungannya juga mengering, ini kan Problem itu, nah itu. Nah, karena itu yang menjadi Problem, dalam pandangan saya saya itu tidak terlalu konsen apakah harus dikelola oleh Perhutani atau bukan Perhutani bagi saya itu nggak penting. Tapi bagi saya itu adalah setiap kebijakan negara, kebijakan Kementerian Kehutanan secara esensial tidak boleh merubah peruntukan lahan tentang hutan, itu saja. Yang yang mau mengurusnya Perhutani, mau mengurusnya warga, mau swasta, mau siapapun bagi saya selama itu memberikan jaminan terhadap kelestarian lingkungan, jaminan tentang hutan. Misalnya saya di forum ini dulu pernah mengusulkan daripada PTPN tanahnya gundul nggak karu-karuan yang sekarang di Daerah Ciater itu berubah peruntukkannya sebentar lagi jadi Perguruan Tinggi, tempat wisata dan banjirnya sudah terasa ke daerah saya gitu loh. Nah, daripada itu gundul kemudian dikelola rugi gitu loh, kenapa sih tidak dirubah menjadi konservasi semuanya? Kalau semuanya dirubah jadi konservasi kan nggak usah ditungguin, kan nggak usah dipetak-petak, kan nggak usah diurus, cukup ditanam sekali seumur hidup nggak boleh ditebang. Kemudian kita hanya ngambil airnya, kita ngambil oksigennya, kita ngambil pemandangan alamnya yang itu jauh akan lebih mensejahterakan. Kan bisa dibuktikan misalnya kemitraan apa sih yang paling ideal dalam sistem pengelolaan hutan kita kemitraan bagi masyarakat yang ngerti adat, itu saya berulang-ulang ngomong. Buktinya tidak ada tuh konflik di Ciptagelar, tidak ada tuh konflik di Sinar Resmi, tidak ada konflik di Kasepuhan Banten kan tidak ada, mereka justru bersinergi dengan alam dan lingkungannya, hutannya terjaga, masyarakatnya sejahtera. Nah kalau orang ada logika juga di sekitar hutan masyarakatnya sengsara karena problem-nya mereka pikirannya adalah selalu mengambil hasil hutan bukan manfaat dari hutan, ini Problem. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hari ini kita kan tahu bahwa ini negeri itu negeri organisasi, negeri lembaga. Jadi saya misalnya kasus di Karawang, itu kan ada mobilisasi lembaga swadaya masyarakat. Kemudian mengklaim sebagai kelompok petani, kelompok petani tapi namanya aneh- aneh gitu. Dari kelompok petani itu dia berdemo berdemo-demo akhirnya dapat alokasi. Setelah dapat alokasi itu kan tidak nanam jeungjing, tidak nanam jengkol, tapi sibuk penambangan, ngeruk tanah, kavling. Nah memang modusnya mereka pintar ngomong, pasti kedepannya reforma agraria, keadilan, rakyat, yang kedepannya selalu yang kecil tapi dibelakangnya selalu yang punya modal. Nah, saya khawatir yang terjadi sekarang ini sekarang ini adalah konflik sosial di berbagai tempat ada kelompok-kelompok yang ingin menguasai gitu kan, yang lain kebagiannya semeter, dia 7000 meter kan biasa begitu, da manehna teu nyaho nanaon gitu lho. Ini ini ini yang yang menjadi konsen kita sehingga sudut pandang kita ini bukan sudut pandang, apakah oleh LMDH atau oleh kelompok penggarap hutan, bukan itu. Sudut pandang kita cuma satu, ada nggak sih jaminan dari SK Menteri tersebut kelestarian hutan terjaga itu saja kan, kan kita tidak berkepentingan menguasai lahan di hutan nggak penting. Nah, kita kalau itu bahwa itu bisa menjamin lahan terjaga yang ada problem, silakan jalankan SK itu. Tapi faktanya gitu loh bahwa faktanya belum
17- apa-apa hari ini sudah mulai orang kavling ieu nu boga saya, ieu nu saya ieu, wah nu belah dieu saya ieu, wah awas. Jadi dalam pikiran publik hari ini orang- orang pinter pintu adalah ini pintu masuk untuk menguasai tanah negara dan kemudian bukan untuk di untuk kesejahteraan, bukan. Saya sudah tahu ari biasa berorganisasi wae tara melak tangkal mah da moal bisa, punten ya leungeuna geh panas, melak tangkal teh paeh, saya kasih tahu dan itu dan mereka tidak biasa nanya ke gunung ka luhur, moal, tahu dan dan mereka pasti seneng dengan transaksi yang lebih cepat ya digarap purna. Ini ini kekhawatiran kita kebayang kalau dalam waktu 6 bulan ke depan kita kehilangan 1,1 juta hektar ini kan. Nah, terakhir ini saya selalu ngomong Pak Darori, udah deh coba kalau ngurus hutan itu simpen deh kepentingan politik. Politiknya cukup politik hutan, jangan berpikir juga kalau di lain nanti dikasih lahan nanti milih saya euweuh, nggak ada nggak ada kaitan nggak ada. Banyak lah, yang gitu-gitu nggak pernah berhasil, ujungnya nanti marah-marah juga. Udah capek-capek dibagi kavling oleh saya sudah dihitung nih saya dapat sekian ribu suara, euweuh sora na sora bangkong weh hungkul, saya tahu yang gitu-gitu nggak bisa, istilahnya itu doraka ka karuhun eta mah geus. Jadi saya udah paham lah, politik-politik yang menggunakan pola-pola itu nggak akan pernah jadi suara. Saya teman saya ingat betul dulu, da berkah, teman saya itu menggeser areal tanah yang itu milik Pemda menjadi milik warga, udah pertemuan 1000 orang udah hitung, nanti saya dapat 1000 suara tambahan di situ cuman dapat 5, aing doraka ceunah, nah ini Problem ya. Jadi ini para olot ya, jadi ini ini para orang tua kita semua dan saya terima kasih pada Pak Eka sejak jadi Ketua DPRD ini mantan Ketua DPRD Jawa Barat pertama, ya kan dari PDIP Perjuangan waktu awal reformasi ya Pak ya Bapak menjadi Ketua DPRD dan konsennya memang terhadap masyarakat hutan. Jadi lamun jeung ieu mah jeung ieu teh jeung lutung teh dulur ieu mah, jadi Dongeng Lutung Kasarung teh ieu teh di dieu dulu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih, bahkan kalau saya ngomong jujur yang halung paling menangis urusan hutan diubah itu Golkar, sebab caringina euweuh beak dituaran, dibonsaikeun, ini sebenarnya harus yang paling sedih itu Golkar loh. Golkar itu kalau kehilangan hutan kehilangan pemilihna, orang caringina euweuh. Ya itu ya, jadi saya. Saya kembalikan Pak Eka kita closing ya. Saya pikir prinsipnya itu dan kita udah semua sepakat nih tadi udah kita Raker itu nanti kita pokoknya berdarah-darah lah. Saya tuh tahulah konflik-konflik biasa di Garut tuh paling ramai, di daerah Karawang paling ramai, anu euweuh mah di Purwakarta teu wewanian ka aing segitu hungkul. Siap, mangga Pak Eka. KETUA FORUM PENYELAMAT HUTAN JAWA (EKA SANTOSA): Terima kasih Pimpinan dan para Anggota yang kami hormati.
18- Izin mungkin sedikit aja Pak untuk memberikan fakta tambahan karena masukan dari LMDH, lalu nanti kita Close dan kami akan menyampaikan petisi karena memang disampaikan kepada Presiden yang ditembuskan kepada DPR. Mangga Kang. KETUA PAGUYUBAN LMDH JABAR (NACE PERMANA): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampurasun. Pimpinan Komisi IV yang kami banggakan, terutama Kang Dedi yang masih semangat, Jadi kita merasa punya bebaturan Kang, tadi Kang Dedi bersuara tentang lingkungan ternyata LMDH ya kena baturna gitu. Cuma kami juga berpikir sedikit pesimis kemarin, ketika suara Komisi IV tidak didengar oleh KLHK. Komisi IV menyatakan harus dicabut SK 287, ternyata jalan terus. Yang lebih miris lagi SK ini belum dilampirkan peta penunjukan KHDPK, tapi di lapangan kelompok reforma agraria sudah mulai ngavling bahkan hari ini mengumpukan 500 orang di Karawang di Ciampel itu sudah ngomong lain-lain, slide-nya sudah bubarkan Perhutani, bubarkan LMDH dan lain-lain. Saya berpikir, dosa apa LMDH gitu. Selama ini sama Perhutani jadi anak tiri, sama kelompok KLHK juga dibuang gitu ya. Perlu kita ketahui juga Kang berdirinya LMDH ini awalnya dari reformasi ketika terjadi banyak perambahan hutan sehingga untuk memudahkan komunikasi dan pembinaan ada kesadaran berpolitik dan berpikir dari kalangan masyarakat di sekitar hutan maka dibentuklah kelompok LMDH tahun 2007 dengan program PHBM (Pengolahan Hutan Bersama Masyarakat). Yang diutamakan masuk Anggota LMDH adalah masyarakat yang ada di sekitar hutan dan beraktivitas di kawasan hutan itu, nah sejalan dengan waktu mereka melakukan kegiatan dan cukup berhasil cuman rata-rata memang LMDH ini suka malu-malu untuk diekspos. Banyak juga kopi yang ekspor ke luar negeri dari Bandung, Porang dari Jawa Timur gitu kan, dan Kapol dan lain-lain itu banyak tapi tidak diekspos. Ya, yang bangor banyak Kang pasti, yang bangor juga kita tidak menutup kemungkinan dan secara kebetulan hari ini tadinya kita mau hadir juga Jawa Timur, Jawa Tengah, karena permintaan hari ini dianggap mendadak oleh mereka sehingga mereka tidak bisa hadir tapi salam buat Komisi IV dari mereka semua. Mengingat hal tersebut kami merasa nyaman pada saat awal-awal program PHBM karena konfliknya sedikit, tapi ketika 2017 saya masih inget di ruangan ini kita melakukan RDP juga terkait pencabutan Permen 39. Saat itu kita juga menyampaikan Judicial Review terkait Permen tersebut, kita isi materinya menyampaikan akan kekhawatiran rusaknya hutan yang ada di Jawa
19- dan hari ini terbukti Permen 39 itu yang diterbitkan tahun 2017 tidak ada hutan yang berhasil dianggap menjadi hutan. Tadi Pak Dedi, Kang Deni sudah menyampaikan bagaimana konflik di Karawang, di Garut, dan lain-lain dengan IPHPS dan itu fakta. Hari ini bukan menjadi hutan, tapi menjadi kebon kentang, kebon wortel, kalau di Karawang jadi kebon Dollar karena tanahnya di kavling- kavling itu. Bahkan yang kemarin Kang Dedi juga turun lahan IPHPS Permen 39 yang dulu Pak Darori, kita RDP di sini dikhawatirkan hutan hancur kan sekarang terbukti di Karawang di kavling-kavling, terus di Karawang jadi sumber pembuangan limbah B3, terus terjadi juga pengerukan gegalian tanah dan lain-lain. Artinya materi yang kita RDP pada tahun 2017 ini terbukti. Yang lebih miris lagi Permen 39 isinya akan dievaluasi per 5 tahun, nyatanya KLHK tidak fair, tidak jujur, bukan dievaluasi malah diperluas menjadi 1,1 juta hektar. Kita tidak terbayang dengan hampir 20.000 saja hutan dengan IPHPS hancurnya seperti itu, apalagi dengan 1,1 juta hektar tadi. Secara makro kerugian terbitnya KHDPK adalah semua rakyat Indonesia tentunya, karena bukan hanya masalah sekitar hutan karena ada kerugian oksigen, konservasi, dan lain-lain. Secara mikronya yang terdekat LMDH ini jelas-jelas dirugikan karena banyak masyarakat kita yang beraktivitas di dalam kawasan hutan, selama ini yang selalu mengambil akses manfaat kawasan hutan. Tapi di dalam program KHDPK tidak ada satupun pasal yang mencantumkan mengakomodir masyarakat di sekitar hutan, yang ada jelas mencantumkan reforma agraria yang mana dari bulan ke bulan dari hari ke hari reforma agraria ini terus menggalang massa, terus menggalang kekuatan bahwa hutan bisa di kavling- Kavling dan bisa disertifikatkan. Sebenarnya di slide saya juga ada kasus kejadian-kejadian yang tadi sudah Kang Dedi sampaikan juga sebenarnya dan kasus ini banyak terjadi di Pare juga sudah saling tonjok antara penggarap baru dan LMDH. Nah ini kuitansi, ada satu kavling nih ada yang 107 eh Rp165.000.000 ada yang Rp60 juta dan ini hanya sebagian kecil. Terus kemarin juga di Cibaliung terjadi gontok-gontokan antara masyarakat LMDH dengan pendatang karena dengan karena konteks reforma agraria tadi. Terus Kang, nah ini yang tadi disampaikan juga sebelummya oleh Kang Dedi ini jadi ini alokasi IPHPS Kang dan ini harus digarisbawahi ini bukan LMDH. Ketika terbit Permen 39 tahun 2017 LMDH dipangkas, semua menjadi program IPHPS dan rata-rata kerusakan lingkungan ini adalah program IPHPS, kenapa? Karena Perhutani pun tidak bisa berdaya, tidak mempunyai kewajiban ataupun tanggung jawab untuk mengontrol secara langsung. Lanjut Kang. Bisa dilanjut. Nah ini tanggal 5, tanggal 5 itu terbit Permen 287. Tanggal 6-nya mereka pasang plang Perhutani dilarang masuk, ini adalah kawasan reforma agraria. Dasar hukumnya di mana? Karena peta menunjukkan di mana lokasi reforma agraria itu belum ada, KHDPK itu belum ada. Ini sudah beko dijual pakai ngarug japek 2 ini, udah berapa truk ini, Kang Dedi juga mungkin pernah lihat kesana ini kejadian di Karawang juga ya itu. Iya yang malam-malam ya soalnya teu ngajakan.
20- Terus, dilanjut. Ini yang satu di Cibaliung antara LMDH dengan SPI, yang dimobilisasi oleh kelompok reforma agraria ini di Pare judulnya udah Astaghfirullahal'adzim karena sudah sering tonjok gitu. Nah, ini pernyataan LMDH Jawa Barat kemarin ngumpul di Karawang, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, saya fasilitasi ngumpul di Karawang dan sepakat bahwa KHDPK ini tidak layak untuk digulirkan di Pulau Jawa. Dilanjut. Nah, saya melihat dengan Undang-Undang 287 ini juga sudah melanggar Undang-Undang 41 tentang Kehutanan. Lucunya, setingkat PP Peraturan Pemerintah bisa dikalahkan oleh SK, derajat hukumnya di mana? Mungkin Menteri lebih sekolahnya lebih tinggi daripada saya, tapi saya orang yang sedikit banyak baca juga dasar hukumnya di mana Peraturan Pemerintah SK yang di tandatangan Presiden dikalahkan oleh Menteri. Harusnya dicabut dulu PP 72-nya karena disitu regulasinya sepenuhnya PP 72 adalah Perum Perhutani. Betul tadi dikatakan Perum Perhutani dianggap gagal, tapi bukan berarti kandangnya harus dibakar, bukan hutannya harus menjadi kawasan reforma agraria karena akan lebih parah gitu. tentang Ruang Terbuka Hijau, mewajibkan setiap daerah adalah 30%. Kami tidak yakin dengan KHDPK ini akan mencapai 30% maksimal, ini akan turun, karena selama ini di Jawa Barat terutama ini di bawah 20%. Terbukti apa yang saya sampaikan dulu di disini dengan Pak Darori, IPHPS yang 2017 kan malah lebih parah, di Bandung kebon kentang, kebon apa wortel, di Karawang di kavling-kavling, nah sekarang diperluas, ini makanya akan tidak mungkin tercapai dengan Pasal 29 ini 30%. Terus Undang-Undang 26/2007 Nah yang selanjutnya LMDH ada kelompok masyarakat sekitar hutan yang selama ini dia ikut terbantai juga oleh kelompok reforma agraria gitu, maka ini adalah potensi konflik harus segera diakhiri. Logikanya terlepas itu kata Kang Dedi tadi ada juga LMDH yang bengal nakal pastilah, saya juga mengakui itu sebagai Pimpinan karena kan dengan angka satu juta lima ratus sembilan puluh tiga di Jawa Barat saya sebagai Ketua tidak mungkin bisa ngontrol satu- satu, nah tinggal bagaimana penegakan hukum. Kalaupun memang LMDH dianggap salah, maling atau apa korupsi ya tinggal ditindak, kami pun tidak akan memberikan perlawanan atau memberikan perlindungan terhadap anggota kami. Nah terkait dengan pertanyaan dari Pak Darori ataupun Anggota yang lain, bagaimana dengan Perhutani? saya menyimpulkan: 1. Satu, SDM Perum Perhutani memang kita akui. Saya sebagai mitranya mengakui, banyak juga orang yang tidak ngerti kaidah konservasi kehutanan ditempatkan di jabatan-jabatan strategis, makanya wajar hutan Jati jadi hutan rumput. 2. Kekurangan personil.
21- Contoh lah Kang Dedi di KHDPK Purwakarta, Polhut itu 12, 12 orang menangani 3 Kabupaten ya ketika ada maling di kontak teman- temannya malingnya sudah ngangkut pakai truk itu gitu. 12 orang Polhut menangani 3 Kabupaten, terjadi di Subang ini lagi BKO di Karawang ya selesai gitu. 3. Permodalan. Lagi-lagi permodalan, karena selama ini juga kami jujur Pak Perhutani itu masih punya hutang terhadap kami, sharing 2017 belum dibayarkan. Kami kehadiran LMDH ini tidak mendukung Perhutani mau dibubarkan atau tidak, bukan itu, tapi kami ada kepentingan juga itu. Sekarang 1,1 juta diambil, bagaimana dengan hak kami? karena kami membangun PKS setiap hasil hutan itu dijadikan sharing 25% masuk ke masyarakat gitu. Nah hari ini dari tahun 2017-2019 ada juga gitu kan yang belum terbayarkan. Jadi kami juga ini mau seperti apa nasib teman-teman kami itu. Harapan kami hanya meminta bahwa terlepas KHDPK itu digulirkan tidak bisa dicabut atau tidak, bagaimana memanusiakan masyarakat yang ada di sekitar hutan yang hari ini tergabung dengan LMDH karena terancam. Dan tidak menutup kemungkinan besok lusa akan terjadi konflik gontok-gontokan berebut lahan dengan kelompok reforma agraria. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, tapi paling tidak Pimpinan Komisi III eh Komisi IV juga sudah tahu apa yang terjadi di lapangan. Kami tidak menghakimi KLHK dan tidak menghakimi Perum Perhutani, kami hanya memperjuangkan nasib kami LMDH yang ada di sekitar hutan di Jawa dan Madura gitu. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA FORUM PENYELAMAT HUTAN JAWA (EKA SANTOSA): Terima kasih Kang. Terima kasih Kang Nace. Mungkin Pak Dedi menambahkan dulu sedikit tadi ada pertanyaan dari Pak Darori yang harus sebagai masukan. Silakan. LMDH PERWAKILAN JAWA TIMUR (HILMAN): Mohon izin Pak. Jadi kami pernah kerja di Perhutani lebih dari 30 tahun, mungkin memberikan pendapat saja secara pribadi tentang apa yang ditanyakan tadi. Jadi menurut saya, Perhutani itu sebagai pengelola hutan itu sebenarnya aspek pengelolaan lingkungannya juga apa namanya menjadi Main Concern juga
22- seharusnya, tetapi karena dibawah BUMN ukuran kinerja utamanya tuh finansial Pak, itu satu ya. Nah, kemudian dari situ penurunannya oleh manajemen itu ya efisiensi dan sebagainya. Yang dilakukan sebagai gambaran saja, saya masuk di Perhutani tahun 83 itu jumlah karyawan itu 33.000 Pak 33.000, setiap tahun itu yang pensiun sekitar 1000 tetapi tidak ada penggantian, mungkin dengan alasan untuk memperbaiki kinerja finansial itu. Nah, tadi seperti yang disampaikan Pak Nace tadi, fakta di lapangan jadi seperti itu, pada saat 33.000 itu jumlah karyawan rasio mandor terhadap kawasan itu sekitar satu 100 hektar, 1 mandor 100 hektar itu sudah tidak rasional lagi gitu. Bayangin aja di perkebunan tuh sekitar 1-2,5 hektar, nah ini kondisinya tahun 2008 eh 1983 seperti itu. Sekarang Pak jumlah karyawannya itu hanya 16.000 mas, 16.000, artinya rasio per mandor terhadap kawasan sekitar satu 250 hektar, satu mandor itu yang di lapangan. Nah, ini kondisi-kondisi itu yang karena orientasi bisnis dan ukuran kinerjanya yang utama adalah finansial hal-hal yang demikian ini kurang mendapat perhatian. Investasi di bidang SDM seperti disampaikan Pak Nace tadi, itu kurang mendapat perhatian. Demikian juga investasi terhadap sumber daya hutannya, kita tahu sebetulnya gambaran saja Pak rasio produktivitas di Perhutani itu dengan kondisi manajemen seperti itu kalau kita menanam 100.000 hektar itu pada akhir daur sekitar 40 tahun misalkan itu hanya tinggal 20% saja gitu. Jadi betapa masih rendah itu apa ini kinerjanya gitu itu itu 1 hal. itu banyak kewenangan-kewenangan yang dihilangkan terutama untuk PNS apa yang PPNS-nya itu Pak. Nah kita tidak mendapatkan kewenangan itu dan kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk pengamanan hutan secara maksimal, itu menjadi masalah. Kemudian juga iya Perhutani pada saat reformasi Mungkin itu tambahan. Terima kasih Pak. KETUA FORUM PENYELAMAT HUTAN JAWA (EKA SANTOSA): Terima kasih, Pak. F-P.GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.): Sebentar Pak ya, saya tambahkan. Saya betul itu, Perum Perhutani itu kan sekitarnya daerah miskin, paling mudah mengambil kayu, tapi Polhutnya sampai senjatanya kan ditarik Kang, gimana. Saya pernah ikut mengawal KRPH berantem dengan blandong ya yang bawa kampak, berantem akhirnya saya yang ngampak blandongnya karena KRPH-nya udah terjepit gitu. Tapi dulu pistol, lah sekarang pistolnya hanya gombyok yang dibawa kan. Itu salah satu diserahkan pada Polisi, Polisi tugasnya kan udah banyak itu, itu yang sebetulnya kita. Makanya saya ingin
23- nah itu betul Pak Kang Dedi siapapun yang ngelola silakan, tapi Perum Perhutaninya diperkuat apanya untuk melaksanakan ini. Alih medianya kurangnya apa, harus berbuat apa? modal atau dan sebagainya, itu sudah ke depan kita bicara. Kita tidak boleh saling menyalahkan tapi apa konsep kita ke depan untuk memperbaiki hutan Jawa Lestari, rakyatnya Sejahtera. Tolong Pak Pak Ketua mungkin ada tulisan lagi, apa sih rekomendasinya untuk hutan Jawa baik ya. Itu sebetulnya yang kita inginkan sehingga kita akan bicara nanti dalam Minggu hari Kamis yang akan datang sama Menteri ini udah dijadwalkan, ini lho maunya hutan Jawa bagus, kalau seperti ini. Intinya program kita ya hutannya lestari, rakyatnya sejahtera, butuh sejahtera bagaimana? gitu kan, itu. Contohnya di luar Jawa ada TORA, Pak udah 4 juta itu dibagi tanah nggak ada tindaklanjutnya sekarang dijual 1 hektar Rp15 juta Pak, gimana mau nanam sawit 70 juta untuk makannya aja susah. Ini nggak ada Kementerian itu nggak ada kompaknya, yang lain nggak mikirkan Kementerian ini tindak lanjutnya. Sama di Jawa, apa tugasnya Perhutani mensejahterakan rakyat? Bukan, membantu tugasnya utama kan ada Menteri Desa dan sebagainya. Jadi kesannya semua desa itu tugasnya Perum, bukan saya nggak setuju. Untuk biaya Perum aja tadi nanam aja nggak cukup uangnya ya kan, makanya jadi 57 KPH tinggal 20 yang surplus yang 30 itu mesti ditugasin untuk menanam pohon, diberilah uang dari negara. Ini Perum Perhutani beda dengan PTP Pak, PTP itu harus ambil untung, itu PTP aja Pak itu hutang sekarang Rp50 triliun Pak, iya kan? Nah Perhutani suruh jaga hutan ya, mengambil untung ya kan, dan mensejahterakan rakyat, ini berat, apa yang harus kita suntik nanti Pak. Tolong nanti Bapak mungkin habis ini kumpul lagi kira-kira apa sih Perhutani biar sehat, nggak seperti sekarang ini ya. Kami bukan nggak senang atau tidak senang, untuk kebaikan Pulau Jawa saya orang Jawa soalnya Pak, kampung saya hutan semua. Ya kalau banjir rumahnya kampung saya banjir Pak, aduh gimana ini gitu. Semua kan nuduh saya, Bapak di DPR diem aja, wah udah di bully-bully aja masih diem saya Pak. Terima kasih, Pak. KETUA FORUM PENYELAMAT HUTAN JAWA (EKA SANTOSA): Terima kasih, Pimpinan. Saya kira atas apresiasinya. PR buat kami, saya setuju pertanyaan besar dari berbagai aspirasi tadi tentang peran Perhutani sendiri. Memang ada hal yang dilematis Pak, jadi sejak Undang-Undang 41 lalu kemudian di era reformasi dengan otonomi daerah menunjuk juga Dinas Kehutanan bukan hal yang mudah untuk ada penyesuaian sehingga kewenangan hutan itu dominan domain-domain di daerahnya seperti apa. Tetapi kalau boleh secara pribadi saya anak mandor kebetulan Pak, jadi mengerti bukan anak (suara tidak jelas) tapi anak mandor Kehutanan, paham. Saya kira yang baik mengelola hutan oleh negara Pak, jadi tidak boleh oleh
24- perusahaan dan itu lebih baik apakah Jawatan sifatnya, apakah dulu apa namanya BLU ya perusahaan umum mungkin jawatan kehutanan betul tadi, Bapak saya gagah dulu Pak jadi Mantri punya pistol nonprofit dan itu harus memang menjaga, menjaga hutan. Kita kompromi di Jawa Barat untuk menekan dengan Kadivre tidak boleh 30 lebih 30% produksi mengandalkan kayu Pak dan itu sudah berhasil sebab kita tahu terus-terusan, saya kira wacana itu bagus. Lalu kedua Pimpinan mungkin saya ini ada usul konkret saja Pak, kalau bisa saya nggak tahu lintasnya dimana BPN jangan dulu deh memberi sertifikat ini, ini sudah ada Pak tim tadi di Karawang BPN. INTERUPSI: Tambahan Kang Dedi. Jadi dari bulan Januari itu sudah terbentuk satgas reforma agraria yang dikeluarkan SK-nya oleh masing-masing Bupati. Yang lebih parah di dalam SK itu harus melibatkan unsur masyarakat. Yang lucunya kawasan hutan itu bukan masyarakat LMDH yang dilibatkan, tapi kelompok reforma agraria ya dari luar. Maka sekarang Mobile mereka ke hutan itu menggalang massa ini akan menjadi sertifikat gitu, itu BPN terlibat di dalamnya. KETUA FORUM PENYELAMAT HUTAN JAWA (EKA SANTOSA): Kalau menurut saya congkak Pak, jadi memang ada ambivalens. Beda waktu saya duduk di Pimpinan Komisi II mudah kan untuk ke BPN, sekarang minta tolong sama Kang Dedi aja. Sebab ini tidak baik Pak, ini konflik pasti dipastikan bukan prediksi. Tapi saya setuju tadi bagaimana Perhutani kedepan untuk menjadi kami terus dari memang dari sini bergulir untuk bagaimana ke depan. Oleh karena itu izinkan mungkin petisi ini kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang ditembuskan kepada Pimpinan DPR melalui Komisi IV kemudian kami bagikan juga kepada Bapak Gubernur. Saya secara pribadi sudah mendatangi Gubernur Jawa Tengah, dialog cukup lama dengan Mas Ganjar kemarin, dari 2 jam dari kediaman beliau dan mengizinkan kami untuk keliling. Kemudian Pak Ridwan Kamil saya menunggu, kalau boleh direkomkan kami untuk bertemu dengan Ibu Khofifah di di Jawa Timur dan kami tidak main- main Pak sebab tahu ancaman bagaimana kalau hutan ini terus tergerus dan itu bukan solusi. Soal ke depan bagaimana Perhutani, saya kira ini menjadi PR kita bersama. Di Lapangan memang Pak ini apa agak sulit kita, jadi seperti ada Dinas Kehutanan pada Dedi ya oleh amanat undang-undang punya perangkat, punya punya kendaraan, punya, tapi ketika diterapkan hutan yang mana yang kamu kuasai, lalu hutan mana yang kamu buat. APBD sekian triliun, sekian miliar tapi tidak ada wujud, ya saya terpaksa bikin hutan sendiri di Pasir Impun yang Pak Dedi pernah nginap di sana hahaha. Saya kira demikian Pak. Terima kasih atas apresiasinya.
25- ANGGOTA LMDH JAWA BARAT: Tambahan Pak, sedikit aja. Pak, tambahan kalau boleh. Baik, terima kasih. Sedikit saja Pak. Saya dari LMDH Jabar, kebetulan dari Jatinangor Gunung Geulis, Pak Dedi kemarin Sumedang ya. Kami datang ke Jakarta ini sebagai masyarakat pinggiran hutan merasa bangga datang ke Jakarta ya menghadap ke Bapak sekalian, satu sisi penuh satu harapan. Malah dari awal kami pun ini akan berhasil atau nggak, apa yang menjadi aspirasi kami, permasalahan kami, dari masyarakat desa hutan yang pada saat ini malah gitu kan kami merasa bangga dan mengapresiasi. Sebelum kami sampaikan pun Bapak-bapak sekalian ya fakta data di lapangan sudah justru mengantongi, sudah melihat ke lapangan, malah Pak Dedi malah jadi viral gitu kan ya, kan itu banget tuh. Tapi di sisi lain kadang-kadang pesimis nih, ya kan gitu. Ini kekuatan DPR RI ini nih gitu misalkan, kan gitu. Karena yang (suara tidak jelas) kemarin pun dengan kejadian seperti ini, ini pada akhirnya berjalan terus Pak kan gitu. Kalau tidak gitu kan, ada solusi yang secepatnya pada saat ini gitu. Padahal Bapak sudah mengantongi segala apapun permasalahannya kan gitu ya, tapi mengapa di lapangan justru terjadi dan berjalan terus. Ini kalau ditinggal diamkan, jangankan satu minggu, satu hari pun pasti jadi Chaos, Pak dengan kami di lapangan karena kami akan siap di lapangan untuk menguasai lapangan dengan Ketua LMDH dengan seluruh jajaran masyarakat LMDH. Tadinya ke sini kami sebetulnya kan kita dengan kekhawatiran kemampuan, taring gitu kan dari Komisi IV ini kepada Kementerian mau menggerakkan 5.000 sampai 10.000 kan awalnya kan gitu. Tapi kami masih merasa punya tatanan Pak, orang hutan mudah-mudah secara dialog di sini malah justru optimis, apalagi Bapak sudah waduh begitu mengapresiasi kami. Nah kira-kira nih gitu maksudnya kan gitu, apa yang menjadi jaminan setelah kami datang ke sini, besok, lusa, masih ada nggak yang terjadi nanti kan gitu Pak, dengan penguasaan lahan, pengukuran lahan di lapangan, pembuangan limbah, dozer masuk ke hutan. Kalau tidak ada kepastian pasti kami mengirimkan 10.000 gitu kan untuk melihatkan ke publik bahwa kami berjuang untuk hutan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. INTERUPSI KETUA PAGUYUBAN LMDH KABUPATEN CIANJUR: Interupsi tambahan Pak. Interupsi tambahan Pak. Interupsi tambahan Pak. Izin Pak. Pimpinan izin ya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan Pimpinan saya ini orang kampung orang daerah asli saya lahir di pinggiran hutan, saya gabung di LMDH itu 2008. Di sini mungkin ada
26- hal yang mesti kami sampaikan karena dengan pembicaraan Bapak tadi terkait kritikan ke Perum Perhutani. Memang di sini beberapa KPH itu berbeda tapi saya dari Cianjur Pak kebetulan Ibu ini Dapil saya dan Ibu ini banyak programnya Pak yang ke LMDH, Pak. Kebetulan saya juga aktif di Gerindra Pak, saya OKK di DPC sering ngawal Ibu. Begini saya ceritakan, tahun 2009 itu Cianjur kehilangan lahan 470 hektar (suara tidak jelas) masyarakat, tapi ketika lahirnya sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat, maka KPH Cianjur terselamatkan Pak. Sampai hari ini kami Cianjur tenang, tentram mengelola hutan, bekerjasama, bermitra antara LMDH dan LSM-LSM yang lain bekerja sama membaguskan Cianjur gitu. Jadi di sini beberapa KPH mungkin masih ada, dengan Karawang beda Pak. Karawang di sini situasinya panas Pak, karena kenapa? Tanahnya sejengkal pun di sana laku Pak. Bahkan tadi saya sampaikan kebetulan saya Ketua Paguyuban LMDH Kabupaten Cianjur, saya menyampaikan ke Ketua, Ketua nanti di Cianjur saya akan turunkan LMDH 100 orang (suara tidak jelas) kita bikin pabrik di sana. Karena kami petani ini satu tersakiti akan semua merasa sakit, (suara tidak jelas) KPH Cianjur, KPH Sukabumi, KPH yang lainnya, melirik KPH-KPH yang akhirnya tersakiti. (suara tidak jelas) petaninya diusir, di Bandung (suara tidak jelas) bersatu. (suara tidak jelas) menginginkan adanya aksi demo dengan jumlah 5.000 sampai 10.000 kita akan menduduki di Jakarta dan hari ini mungkin kami mendapatkan jawaban dari Bapak dan Alhamdulillah. Jadi kami berharap disini untuk dipilah Pak, untuk dipilah Pak, sebelum hutan kita hancur. Karena Cianjur pun banyak yang ngintip Pak, udah 4 pengusaha datang ke Cianjur. (Suara tidak jelas) ingin disiplin, ingin ikut usaha, tapi Alhamdulillah bisa kami atasi dan Alhamdulillah semua baik-baik saja dan kami hanya memprihatinkan KPH Karawang (suara tidak jelas) sekarang sudah tidak nyaman dan tentram lagi. Demikian Pak masukannya. Akhir kalam. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Seluruh apa rangkaian yang disampaikan kita sudah pahami, tetapi yang perlu menjadi titik dasar garis kesimpulan kita bahwa kewenangan eksekutif itu berbeda dengan kewenangan legislatif. Kita ini hanya bisa mengawasi, tetapi tidak bisa melakukan eksekusi di lapangan. Hak tertinggi kita untuk memproses sebuah kasus itu Pansus, itupun kita paham dunia politik hari ini sulit untuk melakukan itu gitu. Jangan pikir bahan ya kan, jangan pikir bahwa karena bisa jadi di Komisi IV pun juga beragam pikiran kan gitu beragam pikiran, beragam partai, tidak seperti di eksekutif. Saya biasa di eksekutif dari dulu sejak muda,
27- memang saya juga banyak mengalami keluhan di sini. Kalau dulu saya punya keinginan dalam sedetik saja bisa terwujud, punya gagasan semenit saja bisa terwujud, hari ini ya harus berputar-putar banyak sekali hal. Sehingga kalau mewujudkan apa sih dari seluruh rangkaian itu ya kita punya harapan besar bahwa masih ada Pak Darori, masih ada Pak Bu Endang, masih ada Mas Slamet, masih ada Mbak Luluk yang konsen terhadap hutan dan saya kalau dengar hutan pasti nangis karena saya udah ngebayang apa sih yang akan terjadi di negeri ini ke depan gitu lho. Nah termasuk Perhutani, saya sudah sampaikan. Sudah lah, misalnya kalau dari sisi bisnis kayu itu rugi Perhutani ya nggak usah ngapain bisnis yang rugi, ya sudah dikonservasikan saja, di hutan lindungkan saja, itu bisa dikelola menguntungkan kan banyak. Karena hari ini masyarakat itu merindukan hutan, hari ini, hari ini masyarakat itu merindukan hutan, tetapi negara tidak sesungguh-sungguh untuk menyediakan. Contoh kalau Jumat, Sabtu, Minggu, orang Jakarta numpuknya di mana sih? Kan di Puncak, kan di Lembang ya kan, di Bandung, apa sih yang mereka kejar? Udara yang dingin. Terus kalau udara dingin dihasilkan dari apa? Dari gunung. Cuma problem-nya adalah bahwa menginginkan udara dingin itu ingin, tetapi menyelamatkan hutannya nggak mau, nah ini problem nah itu perlu orang yang punya kesadaran. Untuk itu kalau Bapak mau lihat nanti jadwal Raker dengan Menteri kita hari apa, Bapak datang aja nunggu di depan. Jadi kalau Bapak mau bawa 10.000 bawa aja Pak, tuh, iya kan, lihatin sama Menterinya itu aja kan. Jadi karena kita teriak-teriak 10.000 juga susah Pak kalau nggak diongkosin nggak berangkat, terus yang mau ngongkosinnya siapa? Anda kan nggak ada sponsornya. Kita paham lah kehidupan kita, yang ke sini aja ongkos aja banyak yang Nganjuk ngahutang. Nah untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak Eka. Kita semangatnya sama gitu ingin menjaga hutan di Jawa lah terutama, ingin menjaga hutan di Jawa. Jadi hutan kita ini dua yang terjadi, di wilayah hulu selatannya ditambangi, di wilayah hilirnya ditambakin gitu lho, di hulunya ditambangin, di hilirnya ditambakin. Apa yang terjadi hari ini? Gunungnya mengalami kehancuran, konflik horizontal terus terjadi, daerah pantai di utaranya abrasi, ya ya kan saya Karawang Subang itu udah abrasi. Termasuk di juga pantai di Gunung juga ditambangin gitu kita pasir besi dulu dan fair lah itu semua, kita ini pasti berhadapan dengan berbagai kepentingan kita ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih hari ini bisa berkumpul, mudah- mudahan lah ya saya yakin betul saha wae anu ngaruksak alam gitu kan, kemudian ngurug gunung, mugar sagara di doakeun ku aing hirupna moal waluya. Terima kasih. F-PKS (drh. H. SLAMET): Sedikit, Pak Ketua.
28- Ini perlu kita sampaikan supaya temen-temen pecinta lingkungan tidak apriori atau itu kepada kita. Jadi begini Pak, tapi ini off the record bahwa sampai pembicaraan-pembicaraan internal kita di grup mungkin ini tadi Pak Ketua lupa menyampaikan yang termasuk bagaimana kita akan membuat mosi tidak percaya kan sempat, cuma memang tata ketatanegaraan kita sedang dikaji. Jadi Insya Allah, kami secara personal maupun ini Anggota Komisi IV tidak ada pertentangan terkait dengan hutan, termasuk apa yang disampaikan tadi tuntutan ini itu sudah menjadi beberapa pembicaraan di kami baik di grup maupun tidak di di itu karena tinggal hidupnya. Mungkin Pak Ketua tadi lupa menyampaikan, bagaimana ada opsi berbagai hal terkait dengan Menteri dan lain-lain. Jadi itu saya menyampaikan itu bahwa itu tapi kami kan juga tidak boleh merusak aturan ketatanegaraan, kalau senior kita Pak Eka paham untuk itu. Tapi tapi Insya Allah kami sudah terus menginginkan itu termasuk kita akan rumuskan sebelum Raker. Saya pikir penting, Pak Ketua. Demikian. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Eka. Dengan ucapan Alhamdulillahirobbil'alamin, rapat ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu. (RAPAT DITUTUP) a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT, Ttd. Drs. ACHMAD AGUS THOMY NIP. 196508171988031002