ANALISIS KEBIJAKAN MODEL PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) PADA SEKOLAH DASAR (SD) DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA DAERAH UNTUK MENDUKUNG KOTA LAYAK ANAK Penulis: Siti Supeni, Oktiana Handini, Luqman Al Hakim Penerbit Unisri Press © 2021 i
Analisis Kebijakan Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada Sekolah Dasar (SD) dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah untuk Mendukung Kota Layak Anak Penulis: Siti Supeni, Oktiana Handini, Luqman Al Hakim Editor: Anitia Trisiana Sugiaryo ISBN: 978-623-97981-8-5 Penyunting: Nuniek Prasetyowati Desain sampul: Anindyo Mahendra Prasetyo Penerbit: UNISRI Press Redaksi: Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo, Banjarsari, Kota Surakarta Press.unisri.ac.id/ Anggota APPTI Dicetak oleh Percetakan Kurnia Solo Cetakan Pertama, Oktober 2021 Copyright ©2021 Hak dilarang oleh memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit. cipta dilindungi undang-undang, ISI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PENULIS ii
Prakata Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulisan buku dpaat selesai, semoga dapat memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan yang relevan, dengan judul "Analisis Kebijakan Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Dasar (SD) Dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Layak Anak". Pentingnya pendidikan karakter budaya daerah pada Sekolah Ramah Anak, dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Konsep dasar Sekolah Ramah Anak merupakan kebijakan global yang dikeluarkan oleh UNICEF. Diratifikasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kedalam Permen PPPA No. 8 Tahun 2014 Tentang Sekolah Ramah Anak menjadi salah satu bagian dalam pembahasan buku ini utnuk mengimplementasikan di Sekolah Dasar (SD) untuk mengembangkan kebijakan dan programnya sesuai dengan konteks budaya daerah yang disesuaikan dengan karakteristik budaya daerahnya masing-masing. iii
Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya daerah sebagai ciri khas kebhinekaan, oleh karena itu memerlukan kebijakan dan program spesifik dalam mengimplemenasikan pendidikan karakter pada Sekolah Dasar untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak berbasis budaya daerah sebagai Kota Layak Anak. Tulisan dalam buku ini merupakan serangkian hasil penelitian strategis nasional dengan didanai oleh Kemeristek Dikti Tahun 2021-2023, bekerja sama dengan mitra PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kota Surakarta. Penelitian dilakukan pada 4 Provinsi, yaitu di Kota Surakarta (Jawa Tengah), Kabupaten Aceh Tengah, Kota Samarinda (Kalimantan Timur), dan Kota Denpasar (Bali). Tujuan penulisan buku naskah kebijakan adalah untuk: 1) menganalisis kebutuhan Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam mengimplementasikan pendidikan karakter berbasis budaya daerah, 2) menghasilkan model pengembangan pendidikan karakter SRA berbasis budaya daerah, 3) membuat prosedur pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya daerah sebagai asset pariwisata daerah, 4) menguji efektifitas model pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya daerah pada Kota Layak Anak (KLA), 5) produksi buku panduan Sekolah Ramah Anak berbasis pendidikan karakter dan iv
budaya daerah untuk digunakan pada SD di seluruh Indonesia, dilihat dari aspek edukatif, rekreatif, maupun kompetitif, 6) membuat konsep kebijakan tentang SRA berbasis seni budaya daerah sebagai potensi wisata daerah. Buku ini memberikan acuan kepada stakeholder sekolah dasar dalam merancang kebijakan dan program agar kebijakan yang bersifat nasional dapat diimplementasikan dalam skala lokal di sekolah. Tri pusat pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk terwujudnya Sekolah Ramah Anak dibahas peran dan partisipasinya. Namun demikian, kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan naskah kebijakan yang tertuang pada buku ini, kami mohon kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat, terima kasih. Surakarta 2021 v
DAFTAR ISI Prakata... iii DAFTAR ISI... vi BAB I PENDAHULUAN... 1 BAB II URGENSI SEKOLAH RAMAH ANAK... 25 A. TUJUAN PENDIDIKAN... 25 B. Hak-Hak Anak... 42 C. Sekolah Ramah Anak (SRA)... 47 D. Komponen Sekolah Ramah Anak... 71 BAB III KONSEP DASAR DAN KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK... 76 A. Konsep Dasar Sekolah Ramah Anak (SRA)... 76 B. Kebijakan Sekolah Ramah Anak... 78 C. Sekolah Ramah Anak Berbasis Budaya... 94 BAB IV KONSEP MODEL PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA DAERAH PADA SEKOLAH RAMAH ANAK... 101 A. Pendidikan Karakter... 101 B. Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Pada Sekolah Ramah Anak di Surakarta Provinsi Jawa Tengah... 103 vi
C. Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Pada Sekolah Ramah Anak di Gayo Takengon Kabupaten Aceh Tengah... 119 D. Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Pada Sekolah Ramah Anak di Kota Denpasar Provinsi Bali... 137 E. Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Pada Sekolah Ramah Anak di Kota Samarinda provinsi Kalimantan Timur... 145 BAB V ANALISIS MODEL SEKOLAH RAMAH ANAK ... 159 BAB VI MENGEMBANGKAN ANALISIS KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK... 163 A. Analisis Kebijakan Untuk Mengembagkan Sekolah Ramah Anak (SRA)... 163 B. Analisis Untuk Kebijakan (Analysis for Policy)....169 C. Proses Kebijjakan... 213 DAFTAR PUSTAKA... 220 PROFIL PENULIS... 230 vii
Daftar Tabel Tabel 1 Rencana Penelitian Tahun Ke- 1... 13 Tabel 2 Rencana Penelitian Tahun Ke- 2 dan3... 15 Tabel 3 Indikator Keberhasilan Pembangunan Kebudayaan... 95 Tabel 4 Model Penerapan Muatan Lokal di Aceh... 125 Tabel 5 Langkah Penerapan Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada SD dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA)... 207 viii
Daftar Gambar Gambar 1 Komponen Model Pengembangan Pendidikan Karakter Sekolah Ramah Anak (SRA) Berbasis Budaya Daerah untuk Menunjang Kota Layak (KLA)... 160 ix
AA NALISIS KEBIJAKAN MODEL PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) PADA SEKOLAH DASAR (SD) DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA DAERAH UNTUK MENDUKUNG KOTA LAYAK ANAK x
BAB I PENDAHULUAN Kebijaksanaan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Program Sekolah Ramah Anak, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Elvi Hendriani mengatakan bahwa sebanyak 10.210 Sekolah Ramah Anak (SRA) tersebar di 226 kabupaten dan kota di 34 Provinsi di Idnonesia 5/9/2018) yang terbentuk dan berkembang dengan standar yang beragam, namun belum bisa dilaksanakan dengan optimal karena belum diwujudkannya tentang model pengembangan sekolah ramah anak dalam membangun karakter berbasis kearifan budaya lokal khususnya pada Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia. Sekolah Ramah Anak semakin diakui dikancah dunia Internasional. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya negara di dunia yang menjadikan Sekolah Ramah Anak, seperti di Australia, Jepang, Belanda, Vietnam, dan lain-lain, namun masih jarang yang meneliti tentang pendidikan karakter berbasis kearifan budaya lokal. - 1 -
Dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah dengan suasana kearifan budaya daerah sebagai tempat belajar siswa dapat memberikan rasa aman dan nyaman menjadi suatu keniscayaan, Pendidikan karakter berbasis budaya daerah dengan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan dan sehat akan membuat anak kerasan di sekolah belajar dengan tenang. Anak sebagai pese rta didik juga akan tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam pendidikan secara wajar dalam suasana yang menyenangkan di sekolah. Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Child Friendly School) yang digagas oleh UNICEF pada tahun 2006 dengan menerbitkan buku manual untuk pengembangan Sekolah Ramah Anak menunjukkan adanya perhatian yang serius terhadap kenyamanan sekolah yang mutlak diperlukan oleh anak. Dengan sekolah yang nyaman, anak akan lebih suka berada di sekolah dengan aktivitas yang dapat mendorong meningkatkan prestasi belajar mereka. Sekolah Ramah Anak (SRA) yang digagas oleh UNICEF bersifat terbuka. Variabel-variabel Sekolah Ramah Anak dapat dikembangkan ke dalam indikator sesuai dengan konteks budaya daerah untuk negara yang akan menerapkannya. Seperti yang dilakukan oleh berbagai negara, antara lain: Nigeria, Thailand, Cina, dan Filipina termasuk negara-negara yang telah mengembangkan dan menerapkan Sekolah Ramah Anak, bahkan telah menjadi salah satu kebijakan pendidikan di negara tersebut, termasuk di Indonesia. - 2 -
Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, menunjuk pada Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Hal ini dipertegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temanya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya." Pasal 70 ayat (2) menyebutkan "Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat." Konvensi tentang Hak-Hak Anak juga mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pendidikan, penegakan disiplin, pengembangan kapasitas, pengembangan keterampilan, pembelajaran, kemampuan lainnya, martabat, harga diri, kepercayaan diri, pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan untuk hidup dalam kehidupan di masyarakat, hak terhadap akses dan konten pendidikan, dan hak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya daerah bagi anak. Namun, pengembangan Sekolah Ramah Anak dalam membangun karakter berbasis kearifan budaya lokal khususnya pada Sekolah Dasar belum pernah diberlakukan - 3 -
secara optimal. Berdasarkan data Pokok Pendidikan Sekolah Dasar Tiap Provinsi Tahun 2020/2021 menunjukkan bahwa jumlah sekolah dasar (SD) sejumlah 350.851, guru SD 1.580.207, siswa aktif SD 24.985.662 (data statistic Sekolah Dasar 2020/2021). Sejalan dengan perkembangan pembangunan saat ini pengembangan kabupaten/kota menuju layak anak (KLA) terus digalakkan, ini terbukti banyak kabupaten/kota telah menyatakan diri atau dikembangkan inisiasi Sekolah Ramah Anak. Hal ini dilakukan karena SRA merupakan indikator KLA dan menjadi bagian terpenting dari diterbitkannya kebijakan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak terpenuhi. (Hasil Penelitian Stranas, Siti Supeni 2018-2019). Mengingat pentingnya upaya untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) ini maka tim peneliti berharap adanya Petunjuk Teknis aga r dapat bermanfaat bagi seluruh stake holder, dinas terkait, dan para kepala sekolah dasar terkait dengan Sekolah Ramah Anak sehingga cita- cita untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia (berkarakter) yang didasari oleh nilai-nilai budaya daerah dapat terwujud, di sisi lain pelestarian nilai- nilai budaya yang merupakan "asset" bangsa bisa terus diterapkan di lingkungan sekolah, sangat dibutuhkan melalui kurikulum muatan local (mulok) kearifan budaya daerah (local) sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang terus dilestarikan agar tetap keberadaannya, walaupun mengahadapi milinium - 4 - agar
dalam tataran global,dalam namun budaya daerah akan tetap eksis dalam menyajikan suguhan wisata tentang potensi seni budaya daerahnya. Merujuk pada peta jalan penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian yang relevan, antara lain; Strategi Pengembangan Industri Pariwisata Wayang Kulit dan Manajemen Usaha Berbasis Pendidikan Karakter, (Dewan Riset Daerah Kabupaten Wonogiri, tahun 2014, Pemberdayaan Industri Wayang Kulit Upaya Pengelolaan Sumber Daya Mayarakat Berbasis Kearifan Lokal (2015), Strategi Pengembangan Model Pembelajaran Melalui Tembang Dolanan Jawa Sebagai Penguatan Nilai-nilai Pendidikan Karakter Pada Siswa Sekolah Dasar Bumi 2 No. 205 Laweyan Surakarta (2015). Selanjutnya penelitian hibah Dikti tentang Pendidikan Karakter Melalui Pengembangan Rancangan Permainan Tradisional Sebagai Upaya Pelestarian Seni Budaya Kepada Anak Usia Dini Di Kabupaten Wonogiri (Hibah Bersaing Dikti 2015-2017). Penelitian Terapan (Dikti) tentang "Model Pengembangan Pendidikan Karakter Sebagai Kontribusi Revolusi Mental Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Layak Anak" di Denpasar, Jakarta Barat dan Surakarta (Stranas 2018-2019), selanjutnya Buku Naskah Kebijakan akan disusun berdasarkan hasil penelitian tentang "Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Dasar (SD) Dalam mengimplementasikan Pendidikan Karakter - 5 -
Berbasis Budaya Daerah untuk Mendukung Kota Layak Anak, yang dilakukan selama 3 tahun (2021-2023). Dalam pelaksanaan penelitian ini, bersama mitra Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Surakarta akan sangat membantu, baik fasilitas, motivasi dan mediasi kepada seluruh jajaran organisasi profesi guru sampai ke tingkat Cabang ( provinsi) di seluruh Indonesia untuk kelancaran dalam melakukan riset. Lokasi penelitian akan dilakukan pada 4 Kota/Kabupaten daerah penelitian; a. Kota Surakarta Jawa Tengah, b. Takengon Aceh Tengah, c. Kota Denpasar Bali, d. Kota Samarinda Kalimantan Timur (empat provinsi). Penelitian dilakukan melalui bekerjasama dengan PGRI atas rekomendasi dan koordinasi dengan Ketua PGRI kota Surakarta, sebagai koordinator dan mediasi pada tempat lokasi penelitian pada 4 provinsi tersebut. Pemilihan kota ini diharapkan dapat menampung variasi kearifan budaya daerah (lokal) Indonesia yang dijadikan objek penelitian pada Sekolah Dasar (SD) sebagai potensi wisata menuju kota tujuan wisata daerah. Tujuan khusus penelitian ini adalah mengembangkan model pengembangan pendidikan karakter sebagai kontribusi Sekolah Ramah Anak berbasis kearifan budaya lokal, membuat prosedur pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam membangun karakter berbasis kearifan budaya lokal, dilihat dari aspek edukatif, rekreatif, maupun kompetitif, membuat konsep kebijakan daerah tentang Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam membangun karakter berbasis kearifan - 6 -
budaya local bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Hal ini penting karena pada umumnya orang asing tertarik dengan kekayaan budaya Indonesia sebagai asset kepariwisataan. Oleh karena itu, agar lebih mengenal Indonesia maka materi ajar budaya daerah perlu terus dikenali oleh peserta didik sebagai sekolah ramah anak, sehingga mereka lebih mudah menguasai kearifan budaya daerahnya sebagai kekayaan budaya Indonesia. Penelitian ini sangat penting dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di dunia Internasional. Kita ketahui bahwa jika bersaing di ranah teknologi, Indonesia tidak akan mampu menyaingi negara maju, seperti Amerika, Jerman, Jepang, dan lainnya. Akan tetapi dengan kekayaan budaya yang beraneka ragam, Indonesia mampu bersaing dan menjadi rujukan budaya di dunia. Oleh karena itu, agar lebih mendekatkan orang asing dengan budaya Indonesia maka perlu melakukan penelitian tentang kearifan budaya lokal yang terimplementasi pada sekolah ramah anak di SD di seluruh Indonesia terus akan hidup sebagai asset wisata bersumber dari keaneka ragaman budaya daerah. Luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah Model pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam membangun karakter berbasis kearifan budaya lokal pada SD, Kebijakan daerah sebagai kontribusi Sekolah Ramah Anak dalam membangun karakter berbasis kearifan budaya lokal di Indonesia, prosiding terindex Scopus pada seminar - 7 -
internasional dan nasional, Buku akademik ber-ISBN, dan HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), karena objek kajian yang digunakan berasal dari seluruh Indonesia. artikel jurnal Internasional dan nasional yang dapat dijadikan referensi budaya Indonesia. Selain itu juga dilakukan diseminasi hasil penelitian di tingkat nasional maupun internasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak dalam membangun karakter bangsa berbasis kearifan budaya lokal di Indonesia. Selain itu, juga berdampak pada dunia pariwisata berbasis budaya yang akan secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada masyarakat Indonesia dalam hal perekonomian. Dalam pengembangan budaya sendiri, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tonggak pelestarian budaya Indonesia karena banyak yang mempelajari dan mengembangkannya. Kota Surakarta sebagai salah satu kota di Indonesia yang mencanangkan Kota Layak Anak (KLA) juga melakukan penguatan kelembagaan yang mendukung dan mengoptimalkan seluruh unsur kelembagaan yang ramah pada anak. Sejak ditetapkan sebagai Kota Layak Anak pada Tahun 2006 oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, sebagai kota budaya, maka nilai-nilai karakter budaya Jawa perlu dilestarikan secara terus-menerus sebagai landasan pendidikan anak dan dapat dipakai sebagai model kota layak anak di Indonesia. - 8 -
Pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya daerah akan dilakukan melalui rekayasa sosial secara terprogram sebagai berikut: Program dilakukan melalui Forum Anak Kluster 1 Kebebasan Berekspresi Budaya, antara lain: (1) Sanggar Budaya (menari, menyanyi, dolanan tradisional), (2) Lomba madding (ekspo) karya anak, (3) Lomba minat membaca dan mengarang bahasa daerah, (4) Pelatihan bagi anak putus sekolah, (5) Pendataan profil, situasi dan kondisi anak. Program Forum Anak Kluster 2, Pengasuhan Alternatif, melalui: (1) Sosialisasi pencegahan pernikahan dini di bawah umur 18 tahun, (2) Sosialisasi orangtua terhadap cara pengasuhan anak yang baik. Program Forum Anak Kluster 3 Hak kesehatan dasar dan Kesejahteraan: Pembiasaan budaya bersih, (2) Budaya Makanan Sehat /Sosialisasi gizi, (3) Sosialisasi area bebas rokok, (4) Outbound tentang Lingkungan Hidup,(5) Pemantauan jentik-jentik nyamuk (2 x seminggu), (6) Hari sehat, survey langsung ke lapangan (kalurahan) tentang angka kelahiran dan kematian anak serta penyebabnya. Program Forum Anak Kluster 4 Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya: (1) Pengaturan Jam belajar masyarakat, (2) Minggu ceria, (3) Sanggar Anak, (4) Taman Bacaan, (5) Wacana Lingkungan, (6) Festival Budaya Lingkungan (Fe BuLing). - 9 -
Program Forum Anak kluster 5, Perlindungan Khusus: (1) Simulasi Bencana, (2) Zona Bebas Rokok, (3) Sosialisasi tentang bahaya merokok, (4) Kampung bebas rokok, (5) Belajar ketrampilan tangan. Berdasar konteks tersebut di atas, diperlukan adanya model pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis budaya daerah dalam rangka mengembangkan inovasi dan kreativitas, karena nilai-nilai luhur bangsa sudah berangsur mulai ditinggalkan, dengan hadirnya teknologi "gadget" pada anak yang lebih menyukai budaya instan yang lebih menarik, masih banyak anak belum memiliki mental dan karakter kuat, bahkan dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan, masih sangat tergantung pada orang tuanya. Selama ini masih sedikit dilakukan penelitian ilmiah tentang pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya daerah yang mandiri dalam arti berdaya dan profesional, mampu menghasilkan perubahan sikap mental pada anak menjadi anak berkarakter, melestarikan budaya daerah dengan menjunjung tinggi nilai- nilai moral tetap dilestarikannya akan menjadi filter bagi budaya asing yang akan merusak mental anak. Penelitian lainnya (Siti Supeni 2011:22) saat ini banyak guru SD belum menguasai tentang Tetembangan (lagu Jawa baik praktek maupun pemahamannya. Makna yang terkandung dalam nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada lirik tembang dolanan jawa, antara lain sebagai berikut: (1) Lirik lagu Gundul-Gundul Pacul menggambarkan - 10 -
seorang anak yang jelek (gundul), sombong (gembelengan), dan tidak bertanggung jawab. Tentang Sekolah Ramah Anak (SRA di Kota Surakarta, penulis telah mwlakukan wawancara dengan Ibu Reni Andri Lestari, Kepala Bidang Perlindungan Anak Pemkot Surakarta (pada hasi Senin tanggal 15 Maret 2021) Sumber daya manusia dari pendamping/pelatih belum sesuai antara rasio anak dikota surakata yang berjumlah + 56000 (30%) dari 168.000 jiwa penduduk Kota Surakarta. Sedangkan menurut Data Badan Pusat Statistik Kota Surakarta jumlah penduduk berusia anak 0-19 tahun tahun 2014 sebesar 156.356 jiwa belum sesuai dengan fasilitas berupa lokasi, sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung Kota layak Anak. Penelitian dilakukan akan lebih menitik beratkan pada model pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya daerah, dimaknai sebagai "metode" ketika digunakan sebagai pedoman skenario pembelajaran pendidikan karakter berbasis budaya daerah, dan dimaknai sebagai "sarana atau strategi" ketika model digunakan untuk melakukan pemberdayaan pada pada anak. Berdasarkan hasil survey dan wawancara kepada kabid Perlindungan Anak Kota Surakarta (Bu Reni) pada tanggal 12 Mei 2021 bahwa Kota Surakarta menjadi Kota layak Anak terbaik di seluruh Indonesia pada tahun 2015 dan pada tahun 2021 sudah mendapatkan predikat "Utama" Hasil observasi menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis budaya - 11 -
daerah untuk menunjang kota layak anak di kota Surakarta sudah dilakukan melalui diseluruh lapisan masyarakat, dari rukun tetangga (RT) hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan membentuk taman cerdas atau taman bermain disetiap kelurahan. Saat ini sudah terbentuk 13 taman cerdas dari 51 kelurahan di Kota Surakarta, namun masih sangat perlu untuk dioptimalkan. Hasil dari penelitian ini bisa dipakai sebagai rujukan/percontohan kota layak anak di seluruh Indonesia. Penulis telah melakukan penelitian terapan yang didanai oleh Dikti tahun 2021 s/d 2023, Nomor B/112/E3/RA.00/2021, tentang pengumuman penerimaan pendanaan penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021, dengan Judul "Analisis Kebijakan Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Dasar (SD) Dalam mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA), pada tahun pertama melakukan kajian tentang kebutuhan yang mendukungnya dan melakukan identifikasi dan sikap anak dalam mengimplementasikan pendidikan karakter dalam perilakunya. Faktor yang dapat mendukung dan mendorong pendidikan karakter yang berbasis budaya dalam menuju kota layak anak. Pada tahun pertama ini draft model sudah dibuat untuk selanjuatnya perlu diuji keefektifitas dan efisiensinya dalam pelaksanaan model pengembangan pada tahun berikutnya. Rencana pada tahapan selanjutnya pada tahun kedua yaitu melaksanakan Evaluasi desain pengembangan - 12 -
daerah yang berbasis pada pendidikan karakter, ,alakukan Pengujian pada efektifitas Model pengembangan budaya daerah yang berbasis pada pendidikan karakter pada Sekolah Dasar (SD) Ramah Anak (SRA), merancang keberlanjutan model melalui kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya daerah. Secara terperinci akan dijelaskan dalam tabel, sebagai berikut: Tabel 1 Rencana Penelitian Tahun Ke- 1 No. Tujuan Output 1. Mengevaluasi desain Hasil evaluasi desain Model Model Pengembangan Pengembangan Sekolah Sekolah Ramah Anak Ramah Anak (SRA) Pada (SRA) Pada Sekolah Sekolah Dasar (SD) Dalam Dasar (SD) Dalam mengimplementasikan mengimplementasikan Pendidikan Karakter Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA) Layak Anak (KLA) 2. Menghasilkan Model Model Pengembangan Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Dasar (SRA) Pada Sekolah (SD) Dalam Dasar (SD) Dalam mengimplementasikan - 13 -
3. 4. Mengimplenmentasika n Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA) Menguji efektifitas Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Dasar (SD) Dalam Mengimplenmentasika n Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA) Merancang Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Dasar (SD) dalam Mengimplenmentasika n Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA) - 14 - Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA) Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Dasar (SD) Dalam mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA) Hasil rancangan Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Dasar (SD) dalam mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA)
5. Mendaftarkan Artikel Terdaftar Artikel Ilmiah, Ilmiah invited speaker invited speaker dalam dalam temuan ilmiah, temuan ilmiah, visiting visiting lecture, dan proses lecture, dan proses editing editing buku ajar. buku ajar. Tabel 2 Rencana Penelitian Tahun Ke- 2 dan3 No Tujuan Output 1111. Mengevaluasi desain Model Hasil evaluasi desain Model Pengembangan Sekolah Model Pengembangan Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Ramah Anak (SRA) Sekolah Dasar (SD) dalam Pada Sekolah Dasar (SD) mengimplementasikan dalam mengimplementasikan Pendidikan Karakter Pendidikan Karakter Berbasis Berbasis Budaya Daerah Budaya Daerah Untuk Untuk Mendukung Kota Mendukung Kota Layak Anak Layak Anak (KLA) (KLA) - 15 -
2. Menghasilkan Model Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Dasar (SD) Dalam mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA) 3. Menguji Kembali efektifitas Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Dasar (SD) Dalam mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA) - 16 - Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Dasar (SD) Dalam mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA) Terujinya Kembali Efektifitas Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Dasar(SD) Dalam mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA)
4. Sosialisasi keberlanjutan Hasil rancangan Model Pengembangan keberlanjutan model Model Sekolah Ramah Anak (SRA) Pengembangan Sekolah Pada Sekolah Dasar (SD) Ramah Anak (SRA) Pada Dalam Sekolah Dasar (SD) Dalam mengimplementasikan mengimplementasikan Pendidikan Karakter Pendidikan Karakter Berbasis Berbasis Budaya Daerah Budaya Daerah untuk Untuk Mendukung Kota Mendukung Kota Layak Anak Layak Anak (KLA) (KLA). 5. Terpublikasinya Artikel Terpublikasinya Artikel Ilmiah invited speaker Ilmiah, invited speaker dalam temuan ilmiah, dalam temuan ilmiah, visiting lecture, dan proses visiting lecture, dan proses editing buku ajar. editing buku ajar. Secara umum manfaat penelitian ini akan memberikan gambaran untuk pemangku kepentingan, pemerhati anak, pembuat kebijakan sebagai dasar pertimbangan dan masyarakat berkaitan dengan terwujudnya Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota/Kabupaten di Indonesia pada 4 provinsi sebagai tujuan daerah penelitian, yaitu; (1) Kota Surakarta Jawa Tengah, (2). Takengon Aceh Tengah, (4). Denpasar Bali, dan (4) Banjarmasin Kalimantan Selatan. - 17 -
Secara khusus manfaat penelitian ini dapat digunakan dalam membuat kebijakan terkait SRA, antara lain: Pada Tahun pertama (1) Ada identifikasi kebutuhan dan sikap anak mengimplementasikan pendidikan karakter dalam perilakunya yang berbasis budaya daerah, (2) Ada Rancangan Model Pengembangan Budaya Daerah Berbasis Pendidikan Karakter Sebagai Kontribusi pada sekolah Ramah Anak di Surakarta (tahun pertama). Pada tahun kedua, (3) Membuat model tentang prosedur implementaasi pendidikan karakter pada SRA berbasis budaya daerah untuk lebih menunjang terwujudnya pada Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surakarta, (4) Melakukan desain Hasil evaluasi Model Pengembangan SRA dalam implementasinya pengembangan budaya daerah berbasis pendidikan karakter Di Kota Surakarta agar dapat digunakan pada Sekolah Dasar (SD) sebagai instrument membuat kebijakan dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) berkarakter dan penuh potensi berbudaya daerah (local). Pada tahun ketiga, (1) Menghasilkan Model SRA dalam implementasinya pengembangan budaya daerah berbasis pendidikan karakter, (2) Menguji efektifitas dan hasilnya tentang keberlanjutan model tersebut, (3) Terpublikasinya melalui seminar internasional (proceeding Scopus), dan jurnal terindex Scopus, (4) Buku Ajar tentang SRA dalam implementasinya pengembangan budaya daerah berbasis pendidikan karakter sudah terpublikasi secara nasional dan didistribusikan di seluruh Indonesia pada Sekolah Dasar (SD) khususnya. - 18 -
Kabupaten Aceh Tengah, Kota Samarinda dan Kota Denpasar, Kota Surakarta merupakan daerah yang masih kurang mendapatkan perhatian dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA), khususnya pada Kluster 4 tentang pengembangan Seni Budaya, dan pemanfaatan waktu luang, semua sudah dijalankan, namun masih bersifat hiterogen dan bervariasi dalam penerapannya. Terlihat dalam program yang diselenggarakan oleh Plan Indonesia masih harus ditindaklanjuti dengan program- program kegiatan yang lebih intensif didukung dengan tambahan para guru pelatih kegiatan budaya daerah di lingkungan sekolahnya, karena masih terkendala oleh guru kelas yang merangkap sebagai pelatih pada kegiatan ekstra kulikuler, dan waktunya masih terbatas. .Beberapa argumentasi dapat dijelaskan terkait dengan tempat penelitian pada empat provinsi yang beragam dalam melaksanakan kegiatan seni budaya daerah dalam mengembangkan pendidikan karakter sebagai berikut: 1) Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang sepertiga wilayahnya terdiri dari lautan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke memiliki corak ragam budaya daerah dan sifat tersendiri. Sifat dan corak ini tentunya memerlukan perhatian dan penanganan khusus dalam upaya pembangunan wilayah berbasis budaya local yang terus akan dipertahankan, melalui Pendidikan di Sekolah Ramah - 19 -
Anak pada umumnya dan pendidikan pada khususnya melalui kurikulum muatan local. 2) Pembangunan Pendidikan karakter berbasis seni dan budaya daerah, dengan beraneka ragam corak budaya akan membuat kebanggan tersendiri sebagai bangsa Indonesia, dengan wilayah yang strategis pada saat ini difokuskan pada konsep pembangunan wisata daerah sebagai kekuatan potensi Indonesia. Membangun negara berbudaya yang kuat perlu sumber daya manusia, khususnya keterlibatan semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Penyiapan sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi hal yang mendesak untuk segera dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan pendidikan ramah anak. 3) Selama ini beberapa sekolah dasar di kurang memperoleh akses dalam upaya peningkatan atau perbaikan mutu. Hal ini disebabkan sekolah-sekolah ini jauh letaknya dari Dinas Pendidikan yang berlokasi di pusat pemerintahan daerah. Selain itu, sekolah- sekolah kurang mendapat perhatian dan dilibatkan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi. 4) Budaya daerah bila diterapkan memiliki nilai- nilai kearifan lokal yang dapat digali dan dikembangkan menjadi acuan dalam pengembangan Sekolah Ramah - 20 -
Anak yang sesuai dengan konteks wilayah dan budaya. Menggali kembali nilai-nilai tradisional menjadi urgen ketika pembangunan pendidikan yang selama ini terjadi berkecenderungan bersifat teknokratis yang justru merusak lingkungan hidup. 5) Peserta didik sekolah dasar merupakan bagian dari masyarakat yang sangat rentan terhadap derasnya budaya asing yang tida disaring, dengan masuknya seni budaya yang kurang sesuai dengan jati diri bangsa kita. Penelitian dilakukan khususnya pada Sekolah Ramah Anak pada empat provinsi untuk menggali potensi seni budaya daerahnya berbasis pendidikan karakter ini merupakan penelitian berkelanjutan dari serangkaian penelitian (roadmap) yang pernah dilakukan pada perspektif berbeda. Masuknya budaya asing yang begitu cepat dan transparan, dapat diprediksi secara tepat oleh ilmu pengetahuan modern dapat dieliminasi dampak negatifnya secara dini dengan cara pandang dan edukasi yang sesuai dengan kultur dan kondisi geografis masyarakat Indonesia yang heterogeny. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak di daerah, terdapat beberapa persoalan yang penting untuk dijawab adalah bagaimana Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Dasar (SD) Dalam mengimplementasikan - 21 -
Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA) Pengembangan Sekolah Ramah Anak tidak terlepas dari kebijakan dan program yang dimiliki oleh sekolah. Hanya saja sekolah dalam mengembangkan sekolah belum melakukan analisis perumusan kebijakan dan program yang kontekstual dengan kebutuhan sekolah. Beberapa hal memungkinkan sekolah belum melakukan analisis kebijakan karena belum memahami proses merumuskan kebijakan di tingkat satuan pendidikan dengan mendasarkan pada kebijakan di tingkat atas, baik tingkat nasional, wilayah, maupun daerah sekaligus sesuai dengan konteks sekolah. Demikian juga tidak terbiasa melakukan analisis perumusan kebijakan sekolah yang independen sebagai keputusan kebijakan dan program sekolah yang mendasarkan pada evaluasi diri sekolah ataupun analisis kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang dimiliki oleh sekolah. Optimalisasi keterlibatan dan sinergitas tri pusat pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) belum dilakukan, padahal ketiga aspek ini menjadi pilar utama dalam pendidikan dasar. Hal tersebut berdampak pada ketidakselarasan kebijakan sekolah dengan kebijakan orang tua masih sering terjadi. Buku ini memberikanwawasan kepada pembaca tentang pentingnya mengembangkan Sekolah Ramah Anak di berbagai. Dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak dimulai dengan merumuskan kebijakan dan program melalui aktivitas - 22 -
perumusan yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai tri pusat Pendidikan yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak. Perumusan kebijakan dan program diawali dengan mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan dalam konteks sekolah, masyarakat, dan keluarga tempat satuan pendidikan berada. Dari hasil identifikasi masalah dirumuskan masalah kebijakan yang mendesak untuk diberikan solusi penyelesaian masalah melalui kebijakan sekolah. Dengan demikian, kebijakan dan program sekolah disusun berbasis masalah. Dengan membaca buku ini, pembaca akan mendapat jawaban bagaimana melakukan pengembangan kebijakan dan program Sekolah Ramah Anak di tingkat satuan pendidikan. Tulisan ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan termasuk sekolah dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak di tingkat satuan 'pendidikan karena disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji coba secara akademis dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian dan pengembangan (research and development). Penelitian dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap research untuk mengembangkan konsep Sekolah Ramah Anak sesuai dalam konteks budaya daerah berbasis pendidikan karakter dan mengenalkan konsep Sekolah Ramah Anak pada kepala kepala sekolah, guru, siswa dan stakeholder sekolah dasar di daerah. Tahap kedua dengan mengembangkan model analisis - 23 -
perumusan kebijakan Sekolah Ramah Anak di daerah berbasis budaya daerah dalam mengembangkan pendidikan karakter dan implementasinya. Tahap ketiga dengan melakukan pendampingan sekolah dalam melakukan analisis kebijakan dan program Sekolah RamahAnak berbasis konteks budaya daerah sebagai aset wisata dan mengembangkan Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Dasar (SD) Dalam mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA), melakukan evaluasi. - 24 -
BAB II URGENSI SEKOLAH RAMAH ANAK A. TUJUAN PENDIDIKAN Pendidikan merupakan upaya untuk membantu jiwa anak-anak didik baik lahir maupun batin, dari sifat kodratinya menuju kearah peradaban manusiawi dan lebih baik. Sebagai contoh dapat dikemukakan; anjuran atau arahan untuk anak duduk lebih baik, tidak berteriak-teriak agar tidak mengganggu orang lain, bersih badan, rapi pakaian, hormat pada orang yang lebih tua dan menyayangi yang muda, saling peduli dan lain sebagainya merupakan salah satu contoh proses pendidikan. Sehubungan dengan itu, Dewantara (1967) pernah mengungkapkan beberapa hal yang harius digunakan dalam pendidikan, yakni ngerti-ngroso-ngelakoni (menyadari, menginsyafi, dan melakukan). Hal tersebut serupa dengan ungkapan orang sunda di jawa barat, bahwa pendidikan harus merujuk pada adanya keselarasan antara tekad-ucap-lampah (niat, ucapan, dan pernbuatan). Pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir (never ending proces), sehinngga dapat - 25 -
menghasilkan kualitas yang berkesinambungan, yang ditujukan pada perwujudan sosok manusia masa depan, dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa serta Pancasila. Pendidikan harus menumbuihkembangkan nilai-nilai filosofis dan budaya bangsa secara utuh dan menyuluruh. Sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam terhadap pendidikan, maka dari itu pendidikan mulai dipandang secara filsafat yang merujuk pada kejelasan atas landasan pendidikan itu sendiri (Mulyasa. 2012:2). Di dalam pelaksanaan pendidikan tentu saja tidak hanya mengedepankan penanaman semata melainkan penanaman karakter bangsa yang dimaksud juga telah diatur di dalam undang-undang negara Indonesia. Hal ini dilakukan guna memberikan arah terhadap pelaksaqnaan dan perkemabngan pendidikan di Indonesia untuk masa yang akan datang. Dengan demikian pendidikan di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang jelas terhadap masyarakat dan negara Indonesia. Di dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tenntang sisjtem pendidikan nasional, telah diatur terkait arah dan cara pelaksanaan pendidikan nasional yanng di dalamnya memuat tentang tujuan dan fungsi pendidikan di Indonesia. Dengan tujuan dan fungsi poendidikan yang telah terurai di dalam undang-undang tersebut arah pendidikan dapat terlihat secara jelas bahwa pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mempersiapkan generasi bangsa yang lebih baik. - 26 -
Meski telah diatur di dalam undang-undang No. 20 tahun 2003, fungsi dan tujuan pendidikan juga dapat dikembangkan sesuai dengan visi dan misi institusi penyelengenggara pendidikan, hal inilah yang dimaksud dengan pelaksanaan pendidikan berbasis otonomi daerah. Sehingga output dari institusi pendidikan tersebut dapat terserap dan memiliki daya guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungan institusi pendidikan tersebut. Dengan demikian fungsi dan tujuan pendidikan nasional dapat dirasakan secara langsung oleh masyarkat dan pemerintah. Fungsi dan Tujuan Pendidikan a) Fungsi Pendidikan Nasional Fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur di dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sisutrem pendidikan nasional. Di dalam undang- undang tersebut memuat segala hal yang bersangkuta dengan pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia yang meliputi dari pengertian pendidikan, fungsi dan tujuan pendidikan, jenis- jenis pendidikan, jenjang pendidikan, standart penddidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian arah pendidikan di Indonesia sudah ditentukan dengan sedemikian rupa. Mengacu pada undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional fungsi pendidikan - 27 -
yaitu Pasal 3 yang menyatakan bahwa''Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. b) Tujuan Pendidikan Nasional Kemudian tujuan pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan undang-undang No. 20 tahun 2003 yaitu, Pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya (aktualisasi) dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya (potensialitas), dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan (idealitas). Tujuan pendidikan itu tiada lain adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kapada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya; mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mngendalikan hawa nafsunya; berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya. Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, - 28 -
moralitas, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia. Tujuan Pendidikan Nasional, sesuai dengan Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Agama, pendidikan dan kebudayaan, maka dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan UUD 1945. Selanjutnya dalam UU No. 2 tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dengan demikian pendidikan Indonesia lebih cenderung mengutamakan pembangunan sikap sosial dan religius dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pancasila sila kesatu yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, didakan sila tersebut menujukan bahwa Indonesia sangat mengedepakan sikap spiritual dan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga tidaklah diragukan bahwa - 29 -
negara Indonesia dapat dikatakan negara yang paling religius setelah negara Pakistan. Tujuan pendidikan menyangkut secara luas yang akan membantu siswa untuk masuk dalam kehidupan bermasyarakat (Sastrawijaya. 1991:26). S.Nasution menyatakan bahwa setiap sekolah mendidika anak supaya mampu menjadi anggota masyarakat yang berguna. Namun pendidikan di sekolah lebih sering tidak relevan dengan kehidupan masyarakat. Kurikulum pada umumnya lebih cenderung berfokus pada bidang studi yang dapat berfikir logis dan sistematis dan hal tersebut tidak nyata hubungannya dengan kehidupan sehari-hari anak didik. Apa yang dipelajari anak didik hanya mengutamakan kepentingan sekolah semata, bukan secara totalitas membantu anak didik agar hidup lebih baik, efektif dalam masyarakat (Nasution. 1999:148). Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk iiman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan pembangunan dan kemajuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam hal ini pendidikan diharapkan mampu mengembangkan wawasan anak terhadap ideologi, politik, agama, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan secara tepat dan benar, sehingga dapat membawa kemajuan individu, masyarakat dan negara guna menciptakan pembangunan nasional. - 30 -
Pemahaman terhadap aspek-aspek demikian tidak boleh menyimpang dari tujuan dan kerangka pembangunan nasional. Jika, pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan pembangunan manusia Indonesia yang berilmu pengetahuan berteknologi dan beriman bertaqwa, pendidikan nasional tentunya harus berupaya untuk menuju ke arah pembangunan tersebut (Idi. 2014:71). c) Penyelenggaraan Pendidikan Nasional Mengingat negara Indonesia merupakan negara kesatuan yaitu kesatuan dari berbagai suku, ras, dan agama selain itu pelaksanaan pendidikan di indonesia yang mengedepankan transpormasi nilainilai filosopis serta pelaksanaan pendidikan yang tidak dapap terlepas dari peran keluarga, masyarakat dan pemerintah, maka pelaksanaan pendidikan di Indonesia juga diatur di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pada Pasal 4 mengatakan sebagai berikut: 1) Pendidikan selengarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjujung tinggi Hak Asasi Manusia,Nilai Keagamaan,Nilai Kultur, dan Kejemukan Bangsa. - 31 -
2) Pendidikan di selenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistemte terbuka dan multimakna 3) Pendidikan di selenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjan hayat. 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangakan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Berdasarkan pasal tersebut pendidikan di Indonesia tidak hanya menjadi tannggung jawab bagi institusi pelaksana pendidikan atau sekolah semata, melainkan masyarakat dan pemerintah juga memiliki andil dalam mensukseskan pendidikan nasional Indonesia. Dengan demikian pelaksanaan pendidikan di Indonesia akan memilki output yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga negara. Dalam konteks itu, khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar dan - 32 -
Menengah,sekolah seyogyanya di kembangkan sebagai pranata atau tatanan sosial- Dalam rangka semua itu mata pelajaran PPKn harus berfungsi sebagai wahana kurikuler pengembangan karakater warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Peran PPKn dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat,melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Melalui PPKn sekolah perlu dikembangkan sebagai pust pengembangan wawasan,sikap,dan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis. Dari dua konsep dasar tersebut dapat dikemukakan bahwa paradigma pendidikan demokrasi melalui PPKn yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau bersifat jamak. d) Fungsi dan Tujuan Pendidikan Bagi Masyarakat Pendidikan dan masyarakat tidak dapat dipisahlan satu sama lain. Perkembangan suatu masyarakat sagat ditentukan dari sektor pendidikan dalam mempersiapkan sumber daya manusianya(SDM) yang sesuai dengan perkembangan jaman, dan perkembangan sumber daya manusia bangsa indonesia tidak terlepas dari undang- undangnya (Idi. 2014: 60). - 33 -
Dari konsepsi yang sanngat matang dan telah diuraikan pada undang-undang maupun ketetapam MPR RI tentunya pendidikan di Indonesia harus memilki kontribusi yang nyata dan jelas terhadap kehidupan bermasyarakat. di dalam penyelenggaraannya pendidikan di Indonesia memberikan kelonggaran dan ruang bagi Institusi penyelenggara pendidikan atau sekolah untuk mengatiur visi dan misi sekolah supaya sesuia dengan keadaan lingkungan yang ada di sekitar sekolah, sehingga dapat membrikan outcome terhadap masyrakat maupun sekolah tersebut. Program pendidikan didasarkan pada tujuan umum pendidikan yang diturunkan dari tiga summber yang meliputi keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Yang diturunkan dari masyarakat yang mencakup konsep luas seperti memanusiakan manusia, membentuk manusia, manusia yang berkepribadian, manusai yang bertanggung jawab dan sebagainya. Tujuan umum ini menyangkut pertimbangan filsafat dan etika yang diturunkan dari harapan masyarakat, seperti apa yang telah tercantum dalam falsafah bangsa. Dari berbgai pendapat terkait dengan fungsi dan tujuan pendidika di atas tentunya tidak ada perbedaan substansi. Suatu hal yang pasti bahwa fungsi dan tujuan pendidika di masyrakat sangat krusial dalam melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan di dalam sekolah dan keluarga, di mana satu sama lain tidak dapat dipisahkan - 34 -
satu sama lain, tetapiu integral dalam membentuk suatu sistem pendidika yang memberdayakan anak didik dalam pegertian yang sesungguhnya. Dalam Idi (2001:32) menyebutkan ada beberapa pengertian dan pemhaman terkait dengan fungsi dan tujuan pendidikan akan dijelaskan sebagai berikut; Pertama, fungsi dan tujuan pendidikan sebagai sosialisasi. Di dalam masyarakat pra industri, generasi baru berusaha mengikuti cara hidup generasi sebelumbnya tidak melalui lembaga-lembaga sekolah seperti pada jaman sekarang. Preses mentransformasi, menjaga, dan mengembangkan budaya, nilai, tradisi, norma dan lain sebagainya, secarta langsung telah dibebankan pada dunia pendidikan karena pendidikan dipandang lebih mampu dalam mengemban tuigas tersebut. Selain itu keluarga, pemerintah, lembaga keagamaan, dan perekonomian juga ditekankan untuk melakukan tugas yang sama sehingga di setiap lini masyarakat tirikat ketat untuk melakukan tugas tersebut. Dalam permulaan pendidikanya sangatlah penting bagi anak didik dalam menelaah nilai-nilai tersebut. Hal ini dilakukan karena pada tahap awal seorang individu dapat memilki kritikal dan evaluasi yang rasional. Sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan masyrakat harus berfungsi sebagai layanan sekolah untuk menjadi mekanisme kontrol. - 35 -
Durkheim menjelaskan bahwa pendidikan morang dipergunakan untuk meredam keedoisan dan kerakusan individual menjadi manusia yang beribtegral serta memilki tranggung jawab dan kesadaran sosial, dalam Jeane H. Ballantine (1983:8). Melalui pendidikan yang demikian, setiap individu akan berupaya menerapkan nilai-nialai yang di dapatkanya keedalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya sebagai anggota masyrakat individu memberikan dukungang dan berusaha untuk mempertahankan tatanan sosial yang berlaku. Sekolah sebagai lembaga berfungsi untuk menjaga dan mengembangkan tatanan sosial dan kontrol sosial mempergunakan asimilasi dan nilai-nilai sub-grup beraneka ragam, kedalam nialai-nilai yang dominan dianut oleh masyarakat. Sekolah juga berfungsi sebagai pemersatu nilai sehingga dapat diterima di berbagai kalangan masyrakat. Di Indonesia, sekolah harus menanamkan filosofis Pancasila yang dianut oleh bangsa kpada para anak-anak didik. Ketiga, fungsi dan tujuan pendidika sebagai pelestari budaya.disamping sekolah memilki perang pendting dalam mempersatukan budaya bangsa, sekolah juga menjadi alat pelestari budaya yang masih layak untuk dipertahankan. Seperti bahasa daerah, seni, budi pekerti dan segala upaya memberdayaka sumberdaya lokal guna kepentingan sekolah dan masyarakat. Fungsi sekolah sebagai konservasi nilai-nilai budaya daerah, yang meliputi 1) - 36 -
sekolah dijadikan sebagai salah satu lembaga masyrakat dalam rangka mempertahankannilai-nilai tradisonal masyrakat dari suatu massyarakat pada sutau masyarakat tertentu. 2) sekolah memilk,i tugas untuk mempertahankan nialai-niali budaya bangsa mempersatukan nilainilai yang beragam demi kepentingan nasional. Untuk memenuhi dua tuntutan tersebut perlu disusun kurikulum yang baku dan berlaku disemua daerah serta memillki kesesuaian terhadap nilainilai dan kondisi daerah tersebut. Dalam hal ini sekolah bertanggung jawab untuk mendidik siswa untuk menjadi generasi yang cinta daerah, bangsa, dan tanah air. Keempat, fungsi dan tujuan pendidikan sebagai seleksi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ketenaga kerjaan guna menempati jabatan dan fungsional tertentu harus melalui tiga tahap, yaitu seleksi, pelatihan, dan pengemabangan. Sekolah sebagai lembaga pelatihan dan pengemabangan mempunyai dua hal yang meliputi 1) sekolah digunaakan untuk menyiapkan tenaga kerja yang profesional dalam bidang spesialis tertentu. Guna menampungnya sekolah membuka berbagai jurusan dan cabang ilmu guna menyiapkan tenaga ahli dibidanya. 2) sekolah digunakan sebagai alat untuk memotifasi para pekerja agare memilki tanggung jawab terhadap karir dan jabatan yang dipangkunya. - 37 -
Sekolah mempunyai fungsi pengajaran, pelatiham, dan pendidikan. Fungsi pengajaran yaitu menyiapkan tenaga kerja yang ahli dibidangnya. Fungsi latihan yaitu untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil di bidangnya, sedangkan fungsi pendidikan yaitu mempersiapkan pribadi yang baik dan seorang pekerja yang sesuai dengan bidangnya. Jadi fungsi dan tujuan pendidikan inni merupakan perkembangan sosial seorang individu. Kelima, fungsi dan tujuan pendidikan sebagai peruabahan sosial. Pendidikan memilki fungsi dan tujuan untuk melakukan perubahan sosial, yang meliputi : 1) melakukan reproduksi budaya. di dalam pendidikan siswa akan diajarakan denbgan kebiasaan-kebiaasaan baru yang nantinya akan merubah kebiasaan lama menjadi yang lebih modern, kebiasaan tersebut meliputi orientasi ekonomi, kemandirian, mekanisme, kompetensi, sikap kerja dan lain sebagainya. Keenam, fungsi dan tujuan pendidikan sebagai partner masyarakat. Sekolah sebagai partner masyarakat hal ini disebabkan adanya timbal balik antara sekolah dengan masyarakat yang saling berkaitan. Antara kedua pihak tersebut memiliki manfaat dan arti yang sangat penting bagi pembinaan dukungan moral, material, dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Hubungan antara ssekolah dengan masyarakat merupakan salah satu bentuk dalam membangun dan - 38 -
mengembangakan pertumbuhan pribadi seorang anak didik. Sekolah dalam hal ini adalah gambaran dari sistem sosial yang merupakan bagian integral dari suatu bentuk masyarakat, hal tersebut terurai dengan jelas dalam teori fungsional strukturalnya Tallcot Parson (Mulyasa. 2008:116). e) Fungsi dan Tujuan Pendidikan bagi Pemerintah Pendidikan merupakan salah satu sara yang digunakan oleh pemerintah guna melakukan penyelarasan dan proses pembentukan bangsa yang berguna bagi negara. Dalam hal ini pendidikan digunakan sebagai motor unttuk berbagai kepentingan mulai dari kepentingan politik hingga kepentingan sosial. Tidak jarang pendidikan dijadikan wacana utama atau jargon bagi para calon-calon pejabat guna meraih suara dari masyrakat, hal tersebut mulai dari program pendidikan gratis hingga pendidikan terbuka. Kesemuanya itu hanya menjadi wacana semata melihat keadaan yang sebenarnnya wacana tersebut sulit untuk dipenuhi. Dalam hal fungsi dan tujuan pendidikan bagi pemerintag pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan generasi bangsa guna menjadi generasi yang lebih baik, semuanya terurai dalam penjelasan sebagai berikut: Pertama, Menciptakan Generasi Penerus Bangsa. Manfaat pendidikan yang kedua adalah mamp untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang expert atau - 39 -
ahli dalam berbagai bidang. Hal ini berhubungan dengan tersedianya berbagai macam jenjang pendidikan dan juga penjurusan yang ada, sehingga dapat membantu melahirkan banyak sekali generasi muda yang berguna bagi banyak orang sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Kedua, Pendidikan sebagai alat untuk mengukur kepedulian terhadap generasi bangsa. Hal ini tertuang dalam undang-undang No.20 tahun 2003 pasal 4 ayat 6 yang manyatakan bahwa masyarakat memilki tanggung jawab akan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kontribusi masayarakat terhadap pelaksanaan pendidikan nasional Indonesia diharapkan mayarakat menjadi sadar bahwa pentingnya memelihara dan mengembangkan bakat-bakat generasi mereka guna mengantarkan ke peradaban masyarakat yang lebih baik. Ketiga, Sebagai alat transformasi nilai. Pendidikan di negara Indonesia tidak hanya mengesah kemampuan koqnitif siswa atau peserta didik semata melainkan pendidikan di Indonesia yang didasarkan pada pasal 4 undangundang No.20 tahun 2003 lebih menekankan kesesuaian antara pendidikan dengan nilai, norma, budaya masayarakat setempat. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari ketimpangan anntara output pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga di dalam pelaksanaan pendidikan Indonesia lebih mengutamakan transformasi nilai- nilai, - 40 -
norma, budaya yang ada di lingkungan sekolah tersebut berada. Dengan menggunakan pendidikan sebagai alat transformasi nilai ini sangata menguntungkan bagi masyrakat, yang mana nilai-nilai dan norma serta budaya masyarakat setempat dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Sehingga terjadi kebertahanan terhadap nilai- nilai masyarakat tersebut (Idi. 2014:61). Keempat, Memberikan Informasi dan Pemahaman. Manfaat pendidikan pertama adalah untuk meningkatkan serta memberikan informasi serta pemahaman terhadap ilmu pengetahuan secara menyeluruh kepada setiap anggota didik. Hal ini merupakan salah satu hal yang paling penting dan merupakan tujuan serta manfaat utama dari pendidikan. Dengan adanya pendidikan, maka setiap peserta didik akan dibantu dalam memahami dan mengenal berbagai macam ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Kelima, Mencegah Terjadinya Tindak Kejahatan. Dengan adanya pendidikan, maka seseorang akan memahami apa yang baik dan juga apa yang salah. Hal ini tentu saja akan berpengaruh dan juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Keenam, Membentuk Karakter Bangsa. Manfaat pendidikan selanjutnya adalah untuk membentuk karakter bangsa yang bermartabat dan juga bermoral. Sejalan dengan tujuannya, pendidikan juga harus bermanfaat untuk meningkatkan dan juga membentuk karakter dari - 41 -
bangsa yang bermartabat dan juga bermoral baik. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan dari Negara kita mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi pendidikan adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan serta fungsi pendidikan Indonesia menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari fungsi yang diurakan tersebut menunjukan bahwa pendidikan nasional Indonesi lebih mengedepankan akan pembangunan sikap, karakater, dan transpormasi nilai- nilai filosopis negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta mampu bersaing di kancah internasional. B. Hak-Hak Anak Pengertian Anak Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang di Indonesia: a) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum - 42 -
menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. b) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. c) Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor d) 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah. e) UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. f) Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Macam-Macam Hak Anak Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu: a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu: 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. - 43 -
2) Hak atas pelayanan. 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan. 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup. 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama. 6) Hak untuk memperoleh asuhan. 7) Hak untuk memperoleh bantuan. 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan. 9) Hak untuk memeperoleh pelayanan khusus. 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan. b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi: 1) Hak atas perlindungan 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental, memiliki hak: (1) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (2) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, (3) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya. 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing. g. Hak untuk - 44 -
mendapatkan perlindungan hukum. h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 7) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. 8) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. 9) Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang- Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi: a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi: 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi - 45 -
2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya. 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus. 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya. 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.. i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 9) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1) diskriminasi; 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3) penelantaran; 4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5) ketidakadilan; dan 6) perlakuan salah lainnya. 10) Hak untuk memperoleh perlindungan dari : 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata; 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial; 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 5) pelibatan dalam peperangan. - 46 -
11) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 12) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk : 1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. 13) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Dari macam-macam hak anak yang disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua atau keluarga, masyarakat, dan pemerintah. C. Sekolah Ramah Anak (SRA) Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) agar dapat terimplementasi di daerah. Tiga kebijakan lainnya yaitu Peraturan Presiden tentang Gerakan Sekolah Ramah Anak, Modul Training of Trainer SRA, dan Materi untuk Modul - 47 -
Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang akan diintegrasikan ke dalam Modul Pelatihan Guru yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai posisi penting dalam implementasi pembentukan pengembangan SRA, karena 10.210 (SRA) tersebar di 226 kabupaten dan kota di 34 provinsi yang sekarang ada di Indonesia terbentuk dan berkembang dengan standar yang beragam. Penyusunan Panduan ini melibatkan banyak pihak yaitu 12 kementerian dan Lembaga serta Lembaga Masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan. Dua kementerian/lembaga terlibat karena program mereka yang berbasis sekolah sangat mendukung tercapainya tujuannya SRA menjadi sekolah yang aman, nyaman, bersih, sehat, ramah dan tanpa kekerasan. Kami haturkan terimakasih atas partisipasi aktif 12 K/L yang selama ini setia mendampingi hingga terselesaikannya panduan ini yaitu: Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Narkotika Nasional, Badan Penanggulangan Bencana dan para asdep dari Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri. (Sambutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Oktober 2015). - 48 - dan belas
Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Hal ini dipertegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temanya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya." Pasal 70 ayat (2) menyebutkan "Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat." Konvensi tentang Hak-Hak Anak juga mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pendidikan, penegakan disiplin, pengembangan kapasitas, pengembangan keterampilan, pembelajaran, kemampuan lainnya, martabat, harga diri, kepercayaan diri, pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan untuk hidup dalam kehidupan di masyarakat, hak terhadap akses dan konten pendidikan, dan hak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana terutama dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga peserta didik dalam hal ini anak-anak khususnya dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya - 49 -
yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan dalam dirinya kekuatan spiritual keagamaan yang tinggi, kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang akan berguna baik bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, upaya pencapaian proses belajar ini tentunya harus didukung oleh semua pihak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Kementerian yang mempunyai peran perlindungan anak telah mendorong pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar dapat memujudkan suatu kondisi sekolah atau lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, ramah dan menyenangkan bagi anak atau disebut dengan Sekolah Ramah Anak (SRA) atau dengan kata lain anak anak yang ada di sekolah dapat terpenuhi haknya. Hal ini penting mengingat delapan jam dalam sehari atau satu per tiga waktu anak berada di sekolah sehingga menjaga melindungi anak selama waktu itu harus menjadi hal yang prioritas dan dilakukan bersama -sama oleh semua unsur yang ada di sekolah mulai dari Kepala Sekolah, Guru, Guru BK, penjaga Sekolah dll, bahkan sangat perlu adanya kerjasama yang baik dan terarah antara sekolah dengan orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha maupun alumni untuk mendukungnya. Sejalan dengan perkembangan pembangunan saat ini pengembangan kabupaten/kota menuju layak anak (KLA) terus digalakkan, ini terbukti banyak kabupaten/kota telah menyatakan diri atau telah dikembangkan inisiasi - 50 -
Sekolah Ramah Anak. Hal ini dilakukan karena SRA merupakan indikator KLA dan menjadi bagian terpenting dari diterbitkannya kebijakan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya agar pemenuhan hak-hak anak terpenuhi. Salah satu tujuan disusunnya Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual. Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005 - 2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Pendidikan juga seharusnya bisa diakses semua anak, tanpa batasan geografi, ekonomi dan sosial, maupun hambatan fisik ataupun mental. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai kebijakan dalam pendidikan mulai dari kebijakan 20 (duapuluh) persen anggaran pembangunan untuk pendidikan, kebijakan alokasi - 51 -
BOS untuk semua peserta didik, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) baik laki-laki dan perempuan, serta Bantuan Beasiswa Miskin baik di tingkat pusat maupun daerah, telah mendorong peningkatan akses dan partisipasi penduduk untuk bersekolah minimal Wajib Belajar (Wajar) 9 (sembilan) tahun. Namun proses pendidikan yang masih menjadikan anak sebagai obyek dan guru sebagai pihak yang selalu benar, mudah menimbulkan kejadian bullying di sekolah/madrasah. Bersekolah tidak selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Data KPAI (2014-2015) tentang Kasus Kekerasan (Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran Terhadap Anak), sebanyak 10% dilakukan oleh guru. Bentuk-bentuk kekerasan yang banyak ditemukan berupa pelecehan (bullying), serta bentuk-bentuk hukuman yang tidak mendidik bagi peserta didik, seperti mencubit (504 kasus), membentak dengan suara keras (357 kasus) dan menjewer (379 kasus), Data KPAI 2013. Dan sampai saat ini masih dijumpai anak bersekolah di bangunan yang tidak layak, sarana prasarana yang tidak memenuhi standar, kehujanan, kebanjiran, bahkan kelaparan, selain ancaman mengalami bullying dan kekerasan yang dilakukan oleh guru maupun teman sebaya. Selain itu kekerasan pada anak juga rawan terjadi karena 55% orang tua memberikan akses kepada anak terhadap kepemilikan handphone dan internet tetapi 63% - 52 -
orang tua menyatakan bahwa tidak melakukan pengawasan terhadap konten yang diakses oleh anak-anak (KPAI). Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sampai dengan bulan Februari 2019, satuan Pendidikan di semua jenjang berjumlah 501.623, dengan rincian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA) berjumlah 269.410, termasuk Pendidikan pra sekolah berjumlah 229.954 dan Pendidikan luar biasa dengan jenjang tingkatan berjumlah 2.259. Namun pada kenyataannya berdasarkan Kajian tentang Anak Putus Sekolah oleh Kementerian Pendidikan, UNESCO & UNICEF, 2011) menunjukkan bahwa 2,5 juta anak usia 7-15 tahun masih tidak bersekolah, dimana kebanyakan dari mereka putus sekolah sewaktu masa transisi dari SD ke SMP. Selain itu, baru sekitar kurang dari sepertiga dari 30 juta anak usia 0-6 tahun di Indonesia yang memiliki akses pada program PAUD. Mayoritas yang tidak terlayani PAUD adalah anak di pedesaan dan dari keluarga miskin. Dengan demikian hak anak atas pendidikan telah terabaikan. Program-program yang mendukung ini selanjutnya diharapkan akan menjadi bagian dari Sekolah Ramah Anak, sehingga semua pihak atau stakeholder yang terlibat dapat saling bekerjasama mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Data KLA (2018) menyebutkan bahwa kurang lebih - 53 - 264
Kabupaten/Kota di 34 provinsi yang telah mencanangkan sebagai Kota/Kabupaten Layak Anak menyatakan telah memiliki Sekolah Ramah anak bahkan saat ini tercatat 10.210 Sekolah yang sudah menginisiasi menjadi Sekolah Ramah Anak namun dengan kriteria atau standar yang berbeda-beda antar sekolah. Dengan demikian diperlukan suatu panduan pelaksanaan pengembangan Sekolah Ramah Anak yang dapat menjadi standar bagi pembentukan dan pengembangan SRA baik di pusat maupun di daerah. Landasan Hukum SRA a) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134); c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157); - 54 -
e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606; g) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); h) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); i) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 - 55 -
i) Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; j) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019; k) Instruksi Presiden Nomor 05 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak; l) Permendiknas No 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan; m) Permendiknas No 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ektrakulikuler pada Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958); n) Permen PP dan PA No.08 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761). Maksud dan Tujuan Maksud :Memberikan panduan kepada pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah serta penyelenggara institusi pendidikan dalam mewujudkan dan mengembangkan sekolah ramah anak. Tujuan : - 56 -
a) Memberikan pemahaman kepada para stakeholder dan warga sekolah tentang pembentukan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak b) Sebagai acuan langkah-langkah pembentukan dan pengembangan SRA c) Sebagai acuan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanan SRA Sasaran a) Pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah b) Penyelenggaran institusi pendidikan/sekolah yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan. Hasil yang diharapkan Hasil yang diharapkan dari terlaksananya Sekolah Ramah Anak : 1) Terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan; 2) Terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berprespektif anak; 3) Meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah. - 57 -
Konsep, Prinsip, dan Komponen Sekolah Ramah Anak Konsep Sekolah Ramah Anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya. Karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri. Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Data sampai bulan Oktober 2015, sampai saat ini ada 264 kab/kota yang telah menginisiasi menjadi Kab/Kota Layak Anak. Prinsip Pembentukan dan Pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua; 2) Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan - 58 -
tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik; 3) Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak; 4) Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan 5) Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan. Tahapan Persiapan dan Perencanaan Sekolah Ramah Anak Langkah-langkah dalam penerapan Kebijakan Sekolah Ramah Anak dimulai dari persiapan dan perencanaan, kemudian pembentukan dan pengembangannya. Dalam tahapan persiapan dan perencanaan SRA ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yakni Sosialisasi tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Penyusunan Kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan, Konsultasi anak, dan Pembentukan Tim Pelaksana SRA. Langkah-langkah dalam tahapan persiapan dan perencanaan adalah : - 59 -
Sosialisasi tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Hakikatnya sekolah ramah anak adalah memastikan bahwa di dalam lingkungan sekolah anak mendapatkan haknya, serta mendapat perlindungan. Ketika anak bersekolah, anak sudah mendapatkan haknya atas pendidikan, namun hak atas pendidikan itu tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip KHA. Oleh karena itu sosialisasi tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak harus dilakukan baik sekolah bekerjasama dengan instansi terkait. Tujuan 1) Meningkatkan pemahaman stakeholder bidang pendidikan tentang Hak Anak 2) Meningkatkan komitmen para stakeholder bidang pendidikan untuk pemenuhan hak anak Sasaran dan pelaksanaan sosialisas Langkah ini dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Badan PP dan PA/unit di daerah yang menangani Perlindungan Anak bersama sama dengan Gugus Tugas KLA atau Tim Koordinasi SRA. Sasaran : Warga Sekolah, SKPD terkait - 60 -
Materi Sosialisasi 1) Konvensi Hak Anak. 2) Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 3) Kebijakan Sekolah Ramah Anak Penyusunan Kebijakan SRA di masing- masing satuan pendidikan Komitmen tentang pemenuhan dan perlindungan anak di satuan pendidikan melalui Sekolah Ramah Anak perlu diperkuat dengan menyusun kebijakan tentang pelaksanaan SRA di masing-masing satuan pendidikan. Tujuan 1) Membangun komitmen bersama antar warga sekolah untuk membentuk atau mengembangkan 2) Sekolah Ramah Anak sebagai kebutuhan bersama 3) Menuangkan komitmen menjadi landasan dalam pelaksanaan Kebijakan SRA di sekolah. 4) Penuangan kesepakatan dalam bentuk Penyusunan Kebijakan SRA di Masing-masing Satuan Pendidikan. Pelaksanaan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan SRA di Satuan Pendidikan yang berasal dari unsur Kepala Sekolah/Madrasah, Wakil Guru, Wakil Guru BK, Wakil OSIS, Wakil peserta didik dari setiap jenjang kelas, wakil dari Komite Sekolah/madrasah, wakil dari - 61 -
persatuan Orang Tua/Wali atau dapat ditambahkan juga wakil dari alumni untuk mewujudkan SRA. Bentuk Kebijakan SRA di Satuan Pendidikan 1) Isi Kebijakan bisa berupa deklarasi bersama, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan tertulis di satuan Pendidikan. 2) Jika dimungkinkan turut menandatangani adalah Wakil dari Dinas Pendidikan. 3) Penandatanganan komitment ini dapat difasilitasi oleh KemenPP dan PA/Badan PP dan atau pihak yang berkepentingan lainnya. Konsultasi Anak Sesuai dengan salah satu prinsip dalam Konvensi Hak Anak yakni menghargai pandangan anak, maka perlu dilakukan konsultasi dengan anak untuk memberikan ruang kepada anak untuk turut berpartisipasi dalam persiapan dan perencanaan SRA ini. Tujuan 1) Identifikasi kebutuhan dan aspirasi anak di sekolah 2) Memetakan pemenuhan hak & perlindungan anak yang dilaksanakan di sekolah - 62 -
3) Menyediakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi menyuarakan pendapatnya Tata cara melakukan konsultasi anak 1) Perwakilan anak perempuan dan anak laki-laki dipilih dari setiap kelas oleh sesama peserta didik. 2) Konsultasi dilakukan dengan metode partisipatif untuk menggali sebanyak mungkin informasi tentang apa saja yang telah dilakukan dan belum dilakukan sekolah dalam menjamin, melindungi dan menghormati hak anak. 3) Konsultasi anak dipimpin oleh pendidik. 4) Peserta didik diberi kesempatan untuk menyusun Rekomendasi hasil konsultasi anak tersebut. 5) Materi konsultasi anak, hal-hal yang dikonsultasikan dengan anak adalah sejauh mana anak Pembentukan Tim Pelaksana SRA Susunan keanggotaan Tim Pelaksana SRA : Ada dua Tim SRA yang harus dibentuk untuk mengawal pelaksanaan SRA, yaitu: (1) Pembentukan Tim SRA di Satuan Pendidikan yang berasal dari unsur Kepala Sekolah/Madrasah, Wakil Guru, Wakil Guru BK, Wakil OSIS, Wakil peserta didik dari setiap jenjang kelas, wakil dari Komite Sekolah/madrasah, wakil dari persatuan Orang Tua/Wali atau dapat ditambahkan juga wakil dari alumni, (2) Pembentukan Tim - 63 -
SRA yang merupakan gabungan dari Tim internal di satuan pendidikan (poin 1) dengan tim Gugus tugas KLA pada Kluster 4. Pembentukan Tim maupun penyusunan kebijakan didampingi dan dapat difasilitasi oleh Kemen PP dan PA/Badan PP dan PA /Unit yang menangani anak di daerah/ Bappeda/atau unsur lainnya yang berkepentingan. Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana SRA 1) Tugas Tim Pelaksana SRA secara umum adalah mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, sosialisasi pentingnya SRA, memantau proses pengembangan SRA dan evaluasi SRA 2) Tugas masing-masing bidang: a) Pembina: Mendampingi dan memfasilitasi proses pembentukan dan pengembangan SRA; b) Penanggung Jawab: Memastikan semua program berjalan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku; c) Ketua pelaksana: memastikan dan mengontrol semua pelaksanaan SRA dari mulai pembentukan sampai pelaksanaan program untuk mendukung tercapainya SRA; d) Bidang Pengawasan pelaksanaan kurikulum yang ramah anak: memastikan dan mengawasi penggunaan disiplin positive dalam proses ajar mengajar di sekolah termasuk menginventarisir dan - 64 -
membuat komitment penggunaan disiplin positive yang akan diterapkan; e) Bidang koordinasi dan Sosialisasi: mengkoordinasikan semua program dengan pihak terkait termasuk memastikan keterlibatan anak dalam proses pembentukan dan pengembangan SRA; f) Bidang Monitoring dan Evaluasi: melakukan monitoring atas pelaksanaan semua program sejak pembentukan sampai pelaksanaan program. Perlu dicatat anggota Tim monitoring harus melibatkan unsur peserta didik/anak Tahap Pembentukan dan Pengembangan SRA Pembentukan dan Pengembangan SRA dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sekolah dan pendamping serta fasilitator, baik yang berasal dari Gugus Tugas KLA maupun dari KPP dan PA, Badan PP dan PA dan lainnya. Untuk dapat Pemenuhan 6 indikator dilakukan maksimal selama 2 tahun sejak sekolah tersebut menginisiasi sebagai sekolah ramah anak. Berbagai program/kegiatan telah banyak dilakukan di sekolah, seperti program Adiwiyata, Usaha Kesehatan Sekolah, dll. Pada tahapan ini sekolah dapat melakukan Identifikasi Praktik berbasis sekolah seperti Program Adiwiyata, UKS, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, dll dengan tujuan untuk pengembangan SRA. Identifikasi - 65 -
dapat dilakukan sekolah antara lain dengan menyusun skema pengembangan SRA di sekolah dengan : 1) Mengintegrasikan program & kegiatan yang sudah ada (UKS, PJAS, dll) sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA ke dalam RKAS. 2) Menyesuaikan situasi, kondisi dan kemampuan satuan pendidikan dengan mengoptimalkan semua sumberdaya sekolah, bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya Pembentukan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak dibagi dalam 5 (lima ) tahap : Tahap 1 Pada Tahap 1, secara umum Komponen yang minimal harus dipenuhi adalah : 1) Kebijakan : Punya komitmen tertulis dalam bentuk ikrar untuk mencegah kekerasan terhadap anak, misalnya bentuk seperti pakta integritas, 2) Partisipasi anak : a) Anak dapat membentuk komunitas sebaya, misalnya membentuk komunitas pelajar anti kekerasan, - 66 -
b) anak bisa memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat. 3) Aspek sarana prasarana : ada tempat sampah terpilah, toilet terpilah, ada sumber air, ada titik kumpul aman, ada kotak curhat (mekanisme pengaduan) 4) Pendidik & Tenaga Kependidikan : Kualifikasi Guru S1 dan D4 (sesuai SPM) 5) Partisipasi orangtua: menyekolahkan anak dekat dengan orangtua (rumah/kantor). Orangtua selalu mengontrol atau memantau kegiatan anak disekolah. Jika boarding school atau pesantren akan sulit jika menyekolahkan anak dekat orantua. Tahap 2 6) Sudah memenuhi tahap 1 7) Kebijakan : membuat SK intern, pembentukan tim pengembangan SRA, tim pemantau SRA yang melibatkan anak 8) Pendidik dan tenaga terlatih Hak Anak 9) Partipasi anak : Tata tertib sekolah dibuat melibatkan anak. 10) Proses belajar yang ramah anak (Disiplin Positif) 11) Mekanisme pengaduan : SOP mekanisme pengaduan (didampingi oleh Forum SRA) 12) Mempunyai program sekolah aman/bersih dan sehat/peduli dan berbudaya lingkungan hidup/inklusif - 67 -
13) Partisipasi ortu : mengawal pendidikan anak dengan menyediakan 20 menit sehari 14) untuk curhat anak, ada komunikasi intens antara orang tua dan guru (melalui social media (WA) dan buku komunikasi), 15) Sarana Prasarana : Ratio toilet perempuan dan laki-laki, fungsi dan kebersihan, ada pengawasan 16) Partisipasi alumni yang mendukung SRA Verifikasi Tahap 2 a. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik: Kebijakan anti kekersan berbentuk SK internal sekolah (SK Tim Pelaksana dan Tim Pengembang SRA)n disusun secara Bersama-sama dan melibatkan semua warga satuan Pendidikan.( peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan. b. Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi: adanya larangan: terhadap tindak kekerasan antar peserta didik atau bullying terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (TU, satpam, penjaga sekolah dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik Tahap 3 1) Sudah memenuhi tahap 1 & 2 - 68 -
2) Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan POMG 3) Mekanisme pengaduan : mekanisme pengaduan sudah berjalan (didampingi oleh Forum SRA), termasuk penanganannya 4) Proses pembelajaran : kelas ramah anak (minimal 1 kelas dari guru yang terlatih) 5) Partisipasi orang tua : mengawal pendidikan anak dengan menyediakan 20 menit sehari untuk curhat anak, ada komunikasi intens antara orang tua dan guru (melalui social media dan buku komunikasi), 6) Sarana Prasarana : kelengkapan sarana prasarana 7) Standar nasional SRA sudah tercapai. Verifikasi untuk tahap 3: 1) Kebijakan: sudah siap menjadi sekolah rujukan untuk SRA dan memiliki imbas minimal untuk 10 sekolah/madrasah di sekitarnya, ada kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan/atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (PMKSA). 2) Pendidik dan tenaga terlatih Hak Anak sudah mempunyai working group (Pokja SRA) - 69 -
3) Proses Pembelajaran : seluruh kelas sudah melaksanakan pemenuhan hak dan perlindungan anak 4) Partisipasi anak : anak sudah berani dan bisa melakukan pengaduan 5) Mekanisme pengaduan (memiliki tim pengaduan) : a) Memiliki alur tata cara pengaduan b) Penyampaian pengaduan (adanya form pengaduan) c) Menerima pengaduan dan verifikasi informasi/masalah d) Tindak lanjut dari penerimaan pengaduan (analisa masalah, menetapkan tindakan, memberikan informasin tentang penetapan Tindakan kepada pemohon untuk menyampaikan pengaduan. e) Melakukan tindakan f) Monitoring pengaduan g) Evaluasi terhadap penanganan pengaduan/masalah, h) Pemulihan (re-integrasi) - 70 -
D. Komponen Sekolah Ramah Anak Merujuk pada aturan yang tertuang dalam Panduan Sekolah Ramah Anak yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Deputi Tumbuh Kembang Anak (2015:15-20), terdapat 6 macam komponen yang harus ada pada Sekolah Ramah Anak, antara lain: 1) Adanya komitmen tertulis terkait kebijakan Sekolah Ramah Anak. Komitmen tertulis dalam bentuk pakta integritas dibutuhkan sebagai komitmen semua pihak dalam mencegah tindak kekerasan dan pelecehan pada anak. Guna mewujudkan komponen ini, maka di sekolah dibentuklah semacam tim yang terdiri dari unsur pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya tim ini membuat kebijakan dan larangan tindakan kekerasan dan pelecehan serta pelaksanaannya di lingkungan sekolah. Kebijakan yang dibuat disosialisasikan sebagai bentuk penyadaran kepada semua komponen masyarakat di sekolah. 2) Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak. Proses pembelajaran Sekolah Ramah Anak (SRA) juga digambarkan dalam kondisi yang tidak membeda-bedakan (non diskriminatif), tidak bias gender, memperhatikan hak- hak anak, serta dilakukan dengan aktivitas yang menyenangkan dan penuh kasih sayang. Penilaian hasil belajar mengacu kepada apa yang menjadi hak-hak bagi - 71 -
anak. Tak hanya itu, pada proses pembelajaran diharapkan bahan yang digunakan bebas dari unsur pornografi dan kekerasan. Proses yang dapat meningkatkan kedekatan antara pendidik dan peserta didik. 3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak dan SRA. Berbagai komponen di sekolah membutuhkan pelatihan dan pengetahuan tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Komponen tersebut antara lain pimpinan pendidikan satuan, guru, guru bimbingan konseling, petugas perpustakaan, tata usaha, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan pembimbing ekstrakurikuler. Pelatihan hak-hak anak serta pembinaannya bisa dilakukan dalam bentuk grup kerja. 4) Sarana dan Prasarana SRA. Sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak (SRA) harus memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, keamanan dan kelengkapan fasilitas yang mendukung aspek tersebut. Keselamatan seperti pada kondisi bangunan yang aman, instalasi listrik yang aman, proteksi kebakaran dan akses jalan keluar darurat yang tersedia, dan sebagainya. Sedangkan dalam aspek kesehatan, kondisi bangunan harus memenuhi standar kesehatan seperti pada kondisi ventilasi, pencahayaan, sumber air bersih dan sebagainya. Kenyamanan ruang belajar juga masuk dalam aspek kenyamanan, ruangan dengan kondisi yang sesuai dengan jumlah murid, suhu, udara, pencahayaan yang memadai sehingga nyaman dijadikan tempat belajar. - 72 -
5) Partisipasi Anak. Pada komponen partisipasi, setiap anak diberi jaminan dalam proses pengaduan dari kasus yang mungkin dialami. Peserta didik diberi hak membuat komunitas anti kekerasan, memberikan hak untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler yang diminati. Anak juga dilibatkan pada penyusunan rencana kerja mengikutkan perwakilan dari peserta didik dalam tim SRA di sekolah serta mendengarkan apa yang menjadi usulan dan masukan dari peserta didik. 6) Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni. Kebijakan Sekolah Ramah Anak dibuat dengan melibatkan partisipasi berbagai elemen di masyarakat seperti pihak orang tua, dunia usaha, lembaga masyarakat, para alumni maupun pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memberikan masukan dan keterlibatan positif dalam pelaksanaan SRA tersebut. Pihak seperti orangtua dapat diajak kerjasama dalam pelaksanaan program-program Sekolah Ramah Anak yang berkesinambungan hingga ke lingkungan keluarga. Pihak seperti dunia usaha dapat dijadikan sebagai mitra relasi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan seperti bertindak sebagai sponsor dan sejenisnya. Lembaga masyarakat pun perlu digandeng bersama untuk mengetahui pelaksanaan SRA tersebut. Pihak eksternal ini juga bisa membantu pelaksanaan - 73 - SRA,
dan pengawasan berbagai kebijakan terkait SRA, termasuk memberikan usul dan saran yang membangun. Apabila keenam komponen di atas diimplementasikan dengan baik maka akan terwujud Sekolah Ramah Anak, adapun ciri-ciri Sekolah Ramah Anak yaitu: 1) Semua penghuni sekolah anti terhadap segala bentuk kekerasan, baik kekerasan verbal dan nonverbal. 2) Selama sekolah, anak tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan, misalnya kekerasan oleh guru maupun sesama murid. 3) Anak mendapatkan perlakukan adil tanpa melihat latar belakang, suku, ras, agama, warna kulit, dan sebagainya. 4) Anak merasa enjoy, aman, dan nyaman saat berada di sekolah. 5) Guru tidak pernah mempermalukan peserta didik. 6) Makanan di kantin sekolah terjaga kebersihannya. 7) Rasa peduli anak terhadap lingkungan sekitar semakin meningkat setelah masuk di suatu sekolah. 8) Tata tertib sekolah dijalankan secara terbuka atau transparan dan anti diskriminasi. Dengan demikian kebijakan Sekolah Ramah Anak diharapkan dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual. - 74 -
Ketentuan Sekolah Ramah Anak tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Permenkes PPPA) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Lahirnya SRA sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia pada tahun 1990, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Tujuan disusunnya kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah untuk memenuhi, menjamin dan melindungi hak-hak anak. Selain itu, setiap sekolah dipastikan mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerja sama untuk semangat perdamaian. Dengan demikian kebijakan Sekolah Ramah Anak membutuhkan dukungan dan kerja sama yang baik antara anak didik, guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, stakeholder pendidikan, dan pemerintah sehingga diharapkan adanya Sekolah Ramah Anak akan memberikan manfaat yang positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. - 75 - dan
BAB III KONSEP DASAR DAN KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK A. Konsep Dasar Sekolah Ramah Anak (SRA) Konsep Sekolah Ramah Anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya. Karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri. Sekolah Ramah - 76 -
Anak merupakan salah satu indikator dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Data sampai bulan Oktober 2015, sampai saat ini ada 264 kab/kota yang telah menginisiasi menjadi Kab/Kota Layak Anak. Prinsip Pembentukan dan Pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua; 2) Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik; 3) Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak; 4) Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan - 77 -
5) Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan. B. Kebijakan Sekolah Ramah Anak Pada komponen Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar (SD) dapat diverifikasikan melalui lima tahap kategori sebagai berikut: Komponen Sekolah Ramah Anak di SD Verifikasi Kategori I: a) Kebijakan SRA: Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, komitmen tertulis dalam bentuk ikrar untuk mencegah kekerasan terhadap anak, berbentuk seperti pakta integritas. Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah. Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama. Mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran. Mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran. b) Pelaksanaan Proses Pembelajaran: 1) Proses Pembelajaran, 2) tidak bias gender, 3) non diskriminatif, 4) memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal. 5) Khusus untuk kelas awal (1 dan 2) disediakan juga fasilitas untuk anak - 78 -
duduk dilantai untuk meciptakan suasana santai, mempererat hubungan antara pendidik dan peserta didik, 6) Peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga dan beristirahat., 7) Dapat membangkitkan wawasan dan rasa kebangsaan pada peserta didik. c) Penilaian Hasil Belajar Mengacu Pada Hak Anak: Dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian otentik. Sarana dan Prasarana yang Ramah Anak 1) Persyaratan Keselamatan; Struktur bangunan sekolah kuat, kokoh, dan stabil. Bangunan sekolah memiliki system proteksi kebakaran. Bangunan sekolah memiliki jalan aksesibilitas untuk pemadam kebakaran. Bangunan sekolah memenuhi persyaratan instalasi kelistrikan, Tidak berada di bawah jaringan listrik tegangan tinggi (sutet). Memiliki system evakuasi bencana yang memadai. 2) Persyaratan Kesehatan; Bangunan sekolah memiliki ventilasi alami/ ventilasi buatan. Bangunan sekolah memiliki pintu/ jendela untuk kepentingan ventilasi. Bangunan sekolah menggunakan pencahayaan alami/ buatan, Bangunan sekolah memiliki bukaan pencahayaan alami, terutama pada ruang kelas. Bangunan sekolah memiliki sumber air bersih, memenuhi persyaratan Kesehatan. Tersedia tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup. - 79 -
3) Persyaratan Kenyamanan; Temperatur dan kelembaban ruang kelas nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Ruang-ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari gangguan silau dan pantulan sinar. Ruang- ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari kebisingan, Pencahayaan dalam kelas cukup. 4) Persyaratan Kemudahan; Ukuran lebar koridor mampu dilewati dua orang berpapasan, Tersedia toilet dengan jumlah unit menyesuaikan jumlah murid yang terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan. Perabot toilet pada PAUD, TK, dan SD menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna. Lebar tangga minimal mampu dilewati dua orang sekaligus tersedia ruang ibadah. Perabot terutama pada ruang kelas memiliki standard ukuran sesuai dengan pengguna. 5) Persyaratan Keamanan; Struktur bangunan tidak memiliki sudut yang tajam dan kasar. Bangunan sekolah meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap. Perabot tidak memiliki sudut yang tajam dan membahayakan pengguna. 6) Sekolah memiliki ruang UKS dengan peralatan sbb: Tempat tidur, Alat ukur tinggi badan dan berat badan. Alat ukur ketajaman mata dan telinga. Perlengkapan P3K. 7) Fasilitas Penunjang lainnya: Apakah sekolah memiliki lapangan olahraga? Apakah sekolah memiliki ruang - 80 -
perpustakaan? Apakah sekolah menyediakan Kotak Curhat bagi peserta didik? 7) Partisipasi Anak: Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya, misalnya membentuk komunitas pelajar anti kekerasan. Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya, misalnya membentuk komunitas pelajar anti kekerasan 8) Partisipasi Orang Tua/ Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni Orangtua/ wali menyekolahkan anak dekat dengan orang tua (rumah/ kantor). Verifikasi Kategori Tahap 2 Sudah memenuhi tahap 1. Kebijakan: membuat SK intern, pembentukan tim pengembangan SRA, tim pemantau SRA yang melibatkan anak, Pendidik dan tenaga terlatih Hak Anak, Partipasi anak: Tata tertib sekolah dibuat melibatkan anak, Proses belajar yang ramah anak (Disiplin Positif), Mekanisme pengaduan: SOP mekanisme pengaduan (didampingi oleh Forum SRA), Mempunyai program sekolah aman/ bersih dan sehat/ peduli dan berbudaya lingkungan hidup/ inklusif, Partisipasi Orang tua: mengawal pendidikan anak dengan menyediakan 20 menit sehari untuk curhat anak, ada komunikasi intens antara orang tua dan guru (melalui sosial media (WA) dan buku komunikasi), Sarana Prasarana: Ratio toilet perempuan dan - 81 -
laki-laki, fungsi dan kebersihan, ada pengawasan, Partisipasi alumni yang mendukung SRA. a) Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik: Kebijakan anti kekerasan berbentuk SK internal sekolah (SK Tim Pelaksana) dan Tim Pengembang SRA (yang sudah bergabung dengan gugus tugas KLA) disusun secara bersama- sama dan melibatkan semua warga satuan pendidikan: peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi: adanya larangan: Terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (bullying); terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (TU, satpam, penjaga sekolah dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik hukuman badan (yaitu memukul, menampar dengan tangan/ cambuk/ tongkat/ ikat pinggang/sepatu/balok, kayu, menendang, melempar peserta didik, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa peserta didik untuk tinggal diposisi yang tidak nyaman dan panas) bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik (menghina, meremehkan, mengejek, dan menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik) oleh pendidik terhadap peserta didik, maupun hukuman lainnya yang mereduksi hak anak untuk mendapatkan pendidikan (mis: mengeluarkan peserta didik dari sekolah, melarang peserta didik masuk - 82 -
kedalam lingkungan sekolah karena terlambat atau sebab lainnya). b) Adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak termasuk kekerasan dan kejahatan seksual: Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, melalui: penegakan disiplin dengan non kekerasan, melakukan pelatihan disiplin positif. Melakukan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Memiliki komitmen untuk mewujudkan tanpa rokok. Memiliki komitmen untuk mewujudkan bebas napza. Memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/ madrasah aman dari bencana secara struktural dan non structural c) Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak, Pelaksanaan Proses pembelajaran: Proses pembelajaran, memperhatikan hak anak, Memotivasi Peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni, Menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran, Penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak, Menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. d) Pendidikdan Tenaga Kependidikan terlatih Hak-Hak Anak; Pelatihan Hak-hak Anak bagi: Pimpinan satuan Pendidikan, Guru, Guru bimbingan konseling, Tata usaha, - 83 -
Petugas kebersihan, Komite satuan Pendidikan, Pembimbing kegiatan ekstrakurikuler, Orangtua/ wali. e) Sarana dan Prasarana SRA: Persyaratan Kemudahan, tersedia sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu pengarah menuju ketempat berkumpul yang aman, kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan penhawaan yang baik, tersedia wastafel yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dengan sabun cuci tangan, Apakah tersedia alat permainan edukatif (APE) yang memenuhi SNI, Apakah sekolah memiliki simbol/ tanda/ rambu terkait dengan SRA (misal: simbol-dilarang merokok, dilarang bullying; tanda- titik berkumpul, laki- perempuan, disabilitas,dll).f. Partisipasi Anak; Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata-tertib sekolah, Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA. f) Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni; Orangtua/ wali, Menyediakan waktu rutin sekurang- kurangnya 20 (dua puluh) menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak, aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA, Komunikasi intens antara orang tua dan guru (lewat media WA). Lembaga masyarakat, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan - 84 -
SRA. Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR), Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA. Pemangku kepentingan lainnya. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA yang tidak mengikat. Alumni, Ikatan alumni member dukungan penyelenggaraan kegiatan SRA. Verifikasi Kategori Tahap 3 Standar nasional SRA sudah tercapai Sudah memenuhi tahap 1 & 2. Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan POMG. Mekanisme pengaduan: mekanisme pengaduan sudah berjalan (didampingi oleh Forum SRA), termasuk penanganannya. Proses pembelajaran: kelas ramah anak (minimal 1 kelas dari guru yang terlatih). Partisipasi orang tua: mengawal pendidikan anak dengan menyediakan 20 menit sehari untuk curhat anak, ada komunikasi intens antara orang tua dan guru (melalui sosial media dan buku komunikasi). Sarana Prasarana: kelengkapan sarana prasarana. a) Kebijakan SRA: Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik; Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi: adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak termasuk - 85 -
kekerasan dan kejahatan seksual, melalui: pencegahan dan penanganan terhadap semua bentuk kejahatan seksual dan kekerasan terhadap peserta didik (fisik atau mental atau perlakuan salah atau penelantaran atau perlakuan menelantarkan atau eksploitasi, peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi terhadap: anak penyandang disabilitas, anak dengan HIV/ AIDS, anak korban Napza, dll. b) Penjaminan kepada peserta didik untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusi; langkah langkah dari satuan pendidikan untuk memerangi bullying dan memberikan pelatihan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan. Penegakan disiplin dengan non kekerasan mengganti hukuman dengan memberikan tugas akademik atau keterampilan tambahan. c) Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami: gender, Konvensi Hak Anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas) d) Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan POMG: Pelaksanaan Proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih saying dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan diluar kelas. Dengan - 86 -
menyediakan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik. Memotivasi peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya. Memiliki Kelas Ramah Anak (ket: minimal 1 kelas dari guru yang terlatih). e) Pendidik dan TenagaKependidikan Terlatih Hak-Hak Anak: Pendidik dan tenaga terlatih Hak Anak mempunyai working group WA. f) Sarana dan Prasarana SRA: Persyaratan Kesehatan. bangunan sekolah memiliki sistem pembuangan air limbah dan/ atau air kotor yang berfungsi dengan baik dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Persyaratan Kemudahan lebar pintu kelas minimal 80cm, mudah dibuka dan membuka kearah luar tersedia toilet bagi penyandang disabilitas. Apakah sekolah memiliki ruang konseling? Apakah sekolah memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekspresikan diri), apakah sekolah memiliki kantin sehat dengan kriteria: tersedia tempat dan peralatan yang bersih (pengolahan dan persiapan penyajian makanan). lokasi tidak dekat toilet, adanya tempat cuci tangan, makanan dan minuman aman, sehat dan halal, pengolah dan penyaji pangan bersih dan sehat. Apakah sekolah menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) - 87 -
yang terkait dengan SRA (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat), g) Partisipasi Anak: Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah/ Madrasah/ Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan rekomendasi untuk RKAS guna mewujudkan SRA. h) Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni, Orang tua/ wali: Menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak, Memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsip-prinsip SRA. Lembaga masyarakat: mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta Didik. Dunia usaha: dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR) Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA. Pemangku kepentingan lainnya: Menyediakan sarana dan prasrana untuk menunjang kegiatan SRA. Alumni: Turut serta dalam kepengurusan komite satuan - 88 -
Pendidikan, membagi ilmu dan keterampilan serta lainnya. Verifikasi Kategori Tahap 4 Standar nasional SRAsudah tercapai Sudah memenuhi tahap 1, 2 & 3. Kebijakan: SRA terintegrasi dalam RKAS. Pendidik dan tenaga kependidikan. Partisipasi anak: anak terlibat dalam perencanaan dan pemantauan. Proses Pembelajaran: kelas pararel sudah ramah anak. Mekanisme pengaduan: SOP mekanisme pengaduan (didampingi oleh ForumSRA). Partisipasi orang tua. Sarana Prasarana. a) Kebijakan SRA, Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, melalui: Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi: pemantauan, pengawasan, dan tindakan pemulihan pelaksanaan disiplin positif. Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan RKAS setiap tahun. Tersedia tenaga konseling/ BP3 (Badan Penyelenggara Pendidikan) yang terlatih Konvensi Hak Anak, dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas). Memiliki system rujukan - 89 -
kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi. b) Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak, Pelaksanaan Proses pembelajaran: Dapat mengembangkan minat, bakat, dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan esktrakurikuler secara individu maupun kelompok. Memiliki Kelas Ramah Anak (ket: kelas pararel sudah ramah anak. c) Pendidikdan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak, Pendidik dan tenaga terlatih Hak Anak mempunyai working group (mulai membentuk working group) d) Sarana dan Prasarana SRA, Persyaratan Kesehatan bangunan sekolah memiliki sistem penyaluran air hujan yang berfungsi dan terpelihara dengan baik, bangunan sekolah menggunakan bahan bangunan yang aman, bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Persyaratan Kenyamanan. Kapasitas ruang kelas sesuai dengan fungsi ruang, jumlah murid, dan aktifitas murid (Rasio1: 34). Persyaratan Kemudahan: tersedia ram dengan kemiringan landai maksimal 1:10 atau 6° dan memiliki dua lapis pegangan rambat atas dan bawah di kedua sisi dengan ketinggian 65-80cm, untuk bangunan sekolah lebih dari satu lantai menyediakan tangga dengan kemiringan tidak lebih dari 60°, lebar anak tangga paling sedikit 30cm, tinggi anak tangga maksimal 18cm, dan memiliki dua lapis pegangan rambat atas dan bawah dikedua sisi dengan - 90 -
ketinggian 65-80cm. Persyaratan Keamanan: Tersedia kamera pemantau (CCTV) di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah yang rawan. Apakah sekolah memiliki area/ ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)? e) Partisipasi Anak, Melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mendukung SRA. Peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggung jawaban RKAS. f) Partisipasi OrangTua/ Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni, Orangtua/wali Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak. Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban RKAS. Lembaga masyarakat: Bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip SRA. Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karya wisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya. Dunia usaha: dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR). - 91 -
Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karya wisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pemangku kepentingan lainnya: Bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan anak termasuk pengaruh buruk dari media sosial dan media massa. Verifikasi Kategori Tahap 5 Standar nasional SRA sudah tercapai Sudah memenuhi tahap 1, 2, 3 & 4. Kebijakan: sudah siap menjadi sekolah rujukan untuk SRA dan memiliki imbas minimal untuk 10 sekolah/ madrasah disekitarnya, ada kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan/atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (PMKSA). Pendidik dan tenaga terlatih Hak Anak sudah mempunyai working group (Pokja SRA). Proses Pembelajaran: seluruh kelas sudah melaksanakan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Partisipasi anak :anak sudah berani dan bias melakukan pengaduan. Mekanisme pengaduan (memiliki tim pengaduan): Memiliki alur tata cara pengaduan, Penyampaian pengaduan (adanya form pengaduan), Menerima pengaduan dan verifikasi informasi/ masalah, Tindak lanjut dari penerimaan pengaduan (analisa masalah, menetapkan tindakan, - 92 -
memberikan informasi tentang penetapan tindakan kepada pemohon/ yang menyampaikan pengaduan), Melakukan Tindakan, Monitoring pengaduan, Evaluasi terhadap penanganan pengaduan/ masalah, Pemulihan (re-integrasi). a) Kebijakan SRA: Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik: Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi: adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan, termasuk kejahatan seksual: monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan/ masalah, ada upaya pemulihan (re-integrasi). Menjadi sekolah rujukan untuk SRA dan memiliki imbas minimal untuk 10 sekolah/ madrasah disekitarnya, serta ada kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan/ atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (PMKSA) b) Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak: Memiliki Kelas Ramah Anak (ket: semua kelas sudah ramah anak), Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak, Pendidik dan tenaga terlatih Hak Anak mempunyai working group (Pokja SRA), Partisipasi Anak Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan. - 93 -
C. Sekolah Ramah Anak Berbasis Budaya Menurut Koentjaraningrat, Spradley, Taylor, dan Suparlan, telah mengkategorisasikan kebudayaan manusia yang menjadi wadah kearifan lokal itu kepada idea, aktivitas sosial,artifak (Koentjaraningrat, 2009:112). Kebudayaan adalah seluruh pengetahuan yang dimiliki kelompok manusia dan dijadikan sebagai pedoman hidup untuk menginterpretasikan lingkungannya dalam bentuk tindakan- tindakannya sehari- hari. Indikator Kebudayaan: Sesuai dengan Rensra Kemendikbud yaitu terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berakarkter dengan berlandaskan gotong royong, Renstra- Kemdikbud-2015.pdf dijelaskan indikator kebehasilan pembangunan bidang kebudayaan, antara lain dipaparkan pada tabel berikut. - 94 -
Tabel 3 Indikator Keberhasilan Pembangunan Kebudayaan No. Sasaran Indikator 1 Pemerintah 1. Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya baik masyarakat maupun dunia usaha 2. Pelindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkukuh khasanah budaya bangsa. 3. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya Peningkatan penelitian dan pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan - 95 -
2 Kolaborasi 4. Meningkatnya kesadaran dan Masyarakat pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebhinnekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya 5. Peningkatan kepercayaan antarwarga; (antara lain dgn membuka ruang dialog budaya, seni pertunjukan, festival (pengobatan tradisional, 3 Nilai-nilai masyarakat, 6. Pendidikan karakter dan pekerti bangsa kuliner),olahraga yang yang dilandasi nilai-nilai kearifan local dikembang 7. Penguatan karakter dan pekerti bangsa k an yang dilandasi nilai-nilai kearifan local Model Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Kebudayaan Daerah Model pengembangan Kebudayaan antara lain: Kebebasan Berekspresi Budaya, antara lain: (1) Sanggar Budaya (menari, menyanyi, dolanan tradisional), (2) Lomba madding (ekspo) karya anak, (3) Lomba minat membaca dan mengarang bahasa daerah, (4) Pelatihan bagi anak putus - 96 -
sekolah, (5) Pendataan profil, situasi dan kondisi anak. Program Forum Anak Kluster 2 Pengasuhan Alternatif, melalui: (1) Sosialisasi pencegahan pernikahan dini di bawah umur 18 tahun, (2) Sosialisasi orangtua terhadap cara pengasuhan anak yang baik. Program Forum Anak Kluster 3 Hak kesehatan dasar dan Kesejahteraan: Pembiasaan budaya bersih, (2) Budaya Makanan Sehat /Sosialisasi gizi, (3) Sosialisasi area bebas rokok, (4) Outbound tentang Lingkungan Hidup,(5) Pemantauan jentik-jentik nyamuk (2 x seminggu), (6) Hari sehat, survey langsung ke lapangan (kalurahan) tentang angka kelahiran dan kematian anak serta penyebabnya. Program Forum Anak Kluster 4 Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya: (1) Pengaturan Jam belajar masyarakat, (2) Minggu ceria, (3) Sanggar Anak, (4) Taman Bacaan, (5) Wacana Lingkungan, (6) Festival Budaya Lingkungan (FeBuLing). Program Forum Anak kluster 5 Perlindungan Khusus: (1) Simulasi Bencana, (2) Zona Bebas Rokok, (3) Sosialisasi tentang bahaya merokok, (4) Kampung bebas rokok, (5) Belajar ketrampilan tangan. Pemahaman tentang Kota Layak Pada Anak a) Batasan Anak - 97 -
Batasan Anak menurut The Minimum Age Convention Nomor 138 tahun 1973, yaitu individu dibawah 15 tahun. namun dalam Convention on The Right Of the Child tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 yang dimaksudkan anak adalah individu yang berusia 18 tahun ke bawah. Sedangkan UNICEF menyebut, penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Sementara dalam Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Padahal bila melihat Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun (Huraerah, 2006: 19). Dapat disimpulkan bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 hingga 21 tahun. Namun pada penelitian ini menggunakan batasan usia anak dibawah 18 tahun. b) Kota Layak Anak Indikator Kota Layak anak seperti dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan pada anak No.12 tahun 2011, Sabtu (6/4/2013) antara lain: Pasal 8 dijelaskan indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan meliputi: (a) persentase pada anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; (b) tersedia fasilitas informasi layak pada anak; dan (c) jumlah kelompok pada anak, termasuk Forum pada anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Pasal 9 - 98 -
menyebutkan indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi huruf (a) persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun; (b) tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan pada anak; (c) tersedia lembaga kesejahteraan social. Pasal 11, antara lain mengatur indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi huruf (a) angka partisipasi pendidikan pada anak usia dini; (b) persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; (c) persentase sekolah ramah pada anak.; (d) tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah pada anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua pada anak. Dalam mengembangkan model semua unsur masyarakat, dilibatkan mulai pemerintah, guru, keluarga, dan segenap lapisan masyarakat yang terkait dengan program kegiatan, terlibat aktif dalam sebuah tim untuk merumuskan nilai karakter yang akan dibangun. Pemodelan kegiatan, pengajaran, dan penguatan lingkungan perlu dilakukan pada semua unsur masyarakat. c) Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak Surakarta dikenal sebagai kota layak anak sejak tahun 2009-2015, melalui penghargaan Presiden RI, memiliki keanekaragaman budaya. Saat ini pemerintah kota Surakarta sedang berusaha mengenalkan kembali kebudayaan Jawa kepada pada anak- anak; seperti wayang, gamelan permainan - 99 -
tradisionil, kegiatan "Dolanan Bocah" diimplementasikan dengan wayang orang yang di selenggarakan di Sriwedari, acara ini digelar setiap sabtu siang dan diikuti oleh para siswa SMA dan SMP di Surakarta, akan terus dipublikasikan. pada tingkat Nasional bahkan sampai ke- tingkat Internasional. - 100 -
BAB IV KONSEP MODEL PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA DAERAH PADA SEKOLAH RAMAH ANAK A. Pendidikan Karakter Pembangunan Karakter merupakan perwujudan Amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pendidikan karakter merupakan salah satu program prioritaspembangunan nasional dan ditegaskan dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan Pendidikan karakter menurut Daryanto (2013;44) membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlaq mulia, bermoral, bertoleran, bergotong- royong, berjiwa patriot, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Pendidikan karakter dapat dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat sipil. Selanjutnya - 101 -
Daryanto (2013: 68) menyebutkan peran pendidikan dalam penanaman karakter. (1) Pembinaan watak (jujur, cerdas, peduli, tangguh) yang menjadi tugas utama pendidikan. (2) Mengubah kebiasaan buruk tahap demi tahap menjadi lebih baik. (3) Karakter merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa dan dengan sifat yang spontan memancarkan sikap, tindakan dan perbuatan. (4) Karakter adalah sifat yang mempunyai daya dorong untuk menampilkan perilaku terpuji. Sumber Nilai- nilai pendidikan Karakter berasal dari: (1) Agama. (2) Pancasila. (3) Budaya. Nilai budaya tersebut dijadikan dasar member makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat. (4) Tujuan Pendidikan Nasional. (5) Undang-Undang Republik Indonesia no. 17 tahun 2007 tentang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) : Tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, gotongroyong, patriotic, dinamis, berbudaya dan berorientasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berdasar Pancasila dan dijiwai oleh Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.(Daryanto, 2013;70). Keberhasilan program pendidikan karakter dapat diketahui melalui pencapaian indikator oleh peserta didik sebagaimana tercantum dalam standar kompetensi lulusan (SKL), yang antara lain meliputi sebagai berikut : 1) Mempunyai sikap percaya diri. 2) Mematuhi larangan atau aturan - aturan yang berlaku di masyarakat atau lingkungan sekitarnya. - 102 -
3) Memperlihatkan pla berfikir kreatif, masuk akal, dan inovatif. 4) Mengerti kekurangan dan kelebihan kita sendiri. 5) Menjaga lingkungan secara bertanggung jawab. B. Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Pada Sekolah Ramah Anak di Surakarta Provinsi Jawa Tengah Antropologi Budaya Suku Jawa yakni suku bangsa yang terbesar di Indonesia.,dengan jumlahnya disekitar 90 juta. Mereka berasal dari pulau Jawa dan menghuni khususnya diprovinsi Jawa Tengah serta Jawa Timur tetapi di provinsi Jawa Barat, Banten dan tentu saja di Jakarta,suku ini banyak ditemukan. Menurut Prof. Mr Hardjono. alm, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, ditahun 1980-an mengatakan mengenai arti Jawa atau Jawi dari sudut pandang kebatinan. Surakarta atau disebut juga "sala" yang lebih dikenal dengan Solo adalah kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karangayar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan.Sisi timur kota ini - 103 -
dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu keroncong, Bengawan Solo. Bersama dengan Yogyakarta, Solo merupakan pewaris Kerajaan Mataram yang dipecah pada tahun 1755."Sala" adalah dusun yang dipilih oleh Sunan Pakubuwana II dari tiga dusun yang diajukan kepadanya ketika akan mendirikan istana yang baru, setelah perang suksesi Mataram terjadi di Kartasura. Nama ini berasal dari kepala desa Sala pada waktu itu, yaitu Kyai Sala (Kyai Gêdhe Sala).Nama ini ternyata terus dipakai secara luas sampai sekarang, bahkan memiliki konotasi kultural. Nama "Surakarta", yang sekarang dipakai sebagai nama administrasi yang mulai dipakai ketika Kasunanan didirikan, sebagai kelanjutan monarki Kartasura. Bangsa Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan berbagai suku bangsa dengan masing-masing daerah yang memiliki budaya dan ciri khas masing-masing. Seperti di daerah lain, masyarakat Suku Jawa juga memiliki kebudayaan daerah yang beragam. Budaya juga merupakan pengikat Suku Jawa yang menunjukkan karakteristik dengan mengutamakan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan sehari hari. Melalui penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya Jawa di sekolah terutama sekolah dasar, maka nilai-nilai luhur dapat dikembangkan melalui penerapan budaya Jawa selama pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga dapat mengetahui serta ikut melestarikan budaya-budaya Jawa yang diberikan dalam rangkaian kegiatan pembelajaran. - 104 -
Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pendidikan berbasis budaya di sekolah yaitu dimulai dari hal yang terkecil misalnya mengajarkan peserta didik untuk toleransi dengan orang lain dan memiliki karakter baik sehingga dapat dicontoh. Selanjutnya mulai dengan mengembangkan budaya tradisional melalui ekstrakulikuler di sekolah yang dapat mengasah kemampuan peserta didik untuk berketerampilan dan berprestasi. Pendidikan Karakter ialah Bentuk kegiatan manusia yang memiliki nilai beragam suku bangsa dan budaya yang terdapat suatu tindakan yang mendidik bagi generasi selanjutnya. Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapakan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Budaya Daerah ialah Bahwa indonesia memiliki beragam suku bangsa dan adat istiadat yang ada di daerahnya masing-masing yang di daerah ini. Penerapan Budaya Jawa Sebagai Pendidikan Karakter di Kota Surakarta Penerapan Pendidikan Berbasis Budaya Jawa misalnya di SD Muhumaddiyah, dan SD Negeri Cemara Dua dan - 105 -
sekolah dasar lainnya di Kota Surakarta, melalui beberapa program intrakulikuler dan ekstrakulikuler yang mengadopsi kebudayaan Jawa. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas peserta didik melalui penggunaan budaya Jawa dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga peserta didik dapat memiliki nilai luhur yang dijunjung dalam budaya Jawa. Terlihat dengan banyaknya prestasi dari peserta didik SD dalam bidang budaya lokal seperti karawitan, panembromo, macapat, tari dan lain sebagainya. Observasi pertama yang dilakukan di bulan Januari 2015 diketahui bahwa pada sekolah dasar tersebut menerapkan unggah ungguh, tata krama dan berbagai unsur budaya Jawa lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kearifan Lokal sebagai sumber pendidikan karakter Beberapa kandungan pada budaya jawa yang dapat digunakan sebagai pendidikan karakter bisa kita lihat dari ungkapanjawa yang telah diinventarisir Thomas Wiyasa Bratawijaya (1997) berikut : a. Aja Dumeh Aja dumeh ungkapan sederhana tetapi mengandung arti mendalam. Bila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia lebih kurang jangan sok. Pengertian aja - 106 -
dumeh adalah suatu sikap seseorang yang mendorong untuk berbuat sewenang- wenangnya menurut kehendak sendiri, sehingga lupa diri. Hal ini karena dipengaruhi oleh mumpung berkuasa sehingga dapat memperlihatkan sayalah yang berkuasa. Ungkapan itu mengingatkan kepada kita jangan sekali-kali berperilaku aja dumeh tersebut. Seperti telah kita uraikan di muka bahwa orang Jawa selalu berusaha jangan sampai kelihatan melebihi orang lain. Bila kita menjadi pemimpin perlu menghindari sikap aja dumeh agar kepemimpinan kita tidak goyah. Hal ini dapat digambarkanseperti Raja Kresna yaitu inggil tan ngukul-ukuli, andhap tan kena ing ngasoran. Artinya ia sebagai Raja Agung tidak ingin melebihi raja- raja lain, namun demikian tidak berarti ia harus merendah. Bersikaplah wajar agar tidak menimbulkan sikap karena sokraja. b. Tepa selira Tepa selira secara sederhana dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia tenggang rasa. Tepa salira merupakan perilaku seseorang yang mampu memahami perasaan orang lain. Dengan demikian orang yang mempunyai tepa selira tidak akan bertindak sewenang-wenang jika ia menjadi pemimpin. Kalau dicubit merasa sakit, ya, jangan mencubit. - 107 -
c. Mawas Diri. Mawas diri adalah mengadakan penelitian dan memeriksa di dalam hati nurani, apakah tindakan yang dilakukan sudah benarsesuai dengan norma-norma dan tata nilai ataukah belum. Mawas diri identik dengan anti intronspeksi. Bagi masyarakat Jawa senang menjalankan mawas diri dan berusaha untukselalu menjadi pedoman cara bertindak guna mendapat jawaban atas persoalan yang dihadapinya. d. Budi Luhur Bagi masyarakat Jawa dalam mendidik putra-putrinya semenjak mereka kecil sudah di didik menimbang baik dan buruknya suatu perbuatan. Pendidikan budi luhur melatar belakangi pendidikan budi pekerti yang diajarkan di dalam lingkungan keluarga basis atau inti, maupun di dalam sekolah oleh para guru. Sayang sekali pendidikan budi pekerti di sekolah dewasa ini kurang mendapatkan perhatian. Hal ini disebabkan dalam kurikulum tidak dicantumkan pendidikan budi pekerti. e. Sikap Wani Tombok Wani Tombok Berarti berani menanggung rugi demi harga diri. Sikap wani tombok bagi masyarakat Jawa adalah sikap berani menanggung risiko atau rugi. Sikap tersebut merupakan sikap perwira yaitu sikap terpuji karena mau memberi - 108 -
bantuan bila ada kekurangan, misalnya biaya yang seharusnya ditanggung bersama secara patungan ternyata kurang. Kekurangan itulah yang ditanggung orang berani tombok. Berani tombok bagi orang Jawa bukan mencari muka atau pujian, tetapi demi terlaksananya tujuan bersama. f. Sifat Gemi, Nastiti dan Ngati-ati Sifat Gemi Para orang tua dalam budaya Jawa, selalu menasihati putra-putrinya untuk bersikap gemi artinya pandai menghemat. Pada dasarnya gemi adalah selalu memperhitungkan secara cermat untuk mengeluarkan uang. Nastiti artinya cermat yaitu segala tindakan yang akan dilakukan perlu dipertimbangkan. Ngati-ati arti dalam bahasa Indonesia adalah selalu berhati-hati. Apa yang dilakukan perlu dipikirkan terlebih dahulu. Untuk itu diperlukan adanya tenggang rasa, dan tidak lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. g. Jer Basuki Mawa Beya Arti ungkapan tersebut di atas adalah bila kita ingin berhasil perlu dan haruss mengeluarkan biaya, agar kita berhasil dalam segala usaha. Bagi masyarakat Jawa adalah wajar bila harus mengeluarkan uang. Dari nilai-nilai luhur seperti: Aja Dumeh, Tepa selira, Mawas Diri, Budi Luhur, Sikap Utama, Sikap Gugontuhon, - 109 -
Sikap Wani Tombok, Mendhem Jero Mikul Dhuwur maka kita dapat menerapkanya pada pendidikan untuk membentuk karakter. Prof. Dr. Cece Rakhmat, M.Pd menjelaskan untuk menanamkan karakter pada anak terdapat pada tiga tahap: Pertama kognitif, mengisi otak, mengajarinya dari tidak tahu menjadi tahu, dan pada tahap-tahap berikutnya dapat membudayakan akal pikiran, sehingga dia dapat memfungsi akalnya menjadi kecerdasan intelegensia. Kedua, afektif, yang berkenaan dengan perasaan, emosional, pembentukan sikap di dalam diri pribadi seseorang dengan terbentuknya sikap, simpati, antipati, mencintai, membenci, dan lain sebagainya. Sikap ini semua dapat digolongkan sebagai kecerdasan emosional. Ketiga, psikomotorik, adalah berkenaan dengan aktion, perbuatan, prilaku, dan seterusnya. Hal itu juga sependapat dengan apa yang dikatakan Lickona (1991) untuk memiliki karakter yang baik maka harus menguasai tiga kompetensi yakni moral knowing, moral feeling dan moral action serta Ki Hajar Dewantoro "ngerti-ngerasa-ngelakoni" (menyadari, menginsyafi dan melakukan). Untuk menanamkan ketiga ranah karakter (pengetahuan, perasaan, dan tindakan) pada anak, maka sekolah dapat melakukanya dengan empat metode seperti penanaman nilai, keteladanan nilai, fasilitasi nilai, dan keterampilan: a) Penanaman nilai, dapat dilakukan secara keseluruhan sebagai pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan - 110 -
keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten (Mulyana, 2004:119). b) Keteladanan nilai, keteladanan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mendidik dan membina karakter. Keteladanan lebih mengedepankan aspek perilaku dalam bentuk tindakan nyata daripada sekedar berbicara. c) Fasilitasi nilai. Fasilitasi nilai merupakan metode yang memberikan kesempatan kepada subjek didik untuk mempraktikan nilai-nilai yang telah di ajarkan kedalam kehidupan/kegiatan nyata. d) Ketrampilan. Untuk melatih keterampilan moral guru dapat menyajikan pembelajaran yang berisi kasus-kasus yang mengharuskan siswa untuk dapat menilai dan menimbang dengan menggunakan nilai-nilai jawa yang memiliki karakter universal. Pendidikan Karakter Melalui Budaya Jawa Sebagai Muatan Lokal (Mulok) Mata pelajaran (mapel) bahasa Jawa di sekolah oleh kalangan guru selama ini dirasa kurang mendapatkan perhatian. Mapel bahasa Jawa kurang dihargai atau bahkan disepelekan karena hanya sebagai mapel muatan lokal (mulok) dalam kurikulum SD dan SLTP. Nilai mapel bahasa Jawa dalam rapor dianggap tidak ikut menentukan kenaikan kelas dan dalam ujian akhir tidak ikut menentukan kelulusan siswa. - 111 -
Bahkan ada sebagian kalangan siswa yang mengaanggap bahwa mata pelajaran bahasa jawa merupakan mata pelajaran tambahan dan tidak perlu dipedalami. Kenyataan ini sangat memprihatikan. Mengingat kita hidup di tanah Jawa tetapi tidak memehami budaya sekaligus warisan luhur nenek moyang kita. Oleh karena perlu kiranya jika di sekolah menengah pmata pelajaran bahasa jawa diterapkan. Bangsa lain saja senang mempelajari bahasa jawa, tetapi mengapa bangsa sendiri sepertinya enggan menyentuhnya. Anak-anak jaman sekarang hanya dikenalkan bahasa asing, padahal mereka hidup dan tinggal di tanah jawa. Ini terasa memalukan. Adanya Penjelasan atas UU RI No 20 Th 2003 tersebut (Tambahan Lembaran Negara RI Th 2003 No 4301) khususnya Pasal 37 ayat (1) tentang butir bahasa dijelaskan sebagai berikut: Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan: satu, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Dua, bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik. Tiga, bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global, bisa menjadi dasar diterapkannya mata pelajaran bahasa Jawa di tingakat sekolah menengah. Menyadari akan hal tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng mengadakan persiapan pelaksanaan Kurikulum Bahasa Jawa Th 2004 tahun pelajaran 2005/2006 dengan kegiatan antara lain memberikan informasi - 112 -
awal kepada Kasubdin/Kabid Dinas Pendidikan Kab/Kota se- Jateng tentang Kurikulum 2004 Mapel Bahasa Jawa di Bandungan 17 Juni 2004. Pengembangan Kurikulum 2004 Mapel Bahasa Jawa di Bandungan 17 - 19 Juni 2004. Pengkajian Draft Kurikulum 2004 Mapel Bahasa Jawa oleh Dinas Pendidikan dan Guru- guru SMA/ SMK se-Jawa Tengah dan penjajakan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Dengan adanya sikap positif dan apresiasi terhadap bahasa Jawa di kalangan peserta didik sebagai generasi penerus, maka kelestarian bahasa Jawa akan memperoleh jaminan dan munculnya kekhawatiran akan masa depan suram bagi bahasa Jawa akan dapat dihindarkan. Dengan kemauan baik dari semua pihak, kita yakini Kurikulum Bahasa Jawa Tahun 2004 akan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keberhasilan pembelajaran bahasa Jawa di sekolah akan memberikan kontribusi dan penjaminan bagi kelestarian bahasa Jawa, identitas daerah (Jawa), dan pemberian pendidikan budi pekerti yang efektif demi peningkatan kualitas moral anak bangsa. Dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Pusat di bidang Bahasa dan Sastra sastra Daerah telah menjadi kewenangan dan tanggung jawab daerah. Adapun cara bersosialisasi untuk anak seusia di SD mengenai budaya jawa sebagai mulok diantaranya sebagai berikut: - 113 -
a. Guru mengajarkan dan mendidik mengenai tata krama atau sering disebut diajawa "Toto Kromo utawa Unggah Ungguh" . Semisal Guru Bahasa jawa memberikan pelajaran mengenai bab cara unggah ungguh bertata krama terhadap orang lain. Bahasa ngoko dan krama ini memiliki beberapa tingkatan. Setiap tingkatan memiliki fungsi berbeda. Penggunaan bahasa ngoko misalnya, aku turu, adek mangan (Saya tidur, adek makan). Sedangkan pemakaian bahasa krama seperti, eyang putri lenggah wonten ing kursi goyang (Nenek duduk di kursi goyang). Dari sini bisa dilihat adanya stratifikasi di antara orang Jawa. b. Guru memberikan pengajaran mengenai salah satu budaya di jawa yaitu membatik. Mengapa membatik? Karena budaya jawa masi didominasi oleh pembatik. Agar budaya tidak punah atau menghilang begitu saja maka perlu adanya revitalisasi cara membatik kepada peserta didik. Bagaimana strategi waktu ? Di SD terdapat 6 kelas, maka perlu adanya strategi waktu agar kapasitas orang tidak banyak karena tidak semua guru pengajarnya yang bisa membatik. Dengan cara membagi waktu membatik 2 jam/minggu untuk kelas I-II , begitu seterusnya sampai kelas VI c. Guru melatihkan seni karawitan, pembelajaran ekstrakurikuler seni karawitan sebagai wadah untuk membentuk kerja tim antarsiswa yang memiliki tujuan bersama, yaitu manifestasi ekspresi seni yang - 114 -
menghasilkan keharmonisan dan keselarasan permainan musik yang dapat mencetak prestasi dibidang kesenian melalui berbagai perlombaan. Pendidikan Karakter pada Lagu Dolanan Jawa Pendidikan karakter yang berbasis budaya jawa yang diterapkan di SD, berdasarkan penelitian jurnal di SD Taman siswa Jogja , lebih condong terhadap sebuat permainan. Tetapi di dalam permainan itu memiliki nilai karakter yang tersirat. Contoh penerapan nya pada lagu dolanan jawa dan sosial sebagai berikut: 1) Lagu gundul gundul pacul (Lagu gundul gundul pacul menggambarkan seseorang anak yang jelek (gundul), sombong, dan tidak bertanggung jawab. Sifatnya mengakibatkan anak melakukan hal yang tidak bermanfaat. Lagu ini mengajarkan pada anak untuk bersifat selalu rendah hati atau tidak sombong. 2) Lagu Jamuran ( lagu ini memiliki nilai moral agar orang selalu hidup rukun antar sesama, karena lagu ini dimainkan oleh sekelompok anak anak. Nilai karakternya agar anak selalu memiliki sifat disiplin terhadap peraturanyang berlaku dimanapun. 3) Sikap saling menghormati, ini terlihat pada bahasa keseharian orang jawa dimana di dalamnya ada undak- unduk basa (tingkatan bahasa) yang dilakukan antara - 115 -
orang muda dengan orang yang lebih tua. Dalam falsafah orang jawa sering dikenal dengan among saha miturut, sedulur tuwa iku dadi gegantining wong tuwa. 4) Sikap dan watak jujur, para orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku jujur baik dalam ucapan maupun tindakan. 5) Rukun agawe santosa, sikap saling tolong menolong, gotong royong, dan tanggung awab harus ditanamkan olejh orang tua kepada anaknya sejak dini supaya anak dalam menghadapi kehidupanya tidak berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaan pribadi saja akan tetapi juga membawa kebahagiaan bagi lingkungan sekitarnaya. Seperti dalam falsafah jawa rukun agawe santosa lan crah agawe bubrah. Pendidikan Karakter Melalui Permainan Tradisional Jawa Gobak Sodor Seperti dengan mengunakan metode bermain peserta didik misalkan permainan yaitu: galah asin, galasin, atau gobak sodor adalah sejenis permaianan daerah dari indonesia. Permainan gobak sodor ini adalah sebuah permainan grup yang terdiri dari dua group, dimana masing-masing tim terdiri dari 3-5 orang. Inti dari permainan ini adalah permainannya menghadang lawan agar tidak lolos melewati garis ke baris - 116 -
terakhir secara bolak-balik dan untuk meraih kemenangan seluruh anggota group harus secara lengkap melalukan proses bolakn-balik dalam area lapangan yang telah ditentukan. Permainan ini biasanya dimainkan di lapangan bulu tangkis dengan acuan garis-garis yang ada atau bisa juga dengan ukuran 9x4 m yang dibagi menjadi 6 bagian. Garis batas dari setiap bagian biasa diberi tanda dengan kapur. Anggota yang mendapatkan giliran untuk menjaga lapangan ini terbagi menjadi dua,yaitu anggota group yang menjaga batas garis horisontal dan garis batas vertikal. Bagi anggota group yang mendapatkan tugas untuk menjaga garis batas horisontal,maka mereka akan berusaha unuk menghalangi lawan mereka yang akan untuk melewati garis batas yang sudah ditentukan sebagai garis batas bebas.bagi anggota yang mendapatkan tugas dalam permainan ini untuk menjaga garis batas vertikal ( umumnya hanya satu orang), maka orang tersebut mempunyai akses untuk kecelruhan garis batas vertikal yang ada di tengah lapangan. Permainan inisangat mengasyikkan dan menyenangkan sekaligus sangat suit karena setiap orang harus selalu berjaga dan berlari secepat mungkin jika diperlukan untuk meraih kemenangan. Berpikir logis ,kritois,kreatif dan inovatif gobak sodor merangsang aktivitas berpikir menentukan strategi untuk menerobos garis penjaga lawan, melihat situasi dan kondisi mengambil kesempatan,mengecoh lawan dan memikirkan bagaimana cara memperoleh kemenangan. Dalam permainan ini nilai yang berhubungan dengan diri sendiri adalah melatih - 117 -
anak berbuat jujur ,yaitu jika berada dalam kelompok jaga garis, tidak berbuat curang dengan keluar garis penjagaan. pembentukan karakter anak akan terlihat dengan kemampuanya dalam melindungi, bekerja sama, disiplin, kerja keras dan memiliki rasa tanggung jawab. Pendidikan Karakter Melalui Kesenian Tradisional Jawa Ketoprak Kesenian tradisional ketoprak jawa yang dipegang teguh telah menciptakan sikap, kepribadian, dan gaya, serta perilaku orang ajwa menjadi sosok yang simpatik, halus, santun, toleran, fleksibel, dan menyukai keharmonisan. Sosok yang cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan dan kegotong-royongan. Ketoprak digunakan sebagai wahana pendidikan karakter yang bertujuan untuk mengembalikan roh budaya jawa diantara generasi muda yang saat ini dinilai makin pudar. Ketoprak sebagai media pendidikan karakter dapat dilihat dari dialog-dialog yang digunakan dalam ketoprak dan cerita yang terkandung di dalamnya. Dalam dialog-dialognya seni pertunjukan ketoprak banyak mengandung niali fungsi pendidikan. Disinilah dapat dipetik bahwa di dalam pembicaraan dengan siapapun hendaknya selalu tanggap dengan kedudukannya masing-masing. - 118 -
Dengan demikian, kebudayaan ketoprak menjadi media penting untuk penanaman pendidikan karakter khususnya pada generasi muda. Upaya yang dilakukan untuk penanaman karakter melalui budaya ketoprak dibutuhkan sebuah teknologi tradisional yang mampu menyerap generasi muda yang mampu menyerap generasi muda yang ramah lingkungan, memiliki keseimbangan alam, memuat pembelajaran kesopanan, dan sarat nilai-nilai luhur. Kearifan local itu memiliki makna yang sangat positif dan berperan dalam membentuk karakter siswa sehingga dalam perkembangan masyarakat dapat berpengaruh terbentunya karakter siswa yang bermoral dan berbudaya. C. Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Pada Sekolah Ramah Anak di Gayo Takengon Kabupaten Aceh Tengah Historis Suku Gayo Takengon Aceh Gayo adalah suku bangsa yang berdiam di Kabupaten Aceh Tengah. Daerah asal kediaman orang Gayo ini dikenal dengan nama dataran tinggi Gayo, dan orang Gayo sendiri menyebutnya dengan istilah Tanoh Gayo, yang artinya Tanah Gayo. Pada saat ini wilayah kediaman orang Gayo meliputi - 119 -
Kabupaten Aceh Tengah, sebagian dari wilayah kabupaten Aceh Tenggara dan sebagian kecil kabupaten Aceh Timur. Seluruh wilayah Tanoh Gayo ini disatukan oleh sederetan gunung dan bukit dalam rangkaian Bukit Barisan. Di samping itu, juga disatukan oleh budaya nenek moyangnya yang diwarisi secara turun temurun. Akan tetapi, mereka dipisahkan oleh tiadanya sarana penghubung dari waktu yang cukup lama. Masyarakat Gayo menganut sistem keluarga batih, sama seperti yang dianut oleh masyarakat Aceh pada umumnya. Upacara tradisional yang sering dilaksanakan oleh masyarakat suku bangsa Gayo selalu berkaitan dengan mata pencaharian hidup, adat dan agama/kepercayaan. Dalam bidang kepercayaan masyarakat suku bangsa Gayo juga mempercayai adanya kekuatan gaib dan kekuatan sakti. Upacara keagamaan pada hari-hari besar Islam juga dirayakan, seperti upacara Maulid Nabi sebagai upacara bersejarah bagi umat Islam yang dilakukan tiap tahun pada bulan Rabiulawal. Begitu juga dengan upacara-upacara keagamaan yang lain. - 120 -
Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Bahasa Gayo dalam Pendidikan Karakter Bahasa Gayo umumnya mempunyai persamaan- persamaan dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Aceh, Karo, Melayu, Sunda, Tagalog dan bahasa lain. Kearifan Lokal yang Menjadi Jati Diri Masyrakat Gayo Manusia yang merupakan sebagai mahluk sosial, tidak bisa menjalani hidup sendiri (individu) tanpa orang lain. Nilai mukemel berkenaan dengan harga diri. Kemel pada dasarnya berarti malu sebagai pengertian yang biasa, namun dalam konteks yang lain kemel berarti harga diri. Ungkapan adat (perimustike) menyatakan "ike kemel mate" yang artinya apabila seseorang merasa harga dirinya telah tercemar maka mati-pun dihadapi. Dengan nilai ini seseorang akan berusaha menjaga agar tindakan dan ucapannya senantiasa dipandu nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran agama dan kearifan lokal masyarakat Gayo. a) Tertip Nilai penunjang yang pertama untuk mewujudkan nilai utama (mukemel) adalah tertip. Tertip berkenaan dengan sikap hati-hati sehingga tindakan dilakukan sesuai konteks yang melingkupinya. Sebuah ungkapan Gayo menyatakan "tertip - 121 -
bermejelis, umet bermulie" (ketertiban dalam interaksi sosial merupakan prasyarat kemuliaan bersama). Penempatan diri dalam kehidupan bersama menentukan apakah seseorang itu mempunyai harga diri atau tidak. Pentingnya nilai tertib termanifestasi dalam ungkapan "warus barang kapat, wajib atas tempat." b) Setie Setie artinya mempunyai komitmen atau teguh pendirian. Kata ini merujuk pada sikap tidak mudah menyerah memperjuangkan kebenaran. Nilai setie terwujud dalam keteguhan menjaga agar kesepakatan-kesepakatan yang dibangun bersama dijaga keberlanjutannya. Nilai setie melambangkan sikap teguh pendirian yang dilandasi pengetahuan, bukan kesetiaan yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan sesaat. c) Semayang-Gemasih Semayang-gemasih artinya kasih sayang. Istilah semayang berasal dari kata sayang yang dalam penggunaannya menunjukkan kasih-sayang yang tulus. Pada mulanya istilah semayang diidentikkan dengan sipat seorang ibu yang menyayangi anak setulus hati. Sementara itu, istilah gemasih mencerminkan kepribadian seseorang yang suka memberi atau pemurah (lawannya kikir atau bakhil). d) Mutentu - 122 -
Mutentu berarti rajin, ulet, bekerja keras atau melaksanakan sesuatu sesuai aturan. Nilai ini memberi penekanan pada pembentukan sikap tidak ceroboh dalam mengambil keputusan. Kebiasaan atau sikap mutentu dapat dimaknai dengan kemampuan menempatkan persoalan secara tepat. Nilai ini berkenaan dengan kesiapan seseorang menangani segala kemungkinan secara hati-hati dan bertanggungjawab. Penjabaran nilai mutentu dalam laku keseharian termanifestasi pada kematangan emosional seseorang dalam bersikap. e) Amanah Nilai amanah berkaitan dengan kesesuaian ucapan dan perbuatan atau nilai kejujuran. Terdapat sejumlah perimustike yang menunjukkan kedudukan nilai amanah dalam sistem nilai budaya Gayo: "kukur i amat guk é, akang i amat bekas é, jema i amat leng é." (burung ditandai dari suaranya, rusa ditandai dari jejaknya, manusia dikenal dari ucapan atau janjinya). Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa nilai amanah merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki seseorang karena menjadi penanda terpenting yang membedakannya dengan makhluk lain. f) Genap-mupakat Genap-mupakat atau keramat-mupakat merupakan nilai budaya Gayo yang berkaitan dengan musyawarah untuk menemukan solusi terbaik (mupakat). Nilai musyawarah menjadi salah satu norma yang telah dibudayakan dalam - 123 -
pergaulan sosial masyarakat Gayo. Nilai genap-mupakat tercermin pula dalam struktur pengelolaan pemerintahan adat sebagaimana terangkum dalam ungkapan "keramat mupakat, behu berdedele" yang menekankan pentingnya kedudukan musyawarah untuk memperoleh mupakat dan penghormatan terhadap hasil musyawarah yang dipandang keramat (mulia). g) AlangTulung Alang-Tulung artinya tolong-menolong. Karakter ini tercermin dalam ungkapan alang-tulung berat-berbantu yang menegaskan bahwa setiap orang memerlukan interaksi sosial yang memungkinkan proses memberi dan menerima. Sistem sosial dalam masyarakat Gayo diikat solidaritas kelompok atau disebut sara kekemelen (kesatuan harga diri). Artinya, apabila seseorang dalam klen melakukan tindakan yang menjatuhkan martabat belah, imbasnya bersipat kolektif. Ikatan kebersamaan ini dibangun tidak hanya berdasarkan jalinan darah (keluarga) tetapi juga berdasarkan domisili. Berdasarkan penjelasan tersebut, sistem nilai budaya Gayo yang terdiri atas nilai utama, nilai penunjang dan nilai penggerak sangat penting diperkenalkan dan dibiasakan kembali. Dengan demikian, sistem nilai budaya Gayo sangat penting disosialisasikan dan diinternalisasikan secara berkesinambungan sehingga dapat terbentuk pemahaman dan penyikapan yang lebih baik terhadap nilai-nilai tersebut. Generasi muda Gayo perlu diperkenalkan kembali pada sistem nilai tersebut sehingga lebih tertarik untuk memahami dan menerapkan konsepi ideal tersebut dalam kesehariaannya. - 124 -
Implementasi Kurikulum Muatan Lokal dalam Pendidikan Karakter di Aceh Tabel 4 Model Penerapan Muatan Lokal di Aceh NO Cara Bentuk kegiatan yang mensosialisasikan diterapkan di Sd sebagai Di Sekolah Dasar muatan lokal Aceh 1. Guru memberikan Siswa memahami kerajaan- pengajaran tentang kerajaan Islam yang berkembang sejarah kebudayaan pada masa awal daerah tertentu Islam. (Guru dapat memberikan tugas kelompok dengan tema kerajaan Islam, yang dimana juga membutuhkan kreativitas peserta didik dengan mengenal gambar- gambar kerajaan dengan cara mencetak atau mengeprintkan gambar kerajaan dan siswa dituntut untuk menyebutkan ciri- ciri, sejarahnya, ) - 125 -
2. 3. Peran Guru IPS dalam memberikan materi mengenai tokoh tokoh Islam dan masuknya budaya Islam ke Indonesia Peran guru PAI dalam mengajarkan tentang bagaimana cara mebaca Al- Qur'an sesuai dengan tajwid yang benar. Siswa dapat memahami masuknya Islam di daerah tertentu, siswa dapat memahami penyebaran Islam di daerah tertentu serta memahami tokoh yang berjasa menanam dan mengembangkan Islam di daerah tertentu. (Revitalisasinya dapat dilihat ketika pada mata pelajaran agama Islam seorang guru memberikan penjelasan atau sering disebut mendongeng mengenai tokoh tokoh Islam ataupun Nabi nabi) Siswa memahami kitab-kitab Al- Qur'an dan Hadist terjemaham bahasa lokal, siswa mendapatkan kitab tafsir lokal, siswa mengenal kitab-kitab tafsir dan hadis karya masyarakat lokal (Revitalisasinya dapat dilihat , semisal diadakannya latihan setiap semingggu sekali mengenai murotal al-qur'an dan latihan menulis dan membaca Iqra' bagi yang belum bisa baca al-qur'an) - 126 -
4. 5. Pendekatan melalui pengajaran akhlak dan adat istiadat Aceh Guru Melalui pendekatan kultural dalam penanaman muatan lokal Bentuk Revitalisasi di SD dapat dikembangkan kurikulum muatan lokal melalui kegiatan peserta didik dalam bentuk ekstrakurikuler dan bimbingan konseling contohnya di SD mengembnagkan melalui ekstrakurikuler termasuk pengembangan bakat minat siswa seperti kegiatan keagamaan , seni tari, dan seni musik , maupun ketrampilan lainnya. Serta bimbingan konseling yang meliputi bimbingan karir, bimbingan studi lanjut , bimbingan pribadi, dan bimbingan sosial Guru dapat menanamkan nila-nilai filosofis budaya adat aceh,serta melalui dimensi adat istiadat semisal guru menjelaskan kepada peserta didik tentang bentuk bentuk adat seperti tarian, adat berpakaian, sistem hukum adat glee, laot, bloe-publuoe - 127 -
Safwan Idris menyatakan, terdapat tiga hal yang sangat mendasar yang akan menentukan implementasi kebijakan pendidikan di Aceh; "pertama, nilai- nilai sosial budaya yang di miliki masyarakat Aceh; kedua, aspirasi masyarakat tentang pendidikan; dan ketiga, perkembangan-perkembangan serta peluang-peluang dalam birokrasi yang memungkinkan perkembangan pendidikan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Idris, 1999; 70). Ketiga fondasi ini apabila dapat disinergikan akan menjadi daya dukung yang menentukan keberhasilan penerapan kebijakan dalam pendidikan, termasuk di dalamnya penerapan kurikulum muatan lokal. Dalam praktiknya, faktor yang seringkali menyebabkan terkendalanya implementasi kebijakan pendidikan, termasuk juga di dalamnya kurikulum muatan lokal terkait dengan aspek birokrasi yang bertanggungjawab dalam merumuskan kebijakan. Kebijakan pendidikan yang labil berdampak pada layunya sebuah kebijakan sebelum benar-benar dapat dilihat hasilnya. Bahasa Gayo Sebagai Kurikulum Muatan Lokal Secara umum, kesadaran penggunaan, penyelamatan, dan pewarisan bahasa Gayo dari masyarakat Gayo sendiri relatif rendah. Sementara itu, kualitas pengetahuan bahasa dan kegayoan secara umum makin menurun. Sebab, generasi - 128 -
kelahiran 1930-an sampai dengan kelahiran 1960-an mulai berkurang satu per satu (meninggal). Di saat yang sama, alih budaya dari generasi tua ke generasi muda relatif kurang. Diperburuk lagi, kurangnya dukungan dokumentasi tertulis tentang Gayo. Generasi muda Gayo pun pada umumnya tidak mau tahu tentang persoalan ini. Salah satu cara untuk mengantisifasi kepunahan, menyelamatkan, mewariskan, dan melestarikan bahasa Gayo adalah dengan menjadikannya sebagai muatan lokal bahasa daerah di sekolah-sekolah di Gayo mulai dari sekolah dasar (sederajat) sampai sekolah lanjutan/menengah (sederajat). Dasar hukum yang dipakai, yaitu Undang-Undang Pemerintah Aceh yang telah memayungi keberadaan bahasa Aceh (bahasa-bahasa daerah di Aceh), terutama di Bab XXXI pasal 221 ayat (4) yang berbunyi "Bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal dan ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan qanun. Penanaman Pendidikan Karakter Pada dasarnya penanaman karakter pada seseorang itu lebih tepat di mulai dari lingkungan sekitar baik itu keluarga, saudara, teman bermain, sekolah maupun masyarakat. Sebuah keluarga di harapkan selalu menjaga keharmonisannya karena - 129 -
apabila sebuah keluarga tidak harmonis maka akan berakibat fatal bagi anak-anak dari keluarga tersebut. Pembentukan karakter di sekolah juga harus di fokuskan, karena siswa menghabiskan waktu setengah hari di sekolah, apabila sekolah hanya mementingkan dan memberi pemahaman akan pengetahuan saja maka langkah penanaman karakter yang telah di terapkan di keluarga tidak akan berhasil. Pendidikan karakter dalam budaya sekolah di Aceh pada hakikatnya terimplementasikan pada lapisan nilai dan keyakinan serta lapisan artifak dapat disimpulkan yaitu: Perencanaan pendidikan karakter dalam budaya sekolah terdiri atas potensi sekolah untuk menetapkan nilai karakter yang dikembangkan yaitu nilai religius, disiplin, semangat kebangsaan, dan menghargai prestasi. Yang terdiri dari sosialisasi kebijakan pendidikan karakter warga sekolah dan komitenya dan perencanaan kondisi pelaksanaan berkaitan dengan sarana dan prasarana yang di gunakan di sekolah, memberi contoh teladan oleh guru, serta penciptaan suasana belajar yang kondusif. Pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan dengan penerapan nilai karakter pada lapisan artifak. Dalam budaya sekolah yaitu dengan membiasakan siswa menerapkan nilai karakter pada kehidupannya sehari- hari, pihak sekolah juga menyediakan alat pendukung untuk - 130 - ;
setiap kegiatan siswa. Program yang itu dirancang bertujuan membentuk karakter siswa dengan kegiatan yang di lakukannya sehari-hari, baik dalam keadaan sadar maupun tidak siswa sudah terbiasa melakukannya sehingga menjadi kebiasaannya yang susah untuk di lupakan. Pendidikan Karakter dalam Budaya Gayo a. Seni Didong Terdapat nilai-nilai karakter di dalam gerakan dan syair seni didong Gayo ini seperti, nilai Relegius, nilai rasa hormat (respect), nilai tanggung jawab (responsibility) dan nilai kepedulian (caring), penyampaian nilai-nilai karakter kepada masyarakat merupakan tugas dari pada ceh didong melalui syair-syair didong yang menggunakan kata-kata kiasan dan sindiran-sindiran yang lembut, kaitan nilai-nilai karakter dengan pelajaran PPkn dapat dilihat pada pembahasan civic disposition dimana civic disposition ini merupakan watak atau karakter dari warganegara, maka dari itu nilai-nilai karakter yang ada pada seni didong ini merupakan watak atau karakter dari masyarakat Gayo itu sendiri yang juga merupakan warganegara. b. Tari Guel Tari tradisi suku Gayo yang sudah cukup lama ada dan tercipta berdasarkan cerita rakyat tentang abang, adik, Sengeda dan bener Meriah. Tari ini diciptakan dengan - 131 -
menjadikan alam sebagai sumber dalam pengolahan gerak,dan menjadikan gajah sebagai inti cerita karena alam memberikan insfirasi yang cukup banyak bagi masyarakat dalam menuangkan ungkapan kreativitas mereka. c. Tari Bines Tarian daerah Aceh bernama tari bines berasal dari Kabupaten Gayo Lues yang umumnya akan dipertunjukan oleh sekelompok wanita. Untuk jumlah penarinya sendiri harus berjumlah genap dari 10, 12, dan angka genap lainnya. Ciri khas dari tarian Aceh ini adalah tarian yang dilakukan dengan gerakan lambat dan berkembang menjadi cepat sampai akhirnya berhenti secara serentak. Selain itu, para penonton yang ingin memberikan uang juga harus menyimpan uang tersebut di atas kepala penari. d. Tari Saman Tarian Aceh Saman merupakan tarian khas Aceh yang dulunya merupakan tarian etnis Suku Gayo yang menjadi suku tertua dari pesisir Aceh. Pada saat itu, tari saman digunakan sebagai media menyebarkan agama Islam dan untuk sekarang lebih bersifat hiburan dan sering diperlihatkan dalam festival kesenian mancanegara. e. Artefak kebudayaan Gayo Aceh Tengah Sangat menjunjung tinggi nilai agama, karena merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status istimewa mempunyai kewenangan otonomi khusus. - 132 -
Artefak Batik/Seni kebudayaan Gayo Aceh Tengah dalam Pendidikan karakter : (1) Motif Ceplok Gayo. Motif Ceplok Gayo terlihat sederhana, namun ciri khas seni ukir khas Aceh Gayo cukup jelas terlihat. Konsep penciptaan motif ini adalah menggambarkan sikap toleransi masyarakat Aceh Gayo, motif ceplok warna-warni menggambarkan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat dalah karunia yang harus disyukuri dan diterima secara wajar. (2) Motif Gayo Tegak. Penciptaan Motif Gayo Tegak terinspirasi dari ukiran kerawang jenis Motif Emun Berangkat Atau Emun Beriring. Motif ini digambarkan dalam posisi tegak atau vertikal sebagai ungkapan untuk selalu teringat pada Tuhan Yang Maha Esa. (3) Motif Gayo Lurus. Motif ini digambarkan dalam posisi mendatar sebagai simbol pengamalan ajaran habluminannas, yaitu hubungan sesama manusia. Konsep penciptaan motif ini adalah menggambarkan kekeluargaan, kekompakkan, dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh Gayo. (4) Motif Parang Gayo. Proses penciptaannya terinspirasi dari motif Parang dari batik Jawa, namun sumber inspirasinya motif pokoknya tetap diambil dari ukiran kerawang jenis motif Emon Beriring. Konsep penciptaan motif ini adalah - 133 -
menggambarkan keindahan seni budaya, serta semangat bekerja disimbolkan dengan warna merah. Seperti yang telah kita ketahui, batik memiliki makna dan juga arti disetiap pembuatannya sehingga kita wajib mempelajari tentang batik dan mempraktekkannya. f. Alat Musik Tradisional Alat musik trasional Aceh juga beragam seperti berikut : (1) Arbab. Arbab terdiri dari 2 bagian yakni arbabnya dan juga alat geseknya. Arbab berkembang pada daerah Pidie, Aceh Besar dan Aceh Barat. Cara menggunakannya dengan cara digesek, alat musik tradisional ini biasa dipakai pada acara pementasan hiburan rakyat seperti pasar malam atau pawai dan sebagainya. (2) Bangsi Alas. Bangsi atau bansi merupakan sebuah jenis alat musik tradisional Aceh yang digunakan dengan menggunakan cara meniupnya. Pemakaian bangsi pada tanah Alas sebelumnya dipakai untuk pengiring Tarian Landok, Alun, sebuah tarian khas sebuah desa Telengat Pagan. (3) Canang. Dari banyaknya alat musik tradisional di Aceh, cannag sepintas ditafsirkan untuk alat musik yang dipukul. Kegunaan dari Canang biasanya untuk pengiring tarian tradisional. - 134 -
(4) Bereguh. Bereguh merupakan alat musik tradisional dari Aceh yang dibuat dari tanduk kerbau, Bereguh mempunyai kegunaan untuk alat musik bukan untuk menghibur, melainkan alat yang dipakai untuk berkomunikasi antar masyarakat Aceh pada zaman dulu yang hidup ditengah hutan. (5) Talempong. Alat musik tradisional Aceh ini seringnya digunakan oleh wanita terutama para remaja. Talempong digunakan dengan menggunakan cara dipukul memakai alat pemukul khusus. Talempong juga bisa mengeluarkan nada yang melodis pada telinga kita. (6) Geundrang. Geundrang merupakan bagian dari instrumen yang memiliki bentuk layaknya gendang, alat music tradisional Aceh ini digunakan dengan memakai cara dipukul pada bagian yang bergetar memakai telapak tangan atau kayu pemukul khusus. Fungsi alat musik ini merupakan untuk pengatur nada dari sebuah pementasan. (7) Rapai. Rapai adalah instrumen ritmis yang dipakai dari bahan kayu dan kulit ternak(lembu). Rapai itu mirip dengan rebana yang sering dimainkan dengan cara dipukul, alat musik ini mempunyai bentuk seperti contoh panci dengan bermacam-macam ukuran. (8) Serune Kalee. Alat musik tradisional Aceh yang ini mempunyai bentuk seperti terompet yang memang - 135 -
mempunyai ciri khusus dari Aceh, bentuk sama seperti klarinet yang memanjang, ketika digunakan seringnya Serune Kalee, diiringi oleh alat musik lain seperti geundrang, rapai, dan sejumlah instrumen tradisional lainnya. Serunai Kalee sampai saat ini digunakan untuk acara-acara tradisional seperti contoh penyambutan tamu, pernikahan, atau sekedar acara hiburan serune kalee sering menghiasi acara tersebut. (9) Taktok Trieng. Seperti halnya alat musik rapai, Taktok Trieng juga digunakan dengan cara dipukul, alat musik ini dibuat dari bahan dasar bambu, alat musik ini gampang dijumpai pada daerah Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh lainnya. (10) Tambo. Tambo merupakan bagian dari musik tradisional Aceh yang menggunakan cara dipukul saat menggunakannya dengan memakai sepasang pemukul, banyak yang mengira saat mendengarnya alat musik ini layaknya gitar, tetapi ternyata alat musik ini berukuran cukup besar dan hanya bisa dibawa oleh 1 orang. Berbicara mengenai kebudayaan daerah atau kearifan lokal dalam pengembangan pendidikan karakter tentunya akan diarahkan pada nilai-nilai budaya disuatu daerah, seperti budaya Aceh. Masyarakat Aceh dalam pengupayaan pengembangan pendidikan karakter dilakukan dengan - 136 -
menerapkan beberapa kebudayaannya dengan nilai-nilai Islami. Nilai-nilai tersebut seringkali tidak ditulis secara resmi, tetapi keberadaannya diakui. Hal ini karena nilai-nilai budaya yang ada selalu mempengaruhi sifat dan karakter manusia. Pembentukan karakter di sekolah juga harus di fokuskan, karena siswa menghabiskan waktu setengah hari di sekolah, apabila sekolah hanya mementingkan dan memberi pemahaman akan pengetahuan saja maka langkah penanaman karakter yang telah di terapkan di keluarga tidak akan berhasil. D. Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Pada Sekolah Ramah Anak di Kota Denpasar Provinsi Bali Geografis Kota Denpasar Kota Denpasar salah satu kota yang terletak di tengah- tengah Pulau Bali, yang juga merupakan Ibukota dari Provinsi Bali sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan perekonomian. Letak yang sangat strategis ini sangatlah menguntungkan baik dari segi ekonomi maupun dari pariwisata karena merupakan titik sentral dari berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung dengan kabupaten lainnya. - 137 -
Posisi geografis Kota Denpasar terletak di 08°35'31"- 08°44'49" LS dan 115°10'23"-115°16'27" BT, serta memiliki wilayah daratan seluas 12.778 Ha (reklamasi Pantai Serangan seluas 380 Ha atau 2,27 % dari seluruh luas daratan Provinsi Bali dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung). 2. Sebelah Timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung. 3. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa. 4. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung). Secara administrasi, Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan yang terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut berdasarkan luas wilayahnya maka dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km2 (39,12 persen). 2. Kecamatan Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,12 km2 (24,35 persen). 3. Kecamatan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,13 km2 (18,88 persen). 4. Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,54 km2 (17,64 persen). - 138 -
Kota Denpasar secara topografi ketinggian berkisar antara 0-75 meter di atas permukaan laut. Morfologi kemiringan lahan antara 0-5% dan di daerah tepi mencapai kemiringan sebesar 15 %. Kota Denpasar termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi angin musim sehingga memiliki musim kemarau dengan angin timur (Juni- Desember) dan musim hujan dengan angin barat (September- Maret) dan diselingi pancaroba. Suhu rata - rata 25.4° C -28.5° C dengan suhu maksimum pada bulan Agustus. Adat Budaya, Kegiatan Seni/Pentas Seni/Lomba yang Dilakukan dalam Membentuk Karakter Anak Adat Budaya dalam Membentuk Karakter Anak Beberapa contoh adat budaya Bali, yang dapat diintegrasikan dalam pendidikan karakter adalah sebagai berikut: a. TriHitaKarana Yaitu tiga hal yang menyebabkan kehidupan manusia Bali bahagia. Ketiga hal tersebut adalah suatu budaya atau kebiasaan bagaimana manusia Bali melakukan hubungan dengan Tuhan, melakukan hubungan dengan sesama manusia, dan - 139 -
bagaimana melakukan hubungan dengan alam lingkungannya b. TumpekUduh Yaitu suatu ritual penyampaian ucapan terima kasih kepada Tuhan karena telah menciptakan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan manusia. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari adalah pelestarian tumbuhan. c. TumpekKandang Yaitu suatu ritual penyampaian ucapan terima kasih kepada Tuhan karena telah menciptakan hewan atau gumatat-gumitit yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan manusia. Implementasi dalam kehidupan sehari- hari adalah pelestarian binatang. d. TatTwanAsi Yaitu nilai saling menghormati sesama manusia. e. Subak Yaitu organisasi petani dalam suatu kawasan yang mengatur kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan pertanian. - 140 -
f. SalunglungSebayaTaka Yaitu nilai saling membantu sesama warga dalam menghadapi berbagai hal baik dalam suka maupun duka. g. JeleMelahGumiGelah Yaitu nilai bela negara dan cinta tanah air. h. AstaKosala-kosali terkait bangunan bali, baik ditinjau dari posisi bangunan maupun strukturnya, sehingga memberikan kenyamanan bagi penghuninya. i. SalamShanti yaitu perbuatan yang mengharapkan kedamaian sehingga kebahagiaan tercapai. j. HariRayaNyepi suatu hari raya tentang mulat sarira yang mana pada hari raya ini orang bali diharapkan melakukan refleksi diri merenungkan perbuatannya yang telah dilakukan setahun yang lewat, dan memperbaiki pada tahun berikutnya. Nilai ini harus dilakukan setiap saat sehingga setiap saat harus melakukan refleksi diri. - 141 -
k. Ngopin yaitu budaya bali datang ke rumah orang yang punya hajatan (baik hajatan suka maupun duka) atau pekerjaan lain. Orang datang membantu keluarga dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. l. Medelokan budaya datang ke rumah orang yang sedang mengalami duka (seperti ada kerabat meninggal) dengan bawaan, dengan tujuan menunjukkan rasa simpati dan meringankan beban bagi keluarga yang mengalami duka. m. Resik merupakan nilai dan aktivitas menyukai kebersihan dan keindahan. n. MenyamaBeraya merasa bahwa orang-orang di sekitar kita adalah saudara (nyama) dan keluarga (beraya). o. Eling, selalu ingat kepada Tuhan dalam keadaan maupun situasi apapun, sehingga selalu mohon perlindungan-Nya. - 142 -
p. Swadharma ingat dan selalu melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Kegiatan lomba seni Kegiatan lomba seni yang diperuntukkan siswa sekolah dasar yang ada di Kota Denpasar seperti: a. PSR (Pekan Seni Remaja) Kota Denpasar PSR merupakan perlombaan yang sangat dinanti- nanti oleh siswa yang memiliki kemampuan di bidang seni dari seluruh jenjang pendidikan dari TK hingga SMA sekaligus sebagai wadah yang sangat strategis untuk para aktris agar tetap melestarikan seni budaya yang nyaris dilupakan. Pelaksanaanya dipusatkan di Gedung Werdi Budaya Art Centre Denpasar diantaranya menyalin aksara latin ke aksara Bali, tari ( Legong Kraton, Cenderawasih, dan Nelayan ), mesatua bahasa Bali, gender wayang berpasangan, makendang tunggal, macecimpedan, macepat berpasangan, membaca aksara Bali, paduan suara, melukis, rindik berpasangan, mapidarta bahasa Bali, makidung, lagu pop bali dan inggris, tata busana adat berpasangan, membaca puisi, dharma wacana, serta makekawin. b. RBF (Rare Bali Festival) Rare Bali Festival merupakan kegiatan tahunan Pemkot Denpasar yang menampilkan berbagai parade budaya anak- anak seperti pertunjukan permainan tradisional, sesuatu yang - 143 -
dekat dengan dunia anak, tetapi kini mulai terlupakan. Ditampilkan pula dalam parade kebudayaan berbagai macam kreasi anak-anak seperti fragmen tari, pawai pakaian adat anak- anak disabilitas, parade busana cita-cita anak, atraksi Paskibraka, pencak silat dan lain sebagainya. Kegiatan ini juga mengenalkan permainan tradisional kepada anak yang hidup di tengah perkotaan yang modern yang mengacu pada tiga hal prinsip yaitu permainan tradisional, seni, dan literasi. c. HAN (Hari Anak Nasional) Peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli dimeriahkan dan dikemas secara apik oleh Forum Anak Daerah (FAD) Kota Denpasar. Adapun lomba- lomba yang diperuntukkan siswa SD seperti Lomba Megending Rare, Lomba Mesatua Bali, Lomba Cerdas Cermat. Kota Denpasar merupakan Kota Layak Anak dengan Kategori Utama. Hal ini bisa tercapai salah satunya karena Komitmen Pemerintah Kota Denpasar bersama stakeholder terkait untuk mewujudkan Kota Denpasar ramah bagi anak dengan berupaya memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak-anak Kota Denpasar. Anak-anak Indonesia khususnya anak-anak di Kota Denpasar diharapkan tetap menjadi anak yang berprestasi, gembira, kreatif, dan inovatif. d. Denpasar Festival (Denfest) Denpasar Festival dijadikan sebagai puncak kreativitas masyarakat dalam menciptakan peluang ekonomi kreatif. Berbagai panggung kreativitas disiapkan dalam ajang Denfest menunjukkan berbagai kreativitas seni dan budaya - 144 -
masyarakat Denpasar. Seperti pada panggung Ekspresi Kreatif Muda yang berada di Panggung Lapangan Puputan Badung Gusti Ngurah Made Agung. panggung ini merangkul berbagai talenta anak dari kalangan siswa TK hingga SMA/SMK untuk bermain musik, menari, hingga penampilan seni sastra. Kegiatan ini dilakukan untuk memeriahkan Denfest dan mengajak anak-anak untuk ikut berpartisipasi dalam kreativitas seni, budaya, dan teknologi di puncak acara Denfest. Dengan dilaksanakan kegiatan ini maka seluruh anak TK hingga SMA ikut berpartisipasi memberikan kesempatan kepada seluruh anak-anak Denpasar untuk menampilkan talentanya. E. Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Pada Sekolah Ramah Anak di Kota Samarinda provinsi Kalimantan Timur. Deskripsi Kota Samarinda Kalimantan Timur merupakan provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan dan kota Pontianak sebagai ibukota provinsinya. Daerah ini berbatasan langsung dengan dengan Sarawak yang merupakan bagian dari Negara - 145 -
Malaysia. Kalimantan Timur memiliki banyak kebudayaan yang beragam. Berikut beberapa keberagaman budaya Kalimantan Timur. Masyarakat Kalimantan Timur memakai bahasa Melayu Pontianak, Melayu Sambas, dan juga Bahasa Senganan sesuai dengan wilayah penyebaran. Selain itu, Kalimantan Timur juga mempunyai kebudayaan berupa rumah adat yaitu rumah Betang. Pada umumnya rumah Betang dibangun dalam bentuk panggung, yang memiliki ketinggian 3-5 meter dari tanah. Tingginya bangunan bertujuan menghindari datangnya banjir pada musim penghujan. Budaya lain dari Kalimantan Timur adalah pakaian adat, masyarakat Kalimantan Timur mempunyai pakaian adat yang bernama King Baba dan King Bibige. Pakaian adat itu dibuat dari kulit kayu yang diproses sampai menjadi lunak seperti kain. Kebudayaan lain dari Kalimantan Timur dalam bidang kesenian antara lain, Alat musik tradisional, tarian tradisional, dan kerajinan tangan. Kalimantan Timur memiliki beberapa macam alat music tradisional antara lain : sapek-sapek, gong- gong, dan kolantung. Dan untuk tariannya, Kalimantan Timur juga memiliki beberapa macam tarian, salah satunya adalah tari robo-robo. Menurut cerita, tarian ini adalah peringatan atau napak tilas kedatangan pangeran. Selain itu, tarian robo- robo juga digunakan untuk mengenang wafatnya Opu Daeng Manambun. Adapun kerajinan lain dari Kalimantan Timur yaitu KerajinanTangan. Masyarakat Kalimantan Timur sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan yang khas dari - 146 -
daerahnya. Bahkan mereka bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan. Ikatan kekerabatan mulai longgar dibanding dengan masa yang lalu, orientasi kehidupan kekerabatan lebih mengarah kepada intelektual dan keagamaan. Emosi keagamaan masih jelas tampak pada kehidupan seluruh suku bangsa yang berada di Kalimantan Selatan. Urang Banjar mengembangkan sistem budaya, sistem sosial dan material budaya yang berkaitan dengan relegi, melalui berbagai proses adaptasi, akulturasi, dan asimilasi. Sehingga tampak terjadinya pembauran dalam aspek-aspek budaya. Pendidikan Karakter Melalui Budaya Daerah Pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal bukan saja urgen tetapi sudah sangat mendesak. Agar krisis karakter yang dialami tidak sampai menjadi penyakit yang kronis. Maka pendidikan karakter perlu diberikan kepada peserta didik salah satunya dengan berbasis kebudayaan lokal. Seperti dengan cara pengembangan pendidikan karakter melalui kebudayaan Kalimantan Timur. Kearifan lokal orang melayu Kalimantan Timur yang bersumber pada nilai-nilai pada dasarnya mengajak dan mengajarkan tentang bagaimana seharusnya membaca potensi alam dan menuliskan kembali tradisi yang diterima secara universal oleh masyarakat yang - 147 -
tumbuh berkembang dalam keseharian serta diajarkan secara turun-temurun. Seperti yang kita tau bahwa kalimantan selatn memiliki ibu kota Samarinda dan tentu saja dikalimantan selatan memiliki ragam budaya yang berbeda dengan daerah lain. Budaya di Kalimantan Selatan memiliki variasi yang beragam. Mulai dari tradisi, kepercayaan, kuliner, bahkan permainan. Budaya ini mulai terlupakan, apalagi di era media kapitalis saat ini, yang justru mengenalkan budaya popular, yang bukan identitas budaya daerahnya. Kekayaan budaya Banjar masih tersimpan dan kurang terpublikasi secara luas, sehingga nuansa-nuansa etnisitas masyarakat banjar banyak yang hilang dan tidak dilestarikan. Akibatnya, minat generasi muda untuk memahami seni dan budaya Banjarpun berkurang. Pengembangan pendidikan karakter melalui budaya Kalimantan Timur dilakukan dengan corak bybrid islam untuk pengembangan pendidikan karakter. Pengembangan pendidikan karakter melalui budaya Kalimantan Timur ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama, Menggalakkan kajian-kajian mengenai nilai-nilai karakter berbasis kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Timur; kedua, Mensosialisasikan pesan-pesan moral atau nilai-nilai spiritual dalam ragam kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Timur; ketiga, Menspesifikasi pesan-pesan moral atau nilai-nilai spiritual dalam ragam kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Timur sehingga menjadi nilai-nilai karakter; keempat, Merumuskan cara atau pola internalisasi - 148 -
nilai-nilai karakter melalui pengalaman kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat; kelima, menghidupkan Kembali adat istiadat dan kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Timur dalam pembelajaran. Dinas Pendidikan Kalimantan Timur memperkuat pendidikan berbasis karakter untuk meningkatkan kemampuan mental siswa dalam menghadapi arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang relatif sangat cepat beberapa tahun terakhir ini. Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin di Banjarmasin, mengatakan bahwa globalisasi dan perkembangan teknologi yang luar biasa telah banyak menggeser sistem pergaulan dan perilaku remaja saat ini. Agar generasi muda memiliki kemampuan untuk menyaring berbagai pengaruh perkembangan zaman tersebut, kata dia, pemerintah provinsi kini memperkuat pendidikan berbasis karakter. "Dengan sistem pendidikan berbasis karakter ini, saya harap generasi muda lebih siap dalam menyikapi gencarnya pengaruh globalisasi dan teknologi yang berkembang cukup cepat sejak beberapa tahun terakhir," katanya. Penguatan pendidikan berbasis karakter tersebut, antara lain dengan memperkuat materi pendidikan terkait dengan budaya, adat istiadat, agama, dan pendidikan yang memperkuat nilai-nilai luhur bangsa. Selain itu, pada puncak peringatan Hardiknas Kalsel, Gubernur berharap, melalui penguatan Pendidikan karakter, generasi muda Banua akan lebih siap dalam - 149 -
menghadapi setiap perubahan zaman, terutama pengaruh obat- obatan terlarang. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur (Dr. Asli Nuryadin, S.Pd, MM.)sangat sepakat dan juga berharap, melalui penguatan pendidikan karakter, para siswa tidak hanya pandai dan hebat dalam bidang akademik saja, tetapi juga mumpuni dalam menyikapi setiap perubahan zaman. Generasi muda ke depan, kata dia, tidak mudah terbawa arus negatif globalisasi dan kemajuan teknologi, tetapi mampu mengambil nilai-nilai positif dari perkembangan tersebut. "Nilai-nilai tersebut, yang kini akan gencar untuk diberikan kepada para siswa sehingga terbentuk karakter bangsa, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasia dan Undang- Undang Dasar 1945," katanya. Sebagaimana diketahui, saat ini pengaruh obat-obatan terlarang, di Kalimantan Selatan sudah makin meresahkan karena sudah masuk ke sekolah-sekolah, mulai tingkat SD hingga SLTA, bahkan perguruan tinggi. Berbicara mengenai budaya di Kalimantan Selatan, tentunya ada banyak keistimewaan dalam ragam kulturalnya, mulai dari budaya aruh ganal, baayun maulid, mapartase, pendulangan intan, pasar ramadhan, pasar terapung, kuliner (masakan banjar, wadai 41 macam, dan minuman khas banjar), pakaian dengan kain sasirangan dan jumputan, rumah adat, tarian banjar, permainan rakyat, aktivitas masayarakat di bantaran sungai, budaya mawarung, home industry banjar (tanggui, lampit), kerajinan permata hingga intan, kerajinan - 150 -
airguci, dan pelbagai kegiatan Islam yang telah dipadukan dengan budaya banjar. Kenapa harus dimulai sejak Sekolah Dasar? Pada saat seorang anak memasuki sekolah dasar, saat itu ia akan mulai belajar tentang ilmu yang sesungguhnya, baik ilmu pengetahu- an, maupun ilmu agama dan budaya. Jadi, secara pola fikir, psikologis seorang anak SD siap untuk ditempa, jadi apa dan seperti apa karakternya kelak, tergantung pendidikan bagai- mana yang mereka terima saat ini. Maka, penerapan kurikulum 2013 yang mana mengedepankan pendidikan karakter, sudah sangat baik jika diawali sejak Sekolah Dasar. Dan sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 yang lebih menekankan pada prilaku serta kemandirian siswa dalam memecahkan suatu masalah, maka semangat untuk menggelorakan literasi disekolah juga akan semakin mudah dilakukan. Dengan penerapan kurikulum 2013 yang diawali di sekolah dasar, budaya literasi yang sudah menjadi bahagian hidup, serta penerapan pendidikan karakter yang tepat sasaran di sekolah dasar, maka anak-anak Indonesia akan memperoleh pendidikan karakter yang baik, sehingga berkarakter yang positif, dan mampu bersaing di dunia internasional. Dan bangsa kita bisa tetap bertahan dari propaganda hoax, radikalisme dan terorisme, narkoba, serta tindakan kriminal lain, serta tidak ada lagi anak-anak bangsa yang bisa dimanfaatkan oknum-oknum yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Karena anak-anak - 151 -
Indonesia sudah memiliki karakter yang tahan uji, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya bangsa. Salah satunya dengan menggunakan seni tari beksan kembang dalam tari ini siswa-siswi sekolah dasar dapat melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan serta melakukan koordinasi gerakan-gerakan mata- kaki-tangan-kepala dalam meniru tarian atau senam dan juga dapat melatih fisik dengan aturan yang ada serta dapat mendeskripsian suatu gagasan yang ada, dan dapat melatih siswa-siswi untuk menjaga kebersihan diri. Dalam tari dapat membentuk karakter anak agar selalu berpendampilan bersih dan rapid an kedisiplinan waktu pun ditunjukkan. Keragaman Budaya Kalimantan Timur: a. Bahasa Bahasa Indonesia adalah bahasa yang secara umum dipakai oleh masyarakat di Kalimantan Barat. Sedangkan untuk bahasa penghubungnya memakai bahasa Melayu Pontianak, Melayu Sambas dan juga Bahasa Senganan, sesuai dengan wilayah penyebarannya. b. Rumah Adat Kalimantan Timur mempunyai rumah adat yang bernama rumah Betang. Bentuk dan ukuran besar rumah Betang ini berbeda-beda. Pada umumnya rumah Betang di bangun dalam bentuk panggung, yang memiliki ketinggian tiga sampai lima meter dari tanah. - 152 - ini
c. Pakaian Adat Pakaian adat untuk Kalimantan Timur adalah King Baba dan King Bibige. King Baba untuk laki-laki sedangkan King Bibige untuk perempuan. Pakaian tersebut dibuat dari kulit kayu yang diproses sampai menjadi lunak seperti kain. d. Senjata Tradisional Senjata tradisional yang berasal dari Kalimantan Timur dinamakan Mandau. Mandau adalah sejenis pedang yang mempunyai keunikan yang terdapat di ukiran dan kekhasannya. e. Tari Tradisional Kalimantan Timur mempunyai beberapa tari tradisional. Diantaranya, Tari Monong dan tari Kinyah Uut Danum. Tari Monong adalah tari penyembuhan dan memiliki fungsi sebagai penolak atau penyembuh serta penangkal penyakit agar dapat sembuh kembali. Sedangkan tari Kinyah Uut merupakan tarian perang yang menunjukan kelincahan dan juga kewaspadaan dalam menghadapi musuh. - 153 -
Alat Musik Tradisional Kalimantan Timur mempunyai banyak alat musik khas daerah tersebut. Pada budaya daerah Samarinda Kalimantan Timur yang dapat diterapkan sebagai mulok adalah alat music tradisional samarida Kalimantan Timur. Berbagai daerah di Indonesia memiliki seni music tradisional yang berbeda-beda, contohnya seperti yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Timur memiliki beberapa music tradisional yang sampai sekarang masih ada. Beberapa alat music tradisional yang ada di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut : a. Gambus Gambus adalah alat music petik yang sejenis gitar berdawai 6 yang tidak jauh berrbeda dengan mandolin. Gambus ini awalnya berasal dari Timur Tengah yang kemudian dibawa oleh pedagang melayu sampai ke pesisir Kalimantan Timur. b. Kadire Kadire atau keledik merupakan alat music yang terbuat dari labu dan bilah bambu di mainkan dengan cara ditiup dan dihisap. Alat music ini terdapat pada daerah Kapuas Hulu. Pada suku Dayak Uut Danum di sebut Korondek. Keledik atau organ mulut dibuat dari buah labu yang sudah tua sekitar umur 5-6 bulan kemudian dikeluarkan isinya, direndam selama satu bulan dan selanjutnya dikeringkan. - 154 -
c. Ketipung Ketipung adalah salah satu alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini berasal dari Timur Tengah yang membawa pengaruh sampai ke Kalimantan Timur. Alat musik ketipung ini adalah sejenis gendang kecil yang biasa dimainkan untuk mengiringi lagu- lagu bernuansa Timur Tengah. d. Lulung Lulung adalah alat musik yang terbuat dari bambu. Alat musik ini berupa sitar tabung yang masuk dalam golongan idiokordofon. Lulung dilengkapi 6 dawai yang diambil dari badan bambu. Alat musik ini dimainkan para wanita Dayak Kenyah dengan cara dipetik. e. Sampek Sampek adalah alat musik tradisional Suku Dayak atau masyarakat Kayaan menyebutnya sape' kayaan, alat musik ini terbuat dari berbagai jenis kayu (kayu arrow, kayu kapur, kayu ulin) yang dibuat secara tradisional. Proses pembuatan bisa memakan waktu berminggu minggu. Dibuat dengan 3 senar, 4 senar dan 6 senar. Biasanya sampek akan diukir sesuai dengan keinginan pembuatnya, dan setiap ukiran memiliki arti. - 155 -
f. Sluding (Klentengan) Sluding atau Klentengan adalah alat musik tradisional yang terbuat dari kayu. Alat musik ini merupakan alat musik pukul jenis silofan yang mirip dengan gambang. Alat musik ini terdiri dari 8 bilah kayu yang ditempatkan pada rak kayu. Pada sisi kanan dan kiri sluding dihias dengan motif kepala burung Enggang yang dianggap sebagai hewan sakral oleh suku bangsa Dayak Modang. Alat musik ini dimainkan saat upacara adat. Cara mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah dasar yang ada di Kalimantan Terbentuk dari banyak unsur seperti agama, adat istiadat,bahasa, pakaian dan lain- lain. Dalam proses pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga bahasanya tetap lestari. Pada saat ada hari-hari besar di Kalimantan siswa SD menampilkan permainan alat musik tradisional khas Kalimantan yaitu sapek- sapek (dengan cara dipetik). Berdasarkan jurnal penelitian Adiwiyata Kaltim, untuk mengimplementasikan pendidikan budaya dan karakter bangsa di sekolah sebagai mulok, dapat dilakukan dengan cara memilih salah satu dari 18 karakter sebagaimana telah disebutkan di atas, misalnya karakter peduli lingkungan sehingga menjadi sekolah Adiwiyata. Hal ini penting untuk menyadarkan peserta didik terhadap kerusakan lingkungan yang semakin parah, sehingga dapat mencegahnya. - 156 -
Di samping itu sampai saat ini Sekolah Adiwiyata selalu diadakan pembinaan, perlombaan dan pemberian penghargaan dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi. Keuntungan mengikuti Program Adiwiyata antara lain adalah: (a) Mendukung pencapaian standar kompetensi/ kompertensi dasar dan standar kompetensi lulusan (SKL) pendidikan dasar dan menengah, (b) Meningkatkan efesiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya dan energi, (c) Menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif, (e) Menjadi tempat pembelajaran tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar, (f) Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meIalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan di sekolah (Kemen LH dan Kemdikbud, 2011). Mempelajari muatan lokal juga mampu mendidik karakter siswa sesuai apa yang di ajarkan saat itu serta inti dari pelajarannya yang mampu membuat anak sekolah dasar memiliki identitas dan kepribadian wilayah selain kepribadian nasional. Dengan demikian pelestarian bahasa dan budaya tidak hilang seiring dengan perkembangan zaman. Bahasa Banjar adalah bahasa suku Banjar di Kalimantan Selatan. Pada dasarnya pendidikan muatan lokal mengajarkan budaya di daerah tersebut, adanya pelajaran ini bisa di - 157 -
manfaatkan guna mendidik karakter siswa sekolah dasar sesuai dengan apa yang di ajarkan, ada beladiri yang mendidik karakter menjadi berani dan mempu menolong sesame, kesenian yang mendidik karakter menjadi lebih kreatif serta inovatif. - 158 -
BAB V ANALISIS MODEL SEKOLAH RAMAH ANAK Komponen Model Sekolah Ramah Anak (SRA) Sebuah Model SRA memiliki beberapa komponen dan setiap komponen terdapat isi di dalamnya. Tiap-tiap komponen dijelaskan dalam bagan sebagai berikut: - 159 -
Gambar 1 Komponen Model Pengembangan Pendidikan Karakter Sekolah Ramah Anak (SRA) Berbasis Budaya Daerah untuk Menunjang Kota Layak (KLA) Komp onen Model Do in Empo wering Facilit ating Evalu ating Tindakan nyata sesuai dengan nilai-nilai karakter. Anak melakukan aktifitas sesuai dengan budaya daerahnya di SRA Pemberd ayaan anak Partisipa si Akses informasi Pengama tan terhadap anak di Sekolah Ramah Anak Tindakan penyuluhan Tindakan pendampinga nan pada anak Fasilitasi pada anak Masalah terpecahka n - Penentuan teknik Pembelaja ran Evaluasi proses Menghasilkan produk Menghasilkan desain , strategi dan skenario pembelajaran Kegiatan belajar seni budaya daerah pada SRA Output Perilaku anak sesuai dengan pendidikan karakter budaya daerah Capaian mental karakteristik budaya daerah dalam perilaku Model Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis seni budaya daerah pada SRA untuk menunjang KLA - 160 -
Penjelasan Komponen Model Pengembangan Pendidikan Karakter Sekolah Ramah Anak (SRA) Berbasis Budaya Daerah untuk Menunjang Kota Layak (KLA) Komponen Model: Doing Proses: Tindakan nyata sesuai dengan nilai-nilai karakter. Anak melakukan aktifitas sesuai dengan budaya daerahnya (4 provinsi: Takengon, Samarinda, Denpasar, Surakarta) pada daerah penelitian Sekolah Dasar melalui program SRA Empowering (1) Pemberdayaan anak dalam melakukan aktivitas seni budaya daerah pada Sekolah Ramah Anak. (2) Partisipasi yang dilakukan anak di sekolah pada kegiatan seni budaya dalam membentuk karakter anak. (3) Akses informasi yang didapatkan dari kebijaksanaan yang terprogram oleh kepala sekolah untuk mengembangkan SRA. (4) Pengamatan terhadap anak pada saat melakukan aktivitas ekstra kurikuler/mulok yang dibimbing oleh guru/pelatih di SRA. Facilitating 1. Penyuluhan oleh Kepala Sekolah/Pihak lain tentang SRA berbasis budaya Daerah. 2. Tindakan pendampingan oleh Guru/ Pelatih pada SRA 3. Fasilitasi kegiatan seni budaya pada SRA, sarana dan pra sarana yg dimiliki sekolah. - 161 -
4. Masalah terpecahkan bersama antara sekolah dan Orang Tua peserta didik 5. Penentuan teknik Pembelajaran berbasis budaya daerah (bahasa, etika sopan santun, permainan, seni suara, musik, dan tari daerah). Evaluating 1. Evaluasi proses dilakukan observasi dan interview pada SRA 2. Menghasilkan produk luaran /prestasi sekolah pada lomba SRA 3. Menghasilkan desain, strategi dan skenario pembelajaran berbasis budaya daerah. 4. Kegiatan belajar seni budaya daerah pada SRA Output 1. Perilaku anak sesuai dengan pendidikan karakter budaya daerah 2. Capaian mental karakteristik budaya daerah dalam perilaku santun. 3. Model Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis seni budaya daerah pada SRA untuk menunjang KLA. - 162 -
BAB VI MENGEMBANGKAN ANALISIS KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK A. Analisis Kebijakan Untuk Mengembagkan Sekolah Ramah Anak (SRA) Michael Hill (Tilaardan Riant Nugroho, 2008: 244) mengemukakan adanya dua jenis analisis kebijakan, yaitu analisis tentang suatu kebijakan (analysis of policies) dan analisis untuk suatu kebijakan (analysis for policies). Analisis tentang kebijakan biasanya berbentuk analisis dalam kerangka hukum dan kelembagaan suatu kebijakan. Metode yang dilakukan biasanya adalah analisis isi, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian tentang output kebijakan dilakukan dalam bentuk kajian tentang hasil dari suatu kebijakan, khususnya untuk menjelaskan mengapa pemerintah mengeluarkan biaya untuk kebijakan tertentu. Penelitian tentang proses kebijakan berkenaan dengan bagaimana - 163 -
kebijakan dibentuk dan dilaksanakan dalam suatu lingkungan kebijakan tertentu. Analisis untuk kebijakan dipahami sebagai analisis yang dilakukan dalam rangka menyusun kebijakan, yaitu suatu proses perencanaan dan perumusan kebijakan dengan menggunakan hasil analisis atas kebijakan (penelitian kebijakan). Oleh karena itu, data penelitian penting digunakan sebagai masukan untuk merencanakan dan merumuskan kebijakan. Analisis kebijakan merupakan langkah awal dalam proses kebijakan pendidikan. Dengan adanya proses analisis, perumusan kebijakan pendidikan akan tepat dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Pemahaman tentang analisis kebijakan pendidikan tidak serta-merta berkenaan dengan analisis untuk merumuskan kebijakan, namun dapat juga analisis tentang kebijakan. Analisis untuk kebijakan dapat dipahami dalam empat bentuk, yaitu: 1. Analisis dalam bentuk evaluasi tentang impact/dampak suatu kebijakan atau kemungkinan dampak kebijakan pada suatu kebijakan. 2. Analisis untuk menyediakan informasi dalam rangka pembuatan keputusan. 3. Analisis dalam bentuk advokasi proses kebijakan adalah analisis kebijakan yang ditujukan untuk memberikan nasihat atau advis kebijakan yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. - 164 -
4. Analisis kebijakan dalam bentuk nasihat kebijakan, yaitu berupa analisis kebijakan yang ditujukan untuk menyempurnakan suatu kebijakan yang ada. Analysis for policy atau analisis untuk kebijakan dapat dipahami sebagai analisis yang dilakukan dalam rangka menyusun kebijakan. Analisis untuk kebijakan merupakan proses perencanaan dan perumusan kebijakan dengan menggunakan hasil analisis atas kebijakan (penelitian kebijakan). Oleh karena itu, data penelitian digunakan sebagai masukan untuk merencanakan dan merumuskan kebijakan. Pendapat yang sejalan dikemukakan pula oleh Weimer (2009: 93). Ia membedakan tentang penelitian kebijakan dan analisis kebijakan. Penelitian kebijakan secara jelas memuat analisis kebijakan, khususnya tentang arti penting dan hakikat permasalahan kebijakan, serta dampaknya terhadap berbagai kebijakan yang lebih khusus. Penelitian kebijakan juga berkontribusi terhadap tuntutan bagi analisis kebijakan dengan memunculkan kondisi yang tidak diinginkan atau dengan menunjukkan intervensi kebijakan tertentu untuk mengatasi kondisi yang tidak diinginkan tersebut. Sedangkan Majchrzak (1984: 12), mendefinisikan penelitian kebijakan adalah Policy research, thereiore, is defined as the processof conducting research on, or analysis ot a fundamental social problem in order to provide policy makers with pragmatic, action oriented recomendation for alleviating the problem. Penelitian kebijakan didefinisikan sebagai proses mengarahkan riset - 165 -
pada analisis problem sosial yang fundamental di samping untuk memberikan pengarah pada pembuat kebijakan dengan praktik dan rekomendasi yang berorientasi untuk mengurangi problem. Menurut Majchrzak, penelitian kebijakan itu unik dalam fokus pada rekomendasi yang berorientasi aksi (action oriented) untuk problem sosial fundamental. Terdapat berbagai tipe penelitian yang berdampak pada problem sosial yang dikemukakan oleh Majchrzak (1984: 12- 13), salah satunya adalah penelitian kebijakan. Tipe-tipe penelitian tersebut adalah: 1. Penelitian dasar (basic research) mengenai penelitian akademik tradisional yang dilakukan secara umum dalam departemen• departemen di universitas. 2. Penelitian teknis (technical research) termasuk proyek yang distrukturkan untuk penyelesaian secara spesifik, sedikit mendefinisikan masalah seperti akuntabilitas sistem untuk program layanan sosial. Pertanyaan mengenai bagaimana biaya layanan sosial dialokasikan tidak didiskusikan dalam penelitian teknis.. 3. Kebutuhan tindakan dan mungkin mengantarkan pada kebijakan baru atau modifikasi dari kebijakan yang sudah ada. Policy monitoring and evaluation merupakan bentuk umum penelitian kebijakan ini, terutama dalam iklim sekarang dari level tinggi secara akuntabilitas dan kebutuhan untuk justifikasi tindakan yang diambil. Penelitian evaluasi sering membut klaim objektif, tetapi - 166 -
penting untuk memahami bahwa evaluasi merupakan sebuah motivasi perilaku (evaluation is a motivated behavior) dan lingkungan politik yang tinggi, dalam hal penelitian evaluasi kebijakan akan merepresentasikan perbedaan Penelitian kebijakan. 4. Analisis kebijakan (policy analysis) adalah studi dari proses pembuatan kebijakan (policy making). Policy analysis secara tipikal di-performent oleh ilmuwan politik, menarik dalam proses di mana kebijakan diadopsi sama dengan diadopsinya dampak dari kebijakan-kebijakan. Policy advocacy berkenaan dengan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan (promote and advance) satu kebijakan yang spesifik atau satu set kebijakan yang berkaitan. Information for policy merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan kepada policy maker informasi dan advice yang akan menjadi alasan pada metodologis untuk peneliti kebijakan pendidikan. Analysis of policy deternimation menekankan pada proses kebijakan tidak pada dampak kebijakan, tetapi bagaimana kebijakan yang dikembangkan dengan carayang tepat. Analysis of policy content merupakan riset yang dilakukan untuk kepentingan akademik. Dalam analisis konten menekankan pada pemahaman asal usul, tujuan, dan pembedahan terhadap kebijakan yang spesifik. Tipe umum yang digunakan dalam riset ini adalah menggunakan format studi kasus dan muncul - 167 - ini
pertanyaan penting tentang kelayakan dari metode dalam riset kebijakan. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan pendidikan berguna untuk dasar pengambilan keputusan (kebijakan) para pengambil kebijakan, sehingga analisis kebijakan pendidikan menjadi penting untuk dilakukan oleh para kepala sekolah sebagai para pengambil kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan berorientasi pada ilmu pendidikan, bukan politik atau yang lain. Hanya yang masih sering terjadi dalam rangka merencanakan dan merumuskan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan belum melalui proses analisis kebijakan. Oleh karena itu, penting diberikan wawasan dan melatih para kepala sekolah agar membiasakan melakukan proses analisis dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan pendidikan. Dalam konteks ini proses analisis diperlukan untuk merencanakan, merumuskan, dan mengimplementasikan kebijakan Sekolah Ramah Anak di tingkat satuan pendidikan.. khususnya pada analisis kebijakan ini, penulis ingin menyampaikan analisis kebijakan yang berkaitan dengan penelitian yang pernah dilakukan tentang: "Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Dasar (SD) Dalam mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Menunjang Kota Layak Anak" - 168 -
B. Analisis Untuk Kebijakan (Analysis for Policy). Pada analisis untuk kebijakan (Analysis for Policy), penulis mengawalinya dengan melakukan penelitian terapan yang didanai oleh Dikti tahun 2021, sebagai salah satu luarannya adalah membuat buku tentang " Analisi Kebijakan tentang: Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Dasar (SD) Dalam mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Menunjang Kota Layak Anak: Lokasi penelitian tahun I dilakukan di Kota Surakarta, Jawa Tengah, terdiri dari 5 Kecamatan yang terbagi menjadi 51 Kalurahan, pada tahun pertama. Kebijakan Kota Layak Anak Kota Surakarta sudah dicanangkan sejak tahun 2006. Penghargaan nindya dengan nilai tertinggi pada tahun 2015 merupakan bukti nyata keberhasilan KLA di kota Surakarta. Prestasi ini menjadi cambuk bagi kita agar senantiasa meningkatkan upaya kita dalam mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA) dan bisa menjadikan percontohan bagi kota-kota lain di seluruh Indonesia. Selanjutnya tahun ke-II dan tahun ke-III akan dilanjutkannya penelitian yang sama di provinsi Kalimantan Timur kota Samarinda, Kabupaten Aceh Tengah /Takengon dan Kota Denpasar provinsi Bali. Alokasi waktu yang diperlukan selama 12 bulan pada tahun I dan berikutnya pada tahun II, dan tahun ke III dengan - 169 -
penjabaran sebagai berikut: satu bulan untuk persiapan, tiga bulan untuk tahapan eksperimen, satu bulan untuk diskusi hasil uji coba, tiga untuk eksperimen dan analisis lanjut, dua bulan untuk diskusi lanjut dan pencatatan hasil, dan dua bulan untuk penyusunan laporan. Analisis SWOT yang terdiri dari aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman atau tantangannya (threats). Tahapan evaluasi dilakukan melalui diskusi intern peneliti dan eksternal dengan mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang praktisi pendidikan, budayawan, pelaku seni tradisi, dan tokoh masyarakat, dimana hasil evaluasi ini selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan rancangan model pengembangan. Hasil dari tahapan evaluasi untuk digunakan untuk mendekatkan kualitas model dengan harapan calon pengguna model pengembangan. Tahapan FGD dilakukan dalam rangka mendapatkan masukkan yang akan menyempurnakan modifikasi model pengembangan yang berisi materi pendidikan kakarakter dan pengembangan budaya daerah. Tujuan dari sosialisasi desain model pengembangan pendidikan kakarakter dan budaya daerah adalah untuk mengenalkan hasil rancangan yang telah dilakukan dalam penelitian ini dan diharapkan ada tanggapan dari pihak-pihak yang terkait. Bentuk sosialisasi tersebut dilakukan dengan mengirimkan hasil penelitian dan perancangan dalam wujud - 170 -
softcopy berupa CD yang berisi materi desain pendidikan kakarakter dan pengembangan budaya daerah melalui kegiatan-kegiatan SRA yang telah dilakukan dalam menunjang KLA. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada tahap kedua direncanakan untuk mendapatkan hasil luaran, yaitu : 1) Rancangan desain pendidikan kakarakter dan pengembangan budaya daerah melalui kegiatan- kegiatan yang telah dilakukan dalam mewujudkan KLA. 2) Mewujudkan Prototype Model pendidikan kakarakter dan pengembangan budaya daerah. 3) Artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah bereputasi/terakreditasi Internasional Tahap pelaksanaan penelitian yang dilaksanaan pada tahapan pertama (tahun pertama), sedangkan kegiatan uji coba pada tahun tahapan kedua (tahun kedua), dimana tahapan- tahapan tersebut dapat dipaparkan melalui bagan fish bone. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terhadap narasumber yang berkaitan secara selektif dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan konsep teoritis yang digunakan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini lebih bersifat sampling purposive, meliputi: 1. Wawancara dengan narasumber yang terkait dengan obyek penelitian 2. Mencatat data-data mengenai berbagai aspek terkait kota layak anak dan pengembangan budaya daerah. - 171 -
3. Mempelajari dan mengkaji kepustakaan yang dapat memberikan informasi dalam mendukung penelitian ini. 4. Mendokumentasikan melalui pemotretan terhadap sumber data seperti kegiatan-kegiatan budaya daerah yang dilakukan oleh anak di Surakarta. Analisis data, dalam penelitian ini, lebih menekankan pada model interaksi analisis data kualitatif menggunakan pendekatan kebudayaan. Menganalisis data kualitatif hasil pengumpulan data empiris untuk mendapatkan hasil yang akurat dari pemilahan secara klasifikasi dan identifikasi. Model ini dipilih karena memungkinkan untuk lebih banyak memberikan satu pencandraan yang mampu menjaring masukan serta paparan dalam rangkuman yang bersifat reduksi data dan penyimpulannya. Data kualitatif dengan menerapkan sistem siklus, artinya peneliti selalu bergerak dan menjelajahi objeknya selama proses berlangsung. Beberapa jenis sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain: Narasumber yang terkait dengan obyek penelitian, Sumber pustaka yang terkait pendidikan karakter, pengembangan budaya daerah dan Kota layak anak di Surakarta. Susunan Organisasi Tim, lebih menekankan pada Sumber daya manusia yang terlibat dalam penelitian berasal dari lintas program studi. Ketua Tim berasal dari program studi PPKn, yang berkompeten dalam pendidikan karakter. - 172 -
Anggota peneliti berasal dari Prodi Pendidikan Guru sekolah Dasar (PGSD), yang konsen terhadap dunia anak di tingkat SD, bagaimana terus mencintai budaya daerah, khususnya pada anak usia Sekolah Dasar (SD), dan dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), sebagai pelaksana yang membidangi luaran dalam bentuk Jurnal Internasional bereputasi (Scopus) dan Book Chapter, sebagai wahana promosi kepariwisataan tentang budaya daerah yang digali dalam penelitian ini. Ketua Tim bertanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan penelitian, mengkoordinir, memimpin rapat/diskusi, mempresentasikan dalam FGD/Seminar Internasional dan Nasional, serta mengambil kesimpulan saat terjadi masalah dan melaporkan pencapaian target kepada Lembaga. Sedangkan Anggota peneliti bertanggung jawab dalam kegiatan dilapangan, memberikan kontribusi pada kajian ilmiah, membantu mendapatkan, mengolah dan menganalisis data. Anggota peneliti bertanggung jawab memberikan laporan kepada Ketua Peneliti terkait tugas sesuai bidang kerja yang sudah disepakati bersama. Berdasarkan pengumpulan data penelitian melalui google form dengan Teknik propusif sampling pada empat lokas penelitian dan empat provinsi (Kabupaten Aceh Tengah/Takengon, Kota Samarinda Kalimantan Timur, Kota Surakarta Jawa Tengah, dan Kota Denpasar provinsi Bali), yang telah dianalisis dengan menggunakan Multiple Comparison- Tukey HSD, diperoleh data sebagai berikut: - 173 -
ANAK Multiple Comparisons Kota Tukey HSD Mean (I) (J) Difference Std. Variabel Variabel (I-J) Error Sig. Aceh Denpasar .10400* .03412 .014 Solo .10400* .03412 .014 Samarinda .19800* .03412 .000 Denpasar Aceh .10400* .03412 .014 Solo .20800* .03412 .000 Samarinda .30200* .03412 .000 Solo Aceh .10400* .03412 .014 Denpasar .20800* .03412 .000 Samarinda .09400* .03412 .032 Samarinda Aceh .19800* .03412 .000 Denpasar .30200* .03412 .000 Solo .09400* .03412 .032 . The mean difference is significant at the 0.05 - 174 - 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound .1924 .0156 .0156 .1924 .1096 .2864 .0156 .1924 .1196 .2964 .2136 .3904 .1924 .0156 .2964 .1196 .0056 .1824 .2864 .1096 .3904 .2136 .1824 .0056
(I) (J) Variabel Variabel Aceh Denpasar Solo Samarinda Denpasar Aceh Solo Samarinda Solo Aceh Denpasar Samarinda Samarinda Aceh Denpasar Solo level. Mean Difference (I-J) .10400* .10400* .19800* .10400* .20800* .30200* .10400* .20800* .09400* .19800* .30200* .09400* - 175 - Std. Error Sig. .03412 .014 .03412 .014 .03412 .000 .03412 .014 .03412 .000 .03412 .000 .03412 .014 .03412 .000 .03412 .032 .03412 .000 .03412 .000 .03412 .032 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound .1924 .0156 .0156 .1924 .1096 .2864 .0156 .1924 .1196 .2964 .2136 .3904 .1924 .0156 .2964 .1196 .0056 .1824 .2864 .1096 .3904 .2136 .1824 .0056
Kota Variabel
Aceh Denpasar
Solo Samarinda
Total Report
Mean
.8580
.9620
.7540
.6600
.8085
- 176 -
N 50
50 50
50 200
Std. Deviation
.16914
.06966
.22334
.18183
.20368
GURU Multiple Comparisons Daerah Tukey HSD Mean Difference Std. (I) Guru (J) Guru (I-J) Error Sig. Aceh Denpasar .07550* .02787 .037 Solo .07550* .02885 .048 Samarinda .23150* .02885 .000 Denpasar Aceh .07550* .02787 .037 Solo .15100* .02885 .000 Samarinda .30700* .02885 .000 Solo Aceh .07550* .02885 .048 Denpasar .15100* .02885 .000 Samarinda .15600* .02979 .000 Samarinda Aceh .23150* .02885 .000 Denpasar .30700* .02885 .000 Solo .15600* .02979 .000 . The mean difference is significant at the 0.05 - 177 - 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound .1479 .0031 .0005 .1505 .1565 .3065 .0031 .1479 .0760 .2260 .2320 .3820 .1505 .0005 .2260 .0760 .0786 .2334 .3065 .1565 .3820 .2320 .2334 .0786
(I) Guru (J) Guru Aceh Denpasar Solo Samarinda Denpasar Aceh Solo Samarinda Solo Aceh Denpasar Samarinda Samarinda Aceh Denpasar Solo level. Mean Difference (I-J) .07550* .07550* .23150* .07550* .15100* .30700* .07550* .15100* .15600* .23150* .30700* .15600* - 178 - Std. Error Sig. .02787 .037 .02885 .048 .02885 .000 .02787 .037 .02885 .000 .02885 .000 .02885 .048 .02885 .000 .02979 .000 .02885 .000 .02885 .000 .02979 .000 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound .1479 .0031 .0005 .1505 .1565 .3065 .0031 .1479 .0760 .2260 .2320 .3820 .1505 .0005 .2260 .0760 .0786 .2334 .3065 .1565 .3820 .2320 .2334 .0786
Daerah Guru
Aceh Denpasar
Solo Samarinda
Total Report
Mean
.8475
.9230
.7720
.6160
.7960
- 179 -
N 40
40 35
35 150
Std. Deviation
.09513
.07054
.12792
.18505
.16735
Kepala Sekolah Multiple Comparisons Wilayah Tukey HSD 95% Confidence Mean Interval (I) (J) Difference (I- Std. Lower Upper Sekolah Sekolah J) Error Sig. Bound Bound 1 2 .10170* .03576 .028 .1954 .0080 3 .09630* .03576 .042 .0026 .1900 4 .20250* .03769 .000 .1038 .3012 2 1 .10170* .03576 .028 .0080 .1954 3 .19800* .03371 .000 .1097 .2863 4 .30420* .03576 .000 .2105 .3979 3 1 .09630* .03576 .042 .1900 .0026 2 .19800* .03371 .000 .2863 .1097 4 .10620* .03576 .020 .0125 .1999 4 1 .20250* .03769 .000 .3012 .1038 2 .30420* .03576 .000 .3979 .2105 3 .10620* .03576 .020 .1999 .0125 . The mean difference is significant at the 0.05 level. - 180 -
Wilayah Sekolah
Total Mean
.8695
.9712
.7732
.6670
.8260 Report
- 181 -
20 25
25 20
90 Std. Deviation
.08988
.04285
.14493
.16544
.16291
Stake holder Multiple Comparisons Tempat Tukey HSD 95% Confidence Mean Interval (I) (J) Difference Std. Lower Upper Stakeholder Stakeholder (I-J) Error Sig. Bound Bound 1 2 .17500* .05561 .013 -.3219 .0281 3 .17708* .05202 .006 .0397 .3145 4 .21667* .05561 .001 .0698 .3636 2 1 .17500* .05561 .013 .0281 .3219 3 .35208* .05202 .000 .2147 .4895 4 .39167* .05561 .000 .2448 .5386 3 1 .17708* .05202 .006 -.3145 .0397 2 .35208* .05202 .000 -.4895 .2147 4 .03958 .05202 .872 -.0978 .1770 4 1 .21667* .05561 .001 -.3636 .0698 2 .39167* .05561 .000 -.5386 .2448 3 .03958 .05202 .872 -.1770 .0978 . The mean difference is significant at the 0.05 level. - 182 -
Tempat Stakeholder
Total Mean
.7833
.9583
.6062
.5667
.7192 Report
- 183 -
15 15
20 15
65 Std. Deviation
.11046
.13082
.18261
.16275
.21427
Hasil analisis tersebut di atas dapat dijabarkan bahwa berdasarkan uji rerata yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Untuk kepala sekolah ada perbedaan rerata yang signifikan diantara ke empat kota yang diteliti. Dari table terlihat bahwa Denpasar memiikki rerata paling tinggi 97%, kemudian disusul Aceh Tengah 87% dan Kota Surakarta Jawa Tengah dengan jumlah 77%, sedangkan yang memiliki rerata paling rendah adalah Kota Samarinda sejumlah 67%. 2. Untuk Guru ada perbedaan rerata yang signifikan diantara ke empat Kota/Kabupaten yang diteliti. Dari table terlihat bahwa Denpasar memiikki rerata paling tinggi sejumlah - 184 -
92% kemudian disusul Kabupaten Aceh Tengah/Takengon sejumlah 85% dan Kota Surakarta partisipasi Guru memiliki jumlah prosentase sejumlah 77%, dan yang memiliki rerata paling rendah adalah , Kota Samarinda sejumlah 62%. 3. Untuk siswa ada perbedaan rerata yang signifikan diantara ke empat kota yang diteliti. Dari table terlihat bahwa Denpasar memiikki rerata paling tinggi sejumlah 96%, kemudian disusul Kabupaten Aceh Tengah sejumlah 86%, dan Surakarta 75%, yang memiliki rerata paling rendah adalah Kota Samarinda, sejumlah 66%. 4. Untuk Stake Holder ada perbedaan rerata yang signifikan diantara Denpasar, Aceh dan Surakarta tetapi untuk Surakarta dan Kota Samarinda tidak memiliki perbedaan rerata yang signifikan, dengan jumlah prosentase; Kota Surakarta 61% dan Kota Samarinda sejumlah 57%. Dari table terlihat bahwa Denpasar memiikki rerata paling tinggi sejumlah 96%, kemudian disusul Kabupaten Aceh Tengah 78%. Berdasarkan data hasil prosesntase pada penelitian ke empat provinsi di atas, peneliti memadukan dengan hasil wawancara, observasi dan survey pada daerah penelitian tentang " Kegiatan Sekolah Ramah Anak (SRA) Dalam Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Pada Sekolah Dasar (SD) Di Takengon Aceh Tengah, Denpasar Bali, - 185 -
Samarinda Kalimantan Timur, dan Surakarta Jawa Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut: Jenjang pendidikan dasar memiliki peran yang paling urgent dalam kemajuan sebuah bangsa. Pada jenjang ini mulai diletakkan dasar-dasar pengetahuan dan penanaman karakter pada diri peserta didik. Salah satu wujud strategi pemenuhan hak pendidikan anak di sekolah adalah dengan dicetuskannya model sekolah/madrasah ramah anak. Keberadaan Sekolah/Madrasah ramah ini menjadi sangat urgent jika dikaitkan dengan kondisi pendidikan saat ini yang rawan akan aktifitas perundung atau bullying. Pengembangan konsep sekolah ramah anak ini tidak hanya terpaku dalam aspek manajerial dan kelembagaan saja, tetapi lebih luas lagi dapat diaplikasikan salah satunya dalam aspek karakter berbasis budaya daerah yang tertunya berkaitan dengan peran serta guru, media, metode dan sumber pembelajaran. Dalam konteks inilah pembahasan terkait kegiatan sekolah ramah anak (SRA) dalam pendidikan karakter berbasis budaya daerah pada sekolah dasar ini hendak dilakukan. Demikian pendidikan dapat dikatakan ramah anak apabila dengan melihat kondisi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang di sekolah, hubungan yang terjalin dengan rasa cinta dan kasih sayang antara peserta didik dengan guru, orang tua, maupun sesama teman sebanyanya sangat berpengaruh dalam membentuk karakter seorang anak. Berikut prnjrlasan secara rinci Kegiatan Pendidikan Karakter dalam Seni Budaya Daerah yang - 186 -
dilakukan kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua maupun peran stake holder. Untuk lebih jelasnya akan penulis sajikan pada Grafik Histogram secara terpisah pada berikut di bawah ini: Stake Holder: Berikut grafik perbandingan peran stakeholder dalam mendukung sekolah ramah anak pada kegiatan seni budaya. Tertinggi masih dipegang oleh daerah Denpasar 96%, Kabupaten Aceh Tengah sejumlah 78%, unuk Kota Surakarta 61% dan tidak jauh berbeda dengan kota Samarinda sejumlah 57%, sehingga masih dituntut peran aktifnya para tokoh masyarakat dalam turut serta mempertahankan budaya daerah. - 187 -
Sinergi yang terjalin antar pemangku kepentingan yang ada melalui prinsip sekolah ramah anak yaitu prinsip Pendidikan inklusif, partisipasi demokratis dan berpusat pada anak yang diaplikasikan melalui beberapa program yang ada di Sekolah Dasar dapat dilaksanakan dengan cara koordinasi dan komunikasi yang dibangun efektif. Stakeholder di daerah Surakarta juga sudah melaskanakan dengan baik. Komite sekolah memiliki sejumlah kontribusi pada sekolah rama anak, yakni (1) memberi nasehat kepada kepala sekolah dan tim sekolah, (2) menjadi penghubung antara pihak sekolah dengan stake holder sekolah, (3) sebagai pengawas pada semua tata aturan dan kebijakan sekolah, (4) sebagai pendukung terhadap berlangsungnya kehidupan sekolah yang aman dan nyaman. Keinginan komite terhadap anak-anak sekolah adalah mendapat layanan belajar yang maksimal, sehingga kelak anak-anak tersebut menjadi kebanggaan Bersama di kampung atau disekitar lingkungan tempat tinggal. Sekolah yang memberi pelayanan yang baik, terhadap anak, pasti mengikuti pembelajaran yang baik, sehingga potensi dirinya dapat berkembang dan menyesuaikan dengan lingkungan dimana saja anak itu berada. Hasrat tersebut menjadi alasan komite untuk terus melakukan peran-perannya. - 188 -
Kegiatan Pendidikan Karakter dalam Seni Budaya Daerah Membantu dana/sponsor kegiatan seni budaya di sekolah / di luar sekolah. Mendukung progam dan kebijakan kepala sekolah. Menyalurkan kegiatan seni budaya pada tingkat Kab/Kota dan provinsi. Menyetujui kegiatan Seni budaya daerah di sekolah akan membentuk karakter anak. Mendampingi peserta didik dalam mempelajari seni budaya. Mengarahkan peserta didik agar mempelajari pendidikan karakter dalam seni budaya. Malakukan pengawasan pada peserta didik dalam mempelajari seni budaya. Memiliki ketrampilan seni budaya untuk diajarkan pada anaknya. Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar prinsip-prinsip yang telah diterapkan dalam sekolah ramah anak (SRA) dalam pendidikan karakter berbasis budaya daerah di Sekolah Dasar. Sekolah ramah anak (SRA) dapat berjalan dengan baik apabila berbagai pihak terlibat berpartisipasi, yaitu kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan lembaga masyarakat. Mengembangkan karakter peserta didik melalui pendidikan ramah anak sangat penting dalam membantu mengembangkan karakter peserta didik terutama - 189 -
mengkaitkan pada pendidikan berbasis budaya daerah. Pembiasaan ketika berada di lingkungan sekolah dan luar sekolah;kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat bakat peserta didik, rasa tanggung jawab, berani, bersosialisasi dengan baik, dan bekerjasama dalam kelompok; mewujudkan dan menerapkan visi misi sekolah yang berhubungan dengan pengembangan karakter peserta didik. Upaya upaya tersebut terus menerus dilakukan agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang berkarakter baik dan mengenali kultur budaya sekitar. Berdasarkan temuan data beserta analisis deskreptif tersebut di atas, peneliti/penulis memberikan argumentasi beberapa temuan berdasarkan survey dan wawancara mendalam kepada berbagai pihak yang peduli terhadap Sekolah Ramah Anak (SRA) yang mendukung Kota Layak Anak (KLA), ada beberapa argumentasi, bahwa Kota Denpasar, sebagai kota pariwisata memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terlalu tinggi, namun memiliki tingkat urbanisasi yang cukup tinggi. Sebagai kota pariwisata yang berwawasan berbudaya, sehingga pemerintah sangat komitmen terhadap pengembangan budaya daerah yang bersumber dari nilai-nilai religi agama Hindi bagi penduduknya yang sekaligus sebagai Pendidikan karakter untuk membangun kesadaran penduduk akan lebih mudah. Untuk itu Pemerintah kota Denpasar melakukan inovasi dalam pelaksanaan Kota Layak Anak yang kemudian dijabarkan dalam misi Kota Layak Anak Denpasar, sebagai - 190 -
berikut: (1). Penguatan jati diri anak Kota Denpasar berlandasan budaya Bali; (2). Memberdayakan anak Kota Denpasar berlandasan kearif an lokal melalui budaya kreatif; (3). Mewujudkan pemerintahan yang baik untuk anak (good governance) melalui penegakan dan perlindungan hukum; (4). Meningkatkan pelayanan public untuk anak menuju kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan social, lingkungan hidup, ekonomi dan pariwisata, dan penigkatan infrastruktur; (5). Mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat khususnya anak dari kalangan miskin melalui sistem ekonomi kerakyatan. - 191 -
Guru: Dari data di atas guru maupun para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dasar daerah Aceh, Surakarta, dan Samarinda sudah mampu memfasilitasi peserta didik untuk dapat berperilaku secara terpelajar. Perilaku terpelajar ditampilkan dalam bentuk pencapaian prestasi akademik, perilaku yang beretika dan berakhlak mulia, motivasi belajar yang tinggi, kreatif, disiplin, bertanggung jawab, menunjukan karakter diri sebagai warga negara yang baik. Hal itu dibuktikan grafik dari Kota Denpasar tetap menduduki jumlah prosentase teratas sejumlah 92%, kemudia disusul daerah kabupaten Aceh Tengah (Kota Takengon) sejumlah 85%, Kota Surakarta menduduki ranking 3 sejumlah 77%, dan Kota Samarinda mendapatkan jumlah prosentase 61%, hal ini masih sangat dibutuhkan peran guru dalam mendukung sekolah ramah anak (SRA) melalui kegiatan seni budaya., contohnya di daerah Kota Surakarta, peran guru menerapkan SRA dengan mengkaitkan budaya Keraton Surakarta Hadiningrat yang mempunyai budaya luhur dan saling menghormati satu sama lain, demikian pula di daerah lain hendaknya peran guru sangat dominan dalam mengembangkan seni budaya asli daerahnya masing-masing. Selain itu, guru juga harus dapat mengkondisikan agar peserta didik lebih mudah dah nyaman dalam menerima apa yang diajarkan oleh guru. Upaya yang dilakukan guru dapat dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas; - 192 - serta
pembiasaan ketika berada di lingkungan sekolah dan luar sekolah;kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat bakat peserta didik, rasa tanggung jawab, berani, bersosialisasi dengan baik, dan bekerjasama dalam kelompok; mewujudkan dan menerapkan visi misi sekolah yang berhubungan dengan pengembangan karakter peserta didik Kegiatan Pendidikan Karakter dalam Seni Budaya Daerah Oleh Guru Melaksanakan pelatihan bakat dan minat anak dalam seni budaya daerah. Memberikan motivasi kepada peserta didik dalam kegiatan seni budaya. Memberi kesempatan peserta didik dalam mengikuti pentas seni budaya. Melakukan bimbingan ekstra kurikuler tentang seni budaya daerah. Menciptakan kreatifitas dalam pelestarian Budaya Lokal. Pelatih memiliki keahlian khusus di bidangnya. Kegiatan Seni budaya daerah di sekolah akan membentuk karakter anak. Mengajarkan karakter anak melalui seni budaya. - 193 -
Kepala Sekolah: Dari data di atas peran kepala sekolah sang penting untuk membangun kegiatan seni budaya dalam mendukung Sekolah Ramah Anak (SRA). Di daerah Surakarta sendiri peran kepala sekolah dalam mendukung Sekolah Ramah Anak (SRA) melalui kegiatan seni budaya masih tertinggal dengan daerah Aceh (87%), Denpasar menduduki prosentase tertinggi peran Kepala Sekolah Dasar 97%, dan Samarinda terendah peran Kepala Sekolahnya dalam mengimplementasikan budaya daerah masuk dalam muatan lokalnya (67%). Mayoritas daerah Aceh dan Samarinda masih kental dengan kultur budaya atau adat istiadat yang masih dipegang teguh sampai sekarang. Beda halnya dengan kota Surakarta (77%) yang masih mempertahakan adat keraton dengan - 194 -
wilayah yang tidak begitu luas memiliki prinsip-prinsip perlindungan anak, yakni: tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan hak tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak, yang dapat diintegrasikan ke dalam bidang-bidang implementasi, yakni: kebijakan, kurikulum, manajemen, dan peraturan sekolah, sarana, prasarana, dan lingkungan, serta relasi sehari-hari antara pemangku kepentingan. Peran kepala sekolah cenderung memperhatikan aspek terutama perencanaan program sekolah yang sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Salah satunya program sekolah-sekolah Adiwiyata yang ada di Surakarta dengan penciptaan penciptaan lingkungan yang bersih, ketersediaan air minum yang sehat, bebas dari sarang kuman, dan gizi yang memadai merupakan factor penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kegiatan Pendidikan Karakter dalam Seni Budaya Daerah Membuat kebijakan tentang pengembangan seni budaya daerah di Sekolah. Melakukan program pelatihan bakat dan minat seni budaya daerah. Menyediakan pelatih/pembimbingan bakat dan minat anak, khusus seni budaya. Melakukan pengawasan kegiatan ekstra kurikuler di bidang seni budaya daerah. - 195 -
Memberikan bimbingan dan motivasi tentang pengembangan budaya local. Menyediakan ruang berlatih yang nyaman, dan pencahayaan terang. Mengirimkan delegasi seni budaya pada pentas tingkat Kabupaten/ provinsi. Melaksanakan pentas seni rutin pada kegiatan acara di sekolah. Kegiatan Seni budaya daerah di sekolah akan membentuk karakter peserta didik. Kurikulum Muatan Lokal (Mulok) tentang pelestarian budaya daerah sangat diperlukan. Kreatifitas Guru dan Peserta Didik dalam pelestarian Budaya Lokal. - 196 -
Peserta Didik (Siswa): Kegiatan Seni budaya daerah di sekolah akan membentuk karakter anak. Mendampingi pesertadidik dalam mempelajari seni budaya. Mengarahkan peserta didik agar mempelajari pendidikan karakter dalam seni budaya Malakukan pengawasan pada peserta didik dalam mempelajari seni budaya. Memiliki ketrampilan seni budaya untuk diajarkan Grafik perbandingan kegiatan seni budaya dalam mendukung sekolah ramah anak (SRA) oleh peserta didik sudah baik dilakukan di daerah Denpasar sejumlah (97%), Aceh 87% Surakarta (75%), dan Samarinda (66%). Perilaku disiplin yang dilakukan oleh peserta didik mengindikasikan bahwa pembentukan karakter peserta didik telah berhasil ditanamkanData di atas menunjukkan karakter peserta didik yang baik, terbukti dari penurunan kasus bullying sudah tidak marak terjadi. Berbagai ancaman terus dihilangkan dari lingkungan sekolah, sehingga bakat dan minat anak bisa berkembang secara optimal. Perilaku terpelajar ditampilkan dalam bentuk pencapaian prestasi akademik, perilaku yang beretika dan berakhlak mulia, motivasi belajar yang tinggi, kreatif, disiplin, - 197 -
bertanggung jawab, serta menunjukan karakter diri sebagai warga negara yang baik. Di jenjang Sekolah Dasar wilayah Surakarta sendiri peserta didik dituntut mengenali kebudayaan yang dilakukan Keraton Surakarta Hadiningrat seperti sekaten, sadranan, grebeg sudiro, kirab malam 1 suro dan tari bedaya ketawang, dengan kebudayaan-kebudayaan daerah seprti itu, peserta didik dapat memahami pesan moral dari suatu seni kebudayaan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai tuntunan hidup. Kegiatan Pendidikan Karakter dalam Seni Budaya Daerah Oleh Peseerta Didik Mendapatkan bimbingan sesuai bakat dan minatnya di bidang seni budaya. Berlatih seminggu sekali di sekolah Mengikuti pentas seni budaya secara rutin. Berlatih karena kemauannya sendiri ingin ikut pentas. Menciptakan Kreatifitas dalam pelestarian Budaya Lokal. Berbagi ilmu dan pengalaman dengan teman dalam mempelajari budaya daerah. Mengikuti kegiatan seni budaya di luar sekolah. Berlatih seni budaya sendiri di rumah dengan teman- temannya. Memiliki fasilitas menunjang pelestarian budaya daerah. - 198 -
Mempelajari pendidikan karakter dari seni budaya daerah yang ditekuni. Peran orang tua juga dapat membantu dalam pengembangan karakteristik baik dan sebagai kontrol/pengendali karakter peserta didik. Dimulai dari lingkungan keluarga anak akan beradaptasi cepat dan membentuk karakter. Kerja sama yang dilakukan pihak sekolah dengan orang tua peserta didik memberiikan informasi dan gambaran umum kepada masyarakat terkait adanya program sekolah ramah anak. Berdampak pada pembekalan dari pihak sekolah kepada orang tua peserta didik akan secara mandiri membentuk karakter di dalam lingkungan keluarga sehingga peserta didik dapat berperilaku baik. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kecelakaan yang dapat terjadi kapan saja, dan dimana saja, mengingat usia anak yang masih belum matang secara fisik dan mental dalam merencanakan dan mempergunakan tubuhnya. Kegiatan Pendidikan Karakter dalam Seni Budaya Daerah Orang Tua memberikan motivasi kepada peserta didik dalam mengikuti kegiatan seni budaya di sekolah. Membantu memfasilitasi kegiatan seni budaya di sekolah / di luar sekolah Membuat kebijakan bersama sekolah dalam pengembangan bakat minat anak. pada anaknya - 199 -
Adapun program yang dikembangkan dalam mencapai tujuan Kota Layak Anak : (1). Penyusunan profil Denpasar Kota Layak untuk menjadi data acuan dalam penyusunan kebijakan pada tahun 2010; (2). Pemberian fasilitas hak-hak sipil, fasilitas anak-anak, atau pelayanan bagi anak sekolah, yaitu pemberian akta kelahiran gratis dan jamkesda serta penyediaan fasilitas diskon di beberapa toko buku di Denpasar bagi seluruh siswa sekolah apabila menggunakan seragam sekolah atau menunjukkan kartu pelajar, peningkatan lokasi taman bermain. Demikian pula yang terjadi pada daerah penelitian yang lainnya juga mempunya visi yang sama dalam meningkatkan pengetahuan/kemampuan anak-anak melalui kerjasama denga pihak swasta untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas/ pengetahuan; Menyelenggarakan berbagai kegiatan, lomba, dan pertunjukan untuk membangun kreativitas anak; Membentuk Forum Anak Kota Denpasar (FAD) di setiap banjar (desa), yang aktif dalam berbagai kegiatan hingga tingkat kota dengan melakukan kegiatan adat karena di banjar ditekankan untuk pelestarian budaya, seni, dan tradisi, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan pada daerah masing-masing yang disesuaikan dengan Visi dan Misinya. Hampir pada semua daerah penelitian (empat provinsi) telah melakukan strategi yang dilakukan pemerintah kota melalui partisipasi masyarakat secara optimal. Adapun program ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut: (1). - 200 -
Menetapkan visi misi program Kota Layak Anak; (2). Mengembangkan misi ke dalam program-program inovatif (3). Berkoordinasi dengan berbagai pihak dari SKPD pemerintah kota dan pihak lain seperti perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan media massa; (4). Membangun komitmen dan pembentukan tim pelaksana pengembangan Kota Layak Anak; (5). Melakukan pengumpulan data dasar dalam database anak; (6). Mengadakan advokasi dan sosialisasi terkait kebijakan pengembangan model Kota Layak Anak; (7). Melakukan pembinaan, pengawasan, dan membantu pengembangan program kota layak anak, sebagai pendukungnya adalah Sekolah ramah Anak (SRA). Pada pelaksanaan mewujudkan kota layak anak berbasis budaya terdapat kendala seperti Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak-hak anak. Namun melalui strategi yang telah dijalankan selama program Kota Layak Anak dicanagkan untuk mendapatkan peringkat Utama, maka dapat diwujudkan. Di Kota Samarinda terdapat temuan dari hasil Forum Group Diskusi (FGD), menyatakan bahwa permasalahan kurikulum muatan local (mulok) terkait bahasa dan budaya harapannya agar ada rokemendasi dari Pemereintah Daerah atau Dinas Pendidikan, karena sampai sekarang kami menggunakan muatan lokal diisi dengan Bahasa Inggris tentunya kurang tepat, walaupun bahasa Internasional dianggap penting, melalui panelitian ini akan membuahkan hasil sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah, bisa - 201 -
menjembatani untuk menyampaikan terkait kebijakan muatan lokal khususnya menggali potensi budaya daerah setempat yang bisa diterapkan di sekolah sebagai asset kekayaan budaya daerah setempat, begitu pula kepada daerah-daerah penelitian yang sedang dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa Sekolah Dasar (SD) di Samarinda belum memasukkan kearifan lokal ke dalam Kurikulum Muatan Lokal (Mulok), maka Kearifan Lokal di Samarinda masih perlu digali potensinya. Hal tersebut disebabkan karena mayoritas guru SD di Samarinda adalah pendatang dari Kutai, Banjar, Sulawesi bahkan Jawa Timur (Madura) sehingga guru tidak begitu menguasai budaya local, bahkan bahasa komunikasi guru dan peserta didik mayoritas menggunakan daerahnya masing-masing dan berbahasa Indonesia, sehingga dalam menggunakan Bahasa terkontaminasikan dengan Bahasa asal daerah para guru tersebut, bahkan sering terjadi konflik budaya dalam melakukan interaksi sosial/ kesalahpahaman dari kondisi berbahasa yang berbeda dalam menafsirkannya. Hal yang menarik budaya daerah di Kota Surakarta, dengan menerapkan berbahasa daerah (Jawa) pada setiap hari Kamis, mewajibkan berbahasa daerah di sekolah-sekolah dan dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota, namun juga belum berjalan secara optimal, namun bisa menjadikan inspirasi Kota Samarinda ingin meniru kebijakan yang dilakukan di Kota Surakarta dengan penerapan budaya lokal, melalui proses pembelajaran yang disisipkan dengan pesan - 202 -
moral bermuatan nilai- nilai Pendidikan karakter melalui lagu- lagu daerah, permainan anak tradisionil, tarian daerah, dan pantun dengan menggunakan Bahasa daerah setempat serta memainkan alat musik tradisional atau menyanyi lagu daerah. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kegiatan Seni Budaya Dalam Menginternalisasikan Pendidikan Karakter Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah, masyarakat dan dinas terkait, maka dapat di identifikasi hal-hal yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan seni budaya yang dapat menginternalisasikan pendidikan karakter dalam mewujudkan kota layak anak antara lain: a. Perkembangan Teknologi yang sangat cepat, dampak globalisasi dapat mengikis nilai-nilai budaya dan lingkungan yang tidak kondusif terhadap perkembangan anak b. Kejahatan yang mengintai anak baik secara psikis maupun phisik dengan modus yang lebih maju dengan memanfaatkan Teknologi digital. c. Sarana prasarana yang kurang mendukung untuk kegiatan seni budaya. Seperti pada saat wawancara dengan kepala sekolah, bahwa terbatasnya sarana prasarana terutama di sekolah dasar negeri terkait kegitan seni budaya seperti gamelan di Jawa, dan alat music lainnya yang berasal dari daerah penelitian lainnya. - 203 -
Meskipun demikian pengenalan alat musik tradisional mestinya sudah diberikan sejak usia anak seawall mungkin. Perubahan peradaban masyarakat berbasis pada digital menuju revolusi indistri 4.0 tentu saja sangat berdampak pada perubahan budaya daerah di masyarakat. Revolusi industry yang berbasis revolusi digital dimana jarak waktu menjadi sangat efektif dan efisien. Masyarakat lebih banyak bekerja, perkembangan informasi sangat cepat, demikian juga dengan pergeseran nilai-nilai masyarakat. Mereka cenderung individualis, dan berkurang nilai humanis karena tidak bergantung dengan interkasi langsung dengan lainnya. Segala kebutuhan dan kepentingan dapat terpenuhi melalui digitalisasi. Jarak sudah bukan kendala lagi. Tidak tampak lagi perbedaam kota desa, daerah pegunungan maupun, karena manusia dapat memanipulasi kondisi demografis. Hal ini tentu saja membawa perbedaan nilai pada anak digital native yang lebih menyukai yang instan, modern sehingga mereka tidak akan mengenali nilai-nilai budaya jika tidak dikenalkan atau tidak diintervensi dalam perkembangan kehidupannya. Faktor Pendukung Pelaksanaan Model Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Pada Sekolah Ramah Anak (SRA) Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) Model ini merupakan pengembangan dari model Evaluasi Stufflebeam dengan teori CIPP (Context, input, - 204 -
proses dan product). Hal yang bisa dilakukan dalam model ini adalah: (1) pengungkapan informasi yang dibutuhkan; dalam hal ini perlu di identifikasi potensi yang ada, faktor penghambat dan pendukung, dan sikap-sikap yang dibutuhkan Sekolah Ramah Anak (SRA), dalam mengimplementasikan pendidikan karakter berbasis budaya daerah, (2) pengumpulan data; Data berupa pelaksanaan kurikulum Muatan Lokal melaui kegiatan seni budaya di daerah penelitian (empat provinsi) dengan karakteristik budaya daerah yang berbeda, berbasis pendidikan karakter yang mendukung sekolah ramah anak di daerah (3) pengembangan informasi terhadap hal-hal penting. Berdasarkan pengevaluasian, ada empat jenis keputusan yang dapat dirumuskan yaitu: (1) keputusan tentang perencanaan; terkait program yang dilakukan, melalui indikator - indikator yang relevan dengan pendidikan karakter berbasis budaya daerah pada Sekolah Ramah Anak (SRA), yang didukung Kepala Sekolah SD, Guru SD, para peserta didik dan stake holder. Adanya peran Pemeritah Daerah dan DPRD menyusun anggaran terkait kegiatan Sekolah Ramah Anak (SRA) berbasis budaya daerah setempat, empat daerah penelitian untuk menunjang Kota Layak Anak (KLA), dengan membentuk Tim Gugus, mengumpulkan data kegiatan terkait seni budaya yang berbasis pada pendidikan karakter daerah. - 205 -
Setelah kegiatan persiapan dilakukan, maka selanjutnya membuat perencanaan tentang: Pemberdayaan anak dalam kegiatan seni budaya dalam memanfaatkan waktu luang, partisipasi seluruh elemen masyarakat terhadap kegiatan budaya, membuka akses informasi tentang kegiatana budaya di daerahnya, pengamatan terhadap anak terhadap perilaku dan pendidikan karakter berbasis budaya daerah setempat. Tahap selanjutnya adalah melakukan aktifitas yang mendukung kebijakan daerah tentang Model Pendidikan Karakter berbasis Budaya Daerah pada sekolah ramah Anak (SRA) untuk mendukung Kota Layak Anak (KLA), melalui Langkah-langkah sebagai berikut: 1. Membuat Kebijakan Pemerintah terkait pelaksanaan Pendidikan Karakter berbasis Budaya Daerah pada Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam menunjang Kota Layak Anak (KLA) pada empat kota/kabupaten/ provinsi (Kabupaten Aceh Tengah, Kota Samarinda, Kota Surakarta, Kota Denpasar). 2. Menyususn Jejaring Gugus Tugas, dan berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait; intansi, organisasi, SKPD, rumah sakit, kepolisian dan koordinator gugus tugas. 3. Optimalisasi Peran Kepala Sekolah Dasar (SD), para Guru SD, para peserta didik SD dan peran Stak holder dalam Masyarakat bisa melaui Form Anak daerah dalam melaksanakan program Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam mengimplementasikan seni dan buidaya daerah - 206 -
untuk menunjang Kota Layak Anak (KLA), setelah pelaksanaan perlu dilakukan evaluasi Kegiatannya antara lain: a. Evaluasi proses dari pelaksanaan kegiatan budaya daerah, b. Kegiatan belajar anak, c. Kegiatan Seni Budaya dalam mengembangkan pendidikan karakter anak. Berikut ini akan penulis sajikan tentang Langkah penerapan Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada SD dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA), sebagai berikut: Tabel 5 Langkah Penerapan Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada SD dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA) No. Komponen Langkah Instansi yang terlibat 1 Persiapan 1.Perlu komitmen 1.Pemerintah bersama antara Daerah , pemerintah DPRDko dan kota/kab dan tokoh DPRD dan seluruh masyarakat, elemen 2.Sekolah Dasar, - 207 -
n 2 Perencanaan masyarakat 2.DPRD dan pemerintah membuat anggaran tambahan subsidi pada SRA dalam mengembangkan seni budaya dearah. 3.Membentuk Satgas SRA, dan berkoordinasi terkait pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA), melakukan identifikasi kebutuhan terkait. 1.Pemberdayaan anak dalam kegiatan seni budaya dalam memanfaatkan waktu luang 2. Partisipasi seluruh - 208 - Pemda, Diknas, Sekolah Dasar, dan DPRD. 3. Satuan Tugas kota layak anak dan jejaringnya Forum anak Daerah, Elemen Masyarakat Penjadwalan Kegiatan budaya disetiap distrik dan desa
3. Pelaksanaan elemen masyarakat terhadap kegiatan budaya 3. Akses informasi tentang kegiatana budaya 4. Pengamatan terhadap anak terhadap perilaku dan pendidikan karakter berbasis budaya daerah 1. Menyusun Kebijakan Pemerintah terkait pelaksanaan Kota Layak Anak 2. Menyusun Jejaring Gugus Tugas, dan berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait; intansi, organisasi, SKPD, rumah - 209 - Web Kegiatan Budaya di daerah yang selalu terupdate Seluruh unsur masyarakat dan kurikulum dinas pendidikan Pemerintah daerah dan DPRD Koordinator gugus tugas Kota Layak Anak Semua unsur masyarakat, forum anak, pemerintah
4 Evaluasi sakit, kepolisian dan coordinator gugus tugas 2. Optimalisasi Peran Masyarakat dan Form Anak daerah dalam melaksanakan program kerja kota layak anak 1. Evaluasi proses dari pelaksanaan kegiatan budaya, 2.Kegiatan belajar anak 3.Kegiatan Seni Budaya Pendidikan Karakter Anak - 210 - Pemerintah LSM Semua Elemen Masyarakat
Komponen yang akan dikembangkan dan akan dijadikan model hipotetik adalah sebagai berikut : 1. Menentukan nilai karakter berbasis budaya daerah. 2. Menentukan indikator dari tiap Pendidikan karakter berbasis budaya daerah. 3. Mengembangkan Indikator Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada SD dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA) 4. Merumuskan tujuan Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada SD dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA). 5. Mengembangkan instrumen penilaian Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada SD dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA), berbasis seni budaya penilaian proses dan hasil. 6. Mengembangkan strategi Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada SD dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA) 7. Menyeleksi dan mengembangkan materi Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada SD - 211 -
dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah untuk Mendukung Kota Layak Anak (KLA), sesuai dengan indikator nilai karakter dan indikator kota layak anak dalam seni budaya. 8. Merancang dan mengadakan evaluasi akan digunakan model KLA berbasis seni budaya dalam penanaman pendidikan karekter. 9. Melakukan revisi model KLA berbasis seni budaya dalam pendidikan karakter. Pada diagram/skema tersebut di atas, dalam melaksanakan internalisasi pendidikan karakter berbasis budaya daerah, dibutuhkan peran pemerintah, bekerjasama dengan semua elemen masyarakat, dan forum anak dalam mengembangkan budaya daerah yang nantinya akan menjadi pembiasaan bagi anak. Melakukan kerjasama pada semua pihak yang terkait serta mendukung terwujudnya Kota Layak Anak yang berbasis budaya daerah, adalah sangat penting sehingga khususnya pada perkembangan anak akan terjadi pembiasaan dan pembudayaan yang berorientasi pada budayanya masing-masing, yang akhirnya membentuk pola pikir anak untuk bertindak sesuai norma, adat, dan perilaku tata karma, tercipta perilaku budaya positif dan terbentuk karakter yang berbasis budaya daerah. - 212 -
C. Proses Kebijjakan Tahapan proses kebijakan publik meliputi 3 tahapan, yaitu policy formulation, policy implementation, dan policy evaluation. Tahap formulasi kebijakanatau tahap merumuskan kebijakandilakukan melalui analisis secara komprehensif agar diperoleh kebijakan yang benar• benar dapat diimplementasikan. Setelah kebijakan diimplementasikan, maka kebijakan perlu dievaluasi untuk melihat keberhasilan program dari kebijakan tersebut. Proses kebijakan, diimplementasikan dengan melibatkan SDM, dana, dan peralatan untuk mencapai tujuan. Proses terakhir dalam sebuah kebijakan adalah proses evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan sebuah proses untuk menilai dan melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan (Joko Widodo, 2006: 112). Jadi, evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian kebijakan dalam pelaksanaannya. Hasil dari evaluasi kebijakan dapat dimaknai berupa sebuah rekomendasi, apakah kebijakan tersebut akan tetap dilaksanakan, diperbaiki atau diganti dengan kebijakan yang lain. Menurut Dunn (2003: 22), proses kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling - 213 -
bergantung dan diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan sampai penilaian kebijakan pada berbagai tahap tersebut dapat dilakukan analisis kebijakan oleh orang yang ahli untuk membantu para pengambil keputusan, sehingga dihasilkan informasi yang relevan dan keputusan yang tepat untuk masing-masing tahap sebagai berikut: 1) Penyusunan Agenda Kebijakan pendidikan lahir dari suatu keresahan akan situasi yang tidak ideal, sehingga muncul berbagai masalah yang memerlukan penyelesaian. Pada tahap penyusunan agenda, para pengambil keputusan kebijakan memikirkan berbagai situasi yang tidak ideal tersebut dengan latar belakang kemunculannya dan kemungkinan-kemungkinan untuk solusinya. Dari pemikiran tersebut, tersusunlah agenda untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan merancang sebuah kebijakan, misalnya kebijakan sekolah untuk memenuhi hak-hak anak sebagai agenda kebijakan pendidikan nasional diambil, sebab banyak anak Indonesia yang masih belum memperoleh haknya, baik hak asasi pribadi maupun hak sosial dan pendidikan di sekolah. 2) Formulasi Kebijakan Berbagai agenda kebijakan pendidikan yang telah dipikirkan kemudian dituangkan dalam berbagai alternatif kebijakan dengan pertimbangan-pertimbangan rasional etik - 214 -
untuk mengatasi masalah. Misalnya, alternatif kebijakan yang dipilih adalah kebijakan Sekolah Ramah Anak di Indonesia yang di dalamnya terdapat panduan-panduan untuk mengembangkan program dan kegiatan perlindungan dan pendidikan anak di sekolah yang berujung pada Sekolah Ramah Anak. 3) Adopsi Kebijakan Formulasi kebijakan ditindaklanjuti dengan adanya adopsi kebijakan. Berbagai kemungkinan yang ada dalam formulasi kebijakan dikaji untuk dipilih yang sangat besar peluang dan manfaatnya untuk diimplementasikan. Adopsi kebijakan tidak sekadar mengambil begitu saja rumusan yang ada, melainkan memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang relevan, konsensus bersama, dengan keputusan legislatif ataupun keputusan peradilan. Dalam kebijakan Sekolah Ramah Anak, adopsi kebijakan diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia unit adminsitratif yang menggerakkan sumber daya finansial Nomor 8 tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai acuan bagi sekolah untuk mengembangkan kebijakan dan program.. Berbagai persiapan diperlukan agar suatu kebijakan benar-benar dapat dilaksanakan di lapangan, sehingga implementasi berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan itu - 215 -
sendiri. Kebijakan hanya akan menjadi sebuah dokumen atau arsip atau sekadar sebagai mimpi manakala tidak dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk mengope• rasikan sebuah program. Menurut Charles 0. Jones dalam Arif Rohman (2012: 106), terdapat tiga pilar aktivitas dalam mengo• perasikan program tersebut, yaitu: (1) Pengorganisasian, pem• bentukan atau penataan kembali sumber daya, unit serta metode untuk menjalankan program supaya dapat berjalan sesuai dengan keinginan; (2) Interpretasi, aktivitas menafsirkan agar suatu program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat serta dapat diterima dengan baik serta dilaksanakan; (3) Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan yang disesuaikan dengan tujuan program. Joko Widodo (2010: 90-94), menyebutkan tahap-tahap implementasi kebijakan, yaitu ta hap interpretasi, ta hap organisasi, dan tahap aplikasi. Tahap interpretasi adalah tahap penguraian pokok dari suatu kebijakan atau program yang bersifat abstrak agar lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga dapat dimengerti oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Tahap organisasi adalah tindakan peraturan dan penetapan pembagian tugas pelaksana kebijakan, termasuk di dalamnya terdapat kegiatan penetapan anggaran, kebutuhan sarana dan prasana, penetapan tata kerja, dan manajemen implementasi kebijakan. Tahap aplikasi adalah tahap pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Tahapan ini merupakan. - 216 -
4) Implementasi Kebijakan Kebijakan mengatasi masalah dan meningkatkan mutu pada sasaran kebijakan atau program. Dalam mengimplementasikan kebijakan Sekolah Ramah Anak di Indonesia, yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2004 diperlukan tahapan interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Selanjutnya Joko Widodo (2006: 97-110) menuliskan beberapa unsur yang terlibat dalam proses implementasi kebija• kan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi kebijakan merupakan sebuah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dengan kata lain, mentransformasikan kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk dipahami. Transformasi kebijakan dipahami dengan jelas baik isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan. Sumber daya merupakan sumber-sumber yang diperlukan dalam implementasi kebijakan. Sumber-sumber tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan lain-lain). Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan harus mencukupi dan memiliki keahlian serta kemampuan untuk melaksanakan tugas, ketepatan dan kelayakan staf yang dibutuhkan, keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjan yang ditangani. Sumber - 217 -
daya dana berupa anggaran dana untuk pembiayaan operasional, perlengkapan serta insentif para pelaku kebijakan. Keterbatasan dana dapat berpengaruh terhadap dimensi implementasi yang lainnya. Sumber daya peralatan, yaitu sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang lain. Sumber daya peralatan memberi peran dalam memudahkan pemberian layanan. Terbatasnya fasilitas yang tersedia dan tidak menunjang Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit yang berkompeten dalam pelaksana kebijakan adalah orang-orang yang menjadi sasaran dari kebijakan. Misalnya dalam implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak, maka anak-anak juga sebagai aktor atau pelaksana yang menjadi sasaran kebijakan. Sementara guru dan kepala sekolah sebagai aktor implementator kebajikan dan program. Struktur birokasi merupakan struktur organisasi pelaksana• an kebijakan dan program. Dalam struktur selain terdapat orang• orang juga terdapat pembagian tugas dan kewenangan, serta terdapat hubungan antarunit organisasi dan hubungannya dengan organisasi luar. Struktur birokasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar operasional prosedur yang akan memudahkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya (Joko Widodo, 2006: 107). Keberhasilan implementasi kebijakan penting adanya kerja sama dari orang- orang sebagai pelaksana dan sasaran kebijakan. Organisasi - 218 -
yang terfragmentasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Tidak jelasnya mekanisme; sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan; pembagian tugas pokok; kewenangan, fungsi, dan tanggung jawab dari pelaku kebijakan juga akan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. 5) Penilaian Kebijakan Penilaian kebijakan dilakukan oleh unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah eksekutif, legislatif, dan peradilan (yudikatif) memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.. Jika digambarkan dalam diagram akan tampak tahap• tahap dalam pembuatan kebijakan sebagaimana tampak pada tabel (Dunn, 2003: 24, dengan sedikit perubahan). - 219 -
DAFTAR PUSTAKA Abdullah Ahmad. (2002). "Syari'at Islam di Aceh: Kajian Tentang Wewenang dan Corak Pejabat Pelaksana". Tesis. Banda Aceh: PPS IAIN Ar-Raniry. Abdullah, Taufiq (ed.), (1983). "Agama dan Perubahan Sosial". Rajawali: Jakarta. Abma, Tineke A. 2005. "Responsive Evaluation: Its Meaning and Special Contribution to Health Promotion" dalam Evaluation and Program Planning, Vol. 28, pp. 279-289 Abma, Tineke A.. 2006. "The Practice and Politics of Responsive Evaluation" dalam American Journal of Evaluation, Volume 27, Nomor 1, pp. 31-43 Arikunto, Suharsimi., Said, Asnah., 2002. Pengembangan Program Muatan Lokal. Jakarta: Unversitas Terbuka. Adi, Putra Riski. 2011. "Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam memperoleh pengakuan Batik dari Unesco", Universitas Muhammadiyah Malang. Akbar , Osra Muhammad et. al. 1985. Pemetaan Bahasa Aceh, Gayo, dan Alas. Jakarta. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Al Musanna, 2010, Revitalisasi Kurikulum Muatan LokalUntuk dan Pendidikan Kebudayaan, Vol 6, Edisikhusu III, Oktober. Karakter, Jurnal Pendidikan Al-Hamdany, "Peranan Perencanaan Menunjang Keberhasilan Pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, "Tesis,. Teuku Thaifurrahman. Pendidikan (1982). dalam Ayu, Rizka. 2012. Soft Diplomacy Korea Selatan, Universitas Hasanuddin. - 220 -
Azra, Azyumardi. (2002). Nusantara, cet. I, Bandung: Mizan. Jaringan Global dan Lokal Badruzzaman Ismail (ed.). (2002). Perkembangan Pendididkan di Nanggro Aceh Darussalam. Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah. Bajovic, Mira., Rizzo, Kelly., Engeman, Joe, 2009. "Character Practical Reconceptualized Education Implementation" of Educational Administration and Policy, Issue 92, 14 Maret 2009 for dalam Canadian Journal Bambang Wibawarta. 2012. Transformasi Budaya Membangun Manusia Indonesia Berkesadaran Ilmu Pengetahuan, Bandung: ITB. BBC Indonesia. 2011. Unesco Tetapkan Tari Saman sebagai Budaya Dunia, diakses 10 Februari 2014). Benninga, Jacquess S. 2006. "Character and Academic: What Good School Do" dalam Phi Delta Kappa, Edisi Februari, hal. 448-453 Berkowitz, Marven. 2002. "The Science of Character Education" dalam Damond, William., Ed. Bringing New Era in Character Education. Stanford: Hoover Institution Press. Bowen, John Richard.1993. Muslims Through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society (edisi berilustrasi). Pricenton University Press.Busrizalti. 2013. Negara Kesatuan, HAM & Demokrasi serta Ketahanan Nasional, Yogyakarta: Total Media. Castagno, Angelina E., Brayboy, Bryan, McKinley Jones, 2008. Indigenous "Culturally Responsive Schooling for Youth: A Review of the Literature" dalam Review Research in Education, Volume 78, Nomor. 4, hal. 941- - 221 - Islam
993 Creasy. 2008. "What is Character Educaton?" dalam Educational Policy, Volume 3 Nomor 12, hal. 172-180 Curran, Vernon. 2003. "Application of Responsive Evaluation Approach in Medical Education" dalam Medical Education, Volume 37, hal. 256-266. Dakir, S. (2004). Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum. Jakarta: Rineka Cipta. Damond, William., Ed. 2002. Bringing New Era in Character Education, Standford Hoover Institution Press. Davis, Rita, Ed., 1998. Proceeding of The Stake Syimposium on Educational Evaluation. Illionis: University Illionis Declaration of Saman Culture dalam UNESCO. Convention: Saman Dance (Indonesia) Urgent Safeguarding List- 2011. Departemen Agama. 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Balitbang Depag. Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Model Mata Pelajaran SD/MI/SDLB-SMP/MTs/SMPLB- Muatan MA/MA/SMALB/SMK.Jakarta: Balitbang Depdiknas Lokal Dewantara, Ki Hadjar., 1962. Karja Ki Hadjar Dewantara: Bagian Pertama, Pendidikan. Yogjakarta: Majelis Luhur Taman Siswa Deyhle, Donna., Swisher, Karen., Steven, Tracy. 2008. "Indigenous Resistance and Dimerman, Sara. Ed., 2009. Character Is Key: How to Unlock the Best in Our Children and in Our Self. Ontario: John Wiley & Sons Canada. Drost, D.J., 2007. Dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sampai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): Esai- esai Pendidikan. Jakarta: Penerbit Kompas. - 222 -
Glanzer, Perry L., Milson, Andrew J., 2006. "Legislating the Good: A Survey and Evaluation of Character in the United States" dalam Education Laws Educational Policy, Volume 20 Nomor 3, hal. 525- 550 Guba, Egon G., Lincoln, Yvonna S., 1981. Effective Evaluation: Improving the Usefulness of Evaluation Results Through Responsive and Naturalistic Approach. San Francisco: Jossey- Bass Publisher. Guba, Egon G., Lincoln, Yvonna S., 1990. Fourth Generation Evaluation. California: SAGE Publishing Hidayati, Inur., 2009. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya. Jakarta: Indonesia Tera. Hardi Alunaza SD, 2014. Staf Direktorat Penelitian dan Pengabdian Universitas Masyarakat Muhammadiyah Malang. Hardi, (1993). Daerah Istimewa Aceh: Latar bBelakang Politik . Jakarta: Cita Panca dan Masa Depannya, cet. I, Serangkai. Haris, Syamsuddin. Indonesia Perpecahan?, cet. I, Jakarta:Erlangga, 1999. et.all., (1999). di Ambang Hasjimi, Ali., dkk., (ed.), (1955) Lima Puluh Tahun Aceh I. Banda Aceh: Majelis Ulama membangun, cet. Indonesia. Hendrastomo, Grendi. 2007. Nasionalisme VS Globalisasi, Jurnal Dimensia, Hilangnya Semangat Kebangsaan. Vol. 1 No.1 Hooley, Neil., 2000. "Reconciling Indegenous and Western Knowing." Makalah disampaikan pada the Annual Conference of the Australian Association for Research in Education, Sydney, 4-7 Desember. Pp. 1-14 - 223 -
Hunter, James Davison. 2000. The Death of Character: Moral Education in an Age Without Good or Evil. New York: Basic Books. Hurgronje, Christian Snouck, Hatta Hasan Aman Asnah,dan M. J. Melalatoa. 1991. Gayo: Masyarakat dan Kebudayaan Awal Abad ke-20. Jakarta. Balai Pustaka Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu administrasi Negara. Antaranews. 2007. Malaysia klaim 7 budaya Indonesia diakses 02 Desember 2013) Kaeruddin dan Junaedi, Mahfud (dkk.). (2007). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Konsep dan Implementasinya di Madrasah. Yogyakarta: Pilar Media. Karagiorgi, "Translating Constructivism into Instructional Design: Potential and Limitations" dalam Educational Technology & Society, 8 (1), 17-27. Kupperman, Joel., 1991. Character. New York: Oxford University Press. Y., & Symeou, L., 2005. Lemu, B. Aisah., 1997. Islamic Tahdhib and Akhlak: Theori and Practice. Kuala Lumpur: Iqra' Foundation. Lickona, Thomas., 1991. Educaton for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibilty. New York: Bantam Books Lim Wasliman. (2007). Modul Problematika Pendidikan Dasar. Bandung: Pps Pendidikan Dasar UPI Linn, Robert L., 2000. and Accountability" dalam Educational Researcher, Volume 29, Nomor 2, pp. 4-16 "Assessmentts Luthan, Rusli., 2009. Keniscayaan Pluralitas Budaya Daerah: Analisis Dampak Sistem Nilai Budaya terhadap Eksistensi Bangsa. Bandung: Angkasa (1983). Laporan Tiga Tahun Majelis pendidikan daerah (MPD) Propensi Daerah Majelis Pendidikan Daerah. - 224 -
Istimewa Aceh 1 September 1990 - 1 September 1993. Banda Aceh: MPD Manuaba, Putera. 1999. Budaya Daerah dan Jati Diri Bangsa : Pemberdayaan Cerita Rakyat dalam Memasuki Otonomi Daerah dan Globalisasi, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XII, No. 4 Mapajanti, Amien, A., 2005. Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru. Jakarta: Gramedia. Mathison, Sandra, Ed., 2004. Encyclopaedia of Evaluation. Colorado: SAGE Morris, Eric Eugene. (1983) "Islam and Politics In Aceh: A Study of Center- Periphery Relations In Indonesia," Disertasi, Cornell. Cornell University Press. Muhaimin, dkk. (2007). Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Sekolah/Madrasah. Jakarta: Rajawali. Nakaya, Ayami, 2004. "Muatan Lokal for Current Problems in the Local Community: A Study of the Subject of Local Life and Environmental Education in Jakarta - PLKJ" dalam Pacific Asian Education, Volume 16, Nomor 2, pp. 38-48 Nuccy, Lary P., 2003. Education in Moral Domain. United Kingdom: Cambridge University Press Nye, Joseph. 2004. Soft Power Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs. Ornstein, Allan C., Levine, Daniel U., 1985. An Introduction to The Foundations of Education. Third Edition. Boston: Houghton Mifflin Company Pai, Yong. 1990. Cultural Foundation of Education. New York: McMillan Patton, Michael Quin. 2002. "Two Decades of Developments in Experiental Qualitative Inquiry: A Personal, - 225 -
Perspective" dalam Qualitative Social Work, Volume 1, Nomor 3, pp. 261-282 Pawan, Paridah., Thomalla, Theresse Groff. 2007. Evaluation "A Responsive ESL/Spanish Language Service for Newcomers" dalam Journal of Ethnographic and Qualitative Research, Volume 1, hal. 50-65 Study of Perwita, Agung. 2011. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: Rosdakarya. Peterson, Christoper., Seligman, Martin E. P., 2004. Character Strenghts and Virtues: A Handbook and Classification. New York: Oxford University Press. Pradipto, Y. Dedi., 2007. Belajar Sejati Versus Kurikulum Nasional: Kontestasi Kekuasaan dalam Pendidikan Dasar. Yogyakarta: Kanisius Renewal: From Colonizing Practices to Self- Determination." dalam Connelly, F. Michael., Fang He, Ming., Philion, JoAnn. [Ed.] The SAGE Handbook of Curriculum and Instruction. California: SAGE Publication. Ringkasan Eksekutif Laporan Dunia UNESCO. 2009. Berinvestasi dalam Keanekaragaman Budaya dan Dialog Antar budaya. Rosa, Clara., Nyre, Glenn F. 1977. The Practice of Evaluation. Test, New Jersey: Measurement and Evaluation. ERIC Clering House on Rudy, May. 2003. Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global, Bandung: Refika Aditama. Saby, Yusny. (1995). "Islam and Social Change: the Role of The Ulama in Achenese Society," Disertasi. Philadelphia: Temple University. Saleh, Hasan. (1956). Revolusi Islam Di Indonesia, Darussalam: Pustaka Djihad. - 226 - cet.I.
Schoen, La Tefy., Teddlie, Charles. 2008. "A new model of school culture: a response to a call for conceptual clarity" dalam School Effectiveness and School Improvement, Volume 19, No. 2, Juni 2008, hal. 129- 153Semali, Ladislaus M., Kincheloe, Joe L. 1999. What is Indigenous Knowledge?: Voices from the Academy. New York: Falmer Press Shepard, Lorrie E.,2000. "The Role Assesment in a Learning Culture" dalam Educational Researcher, Volume 29, Nomor 7, pp. 4-14. Soelaiman, Darwis A. (2001) "Sistem Pendidikan Islam dan transformasiPendidikan Islam di Aceh," Makalah disampaikan dalam Muzakarah Nasional Pendidikan Islam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala. Srijanti, et al. 2008. Etika Berwarga Negara Jilid 2, Jakarta : Salemba Empat Stake, Robert E. 1975. Program Evaluation: Particularly Responsive for Instructional Research and Curriculum Evaluation (CIRCE) University of Illionis Evaluation. Illionis: Center Stake, Robert E., 2004. Standard-Based and Responsive Evaluation. London: SAGE Publishing Stake, Robert E.,1972. Responsive Evaluation. New York: US Department of Health, Education & Welfare. Stein, Rita., Richin, Roberta., Banyon, Richard. 2000. Connecting Character to Conduct: Helping Student to do the Right Thing. Alexandria, USA: Association for Supervision and Development Curriculum Sternberg, Robert J., Grigorenko, Andrey. 2004. Culture and life success. Washington: competence: Contexts of American Psychological Association - 227 -
Strinati, Dominic. 2007. Popular Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Populer. Terjemahan Abdul Mukhid. Cet. III. Yogyakarta: Jejak Stuffelbeam, Daniel. L. Madaus & Kellaghan, 2002. "Foundational Models for 21st Century Program Evaluation" dalam Stufflebeam, Madaus, Daniel L., Kellaghan, Thomas. Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation. Second Edition. Boston: Kluwer Academic Publisher Sujamto. (1988). Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan, cet. I. Jakarta: Bina Aksara. Gayo". Zkia Publishing. 2010. 2002. "Foundational Models for 21st Century Program Evaluation" dalam Stufflebeam, Madaus, Daniel L., Kellaghan, Thomas. Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation. Second Edition. Boston: Kluwer Academic Publisher Sujamto. (1988). Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan, cet. I. Jakarta: Bina Aksara. Gayo". Zkia Publishing. 2010. Sukmadinata, Nana Syaodih. 2008. Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik. Cet. Ke-10. Bandung: Remaja Rosdakarya. Sulaiman, M. Isa (1997). Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi, cet.I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Suwito. 1995. "Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Disertasi. Ibn IAIN Syarif Miskawaih", Hidayatullah. Jakarta: Taba, Hilda.,1962. Curriculum Development: Theory and Practice. New York: Harcourt, Brace&World Inc. Tilaar, H.A.R. 2000. Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani. Cet. I. Bandung: Remaja Rosdakarya. Tilaar, H.A.R. 2007. Mengindonesia, Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. Tim Kampanye Publik Otonomi Khusus (2001). Otonomi Jalan Menuju Khusus Nanggroe Aceh Darussalam: Kesejahteraaan, cet I, Banda Aceh: Dinas Infokom. - 228 -
Umar ,Muhammad.2002. Darah dan Jiwa Aceh : Mengungkap Falsafah Hidup Masyarakat Aceh. Banda Aceh. Yayasan "BUSAFAT" Banda Aceh. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen) Unesco, 2005. "Curriculum Themes: Indegenous Knowledge and Sustainability" dalam [on line] di akses tanggal 24 Februari 2008. UNESCO. Convention: Saman Dance Safeguarding List-2011 (Indonesia) Urgent UNESCO. Substance Programming Report CAP Thematic safeguarding and diakses 10 Outline: Protecting, cultural heritage Februari 2013) conserving Wasliman, Iim., 2007. Modul Problematika Pendidikan Dasar. Bvandung: Sekolah Pascasarjana Pendidikan Dasar Universitas Pendiidkan Indonesia. Widianto, Bambang., Pirous. Iwan Meulia. Ed. 2009. Perspeektif Budaya. Cetakan I. Jakarta: Rajawali Pers. Wilhelm, Gretchen Marie. 2005. "A Comparative-Qualitative Research Analysis of Character Education in the Christian School and Home Education Milieu" Thesis. Chedarvile University Zamroni, 2000. Paradigma Pendidikan Masa Depan. Malang: Bigraf Publishing. - 229 -
PROFIL PENULIS Siti Supeni Penulis mengajar pada Program Studi PPKn FKIP Unisri sejak tahun 1984. Ia menyelesaikan studi Doktor (S-3) Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selama karirnya, penulis rajin mengikuti kegiatan penelitian melalui Hibah Dikti, Hibah Yayasan, APBD, terutama tentang "Pendidikan Karakter" pada Sekolah Dasar dari berbagai perspektif. Ia telah menghasilkan luaran berupa; buku teks, Buku Naskah Kebijakan, berbagai Jurnal Internasional (Scopus), dan Jurnal Nasional terindex Sinta 2. Ia juga secara konsisten melakukan Pengabdian Masyarakat melalui KKN Tematik, Seminar Internasional/ Nasional dan kegiatan akademik lain. - 230 -
Oktiana Handini Penulis menyelesaikan studi S3 Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Sebelas Maret tahun 2021. Ia mengajar pada Bidang Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan bidang IPS. Ia telah mengabdi sebagai dosen Program Studi PGSD FKIP Unisri sejak tahun 2014. Penulis mengikuti kegiatan penelitian yang dilakukan melalui Hibah Dikti DRPM, tentang Model Pembelajaran Tematik Integratif pada Sekolah Dasar dalam berbagai perspektif. Selama karirnya, ia telah menghasilkan luaran berupa; buku teks, Buku Ajar, berbagai Jurnal Internasional (Scopus), dan Jurnal Nasional terindex Sinta 2, juga aktif dalam Pengabdian Masyarakat melalui KKN Tematik, Seminar Internasional/ Nasional, dan kegiatan akademik lain. - 231 -
Luqman Al Hakim Penulis adalah dosen Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Slamet Riyadi. Ia memperoleh gelar Pasca Sarjana (S-2) Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2009. Kemudian, memperoleh gelar Magister Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2012. Ia rajin melakukan penelitiannya pada pengajaran bahasa Inggris khususnya membaca, menulis, dan program pengabdian kepada masyarakat. Selama karirnya, ia telah berhasil mencatatkan karya di banyak publikasi seperti prosiding, jurnal internasional, dan jurnal nasional terakreditasi. - 232 -