Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Januari 2024, Hal. 125-131 DOI: Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional dalam Menengahi Konflik Invasi: Studi Kasus Invasi Rusia ke Ukraina Hikmah Nurhasanah *1 Gladys Trias Puspadewi 2 Indira Yekti Widya Pramesti 3 Hania Wulandari 4 Diani Sadiawati 5 1,2,3,4,5 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta *e-mail: 210611163@mahasiswa.upnvj.ac.id 1, 2210611209@mahasiswa.upnvj.ac.id2, 2210611221@mahasiswa.upnvj.ac.id3, 2210611460@mahasiswa.upnvj.ac.id4, dianisadiawati@upnvj.ac.id5 Abstrak PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang mengatur dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Memajukan dan mendorong jalannya perekonomian dan dalam berbagai bidang sosial lainnya antar kerjasama negara. Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berfungsi sebagai pusat koordinasi tindakan internasional terhadap negara-negara yang mengancam stabilitas global. Salah satu masalah utama yang mengancam stabilitas dan kemanusiaan di dunia adalah konflik internasional. Konflik invasi Rusia ke Ukraina adalah salah satu contoh konflik internasional yang terjadi. Invasi tersebut mengancam stabilitas internasional dan keamanan nasional, dengan itu peran PBB dalam menyelesaikan konflik invasi Rusia ke Ukraina sangat dibutuhkan. PBB mempunyai Dewan Keamanan yang memiliki hak untuk mengatur persoalan konflik yang terjadi di suatu negara khususnya pada konflik invasi Rusia ke Ukraina. Dengan adanya artikel ilmiah ini kami sebagai penulis ingin mengetahui lebih jauh peran PBB dan bagaimana cara PBB menangani konflik tersebut. Penelitian dan penulisan ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka (literatur review) dengan menggunakan pembacaan buku, jurnal, dan publikasi literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan topik yang sedang diteliti. Kata kunci: PBB, Invasi, Rusia, Ukraina Abstract The United Nations is an international organization that regulates and maintains world peace and security. Furthermore, the United Nations has served as a hub for the coordination of international action against countries that threaten global stability. One of the major problems threatening the stability and humanity of the world is international conflict. The Russian invasion conflict in Ukraine is one of the examples of an international conflict that threatens international stability and national security, so the role of the United Nations in resolving the conflict of Russia's invasion of Ukraine is urgently needed. The United Nations has a Security Council that has the right to regulate issues of conflict that occur in a country, in particular in the conflict over the Russian invasion of Ukraine. With this scientific article, we as authors want to know more about the role of the United Nations and how the UN deals with the conflict. This research and writing uses a method of literary review research using readings of books, journals, and other literary publications related to the subject being studied. Keywords: UN, Invasion, Russia, Ukraine PENDAHULUAN Untuk memenuhi kebutuhan kolektif organisasi, setiap individu yang bersatu membentuk suatu negara. Menurut Fenwick, negara adalah masyarakat politik yang diorganisasikan oleh suatu pemerintah yang berdaulat, menduduki wilayah tertentu yang jelas batas-batasnya dan (sebagai syarat tambahan) mampu melakukan hubungan-hubungan internasional (Samekto, 2018). Pada umumnya, untuk bertahan hidup, setiap individu memerlukan bantuan orang lain, begitu pula halnya dengan negara. Memenuhi kebutuhan negara adalah suatu kepentingan karena kerjasama yang dilakukan antar negara, terkadang terjadi konflik yang dapat mengarah pada konflik bersenjata atau peperangan. Setiap peperangan selalu mengakibatkan kehancuran, baik bagi pihak yang menang maupun yang kalah. Bahkan ada peperangan yang bahkan menghapus SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 125
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Januari 2024, Hal. 125-131 DOI: atau menyebabkan suatu negara runtuh. Dengan mengetahui bahwa peperangan merusak sendi kehidupan, manusia memikirkan perdamaian yang abadi dengan membentuk lembaga perdamaian, yang merupakan persatuan seluruh bangsa atas kehendak bebas setiap negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama, dilakukan untuk mencegah peperangan yang mengancam kehidupan manusia (Pasya, 2021). Pada awalnya, negaralah yang memiliki yurisdiksi penuh. Seiring berjalannya waktu, organisasi internasional muncul karena keinginan untuk bekerja sama negara satu dengan negara lainnya untuk memenuhi kebutuhan negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional terbesar karena kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar-bangsa sebagai wadah dan alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Organisasi internasional juga akan menghimpun negara-negara di seluruh dunia dalam suatu sistem kerjasama yang dilengkapi dengan organ-organ yang dapat mencegah atau menyelesaikan konflik (Sianturi, 2014). Namun, PBB bukan merupakan parlemen dunia. Persetujuan negara-negara yang berkonflik menentukan operasi Mahkamah Internasional. Begitu juga dengan wewenang Dewan Keamanan PBB untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional (Latipulhayat, 2021). PBB memiliki struktur yang unik yang melibatkan lima anggota tetap (AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina) dan lima anggota tidak tetap yang dipilih oleh sesama negara anggota PBB di Majelis Umum. Konflik internasional adalah salah satu isu utama yang mempengaruhi stabilitas dan kemanusiaan di dunia. Salah satu contoh konflik internasional yang terjadi adalah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 (BBC News, 2022). Konflik ini menjadi perhatian internasional karena berdampak pada ketertiban internasional dan keamanan nasional. Oleh karena itu, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik ini sangat penting. Untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara hubungan internasional juga dibutuhkan hukum guna teratur menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang (Kusumaatmadja & Agoes, 2021). Namun, meskipun memiliki struktur yang kuat, PBB sering kali menghadapi tantangan dalam menjalankan perannya. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa semua negara anggota PBB mematuhi keputusan Dewan Keamanan PBB. Tantangan ini menjadi lebih nyata dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, di mana beberapa negara anggota PBB tidak mendukung keputusan Dewan Keamanan PBB. Studi kasus ini akan menganalisis peran PBB dalam menyelesaikan konflik invasi Rusia ke Ukraina. Studi ini akan membahas bagaimana PBB berperan dalam menyelesaikan konflik ini, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi PBB dalam menyelesaikan konflik ini. Studi ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang peran PBB dalam menyelesaikan konflik internasional dan bagaimana PBB dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik internasional. METODE Metode yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penulisan menggunakan kajian pustaka (literatur review). Kajian literatur merupakan salah satu bentuk uraian atau penjelasan tentang literatur yang relevan dengan topik yang sedang dibahas (Yusuf). Kajian literatur membantu dan berguna dalam pemberian konteks dan arti dalam penulisan. Kajian literatur bersifat eksplisit yang dapat membantu penulis dalam penulisan jurnal untuk mengetahui subjek yang akan diteliti. Penulisan menggunakan penelitian kajian literatur dengan menggunakan pembacaan buku, jurnal, dan publikasi literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan topik yang sedang diteliti (Mariwu). Dalam penulisan ini memiliki beberapa tahapan dengan menggunakan metode kajian literatur yaitu dengan mencari jurnal dengan topik yang relevan lalu mengumpulkan jurnal tersebut, menganalisis jurnal tersebut dengan cara membacanya dengan teliti, menjadikan jurnal tersebut sebagai referensi penulisan dan pengetahuan lebih yang relevan untuk membantu penelitian dan penulisan. Data-data yang didapat dari analisis dapat diklasifikasikan dan memberikan pandangan serta pendapat penulis dalam penulisan jurnal ini. HASIL DAN PEMBAHASAN SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 126
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Januari 2024, Hal. 125-131 DOI: Peran PBB dalam Menengahi Konflik Invasi Rusia Ukraina PBB adalah salah satu organisasi internasional yang sangat penting bagi keamanan dunia. Salah satu tujuan utama pembentukan PBB, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Piagam PBB, adalah untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Suwardi (20014) menyatakan Dewan Keamanan PBB sebagai badan utama organisasi ditugaskan untuk melaksanakan tugas yang juga disebut sebagai "peace keeping." Oleh karena itu, mengingat Dewan Keamanan PBB adalah organ utama organisasi PBB, fungsi dan wewenangnya diatur oleh Pasal 24 hingga 26 Piagam PBB. Ketentuan tersebut mencakup tanggung jawab utama anggota PBB untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional, serta tanggung jawab Dewan Keamanan PBB untuk mengembangkan rencana yang akan disampaikan kepada anggota PBB lainnya untuk pembentukan sistem pengaturan senjata (Willems & Yustitianingtyas, 2023).. Selain itu, Dewan Keamanan PBB secara tegas berwenang untuk menyelidiki setiap perselisihan atau keadaan yang dapat menimbulkan konflik atau perselisihan internasional berdasarkan Pasal 34 Piagam PBB. Tindakan preventif dilaksanakan oleh PBB sebagai bagian dari upaya utamanya menjaga perdamaian dunia guna menekan eskalasi ketegangan dan/atau konflik yang muncul di berbagai belahan dunia. Sejak tahun 2021, PBB telah mengambil sikap diplomatik dalam upaya menghentikan perang yang semakin intensif antara Rusia dan Ukraina saat ini (PBB 2021). Menurut laporan yang disampaikan PBB melalui situs resmi PBB pada 31 Januari 2021 (PBB, 2021). PBB bersama Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) telah mengambil sikap diplomatis dengan membicarakan konflik Rusia-Ukraina. PBB mengumpulkan para pemangku kepentingan terkait dalam sebuah konferensi untuk membahas peningkatan hubungan diplomatik antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, PBB mendesak semua pihak yang terlibat untuk tidak melakukan perilaku agresif atau bahasa apa pun yang dapat meningkatkan ketegangan. Tindakan PBB merupakan contoh tindakan preventif yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan akibat konflik internasional. Selain mencegah konflik, tindakan pencegahan ini menunjukkan pendekatan diplomatik PBB yang hati-hati terhadap Rusia dan Ukraina. Penentuan langkah PBB dalam upaya menurunkan eskalasi konflik yang telah terjadi merupakan bentuk peran langsung PBB sebagai sebuah organisasi internasional (Sastroamidjojo, 1871). Sebagai organisasi yang bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian internasional, PBB mempunyai kewajiban untuk memenuhi tugasnya (Kusumaatmadja, 1990). Oleh karena itu, peran PBB dalam upaya mencegah eskalasi konflik merupakan tindakan terbesar yang dapat diambil, mengingat PBB harus berhati-hati dalam menerapkan strategi ini untuk mencegah perang menjadi lebih buruk dan meluas. Selanjutnya, setelah akhirnya konflik pecah dan menjadi peperangan. PBB juga hadir sebagai badan internasional yang berkontribusi terhadap penegakan hukum internasional (Mubin & Adha, 2022). Invasi Rusia ke Ukraina dikecam oleh PBB. Secara normatif, melalui pertemuan dewan keamanan PBB, PBB memberlakukan kerangka dasar hukum internasional. Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan resolusi konflik mengenai perang yang terjadi serta potensi sanksi yang dapat dijatuhkan PBB kepada Rusia atas pelanggaran hukum internasional dalam pertemuan tersebut. Namun demikian, Rusia menggunakan hak vetonya pada pertemuan tanggal 25 Februari, sehingga keputusan resolusi Dewan Keamanan PBB tidak dapat dilaksanakan. PBB mengeluarkan resolusi pada 4 Maret 2022 yang membahas konflik antara Rusia dan Ukraina. Resolusi ini dikhususkan kepada Rusia yang telah melakukan invasi,adapun resolusi itu memiliki tujuh poin diantaranya: 1. Menyampaikan kecaman (penyesalan) yang sedalam-dalamnya atas tindakan Federasi Rusia terhadap Ukraina dan pernyataan Federasi Rusia pada 24 Februari 2022 tentang operasi militer khusus di Ukraina. Resolusi tersebut juga meminta Rusia mematuhi piagam PBB, yang melarang anggotanya menggunakan kekerasan untuk melanggar integritas wilayah negara lain. 2. Menuntut agar Federasi Rusia menarik seluruh angkatan bersenjatanya dari wilayah Ukraina di dalam perbatasan yang diakui secara internasional serta segera, sepenuhnya, dan tanpa SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 127
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Januari 2024, Hal. 125-131 DOI: syarat mencabut keputusan mengenai status berbagai wilayah Ukraina di Donetsk dan Luhansk. 3. Menuntut agar segala ancaman di luar hukum atau penggunaan kekerasan terhadap negara- negara anggota segera dihentikan, begitu pula penggunaan kekerasan yang dilakukan Federasi Rusia terhadap Ukraina. Menyatakan keprihatinan mendalam mengenai laporan serangan terhadap sasaran sipil, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, dan rumah sakit, serta korban sipil, termasuk perempuan, orang lain, anak-anak, dan penyandang disabilitas. 4. PBB bersikukuh bahwa mereka tidak akan mengakui wilayah mana pun yang diambil alih secara paksa. 5. Meminta semua Negara untuk menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan pasal 2 Piagam PBB untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai dan menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan dalam interaksi dengan Negara lain untuk melindungi independensi politik atau integritas teritorial. 6. Menyatakan kekhawatiran mengenai kemungkinan meningkatnya kekurangan pangan di seluruh dunia dan dampaknya terhadap konflik, mengingat Ukraina dan wilayah sekitarnya merupakan salah satu eksportir utama biji-bijian dan produk pertanian di dunia. 7. Mengecam tindakan Federasi Rusia untuk meningkatkan kesiapan nuklirnya. Cara PBB Menangani Veto Rusia Terhadap Resolusi PBB dan Pengaruh Kesejahteraan Internasional Hak veto adalah hak istimewa yang dapat digunakan untuk membatalkan keputusan anggota Dewan Keamanan PBB. Negara yang memiliki hak veto dalam PBB adalah Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Perancis. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 UN Charter, sebuah keputusan yang akan diputus harus disetujui kelima anggota tetap tersebut (Bowett, 1992). Artinya, jika salah satu anggota Dewan Keamanan menggunakan hak veto untuk menggagalkan keputusan yang memprioritaskan kepentingan negaranya, maka usaha perdamaian tidak dapat dicapai melalui Dewan Keamanan PBB (Hardianti, 2015). Tidak jarang penggunaan hak veto menjadi persoalan yang diperdebatkan. Contohnya, Rusia yang meluncurkan serangan ke Ukraina sebagai bentuk kecaman kepada Ukraina karena bergabung dengan NATO. Di sinilah peran PBB sebagai organisasi internasional dunia ditunjukkan, yakni menjaga perdamaian dan berperan sebagai mediator dalam upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik. Karena pada prinsipnya, hukum internasional berusaha agar hubungan setiap negara terjalin melalui ikatan persahabatan (friendly relations among states) dan tidak mengharapkan adanya persengketaan (Sianturi & Leviza, 2014). Cara PBB menangani hak veto Rusia merupakan tantangan yang kompleks. Beragam langkah telah ditempuh PBB dalam menangani hak veto Rusia terhadap Resolusi PBB. Seperti memerintahkan Rusia untuk tunduk pada Piagam PBB yang berisi larangan negara anggota melanggar kedaulatan wilayah negara lain dengan memakai kekuatan pasukan, mengecam Rusia agar menarik pasukan dari Ukraina hingga pemberian sanksi internasional berupa pencabutan keanggotaan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai sanksi atas kekejaman Rusia terhadap Ukraina (Cahya, 2022).. Sebab, Rusia dinilai tidak hanya melakukan pelanggaran HAM, tetapi tindakan Rusia sudah di ambang batas yang dapat mengancam fondasi perdamaian dan keamanan internasional. Selain mencabut keanggotaan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM), sanksi-sanksi tersebut juga berupa pembatasan perdagangan, pembekuan aset, dan larangan perjalanan terhadap individu yang terkait dengan konflik (Hararap, et. al, 2023). Penggunaan hak veto oleh Rusia di Dewan Keamanan PBB telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan internasional. Dalam Pasal 2 butir (1) Piagam PBB dijabarkan terdapat asas yang menyatakan bahwa PBB sebagai organisasi internasional dunia menjunjung asas persamaan kedaulatan semua negara anggotanya. Lebih lanjut, dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menjelaskan bahwa asas persamaan kedaulatan termasuk dalam asas hukum umum, yang mana asas-asas hukum umum merupakan sumber hukum internasional yang ketiga (Teguh, 2021).. Asas-asas yang termasuk dalam asas-asas hukum umum adalah asas bonafide, asas pacta sunt servanda, asas abuse of detrit, dan lainnya. Sehingga jika ditarik garis antara hak veto yang dimiliki oleh 5 (lima) negara anggota Dewan SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 128
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Januari 2024, Hal. 125-131 DOI: Keamanan PBB dan asas persamaan kedaulatan, maka persoalan hak veto tersebut patut dipertanyakan, terutama dalam konflik di Ukraina. Beberapa contoh pengaruh hak veto terhadap kesejahteraan internasional, yakni pertama menghambat penyelesaian konflik yang digagas PBB. Dalam Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anggota Dewan Keamanan PBB memiliki satu suara (Malcolm N. Shaw QC, 2013). Dalam praktiknya, penggunaan hak veto oleh kelima negara tersebut seolah menciptakan kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan anggota PBB lainnya. Kedua, terciptanya stigma ketidaksetaraan bagi negara-negara anggota dalam pengambilan keputusan dikarenakan jika salah satu negara pemegang hak veto menolak menyetujui kebijakan tersebut, maka keputusan tersebut tidak bisa diambil. Hal ini menyebabkan ketidakselarasan dengan asas persamaan kedaulatan (principle of sovereign equality). Prinsip persamaan kedaulatan dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB. Selain itu, prinsip persamaan kedaulatan juga tercantum di Declaration on Principles of International Law, Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations 1970 yang berisi bahwa kedaulatan yang sama dapat dinikmati semua negara. Sebagai anggota yang sama dari masyarakat internasional, semua negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa terhalang diferensiasi sosial, ekonomi, politik termasuk dalam hal kedudukan mereka dalam sebuah organisasi internasional (Widagdo, 2007). Terakhir, menciptakan persepsi bahwa peran PBB sebagai mediator tidaklah utuh karena terhambat oleh berbagai kepentingan negara-negara anggota. Padahal jika ditarik mundur, salah satu tujuan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta menciptakan aksi-aksi bersama yang efektif untuk mencegah dan menghilangkan ancaman terhadap pelanggaran perdamaian, berupaya untuk menempuh jalan damai, selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, serta mencari titik tengah dalam menyelesaikan konflik-konflik internasional atau keadaan-keadaan yang mengancam perdamaian. Namun, dalam perannya sebagai mediator, PBB sering menghadapi tantangan besar yang berasal dari kepentingan negara-negara anggota yang seringkali tidak sejalan. Salah satu kendala utama peran mediasi PBB adalah kuatnya kepentingan nasional negara-negara anggota. Setiap negara memiliki kepentingannya sendiri yang mungkin tidak selalu sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB. Sebagai contoh, dalam konflik regional, negara- negara yang terlibat dapat menggunakan keanggotaan mereka di PBB untuk melindungi kepentingan nasional mereka dan mencegah campur tangan yang dapat membahayakan posisi mereka. Hal ini sering kali mengakibatkan ketidakmampuan PBB untuk bertindak secara netral dan efektif sebagai mediator. Selain itu, Dewan Keamanan PBB, yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan keamanan, sering kali terhambat oleh veto dari para anggotanya yang memiliki kepentingan besar. Lima anggota tetap Dewan Keamanan (Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris) memiliki hak veto yang memungkinkan mereka untuk menghentikan tindakan atau resolusi yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Hal ini menyulitkan PBB untuk bertindak tegas dalam situasi konflik yang membutuhkan respons cepat. Dalam beberapa kasus, PBB juga dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik personil maupun anggaran. Terlepas dari mandatnya untuk menyelesaikan konflik dan menjaga perdamaian, PBB sering kali tidak memiliki kekuatan dan sumber daya untuk melaksanakan tugas-tugas ini secara efektif. Negara-negara anggota mungkin tidak memberikan dukungan yang cukup dalam hal personel militer, peralatan, atau dana, sehingga menghambat kemampuan PBB untuk beroperasi secara efektif sebagai mediator. Pentingnya politik di dalam PBB juga dapat menjadi penghalang bagi peran mediator. Politisasi organisasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan menciptakan ketidakseimbangan dalam penanganan konflik. Negara-negara anggota cenderung membentuk aliansi atau kelompok kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan PBB, bahkan dalam konteks mediasi. Terkait hal ini, adanya isu-isu hak asasi manusia yang kontroversial juga sering menjadi kendala. Beberapa negara anggota tidak setuju dengan standar hak asasi manusia yang dianjurkan oleh PBB, dan hal ini dapat sangat menghambat upaya mediasi. Negara-negara tersebut mungkin merasa bahwa tindakan PBB melanggar kedaulatan mereka atau mendukung agenda tertentu yang tidak sesuai dengan kebijakan internal mereka. Pentingnya pendekatan yang netral dan tidak memihak pada setiap konflik merupakan prinsip dasar mediasi yang efektif. SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 129
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Januari 2024, Hal. 125-131 DOI: Namun, karena PBB adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara anggota yang memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing, maka seringkali sulit untuk mencapai netralitas yang absolut. Oleh karena itu, peran PBB sebagai mediator tidak lengkap dan sering terhambat oleh dinamika politik yang kompleks dan kepentingan negara-negara anggota. Namun demikian, PBB tetap menjadi forum penting untuk negosiasi perdamaian dan resolusi konflik, dan upaya untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai mediator harus terus dilakukan. PENUTUP Kesimpulan Dalam menghadapi konflik invasi Rusia ke Ukraina dan penggunaan hak veto oleh Rusia di Dewan Keamanan PBB, peran PBB sebagai mediator dan penjaga perdamaian internasional menjadi terfokus. PBB telah aktif dalam upaya pencegahan konflik melalui diplomasi dan tindakan preventif sebelum pecahnya perang. Namun, ketika konflik sudah berlangsung, PBB turut berkontribusi dalam menegakkan hukum internasional dan mengeluarkan resolusi yang mengecam tindakan Rusia. Penggunaan hak veto oleh Rusia dalam Dewan Keamanan PBB menjadi kendala serius bagi upaya PBB dalam menangani konflik tersebut. Hak veto memberikan kekuatan yang signifikan kepada anggota Dewan Keamanan, yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik. Dalam hal ini, PBB menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga keseimbangan antara prinsip persamaan kedaulatan negara anggota dan efektivitas dalam menanggapi ancaman terhadap perdamaian dunia. juga menjadi sorotan, namun keterbatasan- keterbatasan seperti politik internal negara-negara anggota, pengaruh veto, dan isu-isu hak asasi manusia yang kontroversial menjadi hambatan dalam menjalankan peran tersebut. Meskipun demikian, PBB tetap menjadi forum yang penting untuk negosiasi perdamaian, dan perlu dilakukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai mediator. Dengan demikian, konflik antara Rusia dan Ukraina menggambarkan kompleksitas peran PBB dalam menjaga perdamaian internasional, di mana PBB dihadapkan pada tantangan hak veto dan dinamika politik internal negara-negara anggota. Meningkatkan efektivitas PBB sebagai mediator memerlukan kerjasama antarnegara dan komitmen yang kuat untuk menanggulangi konflik dan mewujudkan perdamaian global. Saran Pentingnya PBB sebagai mediator Dalam menghadapi situasi ini, komunitas internasional perlu terus bekerja sama dan mencari solusi alternatif untuk mengatasi dampak hak veto yang merugikan. Mungkin melalui diplomasi multilateral dan tekanan internasional lebih lanjut, dapat ditemukan jalan keluar yang memungkinkan PBB untuk berperan lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dan menjaga perdamaian internasional. Meskipun PBB memiliki peran penting dalam menengahi konflik, hadirnya hak veto tetap menjadi tantangan yang memerlukan upaya bersama untuk mengatasi dampak negatifnya terhadap kesejahteraan internasional. DAFTAR PUSTAKA Agoes, M. K. &. E. R. (2021). Pengantar hukum internasional. Penerbit Alumni. Hal. 13. Ali S. (1971). Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Batara, Jakarta. BBC News Indonesia. (2022, April 6). Perang Ukraina: Bagaimana Dewan Keamanan PBB bekerja from dan bisakah mengakhiri invasi Rusia? BBC News Indonesia. Retrieved Bowett D.W. (1992), Hukum Organisasi Internasional. Jakarta, Sinar Grafika, hlm 35. Gurinda, N. C. H. (2019). Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional. Lex Et Societatis, 7(9). Harahap, P. P. A., Siagian, S. Z., Simanullang, S. C., Daily, V. G., Lubis, Y. I., & Simbolon, Y. Y. (2023). Peran PBB Dalam Penyelesaian Konflik Rusia Dengan Ukraina. Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah, 1(6), 321-329. Hardianti, S. D. (2015). Akibat Penggunaan Hak Veto oleh Amerika Serikat terhadap Kasus Agresi Israel di Gaza (Doctoral dissertation, Brawijaya University). SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 130
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Januari 2024, Hal. 125-131 DOI: Latipulhayat, A. (2021). Hukum internasional: Sumber-Sumber Hukum. Sinar Grafika. Hal. 26-27 Malcolm N. Shaw QC. (2013). Hukum Internasional, Cetakan I, Penerbit Nusa Media, Bandung Marinu Waruwu, Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method) , Jurnal Pendidikan Tambusai, Hal 2896-2910. MH, F. a. S. S. (2018). Negara dalam Dimensi Hukum Internasional. PT Citra Aditya Bakti. Hal. 1. Mochtar K. (1990). Pengantar Hukum Internasional, Cetakan Ketujuh, Binacipta, Bandung T. Mubin, S., & Adha, R. M. (2022). Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb) Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina Pada Tahun 2022. Jurnal Pena Wimaya, 2(2). Cahya. Mulyana, (2022). PBB Keluarkan Rusia Dari Dewan HAM. ham. (30 November 2023). Pasya, M. N. M. (2021). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menghadapi Sengketa Internasional. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal 2. Setyo W. (2007), Dasar Pengaturan Prinsip Persamaan Kedaulatan dan Hak Veto dalam Pengambilan Keputusan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, h. 2 Sianturi, M. H., Arif, A., & Leviza, J. (2014). Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi. Sumatra Journal of International Law, 2(1), 14991. Sitti Astika Yusuf, Uswatun Khasanah, Kajian Literatur dan Teori Sosial dalam Penelitian, Jurnal Researchgate, Metode Penelitian Ekonomi Syariah, Hal 84. Suwardi, S. S. (2004). Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Teguh, M. A. (2021). Relevansi Hak Veto PBB Dengan Prinsip Kedaulatan Yang Dianut Oleh PBB. Jurnal Education and Development, 9(1), 149-149. Willems, B. C. M. R., & Yustitianingtyas, L. (2023). Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa Dalam Penyelesaian Invasi Rusia Atas Ukraina Tahun 2022. ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial, 2(1). SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 131