Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: GERAK TANPA TITIK "Catatan Kiprah dan Pemikirannya tentang Pemberdayaan Zakat dan Aktualisasi Hukum Islam"
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: GERAK TANPA TITIK "Catatan Kiprah dan Pemikirannya tentang Pemberdayaan Zakat dan Aktualisasi Hukum Islam" Editor : Azhari Akmal Tarigan dan Syahrial Arif Hutagalung Catatan Penutup : Dra. Zaniarti, MM (istri Alm. Drs. H. Syu'aibun, M. Hum) Kata Sambutan : Rektor UINSU (Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA) Ketua BAZNAS SUMUT (Drs. H. Amansyah Nasution, MSP)
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: GERAK TANPA TITIK "Catatan Kiprah dan Pemikirannya tentang Permberdayaan Zakat dan Aktualisasi Hukum Islam" Editor : Azhari Akmal Tarigan dan Syahrial Arif Hutagalung Desain Cover : Alfaruq Grafika Desain Layout : Alfaruq Grafika Diterbitkan Oleh: FEBI UIN-SU Press Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp./HP. 0813 6116 8084 Email: Cetakan Pertama, Desember 2020 ISBN : 978-602-6903-39-6 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin penulis dan penerbit.
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik KATA SAMBUTAN Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA Rektor UIN Sumatera Utara Medan Ketokohan seseorang paling tidak dapat dilihat dari tiga indikator. Pertama, integritas tokoh tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kedalaman ilmunya, kepemimpinannya, keberhasilannya dalam bidang yang digelutinya, hingga memiliki kekhasan atau kelebihan dibanding orang-orang segenerasinya. Kedua, karya-karya monumental. Karya-karya tersebut bisa berupa karya tulis, karya nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik yang bermanfaat bagi masyarakat atau pemberdayaan manusia, baik sezamannya, ataupun masa sesudahnya. Ketiga, kontribusi (jasa) atau pengaruhnya terlihat atau dirasakan secara nyata oleh masyarakat, baik dalam bentuk pikiran seperti disebut Kabir Helminski adalah merupakan bentuk aksi kontribusi tokoh juga dapat dilihat dari kepemimpinan dan keteladanannya, hingga ketokohannya diakui, diidolakan, diteladani, dan dianggap memberikan inspirasi bagi generasi sesudahnya. Terbitnya buku Drs. Syu`aibun, M. Hum : Gerak Tanpa Titik (Catatan Kiprah dan Pemikirannya tentang Pemberdayaan Zakat dan Aktualisasi Hukum Islam) ini menjadi spektrum baru tentang kontribusi dan peran serta seorang tokoh dalam membangun i
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik peradaban. Syu`aibun adalah satu dari sekian banyak tokoh yang dilahirkan untuk menyusun peradaban melalui pemberdayaan zakat dan aktualisasi hukum Islam yang ke depan akan mendapat posisi yang sangat penting. Pemberdayaan zakat secara khusus menopang sendi ekonomi umat dengan membangun daya dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dapat dikembangkan. Syu`aibun juga dikenal sebagai seorang yang sering singgah dan memberikan warna baru dalam mengelola kelembagaan. Menjadi seorang aktivis mahasiswa hingga ketingkat Sumatera Utara, berada di Mejelis Dakwah Islamiyah (MDI) Prov. Sumatera Utara, BAZNAS Sumatera Utara dan tidak ketinggalan kontribusinya di almamaternya sendiri, UIN Sumatera Utara Medan. Syu`aibun tercatat pernah menduduki jabatan Wakil Rektor IV yang keberadaannya mampu meletakkan batu sejarah pengembangan UIN Sumatera Utara Medan yang terus akan dilanjutkan. Diantaranya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan BPRS Puduarta Insani yang sedikit banyaknya Syu`aibun pernah mengerahkan daya dan upayanya membangun dan mengembangkanya. Apa yang digambarkan tersebut menarik pendapat dari Norman Uphoff, seorang ahli sosiologi bahwa lembaga adalah serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode tertentu (yang relatif lama) untuk mencapai maksud/tujuan bernilai kolektif (bersama) atau maksud-maksud yang bernilai sosial. Syu`aibun adalah sosok yang secara kompleks berada pada tataran tersebut. Sekali lagi saya merasa bahagia buku ini bisa diterbitkan, selain sosoknya yang dapat dijadikan teladan dalam keseharian, buku ini memberikan gambaran tentang gagasan yang akan terus hidup dan menghidupi di tengah- tengah masyarakat. Medan, 19 Nopember 2020 Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA ii
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik KATA SAMBUTAN Drs. H. Amansyah Nasution, MSP Ketua Badan Amil Zakat Nasional Prov. Sumatera Utara Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kita hidayah dan `inayah-Nya sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Shalawat dan salam kita persembahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia dalam segala hal. Belakangan ini pengelolaan zakat mendapat perhatian serius dari banyak kalangan. Hal ini dikarenakan posisi zakat merupakan salah satu amanat dalam Rukun Islam yang berkaitan dengan upaya mensejahterakan umat yang dalam pengelolaannya mengharuskan lahirnya ide dan gagasan kreatif. Drs. H. Syu`aibun, M. Hum meru- pakan salah seorang dari sekian banyak yang konsen mendalami sistem pengelolaan zakat bersamaan dengan pendalaman kajian hukum Islam. Kedua bidang tersebut tidak bisa dilepaskan dari sosok Almarhum yang hari-harinya berprofesi sebagai dosen di Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan. iii
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Sebagai badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah, BAZNAS, khususnya BAZNAS Prov. Sumatera Utara telah melakukan berbagai program penghimpunan dana zakat dari berbagai lembaga keagamaan maupun perseorangan. Dana tersebut kemudian dikelola dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat sehingga dapat berdampak pada terwujudnya keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Selama ini dalam praktiknya, zakat yang disalurkan ke masya rakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan pelaksanaan zakat tidak sekadar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih yaitu mengentaskan kemiskinan dengan mendorong peran yang dikemas diberbagai bidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan, sehingga dapat mengubah posisi mustahik menjadi muzakki secara permanen. Tugas-tugas demikianlah yang selama ini diemban oleh Almarhum yang telah cukup banyak makan asam garam dalam penge- lolaan zakat. Sebelum saya menjadi Ketua Badan Amil Zakat Daerah Prov. Sumatera Utara (sekarang BAZNAS), Almarhum telah terlebih dahulu menjadi pengurus di masa Bapak Maratua Simanjuntak sebagai ketua, kemudian saya terpilih dan nama beliau tetap masuk dalam struktur kepengurusan. Setelah direvisinya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, postur kepengurusan kemudian di diperkecil dari yang sebelumnya dengan pimpinan maksimal 5 orang dalam bentuk komisioner. Nama Almarhum merupakan satu dari kelima nama tersebut dan terus bertahan hingga Almarhum menghembuskan napas terakhirnya, sebagai Wakil Ketua IV yang bertugas memimpin pelaksanan tugas pada bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum. Almarhum dikenal sebagai pribadi cerdas, baik dan penuh tanggung jawab. Dalam setiap kesempatan rapat dan diskusi, Almarhum mampu menghidupkan suasana dengan memberikan berbagai masukan dan pendapat yang cukup baik. Meskipun kadang kala masukan tersebut tidak bisa dilanjutkan karena terbentur dengan berbagai hal. Belakangan memang terlihat kondisi fisik iv
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Almarhum melemah terkena penyakit gula dan beberapa kali harus menjalani operasi. Kondisi fisik yang lemah tersebut sama sekali tidak menurunkan intensitas semangatnya dalam bekerja. Beberapa kali kami sarankan agar tetap beristirahat dan bekerja dari rumah, namun beliau tidak mau dan sering kali memaksakan diri harus hadir di kantor. Almarhum tidak ingin mengecewakan orang- orang disekelilingnya dan selalu maksimal melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Sangat banyak pelajaran yang bisa dikutip dari perjalanan hidup dan pemikiran Almarhum yang dapat menjadi referensi baru, utamanya tentang karakter dan pemikirannya tentang zakat dan hukum Islam yang selalu berada dalam satu tarikan napas. Oleh karena itu, kami sangat menyambut baik dan sekaligus berbahagia atas terbitnya buku ""Drs. H. Syu`aibun, M. Hum : Gerak Tanpa Titik (Catatan Kiprah dan Pemikirannya tentang Pemberdayaan Zakat dan Aktualisasi Hukum Islam)" ini sekaligus merasa kehilangan sahabat dan teman yang selama ini telah banyak berkontribusi bagi pengelolaan zakat. Semoga pengabdian Almarhum selama ini menempatkannya di tempat terbaik disisi Allah SWT dan semoga kehadiran buku ini bermanfaat adanya dan menambah wawasan keilmuan bagi para pembacanya. Medan, 19 Nopember 2020 Drs. H. Amansyah Nasution, MSP v
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik KATA SAMBUTAN Dra. Zainarti, MM Istri Alm. Drs. H.Syu`aibunm, M. Hum Rasa haru bercampur bahagia hadir saat mendengar kabar akan disusunnya sebuah buku biografi intelektual suami tercinta Drs. H. Syu`aibun, M. Hum yang diinisiasi oleh Dr. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag. Buku yang saat ini hadir dihadapan pembaca merupakan rangkaian dari perjalanan panjang yang telah ditempuh oleh Almarhum ditengah pengabdiannya diberbagai bidang. Sejak mengenal Almarhum hingga usia pernikahan 32 tahun 3 hari, dalam membangun rumah tangga, Bang Syu`aibun hadir memberikan makna dan mengajarkan banyak nilai kehidupan. Sesuai dengan judul buku ini, Bang Syu`aibun selalu bergerak tanpa henti menebar berbagai kebaikan, khairunnas anfa`ahum linnas ungkapan yang selalu mengingatkan saya dengan Bang Syu`aibun. Darinya banyak belajar tentang tanggungjawab, ketulusan, kepasrahan, pengorbanan, serta cinta kasih kepada keluarga dan orang terdekatnya. Berbagai dinamika kehidupan, jatuh bangun telah kami lewati dalam rentang waktu yang cukup panjang tersebut dan terus mendampingi ditengah kondisi fisiknya yang semakin lemah. vi
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Sejarah hidup dan buah pikirnya kini telah abadi dengan baik dalam kumpulan tulisan di dalam buku ini. Kedua term yang dibabas di dalam buku ini merupakan bidang yang selama ini digeluti Bang Syu`aibun. Kesungguhannya berperan dibidang pengelolaan zakat melahirkan berbagai kontribusi gerakan dan pemikiran. Dalam bidang hukum Islam, Bang Syu`aibun adalah salah satu pegiat hukum tatanegara yang sangat erat kaitannya dengan proses lahir dan berkembangnya hukum Islam di Indonesia. Asa itu ia jemput hingga ke sebrang pulau, tepatnya kota Yogyakarta. tersebut, perjalanan hidup dan kemampuannya menaklukkan kota metropolitan (dibaca; Medan) merupakan hal yang patut direfleksikan. Berbekal niat tulus dan kesungguhan ia melangkahkan kaki dari kampung, menjadi murid, mahasiswa, pimpinan organisasi dan lembaga hingga terakhir menjadi seorang pengabdi di tengah umat. Dari sini akan sangat banyak keteladanan yang bisa diambil dan diterapkan dalam kehidupan kita. Selain kedua bidang Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas penyusunan buku "Drs. H. Syu`aibun, M. Hum : Gerak Tanpa Titik (Catatan Kiprah dan Pemikirannya tentang Pemberdayaan Zakat dan Aktualisasi Hukum Islam)" ini, baik kepada inisiator, editor dan para kontributor yang telah meluangkan waktu dan pikirannya. Semoga menjadi amal jariyah dan mohon agar Bang Syu`aibun selalu dido`akan. Medan, 19 Nopember 2020 Dra. Zainarti, MM vii
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik KATA PENGANTAR EDITOR Alhamdulillah, segala puji syukur kami haturkan, buku Drs. H. Syu`aibun : Gerak Tanpa Titik (Catatan Kiprah dan Pemikirannya tentang Pemberdayaan Zakat dan Aktualisasi Hukum Islam) dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam, kita do`akan kepada Allah SWT untuk disampaikannya kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kesungguhan untuk menapaki jalan-jalan yang telah dilalui Rasulullah SAW. Buku yang ada di tangan pembaca saat ini merupakan hasil persentuhan Drs. H. Syu`aibun, M. Hum semasa hidupnya dengan dua hal. Pertama, persentuhannya dengan zakat dan hukum Islam sebagai bagian dari transmisi Islam yang dikemas dengan komprehensif, digali dari berbagai karya-karyanya yang masih tersisa. Kedua, persentuhan dengan banyak orang, istri, keluarga, teman dan para handai taulan yang memiliki kedekatan dengan Drs. H. Syu`aibun. Buku ini terdiri dari 5 bagian. Bagian pertama berisi biografi Drs. H. Syu`aibun yang dimulai sejak awal kehidupannya di kampung bersama keluarga tercinta hingga merantau ke Medan, Yogyakarta, dan berada di berbagai organisasi, lembaga dan institusi. Ide awal pemberian judul buku ini berasal dari bagian ini yang kemudian ditopang dengan bab-bab selajutnya. viii
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Bagian kedua berbicara tentang aktualisasi hukum Islam yang memang sangat dekat dengan Drs. Syu`aibun sejak menjadi mahasiswa di Fakultas Syari`ah hingga terakhir menjadi dosen disana. Risalah, skripsi, tesis hingga rencana disertasinya menjadi bagian dalam bab ini, ditambah dengan naskah-naskah lain seperti makalah dan jurnal. Bagian ketiga berbicara tentang pemberdayaan zakat. Tidak bisa dipungkiri, puluhan tahun berada di BAZNAS bukan sekadar "bekerja", tetapi juga "mengabdi". Kemampuannya memahami hukum Islam dengan baik disalurkannya melalui lembaga pengelolaan zakat yang berorientasi pada hablum minallah wa hablumminannash menjadi ciri tersendiri dalam buku ini. Bagian keempat berisi kesan dan pesan puluhan orang yang pernah bersentuhan secara langsung maupun tidak dengan Drs. Syu`aibun. Bagian kelima berisi tentang kenangan Dra. Zainarti selama sebagai pendamping hidup dan perjalanan karier Drs. Syu`aibun dan kenangan Zaki bersama Drs. Syu`aibun. Tentu saja dalam penyelesaian penyusunan buku ini men- dapatkan banyak sekali bantuan informasi dari berbagai pihak yang selalu bersedia menyampaikan informasi tentang Drs. Syu`aibun semasa hidup. Kami menyadari, tanpa bantuan mereka penyusunan buku ini tidak dapat terlaksana. Kami hanya dapat mendo`akan semoga Allah membalas kebaikan mereka dan menjadikannya sebagai amal saleh. Terakhir, sebagai sebuah karya anak manusia, buku ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu, kepada para pembaca, jika menemukan kesalahan dalam penyusunan buku ini kami mengharapkan kritikan dan masukannya. Namun akan lebih baik lagi, jika pembaca mau menuliskan sehingga lahir satu buku lagi yang akan melengkapi buku ini. Hanya dengan cara ini kita bisa mengabadikan nama, kontribusi dan gagasan yang pernah dibuat oleh Drs. Syu`aibun. Billahittaufiq wal hidayah, Azhari Akmal Tarigan dan Syahrial Arif Hutagalung ix
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik DAFTAR ISI i Kata Sambutan Rektor UIN Sumatera Utara ... iii Kata Sambutan Ketua BAZNAS Prov. Sumatera Utara ... Kata Sambutan Istri Alm. Drs. H. Syu'aibun, M. Hum ... vi Kata Pengantar Editor ... viii x Daftar Isi ... BAGIAN PERTAMA DRS. SYU'AIBUN, M. HUM: GERAK TANPA TITIK Cermin Menyatunya Aktivisme Dan Intelektualisme Azhari Akmal Tarigan dan Syahrial Hutagalung 2 A. Pendahuluan ... 4 B. Latar Belakang Intelektual ... C. Perjalanan Intelektual : Medan dan Jogjakarta ... 9 D. Meniti Karir di IAIN; Antara Ilmuwan Dan Birokrat ... 19 E. Karir Politik dan Aktivitas Kemasyarakatan ... 22 F. Spektrum Pemikiran Syu'aibun ... 24 G. Menyatunya Aktivisme dan Intelektualisme ... 40 H. Catatan Penutup ... 43 x
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik BAGIAN KEDUA AKTUALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA Hukum Islam Di Indonesia Peluang Dan Tantangannya A. Pengertian Hukum Islam ... 47 B. Sekilas Tentang Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia ... 50 C. Peluang Dan Tantangan Hukum Islam Di Indonesia ... 56 Azas-Azas Hukum Perjanjian Islam Dan Aplikasinya Dalam D. Penutup ... 61 Transaksi Murabahah Di Perbankan Syari'ah A. Latar Belakang Masalah ... 64 Tinjauan Kritis Terhadap Deviasi Akad Murabahah Dalam B. Penutup: Catatan Editor ... 76 Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah A. Pendahuluan ... 79 B. Konsep Murabahah Dan Persyaratan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah ... 81 C. Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Tentang Murabahah ... 86 D. Beberapa Deviasi Dalam Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syari'ah ... 87 Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Undang- E. Penutup ... 94 Undang Nomor 30 Tahun 1999 A. Pendahuluan ... 98 B. Sekilas Tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ... 100 C. Penyelesaian Sengketa Menurut Uu Nomor 30 Tahun 1999 ... 103 Perbandingan Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang- D. Simpulan ... 116 Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam A. Pendahuluan ... 118 B. Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ... 119 xi
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik C. Hukum Perjanjian Menurut Hukum Islam ... 125 D. Perbandingan Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam ... 134 Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kesultanan E. Penutup ... 136 Di Sumatera Utara A. Pendahuluan ... 138 B. Sekilas Tentang Kesultanan Islam Di Sumatera Utara ... 140 C. Pemberlakuan Hukum Islam Pada Masa Kesultanan Di Sumatera Utara ... 146 Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Dan Kewenangan D. Penutup ... 153 Mengadilinya Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia A. Pendahuluan ... 156 B. Landasan Yuridis Perbankan Syari'ah Di Indonesia ... 157 C. Kewenangan Mengadili Sengketa Perbankan Syari'ah ... 159 Kekuasaan Kehakiman Dan Realitasnya Di Indonesia D. Penutup ... 164 A. Kekuasaan Kehakiman ... 167 B. Realitas Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia ... 171 Memahami Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia ... 176 BAGIAN KETIGA ZAKAT, URGENSI PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kewajiban Zakat Dan Keharusan Pengelolaannya A. Pendahuluan ... 180 B. Arti Dan Makna Zakat ... 182 C. Makna Kewajiban Zakat ... 189 D. Hikmah Disyariatkannya Zakat ... 191 E. Keharusan Mengelola Zakat Secara Kelembagaan ... 192 xii
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik F. Aturan-Aturan Hukum Tentang Pengelolaan Zakat ... 194 Zakat Produktif Menurut Islam Dan Undang-Undang G. Penutup ... 196 Pengelolaan Zakat A. Pendahuluan ... 199 B. Zakat Produktif ... 200 C. Syari'at Islam Tentang Zakat Produktif ... 201 Fungsi Ekonomi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan D. Penutup ... 205 Umat Islam A. Pengertian Dan Tujuan Zakat ... 206 B. Zakat Sebagai Bagian Integral Ajaran Islam ... 207 C. Fungsi Zakat Dan Dampak Ekonomisnya Dalam Perspektif Ekonomi Islam ... 208 Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Optimalisasi D. Pelembagaan Amil Dan Tujuan Pengelolaan Zakat ... 209 Pengelolaan Zakat A. Zakat Dalam Perspektif Islam ... 211 B. Keharusan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial ... 212 C. Efektivitas Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial ... 212 D. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Agar Efektif Dalam Keberadaan Amil Zakat Menurut Undang-Undang Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial ... 213 A. Pendahuluan ... 216 B. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Pengelolaan Zakat ... 217 C. Amil Sebagai Pengelola Zakat Menurut Peraturan Per-Undang-Undangan ... 218 Kemaslahatan Umat Dan Bangsa Dengan Mengelola Zakat ... 223 D. Penutup ... 221 xiii
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Peran Dan Realitas Lembaga Zakat Serta Sejenisnya Terhadap Perkuatan Ekonomi Umat A. Pendahuluan ... 228 B. Peran lembaga zakat dalam perkuatan ekonomi umat ... 229 C. Realisasi Pengelolaan Zakat Pada Bazda Sumatera Utara Untuk Perkuatan Ekonomi Umat ... 234 Sumut Bermartabat Dengan Zakat ... 239 D. Penutup ... 236 Keutamaan Sedekah Dan Dahsyatnya Sedekah Ramadhan A. Pendahuluan ... 244 B. Sedekah Mengikis Sifat Kikir ... 246 C. Berkah 8 (Delapan) Dirham ... 247 D. Sedekah Satu Dibalas Empat Ribu ... 249 Efektivitas Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan E. Dahsyatnya Sedekah Pada Bulan Ramadhan ... 252 Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial A. Pendahuluan ... 255 B. Zakat Dalam Perspektif Islam ... 257 C. Keharusan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial ... 258 D. Efektivitas Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial ... 258 E. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Agar Efektif Dalam Manajemen Administrasi Dan Pengelolaan Lembaga Amil Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial ... 259 Zakat A. Zakat Dan Potensinya Dalam Perspektif Ekonomi Islam ... 262 B. Manfaat Dan Tujuan Dikelolanya Zakat ... 263 C. Ketentuan Hukum Formal Pengelolaan Zakat ... 264 D. Institusi Dan Sanksi Pengelola Zakat ... 264 E. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat ... 265 F. Administrasi Kelembagaan ... 268 G. Penutup ... 269 xiv
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Fungsi Dan Dampak Ekonomis Pengelolaan Zakat A. Pengertian Dan Tujuan Zakat ... 270 B. Zakat Sebagai Bagian Integral Ajaran Islam ... 271 C. Fungsi Zakat Dan Dampak Ekonomisnya Dalam Perspektif Ekonomi Islam ... 272 Kultum Ramadhan D. Pelembagaan Amil Dan Tujuan Pengelolaan Zakat ... 273 A. Selamat Datang Ramadhan ... 275 B. Pelipatgandaan Nilai Sedekah Di Bulan Ramadhan ... 279 C. Konsep Harta Dalam Islam ... 281 D. Arti Dan Makna Zakat ... 283 E. Zakat Sebagai Suatu Kewajiban Bukan Kedermawanan ... 286 F. Dasar Hukum Dan Kewajiban Pengelolaan Zakat ... 288 G. Hikmah Disyari'atkannya Zakat ... 290 H. Hikmah Disyari'atkannya Zakat (Lanjutan) ... 293 I. Pentingnya Zakat Dikelola Secara Kelembagaan ... 294 J. Syarat Harta Yang Dizakati ... 297 Khutbah Jum`at K. Amil Sebagai Pengelola Zakat ... 299 A. Harta Menurut Konsepsi Al-Qur'an ... 302 B. Kewajiban Dan Hikmah Zakat ... 306 C. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dizakati ... 310 D. Pentingnya Zakat Dikelola Secara Kelembagaan ... 314 E. Amil Merupakan Orang Yang Berhak Mengelola Zakat ... 317 xv
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik BAGIAN KEEMPAT MEREKA BERCERITA TENTANG DRS. H. SYU`AIBUN, M. HUM Syu'aibun : Satu Di Antara Ketua Bidang Hmi Cabang Medan 1983-1984 Zahrin Piliang ... 324 In Memoriam Syuaibun Manurung Surya Makmur Nasution ... 330 Bang Syu'aibun; Mendidik Dengan Nasehat Muhammad Yafiz ... 333 Tegas, Disiplin, Semangat Dan Berintegritas Abdulrahim ... 337 Syu`Aibun : Kader Kreatif Dan Cerdas Armia ... 341 Bang Ibun : Sang Amunisi Idealisme Nurasiah ... 343 Bang Syu`Aibun : Pribadi Yang Inspiratif Azwani Lubis ... 347 Mengenang Sosok Alm. H.Syu'aibun Manurung: Tokoh HMI Sumatera Bagian Utara Abidinsyah Siregar ... 352 Mengenang Sosok Kader Militan Ahmat Faury ... 356 Mengenang Sosok Kader Militan Watni Marpaung ... 358 Pesan Kebaikan Dari Bang Syu`Aibun AM Haidir Saragih ... 361 Syu`Aibun Dari Perkawanan Hingga Pengabdian Ilyas AR ... 363 xvi
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Bang Syuaibun, Berfikir Kedepan, Berfikir Positif, Dan Terus Berkarya M. Jamil ... 366 Belajar Dari Kedisiplinan Bang Syu'aibun Saidurrahman ... 368 Senior Yang Dekat Dengan Adik-Adiknya Zubeir Sitomorang ... 370 Melanjutkan Agenda Ke-Ummat-An Alwi Hasbi Silalahi ... 372 Bang Syu`Aibun, Abadi Dalam Lintasan Zaman Ikbal Hanafi Hasibuan ... 374 Bang Syuaibun: Pemilik Seribu Ide Mustafa Kamal Rokan ... 376 Drs. Syu'aibun, M.Hum; In Memorial Hulwati, Miswardi, Slamet Mujiono ... 379 Mengenang H. Syu'aibun Manurung Helvizar Ibrahim ... 384 Mengenang Kisah Bersama Bang Ibun Rahmad Efendi Rangkuti ... 388 Syu'aibun : Dalam Deretan Sukses Putra Asahan Irwansyah ... 391 Bang Syu'aibun, Sosok Teladan Organisatoris & Akademisi Sejati M. Fajrin Pane ... 394 Bang Ibun Sang Motivator Fadly Nurzal ... 397 Hidup Bermakna Hidup Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain (Inti Sari Ceramah 40 Hari Wafatnya Bang Syu`aibun) Azhari Akmal Tarigan ... 400 xvii
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik BAGIAN KELIMA CATATAN PENUTUP BANG SYU'AIBUN DALAM KENANGAN Bang Syu`Aibun Dalam Kenangan (07-08-1988 s.d 10-08-2020) Zainarti (istri Alm. H. Syu'aibun, M. Hum) Di Rumah ... 408 IAIN Sumatera Utara ... 410 S2 di UII Yogyakarta ... 415 Menjadi PR IV IAIN-SU ... 416 Kenangan Zaky Bersama Papa ... 419 Wakil Ketua IV di Baznas SU ... 417 Karya-Karya H. Syu'aibun, M.Hum ... 427 Kenangan H. Syu'aibun, M. Hum bersama Alumni Program Magister Ilmu Hukum UII Yogyakarta ... 432 xviii
Bagian Pertama DRS. SYU'AIBUN, M. HUM: GERAK TANPA TITIK
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik CERMIN MENYATUNYA AKTIVISME DAN INTELEKTUALISME Azhari Akmal Tarigan dan Syahrial Arif Hutagalung A. Pendahuluan Nama Syu'aibun sering disebut senior-senior HMI Syari'ah IAINSU dengan segala kebesarannya. Satu-satunya, kader Syari'ah yang bisa menjadi ketua umum HMI di tiga tingkatan secara berurutan. Mulai dari ketua HMI Komisariat, kemudian menjadi ketua HMI Cabang Medan dan akhirnya menjadi Ketua umum BADKO Sumbagut. Kami penulis tidak dapat informasi, mengapa Bang Syu'aibun tidak masuk ke PB HMI. Syu'aibun juga disebut sebagai dosen yang sangat objektif. Tidak perduli apakah mahasiswa itu adiknya atau bukan. Jika intelektualnya tidak baik, referensinya lemah, tidak aktif diskusi, maka nilainya akan buruk. Tidak ada nilai syafa'at dari Bang Syu'aibun, walaupun di lembar jawaban adik-adik HMI suka menulis YUS dan macam-macam. Bang Syu'aibun juga disebut sosok yang sangat memberi inspiratif bagi siapa saja yang berdialog dengannya. Ada banyak ide yang muncul dari perbincangan 2
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik dengan Bang Syu'aibun. Agaknya karena kelebihan dan keunikan itulah, di samping terobosan yang dilakukannya, nama Syu'aibun disebut sebagai senior yang menginspirasi. Tidaklah mengherankan, Bang Syua'ibun yang memilih karir menjadi Dosen di Fakultas Syari'ah IAIN.SU Medan, menjadi sosok yang amat disegani dan sekaligus dibanggakan. Saya (AAT) termasuk "anak bauk kencur" yang ketika menjadi mahasiswa baru FS termasuk yang banyak mendengar nama itu. Karena seringnya mendengar nama itu, rasa ingin bertemu tabuk terkirakan. Sempat berpikir, gimana sih sosok Bang Ibun tersebut. Tapi memang pertemuan yang spesifik tidak pernah terjadi sampai saya menjadi ketua umum HMI FS IAINSU. Setelah menjadi ketua umum, saya juga mengambil mata kuliah HTN dengan bang Syua'ibun. Sejak itulah, diskusi baik formal ataupun non formal sering terjadi. Tidak terbantahkan, Bang Syu'aibun adalah sumber ide yang tidak pernah kering. Memang pada saat itu dikalangan anak-anak HMI, bertemu dengan senior HMI itu sesuatu yang membanggakan. Setiap kader punya keinginan untuk bertemu dan berdialog langsung dengan seniornya. Pada saat itu, salah satu ukuran yunior yang potensial, dia dapat berdialog dengan seniornya dalam masa yang panjang. Bisa nyambung bicara apa saja. Lebih-lebih jika bicara tentang buku, gerakan mahasiswa dan aktivitas sosial lainnya. Yunior yang tidak siap dengan bahan bacaan yang kuat, akan mendapatkan tausiah sakti dari seniornya. "Sudahlah, baca buku ini (sambil menyebut judul buku) agar kita nyambung". Kalimat sakti lainnya, adinda baiknya baca buku ini dulu, baru kita bisa bicara. Yang lebih parah dari itu, ada juga senior yang langsung berkata, sudahlah tak nyambung. Maka sang yunior segera menyingkir. Senior HMI memang punya cara yang macam-macam untuk memotivasi adik-adiknya agar banyak baca dan rajin diskusi. Ketika saya terpilih menjadi ketua umum komisariat FS IAIN. SU, saya menghadap Bang Syu'aibun. "Bang, saya akmal, ketua HMI komisariat FS IAIN.SU 1993-1994. Bang Syu'aibun senyum, dan ini menjadi ciri khas beliau. Mudah senyum kepada siapa saja. Senyum, suaranya yang lembut dengan kalimat yang tertata rapi, menjadi ciri khas bang Syu'aibun. Karenanya kita bosan membicarakan hal berat sekalipun dapat waktu yang lama. Bang Syu'aibun bukan sosok pembicara publik yang penuh emosi dan meledak-ledak. Ia cukup 3
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik mampu menguasai dirinya. Bahkan terkesan beliau sangat menguasai diri dan materi pembicaraan. Lalu beliau tanya, Kau semester berapa ? Saya jawab, Lima bang". Ah, tak ada hebatnya kau tu. Saya dulu ketua komisariat baru semester 3. Rasa "sok hebat saya" runtuh kala itu. Merasa kalau sudah jadi ketua umum komisariat sudah hebat. Ternyata dari sisi masa, semester 5 menjadi ketua komisariat itu tidak pas. Sebabnya sang kader baru menyelesaikan jabatannya ketika semester 7 bahkan bisa jadi semester 8. Bagaimana ia bisa meningkatkan jenjang aktivitasnya di tingkat cabang. Lebih penting dari itu adalah, bagaimana pula ia bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Sungguh, kata-kata bang Syu'aibun kala itu tak pernah saya lupakan. Satu sisi dia kecewa, karena adik-adiknya belum berubah. Semestinya sebagai organisasi kader, jenjang aktivitas harus dihitung dan disesuaikan dengan sistem pendidikan tinggi saat ini. Apakah karena pernah menjadi ketua komisariat secara ber- turut-turut itu, Syu'aibum menjadi hebat dan membuatnya layak untuk ditulis. Jawabnya tentu tidak. Ada banyak alasan lain, meng- apa sosok ini pernting untuk ditulis. Secara sederhana, diantara ada banyak alasan yang mendorong kami untuk menulis sosok ini adalah, sebagaimana telah disebutkan, Syu'aibun adalah mesin Ide yang tidak pernah kering. Karena idenya itu pula, di manapun atau diorganisasi manapun ia singgah atau menjadi ketua, pemimpin, atau bahkan hanya sekedar pengurus, dipastikan institusi atau organisasi yang diawakinya itu pasti bergerak bahkan menjadi sangat dinamis. Memiliki dinamika tersendiri dan yang terpenting selalu beraktivitas. Di mana ada bang Syu'aibun, organisasi itu akan tumbuh dan berkembang. Biografi singkat ini akan menggambarkan bagaimana sejarah Syu'aibun dan apa yang ia torehkan buat almamater dan organisasi- organisasi yang didudukinya. Selanjutnya pelajaran apa yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan atau institusi kita. B. LATAR BELAKANG INTELEKTUAL 1. Berjuang Sejak Awal Edward Hallet Carr, sejarawan asal Britania Raya mengatakan bahwa "sejarah ialah suatu proses interaksi serba terus antara sejarah- wan dengan fakta-fakta yang ada padanya; suatu dialog tiada henti- 4
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik hentinya antara masa sekarang dengan masa silam." Membincangkan Syu`aibun pada spektrum masa lalu, sejatinya usaha memahami relasinya dengan orang-orang sezaman, khususnya yang mengikuti secara langsung perjalanan hidupnya. Titik awalnya tentu dimulai dari tanah kelahiran yang secara temporal terus bergerak menyusuri ruang-ruang yang pernah disinggahinya. Syu`aibun lahir pada 21 Oktober 1959 di Sei Kepayang Tengah yang secara geografis berada di Kabupaten Asahan. Kelahiran tersebut disambut dengan luapan rasa syukur karena merupakan anak laki-laki pertama buah pernikahan Idris Manurung dengan Hawiyah Sitorus, keduanya bersuku Batak Toba. Bayi kecil itu diberi nama Syu`aibun. Tidak ada informasi yang bisa dijadikan argumentasi mengapa Idris Manurung memberi nama anak laki-laki pertamanya itu dengan nama Syu'aibun. Apakah hal ini ada kaitannya dengan nama seorang Rasul Allah yang disebut di dalam Al-Qur'an. Namun jika orang tuanya sengaja memakai nama Nabi Syu'aib, seharusnya namanya Syu'aib bukan Syu'aibun. Namun ini hanya persoalan bagaimana sebuah nama enak dipanggil. Jika dugaan ini benar maka kita menemukan benang merah, makna sebuah nama dan dampaknya pada prilaku. Sebagaimana diketahui, Syu'aib adalah seorang Rasul yang diutus berdakwah kepada kaum Madyan. Nabi Syu`aib yang sejarah perjalanan hidupnya banyak mengandung pelajaran penting tentang kejujuran dan kesungguhan. Dari kecil Syu`aibun sudah diperkenalkan ayah dan umminya dengan mata pencaharian pokok mereka sebagai petani kopra, sebutan masyarakat untuk kelapa. Dari sub sektor perkebunan, kelapa merupakan areal terluas kedua setelah kelapa sawit. Sedangkan di Sumatera Utara sendiri kabupaten Asahan merupakan salah satu sentra penghasil kelapa yang cukup melimpah. Masyarakat yang berada di perkampungan Syu`aibun mayoritas berprofesi sebagai petani kelapa, termasuk keluarga Syu`aibun yang memiliki per- kebunan kelapa sendiri. Tradisi bertani itu yang kelak membentuk karakter Syu`aibun menjadi seorang yang mandiri dan pekerja keras. Belakangan Syu`aibun lebih banyak diasuh oleh nenek dan umminya bersama dengan Kakak pertamanya Hasnah Manurung dan adik perempuannya Nurlela Manurung. Kakak pertamanya, Hasnah Manurung lahir dua tahun sebelum kelahiran Syu`aibun 5
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik pada tahun 1957 dan menghembuskan napas terakhir pada 9 Mei 2012 silam. Sementara adik perempuannya, Nurlela Manurung lahir tahun 1973 dan wafat 17 Desember 2004 yang disusul umminya satu tahun kemudian, tahun 2005. Kakak pertamanya menikah dengan Ahmad Syafi`i malahirkan seorang putri bernama Nurul Hakiki, sementara adiknya Nurlela menikah dengan Abdul Wahab Lubis melahirkan empat orang anak, yaitu Mardiana Lubis, Alfarabi Lubis, Saddam Husein Lubis, Nafiandi Lubis. Di samping itu Syua'ibun juga memiliki seorang adik laki-laki se ayah yang bernama Thamrin Manurung yang saat ini tinggal di kota Medan. Keluarga besar Syu`aibun dikenal sangat agamais atau religius. Umminya adalah guru mengaji kampung yang mengajarkan kepada anak-anak kampung hurup Hijaiyyah, membaca Juz 'Amma dan ibadah praktis lainnya. Di samping itu, Ibunya juga memiliki ber- profesi sebagai bilal mayyit, sebuah profesi yang tidak semua orang mau menekuninya. Seorang bilal mayyit harus selalu siap meng- hadapi segala model janazah. Di samping itu, seorang bilal mayyit harus membisukan dirinya. Menutup bibirnya untuk tidak bercerita kepada siapaun kondisi janazah yang dimandikannya. Lebih penting dari itu semua, bilal mayyit harus selalu bersedia dipanggil dan menuntaskan tugasnya jika ada masyarakat sekitar yang meninggal dunia Tidak berlebihan jika Bilal Mayyit adalah seorang pejuang dan penolong masyarakat. Bagaimana tidak, dua dari empat fardhu kifayah, diselesaikan oleh Bilal Mayyit. Dan karena tugasnya itu pula, kewajiban masyarakat terselesaikan dengan baik. Sedangkan kakak perempuan pertamanya, Hasnah Manurung adalah seorang guru agama yang mengajar bahasa Arab serta grammatikanya; Nahwu dan Sharaf. Karena pengaruh kebijakan politik Belanda, Indonesia menganut dua sistem pendidikan umum dan agama. Belakangan model pendidikan ini dikenal dengan model dikotomik. Anak-anak biasanya sekolah umum -terkadang disebut SR, SD- pada pagi hari dan sekolah mengaji pada sore hari. Biasanya di samping belajar membaca Al-Qur'an dan praktik shalat, anak-anak madrasah juga diajari ilmu-ilmu Islam klasik. Sebut saja misalnya ilmu fikih, ilmu tauhid, riwayat Nabi dan ilmu alat; Nahu dan Sharaf. Bahasa Arab yang dipakai di madrasah juga unik, karena bukan bahasa Arab yang asli sebagaimana dipakai di Timur Tengah, melainkan bahasa Arab Jawa. Ada juga yang menyebut bahasa Arab Melayu. 6
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 2. Lahir dari Rahim Madrasah Saat kecil Syu`aibun menempuh pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Al-Washliyah Pekan Sei Kepayang. Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut ia mengikuti program 6 tahun dan selesai pada tahun 1970. Hari-harinya ia habiskan membantu ummi, kakak dan adiknya bekerja hingga pada tahun 1973 mengikuti program Ujian Persamaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Rayon Kabupaten Asahan di Tanjungbalai. Setelah tamat, Syu'aibun kemudian melanjutkan studinya ke tingkat SLTP yaitu Madrasah Tsanawiyah Al-Washliyah Pekan Sei Kepayang pada tahun 1976. Di madrasah Al-Washliyah ilmu-ilmu yang dipelajari adalah ilmu fikih, ilmu tauhid, Riwayat Nabi Muhammad. Biasanya buku yang digunakan adalah karya ulama-ulama Al-Washliyah. Umumnya kitab yang banyak dipakai adalah karya Al-Ustaz Syekh Arsyad Thalib Lubis seperi Fikih, Riwayat Nabi Muhammad danm lain- lain. Biasanya kalau sudah kelas 6 ada pelajar yang disebut dengan ke Al-Wahliyahan. Ustaz yang mengajar juga bergant-ganti. Penulis juga pernah belajar di Madrasah Al-Washliyah Patumbak Kampung. Buku-buku yang dirujuk adalah buku yang ditulis dalam bahasa Arab Melayu atau juga disebut Arab Jawi, pada umumnya ditulis oleh ulama-ulama besar Al-Washliyah. Di kelas 6 ada mata pelajaran ke Al-Washliyahan yang isinya berisi sejarah Al-Washliyah dan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran dan perjuangan. Demikianlah, jika siang hari, Syu'aibun mendapat pelajaran dari para ustaz, pada malam hari, Syu`aibun, kakak dan adiknya dibimbing langsung oleh umminya. Tentu saja yang paling pokok adalah membaca Al-Qur'an. Pada masa itu, suasana religius memang cukup terasa di kampung. Sehingga jarang sekali anak-anak pada malam hari yang berkeliaran di jalan atau tempat-tempat keramaian, kecuali moment-moment tertentu. Sentuhan keagamaan yang begitu kental di keluarga Syu`aibun, menghantarkannya menjadi seorang aktivis Islam yang aktif di organisasi pelajar, mahasiswa dan masyarakat. Dengan kata lain, hidup Syu'aibun dapat dikatakan perjalanan dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Tidak berlebihan, bagi Syu'aibun hidup adalah bergerak tanpa titik. Bahkan seperti yang diceritakan istrinya, Syu'aibun tetapn bergerak kendati penyakitnya membatasi kemampuan geraknya, namun tetap saja ia berbuat untuk umat. 7
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Dari sisi ekonomi, kehidupan keluarga Syu'aibun relatif cukup baik. Selain memperoleh hasil dari pertanian kelapa yang merupakan milik sendiri, keluarga besar Syu`aibun juga memiliki keahlian lain, yaitu keahlian menjahit. Dari dua sumber mata pencaharian ini, perkebunan kelapa dan menjahit, sebenarnya cukup membuat hidup keluarga ini terbilang mapan. Khusus dalam hal menjahit, tak jarang mereka memperoleh borongan menjahit di kampung itu. Keluarga ini juga dikenal sebagai orang yang selalu menepati janji. Dan karena itu pulalah, banyak orang yang suka dan nyaman menjahitkan bajunya kepada keluarga Syu'aibun. Pembagian tugas dikeluarga tersebut juga cukup tegas. Kakak, adik dan Umminya berperan "menggoyang" mesin jahit. Mereka harus memenuhi permintaan dan janji kepada pelanggan. Sementara Syu`aibun selalu siap sedia membeli perlengkapan jika ada yang kurang. Ketika jahitan sudah selesai, dengan sigap Syu'aibun segera mengantar jahitan tersebut kepada pelanggan dan membawa pulang upah jahitan. Tentu saja upah jahitan itu segera disetorkan kepada umminya. Sebenarnya ada korelasi tugas-tugas sosial keluarga Syu'aibun dengan kehidupan ekonominya. Posisi ummi dan kakanya yang men jadi guru ngaji dikampung membuat keluarga ini disukai masya- rakat kampung. Dan karenanya cukup banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa ummi dan kakaknya untuk menjahit baju dan celana. Pada sisi lain, Syu'aibun mendapatkan pelajaran yang cukup berharga, mengenal dan berinteraksi dengan banyak orang. Tentu saja dengan karakternya masing-masing. "Dekat dengan penjual minyak wangi, akan menjadi wangi. Dekat dengan tukang oli akar bau oli". Ungkapan ini sering dipakai untuk menjelaskan bagaimana kedekatan kepada sesuatu bisa memberi pengaruh kepada yang diri kita. Ada yang mengatakan, jika ingin mnegenal seseorang kenalilah sahabatnya. Bahkan jika ingin tahu bagaimana seseorang, bawalah ia berjalan. Setuju atau tidak, kedekatan kita dengan seseorang akan berpengaruh kepada kehidupan kita sendiri, besar atau kecil. Hanya berkawan saja kita bisa dipengaruhi oleh lingkungan, apa lagi di dalam keluarga sendiri. Syu'aibun tidak pernah ikut kursus menjahit. Syu'aibun hanya bekerja membantu ummi dan kakanya menjahit. Tidak lebih dari itu. Namun sedikit banyaknya Ia juga menjadi terlatih untuk menjahit. Bagaimanapun menjahit menjadi profesi keluarganya. Tidaklah mengherankan Syuaibun juga menjadi pintar -untuk tidak 8
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik menyebut mahir dalam menjahit. Karena sering dilihat, dipraktikkan, akhirnya Syu`aibun juga mampu menggunakan mesin jahit untuk menyelesaikan "tugas-tugas ringan", sampai pada akhirnya ia benar- benar mampu menjahit. Tentu ini adalah perjalanan panjang, dengan hanya bermodalkan benang dan jarum, Syu`aibun menjadi produktif, menyatukan bagian-bagian kain-kain yang akhirnya menjadi baju atau celana. Demikianlah, belajar dari pengalaman, Syu'aibun akhirnya bisa menjahit. Modal itulah yang membawanya untuk meninggalkan kampung halamannya menuju Ibu kota Kabupaten Asahan kala itu. Syu'aibun berangkat ke Sentang Kisaran untuk bekerja sebagai penjahit bersama pamannya, Amrin Sitorus, adik laki-laki Umminya. Tentu saja saat itu Syu'aibun masih anak-anak yang usianya berkisar 15 tahun. Sepanjang informasi yang diperoleh penulis, Syu'aibun merantau ke Asahan setelah menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah. Dari sana Syu`aibun memulai lembaran baru sebagai anak rantau hidup dengan menjahit. Syua'ibun mulai menata pergaulannya yang baru, berhubungan dengan banyak orang dan mencoba mengenali karakter manusia yang bermacam-macam. Hal ini tentu tidak sulit karena sebelumnya Syu'aibun selama di kampung juga sudah terbiasa berinteraksi dengan banyak orang. Kisaran adalah "Medan pertama" baginya untuk mulai mem- bangun jaringan, kendatipun dalam makna yang sederhana. Jari ngan ini adalah kekuatan Syuai'bun dalam mewujudkan mimpi-mimpi- nya. Dalam membangun relasi itulah- sebagaimana yang selalu ditaushiahkan Syu'aibun- menjaga kepercayaan orang lain menjadi sesuatu yang niscaya. Bersikap jujur dan jangan sekali-sekali menya- kiti. C. Perjalanan Intelektual : Medan dan Jogjakarta 1. MAN dan IAINSU Medan: Belajar dan Berorganisasi Kisaran sesungguhnya bukanlah tujuan Syu'aibun sebenarnya. Kisaran tidak lebih sebagai "kota transit" untuk melanjutkan tujuan kota yang sebenarnya. Sebagaimana cita-cita anak kampung pada umumnya yang memiliki ambisi untuk menaklukkan kota besar, Syu'aibun juga telah menanam mimpinya untuk bisa sekolah ke Medan. Tentu saja informasi kemana sekolah yang harus ditujunya, 9
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik sudah ia dengar sejak di Tsanawiyah AL-Washliyah. Jamak diketahui, biasanya menjelang tamat, para guru selalu menginformasikan atau juga mempertanyakan anak-anaknya tentang rencana pendidikan selanjutnya. Istilah yang selalu digunakan adalah "nyambung" kemana. Kesadaran sekolah yang bertingkat kala itu sangat kuat. Lepas SD nyambung ke Tsanawiyah, lalu ke Aliyah. Barulah kemudian kuliah ke IAIN. Pertanyaan setelah tamat Aliyah itu tidak lagi nyam- bung tetapi kuliah di mana ? Syu`aibun melanjutkan pendidikannya di Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (SPIAINSU) yang berdiri tanggal 01 Februari 1968 bertempat di gedung sekolah Hakim Jaksa Negeri di Jalam Imam Bonjol, kemudian pindah ke gedung Yayasan Harapan. Terhitung tanggal 1 April 1979 pemerintah merubah seluruh SPIAINSU, PHIAIN, SGHA, PPPUA dan yang lainnya menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dengan gedung tetap di jalan Sutomo Ujung. Syuaibun sejak kecil terbiasa mandiri. Ia bukan tipe anak man ja yang segala sesuatunya meminta kepada orang tua, ibu atau kakak - nya. Syu'aibun adalah model anak muda yang menyukaia tan- tangan. Siap menghadapi masalah dan berusaha menemukan jalan keluar terbaik. Oleh karena itulah, selama di rantau, tidak ada kabar Syu`aibun kesulitan atau kekurangan uang. Sebabnya ia memiliki kreati fitas tinggi untuk menyelesaikan segala macam masalah. Sebagai anak rantau yang juga sekaligus pelajar di Madrasah Aliyah, di sela-sela waktu yang ada, digunakannya untuk mencari uang. Ia gunakan kemampuannya untuk menjahit. Bahkan Syuaibun juga pernah menjadi juru parkir atau apa saja yang dapat menghasil- kan uang. Ia tidak pernah malu atau gengsi. Uang yang didapatnya itulah yang digunakannya untuk membeli buku, biaya makan, sewa kos, dan lain-lain. Kemandirian ini menjadi salah satu cerita yang tidak pernah tertinggal ketika membicarakan Syu`aibun. Dan ini terus berlanjut hingga ia menempuh pendidikannya di perguruan tinggi sampai memperoleh pekerjaan tetap sebagai dosen. Saat menjadi siswa, Syu`aibun mulai mengasah bakat kepemim- pinan nya dengan menjadi Ketua Umum OSIS MAN Medan pada tahun 1979-1980. Disana ia belajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-temannya, mengerahkan dan mengarahkan massa, menyusun dan menjalankan program-program keagamaan, budi 10
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik pekerti, kenegaraan, kesenian, kebersihan lingkungan dan lain se- bagai nya. Awal kepemimpinanya itu terbilang cukup baik, karena itu ia bisa berkomunikasi baik kepada guru-gurunya. Pada era ini sebenarnya Syua'ibun telah belajar tentang manajemen waktu yang sangat baik. Kemampuan manajemen waktu inilah yang membuat Syu'aibun terkenal dengan orang yang bekerja penuh kedisiplinan, perencanaan yang matang, rapi dan tertib administrasi. Studi Syu'aibun di Aliyah dilaluinya tiga tahun lamanya. Namun masa tiga tahun itu, Syua'ibun bukan hanya belajar ilmu agama (dirasah ilmiyyah) tetapi juga berlajar organisasi melalui OSIS. Di sinilah secara formal kemampuannya dalam memimpin di asah lewat berbagai kegiatan yang dibuatnya. Sebagai aktivis sekolah yang sedang mekar, Syua'ibun juga tentu berniat untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil interaksi dan dialog dengan para dosen-dosennya yang umumnya orang IAIN Sumatera Utara, Syu'aibun pun tertarik untuk studi di IAIN.SU. Kala itu tidak sedikit juga alumni MAN yang melanjutkan studinya ke Universitas Sumatera Utara (USU). Beberapa guru-gurunya di Aliyah yang dapat disebut adalah, Haidar Puta, Salmawaty Hasibuan, Nurhayati Amir, dan lain-lain. Syu`aibun kemudian memilih Fakultas Syari`ah IAIN.SU se- bagai kawah candradimuka yang harus dilaluinya. Sampai di sini memang ada yang aneh. Biasanya alumni Madrasah Aliyah baik negeri ataupun swasta, memilih Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah dan sedikit sekali yang memilih Fakultas Syari'ah. Sedangkan lulusan pesantren biasanya memilih Fakultas Syari'ah. Sebabnya adalah karena hanya di Fakultas Syari'ah kemampuan alumni-alumni pesantren untuk melahap kitab-kitab kuning atau yang dikenal dengan kutub at-turats, kitab gundul, akan terus berlanjut. Di Fakultas Syari'ah, hampir 90 % referensi yang digunakan adalah kitab gundul tersebut. Agaknya ini jugalah yang menyebabkan banyak orang yang berkata, IAINSU itu pesantren kota. Padahal kitab-kitab yang dipelajari di Syari'ah bukan saja kitab-kitab klasik tetapi juga kitab- kitab kontemporer. Oleh karena itu, untuk menyebut kitab yang tidak berbaris itu tidak lagi bisa disebut dengan kitab kuning karena banyak kitab kitab yang berbahasa Arab itu ditulis dengan menggunakan kertas putih. Sebut saja misalnya kitab wajib di Fakultas Syari;ah karya Wahbah AL-Zuhaily, Al-Fiqh AL-Islami Wa Adillatuhu, Ushul Al- 11
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Fiqh Al-Islamy ditulis dengan arab gundul dengan warna kertas yang putih. Demikian juga karya-karya Yusuf AL-Qaradhawy. Syu'aibun memilih Jurusan -saat itu kata program studi belum terlalu dikenal- Peradilan Agama atau Qadha yang bagi banyak orang sangat asing didengar. Lulusan jurusan ini biasanya menjadi hakim agama, kendatipun jurusan lain seperti PM, MJ (Muamalat -Jinayah) juga terbuka kesempatan untuk menjadi hakim. Tidaklah mengherankan jika hakim-hakim agama adalah lulusan Fakultas Syari'ah dari jurusan Al-Qadha'. Penulis tidak memperoleh informasi mengapa Syu'aibun memilih jurusan Qadha, apakah karena ia ingin menjadi hakim agama atau ada alasan lain. Namun yang pasti, bekalnya sekolah madrasah di kampung yang kemudian dilanjutkan di MAN, menjadi modal utama baginya untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah IAIN.SU Medan. Pada masa perkenalan calon mahasiswa baru, senior-senior di fakultas mengadakan program "jaring maba" untuk memantau mahasiswa-mahasiswa baru yang memiliki kelebihan dan keahlian, kemudian akan diarahkan masuk ke organisasi intra maupun ekstra yang ada saat itu. Syu`aibun masuk ke target yang akan direkrut karena dianggap memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu mengerahkan kawan-kawannya. Beberapa organisasi kala itu mendekati Syu`aibun dengan berbagai pola. Sebelum akhirnya Syu`aibun memutuskan bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang ternyata sudah direncanakannya sebelum masuk ke IAIN.SU. Dari segi pendidikan yang ditempuh Syu`aibun saat menjadi mahasiswa IAIN.SU terbilang cukup lancar meskipun disibukkan dengan aktifitas organisasi. Syu`aibun menyelesaikannya perkuliahan Sarjana Muda (B.A) dalam kurun waktu lima tahun. Mata kuliah yang ditempuh dibagi menjadi tiga bentuk. yaitu mata kuliah pokok, penting dan pelengkap. Mata kuliah pokok terdiri dari Tafsir, Hadits, Fiqh Munakahat, Fiqh Faraidh, Fiqh Jinayat dan Fiqh Ibadah. Mata kuliah penting terdiri dari mata kuliah Qawaidh, Ushul Fiqh, Balaghah, Muthola`ah, Insyak, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara. Sedangkan mata kuliah pelengkap terdiri dari Bimbingan Risalah dan bahasa Inggris. Judul risalah yang diangkat adalah "Operasi Penggantian Jenis Kelamin Dalam Pandangan Hukum Islam" dengan Judisium Baik. 12
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Syu`aibun kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya untuk memperoleh gelar sarjana penuh dengan menempuh sembilan mata kuliah lain, yaitu Filsafat Hukum Islam, Ilmu Falak, Hadits Ahkam, Hukum Perdata Internasional, Ulumul Hadits, Fiqh Munakahat, Ahkamul Qadla, Hukum Acara Perdata dan Qiraatul Qutub. Untuk skripsinya Syu`aibun mengangkat judul "Doubtful Accounts Dalam Pandangan Islam." Syu`aibun menyelesaikannya dalam kurun waktu lebih kurang 2 tahun. 2. Intelektualisme Baru: Menjadi Kader dan Pimpinan HMI Tanpa berpikir panjang proses perkenalan calon anggota baru HMI Komisariat FS IAIN.SU langsung diikuti oleh Syu`aibun dan pada tahun itu juga mengikuti Basic Training (Latihan Kader 1) di Student Centre (Jl. Adinegoro No. 15 Medan) bersama dengan Zainarti, istrinya. Kesungguhannya ber-HMI dilirik oleh rekan sejawat dan para senior. Saat itu yang menjadi ketua umum HMI adalah Ilyas AR yang sering menjadi teman diskusi Syu`aibun. Di kamar kos Syu`aibun yang berada di Gang Masjid Jalan HMI Said (Depan Kantor Camat Medan Timur) menjadi tempat berkumpul, berdiskusi dan tidak jarang pula sebagai tempat saling melontar canda dengan para kader dan senior-seniornya. Tahun berikutnya, tepatnya di periode 1981-1982 Syu`aibun sudah berada di pucuk pimpinan komisariat. Di usia yang sangat muda itu, tentu muncul dilema tentang masa depan komisariat di tangan Syu`aibun. Secara perlahan namun pasti Syu`aibun menunjukkan progres yang baik. Ia membuktikan bahwa kematangan adalah soalan perjalanan dan keyakinan. Inilah jawaban dari tanda tanya yang selalu dimunculkan ketika bersentuhan dengan kematangan berorganisasi yang dijalaninya. Nuansa akademik yang telah dibangun oleh para pendahulunya terus dilanjutkan Syu`aibun dengan melalukan variasi. Syu`aibun melakukan diskusi sembari mengeksplorasi alam, dimaksudkan untuk menjaga semangat dan kesolidan para kader saat itu. Setelah menjadi Ketua Umum HMI Komisariat FS IAIN.SU, Syu`aibun kemudian melangkahkan kaki pengabdiannya ke HMI Cabang Medan dibawah kepemimpinan dr. Abidinsyah Siregar ditugaskan sebagai Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Organisasi (BPO). Pada periode ini belum banyak yang bisa dilakukan Syu`aibun 13
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik mengingat tupoksi yang dimilikinya masih sangat terbatas. Periode selanjutnya ia kembali menjadi pengurus HMI Cabang Medan dibawah kepemimpinan M. Zahrin Piliang, posisi Syu`aibun naik tingkat menjadi ketua bidang (BPO). Ia ditugaskan road show ke komisariat-komisariat untuk menjaga soliditas menjelang dikeluar- kannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1985 tentang penerapan asas tunggal Pancasila yang membuka dinamika baru akan eksistensi organisasi-organisasi di Indonesia. Pemerintahan orde baru saat itu sangat serius menjadikan Pan- ca sila sebagai asas tunggal bagi setiap ormas. Berbagai cara dilaku kan bahkan sampai terkesan melakukan intimidasi dan kekerasan. Tahun 1984, dihadapan anggota DPR, PB HMI menyampai kan pokok-pokok pikiran tentang penolakan asas tunggal karena dianggap suatu proses pemisahan agama dan negara dan tidak perlu dilakukan di Indonesia. Pandangan PB HMI ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Deliar Noer, seorang cendikiawan yang menulis buku Islam, Pancasila dan Asas Tunggal, bahwa asas tunggal bertentangan dengan realitas bangsa yang berwajah kemajemukan. Menjelang pelaksanaan Kongres HMI ke-XV di Medan, pemerin- tah tidak memberikan izin pelaksanaan kegiatan karena PB HMI, yang dipimpin Zacky Ahmad Siradj telah menyampaikan sikap penolakan- nya terhadap asas tunggal. Sementara para peserta Kongres telah berada di kota Medan. Ketua Umum PB HMI saat itu melakukan loby ke pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, Abdul Gafur. Pemerintah hanya akan memberikan izin, jika pembahasan asas tunggal dimasukkan sebagai salah satu agenda pembahasan pada kongres tersebut. Zacky Ahmad Siradj menyetujui kesepakatan tersebut sehingga izin pelaksanaan kongres diberikan. Kabar yang muncul berbeda dengan realita. Di luar terdengar kabar bahwa HMI telah mendukung asas tunggal. Peserta kongres terbelah, ada kelompok yang setuju dan tidak setuju dengan keputusan PB HMI tersebut. Kelompok yang tidak setuju kemudian melakukan upaya penolakan di dalam forum kongres agar agenda pembahasan asas tunggal ditiadakan. Padahal hingga kongres berakhir, tidak kata sepakat atau menolak, artinya pembahasan asas tunggal Pancasila tidak masuk dalam agenda kongres saat itu. Sedangkan kelompok lain, menuduh ketua umum PB HMI tidak memegang komitmen karena dianggap tidak menepati janji dengan pemerintah setelah izin 14
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik pelaksanaan kongres diberikan. Pemerintah berang dengan kondisi dan keputusan kongres saat itu, karena merasa disiasati oleh HMI. Pada kongres tersebut terpilih Harry Azhar Aziz sebagai ketua Umum PB HMI periode 1986-1988 setelah mengalahkan Saleh Khalid. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh HMI baik di tingkat cabang hingga komisariat mendapat pelarangan dan tidak mendapat izin dari pemerintah. Dinamika demikian terus berlanjut hingga ada beberapa cabang yang mendeklarasikan mendukung Pancasila sebagai asas HMI, tidak lama kemudian cabang tersebut dibekukan oleh Harry Azhar Aziz. Hingga pada sidang pleno Majelis Pekerja Kongres (MPK) PB HMI yang ditugaskan menyusun draft keputusan yang akan dibahas di forum kongres. Mereka menerima usulan pembahasan asas tunggal Pancasila dibahas di forum kongres. Sehingga memicu perpecahan HMI menjadi dua dan kembali meletus setelah Kongres ke-XVI HMI di kota Padang yang memutuskan dan menetapkan Pancasila sebagai asas organisasi. Sebelum akhirnya pada Kongres ke- 22 di Jambi bulan Desember 1999, memutuskan HMI kembali ke asas Islam dan berarti HMI kembali dari Nilai Identitas Kader kepada Nilai-nilai Dasar Perjuangan. Saat itulah Syu`aibun menjalani rutinitas "turun gunung" yang membuatnya dengan mudah menduduki pucuk pimpinan di HMI Cabang Medan periode 1984-1985, juga disokong oleh rekan-rekannya sesama pengurus HMI Cabang Medan periode 1983-1984. Agenda besar pada periode tersebut tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Hiruk pikuk dan perdebatan tentang asas tunggal Pancasila terdengar disana-sini, Syu`aibun, dkk diintai, diikuti, bahkan ditangkap karena dicurigai sebagai orang yang menolak asas tunggal, situasinya sampai mempengaruhi proses yang ada di komisariat. Namun Syu`aibun sama sekali tidak ingin terjebak ikut dalam arus perdebatan yang terus menegang. Ia hanya fokus mendinginkan suasana, melancarkan program konsolidasi, dan mempertegas eksistensi cabang Medan. Kegiatan jalan santai rutin ke Brastagi, melaksanakan Maperca dengan jumlah peserta 1. 500 orang, melakukan pelatihan dan pembinaan remaja Masjid adalah sebagian dari banyak program lain yang berhasil pada masa itu, disamping training formal yang dilakukan secara terjadwal. 15
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Syu`aibun sangat dikenal di kalangan aktivis HMI. Selain karena ramah dan cerdas, ia juga dikenal sangat humble, teman diskusi yang baik dan mudah ditemui meskipun posisinya saat itu sebagai Ketua Umum. Setelah menyelesaikan tugas di cabang, Syu`aibun mendapat posisi baru di HMI Badko Sumatera Bagian Utara yang merupakan gabungan Sumatera Utara dan Aceh sebagai Ketua Bidang Kekaryaan periode 1984-1986. Totalitas berproses yang dimiliki Syu`aibun bak gayung bersam- but. Jalan pengabdiannya "nyaris" sempurna saat tahun 1986-1988 Syu`aibun kembali menduduki pucuk pimpinan di HMI. Gedung Nasional Jalan Merdeka Pematangsiantar menjadi saksi bisu terpilih- nya Syu`aibun menjadi Ketua Umum Badko HMI Sumbagut dengan mendapat dukungan mayoritas dari pengurus cabang yang ada. Dua kontestan yang turun gelanggang merupakan sesama kader HMI Cabang Medan. Syu`aibun berlomba dengan Hamdan Barumun (alumni FH USU) mendapatkan rekomendasi dan dukungan. Terpilihnya Syu`aibun sebagai ketua umum HMI Badko Sum- bagut bukan tanpa alasan. Selain karena mantan ketua Umum HMI Cabang Medan yang dikenal matang dengan pengalaman, juga dipengaruhi oleh aktifitas Syu`aibun ketika menjadi ketua umum cabang sering berkeliling ke cabang daerah melakukan pelatihan dan pendidikan. Persinggahan-persinggahan itu yang membuka "kran" komunikasi Syu`aibun dengan para alumni, senior dan pengurus di berbagai cabang sehingga mereka tidak berpikir panjang ketika memberikan dukungan kepada Syu`aibun. 3. Mendalami Ilmu Hukum ke Jogja Pada tahun 1996, Syu`aibun kembali melanjutkan pendidikan magisternya ke Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Saat itu S2 Hukum UII merupakan Program Magister Ilmu Hukum yang pertama kali di lingkungan Perguruan Tinggi swasta wilayah Jawa Tengah dan DIY. Sejauh ini, Magister Ilmu Hukum telah tiga (3) kali mendapatkan Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Dikti, masing- masing dalam peringkat kelompok tertinggi; Akreditas A. Ini salah satu yang memotivasinya memilih kampus itu karena saat itu kampus UII Yogyakarta dianggap sebagai Fakultas Hukum berlabel Islam terbaik di Indonesia, diampu oleh para dosen kaliber nasional, seperti Prof. Dr. Mahfud MD, S.H.,M.H (Menteri Koordinator Hukum dan HAM RI). 16
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Ketika Syu'aibun kuliah bersama Mahfud MD, ia dijuluki Mahfud sebagai "anak pintar". Hal ini disebabkan keaktifan Syu'aibun di dalam kuliah. Di samping itu Syu'aibun rajin berdiskusi, bertanya dan memberikan respon konstruktif di dalam diskusi tersebut. Hal ini tidak mengherankan karena sebagai seorang aktivis yang malang melintang di organisasi intelektual sekelas HMI, tentu saja Syu'aibun memiliki kemampuan untuk menyampaikan pemikiran- pemikirannya dengan jernih, jelas dan tegas. Pada sisi lain, Mahfud MD sebagai alumni HMI, aktivis yang juga matang di dalam organisasi, juga memahami dengan baik cara berpikir Syu'aibun. Tentu saja dalam proses perkuliahan tersebut, Syu'aibun menemukan teman dialog yang cocok dan pas. Di samping itu, sudah menjadi karakter Syu'aibun dalam melakukan sesuatu apakah tugas, pekerjaan apa lagi berhubungan dengan studi, ia akan melakukannya dengan kesungguhan dan keseriusan. Syu'aibun tidak pernah bekerja asal jadi atau sekedarnya saja. Tegasnya Syu'aibun tidak pernah sekedar bekerja. Ia melakukan sesuatu dengan sangat serius, berhati-hati tapi juga sangat rapi. Lebih- lebih dalam konteks studi, baginya tidak ada main-main dalam studi. Hal ini juga terlihat kalau Syu'aibun mengajar di kelas. Adik-adik HMI sekalipun jika tidak bersungguh, pasti mendapat nilai buruk. Berbeda dengan beberapa alumni yang subjektifitasnya lebih tinggi. Demikianlah, karena kesunguhannya dalam studi, Syu`aibun dapat menyelesaikan studi S2 nya dengan predikat 3,82 (Cum Laude) dalam waktu 2 dua tahun. Syu'aibun menyelesaikan studi S2 nya dengan menulis Tesis yang berjudul, Konsep Musyawarah Menurut Islam dan Implemen- tasi nya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Orde Baru. Tesis ini ditulis dibawah bimbingan Prof. Drs. H. Achmad Chotib dan H. Dahlan Thaib, SH, M.Si. Ketika ujian, Syu'aibun langsung diuji oleh Dr. H. Moh. Mahfud, MD, SH, SU. Syu'aibun menyelesaikan studi S2 nya pada tahun 1998. Sete- lah selesai S2, Syu'aibun tidak segera melanjutkan studinya ke S3. Syua'ibun memilih untuk pulang ke Medan dan kembali bertugas. 4. Kembali ke Almamater dan Studi S3 di USU Agaknya lama juga Syu'aibun melanjutkan studinya ke S3. Informasi yang dapat dirujuk, Syu'aibun mulai kuliah S3 di USU di 17
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Prodi Ilmu Hukum pada tahun 2010. Ada jarak 12 tahun masa jeda di mana Syu'aibun kembali mengajar dan aktif di berbagai organisasi. Namun yang menarik adalah, Syu'aibun tidak pernah memilih Prodi Hukum Islam di UINSU. Ia tetap konsisten untuk mendalami ilmu hukum dan ingin studinya benar-benar linear. Kendatipun sejarah juga mencatat, di akhir kehidupannya, Syu'aibun juga berpikir dan bersikap realitsik. Demikianlah, takdir menentukan lain. Syu`aibun akhirnya tidak sempat melengkapi gelar akademiknya. Meskipun perkuliahannya di Universitas Sumatera Utara (USU) hampir saja selesai. Syu'aibun sudah melewati masa-masa kuliah S3 yang melelahkan. Menyelesaikan seabrek tugas-tugas berat yang diberikan dosennya. Menulis makalah- makalah dan juga artikel. Syu'aibun juga sudah mengajukan proposal disertasi yang berjudul, Azas-azas Hukum Perjanjian Islam dan Aplikasinya dalam Transaksi Murabahah di Perbankan Syari'ah. Sebagaimana telah disebutkan di muka, setelah mendalami Hu- kum Tata Negara, minat Syu'aibun bergeser kepada hukum ekonomi Islam atau tepatnya disebut dengan Hukum Perbankan Syari'ah. Hal ini dilatarbelakangi dengan keterlibatannya dalam gerakan ekonomi syari'ah di Sumatera Utara. Namun Ekonomi Islam dan Perbankan Syari'ah dibaca Syu'aibun dengan optik Hukum. Ia tidak menggunakan optik Ekonomi sebagaimana dua seniornya Prof. Yasir dan Prof Amiur yang benar-benar terjun langsung ke dalam bidang ekonomi. Kendatipun kajian-kajian Ekonomi yang dikembangkan Prof. Yasir dan Prof, Amiur pada tataran Filsafat Ekonomi Islam dan Etika Ekonomi. Pada saat Syu'aibun memulai proses penulisan Disertasi dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, menulis bab demi bab kendatipun belum sepenuhnya sempurna, namun setidaknya Syu'aibun telah menuntaskannya hampir 85 %. Pada saat itulah Syu'aibun ditimpa musibah. Ujian yang paling berat dihadapakan kepada Syu'aibun ketika Laptop berikut data-data disertasinya raib dibobol maling dari dalam mobil bersamaan dengan tasnya. Peristiwa ini membuat Syu'aibun betul-betul terpukul. Sampai akhir hayatnya, Syu'aibun tak sempat menyelesaikan studinya. Kendatipun setelah ujian yang berat itu Syu'aibun berusaha untuk bangkit. Ketika semangat itu kembali muncul, ia kembali diserang penyakit. 18
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik D. Meniti Karir di IAIN; Antara Ilmuwan Dan Birokrat Rektor IAIN.SU kala itu ialah Brigjen. TNI (Purn.) Drs. H. Ahmad Nazri Adlani atau yang lebih dikenal dengan Nazri Adlani merupakan seorang militer, politisi, pengajar, dan sekaligus ulama. Orang tuanya Syekh Adlani adalah pimpinan pondok Pesantren di Ujung Gading Pasaman Timur Sumatera Barat, yang berbatasan dengan Sumatera Utara. Dalam rangka menjaga konsudifitas IAIN Sumatera Utara yang baru saja melaksanakan suksesi, Pak Nazri yang saat itu sudah bertugas di Rindam Pematang Siantar ditugaskan menteria Agama menjadi Rektor. Alasannya paling tidak sebagaimana pernah diungkap Guru Besar UINSU, Prof. Yasir Nasution, Pak Nazri orang Militer yang memiliki kemampuan untuk mengatasi kekisruhan atau konflik dan tentu saja beliau juga mengenal Sumatera Utara dengan baik. Sebelumnya juga menjadi dosen di UISU. Pak Nazri adalah wasilah atau media yang membuat Syu'aibun lebih cepat masuk ke UINSU. Saat itu, Syu'aibun yang hampir saja menyelesaikan tugasnya sebagai Ketua Umum Badko Sumut ditanya oleh Senior dan Alumni HMI di Siantar tentang rencana ke depan. Syu'aibun yang memiliki prinsip hidup mengalir, tidak memberi jawaban yang tegas. Apakah ia ingin meneruskan karir politiknya di PB HMI atau langsung terjun ke dunia kerja. Senior-senior HMI di Siantar menawarkan IAINSU. Bagaikan gayung bersambut, Syu'aibun menambut baik dan senang dengan tawarannya seniornya. Maka Syu'ibun diperkenalkan dengan aktivis HMI-Wati Siantar yang bernama Nisma Adlani yang merupakan adik kandung Pak Nazri. Komunikasipun akhrinya terbangun dan Rektor kala itu setuju. Bagaimanapun sebagai seorang tentara sekaligus ulama, Pak Nazri tentu juga memahami dengan baik aktivis HMI. Apa lagi Syu'aibun juga alumni Fakultas Syari'ah IAIN SU Medan. Oleh karena itu, mengembalikan Syuaibun ke IAIN SU sama maknanya mengembalikan kader yang memiliki talenta lebih untuk mengabdi di almamaternya. Setelah melihat track record dan pengalaman yang dimiliki, permintaan itu kemudian disanggupi dan Syu`aibun mulai mengabdi sebagai Staf Urusan Administrasi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari`ah IAIN.SU tahun 1988, tidak lama setelah Syu`aibun selesai menjadi Ketua Umum HMI Badko Sumbagut. 19
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Dalam HMI dikenal dengan tiga kesuksesan. Pertama, sukses studi. Seorang kader sukses jika ia berhasil menyelesaikan studinya di S1. Jika tepat waktu maka itu juga prestasi. Jika harus lewat karena terlalu sibuk sekolah di HMI, maka itupun dianggap sukses. Yang penting studinya selesai. Tidak bisa dipungkiri, ada beberapa kader yang tidak berhasil menuntaskan studinya di S1. Menjadi lebih baik jika ia melanjutkan studinya ke S2. Kedua, sukses organisasi. Maknanya bisa menjadi ketua umum komisariat, di tingkat cabang kemudian Badko bahkan menjadi pengurus di level Pengurus Besar. Kepemimpinan di HMI adalah batu ujian yang sangat penting untuk melihat kualitas seseorang. Karena memang tidak mudah menjadi pemimpin di HMI, di tengah kaum terpelajar, calon-calon intelektual Islam masa depan dengan segala dinamikanya. Jika tidak menjadi pimpinan puncak, setidaknya pernah menjadi pengurus. Itu juga dipandang sukses organisasi. Ketiga, sukses pribadi. Artinya berhasil mempersunting gadis idamana hati. Jika Kohati itu lebih baik, karena frekuensinya sama. Andaipun tak Kohati, menikah dengan wanita yang salihah itu juga kesuksesan. Kader HMI dipandang sukses jika tri sukses ini berhasil didapat. Ada pertanyaan, bagaimana dengan sukses karir atau pekerjaan. Tanpaknya masalah karir tidak terlalu dipentingkan. Karena sesungunggunya definisi pekerjaan di kalangan HMI tidak terlalu jelas. Mengikut senior atau menemani senior juga pekerjaan. Menjadi staf ahli juga pekerjaan. Memobilisasi massa untuk satu kepentingan juga pekerjaan. Pendeknya, seorang aktivis yang telah malang melintang di HMI, diyakini tidak akan menganggur. Agaknya inilah mengapa tidak ada kesuksesan yang keempat. Demikianlah, Syu'aibun berhasil mewujudkan tiga kesuksesan; studi dengan keberhasilannya mendapat gelar S1 (Drs). Demikian juga dengan sukses organisasi, Syu'aibun berhasil menjadi ketua BADKO Sumbagut. Namun sesungguhnya Syu'aibun belum dipandang ber- hasil karena belum berhasil mempersunting idaman hatinya. Demi- kian lah, setelah selesai menunaikan amanah sebagai ketua BADKO, Syuaibun mulai mempersiapkan dirinya untuk meraih kesuksesan ketiga, sukses pribadi. Selama menjadi aktivis, kendati tidak dapat disebut pacaran, karena aktivis sesungguhnya tidak memiliki waktu khusus untuk pacaran, Syuaibun telah memiliki seseorang yang juga aktivis HMI atau yang dikenal dengan Kohati. HMI-Wati yang telah merebut perhatian Syu'aibun ini juga berasal dari komisariat sama, HMI FS 20
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik IAIN.SU. Namanya Zainarti, yang akhirnya menjadi pendamping setianya sampai akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya. Perempuan idaman hati Syu'aibun ini sebagaimana telah di - sing gung di muka adalah mahasiswa di fakultas Syari`ah yang juga sama-sama aktif di HMI. Kedekatan mereka semakin merekat ketika sering dipertemukan di kegiatan HMI. Setelah Syu`aibun selesai menjadi ketua umum komisariat, Zainarti kemudian terpilih sebagai ketua umum Kohati HMI Komisariat FS IAIN.SU di periode selanjut- nya, disamping mereka pernah sama-sama dalam forum LK-I yang kemudian diikuti dalam satu forum LK-II HMI Cabang Medan. Mereka juga dipertemukan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Kohati Cabang Medan yang saat itu Syu`aibun masih sebagai ketua umum HMI Cabang Medan menyampaikan materi dan Zainarti sebagai Master of Training (MOT). Pada periodesasi dr. Abidinsyah Siregar, mereka pernah melaksa- na kan kegiatan Student Work Camp (SWC) Badko HMI Sumbagut di Banda Aceh. Kegiatan berbentuk pengabdian masyarakat dengan agenda pelatihan pemuda, sunnat massal, dan perlombaan. Saat itu Syu`aibun menjadi ketua panitia pelaksana dan Zainarti hadir mewakili bidang keputrian badko. Rutinitas pertemuan itu ternyata semakin meyakinkan mereka untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, jenjang pernikahan dan Zainarti terus mendampingi Syu`aibun hingga akhir hayat. IAIN.SU ternyata menjadi salah satu takdir Syu`aibun. Alma- mater tempat ia menimba ilmu, kini menjadi tempatnya mengabdikan diri. Perlahan namun pasti Syu`aibun menjajaki ruang pengabdiannya yang baru itu menjadi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara, Sekretaris Jurusan Pengadilan Agama, Ketua Prodi D-II Manajemen Perbankan dan Keuangan Syari`ah, dan menjadi Pembantu Rektor IV IAIN.SU tahun 2001 saat Prof. Yassir Nasution menjadi Rektor. Secara garis besar, PR IV IAIN.SU kala itu bertugas memimpin hubungan kerja sama dengan lembaga- lembaga lain di dalam dan di luar negeri serta pemberdayaan asset IAIN.SU. Khusus saat Syu`aibun `membidani` Prodi D-II Manajemen Perbankan bersama dengan Drs. Agustianto Mingka, M. Ag, mereka menancapkan tonggak berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan. Berdasarkan nota tugas yang 21
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik diterbitkan Dekan Fakultas Syari`ah saat itu, keduanya ditugaskan mempersiapkan proposal pembukaan Program D-II Manajemen Bank Syari`ah dan mempersiapkan jalinan kerjasama dengan pihak yang mendukung operasional D-II yang terdiri dari tenaga pengajar, job training, maupun pemasaran alumni. Keterlibatan Syu`aibun pada pengembangan institusi ekonomi Islam ini menjadi peninggalan yang sangat monumental, dibalik harapan baru mengenai ekonomi Islam yang semakin mencuat. E. Karir Politik dan Aktivitas Kemasyarakatan Selain itu, perjalanan politik pengabdian Syu`aibun juga mena- rik diikuti. Pada masa awal pemerintahan Soeharto, sikap politik yang ditunjukkan cenderung tidak berpihak kepada umat Islam. Hal ini terlihat dari pemberlakukan asas tunggal Pancasila yang bagi sebagian orang menganggapnya sebagai upaya memarginalkan posisi agama, utamanya Islam. Namun pada akhir tahun 1980-an persepsi itu berubah, pemerintahan Soeharto menjadi sangat akomodatif terhadap agama-agama yang ada dan kemudian dijadikan sebagai partner negara dalam membangun bangsa. Hubungan yang integratif tersebut dimaksudkan untuk mengurangi potensi konflik yang bisa berujung pada disintegrasi nasional, mengingat dominasi umat beragama saat itu sangat ketara di Indonesia. Pemikiran yang mempertentangkan antara agama dengan Pancasila, serta memperlawankan antara kepentingan umat Islam dengan kepentingan nasional, jelas tidak menguntungkan bangsa kita dan umat Islam sendiri. Dalam hubungan ini, Presiden meminta agar Majelis Dakwah Islamiyah dapat berperan untuk menghilangkan sisa-sisa pemikiran itu. Pernyataan ini disampaikan Presiden Soeharto dalam Muk- tamar I MDI, pada tanggal 13 Agustus 1979 di Jakarta yang dikutip dari soeharto.co (Sumber: Buku "Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 - 11 Maret 1983", hal 193) untuk mempertegas kehadiran Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) dalam mempelopori dakwah pembangunan yang isinya mengajak umat Islam berpartisipasi dalam pembangunan berdasarkan ukhuwah Islamiyah. MDI menjadi wadah pengabdian Syu`aibun selanjutnya, ia pernah menjadi Ketua Biro OKK, Pejabat Wakil Sekretaris dan Wakil 22
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Ketua DPD Tk. I Sumatera Utara. Terakhir, Syu`aibun menjadi salah satu Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Daerah Majelis Dakwah Islamiyah Provinsi Sumatera Utara Masa Bhakti 2019-2021. Dari sini tampaknya Syu`aibun melihat kesempatan melakukan pengabdian lain yang terkonsentrasi pada bidang pengembangan dakwah dan keummatan. Tempat pengabdian Syu`aibun yang terakhir adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prov. Sumatera Utara. Institusi resmi pengelola zakat ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menggantikan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kepengurusan BAZNAS Prov. Sumatera Utara yang sebelumnya bernama BAZDASU berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Prov. Sumatera Utara Periode 2010-2013. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/263/KPTS/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prov. Sumatera Utara Periode 2013-2016 dimana Syu`aibun dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Badan Pelaksana. Periode berikutnya, Syu`aibun diamanahkan menjadi Wakil Ketua IV berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/531/KPTS/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/715/KPTS/2016 tentang Pembina dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prov. Sumatera Utara periode 2016-2021. Syu`aibun bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum, antara lain : a) Penyiapan strategis pengelolaan amil; b) melaksanakan perencanaan amil; c) pelaksanaan rekruitmen amil; d) pelaksanaan pengembangan amil; e) pelaksanaan administrasi perkantoran; f) pelaksanaan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat; g) pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat; h) pemberian rekomendasi pembukaan UPZ di Provinsi Sumatera Utara. Hingga Syu`aibun menghembuskan napas terakhir, ia masih berstatus sebagai wakil ketua IV Baznas Prov. Sumatera Utara. 23
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik F. Spektrum Pemikiran Syu'aibun Dalam sub bagian ini spektrum pemikiran Syuaibun atau ling- kup pemikirannya paling tidak bisa dibaca dalam dua bentuk. Per- tama, risalah-risalah ilmiahnya ketika menyelesaikan studinya mulai dari S1. Kedua, berangkat dari apa yang ditulisnya dalam aktivitasnya sebagai dosen, peneliti atau aktivis BAZNAS. 1. Risalah Ilmiah dari Sarjana Muda Sampai Doktor yang Tertunda Penulis telah mengemukakan bahwa Syu'aibun adalah seorang sarjana dan intelektual yang sangat tertib administrasi. Pelacakan penulis di perpustakaan dan ruang kerja Pribadi Syuaibun ditemukan buku-buku yang tersusun rapi sejak awal beliau menjadi menjadi mahasiswa, bahkan bisa jadi ketika berada di Aliyah sampai akhirnya Syu'aibun mempersiapkan dirinya menjadi kandidat Doktor. Menarik- nya, karya ilmiah yang digunakan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana juga tersimpan dengan rapi. Berikut ini penulis akan menunjukkan isu-isu atau tema-tema yang dibahas Syua'bun sejak menyelesaikan S1 sampai proses menuntaskan S3-nya. a. Sarjana Muda (BA) dan Risalahnya. Syu'aibun menyelesaikan sarjana mudanya pada tahun 1983 dan menulis risalah ilmiah dengan judul "Operasi Peng- gantian Jenis Kelamanin dalam Pandangan Hukum Islam".1 Risalah ini langsung dibimbing oleh H. Mahmud Aziz Siregar, MA. Di dalam risalah itu Syu'aibun menjelaskan tentang Operasi Penggantian Jenis Kelamin dalam Pandangan Hukum Islam. Di dalam kesimpulan risalahnya, Syu'aibun menuliskan bahwa, Banci (khuntsa) ialah orang yang mempunyai alat kelamin ganda atau tidak ada sama sekali. Khuntsa adalah manusia yang mem punyai hormon tetapi hormon tersebut tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Ada juga yang menuliskan bahwa banci (khuntsa) adalah manusia yang bersikap dan berting kah laku yang tidak sesuai dengan alat kelamin yang dimiliki nya. Berdasarkan kepada kenyataan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, maka khuntsa dapat 1 Lihat, Syuaibun, "Operasi Penggantian Jenis Kelamanin dalam Pandangan Hukum Islam", Risalah Sarjana Muda, IAIN Fakultas Syari'ah IAINSU Medan, 1983 24
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik digolongkan kepada: Hermaproditisme, yaitu secara organo- biologik ia mempunyai anatomi laki-laki atau perempuan secara bersamaan, yang dalam istilah ilmu fiqh disebut dengan Khuntsa Musyikil Wadhih. Homosexual dan lesbian yaitu manusia yang mempunyai alat kelamin lengkap dan dapat berfungsi sebagai mana mestinya namun dalam keadaan yang tertentu ia berkeinginan untuk berhubungan dengan sesama jenisnya, bagi laki-laki disebut homosexual sedangkan bagi wanita disebut lesbian. Ada juga jenis Khunsa yang lain; yaitu seseorang yang tidak mempunyai alat kelamin sama sekali terkecuali sejenis lobang, yang dalam istilah ilmu fiqh disebut Khuntsa Musyikil. Transvestet, yaitu manusia yang mempunyai alat kelamin yang sempurna dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya namun dalam keadaan yang tertentu ia diganggu oleh keinginan berpakaian seperti wanita, dengan cara inilah ia membangkitkan kegairahan sexualnya. Ada juga yang disebut dengan transexual, yaitu yang mempunyai alat kelamin yang sempurna namun jiwanya membenci alat kelaminnya itu bahkan ia mau bunuh diri jika alat kelaminya itu tidak diganti sesuai dengan kehendak jiwanya itu. Manusia yang beranatomik laki-laki atau perempuan namun kelenjar kelaminnya tidak sesuai dengan alat kelaminnya. Di dalam kesimpulan akhirnya, Syu'aibun menjelaskan bahwa operasi penggantian jenis kelamin dibolehkan jika hal itu dilakukan untuk membantu dalam mempertegas identitas jenis kelaminnya, yang merupakan suatu usaha penyembuhan jasmani kearah penyembuhan rohani, agar ia dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana tuntutan fitrahnya. Dengan demikian operasi penggantian jenis kelamin hanya dibolehkan kepada: a). Hermaphroditisme (khuntsa musykil wadhih). b. Manusia yang beranatomik tetapi berlawanan dengan alat kelamin yang dimilikinya. c. Khuntsa musykil yang sudah dapat dinyatakan identitasnya dengan melalui sikap dan tingkah lakunya sehari-hari maupun kecondongan sexualnya. Syu'aibun juga mengatakan bahwa haram hukumnya mengganti jenis kelamin dengan melalui operasi guna menghilangkan identitas dirinya untuk menyerupai dengan lawan jenisnya. Bagi tranvestet haram hukumnya melakukan operasi penggantian jenis kelamin, juga terhadap homosexual atau lesbian karena identitas dirinya sudah 25
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik jelas dengan sebab kesempurnaan alat kelamin yang dimilikinya. disamping itu haram hukumnya melakukan operasi terhadap khuntsa musykil yang belum deketahui identitas jenis kelamin dirinya. Berkenaan dengan Status hukum bagi yang diganti kelaminnya adalah tetap sebagaimana halnya semula, sebelum ia diganti.2 b. Menjadi Sarjana Syari'ah (Drs) dan Skripsinya Selanjutnya Syu'aibun menyelesaikan pendidikan doktoral- nya dari Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 1986. Ada jarak 3 tahun sejak Syu'aibun memperoleh gelar BA dengan keberhasilannya meraih gelar doktorandus (Drs). Sebenarnya dari sisi waktu, 3 tahun itu sesungguhnya waktu yang lama juga. Hal ini tanpaknya terjadi karena kesibukan Syu'aibun dalam berorganisasi. Untuk studi Doktoral, Syu'aibun menulis skripsi yang berjudul, "Doubtful Accounts dalam Pandangan Hukum Islam". Skripsi ini dibimbing oleh Dr. H. Abdullah Syah, MA dan Muhammad Hayat SH. Penting diinformasikan bahwa dahulu tidak dikenal istilah pembimbing I dan II (skripsi). Justru istilah yang dipakai adalah Sponsor dan Co.Sponsor. Skripsi ter- sebut telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara pada tanggal 05 Desember 1986 dan telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam ilmu syari'ah pada IAINSU Medan. Adapaun yang bertindak sebagai penguji pada waktu itu adalah, Dr. H. Abdullah Syah, MA (Ketua), Drs. Darwis Rangkuti (Sekretaris), H. Hamdan Abbas (Anggota), Drs.T.M. Ali Muda (Anggota), dan Drs. Amin Husein Nasution (Anggota). Berbeda dengan risalah sarjana muda di mana Syu'aibun membahas isu-isu hukum Islam kontemporer atau juga disebut dengan masail al-fiqhiyyah. Namun untuk skripsi Sarjana Doktoral, Syu'aibun menulis isu dalam bidang hukum ekonomi Islam. Judul Skripsi Syu'aibun adalah, Doubt ful Accounts dalam Pandangan Hukum Islam. Adapun yang dimaksud dengan Doubt ful Accounts adalah suatu istilah dalam masalah perpiutangan, khususnya yang menyangkut dengan masalah piutang dagang. 2 Syua'ibun, "Operasi Penggantian Jenis Kelamanin dalam Pandangan Hukum Islam", Risalah, Fakultas Syari'ah IAINSU Medan, Risalah Sarjana Muda, IAIN.SU Medan, 1983, h. 50-53 26
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Doubtful accounts disebut juga dengan istilah un collectable Accounts, bad debts atau piutang ragu-ragu. Secara sederhana Doubt ful Accounts adalah merupakan suatu pembiayaan yang tidak dapat dilaksanakan terhadap operasionalisasi suatu perusahaan disebabkan kegagalan untuk mengumpulkan ber- macam-macam perkiraan piutang sebagai biaya atau kerugian yang tidak dapat ditagih. Dengan bertitik tolak kepada penjelasan diatas, maka dapat - lah dinayatakan, bahwa doubtful accounts merupakan suatu piu tang yang tidak dapat ditagih dari para pelanggan atau debi- tur lainnya pada saat piutang tersebut telah jatuh tempo (waktu pelunasan hutang tersebut telah sebabkan bangkrutnya (pailitnya) debitur atau pelanggan atau dengan sebab kematian maupun menghilangnya mereka sehingga pelunasannya gagal dilak sana - kan secara hukum. Oleh karena itu pelunasan hutang tersebut tidak diharuskan lagi bagi pihak debitur atau para pelanggan dan piutang itu dinyatakan hapus.3 Dalam kesimpulannya, Syu'aibun menuliskan bahwa doubt- ful accounts adalah perkiraan piutang dagang yang tidak tertagih oleh kreditur kepada para pelanggan atau debitur lainnya setelah hutang itu jatuh tempo. Tidak tertagihnya hutang tersebut disebabkan tiga faktir, karena pailit, kematian dan hilangnya debitur atau para pelanggan Jika dilihat dari segi proses terjadinya, maka doubtful accounts terjadi karena adanya penjualan barang atau jasa dengan cara kredit. Hal ini berarti pelunasan hutang tersebut dilakukan pada saat jatuhnya tempo pembayaran. Dalam masalah administrasi- nya, maka doubtful accounts haruslah diotoritaskan kepada pihak pimpinan perusahaan dan hutang tersebut tetap ditulis dalam pembukuan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penipuan serta sebagai bahan pertanggun jawaban bagi pimpinan perusahaan disetiap akhir tahun pembukuan. Syari'at Islam dengan seluruh perangkat kelengkapannya telah menggariskan secara umum tentang kebolehan umatnya 3 IAINSU Medan, 1986. Syu'aibun adalah, Doubt ful Accounts dalam Pandangan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syari'ah, 27
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik untuk melakukan perdagangan dengan cara kredit, selama perdagangan tersebut tidak keluar dari ketentuan-ketentuan-Nya. Memberi piutang dalam syari'at Islam merupakan upaya bantuan secara tidak langsung kepada orang yang membutuhkannya, oleh karenanya selama tidak ada halangan untuk melunasi hutang tersebut maka kewajiban untuk meunasinya tidak pernah hapus. Syari'at Islam menganjurkan ummatnya agar membantu orang-orang yang sedang berada dalam kesusahan terutama orang yang telah pailit. Anjuran ini terutama kepada para krediturnya untuk dapat memberikan tenggang waktu atau memaafkan hutang sipailit itu. Penetapan kepailitan haruslah dengan melalui vonis hakim, hal ini bertujuan untuk mencegah unsur kesengajaan seseorang dalam melepaskan dirinya dari pelunasan hutang-hutangnya dan disamping itu juga bertujuan untuk melindungi dirinya dari penekanan kreditur. Kematian bukanlah penyebab terhapusnya gutang seseorang dan alhi waritsnya tidka berkewajiban untuk menanggung hutang kecuali di washiatkannya dengan demikian pelunasan hutang itu didahulukan dari fardhu-fardhu kifayah yang lainnya. Jika ia mati dengan tidak mempunyai kehendak sama sekali dalam melunasi hutangnya kepada krediturnya, maka Allah akan menghukum dirinya dengan amal ibadahnya. Syari'at Islam menganjurkan bahwa dalam penjualan suatu barang/jasa dengan kredit hendaklah disaksikan dan adanya pencatatan secara baik. Jiak seseorang yang hilang tanpa diketahui kepergiannya maka kepada dirinya dapat dinyatakan suatu status hokum yaitu mati hukumnta dengan malalui proses peradilan. Seseorang yang sengaja untuk menghilang demi menghindari pelunasan hutang-hutangnya, maka Allah akan tetap menghukum dirinya sekaipun ia telah terbebas dari pembayarannya dengan adanya doubtful accounts. Jika diperhatikan secara umum maka doubtful account bertujuan untuk meringankan beban secara extern dan secara intern untuk melakukan evaluasi terhadap effesien dan efektivitasnya suatu perusahaan serta tingkat kepercayaan para pelanggan atau debitur lainnya. Dalam syari'at Islam bahwasanya menghapuskan piutang seseorang itu merupakan suatu perbuatan yang baik, untuk itu haruslah semata-mata datangnya drai pihak yang menghutang. Berangkat dari masalah tujuan dan keberadaan doubtful secara keseluruhan, maka penulis berpendapat bahwa doubtful accounts tidak bertentangan dengan syari'at Islam. 28
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Untuk itu tergantung kepada motivasi dari pimpinan perusahaan dalam mengotorisasikan penghapusan hutang tersebut. c. Magister dan Tesisnya Ketika menyelesaikan studi Magisternya di UII Jogjakarta, Syu'aibun membuat keputusan untuk menulis tentang Fikih Siyasah atau Hukum Tata Negara. Hal ini sangat wajar, karena pada saat Syua'ibun meninggalkan kota Medan untuk studi Magister, ia merupakan pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Di sisi lain, pada saat itu diskursus Islam dan Politik sesungguhnya sedang hangat. Bahkan pada era itu buku-buku Hukum Tata Negara Islam seperti yang ditulis oleh Munawir Sadjali banyak ditela'ah oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah. Di UII, Syu'aibun juga berkenalan dengan pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam kerangka "integrasi ilmu hukum dan hukum Islam". Demikianlah, akhirnya Syua'ibun menulis tesis yang berjudul, Konsepsi Musyawarah Menurut Islam Dan Implementasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Orde Baru. Tesis ini berhasil beliau pertahankan di depan sidang penguji pada tahun 1998.4 Pada bab Pendahuluan, Syu'aibun menjelaskan bahwa Musyawarah atau musyawarat pada dasarnya dapat dinyatakan sebagai salah satu doktrin fundamental dalam ajaran Islam, karena secara teologis musyawarah sebagai konsekuensi logis dari sikap tauhid (monoteisme) yang menempatkan Allah sebagai yang Maha Mutlak, Maha Sempurna dan Maha Benar, sedangkan manusia adalah makhluk yang nisbi dan relatif, tidak sempurna dan terbatas. Untuk itu setiap pengambilan keputusan dan men- cari kebenaran, manusia memerlukan bantuan pemikiran dan informasi dari orang lain melalui musyawarah. Melak sanakan musyawarah merupakan perbuatan mulia dan terpuji, disebabkan melalui musyawarah akan tercipta kegiatan bertukar pendapat, pandangan dan perasaan atau penilaian bersama sehingga sam- pai pada suatu keadaan masing-masing pihak merasakan bahwa pikiran dan perasaannya telah menjadi bagian dari kehen dak bersama. Terciptanya kegiatan musyawarah sangat disadari 4 Syua'ibun, Konsepsi Musyawarah Menurut Islam Dan Implementasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Orde Baru, Tesis, 1995, UII Yogyakarta. 29
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik ada nya sikap kebersamaan, kebebasan dan keadilan, yaitu per- samaan hak untuk mendapatkan kesempatan secara adil dalam mengungkapkan pendapat dan pandangan dari masing-masing pihak terhadap masalah yang dirundingkan. Syu'aibun juga merujuk Al-Qur'an dan Hadis yang mem- bicarakan musyawarah. Ia mencatatkan bahwa pentingnya musyawarah tidak saja dikarenakan nasnya yang begitu jelas dan tegas dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dalam bentuk perbuatan sebagai teladan Nabi, tetapi juga dinyatakan dalam bentuk penamaan salah satu surat al-Qur'an pada surat keempat puluh dua dengan nama surat al-Syura. Perintah untuk melaksanakan musyawarah ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 159 dan surat al-Syura ayat 38, sedangkan dalam Al-Sunnah digambarkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a. "Tidak seorangpun yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya selain Rasulullah SAW". Surat al-Syura ayat 38 mengisyaratkan betapa musyawarah ditempatkan sejajar dengan tiga pilar keimanan, yaitu mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan sholat dan menafkahkan sebagian harta. Untuk itu musyawarah menurut Mohammad Hashim Kamali sebagai suatu kewajiban dengan dasar perintah yang sama. Pada surat Ali Imran ayat 159 merupakan perintah yang ditujukan kepada Nabi SAW. untuk melaksanakan musya- warah dengan para sahabatnya. Bagi masyarakat bangsa Indonesia yang penduduknya mayo ritas beragama Islam merupakan suatu kenyataan yang sangat menarik untuk membicarakan konsepsi musyawarah menu rut Islam dalam kaitannya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, oleh karena musyawarah bagi masyarakat Indonesia tidak saja berdimensi religius, akan tetapi juga berdimensi kul- tural dan juridis. Dinyatakan musyawarah berdimensi reli gius disebabkan musyawarah merupakan tuntutan agama Islam yang harus dilaksanakan para penganutnya. Musyawarah ber- dimensi kultural oleh karena musyawarah sebagai produk budaya bangsa yang memiliki akar kesejarahan dalam tradisi masya- rakat Indonesia jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Dan musyawarah berdimensi juridis disadari oleh keberadaannya dirumuskan dalam konsitusi negara dan untuk kemudian diper- tegas lagi dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 30
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Musyawarah secara konstitusional dirumuskan dalam Pem- bukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus dijadikan sebagai sila ke IV Pancasila, yaitu : "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran/pewakilan". Sedangkan dalam Ketetapan MPR ditegaskan pada Pasal 87 s/d 153 TAP MPR NO. I/MPR/1983 yang sebagian telah dirubah dengan Ketetapan MPR NO. I/MPR/1988 tentang Peraturan Tata Tertib MPR dan Pasal 147 s/d 153 tentang Peraturan Tata Tertib DPR Republik Indonesia. Dari latar belakang masalah di atas, Syu'aibun menyatakan bahwa, belum ada ditemukan suatu penelitian yang secara khusus membahas tentang implementasi konsepsi musyawarah menurut Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga kenyataan tersebut disertai dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran dan latar belakang masalah mengapa Syuaibun memilih topik tersebut. Demikianlah, Setelah Syuaibun menguraikan konsepsi musya warah menurut Islam dan impelementasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa Orde Baru, Ia menuliskan kesimpulannya bahwa, Musyawarah adalah suatu proses pengambilan keputusan Becara bersama yang di dalamnya tercipta kegiatan bertukar pendapat, pandangan, perasaan atau penilaian bersama, sehingga sampai pada suatu keadaan yang masing-masing pihak merasakan bahwa pikiran dan perasaannya telah menjadi bagian dari kehendak bersama. Menurut konsepsi Islam, musyawarah merupakan prinsip fundamental dari ajarannya, karena sebagai manifestasi dan konsekuensi logis dari sikap tauhid. Untuk itu melaksanakan musyawarah dianggap sebagai perbuatan terpuji dan mulia. Perintah melaksanakan musyawarah dianggap sebagai perbuatan terpuji dan mulia. Perintah melaksanakan musyawarah ditegaskan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, seperti yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan selanjutnya praktek ditumbuh kembangkan oleh para sahabat sesudahnya. Unsur utama musyawarah adalah kebebasan, keber- samaan dan keadilan dalam mengutarakan gagasan, pikiran atau pendapat. Sebagai Buatu prinsip, musyawarah bersifat fleksibel dalam arti umat Islam diberi kebebasan untuk menentukan 31
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik bentuk, mekanisme pelaksanaan dan ruang lingkup materi musyawarah sesuai dengan kepentingan dan lingkungan dari masing-masing bangsa, konteks historis dan kelayakan nasional. Namun kesemuanya tetap mengacu kepada nilai dan norma syari'at. Formulasi konsepsi musyawarah dalam sistem ketata- ne ga raan Indonesia pada dasarnya bertitik tolak dari isyarat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan" dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai sila ke IV Pancasila. Berdasarkan sila ke IV ini dapat dipahami bahwa sistem kerakyatan dianut Negara Republik Indonesia adalah sistem yang diwujudkan melalui lembaga perwakilan (MPR dan DPR), dengan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip permusyawaratan atau musyawarah untuk mufakat. Prinsip musyawarah untuk mufakat. Prinsip musyawarah untuk mufakat merupakan perpaduan antara dua konsepsi, yaitu konsepsi dari ajaran Islam dan konsepsi yang berdasar dari tatanan asli masyarakat bangsa Indonesia. Untuk itu dapat dinyatakan bahwa prinsip musyawarah mufakat adalah cerminan dari sosio religius dan sosio kultural. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia keputusan juga dapat dihasilkan berdasarkan suara terbanyak melalui mekanisme pemungutan suara, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 2 ayat (3), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Namun yang menjadi prinsip utamanya adalah musyawarah untuk mufakat. Untuk mengetahui apakah musyawarah menurut Islam diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa Orde Baru, dapat dilihat dari tiga pendekatan, yaitu pendekatan juridis, proses dan keputusannya. Dari pen dekatan juridis dapat dinyatakan konsepsi musyawarah telah diimple- men tasikan melalui TAP MPR NO.I/MPR/1983 yang sebagian telah dirubah dan disempurnakan menjadi TAP MPR NO.I/ MPR/1988 tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Dengan TAP MPR tersebut eksistensi musyawarah memiliki landasan juridis dan sekaligus diharuskan untuk dilaksanakan pada setiap pengambilan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara. Dari pendekatan prosesnya, konsepsi musyawarah belum 32
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik sepenuhnya diimplementasikan secara benar dan utuh. Karena kondisi perpolitikan negara yang dianggap belum mendukung sepenuhnya ke arah itu, sehingga unsur utama dan kriterium pokok musyawarah belum teraktualisasikan secara baik dan sempurna, seperti kebebasan, kebersamaan, keadilan, Jiwa per- saudaraan yang dilandasi oleh keimanan dan tidak lebih me- men tingkan orang dari gagasan atau ide yang disampaikan. Dan dari pendekatan keputusannya dapat dikemukakan konsepsi musyawarah telah diimplementasikan pada masa Orde Baru. Hal ini didasarkan kepada hasil keputusan yang dicapai dari persidangan-persidangan MPR selama periode 1973 s/d 1988 yang secara umum keputusannya berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan hanya sebagian kecil dengan pemungutan suara. Di dalam Tesis tersebut, Syu'aibun juga menawarkan bebe - rapa saran yaitu; Pertama, Kepada para pengambil kepu tusan di Negara Republik Indonesia diharapkan untuk lebih meningkat- kan proses pengambilan keputusan dengan cara musyawarah, terutama bagi pihak pemerintah agar lebih menunjukkan sikap political will (kemauan politik) yang sesungguhnya untuk men- ciptakan kondisi dinamis dan transparan. Karena implemen tasi konsepsi musyawarah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan manipestasi dan konsekuensi logis dari sikap berketuhanan dan sekaligus perwujudan nilai-nilai budaya bangsa dalam bermasyarakat dan bernegara. Kedua, Sesuai dengan falsafah kehidupan masyarakat bang sa Indonesia dan keberadaan penduduknya yang mayo ritas ber agama Islam, kiranya diperlukan keterlibatan dan pe ra nan lang sung dari para ilmuan muslim untuk meneliti secara lebih men dalam berbagai dimensi ajaran Islam dalam kehidupan ber- masyarakat dan bernegara, dan untuk selanjutnya dapat dikem- bang kan untuk memberi warna dalam sistem ketata negaraan Indonesia, sebagaimana halnya dengan konsepsi musya warah dalam penelitian ini. d. Doktor yang Tertunda Setelah selesai studi Magister, Syu'aibun kembali ke alma- mater nya. Ia kembali melaksanakan tugasnya sebagai dosen di satu sisi dan aktif di masyarakat di sisi lain, khususnya di BAZNAS Sumatera Utara. Pada tahun 2010, Syuaibun memutuskan 33
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik untuk melanjutkan studinya di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Kendati usianya tidak lagi muda, semangat belajarnya tak pernah pudar. Ia tetap hadir mengikuti kuliah-kuliah, berdiskusi, seminar dan tentu saja melakukan riset. Syuaibun sebenarnya telah menyiapkan proposal disertasi dan telah pula sampai pada Ujian Kualifikasi Doktor Ilmu Hukum. Adapun rencana disertasi Syuaibun adalah, Azas-azas Hukum Perjanjian Islam dan Aplikasinya dalam Transaksi Murabahah di Perbankan Syari'ah. Riset in sengaja dipilih karena dalam kenyataannya sebagaimana terlihat dalam praktik di perbankan Syari;ah pelaksanaan akad murabahah sesungguhnya belum meme nuhi azas-azas yang berlaku dalam perjanjian Islam. Menu- rut pengamatan Syu'aibun, pelaksanaan akad murabahah yang selama ini terjadi telah mengalami deviasi. Syuibun menya takan sebagai berikut: Pertama, Praktek pembiayaan murabahah yang sering ter- jadi di bank syari'ah tidak murni sebagai penjual barang seperti pada insdustri perdagangan yang menjual barang secara lang- sung kepada pembeli, karena pada umumnya bank (ba'i) tidak mempunyai persediaan barang (stok barang), bank juga bukan sebagai agen investasi karena tidak menawarkan barang yang menjadi objek jual beli. Untuk pengadaan barang, dalam transaksi murabahah lebih banyak atas inisiatif nasabah, yaitu nasabah yang mencari barang yang diperlukannya, lalu bank melakukan pembayaran langsung atau diwakilkan pada nasabah. Realitas inilah yang terjadi dalam praktek pembiayaan murabahah di bank syari'ah pada umumnya di Indonesia. Kedua, Peran bank selaku ba'i dalam pembiayaan mura- bahah lebih tepat digambarkan sebagai pembiaya dan bukan penjual barang, karena bank tidak memegang barang, tidak pula mengambil resiko dengannya. Kerja bank sebagai ba'i hampir semuanya hanya terkait dengan penanganan dokumen. Ketiga, Kontrak murabahah pada umumnya ditandatangani sebelum ba'i mendapatkan barang yang dipesan oleh musytari'. Dalam kontrak tersebut musytari' lah yang harus berhati-hati dan mematuhi hukum serta aturan terkait dengan pengiriman barang, rasio laba dan spesifikasi yang benar. Musytari' sendiri yang menanggung semua tanggung jawab atas denda dan sanksi 34
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik hukum yang diakibatkan dari pelanggaran tersebut. Ba'i tidak berkeinginan memikul tanggung jawab yang terkait dengan barang yang secara efektif telah terhindarkan dengan pelibatan pihak asuransi yang pembiayaannya dibebankan kepada pihak musytari'. Demikian pula dengan adanya pembayaran uang muka, jaminan dan denda yang secara keseluruhan menjadi beban pihak musytari'. Keempat, Akad murabahah pada dasarnya tidak mengikat para pihak (ghair lazim) dan tetap ada khiyar menurut seluruh mazhab fikih. Bahkan menurut mazhab Maliki ketika informasi harga tidak pasti dan keadaan barang kurang sesuai dengan keinginan pembeli, maka pemesanan barang atau orang yang mau membeli barang itu boleh menggagalkan akadnya. Sedangkan menurut mazbah Hanafi, Syafi'i dan Hambali pembeli boleh mengambil kelebihan harga barang itu. Pada ketentuan dalam fatwa DSN-MUI akad murabahah terikat secara hukum, bahwa bank menawarkan asset itu kepada nasabah yang harus menerimanya karena janji yang mengikat secara hukum. Kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Kenyataan ini dijadikan sebagai alasan pembenaran dan mengaitkannya dengan peraktek di dunia perbankan untuk menghindari pembatalan akad oleh pemesan yang akan menimbulkan kerugian pada pihak bank. Kelima, Pada kenyataannya peraktek murabahah di per- bankan syari'ah mencoba untuk tidak memberikan penekanan terhadap transaksi pembelian barang, karenanya pihak bank syari'ah menggunakan akad wakalah dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dikehendakinya. Dalam kenyataannya akad murabahah sering kali mendahului pemberian wakalah dan pemberian dana barang. Bagaimana dikatakan barang telah menjadi milik bank, jika pembelian barang dilakukan setelah akad murabahah ditandatangani. Keenam, Apabila barang yang diperjual-belikan adalah benda terdaftar seperti kenderaan dan tanah/bangunan, seyogiya- nya faktur dan nama pemilik kenderaan pada PKB adalah ter- cantum atas nama bank. Kemudian dijual kepada nasabah dan dibalik namakan pula dari nama bank kepada nama nasabah. Pada kenyataannya, nama pemilik yang tercantum pada BPKB adalah nama nasabah secara langsung, yang berarti nasabah 35
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik bukan membeli kepada bank teta;pi nasabah membeli langsung ke show room.. Ketujuh, Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik perwakilan/wakalah yang secara esensi telah menyalahi dua prinsip, yaitu pertama sesensi penjula yang memiliki kewajiban dan kesanggupan untuk menyediakan barang, dan kedua esensi murabahah itu sendiri (kesepakatan untuk membelikan barang untuk pihak ketiga yang memesan, dengan transparansi harga pokok dan marjin). Kedelapan, Dalam pembiayaan murabahah terdapat prak - tek pencairan dana pembiayaan kerekening nasabah yang selan- jut nya nasabah diminta untuk melakukan pembayaran kepada supplier. Hal ini menimbulkan kesan adanya transaksi utang piutang antara bank dan nasabah, bukan transaksi jual beli. Bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan deviasi tersebut, menurut pandangan peneliti patut dan layak untuk dilakukan penelitian secara ilmiah, apakah aplikasi akad murabahah yang dilaksanakan di perbankan syari'ah sudah sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian Islam. 2. Pemikiran Syuaibun dan Karya-karyanya. Pilihan Syu'aibun untuk menjadi seorang dosen tentu mengejut- kan untuk banyak orang. Aktivis di Sumatera Utara bahkan secara nasional memahami bagaimana kiprah Syu'aibun sejak dari ketua Cabang sampai menjadi Ketua BADKO HMI Sumbagut. Untuk sampai ke jenjang tersebut, tidak semua orang bisa menempuhnya. Untuk menjadi ketua umum HMI di level Cabang terlebih BADKO, tidak sembarang. Ada banyak syarat dan kualifikasi yang harus dipenuhi. Bahkan untuk menjadi ketua umum Komisariat saja, per- tarungan menjadi ketua umum komisariat cukup sengit. Ada banyak persyaratan yang harus dilewati. Saya dan Syahrial Huta galung (editor dan penulis bab I) buku ini punya pengalaman menarik. Untuk menjadi ketua umum komisariat kami harus melewati berbagai macam seleksi. Biasanya calon ketua umum harus bisa membaca Al-Qur'an, menterjemahkannya dan menafsirkannya. Berkenaan dengan Indeks Prestasi (IP) juga tidak tanggung-tanggung. Bisa saja peserta RAK menuntut IPK sampai ke 3,5 atau minimal 3,2. Semuanya dimaksudkan untuk menjaring ketua umum yang benar-benar 36
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik berkualitas. Untuk level Cabang dan Badko, tentu saja harus memiliki kualitas kepemimpinan yang mumpuni. Mampu berkomunikasi dengan komisariat yang jumlahnya hampir 30 komisariat ditambah dengan kemampuan berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Untuk Badko mampu berkomunikasi dengan cabang-cabang di lingkungan Badko dan juga pemerintah daerah. Biasanya mantan ketua umum (Mantum) baik di level cabang ataupun Badko itu memilih jalur politik untuk karir lanjutannya. Tegasnya ia akan memilih menjadi politikus. Hal ini sangat mungkin, selama menjadi ketua umum Badko, ia tentu banyak bergaul dengan para seniornya yang umumnya juga politisi. Sampai di sini sebenarnya ada hubungan saling membutuhkan. Senior membutuhkan yuniornya untuk banyak hal terutama dalam kerangka mobilisasi masa dan dukungan lainnya. Di sisi lain, yuniornya juga memerlukan seniornya bukan saja untuk kelanjutan karirnya tetapi juga untuk "keberlanjutan" hidupnya di kota, khususnya di ibu kota. Relasi seperti inilah yang menyebabkan ada banyak aktivis HMI terjun ke dunia politik. Syu'aibun tidak memilih jalan itu. Ternyata pilihannya menjadi dosen atau intelektual. Namun yang menarik adalah, pilihan Syu'aibun untuk menjadi dosen juga -sebagaimana diinformasikan di atas- juga melalui jalur HMI juga. Berdasarkan pilihan itulah, akhirnya Syu'aibun memilih kampus khususnya UINSU Medan sebagai tempat berkiprahnya. Hal yang unik lainnya adalah, Syu'aibun memilih mata kuliah Hukum Tata Negara sebagai mata kuliah yang diasuhnya. Dikatakan unik, biasanya mata kuliah umum ini diasuh oleh alumni-alumni fakultas hukum. Alumni Syari'ah biasanya mengajar mata kuliah Fikih, Ushul Fikih, Tafsir Ahkam, Hadis Ahkam dan mata kuliah yang berbasis turast atau khazanah klasik. Syu'aibun memilih jalan lain dan ini juga terlihat pada saat beliau juga memilih UII sebagai tempat studi lanjutan magisternya. Demikian juga ketika menempuh S3, Syu'aibun memilih USU sebagai tempat studinya. Sayang, sampai akhir hayatnya, Syu'aibun belum sempat menuntaskan studinya walaupun sudah sampai pada tingkat kolokium atau seminar Proposal Disertasi. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Syu'aibun terlibat secara intensif di dalam gerakan Ekonomi Syari'ah bersama Prof. Dr. 37
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik M. Yasir Nasution dan Prof. Dr. Amiur Nuruddin, Syu'aibun mulai tertarik terhadap isu-isu ekonomi Islam khususnya hukum perbankan syari'ah dan Zakat dan Wakaf. Karena didukung statusnya sebagai pengurus BAZNAS Sumatera Utara, perhatian Syu'aibun yeng terbesar adalah dalam masalah Zakat atau tepatnya pemberdayaan Zakat. Untuk bidang ini, Syua'ibun aktif baik secara teoritik keilmuan dan juga daris sisi praktik atau praktis pemberdayaan zakat. Dalam konteks pengembangan zakat inilah Syu'aibun banyak melahirkan karya-karya buku tentang zakat baik sebagai penulis atau- pun sebagai editor. Agaknya buku pertama yang ditulis dalam konteks posisinya sebagai pengurus BAZNAS adalah buku, Memperkuat Peran Umat Islam. Bersama Dr. Maratua Simanjuntak sebagai editor, buku ini mencoba untuk memberikan perspektif ten tang perlunya pemberdayaan umat dari berbagai dimensi. Sebut saja misalnya dari sisi dakwah, pemberdayaan perempuan dan ekonomi dan sosial. Buku yang merupakan kumpulan tulisan ini mencoba untuk melihat sisi- sisi lemah, persoalan yang dihadapi umat Islam dan tentu saja solusi untuk mengatasinya. Beberapa tulisan penting adalah, Surya Dharma Ali yang berjudul, Menata ulang hubungan Ulama, Umara dan Ummat di Indonesia. Selanjutnya, Prof. Nur A Fadhil Lubis menulis artikel yang berjudul, Menggagas Format Dakwah bagi Masyarakat yang majemuk dan berubah. khusus dalam konteks ekonomi, tulisan Prof. M. Yasir Nasution yang berjudul,Peran Strategis Ulama dalam Pengembangan ekonomi Syari'ah. Sebagai contoh, beliau menulis dan menjadi editor buku yang berjudul, Zakat Profesi Menurut Hukum Islam dan Fatwa MUI Sumatera Utara. Buku ini terbit pada tahun 2004 oleh Citapustaka Media Bandung bekerjasama dengan BAZNAS Sumatera Utara. Buku ini membahas isu-isu zakat profesi yang dibedah dari sisi Hukum Islamd an Fatwa MUI. Beberapa penulis yang berkontribusi adalah, Abdullah Syah, Darul Aman, Muhammad Sahnan, Bismar Nasution, Anwar Saleh Daulay, Ramli Abdul Wahid, Maratua Simanjuntak, Syu'aibun, A Muin Isma dan Fuad Said. Kemudian pada tahun 2012, Syu'aibun menerbitkan karya penting berupa kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Zakat dan pengelolaannya. Buku ini akan memudahkan orang untuk melihat fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan MUI dalam konteks zakat. Biasanya buku-buku kumpulan Fatwa MUI lebih banyak berkenaan dengan Perbankan Syari'ah atau masalah-masalah kontemporer. 38
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Sebenarnya buku ini bukan saja berisi tentang kumpulan fatwa tetapi juga berkenaan dengan keputusan komisi B Ijtima' ulama yang berkenaan dengan zakat. Dalam buku ini Syu'aibun mengambil posisis sebagai editor. Syu'aibun tahun 2012 juga telah menerbitkan buku yang ber- judul, Keutamaan Sedekah dan Dahsyatnya Sedekah Ramadhan (Dibarengi dengan Kisah Nyata). Buku yang diterbitkan oleh BAZNAS ini menarik karena Syu'aibun kendati dengan ringkas telah mengulas makna sedekah khususnya pada bulan Ramadhan. Ia juga menuliskan kisah-kisah ril yang dialami oleh orang-orang yang rajin sedekah. Tahun 2017, Syua'ibun menulis buku yang berjudul, Kewajiban Zakat dan Keharusan Mengelolanya. Buku ini dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan Zakat. Di dalamnya Syu'aibun mengkaji tentang konsep zakat, makna kewajiban zakat, hikmat al-tasyri', dan keharusan pengelolaan zakat secara kelembagaan. Buku ini diterbitkan oleh Perdana Publishing, Medan. Masih pada tahun yang sama, Syu'aibun juga telah menerbitkan buku yang berisi kumpulan khutbah "ulama-ulama zakat". Buku itu berjudul, Kumpulan Khutbah Jum'at dengan tema "Penguatan Ekonomi Umat Melalui Zakat dan Infaq. Terdapat 27 khutbah jum'at, 2 khutbah Idul Fitri dan satu khutbah Idul Adha. Buku ini memang dimaksudkan untuk mendorong dan memotivasi umat Islam untuk meningkatkan ibadah zakat dan sadaqah melalui mimbar-mimbar jum'at. Tentu saja misinya bukan sekedar mengajak berzakat tetapi lebih dari itu, berzakat secara profesional dengan memanmfaatkan lembaga resmi. Tujuannya agar pembayaran zakat lebih dapat dipertanggungjawabkan baik dari pengumpulannya ataupun pendis- tri busiaannya. Buku kecil namun penting karena menghubungkan zakat dengan SDGS juga terbit pada tahun 2018. Syu'aibun menjadi editor buku yang berjudul, Relevansi Zakat dalam Maqashid al-Syari'ah terhadap SDGS dan Pelaksanaannya. Buku ini diterbitkan oleh BAZNAS SU. Makna signifikan buku kecil ini adalah karena program Sutainability Development Goals (SDGs) adalah program pembangunan global berkelanjutan yang direalisasikan setiap negara. Sejauh mana dana zakat bisa digunakan untuk program pembangunan. Tentu saja dana zakat bisa digunakan sepanjang memiliki hubungan dengan asnaf yang delapan, seperti pengenatasan kemiskinan, pendidikan yang 39
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik berkualitas dan juga yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti air bersih dan sebagainya. Lewat buku kecil ini, zakat telah pula di bawa ke luar dari isu-isu konvensional yang selama ini didalaminya. Pada tahun 2019, Syuaibun menulis buku yang berjudul, Menge nal Kelembagaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Buku ini dengan gamblang mejelaskan tentang kelembagaan BAZNAS mulai dari sejarah BAZNAS, Visi dan Misi, serta model pengelolaan zakat dan sedekah di Sumatera Utara. Buku ini juga menjelaskan apa yang menjadi tugas pengurus BAZNAS. Tentu Syuaibun tidak saja menulis isu-isu yang berkenaan dengan zakat, tetapi ia juga menulis dalam konteks sebagai dosen. Beberapa Diktat yang telah dihasilkan adalah Pengenalan terhadap Dasar-Dasar Metode Penelitian Hukum, yang semula dijadikan sebagai bahan ajar untuk mata kuliah metode penelitian di Institut Agama Islam Daar Al-Ulum (AIDU) Kisaran pada tahun 2013. Ia juga telah menulis buku Kuliah Agama Islam yang merupakan bahan kuliah pada Akademi Teknik Rontgen (2015). Disamping itu Syu'aibun juga melakukan penelitian yang merupakan kewajiban dan tuntutan profesinya sebagai dosen. Di antara penelitiannya yang paling penting adalah, Peranan Pers dalam Peliputan Masalah Lingkungan Hidup di Kota Medan. Penelitian ini menjadi penting karena berada di bawah bimbingan Prof. Dr. Koesnadi Hardjasumantri, SH, ML, seorang pakar hukum lingkungan. Penelitian ini diselesaikan pada tahun 1997. Jauh sebelumnya, Syu'aibun juga telah meneliti Konsep Musyawarag Menurut Islam dan Implementasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Orde Baru (1999). G. Menyatunya Aktivisme dan Intelektualisme. Bagaimana sesungguhnya potret mahasiswa yang ideal itu? Per tanyaan ini sulit di jawab. Setiap kali mahasiswa baru meng - injak kan kakiknya di kampus, setidaknya ada dua hal yang selalu didengungkan kepada mereka. Pertama, apakah dosen dan maha- siswa yang modelnya sama akan berkata, Belajar yang baik. Jangan berorganisasi nanti kuliahnya terganggung. Banyak aktivis organisasi 40
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik yang kuliahnya tak selesai, IP nya jelek, dan skripsinya tidak juga tuntas. Kedua, biasanya aktivis tulen akan berkata, jangan jadi mahasiswa datang, belajar dan pulang kembali ke rumah atau kost. Kamu tidak akan sukses. Lihat orang-orang yang sukses, semuanya aktif di organisasi. Kalau kamu belajar terus tanpa berorganisasi, IP kamu bisa bagus, namun kamu tidak bisa apa-apa. Jangankan untuk memimpin rapat, berbicara saja menyampaikan ide dan gagasan ke khalayak ramai kamu tidak mampu. Dua pandangan ini selalu di dengar mahasiswa baru. Agaknya memang sulit mencari sosok aktivis yang studinya juga sukses. Seorang aktivis yang menggerakkan mahasiswa, membela orang-orang lemah, namun IP nya bagus. Pintar dan banyak ide dan gagasan. Pandangan yang dikotomik inilah, menjadi aktivis tidak mung- kin menjadi seorang intelektual tangguh atau sebaliknya menjadi intelektual namun tidak dapat menjadi aktivis. Syu'aibun merun- tuhkan mitos itu. Ia membuktikan seorang aktivis juga pintar dan studinya bagus. IP nya baik dan bisa lulus tepat waktu atau setidaknya tidak menjadi mahasiswa abadi. Syu'aibun sejak Sarjana muda, S1 Doktoral bahkan S2 nya lulus dengan IP yang sangat memuaskan. Sebabnya adalah, Syu'aibun adalah tipe aktivis yang mampu menem- pa t kan sesuatu pada tempatnya. Ia sadar betul bagaimana harus membagi waktu. Jika berorganisasi ia sepenuh hati, menekuni apa yang sedang dikerjakannya. Namun ketika belajar, ia menjadi orang yang bersungguh dalam belajar. Seakan Syuaibun bukan aktivis, melainkana kutu buku yang tenggelam dalam bahan-bahasan bacaan- nya yang berlimpah. Ini bukan saja dibuktikannya sendiri, namun Syu'aibun memang orang yang sangat disiplin dalam belajar dan bekerja. Ia tidak suka jika ada anak HMI yang main-main dalam belajar, tidak serius dan merasa hebat dengan status anggota HMI. Syu'aibun tidak suka mahasisa memanfaatkan status senior-yunior untuk memperoleh keuntungan akademik. Jika ada dosen yang dulunya aktivis HMI, maka anak- anak HMI suka memanfaatkan status HMI untuk memperoleh nilai yang baik. Syu'aibun marah betul jika ada mahasiswa anggota HMI dikelasnya namun tidak bersungguh dalam belajar. Sering bolos atau jarang masuk. Alih-alih dibantunya, mahasiswa tersebut akan diberi nilai buruk. Namun jika ada anak HMI yang cerdas, disiplin dan berakhlak, maka mahasiswa itu akan menjadi perhatiannya. Itulah sesungguhnya potret aktivis-intelektualistik yang sesungguhnya. 41
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Dalam perjalanan sejarah hidupnya, Syu'aibun berhasil mema- dukan dua hal di atas; menjadi aktivis sekaligus menjadi intelektual. Dalam sosiologi pengetahuan, orang yang seperti ini bukan sekedar seorang intelektual tetapi juga seorang cendikiawan. Jika intelek tual biasanya melangit, cendikiawan itu membumi. Seorang intelektual hanya akan bergulat dengan berbagai macam teori, maka cendikiawan akan bergumul dengan persoalan-persaolan yang dihadapi masya- rakat, seperti kemiskina, kebodohan, ketertinggalan, ketertin dasan dan sebagainya. Tentu pembedaan intelektual dan cendikiawan seperti ini tidak disetujui semua orang. Beberapa waktu yang lalu, diskusi atau perdebatan itu pernah berlangsung. Kepedulian terhadap realitas dan masyarakat tertindas adalah kata kunci seorang cendikiawan dan agaknya itu pula ICMI akhirnya memilih istilah cendikiawan (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) bukan Ikatan Intelektual Muslim Indonesia. Namun ternyata dalam perspektifnya Giddens, Intelektual itu juga masih terbagi lagi. Intelektual yang memiliki kepeduliaan terhadap orang tertindas disebut dengan Intelektual organik. Terlepas dari perdebatan konseptual itu, Syu'aibun sesungguh- nya adalah aktivis sekaligus intelektual atau cendikiawan yang berhasil memadukan dua etis tersebut. Sampai akhir hayatnya, Syuaibun seorang dosen yang sangat disiplin dan tertib. Memberi kuliah secara teratur dan menulis bahan-bahan kuliahnya untuk dipelajari mahasiswa. Namun di sisi lain, ia juga seorang aktivis BAZNAS yang sangat memahami seluk beluk zakat dan tujuannya (maqasid). Oleh karena itu selama di BAZNAS, syuaibun sangat serius menekuni kerja-kerjanya dalam pemberdayaan masyarakat. Ia turun ke kota-kota bersama pengurus lainnya, memberikan literasi zakat, pendampingan ataupun menyalurkan zakat itu sendiri. Di akhir hidupnya Syu'aibun tanpaknya meyakini bahwa zakat yang merupakan ajaran Islam dan ditempatkan sebagai rukun Islam sesungguhnya mampu untuk memberdayakan masyarakat. Syaratnya adalah sepanjang zakat dikelola dengan baik dengan menggunakan manajemen modern. Pemikiran Syu'aibun terhadap urgensi pengelolaan zakat untuk memastikan terwujudnya maqasid al-syari'ah terlihat pada tulisan-tulisannya tentang zakat sebagaimana dapat dibaca di dalam buku ini. 42
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Membaca buku-buku dan tulisan-tulisannya baik itu artikel pendek ataupun bahan-bahan ceramah yang ada, perhatiannya terhadap zakat melebihi dibanding dengan perhatiannya terhadap bidang keilmuan hukum apakah itu metodologi penelitian hukum, Hukum perbankan atau Hukum Tata Negara. Tidak berlebihan jika dikatakan, sampai ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, zakat tetap menjadi fokus utamanya. Hal ini tentu pantas diteladani oleh siapapun yang memutuskan dirinya untuk menjadi aktivis zakat. Menjadi aktivis zakat bukan sebatas menjadi pengurus, namun lebih dari itu, aktivis zakat adalah seorang "pemegang amanah Allah" sebagai amil, dan sekaligus amanah umat untuk memastikan tujuan zakat dapat diwujudkan. Tugas memberdayakan masyarakat yang faqir dan miskin menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk tegak dan berdiri di atas kaki sendiri. H. Catatan Penutup Membaca perjalanan sejarah hidup Syu'aibun, seperti yang ditunjukkan oleh judul Artikel ini adalah, Gerak tanpa Titik. Titik ada simbol berhenti atau stop. Dalam kalimat titik berfungsi sebagai penanda bahwa kalimat sudah sempurna. Pesan secara bulat sudah sampai. Setelahnya ide baru atau gagasan baru siap untuk dilanjutkan. Titik juga adalah tanda orang untuk menarik nafas. Berhenti sebentar. Selanjutnya bersiap untuk melanjutkan. Syu'aibun dalam hidupnya yang penuh dinamika atau gerak itu seolah-olah tidak perneh mengenal titik. Terkesan berlebihan memang. Tapi maksudnya dibanding dengan apa yang dilakukan banyak aktivis, Syuaibun memang tidak mengenal titik itu. Beberapa argumen yang ingin disampaikan adalah: Pertama, di manapun Syu'aibun berada, apakah di instituis atau di organisasi, maka lembaga akan bergerak, dinamis dan penuh aktivitas. Buku ini menunjukkan, apakah beliau menjadi dosen, aktif di organisasi bahkan ketika tugas belajar sama sekalipun, dinamikanya tetap tinggi. Seolah tidak bisa dihentikan. Kedua, Sebagaimana yang dipersaksikan oleh yuniornya, adik- adiknya, Syu'aibun adalah mesin ide yang tidak pernah kering. Ada saja gagasan yang ingin dilakukannya. Terlepas apakah itu gagasan besar atau kecil. Tidak ada kata buntu di dalam kamus Syu'aibun. 43
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Terkadang apa yang tidak pernah terpikirkan orang lain, namun itu dapat diolahnya menjadi sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Ketiga, Syu'aibun itu, sebagaimana juga pengakuan sahabat dan adik-adiknya, adalah motivator yang menggerakkan. Siapapun lawan bicaranya tanpa terasa akan digerakkan Syuaibun untuk melakukan sesuatu yang itu kebaikannya akan kembali kepada si pelaku. Tentu apa yang ditulis ini adalah penilaian subjektif penulis sendiri. Namun membaca catatan mereka-mereka yang memberi kesaksian, tanpa ragu penulis berkata, Syu'aibun adalah Gerak tanpa titik itu. Akhirnya, ide dan gagasan serta aktivitas yang dilakukannya, bukan tanpa konsep yang matang. Sampai di sini, Syu'aibun sesung- guh nya adalah pemikiran unggul yang tidak berhenti pada aktivitas berpikir, tapi mewujudkan apa yang dipikirkannya. Menariknya ia bukan orang yang suka muluk-muluk. Sampai disini, sisi lain yang menarik dari kepribadian Syu'aibun adalah, ia sangat realistik. Bertemunya Aktivisme dan Intelektualisme pada diri Syu'aibun, layak dijadikan teladan bagi generasi hari ini. "jangan kaji sukses orang tapi lupa dengan sukses diri sendiri". Kalimat ini pernah ia sampaikan di kampus Sutomo. Kebiasaan anak HMI mengkaji kesuksesan seniornya, sampai lupa dengan diri sendiri. Syu'aibun membuktikan ucapannya itu sendiri. Meniti dari bawah. Berjuang sendiri sampai akhirnya ia menuai hasil dari apa yang ia lakukan. Selamat jalan abangda, Semoga Allah menerima ruhmu dan menempatkanmu di tempat terbaik di sisinya. Amin. 44
Bagian Kedua AKTUALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik HUKUM ISLAM DI INDONESIA PELUANG DAN TANTANGANNYA Topik yang diajukan dalam tulisan ini adalah ''Hukum Islam di Indonesia Antara Peluang dan Tantangannya''. Fokus yang hen­ dak diperbincangkan dari topik ini adalah bagaimana peluang dan tantangan hukum Islam di Indonesia, yang tentunya dikaitkan dengan perkembangan di era globalisasi saat sekarang ini. Analisa terhadap peluang dan tantangan hukum Islam di Indonesia, dapat dinyatakan sebagai suatu kajian yang menarik1. Hal ini disebabkan hukum Islam secara yuridis (konstitusional), sosiologis dan filosofis merupakan hukum yang berpeluang untuk menjawab berbagai kebutuhan hukummasyarakat Indonesia, namun pada kenyataannya hukum Islam belum sepenuhnya termanipestasikan Berbicara tentang peluang dan tantangan hukum Islam di Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari aspek substantif dari kedudukan hukum Islam dalam pengembangan hukum nasional dengan tujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketenteraman dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat dan Negara. Karenanya Tan Kamelo memandang pembahasan hukum Islam di Indonesia cukup menarik dan signifikan. Lihat Posisi dan Konstribusi Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum Nasional, (makalah pada Seminar Signifikansi Hukum Islam Dalam Merespons Isu-isu Global, dilaksanakan Program Paca Sarjana IAIN Sumatera Utara, di Medan Tanggal 19 Juni 2004) h. 1. 1 46
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik dan teraktualisasikan dalam kehidupan masyarakat yang terus berkemabang, baik disebabkan oleh kemajuan pembangunan maupun disebabkan oleh perkembangan dari era globalisasi sekarang ini. Diasumsikan hukum Islam di Indonesia akan berkembang secara dinamis kearah yang lebih optimis. Dinamika dan optimism prospek perkemabangan hukum Islam di Indonesia akan dapat diana lisis secara baik dan tepat jika didukung oleh beberapa faktor, dian ta ra­ nya faktor pemahaman yang benar dan tepat terhadap hukum Islam itu sendiri, sejarah perkembangannya, peluan dan tan tangan nya di Indonesia. Faktor­faktor inilah yang dibahas seka ligus sebagai jawa­ ban atas fokus permasalaha yang telah dikemu ka kan sebelum nya. Membicarakan hukum Islam di Indonesia dapat dinyatakan sebagai perbincangan yang menarik dan bersifat perspektif. Realitas menunjukan, keberadaan umat Islam merupakan penduduk mayo­ ritas tentunya dapat dijadikan sebagai suatu kenyatraan sosiologis yang berkontribusi besar bagi perkembangandan dinamika hukum di Indonesia. Demikian pula, eksitensi hukum Islam secara filosofis yang telah menjadi bagian dari kenyataan hidup yang tidak saja dalam kepercayaan tetapi juga dalam prilaku hidup masyarakat sejak Islam masuk ke Indonesia jauh sebelum kolonialisme Belanda dating ke Indonesia. Dan aspek juridis dapat dikemukakan telah banyak hukum Islam yang diadopsi ke dalam hukum nasional baik secara prinsi dan nail maupun dalam aspek hukum formalnya. A. Pengertian Hukum Islam Sebutkan hukum Islam dapat dinyatakan sebagai suatu termi­ nology baru dalam Khazanah Islam. Amir Syarifuddin mengemu­ ka kan tidak satupun kata hukum Islam ditemukan dalam al­Qur'an demikian pula dalam literature hukum dalam Islam tidak ditemukan lafaz hukum Islam. Sebelum sebutan ini muncul dan menjadi popular, istilah­istilah yang lazim digynakan dikalangan umat Islam dalam al­Syari'ah atau Syari'at Islam, al­Hukm al­Syar'iy atau Syara', dan al­Fiqh.2 Amir Syarifuddin, Pengertian dan Hukum Islam, dalam Filsafat Hukum Islam, (Direktorat Jendral Pembina Agama Islam, Depertemen Agama Republik Indonesia, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Sarana Pengurus Tinggi Agama/IAIN, Jakarta, 1987) H.13-14. Menurut Jaih Mubarok, ada dua dimensi dalam memahami hukum Islam. Dimensi Pertama, hukum Islam berdimensi Ilahiya, yang diyakini ajaran yang bersumber dari Yang 2 47
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Diperkirakan sebutan hukum Islam mulai digunakan setelah umat Islam mengalamikontak kedua dengan dunia barat, yaitu ketika sistem social mereka termasuk didalamnya pranata hukum relatif lebih maju penataannya dalam pengendalian kehidupan masya­ rakat. Yasir Nasution mengemukakan bahwa dalam kontak kedua ini dunia barat secara umum sudah lebih maju dari dunia Islam. Keka guman terhadap kemajuan dunia barat mendorong semangat pem ba haruan pemahaman ajarah agama dan mengadakan inter­ pres tasi baru terhadap konsep­konsep lama. Ada kemungkinan sebu tan hukum Islam muncul dalam semangat pembaharuan itu sebagai suatu upaya untuk menjadikan ajaran Islam tentang pranata pengen dalian kehidupan masyarakat (hukum) dapat ''dengan mudah'' dihadap kan mengimbangi hukum barat. Kemungkinan lainnya bahwa sebutan hukum Islam berasal dari ilmuan­ilmuan barat yang banyak mengadakan pengkajian terhadap Islam baik ajaran­ajaran maupun kehidupan masyarakatnya, sebagai upaya penyesuaian istilah dengan tradisi barat untuk memudahkan klasifikasi dalam mema hami ajaran Islam.3 Dalam literature barat terdapat term Islamic Law yang secara harfiah dapat disebut dengan hukum Islam. Menurut Schacht, Islamic Law berarti keseluruhan khitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.4 Achmad Chotib dengan bertitik tolak kepada pembidangan Ilmu Agama Islam dalam lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia5 mengemukakan bahwa fikih Islam sama dengan hukum Islam yang berarti Hukum Syar'iy Maha Suci, Maha Sempurna dan Maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci, Pengertian ini dipahami sebagai syari'at yang cakupannya sangat luas tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian terminology. Ia mencakup bidang keyakinan, amaliyah dan akhlak. Dimensi kedua , adalah hukum Islam yang berdimensi Insaniyah. Dimensi ini mengakomodasikan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang bernilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasan dan pendekatan maqasi Dalam dimensi ini hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad atau pada tingkat yang lebih teknis disebut istinbath al-ahkam, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003) h.vii. 3 M. Yasir Nasution, Hukum Islam dan Signifikansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern, (Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sumatera Utara, Medan, 1995)h.1 4 5 Josep Scacht, An Introduction Islamic Law (Oxford, University Press, 1964) h.1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 1982, tanggal 14 Desember 1982, tentang Pengadaan Pembidangan Ilmu Agama slam Dalam Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam. 48
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil­dalilnya yang terinci.6 Yasir Nasution mengemukakan yang disebut dengan hukum Islam memiliki pengertian yang cukup luas meliputi nilai­nilai (al- Syari'ah), norma­norma yang dikatagorisasikan (al-Hukm al-Syar'iy), kaedah­kaedah penerapan norma­norma itu (fiqh), dam perundang­ undangan formal (qanun) yang bersumber dari al­Qur'an dan al­Hadis Nabi Muhammad Saw. Perumusan hukum Islam dilakukan secara deduksi (Istinbathiy) dengan mempertimbangkan kenyataan dan nilai­nilai yang hidup di tengah­tengah masyarakat. hukum Islam mengandung prinsip keadilan, asas­asas kemanusiaan universal dan bertujuan untuk mencapai maslahat seluruh umat manusia.7 Amir Syarifuddin mengemukakan bila hukum itu dihubungkan kepada Islan atau syara' maka hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragam Islam. Dalam uraiannya Amir Syarifuddin menyatakan bahwa kata seperangkat peraturan menjelaskan bahwa yang dimaksud hukum Islam itu adalah perumusan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan mengikat. Kata berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul menjelaskan bahwa seperangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul, atau yang lebih popular dengan sebutan syari'at. Kata­kata tentang tingkah laku mukallaf berarti bahwa hukum Islam mengatur tindakan lahir dari manusia yang telah dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan memiliki kekuatan terhadap prang­orang yang meyakini kebenaran wahyu dan sunah tersebut, yang dimaksud dalam hal ini adalah umat islam.8 Bertitik tolak dari pengertian­pengertian yang telah dikemu ka­ kan diatas, maka yang dimaksud dengan hukum Islam yaitu sepe­ rangkat peraturan yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, bersumber dari al­Qur'an dan al­Hadis Rasulullah Muhammad Saw, perumusannya dilakukan dengan mempertim bang kan kenyataan dan 6 Achmad Chotib, Arti Filsafat Hukum Islam Bagi Ahli Hukum Islam, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Mata Kuliah Fikih, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1989) h.8. 7 8 M. Yasir Nasution, Op.cit., h.15. Amir Syarifuddin, Op.cit., h.14-15. 49
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik nilai­nilai yang hidup di tengah­tengah masyarakat, diakui/ diyakini, berlaku / mengikat bagi umat Islam dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. B. Sekilas Tentang Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Dapat dinyatakan hukum Islam hadir di Indonesia bersamaan dengan kehadiran Islam di Nusantara, yang diperkirakan berdasarkan kesimpulan seminar masuknya Islam di Indonesia yang dilaksanakan di Medan tahun 1963 yaitu pada abad I Hijrah atau sekitar abad 7/8 Miladiyah.9 Untuk itu sebelum penjajah Belanda dating ke Indonesia, hukum Islam telah dihormati, dilaksanakan dan ditaati oleh penduduk Indonesia yang beragama Islam.10 Pada awalnya ketika VOC dating dengan missi dagangnya, Belanda memperkenalkan hukumnya kepada Indonesia dengan membentuk badan peradilan yang dimaksudkan juga untuk diber­ lakukan bagi bangsa Indonwsia. Akan tetapi usaha ini mengalami kegagalan dan pada akhirnya berjalan sebagaimana keadaan sebelumnya. Dalam Status Batavia tahun 1942 disebutkan bahwa hukum waris bagi bangsa Indonesia tetapi diberlakukan hukum waris Islam. Dan untuk melegakan perasaan umat Islam, pada tahun 1760 diterbitkan Compedium Friejer yang diberlakukan di pengadilan­ pengadilan untuk menyelesaikan sengketa di kalangan umat Islam.11 Menurut Ayumardi Azra ada teori yang mengemukakan tentang masuknya Islam ke Indonesia Abad I H/7 M. Pertama, Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab (Hadramaut) ke Pesisir Aceh. Teori ini juga didukung oleh beberapa tokoh sejarah Naquib al-Attas dan beberapa sejarahwan Indonesia. Kedua, Islam masuk ke Indonesia melalui anak benua India yang dibawah oleh orang Arab yang berimigrasi dan menetap di wilayah India kemudian membawa Islam ke wilayah nusantara. Teori ini dikuatkan oleh Snouck Hurgronie yang menyatakan bahwa proses ini terjadi pada abad ke-12 M. Ketiga, Islam dating dari Benggali (Banglades) karena mayoritas orang terkemuka di Pasai adalah orang-orang Benggali. Lihat Abdullah Ahmed an-Naim, Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional (Yogyakarta: Lkis, 1994) h.89-91, juga Azyumardi Azra, Islami Di Asia Tenggara, Pengantar Pemikiran, dalam Azra (Ed.) Perspektif Islam Asia Tenggara (Jakarta: Yayasan Obor, 1989) h.xi-xiii. 9 10 Imam Suhadi mengemukakan realisasi pelaksanaan hukum Islam tersebut bertitik tolak dari H.A.R Gibb '' Teori Penerimaan Autoritas Hukum'', (Pembinaan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional, Makalah, tt.) h.1 11 Ahmad Azhari Basyir, Hukum Islam di Indonesia Dari Masa Ke Masa Dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Editor Mohd. Mahfud MD., Cs. (Yogyakarta: UII Press, Penerbitan Pertama, 1993) h. 47. 50
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Setelah VOC berakhir dan pemerintahan colonial Belanda benar­ benar menguasai seluruh Nusantara, hukum Islam mulai mengalami pergeseran dan dihambat perkembangannya. Hal ini wajar saja dilakukan disebabkan tujuan kolonialisme Belanda adalah untuk kepentingan missionaris. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, mau tidakmau jelas berimplikasi kepada dikesampingkannya hukum Islam dari perhatian Belanda, dan lebih dari pemerintah colonial Belanda juga mengahambatnya.12 Pembaruan tata hukum Belanda pada dasarnya dilakukan dengan tujuan agar rakyat menerima hukum Belanda dan sekaligus meng gan­ ti kan hukum asli mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut dibentuk­ lah komisi yang diketuai oleh Scholten, dan dalam pan dangan komisi ini rakyat yang beragama Islam di Indonesia sangat kuat kesadaran hukumnya, akhirnya dibentuklah Peradilan Agama pada tahun 1882 di tempat terdapatnya Pengadilan Negeri (Landraad). Dengan didiri­ kannya Pengadilan Agama tersebut dapat pula dinyata kan bahwa hukum Islam mendapat pengukuhan. Setelah itu eksistensi hukum Islam diperkuat lagi dengan lahir­ nya teori Receptio in Complexu yang dituangkan dalam Stadblad 152 tahun 1882 yang berarti bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah masuk agama Islam, walaupun pada pelaksanaannya ada penyimpangan.13 Namun setelah Belanda menghayati psikologi social umat Islam, dimana kemudian Snouck Hurgronje (Penasehat Pemerintah Hindia Beland urusan Islam dan Bumi Putra) merekomendasikan agar umat Islam dijauhkan dari hukum Islam agar mereka tidak menolah hal­hal yang berbau barat, maka lahirla kemudian teori Receptio yang pada intinya menegaskan bahwa hukum Islam hanya bisa dijalankan bila hukum itu telah di terima oleh adat.14 Teori ini sangat besar pengaruhnya tehadap tata hukum Belanda. Terjadilah kemudian pengembirian wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, dan dialihkan menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Pada tanggal 1 April 1937 diterbitkan Stadbalad 1937 No. 116 yang 12 MB. Hooker, Islamic Law South East Asi. (Oxford: University Press, 1984) h. 249. 13 Ichtiyanto dalam Hukum Islam di Indonesia, Penyunting Edi Rudiana Arief (Bandung: Pustaka Rosdakarya, Cetak Pertama, 1987) h. 117. 14 Ibid, h. 122. 51
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik mencabut wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan perkara warisan. Dapat dikemukakan bawa penampilan kesadran berhukum Islam untuk pertama kalinya ditampilkan umat Islam pada era kemerdekaan ialah melalui Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang dalam dasar Keutuhan diikuti dengan pernyataan ''dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk­pemeluknya''. Namun dengan pertimbangan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, akhirnya rumusan tersebut mengalami perubahan rumusan menjadi ''Ketuhanan Yang Maha Esa'' dan menurut Muhammad Hatta per­ ubahan rumusan tersebut tidak mengubah jiwa semula. Menurut Hazairin, sejak diproklamirkannya kemerdekaan Negara Indonesia, Pancasila sebagai dasar falasafhnya, dengan sendiri nya teori reception runtuh, hukum agama yang diyakini penganutnya mem peroleh legalitas secara konstitusional yuridis, atas dasar sila Keutuhanan Yang Maha Esa, tata hukum Indonesia mengeqal hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum susila. Menarik untuk dikemukakan pernyataan M.H. Hooker15 yang memaparkan bahwa hukum Islam sejak kedatangannya ke nusantara hingga saat ini merupakan hukum yang hidup (living law), tidak hanya pada tataran symbol, melainkan juga pada tataran praktis. Hukum Islam bukan semata­mata sebagai tanda bahwa mayoritas pemeluk agama di Indonesia adalah agama Islam, melainkan di beberapa daerah bukan Islam dalam realitasnya sudah menjadi tradisi (adat) yang terkadang dianggap sacral. Kalau dicermati secara teliti dan detail, momentum keberun­ tungan yuridis umat Islam melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dapat dikemukakan berawal dari diundangkannya Undang­Undang Nomor 22 Tahun 1966 tentang Nikah, Talak dan Rujuk disertai dengan terbentuknya Dapartemen Agama Republik Indonesia. Disamping itu lahirnya Undang­Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok­pokok Agraria yang dalam Pasal 49 menyatakan ''perwakafan tanah milik diakui dan dilindungi dan akan diatur oleh Peraturan Pemerintah (Praturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik). Dengan undang­undang ini 15 M.H.Hooker, Muhammadan Law in Islamic Law, dalam M.H. Hooker (Ed.), Islam in Shouteast Asia, (Leiden: E.J. Brill, 1998) h. 160. 52
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik dijadikan sebagai filter hukum nasional, yaitu pada Pasal 5 dinyatakan hukum adat menjadi dasar kaidah hukum Nasional selama tidak ertentangan dengan hukum agama. Dalam Undang­Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok­ pokok Kepolisian Negara sebagaimana telah dirubah menjadi Undang­ Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan pula bahwa agama menjadi hukum nasional, oleh karena Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya dilarang melanggar norma agama. Sedangkan dalam Undang­Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok­pokok Kejaksaan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang­Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa hukum agama dijadikan sebagai norma hukum nasional, dan oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya para jaksa berkewajiban melindungi dan menghormati kesucian agama. Perkembangan hukum Islam selanjutnya yaitu dengan lahirnya Undang­Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada Pasal 2 undang­undang ini dengan tegas dinyatakan bahwa sahnya perkawinan hanya dengan hukum agamanya, demikian pula beberapa pasal diantaranya ditetapkan Undang­Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, maka eksitentsi lembaga pradilan agama menjadi sejajar dengan lembaga peradilan lainnya.16 Melalui Inpers Nomor 1 Tahun 1991 diterbitkan pula kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sebagai sumber hukum materiil bagi kegiatan Peradilan Agama, yang memuat tentang Perkawinan dan Perceraian, Waris dan Perwakafan.17 Undang­Undang yang ditetapkan pada tahun 1992 dengan nomor 7 sebagaimana dirubah menjadi Undang­Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat puladinyatakan bernuansa Islam. Disebabkan undang­undang ini memuat tentang sistem bagi hasil dan kemudian dinyatakan dengan Bank/Perbankan Syari'ah Untuk perkembangan kemudian diundangkan pula Undang­Undang 16 Penegasan eksistensi lembaga Peradilan Agama telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada Pasal 24 ayat (2) setelah amandemen ketiga tanggal 10 November 2001. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tetntang Kekuasaan Kehakiman khususnya pada Pasal 2. 17 Imam Suhadi, OP.CIT., H. 5-8. Masalah wakaf telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 53
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Nomor 21 tahun Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Pada tahun 1999 ditetapkan pula Undang­Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolahan Zakat dan sekarang ini telah disempurnakan kembali melalui Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Demikian pula penetapan Undang­Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokad yang mengakui eksistensi Srjana Hukum Islam (Sarjanah Fakultas Syari'ah) sebagai pengacara atau advokad, demikian pula Undang­Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sekali pun belum seluruhnya, namun sebagian dari Syari'at Islam telah dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia sebagaimana yang telah dikemukakan dalam uraian­uraian sebelumnya. Secara lebih terurai dapat dikemukakan beberapa hukum Islam yang telah ditetap kan sebagai hukum positif, yaitu: 1. Undang­Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perlindungan legal atas perbuatan hukum perkawinan haruis dilakukan berdasarkan hukum agama. 2. Undang­Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada hakikat memberlakukan Syari'at Islam dalam bidang Pernikahan, Perceraian, Harta Warisan dan Hibah. Undang­ undang ini kemudian mengalami perubahan menjadi Undang­ Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­Undang Nomor 7 Tahun 1989. 3. Undang­Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perbankan yanhg mengakui sistem bagi hasil. 4. Undang­Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 5. Undang­Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolahan Zakat, kemudia disempurnakan melalui Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolahan Zakat. 6. Undang­Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Nangro Aceh Darussalam. 7. Undang­Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf . 8. Undang­Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. 9. Berbagai peraturan lainnya yang terkait dengan pengembangan ekonomi syari'ah. 54
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Dalam menggambarkan bagaimana bentuk pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, yaitu: Pertama, implementasi melalui iman dan taqwa; artinya bagi yang beragama Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat melaksanakan hukum Islam yang merupakan bagian dan berasal dari agama Islam. Artinya, pelaksanaanya berbentuk ibadah yang intensitasnya tergantung keimanan seseorang. Pelaksanaan melalui jalur ini sudah dijamin dalam Undang­Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indo­ nesia 1945 pada Pasal 29 ayat (2). Kedua, pelaksanaan dengan cara peraturan perundang­undangan. Dalam berbagai dokumen per­ undang­undangan ditemukan telah ada regulasi ayng mengatur tentang perkawnianan, kewarisan, wakaf dan beberapa hukum positif lainnya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yang kesemuanya sebagai hukum yang berlaku bagi umat Islam. Ketiga, pelaksanaan hukum Islam melalui pilihan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai hal seperti umat Islam di Indonesia dapat melakukan transaksi di Bank Syari'ah atau Asuransi Syari'ah karenalembaga­lembaga tersebut melakukan transaksi menurut hukum Islam. Demikian pula para pengusaha dan industriawan atas kesepakatan bersama dapat menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan hukum Islam melalui Badan Arbitrase Syari'ah. Keempat, pelaksanaan hukum Islam dengan cara menentukan produk makanan, kosmetik, dan minuman halal atau haram yang dikonsumsi umat Islam. Untuk itu, dibentuklah Lembaga Pusat Penelitian Obat dan Makanan (LPPOM) yang juga dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kelima, pelaksanaan dengan cara pembinaan atau pembangunan hukum nasional. Artinya, norma atau asas hukum Islam dimasukkan ke dalam hukum nasioanal yang bukan hanya berlaku bagi umat Islam semata tetapi juga bagi seluruh rakyar Indonesia.18 18 Sirajuddin, M., (Ed), Zubaedi, Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Pustaka Pelajar, bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu, 2008) h.41-42, kemudian lihat Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengatar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) 55
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik C. Peluang Dan Tantangan Hukum Islam Di Indonesia 1. Peluang Hukum Islam di Indonesia. Optimisme hukum Islam di Indonesia bertitik tolak dari suatu asumsi adanya berbagai faktor yang dianggap mendukung untuk itu.19 Dan faktor­faktor tersebut dinyatakan sebagai peluang prospek hukum Islam di Indonesia, sebagaimana yang akan dipaparkan berikut ini. Hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan hukum yang mempertimbangkan kenyataan dan nilai­ nilai ang hidup ditengah­tengah masyarakat dan tujuan akhir yang akan diciptakannya adalah kemaslahatan. Persepsi ini jika dihubung­ kan dengan penyebaran Islam di Indonesia yang memakai pola Pene- tration Parcifique (penyebaran secara damai) sehingga akar budaya Islam menghunjam secara dalam pada akar budaya bangsa, maka dengan sendirinya hukum Islam akan mudah diterima masyarakat Indonesia, oleh keberadaannya yang sesuai dan tidak bertentangan dengan akar budaya bangsa. Landasan filosofi bangsa dan Negara Indonesia yaitu Pancasila dapat dinyatakan sangat mendukung kearah berperan dan ber­ fungsinya hukum Islam di Indonesia, oleh karena Pancasila mengan ­ dung universalisme nilai kemanusiaan yang dalam perspektif hukum Islam dinyatakan sebagai prinsip­prinsip hukum Islam. Adaoun nilai­nilai kemanusiaan universal tersebut meliputi; ketuhanan, persamaan, kemerdekaan dan kebebesan, musyawarah dan gotong royong, kemanusiaan dan keadilan. Secara kuantitatif umat Islam merupakan penduduk mayoritas, keberadaanya yang mayoritas ini dengan sendirinya berimplikasi kepada keberadaannya yang tidak dihinggapi perasaan inferiority complex, sehingga kesempatan untuk berkreasi dalam menggali hukum­hukum yang sesuai dengan nila­nilai yang hidup di tengah­ tengah masyarakat dan sekaligus sejalan dengan prinsip­prinsip hukum Islam sedemikian besarnya. Dalam perkembangan sejarah Islam terlihat bahwa kondisi dimana umat Islam berada dalam kedamaian dengan umat lain, 19 M.Ridwan Lubis, Islam Dewasa Ini: Permasalahan Sosial Umat Islam Indonesia (Makalah pada Seminar Nasional Aktualisasi Fiqh Muamalah Dalam Kehidupan Dewasa Ini, Tanggal 16-17 November 1989, di IAIN Sumatera Utara). 56
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik demikina pula dengan penguasa, maka disaat itulah proses sosialisasi Islam dapat berkembang dengan begitu cepat. Kenyataannya ini dapat dibuktikan pada masa Rasulullah Saw., Khulafa al­Rasyidun dan bahkan sampai pada dinasti Abbasiyah. Kaitannya dengan Indonesia adalah tingkat kerukunan umat beragama yang sedemikian relative aman dan damai, juga hubungannya dengan pihak kekuasaan yang begitu harmonis dengan sendirinya berimplikasi kepada semakin berprosesnya dinamika di ajaran Islam seperti komponen hukum. Secara konstitusonal dinyatakn bahwa negara menjamin kemer­ dekaan tiap­tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing­masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu (Pasal 29 ayat (2) Undang­Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945). Demikian pula dengan eratnya kaitan antara Piagam Jakarta denag Undang­Undang Dasar Negara Kesatuan Repu blik Indonesia 1945, merupakan suatu kenyataan yang tak dapat dinafikan untuk terjaminnya eksitensi hukum Islam dalam konteks pem bangu­ nan bangsa secara menyeluruh. Betitik tolak dari uraian­uraian inilah dapat ditegaskan peluang prospek hukum Islam di Indonesia tidak saja berdimensi konsti­ tusional (yuridis) akan tetapi juga berdimensi filososfis dan sosio­ logis. Ketiga dimensi ini merupakan persyaratan berlakunya suatu perundang­unfangan, yang dalam terminology Ilmu Hukum dinyata­ kan dengan kekuatan berlaku yuridis, filosofis dan sosiologis.20 Dalam hal peluang hukum Islam di Indonesia, menarik untuk dicermati pernyataan Tan Kamelo21 bahwa dalam menata sis tem hu­ kum nasioanal yang menyeluruh dan terpadu adalah dengan meng­ akui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memper ­ baharui perundang­undangan warisan colonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak adilan gender dan ketidak sesuainnya dengan tuntutan reformasi melalui program legislative. Dalam penataan sistem hukum nasional tesebut bahwa pengakuan hukum agama dan penghormatannya memiliki kedudukan yang setara dengan hukum adat. Hal ini berarti hukum Islam ­walaupun tidak disebutkan namanya­ secara implisit mendapat posisi dalam 20 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama, 1996) h. 80-82. 21 Tan Kamelo, Op.cit., h. 8-9. 57
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik sistem hukum nasional. Peluang yang cukup strategis harus di manfaatkan oleh umat Islam untuk membuat rancangan peraturan perundang­undangan baik pada bidang hukum netral maupun non netral22 melalui program legislatif. Pembentukan hukum Islam baik sebagai unsure maupun berdiri sendiri sebagai hukum positif, bukan saja memuat asas­asas hukum melainkan juga dapat di diskripsikan secara rinci. Hukum Isla harus dapat menjadi basis dan penopang hukum nasional yang tangguh dengan orientasipada yujuan menciptakan masyarakat kewargaan atau masyarakat madani (civil cociety). Pendekatan hukum yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah denga pendekatan kearifan antropologis bukan seperti pendekatan pada masa sebelumnya yang kontra antropologis.23 Lebih lanjut dikemukakan oleh Tan Kamelo walaupun pen­ dekatan antropologis dirasakan sulitdalam masyarakt majemuk di bawah semboyan kebhinekaan, namun menjadi keharusan para ahli hukum Islam dan sekaligus juga menjadi tantangan yang harus dijawab. Selain kemajemukan masyarakat sebagai faktor internal, maka yang turut serius untuk diperhatikan adalah pengaruh global sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi hukum nasional. Untuk itu, hukum Islam harus memposisikan dirinya agar dapat merespon kebutuhan akan perubahan­perubahan baik pada skala nasional, regional maupun internasional. Sebagaimana pada hukum yang bersifat netral telah dilakukan pembaharuan hukum perbankan nasioanl yang mengacu kepada nilai dari prinsip­prinsip hukum syari'at Islam.24 2. Tantangan Hukum Islam di Indonesia Hukum Islam adalah hukum yang dinamisdan elastic. Kedin­ amisan dan keelastisan hukum Islam dapat dibuktikan dengan tidak diaturnya secara mendetail persoalan­persoalan dibidang hukum amaliyah dalam sumber utamanya (al­Qur'an dan al­Sunnah). Hal ini 22 Suhaidi dalam perkuliahan Hukum dan Globalisasi menyatakan hukum secara global dikaitkan dengan unifikasi dan kodifikasi hukum secara nasional melalui lembaga legislative dapat dilihat apakah hukum itu bersifat netral. Jika hukum tersebut bersifat netral kemungkinan untuk diunifikasi atau kodifikasi melalui lembaga legislative cukup berpeluang dari hukum yang sifatnya tidak netral. 23 Satjipto Rahrdjo, Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, Seminar Hukum Nasional VII, tanggal 12 s/d 15 Oktober 1999, BPHN Dapartemen Kehakiman, Jakarta, h. 7 , dikutip dari Tan Kamelo, I b I d. 24 Tan Kamelo, I b I d. 58
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik erat kaitannya dengan kemaslahatan amnesia yang terus mengalami perubahan dana perkembangan sejalan dengan kemajuan budayanya. Untuk itu, pemaknaan hukum Islam sebagaimana secara otomatis berakibat kepada eksitensi hukum Islam sebagai hukum yang tidak bersifat ekslusif dan diskriminatif. Terlebih lagi jika dihubungkan dengan kehidupan masyarakat modern yang pluralistic sangat akomodatif dengan wataknya yang memperoleh manusia atas dasar kemanusiaannya. Untuk itu secara teoritis hukum Islam signifikan dengan kehidupan masyarakat modern yang cenderung pluralistic tersebut. Meskipun secara teoritis hukum Islam signifikan dalam kehi­ dupan masyarakan modern, menurut Yasir Nasution implikasi prak­ tis nya berhadapan dengan sejumlah tantangan. Secara garis besar tantangan­tantangan tersebut dapat dibedakan antara tantangan dari dalam dan tantangan dari luar. Tantangan dari dalam adalah keseluruhan faktor yang potensial menghambat implikasi praktis hukum Islam, yang bersumber dari lingkungan yang bergerak di dalam pengkajian hukum Islam itu sendiri. Dilihat dari segi ini seku­ rang­kurangnya ada dua tantangan; Pertama, keterikatan yang kuat secara dogmatis sebagai masyarakat Islam (khusus pada ilmuan nya) terhadap produk­produk fikih tanpa didukung oleh kemampuan yang memadai untuk mengembangkannya secara rasional. Hal ini dianggap sebagai tantangan disebabkan setiap pengembangan hukum Islam akan terbentur dengan pandangan dan sikap yang menempatkan pengemban itu berada di luar Islam. Kedua, keterbatasan sebagian ilmuan hukum Islam dalam memahami hukum modern dan dengan sendirinya mengalami kesulitan untuk menempatkan hukum Islam di dalam sistem pemikiran hukum yang berlaku.25 Tantangan dari luar adalah faktor­faktor potensial yang dapat menghambat implikasi praktisnya, akan tetapi bersumber dari orang­orang yang berada di luar disiplin hukum Islam. Dari segi ini terdapat dua tantangan; Pertama, anggapan bahwa hukum Islam itu ekslusif, yang hanya dapat diberlakukan untuk orang­orang Islam saja. Konsekuensinya dapat menimbulkan rasa bersalah dan ketakutan jika membicarakan hukum Islam dalam forum­forum resmi. 25 Pada tingkat praktisi keadaan seperti ini tampak dialami oleh sebagian hakim-hakim agama, terutama setelah sebagian hukum Islam dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional, lihat M.Yasir Nasution, Op.cit., h. 21. 59
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Kedua, adanya anggapan bahwa hukum Islam itu bersifat sacral, yang berarti tidak terbuka kemungkinan untuk dikaji secara rasional, apalagi dilakukan perubahan atau pengembangannya. Hukum Islam dianggap sudah selesai.26 Sekalipun tantangan yang bersifat internal dan eksternal ter­ s ebut pada kenyataannya semakin mengecil dalam kehidupan masya rakat Islam di Indonesia, namun pengaruhnya masih dapat dirasakan terutama dalam persoalan­persoalan yang berhubungan dengan hukum­hukum dibidang muamalat jika ada kehendak untuk mempormulasikannya sebagai suatu produk hukum positif. Terkait dengan arus glombang globalisasi yang berkembang dan semakin berkembagnya slaing ketergantungan semua negara­ negara di dunia, maka tantangan hukum Islam tidak terlepas dari upaya hukum Islam untuk menjawab isu­isu gelobal tersebut. Menurut Fadhil Lubis,27 beberapa issu global diantaranya adalah tata­ hukum dunia baru (new world legal system). Mungkin kata ''sistem'' belum cocok di sini, tetapi banyak pihak berharap perkembangan harus menuju ke sana. Ini terkait dengan issu aturan, lembaga dan prosedur yang mengatur tentang perdaganagn dunia, yang sekarang secara terus menerus diperbincangkan di lembaga WTO (World Trede Organization), perombakan sistem PBB (Persatuan Bangsa­Bangsa) dana seluruh panitia kelembagaannya, sehingga norma­norma yang mengatur hubungan antar­negara, antara kelompok Negara serta lembaga­lembaga multi nasional dalam damai dan perang. Masih terkait denga issu di atas adalah issu hak asasi manusia (HAM) atau Human Rights, termasuk traktat pendukung serta tu­ runanya, sperti hak asasi anak (child right) dan hak­hak perempuan (women's right) dan lain­lainnya. Meskipun perumusan tertang berbagai hal ini telah cukup maju, namaun pelaksanaan, terutama prosedur sanksi bagi pihak­pihak yang melanggarnya, masih belum berkembang dengan baik. Pada kajian sistem hukum perbandinganya, juga dibahas ten­ tang hukum peradaban timur (oriental legal system) yang biasa nya 26 I b I d., hal. 21-22. 27 Nur A.Fadhil Lubis, Hukum Islam Di Antara Sistem-sistem Hukum Dunia (Mkalah pada Seminar Nasional Signifikansi Hukum Islam Dalam Merespon Issu-issu Global, Program Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara di Medan, 19 Juni 2004) h. 8-9. 60
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik lebih diwakili oleh sistem­sistem hukum Jepang dan Korea. Namun patut di ketahui bahwa perkembang di Erofah. Sitem hukum oriental juga biasanya termasuk berbagai sistem hukum yang berbasis tradition customary legal system. Selain dari pada itu, tentu sistem hukum yang berkembang di duni yanga dulunya pernah menyebarkan pengaruh yang penting dan luas adalah sistem hukum Islam. Hegemoni Barat pada masa kolonialisme dan juga pada era pasca kolonialisme yang ingin mengu­ cil kan dan mengurangi pengaruh sistem hukum Islam, bahkan di negeri­negeri mayoritas muslim sendiri, terjadi malah menimbulkan arus balik. Semakin banyak umat Islam menjadi sadar dan ingin tahu, selanjutnya ingin menerapkan sistem hukum Islam terutama bidang­ bidang tertentu, sperti hukum keluarga, hukum ekonomi dalam hidup dan kehidupan mereka baik secara social sukarela maupun melalui legislasi negara. Bebeda dengan sistem Common Law dan Civil Law, maka dalam Islam yang sebenarnya merumuskan apakah hukum itu, bukanlah badan legislatif atau eksekutif, dan juga bukan hakim pada badan peradilan, tetapi para ulama yang umumnya bersifat independen dari ketiga badan tersebut. Secara filosofis­teologis, sistem hukum Islam meyakini bahwa Allah adalah Syar'I (law giver), dan para ulama bertugas untuk menarik (to derive/istibat) ketentuan hukum dari sumber­sumbernya yang diakui. D. Penutup Keberadaan hukum Islam di Indonesia akan dapat dipahami dan diketahui secara baik dan benar jika didukung oleh pemahaman yang tepatterhadap arti dan makna hukum Islam, sejarah perkembangan, peluang dan tantangannya. Yang dimaksud dehan hukum Islam ialah seperangkat peraturan yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, bersumbernya dari al­Qur'an dan al­hadis, perumusannya dilakukan secara dedikusi dan induksi dengan mempertimbangan kenyataan dan nilai­nilai yang hidup di tengah­tengah masyarakat, diakui/diyakini, berlaku/mengikat bagi umat Islam dan bertujuan untuk kemaslahatan. Dalam kaitannya dengan hukum islam di Indonesia tidak saja yang telah dijadikan hukum positif. Dilihat dari segi peluangnya, hukum Islam di Indonesia memiliki peluang yang cukup signifikan yang tidak saja pada tataran konstitusional, tetapi 61
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik juga pada tataran filosofis dan sosiologis. Sedangkan tantangan hukum Islam di Indonesia dapat terjadi dari internal umat Islam dalam arti pemahamannya dan juga dari pihak luar umat Islam. Demikian pula dihubungkan dengan perubahan dan perkembangan tata dunia di era globalisasi yang terus dan cepat berkebang menjadi tantangan hukum Islam di Indonesia. Pustaka Acuan Abdullah al­Salam, Fiqh al-Islam wa Mashalih al-'Ibad, dalam Toward Islamization of Dicipeines, International of Islamic Thought, Hemdon, Virginia, 1998. Ahmad Chatib, Arti Fisafat Hukum Bagi Ahli Hukum Islam, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Mata Kuliah Fikih, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1989. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam di Indonesia Dari Masa K e Masa, dalam PeradilanAgama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Editor, Mohd. Mahfud MD., UII Press, Yogyakarta, 1993. Amir Syarifuddin, Pengertian dan Sumber Hukum Islam, Dalam Filsafat Hukum Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, Proyek Pem­ binaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Jakarta, 1987. A.Qadri Azizy, Eleksitisme Hukim Nasional, Kompetisi Antara Hukim Islam dan Hukum Umum, Gema Media, Yogyakarta, 2002 Azyumardi Azra, Islam di Asia Tenggara, Pengantar Pemikiran, dalam Azra (Ed.), Perspektif Islam Asia Tenggara, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1989 Ichtiyanto, Hukum Islam di Indonesia, Penyunting Edi Rudiana Arief, PustakaRosdakarya, Bandung, 1987. Imam Suhadi, Pembinaan Hukum Islam dalam Pembinan Hukum Nasional, Makalah, tt. Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003. Josep Scacht, An Introduction Islamic Law, University Press, Oxford, 1964. 62
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik M. B. Hooker, Islammic Law South East Asia, University Press, Oxford, 1984 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesin, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. M. Ridwan Lubis, Islam Dewasa Ini; Permasalahan Sosial Umat Islam di Indonesia, Makalah pada Seminar Nasional Aktualisasi Fikih Muamalah Dalam Kehidupan Dewasa Ini, di Imedan, 1989 M. Yasir Nasution, Hukum Islam dan Signifkansina Dalam Kelidupan Masyarakat Modern, Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sumatera Utara, diMedan, 1995 Nur A. Fadhil Lubis, Hukum Islam di Antara Sistem-Sistem Hukum Dunia, Makalah pada Seminar Nasional Signifikansi Hukum Islam dalam Merespons Isu­Isu Global, 2004 Satjipto Rahardjo, Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, Makalah pada Seminar Hukum Nasional VII, BPHN Departemen Kehakiman RI Jakarta, 1999. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996. Suhaidi, Bahan-Bahan Kuliah Hukum dan Globalisasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Tahun Ajaran 2010­2011 (B). Tan Kamelo. Posisi dan Konstribusi Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum Nasional, Makalah pada Seminar Nasional Signifikansi Hukum Islam dalam Merespons Isu­Isu Global, 2004. 63
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik AZAS-AZAS HUKUM PERJANJIAN ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM TRANSAKSI MURABAHAH DI PERBANKAN SYARI'AH A. Latar Belakang Masalah Pembahasan atau kajian Hukum Perjanjian Islam dalam pen­ dekatan Ilmu Hukum, khususnya tentang azas­azas hukum dapat dinyatakan penting dan menarik. Disebabkan eksistensi azas dalam hukum merupakan ratio legis (alasan bagi lahirnya peraturan hukum). Untuk itu hukum hanya bisa dipahami jika mengetahui azas­azas hukum yang ada didalamnya. Menurut Paton azas hukum sebagai sarana yang membuat hukum menjadi hidup, tumbuh dan berkembang.1 Dan menurut Eikema Hommes azas hukum adalah dasar­dasar atau pentunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.2 Sedangkan perjanjian dalam hukum Islam dapat dinyatakan sebagai 1 2 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, Cetakan Kedua, 1986), Hlm. 86-87. Paton G.W, A Text-book of Jurisprudence, (London: Oxport University Press, 1964), Hlm. 204, dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, I b i d. 64
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik dasar berpijak bagi terselenggaranya pelaksanaan suatu transaksi bahkan menjadi penentu sah tidaknya transaksi tersebut.3 Dengan demikian pembahasan atau kajian azas­azas hukum dalam hukum perjanjian Islam akan memberi arti bagi terbentuknya hukum per­ janjian Islam, terutama dihubungkan dengan pelaksanaan transaksi di perbankan syari'ah. Dalam sistem perbankan syari'ah setiap tindakan yang dilaku­ kan dalam hubungan bisnis harus didahului dengan perjanjian yang sering disebut dengan kata "akad".4 Kata akad merupakan manifestasi dari seseorang atau sekelompok orang untuk melahirkan keinginan melakukan kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta (mubadalah al-maliyah) maupun bentuk lainnya.5 Untuk itu, akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.6 Oleh karena akad sebagai pernyataan atau kesepakatan para pihak untuk memasuki suatu perjanjian, maka dengan akad akan diketahui niat dari masing­masing pihak tentang bentuk perjanjian apa yang akan mereka pilih. Dengan demikian perjanjian atau akad menjadi pijakan awal bagi suatu pihak untuk melakukan transaksi dan sekaligus menjadi pembeda terhadap model transaksi yang dilakukan. Sekalipun Perbankan Syari'ah telah memiliki landasan yuridis yaitu Undang­Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dan didalamnya diatur berbagai kegiatan dan akad dalam ber tran saksi di perbankan syari'ah (termasuk didalamnya akad mura- Syamsul Anwar mengemukakan hukum perjanjian Islam merupakan dasar berpijak bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan atau usaha bank sayari'ah, dan atau hukum perjanjian Islam merupakan penentu sah tidaknya suatu transaksi di perbankan syari'ah. Lihat Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah, (Jakarta: RajaGrafinso Persada, Cetakan ke-2, 2010), hlm. 40. 3 Menurut Hasballah Thaib, secara etimologi kata akad berasal dari Bahasa Arab "al-'Aqad yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan al-ittifaq, sedangkan secara terminologi berarti "Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan, lihat Hukum Aqad (Kontrak) Dalam Fiqih Islam dan Praktek di Bank Sistem Syari'ah, (Medan; Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Konsentrasi Hukum Islam, 2005), hlm. 1. Muhammad Abu Zahrah menyatakan Kata perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad sedangkan padanan kata akad atau sinonimnya dalam bahasa arab ditemukakan beberapa kata seperti 'ahd (al'ahdu) dan iltizam, al-Malikiyah wa Nazariyah al-Aqd, (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 1976), hlm. 196-228. Selanjutnya terkait dengan perkataan akad (al'Aqdu) dan 'ahd (al'Ahdu) dapat dilihat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 dan surat al-Nahal ayat 91 serta surat al-Isra' ayat 34. Syamsul Anwar, Op.cit., hlm. 78. Lihat Buku II Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. 4 5 6 65
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik bahah), namun undang­undang tersebut tidak mengatur secara tegas, jelas dan sistimatis tentang ketentuan hukum perjanjian Islam terlebih aplikasinya di bank syari'ah. Sedangkan Ma'ruf Amin menge mu kakan setiap Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) baik bank dan non bank dalam menjalankan operasionalnya harus sejalan dengan prinsip­ prinsip syari'ah, terutama pada produk­produk yang dikeluarkannya. Dengan perkataan lain produk­produk Lembaga Keuangan Syari'ah harus dilandasi oleh akad­akad yang sesuai dengan ketentun syari'at. Bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha­ nya berdasarkan prinsip syari'ah7 yaitu tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim.8 Yang dimaksud dengan prinsip syari'ah merupakan prinsip hukum Islam yang dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syari'ah. Dalam perspektif undang­undang perbankan syari'ah lembaga tersebut adalah suatu lembaga khusus bernama Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN­MUI) untuk menjalankan tugas Majelis Ulama Indonesia mengenai masalah­masalah yang berhubungan dengan ekonomi syari'ah ataupun lainnya.9 Untuk dapat dioperasionalkan oleh perbankan syari'ah, suatu putusan Majelis Ulama Indonesia yang diputuskan melalui Dewan Syari'ah Nasional, fatwa tersebut harus memiliki landasan yuridis formal yang dalam undang­undang perbankan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI).10 Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pada Pasal 1 ayat (7). Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dikemukakan (a) riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah); (b) maisir, yaitu transaksi yang tergantung pada suatu keadaan yang tidak pasti, dan bersifat untung-untungan; (c) gharar, transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah; (d) haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syari'ah; atau (e) zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidak adilan bagi pihak lainnya. 7 8 M.Chalil Nafis, Teori Ekonomi Syari'ah, Kajian Konfrehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Penyerapannya ke Dalam Peraturan Perundang- Undangan, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2011), hlm. v-vi. 9 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada Pasal 26 ayat (3). 66
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia tahun 1991 dan secara resmi beroperasi tahun 1992 sampai tahun 1998 menjadi pemain tunggal dalam dunia perbankan yang menggunakan prinsip syari'ah. Sampai tahun 2013 perkembangan bank syari'ah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yaitu 11 (sebelas) Bank Umum Syari'ah dan 24 (dua puluh empat) Unit Usaha Syari'ah (UUS). Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) 160 (seratus enam puluh), sehingga jaringan kantor Bank Syar'ah pada agustus 2014 berjumlah 2872 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini : Uraian 2009 2010 2011 2012 Agust. 2013 Bank Umum Syari'ah Jumlah Bank Jumlah Kantor 6 711 11 1.215 11 1.401 11 1.745 11 1.920 Unit Usaha Bank Syari'ah Jumlah Bank Konvensional Umum Memiliki UUS Jumlah Kantor 25 287 23 262 24 336 24 517 24 554 Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Jumlah Bank Jumlah Kantor 134 225 150 286 155 364 158 401 160 398 Total Kantor 1.223 1.763 2.101 2.663 2.872 Sumber : Statistik Perbankan Syari'ah (Islamic anking Statistics), Agust 2013 Salah satu produk penyaluran dana yang paling banyak diprak­ tekkan di bank­bank Islam bahkan sebagai metode pembiayaan utama tanpa kecuali di Indonesia adalah pembiayaan murabahah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hasballah Thaib "Murabahah meru pakan bagian terpenting dari jual beli, dan prinsip akad ini men do minasi pendapatan bank dari produk­produk yang ada di semua Bank Islam.11 Pada dasarnya murabahah menurut para ahli hukum Islam merupakan jual beli dengan harga pokok ditambah 11 Hasballah Thaib, Hukum Aqad (Kontrak) Dalam Fiqih Islam Dan Praktek Di Bank Sistem Syari'ah, Op.cit., hlm. 122. 67
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik dengan keuntungan yang diketahui,12 sehingga para fuqaha mensifati murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (dhaman buyu' al-amanah), disebabkan penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.13 Untuk itu dalam sistem perbankan berdasarkan prinsip syari'ah dinyatakan akad murabahah merupakan produk penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan komisi. Hal ini sejalan dengan pendapat Dewan Syari'ah Nasional yang menyatakan murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga yang lebih sebagai laba.14 Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa komposisi pembia­ yaan yang diberikan Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah sampai dengan bulan Agust. 2013 didominasi oleh jual beli mura­ bahah, sebagai berikut : Miliar Rupiah (In Billion IDR) A k a d 2009 2010 2011 2012 Agust. 2013 Akad Mudharabah 6.597 8.631 10.229 12.023 13.299 Akad Musyarakah 10.412 14.624 18.960 27.667 35.883 Akad Murabahah Akad Salam 'Akad Istisna Akad Ijarah Akad Qardh Lainnya Total Sumber : Statistik Perbankan Syari'ah (Islamic anking Statistics), Agust 2013 26.321 0 423 1.305 1.829 0 46.886 37.508 0 347 2.341 4.7321 0 68.181 56.365 0 326 3.839 12.937 0 102.655 88.004 0 376 7.345 12.090 0 147.505 104.061 0 539 9.856 9.900 0 174.537 12 Ibnu Qudamah, dalam Fathhurraman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), hlm. 199. Dalam ungkapan lain dikemukakan oleh Hasballah Thaib bahwa murabahah adalah salah satu bagian dan bentuk jual beli yang bersifat amanah. Dalam transaksi penjualan tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil, lihat Hukum Aqad (Kontrak) Dalam Fiqih Islam Dan Praktek Di Bank Sistem Syari'ah, Op.cit., hlm. 123. 13 Muhammad Usman Syubair, Al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'asyirah fi al-Fiqh al-Islami, (Yordania; Dar al-Nafais, 1996) hlm. 217. 14 Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/iv/2000. 68
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Demikian pula Data Bank Indonesia menunjukkan komposisi pembiayaan Bank yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah juga didominasi oleh jual beli murabahah, sebagai berikut : Juta Rupiah (In Million IDR) A k a d 2009 2010 2011 2012 Agust. 2013 Akad Mudharabah 52.781 65.471 75.807 99.361 113.784 Akad Musyarakah 144.969 217.954 246.796 321.131 412.185 Akad Murabahah 1.269.900 1.621.526 2.686.926 2.854.131 3.374.622 Akad Salam 105 45 20 197 69 'Akad Istisna 32.766 27.598 23.673 20.751 oo5.19 Akad Ijarah 7.803 13.499 13.815 13.522 8.464 Akad Qardh 50.018 63.000 72.095 81.666 88.334 Multijasa 28.578 51.344 89.230 162.245 224.194 2.060.437 Total Sumber : Statistik Perbankan Syari'ah (Islamic anking Statistics), Agust 2013 1.586.919 2.675.930 3.553.520 4.240.623 Menurut Saparuddin,15 ada beberapa alasan yang menyebabkan perbankan syari'ah condong kepada transaksi murabahah, yaitu : 1. Dengan prinsip murabahah, bank memiliki tagihan yang pasti dan tetap kepada nasabah. Akad murabahah adalah penjualan benda oleh bank dengan harga yang disepakati, yang pembayarannya dilakukan secara tangguh (berhutang). Dengan demikian nasabah berkewajiban membayar harga benda yang dibeli sampai dengan pelunasannya, sebagaimana kewajiban membayar hutang. 2. Dalam kondisi keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan, dimana kegiatan bisnis banyak mengalami kesulitan seperti pada saat krisis ekonomi, maka dengan transaksi murabahah bank tidak turut memikul resiko akibat kerugian usaha nasabah. Nasabah tetap berkewajiban membayar hutangnya baik dalam keadaan untung ataupun dalam keadaan rugi. 15 Saparuddin, Bay Al-Murabahah Pada Bank Syari'ah di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah), (Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Disertasi, 2010 M/1431 M), hlm. 6-7. 69
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 3. Dalam kondisi bank baru bermitra dengan nasabah, maka bank belum dapat menguji karakter nasabah dari sisi kejujuran dan kepatuhannya membayar kewajiban.16 Untuk mengawali kemi­ traan itu bank condong mengawalinya kemitraan dengan prinsip murabahah, baru kemudian setelah teruji karakternya diguna kan­ lah pembiayaan dengan prinsip musyarakah atau mudharabah. 4. Dengan transaksi murabahah, maka proses, analisis dan adminis­ trasinya sederhana. Menurut Ascarya, pembiayaan murabahah yang umumnya di­ pera ktekkan di Indonesia memiliki perbedaan dengan konsep klasik murabahah.17 Kekhawatiran akan terjadinya penyimpangan (deviasi) terhadap pelaksanaan akad murabahah dalam sistem per bankan syari'ah, telah pernah dikemukakan oleh pakar ekonomi Islam yang menyatakan akan terjadinya pelanggaran terhadap syari'at bila peraktek murabahah tidak dilakukan pengawasan yang ketat.18 Murabahah yang dikehendaki dalam perbankan syari'ah sebagaimana dikemukakan Khurshid Ahmad adalah jual beli yang bersifat par­ tisipasi aktif, dimana penyandang dana benar­benar membeli barang dimaksud dan menjualnya kembali bukan menempatkan bank sebagai mediasi keuangan yang bersifat pasif. Dalam kondisi ini bank mendapat keuntungan tanpa resiko, sedangkan konsep syari'ah setiap resiko harus ditanggung bersama dan demikian pula keuntungan harus dibagi sesuai dengan ;porsi yang disepakati.19 16 Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah Dalam Kegiatan Penghimpunasn Dana dan Penyaluran Dana Jasa Nasabah, pada point 3, bagian 1 sub d dinyatakan "Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau prospek usaha (Condition). 17 Ascarya , Akad dan Produk Bank Syari'ah, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 221. 18 Sutan Remy Syahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta; Grafiti, 2005), hlm. 133-136. 19 Hasanuzzaman secara gambalang menyoroti perbankan syari'ah yang menerapkan tatacara perbankan konvensional seperti menyiasati pelaksanaan perbankan syari'ah agar terlalu jauh dengan apa yang terjadi pada bank konvensional baik dari segi produk maupun sistemnya sehingga istilah mark-up, dan menjadikan keuntungan pasti dan tetap semua itu bertentangan dengan semangat ajaran Islam, lihat Ascarya, Ibid., hlm. 223. 70
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Dapat dikemukakan beberapa penyimpangan (deviasi) dalam pelaksanaan akad murabahah yang dilaksanakan di perbankan syari'ah adalah sebagai berikut : 1. Praktek pembiayaan murabahah yang sering terjadi di bank syari'ah tidak murni sebagai penjual barang seperti pada insdustri perdagangan yang menjual barang secara langsung kepada pembeli, karena pada umumnya bank (ba'i) tidak mempunyai persediaan barang (stok barang), bank juga bukan sebagai agen investasi karena tidak menawarkan barang yang menjadi objek jual beli. Untuk pengadaan barang, dalam transaksi murabahah lebih banyak atas inisiatif nasabah, yaitu nasabah yang mencari barang yang diperlukannya, lalu bank melakukan pembayaran langsung atau diwakilkan pada nasabah. Realitas inilah yang terjadi dalam praktek pembiayaan murabahah di bank syari'ah pada umumnya di Indonesia.20 2. Peran bank selaku ba'i dalam pembiayaan murabahah lebih tepat digambarkan sebagai pembiaya dan bukan penjual barang, karena bank tidak memegang barang, tidak pula mengambil resiko dengannya. Kerja bank sebagai ba'i hampir semuanya hanya terkait dengan penanganan dokumen. 3. Kontrak murabahah pada umumnya ditandatangani sebelum ba'i mendapatkan barang yang dipesan oleh musytari'. Dalam kontrak tersebut musytari' lah yang harus berhati­hati dan mematuhi hukum serta aturan terkait dengan pengiriman barang, rasio laba dan spesifikasi yang benar. Musytari' sendiri yang menanggung semua tanggung jawab atas denda dan sanksi hukum yang diakibatkan dari pelanggaran tersebut. Ba'i tidak berkeinginan memikul tanggung jawab yang terkait dengan barang yang secara efektif telah terhindarkan dengan pelibatan pihak asuransi yang pembiayaannya dibebankan kepada pihak musytari'. Demikian pula dengan adanya pembayaran uang muka, jaminan21 dan denda yang secara keseluruhan menjadi beban pihak musytari'. 20 Bagya Agung Prabowo, Kedudukan Dhoman Dalam Akad Murabahah Pada Perbankan Syari'ah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia, dalam Equality, Jurnal Hukum, Volume 16 Nomor 1, Februari 2011, hlm. 5. 21 Bagya Agung Prabowo mengemukakan terdapat kesenjangan antara pedoman/acuan (das sollen) dengan praktek (das sein) dalam hal kedudukan dhoman (jaminan) dalam pembayaran murabahah. Ketentuan aturannya menyatakan bahwa kedudukan dhoman bukanlah untuk mengcover kerugian yang mungkin terjadi 71
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 4. Akad murabahah pada dasarnya tidak mengikat para pihak (ghair lazim) dan tetap ada khiyar22 menurut seluruh mazhab fikih. Bahkan menurut mazhab Maliki ketika informasi harga tidak pasti dan keadaan barang kurang sesuai dengan keinginan pembeli, maka pemesanan barang atau orang yang mau membeli barang itu boleh menggagalkan akadnya. Sedangkan menurut mazbah Hanafi, Syafi'i dan Hambali pembeli boleh mengambil kelebihan harga barang itu. Pada ketentuan dalam fatwa DSN­ MUI akad murabahah terikat secara hukum, bahwa bank menawarkan asset itu kepada nasabah yang harus menerimanya karena janji yang mengikat secara hukum. Kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Kenyataan ini dijadikan sebagai alasan pembenaran dan mengaitkannya dengan peraktek di dunia perbankan untuk menghindari pembatalan akad oleh pemesan yang akan menimbulkan kerugian pada pihak bank.23 5. Pada kenyataannya peraktek murabahah di perbankan syari'ah mencoba untuk tidak memberikan penekanan terhadap tran saksi pembelian barang, karenanya pihak bank syari'ah meng guna kan akad wakalah24 dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dikehendakinya. Dalam kenyataannya akad murabahah sering kali mendahului pemberian wakalah dan pemberian dana barang. Bagaimana dikatakan barang telah menjadi milik bank, jika pembelian barang dilakukan setelah akad murabahah ditandatangani. atas nilai modal yang dikeluarkan oleh ba'i serta dhoman bukanlah syarat wajib dari suatu pembiayaan murabahah, dhoman hanya diperbolehkan agar musytari' serius dengan pesanannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan di muka. Namun dalam perakteknya merupakan hal yang prinsip dimana apabila dalam suatu pembiayaan murabahah diadakan dengan tanpa adanya dhoman maka sudah dapat dipastikan pembiayaan tersebut tidak akan dapat dikabulkan oleh pihak ba'i, dan dhoman berguna untuk mengcover nilai atas modal yangh dikeluarkan oleh ba'i dan resiko kerugian yang mungkin akan terjadi, Op.cit., hlm. 10. Selkanjutnya dapat dilihat Abdullah Saeed, Op.cit., hlm. 136-138. 22 Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya, lihat KHES Pasal 20 ayat (8). 23 Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor IV/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah. 24 Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa, lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pada Penjelasan Pasal 19 ayat (1) bagian huruf o. 72
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 6. Apabila barang yang diperjual­belikan adalah benda terdaftar25 seperti kenderaan dan tanah/bangunan, seyogiyanya faktur dan nama pemilik kenderaan pada PKB adalah tercantum atas nama bank. Kemudian dijual kepada nasabah dan dibalik namakan pula dari nama bank kepada nama nasabah. Pada kenyataannya, nama pemilik yang tercantum pada BPKB adalah nama nasabah secara langsung, yang berarti nasabah bukan membeli kepada bank teta;pi nasabah membeli langsung ke show room.. 7. Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik perwakilan/ wakalah yang secara esensi telah menyalahi dua prinsip, yaitu pertama sesensi penjula yang memiliki kewajiban dan kesang­ gupan untuk menyediakan barang, dan kedua esensi murabahah itu sendiri (kesepakatan untuk membelikan barang untuk pihak ketiga yang memesan, dengan transparansi harga pokok dan marjin). 8. Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktek pencairan dana pembiayaan kerekening nasabah yang selanjutnya nasabah diminta untuk melakukan pembayaran kepada supplier. Hal ini menimbulkan kesan adanya transaksi utang piutang antara bank dan nasabah, bukan transaksi jual beli. Bertitik tolak dari kenyataan­kenyataan deviasi tersebut, menu­ rut pandangan peneliti patut dan layak untuk dilakukan pene litian secara ilmiah, apakah aplikasi akad murabahah yang dilaksanakan di perbankan syari'ah sudah sesuai dengan asas­asas hukum perjanjian Islam. Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis meng­ ajukan pertanyaan penting, Bagaimana asas­asas hukum perjanjian dalam Islam ? Selanjutnya, Bagaimana bentuk perjanjian murabahah yang diperaktekkan di Perbankan Syari'ah ? Terakhir adalah Apakah azas­azas hukum perjanjian Islam sudah diaplikasikan dalam transaksi murabahah di perbankan syari'ah ? Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asas­asas hukum perjanjian dalam Islam, dan selanjutnya asas­asas tersebut dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai pelaksanaan akad 25 Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 1 ayat (10). 73
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik murabahah di perbankan syari'ah. Disamping itu, untuk mengetahui aplikasi akad murabahah yang dilaksanakan di perbankan syari'ah, sebagaimana diketahui akad murabahah merupakan kegiatan jual beli bukan kegiatan pembiayaan sebagaimana lazimnya yang dilaksanakan di perbankan konvensional. Tidak kalah pentingnya, untuk menganalisis secara yuridis dan ilmiah tentang aplikasi akad murabahah di perbankan syari'ah berdasarkan asas­asas hukum perjanjian Islam dan sekaligus solusi penyelesaiannya. Sebagai sebuah studi Ilmiah, permasalahan di atas harus dipotret dengan menggunakan kerangka teoritik. Penulis menggunakan teori asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo,26 asas hukum bukanlah peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas­asas hukum yang ada didalamnya. Beliau juga menyatakan asas hukum menjadi unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Dalam istilah lain dinyatakannya sebagai "jantungnya peraturan hukum". Yang dimaksud dengan asas hukum sebagai jantungnya peraturan hukum adalah : 1. Asas hukum sebagai landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. 2. Alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan (ratio legis) dari peraturan hukum. 3. Mengandung nilai­nilai dan tuntutan etis yang menjadikannya sebagai jembatan antara peraturan­peraturan hukum dengan cita­cita sosial dan pandangan etis masyarakaynya atau memberi makna etis kepada aturan hukum serta tata hukum. 4. Sarana untuk membuat hukum menjadi hidup, tumbuh dan berkembang. Terkait dengan eksistensi perjanjian dalam hukum Islam dapat dinyatakan sebagai dasar berpijak bagi terselenggaranya pelak sa naan suatu transaksi bahkan menjadi penentu sah tidaknya transaksi 26 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung; Alumni, Cetakan kedua, 1986), hlm. 81-87. Sudikno Mertokusumo menyamakan asas hukum dengan prinsip hukum, yaitu pikiran-pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan-peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut, dalam Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta; Liberty, Cetakan Pertama, 1996), hlm. 33. 74
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik tersebut.27 Dengan demikian pembahasan atau kajian azas­azas hukum dalam hukum perjanjian Islam akan memberi arti bagi ter­ bentuk nya hukum perjanjian Islam, terutama dihubungkan dengan pelak sanaan transaksi murabahahdi perbankan syari'ah, sebagai kajian utama dalam penelitian ini. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Bab II Pasal 21 dikemukakan tentang asas akad, yaitu: (a) Ikhtiyari/sukarela;' (b) Amanah/menepati janji; (c) Ikhtiyati/ kehati­hatian; (d) Luzum/tidak berobah; (e) Saling menguntungkan; (f) Taswiyah/kesetaraan; (g) Transparansi; (h) Kemampuan; (i) Taisir/ Kemudahan; (j) Itikad baik; (k) Sebab yang halal.28 Pada hakikatnya murabahah merupakan kegiatan jual beli dengan menegaskan harga belinya dan pembelinya membayar dengan harga lebih sebagai laba dengan kesepakatan bersama. Wahbah al­Zuhayli mengemukakan jual beli merupakan tukar menu kar sesuatu, yang terkandung didalamnya penjual dan pembeli. Untuk itu dinyatakannya dilihat dari sisi tukar menukar barang, jual beli dibagi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu : (1) Akad Musawamah, adalah akad jual beli secara tawar menawar tanpa mengetahui harga pembelian pertama. Akad ini umum dilaksanakan dimasyarakat. (2) Akad Murabahah, adalah transaksi jual beli dengan harga pembelian pertama ditambah keuntungan sesuai kesepakatan. (3) Akad Tawliyyah, adalah transaksi jual beli dengan harga pembelian pertama tanpa ditambah keuntungan. (4) Akad Isytirak, adalah transaksi seperti tawliyyah tetapi yang dijual hanya sebagian barang dengan sebagian harganya. (5) Akad Wadh'iyah, adalah transaksi jual beli dengan harga pembelian pertama dikurangi jumlah tertentu.29 27 Syamsul Anwar mengemukakan hukum perjanjian Islam merupakan dasar berpijak bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan atau usaha bank sayari'ah, dan atau hukum perjanjian Islam merupakan penentu sah tidaknya suatu transaksi di perbankan syari'ah. Lihat Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafinso Persada, Cetakan ke-2, 2010), hlm. 40. 28 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Bandung; Fokus Media, 2008), hlm. 18-19. 29 Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, (Beirut: Dar Al-Fikr, , Juz IV, 1989), hlm. 703. Bandingkan dengan Abd. Al-Hamid Mahmud Al-Ba'li dan juga Muhy Al-Din Ismail "Alam Al-Din, menyatakan dalam jual beli terdapat empat konsep yang berhubungan dengan keuntungan yang'diterima penjual, yaitu : (1) al-Wadhi'at, yaitu penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang lebih murah dari harga pembelian; (2) al-Tauliyyat, yaitu penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang sama dengan harga pembelian; (3) al-Musawamat, yaitu penjualan yang harga jualnya menurut kesepakatan; (4) al-Murabahat penjualan yang harga jualnya berdasarkan kesepakatan bersama.. Lihat , Abd. Al-Hamid Mahmud Al-Ba'li, Al- Istitsmar Wa Al-Syar'iyyat Fi Al-Bunuk Wa Al-Muassat Al-Maliyyat Al-Islamiyat, (Mesir : Maktabah Wahbah, 1991) 75
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Secara teknis perbankan yang dimaksud dengan murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dan transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama.30 Dihubungkan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Mejelis Ulama Indonesia (DSN MUI) terdapat delapan fatwa yang berkaitan dengan murabahah, yaitu (1) Fatwa DSN Nomor tentang Uang Muka Murabahah; (3) Fatwa DSN Nomor 16/DSN­MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah; (4) Fatwa DSN Nomor 23/DSN­MUI/ III/2002 tentang Diskon Pelunasan Dalam Murabahah; (5) Fatwa DSN Nomor 46/DSN­MUI/II/2005 tentang Diskon Tagihan Murabahah; (6) Fatwa DSN Nomor 47/DSN­MUI/II/2005 tentang Penyelesaian PiutangMurabahah Bagi Yang Tidak Mampu Melunasinya ; (7) Fatwa DSN Nomor 48/DSN­MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah; dan (1) Fatwa DSN Nomlor 49/DSN­MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah; B. Penutup: Catatan Editor Artikel di atas sesungguhnya merupakan proposal disertasi Syuaibun di S3 Program Doktor Ilmu Hukum USU yang diajukan kepada Program studi. Proposal tersebut juga sudah mengalami bimbingan dengan Prof. Dr. Hasballah Thaib, MA. Berdasarkan surat­surat yang ada pada berkas Syuaibun, beliau sudah mengikuti ujian prakulaifikasi. Penelitian ini dalam proses berjalan dan belum selesai. Apa yang ditampilkan di atas, adalah baru sebatas proposal. Kendatipun pengakuan dari Istri almarhum, Syuaibun sesungguhnya hampir saja menyelesaikan disertasinya dan telah pula terekam di dalam bab­bab disertasinya, namun disebabkan musibah yang menimpa beliau, laptopnya hilang maka bersamaan dengan itu, raib pulalah disertasi tersebut. hlm. 105, dan Muhy Al-Din Ismail "Alam Al-Din, Al-I'timadat Al-Mutsanadaiyyat, (Kairo : Al-Ma'had Al-Alam Li Al-Fikr Al-Islami, Cetakan I, 1996), hlm. 103, dalam Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syari'ah, Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-undangan, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 225. 30 Hasballah Thaib, Hukum Aqad (Kontrak) Dalam Fiqih Islam Dan Praktek Di Bank Sistem Syari'ah, Op.cit., hlm. 126. 76
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Tentu saja para pakar dan ahli dapat melanjutkan penelitian ini dengan tetap menjaga etika ilmiah. Bagaimanapun juga permasalahan disertasi ini adalah masalah yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan agar penerapan akad murabahah sesuai dengan asas perjanjian Islam dan tentu saja syari'at Islam. Daftar Bacaan Abd. Al­Hamid Mahmud Al­Ba'li, Al-Istitsmar Wa Al-Syar'iyyat Fi Al-Bunuk Wa Al-Muassat Al-Maliyyat Al-Islamiyat, (Mesir : Maktabah Wahbah, 1991). Ascarya , Akad dan Produk Bank Syari'ah, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2007). Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syari'ah, Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-undangan, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 225. Fathhurraman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012). Hasballah Thaib, Hukum Aqad (Kontrak) Dalam Fiqih Islam dan Praktek di Bank Sistem Syari'ah, (Medan; Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Konsentrasi Hukum Islam, 2005). M. Chalil Nafis, Teori Ekonomi Syari'ah, Kajian Konfrehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Penyerapannya ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2011). Muhammad Abu Zahrah, al-Malikiyah wa Nazariyah al-Aqd, (Beirut: Dar al­Fikr al­Araby, 1976). Muhammad Usman Syubair, Al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'asyirah fi al-Fiqh al-Islami, (Yordania; Dar al­Nafais, 1996). Saparuddin, Bay Al-Murabahah Pada Bank Syari'ah di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah), (Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Disertasi, 2010 M/1431 M). Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, Cetakan Kedua, 1986). 77
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Syamsul Anwar, Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah, (Jakarta: RajaGrafinso Persada, Cetakan ke­2, 2010). Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogya­ karta; Liberty, Cetakan Pertama, 1996). Sutan Remy Syahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta; Grafiti, 2005). Wahbah Al­Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, (Beirut: Dar Al­Fikr, , Juz IV, 1989). Equality, Jurnal Hukum, Volume 16 Nomor 1, Februari 2011. Undang­Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Fatwa DSN­MUI Nomor IV/DSN­MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa DSN­MUI Nomor 13/DSN­MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah. Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah Dalam Kegiatan Penghimpunasn Dana dan Penyaluran Dana Jasa Nasabah. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Bandung; Fokus Media, 2008). 78
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik TINJAUAN KRITIS TERHADAP DEVIASI AKAD MURABAHAH DALAM APLIKASINYA PADA PERBANKAN SYARI'AH 1 A. Pendahuluan Konsep awal murabahah merupakan transaksi dalam sistem perdagangan berkaitan dengan jual beli yang melibatkan tiga pihak, yaitu A meminta B untuk membelikan suatu barang, namun B tidak memiliki barang sebagaimana yang dikehendaki oleh A tersebut, tetapi B berjanji akan membelikannya dari pihak ketiga yaitu C. Dalam realitas ini pihak B merupakan perantara dan yang dimaksud dengan kontrak murabahah adalah antara A dan B. Untuk itu jual beli murabahah dinyatakan juga sebagai jual beli komisi, dimana si pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang diinginkannya kecuali lewat seorang perantara. 1 Makalah disajikan pada diskusi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 4 Agustus 2012 di Medan. 79
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Seiring dengan semakin berkembangnya sistem perbankan syari'ah (khususnya di Indonesia), konsep murabahah dijadikan sebagai salah satu konsep transaksi pembiayaan dalam perbankan syari'ah. Dinyatakan oleh Hasballah Thaib murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli, dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk­produk yang ada di semua bank Islam.2 Al­Tamimi mengemukakan bank­bank Islam pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kira­kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan mereka.3 Semenjak awal 1984 di Pakistan, pembiayaan jenis murabahah mencapai sekitar delapan puluh tujuh persen dari total pembiayaan dalam investasi deposito PSL.4 Dalam kasus Dubai Islamic Bank, bank Islam terawal di sektor swasta, pembiayaan murabahah mencapai delapan puluh dua persen dari total pembiayaan selama tahun 1989.5 Bahkan bagi Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen dari seluruh pembiayaannya adalah murabahah, yaitu dalam pembiayaan dagang luar negeri.6 Untuk kasus Indonesia sebagaimana yang diperoleh dari sumber Bank Indonesia bahwa pembiayaan murabahah di Bank Syari'ah hingga akhir Desember 2005 adalah 62,2999 % merupakan parsentase terbesar.7 Berangkat dari realitas akad murabahah yang mendominasi transaksi pembiayaan pada Bank Syari'ah sebagaimana dikemukakan di atas, dihubungankan dengan konsep aslinya akad murabahah sebagai akad murni transaksi pada sistem jual beli (perdagangan) bukan pembiayaan pada perbankan syari'ah, maka menurut pan­ dangan penulis cukup beralasan untuk membahas masalahan ini dalam suatu kajian terutama untuk menelusuri berbagai deviasi akad murabahah dalam aplikasinya pada sistem perbankan syari'ah. 2 H.M. Hasabllah Thaib, Hukum Akad (Kontrak) Dalam Fiqh Islam dan Praktek Di Bank Sistem Syari'ah (Medan : Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2005) hlm. 122. 3 Younes Al-Tamimi, Exprerience of Islamic Banks in the Middle East, (Journal of Islamic Banking and Finance, 1986) hlm. 55-62. 4 Sharkh Rafi Khan, Profit and Loss Sharing : An Islamic Expriment in Finance and Banking (Karachi : Oxford University Press, 1987) hlm. 145. 5 6 7 Dubai Islamic Bank (DIB), Annual Reports, 1979-1992,. Islamic Development Bank, TwelftAnnual Reports, 1980-1993. Dikutip dari Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan murabahah Pada Perbankan Syari'ah (Yogyakarta : UII Press, 2012) hlm. 27. 80
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Diharapkan kajian ini dapat mencari solusi terbaik bagi pengem­ bangan perbankan yang sesuai dengan prinsip­prinsip syrai'ah di masa akan datang. B. Konsep Murabahah Dan Persyaratan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah Secara etimlogi kata "murabahah" berasal dari bahasa Arab, yaitu rabaha, yurabihu, murahabatan yang berarti untung atau meng­ untung kan, seperti ungkapan "tijaratun rabihah, wa baa'u asy-syai muraha batan" yang artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan.8 Kata "murabahah" juga berasal dari kata ribhun atau rubhun yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah.9 Dalam fikih Islam murabahah merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya­biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.10 Jual beli murabahah berbeda dengan jual beli musawwamah. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian si penjual yang diketahui oleh si pembeli dan keuntungan si penjual pun diberitahu kepada pembeli. Sedangkan musawwamah adalah transaksi yang terlaksana antara si penjual dan si pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang. Jual beli musawwamah ini disebut juga dengan jual beli tawar menawar.11 Setidaknya ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu penjualan murabahah. A meminta B untuk membeli beberapa barang untuk A. Sedang B tidak memiliki barang­barang dimaksud, tetapi ia berjanji untuk membelikannya dari pihak ketiga, yaitu C. Dalam posisi ini 8 Asy-Syihab al-Jundi, Al-'Aqdu al-Murabahah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Ta'amuli al-Mashrafi (Saudi Arabia : Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1986), hlm. 15. 9 Muhammad Usman Syubair, al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami (Yordania : Dar al-Nafais, 1996), hlm. 216. 10 Ascarya, Akad & Produk Bank Syari'ah (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 81-82. 11 Hasballah Thaib, Hukum Aqad (Kontrak) Dalam Fiqih Islam dan Praktek di Bank Sistem Syari'ah, Op.cit., hlm. 121. 81
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik B adalah perantara, dan kontrak murabahah adalah antara A dan B. Oleh karena itu kontrak murabahah dapat dinyatakan sebagai penjualan suatu komoditas dengan harga yang si penjual (B) telah membelinya dengan harga asli, ditambah dengan sekian laba yang diketahui oleh si penjual (B) dan si pembeli (A).12 Ada beberapa peristilahan yang digunakan terhadap mura- bahah, yaitu jual beli komisi, jual beli pembayaran tunda dan jual beli yang bersifat amanah. Murabahah dinyatakan sebagai jual beli komisi, dimana si pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang ia inginkan kecuali lewat seseorang perantara, atau ketika si pembeli tidak mau susah­susah mendapatkannya sendiri, sehingga ia mencari jasa seorang perantara.13Murabahah dengan istilah jual beli dengan pembayaran tunda14 (deffered payment) dihubungkan dengan transaksi pembayaran di perbankan, dengan pelibatan bank sebagai pihak ketiga untuk membelikan suatu barang yang dikehendaki oleh seseorang, namun ia tidak memiliki biaya untuk membelinya secara langsung. Oleh karena itu pembayarannya oleh pihak ketiga tersebut dengan cara ditangguhkan. Murabahah diistilahkan dengan jual beli yang bersifat amanah15 dihubungkan disyaratkannya keterbukaan para pihak disebabkan adanya penetapan keuntungan di awal.16 Demikian pula murabahah tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli sesuatu komoditas/barang, bukan untuk tujuan­tujuan lain.17 12 Abdullah Saeed, Islamic Banking And Interest, Terjemah Arif Maftuhi, Menyoal Bank Syari'ah, (Jakarta : Paramadina, 2004), hlm.119. 13 A. Udovitcs, Patnershif and Profit in Medieval Islam (Princeton : Princeton University Press, 1970), hlm. 221. 14 Ismail Hasan Muhammed, Islamic Bank's Practices in Murabahah, Makalah yang dipresentasi-kan pada Pertemuan Tinhkat ke-5, Mengenai Kajian-Kajian Perbnkan Islam diselenggarakan di Abu Dhabi, 1989, hlm. 3-4. 15 Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, Ed., Perbankan Syari'ah Perspektif Praktisi (Jakarta : Muamalat Institute, 1999), hlm. 39. 16 Fayyad Abd. Al-Mun'im, Ba'i al-Murabahah Fi al-Masyarif al-Islamiyah, dalam Ridwan Nurdin, Akad- Akad fiqh Pada Perbankan Syari'ah di Indonesia (sejarah, Konsep dan Perkembangannya), (Banda AcehYayasan PeNa, 2010), hlm. 63. Sementara itu Wahbah Zuhaili menyatakan akad murabahah adalah akad amanah dikarenakan si penjual kedua disyaratkan menjelaskan harga beli pertama yang sebenarnya kepada pembeli kedua tanpa disertai saksi, lihat al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Beirut : Dar al-Fikr, Juz IV, 1989), hlm. 708. 17 M. Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance (Karachi : Idaratul Ma'arif, 1999) dalam Ascarya, Op.cit., hlm. 85. 82
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Menurut Usmani ada dua hal utama yang harus diperhatikan dalam murabahah,18 yaitu : (1) pada mulanya murabahah bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindar dari bunga dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengembangkan tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses islamisasi ekonomi, dan penggunaannya hanya terbatas pada kasus­kasus ketika mudharabah dan musyarakah tidak/belum dapat diterapkan; (2) murabahah muncul bukan hanya untuk menggantikan bunga dengan keuntungan, melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang dibolehkan oleh ulama Syari'ah dengan syarat­syarat tertentu. Apabila syarat­syarat ini tidak dipenuhi, maka murabahah tidak boleh digunakan dan cacat menurut syariah. Menurut Dewan Syari'ah Nasional (DSN), murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.19 Sedangkan menurut Bank Indonesia, murabahah merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.20 Sementara itu dalam Penjelasan Pasal 19 huruf d Undang­Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dikemukakan pengertian akad murabahah secara teknis yuridis, akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.21 Sementara dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syari'ah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/16/ PBI/2008, pengertian murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin 18 I b i d., hlm. 84-85. 19 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000. 20 Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah, Lampiran Daftar Istilah, Agustus 2004, hlm. 65. 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. 83
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual mengimformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.22 Menurut Abdul Ghofur Anshori, pengertian yang dijumpai dalam PBI lebih tepat dari pada pengertian dalam Undang­Undang Perbankan Syari'ah. Terkandung dalam kata pembiayaan adalah sebuah kegiatan penyediaan dana, sehingga bisa mengarah kepada riba yang dilarang dalam Islam. Bank syari'ah hanya memberikan dana saja untuk pembelian barang dan kepemilikan atas barang yang harusnya ada pada penjual (bank) kemungkinan belum terpenuhi. Praktik yang terjadi nasabah sudah diminta menandatangani kontrak, padahal bank belum mengorder barang itu ke suppliernya.23 Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank Syari'ah atau Unit Usaha Syari'ah (UUS) dalam memberikan pembiayaan murabahah sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bank Indo­ nesia (SEBI) Nomor 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008. Kegiatan penya luran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad muraba- hah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut : 1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka mem­ be likan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang. 2. Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga peolehan dan spesifikasinya.. 3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad murabahah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalalm ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi imformasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. 4. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (Character) dan/ atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau proyek usaha (Condition). 22 Lihat Penjelasan Pasal 3 PBI Nomor 9/19/PBI/2007. 23 Abdul Ghofur Anshori, Op.cit., hlm. 53-54. 84
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 5. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 6. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah. 7. Kesepakatan atas marjin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar murabahah dan tidak berobah selama periode pembiayaan. Bank dan nasabah wajib menuangkan kese­ pa katan dalam bentuk perjanjian tertulis berupapa Akad Pem­ biayaan atas dasar Murabahah. 8. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.24 Bank juga dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka. Di sisi lain bank dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil. Bentuk pembiayaan murabahah memiliki beberapa ciri/elemen dasar, dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan. Ciri­ciri/elemen pokok pembiayaan murabahah dikemukakan oleh Usmani25 sebagai berikut : a. Pembiayaan murabahah bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan murabahah adalah jual beli komo ditas dengan harga tangguh yang termasuk margin keun tungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama. b. Sebagai bentuk jual beli, dan bukan untuk pinjaman, pem­ biayaan murabahah harus memenuhi semua syarat­syarat yang diperlukan untuk jual beli yang sah. 24 Lihat Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008. 25 M. Taqi Usmani, dalam Ascarya, Op.cit., hlm. 85-88. Selanjutnya bandingkan dengan Ismail Hasan Mohammed yang menyatakan murabahah sebagaimana yang digunakan dalam perbankan islam, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark-up (laba). Ciri dasar kontrak murabahah (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah sebagai berikut : (i) si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba (mark-up) harus ditetapkan dalam bentuk parsentase dari total harga plus biaya-biayanya; (ii) apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang; (iii) apa yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli;, dan (iv) pembayarannya ditangguhkan, dalam Abdullah Saeed, Op.cit., hlm. 120. 85
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik c. Murabahah tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan, kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas/barang. Misalnya, jika nasabah mengingin­ kan untuk membeli kapas sebagai bahan baku pabrik pemisah biji kapas (ginning), bank dapat menjual kapas kepada nasabah dalam bentuk (pembiayaan) murabahah. Akan tetapi, ketika dana diperlukan untuk tujuan­tujuan lain, seperti membayar komoditas yang sudah dibeli, membayar rekening listrik, air, atau lainnya, atau untuk membayar gaji karyawan/karyawati, maka murabahah tidak dapat digunakan karena murabahah mensyaratkan jual beli riil dari suatu komoditas, dan tidak hanya menyalurkan pinjaman. d. Pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas/barang sebelum dijual kepada nasabahnya. e. Komoditas/barang harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fisik atau konstruktif, dalam arti bahwa resiko yang mungkin terjadi pada komoditas tersebut berada di tangan pemberi pembiayaan meskipun untuk jangka waktu pendek. C. Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Tentang Murabahah Setidaknya terdapat delapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang terkait dengan murabahah, yaitu : 1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN­MUI/IV/2000 tentang Murabahah. 2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 13/DSN­MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah. 3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 16?DSN­MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah. 4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 23/DSN­MUI/III/2002 tentang Diskon Pelunasan dalam Murabahah. 5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 46/DSN­MUI/II/2005 tentang Diskon Tagihan Murabahah (khusus fi al­murabahah).. 86
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 6. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 47/DSN­MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. 7. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 48/DSN­MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. 8. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 49/DSN­MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah. Dari keseluruhan fatwa­fatwa tersebut dapat dikemukakan ketentuan­ketentuan tentang murabahah pada bank syari'ah dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Akad murabahah bebas dari riba. 2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah. 3. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (peme san) dengan harga jual senialai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur jika pembelian secara utang dan harga pokok dan harga asal barang itu kepada nasabah akan dikenakan pembiayaan atau cost yang diperlukan. 4. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati/. 5. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau perusakan akad, pihak bank dapat melakukan perjanjian khusus dengan nasabah. D. Beberapa Deviasi Dalam Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syari'ah Sebelum penulis memaparkan beberapa deviasi dalam aplikasi akad murabahah pada perbankan syari'ah, maka terlebih dahulu di­ kemu kakan bahwa akad murabahah merupakan akad yang men do ­ mi nasi produk perbankan syari'ah diberbagai negara Islam, sebagai ­ mana dikemukakan Hasballah Thaib murabahah meru pa kan bagian terpenting dari jual beli, dan prinsip akad ini men dom inasi pendapatan 87
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik bank dari produk­produk yang ada di semua bank Islam.26 Al­Tamimi mengemukakan bank­bank Islam pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kira­kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan mereka.27 Semenjak awal 1984 di Pakistan, pembiayaan jenis murabahah mencapai sekitar delapan puluh tujuh persen dari total pembiayaan dalam investasi deposito PSL.28 Dalam kasus Dubai Islamic Bank, bank Islam terawal di sektor swasta, pembiayaan murabahah mencapai delapan puluh dua persen dari total pembiayaan selama tahun 1989.29 Bahkan bagi Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen dari seluruh pembiayaannya adalah murabahah, yaitu dalam pembiayaan dagang luar negeri.30 Untuk kasus Indonesia sebagaimana yang diperoleh dari sumber Bank Indonesia bahwa pembiayaan murabahah di Bank Syari'ah hingga akhir Desember 2005 adalah 62,2999 % merupakan parsentase terbesar.31 Beberapa alasan yang dapat dikemukakan transaksi akad mura- bahah menjadi idola atau dominan dalam pembiayaan di bank syari'ah adalah :32 1. Jual beli murabahah mudah diimplementasikan dan dipahami karena para pelaku bank syari'ah menyamakan murabahah ini sama dengan kredit investasi konsumtif seperti misalnya kredit kenderaan bermotor, kredit kepemilikan rumah dan kredit lainnya. Walaupun kedua jenis transaksi ini sangat jauh berbeda, namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak bank syari'ah yang menjalankan transaksi dengan pola yang tidak jauh berbeda dengan pemberian kredit pada bank konvensional. 2. Pendapatan bank dapat diprediksi karena dalam transaksi mura­ bahah hutang nasabah adalah harga jual, sedangkan dalam harga 26 H.M. Hasabllah Thaib, Hukum Akad (Kontrak) Dalam Fiqh Islam dan Praktek Di Bank Sistem Syari'ah, Loc.cit. 27 Younes Al-Tamimi, Exprerience of Islamic Banks in the Middle East, Loc.cit. 28 Sharkh Rafi Khan, Profit and Loss Sharing : An Islamic Expriment in Finance and Banking, Loc.cit. 29 Dubai Islamic Bank (DIB), Annual Reports, 1979-1992, Loc.cit. 30 Islamic Development Bank, TwelftAnnual Reports, 1980-1993, Loc.cit. 31 Dikutip dari Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan mUrabahah Pada Perbankan Syari'ah, Loc.cit. 32 Wiroso, Jual Beli Murabahah (Yogyakarta : UII Press, 2005) hlm. 12. 88
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik jual terkandung porsi pokok dan porsi keuntungan. Sehing ga dalam keadaan yang normal, bank dapat memprediksi penda­ patan yang akan diterima. 3. Tidak perlu mengenal nasabah secara mendalam karena hubungan bank dan nasabah adalah hubungan hutang piutang, sehingga dalam keadaan bagimanapun nasabah harus membayar hutang harga barang yang diperjual belikan. Bank tidak perlu menganalisa dan mencari sumber pengembaliannya secara khusus, tetapi cukup secara singkat dan global. 4. Menganalogikan murabahah dengan pembiayaan konsumtif, mika diperhatikan sepintas memang terdapat persamaan antara jual beli dengan pembiayaan konsumtif. Misalnya saja pem­ biayaan yang diberikan adalah komoditi (barang) bukan uang, dan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tangguh atau cicilan maupun cara lainnya. Namun jika dilihat ketentuan fatwa yang ada dan dijalankan sesuai dengan konsep syari'ahnya, keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda. Menurut Abdullah Saeed, ada sejumlah alasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan popularitas murabahah dalam operasi investasi perbankan Islam, yaitu : 1. Murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem Profit and Loss Sharing (PLS) cukup memudahkan. 2. Mark­up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank akan memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank­bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank Islam. 3. Murabahah menjauhkan ketidak pastian yang ada pada pen­ dapatan dari bisnis­bisnis dengan sitem PLS, dan 4. Murabahah tidak memungkinkan bank­bank Islam untuk men ­ cam puri manajmen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasa bah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.33 33 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syari'ah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, Op.cit., hlm.121. 89
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Kekhawatiran akan terjadinya defiasi (penyimpangan) terhadap pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syari'ah, pada dasar­ nya telah pernah dikemukakan oleh pakar ekonomi Islam yang meny­ atakan akan terjadinya pelanggaran terhadap syari'at bila praktek murabahah tidak dilakukan pengawasan yang ketat. Jika ditelusuri secara historis dalam konsep fikih klasik, akad murabahah pada dasarnya merupakan akad dalam kegiatan jual beli, atau perdagangan/ perniagaan.34 Dalam fikih Islam dikenal adanya macam­macam jual beli yang dapat dilihat dari beberapa sisi, diantaranya dari sisi cara menatapkan harga, maka jual beli dapat dibagi kepada : 1. Jual beli musawwamah (tawar­menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keun­ tungan yang didapatnya. 2. Jual beli amanah, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan, modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu : a. Jual beli murabahah, yaitu jual beli ketika penjual menye­ butkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan. b. Jual beli muwadha'ah (discont), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah. c. Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian. 3. Jual beli dengan harga tangguh (Bai' Bitsaman Ajil), yaitu jual beli dengan penetapan harga 34 Dalam fikih Islam dikenal adanya macam-macam jual beli yang dapat dilihat dari beberapa sisi, diantaranya dari sisi cara menetapkan harga, jual beli dapat dibagi kepada : (1) jual beli musawwamah (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya; (2) jual beli amanah, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu: (a) jual beli murabahah, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan; (b) jual beli muwadha'ah (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian 90
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Paling tidak ada beberapa deviasi (penyimpangan) akad mura- bahah dalam aplikasinya pada sistem perbankan syari'ah, yaitu : 1. Praktik pembiayaan murabahah yang sering terjadi di bank syari'ah tidak murni sebagai penjual barang seperti pada industri perdagangan yang menjual barang secara langsung kepada pembeli, karena pada umumnya bank (ba'i) tidak mempunyai persediaan barang, bank juga bukan sebagai agen investasi karena tidak menawarkan barang yang menjadi objek jual beli.35 2. Peran bank selaku ba'i dalam pembiayaan murabahah lebih tepat digambarkan sebagai pembiaya dan bukan penjual barang, karena bank tidak memegang barang, tidak pula mengambil resiko dengannya. Kerja bank sebagai ba'i hampir semuanya hanya terkait dengan penanganan dokumen­dokumen.36 3. Kontrak murabahah pada umumnya ditandatangani sebelum ba'i mendapatkan barang yang dipesan oleh musytari'. Dalam kontrak tersebut musytari lah yang harus berhati­hati dan mematuhi hukum dan aturan yang terkait dengan pengiriman barang, rasio laba, dan spesifikasi yang benar. Musytari sendirilah yang menanggung semua tanggung jawab atas denda atau sanksi hukum yang diakibatkan dari pelanggaran hukum tersebut. Ba'i tidak berkeinginan memikul tanggung jawab yang terkait dengan barang, karena itu segala resiko yang terkait dengannya yang secara teoritis harus ditanggung ba'i, secara efektif telah terhindarkan, seperti dengan keterlibatan pihak asuransi yang pembiayaannya dibebankan kepada pihak musytari'. Demikian juga dengan adanya pembayaran uang muka, jaminan, dan denda yang kesemuanya menjadi beban musytari'. 4. Terdapat kesenjangan antara pedoman/acuan dengan praktik dalam hal kedudukan jaminan dalam pembiayaan murabahah. Ketentuan aturannya menyatakan bahwa kedudukan jaminan dalam pembiayaan murabahah bukanlah untuk meng­cover kerugian yang menungkin terjadi atas nilai modal yang dikeluar­ kan oleh ba'i serta jaminan bukanlah syarat wajib dari suatu 35 Bagya Agung Prabowo, Kedudukan Dhoman Dalam Akad Murabahah Pada Perbankan Syari'ah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia) dalam Equality, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Volume 16, Nomor 1, Media Februari 2011, hlm. 5. 36 I b i d., hlm.6. 91
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik pembiayaan murabahah, jaminan hanya diperbolehkan agar musytari serius dengan pesanannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan di muka. Namun praktiknya, jaminan merupakan suatu keharusan di mana apabila suatu pembiayaan murabahah diadakan dengan tanpa adanya jaminan maka pembiayaan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pihak ba'i, dan besarnya jaminan harus mengcover nilai atas modal yang dikeluarkan oleh ba'i serta resiko kerugian­kerugian yang mungkin terjadi.37 5. Akad murabahah pada dasarnya tidak mengikat para pihak (ghair lazim) dan tetap ada khiyar menurut seluruh mazhab fikih. Bahkan menurut mazhab Maliki, ketika informasi harga tidak pasti dan keadaan barang kurang sesuai dengan keinginan pembeli, maka pemesan barang atau orang yang mau membeli barang itu, boleh menggagalkan akadnya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali pembeli boleh mengambil kelebihan harga barang iti. Ketentuan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional akad murabahah terikat secara hukum, bahwa bank menawarkan asset itu kepada nasabah yang harus menerimanya karena janji yang mengikat secara hukum. Kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Kenyataan ini merupakan tuntutan dalam praktek di dunia perbankan untuk menghindari pembatalan akad oleh pemesan yang akan menimbulkan kerugian pada pihak bank. 6. Pada kenyataannya praktek murabahah pada bank syari'ah men­ coba untuk tidak memberikan penekanan terhadap transaksi pem belian barang, karenanya pihak bank syari'ah menggunakan akad wakalah dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dikehendakinya. Dalam kenyataannya akad murabahah sering kali mendahului pemberian wakalah dan pemberian dana barang. Bagaimana dapat dikatakan barang telah menjadi miliki bank, jika pembelian barang dilakukan setalah akad murabahah ditandatangani. 7. Mark­up yang diberlakukan pada akad murabahah pada dasar­ nya tidak jauh berbeda dengan sistem bunga sebagaimana dikemu ka kan Husain Kamil dari Faisal Islamic Bank of Egypt 37 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah, Op.cit., hlm. 103. 92
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik (FIBE).38 Penelitian pasar yang memakan biaya, kertas kerja yang dihasilkan dari memproses daripermintaan pembiayaan murabahah, kontak dengan para penyalur, penanganan dokumen, pemantauan yang terus menerus terhadap perkembangan penjualan barang­barang murabahah setelah diberikan kepada nasabah, kesemuanya ini memerlukan keterlibatan yang lebih dari personil bank, jika dibandingkan dengan pemiayaan berbasis bunga. Kenaikan biaya akan tercermin dalam harga total barang­ barang murabahah. Dalam pengertian lain dapat dikemukakan sistem mark­up bisa lebih mahal dari sistem bunga. 8. Pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh ba'i dan musytari adalah perjanjian jual beli, jika seseorang datang kepada bank syari'ah dan ingin meminjam dana untuk membeli barang tertentu, misalnya membeli mobil atau rumah, suka atau tidak suka ia akan melakukan jual beli dengan bank syari'ah tersebut. Begitulah cara dari bank syari'ah untuk memperoleh keuntungan yaitu dari laba dari penjualan atas barang bukan dari kelebihan yang diisyaratkan dalam perjanjian Terkait dengan penyimpangan aplikasi akad murabahah pada perbankan syrai'ah, dengan bahasa lain dikemukakan oleh Fathurrahman Djamil adanya beberapa persoalan hukum dalam murabahah, yaitu : penyerahan barang, resiko atas barang dan pembayaran, agunan dan pajak.39 Cukup menarik pula untuk dicermati pernyataan Ascarya yang menyatakan beberapa deviasi pembiayaan murabahah yang perlu digaris bawahi adalah sebagai berikut :40 1. Kurangnya informasi dari pihak bank untuk menjelaskan secara penuh esensi dari pembiayaan murabahah dan keterangan lain yang berkaitan dengan keberadaan produk tersebut. 2. Dalam pembiayaan murabahah, pengikatan akad jual beli pada umumnya dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh bank. Hal ini jelas telah menyalahi baik prinsip fikih itu sendiri maupun 38 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syari'ah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, Op.cit., hlm. 129. 39 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah, Op.cit., hlm. 123-126. 40 Ascarya, Akad & Produk Bank Syari'ah, Op.cit., hlm. 223. 93
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik hukum universal bahwa hak menjual merupakan hak turunan dari kepemilikan. 3. Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik perwakilan/ wakalah yang secara esensi telah menyalahi dua prinsip, yaitu pertama : esensi penjual yang memiliki kewajiban dan kesang­ gupan untuk menyediakan barang, dan kedua : esensi murabahah itu sendiri (Murabahah: kesepakatan untuk membelikan barang untuk pihak ketiga yang memesan, dengan transparansi harga pokok dan margin). 4. Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah yang selanjutnya diminta kepada nasabah untuk melakukan pembayaran kepada supplier. Hal ini akan menimbulkan kesan adanya transaksi hutang piutang antara bank dan nasabah, dan bukan transaksi jual beli. E. Penutup Bertitik tolak dari uraian­uraian yang telah dikemukakan sebe­ lum nya, maka secara umum dapat disimpulkan yang dimaksud dengan akad murabahah secara teknis yuridis, adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Konsep awal akad murabahah dilaksanakan dalam transaksi jual beli pada sistem perdagangan, namun seiring dengan perkembangannya akad murabahah dilaksanakan dalam sistem perbankan syari'ah sebagai salah satu sistem pembiayaan berdasarkan jual beli. Dalam aplikasi akad murabahah pada perbankan syari'ah terdapat beberapa deviasi (penyimpangan), diantaranya praktik pembiayaan murabahah yang sering terjadi di bank syari'ah tidak murni sebagai penjual barang seperti pada industri perdagangan yang menjual barang secara langsung kepada pembeli, karena pada umumnya bank (ba'i) tidak mempunyai persediaan barang. Peran bank selaku ba'i dalam pembiayaan murabahah lebih tepat digambarkan sebagai pembiaya dan bukan penjual barang, karena bank tidak memegang barang, tidak pula mengambil resiko dengannya. Kerja bank sebagai ba'i hampir semuanya hanya terkait dengan penanganan dokumen­dokumen. 94
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Kontrak murabahah pada umumnya ditandatangani sebelum ba'i mendapatkan barang yang dipesan oleh musytari'. Dalam kontrak tersebut musytari lah yang harus berhati­hati dan mematuhi hukum dan aturan yang terkait dengan pengiriman barang, rasio laba, dan spesifikasi yang benar. Musytari sendirilah yang menanggung semua tanggung jawab atas denda atau sanksi hukum yang diakibatkan dari pelanggaran hukum tersebut. Demikian juga dengan adanya pembayaran uang muka, jaminan, dan denda yang kesemuanya menjadi beban musytari'. Terdapat kesenjangan antara pedoman/acuan dengan praktik dalam hal kedudukan jaminan dalam pembiayaan murabahah. Kedudukan jaminan dalam pembiayaan murabahah bukanlah untuk meng­cover kerugian yang menungkin terjadi atas nilai modal yang dikeluarkan oleh ba'i serta jaminan bukanlah syarat wajib dari suatu pembiayaan murabahah, namun dalam kenyataannya jaminan merupakan suatu keharusan di mana apabila suatu pembiayaan murabahah diadakan dengan tanpa adanya jaminan maka pembiayaan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pihak ba'i, dan besarnya jaminan harus mengcover nilai atas modal yang dikeluarkan oleh ba'i serta resiko kerugian­kerugian yang mungkin terjadi. Akad murabahah pada dasarnya tidak mengikat para pihak (ghair lazim) dan tetap ada khiyar menurut seluruh mazhab fikih. Ketentuan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional akad murabahah terikat secara hukum, bahwa bank menawarkan asset itu kepada nasabah yang harus menerimanya karena janji yang mengikat secara hukum. Kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Kenyataan ini merupakan tuntutan dalam praktek di dunia perbankan untuk menghindari pembatalan akad oleh pemesan yang akan menimbulkan kerugian pada pihak bank. Pada kenyataannya praktek murabahah pada bank syari'ah mencoba untuk tidak memberikan penekanan terhadap transaksi pembelian barang, karenanya pihak bank syari'ah menggunakan akad wakalah dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dikehendakinya. Dalam kenyataannya akad murabahah sering kali mendahului pemberian wakalah dan pemberian dana barang. Mark­up yang diberlakukan pada akad murabahah pada dasar ­ nya tidak jauh berbeda dengan sistem bunga. Penelitian pasar 95
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik yang memakan biaya, kertas kerja yang dihasilkan dari memproses daripermintaan pembiayaan murabahah, kontak dengan para penyalur, penanganan dokumen, pemantauan yang terus menerus terhadap perkembangan penjualan barang­barang murabahah setelah diberikan kepada nasabah, kesemuanya ini memerlukan keterlibatan yang lebih dari personil bank, jika dibandingkan dengan pemiayaan berbasis bunga. Kenaikan biaya akan tercermin dalam harga total barang­barang murabahah. Dalam pengertian lain dapat dikemukakan sistem mark­up bisa lebih mahal dari sistem bunga. Pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh ba'i dan musytari adalah perjanjian jual beli, jika seseorang datang kepada bank syari'ah dan ingin meminjam dana untuk membeli barang tertentu, misalnya membeli mobil atau rumah, suka atau tidak suka ia akan melakukan jual beli dengan bank syari'ah tersebut. Begitulah cara dari bank syari'ah untuk memperoleh keuntungan yaitu dari laba dari penjualan atas barang bukan dari kelebihan yang diisyaratkan dalam perjanjian Atas dasar penyimpangan­penyimpangan tersebut, maka apli­ kasi murabahah pada sistem perbanankan syri'ah dapat dinyata kan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip­prinsip ekonomi syari'ah. Daftar Bacaan Abdullah Saeed, Islamic Banking And Interest, Terjemah Arif Maftuhi, Menyoal Bank Syari'ah, (Jakarta : Paramadina, 2004) Ascarya, Akad & Produk Bank Syari'ah (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007)\ Asy­Syihab al­Jundi, Al-'Aqdu al-Murabahah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Ta'amuli al-Mashrafi (Saudi Arabia : Dar al­Nahdhah al­ 'Arabiyah, 1986) A. Udovitcs, Patnershif and Profit in Medieval Islam (Princeton : Princeton University Press, 1970) Bagya Agung Prabowo, Kedudukan Dhoman Dalam Akad Murabahah Pada Perbankan Syari'ah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia) dalam Equality, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Volume 16, Nomor 1, Media Februari 2011 96
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah (Yogyakarta, UII Press, 2012) Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah, Lampiran Daftar Istilah, Dubai Islamic Bank (DIB), Annual Reports, 1979­1992,. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN­MUI/IV/2000. H.M. Hasabllah Thaib, Hukum Akad (Kontrak) Dalam Fiqh Islam dan Praktek Di Bank Sistem Syari'ah ( Medan : Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2005) Islamic Development Bank, TwelftAnnual Reports, 1980­1993. Ismail Hasan Muhammed, Islamic Bank's Practices in Murabahah, Makalah yang dipresentasi­kan pada Pertemuan Tinhkat ke­5, Mengenai Kajian­Kajian Perbnkan Islam diselenggarakan di Abu Dhabi. Muhammad Usman Syubair, al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami (Yordania : Dar al­Nafais, 1996) M. Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance (Karachi : Idaratul Ma'arif, 1999) Ridwan Nurdin, Akad-Akad fiqh Pada Perbankan Syari'ah di Indonesia (sejarah, Konsep dan Perkembangannya), (Banda AcehYayasan PeNa, 2010) Sharkh Rafi Khan, Profit and Loss Sharing : An Islamic Expriment in Finance and Banking (Karachi : Oxford University Press, 1987) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008. Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, Ed., Perbankan Syari'ah Perspektif Praktisi (Jakarta : Muamalat Institute, 1999) Undang­Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbnkan Syari'ah. Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Beirut : Dar al­Fikr, Juz IV, 1989) Wiroso, Jual Beli Murabahah (Yogyakarta : UII Press, 2005) Younes Al­Tamimi, Exprerience of Islamic Banks in the Middle East, (Journal of Islamic Banking and Finance, 1986) 97
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 A. Pendahuluan Bidang ekonomi khususnya dunia perbankan merupakan salah satu bidang kehidupan yang sarat dengan perubahan­perubahan pada era kesejagadan (globalisasi) saat sekarang ini. Terjadinya perubahan­ perubahan di dunia perdagangan ditandai dengan lahirnya berbagai macam perjanjian baik yang bersifat bilateral dan multilateral serta bentuknya blok­blok ekonomi di berbagai belahan penjuru dunia. Kenyataan yang tidak dapat dihindari dari kemajuan dunia perbankan adalah kemungkinan terjadinya salah paham dan perselisihan serta pertentangan di antara para pihak yang melakukan perjanjian dagang tersebut. Sudah menjadi prinsip bagi setiap manusia untuk senantiasa berkehendak dalam menyelesaikan sengketa yang dialaminya secara damai, tenteram dan adil. Karena sengketa yang diputus dengan tidak adil akan dapat berakibat buruk bagi kedua belah pihak yang 98
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik bersengketa. Terkait dengan masalah ini, Gary Goodpaster menyatakan bahwa setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau menyelesaikan sengketa dan komplik.1 Cara penyelesaian yang dipakai pada suatu sengketa sudah barang tentu memiliki konsekuensi bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam arti seluas­luasnya. Untuk itu sangat diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi mereka yang bersengketa. Bagi masyarakat hukum Indonesia sudah umum dikenal adanya dua cara dalam menyelesaikan sengketa, yaitu dengan cara musyawarah untuk mufakat dan melalui lembaga peradilan. Pada kenyataannya lembaga peradilan sebagai salah satu media penyelesaian sengketa selalu dihindari banyak orang. Selain proses dan jangka waktu yang relatif lama dan berlarut­larut, serta oknum­ oknum yang cenderung "mempersulit" proses pencarian keadilan juga dianggap oleh sebagian anggota masyarakat lembaga peradilan kurang mampu memenuhi rasa keadilan bahkan kadangkala tidak jarang "memperkosa" rasa keadilan dan kepatutan yang berkembang dalam masyarakat. Terkait dengan kenyataan lembaga peradilan ini, dunia usaha dan perdagangan pada umumnya seringkali baik langsung atau tidak terpukul oleh cara kerja lembaga peradilan yang dianggap kurang tanggap terhadap kebutuhan ekonomi dunia usaha dan bisnis. Artikel ini mencoba memaparkan cara pelaksanaan musyawarah dalam menyelesaikan suatu sengketa, yang dalam perspektif Undang­ Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan disamping melalui arbi­ trase yang sudah sedemikian dikenal dan digemari masya rakat hukum internasional terutama di kalangan dunia per dagangan dan bisnis, juga dikenal alternatif lain yaitu dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli. Jika diperhatikan pokok pembahasan Undang­Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, seolah­olah timbul kesan bahwa arbitrase tidak termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa. Sebenarnya tidak demikian, karena arbitrase juga merupakan bagian 1 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Hukum Arbitrasse (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. 2, h.3. 99
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik dari penyelesaian sengketa di samping cara­cara lainnya seperti konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli. Untuk itu melalui pembahasan ini akan diperkenalkan institusi­ institusi alternatif penyelesaian sengketa tersebut. B. Sekilas Tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Undang­Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan produk hukum formal yang mengatur tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1999 dan dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Secara umum udang­undang ini diuraikan dalam suatu sistematika pembahasan yang tersusun dalam sebelas bab dan delapan puluh dua pasal. Bab pertama sebagaimana umumnya suatu peraturan perundang­undangan mengatur tentang ketentuan umum yang dibahas dalam delapan pasal. Bab dua diatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah kedua belah pihak yang bersengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resulation atau ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui proses yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Pada bab ini dibahas dalam satu pasal dan sembilan ayat. Bab tiga memberikan suatu ikhtisar khusus dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk arbitrase dan pengangkatan arbiter serta mengatur mengenai hak ingkar dari pada para pihak yang bersengketa. Uraian bab tiga dibahas dalam dua puluh pasal. Bab empat diatur tentang tata cara untuk beracara di hadapan majelis arbitrase dan dimungkinkannya arbiter dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela, penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang, atau menjual barang yang sudah rusak serta mendengar keterangan saksi dan saksi ahli. Pada bab lima disebutkan syarat lain yang berlaku mengenai putusan arbitrase dan disertai dengan pembahasan kemungkinan terjadinya suatu persengketaan mengenai wewenang arbiter, pelaksanaan putusan arbiter nasional maupun internasional dan penolakan permohonan perintah pelakasanaan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri tingkat pertama dan terakhir, dan Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau 100
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik pertimbangan dari putusan arbitrase. Keseluruhan pembahasan bab lima diuraikan dalam tujuh pasal. Bab enam menjelaskan mengenai peraturan pelaksanaan putu san sekaligus dalam satu paket, agar undang­undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelakasanaan putusan, baik yang menyang­ kut masalah arbitrase nasional maupun internasional, yang pemba­ hasan nya diuraikan dalam sebelas pasal. Bab tujuh dijelaskan tentang pembatalan putusan arbitrase dengan pembahasannya dalam tiga pasal. Bab tujuh dijelaskan tentang pembatalan putusan arbitrase dengan pembahasannya dalam tiga pasal. Bab delapan adalah bab yang membahas tentang berakhirnya tugas arbiter, yang dinyatakan antara lain karen jangka waktu tugas arbiter telah lampau atau kedua belah pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir. Pembahasan pada bab delapan ini diuraikan dalam tiga pasal. Bab sembilan dari udang­undang ini mengatur tentang biaya arbitrase yang ditentukan oleh arbiter yang dinyatakan dalam dua pasal, dan bab sepuluh merupakan ketentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai ketentuan hukum tetap. Pada bab kesepuluh ini diuraikan dalam tiga pasal. Bab sebelas merupakan bab terakhir yang menyatakan tentang ketentuan penutup diuraikan dalam dua pasal. Secara filosofis, juridis dan sosiologis yang melatarbelakangi ditetap kannya Undang­Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini pada dasar nya dapat ditelusuri dari Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang­Undang tentang Arbitrase dan Alter­ natif Penyelesaian Sengketa pada tanggal 24 Maret 1999.2 Pemerintah menyatakan bahwa perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional menunjukkan intensitasnya, sekalipun di beberapa belahan bumi sedang dilanda berbagai krisis moneter. Sebagai konsekuensi dari kegiatan perdagangan yang semakin pesat tersebut, tidak menutup kemungkinan timbulnya berbagai 2 Sudargo Gautama, Undang-Undang Arbitrase Baru (Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 1999), Cet. 1, h. 312. 101
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik konflik di antara pelaku usaha, yang memerlukan penyelesaian dengan cepat. Sengketa diantara para pelaku usaha atau di antara pihak­pihak yang ingin segera mendapat penyelesaian, perlu dibuka kemung kinan adanya lembaga di luar pengadilan yang dapat diberikan jasa sebagai media dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu perlu dilembagakan cara penyelesaian di luar pengadilan yakni melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia penyelesaian sengketa melalui arbitrase belum berjalan dengan efektif. Salah satu penyebabnya adalah belum tersedianya secara memadai perangkat peraturan perundang­undangan nasional tentang arbitrase. Dasar hukum mengenai arbitrase di Indonesia (sebelum Undang­ Undang Nomor 30 Tahun 1999) masih didasarkan kepada Pasal 615 sampai Pasal 651 Reglement of de Burgelijk Rechts verordening (RV) S 1847 No. 52 jo. S 1849 No. 62 yaitu hukum bagi orang Eropah. Ketentuan hukum tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di abad itu. Dengan demikian aturan­aturan tersebut tidak sesuai lagi dengan situasi kondisi yang ada pada saat ini. Dalam Reglement of de Rechtsverordening, mengenai kontrak yang bersifat internasional sama sekali tidak diatur, sedangkan bila dihadapkan pada keterlibatan Indonesia dalam APEC dan GATT yang memerlukan pengaturan dagang yang bersifat internasional, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memiliki peraturan penyelesaian sengketa di luar peradilan, misalnya melalui arbitrase atau melalui alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Keseluruhan uraian pemerintah tersebut, secara filosofis, juridis dan sosiologis ditetapkannya Undang­Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini dapat diperhatikan pada alasan dasar yang dijadikan sebagai pertimbangan undang­undang tersebut yaitu : 1. Bahwa berdasarkan peraturan perudang­undangan yang berlaku penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke pengadilan umum juga terbuka kemungkinan penyelesaian seng­ keta tersebut diajukan melalui Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa. 2. Bahwa peraturan perundang­undangan yang kini berlaku bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya. 102
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Undang­Undang tentang Arbi­ trase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Demikian pula pada Penjelasan Undang­Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut juga ditegaskan dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglement Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering ) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan conditio sine qua non, sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglement Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering). Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Reglement Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering), baik secara filosofis maupun substantif sudah saatnya dilaksanakan. C. Penyelesaian Sengketa Menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 Penyelesaian sengketa khususnya sengketa perdata pada dasar­ nya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Berdasarkan Undang­Undang Nomor 30 Tahun 1999 dijelaskan institusi penyelesaian sengketa di luar peng­ adilan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 1. Arbitrase, institusi ini dikemukakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang­Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 2. Konsultasi, Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi atau Penilaian Ahli, sebagaimana dikemukakan pada Pasal 1 ayat (10) Undang­ Undang Nomor 30 Tahun 1999. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. 103
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 ayat (1) dan ayat (10) diatas dapat disimpulkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara arbitrase, konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. 1. Arbitrase Pada pasal 1 ayat (1) Undang­Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah dijelaskan pengertian arbitarase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari pasal ini dapat dipahami arbitrase sebagai suatu cara penyelesaian sengketa keperdataan hanya dapat dilakukan apabila perkara tersebut menjadi kewenangan pengadilan umum bukan kewenangan pengadilan lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang­Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang­Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan­Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal sengketa keperdataan dibatasi dalam bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang­undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Isyarat ini dikemukakan pada pasal 5 ayat (1) "sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang­undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Pada ayat (2) dikemukakan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang­undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Dalam pengertian arbitrase di atas juga telah dikemukakan penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase hanya dapat dila­ kukan apabila telah dilakukan perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase sebagaimana yang dikemukakan pada pasal 1 ayat (2) adalah suatu kesepakatan berupa kalusula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Dengan demikian perjanjian arbitrase adalah perjanjian tertulis yang dibuat sebelum timbul sengketa atau perjanjian tersendiri setelah timbulnya sengketa. Disebabkan adanya perjanjian arbitrase ini, maka penyelesaian sengketa perdata 104
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik melalui arbitrase dapat dipandang sebagai suatu itikad baik para pihak dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan isyarat pada pasal 6 ayat (1) yang menyatakan sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baiknya dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu pihak pengadilan negeri tidak memiliki wewenang untuk mengadili suatu sengketa perdata apabila para pihak yang bersengketa tersebut telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Penegasan ini dikemukakan pada pasal 3, "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase". Paling tidak ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan meng apa arbitrase dijadikan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata. Dalam penjelasan Undang­Undang Nomor 30 Tahun 1999 dikemukakan beberapa kelebihan lembaga arbitrase dibanding­ kan dengan lembaga peradilan dalam menyelesaikan suatu sengketa, yaitu : a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinan­ nya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. d. Para pihak dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja atau pun langsung dilaksanakan. Terkait dengan kelebihan lembaga arbitrase ini, Munir Fuady mengemukakan bahwa arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki institusi arbitrase, yang meliputi : 105
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik a. Prosedur tidak berbelit dan keputusannya dapat dicapai dalam waktu relatif singkat. b. Biaya lebih murah. c. Dapat dihindari dari ekspos keputusan di depan umum. d. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rileks. e. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase. f. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter. g. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya. h. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi. i. Keputusan arbitrase umumnya final dan binding (tanpa harus naik banding atau kasasi). j. Keputusan arbitrase pada umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali. k. Proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas. l. Menutup kemungkinan untuk dilakukan "Forum Shopping".3 Gary Goodpaster mengemukan bahwa dalam praktek kontrak­ kontrak dagang internasional terdapat kecendrungan para pihak untuk memilih arbitrase sebagai pilihan yurisdiksi. Pilihan tersebut antara lain didasarkan pada keunggulan atau keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, antara lain berkenaan dengan : a. Kebebasan, kepercayaan dan keamanan arbitrase pada umum ­ nya dipilih pengusaha, pedagang atau investor karena mem ­ be ri kan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka. Selain itu secara relatif memberikan rasa aman terhadap keadaan tidak menentu dan ketidakpastian sehu­ bungan dengan sistem hukum yang berbeda, juga terhadap kemungkinan putusan hakim yang berat sebelah melindungi kepentingan (pihak) lokal dari mereka yang terlibat dalam suatu perkara. 3 Munir Fuady,Arbitrase Nasional (Bandung: PT. Citra Aditya, 2000), Cet. 1, h. 41. 106
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik b. Keahlian arbitrator (expertisse), para pihak seringkali memi­ lih arbitrase karena mereka memiliki kepercayaan yang lebih besar pada arbitrator mengenai permasalahan yang disengketakan dibanding dengan menyerahkannya kepada pengadilan. Mereka dapat mengangkat atau menunjuk arbitrator atau suatu panel arbitrase yang memiliki keahlian terhadap pokok permasalahan yang dipersengketakan. Hal tersebut tidak dapat dijamin dalam sistem peradilan umum. c. Cepat dan hemat biaya, sebagai suatu proses pengambilan kepu tusan, arbitrase seringkali lebih cepat, tidak terlalu formal, dan lebih murah dari pada proses litigasi di pengadilan. Putusan arbitrase biasanya ditetapkan bersifat final dan tidak dapat dibanding. d. Bersifat rahasia, didalam sistem hukum yang prinsip prosedur­ nya mempunyai pengaruh penting dalam peng ambilan keputusan mengakibatkan putusan arbitrase pada umumnya tidak memiliki nilai atau sifat preseden. Para pihak khwatir akan menciptakan prosedur yang akan merugikan preseden, yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingannya pada masa mendatang. Karena itu, untuk perkara yang serupa mung kin saja dihasilkan putusan arbitrase yang berbeda sebab arbitrase tidak akan memberikan preseden. e. Kepekaan arbitotrator, walaupun para hakim dan arbitrator menerapkan ketentuan hukum untuk membantu penyele­ saian perkara yang mereka hadapi, dalam hal­hal yang relevan, arbitrator akan lebih memperhatikan terhadap keinginan, realitas dan praktek dagang para pihak. Sebaliknya, pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa privat lebih menonjolkan nilai­nilai masyarakat. Akibatnya, dalam penyelesaian sengketa privat, pertimbangan hakim lebih mengutamakan kepentingan umum. Kepentingan privat, atau pribadi dinomor duakan. Sedangkan arbitrase pada umumnya menerapkan pola nilai­nilai sebaliknya.4 f. Berdasarkan penjelasan Undang­Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan pandangan para ahli yang telah dikemukakan 4 Gary Goodpaster dlm. Ridwan Chairandi, dkk., Pengantar Hukum Dagang Indonesia (Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII dengan Gama Media, 1999), ed.I, cet. 1, h. 279-281. 107
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik diatas, dapat dinyatakan bahwa lembaga arbitrase meru­ pakan pilihan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan­ persoalan hukum keperdataan, terutama dalam lingkup hu kum bisnis. Dengan semakin berkembangnya bisnis glo­ bal saat ini dibutuhkan payung hukum yang dapat dise­ pa kati secara bersama, sedangkan pada masing­masing negara memiliki hukum yang berbeda. Demikian pula suatu investasi membutuhkan iklim yang kondusif dari ber bagai aspek sehingga para investor merasa aman ter hadap investasi yang ditanamkannya pada suatu negara. Melalui arbitrase persoalannya bukan masalah kalah atau menang sebagai ­ mana umumnya yang terjadi pada putusan lembaga per­ adilan, akan tetapi putusan arbitrase lebih dapat disesuai kan dengan kehendak masing­masing pihak. 2. Konsultasi Undang­Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak menegaskan suatu rumusan atau penjelasan tentang konsultasi. Dalam realitas sosial istilah konsultasi sering dimaknakan sebagai tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang biasanya disebut klien dengan pihak lain yang disebut "konsultan" untuk dijadikan sebagai mitra dalam membahas persoalan yang dihadapi. Sebagai mitra pihak konsultan memberi pendapat dan masukan kepada kliennya untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Dalam pemahaman ini dapat dinyatakan bahwa pihak yang melakukan konsultasi (klien) tidak memiliki keterikatan atau kewajiban secara hukum untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Hal ini berarti peran konsultan tidak dominan, sebab keputusan tetap berada pada para pihak yang bersengketa. Konsultan hanya menyampaikan pendapatnya sebagaimana yang diminta oleh kliennya. Secara moral para pihak (klien) dapat saja menggunakan pen­ dapat konsultan untuk menjadi bagian dari pertimbangan atau bahkan menjadi putusan, sehingga para pihak dapat memberi kesem­ patan kepada pihak konsultan untuk merumuskan bentuk­bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa.5 5 Widjaja dan Yani, Seri Hukum, h. 29. 108
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 3. Negoisasi Negoisasi pada dasarnya dapat diartikan suatu proses tawar menawar atau pembicaraan langsung untuk mencapai suatu kesepa­ katan terhadap masalah tententu yang terjadi diantara para pihak. Sebagai penyelesaian sengketa, negoisasi dapat dilaksanakan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa dengan rentang waktu selama 14 (empat belas) hari dan kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis. Negoisasi dilakukan baik karena telah ada sengketa di antara pihak maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicara­ kan masalah tersebut.6 Ketentuan tentang negoisasi sebagai institusi hukum yang dapat berfungsi menyelesaikan sengketa ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2) "Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alter­ natif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis." Jika dicermati secara seksama apa yang dimaksud dengan negoi­ sasi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka pema haman tentang negoisasi tersebut memiliki kedekatan pengertian dengan perdamaian sebagaimana diatur pada pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 bab kedelapan belas Kitab Undang­Undang Hukum Perdata, yaitu perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan mengerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Namun demikian antara maksud negoisasi pada pasal 6 ayat (2) Undang­Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan maksud perdamaian dalam pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata pada dasarnya dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu : a. Negoisasi diberikan tenggang waktu penyelesaiannya paling lambat 14 (empat belas) hari, sedangkan perdamaian tidak diberi limit waktu secara tertulis dalam peraturan perundang­ undangan. 6 Fuady,Arbitrase Nasional, h. 42. 109
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik b. Penyelesaian sengketa melalui negoisasi harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh para pihak yang ber sengketa, berbeda halnya dengan perdamaian yang tidak dengan tegas harus dilakukakan dalam suatu pertemuan langsung. c. Negoisasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dilakukan di luar lembaga pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik dalam proses persidangan pengadilan maupun di luar sidang pengadilan. Uraian tentang hal ini lebih lanjut dapat dilihat pasal 130 HIR. Sayangnya dalam masalah negoisasi ini tidak ditemukan pen­ jelasan dan pengaturannya dalam Undang­Undang Nomor 30 Tahun 1999 selain yang tertera pada pasal 6 ayat (2) tersebut. 4. Mediasi Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa melalui pihak luar yang tidak memihak (netral) sebagai lanjutan gagalnya negoisasi, bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mem­ bantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa secara memuaskan bagi pihak yang bersengketa. Isyarat negoisasi sebagai lanjutan dari gagalnya negoisasi dijelaskan pada pasal 6 ayat (3) yang mengemukakan dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagai­ mana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Mediator sebagaimana yang dijelaskan di atas, jelas melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehen ­ dak dan kemauan para pihak yang bersengketa. Ia tidak ber wenang memaksa, melainkan ia hanya berkewajiban bertemu atau memper­ temukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok­pokok persoalan yang dipersengketakan. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, maka mediator mencoba menyusun proposal penyelesaian dan kemudian dikonfirmasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara para pihak yang 110
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan. Setelah diperoleh persetujuan dari para pihak atas proposal yang diajukan mediator tersebut untuk menyelesaikan masalah yang mereka persengketaan, maka mediator kemudian menyusun kesepakatan itu secara tertulis untuk kemudian ditandatangani kedua belah pihak.7 Ada beberapa keunggulan mediasi jika dibandingkan dengan institusi hukum penyelesaian sengketa lainnya, yaitu : a. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif­alternatif lainnya. b. Adanya kecendrungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi. c. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegoisasi sendiri sengketa­sengketanya di kemudian hari. d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah­masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa. e. Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan di antara para pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.8 Agar suatu proses mediasi berfungsi dengan baik diperlukan adanya beberapa syarat, yaitu : a. Adanya kekuatan tawar menawar yang seimbang antara para pihak b. Para pihak menaruh harapan terhadap hubungan di masa depan. c. Terdapatnya banyak persoalan yang memungkinkan ter­ jadinya pertukaran (trade offs). d. Adanya urgensi untuk menyelesaikan secara cepat. e. Tidak adanya rasa permusuhan yang mendalam atau yang telah berlangsung lama di antara para pihak. 7 Widjaja dan Yani, Seri Hukum, h. 34. 8 Leo Knowwitz, Alternative Dispute Resulation (St. Paul, Minnesota, USA: West Publishing, Co, 1985), h. 17. 111
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik f. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak dan dapat dikendalikan. g. Membuat suatu preseden atau mempertahankan hak tidak lebih penting dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang cepat. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, maka kepentingan­kepentingan pelaku lainnya, seperti pengacara atau penjamin tidak diberlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.9 Kesepakatan tertulis yang telah dibuat dan disusun oleh media ­ tor dan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang berseng keta, menjadi kesepakatan final dan mengikat untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian kesepakatan tertulis tersebut wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran, lebih lanjut lihat pasal 6 ayat 6 yang menyatakan bahwa usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Kemudian pada ayat (8) dikemukakan pula bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. 5. Konsiliasi Seperti halnya dengan konsultasi, negoisasi dan mediasi, Undang­ Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan eksplisit atau defenisi yang jelas tentang konsiliasi. Namun atas dasar pemahaman terhadap penjelasan undang­undang ter sebut yang menyatakan dalam bab II diatur mengenai alternatif penye­ lesaian sengketa melalui cara musyawarah kedua belah pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispiute resulation atau ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni 9 Agnes M. Toar, dkk., Arbitrase Indonesia (Jakarta: Pustaka Ghalia, 1995), h. 17. 112
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau peniliaian ahli. Untuk itu dapat dinyatakan bahwa konsiliasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa perdata yang disepakati para pihak untuk dilakukan di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Dalam hal peranannya antara mediator dan konsiliator ter­ hadap perbedaan­perbedaan sekalipun antara keduanya dalam hal­hal tertentu terdapat kesamaan. Sebagaimana halnya dengan seorang mediator, tugas dari konsiliasi hanya sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara para pihak sehingga dapat ditemukan solusi oleh para pihak sendiri. Secara lebih tegas dikemu­ kakan oleh Munir Fuady bahwa pihak konsiliator hanya melakukan tindakan­tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung dan lain­lain.10 Sekalipun pihak konsiliator melakukan hal­hal yang dilakukan seorang mediator namun pihak konsiliator sama­sama tidak berwenang memutus perkara. Dalam pemahaman lain dapat dinyatakan keputusan dan persetujuan terhadap keputusan perkara tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Berkaitan dengan tata aturan tentang konsiliasi dikemukakan dalam pasal 7 Unicitral Conciliation Rules sebagaimana yang dikutip oleh Munir Fuady, yaitu : a. Konsiliator membantu para pihak secara independen dan tidak memihak untuk mencapai suatu settlement (penye­ lesaian). b. Dalam melaksanakan tugas­tugasnya konsiliator diarahkan oleh prinsip keadilan dan objektif, dengan mempertimbang­ kan faktor­faktor antara lain sebagai berikut : 1) Hak dan kewajiban para pihak 2) Kebiasaan dalam perdagangan (trade usages) dan 3) Praktek bisnis yang telah terjadi, termasuk praktek bisnis di antara para pihak sendiri. 10 Fuady,Arbitrase Nasional, h. 52. 113
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik c. Konsiliator dapat melakukan proses konsiliasi yang dianggap­ nya layak, dengan mempertimbangkan faktor­faktor antara lain sebagai berikut : 1) Situasi dan kondisi dari kasus tersebut 2) Keinginan para pihak, termasuk keinginan yang diucap­ kan para pihak secara lisan dan 3) Kebutuhan untuk proses secara cepat. d. Di setiap tingkat dalam proses konsiliasi, konsiliator dapat mengajukan proposal penyelesaian sengketa.11 6. Pendapat Ahli Berdasarkan isyarat pasal 1 ayat (10) Undang­Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa pendapat ahli merupakan salah satu institusi penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Namun sebagaimana halnya dengan institusi­institusi lainnya selain arbitrase, undang­undang tersebut tidak dengan tegas dan jelas memberikan pengertian dan juga mekanisme tentang pendapat ahli tersebut. Yang dimaksud dengan pendapat ahli adalah pendapat hukum dari ahli hukum baik melalui personal maupun kelembagaan. Jika diamati dengan seksama tujuan dicantumkannya pendapat ahli alternatif penyelesaian sengketa adalah dapat dijadikan sebagai masukan para pihak dalam menyusun atau membuat suatu perjanjian yang akan mengatur hak­hak dan kewajiban masing­masing pihak, bahkan para ahli hukum dapat diminta pendapatnya tentang interpretasi atau penjelasan suatu perjanjian yang telah dibuat para pihak. Dalam ilmu hukum istilah pendapat ahli disebut dengan doktrin yang berfungsi sebagai sumber hukum formal. Dikemukakan doktrina karena pendapat para sarjana hukum terkemuka besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusan. Seringkali terjadi para hakim dalam memutuskan perkara­perkara yang diperiksanya menyebut­nyebut nama ahli hukum terkemuka sebagai dasar pertimbangannya. Bahkan dalam pasal 38 ayat 1 Mahkamah Inter­ 11 Ibid, h. 53. 114
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik nasional dengan tegas menyebutkan doktrina atau pendapat ahli hukum terkemuka sebagai sumber hukum formal.12 Pemahaman terhadap pendapat ahli di atas hampir dapat disamakan dengan konsultasi, yang berarti penyelesaian sengketa melalui pendapat ahli tidaklah dominan, namun sebatas memberi pendapat hukum sedang yang mengambil keputusan tetap para pihak yang bersengketa. Berbeda halnya dengan pendapat ahli hukum lembaga arbitrase yang bersifat mengikat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (8) Undang­Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Pada pasal tersebut ditegaskan bahwa lembaga arbitrase tidak saja memberikan putusan mengenai suatu sengketa. Isyarat pasal tersebut juga dapat dihubungkan dengan pasal 52 yang menegaskan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat atas hubungan tertentu dari suatu perjanjian. Lebih jauh pada penjelasan pasal 52 tersebut dikemukakan "tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (binding opinion) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut." Misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain­lain. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian. Dengan demikian pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat, untuk itu pendapat tersebut akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Oleh karena pendapat hukum diberikan atas permintaan para pihak secara bersama­sama, maka pendapat hukum diberikan atas permintaan para pihak secara 12 J.B. Daliyo, dkk., Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h. 63. 115
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik bersama­sama, maka pendapat hukum itu bersifat akhir (final).13 Hal ini sesuai dengan penegasan pasal 53 yang menyatakan terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. D. Simpulan Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa Undang­Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan produk hukum formal mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR) yang diundangkan sebagai konsekuensi perkembangan kegiatan ekonomi khususnya perkembangan dunia perdagangan yang semakin pesat, sehingga tidak menutup kemungkinan timbulnya konflik di antara pelaku usaha, sekaligus diperlukan penyelesaiannya secara cepat. Alternatif penyelesaian sengketa dapat dipandang sebagai institusi penyelesaian sengketa dalam bidang perdata di luar lembaga pengadilan yang didasarkan atas klausula perjanjian secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa atau perjanjian tersendiri setelah timbulnya sengketa. Berdasarkan Undang­Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimaksud dengan sengketa di bidang perdata adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang­undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan institusi­institusi alternatif penyelesaian sengketa dalam perspektif undang­undang ini terdiri dari arbitrase, konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau pendapat ahli. Daftar Bacaan Toar, Agnes M., dkk. Arbitrase Indonesia. Jakarta: Pustaka Ghalia, 1995. Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. Seri Hukum Bisnis Hukum Arbitrase. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Cet. 2. 13 Widjaja dan Yani, Seri Hukum, h. 39. 116
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Daliyo, J.B., dkk. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Gramedia, 1989. Knowwitz, Leo. Alternative Dispute Resulation. St. Paul, Minnesota, USA: West Publishing, Co, 1985. Fuady,Munir. Arbitrase Nasional. Bandung: PT. Citra Aditya, 2000, Cet. 1. Chairandi, Ridwan, dkk. Pengantar Hukum Dagang Indonesia. Yogyakarta: Kerjasam Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII dengan Gama Media, 1999, ed. I, cet. 1. Gautama, Sudargo. Undang-Undang Arbitrase Baru, Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 1999, Cet. 1. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 117
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik PERBANDINGAN HUKUM PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM A. Pendahuluan Makalah yang akan dibahas berjudul "Perbandingan Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang­Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam". Dari judul tersebut permasalahan yang diajukan adalah bagaimana Hukum Perjanjian menurut Kitab Undang­Undang Hukum Perdata dan bagaimana pula Hukum Perjanjian menurut Hukum Islam, kemudian penulis akan memperbandingkan antara Hukum Perjanjian menurut Kitab Undang­Undang Hukum Perdata dengan Hukum Perjanjian Menurut Hukum Islam. Diangkatnya tema hukum perjanjiandalam pembahasan ini menurut penulis cukup beralasan, disebabkan perjanjian merupakan sesuatu yang cukup sentral bagi kegiatan manusia, bahkan hampir sebagian besar transaksi yang dilakukan manusia dalam hidup dan kehidupannya terkait dengan perjanjian. Oleh karena perjanjian merupakan sesuatu yang cukup sentral, maka kewajiban untuk 118
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik mematuhi dan melaksanakannya menjadi suatu kemestian, khusus­ nya bagi para pihak yang terkait. Sedangkan dua aspek hukum yang terkait dengan Hukum Perdata dan Hukum Islam merupakan hukum yang diakui dan dilaksanakan masyarakat dalam pelaksanaan transaksi di Indonesia. Terlebih lagi pada saat sekarang ini masyarakat Indonesia sedang mengembangkan sistem ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional. Jika dilihat dari segi sumbernya Hukum Perdata Indonesia bersumber dari Kitab Undang­Undang Hukum Perdata yang berasal dari Hukum Perdata Erofa, sedangkan Hukum Perjanjian Islam bersumber dari syari'at Islam atau agama Islam. Secara logika dapat dinyatakan antara keduanya pasti terdapat perbedaan­perbedaan, namun di sisi lainnya pasti terdapat persamaan­persamaan, disebab­ kan keduanya telah menjadi hukum yang hidup dan berkembang di tengah­tengah kehidupan masyarakat. Makalah ini juga akan mencoba memaparkan sisi­sisi perbedaan dan persamaan antara kedua hukum perjanjian tersebut. Tulisan ini tidak untuk membahas hukum perjanjian mana yang terbaik untuk dilaksanakan, disebabkan membahas perbandingan dua bentuk hukum yang berbeda, tidak mungkin untuk melakukan penilaian mana yang terbaik antara keduanya. B. Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perjanjian dalam Kitab Undang­Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam ketentuan Buku III KUHperdata tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata dibawah judul "Tentang Perikatan­Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian" menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih".1 Subekti mengemukan yang dimak­ 1 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2004) H. 7. Abdul Kadir Muhammad memberikan komentar terhadap pengertian perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata dengan menyatakan kurang lengkap dan mempunyai kelemahan- kelemahan, antara lain: (1) Rumusan ini hanya cocok untuk perjanjian sepihak, karemna kata "mengikatkan" hanya datang dari salah satu pihak, (tidak antara kedua belah pihak); (2) Pengertian perjanjian terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum kekayaan, seperti dapat pula mencakup 119
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik sud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana sese orang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling ber­ janji untuk melaksanakan sesuatu hal.2 Sementara KRMT Tirto­ diningrat mendefenisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat­akibat hukum, yang dapat dipaksakan oleh undang­undang.3 Pengertian kontrak sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli tersebut pada dasarnya dapat dinyatakan melengkapi kekurangan defenisi Pasal 1313 KUHPerdata sebagaimana yang telah disebutkan, sehingga secara lengkap pengertian perjanjian merupakan perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan pengertian perjanjian pada pasal tersebut dapat dipahami yang dimaksud dengan perjanjian dalam perspektif KUH Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum kekayaan. Untuk itu, menurut Djaja S. Meliala4 terdapat beberapa ciri perjanjian, yaitu : 1. Para pihak (subjek) selalu dua orang atau lebih. 2. Debitur wajib melakukan prestasi. 3. Prestasi harus tertentu atau ditentukan. 4. Prestasi harus mungkin dan halal. 5. Prestasi dapat berupa satu kali atau terus menerus, seperti dalam perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja dan lain­lain. 6. Kadang­kadang perikatan atau perjanjian tidak berdiri sendiri, artinya masih harus diikuti dengan tindakan lain, seperti dalam perjanjian jual beli, diikuti oleh levering (penyerahan) dan balik nama (mutasi). perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum kekeluargaan; (3) Tanpa menyebutkan tujuan, sehingga para pihak mengikatkan diri tidak jelas, untuk apa?, Abdul Kadir, Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 1982), h. 78. 2 3 1983), h. 8. 4 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, Cet. XVI, 1996), h. 1. A.Qiram Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya, (Yogyakarta: Liberty, Djaja S.Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, (Bandung: Nuansa Aulia, Cetakan II, 2008), h. 81. 120
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 7. Untuk memenuhi kewajibannya debitur bertanggung jawab menurut Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. 8. Menimbulkan hak perorangan. 9. Pada umumnya pemenuhan prestasi dapat dipaksakan (melalui pengadilan). 10. Terletak dalam lapangan hukum kekayaan. Setiap perjanjian agar secara sah mengikat para pihak­pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : perlu adanya kesepakatan para pihak (asas konsensual), kecakapan para pihak dari para pihak, adanya objek tertentu, dan mempunyai kausa yang halal. Dua syarat pertama, disebut syarat subjektif, karena menyanhkut subjeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua subjek terakhir adalah mengenai objeknya disebut syarat objektif. Ad.1. Dengan sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju mengenai hal­hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Cara mengutarakan kehendak itu bisa bermacam­macam. Dapat dilakukan secara tegas atau secara diam­diam, dengan tertulis (melalui akte outentik atau di bawah tangan) atau dengan tanda.5 Untuk itu dianggap tidak ada kesepakatan atau perjanjian kalau didalamnya terdapat paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), maupun penipuan (bedrong).6 Ad.2. Kecakapan bertindak dari para pihak, menurut Pasal 1329 KUHPerdata dikemukakan tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Kemudian pada Pasal 1330 KUHPerdata dinyatakan , yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian ada tiga golongan, yaitu anak yang belum dewasa (di bawah umur), orang yang berada di bawah pengampuan, dan perempuan bersuami. Saat sekarang ini, setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 dan setelah berlakunya Undang­Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 5 Subekti, Op.cit., h. 17. 6 Abvdul Chofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Konsep, Regulasi, dan Implementasi, (Yagyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 7. 121
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 1974, tinggal dua gilongan yang dianggap tidak cakap melakukan perjanjian, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan (curatele).7 Ad.3. Adanbya objek tertentu, yang berarti objek perjanjian harus tertentu, setidak­tidaknya harus dapat ditentukan (Pasal 1333 KUHPerdata). Selain itu segala sesuatu yang menjadi objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang­undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Kemudian bahwa suatu perjanjian yang dibuat dilarang tanpa sebab, memuat sebab yang palsu, ataupun sebab yang dilarang. Dan barang­banrang yang baru akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian (Pasal 1334 KUHPerdata). Ad.4. Mempunyai kausa yang halal, pengertian ini bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri.8 Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang­undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337). Sebagai konsekuensi logis dari perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum. Dalam hal perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum, maka perjanjian tersebut adalah mengikat para pihak laksana undang­undang (vide Pasal 1338 KUHPerdata), di samping itu juga menjadikan para pihak wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan tidak bisa memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak. Konsep hukum perjanjian menurut KUHPerdata menganut berbagai asas, dan diantara asas­asas yang terpenting adalah 9 : 7 Djaja S.Meliala, Op.cit., h. 95. 8 R.Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 37. 9 Bandingkan dengan Helien Budiono, Asas Hukum Perjanjian Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), h. 95. Dikemukakannya bahwa asas-asas fundamental yang melingkup hukum kontrak, ialah: (a) asas konsensualisme, (b) asas kekuatan mengkikat perjanjian, dan (c) asas kebebasan berkontrak. Lihat juga, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 19. 122
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 1. Asas Kepribadian (Pasal 1315 jo 1340 KUHPerdata). Asas kepribadian ini mencakup ruang lingkup dari berlakunya suatu perjanjian, yakni suatu perjanjian ruang lingkupn berlakunya hanya terbatas pada para pihak dalam perjanjian itu saja. Para pihak dalam perjanjian tersebut tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam Derden beding (janji untuk seorang pihak ketiga, Pasal 1317 KUHPerdata). Pada pasal ini dinyatakan bahwa janji untuk kepentingan pihak ketiga, sebenarnya adalah memberikan atau menyerahkan haknya kepada pihak ketiga. Jadi pihak ketiga di sini hanyalah mendapatkan hak dari perjanjian yang sudah ada dan karena hak itu sudah ditentukan dalam perjanjian, maka ia berhak untuk dilaksanakannya perjanjian itu. Dalam hal mengenai asas kepribadian ini tercantum pada Pasal 1340 KUHPerdata. 2. Asas Konsensualisme (Pasal 1320 KUHPerdata). Asas konsensualisme pada dasarnya dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 bagian 1 KUHPerdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas ini menentukan suatu perjanjian sudah dianggap terjadi pada saat tercapainya kata sepakat para pihak.Menurut Salim H.S. asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian. 3. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata). Asas kebebasan berkontrak merupakan isyarat yang ditegaskan dalam Pasal 1338 butir 1 KUHPerdata, yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang­undang bagi mereka yang membuatnya. Kata "semua" mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yangnamanya dikenal atau tidak dikenal oleh undang­undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isis perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian 123
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik itu diadakan.10 Lebih lanjut oleh Johanes Gunawan menjelaskan kebebasan berkontrak itu terdiri dari : a. Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian. b. Kebebasan setiap orang untuk memilih dengan sispa ia akan membuat suatu perjanjian. c. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian. d. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.11 Penjelasan lebih lanjut dalam hubungannya dengan perjanjian standar (perjanjian baku), apakah bertentangan atau tidak dengan asas kebebasan berkontrak. Lebih lanjut Johannes Gunawan menjelaskan perjanjian standar menyebabkan asas kebebaqsan berkontrak kurang atau bahkan tidak dapat diwujudkan. Dari 5 (lima) unsur asas kebebasan berkontrak sebagaimana dijelaskan di atas, hanya 2 (dua) unsur yang masih dapat diwujudkan, yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian. Di lain pihak, Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan per janjian baku ini secara teoritis yuridis tidak memenuhi unsur sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.12 Dan Selanjutnya dikatakannya asas kebebasan ber­ kontrak tetap perlu dipertahankan sebagai asas utama dalam Hukum Perjanjian Nasional, walaupun ada pendapat yang tidak setuju meletakkan asas kebebasan berkontrak sebagai asas utama dalam hukum perjanjian. Disamping tiga asas hukum perjanjian yang telah dikemukakan, terdapat dua asas lainnya yang terkait dengan asas hukum perjanjian, yaitu Asas Pacta Sunt Servanda dan Asas Iktikad Baik.13 Asas pacta 10 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, dalam Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2001), h. 109. 11 Johannes Gunawan, Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak , dalam Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, (Bandung, PT Alumni, Nomor 3-4, Jilid XVII, 1987) h. 55. 12 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 1980), h. 13-17. 13 Lihat Salim H.S., Op.cit., h. 10. 124
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik sunt servanda disebut juga asas kepastian hukum yang berhubungan dengan akibat perjanjian, yang berarti hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang­undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Isyarat asas ini terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang­undang. Berkaitan dengan asas hukum perjanjian ini, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1985, telah dihasilkan pula delapan asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu adalah : asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas perlindungan. Kedelapan asas­asas ini merupakan dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian atau kontrak.14 C. Hukum Perjanjian Menurut Hukum Islam. Kata perjanjian dalam Islam sering disebut dengan istilah "aqad" atau akad. Padanan kata akad atau sinonimnya dalam bahasa Arab ditemukan beberapa kata seperti 'ahd (al-'ahdu) dan iltizam.15 Maka kata akad merupakan manifestasi dari seseorang atau kelompok orang untuk melahirkan keinginan melakukan kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta (mubadalah al­maliyah) maupun bentuk lainnya.16 Menurut Ascarya kata akad dapat diartikan dengan ikatan, kepu tusan, penguatan, perjanjian, kesepakatan atau transaksi dan sebagai komitmen yang terbingkai dalam nilai­nilai syari'ah. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, 14 Lihat Mariam Darus Badrulzaman, dalam Salim H.S., Op.cit., h. 13. 15 Muhammad Abu Zahrah, al-Milkiyah wa Nazariyah al-Aqd, (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 1976), h. 196-228. Dan terkait dengan perkataan akad (al-'aqdu) dan 'ahd (al-'ahdu) dapat dilihat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 dan surat an-Nahl ayat 91 serta surat al-Isra' ayat 34. 16 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tenang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 78. 125
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.17 Berdasarkan Buku IIPasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.18 Bertitik tolak dari beberapa pengertian perjanjian Islam (akad) yang telah dikemukakan, maka dapat dikemukakan yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan atau untuk tidak dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam bentuk Ijab dan Qabul yang menunjuk­ kan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syari'at. Hal ini berarti seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syri'at Islam. Dengan adanya ijab dan qabul yang didasarkan kepada ketentuan syari'at, maka suatu akad menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya. Dalam Islam ada pengertian lain yang memberikan gambaran lebih luas cakupannya dari pengertian yang telah disebutkan di atas, yakni memasukkan pengertian akad sebagai tindakan orang yang berkehendak kuat dalam hati, meskipun dilakukan secara sepihak, seperti hibah, wasiat, wakaf dan sebagainya. Sehingga untuk kemudian menimbulkan pembahasan mengenai macam­macam akad baik yang sifatnya timbal balik dan akad yang sifatnya sepihak.19 Pengertian lainnya tentang akad dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, yaitu suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat­ 17 Ascarya, Akad & Produk Bank Syari'ah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 35. Kemudian bandingkan dengan Abdullah al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Terjemah Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 26. 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) (Jakarta: Fokus Media, Bandung, 2010), h. 15. 19 Abdul Chofur Anshori, Op.cit., h. 23. 126
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.20 Dalam pemahaman lain dapat pula dikatakan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lainnya, demikian sebaliknya. Secara formal, hukum Islam sebagaimana ditemukan dalam kitab­kitab fikih, menetapkan beberapa syarat atau rukun sahnya akad, seperti kelayakan para pihak, jelasnya mahl 'aqad, sarihnya sigah aqad, dan objeknya mal mutaqawwim.21 Secara umum, formlitas (syarat­rukun) tersebut harus terpenuhi untuk mengukur validitas sebuah akad. Kata formulasi sendiri merupakan makna legalitas yaitu mencukupi syarat dan rukun dalam suatu perjanjian.22 Formulasi syarat dan rukun, melahirkan berbagai bentuk akad dengan berbagai sudut tinjauan. Paling tidak ditemukan beberapa pandangan ulama tentang akad dalam kitab fikih.23 Secara keseluruhan pendekatan tersebut menghendaki agar pelaksanaan akad menjadi sah dengan terpenuhinya syarat dan rukun akad. 1. Dua pihak atau lebih yang melakukan akad. Dua orang atau lebih yang melakukan akad adalah yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untk melakukan akad sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan akad terwujud dengan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, yakni apabila pihak­pihak tersebut berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian. Kedua, bebas memilih, 20 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas HukumMuamalat (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, tt.), h. 65. 21 Nasrun Haroen, Fikih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 76-77. 22 Rajali Nawawi, Islamic Law On Commercial Transaction, (Kuala Lumpur: CT Publications, 1999), h. 49-80. 23 Lihat Muhammad Hamid Ba'aly, Dawabit al-Uqud, dalam Ridwan Nurdin, Op.cit., h. 5. 127
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik untuk itu tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang berhutang dan perlu pengalihan hutangnya, atau orang yang bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya. Ketiga, akad itu dapat dianggap berlaku bila tidak terdapat khiyar (hak pilih), seperti khiyar syarath (hak pilih menetapkan persyaratan), khiyar ar-ru'yah (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya. 2. Objek akad (transaksi). Objek akad berarti barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal ini juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yaitu : Pertama, barang tersebut harus suci atau meskipun najis bisa dibersihkan. Oleh karena itu, akad tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara zati, seperti bangkai. Atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu, atau benda cair lainnya yang terkena najis. Kedua, barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyari'atkan. Karena fungsi legal dari suatu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Segala komoditi yang tidak berguna seperti barang­barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan, atau bermanfaat tetapi untuk hal­ hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semua itu tidak dapat ditransaksikan. Ketiga, komoditi harus bisa diserah terimakan, tidak sah menjual barang­barang yang tidak ada, atau ada tetapi tidak bisa diserah terimakan dengan tidak jelas ciri­cirinya, karena yang demikian itu termasuk gharar dan itu dilarang. Keempat, barang yang ditransaksikan harus milik sempurna dari orang yang melakukan transaksi. Kelima, harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad baik ukuran, jenis dan kreterianya apabila barang­barang itu ada dalam kepemilikan namun tidak berada dalam lokasi transaksi. 3. Lafazh (shighat) akad. Lapazh akad atau pengucapan akad adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu harus mengandung serah terima (ijab dan qabul). Beberapa persyaratan yang harus 128
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik dipenuhi agar ijab dan qabul memiliki akibat hukum24 adalah: Pertama, ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang­ kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isis perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar­benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain dilakukan orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Kedua, ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek perjanjian. Ketiga, ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama­sama hadir. Jumhur Ulama mengatakan bahwa ijab dan qabul merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perjanjian/akad, di samping unsur­unsur lain yang juga termasuk rukun akad. Unsur­unsur tersebut terdiri dari: a). Sighat al-aqad (pernyataan untuk mengikatkan diri); adalah cara bagaimana pernyataan mengikatkan diri itu dilakukan, maksudnya dalam hal pembuatan akad maka para pihak harus menyampaikannya secara lisan/tertulis term and condation dari akad tersebut sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, sebab maksud yang belum disampaikan kepada pihak lain tidak mempunyai akibat hukum sama sekali; b). Al-Ma'qud 'alaih/mahal al-'aqad (objek akad); objek akad sangat tergantung dengan akad yang dibuat. Dalam jual beli objeknya bisa berupa barang atau jasa dan harga, dalam sewa­ menyewa objeknya adalah manfaat dari barang yang disewakan dan uang sewa, begitu seterusnya. Terkait dengan objek perjanjian ini harus memenuhi persyaratan­persyaratan berupa telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syara' atau nash, dapat ditentukan dan diketahui, dan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi; c). Al- Muta'aqidain/al-'aqidain (pihak­pihak yang berakad); pihak­pihak yang berakad harus sama­sama mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam artian sudah dewasa dan sehat akalnya. Sedangkan jika perjanjian dibuat oleh orang yang tidak mempunyai kecakapan, misalnya melibatkan anak­anak maka ia harus diwakili oleh walinya. Dan untuk menjadi wali harus memenuhi persyaratan dalam hal kecakapan untuk menjalankan tugas secara sempurna, persamaan pandangan (agama) antara wali dan yang diwakilinya, adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya; d). Maudhu' al-'aqad (tujuan akad); menurut 24 Ahmad Azhar Basyir, Op.cit., h. 66. Terkait dengan rukun dan syarat akad tersebut, lihat juga Oscarya, Loc.cit. 129
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik ulama fikih, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak syarak, sehingga apabila tujuannya adalah bertentangan dengan syarak maka berakibat kepada ketidak absahan dari perjanjian tersebut. Tujuan harus ada pada saat akad diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh syarak.25 Kemudian syarat sahnya suatu perjanjian secara umum dapat dinyatakan " (1) tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya. Bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian, akan tetapi kebebasan itu ada batasnya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syari'ah Islam baik yang ada dalam al­Quran maupun yang ada dalam al­Hadis. Jika syarat itu tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum; (2). Harus sama ridho dan ada pilihan. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam sebuah perjanjian harus didasari kesepakan para pihak secara bebas dan suka rela, dan didalamnya tidak boleh ada mengandung unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Konsekuensi yuridis jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Dengan demikian perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah, apabila tindakan pembatalan belum dilakukan; (3). Harus jelas dan gamblang. Dalam sebuah perjanjian harus jelas apa saja yang menjadi objeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat didalam perjanjian. Konsekuensi yuridis jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersifat batal demi hukum.26 Sebagaimana halnya dengan KUHPerdata yang mengemukakan adanya asas­asa hukum perjanjian, maka dalam hukum Islam juga dikenal adanya asas­asas hukum perjanjian, yaitu : 25 Abdul Ghofur Anshori, Op.cit., h. 27-28 dan bandingkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) tentang rukun dan syarat akad pada Pasal 22 terdiri atas: (a). Para pihak yang berkad; (b). Objek akad; (c). Tujuan pokok akad, dan (d). Kesepakatan. Pasal 23 dinyatakan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum; Pasal 24 dikemukakan objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, dan Pasal 25 tentang akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Selanjutnya lihat Ascarya, Op.cit., h. 35. 26 Selanjutnya lihat Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 2. 130
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 1. Asas Kebebasan (al-Hurriyah). Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (freedom of making contract). Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas dalam menentukan dengan siapa ia membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syari'at Islam, dan dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan. Hal ini diisyaratkan dalam al­Qur'an surat al­Baqarah ayat 256: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang bebar dari pada jalan yang sesat ...". Dengan adanya kata­kata tidak ada paksaan dalam ayat tersebut, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai­nilai syari'ah. 2. Asas Persamaan atau kesetaraan (al-Musawamah). Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (bargaining position) yang sama, sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu akad/perjanjian setiap pihak memiliki kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Hal ini diisyaratkan dalam al­Qur'an pada surat al­Hujarat ayat 13, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki­ laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa­bangsa dan bersuku­suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". Dari ketentuan ayat tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam Islam ditunjukkan kepada semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law), sedangkan yang membedakan kedudukan antara orang satu dengan yang lainnya di sisi Allah adalah derajat ketaqwaannya. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertaqwa, antara lain dengan menjalankan perintah­perintah Nya dan menjauhi larangan­larangan Nya. 131
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 3. Asas Keadilan (al-"Adalah). Pelaksanaan asas keadilan dalam suatu akad/perjanjian menun­ tut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, dan memenuhi semua kewajibannya. Perjan­ jian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seim­ bang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. 4. Asas Kerelaaan (al-Ridho). Dengan asas ini dapat dinyatakan segala transaksi yang dilaku­ kan harus atas dasar kerelaan antara masing­masing pihak, harus didasarkan kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, tipuan, dan mis­stateman. Asas ini dilandasi oleh firman Allah Swt. Pada surat an­Nisa' ayat 29: "Hai orang­orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu". Kata suka sama suka dalam ayat tersebut menunjukkan dalam hal membuat perjanjian, khususnya dilapangan perniagaan harus senantiasa didasarkan kepada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas. 5. Asas Kebenaran dan Kejujuran (Ash-Shidq) Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebo hongan dan penipuan, karena dengan adanya kebohongan dan peni pu an. Sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur penipuan atau kebohongan, memberikan hak kepada pihak lain untuk meng henti kan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Allah Swt. meng isyarat kan dalam al­ Qur'an surat al­Ahzab ayat 70, yaitu: "Hai orang­orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan kata kan lah perkataan yang benar".Ajaran Islam mewajibkan setiap umatnya untuk mengucapkan perkataan yang benar, terlebih lagi dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga faktor kepercayaan (trust) menjadi sesuatu yang esensial dan terlaksananya suatu perjanjian atau akad. 132
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 6. Tertulis (al-Kitabah). Dianjurkan dalam setiap melakukan suatu perjanjian hendak­ nya dibuat secara tertulis, yang dapat digunakan demi kepentingan pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa. Dalam al­ Qur'an dinyatakan oleh Allah Swt. Pada surat al­Baqarah ayat 282­283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar­benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi­ saksi (syahadah), gadai (ar­Rahn) untuk kasus tertentu, dan prinsip tanggung jawab individu.27 Di samping enam asas hukum perjanjian Islam yang telah dikemukakan, terdapat asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia yang di dalamnya termasuk perbuatan muamalat seperti perjanjian, yaitu asas ilahiyah atau asas tauhid.28 Berdasarkan asas Ilahiyan dikemukakan bahwa setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Swt. Sebagaimana yang dinyatakan Allah Swt. Pada surat al­Hadid ayat 4, yaitu: "Dia (Allah) bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa saja yang kamu kerjakan". Kegiatan muamalat termasuk melakukan perjanjian, tidak akan pernah lepas dari nilai­nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia meliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah Swt.29 27 Fatturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrulzaman, et.al., (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet.I, 2001), h. 249-251. 28 Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 30-31. 29 Lihat Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet.I, 2004), h. 723-727, kemudian Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Prenada Media, Cet.I, 2004), h. 125-126, dan Yeni Salma Berlinti, Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Berdasarkan Ketentuan World Trade Organization Dalam Perspektif Hukum Islam, Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: 2001), h. 78-79. 133
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik D. Perbandingan Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Sekalipun dari sisi sumber hukum yang digunakan berbeda antara hukum perdata dan hukum Islam, hukum perdata bersumber dari hukum erofa, sedangkan hukum Islam bersumber dari syari'at Islam, namun antara keduanya terdapat beberapa persamaan di sam ping perbedaan tersebut, terutama dalam masalah hukum per­ janjian. Persamaan antara keduanya dapat dilihat dari aspek adanya kepentingan untuk memenuhi tuntutan kepentingan yang harus dilaksanakan atau diwujudkan sesuai dengan apa yang diperjanji­ kan. Keduanya memenadang pengingkaran ats isi perjanjian ber akibat adanya pengingkaran dan bagi pihak yang melakukan pengingkaran akan ada akibat hukumnya. Sedangkan dari sisi subjeknya, kedua norma hukum tersebut (Kitab Undang­Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam) tidak harus mengisyaratkan keharusan dalam bentuk satu keyakinan bagi pelaksanaannya, dalam arti pihak yang melakukan perjanjian dalam Islam tidak harus keduanya beragama Islam demikian pula dalam hukum perdata. Dalam hal syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam terdapat perbedaan dengan syarat sahnya perjanjian menurut hukum perdata. Dapat dinyatakan perbedaan terdapat pada peristilahan, sedangkan secara substantif hampir sama. Syarat harus adanya kesepakatan (konsensualisme) dalam hukum perjanjian menurut hukum perdata juga dikenal dalam hukum perjanjian Islam dengan harus sama ridho dan adanya pilihan. Sisi perbedaan yang cukup mendasar terdapat pada asas utama dalam hukum perjanjian Islam yaitu asas Ilahiyah yang berarti seluruh aktivitas dalam perjanjian Islam tidak terlepas dari aplikasi nilai­nilai ketuhanan. Hal ini berarti perjanjian dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan syari'at, baik dari segi ketentuan yang terkait dengan subjek dan objek serta pelaksanaanya. Lebih jauh dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa manusia dalam hidup dan kehidupannya hanya semata untuk beribadah kepada Allah Swt. Tidak ada pemisahan antara kehidupan di dunia dan ke hidupan di akhirat karena keduanya merupakan siklus kehidupan. Berbeda halnya dengan hukum perdata yang sama sekali tidak menghubungkan aktivitas manusia dengan nilai­nilai agama. Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam memi liki dua macam konsekuensi yuridis. Pertama, perjanjian harus 134
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik dilaksanakan oleh para pihak dengan suka rela dan iktikad baik. Dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau terjadi wanprestasi, maka memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dan/atau memutuskan perjanjian melalui pengadilan. Kedua, perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak, maka ia akan mendapatkan sanksi dari Allah Swt. Di akhirat kelak. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim memiliki implikasi baik di dunia maupun di akhirat kelak. Berbeda halnya dengan perjanjian dalam Kitab Undang­Undang Hukum Perdata yang sama sekali tidak berhubungan dan tidak dikaitkan dengan persoalan agama atau nilai­nilai ketuhanan. Setiap akad yang dibuat oleh para pihak atau subyek hukum, pasti memiliki tujuan tertentu, sebagaimana halnya dengan Kitab Undang­Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa disertai suatu kausa dianggap tidak ada, atau batal demi hukum. Hal serupa juga terjadi dalam hukum perjanjian Islam. Setiap perjanjian atau akad yang dibuat oleh para pihak harus senantiasa memiliki tujuan ytang jelas, dan satu lagi rambu­rambu yang harus diperhatikan yaitu jangan sampai melanggar ketentuan­ ketentuan syarak. Terkait dengan tujuan akad ini, dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, 30bahwa tujuan suatu akad harus jelas dan dibenarkan oleh syrak, dan harus memenuhi syarat­syarat sebagai berikut: 1). Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak­ pihak yang bersangkutan tanpa akad yang dilaksanakan, tujuannya hendaknya baru ada pada saat akad dilaksanakan; 2) tujuan harus berlangsung adsanya hingga berakhirnya akad, dan; 3). Tujuan akad harus dibenarkan syarak. Baik dalam hukum perdata dan hukum Islam, suatu perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak tidak boleh mengandung unsur tipuan apalagi dalam suasana yang terpaksa atau tekanan. Para pihak harus melakukannya dalam keadaan suka rela atau dalam terminologi Islam disebut dengan ridho. 30 Ahmad Azhar Basyir, Op.cit., h. 99. 135
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik E. Penutup Sebagai penutup dalam penulisan makalah ini dapat dikemuka­ kan kesimpulan sederhana dari judul yang dibahas mengenai Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang­Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Secara istilah, kata perjanjian dalam perspektif hukum Islam dinyatakan dengan akad. Baik dalam hukum perdata dan hukum Islam para pihak diharuskan untuk memenuhi sesuatu yang diperjanjikannya, dan khusus dalam hukum Islam tidak boleh melakukan sesuatu perjanjian yang bertentangan dengan syari'at Islam. Disamping pemenuhan isi atau materi perjanjian tidak terlepas dari keharusan agama yang akan mendapat ganjaran pahala di akhirat nantinya. Berbeda halnya dengan perjanjian dalam hukum perdata yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan nilai­nilai agama. Baik dalam hukum perdata dan dalam hukum Islam, tidak dibenarkan adanya unsur­unsur tipuan dan tekanan dalam melakukan suatu perjanjian, suatu perjanjian harus dilaksanakan secara suka rela yang dalam terminologi Islam dinyatakan dalam keridhoan. Daftar Bacaan Abdul Chofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Konsep, Regulasi dan Implementasi (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2010) Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Alumni, 1982). Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII Press, tt.) A.Qiram Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkem- bangan nya (Yogyakarta: Liberty, 1983) Ascarya, Akad & Produk Bank Syari'ah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) Djaja S.Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan (Bandung: Nuansa Aulia, Cetakan II, 2008) 136
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Fattur Rahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari'ah, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrulzaman (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005) Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004) Helien Budiono, Asas Hukum Perjanjian Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) Johannes Gunawan, Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak, dalam Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (Bandung: Alumni, Nomor 3­4, Jilid XVII, 1987) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) (Bandung: Fokus Media, 2010) Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Perikatan Dengan Penjelasan Dalam Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2001) ______________, Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1980) Muhammad Abu Zahrah, al-Malikiyah wa Nazariyah al-Aqd (Beirut: Dar al­Fikr al­Araby, 1976) Nasrun Haroen, Fikih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) R.Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian (Bandung: Mandar Maju, 2000) Rajali Nawawi, Islamic Law on Commercial Transaction (Kuala Lumpur: CT Publication, 1999) Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, Cet.XVI, 1996). 137
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM PADA MASA KESULTANAN DI SUMATERA UTARA A. Pendahuluan Hukum Islam masuk ke kepulauan Nusantara (Indonesia) ber ­ samaan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di Indo­ nesia. Pelembagaan hukum Islam pertama­tama dilakukan oleh para saudagar muslim, kemudian peningkatan efektivitas pena maan nya dilakukan oleh para ulama. Hukum Islam tumbuh dan berkem bang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat Islam di Nusantara. Paling tidak ada tiga teori yang berkembang tentang masuknya Islam ke Indonesia.1 Pertama; teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk pertama kali ke Indonesia (Nusantara) pada abad ke­ 12 dari Gujarat dan Malabar, bukan dari Persia atau Arabia. Teori Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abd XVII-XVIII Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia (Bandung : Mizan, 1994) hlm. 25 dan juga lihat Azyumardi Azra, Islam di Asia Tenggara : Pengantar Pemikiran, dalam Azyumardi Azra (Peny.), Perspektif Islam di Asia Tenggara (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1989), hlm. xii. 1 138
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik ini dikembangkan oleh Pijnappel pada tahun 1872 dan didukung umumnya sarjana­sarjana Belanda, seperti Snouck Hurgronje, Moquette dan Morisson Menurut Pijnappel orang­orang Arab yang bermazhab Syafi'i berimigrasi ke India dan kemudian membawa Islam ke Nusantara. Sementara Snouck Hurgronje tidak secara eksplisit menyebutkan wilayah mana di India yang dianggap sebagai asal kedatangan Islam. Ia hanya menyebutkan abad ke­12 sebagai waktu yang paling memungkin penyebaran Islam di Indonesia. Sedangkan Morisson mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari pantai Coromandel (pantai timur India). Kedua; teori yang dikembangkan oleh S.Q. Fathimi, yang menyatakan bahwa Islam datang dari Bengal. Ia berargumentasi kebanyakan orang terkemuka di Pasai adalah orang­orang Benggali atau keturunan mereka. Islam muncul pertama sekali di semenanjung Malaya pada abad ke­11 M adalah dari pantai timur, bukan dari barat (Malaka), melalui Canton, Phanrang (Vietnam), Leran dan Trengganu. Ketiga; teori yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung berasal dari Arab, tepatnya Hadhramaut. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Crawfurd (1820) dan didukung oleh Salomon Keyzer (1859), Niemann (1861), de Hollander (1861) dan Veth (1878). Crawfurd menyatakan Islam masuk ke Nusantara berasal langsung dari Arab. Sementara Keyzer, Niemann dan de Hollander berargumentasi umat Islam di Indonesia bermazhab Syafi'i sebagaimana halnya mazhab umat Islam di Mesir dan Hadhramaut. Menurut Arnold bahwa pedagang­pedagang darai Arab memegang peranan dominan dalam menyebarkan Islam ke Nusantara, bahkan sejak abad ke­7 dan ke­8 M atau awal abad pertama Hijriyah. Menurutnya, pada tahun 674 M di Pantai Barat Sumatera telah didapati satu kelompok perkampungan orang­orang Arab.2 Kajian tentang perkembangan hukum Islam pada masa kesultanan di Sumatera Utara yang duhulunya dikenal dengan nama Sumatera Timur merupakan kajian yang bersifat historis terutama masa penjajahan Belanda, disebabkan perkembangan masa­masa kesultanan di Sumatera Utara berkisar antara abad XV sampai dengan abad XIX. Pada masa tersebut dalam poerspektif sejarah Bangsa Indonesia dikenal dengan masa penjajahan Belanda. Sudah barang 2 Azyumardi Azra, I b i d., juga lihat Thomas W.Arnold, The Preaching of Islam (Delhi: Low PricePublication, 1995) hlm. 363-364. 139
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik tentu kesulitan utama dalam kajian ini adalah dalam mendapatkan dan mengumpulkan sumber data kepustakaan yang sebagian besar masih berada di negeri Belanda, terutama berupa arsip­arsip dan dokumen bekas pemerintahan kolonial Belanda. Maksud utama penlisan karya ilmiah ini adalah memaparkan historis yang bersifat umum tentang perkembangan hukum Islam di zaman kesultanan Islam di Sumatera Utara. Mengingat banyaknya kesultanan atau kerajaan­kerajaan pada masa itu, maka penulisan makalah ini membatasinya kepada empat kesultanan, yaitu Kesul­ tanan Deli, Kesultanan Serdang, Kesultanan Langkat dan Kesultanan Asahan.Keempat kesultanan ini dapat dinyatakan berasal dari satu rumpun induk (Deli), dan masih terletak dalam satu kawasan budaya (Melayu), dan fisik yang berdampingan, tumbuh dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, dan dengan sistem pemerintahan yang bersamaan, serta dipimpin oleh rumpun keluarga yang sama turun temurun. B. Sekilas Tentang Kesultanan Islam Di Sumatera Utara. Dalam cacatan sejarah kerajaan­kerajaan di Sumatera Timur yang sekarang disebut dengan Sumatera Utara paling tidak terdapat empat puluh kerajaan­kerajaan besar dan kecil, tetapi dari sekian jumlah tersebut hanya terdapat lima kerajaan besar, yaitu Deli, Serdang,langkat, Asahan dan Siak. Untuk kepentingan penulisan makalah ini penulis membatasinya menjadi empat kerajaan yang wilayahnya termasuk dalam wilayah Sumatera Utara sekarang ini, yaitu Deli, Serdang, Langkat dan Asahan.3 Dapat dikemukakan keempat kerajaan ini berasal dari rumpun induk "Deli", dan masih terletak dalam satu kawasan budaya yang disebut dengan melayu. Usman Pelly, dkk., Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Kesultanan Langkat, Deli dan Asahan (Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1985-1986) hlm. iii. Dalam tulisan tersebut hanya dibatasi tiga kesultanan saja yaitu Langkat, Deli dan Serdang, namun penulis menambahkan Kesultanan Asahan disebabkan kesultanan ini dari pendekatan sejarah juga bagian dari kerajaan Melayu demikian pula kedatangan Islam ke daerah ini hampir bersamaan dengan kehadiran Islam di kesultanan langkat, Deli dan Serdang yang berasal dari kesultanan Aceh. Selanjutnya lihat T. Lah Husni, Lintasan Sejarah Sumatera Timur, 16 Desember 1950, (Medan: B.P. Husni, Juni 1975) hlm. 18 dalam H. Abdullah Syah, Editor Akamaluddin Syahputra dan Muhammad Iqbal, . Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Kewarisan Suku Melayu (Bandung: CitaPustaka, 2009) hlm. 4. H.Abdullah Syah mengemukakan sejak awal Kesultanan Melayu sekitar abad ke-15 di Pesiisir Timur terdiri dari Langkat, Deli, Serdang dan Asahan. 3 140
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Sebagai kerajaan yang memiliki budaya melayu, maka keempat kerajaan ini penulis nyatakan sebagai kesultanan Islam. Disebabkan adanya ungkapan "masuk melayu masuk Islam", yang bermakna antara Islam dan melayu tidak bisa dipisahkan. 1. Kesultanan Deli Paling tidak ada dua sumber asal nama "Deli"; pertama diambil dari nama "Delhi" yaitu tempat asal Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan yang bernama "Delikhan", yaitu Deli Akbar di India; kedua, diambil dari "Deli Tua" bekas ibu kota kerajaan Aru II, yang namanya diambil pula dari nama sebuah sungai dekat Deli­Tua yang bernama Lau Petani Deli.4 Sejarah Lahirnya Kerajaan Deli tidak terlepas dari peran tokoh Sri Paduka Gocah Pahlawan berasal dari India (Delhi) dengan nama asli Muhammad Deli Khan, masih keturunan raja India, yang diketahui seorang yang beragama Islam terdampar di Pantai Pasai, kemudian diangkat menjadi panglima Sultan Iskandar Muda Aceh. Kemunculan Sri Gotjah Pahlawan di Deli, bersamaan dengan politik ekspansi dan penaklukan yang sedang dilakukan oleh Kerajaan Aceh ke Wilayah Sumatera Timur pada umumnya, dan khususnya kerajaan Haru yang terletak di Deli Tua pada tahun 1619.5 Keberhasilannya dalam penaklukan Deli­Tua Haru tahun 1612, maka ia dikenal di Aceh dengan nama Panglima Deli.6 Sebagai Panglima Sultan Iskandar Muda yang terkemuka, dan yang berhasil wajarlah bila kemudian kepadanya dipercayakan untuk menjadi wakil Aceh memerintah di Deli, yaitu bekas Kerajaan Haru dengan ibu kotanya tetap Deli Tua,7 dan daerah inilah yang kemudian disebut sebagai Kerajaan Deli. Misi utamanya di Deli adalah : a. Menghancurkan sisa­sia perlawanan Aru (yang dibantu Portugis) 4 Tengku Luckman Sinar, Sari Sejarah Serdang I, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonewsia dan Daerah, 1986), hlm. 33. Usman Pelly, dkk., Op.cit., hlm, 15. H.M.Zaenuddin "Singa Aceh" dalam Tengku Luckman Sinar, Sari Sejarah Serdang I (Jakarta: Depeetemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1986), hlm. 35. 5 6 7 Tengku Lah Husny, Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatera Timur 1612-1950, Op.cit., hlm. 45. 141
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik b. Mengembangkan misi agama Islam.ke wilayah pedalaman c. Mengatur pemerintahan yang menjadi bagian dari imperium Aceh.8 Pada tahun 1876 telah ditetapkan daerah­daerah yang termasuk dalam kawasan Deli, yaitu : (1) Deli dan sekitarnya; (2) Sunggal atau disebut juga Serbanyaman; (3) Sepuluh Dua Kota atau XII Kota (kemudian menjadi Hamparan Perak); (4) Sukapiring; (5) Senembah yang terletak di perbatasan Deli dan Serdang terbagi atas beberapa daerah, yakni percut, Denai, Bedagai dan Padang. Pada tahun 1907 oleh Belanda ditentukan yang termasuk dalam wilayah Kerajaan Deli adalah Deli sendiri, Sunggal (Serbanyaman), Sepuluh Dua Kota (Hamparan Perak), Sukapiring, Sinembah Deli (Petumbak), Percut, Bedagai, Padang dan Sungai Tuan. Dari sejak semula berdirinya Kesultanan Deli, lokasi Kesultanan Deli telah mengalami beberapa kali perpindahan. Dimasa Gotjah Pahlawan Kesultanan Deli berkedudukan di Delitua, kemudian semasa pemerintahan Tuanku Panglima Perunggit bergeser ke Medan Deli, dan selanjutnya ke Labuhan Deli dimasa Tuanku Panglima Pasutan. Pada akhirnya ditahun 1890 Sultan Ma'mun Alrasyid Perkasa Alamsyah memindahkan kedudukan Kesultanan Deli kembali ke Medan (jalan Brigjen Katamso sekarang). 2. Kesultanan Serdang Lahirnya Kerajaan Serdang erat kaitannya dengan konflik bersaudara yang timbul di Deli dalam soal tahta kerajaan di antara keturunan Tuanku Panglima Paderap, yang meninggalkan empat orang putra, masing­masing bernama : (1) Tuanku Jalaluddin gelar Kejeruan Metar; (2) Tuanku Sutan Panglima Gandar Wahid; (3) Tuanku Umar gelar Kejeruan Junjungan; dan (4) Tuanku Tawar Kejeruan Santun. Sebagai pengganti Tuanku Paderap diangkat putra kedua yaitu Tuanku Sutan Panglima Gandar Wahid. Hal ini menyebabkan timbulnya kekacauan di Deli (1720), karena menurut sumber Serdang yang lebih berhak atas tahta Deli adalah Tuanku Kejeruan Junjungan, putra dari permaisuri yang bernama Tuanku Puan Sampali. Dalam 8 Tengku Luckman Sinar, Sejarah Medan Tempo Doeloe (Medan :Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Seni Budaya Melayu (Satgas MABMI Medan, Percetakan Perwira, Cetakan Kedelapan, 2001), hlm. 22. 142
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik kerusuhan ini Tuanku Kejeruan Junjungan tidak berhasil merebut hak­haknya atas Deli. Oleh karena itu, bersama Tuanku Puan Sampali pindah ke Serdang, dan mendirikan kampung besar di Serdang pada sekitar tahun 1723.9 Di kampung besar inilah kedudukan Tuanku Kejeruan Junjungan sebagai sultan di sahkan oleh Datuk Sunggal sebagai Ulon Janji, dan kelak keturunan Tuanku Kejeruan Junjungan secara turun temurun memerintah di Kesultanan Serdang. Wilayah Serdang yang semula (1723­1820) meliputi daerah­ daerah Lubuk Pakam, Batangkuis, Percut, Sungai Tuan. Batas wilayah Serdang mengalami perkembangan antara tahun 1820­1865, yakni di samping daerah­daerah Serdang seperti yang tersebut di atas, ditambah lagi dengan daerah Perbaungan, Dolok, Siantar, Tanjung Morawa, Sinembah, Padang, Bedagai, Denai dan Serbajadi. Menurut asalnya wilayah yang diduduki oleh Sultan Serdang berasal dari pemberian datuk Sinembah. Pada waktu itu wilayah Sinembah (meliputi juga Sinembah Deli) adalah yang terkuat dan merdeka di bawah kejeruan. Tetapi akibat sering terjadi perselisihan antara penguasa­penguasanya, Sinembah semakin melemah, sehingga perlahan­lahan kekuasaan Sinembah berpindanh ke Serdang. Sebagian daerah Sinembah seperti Tanjung Morawa, Lubuk Pakam menjadi daerah langsung Sultan Serdang.10 Pada tahun 1886 terjadi pengurangan wilayah kekuasaan Kesultanan Serdang, dengan mengeluarkan Patumbak, Sungai Tuan (kedua wilayah ini dimasukkan dalam kesultanan Deli). Oleh Belanda pada tahun 1907 ditetapkan daerah kekuasaan Kesultanan Serdang, yaitu Serdang, Perbaungan, Sinembah, Tanjung mUda, Dusun Batak Timur, Ramunia, Batangkuis, Araskabu, Lubuk Pakam dan Serbajadi.11 3. Kesultanan Langkat Berbeda degan Deli dan Serdang yang mengakui Sri Gotjah Pahlawan sebagai nenek moyang mereka, di Langkat nama Sri Gotjah Pahlawan tidak disebut­sebut sebagai nenek moyang mereka. Sumber Langkat lebih cenderung memilih Dewa Syahdan (1500­ 9 John Anderson, Mission to East Coast Sumatra: A Report (London : Blackwood, 1926) hlm. 203. 10 Luckman Sinar dalam Usman Pelly, dkk., Sejarah Pertumbuhan Kesultanan Langkat, Deli dan Serdang, Op.cit., hlm. 22. 11 I b i d., hlm. 23. 143
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 1580) sebagai tokoh nenek moyang langkat. Ia dikabarkan datang dari arah pantai yang berbatasan dengan kerjaan Aceh serta menjadi anak beru dari Sibayak Kota Buluh di Tanah Karo. Kedatangannya ke Delitu menimbulkan suatu anggapan bahwa kemungkinan Dewa Syahdanlah yang mendirikan Kerajaan Haru Delitua. Salah seorang cicit Dewa Syahdan yang bernama Raja Kahar dikenal sebagai pendiri Kerajaan Langkat yang terletak antara Stabat dengan Kampung Inai (Kota Dalam) pada pertengahan abad ke­18. Ia kemudian digantikan oleh putranya Badiulzaman dengan gelar Sultan Bendahara. Sultan Bendahara memiliki empat orang putra, masing­ masing bernama Kejeruan Tuah Hitam, Raja Wan Jabar, Syahban dan Indra Bungsu. Para putranya tersebut pada akhirnya terpisah­ pisah atas wilayahnya masing­masing sepeninggal Badiulzaman. Kejeruan Tuah Hitam sebagai putra tertua tetap melanjutkan pemerintahan menggantikan ayahnya di Kota Dalam bersama Indra Bungsu. Saudarana Raja Wan Jabar memilih Selesai sebagai tempat kedudukannya dan Syahban menetap di Punggai. Mereka memerintah secara otonom di wilayahnya masing­masing dengan tetap mengakui Kejeruan Tuah Hitam sebagai pucuk pimpinan yang tertinggi. Pada perioede pengganti Kejeruan Tuah Hitam, kemelut baik yang bersifat intern (seperti konflik antara Nobatsyah putra Kejeruan Tuah Hitam dengan Raja Ahmad putra Indra Bungsu karena persoalan tahta), dan yang bersifat eksteren (Kontra Aceh atau dengan para kepala daerah, Stabat misalnya bergantian memimpin langkat). Setelah melalui usaha yang cukup panjang, kewibawaan Langkat berhasil diangkat kembali oleh Sultan Musa (putra Raja Ahmad), yang memerintah sampai tahun 1892. Ia berhasil menaklukkan dan mempersatukan para kejeruan (seperti Bingei, Stabat, Selesai, Bahorok dan lainnya) yang semula berdiri sendiri­sendiri, dibawah kekuasaan Langkat. Oleh pewarisnya, Sultan Musa dikenal sebagai pembangun kesultanan Langkat. Untuk memperjelas wilayah­wilayah yang termasuk daerah kesultanan Langkat, Sulan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmatsyah mengeluarkan surat peraturan Negeri Langkat pada tanggal 20 Juni 1905. Daerah Langkat dibagi atas tiga Luhak, yaitu Luhak Langkat Hilir Sampai tahun 1860, di Langkat masih sulit untuk menentukan batas­batas kekua kekuasaan, disebabkan kesultanan lamngkat 144
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik masih sibuk menghadapi kekuatan­kekuatan tempur raja­raja kecil di langkat, seperti dari Stabat, Selesai, Tamiang. Perlawanan ini dapat dinilai sebagai sikap tidak mau tunduk kepada kuasa Langkat. Namun berkat bantuan Belanda, akhirnya pada sekitar tahun 1865 SultanMusa berhasil menguasai Stabat, Pulau Kampai dan lain sebagainya. Dengan kemenangan ini berarti wilayah kekuasaan Langkat telah meluas sampai ke Stabat, Pulau Kampai, Bahorok, dan Selesai. Di tahun 1881 Langkat masih terbagi dalam dua luhak, yaitu luhak langkat hilir dan luhak langkat hulu. Selanjutnya karena kedudukan Pangkalan Brandan sebagai daerah minyak semakin penting, sultan menetapkan satu bagian lagi wilayah luhak yaitu luhak teluk haru. Daerahnya diambil dari luhak langkat hilir, meliputi Besitang, Pulau Kampai, Pangkalan Beranda serta Lepan. Oleh karena itu jumlah keseluruhan distrik yang berada di bawah Langkat sampai tahun 1905 sebanyak 19 distrik. 4. Kesultanan Asahan. Kesultanan Asahan merupakan bagian dari kesultanan melayu yang berkembang di Sumatera Timur, dengan pusat pemerintahannya di Tanjung Balai. 12 Kesultanan Asahan dimulai dengan penobatan raja pertamanya Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah pada tanggal 27 Desember 1620 M.13 Kesultanan Asahan berkembang sampai akhir tahun 1946, disebabkan akhir tahun 1946 kesultanan di Asahan digulingkan oleh sebuah pergerakan sosial yang anti kaum bangsawan, dalam sebuah revolusi berdarah dan dikenal dengan revolusi sosial. Kerajaan Asahan letaknya diantara negeri Batubara, Simalu­ ngun, Kualuh, Tanah Toba dan Selat Malaka. Disebelah utara ber­ batasan dengan Simalungun dan Batubara, disebelh timur dengan 12 Kota Tanjung Balai berawal dari tempat beristirahat rombongan Sultan Aceh, Sultan Iskandar Muda di kawasan sebuah hulu sungai yang bernama Asahan dalam perjalannya ke Johor pada tahun 1612 M. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke sebuah tanjung yang merupakan pertemuan antara Sungai Asahan dengan Sungai Silau. Tempat ini sekaligus menjadi tempat pertemuan antara Sultan dengan Raja Simargolang, penguasa setempat. Di tempat inilah Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah pelataran sebagai balai untuk tempat menghadap yang kemudian berkembang menjadi perkampungan yang ramai disinggahi dan kemudian dinamakan dengan Tanjung Balai. 13 TanggaL 27 Desember telah ditetapkan sebagai hari jadi kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Keputusan DPRDKota Tanjung Balai Nomor : 4/DPRD/TB/1986 tanggal 25 November 1986. 145
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Selat Malaka, disebelah selatan berbatasan dengan Labuhan Batu dan Tapanuli. Kerajaan Asahan terbagi atas tiga luhak: 1) Tanjung Balai dikepalai oleh Tengku Majid, anakanda Sri Paduka Tengku Regent, cucuanda almarhum Tengku Mohd. Adil; 2) Bandar Pulau diketuai oleh Tengku Dewak cucuanda almarhum Tengku Mohd. Adil; 3) Kisaran dikepalai oleh Tengku Adenan, anakanda almarhum Tengku Mantri, cucuanda almarhumTengku Pangeran Besar Muda. Dalam rentang waktu perjalanan sejarah, Kerajaan Asahan dipimpin oleh dua belas raja yang memakai gelar "Yang Dipertuan Agung", dan secara berturut­turut adalah: a. Sultan Abdul JalilRahmad Syah b. Sultan Syaidi Syah c. Sultan Raja Mohamad Rumsyah d. Sultan Abdul Jalil Syah II e. Sultan Raja Dewa Syah f. Sultan Raja Musa Syah g. Sultan Raja Ali h. Sultan Raja Husin Syah I i. Sultan Ahmad Syah j. Sultan Mohamad Husyin Syah II k. Sultan Syaibun Abdul Jalil Rahmad Syah l. Sultan Kamal Abraham Abdul Jalil Rahmad Syah. C. Pemberlakuan Hukum Islam Pada Masa Kesultanan Di Sumatera Utara. Sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum Islam sebagai suatu sistem hukum telah ada dalam masya­ rakat, tumbuh dan berkembang disamping kebiasaan atau adat istiadat penduduk yang mendiami kepulauan nusantara. Realitas ini kemudian diperkuat oleh Djatmika yang menyatakan pada zaman kesultanan hukum Islam sudah diberlakukan secara resmi 146
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik sebagai hukum negara.14 Terkait dengan keberadaan hukum Islam di kesultanan Melayu, dikemukakan oleh Abdullah Syah bahwa melayu tidak dapat dipisahkan dengan hukum agama Islam, disebabkan dalam sejarah melayu, Islam merupakan agama satu­ satunya yang dianut suku ini, sedangkan Islam adalah agama yang bukan hanya mengatur pola hubungan manusia dengan tuhan, tetapi juga mengatur pola hubungan dengan sesama manusia, maka pada suku melayu hukum agama telah diperlakukan menjadi pola hubungan manusia dengan sesamanya. Apalagi dalam sejarah melayu kerajaan Haru sebagai kerajaan tertua sebelum lahirnya kerajaan Deli dan Langkat, adalah kerajaan Islam atau sekurang­kurangnya pada komunitas raja dan rakyatnya beragama Islam.15 L.W.C. van den Berg (1845­1927) berpandapat bahwa di Indo­ nesia, bagi orang­orang Islam berlaku hukum Islam, yang kemudian pendapat ini dikenal dengan teori Receptio in Complexu. Lebih jauh dikemukakannya pemberlakuan hukum Islam bagi orang Islam disebabkan ia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan­penyimpangan. Maka politik hukum pemerintah penjajah pada sekitar abad ke­19 dan sebelumnya terhadap hukum Islam dan peradilannya ialah bahwa terhadap orang Islam diberlakukan hukum Islam.16 Untuk melihat lebih jauh tentang keberlakuan hukum Islam di kesultanan Melayu (Deli, Serdang, Langkat dan Asahan) dapat dilihat dari fungsi kesultanan. Dalam kesultanan Serdang, ada tiga fungsi sultan, yaitu sebagai kepala adat, sebagai kepala pemerintahan dan sebagai ulil amri (penguasa agama). Dalam kedudukannya sebagai ulil amri sultan mengangkat para akdhi yang bertugas untuk menjalankan syari'at Islam di tengah­tengah masyarakat. Begitu juga sultan mengangkat para imam dan nazir­nazir masjid kerajaan. Namun kedudukan kadhi dipandang lebih tinggi dari kedudukan imam dan nazir. Pada tingkat kepenghuluan desa dia adalah aparat resmi kerajaan yang menangani masalah­masalah agama, sedangkan pada tingkat kerajaan, kadhi bergelar imam paduka tuan atau mufti. 14 Abdurahman Wahid, et.al., Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia (Bandung : Rosda Karya, 1991) hlm. 230. 15 Abdullah Syah, Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Kewarisan Suku Melayu, Op.cit., hlm. 270. 16 Sayuti Thalib, Receptio in Contrario (Jakarta : Bina Aksara, 1982) hlm15. 147
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Pada tahun 1932 di Serdang, kedudukan pejabat­pejabat agama ini di lembagakan kedalam "Majelis Syar'i" yang hanya dibentuk ditingkat pusat kerajaan saja.Sejak berdirinya Majelis Syar'i, maka peranan sultan sebagaiulil amri sepenuhnya diserahkan kepada majelis ini, walaupun gelar ulil amri tetap dipegang sultan. Sebagai ulil amri, sultan disumpah untuk memerintah dengan hukum Islam, dan memutuskan sesuatu berpedoman kepada al­Qur'an dan al­ Hadis. Majelis Syar'i dipimpin oleh seorang ketua bergelar syaikhul Islam, yang pada kenyataannya kedudukan dan fungsinya lebih luas daripada kedudukan mufti atau imam paduka tuan. Majelis Syar'i sebagai organ resmi kesultanan mempunyai geris vertikal ke bawah, ke kampung/desa­desa kerajaan. Adapun fungsi majelis syar'i adalah :17 1. Mengkoordinir dakwah Islamiyah, termasuk masalah peng­ islaman. 2. Menetapkan hari puasa (ramadhan). Idulfitri dan jadwal puasa/ imsakiyah. 3. Mengatur pengumpulan dan pembagian zakat/fitrah. 4. Mengurus masalah nikah/rujuk (NTR), ter,masuk mengangkat dan memberhentikan para kadhi kerajaan. 5. Bertanggung jawab terhadap kehidupan masjid­masjid kerajaan, menetapkan dan memberhentikan nazir dan imam­imam masjid. 6. Mengatur perayaan­perayaan agama dan kerajaan. 7. Mengkoordinir pendidikan dan pengajaran agama, termasuk menguji guru­guru, mengeluarkan beslit pengangkatan dan pemberhentiannya. 8. Membawahi Mahkamah Syari'ah. Berbeda halnya dengan Kesultanan Deli, Kesultanan Langkat dan demikian pula di Kesultanan Asahan yang tidak memiliki Majelis Syar'i dan Mahkamah Syari'ah. Mereka hanya mengenal satu macam pengadilan yang dinamai dengan dengan Kerapatan. Kerqapatan merupakan pengadilan yang tertinggi di dalam Kesultanan Deli, Kesultanan Langkat dan Kesultanan Asahan, sedangkan di wilayah kedatuan/kejeruan terdapat Kerapatan Rol (untuk melayu pesisir) 17 Usman Pelly, dkk., Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Kesultanan Langkat, Deli dan Serdang, Op.cit., hlm. 65. 148
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik ataupun Kerapatan Urung (untuk kawasan Karo/Batak Dusun). Adapun susunan kerapatan Kwsultanan Deli dan Langkat terdiri dari : Ketua Sultan, penuntut umum tengku jaksa, penasehat kontroleur Belanda. Duduk sebagai anggota­anggota kerapatan ialah para datuk/ wazir/kejeruan dan kadhi. Jadi kadhi disini adalah salah seorang anggota kerapatan. Nasihat­nasihatnya diminta, terutama dalam memutuskan perkara­perkara yang bersangkutan dengan hukum agama.18 Khusus di kesultanan Langkat sebagaimana dikemukakan Abdullah Syah, 19 bahwa peradilan di kesultanan Langkat dikenal dengan nama "Kerapatan" yang diketuai oleh Raja atau Sultan dan beranggotan para pembesar kerjaan. Kadhi, Mufti dan Jaksa. Dasar hukum untuk memutus perkara, baik dalam perkara pidana maupun perdata adalah ajaran (hukum) Islam dan adat. Sultan dapat memutuskan perkara setelah mendengar pendapat atau alasan yang diberikan oleh majelis, sedangkan majelis itu sendiri terdiri dari tokoh­tokoh cendekiawan dan agama. Perpaduan pendapat antara hukum agama, adat dan pikiran­pikiran atau pendapat­pendapat para cendekiawan. Hal ini merupakan suatu integrasi agama dan adat yang dilandasi oleh otoritas sultan. Itulah sebabnya timbul pepatah dikalangan suku melayu "Hukum adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah" yang maksudnya hukum (adat) dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan Kitabullah (al­Qur'an). Lebih jauh dikemukakan Abdullah Syahpada masa kesultanan langkat, masyarakar digiatkan mengembangkan ajaran Islam secara keseluruhan, khususnya mendalami hukum Islam. Banyak putera masyarakat yang dikirim sultan ke luar negeri, termasuk Malaysia, Mesir dan Mekkah untuk memperdalam pengetahuan agama. Sultan Langkat sendiri menyediakan tenaga pengajar di Istana untuk mengajar putera puteri kerajaan. Di samping itu ajaran Islam dikembangkan dengan mendirikan madrasah, seperti madrasdah Aziziyah dan madrasah Jami'ah Mahmudiah. Penyebaran hukum Islam ketengah­tengah masyarakat luas menimbulkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga hukum Islam dapat merupakan jiwa masyarakat di daerah wilayah kesultanan langkat. 18 I b i d., hlm. 68. 19 Abdullah Syah, Op.cit., hlm. 271. 149
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Ulama­ulama yang ada di zaman kesultanan langkat merupa­ kan motivator­motivator penggunaan hukum Islam pada sendi­sendi kehidupan masyarakat. Apalagi di kampung­kampung terdapat kelompok­kelompok pengajian tentang hukum­hukum agama Islam. Kenyataan ini memberikan bekas kepada masyarakat sebagai pemegang teguh pola ajaran­ajaran agama dan memuliakan suatu masyarakat yang fanatik dalam agama.20 Dalam Regeering van Netherlanche-Indie, disingkat dengan RR (Regeering Reglement) yang dimuat dalam Staatsblad Belanda 1854 Nomor 129 atau Staatsblad Hindia Belanda 1855 Nomor 2 terdapat ketentan bahwa bagi orang Islam berlaku Undang­Undang Islam. Pasal 75 ayat (3) dari RR Staatsblad Hindia Belanda 1885 Nomor 2 itu menyatakan "oleh hakim Indonesia hendaklah diperlakukan undang­ undang agama (godsdiantige wetten) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu". Ayat (4)­nya berbunyi "Undang­undang agama instellingen dan kebiasaan itu jugalah yang dipakai untuk mereka oleh hakim Erofa pada pengadilan yang lebih tinggi andaikata terjadi hogerberoep atau permintaan pemeriksaan banding". Disamping itu, pasal 78 RR Hindia Belanda 1885 Nomor 2 ayat (2) menegaskan, "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia, atau dengan mereka yang dipersamakan dengan mereka maka mereka tunduk kepada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka", sedangkan pasal 109 RR Staatsblad 1855 Nomor 2 menyatakan "Ketentuan termaksud dalam Pasal 75 dan 78 itu berlaku pula bagi mereka yang dipersamakan dengan inlander, yaitu orang Arab, orang Moor, orang Cina, dan semua mereka yang beragama Islqam dan orang­orang yang tidak beragama". Berdasarkan peraturan perundang­undangan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Belanda dan pemerintah Hindia Belanda memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam. Realitas keberlakuan hukum Islam bagi masyarakat diakui oleh pemerintah VOC yang ketika itu ingin mencoba menerapkan hukum Belanda untuk kalangan masyarakat pribumi, namun tidak bekerja secara efektif. Akhirnya VOC membiarkan lembaga­lembaga asli yang ada dalam masyarakat. Dalam Statuta Batavia tahun 1642 disebutkan bahwa mengenai soal kewarisan orang­orang pribuni 20 I b i d., hlm. 272. 150
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik yang beragama Islam harus digunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai masyarakat sehari­hari. Kemudian, pemerintah VOC meminta kepada D.W. Freijer untuk menyusun suatu Compendium (semacam ringkasan) tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Setelah diperbaiki dan disempurnakan oleh Penghulu dan Ulama, diberlakukan di daerah jajahan VOC. Compendium ini kemudian dikenal dengan Compendium Freijer.21 Ketika Inggris menguasai Indonesia (1811­1816), Sir Thomas Stanford Rafles yang menjadi Gubernur Jenderal juga mengakui keberlakuan hukum Islam di kalangan rakyat pribumi dalam mengatur perilaku mereka terutama dibidang­bidang perkawinan dan kewarisan. Ia tetap memberlakukan kebijakan penjajah Belanda sebelumnya terhadap pribumi. Rafles juga menetapkan Penghulu sebagai salah satu anggota lembaga peradilan yang berfungsi sebagai penasehat. Setelah Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya atas Indonesia kepada Belanda, dapat dinyatakan tidak ada perubahan sikap yang berarti dalam pelaksanaan hukum Islam bagi masyarakat pribumi. Bahkan berdasarkan pandangan Van den Berg cukup membantu pemerintah Hindia Belanda dalam memahami hukum Islam di Indonesia. Dengan pendangannya tersebut, hukum Islam ditempatkan pada kedudukan yang penting dan kuat dalam masyarakat. Berdasarkan pendapatnya pula, pada masa sebelum 1 April 1937, hukum Islam benar­benar diperhatikan oleh pemerintah hindia belanda dan pengadilan agama memiliki kompetensi yang luas, yakni seluruh hukum sipil bagi perkara­perkara yang diajukan, diputus berdasarkan hukum Islam.22 Pada perkembangan selanjutnya, teori receptio in complexu tergeser oleh teori receptie,23 yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing­ masing. Hukum Islam dapat berlaku sepanjang telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada atau tidak 21 Lihat John Ball, Indonesian Legal History (1602-1848) (Sidney : Oughters Press, 1982) hlm. 71-72. 22 Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya (Jakarta : Gema Insani Press, 1996) hlm. 35. 23 Lihat Munawir Sjadzali, Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam Dalam Rangka Pembentukan Peradilan Agama di Indonesia, dalam Tjun Suryaman, Ed., Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik (Bandung : Rosda Karya, 1991) hlm. 46. Dan Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 18. 151
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik adanya hukum Islam. Teori ini diintrodusir sebagai bagian dari politik hukum pemerintah hindia belanda, karena dalam pendangan mereka, sebagaimana diungkapkan Harry J.Benda,24 musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama melainkan Islam sebagai doktrin politik. Jika teori receptio in complexu tetap dianut, maka hal ini akan bertentangan dengan politik pemerintah kolonial. Perubahan kebijakan Belanda di Indonesia diawali dengan diangkatnya Christian Snouck Hurgronje tahun 1889 sebagai pena ­ sehat pemerintah Hindia Belanda. Ia bahkan melakukan penyelidi­ kan­penyelidikan terhadap masyarakat Aceh dan beberapa daerah lainnya di Indonesia seperti Batavia dan Banten. Menurutnya hukum yang berlaku bagi rakyat pribumi pada dasarnya adalah hukum adat. Hukum Islam baru berlaku dalam masyarakat kalau norma­normanya sudah diakui dan diterima oleh masyarakat tersebut. Karenanya, hukum Islam terserap dan menjadi bagian dari hukum adat. Snouck beranggapan bahwa kaum muslimain Indonesia lebih menghargai mistik dari hukum Islam dan lebih menghargai pemikiran agama yang spekulatif daripada pelaksanaan kewajiban agama itu sendiri. Islam masih bercampur baur dengan sisa­sisa peninggalan Hindu dan ini diakomodasikan dengan masuknya Islam dari India. Karenanya mistik mempunyai pengaruh di semua kalangan penduduk. Berdasarkan inilah dia beranggapan bahwa Islam belum sepenunya diterima oleh masyarakat. Pandangan Snouck ini telah menjadi arah kebijakan Belanda yang pada intinya ingin mempersempit ruang gerak Islam. Pandangannya ini dilanjutkan pula oleh muridnya Van Vollenhoven. Pasal 134 ayat (2) IS menyatakan "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan oleh ordonansi. Dan sebagai tindak lanjut pasal 134 (2) IS tersebut tahun 1937 dikeluarkan Stb. 1937 Nomor 116 yang isisnya bahwa Peradilan Agama Jawa dan Madura hanya berwenang memeriksa perkara perkawinan saja, sedangkan perkara waris yang selama berabad­abad menjadi kewenangannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri. Dengan munculnya teori receptie inilah, posisi hukum Islam termarjinalkan untuk waktu 24 Harry J.Benda, The Cresent and The Rising Sun (t.tp. : The Haque, 1958) hlm. 20. 152
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik yang cukup panjang, hingga masa kemerdekaan dan sekaligus juga berakhirnya masa kesultanan di Sumatera Utara. D. Penutup Bertitik tolak dari uraian­uraian yang telah dikemukakan sebe­ lum nya, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa kesultanan Islam di Sumatera Utara yang dahulunya dikenal dengan Sumatera Timur paling tidak terdapat empat puluh kesultanan, dan lima diantaranya tergolong kesultanan besar meliputi kesultanan Deli, kesultanan, Serdang, kesultanan Langkat dan kesultanan Asahan yang dalam makalah ini keempat kesultanan tersebut dijadikan sebagai objek pembahasan. Dapat dinyatakan masa kesultanan di Sumatera Utara adalah masa penjajahan Hindia Belanda yang membentang dalam rentang waktu abad XV sampai dengan Abad XIX. Pada awal masa kesultanan di Sumatera Utara, hukum Islam menjadi hukum yang hidup dimasyarakat karena ditopang oleh struktur kekuasaan kesultanan yang secara umum dapat dikatagorikan sebagai rumpun bangsa Melayu. Demikian pula oleh pemerintah Hindia Belanda yang mengakui eksistensi hukum Islam sebagai hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Realitas ini hukum Islam ini didasari atas teori Receptie in Complexu yang banyak dipengaruhi oleh pandangan Van den Bergh tidak terlepas dari peranan Kesultanan di Aceh yang masa awal kesultanan di Sumatera Utara telah menjalin hubungan kerjasama bahkan adanya pengakuan dari kesultanan di Sumatera Utara terhadap kesultanan di Aceh. Namun dalam perkembangannya dalam rangka kepentingan politik penjajah realitas hukum Islam tersebut telah dirobah melalui suatu kebijakan yang menyatakan hukum yang berlaku bagi rakyat pribumi pada dasarnya adalah hukum adat. Hukum Islam baru berlaku dalam masyarakat kalau norma­normanya sudah diakui dan diterima oleh masyarakat tersebut. Karenanya, hukum Islam terserap dan menjadi bagian dari hukum adat. Pandangan ini didasarkan kepada teori receptie yang banyak diilhami oleh pandangan Snouck Hougranye dan muridnya Van Vollenhoven. 153
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Daftar Pustaka Abdullah Syah, Editor Akamaluddin Syahputra dan Muhammad Iqbal, . Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Kewarisan Suku Melayu (Bandung: CitaPustaka, 2009). Abdurahman Wahid, et.al., Kontroversi Pemikiran Islam diInonesia (Bandung : Rosda Karya, 1991). Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995). Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abd XVII-XVIII Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia (Bandung : Mizan, 1994). ____________, Islam di Asia Tenggara : Pengantar Pemikiran, dalam Azyumardi Azra (Peny.), Perspektif Islam di Asia Tenggara (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1989), hlm. xii. Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya (Jakarta : Gema Insani Press, 1996). Harry J.Benda, The Cresent and The Rising Sun (t.tp. : The Haque, 1958) hlm. 20. John Anderson, Mission to East Coast Sumatra: A Report (London : Blackwood, 1926). John Ball, Indonesian Legal History (1602-1848 (Sidney : Oughters Press, 1982). Sayuti Thalib, Receptio in Contrario (Jakarta : Bina Aksara, 1982). Surat Keputusan DPRDKota Tanjung Balai Nomor : 4/DPRD/TB/1986 tanggal 25 November 1986. Tengku Lah Husny, Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatera Timur 1612-1950 (Medan, Badan Penerbit Husni, 1975). Tengku Luckman Sinar, Sari Sejarah Serdang I, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonewsia dan Daerah, 1986). _____________, Sejarah Medan Tempo Doeloe (Medan :Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Seni Budaya Melayu (Satgas MABMI Medan, Percetakan Perwira, Cetakan Kedelapan, 2001). 154
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Thomas W.Arnold, The Preaching of Islam (Delhi: Low Price­ Publication, 1995) hlm. 363­364. Tjun Suryaman, Ed., Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik (Bandung : Rosda Karya, 1991). Usman Pelly, dkk., Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Kesultanan Langkat, Deli dan Asahan (Proyek Inventarisasi dan Doku­ mentasi Sejarah Nasional (IDSN) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1985­1986). 155
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH DAN KEWENANGAN MENGADILINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA A. PENDAHULUAN Judul yang diangkat dalam tulisan ini "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Dan Kewenangan Mengadilinya Dalam Pers- pektif Hukum Di Indonesia". Yang menjadi pokok permasalahan dari judul ini dalam perspektif hukum di Indonesia, lembaga peradilan manakah yang berwenang mengadili sengketa perbankan syari'ah. Perbincangan tentang sengketa perbankan syari'ah di Indonesia dapat dinyatakan sebagai persoalan hukum yang terkatagori baru, disebabkan perbankan syari'ah baru lahir di Indonesia di sekitar tahun 1990­an, berbeda halnya dengan perbankan konvensional yang sudah berkembang sejak zaman penjajahan kolonial. Badan peradilan yang ada di Indonesia sebagaimana diisyarat­ kan dalam Undang­Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indo­ nesia Tahun 1945 terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Meliter dan Peradilan Tata Usaha Negara, Pada umumnya, 156
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik persoalan perbankan dikelompokkan kepada hukum perdata, yang kewenangan mengadilinya ditetapkan kepada peradilan umum. Bagaimana dengan sengketa perbankan syari'ah, apakah kewenangan mengadilinya juga ada pada badan peradilan umum, sebagaimana halnya dengan sengketa perbankan konvensional. Untuk terjawabnya permasalahan yang diajukan di atas, maka pembahasan makalah ini akan dibagi dalam dua pokok pembahasan; pertama, pembahasan tentang landasan yuridis perbankan syari'ah di Indonesia; dan kedua, kewenangan mengadili sengketa perbankan syari'ah dalam perspektif hukum di Indonesia. B. Landasan Yuridis Perbankan Syari'ah Di Indonesia Pengakuan dan pengaturan secara yuridis normatif terhadap bank syari'ah atau perbankan syari'ah di Indonesia mulai diatur dalam Undang­Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang­undang ini istilah yang digunakan adalah bank berdasarkan prinsip bagi hasil, bukan dengan istilah bank syari'ah atau perbankan syari'ah.1 Lima tahun kemudian tepatnya tanggal 10 November 1998 dite­ tap kanlah Undang­Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang­Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam perubahan undang­undang ini dapat dinyatakan pengaturan tentang perbankan syari'ah sudah lebih jelas dari undang­undang sebelumnya. Penggunaan istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil ditukar dengan istilah berdasarkan prinsip syari'ah2. Dengan demikian dapat dinyatakan Undang­Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengakui dengan tegas tentang eksistensi bank syari'ah atau perbankan syari'ah dalam sistem perbankan nasional disamping bank konvensional. Zainuddin Ali mengemukakan terkait dengan dikemukakannya kata­kata syari'at dalam Undang­Undang Nomor 10 Tahun 1998 "perlu untuk diungkapkan bahwa kebiasaan dan/atau tradisi hukum di Negara Republik Indonesia dalam membuat rancangan undang­undang di zaman Orde Lama dan awal Orde Baru tidak pernah terdengar kata "syari'at". Kata syari'at baru muncul ketika rancangan undang­undang perbankan diusulkan menjadi undang­ undang di zaman akhir Orde Baru dan zaman awal reformasi.Hal 157
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik ini menunjukkan bahwa pihak eksekutif dan legislatif memahami aspirasi penduduk Indonesia yang mayoritas muslim sehingga menyiap kan perangkathukum yang berkaitan dengan persoalan hukum perbankan dan produk­produknya.3 Sejalan dengan ditetapkannya kebolehan bank berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana dikemukakan dalam Undang­Undang Nomor 10 Tahun 1998, perlu untuk dikemukakan bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang­Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang­Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dijelaskan: (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan, dan ayat (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Sejak didirikannya Bank Muamalat tahun 1991 dan beroperasi secara resmi tahun 1992, sampai dengan tahun 1998, Bank Muamalat masih menjadi pemain tunggal dalam dunia perbankan yang menggunakan prinsip syari'ah. Setelah dilahirkannya Undang­ Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memberi arahan bagi bank­bank konvensional untuk melakukan konversi ke sistem syari'ah dengan cara membuka cabang syari'ah dan konversi secara total ke sistem syari'ah, maka kalangan industri perbankan konvensional menyambutnya dengan positif. Mulya E.Siregar mengemukakan terkait dengan perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia "pada tahun 2008­an awal hanya tiga bank syari'ah yang hadir, kemudian muncul menjadi delapan, dan di semester pertama 2010 menjadi bank syari'ah. Dan nanti pada semester kedua, hadir lagi satu bank, yaitu Maybank. Selain itu, hingga saat ini aset bank syari'ah telah tumbuh 35 persen, nilainya menjadi Rp. 71,1 triliun dan jika digabung dengan Bank Pembiayaan Sayri'ah mencapai Rp. 73,4 triliun.4 Sejumlah peraturan dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam upaya melengkapi aturan hukum beroperasinya bank syari'ah atau perbankan syari'ah. Namun sebagaimana diinginkan oleh berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi perbankan syari'ah maupun pihak 158
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik akademisi dan kalangan politisi demikian pula halnya dengan peme rintah diperlukan adanya pengaturan yang lebih spesifik tentang perbankan syari'ah setara dengan undang­undang, karena karakteristik perbankan syari'ah berbeda dengan perbankan konven­ sional. Guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekali­ gus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam meng guna kan produk jasa bank syari'ah atau perbankan syari'ah, maka ditetapkan pula Undang­Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pada tanggal 16 Juli 2008.Dalam undang­undang perbankan syari'ah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan, kelayakan usaha penyaluran dan dan larangan bagi bank syari'ah untuk membuka unit usaha syari'ah, hanya bank umum konvensionallah yang boleh membuka unit usaha syari'ah. Sementara itu untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat yang masih meragukan kesyari'ahan perbankan syari'ah, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim, disamping dibentuknya struktur dalam perbankan syari'ah yang dikenal dengan istilah Dewan Pengawas Syari'ah. C. Kewenangan Mengadili Sengketa Perbankan Syari'ah Secara sederhana dapat dikemukakan yang dimaksud dengan sengketa perbankan syari'ah adalah perkara­perkara yang terkait dengan perbankan syari'ah. Oleh karena luasnya cakupan perkara yang berhubungan dengan perbankan syari'ah, maka biasanya perkara­perkara yang dimaksud adalah yang terkait dengan persoalan keperdataan yang meliputi hubungan antara nasabah dengan bank syari'ah secara timbal balik, dan atau hubungan antara bank syari'ah dengan bank­bank syari'ah lainnya dan termasuk juga didalamnya hubungan bank syari'ah dengan bank konvensional. Seiring dengan dinamika pertumbuhan dan perkembangan perbankan syari'ah sebagaimana digambar sebelumnya, maka persoalan­persoalan hukum yang diakibatkan timbulnya sengketa dalam transaksi industri perbankan syari'ah menjadi sesuatu yang tidak biasa dinafikan. Peneliti Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia Dani Gunawan Idat dalam Rapat Kerja Nasional Badan Atbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) tanggal 26 Juni 2009 159
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik mengemukakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat pengaduan nasabah Bank Syari'ah ke Bank Indonesia sebanyak 14.000 pengaduan. Pengaduan nasabah diantaranya mulai dari dana opihak ketiga, penyaluran pembiayaan atau sistem pembayaran.5 Berdasarkan Undang­Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang­Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,6 ditegaskan bahwa sengketa bidang perbankan syari'ah menjadi kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 40 "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang­orangyang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syari'ah. Dalam Penjelasan pasal 40 ayat i dikemukakan yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi : a. Bank syari'ah; b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah; c. Dan seterusnya. Kehadiran Undang­Undang Peradilan Agama sebagaimana disebutkan di atas merupakan langkah maju baik bagi peradilan agama sendiri maupun bagi perbankan syari'ah. Bagi peradilan agama menjadikan keberadaannya semakin relevan dengan tun­ tutan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sekarang ini, khususnya dibidang ekonomi syari'ah. Dengan masuknya kewenangan mengadili perkara­perkara yang terkait dengan ekonomi syari'ah, maka kewenangan peradilan agama menjadi semakin luas dan dinamis. Bagi bank syari'ah, dengan lahirnya undang­undang peradilan agama tersebut disamping menghilangkan kontroversi yang selama ini terjadi terhadap kewenangan siapakaH mengadili sengketa perbankan syari'ah, juga secara konkrit prinsip­prinsip syari'ah dapat diterapkan dan ditegakkan secara menyeluruh dalam operasional sistem perbankan syari'ah. Ketentuan dalam Pasal 49 Undang­Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang­Undang Nomor 80 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang­Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama baru menyebutkan kewenangan absolut pengadilan agama secara global, yaitu dinyatakan bank syari'ah sebagai salah satu bidang yang termasuk dalam kewenangan pengadilan agama. Persoalan yang dapat timbul adalah apakah semua perkara di bidang bank syari'ah menjadi kewenangan absolut 160
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik pengadilan agama, bagaimana sistem operasional bank syari'ah menurut peraturan perundangan­undangan yang berlaku. Yahya Harahap mengemukakan dalam konteksnya dengan kewenangan mengadili suatu lingkungan perailan, diperlukan adanya konkretisasi dan rincian yang tegas dan jelas, sampai dimana jangkauan kewenangan pengadilan tersebut dalam mengadili suatu perkara dibidang tersebut, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menentu­ kan batas­batas kompetensinya.7 Dalam ketentuan Pasal 49 tersebut juga dinyatakan bahwa "pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang­orang yang beragama Islam di bidang ...". Persoalannya dalam konteks jangkauan kewenangan mengadili dari pengadilan agama di bidang bank syari'ah apakah hanya sebatas perkara yang terjadi antara orang­orang yang beragama Islam saja, bagaimana dengan orang­ orang non muslim atau sesama non muslim. Menurut Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio yang bertransaksi menjadimitra atau nasabah bank syari'ah tidak hanya terbatas bagi orang­orang Islam saja, melainkan juga bagi orang­orang non muslim.8 Sekalipun Undang­Undang Perbankan Syari'ah telah lahir, namun dalam menjalankan aktivitasnya bank syari'ah tetap tidak terlepas dari ketentuan Undang­Undang Perbankan Nasional (Undang­Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Disamping itu dapat pula dikemukakan oleh karena luasnya implikasi aktivitas bank syari'ah yang tidak hanya meliputi aspek hukum perdata, tetapijuga hukum administrasi, hukum pidana, hukum dagang atau bahkan hukum internasional, 9 dengan demikian perkara atau sengketa yang dapat terjadi dibidang bank syari'ah tidak hanya menyangkut aspek hukum perdata atau hukum dagang saja, melainkan jugamenyangkut aspek hukum pidana, hukum administrasi, dan juga hukum internasional. Oleh karena itu, dalam konteksnya kewenangan mengadili dalam perkara atau sengketa bank syari'ah dapat dinyatakan tidak saja termasuk dalam ruang lingkup kewenangan pengadilan agama, tetapi juga didalamnya terdapat aspek­aspek yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan lain, terutama peradilan umum. Bahkan dalam hal antara pihak bank syari'ah dengan nasabahnya membuat suatu perjanjian dengan klausul manakala terjadi sengketa dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat 161
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik untuk menyelesaikannya melalui badan atbitrase, maka dalam hal ini pengadilan agama tidak berwenang mengadilinya. Peneyelesaian sengketa perbankan syari'ah secara normatif yuridis juga diatur dalam Undang­Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, yaitupada Pasal 55 undang­undang ini menyatakan : 1. Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan oleh peng­ adilan dalam lingkungan Peradilan Agama. 2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian seng­ keta selain sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. 3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah. Demikian pula pada Pasal 50 Undang­Undang Pengadilan agama dikemukakan bahwa (1) dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khususnya mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. Permasalahan lainnya terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dan kewenangan mengadilinya adalah bagaimana prosedur formal penyelesaian sengketa tersebut di pengadilan agama dan apa yang menjadi landasan hukumnya. Realitas yang ada sebelum lahirnya undang­undang perbankan syari'ah dan diperbaharuinya undang­undang pengadilan agama, perkara­perkara yang diselesaikan di pengadilan agama adalah perkara­perkara yang umumnya terkait dengan masalah hukum keluarga. Dengan masuknya bidang ekonomi syari'ah, khususnya bank syari'ah menjadi kewenangan pengadilan agama jelas menjadi persoalan baru yang harus dijawab oleh pengadilan agama. Sekalipun penyelesaian sengketa perbankan syari'ah diselesai­ kan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, namun dapat juga dilakukan berdasarkan lembaga­lembaga lain seperti atbitrase atau peradilan umum jika dalam akad perjanjian dinyatakan demikian. Penegasan ini dikemukakan pada penjelasan pasal tersebut pada ayat (2) yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya sebagai berikut : 162
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 1. Musyawarah. 2. Mediasi perbankan 3. Melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau 4. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Sejalan dengan penegasan pada Pasal 55 Undang­Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah di atas, maka pada Pasal 49 Undang­Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang­Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menegaskan wewenang absolut dari Peradilan agama yang didalamnya tercakup masalah ekonomi syari'ah. Pada penjelasan dikemukakan pula yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga, berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah. Berdasarkan penegasan pasal 49 dan penjelasannya sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat didikemukakan sengketa perbankan syari'ah termasuk salah satu yang menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaranya. Disebabkan perbankan syari'ah merupakan salah satu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syari'ah dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (13) Undang­Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah. Secara lebih rinci dijelaskan pula tentang kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syari'ah pada penjelasan pasal 2 undang­undang tersebut, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim.10 Jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang­Undang Perbankan Syari'ah berbeda dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang­Undang Peradilan Agama. Undang­ Undang Perbankan Syari'ah sekalipun mengatur tentang perbankan 163
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik yang harus dilaksanakan dengan prinsip­prinsip syari'ah, namun yang menjadi nasabahnya bukan hanya diperuntukkan kepada orang­orang Islam saja, tetapi bagi orang­orang yang bukan beragama Islam juga dapat dibenarkan untuk melakukan transaksi di perbankan syari'ah. Lain halnya dengan Peradilan Agama yang semata dikhususkan bagi orang­orang Islam yang akan menyelesaikan perkaranya sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan pada pasal 55 Undang­ Undang Peradilan Agama tersebut. Dalam proses transaksi perbankan pada umumnya peranan akad atau perjanjian memegang peranan penting. Karena dalam hukum perdata dinyatakan setiap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak akan mengikat bagi keduanya untuk melaksanakannya sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Undang­undang perbankan syari'ah cukup baik merespon isyarat dari kedudukan akad atau perjanjian tersebut dalam proses kegiatan usahanya dengan menjadikan akad atau perjanjian menjadi solutif, terutama bagi pihak­pihak non muslim yang bertransaksi di perbankan syari'ah. D. Penutup Berdasarkan uraian­uraian yang telah dikemukakan sebelum­ nya, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum di Indonesia, kewenangan mengadili sengketa perbankan syari'ah ada pada peradilan agama. Sekalipun penegasan tentang kewenangan mengadili ini terdapat dalam Undang­Undang Peradilan Agama dan Undang­Undang Perbankan Syari'ah, namun jiwa dan semangat yang terkandung dalam kedua undang­undang ini terdapat perbedaan. Undang­Undang Perbankan Syari'ah sekalipun mengatur tentang perbankan yang harus dilaksanakan dengan prinsip­prinsip syari'ah, namun yang menjadi nasabahnya bukan hanya diperuntukkan kepada orang­orang Islam saja, tetapi bagi orang­orang yang bukan beragama Islam dapat dibenarkan untuk melakukan transaksi di perbankan syari'ah. Lain halnya dengan Peradilan Agama yang semata dikhususkan bagi orang­orang Islam yang akan menyelesaikan perkaranya sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan pada pasal 55 Undang­Undang Peradilan Agama tersebut. Sebagai solusi atas adanya perbedaan jiwa dan semangat dari kedua undang­undang ini dalam merespon adanya 164
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik sengketa antara pihak perbankan syari'ah dengan nasabahnya yang non muslim, maka undang­undang perbankan syari'ah menjadikan akad atau perjanjian menjadi solutif, seperti didalam akad perjanjian dinyatakan melalui atbitrase atau pada peradilan umum. Catatan Akhir 1 Industri perbankan syari'ah pertama yang menggunakan sistem syari'ah adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tanggal 1 November 1991. Pada saat itu undang­undang perbankan yang berlaku secara formal adalah Undang­Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang sama sekali tidak mengatur dan tidak mengenal istilah yang berkaitan dengan bank syari'ah atau perbankan syari'ah. 2 Istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam Undang­ Undang Nomor 7 Tahun 1992 dinyatakan pada Pasal 6 bagian m "menyediakan pembiayaaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sewsuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah" demikian pula pada Pasal 13 bagian c. Pasal 6 mengatur tentang usaha Bank Umum sedangkan pasal 13 mengatur tentang usaha Bank Perkreditan Rakyat. Pemakaian istilah prinsip syari'ah diantaranya dinyatakan pada Pasal 1 ayat 3 dan 4 Undang­Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 1 ayat 3 "Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pasal 1 ayat 4 "Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3 H.Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syari'ah, (Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2008) Halaman 2­3). 4 Republika, Jangan Lupakan Esensi Syari'ah (senin, 12 Juli 2010). 5 Republika, 29 Juni 2009. 6 Undang­Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah disempurnakan kembali menjadi Undang­Undang Nomor 80 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang­Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 165
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 7 M.Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama (Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hl.92­93). 8 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa Dan Bagaimana Bank Islam, (Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 199, h.51). 9 Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h.4). 10Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah). Maisir, yaitu transaksi yang digantunghkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung­untungan. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada waktu transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syari'ah. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidak adilan bagi pihak lainnya. 166
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN REALITASNYA DI INDONESIA A. Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menyeleng­ garakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman disebut juga dengan istilah kekuasaan yudikatif, yang berasal dari Bahasa Belanda "yudicatief".1 Sebagai kekuasaan yang bertugas menyelenggara­kan peradilan, kekuasaan kehakiman harus bebas dari tekanan dan merdeka dari pengaruh kekuasaan­kekuasaan lainnya (seperti ekskutif dan legislatif), sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidak berpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Isyarat terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini dite­ gas kan pada Pasal 24 ayat (1) Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang meredeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Selanjutnya dikemukakan pula pada Pasal 1 Undang­Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 167
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik negara yang merdeka untuk menyeleng-garakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi tegaknya negara hukum Republik Indonesia".2 Untuk terwujudnya penyelengaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, pernan hakim sangat menentukan, karena diketokan palu hakimlah terletak keadilan yang dicari dan diperjuangkan para pencari keadilan. Jika hakim mengetokkan palunya atas dasar hukum dan keadilan, maka terciptalah kebenaran hukum dan keadilan. Namun, jika hakim mengetokkan palunya atas dasar pengaruh lain selain pengaruh hukum dan keadilan, maka putusan hakim tersebut akan semakin jauh dari rasa keadilan. Menurut Sholeh So'an hakim berperan strategis dalam menen­ tukan suatu perkara yang disengketakan oleh para pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau komplik yang dihadapkan kepadanya secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus menadiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta­ fakta yang relevan dan kaidah­kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Pentingnya independensi hakim paling tidak akan mampu mewujudkan keadilan bagi yang mengharapkannya. Dengan adanya campur tangan dari luar kehakiman, rasa keadilan akan jauh dari kemungkinan.3 Sudah seharusnya bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada keadilan dan kebenaran bukan atas dasar pertimbangan keselamatan diri dan keluarganya, baik itu karena tekanan atau ancaman, atau dengan dasar pertimbangan uang, jabatan dan lain sebagainya. Dalam realitas seperti inilah tak jarang ditemukan keluhan dan bahkan kepasrahan sebagian anggota masyarakat dengan menyatakan "jika di pengadilan tidak diperoleh keadilan, kemana lagi harus mencarinya". Peran hakim yang sedemikian sentralnya dalam penyeleng­ garaan kekuasaan kehakiman dinyatakan dengan tegas pada Pasal 31 Undang­Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu "Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang". Sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman, hakim harus memiliki integritas dan kebribadian yang tidak tercela, jujur dan adil, profesional dan 168
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik berpengalaman dibidang hukum4. Disamping itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.5 Menurut Jumli Ashshiddiqie, paling tidak ada empat alasan mengapa kekuasaan kehakiman harus diselenggarakan bersifat inde­ penden (merdeka) dari cabang­cabang kekuasaan lainnya 6 : 1. Baik di negara­negara yang menganut Civil Law maupun Common Law, baik yang menganut sistem parlementer mapun presidentil, lembaga kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri. 2. Prinsip pemisahan kekuasaan (sepration of power) menghendaki para hakim bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. 3. Pengadilan membutuhkan nakim yang benar­benar dapat diper­ caya dan netral untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. 4. Dalam kaitan bernegara, kedudukan hakim pada pokoknya ber sifat khusus. Dalam hubungan kepentingan bersifat triadik (triadik relation) antara negara (state), pasar (market) dan masya­ rakat madani (civil society) kedudukan hakim haruslah berada ditengah. Demikian pula antara hubungan negara (state) dan warga negara (citizens) hakim juga harus berada diantara keduanya secara seimbang.7 Terkait dengan persoalan independensi hakim ini, selanjutnya dikemukakan Jimli Ashshiddiqie ada dua prinsip yang biasa dipan­ dang sangat pokok dalam sistem peradilan, yaitu (i) The Principle of Judicial Independence, dan (ii) The Principle of Judicial Impartiality8. Prinsip Independensi, merupakan prinsip yang harus diwujud­ kan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya, danterkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya. Indepensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan para hakim baik sendiri­sendiri maupun sebagai institusi , dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi dengan halus, dengan tekanan dan paksaan, kekerasan atau balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan, dengan ancaman penderitaan atau kerugian tertentu, atau dengan imbalan janji, 169
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya. Sedangkan Prinsip ketidak berpihakan merupakan prinsip melekat dalam hakikat fungsi kehakiman sebagai pihak yang diharap­ kan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketidak berpihakan mencakup sikap netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang terkait dengan perkara, dan tidak mengutamakan salah satu pihak manapun, disertai penghayatan yang mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ketidak berpihakan senantiasa melekat dan terus tercermin dalam setiap tahap proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan sehingga keputusan pengadilan dapat benar­benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya. Disamping dua prinsip di atas (independensi dan ketidak ber pi­ hakan), dari perspektif hakim telah disepakati dalam Forum Inter- national Judicial Conference di Bangalore, India, tahun 2001 tentang kode etik dan perilaku hakim sedunia yang kemudian dikenal dengan istilah The Bangalore Principles of Judicial Conduct, yang terdiri dari Independende, impartiality, integriti, propriety, equality dan compretence and delegence (independensi, ketidak berpihakan, integritas, kepantasan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan). Dalam perspektif lain, Muladi mengemukakan eksistensi ke­ kuasaan kehakiman bukan saja persoalan hukum dan konstitusional tetapi juga terkait dengan persoalan hak asasi manusia yang bersifat universal, khususnya dibidang hak sipil dan politik. Baik Piagam PBB (The Chater of the UN) Piagam HAM PBB (The Universal Declaration of Human Right) 1948, maupun The International Convenant on Civil and Political Right, 1966 menggambarkan secara tersurat dan tersirat betapa kekuasaan kehakiman yang merdeka penting sekali untuk mencapai sistem keadilan dan perdamaian, pemeliharaan kehormatan individu dan tertib sosial, perlindungan hukum yang setara dan tidak seorangpin menderita kerena penangkapan, penahanan atau pembuangan sewenang­wenang. Bahkan seringkali dikatakan hak­hak yudisial manusia seperti peradilan dan pemeriksaan yang jujur, bebas dari penahanan yang sewenang­wenang, tidak hanya 170
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik merupakan asas tetapi sudah merupakan hukum (judicial rights as a matter of law, not just principle).9 Lebih jauh Muladi menyatakan kedudukan hakim dan ke­ kuasaan kehakiman di Indonesia menjadi semakin berat sebab men cakup tanggung jawab hoeizontal dan vertikal sekaligus. Hal ini tersurat dan tersirat dalam irah­irah putusan hakim "Demi Keadilan Ber dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 4 ayat (1) Undang­ Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), disamping sumpah atau janji menurut agamanya sebelum memangku jabatan, untuk setia kepada dasar negara, konstitusi dan perundang­ undangan serta jujur, seksama, tidak diskriminatif dan adil ( Pasal 30 ayat (2) Undang­Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)10. B. Realitas Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Dalam mencermati realitas kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, cukup menarik ungkapan yang dikemukakan Muladi yang menyatakan sebenarnya dengan jujur harus diakui bahwa telah terjadi kerusakan sistemik (systemic damage) atas kekauasaan kehakiman di Indonesia baik yang berkaitan dengan aspek struktural institusional, aspek substantif­instrumental maupun aspek kultural. Berbagai kerusakan tersebut pada akhirnya akan mengganggu sitem peradilan secara keseluruhan dan semuanya akan merupakan penyebab terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.11 Sisi lain tentang realitas dunia kehakiman di Indonesia dapat diketahui melalui pernyataan Moh.Mahfud MD yang menyatakan selain lembaga legislatif dan eksekutifr kita juga merasakan bahwa judicial cooruption di lembaga yudikatif tak kalah maraknya. Kebebasan lebih luas yang diberikan oleh Undang­Undang Kekuasaan Kehakiman kepada para hakim bukan hanya digunakan oleh hakim untuk bebas dari intervensi kekuatan luar dalam memutus perkara, tetapi juga oleh sebagian hakim digunakan sebagai kebebasan untuk melakukan korupsi peradilan dengan berbagai variasinya. Seperti kasus Herman Alositandi yang memeras terdakwa yang diadilinya. Ada kasus Harini Wijoso yang berusaha menyuap Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan. Ada Kasus Tri Urip Gunawan dan Artalita Suryani dimana Tri Urip menerima suap dari Artalita dalam 171
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik kasus BLBI. Demikian pula dengan mencuatnya persoalan "Gayus Tambunan" seorang pegawai Dirjen Pajak Golongan III/a yang baru bekerja kurang lebih lima tahun namun memiliki uang dalam jumlah puluhan milyar pada rekeningnya. Kasus ini semakin mencuat setelah Muhtadi Asnun, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa pencucian uang Rp. 25 milyar Gayus Tambunan. Komisi Yudisial menyatakan ada seorang hakim yang diduga menerima uang Rp. 50 juta dalam kasus Gayus. Moh.Mahfud kemudian menyatakan dulu kita berteriak agar pembinaan hakim diletakkan di bawah satu atap Mahkamah Agung (MA). Asumsinya jika para hakim bebas dari pengaruh atau intervensi pemerintah, maka kinerja hakim akan lebih baik karena ia dapat memutus perkara tanpa harus takut berefek pada status kepegawaian dan stabilitas finansialnya. Namun setelah penyatuatapan itu dilakukan, dunia peradilan bukan menjadi lebih baik sebab "mafia peradilan" atau "judicial corruption" yang melibatkan hakim malah semakin marak. 12 Rentetan kasus­kasus lainnya yang dapat dikemukakan terkait dengan realitas penampilan dan wajah dunia kehakiman di Indonesia yaitu berdasarkan pemberitaan Majalah Forum Keadilan, Nomor 39 dikemukakan Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan 106 hakim Pengadilan Umum yang menjatuhkan hukuman bebas, lepas dan percobaan kepada terdakwa kasus korupsi selama tahun 2009 ke Komisi Yudisial. Dari seluruh hakim yang dilaporkan, 100 diantaranya menjatuhkan hukuman bebas dan lepas kepada para terdakwa dalam kasus perkara korupsi, sedangkan enam lainnya menjatuhkan hukuman percobaan.(Tanggal 31 Januari 2010, halaman 24). Bandingkan pula dengan berbagai putusan pengadilan yang diantaranya kasus Nurlela yang harus mendekam di Rutan Kelas II B Padang Panjang disebabkan tertangkap mencuri dua kaleng kecil susu yang diperuntukkan bagi anaknya sedang ia tidak mampu membelinya. Demikian pula kasus nenek Minah yang berusia 60 tahun divonis oleh hakim Pengadilan Puwokerto dengan hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan, dengan dakwaan mencuri 3 buah kakao. Di Pasuruan oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Bangil memutuskan Sulfiana buruh PT United Tobbaco Processing yang dituuduhmencuri kue seharga Rp. 500.­ (lima ratus rupiah) dengan hukuman satu bulan penjara, sekalipun ia tidak menjalani hukuman kurungan. 172
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Seolah mengakui kebenaran betapa buruknya citra dunia peradilan di Indonesia yaitu dengan dikeluarkannya Kepres Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Satgas ini berfungsi untuk memaksimalkan fungsi koordinasi, evaluasi, sekaligus koreksi agar hambatan dalam proseds penegakan hukum bisa dihilangkan. Salah seorang anggota Satgas Achmad Santosa mengtemukakan peraktek mafia hukum telah tumbuh subur di pengadilan, dan dalam peradilan tersebut biasanya peraktek mafia hukum itu tumbuh subur pada titik­titik rawan dalam sistem peradilan 13. Inilah warna dan wajah dunia kehakiman kita sekarang ini, yang oleh para oknum­oknum tertentu bukan memberikan keadilan bagi yang membutuhkannya, tetapi membelokkannya kepada kepentingan diri sendiri. Didunia kehakiman kita seolah tidak ada hati nurani, tidak ada moral sehingga hukum bukan lagi ditujukan untuk keadilan, tetapi "kepentingan" para pihak yang terkait. Dalam pernyataan lain dapat pula dinyatakan hukum hanya memihak kepada mereka yang berduit dan yang punya jabatan. Keterangan 1. Jimli Ashshiddiqie, mengemukakan kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan modern (eksekutif dan legislatif), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Grafisindo Persada, Jakarta, 2009, hl. 310. 2. Penjelasan Pasal 1 tersebut menyatakan kekuasaan kehakiman yang meredeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakikan bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra judisial, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Achmad Fauzan, Perundang­Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi, Prenada Media, Jakarta, 2005, hl. 4 dan 20. 3. Sholeh So'an, Moral Penagak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam, Agung Ilmu, Bandung, 2004, hl. 129. 4. Pasal 32 Undang­Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengemukakan "Hakim harus memiliki 173
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum". 5. Demikian pula pada Pasal 33 Undang­Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan". 6. Jimli Ashshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, hl. 310 - 312. 7. W.Gurchill mengemukakan hakim tidak hanya mengakkan keadilan antara orang perorangan tetapi juga antara warga dan negara. Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia, The Habibie Centre, Jakarta, 2002, hl. 219. 8. Jimli Ashshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, hl. 317 - 318. 9. Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum di Indonesia, hl. 221. 10. I b i d, hl. 224. Pasal 30 ayat (2) Undang­Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Sumpah atau janji hakim sebagaimana dimaksud ayat (1) berbunyi sebagai berikut : Sumpah: "Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan meme­ nuhi kewajiban hakim dengan sebaik­baiknya dan seadil­adilnya, memegang teguh Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang­undangan dengan selurus­;urusnya menurut undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa". Janji : "Saya berjanji bahwa saya akan dengan sungguh­sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik­baiknya dan seadil­adilnya, memegang teguh Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang­undangan dengan selurus­lurusnya menurut undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa". 11. I b i d, hl. 227. 174
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 12. Moh.Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontoversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hl. 80 dan 82. 13. Forum Keadilan, Nomor 40, Tanggal 07 Februari 2010, hl. 61. 175
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik MEMAHAMI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA Kinerja Hukum Budiono Kusumohadjojo, Ketertiban Yang Adil, Problematika Filasafat Hukum, Grasindo, Jakarta, 1999, halaman : Kinerja Hukum : Salah satu substansi yang membuat kaidah hukum menjadi amat berbeda dari kaidah­kaidahlainnya adalah kinerjanya, hal ini berlaku terutama untuk hukum positif. 1. Prinsip Pubslisitas; Prinsip pubsilitas adalah prinsip yang menharuskan suatu kaidah hukum diumumkan agar dapat berlaku. Suatu kaidah haukum yang dibuat, diselesaikan dan disahkan, tetapi tidak pernah diumumkan, tidak dapat dinyatakan sebagai hukum yang mengikat. 176
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Contohnya orang yang diberhentikan polisi lalu lintas karena mengabaikan suatu rambu lalu lintas tidak dapat meminta ma'af dan mengatakan bahwa dia lupa akan arti dari rambu itu. Atau yang sering terjadi bahwa dia tidak sadar bahwa ada rambu lalu lintas baru dipasang di tempat ia melanggarnya. Hukum tidak memaafkan suatu ketidaktahuan dari warga masyarakat yang telah mencapai usia dewasa. 2. Prinsip Non Diskriminatif; Prinsip non diskriminatif adalah mewajibkan hukum memandang sama atau berkedudukan sama setiap dan semua orang di hadapan hukum.Pada Pasal 27 Undang­Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Isyarat Pasal 27 Undang­Undang Dasar 1945 ini merupakan perwujudan dari eksistensi Negara Republik Indonesia yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan pada Pasal 1 ayat (3) Undang­Undang Dasar 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum"Apabila penegakan hukum dilakukan secara diskriminatif, maka perbuatan tersebut merupakan tindakan pengebirian hukum dari fungsi utamanya yaitu untuk menegakkan keadilan. Konsekuensi yang timbul dari hal tersebut adalah berkembangnya ketidak percayaan masyarakat terhadap hukum dan para aparatur penegaknya, yang akhirnya akan berakibat hilangnya kewibawaan hukum sebagai aturan yang mengatur dan mengikat. 3. Prinsip Regulatif; Prinsip regulatif adalah hukum itu bersifat mengatur dan tidak bersifat semata­mata merekomendasikan. Kaidah hukum yang fungsional hanya mengenal dua pilihan, berdasarkan rumusan mengenai suatu keadaan tertentu, suatu kaidah hukum hanya mengharuskan atau hanya melarang suatu perbuatan. Rumusanpengecualian terhadap suatu keadaan, berdasarkan mana kidah hukum lalu tidak melarang atau tidak mengharuskan, tidak mengubah sifatnya menjadi menganjurkan untuk "sebaiknya melakukan" atau "sebaiknya tidak melakukan" suatu perbuatan. Ketaatan terhadap kaidah hukum tidak menjanjikan 177
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik apa pun kepada mereka yang taat kepadanya. Komitmen dari kaidah hukum hanyalah bahwa ketaatan merata terhadapnya akan menghasilkan kepastian hukum yang merupakan basis bagi ketertiban umum. Karena itu, mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum menjanjikan kenikmatan sosial bagi ketaatan terhadapnya melalui tegaknya ketertiban umum. 4. Prinsip Memaksa; Hukum sebagai kaidah yang memaksa tidak memperdulikan apakah orang setuju atau tidak setuju dengan akibat hukum yang ditimbulkannya. Penerapan prinsip memaksa dari hukum merupakan konsekuensi logis dari keberadaan kinerja hukum yang juga non diskriminatif, disamping keberadaannya yang mengikat bagi semua orang yang tunduk terhadap aturan hukum tersebut. Dalam oparasionalnya, prinsip inilah yang melandasi aparat penegakkan hukum untuk melaksanakan hukum. Ketika telah ditetapkan suatu putusan yang berkekuatan hukum, maka penagak hukum atas nama negara secara paksa dapat melaksanakan putusan tersebut. 178
Bagian Ketiga ZAKAT, URGENSI PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik KEWAJIBAN ZAKAT DAN KEHARUSAN PENGELOLAANNYA A. Pendahuluan Zakat dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang harus di lak sanakan oleh setiap muslim, setelah terpenuhi persyaratan untuk melaksanakannya. Sebagai suatu kewajiban, keberadaan zakat dinyata kan sebagai salah satu pilar/rukun Islam yang lima yang terdiri dari mengucap dua kalimah sahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Para ulama menyatakan pemenuhan kewajiban zakat sebagai salah satu kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang. Hal ini sejalan dengan salah satu hadis Raulullah Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar "Sesungguhnya kesempurnaan iman kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian". Dalam kaitan inilah Ali Yafie salah seorang ulama Indonesia menyatakan disebabkan zakat itu telah tegas kewajibannya, maka keberadaannya dianggap sebagai ma'luum minad-diin bidh-dharuu- 180
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik rah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang.1 Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat2 dikemukakan bahwa kewajiban zakat tidak saja bersifat personal tetapi kewajibannya juga kepada badan hukum/badan usaha, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat 2 "zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam". Sebagai suatu ibadah, zakat berkaitan erat dengan harta disebabkan substansi zakat itu sendiri terdiri dari harta yang dimiliki dan wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam. Untuk itu dari perspektif sosial, zakat sangat berperan dalam mengembangkan tanggung jawab sosial, dalam mengembangkan kesejahteraan masya- rakat, pemberdayaan ekonomi umat, dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan pendekatan inilah, zakat disebut sebagai Ibadah al- Maliyah al-Ijtima'iyah.3 Mencermati peran strategis zakat dalam kehidupan sosial inilah Didin Hafidhuddin menyatakan berzakat harus menjadi life style (gaya hidup) dan sekaligus sebagai kebutuhan bagi orang-orang yang beriman.4 Adanya kesadaran dari pihak si kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkannya, akan mengakibatkan kesenjangan dan jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin dapat diminimalisir/diperkecil, dan kebalikannya pemerataan pendapatan dapat diwujudkan sehingga keadilan sosial akat terwujud. K.H.Ali Uafie, Menggagas Fikih Sosial, ( Bandung; 1994) hlm. 231. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan pengganti Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Kalau Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 hanya ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Agama sebagai pelaksanaannya, lain hal dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, sebagai Pelaksanaannya. Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya al-Ibadah fi al-Islam mengemukakan zakat sebagai Ibadah Maliyah al-Ijtima'iyah memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, (Beirut; Muassasah Risalah, 1993), hlm. 235. 4 1 2 3 Diidin Hafidhuddin dalam Makalahnya Peranan BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Umat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, disampaikan pada acara Evalkuasi dan Pembinaan Da'i BAZDA Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Safar 1433H/ 20 Januari 2012 di Asrama Haji Medan. 181
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Bertitik tolak dari kedudukan dan fungsi strategis zakat yang telah dikemukakan, menarik untuk dibahas bagaimana kewajiban zakat dan keharusan pengelolaannya dalam Islam. Dari pemahaman ini diharapkan tidak terjadi dualisme pandangan antara kewajiban zakat berbeda dengan keharusan pengelolaannya. B. Arti Dan Makna Zakat Istilah "zakat" merupakan istilah yang sudah sangat familier dalam pergaulan hidup kita sehari-hari. Hampir tidak seorangpun dari umat Islam yang tidak mengerti tentang zakat, sekalipun pemahamannya tentang zakat itu sangat minimal yaitu "zakat fitrah" yang wajib diserahkan ketika menjelang datangnya 1 syawwal pada setiap tahunnya. Secara etimologi kata zakat berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa arti, yaitu al-Barakah (keberkahan); an- Namaa (pertumbuhan dan perkembangan); ath-Thaharah (kesucian) dan ash-shulhu (keberesan).5 Zakat dalam arti keberkahan, tumbuh dan berkembang se- jalan apa yang dikemukakan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 39, yang artinya "... dari apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya))". Demikian pula Nawawi, yang menyatakan jumlah harta yang dikeluarkan disebut zakat karena yang diukeluarkan itu "bertambah banyak", membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.6 Dalam ajaran Islam dinyatakan syari'at zakat merupakan wujud nyata dari kesyukuran atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada manusia. Sedangkan bagi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah akan ditambah nikmat itu kepadanya, sedangkan bagi orang yang tak pandai mensyukurinya akan didatangkan kepadanya hukuman Allah berupa azab yang pedih. Demikian isyarat dalam al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, yang artinya "Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, 5 6 Majma Lughah al-'Arabiyah, al-Mu'jam al-Wasith, (Mesir; Daar al-Ma'arif, Juz I, 1972), hlm. 396. Yuusuf al-Qaradhawi, Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahibil al-Arba'ah, (Kairo; al-Istiqamat, tt.), hlm.590. 182
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku lebih pedih". Harta yang berkah dan bersih akan tumbuh dan berkembang serta terhindar dari kebinasaan, sebagaimana yang dikemukakan dalam salah satu hadis Rasulullah Muhammad Saw. "Bentengilah harta kamu dengan zakat" (H.R.Abu Daud. Tabrani dan Baihaqi). Meskipun secara formal, zakat berupa pengeluaran dari sebagian harta kekayaan yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang lain dan dalam jumlah tertentu, betapapun kecilnya pemberian itu pasti berakibat pengurangan secara kuantitatif, tetapi lain halnya dengan pengeluaran berupa zakat yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Zakat akan memberikan dan mendatangkan suatu nilai tambah yang berlipat ganda secara kuan- titaif dan secara kualitatif diluar perhitungan matematik manusia. Mari kita renungkan dalam realitas kehidupan sehari-hari terutama dalam memenuhi kebutuhan atau hajat hidup. Cukup banyak dari kebutuhan atau hajat itu yang tanpa kita sadari dan tanpa diperhitungkan sebelumnya dapat kita penuhi. Bahkan jika dikalkulasi dari perhitungan keuangan kita sendiri tidak mungkin rasanya kebutuhan itu kita penuhi. Namun fakta berkata lain, semua kebutuhan dan hajat hidup kita dapat terpenuhi atas anugerah dan pemberian Allah Swt. . Dia-lah Allah yang memberi rezeki tanpa kita duga sebelumnya. . Untuk mendalami mengapa zakat memberi nilai tambah, dapat dibandingkan dengan ilmu dan hukum ekonomi yang dikenal dengan sebuah teori disebut nilai tambah (added value). Teori tersebut menyatakan bahwa meningkatnya daya beli konsumen terutama golongan ekonomi lemah, pasti meningkatkan kegiatan ekonomi dan perdagangan yang pada gilrannya akan mendatangkan keuntungan bagi pihak produsen yang umumnya milik orang-orang kaya sebagai pemilik modal. Dengan pemerataan distribusi harta berupa zakat yang diterima golongan ekonomi lemah, selanjutnya digunakan dalam proses produksi dan berbagai aktivitas ekonomi atau usaha lainnya. Lebih dari itu, menyatu dengan kegiatan perdagangan atau produk-produk besar yang dimiliki oleh orang kaya sebagai mitra usaha, penyalur atau sebagai bapak angkat yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, menurut Rahmat Djatmika zakat memiliki peranan penting 183
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik sebagai komponen makro dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi.7 Demikian pula halnya dengan orang yang mengeluarkan zakat nya, yang secara ekonomi harta yang dikeluarkannya itu akan ber putar secara simbiosis antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin dalam satu proses kegiatan ekonomi. Proses simbiosis harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu, dapat diumpamakan sebagai proses ekonomi dan politik bantuan dari negara-negara kaya kepada negara-negara miskin. Pada umumnya bantuan dari negara- negara kaya mempunyai motif ekonomi agar negara-negara miskin yang menerima bantua itu dapat meningkatkan income dan laju pertumbuhan ekonominya. Untuk selanjutnya negara miskin akan merasa terikat untuk membeli produk-produk dari negara yang memberinya bantuan tadi. Dengan demukian keuntungan yang lebih besar berada pada pihak negara donor, yaitu keuntungan dari hasil penjualan berbagai produknya yang akan dibeli oleh negara yang dibantunya. Justru tujuan zakat adalah unutuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, bahkan lebih dari itu untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat. Isyarat inilah yang ditegaskan dalam tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pada pasal 3 yaitu: (a). Meningkatkan efektivitas dan effesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan (b). Meningkatkan manfaat zakat untuk mewu- jud kan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pembayaran zakat oleh orang kaya untuk orang miskin akan mem beri keuntungan dan memberi efek positif bagi berbagai pihak (multiplier effect), karena zakat akan menumbuh suburkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara adil dan merata. Dengan mening- kat nya pertumbuhan ekonomi, otomatis akan melancarkan perpu- taran modal dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian pada umumnya.8 Sesuai dengan prinsip ekonomi ( ekonomi islami), bahwa modal atau investasi harus dikembangkan sedemikian rupa dalam berbagai 7 Rahmat Djatmika, Infak, Sadakah-Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan, (Surabaya: al-Ikhlas, tt.), hlm.20. 8 Abdurahman Qadir, Zakat, Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 1998), hlm.73. 184
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik sektor kegiatan produksi dan menyerap sekian banyak tenaga kerja manusia, sehingga keuntunganya dapat nikmati oleh masyarakat luas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki modal dan lapangan usaha. Dengan demikian zakat yang diterima oleh masyarakat golongan ekonomi lemah (fakir miskin), pada girirannya akan berdampak untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk milik pada orang kaya itu sendiri.9 Justru itu syariat islam memberikan sanksi kepada orang-orang kaya yang menahan harta atau modal kekayaan yang tidak diproduktifkan,yaitu tetap dikenakan kewajinban zakat sampai harta itu diproduktifkan sebagai modal yang memberi manfaat bagi peniliknya dan masyarakat lingkungannya. Dalam realitas sosial kemasyarakatan tidak pernah diketahui adanya orang yang bangkrut, alias jatuh miskin dengan sebab ia menunai kan zakatnya. Namun yang terjadi adalah kebalikannya ter- nyata cukup banyak fakta yang membuktikan atau bahkan pengakuan dari para muzakki yang setiap tahunnya pembayatan zakat meningkat. Dan ketika dipertanyakan kepada yang bersangkutan dengan tegas ia menyatakan sejak ia berzakat penghasilan dan usaha nya bukan semakin menurun tetapi semakin mendapat berkah dari Allah Swt. Atas dasar realitas ini, tidak berlebihan jika kita menyatakan berzakat akan menumbuh kembangnkan harta. Harta itu adalah kepunyaan Allah, manusia hanya dititipkan sebagai pemegang amanah untuk meng gunakan dan mengembangkan sesuai dengan kehendak pemi lik harta tersebut. Ketika harta berada pada tangan yang benar, maka Allah yang lebih tau terhadap harta itu. Ia akan menunbuh kembang kan keberkahan kepada orang tersebut. Sehingga harta bukan membawa kesusahan tetapi membawa kenikmatan dengan semakin dekat kepada allah swt. Zakat dalam arti athTthaharah atau kesucian secara literal dapat dijumpai dalam al-Quran pada surat ar-Taubah ayat 103, yaitu: "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersuhkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui". Dari ayat ini tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki itu dapat dibersihkan dan disucikan hati mereka. Suci 9 Muhammad al-Khuli, The Light of Islam, (Jordania; Ed-Suwalleh, 1987), hlm.97. 185
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik hati dapat diartikan mereka tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta seperti rakus dan kikir. Sebagai orang yang suci hati dan mendapat petumjuk Allah,dia akan mengeluarkan hartanya tidak hanya semata-mata karena kewajiban yang diperintahkan allah, melainkan benar-benar merasa sebagai orang yang memiliki kelebihan harta yang ikut bertanggung jawab atas sebagian masyarakat yang berkekurangan atau terlantar dan sekaligus ia akan menjadi orang yang peka terhadap kemiskinan dan kesengsaraan orang lain. Menarik untuk dicermati pandanagn Yusuf al-Qaradhawi yang mengemukakan tujuan zakat bagi pihak muzakki antara lain untuk mensucikan dari sifat bakhil, rakus, egoistis dan sejenismya; melatih jiwa untuk memiliki sifat terpuji seperti bersyukur atas nikmat allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan harta itu sendiri dari unsur noda atau cacat, dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak seperti akhlak tuhan yang maha, pemurah, serta menumbuh kembangkan harta itu sehingga memberi keberkatan bagi pemiliknya.10 Suatu hal yang perlu untuk dicermati terdapat kontradikasi antara apa yang disebut dengan zakat dengan apa yang disebut dengan harta, sekalipun antara zakat dan harta tdak dapat dipisahkan karena substansi dari zakat itu adalah harta. Zakat berarti memberikan sesuatu yang sangat diinginkan untuk dimiliki dan menyimpannya. Tidak heran digambarkan dalam al-Quran seandainya manusia itu diberi sebuah gunung emas, maka ia akan meminta gunung emas yang kedua. Banyak orang yang rela bekerja dengan pengorbanan waktu dan tenaga sedemikian rupa untuk mendapatkan harta. Bahkan sering kita dengar ungkapan yang menyatakan kehidupan yang serba materialitas atau ungkapan diperbudak oleh harta. Memang begitulah sifat dan kecenderungan manusia dengan harta tidak pernah ada puasnya bagaikan meminum air laut semakin diminum semakin terasa hausnya. Ketika ada seseorang yang membayar zakat, maka ada sesuatu yang bersifat flus dalam jiwanya, yaitu betapa ia berani berkorban terhadap sesuatu yang paling dicintai dan memilikinya yaitu harta. Keberanian berkorban ini merupakan sifat terpuji dalam membuktikan 10 Abdurahman Qadir, Op.cit., hlm. 79. 186
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik rasa kesyukuran atas kenikmatan karunia allah, sekaligus kemampuan untuk melepaskan dari cengkraman perbudakan harta, sehingga ia terlepas dari sifat tamak, kikir dan hidup materialisme. Sebaliknya berkembang rasa kemanusiaan sejati untuk hidup bersama dalam kasih sayang dan rasa tolong menolong. Demikian pula bagi orang miskin penerima zakat, akan terkikis sifat iri, dengki bahkan dendam kepada orang yang berpunya, yang terjadi sebaliknya sikap saling melindungi dan berbagi. Betapa indah dan mulianya ajaran zakat bagi umat manusia, dengan zakat akan mengikis sifat-sifat kesombongan, keangkuhan dan egoisme berlebihan, dengan berzakat oarang miskin tidak tenggelam dalam kemiskinannya, ia tidak semakin larut dalam rasa kebencian dan keirian kepada orang kaya. Berzakat akan membangun rasa kemanusiaan sejati yang saling menghormati dan saling menyayangi bukan sifat permusuhan dan kebencian. Cukup menarik ungkapan Rasulullah yang mengemukakan bahwa zakat itu merupakan penghubung (jembaran) antara oarang kaya dengan orang miskin. Zakat dalam arti beres atau baik bermakna harta yang selalu dikeluarkan zakatnya akan terhindar dari berbagai permasalahan baik didunia atau pun di akhirat. Dinyatakan beres mungkin disebabkan harta tersebut sudah tidak ada lagi sangkut pautnya dengan hak- hak orang lain terutama fakhir miskiskin baik yang meminta-minta maupun tidak meminta dikarenakan melindungi harga dirinya sebagai hamba Allah Swt. Jika seseorang yang memiliki harta belum menunaikan zakatnya, maka padahartanya itu masih terdapat hak-hak orang lain seperti fakir miskin. Untuk itu, semua hak-hak orang lain itu harus kita bereskan dari harta yang kita miliki. Jika tidak dibereskan, maka kita telah mengambil hak orang lain yang bukan menjadi milik kita, apalagi hak yang diambil itu merupakan orang yang seharusnya kita lindungi dan kita ayomi seperti mereka golongan yang lemah karena kemiskinannya. Al-Quran mengingatkan kita untuk tidak memakan harta dengan cara-cara yang bathil. Memakan dapat barmakna memiliki atau menyimpan dan menginvestasikan, bahkan mendapatkan harta dengan cara tipu muslihat merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh allah. Harta akan dapat menjadi nikmat dan pelindung sehingga kita dekat dengan allah, adalah harta yang telah beres dan tiada keterikatan lagi dengan orang lain. Mereka-mereka inilah orang- orang yang dapat memelihara amanah Allah dalam bentuk harta, ia 187
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik telah terbebas dari kerakusan dan ketamakan harta, dan ia tidak mau terjerumus menjadi orang yang mubazzir disebabkan banyak harta, dengan harta ia semakin dekat dengan Allah bukan menjadi orang yang lalai dan menjauhkan diri dari Allah Swt... Ketika zakat diartikan dalam pendekataan istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara yang satu dengan yang lain, namun menurut .K.H.Didin Hafidhuddin pada prinsipnya pandangan-pandangan ulama tersebut sama, yaitu zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swi mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.11 Dalam perspeksif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan pada pasal 1 ayat 2 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat islam ditegaskan oleh Allah Swt. Dalam al-Quran surat at Taubah ayat 60: "sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus (pengelola) zakat, para berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana". Menurut Setiawan Budi Utomo, dalam bukunya Metode Prak tis Penetapan Nisab Zakat Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas dan KHL Provinsi, berdasarkan pengertian secara bahasa maupun secara istilah, dapat disimpulkan bahwazakat memiliki empat sifat. Pertama, zakat memberikan keberkahan bagi mereka yang menunikannya; kedua, dari harta zakat yang dioptimalkan akan menumbuh kembangkan potensi-potensi baik dari pemberi zakat maupun jiwa seorang manusia dan keempat harta yang selalu dikeluarkan zaklatnya akan beres dan senantiasa terjauhkan dari permasalahan baik didunia maupun diakhirat.12 11 Dr.K.H.Didin Hafidhuddin,M.Sc, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta; Gema Insani Press, 2002), hlm. 7. 12 Setiawan Budi Utomo, Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas dan KHI Provinsi, (Jakarta; Mizania Pustaka, 2009), hlm. 30-31. Bandingkan dengan K.H.Didin Hafidhuddin yang menyatan hubungan antara pengertian zakat menurut bahasan dan dan dengan pengertian istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah. Berkembang dan 188
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik C. MAKNA KEWAJIBAN ZAKAT Kata "zakat" dalam al-Qur'an terdapat 32 buah ,bahkan banyak - nya 82 kali diulang sebutanya dengan memakai kata-kata sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengan- dung arti bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan pene- rapan yang sangat penting. Dalam 32 kata "zakat" yang terdapat dalam al-Quran,29 diantaranya bergandengan dengan kata "shalat". Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah sholat. Ibadah sholat merupakan perwujudan hubungan dengan Tuhan sedangkan zakat perwujudan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Al-Qur'an menampilkan kata zakat dengan empat gaya bahasa (ushlub), yaitu: Pertama, menggunakan ushlub insya'i, yang merupakan bentuk perintah seperti terlihat pada surat al-Baqarah ayat 43, 83, dan 110 atau pada surat al-Ahzab ayat 33; Kedua, menggunakan ushlub taghrib (motivasi), suatu dorongan untuk tetap mendirikan sholat dan membayar zakat sebagai ciri orang yang beriman dan bertaqwa dan kepada mereka dijanjikan akan memperoleh ganjaran berlipat ganda dari Tuhan. Gambaran ini tercermin pada surat al- Baqarah ayat 2; Ketiga, menggunakan ushlub tarhib (intimidatif dan peringatan) ditujukan kepada orang-orang yang suka menumpuk harta kekayaan dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kepada mereka diancam azab yang pedih, sebagaimana dinyatakan Allah Swt. dalam surat at-Taubah ayat 34 dan 35; Keempat, menggunakan ushlub madh (pujian dan sanjungan) yaitu pujian Tuhan terhadap orang-orang yang menunaikan zakatnya, sebagaimana pernyataan Allah dalam surat al-Maidah ayat 56.13 Al-Tayyar memaparkan logika argumen zakat bahwa akal sehat tidak bisa menerima dua dikotomi ,yaitu adanya orang mati terlalu kenyang karena banyaknya yang dimakannya dan adanya orang mati kelaparan karena tidak ada yang bisa dimakan. Selanjutnya dia juga mengemukakan bahwa akal sehat tidak bisa menerima adanya orang yang memberikan kelebihan makanan untuk anjing, bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Surat at-Taubah ayat 103 dan Surat ar-Ruum ayat 39, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Op.cit., hlm. 7. 13 Abdurahman Qadir, Op.cit., hlm.43-47. 189
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik sementara ada orang yang mengais rezeki kian kemari namun tidak mendapatkannya.14 Sementara al-Kasani mengemukakan logika zakat dari beberapa sisi, antara lain: 1. Membayar zakat itu tergolong kedalam membantu orang lemah untuk memulihkan memampuan mereka, sehingga mampu menunaikan kewajiban kepada Allah Swt dan keutuhan akidah serta akhlaknya dan segala akibat kemiskinan yang dialaminya 2. Membayar zakat itu hakikatnya untuk kepentingan diri orang kaya itu sendiri, yaitu mensucikan jiwa dan hartanya berbagai noda dan dosa, memperhalus budi pekerti dengan sifat pemurah dan menjauhkan sifat penlit dan egoistis, bersikap toleran, men- jaga amanah dan menyampaikan kepada mereka yang berhak.15 Secara sosiologis, zakat merupakan refleksi dari rasa kema- nusia an, keadilan dan keadilan serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam diri dan sikap orang kaya. Tidaklah etis sebagai makhluk sosial mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesulitan orang lain. Meskipun kejahatan sering merajalela dimuka bumi, namun sejalan dengan itu sifat dan rasa belas kasihan dan tolong menolong pun sudah menjadi budaya sejak adanya manusia dan tidak pernah hilang. Justru itu zakat merupakan suatu kewajiban abadi, yang sudah disyariatkan pula atas umat-umat sebelumnya. Berzakat adalah sebagai refleksi dari rasa keadilan yang ber- sumber dari akal sehat, yang menurut konsep teologi golongan rasional seperti mutazilah, bahwa akal sendiri sudah mampu menetapkan perbuatan yang baik maupun yang buruk. Justru itu orang yang sadar \dengan kewajiban membayar zakat digolongkan kepada orang baik, pemurah dan berkeadilan. Sedangkan orang yang tidak mau berzakat digolongkan pada sikap asosial, bakhil dan tidak manusiawi serta tidak berkeadilan. Dalam hal ini rasa keadilan dan berbuat adil adalah suatu kebaikan. 14 Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Tayyar, al-Zakah wa Tabiqatuha al-Mu'ashirah, (Riyadh; Dar al-Wathan, Cet.ii, 1414 H0, hlm. 37. 15 Thaha Abdullah al-Afifi, Haq al-Sail wa al-Mahrum, (Cairo; Dar al-Ittisam), 1980) hlm. 35. 190
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik D. Hikmah Disyariatkannya Zakat Cukup banyak para ahli menguraikan tentang hikmah disyariat- kannya zakat dalam Islam. Diantara para ahli tersebut adalah K.H. Didin Haffidhuddin16 yang mengulas tentang hikmah dan tujuan hikmah zakat tersebut termasuk infak dan sedekah. 1. Zakat, infak dan sedekah bertujuan untuk meningkatkan kesejah- teraan para mustahik, terutama fakir miskin, termasuk termasuk didalamnya membantu dibidang pendidikan, kesehatan, dam kegiatan ekonomi 2. Zakat, infak dan sedekah terkait dengan etika dan etos kerja sebagai - mana disyariatkan pada surat al-Mukminum ayat 1 sampai 4 3. Zakat, infak dan sedekah terkaiat dengan etika bekerja dan usaha, yakni hanya mencari rezeki yang halal. Rasulullah Saw. Dalam salah satu hadis bersumber dari muslim mengemukakan "sesungguhnya Allah tidak akan menerima shadaqah yang ada unsur tipu daya 4. Zakat, infak dan sedekah terkait dengan kecerdasan intelektual, emosional, spritual, dan sosial. Artinya kesediaan menunaikan zakat ,infak dan sedekah akan mencerdaskan untuk mencintai sesamanya terutama kaum dhuafa 5. Zakat, infak dan sedekah terkait dengan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial 6. Zakat, infak dan sedekah akan mengakibatkan ketenangan, ke- baha giaan, keamanan dan kesejahteraan hidup. 7. Zakat, infak dan sedekah terkait dengan upaya menumbuh kem- bangkan harta yang dimiliki dengan cara menguasahakan dan memproduktifkannya. Isyarat ini dikemukakan dalam al-Quran surat ar ruun ayat 39 :'... maka riba yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 16 K.H.Didin Hafidhuddin merupakan Ketua Umum BAZNAS dalam ceramahnya "Peranan BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Umat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011" pada acara Evaluasi dan Pembinaan Da'i BAZDA Provinsi Sumatera Utara, di Medan, tanggal 26 Shafar 1433 H/20 Januaru 2012 M. 191
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik mencapai keridhoan allah maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). 8. Zakat, infak dan sedekah juga akan menyebabkan orang semakin giat melaksanakan ibadah mahdah seperti sholat maupun yang lainnya. pada surat al-baqarah ayat 43 dikemukakan oleh Allah Swt"dan didirikan sholat tunaikan zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku' 9. Mencerminkan semangat"sharing economy'. Trend dunia saat ini menuju "sharing economy'. Prof Yonchai Bankler dari Harvard University mengemukakan sharing atau semangat berbagi meru- pakan modalitas yang penting umtuk meningkatkan pro duksi ekonomi. Bahkan Swierct dan Smith dari Georgie University menge mu kakan semangat berbagi solusi untuk meng atasi masalah ekonomi termasuk resesi 10. Zakat,infak dan sedekah juga sangat berguna dalam mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, tsunami dan lain-lainnya. realitas ini hanya mungkin diaplikasikan melalui amil zakat yang amanah, transparan dan tangging jawab. E. Keharusan Mengelola Zakat Secara Kelembagaan Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud dengan penge- lolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorga- nisasian dan pengumpulan, pendistribusian dan pendaya gunaan zakat termasuk pertanggung jawaban, pengawasan dan pelaporan. Pengelolaan zakat tidak sesederhana dalam arti penataan, sekalipun dalam pengelolaan termasuk makna penataan. Pengelolaan bukan saja bermakna perencanaan dan pngorganisasian tetapi pengelolaan juga bermakna pengembangan. Oleh karena itu pengelolaan lebih dekat diartikan dengan manajemen yang mencakup berbagai unsur didalamnya diantaranya merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengontrol pelaksanaan zakat, baik dari segi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Melihat luasnya cakupan aktivitas yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan zakat, maka pengelolaan zakat tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh perseorangan, akan tetapi dilakukan secara 192
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik kelembagaan. Dalam istilah lainnya dapat dikatakan adanya badan hukum sebagai kumpulan dari orang perseorangan, dan inilah yang representatif untuk dinyatakan sebagai amil, karena amil bukan seperti selang sebagai tempat lalunya air untuk dialirkan kepada yang dituju. Tetapi amil sebagai badan hukum memiliki tugas yang berat untuk dapat mempermudah orang melaksanakan kewajiban agamanya berupa zakat, dan sekaligus mengelola zakat agar mendatangkan kemanfaatan bagi penerimanya. Ia akan terbebas dari belanggu kemiskinan sekaligus derajat kesejahteraan hidupnya dapat lebih meningkat. Menyadari akan besarnya tanggung jawab "amil" dalam penge lolaan zakat, maka dibutuhkan tata aturan sebagai dasar dan sekaligus sebagai "guide" bagi amil dalam melaksanakan tugasnya. Pentingnya tata aturan zakat akan dapat memberi kepastian sekaligus perlindungan tidak saja bagi amil tetai juga bagi para muzakki (orang-orang yang berzakat). Dengan adanya aturan hukum tentang pengelolaan zakat, berarti terdapatnya peran negara dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Zakat berkontribusi dan berkaitan dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat, dapat dilihat dalam berbagai aspek, dianta ra - nya dalam memenuhi kebutuhan pokok atau hajat hidup manusia, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, menekan sejumlah permasalahan sosial seperti pengangguran, menjaga kemampuan daya beli masyarakat sehingga ekonomi tetap berjalan, mendorong untuk berinvestasi dan ber- produksi bukan menimbun harta. Potensi zakat di Indonesia dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh Islamic Development Bank bersama Fakultas Ekonomi Institut Pertanian Bogor dan Badan Amil Zakat Nasional di tahun 2011 yang lalu sejumlah Rp. 217 Triliun. Jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah orang-orang yang berpenghasilan tinggi dan menengah di Indonesia. Lazimnya jumlah yang sedemikian besar itu, akan dapat dikelola secara baik dan benar jika dilakukan oleh adanya lembaga atau institusi resmi, yang amanah, profesional dan transparan. Dalam kenyataan lainnya, perasaan rendah diri para mustahik akan terlihat terutama mereka yang tergolong fakir dan miskin jika berhadapan langsung dengan para aghniya sebagai pemberi ban- 193
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik tuan kepadanya. Disamping itu, perasaan dan sikap feodal akan ber- kesempatan berkembang dari mereka pemberi, jika mereka melihat penerima itu merendahkan diri dihadapannya. Inilah konsekuensi zakat yang didistribusikan secara langsung bukan secara kelembagaan. Disisi lainnya dapat dinyatakan akan tercipta kepastian untuk membayar zakat jika pembayarannya dilakukan melalui kelembagaan amil bukan perseorangan langsung kepada mustahiknya. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, perlu adanya effesiensi dan efektivitas sasaran yang tepat, disamping perlunya skala prioritas di suatu tempat, disebabkan jumlah kemiskinan sangat besar disampaing luasnya variabel dari kemiskinan itu sendiri. Tak kalah pentingnya dengan dikelolanya zakat secara kelembagaan akan memperlihatkan pelaksanaan syiari'at Islam dalam semangat pemerintahanan yang Islami. Sebagaimana komitmen bersama masyarakat dan bangsa Indonesia yang tidak merubah bentuk negara menjadi pemerintahan yang berdasar agama. Jika kita perhatikan beberapa uraian di atas, jelas terlihat besar- nya manfaat zakat jika dikelola secara kelembagaan yang resmi, bukan didistribusian langsung kepada mustahik (penerima zakat). Kemanfaatan atau kemaslahatan merupakan unsur yang terpenting dalam syari'at Islam. Karena semakin besar kemanfaatan atau kemaslahatan yang terkandung dalam suatu aktivitas maka dapat dikatakan akan semakin besar pula kebaikan-kebaikan yang akan diwujudkannya. Suatu kebaikan tidak saja akan bermanfaat bagi yang melakukan kebaikan itu, tetapi juga bermanfaat bagi orang yang lainnya. Dengan mencermati betapa luasnya manfaat zakat dikelola dalam suatu kelembagaan yang resmi, maka isyat ini seolah terumuskan dalam tujuan pengelolaan zakat sebagaimana ditegas- kan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu ; (a) meningkatkan efektivitas dan effesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penang - gulangan kemiskinan. F. Aturan-Aturan Hukum Tentang Pengelolaan Zakat Terdapat berbagai aturan hukum yang terkait dengan penge- lolaan zakat di Indonesia saat sekarang ini, yaitu : 194
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagaman Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Brutto. 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Zakat. 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 20154 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi. 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat. 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Llembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional, yang dikeluarkan tanggal 23 April 2014. 195
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 11. Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor Dj.II/37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan DIRJEN BIMAS Islam Nomor Dj.II/ 568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. 12. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/ Lembaga Yang Dibentuk atau Disahkan Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. 13. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/ Lembaga Yang Dibentuk atau Disahkan Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. 14. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Cara Unit Pengumpul Zakat. 15. Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata Cara Pengangkatan/Pemberhentian Pengajuan Pimpinan BAZNAS Provinsi. Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota. Pertimbangan 16. Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota. 17. Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota. 18. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. 19. Keputusan Mahkamah Konstitusi RI. G. Penutup. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka sebagai kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah: Pertama, zakat dari kebahasaan memiliki beberapa arti, yaitu keberkahan (al-Barokah), pertumbuhan dan perkembangan (an-Namaa), kesucian (ath-Thaharoh) dan keberesan (ash-shalahu). 196
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Dalam pendekatan istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, namun pada prinsipnya pandangan-pandangan tersebut dapat dikatakan sama, yaitu zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt. Mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak untuk menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan pada Pasal 1 ayat (2) zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam. Berdasarkan ketentuan syari'at Islam bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat ditegaskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, yang artinya "Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus (pengelola) zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk hamba sahaya, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebasgai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, Allah Maha Mengetahui labi Maha Bijaksana". Berdasarkan pengertian secara bahasa maupun secara istilah dapat ditegaskan bahwa zakat memiliki empat sifat: (1) zakat memberikan keberkahan bagi mereka yang melaksanakannya; (2) dan harta zakat yang dioptimalkan akan menumbuh kembangkan potensi-potensi baik dari pemberi zakat maupun masyarakat umum. Hal ini disebabkan keberkahan yang dikaruniakan Allah Swt. atas harta yang bersih; (3) dengan zakat Allah Swt. akan memersihkan harta maupun jiwa orang yang melaksanakan dan menerimanya; dan (4) harta yang selalu dikeluarkan zakatnya akan beres dan senantiasa akan dijauhkan permasalahan baik di dunia mupun di akhirat. Dalam ungkapan lainnya dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin bahwa hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal inilah yang dimaksud dengan pernyataan Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 dan surat ar-Ruum ayat 39. Secara sosiologi, zakat merupakan refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan dan keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang seyogiyanya ia harus muncul dari setiap hati orang yang kaya. 197
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Demikian juga berzakat sebagai refleksi dari rasa keadilan yang bersumber dari akal sehat, yang dalam konsep teologi kelompok rasional bahwa akal sendiri sudah mampu menetapkan perbuatan yang baik dan yang buruk. Justru itu orang yang sadar dengan kewajiban membayar zakat digolongkan kepada orang baik, pemurah dan berkeadilan. Sedangkan orang yang tidak mau membayar zakat digolongkan kepada sifat orang yang asosial, bakhil, tidak manusiami serta tidak berkeadilan. Kedua, Pelembagaan amil dalam suatu institusi bukan persoalan sah tidaknya zakat, tetapi lebih kepada kemaslahatan yang akan dicapai dari zakat itu sendiri. Negara akan melindungi pengelolaan zakat jika dilaksanakan berdasarkan institusi resmi, yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai satu- satu institusi pengelola zakat secara nasional. Dalam membantu tugas pengelolaan zakat BAZNAS dapat dibantu oleh lembaga yang didirikan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Terdapat berbagai aturan hukum yang menjadi dasar pengelolaan zakat di Indonesia, seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Keputusan Presiden, dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 198
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik ZAKAT PRODUKTIF MENURUT ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT A. Pendahuluan Zakat dalam Islam merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim apabila telah memenuhi unsur-unsur kewajibannya. Sebagai salah satu rukun, maka kesem- purnaan Islamnya seseorang itu tidak terlepas dari pelaksanaan zakat yang ia lakukan. Dalam perkembangannya kewajiban zakat tidak saja ditujukan kepada individu tetapi juga ditujukan terhadap badan hukum yang dimiliki umat Islam, sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penge lolaan Zakat. Yusuf Al-Qaradhawy mengemukakan, keberadaan zakat disam- ping berdimensi ibadah, juga berdimensi sosial dan ekonomi. Untuk itu dinyatakannya zakat sebagai "Ibadah Maliyah Ijtima'iyah". Dalam dimensi ibadah, pelaksanaan zakat merupakan manifestasi ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah Swt. Dan seka - ligus sebagai bukti kesyukuran atas nikmat karunia harta yang telah diberikan Nya kepada seseorang. Sedangkan dalam dimensi sosial 199
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik dan ekonomi, zakat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, jika pengelolaan dan pendaya- gunaannya dilakukan secara lebih berhasil guna dan berdaya guna. Dari judul tulisan yang diajukan yaitu "Zakat Produktif Menurut Islam", paling tidak ada dua persoalan pokok yang hendak diuraikan, yaitu apa itu zakat produktif, dan bagaimana keberadaannya menurut Islam. Asumsi penulis dalam membicarakan zakat produktif, tidak terlepas dari realita sosial ekonomi keumatan yang masih banyak berada dibawah garis kemiskinan, sedangkan potensi zakat cukup besar dan signifikan. Jika pengelolaan zakat dilakukan secara amanah, profesional dan transparan cukup berpeluang untuk menjawab masalah kemiskinan umat tersebut. Dan salah satu persoalan zakat dalam menjawab kemiskinan umat adalah pemberdayaan zakat produktif. B. Zakat Produktif Zakat produktif merupakan istilah yang berkembang pada kajian zakat dalam pendekatan kontemporer, khususnya ketika zakat dihubungkan dengan persoalan sosial ekonomi yaitu untuk mening- kat kan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Mengingat persoalan kemiskinan sedemikian kompleknya, dan dibutuhkan multi pendekatan untuk mencari solusinya, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial tidak cukup dengan membagi-bagi uang atau sembako kepada masyarakat miskin. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan M.Arif Mufraini, dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun dalam pelaksanaan yang lebih mutaakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Istilah zakat produktif merupakan kebalikan dari bentuk penya- luran dana zakat yang dilakukan selama ini lebih banyak dalam pendekatan konsumtif, yang berarti bantuan zakat diberikan secara tunai dan langsung kepada fakir miskin. Berbeda halnya dengan zakat produktif, penyalurannya mengarah kepada pemberdayaan dan pengembangan melalui berbagai pola dan mekanisme yang terencana, tersitem dan berkesinambungan. 200
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Menurut Prof. Muhammad Daud Ali, pendayagunaan dan peman faatan zakat yang dilakukan masyarakat selama ini dapat dikatagorikan dalam empat katagori. Pertama, Pendayagunaan konsum tif tradisional, seperti bantuan langsung tunai dari dana zakat untuk fakir miskin dan atau korban bencana. Kedua, Pendayagunaan konsumtif kreatif, yaitu bantuan dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti pemberian bantuan alat-alat sekolah. Ketiga, Pendayagunaan produktif tradisional, yaitu pemberian bantuan dana zakat dalam bentuk barang-barang produktif, seperti kambing, sapi, mesin jahit dan lainnya. Pemberian seperti ini untuk mendorong penciptaan usaha dan memberikan lapangan kerja usha baru bagi fakir miskin. Keempat, Pendayagunaan produktif kreatif, dalam bentuk ini dimasukkan pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan baik membangun proyek sosial maupun untuk membantu penambahan modal. Kemudian M.Arif Mufraini menyatakan pola distribusi lainnya dari yang empat tersebut adalah pola menginvestasikan dana zakat, pola ini diharapkan dapat efektif memfungsikan sitem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosio kultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin/defisit atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial. Dari uraian tentang pola distribusi dana zakat yang telah dikemukakan, maka secara umum dapat dinyatakan terdapat tiga pola distribusi dana zakat. Pertama distribusi secara konsumtif; kedua, distribusi secara produktif, dan; ketiga, distribusi secara investasi. C. Syari'at Islam Tentang Zakat Produktif Sebagaimana yang telah penulis kemukakan, bahwa zakat produktif merupakan persoalan kontemporer yang terkait dengan pola distribusi dana zakat kepada mustahik. Untuk itu tidak ditemukan adanya dasar hukum yang bersifat qath'iy tentang zakat produktif tersebut. Namun bukan berarti dengan sertamerta dinyatakan pola distribusi ini tidak sesuai atau bertentangan dengan syari'at Islam, karena syari'at Islam bertujuan untuk kemashlahatan umat. Cukup menarik ungkapan yang dikemukakan Hadi Permono yang dikutipnya dari Sabahaddin Zaim, ia menyatakan beberapa ahli ekonomi muslim seperti Akram Khan beranggapan bahwa distribusi zakat secara konsumtif mempunyai kecenderungan untuk 201
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik menimbulkan inflasi. Bagaimanapun juga zakat merupakan pemin- dahan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, dimana hal ini membawa kecenderungan konsumtif yang lebih tinggi. Selama harga naik, suatu distribusi zakat yang kurang hati-hati, tidak hanya akan mendorong harga lebih meningkat, tapi juga akan menghancurkan kepentingan golongan golongan masyarakat ekonomi lemah yang menerima zakat itu sendiri. Terkait komentar terhadap distribusi dana zakat secara kon- sumtif, dalam bahasa lain dikemukakan Arif Mufraini, yang menjadi persoalan kemudian adalah seberapa besar volume zakat yang dapat diberikan kepada seorang mustahik, apakah untuk kebutuhan kon sumtifnya sepanjang tahun atau hanya untuk memenuhi kebu tuhan makan satu hari satu malam. Pemberian sepanjang tahun atau hanya untuk sehari semalam bukanlah solutif bagi pening katan kesejahteraan masyarakat miskin apalagi menjawab keadilan sosial karena tidak akan mendidik jika diberikan sepanjang tahun dan tidak akan berarti apa-apa jika hanya diberikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari semalam. Dikhawatirkan pola ini akan meningkatkan perilaku konsumtif masyarakat (mustahik), meningkatnya tingkat ketergantungan yang tinggi apalagi mereka menyadari dana tersebut merupakan hak mereka. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tidak dengan serta merta menafikan keberadaan distribusi konsumtif, sebagaimana dikemukakan pada Pasal 16 ayat (2) "Pendaya gunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif". Dan pada ayat (3) "Persyaratan dan prosedur pendaya- gunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri". Zakat produktif sebagai salah satu pola distribusi dana zakat kepada mustahik merupakan salah satu solusi dalam menjawab akibat yang ditimbulkan dari pendistribusian secara konsumtif, sekaligus untuk menjawab upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Namun bukan berarti pendistribusian konsumtif harus dinafikan, dalam hal-hal tertentu pendistribusian konsumtif ini juga dibutuhkan terutama yang bersifat tanggap darurat. Dalam hal pendayagunaan zakat secara produktif menurut Asy-Syairazi, seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat 202
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang. Menurut Shawki Ismail Shehatah bahwa dana zakat bagian fakir miskin dapat diguna kan diantaranya untuk asuhan dan pendidikan anak-anak mereka, dan pengajaran Kitab Suci Al-Qur'an bagi mereka, latihan kejuruan terutama bagi yang cacat jasmaniyah, membangun bengkel dan pabrik-pabrik, mendirikan perindustrian rakyat, dan lain-lain.Demikian pula M.A. Mannan mengemukakan bahwa dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial lainnya, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. M. Ali Hasan menyatakan zakat produktif itu dapat dilaksanakan asal saja pengelolaannya sudah dipikirkan matang-matang dan sementara belum memasyarakat hendak ada tuntunan (bimbingan) khusus dari badan (lembaga) pengelola zakat seperti Bazis. Pola apapun yang ditempuh dapat dibenarkan asal tidak bergeser dari tujuan untuk mengentaskan dari kemiskinan (kemelaratan). Sejalan dengan pendapat-pendapat tersebut, jika dihubungkan dengan makna zakat adalah "an-namaa'", yang berarti berkembang, maka harta zakat seyogiyanya dapat semakin diberdayakan dan dikembangkan melalui berbagai usaha-usaha yang bersifat produktif, tidak hanya untuk dikonsumsi sesat sehingga kesejahteraan mustahik dan keadilan sosial dapat diwujudkan. Beberapa Ulama lainnya yang mendukung distribusi zakat secara produktif diantaranya adalah Mushtafa Az-Zarqaa, Yusuf Al- Qaradhawy, Syekh Abu Al-Fatah Abu Ghadah, Abdul Azizz Khiyat, Abdus Salam Ala Abadi, Muhammad Shaleh Al Fur fur, Hasan Abdullah Amin, dan Faruq Nabhani. Bahkan menurut M.Arif Mufraini diantara Ulama Salaf juga ada yang mendukung distribusi zakat secara produktif, diantaranya adalah Imam Bahuti, Imam Syarbini, Imam Ibn Najm, dan Imam Nawawi. Suatu hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pengelolaan zakat produktif bertitik tolak dari surat Adz-Dzariyaat : 19, "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian". Dari pemahaman yata ini dapat dinyatakan harta zakat yang dikumpulkan amil sepenuhnya adalah hak milik mustahik. Untuk itu jika pola distribusi produktif yang dikembangkan mengambil skema qardul hasan (pinjaman 203
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik dengan tidak ada kewajiban pengembaliannya dengan menambah bagi hasil), maka ketika mustahik tidak dapat mengembalikan pinjamannya ia tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya, karena dana tersebut adalah hak mereka. Pola ini secara administratif keuangan telah diterapkan Bazda Sumatera Utara, ketika bantuan pinjaman produktif telah diberikan, maka pelunasannya tidak menjadi sumber pemasukan bagi Bazda Sumatera Utara, tetapi ia membukukan secara tersendiri dan selanjutnya akan bergulir kepada mustahik lain atau mustahik peminjam pertama jika akan meningkatkan usahanya. Tidak boleh ada pengurangan untuk kepentingan lain, selain semata untuk bantuan bersifat produktif. Berkaitan dengan pendayagunaan zakat secara produktif ini, dikemukakan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 28 ayat (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut : 1. Apabila pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan. 2. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan. 3. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. Sedangkan prosedurnya, dinyatakan pada Pasal 29, prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut : 1. Melakukan studi kelayakan. 2. Menetapkan jenis usaha produktif. 3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan. 4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. 5. Mengadakan evaluasi, dan 6. Membuat pelaporan. Sekalipun ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat memberikan peluang untuk disalurkannya zakat secara produktif, namun persyaratan dan prosedurnya bukanlah mudah. Kemungkinan ini disebabkan keberadaan harta zakat bukan milik pribadi tetapi miliki mustahik, juga faktor resiko dalam suatu usaha 204
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik yang dijalankan juga menjadi pertimbangan. Untuk itu dibutuhkan skill pengelola zakat yang profesional dan full time, disamping faktor kejujuran atau amanah dan transparansi. Usaha produktif tidak dapat dilakukan oleh amil zakat secara spekulatif, karena akan berakibat kepada masa depan kelompok masyarakat miskin yang tidak dapat meningkat kesejahteraan hidupnya dan keadilan sosial, sedangkan kedua hal ini menjadi hal pokok bagi pensyari'atan zakat disamping asnaf-asnaf lainnya yang ditegaskan dalam al-Qur'an pada surat At Taubah ayat 60. D. Penutup Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa zakat produktif merupakan salah satu pola distribusi zakat selain pola distribusi konsumtif dan pola distribusi investasi. Syari'at Islam tidak menegaskan hanya satu pola dalam pendistribusian zakat, untuk itu pola distribusi secara produktif dapat dibenarkan selagi tetap dalam tujuan dan bingkai pensyari'atan zakat khususnya dalam dimensi sosial ekonomi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Mengingat dana zakat yang terkumpul merupakan hak para mustahik, maka dibutuhkan pengaturan yang tegas dan jelas tentang persyaratan dan mekanismenya, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. 205
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik FUNGSI EKONOMI ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT ISLAM A. Pengertian Dan Tujuan Zakat Kata zakat secara bahasa berarti mensucikan (al-thaharah; al- taubah :103), tumbuh dan berkembang (al-namaa; al-ruum : 39), dan keberkahan (al-barokah; saba' : 39, al-Fathir : 29 dan Hadis Riwayat Muslim dan Turmuzi). Menurut istilah syari'at, zakat berarti nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penge- lolaan Zaka,t yang dimaksud dengan zakat yaitu harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 206
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Tujuan zakat dapat dilihat dari berbagai pendekatan : 1. Pendakatan keagamaan, yaitu taqarrub kepada Allah (mening- katkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah), perwujudan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah, serta membebaskan harta dari hak-hak orang lain. 2. Pendekatan psikis, yaitu membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, iri hati, dengki, bakhil dan berbagai penyakit hati lainnya, serta mengembangkan sifat kasih sayang. 3. Pendekatan social development, yaitu sumber dana pemba- ngunan, instruken pemerataan pendapatan, dan meningkat kan kesejahteraan serta mewujudkan keadilan sosial. B. Zakat Sebagai Bagian Integral Ajaran Islam Di dalam al-Qur'an ditemukan 82 ayat yang merangkaikan kata sholat dengan kata zakat. Realitas ini menunjukkan betapa pentingnya zakat sehingga ia dijadikan sebagai salah satu dari rukun Islam. Salah seorang ulama terkemuka di Indonesia (Ali Yafie) menyatakan zakat sebagai bagian mkutlak dari keislaman seseorang. Abdurrachman Qadir dalam bukunya Zakat Dalam dimensi Mahdhah dan Sosial mengemukakan al-qur'an menampilkan kiata zakat dalam tiga gaya bahasa, yaitu : 1. Menggunakan insya'i, yaitu berupa perintah seperti pada surat albaqarah ayat 33, 83 dan 110 dan beberapa ayat lainnya. 2. Menggunakan targhib (motivatif), yaitu suatu dorongan untuk tetap mendirikan sholat dan membayarkan zakat yang merupakan ciri orang yang benar beriman dan bertaqwa, dan kepada mereka akan mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari tuhan. Seperti pada surat al-baqarah ayat 27, al-taubah ayat 34 dan beberapa ayat lainnya. 3. Menggunakan madh (pujian/sanjungan), yaitu pujian tuhan terhadap orang-orang yang menunaikan zakat, seperti pada surat al-maidah ayat 55. Yusuf al-Qaradhawy mengemukakan disamping termasuk dalam katagori ibadah, zakat memiliki dimensi ekonomi yang berkaitan dengan harta untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (al- Ibadah al-Maliyah al-Ijtima'iyah). 207
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik C. Fungsi Zakat Dan Dampak Ekonomisnya Dalam Pers pektif Ekonomi Islam 1. Sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan. Islam menegaskan bahwa kepemilikan manusia terhadap harta bukan bersifat mutlak, akan tetapi sebagai pemegang amanah dari Allah SWT untuk mengurus dan mengembangkannya. Dalam setiap kepemilikan harta ada hak orang lain yang menyertainya dan mesti/harus didistribusikan atau dikeluarkan untuk mereka (al-Dzariyat 19, al-Ma'arij 24-25). Redistribusi asset yang dilakukan bukan melalui transaksi ekonomi, tetapi dalam ujud aliran dana dari si kaya kepada si miskin. Cukup menarik untuk dicermati pendapat Monzer Kahf (penulis buku ekonomi, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam) yang menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter, dan manfaat zakat yaitu harta akan selalu beredar. 2. Sebagai stabilisator perekonomian. Dalam kondisi ekonomi baik dalam keadaan boming dan defresi, zakat dapat menyeimbangkan perekonomian sehingga deviasi yang ditimbulkannya dapat diminimalisir (kisah Nabi Yusuf 12: 47-48). Pada kisah tersebut digambarkan masa tujuh tahun pertama masa boming, dan tujuh tahun selanjuutnya defresi. Pemerintah ketika itu tidak membelanjakan seluruh dananya ketika boming, ada parsentase tertentu yang disimpan. Dan ketika defresi tujuh tahun kedua segera simpanan tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat. Dari kisah ini, pemerintah yang bertindak sebagai amil zakat harus mampu menganalisis kebutuhan masyarakat secara tepat. Dan dalam keadaan yang tepat pula dapat digunakan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat. 3. Sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan ekonomi lemah. Rasulullah Saw. bersabda "orang-orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah SWT dari orang-orang mukmin yang lemah". Dalam banyak kajian ekonomi Islam dewasa ini dikemukakan bahwa semangat yang terkandung dalam ekonomi Islam intinya adalah pemberdayaan ekonomi 208
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik rakyat, dan dalam perspektif inilah zakat sebagai salah satu instrumen yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti melalui bantuan produktif untuk mengembangkan usaha disektor formal. 4. Dampak zakat dalam kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Said Sa'ad Marthon dalam bukunya Al-Madkhal li al-Fikr al-Iqti- shoddi al-Islam mengemukakan : a. Produksi dan investasi : Zakat akan dapat memenuhi kebutuhan fakir dan miskin, dan akan dapat pula meningkatkan permintaan pasar yang pada giliran lain akan meningkatkan produksi. b. Lapangan kerja : Semakin banyak permintaan, semakin tinggi tingkat produksi dan tuntutan lapangan pekerjaanpun akan semakin terbuka luas. c. Memperkecil kesenjangan sosial. Salah satu faktor penyebab timbulnya kesenjangan sosial di masyarakat adalah akibat adanya perbedaan yang menyolok antara kemampuan dan pendapatan. Perbedaan pendapatan rezeki dapat diminimalisir melallui pelaksanaan zakat, dan sekaligu akan mengikis penyakit kecemburuan sosial masyarakat. d. Pertumbuhan ekonomi. Dengan tidak mengabaikan sifat komsumtif zakat, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat meningkat dengan melalui sektor produktif dari zakat. D. Pelembagaan Amil Dan Tujuan Pengelolaan Zakat Menurut Abdurrachman Qadir ada beberapa keuntungan jika zakat dikelola Dalam satu kelembagaan "Amil", apalagi memiliki kekuatan hukum formal. 1. Terjaminnya kepastian dan disiplin membayar zakat. 209
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 2. Terjaganya perasaan rendah diri dari mustahik terutama jika berhadapan langsung dengan muzakki. 3. Mencapai effesianesi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. 4. Memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Disamping itu, tujuan pengelolaan zakat sebagaimana dinyata- kan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelo- laan Zakat dikemukakan : 1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. 2. Meningkatnya fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Dari keuntungan dan tujuan dikelolanya zakat dalam satu organisasi amil yang memiliki landasan hukum formal, maka dapat dinyatakan pengelolaan zakat akan meningkatkan kesadaran kolektif umat Islam untuk mentasarrufkan sebagian dari hartanya untuk kepentingan sesama umat Islam melalui zakat, dan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatn zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial. 210
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT1 Berangkat dari judul di atas, paling tidak ada dua pertanyaan penting yang hendak dijawab, Pertama, Efektifkah zakat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial?. Kedua, Bagai mana mengoptimalkan pengelolaan zakat sehingga efektif untuk meningkatkankesejahteraan dan keadilan sosial ?Artikel ini akan fokus untuk menjawab dua pertanyaan di atas: A. Zakat Dalam Perspektif Islam 1. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib untuk dilaksa- na kan, dan sekaligus menyempurnakan keislaman seseorang. 1 Disebabkan keterbatasan, penulis mengalami kesulitan untuk memahami makna dan pesan dari judul yang dimintakan oleh pelaksana. Namun penulis menawarkan sedikit perubahan dari judul tersebut, dan diharapkan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini. Adapun judul dimaksud, yaitu : "Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial". 211
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 2. Ibadah Maliyah Ijtima'iyah yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. 3. Diperhitungkan oleh Islamic Development Bank (IDB) potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 100 (seratus) triliyun. B. Keharusan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial 1. Islam mengisyaratkan betapa pentingnya untuk membangun generasi measa depan yang kuat dan tangguh sehingga memiliki kekuatan kompetitif dalam menghadapi tantangan global (An- Nisa' ayat 9). Dan dengan generasi masa depan seperti inilah umat islam akan tampil sebagai umat yang terbaik, umat yang adil dan pilihan sekaligus akan menjadi saksi bagi berkembangnya peradaban hidup umat manusia, dalam perspektif al-Qur'an dinyatakan dengan ungkapan khaira ummah, ummatan wahidah dan ummatan washath". 2. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo- nesia 1945 diamanatkan bahwa terbentuknya negara/pemerin - tahan Indonesia diantaranya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. 3. Realitas kehidupan masyarakat (tanpa kecuali umat islam yang mayoritas sebagai penduduk Indonesia) masih banyak yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta berbagai problematika sosial lainnya. Sementara di sisi lain umat Islam memiliki potensi zakat yang cukup signifikan untuk digunakan dalam menjawab realitas tersebut. C. Efektivitas Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Kese jah teraan Dan Keadilan Sosial. 1. kata "efektivitas" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan keefektifan, yaitu keberhasilan (tentang usaha dan tindakan). Efektif berarti dapat membawa hasil dan berdaya guna. Sementara kata "pengelolaan" berarti proses, cara mengelola, mengurus, menyelenggarakan dan mengawasi atau mengendali- kan. Untuk itu, pengelolaan erat kaitannya dengan manajemen. 212
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 2. Pengelolan zakat berarti kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendis- tri busian, serta pendayagunaan zakat (Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat). 3. Efektivitas zakat dikelolaan secara kelembagaan : a. Terjaminnya kepastian dan disiplin berzakat. b. Berkembangnya sikap kebersamaan dan ukhuwah islamiyah. c. Effesiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat. d. Berkembangnya syi'ar islam dalam semangat pemerintahan yang islami. 4. Tujuan dikelola zakat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adalah : a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunai- kan zakat sesuai dengan ketentuan agama. b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. 5. Dengan dikelolanya zakat secara kelembagaan akan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial umat islam. D. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Agar Efektif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial. 1. Diundangkannya pengelolaan zakat di Indonesia merupakan jawaban terhadap efektivitas zakat dalam menjawab kesejahteraan dan keadilan sosial baik dalam perspektif ajaran islam maupun dalam perspektif konstitusional. Untuk itu, pengelolaan zakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at islam dan adanya kepastian hukum. Tuntutan harus sesuai dengan syari'at islam disebabkan kewajiban melaksanakan zakat bersumber dari Allah sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat dalam 213
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan adanya kepastian hukum mengisyaratkan pengelolaan zakat harus dilindungi dan dijamin oleh ketentuan hukum positif, agar terjaminnya rasa keadilan masyarakat, berkembangnya tingkat kepercayaan sekaligus adanya panduan normatif bagi pelaksana dalam menjalankan tugas-tugas pengelolaan zakat. 2. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pengelolaan zakat hanya dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ didirikan dan ditetrapkan oleh pemerintah, sedangkan LAZ didirikan masyarakat dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ memiliki struktur mulai tingkat nasional sampai kecamatan, dan disetiap jenjang kepengurusan dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), seperti di instansi pemerintah, di Kelurahan/Desa, di Masjid-masjid. Periodesasi kepengurusan BAZ dan UPZ berlangsung selama tiga tahun. Kemudian setiap tahunnya ia harus mempertanggung jawabkan tugas-tugas pengelolaan zakat yang dilaksanakannya kepeda pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah dalam satu periode (DPR/D RI). Disamping itu tiga bulan setelah berakhirnya tahun buku, ia harus menyajikan informasi laporan keuangan kepada publik. 3. Pengelolan zakat haruslah orang-orang yang tidak saja mengerti tentang hukum-hukum zakat, tetapi ia harus orang yang amanah (jujur), transparan, profesional dan bertanggung jawab. Sebagai seorang profesional, pekerjaan mengelola zakat tidak bisa dianggap pekerjaan sampingan dari sisa waktu, tetapi ia harus dilakukan secara serius dan full time. Agaknya inilah makna dibentuknya pembidangan zakat di Kementerian Agama sekaligus diangkat pejabat yang memiliki eselon tertentu, demikian pula pengangkatan pegawai yang secara khusus ditugaskan untuk bidang zakat tersebut. Profesionalisasi pengelolaan zakat juga terkait dengan tingkat kemampuan disiplin ilmu para pengelola zakat yang tidak saja bersumber dari latar belakang pendidikan agama, tetapi juga mencakup dari berbagai disiplin keilmuan agar tingkat pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat terutama para mustahik zakat. Dalam kerangka inilah diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola zakat. 214
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 4. Pengelolaan zakat harus diarahkan kepada daya guna dan hasil guna zakat, terutama dalam pemberdayaan dan pengembangan mustahik (fakir dan miskin). Untuk itu diperlukan program jangka panjang yang terorganisir dan berkesinambungan dengan melibatkan mereka baik langsung atau tidak langsung sehingga pada satu saat yang terukur dan dapat dievaluasi keberadaan mereka dapat terangkat dari orang yang menerima zakat menjadi pemberi zakat. 5. Tidak kalah pentingnya dalam optimalisasi pengelolaan zakat ini adalah adanya sinergisitas antara pengelola zakat dengan pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang terkait, demikian pula dengan masyarakat terutama para muzakki. Dengan sinergisitas inilah upaya peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat akan dapat diwujudkan. 6. Optimalisasi pengelolaan zakat agar efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, pengelolaan zakatl harus dilakukan sesuai dengan syari'at islam dan ketentuan perundang- undangan, dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan prima, pengelolaannya dilakukan secara amanah, transparan, profesional dan bertanggung jawab. Disamping adanya sinergisitas dengan pemerintah dan masyarakat serta didukung oleh program-program jangka panjang yang terorganisir dan berkesinambungan. 215
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik KEBERADAAN AMIL ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG A. PENDAHULUAN Pembahasan makalah sederhana ini sesuai dengan judul yaitu keberadaan amil zakat menurut undang-undang. Menghubungkan amil dengan perundang-undangan dapat dinyatakan penting, karena amil bertugas untuk mengurus atau mengelola zakat, sedangkan zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan. Disamping itu, penerima zakat juga sudah ditentukan siapa yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian beradaan amil terkait langsung dengan kesempurnaan pelaksanaan zakat sebagai syari'at Islam. Diaturnya keberadaan amil dalam perundang-undangan meru- pa kan suatu kemestian bagi kepastian hukum dan terlindungi tugas- tugas amil. Sebagaimana diketahui, ibadah zakat adalah ibadah dalam bentuk harta yang berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi dan sosial. Untuk itu, diperlukan adanya pengaturan secara hukum agar tidak setiap orang atau setiap lembaga menyatakan dirinya sebagai amil. Diperlukan peraturan perundang-undangan bagi terjaminnya 216
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik penyelenggaraan zakat serta adanya akuntabilitas pengelolaan secara baik dan teratur. Demikian pula halnya dengan potensi zakat yang terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan semakin membaiknya ekonomi dan meningkatnya kesadaran keberagamaan umat Islam. Jika ditelusuri perjalanan sejarah pengelolaan zakat secara kelembagaan, khususnya di Sumatera Utara dapat dinyatakan berawal dari didirikannya Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara Nomor : 119 Tahun 1981 tanggal 30 Juni 1961. Kemudian berubah menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dengan Menteri Agama RI Nomor : 29 Tahun 1991 dan Nomor : 47 Tahun 1991. Bazis didirikan di Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara Nomor : 451.5/532/K Tahun 1992. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat, maka Bazis berubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Sumatera Utara yang pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 451.7.05/5362/K tanggal 23 April 2001. Untuk selanjutnya perubahan nama Bazda Provinsi Sumatera Utara menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara seiring dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. B. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Pengelolaan Zakat Secara yuridis formal terdapat beberapa peraturan perundang- undangan terkait dengan pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu ; (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai pengganti atas Undang-Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini dalam opersionalnya masih menunggu pembahasan di Mahkamah Konstitusi sampai akhir tahun 2013. Kemudian setelah diputuskan Mahkamah Konstitusi, diawal tahun 2014 lahirlah Peraturan Pemerinrah Nomor 14 Rahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dan hingga saat ini Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia sebagaiu bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 217
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 2011 belum ditetapkan, untuk itu kegiatan pengelolaan zakat sampai sekarang ini sebagiannya masih mengacu kepada Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999. (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; (3) Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat; (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Brutto; (6) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto; (6) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; dan (7) Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. C. Amil Sebagai Pengelola Zakat Menurut Peraturan Per-Undang-Undangan Istilah "Amil Zakat" tidak secara langsung dinyatakan pengert- iannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, namun dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dinyatakan yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam satu Badan atau Lembaga. Atas dasar penjelasan pasal tersebut dapat dinyatakan yang dimaksud dengan amil zakat dalam perspektif peraturan perundang-undangan bukan bersifat personal atau individu, tetapi bersifat institusi yang dioorganisasikan dalam bentuk badan atau lembaga yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan zakat sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 218
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Institusi pengelola zakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam Pasal 5 dinyatakan Baznas dibentuk oleh Pemerintah, dan pada Pasal 6 dengan tegas dikemukakan Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifatr mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Di tingkat Provinsi dapat dibentuk Baznas Provinsi demikian pula di tingkat Kabupaten/Kota dapat dibentuk Baznas Kabupaten/Kota. Untuk membantu Baznas dalam melaksanakan pengelolaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagaimana dikemukakan pada Pasal 17. Disamping itu Baznas dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai satuan organisasi yang melaksanakan pengumpulan zakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara institusional pengelolaan zakat hanya dilakukan oleh Baznas yang dibentuk oleh pemerintah dan dalam melaksanakan tugas pengumpulan zakat tersebut masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat atau Baznas membentuk Unit Pengumpul Zakat sebagai satuan organisasi yang melaksanakan pengumpulan zakat. Proses dan tata cara pendirian Lembaga Amil Zakat maupun pembentukan Unit Pengumpul Zakat akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama.Sebagai konsekuensi hukum dari pengaturan institusi atau kelembagaan yang dibenarkan untuk melaksanakan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, jelas dinyatakan pada Pasal 38 "setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang". Kemudian pada Pasal 41 dinyatakan pula "setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)". Diorganisasikannya pengelolaan zakat dalam bentuk badan atau kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan effesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 219
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Tahun 2011). Untuk tercapainya tujuan pengelolaan zakat tersebut, dikemukakan beberapa asas pengelolaan zakat sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu (a) syari'at Islam; (b) amanah; (c) kemanfaatan; (d) keadilan; (e) kepastian hukum; (f) terintegrasi, dan (g) akuntabilitas. Sebagai pengelola zakat resmi, Baznas memiliki 11 (sebelas) orang anggota, yang terdiri 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Baznas, adalah : 1. Warga Negara Indonesia. 2. Beragama Islam. 3. Bertakwa kepada Allah SWT. 4. Berakhlak mulia. 5. Berusia minimal 40 (empat) puluh tahun. 6. Sehat jasmani dan rohani. 7. Tidak menjadi anggota pertai politik. 8. Mmemiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan 9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidanakejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. Berbeda halnya dengan Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh masyarakat, yang pembentukannya wajib mendapat ijin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Izin tersebut hanya dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit : 1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang menge- lola bidang pendidikan, dakwah dan sosial. 2. Berbentuk lembaga berbadan hukum. 3. Mendapat rekomendasi dari Baznas. 4. Memiliki pengawas syari'at. 5. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. 6. Bersifat nirlaba. 220
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 7. Memiliki program untuk memberdayakan zakat bagi kesejah- teraan umat; dan 8. Bersedia diaudit syari'at dan keuangan secara berkala. Masa kerja anggota Baznas dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Baznas berke- wajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Sedangkan lembaga Amil Zakat wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Baznas secara berkala. Baznas dan Laz disamping mengelola zakat, juga dapat menge- lola infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Ketentuan ini dinyatakan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dana sosial keagamaan lainnya tersebut dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi demikian ditegaskan pada Pasal 28 ayat (2) undang-undang tersebut. D. Penutup Dari uraian yang telah dikemukakan, maka amil sebagai penge- lola zakat menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan bersifat personal atau individu, tetapi bersifat institusi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk membantu tugas- tugas Baznas masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan atau Baznas dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Baznas adalah Warga Negara Indonesia,.Beragama Islam, Bertakwa kepada Allah SWT, Berakhlak mulia, Berusia minimal 40 (empat) puluh tahun, Sehat jasmani dan rohani, Tidak menjadi anggota pertai politik, Mmemiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidanakejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. Sedangkan persyaratan untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat adalah Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, Berbentuk lembaga berbadan 221
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik hukum, Mendapat rekomendasi dari Baznas, Memiliki pengawas syari'at, Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, Bersifat nirlaba, Memiliki program untuk memberdayakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan Bersedia diaudit syari'at dan keuangan secara berkala. Dengan diaturnya pengelolaan zakat dalam Undang-Undang, maka sebagai konsekuensi hukumnya setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Bagi mereka yang dengan sengaja melakukan hal tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)". 222
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik KEMASLAHATAN UMAT DAN BANGSA DENGAN MENGELOLA ZAKAT Setidaknya ada beberapa perangkat hukum yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh negara berkaitan dengan pengelolaan zakat di Indonesia. Diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional; dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam pengelolaan Zakat. Secara keseluruhan telah lebih dari dua puluh regulasi yang ditetapkan berkaitan dengan pengelolaan zakat. Secara kelembagaan BAZNAS Provinsi telah ditetapkan pembentukannya berdasarkan Kkeputusan Menteri Agama Repubnlik Indonesia, Nomor 186 Tahun 2016 dan BAZNAS Kabupaten/Kota ditetapkan Keputusan Diren Bimas Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015, sehingga diseluruh 223
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia telah memiliki kelembagaan BAZNAS. Dengan ditetapkannya perangkat hukum berkaitan dengan pengelolaan zakat sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa negara atau pemerintah telah mengambil alih pelaksanaan pengelolaan zakat di negara Indonesia dan sekaligus menunjuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat. Penunjukan BAZNAS sebagai pengelola zakat secara nasional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 : (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerinmtah membentuk BAZNAS; (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara; dan (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Berkaitan dengan kelembagaan pengelola zakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan pada Pasal 16 Undang-Undang tersebut : (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.. Kemudian pada Pasal 17 dikemukakan "Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ)". Dengan demikian berdasarkan penegasan peraturan perundang- undangan negara sebagaimana dkemukakan di atas, kelembagaan resmi pengelola zakat adalah 1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); 2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang didirikan oleh BAZNAS; dan 3. Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini berarti di luar kelembagaan-kelembagaan tersebut tidak boleh melakukan pengelolaan zakat. Demikian isyarat Pasal 38 yang mnenegaskan "setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Peraturan perundang-undang menyatakan pada Pasal 41 "setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum 224
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan pada Pasal 66: (1) dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat; (2) kegiatan pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dapat dikatakan amil zakat resmi secara perseorangan atau per- kumpulan hanya boleh jika di suatu komunitas tertentu dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ dan amil perse- orangan atau perkumpulan harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Aturan amil perseorangan atau perkumpulan ini hanya bersifat pengecualian disebabkan keberadaan komunitas dan wilayah yang belum terjangkau BAZNAS dan LAZ. Untuk itu dapat dinyatakan secara umum bahwa amil yang mengelola zakat adalah BAZNAS yang didirikan oleh pemerintah, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang didi ri kan oleh BAZNAS, dan Lembaga Amnil Zakat. Makna lain yang perlu untuk dikemukakan dari penetapan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, bahwa umat Islam di Indonesia harus menyalurkan zakatnya melalui kelembagaan resmi, yaitu BAZNAS, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang didirikan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), bukan kepada kelembagaan amil yang tidak resmi demikian juga kepada perseorangan atau perkumpulan, terkecuali komunitas dan wilayahnya tidak dapat dijangkau oleh BAZNAS dan LAZ. Di Sumatera Utara sampai saat ini belum terbentuk kepengur- usannya adalah BAZNAS :AHAN Batu Utara, BAZNAS Kabupaten Simalungun, Baznas Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, BAZNAS Kabupaten Samosir, BAZNAS Humbang Hasundutan. Sedang dalam proses verifikas adalah BAZNAS Gunung Sitoli. 225
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Sedangkan LAZ yang telah mendapat izin di Sumatera Utara adalah LAZ Rumah Zakat, LAZ Dompet Dhu'afa Waspada, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), LAZ Rumah Yatim, LAZ PERSIS, LAZ Dewan Dakwah, LAZ BMH Hidayatullah. Lembaga-lembaga inilah yang resmi dan dilindungi undang- undang untuk melakukan pengelolaan zakat di Sumatera Utara selainnya belum resmi ada izinnya terkecuali UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan UPZ yang dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota yang telah resmi. Untuk itu diminta kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menyalurkan zakatnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 38 dinyatakan : setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Pada Pasal 41 dikemukakan "setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah). Persoalan penting dikelolanya zakat melalui peraturan per- undang-undangan sangat terkait dengan tujuan pengelolaan zakat, sebagai mana dikemukakan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu: Pengelolaan Zakat bertujuan: a. Meningkatkan efektivitas dan effesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Yusuf al- Qaradhawy bahwa zakat merupakan ibadah maliyah ijtima'iyah yang berarti sebagai suatu ibadah dalam bentuk harta yang sangat berkaitan dengan kepentingan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, maka potensi zakat di Indonesia berdasarkan asumsi BAZNAS berjumlah kurang lebih Rp. 240 triliun ditahun 2016 sekarang ini. Tentunya jumlah yang cukup signifikan ini seyogiyanya harus dikelola secara benar dan baik, agar menfaatnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus dalam penanggulangan kemiskinan. Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya akan mendapat kendala besar kedepannya jika potensi dana yang cukup besar itu tidak dapat didayagunakan bagi pening katan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Dengan 226
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik dikelolanya zakat akan dapat merubah pola sikap dan pola pikir umat Islam untuk tidak hidup secara konsumeris dan hedonis, tetapi sebaliknya berkembangnya sikap dan pola pikir produktif, dan dengan pola pikir produktif ini pula umat Islam dapat bebas dari belenggu kemiskinan, belenggu kebodohan dan belenggu keterbelakangan. Makna dan isyarat ini sesuai dengan amanat para pendiri bangsa kita sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 227
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik PERAN DAN REALITAS LEMBAGA ZAKAT SERTA SEJENISNYA TERHADAP PERKUATAN EKONOMI UMAT A. Pendahuluan Atas nama pribadi dan institusi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Sumatera Utara kami menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas penyelenggaraan seminar dalam rangka mengebolarasi pemikiran alternatif untuk maksimalisasi dana sosial berbasis agama bagi perkuatan gerakan ekonomi umat Islam yang dilaksanakan Squgath Training Centre. Dan kami sampaikan pula ucapan peng- hargaan serta terima kasih atas kepercayaan kepada Bazda Sumatera Utara untuk menjadi salah seorang nara sumber pada seminar ini, dengan materi Peran dan Realisasi Lembaga Zakat Serta Sejenisnya Terhadap Perkuatan Ekonomi Umat Materi ini cukup sangat menarik dan cukup signifikan untuk diperbincangkan, karena memiliki korelasi langsung dengan realitas kehidupan umat dan pranata sosial keumatan saat sekrang ini. Disamping itu materi ini sesuai dengan salah satu sasaran pembangu- 228
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik nan bidang agama tahun 2009-2014, yaitu meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan aturan, norma dan nilai ajaran agama untuk kepentingan sosial, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf serta ibadah sosial lainnya Dari materi yang ditawarkan paling tidak ada dua permasalahan pokok yang dapat dikembangkan. Pertama, bagaimana keterkaitan zakat dan lembaga zakat terhadap perkuatan ekonomi umat. Kedua, bagaimana Bazda Sumatera Utara merealisasikan perkuatan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat. Secara jujur kami akui pemba- hasan materi ini cukup berat dan luas, namun sebagai realisasi tanggung jawab moral kelembagaan dan keumatan, kami coba untuk menyampaikan sedikit sumbang saran demi kepentingan kesejah- teraan umat di masa akan datang. B. Peran lembaga zakat dalam perkuatan ekonomi umat 1. Zakat dan Kaitannya Dengan Perkuatan Ekonomi Umat. Dilihat dari perspektif ajaran Islam, eksistensi zakat disamping sebagai ibadah mahdhah, juga sebagai ibadah al-maliyah al- ijtima'iyah. Zakat sebagai ibadah mahdhah, kewajibannya diletakkan setelah kewajiban pokok seorang muslim, yaitu mengucap dua kalimah syahadat dan kewajiban melaksanakan sholat. Paling tidak terdapat delapan puluh ayat yang mensejajarkan perintah kewajiban sholat dengan perintah kewajiban zakat.1 Dalam kaitan inilah Ali Yafie mengemukakan keberadaan zakat sebagai Ma'lum min al-Din bi al- Dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.2 Zakat sebagai ibadah al-Maliyah al-Ijtima'iyah merupakan zakat yang dikatagorikan sebagai ibadah yang berkaitan dengan harta untuk kepentingan dan mensejahterakan masyarakat.3 Perpaduan antara ibadah mahdhah dan ibadah al-maliyah al-ijtima'iyah dalam zakat, menunjukkan zakat memiliki arti penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi sosial pembangunan kesejahteraan umat. Keberadaan zakat sebagai instrumen sosial merupakan pondasi pembangunan kekuatan ekonomi umat sehingga dapat membentuk keseimbangan sosial dan keseimbangan ekonomi, sekaligus mencipta- kan kesejahteraan dan keamanan. Realitas ini tercermin dari adanya 229
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik hubungan timbal balik antara si kaya dengan si miskin, karena zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang- orang miskin sehingga memberikan efek keadilan yang nyata.4 Dengan terciptanya transper sumber daya ekonomi dalam zakat, akan memungkinkan si penerima (mustahik) memperoleh insentif produksi dan konsumsi yang menggairahkan aktivitas ekonominya. Untuk itu, zakat akan berdampak langsung pada proses pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di satu sisi serta di sisi lainnya akan mengikis jurang kemiskinan. Dalam dimensi sosial inilah terkandung makna zakat sebagai salah satu pranata sosial yang cukup signifikan untuk meningkatkan dan memperkuat ekonomi umat Islam. Dan tidaklah berlebihan jika dinyatakan landasan fikir ini pula yang mendasari Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomior 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Realitas ini tercermin dari dasar pertimbangan yang menegaskan bahwa hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, disamping zakat sebagai pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. 2. Asumsi Potensi Zakat. Realitas kependudukan Indonesia telah menempatkan umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Diperhitungkan kurang lebih 87- 88 % dari total penduduk Indonesia beragama Islam. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia tahun 2007 berjumlah 222.192.000 jiwa.5 Berdasarkan data ini, jumlah umat Islam di Indonesia tahun 2007 sekitar 172.065.485 jiwa. Idealnya jumlah umat Islam yang sedemikian besar ini akan berdampak positif terhadap jumlah zakat yang dikelola lembaga zakat. Namun kenyataannya sampai saat sekrang ini tidak ada data pasti tentang jumlah zakat di Indonesia. Sekalipun demikian beberapa pakar dan lembaga telah membuat perkiraan-perkiraan sesuai dengan asumsinya masing-masing. Diantaranya Jhon Tafbu Ritonga menyatakan potensi zakat secara nasional Rp. 44 triliyun dengan asumsi 20 % penduduk strata pendapat atas sebagai calon muzakki, yaiotu sekitar 40,5 juta jiwa. Berdasarkan data BPS tahun 2007, strata pendapatan atas menerima sekitar Rp. 1,733 triliyun ata 44,8 % dari pendapatan nasional, yang mencapai Rp. 3.957 triliyun. 230
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Asumsi ini jauh di atas taksiran PIRAC (Public Intrest Research and Advocacy) sekitar Rp. 9,09 triliyun, Syafi'i Antonio sekitar Rp. 17 triliyun, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sekitar Rp. 19-20 triliyun.6 Lebih lanjut Jhon Tafbu Ritonga mengungkapkan berdasarkan data BPS tahun 2007 penganut Islam di Sumatera Utara sekitar 65 %. Strata pendapatan atas ditaksir menerima 41,6 % dari total PDRB. Dengan metode yang sama beliau memperkirakan potensi zakat di Sumatera Utara ditaksir bisa mencapai Rp. 1,3 triliyun. Dari data- data yang dikemukakan potensi zakat secara nasional dan Sumatera Utara khususnya terbilang cukup besar, namun kemampuan untuk melakukan kolektibilitas atau kemampuan mengumpulnya jauh dari potensi tersebut. Menurut perhitungan kompas dana zakat yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2007 sekitar Rp. 14 milyar dan jika digabung dengan penerimaan zakat oleh seluruh lembaga amil zakat di tahun 2007 zakat yang terkumpul kurang lebih Rp. 600 milyar.7 Demikian pula penerimaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Sumatera Utara tahun 2006 berjumlah Rp. 2.936.910.626,48, 8 dengan perincian penerimaan zakat berjumlah Rp. 1.204.994.681, penerimaan infaq dan sedekah berjumlah Rp. 1.415.917.372,48, dan penerimaan dana non zakat, infaq dan sedekah (Non ZIS) berjumlah Rp. 316.001.573. Jika digabungkan dengan penerimaan lembaga-lembaga amil zakat yang ada di Sumatera Utara , dan zakat yang terkumpul melalui lembaga zakat tidak lebih dari 10 % dari potensi zakat di daerah ini. Asumsi lainnya yang cukup menarik untuk dikemukakan, adalah potensi zakat fitrah. Jika diasumsikan ada 6,5 juta jiwa umat Islam yang berzakat fitrah di Sumatera Utara pada setiap tahunnya, dengan perhitungan nilai satu zakat fitrah sekitar Rp. 10.000.-, maka dapat diasumsikan dana segar umat Islam menjelang dilaksanakan sholat 'Idul Fitri pada setiap tahunnya berjumlah Rp. 60 milyar. Kemana uang yang sedemikian besar ini, adakah dijadikan sebagai perkuatan ekonomi umat, atau keseluruhannya habis di konsumsi sehingga meningkatkan konsumersime umat setelah selesai melaksanakan ibadah puasa ramadhan yang sedemikian mulia itu. 231
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 3. Keharusan Pengelolaan Zakat. Untuk mewwujudkan zakat sebagai pranata keagamaan dalam membangun perkuatan ekonomi umat, maka zakat harus dikelola secara kelembagaan yang memiliki kepastian hukum, amanah, profesional dan transparan. Memiliki kepastian hukum berarti sesuai dengan ketentuan hukum agama dan hukum negara. Amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Profesional berarti memiliki kemampuan terpadu antara pengetahuan, keterampilan dan sikap pengelola zakat, dilakukan dengan penuh waktu, kreatif dan inovatif. Sedangkan transparan berarti terbuka dalam menjalankan dan mengelola zakat baik dari segi kegiatan dan keuangan.9 Lembaga pengelola zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 terdiri dariBadan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).Badan Amil Zakat dibentuk dan didirikan pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Menurut Abdurahman Qadhir, 10 pengelolaan zakat yang dilak- sa na kan lembaga zakat, apalagi yang memeiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan. Pertama, untuk menjamin dan disiplin membayar zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahuk zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para mustahik. Ketiga, untuk mencapai effesien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuik memperlihatkan syi'ar islam dalam semangat pemerintahan yang islami. Sejalan dengan keuntungan-keuntungan dikelolanya zakat dalam satu kelembagaan formal, dikemukakan pula dalam tujuan penge lolaan zakat pada Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yaitu : (1) meningkatykan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, (2) meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan (3) meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat. Mensikapi keuntungan-keuntungan dan tujuan pengelolaan zakat tersebut, Didin Hafidhuddin11 menyatakan jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum 232
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik syari'ah adalah sah, akan tetapi disamping terabaikannya hal-hal yang menyangkut keuntunghan-keuntungan dan tujuan dikelolanya zakat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan umat seperti pengutan ekonomi umat akan sulit diwujudkan. 4. Pendayagunaan Zakat. Zakat sebagai ibadah yang diwajibkan dalam Islam telah ditetap- k an kepada siapa zakat itu diserahkan atau siapa saja penerima zakat. Dalam al-Qur'an pada surat al-Taubah ayat 60 dikemukakan : "Sesung- guhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"12 Sekalipun al-Qur'an telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat, namun tidak ditemukan adanya kesepakatan dalam hal pola pendistribusiannya. Para Ulama Fikih menyatakan disamping distribusi secara langsung, zakat dapat juga didistribusikan melalui amil/lembaga amil. Demikian pula penyalurannya apakah dilakukan bersifat konsumtif atau produktif, tidak ditemukan adanya dalil-dalil yang qath'i dan disepakati para Ulama Fikih. Menurut Arif Mufraini13 paling tidak ada beberapa kemungkinan pola distribusi zakat, yaitu : a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat diberi langsung kepada mustahik. b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan lain dari barangnya yang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan lainya. c. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberi- kan dalam bentuk barang-barang produktif, sehingga dapat menciptakan suatu usaha sebagai lapangan kerja bagi fakir miskin, seperti kambing dan lainnya. d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujud- kan dalam bentuk permodalan baik untuk mem bangun proyek sosial atau menambah modal usaha bagi pengusaha kecil. Distribusi lainnya dalam bentuk investasi. 233
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Jika dihubungkan pola distribusi zakat dengan perkuatan ekonomi umat, maka yang lebih efektif adalah poila pendistribusian pro duktif bukan konsumtif, disamping pola distribusi investasi. Distribusi dalam bentuk investasi akan dapat menjadikan zakat sebagai jaminan sosial umat Islam. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 199914 telah menetapkan persyaratan prosedur pendayagunaan zakat yang harus dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf, mendahulukan orang-orang yang paling tidak ber- daya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memer- lukan bentuan. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing- masing. Sedangkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dengan syarat apabila persyaratan-persyaratan yang telah dikemu- kakan telah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan, terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. Dalam hal prosedur perdayagunaan zakat untuk usaha pro- duktif tersebut dinyatakan dengan terlebih dahulu melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan penga- wasan, mengadakan evaluasi serta membuat pelaporan. C. Realisasi Pengelolaan Zakat Pada Bazda Sumatera Utara Untuk Perkuatan Ekonomi Umat Dalam merealisasikan penyaluran dana zakat yang dilaksana- kan Bazda Sumatera Utara telah menetapkan beberapa kebijaksanaan. Pertama, dari segi penerimaan dan penyaluran dibedakan sumber dana yang berasal dari dana zakat, dana infaq dan sedekah serta dana non infaq dan sedekah (non ZIS). Kedua, dari segi sasaran penyalurannya diarahkan kepada pengentasan kemiskinan umat, meliputi kemiskinan akidah, kemiskinan ilmu pengetahuan dan kemiskinan ekonomi. Pengetasan akidah dilakukan dengan pem- berian bantuan pembangunan rumah-rumah ibadah (mesjid dan musholla/langgar), bantuan sara pendidikan agama, bantuan muallaf, bantuan untuk da'i di desa minoritas muslim dan rawan pemurtadan serta bantuan penyebaran al-Qur'an di desa-desa yang dibina da'i Bazda Sumatera Utara. 234
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Pengentasan kemiskinan dibidang ilmu pengetahuan dilakukan dengan memberikan bantuan kepada pelajar yang akan melanjutkan studinya ke Timur Tengah dan lainnya, bantuan beasiswa dan ban tuan penulisan tesis dan disertasi, menerbitkan buku-buku yang bersifat praktis dalam pedoman peribadatan dan kehidupan sehari-hari, mendirikan perpustakaan Bazda Sumatera Utara dan lainnya. Sedangkan pengetasan kemiskinan dalam bidang ekonomi dilakukan dengan memberikan batuan berkelanjutan kepada jompo miskin, anak asuh yatim miskin, bantuan pelayanan klinik yang diperuntukkan kepada kaum dhu'afa, bantuan orang sakit dan cacat miskin serta bencana alam, bantuan konsumtif bagi keluarga miskin dan menetapkan desa binaan dan bina desa produktif dan lainnya. Hampir dapat dikatakan keseluruhan bantuan yang diberikan masih bersifat meringankan beban belum menyelesaikan permasalahan dasar terutama fakir miskin. Terkait dengan realisasi bantuan dalam penguatan ekonomi umat, yang telah dilakukan Bazda Sumatera Utara dalam bentuk pinjaman produktif dan investasi. Bantuan produktif seperti koperasi sapu ijuk di Medan Sinembah, Kabupaten Deli serdang, Peternakan kambing dalam program bina desa produktif di Desa Masjid, Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dan pertanian padi di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Disamping itu diberikan bantuan produktif melalui kerjasama dengan Pertuni Sumatera Utara, juga pemberian bantuan produktif secara perorangan. Sedangkan dalam bentuk investasi dilakukan dengan kebun kelapa sawit di desa Blinten, Sei Bingei, Kabupaten Langkat serta penanaman saham dan tabungan mudhorabah di beberapa perbankan syari'ah dan BMT. Keseluruhan bantuan produktif dan investasi yang dilakukan Bazda Sumatera Utara sumber dananya bukan dari zakat, tetapi dari dana infaq dan sedekah. Dapat dikemukakan perkuatan ekonomi umat belum menjadi program prioritas Bazda Sumatera Utara, karena secara kuantitatif jumlah muzakki masih terbatas (tahun 2008 hanya 218 orang) dan jumlah penerimaan dari dana zakat tidak melebihi Rp. 2 milyar pada setiap tahunnya. Sementara tuntutan untuk memenuhi permohonan kebutuhan yang mendesak bersifat emergensi untuk menjawab kebutuhan sesaat masyarakat miskin sangat tinggi. Pada sisi lain keterbatasan kualitas tingkat sumber daya manusia merupakan kendala yang tak dapat dinafikan dalam menjalankan kegiatan per- 235
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik kuatan ekonomi yang sangat membutuhkan perhatian serius, teren- cana dan berkesinambungan. D. Penutup Bertitik tolak dari uraian-uraian yang telah dikemukakan, secara umum disimpulkan : 1. Zakat dalam Islam merupakan ibadah mahdhah dan juga ibadah al-maliyah al-ijtima'iyah. Sebagai ibadah al-maliyah al- ijtima'iyah, zakat dapat difungsikan sebagai sarana pengkuatan ekonomi umat. Fungsi tersebut hanya dapat dilakukan jika zakat dikelola secara kelembagaan yang memliki kepastian hukum, profesional, amanah dan transparan. Proses distribusi zakat yang dapat menciptakan perkuatan ekonomi umat hanya dengan distribusi produktif dan investasi bukan dengan distribusi konsumtif. Distribusi produktif dan investasi harus dilakukan sesuai dengan persyaratan ekonomis dan undang-undang. Demikian pula distribusi produksi dan investasi tidak boleh mengabaikan pemberiran bantuan konsumtif kepada orang-orang yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. 2. Bazda Sumatera Utara merupakan institusi resmi badan amil zakat yang didirikan pemerintah Sumatera Utara dan operasionali- sasinya sesuai dengan syari'at Islam, telah menetap kan kebijakan arah kegiatannya kepada pengentasan kemiskinan umat yang meliputi kemiskinan akidah, kemiskinan ilmu pengetahuan dan kemiskinan ekonomi. Dalam realitasnya bantuan yang diberikan masih bersifat meringankan beban terutama untuk fakir miskin belum sampai menyelesaikan persolan-persolan dasarnya. Dalam hal penguatan ekonomi yang dilakukan Bazda Sumatera Utara dengan memberikan bantuan produktif dan investasi yang sumbernya dari dana infaq dan sedekah Dapat dikatakan perkuatan ekonomi umat belum menjadi prioritas utama kegiatan Bazda Sumatera Utara disebabkan minimnya sumber pemasukan zakat dibanding pemenuhan kebutuhan emergensi dan terbatasnya sumberdaya manusia yang dapat mengelola kegiatan tersebut. 236
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Keterangan 1. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid III, Daar el Bayan, Kuwait, 1968, hlm. 5, dan lihat juga Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh al-Zakat, Muassasah Risalah, Beirut, 1991, hlm. 42. 2. Ali Yafie, Menggagas Fikih Sosial, Bandung, 1994, hlm. 231. 3. Yusuf al-Qaradhawi, Al-Ibadah fi Al-Islam, Muassasah Risalah, Beirut, 1993, hlm. 275. 4. Dewi Mar'atussholihah AR, Menarik Benang Merah Perbedaan Institusi Zakat Malaysia - Indonesia, dalam Horizon, Jurnal Pemberdayaan, Nomor 1/Tahun I/September 2005 (Sya'ban - 1426 H0 hlm. 30-31. 5. Badan Pusat Statistik, Indikator Kunci Indonesia, Edisi Khusus, 2007, Jakarta, Indonesia, hlm. 3. 6. Jhon Tafby Ritonga, Pemberdayaan Zakat Meningkatkan Keseja- hteraan, dalam Risalah Zakat Media Informasi dan Komunikasi Zakat Daerah, Nomor 8 Edisi Maret 2009, hlm. 2. Kemudian lihat Susi MA Patty, dalam INFOZ Media Informasi Pengelola Zakat, Edisi VIII/Tahun III/April-Mei 2008, hlm.16. 7. 8. Bazda Provinsi Sumatera Utara, Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Bazda Provinsi Sumatera Utara, Laporan Tahun 2006. 9. Syu'aibun, Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat, Makalah pada Work Shop Sehari tentang Fikih Zakat dan Pengelolaannya, dilaksanakan BAZMA UPT - 1 Pertamina Medan Sumatera Utara, tanggal 03 Nopember 2007. 10. Abdurahm,an Qadhir, Zakat dan Dimensi Mahdhah dan Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 85. 11. Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Gema Insani Pers, Jakarta, 2002, hlm. 126. 12. Khadim al-Haramain asy-Syarifain, Raja Fahd ibn 'Abd al Aziz al-Su'ud, Al-Qur'an dan Terjemah Maknanya Kepada Bahasa Indonesia, Madinah al-Munawarrah, 1411 H, hlm. 288. 237
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 13. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasi- kan Kesadaran dan Membangun Jaringan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 147. 14. Bab V, Pasal 28, 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 238
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik SUMUT BERMARTABAT DENGAN ZAKAT Kata "martabat" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan tingkat harkat kemanusiaan, harga diri sedangkan harkat berarti derajat (kemuliaan), taraf, mutu, nilai, harga, tenaga, kekuatan dan gerak(an). Dalam pemahaman kebahasaan ini tuntutan untuk bermartabat merupakan suatu kemestian dan paling mendasar pada setiap manusia, masyarakat bangsa dan negara. Dalam terminologi agama khususnya Islam ditegaskan kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu Wata'ala bukan segi fisik dan materi tetapi kemuliaan itu dipandang dari sisi ketaqwaannya. Boni Hergens dalam artikelnya dengan judul "Merayakan Martabat Manusia" di harian Kompas (Selasa, 27 November 2018), dengan mengutip pendapat Francis Fukuyama dalam bukunya "Identity: The Demand For Dignity and The Politics Of Resentment", menyatakan martabat adalah esensi ontologis manusia yang menuntut adanya pengakuan (sosial) dan martabat adalah bobot dari kemanusiaan. Ketika dikaitkan makna kebahasaan dengan pernyataan Francis Fukuyama bahwa martabat bukan saja persoalan personal, tetapi juga merupakan tuntutan bersama (sosial) dan bersifat mendasar sebagai implemenatasi dari nilai-nilai kemanusiaan. Ber- martabat berarti mempunyai martabat dan martabat bukan hadiah 239
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik atau pemberian negara. Tetapi martabat merupakan kemuliaan dise- bab kan terjadinya peningkatan taraf, mutu, nilai harga diri sehingga terbangunnya kekuatan dan gerakan untuk meningkatkan kesejah- teraan dan taraf hidup. Gubernur Sumatera Utara telah menetapkan visi Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 "Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Ber- martabat". Penjabaran visi ini diuraikan dalam misi, yaitu mewujud- kan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, politik, pendidikan, pergaulan dan dalam lingkungan. Berdasarkan visi dan misi ini maka ditetapkan prioritas pembangunan di Sumatera Utara dengan tujuan: 1. Mewujudkan masyarat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau. 2. Mewujudkan masyarat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis. 3. Mewujudkan masyarat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri. 4. Mewujudkan masyarat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia. 5. Mewujudkan masyarat Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperike- manusiaan, dan beradab. Berdasarkan visi dan misi tersebut, Gubernur Sumatera Utara berupaya untuk mewujudkan dan meningkatkan Sumatera Utara yang bermartabat, yaitu masyarakat Sumatera Utara memiliki kemu- liaan disebabkan terjadinya peningkatan taraf, mutu, nilai harga diri sehingga terbangunnya kekuatan dan gerakan untuk mening- 240
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik katkan kesejahteraan, taraf hidup dan daya saing. Jika visi dan misi ini dihubungkan dengan Islam, maka dapat dikemukakan visi dan misi ini cukup mulia disebabkan visi dan misi tersebut adalah upaya yang harus dinyatakan oleh setiap manusia, masyarakat dan bangsa untuk mendapatkan kemuliaan disisi Allah Subhanahu Wata'ala. Persoalan selanjutnya adalah, adakah relevansi zakat dengan martabat manusia, atau adakah kaitan pengelolaan zakat dengan mewujudkan kemartabatan tersebut. Untuk menjawab persoalan ini terlebih dahulu difahami tujuan dikelolanya zakat. Pada dasarnya dikelolanya zakat untuk mendatangkan kemaslahatan bagi semua disebabkan kemaslahatan dari zakat akan lebih abaik dibandingkan zakat didistribusikan langsung kepada orang yang menerimanya. Dikemukakan dalam undang-undang pengelolaan zakat bahwa tujuan zakat dikelola adalah : (1) meningkatkan efektivitas dan effesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Zakat dikelola sudah barag tentu akan mendatangkan man faat atau kemaslahatan bagi kepentingan orang-orang yang berhak mene- rimanya dan mereka yang menunaikan zakat. Dari sisi manajemen dapat dikemukakan bahwa potensi zakat di Indonesia cukup besar, dikemukakan oleh Prof.Dr.Bambang Sudibiyo (mantan Menteri Ekonomi dan Menteri Pendidikan yang sekarang dipercaya sebagai Ketua Umum BAZNAS RI) pada tahun 2017 sekitar 275 Triliyun. Jumlah yang cukup besar ini akan dapat lebih efektif dan effesien pelayanannya jika dikelola secara kelembagaan yang amanah dan profesional serta dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk mendatangkan kepastian membayar zakat tentunya zakat harus dikelola, demikian pula pelayanan atau pemberian zakat yang tepat sasaran dalam skala prioritas tertentu. Dengan demikian zakat akan semakin berdaya guna dan berhasil guna jika zakat dikelola, tidak demikian halnya dengan zakat yang diberikan langsung oleh orang yang berzakat kepada yang berhak menerimanya. Tak kalah pentingnya zakat itu dikelola adalah agar syi'ar Islam dapat berkembang dalam sistem pemerintahan negara yang bukan negara agama. Dari uraian yang dijelaskan di atas, dapat dikemukakan bahwa zakat yang dikelola secara kelembagaan akan dapat lebih mendatang- kan atau menghasilkan kemaslahatan atau kemanfaatan bagi 241
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik kepentingan masyarakat terutama dalam mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Dalam kaitan inilah pengelolaan zakat berkontribusi langsung untuk mewujudkan dan sekaligus meningkatkan masyarakat yang bermartabat. Dari sisi nilai dan moral zakat itu memang berhubungan langsung dengan martabat kemanusiaan, maka jika zakat dikelola dalam suatu kelembagaan nilai dan moral zakat itu akan terimplementasikan secara langsung dalam suatu klenyataan untuk mewjudkan manusia yang bermartabat. Perwujudan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat merupakan komitmen BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, yang tercermin dalam program dasar atau program prioritasnya, yaitu : 1. Bidang Dakwah-Advokasi (Sumut Takwa); (a). Keterampilan da'i; (b). Pengembangan dakwah Islamiyah di masajid/musholla, di desa-desa terpencil dan minoritas muslim; (c). Pembangunan masjid/musholla secara utuh ayang diprioritaskan di desa-desa terpencil minoritas muslim, bantuan renovasai masjid/musholla dan madrasah; (d). Penguatan akidah dan ekonomi muallaf; (e). Bantuan perayaaan harei besar Islam. 2. Bidang Pendidikan (Sumut Cerdas): (a). Bantuan biaya pendidikan untuk SD/Ibtd, SMP/Tsan, SMA/Aliyah: (b). Bantuan penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi; (c). Bantuan pembinaan kepribadian/ karakter; (d). Bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan satu keluarga miskin satu orang sarjana. 3. Bidang Kesehatan (Sumut Sehat) : Secara konsumtif meliputi (a) Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untuk fakir miskin; (b). Khitanan massal untuk anak fakir dan miskin; (c). Pelayanan paket gizi untuk anak-anak fakir miskin, muslim/muslimah lanjut usia miskin, anak yatim dan anak terlantar miskin; (d). Bantuan alat kesehatan untuk keluarga miskin termasuk penyandang cacat; (e). Pelayanan klinik pratama BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Dalam bidang produktif terdiri dari penyuluhan dan penyadaran serta pencerdasan masalah-masalah kesehatan. 4. Bidang Kemanusiaan (Sumut Peduli); (a). Bantuan pemenuhan kebutuhan hidup untuk fakir dan miskin dibidang sandang, pangan dan papan; (b). Bantuan dalam penyelesaian masalah hutang dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup serta penyelesaian tunggakan uang sekolah untuk fakir miskin; (c). 242
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Bantuan musafir; dan (d). Bantuan emergency atau tanggap darurat disebabkan bencana alam atau lainnya. 5. Bidang Ekonomi (Sumut Makmur) : Bantuan modal usaha/profesi diberbagai sektor perekonomian, seperti pertanian, peternakan, perikanan dan bidang-bidang perrekonomian lainnya; (b). Ban- tuan pelatihan kewirausahaan; (c). Biaya pendampingan penge- lola usaha. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sekalipun terdapat korelasi antara zakat dengan kemar t abatan, tetapi akan lebih mendatangkan kemaslahatan dalam rangka meningkatan martabat masyarakat jika zakat dikelola dalam kelembagaan resmi yang dilindungi oleh syari'at dan perundang- undangan, dikelola dengan amanah dan profesional. Terdapat hubungan yang erat antara visi, misi dan prioritas pembangunan yang dilaksanakan Gubernur Sumatera Utara dengan program dasar atau program prioritas BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.S Dengan demikian dapat ditegaskan zakat yang dikelola melalui kelembagaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara merupakan upaya nyata dalam menjawab visi Gubernur Suamatera Utara untuk meningkatkan Sumatera Utara Bermartabat. 243
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik KEUTAMAAN SEDEKAH DAN DAHSYATNYA SEDEKAH RAMADHAN A. Pendahuluan Istilah "shadaqah/sedekah" dan "infaq/infak" merupakan dua istilah yang sudah cukup akrap ditelinga dan pergaulan hidup masya- rakat kita sehari-hari. Sekalipun kedua istilah ini dapat diartikan berbeda, namun pada umumnya masyarakat sering menyamakan arti kedua istilah tersebut. Sedekah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh jangka waktu dan jumlah tertentu. Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian dari seorang muslim secara sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, sebagai kebajikan yang semata-mata mengharap ridho Allah Swt. dan pahala dari-Nya. Bersedekah merupakan tindakan yang sangat positif, dikarena - kan antara subjek dan objek dalam bersedekah sama-sama merasa senang dan bahagia. Bagi orang yang bersedekah, akan mendapat- kan ketenangan jiwa, rezekinya bertambah dan berbagai kebajikan lainnya. Sedangkan bagi penerima sedekah, tentunya akan menda- 244
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik patkan sesuatu yang disedekahkan kepadanya, bisa berupa uang, tenaga dan lain sebagainya. Sedekah laksana kunci yang dapat menyelesaikan segala perma- s alahan manusia, tentunya dengan dan atas kehendak atau izin Allah Swt. Tidak sedikitpun sedekah mengandung dampak negatif jika dilakukan dengan benar. Sebab, sampai saat sekarang ini dan penulis yakin sampai di masa akan datang, tidak akan ada seseorang yang bangkrut atau pailit (jatuh miskin) lantaran berdekah. Justru kebalikannya, yang ada adalah ungkapan kebanyakan orang tentang keajaiban yang mereka dapatkan dari bersedekah. Dalam perspektif Islam, bersedekah sama artinya menanamkan dua investasi, yaitu investasi dunia dan investasi akhirat. Alangkah ruginya orang yang enggan bersedekah, karena buktinya jelas-jelas nyata. Semakin banyak bersedekah akan semakin banyak pula kebaikan yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Konsep "penggandaan" ini bukan berdasarkan pada angan-angan kosong, melainkan bersumber dari al-Qur'an dalam surat al-Lail (92; 5-7) : "Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah". Diisyarat kan pula dalam surat al-Baqarah (2; 261), bahwa Allah Swt. Akan melipat gandakan (ganjaran) bagi orang yang ber sede- kah: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunianya) lagi Maha Menge- tahui". Ibnu al-Qayyim-al-Jauziyah mengemukakan paling tiga ada 3 (tiga) syarat sedekah, yaitu: 1. Harta yang disedekahkan haruslah harta yang baik yang menca- kup wujud harta itu sendiri dan cara mendapatkannya. 2. Dilakukan dengan sukarela, yaitu bersedekah dengan ikhlas bukan dengan riya apalagi pamer. 3. Berorientasi untuk kebaikan atau kemaslahatan umat. Untuk itu jauhi bersedekah yang disertai dengan menyakiti penerimanya atau menyinggung perasaannya. 245
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Dari ketiga syarat sedekah di atas, dapat dikatagorikan syarat pertama terkait dengan harta yang disedekahkan, syarat kedua terkait dengan hubungan antara pemberi sedekah dengan Allah Swt. Dan syarat ketiga terkait dengan hubungan antara pemberi sedekah dengan penerimanya. B. Sedekah Mengikis Sifat Kikir. Al-Fakih Abu Laits As-Samarqandi mengemukakan "rajinlah bersedekah sedikit atau banyak, karena sesungguhnya dalam sedekah itu ada sepuluh hal yang terpuji; lima berlaku di dunia, dan lima lagi berlaku di akhirat". Lima berlaku di dunia, yaitu : 1. Sedekah biasa mensucikan harta, sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah Saw. "Ketahuilah, sesungguhnya jual beli itu tidak terlepas dari main-main, bersumpah dan berbohong, karena itu bersihkanlah ia dengan bersedekah". 2. Sedekah biasa membersihkan badan dari dosa, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Swt. pada surat at-Taubah ayat 103 "Ambillah zakat (sedekah) dari sebagian harta mereka, dengan zakat (sedekah) itu akan membersihkan dan mensucikan mereka". 3. Sedekah biasa menolak bala dan berbagai macam penyakit. Rasulullah dalam salah satu hadisnya mengemukakan "Obatilah penyakitmu dengan bersedekah", 4. Sedekah bisa memberikan kegembiraan kepada orang-orang miskin. Memberikan kegembiraan kepada orang lain dalam ajaran Islam jelas sebagai bentuk amal kebajikan yang paling utama. 5. Sedekah biasa mendatangkan berkah pada harta dan melapangkan rezeki. Allah menegaskan dalam firman Nya pada surat Saba' ayat 39 "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya". Lima yang akan berlaku di akhirat, yaitu : 1. Sedekah akan menjadi tempat berteduh dari panas yang sangat membara, bagi orang yang mengeluarkannya. 2. Sedekah dapat meringankan proses hisab atau penghitungan amal. 246
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 3. Sedekah dapat menambah bobot pada amal kebajikan. 4. Sedekah dapat membantu melewati jembatan neraka. 5. Sedekah dapat meningkatkan derajat di surga. Seseorang yang kikir atau bakhil terhadap hartanya akan men- datangkan kemurkaan dari Allah. Dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 180, dengan tegas Allah menyatakan "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada di langit dan di bumi). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". Untuk itu patut direnungkan ungkapan yang dikemukakan al-Hasan "Seburuk-buruk kawan ialah dinar dan dirham yang tidak memberikan manfaat kepadamu sampai ia meninggalkanmu". Renungan lainnya yang mengisyaratkan harta yang abadi adalah harta yang disedekahkan kepada yang membutuhkannya, sebagai- mana Sabda Rasulullah Saw.: "Diriwayatkan dari Abdullah bin Syikhkhir Ra. Dia berkata: saya datang kepada nabi Saw. Tepat ketika beliau sedang membaca Alhakumut takatsur. Lalu Beliau bersabda: Anak adam itu selalu berkata: Hartaku. Dan tidaklah ada milikmu hai Anak Adam, dari hartamu itu melainkan apa yang telah kamu makan hingga habis, atau apa yang engkau pakai hingga lusuh, atau apa yang engkau sedekahkan, maka ia tetap menjadi tabunganmu". (HR. Muslim). C. Berkah 8 (Delapan) Dirham Pada suatu hari Rasulullah Saw. bermaksud hendak berbelanja gamis dan peralatan dapur ke pasar dengan berbekal dan mengantongi uang 8 (delapan) dirham. Namun, belum lagi beliau sampai di pasar, beliau mendapati seorang wanita sedang menangis tersedu-sedu di pinggiran jalan. Rasulullah Saw. Menyapa dengan perkataan "Wahai wanita, mengapa engkau menangis?". Sambil terisak-isak si wanita menjawab, "Aku ini seorang budak, aku telah kehilangan uang dua dirham milik tuanku, karena itu aku akan pasti dideranya". 247
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Mendengar penuturan orang tersebut, seketika itu juga Rasulul- lah Saw. merogoh kantongnya. Beliau mengeluarkan uang dua dirham, dan memberikannya kepada si wanita malang itu. Ambillah, dan serahkan pada tuanmu tanpa perlu bercerita bahwa kamu telah kehilangan! Kata Nabi. Bukan main girangnya budak wanita itu, dan dengan spontan ia berkata "al-Hamdulillah", terima kasih, katanya bertubi-tubi sambil menciumi uang dua dirham yang diterimanya. Dengan sisa uang 6 dirham lagi, Rasul memasuki pasar, di sana beliau membeli subuah gamis dengan corak dan warna kesukaannya. Gamis itu langsung dikenakannya dan berjalan pulang. Baru beberapa langkah ke luar dari pasar, beliau mendengar seorang pengemis tua berseru kepada khalayak pasar "Barangsiapa memberiku pakaian, Allah akan mendandaninya kelak"!. Rasulullah Saw. Memperhatikan laki-laki tersebut. Pakaiannya memang lusuh dan compang camping, yang sebenarnya tidaklah layak untuk dipakai. Tanpa pikir panjang, beliau melepas gamis yang baru dibelinya, kemudian memberikannya kepada si pengemis tersebut. Seperti halnya dengan wanita tadinya, si pengemis ini pun bertubi-tubi mengucapkan terima kasih atas kebaikan budi pekerti Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. Tersenyum karena telah menyenangkan hati orang lain, beliau melangkah pulang. Tapi rupanya dalam perjalanan pulang tersebut masih ada lagi yang mencegat langkahnya. Di jalan kembali Rasulullah saw. Mendapati budak wanita yang telah kehilangan uang, dan si wanita tersebut masih saja bermuram durja. Rasul bertanya "Mengapa engkau belum pulang juga". Si wanita itu menjawab "Aku takut pulang, aku khawatir akan dihukum karena terlambat pulang, katanya memelas. Ya sudah, ayo kuantar engkau pulang, kata Nabi, seraya melang- kah mengiringi si budak kembali ke rumah tuannya. Sesampainya di rumah yang dituju, Nabi dengan suaran ya yang khas mengucapkan salam. Sekali, dua kali, belum juga ada jawaban dari dalam rumah. Padahal beliau tahu, di dalam rumah itu ada orang dan ia pasti sudah mendengar salamnya. Baru pada salam ketiga, terdengar jawaban penghuni rumah. Pintu rumah pun dibuka, dan muncullah sesosok perempuan mene- 248
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik mui mereka. Mengapa engkau tidak menjawab salamku, padahal semesti nya engkau sudah mendengarnya?, beliau penasaran. Maafkan aku ya Rasulullah, begitu aku mendengar suaramu, sengaja aku tidak menjawab salam pertama dan keduamu agar aku mendapat do'amu sebanyak tiga kali, jawab tuan rumah sambil tersipu. Rasulullah hanya tersenyum mendengar akal-akalan tuan rumah, dan selanjutnya Rasulullah Saw. Menyampaikan maksud kedatangannya. Setelah menuturkan kejadian yang menimpa budak wanita ter- sebut, lalu Rasulullah Saw. Berkata kepada sang tuan, "jika budak- mu ini dianggap bersalah dan perlu dihukum, biarlah aku saja yang menerima hukumannya". Mendengar ucapan beliau, penghuni rumah terkesima. Seolah ia seperti tak percaya, seorang Rasul bersedia menebus kesalahan seorang budak yang tak dikenalnya. "Sedangkan aku sudah sekian lama dibantunya masih tega menghukum atas kesalahannya", demi- kian ungkapan batin wanita yang menjadi tuan budak wanita itu. Kesadarannya bangkit, sehingga akhirnya ia berkata, "Wahai budak yang telah kubeli ribuan dirham, sejak saat ini juga engkau merdeka karena Allah". Betapa bahagianya Rasulullah Saw. Mendengar pernyataan tuan putri tersebut. Beliau sangat bersyukur, hari itu dengan uang delapan dirham dapat memberi maslahat yang laur biasa bagi umat nya. Tapi, semuanya tak mungkin terjadi tanpa takdir-Nya. Karena itulah dalam syukurnya Rasulullah Saw. Berkata "Tiada- lah aku pernah melihat delapan dirham sedemikian besar keber- kahannya dari pada delapan dirham yang ini. Allah telah memberi ketenteraman bagi orang yang ketakutan, memberi pakaian orang yang telanjang, dan membebaskan seorang budak belian.". (Kisah ini di ambil dari buku "Dahsyatnya Sedekah" yang disusun Tim PPPA Daarul Qur'an.) D. Sedekah Satu Dibalas Empat Ribu Kisah ini bersumber dari Abdul Hasan Madani yang mencerita- kan perjalanan hidup Imam Hasan, Husain dan Abdullah bin Ja'far Ra. Mereka adalah orang-orang yang terpandang dan kaya raya. Suatu ketika, mereka bersama rombongan sedeng menuju Makkah untuk 249
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, ditengah perjalanan, mereka mendaptkan musibah; perbekalan yang mereka sediakan sebelum berangkat telah raib entah kemana. Mereka berjalan dengan rasa haus dan lapar. Terik matahari terasa memanggang tubuh mereka. Ketika sudah berada dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba mereka melihat ada sebuah rumah di tengah-tengah gurun pasir. Lantas, mereka memutuskan untuk menemui pemilik rumah itu. Di dalam rumah tersebut, mereka tidak menemukan seorang pun, kecuali nenek tua dari suku badui. Kemudian, salah seorang diantara mereka bertanya: "Apakah nenek memiliki sesuatu yang dapat kami minum?". Nenek itu menjawab, "Ya, ada". Alangkah senangnya hati mereka setelah mendengar jawaban tersebut. Namun, mereka menjadi terkejut ternyata sang nenek hanya mempunyai seekor kambing betina yang kurus dan lemah. Kambing itu merupakan harta semata wayang yang dimiliki sang nenek. Mereka jadi berpikir, mungkinkah sang nenek merelakan kambingnya untuk mereka. Dalam keadaan ragu seperti itu, sang nenek mempersilahkan mereka untuk memerah susu kambing secara bergiliran. Dan setelah merasakan susu kambing tersebut, diantara mereka bertanya kepada nenek: "Apakah nenek memiliki makanan yang bisa kami makan?". Sang nenek menjawab "Aku hanya memiliki kambing betina ini. Jika kalian mau menyembelihnya, aku akan memasakkan dagingnya untuk kalian". Alangkah herannya mereka ketika menyaksikan kebaikan hati sang nenek, terlebih nenek tersebut belum mengetahui identitas mereka. Setelah mendapat "lampu hijau", kambing pun disembelih, lalu dimasak dan disuguhkan kepada mereka. Tanpa berbasa-basi, mereka pun menyantap dengan lahapnya suguhan tersebut. Rasa lapar yang mereka alami selama berhari-hari telah terobati oleh kebaikan hati sang nenek. Kemudian, seusai makan, mereka pun berpamitan kepada sang nenek. Salah seorang diantara mereka berkata "Kami adalah keluarga Bani Hasyim yang sedang dalam perjalanan haji. Jika setelah ini kami kembali ke Madinah dalam keadaan sehat dan selamat, berkunjunglah ketempat kami. Insya Allah, kami akan membalas kebaikan nenek". Setelah berpamitan, mereka melanjutkan perjalanan menuju Makkah dan meninggalkan sang nenek seorang diri. Beberapa saat 250
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik setelah kepergian mereka, suami nenek tua itu pulang ke rumahnya. Sang nenek menceritakan kepada suaminya perihal alasannya menyembelih kambing miliknya. Seketika itu, sang suami nenek itu marah dan menghardik sang nenek, "kamu telah menyembelih kambingmu untuk orang asing, padahal kamu tidak mengetahui darimana dan siapa mereka. Bagaimana kita tahu bahwa mereka adalah Bani Hasyim? !". Singkat cerita, beberapa bulan setelah kejadian itu, kemiskinan dan kesengsaraan hidup melanda keluarga nenek tersebut. Akhirnya, ia dan suaminya memutuskan untuk hijrah ke Madinah guna menda- pat kan kehidupan yang layak, tanpa sedikitpun teringat dengan rombongan yang pernah ia tolong. Setelah di Madinah, sang nenek membantu suaminya bekerja sebagai penjual kotoran unta untuk dijadikan bahan bakar. Suatu ketika tanpa disengaja sang nenek melintas di depan rumah Hasan Ra. Melihat sang nenek, Hasan Ra. Langsung mengajak nenek tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya. Alangkah kaget hati sang nenek. Dalam benaknya ia berkata, "Bagaimana bisa ada orang kaya raya yang mengenaliku?". Saat masih termangu seperti itu, sang nenek dikagetkan dengan pertanyaan Hasan "Apakah nenek mengenaliku?". Nenek tersebut menjawab "Tidak, aku tidak mengenalimu". Kemudian Hasan berkata "Aku adalah tamu yang meminum susu kambing nenek, lalu menyembelihnya, dan memakan daging- nya". Mendengar ucapan Hasan tersebut, sang nenek tersadar dan takjub, ia berkata "Benarkah, kamu adalah orang itu?". Hasan pun menjawab, "Ya, akulah orang yang pernah bertandang kerumah nenek". Kemudian Hasan menyuruh pelayannya untuk memberikan 1.000 (seribu) ekor kambing dan uang 1.000 (seribu) dinar kepada sang nenek. Setelah uang dan kambing itu diserahkan, sang nenek diantar oleh pelayan Hasan menuju rumah Husain. Sesampainya dirumah Husain, sang nenek ditanya oleh Husain, "Berapa yang telah diberikan oleh saudaraku sebagai balasan atas kebaikanmu?". Nenek tersebut menceritakan kronologis pertemuannya dengan Hasan beserta pemberian yang diterimanya. Akhirnya Husain membe - ri kan hadiah yang sama seperti yang diberikan oleh saudara nya 251
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Husein, yakni 1.000 (seribu) ekor kambing dan 1.000 (seribu) dinar. Sete lah itu, sang nenek diantar ke rumah Abdullah bin Ja'far. Ketika bertemu dengan Abdullah bin Ja'far, nenek tersebut ber- cerita mengenai pertemuannya dengan Hasan dan Husain. Abdullah pun memberikan 2.000 (dua ribu) ekor kambing dan 2.000 (dua ribu) dinar kepada nenek tersebut. Abdullah bin Ja'far berkata "Jika nenek mendatangiku sebelum Hasan, aku akan memberikan yang lebih banyak lagi". Dengan hati senang dan riang, sang nenek kembali ke rumahnya, dan menemui sang suami yang dulu sempat menghardiknya, dengan membawa 4.000 (empat ribu) ekor kambing dan 4.000 (empat ribu) dinar, lalu ia berkata kepada suaminya. "Inilah pengganti seekor kambing betina kita yang kurus dan lemah itu". E. Dahsyatnya Sedekah Pada Bulan Ramadhan Tulisan ini disarikan dari buku "Kuak Rahasia Dibalik Ayat- Ayat Cinta Shadaqah" yang di tulis oleh Priyo Suyogi. Ramadhan merupakan bulan yang suci, mulia dan penuh berkah. Di antara malam-malamnya terdapat "Lailatul Qadar", satu malam lebih utama dari seribu bulan. Umat Islam sangat bahagia dengan datangnya bulan ini, mereka meningkatkan ibadah tidak seperti mereka berada pada bulan-bulan lainnya di luar ramadhan. Rasulullah Muhammad Saw. memberikan jaminan bagi orang yang bahagia datangnya bulan ramadhan, maka jasadnya diharamkan untuk disentuh oleh api neraka. Jaminan ini juga diperkuat dengan adanya sabda beliau yang membagi bulan ini dengan tiga bagian, yakni sepuluh hari pertama mengandung rahmat bagi umat Islam, sepuluh kedua (pertengahan) merupakan pintu maghfirah (ampunan) dari Allah Swt. atas segala kesalahan dan dosa, serta sepuluh hari terakhir adalah momentum bagi umat Islam dijauhkan dari siksa api neraka Mengingat Ramadhan memiliki banyak keistimewaan, maka sedekah yang dikeluarkan atau diberikan pada bulan ini juga mengandung nilai istimewa, bahkan dianggap sebagaI sedekah yang paling utama. Hal ini didasarkan pada Sabda Rasulullah Saw "Sebaik- baik sedekah yaitu sedekah pada bulan Ramadhan" (HR. Baihaqi, Khatib dan Tirmizi). 252
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Ketika seseorang memberikan makanan untuk berbuka kepada orang lain yang berpuasa, maka ia juga akan mendapatkan pahala puasa dengan tanpa mengurangi pahala puasa orang yang diberi tersebut. Jelasnya, ketika ia sedang berpuasa, kemudian ia bersedekah makanan untuk buka puasanya orang lain, maka ia mendapat pahala puasa ganda, satu pahala karena puasanya sendiri dan satunya lagi pahala puasa karena ia memberi sedekah makanan buka puasa untuk orang lain. Hal itu jika ia memberi buka puasa kepada satu orang, bagaimana jika ia memberi buka puasa kepada sepuluh orang ? atau seratus orang ?. Dalam hal ini Rasulullah Saw. Bersabda : "Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa bagi orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya". (HR. Trirmizi). Suatu hal yang patut untuk direnungkan, sedekah memiliki keajaiban dapat menggandakan rezeki hingga berlipat ganda, dari sepuluh kali lipat, tujuh puluh kali lipat, seratus kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat, atau lebih dari itu. Semuanya tergantung kehendak Allah Swt., karena tidak ada yang tidak mungkin bagi-Nya. Bukan hanya satu dua orang yang telah membuktikannya, jutaan bahkan lebih dari itu telah mengakuinya. Tidak saja Indonesia, dunia pun mengakuinya. Bukan saja umat Islam, orang-orang non muslim juga juga mempercayainya. Kebenaran yang menyatakan sedekah dapat melipatgandakan rezeki ini berdasarkan firman Allah Swt. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah; 2:261: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah) adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Mengetahui". Demikian juga dalam surat al-Hadid (57:11) "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak". Atas dasar pernyataan Allah dalam al-Qur'an di atas, dapat dikemukakan, jika anda hendak berusaha, berbisnis, berkarier jangan lupa bersedekah, sehingga antara usaha dan do'a bersinergi menjadi satu kesatuan. Inilah isyarat yang dikemukakan Allah pada surat at- Talaq; (65:7) : "Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan 253
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". Lebih jauh Priyo Suyogi dalam bukunya "Kuak Rahasia Di Balik Ayat-Ayat Cinta Shadaqah" mengemukakan ada tujuh keajaiban sedekah, yaitu (1) Rezeki berlimpah; (2) Senjata Tolak Bala; (3) Obat mujarab segala penyakit; (4) Obat panjang umur; (5) Membuat enteng jodoh; (6) Jalan menuju Baitullah (Makkah); dan (7) Kebahagiaan dunia akhirat. Menariknya dalam buku tersebut ketujuh keajaiban sedekah tersebut dibarengi dengan fakta-fakta yang pernah terjadi dan dialami anggota masyarakat. 254
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL A. Pendahuluan Diundangkannya pengelolaan zakat di Indonesia (Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999) merupakan jawaban terhadap efektivitas zakat dalam menjawab kesejahteraan dan keadilan sosial baik dalam perspektif ajaran islam maupun dalam perspektif yuriidis. Untuk itu, pengelolaan zakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at islam dan adanya kepastian hukum. Tuntutan harus sesuai dengan syari'at islam disebabkan kewajiban melaksanakan zakat bersumber dari Allah sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan adanya kepastian hukum mengisyaratkan pengelolaan zakat harus dilindungi dan dijamin oleh ketentuan hukum positif, agar terjaminnya rasa keadilan masyarakat, berkembangnya tingkat kepercayaan sekaligus adanya panduan normatif bagi pelaksana dalam menjalankan tugas-tugas pengelolaan zakat. 255
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pengelolaan zakat hanya dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ didirikan dan ditetrapkan oleh peme rintah, sedangkan LAZ didirikan masyarakat dikukuhkan oleh pemerintah. Dengan demikian baik BAZ dan LAZ harus memiliki kepastian hukum dalam bentuk Surat Keputusan Pendiriannya oleh Pemerintah. BAZ memiliki struktur mulai tingkat nasional sampai kecamatan, dan disetiap jenjang kepengurusan dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), seperti di instansi pemerintah, di Kelurahan/Desa, di Masjid-masjid. Periodesasi kepengurusan BAZ dan UPZ berlangsung selama tiga tahun. Kemudian setiap tahunnya ia harus mempertanggung jawabkan tugas-tugas pengelolaan zakat yang dilaksanakannya kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah dalam satu periode (DPR/D RI). Disamping itu tiga bulan setelah berakhirnya tahun buku, ia harus menyajikan informasi laporan keuangan kepada publik. Pengelola zakat haruslah orang-orang yang tidak saja mengerti tentang hukum-hukum zakat, tetapi ia harus orang yang amanah (jujur), transparan, profesional dan bertanggung jawab. Sebagai seorang profesional, pekerjaan mengelola zakat tidak bisa dianggap pekerjaan sampingan dari sisa waktu, tetapi ia harus dilakukan secara serius dan full time. Agaknya inilah makna dibentuknya pembidangan zakat di Kementerian Agama sekaligus diangkat pejabat yang memiliki eselon tertentu, demikian pula pengangkatan pegawai yang secara khusus ditugaskan untuk bidang zakat tersebut. Profesionalisasi pengelolaan zakat juga terkait dengan tingkat kemampuan disiplin ilmu para pengelola zakat yang tidak saja bersumber dari latar bela kang pendidikan agama, tetapi juga mencakup dari berbagai disiplin keilmuan agar tingkat pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat terutama para mustahik zakat. Dalam kerangka inilah diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola zakat. Pengelolaan zakat harus diarahkan kepada daya guna dan hasil guna zakat, terutama dalam pemberdayaan dan pengembangan mustahik (fakir dan miskin). Untuk itu diperlukan program jangka panjang yang terorganisir dan berkesinambungan dengan melibatkan mereka baik langsung atau tidak langsung sehingga pada satu saat yang terukur dan dapat dievaluasi keberadaan mereka dapat terangkat dari orang yang menerima zakat menjadi pemberi zakat. 256
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Tidak kalah pentingnya dalam optimalisasi pengelolaan zakat ini adalah adanya sinergisitas antara pengelola zakat dengan peme- rintah atau lembaga-lembaga lain yang terkait, demikian pula dengan masyarakat terutama para muzakki. Dengan sinergisitas inilah upaya peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat akan dapat diwujudkan. Optimalisasi pengelolaan zakat agar efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, pengelolaan zakat harus dilakukan sesuai dengan syari'at islam dan ketentuan perundang-undangan, dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan prima, pengelolaannya dilakukan secara amanah, transparan, profe- sional dan bertanggung jawab. Disamping adanya sinergisitas dengan pemerintah dan masyarakat serta didukung oleh program-program jangka panjang yang terorganisir dan berkesinambungan. Disebabkan keterbatasan, penulis mengalami kesulitan untuk memahami makna dan pesan dari judul yang dimintakan oleh pelak - sana. Namun penulis menawarkan sedikit perubahan dari judul tersebut, dan diharapkan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini. Adapun judul dimaksud, yaitu: "Efek- tivitas Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Optimalisasi Pening- katan Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial". Dari judul ini, paling tidak ada dua pertanyaan penting yang hendak dijawab : 1. Efektifkah zakat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial ? 2. Bagaimana mengoptimalkan pengelolaan zakat sehingga efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial ? B. Zakat Dalam Perspektif Islam 1. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib untuk dilak- sanakan, dan sekaligus menyempurnakan keislaman seseorang. 2. Ibadah Maliyah Ijtima'iyah yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. 3. Diperhitungkan oleh Islamic Development Bank (IDB) potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 100 (seratus) triliyun. 257
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik C. Keharusan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dan Ke adilan Sosial 1. Islam mengisyaratkan betapa pentingnya untuk membangun generasi measa depan yang kuat dan tangguh sehingga memiliki kekuatan kompetitif dalam menghadapi tantangan global (An- Nisa' ayat 9). Dan dengan generasi masa depan seperti inilah umat islam akan tampil sebagai umat yang terbaik, umat yang adil dan pilihan sekaligus akan menjadi saksi bagi berkembangnya peradaban hidup umat manusia, dalam perspektif al-Qur'an dinyatakan dengan ungkapan "khaira ummah, ummatan wahi- dah dan ummatan washatha". 2. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo nesia 1945 diamanatkan bahwa terbentuknya negara/peme- rin tahan Indonesia diantaranya bertujuan untuk memaju kan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. 3. Realitas kehidupan masyarakat (tanpa kecuali umat islam yang mayoritas sebagai penduduk Indonesia) masih banyak yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta berbagai problematika sosial lainnya. Sementara di sisi lain umat Islam memiliki potensi zakat yang cukup signifikan untuk digunakan dalam menjawab realitas tersebut. D. Efektivitas Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Ke se j ah teraan Dan Keadilan Sosial. 1. kata "efektivitas" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diarti- kan dengan keefektifan, yaitu keberhasilan (tentang usaha dan tindakan). Efektif berarti dapat membawa hasil dan berdaya guna. Sementara kata "pengelolaan" berarti proses, cara menge lola, mengurus, menyelenggarakan dan mengawasi atau mengen dali- kan. Untuk itu, pengelolaan erat kaitannya dengan manajemen. 2. Pengelolan zakat berarti kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat). 258
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 3. Efektivitas zakat dikelolaan secara kelembagaan : a. Terjaminnya kepastian dan disiplin berzakat. b. Berkembangnya sikap kebersamaan dan ukhuwah islamiyah. c. Effesiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam peng- gunaan dana zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat. d. Berkembanya syi'ar islam dalam semangat pemerintahan yang islami. 4. Tujuan dikelola zakat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adalah : a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunai- kan zakat sesuai dengan ketentuan agama. b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. 5. Dengan dikelolanya zakat secara kelembagaan akan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial umat islam. E. OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT AGAR EFEKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KE- ADILAN SOSIAL. 1. Diundangkannya pengelolaan zakat di Indonesia merupakan jawaban terhadap efektivitas zakat dalam menjawab kesejahteraan dan keadilan sosial baik dalam perspektif ajaran islam maupun dalam perspektif konstitusional. Untuk itu, pengelolaan zakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at islam dan adanya kepastian hukum. Tuntutan harus sesuai dengan syari'at islam disebabkan kewajiban melaksanakan zakat bersumber dari Allah sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan adanya kepastian hukum mengisyaratkan pengelolaan zakat harus dilindungi dan dijamin oleh ketentuan hukum positif, agar terjaminnya rasa keadilan masyarakat, berkembangnya tingkat kepercayaan sekaligus 259
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik adanya panduan normatif bagi pelaksana dalam menjalankan tugas-tugas pengelolaan zakat. 2. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pengelolaan zakat hanya dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ didirikan dan ditetrapkan oleh pemerintah, sedangkan LAZ didirikan masyarakat dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ memiliki struktur mulai tingkat nasional sampai kecamatan, dan disetiap jenjang kepengurusan dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), seperti di instansi pemerintah, di Kelurahan/Desa, di Masjid-masjid. Periodesasi kepengurusan BAZ dan UPZ berlangsung selama tiga tahun. Kemudian setiap tahunnya ia harus mempertanggung jawabkan tugas-tugas pengelolaan zakat yang dilaksanakannya kepeda pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah dalam satu periode (DPR/D RI). Disamping itu tiga bulan setelah berakhirnya tahun buku, ia harus menyajikan informasi laporan keuangan kepada publik. 3. Pengelolan zakat haruslah orang-orang yang tidak saja mengerti tentang hukum-hukum zakat, tetapi ia harus orang yang amanah (jujur), transparan, profesional dan bertanggung jawab. Sebagai seorang profesional, pekerjaan mengelola zakat tidak bisa dianggap pekerjaan sampingan dari sisa waktu, tetapi ia harus dilakukan secara serius dan full time. Agaknya inilah makna dibentuknya pembidangan zakat di Kementerian Agama sekaligus diangkat pejabat yang memiliki eselon tertentu, demikian pula pengangkatan pegawai yang secara khusus ditugaskan untuk bidang zakat tersebut. Profesionalisasi pengelolaan zakat juga terkait dengan tingkat kemampuan disiplin ilmu para pengelola zakat yang tidak saja bersumber dari latar belakang pendidikan agama, tetapi juga mencakup dari berbagai disiplin keilmuan agar tingkat pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat terutama para mustahik zakat. Dalam kerangka inilah diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola zakat. 4. Pengelolaan zakat harus diarahkan kepada daya guna dan hasil guna zakat, terutama dalam pemberdayaan dan pengembangan mustahik (fakir dan miskin). Untuk itu diperlukan program jangka panjang yang terorganisir dan berkesinambungan dengan melibatkan mereka baik langsung atau tidak langsung sehingga 260
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik pada satu saat yang terukur dan dapat dievaluasi keberadaan mereka dapat terangkat dari orang yang menerima zakat menjadi pemberi zakat. 5. Tidak kalah pentingnya dalam optimalisasi pengelolaan zakat ini adalah adanya sinergisitas antara pengelola zakat dengan pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang terkait, demikian pula dengan masyarakat terutama para muzakki. Dengan sinergisitas inilah upaya peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat akan dapat diwujudkan. 6. Optimalisasi pengelolaan zakat agar efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, pengelolaan zakatl harus dilakukan sesuai dengan syari'at islam dan ketentuan perundang- undangan, dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan prima, pengelolaannya dilakukan secara amanah, transparan, profesional dan bertanggung jawab. Disamping adanya sinergisitas dengan pemerintah dan masyarakat serta didukung oleh program-program jangka panjang yang terorganisir dan berkesinambungan. 261
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik MANAJEMEN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT2. A. Zakat Dan Potensinya Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 1. Dari segi bahasa zakat berarti mensucikan atau membersihkan (Abu Hasan Al-Wahidi), berkah, tumbuh dan berkembang (Abu Muhammad Ibnu Qutaibah) serta beres atau bagus. 2. Dalam perspektif hukum Islam, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Subhanahu Wata'ala mewajibkan kepada pemilknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. 3. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 2 Disampaikan pada acara MUI Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu, 8 Januari 2011 262
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 4. Ali Yafie menyatakan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima, sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai hadis Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai bagian mutlak dari keislaman seseorang. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi penting dan strategis serta menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. 5. Dalam perkembangan terakhir berdasarkan pengamatan dari Islamic Development Bank (IDB) potensi zakat di Indonesia Rp. 216 Triliyun. B. Manfaat Dan Tujuan Dikelolanya Zakat. Abdurahman Qadir mengemukakan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh institusi pengelola zakat yang telah memiliki keuatan hukum formal memiliki beberapa manfaat atau keuntungan: 1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. 2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. 3. Untuk mencapai effesiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. 4. Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyeleng- garaan pemerintahan yang islami. Terkait dengan manfaat dan keuntungan dikelolanya zakat tersebut, Prof.Didin Hafidhuddin mengemukakan sebaliknya jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal manfaat dan keuntungan dikelolanya zakat, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan. Sedangkan tujuan pengelolaan zakat ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu : 1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.\Meningkatkan fungsi dan 263
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejah- teraan masyarakat dan keadilan sosial. 2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. C. Ketentuan Hukum Formal Pengelolaan Zakat. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diamandemen menjadi Undang=- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelollaan Zakat. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 4. Peraraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan. 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. 7. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. D. Institusi Dan Sanksi Pengelola Zakat. Berdasarkan ketentuan Bab III Pasal 6 dan Pasal 7 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, institusi pengeloolaan zakat dilaksanakan oleh 264
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Baik Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat memiliki tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dan dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Dalam hal sanksi bagi pengelola zakat dikemukakan pada Pasal Pasal 21 ayat 1 "setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000 (tiga pulih juta rupih). Pasal ayat 2 pasal ini dikemukakan tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan pelanggaran. Kemudian pada ayat 3 dikemukakan pula setiap petugas Badan Amil Zakat dan petugas Lembaga Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Prof. Didin Hafidhuddin diaturnya sanksi ini tentu dimaksudkan agar Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat. E. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat Secara juridis formal dinyatakan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (1) Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah; (2) Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri. Terkait dengan ketentuan Pasal 7 di atas, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan pada Pasal 21 bahwa 265
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik keberadaan Lembaga Amil Zakat hanya ada pada tingkat pusat dan daerah provinsi. Isyarat ini sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal dimaksud yaitu pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah, dan ayat (2) pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Di pusat oleh Menteri Agama; b. Di daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi. Dari ketentuan Pasal 21 ayat (1 ) dan (2) Keputusan Menteri Agama tersebut kedudukan Lembaga Amil Zakat di daerah provinsi tidak harus berkedudukan di ibu kota provinsi, namun kedudukannya dapat berada di kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi didirikannya Lembaga Amil Zakat. Tentang persyaratan Lembaga Amil Zakat yang dapat dikukuh- kan oleh pemerintah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 22 Kepu- tusan Menteri Agama, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Masyarakat yang mengajukan dengan kreteria organisasi Islam dan atau Lembaga Dakwah yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. 2. Persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat pusat adalah : a. Berbadan hukum. b. Dst. 3. Persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat provinsi adalah : a. Berbadan hukum. b. Memiliki data muzakki dan mustahik. c. Telah beropersi minimal selama dua tahun. d. Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir.' e. Memiliki wilayah operasional minimal 40 % dari jumlah Kabupaten/Kota di provinsi tempat lembaga berada. f. Mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama setempat. 266
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik g. Telah mampu mengumpulkan dana Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun. h. Melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan diaudit oleh akuntan publik. i. Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) dan Kantor Wilayah Depar- temen Agama Provinsi wilayah operasional. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 tersebut, baru akan dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan (Pasal 23). Pada Pasal 24 dikemukakan pengukuhan tidak disetujui dan atau dibatalkan dan dicabut, apabila : 1. Pengajuan permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 22 dan 23. 2. Tidak memenuhi kelayakan sebagai Lembaga Amil Zakat. Dalam hal kewajiban Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuh- kan oleh pemerintah, diatur pada Pasal 11 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/201 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, yaitu Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut : 1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat. 2. Menyusun laporan termasuk laporan keuangan. 3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media masa. 4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah. Peraturan dan ketentuan yang menyangkut tentang penge- lolaan zakat, tidak dengan tegas menyatakan bagaimana struktur organisasi dan struktur kepengurusan Lembaga Amil Zakat. Yang ditegaskan hanya tingkatannya yaitu di tingkat pusat dan di daerah provinsi. Bisa saja keberadaan Lembaga Amil Zakat di daerah provinsi merupakan perwakilan dari Lembaga Amil Zakat tingkat pusat, atau keberadaannya secara mandiri yang didirikan oleh masyarakat di 267
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik daerah provinsi, seperti yang ada di Sumatera Utara Lembaga Amil Zakat Peduli Umat Waspada, Lembaga Amil Zakat Bank Sumut, dan Lembaga Amil Zakat Al Hijrah. Dalam hal struktur kepengurusan dapat diinterpretasikan dari isyarat peraturan perundang-undangan tersebut yaitu adanya komisi pengawas yang melaksanakan tugas-tugas pengawasan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat tersebut. Disamping itu perlu adanya dewan syari'ah yang berfungsi untuk memberikan ketentuan-ketentuan hukum Islam terkait dengan pengelolaan zakat. Tugas pokok Lembaga Amil Zakat meliputi pengumpulan, pen- distri busian dan pendayagunaan zakat, disamping tugas lainnya seperti melakukan penelitian dan penyuluhan kepada masyarakat. Oleh karena kewajiban menyampaikan laporan ditegaskan dalam peraturan tentang pengelolaan zakat, maka Lembaga Amil Zakat harus melaporkan keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut kepada pemerintah. Dalam hal laporan keuangan tentunya dibarengi dengan hasil audit oleh akuntan publik. F. Administrasi Kelembagaan Persoalan administrasi yang dimaksud bukan terbatas kepada persoalan surat menyurat dalam suatu kelembagaan seperti Lembaga Amil Zakat. Lebih jauh dari itu berkaitan dengan penyelenggaraan atau pengelolaan organisasi setiap harinya, yang meliputi pembagian dan pengarahan kerja, sistem manajemen informasi dan personalia. Oleh karena dikelolanya zakat memiliki tujuan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yaitu : 1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. 2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Maka Lembaga Amil Zakat harus memiliki tetentuan tentang pembagian dan pengarahan kerja, yang meliputi adanya mekanisme pendelegasian wewenang yang jelas dan adanya uraian tugas. Adanya 268
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik pembagian dan pengarahan kerja, sehingga distribusi beban (antar individu dan unit kerja) tercipta secara proporsional, serta adanya rapat pimpinan dan staf secara priodik. Kemudian tentang sistem manajemen informasi dilakukan dengan pendokumentasian data- data organisasi seperti data internal, data program, data kegiatan, dan profil keuangan. Dalam hal sistem manajemen informasi, seyogianya ditata untuk kemudahan mengakses data-data dasar tentang Lermbaga Amil Zakat. Sedangkan aspek personalia mencakup sistem rekrutmen staf dan relawan yang terbuka dan setara, serta adanya pengembangan sumber daya manusia, adanya reward and punishment, kejelasan hak-hak dasar/normatif staf baik meliputi qaji, hak cuti, tunjangan dan lainnya. Tak kalah pentingnya adanya sistem evaluasi kinerja para staf Lembaga Amil Zakat dan kepastian adanya kebijakan tertulis tentang penyelesaian konflik dalam Lembaga Amil Zakat. G. PENUTUP Pengelolaan zakat merupakan pekerjaan mulia dan berdampak langsung dalam menjawab berbagai problematika keumatan, untuk itu diperlukan profesionalisme institusi pengelola zakat, disamping adanya kepastian kelembagaan, sifat amanah, transparansi dan tang- gung jawab. Manajemen administrasi dan pengelolaan LembPaga Amil Zakat mutlak diperlukan dalam rangka upaya untuk mencapai tu- juan pengelolaan zakat serta terciptanya Lembaga Amil Zakat yang diper caya dan sesuai dengan ketentuan hukum baik hukum agama maupun hukum positif. 269
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik FUNGSI DAN DAMPAK EKONOMIS PENGELOLAAN ZAKAT A. Pengertian Dan Tujuan Zakat Kata zakat secara bahasa berarti mensucikan (al-thaharah; al- taubah :103), tumbuh dan berkembang (al-namaa; al-ruum : 39), dan keberkahan (al-barokah; saba' : 39, al-Fathir : 29 dan Hadis Riwayat Muslim dan Turmuzi). Menurut istilah syari'at, zakat berarti nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penge- lolaan Zakat yang dimaksud dengan zakat yaitu harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya 270
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Tujuan zakat dapat dilihat dari berbagai pendekatan : 1. Pendakatan keagamaan, yaitu taqarrub kepada Allah (meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah), perwujudan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah, serta membebaskan harta dari hak-hak orang lain. 2. Pendekatan psikis, yaitu membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, iri hati, dengki, bakhil dan berbagai penyakit hati lainnya, serta mengembangkan sifat kasih sayang. 3. Pendekatan social development, yaitu sumber dana pemba- ngunan, instruken pemerataan pendapatan, dan mening kat kan kesejahteraan serta mewujudkan keadilan sosial. B. Zakat Sebagai Bagian Integral Ajaran Islam Di dalam al-Qur'an ditemukan 82 ayat yang merangkaikan kata sholat dengan kata zakat. Realitas ini menunjukkan betapa pentingnya zakat sehingga ia dijadikan sebagai salah satu dari rukun Islam. Salah seorang ulama terkemuka di Indonesia (Ali Yafie) menyatakan zakat sebagai bagian mkutlak dari keislaman seseorang. Abdurrachman Qadir dalam bukunya Zakat Dalam dimensi Mahdhah dan Sosial mengemukakan al-qur'an menampilkan kiata zakat dalam tiga gaya bahasa, yaitu : 1. Menggunakan insya'i, yaitu berupa perintah seperti pada surat albaqarah ayat 33, 83 dan 110 dan beberapa ayat lainnya. 2. Menggunakan targhib (motivatif), yaitu suatu dorongan untuk tetap mendirikan sholat dan membayarkan zakat yang merupakan ciri or5ang yang benar beriman dan bertaqwa, dan kepada mereka akan mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari tuhan. Seperti pada surat al-baqarah ayat 27, al-taubah ayat 34 dan beberapa ayat lainnya. 3. Menggunakan madh (pujian/sanjungan), yaitu pujian tuhan terhadap orang-orang yang menunaikan zakat, seperti pada surat al-maidah ayat 55. Yusuf al-Qaradhawy mengemukakan disamping termasuk dalam katagori ibadah, zakat memiliki dimensi ekonomi yang ber- kaitan dengan harta untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (al-Ibadah al-Maliyah al-Ijtima'iyah). 271
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik C. Fungsi Zakat Dan Dampak Ekonomisnya Dalam Pers pektif Ekonomi Islam 1. Sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan. Islam menegaskan bahwa kepemilikan manusia terhadap harta bukan bersifat mutlak, akan tetapi sebagai pemegang amanah dari Allah SWT untuk mengurus dan mengembangkannya. Dalam setiap kepemilikan harta ada hak orang lain yang menyertainya dan mesti/harus didistribusikan atau dikeluarkan untuk mereka (al-Dzariyat 19, al-Ma'arij 24-25). Redistribusi asset yang dilakukan bukan melalui transaksi ekonomi, tetapi dalam ujud aliran dana dari si kaya kepada si miskin. Cukup menarik untuk dicermati pendapat Monzer Kahf (penulis buku ekonomi, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam) yang menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter, dan manfaat zakat yaitu harta akan selalu beredar. 2. Sebagai stabilisator perekonomian. Dalam kondisi ekonomi baik dalam keadaan boming dan defresi, zakat dapat menyeimbangkan perekonomian sehingga deviasi yang ditimbulkannya dapat diminimalisir (kisah Nabi Yusuf 12: 47-48). Pada kisah tersebut digambarkan masa tujuh tahun pertama masa boming, dan tujuh tahun selanjuutnya defresi. Pemerintah ketika itu tidak membelanjakan seluruh dananya ketika boming, ada parsentase tertentu yang disimpan. Dan ketika defresi tujuh tahun kedua segera simpanan tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat. Dari kisah ini, pemerintah yang bertindak sebagai amil zakat harus mampu menganalisis kebutuhan masyarakat secara tepat. Dan dalam keadaan yang tepat pula dapat digunakan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat. 3. Sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan ekonomi lemah. Rasulullah Saw. bersabda "orang-orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah SWT dari orang-orang mukmin yang lemah". Dalam banyak kajian ekonomi Islam dewasa ini dikemukakan bahwa semangat yang terkandung dalam ekonomi Islam intinya adalah pemberdayaan ekonomi 272
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik rakyat, dan dalam perspektif inilah zakat sebagai salah satu instrumen yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti melalui bantuan produktif untuk mengembangkan usaha disektor formal. 4. Dampak zakat dalam kehidupan sosial umat Islam. Said Sa'ad Marthon dalam bukunya Al-Madkhal li al-Fikr al- Iqtishod di al-Islam mengemukakan : a. Produksi dan investasi : Zakat akan dapat memenuhi kebutuhan fakir dan miskin, dan akan dapat pula meningkatkan permintaan pasar yang pada giliran lain akan meningkatkan produksi. b. Lapangan kerja : Semakin banyak permintaan, semakin tinggi tingkat produksi dan tuntutan lapangan pekerjaanpun akan semakin terbuka luas. c. Memperkecil kesenjangan sosial. Salah satu faktor penyebab timbulnya kesenjangan sosial di masyarakat adalah akibat adanya perbedaan yang menyolok antara kemampuan dan pendapatan. Perbedaan pendapatan rezeki dapat diminimalisir melallui pelaksanaan zakat, dan sekaligu akan mengikis penyakit kecemburuan sosial masyarakat. d. Pertumbuhan ekonomi. Dengan tidak mengabaikan sifat komsumtif zakat, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat meningkat dengan melalui sektor produktif dari zakat. D. Pelembagaan Amil Dan Tujuan Pengelolaan Zakat Menurut Abdurrachman Qadir ada beberapa keuntungan jika zakat dikelola Dalam satu kelembagaan "Amil", apalagi memiliki kekuatan hukum formal. 1. Terjaminnya kepastian dan disiplin membayar zakat. 273
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 2. Terjaganya perasaan rendah diri dari mustahik terutama jika berhadapan langsung dengan muzakki. 3. Mencapai effesianesi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. 4. Memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Disamping itu, tujuan pengelolaan zakat sebagaimana dinyata- kan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penge- lolaan Zakat dikemukakan : 1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. 2. Meningkatnya fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Dari keuntungan dan tujuan dikelolanya zakat dalam satu organisasi amil yang memiliki landasan hukum formal, maka dapat dinyatakan pengelolaan zakat akan meningkatkan kesadaran kolektif umat Islam untuk mentasarrufkan sebagian dari hartanya untuk kepentingan sesama umat Islam melalui zakat, dan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatn zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial. 274
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik KULTUM RAMADHAN A. Selamat Datang Ramadhan Puasa berarti imsya' atau menahan. Menahan dalam arti untuk tidak melaksanakan atau melakukan sesuatu yang dapat membatalkan dan mengurangi nilai ibadah puasa yang kita laksanakan. Oleh karena itu persoalan puasa bukan menahan untuk tidak makan atau tidak minum saja pada siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenam mata hari. Tetapi puasa juga harus dilakukan secara menyeluruh, sehingga kita tidak melakukan segala sesuatu yang dapat mengurangi atau merusak nilai ibadah puasa yang kita lakukan. Pertanyaan sederhana mungkin dapat kita sampaikan, mengapa kita berpuasa ? 1. Sudah barang tentu kita berpuasa untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang beriman "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diajibkan kepada orang- orang sebelum kamu, mudah-mudahan dengan berpuasa ini kamu akan menjadi orang-orang yang bertaqwa". 275
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 2. Dari ayat itu, juga dapat dipahami bahwa kita berpuasa dalam rangka meningkatkan derajat untuk menjadi manusia yang bertaqwa "mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertaqwa". Pada ayat lain Allah SWT menegaskan bahwa "taqwa" merupakan derajat manusia yang tinggi dan mulia di sisi Allah "Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertaqwa". Kehidupan orang yang bertaqwa digambarkan dalam al-Qur'an : 3. Sebagai orang-orang yang diberi "furqan" (pencerahan pan- dangan), sehingga memiliki kepekaan yang tinggi dalam membedakan yang hak dengan yang bathil, yang baik dan buruk, yang halal dan yang haram, yang bermashlahat dan yang mudharat. Untuk itu, mereka yang mendapatkan furqan akan menjadikan hatinya tetap tenang, disebabkan dalam ketenanganlah ia dapat membedakan perintah Allah dengan larangan Nya. 4. Orang yang bertaqwa adalah orang yang akan mendapatkan kemudahan dari segala kesulitan, sehingga ia tidak berputus asa. Berputus asa akan menurunkan dan merendahkan derajat kehidupan manusia sebagai makhluk yang berakal dan beragama. Suatu keyakinan harus ditanamkan dalam prinsip hidup kita, bahwa tidak ada beban yang diberikan Allah diluar batas kemampuan yang kita miliki. 5. Orang yang bertaqwa akan diberi Allah rezeki yang tak terduga sebelumnya, sehingga berbagai problematika dan himpitan ekonomi dapat diatasinya. Mari kita renungkan, berapa banyak saudara-saudara kita, atau bahkan mungkin kita sendiri, jika dihitung gaji atau penghasilan kita pada setiap bulannya, dibandingkan dengan perhitungan kebutuhan-kebutuhan hidup yang kita perlukan kememungkinan tidak sebanding. Tetapi kenyataannya semua kesulitan dan hampir semua kebutuhan dapat kita penuhi. Atas kemudahan siapa semua itu, sehingga kita dapat membeli rumah, membeli kenderaan, menyekolahkan anak dan mungkin tak jarang kita bisa berinvestasi secara sederhana atau kecil-kecilan. Semua ini, adalah atas kemudahan Allah Swt. Disamping yang dua hal yang menyebabkan kita berpuasa sebagaimana yang telah kami sebutkan tadinya, yaitu berpuasa untuk melaksanakan kewajiban Allah, berpuasa untuk meningkatkan 276
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik derajat sebagai manusia yang bertaqwa, sedangkan orang yang bertaqwa adalah orang yang memiliki pencerahan pandangan dalam membedakan kebenaran dan kebatilan, orang yang bertaqwa juga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam mengatasi kesulitan, serta orang yang bertaqwa akan diberi Allah rezeki yang tidak diduga sebelumnya. Ada dua hal lainnya yang menyebabkan kita berpuasa, yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan akhlakul karimah serta mendidik diri untuk memiliki rasa tanggung jawab. Kedua hal ini akan kita lanjutan pada ceramah berikutnya, berhubung waktu imsya' akan tiba. Semoga bermanfaat kiranya Allah memebri kemudhan kepada kita dalam melaksanakan ibadah puasa ramahan di hari pertama ini. Lanjutan ceramah yang lalu adalah berpuasa akan meningkat- kan dan mengembangkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia atau akhlak yang terpuji. Jika kita menelaah pemikiran Mahmud Salthuth, beliau membagi agama Islam kepada tiga bagian, yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan saling berhubungan. Aqidah berkaitan dengan keyakinan atau keimanan, syari'ah berkaitan dengan ketentuan- ketentuan dalam pengamalan ajaran Islam, sedangkan akhlak adalah sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan dalam berperilaku. Ketiganya harus ada dan menyatu pada setiap pribadi umat Islam. Dengan cara pandang Mahmud Salthuth tersebut, maka dapat dinyatakan seorang muslim tidak dapat dinyatakan memiliki keislaman yang sempurna jika ia tidak memiliki akhlak, dan bahkan keterhormatan seseorang sebagai seorang muslim dalam pergaulan hidupnya sangat terkait dengan tingkat akhlak yang ditampakkannya. Jika ia menampakkan akhlak yang mulia dan terpuji, maka keislamannya cukup baik, sedangkan jika ia menunjukkan akhlak yang tercela, maka keislamannya belum sempurna. Akhlak mulia dan terpuji apa saja yang dikembangkan orang- orang yang berpuasa ? 1. Menumbuhkan kembangkan sikap untuk senantiasa dekat dengan Allah. Sebagai inti dari berpuasa itu salah satu diantaranya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah senantiasa bersama dia kapan pun dan dimana pun dia berada (wahuwa ma'akum ainama kuntum). Terbangunnya akhlak yang baik dan terpuji dalam sikap hidup kita sehari-hari sangat ditentukan oleh 277
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik sikap bertuhan kita. Jika kita kehilangan sikap bertuhan, maka akhlak kita akan tidak terpuji, sebaliknya jika kita senantiasa merasakan dan berkeyakinan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang lepas dari pengawasan Allah, karena ia ada dan melihat setiap dan sekecil apa pun yang kita laksanakan, maka akhlak kita insya Allah akan terpuji dan mulia. Peluang untuk kita membatalkan puasa tetap ada, dan orang lain tidak akan tahu, semua itu tidak kita laksanakan karena kita yakin Allah mengetahui apapun yang kita laksanakan walau orang lain tidak mengetahuinya. 2. Ikhlas (tanpa pamrih), hanya semata karena Allah (mukhlishina lahu ad-diin). Ikhlas merupakan kata kunci peribadatan yang kita lakukan kepada Allah, dan hanya dengan ikhlas menjadikan kita tidak pamrih atau adanya sesuatu yang menjadi sebab selain Allah. Keikhlasan merupakan kekuatan yang maha dahsyat menopang kita dalam berpuasa, sehingga kita tak mengeluh dan tak lapar atau haus sekalipun kondisi atau cuaca tidak seperti yang kita harapkan ketika kita berpuasa. Disebabkan keikhlasan beribadah puasa, menjadikan kita tetap bersemangat dalam berpuasa, bahkan memberi kekuatan pula kepada kita untuk beribadah lainnya di malam-malam bulan ramadhan. 3. Shabar, merupakan akhlak yang terpuji yang ditumbuh kembang- kan dari ibadah puasa ramadhan yang kita laksanakan. Kata shabar memang mudah untuk diucapkan, tetapi tak semudah untuk kita menerapkannya dalam kehidupan. Karena keshabaran bukan saja terkait ketika kita mendapat mushibah atau cobaan dari Allah. Tetapi shabar juga terkait dengan rezeki atau kesempatan baik yang diberikan Allah. Kita harus bisa shabar atas godaan yang dapat memalingkan kita dari Allah, shabar dari perbuatan yang merusak nilai puasa, seperti tidak mudah marah. Biasanya orang yang lapar mudah emosi. 4. Penyantun, memberi bantuan untuk menolong orang lain. Bagi orang yang berpuasa sikap penyantun dilambangkan dengan memberi bukaan atau makanan bagi orang yang berbuka puasa, akan diberi Allah balasan yang sama dengan orang yang berpuasa yang kita tolong itu, bahkan ditambah lagi kebaikan kita dalam menolong mereka. Dinyatakan menolong dalam bulan puasa bagi orang yang membutuhkan akan mendapat pahala yang 278
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik berlipatganda. Jadilah orang dermawan bukan orang yang bakhil alias pelit. 5. Pengendalian hawa nafsu, hal ini sangat penting bagi kita menjalani kehidupan ini. Hawa nafsu karunia Allah yang cukup bernilai, dengan berpuasa bukan kita martikan hawa nafsu itu, tetapi kita kendalikan ke arah yang diridhoi Allah. Hawa nafsu akan menopang kekuatan semangat dalam beribadah, bukan memperbudak kita sehingga melakukan perbuatan-perbuatan melampaui batas. Dengan berpuasa akan mendidik diri kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Semua kita datangnya dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Diisyaratkan Allah akan bertemua dengan Allah (liqaa rabb), untuk mempertanggung jawabkan atas segala sesuatu yang kita lakukan selama hidup kita di dunia ini. Lebih dari itu, Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini ada aturan, ada batas dan ada ketentun. Untuk itu melanggar batas, atau melanggar suatu ketentuan yang telah disepakati akan diminta pertanggung jawaban baik di dunia apalagi di akhirat. Semoga bermanfaat ceramah imsya' ini, dan kiranya Allah tetap bersama kita dalam menjalani kehidupan ini. Selamat berpuasa, billahittaufiq walhidayah, wassalamu 'alaikum wr.wb. B. Pelipatgandaan Nilai Sedekah Di Bulan Ramadhan Bulan ramadhan merupakan bulan suci, mulia dan bulan penuh berkah. Pada umumnya di bulan ramadhan akan terjadi peningkatan ibadah baik yang diwajibkan maupun yang disunnahkan, karena secara psikologis hampir semua umat Islam memang merasa senang dengan berpuasa di bulan ramadhan, bahkan dalam tradisi masyarakat Islam sejak dari kecil sudah dibiasakan untuk berpuasa. Uniknya anak-anakpun cukup menyenangi walaupun ia lapar, haus dan sedikit lemah.Mengingat bulan ramadhan memiliki banyak keistimewaan, maka sedekah yang diberikan atau dikeluarkan pada bulan ramadhan juga memiliki keistimewaan, bahkan dianggap sebagai sedekah yang paling utama. Sebagaimana yang dikemukakan Rasulullah Saw. berdasarkan riwayat Baihaqi, Khatib dan Tirmizi, yang menyatakan "sebaik-baik sedekah yaitu sedekah bulan ramadhan". Ketika seseorang memberikan bukaan atau makanan untuk berbuka 279
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik kepada orang lain yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala puasa sebagai mana orang yang berpuasa itu, yang berarti bukan pahala orang berpuasa itu pindah kepadanya. Dalam illustrasi yang lebih konkrit dapat digambarkan, ketika ia sedang berpuasa, maka ia bersedekah makanan untuk berbuka bagi orang lain yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala puasa ganda. Satu pahala karena ia berpuasa, satu lagi karena ia memberi sedekah makanan bukaan bagi orang lain. Gambaran ini baru untuk bukaan satu orang, bagaimana dengan sepuluh atau seratus orang, sebagaimana lazimnya dilakukan masyarakat kita buka bersama anak yatim. Untuk hal seperti ini, Rasulullah Saw. Mengemukakan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan Tirmizi, "Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa bagi orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang terrsebut tanpa sedikitpun mengurangi pahalanya". Isyarat hadis ini menggambarkan semakin banyak kita memberi bukaan kepada orang yang berpuasa akan semakin banyak pula pahala yang akan kita terima dari Allah Swt. Tidakkah ini namanya suatu penggandaan pahala, dan inilah yang dimaksud keberkahan ibadah puasa ramadhan itu". Pada sisi yang lain patut untuk kita renungkan, bahwa sedekah memiliki keajaiban atau keistimewaan dalam menggandakan rezeki sehingga berlipat ganda, seperti dari sepuluh kali lipat, tujuh puluh kali lipat, seratus kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat, atau lebih dari itu, yang semuanya tergantung dari kehendak dari Allah Swt. Sebagai Pemilik Rezeki. Hampir dapat kita faktakan, banyak orang yang telah mengalami pelipatgandaan sedekah yang diberikannya kepada orang lain. Memang inilah fakta, tidak ada orang yang pailit atau bangkrut dengan sebab ia bersedekah, demikian pula tidak ada perusahaan yang jatuh bangkrut atau pailit dengan sebab kedermawanannya. Sebaliknya, kedermawanan ternyata tidak saja mengangkat derajat dan status sosial, tetapi juga meningkatkan dan lebih mengembangkan kekayaan orang atau perusahaan itu. Fakta inilah yang berkembang di dunia barat, dengan apa yang disebut filantrofi atau kedermawanan. Berapa banyak tokoh dan profesional lainnya demikian pula perusahaan-perusahaan kelas dunia, menyumbangkan sebagian dari keuntungan hasil usaha dan profesinya untuk kepentingan kemanusiaan di berbagai belahan dunia, sampai-sampai Ronaldo seorang pemain bola asal Portugal, ikut memiliki anak asuh dari korban gempa tsunami di Aceh.Islam telah menegaskan tentang 280
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik realita sosial ini dalam surat al-Baqarah ayat 261 " Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Mengetahui.Demikian pula dalam surat al-Hadid ayat 11 dikemukakan oleh Allah Swt. "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak".Dari uraian yang telah dikemukakan, maka dapat dipahami bahwa memberi sedekah di bulan ramadhan akan melipatgandakan tidak saja pahala bagi yang melakukannya, tetapi juga akan melipatgandakan harta yang tinggal dari orang yang bersedekah itu. Sudah saatnya kita meyakini, janji Allah ini, karena sebagai orang yang beriman tentunya dituntut pembuktian iman kita melalui amal ibadah yang kita laksanakan seperti memberi sedekah di bulan ramadhan ini sebanyak mungkin. Patut pula kita renungkan ternyata bersedekah akan mendatangkan rezeki berlimpah, sebagai senjata tolak bala, obat mujarab bagi penyakit, memanjangkan umur dan mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Inilah berbagai hasil kajian dari para pakar yang ditulis dalam berbagai buku terkait dengan sedekah. Semoga bermanfaat bagi kita semua, selamat berpuasa, wassa- lamu 'alaikum wr.wb. C. Konsep Harta Dalam Islam Dalam bahasa arab, istilah harta disebut dengan "maal" dan jama'nya "amwaal". Maal diartikan dengan sesuatu yang sangat diinginkan sekali untuk memiliki dan menyimpannya. Memang jika kita amati dalam kehidupan masyarakat, sesuatu yang disebut dengan harta memang sangat dicintai dan diinginkan oleh setiap orang untuk memilikinya. Kecintaan manusia terhadap harta pada dasarnya sudah diisyaratkan oleh Allah Swt. Dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14 "Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanathiril munqantharati minaz zahabi wal fidhdhoti wal khaili wal an-'ami wal wal harsyi zalika mata'ul hayatiddunya wallahu 'indahu husnul maab", yang artinya (Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: 281
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, pera, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik baik (surga). Pada surat lainnya, yaitu surat al-Fajr ayat 20 dikemukakan Allah "Watuhibbuna maalu hubban jamma" yang artinya dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Atas dasar isyarat firman Allah Swt. Tersebut dapat dipahami bahwa harta merupakan sesuatu yang diinginkan dan disenangi manusia untuk memilikinya, bahkan secara naluriah tidak ada manusia yang tidak mau terhadap harta. Mungkin bagi sebagian orang ada yang menjadikan harta sebagai tujuan hidupnya.Dalam Islam manusia bukanlah pemilik mutlak dari harta, karena pemilik mutlak harta itu adalah Allah Swt."kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi demikian pula apa yang ada diantara keduanya". Manusia hanyalah pemegang amanah untuk menjaga, memelihara dan mengembangkan harta dan semua itu akan dipertanggung jawabkannya kepada Allah. Inilah konsekuensi keberadaan dirinya sebagai khalifah di permukaan bumi. Untuk itu manusia tidak boleh melakukan sekehendaknya terhadap harta, karena apapun yang dilakukannya terhadap harta akan memiliki konsekuensi baik pada dirinya, maupun pada orang lain.Islam mengajarkan perilaku yang benar untuk memiliki harta haruslah dengan cara-cara yang sah dan legal, bukan dengan cara penipuan atau kecurangan. Diantara cara yang sah dan legal telah diatur dalam kehidupan dan juga dalam Islam, seperti melalui transaksi jual beli, hibah, washiat, tukar menukar, warisan dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan perpindahan harta secara benar.Islam melarang memiliki harta kekayaan yang tidak digunakan atau tidak diproduktifkan, karena harta kekayaan dalam Islam harus beredar dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Untuk itu Islam melarang menimbun harta atau menahan harta sehingga tidak berputar dalam kehidupan masyarakat.Dalam penggunaan harta, Islam telah mengaturnya sedemikian rupa seperti harta harus dapat memberi manfaat bagi masyarakat banyak serta mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Islam melarang menggunakan harta untuk merugikan diri sendiri demikian pula dilarang menggunakan harta untuk mendatangkan kerugian pada orang lain.Penggunaan harta secara pribadi hendaklah dengan cara yang berimbang, yaitu tidak terlalu boros dan tidak pula terlalu bakhil. Islam menggambarkan perilaku boros atau mubazzir sama dengan perilaku setan yang merupakan musuh bagi setiap orang 282
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik yang beriman (Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayathin). Islam juga melarang perilaku kikir atau bakhil yang diumpamakan dengan menggenggam secara kuat dan rapat sehingga tidak ada yang keluar dari tangan. Sekalipun harus disadari kedua perilaku ini dapat saja terjadi bagi setiap manusia, sebagaimana yang disindir oleh Allah, bahwa manusia itu ketika ia memiliki sesuatu sangat pelit dan kikir, ketika ia tidak memiliki ia meminta-minta secara menghiba kepada Tuhan bahkan membuat pernyataan-pernyataan tertentu, seperti jika aku nantinya mendapatkan sesuatu, maka ......".Kewajiban terhadap harta bagi setiap muslim adalah membayar zakat, karena harta zakat merupakan hak fakir dan miskin serta asnaf-asnaf lainnya. Untuk itulah membayar zakat sebagai suatu kewajiban bukan sebagai bentuk kedermawanan atau belas kasihan, sedangkan orang yang tak mau berzakat berarti mengambil atau merampas hak fakir dan miskin. Dengan zakat akan tercipta distribusi harta kekayaan yang merata dan harta itu akan beredar bagi kepentingan banyak orang, bukan harta itu hanya berputar pada seseorang atau sekelompok orang tertentu saja. Jika kita kaji secara lebih mendalam, betapa sifat kerakusan pada harta akan membawa bencana bagi masyarakat, demikian pula mendapatkan harta dengan tidak sah dan tidak legal akan mendatangkan suasana ketidak pastian dan sekalgus merugikan kepentingan orang lain.Untuk itu, marilah kita renungkan pernyataan Allah, bahwa tidak ada sesuatu yang melata di permukaan bumi ini melainkan atas kehendak Allah rezekinya. Untuk itu, manusia harus berusaha secara benar untuk mendapatkan harta, dalam menggunakan, memelihara dan mengembangkan harta itu, manusia harus mengikuti kehendak pemilik Nya, yaitu Allah Swt. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi ini, dapat memperkaya dan mengembangkan kehidupan ramadhan kita terutama dalam hal kepemilikian, penggunaan dan pengembangan harta kekayaan. Billahittaufiq walhidayah, wassalamu 'alaikum wr.wb. D. Arti Dan Makna Zakat Kata zakat secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu : 1. Kesucian (thaharah) atau kebersihan, sebagaimana dikemukakan dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 "Khuz min amlihim shadaqatan thuthahhiruhum wa tuzakkihim". 283
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 2. An-Namaa' (tumbuh dan berkembang); sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 39 "Wamaa ataitum min zakatin turiduna wajhullahi, faulaaika humul mudh'ifun. 3. Al-Barakatu (keberkahan) yang dikemukakan dalam al-Qaur'an surat as-Saba' ayat 29 "Wama ataitum min syai'in pahuwa yukhlifuhu, wahuwa khairur raziqin". Dalam istilah fikih, sekalipun para ulama berbeda pendapat dalam mngemukakan defenisi zakat, namun secara prinsip memiliki kesamaan. Mereka pada umumnya mengemukakan yang dimaksud dengan zakat adalah "sebagian harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahklan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula"Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 atau Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak men erimanya.Jika dihubungkan antara pengertian zakat secara bahasa dengan pengertian zakat menurut istilah dan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, maka dapat dinyatakan setiap orang atau setiap badan hukum yang membayar zakat, maka harta dan orang yang berzakat tersebut akan menjadi bersih, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan keberkahan. Isyarat ini sejalan dengan pernyataan Allah SWT pada surat at-Taubah ayat 103, surat ar-Ruum ayat 39 dan surat as-Saba` ayat 29 sebegaimana yang telah kami sebutkan tadinyaMemang demikian pulalah kenyataannya dalam kehidupan masyarakat, sampai saat ini dan mungkin di masa akan datang, tidak akan pernah ada orang atau badan usaha yang jatuh pailit atau bangkrut disebabkan ia suka bersedekah, berinfaq atau berzakat. Yang terjadi kebalikannya, hampir pasti untuk dinyatakan setiap orang atau badan usaha yang suka bersedekah, berinfaq dan berzakat akan mengalami peningkatan dan pengembangan usaha, bahkan secara pribadi kinerja dan produktivitasnya akan semakin meningkat.Nilai positif dari zakat bukan saja pada orang membayar zakat saja, tetap;i juga bagi orang yang menerima zakat atau bagi mustahik zakat. Rasa gembira pasti akan lahir dari si miskin karena ia diberi zakat, bahkan ia berkata secara spontan "terima kasih", dan tak jarang mengiringinya dengan do'a, semoga Bapak/Ibu senantiasa dimurahkan rezekinya, panjang umum dan sehat-sehat selalu". 284
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Sekalipun si pemberi zakat tidak mengharapkan ucapan dan do'a si miskin yang menerima zakat, namun dihati kecilnya mendengar ucapan tersebut, pastilah hatinya akan senang dan gembira. Dengan demikian betapa besar arti dan makna zakat dalam mendatangkan kegembiraan baik bagi si pemberi dan si penerima zakat itu. Tidakkah semangat kebersamaan dan semangat untuk saling memberikan kegembiraan antara sesama umat Islam telah menjadi salah satu inti ajaran Islam, sehingga Rasulullah mengedepankan dengan suatu makna yang cukup menarik untuk dicermati, melalui ucapannya "Manusia haruslah saling memberikan manfaat antar sesamanya, bukan sebaliknya saling mmenyakiti dan bermusuhan".Islam menempatkan zakat sebagai salah satu rukun Islam, yaitu rukun ketiga. Penempatan ini menjadikan zakat sejajar dengan kewajiban sholat, puasa dan haji. Demikian pula adanya dalam al-Qur'an terdapat 82 ayat yang mensejajarkan perintah sholat dengan zakat. Sedangkan dalam al-Hadis terdapat 800 hadis termasuk atsar yang berkaitan tentang zakat. Untuk itu, para ulama menyatakan kesempurnaan keislaman seseorang sangat terkait dengan pelaksanaan zakat disamping pelaksanaan kewajiban-kewajiban lainnya. Namun sayangnya di tengah-tengah masyarakat kita yang populer hanyalah zakat fitrah, apalagi ketika berlangsungnya bulan ramadhan seperti sekarang ini.Padahal, zakat itu bukan hanya zakat fitrah, ada yang disebut dengan zakat harta. Dan ketika kita berbicara peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin, maka peran zakat harta tersebut cukup penting dan signifikan. Dapat direnungkan, jika zakat harta dapat dikelola secara baik, yang diperhitungkan jumlahnya 217 Triliyun, maka umat Islam tak perlu ribut-ribut dengan BLSM sebagaimana yang dikucurkan pemerintah saat sekarang ini. Melalui dana zakat sejumlah 217 Triliyun ditambah lagi dana infak dan sedekah, dana hibah, dana wakaf dan berbagai macam dana keumatan lainnya, dapat dinyatakan umat Islam di Indonesia akan memiliki tingkat ekonomi yang lumayan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamu 'alaikum wr.wb. 285
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik E. Zakat Sebagai Suatu Kewajiban Bukan Kederma wanan Dalam Islam zakat diposisikan sebagai salah satu rukun Islam, yaitu rukun yang ketiga setelah mengucap dua kalimah syahadat, dan sholat, zakat, kemudian puasa dan haji. Sebagai rukun maka kedudukan zakat sama dengan rukun yang lainnya, yaitu sebagai dasar atau pokok dalam ajaran Islam. Untuk itu zakat sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditunaikan oleh seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk itu. Kewajiban zakat berwujud dalam bentuk harta, bukan jasa atau upah, apalagi hanya terbatas komitmen saja. Sedangkan kepada siapa zakat itu diberikan sudah ada ketentuannya, tidak boleh asal diberikan kepada seseorang atau lembaga menurut pemahaman dan selera kita. Dalam islam mereka yang menjadi mustahik atau yang berhak dengan zakat dalam istilah fikih sering disebut dengan asnaf zakat yang jumlah delapan kelompok, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang berutang, fi sabilillah dan ibnu sabil. Bagi seorang yang telah memenuhi kewajiban untuk berzakat, tidak boleh menunda-nunda apalagi tidak melaksanakannya, karena harta zakat itu sendiri bukan hak orang yang berzakat, tetapi ia merupakan hak delapan kelompok penerima zakat itu. Jika tidak melaksanakan zakatnya, sama artinya ia mengambil atau memakan harta orang lain dengan cara yang barthil. Bukankah Allah Swt. Telah menegaskan makan dan minumlah kamu dengan cara yang benar dan baik, bukan dengan cara-cara yang bathil apalagi secara zhalim. Dinyatakan pula oleh Allah bagi mereka yang tidak membayar zakatnya atau menahan zakatnya maka Allah akan menghukumnya nanti di hari akhirat, yaitu berupa siksa yang amat pedih. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah 34 "Wallazina yaknizunaz zahaba wal fidhdhota wala yunfiqu naha fi sabilillahi fabasysyirhum bi azabin alim" (Dan orang-orang yang menyimpan emasa dan perak tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih.Sekalipun zakat sebagai ibadah berbentuk harta, yang sama kita ketahui bahwa harta itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk memilikinya, bukan berarti zakat itu sebagai bukti kedermawanan seseorang, sehingga ia gunakan zakat itu sebagai sarana popularitas diri atau sebagai pencitraan diri kepada orang lain. Bagaimana bisa dinyatakan seseorang yang suka berzakat sebagai seorang dermawan, karena apa yang diberikannya itu bukan 286
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik miliknya tapi milik orang fakir dan miskin beserta asnaf-asnaf lainnya. Seharusnya merasa malulah orang yang mampu berzakat tetapi tidak menyerahkan zakatnya, karena zakat yang ditahannya itu bukanlah miliknya. Apalagi zakat itu diserahkannya pula bagi sanak keluarga yang harus dan seharusnya disantuninya.Untuk dapat dinyatakan seseorang itu sebagai dermawan, seharusnya diukur dari pemberian bantuan atau pertolongan yang bukan berdasarkan zakat, tetapi umpanya infaq, sedekah, santunan, hadiah atau sumbangan bersifat sosial lainnya, yang dengan bantuan-bantuan tersebut dilakukan tidak secara temporal tetapi secara berkesinambungan kepada mereka yang membutuhkannya.Memang sudah seharusnya ada apresiasi atau perhatian khusus baik dari masyarakat maupun pemerintah kepada mereka yang termasuk dermawan tersebut, demikian pula bagi mereka yang berzakat, karena mereka telah memberikan sebagian dari hasil usahanya atau sebagian dari hartanya bagi kepentingan masyarat yang membutuhkannya. Misalnya membantu fakir miskin, yang jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan sebagai tanggungan negara.Kami sangat setuju, jika zakat atau kedermawanan seseorang diperhitungkan menjadi pengurang pajak. Dengan begitu akan tumbuh dan bergairah untuk saling membantu dan bergotong royong, tidakkah pajak itu juga digunakan untuk pembangunan negara, bangsa dan masyarakat. Cuma lagi semua bentuk zakat atau kedermawanan lainnya harus diserahkan melalui lembaga resmi dan dikelola secara profesional dan transparan. Agar zakat dan kedermawanan itu dapat dipertanggung jawabkan baik secara agama maupun secara kehidupan bernegara dan berbangsa.Tak sepatutnyalah negara merasa khawatir akan berkurang penerimaan negara, karena pada satu sisi masyarakat yang sudah mampu untuk berzakat dan juga masyarakat yang dermawan juga memiliki komitmen yang tinggi dari hati nuraninya bahwa ia mendapatkan harta tidak terlepas dari peran masyarakat secara keseluruhan disamping peran negara yang melaksanakan pembangunan sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan profesinya. Untuk itu, berzakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan untuk itu, berzakat bukan wujud kedermawanan seseoorang. Cukup banyak sarana dan cara untuk dapat dinyatakan sebagai dermawan. Seyogiyanyalah masyarakat dan negara memberikan apresiesi positif, seperti menjadikan zakat dan kedermawanan sebagai pengurang pajak. Dengan cara seperti ini akan berkembang sikap tanggung jawab 287
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik sosial dan kegotongroyongan masyarakat, bukan seperti apa yang berkembang sekarang ini gaya hidup individual, konsumerisme dan hedonisme.Semoga bermanfaat, kiranya Allah Swt. Memberkahi dan meridhoi zakat dan kedermawanan yang telah kita lakukan. Aselamat berpuasa, wassalamu 'alaikum wr.wb. F. Dasar Hukum Dan Kewajiban Pengelolaan Zakat Dasar hukum biasanya diartikan sebagai sumber hukum atau sumber dari mana hukum itu ditetapkan. Berbicara tentang kewajiban zakat sebagai perintah dari agama islam, tentunya sumber perintah berzakat diperoleh dari al-Qur'an dan al-Hadis, karena memang keduanya inilah baik dan al-Qur'an dan al-Hadis menjadi sumber utama dari agama islam.Menurut Yusuf al-Qaradhawy dalam bukunya Fiqhuz Zakat, di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Dalam al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan untuk membayar zakat. Mungkin inilah alasan mengapa Khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat setelah Rasulullah wafat. Ketegasan sikap Abu Bakar ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan membayar zakat atau tidak mau membayar zakat adalah suatu kedurhakaan kepada Allah, dan jika hal ini dibiarkanakan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.Penyandingan secara bersamaan perintah sholat dengan perintah zakat menunjukkan betapa urgen dan tingginya kedudukan zakat dan sholat dalam Islam. Kemudian kata sholat dibanyak tempat dalam al-Qur'an disandingkan pula dengan iman dan terkadang pula antara iman dan zakat. Didapati pula ayat yang menyandingkan antara iman, sholat dan puasa secara bersamaan dengan amal sholeh. Urutan-urutan ini sesuatu yang logis, iman sebagai perbuatan hati merupakan dasar, sedangkan amal sholeh yang merupakan amal perbuatan anggota tubuh menjadi bukti kebenaran iman. Amal perbuatan pertama yang dituntut dari seorang mukmin adalah sholat sebagai ibadah badaniyah (ibadah dengan gerakan badan) kemudian melaksanakan zakat yang merupakan ibadah dalam bentuk harta kekayaan. Oleh karena itu , setelah ajakan kepada iman, dilanjutkan dengan ajakan melaksanakan solat 288
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik dan zakat sebelum rukun-rukun yang lain.Dalam salah satu hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas pada saat Rasulullah mengutus Mu'az ke Yaman, beliau bersabda "Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang hak selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah yang diambil dari orang- orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka".Pada sisi lain berdasarkan hadis Rasulullah Saw. Bahwa zakat merupakan salah satu rukun atau pokok agama Islam. Kita tahu bahwa rukun Islam ada lima, yaitu mengucap dua kalimah syahadat, mengerjakan sholat, berzakat, berpuasa dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sebagai salah satu rukun Islam atau pokok agama Islam, maka keberadaan zakat dianggap sebagai ma'lum minad-diin bidh-dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Artinya kesempurnaan islamnya seseorang jika ia membayar zakat disamping melaksanakan rukun-rukun Islam lainnya. Dasar kewajiban zakat dalam Islam sebagaimana yang dinyata- kan Allah Swt. Berdasarkan berbagai ayat-ayat suci al-Qur'an disertai dengan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah kami jelaskan sekaligus juga menjadi dasar mengapa zakat itu dikelola secara kelembagaan. Agar memiliki landasan yuridis dalam hal pengelolaan zakat, maka pemerintah Negara Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan adanya sutau peraturan setingkat Undang-Undang yang menjadi landasan pengelolaan zakat di negara tercinta ini. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.Berdasarkan Undang- Undang inilah negara terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Pentingnya pengaturan ini terkait dengan besarnya potensi zakat disamping pengelolaan zakat yang baik dan dilindungi undang-undang akan dapat meningkatkan kesejahteraan maasyarakat dan keadilan sosial. Untuk itu ada korelasi apa yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dikelolanya zakat secara kelembagaan, yaitu meningkatkan 289
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Yang dalam hal ini tentunya ditujukan kerpada umat islam sebagai penduduk mayoritas. Pengaturan dalam bentuk perundang-undangan juga ditujukan agar pengelolaan zakat dilakukan secara kelembagaan yang dilindungi oleh hukum dan memiliki kepastian hukum. Betapa potensi zakat yang akan terus bertambah dan berkembang sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, akan menjadi sia-sia jika ia tidak dikelola, bahkan dapat menimbulkan berkembangnya gaya hidup konsumerisme dan hedonisme. Artinya umat Islam akan lebih banyak mendapatkan manfaat dari zakat yang dikelola secara kelembagaan, daripada zakat yang tidak dikelola secara kelembagaan, bahkan zakat yang tidak dikelola secara kelembagaan dapat mengundang kemudharatan..Terima Kasih atas perhatiannya, dan kiranya Allah senantiasa menyertai kita selalu, wassalamu 'alaikum wr.wb. G. Hikmah Disyari'atkannya Zakat 1. Membuktikan penghambaan diri kepada Allah Swt dengan menjalankan perintahnya. Dalam pernyataan lain dapat dikemukakan membuktikan tingkat ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Swt. Melalui komitmen untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Nya dan menjauhi apa yang dilarang Nya. Bagi seorang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Swt. Tidak cukup hanya sebatas pernyataan saja, tetapi keimananya itu harus dibuktikan melalui penghambaan diri semata-mata kepada Allah, bukan menghambakan diri pada uang dan jabatan. Sebagai bukti adanya penghambaan diri hanya dengan Allah, dibuktikan melalui pelaksanaan perintah Nya dan menjauhi larangan Nya. Zakat adalah salah satu perintah Allah, bagi yang tidak melaksanakannya tentunya ia bukan beriman dengan Allah. 2. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah. Zakat terkait langsung dengan harta kekayaan, karena jenis harta atau materi zakat itu sendiri menyangkut dengan harta kekayaan secara langsung, bukan tenaga atau manfaat-manfaat lainnya. Bersyukur atas nikmat Allah menjadi suatu keharusan bagi setiap orang yang beriman, karena Allah telah dengan begitu banyak mengkaruniakan harta kekayaan kepada kita (la tukhshuha) tidakmungkin bisa dihitung atau tidak terhitung. Dan dengan 290
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik harta itu pula kita mendapatkan berbagai kemudahan dalam hidup ini. Untuk itu mensyukuri nikmat Allah juga berarti mengakui kemurahan Allah. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat lainnya (Lain syakartum laazidannakum, walain kafartum inna azabi lasyadid). Dengan demikian bersyukur berarti akan mendapatkan keuntungan bukan kerugian, sebaliknya bagi yang tak bersyukur akan mendapatkan kerugian. 3. Zakat merupakan pilar amal kabajikan bersama. Nilai positif dari zakat bukan hanya pada orang membayar zakat saja, tetapi juga bagi orang yang menerima zakat atau bagi mustahik zakat. Rasa gembira pasti akan lahir dari si miskin karena ia diberi zakat, bahkan ia berkata secara spontanitas "terima kasih", dan tak jarang mengiringinya dengan do'a, semoga Bapak/Ibu senantiasa dimurahkan rezekinya, panjang umur dan sehat-sehat selalu". Sekalipun si pemberi zakat tidak mengharapkan ucapan dan do'a si miskin yang menerima zakat, namun dihati kecilnya ketika ia mendengar ucapan tersebut, pastilah hatinya akan senang dan gembira. Dengan demikian betapa besar arti dan makna zakat dalam mendatangkan kegembiraan baik bagi si pemberi dan si penerima zakat itu. Tidakkah semangat kebersamaan dan semangat untuk saling memberikan kegembiraan antara sesama umat Islam telah menjadi salah satu inti ajaran Islam, sehingga Rasulullah mengedepankan dengan suatu makna yang cukup menarik untuk dicermati, melalui ucapannya "Manusia haruslah saling memberikan manfaat antar sesamanya, bukan sebaliknya saling menyakiti dan bermusuhan". 4. Mensucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa. Isyarat zakat akan mensucikan dari dosa-dosa dinyatakan Allah Swt. Dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 "Khuz min amwalihihim shadaqatan thuthahhiruhum watuzakkihim" Imam nawawy" mengatakan terkait dengan ayat ini "sesungguhnya kewajiban membayar zakat dalam ayat di atas berkaitan dengan hikmah pembersihan dari dosa-dosa. Untuk itu pula Mu'az bin Jabal mengemukakan "sedekah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api" (HR.Ahmad dan Tirmizi). 5. Membersihkan dari sifat bakhil. Al-Kasani mengemukakan "sesung guh nya zakat membersihkan jiwa orang yang menunai- 291
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik kannya dari kotoran dosa dan menghiasi akhlaknya dengan sifat dermawan dan pemurah. Juga membuang kekikiran dan kebakhilan, karena tabi'at jiwa sangat menyukai harta benda". Zakat akan membiasakan orang menjadi pemurah, melatih menunaikan amanat dan menyampaikan hak-hak kepada pemiliknya. Kikir adalah penyakit yang dibenci dan tercela. Dan sifat kikir inilah yang mendorong manusia menjadi egois, cinta dunia yang berlebihan dan suka memupuk harta. Dalam Islam dinyatakan bahwa cinta dunia yang berlebihan merupakan suatu kesalahan dan menjadi sumber dosa. Dalam konteks inilah Fakhruddin Al-Raazi berkata "Kecintaan mendalam terhadap harta bisa melalaikan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan persiapan menghadapi kehidupan akhirat. Lebih jauh dikemukakannya, hikmah yang terdalam agar manusia mengeluarkan sebagian dari hartanya agar harta yang dikeluarkan itu berfungsi sebagai penghancur dari ketamakan terhadap harta, mencegah jiwa agar tidak berpaling kepada harta secara total dan sekaligus sebagai pengingat agar jiwa sadar bahwa kebahagiaan manusia tidak bisa dicapai dengan sibuk untuk menumpuk harta. Akan tetapi kebahagiaan akan dicapai dengan menginfakkan sebagian dari harta yang kita sayangi dan cintai. 6. Membersihkan harta yang dizakati. Setiap harta yang masih memiliki keterkaitan dengan orang lain, maka dapat dinyatakan bahwa harta tersebut belum sepenuhnya bersih tetapi masih kotor minimal keruh. Hanya dengan dibersihkannya harta dari hak-hak orang lain, maka harta itu menjadi bersih. Karena itu diisyaratkan oleh Rasulullah Saw. Bahwa zakat itu diibaratkan sebagai kotoran manusia, karenanya Rasulullah tidak membenarkan zakat diberikan kepada keluarganya. Terima kasih dan selamat berpuasa semoga bermanfaat. Wassa- lamu 'alaikum wr. 292
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik H. Hikmah Disyari'atkannya Zakat (Lanjutan) 1. Membersihkan harta yang dizakati. Setiap harta yang masih memiliki keterkaitan dengan orang lain, maka dapat dinyatakan bahwa harta tersebut belum sepenuhnya bersih tetapi masih kotor minimal keruh. Hanya dengan dibersihkannya harta dari hak-hak orang lain, maka harta itu menjadi bersih. Karena itu diisyaratkan oleh Rasulullah Saw. Bahwa zakat itu diibaratkan sebagai kotoran manusia, karenanya Rasulullah tidak membenarkan zakat diberikan kepada keluarganya. 2. Membersihkan hati orang miskin dari hasad dan iri terhadap orang kaya. Bila orang miskin melihat disekitarnya orang hidup dengan senang dan harta yang melimpah, sedangkan dia sendiri beerada dalam kemiskinan, bisa jadi kondisi ini akan mengundang rasa kebencian, hasad, iri, dengki, permusuhan orang miskin kepada orang kaya. Pada akhirnya akan melemahkan hubungan sesama umat Islam, bahkan berpotensi memutus tali persaudaraan. Melalui pemberian zakat kepada pakir miskin, akan ditumbuh kembangkan rasa persaudaraan pada diri orang miskin, sehingga bergeloralah rasa cinta dan kasih sayang. Demikian pula halnya dengan orang kaya, akan dapat menikmati harta kekayaannya bersama dengan orang miskin, bahkan ia tak terganggu oleh orang miskin untuk mengembangkan harta kekayaannya. Karena orang kaya mengeluarkan zakatnya kepada orang miskin, bukan hanya mempertontonkan kekayaannya kepada orang miskin. 3. Menghibur dan membantu orang miskin. Al-Kasani mengemu- kakan "pembayaran zakat termasuk bantuan kepada orang lemah dan sekaligus pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Dengan zakat menjadikan orang yang lemah menjadi kuat untuk beriman dan beribadah kepada Allah Swt". Tidakkah kemiskinan akan lebih mendekati kepada kekufuran ?, realita inilah yang sering terjadi di kalangan umat Islam dengan sebab kemiskinannya ia menjual belikan aqidahnya. 4. Pertumbuhan harta yang dizakati. Dalam surat Al-Baqarah ayat 276 Allah Swt. Berfirman "Yamhaqullahur riba wa yurbish (Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqati" sedekah). Yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah adalah 293
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik mengembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipatgandakan berkahnya. Demikian pula dalam salah satu hadis Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim : "Tidak ada satu hari di mana manusia mendapatkan waktu pagi kecuali ada dua malaikat turun, salah satu dari keduanya berkata "Ya Allah berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak, sedangkan yang lainnya berkata berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan. Pada hadis yang lain sebagaimana diriwayatkan Muslim, Rasulullah bersabda "Sedekah tidak mengurangi harta". 5. Mewujudkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Zakat meru- pa kan bagian utama dari rangkaian solidaritas sosial yang berpijak kepada penyediaan kebutuhan dasar kehidupan berupa makanan, sandang, dan tempat tinggal (papan), terbayarnya hutang piutang, memulangkan orang yang tidak bisa pulang ketempat asalnya, membebaskan hamba sahaya dan bentuk-bentuk solidaritas sosial lainnya yang ditetapkan Islam. 6. Menumbuhkan perekonomian Islam. Zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mendorong dan mengembangkan gerak roda ekonomi masyarakat, karena perkembangan dan pertumbuhan harta orang yang membayar zakat dapat menjadi kekuatan bagi kemajuan ekonomi. Disamping zakat dapat men- cegah terjadinya penumpukan atau akumulasi harta kekayaan pada satu orang atau sekelompok orang tertentu. Dalam perspektif lain kaitan zakat dengan ekonomi, yaitu terjaganya daya beli masyarakat, sehingga tingkat produksi dan penyerapan tenaga kerja tetap berkembang. Terima kasih dan selamat berpuasa semoga bermanfaat. Wassalamu 'alaikum wr.wb. I. Pentingnya Zakat Dikelola Secara Kelembagaan Pertanyaan sederhana yang diajukan dari topik ini adalah mengapa atau apa pentingnya zakat itu harus dikelola ? Ketika kita bicara pengelolaan tentunya yang dimaksudkan adalah melaksanakan proses manajemen, yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk itu, pengelolaan hanya bisa dilaksanakan secara kelembagaan, seperti adanya badan, institusi 294
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik atau lembaga resmi, yang tentunya dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat yang terorganisior dan terstruktur secara melembaga, bukan perorangan atau individu. Jika persorangan atau individu biasanya hanya bisa dinyatakan sebagai wakil atau perwakilan saja, tentunya tidak sama dengan apa yang dimaksud dengan amil dalam konsep zakat. 1. Lazimnya dana yang banyak/jumlah yang besar lebih baik dimenej atau dikelola secara kelembagaan. Tak terpikirkan betapa sulitnya bagi seseorang atau bagi individu untuk menyalurkan zakat dalam jumlah yang besar dan mencakup asnaf-asnaf zakat yang berhak menerimanya. Namun,. Kalau dilakukan secara kelembagaan tentunya kesulitan-kesulitan tersebut dapat diatasi. Diperhitungkan berdasarkan penelitian Baznas dan Fakultas Ekonomi Institut Pertanian Bogor pada tahun 2011 berjumlah Rp. 217 triliyun, namun yang dapat dikelola secara kelembagaan baru berkisar 10 s.d. 15 % saja. 2. Untuk menjamin disiplin pembayaran zakat. Banyak cara yang biasa dilakukan untuk mengingatkan seseorang atau lembbaga agar membayar zakatnya. Semuanya itu hanya etis kalau dilakukan secara kelembagaan, bukan perorangan. Sulit rasanya seseorang atas nama pribadi mengingatkan orang laian bahwa apakah ia telah berzakat pada tahun ini. 3. Untuk menjaga perasaan rendah diri dari para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para wajib zakat (muzakki). Pada umumnya kebiasaan masyarakat kita, ketika ia akan menerima sesuatu pemberian ia akan membungkuk dan menundukkan badan dengan diiringi menjulurkan tangan kepada pemberi, serta dengan raut wajah yang sedih dan penuh harap. Cara-cara seperti ini seolah menghambakan diri pada orang lain, dan disaat yang sama pemberi sedkit tersanjung dan bahkan tak jarang seperti menunjukkan sikap-sikap feodal. Dalam kelembagaan amil posisi antara amil dengan penerima zakat lainnya berada dalam posisi sederajat. Maka antara si miskin dan amil tidak ada perbedaan status, yaitu berada dalam kesamaan dan kesederajatan. 4. Untuk mencapai effesiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Effesiensi, efektivitas dan tepat sasaran 295
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik merupakan suatu kemestian dalam menyalurkan zakat. Karena syari'at Islam sudah menentukan siapa yang berhak untuk menerima zakat, kesalahan dalam memberi adalah suatu dosa karena ia menerima atau mengambil yang bukan haknya. Ketika kita bicara zakat akan membantu dalam menanggulangi kemiskinan, maka zakat memang harus diberikan kepada orang miskin bukan kepada yang lainnya. Al-Qur'an menyatakan karakter orang miskin itu ada yang suka meminta-minta (lissail) dan ada yang menjaga harga dirinya sehingga ia tak mau meminta-minta (wal mahrum). Kedua karakter orang miskin ini merupakan orang yang berhak menerima zakat. 5. Memudahkan orang yang berzakat (muzakki) dalam distribusi zakatnya kepada berbagai asnaf zakat (mustahik). Melalui badan atau kelembagaan amil, zakat akan dapat didistribusikan secara adil dan merata kepada asnaf-asnaf zakat, si muzakki tak perlu susah-susah mencari asnaf-asnaf tersebut, sebab inilah pekerjaan amil yang dilembagakan. 6. Memungkinkan tersusunnya data base zakat. Data base merupa- kan suatu kemestian jika kita ingin membina umat. Inilah kelemahan umat Islam dibandingkan dengan umat lainnya. Seolah kita terkagum-kagum dengan kemayoritasan umat islam. Apalah artinya jumlah yang banyak kalau tidak dibarengi dengan kualita yang unggul dan pilihan. Sampai saat ini, kita tak punya data yang akurat tentang keberadaan umat Islam dalam berbagai aspeknya. 7. Untuk terbangunnya hubungan silaturrahim antara mustahik dengan muzakki, karena perhatian dan pertolongan kepada kaum dhu'afa bukan hanya terbatas dengan membayar zakat. Betapa indahnya jika para mustahik melakukan pertemuan dengan muzakki pada momen-momen tertentu, seperti idul fitri atau idul adha sembari menyembelih qurban. Pada ketika itu si muzakki akan tahu siapa yang ditolongnya selama ini, dan disaat yang bersamaan si mustahik juga akan tahu siapa yang menolongnya dengan penuh perhatian. 8. Memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami. Melalui pembayaran zakat yang terorganisir apalagi didukung oleh kebijaksanaan negara, 296
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik maka secara langsung akan terlihat syi'ar Islam sekalipun kita bukan negara agama. Terima kasih dan mohon ma'af, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamu 'alaikum wr.wb. J. Syarat Harta Yang Dizakati Beberapa syarat yang harus dipenuhi terhadap harta yang akan dizakati adalah : 1. Harta tersebut haruslah didapat atau diperoleh dengan cara yang baik dan halal. Hal ini berarti harta yang haram baik secara substansi maupun cara mendapatkannya tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak akan menerima zakat yang bersumber dari yang haram. Inilah makna yang terkandung dari firman Allah SWT pada surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". Demikian pula dalam firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 188 ataupun an-Nisa" ayat 29 dinyatakan "Janganlah kamu memakan harta sebagian yang lainnya dai antara kamu, atau salaing memakan harta sesamu dengan jalan yang bathil".Di dalam Shahih Bukhari terdapat satu bab yang menguraikan sedekah atau zakat tidak akan diterima dari harta yang ghulul (harta yang didapatkan dengan cara menipu) dan tidak akan diterima pula kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih. 2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha perdangan atau perindustrian, juga investasi. Dalam arti lain harta yang tidak potensial untuk diproduktifkan dan bukan pula diperuntukkan untuk produktif maka tidak dizakati. Realitas inilah yang menjadi dasar betapa harta itu tidak boleh untuk ditahan tetapi harus dikembangkan 297
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik dan diedarkan bagi kepentingan masyarakat banyak. Dan dengan itu pula umat Islam dituntut untuk menjadi produktif. 3. Milik penuh, artinya harta tersebut berada dibawah kontrol dan kekuasaan pemilknya. Oleh sebagian ulama dinyatakan harta tersebut tidak ada sangkut pautnya lagi dengan hak orang lain sehingga ia dapat menikmatinya. Alasan lainnya ditetapkannya syarat milik penuh ini adalah zakat itu pada hakikatnya adalah pemberian kepemilikan oleh muzakki kepada para mustahik. Sungguh tidak logis jika ada muzakki menyerahkan kepemilikan dari suatu harta namun sebenarnya ia sendiri tidak menjadi pemilik dari harta tersebut. 4. Harta tersebut harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang mewajibkan harta tersebut dizakati. Sebagai contoh nisab emas jika telah sampai 85 gram, nisab zakat hewan kambing jika telah mencapai 40 ekor. Bagi Hanafi tidak mensyaratkan nisab ini, baginya banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh dari bumi, wajib dikeluarkan zakatnya. Agaknya penetapan adanya nisab merupakan sesuatu yang wajar berkaitan dengan kemampuan bagi orang yang berzakat. Sebagai indikator kemampuan itu adalah nisab itu sendiri. Islam masih memberi peluang untuk melakukan kebajikan dari harta yang kurang nisabnya yaitu dengan memberi sedekah atau infak. 5. Mencapai haul, tenggang waktu untuk harta yang dizakati. Selain tanaman pada umumnya dipakai batas waktu itu satu tahun. Perhitungan satu tahun terserah kepada orang yang berzakat, apakah dari januari ke desember atau dari ramadhan ke ramadhan berikutnya. Sedangkan bagi pertanian tidak dikaitkan dengan waktu satu tahun tetapi berdasarkan panennya. 6. Oleh sebagian ulama dinyatakan kewajiban zakat itu apabila telah terpenuhi kebutuhan pokok. Memang menghitung kebutuhan pokok bukanlah sesuatu yang mudah, sebab semakin sejahtera seseorang itu akan semakin besar pula kebutuhan hidupnya. Untuk itu ada pendapat yang menyatakan dihitung berdasarkan hasil usaha yang diperoleh tanpa menghitung jumlah kebutuhan pokok. Sebetulnya bilangan 2,5 % dari sejuta umpamanya tidaklah banyak sekali, hanya dua puluh lima ribu rupiah. Artinya berdasarkan bilangan persejuta maka zakatnya adalah dua puluh lima ribu rupiah, jika seratus juga maka zakatnya dua pulkuh 298
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik lima ribu rupiah dikali seratus yaitu zakat yang harus dikeluarkan berjumlah dua juta lima ratus ribu rupiah. Jika ingin menghitung zakat setelah dikeluarkan kebutuhan pokok, agaknya patut dipertimbangkan kebutuhan pokok itu dengan memakai ukuran Upah Minimum Regional (UMR), dengan perhitungan UMR ini sudah dapat dinyatakan batas kehidupan yang layak, karena yang menghitungnya berdasarkan kajian dan analisa dari berbagai aspek.Tidaklah patut memebuat perhitungan dengan selera sendiri, sehingga sebesar apapun penghasilannya dinyatakannya habis untuk kebutuhan mereka sekeluarga. Demikian pula umpamanya bagi pedagang yang umumnya memiliki kredit di Bank, maka ia menyatakan saya menjadi orang gharim (berutang) jadi tidak berzakat, tapi menerima zakat. Terima kasih atas perhatian kita semua, semoga Allah memberi kekuatan dan memberkahi puasa yang kita laksanakan. Bilahittaufiq walhidayah, wassalamu 'alaikum wr.wb. K. Amil Sebagai Pengelola Zakat Kata amil dapat diartikan sebagai pekerja, yang dalam hal ini pekerja mengurus zakat mulai dari proses administrasi pengumpulan, penyaluran atau pendayagunaannya. Proses pengurusan ini, dalam bahasa manajemen dan perundang-undangan dinyatakan dengan pengelolaan meliputi perencanaan, organisasi pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan dari pengelolaan zakat itu sendiri. Menurut Yusuf al-Qaradhawy dan bukunya Fiqhuz Zakat bahwa yang ditunjuk sebagai amil itu haruslah memiliki persyaratan, yaitu : 1. Beragama islam. Sebagaimana diketahui secara bersama bahwa zakat merupakan bagian dari persoalan agama islam yaitu sebagai rukun Islam yang ketiga dari lima rukun islam. Untuk itu urusan agama islam ini sepatutnya menjadi tanggung jawab kaum muslimin agar mengurangi fitnah. 2. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat Islam. Persyaratan ini dalam fikih Islam sudah menjadi kemestian, karena mereka yang dikatagorikan sebagai mukallaf ini yang memiliki pembebanan syari'at Islam dari Allah Swt. 299
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 3. Memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini dapat dinyatakan sifat yang cukup penting, karena sebagai amil yang akan mengelola uang zakat harus dapat memegang amanah atau kepercayaan umat. Bahkan dalam pengelolaan zakat dijadikan sebagai salah satu asas.Seorang muzakki dengan penuh kepercayaan menyerahkan zakatnya melalui amil untuk disalurkan dan dikelola, tanpa ia meminta tanggung jawab atau bukti kemana saja zakat itu disalurkan atau digunakan . Hampir dalam banyak hal, kepercayaan menjadi prinsip utama dalam kehidupan baik secara personal maupun secara kelembagaan atau negara.Menjalankan kepercayaan atau memelihara dan mengembangkan kepercayaan bukanlah hal mudah, karena zakat terkait dengan harta yang setiap manusia memliki kecenderungan untuk memiliki dan menyimpannya.Keamanahan diwujudkan dalam bentuk transparansi atau keterbukaan. Untuk itu setiap amil harus dapat menunjukkan atau bahkan ia yang memaparkan tanpa harus diminta informasinya, dari mana, berapa dan kemana saja dikelola harta zakat itu, tidak boleh ada yang tersembunyi atau disembunyikan.Sifat inilah yang sangat menonjol dari pengelolaan zakat di masa Rasulullah Saw. Masa khulafaurrasyidin, atau masa-masa sesudahnya. Dalam sejarah terkenal bagaimana khalifah Umar bin Khattab juga pada masa Daulah Umayyah ketika khalifahnya dipimpin oleh Umar bin Abbdul Aziz. Kedua khalifah ini sangat terkenal dengan kebijakan dan keadilannya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat termasuk keberhasilan mereka dalam mengelola zakat yang lebih populer dan luas dengan sebutan Baitul Maal yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga ketika itu cukup sulit bagi petugas zakat untuk mencari fakir dan miskin sebagai penerima zakat. 4. Sifat amanah dan kejujuran akan menarik rezeki dan kemudahan, berbeda halnya dengan sifat khianat atau tidak dapat dipercaya akan mendatangkan kefakiran dan kesulitan. Inilah isyarat Rasulullah Saw. Dalam salah satu hadisnya yang menyatakan "Al amanatu tajlibur rizki, wal khiyanatu tajlibul pakra" (amanah itu akan menarik rezeki, sedangkan khiyanat itu akan menraik kepakiran). 5. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat (fikih zakat). Hanya mereka yang memahami dan mengerti tentang zakat 300
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik yang dfapat mensosialisasi dan memberikan edukasi zakat kepada masyarakat secara baik dan benar. Didsamping itu dengan pengetahuyan yang memadai tentang zakat juga akan dapat menarik kepercayaan masyarakat terhadap amil yang mengelola zakat. 6. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik- baiknya. Mengetaui dan jujur tidaklah cukup sebagai persyaratan bagi amil tetapi juga harus ditunjang dengan kemampuan untuk merealisasikan pekerjaannya sebaik mungkin. Dalam bahasa lain melakukan suatu pekerjaan harus dengan kemampuan yang baik agar optimalisasi hasil dapat dicapai. 7. Mungkin sebagai syarat tambahan, dapat pula dinyatakan seorang amil haruslah memiliki waktu untuk melaksanakan keamilannya. Zakat jika dihubungkan dengan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan haruslah dihubungkan dengan waktu terutama bagi pengelola zakat sebagai amil. Amil dalam masa sekarang ini tidak bisa dilakukan hanya seminggu dalam setahun atau sambilan. Tetapi amil harus dilaksanakan secara profesional dan full time, disebabkan pelaksanaan perintah agama berbarengan dengan kepentingan masyarakat banyak. Semoga bermanfaat danmohon ma'af. Billahittaufiq wal hidayah wr.wb. 301
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik KHUTBAH JUM`AT A. Harta Menurut Konsepsi Al-Qur'an Syukur al-Hamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Swt. atas izin dan ridho Nya, pada hari yang mulia ini, kita dapat hadir di masjid yang dimuliakan Allah ini dalam rangka menunaikan pelaksanaan ibadah sholat jum'at. Kita mohon kepada Allah, semoga kita dapat meningkatkan ketaqwaan melalui berbagai peribadatan yang kita laksanakan. Sholawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Saw. Semoga kita tetap setia melaksanakan ajaran agama yang dibawanya, sekaligus mendapatkan syafaat di hari kemudian nanti. Judul khutbah yang akan disampaikan pada sholat jum'at hari ini, adalah "Harta Menurut Konsepsi Al-Qur'an".Judul ini dianggap penting, karena setiap diperbincangkannya "harta" hampir dapat dipastikan setiap orang antusias untuk mengikutinya. Secara naluriah manusia memang sangat menginginkan dan mencintai harta. Pada umumnya dapat dikatakan tidak ada manusia yang tidak menginginkan harta, terklepas dari jenis, cara mendapatkan dan untuk apa digunakan harta itu. Tak jarang sering kita denganr ungkapan- ungkapan yang menyatakan "gila harta, mabuk harta, diperbudak 302
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik harta dan menimbun harta. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan betapa kuatnya peran dan pengaruh harta dalam kehidupan manusia. Sebagai seorang muslim, cukup menarik untuk mencermati, bagaimana al-Qur'an memandang harta, yang dapat disimpulkan dalam tiga persepsi. Pertama, harta dinyatakan sebagai perhiasan dunia; Kedua, harta sebagai cobaan; dan Ketiga, harta sebagai amanah dari Allah Swt. Ketiga persepsi al-Qur'an tentang harta ini, dapat dinyatakan sebagai perwakilan dari persepsi (pandangan) manusia sekarang ini tentang harta. Sudah barang tentu, ketiga persepsi ini, memiliki konsekuensi terhadap bersikap dan menyikapi baik dalam mendapatkan, menentukan, menggunakan, serta mengembangkan harta didunia yang fana ini. Hadirin, sidang jum'at yang dirahmati Allah. Pertama, harta merupakan perhiasan hidup di dunia dinyatakan Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 46 : yang artinya "Harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia ...". Demikian pula pada surat Ali Imran ayat 14, dikemukakan oleh Allah Swt: Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecin- taan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak- anak, harta yang banyak dari emas, perak dan kuda pilihan, binatang- binatang ternak, dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik (surga)". Ahmad Abdul Ghaffar dalam bukunya "at-Tahdzir Min Fiutnatil Maal" mengemukakan sudah menjadi tabi'at manusia menyukai harta, oleh karena harta berkemampuan untuk mendatangkan sifat kesempurnaan bagi manusia, sedangkan kekurangan merupakan sifat yang sangat dibenci. Dengan harta akan mendatangkan kekuatan dan kesempurnaan bagi manusia. Tidak mengherakan cukup banyak manusia yang ingin mendapatkan kekuatan dan kesempurnaan dengan menggunakan harta sebagai pendukung utamanya, bukan kemampuan dan prestasi yang dapat diunggulkan. Dalam bagian lainnya, berkembangnya gaya hidup materialisme dan konsumerisme yang banyak melanda umat Islam dan khususnya kalangan generasi muda sekarang ini, merupakan konsekuensi dari pandangan harta sebagai perhiasan hidup dunia. Dengan 303
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik banyak harta atau dengan mencari harta merka lupa dan lalai dari mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dalam bahasa Arab, kata harta disebut dengan "maal", yang jamaknya adalah "al-amwaal". Dinyatakan arti dari "maal" adalah sesuatu yang diinginkan dan dicintai untuk memilikinya. Bahkan Imam Hanafi mengartikan "maal" dengan sesuatu yang diganderungi tabi'at manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga membutuhkannya. Atas dasar pemahaman tersebut, dihubungkan dengan harta sebagai perhiasan hidup di dunia, maka dapat dikemukakan harta secara naluriah merupakan sesuatu yang sangat dicintai dan diinginkan manusia untuk memilikinya dan dengan sebanyak-banyaknya. Untuk itu, dalam satu sindiran dikemukakan oleh Allah Swt. "Jika manusia diberi satu bukit emas, maka ia akan meminta bukit emas yang kedua". Dalam pandangan ini, mereka akan menjadikan harta sebagai tujuan hidupnya, dan sekaligus ia akan menhalalkan segala cara untuk mendapatkan dan menggunakan harta itu. Hadirin, jama'ah jum'at yang diridhoi Allah Swt. Kedua, harta sebagai cobaan, dinyatakan oleh Allah Swt, dalam al-Qur'an surat al-Taghabun ayat 15: Artinya: "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan dan di sisi Allah-lah pahala yang besar". Terkait dengan harta sebagai cobaan, cukup menarik untuk dicermati peristiwa yang menimpa umat Islam ketika terjadinya perang uhud yang pertama. Ketika itu, kemenangan hampir di tangan umat Islam, namun disebabkan kesilauan tentara Islam terhadap harta sebagai rampasan perang, kenyataan berbalik menjadi kekalahan bagi tentara Islam. Bahkan dalam salah satu kesempatan, Erasulullah Muhammad Saw. menyatakan dalam salah satu hadisnya yang diriwayuatkan oleh Tirmizi: "Sesuangguhnya bagi setiap umat itu ada cobaan, cobaan terhadap umatku adalah harta". Inilah gambaran keberadaan kita sekarang ini, berebut memiliki dan menimbun harta tanpa melihat norma-norma agama, adat, kepatutan dan kepantasan serta normat-normat hukum. Coba kita perhatikan, para koruptor yang sudah kehilangan rasa malu dan tidak ada reasa penyesalan sedikitpun. Patut direnungkan hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau menyatakan: "Akan datang kepada manusia suatu 304
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik zaman, dimana mereka tidak lagi memperdulikan darimana ia memperoleh hartanya, apakah itu dari yang halal atau yang haram". Tak heran, banyak orang sekarang ini berkata mencari yang harampun sulit apalagi yang halal. Tidak sedikit dari umat Islam sekarang ini, dengan harta mereka menjadi lupa diri, lupa keluarga dan lupa Allah, pada akhirnya kerhidupan mereka jadi berantakan, sehingga berujung pada kematian yang memilukan. Hadirin, jama'ah jum'at yang dirahmati Allah. Ketiga, harta itu milik Allah yang diamanahkan kepada manusia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Swt. dalam al- Qur'an pada surat al-Maidah ayat 18: Artinya: "... kepunyaan Allah-lah kerajaan ;langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya, dan kepada Allah-lah kembali (sesuatu)". Ayat lainnya yang bersamaan dengan pemahaman ayat ini adalah surat al-Maidah ayat 120 dan ayat 284. Dapat disimpulkan dari ayat-ayat tersabut, diharapkan umat Islam dapat menyadari dua hal, yaitu : (1) Manusia bukan pemilik mutlak dari harta. Manusia hanya pemegang amanah dari Allah atas harta yang ada di tangannya. Untuk itu, manusia memiliki keterbatasan oleh hak-hak Allah sehingga ia wajib mengeluarkan sebagian dari hartanya itu untuk kepentingan zakat, wakaf, infak, sedekah dan berbagai kebajikan lainnya. (2) cara pengambilan dan pemanfaatan harta haruslah bagi kemakmuran bersama bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata. Manusia memiliki tugas mulkia sebagai khalifah Allah di permukaan bumi dengan tugas mendatangkan kemakmuran bukan mengekploitasinya sehingga timbul berbagai kerusakan. Hanya di bumi Allah inilah kita hidup dan berkembang, untuk itu kita harus memakmurkannya agar hidup menjadi ibadah, hanya dengan kemakmuran bumi kita akan dapat mengembangkan peradaban dan budaya. Mengkeploitasi bumi akan mendatangkan kerusakan, dan pada akhirnya akan menimbulkan malapetaka bagi keseluruhan manusia. Carilah harta secara halal dan gunakan atau manfaatkan serta kembangkan harta itu, dengan cara yang halal dan baik pula. Inilah wujud dan makna kesyukuran terdap harta. Jika dicermati ketiga persepsi harta yang dikemukakan al-Qur'an, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sewajarnyalah kita merenungkan akan harta yang kita miliki dan usaha yang akan 305
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik kita lakukan kedepannya dalam memperoleh harta. Harta sebagai amanah dari Allah adalah yang terbaik bagi kita. Dengan pandangan ini kita tidak menjadi orang yang rakus dan disaat bersamaan kita tidak menjadi orang yang kikir. Allah telah menegaskan bahwa orang yang bersyukur pasti akan ditambahkan nikmat padanya. Untuk itu setiap kita mendapatkan harta, tidak terlepas dari penggunaannya. Kemungkinan akan kita makan dan kita pakai. Baik harta yang kita makan atau kita pakai pasti ada batasnya. Tetapi harta yang tidak terbatas adalah apa yang kita serahkan di jalan Allah, baik itu untuk kepentingan kemanusiaan dan kepentingan amal sholeh lainnya. Gunakanlah harta kita yang telah dianugerahkan oleh Allah untuk berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah, yang kesemuanya itu akan menjadi pengekalan bahkan akan mendatangkan keberkahan terhadap harta kita. Demikian khutbah ini kami sampai, semoga kita semua dapat mengambil i'tibar dan pembelajaran dalam meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah Swt. B. Kewajiban Dan Hikmah Zakat Syukur al-Hamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Swt. atas izin dan ridho Nya, dihari jum'at yang mulia ini, kita secara bersama-sama dapat hadir di masjid yang dimuliakan Allah Swt. dalam rangka menunaikan pelaksanaan ibadah sholat jum'at sebagai suatu kewajiban kepada kita. Marilah secara bersama kita mohon kepada Allah, semoga kita dapat meningkatkan ketaqwaan melalui pelaksanaan ibadah sholat jum'at pada hari ini, dan juga melalui berbagai peribadatan yang kita laksanakan. Sholawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Saw. semoga kita tetap setia melaksanakan ajaran agama yang dibawanya, sekaligus mendapatkan syafaat di hari kemudian nanti. Judul khutbah yang akan disampaikan pada sholat jum'at hari ini, adalah "Kewajiban dan Hikmah Zakat". Dari judul ini terkandung dua pokok persoalan yang hendak dijelaskan. Pertama; menyangkut dengan kewajiban zakat, yang sudah barang tentu berkaitan dengan kedudukan syari'at zakat dalam Islam, dan; Kedua; berkaitan dengan hikmah dari syari'at zakat itu sendiri. Kata hikmah sudah umum diketahui oleh masyarakat, yang dapat dimaknakan berkaitan dengan kebaikan. Oleh karena itu, ketika kita bicara hikmah 306
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik zakat yang dimaksud adalah kebaikan-kebaikan apa saja yang terkandung dari ibadah zakat sehingga Allah Swt. mensyari'atkan kepada umat Islam. Hadirin, jama'ah jum'at yang dimuliakan Allah. Dalam bahasa Arab, kata "zakat" berarti kesucian dan keber- sihan (ath-Thaharah); Tumbuh dan berkembang (an-Namaa') dan Keberkahan (al-Barakah). Serta Keberesan (as-Shulhu). Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa berzakat akan mendatangkan kesucian dan kebersihan baik kepada jiwa orang yang memberi dan menerimanya, demikian pula bagi harta pemberi zakat. Berzakat tidak akan mendatangkan kemiskinan, bahkan sebaliknya akan menumbuh kembangkan harta baik yang dizakatkan atau yang tinggal di sisi pemberi zakat. Untruk itulah, dari fakta yang ada tidak ada orang yang jatuh miskin disebabkan membayar zakat, tetapi sebaliknya orang yang suka berzakat, bersedekah dan beinfak akan semakin kaya. Inilah keberkahan zakat ini. Kenyataan ini sejalah dengan firman Allah dalam al-Qur''n surat at-Taubah ayat 103: Artinya "ambillah dari harta mereka itu zakat/sedekah, karena ia akan mensucikan dan membersihkan mereka". Pada surat ar-Ruum ayat 39 dikemukakan Allah Swt: Artinya "apa-apa yang kamu berikan berupa zakat dengan mengharap keridhoan Allah, maka Ia (Allah) akan mengganda- kannya". Pada surat as-Saba' ayat 29 dikemukakan Allah SWT : Artinya "apa-apa yang kemu berikan dari sesuatu (zakat, infak dan sedekah) maka Allah akan menggantinya, karena Allah sebaik- baik pemberi rezeki".. teliti dan seksama akan ditemukan 27 (dua puluh tujuh) ayat yang mensejajarkan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata, seperti firmah Allah Swt. pada surat al-Baqarah ayat 277, yaitu "wa aqamu ash-sholata wa atu az-zakata" yang artinya dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Demikian pula jika kita cermati berbagai hadis, cukup banyak sekali hadis yang berbicara tentang kewajiban zakat, diantaranya yang menyatakan Islam itu dibangun atas lima hal, satu diantaranya adalah menunaikan zakat. Hadis ini dipopulerkan menjadi landasan rukun Islam yang lima, Jika kita memperhatikan al-Qur'an secara lebih 307
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik yaitu mengucap dua kalimah syahadat, mendirikan sholat berpuasa di bulan ramadhan, menunaikan zakat dan mengerjakan ibadah haji bagi mereka yang memiliki kemampuan. Dari landasan al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. dapat difahami bahwa zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Sebagai suatu ibadah wajib atau pokok yang telah ditentukan sebagai salah satu rukun Islam, maka keberadaan zakat menurut K.H.Ali Yafie dianggap sebagai "ma'lum minad-diin bidh-dharurah" atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian muthlak dari keislaman seseorang. Ungkapan tersebut bermakna orang yang tidak menunaikan zakat, maka keislamannya belum dapat dinyatakan sempurna. Oleh karena itu, kewajiban menunaikan ibadah zakat merupakan perintah yang bersumber dari Allah Swt. yang secara tegas dan jelas dikemukakan dalam berbagai ayat dan ditopang pula oleh berbagai hadis yang bersumber dari Rasulullah Muhammad Saw. Hadirin jama'ah jum'at yang dimulikakan Allah. Berbicara tentang hikmah atau kebaikan-kebaikan dari ibadah zakat, sudah barang tentu memiliki hikmah yang cukup luas yang sangat berfaedah dan menguntungkan bagi setiap muslim yang melaksanakannya. Begitulah Allah mensyari'atkan berbagai kewajiban dalam Islam, yang kesemuanya mengandung kebaikan dan kemaslahatan. Tidak ada syariat diturunkan Allah Swt. akan membawa kesulitan atau kebinasaan bagi umat Islam khususnya, dan alam secara keseluruhan. Islam adalah agama yang mendatangkan rahmat bagi semesta alam (rahmatazn lil 'alamin). Setidaknya ada beberapa manfaat dari ibadah zakat, yaitu : a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt. atas anu gerah nikmat dan karunianya kepada kita, yang tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya Dalam makna ini terkandung wujud rasa syukur kepada Allah. Untuk itulah berbagai sifat-sifat kemanusiaan yang bernilai tinggi akan lahir serta berkembang dalam hidup kita sehari-hari jika kita menunaikan zakat. b. Menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik, seperti sifat tamak, kikir, rakus, tetapi kebalikannya dengan berzakat akan berkembang sifat kasih sayang dan tolong menolong.. 308
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik c. Menumbuhkan akhlak yang mulia dengan prinsi-prinsip kemanusiaan yang tinggi, yaitu dengan berzakat kita akan dapat menolong, membantu dan melepaskan saudara kita dari kesusahan atau kesulitan hidup. d. Membantu para mustahik zakat, atau orang yang berhak menerima zakat yang pada umumnya tergolong sebagai orang yang kurang mampu atau orang yang lemah seperti fakir dan miskin. e. Zakat merupakan filar amal bersama antara orang yang berkecukupan (orang kaya) dengan orang yang berjihad di jalan Allah, disebabkan orang yang berjihad di jalan Allah sangat membutuhkan biaya dan dana. f. Sebagai salah satu sumber dana pembangunan baik dalam kepentingan pembangunan fisik, seperti membangun masjid, musholla dan atau madrasah. Demikian pula sarana yang bersifat non fiisik, seperti membantu pendanaan dalam kegiatan dakwah Islamiya. g. Dengan berzakat berarti mengembangkan etika bekerja yang baik dan halal, disebabkan harta yang dizakati adalah harta yang halal dan diperoleh dengan halal. h. Zakat dapat dinyatakan sebagai salah satu cara untuk memeratakan pendapatan sehingga terwujudnya rasa keadilan. Jika zakat dikembangkan maka, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin akan dapat dipersempit. Ketika jurang antara yang kaya dengan yang miskin semakin melebar, maka akan dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hadirin jama'ah jum'at yang dimuliakan Allah. Dari uraian tentang kewajiban zakat dan hikmah zakat, maka dapatlah kita pahami bahwa zakat sebagai perintah yang datangnya dari Allah Swt. jika dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan- kebaikan bagi umat Islam. Dari pemahaman ini pula, mari kita bangun suatu kesadaran pada diri kita masing-masing, bahwa hanya dengan mengerjakan syari'at Islam yang telah diperintahkan oleh Allah, akan mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kebailikannya, meninggalkan atau tidak mengerjakan 309
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik perintah Allah, maka akan mengundang kesulitan dan kerusakan bahkan kebinasaan. Agama Islam adalah agama yang jelas dan tegas, kehadirannya di permukaan bumi ini untuk mewujudkan kemaslahatan bukan kemafsadatan atau kerusakan. Hal ini dibuktikan melalui kewajiban zakat, yang cukup banyak kebaikan-kebaikannya baik dari segi keagamaan (spritual), dari segi sosial, dari segi ekonomi, segi pendidikan, dari segi tanggung jawb sosial serta dari berbagai segi lainnya. Cukup sempurna kebaikan yang terkandung didalam ibadah zakat. Berzakat pasti tidak akan mendatangkan kerugian tetapi kebalikannya akan mendatangkan keberuntungan baik bagi pemberi zakat atau bagi penerima zakat. Janganlah hendaknya kita menjadi orang yang kikir atas nikmat Allah, karena Allah sangat pemurah kepada kita. Janganlah hendaknya kita menjadi orang yang tamak, pada hal Allah-lah Pemiliki segala apa yang ada di alam ini. Kita hanyalah mendapatkan titipan berupa harta sebagai suatu amanah dari Allah. Gunakan lah harta itu untuk jalan dan kepentingan yang diridhoi Allah. Karena dalam setiap harta kita terdapat hak-hak orang lain yang sudah ditetukan oleh Pencipta dan Pemiliknya yaitu Allah Swt. Kiranya khutbah singkat ini, bermanfaat bagi kita semua dan sekaligus tumbuh dan berkembangnya kesadaran kita untuk melaksanakan dan sekaligus mengamalkan ibadah zakat. C. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dizakati Syukur al-Hamdulillah mari kita persembahkan kehadirat Allah Swt. atas izin dan ridho Nya, di siang hari jum'at yang mulia ini, kita secara bersama-sama dapat hadir di masjid yang dimuliakan Allah Swt. dalam rangka menunaikan pelaksanaan ibadah sholat jum'at sebagai suatu kewajiban kepada kita. Marilah secara bersama kita mohon kepada Allah, semoga kita dapat meningkatkan ketaqwaan melalui pelaksanaan ibadah sholat jum'at pada hari ini, dan juga melalui berbagai peribadatan yang kita laksanakan. Sholawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Saw. semoga kita tetap setia melaksanakan ajaran agama yang dibawanya, sekaligus mendapatkan syafaat di hari kemudian nanti. 310
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Judul khutbah yang akan disampaikan pada sholat jum'at hari ini, adalah "Syarat-syarat Harta Yang Wajib Dizakati". Dari judul ini sekilas dapat dipahami, bahwa tidak semua harta diwajibkan untuk dizakati. Ada ketentuan di dalam syari'at Islam tentang harta yang harus dizakati. Ketentuan dimaksud adalah syarat-syarat yang sekaligus bermakna jika harta tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka harta tersebut tidak diwajibkan untuk dizakati. Hadirin jama'ah sholat jum'at yang dirahmati Allah. Syarat pertama harta yang dizakati, adalah harta tersebut didapat dan diperoleh dengan cara yang baik dan halal. Hal ini berarti, harta yang haram baik secara zat maupun cara mendapatkannya tidak ada kewajiban untuk menzakatinya. Disebabkan Allah Swt. tidak menerima zakat harta dari yang haram baik secara zatnya maupun cara-cara mendapatkannya. Hal ini yang dikadung maksud dari firman Allah Swt pada surat an-Nisa' ayat 29, yaitu : Artinya: "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". Demikian pula dinyatakan dalam firman Allah Swt. pada surat al-Baqarah ayat 188 dan juga pada surat an-Nisa' ayat 29, yang pada intinya menegaskan kita tidak boleh memakan harta yang tidak baik atau jalan bathil dan harta yang tidak halal. Di dalam Shahih Bukhari terdapat satu bab yang menguraikan sedekah atau zakat tidak akan diterima dari harta yang "ghulul" (harta yang didapatkan dengan cara menipu) dan tidak akan diterima pula kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih. Syarat kedua bahwa harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui usaha perdagangan dan bisnis. Dalam makna ini, dapat dinyatakan harta yang tidak potensial untuk diproduktifkan dan bukan pula untuk produktif maka tidak wajib dizakati. Oleh karena itu, jika kita punya harta haruslah berorientasi produktif, dan tidak boleh harta untuk ditahan sehingga tidak berkembang. Harta harus berkembang dan dikembangkan atau harta 311
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik harus beredar bagi kepentingan masyarakat banyak. Sebagai umat Islam kita dituntut untuk berjiwa usaha atau kewirausahaan serta berproduksi, bukan kembalikannya berjiwa konsumtif. Syarat ketiga, harta yang akan dizakati hanyalah harta yang dimiliki secara sempurna. Harta yang dimiliki secara sempurna adalah harta yang secara penuh dibawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya. Oleh sebagian ulama menyatakan bahwa harta tersebut tidak bersangkut paut dengan hak orang lain. Alasan lainnya ditetapkan syarat kepemilikan harta secara sempurna, bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah penyerahan kepemilikan oleh muzakki (orang yang berzakat) kepada mustahik (orang penerima zakat). Sungguh tidak logis bagi akal sehat kita, ada orang yang menyerahkan kepemilikan harta namun ia sendiri sebenarnya tidak menjadi pemilik harta tersebut. Hadirin jamaah jum'at yang dirahmati Allah. Syarat keempat, yaitu mencapai nisab. Yang dimaksud dengan nisab adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta itu wajib dizakati. Umpamanya emas baru dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai minimal 85 gram. Jika tidak sampai pada batas tersebut, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Nisab zakat kambing adalah 40 ekor. Bagi Imam Hanafi tidak mensyaratkan adanya nisab tanaman, banyak atau sedikit dari hasil tanaman yang tumbuh dari bumi, wajib dikeluarkan zakatnya. Agaknya, jika kita renungkan secara mendalam, penetapan adanya nisab merupakan sesuatu yang wajar apalagi dikaitkan dengan kemampuan bagi orang yang berzakat. Hal ini berarti, indikator dari kemampuan untuk berzakat dikaitkan.dengan Islam memberi peluang untuk memberi kebajikan atau melakukan kebajikan dari harta yang kurang nisabnya, yaitu dengan memberi sedekah atau infak. Syarat kelima, adalah mencapai haul. Haul ada batas tenggang waktu agar harta dikeluarkan zakatnya. Selain tanaman, pada umumnya dipakai hatas satu tahun. Kalau tanaman pada waktu panennya. Perhitungan satu tahun diserahkan kepada orang yang akan berzakat, apakah ia mulai dari januari ke desember, atau puasa ramadhan ke puasa ramadhan berikutnya. Memang pada umumnya banyak yang menggunakan waktu dan momentum bulan ramadhan. Saya pikir ini hanya menangkap isyarat kemuliaan bulan ramadhan, barangsiapa melakukan amal kebajikan pada bulan tersebut akan digandakan pahalanya. Khusus dibidang pertanian, tidak dilakukan 312
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik setelah satu tahun, tetapi ketika ia memanen atau memetiik hasil pertaniannya. Hadirin jamaah jum'at yang dirahmati Allah. Syarat keenam oleh sebagian ulama dinyatakan, kewajiban zakat jika itu apabila telah dikeluarkan kebutuhan pokok, kelebihannya mencapai nisab, maka wajib berzakat. Namun pendapat lainnya menyatakan, jika telah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat tanpa harus mengurangkan dengan kebutuhan pokok. Bagi kami, kalaulah zakat itu dikeluarkan dahulu kebutuhan pokok, maka sifat dari kebutuhan pokok itu sangat relatif. Semakin tinggi status sosial dan ekonomi seseorang akan semakin tinggi pula kebutuhan pokoknya. Setidaknya, kebutuhan pokok harus ada ukurannya, yaitu diukur melalui ukuran upah minimun regional (UMR). Tanpa memperdulikan status sosial dan ekonomi seseorang. Namun alasan dan argumen tanpa harus memperhatikan kebutuhan pokok ini hanya dengan memperhatikan kemaslahatan. Untuk itu, jika ada pendapat mengatakan kewajiban zakat harus dari jumlah bersih, setelah dikeluarkan kebutuhan pokok tidaklah pendapat yang salah. Namun hendaknya kita dapat berlaku adil, dari ukuran kebutuhan pokok itu yang bukan kita ukur dari status dan keberadaan kita sendiri. Ingatlah, Allah meupakan pemilik sempurna dari harta, Allah telah menentukan untuk apa dan kemana harta itu kita gunakan, bukan kita sendiri yang mutlak menentukannya. Carilah harta itu dari harta yang halal dan cara yang halal, demikian pula gunakanlah harta sesuai dengan kehendak pemilik Nya yaitu Allah Swt. : Demikianlah khutbah singkat ini kami sampaikan, semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan pengamalan ajaran dan agama Islam yang kita yakini kebenaran nya. Marilah kita sadarkan diri kita, bahwa didalam harta yang kita miliki terkandung hak orang lain yaitu berupa zakat dan selainnya. Jika kita tidak melakukan dan menunaikan zakat, maka secara tidak langsung kita telah menahan hak orang lain yang tersimpan dalam harta kita. Mari kita sucikan dan kita kembangkan harta kita melalui penunaian zakat. 313
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik D. Pentingnya Zakat Dikelola Secara Kelembagaan Syukur al-Hamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Swt. atas izin dan ridho Nya, kita dapat berkumpul di masjid yang dimuliakan Allah ini, untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan yaitu melaksanakan ibadah sholat jum'at. Mudah- mudahan Allah menerima amal ibadah sholat jum'at yang kita laksanakan pada hari ini, dan sekaligus dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah Swt. Ditegaskan oleh Allah Swt. dalam al-Qur'an "inna akramakum 'indallahi atqakum" (orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertaqwa). Pada saat yang sama, kita sampaikan sholawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Saw. semoga kita tetap setia melaksanakan ajaran agama yang dibawanya, sekaligus mendapatkan syafaat di hari kemudian nanti. Hadirin jama'ah jum'at yang dimuliakan Allah. Judul khutbah jum'at kita pada hari ini, adalah "Pentingnya Zakat Dikelola Secara Kelembagaan". Pengelolaan zakat berarti menata, mengorganisir dan mengembangkan zakat, sehingga zakat mendatangkan kemaslahan, baik kepada penerima zakat (mustahik zakat) dan juga kepada orang-orang yang membayar zakat (muzakki). Berbeda dengan zakat yang tidak dikelola, seperti dalam tradisi pembayaran dan penunaian zakat yang berkembang dalam kebanyakan kehidupan masyarakat di sekitar kita. Pada umumnya tradisi masyarakat kita dalam melaksanakan kewajiban zakat yaitu dengan memberikan zakat tersebut secara langsung kepada orang yang dianggap pantas dan layak untuk menerimanya. Dalam tradisi tersebut, zakat sepenuhnya bersifat konsumtif, yang berarti pemberian zakat secara tunai dan langsung habis, sehingga kurang memberikan arti dan makna bagi peningkatan kesejahteraan secara jangka panjang. Akibatnya, si penerima zakat akan tetap mencari, meminta untuk menerima zakat dari tahun ketahun. Zakat yang dikelola secara kelembagaan berarti dilembagakanya amil yang dibentuk secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tugasnya melakukan pengelolaan zakat yang meliputi mengumpul, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Kelembagaan amil yang dibentuk secara resmi dibentuk dan ditetapkan oleh negara, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), atau kelembagaan amil yang dibentuk 314
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah yaitu Lembaga Amil Zakat. Kelembagaan yang dibentuk BAZNAS disebut dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Jadi bukan dikatakan amil kalau tidak dikukuhkan oleh negara atau pemerintah, inilah kelembagaan amil menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam melaksanakan pengelolaan zakat, BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat serta UPZ harus mempertanggung jawabkan kegiatan dan keuangan pengelolaan zakat itu kepada negara atau pemerintah, melalui laporan baik secara berkala dan tahunan. Mengelola zakat tanpa kelembagaan resmi apalagi tidak ada laporan keuangan dan kegiatan akan dapat sanksi dari negara. Kelembagaan amil harus bekerja sepanjang tahun sebagaimana layaknya jam kerja harian di suatu kantor. Merekalah yang melakukan pengumpulan zakat, mendistribusikannya dan mendayagunakannya. Hadirin jama'ah jum'at yang dimuliakan Allah. Ada beberapa alasan, mengapa zakat harus dikelola secara kelembagaan, diantaranya : a. Tercapainya tujuan pengelolaan zakat, yaitu : (1) meningkat- kan efektivitas dan effesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan; (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujud- kan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemis- kinan. b. Zakat sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, seperti memenuhi kebutuhan jurang masyarakat yang berkekurangan; memperkecil kesenjangan ekonomi antara orang kaya dengan orang miskjin; menekan sejumlah permasalahan sosial, seperti pengangguran, kriminal, gelandangan, pengemis dan lain- lainnya; menjaga kemampuan daya beli masyarakat agar terpelihara sehingga sektor usaha dan ekonomi dapat berjalan terus menerus; mendorong masyarakat untuk berinvestasi dan tidak menimbun harta. c. Diperhitungkan jumlah zakat di Indonesia menurut hasil penelitian tahun 2011 oleh Islamic Development Bank, Fakultas Ekonomi IPB Bogor dan BAZNAS diperhitungkan berjumlah Rp. 217 triliun, yang tentunya jika dihitung pada 315
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik tahun 2016 ini akan bertambah jumlahnya. Lazimnya dana yang besar dan banyak akan mendatang kemanfaatan dan kemaslahatan jika dikelola secara baik. d. Memperlihatkan syi'ar Islam yang berkembang dalam suasana pemerintahan yang Islami. e. Menumbuhkan kedisiplinan dalam membayar zakat, disam- ping terdatanya dengan akurat peta keumatan, khususnya umat Islam di Indonesia. f. Mengembangkan jiwa kebersamaan, efesiensi dan efektivitas sasaran dalam penyaluran zakat berdasarkan skala prioritas pada suatu tempat. Setidaknya inilah alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai manfaat dan sekaligus pentingnya zakat itu dikelola secara kelem- bagaan resmi, tidak diserahkan secara langsung kepada para mustahik zakat. Pensyari'atan zakat tentunya didasari oleh kemaslahatan dan kemanfaatan secara luas. Zakat yang dikelola secara kelembagaan, akan dapat merencanakan program-program jangka panjang dan jangka pendek. Demikian pula pengelolaannya akan memiliki tujuan yang jelas, program yang terorganisir, terpadu dan berkesinambungan. Hadirin jama'ah jum'at yang dirahmati Allah. Disebabkan sedemikian luasnya manfaat dan pentingnya zakat dikelola secara kelembagaan, dan sejalan dengan tujuan dibentuk dan didirikannya negara Republik Indonesia, maka sekarang ini oleh negara telah menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang pengelolaan zakat, diantaranya:: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. b. Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20111 tentang Pengelolaan Zakat. c. nstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di berbagai lembaga negara melalui BAZNAS.. d. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. 316
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik e. Dan berbagai peraturan lainnya. Sungguh merupakan suatu kehormatan kepada umat Islam di Indonesia sekarang ini, karena dibandingkan pada masa-masa dahulu, sekarang inilah yang terlengkap peraturan perundang- undangan tentang Pengelolaan Zakat. Untuk itu, terpulang kepada kita semua umat Islam di Indonesia tanpa kecuali di kota atau di desa. Negara atau pemerintah sudah memberi kesempatan seluas- luasnya untuk mengamalkan ibadah zakat dan sekaligus mendatang- kan kemaslahatan dan kemanfaatan yang cukup luas jika zakat dikelola. Hendaknya kesempatan yang baik ini, jangan kita sia- siakan karena sebagaimana kata pepatah para orang tua kita "sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna". Umat Islam di Indonesia, akan dapat terbebas dari belenggu kemiskinan, belenggu kebodohan dan belenggu keterbelakangan, jika kita semua mau menyadarinya, dan sekaligus mau merubahnya. Marilah kita rubah kebiasaan memberi langsung zakat kepada penewrimanya, kepada suatu tradisi mengumpulkan zakat untuk dikelola secara resmi, Insya Allah, manfaatnya akan dapat dirasakan oleh nak cucu kita di masa akan datang.. Demikian khutbah ini kami sampaikan, atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih. Kiranya Allah Swt. senantiasa mem berikan petunjuk dan ridho Nya kepada kita semua. Amin-amin ya rabbal 'alamin. E. Amil Merupakan Orang Yang Berhak Mengelola Zakat Syukur al-Hamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Swt. atas izin dan ridho Nya, dihari jum'at yang mulia ini, kita secara bersama-sama dapat hadir di masjid yang dimuliakan Allah Swt. dalam rangka menunaikan pelaksanaan ibadah sholat jum'at sebagai suatu kewajiban kepada kita. Marilah secara bersama kita mohon kepada Allah, semoga kita dapat meningkatkan ketaqwaan melalui pelaksanaan ibadah sholat jum'at pada hari ini, dan juga melalui berbagai peribadatan yang kita laksanakan. Sholawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Saw. semoga kita tetap setia melaksanakan ajaran agama yang dibawanya, sekaligus mendapatkan syafaat di hari kemudian nanti. 317
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Judul khutbah yang akan disampaikan pada sholat jum'at hari ini, adalah "Amil Yang Berhak Mengelola Zakat". Dari judul khutbah ini, khotib ingin menjelaskan dan sekaligus memberi pemahaman, bahwa yang berhak mengelola zakat adalah amil. Selain amil tidak berhak mengelola zakat. Untuk itu kita harus mengerti siapa amil itu ?. Keterangan tentang amil sebagai orang yang berhak menerima zakat tidak terlepas dari kerjanya atau tugasnya sebagai pengelola zakat. Untuk itu, bukanlah amil namanya kalau ia tidak mengurus zakat atau bekerja untuk mengurus zakat. Jika ia tidak bekerja untuk menghurus zakat, maka ia tidak berhak menerima bahagian dari amil tersebut. Hadirin, jama'ah jum'at yang dimuliakan Allah Kata "amil" diartikan sebagai pekerja, yang dalam hal ini dimaksudkan bekerja mengurus zakat, mulai dari mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan, administrasi dan pertanggung jawbannya. Dalam hal pengurusan ini, dalam ilmu manajemen dan dalam perundang-undangan disebut dengan mengelola, yaitu mengelola zakat. Pengelolaan meliputi perencanaan, pengorga- nisasian pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan dari pengelolaan zakat tersebut. Menurut Yusuf al-Qaradhawy dalam bukunya "Fiqhuzzakat" orang yang dapat ditunjuk menjadi amil haruslah memiliki beberapa persyaratan, yaitu : a. Beragama Islam; sebagaimana diketahui bersama bahwa zakat adalah syari'at Islam yang ditempatkan sebagai bagian dari rukun Islam. Untuk itu, seyogiyanyalah segala yang berhubungan dengan urusan pelaksanaan syari'at Islam menjadi tanggung jawab umat Islam. Persoalan dan masalah akan dengan mudahnya terjadi jika kita menyerahkan pelaksanaan syari'at Islam kepada yang bukan Islam, apalagi menyangku dengan kepentingannya berkaitan langsung dengan persoalan mendasar bagi umat Iuslam.. b. Mukallaf; yaitu orang yang telah dewasa dan sehat akal pikirannya. Mereka itulah yang dianggap dapat menerima tanggung jawab mengurus urusan umat Islam. Persyaratan ini dalam fikih Islam merupakan suatu kemestian, karena mereka yang tergolong kepada mukallaf inilah yang dibebani pelaksanaan syari'at Islam. Dapat ditambahkan dalam 318
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa usia untuk dapat diangkat sebagai amil atau pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah berusia di atas 40 tahun. Dihubungkan dengan kematangan emosional seseorang, karena batas waktu 40 tahun ini layak untuk diterima. Tidakkah usia Nabi Muhammad Saw. ketika diangkat sebagai Rasul pada waktu itu disekitar 40 tahun. c. Memiliki sifat amanah dan jujur; kedua sifat ini dapat dikatakan cukup penting bagi seorang amil. Karena tugasnya mengurus harta umat. Untuk itu, dalam pengelolaan zakat, kejujuran dan dan amanah dijadikan sebagai salah satu asas pengelolaan zakat. Seorang muzakki tentunya ia menyerahkan urusan zakatnya kepada amil didasari atas suatu kepercayaan, yang ia sendiri terkadang tanpa meminta tanda bukti atau tanggung jawab kemana harta zakat itu digunakan. Untuk itu pula, hampir dalam banyak hal dalam kehidupan ini, kejujuran dan kepercayaan dijadikan sebagai prinsip utama, baik secara personal, keluarga, masyarakat bahkan negara. Menlaksanakan kepercayaan dan kejujuran bukanlah hal yang mudah, dikarenakan zakat itu berbentuk dan berupa harta. Sudah merupakan tabi'at manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki,menguasai dan menyimpan harta. Rasul pernah mengisyaratkan ujian kepada umatku kata Rasul dibelakang hari adalah harta. Keamanahan dan kejujuran diwajudkan dalam mengelola harta zakat, yaitu dengan sikap transparansi atau keterbukaan demikian pula akuntabilitas atau pertanggung jawaban. Untuk itu setiap amil harus dapat menunjukkan atau bahkan ia dapat memaparkan pengelolaan zakat, tanpa harus diminta terlebih dahulu. Dari mana diperoleh harta zakat, berapa dan kemana serta untuk apa harta zakat itu digunakan. Tidak boleh ada yang tersembunyi atau disembunyikan dari pengelolaan harta zakat. Sifat amanah dan kejujuran inilah yang sangat menonjol dalam pengelolaan zakat pada masa Rasulullah Saw, masa Khulafa ar-Rasyidin dan juga pada masa-masa sahabat sesudah mereka. Dalam sejarah digambarkan bagaimana 319
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Khalifah Umar bin Abdul Azis yang sangat dikenal dengan kebijaksanaan dan keadilannya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat termasuk keberhasilannya dalam mengelola zakat, sehingga pada masa itu cukup sulit bagi petugas zakat untuk mencari fakir dan miskin sebagai penerima zakat. Sifat amanah dan kejujuran akan menarik rezeki dan kemudahan-kemudahan, sedangkan sifat khianat atau tidak dapat dipercaya akan mendatangkan kefakiran dan kesulitan. Dalam suatu pernyataannya, Rasulullah mengatakan "al- Amanatu tajlibur rizki, wal khiyanatu tajlibul fakra" yang artinya amanah akan menarik rezeki, sedangkan khiyanat akan menarik kefakiran. d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat (fikih zakat); hanya mereka yang mengerti dan memahami zakat yang dapat mensosialisasikan dan sekaligus memberikan edukasi kepada ,masyarakat tentang zakat. Secara bersamaan hanya orang yang mengerti dan memahami zakatlah yang dapat menarik kepercayaan masyarakat terhadap amil yang mengelola zakat. e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya; mengetahui dan jujur saja tidaklah cukup sebagai persyaratan amil. Seorang amil haruslah ber- kemampuan untuk merealisasikan pekerjaan keamilannya secara benar dan baik. Dalam pernyataan sekarang ini diisti- lah kan dengan profesional dalam melaksanakan tugasnya. f. Sebagai tambahan dapat pula dinyatakan seorang amil haruslah memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas keamilannya. Amil tidaklah patut melaksanakan tugas-tugasnya secara temporal dan sesaat, seperti dalam setahun, seorang amil melaksanakan tugas keamilannya hanya satu minggu. Disamping keprofesionalan seorang amil dituntut untuk full time dalam melaksanakan tugas-tugas keeamilannya. Mengelola zakat tidak saja persoalan ubudiyah semata dalam arti ibadah mahdhah, tetapi secara bersamaasn zakat sangat berhubungan dengan kepentingan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Prof.Dr. Yusuf al-Qaradhawy bahwa zakat merupakan ibadah maliyah al-ijtima'iyah, yaitu 320
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik ibadah dalam bentuk harta yang berhubungan dengan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Karenya tidak mungkin mengelola zakat secara temporal dalam perkataan lain seorang amil tidaklah dikatakan amil jika ia hanya bertugas mengelola zakat seminggu dalam setahu. Amil harus merencakan tugas-tugas keamilannya, meng- organisir, melaksanakan, memberdayakan, mengadminis- trasi kan tugas-tugas tersebut serta membuat laporan sebagai pertanggung jawaban. Karena dengan tugas-tugas itulah yang menjadi tugas pokok seorang amil, dan dengan melaksanakan tugas-tugas itu pula ia berhak untuk mendapatkan bagian dari amil. Demikian khutbah ini singkat ini kami sampaikan, semoga memberi manfaat kepada kita semua terutama yang hadir di masjid ini. Dan selanjutnya dapt kita laksanakan jika kita diberi amanah sebagai seorang amil. Janganlah jadi amil kalau tidak memahami akan tugas yang diemban sebagai seorang amil. Tugas itu merupakan amanah dari Allah Swt. laksanakan dan tunaikan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berganda, dan sekaligus dapat mendatangkan manfaat yang cukup luas bagi umat Islam. 321
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 322
Bagian Keempat MEREKA BERCERITA TENTANG DRS. H. SYU`AIBUN, M. HUM
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik SYU'AIBUN : SATU DI ANTARA KETUA BIDANG HMI CABANG MEDAN 1983-1984 M. Zahrin Piliang Ketika Kongres ke 15 HMI tahun 1983 di Medan, isu yang men­ jadi perhatian jagat politik nasional adalah Azas Tunggal. Dua orga­ nisasi Islam terakhir, yakni NU dan Muhammadiyah telah menetap­ kan Pancasila sebagai azas organisasinya. Satu­satunya organisasi Islam (selain PII) yang belum menjadikan Pancasila sebagai azasnya adalah HMI. Karena itu, tidak mengherankan, jika seluruh mata tertuju ke Kongres organisasi mahasiswa terbesar ini. Kongres ternyata belum membicarakan azas tunggal karena belum ada undang­undangnya. Tetapi seluruh media nasional dan lokal menyatakan bahwa HMI menolak azas tunggal Pancasila sebagai azas HMI. Padahal HMI saat itu hanya mempertanyakan dasar legal penetapan Pancasila sebagai azas tunggal, karena belum ada undang­undangnya. Keputusan Kongres tersebut tentu saja telah menimbulkan dampak serius pada aktifitas HMI seluruh Indonesia, terutama HMI Cabang Medan, karena di kota inilah tempat berlangsungnya Kongres saat itu. Selain itu, di awal­awal dimulai­ 324
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik nya pelaksanaan Kongres, masalah internal juga mencuat dengan demikian kuat. Bukan saja karena timbulnya polarisasi bukan hanya di kalangan peserta Kongres antara yang pro dan kontra Azas Tunggal, melainkan juga - dan terutama - di lingkungan alumni HMI. Gesekan ini kemudian memaksa Panitia Pelaksana Kongres (PANLAKO) menerapkan pengamanan yang demikian ketat, tidak sembarangan orang boleh masuk ke arena Kongres. Bahkan seorang Lafran Pane pun tidak luput dari pemeriksaan keamanan Kongres. Kebijakan ini telah membuat hubungan antara PANLAKO di satu pihak, dengan HMI Cabang Medan dan Komisariat menjadi tegang. Bayangkan, Ketua Umum­Ketua Umum Komisariat tidak diizinkan masuk arena Kongres. Tentu saja sebagai Ketua Umum waktu itu, saya menjadi tumpuan Komisariat agar Cabang memperjuangkan mereka bisa masuk ke arena Kongres. Terjadilah dialog keras antara 14 Ketua Umum­Ketua Umum Komisariat dengan Ketua Panitia Pelaksana Kongres Kkd Ir. Ludhy Awaluddin Thayab dengan Ketua Umum Cabang dan Ketua Umum badko HMI Sumatera Bagian Utara. Walau kemudian para Ketua Umum Komisariat ini diizinkan masuk, tapi situasi ini telah menimbulkan konflik internal yang cukup berpengaruh terhadap aktifitas Cabang. Di sinilah arti penting konsolidasi organisasi yang saya minta ditangani oleh Sdr. Syu'aibun sebagai Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi (BPAO). Keadaan ini mengharuskan saya sebagai Ketua Umum melaku­ kan konsolidasi organisasi pada seluruh jajaran HMI terutama Komisariat dan keluarga besar alumni HMI, agar eksistensi HMI tetap terjaga. Di luar tugas­tugas Ke­Kohati­an, saya mengandalkan 4 orang Ketua Bidang. Urusan perkaderan ditangani oleh Sdr Hamzah Purba (eks Ketum Komisariat FKSS IKIP Medan­ sekarang FBS Unimed), sedang internal pembinaan aparat organisasi ditanggungjawabi oleh Sdr. Syu'aibun (berasal dari Komisariat Fakultas Syariah IAIN SU­ sekaran Fakultas Syariah dan Hukum UIN­SU). Eksternal Perguruan Tinggi saya percayakan pada Sdr Zurbandi (eks Ketum Komisariat FIPIA - saat ini menjadi FMIPA USU). Demikian pula dengan eksternal Komunikasi Umat saya mengandalkan Sdr. H. Ikrom Helmi Nasution (eks Ketum Komisariat FH USU). Di Ke­Kohati­an baik internal maupun eksternal dibidani oleh Sdri Emmy Roslaily TH (eks Ketua Kohati FKSS IKIP Medan). Mereka ini saya anggap orang yang bisa membantu menjaga eksistensi HMI dari berbagai rintangan, terutama dari internal 325
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik maupun eksternal organisasi. Hamzah Purba dan Syu'aibun menjaga di internal organisasi (perkaderan dan aparat organisasi), sedang Zurbandi dan H. Ikrom Helmi Nasution menggawangi eksternal organisasi. Syu'aibun bertugas mengkonsolidasi seluruh Komisariat yang berjumlah lebih 29, termasuk beberapa Komisariat yang baru terbentuk, seperti Komisariat Ahmad Yani (Sekolah Tinggi Harapan, yang Ketumnya ketika itu Sdr. H. Yusnar Yusuf), Komisariat Dharma Agung, dan Komisariat Puteri Hijau (Komisariat Amir Hamzah, dulu berlokasi di Jl. Puteri Hijau). Konsolidasi ini menjadi sangat penting, karena repressifnya pemerintahan Orde Baru pada HMI. Hampir seluruh kegiatan HMI di eksternal memerlukan penanganan ekstra berhubung terkait soal perizinan. Seluruh acara atau kegiatan HMI dimonitor oleh aparat pemerintah melalui kegiatan intelijen. Semua kegiatan HMI dapat dibaca di papan informasi kegiatan HMI yang terpampang di dinding ruang sekretariat HMI Cabang Medan. Pernah suatu ketika, seorang intel dari KODIM menyamar mrnjadi wartawan, mengaku dari pers tertentu ingin mewawancarai Ketua Umum HMI Cabang Medan seputar aktifitas HMI. Lalu sang Ketua Umum mengatakan, "Bapak baca saja di papan informasi itu, apa saja kegiatan HMI..." Ternyata di situ tertera akan ada pertemuan (audiensi) antara HMI Cabang Medan dengan organisasi politik (PPP, Golkar, dan PDI) pada tanggal 13 Desember 1983. Persis pada 13 Desember 1983 malam itu, saat berkunjung ke kantor PPP Kota Medan Jl. Sekip, kami digrebek oleh aparat KODIM Kota Medan. Semua peserta rapat ditangkap, tapi kemudian saya katakan, "mereka adalah anggota saya, yang bertanggung jawab atas kegiatan ini adalah Ketua Umum, dan saya adalah Ketua Umum, silakan tangkap saya..." Semuanya dilepaskan, kecuali saya yang harus berurusan ke kantor KODIM. Tipikal Syu'aibun memang berbeda dengan saya. Syu'aibun, sekalipun badannya tegap, tetapi gaya bicaranya biasa­biasa saja, datar, apalagi beliau sering menggunakan bahasa daerah (Tanjung Balai), membuat suasana di HMI Cabang Medan terasa agak sedikit rileks, padahal, situasi eksternal membuat kami harus bekerja ekstra hati­ hati. Tipikal saya lebih terkesan tegas, dengan nada bicara yang lebih keras, sehingga membuat Komisariat tidak begitu mudah meyakinkan saya atas suatu masalah yang mereka inginkan (sesuai selera mereka, terutama menyangkut perkaderan). Tidak jarang, saat suasana rapat atau diskusi lagi tegang, Syu'aibun muncul menggunakan bahasa lokal Tanjung Balai (Sei Kepayang). Tentu saja nada bicara seperti 326
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik itu dapat sedikit mengurangi ketegangan yang terjadi. Itu salah satu kelebihan Syu'aibun. Dengan pendekatannya yang seperti itu, konsolidasi organisasi berjalan relatif baik. Syu'aibun kemudian menggantikan posisi saya sebagai Ketua Umum melalui Konferensi Cabang sesuai periodesasi kepengurusan. Kemunculan saya sebagai Ketua Umum, terbilang di luar banyak perkiraan orang. Selama bertahun­tahun, dari periode ke periode, kepemimpinan HMI Cabang Medan selalu didominasi oleh teman­ teman dari USU. Dominasi itu demikian kuat nyaris tidak bisa ditumbangkan. Perebutan posisi Ketua Umum terus berlangsung antara calon dari USU dengan calon dari luar USU (misalnya dari IAIN), bahkan sering pertarungan itu melibatkan calon dari dan antar sesama kader dari USU. Dalam dinamika pertarungan kepemimpinan HMI Cabang Medan, para senior terutama dari IAIN memunculkan istilah KEPELE (Kelompok Pemikir Lemah) untuk mereka yang terus memperjuangkan dominasi USU, dan KEPITING (Kelompok Pemikir Tinggi) bagi kalangan yang ingin mendobrak dominasi USU itu. Orang­orang yang berada di KEPELE berpikir bahwa tidak mungkin mengalahkan dominasi USU, sebaliknya orang­orang yang berada di KEPITING yakin sekali bahwa suatu saat dominasi itu akan bisa diruntuhkan. Saat maju sebagai Ketua Umum, saya menjabat Wakil Sekretaris Umum HMI Cabang Medan periode 1981­1982 yang Ketua Umumnya dijabat oleh Kkd Abidinsyah Siregar. Saya diminta oleh Ketua Umum membantu kkd Furqaan selaku Ketua Bidang Kader, yang ternyata kemudian menjadi rival saya dalam perebutan Ketua Umum Cabang Medan pada Konferensi ke 22. Saya kemudian memantapkan niat untuk maju menjadi Ketua Umum cabang Medan, walau di hari­ hari terkahir Konferensi, Kkd Abidinsyah Siregar meminta saya agar menunda niat saya maju menjadi Ketua Umum. Namun, niat sudah dipasang, tentulah surut sangat pantang, tandang ke gelanggang, walau seorang. Proses konsosolidasi dukungan berlangsung, dan saya mendapat dukungan penuh dari IAIN, dan sejumlah Komisariat swasta seperti dari UISU, Nommensen, Ahmad Yani, Dharma Agung, dan Putri Hijau. Sebagian teman­teman Komisariat dari USU ternyata juga memberi dukungan seperti dari Komisariat Hukum, PAAP, dan beberapa Komisariat lainnya di lingkungan USU. Tentu saja seluruh Komisariat di lingkungan IKIP Medan solid mendukung saya maju 327
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik mendobrak dominasi USU itu. Akhirnya, jabatan Ketua Umum HMI Cabang Medan lepas dari USU dengan jumlah suara cukup signifikan. Demikianlah, selama kepemimpinan saya di HMI Cabang Medan, Sdr. Syu'aibun menjalankan tugasnya dengan baik. Hasil kerja kerasnya mengkonsolidasi organisasi (Komisariat) menjadi tiket penting baginya untuk maju melanjutkan hempangan USU dalam peebutan Ketua Umum. Maka ketika Sdr. Syu'aibun menyatakan siap maju di Konferensi berikutnya, saya menyatakan dukungan penuh dengan kekuatan seluruh Komiariat di lingkungan IKIP Medan.Syaratnya Sdr. Syu'aibun juga harus mendapatkan dukungan dari seluruh Komisariat IAIN. Sebagai bentuk dukungan saya pun ikut mengkonsolidasikan dukungan dari komisariat swasta karena sebelumnya IAIN juga melakukan hal yang sama untuk kemenangan saya sebagai representasi IKIP Medan. Ketika Syu'aibun terpilih menjadi ketua Umum mengalahkan Sdr. Murlan Tamba (Komisariat FT USU), itu berarti dominasi USU akhirnya semakin berkurang, hingga pada pertarungan kepemim­ pinan berikutnya tidak ada lagi istilah USU dan non USU, Semuanya punya kesempatan untuk meraih jabatan Ketua Umum HMI Cabang Medan. Menjelang akhir periode kepengurusan Syu'aibun, terjadi per ­ bedaan pandangan mengenai perkaderan dan pengelolaan kein­ struk turan antara kami instruktur yang dipercayakan mengelola senior course dgn Sdr. Syu'aibun. Namun perbedaan pandangan itu tidak sampai membuat kami tidak bertegur sapa. Persahabatan tetap berjalan sebagaimana biasa, namun kehadiran secara fisik di acara­acara HMI sedikit berkurang, karena saya kemudian harus berkonsentrasi menyelesaikan studi. Pertemanan saya dengan Syu'aibun terus berjalan dengan baik, apalagi beliau selalu didampingi oleh pacar yang kemudian menjadi isterinya Sdr. Zainarti. Tidak jarang kami bersama­sama bertemu di berbagai kegiatan HMI dan di luar HMI, karena kemudian beliau pernah juga aktif di Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) sayap Golkar untuk merebut suara umat Islam bersama maratua Simanjunta. Sementara saya sendiri kemudian memilih berada di PPP, hingga 2004. Pertemanan saya dengan Syu'aibun sebenarnya sudah di mulai sejak beliau melanjutkan studinya ke MAN Medan. Saya sudah lebih dahulu berada 1 tahun di atasnya menjadi siswa MAN. Karena 328
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik itu, pertemanan di HMI merupakan kelanjutan logis saja, seperti juga pertemanan saya dengan Sdr. Chairul Syam, Dr. Amiruddin Siahaan, dan lain­lain yang kemudian bertemu di HMI.Selamat jalan sahabat, semoga Allah melapangkan kuburmu, mengampuni segala dosa­dosamu, menerima seluruh amal baikmu, dan kemudian menempatkanmu di surga jannatun na'im... amin (wallahu a'lam bi al-shawab). 329
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik IN MEMORIAM SYUAIBUN MANURUNG Surya Makmur Nasution Bang Syuaibun juga mendidik saya untuk tidak menjadi kader HMI yang pragmatis. Nilai-nilai dasar perjuangan, sebagai kader himpunan harus tetap menjadi guidence untuk mewujudkan cita- cita masyarakat adil makmur dalam ridha Allah SWT. SUATU ketika, di tahun 1991, saya dipanggil Bang Syuaibun Manurung ke ruangannya. Sebagai dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Sumut, kini Universitas Islam Negeri (UIN), saya diminta untuk membantu menjualkan majalah atau jurnal Ulumul Qur'an (UQ). Jurnal yang terbit di Jakarta (1989) oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dengan Pemimpin Redaksi Dawam Rahardjo (alm) adalah majalah "berat" atau serius tentang ilmu dan filsafat. UQ menyebut dirinya sebagai Jurnal Ilmu dan Kebudayaan. Saya tidak menolak dan tidak malu untuk membantu menjual­ kan majalah UQ tersebut. Saya merasa bangga karena menjadi bagian dari penjual UQ kepada dosen dan mahasiswa yang berminat untuk membaca dan membelinya. Waktu itu, Bang Syuaibun adalah salah satu agen resmi UQ di Medan. 330
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik elain mendapatkan fee dari penjualan, saya senang karena dapat mengikuti perkembangan ilmu­ilmu agama, ilmu­ilmu sosial, dan filsafat dari para cendekiawan Muslim dan non­muslim dalam dan luar negeri. Nama­nama beken seperti, Cak Nur, Amien Rais, Syafi'i Ma'arif, Quraish Shihab, Johan Effendi, Azyu Mardi Azra, Fachry Ali, Komarudin Hidayat, Abdul Hadi WM, sampai Franz Magniz Suseno, menjadi penulis di UQ. Sayang UQ sempat berhenti penerbitannya tahun 1998, dan terbit kembali 2012. Saya tidak pernah menanyakan kepada Bang Syuaibun, begitu panggilan akrabnya, kenapa meminta saya untuk membantu men­ jual kan UQ. Yang pasti, dengan menjual UQ, selain menambah ilmu pengetahuan dan mendapatkan tambahan uang, relasi saya bertambah banyak. Selain berhubungan dosen­dosen dan mahasiswa di IAIN, juga di luar kampus, seperti USU, UISU atau IKIP (kini Unimed). Pun juga senior­senior HMI atau para alumni di Medan. Dugaan saya, kenapa Bang Syuaibun meminta membantu mengedarkan UQ, mungkin karena dilihatnya saya suka menulis dan membaca. Selain itu, tentu saya adalah juniornya sebagai kader HMI di Komisariat Fakultas Syariah IAIN Sumut, Medan. Kami sering berdiskusi untuk urusan akademik dan sebagai aktivis HMI. Malah, khusus dengan saya, Bang Syuaibun suka berdiskusi urusan politik lokal dan nasional. Nasehatnya, untuk menjadi politisi tak bisa hanya mengandalkan semangat dan kemampuan intelektualitas saja, akan tetapi perlu membangun jaringan atau koneksi, cantolan. Bang Syuaibun pada masanya, sangat populer dan dikagumi oleh para aktivis mahasiswa di kota Medan, Sumatera Utara. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Medan dan Ketua Umum Badan Koordinasi HMI Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) tahun 1985­1987. Bagi aktivis HMI di IAIN, prestasi Bang Syuaibun sangat membanggakan karena untuk pertama kali kader HMI dari IAIN diberi kepercayaan memimpin HMI se­Sumbagut (Aceh, Sumut, Riau dan Sumbar). Sepengetahuan saya, kader HMI dari Fak. Syari'ah yang menjadi Ketum Badko berikutnya baru terjadi tahun 2019­2021 ini, Alwi Hasbi Silalahi. Belakangan saya baru paham, bahwa dengan membantu Bang Syuaibun menjual UQ, saya juga mendapatkan banyak relasi dan jaringan dari para senior HMI di luar kampus IAIN. Sebagai maha­ siswa tentu relasi tersebut memberi nilai tambah dalam membangun 331
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik dan memperluas jaringan atau connection. Tanpa sadar, ternyata, Bang Syuaibun mengajarkan saya tentang pentingnya silaturrahim, relasi atau connection, dalam mewujudkan cita­cita sebagai aktualisasi diri. Bang Syuaibun juga yang mendidik saya, cara berterima kasih kepada senior bila dibantu dalam pengajuan proposal kegiatan di HMI atau organisasi. Setelah berkegiatan, wajib hukumnya memberi laporan atau setidaknya membawa "oleh­oleh" berupa buku atau copy tulisan­ tulisan bila itu berbentuk seminar atau lokakarya. Bang Syuaibun yang saya kenal begitu banyak memberikan wawa san dan pengetahuan kepada adik­adiknya, khususnya tentang ke­HMI­an. Beliau sangat mudah dijumpai dan suka memberi moti­ vasi dan jalan keluar bila ada permasalahan yang dihadapi, baik urusan individu maupun organisasi. Relasinya di luar kampus IAIN, memberi warna tersendiri bagi adik­adiknya untuk berani tegak men­ sejajarkan diri dengan aktivis mahasiswa lain. Bang Syuaibun juga mendidik saya untuk tidak menjadi kader HMI yang pragmatis. Nilai­nilai dasar perjuangan, sebagai kader himpunan harus tetap menjadi guidence untuk mewujudkan cita­ cita masyarakat adil makmur dalam ridha Allah SWT. Semula, saya berharap Bang Syuaibun pada era 90­an akan tampil di kancah politik, mengikuti jejak seniornya, seperti Bang Hasrul Azwar. Ternyata, Bang Syuaibun tak tergiur dengan hiruk pikuk dunia politik. Meski program doktoralnya (S3) tak sampai selesai akibat data­ data desertasinya hilang bersama laptop miliknya diambil seseorang di mobilnya, Ia tetap memilih jalan hidupnya sendiri. Menjadi seorang akademisi dan aktivis sosial di BAZNAS Sumut adalah jalan hidupnya. Sayang, belum sempat saya melepas rindu untuk berbagi cerita seperti dulu, Senin (10/8) malam lalu, terdengar kabar, Bang Syuaibun telah tiada. Suami dari Kakanda Zainarti ini menghembuskan nafasnya yang terakhir karena sakit di RS Haji Medan. Putra kelahiran Sei Kepayang, 21 Oktober 1959 itu telah pergi selamanya meninggalkan dunia ini. Ia kembali kepada Robb­nya, untuk memenuhi janjinya sebagai makhluk ciptaan Allah al­Kholiq. Insha Allah husnul khotimah. Selamat Jalan Bang Syuaibun Manurung, yakin usaha sampai (Yakusa). dikutip dari waspada.id 332
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik BANG SYU'AIBUN; MENDIDIK DENGAN NASEHAT Muhammad Yafiz Bagi saya, terlalu banyak kesan baik yang bisa dituliskan untuk hanya sekedar menarik kembali memori masa lalu saya selama mengenal bang Ibun (demikian panggilan akrab kami untuk bang Syu'aibun). Tulisan ini hanya akan memotret satu tinjauan dari interaksi personal saya dengan beliau, baik secara langsung maupun tidak langsung. Judul tulisan "Bang Syu'aibun; Mendidik dengan Nasehat" ini sengaja dipilih karena bagi saya bang Ibun adalah sosok senior yang selalu menyampaikan nasehat dalam interaksinya dengan adik­adik, baik diminta ataupun tidak. Adakalanya ia menasehati dengan bahasa langsung, namun tak jarang nasehat itu disampaikan dalam bentuk "pujian" yang berbau sindiran. Pernyataan "kan kek gitu" menjadi salah satu istilah yang akrab didengar ketika beliau memberikan stressing pada nasehatnya. 333
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Nasehat­nasehat bang Ibun bisa terkait banyak hal dengan menyesuaikan konteks dan lawan bicara. Bagi sebagian orang baru yang tidak mengenalnya dengan baik, nasehat itu dirasa akan sangat menggerahkan. Namun, bagi sebagian lain nasehatnya dianggap sebagai pil kina yang pahit namun membawa kebaikan. Jangan berharap kedekatan personal menjadi alasan terbebas dari nasehat dan kritiknya. Malah apresiasi sekalipun harus dicurigai sebagai kritik. Walaupun demikian, tidaklah bermakna bahwa bang Ibun itu menjengkelkan, malah sebaliknya kebersamaan dengan beliau menjadi moment yang dirindukan dan sosoknya selalu dipuji. Hal itu juga disebabkan karena gaya dan pilihan kata yang digunakannya santung dan bersahabat. Menasehati dengan Keteladanan Satu hal yang membuat bang Ibun tetap dihormati dan disegani karena keteladanan yang beliau berikan. Mustahil untuk bisa "memukul balik" bang Ibun dengan nasehat­nasehatnya. Hal itu karena beliau menjadikan dirinya sebagai model dari nasehat­ nasehat nya sendiri. Keteladanan yang dia berikan menjadi kata kunci di mana nasehat­nasehatnya bisa diterima orang lain, khsusnya adik­adik beliau di kampus, walaupun nasehat itu menggerahkan. Komitmen untuk menjaga etika dan moral akademik, menjaga integritas, kegigihan, profesionalitas, berpikir terbuka, memotivasi dan membesarkan orang lain, menjaga silaturrahim dan persahabatan, serta kebaikan­kebaikan lainnya menjadi kunci keteladanan yang selalu diberikannya. Perjalanan panjang beliau sebagai aktifis mahasiswa di Him­ punan Mahasiswa Islam (HMI), mulai dari tingkat komisariat, Cabang hingga BADKO, menjadikan beliau sebagai kader yang selanjutnya menjadi sosok yang sangat matang, pantang menyerah dan tidak pernah berhenti memberikan pengabdian. Salah satu keteladanan beliau yang patut untuk ditiru adalah ketika di tahun­tahun terakhir sebelum wafatnya bang Ibun masih terus aktif beraktifitas mengajar melaksanakan tanggung jawab akademiknya sebagai dosen dan melakukan pengabdian menyantuni orang­orang miskin di berbagai daerah sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan profesionalitasnya sebagai pengurus BAZNAS Propinsi Sumatera Utara. Saya sempat menyaksikan beberapa kali ketika bang Ibun harus berjalan dengan pincang dan terseok akibat luka kaki disebabkan 334
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik penyakit diabetes yang dideritanya sejak lama. Kegigihan beliau juga dapat dilihat dari tanggung jawab moralnya untuk memberikan dakwah dan motivasi kepada masyarakat melalui mimbar­mimbar mesjid dan media elektronik (televise dan radio). Seperti tidak memperdulikan keadaan dirinya, bang Ibun melakukan semua itu tanpa mengeluh. Malah sering kali beliau meminta istrinya untuk menjadi "supir pribadi" mendampinginya melakukan kerja­kerja pengabdian tersebut. Menjunjung Tinggi Moral Akademik Baginya, keharusan untuk menjunjung tinggi komitmen dan moral akademik menjadi sesuatu yang final dan tidak bisa ditawar. Kedekatan personal dengannya tidak dapat dijadikan sebagai alat tukar untuk bisa bernegosiasi dalam hal yang terkait akademik. Menurut beliau, tanggung jawab moral untuk membangun budaya dan etika ilmiah di kalangan insan akademik menjadi sesuatu yang niscaya. Hubungan dan kedekatan personal baginya harus dijadikan sebagai alasan untuk memastikan upaya peningkatan kualitas akademik dan intelektual dan bukan sebaliknya. Di antara contoh komitmennya dalam menjaga moral akademik dapat dilihat dari testimoni salah seorang mantan mahasiswa sekaligus juniornya, Muhammad Fajrin Pane, di Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara. Berikut testimoni Muhammad Fajrin Pane yang diposting di beranda Facebook pribadinya tertanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana berikut (dengan sedikit editan penulisan tanpa mengurangi substansinya): Abanganda Syu'aibun sosok senior sekaligus dosen yang baik. Saya termasuk mahasiswa beruntung pada saat itu sudah dianggap adik oleh beliau, banyak membantu dan memberikan motivasi sewaktu saya menjadi mahasiswa bimbingannya di jenjang Strata satu (S1) Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN Sumut). Bagi beliau, tidak ada kata sulit utnuk menyerah dalam segala urusan. Dengan logat kampung ala Tanjung Balai­Asahan beliau menasehati saya: "kau mengajari aku tak elok". Hal tersebut beliau sampaikan sambil tersenyum penuh makna dan nasehat ketika saya katakan kepadanya "bang, copatkanlah abang tanda tangani sajo skripsiku ni biar copat aku sidang". 335
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Testimoni di atas adalah salah satu dari sejumlah kesan dan pengakuan terhadap komitmen dan moral akademik yang dimiliki bang Ibun. Saya sendiri mengalami hal yang sama ketika mengikuti Sidang Meja Hijau (Ujian Munaqashah) di mana beliau menjadi salah sorang pengujinya. Seperti tidak mengenal saya sama sekali, beliau mengajukan berbagai pertanyaan dengan logika dan analisis yang tajam sehingga memaksa saya untuk menjawabnya dengan jawaban yang tidak mudah dan sederhana. Komitmennya terhadap dunia ilmu juga dapat dilihat dari per ja lanan pendidikan formal yang dipilihnya. Seakan tak mau ber kompromi dengan situasi dan usia, bang Ibun memilih untuk melanjutkan studi Strata 2 (S2) dan Strata Tiga (S3)­nya di luar kampus di mana ia bertugas. Pendidikan S2 yang diselesaikannya di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta serta melanjutkan ke jenjang S3 di Universitas Sumatera Utara (USU) menunjukkan sikap beliau yang bersungguh untuk menuntut ilmu dengan tidak memilih jalan "aman". Walaupun belum sempat menyelesaikan pendidikan S3­nya, namun cerita tentang perjuangan beliau dalam menyelesaikan kuliahnya menjadi motivasi dan pelajaran penting bagi kami adik­ adik generasi setelahnya. Tulisan singkat ini tentunya tidak dapat menjelaskan secara utuh tentang sosok bang Ibun yang saya kenal. Sebagai guru, sekaligus sebagai senior, bang Ibun telah banyak meninggalkan jejak kebaikan yang menjadi contoh dan teladan yang baik. Semoga saja jejak kebaikan yang ditinggalkan menjadi amal jariyah bagi almarhum bang Ibun. Doa kami selalu untukmu senior. Walaupun kini kau telah tiada namun nama dan jasa baikmu akan selalu kami kenang dan sebut dalam cerita kami dari generasi ke generasi. Wallahu yarhamuka wa yudkhiluka al-jannah. 336
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik TEGAS, DISIPLIN, SEMANGAT DAN BERINTEGRITAS Abdulrahim Demikianlah sosoknya. Syu`aibun, dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, dan juga merupakan Wakil Ketua IV di BAZNAS Sumatera Utara hingga di akhir hidupnya. Beliau merupakan adik kelas satu tahun dibawah saat kuliah S­1 di Fakultas Syari'ah IAIN­SU. Kami berdua memiliki hubungan yang dekat semenjak sama­sama berprofesi sebagi dosen di Fakultas Syari'ah IAIN­SU Pada tahun 1988. Berasal dari daerah pesisir (Tj. Balai dan Pantai Labu) dan gaya hidup yang dipengeruhi adat melayu mungkin menjadi jalan kede­ katan dan keakraban kami. Semenjak kuliah, beliau memang telah mencerminkan seorang yang displin, penuh semangat dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sikapnya inilah yang membuat orang merasa senang disekitarnya. Sehingga pada masa kuliah tahun 1980, beliau di golongkan orang yang sukses pada dunia akademik dan organisasi. 337
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Jika tidak salah beliau adalah ketua oraganisasi HMI Komisariat di Fak. Syari'ah IAIN­SU kala itu, dan lanjut hingga ke Badko HMI Sumatera Utara. Walapun kami di organisasi yang berbeda (Himmah dan HMI), tidak membuat kami harus saling berjauhan dan bermusahan. Justru kami sering ketemu dalam forum­forum diskusi ilmiah antar organisasi dan tentunya saling support demi kesuksesan bersama. Pada tahun 1997, beliau mendapatkan pendidikan silang di UII Yogjakarta pada program magister ilmu hukum. Setalah 1 (satu) semester di UII Yogjakarta, saat kembali ke Medan libur semester, beliau banyak bercerita tentang bagaimana perkuliahan disana (UII Yogjakarta). Disela­sela cerita tidak lupa memberikan dorongan dan motivasi agar saya juga mengikuti langkahnya melanjutkan strata II (dua). Sehingga pada akhrinya kami bersama kuliah di UI Yogjakarta Fakultas Hukum. Ketika bersama di Yogjakarta, walaupun tidak tinggal bersama, saat hari libur kami saling mengunjungi ke kost masing­ masing. Bahkan kami belanja bulanan bersama, saat belanja "indomie" merupakan daftar belanja yang tidak pernah tinggal. Kami menyukai indomie selain rasanya enak bagi kami berdua, indomie merupakan sajian yang praktis dalam cepat saji dan murah secara ekonomi. Bahkan 1 (satu) hingga 2 (dua) kotak dus indomie di stok untuk kebutuhan sebulan selama di Yogjakarta. Tidak jarang beliau datang ke kost untuk berdiskusi terkait beberapa materi mata kuliah, agar memudahkan bagi saya untuk menghadapi perkuliahan di UII Yogjakarta. Semua itu dilakukan beliau tentu karena rasa kedekatannya yang menggap dirinya sebagai adik dan teman, beliau senang datang ke kost karena selain menganggap saya sebagai teman diskusinya, tentu karena saya sering memasak dihari libur, sehingga kami sering makan bersama. Saat menjalani pendidikan program magister ilmu hukum di UII Yogjakarta, saya sangat patuh dan berpegang teguh dengan nasihat­ nasihat serta pengalaman­pengalaman beliau sebagai mahasiswa yang lebih dahulu dari saya. Sehingga pada akhirnya saya juga berhasil mengikuti jejak beliau menyelesaikan pendidikan tersebut dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun. Seperti yang dilakukannya dalam menyelesaikan pendidikan di UII Yogjakarta, atas dasar motivasi beliaulah sebenarnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di UII tersebut dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun. 338
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Ketika beliau terlebih dahulu menyelesaikan pendidikannya di UII Yogjakarta, banyak makalah, buku dan tulisan­tulisan yang ditinggalkan agar menjadi modal untuk menyelesaikan perkuliahan dengan cepat di UII Yogjakarta. Ketika memberikan itu semua, sambil berkata: Rahim, jangan lama-lama (menyelesaikan strata II). Karena kita harus mentransper keilmuan yang kita dapat disini ke sana (fakultas Syari'ah IAIN SU) segera mungkin. Walaupun usianya lebih muda, dirinyalah yang menjadi motivasi di strata II (dua), dan pernah dia berkata "Rahim mesti lebih hebat dari saya". Begitulah nasihatnya dengan akrab. Setelah selasai pendidikan di UII Yogjakarta, kembali kami bertemu di IAIN Sumatera Utara, dan mendapatkan tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan di Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) dan beliau sebagai ketua jurusan Peradilan Agama (PA). Kemudian saya mendapatkan kesempatan tugas sebagai wakil dekan 3 (tiga) sedangkan beliau menjadi wakil rektor 4 (empat) IAIN SU. Begitu banyak komunikasi terjalin, terkait fukultas, dosen dan mahasiswa, belaiu begitu menginginkan bagaimana Fakultas Syari'ah memiliki SDM profesional dan mahasiswa yang ungul. Sebagai gambaran dari kedekatan kami, beliau tidak segan mengkritik dan memberi masukan langsung terkait pemikiran dan tulisan saya. Beliau menginginkan agar saya memiliki tulisan yang rapi dalam penulisan karya ilmiah, seperti dirinya. Pada tahun 2001, saya berkarir keluar/ pindah tugas sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Deli Serdang kemudian sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Medan hingga Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Utara. Walaupun tidak lagi bersama (Fakultas Syari'ah IAIN­SU) tetapi kami tetap saling berbagi kabar, baik tentang keluarga dan pekerjaan. begitu juga tetap saling memberikan masukan dan bertukar nasihat dalam rangka bagaimana bekerja dengan baik dan tetap menjaga kualitas pendidikan yang telah diperoleh dalam dunia kerja. Terakhir ketemu setelah bersama kembali kami di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, melihat kondisinya yang kurang sehat. Memohon kepada untuk tetap menjaga kesehatannya dan menjadikan kesehatan priotitas utama dalam aktifitas kehidupannya. Kendati kondisi demikian, dirinya menjawab tetap siap melaksanakan tugas demi meningkatkan kualitas di UIN SU dan Masyarakat khususnya Sumatera Utara. 339
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Kata­katanya sebagai pesan yang begitu kuat adalah "Dimana­ pun kita ditugaskan, jangan pernah hilangkan identitas sebagai dosen Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara". Semoga pesan tersebut menjadi alarm bagi kita semua alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, yang meng­ ingatkan kita kepada sosok seorang tegas, disiplin, semangat dan berintegritas: Drs. Suaibun, M.Hum. 340
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik SYU`AIBUN : KADER KREATIF DAN CERDAS Armia Saya mengenal Alm. Syu`aibun Manurung sejak tahun 1980 ketika kami sama­sama menempuh pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Syari`ah IAIN­SU (Jl. Sutomo Medan). Kesan pertama saya bertemu dengan almarhum menggambarkan ia adalah sosok yang memiliki wawasan luas dibalut dengan keterampilan yang tidak biasa saya temui. Almarhum mahir menjahit pakaian, bahkan tidak jarang keterampilan ini digunakanya untuk menopang hidup di tanah rantau. Tanpa kesepakatan, saya dan almarhum memutuskan untuk berlabuh di rumah yang sama untuk menambah dan mengembang­ kan ilmu pengetahuan, kami sama­sama masuk organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syari`ah IAIN­SU, dan tidak lama kemudian kami mengikuti Basic Training (LK 1). Saya, Syu`aibun, M. Syakir Nasution (Alm.), M. Zein Nasution, Zainarti menjadi peserta di Alimbas (Adinegoro Lima Belas). Penggemblengan itu memang masih sangat membekas hingga saat ini. Terutama ketika para instruktur menguji sensitivitas emosi kami dengan melakukan muhasabah tepat di malam terakhir training. Kami digiring merenungi 341
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik kembali hakikat dan kemanfaatan hidup, diajak mengintropeksi diri terhadap segala sikap pribadi. Jiwa dan perasaan kami luluh lantah, hanyut terbawa suara yang menyayat, tiba­tiba suasana gelap dan isak tangis pun pecah dan tak tertahankan. Sepanjang perkenalan penulis dengan Almarhum, tidak pernah mendengar Syu`aibun menangis dan mengeluarkan air mata. Tetapi menjelang Shubuh lebih kurang 40 tahun yang lalu, masih sayup suara tangis almarhum di telinga bersama dengan seluruh peserta, termasuk Zainarti yang beberapa tahun kemudian menjadi pen­ damping hidupnya. Riwayat pendidikan yang ditempuh almarhum sangat baik, S1 diselesaikan dengan cepat. Kemudian terbang melanjutkan S2 di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyarakarta, kampus Lafran Pane ketika mendirikan HMI juga diselesaikan dengan baik tanpa terdengar ada kendala. Memang ini sudah tidak diragukan lagi jika melihat kapasitas yang dimiliki Almarhum. Pendidikannya di S3 Universitas Sumatera Utara (USU) terhenti karena tas yang berisi file dan dokumen disertasinya hilang dari dalam mobil. Almarhum pernah diamanahkan menjadi Pembantu Rektor IV IAIN­SU dimasa Prof. Dr. Yasir Nasution, MA dan terakhir menjadi bagian dari kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Prov. Sumatera Utara (Jl. Rumah Sakit Haji Medan) sampai almarhum menghembuskan nafas terakhirnya. Inilah sebagian dari pengabdian panjang yang pernah dilakoni Almarhum semasa hidup. Semasa hidup beliau selalu terlihat segar, tegas, berwibawa, tetapi juga ramah, peduli dan tidak jarang bersedia membimbing mahasiswa jika salah dalam membuat rumusan masalah skripsi, satu hal lagi yang terus teringat bahwa almarhum tidak pendendam. Ketika mendengat kabar Almarhum berpulang ke haderat ilahi, saya tidak dapat berhadir, hanya berdoa dari jarak, semoga Allah SWT mengampuni dan menempatkannya dalam surga jannatun na'im, mohon juga keikhlasan dan kesabaran untuk keluarga yang ditinggalkan, terkhusus ukhtiy Zainarti. 342
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik BANG IBUN : SANG AMUNISI IDEALISME Nurasiah Kalau saya merasa harus diikutkan untuk menuliskan sesuatu tentang almarhum bang Syu'aibun, bukan berarti saya mengklaim mengenal beliau dalam banyak hal atau telah berada di sekeliling beliau dalam banyak waktu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa bahkan bagi junior organisatoris beliau yang hanya sempat beberapa waktu berinteraksi, dan hanya beberapa kali terlibat momen perbincangan, pun kesan yang didapat begitu dalam dan ber 'impact' besar. Jadi, walaupun saya di inklusi sebagai 'keluarga organisasi' sekaligus merupakan rekan internal fakultas, namun saya mungkin termasuk yang paling minim 'spot' kontaknya dengan almarhum. Tetapi, 'spot' kontak yang hanya beberapa itu secara 'induktif' telah saling memverifikasi 'atsar' sosok bang Syu'aibun, sebagai pemantik idealisme dan yang setia melakoni idealismenya. Saya mencoba membongkar beberapa spot kontak yang telah mengakarkan memori tentang Bang 'Syu'aibun'. 343
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Spot pertama adalah ketika bang Syu'aibun mengedarkan sebuah majalah "berat" ULUMUL QUR'AN -untuk saya yang sudah semester VI kala itu butuh berulang membacanya agar paham-, dan mengatakan kepada saya (kira­kira kalimatnya) "kita harus kasih [suguhkan] dulu kawan kawan kita ini bacaan menantang biar lain dulu pembicaraan mereka, masak mahasiswa yang dicakapkan soal......(lupa tepatnya) aja...". Saya pun 'memaksakan' diri untuk berlangganan sampai beberapa waktu dan tidak menjadi agen sebagaimana permintaannya. Apa yang ingin saya ungkapkan adalah bahwa prakarsa bang Syu'aibun ini tidak sepele. Di belakangnya ada tujuan besar untuk merubah kultur fakultas. Memang, kehadiran majalah tersebut saat itu telah menjadi sebuah 'bom' yang meledakkan kesunyian intelektualitas dan memberikan aura baru seorang mahasiswa Fakultas Syariah IAIN­SU Medan. Di era kami mahasiswa, di mana suasana akademik masih bernuansa lokalitas dan pembelajaran masih bersifat one way instruction -secara taraf kesejahteraan saya suka menggambarkannya kepada mahasiswa saya sebagai 'zaman kayu' karena rumah­rumah masih banyak yang papan- majalah ulumul qur'an yang dikenalkan bang Syu'aibun tersebut seakan menerbangkan kita ke suatu atmosfir pemikiran akademik nasional bahkan internasional, hingga memberikan rasa 'nendang' nya sebagai mahasiswa saat itu. Dan, rasa itu adalah mahal harganya. Akhirnya, kumpul­kumpul kami pun kemudian membicarakan, mendiskusikan, mendebatkan bahkan mempermasalahkan pemikiran­ pemikiran dalam tulisan majalah itu. Masa­masa ini juga bang Syu'aibun pernah berusaha mentradisikan Forum Diskusi Mahasiswa di Fakultas Syari'ah, yang untuk masa itu seakan sebagai suatu kerja muluk­muluk. Forum ini akhirnya memang cuma berlangsung dua atau tiga kali. Namun, itu telah cukup memperlihatkan betapa banyak lompatan mimpi dan harapan seorang bang Syu'aibun. Spot kontak yang juga mencengkeram memori adalah ketika saya baru kembali dari pembibitan dosen, artinya sekarang saya berposisi sebagai rekan dosen. Perasaan 'kikuk' saya memasuki lingkungan guru­guru terhormat yang rasanya baru semalam saya harus duduk di belakang mereka, terpunahkan dengan keramahan sambutan bang Syu'aibun yang spontan menawarkan banyak rencana. Ketika baru pulang itu juga saya mengetahui kalau bang Syu'aibun terus saja memiliki 'mainan' kreatif. Saya ingat 344
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik dia berapi api mengenalkan sejenis pusat studi manajemen yang dia bentuk. Lalu, sampai akhirnya bang Syu'aibun menduduki tugas PR IV (saat itu disebut Pembantu Rektor bidang Kerjasama) beberapa tahun kemudian, dan saya juga tepatnya baru pulang dari pertualangan menimba ilmu dari Montreal, kembali bang Syu'aibun mendemonstrasikan idealismenya di depan saya. Waktu itu adalah pertemuan kami, tim asistensi rektor sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru, dengan bapak PR 1 (Lahmuddin Nasution) dan bang Syu'aibun (PR IV). Usulan bang Syu'aibun sepertinya menjadi 'sejarah' karena merombak susunan kepanitiaan yang seumur IAIN­SU disusun dengan memakai pendekatan 'struktur' lalu hendak dirubah memakai pendekatan 'fungsional' (masa kini menyebutnya berbasis kinerja). Walhasil, orang mungkin akan terbelalak karena sebelumnya SK kepanitiaan isinya adalah deretan nama­nama yang bisa mencapai 2 bahkan 3 lembar, kemudian waktu itu hanya berisikan 6 baris saja. Ya...SK kepanitian ujian masuk hanya terdiri dari 7 orang. Bang Syu'aibun bilang (kira­kira), "...kita buat revolusi lah dulu...kalau selama ini ada pihak yang selalu mendapat semua hal dari semua lini, ibaratnya nelayan yang memakai 'Jaring' sampai ikan yang sekecil kecilnya pun tak bisa lolos ke luar [padahal tidak turun ke lapangan langsung sementara orang yang menangani pekerjaan langsung tidak proporsional bagiannya]...kita letakkan nama­nama yang memang jelas fungsi kerjanya." Saya tidak terlalu mencek proses SK itu kemudian, apakah ada dua jenis kepanitiaan atau bagaimana, tetapi yang sampai ke tangan saya waktu itu adalah SK kepanitiaan ujian masuk mahasiswa yang di dalamnya hanya tercantum 7 nama. Tentu saja model ini tidak berlanjut. Tetapi lihatlah, lihatlah bahwa bang Syu'aibun sangat konsisten menunjukkan jatidirinya sebagai seorang 'Pejuang' perubahan di setiap kesempatan yang dia miliki. Kata pejuang ini pernah membuat saya sangat terenyuh sekaligus malu diri ketika suatu kali bang Syu'aibun mengatakan, "Siah ini pejuang....dia itu." Saya sangat tahu kalau bang Syu'aibun hanya bercanda dan nyeletuk di depan kami adik adik beliau yang ngobrol sambil berdiri melingkarinya, pemandangan yang selalu saya dapatkan karena orang akan mencegat bang Syu'aibun untuk ngobrol di mana saja dia lewat. Spot memori lainnya adalah ketika bang Syu'aibun menempa­ tkan dirinya benar benar sebagai bagian keluarga bagi adik­adik organisasinya yang membantu menyelesaikan masalah yang tidak 345
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik hanya terkait dengan urusan organisasi dan kantor. Saya wajib mengingat ketika Bang Syu'aibun memanggil saya langsung dan menanyakan apa yang bisa dibantu untuk masalah saya waktu itu. Sampai ketika menuliskan ini, saya masih segar merasakan ketulusan bang Syu'aibun. Tawaran ini sangat saya harapkan pada posisi saya waktu itu dan cukup mampu menjadi sebuah dukungan mental.Tentu saja banyak nama yang membantu saya melewati proses proses penting penyelesaian masalah yang saya hadapi, tetapi sekedar tawaran dan saya pun tidak mengambil tawaran itu, cukup memperkuat kesimpulan saya bahwa bang Syu'aibun adalah seorang yang hidup dengan idealisme dan prinsip kebaikan. Hari berikutnya adalah hari­hari sekembalinya saya dari pe­ ran tauan akademik hampir 10 tahun di Jakarta. Kami adik­adik nya selalu berusaha mencari kesempatan untuk bertemu dengan bang Syu'aibun apakah dengan membuat suatu forum atau sekedar bertemu untuk memantik dan me 'recharge' jiwa idealisme itu. Di satu kesempatan, saya, Chuzaimah, Fatimah dan Sukiati mewawancarai beliau. Lagi­lagi saya tercerahkan. Idealisme seorang bang Syu'aibun tidak berubah, sejak mahasiswa saya mengenal beliau sampai setelah hampir setengah abad waktu pertemuan itu. Bang Su'aibun mencerahkan kami dengan pandangannya tentang zakat, profesi yang melekat dengan ke'dosen'an beliau. Beliau mengatakan bahwa masih banyak kita yang belum telaten dan penuh perhatian dengan praktik pembersihan harta ini. Beliau memberi gambaran, yang membuat kami berpandangan satu sama lain, bahwa dirinya saja dapat menyisihkan zakat dari hartanya dengan angka 'segitu' per­tahun. "apalagi kalian yang berada di pusaran objek kegiatan dan proyek penelitian..." katanya. Beliau menggugah, "...jujur saja apakah kita sudah melakukan penyisiran akurat dan tidak banyak mengkamuflase pemasukan kita ?". Saya pakai kata idealisme bukan untuk menarikmu dari dunia Realistis. Bukan memenjarakan kata ini dalam pemikiran 'Plato dan Immanuel Kant'. Idealisme dipentingkan sebagai energi untuk berjalan secara pasti dan terarah di dunia realitis. Kini, satu lagi patron dan sumber idealisme itu telah pergi. Bang Syu'aibun, sekarang kau sudah pergi, lebih dahulu dari kami. Insya Allah doa­doa kami sampai dan menjadi saksi bahwa dirimu telah menjalankan tugasmu dengan baik, sebagai abang, teman dan sahabat, kolega, dan keluarga. 346
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik BANG SYU`AIBUN : PRIBADI YANG INSPIRATIF Azwani Lubis Dari pengalaman hubungan, berkomunikasi dan bergaul dengan abangda yang kita sayangi dan hormati, yaitu abangda Syu`aibun, M. Hum. Kesan yang paling mendasar bagi saya, beliau itu adalah sebagai pribadi yang inspiratif. Dimaksudkan disini sebagai pribadi yang inspiratif, dia dapat menjadi teman berdiskusi sekaligus menjadi guru kita di dalam mengembangkan kreatifitas dan pemikiran­pemikiran ke arah yang lebih baru. Pengalaman itu saya dapatkan sejak saya sebagai mahasiswa di Fakultas Syari`ah, sampai saya bertugas menjadi dosen pengajar. Sejak mahasiswa, beliau bisa dipandang sebagai salah satu yang menginspirasi pikiran­pikiran saya untuk bisa lebih berkembang, tidak hanya sebagai seorang yang menekuni ilmu di Fakultas Syari`ah, tetapi juga beliau dapat menginspirasi untuk mengembangkan diri sebagai orang yang dapat mengembangkan ilmu secara kreatif memberi pengaruh kepada orang lain sehingga menimbulkan manfaat. Sebagai pribadi yang inspiratif, dia bisa menempatkan diri sebagai orang yang pemberi ide gagasan sekaligus juga beliau itu teman yang juga bisa mengkritisi pikiran­pikiran yang ada pada kita 347
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik sehingga kita menemukan pikiran baru dari kritisi yang diberikannya. Didalam berhubungan, dan berkomunikasi bahkan didalam bertugas beliau itu memiliki sikap yang khas, yaitu agak sulit kita temukan di pribadi yang lain dengan ke khasan itu kita selalu ingin menemukan sesuatu yang berbeda dari beliau didalam hal membincangkan satu tema, terkhusus satu topik baik itu yang berkaitan dengan persoalan­ persoalan keilmuan ataupun persoalan­persoalan kemasyarakatan dan kemanusiaan secara umum. Adapun karakter kepribadian beliau itu yang saya pahami dan rasakan adalah, pertama, beliau memiliki karakter independensi yang kreatif. Kedua, beliau memiliki pemikiran kritis yang kuat. Ketiga, beliau memiliki nilai etis yang mendasar. Jadi ketiga ini terakumulasi menjadi karakter kepribadian beliau ketika kita berkomunikasi, berhubungan dan berdiskusi di dalam memahami persoalan­persoalan baik itu yang berkaitan dengan akademik keilmuan ataupun persoalan­persoalan berkembang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pada aspek independensinya, walaupun kita memiliki kede­ katan hubungan personal dan sudah lama memiliki hubungan itu tapi kedekatan itu bisa sekaligus menjadi interaksi yang saling menghormati antara satu pribadi dengan pribadi lain. Jadi yang saya rasakan dengan beliau adalah sedekat apapun kita dengan beliau kita tidak bisa sekonyong­konyong secara sembarangan berkomunikasi untuk bersikap dengan dia. Karena kedekatan itu tidak dimaknainya sebagai hubungan interpersonal semata. Tapi kedekatan itu adalah sebuah hubungan yang produktif, sebuah hubungan yang dapat menghasilkan pemikiran dialektis yang bisa dipraktekkan secara kebersamaan. Jadi agak kurang pas kalau ada orang yang mengatakan "wah itu adeknya Syu`aibun". Memang tidak bisa diingkari bahwa kita memang adiknya dan dia selalu memberikan pemikiran dan nasihatnya tetapi tidak berarti kedekatan sebagai adiknya lantas membuat kita sembarangan didalam bersikap dan berpikir ketika berkomunikasi dengan beliau. Itulah menjadi titik pangkal yang membuka ruang luas bahwa kita memiliki kebebasan mengunggkapkan pikiran kita sekalipun berbeda dengannya, dan dia tidak segan­segan mengunggkapkan pikirannya yang berbeda dengan kita. Sikap independensi yang kuat itu tergambar dari hubungan interpersonal yang membentuk sebuah kreatifitas berpikir sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa bang Syu`aibun tidak setuju dengan saya. Pasti akan ada sesuatu yang baru yang didapatkan 348
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik ketika berkomunikasi dengan beliau diluar yang kita pikirkan. Artinya dia bisa memberikan pengayaan­pengayaan dengan kritik­kritik dan independensi dari dirinya itu sehingga kita memiliki pemikiran yang mandiri didalam memahami satu persoalan. Begitu kuatnya independensi dari diri beliau yang itu memiliki efek kepada adik­ adiknya sehingga adik­adiknya itu punya kemandirian didalam bersikap dan berpikir. Itu yang saya katakana sebagai independensi itu. Pada konteks yang lebih luas, ketika beliau bertugas di fakultas Syari`ah dari tahap awal. Beliau bisa membangun sebuah hubungan kerja yang baik dengan menjabarkan tatanan aturan mekanisme kerja yang ada di fakultas Syariah itu sehingga perjalanan dan aktifitas yang dilakukan oleh fakultas itu bisa memiliki ukuran yang jelas. Contohnya sewaktu beliau masih dulu bertugas sebagai staff akademik di fakultas pada saat itu masih di kampus I, sewaktu saya masih S1 sebelumnya kita berurusan selalu kesulitan karena kita tidak mengenali petugas­petugas yang terkait langsung dengan urusan kita. Tetapi ketika dia masuk, seingat saya itu bidang­bidang akademik yang mengurusi akademik mahasiswa bidang kemahasiswaan yang mengurusi urusan kemahasiswaan itu ditatanya sehingga fakultas membuat ruang khusus dengan alur khusus didalam hal urusan­ urusan mahasiswa baik tentang akademik maupun tentang urusan yang terkait dengan urusan aktifitas kemahasiswaan. Kemudian yang paling monumental seingat saya itu adalah gagasan awal beliau di dalam membentuk pelatihan atau pendidikan Perbankan dan Keuangan Syari`ah yang itu nanti menjadi cikal bakal dari jurusan Ekonomi Islam di fakultas Syari`ah. Jadi dulu itu saya ingat beliau menggagasnya dengan saudara Agustianto yaitu membuka satu semacam prodi, program D­II MPKS yang menjadi pengelola awal dan menajalankan gagasan itu dari awal beliau dibantu saudara Agustianto. Kemudian berkembang menjadi D­III yang dikelola oleh saudara Agustianto dan kemudian saya yang meneruskan. D­III ini kemudian digodok sehingga perlu ada lulusan S1­nya yang membidangi tentang Ekonomi Syari`ah, maka muncullah saat itu jurusan Ekonomi Islam. Jadi jurusan Ekonomi Islam itu ada di fakultas Syari`ah kemudian dikembangkan menjadi fakultas sendiri yang sekarang ini Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam. Tetapi yang jelas yang mengawali dan mengelola munculnya programa D­II MPKS itu adalah beliau. Ini menunjukkan bahwa ada kekuatan 349
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik kreatif yang mucul dari independensi berpikir bang Syu`aibun untuk melakukan sesuatu yang secara terlembaga dapat mengelola yang menghasilkan sumber daya yang baik, dan buktinya ia berkembang hingga saat ini. Independensi itu tidak berarti beliau tidak bekerja sama atau hanya one man show , sekalipun ada yang memahami seperti itu. Tetapi dengan kerja yang sistemik ternyata independensi beliau itu menghidupkan kreatifitas yang menghasilkan produk yang bisa dikerjakan secara bersama. Kemudian, independensi yang muncul dari beliau yang bisa saya rasakan dan alami itu adalah beliau bisa mengambil jarak yang tepat antara hubungan interpersonal dengan hubungan profesional. Independensi bang Syu`aibun itu terletak pada kemampuannya meletakkan jarak yang tepat antara hubungan interpersonal dengan hubungan profesional. Ini bisa dibilang sulit, kadang kalau kita sudah punya hubungan interpersonal, profesionalisme kita bisa hilang. Atau kalau kita menjadi seorang yang profesional, kadang­kadang interpersonal kita bisa tidak terasakan di dalam berinteraksi. Tetapi pada diri beliau independensinya itu adalah kemampuan beliau menempatkan jarak yang tepat antara hubungan interpersonal dengan hubungan profesionalisme. Makanya seenak apapun kita dekat berhubungan, berkomunikasi dengan bang Syu`aibun tetapi dia tidak akan pernah lepas dari nilai­nilai profesionalismenya. Sejauh apapun kita nanti berdiskusi dan omongan pribadi sifatnya, pada akhirnya akan berarah pada menumbuhkan dan menghasilkan nilai­nilai profesionalisme pada diri kita. Kedua, pemikiran kritis yang kuat. Beliau tidak memiliki rasa sungkan untuk mengatakan sesuatu kekurangan dan kelemahan kita sekalipun kita dekat dengan beliau secara pribadi. Baik itu dengan bahasa formal maupun dengan bahasa sehari­hari. Tetapi ketika dikemukakannya kelemahan dan kekurangan kita, kita bukan justru merasa tersinggung. Itu salah satu keahlian beliau,tidak merasa didiskreditkan tetapi kita merasa tersadar.Oleh karena itu saya katakan daya kritis yang selalu menjadi salah satu kepribdadian beliau itu menginspirasi kita untuk menemukan sesuatu yang baru. Jadi itulah kira­kira yang bisa saya pahami dan rasakan dalam hubungan pribadi dan berkomunikasi maupun dalam berdiskusi dengan beliau bahwa dia memiliki daya kritis yang kuat didalam memahami, mencermati suatu keadaan, suatu peristiwa atau sikap yang ia hadapi. Makanya beliau itu sangat tidak simpati dengan hubungan pribadi yang bersifat 350
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik "koncoisme", tetapi hubungan pribadi itu mesti diwujudkan dalam bentuk yang profesional. Ketiga, nilai etis yang mendasar. Sepanjang pengalaman saya bertugas di fakultas Syari`ah, didalam mengemukakan pendapat dan saran atau mengkritik sesuatu, beliau selalu mendasarkan pada nilai­nilai dasar etik. Artinya, seindependensi apapun beliau , sekritis apapun beliau tetapi beliau bisa mendiskripsikan itu dengan sikap­sikap yang etis. Sehingga baik itu kepada juniornya, atau kepada dosen­dosen yang lebih senior atau kepada teman­teman kolega sejawatnya. Hubungan profesionalismenya itu selalu dalam hubungan profesionalime yang bernilai pada nilai­nilai etik. Jadi, kita tidak pernah mendengarkan almarhum abangda Syu`aibun itu mengungkapkan kata­kata dalam komunikasi dan diskusi itu dengan pilihan kata yang vulgar. Walaupun keadaan seburuk apapun, dia bisa mengkritisi keadaan yang buruk itu dengan pikiran­pikiran yang itu tetap berdasarkan patokan etika. Itu bukan di kampus saja, di luar kampus seperti itu juga. Pernah saya menanyakan, "sikap kita sebagai sivitas akademik yang memiliki tradisi ilmiah, apakah itu semata­ mata merupakan profesionalime kita sebagai dosen di kampus atau bagaimana, bang?" "Wah kalau itu terlalu sempit, jadi seorang sivitas akademika itu yang ia sudah menjadi tradisi hidupnya di kampus dengan nilai etik keilmuan, maka itu harus menjadi bagian dirinya dalam kehidupan sosialnya sehingga bisa membawa perbaikan sosial dimana dia tinggal dan memiliki hubungan dengan yang lain." Ungkap bang Syu`aibun. Bahwa ia adalah pribadi yang inspiratif yang muncul dari karakter independensi dia, krisris dia dan sikap etiknya. 351
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik MENGENANG SOSOK ALM. H.SYU'AIBUN MANURUNG: TOKOH HMI SUMATERA BAGIAN UTARA Abidinsyah Siregar Dalam perjalanan pulang tadi malam selepas acara baca Suratul Yasin, Do'a dan Tausyah di Sekretariat MN KAHMI Jl.Turi, Jakarta Selatan mengenang Tokoh Nasional HMI KAHMI Alm.M. Saleh Khalid dan Almh Reni Marlinawati, gadget saya menangkap informasi bahwa saudara kita Syu'aibun Manurung telah wafat sekitar pukul 20.30 WIB di RS Haji Medan. Pagi tadi saya mendapat kesempatan atas bantuan alumni HMI Medan bertelepon dengan Istri almarhum menyampaikan takziah dan doa untuk almarhum dan menghibur keluarga untuk sabar dan tawaqqal. Syu`aibun pernah menjabat Ketua Umum HMI Cabang Medan periode 1984­1985 dan Ketua Umu Badko HMI Sumatera Bagian Utara 1985­1987. Saat penulis menjabat Sekretaris Umum HMI Cabang Medan periode 1980­1981 mengenal dekat almarhum yang menjabat Ketua Umum HMI Komisariat F.Syari`ah Institut Agama 352
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN­SU) sekarang Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN­SU). Penampilannya yang sederhana, ramah, terbuka dan mudah diajak diskusi apa saja membuatnya mudah bergaul dan dikenal dikalangan HMI Medan. Pada Konferensi HMI Cabang Medan Ke­15 tahun 1981, penulis terpilih sebagai Ketua Umum HMI Cabang Medan ke­23. Ada 8 (delapan) periode antara 1952­1961 disebut Musyawarah Anggota Komisariat. Hingga kini sudah berlangsung 45 Konferensi yang dihitung sejak 1952. HMI Cabang Medan Merupakan HMI Pertama Diluar Pulau Jawa Pemrakarsa dan Pendiri HMI Medan tahun 1952 tercatat: O.K. Rahmat, Ahmad Supomo, T. Hamid, Amir Husin Nasution, H. M. Yusuf Hanafiah, Agus Herman, Maliddin Ma'arif, Arsyad, Abdul Halim Nasution, Mawardi Noor, Yusra Aldan Nasution, Mahdar Nadjib, Mustafa Abu Bakar, Abdul Halim Lubis, Cut Ahmad, dan Munir Kaamin. Berawal dari 3 sekawan OK.Rahmat (mahasiswa Fakultas Hu­ kum Perguruan Tinggi Islam Indonesia - sekarang Universitas Islam Sumatera Utara), Ahmad Supomo (mahasiswa tingkat I pada Kursus Dinas C angkatan I/APDN), dan Amir Husin Nasution (maha siswa tingkat I Fakultas Kedokteran USU) yang ketika itu asyik dan serius mendiskusikan gagasan dan fikiran modern mereka. Suatu ketika OK Rahmat berada di Jakarta, menghubungi beberapa teman nya yang kebetulan sudah bersatu/ masuk HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan kemudian meminta informasi tentang HMI kepada Deliar Noer, yang ketika itu sebagai aktivis HMI. O.K.Rahmat menulis surat kepada teman­temannya di Medan, bahwa telah ada wadah yang menampung semangat mereka, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sekembalinya O.K. Rahmat dari Jakarta, sekitar pertengahan Mei 1952 di rumah orang tuanya Jl.Padang Bulan, bersama Ahmad Supomo dan Amir Husin Nasution bersepakat teguh mendirikan HMI di Medan. Pada 10 November 1952 jam 09.00 WIB, di Aula PTII (sekarang UISU), Jl. Sisingamangaraja 2A Medan dengan acara minum pagi sambil makan peyek, diproklamirkan berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Medan. Pertemuan dihadiri oleh 15 orang Mahasiswa/i. Karena jumlah anggota kurang dari 25 orang, hanya dapat didirikan HMI Komisariat Medan/Sumatera Utara. 353
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Kepengurusan HMI di Medan ini adalah HMI Pertama di luar Pulau Jawa Pada forum Konferensi HMI di Jakarta tanggal 26­28 Desember 1952, Komisariat HMI Medan/Sumatera Utara mengajukan diri untuk dinyatakan sebagai Cabang HMI karena telah memungkinkan persyaratan konstitusionalnya. Setelah pengesahan HMI Komisariat Medan menjadi HMI Cabang, disusun Kepengurusan masa kerja 1953­ 1954 dengan penasehat para Tokoh Utama Sumatera Utara, yaitu : Bapak Muda Siregar, Bapak Dr. Achmat Sofyan, Bapak Mr. Abdul Hakim, Bapak H. Adnan Lubis dan, Bapak Overste A. Tholib. Musyawarah Anggota HMI (tanpa Komisariat) berlangsung 8 kali secara teratur dan disiplin setiap tahunnya dan terpilih : 1. OK.Rahmat 1953­1954, 2.OK.Rachmat 1954­55, 2.HS.Mahyuddin 55­ 56, 3.Gading Hakim 56­57, 4.M.Y.Hanafiah 57­58, 5.M.Yujar Siregar 58­ 59, 6.Said Hasan/Habibah Hanum 1959­1960, dan 7.Suhaimi Harun 60­61.Musyawarah atau Konferensi Cabang HMI dilakukan sejak 1962 hingga kini 2020 sudah ke 46 kali. Dari catatan penulis dan berbagai sumber, terakhir para pionir HMI di Medan : Pertama, Dr.Ora Kaya Rahmat Bin Dato' Baharuddin, lahir di Tanjung Morawa, Deli Serdang 1928M/ 1342H dan wafat 7 Agustus 1993M/19 Safar 1414 H pukul 09.15. Alumnus Perdana FH UISU;1959. Terakhir Pensyarah (dosen) Pusat Pengkajian Ilmu Kemanusian Universiti Sains Malaysia, P. Pinang. Kedua, Drs. Ahmad Supomo, terakhir menjabat Walikota Binjai. Ketiga, Dr. Amir Husin Nasution, MPH terakhir Kepala Kesehatan Kepolisian di Sumatera Utara dengan pangkat Kombes Polri; Keempat, H.S.Mahyuddin, Guru Besar Ilmu Politik UGM. Kelima, Dr.Gading Hakim,Sp.S mantan Dirut RS Haji Medan (yang pertama), pemilik RS Bina Atma Medan dan Aktif dalam menggerakkan Dai keseluruh pedalaman Sumatera Utara.Keenam, Prof.Dr.M.Y.Hanafiah, Sp.OG (K) pernah menjadi Dekan FK USU dan Rektor USU (1986­1994). Ketujuh, M.Yujar Siregar (belum dapat informasi terkini); Kedepan, Said Hasan/Habibah Hanum. Said Hasan setengah periode kembali Aceh. Mendirikan HMI Cabang Aceh dan belakangan namanya diabadikan sebagai Award bagi Tokoh dengan nama Said Hasan Baaburd Award (menunggu konfirmasi). Periode itu dilanjut oleh Prof.Dr.Habibah Hanum Nasution,Sp.PD Guru Besar USU dan banyak mendukung gerakan Dakwah di Sumatera Utara. 354
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Dan terakhir, Kesembilan, Dr.Suhaimi Harun,MPH pernah menjadi Kepala Kanwil BKKBN Provinsi Sumatera Utara dan terakhir Deputi BKKBN di Jakarta Syu`aibun Jadi Manurung Sebagai Ketua Umum HMI Cabang Medan periode 1981­1982 menggantikan Bung Chazali Husni Situmorang (terakhir sebagai Deputi pada Kantor Kemenko Kesra/PMK), dibantu Mide Formatuer, saya minta semua "lawan politik" dan "kawan politik" diajak untuk ikut kepengurusan. Alhamdulillah formasi itu sangat solid, tidak ada reshuffle. Hingga kini sangat dekat dan saling peduli. Didalamnya ada H.Yusnar Yusuf Rangkuti (ASM Harapan/ sekarang Ketua Umum PP Alwashliyah), AR Piliang (ITM), Syu'aibun (IAIN Medan, terakhir Dosen FS UIN SU dan Wakil Ketua IV BAZNAS Sum.Utara), Syuhyar Munir (Univ.Darma Agung), Hasanuddin (FP USU, sekarang Dekan), Ratna Balqis (FE USU), Tharsikin Insa (FT USU/Konsultan IT di Jakarta), M.Zahrin Piliang (IKIP Medan, pernah Ketua KPAI Daerah Sum.Utara. sekarang pegiat pendidikan anak), Makmur (FMIPA USU), Syaiful Sagala (IKIP Medan, sekarang Guru Besar Unimed) dan banyak lagi. Khusus dengan almarhum Syu`aibun, penulis punya kena­ ngan yang menjadi abadi. Saat santai duduk berdua tahun 1981, penulis bertanya­tanya tentang sejarah kelahiran dan keluarganya. Dari penuturannya didapat trah keluarganya, yang ternyata perantau dari tanah Batak ke negeri Melayu pesisir Tanjung Balai Sumatera Utara. Dari situ saya pastikan Manurung. Sejak itu, saya minta dalam semua dokumen HMI Cabang Medan nama Syu'aibun ditulis lengkap dengan marganya menjadi Syu'aibun Manurung. Alhamdulillah dia ikhlas, senang dan digunakannya abadi hingga akhir hayatnya. Marga Manurung merupakan salah satu marga tertua, merupakan generasi keenam dari leluhur etnis turunan Raja Batak. Dan punya reputasi hebat sebagai Marga yang solid. Arif dan futuristic. Selamat jalan Saudara kita Drs.H.Syuaibun Manurung.,M.Hum yang banyak meninggalkan kesan kebaikan dan indah dikenang. Semoga mendapat Surga Jannatunnaim. dikutip dari 355
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik MENGENANG SOSOK KADER MILITAN Ahmat Faury Beliau saya kenal saat duduk di bangku kuliah kampus UIN SU Fakultas Syariah tahun 2002 sebagai dosen sekaligus senior HMI Komisariat FSH UIN SU. Ramah, perhatian juga berbahasa santun. Mengagumi beliau karena memiliki ilmu yang mumpuni dan tidak sombong. Jarang sekali beliau memiliki waktu untuk duduk berkumpul bersama akan tetapi saat bisa berbincang atau berdiskusi dengan beliau, begitu banyak wejangan bisa di dapat untuk menambah wawasan saya. Sosok kader yang memiliki kharismatik ini juga berjiwa sosial serta humoris. Tak menyangka, beliau harus pergi lebih dulu dari kami. Padahal masih banyak wawasan ilmu yang kakanda Syu`aibun miliki, ingin saya pelajari. Bang Syu`aibun sangat gemar berbicara tentang konsep negara dan kepemimpinan. Bila beliau menjelaskan itu, saya sangat menyukai metodologi yang dipaparkan olehnya. Ada kesan haru yang tidak bisa saya lupakan. Ketika itu saya menghadiri acara musyawarah KAHMI di Hotel Tiara beberapa tahun yang lalu, saya bertemu dengan bang Syu`aibun. Dari kejauhan saya 356
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik sangat mengenal sosok serta gaya beliau dan kebiasan kami sebagai kader HMI FSH UIN SU apabila melihat senior pasti ingin bersalam silaturraHmI. Dengan segeranya saya mendatangi Bang Syu`aibun, tetapi saya jadi terkejut dan merasa bersalah. Anak Bang Syu`aibun yang masih kecil itu sedang bersamanya. Ia menjerit histeris dan menangis kencang diantara keramaian dan bahkan sampai meminta pulang ke rumah sementara acara baru dimulai. Anaknya takut melihat sosok saya, padahal saya tidak bermaksud untuk menakuti anaknya. Saya merasa bersalah dan khawatir jika bang Syu`aibun malu atau marah kepada saya karena telah membuat anaknya menjerit dan menangis ditempat yang ramai itu. Akan tetapi kakandaku ini justru meminta maaf kepada saya dengan wajah tersenyum, agar saya tidak tersinggung karena anaknya masih kecil dan belum mengerti juga belum pernah melihat saya. Dan saya agak menjauhi diri agar tak nampak, tak terlihat oleh anaknya demi meredam tangisannya. (Kenangan itu selalu ku ingat) Saat ini hanya tinggal do'a yang bisa saya sampaikan, untuk mu kakandaku Syu`aibun. Allah menyayangimu lebih dari kami yang menyayangimu, Engkau orang baik. Semoga Allah SWT menempat­ kanmu di sebaik~baik SyurgaNya. Amiiin ya Rabb. 357
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik KIPRAH SOSOK BANG SYU`AIBUN DI DUNIA PER-MTQ-AN Watni Marpaung Pada saat muncul ide dan gagasan penulisan sejarah per jalanan hidup Bang Syu`aibun merupakan suatu hal yang menarik dan harus diwujudkan. Namun setelah itu, penulis berfikir sosok Bang Syu`aibun adalah seorang visioner dan menginspirasi banyak adik­adik dan siapa pun yang pernah bertemu dan berdiskusi dengannya. Tentu akan banyak penulis senior meniliknya dari berbagai sisi, politik, ekonomi, sosial dan dunia akademik. Maka penulis mencoba melihat sisi lain yang dikhawatirkan tertinggal dan tidak tercatat dalam buku ini. Dunia per­MTQ­an adalah sisi lain dari kiprah Bang Syu`aibun yang telah diperankan dalam kerangka mengembangkan dan mensyiarkan Alquran. Setidaknya, dalam catatan penulis bahwa lebih kurang 10 tahun Bang Syu`aibun berkiprah dalam per­MTQ­an sebagai dewan hakim. Dilatari perkembangan cabang­cabang dalam Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) terus berkembang yang awalnya hanya cabang tilawah, tahfidz, kaligrafi, fahmil quran, syarhil quran, 358
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik tetapi pada tahun 2010 lahir cabang baru Musabaqah Makalah Ilmu Alquran (M2IQ). Pada MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan cabang baru Musabaqah Makalah Ilmu Alquran (M2IQ) dalam bentuk eksibisi atau demonstrasi di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2010. Pada momentum eksibisi ini sosok Bang Syu`aibun tidak bisa dilupakan karena sebagai Ketua Majelis Hakim Cabang M2IQ pertama kali pada tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pada saat itu yang bertugas sebagai dewan hakim adalah bang Syu`aibun sebagai ketua, Mustafa Khamal Rokan dan Watni Marpaung sebagai anggota. Peserta saat itu hanya 2 peserta saja dan sebagai juara I M. Syukri Albani Nasution sedangkan juara II Winda Sari. Menariknya cabang M2IQ terus berubah nama menjadi Musabaqah Makalah Alquran (MMQ) dan terakhir berubah nama menjadi Karya Tulis Ilmu Alquran (KTIQ). Pada fase berikutnya setelah eksibisi maka seluruh Kabupaten/Kota se­Sumatera Utara telah melakukan MTQ cabang M2IQ. Pada MTQ Kota Medan Bang Syu`aibun terus diberikan amanah sebagai dewan hakim setiap tahun sampai terakhir pada MTQ tahun 2020 sebagai tuan rumah Kecamatan Medan Selayang. Sebagai sosok yang tidak pernah berhenti berfikir akan ide dan gagasan amanah yang diembannya maka Bang Syu`aibun dalam banyak kesempatan bersama sebagai dewan hakim selalu berdiskusi melihat prosfek cabang makalah Alquran. Menurut Bang Syu`aibun bahwa cabang makalah Alquran punya potensi yang besar dalam mengembangkan kajian Alquran. Lebih lanjut tegasnya, peserta makalah Alquran merupakan bibit peneliti­peneliti dan penulis handal dalam dunia Alquran. Satu hal yang tidak bisa terbantahkan bahwa peserta makalah Alquran adalah orang­orang yang punya kemampuan mengakses literatur bahasa Inggris dan Arab sebagai bahan rujukan referensi penulisan. Satu penilaian yang tinggi adalah ketika peserta mengutip literatur berbahasa Arab dan Inggris. Diskusi yang tidak kalah penting adalah terhadap hasil karya tulisan peserta. Satu pemikiran yang berkembang saat itu adalah bahwa karya tulis yang telah diperlombakan dari mulai babak penyisihan, semi final sampai dengan final merupakan karya yang bernilai. Bernilai dalam pengertian bahwa satu tema yang telah diberikan kepada peserta telah dielaborasi dengan baik oleh peserta dengan waktu yang telah ditetapkan lebih kurang 9 jam dengan referensi kaya. Atas dasar itu, maka hasil karya tulis peserta makalah 359
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Alquran sejatinya dibukukan dan diterbitkan oleh LPTQ bahkan sebagai rekomendasi kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan pada konteks keagamaan. Pada momentum MTQ terakhir di Medan Selayang Bang Syu`aibun menyampaikan dengan semangat yang kuat untuk menye­ lesaikan disertasinya yang belum rampung. Kami semua dalam perbincangan tersebut Bang Akhyar Zein, Mustafa Khamal Rokan, Arifuddin Muda Harahap mendukung bahkan siap berkontribusi pada sisi yang memungkin untuk dibutuhkan. Namun takdir berkata lain, ternyata niat yang baik tersebut tertunda dengan panggilan Sang Pengasih hambanya Allah Swt. Semoga seluruh amal kebaikan Bang Syu`aibun menjadi jalan kebaikan menuju Allah dan menjadi pelajaran berharga yang patut dicontoh bagi siapa pun yang pernah bersintuhan dengannya. 360
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik PESAN KEBAIKAN DARI BANG SYU`AIBUN AM Haidir Saragih Kenangan yang saya alami, abangda Syu`aibun orang yang hatinya selalu terdorong untuk berbuat baik kepada semua orang, bahkan tidak jarang ia sendiri yang menawarkan. Ketika bang Syu`aibun datang ke sekolah SMA Al­Hidayah menjemput anaknya Zaki sambil menunggu saya berbincang­bincang dengannya, lalu ia menanyakan, "mushollahnya ada dek?" "Ada bang", jawab saya. "Kalian butuh Al­Qur'an ?" "Iya bang, untuk kegiatan ekstra kurikuler Tilawah Al­Qur'an, jawab saya. Kemudian ia menyarankan membuat surat ke BAZNAS agar dapat bantuan Al­Qur`an. Al-hamdulillah, tidak lama setelah surat kami diterima kami mendapat bantuan Al­ Qur'an yang sangat membantu kegiatan ekskul anak­anak. Semoga ini menjadi amal jariah bagi bang Syu`aibun. Kemudian, waktu sebelum lebaran tahun lalu 2019, beliau menyuruh saya melalui kak Narti (istri beliau) untuk mendata guru SMA Al­Hidayah agar mendapatkan bantuan dari BAZNAS dan saat itu beliau dalam keadaan sakit di Rumah Sakit Haji. Saya ditelepon kak Narti untuk datang ke rumah sakit mengambil bantuan untuk 361
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik guru guru SMA Al­Hidayah Medan, dalam keadaan berbaring sakit beliau menyerahkkan langsung kepada saya untuk diberikan kepada guru­guru, lalu amanah saya sampaikan kirim salam serta doa guru­ guru berterima kasih kepada bang Syu`aibun sembari mendoakan semoga abangda Syu`aibun diberikan kesehatan dan tetap lindungan Allah SWT. Saya saat itu sangat terharu dalam keadaan sakit saja beliau selalu berbuat kebaikan, apalagi dalam keadan sehat kita lihat bersama dalam keadaan sehat beliau selalu aktif berbuat kebaikan dan suka memberikan pencerahan kepada generasi generasi muda. Kami juga mengetahui bang Syu`aibun peduli terhadap pen­ didikan terutama siswa yang kurang mampu, beliau mau menyi­ sih kan uang zakatnya untuk anak yang kurang mampu agar anak tersebut melanjutkan sekolah dan jagan sampai putus di tengah. Hal ini menjadi motivasi bagi kita agar senantiasa membantu dan menolong saudara kita yang kurang beruntung nasibnya, harapan doa kita bersama bang Syu`aibun mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan memperoleh jiwa tenang, keselamatan, kebahagian bertemu dengan Robb Ilahi , masuk golongan orang yang beriman dan beramal soleh, kami berusaha menteladani kebaikan yang telah dilakukan bang Syu`aibun dan senantiasa berdo'a agar kiranya ia Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepadanya. Kami sebagai saksi bang Syu`aibun orang yang baik dan tempatkanlah ia ya Allah tempat yang sebaik baiknya disisi­MU ya Rabb, jadikanlah kebaikan yang ia lakukan menghantarkan dirinya menjadi orang yang mendapat ampunanmu. Saya kepala Sekolah beserta guru dan siswa SMA Al­Hidayah Medan turut mendoakan abangda Syu`aibun agar Allah SWT mene­ rima amal solehnya, diampunkan dosanya dimaafkan kesa lahan­ nya, berikan ia nikmat bukan azab kubur dan ditempatkan di surga Jannatun Naim, kami dewan guru SMA Al­Hidayah merasa sedih terharu ketika Allah memanggil abangda Syu`aibun disisinya, namun ini adalah yang terbaik baginya untuk menghadap Robb Ilahi.[ 362
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik SYU`AIBUN DARI PERKAWANAN HINGGA PENGABDIAN Ilyas AR Berpulangnya Alm. Drs. Syu`aibun Manurung, M. Hum seketika memutar kembali memori saya pada saat pertama kali mengenalnya di Fakultas Syari`ah IAIN SU (Jalan Sutomo Medan) sekitar tahun 1980. Saat itu Syu`aibun menjadi peserta Pekan Orientasi Mahasiswa Baru (POSMA), saya sebagai instruktur yang memandu sembari menilik bakat yang dimiliki mahasiswa baru. Beberapa nama yang seketika ngetop saat itu seperti Ahmad Suhaimi (alm.), Zarkasyi, Daud Rasyid, Surya Darma, dan Syu`aibun menjadi buah bibir diantara kami para instruktur. Dari beberapa nama tersebut, Syu`aibun tampil dengan gaya retorikanya yang khas dalam meyakinkan teman­teman seangkatannya. Potensi yang dimilikinya tersebut merupakan satu dari sekian banyak alasan kami mengajak Syu`aibun agar mau bergabung di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang saat itu sedang saya nahkodai. Pantauan kami tidak berpaling dari Syu`aibun hingga ia betul­betul membulatkan tekad dan bergabung dengan HMI 363
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik dan memulainya dari MOP hingga LK­1. Saya meyakini bahwa Syu`aibun tidak akan neko­neko dan memiliki niat yang tulus ber­HMI, disamping harapan ia bisa melanjutkan generasi kami mengembangkan komisariat kedepan. Karakter organisatorisnya memang terlihat begitu kental. Saat di kampus Syu`aibun sering berpindah tempat hanya untuk sekadar memotivasi dan mengajak kawan­kawannya agar ikut bergabung dengan HMI. Kamar kosnya bersama Asmuni (Prof.) dan beberapa anak Syari`ah di Gang Masjid Jalan HM Said sering dijadikan tempat bertukar wacana tentang HMI dan dinamika yang dihadapi saat itu. Sesekali dialog dimuati dengan bahan bacaan dan pendapat yang dikutip dari berbagai buku, begitulah cara Syu`aibun membakar semangat membaca dan berdiskusi teman disekelilingnya. Bicara tentang pertemanan Syu`aibun juga layak dijadikan contoh. Suatu waktu pada periode kepengurusan kami mengadakan kegiatan rekreasi ke Pantai Namo Sira­sira yang berada di Kabupaten Langkat bersama rekan­rekan pengurus mengggunakan 2 bus. Saya melihat kepedulian Syu`aibun yang sangat peka dengan masalah yang ada, bahkan Syu`aibun tidak merasa malu atau segan ikut berpartisipasi membantu panitia menyiapkan segala sesuatu yang bersifat teknis, seperti mengangkat barang­barang dan membantu apa yang perlu dikerjakan. Kesan baik itu masih saya simpan hingga saat ini. Selain itu, kami juga pernah melaksanakan Study Tour ke IAIN Ar­Raniry Banda Aceh. Seperti halnya banyak orang, rasanya kurang absah kalau bertandang ke Banda Aceh kalau belum menyinggahi Masjid Baiturrahman yang ramai dikenal itu. Saat keluar dari lingkungan masjid Syua`aibun kehilangan sepatunya ber­merk Crocodile yang dibelinya sebelum berangkat. Kemudian kami menggagas pengutipan dari kawan­kawan yang lain agar berpartisipasi meringankan beban Syu`aibun. Tidak disangka, uang yang kami kumpulkan dari suka rela kawan­kawan cukup membeli sepatu baru untuk Syu`aibun. Ini tidak lain karena ada rasa solidaritas mengingat Syu`aibun sangat komitmen dalam berkawan. Saya terus memantau perjalanan karier HMI Syu`aibun hingga ia menjadi ketua umum HMI Cabang Medan. Sebelum ia men calonkan diri, ia menemui saya dan menyampaikan kondisi dan masalah yang ia hadapi. Sebagai orang yang realistis dalam 364
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik politik, rasanya sulit memenangkan pertarungan pemilihan ketua umum dengan kondisi peta politik yang ia jelaskan. Apalagi isu yang terbangun ia berhadapan dengan kelompok yang solid dan besar. Untuk membangun kepercayaan dirinya, saya mengatakan bahwa keyakinan menang harus tetap tertanam. Ia kemudian membuktikannya, Syu`aibun terpilih menjadi ketua umum dengan sususan taktik dan strategi yang sangat apik dan kondusif. Ketika menjabat ketua umum HMI Cabang Medan konsen­ trasinya mengarah pada pengembangan umat. Ia sering turun membekali anak­anak muda dan remaja masjid dengan pelatihan dan pendidikan. Maka tidak heran titik pengabdian beliau sampai menjadi Wakil ketua Umum IV Baznas Sumut menjadi akhir dari pengabdian beliau dalam hidup di dunia. Semoga apa yang telah diperbuatnya, pengabdiannya, perjuangnnya, dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT. 365
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik BANG SYUAIBUN, BERFIKIR KEDEPAN, BERFIKIR POSITIF, DAN TERUS BERKARYA. M. Jamil Dimulai dari tahun 1991, Sejak menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah IAIN SU, saya selalu berintekrasi dengan bang Syuaibun, baik beliau sebagai pegawai maupun sebagai tokoh organisasi . Di dalam interaksi tersebut, saya melihat bang Syaibun adalah sosok yang dapat dilihat dari berbagai sisi. Dari sisi pemikiran, bang Syuaibun adalah seorang yang selalu mengajak setiap orang untuk berfikir logis, rasional dan melihat hal hal, segala seseuatunya secara jauh kedepan, pikiran pikiran tersebut terkadang pada waktu berkenaan merupakan sesuatu yang terkadang tidak terpikirkan oleh kita yang mendengar. Tetapi pemikiran pemikiran yang beliau lontarkan lebih banyak berfokus pada pengembangan oraganisasi, institusi, baik internal maupun eksternal, dan sepanjang pengalaman bersama beliau tidak terlalu sering melontarkan hal hal yang mengejutkan dalam bidang rasional akademik. Di sinilah mungkin ciri khas dari bang Syuaibun. 366
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Satu hal lain, ketika bang Syuaibun diamanahi sebagai WR 3 IAIN SU, dalam perhatian saya, beliau merupakan sosok yang konsisiten dalam gaya interaksi dengan siapapun, interaksi yang dalam bahasa agama, tidak merasa besar dengan jabatan yang diamanahkan. Bagaimanapun, sebagai sebuah catatan, mungkin dikarenakan pertarungan pemikiran­pemikiran yang berkembang di dalam diri beliau, strata pendidikan formal bg Syaibun menjadi terhambat, ini juga mungkin dikarenakan adanya idealisme di dalam diri beliau yang menghambat untuk menjadi pragmatis. Secara keseluruhan, bang Syuaibun, saya perhatikan merupakan pribadi yang tidak mau berhenti, tidak mau berhenti berfikir, beraktifitas, bahkan aktifitas yang berorientasi kepada keumatan, hal ini terlihat ketita beliau mengabdikan diri di BAZNAS Sumut, bahkan beliau bersama pimpinan BAZNAS pernah terjun ke Binjai membantu anak anak Kader Ulama yang kami bina di sana, lain lagi tentunya membantu pengembangan syiar Islam di berbagai daerah, di Sumatera Utara . Selamat jalan bang Syuaibun, kami akan mengenangmu sebagai seorang abang yang senantiasa mengajak untuk berfikir kedepan, positif dan untuk terus berkarya dalam bidang yang kita tekuni. Allahummaghfirlahu, waj'al jannata matswahu. Amin ya Rabbal'alamin. 367
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik BELAJAR DARI KEDISIPLINAN BANG SYU'AIBUN Saidurrahman Saya kenal Drs. Syua'ibun, M. Hum yang akrab dipanggil dengan Bang Ibun pada tahun 1990, ketika saya masuk ke Fakultas Syari'ah IAIN.SU jurusan Mu'amalah­Jinayah. Bang Ibun dikenal sebagai sosok yang ramah, mudah senyum, berbicara dengan sangat hati­hati. Kalimatnya tertata dengan baik. Dan yang lebih penting adalah pembicaraan bang Syuaibun sangat logis. Kita tidak sulit memahami pikiran­pikiran Bang Ibun. Tidaklah mengherankan bukan saja di dalam perkuliahan, dalam berbagai forum diskusi, seminar, orasi­orasi, khutbah dan ceramah bang Ibun selalu menarik. Di samping itu, Bang Ibun terkenal karena pergaulannya Ber­ gaul nya supel dan luwes. Tidaklah mengherankan jika Bang Syuaibun dikenal dan terkenal, bukan saja dikalangan HMI­KAHMI, tetapi juga dikalangan politisi­Politisi dan tokoh­tokoh ormas Kemasyarakatan. Yang sangat menarik adalah, Bang Ibun itu kendati dengan cara yang berbeda, sangat peduli dengan adik­adiknya. Jika ada senior yang hanya cukup memberi uang, bang Ibun lebih fokus pada pengembangan SDM. Baginya anak­anak HMI atau mahasiswa 368
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Syari'ah itu harus hebat dan unggul dengan berbagai kualifikasinya. Bukan hanya pandai bicara namun miskin referensi. Sewaktu saya menjadi mahasiswa tingkat akhir, Bang Ibun berpesan kepada saya - saya masih saya ingat dengan sangat jelas­ "Said, terus bangun jaringan keluar dan kembangkan wawasan." Namun di sisi lain, Bang Ibun itu orangnya serius, khususnya dalam hal mengurus pangkat. Saya ingin berandai­andai, jika bang Syuaibun cepat mneyelesaikan doktornya, saya percaya beliau juga akan menjadi seorang Profesor. Demikianlah, jika banyak orang ta'jub, paling tidak keheran­heranan atas ketepatan dan 'kecepatan' TGS, naik pangkat, itu sesungguhnya disebabkan dua orang tokoh. Di samping Bang Ibun ada satu sosok lagi yang juga sangat disiplin mengurus pangkatnya, Drs. Eldin H. Zainal, M. Ag. Jujur saya berguru kepada 2 orang ini. Namun takdir memang menentukan lain, kedua senior saya ini kendati telah menyelesaikan perkuliahannya di S3, namun tidak sempat menuntaskan disertasinya. Setelah saya menjadi pimpinan UINSU, memang pertemuan dengan Bang Ibun semakin jarang karena masing­masing disibukkan dengan berbagai macam kesibukan. Kalau bertemu, paling­paling pada saat pertemuan dosen­dosen fakultas Syari'ah atau juga pada forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPRS Puduarta Insani. Tahun yang lalu, saya dan Bang Ibun sama­sama dipilih oleh RUPS untuk menjadi DPS di BPRS Puduarta Insani. Harusnya karena sama­sama DPS, kami menjadi sering bertemu pada rapat­rapan pimpinan BPRS. Namun, lagi­lagi takdir menentukan lain. Bang Ibun telah dipanggil Allah SWT. Namun ketiak sama­sama menjadi DPS, Bang Ibun memesankan kepada saya sebagai nasehat abang buat adiknya, untuk lebih slow dan jgn terlalu over. Abangda, semoga Allah menempatkanmu di tempat terbaik disisinya. 369
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik SENIOR YANG DEKAT DENGAN ADIK-ADIKNYA Zubeir Sitomorang Saya mengenal Bang Syuaibun secara lebih intensif ketika saya menjadi Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Syari'ah pada tahun 1989­1990. Bang Syuaibun yang kami sering memanggilnya dengan Bang Ibun, sangat energik dan dinamis. Soalnya beliau adalah aktivis HMI, menjadi ketua umum mulai ditingkat komisariat sampai Badko, juga seorang aktivis yang sangat menyenangi dunia kampus dengan segala dinamikanya. Bang Ibun juga sangat menyenangi dialog dan diskusi. Satu hal lagi yang amat penting adalah, Bang Ibun ini sangat dekat dengan adik­adiknya. Jika dipertanyakan, tentang kesan selama berinteraksi dengan Bang Syuaibun, maka menurut saya, Bang Ibun adalah mitra dan teman dialog terbaik. Berdialog dengan Bang Ibun kita banyak belajar, bukan saja pada materi dialog, cara berdialognyapun menjadi pelajaran penting bagi kita. Bang Ibun adalah sosok yang sangat santun dan karenanya sebagaimana yang saya sebut, Bang Ibun sangat dekat dengan adik­adiknya. Beliau senang memberi motivasi untuk bangkit dan maju. Beliau juag senang merangkul mahasiswa 370
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik dan berupaya untuk tidak berhadapan dengan konflik. Perlu dicatat, kendatipun posisinya sebagai dosen dan senior, tapi Bang Ibun tidak pernah memaksakan kehendaknya. Memaksakan ide­idenya kepada orang lain. Yang menjadi fokus bang Ibun sebenarnya adalah pemahaman. Dari dialog, yang diinginkan bang Ibun adalah adalah bagaimana lawan dialognya paham dan jadi lebih baik jika mereka merasa tercerahkan. Dialog dengan Bang Ibun itu menyenangkan karena Bang Ibun menyampaikan gagasannya dengan sangat clear, cair dan sangat argumentative. Lebih dari itu, pikirannya bukan hal­hal yang melangit. Sangat membumi dan karenanya menjadi sangat mungkin untuk dilaksanakan. Khusus dalam kontkes perkaderan HMI, bang Ibun sangat peduli dengan HMI dan kader. Oleh karena itu, yang menjadi fokus Bang Ibun pada perkaderan dan regenarisasi. Tak bosan ia mengingatkan bahwa HMI itu organisasi kader dan komisariat sangat menentukan. Di bagia akhir ini, saya ingin berbagi cerita bagaimana komuni­ kasi Bang Ibun dengan adik­adiknya yang sangat harmonis dan dekat. Saya punya teman namanya Fendi. Kami biasa memanggil­ nya dengan nama " Kum­Kum". Kebetulan Fendi ni Kabid PA. Setiap kali kuliah, Fendi selalu minta izin ke Bang Syuaibun untuk tidak masuki. Fendi bilang begini, " Bang aku liat adek­adek dulu di Cabang. Bang Ibun bilang begini...Fen kau jangan la pulak sikit­sikit alasan liat adek­adik, jadi serba salah abang nanti. Apa kata kawan­kawanmu nanti..(sambil menatap Kum-Kum dgn pandangan khasnya). Dialog itu menunjukkan bahwa bang Syuaibun sebenarnya objektif dalam memberi kuliah dan nilai kepada mahasiswanya. Makanya ia ingatkan Fendi untuk tidak sering­sering cabut atau tak masuk. Nanti akan merepotkan sendiri. Di kasi nilai jelek, rasanya gak baik bagi seorang kader HMI yang mestinya memberi contoh. Diberi nilai baik, akan menimbulkan kecemburuan bagi yang lain. Jalan terbaik kalau kuliah ya harus serius kuliah. Kalau berorganisasi silahkan pilih waktu yang tidak bertentangan dengan jadwal kuliah. Selamat jalan Abangku..Insya Allah apa yang pernah engkau berikan, akan menjadi amal saleh bagi mu di alam barzakh. Amin. 371
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik MELANJUTKAN AGENDA KE-UMMAT-AN Alwi Hasbi Silalahi Sebagai sesama ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Sumatera utara yang dipisahkan rentang waktu yang cukup panjang. Saya dan Bang Syu`aibun memang terlahir dari "rahim" yang sama, dibaluti dengan tradisi yang sama sebagai khodimul ummah (pelayan ummat), kemudian tumbuh dan ber proses di ruang pengabdian yang cukup luas. Saat menjadi ketua umum Badko Sumatera Bagian Utara, Bang Syu`aibun memimpin HMI cabang yang ada di wilayah Sumatera Utara dan Aceh sebelum akhirnya masing­ masing provinsi dibentuk Badko seperti saat sekarang ini. Tugas yang diemban ketua umum badko saat itu tidak jauh berbeda dengan yang ada saat ini, sebagai perpanjang tanganan PB HMI untuk konsolidasikan dan mengkoordinir cabang­cabang yang ada di daerah. Di samping tugas yang terbilang wajib itu, agenda keummatan menjadi keharusan yang dilakukan untuk menopang eksistensi HMI untuk menjaga napas perjuangannya. Bang Syu`aibun memang dikenal khalayak ramai sebagai pribadi yang dekat dengan ummat. Disamping hari­harinya dihabis­ kan sebagai dosen di Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN­SU, beliau 372
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik juga merupakan wakil ketua IV Baznas Prov. Sumatera Utara yang rutin turun menyerap aspirasi dan membantu banyak orang melalui program zakat. Terbilang 10 tahun, bukan waktu yang singkat ditengah kondisi fisik beliau yang terus menurun. Pengabdiannya kepada ummat merupakan satu tugas yang tidak pernah lekang oleh waktu. Masa­masa kepemimpinannya di Badko Sumbagut juga banyak dihabiskan melakukan pengabdian di masyarakat. Berpindah­pindah dari satu daerah ke daerah lain, dan terus menanam harapan di tengah masyarakat. Meskipun saat itu, tepatnya tahun 1986 kondisi internal HMI sangat tidak baik saat menyikapi asas tunggal Pancasila yang mengharuskan HMI terbelah menjadi 2 (dua). Beliau justeru memilih jalan lain dengan mengabdikan diri di tengah­tengah ummat. Sungguh sikap berbeda dari hasil penghayatan yang cukup matang. Mewakili keluarga besar HMI Badko Sumatera Utara, semoga Allah SWT senantiasa mengampunkan segala dosa dan khilafnya serta mendapat tempat terbaik disisi Allah AWT. 373
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik BANG SYU`AIBUN, ABADI DALAM LINTASAN ZAMAN Ikbal Hanafi Hasibuan Bang Syu`aibun, adalah satu dari sekian banyak alumni yang berhasil menorehkan tinta emas dan abadi dalam lintasan zaman. Namanya selalu terdengar saat ada kader HMI Komisariat Syari`ah yang hendak maju sebagai ketua umum HMI cabang Medan atau ketua umum Badko Sumut. Dibalik deretan visi misi yang teknis, selalu disebutkan agenda khusus, "meneruskan apa yang pernah dilakukan Bang Syu`aibun". Meskipun demikian, belum ada kader yang mampu menggandeng namanya berada didaftar mantan ketua umum komisariat, cabang dan badko sekaligus. Tentu ini akan terus menjadi motivasi bagi adik­adik yang ingin mengabdikan diri di struktural HMI. Kemampuan Bang Syu`aibun menaiki tangga kariernya di HMI dengan sangat rapih patut diteliti lebih jauh. Faktor yang kemung­ kinan bisa dijadikan alasan atas perolehan itu terletak pada kekuatan personal Bang Syu`aibun. Kalau bicara jaringan alumni, HMI Komisariat Syari`ah masih terbilang cukup muda dan para alumninya 374
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik baru memulai karier. Menggunakan kekuatan finansial rasanya tidak mungkin. Lantas hanya kekuatan personal yang memungkinkan bisa "merambah" jalan terjal itu. Bang Syu`aibun memang dikenal sebagai pribadi yang penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya. Medan perjuangan yang penuh duka dan duri akan ia terjang asalkan tugasnya bisa selesai maksimal secara mandiri. Tidak pernah terdengar kabar Bang Syu`aibun sedang ada masalah semuanya ia coba selesaikan sendiri. Saat Bang Syu`aibun memasuki masa­masa akhir penyelesaian kuliah S3­nya di USU beberapa tahun yang lalu, mobilnya dibobol maling dan tas berisi data disertasinya hilang. Gelar doctoral yang sudah lama diidam­idamkan pupus seketika, kejadian itu sungguh menggemparkan banyak orang. Silih berganti orang menawarkan bantuan kepada Bang Syu`aibun agar disertasinya disusun ulang, tapi tak satu pun yang di­iyakannya, Bang Syu`aibun hanya mengatakan, "biar saya ulangi saja". Soalan lain yang sangat menarik saat mengingat Bang Syu`aibun adalah tentang prinsip dan integritasnya yang saya yakini akan sangat banyak orang yang mengatakan hal senada saat meng ajukan nama Bang Syu`aibun kehadapan mereka. Diawali saat saya dan seorang sahabat menemui beliau dengan berbasa­basi layaknya antara adik dan seorang abang yang disegani. Basa­basi itu tiba­tiba terhenti saat kami tidak sanggup lagi memilih kalimat untuk menghadapi Bang Syu`aibun yang menyambut kami dengan dingin dan penuh kecurigaan. Tidak tahan dengan kondisi itu, akhirnya kami melontarkan maksud kedatangan yang telah kami siapkan sebagai wacana terakhir. "Bang, kami mau konsultasi dengan abang tentang nilai mata kuliah teman saya yang tidak abang keluarkan." "Sudah tidak bisa lagi itu, lebih baik mengulang saja di semester depan." jawab Bang Syu`aibun sekaligus menutup harapan kami. Integritasnya di dunia akademik bukan hanya celoteh belaka. Beliau terus menjaganya seakan sudah menjadi prinsip yang tidak bisa digoyahkan oleh siapa pun dan dengan apapun itu bahkan sampai akhir hayatnya. Ini mengingatkan saya pada sebuah ungkapan, integritas hanya dapat disimpulkan pada seseorang yang mampu mempertahankannya hingga akhir. Sungguh Bang Syu`aibun menu­ nai kannya dengan baik, tidak salah kalau namanya akan selalu abadi dalam lintasan zaman. 375
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik BANG SYUAIBUN: PEMILIK SERIBU IDE Mustafa Kamal Rokan Mengenang Bang Ibun (Panggilan Bang Syuaibun) berarti sedang membicara sosok pemilik seribu ide. Saya menduga, tak seorangpun membantah pernyataan itu. Dimanapun berjumpa beliau, tentu dalam suasana yang kondusif, beliau selalu melontarkan ide­ide briliannya. Seolah isi kepala bang Ibun tersusun seribu ide dengan rapi, dimana siap dilontarkan saat sedang berbicara dengan beliau, dari isu yang kecil hingga isu besar seperti persoalan bangsa dan negara. Selain itu, analisisnya tajam, dan sering tak disangka dan sulit diterka sebab ia menganalisisnya hingga ke akar dan filosofi. Secara pribadi, saya mengenal Bang Ibun sejak semester­ semester awal di S1 di Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara yang saat itu masih di Kampus 1 Jalan Sutomo. Tepat di ruangnya yang tidak terlalu besar di dekat gedung Mustafa Husein (sekarang gedung H. Anif), adalah pertemuan yang tidak pernah terlupakan oleh saya. Berstatus sebagai mahasiswa yang mulai "sok sibuk", dimana saat itu saya adalah sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perbandingan Mazhab dan Hukum bersama bang Amiruddin Syam, dan aktif di Komisariat HMI Fakultas Syariah IAIN SU, ia memberikan 376
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik sejumlah ide kegiatan yang sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan gaya khas berbicaranya, ia memberikan banyak ide tentang diskusi rutin mahasiswa. Jika setiap jurusan satu kali saja dalam sebulan membuat diskusi, maka tidak ada minggu tanpa diskusi di fakultas syariah (saat itu masih empat jurusan), itu salah satunya. Saat beliau sebagai pembantu rektor IV IAIN SU yang mem­ bidangi kerjasama, banyak catatan emas yang beliau torehkan buat IAIN SU, yang dibuktikan dengan banyaknya kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya dengan Kolej Islam Pahang. Dan saya mendapatkan "syafaat" dari beliau saat beliau Pembantu Rektor IV dan saya adalah Presiden Mahasiswa IAIN Sumatera Utara. Melalui beliau, ia meminta Rektor (Prof. Yasir) dan Warek 1 (Prof. Haidar) untuk membuat kerjasama mahasiswa dengan Kolej Islam Pahang, Malaysia. Akhirnya kerjasama mahasiswa antara BEM IAIN SU dengan Senat Mahasiswa Kolej Islam Pahang terjalin. Salah satu bentuk kegiatannya adalah kegiatan bersama di negeri Pahang. Sekitar 30 orang mahasiswa IAIN SU melakukan pertandingan persahabatan dengan mahasiswa Kolej Islam Pahang, seperti Sepak Bola, Seni, dan Haflah Al­Quran dan konferensi. Selain itu, beliau pula yang mencetuskan ide untuk membuat Pusat Pengembangan Pelatihan Tilawatil Quran (P3TQ) di IAIN Sumatera Utara, jauh sebelum adanya LPTQ. Beliau sangat memahami talenta saya sebagai qari sehingga akhirnya saya menjadi ketua P3TQ IAIN SU sebelum menjadi Presiden Mahasiswa. Beliau termasuk yang tidak begitu sepakat saya menjadi aktivis BEM yang lebih kuat nuansa politiknya, dan menginginkan saya menjadi tokoh Al­Quran sesuai bidang saya. Tentu banyak sekali ide­ide yang beliau sampaikan yang tidak dapat dituliskan semuanya. Akhirnya, saya bersama Watni Marpaung dan beliau adalah dewan hakim MTQ Provinsi cabang Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al­Quran pertama di Sumatera Utara, saat MTQ Tingkat Provinsi dilaksanakan di Kota Panyabungan, Mandailing Natal tahun 2010. Hampir setiap moment MTQ kami selalu bersama sebagai dewan hakim cabang karya tulis. Saat menunggu peserta mengerjakan tulisannya, berbagai ide terus saja mengalir dari bibir beliau. Beberapa tahun sebelum ada museum Al­Quran yang di jalan Pancing, sungguh ide itu sudah pernah dilontarkannya lengkap dengan teknis persiapannya. 377
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Tentu kepulangan beliau kepada Rab nya adalah kesedihan dan kesunyian kita semua khususnya atas ide, gagasan beliau yang tak pernah berhenti mengalir. Semoga beliau sedang tersenyum dan menikmati hasil gagasan dan atsarnya di bumi di alam barzakh sana. Selanjutnya tugas kita melanjutkan ide dan gagasan­gagasan yang pernah beliau torehkan. Selamat jalan bang Ibun. Saya haqqul yaqin, Allah ridha kepadamu. Amin ya Rabbal'alamin. 378
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik DRS. SYU'AIBUN, M.HUM; IN MEMORIAL Hulwati, Miswardi, Slamet Mujiono "Senin 10 Agustus 2020 pukul 08.15 WIB bang Syu'aibun berpulang kerahmatullah, mohon ma'af kalau ada kesalahan beliau selama bergaul semasa S2 dulu". Itu berita WA yang saya baca dari teman Miswardi, pada tanggal 13 Agutus 2020, berarti sudah 3 hari kepergian almarhum Syu'aibun dan WA itu berasal dari istri beliau (kak Narti). Saya tersentak dan kaget, Syua'aibun teman seperjuang S2, sudah tiada, saya hanya bisa berucap Innalillahi wa Inna Ilaihi raaji'uun, semoga Sua'ibun husnul khatimah.. aamiin ya rabb. Syua'ibun teman dan sahabat semasa Kuliah Magister Ilmu Hukum UII pada September 1996­ September 1998. Syu'aibun, saya dan 4 orang lainnya dikirim oleh instansi masing­masing (IAIN) untuk mengikuti kuliah Magiter Ilmu Hukum di UII Yogyakarta. Ini merupakan kerjasama Departemen Agama dengan UII Yogyakarta. Mereka adalah Syu'aibun (IAIN Sumatera Utara), dan saya (Hulwati) dari IAIN Imam Bonjol Padang. 4 orang lainnya dari IAIN Serang (Faridatul Fauziah), Buchari, Almukarram dan Faisal dari IAIN Sunan Ampel Surabaya. Di antara kami berenam, Syuibun yang mampu menyelesaikan studi S2 lebih awal, 17 bulan. 379
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Bagi kami Syuaibun merupakan sosok yang tekun dalam persoalan kuliah, ketika ada tugas, beliau sudah stand by di perpustakaan untuk mencari referensi, kalau tidak ada pergi ke shopping, termasuk untuk menghadapi ujian semester. Syu'aibun orang yang selalu antusias, aktif dan memotivasi kami dalam belajar. Beurasaha untuk mengumpulkan soal­soal ujian melalui kakak tingkat atau melalui diskusi­diskusi kelompok. Untuk mendapatkan soal­soal ujian tersebut selalu saya yang jadi sasaran. Syu'aibun ngomong, "kamu Hulwati pinjam soal­soal ujian sama kakak tingkat, nanti kita diskusikan bersama". Yaach.. saya ikuti perintah dengan senang hati, tanpa beban, karena keperluan bersama. Satu hal yang paling berkesan adalah dalam mata kuliah Statistik, dimana buku referensi yang diberikan oleh dosen berbahasa Inggris, statistik lagi... (jelas mata kuliah ini susah). Maka atas ide dari Syu'aibun, kami dapat merumuskan dalam bentuk diktat sebagai bahan untuk menghadapi ujian semester. (lihat lampiran) Perkulihan di Magister Ilmu Hukum UII Yogyakarta pada saat kami kuliah menjadi momok yang boleh dikatakan ngeri­ngeri sedap. Terlebih kami dalam perkuliahan diajar oleh dosen yang sangat tegas dan berkualitas, karena Program Magister Ilmu Hukum UII Yogya karta, merupakan lembaga yang memiliki pakar hukum yang saat ini menjadi pakar Hukum Nasional seperti Prof. Dr Mafud MD (Politik Hukum), Dr. Busyra Mukoddas, Prof Suparman Marzuki, Prof Endang, Prof Bambang, Prof, Dr. Erman Raja Guk Guk, Prof. Dr. Standyo, Prof Mudadzkir, Prof Zanzowi Suyuti dan lainnya. Satu sisi kami bangga diajar oleh dosen­dosen yang memiliki keilmuan yang luar biasa, tetapi di sisi lain tugas­tugas yang diberikan dosen menjadi momok yang dapat dikatakan horor bagi kami. Tetapi bagi Syu'aibun semua itu menjadi mudah, tidak pernah kalah dengan tugas­tugas kuliah yang dihadapi tidak merasa susah.tidak ada hal yang susah, bahkan kesulitan­kesulitan yang diberikan dosen ketika perkuliahan, terkadang kami buntu, maka Syu'aibun lah orang pertama yang menggugah kami untuk bangkit, semangat dan terus maju, sehingga kami merasakan selama kuliah di Magister Ilmu Hukum UII Yogyakarta kebersamaan dan suskes untuk bersama. Dengan Demikian suasana ini menjadikan kami semakin akrab, kompak satu sama lain. Untuk mencapai satu tujuan; selesai S2 Ilmu Hukum UII Yogyakarta, dengan gelar M.Hum. Apalagi suasana yang dibangun oleh Fakultas Ilmu Hukum UII adalah 380
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik suasana kekeluargaan, baik antara mahasiswa dengan dosen termasuk mahasiswa dengan pegawai. Di samping itu Syuaibun adalah sosok yang tenang dalam bersikap, berbicara, orangnya tidak emosional, salah seorang dari kami mengatakan (Slamet Mujiono), bahwa Syu'aibun itu lebih "Jawa" dari orang Yogya, karena cara beliau berkomunikasi dengan yang lain, disampaikan secara "lembut", pada hal beliau orang Medan. Syu'abun tidak hanya tekun, teliti dan detail dalam bidang akademis, kemampuannya menyerap pengetahuan baru cukup baik, banyak buku dan artikel yang dibaca dan tersimpan di memori ingatan yang bagus, sehingga seteiap diskusi seringkali Syu'iban seperti buku dan pustaka berjalan. Selama studi S2 teman­teman seringkali menjadikan Syu'ibun tempat bertanya, berkumpul dan teman diskusi. Ide­idenya tentang kajian ke­ilmuan kadang tidak terpikir oleh teman­teman lainnya, ketika teman­teman baru mengumpulkan bahan untuk menyelesaiakan tugas kuliah, Syu'aiban suda mulai menulis dan mengetik, dia selalu orang yang pertama menyelesaikan tugas (termasuk orang pertama selesai studi Magister di antara teman­teman). Di samping keseriusan Syu'aibun dalam menjalani perkuliahan, ternyata dalam bergaul beliau suka dengan juke, jadi kami fresh. Misal; beliau pernah ngomong ke saya; "Hulwati; apa beda dan filosofinya tukang becak yang di Sumatra dengan yang di Jawa", saya tidak bisa jawab, dan Syuaibun spontan menjawab; "Kalau tukang becak di Sumatra yang membawa becak sebelah kanan, penumpang sebelah kiri, berarti tukang becak Sumatra melindungi penumpang, sementara ukang becak yang ada di Jawa, penumpangnya di depan". Syu'aibun tidak melanjutkan penjelasannya. Silakan kamu teruskan sendiri apa maknanya? timpal Syu'aibun. Ahaaaa.. saya ketawa, beliau juga. Di Magister Hukum UII Yogyakarta Syu'ibun seperti seorang bapak dan kakak untuk teman­teman lainnya tidak hanya persolan perkuliahan yang menjadi inpirasi tetapi Syu'ibun terkadang menjadi tempat mengadu, curhat, berbicara berbagai hal sedih dan gembira. Sudah tidak terhitung banyak petua­petua Syu'aibun kami dengar dan baru sekarang kami rasakan begitu bermanfaat, misalnya semangat untuk terus belajar, kuliah dan meraih cita­cita tertinggi. Walaupun sampai akhir hayat Syu'ibun tidak meneruskan study S3 nya itu di karenakan persoalan kesehatan. Bahkan kami acungkan jempol seorang teman beberapa kali mengantar Syu'ibun untuk tes kolestor di 381
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik laboratorim Rumah sakit Panti Rapih Yogyakarta. Tetapi semangatnya untuk menyelesaikan studi lanjut sangat mengebu­gebu bahkan membakar semangat teman­teman untuk studi. Ada kejadian yang menjadi inspirasi teman­teman sampai sekarang, ketika kami semester 2 di Magister Hukum seorang teman (Miswardi, sekarang WR III UIN Bukit Tinggi) mengalami sakit keras dan hampir 3 bulan tidak bisa hadir perkuliahan di Yogya. Syu'aibun orang pertama yang mengusulkan untuk mengirim teman melihat kondisi Miswardi di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Hasil donasi teman­teman, maka Asri (dari UIR Pekan Baru) salah seorang dari kami berangkat ke Bukit Tinggi untuk melihat kondisi Miswardi. Hal yang tidak terduga semangat Miswardi dari sakitnya untuk kembali ke Yogya muncul, dalam kondisi sakit beliau ditemani istrinya berangkat ke Yogya. Kontribusi pemikiran yang diberikan Syu'aibun untuk membantu ketertinggalan Miswardi dalam perkuliahan cukup banyak terlebih Miswardi dan Syuibun tinggal bersama satu kos. Semangat yang dibangun oleh Syu'ibun hingga saat ini masih menjadi inspirasi teman­teman bahkan mengantarkan teman teman untuk studi S3 dan bahkan Profesor, , di antara kami adalah Prof. Dr. Fahmi Alamruzi, M.Hum, Dra. Hulwati, M.Hum, Ph.D, Dr. Miswardi, M. Hum, Dr. Slamet Mujiono, M.Hum dan yang lainnya. Hal yang tak terduga teman­teman dari luar Jawa termasuk Kami dari Sumatera permaslahan komunikasi di lingkungan kosan di yogya kadang menjadi kaku dan kurang komunikatif, karena perbedaan Bahasa, budaya, dan perbedaan kuliner (makanan). Terlebih Syu'abun berasal dari Medan memiliki bahasa yang intonasinya khas Medan (kaku dan bersuara berat), tetapi bagi seorang Syu'ibun bukan hal yang susah, bahkan Syu'bun mampu berkomunikasi dan berbaur dengan orang Jawa dengan lemah lembut, bahkan ada seorang teman kelembutan bahasa, prilaku, kesopanan Syu'ibun melebih orang Jawa (beliau lebih Jawa dari orang Jawa). Kesederhanaan Syuibun satu sisi yang Syuibun mampu bergaul dengan banyak lapisan, dan kesan ini sampai saat ini masih melekat di hati teman­teman. Walaupun Syu'ibun memiliki kemampuan materil yang baik tetapi penampilan kesederhanaan terkadang mengecoh banyak orang dan teman kulia beliau adalah seorang akademisi dan dosen dari UIN Medan Sumatera Utara. Kesederhanan inilah terkadang teman­teman menyesuaikan diri untuk dapat bersama dengan Syuibun misalnya selalu berjalan kaki, berpakaian sederhana, 382
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik ngopi, minum teh di warung pinggir jalan, makan soto dekat terminal Umbulharjo Yogyakarta (saat ini sudah pindah), membeli buku murah di shoping, bahkan terkadang kami masak bersama di kos Syu'aibun. Bagi kami, sosok Syu'aibun merupakan motivator dan contoh keikhlasan dan kesederhanaan. Sejak berpisah dengan beliau di Yogya tahun 1998, saya baru ketemu dengan Syuaibun pada tahun 2005, Internasional seminar IAIN Sumatra Utara dengan IAEI, ketika itu datang ke Medan,. ketika beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 4 di IAIN Sumatera Utara. Ketika bertemu saya sampaikan ke beliau"bapak Syuaibun tidak ambil S3?", beliau spontan menjawab dengan logat Medan, " bagi aku cukuplah sampai Magister, sudah taubat aku kuliah Hulwati, beliau menimpali sambil ketawa ringan.." Setelah itu saya tidak pernah jumpa lagi, meskipun ada beberapa kali acara di UIN Medan. Akhir dari tulisan ini, doa kami alumni Magister Ilmu Hukum UII Yogyakarta September 1996 s/d September 1998. Mohon maaf atas kesalahan kami semasa kuliah, tiada yang dapat kami sampai untuk Syu'aibun, semoga tenang di sisi Allah dan husnul kahtimah.. Aamiin ya rabbal'aalamiin 383
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik MENGENANG H. SYU'AIBUN MANURUNG Helvizar Ibrahim Hati saya tergetar ketika menerima pesan melalui WA dari adinda Syahrial Arif Hutagalung. Ia meminta saya membuat tulisan untuk mengenang almarhum Syu`aibun Manurung, sahabat saya dan sama sama menjadi aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) era tahun 80­an. Saat itu kami sedang berada di puncak puncak aktifitas untuk berkiprah di organisasi kader yang sangat membanggakan tersebut. Sejujurnya, saya sangat ingin menulis berlembar lembar perjalanan dan rekam jejak kenangan bersama almarhum Syu`aibun. Namun, karena usia yang tidak terlalu muda lagi sehingga banyak kisah yang tercecer dari ingatan kolektif saya. Hal lain karena jarak wilayah dengan dibanduli berbagai aktifitas masing­masing - beliau (Syu`aibun) di Medan menjadi seorang akademisi sejati dan saya di Aceh dijejali tugas yang harus melayani masyarakat sebagai pegawai, sehingga intesitas komunikasi kami menjadi renggang. Tugas dan pengabdian sesuai jalur pilihan masing­masing membuat kami relatif sangat lama tidak bertemu. 384
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Sesekali kadang tergulir juga rindu ingin bertemu sahabat hijau hitam, terutama teman teman seangkatan era 80­an yang pernah ditempah di HMI jalan Adi Negoro 15 Medan. Sebab, antara HMI Cabang Medan dan HMI Cabang Banda Aceh, punya benang sejarah, ibarat dua anak ayam yang lahir dari satu induk Badko HMI Sumbagut, kemudian pada Kongres 17 tahun 1988 di Lhokseumawe (saya dipercaya sebagai ketua Panitia Kongres) dibentuklah Badko HMI Aceh. Itu pula kenapa kultur dan pola perkaderan dan gerak HMI di jalan KH. Ahmad Dahlan 98 Banda Aceh sewarna dan genre HMI Adi Negoro 15 Medan, karena sama sama digembleng dalam satu payung Badko Sumbagut. Doktrin, alur pemikiran dan citarasa itu membuat kader kadernya memiliki rajutan emosional yang kental. Ada kesan cuek bahkan sombong ketika pertama kali bertemu seorang Syu`aibun. Pertemuan pertama pada Hari Sabtu pagi tanggal 24 November 1984 di sekretariat HMI jalan Adi Negoro 15 Medan. Ketika itu saya bersama Ampuh Devayan, Zulkifli Yusfambi, Herman Umar dan Sayed Insya Mustafa, ditunjuk oleh Ketua HMI Cabang Banda Aceh T Husein Banta sebagai utusan HMI Cabang untuk menghadiri acara Dialog Instruktur Regional HMI di Medan memenuhi undangan Badko HMI Sumbagut. Saya ingat sekali, ketika bertemu Syu`aibun (beliau Ketum HMI Cabang Medan), tidak ada sepatah katapun yang terucap selain assalamualaikum dan dilanjutkan dengan bersalaman, setelah itu selesai. Sehingga kesan awal yang terbangun dalam ingatan saya bahwa ketua HMI Cabang Medan ini orangnya agak sombong. Hingga siang hari Sabtu itu, acara dialog instruktur regional HMI dimulai yang dibuka langsung oleh Ketua Umum Badko HMI Sumbagut, dr Abidinsyah Siregar. Nampak Syu`aibun, sebagai Ketua Umum HMI Cabang Medan yang jadi tuan rumah dibantu pengurus cabang aktif menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kesuksesan acara. Benar pepatah, jangan tergesa gesa untuk menyimpulkan suatu apa yang anda lihat dengan kasat mata. Dan berjalannya waktu mulai saya rasakan, bahwa kesan sombong terhadap saudara Syu`aibun Manurung, ternyata bukanlah seperti disangkakan semula. Itu mulai sirna ketika dalam forum dialog instruktur itu sebagai sesama peserta, dia begitu friendly, lues dan berkarakter. Dia menguasai persoalan, sistematis, memiliki gagasan cemer­ lang, alur berpikir yang runut dengan retorika yang sangat komu­ 385
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik nikatif mencerminkan seoang akademis. Itulah yang membuat saya kagum sehingga pantaslah kemudian saat itu ia terpilih jadi ketua HMI karena kompetensi yang dimilliki memenuhi syarat seorang pemimpin organisasi kekaderan yang mengambil fungsi perkaderan, dan memilih lahan pengabdiannya sebagai organisasi perjuangan itu. Pasca dialog instruktur regional HMI tersebut, saya dan kawan kawan kembali ke Aceh, namun komunikasi antar sesama kader HMI yang di Aceh dengan di Medan, semakin aktif dengan berbagai kegiatan keorganisasian. Hingga tahun 1985 saya dipercaya oleh teman teman HMI untuk memimpin Cabang Banda Aceh. Setelah saya terpilih sebagai ketua HMI Cabang Banda Aceh, saya teringat teman saya Syu`aibun yang kemudian dalam satu moment secara khsusus saya menjumpai beliau. Kami berdiskusi dengan tujuan saya sedang belajar mengorek pengetahun dan pengalamannya sebagai pimpinan organisasi mahasiswa terbesar itu. Dia pun dengan terbuka, rendah hati membagi ilmu dan pengalamannya tersebut. Dia memiliki talenta seorang akademisi dan pendidik yang cerdas..Itu pula ketika suatu diskusi, sambil berkelakar saya menyarankan agar beliau memilih jadi dosen bukan jadi politikus. Saat itu ia merespon dengan senyum. dalam urusan organisasi Saya sebagai ketua HMI Cabang Banda Aceh, saat itu yang sering mondar mandir antara Banda Aceh­Medan, selalu menyempatkan diri berdiskusi dengan Syu`aibun. Hinga Musda HMI Badko Sumbagut dilaksanakan tahun 1986 di Pematang Siantar, saya selaku ketua HMI Cabang Banda Aceh mendukung sepenuhnya agar saudara Syu`aibun terpilih menjadi ketua Badko menggantikan kanda dr Abidinsyah Siregar. Saat itu saya meyakinkan beberapa pengurus cabang, terutama cabang­cabang HMI di Aceh untuk all out memberi dukungan agar saudara Syu`aibun dapat terpilih menjadi formatur HMI Badko Sumbagut, Ada suatu keyakinan yang menggerakkan kami menjatuhkan pilihan untuk Syu`aibun, di antaranya selain komptensi personal yang dimiliki memenuhi syarat dan standar bagi seorang pimpinan organisasi seperti HMI, juga ada kesepahaman dan tekad yang sama kami bangun untuk kemajuan organisasi HMI. Kecuali itu, ada janji bahwa kami akan senantiasa saling mendoakan untuk kebahagiaan dan kesuksesan bersama. Alhamdulillah sejarah akhirnya mencatat bahwa saudara Syu`aibun adalah salah satu kader terbaik HMI Sumbagut yang diberi amanah memimpin lembaga terhormat ini. Dan lebih membaggakan saya, ketika dia memilih lahan pengabdian 386
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik sebagai dosen di IAIN Sumatera Utara, saya anggap saja dia mengingat saran dalam diskusi kami ketika masih sama sama aktif di HMI. Saya ikut prihatin ada kabar ketika beliau tidak dapat menyelesaikan program doktoralnya (S3) karena data­data desertasinya hilang bersama laptop miliknya diambil seseorang di mobilnya, Begitu pun seorang Syu`aibun, tetap istiqamah memilih jalan hidup, menjadi akademisi sejati di samping aktivitas sosial di luar tugas tugas akademis itu. Sejak saya pulang ke Aceh setelah melaksanakan pengabdian sebagai Wakil Sekjen PB HMI periode kepemimpinan Ir Herman Widiananda, komunikasi dengan saudara Syu`aibun, nyaris tidak terkoneksi lagi kecuali hanya mengikuti lewat media dan kabar teman­teman. Belum sempat saya berencana meretas rindu dengan teman­ teman HMI terutama kawasan Sumbagut era 80­an, Senin (10/08/2020) malam lalu, melihat message di group WA alumni HMI Nasional­ Internasional, tentang kabar saudara Syu`aibun telah tiada. Dikabarkan dia menghembuskan nafas terakhir di RS Haji Medan karena sakit. Selamat jalan kawanku. Kita saudara kandung ideologi, yang sama­sama lahir dari rahim ibu HMI. Maka sungguh kita tidak mungkin dapat dipisahkan. Kami selalu mengingatmu dalam bingkai kenangan. Berlaksa doa mengirimu. Kiprah pengabdianmu akan jadi parasasti sejarah.Semoga saudaraku ditempatkan dengan mulia di atas permadani Tuhan (Allah) Rabbul Jalil. 387
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik MENGENANG KISAH BERSAMA BANG IBUN Rahmad Efendi Rangkuti Sejarah HMI Cabang Medan telah melahirkan sosok yang sangat luar biasa, mulai dari politisi, legislatif, praktisi dan tidak ketinggalan para akademisi. Dari sekian banyak tokoh yang dilahirkan HMI Cabang Medan ada seorang tokoh yang sangat fenomenal dan diakui jiwa kepemimpinannya dan integritasnya, kader yang berasal dari HMI komisariat Fakultas Syariah UIN Sumatera utara, beliau satu­satunya orang yang pernah menjabat ketua umum mulai dari komisarit, cabang dan Badko Sumbagut. Bang Syuaibun Manurung, kami junior­junior akrab memanggilnya Bang Ibun. Usia saya dan beliau sesungguhnya terpaut sangat jauh, begitupun dengan periodesasi kami sebagai ketua umum HMI komisariat Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, namun begitulah di HMI kami terbiasa memanggil dengan sebutan abang kalaupun sesungguhnya usia beliau sudah seumuran dengan orang tua kami dan di HMI kami belajar bagaimana menjalin silaturrahmi sesame kader, bahkan senior maupun alumni. 388
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Pasca saya terpilih menjadi ketua umum hmi komisafriat fakultas syariah tahun 2013 silam saya memberanikan diri untuk menjumpai dan bersilaturrhami dengan sosok yang fenomenal dan berkharisma ini, setelah saya mengenalkan diri kepada beliau beliau tersenyum dan mengatakan bahwa pilihan yang saya ambil adalah keputusan dan pilihan yang salah, sontak saya terkejut dan bertanya "kenapa abang bilang salah?" lantas beliau menjawab "menjadi ketua umum komisariat di usiamu sekarang menjadikannya salah", menurut beliau saya sudah terlalu tua dan tidak layak lagi menjadi ketua komisariat, padahal saat itu saya masih duduk si semester 5, yang pada saaat itu mahyoritas ketua komisariat sekawasan UIN SU bahkan Cabang medan berada di semester 7, lantas saya kembali memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau tentang idealnya ketua kemisariat, dan jawabannya membuat saya takjub dan merenung, "HMI ini organisasi kader dan mengutamakan kualitas dibanding kuantitas bertujuan untuk insan akademis, maka selayaknya ketua komisariat itu semester 3, semester 5 di cabang semester 7 di Badko, seiring penyelesaian tugas akhir kuliah, periodesasi di badko juga berakhir maka selanjutnya menjadi pengurus PB HMI sembari melanjutkan dan meyelesaikan S2 di ibukota. Setelah selesai diharapkan kembali ke kampus menjadi insan pencipta maupun insan pengabdi. IItulah idealnya regenerasi di HMI. Sejak pelantikan hingga akhir periodesasi komunikasi saya menjalin komunikasi yang baik dengan beliau. Bang Ibun juga salah satu senior yang saya jadikan mentor dalam menjalankan aktifitas HMI di Komisariat FS UIN­SU. Suatu saat saya menemui beliau menjelang pelaksanaan kegiatan Maperca komisariat yang seyogyanya dilaksanakan 1 hari berdasarkan konstitusi. Namun, beliau memberik masukan agar Maperca itu dilaksanakan 2 hari seperti pelaksanaan MOP. Alasan beliau karena materi yang disampaikan oleh instruktur tidak akan cukup kalau hanya dilaksanakan 1 hari. Mengingat muatan materi Maperca cukup berat bagi adik­adik yang baru mengenal dunia perkaderan. Suatu hari saya menemui Bang Ibun untuk mendiskusikan persoalan kepengurusan HMI Cabang Medan yang telah melebihi waktu periodesasi yang hampir 2 tahun belum ada tanda­tanda akan melaksanakan Konferensi. Beliau menyarankan untuk menkonsolidasikan dengan ketua umum sekawasan HMI Cabang 389
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Medan agar komisariat­komisariat tersebut segera mengambil sikap. Bagi beliau regenerasi yang baik itu menjadi keharusan di organisasi kader seperti HMI. Bang Ibun juga salah satu donator yang menyisihkan hasil keringatnya untuk membantu keperluan komisariat. Bahkan pada saat saya dan sekretaris umum HMI komisariat Fakultas Syari`ah mengikuti study banding ke Malaysia beliau memberikan uang ringgit yang ada di dompetnya sekitar 200 RM. Beliau berpesan, "Ini uang abang titipkan sekadar beli oleh­oleh untuk adek­adek komisariat". Belakangan kondisi fisik beliau memang sudah sangat lemah, beberapa kali bertemu di Rumah Sakit Haji Medan saya menawarkan bantuan kepada Bang Ibun dalam proses registrasi, Bang Ibun tetap menolak dan menyatakan masih sanggup mengurus registrasi sendiri. Dari situ saya banyak belajar dari Bang Ibun tentang semangat dan daya juang yang tinggi hingga menjelang akhir hayatnya. Selamat jalan Bang Ibun, kami akan selalu mengenang dan mendo`akan mu. 390
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik SYU'AIBUN : DALAM DERETAN SUKSES PUTRA ASAHAN Irwansyah Penulis mengucapkan terimakasih kepada Tim Penulis/Editor buku ini yang telah memberikan kesempatan untuk penulis berkon­ tribusi menulis tentang Almarhum Ustaz Syu'aibun yang telah berpulang ke rahmatullah. Penulis sangat apresiasi terhadap ide dan upaya untuk menulis buku ini sehingga pemikiran, kiprah dan sejarah serta pengalaman­pengalaman orang selama bergaul dengan almarhum tidak hilang begitu saja, namun ada dalam catatan sejarah yang tertulis untuk kemudian menjadi bahan renungan, rujukan, serta pelajaran berharga bagi generasi setelah almarhum tiada. Karya ini begitu nyata dan berharga. Saya mengenal nama Ustaz Syu`aibun sejak saya masih belajar di Pendidikan Kader Ulama MUI Sumatera Utara tahun 2006. Saat itu nama Syu`aibun tercetus dari bibir guru saya almarhum Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA di sela­sela pembicaraan saat Ustaz Ramli satu pesatu menyebut daftar nama­nama orang Tanjungbalai­ 391
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Asahan yang sukses di Medan baik yang yang berprofesi sebagai Dosen maupun tidak. Namun saat itu keberadaan Ustaz Syu`aibun masih samar dalam pandangan penulis, hanya namanya saja yang menelat di hati dan ingin bertemu dengan pemilik nama tersebut. Tahun 2012 saat penulis masuk mengajar di Fakultas Syariah UIN­ SU yang saat itu masih IAIN penulis pernah melihatnya selintas di Fakultas dan tahu bahwa itulah Syu`aibun. Namun penulis karena tidak ada peluang untuk berkenalan langsung, maka hari itu hanya sekedar tahu sosok Syu`aibun sebagai Dosen dengan khas kemeja panjang dan peci hitamnya. Saya berjumpa dan berkenalan langsung pada beliau saat kami sama­sama ditugaskan Walikota Medan sebagai Dewan Hakim pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Medan. Saat itu penulis dan almarhum kebetulan satu Majelis, yakni pada majelis Menulis Makalah Alquran (MMQ) yang saat ini namanya sudah berubah menjadi Karya Tulis Alquran (KTIQ). Tahun­tahun berikutnya kami juga diaamanahkan untuk tetap di mejelis yang sama dalam MTQ khususnya tingkat Kota Medan. Selama itu pula penulis langsung berinteraksi dan pada akhirnya ternyata kami sama­sama mengetahui bahwa kami ternyata satu kampung. Tepatnya di Sei Kepayang, Asahan. Bahkan kakak perempuannya, sempat mengajar penulis di MTs Al Washliyah Sei Kepayang, Asahan. Dalam dialog­dialog dengan almarhum Ustaz Syu'aibun, beberaapa hal yang menjadi catatan pelajaran bagi penulis adalah : Tegas­positif : Syu`aibun bercerita bagaimana cara dia member­ lakukan dan bersikap terhadap mahasiswa, bahkan bagaimana caranya bersikap kepada anak dan keponakannya sendiri dalam memberikan pendidikan. Mungkin kadang sebahagian orang menilai prinsipnya terlalu keras, namun bagi saya, cara yang dilakukannya dalam memberikan pendidikan dan transfer pengetahuan adalah positif dan demi kemajuan serta kesuksesan orang yang diddiknya pada masa mendatang. Ramah­bersahabat : Saya terkesan ketika baru saja kenal, namun sudah bisa memposisikan diri seolah telah lama kenal dengan penulis. Entah karena emosional satu kampung atau bukan, namun asusmi penulis bukanlah karena alasan satu kampung, melainkan karena memang sifat dan keperibadiannya yang begitu. Dia banyak bercerita tentang kehidupannya selama perkuliahan, keaktifan sebagai mahasiswa dan bagaimana kiprahnya di HMI. Bahkan di sela­sela 392
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik pembicaraannya dia juga menceritakan tentang sakit yang dialaminya sudah menahun namun tetap tidak melumpuhkan semangatnya untuk terus tetap mengajar di fakultas. Motivasi­Perubahan: Ustaz Syu`aibun terkadang mengkritisi pola pokir anak­anak muda di kampung kami, di Sei Kepayang. Cenderung menghabiskan waktu di kedai kopi seharian bahkan sampai malam. Tidak ada obsesi, apalagi harus berpikir keras ingin mencari kehidupan layak di rantauan. Padahal menurutnya, potensi anak­anak Sei Kepayang itu ada, namun tidak berani dan terlena dengan keadaan budaya "Kedai­Kopi". Menurutnya, pola pikir dan budaya itu harus dirubah. Salah satu caranya ialah dengan berhijrah ke Medan atau kota­kota besar lainnya. Karena degan berhijrah, pola pikir akan berubah. Tantangan hidup pun akan berbeda, sehingga dengan itu semua akan mengajari diri dan bersikap sesuai dengan tuntutan keadaan. Menurut Syu`aibun langkah anak Sei Kepayang yang menempuh kuliah ke Medan adalah langkah terbaik untuk merubah pola pikir kampungnya dengan catatan harus benar­benar serius dan punya cita­cita yang kuat untuk merubah hidup. Walau tidak terlalu akrab, namun semenjak itu Ustaz Syu`aibun selalu menegur penulis ketika berjumpa di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara. Dalam interaksi singkat dengan almarhum, banyak pelajaran yang bisa penulis ambil dan jadikan sebagai motivasi hidup. Semoga almarhum senantiasa dalam rahmat Allah dan ditempatkan pada sebaik­baik tempat di sisi­Nya. Syu`aibun adalah sederetan orang Asahan yang sukses di perantauan, sosok, cerita hidup dan kiprahnya penting untuk dijadikan contoh bagi putra putri Asahan khususnya.[] 393
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik BANG SYU'AIBUN, SOSOK TELADAN ORGANISATORIS & AKADEMISI SEJATI M. Fajrin Pane Saya mengenal almarhum bang syu'aibun selain dari cerita dan lika liku beliau menjadi bagian dari keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam juga mendengar cerita abang kandung saya yang tahu bagaimana kehidupan almarhum ketika berhijrah hidup di Medan semasa mahasiswa beranjak dari kampung halaman modal keahlian menjahit pakaian. Syu'aibun itu kerjanya dulu sewaktu tinggal di Medan semasa mahasiswa menjahit, ujar abang saya mengenang sosok beliau yang ulet, tekun dan punya motivasi tinggi untuk maju. Saat saya bergabung di HMI dan selanjutnya sering bergelut dengan berbagai aktivitas di Sekretariat HMI Cabang Medan Adi­ negoro 15 saya memperhatikan di dinding kantor HmI Cabang Medan tergantung foto para Ketua Umum HMI Cabang Medan dan Ketua Umum Badko HMI Sumut pada berbagai periode dan saya terhenti pada foto yang saya tahu dari buku MOP bahwa dia adalah sosok senior dari HMI Komisariat Fakultas Syariah IAIN Sumatera yang 394
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik sekarang menjadi komisariat Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara kenangan ini dimulai sekitar tahun tahun 1999 sampai saat ini masih dalam ingatan. Seiring waktu berjalan sosok yang saya lihat fotonya dalam balutan bingkai tersebut dengan tegak berdiri di dinding ruangan HmI Cabang Medan itu ternyata salah satu Dosen pengampu mata kuliah di kelas saya jurusan muamalat Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara sekaligus menjadi salah satu teladan inspirator yang mendorong saya untuk menjadi pemimpin di HMI Cabang Medan dan Badko HMI Sumut pada waktu saya menempuh S1 di Fakultas Syariah IAIN Sumut. Namun Manusia hanya bisa berencana tapi Allah lah Yang berkehendak saya hanya bisa sebagai Kabid PTKP HMI di tingkat komisariat dan di tingkat cabang tak sampai sebagai Ketum HMI Cabang Medan dan Ketum Badko HMI Sumut seperti Bang Syu'aibun. Seteleh tamat S1 saya bertekad dan atas dorongan senior untuk melanjutkan S2 di UI atau PTN lain di Indonesia karena saya tahu bang Syu'aibun alumni Fakultas Syariah IAIN Sumut pada waktu itu yang berani mengambil langkah "out of the box" melanjut S2 ke luar kampus IAIN Sumut yakni di UII Yogyakarta lalu saya termotivasi juga untuk mengikuti sosok senior satu ini yang bergelar M.Hum pada waktu itu. Selang waktu berlalu sekitar setengah bulan saya bergerilya di ibukota Jakarta namun niyat untuk melanjut S2 bisa saya laksanakan di Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum USU yang alhamdulillah di tahun 2008 saya mendapat gelar M.Hum, satu langkah saya sama dengan bang Syu'aibun walau saya tidak dizinkan Allah jadi Ketum HMI Cabang Medan dan Ketum Badko HMI Sumut tapi saya diizinkan Allah bisa tamat S2 dan gelarnya sama dengan Bang Syu'aibun walau beda Universitas yakni Magister Humaniora. Masih kuat dalam ingatan saya ketika bang syua'ibun sosok yang mampu tampil beda ketika mengajar di kelas beliau dengan performa maksimal tak lupa memakai kemeja dan berdasi dan saya tahu waktu itu beliaulah tokoh penggerak lahirnya jurusan DIII Manajemen dan Perbankan Syariah IAIN Sumatera maka beliau harus menunjukkan bahwa harus tampil beda layaknya profesional yang saya tahu pakaian tersebut dipakai oleh para praktisi, bankir atau ekonom bukan Dosen Fakultas Syariah IAIN Sumut. Lalu fakultas mengamanahkan beliau jadi salah satu pembimbing skripsi saya di jenjang S1 waktu itu dengan tegas beliau katakan jangan kau ajari tak elok ketika sambil bercanda saya bilang bang, abang tandatangani ajala skripsi saya ini dalam 395
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik logat kami biasa di Asahan. Beliau ketika urusan akademik punya komitmen kuat tak menganggap itu urusan sepele tapi urusan yang harus diselesaikan dengan serius begitu juga ketika beliau mengajar di kelas sesibuk apapun dengan jabatan yang beliau emban tapi tetap masuk menunaikan kewajibannya sebagai Dosen karena tak mau mengecewakan mahasiswa yang sudah menunggunya apalagi butuh tanda tangannya sebagai pembimbing skripsi. Seiring waktu berjalan lama kami tak bersua dalam satu kesem­ patan beliau lagi­lagi dengan nada bergurau bilang ke saya udah jadi tokoh kau sekarang ya, saya hanya senyum menimpali guaruan guru sekaligus senior pembimbing dan panutan saya lalu saya bilang janganla begitu bang. Beliau pesankan ke saya ketika saya sampaikan saya di tahun 2008 sudah menjadi Dosen di Politeknik Tanjungbalai mohon arahan dan nasehat, beliau berujar bagus itu kau harus jadi pemimpin walau di tempat yang kecil dengan wajah yang serius dan tegas yang sampai hari ini saya ingat hal itu untuk yang kedua kali saya bisa mengikuti jejak beliau menjadi Dosen atau akademisi yang benar­benar menjunjung tinggi nilai dan norma akademik yang tinggi menjadi modal saya hingga saat ini walau tidak meninggalkan jati diri sebagai senior yang terus membimbing adik­adik junior di organiasasi yang membesarkan saya yakni HMI seperti yang almarhum Bang Syu'aibun lakukan untuk adik­adiknya termasuk kepada saya. Waktu beliau berpulang ke rahmatullah saya menerima kabar melalui media sosial bahwa sosok senior andalan pembimbing dan inspirator saya tersebut telah selesai tugasnya di dunia ini sebagai khalifah fil ardh yang saya tahu beliau walau dalam kondisi sakit tapi tugas­tugas akademik dan sosial tetap seperti biasa beliau lakukan dengan penuh tanggung jawab karena beliau sosok yang banyak memberikan manfaat dan inspirasi bagi banyak orang insyaAllah dimasukkan Allah ke syurgaNya bersama para Nabi dan Ulama serta orang­orang shalih karena shadaqah jariyah dan ilmu yang bermanfaat merupakan amal yang tak terputus walau anak adam telah mati terus mengalir pahalanya. Lahu alfaatihah Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu. Bang Syu'aibun boleh telah tiada lagi di dunia ini tapi nilai­nilai dan pesan yang diajarkan dan disampaikannya tetap tertanam dalam hati sanubari para mahasiswa dan junior serta orang­orang yang pernah bergaul dengan beliau termasuk saya, insyaAllah. 396
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik BANG IBUN, SANG MOTIVATOR Fadly Nurzal Saya mengenal Bang Syu'aibun ­biasa kami panggil Bang Ibun­ saat mengurus administrasi perkuliahan, saat itu beliau pihak yang berwenang untuk jurusan Peradilan Agama namun di ruangan yang sama bersama Pak Maradingin yang berwenang untuk jurusan Muamalah Jinayah dan saya diterima di jurusan tersebut. Kebiasaan saya memulai suatu aktifitas di tempat baru adalah mengenal orang di sekitar saya khususnya nama mereka. Maka Bang Ibun, Bang Suhaimi, Pak Maradingin, Bu Sudiarti adalah termasuk tokoh Fakultas Syariah yang pertama saya kenal apalagi mereka pihak yang berwenang untuk urusan administrasi jurusan. Saya mulai mengenal lebih jauh dengan Bang Ibun saat saya masuk HMI. Interaksi saya dengan beliau semakin dekat saat saya diberikan tugas sebagai Ketua Bidang Pembinaan Anggota (Kabid PA) HmI Komisariat Fakultas Syariah di bawah kepemimpinan Muhammad Ramadhan sebagai Ketua Umum. Khas dari Bang Ibun saat bicara seringkali menggunakan kalimat "kan kek gitu" setelah menyampaikan suatu ide. Bersama beliau selalu saja ada ide segar baik yang berhubungan dengan perkuliahan apalagi organisasi. Saya 397
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik ingat betul satu nasihat beliau kepada saya. Adinda, batas penentuan cita­cita hanya sampai semester empat karena setelah itu adalah persiapan menujunya, sehingga semuanya direncanakan dengan sadar. Saya kira hal yang sama juga dirasakan oleh kader yang lain saat bertemu beliau. Sebagai Kabid PA saya selalu terlibat urusan menjaga ritme keakraban internal komisariat, salah satunya dengan menggelar berbagai kegiatan. Karena kegiatan ini butuh dana khususnya makanan ringan, maka urusan ini bukan sesuatu yang tepat untuk dijadikan tema saat diskusi dengan Bang Ibun maka urusan beginian salah satu kakak yang paling peduli adalah Kak Narti istri beliau yang juga alumni HmI. Di penghujung jabatan saya sebagai Kabid PA saya terpilih sebagai Ketua Senat Fakuktas Syariah. Saat itulah interaksi saya dengan almarhum semakin erat dan almarhum termasuk yang mendorong saya memilih jalan sebagai politisi. Sebagai Ketua Senat pertama berasal dari kader HmI maka situasi yang saya hadapi di Fakultas tentulah berbeda khususnya di kalangan mahasiswa. Saat itu dinamikanya sangat tinggi, dan Bang Ibunlah yang selalu memberikan saya berbagai solusi, di sisi lain ada Pak Palit Muda Harahap tokoh PMII yang selalu mengingatkan saya untuk tetap kuat mengambil keputusan dari berbagai pilihan. Saat itu kedua tokoh ini adalah tempat bertanya para aktifis dan mereka memang selalu punya waktu untuk itu. Harus diakui bahwa sentuhan Bang Ibun kepada kader HmI cukup terasa. Perubahan wajah HmI serta apresiasi mahasiswa di Fakuktas Syariah bisa dikatakan sejak kehadiran beliau sebagai dosen yang pada gilirannya melahirkan atmosfir yang cukup berbeda baik secara akademis maupun sebagai aktifis. Bang Ibun saat memotivasi seseorang selalu dengan berbagai pilihan yang rasional dan tentu dengan retorika yang meyakinkan, sehingga wajar jika beliau berhasil melewati sekian perjalanan berHmI. Ketika saya mulai aktif di PPP komunikasi kami tidak putus kendati beliau aktif di Golkar. Namun belakangan beliau meninggalkan dunia politik lalu aktif di kampus dan BAZIS. Menurut saya pilihan ini beliau putuskan secara sadar karena dari awal beliau memang memilih kampus padahal peluang untuk menjadi tokoh di Jakarta terbuka lebar. Ketika saya mendapat kabar kepulangan beliau keharibaan­Nya sepertinya semua cerita bersama beliau memenuhi kepala saya dengan tangisan yang tak bisa saya tahan. Tulisan ini juga tak kuat saya teruskan karena selalu saja air mata saya 398
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik menghentikannya. Selamat jalan Bang Ibun, abangku dan guruku. Semoga abang dimuliakan Allah di sisi­Nya serta diberikan ketabahan buat kak narti dan zaky. Wallahu a'lam bisshowab. 399
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik HIDUP BERMAKNA HIDUP YANG BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN (Inti Sari Ceramah 40 Hari Wafatnya Bang Syu`aibun) Azhari Akmal Tarigan Bersyukur kita kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan nikmah yang dianugerahkannya kepada kita sehingga malam hari ini Allah mengizinkan kita bertemu, berkumpul, bersilatarrahim di tempat yang mulia ini dalam rangka mengenang 40 hari wafatnya Abangda Drs. H. Syu`aibun Manurung, M. Hum. Mudah­mudahan acara kita ini mendapat ridho dan perkenaan Allah SWT. Ada kesan di dalam Al­Qur`an dan hadits nabi angka 40 itu melam bangkan kesempurnaan. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada saat usianya 40 tahun, kenapa 40 ? Pada usia itu seseorang sampai pada titik kematangan untuk menjadi seorang pemimpin. Nabi Musa bermunajat di Tursina menghadap Allah SWT, 40 hari 40 malam baru dijawab. Ada suatu hadits mengatakan, siapa yang usianya sampai 40 tahun tidak juga berubah, maka takbirkan 4 kali. Dengan demikian cukup menyedihkan jadi ada orang usianya 400
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik sdh lewat 40 tahun, tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak mau baca Al­ Qur'an dan tidak mau pula berbuat baik, maka orang ini sulit untuk berubah menjadi lebih baik. Siapa yang usianya sampai 40 namun tidak juga ada tanda­tanda akan berubah, kata nabi, fakabbirhu arba`an, takbirkan empat kali. Orang itu dianggap sudah mati. Demikianlah, usia 40 itu angka kesempurnaan. Agaknya inilah mengapa dalam tradisi masyarakat kita ada acara 40 hari mengenang wafatnya orang­orang yang kita cintai. Sesungguhnya kalau Kak Narti bersama keluarga hari ini membuat acara 40 hari wafatnya Bang Syu`aibun, itu tandanya keluarga sudah sampai pada titik kesempurnaan. Artinya keluarga ini bisa menerima peristiwa ini sebagai keputusan Allah tanpa bagaimana. Kita tidak lagi mengkaji sebab, mencari sebab dan berandai­andai seakan­akan kita bisa menunda kematian. 40 hari berlalu, ahli musiba sampai pada satu kesimpulan, Taqdir Allah berupa kematian adalah yang terbaik dari segala kemungkinan yang ada. Pada malam ini, saya hanya ingin menyampaikan tiga hal saja. Pertama, di dalam Surah Al­Ahzab ayat 23 Allah SWT berfirman, مُه ْ نِمَو ۥ ُ هَب َ ْ َ ن ٰ ض َ ق ن م مُه َّ ْ نِم َ ف ۥ ِه ْ ي َ لَع َ َّ للۥ ۥاو ُدَه ٰ َع اَم ۥاو ُ ق د َص َ ً لي ِد ب َ ت ۥاو ٌ ْ ْ لاَجِر َينِنِم لۥ َن م دَب اَمَو ۥ ُر ِظَتنَي ن م ل ؤُم ُ َّ Artinya: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya). Diantara orang­orang yang beriman itu, kendatipun mereka merupakan kumpulan orang istimewa karena keimanannya, tetap ada sosok, ada tokoh, ada orang hebat yang selalu membenarkan apa yang telah mereka perjanjikan kepada Allah. Mereka adalah orang­orang yang memegang janji. Diantara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya dan mereka gugur. Mereka meninggalkan dunia ini. Hanya saja mereka wafat setelah meninggalkan banyak prestasi dan banyak kebaikan dan karenanya layak dikenang. Kemduian sebagiannya sedang menunggu. Menunggu dipanggil Allah SWT. Yang terbaik adalah, mereka yang telah menunaikan janjinya dan mereka hanya menunggu waktu tiba. 401
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Dalam konteks ayat di atas, Bang Syu`aibun adalah tokoh yang telah menunaikan janjinya kepada Allah. Menuntaskan tugasnya. Tentu ada yang tinggal namun itu tak membuatnya menjadi tersalah. Kesempurnaan bukan miliki manusia. Kita hanya diperintah beramal saleh selama kehidupan yang disediakan Allah SWT. Kedua, di dalam surah al­mulk ayat 2: ُرو ُ ف ْ َ لا ُزيِزَع غ لا َو ُ هَو ۥ ً لَم َ ع ُن َس ْ ح َ أ ْم ُ كُّي َ أ ْم ُ ُ كَو ل بَ َ ةاَيَ ِل ْ لاَو َ تْوَم َ َ لا َق خ يِ ل Artinya : Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun Ayat ini menarik karena meletakkan kata al-maut lebih dahulu baru kehidupan (al­hayat). Maknanya Dia lah yang menciptakan kematian dan kehidupan ?, Mengapa kematian dulu disebut baru kehidupan ? Jawabnya adalah karena akhir dari perjalanan hidup kita ini adalah kehidupan, jadi bukan kematian. Jadi kematian itu kita pahami sebagai awal saja, dari alam azali, alam roh, alam dunia, alam barzah, alam akhirat, kemudian kembali kepada kehidupan di surga dan neraka. Selanjutnya ayat di atas seolah mengunci makna kehidupan. Artinya, kematian dan kehidupan yang diberikan Allah SWT sesung­ guhnya adalah untuk menguji di antara kita, siapa yang paling baik amalnya. Dengan demikian, hidup paralel dengan amal saleh yang dilandasi iman. Tidak ada kehidupan jika tidak diisi dengan prestasi­ prestasi mulia. Dalam konteks ini, Bang Syuaibun selama hidupnya sejak kecil, selalu berorientasi kepada kebaikan. Sejak kecil Ia selalu membantu keluarganya, ummi, kakak dan adiknya. Ketika merantau ia juga selalu berbuat kebaikan dalam arti bagaimana memberi kemanfaatan bagi orang lain. Lewat organisasi atau lembaga. Ia ingin kehadirannya memberi manfaat. Ketiga, Bercermin pada Bang Syu'abun, Gerak tanpa Henti. Apa yang bisa kita pelajari dari sosok besar ini. Bagi kita alumni fakultas Syari`ah terutama bagi orang­orang yang pernah dididik dan dibesarkan di HMI, Bang Syu`aibun ini sosok besar. Saya menyesal tidak pernah bertanya kenapa beliau mengapa Ayah dan Umminya memberi nama Syu`aibun yang dalam panggilan sehari­hari menjadi Syu'aib. Saya menduga kalau melihat nama orang tuanya, Idris, yang 402 َّ لا
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik juga nama seorang nabi, paling tidak kita bisa berkata, sepertinya ada hubungan Nabi Syu'aib dengan nama Syu'aibun itu sendiri. Walaupun jika benar­benar seperti nama Nabi, maka namanya haruslah Syu'aib tanpa hurup "N". Terlepas dari itu, saya cenderung untuk menarik hubungan antara nama Syuaibun dengan nama Nabi. Nama Syu'aib dalam Al­Qur`an yang memuat kisah nabi Syu`aib terdapat pada 4 surah yaitu, Surah Al­`Araf, Surah Hud, Surah Asy­Syu`ara dan Surah al­ Ankabut. Membaca ayat­ayat tentang Nabi Syu'aib, saya melihat benang merah antara ayat Al­Qur'an dengan apa yang dilakukan bang Syu'aibun. Sebagaimana yang kita ketahui, selama hidupnya bang Syu`aibun sedang berusaha menerjemahkan peran profetik, peran kenabian, yaitu Nabi Syu`aib itu sendiri. Surah­surah di atas menjelaskan bagaimana Nabi Syu'aib diutus ke penduduk Madyan suatu wilayah dekat Syam. Bagaimana kehidupan orang Madyan ?. Orang Madyan itu kehidupannya dari perdagangan dan mereka memiliki kemampuan berdagang yang hebat. Tapi sayangnya orang Madyan itu liciknya luar biasa. Maka berkata Nabi Syu`aibun, Wahai kaum ku, sempurnakan timbanga, sempurnakan takaran, jangan engkau kurangi hak-hak manusia !,Ayat­ayat seperti ini banyak disebut di dalam Al­Qur'an. Karena sibuk berdagang maka orientasi mereka adalah mencari untung yang sebesar­besarnya. Mengukur segala sesuatu dengan materi. Al­Qur`an menegaskan bahwa Nabi Syu`aib mengerjakan sholat. Lalu mereka berkata, "Ya Syu`aib apakah karena sholat mu itu engkau mengatur cara berdagang kami ? Engkau seenaknya megatur cara kami mengelola harta kami ? Ada mufassir yang mengatakan, pertanyaan orang Madyan kepada Nabi Syu`aib itu adalah karena ketidakmampuan mereka menangkap yang abstrak dan bernuansa spiritualistik. Mereka bertanya, Apa hubungan iman, sholat dan perdagangan. Bagi mereka tidak ada hubungan sama sekali. Bagi mereka tidak ada hubungan. Pada hal Nabi Syuaib ingin menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat bahkan menyatu antara iman, sholat dan perdagangan. Sederhananya, Allah yang memberi kehidupan dan harta benda. Tidak ada kemampuan manusia untuk mencari rezeki tanpa izin Allah. Di samping itu, perdagangan yang selalu diorientasikan untuk mencari keridhaan Allah akan membawa kebaikan dan keberkahan hidup. 403
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Nabi Syu`aib hadir di Madyan adalah untuk meluruskan persepsi masyarakat tentang tauhid dan perdagangan. Kelanjutannya dari tauhid akan melahirkan etika sosial. Orang Madyan hidup jauh dari etika sosial dan karenanya mereka hobi mengurangi timbangan tanpa perduli dengan kerugian orang lain. Syuaib dengan keras meng­ kritik perilaku ini. Dari sini, saya mencoba meriview kembali ingatan saya dengan Bang Syu`aibun. Saya bertemu dengan Bang Syu`aibun tahun 1991, saya menjadi mahasiswanya, menjadi muridnya, sekaligus menjadi juniornya menjadi adiknya sampai kami bekerja bersama di DII perbankan Syari`ah dan seterusnya. Apa yang saya temukan adalah sosok Syu`aibun yang dalam hidupnya berupaya untuk menterjemahkan visi profetik atau visi kenabian ? Sungguh beliau sangat konsen pada persoalan etika sosial lebih­lebih pada dimensi keadilan sosial. Tulisannya sepertin di dalam buku ini sangat banyak menyinggung masalah zakat. Bang Syuaibun sangat memperhatikan persoalan kehidupan orang miskin, anak­anak yatim. Karena itulah ia bersungguh menjadi pengurus Baznas. Juga punya memiliki perhatian yang besar pada ekonomi Islam karena di sana sesungguhnya ada visi keadilan. Syuaibun juga menjadi DPS BPRS Puduarta Insani. Sangat luar biasa ketika Nabi Syuaib berkata kepada penduduk Madyan, jangan kamu kurangi timbangan, jangan kamu rusak takaran, sebenarnya Nabi Syu`aib ingin tegaskan, jadilah orang yang jujur. Kejujuran ini juga ternyata menjadi perhatian Syuaibun teurtama dalam posisinya sebagai intelektual atau akademisi. Demikianlah, Saya teringat satu ayat yang sering kita baca dalam surah Yasin, Inna nahnu nuhyil mauta wanaktubu ma qad- damu waatsarahum. Apa makna ayat ini ? Sesungguhnya, yang kita pertanggungjawabkan di akhirat adalah bukan yang hanya kita lakukan semata, tetapi dampaknya atau pengaruhnya. Al­Qur'an menyebutnya dengan atsar, dampak, akibat dari perbuatan itu yang bisa jadi nuansanya jauh. Kalau dalam konteks UIN Sumatera Utara yang sekarang ini, perkembangan ekonomi syari`ah yang sangat pesat, tidak akan dapat mengabaikan peran dan jasa Bang Syu`aibun. Kalau kita pergi ke BAZNAS Sumatera Utara, orang juga tidak akan pernah lupa terhadap Syuaibun, terhadap apa yang ia buat dan wariskan. Apalagi kalau bicara adek­adek ideologisnya. Perkembangan HMI di Syari'ah hari ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran Syuaibun sebagai seorang senior. 404
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik Kita haqqul yakin bahwa semua yang telah dilakukannya akan menjadi amal shaleh, mendapat kebaikan dan perkenaan Allah SWT. Tinggal lagi kita sekarang ini yang hidup apa yang kita buat lalu apa dampaknya bagi generasi yang akan datang. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, tetap ada "dampak baik", atau pengaruh baik pada orang lain. Sebagai penutup, mari senantiasa kita amalkan do'a Nabi Ibrahim di dalam surah Al­Syu'ara yang bunyinya, ِف ٍق ْ د ِص َ نا َسِل ّي ِل لَع ْ جاَو ﴾٨٣﴿ َينِ ِلا َّصلاِب ِن َ ْ ْ أَو اًم قِ ل ْ كُح ِبَر ه ِل ب ﴾٨٤﴿ َنيِر ِخ لا ْ َ ّي Artinya: Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masuk - kanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh Dan jadi- kan lah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian. 405
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum: Gerak Tanpa Titik 406
TENTANG EDITOR Azhari Akmal Tarigan, lahir di Patumbak Kampung 4 Desember 1972. Setelah menamatkan Pendidikan SD Negeri No. 105298 Patumbak, tahun 1985, kemudian melanjutkan ke MTsN Negeri Medan lokasi Patumbak dan tamat tahun 1988. Selanjutnya terpilih menjadi salah seorang siswa yang ditugaskan untuk mengikuti studi di MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus) di MAN Koto Baru Padang Panjang Sumatera Barat dan selesai tahun 1991. Kembali ke Medan melanjutkan studi di IAIN.SU Medan (sekarang UIN-SU Medan) pada Fakultas Syari`ah dan tamat tahun 1997. Setelah itu mengikuti program Pascasarjana IAIN-SU konsentrasi pemikiran Islam dan selesai tahun 2000. Pada tahun 2004, melanjutkan studi ke program S3 Ilmu Hukum (2004-2005). Selanjutnya studi S3 dilanjutkan ke IAIN.SU dan selesai pada tahun 2010. Saat ini menjadi dosen di Fakultas Syari`ah dan Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Pasca sarjana UIN-SU Medan. Disamping menjadi pengajar di Magister Hukum UMA. Selama menjadi mahasiswa, editor aktif di organisasi, baik di luar maupun di kampus. Menjadi pendiri Forum Kajian Ilmu-ilmu Syari`ah FKIS-AIQAN (1991-1993), Ketua Bidang Penalaran dan Keilmuan SMFS Fakultas Syari`ah (1994-1995), Sekretaris Umum SMI IAIN (1995-1996). Di luar kampus, editor aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan pernah menjadi ketua umum HMI Komisariat Fakultas Syari`ah (1993-1994). Sejak 1996, penulis menjadi instruktur HMI Cabang Medan dan penceramah materi NDP di seluruh jenjang training HMI. Menjadi penulis aktif di harian Waspada dan telah melahirkan beberapa karya, seperti Etika Bisnis Islam, Ekonomi Islam Pada Millenium Ketiga : Belajar Dari Pengalaman Sumatera Utara, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Islam Mazhab HMI, Jalan Ketiga Pemikiran Islam HMI, Teologi Ekonomi, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi, Etika dan Spritualitas Bisnis dan lain-lain, Bukan Pestanya Tetapi Pernikahannya. Beberapa artikelnya juga pernah dimuat di jurnal nasional terakreditasi.
Syahrial Arif Hutagalung, lahir di Doloksanggul 19 Maret 1996. Setelah menamatkan Pendidikan MI Negeri Doloksanggul, tahun 2008, kemudian melanjutkan ke MTs Negeri Doloksanggul dan tamat tahun 2011 dan kemudian melanjutkan studi di MAN Doloksanggul hingga tahun 2014. Setalah itu merantau ke Medan untuk melanjutkan studi di UIN-SU Medan pada Fakultas Syari`ah dan Hukum, prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan tamat tahun 2018. Tahun berikutnya mengikuti program Magister Hukum Keluarga Islam di FSH UIN-SU sampai saat ini. Sejak awal masuk menjadi mahasiswa, langsung bergabung dengan Him- punan Mahasiswa Islam (HMI), terhitung satu bulan setalah aktif per- kuliahan sudah menjadi Anggota Muda dengan mengikuti Masa Perkenalan Calon Anggota (Maperca) HMI Komisariat FS UIN-SU tahun 2014, Latihan Kader I HMI Cabang Medan panitia pelaksana HMI Komisariat FE USU tahun 2015, latihan kader II HMI Cabang Garut tahun 2016, latihan kader II HMI Cabang Bireuen tahun 2018, Senior Course di HMI Cabang Kota Jantho - Aceh Besar tahun 2018. Pernah menjadi ketua umum HMI Komisariat FS UIN-SU periode 2016-2017, Wakil sekretaris umum HMI Cabang Medan dan Ketua Bidang BPL HmI Cabang Medan. Di intra kampus, pernah menjadi pengurus HMJ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, pengurus Forum Kajian Ilmu Syari`ah, pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari`ah UIN-SU. Tahun 2015, juara I menulis Opini Tk. Mahasiswa se-Sumatera Utara.