Laporan Triwulan III 2019 DPMPTSP Kota Medan PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU JL. JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NO. 32 SISI TIMUR LT. II-III MEDAN-20143 LAPORAN TRIWULAN III 2019 TAHUN 2019
Laporan Penyelenggaraan PTSP K ota M edan Triwulan III Tahun 2019 KATA PENGANTAR Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bidang perizinan, maka Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan memberikan informasi secara transparan dan berkelanjutan melalui website dan laporan secara berkala kepada Gubernur Sumatera Utara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Bab IV pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota kepada Gubernur secara periodik mengenai kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP, pendelegasian kewenangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, Maklumat Pelayanan Publik (MPP), standar pelayanan dan standar operasional prosedur, survei kepuasan masyarakat, pengelolaan pengaduan, inovasi layanan, penyelenggaraan penyuluhan, penyederhanaan jenis dan prosedur, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, jumlah izin dan non izin terbit, rencana dan realisasi investasi dan kendala dan solusi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Medan membuat Laporan Penyelenggaraan PTSP Triwulan III tahun 2019 (periode Juli-September 2019). Akhir kata, semoga Laporan Penyelenggaraan PTSP Triwulan III tahun 2019 ini bermanfaat bagi para stakeholder (pemangku kepentingan) bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Terima kasih. Medan,21 Oktober 2019 NIP. 19600327 198203 1 004 Pem erintah K ota M edan
Laporan Penyelenggaraan PTSP Kota Medan Triwulan III Tahun 2019 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR LAMPIRAN iii 1. 2. 3. 4. 5. Maklumat Pelayanan Publik (MPP), Standar Pelayanan (SP), Dan standard Operasional Prosedur (SOP) Survei Kepuasan Masyarakat Pengelolaan Pengaduan Inovasi Layanan Penyelenggaraan Penyuluhan Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Izin Dan Non Izin Terbit Pendapatan Asli Daerah Rencana dan Realisasi Investasi Kendala Dan Solusi Kelembagaan dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Medan Pendelegasian Kewenangan Sumber Daya Manusia (SDM) Sarana dan Prasarana 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1 4 4 5 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 ii Pemerintah Kota Medan
Laporan Penyelenggaraan PTSP Kota Medan Triwulan III Tahun 2019 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 Lampiran 2 SK Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMPTSP Kota Medan Lampiran 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan III Tahun 2019 Lampiran 4 Pengelolaan Pengaduan Triwulan III 2019 Lampiran 5 Brosur Program Jumat Berkah 2019 Lampiran 6 Izin Yang Diterbitkan Selama Triwulan III 2019 iii Pemerintah Kota Medan
Laporan Penyelenggaraan PTSP Kota Medan Triwulan III Tahun 2019 Laporan Periodik/Berkala Penyelenggaraan PTSP Pemerintah Kota Medan Triwulan III (Periode Juli-September 2019) a) Kelembagaan dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Medan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (DPMPTSP) merupakan unsur pelaksana urusan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal di Kota Medan dengan sasaran strategis meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perizinan di Kota Medan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud adalah Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, diterbitkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan. Struktur organisasi Dinas terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, dan 6 Bidang, 21 Sub Bagian dan Seksi, serta tim teknis, dimana detilnya adalah sbb: a. b. Kepala dinas; Sekretaris, membawahkan: 1) Sub bagian umum; 2) Sub bagian kepegawaian; dan 3) Sub bagian keuangan. Bidang pengolahan data, perencanaan, dan pengembangan membawahi: 1) Seksi pengolahan data dan informasi; 2) Seksi perencanaan; dan 3) Seksi pemberdayaan usaha. c. d. Bidang promosi penanaman modal membawahi: 1) Seksi pengembangan promosi penanaman modal; 2) Seksi pelaksanaan promosi penanaman modal; dan 3) Seksi sarana dan prasarana promosi penanaman modal. e. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan kebijakan, dan f. pelaporan layanan membawahi: 1) Seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal; 2) Seksi pengaduan dan informasi layanan; dan 3) Seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan. Bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar membawahi: 1) Seksi pelayanan izin gangguan; 2) Seksi pelayanan izin usaha; dan 3) Seksi pelayanan tanda daftar. g. Bidang perizinan tatar uang, perhubungan, dan lingkungan hidup membawahi: 1) Seksi perizinan tata ruang dan pembangunan; 2) Seksi perizinan perhubungan; dan 3) Seksi perizinan lingkungan hidup. h. Bidang perizinan kesehatan, ketenagakerjaan dan perizinan lainnya membawahi: 1) Seksi perizinan petugas kesehatan; Pemerintah Kota Medan 1
Laporan Penyelenggaraan PTSP Kota Medan Triwulan III Tahun 2019 i. 2) Seksi perizinan layanan kesehatan; dan 3) Seksi ketenagakerjaan dan perizinan lainnya. Tim teknis; Struktur Organisasi Dinas Penaman Modal dan PSTP Kota Medan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini. Pemerintah Kota Medan 2
Pemerintah Kota Medan 3 Laporan Penyelenggaraan PTSP Kota Medan Triwulan III Tahun 2019
Laporan Penyelenggaraan PTSP Kota Medan Triwulan III Tahun 2019 b) Pendelegasian Kewenangan Pendelegasian sebagian kewenangan perizinan ke DPMPTSP Kota Medan berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. DPMPTSP Kota Medan diberikan kewenangan mengelola penerbitan sebanyak 144 izin. Baik perizinan yang diproses oleh DPMPTSP Kota Medan dan izin yang diberikan setelah melalui pertimbangan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti perizinan IMB dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang, perizinan lingkungan dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan perizinan pelataran parkir dengan Dinas Perhubungan (Pasal 6 ayat 2 Perwali Kota Medan No. 41 Tahun 2018). Untuk lebih jelasnya, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 1. juga penerbitan Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2018 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dimana sebagian besar pengurusan izin dilakukan secara online (daring) yang dikenal dengan metode Online Single Submission (OSS) melalui situs sebuah situs perizinan daring yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI). Dalam sistem ini DPMPTSP Kota Medan memiliki tugas untuk memberikan persetujuan pemenuhan komitmen dan meng-efektifkan izin-izin yang diterbitkan melalui sistem OSS setelah persyaratan dipenuhi oleh pemohon. Bagi izin yang pengurusannya belum termasuk ke dalam sistem ini akan diproses menggunakan sistem daerah sesuai dengan syarat dan prosedur pada laman Berdasarkan PP No 24 Tahun 2018 yang tersebut di atas, proses penerbitan izin yang masih dikelola secara penuh oleh DPMPTSP Kota Medan, terdiri dari 6 jenis perizinan yaitu Izin Kerja dan Praktek Tenaga Kesehatan (SIK dan SIP), Izin Optik, Izin Pelataran Parkir, Izin Reklame, dan Bursa Kerja Khusus. Hal ini masih dikelola Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Medan karena tidak termasuk perizinan dan non-perizinan dalam Pasal 85 PP No. 24 Tahun 2018 beserta Lampirannya. Terkait dengan izin yang diterbitkan melalui layanan OSS, pihak DPMPTSP Kota Medan masih mempunyai fungsi kontrol, yaitu dalam pengefektivitas izin atau keabsahan izin yang diterbitkan. Dimana izin baru dapat dikatakan efektif apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh pihak DPMPTSP Kota Medan yang dikenal dengan nama Pemenuhan Komitmen. c) Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggaraan urusan pemerintahan non-pelayanan dasar bidang penanaman modal secara kelembagaan digerakkan oleh sumber daya kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah jabatan struktural sebanyak 29 jabatan, dengan rincian; 1 jabatan eselon II, 7 jabatan eselon III, dan 21 jabatan eselon IV. Sedangkan jabatan fungsional belum terisi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hingga September tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. Pemerintah Kota Medan 4
Laporan Penyelenggaraan PTSP Kota Medan Triwulan III Tahun 2019 Tabel 1. Jumlah Jabatan No. 1. 2. 3. 4. Jabatan Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Formasi 1 7 21 - Terisi 1 7 21 - Keterangan - - - - S umbe r: S ub Bag ian Ke p e gaw aian D PM P TS P, S e p te mbe r 20 19 . Tabel 2 menunjukkan bahwa hingga September tahun 2019 pegawai terbanyak adalah Golongan III/b, kemudian disusul Golongan III/d dan III/c. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin berimbang, dimana persentase perempuan terhadap laki-laki adalah sebesar 94,94%. Atau dengan kata lain, terdapat 76 pegawai perempuan pada 81 pegawai laki-laki. Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasar kan Golongan dan Jenis Kelamin No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Golongan Golongan IV/d Golongan IV/c Golongan IV/b Golongan IV/a Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a Golongan I/c Jumlah Laki-laki - 1 2 3 18 17 22 5 6 4 2 - - 80 Perempuan - - 1 3 17 16 22 10 - 5 - - - 74 Jumlah - 1 3 6 35 33 44 15 6 9 2 - - 154 S umbe r: S ub Bag ian Ke p e gaw aian D PM P TS P, S e p te mbe r 20 19 . Kemudian Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai terbanyak adalah sarjana dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin yang relatif berimbang. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Tabel 3. Jumlah Pegawai berdasar Tingkat Pendidikan No. 1. 2. 3. 4. 5. Jabatan Magister S-2 Sarjana S-1 Sarmud/DIII SLTA SLTP Jumlah Laki-laki 13 54 10 2 - 79 Perempuan 8 60 8 2 - 78 Jumlah 21 114 18 4 - 157 S umbe r: S ub Bag ian Ke p e gaw aian D PM P TS P, S e p te mbe r 20 19 . d) Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan beralamat di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 lantai 2-3 Medan. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan wajib non-pelayanan dasar penanaman modal dan Pemerintah Kota Medan 5
Laporan Penyelenggaraan PTSP Kota Medan Triwulan III Tahun 2019 pelayanan perizinan, DPMPTSP Kota Medan terus melengkapi sarana dan prasarana dan perlengkapan kantor lainnya. Ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini. Tabel 4.Jumlah Sarana dan Prasarana No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Jenis Prasarana/Sarana AC Alat Pembersih Udara Barcode Scanner Voyeger 1450g Blender Battery Baterai UPS 600VA Brankas Buffet Kayu Buku Bacaan CCTV / DVR/ TV Ceret Masak Air Cisco switch 24 port Corsair RAM PC CPU Desktop Switch Disk Recorder Player Dispenser Faximile Filling Cabinet Finger Print absensi Foto Presiden dan Wakil Presiden GPS Handycam Harddisk Hard Disk Elemen Portable Hard Drive Internal 1 TB HDD Inspiron 14 -5482 - 2 in 1 HP HDD Server Hp RAM Server Hub Ink Tank Printer Eco Tank All In One Intel NUC 5CPYH Mini PC Jam Dinding KabelJaringan UTP Cat 6 Kabel UTD Kalkulator Kamera Kamera Pengintai CCTV Keyboard Komputer PC Kulkas Kursi Besi/Metal Kursi Biasa KursiDirektur Kursi Kayu/Rotan/Bambu KursiKerja Jumlah 50 2 6 1 20 2 2 143 1 2 4 20 4 10 1 12 1 80 1 4 2 1 14 5 5 8 2 4 5 8 1 12 1 1 16 13 1 25 52 1 35 13 8 8 164 Satuan Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Paket Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Paket Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 42 43 44 45 Pemerintah Kota Medan 6
No 46 Jenis Prasarana/Sarana Kursi Kerja Pejabat Eselon Kursi Lipat Kursi Putar Kursi Rapat Kursi Rapat Pejabat Lain-lain Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff Kursiruangrapat KursiRuangTunggu KursiTamu Laptop LCD Projector Lemari Arsip Bank Lemari Besi Lemari Kaca Lemari Kayu Lemari Pintu Sliding 2 Pintu Kaca Local Area Network (LAN) Locker 64 Loudspeaker 65 Meja 1/2 Biro 66 Meja Biro 67 Meja Kayu/Rotan 68 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 69 Meja Komputer 70 Meja Rapat 71 Mesin Antrian Loket 72 Mesin Genset 73 Mesin Penghancur Kertas 74 Mesin Penghitung Uang 75 Mesin pompa air 76 Mesin TIK 77 Meteran Digital laser 78 Mikrotik 79 Mobil 80 Modem wavecom 81 Monitor 82 Mouse 83 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Netis PCI Lan card Netis Switch 8 port Note Book PABX Main Unit Papan Nama Kantor Pas.finger print pintu PC ALL in one PC komputer Lenovo PC Dell Inspiron 3670 Desktop PC - Mini PC 80W AMD PC - All In One HP 200 AIO G3 i5 PC - Desktop PC AIO Optiplex 7460 Pesawat Telepon Pick Up 96 Pemerintah Kota Medan Laporan Penyelenggaraan PTSP Kota Medan Triwulan III Tahun 2019 Jumlah 34 16 156 6 80 50 50 17 2 9 2 3 22 21 14 30 2 30 2 93 88 13 62 29 3 1 1 8 2 2 3 10 1 5 1 16 18 5 4 14 1 1 3 2 9 15 4 6 3 18 1 Satuan Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 7
No 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 Jenis Prasarana/Sarana power Supply printer L220 Printer A3 Printer Dot Matriks Printer Inkjet IP 2770 Printer Inkjet IP 3680 Printer Lain Printer All in one Business Laser Printer Laser J P M201 dw Printer Laserjet Printer LBP 3250 Printer lnk jet 120 Printer Mono Laser Multifunction Printer LQ-310 Printer Network Color Workforce Pro RakArsip RenovasiRuangan DPMPTSP RJ 45 Router RuangLaktasi RuangPengaduan Ruang Ramah Anak Sata Interface Caviar Black 1 TB Safety Box Scanner Scan Snap SV600 Scanner Scan Partner 1120 Seagate harddisk external Sepeda motor Server SMS Gateway Sofa Sound System (Wireless) Switch 1 Switch 2 Switch 3 Switch 8 port Des-1008A TanggaAluminium Tangki air 1500.Liter TAPE 160 GM Tape Backup DAT 160 Televisi Terminal / Telepon PABX TP-Link wireless card TS Monitor touch screen UPS USB Ultra Flair 3.0 Flash Drives CZ73 - 16GB USB Keyboard K 120 VGA Splitter 142 143 144 145 146 Website DPMPTSP Kota Medan 147 White Board Pemerintah Kota Medan Laporan Penyelenggaraan PTSP Kota Medan Triwulan III Tahun 2019 Jumlah 5 2 10 2 1 1 7 3 5 12 15 2 8 4 2 9 2 1 2 1 1 1 10 2 8 5 5 1 26 8 1 7 1 1 1 4 3 1 1 3 1 7 1 2 1 127 3 40 1 1 4 Satuan Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Paket Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit 8
Laporan Penyelenggaraan PTSP Kota Medan Triwulan III Tahun 2019 No 148 Wifi Hotspot Portable 4G LTE 149 Wireless Amplifier 150 Wired USB Mouse Jenis Prasarana/Sarana Jumlah 5 1 50 Satuan Unit Unit Unit e) Maklumat Pelayanan Publik (MPP), Standar Pelayanan (SP), Dan standard Operasional Prosedur (SOP) Berdasarkan SK Kadis Nomor 067/3945/DPMPTSP/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Maklumat / Janji Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan, bahwa Maklumat Pelayanan Publik (MPP) DPMPTSP Kota Medan adalah "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang terbaik, mudah, tepat, dan transparan guna mewujudkan kepuasan masyarakat". Maklumat Pelayanan Publik ini dapat dilihat pada lobi kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan telah di-upload pada web Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada laman Kemudian, Standar Pelayanan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Kota Medan Nomor : 067/77/DPMPTSP/I/2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan. Standar Pelayanan ini telah dipublikasikan pada laman Dinas dan ditampilkan pada lobi kantor 4 (empat) jenis pelayanan perizinan, yaitu Standar Pelayanan Penerbitan SIP, SIK, IMB, dan Pengaduan. Standar Operasional Prosedur ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Kota Medan Nomor : 060/6656/DPMPTSP/XII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur, dan telah dipublikasikan pada web Dinas dan lobi Kantor Dinas sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Selanjutnya, Surat Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Kota Medan tentang MPP, SP dan SOP dapat dilihat pada Lampiran 2, 3 dan 4. f) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Survei Kepuasan Masyarakat atas 9 (sembilan) unsur pelayanan telah dilaksanakan terhadap 111 responden, periode Juli-September 2019. Sembilan unsur yang disurvei adalah Unsur (1) Persyaratan, (2) Prosedur, (3) Waktu Pelayanan, (4) Produk Layanan, (5) Kompetensi Pelaksana, (6) Perilaku Pelaksana, (7) Sarana dan Prasarana, (8) Penanganan Pengaduan, dan (9) Kebersihan. Metode survei yang dilakukan adalah secara online di web dpmptsp.pemkomedan.go.id. Bisa menggunakan handphone pemohon langsung atau menggunakan komputer yang kita sediakan di lobby. Survei dilakukan setelah pemohon menerima izin dari loket. Sesuai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2019, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,80. Artinya pelayanan publik DPMPTSP Kota Medan termasuk dalam kategori baik. Namun, diantara kesembilan unsur layanan tersebut, ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dan ditingkatkan karena nilainya masih di bawah nilai unsur rata - rata. Unsur tersebut adalah Unsur Waktu Pelayanan dengan nilai rata-rata sebesar 3,06; Unsur Sarana dan Prasarana dengan nilai rata-rata sebesar 3,14; dan Produk Layanan dengan nilai rata-rata sebesar 3,17. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini dan Lampiran 5. Pemerintah Kota Medan 9
Laporan Penyelenggaraan PTSP Kota Medan Triwulan III Tahun 2019 Tabel 5. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tw. III Tahun 2019 NO U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 UNSUR PELAYANAN Persyaratan Prosedur Waktu Pelayanan Biaya/Tarif Produk Layanan Kompetensi Pelaksana Perilaku Pelaksana Sarana dan Prasarana Penanganan Pengaduan NILAI RATA-RATA 3.35 3.28 3.06 3.77 3.17 3.26 3.29 3.14 3.77 Sumber: Hasil SKM, 2019 g) Pengelolaan Pengaduan DPMPTSP Kota Medan menyediakan layanan pengaduan secara langsung yang dilayani oleh Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan yang berada pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Pemohon juga bisa menulis kritik dan saran dan memasukkan ke kotak saran yang tersedia. Disamping itu pengaduan juga bisa dilakukan secara daring melalui website: aplikasi dan aplikasi "LAPOR" (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) pada laman Jumlah pengaduan pada Triwulan III (Periode Juli-September 2019) yang diterima terkait permasalahan perizinan sebanyak 4 (empat) pengaduan yang masuk melalui aplikasi pengaduan. Namun untuk pengaduan langsung telah ditindaklanjuti atau direspon sesuai dengan SP dan SOP di DPMPTSP Kota Medan, yaitu 2 x 24 jam laporan pengaduan harus direspon. IMB, keterlambatan penerbitan izin, dan prosedur pelayanan perizinan. Data dan informasi tentang pengaduan dapat dilihat pada Lampiran 6. Pengaduan umumnya terkait dengan penyelenggaraan h) Inovasi Layanan DPMPTSP Kota Medan telah melakukan inovasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Beberapa inovasi yang telah dilakukan antara lain sebagaimana berikut ini; 1. Pelayanan Loket Perizinan Non-Stop. Sejak Januari 2019, pelayanan di DPMPTSP Kota Medan berlangsung dari jam 8.30 s.d 15.00 Wib, tanpa waktu istirahat, terkecuali di hari Jumat. Pada jam istirahat siang tetap melakukan pelayanan secara bergantian sesuai piket yang telah dibuat, sehingga pemohon tidak perlu menunggu selesai jam makan siang baru mendapat pelayanan. 2. Pelayanan Perbantuan OSS pada loket pelayanan dengan jumlah layanan rata-rata 40 orang (pelaku usaha) per hari. Pelayanan ini menyediakan 7 (tujuh) unit layanan perbantuan dan mandiri beserta dengan petugas khusus untuk pelaku usaha yang hendak belajar tentang OSS ataupun memperoleh informasi dan akses OSS. 3. Penyuluhan Perizinan Berusaha ke seluruh kecamatan di kota Medan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai pelayanan perizinan berusaha. Hingga September 2019 telah melakukan pelayanan perizinan pada 11 kecamatan. 4. Kegiatan Jumat Berkah, yang sekarang digeser ke hari Kamis, dengan nama Kamis Ceria merupakan kegiatan perbantuan layanan OSS (Online Single Submission) untuk Pemerintah Kota Medan 10
Laporan Penyelenggaraan PTSP Kota Medan Triwulan III Tahun 2019 pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Dilaksanakan setiap hari Kamis pada jam kerja dan dilayani secara khusus serta izinnya selesai saat itu juga. Pelayanan Kamis Ceria ini tidak dipungut biaya atau gratis. Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak 26 April 2019- 30 September 2019, rata-rata NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Izin Usaha yang terbit setiap kegiatan sebanyak 36 NIB dan IUMK. Dan hingga saat telah terbit sebanyak 892 Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). 5. Verolin (Verifikasi Reklame Online) adalah aplikasi yang dibuat untuk pendaftaran dan verifikasi secara online khusus untuk reklame merk usaha. Aplikasi ini sangat membantu dan mempercepat proses perizinan reklame merk usaha dari sebelumnya proses izin selama 5 hari kerja menjadi maksimal 3 hari kerja. Dengan adanya aplikasi ini terbukti meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor pajak reklame merek usaha. Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak Januari 2019. 6. Sistem Informasi Perizinan IMB dan Reklame. Dalam penertiban Izin IMB dan Reklame DPMPTSP Kota Medan bekerjasama dengan SATPOL PP Kota Medan. Karena keterbatasan administrasi, data yang diterima SATPOL PP tidak update sehingga menjadi kendala ketika sedang melakukan pengawan dan penertiban. Sebagai solusinya, DPMPTSP Kota Medan membangun Sistem Informasi Perizinan IMB dan Reklame yang dapat diakses oleh SATPOL PP melalui login (ID) dan Password yang diberikan pada laman i) Penyelenggaraan Penyuluhan Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan DPMPTSP ditangani Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan Kebijakan, dan Pelaporan Layanan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Perka BKPM 7/2018) menandakan munculnya aturan baru terkait penanaman modal di Indonesia. Aturan tersebut menggantikan aturan yang lama, yaitu Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2017. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS (Online Single Submission) sangat membantu percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dimana menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. DPMPTSP Kota Medan menyampaikan informasi tentang OSS kepada perusahaan pada saat monitoring. Dari hasil monitoring Triwulan III tahun 2019 ke 144 perusahaan, saat ini yang melakukan registerasi ulang melalui OSS sudah mencapai 90%. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap PMA/PMDN di Kota Medan pada Triwulan III tahun 2019 telah dilaksanakan ke 144 perusahaan, dimana 80% dari perusahaan yang dimonitor sudah rutin memberikan laporan kegiatan perusahaan secara online melalui aplikasi. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online. j) Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Penyederhanaan prosedur di DPMPTSP Kota Medan ada beberapa, diantaranya syarat untuk Izin Praktek dan Kerja Tenaga Kesehatan tidak lagi menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Berbadan Sehat, Izin Operasional dari tempat akan bekerja. Sementara untuk pemenuhan komitmen Sarana Kesehatan tidak memerlukan pasfoto pemohon. Pemerintah Kota Medan 11
Laporan Penyelenggaraan PTSP Kota Medan Triwulan III Tahun 2019 k) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Pemberian Insentif kepada pemohon perizinan saat ini belum terlaksana karena belum adanya regulasi yang mengatur hal tersebut. l) Jumlah Izin dan Non -Izin Terbit Pada triwulan III periode Juli-September 2019 terdapat sebanyak 4.402 izin yang diterbitkan dan/atau persetujuan pemenuhan komitmen. Selama periode tersebut, jenis izin yang paling banyak terbit adalah Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan sebanyak 2.079 izin (47,22%), Izin Reklame sebanyak 869 izin (19,74%), SIUP sebanyak 403 izin (9,15%), IUJK sebanyak 315 izin (7,15%), dan IMB sebanyak 306 izin (6,95%). Data lebih lengkap tentang perizinan dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 7. m) Pendapatan Asli Daerah Selama periode Juli-September 2019 atau Triwulan III tahun 2019 telah diperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 11.763.632.647,- dari sektor retribusi IMB, pajak reklame, dan retribusi Perpanjangan IMTA. Dimana pajak reklame menempel sebesar Rp 2.366.577.676 dari 798 izin, dan dari reklame billboard sebesar Rp. 1.314.147.598 dari 22 izin. Selanjutnya dari sektor retribusi adalah sebesar Rp. 6.347.784.553 dari 306 IMB, sebesar Rp. 82.500.000 dari 9 IMB Reklame Berkontruksi (Billboard), sebesar Rp. 534.717.475 dari 31 Perpanjangan IMTA, dan sebesar Rp. 1.162.039.000 dari 71 Izin Trayek Angkutan Umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan III Tahun 2019 Periode Juli-September 2019 yang Dikelola Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan URAIAN JUMLAH IZIN PAJAK/RETRIBUSI (Rp) I. PAJAK DAERAH Izin Reklame Billboard) Izin Reklame Izin Reklame (Kendaraan Berjalan) JUMLAH I 837 26 6 869 2.544.081.466 1.596.291.628 18.000.000 4.158.373.094 II. RETRIBUSI DAERAH Perpanjangan IMTA Izin Trayek Angkutan Umum Izin Mendirikan Bangunan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Reklame JUMLAH TOTAL PENERIMAAN (I+II) JUMLAH II 71 1 306 9 387 1.256 1.162.039.000 12.936.000 6.347.784.553 82.500.000 7.605.259.553 11.763.632.647 Sumber: n) Rencana dan Realisasi Investasi Belum adanya pengumuman resmi dari BKPM RI terkait realisasi PMDN Tw. III, maka kondisi eksisting belum dapat dilaporkan. Pemerintah Kota Medan 12
Laporan Penyelenggaraan PTSP Kota Medan Triwulan III Tahun 2019 o) Kendala Dan Solusi Tantangan dan permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kota Medan adalah sebagaimana berikut ini: 1. Belum ada kajian pemetaan potensi investasi daerah Kota Medan sehingga projects ready to offer atau proyek-proyek potensial yang siap diasistensikan kepada calon investor belum ada. Untuk itu, pada triwulan 3 tahun 2019 telah direncanakan kegiatan studi pemetaan peluang dan potensi investasi di Kota Medan. 2. Optimalisasi secara maksimal terkait kerjasama dan koordinasi dengan OPD terkait, tentang pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka pengumpulan bahan- bahan promosi untuk bidang penanaman modal di Kota Medan. 3. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal, sosialisasi atas luar negeri, promosi, kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha masih sangat terbatas dan belum optimal. 4. Perubahan Perundangan yang cepat terkait penanaman modal dan perizinan harus direspon secara benar dan cepat. Tantangan tersebut di atas harus benar-benar menjadi fokus pelayanan DPMPTSP Kota Medan serta harus mempersiapkan solusi yang kreatif untuk menghadap tantangan tersebut dengan peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang menggunakan sumber daya apatur yang berkualitas dengan dukungan sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Pemerintah Kota Medan 13
, UIALI KOTA MEDN{ PROVINSI SI,IIATERA UTARA PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 4I TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PERIANAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MEDAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal I I ayat (4) Peraturan hesiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang Penyelenggaraan PeLayanan Terpadu Satu pintu, Wali Kota memberikan pendelegasian wewenang Periainan dan Nonperiainan yang menjadi urusan Pemerintah Kota kepada Kepala Diaas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayalan kepa.da magrarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pel,ayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan perizinan yang terpadu; c bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud daLam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Mengingat :1. Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom lfuta-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1O92);
2 .) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61' Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petayanan Publik (Icmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik lndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenmng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ?ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Unrrarrg-grr6rrrg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3OO5); 8. Peratural Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecarratan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecarrratan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilay'ah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecarnatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam lVilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
3 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 t€ntang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-IGbuPaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Sel,atan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Surratera Utara (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); i i. Peraruran Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan lzin Mempeke{akan Tenaga Kerja Asing (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5358); 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (tcmbaran Negara Tahun 2014 Nomor 221); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Homan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah; 15. Peraturan Menteri DAG/PER/12/2014 Pembinaal G udang; Perdagangan Nomor tentang Penataan eolM- Dan 16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M- IND/PER/Z/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilaj Investas' Untuk Klasifikasi Ussha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089); 1 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Jndonesin Tahun 2016 Nomor I 551);
4 18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan [embaran Daerah Kota Medan Nomor 5); 19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor I Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Keda Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan 34 Tahun 2018 tentang Peruirahan Kedua Atas Peraturan Wali Xota Medan Nomor I Tahun 2017 tentang lGdudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Ke{a Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 34); iviEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN IV1IJIJAL -UATI TTLI.iI A.ITATI I EKT,\IJLJ DAIU TtII I U KOTA MEDAN. BAB I KETENTUAN Uil{UM Pasa] I Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang di.r'aksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Medan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusarl pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ra!ryat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanr6 dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebasaj unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Wali Kota adala,rr Wali Kota Medan.
5 5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanal Terpa.du Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pel,ayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. 7. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Kota Medan. 8. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Medan. 9. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Medan. lO. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Medan. I 1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Medan. 12. Dinas Medan. 12. Dinas Medan. 13. Dinas Peketjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. 14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang Kota Medan. 15. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Gngkungan Hidup Kota Medan. 16. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Medan. 17. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. 18. Pelayanan Terpa.du Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap Permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 19. PeriziRai. edelah seg,ala bentuk per$etujuah yang dfl<eluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2O, Nen perieinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fisksl, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Pendelegasian Sebagian Wew'enang adalah penyerahan sebagian tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungiawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
6 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan, yang sel;ar{utnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan derrgan Peraturan Daerah. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud didelegasikannya sebagian wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebaSai upaya: a. terwiijudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan; b. terwujudnya pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efrsien dan transparan; c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalarn mempdroleh pelayanan di bldang pertztnan dan non perizinan. Pasal 3 Tujuan didelegasikannya sebagian wEurcnang perizinan dan non perizinan Kepa.da Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan. BAB III PENDELEGASTAN SEBAGIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PEzuZINAN Pasal 4 (l) Wali Kota memberikan pendelegasian sebagian wewenang perizinal dan non periainan kepada Kepala Dinas Penanarnan Modal Dan PeLayanaa Terpadu Satu Pintu. (2) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab atis pendelegasian sebagidrn wewenaiig perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 5 Perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi: a- Bidang Perindustrian pada Dinae Perindustrian: l. perizinan, meliputi:
7 a) Izin Usaha Industri (IUI) bagr industri kryrf dan menengah; Ui lzin Perluasan U saha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah; c) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKU bagi industri kecil dan menengah; dan d) Izin Peiluasan Kawasan Industri (IPKI) bagi industri kecil dan menengah. 2. nortperizknn, meliPuti: a) Tanda Daftar Industri (TDI) bagi industri kecil dan menengah; b) Persetujuan Prinsip bagi industri kecil dan menengah; dan c) Surat Rekomendasi Pameran Industri/Konvensi dan Seminar Industri. b. Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan: I . peri:zinan, meliputi: a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b) Surat izin Usaha Perdagrangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) golongan B dan C; c) Surat Izin Tempa.t Usaha Minuman Beralkohol (SITU MB); dan d) Surat Izin Usaha Toko Swalayan; dan ei Surat Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanja:rn. 2. nonperizinan, meliputi: a) Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPLIW); b) Surat Rekomendasi Pameran Dagang/Konvensi dan Seminar Dagang; e) Tanda Daftar Gudang (TDG); dan d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP). c. Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata: nonperizinan, meliputi TDUP terdiri atas: 1. da1.a tarik r*'isata, meliputi: a) pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno; b) pengelolaan museum; c) pengelolaan permukiman dan/ atau lingkungan adat; d) pengelclaan objek ziar:ah; dan e) usaha pengelolaan daya tarik rrisata lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota. 2. kawasan pariwisata, meliputi: a) penggunaan lahan yarrg telah dilengkapi dengan prasarana sebogai tempat untuk menyelenggarakan usahe pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; b) penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata. 3. jasa transportasi wisata, meliputi: a) mengangkut wisatawan atau rombongan; dan b) pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata ata.u ternpat lainnya.
8 a. jasa perjalanan wisata, meliputi: a) biro perjalanan wisata; b) agea perjalanan wisatg dan "i """"t i:"-" perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota. 5, jasa makanan dan minuman, meUPuti: a) restoran; b) rumah makan; c) r€storan waralaba; d) bar di Hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5; e) kafe; 0 pusat penjualan makanan dan minuman I f@duurt, g) jasa llxrrga/ @rering; darr h) usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Wati Kota. 6. penyediaan akomodasi, meliPuti: a) hotel; 1) hotei bintang; dan 2) hotel non-bintang. b) bumi perkemahan; c) persinggahan karavan; d) villa; e) pondok wisata; f) wisma lguesttwus4; g) motel; h) losmen; i) rumah kos; j) cottage; k) balai pertemuan; l) wismapangkas/barber shop; dan m) salon; dan n) akomodasi lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota. 7. penyrlengga;aan kegiatan hiburan dan rekreaei, meliputi: a) gelanggang olahraga, meliputi: 1) lapangan golf; 2l dnvirq golfi 3) rumah bilyar; 4) gelanggang renang; 5) Lapangan tenis; 6) pacuan kuda; 7l ice skathq; 8) pusat kebugaran (ftness @rteil; 9) geLaaggang futsal; lO) gelanggang bowling; dan 11) jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota. b) gelanggang seni, meliputi: 1) sanggar seni; 2) galeri seni; a 4 5 gedung bioskop; gedung pertunjukan seni; dan jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
9 c) arena permainan, meliputi: 1) arena permainan ketangkasan (permainan manual/ mekanik/ elelrtronik) ; dan 2) jenis usaha lainnya dari usaha arena perrnainan yang tidak mengandung unsure judi. d) hiburan malam, meliputi: 1) kelab malam; 2) diskotik; 3) pub; dan 4) musik hidup (liue nilsk). l) panti pljat tradisional; 2) panti pijat refleksi; dan 3) panti mandi uap/sauna/oukup. 0 taman rekreasi, meliputi: l) tama'r rekreasi; 2l t,nan bertema; dan 3) jenis usaha iainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota. e) panti pirjat, meliputi: g) karaoke, meliputi: 1) karaoke umum; 2) karaoke keluarga; dan 3) karaoke box. h) jasa impresariat,/promotor, meliputi: 1) promotor; dan 2l event organiznr. i) usaha kegiatan hiburan dan rekreasi l,ainnya yang j) watrana air (waterparlduaterboorn); k) kolam pemancingan; 1) arena latihan golf (driuirq golfi; m) pusat sarana olahraga.; n) lapangan bulu tangkis; o) arena balap (artzrt); p) pertunjukan temporer; ditetapkan oleh Wali Kota. l) pertunjukan temporer tempat t€rtutup meliputi seni, atraksi, dan hiburan; dan 2) pertunjukan temporer tempat terbuka meliputi seni, atraksi, dan hiburan. 8. penyelenggaraan pertemuan, pe{alanan inscntif, konferensi, dan pameran; 9. jasa informasi pariwisata, meliputi: a) jasa informasi pariwisata cetak; dan b) jasa informasi pariwisata elektronik. 10. jasa konsultan pariwisata; 11. jasa pramuwisata; 12. wisata tirta, meliputi: a) wisata bahari yaitu wisata memancing; b) wisata sr-r ngai; dan c) wisata danau. 13. spa.
10 d Bidang Perhubungan pada Dinas perhubungan; Perizinan, meliputi: t 2 3 4 5 iain trayek angkutan umum; izin pelataran parkir; izin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum;dan izin operasional angkutan khusus taksi; dan lzin operasional angkutan becak bermotor. e. bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan: perizinan, meliputi: f . izin praktik tenaga kesehatan, terdiri atas: a) izin praktik perawat; b) izin praktik tenagn keeehatan trad-isional; c) izin prakrik bidan; d) izin praktik dokter/dokter gigi; e) izin praktik ortosis protetis; 0 izin praktik okupasi terapis; d izin praktik terapis wicara; h) iain praktik dietisien; i) izin praLtik fisioterapi; j) izin praktik teknisi kardiovaskuler; k) izin praktik ahli teknologi laboraturium medik/analis U izin praktik elektromedis; m) izin praktik penata anastesi; n) izin pralrtik terapi gigr dan mulut; o) izin praktik tenrga teknis kefarmasian (asisten apotekerl; kesehatan; dan p) izin pralrtik apoteker; q) izin praktik psikolog klinis. 2. izin keda tenaga kesehatan, terdiri atas: a) izin keqia tennga kesehatan sanitarian; b) izin kerja tenaga kesehatan teknis gizi/nutrisionis; c) izin kerja tenega kesehatan fisioterapi; d) izin kerja tenega kesehatan okupas terapi; e) izin kerja tenaga kesehatan terapis wicara; 0 izin ke{a tenaga kesehatan perekam medis dan informasi kesehatan; dl iz{r keda tenaga kesehatan refraksionis optisien; h) izin kerja tenaga kesehatan optometris; il i n kerja tenaga kesehatan teknisi gigi; jl tzrn kerja tenaga kesehatan radiografer; dan k) ke{a tenaga kesehatan ortotis protetis. 3. izin Layanan ketehatan, terdiri atas: a) izin mendirikan rumah sakit kelas C/D; b) izin operasiona-l klinik; c) izin operasional rumah sakit kelas C/D; d) izin laboratorium klinik umum pratama; e) izin apoteki 0 izin toko alat kesehatan; g) izin toko obat; hl tzrt usaha mikro obat tnadisional (UMO'II; i) izin pest control;
11 j) izin penyelenggaraan pelayanan; k) i.zin pengobatan tradisional; U izin mendirikan klinig dan m) izin optik. f. bidang tenaga kerja pada Dinas Ketenagake4jaan: 1. perizinan, meliputi: I iri." penyelenggaraan kmbaga pelatihan lGrja (LpK); b) izin Lembaga Penempatan TenagF Kerja Swalta (LpiKS); c) izin Bursa Kerja Khusus (BKK); dan d) perpanjangan lzlrl. Mempekerjakan Tenaga Asing 2. non perizinan, meliputi tanda daftar Bursa Kerja Khusus (Perpanjangan IMTA). (BKK). c. bidang pendapatan pada Badan pengelola pajak Dan Retribusi Daerah: Perizinan, meliputi izin rekl,ame, terdiri atas reklame melekat poster/ stiker/ rombong. h. bidang tata ruang dan tata bangunan pada Dinas perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang: perizinan, fieliputi: a) izin mendirikan bangunan; dan b) izin reklame, yaitu reklame papan/billboard/videotronl megatron. i. bidang lingkungan htdup pada Dinas Lingkungan Hidup: Perizinan meliputi: a) izin lingkungan; b) iain pembuangan air limbah; c) izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; dan d) izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota. j. bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum: Perizinan Izin Usaha Jasa Konstruksi. k. bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan: Seluruh perizinan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. 1. Izin tpkasi. Pasal 6 (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud delem Pasal 4 meliputi: a. penetapan standar pelayanan perizinan dan non perizinan. b, penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diajukan pemohon ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; /
12 c. penolakan perrnohonan pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan; d. penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengarr ketentuan peraturan pemndang-undangan; e. pencabutan dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan setelah mendapatkan usulan dari OPD teknis terkait. (2) Penandatanganan dokumen periainan di bidang perhubungan, bidang tata ruang dan tata bangunan, bidang lingkungan hidup dilakukan setelah mendapa.t keterangan dari OPD teknis terkait. (3| Dokumen perizinan dan non perizinan yang telah ditandatangani diberikan kepada Pemohon setelah pemohon membayar pajak dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB iV PEI.APORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7 Kepata Dinas Penalarnan Mrrdal Darr Pelayalral Terpadu Satu Pinlrr wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada WaIi Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala dan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala OPD terkait eetelah ditandatanganinya dokumen perizinan dan non perizinan baik secam langsung ataupun secara online. Pasal 8 (1) OPD teknis sesuai tugas dan fungsinva melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitlan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ' (2) Dalam rangka pembinaal dan pengawasan sebagaimana dimaksud pacia ayat (li, OPD teknis terkait wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
i3 BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2Ol7 Ter:.ta;llg Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanaa Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kote Medan Nomor 3 Tahun 2Ol7 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dahrn Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasai iO Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orEmg mengetahuinya, memerintahkan pengundangaa Peraturan ltrali Kota ini deagan penempata:in1'a dalam Berita Daerah Kota Medan. Ditetapkan di Medan pada tanggal 30 April 2Ol8 WAIJ KOTA MEDAN, ttd DZULI"II ELDIN S Diundangkan di Mecian pada tanggal 30 April 20l8 SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN, SYAIFUL BAHRI BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2OI8 NOMOR 41 Saiinan sesuai dengan asiinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT D KOTA MEDAN, Li SH Pena Tingkat I NIP. 19620515199011 i 001
PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Jenderal Besar Abdul HarisNasution No. 32 Lt. 2Medan - 20143 Telp. (061) 785 2253 Fax. (061)785 2254 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TUEDAN NOMOR : oellp /o PmvYsP 1r / TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN ]UODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN Menimbang: a bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan; b bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan; IMengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1Oe2); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 67, 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008
4. Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5a90; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3005); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat ll Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat ll Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat l! Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat ll Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat ll Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 65);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200s tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor ab85); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5357); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5887); 15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 221); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah; 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 1479); 20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara lzin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 853); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik !ndonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Menetapkan : KESATU KEDUA 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 1906); 23. Peraturan Daerah Kota lvledan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5); 24. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Modal Kepada Badan Penanaman Modal Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 33); 25. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 34); 26. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1); 27. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan MEMUTUSKAN Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
1. Pelayanan Pengaduan 2. Pelayanan Duplikat ljin 3. Pelayanan Legalisir ljin 4. Pelayanan ljin Usaha lndustri Kecil 5. Pelayanan ljin Usaha lndustri Menengah 6. Pelayanan ljin Usaha Perdagangan 7. Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan 8. Pelayanan Penutupan/Pindah Domisili Perusahaan 9. Pelayanan Jasa Konstruksi 10. Pelayanan Jasa Konstruksi Konsultan 11. Pelayanan ljin Trayek Angkutan Umum l2.Pelayanan ljin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum 13. Pelayanan ljin Operasional Angkutan Khusus Taksi 14.Pelayanan ljin Pelataran Parkir 1 5. Pelayanan ljin Lingkungan 16. Pelayanan Ijin Pembuangan Air Limbah lT.Pelayanan ljin Penyimpanan Sementara Limbah 83 lS.Pelayanan ljin Pengumpulan Limbah 83 Skala Kota 19. Pelayanan ljin Mendirikan Bangunan 20.Pelayanan IMB Reklame 2l.Pelayanan ljin Reklame 22.Pelayanan ljin Kerja Tenaga Kesehatan 23.Pelayanan ljin Praktik Tenaga Kesehatan 24.Pelayanan ljin Mendirikan Klinik 23.Pelayanan ljin Opersional Klinik 26.Pelayanan ljin Mendirikan Rumah Sakit 2T.Pelayanan ljin Operasional Rumah Sakit 2S.Pelayanan ljin Laboratorium Klinik 29.P elayanan ljin Apotek 30. Pelayanan ljin Toko Alat Kesehatan 31. Pelayanan ljin Toko Obat 32.Pelayanan ljin Usaha Mikro Tradisional 33. Pelayanan ljin Pest Control 34.Pelayanan ljin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis 35. Pelayanan ljin Panti Sehat 36. Pelayanan ljin Optik 3T.Pelayanan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
38. Pelayanan Perpanjangan lzln lvlemperkerjakan Tenaga Kerja Asing 39. Pelayanan ljin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja 40. Pelayanan ljin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta KETIGA Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. KEEMPAT ' Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Medan Pada tanggal 03 JA tuArlr 2018 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pe Terpadu Satu Pintu Kota Medan RNATUA M a Utama NIP. 9610412 198903 2001
PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt ll Medan 20143 Telepon : (061)7852253 Faks. : (061)7852254 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN Nomor: 060 / 6656 / DPMPTSP/X||/2o17 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN MENIMBANG '1. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat diperlukan adanya suatu pedoman/petuniuk prosedur yang jelas, transparan dan akuntabel berkaitan dengan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan di Dinas Penanaman Mod3l Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan; 2. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koia Medan. MENGINGAT 1. Undang-undang Nomor I darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintai Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dongan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: 5. Peraluran Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2C05 tentang Pengelolaan Keuangan Daeiah; 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomot 221\: 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 fahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kotai 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Slandar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan: 10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan; 11. Peraturan Wali Kota Nomor '1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, 13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanamna Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinlu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.
MENETAPKAN Kesaiu Kedua Keempat MEMUTUSKAN Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Menetapkan Slandar Operasionai Prosedur pada seiuruh bagian dan bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang menyangkul teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ada perubahan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.. Ditetapkan di : Medan Pada tangqal : tg - lr- - 2olj KEPALA DIN DAN PELAYA PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU MEDAN lr. P o1PN AMA D P n Uta ma 041219890 M,M 00r
Judul Laporan Nama Instansi Periode Masuk Tracking ID 4977259 5017990 5040064 5043402 Laporan yang Didisposisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P (2019-07-01) - (2019-09-30) Tanggal Laporan Masuk Judul Laporan Isi Laporan Awal 1 Jul 2019 PERIHAL SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) Selamat siang, saya berdom isili di kota medan, surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saya hilang, untuk mendapatkan nomor imb apa saja syaratnya dan dimana mengurusnya di medan? Terima kasih 16 Aug 2019 PERIHAL KINERJA PEGAWAI Saya ingin melaporkan prihal kinerja pegawai di DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN, bahwa mereka tidak menindak lanjuti berkas yang sudah saya masukkan sejak 29/7/2019. Karena sampai saat ini belum ada kejelasan. Padahal harusnya izin kami bisa selesai dalam 1 minggu. Namun sudah 17 hari kami menunggu belum ada kejelasan, Mohon ditindak. Apalagi saat saya memasukkan berkas, petugas loket meminta uang kepada kami sebagai uang rokok supaya berkas kami bisa masuk 9 Sep 2019 Perihal Izin Usaha Kepada DPMPTSP Kota Medan Pengaduan tentang hal ini sebenarnya telah banyak dilaporkan tetap hingga saat ini tetap saja tidak teratasi kendala adanya suara musik hingga larut malam dari sebuah kegiatan seperti permainan musik di arena Jin Kelapa II jem adi simpang krakatau. Dinas pariwisata medan telah menindak tetapi sewaktu kami menanyakan prihal ijin usaha, dinas pariwisata katanya akan ditindaklanjuti dan kami rasa ini domain DPMPTSP Kota medan. Untuk hal itu, kami meminta bantuan pihak DPMPTSP untuk menindak lanjuti hal ini juga. Karena seperti yang kita ketahui, hal ini sangat menganggu jam istirahat warga sekitarnya. Terima kasih. 11 Sep 2019 PERIHAL IMB Saya sudah urus imb Rumah Saya di sekitar kota medan, Dan sudah 2 bulan lebih blm keluar.. Heran juga si,, urus ijin m engikuti prosedur lama x.. Kapan bisa maju kita kalau seperti ini,. Nanti bangun Rumah ga ada ijin, datang satpol pp. Wkakkaka.. Tolong donk kota medan dibenahi, agar bisa berkembang.. Dipermudah birokrasi Isi Laporan Akhir Selamat siang, Saya berdom isili di Kota Medan, surat izin mendirikan bangunan (IMB) saya hilang, untuk mendapatkan nomor IMB apa saja syaratnya dan dimana mengurusnya di Medan? Terima kasih. Saya ingin melaporkan perihal kinerja pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, bahwa mereka tidak menindak lanjuti berkas yang sudah saya masukkan sejak 29/7/2019. Karena sampai saat ini belum ada kejelasan. Padahal harusnya izin kami bisa selesai dalam 1 minggu. Namun sudah 17 hari kami menunggu belum ada kejelasan. Mohon cjjtindak. Apalagi saat saya memasukkan bertes, petugas loket meminta uang j<epada kami sebagai uang rokok supaya berkas kami bisa masuk. Kepada dpmptsp Kota medan Pengaduan tentang hai ini sebenarnya telah banyak dilaporkan tetap hingga saat ini tetap saja tidak teratasi kendala adanya suara m usik hingga larut malam dari sebuah kegiatan seperti permainan m usik di arena Jin. Kelapa II Jemadi Simpang Krakatau. Dinas pariwisata medan telah menindak tetapi sewaktu kami menanyakan perihal Ijin usaha, dinas pariwisata katanya akan ditindaklanjuti dan kami rasa ini domain dpm ptsp kota medan. Untuk hal itu, kami meminta bantuan pihak dpm ptsp untuk menindak lanjuti hal ini juga, Karena seperti yang kita ketahui, hal ini sangat menganggu jam istirahat warga sekitarnya. Terima kasih. Saya sudah urus IMB rumah saya di sekitar Kota Medan, dan sudah 2 bulan lebih blm keluar. Heran juga urus ijin mengikuti prosedur lama. Kapan bisa maju kita kalau seperti ini. Nanti bangun rumah ga ada ijin, datang satpol pp. Tolong kota medan dibenahi, agar bisa berkembang, dipermudah birokrasi. Tanggal Disposisi 3 Jul 2019 16 Aug 2019 9 Sep 2019 12 Sep 2019 W aktu Disposisi Tanggat Tindak Lanjut 12:43:33 18 Jul 2019 13:49:41 19 Aug 2019 13:19:34 13 Sep 2019 08:45:49 13 Sep 2019 Tanggat Laporan Selesai 2 Aug 2019 30 Aug 2019 24 Sep 2019 Instansi Terdispo sisi Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu Kota Medan Disposisi Tindak Lanjut Laporan 1 Terima kasih atas laporan saudara. Perihal IMB yang hilang dapat mengajukan surat permohonan dengan melampirkan bukti surat keterangan hilang dari Kepolisian dan dialamatkan ke DPMPTSP Pemko Medan. Dan untuk IMB dibawah tahun 2018 agar langsung kekantor Dinas Tata Ruang Pemko Medan. Terimakasih atas laporannya, namun demikian kami memohon agar di sampaikan jenis ijin yang diurus serta melampirkan/ menulis nomor resi sesuai permohonan untuk memudahkan kami berkoordinasi dengan bidang perizinan. Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih. Terimakasih atas informasi yang disampaikan, kami mohon kepada Bapak/ Ibu untuk memberikan data- data usaha tersebut se p e rti: Merk Usaha, Alamat yang lengkap dan identitas pengelola. Agar dapat kami cek di database Aplikasi perijinan kami. Atas bantuannya kami ucapkan terimakasih. Terimakasih atas masukannya kepada kami, semoga kedepannya kami dapat lebih meningkatkan pelayanan lagi. Namun kami mohon agar saudara dapat melampirkan identitas secara lengkap dan menyertakan nomor resi pengurusan IMB nya untuk memudahkan pengecekan berkasnya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih. Page 1 Tindak Lanjut Laporan 2 google. co. id/search?safe= strict&source=h p&ei=u0x8Xd6SLI L2 rQ H1 _6GgAw&q=wapress+medan&oq=w apress+medan&gs_l=psy- ab.3..38.1614.3342. .3557...0.0..0.388. 2652,0j8j2j3..... 0,,,,1..gws- wiz...... 01131 JOJOfl 0j0i10i30j0i30j0i5i30 . B7DYXsJ3kMo&ved=0ahUKEwie3O3 Ons_kAhUCeysKHfV_CDQQ4dUDCA U&uact=5 Bisa dilihat di link tersebut. Kemudian, gmn kami bisa dapat identitas pengelola nya? Sebelumnya ini dah ada juga laporannya di lapor, go. id/laporan/detil/pe rihal-kegiatan-live-m usik-cafe-yang- mengganggu-warga Thanks Tindak Lanjut Laporan 3 Terimakasih atas informasi yang disampaikan. Setelah kami cek di database DPMPTS, usaha cafe yang dimaksud belum mempunyai ijin usaha. Oleh karena itu akan dilakukan tindak lanjut oleh OPD yang berwenang. Tindak Lanjut Laporan 4 Segera di tindaklanjuti. Belum ada ijin usaha, menganggu warga di malam hari, tidak didalam ruangan permainan m usik sebagaimana aturan yg berlaku, bagaimana dengan PAD dan pajak. Kami tunggu tindakan tegas nya seperti medanbisnisdaily. co m /m /news/online/read/2019/08/ 11/83228u_medan_royal_caribi a_club_operasional_tanpa_izin/ dan co. id/medan/lan ggar-surat-edaran-wali-kota- royal-karibia-club-ditutup- sementara/ Terima kasih Tindak Lanjut Laporan 5 Bagaimana kelanjutannya? Masih saya menganggu dlmalam hari. Admin jgn ditutup dulu ya laporan ini. Terima kasih Tindak Lanjut Laporan 6 Terima kasih atas laporannya, dikarenakan tempat usaha tersebut tidak terdaftar pada data base perijinan pada Dinas kami, maka laporan saudara akan kami teruskan kepada dinas terkait.
N o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 42 45 46 47 48 REKAPITULASI PENDAPATAN, JUMLAH IZIN DAN NON IZIN, SERTA PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN (PPK) DPMPTSP KOTA MEDAN PERIODE JULI-SEPTEMBER 2019 P e rizin a n B e ru s a h a S e s u a i P erw a l K ota M edan N o . 41/2018 J e n is Izin P e rizin a n B e ru s a h a y a n g d ila k sa n a k a n m elalui O S S JU M LA H IZIN Y A N G D ITE R B ITK A N Izin Mendirikan Bangunan
306 Izin Mendirikan Bangunan Reklame
9 Reklame Menempel
798 Reklame Berjalan
6 Reklame Videotron/M egatron/Bando Izin
4 Reklame Mini Billboard
13 Reklame Billboard
22 Reklame Neon Box
0 Reklame Spanduk/Um bul
Um bul/Banner
26 Izin praktik perawat;
636 Izin praktik tenaga kesehatan tradisional;
0 Izin praktik bidan; 363 Izin praktik dokter/dokter gigi;
698 Izin praktik ortosis protetis; 0 Izin praktik okupasi terapis;
0 Izin praktik terapis wicara;
0 Izin praktik dietisien;
0 Izin praktik fisioterapi; 0 Izin praktik teknisi kardiovaskuler; Izin 0 Izin praktik ahli teknologi laboraturium medik/analis kesehatan;
103 Izin praktik elektromedis;
7 Izin praktik penata anastesi;
0 Izin praktik terapi gigi dan mulut;
3 Izin praktik tenaga teknis kefarmasian (asisten apoteker);
165 Izin pratik apoteker;
104 Izin praktik psikolog klinis.
0 Izin kerja tenaga kesehatan sanitarian;
6 Izin kerja tenaga kesehatan teknis gizi/nutrisionis;
26 Izin kerja tenaga kesehatan fisioterapi;
21 Izin kerja tenaga kesehatan okupasi terapi;
1 Izin kerja tenaga kesehatan terapis wicara;
1 Izin kerja tenaga kesehatan perekam medis dan informasi kesehatan; Izin kerja tenaga kesehatan refraksionis optisien;
12 Izin Izin kerja tenaga kesehatan optometris;
0 Izin kerja tenaga kesehatan teknisi gigi;
0 Izin kerja tenaga kesehatan radiografer; 24 Izin kerja tenaga kesehatan ortotis protetis;
0 Izin kerja ahli kesehatan masyarakat 10 Izin Optik
5 Izin Bursa Kerja Khusus (BKK)
0 Izin Pelataran Parkir
4 Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C/D Izin Usaha Izin Mendirikan Rumah Sakit 0 Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C/D Izin Operasional Rumah Sakit 1 Izin Toko Alat Kesehatan Izin Toko Alat Kesehatan 2 Izin Operasional Klinik; Izin Mendirikan Klinik Izin Komersial/ Operasional Izin Operasional Klinik 9 0 Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus 0 Izin Apotek Izin Apotek 51 R E T R IB U S I (R p ) 6.347.784.553 82.500.000 2.366.577.676 18.000.000 282.144.030 146.798.190 1.314.147.598 0 30.705.600 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
P e rizin a n B e ru s a h a N o S e s u a i P erw a ! Kota M edan N o . 41/2018 49 Izin Toko Obat 50 Izin Pest Control 51 Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah 52 Izin Usaha Kawasan Industri Kecil dan Menengah 53 Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah 54 Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri Kecil dan Menengah 55 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 56 Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan 57 Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) 58 Surat Tanda Pendaftaran Usaha W aralaba (STPUW) 59 Tanda Daftar Gudang 60 Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 61 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 62 Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek 63 Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek 64 Izin Trayek/Operasional Angkutan Umum 65 Izin Lingkungan (UKL-UPL dan/atau AMDAL) 66 Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 67 Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 68 Izin Pembuangan Air Limbah 69 Izin Lokasi 70 Izin Usaha Jasa Konstruksi 71 Izin Usaha Jasa Konstruksi Konsultan 72 Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) 74 Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (formal) 73 Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 75 Izin Pengembangan Program atau Satuan Pendidikan (formal) 76 Kerja Sama Penyelenggaraan antara Lembaga Pendidikan Asing dan Lembaga Pendidikan Indonesia 77 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal 78 Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing 79 Izin Pendidikan Non Formal 80 Perpanjangan Izin M empekerjakan Tenaga Asing (IMTA) J e n is izin Izin Komersial/ Operasional Izin Usaha izin Komersial/ Operasional Izin Usaha Prasarana Izin Usaha Izin Komersial/ Operasional Prasarana Izin Usaha Izin Usaha izin Komersial/ Operasional Izin Usaha T O T A L P e rizin a n B e ru s a h a ya n g d ila k s a n a k a n m elalui O S S Izin Toko Obat Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Izin Usaha Industri Izin Usaha Kawasan Industri Izin Perluasan Izin Perluasan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Surat Tanda Pendaftaran Usaha W aralaba (STPUW) Tanda Daftar Gudang Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang izin Lingkungan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah EJ3) untuk penghasil Izin Pembuangan Air Limbah Izin Lokasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Rekomendasi dari Dinas JU M L A H IZIN Y A N G D ITE R B ITK A N 12 1 21 0 0 0 403 0 0 0 7 1 49 0 0 1 15 0 19 14 2 289 26 2 1 8 0 0 0 0 0 71 4402 R E T R IB U S I (R p ) Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 12.936.000 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 1.162.039.000 11.763.632.647