BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Berbicara mengenai kerugian, kita harus lebih dahulu mengetahui apa itu kerugian, dimana kerugian berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan Modal.1 Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua klasifikasi yaitu: 1. Kerugian Materil, yaitu kerugian yang nyata-nyata ada dan diderita oleh seseorang 2. Kerugian Immaterial, yaitu kerugian atas manfaat kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari2 Kerugian dalam KUH Perdata dapat bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, sebagaimana tersebut diatas dimana kerugian dapat bersumber dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka: 1. Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sama sekali 2. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya 3. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya 1 Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses 24 Januari 2022. 2 Hukum diakses pada tanggal 24 Januari 2022 1
3 ibid 4. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian Sebelum terjadi wanprestasi disebabkan adanya perjanjian yang mengikat antara dua pihak, dimana kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasiomal, Kemudian saat salah satu pihak telah melakukan Wanprestasi maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1246 KUHPerdata, maka ganti kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu: 1. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas yang dikeluarkan oleh pihak 2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya 3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak lain tidak lalai dalam melaksanakannya Kemudian wanprestasi tidak terlepas dari gugatan yang diajukan dalam ranah hukum perdata biasanya berisikan dalil-dalil yang didukung dengan alat bukti. Hal ini berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi: "pada proses pembuktian terdapat prinsip bahwa setiap orang yang mendalilkan harus membuktikan", maka dari itu pembuktian unsur- unsur pada gugatan perdata dibebankan kepada pihak penggugat.3 2
Lain halnya dalam melakukan transaksi bisnis, para pihak yang terlibat di dalamnya tentu menginginkan adanya kepastian terkait hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban ini diatur dalam sebuah perjanjian yang disepakati para pihak yang terlibat. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dalam Buku III tentang Perikatan. KUH Perdata sebenarnya tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan perikatan. Namun, untuk memahaminya leboh dalam menurut seorang ahli hukum perdata, Prof. Soebekti yang menjelaskan bahwa.4 Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selanjutnya, perikatan, menurut Pasal 1233 KUHPer, lahir karena sutau persetujuan atau karena undang-undang.5 Mengenai perbedaan di antara keduanya, Rosa Agustina menjelaskan bahwa perbedaan antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dan undang-undang terletak pada akibat hukum dari hubungan hukum tersebut. Akibat hukum perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki oleh para pihak, sementara akibat hukum dari perikatan yang lahir karena undang-undang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Pihak yang melakukan perbuatan tersebut mungkin tidak menghendaki akibat hukum yang timbul. 6 4 R. Subekti, Hukum Perjanjian Cetakan 19, Jakarta, Intermasa, 2002, hlm. 11 5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1233 6 Rosa Agustina, Hukum Perikatan Law of Obligations,. Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Jakarta, 2012, hlm. 4.. 3
Hal serupa dijelaskan pula oleh Prof. Soebekti yang menjelaskan bahwa perbedaan antara perikatan yang lahir dari persetujuan dan lahir dari undang-undang terletak pada kehendak pihak-pihak yang terikat. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang- undang diadakan di luar kehendak pihak yang saling terikat.7 Perikatan yang timbul karena undang-undang ini oleh KUHPer dibagi lagi menjadi dua: (i) timbul dari undang-undang sebagai undang-undang dan (ii) timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang8 Untuk poin yang pertama, perikatan terjadi hanya karena undang- undang itu sendiri tanpa adanya suatu perbuatan apapun dari subjeknya. Misalnya suatu peristiwa hukum berupa meninggalnya seseorang akan melahirkan kewajiban kepada ahli waris untuk memenuhi kewajiban pihak yang meninggal (pewaris) kepada para kreditornya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 833 dan Pasal 955 KUHPer yang mengatur bahwa pewarisan akan memindahkan segala aktiva dan pasiva dari pewaris. Pemindahan ini terjadi karena hukum pada waktu pewaris meninggal dunia.9 Untuk poin yang kedua, perikatan terjadi karena diatur oleh undang- undang, namun tidak semata-mata karena undang-undang itu melainkan 7 R. Subekti, Op.Cit.hlm.3. 8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1352. 9 A. Pitlo, Hukum Waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Het Erfrecth naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek] Jilid I, diterjemahkan oleh M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 1986, hlm. 141. 4
juga karena adanya perbuatan orang. Perbuatan ini bisa berupa perbuatan yang sah (tidak melanggar hukum) atau perbuatan yang melanggar hukum. Contoh dari perikatan yang timbul karena undang-undang sebagai akibat perbuatan orang yang sah adalah sebagaimana yang dalam Pasal 1354 KUHPer disebut sebagai zaakwaarneming10 Selanjutnya, perikatan juga timbul karena persetujuan. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata diatur bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih., persetujuan inilah yang kemudian disebut sebagai perjanjian 11 Berbicara mengenai kerugian konsekuensial maka dapat diartikan sebagai kerugian yang tidak diterima secara langsung atau kerugian punitive. Karena dalam perjanjian itu jika dilihat secara umum setidaknya mengandung unsur-unsur yang berisi:12 i. Kerugian yang tidak diderita secara langsung oleh korban ii. Kerugian merupakan segala konsekuensi dari perbuatan si pelaku iii. Jumlah kerugian tersebut tidak terbatas Adapun merujuk dari kerugian konsekuensial tersebut, ada empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif merupakan syarat yang terkait dengan pihak-pihak yang membuat 10 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1365. 11 Ibid., Ps. 1313. 12 diakses pada 24 Januari 2022 5
perjanjian. Sedangkan syarat obyektif merupakan syarat yang terkait dengan hal-hal yang diperjanjikan.16 Yang termasuk ke dalam syarat subyektif adalah syarat pertama dan kedua, yaitu kesepakatan dan kecakapan. Sedangkan yang termasuk ke dalam syarat obyektif adalah syarat ketiga dan keempat, yaitu hal tertentu dan sebab yang halal. Apabila perjanjian tersebut tidak tersepakati oleh kedua belah pihak maka, dalam hal ini, perjanjian dianggap tidak pernah ada sehingga dari semula sudah batal.13 Dari segi yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam dua bidang, yaitu sebagai berikut: 1. pertama konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak 2. kedua: konsep ganti rugi karena perikatan Berdasarkan undang-undang. Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, tetapi terlalu keras jika diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak.14 Ganti rugi karena wanprestasi dalam bentuk menghukum adalah ganti rugi yang harus diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk menghukum pihak pelaku perbuatan melawan hukum tersebut. Karena jumlahnya yang melebihi dari kerugian yang nyata di derita, maka 13 Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 44. 14 Titian Apriani, Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Waparestasi serta Pengaturannya Dalam KUH Perdata, Jurnal Ganec Swara Vol. 15, Nomor.1 Maret 2021, hlm. 931. 6
untuk ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah "uang cerdik.15 Orang sering mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Adakalanya, orang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Namun dari dalil-dalil yang dikemukakan, sebenarnya lebih tepat kalau diajukan gugatan wanprestasi. Membedakan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sebenarnya gampang-gampang susah. Sepintas, kita bisa melihat persamaan dan perbedaanya dengan gampang. Baik perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi. Sementara perbedaannya, seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan. Beberapa sarjana hukum bahkan berani menyamakan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dengan batasan-batasan tertentu. Asser Ruten, sarjana hukum Belanda, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang hakiki antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Menurutnya, wanprestasi bukan hanya pelanggaran atas hak orang lain, melainkan juga merupakan gangguan terhadap hak kebendaan. 15 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.15 7
Ada beberapa kasus yang terjadi mengenai kerugian konsekuensial di Indonesia, dimana seperti kasus di Jakarta, dalam perkara ini, yang menjadi para pihak adalah PT Indoexim International sebagai penggugat (Penggugat) dan PT Agility International sebagai tergugat (Tergugat). Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan furniture (mebel) sedangkan Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan pengiriman barang atau jasa ekspedisi.16 Terjadi proses kerjasama kedua belah pihak untuk mengirimkan barang, setelah penawaran dikirimkan oleh Tergugat, disepakati bahwa Tergugat akan mengirimkan barang-barang milik Penggugat tersebut untuk tiba di lokasi stand (booth) Penggugat di Guangzhou, China pada tanggal 16 Maret 2014. Pada pengiriman ini, Tergugat mensyaratkan agar Penggugat mengirimkan barang-barang Tergugat tersebut ke gudang Tergugat di Semarang paling lambat 10 Februari 2014 dengan full load container (FCL) untuk selanjutnya dikirimkan ke Guangzhou pada tanggal 15 Februari 2014 dengan less container load (LCL). Atas kesepakatan ini, Penggugat telah membayar biaya jasa pengiriman barang-barang tersebut kepada Tergugat sebesar USD4,551,73. 17 Kemudian, ditemukan bahwa pada tanggal 16 Maret 2014 yang merupakan waktu kedatangan yang disepakati, barang-barang Tergugat tidak tiba di lokasi stand (booth) Penggugat di CIFF EXPO 2014 di Guangzhou, China dan baru tiba di lokasi pada tanggal 21 Maret 2014. 16 Putusan Mahkamah Agung Nomor.1106 K/Pdt/2016 17 Ibid 8
Barang-barang tersebut tiba di pameran dalam keadaan rusak sehingga menurut Penggugat tidak layak untuk dipamerkan maupun diperdagangkan oleh Penggugat. Dengan adanya Putusan MA terkait kasus diatas seharusnya bisa menjadi acuan bagi Hakim sebagai pertimbangan memutus perkara yang sama jika terjadi dikemudian hari. Namun yang menjadi masalah karena masih banyak masayarakat yang belum mengetahui bahwa ganti kerugian Immateial bisa dilakukan dan berkekuatan hukum. Karena selama ini masih banyak masyarakat yang diam dan tidak melakukan apapun karena tidak mengetahui jika penuntutan kerrugian immaterial bisa dilakukan selama bisa dibuktikan. Maka penulis tertarik mengankat permasalahan ini sebagai bahan penelitian agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi karena dapat merugikan pihakpihak terkait, maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KLAUSA KERUGIAN KONSEKUENSIAL DALAM PERKARA WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR.1106 K/Pdt/2016" dengan tujuan memberi informasi bagi masyarakat agar bisa memperjuangkan hak-haknya yang sudah dirugikan. Serta membuat masyarakat sadar akan pentingnya menjalankan kewajiban yang sudah diperjanjikan. 9
B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis menitikberatkan pada perumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terkait Klausa Konsekuensial Jika Dianalisis Berdasarkan Kepastian Hukum ? 2. Bagaimana Proses Penyelesaian Permasalahan Tuntutan Klausa Kerugian Konsekuensial Dapat Terlaksana? 3. Apa Bentuk Ganti Kerugian Yang Diterima Para Pihak Akibat Dari Wanprestasi? C. TUJUAN PENELITIAN Dalam suatu penelitian ilmiah, hendaknya mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapai. Hal ini tentunya akan sangat berguna untuk memberikan arah yang jelas sesuai dengan maksud diadakannya penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terkait klausa kerugian konsekuensial jika dianalisis berdasarkan kepastian hukum 2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian permasalahan tuntutan klausa kerugian konsekuensial dapat terlaksana 3. Untuk sarana pengetahuan mengenai bentuk ganti kerugian apa yang didapatkan para pihak akibat adanya wanprestasi 10
D. MANFAAT PENELITIAN Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk memenuhi kewajiban peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir, untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. 2. Memberikan referensi kepada peneliti yang membutuhkan data yang kongkrit untuk peneliti berikutnya dalam penelitian yang sama. 3. Memberikan pengetahuan dan informasi bagi peneliti serta lembaga terkait dalam membuat suatu kebijakan. E. KEASLIAN PENELITIAN Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Oleh karena itu untuk membuktikan penelitian ini dibutuhkan tinjauan terhadap penelitian penelitian serupa yang sudah dilakukan. Bagian ini akan memaparkan beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini, sehingga dapat dibuktikan bahwa penelitian mengenai judul yang di angkat ini belum pernah dilakukan dan penting untuk dilakukan. Penelitian- penelitian yang telah dilakukan dengan kajian yang berhubungan dengan tema penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut : 11
Penulis Novita Alviani 1 Judul Kesimpulan Penerapan Pengecualian Kerugian Konsekuensial Dalam Kasus Wanprestasi Perjanjian Pengurusan Transportasi 1. Bagaimana dalam menetapkan putusan pelaksanaan klausa kerugian konsekuensial dalam perkara wanprestasi keyakinan Hakim 2. Hakim tidak hanya berpatokan pada juga perincian perjanjian saja, namun kerugian yang diderita dan dapat dibuktikan. F. KERANGKA TEORI 1. Teori Kepastian Hukum Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hukum harus bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.18 Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus 18Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59 12
dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.19 Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.20 Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh 19 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158. 20 Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385. 13
dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.21 Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :22 1. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara. 2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. 4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. 5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu 21 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm.23. 22 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 21. 14
memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.23 Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.24 Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.25 23 Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hlm. 71. 24 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83 25 Ibid. 15
Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.26 Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah 26 Dosminikus Rato, Op.Cit, hlm. 59. 16
karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahu apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis- Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.27 Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.28 Mengenai tujuan hukum, menurut Apeldoorn adalah mengatur pergaulan hidup secara damai". Dalam hubungan dengan tujuan hukum, maka terdapat beberapa teori yang dikembangkan, yaitu : 27 Riduan Syahrani, Op.Cit, hlm.23 28 Ibid. 17
1. Teori Etis, berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Mengenai keadilan, Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa peseorangan. 2. Teori Utilitas, menurut Bentham bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Adagiumnya yang terkenal adalah The greatest happiness for the greatest number artinya, kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Ajaran Bentham disebut juga sebagai eudaemonisme atau utilitarisme. 3. Teori Pengayoman yang mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. "Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang- wenang dan penyalahgunaan hak".29 Usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk di dalamnya adalah : a. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan; b. Mewujudkan kedamaian sejati; 29 Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm. 24. 18
c. Mewujudkan keadilan; d. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial Sementara itu, mengenai daya ikat hukum dalam masyarakat, berdasarkan pendapat Gustav Radbruch yang mengembangkan bahwa berlakunya hukum secara sempurna harus memenuhi tiga nilai dasar.30 Dengan demikian, agar hukum dapat berlaku dengan sempurna, maka perlu memenuhi tiga nilai dasar tersebut. Berdasarkan teori-teori tujuan hukum di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum yaitu untuk memberikan kepastian, keadilan terutama dalam pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia. Lembaga pembiayaan dalam kaitan itu seharusnya membuat perjanjian fidusia dengan akta notaris dan mendaftarkan Jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran fidusia agar diperoleh sertifikat Jaminan Fidusia yang memberikan kekuatan eksekutorial dalam hal terjadinya wanprestasi pihak debitur. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang 30 Gede Atmadja, Ilmu Hukum dalam Kerta Patrika, No. 62-63 Tahun XIX Maret-Juni, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1993, hlm.. 68. 19
baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapanya. 2. Teori Perlindungan Hukum Berbicara mengenai Perlindungan Hukum kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tang dimaksud Pelrindungan Hukum itu, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun31 Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.32 Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, 31 Satjipto Rahardjo , Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum., hal. 74. 32 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu ,Surabaya, 1987, hlm.25 20
dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.33 Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.34 Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah- kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.35 Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 33 CST Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka ,Jakarta, 1989, hlm 102. 34 Setiono. Rule of Law Supremasi Hukum., Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3 35 Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hlm. 14. 21
peraturan perundang- undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran36 Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.37 Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa saran perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:38 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pihak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif 36 Ibid. 37 Philipus M. Hadjon, Op.Cit hlm.2. 38 Ibid. 22
Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks Ilmu Hukum, konsep perlindungan hukum sering dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada proses litigasi dan/atau non litigasi. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, pada setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, dan untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka dibutuhkan adanya hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Dengan demikian, setiap produk hukum termasuk perjanjian berkewajiban memberikan rasa nyaman kepada semua pihak yang terkait dengan produk hukum yang bersangkutan. 23
Setiap perjanjian atau kontrak idealnya harus memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Namun, nyatanya tidak selalu demikian, kadang-kadang ada pihak yang dirugikan. Terkait hal itu, maka perlu adanya perlindungan hukum sebagai antisipasinya. "Perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk memberikan hak-hak kepada pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan".39Jika dikaitkan dengan dunia perbankan, wujud perlindungan bagi pihak bank maupun debitur tertuang dalam bentuk perjanjian kredit. Dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan debitur, pada substansinya akan berisi hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Terhadap isi perjanjian tersebut, para pihak harus menjalankan atau mentaati dengan sebaik-baiknya. Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.40 Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang 39 Jehani Libertus, Pedoma Praktis Menyusun Surat Perjanjian. Dilengkapi Contoh-Contoh Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Pinjam Pakai, Perjanjian Pinjam Meminjam, Perjanjian Kerja, Perjanjian Franchise, Surat Kuasa, Jakarta, Visimedia, 2007, hlm. 1. 40 Sartjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53. 24
dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.41 G. Kerangka Konseptual Untuk lebih memberi arah dalam penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan-batasan terhadap penelitian ini. Sehingga nantinya akan lebih mudah untuk memahami dalam melakukan penelitian. Batasan- batasan tersebut adalah: 1. Kepastian Hukum adalah sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan 2. Klausa adalah dalam tata Bahasa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan prediket, walau dalam beberapa bahasa tidak tampak secara eksplisit 3. Kerugian Konsekuensial adalah kerugian atas manfaat yang diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian atas kehilangan keuntungan yang diterima dikemudian hari oleh pemohon 4. Wanprestasi adalah Tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian atas kelalaiannya sehingga tidak memenuhi kewajibannya. 5. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya sendiri. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat 41 Ibid, hlm. 54. 25
tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.42 H. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, dimana membahas tentang Putusan MA Nomor.1106 K/Pdt/2016 tentang Pelaksanaan Klausa Kerugian Konsekuensial dimana masih terjadi kebimbangan dalam Pelaksanaan Klausa Kerugian Konsekuensial tersebut, Kerugian konsekuensial sama dengan kerugian immaterial yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dan banyak terjadi kasus tentang Ganti Kerugian Konsekuensial namun belum ada kejelasan secara spesifik mengenai Klausa ini dan bagaimana pelaksanaannya, karena salah satu cara memutuskan permasalahan ini dengan keyakinan Hakim yang menjadi pertimbangan dalam Penjatuhan Putusan. 2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, demikian 42 Philipus M. Hadjo, Opcit hlm.38 26
juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.43 3. Jenis dan Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat.44 Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan Bahan hukum, berupa peraturan terkait yaitu: 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 3. Putusan MA NOMOR.1106 K/Pdt/2016 b. Bahan Hukum Sekunder Bahan-bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,45 berupa semua publikasi 43 Zainuddin Ali, Metodelogi Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105. 44 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 13. 45 Ibid. 27
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, hasil penelitian, media internet, jurnal ilmiah, surat kabar, narasumber, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, yang berkaitan dengan kerugian konsekuensial. c. Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum. 4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data a. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model library research atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.46 46 Zainuddin Ali, Op.Cit, hlm. 225. 28
Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut, yaitu: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.47 b. Analisis Data Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yang akan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat, sehingga dapat menggambarkan dan menjawab pokok permasalahan yang diteliti, dan kemudia dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian dengan menngunakan teknik deduktif. 47 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 125. 29