Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies p-ISSN 2548-3137, e-ISSN 2548-3145 Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia Dicky Dwi Radhica*1, Raden Ambara Arya Wibisana2 1) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta *Corresponding Author Email : Abstrak Indonesia berperan penting dalam industri nikel global sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia sebanyak 52%. Produksi nikel Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang hilirisasi nikel. Hilirisasi nikel merupakan tindakan proteksionisme atau membatasi ekspor nikel dalam perdagangan dunia. Adanya kajian ini untuk menganalisis alasan mengapa Indonesia melakukan tindakan proteksionisme terhadap nikelnya. Untuk menjawab tujuan penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dan teori proteksionisme melalui variabel kebijakan nasional dan kepentingan nasional, serta dengan cara membandingkan permintaan dan potensi nikel dunia, serta mengidetifikasi perubahan kebijakan nasional dalam mendukung nilai tambah nikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia melakukan hilirisasi sebagai bentuk proteksionisme dalam memaksimalkan potensi nikel negaranya guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah meningkatkan produksi baterai listrik dalam negeri ketimbang melakukan ekspor nikel mentah. Namun, pelaksanaan hilirisasi di Indonesia masih menemui tantangan seperti pembangunan smelter yang tidak merata dan kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan adalah fokus pada upaya peningkatan pembangunan smelter di Indonesia. Dan juga, Pemerintah Indonesia harus mengembangkan skill sumber daya manusia. Kata Kunci: Proteksionisme, Nikel, Indonesia, Perdagangan Dunia Abstract Indonesia plays a vital role in the global nickel industry, with the world's largest nickel reserves of 52%. Indonesia's nickel production has increased every year. Indonesia issued a policy of Minister of Energy and Mineral Resources Number 11 of 2019 concerning downstream nickel. Nickel downstream is an act of protectionism or limiting nickel exports in world trade. The purpose of this study is to analyze the reasons why Indonesia has taken protectionist measures against its nickel. To answer the objectives of this study, the method used by researchers is a descriptive analysis method with a qualitative approach and protectionism theory through national policy variables and national interests, as well as by comparing world nickel demand and potential and identifying changes in national policies in supporting nickel added value. The research results show that Indonesia carries out downstream as a form of protectionism in maximizing the country's potential to boost economic growth. The efforts made by the Indonesian government are to increase the production of electric batteries in the country rather than exporting raw nickel. However, the implementation of downstream in Indonesia is still facing challenges such as uneven construction of smelters and inadequate quality of human resources. Therefore, policy recommendations are focused on increasing smelter development in Indonesia. Therefore, the Government of Indonesia must develop human resource skills. Keywords: Protectionism, Nickel, Indonesia, International Trade © 2023 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya naskah karya tulis ilmiah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Radhica, D.D., Wibisana, R.A.A., Cendekia Niaga. Journal of Trade Development and Studies. 2023. Volume 7 Nomor 1: 74-84 PENDAHULUAN Latar Belakang logam yang terbentuk secara alami dan paling sering ditemukan pada kerak bumi. Komoditas nikel industri, sangat dibutuhkan oleh banyak seperti industri baja tahan karat (stainless steel), baterai, logam paduan, dan pelapisan logam. Stainless steel digunakan pada industri hilir, mulai dari berbagai bidang peralatan rumah tangga, transportasi, hingga kontruksi. Hal itu menyebabkan 70% nikel dunia didominasi oleh produksi nikel untuk kebutuhan stainless stell (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020). Selain itu, pemanfaatan nikel dapat dijadikan sebagai bahan baku utama pembuatan baterai lithium yang banyak dimanfaatkan untuk kendaraan listrik (Sunariyanto & Yusgiantoro, 2021). Nikel merupakan unsur Sumber: Mustajab, (2022). Gambar 1. Persebaran Tambang Nikel di Indonesia Indonesia antara lain Tiongkok, Jepang, Eropa, serta Amerika Serikat (Kementerian Perdagangan RI, 2013). Melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 11 tahun 2019 yang mewajibkan perusahaan untuk mendirikan smelter (pemurnian), melalui peraturan ini tentu saja dapat membuat pengolahan bijih nikel di Indonesia memiliki nilai jual yang lebih baik. Peraturan itu menjadi langkah awal Indonesia untuk melakukan pembatasan terhadap perdagangan dunia. Akan tetapi, kebijakan yang diterapkan tantangan ini mendapatkan Indonesia berupa gugatan dari Uni Eropa sebagai salah satu konsumen besar nikel dunia (Nugroho, 2022). Uni Eropa merasa sangat dirugikan atas kebijakan yang ditetapkan Indonesia. Uni Eropa menggugat Indonesia ke World Trade Organization (WTO) dan berakhir dengan kemenangan gugatan Uni Eropa atas Indonesia. WTO memutuskan bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994 (Setiawan, 2022). Uni Eropa menilai bahwa kebijakan yang ditetapkan Indonesia terkait pelaragan ekspor nikel akan merusak pasar global dan merugikan negara-negara konsumen nikel. Di samping itu juga, Uni Eropa akan kehilangan mendapatkan nikel dengan harga murah. Indonesia merupakan negara dengan produsen nikel terbesar di dunia. Cadangan nikel di Indonesia sebesar 52% dari cadangan nikel dunia (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020). Pada tahun 2021 Indonesia mampu menghasilkan sebanyak 1 juta metrik ton yang berkontribusi terhadap 37,04% produki nikel dunia (U.S.G.S, 2022). Indonesia dapat Persebaran nikel di ditemukan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Halmahera, Papua, serta di Kalimantan. diberlakukannya pelarangan ekspor mineral mentah pada awal tahun 2020, sebagian besar nikel yang diproduksi di Indonesia diekspor dalam bentuk bijih nikel, sehingga pemanfaatannya di rendah. dalam negeri Adapun konsumen utama produk nikel Sebelum terbilang masih Meskipun Indonesia kalah dalam gugatan WTO, Indonesia akan tetap berniat untuk tindakan proteksionisme nikel melakukan dalam perdagangan dunia. Hal itu di Indonesia, Joko sampaikan oleh Presiden Widodo, dalam pidatonya di acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2023 mengatakan bahwasanya: "Saya sampaikan kepada para Menteri tiap rapat, jangan tengok kanan kiri, lurus terus hilirisasi. Digugat WTO, terus. Kalah, tetap terus inilah yang akan melompatkan karena negara negara berkembang menjadi negara maju bagi kita,"(Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023). negara Perdagangan interaksi merupakan internasional jual dan beli yang 75
Radhica, D.D., Wibisana, R.A.A., Cendekia Niaga. Journal of Trade Development and Studies. 2023. Volume 7 Nomor 1: 74-84 dilakukan oleh indvidu atapun negara dengan melewati batas negara. Dalam internasional, para pelaku perdagangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan, dan keuntungan dari segala aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Di dalam konteks negara, negara selalu berusaha memenuhi kebutuhannya untuk menjaga keberlangsungan kehidupan warganya. Terjadinya interaksi perdagangan internasional adalah dikarenakan suatu negara tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga negera harus bertindak melakukan aktivitas perdagangan. Selain itu juga, menurut Krugman et al (2015) mengatakan bahwasanya adanya interaksi perdagangan internasional dikarenakan (1) adanya perbedaan komoditas barang yang dijual oleh negara, (2) Negara-negara melakukan perdagangan karena tujuan motif untuk mendapatkan ekonomi (economies of scale). bertujuan skala Salah satu cara untuk memaksimalkan perdagangan, biasanya negara-negara membentuk badan atau organisasi untuk menciptakan perdagangan bebas. Tujuan dibentuknya perdaganan bebas adalah agar negara dapat mengurangi hambatan dalam perdagangan dalam bentuk tarif, larangan impor, pembatasan kuota, dumping, dan pelbagai kebijakan yang memproteksi perdagangan (Berry et al., 1993). Di samping itu, organisasi perdagangan bebas tersebut tentunya memiliki peraturan yang mengikat agar ketika terjadi konflik perdagangan dapat diselesaikan secara baik dan adil. Hadirnya perdagangan bebas dilinai dapat memberikan keuntungan besar bagi negara yang bergabung dalam organisasi tersebut. Walaupun demikian, adanya mekanisme perdagangan bebas yang dinilai dapat memudahkan dan menguntungkan perdagangan antarnegara tidak menuntup dapat terjadinya konflik. Salah satu bentuk konflik internasional adalah dalam perdangan proteksionisme. Proteksionisme merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi negerinya dalam kepentingan dalam perdagangan dunia ataupun antarnegara (Sumadji et al., 2006). anggota kemungkinan Tinjauan Pustaka Proteksionisme proteksionisme perdagangan internasional pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana negara kepentingannya agar mempertahankan tidak besar. Proteksionisme pertama kali dikemukakan oleh Alexander Hamiliton, seorang Menteri Keuangan Amerika Serikat. Pada tahun 1791, dalam reports of manufactures menjelaskan tentang bahwa negara harus melakukan proteksionisme terhadap produk dalam negeri dari produk yang berasal dari luar negeri, serta menutup akses luar negeri agar produk dalam negeri dapat bersaing. Kemudian, gagasan itu dikembangkan lagi oleh Friedrich List, seorang ekonomi Jerman, bahwa pemerintah harus menyelamatkan kepentingan negaranya dengan cara melindungi produk sector maupun domestik. Pemerintah sebagai pemilik wewenang harus melakukan proteksi agar dapat memanjukan ekonomi negaranya (List, 1909). Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa negara melakukan proteksionisme perdagangan, yakni; adanya perdagangan bebas yang menguntungkan satu pihak atau negara maju; menekan laju pertumbuhan industri lapangan dalam pekerjaan; neraca pembayaran; meningkatkan penerimaan negara. Kajian mengenai mengalami kerugian negeri; membuka menyehatkan dan literatur yang telah dihimpun oleh peneliti menjelaskan tentang proteksionisme, seperti penelitian Fathun (2017) yang menjelaskan tentang bagaimana proteksionisme AS terhadap barang impor daging Kanada; penelitian Kurniawati (2019) menjelaskan tentang apa saja faktor yang mendorong Donald Trump; (2022) upaya penelitian Silaban et al pemerintah melakukan proteksionisme terhadap minuman berakohol;) Hardenta et tentang kebijakan al proteksionisme Indonesia untuk menekan adanya kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); Rahayu & Sugianto (2020) dalam penelitiannya menjelaskan tentang saling Indonesia dan Uni Eropa yang Terdapat beberapa (2023) membahas 76
Radhica, D.D., Wibisana, R.A.A., Cendekia Niaga. Journal of Trade Development and Studies. 2023. Volume 7 Nomor 1: 74-84 memproteksi mempertahankan kepentingan masing-masing; Sahide (2021) membahas tentang Amerika Serikat di bawah Trump kepemimpinan telah Donald menerapkan proteksionisme kebijakan melalui tarif tinggi kepada China sehingga hal itu berdampak terjadinya perang dagang di antara kedua belah pihak; penelitian Tapia et al mengenai proteksionisme terhadap investasi asing yang ada di Uni Eropa. Kemudian, untuk (2022) menjelaskan jauh dengan fenomena proteksionisme lainnya, yang di mana memperioritaskan kepentingan nasionalnya. Namun, dalam penelitian Mengko (2019); Bachtiar (2020); Wibawa & Yasa (2019); Mariatulkubtia (2020); Pratikno (2020); Dianawati (2021); Siregar & Sinambela (2022), terdapat variabel baru, yakni World Trade Organization (WTO). Dalam penelitian tersebut, WTO sebagai organisasi yang mengatur perdagangan bebas menengahi segala permasalahan atau konflik yang terjadi dalam perdagangan internasional antarnegara anggota. tidak berbeda (2019); Ardany esdm), serta kebijakan dalam negeri (4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 102, 103, 170, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019). Dalam tahap analisisnya, peneliti melakukan perbandingan dan identifikasi data-data permintaan nikel dunia untuk mengetahui produksi dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. peneliti mengidentifikasi perubahan kebijakan dalam tentang negeri, Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 102, 103, 170, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun Tentang Kriteria Peningkatan Nilai 2014 Tambah untuk menjelaskan ketidakpuasan pemerintah dalam memaksimalkan nikel Indonesia. Dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 sebagai peraturan baru untuk memperbaiki peraturan sebelumnya guna memaksimalkan nikel dalam negeri. Untuk merekomendasikan kebijakan, peneliti menggunakan data dari berita online atau website tentang yang menjelaskan kelemahan hilirisasi nikel Indonesia Selain juga, itu Tahun 2009 seperti 4 telah dikumpulkan oleh peneliti, belum ada penulis yang menjelaskan tentang proteksionisme Indonesia nikelnya. Dengan demikian, adanya temuan ini akan menjadi kebaharuan dalam penelitian. Berdasarkan literatur yang terhadap HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Produksi Nikel Tahun 2016- 2021 dan Volume Ekspor METODOLOGI Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan teori kualitatif, proteksionisme melalui variabel kebijakan nasional dan kepentingan nasional. Metode ini digunakan untuk menjelaskan tentang sebab akibat mengapa Indonesia melakukan dalam tindakan perdagangan dunia. Untuk menjelaskan sebab akibat secara mendalam, peneliti mengalisis data yang digunakan dalam penelitian ini. nJenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang mana data tersebut didapatkan dari pelbagai sumber, seperti buku cetak, jurnal, artikel, website resmi (seperti U.S.G.S untuk mencari produksi dan cadangan nikel dunia, Roskill Group untuk mencari kebutuhan nikel dunia, kementerian dan proteksionisme nikel Sumber: Elias, (2002). Gambar 2. Peta Nikel Dunia 77
Radhica, D.D., Wibisana, R.A.A., Cendekia Niaga. Journal of Trade Development and Studies. 2023. Volume 7 Nomor 1: 74-84 Nikel merupakan komoditas strategis sebagai bahan baku industri vital saat ini yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Letak geografis Indonesia yang berada di zona khatulistiwa dengan iklim tropis dan subtropis, Indonesia membuat cadangan nikel di melimpah (Hanif, 2019). Nikel yang tersebar di Indonesia merupakan nikel laterit yang memiliki peran penting dalam industri nikel global. Nikel laterit menyumbang 40% dari total produksi nikel global sebesar 1 juta ton. Sebanyak 70% dari semua sumber daya nikel benua terkandung dalam laterit (Elias, 2002). Nikel laterit saat ini mulai digunakan sebagai bahan utama pembuatan baterai lithium untuk kendaraan listrik dengan kualitas tinggi. Industri global telah mulai beralih dari bahan bakar fosil menuju bahan bakar listrik, dalam rangka mengurangi gas emisi dan dinilai lebih effisien. Hal itu di dukung dengan ambisi Asia Tenggara sebagai kawasan dengan target pencapaian nol emisi pada tahun 2050 dan 2065 (Puariesthaufani N et al., 2022). 0 0 0 . 8 6 1 PRODUKSI NIKEL INDONESIA TAHUN 2016-2021 MT (Metrik Ton) 0 0 0 . 3 5 8 0 0 0 . 3 6 7 0 0 0 . 0 0 0 0 6 5 . 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 . . 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Upaya yang dilakukan pemerintahan masing-masing negara adalah dengan menetapkan kebijakan penghentian subsidi bahan bakar fosil dan peningkatan efisiensi guna mencegah pertumbuhan permintaan energi secara sporadis (Puariesthaufani N et juga mulai al., mengampanyekan untuk mengurangi polusi udara, salah satu upayanya adalah dengan menetapkan kebijakan yang melarang penjualan mobil bermesin pembakaran internal atau konvensional pada 2035 (Dwisatryo, 2022). Kebijakan tersebut tentu akan mendorong konsumen untuk beralih dikarenakan pada kendaraan konvensional tidak akan dapat didaftarkan di negara-negara Uni Eropa. Dengan adanya ambisi negara-negara di dunia untuk mulai melakukan transisi energi terbarukan, sangat diuntungkan. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel yang sehingga produksi nikel di melimpah, Indonesia semakin meningkat per tahunnya. Berdasarkan data U.S Geological Survey, produksi semakin berkembang pesat hingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan produksi ekspor nikel terbesar di dunia. 2022). Eropa Uni listrik, kendaraan Indonesia akan nikel di Indonesia Sumber: diolah oleh penulis, (U.S.G.S, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022). Gambar 3. Diagram Produksi Nikel Indonesia Tahun 2016- 2021 Pada diagram diatas menunjukan kenaikan produksi nikel di Indonesia, pada tahun 2016-2017 terdapat kenaikan sebesar 232.000 metrik ton (U.S.G.S, 2017). Pada tahun 2017-2018 kenaikan produksi nikel sebesar 160.000 metrik ton (U.S.G.S, 2018). Kemudian, pada tahun 2018-2019 kenaikan produksi nikel sebanyak 293.000 metrik ton (U.S.G.S, 2019). Namun, terdapat penurunan produksi nikel pada tahun 2019-2020 sebesar 90.000 metrik ton (U.S.G.S, 2020). Hal itu disebabkan adanya dampak dari COVID-19 hingga menghambat produksi nikel (Karnadi, 2021). Produksi nikel kembali melambung pada tahun 2020-2021, Indonesia mencapai produksi nikel di 1.000.000 metrik ton terbesar di dunia (U.S.G.S, 2022). 78
Radhica, D.D., Wibisana, R.A.A., Cendekia Niaga. Journal of Trade Development and Studies. 2023. Volume 7 Nomor 1: 74-84 oleh Indonesia dari negara konsumen nikel. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi ekonomi negara dengan harus mengimpor kebutuhan industri, padahal bahan bakunya (nikel) dari Indonesia. Langkah Pemerintah Proteksionisme melalui Kebijakan Nasional Melakukan Sumber: Kusnandar, (2022). Gambar 4. Diagram Peningkatan Produksi Nikel Indonesia Dengan peningkatan produksi nikel di tahun 2021 Indonesia, mengakibatkan ekspor nikel melonjak. Volume ekspor nikel Indonesia meningkat hingga 6 kali lipat atau 520 % dibanding tahun lalu (Kusnandar, 2022). Hal ini tentu saja akan membantu Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan nikel ekonomi. merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara. Indonesia diuntungkan dengan keberadaan nikel yang melimpah, akan tetapi dalam pengolahannya nikel membutuhkan tenaga ahli, teknologi, dan infrastruktur yang memadai. Indonesia masih belum mampu dalam mengolah sumber daya nikel secara mandiri, sebab itu Indonesia bekerja sama dengan negara asing seperti China, Korea Selatan, Brazil, dan Jepang untuk dapat memaksimalkan pengolahan nikel dalam negeri. Sehingga mengakibatkan Indonesia masih pada perusahaan asing dalam mengolah nikel. terutama pada Ekspor bergantung Indonesia menetapkan kebijakan terhadap kegiatan pengolahan dan ekspor nikel. Nikel Indonesia diekspor dalam bentuk bijih mentah, ekspor ini ditujukan ke negara- negara konsumen. Padahal, bijih mentah nikel nantinya akan diolah menjadi baja tahan industri karat (stainless) dalam memenuhi rumah tangga. Peralatan rumah tangga dalam bentuk stainless, justru di impor kembali Sebelum protect (hilirisasi) Indonesia sebagai negara eksportir dan produsen nikel global, saat ini telah menetapkan kebijakan terhadap larangan ekspor nikel mentah. Indonesia sebenarnya telah menetapkan kebijakan larangan ekspor dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang dan Batubara (Pasal 102,103, dan 170) serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah. Namun dalam kedua kebijakan tersebut, dinilai masih belum optimal dalam mengatur larangan ekspor mineral mentah. Kebijakan minerba sebelumnya dinilai kurang efektif dan effisien serta dapat menimbulkan kerugian dalam mengelola bijih nikel mentah. Pertambangan Mineral Pemerintah Indonesia kembali menetapkan kebijakan dalam mengelola sumber daya alamnya, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tersebut Tahun 2019. Dalam peraturan Indonesia secara tegas melarang ekspor nikel mentah. internal dan eksternal yang menjadi dasar kebijakan sektor minerba yang ditetapkan Indonesia. Faktor internal: 1. Hilirisasi, 2. Menciptakan Lapangan Pekerjaaan 3. Peningkatan 4. Peningkatan Nasional (Firdaus, 2022). Hilirisasi menjadi fokus utama Pemerintah Indonesia, hilirisasi merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah suatu komoditas (nikel). Hilirisasi dilakukan dengan mengolah bahan baku mentah (industri hulu) menjadi barang jadi (industri hilir). Pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, pemerintah terus mendorong terealisasi agar program hilirisasi dapat dengan baik. Pada tahun 2019, Terdapat faktor Investasi Pembangunan untuk membangun smelter dan lebih tegas dalam melarang ekspor nikel mentah. Kebijakan tersebut adalah upaya protect yang dilakukan Indonesia melalui hilirisasi agar tidak Pemerintah menyepakati 79
Radhica, D.D., Wibisana, R.A.A., Cendekia Niaga. Journal of Trade Development and Studies. 2023. Volume 7 Nomor 1: 74-84 terus menerus menjadi supplier nikel mentah kepada konsumen asing. Selain itu, hilirisasi akan membuka lapangan pekerjaan yang dapat memperbaiki ekonomi negara serta meningkatkan hidup masyarakat. Perusahan Asing akan membutuhkan tenaga kerja yang akan dibekali pelatihan dan pembinaan sehingga dapat menciptakan tenaga ahli baru yang profesional. Hal ini juga akan berdampak dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Program hilirisasi tentunya akan meningkatkan pertumbuhan Indonesia. Nilai terus meningkat akan investasi mempermudah pembangunan nasional. Sedangkan, faktor eksternal diberlakukannya kebijakan pelarangan ekspor nikel pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 adalah negara-negara konsumen bahan baku mineral dan perusahaan-perusahaan merasa kebijakan minerba sebelumnya (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2019). nilai investasi di yang keberatan dengan Kebijakan minerba dirasa menyulitkan dan menaikkan biaya produksi perusahaan. Dengan ditetapkannya kebijakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, juga akan mendukung ambisi Indonesia nol gas (Anugrah, 2021). emisi di Pelarangan ekspor nikel dapat mempercepat ambisi Indonesia sebagai negara nol gas emisi. Nikel akan diolah menjadi baterai litihium yang digunakan untuk kendaraan listrik. telah mulai mengampanyekan mobil listrik yang dapat mengurangi gas emisi akibat ketergantungan ini. Peraturan fosil selama bahan bakar larangan ekspor mineral mentah khususnya nikel yang mulai berlaku pada Januari 2020 menarik perhatian dunia dan mendapatkan respon dari berbagai negara salah satunya Uni Eropa. Eropa satu Uni terbesar nikel global merasa konsumen yang keberatan ditetapkan Indonesia, karena akan membuat harga nikel di pasar global melambung tinggi (Hanif, 2019). Apalagi negara-negara Uni dengan Eropa merupakan ketergantungan terhadap persediaan nikel dunia yang cukup tinggi. Dalam satu tahun tahun 2060 Indonesia juga sebagai salah kebijakan dengan wilayah Uni Eropa dapat menggunakan sekitar ton nikel. Nikel sebagian besar 700.000 digunakan sebagai bahan baku pembuatan stainless. Uni Eropa dapat memproduksi stainless sebesar lebih dari 177 juta ton, yaitu sekitar 11% dari seluruh total baja tahan karat yang di produksi di dunia (European, 2020). Dengan dasar tersebut, Uni Eropa menggugat Indonesia ke World Trade Organization (WTO) dan berakhir dengan kemenangan gugatan Uni Eropa atas Indonesia. WTO memutuskan bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994 (Setiawan, 2022). Kepentingan Indonesia dalam Proteksionisme Nikel A. Memaksimalkan Pengelolahan Nikel kebijakan diberlakukannya Setelah hilirisasi dengan melakukan pembatasan ekspor Indonesia mengalami peningkatan yaitu sebesar S$ 27 miliar - US$ 30 miliar atau Rp 418 triliun - Rp 465 triliun (kurs rupiah Rp 15.500 per US$). Hal ini sangat dengan sebelum adanya pendapatan hilirisasi, di tahun 2017 - 2018, nilai ekspor bijih nikel hanya mencapai US$ 3 miliar atau Rp 46,5 triliun (kurs Rp 15.500 per US$) (CNBC Indonesia, 2022). Meningkatnya pendapatan negara secara signifikan menjadi faktor utama mengapa Indonesia melakukan pelarangan ekspor nikel. Hal itu merupakan upaya hilirisasi yang dilakukan Indonesia untuk dapat meningkatkan nilai tambah dalam negeri, sehingga produk industri pengolahan logam dan nilai ekspor produk logam dapat berkembang dengan pesat. Hilirisasi ditandai dengan pelarangan ekspor nikel sebagai bahan mentah, di mana sebelum dieskpor nikel akan diolah terlebih dahulu di Indonesia. Hal ini dilakukan Indonesia, agar komoditas nikel sebagai bahan baku industri vital dan strategis yang bernilai ekonomis tinggi tidak dikuasai oleh negara-negara konsumen nikel (Agung & Adi, 2022). Kebijakan pelarangan ekspor merupakan hak Indonesia sebagai pemilik penuh sumber daya alam. nikel, pendapatan jauh dibandingkan Indonesia 80
Radhica, D.D., Wibisana, R.A.A., Cendekia Niaga. Journal of Trade Development and Studies. 2023. Volume 7 Nomor 1: 74-84 Namun, untuk mengelolah nikel menjadi tentunya dalam barang nilai pemrosesan pengelolahan dan dibutuhkannya smelter sebagai tempat untuk memurnikan nikel. Di Indonesia sendiri smelter Indonesia, masih tergolong rendah (CNN 2023). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu membangun smelter agar dapat memaksimalkan produksi nikel menjadi barang nilai tambah. tambah, B. Menarik Investasi untuk Mendukung Indonesia Sebagai Pusat Produksi Baterai dan Kendaraan Listrik terbesar di dunia. Hal itu menjadi peluang tempat bagi produksi baterai dan kendaraan listrik, serta menarik investasi di Indonesia. Indonesia untuk menjadi Dalam pembangunan pusat produksi baterai dan kendaraan listrik, Indonesia telah mendapatkan beberapa investansi dari perusahaan asingI, seperti Contemporary Amperex (CATL) menginvestasikan sebesar US$ 5,2 miliar, Foxconn mengivestasikan US$ 8 miliar, British Volt menginvestasikan US$ 2 miliar, dan LG Energy Solutions memberikan investasi sebesar US$ 9.8 miliar (Zahira, 2022). Perusahan LG menjadi satu perusahaan yang memberikan investasi pertama di dunia yang melakukan integrasi produksi kendaraan listrik dari hulu hingga ke hilir. Dampak adanya investasi itu akan membuka 20 ribu tenaga kerja (Santia, 2022). Technology salah Sumber: Roskill, (2020). Gambar 5. Diagram Penggunaan Nikel Dunia Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Roskill (2020) bahwa penggunan nikel untuk dijadikan baterai akan meningkat. Pada tahun 2020, penggunaan nikel dunia untuk dijadikan bahan baku baterai hanya mencapai 6%, tahun 2030 mencapai 26%, dan pada tahun 2040 mencapai 36%. Bateri tersebut nantinya akan dipakai sebagai bahan bakar mobil listrik. Adanya fenomena kendaraan trend berbasiskan bahan bakar listrik. Pada tahun 2022, penjualan kendaraan listrik dunia mencapai 10.5 juta, di mana penjualan tersebut naik 55% dibandingkan tahun 2021 tahun 2040 (Irle, 2022). Kemudian, Di listrik diperkirakan permintaan kendaraan akan meningkat (CNN Trend meningkatnya Indonesia, listrik merupakan penggunaan kendaraan salah untuk kampanye memerangi perubahan iklim. Negara-negara dunia kini mulai beralih menggunakan kendaraan bentuk kepeduliannya. Tentunya, fenomena ini akan memberikan dampak baik bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan nikel kenaikan penggunan sekitar 55 juta 2021). satu global listrik sebagai Adanya pembukaan lapangan pekerjaan baru akan memberikan dampak baik bagi Indonesia. Akan tetapi, hal itu harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu bertujuan agar produksi dapat dilakukan secara maksimal dan bersaing dengan pekerja yang didatangkan dari luar negeri (Rahman, 2021). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memliki skill peran penting untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung produksi nikel maupun batu baterai dan kendaraan listrik. (SDM). Hal KESIMPULAN penggunaan kendaraan listrik dalam mencapai transisi energi global mengakibatkan permintaan terus meningkat. Menanggapi nikel fenomena tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan proteksionisme nikel melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang kebijakan hilirisasi merupakan bentuk proteksionisme terhadap nikel Indonesia dalam perdagangan dunia guna mencapai peningkatan laju ekonomi dalam negeri. Program hilirisasi bertujuan untuk memaksimalkan pengelolahan nikel menjadi barang nilai tambah. Di samping itu, program hilirisasi juga mendukung terciptanya Fenomena tren hilirisasi. Kebijakan 81
Radhica, D.D., Wibisana, R.A.A., Cendekia Niaga. Journal of Trade Development and Studies. 2023. Volume 7 Nomor 1: 74-84 ekosistem pusat produksi baterai kendaraan listrik dunia di Indonesia. Rekomendasi SENGKETA DAGANG ROKOK KRETEK INDONESIA). Review of International Relations (Jurnal Kajian Ilmu Hubungan Internasional), 2(1). dalam penelitian ini. Dengan adanya fenomena di atas, maka Indonesia akan berpeluang besar mendapatkan investasi dari negara asing untuk ataupun mengembangkan hal tersebut. Lalu, dampak adanya juga akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat untuk Indonesia. Oleh memanfaatkan momentum tersebut ialah: Adapun rekomendasi perusahaan asing investasi karena itu, 1. Pemerintah harus menambah pembangunan smelter di smelter, mengingat Indonesia masih tergolong minim. Dengan adanya smelter yang banyak dan memadai, maka Indonesia akan lebih cepat dalam memproduksi nikel menjadi barang nilai tambah. Indonesia Berry, B. J. L., Conkling, E. C., & Ray, D. M. (1993). The Global Economy: Resource Use, Locational Choice, and Tnternational Trade. Prentice Hall. CNBC Indonesia. (2022). Jokowi Kalah di WTO, Tapi Bakal Dapat Durian Runtuh Rp465 T. Cnbcindonesia.Com. 20221124124419-4-390838/jokowi-kalah- rp465-t CNN Indonesia. (2021). Indonesia Kaya Nikel, Siap Produksi Baterai Mobil Listrik. Cnnindonesia.Com. listrik CNN Indonesia. (2023). Tak Capai Target, 2. Pemerintah harus sumber mengembangkan daya manusia. Sebab, Indonesia akan menjadi pusat produksi baterai dan kendaraan listrik dunia. Dengan memiliki hal tersebut, dapat memaksimalkan produksi dan bersaing dengan pekerja lainnya. Indonesia skill maka REFERENSI Agung, M., & Adi, E. A. W. (2022). Smelter Baru Cuma 5 Sepanjang 2022. Cnnindonesia.Com. 2022 Dianawati, E. (2021). DAMPAK KEPUTUSAN DISPUTE SETTLEMENT BODY TERHADAP SENGKETA ATURAN IMPOR ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT. Khatulistiwa Law Review, 2(1), 298-313. Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), 6(2), 4009-4020. Anugrah, N. (2021). Indonesia Berambisi Dwisatryo, D. (2022). Uni Eropa Melarang Penjualan Mobil Konvensional Mulai 2035. Kompas.Com. Elias, M. (2002). Nickel laterite deposits - Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Ardany, A. M. (2019). ANALISIS HUKUM DALAM PUTUSAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL (STUDI KASUS: DS480 - EUROPEAN UNION ANTI - DUMPING MEASURES ON BIODIESEL FROM INDONESIA). Universitas Islam Indonesia. Bachtiar, F. R. (2020). PERAN WTO DALAM MEMBANGUN PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PROTEKSIONISME (STUDI KASUS: geological overview , resources and exploitation. Centre for Ore Deposit Research, University of Tasmania, CODES Special Publication 4, 205-220. European, C. (2020). The EU steel industry. Official Website of the European Union. Fathun, L. M. (2017). Proteksionisme Sengketa Dagang dalam Perdagangan Internasional: Pendekatan Negosiasi Studi Kasus: Proteksionisme AS terhadap Impor Daging Kanada. Jurnal Asia Pacific Studies, 1(1), 15-27. 82
Radhica, D.D., Wibisana, R.A.A., Cendekia Niaga. Journal of Trade Development and Studies. 2023. Volume 7 Nomor 1: 74-84 article/view/498 Firdaus, S. R. (2022). Pembatasan Ekspor Nikel: Kebijakan Nasional Vs Unfairness Treatment Hukum Investasi Internasional. Lan.Go.Id. Hanif, I. D. (2019). Gugatan Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) Terhadap Indonesia Terkait dengan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia. JOM FISIP, 8(5), 55. Hardenta, A. D., Ariefti, S. D., & Abyapta, W. R. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 30(1), 114-137. Irle, R. (2022). Global EV Sales for 2022. Ev- Volumes.Com. Karnadi, A. (2021). Produksi Bijih Nikel List, F. (1909). The National System Of Political Economy. Longmans, Green, and CO. Mariatulkubtia, A. (2020). Peran WTO dalam Menjembatani Benturan Kepentingan Antara Uni Eropa dan Indonesia dalam Perdagangan Biodiesel. Andalas Journal of International Studies (AJIS), 9(1), 16- 33. 33.2020 Mengko, J. C. (2019). Dampak Kebijakan Pemberian Subsidi Produk Panel Surya oleh Republik China terhadap Implementasi Persetujuan WTO (Studi Kasus Sengketa Produk Panel Surya Antara China dan Amerika Serikat). Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Mustajab, R. (2022). Tambang Nikel Indonesia Tersebar di Tujuh Provinsi pada 2022. Dataindonesia.Id. Menurun pada 2020. Dataindonesia.Id. pada-2020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). Booklet Tambang Nikel 2020. klet-tambang-nikel-2020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019. Kementerian Perdagangan RI. (2013). Nugroho, A. S. (2022). Pembatasan Sebagai Solusi Pelarangan Ekspor Bahan Baku Nikel: Studi Kasus Ekspor Bahan Baku Nikel Indonesia. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai, 6(1), 98-113. Pratikno, F. S. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization pada Sengketa Biodiesel Antara Indonesia dengan Uni Eropa. Universitas Sumatera Utara. Puariesthaufani N, A., P Hadi Wibowo, R., & Prospek Ekspor Indonesia Tahun 2013. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023). Presiden Tegaskan Konsistensi Hilirisasi Adalah Kunci Menuju Indonesia Maju. Setneg.Go.Id. Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2015). International Economics : Theory and Policy (10th ed.). Pearson. Anam, C. (2022). Quo Vadis Renewable Electricity In Southeast Asia: Policy Overview Of The Energy Transition Towards Zero Emissions. Journal of Comprehensive Science (JCS), 1(2), 236- 248. Rahayu, S. W., & Sugianto, F. (2020). Implikasi Kebijakan dan Diskriminasi Pelanggaran Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel terhadap Perekonomian Indonesia. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 224-236. Kurniawati, A. (2019). Proteksionisme Ekonomi Amerika Serikat Pada Era Donald Trump. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kusnandar, V. B. (2022). Volume dan Nilai Ekspor Nikel Indonesia Periode Januari- Juli (2021-2022). Databoks. Rahman, M. R. (2021). Potensi nikel harus diamankan untuk kepentingan nasional. Antaranews.Com. 3834/potensi-nikel-harus-diamankan- 83
Radhica, D.D., Wibisana, R.A.A., Cendekia Niaga. Journal of Trade Development and Studies. 2023. Volume 7 Nomor 1: 74-84 untuk-kepentingan-nasional Tapia, Z., Ronald, P. D. B., & Shandilya, P. S. Roskill. (2020). Study on future demand and supply security of nickel for electric vehicle batteries. Sahide, A. (2021). Proteksionisme Trump dan Masa Depan Supremasi Politik AS. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 17(1 SE- Research Articles), 1-16. 16 Santia, T. (2022). Jokowi Senang Industri Baterai Listrik di KIT Batang Serap 20 Ribu Pekerja. Liputan6.Com. 981317/jokowi-senang-industri-baterai- Setiawan, V. N. (2022). Tok! RI Resmi Kalah di WTO Soal Gugatan Nikel Eropa. Cnbcindonesia.Com. 20221121161933-4-389927/tok-ri-resmi- eropa#:~:text=Jakarta%2C CNBC Indonesia - Menteri Energi,bijih nikel sejak awal 2020. (2022). Protectionist Trends in Foreign Direct Investment in the European Union - A Risk Based Analysis of Transacting with the European Union. BiLD Law Journal, 7(4s), 27-35. /view/483 U.S.G.S. (2017). Mineral Commodity Nickel 2017. In Mineral Commodity Summaries 2017 (pp. 339-344). 7_35 U.S.G.S. (2018). MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2018. In U.S.G.S (Vol. 4, Issue 1). U.S.G.S. (2019). Nickel Commodity Summaries 2019. In Mineral Commodity Summaries 2019 (pp. 218-224). 100596-5.21583-7 U.S.G.S. (2020). Mineral commodity summaries 2020. In U.S Departtment OF The Interior, U.S Geological Survey (Issue 703). U.S.G.S. (2022). Mineral Commodity Silaban, M. M., Sucipta, P. R., & Gunawan, D. (2022). Kebijakan Proteksionisme Pemerintah Indonesia terhadap Minuman Beralkohol di Tanjungpinang. Jurnal Online Mahasiswa (SOJ) Universitas Maritim Raja Ali Haji, 3(1), 907-916. Siregar, N. H., & Sinambela, S. I. (2022). ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN BEA MASUK ANTI DUMPING PRODUK BIODIESEL INDONESIA KE UNI EROPA MELALUI WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Jurnal PIR : Power in International Relations, 6(2), 191-202. -202 Sumadji, Pratama, Y., & Rosita. (2006). Kamus Ekonomi Edisi Lengkap Inggris Indonesia. Wacana Intelektual. Summaries 2022. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951- 952. (Issue 703). Wibawa, T. S., & Yasa, M. M. (2019). Kebijakan Anti-Dumping World Trade Organization Sebagai Bentuk Tindakan Proteksi:Studi Kasus Bea Masuk Anti-Dumping Uni Eropa Kepada Impor Biodisel Indonesia. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, 7(6), 1-12. negara/article/view/50389 Zahira, N. (2022). Empat Perusahaan Raksasa Investasi Baterai Kendaraan Listrik di RI. Katadata.Co.Id. listrik-di-ri Sunariyanto, B. P., & Yusgiantoro, L. A. (2021). EV Indonesian Nickel Battery: potentials, issues, and what must be improved. Purnomoyusgiantorocenter.Org. improved/ 84