MENGUAK PERKAWINAN ASUPUNDUNG DALAM HUKUM ADAT BALI OLEH : IDA AYU SADNYINI PENERBIT UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL DENPASAR BALI i-
Penerbit Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Bali Menguak Perkawinan Asupundung Dalam Hukum Adat Bali Hak Cipta @ Ida Ayu Sadnyini, 2010 Penulis ; Ida Ayu Sadnyini Edisi Pertama Cetakan Pertama, 2010 Perpustakaan Nasional Katalog Dalam terbitan IDA AYU SADNYINI Menguak Perkawinan Asupundung Dalam Hukum Adat Bali Edisi I, Cetakan I xii + 213 Halaman, 13,5 X 21 Cm Ketebalan : 1,2 Cm ISBN : 978-602-9000-00-9 1. Hukum Adat 2. Hukum Perkawinan 3. Perkawinan ii-
Sambutan Dekan Universitas Pendidikan Nasional Om Swastiastu, Buku hasil karya Ida Ayu Sadnyini, SH.,MH, dengan judul "Menguak Perkawinan Asupundung Dalam Hukum Adat Bali" sangat baik dibaca oleh orang Bali yang hidup di tengah gelombang arus modernisasi dan globalisasi dewasa ini. Substansi yang terkandung dalam buku ini sarat dengan perubahan dan dinamika hukum masyarakat (adat) Bali khususnya mengenai Perkawinan Asupundung. Di era jayanya kerajaan Bali pada ke 16 sampai 18, perlakuan terhadap pelaku Perkawinan Asupundung sangat diskriminatif bahkan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hukuman melabuh geni dan melabuh batu ke laut sampai mati. Kondisi tersebut semakin berubah ketika penjajahan datang ke Bali, era kemerdekaan dan bahkan di era kemajuan globalisasi saat ini, perlakuan diskriminatif terhadap pelaku Perkawinan Asupundung sudah tidak terjadi lagi. Perubahan ini tampak semakin baik setelah DPRD Bali mengeluarkan Peraturan Nomor 11 (DPRD) 1951 yang melarang konsep Perkawinan Asupundung. Dengan membaca buku ini mudah - mudahan masyarakat menjadi semakin cerdas, mana adat yang layak dipertahankan untuk mendukung pembangunan hukum adat bali dan mana yang tidak. Akhirnya saya melalui kesempatan vii-
ini menyampaikan selamat dan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada Ida Ayu Sadnyini, SH.,MH, sebagai penulis atas ketekunan, disiplin dan kinerjanya sebagai dosen pengasuh mata kuliah Hukum dan Masyarakat di Fakultas Hukum Undiknas Denpasar. Semoga Ida Hyang Widhi Wasa selalu memberkati kita semua, selamat membaca. Om, Santi, Santi, Santi, Om. Denpasar, 31 Agustus 2010 Dekan, ttd Prof. Dr. I Nyoman Budiana, SH., M.Si viii-
DAFTAR ISI Halaman Judul ... i Kata Pengantar ... iii Kata Sambutan Dekan Fakultas Hukum Undiknas ... vii Daftar Isi ... ix BAB I PENDAHULUAN ... 1 BAB II TEORI PENDUKUNG DINAMIKA HUKUM ADAT PERKAWINAN ASUPUNDUNG a. Teori Legal System ... 11 b. Teori Law as tool of Social Engineering .... 16 c. Teori Perubahan Sosial ... 17 d. Teori Feminisme Cultural... 20 e. Ajaran Historis ... 24 f. Pendapat Abdul Manan mengenai Aspek-Aspek Pengubah Hukum ... 25 BAB III SEJARAH DINAMIKA HUKUM ADAT PERKAWINAN ASUPUNDUNG 3.1.Dinamika Substansi Hukum ... 32 3.1.1. Dinamika Peraturan-Peraturan yang Berkaitan dengan Perkawinan Asupundung... 32 1.Jaman Kerajaan 1552 - 1849 ... 38 2.Jaman Penjajahan 1849 - 1945 ... 39 3.Jaman Kemerdekaan 1945 - 1998 ... 41 4.Jaman Reformasi 1998 - 2008 ... 52 3.1.2. Dinamika Sanksi Hukum yang Berkaitan dengan Perkawinan Asupundung ... 54 1.Jaman Kerajaan 1552 - 1849 ... 54 2.Jaman Penjajahan 1849 - 1945 ... 54 ix-
3.Jaman Kemerdekaan 1945 - 1998 ... 57 3.2.Dinamika Struktur Hukum... 61 Jaman Kerajaan 1552 - 1849 ... 65 Jaman Penjajahan 1849 - 1945 ... 65 Jaman Kemerdekaan 1945 - 1998 ... 67 3.3. Dinamika Budaya Hukum ... 71 Jaman Kerajaan 1552 - 1849 ... 78 Jaman Penjajahan 1849 - 1945 ... 78 Jaman Kemerdekaan 1945 - 1998 ... 80 Jaman Reformasi 1998 - 2008 ... 82 BAB IV FAKTOR PENDORONG DINAMIKA . HUKUM ADAT PERKAWINAN ... ASUPUNDUNG 4.1.Aspek Globalisasi ... 85 4.2.Aspek Sosial Budaya ... 88 4.2.1.Stratifikasi Sosial ... 88 4.2.2.Pengaruh dari Budaya Luar ... 91 4.2.3.Kejenuhan terhadap Sistim yang Mapan ... 92 4.2.4.Menipisnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum ... 93 4.3.Aspek Politik ... 94 4.4.Aspek Ekonomi ... 99 4.5 Aspek Pendidikan Hukum ... 100 4.6.Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ... 105 4.7.Aspek Supremasi Hukum ... 105 BAB V FAKTOR PENGHAMBAT DINAMIKA HUKUM ADAT PERKAWINAN ASUPUNDUNG ... 110 5.1.Bagian terbesar masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur baru di dalam perubahan... 114 x-
5.2.Perubahan itu sendiri bertentangan dengan kaedah dan nilai-nilai yang menjiwai bagian terbesar warga masyarakat ... 116 5.3.Para warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya tertanam cukup kuat berkuasa untuk menolak proses perubahan/pembaharuan ... 124 5.4. Resiko yang dihadapi sebagai akibat perubahan ternyata lebih berat dari pada mempertahankan ketentuan sosial yang ada sebelumnya terjadi perubahan .... 131 BAB VI PROSES TERJADINYA DINAMIKA HUKUM ADAT PERKAWINAN ASUPUNDUNG ... 134 6.1.Proses Dinamika di Bidang Substansi dan Sanksi Hukum ... 134 6.1.1.Jaman Kerajaan 1552 - 1849 ... 134 6.1.2.Jaman Penjajahan 1849 - 1945 ... 134 6.1.3.Jaman Kemerdekaan 1945 - 1998 . 138 6.1.4.Jaman Reformasi 1998 - 2008 ... 140 6.2. Proses Dinamika di Bidang Struktur Hukum ... 141 6.3. Proses Dinamika di Bidang Budaya Hukum ... 145 6.4. Proses Dinamika di Bidang Tata Cara Perkawinan ... 147 6.4.1 Tata Cara Perkawinan Asupundung Pada Jaman Kerajaan ... 147 6.4.2 Tata Cara Perkawinan Asupundung Pada Penjajahan ... 148 6.4.3.Tata Cara Perkawinan Asupundung Pada Jaman Kemerdekaan ... 150 xi-
6.5. Proses Dinamika di bidang Akibat Hukum Putusnya Perkawinan ... 157 1. Masalah Status Hukum Janda Asupundung dan Anaknya ... 160 2.Masalah Harta Benda ... 163 3.Masalah Perkawinan Kembali Janda Asupundung ... 164 4.Permasalahan dalam hal Janda Asupudung Meninggal Dunia... 168 BAB VII BUDAYA HUKUM MASYARAKAT CENDERUNG TIDAK MENTAATI SURAT KEPUTUSAN DPRD NO. 11 TAHUN 1951 DAN BHISAMA SABHA PANDITA NO. 03/X/2002 7.1.Sikap Pelaksana Hukum/Lembaga Pelaksana Perkawinan Asupundung ... 173 7.2.Nilai - nilai yang Tertanam dalam Masyarakat ... 182 7.3.Sikap Masyarakat yang Meninggalkan Upcara Patiwangi ... 198 DAFTAR BACAAN ... 205 BIODATA PENULIS ... 213 xii-
KATA PENGANTAR pembaca ada membicarakan Perkawinan Asupundung menurut Hukum Adat Bali. Perkawinan Asupundung adalah perkawinan antara perempuan brahmana dengan laki yang berbeda wangsa. Menurut masyarakat adat Bali perkawinan demikian sampai saat ini masih dilarang oleh karena masih taat terhadap perkawinan pepadan (sama wangsanya). Delik adat perkawinan asupundung dengan sanksi adat upacara patiwangi masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Bali disebabkan adanya budaya hukum masyarakat yang melanggengkan isi lontar Brahma Tatwa sebagai sumber adanya sanksi adat upacara patiwangi. Sanksi tersebut telah dihapus secara yuridis berdasarkan SK DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951, namun tidak berhasil. seorang Buku yang dihadapan adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara lain mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian masyarakat. Menerbitkan buku juga merupakan suatu kewajiban yang ini bertujuan untuk menunjukkan kepada kalangan ilmiah dan praktisi hukum bahwa di Bali masih perkawinan dilaksanakannya terhadap asupundung yang mempunyai kehidupan perempuan brahmana yang merasa diperlakukan secara tidak adil atau adanya perlakuan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki brahmana Tugas utama dosen tidak kalah penting. Buku sanksi terhadap implikasi iii-
dalam menentukan penulis merasa menerbitkan dalam bentuk buku. jodohnya. Dengan demikian tertarik untuk mengkaji dan Sebagaimana disadari suatu karya tidak lepas dari keterlibatan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Gede Sri Dharma, ST., MM., yang saat ini sedang menjabat sebagai Rektor Undiknas, Prof. Dr. Nyoman Budiana, SH., MSi., selaku Dekan Fakultas Hukum Undiknas yang selalu memberi dorongan dan semangat sampai terbitnya buku ini, serta teman-teman sejawat di Undiknas University. ini penulis Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Prof. Dr. I.G.A.A. Ariani, SH., MS., I Ketut Sudantra, SH., MH., selaku pembimbing yang telah banyak memberi bimbingan, saran dan semangat. Kepada Prof Dr. Tjok Istri Putra Astiti, SH., MS., I Ketut Rai Setiabudi, SH., MH., Prof. Dr. Wayan P. Windia, SH., MSi yang selalu memberi semangat dan dorongan agar penelitian ini dijadikan sebuah buku. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak penerbit yang telah bersedia mempublikasikan karya juga ini menjadi sebuah buku. Penulis mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah berbaik hati dan berpartisipasi langsung dalam proses penerbitan buku ini. Kepada ananda Putri Aryaningrum, terima kasih atas dorongan, partisipasi, iv- bantuan teknik dalam menangani komputer dan lain- lain. Dengan demikian melalui kesempatan ini pula penulis rasa syukur lupa menyampaikan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), karena atas anugerah-Nya diberi jalan yang lapang dan lancar serta kesehatan sehingga buku ini nanti ikut menambah referensi hukum adat Bali yang berguna bagi mahasiswa, Desa Pakraman dan masyarakat luas. tidak Dengan terbitnya buku ini, penulis sadar akan kelemahan-kelemahan baik dari segi isi maupun cara penulisan. Maka dalam kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan buku ini. Koreksi akan penulis terima sebagai sumbangan yang sangat berguna. Denpasar, 04 Juni 2010 Penulis, Ida Ayu Sadnyini, SH., MH v-
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Bali, yang sekaligus juga menghapuskan akibat hukum dari perbedaan kasta dalam masyarakat Hindu Bali. Penghapusan akibat hukum dari pergaulan sosial antara golongan-golongan dari kasta yang berbeda sudah sesuai dengan tuntutan jaman. Penghapusan hukum adat yang begitu mendalam pengaruhnya dalam masyarakat Hindu Bali dan yang mempunyai akibat-akibat atau unsur-unsur pidana dengan suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah saja sudah dapat dianggap sah. Lebih tepat kiranya kalau penghapusan itu dilakukan dengan undang-undang seperti penghapusan Pengadilan Adat (Raad Kerta) di Bali dengan Undang- Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (tertanggal 13 Januari 1951) dan diganti dengan Pengadilan Negeri dalam Pasal 5 ayat (2)b, masih menentukan bahwa hukum materiil pidana sipil, Hukum Adat Pidana yang hingga saat itu berlaku bagi kaula Swapraja tetap berlaku bagi mereka. Perempuan dari kasta lebih tinggi yang kawin dengan lelaki dari kasta yang lebih rendah, turun kastanya dan mendapat kasta suaminya. Ketentuan di atas sudah menjadi yurisprudensi tetap Raad Kerta dahulu. Sebab itu berakibat terhadap perempuan yang kawin dengan lelaki dari kasta lebih rendah tidak diijinkan pulang kerumah asalnya, menegur orang tua dan keluarganya tidak seperti biasa, mempergunakan bahasa halus, tidak dibolehkan sembahyang ke Pura dan lain-lain sesuai adat setempat. Contoh Keputusan Raad Kerta yang memumutus perkara perkawinjan demikian adalah Keputusan Raad Kerta tahun 1948. Kasusnya terjadi di Br. Celuk Desa Adat Bualu, perkawinan antara I Wayan Rodag memperistri Ni Gusti Ayu Oka (alm). Berdasarkan Keputusan Raad Kertha mereka dihukum selama 6 bulan penjara. Suami istri sembahyang ke Pura tersebut tidak diperbolehkan 36 - BAB I PENDAHULUAN Latar belakang Masyarakat Bali mayoritas beragama Hindu. Pengaruh agama Hindu dalam sistem sosial dan budaya masyarakat Bali sangat kuat, termasuk dalam pelaksanaan tradisi dan adat istiadat. Hampir semua aspek kehidupan pribadi dan sosial orang Bali diliputi oleh suasana yang religius Hinduistis. Setiap aktivitas kehidupan orang Bali, baik aktivitas pribadi, aktivitas sosial, maupun aktivitas ekonomi (mata pencaharian), dan lain-lain, senantiasa ditandai dengan ritual-ritual keagamaan yang disebut Panca Yadnya. Salah satu yadnya dalam panca yadnya itu adalah manusa yadnya yang berupa rangkaian upacara agama dalam setiap tahapan kehidupan manusia Bali, seperti otonan (peringatan hari kelahiran enam bulan sekali), mepandes (upacara potong gigi ketika remaja), dan pawiwahan (perkawinan). Tempat pelaksanaan upacara manusa yadnya umumnya berkaitan dengan status hukum kekeluargaan orang Bali. Panetje berpendapat, status hukum orang Bali yang patrilineal dibedakan dalam dua garis, yaitu status hukum dari garis ayah yang disebut purusa, sedangkan status hukum dari garis ibu disebut pradana. Karena garis keturunan orang Bali dihitung dari garis purusa, maka upacara manusa yadnya bagi seseorang umumnya dilaksanakan di rumah keluarga yang berstatus purusa1. Kehidupan sosial orang Bali sangat khas, diwadahi dalam suatu organisasi sosial religius, seperti desa pakraman (dulu disebut desa adat), banjar, sekehe, dadia, subak, dan sebagainya. Organisasi-organisasi sosial tersebut 1 Gde Panetje, 1989, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, Gunung Agung, Denpasar, hal. 22. 1 -
umumnya mempunyai peraturan-peraturan yang berlaku bagi warganya secara internal, yang lazim disebut awig- awig, baik yang tertulis. Demikianlah, masyarakat Bali terikat oleh norma-norma hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka, baik peraturan yang bersumber dari hukum negara (peraturan perundang-undangan Republik Indonesia) maupun peraturan yang bersumber dari adat kebiasaan masyarakat. Peraturan yang bersumber dari adat kebiasan masyarakat inilah yang disebut hukum adat, yang di dalam masyarakat Bali disebut dengan berbagai macam istilah seperti: dresta, sima, cara, awig-awig, dan lain-lain2. tertulis maupun tidak Hukum adat atau dresta mempunyai ruang lingkup berlaku secara lokal artinya berlaku untuk masyarakat setempat. Bagi masyarakat Bali, eksistensi hukum adat masih sangat kuat, artinya masih diakui dan diikuti oleh masyarakat Bali, khususnya dalam hukum keluarga. Hukum keluarga adalah keseluruhan norma-norma hukum, tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan- hubungan hukum yang bersangkutan dengan hubungan kekeluargaan, baik yang diakibatkan oleh hubungan darah maupun yang diakibatkan oleh suatu perbuatan hukum dapat tertentu. menimbulkan hubungan kekeluargaan antara lain adalah pengangkatan anak dan perkawinan. Hubungan-hubungan kekeluargaan, itu berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam kehidupan keluarga, seperti hak dan kewajiban anak terhadap orang tua atau sebaliknya dan seterusnya. Norma- tertulis dalam peraturan norma hukum yang Perbuatan-perbuatan hukum yang tidak 2 Windia I Wayan dan I Ketut Sudantra, 2006, Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal. 7. 2 - budaya patriarkalnya untuk mengendalikan lembu yang sebenarnya sifatnya kuat dan sangat mempesona. Dalam kitab Manawa Dharmasastra Buku III, bagian 2, Pasal 13 tentang Perkawinan dengan tegas dikatakan bahwa, "Wanita sudra hanya boleh menjadi istri seorang sudra, seorang wanita sudra dan wanita wesya menjadi istri orang wesya, dan seorang wanita sudra, seorang wanita wesya dan seorang wanita ksatria menjadi istri orang kesatria dan ketiga warna itu bersama wanita brahmana menjadi istri brahmana".54 Substansi dari pasal Manawa Dharmasastra tersebut diinterprestasikan menjadi suatu larangan bagi perempuan warna brahmana menjadi istri warna ksatria, wesya dan sudra. Sebenarnya dalam Menawa Dharmasastra tidak diatur mengenai sanksi, baik sanksi denda, sanksi diselong dan sanksi mati. Kemudian diinterprestasikan Manawa Dharmasastra tersebut oleh raja dengan memberi sanksi yang berat seperti di atas, selanjutnya pemerintah Belanda juga melanjutkan sanksi tersebut dalam bentuk paswara. Dalam hal ini pihak yang diuntungkan adalah pihak triwangsa. Menurut pendapat Panetje, "asupundung adalah perkawinan kasta, si istri yang lebih tinggi dari kasta suaminya. Sebelum tahun 1951 merupakan rintangan bagi suami yang berkasta lebih rendah untuk melakukan perkawinan dengan istri yang berkasta lebih tinggi, malah merupakan pelanggaran hukum adat. Sesudah tahun 1951 perbedaan kasta antara suami tidak merupakan rintangan lagi".55 Penghapusan perkawinan asupundung dan alangkahi karang hulu dilakukan dengan Surat istri 54 Pudja, G. dan Tjokorda Rai Sudharta, 1973. Manawa Dharmasastra (Manu Dharma Sastra), atau Weda Smrti (Compendium Hukum Hindu), hal. 136. 55 Panetje, 1989. Op.Cit., hal. 63. 35 -
mengetahui pengertian asupundung dari kalimat adanya kasta bagi triwangsa dan sudra wangsa tidak memiliki kasta kemudian sudra wangsa disimbulkan sebagai anjing. Menurut Kembar Kerepun ungkapan tersebut menunjukkan suatu status atau martabat lebih tinggi.52 Dari segi etnolinguistik ungkapan tersebut dapat diketahui adanya berbagai upaya untuk mempertahankan kasta dengan menetapkan bahasa sebagai medan permainan metaforik. laki-laki dapat asupundung menyebabkan setiap keluarga kasta brahmana wangsa berusaha menjaga dan mempertahankan eksistensi kastanya dengan fanatik sampai pada keturunannya, khususnya perempuan brahmana wangsa dilarang kawin dengan laki dari wangsa yang berbeda. Asupundung selain untuk memurnikan wangsa dengan fanatisme larangan kawin, juga budaya patriarki tercermin didalamnya. Laki-laki tampak ditakdirkan untuk mengatur perempuan dan menjadi jenis kelamin yang kuat. Asupundung adalah istilah ciptaan lokal khas Bali, karena istilah tersebut tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Majapahit, seperti dalam kalimat Kutara Manawa. Disana hanya menyebutkan adanya perkawinan pratiloma, sejenis dengan perkawinan asupundung. Dalam Kutara Manawa pratiloma tidak dilarang asalkan dilakukan dengan persetujuan orang tua pihak perempuan. Dalam perkawinan pratiloma, pihak perempuan disebut jawi kapateh (lembu yang terkendali)53. Dalam hal ini yang mengendalikan adalah laki-laki. Jadi laki-laki berhasil membangun dapat diketahui bahwa Ungkapan tersebut 52 Ibid., hal. 149. 53 Jiwa Atmaja, 2008. Ibid., hal. 151. 34 - perundang-undangan yang mengatur hubungan-hubungan tersebut disebut hukum adat kekeluargaan3. Dari uraian di atas, tampak bahwa ruang lingkup hukum keluarga meliputi pula bidang perkawin termasuk dalam perkawinan beda wangsa. Pada masa lalu sistim wangsa di Bali, apapun namanya : kasta, warna, wangsa, soroh, tegak (linggih) ternyata membawa implikasi hukum tertentu yang mengarah kepada ketidakadilan bagi perempuan. Perempuan triwangsa4, khususnya perempuan dari wangsa brahmana pada masa lalu dilarang kawin dengan laki-laki dari golongan sudra wangsa. Perkawinan demikian lazim disebut asupundung5. Sebutan perkawinan asupundung sering juga disebut dengan perkawinan nyerod (terpeleset), perkawinan ulung (jatuh), perkawinan hanyud (dibawah arus), dan jaman kerajaan, perkawinan asupundung merupakan delik adat yang diancam dengan hukuman mati bagi pelanggarnya. lain-lain. Pada Dewasa ini, secara yuridis perkawinan asupundung tidak lagi merupakan delik adat karena telah dihapus tahun 1951 dengan Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951. Dalam Pasal 4 Keputusan DPRD tersebut dinyatakan bahwa hukum adat yang disebut asupundung dan alangkahi karang hulu dihapuskan. Penghapusan larangan perkawinan beda wangsa (asupundung dan alangkahi karanghulu) melalui Surat Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951 merupakan salah satu tonggak penting perkembangan 3 Ibid., hal 75. 4 Triwangsa adalah tiga golongan wangsa di Bali, terdiri dari : Brahmana, Ksatria dan Wesya. Lihat Panetje, Op.cit., hal. 12. 5 Berdasarkan Pasal 2 Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 yang disebut Asupundung ialah gadis (wanita) dari kasta brahmana wangsa dikawini oleh laki-laki dari kasta ksatriya, wesya dan sudra wangsa. 3 -
hukum adat perkawinan di Bali. Rupanya pemerintah pada waktu itu meyadari bahwa larangan perkawinan beda wangsa tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, sehingga memilih menggunakan hukum untuk mengubah nilai-nilai dan perilaku yang ada dalam masyarakat, yaitu nilai-nilai yang memandang derajat manusia itu berbeda berdasarkan wangsa. Konsep merubah nilai-nilai budaya masyarakat melalui hukum dalam teori hukum lazim disebut Law as a tool of social engineering. Menurut Roscoe Pound, konsep "a tool of social engineering" memberikan dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum secara sadar untuk mengadakan perubahan masyarakat6. Tetapi penggunaan hukum untuk mengubah perilaku masyarakat ternyata tidak selalu efektif. Seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto "Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa mungkin digunakan sebagai alat oleh agent of change. Agent of change atau pelopor perubahan adalah seorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lembaga-lembaga kemasyarakatan"7. Dalam kaitan dengan perkawinan beda wangsa justru agent of change dipegang oleh kaum brahmana, sebagai siwa yang memberi petunjuk-petunjuk tentang kebenaran upacara perkawinan pada masyarakat yang menjadi sisya (panjak). Tidak jarang justru para untuk yang memiliki brahmana mempertahankan larangan perkawinan asupundung dengan tujuan agar keturunannya tidak diambil laki-laki sudra karena dianggap membawa aib. Apabila itu yang terjadi ini keinginan 6Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Candra Pratama, Jakarta, hal.101. 7 Ibid., hal. 103. 4 - Hukum adat dalam perkawinan asupundung di Bali merupakan perkawinan campuran dalam arti hukum adat. Perkawinan asupundung dapat juga disebut sebagai perkawinan campuran menurut pendapat Jiwa Atmaja, sebab adanya suatu makna yang kabur dalam Paswara yang ditetapkan yang mengatur perhubungan antara catur wangsa di Bali yaitu antara perempuan brahmana wangsa dan perempuan ksatria dalem dengan laki dari ksatria wangsa yang bukan dalem, wesya wangsa dan sudra berdasarkan Surat Keputusan DPRD No. 11 tahun 1951 Lampiran Menurut Hilman Hadi Kusuma, "Perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut".50 Bila dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan Nasional tidak mengatur hal demikian, perkawinan campuran adalah perkawinan antara istri yang berbeda suami dan kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dari uraian tersebut jelas Pasal 57 tidak mengatur larangan perkawinan antara suami istri yang berbeda wangsa, sehingga berdasarkan Undang-undang Perkawinan yang sekarang berlaku, perkawinan antar wangsa tidak bisa disebut sebagai perkawinan campuran. II.49 Menurut pendapat Jiwa Atmaja, "Asupundung atau asumundung secara harfiah dapat diartikan menggendong anjing (asu) yang menggambarkan seorang wanita yang berkasta menggendong seekor anjing, dan lelaki tidak berkasta (sudra) disimbulkan sebagai anjing.51 Dengan 49 Jiwa Atmaja, 2008. Op. Cit., hal. 148. 50 Hilman Hadikusuma, 1992. Pengantar Hukum Adat Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 188. 51 Jiwa Atmaja, 2008. Op. Cit., hal. 148. 33 -
BAB III DINAMIKA HUKUM ADAT ASUPUNDUNG PERKAWINAN 3.1. Dinamika Substansi Hukum 3.1.1. Dinamika Peraturan-Peraturan yang Berkaitan dengan Perkawinan Asupundung Untuk mengetahui dinamika hukum adat, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis yuridis. Mempelajari hukum adat dengan pendekatan historis berarti melihat perkembangan hukum adat ke belakang, yaitu berusaha mencari substansi hukum adat dalam perkawinan asunpundung dalam perkembangan sejarah dari masa lalu ke masa kini. Menurut Von Savigny hukum merupakan pencerminan dari jiwa rakyat yang oleh Puchta dinamakan Volkgeist.Berdasarkan ajaran ini tidak ada hukum yang bersifat universal pada semua tempat dan waktu. Di dunia ini terdapat berbagai bangsa dan tiap-tiap bangsa memiliki suatu volkgeist (jiwa rakyat), jiwa ini berbeda-beda menurut waktu maupun menurut tempat. Menurut Zainuddin Ali, hukum sangat bergantung atau bersumber pada jiwa rakyat dan yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (sejarah).48 Demikian juga hukum adat di Indonesia berbeda baik struktur hukum, substansi maupun budaya hukumnya, dari daerah yang satu dengan daerah yang lainnya khususnya mengenai hukum keluarga yang kebanyakan bersumber pada adat istiadat masing-masing daerah dan ajaran agama. 48 Zainuddin Ali, 2006. Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 60. 32 - dapat diduga penghapusan larangan perkawinan beda wangsa akan mengalami hambatan. Surat Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951 tampaknya kurang berhasil merubah nilai dan perilaku masyarakat sesuai dengan ajaran Roscoe Pound. Salah satu penyebabnya adalah agent of change yang belum siap dengan perubahan tersebut, di samping kondisi sosial, budaya masyarakat Bali yang belum mendukung. tampaknya masih yakin bahwa Masyarakat Bali perkawinan yang menyalahi hukum adat, kalau dilanggar akan menimbulkan suatu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan perkawinan suatu malapetaka asupundung. Walaupun gambaran tersebut di atas semua merupakan mitologi belaka yang tidak bisa dibuktikan terbukti tetapi dengan kebenarannya. Berhubung masyarakat Bali cara berpikirnya masih dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat magis religius, maka sulit menerapkan aturan untuk mengubah perilaku masyarakat yang demikian, kecuali jika wangsa brahmana sebagai agent of change mendukung perubahan tersebut. asupundung adalah perkawinan kehidupan dalam sehat, akal tidak jarang Penghapusan tersebut di atas secara tersirat pula berarti penghapusan upacara patiwangi yang termasuk sanksi tambahan pada Paswara 1910 dan Paswara 1927. Penelitian penjajagan menunjukkan bahwa sampai saat ini dalam masyarakat masih saja dilakukan upacara patiwangi8 apabila ada perkawinan antara perempuan triwangsa 8 Upacara patiwangi bermakna menghilangkan keharuman (wangsa, nama, derajat) mempelai perempuan yang diangap berkasta lebih tinggi yang kawin dengan laki yang dianggap berkasta Jiwa Atmaja, 2008, Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali, Udayana University Press, Denpasar, hal. 183. lebih rendah. 5 -
dengan laki-laki dari golongan sudra wangsa. Itu berarti, walaupun secara hukum tidak dilarang tetapi masyarakat menganggap perkawinan demikian tidak boleh dilakukan karena melanggar asas pepadan (kesederajatan) dalam wangsa. Dalam konteks kewangsaaan adat Bali, memang dianut prinsip pepadan dalam perkawinan, yaitu sederajat dalam hal wangsa9. Itulah sebabnya kesederajatan wangsa dalam hal perkawinan selalu diusahakan semaksimal mungkin, sebaliknya perkawinan beda wangsa apalagi laki- laki berwangsa lebih rendah dari perempuan sangatlah dihindari. Berkaitan dengan patiwangi, pada tahun 2002 sesungguhnya agent of change yang diwakili oleh brahmana yaitu Ida Padanda Gede Ketut Bali Tianyar Arimbawa dan Ida Pandita Mpu Jaya Dangka Suta Reka sudah membuat suatu terobosan sehingga lahir Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 03/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 tentang Pengamalan Catur Warna (selanjutnya disebut Bhisama PHDI) Dalam lampiran Bagian C butir 6 Bhisama tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa pandita, PHDI tidak menolak untuk "muput" upacara seyogianya beda wangsa. (perkawinan) mempelai pawiwahan Selanjutnya pada butir 7 dinyatakan bahwa dalam hal upacara manusa yadnya "mepandes" (potong gigi) orang 9 I Ketut Wirtha Griadhi, dkk, 1992, Perkawinan Nyeburin Berbeda Wangsa Study Antropology Hukum Terhadap Kasus di Desa Wanasari dan Desa Berembeng Kabupaten Tabanan, Laporan Penelitian Universitas Udayana, Denpasar. 6 - kehidupan masyarakat adalah perkembangan ilmu teknologi. Masyarakat akan pengetahuan dan beralih dari kehidupan tradisional ke kehidupan baru, telah berinteraksi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, sehingga akan dapat merubah stratifikasi kehidupan bermasyarakat. bilamana masyarakat tersebut sosialnya dalam g) Aspek Supremasi Hukum Menurut Daniel S. Lev (dalam Abdul Manan), yang dimaksud dengan perubahan hukum adalah perubahan hukum yang berkait dengan praktik sehari-hari oleh para pejabat hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara dan sebagainya. Oleh karena itu, jika tingkah laku mereka telah berubah, berarti hukum pun berubah, walaupun peraturan perundang-undangan tetap seperti dulu. Perubahan yang sedemikian rupa mengakibatkan kesenjangan antara hukum (das sollen) dengan peristiwa yang diaturnya (das sein)47. Dalam konteks penegakan supremasi hukum di Indonesia (perundang- saat undangan) yang telah ada sebelumnya, diubah dan bahkan dibuat untuk disesuaikan dengan kondisi yang terjadi, supaya tidak terjadi kesenjangan antara hukum dan peristiwa yang diatur. ini mengharuskan hukum 47 Ibid, hal. 186. 31 -
keterampilan yang diperlukan baik bagi dirinya, maupun bagi masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Abdul Manan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum merupakan sarana untuk pengendalian sosial yang mencakup segala proses baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan dengan tujuan untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan sehingga menjamin adanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian baik disadari maupun tidak, proses pendidikan hukum telah dijalani karena suka atau tidak suka setiap anggota masyarakat harus mematuhi semua norma-norma yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, yang meliputi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum46. Di samping itu, proses pendidikan hukum itu sangat diperlukan agar masyarakat mengerti tentang hukum yang berlaku dan dengan telah dimengertinya suatu hukum maka timbul kesadaran dan mentaatinya. Proses untuk memenuhi pendidikan hukum sangat diperlukan guna menumbuhkan adanya suatu kesadaran hukum seperti memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat serta mengetahui dengan sebenarnya tentang peraturan yang berlaku di negaranya. f) Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan hukum dalam 46 Abdul Manan, 2005, Op.cit., hal. 141. 30 - tua disebabkan oleh perkawinan beda wangsa10. tidak membeda-bedakan putra-putrinya tersebut menunjukkan bahwa lembaga umat Hindu di Bali sudah membuat terobosan yang sangat bermakna dalam rangka menyukseskan penghapusan delik adat asupundung, dengan memberi landasan demikian, sesungguhnya penghapusan delik adat asupundung dewasa ini telah mempunyai landasan yang kuat, tidak saja telah mempunyai landasan yuridis (Keputusan DPRD Nomor 11 Tahun 1951), tetapi juga telah mempunyai landasan filosofis (Bhisama PHDI). Tinggal sekarang adalah, belum kuatnya landasan sosiologis penghapusan hukum adat asupundung ini, karena sebagian masyarakat masih memandang perkawinan asupundung ini tetap merupakan suatu larangan, atau paling tidak sebagai perkawinan yang harus dihindari. Tampaknya, untuk memperkuat landasan sosilologis penghapusan hukum adat asupundung ini masih perlu peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat maka tujuan dikeluarkan Surat Keputusan DPRD Nomor 11 Tahun 1951 yang diperkuat dengan Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk menghapus larangan perkawinan beda wangsa tidak akan tercapai. Niscaya sanksi adat terhadap perkawinan asupundung akan terus berlangsung walaupun semakin lama semakin ringan, namun ancaman psikologis dan penderitaan rendah diri akan dihadapi seumur hidup oleh perempuan brahmana. Bhisama PHDI filosofis keagamaan. Dengan tetap merupakan 10 Sudiana, 2007, Samhita Bhisama Parisada Hindu Dharma Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia Propinsi Bali, hal. 146. 7 - yang
saatnya persoalan larangan adat perkawinan asupundung ini dikaji secara kritis. Mengingat perkembangan jaman yang sangat dinamis, maka penting sekali dilakukan penelitian yang mendalam mengenai perkawinan asupundung dari sejak jaman sebelum kemerdekaan sampai jaman reformasi. Penelitian perlu dilakukan secara holistik, menyangkut aspek historis, normatif, dan juga aspek empiriknya, yaitu: faktor-faktor yang mempengaruhi masih dipertahankannya upacara patiwangi dalam konteks perkawinan asupundung. Pemikiran inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan kemudian menuangkannya dalam buku dengan judul "Menguak Perkawinan Asupundung dalam Hukum Adat Bali". Penulis berpendapat bahwa sudah Urgensi dan relevansi penelitian ini didasari atas 3 (tiga) alasan. Pertama; penulis ingin meneliti faktor-faktor pendorong maupun penghambat dinamika hukum adat perkawinan asupundung di Bali. Kedua; meneliti tentang proses terjadinya dinamika hukum adat perkawinan asupundung dilihat dari bidang substansi hukum, penegak hukum dan budaya hukum, termasuk proses dinamika di bidang tata cara perkawinan dan akibat hukum perkawinan asupundung. Ketiga; meneliti tentang budaya hukum masyarakat cenderung tidak menaati Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 dan Bhisama Sabha Pandita No. 03/X/2002. terjadinya Adanya suatu analisis yuridis keilmuan mengenai perkawinan asupundung dalam Hukum Adat Bali sangat mendesak yang perkawinan mempengaruhi asupundung serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan asupundung di Bali. Hasilnya diharapkan dapat disumbangkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan termasuk mengenai faktor-faktor dinamika hukum adat 8 - masyarakat yang baik, damai dan tentram dalam suatu negara44. Bila politik dikaitkan dengan hukum, maka akan timbul istilah politik hukum yang berarti kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. d) Aspek Ekonomi Weber menyatakan pertautan antara hukum dan ekonomi ada apabila dilihat dari keberlakuan secara empirik dari hukum, sehingga dapat dilihat perikelakuan manusia didasari oleh pertimbangan- pertimbangan ekonomi45. e) Aspek Pendidikan Hukum dapat menghasilkan sumber daya manusia yang handal sesuai yang bidang dengan dikehendakinya. membutuhkan pendidikan dalam kehidupan, karena pendidikan dapat usaha manusia merupakan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya melalui proses pembelajaran atau dengan cara lain yang diakui oleh masyarakat. Pengembangan potensi pada manusia bertujuan agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, serta kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia Melalui pendidikan manusia apa saja Manusia agar 44 Ibid.,.hal 102. 45 Satjipto Rahardjo, 1979, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung. (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo II), hal. 33. 29 -
kepentingan individu yang beraneka ragam dapat diselaraskan oleh norma tersebut. Tetapi ada kalanya penilaian masyarakat terhadap norma dijumpai yang ketidakpuasan terhadap nilai-nilai dan hukum yang sudah mapan. Hal ini menyebabkan adanya untuk mengadakan perubahan-perubahan, hal ini sangat wajar suatu sebab kehidupan manusia dalam kelompok sosial selalu cenderung dinamis, berkembang sesuai dengan kondisi jaman. (4) Menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum berlaku keinginan hukum Kepercayaan masyarakat pada pranata sosial yang ada terutama pada pranata hukum baik yang berkenaan dengan pembentukan, penegakan maupun penegak hukum itu sendiri belum mencerminkan adanya keadilan. Apabila terjadi kesenjangan antara hukum dengan keadaan berarti hukum tidak berlaku efektif, oleh karena segera diadakan perubahan hukum yang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Indonesia tidak dapat mengabaikan hukum internasional yang telah konsekwensinya disepakati sebagai harmonisasi Indonesia terhadap hukum nasional yang telah ada. itu harus dan harus melakukan c) Aspek Politik Politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, sebab yang dibahas adalah berkenaan dengan bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah 28 - juga dapat bemanfaat untuk masyarakat Hindu dalam menghapus diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan brahmana yang melakukan perkawinan asupundung di masa yang akan datang. Di samping itu, dari pengamatan sepintas terhadap tampaknya dinamika hasil penelitian/kajian terdahulu hukum adat mengenai perkawinan asupundung secara mendalam belum pernah diteliti. Beberapa penelitian sebelumnya dapat ditunjukkan disini. Penelitian terbaru yang berkaitan dengan perkawinan asupundung adalah penelitian yang dilakukan oleh Budiana (dalam bukunya yang berjudul Perkawinan Beda Wangsa Dalam tersebut Budiana Masyarakat Bali). Dalam penelitian memang telah meneliti perkawinan beda wangsa dalam masyarakat Bali khususnya perkawinan eksogami dengan jaba wangsa sistim perkawinan biasa pihak laki-laki dengan perempuan triwangsa. Tetapi penelitian tersebut mengupas perkawinan asupundung dengan pendekatan sosiologis11, tanpa melihat aspek dinamika hukumnya. Tahun 2008, Jiwa Atmaja dalam bukunya yang berjudul "Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali"12, telah mengkaji persoalan perkawinan juga 11 Budiana I Nyoman, 2009, Perkawinan Beda Wangsa Dalam Masyarakat Bali, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 52. 12 Walaupun judul buku karya Jiwa Atmaja ini adalah: "Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali", tetapi buku setebal 241 halaman ini sesungguhnya tidak secara khusus membahas masalah perkawinan juga membahas persoalan-persoalan adat lainnya seperti manak salah, lembaga sentana, lain-lain. Masalah lokika sangraha, dan perkawinan asupundung dibahas pada Bab V di bawah judul: "Perkawinan Asupundung. Alangkahi Karang Hulu, dan Ritual Patiwangi". Lihat Jiwa Atmaja, 2008, "Bias Gender Perkawinan terlarang, melainkan 9 -
asupundung cukup luas, tetapi tidak mengupas sampai pada akibat hukum putusnya perkawinan asupundung. Setahun sebelum terbitnya buku Jiwa Atmaja ini, dalam majalah Jurnal Studi Gender Srikandi, Vol VII No 1 Th 2007, I Ketut Sudantra juga telah menulis sebuah artikel berjudul "Asupundung dan Alangkahi Karangulu: Ketidakadilan Gender dalam Sistem Wangsa di Bali". Tetapi dalam ruang yang tidak mengkaji persoalan dinamika asupundung ini secara mendalam, melainkan lebih menekankan pada kenyataan bahwa terdapat ketidakadilan gender dalam hukum adat Bali akibat adanya sistem wangsa13. terbatas itu Sudantra Pemikiran-pemikiran di atas mendorong penulis untuk mengkaji dinamika hukum adat yang berkaitan dengan perkawinan beda wangsa, khususnya perkawinan asupundung. Penulis berkeyakinan bahwa sampai pada tahap perkembangan masyarakat Bali sekarang ini, kajian kritis terhadap dinamika hukum adat asupundung ini masih sangat diperlukan dan sangat penting dilakukan. Terlarang Pada Masyarakat Bali", CV Bali Media Adhikarsa- Udayana University Press, Denpasar, hal.147-175. 13 Lihat I Ketut Sudantra, 2007, "Asupundung dan Alangkahi Karanghulu: Ketidakadilan Gender dalam Sistem Wangsa di Bali", Jurnal Studi Gender Srikandi, Vol VII No 1 Th 2007, hal. 1-14 10 - dari terdapat dalam masyarakat itu adalah ketidak seimbangan dalam hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab dan pengaruhnya diantara anggota masyarakat. lapisan-lapisan yang terhadap nilai-nilai sosial (2) Pengaruh budaya luar Dalam kaitannya dengan kehidupan suatu masyarakat dimana hidup sebagai warga negara, maka tidak dapat dielakkan bahwa kehidupan akan tersentuh dengan kehidupan bangsa lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya masuknya teknologi asing sebagai unsur dari kebudayaan luar merupakan hal yang paling dapat diterima oleh sedangkan unsur-unsur yang masyarakat, seperti sistim kepercayaan menyangkut idiologi, falsafah hidup atau nilai-nilai luhur, merupakan hal yang sangat sulit bisa diterima oleh suatu masyarakat. Kalau terpaksa harus diterima karena ada tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung, maka cara yang dipergunakan adalah dengan menerima kebudayaan itu dan mengolahnya sedemikian rupa dan mengadaptasikan ke dalam produk- produk hukum yang dibuat oleh suatu negara. (3) Kejenuhan terhadap sistim yang mapan Pada dasarnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku dan kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Norma-norma hukum itu dipakai sebagai pedoman hidup bermasyarakat untuk mencapai sehingga keseimbangan dan ketentraman, 27 -
menganalisis permasalahan yang ketiga yaitu faktor hukum adat dalam dinamika terjadinya pendorong perkawinan asupundung di Bali, yaitu: a) Aspek Globalisasi jaman sehingga terjadi perubahan pula pada segala aspek kehidupan manusia, yakni aspek keagamaan, sosial budaya, ekonomi dan keuangan, politik dan keamanan, pendidikan dan sebagainya. Dalam era globalisasi itu telah banyak perubahan yang telah terjadi, termasuk perubahan dalam hukum, hukum harus memberi legalitas terhadap segala perubahan yang terjadi agar lalu lintas pergaulan manusia dalam menghadapi arus globalisasi tidak terganggu dan tidak saling bertabrakan42. Globalisasi adalah suatu perubahan ini b) Aspek Sosial Budaya Adapun aspek pengubah hukum dari segi sosial budaya antara lain : (1) Stratifikasi sosial social stratification adalah pembedaan penduduk dalam kelas-kelas atau lapisan-lapisan sosial secara vertikal. Pitirin A. Sorokin dalam Abdul Manan berpendapat yang dimaksud dengan sistim yang berlapis-lapis itu merupakan ciri tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup secara teratur dan inilah yang disebut dengan stratifikasi sosial43. Jadi dasar dan inti Stratifikasi sosial atau 42 Abdul Manan, 2005, Aspek-Aspek Pengubah Hukum., Prenada Media, Jakarta, hal. 59. 43 Ibid., hal. 78. 26 - BAB II TEORI PENDUKUNG DINAMIKA HUKUM ADAT PERKAWINAN ASUPUNDUNG terhadap suatu fenomena dalam masyarakat memerlukan landasan teori yang memadai. Demikian juga, kajian kritis terhadap dinamika perkawinan asupundung memerlukan landasan teoritis yang kuat. Teori yang dipakai untuk menganalisis Perkawinan Asupundung Dalam Hukum Adat Bali adalah teori : a. b. Kajian mendalam dan kritis Teori Legal System dari Lawrence M. Friedman Teori Roscoe Pound Teori Perubahan Sosial dari Soerjono Soekanto Teori Feminisme Cultural Ajaran Historis dari Friederich Carl Von Savigny Pendapat Abdul Manan mengenai Aspek-aspek Pengubah Hukum Law as tool of social engineering dari c. d. e. f. Ad. a. Teori Legal System dari Lawrence M. Friedman Dalam mengkaji dinamika perkawinan adat asupundung di Bali diperlukan teori hukum yang tepat agar diperoleh hasil kajian yang holistik. Seperti dikatakan oleh demikian memerlukan kajian Sulistyowati pendekatan empiris yang memungkinkan untuk dapat melakukan pengamatan terhadap beroperasinya hukum14 Untuk itu, menurutnya hukum harus dilihat sebagai suatu Irianto, 14 Sulistyowati Irianto, 2000, Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis dalam E.K.M Masimabow, Hukum dan Kemajemukan Budaya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, selanjutnya disebut Sulistyowati Irianto I, hal. 71. 11 -
sistim seperti yang dikemukakan oleh Lawrence M. Fiedman. Dalam buku yang berjudul, "The Legal System : A Social Science Perspective", Friedman menyatakan bahwa setiap sistim hukum selalu mengandung tiga komponen yaitu Komponen Struktur hukum (Legal Structure), Substansi Hukum (Legal Substance), dan Budaya Hukum (Legal Culture) "A Legal System in Actual Operation in Wich Structure, Substance, and Culture interact"15. Artinya sistim hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi dan budaya. is Complex Organism Berikut dijelaskan komponen tersebut di atas : a) Komponen struktural dari suatu sistim hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistim hukum tersebut dengan berbagai dalam mendukung macam bekerjanya satu adalah diantaranya Pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis, "First many features of a working legal system can be called structural - the moving parts, so to spesk of the machine. Courts are simple and obvious example...." 16. Artinya salah satu bentuk bekerjanya sistim hukum dapat disebut sebagai struktur yang fungsinya sistim tersebut. Salah tersebut lembaga 15 Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System : A Social Russel Sage Foundation, New York, Science Perspektif, selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman I, hal. 16. 16 Lawrence M. Friedman, 1969, "On Legal Development", Dalam : Rutgers Law Rivies, Vol 24, selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman II, hal 27. 12 - ada hubungannya yang terus menerus antara sistim yang sekarang dengan sistim yang lalu40. Apabila diterima, bahwa hukum yang sekarang mengalir dari yang sebelumnya atau hukum pada masa-masa yang lampau maka hal itu berarti, bahwa hukum sekarang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung pada masa lampau. Dengan dasar pandang seperti itu dapat dipakai untuk menganalisis proses terjadinya perubahan hukum adat dalam perkawinan asupundung. Demikianlah , sejarah hukum mempelajari sistim dan gejala hukum dari masa lampau dengan memaparkan dan menjelaskan perkembangannya untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang berlaku. Sebagai hukum di masa tentang perkembangan institusi hukum dan kaedah hukum individual tertentu dalam sistim hukum yang bersangkutan, misalnya pranata hukum perkawinan41. Perkembangan institusi hukum di sini maksudnya perubahan yang terjadi dalam lembaga hukum adat perkawinan asupundung. Perubahan aturan hukum individual tertentu maksudnya perubahan hukum yang mengatur tentang orang atau keluarga khususnya hukum adat perkawinan asupundung. lampau, selain sistim juga dipelajari Ad. f. Pendapat Abdul Manan Mengenai Aspek-aspek Pengubah Hukum. Dinamika hukum tidak terlepas dari aspek-aspek pengubah hukum. Pendapat Abdul Manan mengenai aspek pengubah hukum dalam buku ini digunakan untuk 40 Satjipto Rahardjo I, 1991, Op.Cit., hal. 350. 41 Arief Sidharta, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat ke Ilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia), Mandar Maju, Bandung, hal. 130. 25 -
terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan37. Jadi dengan sudah diratifikasinya konvensi ini dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 maka diharapkan semakin menipis diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum positif termasuk didalamnya hukum adat. Ad. e. Ajaran Historis dari Friederich Carl Von Savigny adat asupundung, dalam buku ini juga digunakan ajaran historis dari Von Savigny. Friedrich Carl Von Savigny merupakan pelopor aliran historis di bidang Ilmu Hukum. Inti ajaran historisme adalah hukum itu merupakan penemuan dari jiwa rakyat, yang oleh murid Von Savigny G. Puchta dinamai Volkgeist; "hukum itu tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat dan menjadi kuat bersama- sama dengan kekuatan dari rakyat38", "ucapan ini terkenal dengan des recht wird nichtgemacht, es ist und wird met dem volke"39. Dalam pengkajian dinamika hukum Berdasarkan pemikiran Von Savigny yang telah diuraikan di atas, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum suatu bangsa itu merupakan suatu hukum yang unik (unikum) dan oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dari yang lain. Perbedaan ini terletak pada karakteristik pertumbuhan yang dialami oleh masing-masing sistim hukum. Jika dikatakan hukum itu tumbuh, maka itu berarti 37 Anonim, tanpa tahun terbit, Fakta HAM Edisi ke II Lembar fakta 22 tentang : Diskriminasi terhadap Perempuan Convensi dan Komite, Penerbit : Komisi Nasional HAM, Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia, hal. 341. 38 Achmad Ali, 1996, Op.Cit., hal. 285. 39 Loc.Cit. 24 - merupakan bagian mekanisme pengadilan yang sederhana sebagai contoh dalam kenyataan. struktural yang dikaji dalam kaitan permasalahan yang dibahas adalah pelaksana penegak hukum perkawinan adat asupundung, yaitu brahmana atau pandita sebagai pelaksana muput upacara sahnya perkawinan bagi masyarakat Hindu di Bali. Demikian juga bendesa adat berfungsi sebagai tri upasaksi bagian dari sahnya dalam perkawinan di Bali. Berdasarkan adat Keputusan dan Ketetapan Parisada Hindu Dharma sahnya perkawinan ditentukan oleh adanya panyangaskara dengan bhuta saksi dan dewa saksi serta adanya penyaksi atau saksi dari prajuru adat sebagai manusa saksi inilah yang disebut sebagai tri upasaksi dalam upacara perkawinan atau samkara wiwaha17. b) Komponen substansi hukum (legal substance), Friedman menyatakannya sebagai "... the system"18. actual products of Menurutnya, pengertian substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum - termasuk kaidah-kaidah hukum yang tertulis, termasuk awig-awig desa yang mengatur perkawinan adat asupundung, serta peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini substansi dari Surat Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951 serta Bhisama Sabha Komponen the legal tidak 17 Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Badung, 1986, Keputusan Pesamuhan Sulinggih dari Walaka se Kabupaten Badung. 18 Ibid., hal. 27. 13 -
Pandita No. 03/X/2002 Parisada Hindu Dharma Pusat yang mengatur tentang penghapusan perkawinan adat asupundung di Bali. Untuk menganalisis legal substance juga substansi atau Kusumadi menggunakan Pudjosewojo yang menyatakan adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) di adat-kan dan adat itu ada yang "tebal", ada yang "tipis", dan ....."menebal" dan "menipis"19. Artinya hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. hukum pendapat penulis adat tidak statis tetapi c) Komponen budaya hukum, sebelum dijelaskan tentang budaya hukum, struktur lebih lanjut dan substansi sering juga disebut sebagai sistim hukum. Tetapi ada komponen yang ke tiga, yang menentukan apakah tersebut institusi-institusi hukum didayagunakan atau tidak, yaitu sikap publik dan nilai-nilai yang menentukan bekerjanya sistim hukum. Berkaitan dengan pandangan Friedman ini menurut Satjipto Rahardjo, seperti dikutip pernah mengemukakan bahwa dalam bekerjanya hukum peranan orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum maupun orang-orang yang menjalankan hukum tidak bisa diabaikan. Suatu norma sebenarnya masih oleh Abdurrahman, 19 Kusumadi Pudjosewojo, 1984, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, hal. 58. 14 - dalam masyarakat35. Untuk melindungi perempuan di termasuk Indonesia dari segala bentuk diskriminasi, perkawinan asupundung merupakan diskriminasi terhadap perempuan wangsa brahmana di mana laki brahmana tidak dituntut demikian. Bahkan laki brahmana diperbolehkan mengambil istri dari empat warna menurut Manawa Dharma Sastra. Untuk menghapus ketidakadilan tersebut, maka bangsa Indonesia telah meratifikasi konvensi Vienna yang menyatakan "The Vienna Programe of action clearly reflects these imperatives it calls measures ensuring ratification of the convention on the elimination of all form of discriminations against women by the year 2000"36. Walaupun konvensi Vienna memberikan peluang untuk negara berkembang meratifikasi konvensi wanita yang disebut dengan Convention on the Elimination of all types of discrimination sampai tahun 2000, namun Indonesia telah meratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dalam Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi tercantum perumusan tentang diskriminasi dalam Pasal 1 dinyatakan "untuk tujuan konvensi ini, istilah "diskriminasi terhadap atau perbedaan, perempuan" pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan mengurangi atau penghapusan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebiasaan-kebiasaan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil ataupun lainnya oleh kaum perempuan, terhadap perempuan berarti pengecualian 35 Ihromi, 2000, Penghapusan Diskriminasi Wanita, Alumni, Bandung, hal. XVI. 36 Boutros, 1995, The United Nations and Human Rights, Department of Public Information United Nations, New York, hal. 98. 23 -
yang pelaksanaannya ternyata berimplikasi gender33. terlihat netral dan objektif, namun dalam Dalam feminisme, banyak aliran yang memberi pengaruh secara signifikan dalam teori hukum feminis, namun aliran feminis yang paling signifikan untuk digunakan sebagai alat analisis bagi hukum di Indonesia, khususnya hukum adat perkawinan asupundung adalah aliran Feminisme Cultural ini yang menempatkan moral, nilai dan budaya sebagai fokus baik bagi kajian hukum yang ada maupun pemahaman penalaran atas hukum yang sebelumnya selalu dianggap netral dan adil"34. Teori Feminis kultural, membawa wacana baru dan wawasan baru dalam perkembangannya hendaknya dipahami sebagai sebuah fenomena yang memperluas pemahaman atas keberlakuan hukum pada umat manusia dan kemanusiaan secara lebih luas yang memberikan kemungkinan diberikannya kesetaraan dalam hukum kepada perempuan. karena aliran Berbagai peraturan di Indonesia telah melarang terjadinya dalam perempuan, kenyataan empirik wanita masih mengalami diskriminasi dalam berbagai kehidupan. Ihromi menjelaskan bagaimana upaya memberikan keadilan kepada perempuan dapat dilakukan melalui hukum, dengan memperhatikan perubahan sosial dan budaya hukum, yang berkembang diskriminasi namun 33 Sulistyowati Irianto. 2008, Perempuan dan Hukum Mengingat Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan The Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, selanjutnya disebut Sulistyowati Irianto II, hal. 45 34 Ibid, hal. 60. 22 - hukum pada akhirnya akan menjadi hukum yang dijalankan atau tidak dijalankan dalam masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan, serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu. Dengan demikian, dalam bekerjanya hukum maka nilai-nilai, sikap warga masyarakat dan pelaksana hukum merupakan komponen hukum yang penting untuk dikaji20. Budaya hukum (legal culture) yang oleh Friedman didefinisikan sebagai "....attitudes and values that related to law and legal system, those attitudes and values together with effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively"21 ada (sikap-sikap hubungannya dengan hukum atau sistim hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum baik positif maupun negatif). Budaya hukum ini meliputi budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Mengenai hal ini, Lawrence M. Friedman menulis sebagai berikut: "We can distinguish between an external and an internal legal culture. The external legal culture is the legal culture of those members of society who perform specialized legal tasks. Every society has a legal culture but only societes with legal specialists have an dan nilai-nilai yang 20 Abdurrahman, 1986, Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat, Media Sarana Press, Jakarta, hal. 37. 21 Lawrence M. Friedman II, Op.cit,, hal. 28. 15 -
internal legal culture22". Artinya : kita mengenal budaya hukum ekternal dan budaya hukum internal. Budaya hukum ekternal merupakan budaya hukum yang dapat dilihat dalam alam pikiran masyarakat dalam pelaksanaan hukum tertulis. Setiap masyarakat memiliki budaya hukum tetapi masyarakat dengan lembaga yang khusus juga memiliki budaya hukum internal yaitu budaya hukum yang merupakan nilai-nilai yang ada dalam pikiran manusia yaitu mengenai nilai-nilai tentang benar dan salah. tidak Untuk menganalisis legal culture atau budaya hukum masyarakat Daniel S. Lev, seorang pengamat politik dan hukum Indonesia membedakan budaya hukum ini dalam dua unsur, yaitu yang terkait dengan nilai hukum keacaraan (prosedural legal values) dan substantif. Nilai-nilai hukum nilai-nilai hukum keacaraan terkait dengan sarana-sarana penataan sosial dan pengelolaan perselisihan, sedangkan nilai-nilai hukum yang substantif terdiri dari anggapan dasar mengenai distribusi dan penggunaan sumber daya alam masyarakat, benar dan salah dari segi sosial, dan sebagainya23. Teori ini dipakai untuk menganalisis sikap masyarakat yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembaharuan hukum di masyarakat. Ad. b. Teori Law as tool of social engineering Teori Roscoe Pound Berkaitan dengan perubahan terhadap hukum adat perkawinan asupundung yang secara sengaja dilakukan 22 Lawrence M. Friedman I, Op.cit,, hal. 223. 23 Daniel S. Lev., 1990, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta, hal. 119. 16 - sence and order can be discerned from a reasoned analysis of law and the legal system"31. Artinya teori-teori hukum lain adalah cacat secara fundamental, mereka percaya bahwa perasaan hukum dapat dikenali dari analisis hukum dan sistim hukumnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa "While traditional jurisprudence claims to be able to reveal throught pure reason a picture of an unchanging and universal unity beneath the manifest changeability and historical variable of law, legal institutions and practics, and these to establish a foundation in reason for actual legal systems"32. Artinya hukum tradisional menuntut agar dapat mengemukakan suatu gambaran umum di bawah perwujudan hukum yang berubah dan beragam sejarah dan variabel hukumnya seperti lembaga hukum, praktek hukum kemudian mendasari perasaan hukum untuk membentuk sistim hukum baru (aktual). Dengan mengedepankan pemikiran yang demikian itu maka gerakan ini tidak lagi bertumpu semata-mata pada konteks, tetapi pengaruh pada di mana hukum itu berada. yurisprudensi memiliki keterkaitan dengan critical legal studies dapat diketahui dari beberapa pertemuan yang diadakan oleh anggota criticial legal studies yang terdiri dari akhli tentang ras dan feminist yang fokus membicarakan tentang kesetaraan gender dan keyakinan bahwa itu tidak dapat dicapai dengan lembaga struktur ideologi. Konsep ini memang dapat bertumpang tindih dengan konsep critical legal studies yang bertujuan merombak distribusi kekuasaan yang ada dimana kekuasaan ini mencoba membuka kedok aturan Bukti feminisme 31 Hilaire Mc Coubrey and Nigel White, 1996, Juridprudence Blacstone Press Limited, hal. 213. 32 Hilaire MC Coubrey and Nigel White, 1996, Loc.cit., hal. 213. 21 -
proses pembaharuan. Upaya pembaharuan masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarananya tidak bisa jauh menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Adanya tantangan-tantangan di dalam pembaharuan yang ditawarkan melalui hukum karena masyarakat belum bisa menerima konsep pembaharuan tersebut. Masyarakat yang terkena perubahan belum sepenuhnya dapat menerima konsep perubahan yang dikemukakan oleh hukum. Ad. d. Teori Feminisme Cultural Dalam menganalisis permasalahan perkawinan, termasuk perkawinan asupundung tidak akan bisa terlepas dari teori-teori gender, karena perkawinan menyangkut persoalan kedudukan laki-laki dan perempuan. Teori yang dapat penulis kemukakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji dinamika hukum adat perkawinan asupundung ini adalah teori feminisme cultural. Teori feminisme berkaitan dengan gerakan Hukum Kritis (Critical Legal Studies), pengamat aliran ini bermaksud membongkar atau menjungkirbalikkan struktur hierarkhis dalam masyarakat yang tercipta karena adanya dominasi dan usaha-usaha itu dapat dicapai dengan menggunakan hukum sebagai sarananya30. Gerakan study hukum kritis muncul di Amerika tahun 1970 an, sebagai penerus dari gerakan realisme bangsa Amerika, secara esensial menawarkan alternatif perubahan yang radikal untuk membuat teori hukum, gerakan ini berpendapat bahwa "that all other legal theories are fundamentally flawed in their believes that 30 Otje Salman, Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali, PT. . Refika Aditama, Bandung, hal. 131. 2007, 20 - oleh Pemerintah melalui suatu kebijakan hukum, maka kajian tidak bisa lepas dari teori Rouscou Pound tentang penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial. Dalam buku yang terkenal berjudul "An Introduction to the philosophy of law" (1954) Pound mengemukakan Law as tool of social engineering, hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat24. Berkaitan dengan hal tersebut, sejauh mana hukum mempunyai kemampuan merubah masyarakat, pendapat Edwin M. Schur dalam Law and Society membicarakan tentang batas-batas kemampuan hukum yang bersifat kodrati25 sebab dalam pendayagunaan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tidak dapat dalam dipungkiri pelaksanaannya. Walaupun sudah ada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghapus upacara patiwangi, namun masih ada hambatan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian teori ini dapat dipakai untuk menganalisis terjadinya perubahan dalam masyarakat. adanya hambatan-hambatan faktor penghambat Ad. c. Teori Perubahan Sosial hukum-termasuk perkembangan perkembangan hukum adat perkawinan asupundung tidak lepas dari perubahan-perubahan dalam masyarakat. Itu sebabnya, teori perubahan sosial sangat trelevan digunakan dalalam kajian ini. Teori Perubahan Sosial dari Soerjono Soekanto dalam buku ini digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai faktor penghambat terjadinya perubahan hukum adat dalam perkawinan asupundung. Suatu 24 Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001 Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 78 25 Edwin M. Schur, 1967, Law and Society, Random House, New York, hal. 127. 17 -
Penggunaan hukum sebagai sarana pembaharuan apabila yang hendak akan berjalan diperbaharui merupakan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral dan non spiritual. Sebaliknya, yang hendak diperbaharui merupakan bidang kehidupan yang sarat dengan nilai-nilai budaya, serta menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang telah berakar pada tradisinya, misalnya bidang keagamaan dan hal-hal yang menyangkut perkawinan, maka penggunaan hukum akan menghadapi kesulitan26. efektif Sejalan dengan pendapat di atas, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa "hukum sebagai sarana rekayasa, inovasi, sosial engineering, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki, mengarahkan pola, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola perikelakuan baru dan sebagainya27. Adanya pembaharuan atau perubahan yang bertentangan dengan nilai dan kaedah yang menjiwai terbesar warga masyarakat menurut Soerjono bagian faktor penghambat Soekanto merupakan salah satu pendayagunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial 26 Soerjono Soekanto, 1976, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia, Cetakan Indonesia, Jakarta, Kedua, Yayasan Penerbit Universitas selanjutnya disebut Soerjono Soekanto I, hal.148-150. 27 Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum., Penerbit : Citra Aditya Bakti Bandung, hal. 206 (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo I). 18 - (pembaharuan masyarakat)28. Soerjono Soekanto merinci ada beberapa faktor yang memiliki kemampuan cukup potensial dalam menghambat pendayagunaan hukum sebagai sarana perubahan atau pembaharuan masyarakat, antara lain : (1) Bagian terbesar masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur baru di dalam perubahan. Perubahan itu sendiri bertentangan dengan kaedah dan nilai-nilai yang menjiwai bagian terbesar warga masyarakat. Para warga masyarakat yang kepentingan- kepentingannya tertanam cukup kuat berkuasa untuk menolak proses perubahan/pembaharuan. (4) Resiko yang dihadapi sebagai akibat perubahan ternyata lebih berat daripada mempertahankan ketentuan sosial yang ada sebelum terjadinya perubahan. (2) (3) Menurut Lili Rasjidi pelaksanaan perundang- undangan yang bertujuan untuk pembaharuan dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang- undangan yang dibentuk, sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran "Sosiological Jurisprudence", yaitu hukum yang baik adalah sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan (bekerja) dan akan mendapat tantangan-tantangan29. Apa yang dikemukakan Lili Rasjidi tersebut adalah merupakan catatan penting yang mesti diperhatikan dalam 28 Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II, hal. 25. 29 Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, Op.cit.,, hal. 78. 19 -
Friedman menjelaskan bagaimana pentingnya budaya hukum dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ia mengibaratkan struktur hukum itu ibarat mesin, substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, sedangkan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu digunakan90. Dibukunya yang lain, Lawrence M. Friedman menulis mengenai budaya hukum ini dengan mengatakan bahwa: "Its is the element of social attitude and value" (budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial). Selanjutnya Friedman menyatakan bahwa sesungguhnya budaya hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada budaya umum adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum91. Karena budaya hukum terkait dengan sikap-sikap terhadap hukum, tentu saja saja mengalami budaya tergantung kepada perkembangan, yang intensitas dalam masyarakat itu sendiri. itu serta memutuskan bagaimana mesin hukum tersebut dapat intensitasnya perkembangan nilai-nilai umum Soerjono Soekanto mengemukakan, "hukum pada hakekatnya merupakan konkritisasi dari sistim nilai-nilai, khususnya suatu masyarakat. Demikianlah keadaan yang ideal, oleh karena pada kenyataannya tidaklah selalu demikian. Sistim nilai-nilai tersebut merupakan suatu inti dari masyarakat khususnya aspek spiritual dari sistim budaya nilai-nilai hukum sistim budaya 90 Lawrence M Friedman, 2001, Hukum Amerika Sebuah (terjemahan Wishnu Basuki), PT Tata Nusa, Pengantar Jakarta,,selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman III, hal.8. 91 Lawrence M Friedman I, op.cit., hal 15. 72 - Kahyangan Tiga, sampai sekarang pun pasangan beda wangsa ini tidak pernah sembahyang ke pura Kahyangan Tiga meskipun desa adat tidak mempermasalahkan lagi.56 Melihat kasus tersebut di atas betapa beratnya sanksi yang diatur dalam putusan Raad Kerta dahulu. laki-laki Tri Wangsa Apabila dibandingkan dengan mengambil perempuan sudra, tidak dikenakan sanksi seperti perkawinan asupundung. Seorang laki-laki lebih lebih-lebih banyak diberi kebebasan memilih sekarang ini, tidak ada tuntutan secara mutlak dari keluarga untuk kawin pepadan. Beda dengan perempuan, sampai sekarangpun perempuan yang berkasta selalu dituntut kawin pepadan sehingga pergaulannya dihantui oleh rasa tanggung jawab yang dituntut oleh orang tuanya. Hingga tahun 1951 Raad Kerta di Bali memakai dasar Paswara 1927 dalam keputusannya yang menyangkut perkawinan antar wangsa di Bali. Perubahan demi perubahan yang terjadi terhadap hukum adat perkawinan beda wangsa sampai sekarang masih menyisakan bintik hitam, tetapi sudah terlihat adanya perubahan tahap demi tahap. Proses perubahan nampaknya akan terus bergulir lebih cepat setelah Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat mengeluarkan bhisama untuk kembali pada sistim catur warna berdasarkan guna dan karma.57 jodoh, Perubahan penting prihal perkawinan asupundung yang dapat dicatat dalam sejarah adalah perubahan pada substansi hukumnya. Adapun dinamika substansi hukum adat dalam perkawinan asupundung dapat dilihat dari perubahan norma-norma hukum yang mengatur perkawinan 56 Wiana, 2006. Memahami Perbedaan Catur Warna Kasta dan Wangsa, Paramitha, Surabaya, hal. 162. 57 Jiwa Atmaja, 2008. Op.Cit.,, hal. 165. 37 -
asupundung ini dari waktu ke waktu. Berikut ini akan diuraikan pengaturan perkawinan asupundung berdasarkan babakan dari jaman kerajaan sampai sekarang. 1. Jaman kerajaan 1552 - 1849 Tahun 1552 dipakai sebagai tonggak sejarah perkembangan hukum adat perkawinan asupundung karena pada jaman Bali kuno ini, ketika pada awalnya dalam Pemerintahan Dalem Batur Enggong, persoalan kasta tidak ditetapkan berdasarkan keturunan. Baru kemudian, setelah adanya prasasti Pejeng kasta ditetapkan secara turun temurun. Pada masa itu, pengaturan masalah perkawinan ─termasuk perkawinan asupundung, memakai pedoman Kitab Manawa Dharmasastra karena kitab ini merupakan kitab hukum bagi orang Hindu. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Buku III, point 13 tentang pengaturan perkawinan dengan tegas dikatakan wanita brahmana hanya boleh kawin dengan laki brahmana. Ketentuan ini mengharapkan perkawinan dengan sistim pepadan artinya sama-sama derajatnya. Tetapi dalam ketentuan tersebut tidak ada sanksi yang mengatur dengan pasti. Sejalan juga mengatur dengan hal perkawinan beda wangsa58 tetapi diserahkan kepada orang tua si gadis dalam hal ini ayahnya. Apabila ayahnya setuju maka perkawinan tersebut tidak bermasalah, namun kalau tidak setuju maka perkawinan tersebut akan membawa sanksi bagi laki sudra dengan membayar denda kepada ayah si gadis. tersebut Kutaramanawa 58 Jiwa Atmaja, 2008. Op.Cit., hal. 152. 38 - penegak hukumnya karena dipegang oleh lapisan sosial yang mengaku dirinya lapisan teratas yang selalu harus dihargai dan dihormati. Seperti telah dijelaskan di atas, berdasarkan hasil penelitian, pada jaman ini sebagian besar para sulinggih (terutama pendeta brahmana) sebagai pemegang struktur agama dalam hukum yang melaksanakan hukum pengesahan mengharuskan dilaksabnakannya upacara patiwangi dalam perkawinan asupundung. Dengan demikian, pada masa setelah kemerdekaan telah terjadi perbedaan sikap pada struktur hukum dalam menyikapi perkawinan asupundung. Disatu pihak Pengadilan Negeri sebagai struktur hukum formal tidak mempermasalahkan perkawinan beda wangsa, atas dasar semua manusia adalah sederajat (manusa pada); tetapi disisi lain masih ada segolongan pihak dalam struktur hukum yang masih tetap melestarikan tradisi patiwangi sebagai reaksi adat atas terjadinya "pelanggaran adat"89 asupundung. perkawinan masih 3.3 Dinamika Budaya Hukum Selain perkembangan legal substance dan legal structure dari hukum adat asupundung, perkembangan legal culturenya juga sangat penting dikaji, karena hal ini menyangkut nilai-nilai, sikap, dan harapan-harapan masyarakat terhadap suatu aturan hukum. Dalam bukunya yang berjudul: "An American Law An Introduction", 89 Kata pelanggaran adat ditulis dalam tanda petik, karena sejak tahun 1951 secara yuridis formal, perkawinan asupundung tidak lagi merupakan delik, tetapi secara sosiologis sebagian masyarakat Bali masih memandang hal itu sebagai perkawinan yang dilarang, setidaknya dihindari. Kalau tidak bisa dihindari maka sebagai jalan keluar harus dilakukan upacara patiwangi. 71 -
hak-hak asasi perempuan brahmana. Penegak hukum juga memiliki sifat keteladan yang baik dan kebijaksanaan, sehingga masyarakat merasa terlindung hak-haknya sebagai anggota masyarakat. Untuk struktur hukum tidak banyak penulis ketahui dinamikanya, karena semenjak delik adat asupundung diatur dalam Paswara tahun 1927 dirubah sanksinya dari hukuman mati menjadi sanksi patiwangi, struktur dipegang oleh brahmana. Berdasarkan pengalaman pada waktu penelitian wangsa brahmana paling sulit untuk menghapus perkawinan asupundung. Peraturan yang menghapus patiwangi, kekuatan hukumnya, hanya berbentuk keputusan DPRD. Peraturan ini tidak memiliki sanksi hukum baik bagi masyarakat yang menginginkan patiwangi dilakukan maupun brahmana pandita yang mengarahkan, dalam arti memaksakan adanya upacara patiwangi dengan ancaman tidak memberi tirta (air suci yang berfungsi untuk menyelesaikan, membersihkan, mensahkan suatu upacara). Bagi masyarakat Hindu, tirta dalam kehidupannya sangat penting. Lemahnya peraturan inilah menyebabkan masyarakat yang terkena aturan dan brahmana atau pandita tetap melaksanakan upacara patiwangi dengan harapan tidak kena dampak dari niskala. Sistim pelapisan sosial, dalam hal ini sistim kewangsaan juga merupakan andil, sehingga hukum susah untuk mempertahankan netralitas atau kedudukannya yang tidak memihak88. Sistim pelapisan sosial merupakan kunci bagi penjelasan mengapa hukum bersifat deskriminatif baik pada peraturan-peraturannya sendiri, maupun melalui penegakannya. Seperti penerapan Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951, mengalami kendala dalam bidang sebenarnya sangatlah lemah 88 Satjipto Rahardjo I, 1991. Op.Cit., hal. 151. 70 - 2. Jaman Penjajahan 1849 - 1945 Pada tahun Saka 1798 atau tahun 1876 Masehi, Sang Amangku Rat Buleleng mengeluarkan paswara (keputusan) yang penting berkaitan dengan perkawinan beda wangsa. Paswara yang merupakan salah satu peninggalan pemerintahan Kolonial itu berbunyi sebagai berikut : Nihan paswaran nira sang amangku rat ring gumi Buleleng, katiba ring punggawa kabeh. Iki lewira, yan ana wong istri mewangsa brahmana, kerangkatang olih wong lanang dudu wangsane, satriaya, wesiya, sudra, pilih tunggal kapamitrin, yan wus katon samangkana, teka wenang wangsane wong brahmana ika linebar kulakili, kna manut ring wangsa sang ngamet, yan wus samangkana, janma ika lanang wadon kayogiya kapisisip kakutang kaluaring gumi Bali, nanging kni patunggalan genah, saumure hidup makutang, tan wenang tulak muah.59 Artinya : Inilah paswaraku peraturan yang dikeluarkan oleh Sang Amangku Rat di Buleleng, diberikan kepada semua punggawa atau camat. Isinya antara lain, kalau ada seorang perempuan berwangsa brahmana, dikawini oleh seorang laki beda wangsanya, satriya, wesya, sudra, salah satu dijadikan istri, kalau ada kejadian seperti itu, maka wangsa perempuan brahmana tersebut harus dibunuh kehormatannya disesuaikan dengan wangsa suaminya, setelah itu, kedua orang tersebut, laki perempuan dianggap bersalah dibuang ke luar 59 Jiwa Atmaja, 2008. Ibid., hal. 161 39 -
Pulau Bali, tetapi dibolehkan hidup dan menetap bersama-sama, dibuang seumur hidup, tidak boleh kembali ke Bali. Tidak disebutkan dengan jelas siapa Sang Amangku Rat tersebut. Kemungkinan adalah penguasa Belanda, dengan alasan karena pada tahun 1849 Buleleng dikalahkan oleh Belanda kemudian Buleleng digabungkan dengan negara Bangli dibawah Raja Dewa Gde Tangkeban. Akan tetapi, setelah Raja Bangli menguasai Buleleng selama lima tahun, Buleleng dikembalikan kepada penguasa Belanda pada tahun 1854 dengan alasan Raja Bangli tidak sanggup lagi memerintah Buleleng yang selalu bergolak. Belanda pernah mengangkat salah satu keturunan jauh pendiri Buleleng (Panji Sakti) yakni Gusti Ngurah Ketoet Djelantik sebagai penguasa baru di Buleleng, karena dianggap tidak mampu memerintah, akhirnya dia dibuang keluar Bali yaitu pertama ke Surabaya, kemudian ke Padang, Sumatera. Sejak itu Buleleng berada langsung dibawah pemerintahan jajahan Belanda. Dengan demikian dapat diduga Sang Amangku Rat itu adalah penguasa Belanda. Pemerintah Belanda memberi kesempatan bagi kasta-kasta di Bali untuk bertentangan satu sama lainnya karena ada ketidakpuasan antara golongan jaba disatu pihak dengan golongan tri wangsa yang berasal dari keturunan orang Majapahit. Pemerintah Kolonial tampaknya lebih banyak memberi kemudahan bagi golongan Triwangsa yang ikut membantu di Bali. pemerintahannya Pertentangan tersebut merupakan bagian dari politik pemerintahan Kolonial Belanda untuk memecah belah penduduk setempat. pelaksanaan Dalam Keputusan Residen Bali dan Lombok yaitu Paswara 1927, "Hukuman yang ditetapkan pada tahun 1910 diperingan lagi, karena dianggap terlalu berat dan 40 - yang menghasilkan Keputusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 81/Pdt/P/1985.PN. seperti yang telah dikutip di atas. Disamping itu, peranan Para tetua adat di Bali disebut penglingsir dan pendeta masih berperanan dalam pelaksanaan perkawinan beda wangsa. faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian pula, apabila peraturan buruk sedangkan kualitas petugas baik, maka mungkin pula timbul masalah-masalah.87 Artinya penegak hukum adat yaitu : brahmana, pandita dan bendesa adat dan para hakim di seluruh wilayah Pengadilan Negeri yang ada di Bali sebaiknya menegakkan hukum yang telah digariskan oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi masalah atau diskriminasi yang berkepanjangan. Zainuddin berpendapat bahwa Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan peranan yang dapat diterima oleh juga harus masyarakat. Selain bijaksana untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, memperkenalkan baru peraturan-peraturan khususnya peraturan-peraturan hukum adat, melaksanakan peraturan-peraturan hukum adat yang dikeluarkan oleh pemerintah walaupun tersebut bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, tentunya yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, serta tidak mencerminkan perlindungan terhadap yang itu, penegak hukum hukum peraturan-peraturan 87 Zainudin Ali, 2006. Op.Cit., hal. 96. 69 -
dihapuskan, tetapi eksistensi kekuasan kepala-kepala adat tetap dipertahankan. sebagai hakim perdamaian desa Peradilan Desa tetap diakui dengan keluarnya Undang- Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan penghapusan pengadilan-pengadilan umum dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi yang dibentuk oleh pemerintah Belanda, Pasal 1 ayat 2 berisi tentang penghapusan Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat yang penghapusannya dilakukan secara berangsur-angsur dan dari Ketentuan Pasal 1 ayat 3 dapat diketahhui bahwa Peradilan Desa tidak termasuk dalam penghapusan.86 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun Raad Kerta dihapus dan digantikan dengan peradilan umum (Pengadilan Negeri). Disamping fungsi hakim perdamaian desa yang sebelumnya dipegang oleh kepala- kepala masyarakat hukum adat tetap diakui eksistensinya. Dalam masyarakat Bali, kepala-kepala masyarakat hukum adat itu adalah para Bendesa dari desa pakraman. itu, Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pada jaman kemerdekaaan -khususnya setelah tahun 1951, struktur hukum di bidang penegakan hukum perkawinan, termasuk perkawinan asupundung dipegang oleh Hakim Pengadilan Negeri pada tataran lembaga peradilan formal dan para prajuru adat (bendesa, kelian adat) dilingkungan peradilan desa. Sekedar menunjuk contoh bahwa hakim pengadilan negerilah kini berperan sebagai penegak hukum dibidang perkawinan, dapat dilihat contoh kasus penyelesaian perkara perkawinan beda wangsa di Pengadilan Negeri Tabanan tahun 1985 86 Astiti Tjok Istri Putra, 1997. Pemberdayaan Hukum Perdamaian Desa dalam Penyelesaian Kasus Adat diluar Pengadilan, Universitas Udayana, hal. 4. 68 - tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Pemerintah Belanda sejak tahun 1922 sudah ada niat untuk secara perlahan-lahan menghapus sanksi perkawinan itu, dan mengadakan persamaan hak dihadapan hukum bagi keempat kasta di Bali, termasuk perkawinan antar kasta. Hal ini dapat diketahui dari V.E. Korn dalam Jiwa Atmaja, menyebutkan dengan tegas adanya niat-niat pemerintah jajahan untuk secara lambat laun mengurangi beratnya hukuman perkawinan terlarang itu, yang bertujuan agar secara perlahan-lahan sistim kasta melemah, karena tidak sesuai dengan jaman".60 Pernyataan Korn dalam Jiwa Atmaja J.J. Fraser yang perlahan-lahan menyatakan dikurangkan lamanya, tujuannya adalah supaya lambat laun diperingan hukumannya, sehingga orang-orang akan mengajukan gugatan ke pengadilan. dipertegas kembali oleh buangan "Hukuman 3. Jaman Kemerdekaan 1945 - 1998 Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, kondisi hukum perkawinan beda wangsa masih berdasarkan aturan hukum dimasa kolonial. Tetapi enam tahun setelah kemerdekaan, tepatnya tahun 1951, keluar suatu kebijakan hukum Pemerintah Daerah Bali yang sangtat penting dalam perkembangan hukum adat berkaitan perkawinan asupundung. Setelah itu, beberapa momen penting layak pula dicatat. Berikut ini diuraikan tonggak-tonggak penting yang mempengaruhi perkembangan substansi hukum perkawinan asupundung setelah kemerdekaan. 60 Jiwa Atmaja, 2008. Ibid., hal. 170. 41 -
a. Terbitnya Keputusan DPRD No 11 Tahun 1951 Sistim kasta jika dikupas secara tajam akan kurang dan berperanan pembentukan karena mencerminkan perbedaan wangsa secara vertikal sehingga tidak sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan akan secara otomatis perangkat perundang-undangan negara. Sistim kasta, justru membuat noda bagi Hindu karena seakan-akan membiarkan umatnya berbeda harkat dan martabat manusia. Hal ini nampaknya telah sejak memperjuangkan kemerdekaan, terbukti DPRD Bali yang terpilih setelah jaman kemerdekaan segera menghapuskan hukum pelanggaran adat yang disebut Asupundung dan Alangkahi Karang Hulu, lewat keputusan tertanggal 12 Juli 1951. Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 menjadi lebih menarik lagi karena yang duduk sebagai Kepala Daerah maupun Ketua DPRD Bali ketika itu adalah dari wangsa kesatriya, masing-masing I Gusti Bagus Sutedja dan I Gusti Putu Merta. Adapun isi dari Surat Keputusan No. 11/DPRD Tahun 1951 sel;engkapnya memutuskan, sebagai berikut : dalam ketahanan agama Hindu positif, yang budaya Bali dengan bertentangan beberapa dirasakan oleh tokoh putra Bali I. Mencabut paswara tahun 1910 yang diubah dengan beslit Residen Bali dan Lombok tanggal 13 April 1927 No. 532 sepanjang yang mengenai Asupundung dan Alangkahi Karang Hulu. II. Menetapkan paswara perhubungan antara catur wangsa di Bali. yang mengatur 42 - mengutip 15-17 September 1910, Geoffrey Robinson menulis sebagai berikut. notulen Konfrensi Administraitif Pada tahun 1910, diambil keputusan resmi untuk menjunjung konsep kasta, sebagai pondasi prinsipiil masyarakat Bali. Dengan demikian, negara kolonial melegalkan dan meneguhkan hirarkhi kasta serta seperangkat aturan menyangkut hubungan kasta, yang sebelumnya tak pernah ada dalam praktek. Dalam kata-kata Korn: "Bukan saja triwangsa diberi tempat juga sistem kasta itu yang terlalu penting...tetapi sendiri...dilindungi pasal, melalui yang...sangat jauh melampaui para raja dan teks-teks hukum tempo dulu."85 sederet Demikian tulis Geoffrey Robinson dalam bukunya yang terbit tahun 1995 dengan judul asli: "The Dark Side of Faradise: Political Violence in Bali" yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Arief B. Prasetya dengan judul: "Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik". Uraian Geoffrey Robinson di atas dapat menjelaskan kepada kita mengenai norma-norma hukum yang menggerakkan stuktur hukum (hakim Raad Kertha) pada masa kolonial Belanda dalam menghadapi perkara- perkara adat, khususnya yang berkaitan dengan wangsa, termasuk dalam menghadapi kasus perkawinan beda wangsa yang disebut asupundung. Jaman Kemerdekaan 1945 - 1998. Enam tahun setelah kemerdekaan, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Peradilan Adat Raad van Kertha 85 Geoffrey Robinson, ibid, hal 51. 67 -
raja ditambah dengan hukuman patiwangi, yaitu upacara penurunan wangsa dari si gadis sesuai dengan wangsa suaminya, upacara dilakukan di Pura Bale Agung yaitu tempat pemujaan Dewa Brahma, sebagai pencipta manusia pada umumnya dan pencipta brahmana pada khususnya. Disamping itu pada jaman Belanda juga dibentuk Raad Kerta sebagai penegak hukum adat. Raad Kerta dibentuk di setiap kabupaten di Bali yang anggotanya terdiri dari brahmana dan pandita sehingga terjadi perubahan struktur yang dulunya dipegang oleh raja. Pengadilan adat yang resminya bernama Raad van Kertha pertama kali didirikan tahun 1882 di Buleleng dan Jembrana serta kerajaan lain nya setelah tunduk di bawah kolonial Belanda. Sejak awal peraturan menggariskan bahwa hakim pengadilan adat harus pendeta Hindu yang telah ditasbihkan. Terciptanya sistem pengadilan yang didominasi pendeta cendrung memperkuat karakter Hindu masyarakat Bali yang memperkenalkan keketatan legal taraf tinggi ke dalam sistem kasta. Tendensi yang sangat elitis dalam sistem peradilan adat ini di sponsori oleh Pemerintah Belanda yang untuk menggunakan teks-teks hukum dan keagamaan Bali Kuno seperti Agama, Adigama, Purwa Agama, dan Kutara Agama sebagai basis hukum adat Bali. Sebagai solusi terhadap kesulitan penggunaan teks-teks tersebut sebagai akibat sebagian besar pendeta-pendeta Hindu di Bali sesungguhnya tidak bisa membaca dan memahami teks dalam bahasa Jawa Kuno tersebut, Pemerintah Kolonail Belanda kemudian menyiapkan terjemahan kitab-kitab tersebut dalam bahasa Bali dan bahasa Melayu84. Dengan dicirikan oleh kengototan Belanda Sisi Gelap Pulau Dewata:Sejarah Kekerasan Politik, LKiS, Yogyakarta, hal.50-51. 84 Geoffrey Robinson, 2005, 66 - Pasal 1 ; Yang disebut catur wangsa adalah : 1. Brahmanawangsa 2. Ksatryawangsa 3. Wesyawangsa 4. Sudrawangsa Pasal 2 ; Yang disebut asupundung ialah : Gadis (wanita) dari kasta Brahmanawangsa dikawini oleh laki-laki dari kasta ksatrya, wesya, dan sudrawangsa. Pasal 3 ; yang disebut alangkahi karang hulu : a. Gadis (wanita) dari ksatryawangsa dikawini oleh laki-laki dari kasta wesya, sudrawangsa. b. Gadis kasta Wesyawangsa dikawini oleh laki-laki dari kasta Sudrawangsa. (wanita) dari Pasal 4 ; Hukum adat yang disebut asupundung dan alangkahi karang hulu, termuat pada Pasal 2 dan 3 dihapuskan. Pasal 5 ; Peraturan ini dapat disebut peraturan perhubungan perkawinan antara catur wangsa di Bali dan mulai berlaku pada hari diumumkan. Dengan keluarnya Surat Keputusan No. 11 / DPRD Bali tanggal 12 Juli 1951, yang menghapus Paswara Residen Bali Lombok 11 April 1927, maka adat asupundung telah dihapus sehingga perkawinan antara wangsa sudah tidak menjadi halangan lagi. secara formal hukum pidana 43 -
b. Keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tahun 1974 dapat dicatat sebagai tonggak penting dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia karena pada tahun itu dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Wiranatha, undang-undang ini merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia. Peraturan tersebut merupakan hasil legislatif yang pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri di sebagian kalangan masyarakat Indonesia masih berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda-beda.61 Undang-undang ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 1974. Berkaitan dengan keluarnya undang-undang ini Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa para perempuan di Indonesia berjuang untuk menyetarakan hak-haknya dalam bidang perkawinan antara lain dilakukan oleh ISWI (Ikatan Sarjana Wanita Indonesia) dan juga Badan Musyawarah Organisasi- organisasi Islam Wanita Indonesia dalam pertemuannya tahun 1962 mendesak pemerintah agar mengusulkan kembali tentang Pokok Peraturan Pernikahan Umat Islam dan Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan yang pernah diajukan kepada DPR dan juga menyarankan kepada DPR RI hasil Pemilu untuk melahirkan kedua rancangan undang-undang tersebut di rancangan undang-undang 61 Wiranata I Gede, A.B., 2005. Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 273. 44 - penyerasian antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman.83 Hal tersebut dapat dimengerti karena sebagaian besar dari alam pikiran masyarakat Indonesia masih dikuasai oleh alam pikiran tradisional yang bersifat kosmis. Harapan masyarakat agar penguasa masyarakat dalam hal ini brahmana, pandita dan bendesa adat dapat mewujudkan harmonisasi pola interaksi sosial dari proses sosial atau penguasa dapat menyerasikan diri dengan perkembangan masyarakat dan tidak akan menyimpang dari keputusan- keputusan yang pernah diberikannya. Adapun dinamika struktur hukum di bidang perkawinan asupundung adalah sebagai berikut : Jaman Kerajaan 1552 - 1849. Pada masa pemerintahan raja-raja di Bali, perkawinan asupundung merupakan delik adat yang diberi sanksi hukuman mati, bagi perempuan brahmana kawin dengan laki dari wangsa satria, weisya dan sudra. Yang menjadi penegak hukum waktu jaman kerajaan adalah raja sendiri. Hidup mati seseorang pada jaman kerajaan ada ditangan raja. Demikian juga kasta dapat dihadiahkan oleh raja berdasarkan jasa seseorang. Pada masa itu, raja sebagai pelaksana dan sekaligus penegak hukum melaksanakan dengan tegas aturan-aturan hukum yang berlaku berkaitan dengan larangan perkawinan asupundung. Jaman Penjajahan 1849 - 1945. Seperti sudah dikemukakan dalam uraian terdahulu bahwa pada jaman Belanda struktur hukum tertinggi dipegang oleh pemerintah Belanda terbukti dengan ditulisnya Sang Amangku Rat Buleleng pada tahun 1876, sebab tahun 1849 Buleleng sudah ditaklukkan oleh Belanda. Tahun 1927 dengan adanya Paswara Bali Lombok 1927 hukuman selong oleh 83 Ridwan Syahrani, 2008. Op. Cit., hal. 183. 65 -
yang mengatur. Seperti contoh Pengadilan Negeri Tabanan yang mensahkan perkawinan nyeburin asupundung dari Ida Ayu Rastiti (purusa) dengan I Ketut Bakta (predana). Keputusannya berdasar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951. Brahmana, pandita dan Bendesa Adat merupakan penguasa masyarakat hukum adat dari jaman dahulu, dan kemudian tahun 1986 dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 Bendesa Adat merupakan penguasa adat dalam masyarakat adat secara yuridis formal. Menurut Soerjono Soekanto penguasa masyarakat hukum adat mempunyai peranan pada hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Dalam bidang hukum, maka penguasa masyarakat adat adalah penegak hukum dalam arti luas, maksudnya sebagai pembentuk hukum, pelaksana hukum dan menjadi pelopor perkembangan hukum.82 Itulah yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat akan tercapai. Dalam menjelaskan hakikat penegakan hukum Soerjono Soekanto dalam Ridwan Syahrani mengemukakan manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kelestarian dengan nilai perubahan dan sebagainya. Dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu 82 Soerjono Soekanto, 2001, Hukum Adat Indonesia, hal. 56. (selanjutnya disebut Soerjono V). 64 - atas.62 Pada tanggal 31 Juli 1973 dengan Surat No. R.02/RU/VIII/1973, Presiden menyampaikan kepada DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan dan menarik kembali rancangan undang-undang tentang Pokok Peraturan Pernikahan Umat Islam. Sampai akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973 DPR RI dalam Rapat Pleno terbuka dan sebagai pembicaraan tingkat ke IV telah menerima rancangan undang-undang tersebut di atas untuk disahkan sebagai Undang-Undang. Tanggal 22 Desember yang juga merupakan hari Ibu sekaligus menjadi hadiah yang paling berharga bagi perempuan Indonesia karena telah diterimanya tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Pokok Perkawinan yang berlaku secara nasional di Indonesia. Perjuangan perempuan ingin menyeimbangkan hak dan kewajibannya dalam perkawinan baru terlaksana tahun 1974 tepatnya tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku secara efektif sejak dikeluarkannya PP No. 10 tahun 1975. rancangan undang-undang dari semenjak dahulu kala Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah hukum masing-masing apabila itu. Pasal 2 ayat 2 agamanya dan kepercayaannya menyatakan, dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Yang dimaksudkan hukum agama dan kepercayaannya adalah hukum Hindu dan hukum adat, dilakukan menurut tiap-tiap perkawinan 62 Sadnyini, I. A. , 2007. Jurnal Gender Srikandi Vol VII No.1 , yang berjudul "Poligami dan Kesengsaraan Perempuan", Percetakan Manik Mas Offset, hal. 28. 45 -
khususnya di Bali dan Lombok bagi umat Hindu mendapat pengaruh dari agama Hindu, terutama yang menyangkut bidang hukum kekeluargaan, perkawinan dan pewarisan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku di kalangan umat Hindu lebih menampakkan dirinya sebagai hukum asli (hukum adat) dengan corak khas Hindu.63 Menurut Windia dan Sudantra, "tata cara pengesahan perkawinan bagi umat Hindu di Indonesia tidaklah seragam karena sangat diwarnai oleh budaya setempat. Demikian juga tata cara pengesahan perkawinan bagi umat Hindu di Bali juga bervariasi yaitu sangat dipengaruhi oleh lokacara (tata cara) dan desa dresta (desa adat)"64. Menurut Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Parisada Hindu Dharma sahnya perkawinan ditentukan oleh adanya penyanggaskara (persembahan upacara) dengan Bhuta saksi dan dewa saksi serta adanya penyaksi (saksi) dari prajuru adat (bendesa adat/kepala adat) sebagai unsur manusa saksi. Hal inilah disebut sebagai tri upasaksi (tiga Sahnya cara bersaksi) dalam upacara perkawinan. Perkawinan menurut V.E. Korn di Bali tidak terdapat kepastian kapan perkawinan dianggap sah.65 Tetapi pengadilan Raad Kerta pada lazim menjatuhkan putusan bahwa perkawinan itu sah setelah dilakukan upacara mebyakala (upacara pembersihan). Yurisprudensi Raad Kerta tersebut kemudian mendapat dari dukungan jaman Belanda 63 Surpha I Wayan, 2005. Pengantar Hukum Hindu, Paramitha Surabaya, hal. 138. 64 Windia I Wayan dan I Ketut Sudantra, 2006, Op. Cit., hal. 88. 65 V.E. Korn, 1932. Het Adat Recht Van Bali (Terjemahan), hal. 491. 46 - yang dilaksanakan oleh penegak hukum saluran-saluran melalui mana merupakan mengalami perubahan.81 Adapun fungsi dilakukan oleh hakim adat yang terdiri dari: penegak hukum tersebut hukum dimaksud Brahmana (siwa) berfungsi sebagai orang yang dianggap paling mengetahui tentang seluk beluk agama Hindu dan hukum Hindu sekaligus sebagai penglingsir (tetua adat) yang memiliki wewenang untuk memberi aturan-aturan serta akibat yang dapat dimunculkan oleh suatu perbuatan atau peristiwa. Sekaligus memberi jalan keluar melalui sarana upakara dan upacara. Sebab di tempat atau rumah brahmana biasanya terdapat kitab-kitab suci dan lontar sebagai pedoman untuk meyelesaikan perkawinan masalah asupundung. Brahmana (Pandita) atau Sriempu, Resi, Pinandita dan sebutan lain adalah orang yang telah medwijati (lahir untuk keduakalinya sebagai Pandita, Sriempu, Resi atau Pinandita) dengan cara melakukan upacara medwijati, sehingga memiliki sebagai wewenang di atas. penasehat masyarakat untuk menentukan hari baik upacara adat dan agama dilaksanakan. Bendesa Adat dalam perkawinan asupundung berfungsi sebagai bagian dari tiga unsur pesaksi yaitu sebagai saksi dari manusia atau masyarakat. - Hakim Pengadilan Negeri, berfungsi memutus perkara setiap perkara yang masuk, dan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada
masalah termasuk
Juga berfungsi
81 Soerjono Soekanto IV, 1980. Op.Cit., hal. 108. 63 -
masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati dengan sendirinya. Pelaksanaan hukum dalam masyarakat dapat berlangsung secara normal jika tiap-tiap individu mentaati hukum tersebut dengan suatu kesadaran, tanpa menghitung peran individu-individu dalam masyarakat, apakah individu berperan sebagai anggota masyarakat atau sebagai penegak hukum atau pelaksana hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang dalam masyarakat harus mendukung diterapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimanapun juga, hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan. "Meskipun besok hari akan kiamat, hukum harus tetap ditegakkan".80 Dalam penegakan hukum, komponen yang harus ada adalah komponen penegak atau pelaksana hukumnya, yang mempunyai fungsi menegakkan atau melaksanakan aturan-aturan hukum. Dalam kaitannya dengan Hukum Adat Perkawinan asupundung penegakan hukum dilakukan oleh hakim adat maupun Pengadilan Negeri. Hakim adat terdiri dari : brahmana (panglingsir) pandita dan Bendesa Adat. Dalam tugasnya sebagai struktur hukum, hakim, brahmana (penglingsir), pandita dan bendesa adat harus mampu menyerasikan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hukum yang ditegakkan dalam hukum adat perkawinan asupundung adalah Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 tentang penghapusan upacara perkawinan asupundung dan alangkahi karang hulu. Fungsi atau tugas 80 Ridwan Syahrani, 2008. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hal. 182. 62 - Parisadha Hindu Dharma, dimana sahnya perkawinan adalah setelah dilakukan upacara "pesaksi" bernilai puput (selesai), dilakukan kegiatan sebagai berikut : a. Dihaturkan sesajen ke surya dan pemerajan serta sembahyangnya kedua mempelai ke sor Jeng Hyang Widhi dan bhatara-bhatari, unsur dewa saksi. b. Hadirnya wakil pemuka masyarakat prajuru desa selaku unsur manusa saksi. byakala c. Diayabnya yang bersangkutan selaku penyucian dan unsur bhuta kala. sajen oleh d. Diayabnya sajen sesayut oleh kedua mempelai selaku upaya keagamaan untuk mengikat pribadi yang bersangkutan guna menjadi tunggal selaku suami istri (ardhanareswari).66 Upacara selanjutnya, upacara mejauman, ngaba tipat bantal, mebebasan, mepamit dan istilah lain sesuai dengan adat setempat menurut Artadi hanya merupakan upacara tambahan67. Pada perkawinan asupundung upacara ini pada umumnya tidak ada. Hal ini disebabkan karena menurut kebiasaan perempuan brahmanawangsa yang kawin dengan wangsa yang berbeda tidak diperkenankan adanya tatacara peminangan dan upacara mepamit atau mepejati. Tidak adanya upacara tersebut di atas tidaklah menyebabkan perkawinan asupundung menjadi tidak sah, tetapi tetap sah menurut hukum dan agama. Upacara Nasional yang biasa disebut resepsi, tidak pernah diatur dalam ketentuan undang-undang, peraturan lain maupun awig-awig. Upacara 66 Artadi I Ketut, 2007. Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya, Pustaka Bali Post, Denpasar, hal. 177. 67 Loc.Cit. 47 -
ini sangat tergantung dengan kemampuan keluarga yang mendanai upacara resepsi tersebut. Menurut rangkaian upacara yang telah ditetapkan dalam Keputusan Raad Kertha maupun keputusan-keputusan dan ketetapan- ketetapan Parisadha Hindu Dharma cukup adanya unsur upasaksi dari Bendesa Adat. Dari uraian pasal 2 ayat 1 dan 2 tidak ada disebutkan tentang perkawinan beda wangsa khususnya perkawinan asupundung, selanjutnya dalam pasal Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan campuran. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkwarganegaraan Indonesia. Dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, juga tidak dinyatakan perkawinan campuran tersebut atas dasar beda wangsa, yang ditekankan dalam Pasal 57 ini adalah karena tunduk terhadap hukum yang berbeda kewarganegaraan. Hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sama sekali tidak mengatur yang mendiskriminasikan antara wangsa di Bali. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengubah kenyataan perempuan brahmanawangsa ternyata masih sempit hak pilihnya yaitu dalam endogami wangsa dengan pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan oleh adat kewangsaan. perkawinan asupundung, c. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. 48 - tersebut akan menjadi perlawanan yang sengit terhadap perubahan-perubahan yang dipaksakan lewat hukum.78 Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951 jelas merupakan alat pemerintah untuk menghapuskan sanksi bagi pelaku perkawinan beda wangsa. Dalam kasus ini tool of social engineering" yang maka konsep "a dikemukakan oleh Roscoe Pound mengalami hambatan karena berhadapan dengan sistem wangsa yang merupakan pranata dasar masyarakat Bali yang berurat berakar dalam tradisi dan nilai-nilai masyarakat bali sejak lama. Hal ini terbukti bahwa sampai sekarang, reaksi adat terhadap pekawinan beda wangsa masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Bali, terbukti dengan tetap dijalankannya upacara patiwangi dan bentuk-bentuk sanksi moral lainnya. 3.2 Dinamika Struktur Hukum Berdasarkan teori Legal System dari Lawrence M. Friedman, komponen struktur hukum (legal structure) mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistim hukum tersebut, dengan berbagai macam fungsi dalam mendukung bekerjanya sistim hukum.79 Bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Sebenarnya hukum dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata- kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan justru terletak pada pelaksanaan hukum 78 Yehezjel Dror,1973. Law Social Change dalam Wilhelm Aubert, Sociology of Law Middlessex, Penguins Books, hal. 99. 79 Soerjono Soekanto, 1980. Pokok-Pokok Sosiologi, hal 108. (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto IV). 61 -
masih dianggap sebagai "larangan", apabila dilanggar (sanksi adat) dalam bentuk diperlukan suatu reaksi adat upacara patiwangi. Dengan uraian di atas dapat dibuktikan ajaran Von Savigny bahwa hukum adat khususnya hukum adat perkawinan asupundung merupakan hukum yang timbul dari jiwa rakyat yang tumbuh berkembang dan kuat bersama-sama rakyat, sehingga sulit untuk dihapus. Hukum adat perkawinan asupundung adalah hukum yang unik yang tidak dapat diketemukan di daerah lain di Indonesia kecuali pada masyarakat Hindu di Bali, yang kental dipengaruhi oleh budaya masyarakat Bali selama berabad-abad. Hal ini yang sesuai mengemukakan bahwa hukum yang sekarang berlaku merupakan hukum yang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung pada masa lampau. Di atas telah dikemukakan bahwa hukum adat perkawinan asupundung merupakan hukum yang timbul dari jiwa rakyat. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dari pendapat Erlich, hukum yang demikian adalah hukum yang selalu hidup dalam masyarakat dan terus dilaksanakan dalam masyarakat,77 hukum demikian disebut "Living Law", yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat. dengan pendapat Satjipto Rahardjo Dengan uraian di atas, sekaligus dapat pula dibuktikan kebenaran pandangan Yehezjel Dror yang mengakui adanya batas-batas kemampuan hukum untuk mengubah masyarakat,yaitu ketika berhadapan dengan pranata-pranata dasar yang berurat akar pada tradisi dan (misalnya keluarga). Pranata-pranata dasar nilai-nilai 77 Soerjono Soekanto, 1985. Perspektif Teoritis Study (selanjutnya Hukum dalam Masyarakat, Rajawali, hal. 20. disebut Soerjono Soekanto III). 60 - Larangan perkawinan asupundung dapat dipandang terhadap perempuan, khsusunya sebagai diskriminasi perempuan brahmana wangsa dalam memilih jodoh. Karena itu, tonggak sejarah penting lainnya berkaitan dengan larangan perkawinan antar wangsa (asupundung) adalah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 yang merupakan pengesahan terhadap Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menguatkan lagi keyakinan atas Hak-hak Asasi Manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dan atas persamaan hak antara pria dan wanita. Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia menegaskan asas mengenai tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat didalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.68 asas-asas Diskriminasi persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia. Untuk melaksanakan asas-asas yang tercantum dalam deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap wanita, dan untuk itu membuat peraturan yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi seperti itu dalam segala bentuk dan perwujudannya, antara lain : terhadap wanita melanggar 68 Tapi Omas Ihromi, dkk., 2000. Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 372. 49 -
Pasal 1 Untuk tujuan Konvensi, diskriminasi terhadap wanita berarti setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai atau pengaruh menghapuskan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan- kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh kaum wanita terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita. atau tujuan untuk mengurangi pengakuan, penikmatan Pasal 2 ; Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap wanita, dan tujuan ini berusaha; ... Point b. Membuat peraturan-peraturan perundang- undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap wanita... Point f. Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk mengubah peraturan- dan menghapuskan peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminasi terhadap wanita. undang-undang, 50 - I Ketut Bakta sebagai pradana berstatus pradana. Dalam I Ketut Bakta, yang sebelumnya perkawinan tersebut, berwangsa sudra (jaba) diberi nama baru menjadi Jero Wangi, sebagai tanda bahwa derajatnya telah ditingkatkan sehingga sederajat dengan wangsa istrinya yang berwangsa brahmana.. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 1951 secara normatif sanksi hukum bagi perkawinan beda wangsa sudah menjadi sejarah masa lampau. Walaupun secara yuridis normatif sanksi hukum bagi perkawinan beda wangsa sudah dihapus, tetapi secara sosiologis (empirik) bentuk-bentuk sanksi-sanksi moral masih dilakukan oleh terhadap perkawinan beda masyarakat sebagai reaksi wangsa khususnya asupundung. Bentuk-bentuk sanksi moral itu antara lain: wajibnya upacara patiwangi dalam proses perkawinan asupundung. Tidak diperkenankan mepamit sahajauman oleh pihak keluarga laki, keluarga besar dan handaitaulan, untuk meminta mempelai perempuan secara sekala dan niskala, sehingga perempuan brahmana sah berstatus sebagai bagian keluarga suaminya. Upacara ini mempunyai makna memutuskan hubungan sekala dan niskala terbatas hak dan kewajiban namun secara moral masih tetap adanya hubungan kekeluargaan. Upacara patiwangi dilakukan sebelum upacara sahnya perkawinan dilaksanakan. Dengan pertimbangan bahwa perkawinan dilangsungkan setelah mempelai berdua sama wangsanya. akan menemukan keharmonisan dalam hidup berumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, upacara patiwangi ini masih dilakukan dalam perkawinan beda wangsa, khususnya dalam hal mempelai perempuan wangsanya lebih tinggi dari wangsa mempelai laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosiologis, bentuk perkawinan asupundung Sehingga nantinya diharapkan 59 -
lokal. Walaupun demikian, sikap dan perasaan yang mendukung keputusan paswara 1927 tersebut tidak mudah dihapus begitu saja dalam budaya hukum masyarakat Bali, yang terlanjur menerapkan sistim kasta. Suatu contoh perkembangan yang positif dalam merespon penghapusan larangan perkawinan beda wangsa ini pernah ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Tabanan, melalui Putusannya di Tahun 1985. Keputusan yang mendapat aspresiasi luas dari masyarakat Bali tersebut , yaitu Keputusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 81/Pdt/P/1985 PN, telah mengacu kepada paswara DPRD Bali No. 11/1951 tentang penghapusan perkawinan asupundung dan alangkahi karang hulu. Bahkan lebih maju lagi, dengan dasar pertimbangan bahwa Pancasila dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang lain tidak membeda- bedakan derajat manusia, Pengadilan mengesahkan perkawinan antar wangsa.74 Kasus yang diputus oleh Pengadilan tersebut adalah perkara perkawinan nyeburin beda wangsa75 di Desa Adat Wanasari antara Ida Ayu Rastiti dengan I Ketut Bakta. Dalam perkawinan tersebut, Ida Ayu Rastiti berstatus sebagai sentana rajeg76 dan pihak 74 Jiwa Atmaja, 2008. Ibid., hal. 145. 75 Perkawinan nyeburin adalah bentuk perkawinan dimana seorang gadis yang berstatus sebagai sentana rajeg kawin dengan laki-laki yang kemudian masuk dalam lingkungan keluarga si gadis. Dalam bentuk perkawinan ini, si suami putus hubungan hukumnya dengan keluarga asal dan selanjutnya masuk dalam lingkungan keluarga istri dengan status pradana. 76 Sentana rajeg adalah anak perempuan yang ditingkatkan statusnya menjadi sentana, yaitu sebagai pelanjut keturunan dikeluarga purusa.. Lihat I Ketut Sudantra, 2008, "Akibat Hukum Perkawinan Nyentana di Bidang Hukum Keluarga dan Waris, Jurnal Hukum Kertha Patrika, Vol 33 No 2 Juli 2008, hal. 108 58 - Pasal 16 Ayat 1 Negara-negara peserta wajib membuat peraturan- peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar-dasar persamaan antara pria dan wanita dan khususnya akan menjamin... Point b. Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkwainan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya. Menyimak apa yang telah diatur dalam pasal-pasal di atas belum dapat dirasakan oleh perempuan brahmana. Oleh karena hukum adat Bali yang dipengaruhi oleh hukum Hindu menyebabkan kebiasaan yang turun temurun sukar diubah apalagi menyangkut tentang hukum keluarga yang dipenuhi dengan pikiran magis riligius. Dalam Pasal 1 jo Pasal 16 (b) masih kuat adanya pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin dalam keluarga. Seperti adanya larangan kawin bagi perempuan brahmana dengan laki-laki beda wangsa yang tidak terjadi bagi laki brahmana. Kemudian bagi perempuan brahmana yang melanggar adat perkawinan tersebut maka asupundung atau diturunkan wangsanya sesuai dengan wangsa suaminya. perkawinannya disebut dan sanksinya akan dipatiwangi Dalam Pasal 2, walaupun negara telah mengutuk diskriminasi dan akan berusaha membuat kebijakan menghapus diskriminasi, namun hubungannya dengan Pasal 2 (b) dan (f) Pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Bali belum membuat peraturan yang tepat untuk mengganti atau memperbaharui Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 yang dalam kenyataannya belum 51 -
berlaku perkawinan asupundung. Dengan demikian menyebabkan kebiasaan mepatiwangi terhadap perempuan brahmana masih terus berlangsung dalam masyarakat. efektif terhadap penghapusan d. Jaman Reformasi 1998 - 2008 Keluarnya Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang- Undang No. 7 Tahun 1984 sampai jaman reformasi yang berlangsung dari tahun 1998 sampai tahun 2008 belum juga dapat menghapus larangan perkawinan secara yuridis, larangan itu tidak ada lagi, tetapi secara sosiologis dan filosofis itu belum benar-benar ditinggalkan oleh sebagian masyarakat. Hal itu dapat diketahui karena masih saja terjadi kebiasaan-kebiasaan melakukan perkawinan asupundung. Dengan adanya kesadaran untuk kembali sistim catur warna yang kepada ajaran mengenai berdasarkan guna dan karma, menurut pandangan Hindu sesungguhnya semua umat manusia bersaudara dalam kesetaraan. Demikian juga pandita dalam swadarmanya memimpin upacara semestinya tidak memandang asal usul wangsa seseorang.69 secara sungguh-sungguh asupundung. Walaupun larangann ternyata upacara patiwangi bagi perkawinan asupundung para Dharma Adhyaksa yang diketuai oleh Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa dan wakil Dharma Adhiyaksa mengadakan Sabha Pandita di Lombok Mataram pada tanggal 28 Oktober 2002. Menetapkan Bhisama yang diselipkan dalam pengamalan dan penegakan sistim catur warna sesuai ajaran Hindu maka diambil Dalam hubungannya dengan 69 Sudiana, 2007. Op.Cit., hal. 148. 52 - laki-laki tersebut di selong atau didenda. Sebagian besar permohonan dipenuhi, karena anggota raad kertha terdiri dari golongan triwangsa, khususnya dari padanda-padanda yang besar kemungkinan akan memihak kepada golongan sendiri.73 3) Jaman Kemerdekaan 1945 - 1998 Sanksi yang termuat dalam Perwara Tahun 1927 secara yuridis masih berlaku pada masa-masa awal kemerdekaan RI. Perubahan drastis terjadi enam tahun setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1951. Dengan keluarnya Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 maka Paswara tahun 1910 sebagaimana diubah dengan Paswara 1927 sepanjang mengenai asupundung dan alangkahi karang hulu dinyatakan dicabut. Larangan perkawinan antar wangsa dihapus. Karena larangan perkawinan beda wangsa dihapus, maka perkawinan asupundung tidak lagi dipandang sebagai delik. Dengan demikian, maka bentuk- bentuk sanksi terhadap pelaku perkawinan asupundung yang ditetapkan berdasarkan Paswara 1910 sebagai telah diubah dengan Paswara 1927 secara otomatis juga tidak berlaku lagi. Dicabutnya Paswara tahun 1927 tersebut pada tahun 1951 didasarkan atas pertimbangan agar tidak terasa lagi satu golongan mendapat perlakuan yang tidak adil. Dengan keputusan ini agaknya legislatif Bali pada waktu itu telah memikirkan kepentingan yang lebih luas, yakni kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus bergerak ke depan untuk mencapai kemajuan diberbagai bidang tanpa dihambat oleh fragmentasi sosial yang disebabkan oleh persoalan-persoalan yang bersifat 73 Jiwa Atmaja, 2008. Ibid., hal. 173 57 -
ditemukan dalam Paswara. Dalam paswara ditemukan ada sanksi hukum bagi pelanggaran ketentuan perkawinan beda wangsa, termasuk asupundung., baik yang berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman buang, maupun sanksi melakukan upacara patiwangi. Logikanya adalah kalau peraturan perkawinan tanpa sanksi tidak mungkin berlaku efektif. Manawa Dharmasastra adalah kitab suci Hindu. Menurut Jiwa Atmaja, kitab suci tidak boleh diubah karena itu perintah-perintahnya harus ditaati. Berdasarkan dalil itu kaum Brahmana tidak menginginkan perubahan terhadap ketentuan dalam Kitab Manawa Dharmasastra. Sangat wajar kalau pihak-pihak yang diuntungkan oleh ketentuan tidak menginginkan perubahan. Bahkan kaum tersebut yang selalu mohon kepada pemerintah Brahmanalah Kolonial agar pelaku perkawinan dan seberat- alangkahi karang beratnya.72 Maksudnya aturan-aturan yang terdapat dalam kitab dapat untuk diinterprestasikan sesuai dengan keadaan jaman. Tetapi adakalanya perintah-perintah yang tersebut dalam kitab suci turun temurun ditaati walaupun telah dihapus seperti aturan yang terdapat dalam Menawa Dharmasastra Buku III Pasal 13 yang isinya diinterprestasikan sebagai perkawinan asupundung. Sebagai contoh implementasi dari Perswara di atas di Pengadilan, Raad Kerta Singaraja pernah memberi hukuman denda kepada laki-laki sudra di Bakung yang mengambil perempuan dari wangsa Gusti. Setelah terbentuk Raad Kertha di masing-masing kabupaten, banyak golongan triwangsa yang putrinya kawin lari dengan laki-laki dari wangsa rendahan dengan menggugat perkawinan anaknya dengan berbagai tuntutan yaitu supaya asupundung dijatuhi hukuman hulu susah suci, diubah hanya 72 Jiwa Atmaja, 2008. Ibid., hal 170. 56 - langkah-langkah yang berhubungan dengan perkawinan asupundung. Tahun 2002, Parisadha Hindu Dharma Pusat mengeluarkan No. 03/Bhisama/Sabha Pandita Parisadha Pusat/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 tentang Pengamalan Catur Varna, seperti termuat pada lampiran C, yang menyatakan : Bhisama Sabha Pandita Butir 6 ; Pandita seyogyanya tidak menolak untuk muput upacara pawiwahan atau perkawinan karena mempelai berbeda wangsa. Butir 7 ; Dalam hal upacara Manusa Yadnya mepandes atau potong gigi orang tua sepatutnya tidak membeda-bedakan putra-putrinya yang disebabkan oleh perkawinan beda wangsa. Butir 9 ; Perkawinan yang disebut kawin nyerod harus dihapuskan. Butir 10 ; Upacara adat patiwangi harus dihapuskan sejalan dengan hapusnya tradisi asupundung dan alangkahi karang hulu oleh Dewan Pemerintah Bali tahun 1951. Butir 11 ; Pemakaian bahasa dalam etika moral pergaulan antar wangsa, sepatutnya saling harga jangan menimbulkan kesan menghargai agar pelecehan terhadap wangsa lainnya. Demikianlah bhisama tersebut ditetapkan untuk memberikan tuntunan kepada umat Hindu demi tegaknya supremasi nilai-nilai agama Hindu diatas adat istiadat. Dengan demikian adat istiadat pun akan tetap terpelihara dengan dasar kebenaran ajaran agama. Dengan harapan umat Hindu tetap memelihara adat yang menjadi media penyebaran kebenaran Veda yang disebut Satya Dharma. (setia melaksanakan kebenaran). 53 -
3.1.2. Dinamika Sanksi Hukum yang Berkaitan dengan Perkawinan Asupundung 1) Jaman Kerajaan 1552 - 1849 Pada masa Kerajan, yaitu antara tahun 1552-1849, sanksi yang dikenakan terhadap perkawinan asupundung adalah hukuman mati. Hukuman mati dapat dilakukan dengan cara: - Hukuman labuh geni, dimana perempuan yang bersalah dibakar hidup-hidup ke dalam bara api yang telah disediakan sebelumnya dalam satu lubang besar yang digali dan dipenuhi dengan bara api. Hukuman labuh batu, dimana laki-laki yang bersalah diikat kedua kakinya kemudian diberi pemberat batu, lalu ditenggelamkan hidup-hidup di laut, hukuman ini disebut labuh batu. Hukuman ditikam dengan keris Bila hukuman labuh geni dirasa sangat berat, maka kadang-kadang hukuman tersebut diganti dengan hukuman ditikam dengan keris, setelah perempuan dihias dengan memakai pakaian yang bagus dan bunga- bunga serba harum. Kemudian diberi opium atau madat dan minuman keras terlebih dahulu supaya tidak merasakan sakit.70 2) Jaman Penjajahan 1849 - 1945 Hukuman mati bagi pelaku asupundung masih diberlakukan pada awal masa penjajahan Belanda. Perubahan terjadi pada tahun 1910. Karena hukuman mati dianggap terlalu kejam, maka hukuman labuh geni dan 70 Jiwa Atmaja, 2008. Op.Cit., hal. 157. 54 - labuh batu bagi pelanggaran adat asupundung diubah. 1910, Melalui Konprensi diputuskan Paswara Tahun 1910 yang menyatakan bahwa hukuman mati bagi pelaku perkawinan asupundung diubah menjadi hidup. Pembuangan tersebut dilakukan ke luar wilayah Bali, seperti Sulawesi dan Lombok. tanggal 15-17 September hukuman pembuangan seumur Babak selanjutnya terjadi perkembangan lagi pada belanda ketika Pemerintah Kolonial tahun 1927 mengeluarkan belanda 1927. Pemerintah Paswara mengganggap bahwa hukuman yang ditetapkan dalam Paswara 1910 yaitu hukuman pembuangan seumur hidup ke luar Bali masih terlalu berat, sehingga perlu diperingan. Berdasarkan Paswara 1927 ini ditetapkan bahwa hukuman selong seumur hidup ke luar wilayah Pulau Bali yang ditetapkan dalam Paswara 1910 diubah menjadi hukuman selong atau dibuang selama 10 tahun di wilayah Bali. Kemudian hukuman selong tersebut diperpendek lagi menjadi 6 tahun. Dasar hukum perubahan sanksi ini tidak jelas. Bentuk sanksi bagi perkawinan asupundung berbeda dengan bentuk sanksi dari perkawinan alangkahi karang hulu yang bentuk sanksinya berupa denda. Hanya apabila pelaku tidak mampu membayar denda, yang bersangkutan dihukum penjara sesuai ketentuan. Tambahan hukuman bagi perkawinan asupundung dan alangkahi karang hulu adalah penurunan kasta atau wangsa sesuai dengan wangsa suaminya71 dengan upacara patiwangi yang dilakukan di Pura Bale Agung. Dalam substansi hukum Manawa Dharmasastra tidak diatur mengenai sanksi. Sanksi hukum bagi pelanggar ketentuan-ketentuan dalam Kitab Manawa Dharmasastra 71 Jiwa Atmaja, 2008. Ibid., hal. 159. 55 -
luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia".126 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Tabanan, patiwangi tidak mencerminkan adanya harga diri manusia, kebahagiaan dan kemulyaan manusia, seperti yang dikehendaki oleh hukum progresif. Untuk jelasnya dapat dikemukakan kasus perkawinan asupundung berikut : Perkawinan antara Ida Ayu Komang Suciwati dari Buleleng dengan Gusti Putu Merta dari Tabanan tahun 1993. Pada saat perkawinan dilakukan dengan upacara seperti diungkapkan, upacara dilakukan di Bale Agung disaksikan oleh masyarakat dan keluarga besar. Dengan berbagai urutan tatacara upacara yang dilakukan sampai pada upacara pengembalian wangsa dengan mepresawiya atau mepurwaersania yaitu mengelilingi Bale Agung 3 (tiga) kali dengan arah jarum jam yang terbalik yaitu arah ke kiri. Setelah itu mertuanya makan nasi pangkonan beserta lauk pauk dan nasi tersebut harus disisakan. Sisa nasi setelah dimakan oleh mertuanya kemudian dimakan oleh Ida Ayu Komang Suciwati dengan perasaan yang tidak enak, menjijikkan dan lain sebagainya sambil menangis. Upacara patiwangi tersebut tidak pernah dilupakan oleh yang bersangkutan sebagai akibat dari perbuatan yang menentang adat khususnya adat kewangsaan.127 patiwangi Berdasarkan uraian di atas, penelitian membuktikan adat patiwangi masih dilakukan di Tabanan, berarti 126 Loc.Cit. 127 Hasil wawancara tanggal 1 April 2009 dengan Ida Ayu Komang Suciwati. 108 - tersebut".92 Oleh karena itu kesadaran hukum merupakan inti daripada sistim budaya dari suatu masyarakat, sehingga ada yang berpendapat bahwa sistim budaya merupakan sistim normatif. Kesadaran yang menimbulkan berbagai sistim norma. Oleh karena inti dari kesadaran hukum adalah hasrat yang kuat untuk senantiasa hidup secara tradisional Indonesia yang berpusat pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. hukum itulah teratur di dalam kehidupan Berdasarkan pandangan Daniel S. Lev, budaya hukum dan dua unsur, yang terkait dengan nilai hukum keacaraan dan nilai hukum substantif93. Nilai hukum substantif berkaitan dengan apa yang dianggap benar dan salah oleh masyarakat. Apa yang dianggap salah oleh satu masyarakat belum tentu dianggap salah oleh masyarakat lain. Seperti perkawinan asupundung bagi sebagian besar masyarakat Hindu di Bali masih dianggap sebagai suatu pelanggaran adat, yang mengakibatkan adanya suatu reaksi dari keluarga besar mempelai maupun masyarakat, dimana diadakan upacara patiwangi. Upacara patiwangi merupakan suatu upacara untuk menurunkan kehormatan (perempuan brahmana yang dipanggil sehari-harinya Ida Ayu sebagai keturunan wangsa brahmana). Upacara patiwangi juga bertujuan untuk menyamakan wangsa sesuai dengan wangsa suaminya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perbedaan wangsa. Tindakan atau perilaku masyarakat, yang masih melaksanakan patiwangi terhadap perkawinan asupundung telah bertentangan dengan undang-undang secara nasional. Perilaku masyarakat yang berlaku 92 Soerjono Soekanto V, 2001. Op.Cit., hal. 338. 93 Daniel S. Lev., 1990, Opcit. hal. 119. 73 -
demikian berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam lontar-lontar yang telah ditanamkan baik oleh orang tua maupun pihak struktur hukum yaitu para brahmana atau pandita. Adapun lontar-lontar yang digunakan sebagai pedoman prilaku di atas antara lain : a. Lontar Brahma Tatwa (ajaran hakekat brahma) yang mengatur tentang pelaksanaan upacara patiwangi, sebagai berikut dalam Iti Brahma Wangsa Tatwa antara lain menyebutkan : Yan ana brahmana istri ke adol inuku olih wong sudra, adamel gawe sang manuku, kecutetan esok sore, kawekasan brahmana istri ika olih wangsa sudra. Ikang durung ana rawos pegat wangsa brahmana inalap olih sudra telasang gumi lian. Wekasan ana pinunas kadang sudra ika ring sang winaya gumi. Wenang sang ratu nyampura sudoso sudra ika, reh brahmana ika sinanggeh cuntaka wangsa. Telas kebrahmanan nia, reh memanjak ring wangsa sudra. Risampun kapradang mulih teka wenang sekadang ring desa nia nguni, brahmana sudra ngawe inalap dening pepegatan wangsa. Telasan wangsa kebrahmanan saluiring wangsa sudra mesaksi ring Betara Surya tur ngilehin "bale agung" sinurak wong akweh, sinudut rowaning andong. Mangkana kraman sang amegatan wangsa. Yadyan satria inalap dening sudra yan nora mangkana kari mewangsa utami, palania letuh ikang jagat.94 ika 94 Lontar Brahma Tatwa kira-kira selesai kesurat tahun 1923 oleh I.B. Putu Gria (Alm) dari Gria Jumpung Desa Sesandan. 74 - diharapkan, disebabkan adanya konflik norma antara living law dengan hukum negara. Melaksanakan supremasi hukum tidak semudah yang dipikirkan, masih harus diikukti usaha keras untuk mewujudkannya, hanya merupakan pintu masuk dalam mencapai tujuan lebih tinggi yaitu keadilan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam masyarakat. Apabila itu tidak diusahakan supremasi hukum pelan-pelan akan mati. Satjipto Rahardjo menganjurkan untuk merumuskan kembali strategi atau siasat hukum yang akan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melaksanakan peninjauan kembali basis- basis teori hukum yang menjadi dasar pembangunan sistim hukum Nasional.125 karena supremasi hukum Memperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh begawan hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo, berkenaan dengan berlakunya Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 yang sampai sekarang belum mampu menghapus aturan adat yang usang dan tidak sesuai dengan perkembangan dalam jaman. Seharusnya pembangunan hukum yang dicanangkan oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 dilakukan oleh pemerintah, penegak hukum dan masyarakat Hindu Bali dengan baik dan taat. revolusi telah Satjipto Rahardjo menganjurkan, masyarakat harus berani menolak status quo, dan secara progresif melakukan pembebasan yang dirumuskan ke dalam gagasan dan tipe hukum progresif berdasarkan prinsip, "hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya,... dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih 125 Satjipto Rahardjo III., 2006. Op.Cit., hal. 154. 107 -
dari jaman raja-raja dan jaman pemerintahan Belanda secara hendaknya keseluruhan, sehingga tidak menganggu hubungan dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa. sudah dihapus atau ditinggalkan Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila unsur supremasi hukum dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara termasuk memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya. John Locke (dalam Abdul Manan) mengemukakan untuk mendirikan suatu negara hukum yang menghargai hak-hak warga negara harus berisi : 1. Adanya hukum yang mengatur bagaimana anggota masyarakat dapat menikmati hak asasinya dengan damai. 2. Adanya suatu badan yang dapat menyelesaikan timbul antara pemerintah (vertical sengketa yang dispute) atau sesama anggota masyarakat (horizontal dispute).124 Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara landasan hukum apabila supremasi hukum sebagai tidak hanya sebatas penyelenggara negara dijalankan hukum dibuat, namun bagaimana hukum tersebut dilaksanakan, sehingga hukum dapat difungsikan sebagai alat legitimasi pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan pembangunan, khususnya pembaharuan hukum terhadap perkawinan asupundung. Untuk perkawinan tersebut sampai sekarang masih berlaku hukum jaman kerajaan dan jaman Belanda. Walaupun telah dihapus oleh pemerintah, setelah kemerdekaan tepatnya 12 Juli 1951. Namun supremasi hukum tidak bisa berjalan seperti yang 124 Abdul Manan, 2005. Op.Cit., hal 185. 106 - Artinya : Kalau ada perempuan brahmana kawin lari dengan laki-laki sudra, dilindungi oleh laki yang memperistrinya, diberi nafkah hidup setiap hari, ini selanjutnya berakibat perempuan mendapat wangsa ada pembicaraan pegat wangsa atau putus wangsa, brahmana yang diambil oleh laki-laki sudra dari daerah lain. Maka permohonan dari keluarganya dapat pemerintah. penguasa dilakukan Pemerintah atau brahmana mempunyai wewenang untuk memaafkan maupun menghukum laki-laki sudra yang bersalah, sebab perempuan brahmana tersebut (çuntaka wangsa). Habislah dianggap kebrahmanan dari perempuan brahmana tersebut, karena diperbudak oleh wangsa sudra. Apabila kembali pulang ke desa asalnya, maka setiap perempuan brahmana diperistri oleh laki-laki sudra haruslah mengadakan upacara pepegatan wangsa (upacara putus wangsa), sehingga mengakibatkan berakhir wangsanya menjadi wangsa sudra. Mohon penyaksi kehadapan Ida Betara Surya serta mengelilingi bale agung, disoraki oleh orang banyak atau masyarakat, ditikam dengan pucuk andong. Demikianlah upacara yang harus dilalui oleh orang yang memutuskan wangsa. Upacara tersebut berlaku juga terhadap wangsa satria yang diperistri tidak oleh dilakukan maka mereka masih berwangsa satria, akibatnya dunia ini akan sengsara. brahmana tidak sudra. Apabila kepada atau cemar laki sudra, apabila upacara tersebut b. Lontar Dandang Bang Bungalan yang menyangkut tentang pitutur juang ke juang yaitu suatu aturan yang mengatur tentang siapa-siapa yang boleh dikawini. 75 -
Menurut Lontar Dandang Bang Bungalan butir 3 menyatakan : "Yan wong tani ngamet siwania, satunggal bangsuh siwania, dadi kuniricak, wekasania dadi kidang siyu tahun. Wus dadi kidang, dadi pepelikan siyu tahun. Wus dadi pepelikan, dadi kedis siyu tahun. Wus dadi kedis, dadi be sarapan, siyu tahun. Wus dadi be sarapan, dadi lalipi kagila-gila siyu tahun, tanana tulak muwah".95 Lebih kurang dapat diartikan sebagai berikut : "Apabila laki sudra ngambil perempuan brahmana, maka perempuan brahma tersebut berenkarnasi menjadi kidang 1000 tahun, setelah menjadi kidang akan menjadi pepelikan 1000 tahun, setelah menjadi pepelikan akan menjadi burung 1000 tahun, setelah menjadi burung akan menjadi ikan sarapan 1000 tahun, setelah menjadi ikan sarapan akan menjadi ular yang menjijikan 1000 tahun, tidak akan kembali menjadi manusia". Selain sumber di atas budaya hukum patiwangi juga bersumber pada suatu kepercayaan turun menurun, dimana para orang tua melarang anak kawin dengan kehidupan dengan perbedaan perkawinannya kelak di kemudian hari akan mengalami hambatan istilah Balinya disebut "panes'. Panes artinya panas seperti terbakar yang berakibat cekcok terus menerus, tidak memiliki keturunan, menderita penyakit atau penyakitan, ditinggal suami meninggal dan lain sebagainya. kepada Kepercayaan wangsa, alasan tersebut selalu ditularkan 95 Lontar Dandang Bang Bungalan, tanpa tahun tanpa pengarang, Gedung Kertya Singaraja, Diterjemahkan oleh Drs. I Putu Widhiasa, Ida Putu Ngr. Asmara, hal. 2. 76 - Hak yang sama untuk melakukan perkawinan. - Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dari dan sepenuhnya dari mereka. 4.6. Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan dan ilmu pengetahuan mempunyai relasi yang erat, pendidikan dapat mengkaitkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebaliknya ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu dapat menunjang pengetahuan cepat, dan mengakibatkan banyak negara belum siap dan belum sempat membuat produk hukum untuk mengantisipasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kaitan dengan hukum adat perkawinan asupundung adalah bahwa pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi hanya sebagai penunjang dalam sosialisasi penerapan aturan. Sosialisasi itupun juga tidak dilaksanakan oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan penghapusan perkawinan asupundung. Khusus dalam membantu sosialisasi Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 tahun 1951 peran teknologi sangat minim dalam melakukan perubahan hukum terhadap perkawinan asupundung. Hal ini mungkin juga disebabkan karena peraturan ini sudah lama, sehingga masyarakat menjadi lupa, dan kembali melaksanakan aturan yang ada di lontar-lontar dan kebiasaan setempat. pendidikan. Perkembangan yang teknologi begitu upacara patiwangi bagi 4.7. Supremasi Hukum Masyarakat Hindu Bali adalah merupakan bagian dari Negara Hukum Indonesia. Masyarakat Hindu di Bali bukan lagi diperintah oleh raja, maka dari itu hukum yang berasal 105 -
tatacara sudah sudah perkawinan dilaksanakan di daerah Kerambitan, melihat keadaan demikian pendidikan masyarakat perlu terus ditingkatkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan yang berlaku. tidak diadakan patiwangi, bahkan mepejati seperti peminangan Apabila masyarakat sudah mengetahui perkawinan asupundung dihapus berdasarkan peraturan daerah, seharusnya masyarakat menyadari bahwa suatu peraturan yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan peraturan negara, maka dari itu upacara patiwangi tidak perlu dilaksanakan atas dasar apapun. Dasar pemikiran ini adalah: dengan upacara patiwangi 1. Semua manusia adalah sama dihadapan Tuhan. 2. Manusia adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. 3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. 4. Persamaan dalam hukum keluarga.123 Seperti apa yang telah diuraikan dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, maka harus ada jaminan dari negara-negara peserta untuk melakukan upaya khusus untuk menghapuskan terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan, dalam hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan : diskriminasi 123 Fakta HAM, Edisi Ke-II Lembar Fakta 22 tentang Diskriminasi terhadap Perempuan, Convensi dan Comite, Penerbit Komisi Nasional HAM, Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia. 104 - keturunannya secara tradisi dan bersifat terus menerus. Budaya hukum ini sulit untuk dirubah dalam kenyataan di masyarakat. Walaupun pemerintah Daerah Bali pada tahun 1951 mengeluarkan kebijakan dengan tujuan menghapus kepercayaan dan prilaku masyarakat untuk mengadakan upacara patiwangi. Karena upacara tersebut dirasakan adanya diskriminasi terhadap perempuan brahmana dan pelecehan terhadap wangsa lain. suatu Implementasi (publik) berkaitan erat dengan faktor manusianya, dengan pelbagai latar belakang aspek sosial, budaya dan sebagainya96. Faktor manusia dalam implementasi suatu kebijakan memegang peranan penting, dalam hal ini para aparat pelaksanaannya seperti brahmana, bendesa adat dalam perkawinan asupundung yang menjadi struktur dapat memberikan pengaruh yang kuat pada proses implementasi Keputusan DPRD No. 11 Tahun 1951, atau sebaliknya mereka dapat pula menjadi kendala dalam penyediaan berbagai sarana yang memungkinkan proses implementasi kebijaksanaan publik dapat berjalan dengan baik. Pengaruh nilai yang terdapat dalam lingkungan para pelaksana hukum amat bervariasi, sehingga tujuan tidak tercapai, akan tetapi justru yang sering muncul adalah penggantian tujuan. kebijaksanaan Dari interaksi di atas akan ditemukan proses bagaimana dinamika budaya hukum masyarakat Hindu Bali yang berkaitan dengan perkawinan asupundung. Tentu saja perkembangan budaya hukum terhadap perkawinan asupundung ini berhubungan dengan perkembangan nilai- nilai dan sikap umum masyarakat terhadap sistem wangsa di Bali. 96 Bambang Sunggono, 1994. Hukum dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 145. 77 -
Jaman Kerajaan 1552 - 1849. Budaya hukum dan sikap, masyarakat Hindu Bali, tindakannya berpatokan pada lontar-lontar dan pitutur- pitutur para orang tua. Disamping itu Sabda Raja ataupun ucapan raja adalah undang-undang bagi rakyat. Pada waktu jaman kerajaan perkawinan asupundung merupakan delik adat atau pelanggaran adat yang dikenakan sanksi labuh geni bagi perempuan brahmana dan labuh batu bagi laki yang bukan dari kasta brahmana. Sanksi yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan ini dituruti saja oleh masyarakat karena mereka percaya kepada lontar-lontar, pitutur dan takutnya kepada ucapan raja. kepercayaan Jaman Belanda 1849 - 1942. Setelah Belanda datang ke Bali pertama kali menguasai Buleleng kira-kira tahun 1849 dan menguasai Bali secara keseluruhan tahun 1908. Tahun 1910 pemerintah Belanda mengeluarkan Paswara 1910 dan Paswara 1927 dimana pengurangan hukuman mulai terjadi yaitu dari hukuman mati, hukuman dibuang seumur hidup keluar wilayah Pulau Bali menjadi selong keluar daerah tetapi masih di wilayah Bali ditambah hukuman (nyerodang wangsa). Penguasa Belanda ternyata cepat mengadakan perubahan perilaku masyarakat, termasuk struktur hukum yaitu raja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan paswara 1910 dan paswara 1927 di atas. Dengan meninggalkan hukuman mati dan kembali ke budaya hukum lama yang bersumber pada lontar seperti upacara mepatiwangi dan perkawinan asupundung. patiwangi Barangkali penting pula dikemukakan disini, terhadap sikap perubahan-perubahan perkawinan asupundung ini tampaknya dipengaruhi oleh perkembangan nilai-nilai dan sikap umum masyarakat ketika itu, terutama berkaitan dengan semakin kritisnya pemerintah 78 - sesungguhnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan.122 Berdasarkan hasil penelitian perubahan hukum dalam perkawinan asupundung, bila dikaitkan dengan pendidikan terutama pendidikan para penegak hukumnya. Dalam hal ini pendidikan wangsa brahmana yang berfungsi sebagai siwa atau pandita tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Menurut hasil penelitian menyatakan justru siwa atau wangsa brahmana yang berfungsi sebagai brahmana kebanyakan merupakan pensiunan pegawai negeri yang tetap rata-rata melaksanakan uapcara bagi perkawinan asupundung. Demikian juga penglingsir gria dan warga gria yang tidak jarang berpendidikan tinggi, kebanyakan menentang terjadinya perubahan. Dasar pertimbangan mereka adalah persamaan wangsa. Menurut kalangan gria, wangsa selain brahmana dianggap sebagai wangsa yang berbeda secara vertikal. tamat SMA, masih patiwangi Sehubungan dengan berkembangnya pendidikan hukum sebaiknya pembaharuan hukum yang dilakukan hanya berdasarkan Surat Keputusan DPRD, dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah. Sumber daya manusia untuk membuat peraturan, sekarang jauh lebih berkualitas dibanding dahulu, tetapi khusus untuk hukum adat perkawinan asupundung keinginan dari Pemerintah Bali dan anggota DPRD Bali belum ada ke arah tersebut. Penguatan dalam bentuk Bhisama Sabha Pandita yang dibuat oleh kaum brahmana sendiri juga belum mampu meninggalkan sampai sekarang tetap dilaksanakan terutama bagi perkawinan asupundung. Untuk perkawinan alangkahi karang hulu upacara patiwangi, sehingga 122 Ridwan Syahrani, 2008. Op.Cit., hal. 136 103 -
baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa.121 Dalam mendorong terjadinya perubahan hukum, pendidikan dan pendidikan hukum sangatlah berpengaruh. Bagi pembentuk hukum yaitu pemerintah dan legislatif seharusnya memiliki pendidikan hukum. Sumber daya manusia yang ada di badan pembentuk peraturan akan menjadi responsif terhadap kehendak masyarakat, sehingga produk peraturan yang dikeluarkan mempunyai kualitas dan berlaku efektif di masyarakat. Aparat penegak hukum perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya, sehingga tidak hanya profesional juga dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum mempunyai pribadi yang prima, jujur dan adil dalam setiap kasus hukum. Tidak hanya peraturan dan aparat saja yang berkualitas tetapi masyarakat juga kualitas pendidikannya cukup, sehingga dalam memahami dan menerapkan aturan tidak kesulitan sehingga masyarakat akan lebih cepat sadar dan taat kepada hukum yang berlaku. Mengenai penerapan hukum di masyarakat tidak cukup adanya masyarakat yang berpendidikan tetapi yang tidak kalah penting adalah sosialisasi peraturan di masyarakat. Dengan adanya sosialisasi peraturan, masyarakat akan tahu adanya suatu peraturan yang harus mereka taati, sedapat mungkin menghindari adanya teori fiksi (fictie) yang berlaku di masyarakat. Kemajuan teknologi dapat membantu sarana dan prasarana sosialisasi peraturan baik dari media cetak dan media elektronik, sehingga mampu menjangkau masyarakat yang berada di pedalaman. Menurut Savigny yang dalam Ridwan tetapi Syahrani tentang sesuatu 121 Ibid., hal. 149. 102 - sikap dan kesadaran sebagian masyarakat Bali terdidik terhadap sistem wangsa. Seperti ditulis oleh Geoffrey Robinson, ketika pada tahun 191097 pemerintah mengambil keputusan resmi dengan menjungjung konsep kasta sebagai fondasi prinsiipiil masyarakat Bali, maka pemerintah kolonial melegalkan dan meneguhkan hierarki kasta dan seperangkat aturan menyangkut hubungan kasta. Berkait dengan kebijakan pemerintah kolonial ini, Geoffrey Robinson mencatat bahwa tatanan ini mulai memunculkan tanda-tanda frustrasi yang tampak pada pihak kaum sudra Bali terdidik. Salah satu tanda semacam itu adalah polemik publik tentang hak-hak istimewa kasta yang menghebohkan di koran lokal berbahasa Melayu, Surya Kanta dan Bali Adnyana, pada dasawarsa 1920-an. Koran Surya Kanta yang diredakturi kaum sudra terpelajar sangat kritis terhadap perbedaan kasta, serta megkritik pemerintah kolonial yang mendukung sistem tersebut. Suatu peristiwa di tahun 1924 kemudian memicu kegemparan luar biasa dikalangan masyarakat kaum sudra terpelajar, yaitu ketika seorang guru HIS dari golongan sudra, I Nengah Metra, mengawini perempuan brahmana, Raad van Kertha memutuskan bahwa ia harus dibuang ke Lombok karena melawan adat. Kejadian tersebut kemudian terus memicu kegemparan dikalangan kaum sudra terpelajar pada tahun- tahun berikutnya, bahkan sampai tahun 1930-an98, setelah hukuman buang ke luar Bali bagi pelaku asupundung dalam Paswara tahun 1910 telah diubah dengan hukuman buang diwilayah Bali melalui Paswara Tahun 1927. 97 Angka tahun 1910 yang disebutkan oleh Geoffrey Robinson bertepatan dengan dikeluarkannya Paswara 1910 yang mengatur hukuman buang ke luar Bali bagi pelaku pelanngaran adapt asupundung. 98 Geoffrey Robinson, op.cit., hal. 52. 79 -
Uraian di atas menunjukkan bahwa, pada masa pemerintahan kolonial telah terjadi perkembangan budaya hukum dikalangan sebagian masyarakat ─terutama dikalangan kaum sudra terpelajar, yang menolak adanya diskriminasi dalam masyarakat berdasarkan sistem kasta. Pada sisi lain, budaya hukum penegak hukum yang diwakili oleh hakim Raad van Kertha pada masa tetap mempertahankan aturan-aturan hukum asupundung seperti yang telah disuratkan melalui Paswara Tahun 1910. Tetapi toh akhirnya, pada tahun 1927 pemerintah Belanda mengubah hukuman buang ke luar Bali bagi pelaku asupundung menjadi hukuman buang diwilayah Bali melalui Paswara 1927. Keluarnya Paswara Tahun 1927 dapat dipandang sebagai petunjuk bergesernya budaya hukum penguasa Belanda terhadap hukum adat perkawinan asupundung. itu Jaman Kemerdekaan 1945 - 1998. Tahun 1951 keluarlah peraturan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah Bali berbentuk Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 yang memutuskan untuk menghapus perkawinan asupundung dan mengatur perhubungan catur wangsa. Agar setiap golongan wangsa merasa tidak ada diskriminasi dan pelecehan dari wangsa lain. Dengan tujuan untuk mencapai persatuan bangsa dan berusaha menghilangkan bibit-bibit yang menimbulkan terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan. Dilihat dari pertimbangan hukumnya, tampaknya Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951 tersebut dapat dipandang sebagai kongkritisasi nilai-nilai dan sikap masyarakat yang berkembang pada saat itu ─terutama sikap dan nilai-nilai penguasa hukum yang mengarah dalam penolakan perkawinan berdasarkan sistem wangsa. kepada diskriminasi 80 - Indonesia mengatur pendidikan di dalam Undang-Undang tahun 1945 yang mewajibkan seluruh warga Dasar negaranya mengenyam pendidikan dasar selam 9 tahun, tidak menghitung laki atau perempuan. Pada tahun 1960-an jarang perempuan mendapat itu akses pendidikan, kebanyakan berpendidikan SD, ada yang tamat ada yang tidak tamat. Pendidikan amat penting bagi manusia, karena pendidikan juga termasuk hak asasi manusia, yang diatur dalam hak mengembangkan diri yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, pendidikan sebagai dasar seseorang akan mampu membuat peraturan, menegakkan aturan, menerapkan aturan dan mentaati aturan. Adapun Pasal 12 menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia". sehingga perempuan waktu Sumber daya manusia adalah kekuatan daya pikir dan karya manusia yang masih terpendam dan tersimpan dalam dirinya. Agar potensi yang ada pada diri manusia dapat berkualiltas, maka perlu digali dan dikembangkan untuk kesejahteraan hidup manusia.120 Pengembangan sumber daya manusia sangat ditentukan oleh sikap mentalnya, karena sikap mental sangat berkaitan dengan hati nurani masing-masing. Menurut ahli psikologi sikap mental itu diartikan sebagai nilai dari prilaku seseorang dalam mempertanggung jawabkan semua perbuatannya 120 Abdul Manan, 2005. Op.Cit., hal 146. 101 -
merupakan dikemudian hari.119 tumpuan harapan dalam kehidupannya b) Kasus perkawinan Ida Ayu Surya Wati dari Tabanan kawin dengan laki-laki sudra I Gede Sura Dharma dari Singaraja, perkawinan ini disetujui oleh orang tuanya, dan menyarankan untuk mepamit tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan keluarga besar. Akhirnya pada saat pihak keluarga laki-laki dari Singaraja ke merajan gria dihalangi oleh pihak keluarga besar perempuan, sehingga upacara mepamit menjadi batal dan orangtua Ida Ayu Surya Wati diwajibkan menghaturkan guru piduka di merajan. Dengan melihat kenyataan empiris seperti tersebut, keadaan ekonomi dapat merubah perilaku masyarakat, sekaligus dalam perkawinan asupudung perubahan perilaku tersebut ikut mendorong terjadinya perubahan hukum di masyarakat. Salah satu Gria di Jembrana merupakan pendobrak tradisi yang begitu kuat, artinya memahami apa yang tersirat dan tersurat dalam Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 tahun 1951. Masih nampak kuat peran keluarga besar dalam kasus di atas, artinya segala permasalahan sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. kedua 4.5. Aspek Pendidikan Hukum Pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat mendasar dalam mendorong terjadinya perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan dan perkembangan yang atau perkembangan hukum juga perubahan atau tetapi perkembangan di segala sektor kehidupan. Pemerintah terjadi tidak hanya dalam perubahan 119 Hasil wawancara dengan Mangku Wenten dari Banjar Tegal Singaraja, tanggal 23 Maret 2009. 100 - Salah satu contoh kasus yang dapat diangkat disini hukum dinamika untuk menggambarkan masyarakat pada masa kemerdekaan adalah kasus perkawinan nyeburin beda wangsa di Desa Wanasari Tabanan tahun 198499. Sikap penolakan keluarga besar dari pelaku perkawinan nyeburin beda wangsa (asupundung) berhadapan dengan sikap keluarga batih pelaku perkawinan tersebut. Hal ini menunjukkan dinamika budaya hukum di adat dalam masyarakat dalam menyikapi hukum asupundung. yang mengesahkan perkawinan tersebut dengan pertimbangan kedudukan manusia adalah sederajat menunjukkan budaya hukum dari hakim yang sesuai dengan ketentuan Keputusan DPD Bali Nomor 11 Tahun 1951 yang telah menghapuskan hukum adat asupundung. Saat ini, budaya Kemudian, sikap Pengadilan telah 59 tahun yang lalu pemerintah mengeluarkan peraturan penghapusan tentang perkawinan asupundung, namun tampaknya budaya hukum para intelektual yang merumuskan Keputusan DPRD Nomor 11 Tahun 1951 tersebut tidak diikuti oleh budaya hukum semua elemen masyarakat. Sebagian masyarakat sampai saat ini masih kukuh dengan budaya hukum lama yang menganggap aturan larangan perkawinan tersebut masih relevan, tetapi kalau tidak bisa dihindari harus dilakukan upacara patiwangi bagi perempuan brahmana yang dikawini laki-laki beda wangsa. Sampai sekarang ternyata masih dilakukan upacara patiwangi bagi pelaksanaan perkawinan asupundung, walaupun dengan beberapa perubahan, misalnya patiwangi dilaksanakan dirumah yang seharusnya diadakan di Pura Bale Agung sesuai dengan sumber Brahma Tatwa. Hal ini menandakan bahwa budaya 99 Jiwa Atmaja, 2008, Op.Cit, hal. 144. 81 -
hukum sebagian masyarakat masih memandang perkawinan asupundung sebagai suatu perkawinan yang tidak baik ─ untuk tidak mengatakannya sebagai perkawinan yang "terlarang". Budaya hukum demikian terkait dengan kepercayaan masyarakat Bali yang umumnya masih percaya terhadap takhyul, cerita-cerita yang menyeramkan seperti yang terdapat dalam lontar Dangdang Bang Bungalan dan lontar brahma tatwa. Dengan melihat fakta ini, tampaknya masyarakat tidak takut pada penguasa Republik, yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan keadilan sama rata, dalam pemerintahan dan hukum, dengan tidak membedakan wangsa. Masyarakat lebih takut pada resiko yang akan terjadi apabila mentaati nilai yang terdapat dalam perubahan. Demikian juga sebagian besar masyarakat percaya terhadap ucapan pandita (brahmana), sementara budaya hukum para pandita brahmana itu masih berpegang teguh pada nilai-nilai lama berkaitan dengan larangan perkawinan asupundung, sehingga bagi para pandita brahmana perkawinan asupundung hanya boleh dilakukan setelah diadakan upacara patiwangi. Jaman Reformasi Tahun 1998-2008. Pada jaman reformasi perubahan perilaku masyarakat semakin kuat. Dewasa ini, dalam masyarakat semakin banyak perkawinan asupundung yang tidak diikuti dengan upacara patiwangi. Jika ditelisik, perkembangan budaya hukum masyarakat ini disebabkan beberapa macam faktor. Faktor utama yang mempengaruhi budaya hukum masyarakat tersebut adalah nilai-nilai dan sikap masyarakat sudah terlalu mempermasalahkan lagi persoalan kasta (wangsa) dalam ternmasuk dalam melakukan hubungan berinteraksi, perkawinan. Nilai-nilai umum yang berkembang dalam masyarakat telah berkembang ke arah kesederajatan antar manusia (manusa pada). Status sosial tidak lagi ditentukan tidak 82 - 4.4. Aspek Ekonomi Aspek ekonomi dapat mendorong adanya perubahan hukum dimasyarakat, aspek ekonomi merupakan bahan informasi bagi hukum. Berkembangnya perekonomian arah suatu masyarakat perkembangan hukum. Segala proses perkembangan yang terjadi dalam ekonomi memerlukan prosedur yang kuat dalam peraturan hukum, sehingga hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh hubungan ekonomi dapat terpenuhi dengan jelas dan pasti. dapat menyebabkan ke Perkembangan ekonomi membawa perkembangan di bidang stratifikasi sosial, sehingga sedikit demi sedikit dapat menggeser stratifikasi sosial berdasarkan catur wangsa pada masyarakat Hindu Bali dengan stratifikasi sosial kelas yang disebut si kaya dan si miskin. Perikelakuan masyarakat Hindu sudah banyak yang berubah berdasarkan kelas dalam memberi persetujuan mengenai perjodohan anak-anaknya. Apabila anaknya tidak bisa memenuhi keinginannya untuk kawin secara pepadan (wangsa yang sama), si anak dibebaskan memilih jodoh asalkan calon suaminya berpendidikan, berkecukupan dan bertanggung jawab. Pergeseran perikelakuan yang fanatik terhadap wangsa sudah mulai bergeser mulai tahun 2000- an. Terbukti adanya upacara mepejati (mepamit) secara terang-terangan seperti dapat dilihat dalam kasus berikut : a) Kasus perkawinan Ida Ayu Sekritariani dari Jembrana kawin dengan laki-laki sudra I Putu Sudana dari Buleleng. Perkawinan berlangsung dengan kawin lari ini, Ida Ayu (ngerorod). Pada saat perkawinan Sekritariani diijinkan oleh orang tuanya dan keluarga anaknya besar untuk mepamit dengan alasan 99 -
mengganti Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 yang kenyataannya menurut penulis ada sesuatu kekaburan, ketidakjelasan dan ketidak tegasan, penghapusan sanksi patiwangi bagi perkawinan asupundung dan alangkahi karang hulu pada pasal-pasal dari keputusan tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekaburan, ketidakjelasan dan ketidaktegasan juga dalam penerapan di masyarakat. Masyarakat dimana penulis mengadakan penelitian tidak tahu istilah perkawinan asupundung, mungkin karena kaburnya sebatas penghapusan istilah asupundung dan kenyataannya diganti dengan lain sebagainya. Tujuan ini sebenarnya adalah menghapus sanksi peraturan patiwangi, tetapi kenyataannya yang dihapus adalah istilah asupundung. Tidak semua masyarakat menafsirkan seperti itu, seperti contoh penglingsir Gria Jumpung Ida Bagus Komang Anom kelahiran 1931 pernah menjadi Bendesa Adat tahun 1970-an dapat dipastikan mengetahui dan memahami tujuan dikeluarkannya Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951. Kenyataan terjadi sebagian besar wangsa brahmana tidak mau melaksanakan secara tegas tentang patiwangi. Upacara upacara patiwangi kemudian diganti dengan nama nyerodang wangsa dengan berbagai macam kebijaksanaan sesuai penegak hukum setempat, menyebabkan upacara patiwangi atau upacara nyerodang wangsa berbeda-beda baik dari segi istilah, sarana upacara dan tempat upacaranya tidak sesuai dengan sumber yang ada dalam brahma tatwa. Walaupun demikian adanya perubahan prilaku masyarakat, aspek politik lebih cepat mendorong perubahan hukum di masyarakat. Dengan aspek politik pemerintah dapat menentukan kebijakan hukum yang sesuai Hak Asasi Manusia. pasal-pasal diartikan tersebut istilah nyerod dan penghapusan 98 - lebih disebabkan oleh oleh intelektual dalam kedudukan ekonomi, masyarakat. Satu petunjuk perubahan nilai-nilai dan sikap masyarakat dalam konteks wangsa ini dapat ditunjukkan contoh. Pada masa lalu, ketika dua orang yang belum saling terlebih dahulu akan mengenal akan bercakap-cakap, menanyakan kedudukan wangsa masing-masing dengan mengucapkan salam :"nawegang antuk linggihe..", suatu salam perkenalan yang sekarang ini langka, bahkan hampir tidak pernah terdengar lagi dalam pergaulan masyarakat. Pada masa lalu, apabila seorang jaba (sudra wangsa) mengawali percakapan dengan seseorang dengan bertanya : "nawegang antuk linggihe..?", kemudian di jawab oleh lawan bicaranya dengan ucapan: "titiyang Gusti..!", maka dalam percakapan selanjutnya si Jaba ini akan berbahasa (wangsa hormat Triwangsa) ini sementara si Gusti tidak100. Dewasa ini, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya adalah orang berbicara dalam bahasa yang sama hormatnya, tidak algi ada diskriminasi. faktor wangsa, tetapi politik, dan (bahasa singgih) kepada si Gusti Walaupun SK DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 tidak banyak diketahui oleh masyarakat, tetapi esensinya 101 telah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Bali sebagai akibat kesadaran akan konsep manusa pada ini, dalam (kesederajatan antar manusia). Dewasa 100 Bamdingkan dengan Kata Pengantar Putu Setia terhadap buku Ketut Wiana dan Raka Santeri, 1993, Kasta dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar, hal. Xiii. 101 Digunakan istilah "sebagian masyarakat" Bali, karena intensitas perkembangan budaya hukum masyarakat berkaitan dengan uipacara patiwangi ini tidak merata. Sebagian masyarakat tidak melaksanakannya, tetapi pada bagian lain masyarakat masih ditemukan adanya pelaksanaan upacara patiwangi. 83 -
kehidupan masyarakat yang sekukler dan materialistik, kepercayaan terhadap ceritra-ceritra takhyul semakin memudar, sehingga ceritra-ceritra dalam lontar- lontar yang mendukung larangan asupundung tidak banyak mendapat tempat dihati masyarakat. Ini menandakan budaya hukum sebagian masyarakat berkaitan dengan hukum adat perkawinan asupundung sudah jauh bergeser dibandingkan dengan budaya hukum masyarakat pada masa-masa kerajaan dahulu. semakin 84 - Upacara patiwangi merupakan sanksi terhadap hukum perkawinan peninggalan jaman Belanda. Perkawinan asupundung pada jaman ini termasuk Delik Adat yang dikenakan sanksi sangat berat yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Peraturan yang mengatur perkawinan asupundung pada jaman Belanda diatur dalam Paswara 1910 dan Paswara Bali-Lombok 1927. Berubahnya sanksi dari hukuman mati menjadi hukuman selong ditambah upacara patiwangi tidak lepas dari pengaruh kebijakan politik jajahan Belanda, untuk memecah belah penduduk setempat. Setelah Indonesia merdeka tidak begitu saja Peraturan Pemerintah jajahan dihapus, karena belum ada pengganti dan menghindari adanya kekosongan hukum. Pada tahun 1951 dengan Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 perkawinan asupundung beserta sanksi upacara patiwangi dinyatakan hapus secara yuridis formil. Karena Paswara 1927 yang mengatur upacara patiwangi menimbulkan ketidak adilan dan diskriminasi dalam masyarakat Hindu di Bali. asupundung merupakan politik Keluarnya Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 merupakan kebijakan hukum Pemerintah Bali bersumber dari nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan ini tidak dapat berlaku efektif, bahkan seolah-olah peraturan ini peraturan mati, karena peraturan hukumnya ada, tetapi tidak dilaksanakan bahkan banyak yang tidak mengetahui keberadaannya, sehingga timbul penerapan dan penegakan yang tidak pasti, tidak merata dan terjadi diskresi atau kebijaksanaan yang disesuaikan dengan selera penegak hukumnya. Dengan melihat kenyataan seperti itu terjadi dalam masyarakat Hindu sekarang ini, sebaiknya pemerintah Bali rancangan Peraturan Daerah untuk membuat suatu 97 -
atau paradigma hukum yang dalam hal ini paradigma hukum Indonesia adalah Paradigma Pancasila.117 Pada saat ini kondisi hukum nasional dapat dipilah menjadi dua bagian yaitu Hukum Nasional Asli dan Hukum Peninggalan Belanda. Hukum-hukum tersebut banyak yang sudah ketinggalan jaman dan tidak sinkrun baik secara vertikal maupun horizontal. Kenyataan ini membawa dampak : 1. Adanya hukum yang mati, yaitu peraturan hukumnya ada, tapi tidak pernah dilaksanakan (dead letter law). 2. Timbulnya penegakan hukum yang ragu-ragu, tidak ada kepastian dalam menindak perbuatan yang sama-sama melawan hukum law enforcement). (detensive 3. Timbulnya budaya diskresi yaitu pengembangan kebijakan yang disesuaikan dengan selera penegak hukumnya. - Deskresi akan positif apabila dapat menjadi umpan balik kepada legislatif untuk perbaikan undang-undang. Sebaliknya diskresi akan menimbulkan efek negatif apabila timbul penyelewengan yang meluas. 4. Timbulnya artinya pengambilan keputusan hanya didasarkan kepada pertimbangan praktis dan sifatnya sesaat dan berjangka pendek.118 pragmatisme budaya
117 Satjipto Rahardjo IV, 2000. Wajah Hukum di Era Globalisasi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 58. 118 Loc Cit., hal. 58. 96 - BAB IV FAKTOR PENDORONG DINAMIKA HUKUM ADAT PERKAWINAN ASUPUNDUNG 4.1. Aspek Globalisasi jelas kapan arus globalisasi masuk ke Indonesia. Menurut Abdul Manan istilah globalisasi pertama kali diperkenalkan oleh Theodore Levitte pada tahun 1985102. Menurut Moh Koesnoe, istilah "globalisasi" berasal dari kata benda, yaitu "globe", yaitu bumi kita yang wujudnya bulat ini. Dari kata "globe" tersusun kata sifat "global", yaitu suatu sifat yang meliputi keseluruhan secara pokok. Koesnoe kemudian menjelaskan bahwa salah satu makna proses menyebarnya sesuatu ke seluruh dunia yang dikerjakan oleh suatu kekuatan dahsyat. Kekuatan yang mengerjakan proses tersebut adalah kekuatan yang memaksa yang menyeret masyarakat manusia di seluruh penjuru dunia untuk menerima peradaban baru yang luar biasa hebatnya dalam bidang kemajuan materiil, teknologi, sosial ekonomi, serta dalam soal kemasyarakatan lainnya yang telah dicapai berkat semangat dan filsafat yang melatar belakanginya. Dengan begitu, secara tidak langsung proses itu mengandung suatu kekuatan mendesak dan menyeret masyarakat manusia di seluruh penjuru dunia untuk mengganti pula semangat dan filsafat yang sudah lama dianut oleh masyarakat yang menjadi sasaran untuk Tidak istilah "globalisasi" adalah suatu seperti 102 Abdul Manan, 2005. Op.Cit., hal. 57. 85 -
ditempati oleh semangat dan filsafat yang menjiwai kekuatan global tersebut103. Menurut Koesne, posisi adat dan hukum adat dalam menghadapi globalisasi adalah dalam posisi bertahan. Kemajuan-kemajuan yang secara terus menerus terjadi dalam masyarakat Indonesia -tidak terkecuali masyarakat Bali, adalah akibat berkat bekerjanya kekuatan-kekuatan global tersebut. Menghadapi kemajuan-kemajuan tersebut, adat dapat menerimanya dan berusaha mengikutinya, karena sifat hukum adat memang luwes dan dinamis. Dengan begitu, adat memberi konsesi-konsesi kepada prinsip-prinsip yang dibawa oleh globalisasi, seperti individualisme, sekularisme, materialisme, dan hedonisme yang menghendaki individu yang selalu bersaing dengan sesamanya untuk dapat mencapai kemakmuran materiil104 Dikaitkan dengan dinamika hukum adat, khsusunya yang mengatur perkawinan asupundung, maka dapat dilihat bahwa khususnya lama merasuki kehidupan individualisme yang masyarakat Bali telah berpengaruh kepada perkembangan termasuk dalam nilai-nilai hubungan antar manusia, perhubungan yang individualistis, hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi sehingga setiap manusia dianggap memmpunyai hak-hak ini kemudian dan derajat yang sama. Nilai-nilai terutama para mempengaruhi sikap masyarakat Bali, intelektual Bali yang duduk dalam kekuasaan (pemerintah) sehingga akhirnya terdorong membuat peraturan untuk mengubah bentuk sanksi pelanggaran adat asupundung prinsip-prinsip globalisasi, telah wangsa. Dalam masyarakat 103 Moh. Koesnoe, 1996, Hukum Adat (dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi), Ubhara Press, Surabaya, hal. 129. 104 Ibid., hal. 138. 86 - baru dengan menyesuaikannya dengan pertimbangan masyarakat. tuntutan 3. Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksanaan hukum. 4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui berbagai upaya rasional.115 Dengan ragam rumusan di atas pembaharuan atau pembangunan di bidang hukum sudah sejak lama dilakukan yaitu sejak Kemerdekaan Indonesia. Pembaharuan itu didasarkan atas hakekat hukum itu sendiri sebagai suatu peraturan yang berlaku harus memenuhi syarat keberlakuan secara filosofis, politis, yuridis, dan sosiologis.116 Berlaku secara filosofis, hukum itu harus sesuai dengan sistim, teori, asas-asas fungsi dan tujuan hukum. Berlaku secara politis, hukum itu harus merupakan buatan dari pemerintah negara merdeka dan bukan peninggalan kolonial. Berlaku secara yuridis, prosedur pembuatan undang-undang dan tata urutan perundang- undangan yang ada. Berlaku secara sosiologis, hukum itu muncul dari aspirasi masyarakat sehingga berlakunya hukum diterima dan dipatuhi masyarakat. pembuatannya harus memenuhi Disadari sepenuhnya untuk membangun hukum bukan merupakan proses yang instan, dibutuhkan waktu yang lama, pemikiran yang mendalam dan proses terus menerus sesuai dinamika yang dialami oleh masyarakat itu Satjipto Rahardjo sendiri. mengemukakan, hal yang essensial dalam pembangunan hukum nasional adalah menentukan jiwa Zudan Arif dalam cukup 115 Satjipto Rahardjo, 2006. Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal. 245 (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo III). 116 Ibid., hal. 246. 95 -
yang tidak suka melanggar hukum bukan saja lantaran takut akan hukuman, tetapi lantaran mereka yakin oleh baiknya dan rasionalnya hukum itu"112. 4.3. Aspek Politik Keterkaitan politik dengan hukum dalam mendorong terjadinya perubahan. Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara inilah kemudian menimbulkan politik hukum Nasional. Politik hukum menurut Padmo Wahjono adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk113, sedangkan Politik Hukum menurut Imam Syaukani dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan".114 lain, perbedaan dan Ahsis Thohari, "Kebijakan Dalam kaitan dengan Politik Hukum Nasional GBHN telah menggariskan rumusan pembangunan hukum yang secara harfiah dinyatakan sebagai pelaksanaan kebijaksanaan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, khususnya di bidang hukum meliputi : 1. Pelaksanaan kaedah hukum yang telah disesuaikan. 2. Pembangunan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah usang dengan menyusun ketentuan hukum 112 Shadia B. Drury Penterjemah Joost Kullit, 1986. Hukum dan Politik bacaan mengenai Hukum dan Politik, Tarsito, Bandung, hal. 50. 113 Padmo Wahjono, 1986. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 160. 114 Imam Syaukani dan Ahsis Thohari A. 2004. Dasar- dasar Politik Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 58. 94 - (1927), dan bahkan kemudian menghapuskan larangan adat perkawinan asupundung ini (1951). Pengaruh nilai-nilai (manusia adalah sederajat) pula yang mendorong PHDI Bali mengeluarkan bhisama yang pada prinsipnya menyatakan bahwa perkawinan beda wangsa tidak dilarang, sehingga dapat disahkan. Nilai-nilai ini pula yang dijadikan landasan oleh Pengadilan Negeri Tabanan, pada tahun 1985 mengambil keputusan bahwa perkawinan beda wangsa adalah sah. Demikianlah akhirnya dapat disaksikan bahwa di dalam era globalisasi sekarang, ada sebagian orang yang mengambil jodoh tidak lagi didasari pertimbangan-pertimbangan atas dasar status kewangsaan. Mereka menganggap bahwa manusia sama dihadapan Tuhan dan Hukum. Menurut penglingsir gria Jumpung Ida Bagus Komang Anom menyatakan manusia jodoh tersebut mempunyai jodoh masing-masing dan datang dari kehendak Tuhan. Selanjutnya dinyatakan bahwa dalam Lontar Semarandana, siapa saja yang menolong arwahnya, pada waktu mengalami kematian dialah yang akan menjadi jodoh105. Dalam kaitannya dengan adat perkawinan Jumpung memiliki banyak sisya, tidak mau memaksakan sisyanya untuk melaksanakan patiwangi, karena disadari bahwa jaman sudah berubah. Pergaulan manusia tidak lagi didasari atas batas kewangsaan tetapi atas dasar cinta kasih. Undang-undang telah mengatur bahwa perkawinan tidak boleh dipaksakan atas dasar alasan apapun. Undang- Undang tersebut adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 asupundung penglingsir Gria 105 Hasil wawancara dengan Ida Bagus Komang Anom (penglingsir Gria Jumpung), Desa Sesandan Tabanan, tanggal 4 April 2008. 87 -
yang mengatur tentang ikatan lahir bathin artinya suka sama suka tidak dipaksa atas dasar alasan apapun. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai akibat reformasi hukum dalam era globalisasi di bidang HAM. Pasal 16 Ayat 1 menyatakan negara-negara peserta wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dalam hubungan keluarga dan didasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan hak yang sama untuk melakukan perkawinan dan hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka. 4.2. Aspek Sosial Budaya 4.2.1. Stratifikasi Sosial Di dalam masyarakat selalu ditemukan adanya stratifikasi social stratification adalah pembedaan penduduk dalam kelas- kelas atau lapisan-lapisan sosial secara vertikal. Dasar dan inti dari lapisan-lapisan yang terdapat dalam masyarakat adalah adanya ketidakseimbangan dalam hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di masyarakat. Ketidakseimbangan hak dalam stratifikasi sosial akan menyebabkan adanya gerakan sosial. Menurut Kin Loch dalam Dimensi Gerakan Sosial yang dikutip oleh Kamanto Sunarto menyatakan hubungan antar kelompok sering melibatkan gerakan sosial, baik yang sosial. Stratifikasi sosial atau 88 - Kegiatan yang dikehendaki oleh Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 adalah bagaimana peraturan ini mampu mempengaruhi tingkah laku pemegang peran yaitu penegak hukum dan masyarakat yang kena peraturan tersebut, dalam hal ini wangsa brahmana dengan wangsa ksatria, wesya dan sudra. Kenyataannya masyarakat sudah jenuh terhadap adat patiwangi, tetapi Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 belum berpengaruh secara merata terhadap perubahan perilaku di masyarakat. 4.2.4. Menipisnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum Kepercayaan masyarakat terhadap hukum terutama dalam penegakan dan penegak hukum sudah hilang. Pada umumnya orang menghindari bermasalah dengan hukum, bukan saja pada hukum positif negara yang ditegakkan oleh penegak hukum negara, tetapi juga terjadi pada hukum adat yang ditegakkan oleh Hakim Desa Adat yang didalamnya terdapat tetua adat (penglingsir) dan pandita yang dianggap mengetahui hukum adat. Dalam perkawinan asupundung sebaiknya para penegak hukum adat dapat melakukan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum Nasional. tidak Penegak hukum harus bersifat netral, mementingkan kepentingan kelompok, sehingga supremasi hukum dapat ditegakkan sesuai perubahan yang direncanakan. Dalam hal menegakkan kebenaran dalam keadilan sesuai peraturan yang berlaku selalu ada yang diuntungkan dan dirugikan oleh peraturan tersebut. Penegak hukum harus bisa memilah-milah sehingga keputusannya dapat diterima dengan puas oleh masyarakat. Demikian juga hukum yang baik tidak menjamin suatu masyarakat yang adil. Diperlukan orang-orang yang adil. Shadia mengemukakan, "orang-orang yang adil adalah mereka 93 -
harus dihapus. Pada tahun 1951, Pemerintah Daerah Bali dengan Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 menghapus perkawinan asupundung dan alangkahi karang hulu. Tahun 1984 ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 segala bentuk sebagai penghapusan terhadap wanita. Tahun 1999 ditetapkan diskriminasi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hubungannya dengan perkawinan asupundung yang diketahui oleh Parisadha Hindu Dharma belum terhapus, maka tahun 2002 dikeluarkanlah Bhisama Sabha Pandita Parisadha Hindu Dharma Pusat No. 03/X/2002 dengan tujuan menghapus segala diskriminasi sebagai akibat dari brahmana terhadap perkawinan asupundung. perempuan 4.2.3. Kejenuhan terhadap Sistim yang Mapan Hukum adat yang masih memberlakukan upacara patiwangi terhadap perkawinan asupundung kurang lebih 80 tahun, dianggap tidak memiliki perasaan keadilan dan kemanusiaan. Terhadap nilai-nilai hukum yang dulu dianggap mapan, masyarakat memiliki kecenderungan untuk menilai hukum tersebut, sebab kehidupan masyarakat selalu berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi jaman. Perubahan hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari penegak hukumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Chambliss & Seidman dalam Ronny Hanitiyo penggunaan hukum sebagai instrumen untuk melakukan social engginering mensyaratkan agar Policy Maker mampu menjamin bahwa peraturan yang diajukan dapat mewujudkan kegiatan yang dikehendaki.111 111 Ronny Hanitiyo Soemitro, 1982. Study Hukum dan Masyarakat, Alumni Bandung, hal. 50. 92 - diprakarsai oleh pihak yang menginginkan perubahan maupun yang ingin mempertahankan keadaan.106 Berdasarkan aspek sosial budaya dalam analisis strafikasi sosial kelompok masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu : 1. Kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan Kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan tidaklah hanya pada saat jaman kemerdekaan, tetapi sejak tahun 1925 golongan sudra yang menamakan diri mereka jaba, membuat buletin Surya Kanta sebagai tandingan buletin Bali Adnyana yang memuat pandangan-pandangan mengenai status sosial golongan tri wangsa (brahmana, ksatria, dan wesya) dalam masyarakat. Perkumpulan Surya Kanta ini dipelopori oleh Ketut Sandi, Ketut Nasa, Nengah Metra, Ketut Kaler, Wayan Ruma dan lain-lainnya. Ide pembaharuan adalah persamaan hak antara golongan tri wangsa dengan golongan jaba dalam bidang perlakuan dan hukum. Golongan jaba tidak mau dianggap sebagai warga rendah yang kedudukannya dalam masyarakat dan hukum. Pada tahun 1926 didirikan organisasi baru di Klungkung yaitu Perkumpulan Catur Wangsa Derya Gama Hindu Bali yang bertujuan untuk melenyapkan pertentangan antara Bali Adnyana dan Surya Kanta di Bali Utara, dengan menghapus Catur Wangsa107. Tapi kenyataan dalam masyarakat, masih kuat diakuinya sistim wangsa. kelas dua selalu lebih 106 Kamanto Sunarto, 2004. Pengantar Sosiologi, Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hal. 160. 107 Wiana dan Raka Santeri, 2006. Op Cit., hal. 111. 89 -
Dari hasil penelitian data menunjukkan bahwa masyarakat yang menginginkan perubahan khususnya dalam perkawinan asupundung. adalah sebagai berikut: 1) Untuk daerah Singaraja adalah Desa pakraman Buleleng dan Desa pakraman Sukasada kecuali Gria Tohpati, Desa Liligundi dan para pengikut yang setia. 2) Untuk Daerah Tabanan, Desa pakraman Timpag, dan Desa pakraman Sesandan, kecuali Gria-gria yang berfungsi sebagai struktur hukum. 2. Kelompok yang menghambat terjadinya perubahan Kelompok ini adalah dari wangsa brahmana, dalam perannya sebagai penglingsir, siwa maupun pandita. Mereka mempertahankan upacara patiwangi dalam perkawinan asupundung. Tetapi ada yang tegas menerapkan dan ada yang tidak tegas. Ketegasan wangsa brahmana dan pandita mempertahankan patiwangi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, sebagai berikut : 1) Untuk Daerah Singaraja, pertimbangan Gria Tohpati karena masih fanatik terhadap wangsa. Wangsa brahmana masih menganggap wangsa lain berbeda secara vertikal, oleh karena itu perempuan brahmana kawin dengan wangsa lain harus di patiwangi. Setiap perkawinan asupundung harus dipatiwangi, kalau tidak perkawinan tersebut tidak akan dipuput atau diselesaikan oleh pandita, bahkan tidak diberikan tirta (air suci yang berfungsi untuk menyelesaikan upacara).108 108 Hasil wawancara dengan Ida Pedanda Istri di Gria Tohpati, pada tanggal 23 Maret 2009. 90 - Untuk daerah Tabanan, Gria-gria menyatakan "patiwangi sudah dihapus. Dasar harus ditegakkan walaupun pemikirannya adalah kepatutan (ajaran) dan tatwa (kebenaran). Tatwa kepatutan adalah ajaran kebenaran yang bersumber dalam brahma tatwa oleh karena upacara, patiwangi ditemukan dalam brahma tatwa.109 4.2.2. Pengaruh dari Budaya Luar Dalam hal terjadinya perubahan hukum, pada umumnya masuknya teknologi asing sebagai unsur dari kebudayaan luar merupakan hal yang paling dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, seperti adanya teknologi komunikasi yaitu Hand Poon (HP) yang memudahkan terjadinya pergaulan baik antar negara, antar wilayah, antar tersebut mengakibatkan kota dan antar wangsa. Hal brahmana hubungan hukum perkawinan perempuan semakin luas, tidak hanya terbatas dengan perbedaan wangsa, tetapi dapat terjadi karena perbedaan agama, suku dan negara. Falsafah hidup, nilai-nilai luhur, kepercayaan dan kebiasaan merupakan hal yang sangat sulit diterima. Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia oleh PBB yang dideklarasikan pada tahun 1948110, merupakan budaya luar yang baik. Deklarasi Hak Asasi Manusia perlu diolah sedemikian rupa dan diadaptasikan ke dalam produk- produk hukum yang dibuat oleh suatu negara, sehingga terjadi perubahan hukum. Berdasarkan Deklarasi HAM 1948, maka peraturan perundang-undangan jaman dahulu yang tidak sesuai dengan perikeadilan dan perikemanusiaan 109 Hasil wawancara dengan Ida Pedanda Putra Keniten dan Ida Pedanda Putra Jumpung, tanggal 1 April 2009. 110 Kumpulan Lengkap Perundang-undangan Hak Asasi Manusia Tahun 2006, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 25. 91 -
Tuhan Yang Maha Esa dan bersatu dengan lingkungan alam serta lingkungan sesamanya. Di Bali filosofi yang melandasi hubungan manusia dengan alam dan dengan Tuhannya dikenal dengan istilah Tri Hita Karana, yang berarti tiga penyebab kebahagiaan. Semua itu saling berhubungan, pengaruh mempengaruhi serta berada dalam satu keseimbangan yang senantiasa harus dijaga. Jika suatu ketidakseimbangan dirasakan terganggu haruslah segera dipulihkan. Cara pemulihannya bermacam-macam sesuai dengan adat kebiasaan setempat atau dresta setempat atas petunjuk tetua adat, penglingsir, pandita yang difungsikan memegang kekuasaan dalam struktur hukum. Struktur hukum perkawinan asupundung selama dipegang oleh wangsa brahmana, akan mengalami hambatan dalam perkembangannya disebabkan oleh budaya lontar hukum wangsa brahmana yang mengajegkan isi brahmana tatwa. Sikap demikian dilakukan oleh kalangan brahmana karena bertujuan mengamankan keturunan dan sanak familinya dari perkawinan yang terlarang. Keluarga brahmana melarang anak-anaknya kawin dengan wangsa yang berbeda apalagi dengan wangsa sudra, karena ingin mewujudkan perkawinan pepadan (pada) yang artinya sama, sama derajatnya, sama darahnya sama wangsanya. Hasil penelitian di Tabanan menyatakan, masih adanya perasaan masyarakat yang menganggap bahwa : dan keturunannya mengambil berturut-turut akan menyebabkan susud wangsa (karat wangsanya berkurang) demikian juga sebaliknya bila laki-laki wangsa sudra dan brahmana keturunannya mengambil berturut-turut akan menyebabkan dinaikkan wangsanya apabila laki-laki istri wangsa brahmana sudra istri perempuan 144 - supremasi hukum belum ditegakan oleh penegak hukum terutama oleh wangsa brahmana yang berfungsi sebagai siwa dan pandita. Sebenarnya golongan ini mengetahui adanya peraturan yang telah menghapus adat patiwangi, tetapi mereka mengabaikannya dengan tetap melaksanakan upacara patiwangi sebagai dasar untuk menyeimbangkan atau menyamakan wangsa dalam sebuah perkawinan. 109 -
BAB V FAKTOR PENGHAMBAT DINAMIKA HUKUM ADAT PERKAWINAN ASUPUNDUNG suatu peraturan berlaku di masyarakat dengan tujuan mengadakan suatu perubahan terhadap hukum adat dan perilaku masyarakatnya, menurut pendapat Roscoe Pound, hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat. Namun konsep a tool of social engineering bila dihadapkan dengan konsep yang diajarkan oleh aliran historis dari Von Savigny, hukum merupakan ekspresi dari kesadaran hukum dari "Volkgeist" dari jiwa rakyat yang kemungkinan sulit untuk diubah berdasar teori Roscoe Pound. Keberhasilan atau tidak keberhasilan Berhadapan dengan konsep aliran historis, maka Roscoe Pound mengemukakan konsep "a tool of social engineering" yang memberikan dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum secara sadar untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat.128 Terhadap permasalahan hukum adat perkawinan asupundung, sebelum tahun 1951 merupakan pelanggaran adat yang dikenakan sanksi yang labuh batu, amat berat seperti hukuman labuh geni, hukuman dibuang keluar wilayah Bali untuk selamanya, selong dengan jangka waktu ditambah hukuman patiwangi yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya. Tahun 1951 dihapus oleh Pemerintah Bali dengan Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951. Bila dianalisis dengan ajaran Roscoe Pound ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan DPRD tidak mampu melaksanakan 128 Achmad Ali, 1996. Op.Cit., Candra Pratama, hal. 101. 110 - 2. Denda (dedosan). 3. Minta maaf (mengaksama atau mapilaku, lumaku, mengolas-olas). 4. Untuk golongan pendeta ada jenis sanksi yang disebut "metirta gemana atau metirta yatra". 5. Dibuang (meselong), adalah jenis sanksi adat yang sering didapat pada jaman kerajaan Bali dahulu, seperti halnya dibuang ke luar kerajaan bahkan ada kalanya ke luar Bali. 6. Ditenggelamkan di laut (merarung, mapulang ke pasih). 7. Meblagbag. 8. Diusir (ketundung). 9. Kerampang. 10. Tidak diajak ngomong (kesepekang). 11. Dan lain-lain.158 Dengan adanya perkembangan masyarakat adat dewasa ini, beberapa jenis sanksi adat yang disebutkan di atas kurang menampakkan diri lagi karena dianggap kurang manusiawi, misalnya maselong, meblagbag, dan mapulang ke pasih. Sanksi-sanksi telah dihapus. tersebut secara formal jika keseimbangan masyarakat perlu dipulihkan. Hal ini disebabkan masyarakat hukum adat memiliki alam pikiran komunalisme dan religius magis yang kuat.159 Manusia merupakan bagian dari alam semesta (macro cosmos), tidak terpisah dengan penciptanya yaitu Menurut Ter Haar (dalam Widnyana) terganggu maka 158 Widnyana, 1987. Eksistensi Delik Adat Lokika Sanggraha dalam Pembangunan Hukum Nasional, Orasi Ilmiah dalam rangka Jubelium, Universitas Udayana, hal. 6. 159 Widnyana, 1992. Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan, Orasi Pengukuhan Guru Besar, hal. 5. 143 -
penjajahan Belanda pelaksana hukum adat dipegang oleh Raad van Kerta yang merupakan peradilan adat di Bali yang telah dihapus dengan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tertanggal 13 Januari 1951. Sewaktu jaman Raad van Kerta, hakim peradilan adat tersebut adalah dari wangsa brahmana. Merekalah yang berwenang mengadili terhadap pelanggaran adat dan menjatuhkan sanksi asupundung. Sanksi dijadikan tersebut yurisprudensi tetap. Raad Kerta sebelum tahun 1930-an terdiri anggotanya, pedanda-pedanda tersebut tidak responsif terhadap hukum positif negara dalam masyarakat, melainkan mengajegkan isi dari pada lontar.157 kemudian pedanda-pedanda dari sebagai Sebelum tahun 1930-an, pengaruh penyelidikan dan pendidikan atau pengajaran hukum adat di Nederland oleh Van Vollenhoven dan muridnya belum tampak. Lambat laun Hakim Raad Kerta tidak diangkat dari padanda-padanda melainkan diambil dari pemuka-pemuka masyarakat Bali atau dari kanca-kanca panitra-panitra Raad Kerta yang sudah berpengalaman. Selanjutnya padanda-padanda tidak menjadi anggota Raad Kerta dalam jaman kemerdekaan tetap menjadi penasehat dalam penyelesaian kasus-kasus adat baik pelanggaran adat maupun pidana adat dalam desa pakraman. Hal ini disebabkan karena sanksi adat biasanya dapat berupa upacara yaitu upacara pembersihan. Menurut Raka Dherana dalam Widnyana, beberapa jenis sanksi adat yang pernah dikenakan oleh penegak hukum adat dalam masyarakat Hindu Bali, antara lain : tersebut, walaupun 1. Mengadakan upacara pembersihan (pemarisudaan, prayascita, dan lain-lain). 157 Panetje Gede, 1989. Op.Cit., hal. 34. 142 - tujuannya untuk menghapus upacara patiwangi bagi perkawinan asupundung. Dengan demikian dalam permasalahan tentang penghapusan upacara dalam perkawinan asupundung teori Roscoe Pound tidak berhasil mengubah masyarakat disebabkan karena perubahan menyangkut nilai yang tidak netral yang berhubungan dengan kewangsaan, kepercayaan yang merupakan ekspresi dari kesadaran hukum jiwa rakyat. Hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat Von Savigny dan juga Edwin M. Schur yang menyatakan sarana pembaharuan dalam masyarakat memiliki kemampuan yang terbatas. Keluarnya Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 jelas-jelas tidak mampu merubah masyarakat, karena keputusan tersebut memiliki batas-batas kemampuan untuk mengadakan perubahan dalam aspek sanksi yang berupa selong dan denda, tetapi aspek upacara patiwangi yang bersumber pada sumber hukum Hindu tidak dapat dirubah dalam waktu yang singkat, bahkan sampai sekarang upacara patiwangi masih dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 tidak berhasil melakukan perubahan dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan teori-teori tersebut di atas tidak mungkin semua aspek kehidupan masyarakat dapat diubah melalui hukum, karena ada beberapa aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat sulit untuk diubah. patiwangi penggunaan hukum sebagai Uraian di atas sejalan dengan pandangan Yehezjel Dror yang juga mengakui adanya batas-batas kemampuan hukum untuk mengubah masyarakat seperti, pranata- pranata dasar yang berurat akar pada tradisi dan nilai-nilai (misalnya keluarga) akan menjadi perlawanan yang sengit lewat terhadap perubahan-perubahan yang dipaksakan 111 -
hukum.129 Memang terbukti pendapat yang dikemukakan oleh Dror bahwa tradisi dan nilai-nilai budaya yang tertanam begitu kuat menyulitkan pemerintah Bali untuk mengefektivitaskan penerapan Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951. Tahun 2002 para sulinggih mengadakan rapat yang disebut sabha pandita, hasilnya yaitu Sabha Pandita Parisadha Hindu Dharma Pusat No. 03/X/2002, untuk membantu tujuannya mengefektifkan penghapusan upacara patiwangi bagi perkawinan asupundung. Ternyata sesuai hasil peneltiain, patiwangi masih dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Hindu Bali yang melakukan perkawinan asupundung. Dengan catatan mereka memiliki siwa dari golongan brahmana, upacara dipuput oleh pendeta dari golongan brahmana. Sedangkan apabila masyarakat tidak mesiwa ke golongan brahmana dan upacara dipuput oleh bukan pandita dari golongan brahmana, yaitu pinandita, dan pemangku, seperti terjadi di Singaraja tidak diadakan patiwangi. benar yang Selanjutnya Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penggunaan hukum sebagai sarana pembaharuan akan berjalan efektif apabila yang hendak diperbaharui merupakan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral dan non spiritual. Sebaliknya apabila yang hendak diperbaharui merupakan bidang kehidupan yang sarat dengan nilai-nilai, budaya, serta menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang telah berakar pada tradisinya, misalnya bidang keagamaan dan hal-hal yang menyangkut perkawinan, maka penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat akan mengalami kesulitan130. 129 Yehezjel Dror,1973. Op. Cit., hal. 99. 130 Soerjono Soekanto I, 1976. Op.Cit., hal. 148. 112 - perkawinan, asupundung dan sanksi ritual patiwangi. Tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga, akan tetapi kemudian akan lenyap dengan adanya perubahan perasaan keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan.156 Demikian juga juga lahir halnya, pelanggaran-pelanggaran hukum adat mengikuti kemudian berkembang perkembangan hukum itu sendiri. Suatu perbuatan atau tindakan dalam waktu tertentu dianggap bertentangan dengan hukum adat, tidak selamanya merupakan perbuatan melanggar hukum, karena hukum suatu ketika dapat berubah sesuai dengan perasaan keadilan. Itulah yang terjadi pada hukum adat perkawinan asupundung. Pada masa lalu, yaitu pada jaman kerajaan maupun jaman penjajahan, perkawinan asupundung merupakan delik adat, sehingga mereka yang melakukan perkawinan asupundung adalah melanggrar hukum adat. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, bergantinya penguasa pemerintah Indonesia, perkawinan asupundung tidak merupakan delik adat lagi, sehingga kalau kini ada orang yang melakukan perkawinan asupundung tidaklah lagi dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. dan lenyap 6.2. Proses Dinamika di Bidang Struktur Hukum Struktur hukum meliputi institusi pelaksanaan dalam penegakan hukum. Pada jaman kerajaan institusi penegak hukum dipegang oleh raja, segala keputusan raja adalah hukum atau undang-undang bagi rakyat. Pada jaman 156 Soepomo R., 2003, Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramitha, hal. iii. 141 -
6.1.4. Jaman Reformasi 1998 - 2008 Perkembangan hukum adat pada masa reformasi ditandai dengan keluarnya Bhisama Sabha Pandita Hindu Dharma Pusat No. 03/X/2002. Dengan berlakunya Bhisama PHDI tersebut maka penghapusan hukum adat yang melarang perkawinan asupundung telah mendapat landasan filofofis, yaitu landasan filosofis Hinduistis. Dengan demikian penghapusan larangan perkawinan beda wangsa (dalam hal ini asupundung) telah mempunyai landasan yang kuat dari sisi yuridis dan filosofis. Dari seluruh uraian proses dinamika substansi dan sanksi hukum perkawinan asupundung di atas dapat disimpulkan bahwa proses perkembangan hukum adat perkawinan asupundung dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : a) Politik Belanda tidak meninginkan adanya perkawinan hukuman mati, asupundung. terhadap b) Budaya luar yang masuk, melalui DUNHAM (Decralatie Universal of Human Rights) tahun 1948, keluarlah Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 yang menghapus perkawinan asupundung. c) Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sama sekali tidak mengatur perkawinan campuran disebabkan beda wangsa. d) Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang dihapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. e) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. f) Bhisama bertujuan Sabha Pandita No. 03/X/2002 penghapusan menguatkan 140 - Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya Soerjono Soekanto menyatakan, adapun faktor yang memiliki kemampuan yang cukup potensial dalam menghambat pendayagunaan hukum sebagai sarana perubahan atau pembaharuan dalam masyarakat adalah sebagai berikut : 1. Bagian terbesar masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur baru di dalam perubahan. 2. Perubahan itu sendiri bertentangan dengan kaedah dan nilai-nilai yang menjiwai bagian terbesar warga masyarakat. 3. Para warga masyarakat yang kepentingan- tertanam cukup kuat berkuasa kepentingannya untuk menolak proses perubahan pembaharuan. 4. Resiko yang dihadapi sebagai akibat perubahan lebih berat daripada mempertahankan terjadi ternyata ketentuan perubahan131. Berdasarkan pendapatan di atas, pembaharuan atau perubahan hukum yang dirasa bertentangan dengan nilai- nilai dan kaedah-kaedah yang telah menjiwai masyarakat Hindu Bali seperti kebenaran upacara patiwangi yang harus dipertahankan sampai sekarang adalah bertujuan untuk memenuhi asas keharmonisan dalam hidup berumah tangga. Keharmonisan dalam hidup berkeluarga maupun keharmonisan dalam hidup bermasyarakat merupakan nilai yang amat penting karena hal tersebut merupakan sumber kebahagiaan.132 Walaupun nilai-nilai ini bersifat luhur namun dapat menghambat pembaharuan hukum. sosial yang ada sebelum 131 Soerjono Soekanto II, 1982. Op.Cit., hal. 25. 132 Astiti Tjok Istri Putra, 1997. Op.Cit., hal. 7. 113 -
Selanjutnya akan dianalisis faktor penghambat dinamika hukum adat berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto sebagai berikut : 5.1. Bagian terbesar masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur baru di dalam perubahan Memperhatikan perubahan-perubahan pada dewasa ini dengan berpedoman pada satu bangsa, satu bahasa dan satu negara. Memperhatikan juga bahwa, dalam melakukan adat istiadat di Bali yang tersangkut dengan adanya perkawinan catur wangsa masih terdapat aturan-aturan yang tiada sesuai dengan keadaan jaman. Kemudian menimbang bahwa, perlu diadakan perubahan-perubahan dalam mengatur perhubungan perkawinan antara golongan catur wangsa agar jangan lagi terasa sesuatu golongan mendapat prilaku yang tidak adil. Berdasarkan konsideran di atas, maka DPRD Bali berkehendak menetapkan paswara yang mengatur perhubungan perkawinan catur wangsa di Bali. Kemudian memutuskan sesuai uraian yang terdapat jaman kemerdekaan. dalam dinamika substansi pada yang terkandung di dalam Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 sudah jelas, yaitu menghapus perbedaan baik terhadap perkawinan pengaturan maupun perlakuan asupundung. Harapan kedepan tiada seorangpun yang merasa dilecehkan oleh pelaksanaan adat istiadat di Bali dengan memupuk rasa persatuan dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Maksud kegunaan unsur-unsur baru terjadinya perubahan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagian Berdasarkan faktor penghambat 114 - dihapus secara resmi. Tetapi kenyataan didalam dilaksanakan patiwangi masih masyarakat berpatokan pada kebiasaan-kebiasaan yang bersumber pada brahmana tatwa secara turun temurun. Berdasarkan hasil penelitian di Buleleng, pandita dan informan umumnya tidak mengetahui perkembangan hukum adat asupundung yang terjadi sebelum tahun 1951. Informasi hanya dapat diperoleh mengenai perkembangan setelah tahun 1951. Berdasarkan informasi, setelah tahun 1951 di daerah Buleleng masih tetap diadakan upacara terhadap perkawinan asupundung. Memang, patiwangi seperti diuraikan pada bab sebelumnya kondisi yang terjadi di daerah Buleleng bervariasi, tergantung dari variasi sikap masyarakat terhadap Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951. Masyarakat Desa Pakraman Buleleng menyatakan patiwangi biasanya dilaksanakan atau tidak tergantung siapa yang muput upacara, kalau pandita wangsa brahmana dari Gria Toh Pati yang muput upacara perkawinan asupundung harus diadakan patiwangi terlebih dahulu. Upacara patiwangi diadakan di rumah atau di segara. Kalau pandita dari wangsa pasek yang muput atau pemangku yang muput upacara perkawinan, maka upacara patiwangi tidak perlu dilaksanakan karena telah dihapus. Masyarakat Desa Pakraman Sukasada menyatakan tidak dilaksanakan upacara patiwangi. Perkawinan asupundung yang dilakukan Ida Ayu Taman dengan I Wayan Sulatra tahun 1969 tidak disertai upacara patiwangi, karena Sulatra mengetahui keluarnya Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 tahun 1951, sehingga perkawinannya tidak perlu melakukan upacara patiwangi. 139 -
Demikian perkembangan yang terjadi pada masa penjajahan, yaitu masing-masing pada era berlakunya Paswara 1910 dan Paswara 1927. Dari perkembangan tersebut dapat dilihat adanya suatu proses perkembangan substansi hukum adat asupundung yang mengarah kepada , yaitu dengan bentuk sanksi yang lebih manusiawi memperingan perkawinan hukuman asupundung, walaupun tetap mempertahankan konsep stratifikasi sosial berdasarkan wangsa. bagi pelaku Jaman Kemerdekaan 1945 - 1998 Perkembangan yang sangat menentukan "nasib" hukum adat perkawinan asupundung terjadi setelah kemerdekaan. Sejak tahun 1951, berdasarkan Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 tanggal 12 Juli 1951 perkawinan asupundung tidak lagi dilarang. Dengan demikian, secara normatif bentuk-bentuk sanksi yang mengikutinya pun secara otomatis dihapuskan. Dalam kenyataan, penghapusan larangan perkawinan asupundung hanya menghapuskan bentuk hukuman fisik (hukuman selong), namun upacara patiwangi masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat tanpa ada dasar hukum yang jelas. Awig- awig desa adat yang diteliti tidak satupun mencantumkan upacara patiwangi bagi perkawinan asupundung terlepas tahu tidaknya bendesa adat dan kelian adat dengan adanya ini bisa penghapusan perkawinan asupundung. Hal diketahui hari hasil penelitian di Daerah Tabanan. Seorang informan menyatakan sebagai berikut: 6.1.3. Sejak tahun 1951 telah mengetahui adanya asupundung, perkawinan penghapusan ketentuan kemudian upacara perkawinan asupundung dalam awig-awig desa pakraman beberapa tahunnya patiwangi terhadap 138 - besar masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan yang telah menghapus upacara patiwangi terhadap perkawinan asupundung. Informan yang tidak mengetahui adanya Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951. a) Untuk Daerah Singaraja yaitu Bendesa Adat Buleleng, Kepala Desa Sukasada, serta Lurah Banjar Tegal; b) Untuk Daerah Tabanan : Bendesa Adat Timpag, Kepala Desa Timpag, Bendesa Adat Sesandan, Kepala Desa Adat Sesandan. Informan yang mengetahui adanya Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 adalah : a) Untuk Daerah Singaraja : Kelian Adat Banjar Tegal, Jero Bawati (tukang banten), golongan brahmana dan pandita di Kecamatan Sukasada. b) Untuk daerah Tabanan : golongan brahmana dan pendeta. Brahmana yang dimaksud adalah penglingsir gria yang banyak berkecimpung dalam adat dan agama. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, masyarakat tentang tidak mengetahui peraturan sebagian besar hapusnya upacara patiwangi. Upacara patiwangi dilakukan berdasarkan kepercayaan dan tradisi. Hal ini sesuai dengan salah satu corak hukum adat yaitu corak tradisional. tetap dilakukan oleh sebagian besar Upacara patiwangi masyarakat walaupun bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Bali. Hukum adat bercorak tradisional artinya, perilaku masyarakat bersifat turun temurun. Kehidupan ini telah berjalan sejak nenek moyang. Tatanan kebiasaan yang telah ada tetap dipertahankan, kalau ditinggalkan ada rasa tidak enak, apalagi harus dihapuskan.133 133 Wiranata, 2005. Op.Cit., hal. 68. 115 -
Pendapat tersebut di atas sesuai dengan hasil yang informan penelitian mengetahui adanya Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951, tetapi tetap menganjurkan untuk melakukan patiwangi terhadap perkawinan asupundung. Anjuran tersebut disebabkan oleh tradisi dan nilai-nilai yang ada dalam lontar brahma tatwa dan lontar dandang bang bungalan. Demikian juga bagi masyarakat yang tidak mengetahui Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 tersebut, justru merasa ketakutan dan memohon supaya upacara patiwangi dilakukan terhadap anak laki- lakinya yang mengambil perempuan brahmana. Uraian hasil penelitian inilah dapat membuktikan bahwa faktor tersebut di atas dapat menghambat terjadinya dinamika hukum dalam masyarakat. berdasarkan brahmana 5.2 Perubahan itu sendiri bertentangan dengan kaedah dan nilai-nilai yang menjiwai bagian terbesar warga masyarakat Nilai dasar dari kehidupan hukum adat Bali adalah sesuatu yang abstrak, hal mana hanya dapat diamati melalui refleksi dalam budi manusia. Masyarakat Bali kehidupannya dituntun oleh nilai-nilai kebudayaan Bali yang bercorak religius Hindustis134. Nilai dasar masyarakat Hindu adalah suatu keadaan yang seimbang. Nilai dapat dikenali dari adat, bentuk adat yang paling abstrak adalah nilai budaya. Nilai budaya ini akan dapat berpengaruh terhadap pola berpikir. Pola berpikir akan membentuk sikap seseorang atau masyarakat. Sikap ini akan menghasilkan pola prilaku. Pola prilaku, ada yang baik ada yang buruk, 134 Swastawa Dharmayudha dan I Wayan Koti Çantika, 1991. Filsafat Adat Bali, Upada Sastra, hal. 7. 116 - perkawinan biasa, terlebih dahulu dilakukan upacara patiwangi di Pura Bale Agung Desa Adat Wanasari. Pasangan suami istri ini kemudian dikenakan hukuman buang (selong) ke daerah Buleleng, dalam masa waktu tertentu (tidak diketahui secara persis lama waktu dihukum buang, tetapi tidak lebih dari 10 tahun). Setelah masa hukuman selesai, I Kodetan beserta istri diperbolehkan pulang ke Desa Wanasari menuju banjar Wanasari Baleran155. Apabila kasus di atas disimak, maka dapat diketahui bahwa perkawinan antara I Kodetan dengan Ida Ayu Rata di atas, memenuhi unsur-unsur perkawinan asupundung yang dilarang oleh hukum yang berlaku pada waktu itu, yaitu Paswara Tahun 1927. Dari bentuk sanksi yang diterapkan kepada pelaku maka dapat diketahui bahwa Paswara 1927 diterapkan secara konsisten pada waktu itu, yaitu hukuman buang di wilayah Bali. Hal itu berbeda dengan kasus yang terjadi di Kaba-kaba tahun 1917 dan Kasus I Merta tahun 1924 di atas, yang dibuang ke daerah di luar Bali (Lombok). Adanya perubahan keringanan hukuman menurut penulis adalah merupakan kebijakan pemerintah Belanda. Tambahan upacara patiwangi mungkin disebabkan karena anggota Raad van Kertha terdiri dari golongan wangsa brahmana atau pedanda. tatwa, sehingga Pedanda berpegang kepada brahma untuk kesempatan merupakan menambahkan upacara pegat wangsa yang ada dalam brahma tatwa ke dalam paswara dengan tujuan untuk mengamankan keturunannya, supaya tidak diperistri oleh laki-laki yang berbeda wangsanya. suatu yang baik 155 Hasil wawancara dengan informan Ida Bagus Komang Anom, tanggal 4 April 2009. 137 -
Bali. Dalam Paswara 1927 ini juga ada persyaratan tambahan bagi pelaksanaan perkawinan asupundung, yaitu kewajiban melaksanakan upacara terlebih dahulu. patiwangi untuk mengidentifikasi proses perkembangan substansi hukum pada masa penjajahan, oleh karena terbatasnya informasi mengenai kasus asupundung yang terjadi pada waktu itu. Informasi yang diperoleh lebih banyak didasarkan pada ingatan informan yang tidak dapat diklarifikasi dengan sumber-sumber tertulis. Bahkan tidak jarang informasi yang diperoleh langsung informan, melainkan berdasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dari orang lain (Bali: berdasarkan "kone"). Kuat dugaan, terbatasnya informasi menganai kasus yang kami peroleh disebabkan karena sedikitnya kasus perkawinan asupundung yang terjadi karena pada waktu itu masyarakat sangat taat kepada adat. Kuatnya adat yang berkaitan dengan kewangsaan pada waktu itu, menyebabkan orang tidak berani melanggar aturan perkawinan antar wangsa. Penulis kesulitan mengalami berdasarkan tidak pengalaman Dari sedikit kasus yang terjadi, dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tabanan, diperoleh informasi tersebut pernah terjadi perkawinan bahwa di daerah asupundung pada tahun 1939. Persitiwanya terjadi di Desa Wanasari. Ketika itu seorang laki-laki jaba bernama I Kodetan dari Wanasari Baleran mengawini seorang perempuan brahmana wangsa bernama Ida Ayu Rata. Perkawinan ini diawali dengan kawin lari, karena tidak mungkin perkawinan demikian dilakukan dengan cara melamar (pepadikan). Setelah perkawinan lari tersebut sukses, barulah diadakan upacara pengesahan perkawinan dirumah mempelai laki-laki. Diketahui oleh informan, disahkan dengan upacara bahwa sebelum perkawinan 136 - untuk menghasilkan pola prilaku yang baik perlu kaedah atau norma yang mengatur. Dengan demikian adat letaknya pada prilaku, prilaku yang ajeg adalah adat prilaku yang dipertahankan sesuai adat kebiasaan setempat yang dianggap telah sesuai dengan nilai religius magis. Kaedah dan nilai-nilai yang menjiwai bagian terbesar warga masyarakat dapat dikenali dari adat. Adat dapat diartikan sebagai hukum adat yang mempunyai akibat-akibat hukum. Akibat hukum timbul apabila telah terjadi pelanggaran terhadap adat tersebut, hal ini sama artinya melanggar aturan hukum adat. Karena dalam pengertian hukum adat ini tercakup unsur-unsur sebagai berikut : a. Adanya kewajiban pada masyarakat untuk mentaati adat. b. Aturan tersebut sifatnya konsisten. c. Pihak penguasa adat mempertahankan aturan adat tersebut. d. Apabila ada pelanggaran, penguasa atau masyarakat reaksi atas pelanggaran adat akan memberikan tersebut.135 penghapusan perkawinann asupundung termasuk didalamnya upacara patiwangi, oleh sebagian besar masyarakat karena ketidak mengertiaannya dianggap bertentangan dengan kaedah dan nilai-nilai yang telah tertanam secara turun temurun. Menyebabkan telah mengalami masyarakat yang perubahan di bidang pendidikan, teknologi, ekonomi dan lain-lain, masih kuat mempertahankan adat lama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Pelaksanaan peraturan tentang 135 Swastawa Dharmayuda, 1990. Hubungan Adat dengan Agama dan Kebudayaan, Penerbit CV. Kayu Mas, hal. 14. 117 -
terutama daerah Tabanan menganggap upacara patiwangi harus dilakukan supaya perkawinannya dikemudian hari tidak mendapat halangan. Pada umumnya di Tabanan pihak keluarga laki yang memohon supaya dilakukan upacara patiwangi. Terlepas tahu tidaknya mereka tentang isi dari pada Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951. Untuk daerah Singaraja ditentukan oleh yang muput upacara. erat kaitannya dengan sifat hukum adat itu sendiri yaitu sifat religiomagis. Swastawa mengutip pendapat Bushar Muhammad istilah ditambahkan yang mengandung pengertian participerend-kosmisch bahwa orang Indonesia pada dasarnya berfikir serta merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan (religi) pada tenaga-tenaga yang gaib (dunia kosmis). Dan semua tenaga-tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan "keseimbangan".136 Pemikiran masyarakat yang demikian Religiomagis pengertian magis religius merupakan kepercayaan masyarakat hukum adat terhadap dunia gaib yang mengatasi kekuatan manusia. Dunia gaib itu mempengaruhi bukan menentukan nasib manusia. Kompleksitas kehidupan dalam kelompok, dan menjadi keseimbangan dunia nyata dan tidak nyata, skala dan niskala.137 Untuk itu perlu dipelihara keseimbangan antara dunia nyata dengan dunia gaib. Gangguan terhadap keseimbangan atau ketidakseimbangan masyarakat dan akan muncul gangguan yang tidak diinginkan, untuk itu diperlukan upaya tertentu untuk memulihkan keseimbangan tersebut. Wiranata mengemukakan, akan menimbulkan keresahan 136 Ibid., hal. 56. 137 Wiranata, 2005. Op.Cit., hal. 61. 118 - yang dilakukan oleh pasangan suami istri oleh informan sudah dilupakan namanya. Peristiwanya terjadi di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Tabanan. Pemerintah yang berkuasa pada waktu itu (Pemerinth kolonial Belanda) menjatuhkan hukuman kepada pelaku asupundung tersebut, yaitu dengan menghukum selong ke Pulau Lombok selama 10 (sepuluh) tahun. Setelah mengalami hukuman selong selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian pasangan suami istri tersebut bersama keluarganya kembali ke daerah Tabanan, tetapi tidak menuju Desa Kaba-Kaba, melainkan menuju Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan. Di Desa inilah kemudian pasangan suami istri tersebut hidup bersama memiliki keturunan. Berdasarkan keterangan informan, anak-anaknya bernama I Darawa, I Damuh dan I Damek. Dilihat dari ketiga nama anaknya semua berawal dari suku kata I dan Da yang berasal dari I Dayu153. Dari buku karangan Geoffrey Robinson juga dapat ditemukan kasus yang terjadi di tahun 1924, yaitu kasus Guru HIS, I Nengah Metra, yang oleh Raad van Kertha dijatuhi hukuman buang ke Pulau Lombok karena mengawini perempuan brahmana wangsa154. Proses perkembangan selanjutnya terjadi di tahun 1927, ditandai dengan dikeluarkannya Paswara 1927. Berdasarkan Paswara ini sanksi yang ditetapkan dalam Paswara sebelumnya, yaitu Paswara 1910 mengalami perubahan. Dalam Paswara 1927, bentuk sanksinya adalah tetap berupa hukuman buang (selong) tempat pembuangan dan masa hukuman yang lebih ringan, yaitu dibuang di suatu daerah yang masih merupakan wilayah tetapi 153 Hasil wawancara dengan Ida Bagus Komang Anom, tanggal 4 April 2009. 154 Geoffrey Robinson, Op.cit., hal. 52. 135 -
BAB VI PROSES TERJADINYA DINAMIKA HUKUM ADAT PERKAWINAN ASUPUNDUNG 6.1. Proses Dinamika di Bidang Substansi dan Sanksi Hukum 6.1.1. Jaman Kerajaan 1552 - 1849 Telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu, bahwa hukum adat perkawinan asupundung telah mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan jamannya. Pada jaman raja-raja di Bali perkawinan asupundung merupakan delik adat yang sangat berat sanksinya yaitu hukuman labuh geni (terjun ke dalam api yang membara) bagi perempuan dan hukuman labuh batu (dibuang ke laut diperberat dengan laki-laki yang memperistri perempuan batu) bagi brahmana. Sehubungan dengan proses perkembangan substansi hukum adat perkawinan asupundung, pada jaman kerajaan, substansi yang diperkirakan dipakai dasar adalah Menawa Dharma Sastra, substansi hukum pada jaman ini tidak banyak dapat diuraikan, karena tidak ditemukan sumber-sumber acuan (literatur) yang dapat dijadikan pegangan, dan tidak satupun dari informan yang diteliti dapat memberi penjelasan tentang hal tersebut. Jaman Penjajahan 1849 - 1945 Berdasarkan sumber bahan hukum dapat diketahui dinamika substansi hukum adat perkawinan asupundung. Selanjutnya dalam bagian akan diuraikan hasil penelitian mengenai proses dinamika substansi hukum dari perkawinan asupundung pada jaman penjajahan. 6.1.2. ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar tahun 1917 di Tabanan pernah terjadi perkawinan asupundung 134 - Sebagian besar masyarakat Bali masih menganggap bahwa perkawinan antara perempuan wangsa brahmana dengan berbeda merupakan pelanggaran terhadap delik adat. Hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam ajaran brahma tatwa. Sekarang delik adat demikian sudah dihapus dengan Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951. Walaupun telah dihapus, kepercayaan masyarakat Hindu Bali masih menganggap bahwa perkawinan asupundung mendatangkan malapetaka (panes). Panes bersumber pada api, api adalah brahma, dan brahma adalah brahmana. Masyarakat Hindu memiliki kepercayaan mengambil perempuan brahmana sebagai istri ini akan akan menyebabkan gumi mengalami musibah) seperti yang terdapat dalam brahma tatwa. Akibat dari kepercayaan ini akan menimbulkan keluarga, ketidakseimbangan masyarakat, dan desa pakraman, sehingga perlu untuk menyeimbangkan keadaan tersebut dengan berbagai macam usaha melalui upacara. laki-laki dari wangsa letuh (jagat raya lahir bathin dalam Untuk jelasnya dapat dikemukakan hasil penelitian yang menyatakan perubahan Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 dianggap bertentangan dengan kaedah- kaedah yang menjiwai sebagian besar masyarakat sebagai berikut : a) Masyarakat yang masih mempertahankan kepercayaan tahu melaksanakan upacara tentang Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 tidak dilaksanakan peraturan tersebut karena dianggap bertentangan dengan isi lontar brahma tatwa dan lontar Dandang Bang Bungalan dengan harapan keluarga dan sisyanya tidak mengalami seperti apa yang tersebut dalam lontar yang diuraikan dalam bab terdahulu. patiwangi walaupun 119 -
b) Masyarakat yang ragu-ragu terhadap pelaksanaan upacara patiwangi. Keraguan masyarakat dapat dilihat dalam kasus sebagai berikut adalah :Anak Agung Putra mertua Ida Ayu Ririn menyatakan: Pada saat perkawinan anaknya yaitu Anak Agung Rajendra degan Ida Ayu Ririn tidak melakukan patiwangi. Walaupun upacara patiwangi tidak dilaksanakannya, Anak Agung Putra juga merasa was-was terhadap kepercayaan nantinya mengakibatkan menantunya tidak hamil. Apabila terjadi hal demikian barulah upacara patiwangi akan dilakukan.138 upacara (panes) yang Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan masih dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, walaupun melenceng dari tujuan upacara patiwangi. Prilaku masyarakat demikian dapat dikelompokkan dalam masyarakat yang ragu-ragu mengadakan perubahan. I Wayan Sukarata, suami Ida Ayu Taman menyatakan: Pada saat perkawinannya tahun 1969 tidak melakukan upacara patiwangi karena suami Ida Ayu Taman mengetahui keluarnya Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 yang asupundung telah menghapus perkawinan termasuk upacara patiwangi. Tetapi kepercayaan mengambil perempuan brahmana adalah panes diakuinya dengan menyatakan bahwa hidupnya 138 Hasil wawancara dengan Anak Agung Putra, Senin 23 Maret 2009, di Puri Anyar, Sukasada. 120 - mempertahankan dan ragu-ragu terhadap keberlakuan upacara patiwangi. Adapun resiko yang dihadapi menurut mitologi yang diyakini oleh masyarakat yang bersikap seperti tersebut di atas adalah tidak memiliki keturunan, cekcok terus menerus, hidup miskin, merasa direndahkan (rendah diri dalam pergaulan keluarga), reinkarnasi tidak sebagai manusia, dan lain-lain. Walaupun berdasarkan logika keadaan-keadaan yang disebutkan di atas, mungkin bisa terjadi pada perkawinan yang bukan asupundung karena sesungguhnya nasib orang ditentukan oleh Tuhan dan karmanya, tetapi kepercayaan masyarakat yang masih kuat terhadap mitologi menyebabkan mereka memilih tetap melaksanakan upacara patiwangi. Disamping itu, penelitian juga menunjukkan bahwa bagi masyarakat yang tidak terlalu percaya lagi tetap terhadap mitos di atas, kadang-kadang melakukan upacara perkawinan dapat berjalan lancar. Sebab tidak jarang terjadi, keluarga perempuan yaitu wangsa brahmana yang menuntut supaya diadakan upacara patiwangi, atau pandita yang tidak mau muput, dan brahmana (siwa) tidak memberi upacara perkawinannya. Daripada menghadapi risiko perkawinan menjadi batal atau tidak lancar, keluarga mempelai laki- laki akhirnya tetap melaksanakan upacara patiwangi dengan sukarela ataupun dengan "keterpaksaan". juga patiwangi upacara supaya tirta terhadap gria 133 -
permintaan orang tua atau keluarga purusa. Tetap dilakukannya upacara patiwangi, karena kepercayaan "jejeh kepanesan apan sang brahmana meraga api," (khawatir panas karena perempuan brahmana diibaratkan sebagai api) yang mengakibatkan gumi letuh (bumi akan hancur/kerug). Menurut lontar brahma tatwa, upacara patiwangi dilakukan dengan tujuan untuk pegat wangsa, sehingga wangsanya sama dengan mempelai laki-laki. Sebelum tahun 1951 patiwangi merupakan sanksi adat yang diatur didalam awig-awig desa adat. Patiwangi dilakukan di Pura Bale Agung, pura yang diyakini merupakan tempat berstananya Dewa Brahma. Menurut mitologi, brahmana lahir dari ubun-ubun Dewa Brahma, sedang ksatria lahir dari tangan dewa brahma, wesya lahir dari perut Dewa Brahma dan sudra lahir dari kaki brahmana. Dengan demikian menunjuk sumber dari Brahma Tatwa yang telah diuraikan dengan jelas dalam dinamika budaya hukum, maka upacara patiwangi dilakukan di Pura Bale Agung dengan tujuan wangsa), mengembalikan pegat wangsa kebrahmanaan, dan lain sesuai dresta (adat setempat) untuk disamakan wangsanya sesuai dengan wangsa suaminya. Setelah itu baru diadakan upacara perkawinan seperti biasanya dan dapat dipuput oleh pandita. (putus istilah terdapat kekhawatiran masyarakat terhadap resiko yang mungkin lebih besar terjadi apabila dilakukan perubahan terhadap dresta yang sudah ada berkaitan dengan upacara patiwangi, meskipun mereka sudah tahu hukum adat asupundung ini telah dihapus melalui Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951. Kepercayaan masyarakat terhadap mitologi seperti disebutkan di atas, juga masih terjadi di Singaraja sikap terutama Berdasarkan kepercayaan tersebut di atas, pada masyarakat yang memiliki 132 - yang mengambil perempuan brahmana.139 sengsara diakibatkan oleh karena c) Masyarakat yang meninggalkan upacara patiwangi (1) Untuk daerah Singaraja Masyarakat yang mengetahui adanya penghapusan tidak percaya apabila perkawinan asupundung, adalah perempuan mengambil bertentangan dengan nilai-nilai, kaedah dan norma- norma yang ada dalam masyarakat. Lebih lanjut mengemukakan bahwa wangsa adalah menandakan keturunan. Masyarakat Hindu merupakan satu keturunan menurut ajaran Hindu yang ada adalah Varna.140 Pendapat di atas sesuai dengan pendapat Wiana yang mengemukakan, sebelum munculnya sistim wangsa untuk menentukan Varna seseorang sejak jaman Bali Kuno berlaku sistim Varna yang masih utuh sesuai dengan teks sastra suci Hindu.141 Varna yang didasarkan atas fungsi dari pada guna dan karma. Sebagian masyarakat juga menyatakan "upacara suruhan padanda yaitu Padanda Dwipa Sandi. Dengan tidak dilakukannya upacara patiwangi dalam perkawinan asupundung maka padanda tidak memberi tirta apalagi muput perkawinan"142. Hal brahmana patiwangi dilakukan atas 139 Hasil wawancara dengan I Wayan Sukarata suami Ida Ayu Taman, tanggal 23 Maret 2009. 140 Hasil wawancara dengan Jero Mangku Wenten, tanggal 20 Maret 2009. 141 Wiana, 2006. Op.Cit, hal. 133. 142 Hasil wawancara dengan Jero Bawati, tanggal 21 Maret 2009. 121 -
demikian dialami juga oleh penulis tahun 1981. Bila upacara dipuput oleh pinandita (pendeta bukan dari wangsa brahmana) dan pemangku di daerah Singaraja, patiwangi tidak dilakukan. Kepercayaan masyarakat mulai berubah kira-kira setelah keluarnya Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951. Perubahan kepercayaan tersebut tidak merata, sebagian kecil sehingga ada masyarakat yang masih percaya ditambah dengan sikap seolah-olah memaksakan upacara patiwangi dilakukan terhadap untuk perkawinan seluruh masyarakat upacara masyarakatnya patiwangi asupundung, karena penegak hukum dalam hal ini Pedanda tidak pernah menyarankan adanya upacara patiwangi terhadap asupundung. Apabila perempuan brahmana di Sukasada kawin dengan wangsa lain diberikan ijin mepamit setelah punya anak dan diberikan tirta pemuput pada waktu kawin. Tidak pernah mempertanyakan apakah perkawinan asupundung telah dilakukan upacara patiwangi. Pertimbangan setelah punya anak baru diberikan mepamit, karena apabila tidak punya anak, ada kemungkinan perempuan brahmana akan cerai dan kembali mulih gria. Dengan demikian pandita brahmana yang Khusus asupundung. Sukasada hampir tidak melaksanakan terhadap perkawinan perkawinan kesimpulannya di daerah Singaraja terdapat masyarakat yang bervariasi dalam menerima perubahan: 1) Masyarakat yang masih kuat mempertahankan patiwangi misalnya Gria Tohpati, diikuti oleh masyarakat yang menjadi sisyanya. Masyarakat inipun 122 - Mei 2000 yang menyatakan bahwa Padanda Siwa Budha tidak mau duduk sejajar saat memimpin suatu upacara yadnya selain dengan sesama Padanda Siwa Budha. Padanda Gde Ketut Sebali Tianyar sebagai penegak hukum adat sudah berpikiran modern dalam hal persoalan wangsa. Keinginannya untuk mengembalikan sistim warna sesuai dengan ajaran Hindu yaitu kitab suci Weda masih mengalami perlawanan wangsa brahmana. Dalam Sabha Pandita Parisadha Hindu Dharma Pusat No. 03/X/2002, Padanda Gde Ketut Sebali Tianyar sebagai Ketua mewakili Pandita Siwa, dan pandita dari wangsa lain sebagai wakil ketua yang mengatur kembali fungsi warna berdasarkan ajaran Hindu yang disebut sebagai pengamalan Catur Warna. Dalam Sabha Pandita tersebut disinggung tentang perkawinan asupundung jangan dipermasalahkan lagi oleh pandita-pandita yang muput upacara perkawinan yang berbeda wangsanya. Hal ini berarti bahwa sebelum dibuat Bhisama Sabha Pandita tersebut diketahui adanya suatu penolakan terhadap berlakunya Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951. 5.4. Resiko yang dihadapi sebagai akibat perubahan ternyata lebih berat daripada mempertahankan ketentuan sosial yang ada sebelumnya terjadi perubahan Berdasarkan hasil penelitian di Tabanan dapat diketahui bahwa pada umumnya informan menyatakan bahwa beda wangsa melakukan perkawinan dengan perempuan brahmana, sebaiknya dibuatkan upacara patiwangi bagi mempelai perempuan. Masyarakat Tabanan sekarang masih kuat sampai kepercayaannya melakukan upacara patiwangi atas dasar apabila laki-laki 131 -
yang bertugas melaksanakan peraturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penegak hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas karena disamping mencakup mereka yang secara langsung ataupun langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.151 Dalam adat perkawinan asupundung wangsa brahmana dan panditalah yang menjadi penegak hukum. Dalam hukum adat yang menjadi penegak hukum tidak selalu hakim, jaksa dan polisi, tetapi brahmana (sebagai penglingsir) atau tetua adat juga pandita dapat berfungsi sebagai penegak hukum. Adanya Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 dan Bhisama Sabha Pandita Parisadha Hindu Dharma Pusat No. 03/X/2002 untuk menghapus terhadap perkawinan asupundung. upacara patiwangi peraturan tersebut tidak Hasil penelitian menyatakan didayagunakan, bahkan peraturan tersebut ditolak keberadaannya oleh para pandita yang berasal dari terhadap wangsa. wangsa brahmana yang fanatik Pandita dari wangsa lain sudah tidak memberlakukan upacara patiwangi seperti terjadi di kalangan pinandita dan pemangku di Kecamatan Buleleng152. Demikian juga dengan adanya Sabha Pandita Parisadha Hindu Dharma Pusat No. 03/X/2002, yang diketuai oleh Padanda Gde Ketut Bali Tianyar dari Gria Tengah Karangasem merupakan bukti masih adanya jurang pemisah antara wangsa secara vertikal. Padanda Gde Ketut Sebali Tianyar juga tidak setuju dengan isi Kerta Semaya yang dilakukan oleh para padanda di Karangasem tanggal 21 tidak 151 Soerjono Soekanto, 1983. Penegakan Hukum, Bina Cipta, hal. 19. (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto VII). 152 Hasil wawancara dengan Mangku Wenten, Jumat 20 Maret 2009 dari Banjar Tegal, Buleleng. 130 - juga bervariasi yaitu masyarakat yang menggunakan pendeta brahmana sebagai pemuput dan masyarakat yang menggunakan selain pendeta brahmana sebagai pemuput (tidak melakukan upacara patiwangi). 2) Masyarakat yang ragu-ragu meninggalkan upacara patiwangi yaitu sebagian kecil masyarakat Sukasada yaitu keluarga Puri Anyar dan keluarga Ida Ayu Taman. 3) Masyarakat telah meninggalkan upacara yang patiwangi adalah masyarakat selain tersebut di atas. (2) Daerah Tabanan penelitian menunjukkan bahwa semua masyarakat di lokasi penelitian, baik dari golongan brahmana maupun golongan triwangsa lainnya tidak melaksanakan upacara patiwangi. Masyarakat menganggap bahwa apabila tidak melaksanakan upacara patiwangi takut terhadap isi lontar brahma tatwa yang dijelaskan dengan runtut akibat-akibatnya oleh para penglingsir dan para pandita kepada sisyanya yang mengambil istri perempuan brahmana. Disatu sisi ada juga masyarakat Tabanan yang ingin meninggalkan upacara tersebut, tetapi tiada kekuatan untuk melawan kehendak para brahmana. takut perkawinan anaknya tidak dipuput dan tidak diberi tirta. Kesimpulan dari hasil penelitian di Tabanan belum ditemukan variasi sikap masyarakat seperti hasil penelitian di Singaraja. Untuk Kecamatan Tabanan, hasil belum berani meninggalkan atau 123 -
5.3. Para warga masyarakat yang kepentingan- kepentingannya tertanam cukup kuat berkuasa untuk menolak proses perubahan/pembaharuan Pendapat Lili Rasjidi dalam Achmad Ali sangat tepat mengemukakan hukum yang baik adalah sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat Erlich dengan konsep living law, perkembangan hukum itu tidak terdapat dalam undang- undang, ilmu hukum dan putusan pengadilan melainkan sendiri.143 dalam masyarakat dengan dikeluarkannya Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 tentang Penghapusan perkawinan asupundung, ternyata sebagian masyarakat menolak adanya perubahan tersebut. Oleh karena upacara patiwangi yang dahulu merupakan bagian dari sanksi delik adat perkawinan asupundung sampai sekarang merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat yang juga bisa disebut living law. Adapun masyarakat yang menolak proses perubahan dari hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut : a) Masyarakat dari wangsa ksatria, wesya dan sudra, merupakan masyarakat yang sangat tergantung dengan keberadaan golongan brahmana dan pandita. Mereka sangat tergantung pada wangsa brahmana atau pandita dalam hal penyelesaian upacara adat dan keagamaan, termasuk perkawinan asupundung. Pada umumnya golongan ini membawa segala permasalahan adat dan agama kepada golongan brahmana atau pandita brahmana. Khusus berlakunya Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 terutama golongan triwangsa tadi (di daerah Tabanan) yang golongan mengikuti Berkaitan penyelesaian upacara sikap brahmana 143 Achmad Ali, 1996. Op.Cit., hal. 297. 124 - lain.148 Setelah mengutamakan kepentingan orang disimak pengertian mengenai pandita, dalam kenyataan ada beberapa pandita yang tidak memiliki sifat-sifat demikian dan juga tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk memimpin masyarakat adat. Monopoli pandita dari wangsa brahmana terjadi sejak jaman kerajaan sampai pada jaman kemerdekaan, tepatnya tahun 1961 tonggak perubahan yang diadakan di Campuhan Ubud. Salah satu hasil pesamuan itu adalah menghasilkan piagam Campuan. Pesamuan itu menetapkan bahwa setiap umat Hindu yang memenuhi syarat keagamaan Hindu boleh medwijati menjadi pandita.149 Sistim kepanditaan yang tidak membeda- bedakan wangsa pandita lebih nyata ditetapkan tahun 1968 dalam Maha Sabha Parisadha Hindu Dharma ke-II yang dilangsungkan dari tanggal 2 sampai dengan 5 Desember 1968. Salah satu isi keputusan Mahasabha tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan telah melaksanakan pandita upacara/upakara Diksa ditapak oleh nabenya dengan bhiseka (nama kelahiran kembali), Padanda, bhujangga, resi, bhagawan, empu dan dukuh.150 Semua bhiseka ini memiliki fungsi sebagai pemimpin dalam masyarakat, baik sebagai pemimpin atau pemuput upacara juga sebagai pembina dan pengarah upakara, upacara adat dan agama. Fungsi demikian sama dengan fungsi sebagai penegak hukum, bekerjanya hukum di masyarakat sangat dipengaruhi oleh institusi-institusi pelaksana hukum (legal structure) telah terjadi ialah mereka yang atau sebutan 148 Mardiawan Seto, 1981. Kamus Jawa Kuno Inodnesia, Penerbit : Nusa Indah Percetakan Arnold Ende Flores, hal. 403. 149 Wiana, 2006. Op.Cit., hal. 170. 150 Wiana, 2006. Loc.Cit., hal. 170. 129 -
b) Masyarakat wangsa brahmana Masyarakat wangsa brahmana dalam adat perkawinan asupundung memegang peranan penting. Peran wangsa brahmana adalah : 1. Sebagai siwa yang memberi pengarahan dan pembinaan upakara dan upacara bagi masyarakat pada umumnya. 2. Sebagai pandita yang berperan sebagai pemuput upacara, dan juga berperan sebagai pengarah, pembina upakara dan upacara. 3. Pada umumnya tidak semua wangsa brahmana melakukan peranan seperti nomor satu dan nomor dua diatas. Ada wangsa brahmana yang tidak memiliki lontar, pewedan dan sisya atau panjak. Selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai hal yang berkenaan dengan pandita. Menurut ajaran Hindu orang yang boleh menjadi pandita tidak berdasarkan keturunan atau wangsa, setiap umat Hindu yang memenuhi syarat-syarat keagamaan Hindu boleh menjadi Pandita. Syarat-syarat keagamaan Hindu tidak ada menentukan wangsa tertentu saja yang boleh menjadi pandita. Seperti dikutip oleh Wiana dalam Bhagawad Gita IV, 19 orang yang disebut sebagai pandita adalah sebagai berikut : "Ia yang segala perbuatannya tidak terikat oleh agama-agama akan hasilnya (nikaa ma karma) kepercayaan dinyalakan oleh api pengetahuan (jnyana agni), kepadanya ia dapat diberikan gelar pandita.147. Menurut Kamus Jawa Kuno, sesama dan pandita adalah amal sosial, kasih 147 Wiana, 2006. Op.Cit., hal. 166. 128 - mengabaikan dilakukan oleh pemerintah. Kepercayaan yang turun temurun terhadap isi lontar membuat masyarakat tetap melakukan adat kebiasaan yang oleh pemerintah. telah dihapus Perkawinan asupundung tidak lagi menjadi delik adat, tetapi masyarakat masih menganggap perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang dilarang dan tercela untuk dilakukan. Golongan yang menganggap tercela perkawinan asupundung adalah wangsa brahmana sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut di atas perkawinan menurut Soerjono Soekanto, merupakan urusan keluarga, kelompok kekerabatan atau bahkan menjadi urusan suatu suku, pribadi yang bersangkutan tidaklah dapat dilepaskan dari proses tersebut. Ketegangan dapat timbul sebagai akibat daripada kepentingan pertimbangan-pertimbangan kelompoknya. individu Perwujudannya bentuk-bentuk perkawinan yang menyimpang dari bentuk umum di dalam masyarakat yang bersangkutan.144 Perkawinan asupundung merupakan bentuk perkawinan yang tidak pada umumnya terjadi, tetapi sampai sekarang diakui pada keberadaannya. masyarakat Hindu di Bali merupakan bentuk perkawinan tidak pada umumnya membawa dampak terhadap perempuan ketidak adilan dan diskriminasi brahmana, sedangkan untuk laki-laki brahmana tidak dituntut seperti terjadi pada perempuan brahmana. Ditolaknya Surat Keputusan DPRD Bali Nomor 11 pembaharuan yang antara dengan kepentingan berupa adalah Perkawinan asupundung 144 Soerjono Soekanto, 1992. Inti Sari Hukum Keluarga, Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 15. (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto VI). 125 -
Tahun 1951 erat kaitannya dengan kepatuhan hukum penyebabnya, masyarakat. Adapun Soerjono Soekanto mengemukakan ada tiga faktor , yaitu : faktor-faktor a. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena pemimpin-pemimpin masyarakat memerintahkannya. b. Kepatuhan hukum adat yang disebabkan, oleh karena lingkungan sosial yang menghendakinya. c. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan, oleh karena seseorang menganggapnya sebagai sesuatu yang sebanding atau adil.145 Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto memang kenyataannya, masyarakat sangat patuh terhadap pemimpin-pemimpin masyarakat. Dalam adat perkawinan asupundung, pemimpin masyarakat adalah pandita. Masyarakat mempunyai suatu anggapan bahwa golongan brahmana dan pandita yang berasal dari wangsa memiliki pengetahuan hukum adat dan agama. Dengan demikian kepatuhan tidak hanya merupakan kehendak dan perintah dari para pemimpin yang adat sehingga kepatuhan tersebut menghendakinya, sosialnya. dikehendaki lingkungan terhadap hukum adat Disamping kepatuhan oleh para dikehendaki pemimpin masyarakat, sosial menghendaki hukum tersebut masih dilaksanakan. juga menganggap bahwa Sebagian masyarakat golongan brahmana dan dianggap brahmana tersebut namun masyarakat oleh atau diperintahkan lingkungan 145 Soerjono Soekanto V, 2001. Op.Cit., hal. 339. 126 - hukum adat tersebut sebagai sesuatu yang sebanding dan adil. Kepatuhan demikian berkaitan dengan suatu kesadaran bahwa setiap perbuatan ada akibatnya. Akibat dari perbuatan tersebut harus diterima sebagai konsekuensi mengambil patiwangi brahmana. Upacara perempuan merupakan suatu konsekuensi psikis yang harus diterima oleh perempuan brahmana, dengan tujuan mendapatkan keseimbangan hidup dalam berumah tangga. Perlu diketahui juga sehubungan dengan ketaatan terhadap hukum adat, tidak semua masyarakat di Indonesia pada umumnya dan masyarakat Hindu di Bali khususnya, mentaati adat seratus persen. Pasti ada saja warga masyarakatnya menyimpang dari hukum adat yang telah ditetapkan. Menurut Koentjaraningrat, justru keadaan-keadaan yang menyimpang dari adat karena penyimpangan demikian merupakan pangkal dari proses-proses perubahan kebudayaan masyarakat pada adat perkawinan asupundung ada sebagian masyarakat arti menolak menolak diterapkannya Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 adapula masyarakat yang melaksanakan Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 seperti uraian dalam bab sebelumnya. ini penting sangat artinya Terkait dengan umumnya.146 dalam perubahan 146 Koentjaraningrat, 1981. Pengantar Ilmu Antropologi, Penerbit : Fa. Aksara Baru, hal. 238. (selanjutnya disebut Koentjaraningrat I). 127 -
maka akan semakin mudahlah melaksanakan peraturan tersebut. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang- undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat akan semakin sulit untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum tersebut. Keluarnya Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 tahun 1951 adalah untuk menghapus delik adat asupundung. Penegak hukum yaitu perkawinan brahmana wangsa dan pandita menginginkan upacara patiwangi tetap dilakukan, oleh karena sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang telah berlaku secara turun temurun. Masyarakat taat terhadap nilai-nilai yang telah ditanamkan sejak lama, sehingga berakibat terhadap ketidak serasian antara nilai-nilai baru dengan nilai-nilai yang lama. Pasangan nilai tersebut dalam pikiran dan perasaan masyarakat sangat bertentangan. Ditaati salah satu akan menimbulkan akibat kerugian psikologis yang sama-sama membebani kehidupannya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Uraian di atas membuktikan bahwa hasil penelitian terhadap kepatuhan dalam mentaati Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 tahun 1951, hasilnya tidak merata, sebab tergantung dari masyarakat memandang nilai-nilai norma hukum adat yang lama maupun norma hukum adat yang baru. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Ridwan Syahrani mengemukakan ada 9 (sembilan) macam arti hukum yang diberikan oleh ini penulis kutip dua masyarakat. Dalam kaitan pengertian yang berhubungan dengan permasalahan kepatuhan terhadap hukum adat yang disebabkan oleh karena lingkungan sosial menghendakinya yaitu : 180 - menjadi arya.160 hal tersebut terjadi pada jaman kerajaan sehingga sampai sekarang nilai-nilai tersebut berbekas dalam perasaan masyarakat. 6.3. Proses Dinamika di Bidang Budaya Hukum Proses dinamika di bidang budaya hukum sangat lambat. Budaya hukum sebagai sarana penggerak aturan hukum dan penegak hukum untuk menerapkan sistim hukum dalam hukum adat perkawinan asupundung, ternyata menghambat dinamika sistim hukum itu sendiri. Masyarakat Hindu di Bali pada umumnya berpatokan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Menurut selalu pandangan Daniel's Lev, masyarakat Hindu berpatokan pada nilai substantif yaitu apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah, nilai benar atau patut, harus dilaksanakan berdasarkan ajaran agama Hindu yang terdapat dalam Weda., Manawa Dharma Sastra dan lontar- lontar seperti lontar Dandang Bang Bungalan dan Brahma Tatwa yang harus ditaati dan dilaksanakan. Sedangkan nilai yang dianggap salah adalah suatu nilai, akibat dari prilaku atau perbuatan yang tidak mentaati ajaran Hindu dan nilai- nilai budaya yang masih hidup dalam masyarakat. jaman Penjajahan masyarakat Hindu sangat percaya kepada raja begitu juga pada taat pemerintahan Belanda melaksanakan, paswara 1910 dan paswara 1927 dengan menghukum pelaku perkawinan asupundung sesuai sanksi dalam paswara yang berlaku. Disamping adanya paswara tersebut juga isi lontar brahma tatwa merupakan dasar tetap melakukan dan keyakinan masyarakat untuk Pada jaman Kerajaan dan jaman sangat 160 Hasil wawancara dengan penglingsir Gria Jumpung tanggal 4 April 2009, jam 10 pagi. 145 -
mempertahankan upacara patiwangi terhadap perkawinan asupundung. Keyakinan tersebut lama kelamaan menjadi budaya hukum masyarakat baik secara kosmis maupun magis. Pada jaman kemerdekaan sampai sekarang ritual patiwangi tersebut masih dilaksanakan di beberapa tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan masyarakat terhadap upacara patiwangi berdasarkan lontar Dandang Bang Bungalan dan lontar Brahma Tatwa dengan kutukan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. juga menyebabkan mulai berkembangnya wawasan orang tua, sehingga perempuan mendapat akses pendidikan. Perempuan brahmana mulai meninggalkan cerita-cerita dahulu yang dianggap sebagai takhyul belaka yang kebenarannya sulit dibuktikan. Adanya buku-buku tentang ajaran agama Hindu, hukum Hindu dan latar belakang terjadinya wangsa di Bali, menyebabkan masyarakat umum sudah berubah pandangannya terhadap perkawinan beda wangsa. Tetapi masyarakat yang menjadi Change Order dalam masyarakat, dalam hal ini wangsa masih brahmana pandita terutama mempertahankan nilai-nilai dari sehingga sikapnya terhadap Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 menghambat terjadinya dinamika dibidang budaya hukum. Mereka tetap kukuh memegang tatwa dan yang menurutnya benar. Keinginan para kepatutan brahmana ini justru diikuti dan didukung oleh masyarakat karena sebagian masyarakat takut terhadap mitos yang mengerikan. Sebagian besar masyarakat Hindu yang berpendidikan sebenarnya ingin merubah prilaku dan taat pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Bali yaitu Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951, terbukti dari pengakuan para bendesa adat dan kelian adat di Faktor pendidikan brahmana lontar isi 146 - 2) Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan karena faktor lingkungan sosial Ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum adat juga bergantung kepada kepercayaan, keyakinan, keinsafan dan kesadaran hidup pribadi dalam masyarakat. Dengan demikian orang yang tidak begitu yakin akan perubahan hukum, akan mudah sekali melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Hal-hal yang menyangkut kepentingan anggota masyarakat sebagai individu secara keseluruhan atau kelompok hendaknya diatur dalam peraturan yang tertulis dan bersifat memaksa. Apabila terjadi pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi secara tegas. dan kepentingan masyarakat Kepatuhan pada hukum adat erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum ditentukan oleh adanya suatu penilaian terhadap hukum baik tertulis atau tidak tertulis yang dianggap hukum oleh masyarakat. Penilaian tersebut timbul oleh karena manusia dalam menentukan kehendaknya sangat ditentukan oleh keserasian antara pikiran dan perasaannya. Nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat mendasari hukum adat yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga ditaati) dan apa yang dianggap tidak baik atau buruk (supaya dihindari). Nilai-nilai lazimnya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan yang ekstrim yang harus diserasikan. Atas dasar uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa semakin peraturan penyesuaian perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, tersebut banyak antara 179 -
perempuan wangsa istri. Apabila terlanjur terjadi dapat mengakibatkan gumi letuh, dan harus diadakan upacara pegat wangsa di Pura Bale Agung. brahmana sebagai c. Kepercayaan terhadap mitos yang sumbernya dari brahmana cerita diharuskan kawin dengan laki-laki brahmana. Perkawinan antara perempuan brahmana dengan bukan brahmana dapat mengakibatkan hidup sengsara, tidak punya keturunan, menjelma sebagai iris-iris poh (binatang kecil yang menjijikkan). d. Kepercayaan terhadap Lontar Bang Bungalan yang juang, apabila larangan juang ke tidak bereinkarnasi penglingsir, perempuan mengatur dilanggar mengakibatkan kembali sebagai manusia. e. Lontar Menawa Dharmasastra yang mengatur perkawinan perempuan catur warna, yang memberi akses perjodohan paling perempuan brahmana. sempit terhadap Dasar pertimbangan di atas sudah turun temurun menjadi pedoman hidup, dilaksanakannya upacara patiwangi oleh penegak hukum adat di bidang perkawinan asupundung. Nampaknya sulit untuk merubah sikap budaya hukum masyarakat terutama menyangkut nilai-nilai dan sikap-sikap yang telah diyakini sejak nenek moyangnya. Perbedaan kelas berdasarkan sistim wangsa pada jaman modern sudah tidak begitu penting karena semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun desa adat tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban seseorang berdasarkan sistim wangsa seperti jaman kerajaan dan jaman Belanda dahulu, seharusnya juga bisa mengubah budaya hukum para penegak hukum dalam masyarakat. 178 - Buleleng maupun di Tabanan yang menginginkan perubahan dibidang prilaku atau sikap terhadap perkawinan asupundung, secara merata meninggalkan upacara patiwangi. Para bendesa adat tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengubah perilaku masyarakat yang turun temurun terhadap perkawinan melaksanakan upacara patiwangi asupundung, tidaknya mereka Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 dan Bhisama Sabha Pandita Parisadha Hindu Dharma Pusat No. 03/X/2002. terlepas tahu 6.4. Proses Dinamika di Bidang Tata Cara Perkawinan 6.4.1. Tata Cara Perkawinan Asupundung Pada Jaman Kerajaan Tidak banyak informasi yang dapat diperoleh mengenai tatacara perkawinan asupundung pada masa lalu, apalagi pada masa kerajaan. Informasi masyarakat dan bahan hukum sekunder yang didapat tidak menceritakan tata cara perkawinan, melainkan hanya menyebutkan mengenai akibat hukum (sanksi) dilakukannya perkawinan asupundung. Dari sumber yang diperoleh, dapat diketahui pada masa kerajaan, bentuk sanksi pelanggaran hukum adat asupundung adalah hukuman mati. Hukuman mati yaitu labuh geni (terjun ke api yang membara) untuk perempuan brahmana dan labuh batu (dibuang ke laut dengan diperberat batu) bagi laki-laki yang mengawininya. Pada jaman tersebut mempelai belum dikawinkan secara sah, suami istri sudah dipisahkan dan dibunuh hidup-hidup dengan terjun ke dalam api yang membara bagi perempuan brahmana laki yang memperistrinya disebut melarung kelaut. Sumber-sumber dan dibuang ke laut bagi 147 -
tertulis (sastra agama) yang umum dipakai sebagai tidak ada yang pedoman dalam pelaksanan hukum menyebutkan sanksi hukum dalam bentuk pembunuhan (hukuman mati) seperti tersebut di atas. Weda sebagai kitab suci ajaran Hindu dan Manawa Dharma Sastra sebagai hukum Hindu, brahma tatwa sebagai ajaran tentang brahmana yang menjadi pegangan para brahmana tidak ada yang memuat sanksi seperti tersebut di atas. Tetapi, itulah yang terjadi pada masa itu. Setiap pelaku asupundung dihukum mati. Walaupun hukuman tidak manusiawi, tapi masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Raja pada saat itu berkuasa sewenang-wenang dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. ini sangat Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada jaman penjajajahan tidak mungkin di dapat informasi mengenai tatacara pengesahan perkawinan asupundung, sebab perkawinan demikian benar-benar dilarang. Sebelum ada pengesahan perkawinan, pasangan asupundung tersebut sudah dihukum mati. 6.4.2. Tata Cara Perkawinan Asupundung Pada Jaman Penjajahan Berdasarkan Paswara 1910, pelaku perkawinan asupundung di selong atau dibuang ke luar pulau selama- lamanya, seperti dibuang ke Parigi (Sulawesi) dan Lombok. pelaku informasi yang diperoleh, pasangan Dari asupundung tersebut dibuang bersama-sama. Hal ini menunjukkan, bahwa walaupun perkawinan asupundung adalah perkawinan terlarang, namun masih dapat dilakukan dengan sah dan dengan konskwensi tertentu. Apabila perkawinan sudah terjadi maka perkawinan tersebut tetap sah secara hukum, tetapi pelakunya dikenai hukuman selong. Sesuai tradisi dan adat kebiasaan masyarakat Bali, 148 - Untuk efektifnya hukum berlaku di masyarakat, maka hukum harus dipatuhi oleh warga masyarakat termasuk para penegak hukum adat secara sukarela. Ada suatu kecenderungan bahwa hukum adat timbul dari masyarakat dan masyarakat hidup di dalam sistim tersebut. Hukum adat merupakan konkritisasi dari pada kesadaran hukum dan kepatuhan hukum didalam hukum adat. Kesadaran hukum adalah hasrat yang kuat untuk senantiasa hidup secara teratur, dalam kehidupan tradisional Indonesia yang berpusat pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Kesadaran hukum tersebut terwujud dalam adat istiadat, norma-norma kebiasaan dan juga upacara ritual. Kepatuhan hukum di dalam hukum adat memiliki faktor penyebab yaitu :183 1) Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan atas perintah pemimpin masyarakat. Dipertahankannya upacara patiwangi dalam perkawinan asupundung, oleh masyarakat atas perintah sebagian besar wangsa brahmana dan pandita, oleh karena berfungsi sebagai penglingsir atau tetua adat. Dengan kata lain dapat dikatakan sebagai pemimpin masyarakat dalam upacara adat keagamaan dan sekaligus berperan sebagai penegak hukum adat. Golongan tersebut di atas masih dengan patiwangi, mempertahankan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : a. Perkawinan harus dilangsungkan dalam sistim upacara pepadan (wangsa yang sama). b. Keyakinan terhadap lontar brahma tatwa yang menyatakan wangsa sudra tidak boleh mengambil 183 Soerjono Soekanto V, 2001. Op.Cit., hal 339. 177 -
adalah lembaga-lembaga dasar yang berakar pada tradisi lembaga kekeluargaan seperti nilai-nilai umpamanya perkawinan asupundung di Bali sangat sulit dihapus sampai saat ini. Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 dan diperkuat dengan Bhisama Sabha Pandita Parisadha Hindu Dharma Pusat No. 03/X/2002, berdasarkan hasil penelitian mengalami hambatan yang menyebabkan keberlakuannya tidak efektif disebabkan karena budaya hukum para penegak hukum masih berpedoman pada tradisi lama yang bersumber pada lontar-lontar. Dengan demikian fungsi hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial, dalam proses yang telah direncanakan bertujuan untuk bahkan memaksa menganjurkan, menyuruh masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.182 Ajaran Roscoe Pound dalam kaitan di atas tidak berhasil diterapkan oleh karena unsur-unsur peraturan hukum yang baru yaitu Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan budaya hukum masyarakat. atau Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa faktor petugas hukum (penegak hukum) memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka fungsi hukum tidak akan dapat dilaksanakan secara efektif. Demikian pula sebaliknya, apa bila peraturannya buruk sedangkan kualitas petugas baik, maka mungkin akan timbul masalah, misalnya terlalu banyak peraturan- peraturan yang berlaku dibijaksanai, dimana kebijakan itu belum tentu sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. 182 Hendrojono, 2005. Ibid., hal. 37. 176 - perkawinan itu sah ("puput") setelah melalui suatu proses tertentu, yang intinya ditandai dengan berbagai upacara keagamaan. Menurut informasi, proses dan tatacara pengesahan perkawinan asupundung secara keagaman pun tidak berbeda dengan perkawinan pepadan (sederajat dalam wangsa). Hanya saja, dalam perkawinan beda wangsa pada masa lalu tidak pernah dilakukan dengan cara melamar (Bali: pepadikan), melainkan selalu dilakukan dengan cara kawin lari (ngerorod). Disamping itu, sesuai dengan konsep pepadan dalam perkawinan, maka sebelum uapacara pengesahan perkawinan, calon mempelai harus dalam derajat wangsa yang sama, sehingga diperlukan upacara kewangsaan patiwangi mempelai perempuan sehingga menjadi sederajat dengan wangsa mempelai laki-laki. untuk menurunkan derajat Tahun 1917 di Desa Kaba-Kaba pernah terjadi pasangan suami istri yang telah dilupakan namanya oleh informan dibuang ke Lombok selama 10 tahun suami istri tersebut diselong setelah menjalani patiwangi. Setelah jangka waktu 10 tahun kembali lagi ke Tabanan tetapi menetap di Desa Wanasari. Tahun 1939 Ida Ayu Rata dan I Kodetan melakukan perkawinan asupundung. Dalam perkawinan tersebut Ida Ayu Rata diupacarai patiwangi terlebih dahulu baru kemudian diselong ke daerah Bulelelng selama jangka waktu tertentu. Setelah masa hukuman selongnya berakhir pasangan suami istri tersebut kembali lagi ke Desa Wanasari. Tahun 2007 Desa Wanasari mengalami pemekaran menjadi dua yaitu Desa Dinas Wanasari dan Desa Dinas Sesandan. Dalam kasus I Kodetan upacara patiwangi dilakukan di Pura Bale Agung Desa Adat Wanasari, yang menyebabkan terjadinya paceklik di Desa Wanasari. Karena kejadian tersebut kemudian sejak saat itu 149 -
patiwangi dilakukan di rumah purusa, karena warga tidak boleh melakukan masyarakat adat beranggapan upacara patiwangi di Pura Bale Agung karena dilakukan sebelum sahnya perkawinan berarti mempelai dalam keadaan cuntaka (kotor). Hal tersebut menyebabkan upacara patiwangi dilakukan di pekarangan rumah keluarga purusa161. Untuk daerah Singaraja tidak dapat informasi mengenai dinamika tatacara perkawinan asupundung jaman penjajahan. 6.4.3. Tata Cara Perkawinan Asupundung Pada Jaman Kemerdekaan (1945-1998) tidak Berdasarkan hasil penelitian di Tabanan, didapatkan informasi adanya perkawinan asupundung yang pengesahannya dilakukan di lokasi penelitian sejak tahun 1939 sampai dengan tahun 1979. Memang, diperoleh informasi tentang adanya beberapa perkawinan yang dilakukan oleh beberapa perempuan brahmana kawin dengan laki-laki berbeda wangsa dari luar daerah lokasi penelitian. Karena upacara pengesahan perkawinan tersebut tidak dilakukan di daerah penelitian, maka tidak diperoleh informasi mengenai proses dan tatacara perkawinannya. Adapun perempuan brahmana yang dimaksud adalah sebagai berikut : a) b) Ida Ayu Swinih Mas (70 tahun), tahun perkawinan 1960, kawin ke Mengwi, Badung. Ida Ayu Pastika (55 tahun), tahun perkawinan 1970, kawin ke Kediri Tabanan, baru dibolehkan pulang tahun 1993 setelah ayahndanya almarhum. 161 Hasil wawancara dengan Ida Pedanda Putra Jumpung tanggal 1 April 2009 di Gria Jumpung. 150 - dari tatwa, Manawa Dharmasastra dan lontar Dandang Bang Bungalan yang turun temurun diwariskan sebagai suatu tradisi yang harus ditaati. Bagi orang yang telah membaca dapat dipastikan cara berpikirnya bisa dipengaruh oleh isi lontar tersebut. Dengan demikian mereka wajib mentaati isi lontar tersebut. Dalam jaman modern pendidikan sudah mengalami kemajuan, seharusnya cara berpikir para brahmana dan pandita terhadap perkawinan asupundung berubah sedikit demi sedikit. Mengapa harus dibuatkan Surat Keputusan oleh pemerintah untuk mengubah prilaku yang buruk sehingga sesuai dengan hak asasi manusia. Dalam usaha pemerintah Bali melakukan perubahan di bidang hukum, sasaran yang akan diperbaharui sedapat mungkin dipilih bidang-bidang yang tidak menimbulkan kegoncangan di dalam masyarakat. Karena ada bidang-bidang yang netral dan tidak netral untuk dapat dirubah. Bidang yang tidak netral adalah bidang yang sangat sulit untuk dirubah karena berhubungan erat dengan kehidupan pribadi atau yang menyangkut aspek kepercayaan termasuk aspek budaya hukum masyarakat Hindu, sedangkan bidang yang netral adalah diluar dari bidang-bidang tersebut. lontar-lontar seperti brahma Dengan mengutip pendapat Yehezjel Dror dalam Hendrojono, Sumitro mengemukakan bahwa perubahan didalam hukum lebih berpengaruh terhadap bidang-bidang yang bersifat instrumental dan netral dipandang dari sudut emosi yang terlibat.181 Sebaliknya perubahan didalam bidang hukum kurang berpengaruh terhadap kegiatan yang bersifat ekspresif dan mengandung penilaian. Termasuk ke dalam bidang yang kurang dipengaruhi perubahan hukum 181 Hendrojono, 2005. Sosiologi Hukum Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum. Srikandi Surabaya, hal. 36. 175 -
menimbulkan perilaku yang melanggar hak-hak perempuan brahmana di bidang hukum keluarga, seperti berikut : a. Pelanggaran jodoh perempuan brahmana, memiliki akses jodoh yang sempit yaitu perkawinan endogami wangsa (kawin dengan wangsanya sendiri). b. Pelanggaran terhadap martabat dan kemuliaan manusia yang terjadi pada upacara patiwangi antara lain dapat disebutkan sebagai berikut : - Ditikam atau ditigtig dengan muncuk andong. - Disoraki oleh orang banyak dengan mengelilingi Bale Agung atau mengelilingi sanggar tutuan atau sanggar tawang sebagai ganti Bale Agung. tentang Digrojog (dijambak-jambak kepalanya). - Makan sisa makanan mertua - dan sebagainya menurut dresta setempat. c. Pelanggaran pencabutan hak seperti yang diterima oleh janda mulih deha karena perkawinan pepadan. Janda asupundung tidak dapat menikmati warisan orang tempat semasa hidup. Setelah matipun, tuanya pengabenan dan tempat rohnya masih dibedakan (masih bermasalah belum ada kesatuan pendapat). Sikap para brahmana dalam menegakkan sanksi terhadap perkawinan asupundung berdasarkan budaya hukum yang bersumber pada lontar-lontar yang sifatnya sudah usang, maka dijaman ini perlu diubah pandangannya terhadap nilai-nilai baru yang mencerminkan hak asasi manusia. Perlu sosialisasi terus menerus bahwa tidak selamanya nilai-nilai yang telah mapan dimasyarakat mencerminkan keadilan. Berlakunya Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 dan Bhisama Sabha Pandita Hindu Dharma Pusat No. 03/X/2002. Dalam kenyataan empiris cenderung dikesampingkan oleh para brahmana dan pandita disebabkan karena kekuatan atau kemapanan 174 - Setelah priode tahun 1939 sampai 1979, beberapa perkawinan asupundung terjadi dilokasi penelitian, seperti disebutkan di atas. Perkawinan asupundung kemudian terjadi pada tahun 1979 antara Ida Ayu Komang Sari (almarhum) dengan I Wayan Suardana yang berasal dari satu banjar yaitu banjar adat Sandan Lebah. Tempat upacara patiwangi dilakukan di rumah purusa (tidak di Pura Bale Agung) dengan tata cara sebagai berikut : Tata Cara Tahap I 1. Diawali dengan terjadinya kawin lari ke desa Kembang Merta daerah Bedugul (rumah sanak saudaranya). 2. Di tempat pelarian tersebut dilakukan biakala/biakaon (pembersihan) terhadap mempelai berdua, setelah itu dilakukan pelaporan (mesadok) kepada kelian adat di tempat pelarian. 3. Kemudian sanak saudaranya tersebut mengabarkan kepada orang tua mempelai laki-laki kemudian melapor kepada kelian adat dan langsung menuju rumah mempelai perempuan yaitu di Gria Jumpung (disebut ngeluku) yaitu mempermaklumkan dan memohon maaf bahwa anaknya berani mengambil warga gria sebagai istri. 4. Adanya persetujuan atau tidak, terhadap peristiwa kawin tersebut, pihak keluarga perempuan brahmana dalam kasus tersebut dapat menggagalkan kawin lari tersebut dengan mengambil paksa anaknya ke rumah purusa. lari tua mempelai laki-laki. Orang 5. Apabila terjadi persetujuan, perkawinan asupundung tidak digagalkan, maka biasanya diadakan suatu keputusan yang menyatakan : a. Perkawinan putrinya agar diselesaikan sesuai dresta pihak purusa. 151 -
b. Biasanya pihak predana (keluarga brahmana) tidak ikut menyaksikan upacara adat perkawinan tersebut. c. Tidak dilakukan upacara adat mepamit (mejauman), seperti perkawinan pada umumnya. 6. Setelah ada persetujuan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan sesuai dresta pihak purusa, maka keluarga siwa (brahmana) atau pandita mengenai perkawinan asupundung. Pihak keluarga brahmana menganjurkan untuk mengadakan upacara patiwangi dipekarangan rumah, setelah itu baru dilakukan upacara perkawinan seperti biasa. Tata Cara Tahap II : UPACARA PATIWANGI 1. Di pekarangan rumah mendirikan (nancap) sanggah tutuan (tempat pemujaan) untuk ngayat Ida Bhatara Brahma di Pura Bale Agung dengan upakara yang munggah suci genep (suci beserta runtutannya). Dihadapannya ada upakara patiwangi yang terdiri dari sayut patiwangi, tumpeng barak, ayam biing, muncuk andong bang telung muncuk, di sor (bawah) segehan agung dan gelar sanga. purusa mohon petunjuk kepada 2. Upacara dipuput oleh Pemangku, kemudian mangku ngaturang uning ring Ida Betara Surya dan Ida Betara Brahma Prajapati bahwa pada hari tersebut perempuan brahmana akan mengembalikan wangsanya kehadapan Ida Betara Brahma disaksikan oleh Ida Betara Surya memberikan wangsa sesuai dengan wangsa suaminya. 3. Mempelai berdua ngaturang sembah atau mebakti ring Ida Betara Surya, Ida Betara Brahma Pradjapati, Ida Betara Samudaya (sami) rangkaian ini disebut Panca Sembah. 152 - BAB VII BUDAYA HUKUM MASYARAKAT CENDERUNG TIDAK MENTAATI SURAT KEPUTUSAN DPRD BALI NO. 11 TAHUN 1951 DAN BHISAMA SABHA PANDITA NO. 03/X/2002 7.1. Sikap Pelaksana Hukum/Lembaga Pelaksana Perkawinan Asupundung Pelaksana dalam perkawinan asupundung adalah brahmana sebagai siwa. Sehubungan dengan budaya hukum yang membelenggu sikapnya yang cenderung menolak eksistensi Surat Keputusan DPRD No. 11 Tahun 1951 dan Bhisama Sabha Pandita No. 03/X/2002. Dalam mengkaji sikap penegak hukum atau lembaga pelaksana hukum dalam sistim hukum seperti teori Friedman, maka sikap penegak hukum sangat penting dalam beroperasinya hukum di masyarakat. Budaya hukum penegak hukum perkawinan asupundung ini berpedoman kepada lontar Brahma Tatwa, lontar Dandang Bang Bungalan dan lontar Menawa Dharmasastra yang dianggap sebagai pedoman hidup yang tidak boleh diubah, karena itu isinya harus ditaati. Lontar Brahma Tatwa dan lontar Dandang Bang Bungalan yang menjelaskan dilakukan akan bagaimana perkawinan berakibat buruk sesuai isi lontar. Nilai-nilai inilah yang turun temurun diterapkan oleh brahmana atau pandita kepada masyarakat, sehingga masyarakat mentaati dan meyakini dengan sukarela karena dianggap benar. hukum yang dimaksudkan asupundung Nilai-nilai tersebut di atas menyebabkan sikap para brahmana dan pandita melanggengkan sanksi perkawinan cenderung sikap asupundung sehingga demikian 173 -
perkawinan asupundung adalah perkawinan terlarang yang membawa dampak negatif (panes). Ideologi yang mapan ini dikembalikan lagi pada ajaran tentang pelaksanaan dan pemahaman terhadap catur warna berdasarkan gunakarma, sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi baik terhadap wangsa lain maupun diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan brahmana dalam perkawinan asupundung. Dengan mengubah cara berpikir akan dapat tercapai kesetaraan gender dalam segala kehidupan di masyarakat, untuk mencapai keseimbangan berkehidupan lahir dan bathin antara sesama manusia dan sesama wangsa. Tujuannya adalah membentuk persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat dan kokoh. Ajeg Bali bukan berarti memelihara yang menimbulkan perbedaan diskriminasi, tetapi justru membuang bibit perbedaan yang mengarah pada isu diskriminasi gender, membuang aturan- aturan adat yang telah lapuk tidak mencerminkan hak asasi manusia, menghapus paswara-paswara dari jaman raja-raja dan jaman Belanda. Berusaha menyesuaikan aturan-aturan adat dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya yang tidak diskriminatif sehingga hukum dapat berfungsi sosial kontrol di masyarakat. bibit sebagai 172 - 4. Setelah melakukan Panca Sembah, kemudian mempelai sanggah tutuan ke arah berdiri dan mengelilingi terbalik dengan arah jam yang disebut purwasania 3X (tiga kali) dipecut dengan muncuk andong bang. jarum 5. Perempuan brahmana ditanyai, apakah saat tersebut mau wangsanya diturunkan, dengan mendapatkan wangsa yang baru sesuai dengan wangsa suaminya. Pada umumnya perempuan brahmana menangis karena baru sadar akan diskriminasi yang dialaminya. Apa mau dikatakan, nasi telah menjadi bubur, tidak bisa memutar balik waktu yang kemarin. 6. Terjadi tebah bahasa, sesuai wangsa yang didapat. Nama Ida Ayu diganti secara simbolis sesuai wangsa suaminya guna menyamakan wangsanya dan metirta (diperciki tirta) patiwangi. 7. Kemudian ngayab sayut Durmengala, nyapuh lara, pebersihan disaksikan oleh Tri Upasaksi. 8. Upacara perkawinan dilanjutkan seperti biasa menurut dresta dan besar kecilnya upakara diserahkan kepada kemampuan keluarga purusa sehinngga dapat dipuput oleh pedanda. Dengan mengkaji uraian di atas, ternyata upacara patiwangi (dilaksanakan) oleh Pendeta atau Pedanda. Dasar pertimbangan upacara patiwangi tidak diselesaikan oleh pedanda seperti diungkapkan oleh informan sebagai berikut: Sang brahmana tan wenang nyerodang wangsa tidak memiliki wewenang untuk menurunkan wangsa seseorang), yang berwenang adalah yang memberi wangsa yaitu lanjut Dewa 8. Upacara perkawinan dilanjutkan seperti biasa menurut dresta dan besar kecilnya upakara diserahkan kepada kemampuan keluarga purusa sehinngga dapat dipuput oleh pedanda. Dengan mengkaji uraian di atas, ternyata upacara patiwangi (dilaksanakan) oleh Pendeta atau Pedanda. Dasar pertimbangan upacara patiwangi tidak diselesaikan oleh pedanda seperti diungkapkan oleh informan sebagai berikut: Sang brahmana tan wenang nyerodang wangsa tidak memiliki wewenang untuk menurunkan wangsa seseorang), yang berwenang adalah yang memberi wangsa yaitu lanjut Dewa (seorang brahmana Brahma. Lebih 153 -
diungkapkan walaupun ada perubahan seperti jaman, penghapusan perkawinan asupundung, tatwa tetap dilaksanakan. Tata caralah yang berubah mengikuti keadaan jaman. dengan Mengelilingi Bale Agung disoraki oleh masyarakat tidak dilakukan tetapi dilakukan di secara simbolis162. perubahan hukum rumah Upacara patiwangi di daerah Kerambitan agak berbeda berdasarkan ungkapan informan "Tempat upacara patiwangi dilakukan di Pura Bale Agung atau bisa juga dilakukan di Sanggah (tempat pemujaan leluhur) dari pihak purusa.163 Tata cara selanjutnya dalam uraian ini akan dijelaskan hanya yang menunjukkan perbedaan saja dari kasus yang terjadi di Tabanan. Tata cara awal hampir sama di semua daerah. Selanjutnya akan diuraikan tata cara yang agak berbeda sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian tahap pertama sama dengan yang terjadi di Desa Sesandan, tetapi tahap kedua yang agak berbeda. Tempat dilakukan upacara patiwangi di Pura Bale Agung atau di sanggah, tidak di pekarangan rumah seperti di Desa Sesandan. Tata cara Upacara Patiwangi dilakukan sebagai berikut: 1. Di Pura Desa (Pura Bale Agung) ngadegang sanggah (beserta tutuan, runtutannya), dibawah sanggar tawang atau sanggar segehan agung, sagi pangkonan lengkap tutuan, klungah lauk pauk, dengan upakara munggah suci genep biakaon, prastita, 162 Hasil wawancara dengan Ida Pedanda Putra Jumpung, tanggal 4 April 2009, jam 2 siang. 163 Hasil wawancara dengan Ida Pedanda Putra Keniten, tanggal 1 April 2009 154 - perkawinan asupundung, telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak perempuan brahmana semasih hidup sampai meninggal dunia. Hal tersebut nampaknya sesuai dengan Teori Feminis Kultural yang mengemukakan bahwa argumentasinya yang berkaitan dengan permasalahan perbedaan perempuan dan laki-laki. Nilai moral perempuan dikatakan cenderung pada penekanan terhadap tanggung jawab yang disebut suatu kewajiban sedangkan laki-laki lebih cenderung kepada hak. Teori Feminis Kultural, menempatkan moral, nilai dan budaya sebagai fokus kajian hukum yang sebelumnya dianggap netral dan adil. Sebelum teori feminisme dikenal dan pendidikan belum maju, hukum yang telah mapan seperti hukum adat perkawinan asupundung dianggap netral dan adil. Tetapi setelah teori feminisme berkembang didahului dengan teori Critical Legal Studies, membawa wacana baru dan wawasan baru dalam perkembangannya, sehingga semakin memperluas pandangan dan pemahaman yang memberikan kemungkinan kesetaraan dalam hukum adat perempuan asupundung brahmana. perkawinan kepada Berbagai peraturan di Indonesia telah melarang Kenyataan terjadinya menunjukkan perempuan brahmana dalam perkawinan asupundung, masih mengalami diskriminasi. Akibat hukum putusnya perkawinan asupundung berakibat diskriminasi yang berkepanjangan. Diskriminasi tidak saja diterima pada waktu hidup, pada waktu meninggalpun upacara dan tempat pengabenan beda, kuburan beda dan hak untuk mendapatkan sumbah baktipun beda. Teori Feminisme Cultural akan berhasil dengan baik merombak diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat, dengan cara mengubah struktur idiologi masyarakat yang memandang bahwa diskriminasi perempuan. 171 -
tersendiri yang berada dijaban merajan, gria hanya berkewajiban ngejot dan kewajiban sembahyang adalah menjadi kewajiban dari keturunan janda asupundung179. Selanjutnya pendapat informan yang agak berbeda adalah sebagai berikut : Apabila janda asupundung mulih ke gria sampai meninggal dunia, maka jenasah janda asupundung tidak boleh diupacarai di gria. Pada waktu hidupnya diberikan tanah atau janda asupundung yang membeli tanah, kemudian dibangun rumah dan pelinggih sesuai keperluan. Apabila ingin membuat kemulan maka janda asupundung akan nyepih ke Pura Dalem Prajapati sebagai permulaan membuat kemulan. Kalau tidak mampu keluarga gria akan memberikan sepetak tanah atau apabila janda asupundung tidak mampu dan keluarga gria juga tidak mampu membeli tanah, maka dibuatkan tempat upacara ngaben yang bersifat sementara di tanah keluarganya. Penggunaan setra sesuai adat setempat yaitu desa pakraman. Setelah selesai upacara di setra kemudian dihanyut atau dilarung ke laut atau segara dengan diberi pesan supaya rohnya atau atmanya ngayah ke Dalem Prajapati, secara logika supaya atman bercampur dengan atman lain.180 Dari hasil penelitian beberapa kasus yang telah dikemukakan di atas, berkenaan dengan akibat hukum 179 Hasil wawancara dengan Ida Pedanda Putra Keniten, tanggal 1 April 2009. 180 Hasil wawancara dengan Ida Pedanda Putra Jumpung, tanggal 4 April 2009. 170 - nyuhgading (kelapa gading), andong bang 3 helai, lidi ron 3 katih. 2. Proses di Jeroan Pura (dalam pura) atau sanggah, pemangku Pura Desa nguningayang biakaon prastita sebagai upacara pebersihan. 3. Setelah itu, biakaon prastita dibawa keluar/ke jaba pura diberikan kepada mempelai berdua supaya bersih (tidak leteh) karena perkawinan asupundung, setelah prosesi mebiakaon dan prastita mempelai berdua dibolehkan masuk ke pura atau ke sanggah. 4. Diantar pemangku nguningang nyerodang wangsa adanya upacara dari perempuan suaminya, kemudian patiwangi, brahmana menjadi wangsa mempelai ngaturang panca sembah dan metirta. diantar mempelai laki mepresawiya/mepurwasania 3 (tiga) kali mengelilingi sanggar tawang atau sanggar tutuan, ketigtig dengan lidi dan daun andong, sampai di depan sanggar mempelai perempuan mengembalikan wangsanya kepada Ida Betara Brahma. 5. Mempelai perempuan 6. Air kelapa kepada perempuan brahmana, setelah itu mertua mempelai pauk nasi makan selengkapnya. Nasi disisakan kemudian diberikan mempelai perempuan untuk dimakan. Setelah itu selesailah upacara patiwangi tersebut bahasa dan menggunakan tingkatan berbahasa sesuai dengan wangsa suaminya. gading kemudian diperciki pangkonan dengan lauk tersebut sengaja dengan diakhiri tebah Tata cara perkawinan asupundung di Sukasada sangat singkat. Upacara patiwangi dilakukan dengan mengambil tempat di Pura Bale Agung. Keluarga purusa membuat sanggar tawang dengan banten selengkapnya 155 -
untuk menghilangkan wangsanya ditigtig dengan daun ilalang (ambengan). Kemudian mepamit dengan cara nyawang, sekarang sudah ditinggalkan sebab sekarang sudah boleh mepamit ke Gria dengan catatan mempelai sudah mempunyai keturunan dengan pertimbangan apabila tidak mempunyai anak, kuat dugaan akan bercerai dan kembali ke Gria. Tata cara perkawinan asupundung di Buleleng ternyata masih kuat dipertahankannya upacara patiwangi oleh masyarakat. Masyarakat yang masih mempertahankan upacara patiwangi melakukan tata cara sebagai berikut : 1. Mempelai terlebih dahulu dilukat ke segara. 2. Mendirikan fungsinya: - Untuk nyerodang (menurunkan) wangsanya. - Untuk mepamit ke gria dengan cara nyawang (jarak sanggar tawang di sanggah yang jauh). 3. Banten munggah di sanggar tawang adalah suci beserta runtutannya, didepannya ada tebasan durmangala. 4. Mempelai melakukan Panca Sembah diantar oleh pemangku atau keluarga yang bisa mengantarkan. Kemudian kepala perempuan brahmana digrojog (dijambak) kepalanya, kemudian kepalanya dikramasin oleh orang yang wangsanya sama dengan suaminya dan diberi tirta. Setelah itu mepamit nyawang, karena tidak diperbolehkan pulang. 5. Wangsa perempuan brahmana diganti sesuai wangsa suaminya kemudian diperas atau diangkat anak oleh keluarga lain dan diberi nama baru secara simbolis. 6. Setelah upacara di atas berlangsung, barulah dilakukan upacara perkawinan seperti biasa. Dari hasil penelitian di Buleleng, apabila perempuan brahmana dari gria Tohpati Desa Liligundi 156 - bahwa sebaiknya berpendapat jaban merajan dengan membuat dilaksanakan di sanggah atau tempat yang khusus untuk upacara tersebut177. ngingkup Kemudian informan lain menyatakan bahwa : Bila terjadi kasus demikian terhadap keluarganya maka keluarga wajib mengabenkan, memberi tempat di gria untuk prosesi ngaben, memberi setra sesuai dresta desa pakraman, memberi tempat untuk ngingkup artinya dibuatkan pelinggih kecil di jaban merajan. Pelinggih ini akan disembahyangi oleh anak, cucu dan keturunan dari janda asupundung. Keluarga gria hanya berkewajiban secara moral saja untuk memberi dan melaksanakan persembahyangan178. jotan, tidak maturan Untuk daerah Tabanan belum pernah terjadi kasus janda asupundung yang meninggal dunia di gria. Tetapi untuk mengantisipasi, informan berpendapat sebagai berikut : Apabila terjadi, janda asupundung mulih ke gria janda meninggal dunia di gria, maka asupundung akan diaben di gria dibuatkan tempat tersendiri berhak menggunakan sarenan dangin (bale dangin atau bale kematian). Penggunaan setra, sesuai dengan wangsa bekas suaminya dan juga menurut ketentuan desa pakraman setempat. Ngingkup dibuatkan pelinggih jenasah dibawah, atau jadi tidak 177 Hasil wawancara dengan Bendesa Adat Bapak I Nyoman Sutrisna, tanggal 20 Maret 2009. 178 Hasil wawancara dengan Ida Padanda Putu Sangket, Sukasada, tanggal 23 Maret 2009. 169 -
Dengan melihat pendapat para pakar hukum adat mengenai mulih deha dalam perkawinan biasa, janda memiliki hak, kewajiban dan kedudukan seperti deha tua. Lain halnya dengan perkawinan asupundung apabila cerai maka akibat hukum yang sangat diskriminasi diterima sampai meninggal. Janda asupundung mulih ke gria menyisakan masalah yang sangat pelik dan susah untuk diselesaikan. 4. Permasalahan dalam hal janda asupundung meninggal dunia Janda asupundung mulih ke gria, kemudian kawin lagi dengan laki-laki dari wangsa apa saja, barangkali lebih ringan masalahnya, tidak seperti janda asupundung mulih ke gria kemudian meninggal dunia. Berat sekali masalah yang dihadapi oleh keluarga janda asupundung yang meninggal dunia. Setelah penulis mendengar keterangan dari para informan tentang pro dan kontra kewajiban keluarga brahmana terhadap jenazah janda asupundung di dalam mengurus upacara pengabenannya menurut adat Hindu di Bali. Hasil penelitian di Buleleng, belum ditemukan kasus adanya kasus janda asupundung yang mulih ke gria, apalagi kasus sampai meninggal dunia. Penulis memohon kepada para pandita, bendesa adat dan kelian adat untuk mengantisipasi apabila terjadi kasus seperti di atas, sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari. Menurut informan, berpendapat bahwa : Keluarga gria wajib untuk mengabenkan, tempatnya juga di gria, pemakaian setra sesuai dengan dresta. Ngingkup menurut Kelian Adat Banjar Tegal, sebaiknya cukup di segara saja karena atma akan kembali kepada sumbernya dengan tujuan tidak menjadi atma papa, selanjutnya ada juga yang 168 - kawin dengan laki-laki sudra atau wangsa yang berbeda, mereka harus melakukan patiwangi. Sanksi lain adalah tidak boleh menginjakkan kakinya seumur hidup ke gria, tidak boleh mepamit baik nyilib maupun terang-terangan, tidak boleh nyumbah (penghormatan terakhir) terhadap orang tuanya yang telah meninggal. Sumbah dilakukan di setra (kuburan) dan sanksi ini sampai saat ini masih berlangsung. Gria Tohpati termasuk satu-satunya gria yang diteliti tidak mengalami perubahan, masih sangat fanatik terhadap perkawinan beda wangsa. Dari apa yang diuraikan dalam dinamika tata cara perkawinan asupundung secara keseluruhan baik yang terjadi di Tabanan maupun di Singaraja apabila dibandingkan dengan sumbernya yaitu brahma tatwa, upacara patiwangi yang dilakukan di masing-masing daerah semakin tidak sesuai. Ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi ada yang diganti baik cara, sarana maupun tempat upacara patiwangi. Hal ini sesuai dengan keinginan dan pemahaman dari struktur hukum yaitu brahmana itu sendiri terhadap Brahma Tatwa. Perbedaan, penambahan dan kalimat yang dikurangkan mungkin disebabkan wangsa brahmana atau pandita tersebut tidak memiliki sumber lontar yang asli. 6.5. Proses Dinamika di bidang Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Secara umum putusnya perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Selanjutnya bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dalam 157 -
Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hukumnya masing-masing dimaksudkan adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya (penjelasan Pasal 37). Sedangkan mengenai harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sudah jelas dikuasai oleh masing-masing (Pasal 35 ayat 2). Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bahkan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya diatur pada Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.164 Perceraian dalam masyarakat Hindu Bali khususnya dalam awig-awig desa adat lazim disebut palas mekurenan, palas merabian, nyapian, sedangkan putus perkawinan karena kematian biasanya disebut dengan balu.165 tidaklah sepenuhnya sama dengan janda dalam Bahasa Indonesia. Balu adalah orang (pria ataupun wanita) yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya. Sedangkan sapian adalah orang (pria ataupun wanita) putusnya perkawinan karena perceraian semasih hidup.166 Jadi dalam pengertian balu dan sapian tersebut ditekankan penyebab dari putusnya perkawinan. Tidak seperti pengertian duda dan janda dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada jenis kelamin. Duda adalah laki-laki yang ditinggal istri baik karena cerai maupun meninggal, sedangkan janda adalah perempuan yang ditinggal suaminya baik karena cerai maupun karena kematian. Menurut Kaler, pengertian balu 164 Hilman Hadi Kusuma, 1992. Op.Cit., hal. 200. 165 Windia dan Sudantra, 2006. Op.Cit., hal. 107. 166 Kaler, 2005. Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali, CV. Kayu Mas, hal. 39. 158 - baik secara agama dan hukum dengan disaksikan Tri Upasaksi. Upacara patiwangi tidak ada lagi karena I Wayan Suardana tidak mengambil wangsa brahmana tetapi mengambil janda asupundung dari wangsa sudra. Dengan melihat proses akibat hukum putusnya perkawinan asupundung, maka dapat penulis simpulkan belum terjadi perkembangan dari waktu ke waktu, karena sangat sedikit kasus putusnya perkawinan asupundung dan bahkan baru saja tidak kelihatan perkembangan yang terjadi. Perkembangan yang dapat dilihat, dengan diberikannya ijin mulih ke gria bagi janda asupundung meskipun hak-haknya tidak sama seperti mulih deha pada perkawinan biasa. Mulih deha pada perkawinan biasa artinya kembali ke asal melalui proses yang diselenggarakan untuk mengembalikan kedudukan seorang perempuan, selaku deha secara hukum, bukan secara biologis.175 Dengan mulih deha seseorang mendapatkan kembali hak dan swadharmanya selaku anggota keluarga seperti semula sebelum ia kawin. terjadi sehingga Menurut Windia, janda mulih deha kedudukannya sama dengan seorang gadis yang belum kawin atau perempuan (deha tua). Dia hanya dimungkinkan untuk menikmati harta warisan, tetapi tidak mempunyai hak atas harta warisan yang dimaksud. Hal ini tidak berarti tertutup kemungkinan bagi orang tua untuk memberikan sesuatu kepadanya. Walaupun dia tidak mungkin mewaris, tetapi kepadanya biasa diberikan sesuatu (bekel) baik berupa uang, tanah dan lain-lain yang mempunyai nilai ekonomi, secara sukarela pemberian ini dikenal dengan jiwa dana.176 175 Kaler, 2005. Ibid., hal. 143. 176 Windia, 2004. Op.Cit., hal. 54. 167 -
datang, kemudian tidak diajak ngomong (puik), tetapi tetap melakukan kewajibannya dengan baik istrinya terhadap pemrajan dan keluarga gria. Setelah beberapa lama, punya anak tentunya anak tersebut diupacarai. Pada waktu upacara tiga bulanan dan otonan juga tidak ada yang datang. Demikianlah dalam perkawinan seperti ini ada kesepakatan untuk tidak surud ke surud, sumbah kesumbah yang kepada keturunannya, selama tiga turunan174. ditanamkan oleh penglingsir gria Ad 2) Kawin dengan laki-laki wangsa sudra Hasil penelitian di Tabanan menyatakan janda asupundung yang kawin dengan laki sudra. Kasus terjadi sebagai berikut: janda asupundung dari desa Sesandan kawin dengan laki-laki sudra ke Jembrana disebut kasus I dan ada laki-laki sudra dari Desa Sesandan mengambil janda asupundung dari Seririt Singaraja disebut kasus II. Kasus I : Ida Ayu Kade Udiyani yang telah menjanda kurang lebih 3 tahun kemudian kawin dengan sudra dari Kabupaten Jembrana. Tata cara perkawinan tidak diadakan peminangan, tetapi dengan cara kawin lari bersama. Setelah itu diadakan upacara perkawinan seperti biasa, tidak ada lagi upacara patiwangi, walaupun yang diambil janda asupundung dari weisya. Kasus II: Demikian juga Kasus II : I Wayan Suardana perkawinannya yang kedua mengambil janda asupundung Ida Ayu Miarjani dari daerah Seririt Singaraja. Tatacara upacara sama dengan diatas, didahului dengan kawin lari, kemudian disahkan laki-laki 174 Hasil wawancara dengan Penglingsir Gria Tabanan tanggal 4 April 2009. 166 - Menunjuk pada status orang yang telah ditinggal oleh suami atau istrinya baik karena meninggal dunia atau karena cerai erat kaitannya dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang warga terhadap desa pakraman atau banjar adatnya yang disebut dengan ayah balu.167 Janda cerai atau balu nyapihan tidak dikenakan kewajiban apapun oleh banjar adat atau desa pakraman, karena begitu mereka cerai sudah menurut hukum nasional dan hukum adat (kemudian kembali kerumah orang tuanya), statusnya seperti gadis lagi yang disebut mulih deha. Ayah balu ada dua yaitu ayah balu muani, ada ayah balu luh. Ayah balu muani hanya kena kewajiban yang melibatkan laki-laki saja sedangkan ayah balu luh hanya kena kewajiban yang melibatkan perempuan saja. Terhadap putusnya perkawinan asupundung sama seperti perkawinan pada umumnya yaitu karena perceraian dan karena kematian. Apabila putusnya perkawinan asupundung karena kematian, balu luh (janda dayu) tetap pageh melaksanakan swadarmaning janda atau balu akan mendapat predikat pageh (kuat akan godaan), kokoh dan kuatlah kedudukannya dalam hukum keluarga adat, sehingga dapat menguasai harta peninggalan suaminya tidak terganggu gugat oleh siapapun.168 Termasuk juga mendapat hak untuk diaben disangaskara pitra yadnya, sesudah meninggal dan mendapat sembah bakti dari anak, cucu buyut serta ditempatkan di merajan kemulan. Proses perubahan di bidang akibat hukum putusnya perkawinan asupundung tidak banyak dapat diceritakan dari masa ke masa, sebab pada jaman kerajaan sampai 167 Windia, Danda Pacamil Catatan Populer Istilah Hukum Adat Bali, Upasada Sastra, hal. 112. 168 Kaler, 2005. Op.Cit., hal. 41. 159 -
dengan tahun 1951 tidak diperoleh informasi tentang perempuan brahmana yang kawin dengan laki-laki sudra berani bercerai apalagi kembali ke rumah keluarga asal (gria). Hasil penelitian menyatakan tidak ada ditemukan perceraian perkawinan asupundung di Buleleng. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian salah satu pihak (istri atau suami) atau pun karena perceraian. Apabila perkawiman asupundung putus, baik karena kematian si suami atau pun karena perceraian, kemudian si istri kembali ke rumah keluarga asal (gria) biasanya akan menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu: 1) Masalah stauts hukum janda dan anaknya; 2) Masalah harta benda; 3) Masalah perkawinan kembali janda asupundung; 4) Permasalahan dalam hal janda asupundung meningal dunia. 1. Masalah status hukum janda asupundung dan anaknya Sebelum tahun 2004 di Tabanan belum pernah terjadi perkawinan asupundung yang melakukan suatu Memang diakui, putusnya perkawinan perceraian. asupundung karena bercerai sangatlah jarang terjadi, karena membawa konsekwensi yang sangat pelik dalam kehidupan selanjutnya. Apabila janda asupundung kembali ke rumah asal, maka haknya tidak sama dengan janda (dalam perkawinan pada umumnya) yang disebut mulih deha (kembali ke rumah orang tuanya). Janda mulih deha mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti pada saat ia belum kawin. Namun untuk janda asupundung penulis istilahkan dengan janda mulih ke gria artinya janda tersebut sudah tidak sama haknya. Hak yang dimaksud adalah hak 160 - Apabila janda asupundung kawin kembali dengan laki-laki wangsa brahmana dilarang dan mendapat suatu pertentangan dalam keluarga besar. Akibatnya tidak diajak masidikara artinya saling sumbah dan saling makan surudan (bekas upacara manusa yadnya). Perkawinan yang demikian disebut perkawinan nyaluk boki.172 Perkawinan nyaluk boki adalah : perkawinan antara laki-laki wangsa brahmana dengan sapihan atau balu luh asupundung, tata cara perkawinannya sama seperti biasa ditambah juga cara Sudiwadani, hal ini merupakan dresta tidak ada ditatwa. Laki-laki brahmana tersebut tidak boleh didiksa atau madwijati, sampai tiga turunan tidak surud ke surud (tidak diajak masidikara). swadharma adalah (sredaning cita) dari pelakunya. berdasarkan hasrat tidak mungkin dipaksakan, melainkan Pasidikaraan berdasarkan dredabhakti yang nulus.173 Berdasarkan kasus yang terjadi di Tabanan, Ida Bagus Ardana, ngambil janda alangkahi karanghulu yaitu Desak Anggarini dijadikan istri kedua pada tahun 2007. Pada saat akan melakukan perkawinan ditentang oleh keluarga besar dan disuruh membatalkan, karena perkawinan ini sangat dilarang terjadi di gria. Tetapi Ida Bagus Ardana tidak menghiraukan keputusan keluarga besar, tetap dalam pendiriannya kawin dengan saat perkawinan dilaksanakan tidak ada satupun keluarga yang Menurut Kaler, Sidikara sapihan alangkahi karanghulu. Pada 172 Hasil wawancara dengan Ida Bagus Komang Anom, tanggal 14 April 2009. 173 Kaler, 2005. Ibid., hal. 21. 165 -
3. Masalah perkawinan kembali janda asupundung Permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan kembali janda asupundung dapat dijelaskan dalam dua persoalan yang berbeda, yaitu: 1) Dalam hal kawin dengan laki-laki brahmana 2) Dalam hal kawin dengan laki-laki sudra Ad 1) Kawin dengan wangsa brahmana Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tidak ditemukan kasus janda asupundung yang kawin dengan laki-laki wangsa brahmana kembali. Tetapi seandainya ada menurut Bendesa Adat Buleleng, Kelian Adat Br. Tegal, tidak menjadi masalah. Ida Padanda Putu Sangket, Sedangkan Ida Padanda Putra Keniten Kerambitan berpendapat bahwa : Janda asupundung boleh kawin kembali dengan laki- laki berwangsa status kewangsaannya adalah wangsa yang dibawa dari bekas suaminya, tata cara perkawinan seperti biasa ditambah menekwangi jero) adanya pergantian nama lagi. Walaupun dalam kenyataan tidak demikian. Upacara menekwangi janda tersebut asupundung sangat ditentang dan dilarang apabila laki-laki brahmana yang mengawininya adalah calon pandita atau padanda (yang menyebabkan batalnya jadi pedanda).171 Sedangkan penjelasan menyatakan sebagai berikut : brahmana, mengenai (upacara menjadi sekedar simbolis. Perkawinan informan yang agak berbeda 171 Hasil wawancara dengan Ida Pedanda Putra Keniten, tanggal 01 April 2009. 164 - mempergunakan wangsa karena ia harus mengikuti wangsa tempat-tempat yang suaminya. Hak untuk menaiki disucikan di Gria, apakah itu Bale Bali, yang disebut sarenan, merajan dan tempat-tempat suci lainnya. Hak untuk menikmati warisan, berbahasa (menggunakan tingkatan bahasa sesuai wangsa suaminya). Hal itu disebabkan, karena secara kewangsaan derajatnya sudah turun sama seperti wangsa bekas suaminya akibat dari upacara patiwangi. hak untuk Disamping permasalahan yang berkaitan dengan tidak nyaman, kedudukan permasalahan lain yang biasanya dihadapi adalah permasalahan yang berhubungan dengan anak. Di dalam hukum sistem kekeluargaannya berdasarkan sistem purusa, secara yuridis anak merupakan hak suami. Tetapi tidak jarang ditemui bahwa janda mulih ke gria, sekaligus membawa anak-anak kembali ke gria. Sesuai dengan sistem purusa, anak-anak tidak mempunyai status apapun di gria, ia hanya merupakan titipan dari ayah kandungnya. Wangsa anak mengikuti wangsa ayahnya, pada waktu tertentu anak tersebut harus dikembalikan kepada pihak purusa. Untuk istri mulih kegria yang adat Bali dengan lebih jelasnya mengenai perkembangan akibat hukum dari perceraian perkawinan asupundung, berikut ini ditunjukkan kasus perceraian dari perkawinan terjadi di Daerah Tabanan. Kasus asupundung yang dimaksud adalah Kasus Perkawinan asupundung antara Ida Ayu Surya Wati dengan I Gede Sura Dharma yang kandas melalui perceraian setelah mereka memiliki 2 (dua) orang putra. Perceraian terjadi pada tahun 2005. Ida Ayu Surya Wati bersama anaknya kemudian mulih ke gria. Sampai sekarang pun anak tersebut masih ada di gria dengan status titipan belaka dari keluarga purusa, apabila sudah dewasa 161 -
anak itu akan dikembalikan kepada pihak purusa. Keluarga gria tidak berkeberatan janda asupundung mulih ke gria membawa anak, asalkan tahu batas-batas haknya sebagai janda. Kewangsaannya tidak berubah, masih mengikuti wangsa bekas suaminya, demikian juga anaknya memiliki wangsa bapaknya. Dilokasi penelitian lain tidak ditemukan kasus perceraian dari perkawinan asupundung. Lokasi penelitian (daerah Kerambitan, Buleleng dan tersebut Sukasada) tidak ditemukan kasus, tetapi umumnya para informan di lokasi penelitian menyatakan bahwa: adalah untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa apabila ada janda asupundung mulih ke gria membawa anak maka kedudukan anak tetap merupakan hak purusa dan wangsanya sesuai wangsa bapaknya. Di gria mereka hanya berkedudukan sebagai titipan setelah dewasa mereka akan kembali kepada keluarga purusa atau bapaknya169. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa janda asupundung mulih ke gria sebenarnya menurut hukum adat tidak memiliki hak seperti halnya janda mulih deha dalam perkawinan pepadan. Apila janda mulih deha mendapatkan kembali haknya seperti ketika ia masih gadis (hak menikmati harta kekayaan orang tua untuk nafkahnya), hal itu tidak terjadi pada janda mulih ke gria. Statusnya dianggap sebagai sisya atau panjak, walaupun dalam kenyataan sehari-hari tidak demikian. 169 Hasil wawancara dengan Ida Pedanda Putu Sangket, tanggal 23 Maret 2009. 162 - 2. Masalah harta benda Janda asupundung mempunyai hak sama seperti janda dalam perceraian perkawinan biasa, terhadap harta bawaan masing-masing dan juga terhadap harta bersama atau yang disebut guna kaya. Gunakaya adalah harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang didapat setelah perkawinan disahkan. Terhadap harta bersama ini, pada umumnya janda di Bali tidak banyak menuntut, apalagi terjadi di kalau mereka Tabanan, ada bebarapa orang janda asupundung yang mulih ke gria. Janda tersebut tidak mendapat harta bersama, kecuali harta benda yang mereka beli sendiri dan atas nama sendiri. tidak bekerja. Seperti yang Untuk daerah Buleleng tidak penulis temukan janda asupundung. Bagaimanapun sulitnya hidup yang dialami dalam perkawinan asupundung, perempuan yang nyerod berpikir seribu kali untuk cerai dan pulang kembali mulih ke gria. Mereka menganggap akan membawa aib keluarga dua kali (2x). Mereka mengandaikan dirinya seperti benang putih yang telah dicelubkan dalam warna, sehingga susah untuk menjadi putih kembali170. Sebagian besar pelaku perkawinan asupundung tidak menuruti hawa nafsu atau emosi untuk bercerai. Kecuali keluarga gria memberi karena melihat terjadinya suatu ijin untuk pulang, penyiksaan yang membahayakan atau saudaranya. jiwa anak 170 Hasil wawancara dengan para responden asupundung. 163 -
1. Hukum sebagai sikap tindak atau prilaku ajeg (teratur) yaitu perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian".184 perkawinan Hukum asupundung walaupun telah dihapus, menurut hasil penelitian sebagian besar masyarakat masih patuh terhadap eksistensi adanya upacara dan taat patiwangi untuk mencapai bertujuan kedamaian. Kedamaian disini dapat diartikan adanya keserasian, keharmonisan hidup berumah tangga setelah dilakukannya persamaan wangsa melalui ritual patiwangi. yang adat 2. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dan konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik (sehingga harus diamati dan ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari).185 Dalam kaitan ini hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih asupundung menganggap bahwa perkawinan adalah perkawinan terlarang. Nilai-nilai terlarang dibuktikan dengan adanya perbuatan yang sumbang yaitu perbuatan melanggar tradisi peraturan kewangsaan, oleh karena itu setiap pelanggar dikenakan sanksi upacara patiwangi. Apabila besar dilaksanakan, sanksi secara sanksi akan dijatuhkan kemungkinan niskala, seperti yang terdapat dalam isi lontar. Sanksi-sanksi sosial lainnya juga dikenakan oleh masyarakat maupun penegak hukum perkawinan asupundung. tersebut tidak 184 Ridwan Syahkani, 2008. Op.Cit., hal. 19. 185 Loc.Cit. 181 -
3) Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan, oleh karena dipandang sebagai suatu yang sebanding atau yang masih mempertahankan upacara patiwangi, menganggap bahwa perkawinan asupundung adalah suatu pelanggaran adat seperti sebelum tahun 1951. Upacara patiwangi merupakan suatu keharusan dimana upacara untuk menebus dilakukan kesalahan karena kawin dengan wangsa lain. Upacara ini selain tujuannya untuk menyamakan wangsa juga berfungsi untuk menciptakan suasana harmonis, magis religius. Masyarakat yang patuh terhadap upacara patiwangi menganggap hal ini adalah sebanding dan adil, tetapi masyarakat yang tidak patiwangi menganggapnya sebagai hal yang tidak sebanding dan tidak adil. terhadap upacara taat adil. Sikap masyarakat 7.2. Nilai-Nilai yang Tertanam dalam Masyarakat Budaya hukum orang Indonesia umumnya dibentuk oleh alam pikiran yang bersifat tradisional yang mengedepankan sifat kosmis dan religius yang meliputi segalanya secara totalitas. Tidak memisahkan antara dunia lahir dan bathin, manusia dengan makhluk lain. Segala sesuatu bercampur baur, bersangkut paut, saling pengaruh latar mempengaruhi atau kosmis belakang adanya budaya hukum masyarakat Hindu di Bali. Pelanggaran menurut budaya hukum masyarakat yang paling utama adanya perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan teman di masyarakat.186 inilah merupakan 186 Soepomo, 2003. Op.Cit., hal. 112. 182 -
Segala perbuatan yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran adat dan masyarakat wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan keseimbangan tersebut. Berdasarkan pandangan Daniel S.Lev, budaya berkaitan dengan nilai substantif yaitu suatu nilai yang dipakai sebagai pedoman oleh masyarakat di dalam menentukan benar dan salah. Dalam hubungannya dengan masyarakat menganggap perkawinan perkawinan tersebut terlarang untuk dilakukan. Larangan berarti tidak benar untuk dilakukan, tidak benar merupakan perbuatan yang salah. Nilai salah dalam budaya hukum masyarakat Hindu Bali perlu dibenahi, dibenarkan, ditebus, diganjar dengan suatu upaya untuk mendapatkan nilai kebenaran. Suatu ganjaran untuk menebus perbuatan yang salah yaitu perempuan brahmana kawin dengan laki-laki sudra harus dipatiwangi. asupundung tradisional dan pandangan Daniel S. Lev di atas dikaitkan dengan pendapat Donal Black dalam Soerjono Soekanto "Law is greater in a direction to ward less respectability than toward more respectability",187 artinya semakin kurang kehormatan seseorang (dalam arti kedudukan dalam masyarakat), semakin banyak hukum yang mengaturnya. Contoh : wangsa sudra mempunyai kewajiban yang lebih banyak dalam masyarakat dan adanya larangan mengawini wangsa brahmana, kesatria dan waisya. Perkawinan asupundung sudra dan karena kesalahannya dilakukan oleh berkewajiban mengadakan upacara patiwangi terhadap istrinya. Memberi ganjaran kepada masyarakat yang tidak istiadat adalah bertujuan untuk taat kepada adat Berdasarkan aliran laki 187 Soerjono Soekanto V, 2001. Op.Cit., hal, 89. 183 -
memperbaiki prilaku yang menyimpang dan juga bertujuan untuk mengembangkan rasa malu dalam jiwa warga masyarakat yang menyeleweng dari adat istiadat.188 Lapisan yang paling abstrak dari bentuk budaya adalah wujud nilai budaya yang terdiri atas nilai, norma, hukum dan aturan-aturan khusus yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku warga masyarakat. Nilai yang dipandang tinggi bagi masyarakat Bali adalah nilai agama Hindu, yang menjadi patokan berprilaku dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam wujud berbagai upacara ritual.189 Nilai-nilai agama Hindu kemudian menjadi suatu keharusan dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran adat dan perbuatan yang menyimpang dari aturan adat kemudian menjadi nilai-nilai hukum Hindu. Nilai-nilai hukum Hindu ini kemudian dijadikan dasar untuk menimbang segala kegiatan manusia di dalam mengembangkan sesuatu dengan sesuatu, sehingga setiap keputusan didasarkan atas nilai-nilai hukum Hindu yang diyakini secara bersama- sama. Nilai-nilai hukum Hindu ini kemudian melembaga dan dianggap sebagai "pematut" (pembenar), didalam mengambil setiap kesimpulan atau keputusan. Pematut ini bersifat ganda, karena mengandung keharusan bahwa sesuatu itu patut dilaksanakan atau dikerjakan atau dilaksanakan karena mengandung nilai berguna atau tidak berguna, tidak benar, tidak baik dan tidak religius.190 188 Koentjaraningrat, 1992. Beberapa Pokok Antropologi disebut Sosial, Dian Rakyat, Koentjaraningrat II). hal. 218. (Selanjutnya 189 Sirtha, 2008. Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali, Udayana University Press, Denpasar Bali, hal. 127. 190 Surpha, 2005. Op.Cit., Paramitha Surabaya, hal. 85. 184 - RIWAYAT HIDUP PENULIS/ BIODATA PENULIS IDA AYU SADNYINI, lahir di Tabanan, 04 Juni 1958. Saat ini menjadi dosen di Fakultas Hukum Undiknas dengan memegang mata kuliah sebagai berikut : Hukum Adat, Hukum Ketenagakerjaan, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Perindustrian, Gender dalam Hukum, dll. Pernah memangku jabatan Struktural antara lain : Kabag Perkuliahan Undiknas, Kabag Kepegawaian Undiknas, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Undiknas dan sekarang sebagai Koordinator Akreditasi dan Sertifikasi Undiknas. Pernah menjadi anggota Senat Universitas dan saat ini menjadi anggota Senat Fakultas Hukum Undiknas. Pendidikan formal yang diselesaikan antara lain: Sekolah Dasar tahun 1970, SMP Gapura Jegu tahun 1974, SMAN 1 Denpasar tahun 1977, Fakultas Hukum Unud Denpasar (S 1) tahun 1983, Pascasarjana Unud Denpasar (S 2) tahun 2009 dalam bidang Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan. 213 -
(Convention on the Elimination of all Forms of Diskriminasi Against Women). Kumpulan Lengkap Perundangan Hak Asasi Manusia
Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006. Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951. 212 - Dalam penerapan antara hukum adat, hukum Hindu dan agama di masyarakat yang merupakan budaya hukum masyarakat Bali seiring dan sejalan serta taut menaut satu sama lain. Penerapan pelaku hukum Hindu dalam jaman kerajaan dan jaman Belanda menunjukkan adanya penataan yang kuat sekali dari masyarakat pendukungnya, terutama mengenai hukum perkawinan asupundung. Terlepas dari keluguan masyarakat yang menjadi faktor utama adanya penataan terhadap hukum tersebut, adanya keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama, maka mentaati hukum agama, merupakan penataan terhadap ajaran agama sendiri. Anggapan ini menunjukkan hukum Hindu memiliki sejumlah nilai-nilai pematut bagi masyarakat dalam mengambil sikap. Keberhasilan diserapnya ajaran Hindu oleh hukum adat di Bali terutama mengenai perkawinan asupundung berlaku Teori Receptio in Complexu dari Van den Berg dan Salmon Keyzer yang menyatakan "Receptio in complexu oleh bangsa Hindu dari hukum Hindu, oleh kaum Kristen dari hukum Kristen oleh kaum Islam dari Hukum Islam. Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk suatu agama, harus juga mengikuti hukum- hukum agama itu dengan setia.191 Masyarakat Hindu memang benar selalu dikaitkan dengan ajaran agama Hindu dan hukum Hindu. Penegak hukum adat maupun masyarakat yang terkena aturan tunduk dan taat terhadap aturan yang bersumber pada hukum agamanya yaitu Hukum Hindu, seperti yang terdapat dalam Manawa Dharmasastra yang mengatur tentang perkawinan bagi orang yang berbeda wangsanya. Kenyataan inilah yang merupakan suatu kekuatan yang mempengaruhi sikap 191 Wiranata, 2005. Op.Cit., hal. 273. 185 -
masyarakat Hindu, suatu keyakinan yang diformalisasikan dalam setiap perbuatan yang disebut nilai pendorong kerja atau disebut dengan karma. Masyarakat Hindu cenderung tidak mengikuti perubahan berdasarkan Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 dan diperkuat oleh Bhisama Sabha Pandita Parisadha Hindu Dharma Pusat No. 03/X/2002, dengan pertimbangan masih berpedoman pada tatwa dan kepatutan yang bersumber pada lontar-lontar yang telah tersebut dalam bab terdahulu. Yang dimaksud dengan tatwa adalah suatu teks yang berisikan tentang ajaran hakekat.192 Brahma tatwa adalah ajaran tentang brahma. Brahma adalah pencipta segala makhluk di dunia termasuk manusia dan wangsa yang didapat dari keturunan atau leluhurnya. Bila mau mengembalikan harus dikembalikan kepada Dewa Brahma. Patut artinya benar, apa yang benar menurut tatwa, harus dilaksanakan, supaya tidak berakibat panes (sesuatu yang jelek akan menimpa dalam kehidupannya yang disebut karma). Hal inilah mendorong bekerjanya tatwa yang bersumber dari perilaku masyarakat demikian merupakan budaya hukum masyarakat Hindu yang bertahan dalam adat patiwangi. Adat patiwangi bila ditelusuri lebih jauh dengan mengikuti pelaksanaan upacara atau ritual patiwangi baru diketahui yang penyimpangan bertentangan dengan hukum negara yaitu tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. adanya adanya nilai-nilai 192 Kamus Istilah Agama Hindu, 2002. Pemerintah Bali, hal. 116. 186 - Windia, 2004. Danda Pacamil Catatan Populer Istilah Hukum Adat Bali, Penerbit Upada Sastra, Denpasar. Windia dan Ketut Sudantra, 2006. Pengantar Hukum Adat Bali, Penerbit Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Wiranata, 2005. Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa, PT. Aditya Bakti, Bandung. Yehezjel Dror. 1973. Law Social Change dalam Wilhelm Aubert, Sosiologi of Law Middlessex, Penguins Books. Yuwono dan Tata Iryanto, 1987. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD), Penerbit : Indah Surabaya. Zainuddin Ali, 2006. Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Kumpulan Undang-Undang : - Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pertama 1999 - Keempat 2002. Dilengkapi Susunan Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2004, tahun 2005, Penerbit: CV. Aneka Ilmu, Anggota IKAPI No. 002/JTE Semarang. Undang-Undang Perkawinan Indonesia 2007. Undang- Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kompilasi Hukum Islam Indonesia Penerbit WIPRESS. - Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan terhadap Wanita Segala Bentuk Diskriminasi 211 -
___________, 2008, Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan The Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Soepomo, 2003. Bab-Bab tentang Hukum Adat, Penerbit : Pradnya Paramita. Suhardana, 2007. Tri Kaya Parisuda Bahan Kajian untuk Berpikir Baik, Berkata Baik, dan Bertutur Baik. Penerbit : Paramitha Surabaya. Suasthawa Dharmayudha, 1990. Hubungan Adat dengan Agama dan Kebudayaan, Penerbit CV. Kayumas. Suasthawa Dharmayudha dan Koti Çantika, 1991. Filsafat Adat Bali, Penerbit Upada Sastra. Wirtha Griadhi, I Ketut, dkk, 1992, Perkawinan Nyeburin Berbeda Wangsa Study Antropology Hukum Terhadap Kasus di Desa Wanasari dan Desa Berembeng Kabupaten Laporan Penelitian Universitas Udayana, Denpasar. Wiana, 2006. Memahami Perbedaan Catur Varna, Kasta dan Wangsa, Penerbit Paramita Surabaya. Wiana dan Raka Santeri, 2006. Kasta dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad, Yayasan Dharma Naradha. Tabanan, Widnyana, 1987. Eksistensi Delik Adat Lokika Sanggraha dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional, Orasi Ilmiah dalam Rangka Jubelium Universitas Udayana. __________, 1992. Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan, Orasi Pengukuhan dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. 210 - adalah masih terhadap perkawinan diterapkannya upacara patiwangi asupundung. Upacara patiwangi menurut penulis adalah suatu sanksi hukum dan sanksi sosial. Dikatakan sanksi hukum karena upacara patiwangi merupakan sanksi terhadap perkawinan asupundung terdahulu merupakan pidana adat. Dikatakan sanksi sosial karena tidak ada seorangpun yang menginginkan upacara patiwangi, karena didalamnya terdapat tekanan psikologis terutama bagi pelakunya. Mungkin beberapa orang tidak sependapat bahwa patiwangi dikatakan sanksi. Berdasarkan hasil penelitian dengan mencermati rangkaian upacara yang dilakukan dengan patiwangi, walaupun berbeda-beda menurut dresta, pada intinya semua berisikan nilai-nilai pelecehan terhadap martabat perempuan seperti : metigtig, berkeliling tiga kali sambil disoraki, makan makanan sisa mertua, digrojog dijambak kepalanya, ditanyai persetujuan untuk (disamakan wangsanya) dan disaksikan oleh Tri Upasaksi. Perlakuan diskriminasi tersebut pegat wangsa, Adanya keinginan untuk mengubah budaya tradisional terhadap perlakuan perbedaan wangsa lebih banyak datang dari wangsa sudra. Dengan cara mengubah struktur berpikir tradisional yang diskriminatif. Perubahan lepas dari perilaku untuk menghapus dan berusaha kungkungan yang perkawinan deskriminatif, telah dilakukan oleh pemerintah maupun Parisadha Hindu Dharma Pusat dengan keluarnya Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 dan Bhisama Sabha Pandita Parisadha Hindu Dharma Pusat No. 03/X/2002. adat asupundung Peraturan yang mengatur perubahan perilaku untuk meninggalkan tradisi yang telah mapan pada masyarakat Hindu Bali sangat dipengaruhi oleh norma, panutan dan 187 -
agen perubahan yang merupakan sosial kultural masyarakat Hindu Bali. Adapun yang dimaksud dengan norma adalah pedoman yang dipegang sebagai landasan dasar untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu, norma inilah yang dijadikan nilai yang dipegang tinggi oleh masyarakat. Panutan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang karena, kecakapan, kecerdasan, kecocokan, dan statusnya untuk menerima perubahan. Panutan dipegang oleh agen perubahan yaitu brahmana sendiri. Agen perubahan adalah seseorang yang mempunyai wewenang untuk menerima maupun menolak pengaruh perubahan yang dikehendaki hukum. Perubahan umumnya terjadi pada masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan mempunyai kemampuan menghadapi lebih abstrak. Dalam perkawinan alangkahi karang hulu telah terjadi perubahan, upacara patiwangi sudah banyak ditinggalkan namun dalam perkawinan asupundung agak sulit terjadi perubahan terutama dari agen perubahan yaitu wangsa brahmana. Hal ini terjadi karena agen perubahan belum memahami betul tentang ajaran catur warna menurut ajaran suci Weda. Menurut Triguna dalam Budiana, warna dalam tidak membedakan masyarakat. Dalam konsep catur warna, pembedaan hanya dilakukan atas dasar guna dan karma. Guna adalah sifat, bakat dan perbuatan seseorang, sedangkan karma berarti perbuatan. Tinggi rendahnya kedudukan relatif seseorang dimata dan perbuatannya.193 Dengan adanya pemahaman terhadap ajaran catur warna maka akan tumbuh perilaku saling harga menghargai, saling hormat menghormati, tidak ada rasa ide yang seseorang kedudukan lain, orang didasarkan atas sifat 193 Budiana, 2009. Op.Cit., hal. 106. 188 - Soerjono Soekanto, 1976, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia, Cetakan ke dua, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. , 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. _______________, 1983. Penegakan Hukum, Penerbit : Bina Cipta. _______________, 1985. Perspektif Teoritis Study Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Pers, Jakarta. ________________, 1992. Intisari Hukum Keluarga, Penerbit : PT. Citra Aditya Bandung. ________________, 2001. Hukum Adat Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. ________________, 1980. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Penerbit : CV. Rajawali Jakarta. Shadia, 1986. Hukum dan Politik, Penerbit : Tarsito Bandung. Sirtha, 2008. Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali, Penerbit Udayana University Press. Sudantra, 2007, "Asupundung dan Alangkahi Karangulu: Ketidakadilan Gender dalam Sistem Wangsa di Bali", Jurnal Studi Gender Srikandi, Vol VII No 1 Th 2007, hal. 1-14 Surpha, 2005. Pengantar Hukum Hindu. Paramitha, Surabaya. Sudiana, 2007, Samhita Bhisama Parisada Hindu Dharma Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia Propinsi Bali. Sulistyowati Irianto, 2000, Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis dalam E.K.M Masimabow, Hukum dan Kemajemukan Budaya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 209 -
Mardiawan Seto, 1981. Kamus Jawa Kuno Indonesia, Penerbit : Nusa Indah Percetakan Arnold Flores. Munir Fuady, 2007. Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyararakat, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2007, Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali, PT. Refika Aditama, Bandung. Padmo Wahjono, 1986. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. Panetje, Mr. Gde., 1989, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, Gunung Agung, Denpasar. Pudja G & Tjokorda Rai Sudharta, 1973. Menawa Dharmasastra (Manu Dharma Sastra), atau Weda Smrti (Compendium Hukum Hindu). Roscoe Pound, 1982, Pengantar Filsafat Hukum, Diterjemahkan oleh Drs. Mohammad Radjab, Bhatara Karya Aksara. Ronny Hanitiyo Soemitro, 1982. Study Hukum dan Masyarakat, Alumni Bandung. Riduan Syahrani, 2008. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit : PT. Citra Aditya Bandung Satjipto Rahardjo, 1979, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung. , 1991, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. ______________, 2006. Membedah Hukum Progresif, Penerbit : Buku Kompas, Jakarta. ______________, 2000. Wajah Hukum di Era Reformasi. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Sadnyini, I.A., 2007. Jurnal Gender Srikandi Vol. VII No. 1, Penerbit Manik Offcet, Denpasar. 208 - lebih tinggi antara warna yang satu dengan yang lain. Dengan memahami penjelasan dan makna dari ajaran catur warna dalam agama Hindu mengandung nilai yang universal dan rasional karena mengedepankan unsur profesi dan fungsi manusia dibanding sebagai keturunan. Dengan demikian berubahnya pola perkawinan yang dilakukan oleh keluarga triwangsa di Bali, dewasa ini tidak menyimpang dari ajaran agama Hindu, yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai insan ciptaan Tuhan. Tindakan ini sekaligus merupakan suatu koreksi terhadap keberadaan adat istiadat yang cenderung bersifat feodalistik dan diskriminatif. 7.3. Sikap Masyarakat yang Terkena Aturan Perkawinan Asupundung Sikap masyarakat yang terkena aturan perkawinan asupundung, secara garis besar dapat dibagi tiga yaitu : 7.3.1. Sikap masyarakat yang masih mempertahankan perkawinan upacara asupundung Prilaku masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh orang tuanya secara tradisional atau tentang akibat dari perbuatannya mengambil suami atau istri yang berbeda telah diuraikan pada bab-bab wangsa. Seperti yang terdahulu, bila melakukan perkawinan asupundung akibatnya adalah panes, cekcok dalam keluarga, tidak memiliki keturunan, reinkarnasi sebagai hewan dan lain tergantung karma masing-masing yang formulasi melakukan perkawinan asupundung. Cerita, dongeng dan mitos untuk memperkuat keyakinan seseorang sehingga patiwangi dalam turun temurun, 189 -
membentuk suatu keyakinan dan kepercayaan yang kuat untuk mempertahankan upacara patiwangi. Ciri hukum adat yang tradisional, menyebabkan keyakinan tersebut di atas diikuti secara turun temurun. Ciri religiomagis menghendaki hukum keseimbangan yang terjadi dalam perkawinan asupundung. Bagi masyarakat Hindu dimana segala pelanggaran adat dan agama biasanya tidak saja dapat ditebus dengan denda uang, tetapi juga dapat ditebus dengan upacara. Dalam hal ini upacara patiwangi dalam perkawinan asupundung yang bertujuan pegat wangsa. Dalam perkawinan ini dikehendaki adanya perkawinan pepadan, kalau sudah pada atau sama maka segala konflik baik datang dari dunia gaib maupun dunia nyata akan dapat dihindari. Bagi masyarakat yang kena aturan ini, merasa tidak berdaya untuk menolak upacara patiwangi disebabkan oleh kebiasaan yang selalu mengikuti perintah, petunjuk dan anjuran para brahmana. Seperti diketahui brahmana berfungsi sebagai siwa untuk membina, mengarahkan upacara dan upakara serta pandita atau padanda berfungsi sebagai pemuput upacara. Bendesa adat dalam fungsinya sebagai salah satu Tri Upasaksi pelaksana penelitian hukum bukan berwangsa menunjukkan bendesa adat yang brahmana, menyatakan tidak perlu adanya upacara patiwangi dalam perkawinan asupundung. dalam adat perkawinan. Hasil Menurut hasil penelitian di daerah Tabanan, perkawinan biasanya dipuput oleh pedanda. Kalau tidak dipuput pedanda minimal mendapat supaya upacara perkawinan tersebut tidak menimbulkan cacat dan cela. Keadaan demikian juga menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak mentaati Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 dan Bhisama Sabha Pandita No. 03/X/2002. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa upacara patiwangi tirta gria 190 - Kaler, 2005. Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali, Penerbit : CV. Kayumas Agung. Korn, 1932. Het Adat Recht Van Bali (Terjemahan). Koentjaraningrat, 1979. Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta, Jakarta. ______________, 1992. Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Penerbit : Dian Rakyat. (dalam Alam Koesnoe Moh., 1996, Hukum Adat Kemerdekaan Nasional Persoalannya dan Menghadapi Era Globalisasi), Ubhara Press, Surabaya. Kusumadi Pudjosewojo, 1984, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Aksara Baru, Jakarta. Lawrence, M. Friedman, 1969, The Legal System : A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York. Legal Development", Dalam : Rutgers Law Revies, Vol.. 24., Russel Sage Foundation, New York. "On , 1969, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar (terjemahan Wishnu Basuki), PT. Tata Nusa, Jakarta. , Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Manan Abdul, 2005, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Prenada Media, Jakarta. 207 -
di Luar Pengadilan, Universitas Udayana, Denpasar. ________________, 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta. Boutros, 1995, The United Nations and Human Rights, Department of Public Information United Nations, New York. Budiana I Nyoman, 2009, Perkawinan Beda Wangsa Dalam Masyarakat Bali, Graha Ilmu, Yogyakarta, Daniel S. Lev., 1990, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta. Edwin M. Schur, 1967, Law and Society, Random House, New York. Geoffrey Robinson, 2005, Dewata:Sejarah Kekerasan Yogyakarta. Sisi Gelap Politik, Pulau LKiS, Hendrojono, 2005. Sosiologi Hukum Pengaruh Perubahan : Srikandi Masyarakat dan Hukum, Penerbit Surabaya. Hilman Hadikusuma, 1992. Pengantar Hukum Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung. Hilaire MC Coubrey and Nigel White, 1996, Jurisprudence Blacstone, Press Limited. Ihromi, 2000, Penghapusan Diskriminasi Wanita, Alumni, Bandung. Imam Syaukani, 2004. Dasar-Dasar Politik Hukum, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Jiwa Atmaja, 2008, Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali, Udayana University Press, Denpasar. Kamanto Sunarto, 2004. Pengantar Sosiologi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 206 - tidak perlu dilakukan. Hal ini disebabkan karena masyarakat telah mengetahui latar belakang terjadinya wangsa yang sebenarnya, adalah warna yang bersumber dari kitab suci wedha. Masyarakat juga tidak berani tidak mengindahkan perintah brahmana atau pandita, dengan alasan takut tidak dipuput upacaranya, dengan demikian masyarakat terpaksa melaksanakan upacara patiwangi194. Seseorang harus menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat. Prilaku yang menyimpang dari adat istiadat tersebut diartikan sebagai suatu tindakan yang mengganggu keseimbangan, oleh karena itu sanksi-sanksi berupa denda atau upacara atas pelanggaran dimaksud alam untuk memperbaiki ditujukan (mikrokosmos dan makro kosmos). secara keseimbangan Sehubungan dengan pandangan kosmis diatas dikenal pula bentuk kerukunan dalam pergaulan hidup antar manusia. Bentuk kerukunan ini berpengaruh pula dalam bidang hukum, misalnya bila tejadi peristiwa seperti perkawinan apakah itu perkawinan biasa atau perkawinan asupundung maka penyelesaiannya ditujukan pada kerukunan yang berwewenang untuk menyelesaikan. Daniel S. Lev dalam Soerrjono Soekanto mengemukakan dalam pergaulan hidup seperti ini, berpedoman pada asas kerukunan jelas memperlihatkan segi-segi baik namun dilain pihak akan menyebabkan sulitnya tercapai suatu kepastian hukum.195 Terbukti dari hasil penelitian mengenai penghapusan Paswara 1927 berdasarkan Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951, pelaksanaannya ternyata tidak merata, ada yang masih mempertahankan upacara 194 Hasil wawancara dengan Bendesa Adat dam Kepala Desa Timpag, tanggal 1 April 2009. 195 Soerjono Soekanto IV, 1980. Loc.Cit., hal. 23. 191 -
patiwangi ada yang ragu-ragu dan ada yang sudah meninggalkan upacara patiwangi. Bagi masyarakat yang masih mempertahankan upacara patiwangi juga bervariasi tatacaranya, sesuai pengetahuan dan kehendak dari lembaga penegak hukum perkawinan asupundung yaitu wangsa brahmana dan pandita. Disamping itu juga dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat yang masih tebal corak religiomagis, serta pikiran yang serba konkret dan visual. Alam pikiran yang demikian menyebabkan timbulnya anggapan-anggapan bahwa yang paling penting adalah menjaga adanya keserasian antara dunia lahir dengan dunia gaib, antara masyarakat dengan warga-warganya, dan antara seorang dengan teman-teman sejawatnya didalam masyarakat. Keadaan yang ideal adalah suatu situasi dimana para warga masyarakat melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam masyarakat. Masyarakat Hindu menganggap semua peristiwa yang terjadi berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang lampau. Pada umumnya mereka sangat mengagung- agungkan masa lampau. Oleh karena mereka terlampau miskin untuk memikirkan masa depannya. Semua kejadian baik yang sudah sedang maupun yang belum terjadi dalam kehidupannya dianggap sebagai suatu nasib yang harus diterimanya. Masyarakat Hindu berusaha sebanyak mungkin menyerasikan dirinya dengan alam nyata dan alam gaib termasuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Untuk menjaga hubungan yang harmonis seperti diuraikan di atas masyarakat Hindu memiliki filsafat hidup yang disebut dengan Tri Hita Karana. Tri Hita Karana berasal dari kata "Tri" yang berarti tiga, "Hita" yang berarti kebahagiaan dan "Karana" berarti penyebab. Dengan 192 - DAFTAR BACAAN Anonim, Lontar Brahma Tatwa, kesurat oleh Ida Bagus Putu Gria, dari Gria Jumpung, Sesandan Tabanan. Anonim, tanpa tahun penerbit, Lontar DangDang Bang Bungalan, (diterjemahkan oleh I Putu Widhiasa dan Ida Putu Ngurah Asmara, Turunan Lontar druwen Gedong Kirtya Singaraja. Anonim, tanpa tahun terbit, Fakta HAM Edisi ke II Lembar terhadap Fakta 22 Perempuan Convensi dan Komite, Penerbit : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kampanye Dunia untuk HAM. tentang : Diskriminasi Anonim, 1986, Keputusan Pesamuhan Sulinggih dari Walaka se Kabupaten Badung, Parisada Hindu Dharma Indonesia Kab. Badung. Anonim, 2002. Kamus Istilah Agama Hindu. Tanpa penerbit. Abdurrahman, 1986, Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat, Media Sarana Press, Jakarta. Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Candra Pratama, Jakarta. Arief Sidharta, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat ke Ilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia), Mandar Maju, Bandung. Artadi, 2007. Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya, Penerbit Pustaka Bali Post, Denpasar. Astiti Tjok Istri Putra, 1997. Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa dalam Penyelesaian Kasus Adat 205 -
Dengan adanya peraturan yang menghapus adanya upacara patiwangi dalam perkawinan asupundung serta adanya Bhisama Sabha Pandita, seyogyanyalah masyarakat Hindu Bali, tidak menghitung kewangsaannya, dalam menerapkan dan menegakkan Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 dan Bhisama Sabha Pandita Parisadha Hindu Dharma Pusat. Dalam memberi perlindungan terhadap hak-hak perempuan brahmana dalam perkawinan perkawinan asupundung asupundung. Dengan demikian kesetaraan antara hak laki- laki dan perempuan khususnya perempuan brahmana semakin lama semakin meningkat. Pelecehan terhadap perempuan brahmana sebenarnya pelecehan juga terhadap wangsa brahmana, karena beda wangsalah mereka diperlakukan demikian bukan karena perilaku yang menyimpang dari norma hukum. dan akibat hukum dari terjadi dalam masyarakat walaupun upacara patiwangi tidak dilakukan dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, tetap saja perempuan brahmana dilecehkan melalui sikap masyarakat yang tidak menghargainya. Istilah nyerod (turun wangsa) adalah istilah yang diberikan oleh masyarakat, siapapun boleh tebah bahasa (berbahasa kasar). Hal ini merupakan hukuman phisikis yang sehari-hari dialami perempuan brahmana. Sor singgih bahasa (tingkatan dalam penggunaan bahasa) masih berlaku ketat, khususnya masyarakat Bali di desa pakraman. Suatu kenyataan 204 - demikian Tri Hita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan.196 Tiga penyebab kebahagiaan dimaksud adalah : Hubungan baik manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan baik manusia dengan manusia lainnya. - Hubungan baik manusia dengan lingkungannya. Semua hubungan di atas dilaksanakan atas dasar ajaran Tri Kaya Parisudha, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik dan berbuat yang baik.197 Untuk memahami eksistensi Hukum Adat Bali secara lebih mendasar, maka masyarakat Hindu Bali harus berpedoman kepada tiga hal pokok di atas baik filsafat Tri Hita Karana maupun ajaran Tri Kaya Parisudha. Pedoman hidup di atas dilaksanakan dalam upaya menegakkan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat itu sendiri, upaya menegakkan keseimbangan hubungan masyarakat secara keseluruhan dengan alam Ketuhanan198. Berdasar hal tersebut setiap ketimpangan dan pelanggaran terhadap adat istiadat selalu dikembalikan dengan bersandar kepada ketiga keseimbangan hubungan tersebut melalui suatu sarana upakara yang merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Hindu untuk melaksanakannya. Roscoe Pound berpendapat Hukum Hindu memperlihatkan gagasan tentang kewajiban keagamaan, bahwa setiap orang harus setia kepada janji yang mesti ditepati. Di dalam sistim hukum Hindu hubungan antara pihak-pihak pada suatu hutang piutang bukan bersifat 196 Suhardana, 2007. Tri Kaya Parisudha, Bahan Kajian untuk Berpikir yang Baik, Berkata yang Baik dan Berbuat yang Baik, hal. 73. 197 Suhardana, Ibid., hal. 39. 198 I Ketut Artadi, 2007. Op.Cit., hal. 3. 193 -
hukum, melainkan bersifat keagamaan. Kewajiban hukum itu ada karena adanya suatu kewajiban keagamaan. Kewajiban keagamaan ini memiliki akibat yang begitu jauh turunan wajib sampai ke akhirat. Sehingga seorang membayar kembali hutang poyangnya supaya tidak menderita di akhirat.199 Demikian pendapat Roscoe Pound tentang suatu kewajiban hukum yang ditinjau dari hukum Hindu, sehingga keturunan jawab terhadap hutang nenek moyangnya (leluhurnya). Uraian di atas membentuk pola pikir masyarakat untuk tetap mengikuti atau mentaati kebiasaan, adat istiadat yang lama asalkan keselarasan dalam segala aspek kehidupan dapat tercapai, termasuk upacara patiwangi merupakan upacara yang bertujuan untuk menyelaraskan : ikut bertanggung Hubungan antara dunia nyata dan dunia gaib. - Hubungan antara kedua keluarga. - Hubungan antara pelaku dengan masyarakat. - Persamaan wangsa dalam perkawinan, dan lain- lain. Hasil penelitian sikap upacara yang menunjukkan yang masih mempertahankan masyarakat patiwangi adalah sebagai berikut : a) Untuk daerah Buleleng : Kasus perkawinan Ida Ayu Komang Widiasih dengan Wayan Sujana; patiwangi dilakukan dirumahnya tanggal 24 Desember 2004. Patiwangi dilaksanakan karena ada tuntutan keluarga besar perempuan brahmana dari Gria Tohpati Liligundi. Sujana dan 199 Roscoe Pound, 1982. Pengantar Filsafat Hukum, Diterjemahkan oleh Drs. Mohammad Radjab, Bhatara Karya Aksara, hal. 148-149. 194 - dikeluarkannya Bhisama Sabha Pandita tersebut adalah untuk mengembalikan kemurnian ajaran Catur Varna.203 Walaupun mengalami hambatan yang sangat alot dalam bidang keagamaan dan sosial budaya, seperti pergaulan dalam masyarakat yang membeda-bedakan wangsa atau soroh yang masih sangat kuat. Dalam pergaulan sehari-hari masih sangat kuat adanya penggunaan sistim wangsa yang tidak proporsional. Demikian pula dibidang keagamaan dan adat istiadat prilaku membeda-bedakan wangsa masih sangat kuat, sehingga sering timbul konflik dalam masyarakat. Misalnya perkawinan beda wangsa yang sering menimbulkan pertentangan antara wangsa, keluarga besar, orang tua dan anak. Sampai perkawinan dibatalkan oleh orang tua, perkawinan tidak mendapat restu orang tua sampai tidak diberikannya hak mepejati atau untuk mepamit. Tujuan ditetapkannya Bhisama Catur Warna adalah untuk menegakkan ajaran Catur Varna secara benar. Sistim wangsa agar dipergunakan hanya untuk pitra puja (memuja roh leluhur) dalam menumbuhkan rasa persaudaraan intern wangsa itu sendiri. Sistim wangsa hendaknya diarahkan untuk mengamalkan ajaran Hindu yang benar dalam konteks kesetaraan antar sesama manusia. Sistim wangsa tidak dijadikan dasar dalam adat istiadat, pergaulan sehari- hari, seperti sistim penghormatan dalam pergaulan sosial sebagainya. Sudiana mengemukakan, menurut dan pandangan Hindu, semua umat manusia bersaudara dalam kesetaraan. Demikian juga pandita dalam Swadarmanya memimpin upacara tidak memandang asal usul wangsa seseorang, karena setelah melaksanakan upacara diksa pandita sudah lepas dari ikatan wangsanya. 203 Sudiana, 2006. Op.Cit., hal. 147. 203 -
tidak merata. Keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan yang berlaku secara nasional tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang perkawinan yang berbeda wangsanya. Hal tersebut dapat juga berperan untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tidak melaksanakan upacara patiwangi. Hal ini berarti hukum telah berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang dinamis. Masyarakat yang meninggalkan upacara patiwangi beranggapan bahwa : 1. Masyarakat berpendapat patiwangi telah dihapus sejak tahun 1951, sehingga mereka tidak perlu melakukan ritual patiwangi. 2. Mitos tentang akibat tidak dilaksanakannya ritual patiwangi semakin memudar. 3. Masyarakat semakin memahami ajaran Catur Warna berdasarkan kitab suci Weda. Setelah dikeluarkannya Bhisama Sabha Pandita Parisadha Hindu Dharma Pusat No. 03/Bhisama Sabha Pandita Pusat/X/2002 tentang Pengamalan Catur Warna. 4. Sebagian masyarakat Hindu tidak menggunakan upacara pemuput Padanda/Pandita Siwa sebagai perkawinan. 5. Sebagian masyarakat dan pandita menganggap upacara patiwangi tidak sesuai dengan hak asasi manusia, sebab dalam proses ritual patiwangi mengandung unsur-unsur pelecehan terhadap kehormatan perempuan khususnya perempuan brahmana. 6. Adanya unsur merendahkan wangsa lain selain wangsa brahmana, dalam sistim stratifikasi sosial wangsa yang vertikal, sehingga perlu dihentikan ritual tersebut untuk terhindar dari konflik antar wangsa. Masyarakat Hindu di Bali belum semua memahami tujuan dikeluarkannya bhisama tersebut. Adapun tujuan 202 - keluarga menerima tuntutan tersebut, dengan tujuan supaya : a) Tidak mendapat mara bahaya dalam perkawinannya b) Dikarunia keturunan. c) Mendapat brahmana restu dari keluarga perempuan d) Mendapat tirta dan pemuput dari pedanda Keluarga perempuan brahmana yang berasal dari daerah lain yaitu bukan dari daerah Buleleng tidak memiliki hak yang kuat untuk mengadakan tuntutan supaya anaknya di patiwangi di Buleleng. Tetapi Gria Tohpati (Liligundi) memiliki hak yang kuat, karena sekaligus menegakkan hukum perkawinan asupundung di wilayah Desa Pakraman Buleleng. b) Untuk daerah Tabanan Kasus patiwangi dilakukan oleh Ida Ayu Komang Sari dengan Wayan Suardana Ida Ayu Sucikawati dengan I Gusti Putu Sumerta tahun 1993 dan Ida Ayu Paramita Dewi dengan Gusti Wiratma tahun 2008. Suami istri tersebut di atas semuanya sebelum upacara melaksanakan upacara patiwangi perkawinan disahkan. Walaupun perkawinan asupundung telah dihapus tahun 1951, kenyataan menunjukkan di Tabanan tahun 2008 upacara patiwangi masih tetap dipertahankan. tahun 1979, Dengan melihat adanya keyakinan masyarakat bagi tetap melaksanakan upacara untuk perkawinan bagi berlakunya hukum untuk merubah perilaku masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa hukum tidak selalu dapat mengubah prilaku masyarakat, sejalan dengan pendapat patiwangi kendala asupundung merupakan 195 -
Edwin M. Schur hukum memiliki batas-batas kemampuan dalam merubah perilaku masyarakat. Perubahan hukum tidaklah terjadi begitu saja secara serta merta dari suatu proses peristiwa-peristiwa yang diduga berlangsung secara wajar dan alamiah. Sebaliknya perubahan-perubahan itu selalu diprakarsai oleh individu-individu yang mengajukan perkara-perkara ke pengadilan dengan tujuan memperoleh keputusan hukum, individu yang mencoba memperjuangkan atau oleh terwujudnya perundang-undangan tertentu. Prakarsa-prakarsa inilah kemudian diberi substansi oleh hakim-hakim dan oleh pembuat undang-undang yang mengakui bahwa tuntutan demikian itu sungguh ada benarnya. Usaha-usaha dibidang pendidikan dan hukum memainkan peranan penting didalam proses ini. Demikian dalam percaturan usaha untuk mendorong dan memaksakan perubahan sosial, melalui mekanisme hukum, mekanisme ini bukanlah sesuatu yang tidak efektif. Hanya saja mengenai persoalan sampai berapa jauh akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh hukum dalam masyarakat Hindu yang memiliki stratifikasi sosial yang bertingkat-tingkat yaitu dalam bentuk sistim wangsa dan juga memiliki dresta yang berbeda-beda. Hal tersebut sesuai dengan pendapat William Evan dalam Edwin M. Schur mengemukakan suatu kondisi dan situasi tertentu dapat mempengaruhi keefektifan hukum sebagai alat perubah seperti : a. Apakah sumber hukum yang baru peraturan-peraturan yang terorganisir itu memang berkewenangan dan berwibawa. b. Apakah hukum tersebut secara tepat telah dijelaskan dan diberi dasar-dasar pembenar, baik dari sudut hukum maupun dari sudut sosio historis. 196 - lebih baik.201 merencanakan hidupnya ke arah yang Berbudaya berarti mencintai perubahan, berbudaya berarti selalu berada pada kehidupan yang mengalir. Pergeseran dan perubahan fokus. Dalam itulah yang menjadi membangun dunianya, manusia selalu menggunakan kemampuan dirinya untuk memilih dan memilah, akan mulai dari mana langkah-langkah yang dilakukan. Munir Fuady mengemukakan, hukum merupakan alat kontrol sosial, selain hukum ada alat kontrol lain yaitu agama, moralitas, kesenian, keteladanan pemimpin dan lain-lain.202 Hukum sebagai alat kontrol sosial, maka hukum akan dapat mempertahankan model kehidupan sosial yang ada, khususnya kehidupan yang dianggap baik dan diterima oleh mayoritas masyarakat. Model ini disebut dengan model tampilan hukum sebagai alat kontrol sosial konservatif. Disamping itu ada juga tampilan hukum sebagai alat kontrol sosial terwujud sebagai alat untuk yang dinamis. Hukum sosial yang menghentikan model-model kehidupan dianggap tidak baik dan tidak diterima oleh masyarakat dan mengamankan pergantiannya dengan model realitas sosial yang baru. adat kebiasaan, pendidikan, Upacara patiwangi yang masih dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat, dan telah dihapus melalui Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951. Dalam hal ini Surat Keputusan tersebut di atas dianggap sebagai alat kontrol sosial yang konservatif. Namun setelah diteliti, sebagian kecil masyarakat telah meninggalkan upacara patiwangi kira-kira setelah tahun 1974 secara bertahap dan 201 Satjipto Rahardjo III, 2006. Op.Cit., hal. 151. 202 Munir Fuady, 2007. Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat, Penerbit : PT. Citra Aditya Bhakti, hal. 63. 201 -
golongan masyarakat yang merasa dirugikan oleh kegiatan tersebut. Dalam hal ini golongan wangsa brahmanalah yang paling tidak setuju untuk menghapus upacara patiwangi. Karena golongan ini berpegang teguh pada tradisi dan lontar-lontar yang diyakini benar. Penolakan dari wangsa brahmana akan dapat berpengaruh negatif terhadap perubahan yang menjadi tujuan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Bali. Apabila penanaman nilai-nilai baru sebagian besar golongan menolak maka perubahan yang terjadi akan kecil dan efektivitaspun sangat kecil. Dalam proses perubahan hukum harus dipertimbangkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat masyarakat yang bersangkutan. Setelah adanya reaksi dari masyarakat mengenai penanaman nilai-nilai baru tersebut, maka kecepatan efektivitasnya tidak dapat dibatasi dengan waktu secara ketat. Hal tersebut harus dievaluasi secara terus menerus dan tidak dibiarkan begitu saja, seperti berlakunya Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951, yang telah berlaku selama 58 tahun tidak menampakkan keefektivan yang berarti. Hasil penelitian menunjukkan perkawinan asupundung masih merupakan perkawinan terlarang. Perkawinan asupundung yang tidak tetap istilah adatnya melaksanakan upacara patiwangi kawin nyerod (turun wangsa) tergantung sebutan daerah masing-masing. Hanya saja tidak diadakan upacara pelecehan yang menyangkut harkat, martabat, dan kemuliaan manusia. Segala akibat baik akibat sosial, psikologis, hukum masih menjadi beban yang sangat berat. Kondisi demikian tidak dapat dibiarkan begitu saja, oleh karena merupakan dinamika kehidupan manusia dalam perubahan hukum. Edmund Leach dalam Satjipto Rahardjo lebih mengemukakan, manusia adalah makhluk yang selalu bersifat kultural dari pada natural, berarti 200 - c. Apakah model-model ketaatannya dapat dikenali dan dapat disiarkan secara luas. d. Apakah alat-alat penegak hukum telah menunjukkan rasa keterikatannya untuk ikut melaksanakan kaedah- kaedah baru itu. e. Apakah penggunaan sanksi-sanksi (baik yang positif maupun yang negatif) dapat dilakukan untuk mendukung berlakunya hukum itu dan akhirnya dapat berlaku ke arah efektif. f. Apakah perlindungan hukum telah disediakan bagi mereka yang mungkin akan mengalami penderitaan akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap hukum baru tersebut. Dengan mengkaji pendapat William Evan dikaitkan dengan Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 tahun 1951, penguatnya yaitu Bhisama Sabha Pandita Hindu Dharma Pusat No. 03/X/2002, ternyata masih sangat lemah dasarnya baik ditinjau dari segi filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga hal tersebut membawa dampak keragu-raguan dalam pelaksanaan Surat Keputusan DPRD Bali No. 11Tahun 1951, tidak adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang masih melaksanakan upacara patiwangi dan tidak ada sanksi bagi masyarakat yang melanggar termasuk lembaga penegak hukum perkawinan asupundung yang masih mempertahankan patiwangi berdasarkan alasan-alasan seperti yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya. upacara 7.3.2. Sikap masyarakat yang ragu terhadap upacara patiwangi Sikap masyarakat demikian terdapat di daerah Sukasada seperti diuraikan pada Bab III bagian 2 yang menjelaskan tentang suatu perubahan bertentangan dengan 197 -
kaedah-kaedah dan nilai yang menjiwai bagian terbesar masyarakat. Dalam bab tersebut telah disimpulkan adanya sikap masyarakat bervariasi terhadap perubahan yang salah satunya adalah sikap yang ragu-ragu terhadap pelaksanaan upacara patiwangi. Masyarakat yang dikelompokkan dalam variasi ragu-ragu, tidak melaksanakan upacara patiwangi, namun mengakui masih yakin terhadap adanya kutukan yang terdapat dalam lontar-lontar atau mitos di masyarakat. Hal ini menyebabkan bila kutukan menimpa keluarganya maka upacara patiwangi akan dilaksanakan setelah perkawinan disahkan atau beberapa tahun kemudian setelah terjadi malapetaka atau masalah. 7.3.3. Sikap masyarakat yang meninggalkan upacara patiwangi Sikap masyarakat yang meninggalkan upacara patiwangi selain wangsa brahmana. Patiwangi ditinggalkan karena diketahui telah dihapus berdasarkan Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951. Masyarakat taat terhadap hukum yang berlaku, sehingga dengan pendidikan yang maju sebagian masyarakat dapat mengabaikan mitos secara turun temurun yang menjadi hambatan berlakunya penghapusan patiwangi dalam perkawinan asupundung di Bali. kebanyakan dari wangsa Zainuddin Ali mengemukakan, Hukum harus untuk membongkar dioperasikan kekerasan, yang tersembunyi didalam kesadaran dan struktur sosial masyarakat kita, serta merekonstruksikannya kembali dalam bentuk yang lebih adil dan demokratis.200 Secara normatif, agenda demokratisasi dan transformasi sosial sebagai pelecehan strategi terhadap perempuan 200 Zainuddin Ali, 2006. Op.Cit., hal. 100. 198 - tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. sebenarnya Dengan adanya undang-undang di atas semakin bulat dan berani masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan upacara asupundung. Disamping itu faktor-faktor pengubah hukum terutama di bidang pendidikan sangat mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Kemajuan pendidikan menyebabkan ketaatan dan kesadaran hukum semakin mudah untuk dicapai. Dengan pendidikan masyarakat dapat memilah mana perilaku yang benar dan prilaku yang salah. Perilaku yang benar pada masa lampau, belum tentu benar saat ini. Sehingga menyebabkan prilaku masyarakat berubah, walaupun perubahan tersebut sangat lambat. patiwangi dalam perkawinan Surat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 dan Bhisama Sabha Pandita No. 03/X/2002, merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh negara untuk menghapus perkawinan asupundung dengan tujuan untuk tiadanya pelecehan terhadap wangsa lain, untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa dengan meminimalisir adanya perbedaan-perbedaan di masyarakat. Untuk mengefektifkan berlakunya peraturan di atas hendaknya Pemerintah Daerah Propinsi Bali memperhatikan keefektifan nilai-nilai baru dengan menghapus nilai-nilai lama. Hal ini tergantung dengan sarana-sarana yang dipakai untuk mensosialisasikan nilai-nilai baru tersebut sehingga sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kemudian dalam sosialisasi nilai-nilai baru reaksi masyarakat, karena setiap usaha untuk menanamkan sesuatu yang baru pasti akan timbul reaksi dari beberapa tersebut pasti ada 199 -