BUPAT] BUTOH' TENGAH ROVINSI UULAiME~SI TENGGARA PE TURAN :JUPATJ: BUTON TENGAH NOMOJI ~} TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN B:ttNTURAN KEPENTINGAN DI LINGKU GAN PEMERlliTAll l<ABUPATEN BUTON TENGAH DE GAN RAHldAT TUR\N YANG MAHA ESA BUPAT[ BU1'0U TENGAH, Menimbang : a. bahwa sala. satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotis..ne karena adanya benturan 'kepentingan yang dilaku kan oleh penyelenggara negara sehingga berpengaru': _ terhadap profesionalitas dan kinerja pegawai dalam mengemban tugas; b bahwa da.am rangka mencegah dan mengatasi di Lingkungan Pemerintah benturan sebagaimana dimaksud Kabupaten Buton Tengah dalam huru f a, ser:a sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pt .idayagu.aaan Aparatur Negara Republik Indonesia :,romor 3 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganar Benn.ran Kepentingan, maka perlu menetapkar Benturan Pedoman Kepentinga.. di Kabi.paten Buton Tengah ; l.epentingan Penanganan c bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pers.tu ran Bupati Bu ton Tengah ten tang Pedoman ?enanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Peme ~intah Kabupaten Bu ton Tengah; b: rdasarkan pertimbangan Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 1·
tentang 2. Undang-Und.mg (Lembaran Pemberantas.m 1999 Nomor 140, Negara Rep1J blik Indonesia Tahun Indonesia Tambahan Nomor 387·1-) telah diubah dengan Undang-Unc.mg Nor ior 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Repi. blik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Indonesia :~mbarcn Negara Republik Tambahan Nomor 41501; :'Jomor 31 Tahun 1999 'Lnc ak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik sebagaimana 3. Undang-Unclang Norror 30 Tahun 2002 tentang Komisi (Lembaran Pemberanta.s.an .nc.onesia Tahun 2002 Nomor 137, Negara Republik Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Nomor 425( seba gaimana telah diubah beberapa kali, terakhir de ngan Ur.dang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentaru; Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tuhun :2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Le.nbaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara 197, Tambahan 2019 Nomor Republik In.: onesia I\ omor 6409); Tindak Pidana Korupsi 4. Undang-Unoang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sioil Negara Indonesia Tuhun Negara Republik Indonesia Nomor 5494); tentang (Lembaran Negara Republik '.W:L4 Nomor 6, Tambahan Lembaran 5. Undang-Unc.ang Ncmor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kaouoaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi republik indonesia ta .run ~:O 14 nomor 172 tambahan lembaran negara repuilik indonesia nomor 5562); '[ enggara (lembaran negara 6. Undang-Un.lang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah ..n Daer ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimara terakhir dengan Undang-Lncang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu a Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201·~- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep .iblik Irdonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lemharan Negara Republik Tambahan Indonesia 1; Nomor 5671; telah diubah beberapa kali, 7. Peraturan l-emerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang (Lembaran Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Indonesia Sistem Pei: gends.lian Negara Republik Tambahan Nomor 489( ;; Lernbaran Negara Republik 2-
8. Peraturan Pcmerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinan J'.\Va Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Indonesia Tahun Sipil Negara 2004 Nomor Nomor 4449' (Lembe an Negara Republik Tambahan Lembaran 141, Peraturan Disiplin Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang N egeri Pe..awai (Lembaran Negara T'ahun 2010 Nomor 74, Tambahan Ind.mesia. 8. Peraturan Pcmerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinan J'.\Va Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Indonesia Tahun Sipil Negara 2004 Nomor Nomor 4449' (Lembe an Negara Republik Tambahan Lembaran 141, Peraturan Disiplin Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang N egeri Pe..awai (Lembaran Negara T'ahun 2010 Nomor 74, Tambahan Ind.mesia. Sipil 10. Peraturan P·~ .nerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang a as Pe.raturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Sipil Pegawai Negeri Indonesia Tahun 2020 Lembaran Negara Republik Perubahan 2017 (Lembaran Nomor 68, Tambahan Indonesia tentaig Manajernen \ egara Republik Nomor 64 77); 11. Peraturan tentang E'residen Nomor 54 Tahun 2018 Strategi Nas..onal Peicegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 12. Peraturan Menteri Pernberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 1? irokrs.si Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Un.um Pen anganan Benturan Kepentingan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentr.kan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik .nconesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nor.ior tentang perubahan .s.tas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2c, 18 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repi. blik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 120 Tahun 2018 14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 20:.6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah 2016 K;; bupaten Euton Tengah Tahun Nomor 129); 3-
M:EM:UTUSKAN: Menetapka PERA'nJRA!f BUPA1~1 BUTON TENGAH TENTANG PENANGANJ~JJ DI KABUPATEN LINGKUNGA 11 BUTON TE!f(rAH BE:ITURAN KEPENTINGAN l?EMERINTAH Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yar g dimaksud dengan: 1. Benturan Kepentingan ad alah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut didug.i mernilki kepentingan pribadi terhadap setiap penggu -iaan wewenang, se hingga dapat mempengaruhi kualitas keputus.an da 1./ atau tindal.anny.a: 2. Kepentingan :)ribadi keinginan/ kehutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bers.fat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh d.ari pihak lain; 3. Hubungan a'iliasi adalal hubungan yang dimiliki oleh seorang ertem.u baik karena hubungan darah, pertemanan/ pegawa: den.gan pihak hubungan kelompok/ golongan yang clapat raempengaruhi keputusannya. perkawinan maupun hubungan 4. Korupsi adalah perbuatan hukum lain atau c. apat merugikan keuangan negara atau secara melawan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang suatu korporasi yang perekonomian negara. 5. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan or mg lain, masvarakat dan atau Negara; 6. Nepotisme hukum atau dan negara s.dalah perbuatan setia. secara melawan keluarganya dan bangsa, pegawai yang mengunt ungkan di kepentingan kepentingan masyarakat, at .is kronii iya 7. Gratifikasi adalah pemberian dalarn arti luas, yakni uang, barang, rabat (discoi nt), komisi, pinja:nan tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan i{ diterirra di dalam negeri maupun di luar fasilitas lainr ya, baik yar. negeri, yang dilakukan de ngan me nggunakan sarana elektronik a tau tanpa saran: elektronik; 4-
8. Pegawai ASN adalah Pegawai Neger: sipil (PNS), calon pegawai Negeri I{erja yang lingkungan (CPNS) dan Pegawai :=>emerintah sipil bertugas Pemerintah Ka bupaten But en Ter.gah. dengan perjanjian di berada dan/atau administratif seca:a Pas 3.1 '.~ (1) Pedoman untuk mencegah, dan mengatasi Penanganan Brnturan Kepentingan pegawai ini dimaksudkan mengenal, dalam acuar. dijadikan bagi l.entur an kepentingan; ayat dimaksud (2) Pedomai terwujud dan nepotisms sebagaimana tata kelola pen: erintahan agar yang be bas korupsi, kolusi. pada (1) bertujuan Pasal 3 (1) Setiap pegaw ai harus n: enaati ?edoman penanganan Benturan Kepentingan. (2) Pedoman P -nanganan dimaksud dalam Pasal Bupati ini :~ sebagaimana Benturan tercanum dalam Lampiran Peraturan Kepentingan (1) Setiap pegawai suatu hari..s melaporkan yang mengalami l .epentingan benturan terse but kepada atasan le. .igsun g. kejadian/keadaan kejadian/keadaan (2) Setiap pegawai yang mengeta hui adanya pelanggaran Peraturan Bupati kepada pimpinan unit kerja. ini, J· arus melaporkan pelanggaran atas tersebut 5-
Pasa.5 Peraturan Bupati .ni mulai dilakukan pa.da tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetatuinya, memerintahkan Peraturan Pcmerir tah ini denga:n pen em patannya dalam Berita Daerah pengundangan Ditetapkan di Labungkari pada tanggal LJ Januari 2021 Diundangka n di Labungkari pada tangga l Lf Januari 2021 SEKRETAR1S DAERAH KABUF.\TEN EUTON TENGAH, KOSTANTINUS UKIDE TAHUN2021 NOMOR .... !;--- 8elc~ : r~v- ~-;-.; /n!f!..~t:J.J~ IL~ . lb ~P~ ()Iv\..- ,~ :)-
LAMPI RAN NO MOR TANGGAL TENT ANG PERATURA 11 BUPAT:: BUTON TENGAH ~ Lf JANl'!UU 202] TAHIJW 20~~1 : PEDOMAN J?:ENAN"AN'AN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKU1lt3AN F'EMERINTAH KABUPATEN BUTON TEI\ (}AH BJ.~B I PENDArlULUAN A. Latar Belakang penyelenggaraan pernerintahan dan mewujudkari tata kelola pemerintahan yang baik (Good Gouernance] 'corupsi, kolusi dan nepotisme di lingku: gan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah diperlukan suatu kondisi terbebas dari adanya benturan kepentingan Dalarn. rangka menin gkatkan kualitas , bebas dari Benturan keperrt.ngan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi merrpengarrhi dan atau dapat menyingkirkan tugas. prof es: onalitas Pertimbangan pribadi tersebt.t dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau 1::~1ompok yang kemudian mendesak atau mered ksi gagasan yang dibangun berdasar kan nalar profesionalnya sehingga orisinalitas keprof siona lannya dan akan berimplikasi pada Penyelenggaraan Negara khus usnya di hie .mg pelayanan publik menjadi tidak efisien dan ef ktif. seorang peg 3.W ai dalam mengem ban keputusanr.ra menyimpang dari proses pembangunan nasional sangs.t diperlukan adanya pegawai yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, karena peranan yang menentukan. Selain setiap pegawai mempuryai disyaratkan untuk memIiki profesionalisme, setiap pegawai juga rasa harus mempunyai sikao mental yang penga bdian kepada kep: ntingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribacli atau golongan. Untuk melaksnnakat tugas-tugas dalam jujur dan penuh 1-
Pemei intah terciptanya teiah mengusahakan dengan dimaksud seperti kebijakan yang mengatur pembatasan terhindar nya c.ar . situasi atau kondisi benturan selama ini sebagairns.na negara penyeleriggara berbagai kebijakan, dengan kepent:ngan seperti perauran pemerintah mengenai larangan PNS menjac i anggota Parpol, pernbatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta dan beber..pa pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam dan kesederhanaan hidup. di atas tujuan penclayagunaan rangka aparatur negara Berdasarkan pada pertim oangan diatas, maka dipandang perlu clitetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentin gan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Limgkungan Pemerintal: Kabupaten Buton Tengah. B. Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan da:i pedoman umum penanganan benturan kepen tingan ini adalah : 1. Maksud Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan l.agi pegswai dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan :,.epentinE;an. 2. Tujuan a. menyediakan keranka acus.n bagi Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegal, dan mengatasi benturan kepentingan; b. m enciptakan dapat mengenal, mencegaL,dan mengatasi situasi-situasi benturan kr-pentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kj nerja pejabat yang bersangkutan; bud i: ya p elayanan publik yang c. rr. encegah terjadinja pengabaian pelayanan publik dan kerugia 1. negara dae t ah; d. menegakkan integritus; e. mencipiakan pemerir.tahan y ang bersih dan berwibawa. 2-
.nemiliki benturan kepentingan: 3. Pejabat yang berpotensi a. pe abat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan k ebijakan. Secara lebih khusus da.am pengertian ini adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang membua Keputusai Tata Usaha Negara dan mengambil Tindakan Tata Usahs. Nega-a. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Ta· un 1986 tentang Peradlan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pejabat Tata Usaha Negara aclalah pejabat yang melaksanakan urusan perundang-undangan pernerintahan yang berlaku. berdasarkan peraturan b. perencana, tugas, ta ggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang be rwenang un 1. uk rr .els iksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencana.i.n tertenu. yaitu pejabat pemerintah yang diberi c. pengawas, pemerintah yang mengawasi tugas dari fungsi eksekuti:: agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, pejabat pengawas urusan dalam hal lingkungan pernerin tah daerah . Ir.spektorat Kabupatcn Buor Tengah atau dengan sebutan lain yang melaksanakan yaitu ptjabat ini ada .ah auditor, auditor kepegawaian di l.mgsi pengawasan. d. pelaksana pelayana.i publil., yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekeja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik. e. penilai, yaitu c: ang yaig bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya 3-
J3AB II BEN1'1JRAN REPENTINGAN A. Bentuk Situa si Benturan Kepe ntingan yang sering terjadi dan dihadap: pegawai Pemerin ah Daer.ih antara lain: 1. Situasi yang menyebabl.an pegawai Pemerintah Daerah menerima grati ikasi atau pember ian a tau penerimaan hadiah/ cindera mata yang a tau hiburan menguntu rgkan pihak pemberi; atas suatu ceputusan a tau jabatan 2. Situasi yang menyebaikan penggunaan aset jabatan atau aset Pemerinta'i Daerah um..tk keper.tingan pribadi atau golongan.; 3. Situasi jabatan/ Pemerinta 1 Daerah dip-rgunnkan untuk kepentingan pribadi atau golongan.: yang menyebat kan informasi rahasia 4. Situasi perangkapan abatan di Pemerintah Daerah atau unit langsung atau tidak langsung, sehingga dapat menyebabkan kerja yang memiliki .rubungan seje is pemanfaa ~an suatu jahatan untuk kepentingan jabatan lainnya; atau tidak sejens, 5. Situasi dimana akses khusus kepada tidak rr.engikuti prosedur dan ketentuan pihak ter entu untuk yang seharusnya diberlakukan, misal recruitment pegawai tanpa mengikut prosedur yang seh arusnya; peguwai memberikan 6. Situasi tidak sesuai dengan prosedur karer.a adany.i pengaruh dan harapan dari pihak yang diaw asi; yang menyetabkan proses pengawasan 7. Situasi "imana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana ooyek tersebut merupakan hasil dari si penilai; 8. Situasi iimana keputusarr/Lebijakan dipengaruhi pihak lain yang mer ibutuhkan; 9. Situasi bokerja lain di · uar pekerjaan pokoknya (Moonlighting atau , kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan outside employment) per aturan yang berlak.i di Pemerintah Daerah; 10. Sit uasi yang mem . rngkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.: 11. Si1 uasi yang memungkiikan untuk memberikan informasi lebih dan yang telah dtentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah. 4·
B. Jenis dapat penyelenggaraan pemerinta nan daerah antara lain : 1. kebijakan suatu pengaruh gratifikasi benturan kepeniingan yang terjadi dalam yang / hubungun akibat dekat / ketergantungan I pemberian ber pihak kepada pihak 2. pengeluaran izin/ sertif ikasi/ swat keterangan yang diskriminatif atau tidak adil; 3. pengangkatan/mutasi hubungan dekatj'balas jasa/ rekoi tenda si/ pengaruh dari pejabat pemerintah; berdasarkan berdasarkan pegawai partner /rekanan 4. pemilihan kerja pemerintah kep tusan yang tidal: professional; 5. melakukan komersialisasi pelayanan publik; 6. penggunaan aset dar pribadi/ golongan; informasi rahasia untuk kepentingan 7. pengawasan yang tida" profes ional karena ikut menjadi bagian dari pihak yang diawusi at.au pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dini.ai; 8. melakukan pengawasan dan penilaian atas pengaruh pihak lain; 9. menjadi bawahan pihak yang dinilai; 10. me akuks n pengawasan aai penilaian tidak sesuai dengan norma, st andar, dan posedur; 11. pengusutan yang daj.at merugikan kepentingan Negara/daerah karena pengaruh pihak lain; 12. pengawasan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pih ak laii 1. C. Sumber pen_ ebab bentur an kepentingan adalah : 1. penyalahgunaan yaitu seorang pegawai membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang undangan. wewenang 2. perangkapan jabatan, yaitu seorang pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik :: ehingga tidak bisa menjalankan jabatannya serara pi ofesionai, in.: epenc.en dan akuntabel. 3. hubungan afiliasi (pril.adi, golongan] yaitu hubungan yang dimiliki tertentu baik karena perkawinan maupun hubungan oleh hubungan darah, pertemanan yang dapr.t memp engaruhi keputusannya. seorang pegav.ai dengan pihak r.ubungar 4. gratifika ii, yaitu pemberiari da-lam arti luas meliputi pemberian tiket .enginapan, perjalanan wisata, pengobatan uang, barang, perjalanan, fasilitas cuma-cuma dan fasil:.:as lainnya. komi.si, pinjaman tanpa bunga, rabs.t, 4. kelemahan sistem organisasi, vaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian seorang pegawai yang diseba. .rkan kar ena struktur dan budaya organisasi yang ada. ti: juan p elaksanaan ke-wenangan _ c: -
BAB 111 PRINSIP ASA DALAM PEf~JANGAl'IAN BENTURAN KEPENTINGAN Penanganan ben uran kepern.ingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribao: dan budaya. 1. Mengutamakan kepentingar publik a. pegawai harus mempcrhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. b. dalam pengambilan l< eputu san, pegawai harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntunga r1 pribadi a tau tan pa dipengaruhi preferensi priba di ata upun afiliasi dengs.n agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga. c. pegawai tidak boieh menasukka 1. unsur kepentingan pribadi dalam pembuatar keputusan dan .m.Iakan yang dapat mempengaruhi kual: tas k putusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan maka pegawai kepu tusan-keputusan oleh kepentingan dan afiliasi priba Iirya. resmi yang dapat dipengaruhi d. pegawai harus menghiidarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "insiae information", atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum. e. Pegawai tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga c.: pat rnempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Pega wai j.iga tidak meagambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah fipegangnya termasuk mendapatkan inforrnasi hai-hal dala:n jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut. 2. Mencip1akan keterbukaan penanganan kepentingan dan pengawasan Benturan Kepentingan a. pegawai harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya, terbatas pada mengikuti undang juga harus mentaati nilai-nilai (disinterestedness), kewajiban ini tidak undang dan peratur.: n tetapi pelayanan publik sep-rti bebas kepentingan tida berpihak dan merniliki .sekedar int egritas. b. kepentingan pribadi dan hibungan afiliasi pegawai yang dapat tug as publik harus diungkapkan dan clapat dikendalikan dan ditangani secara. menghambat pelaksanaan dide-klarasikan agar memadai.
c. pemerintah dan prosedur pengaduan dari masyaracat terk ait adanya benturan kepentingan yang 1 erj adi daerah hams meiyiapkan mekanisme d. pemei intah daerah harus menjanin konsistensi dan keterbukaan situasi benturan dalam pro .. es penyelesuian atau penanganan keper tingan. e. pemetntah daerah harus :nendorong keterbukaan terhadiap situasi benturan kepentingan pengawasan dalam per.anganan sesue i dengan kerangka hukum yang ada. f. pemerintah daerah h t.rus akses kepada masyarakai untuk meri.lapat can berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya. da pat memberikan 3. Mendorong ta rggung jawa1:, pribadi dan sikap keteladanan. a. pegawai seiantiasa bef.indal: .sedemikian rupa agar integritas lainnya dan bagi merekadapa menjadi masya rakat. reladan bagi pegawai b. pegawai jawab atas pengaturan urusan priiadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentinga." pads s.iat dan sesudah masa jabatannya se bagai peg( rwai. harus sebisa mungkin bertanggung c. pemerintah daerah untuk dan menyelesaikan benturan kepentingan yang benturan harus bertanggung jawab meng dentif.kasi merugikan 'cepentingan keper tingar L. public apabila terjadi d. pegawai harus mem njukkan integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan bentr ran kr-pentingan YiL:1g efe ktif. komitmen pasca e. pegav ·ai berianggur gjawab menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. harus atas segaia urusan yang -· I -
4. Menciptakan dan membin. buday.a organisasi yang tidak toleran terhadap bentu ran kepentingan. a. Kepala Organisasi Peranj.kat :C ae rah a tau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton ~'engah harus menyediakan dan melaksanakan kebijakar , proses., dan praktek manajemen yang kerja yang dapat mendorong memadai dalam kepentingan pengawasar yang r-fektif lingl.ungar. dan pen.nganan situasi benturan b. Kepala Organisasi Perar. ;~kat Daerah a tau unit kerja di lingkungan Pemeintah Kabupaten l+uton Teigah harus mendorong pegawai di lingkungannya untuk mengunglcapkan dan membahas masalah masalah be-nturan kepcntingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keteri.ukaan dari penyalahgunaan oleh pihak pihak lain. c. Kepa.a Organisasi Perai gkat Daerah atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah harus menciptakan dan mernpertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaiman.: mendoongnya. d. Kepala Organisasi Peraigkat )aerah atau unit kerja di lingkungan Pemerintab Kabupater. Buton Tengah harus memberikan pengarahan dan pelatihan ur.tuk meningkatkan pemahaman serta telah memungkinkan ditetapkan dan aplikasi ketentuan terse but di tempat kerja. evolusi dir.amis dari ketentuan yang E -
:UAH IV TAHAP DA.LAM PE:~lANG1~.~ BENTURAN KEPENTINGAN 1. Penyusunan Kerangka Kebiakan Penanganan Benturan Kepentingan. enyu sunan keraigka kebijakan penanganan benturan Dalam kepentingan, terdapat bebe ·apa aspek pokok yang saling terkait dan perlu di per ha ti "an, yaitu: a. pendefinisian berpotensi yang bentur an integrias instansi dan individu. kepentingan membahay.ikan b. komitmen pimpinan daiarr. penerapan kebijakan benturan kepentingan, c. pemahaman yang baik dan ke s.adaran kepeitingan untuk metdukung kepatuhan benturan d. keterbukaan benturan tentang dalam penanganan kepentingan informasi >ang memadai terkait dengan penanganan bent.iran kepentingan. e. keter libata 1 para kepe n tinga n. sta .ceholder dalam penanganan benturan f. monitorrng dan evaliasi kebijakan penanganan benturan kepentinga n. g. pengembangan pena ngane n monitoring dan evaluasi dan bentu ~an penyosuaian kebijakan dan k epentingan berdasarkan prosedur hasil 2. Identifikasi Situasi Bent .iran {epentingan Pada tahaian ini akan :lilakukan identifikasi terhadap situasi yang terrr.asuk dalam kategori benturan kepentingan. Dalam hal ini diperlukar penjabaran yang jeias mengenai situasi dan hubungan afiiiasi ya rg menimbulcan her.turan kepentingan sesuai dengan organisasi yang tugs s pc kok dan bersangki, tan. Identifi r:asi tentang situasi benturan kepentingan han ts konsisten dengun icie dasar bahwa ada berbagai situasi dimana ke pentingan pr badi dan hubungan afiliasi seorang pegawai dapat mer imbulkan berturau kepentingan. lungsi masing-masing 3. Penyusun an strategi penangs.nan benturan kepentingan Kebijakan penanganar. benturan kepentingan perlu didukung oleh strategi ye ng efektif beupa : a. Penyus .man kode etik. b. P latihr.n, arahan srrta konseling dengan memberi contoh* contoh praktis dan langkah-iangkah untuk mengatasi b nturr.n kepen tinga:a. situasi S-
c. Deklaras: benturan : atau p: rnyat.aan awal (disclosure) tentang adanya dengan diangkat kepentingan dengan cara sebagai berikut 1) pelaporan kepentingan pelaksanaan se baj.ai pegawai. yang pri badi jab.stannya bertentangan seseorang dapat pada saat 21 pelaporan dan pernyat.aan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi sete ah pelaporan dan pemyataan awal. 3) pelaporan menca .cup menentukan menanganinya. 3) pelaporan menca .cup menentukan menanganinya. dapat ting.cat benturan kepentingan dan bagaimana d. Dukungan kelembaga.m dalam bentuk : 1) dukungan adn inistrasi yang menjamin proses pelaporar informasi dengan benar dan dapa: te rus diperbaharui. sehingga dapat efektivitas dinilai 21 pelaporan dan pencatat.m kepentingan pribadi dilakukan lembaga yang lembaga dan menangani benturan dalam dokumer. bersangkutan da.oat tersebut kepentingan. dokumen resmi agar bagaimana menunjukkan men.ndentifik.asi 4. Serangkaian tindakan yang .Iiperlukan apabila seorang pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan. setelah pegawai laigkah Tindakan melaporkan situasi bent .tran kepentingan yang dihadapinya, antara lain a dalah : a. pengurangan jabatannya. ersebut lanjutan sel.agai (dives..asi] kepentingan pribadi pegawai dalam b. penarikan diri {re.usal) dari proses pengambilan keputusan di mana seorang p: gawai memiliki kepentingan. c. m embaiasi akses pe gawai atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memilici kepen tingan. d. rr elakukan mutasi pcgawai ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan, e. mengalihkan tugas dan tanggung jawab pegawai yang bersangkutan. f. pengunduran diri ::>egawai dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan. g. pember an sanksi I; agi yar g melanggarnya sesuai dengan p raturan perundai _g - undangan. lJ-
BABV AKT R - FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN 13ENTUl1:AN KEPENTINGAN 1. Komitrrien dan keteladan pemimpin. Meskipun tanggung jawa 1:, untuk mengetahui benturan* benturan kepenti gan seorang pegawai akan tetapi Kepa la Organisasi Perangkat Daerah a tau unit keqja di lingcungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah harus bertanggung jawab atas oelaksanaan atau irnplementasi kebijakan penanganan benturan kepenting.m. diperlukan komitmen dan keteladanan pemimpin dalam penanganan kasus kasus bentu --an kepentir ;~an. Par a pemimpin/ pejabat atasan wajib dengan mem pe rguna kan mempe rtimbangkan publik, kepentingan pegawai dan · .ierbagai faktor lain. yang dapa; terjadi terletak pada pundak Untuk itu kew: nanganr rya kep-: ntingan secara baik lembaga, kepentingan 2. Partisipasi dan keterlibatan para pegawai. Implemenias kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan membi rtuhkan keterlibatan para pegawai. Para pegawai harus sadar dan paham tentang isu bentur an kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus .nencega i terjadinya benturan kepentingan. Untuk mendorong partisipasi pegawai dapat dilakukan antara lain dengan : a. mernpubli-casikan kebi akan penanganan benturan kepentingan. kebijakan b seca ra berkala mevgingatkan dan keterlibatan pegawai adanya penangan.rn benturan kepen-ingan. c. rnenjamin agar att.: an dan prosedur mudah diperoleh dan dike-tahui. d. memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kep ntingan. e. memberi bantuan kons.ultasi dan nasehat bagi mereka yangbelum benturan kepentingan , pe nanganan luar yang berkaitan atau juga kepad.a pihak - pihak memahami kebijaka. termasuk ber rubungan dengai lernbaga yang ber:sangkutan. 11-
3. P€ rhatian khusus atas hal ·:er:entu. c.ilakukan perlu b-resiko khusus dianggap 3. P€ rhatian khusus atas hal ·:er:entu. c.ilakukan perlu b-resiko khusus dianggap 3. P€ rhatian khusus atas hal ·:er:entu. c.ilakukan perlu b-resiko khusus dianggap Perhatian yang situasi benturan kepr.nting an Hal-hal yang perlu ff endapat perhatian khusus tersebut antara la in ada lah : a. Hubungan afilias.i {prib adi dan golongan); b Gra .ifikasi; c. d e Kepentingan dal..rn pengadaan barang; f. Tun tu tan keluan:a dar komunitas; g. Ked udukan di or janisasi lain; Intervensi pada h. i. Perangkapan jabatan. tertentu terjaciinya hal-hal Pekerjaan tambahan; Info masi orang : lalam: .ibatan sebelumnya; dan 4. Beberapa langkah pr eventi:' d.apat dilakukan untuk menghindari sit uasi benturan kepcitingan. Se bagai contoh Iangkah-Iangkah preventif yang terkait dengan pe ngamnlan keputu.san ad alah : a. Agenda rapat yang akan di.adakan periu diketahui sebeiumnya kemungkinan supava terjadinya bentiran. pegawai dapa: mengantisipasi b. Adan ya aturan y;: ng jelas dan prosedur yang efisien yang ::,enarikan diri (recusal) dari pengambiian mem ungkinkan keputusan secara ad hoc. 5. Penegakan Kebijakar. Penangz nan Benturan Kepentingan. kebijak.an pen anganan Pr-negakan tidaklar mudah ags.r kebijal.an rr.aka perlu ada : a. Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b Mekanisme kepentingan tersebut berjalan secara efektif benturan 5. Penegakan Kebijakar. Penangz nan Benturan Kepentingan. kebijak.an pen anganan Pr-negakan tidaklar mudah ags.r kebijal.an rr.aka perlu ada : a. Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b Mekanisme kepentingan tersebut berjalan secara efektif benturan untuk mendeteksi peianggaran kebiakan yang ac a. c Instr umen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbah.rui. 6. Pernam auan dan Evaluasi penar i!~anan I< ebijakan perlu dipantau dan di eviluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap eiektif terus beruban. kepentingan benturan relevan dengan dan lingkungan yang 12-
J3AB VI T DAKAN TERHAD.l~.'P PO~rEJfSI BENTURAN KEPENTINGAN Dalarn hal potensi atau kondisi/ situasi benturan kepentingan, maka pegawai ci lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah terdapat 1. ilarang melakuk.m tre.nsaksi dan/atau menggunakan aset atau kepentingan pribadi, mstansi golongan. untuk keluarga ilarang menerima. dan atau memberi hadiah/manfaat dalam entuk apapun y.ing berkaitan dengan jabatannya dalam jasa. kaitan nya dengan mitra ke rja, penyedia barang dan Dilarang menerima dan /utau memberi barang /parcel/ uang/ setara uang atau o.alam bentuk apapun pada hari keagamaan. 4. Dilarang mengijink.m pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada p egawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah '2. 3. 5. Dilarang menerimn refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi daa atau bukan haknya dari hotei aiau pihak mana pun dalan 1 rang ka kedinasan a tau hal- hal yang dapat menimbulkan pot" nsi be nturan kepentingan. 6. Dilar: ng untuk adil tidak memenangkan penyedia barang/ jasa rekanan/ mitra kerja tertertu dengan maksuc urtrtk menerima imbalan jasa untuk kepe tingan pribacli, kelrarga dan/atau golongan. bersikap diskriminatif, 7. Dilarang memanfa.rtkan d ata dan informasi rahasia instansi untuk kepentinga.. piha.c iain. 8. Dilar.mg baik turut langsurg maupun langsung dengan pengadaan, perbuatan, tidak dalam pemborongan, persewaan yang pada saat dilakukan sengaja atau untu " seluruh atau sebag:.an ditugaskan untuk mengurus atau mengawasiiya. serta 9. Mernbuat perny.rtaan potensi benturan kepentingan apabila rnernpunyai hut .mgan keluarga sedarah dalam hubungan lingkungan Pemerintah keluarga Kabt paten Buton Tengah inti dengan pegawai di 13-
1. 2. 3. ~ . b t--f t()/C,(, --,kab~- fauh"_"t-. - E:AH VIII KE:TEN1UJLN PENUTUP edoman penangan.in benn..ran kepentingan ini sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi. menangani benturan kepentingan secara konsisten dan sungguh dan sungg.ih dalam penye1enggaraan Menugaskan kepada semua Kepala Organisasi Perangkat Daera atau Unit Kerja di .ingicungan Pemerintah Kabupaten Butor Tengah uruuk menindaklanjuti panduan penanganan bentu an kepentirgan ini serta mensosialisasikan kepada seluruh pegawai d:. lingkungan masing-masing. Pemaitauan dan = valuasi pelaksanaan penanganan benturan keper tingan dilak ukan o leh instansi yang melaksanakan fungs i pengawasai dan her koordinasi dengan instansi terkait. diimplemem asikai oleh sernua pihak yang terkait pemerintah daerah. LS-