Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DAFTAR ISI DAFTAR ISI PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF PENDAHULUAN Latar Belakang I Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Isu Strategis Sistematika Laporan PERENCANAAN KINERJA Rencana Strategis II Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja Alignment Renstra-Renja dan KK i v 3 3 8 10 13 16 21 23
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA Capaian Kinerja Organisasi Kinerja Lainnya III Realisasi Anggaran Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Laporan Hasil Evaluasi AKIP DJKN Inovasi Penghargaan dan Achievement V PENUTUP LAMPIRAN Formulir Pengukuran Kinerja DJKN Tahun 2023 Perjanjian Kinerja DJKN Tahun 2023 Ceklist Kelengkapan Narasi IKU 31 255 266 269 269 271 275 285
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Laporan Kinerja 2022 | i
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara KATA PENGANTAR "Sebagai Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel, DJKN telah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan" Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di tengah tantangan global, menunjukkan APBN telah menjalankan fungsinya sebagai stabilisator dan shock absorber untuk melindungi masyarakat dengan baik. Selama tahun 2023, sebagai Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel, DJKN telah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan dengan menghasilkan realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar Rp6,789 T atau 121,37% dari target sebesar Rp5,594 T pada Tahun 2023. Hal ini selaras dengan visi Kementerian Keuangan, yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. DJKN juga berperan dalam menjaga perekonomian negara yang sehat melalui kebijakan pengelolaan aset, diantaranya telah melaksanakan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara yang memberikan manfaat finansial termasuk cost saving dan dukungan dalam pembiayaan. Dalam hal investasi pemerintah, Alokasi Pembiayaan Investasi Pemerintah Laporan Kinerja 2023 | ii
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam APBN 2023 telah direalisasikan sebesar Rp115,65 T dan berdasarkan alokasi APBN 2024, alokasi pembiayaan investasi pemerintah ditetapkan sebesar Rp176,22 T. Adapun alokasi pembiayaan investasi pemerintah pada ABPN 2023 terdiri dari alokasi untuk mendukung infrastruktur sebesar Rp85,3 T (realisasi Rp75,3 T), pendidikan sebesar Rp20 T (realisasi Rp 20T), pangan dan lingkungan hidup sebesar Rp5,6 T (realisasi Rp6,5 T), perlindungan masyarakat sebesar Rp4,3 T (realiasi Rp4,5 T), kerja sama internasional sebesar Rp3,5 T (realisasi Rp3,5 T), penjaminan sebesar Rp0,3 T (realiasi Rp0,3 T) dan lainnya sebesar Rp57,2 T (realiasi Rp6,9 T). DJKN juga terus menyempurnakan tata kelola dan pengelolaan Investasi Pemerintah, mulai dari perencanaan, hingga monitoring dan evaluasi, termasuk mengukur manfaat dan dampak yang dihasilkan dari investasi. Penilai juga menjadi salah satu bagian yang berkontribusi besar dalam peran DJKN dalam mewujudkan perekonomian nasional yang sehat, stabil, dan efisien. Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai yang dibentuk akan menjadi pondasi dalam perlindungan Penilai agar tetap bersifat imparsial. RUU ini dapat juga menjadi pelindung investor agar tetap menggerakkan ekonomi yang efisien. Di bidang lelang, sebagai bagian dari penggerak roda ekonomi nasional, DJKN telah memperkuat peran utamanya sebagai sarana dalam pemulihan keuangan negara, law enforcement (penegakan hukum), dan mendukung penyehatan Nonperforming Loan (NPL) pada perbankan. Selain itu, mengoptimalkan potensi lelang yang berdampak positif bagi seluruh Masyarakat. Peran DJKN juga terdapat dalam menjaga perekonomian negara yang sehat melalui kebijakan pengelolaan aset daerah. DJKN juga harus menjadi orkestrator dalam alokasi dan mobilisasi aset negara yang lebih efektif sehingga memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat dan berkelanjutan. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJKN mencapai 113,49. Pencapaian tersebut diantaranya tercermin dari survei kepuasan pengguna layanan dengan indeks kepuasan sebesar 4,43 dari target 4,36 dengan skala 5. Cerminan pelayanan terhadap stakeholders diharapkan akan terus meningkat sehingga berdampak positif bagi masyarakat. Keseluruhan pencapaian kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari penguatan dan peningkatan sumber daya secara konsisten, di antaranya SDM yang kompeten, berintegritas, penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem Laporan Kinerja 2022 | iii
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kolaboratif, dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Namun demikian, seluruh jajaran DJKN harus terus meningkatkan dan menyempurnakan kinerja. Oleh karena itu, saya selalu mendorong agar seluruh pejabat dan pegawai bersama-sama terus-menerus mengupayakan perbaikan bagi DJKN dan Indonesia. Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi DJKN. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Ditandatangani Secara Elektronik Rionald Silaban Laporan Kinerja 2023 | iv
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara IKHTISAR EKSEKUTIF NKO 113,49 DJKN Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2023 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja DJKN selama tahun 2023 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja DJKN Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada DJKN atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja DJKN, digunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja DJKN selama tahun 2023. Laporan Kinerja 2023 | v
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara VISI DJKN "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Dalam mencapai visi tersebut DJKN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. MISI DJKN (1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; (4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan (5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. TUJUAN STRATEGIS Dalam mencapai visi dan misi, DJKN menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2020-2024 (1) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial; (2) Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya; (3) Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; (4) Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien. Laporan Kinerja 2023 | vi
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut, disusunlah Peta Strategi DJKN Tahun 2023 berdasarkan metodologi balanced scorecard yang terdiri dari empat perspektif yaitu stakeholder, customer, internal process, dan learning and growth. Peta strategi tersebut terdiri dari 15 (sebelas) sasaran strategis. Dua sasaran strategis pada stakeholder perspective, empat sasaran strategis pada customer perspective, lima sasaran strategis pada internal process dan empat sasaran strategis pada learning and growth perspective. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent; (2) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan; (3) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (4) Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi; (5) Kebijakan Fiskal yang Efektif; (6) Belanja Negara yang Berkualitas; (7) Formulasi kebijakan fiskal yang Kredibel; (8) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal; (9) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional; (10) Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal; (11) Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif; (12) Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif; (13) Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal; (14) Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif; dan (15) Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (Specific, Masureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continously Improved). Pada tahun 2023 ini dihasilkan 25 IKU pada level Eselon I yang merupakan kontrak kinerja antara Menteri Keuangan dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2023 melampui target yang ditetapkan. Pencapaian IKU DJKN terdiri dari 25 IKU berstatus hijau, dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 113,49%. Laporan Kinerja 2023 | vii
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Selain melaksanakan pengukuran kinerja, dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja, telah dilaksanakan reviu terhadap kontrak kinerja secara sampling pada beberapa unit eselon II di lingkungan DJKN. Reviu meliputi dokumen dan informasi pendukung penyusunan kontrak kinerja seperti Renstra yang memuat pernyataan visi dan misi organisasi, uraian jabatan, tugas dan fungsi, kontrak kinerja tahun sebelumnya, Manual IKU, serta Matriks Cascading dan Alignment. Implementasi manajemen kinerja balanced scorecard di DJKN telah berjalan dengan baik walaupun masih membutuhkan beberapa penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan DJKN, sepanjang tahun 2023, juga telah dilakukan secara bulanan. Hal ini sejalan dengan bentuk komitmen perbaikan dan perubahan. Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan DJKN yang dilaksanakan secara bulanan juga merupakan upaya maksimal dalam penggalian early warning system sebagai bentuk awareness dan terus memaksimalkan upaya mitigasi atas kegiatan pengelolaan kinerja organisasi. Sejalan dengan kegiatan pengelolaan kinerja, dilaksanakan pula penyelarasan manajemen risiko dengan sistem manajemen kinerja organisasi yang terintegrasi dalam proses bisnis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 105/KMK.01/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Laporan Kinerja 2023 | viii
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Perbaikan peraturan atau pedoman pelaksanaan pengelolaan kinerja juga dilakukan sehingga dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi atau yang belum diatur secara jelas. Untuk itu, DJKN akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga kualitas DJKN sebagai organisasi yang kondusif semakin meningkat. Selanjutnya, berbagai pencapaian kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari penguatan serta peningkatan sumber daya secara konsisten, diantaranya SDM yang kompeten, berintegritas, penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif, dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Seluruh jajaran DJKN juga harus meningkatkan dan menyempurnakan kinerja, serta terus-menerus mengupayakan perbaikan. Laporan Kinerja 2023 | ix
Bab I Pendahuluan Laporan Kinerja 2023 | 1 Matahari adalah bintang yang menjadi pusat dari sistem tata surya dan menjadi poros dari planet-planet yang mengelilinginya. Layaknya matahari, Kemenkeu hadir sebagai pusat pengelilaan dari peredaran uang negara.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Laporan Kinerja 2023 | 2
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara BAB I - PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DJKN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tanggal 09 Desember 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja 2023 | 3
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Fungsi DJKN (a) Perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; (c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; (d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; (e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; (f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan (g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Struktur Organisasi Dalam menjalankan tugas dan fungsi DJKN, Direktur Jenderal Kekayaan Negara dibantu oleh Sekretaris Ditjen, 7 Direktur, 3 Tenaga Pengkaji, 17 Kepala Kantor Wilayah, dan 71 Kepala KPKNL. Struktur Organisasi Kantor Pusat DJKN Laporan Kinerja 2023 | 4
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJKN Dalam menjalankan tugasnya, DJKN didukung oleh 3835 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, teknik, sosial, dan lain-lain. Komposisi pegawai DJKN berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, umur, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut: 3.835 Laporan Kinerja 2023 | 5
i a w a g e P h a m u J l 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan 1,885 Tingkat Pendidikan Jumlah SD 2 744 785 SLTP 4 SLTA 210 210 184 4 21 D1 184 D3 744 D4/S1 1.885 Tingkat Pendidikan S2 785 S3 21 Jumlah 3.835 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia Tingkat Kelompok Jumlah Usia 18-30 895 31-40 1.276 41-50 1.179 >50 485 Jumlah 3.835 Laporan Kinerja 2023 | 6
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon Tingkat Eselon Jumlah I 1 II 27 III 187 IV 699 Jabatan 666 Fungsional Pelaksana 2.255 Jumlah 3.835 Laporan Kinerja 2023 | 7 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Jumlah Kelamin Pria 2.473 Wanita 1.362 Jumlah 3.835
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ISU STRATEGIS 1. Aset Eks BLBI yang dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara Upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di Iuar negeri, baik terhadap debitur obligor, pemilik Perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya. Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun berakhirnya masa penugasan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. 2. Rekomendasi Pemanfaatan BMN dan Penataan Ulang Penggunaan BMN oleh Kementerian/Lembaga (Asset Rearrangement) di Jakarta Sebagai bagian dari kegiatan pemindahan ibu kota, perlu adanya penyusunan Kebijakan dalam rangka penataan ulang penggunaan BMN di Jakarta. Diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan pemindahan ibu kota Negara. 3. Rekomendasi Pemanfaatan BMN pada Ibukota Negara Lama (BLU) Dengan melibatkan konsultan terkemuka, Lembaga Manajemen Aset Negara melakukan penyiapan dokumen (Highest And Best Uses) HBU aset prioritas, penyusunan project outline sebagai bahan marketing material, dan mengkoordinasikan aktivitas marketing/pemasaran aset prioritas baik dalam bentuk investor gathering dan direct marketing atau bentuk lainnya. 4. Risalah Lelang UMKM Merupakan peran aktif dalam pemberdayaan UMKM untuk mengembangkan potensi bisnisnya dan menggerakan kembali perekonomian nasional yang sempat terkendala akibat Pandemi Covid-19. 5. Daftar Komponen Penilaian Sewa BMN Otomatisasi Penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN berupa Sewa Pemanfaatan data pembanding (Benchmark) yang berasal dari marketplace dan pihak eksternal lainnya. 6. Percepatan Sertipikasi BMN berupa Tanah Kegiatan penuntasan pensertipikatan BMN berupa tanah pada Kementerian dan/atau Lembaga dengan menjalankan fungsi koodinasi yang intensif antara DJKN, Kementerian dan/atau Lembaga, dan Kementerian ATR/BPN. 7. Pemantauan dan Evaluasi atas BUMN/Lembaga yang Mendapat PMN Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Laporan Kinerja 2023 | 8
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan penambahan PMN sebagai pelaksanaan Program PEN telah dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. 8. Pemantauan dan Evaluasi atas Investasi Pemerintah (IP) Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Implementasi PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, untuk memastikan tujuan Investasi PEN dalam melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi BUMN Penerima Investasi dapat tercapai. 9. Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Dalam Rangka Program Prioritas Pemerintah Penyusunan Peraturan Pemerintah dan kajian Bersama sebagai dasar hukum pencairan Penambahan PMN pada BUMN dalam rangka program prioritas investasi pemerintah. 10. Laporan Penilaian Sumber Daya Alam (SDA) Sub Akun Kayu Sesuai Amanat PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup terdapat tugas untuk Menyusun neraca SDA. Pelaksaan Piloting Penilaian SDA Sub Akun Kayu pada 3 (tiga) lokasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Peta Tematik BMN. 11. Informasi geospasial aset BMN SK Kepala Badan Informasi Geospasial No 38 Tahun 2021 mengamanatkan DJKN dalam Penyusunan Kebijakan Satu Peta untuk menyajikan informasi geospasial asset BMN dengan tingkat akurasi yang tinggi. 12. Platform AESIA (Aset Indonesia) AESIA merupakan platform yang ditunjuk sebagai marketplace atas BMN yang akan dioptimalisasi atau dilakukan pemanfaatan. Laporan Kinerja 2023 | 9
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara SISTEMATIKA LAPORAN Sistematika penyajian Laporan Kinerja DJKN Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 1. Ikhtisar Eksekutif Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya. 2. Bab I. Pendahuluan Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, isu strategis, dan sistematika laporan. 3. Bab II. Perencanaan Kinerja Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja. 4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi, kinerja lainnya, dan realisasi anggaran, evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja, laporan hasil AKIP DJKN, dan tindaklanjut rekomendasi Itjen atas hasil evaluasi AKIP DJKN Tahun 2022. 5. Bab IV. Penutup Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang. Laporan Kinerja 2023 | 10
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bab II Perencanaan Kinerja Matahari juga berperan sebagai penerang dalam kehidupan. Seperti halnya Kemenkeu yang selalu menerangi dan memberikan harapan positif bagi perekonomian Indonesia Laporan Kinerja 2023 | 11
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Laporan Kinerja 2023 | 12
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara BAB II - PERENCANAAN KINERJA RENCANA STRATEGIS Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP- 245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. DJKN berusaha memberikan pelayanan di barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar Laporan Kinerja 2023 | 13
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu: 1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; 2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; 3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; 4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; 5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024, yaitu: 1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial; 2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya; 3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; 4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN mempunyai sasaran strategis yang ditetapkan. Sansan strategis merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2020-2024, sasaran strategis DJKN yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah: a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal; b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya. 2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal; Laporan Kinerja 2023 | 14
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas; 4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah: a. Organisasi dan SDM yang optimal; b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah; c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; d. Komunikasi publik yang efektif. Untuk mewujudkan kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang best fit, pada tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara akan mendukung dan melaksanakan kebijakan kelembagaan dari Kementerian Keuangan sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja 2023 | 15
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Hal ini selaras dengan program pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang didasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis DJKN. Sasaran Strategis DJKN Tahun 2023 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi DJKN. Peta Strategi DJKN menerapkan 4 perspektif, yaitu: stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Stakeholders perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. Customer perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Internal process perspective berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan learning and growth perspective berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan. Peta Strategi DJKN Tahun 2023 memuat 15 sasaran strategis. Peta Strategi DJKN sebagai berikut. Laporan Kinerja 2023 | 16
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent; (2) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan; (3) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (4) Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi; (5) Kebijakan Fiskal yang Efektif; (6) Belanja Negara yang Berkualitas; (7) Formulasi kebijakan fiskal yang Kredibel; (8) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal; (9) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional; (10) Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal; (11) Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif; (12) Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif; (13) Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal; (14) Penguatan Ekosistem TIK yang kolaboratif; dan (15) Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif. Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2023 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh DJKN mencapai 15 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 25 IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut: Laporan Kinerja 2023 | 17
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 1. Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent Indikator Kinerja Target 1. Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara 100% 2. Indeks Integritas Organisasi 94.34 2. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan Indikator Kinerja Target 1. Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan 100% Kekayaan Negara dan Lelang 2. Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang 90% 3. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa Indikator Kinerja Target 1. Persentase Realisasi Pokok Lelang 100% 2. Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara 100% 4. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi Indikator Kinerja Target 1. Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan 100% 5. Kebijakan Fiskal yang Efektif Indikator Kinerja Target 1. Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada 86 transformasi ekonomi 6. Belanja Negara yang Berkualitas Indikator Kinerja Target 1. Indeks efektivitas belanja investasi 4.60 Laporan Kinerja 2023 | 18
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 7. Formulasi kebijakan fiskal yang Kredibel Indikator Kinerja 1. Indeks kualitas kebijakan 8. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal Indikator Kinerja 1. Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan 2. Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan 3. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) 9. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional Indikator Kinerja 1. Deviasi ketergunaan hasil penilaian 10. Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal Indikator Kinerja 1. Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus 11. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif Indikator Kinerja 1. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti 2. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara 3. Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat Laporan Kinerja 2023 | 19 Target 100 Target 68% 100% 100% Target 25% Target 100 Target 90% 86% 100%
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 12. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif Indikator Kinerja Target 1. Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being 100% 2. Persentase penyelesaian program IS RBTK 92% 3. Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu 100% 13. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal Indikator Kinerja Target 1. Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 100 14. Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif Indikator Kinerja Target 1. Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK 100% 15. Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif Indikator Kinerja Target 1. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK 100 2. Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal 82 Dalam tahun anggaran 2023, telah dilakukan adendum perjanjian kinerja Kemenkeu- One DJKN dengan rincian sebagai berikut. 1. Memindah IKU Integritas Organisasi yang berada pada learning and growth persepective menjadi ada di Sasaran Stakeholder Perspective. Adapun IKU integritas Organisasi ini terdiri dari Sub Iku Indeks Integritas dan IKU Indeks Maturitas Penyelenggaranaan SPIP. 2. Menghapus IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN dan IKU Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu langsung di-cascade kepada Unit Eselon II Pengampu. Laporan Kinerja 2023 | 20
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 3. Melalukan adjusment perubahan trajectory IKU, Perubahan wording IKU dan perubahan Kode IKU sebagai dampak dari adendum perjanjian kinerja Kemenkeu- One DJKN tahun 2023. PENGUKURAN KINERJA Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2023, DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%; 2. Indeks capaian IKU dihitung berdasarkan formula sesuai dengan jenis polarisasi IKU; 3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU; 4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target; 5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut: a. Apabila realisasi pecapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%; b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu: 1) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Maximize Indeks Capaian = Realisasi x 100 % Target IKU yang memiliki polarisasi maximize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan. 2) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Minimize Indeks Capaian = [1 + (1 - Realisasi/Target)] X 100% Laporan Kinerja 2023 | 21
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara IKU yang memiliki polarisasi minimize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan. 3) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Stabilize 120 100 75 50 25 0 Indeks Capaian Capaian 100 90 67.5 45 22.5 0 In In-1 = Indeks capaian dibawahnya In-1 = Indeks capaian diatasnya Ca Ca Cn = Indeks capaian = Capaian awal = Realisasi/target x 100% = Capaian dengan ketentuan : a. Apabila Realisasi > Target, maka: Cn = 100 - (Ca - 100), dimana Ca maksimum adalah 200% b. Apabila Realisasi < Target, maka : Cn = Capaian awal Cn-1 = Capaian dibawahnya Cn+1 = Capaian diatasnya IKU yang memiliki polarisasi stabilize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target. Laporan Kinerja 2023 | 22
No 1 2 3 4 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ALIGNMENT RENSTRA-RENJA DAN PERJANJIAN KINERJA DJKN 2023 Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2023 Standar Nasional Indikator Kinerja Target Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja Terget
Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan 100 Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara 100
Negara Indeks Integritas Organisasi Indeks Integritas 91.5 Indeks Integritas 91.5 Indeks Integritas 91
(Skala 100)
(Skala 100)
Persentase 100
Persentase 100
Persentase 100
realisasi realisasi realisasi Penerimaan Penerimaan Penerimaan Negara dari Negara dari Negara dari Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Kekayaan Kekayaan Negara Kekayaan Negara Negara dan dan Lelang dan Lelang Lelang Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang Persentase 34
Persentase 36
Produktivitas Produktivitas Lelang Lelang Laporan Kinerja 2023 | 23 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Target Kinerja pada PK DJKN Indikator Kinerja Target Kinerja Tingkat 100 Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara 94.34 Indeks 88.67* Integritas (Skala 100) Sesuai dengan matriks trajectory kemenkeu wide Indeks 100 maturitas penyelenggara an SPIP Persentase 100 realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang 90 Persentase 80 Produktivitas Lelang
No 5 6 7 8 9 10 Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 Indikator Kinerja Target Kinerja
Presentase Hasil Lelang 100
Indeks 4.15 kepuasan
(Skala pengguna
5)
layanan
Indeks 4 efektivitas (skala investasi 5) pemerintah Indeks 70 efektivitas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2023 Standar Nasional Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Target Kinerja pada PK DJKN 77/PMK.01/2020 Indikator Kinerja Target Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja Terget Indikator Kinerja Target Kinerja
Tingkat 100
efektivitas program
sinergi lelang UMKM
Persentase 100
Persentase 100
pencapaian hasil Realisasi
Lelang Pokok Lelang
Persentase 100
Persentase 100 penurunan penurunan Outstanding Outstanding Piutang Negara Piutang Negara Indeks kepuasan pengguna layanan 4.15 (Skala 5) Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan 4.35
Tingkat pemenuhan
kepuasan 100
(Manual IKU berubah)
pengguna layanan
Indeks 86 efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi Indeks efektivitas investasi pemerintah 4 (skala 5) Indeks efektivitas investasi pemerintah 4 (skala 5)
Indeks efektivitas
belanja 4.60 investasi
Indeks kualitas kebijakan 100
Indeks efektivitas Penyelesaian Peraturan 100
Indeks Penyelesaian 100 Laporan Kinerja 2023 | 24
No 11 12 13 14 15 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 Indikator Kinerja Target Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja Penyelesaian Peraturan
Tingkat 65 Tingkat 65 kesesuaian kesesuaian penggunaan penggunaan BMN BMN dengan dengan Standar Standar Biaya Biaya dan Standar dan Standar Kebutuhan Kebutuhan (SBSK) (SBSK) Persentase bidang tanah yang disertipikatkan 100
Persentase efektivitas penyelesaian BKPN 100
Deviasi 27
ketergunaan hasil penilaian
Laporan Kinerja 2023 | 25 Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2023 Indikator Kinerja Target Kinerja Indeks efektivitas kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang 4 (skala 5) Tingkat 65 kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK) Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan 100 Persentase efektivitas penyelesaian BKPN 100 Deviasi 27 ketergunaan hasil penilaian
Standar Nasional
Terget
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Target Kinerja pada PK DJKN Indikator Kinerja Target Kinerja Kebijakan/Reg ulasi Prioritas Indeks kualitas 100* kebijakan (mengguna kan indeksisasi target skala 4 pada 5) Tingkat 68 kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Persentase 100 Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan Persentase 100 penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Deviasi 25 ketergunaan hasil penilaian Indeks 100 efektivitas
No 16 17 18 19 20 Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 Indikator Kinerja Target Kinerja Persentase 90 rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara 80
Ada di narasi
BAB III subbag kerangka kelembagaaan Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 Indikator Kinerja Target Kinerja Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti 90
Tingkat Kualitas 89.8 Pengelolaan SDM Kementerian Keuangan Ada di narasi pada
Bab III subbag kerangka kelembagaaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Rencana Kerja Kementerian Standar Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Keuangan Tahun 2023 Nasional Target Kinerja pada PK DJKN Indikator Kinerja Target Kinerja Terget Indikator Kinerja Target Kinerja pelaksanaan tugas khusus Persentase 90
Persentase 90 rekomendasi BPK rekomendasi atas LKPP dan LK BPK atas LKPP BUN yang telah dan LKBUN ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara 80
Persentase tindak lanjut persetujuan
86 pengelolaan
kekayaan negara
Tingkat 100 efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu 100
Tingkat kualitas
100 pengelolaan
SDM dan peningkatan
well being
Persentase 92 penyelesaian program IS RBTK Laporan Kinerja 2023 | 26
No 21 22 23 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2023 Indikator Kinerja Target Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu Tingkat Implementasi Learning 82 Tingkat Implementasi Learning 82 Tingkat Implementasi Learning Organization 82 Organization Organization
Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 3,55 Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 95 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu 95 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran DJKN 95 Kemenkeu
Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK Tingkat downtime 0,1 Tingkat downtime sistem TIK - 0,1 Tingkat downtime sistem TIK - 0,1 sistem TIK - Laporan Kinerja 2023 | 27 Standar Nasional Terget
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Target Kinerja pada PK DJKN Indikator Kinerja Target Kinerja 100 Tingkat 90 Implementasi Learning Organization Tingkat 100 Kematangan Budaya Kemenkeu Satu Indeks 3,55 Efektivitas Ekosistem Kehumasan 100 indeks Kualitas 100 Pelaporan Keuangan BA 15 Indeks kinerja 100 kualitas (95.5) pelaksanaan anggaran Indeks 100 efisiensi belanja birokrasi 100 Tingkat 0,1 Downtime Sistem TIK
No 24 25 Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 Indikator Kinerja Target Kinerja Kementerian Keuangan (DJKN) Persentase penyelesaian proyek strategis TIK - Kementerian Keuangan (DJKN) 92
Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 Indikator Kinerja Target Kinerja Kementerian Keuangan (DJKN) Persentase penyelesaian proyek strategis TIK - Kementerian Keuangan (DJKN) 92
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Rencana Kerja Kementerian Standar Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Keuangan Tahun 2023 Nasional Target Kinerja pada PK DJKN Indikator Kinerja Target Kinerja Terget Indikator Kinerja Target Kinerja Kementerian Keuangan (DJKN) Persentase penyelesaian proyek strategis TIK - Kementerian Keuangan (DJKN) 92
Persentase Penyelesaian
Proyek Strategis TIK 92
Tingkat 92
Penyelesaian Data Analytics
Tingkat 100 Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal 80
Indeks Efektivitas 82 Unit Kepatuhan Internal Laporan Kinerja 2023 | 28
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kemenkeu Laporan Kinerja 2023 | 29
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dalam proses fotosintesis tumbuhan, matahari memiliki peran penting. Proses fotosintesis tumbuhan dapat berlangsung karna peran suhu & cahaya akibat dari paparan matahari. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu turut berperan dalam pertumbuhan dan pereknonomian negara agar bermanfaat bagi masyarakat. Laporan Kinerja 2023 | 30
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebesar 113.49%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut: Selama tahun 2023, DJKN memiliki capaian 25 IKU berstatus hijau. Capaian Dari 25 IKU Kemenkeu-one terdapat 25 IKU berstatus hijau Laporan Kinerja 2023 | 33
Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut: 1. Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent meliputi aktivitas pengelolaan kekayaan negara dan pengelolaan risiko keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk menjaga pengelolaan kekayaan negara yang prudent, akuntabel dan produktif agar tidak terjadi guncangan terhadap kondisi APBN. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasikan 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut: 1. Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Tingkat Efektivitas 1. Pengendalian Risiko 100% 114.81% 114.81% Keuangan Negara Indeks Integritas 2. Organisasi 94.34 99.59 105.56% Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini. 1. Tingkat Efektivitas pengendalian risiko keuangan Negara Pengelolaan perbendaharaan negara yang optimal meliputi aktivitas perbendaharaan, pengelolaan kekayaan negara, pembiayaan APBN, dan pengelolaan risiko keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk menjaga kecukupan ketersediaan kas, pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan APBN yang prudent, akuntabel dan produktif agar tidak terjadi guncangan terhadap kondisi APBN. Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat berbagai jenis risiko yang mengancam kondisi kesehatan dan kesinambungan keuangan negara yang harus dikelola dengan cara yang baik. Pengelolaan risiko keuangan negara dalam jangka pendek memiliki tujuan untuk meminimalkan terjadinya shock terhadap APBN, sedangkan dalam jangka panjang bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Cakupan risiko keuangan negara sangat luas, meliputi Ekonomi Makro, Program dan Kebijakan Pemerintah, Neraca Konsolidasi Sektor Publik, serta Kewajiban Kontinjensi (Eksplisit dan Implisit). Laporan Kinerja 2023 | 34
Oleh karena itu, IKU ini dirumuskan untuk mengukur sejauh mana Kementerian Keuangan efektif didalam melaksanakan pengendalian risiko keuangan negara khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan risiko kewajiban kontijensi serta monitoring risiko dalam kerangka Sovereign Asset Liability Management (SALM). SALM merupakan suatu pendekatan yang terintegrasi dalam pengelolaan risiko keuangan berbasis neraca negara. Melalui analisis ini, diharapkan dapat melihat interaksi antara aset dan kewajiban pada neraca masing-masing entitas sektor publik yang kemudian dikonsolidasikan untuk mendapatkan gambaran utuh dari neraca negara sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis eksposur risiko keuangan negara. Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut: Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent DJKN 1a-CP : Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target 100 100 100 100 100 100 100 Max / Realisasi 114,48 109,62 109,62 113,08 113,08 114,81 114,81 TLK Capaian 114,48 109,62 109,62 113,08 113,08 114,81 114,81 Dalam pengukuran Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara selama tahun 2023, tidak terdapat realisasi tambahan PMN di luar alokasi PMN dan cadangan pembiayaan pada APBN TA 2023 yang telah dianggarkan sehingga realisasi mencapai 114,81 dari target sebesar 100. IKU ini mengukur 2 komponen: a. 11 jenis risiko AKN pada area Risiko kontinjensi, belanja, ekonomi makro dan sektor keuangan. Dengan capaian pada komponen ini memiliki persentase Risk Event to Risk Tolerant sebesar 0%<x<20% (indeks capaian 120, sangat efektif). Laporan Kinerja 2023 | 35
b. Proses Manajemen Risiko AKN: Ketepatan waktu UPR menyampaikan profil risiko dan laporan monev secara periodik dengan capaian 85,4. Efektivitas/akurasi UPR dalam mengidentifikasi potensi risiko yg dimasukkan ke risk register dengan capaian persentase Risk Event to Risk teridentifikasi yaitu 0%/sangat efektif sehingga capaian sub komponen ini adalah 120. (konversi dari 100). Adapun capaian IKU ini adalah Komponen Risiko AKN (70%) + Komponen Proses Manajemen Risiko AKN (30%) = (120x70%)+(85,4+120)/2x30%=114.81 Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara TAHUN TARGET REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100 100
114.81 2022
2021 100
Sumber : Data olahan menggunakan realisasi konversi 120 pada tahun 2022 dan 2021 Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di Laporan Kinerja 2023 | 36
setiap tahunnya. IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara mulai diampu DJKN pada tahun 2021. Pada tahun 2020 terdapat target di Renstra Kemenkeu namun pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Wide IKU tersebut tidak di- cascade kepada DJKN. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, pada tahun 2022 dan 2021 IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara menggunakan konversi 120 sehingga realisasi 100 dan capaian 120. Sedangkan pada tahun 2023, realisasinya adalah 114.81. Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan upload dokumen risk profile AKN pada aplikasi Target IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Menyusun risk profile AKN secara bulanan dan menyampaikan laporan kepada DJPPR; 2. Melakukan koordinasi dengan unit terkait. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut: 1. Potensi permasalahan dapat timbul dari kurangnya koordinasi baik internal Kemenkeu (DJKN, DJPb, DJA dan DJPPR) maupun dengan pihak eksternal (Kementerian BUMN). 2. Potensi adanya kebutuhan dukungan pemerintah BUMN/L/BLU yang mendesak di luar perencanaan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Proses mitigasi risiko atas pengukuran IKU ini adalah berupa mitigasi pada Risiko AKN, berupa ketepatan waktu UPR menyampaikan profil risiko dan laporan monev secara periodik dan efektivitas/akurasi UPR dalam mengidentifikasi profil risiko dan laporan monev secara periodik serta mitigasi pada 11 (sebelas) jenis risiko AKN pada area risiko kontinjensi, belanja, ekonomi makro dan sektor keuangan. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : Laporan Kinerja 2023 | 37
No Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Pemantauan dan Evaluasi 664,695,000 609,691,399 Menghasilkan 10 serta Pelaporan Rekomendasi di Rekomendasi di Bidang Bidang Kekayaan Kekayaan Negara Negara Dipisahkan Dipisahkan dari 10 rekomendasi yang ditargetkan Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Pada Tahun 2024 IKU ini tidak muncul dalam Peta Strategi Kemenkeu Wide dan pengukurannya dipantau dalam manajemen Risiko AKN. Rencana aksi pada tahun mendatang adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penanganan risiko yang mungkin muncul. 2. Indeks Integritas Organisasi IKU Indeks Integritas Organisasi terdiri dari 2 (dua) sub-indeks kinerja utama, yaitu. No Indikator Kinerja/ Sub Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Indeks Integritas Organisasi 94.34 99.59 105.56% 1 Indeks integritas 88,67 89,17 100.56% 2 Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP 100 110 110% target, realisasi dan capaian pada IKU merupakan rata-rata sub-IKU Adapun rinciannya sebagai berikut. a. Indeks Integritas Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung Laporan Kinerja 2023 | 38
maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI dengan responden terdiri dari: 1. Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel. 2. Eksternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan. Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling) dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah: 1. Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain. 2. Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I. 3. Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi. 4. Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode. 5. Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal. Komponen Penilaian Integritas terdiri dari: 1. Internal 2. Budaya Organisasi; 3. Sistem Anti Korupsi; 4. Pengelolaan SDM; dan 5. Pengelolaan Anggaran. 6. Eksternal 7. Transparansi 8. Sistem Anti Korupsi 9. Integritas Pegawai Laporan Kinerja 2023 | 39
Capaian Sub-IKU Indeks integritas DJKN tahun 2023 adalah sebagai berikut: 1b-CP : Indeks Integritas Organisasi DJKN 1b1-CP : Indeks integritas T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
88,67 88,67 Max /
89,17 89,17 TLK
100,56 100,56 Realisasi atas IKU ini diukur melalui formulasi yaitu : Komponen Penilaian A (Hasil Survei dan FGD) - Komponen Penilaian B (Faktor Koreksi) + Komponen Penilaian C (Apresiasi). Faktor Koreksi nya antara lain adanya Keterjadian OTT/Fraud, Hasil Audit Investigasi, Pengondisian, dan Informasi APH. Sedangkan Apresiasi antara lain berupa Penilaian atas Realisasi Rencana Aksi Perbaikan dari Hasil SPI atau Penilaian atas Kegiatan Pencegahan di Unit Eselon I. Faktor koreksi dan apresiasi menyesuaikan teknik penilaian koreksi dan apresiasi oleh KPK. Capaian IKU ini diberikan langsung oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu RI. Capaian IKU Tahun 2023 turun dibandingkan tahun 2022 sebesar 90,88, turun dibanding dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 93,15. Hal ini terjadi karena kejadian fraud yang tidak dapat diprediksi terjadi di tahun penilaian/tahun survei. Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Laporan Kinerja 2023 | 40
Sub IKU Indeks Integritas TARGET TAHUN REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 88,67 91.5 91.5 91
89,17 2022
88,17 91
91 91
90,88 2021
87,67 90.5 90.5 90,5
93,15 2020
87,17 90
92,52 Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Integritas, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan antara lain: 1. Koordinasi informasi dengan PIC di IBI terkait progress kegiatan SPI tahun 2023 2. Menyampaikan informasi pelaksanaan FGD; 3. Permintaan partisipasi untuk mengikuti survey SPI. Target IKU Indeks Integritas berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Menyampaikan nota dinas ke seluruh unit DJKN terkait amplifikasi dan permintaan partisipasi pada SPI 2023 melalui ND-3603/KN.1/2023 tanggal 19 Oktober 2023; Laporan Kinerja 2023 | 41
2. Menyampaikan nota dinas ke seluruh unit DJKN terkait informasi pelaksanaan FGD melalui ND-4101/KN.1/2023 tanggal 28 November 2023; 3. Koordinasi informasi dengan PIC di IBI terkait progress kegiatan SPI tahun 2023 secara keseluruhan (sampai dengan akhir November 2023 seluruh tahapan survei dan FGD sudah selesai); 4. Menyampaikan progress tindak lanjut rencana aksi atas hasil SPI tahun 2022 periode sampai dengan triwulan IV 2023 ke Inspektur VII melalui ND- 4410/KN.1/2023 tanggal 20 Desember 2023; 5. Telah diterima nota dinas dari IBI nomor ND-374/IJ/2023 tanggal 21 Desember 2023 terkait penyampaian IKU SPI. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu kejadian fraud yang tidak dapat diprediksi terjadi di tahun penilaian/tahun survei, yang berakibat pada pengurangan nilai/indeks integritas, kejadian fraud dimaksud, terjadi tidak hanya pada unit sample namun terdapat beberapa unit di lingkungan DJKN. Kegiatan dalam memitigasi risiko atas pencapaian IKU ini antara lain : 1. Melaksanakan Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas pada 2023; 2. Melaksanakan Internalisasi Budaya Kemenkeu Satu; 3. Melaksanakan Town Hall Meeting Penguatan Integrtias; 4. Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Anti Korupsi 5. Menyampaikan laporan monitoring pengelolaan pengaduan di lingkungan Sekretariat Ditjen secara bulanan kepada Sekretaris Ditjen. Sedangkan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut: No Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Layanan Dukungan 1,236,495,000 1,000,236,827 Telah dihasilkan Manajemen Internal berbagai Rekomendasi Kepatuhan rekomendasi terkait Internal Kepatuhan Internal diantaranya tindak lanjut atas pengaduan, analisis Laporan Kinerja 2023 | 42
hasil pengumpulan bahan dan keterangan, dokumen rutin lainnya. Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain. 1. Koordinasi informasi dengan PIC di IBI terkait progress kegiatan SPI tahun 2024 2. Pelaksanaan FGD. 2. Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh berdasarkan skor hasil evaluasi yang dilakukan BPKP atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas di masing-masing Kementerian/Lembaga. Level Maturitas SPIP menurut Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021: a) Level 1 Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 b) Level 2 Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 c) Level 3 Terdefinisi : 3,00 ≤ Skor < 4,00 d) Level 4 Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 e) Level 5 Optimum : Skor ≥ 4,50 Nilai evaluasi BPKP yang menunjukkan level maturitas SPIP diberikan untuk tingkat instansi Kementerian dan/atau Lembaga, tidak sampai tingkat unit eselon I, II, dan III. Capaian IKU ini adalah sebagai berikut: 1b-CP : Indeks Integritas Organisasi DJKN 1b2-CP : Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP Laporan Kinerja 2023 | 43
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
100,00 100,00 Max /
110,00 110,00 TLK
110,00 110,00 Melalui surat nomor PE.09.03/SP-58/D1/01/2023 tanggal 14 Desember 2023, BPKP telah menyampaikan nilai hasil evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kemenkeu 2023, yaitu 4,018 (Level 4). Sehingga Indeks yang terbentuk yaitu 110. Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Sub IKU Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP TARGET TAHUN REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100
110 2022
Sumber: Data Olahan Laporan Kinerja 2023 | 44
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Adapun capaian terkait Sub IKU Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya adalah tidak ada, hal ini dikarenakan sub iku Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan iku baru di perjanjian kinerja tahun 2023. Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks maturitas SPIP, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan Tim Itjen telah melakukan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP DJKN. Target IKU Indeks maturitas SPIP berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang SPIP, telah diselenggarakan Sosialisasi SPIP kepada pegawai DJKN (UKI dan non-UKI) di lingkungan Kanwil dan KPKNL pada tanggal 22-24 Februari 2023. 2. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen terkait pelaksanaan penilaian mandiri tahun 2023. 3. Para assessor telah mengikuti Bimtek Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang diselenggarakan oleh Biro Cankeu pada tanggal 31 Mei 2023. 4. Pada tanggal 26 September 2023 telah dilakukan entry meeting dengan BPKP dalam rangka Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kemenkeu. Untuk Kemenkeu, unit sampel yang dipilih BPKP adalah DJA, DJP, dan DJBC. 5. Melalui surat nomor PE.09.03/SP-58/D1/01/2023 tanggal 14 Des 2023, BPKP telah menyampaikan nilai hasil evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kemenkeu 2023, yaitu 4,018 (Level 4). Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu merupakan IKU (mandatory) yang baru mulai tahun 2023. Kegiatan dalam memitigasi risiko atas pencapaian IKU ini antara lain : 1. Melaksanakan Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas pada 2023; Laporan Kinerja 2023 | 45
2. Melaksanakan Internalisasi Budaya Kemenkeu Satu; 3. Melaksanakan Town Hall Meeting Penguatan Integrtias; 4. Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Anti Korupsi 5. Menyampaikan laporan monitoring pengelolaan pengaduan di lingkungan Sekretariat Ditjen secara bulanan kepada Sekretaris Ditjen. Sedangkan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut: No Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Layanan Dukungan 1,236,495,000 1,000,236,827 Telah dihasilkan Manajemen Internal berbagai Rekomendasi Kepatuhan rekomendasi terkait Internal Kepatuhan Internal diantaranya tindak lanjut atas pengaduan, analisis hasil pengumpulan bahan dan keterangan, dokumen rutin lainnya. Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain. 1. Untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang SPIP, akan diselenggarakan Sosialisasi SPIP kepada pegawai DJKN (UKI dan non-UKI) di lingkungan Kanwil dan KPKNL 2. akan melaksanakan koordinasi intensif dengan BPKP terkait proses peilaian maturitas SPIP Laporan Kinerja 2023 | 46
2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Negara. Untuk menjalankan amanat UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekayaan Negara harus dikelola secara akuntabel dan produktif oleh Kementerian Keuangan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasikan 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut: 2. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase realisasi Penerimaan Negara dari 1. Pengelolaan Kekayaan 100% 121.35% 121.35% Negara dan Lelang Tingkat efektivitas 2. pelaksanaan lelang 90% 120.00% 133.33% Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini. 1. Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari: 1). PNBP Kekayaan Negara (PNBP Aset) a. penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola oleh Direktorat PKKN, Direktorat PKN, LMAN, Kanwil DJKN, dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada Kementerian dan/atau Lembaga bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan; b. penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh Direktorat PKKN, Direktorat PKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi Laporan Kinerja 2023 | 47
eksekusinya kepada Kementerian dan/atau Lembaga bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan. 2). PNBP Investasi Pemerintah (PNBP IP) Nilai dividen/penerimaan negara lainnya yang disetor oleh BUMN dan badan usaha lain yang dimiliki oleh negara di bawah pembinaan dan pengawasan DJKN (dhi. Direktorat KND). 3). PNBP Piutang Negara (PNBP PN) Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL. 4). PNBP Lelang Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa: a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian; b. bea lelang batal atas permintaan penjual; c. biaya permohonan lelang; d. denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang; e. uang jaminan pembeli wanprestasi; f. Perijinan Balai Lelang dan PL II; g. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang; h. kertas security untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi PL II; i. Penggantian surat perijinan Balai lelang dan PL II yang hilang/rusak. Adapun trajectory IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang tahun 2023 adalah. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan DJKN 2a-N : Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Laporan Kinerja 2023 | 48
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target 10,00 30,00 30,00 60,00 60,00 100 100 Max / Realisasi 26,67 55,21 55,21 101,28 101,28 121,35 121,35 TLK Capaian 266,70 180,43 180,43 168,80 168,80 121,35 121,35 Adapun capaian penerimaan kekayaan negara secara rinci adalah sebagai berikut. No Unit Target Realisasi % Raw Realisas Realisasi i 2023 2023 (Dalam (Dalam Miliar Miliar Rupiah) Rupiah) Indeks Capaian Tanpa batas 1 Dit PKKN 100 1.412,47 1.820,05 128,86 a. PNBP K/L 100 1.353,49 1.730,71 127,87 b. Biad PPN 100 58,97 89,35 151,51 2 Dit KND 100 718,06 836,50 116,49 3 Dit PKN 100 1.859,27 1.939,84 104,33 a. Aset Kelolaan PKN 100 1.160,21 1.138,64 98,14 b. PKP2B 100 407,09 503,75 123,74 Laporan Kinerja 2023 | 49
c. KKKS 100 291,97 297,45 101,87 4 Dit Lelang 100 807,67 974,24 120,62 5 LMAN 100 797,05 1.218,46 152,87 Total PNBP 100 5.594,52 6.789,10 121,35 Capaian kinerja tersebut adalah capaian atas adendum raw data yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023. Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang TARGET TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100 100 100 100
121,35 2022
150,06 2021
116,66 2020
92,98 Sumber: Data Olahan Laporan Kinerja 2023 | 50
Perbandingan capaian atas realisasi tahun sebelumnya menunjukkan terdapat kenaikan sekitar 105,96% yaitu sekitar 382 miliar rupiah. Realisasi PNBP Tahun 2023 Rp6.789 M T: Rp5.594 M 11,240 3,581 4,818 6,407 6,789 2019 2020 2021 2022 2023 Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan antara lain: 1. Telah dilaksanakan rapat dengan DJA terkait proyeksi target dividen untuk tahun selanjutnya; 2. Rakor dengan DJA, DJP, DJBC (Joint Collection) dalam rangka Tindakan Keperdataan/Penghentian Layanan Publik; 3. Penggalian potensi lelang; 4. Sosialisasi layanan konsultasi manajemen aset bersamaan dengan sosialisasi AESIA. Laporan Kinerja 2023 | 51
Target IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Monev secara periodik kepada Kanwil DJKN dan KPKNL; 2. Melakukan penarikan data PNBP dari SLDK dan mendistribusikannya ke seluruh Kepala Kanwil DJKN untuk didistribusikan kepada KPKNL di wilayah kerjanya; 3. Menyampaikan arahan tertulis kepada seluruh Kepala Kanwil DJKN/KPKNL nota Sekretaris DJKN nomor ND-645/ KN.1/2023 tanggal 16 Februari 2023; 4. FGD dengan beberapa Kementerian/Lembaga (OJK, Kemen Perhubungan, Kemen Kesehatan, Kementerian KUKM, Kemen. ESDM, Kemen KLHK, Kemen Keuangan, LPP TVRI, Kemen Perindustrian, Kemen Kominfo, LMAN, Kemendes, Kemenaker) terkait penyelesaian piutang macet yang telah dilimpahkan ke PUPN; 5. Rakor dengan DJA, DJP, DJBC (Joint Collection) dalam rangka Tindakan Keperdataan/Penghentian Layanan Publik; 6. BUMN/L telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pada bulan Mei dan/atau bulan Juni 2023; 7. Seluruh dividen telah disetorkan pada bulan Juni dan Juli; 8. Telah dilaksanakan rapat dengan DJA terkait proyeksi target dividen untuk tahun selanjutnya; 9. Monitoring dan evaluasi baik atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang continues improvement; 10. MoU dan koordinasi intensif dengan stakeholder lelang (IFG, BJB); 11. Penggalian potensi lelang serta pelaksanaan Kedai Lelang Tahun 2023; 12. Melaksanakan rekonsiliasi PNBP dengan kantor vertikal; 13. Melakukan Penagihan dan penyampaian draft perjanjian dan tindak lanjut kerja sama kepada calon mitra di Kilang Arun dan Kilang Badak; 14. Melakukan penagihan pembayaran sewa sesuai dengan due date invoice kepada mitra pemanfaatan; 15. Melakukan penagihan tunggakan atau invoice denda kepada mitra pemanfaatan; 16. Telah dilakukan pemasaran terhadap aset-aset non apartemen dengan nilai yang cukup besar; 17. Dalam hal Advisory, telah dilakukan upaya dalam rangka pemasaran layanan konsultasi manajemen aset antara lain Preliminary meeting kebutuhan Laporan Kinerja 2023 | 52
layanan, Sosialisasi layanan konsultasi manajemen aset bersamaan dengan sosialisasi AESIA dan Penayangan artikel di website AESIA; 18. Sedangkan upaya penagihan antara lain Permohonan penerbitan tagihan/ invoice serta Penyampaian dan monitoring tagihan/ invoice. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu 1. Belum optimal fungsi pengawasan KPKNL dan Kanwil terhadap satker KL untuk memutakhirkan data berupa persetujuan penjualan, risalah lelang, perjanjian sewa, dan bukti PNBP lainnya; 2. Tingkat Pemahaman satker KL terhadap prosedur pelaksanaan pemindahtanganan dan pemanfaatan aset belum memadai dan belum merata; 3. PIC pengelolaan aset satker KL kurang patuh dalam melengkapi data di SIMAN; 4. Barang yang dilelang kurang diminati tidak laku cukup tinggi. Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain. 1. Laporan pengawasan dan pengendalian yang rutin; 2. Melakukan rekonsiliasi aset kredit dan properti eks BLBI dan optimalisasi pengurusan piutang negara; 3. Melakukan identifikasi setoran pada aplikasi Simponi setiap bulannya; 4. Melakukan penelusuran dokumen kepemilikan kepada Notaris (penerbit covernote); 5. Rapat, bersurat, kunjungan lapangan dengan pihak terkait (PPBMN KESDM, SKK Migas, Ditjen Minerba KKKS, Kontraktor PKP2B/IUPK, dan Internal DJKN) terkait Pengelolaan Kekayaan Negara atas BMN Hulu Migas/PKP2B. Sedangkan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : Laporan Kinerja 2023 | 53
No No Kegiatan Kegiatan Pagu Pagu Realisasi Keterangan 1 Keputusan Permohonan 4,624,295,000 4,127,246,900 Telah dihasilkan 19389 Pengelolaan Kekayaan Keputusan Permohonan Negara Pengeolaan Kekayaan Negara. 2 Keputusan Hasil 2,997,422,000 2,471,277,489 Telah dihasilkan 17194 Pengurusan/Pengelolaan berkas Piutang Negara pengurusan/pengelolaan Piutang Negara. 3 Risalah Lelang 1,825,832,000 1,638,791,820 Telah dihasilkan 61484 Risalah Lelang. 4 Risalah Lelang Sukarela 3,067,135,000 2,382,095,380 Telah dihasilkan 1748 UMKM (PU) Risalah Lelang UMKM. 5 Penggalian Potensi 6,441,385,000 5,555,022,880 Telah dilaksanakan Lelang sejumlah 984 penggalian potensi lelang 6 Pengawasan dan 41,374,000 40,602,000 Telah dilaksanakan Pembinaan pengawasan dan BUMN/Lembaga di pembinaan pada Bawah Kementerian seluruh BUMN/Lembaga Keuangan di Bawah Kementerian Keuangan Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain . 1. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada Kanwil dan KPKNL dengan periodik tertentu minimal bulanan; Laporan Kinerja 2023 | 54
2. Melakukan penarikan data realisasi PNBP yang bersumber dari OMSPAN dan SLDK dan mendistribusikan pada Kanwil DJKN/KPKNL untuk dilakukan verifikasi; 3. Mengadakan sosialisasi terkait peran Pengelola Barang dalam optimalisasi BMN; 4. Mengupayakan agar pelaksanaan tindak lanjut BMN dengan kondisi Rusak Berat (RB) untuk segera dilaksanakan dengan penjualan oleg Pengguna Barang/Satker; 5. Berkoordinasi dengan K/L dalam rangka pengelolaan piutang Negara; 6. Monitoring terhadap persetujuan pemanfaatan BMN; 7. Melakukan pendampingan kepada Pengguna Barang maupun Mitra atas kesulitan dalam pemenuhan kelengkapan data/dokumen persyaratan untuk usulan ke Pengelola Barang; 8. Penggalian Potensi PNBP pada satker-satker potensial yaitu Kepolisian Negara RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU yang memiliki lokasi aset yang stategis dan fungsional; 9. Melakukan monitoring dan optimalisasi terhadap aset-aset dalam penguasaan Pengelola Barang agar dapat menghasilkan PNBP; 10. Koordinasi dengan KPKNL terkait penilaian aset property eks BLBI; 11. Permohonan lelang ulang aset properti eks BLBI; 12. Pensertipikatan aset properti eks BLBI; 13. Penggalian potensi lelang kepada stakeholder; 14. Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang; 15. MoU dengan stakeholder perbankan dan penegak hukum; 16. Capacity building SDM di bidang lelang; 17. Penerbitan dokumen penagihan sesuai kontrak dan waktu penyelesaian pekerjaan; 18. Koordinasi dengan masing-masing mitra terkait prosedur pembayaran yang berlaku; 19. Percepatan penyelesaian dokumen pembayaran. 2. Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang IKU Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang terdiri atas 2 Sub IKU yaitu Persentase produktivitas lelang serta Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM. Laporan Kinerja 2023 | 55
Dalam pencapaian IKU ini, masing-masing pencapaian sub-iku ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut: 2. Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang No No Indikator Kinerja/ Sub Indikator Kinerja Target Realisasi sub iku Realisasi tanpa batas Capaian maks Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang 90
120 1. Presentase Produktivitas lelang 80 105 131,25 120 2. Tingkat efektivitas program sinergi 100 161,22 161,22 120 lelang UMKM merupakan capaian dari realisasi atas target IKU (bukan merupakan average dari capaian sub-IKU) sehingga capaian IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Lelang adalah 120/90 = 133.33% Uraian mengenai kedua sub-IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini. 1. Presentase Produktivitas lelang Tujuan dari sub-IKU ini adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. IKU ini memperhitungkan antara jumlah lot laku lelang per jenis lelang dengan frekuensi lelang dengan formula : ⎛ ⎜
( % % ℎ ) × 40% ⎞ ⎟ ⎝ ⎠ + ℎ × 60% Rincian target persentase lot laku lelang berdasarkan jenis lelang adalah sebagai berikut : 1) lelang noneksekusi sukarela : 75%, 2) lelang noneksekusi wajib : 55%, 3) lelang eksekusi HT : 5%, 3) lelang eksekusi selain HT : 25%. Laporan Kinerja 2023 | 56
Realisasi produktivitas lelang sampai dengan Desember 2023 sebesar 105%, dimana realisasi indeks laku lot lelang per jenis lelang tercapai 105% dan realisasi frekuensi lelang sebesar 105%. Adapun trajectory IKU Produktivitas lelang tahun 2023 adalah. 2b-N : Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang 2b-N : Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang DJKN 2b1-N : Persentase Produktivitas Lelang 2b1-N : Persentase Produktivitas Lelang T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target 30,00 45,00 45,00 80,00 80,00 80 80 Max / Realisasi 56,56 69,17 69,17 92,15 92,15 105 105 TLK Capaian Tanpa batas 188.53 153,71 153,71 115,19 115,19 131,25 131,25* Capaian 120,00 120,00 120,00 115,19 115,19 131,25 120,00 Untuk sub-iku menggunakan capaian maksimal 120 untuk proses konsolidasi Adapun penjelasan secara rinci terkait iku Produktivitas lelang adalah Komponen IKU Sukarela Noneks. Wajib HT Eks. Lainnya Rata-rata Bobot Lot Laku 38,03% 84,06% 11,90% 45,42% Target 75% 55% 5% 25% Capaian 50,71% 152,84% 237,97% 181,66% 105,00% 40% Nilai tertimbang 42,00% Persentase Realisasi Frekuensi 105,00% 60% Nilai tertimbang 63,00% Realisasi SubIKU 105,00% Target sd. Q4 80,00% Capaian Sub-IKU 131,25% Laporan Kinerja 2023 | 57
Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. IKU Produktivitas lelang TAHUN TARGET REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 80
34 36
2022 36
49.09 2021
42.89 2020
34 32
32 32
39.82 2019
35,86 Sumber: Data Olahan terdapat perubahan manual iku Capaian realisasi pada Tahun 2023, tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengingat pada tahun 2023 terdapat perubahan manual IKU dengan memasukkan unsur frekuensi lelang dalam formula Produktivitas. Perubahan formula disebabkan adanya pembahasan pada saat refinement IKU yang diselenggarakan mulai akhir Tahun 2022. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di Laporan Kinerja 2023 | 58
setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Sejalan dengan ketercapaian IKU Produktivitas Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan adalah Pengembangan fitur pada lelang.go.id. Target IKU Produktivitas Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kanwil DJKN atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang continues improvement; 2. Pelaksanaan rangkaian lelang (Non eksekusi sukarela (UMKM) dan eksekusi Hak Tanggungan) dalam rangka peringatan hari lelang; 3. Mou dan koordinasi intensif dengan Stakeholder lelang; 4. Penggalian Potensi Lelang; 5. Pelaksanaan kompetensi dan inovasi lelang UMKM. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu persentase pelaksanaan lelang Hak Tanggungan yang laku terjual masih relatif kecil. Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain : 1. Monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kanwil DJKN atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang continues improvement; 2. Pengembangan fitur lelang.go.id; 3. MoU dan koordinasi intensif dengan stakeholder lelang (IFG dan BJB); 4. Penggalian potensi lelang; 5. Melaksanakan rekonsiliasi PNBP dengan kantor vertikal. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No No Kegiatan Kegiatan Pagu Pagu Realisasi Realisasi Keterangan Keterangan 1 Risalah Lelang 1,825,832,000 1,638,791,820 Telah dihasilkan 61484 Risalah Lelang. Laporan Kinerja 2023 | 59
2 Risalah Lelang Sukarela 3,067,135,000 2,382,095,380 Telah dihasilkan 1748 UMKM (PU) Risalah Lelang UMKM. 3 Penggalian Potensi Lelang 6,441,385,000 5,555,022,880 Telah dilaksanakan sejumlah 984 penggalian potensi lelang Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain : 1. Penggalian potensi lelang stakeholder; 2. Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang; 3. MoU dengan stakeholder perbankan dan penegak hukum. 2. Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Keuangan disebut dengan Program UMKM Kemenkeu Satu. Program UMKM Kemenkeu Satu merupakan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilaksanakan secara sinergi oleh seluruh unit di Lingkungan Kementerian Keuangan serta dapat berkolaborasi dengan kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lainnya. Seluruh unit Kementerian Keuangan yang terlibat dalam Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri atas : a. unit eselon I; b. unit non eselon; c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ; dan/atau d. Badan Layanan Umum (BLU), di lingkungan Kementerian Keuangan. Program UMKM Kemenkeu Satu dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kementerian Keuangan pada setiap kantor perwakilan Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia sebagaimana amanat dalam KMK Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan. Laporan Kinerja 2023 | 60
Pelaksanaan kegiatan program UMKM Kemenkeu Satu mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia. Program UMKM Kemenkeu Satu diberikan kepada pelaku UMKM yang memenuhi klasterisasi UMKM yang selanjutnya disebut dengan UMKM Binaan. Pelaksanaan lelang terhadap produk UMKM merupakan pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela. Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Mengacu pada pasal 5 PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, subjek Lelang Noneksekusi Sukarela meliputi Lelang Barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta. Kriteria UMKM pada pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Laporan Kinerja 2023 | 61
Lelang produk UMKM ini merupakan lelang yang dapat diikuti baik oleh penjual maupun pembeli melalui aplikasi Lelang Indonesia maupun portal lelang.go.id dengan tata cara permohonan secara online. Pemerintah juga merumuskan regulasi yang berpihak pada pelaku UMKM. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.06/2022, pemerintah menerapkan relaksasi tarif Bea Lelang terhadap Lelang Noneksekusi Sukarela atas objek lelang berupa produk UMKM. Bagi pelaku UMKM yang mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha, tarif untuk Bea Penjual yang dikenakan hanya sebesar 1 persen dan 0 persen untuk Bea Lelang Pembeli. Pemerintah terus berharap pelaku UMKM khususnya perempuan dapat memanfaatkan Lelang Indonesia sebagai platform jual beli maupun pemasaran dan relaksasi tarif bea lelang sebagai batu loncatan untuk UMKM 'naik kelas'. Hal ini sejalan dengan kegiatan Pengarus Utamaan Gender yang telah dilaksanakanan di lingkungan DJKN. Sebagai pendukung atas kegiatan Pengarus Utamaan Gender telah dilaksanakan seminar membangun kepercayaan diri dengan Personal Branding dan Investasi yang tepat. Personal Branding merupakan seni mencari kualitas yang dapat membedakan kita dari orang lain. Dalam pekerjaan, perlu untuk menciptakan branding dalam bekerja dan memberikan value added dan bekerja diluar ekspektasi. Dalam konteks Pengarusutamaan Gender, personal branding menjadi alat yang sangat kuat untuk meluruskan stereotip dan anggapan/prasangka yang selama ini melekat pada pelayan publik. Dengan membangun personal branding yang kuat, diharapkan dapat memperbaiki citra pelayan publik, memulihkan kepercayaan masyarakat dan ekspektasi sosial, serta menginspirasi orang lain demi kebaikan dan kebermanfaatan dapat tumbuh dan berkembang. IKU ini mengukur tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM yang diukur melalui beberapa komponen antara lain. 1. Komponen pertama mengukur tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam pelaksanaan lelang Noneksekusi Sukarela; 2. Komponen kedua mengukur tingkat kualitas pelayanan dalam pelaksanaan lelang Noneksekusi Sukarela dari perspektif pengguna layanan/pelaku lelang UMKM; 3. Tingkat kepuasan UMKM terhadap pelaksanaan lelang UMKM dihitung menggunakan survei tingkat kepuasan; Laporan Kinerja 2023 | 62
4. Penyampaian survei akan dilaksanakan mulai periode Triwulan IV Tahun 2023 (Oktober s.d Desember 2023); 5. Target Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti Lelang berjumlah 300 orang. Adapun trajectory IKU Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM tahun 2023 adalah. 2b-N : Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang 2b-N : Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang DJKN 2b2-CP : Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
Max /
161,22 161,22 Capaian tanpa batas
161,22 161,22
TLK Capaian
120,00 120,00 Penjelasan tentang komponen IKU ini dapat dirincikan sesuai dengan tabel di bawah ini. Komponen IKU Bobot Realisasi Jumlah Pelaku UMKM yang mengikuti lelang 702 Target Pelaku UMKM 50% 300 Realisasi 234% Realisasi Tingkat Kepuasan UMKM 50% 88,44% Realisasi IKU 100% 161,22% Laporan Kinerja 2023 | 63
Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. IKU Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM TARGET TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100
161,22 2022
Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Mengingat Sub IKU ini tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu One, maka perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut di atas, IKU Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM merupakan IKU baru yang diamanatkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2023. Penjelasan tentang risalah lelang UMKM Laporan Kinerja 2023 | 64
dijelaskan pada Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 pada Rincian Output- Proyek Unggulan. Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM , telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan adalah Pemasaran optimalisasi situs lelang.go.id untuk membantu penjualan produk UMKM. Target IKU Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Telah dilaksanakan Supervisi Lelang UMKM dan RCE pada wilayah Kanwil Suluttenggomalut dengan melibatkan Kaper Kemenkeu Satu di wilayah tersebut dan Pemda setempat; 2. Penggalian potensi lelang; 3. Telah dilaksanakan pelaksanaan lelang UMKM atas permohonan lelang UMKM. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu antara lain 1. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif karena program sinergi lelang UMKM melibatkan Kemenkeu Satu; 2. KPKNL belum melakukan kurasi produk UMKM untuk dapat dilelang agar dapat menghasilkan output yang lebih. Dalam melakukan mitigasi atas risiko dalam pencapaian IKU ini antara lain : 1. Monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kanwil DJKN atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang continues improvement; 2. Pengembangan fitur lelang.go.id; 3. MoU dan koordinasi intensif dengan stakeholder lelang (IFG dan BJB); 4. Penggalian potensi lelang; 5. Pelaksanaan Kedai Lelang Tahun 2023; 6. Melaksanakan rekonsiliasi PNBP dengan kantor vertikal. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : Laporan Kinerja 2023 | 65
No No Kegiatan Kegiatan Pagu Pagu Realisasi Realisasi Keterangan Keterangan 1 Risalah Lelang Sukarela 3,067,135,000 2,382,095,380 Telah dihasilkan UMKM (PU) 1748 Risalah Lelang UMKM. 2 Penggalian Potensi Lelang 6,441,385,000 5,555,022,880 Telah dilaksanakan sejumlah 984 penggalian potensi lelang Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain : 1. Rekomendasi Lelang Produk UMKM dan Pemberdayaan UMKM pada Kemenkeu Satu; 2. Memberikan aspek Kemudahan Penggunaan lelang.go.id; 3. Akan memberikan proses permohonan yang lebih sederhana; 4. intensifikasi promosi melalui berbagai kanal; 5. inovasi produk UMKM untuk memperluas pasar yang dapat meningkatkan efektivitas dan dukungan jangka panjang bagi pelaku UMKM. Laporan Kinerja 2023 | 66
3. Sasaran Strategis 3 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa Pengelolaan Kekayaan dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasikan 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut: 3. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa No No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase Realisasi 1. Pokok Lelang 100% 129.81% 129.81% Persentase penurunan 2. Outstanding Piutang 100% 121.71% 121.71% Negara Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini. 1. Persentase Realisasi Pokok Lelang Persentase hasil lelang (pokok lelang) diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I/JF Pelelang dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang ini memperhitungkan (Jumlah Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PL II ) / (Target Pokok Lelang Laporan Kinerja 2023 | 67
KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PLII). IKU ini bertujuan agar Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. Adapun trajectory IKU Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM tahun 2023 adalah. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa Pengguna Jasa DJKN 3a-N : Persentase Realisasi Pokok Lelang T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target 20,00 40,00 40,00 70,00 70,00 100 100 Max / Realisasi 23,18 51,26 51,26 83,97 83,97 129,81 129,81 TLK Capaian 115,89 128,15 128,15 120 120 129,81 129,81 Target jumlah pokok lelang pada tahun 2023 pada awal tahun ditetapkan sebesar Rp33.150.000.000.000.- namun dilakukan addendum terhadap capaian yang telah melebihi target berjalan dengan target Rp34.161.191.850.103,- dengan realisasi sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp44.343.644.273.661,- Uraian terhadap capaian pokok lelang secara nasional sebagaimana tercantum dalam table di bawah ini. Keterangan Target Realisasi Capaian Pokok Lelang PL Kelas I/JF Pelelang Rp14.394.079.575.259 Rp17.495.318.658.961 121,55% Pokok Lelang PL Kelas II Rp12.325.691.874.844 Rp18.398.334.998.500 149,27% Pokok Lelang Pegadaian Rp7.441.420.400.000 Rp8.449.990.616.200 113,55% Jumlah Pokok Lelang Rp34.161.191.850.103 Rp44.343.644.273.661 129,81% Laporan Kinerja 2023 | 68
Tren capaian Pokok Lelang dari tahun ke tahun Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang TARGET TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100
129.81 2022
117,43 2021
121,23 2020
84,97 2019
96,44 Sumber: Data Olahan Laporan Kinerja 2023 | 69
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan berupa Monitoring dan evaluasi baik atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang continues improvement. Target IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. MoU dan koordinasi intensif dengan stakeholder lelang; 2. Penggalian potensi lelang; 3. Pelaksanaan Kedai Lelang Tahun 2023; 4. Pelaksanaan rangkaian lelang (Non eksekusi sukarela (UMKM)dan eksekusi Hak Tanggungan) dalam rangka peringatan hari lelang; 5. Pengembangan fitur pada lelang.go.id; 6. Pelaksanaan kompetensi dan inovasi lelang UMKM. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu masih terdapat beberapa Kanwil DJKN/KPKNL yang capaian hasil lelangnya belum optimal, selain itu dipengaruhi oleh budaya maupun tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Mitigasi risiko yang disusun dalamm proses pencapaian IKU ini antara lain : 1. Monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kanwil DJKN atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang continues improvement; 2. Pengembangan fitur lelang.go.id; 3. MoU dengan stakeholder lelang baik perbankan maupun non perbankan antara lain Dukcapil, BJB, IFG, Bank Mandiri, BSI, Pegadaian, BNI, Kejaksaan); 4. Penggalian potensi lelang; Laporan Kinerja 2023 | 70
5. Melaksanakan rekonsiliasi PNBP dengan kantor vertikal; 6. Penerbitan PMK No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 7. Penerbitan PMK No. 124 Tahun 2023 tentang Pejabat Lelang Kelas I. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No No Kegiatan Kegiatan Pagu Pagu Realisasi Realisasi Keterangan 1 Risalah Lelang 1,825,832,000 1,638,791,820 Telah dihasilkan 61484 Risalah Lelang. 2 Risalah Lelang Sukarela 3,067,135,000 2,382,095,380 Telah dihasilkan 1748 UMKM (PU) Risalah Lelang UMKM. 3 Penggalian Potensi Lelang 6,441,385,000 5,555,022,880 Telah dilaksanakan sejumlah 984 penggalian potensi lelang Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain : 1. Penggalian potensi lelang stakeholder; 2. Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang; 3. MoU dengan stakeholder perbankan dan penegak hukum. 2. Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara terhadap BKPN lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen: 1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun- tahun sebelumnya yang belum tercatat); 2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat); Laporan Kinerja 2023 | 71
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat); 4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat); 5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan; 6. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai). Adapun trajectory IKU Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara tahun 2023 adalah. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa Pengguna Jasa DJKN 3b-N : Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara 3b-N : Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target 10,00 30,00 30,00 60,00 60,00 100 100 Max / Realisasi 27,81 46,58 46,58 89,47 89,47 121,71 121,71 TLK Capaian 278,1 155,27 155,27 149,12 149,12 121,71 121,71 Capaian penurunan outstanding Piutang Negara pada tahun 2023 adalah sebesar Rp4.361.656.376.903 dari target Rp3.583.699.340.189,64. Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. IKU Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara TARGET TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100
121,71 Laporan Kinerja 2023 | 72
2022 100
147,02 2021
126,72 2020
3*
3*
0,56
2019 100
346M 100
141,72 Sumber: Data Olahan *perbedaan manual iku Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Secara umum target penurunan outstanding Piutang Negara adalah 100% kecuali pada tahun 2020 sebesar 3% yang dihitung dari persentase piutang yang telah diselesaikan dibandingkan dengan outstanding piutang. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan berupa Koordinasi intens dengan penyerah piutang terbesar (Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian komunikasi dan informasi, Kementerian Pertanian) membahas solusi penyelesaian piutang yang diurus PUPN. Target IKU Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pada Kementerian dan/atau Lembaga (K/L) (Kementerian Kesehatan- Kemenkumham-KemenkopUKM); 2. Sosialisasi PMK 9/PMK.06/2023 kepada Kanwil-KPKNL (2 Maret 2023); 3. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja pada Kanwil DJKN-KPKNL; 4. Menghimbau kepada KPKNL agar memetakan dan menindaklanjuti BKPN yang masuk kategori diurus dengan mekanisme pengurusan; 5. Rapat Pembahasan Rperpres PUPN. Laporan Kinerja 2023 | 73
Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu masih ada Penanggung Utang yang tidak beritikad untuk menyelesaikan piutang negara, kurangnya perhatian K/L dalam mengelola Piutang, piutang negara yang diserahkan tidak ada barang jaminan, ada barang jaminan namun tidak marketable/belum clear secara hukum, dan terbatasnya SDM dan anggaran pada K/L. Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain : 1. Pelaksanaan Penetapan Target Biad Piutang Negara Tahun 2023; 2. Sosialisasi PMK NOMOR 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN TA 2023; 3. Rekonsiliasi Pencatatan Piutang Negara antara LPDB dengan KPKNL; 4. Rekonsiliasi dan FGD Piutang Negara Penyerahan LPDB-KUMKM; 5. Melakukan monitoring pada aplikasi FocusPN. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No No Kegiatan Kegiatan Pagu Pagu Realisasi Realisasi Keterangan 1 Penerbitan Keputusan Telah dihasilkan 17194 Hasil 2,997,442,000.00 2,471,422,000.00 berkas Pengurusan/Pengelolaan pengurusan/pengelolaan Piutang Negara* Piutang Negara 2 Rekomendasi Percepatan 7,070,000 6,465,000 Telah disusun : Pengurusan Piutang Negara 1) Kajian dan desain data Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN 2) Kajian terkait dengan Amnesti Piutang Negara : Kegiatan tersebut mendukung pencapaian beberapa IKU. Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Laporan Kinerja 2023 | 74
Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain : 1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan CP pada K/L (Kementerian Kesehatan- ESDM); 2. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja pada Kanwil DJKN-KPKNL; 3. Sosialisasi Peraturan Kebijakan Pengelolaan Piutang Negara/Daerah (PP 28/2022); 4. Koordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga Penyedia Jasa layanan dalam rangka kerjasama Pembatasan Keperdataan dan/atau layanan publik (KPU-LKPP- Imigrasi-DJP); 5. Terlibat dalam program sinergi Kementerian Keuangan bersama unit eselon 1 lainnya (DJP, DJBC, DJA) pada Kelompok Kerja Joint Collection; 6. Mengoptimalkan fasilitas Automatic Blocking System (ABS) pada DJBC dan DJA. Laporan Kinerja 2023 | 75
4. Sasaran Strategis 4 : Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (exceeding customer needs). Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasikan 1 (satu) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut: 4. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi No No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna 100% 106.40% 106.40% layanan Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders. Kementerian Keuangan Laporan Kinerja 2023 | 76
bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan. IKU ini mengukur IKPL (output) di tahun berjalan dan Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi SKPL tahun sebelumnya (proses) pada setiap Unit Eselon I/LNSW. Adapun trajectory IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan adalah. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi DJKN 4a-CP : Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan 4a-CP : Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Target 3,00 7,00 7,00 11,00 11,00 100 100 Realisasi 5,11 10,23 10,23 11,93 11,93 106,4 106,4 Capaian 120 120 120 108,45 108,45 106,4 106,4 IKU ini mengukur IKPL (output/survey) di tahun berjalan dan Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi SKPL tahun sebelumnya (proses) pada setiap Unit Eselon I/LNSW. Adapun capaian IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan bisa dilihat menggunakan penjelasan sebagai berikut. Bobot Komponen I (85%) Realisasi Survey/output IKPL 4.43 (sehingga capaian komponen 104.00) Sehingga realisasi komponen I adalah 104x85%=88.4 Bobot Komponen 2 (15%) Penyelesaian tindak lanjut 100% (dengan bobot maksimal 18%) Sehingga realisasi komponen II adalah 18% Laporan Kinerja 2023 | 77 Pol / KP Max / TLK
Capaian IKU ini adalah 88,4%+18%=106.4% Dari hasil survey 2023 masih terdapat komponen penilaian yang nilainya perlu ditingkatkan yang berkaitan dengan waktu penyelesaian serta pengaduan. Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan TAHUN TARGET REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100*) 4,15 4,15 4,35
121,71 (4,43) 2022 4,36 4,10 4,10 4,10
4,43 2021
4,13 4,05 4,05 4,05
4,36 2020
4,00 4
4 4,27
4,13 2019
4,40 4,34 4,34 4,26
4,61 Sumber: Data Olahan ) target 100 merupakan target IKU untuk dua komponen yaitu komponen IKPL dan Laporan Kinerja 2023 | 78
Komponen Tindak lanjut, pada Komponen IKPL besaran target yang ditetapkan adalah sebesar 4,35. Jika dibandingkan, capaian realisasi komponen IKPL tahun 2024 sama dengan capaian realisasi Tahun 2024 yaitu sebesar 4,43 artinya tidak terdapat peningkatan realisasi, namun dari sisi perbandingan antara target setiap tahunnya, maka terjadi peningkatan target dari target tahun sebelumnya. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan berupa Penyelesaian 11 Rekomendasi manajerial hasil survei tahun 2022. Target IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: a. Penelaahan dan penyusunan rencana aksi atas rekomendasi laporan hasil survey yang diterima pada bulan Januari 2023; b. Penyampaian rencana aksi kepada unit terkait beserta permintaan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil survey; c. Pembahasan rencana aksi dan tindak lanjut rekomendasi dengan Biro Organta, KPKNL, dan Direktorat. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, dari hasil survey diketahui bahwa masih terdapat aspek yang tinggi ekspektasi dari pengguna layanan akan tetapi kualitas yang diberikan masih perlu ditingkatkan/dipertahankan, yaitu informasi layanan, keterampilan/sikap petugas layanan, kesesuaian prosedur, waktu penyelesaian, serta lingkungan pendukung. Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini adalah melaksanakan tindak lanjut SKPL berdasarkan timeline yang telah ditetapkan. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : Laporan Kinerja 2023 | 79
No Kegiatan Pagu Realisasi Realisasi Keterangan 1 Dokumen 81,706,000 80,831,235 Telah disusun Laporan Pengelolaan Kinerja DJKN yang Kinerja disampaikan melalui Nota Organisasi Dinas Direktur Jenderal Unit Kekayaan Negara Nomor ND-117/KN/2023 tanggal 13 Februari 2023 hal Laporan Kinerja DJKN 2022 yang didalamnya Terdapat Rekomendasi Survei Kepuasan Pengguna Layanan Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi rekomendasi tahun 2023 dan selanjutnya IKU ini akan diturunkan kembali ke unit eselon II yang harus menindaklanjuti rekomendasi hasil dari pengukuran IKPL pada 2024 dan akan dilakukan monitoring secara berkala atas penyelesaian rekomendasinya. Laporan Kinerja 2023 | 80
5. Sasaran Strategis 5 : Kebijakan Fiskal yang Efektif Kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui instrumen fiskal berupa kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sesuai dengan tema APBN 2023, kebijakan fiskal difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi. Sasaran strategis ini merupakan pencapaian atas kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi nasional baik melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan serta optimalisasi peran pemerintah dalam pemanfaatan kerja sama internasional dan pelaksanaan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasikan 1 (satu) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut: 5. Kebijakan Fiskal yang Efektif No No Indikator Kinerja Target Realisasi Realisasi Capaian Capaian 1. Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada 86 96.95 112.73 transformasi ekonomi Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini. IKU ini bertujuan mengukur formulasi dan implementasi (efektivitas) dari kebijakan fiskal dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang berdampak kepada Transformasi Ekonomi. Pengukuran dilakukan terhadap BUMN dan Lembaga yang menerima PMN PEN Tahun 2021, PMN Tahun 2022 dan BUMN Penerima IP PEN dalam kaitannya dengan Peningkatan Investasi. Parameter yang diukur adalah penggunaan dana PMN oleh BUMN (dapat menggambarkan capaian output) serta capaian penugasan/KPI yang terkait dengan peningkatan investasi. Objek penilaian dapat mencakup antara lain PMN kepada BUMN yang berlanjut/dieksekusi tahun 2023 A. Investasi Pemerintah (IP) PEN yaitu PT Krakatau Steel, PTPN III; B. PMN Tahun 2021-2022 yaitu PT Kawasan Industri Wijayakusuma, PT Pelabuhan Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero). Selanjutnya adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Laporan Kinerja 2023 | 81
PT Bank Tabungan Negara, PT Garuda Indonesia, PT Hutama Karya, Perum Pembangunan Perumahan Nasional dan Bank Tanah. Beberapa highlight dalam pencapaian target IKU dimaksud adalah sebagai berikut: a. Capaian pada PT Kawasan Industri Wijayakusuma tahun 2023 merupakan capaian penggunaan PMN untuk pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang. Pada tahun 2023, realisasi pembangunan infrastruktur Kawasan Industri (KI) dengan dana PMN masih belum dapat optimal mengingat masih terdapat retensi pekerjaan penyiapan lahan serta ditundanya penyelesaian infrastruktur KI (masjid, BPSP, dan marketing gallery) ke tahun 2024. b. Capaian pada PT PII merupakan capaian penggunaan PMN untuk penjaminan proyek infrastruktur, pada tahun 2023 tidak optimal, mengingat terdapat penundaan penandatanganan proyek penjaminan dari target yang ditetapkan yaitu penjaminan atas proyek: Kereta Cepat Jakarta Bandung, Indonesia Sustainable Least Cost Electrification (ISLE), Jalan Tol Kediri-Tulung Agung, dan Jalan Trans-Papua. Namun demikian, keempat proyek tersebut diproyeksikan akan dapat dilaksanakan di tahun 2024. c. Capaian pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dilihat dari realisasi penggunaan dana IP PEN melalui penerbitan OWK yang dananya sebesar Rp2,2 Triliun telah seluruhnya digunakan untuk pembelian slab. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka kegiatan operasional perusahaan dapat menciptakan perputaran ekonomi yang positif dan mendukung pemulihan sektor industri baja. d. Capaian pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dilihat dari realisasi kegiatan yang didanai PMN tahun 2022 dan realisasi penggunaan dana PMN untuk maintenance dan restorasi pesawat. Realisasi penggunaan dana belum mencapai 100% karena terjadinya global supply chain dan material shortage yang mengakibatkan ketersediaan suku cadang dan slot untuk maintenance mengalami keterlambatan. Adapun data pendukung secara rinci disampaikan di bawah ini: Laporan Kinerja 2023 | 82
Penilaian Objek Pengukuran Penggunaan PMN Real (ekuivalen) Real % *(wajib isi) Capaian Penugasan/IKU Real (ekuivalen) Real % * (wajib isi) Capaian Nilai Realisasi I IPPEN 2020 a. KS b. PTPN III 2200.00 100.00 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00 99.00 100.00% 100.00% 99.00% 99.00% 100.00% 99.50% II PMN PEN 2021 a. KIW b. Pelindo c. LPEI ITDC d. III PMN 2022 a. PII b. BTN c. Garuda d. Hutama Karya e. Bank Tanah f. Perumnas g. KAI 8 977.00 5000.00 100.00% 100.00% 41.80% 232.22% 100.00% 100.00% 94.49% 100.0% 100.00% 100.00% 100.00% 87.01% 87.01% 95.00% 95.00% 27.77% 2.78% 67.13% 47% 100.00% 124.00% Rata-Rata Capaian Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal Realisasi Capaian terhadap target 100,300 2,480.00 22656 736.86 3,200.00 5000.00 27881 221471 782.00 18479 4797 77.26% 77.26% 57.80% 115.60% 100.00% 100.00% 94.49% 94.49% 58.09% 58% 100.00% 99.52% 96.68% 107.42% 99.74% 99.74% 145.54% 145.54% 35.42% 104.22% 100.00% 100.00% 88.63% 120.00% 100.00% 94.49% 79.05% 99.76% 97.22% 97.37% 86.65% 85.68% 112.00% 96.95% 112,73% Target IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal yang Berdampak pada Transformasi Ekonomi berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain melaksanakan monitoring penggunaan PMN dengan BUMN terkait. Adapun trajectory IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal adalah. Kebijakan Fiskal yang Efektif Kebijakan Fiskal yang Efektif DJKN 5a-CP : Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
86,00 86,00 Max /
96,95 96,95 TLK
112,73 112,73 Laporan Kinerja 2023 | 83
Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal yang Berdampak pada Transformasi Ekonomi TARGET TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 86
96.95 2022
89,54 2021
4 2020
100 2019
Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan ialah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain : 1. Kementerian BUMN, BUMN/Lembaga dan Pelaksana Investasi; 2. Monitoring dan evaluasi penggunaan PMN PEN dan IP PEN. Laporan Kinerja 2023 | 84
Target IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Pencairan dana PEN yang bertahap; 2. Monitoring progres realisasi PMN; 3. Monitoring capaian penugasan BUMN; 4. Monitoring capaian kinerja BUMN. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu: 1. Kondisi perekonomian global yang sangat dinamis sehingga berdampak pada perekonomian dan pergerakan masyarakat; 2. Penyerapan dana PMN yang belum sesuai dengan perencanaan awal sebagaimana dimuat dalam kajian penambahan PMN. Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain. 1. Melaksanakan Koordinasi, monitoring, dan evaluasi; 2. Melakukan Laporan evaluasi kinerja perusahaan secara triwulanan, semesteran, dan tahunan. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No No Kegiatan Kegiatan Pagu Pagu Realisasi Realisasi Keterangan Keterangan 1 Rekomendasi Hasil 103,990,000 102,692,757 Telah dihasilkan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Monitoring atas Penyertaan Modal dan Evaluasi atas Negara dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Program Pemulihan dalam Rangka Program Ekonomi Nasional pada Pemulihan Ekonomi BUMN/Lembaga (PU) Nasional pada BUMN/Lembaga 2 Rekomendasi Hasil 46,100,000 45,308,797 Telah disampaikan hasil Pemantauan dan Evaluasi monitoring dan evaluasi atas Investasi Pemerintah atas investasi pemerintah Dalam Rangka Program dalam rangka Program Laporan Kinerja 2023 | 85
Pemulihan Ekonomi Pemulihan Ekonomi Nasional (PU) Nasional Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2023 serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pencapaian target pada tahun 2024. Laporan Kinerja 2023 | 86
6. Sasaran Strategis 6 : Belanja Negara yang Berkualitas Belanja negara yang berkualitas merupakan kemampuan satuan kerja (pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola belanja secara efektif dan efisien dengan berfokus pada outcome prioritas, serta mendorong belanja berbasis creative financing. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasikan 1 (satu) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut: 6. Belanja Negara yang Berkualitas No No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Capaian 1. Indeks efektivitas belanja investasi 4.60 5 109% Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan investasi pemerintah yang berkualitas sebagai pelaksanaan fungsi Menteri Keuangan sebagai ultimate shareholder, maka pengelolaan investasi pemerintah harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal untuk mendukung tujuan pembangunan. Oleh karena itu, proses ini perlu dikawal secara lebih intensif oleh Direktorat KND melalui IKU dalam perspektif proses internal, yaitu IKU Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah (IEIP) dengan tujuan untuk mengukur kesesuaian penggunaan PMN dengan maksud dan tujuan pemberiannya. Efektivitas penggunaan PMN pada IKU IEIP diukur dengan menghitung dan menganalisis dampak sosial ekonomi dari proyek Pemerintah yang dijalankan oleh BUMN. Pengukuran dampak sosial ekonomi dilakukan terhadap proyek/program yang mendapatkan alokasi investasi pemerintah. Pengukuran efektivitas investasi pemerintah dilakukan per proyek/program. Kriteria pengukuran IEIP adalah sebagai berikut: Kriteria Pengukuran IEIP Skor Indeks Keterangan 10%≤X 5 sangat efektif Laporan Kinerja 2023 | 87
9%≤X<10% 4 Efektif 7%≤X<9% 3 cukup efektif 5%≤X<7% 2 kurang efektif X<5% 1 tidak efektif Adapun proyek yang dilakukan pengukuran pada tahun 2023 beserta capaiannya adalah sebagai berikut: Capaian IEIP per Proyek No. 1 2 BUMN/BLU PT Dirgantara Indonesia PT Pindad Nama Proyek/Program Mendukung program pembangunan infrastruktur maritim nasional serta mendukung industri kedirgantaraan Pembangunan lini produksi MKB, pengembangan lini produksi tank dan ranpur, peningkatan kapasitas lini produksi MKK, perbaikan lini produksi senjata, dan peningkatan fasilitas pengembangan produk dan proses Pembangunan maritim Proyeksi EIRR 25.05% 25.05% 3 4 5 6 7 8 9 PT Pelayaran Nasional Indonesia ITDC PT Hutama Karya PT Adhi Karya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat PT Perusahaan Listrik negara Kawasan ekonomi khusus mandalika Jalan tol Medan-Binjai Jalan tol Yogyakarta-Bawen Penyaluran kredit mikro Program KPR FLPP Program listrik desa 34.15% 18.97% 65.50% 16.76% 13.00% 32.30% 13.67% 10 LMAN Rata-rata Efektivitas BUMN Rukan Bintaro Jaya Sektor I Blok E No.14 di Jalan 27.16% 36,54% Bintaro Utama, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan Laporan Kinerja 2023 | 88 Indeks Capaian 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 LMAN Ruko di Jalan Raya Gading Indah No.8 kavling A2 23,56% dan A3, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara Rata-rata Efektivitas BLU Rata-rata Efektivitas 27.16% Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa IKU Indeks efektivitas belanja investasi memiliki realisasi indeks capaian 5 (dari 5). Adapun trajectory IKU Indeks efektivitas belanja investasi adalah. Belanja Negara yang Berkualitas Belanja Negara yang Berkualitas DJKN 6a-CP : Indeks efektivitas belanja investasi transformasi ekonomi T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
4,60 4,60 Max /
TLK Capaian
109% 109% Adapun beberaapa highlight dalam rangka pencapaian target IKU dimaksud adalah sebagai berikut: a. Capaian untuk PT PII diproyeksikan sebesar 99%. Sampai dengan Desember 2023, target kinerja masih sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Potensi tantangan yang dihadapi adalah terkait dengan progress capaian bisnis perusahaan (utamanya target proyek signing dan capaian milestone PDF). Identifikasi atas tantangan dan kendala yang dihadapi (perubahan cakupan proyek, proses lelang dan pengambilan keputusan yang panjang) senantiasa dilakukan dan disusun rencana mitigasi atas hal tersebut. Laporan Kinerja 2023 | 89 5 5 5
b. Pengukuran dampak sosial ekonomi pada PT Dirgantara Indonesia dilakukan terhadap PMN TA 2015 dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki struktur permodalan (ketersediaan modal kerja). Berdasarkan hasil perhitungan, Nilai Tambah Bruto atas PMN TA 2015 sebesar Rp400 M pada PT Dirgantara Indonesia yaitu sebesar Rp701,29 M. Dengan asumsi proyek dikerjakan dan telah beroperasi dari tahun 2016-2022 atau 7 (tujuh) tahun, maka diperoleh proyeksi EIRR sebesar 25,05%. c. Pengukuran dampak sosial ekonomi pada PT Pindad dilakukan terhadap PMN TA 2015 diperuntukkan bagi investasi pembangunan dan perbaikan lini produksi alutsista mendukung MEF (Minimum Essential Force), investasi pengembangan produk industrial mendukung poros maritim, dan investasi pengembangan fasilitas produk berdasarkan hasil perhitungan. Nilai Tambah Bruto atas PMN TA 2015 sebesar Rp700 miliar pada PT Pindad yaitu sebesar Rp1.227,26 M. Dengan asumsi bahwa proyek telah selesai dikerjakan dan telah beroperasi dari tahun 2016-2022 atau 7 (tujuh) tahun, maka diperoleh proyeksi EIRR sebesar 25,05%. Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. IKU Indeks efektivitas belanja investasi TARGET TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 4.6 4 4 4
2022 4.5 4
4.9 4
2021 4
4,73 2020
5 Sumber: Data Olahan Laporan Kinerja 2023 | 90
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks efektivitas belanja investasi, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu melakukan Pengukuran efektivitas belanja investasi telah selesai dilaksanakan pada 3 proyek BUMN dan 2 proyek BLU LMAN dengan rata-rata indeks 5. Target IKU Indeks efektivitas belanja investasi berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Pendalaman proyek/program dan metode pengukuran. Berkoordinasi dengan masing-masing UIC BUMN dan menyampaikan surat permohonan penyusunan kajian dampak social dan ekonomi; 2. Kajian dampak ekonomi dan sosial sedang dalam proses penyusunan pada 5 proyek BUMN lainnya; 3. Seluruh BUMN telah penyampaian hasil kajian dampak social dan ekonomi pada 9 proyek BUMN. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu Terdapat hambatan dalam memperoleh data ekonomi dan data mengenai proyek/program yang akan diukur. Sehingga berimplikasi dalam hasil pengukuran dampak ekonomi dan/atau manfaat ekonomi tidak optimal. Adapun mitigasi risiko yang telah disusun untuk mendukung pencapaian IKU ini antara lain: 1. Pembinaan dan pengawasan BUMN/BLU 2. Monitoring dan evaluasi kinerja BUMN/BLU 3. Koordinasi dengan BUMN/Lembaga terkait kinerja BUMN/Lembaga Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : Laporan Kinerja 2023 | 91
No No Kegiatan Kegiatan Pagu Pagu Realisasi Realisasi Keterangan 1 LK BA BUN Investasi 20,207,000 6,325,000 Penyampaian laporan Pemerintah (999.03) UAKPA dan UAPBUN pada anggaran BA BUN 999.03 2 Rekomendasi Hasil 46,100,000 45,308,797 Telah disampaikan hasil Pemantauan dan Evaluasi monitoring dan evaluasi atas Investasi Pemerintah atas investasi pemerintah Dalam Rangka Program dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Pemulihan Ekonomi Nasional (PU) Nasional Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pencapaian target pada tahun 2024. Laporan Kinerja 2023 | 92
7. Sasaran Strategis 7 : Formulasi kebijakan fiskal yang Kredibel Kebijakan yang berkualitas merupakan kebijakan yang dapat diimplementasikan secara optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, untuk menciptakan tatanan pedoman, dasar hukum, serta kebijakan-kebijakan yang reliable, implementatif, dan harmonis sehingga dapat diimplementasikan secara optimal.Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasikan 1 (satu) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut: 7. Formulasi kebijakan fiskal yang Kredibel No No Indikator Kinerja/ Indikator Kinerja/Sub Sub Indikator Kinerja Target Realisasi Realisasi Capaian Capaian Indeks kualitas kebijakan 100 114.68 114.68% a. Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi 100 112,73 112,73% Prioritas b. Indeks Efektivitas Kebijakan di Bidang Kekayaan Negara, 100 116,63 116,63% Penilaian dan Lelang Indeks Kualitas Kebijakan terdiri atas 2 Sub IKU yaitu Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas dan Indeks efektivitas Kebijakan di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang. Uraian mengenai sub-IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini. a. Sub IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas Kebijakan yang berkualitas merupakan kebijakan yang dapat diimplementasikan secara optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, untuk menciptakan tatanan pedoman, dasar hukum, serta kebijakan-kebijakanyang reliable, implementatif, dan harmonis sehingga dapat diimplementasikan secara optimal. Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas adalah proses penyusunan RUU Prakarsa Kementerian Keuangan, RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru/Luncuran menjadi prioritas Kementerian Keuangan. Laporan Kinerja 2023 | 93
Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas mendukung program pemerintah melalui penyusunan kebijakan/regulasi yang andal dan sejalan dengan kebijakan simplifikasi regulasi, serta dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal penyelesaian penyusunan kebijakan/regulasi prioritas. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas merupakan salah satu tools (alat) dalam meningkatkan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan/atau Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Usulan Baru/Luncuran menjadi prioritas Kementerian Keuangan. IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas merupakan IKU Menteri Keuangan yang dimandatkan kepada Unit Eselon I koordinator penyusunan RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahunan Tahun 2023 dan pengusul RPP/RPerpres dalam Progsun Tahun 2023. Dengan capaian tahun 2023 sebesar 112,73 dari target 100. Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas untuk tahun 2023, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, terdapat RPP Prakarsa DJKN dengan judul umum, yaitu RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan rincian sebanyak 12 RPP, dengan rincian sebagai berikut: a. PMN Tunai 1) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Nasional (Masih dalam pembahasan) 2) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial 3) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perum LPPNPI 4) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya 5) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry b. PMN Non Tunai 1) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri Laporan Kinerja 2023 | 94
2) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia 3) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya 4) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perum LPPNPI 5) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri 6) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Sejahtera Eka Graha (Masih dalam proses pembahasan) Adapun trajectory sub-IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas adalah. Formulasi kebijakan fiskal yang Kredibel Belanja Negara yang Berkualitas DJKN 7a1-CP : Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
60,00 60,00 60,00 60,00 100,00 100,00 Max / Realisasi
87,31 87,31 79,62 79,62 112,73 112,73 Capaian tanpa batas
145,52 145,52 132,70 132,70 112,73 112,73 TLK Capaian
120 120 120 120 112,73 112,73 Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Sub-IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas Laporan Kinerja 2023 | 95
TARGET TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100
70 100
112.73 2022
70 100
118.75 2021
70 100
109.2 2020
70 100
129.01 Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan adalah Berkoordinasi secara intensif dengan Unit Pengusul melalui forum Koordinasi baik dalam bentuk rapat maupun korespondensi dalam bentuk naskah dinas. Target IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Koordinasi terkait permintaan daftar usulan perencanaan peraturan ke unit pengusul dan melakukan kompilasi daftar usulan yang masuk; 2. Telah disampaikan Nota dinas Nomor ND-780/KN/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditujukan kepada Setjen terkait Penyampaian Penyesuaian Usulan Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2023; Laporan Kinerja 2023 | 96
3. Telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, yaitu RPP terkait PMN, yang berjumlah 13; 4. Telah disampaikan Nota dinas Nomor 10/KN/2023 tanggal 05 Januari 2023 yang ditujukan kepada Setjen terkait Penyampaian Daftar Rencana Pembentukan PMK dan KMK Kebijakan Tahun 2023; 5. Telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2023 tentang Program Perencanaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat Kebijakan Tahun 2023, yaitu berjumlah 11; 6. Telah dilakukan monitoring Pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU, Program Penyusunan (Progsun) PP dan Perpres Tahun 2023 TW1 (ND- 381/KN/2023 Tanggal 14 Maret 2023); 7. Telah dilaksanakan Monitoring Pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU, Program Penyusunan (Progsun) PP dan Perpres Tahun 2023 TW2 (ND-792/KN/2023 Tanggal 20 Juni 2023); 8. Telah Menghadiri rapat Panitia Antar kementerian terkait pembahasan draf/rancangan peraturan yang disusun serta mengikuti rapat dalam rangka harmonisasi peraturan; 9. Terkait RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Nasional Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan dan PT PLN (Persero) mengenai pendalaman PMN Tunai 2023 tanggal 13 September 2023 dan Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI mengenai Pengambilan Keputusan Penambahan PMN Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 tanggal 2 Oktober 2023, Komisi XI DPR RI memberikan rekomendasi agar Pemerintah tidak melaksanakan PMN sebesar Rp10 trilun pada Tahun Anggaran 2023 kepada PT PLN (Persero). Melalui surat Nomor PPE.PP.03.03-2361 tanggal 6 Desember 2023, Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ke Kementerian Keuangan; 10. Terkait RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Sejahtera Eka Graha, Pada rapat tim PAK e-1 tanggal 13 Oktober 2023, Setneg masih belum menyepakati terkait SHGB a.n. pihak ketiga menjadi objek PMN, dengan alasan pada UU Laporan Kinerja 2023 | 97
1/2004, dinyatakan bahwa BMN berupa tanah harus disertipikatkan a.n. Pemerintah RI. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat PKN telah bersurat kepada ATR/BPN (surat Dirjen KN a.n. Menkeu nomor S-771/MK.6/2023 tanggal 6 November 2023) terkait permohonan dukungan PMN Aset Eks BPPN. Selanjutnya pada rapat tim PAK ke-2 tanggal 18 Desember 2023, disepakati proses PMN tidak dilanjutkan pada TA 2023. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu : 1. Jumlah peraturan yang menjadi target penyelesaian cukup banyak dan beragam; 2. Perbedaan persepsi dengan direktorat teknis dalam membaca/menafsirkan suatu ketentuan peraturan sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit; 3. Perubahan prioritas dalam penyusunan peraturan sehingga juga harus diselesaikan penyusunan peraturannya. Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain : 1. Koordinasi terkait permintaan daftar usulan perencanaan peraturan ke unit pengusul dan melakukan kompilasi daftar usulan yang masuk; 2. Menyampaikan Penyesuaian Usulan Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2023; 3. Melakukan monitoring Pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU, Program Penyusunan (Progsun) PP dan Perpres Tahun 2023; 4. Melaksanakan monitoring Pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU, Program Penyusunan (Progsun) PP dan Perpres Tahun 2023. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No No Kegiatan Kegiatan Pagu Pagu Realisasi Realisasi Keterangan 1 PP Penetapan 173,100,000 160,525,000 1) PP PMN PT Bahana Pembinaan Usaha Investasi Indonesia nomor PP 60 Tahun 2023 tanggal Pemerintah 28 Desember 2023 2) PP PMN PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) (PMN Tunai - ITDC HIN) nomor 65 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 3) PP PMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (Konversi SLA/RDI) nomor PP 66 Tahun 2023 Laporan Kinerja 2023 | 98
tanggal 22 Desember 2023 4) PP PMN PT Len Industri (Persero) (Konversi SLA/RDI) nomor PP 63 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 5) PP PMN Perum LPPNPI (PMPP) nomor PP 64 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 6) PP PMN PT Brantas Abipraya (Persero) (PMPP) nomor PP 59 tanggal 27 Desember 2023 7) PP PMN PT Aviasi Pariwisata Indonesia (PMPP Bandara Kertajati) nomor PP 57 tanggal 28 Desember 2023 8) PP PMN PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (PMPP) nomor PP 67 tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 9) PP No 2 Tahun 2023 PMN PT Aviasi Pariwisata 10) PP NO 3 Tahun 2023 PMN pada PT Perum PPD Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah 1. Komitmen bersama dan koordinasi terkait jadwal pembahasan yang sistematis dan terencana dalam rangka mengoptimalkan dan memonitoring pembahasan rancangan secara bersama. 2. Berkoordinasi dengan unit agar penyelesaian RPP dan RPerpres dalam Progsun Tahun 2023 sesuai target dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Sub IKU Indeks Efektivitas Kebijakan di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang Dengan tujuan yang hendak dicapai, untuk menciptakan tatanan pedoman, dasar hukum, serta Kebijakan-kebijakan yang reliable, implementatif, dan harmonis sehingga dapat diimplementasikan secara optimal. Laporan Kinerja 2023 | 99
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat guna mengukur kualitas efektivitas suatu kebijakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terdapat IKU yaitu Indeks efektivitas kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang. Indeks Efektivitas Kebijakan di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang merupakan suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dapat diterima oleh stakeholder serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan peraturan tersebut. Pengukuran indeks efektivitas ini dimaksudkan untuk melihat seberapa efektif kebijakan/ peraturan yang yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan oleh kantor vertikal/ stakeholders. Sub IKU Indeks efektivitas kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang selain diturunkan/dicascade kepada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, juga diturunkan/ dicascade kepada direktorat teknis yang terkait dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Keputusan Menteri Keuangan (KMK) objek pengukuran. Pada Tahun 2023, bersama direktorat teknis, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat telah melakukan pengukuran terhadap objek kebijakan berupa PMK/KMK yang terbit atau ditetapkan pada tahun 2022 (T-1). Metode pelaksanaan pengukuran dilakukan dalam 2 semester dengan 4 kali pelaksanaan survei kepada responden baik internal yakni unit vertikal DJKN (Kanwil dan KPKNL) maupun eksternal yakni stakeholder yang terkait dengan implementasi peraturan/keputusan yang diukur. Komponen penilaian sub IKU ini terdiri dari: Komponen Latar belakang penyusunan Tujuan penyusunan Dampak terhadap organisasi dan pengguna jasa Jumlah bobot Bobot 30% 30% 40% 100% Penilaian indeksasi sub IKU ini, sebagai berikut: Kategori Sangat Efektif Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif Sangat Tidak Efektif Nilai/Indeksasi 101-120 81-100 60-80 40-59 0-40 Skala 5 4 3 2 1 Laporan Kinerja 2023 | 100
Rincian Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan yang telah dilakukan pengukuran Indeks efektivitas kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang, sebagai berikut: No PMK Tanggal Judul Pengusul Responden Nilai 1 PMK 21 Penyelesaian Piutang PKKN 20 4,86 11/PMK.06/ Februari Instansi Pemerintah yang 2022 2022 Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2022 2 PMK 08 Juni Besaran, Persyaratan, Lelang 27 4,89 95/PMK.06 2022 dan Tata Cara Pengenaan /2022* Tarif Sampai Dengan 0% (nol persen) atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan 3 PMK 27 Juli Penyediaan, Standar PKKN 6 4,89 120/PMK.0 2022 Kelayakan, dan 6/2022 Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/ atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia 4 PMK 31 Penghapusan Piutang PKKN 25 4,95 137/PMK.0 Septemb Daerah yang Tidak Dapat 6/2022 er 2022 diserahkan Laporan Kinerja 2023 | 101
Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara 5 PMK 18 Petunjuk Penyusunan KND 20 146/PMK.0 Oktober Kajian Penambahan 6/2022 2022 Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Negara Dan/Atau Badan Hukum Lainnya 6 PMK 15 Lelang Barang Rampasan Lelang 15 199/PMK.0 Desembe Negara yang Berasal dari 6/2022* r 2022 Kejaksaan Republik Indonesia 7 PMK 30 Perubahan atas PKKN 15 230/PMK.0 Desembe Peraturan Menteri 6/2022 r 2022 Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan 8 KMK 30 Pedoman Inventarisasi PKKN 12 524/KMK.0 Desembe dan Penilaian Barang 6/2022* r 2022 Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai Hasil pengukuran Indeks Efektivitas Kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang serta masukan-masukan dari unit vertikal terhadap rancangan peraturan yang akan disusun atau peraturan yang telah diterbitkan di DJKN akan digunakan sebagai bahan pertimbangan/masukan bagi Direktorat Hukum dan Hubungan Laporan Kinerja 2023 | 102 4,44 4,74 4,94 4,86
Masyarakat serta direktorat teknis terkait dalam penyusunan peraturan selanjutnya ataupun penyempurnaan peraturan yang sudah ada. Adapun trajectory IKU Indeks Efektivitas Kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang adalah. 7a-N : Indeks kualitas kebijakan 7a-N : Indeks kualitas kebijakan DJKN 7a2-N : Indeks Efektivitas Kebijakan di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
100 (4,15)
100 (4,15)
Max /
116,63 (4,84)
116,63 (4,84)
TLK Capaian
116,63 116,63 Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. IKU Indeks Indeks Efektivitas Kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100 (4,15)
4 (skala 5)
116,63 (4,84)
2022 100 (4,10)
4 (skala 5)
114,39 (4,69) Laporan Kinerja 2023 | 103
2021 100 (4,00)
113 (4,52)
2020 75
119,51 (89,63) Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Efektivitas Kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan adalah Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan direktorat teknis terkait persiapan pelaksanaan pengukuran IKU Indeks efektivitas kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang. Target IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan direktorat teknis terkait persiapan pelaksanaan pengukuran IKU Indeks efektivitas kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang pada tanggal 15 Maret 2021 (UND-16/KN.7/2023 tanggal 27 Februari 2023). 2. Telah dilaksanakan rapat pengukuran IKU Indeks Efektivitas Kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang untuk Sesi 1 (Kanwil dan KPKNL dibawahnya Wilayah Sumatra dan Jawa) pada tanggal 14 Maret 2023 (UND- 17/KN.7/2022 dan UND-18/KN.7/2023 tanggal 07 Maret 2023). 3. Telah dilaksanakan rapat pengukuran IKU Indeks Efektivitas Kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang untuk Sesi 2 (Kanwil dan KPKNL dibawahnya Wilayah Balinusra, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Maluku) pada tanggal 15 Maret 2023 (UND-20/KN.7/2023 dan UND-22/KN.7/2023 tanggal 08 Maret 2023). 4. Telah dilaksanakan rapat pengukuran IKU Indeks Efektivitas Kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang untuk Periode Semester II (Seluruh Kanwil Laporan Kinerja 2023 | 104
dan KPKNL di lingkungan DJKN) pada tanggal 19 September 2023 (UND- 90/KN.7/2023 dan UND-91/KN.7/2023 tanggal 19 September 2023). 5. Telah disampaikan Laporan pelaksanaan Pengukuran IKU Indeks Efektivitas Kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang serta kegiatan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023, dengan hasil keseluruhan indeks efektivitas sebesar 4,84 (level efektif). Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu keterbatasan dana anggaran serta keadaan paska pandemic Covid-19 menyebabkan terjadinya kebiasaan baru untuk melaksanaan kegiatan pengukuran efektivitas kebijakan melalui video konferensi atau via online sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi aktif dari unit vertikal ketika berdiskusi memberikan masukan evaluasi peraturan. Adapun mitigasi yang telah disusun dalam penyelesaian IKU ini yaitu melakukan koordinasi dengan direktorat teknis terkait persiapan pelaksanaan pengukuran. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No No Kegiatan Kegiatan Pagu Pagu Realisasi Realisasi Keterangan 1 PMK di Bidang 13,701,000 12,037,694 Telah ditetapkan : Kekayaan Negara, 1) Peraturan Menteri Keuangan Tanggung Penilaian, dan Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai nomor Lelang PMK 176 Tahun 2023 tanggal 30 Desember 2023 2) Peraturan Menteri Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sesuai PMK nomor 156 Tahun 2023 tanggal 30 Desember 2023 Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah. 1. Menetapkan peraturan yang akan diukur tingkat efektivitasnya; 2. Melakukan rapat evaluasi bersama dengan direktorat teknis dalam rangka pembahasan masukan guna perbaikan atau penyempurnaan peraturan. Laporan Kinerja 2023 | 105
8. Sasaran Strategis 8 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) Perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) Pengurusan piutang negara; dan 3) Pelayanan lelang. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle); 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating); 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum); 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasikan 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut: 8. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal No No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Capaian 1. Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang 68% 79.66% 117.15% dan Standar Kebutuhan Laporan Kinerja 2023 | 106
2. Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah 100% 123.19% 123.19% yang disertipikatkan 3. Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara 100% 117.76% 117.76% (BKPN) Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini. 1. Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level Kemenkeu-Wide yang dalam hal ini artinya termasuk dalam IKU Menteri Keuangan. Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan pengukuran tersebut adalah dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Namun pelaksanaan kegiatan ini tidak semata-mata karena 2 (dua) hal di atas, namun juga dalam rangka meningkatkan peran BMN dalam efisiensi anggaran belanja terutama terkait dengan barang modal/BMN (baik pengadaan maupun pemeliharaan) sekaligus pula mendorong peningkatan penerimaan negara melalui PNBP yang bersumber dari BMN. Pengelolaan dan penatausahaan BMN yang sesuai dengan ketentuan tentunya menjadi kunci penting untuk menunjukan kontribusi BMN kepada APBN sekaligus memastikan Barang Milik Negara (BMN) dikelola dan terutilisasi dengan optimal sesuai dengan potensi tertinggi dan terbaiknya (highest and best use). Tertib dalam pengelolaan, yaitu dengan penggunaan BMN yang tepat sesuai intensi pengadaannya dan/atau fungsinya serta mencukupi kebutuhan K/L dan satker secara tidak berlebihan. Perlu kita pahami bahwa setiap tahunnya, selalu terdapat usulan pengadaan BMN oleh K/L dengan berbagai argumen dan pertimbangan. Kebutuhan yang diusulkan di antaranya aset tetap barang berupa tanah dan bangunan. Guna mengakomodasi kebutuhan tersebut, sesuai amanat PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah sebagian dengan PP 28 Tahun 2020 telah ditetapkan beberapa ketentuan terkait perencanaan kebutuhan BMN berikut dengan pengaturan Standar Kebutuhan dan Standar Barang (SBSK). Laporan Kinerja 2023 | 107
Selanjutnya, guna memastikan kesesuaian pelaksanaan perencanaan kebutuhan dengan penggunaannya setelah diadakan serta pemanfaatan BMN tersebut di kemudian hari perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana amanat PP 27 Tahun 2017 jo PP 28 Tahun 2020 bahwa Pengelola Barang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMN. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN, maka pelaksanaan pengukuran kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dengan menghimpun data BMN yang sedang digunakan langsung oleh satker, penggunaan sementara atau dioperasikan pihak lain, dan juga dimanfaatkan dengan kesesuaian kebijakan merupakan esensi dilakukannya kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dilakukan dalam periode 5 tahun yaitu pada 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan pendistribusian target K/L berdasarkan jumlah satker dan BMN. Tujuan dilakukannya pengukuran adalah dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Berdasarkan hasil pengukuran pada tahun 2020 menunjukan bahwa faktanya di lapangan masih banyak BMN yang belum teroptimalisasi dengan baik. Hal ini terlihat pada persentase tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang tergolong cukup rendah pada jenis-jenis BMN target. Indikasi hasil persentase tingkat kesesuaian yang rendah bisa disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah BMN objek tersebut memang sudah dalam kondisi Rusak Berat (RB), luas eksisting bangunan atau tanah yang lebih luas dibandingkan dengan penggunaannya, bangunan yang dalam kondisi baik namun tidak dihuni tanpa keterangan, dan kondisi-kondisi lainnya. Oleh sebab itu, pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) jenis kegiatan yaitu pengukuran target baru tahun 2021 dan kegiatan optimalisasi hasil pengukuran tahun 2020. Bentuk optimalisasi bisa melalui penggunaan BMN, pemanfaatan BMN, maupun penggunaan formulir terkini. Dengan adanya kegiatan optimalisasi ini maka diharapkan BMN dapat terutilisasi secara maksimal dan tepat. Kemudian tujuan yang juga tidak kalah penting adalah pengukuran ini dimaksudkan sebagai baseline awal potret penggunaan BMN pada seluruh K/L sehingga dalam hal apapun yang berkaitan dengan kebijakan atas pengelolaan BMN, dapat lebih membantu dalam proses pengambilan keputusan maupun penyediaan informasi strategi yang dibutuhkan. Laporan Kinerja 2023 | 108
Dalam kegiatan Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), dilaksanakan dua kegiatan besar yaitu Hasil Pengukuran Target NUP/Objek BMN Tahun Berjalan serta Hasil Optimalisasi NUP/Objek BMN Pelaksanaan sebelumnya dengan masing-masing bobot 75% dan 25%. Dalam kegiatan Pengukuran Target NUP/Objek BMN Tahun Berjalan merupakan hasil dari rata-rata tertimbang atas jumlah nup per jenis objek dibandingkan dengan rata- rata persentase kesesuaian per jenis objek. Dari 44.146 NUP pengukuran di tahun 2023 didapatkan persentase tingkat kesesuaian barang dengan SBSK sebesar 79,43%. Kegiatan pengukuran ini dimaksudkan sebagai baseline awal potret penggunaan BMN pada seluruh K/L sehingga dalam hal apapun yang berkaitan dengan kebijakan atas pengelolaan BMN, dapat lebih membantu dalam proses pengambilan keputusan maupun penyediaan informasi strategi yang dibutuhkan. Sedangkan dalam kegiatan kedua yaitu Optimalisasi NUP/Objek BMN Pelaksanaan sebelumnya menggunakan perhitungan yang sama yaitu hasil dari rata-rata tertimbang atas jumlah nup per jenis objek dibandingkan dengan rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek pada tahun sebelumnya (2022) yaitu sebanyak 36.733 NUP dengan hasil optimalisasi sebesar 80.34%. Bentuk optimalisasi bisa melalui penggunaan BMN, pemanfaatan BMN, maupun penggunaan formulir terkini. Dengan adanya kegiatan optimalisasi ini maka diharapkan BMN dapat terutilisasi secara maksimal dan tepat Sehingga hasil konsolidasi atas kedua kegiatan ini adalah 79.66%. Laporan Kinerja 2023 | 109
Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal DJKN 8a-CP : Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar 8a-CP : Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang dan Standar Kebutuhan T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
50,00 50,00 55,00 55,00 68,00 68,00 Max / Realisasi
80,30 80,30 80,41 80,41 79,66 79,66 TLK Capaian
160,60 160,60 146,20 146,20 117,15 117,15 Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. IKU Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 68 65 65 65
79.66 2022
65 60
60 60
78.65 2021
62 57
57 57
75.24 2020
55 55
55 55
70.39 Sumber: Data Olahan Laporan Kinerja 2023 | 110
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Sejalan dengan ketercapaian IKU kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort antara lain. 1. Sebagaimana nota Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara nomor ND- 423/KN.2/2023 tanggal 8 Maret 2023 hal Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Tahun 2023 bahwa target capaian IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2023 adalah 68% dengan trajectory capaian dimulai pada Q2 sebesar 50%, kemudian Q3 sebesar 55%, dan Q4 sebesar 68%, dengan pembobotan pada hasil pengukuran sebesar 75% dan bobot hasil kegiatan optimalisasi sebesar 25%. 2. Guna memberikan acuan penyelesaian target NUP tahun 2023 dari sisi kuantitas, maka trajectory penyelesaian NUP pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK adalah 30% pada Q1, 60% pada Q2, 90% pada Q3, dan 100% pada bulan pertama Q4. 3. Kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK menggunakan alat bantu/tools yang disusun oleh Direktorat PKKN. Seluruh panduan, formulir pendataan dan perhitungan, kertas kerja monitoring, laporan bulanan KPKNL, laporan triwulan Kanwil DJKN, dan Frequently Asked Questions (FAQ) terkait pelaksanaan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2023 dapat diakses melalui sesuai Kanwil DJKN masing-masing. Adapun tautan dimaksud hanya dapat diakses oleh Kanwil DJKN dengan mendaftarkan alamat g-mail pada Person in Charge Kanwil DJKN/KPKNL di lingkup Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara dan diharapkan agar memperhatikan seluruh panduan pada kertas kerja untuk memudahkan informasi, koordinasi, dan pengukuran IKU SBSK Tahun 2023. Laporan Kinerja 2023 | 111 tautan
4. Pemutakhiran Kriteria Bangunan Rumah Negara Pemutakhiran kriteria Bangunan Rumah Negara menjadi 4 (empat) yaitu Bangunan Rumah Negara dihuni sesuai ketentuan merupakan Rumah Negara yang dihuni sesuai dengan ketentuan tipe dan peruntukan yang menggunakan, Bangunan Rumah Negara tidak dihuni karena Rusak Berat (RB) merupakan Rumah Negara yang secara harfiah dan praktis di lapangan sudah tidak lagi berpenghuni karena dalam kondisi RB. Dalam hal Rumah Negara kondisi Rusak Berat akan menunjukan hasil persentase kesesuaian 0%, tetap akan dilakukan pengukuran sebagai target namun tidak dikonsolidasikan menjadi hasil akhir rata-rata tertimbang rumah negara dengan klasifikasi lainnya, Bangunan Rumah Negara dihuni tidak sesuai ketentuan adalah Rumah Negara yang dihuni selain PNS atau dalam hal ini digunakan oleh Non PNS. Tentunya kriteria ini menjadi salah satu fokus tersendiri untuk kami untuk menjadi target optimalisasi di tahun 2023, dan Bangunan Rumah Negara tidak dihuni tanpa alasan adalah Rumah Negara yang secara hasil pengukuran di lapangan tidak berpenghuni walaupun dalam kondisi Baik dan Bukan Rusak Berat. Dalam hal tidak berpenghuni tanpa alasan bisa terdapat beberapa indikasi di antaranya adalah sudah terdapat SIP namun secara sadar tidak dihuni, belum terbit SIP, dan kemungkinan lainnya. 5. Pemutakhiran Kriteria Tidak Optimalisasi Tidak Optimalisasi karena Sudah Optimal adalah apabila hasil optimalisasi atau pengukuran yang dilakukan di tahun 2022 sudah optimal maka bisa dikategorikan menjadi Tidak Optimalisasi Sudah Optimal. Untuk kriterianya sendiri adalah apabila persentase hasil pengukuran menunjukan nilai 75% sampai dengan 100%. selanjutnya adalah Tidak Optimalisasi karena Tidak Optimal yaitu apabila hasil pengukuran yang dilakukan di tahun 2022 menunjukan hasil tidak optimal dan sudah dilakukan upaya-upaya optimalisasi di tahun 2023 namun belum menunjukan hasil yang signifikan, maka bisa dikategorikan menjadi Tidak Optimalisasi Tidak Optimal. Untuk kriterianya sendiri adalah apabila persentase hasil pengukuran menunjukan nilai di bawah 75%. Target IKU Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Durasi persiapan pelaksanaan IKU SBSK tahun 2023 lebih cepat dibandingkan tahun 2020, 2021, dan 2022. Laporan Kinerja 2023 | 112
2. Alat bantu monitoring rekapitulasi pada tahun 2023 lebih mature dan tepat dalam melakukan identifikasi di lapangan. 3. Sinergi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan IKU SBSK setiap tahunnya pada awal triwulan I. 4. Data dan dokumen pendukung yang terpusat antara lain: a. Target tahun 2023; dan b. Target optimalisasi tahun 2022. 5. Kelebihan yang diberikan antara lain: a. Kanwil DJKN dan KPKNL dapat dengan mudah melakukan pengukuran sesuai folder 01. Target; b. PIC Kanwil DJKN dan KPKNL di lingkup Direktorat PKKN dapat melakukan tracking atas rincian NUP yang sudah dan belum diukur; c. Kanwil DJKN dan PIC mendapatkan hak akses agar diharapkan dapat berkoordinasi lebih lanjut untuk melakukan double check atas hasil pendataan dan perhitungan Kanwil DJKN/KPKNL dan PIC dapat mendorong Kementerian/Lembaga dan satker terkait untuk melakukan kerja kolaboratif terkait pengukuran SBSK sesuai S-35/KN/KN.2/2023. 6. Pemutakhiran kembali Formulir Pendataan & Perhitungan 7. Pelaksanaan lebih terkoordinasi dengan penyusunan dokumen pendukung antara lain: a. Laporan Bulanan oleh KPKNL dan Laporan Triwulanan oleh Kanwil DJKN; b. Laporan Revisi Target Pengukuran Kesesuaian dan Optimalisasi; dan c. Laporan Review Pelaksanaan kepada PIC Kanwil DKN dan KPKNL. 8. Terdapat tahapan awal yang perlu dilakukan oleh Kanwil DJKN, KPKNL, dan K/L antara lain: a. Verifikasi Target; b. Sosialisasi (Penyebarluasan Informasi kepada Satker Target); c. Pelaksanaan Pendataan; d. Pelaksanaan Perhitungan; e. Penyusunan dan Penyampaian Pelaporan Tingkat KPKNL; f. Monev oleh Kanwil DJKN; g. Penyusunan dan Penyampaian Pelaporan Tingkat Kanwil DJKN. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut: 1. Capaian NUP yang belum mencapai target berdasarkan trajectory penyelesaian NUP; Laporan Kinerja 2023 | 113
2. Kanwil DJKN/KPKNL melakukan pengukuran target K/L maupun jenis BMN yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang disampaikan; 3. Input formula import range sehingga tidak dapat dilakukan update/perbaikan apabila terdapat ketidaksesuaian data; 4. Perlu dilakukan review kembali terkait data dan hasil input pada formulir pendataan dan perhitungan; 5. Bangunan yang masih tercatat namun secara fisik sudah tidak ditemukan; 6. Lokasi yang jauh; 7. Target yang belum terselesaikan di tahun 2021; 8. Target yang seharusnya disampaikan revisi target karena tidak bisa diukur namun tetap dilakukan pengukuran; 9. Potensi permasalahan dapat timbul dari kurangnya koordinasi baik internal Kemenkeu (DJKN, DJPb, DJA dan DJPPR) maupun dengan pihak eksternal (Kementerian BUMN); 10. Potensi adanya kebutuhan dukungan pemerintah BUMN/L/BLU yang mendesak di luar perencanaan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Mitigasi risiko yang telah disusun dalam penyelesaian IKU ini antara lain. 1. Telah disusun Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023; 2. Telah disampaikan Target Indikator Kinerja Presentase Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN dan Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023; 3. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023 dan Sosialisasi Panduan Teknis Audit Pemanfaatan BMN Bagi APIP Kementerian dan/atau Lembaga. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No No Kegiatan Kegiatan Pagu Pagu Realisasi Realisasi Keterangan Keterangan 1 Rekomendasi 4,919,681,000 4,290,519,336 Telah dilakukan perhitungan Hasil Kajian tingkat kesesuaian Tingkat penggunaannya dengan SBSK Laporan Kinerja 2023 | 114
Kesesuaian terhadap 38692 dan optimalisasi Penggunaan BMN terhadap NUP 36733 BMN. dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Sehubungan dengan rencana aksi kedepan, memperhatikan: a. Penyelesaian NUP Tahun 2024 i. Pertama, berdasarkan pemetaan target NUP yang dilakukan di tahun 2024, estimasi total target yang akan dilakukan pengukuran adalah sejumlah 183.475 NUP yang berasal dari 2 K/L yaitu Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI. Target tersebut meningkat hampir sekitar 5 kali lipat dari tahun 2023 yang artinya membutuhkan ekstra strategi dan mitigasi risiko baik oleh Kantor Pusat, Kanwil DJKN, maupun KPKNL. ii. Kedua, masih terdapat target carry over yaitu target NUP yang belum terselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya yang akan menjadi target pengukuran di tahun 2024. iii. Ketiga, memperhatikan masih terdapat IKU lainnya yang menjadi tanggung jawab untuk dilaksanakan artinya perlu ada efisiensi waktu dan tenaga yang dilakukan. iv. Berkaitan dengan hal tersebut, alternatif rencana yang akan dilakukan: 1. Sosialisasi terkait pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang sekaligus menginisiasi Inspektorat Jenderal pada K/L target.Menyampaikan surat resmi terkait kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK; 2. Melakukan evaluasi atas capaian NUP secara weekly termasuk penyusunan mitigasi risiko cepat yang dapat dilakukan; dan 3. Verifikasi target dan pemutakhiran kertas kerja yang lebih cepat di awal tahun b. Target Persentase Kesesuaian i. Kantor Pusat melakukan simulasi target yang dapat dijadikan parameter agar tercapai dan tetap menghasilkan output yang berkualitas. Laporan Kinerja 2023 | 115
ii. Kantor pusat melakukan pemutakhiran terkait Frequently Asked Questions (FAQ). iii. Kanwil DJKN dibantu KPKNL melakukan sosialisasi. iv. Kanwil DJKN dibantu KPKNL melakukan pembinaan terhadap satuan kerja terkait tata kelola BMN yang lebih baik. v. Optimalisasi BMN yang telah dilakukan pengukuran di tahun sebelumnya. c. Validitas Data Yang Dihasilkan i. Kantor Pusat dan Kanwil DJKN rutin melakukan review atas hasil pendataan dan perhitungan yang dilakukan oleh KPKNL. ii. Kanwil DJKN rutin menyampaikan Laporan Triwulanan yang terdiri atas capaian dan hambatan yang ditemukan dalam pengukuran di lapangan. iii. KPKNL rutin menyampaikan Laporan Bulanan yang terdiri atas capaian dan hambatan yang ditemukan dalam pengukuran di lapangan. Berkaitan dengan hal tersebut, perencanaan dan persiapan yang dilakukan oleh Kantor Pusat, pelaksanaan sosialisasi dan review aktif dari Kanwil DJKN, serta pelaksanaan pengukuran yang efektif oleh KPKNL di waktu yang lebih awal menjadi salah satu alternatif strategi yang dapat dilakukan. 2. Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Sebagai tindak lanjut peraturan dimaksud maka juga diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Dalam pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah pada tahun 2023 bidang tanah objek target dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu: 1. Kelompok 1/K1 (clean & clear): dengan output Sertipikat Hak Atas Tanah; 2. Kelompok 2/K2 (not clean but clear): dengan output Peta Bidang Tanah (PBT); 3. Kelompok 3/K3 (clean but not clear/not clean & not clear): dengan output Peta Tematik/Produk Lainnya/BA Pemeriksaan Fisik dan/atau data Yuridis; Laporan Kinerja 2023 | 116
4. Kelompok 4/K4: dengan output updating data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Valserah Total target bidang tanah yang disertipikatkan pada tahun 2023 sebanyak 51.131 yang terdiri dari 49.131 bidang tanah BMN pada Kementerian/Lembaga dan 2.000 bidang tanah BMN pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal DJKN 8b-N : Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
40,00 40,00 60,00 60,00 100,00 100,00 Max / Realisasi
27,80 27,80 60,04 60,04 123,19 123,19 TLK Capaian
69,49 69,49 100,06 100,06 123,19 123,19 Target dan realisasi capaian pensertipikatan BMN berupa tanah dari tahun ke tahun terus mengalami trend peningkatan. Hal tersebut tentunya didorong dengan perbaikan database BMN berupa tanah pada Master Aset SIMAN dengan dilakukannya verifikasi dan identifikasi serta validasi data menggunakan tools Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah) dan monitoring dengan tools Monitoring Sertipikasi Tanah (Monserah). Target dan Realisasi Pensertipikatan BMN berupa Tanah 2019-2023 Laporan Kinerja 2023 | 117
70,000 60,000 1 3 1 , 1 5 62,990 50,000 40,000 30,000 0 9 7 6 2 , 27,983 6 7 8 2 3 , 41,100 20,000 10,000 7 8 7 6 , 6,900 1 2 9 6 , 7,870
2019 2020 Target 2021 2022 Realisasi 2023 Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian1 Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan TARGET TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100
123,19 2022
125,02 2021
104,54 2020
115,06 2019
104,53 Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di Laporan Kinerja 2023 | 118
setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan antara lain kerjasama dan koordinasi yang baik dan solid antara pengelola barang, pengguna barang, dan Kementerian ATR/BPN baik di level daerah maupun pusat. Beberapa penyesuaian juga dilakukan untuk percepatan dan efisiensi serta efektivitas dalam pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah baik pada diantaranya klusterisasi objek target berdasarkan status tanah serta outputnya (K1-K2-K3-K4), serta pendaftaran akun aplikasi mitra instansi pemerintah baik untuk user satuan kerja/KL maupun pengelola barang sebagai langkah persiapan digitalisasi proses pensertipikatan tanah di mana kedepannya sertipikat tanah akan berbentuk elektronik. Target IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Pada tanggal 27 s.d. 29 nopember 2023 telah dilaksanakan rakor sertipikasi nasional dengan peserta Kementerian ATR/BPN (Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Direktorat Jenderal PHPT ATR/BPN, Direktorat Jenderal SPPR, dan seluruh Kanwil BPN), Direktorat Jenderal Anggaran, BAPPENAS, seluruh Kanwil DJKN, dan perwakilan Kementerian/Lembaga, dengan agenda: a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertipikasi TA 2023; b. pembahasan dokumen persyaratan dalam rangka percepatan pensertipikatan, permasalahan hukum , DIPA Pensertipikatan BMN berupa Tanah; c. Paparan Kegiatan Inventarisasi Aset Tanah Instansi Pemerintah Melalui Aplikasi Sentuh Tanahku; d. pembahasan target TA 2024; e. pembahasan dan evaluasi kebijakan sertipikasi; 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertipikasi bersama secara berkala antara Dit PKKN dan Dit PTP ATR BPN, dengan Kanwil DJKN/KPKNL dan Kanwil BPN/Kantah; 3. Mendorong seluruh Kementerian/Lembaga agar menginstruksikan satuan kerja untuk percepatan dokumen persyaratan permohonan pensertipikatan; Laporan Kinerja 2023 | 119
4. Mendorong Kanwil DJKN/KPKNL untuk segera menuntaskan Berita Acara Pemeriksaan Data Yuridis dan/atau Fisik. Kemudian rencana aksi untuk pelaksanaan IKU pensertipikatan BMN berupa tanah pada tahun Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain terkait kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pensertipikatan tanah BMN yang belum dilengkapi oleh satuan kerja, penguasaan bidang tanah oleh pihak lain/pihak ketiga, bidang tanah bersengketa maupun berperkara, serta beberapa kendala penyediaan anggaran pendampingan pada satker/KL maupun anggaran pelaksanaan pada Kementerian ATR/BPN. Mitigasi untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut yaitu dengan koordinasi secara intens antara pengelola barang, pengguna barang, dan Kementerian ATR/BPN. Adapun mitigasi risiko yang telah disusun untuk pencapaian IKU ini antara lain. 1. Rapat persiapan program percepatan pensertipikatan BMN berupa Tanah; 2. Penyusunan juknis pensertipikatan BMN Kekayaan Negara Lain-lain termasuk BMNHM ddan BMN PKP2B dengan pembahasan bersama KementerinATR/BPN; 3. Pembahasan Rapat Koordinasi Pensertipikatan BMNHM Berupa Tanah bersama KESDM, SKK Migas, BPMA, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dilanjutkan Pembahasan IP dan Sertipikasi BMNHM berupa tanah pad KKKS PT PHR; 4. Pendataan / identifikasi BMN tanah pada KKKS ExxonMobil Cepu Ltd untuk keperluan sertipikasi. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No No Kegiatan Kegiatan Pagu Pagu Realisasi Realisasi Keterangan Keterangan 1 Rekomendasi 395,623,000 334,064,444 1) Pelaksanaan monitoring dan atas Hasil evaluasi atas pelaksanaan Monitoring dan sertipikasi BMN tahun berjalan. Evaluasi 2) Penyusunan daftar indikatif Pelaksanaan target nominatif sertipikasi BMN Sertipikasi tahun 2024. 2 Rekomendasi 7,181,302,000 6,506,624,315 Telah dilaksanakan program BMN Berupa pensertipikatan BMN berupa Tanah yang tanah dengan capaian sertipikat Laporan Kinerja 2023 | 120
Disertipikatkan tercapai sebanyak 62.516 NUP (PU) BMN. 3 Rekomendasi 148,660,000 134,807,995 Telah dilakukan proses sertipikasi Bidang Tanah atas Tanah BMN Kontraktor BMN Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan total Kontrak Kerja capaian 1896 line tanah. Sama yang Disertipikatkan Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah Menyampaikan nota dinas kepada Kanwil DJKN agar Kanwil DJKN menyampaikan target sertipikasi kepada Kanwil DJKN dan memastikan tersedianya DIPA pelaksanaan pensertipikatan TA 2024; 1. Bersurat kepada seluruh KL untuk penyampaian target TA 2024, meminta dukungan DIPA, SDM, dan melengkapi dokumen pensertipikatan; 2. Koordinasi intensif dengan DJKA cq. Kementerian Perhubungan agar bidang tanah yg clean and clear sebagai hasil identifikasi TA 2023 dapat dituntaskan pada TA 2024 dengan dukungan antara lain berupa: penyediaan DIPA dan SDM serta melengkapi dokumen persyaratan pensertipikatan; 3. Pelaksanaan rapat koordinasi nasional pada bulan Februari 2024. 3. Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) IKU Persentase Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan: 1. BKPN Lunas 2. BKPN Penarikan 3. BKPN Dikembalikan, dan 4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). 5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan /PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat). Formula IKU persentase penyelesaian BKPN dihitung dari: Laporan Kinerja 2023 | 121
(Realisasi penyelesaian BKPN x Target penyelesaian BKPN) x 100%. Total target raw data BKPN yang harus diselesaikan sepanjang tahun 2023 sebanyak 15.109 BKPN. Realisasi sepanjang tahun 2023 sebanyak 17.793 BKPN sehingga indeks capaian IKU mencapai 117,76%. Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal DJKN 8c-N : Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara 8c-N : Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) (BKPN) T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target 10,00 30,00 30,00 60,00 60,00 100,00 100,00 Max / Realisasi 12,35 38,72 38,72 72,41 72,41 117,76 117,76 TLK Capaian 123,50 129,06 129,06 120,68 120,68 117,76 117,76 Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. IKU Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100
117,76 2022
125,02 Laporan Kinerja 2023 | 122
2021 100
122,45 2020
101,21 2019
102,98 Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan antara lain Koordinasi intens dengan penyerah piutang terbesar (Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian komunikasi dan informasi, Kementerian Pertanian) membahas solusi penyelesaian piutang yang diurus PUPN. Target IKU Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan CP pada K/L (Kementerian Kesehatan- Kemenkumham-KemenkopUKM, Kementerian Perindustrian dll); 2. Sosialisasi PMK 9/PMK.06/2023 kepada Kanwil-KPKNL (2 Maret 2023); 3. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja pada Kanwil DJKN-KPKNL; 4. Menghimbau kepada KPKNL agar memetakan dan menindaklanjuti BKPN yang masuk kategori diurus dengan mekanisme pengurusan; 5. Rapat Pembahasan Rperpres PUPN. Kemudian untuk pelaksanaan IKU Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain masih ada Penanggung Utang yang tidak beritikad untuk menyelesaikan piutang negara, kurangnya perhatian Kementerian dan/atau Lembaga Laporan Kinerja 2023 | 123
dalam mengelola Piutang, piutang negara yang diserahkan tidak ada barang jaminan, ada barang jaminan namun tidak marketable/belum clear secara hukum, dan terbatasnya SDM dan anggaran pada Kementerian dan/atau Lembaga. Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU ini antara lain. 1. Penetapan Target Bidang Piutang Negara Tahun 2023; 2. Sosialisasi PMK NOMOR 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN TA 2023; 3. Rekonsiliasi Pencatatan Piutang Negara antara LPDB dengan KPKNL; 4. Rekonsiliasi dan FGD Piutang Negara Penyerahan LPDB-KUMKM; 5. Melakukan monitoring pada aplikasi FocusPN. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No No Kegiatan Pagu Pagu Realisasi Realisasi Keterangan Keterangan 1 Penerbitan Keputusan 2,997,442,000.00 2,471,422,000.00 Telah dihasilkan 17194 Hasil berkas Pengurusan/Pengelolaan pengurusan/pengelolaan Piutang Negara Piutang Negara 2 Rekomendasi 7,070,000 6,465,000 Telah disusun : Percepatan Pengurusan 1) Kajian dan desain Piutang Negara data Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN 2) Kajian terkait dengan Amnesti Piutang Negara Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah Laporan Kinerja 2023 | 124
1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan CP pada K/L (Kementerian Kesehatan- Kemenkop UKM - Kominfo - Kemenkumham - KemenESDM, Kementerian Perindustrian dll); 2. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja pada Kanwil DJKN-KPKNL; 3. Sosialisasi Peraturan Kebijakan Pengelolaan Piutang Negara/Daerah (PP 28/2022); 4. Koordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga Penyedia Jasa layanan dalam rangka kerjasama Pembatasan Keperdataan dan/atau layanan publik (KPU- LKPP-Imigrasi-DJP); 5. Terlibat dalam program sinergi Kementerian Keuangan bersama unit eselon 1 lainnya (DJP, DJBC, DJA) pada Kelompok Kerja Joint Collection; 6. Mengoptimalkan fasilitas Automatic Blocking System (ABS) pada DJBC dan DJA. Laporan Kinerja 2023 | 125
9. Sasaran Strategis 9 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasikan 1 (satu) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut: 9. Belanja Negara yang Berkualitas No No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Capaian 1. Deviasi ketergunaan hasil penilaian 25% 0.51% 197.96% Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%. apabila nilai hasil penyesuaian lebih rendah dari nilai pada persetujuan namun masih di bawah nilai wajar hasil penilaian tim penilai, maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%. Mempertimbangkan profesionalisme dan integritas penilai, terdapat pengecualian perhitungan untuk Laporan Kinerja 2023 | 126
nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa. Dapat dihitung deviasi apabila terdapat bukti bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti (pemanfaatan/penjualan), Dalam hal dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 50%, dan dalam hal tidak dapat ditindaklanjuti maka deviasi nya adalah 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Formula perhitungan IKU ini adalah = − × 100% A = Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan perhitungan B = Nilai yang disampaikan dalam laporan untuk persetujuan [ ] = Nilai Mutlak Sumber data IKU ini adalah Surat Persetujuan/Penolakan Pengelolaan dari Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN, dan KPKNL, dan form rekapitulasi ketergunaan hasil penilaian yang dibuat Direktorat Penilaian. IKU ini merupakan IKU Cascading Peta yang baru pada tahun 2020, dan merupakan IKU Kemenkeu One, serta mandatory kepada unit vertikal di DJKN. Pada tahun 2023 target deviasi menjadi 25%. Adapun data rinci terkait dengan capaian IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian yaitu. No Unit 1 Kanwil DJKN Aceh 2 Kanwil DJKN Sumatera Utara Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel 3 4 Triwulan I 0.06% 0.00% 0.17% 0.20% Triwulan II 0.04% 0.00% 0.19% 0.27% Triwulan III 0.03% 0.00% 0.15% 1.07% Triwulan IV 0.04% 0.00% 0.38% 0.94% Laporan Kinerja 2023 | 127 Target 25% 25% 25% 25%
5 Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6 Kanwil DJKN Banten 7 Kanwil DJKN DKI Jakarta 8 Kanwil DJKN Jawa Barat 0.58% 7.24% 0.69% 0.33% 6.95% 1.16% 0.26% 5.11% 2.06% 0.24% 3.80% 1.77% 9 Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY 0.59% 0.55% 0.58% 0.49% 10 Kanwil DJKN Jawa Timur 11 Kanwil DJKN Kalimantan Barat 12 Kanwil DJKN Kalselteng 13 Kanwil DJKN Kaltimtara 14 Kanwil DJKN Bali Nusra 15 Kanwil DJKN Sulseltrabar 16 Kanwil DJKN Suluttengomalut 17 Kanwil DJKN Papabaruku 18 Direktorat Penilaian 0.06% 0.00% 2.25% 0.49% 0.31% 0.98% 0.10% 0.19% 0.00% 0.77% 0.10% 0.00% 1.16% 0.16% 0.26% 0.63% 0.04% 0.10% 0.00% 0.66% 0.08% 0.00% 0.84% 0.08% 0.29% 0.36% 0.03% 0.26% 0.00% 0.62% 0.09% 0.00% 0.65% 0.09% 0.24% 0.30% 0.02% 0.21% 0.00% 0.51% Capaian Nasional Adapun trajectory IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah. Belanja Negara yang Berkualitas Belanja Negara yang Berkualitas DJKN 9a-N : Deviasi ketergunaan hasil penilaian T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Min / Realisasi 0,94 0,72 0,72 0,70 0,70 0,51 0,51 AVG Capaian 196,24 197,12 197,12 197,20 197,20 197.96 197.96 Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Laporan Kinerja 2023 | 128 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 25*
27 27
0.51 2022
28 28
0.51 2021
29 29
2.68 2020
30 30
30 30
2.04 Sumber: Data Olahan *manual IKU baru Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Sejalan dengan ketercapaian IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu Melakukan pengendalian kualitas hasil penilaian dengan melaksanakan 4 line of defense yaitu : monitoring atas konsep laporan, kegiatan pemaparan, prekajul dan kaji ulang laporan penilaian. Target IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada Kanwil yang memiliki nilai deviasi. 2. Memastikan data/informasi yg diperoleh tim Penilai update, dan akuntabel 3. Menyampaikan penjelasan kepada Pengelola Barang melalui ekspose laporan Laporan Kinerja 2023 | 129
Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu Kepastian capaian deviasi perlu menunggu tindak lanjut/realisasi satker atas surat persetujuan pemindahtanganan /pemanfaatan yang ditetapkan pengelola. Dalam perkembangannya apabila nilai persetujuan tidak ditindaklanjuti /tidak terealisasi maka tidak diakui sebagai deviasi. Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain. 1. Telah dilakukan kaji ulang terhadap laporan penilaian (Direktorat Penilaian) yang dimohonkan untuk dilakukan kaji ulang; 2. Menyampaikan penjelasan kepada Pengelola Barang melalui ekspose laporan; 3. Melakukan koordinasi dengan pemohon penilaian terkait nilai yang diajukan; 4. Melakukan pengawasan terhadap laporan penilaian yang dikeluarkan oleh penilai dengan kaji ulang, peer review; 5. Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi bagi penilai pemeriintah; 6. Pelaksanaan Peer review dan Kaji Ulang Laporan Penilaian dan monitoring; 7. Pelaksanaan diklat dan e-learning para JFPP; 8. Memberikan pendampingan melalui rapat terkait SOP dan syarat permohonan penilaian; 9. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada Kanwil yang memiliki nilai deviasi. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Rekomendasi 1,402,373,000 1,117,918,381 Telah dilaksanakan: Hasil Penilaian 1) FGD redesain DKPB, sosialisasi, kick o meeting redesain DKPB, dan koordinasi dengan BPS. 2) Monitoring Survei Basis Data 3) Sosialisasi SIP pasca Laporan Kinerja 2023 | 130
Reengineering tahap pertama. 4) Pembahasan Persiapan Pembangunan Sistem Informasi Properti Nasional. Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah Pelaksanaan penilaian secara akuntabel dengan didukung pengendalian kualitas hasil penilaian dan melakukan koordinasi antara tim Penilai dengan Pengelola BMN dengan menyampaikan penjelasan/ekspose atas penilaian yang telah dihasilkan. Laporan Kinerja 2023 | 131
10. Sasaran Strategis 10 : Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal Kementerian Keuangan mendapatkan beberapa tugas tambahan yang disebut dengan special mission. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas efektivitas penggunaan anggaran, Kemenkeu melakukan pemantauan sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan dalam peraturan terkait Special Mission Vehicle (SMV) yang ada di Kemenkeu. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasikan 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut: 10. Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal No No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Target Target Realisasi Realisasi Capaian Capaian 1. Indeks efektivitas pelaksanaan tugas 100 109,94 109,94% khusus Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini. Kinerja BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan adalah pencapaian target kinerja atas indikator yang ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (Capaian IKU) BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan dan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Selanjutnya dari keseluruhan capaian IKU tersebut dapat diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang merupakan nilai keseluruhan capaian indikator dengan memperhitungkan bobot indikator. Indeks kinerja SMV merupakan rata-rata pencapaian NKO atas 5 (lima) BUMN di bawah pembinaan dan pengawasan Kemenkeu dengan bobot 50% dan pencapaian mandat BLU LMAN dengan bobot 50%. Isu utama dalam pencapaian IKU ini adalah Capaian Kinerja BUMN/Lembaga di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan belum mencapai target yang ditetapkan dalam RKAP. Sehingga berdampak pada implikasi tidak tercapainya Indeks kinerja utama BUMN/Lembaga di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan Capaian IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus Laporan Kinerja 2023 | 132
Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal DJKN Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Max / Realisasi
105,67 105,67 109,23 109,23 109,94 109,94 TLK Capaian
105,67 105,67 109,23 109,23 109,94 109,94 Adapun capaian masing-masing SMV bisa disampaikan melalui grafik di bawah ini : Capaian Kinerja 119.76 102.7 97.02 94 107.86 99 PT SMI PT GDE LPEI PT SMF PT PII LMAN Adapun penjelasan pada masing-masing SMV/BLU antara lain : BUMN/L Realisasi Penjelasan Laporan Kinerja 2023 | 133
PT SMI PT GDE LPEI PT SMF 102,70 97,02 94 107,86 Perseroan telah mencapai target kinerja yang ditargetkan secara YTD, namun terdapat beberapa IKU yang belum tercapai yaitu: IKU "Indeks Dukungan Pembiayaan Publik" tercapai 63,2% dari target 100% IKU "Penyerapan Anggaran dalam penerusan pinjaman" terealisasi 93,55% dari target 100% Hasil kinerja PT GDE sepanjang tahun 2023 tergambar dalam capaian skor IKU Korporat yang menghasilkan 13 IKU Hijau, 4 IKU Kuning, 2 IKU Merah. Secara garis besar, target yang dapat tercapai di tahun 2023 antara lain realisasi rasio keuangan (Adjusted ROA,, EBITDA, dan Rasio Covenant), Skor GCG, Community Satisfication Index, Join Program SMV, Biaya Produksi, Digitalisasi Asset Management, Organizational Health Index, Produktivitas Pegawai dan Maturity Level. Secara umum capaian penugasan umum berupa pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) belum mencapai target atau hanya mencapai 84%. Adapun untuk penugasan khusus mencapai 106%, sedangkan optimalisasi kinerja keuangan hanya tercapai 56%. Capaian kinerja terkait peningkatan peran LPEI dalam mengembangkan UMKM mencapai 114%, sedangkan untuk peningkatan peran LPEI sebagai daya ungkit ekspor nasional belum mencapai target atau hanya 76%. Selanjutnya untuk IKU dari perspektif proses bisnis internal belum mencapai target atau 94%. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan secara umum mencapai 117%. Secara umum seluruh target IKU dapat tercapai di atas 100%. Laporan Kinerja 2023 | 134
Perseroan berhasil merealisasikan sekuritisasi sebesar Rp925 Miliar (120% dari target Rp750 Miliar), penyaluran pinjaman terealisasi sebesar Rp6.441 miliar (120% dari target Rp5.077 miliar), penyaluran pembiayaan KPR FLPP terealisasi Rp6.602 Miliar (120% dari target Rp5.320 miliar). Namun demikian masih terdapat 1 IKU yang berstatus abu-abu yaitu terkait skor asesmen GCG tahun 2023 yang masih dalam proses asesmen oleh BPKP. PT PII 99 Sampai dengan Desember 2023, Target kinerja yang dicapai cukup baik, hal ini ditopang oleh tercapainya kinerja keuangan melebihi dari target yang ditetapkan. Sedangkan dari aspek operasional tidak terdapatnya penambahan penandatanganan perjanjian penjaminan di bulan Desember 2023. Saat ini PT PII telah memberikan penjaminan sebanyak 50 proyek (infrastruktur dan non- infrastruktur) sehingga nilai investasi proyek per November 2023 sebesar Rp 497 T dan nilai penjaminan sebesar Rp 91 T Komponen 1 100,12 Adapun penjelasannya terkait capaian tugas khusus yang diampu oleh BLU LMAN disajikan dalam tabel di bawah ini : Pelaksanaan Tugas Khusus LMAN Target Realisasi Capaian Penyelesaiaan Aset Kelolaan yang 80% dari 22 22 Aset 120,00% Diperbaiki / Direnovasi Aset (18 Aset) (100%) Pendanaan Lahan yang Tepat Waktu 79% 94,24% 119,29% Jumlah Proyek Jasa Konsultansi 10 Proyek 14 Proyek 120% (Advisory) Pengelolaan Aset yang Diselesaikan Laporan Kinerja 2023 | 135
Realisasi LMAN 119,76% Komponen 2 Sehingga capaian akhirnya adalah sebagai berikut : Capaian dari SMV (bobot 50%) 100,12% Capaian dari LMAN (bobot 50%) 119,76% Capaian IKU 109,94% Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100
109,94 2022
101,59 2021
99,33 2020
102,85 Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Laporan Kinerja 2023 | 136
Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus merupakan IKU yang di cascade dari Kemenkeu-Wide pada tahun 2023. Jika dilihat dari realisasi IKU ini dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa tren kinerja SMV di bawah pembinaan dan pengawasan DJKN terus meningkat sejak tahun 2021. Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu berkoordinasi dengan BUMN/Lembaga terkait. Target IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Koordinasi dengan BUMN/Lembaga terkait; 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja BUMN/Lembaga Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu: a. Tantangan eksternal terkait penyelesaian proyek infrastruktur nasional yang cukup tinggi. b. Kegiatan pengembangan proyek multiyears yang saat ini masih berjalan. c. Kedalaman pasar keuangan Indonesia yang masih rendah. 3. Telah dilakukan upaya koordinasi dengan Kementarian dan/atau Lembaga dan ATR/BPN pada sektor jalan tol dan SDA dari awal tahun 2023 atas RPD 2023, strategi percepatan penyerapan, isu permasalahan pengadaan lahan, serta pendalaman proyek secara detail dengan PPK Pengadaan Tanah. Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam mendukung pencapaian IKU ini antara lain. 1. Pembinaan dan pengawasan SMV; 2. Monitoring dan evaluasi kinerja SMV; 3. Koordinasi dengan BUMN/Lembaga terkait kinerja BUMN/Lembaga. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan Laporan Kinerja 2023 | 137
1 Pengawasan 41,374,000 40,602,000 Telah dilaksanakan dan Pembinaan pengawasan dan pembinaan BUMN/Lembaga pada seluruh BUMN/Lembaga di Bawah di Bawah Kementerian Kementerian Keuangan Keuangan Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja BUMN/Lembaga dan LMAN berdasarkan Laporan Kinerja yang disampaikan dan berkoordinasi dengan BUMN/Lembaga dan LMAN terkait pencapaian target pada tahun 2024. Laporan Kinerja 2023 | 138
11. Sasaran Strategis 11 : Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut: 11. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif No No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Target Target Realisasi Realisasi Capaian Capaian Persentase rekomendasi 1. BPK atas LKPP dan LKBUN 90% 95% 105,56% yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut 2. persetujuan pengelolaan 86% 95,18% 110,67% kekayaan negara Tingkat efektivitas monev perencanaan 3 penganggaran belanja 100% 102,5% 102,5% pemerintah pusat Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini. 1. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Laporan Kinerja 2023 | 139
Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. IKU ini mengukur penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN. Penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK adalah rekomendasi atas temuan BPK pada LKPP dan LKBUN berdasarkan LHP yang telah selesai ditindaklanjuti sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu: a. rekomendasi yang sesuai, merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai dan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) LHP; b. rekomendasi yang diusulkan sesuai, merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, Unit Eselon I, BA BUN terkait dan Itjen. Penyelesaian rekomendasi dilakukan dengan tujuan menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kekayaan negara. Adapun rincian atas IKU ini yaitu. Adapun trajectory IKU persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti adalah. Laporan Kinerja 2023 | 140
Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif DJKN 11a-CP : Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang 11a-CP : Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
30,00 30,00
30,00 90,00 90,00 Max / Realisasi
N/A
N/A*
N/A
95 95
TLK Capaian
N/A
N/A*
N/A* 105,56 105,56 Tidak tersedia data realisasi pada periode Semester I karena belum adanya penyampaian konfirmasi status penyelesaian rekomendasi dari BPK dan Itjen Kemenkeu. Isu utama : Rekomendasi temuan BPK atas LKPP dan LKBUN s.d. tahun 2021 yang diusulkan sesuai telah dibahas dengan DJKN, Dit APK dan Itjen Kemenkeu; Hasil Pembahasan Tindak Lanjut LKPP Semester 1 dan 2 th. 2022 belum disampaikan oleh BPK, sehingga perhitungan capaian IKU 2023 belum diperoleh dari Dit APK; Jumlah rekomendasi bersifat dinamis yang dapat bertambah sesuai dengan hasil audit yang dilakukan pada tahun berjalan dan berkurang sesuai dengan hasil pembahasan Tindak Lanjut baik Semester 1/Semester 2. Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Laporan Kinerja 2023 | 141
IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 90 90 90 90
95 2022
89.5 89.5 89.5 89,5
95.07 2021
89.5 89.5 89
89,5
91.68 2020
89 89
90.68 Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi sedikit penurunan kinerja penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN. Sejalan dengan ketercapaian IKU persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu melakukan pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK pada bulan Januari 2023 bersama dengan UIC, Auditor BPK, Itjen dan Dit APK dan telah menyampaikan dokumen yang diperlukan kepada BPK. Target IKU persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Monitoring berkala tindak lanjut rekomendasi BPK kepada UIC; Laporan Kinerja 2023 | 142
2. Melakukan pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK pada bulan Januari 2023 bersama dengan UIC, Auditor BPK, Itjen dan Dit APK dan telah menyampaikan dokumen yang diperlukan kepada BPK; 3. Berkoordinasi aktif dengan Direktorat APK selaku perwakilan Pemerintah, Auditor BPK, Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu terdapat beberapa rekomendasi yang penyelesaiannya berkaitan dengan proses di unit lain. Sedangkan mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian iku ini antara lain. 1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif sehingga benar-benar memastikan seluruh saldo rekomendasi atas pemeriksaan BPK RI dapat seluruhnya ditindaklanjuti; 2. Melakukan koordinasi Bersama dengan Direktorat APK Ditjen Perbendahaan terkait tindak lanjut temuan BPK RI dimaksud; 3. Senantiasa aktif berkoordinasi baik dengan PIC unit kerja untuk memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan baik dan tepat waktu. Terdapat rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti/diselesaikan dalam waktu dekat, di antaranya penyelesaian aset eks BPPN, penyelesaian piutang Lumpur Sidoarjo, Supersemar, IP aset eks Pertamina. Dispute antara tim pemeriksa dan DJKN atas penyelesaian rekomendasi, menurut DJKN sudah cukup, namun menurut BPK belum. Penentuan saldo awal rekomendasi temuan LKPP dan LKBUN belum dapat dilakukan mengingat Hasil Pembahasan Tindak Lanjut LKPP Semester 1 dan 2 tahun 2022 belum disampaikan oleh BPK. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Rekomendasi 1,236,495,000 1,000,236,827 Telah dihasilkan berbagai Kepatuhan rekomendasi terkait Internal Kepatuhan Internal Laporan Kinerja 2023 | 143
diantaranya tindak lanjut atas pengaduan, analisis hasil pengumpulan bahan dan keterangan, dokumen rutin lainnya. Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah Mempersiapakan data dan dokumen untuk penyelesaian rekomendasi BPK serta meningkatkan Koordinasi dengan UIC temuan terkait penyelesaian rekomendasi (LHP). 2. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN merupakan bagian dari pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN (Wasdal BMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN. Pengawasan dan Pengendalian BMN bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. Pelaksanaan Wasdal BMN salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN khususnya persetujuan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang periode semester II tahun 2022 dan semester I tahun 2023. Tindak lanjut yang dilaksanakan dibuktikan dengan dokumentasi tindak lanjut sebagaimana tabel di bawah ini dan terhadap dokumentasi tersebut ditatausahakan oleh KPKNL dan Kanwil DJKN yang menerbitkan persetujuan. Kriteria persetujuan yang telah dilakukan tindak lanjut Kategori Jenis Persetujuan Kriteria sudah Ditindaklanjuti Laporan Kinerja 2023 | 144
Pemanfaatan Sewa Kerja Sama Pemanfaatan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Pinjam Pakai Pemindahtanganan Penjualan Tukar Menukar Hibah Laporan Kinerja 2023 | 145 1. Surat Perjanjian Sewa 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala KPKNL 1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk KSP yang pemilihan mitranya melalui tender 1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk BGS/BSG yang pemilihan mitranya melalui tender 1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima 1. Risalah lelang (baik dengan pemenang lelang maupun tidak ada peminat) atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP 1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti. 3. pelaksanaan pemilihan mitra tukar menukar untuk tukar menukar yang pemilihan mitranya melalui tender 1. Berita acara serah terima
Berdasarkan data monitoring pelaksanaan IKU, diperoleh persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN tahun 2023 adalah 95,18% dari target yang ditetapkan diawal tahun adalah 86%. Persentase tersebut naik 1,07% dari tahun sebelumnya yaitu 94,11% dengan detil persentase tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN per Kanwil DJKN sebagaimana pada tabel di bawah ini. Adapun data persetujuan dan tindak lanjut serta persentase tindak lanjut periode tahun 2020 s.d 2023 tersaji pada tabel dibawah ini. Pemindahtanganan Pemindahtanganan (PENJUALAN, TUKAR (PENJUALAN, TUKAR MENUKAR, HIBAH, MENUKAR, HIBAH, PMPP/PMN) No KANWIL DJKN PMPP/PMN) Jumlah Jumlah Jumlah Perse tujuan Tindak Lanjut Perse tujuan Jumlah Tindak Lanjut 1 2 3 5 8 10 1 Aceh 59 51 108 102 2 Sumut 140 128 184 174 3 RSK 180 174 203 193 4 SJB 197 183 144 141 5 Lamkulu 89 83 129 120 6 Banten 55 54 62 62 7 DKI Jakarta 517 471 1.101 1.083 8 Jabar 345 295 239 230 9 Jateng DIY 367 357 310 303 10 Jatim 436 408 247 238 11 Kalbar 75 69 118 115 12 Kalselteng 134 134 132 132 Laporan Kinerja 2023 | 146
13 Kaltimtara 105 96 90 87 14 Balinusra 199 187 213 206 15 Sulseltrabar 177 165 212 202 16 Suluttenggomalut 107 106 198 198 17 Papabaruku 76 75 157 157 Total dari dit. PKKN 3.258 3.036 3.847 3.743 Data dari Dit. PKN 361 335 164 148 Jumlah Realisasi Rekapitulasi Persetujuan Tindak Lanjut Direktorat PKKN 7.105 6.779 Direktorat PKN 525 483 Jumlah persetujuan 7.630 7.262 Realisasi IKU 95,18% Capaian IKU Tanpa Batas 110,67% Berdasarkan data Persentase tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN periode tahun 2020 s.d 2023, diperoleh trend kenaikan persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN setiap tahunnya. Persentase tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN tahun 2020 s.d 2023 No TAHUN Pemanfaatan (SEWA, KSP, BGS/BSG, PINJAM PAKAI, KSPI) Jumlah Perse tujuan Jumlah Tindak Lanjut % Tindak Lanjut Pemindahtanganan (PENJUALAN, TUKAR MENUKAR, HIBAH, PMPP/PMN) Jumlah Perse tujuan Jumlah Tindak Lanjut % Tindak Lanjut % Total Persetujuan Yang Telah ditinjut Kenaikan dari Tahun Sebelumnya Laporan Kinerja 2023 | 147
1 2 3 4 2023* 3.691 3.371 93,19%** 4011 3.891 97,30%** 95,41% 2022* 2.591 2.417 93.28%** 3.814 3.611 94.68%** 94,11% 2021 2.726 2.432 89.21% 3.476 3.274 94.19% 92,00% 2020 1.897 1.634 86,14% 3.012 2.727 90,54% 88,84% data merupakan penjumlahan keseluruhan persetujuan dari Dit. PKKN dan Dit. PKN. Direktorat PKN baru dilakukan reorganisasi pada tahun 2022 **perhitungan menggunakan average kanwil ditambah data Dit. PKN (tidak dibagi langsung) Adapun trajectory IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara adalah. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif DJKN 11b-CP : Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan 11b-CP : Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara kekayaan negara T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
40,00 40,00
40,00 86,00 86,00 Max / Realisasi
65,00 65,00
65,00 95,18 95,18 TLK
162,5 162,5
162,5 110,67 110,67 Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Laporan Kinerja 2023 | 148 1,30% 2,11% 3,16%
IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 86
80 80
95,18 2022
75 80
93,52 2021
75 80
91,93 2020
87,35 Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu Monitoring dan evaluasi capaian tindak lanjut Pengelolaan BMN pada seluruh Kanwil DJKN menggunakan. Fitur Perekaman Billing Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Target IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Refinement manual IKU Tahun 2023; 2. Telah ditetapkan Surat Edaran Dirjen Kekayaan Nomor SE-01/KN/2022 tentang Penggunaan Fitur Perekaman Billing Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Laporan Kinerja 2023 | 149
Aset Negara tanggal 22 Juli 2022 yang intinya adalah mendorong KPKNL, Kanwil DJKN, dan Dit. PKKN untuk melakukan Pembinaan Pengelolaan BMN; 3. Monitoring dan evaluasi capaian tindak lanjut Pengelolaan BMN pada seluruh Kanwil DJKN. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu 1. Terdapat pelaksanaan tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN oleh satuan kerja yang tidak dilaporkan kepada Pengelola Barang. Pelaporan tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN dilaporkan manual oleh satuan kerja kepada KPKNL/Kanwil DJKN yang menerbitkan persetujuan Pengelolaan BMN. Kendala tersebut telah dilakukan mitigasi melalui implementasi SIMAN v2 modul Wasdal BMN. SIMAN v2 menjadi sarana dokumentasi pelaksanaan Wasdal BMN yang mana salah satunya adalah monitoring tindak lanjut atas persetujuan Pengelolaan BMN yang telah diterbitkan. 2. Tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sehingga pada kondisi tertentu, persetujuan Pengelolaan BMN khususnya Pemanfaatan BMN tidak dapat ditindaklanjuti. 3. Kurangnya pengetahuan satuan kerja dalam melaksanakan Pengelolaan BMN khususnya dalam rangka melakukan tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN. Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain. a. Monitoring atas pelaksanaan persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN; b. Koordinasi dengan K/L terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Rekomendasi di 1,604,137,000 1,119,482,002 Telah disusun Rekomendasi di Bidang Kekayaan Bidang Kekayaan Negara Negara berupa: 1) Laporan Wasdal Pengelolaan BMN 2) Daftar Nominatif Aset SBSN Laporan Kinerja 2023 | 150
3) Kajian di bidang KNL terkait pengelolaan barang dalam muatan kapal yang tenggelam 4) Laporan rangkaian Kompetisi Inovasi KOINMAS DJKN Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah 1. Melakukan penguatan pelaksanaan Wasdal BMN sebagaimana ketentuan PMK Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN; 2. Implementasi SIMAN v2 dalam pelaksanaan Pengelolaan BMN; 3. Melaksanakan pembinaan Pengelolaan BMN secara intensif kepada satuan kerja; dan 4. KPKNL dan Kanwil DJKN melaksanakan monitoring secara berkala terhadap persetujuan Pengelolaan BMN yang telah diterbitkan. 3. Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat Dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan daerah diperlukan penguatan terhadap proses bisnis dan kebijakan monev, sistem pendukung, dan pelaporan evaluasi. Dengan tujuan mendukung sinkronisasi pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Untuk itu, dilakukan pengukuran atas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD berupa: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ikut andil dalam komponen 4, yaitu Monev belanja K/L yang menjadi BMN. Laporan Kinerja 2023 | 151
Pada tahun 2023, target IKU Monev dibagi menjadi dua subkomponen, yaitu subkomponen 1 terkait probis dan kebijakan monev belanja KL yang menjadi BMN dan subkomponen 2 terkait pengembangan awal (initial development) aplikasi monev. Subkomponen I: Pengukuran efisiensi belanja merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur keberhasilan suatu perencanaan. Sesuai PMK Nomor 153/PMK.06/2021 bahwa RKBMN Hasil Penelaahan digunakan oleh K/L sebagai salah satu bahan pertimbangan pengusulan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Merujuk pada ketentuan dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan bahwa dalam mengukur capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L didasarkan pada 3 (tiga) aspek kualitas yaitu perencanaan pelaksanaan anggaran, implementasi pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran. Dengan adanya hubungan antara perencanaan kebutuhan dan perencanaan sampai dengan pelaksanaan anggaran, perlu dilaksanakan monev sehingga dapat disusun rekomendasi untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah dari perspektif efektivitas dan efisiensi sehingga dapat berdampak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih sehat. Pada tahap awal, untuk menjembatani hubungan tersebut, salah satunya, perlu didukung dengan interkoneksi aplikasi antara SIMAN dengan SAKTI yang menghasilkan sanding data kesesuaian perencanaan kebutuhan BMN dan penganggaran berdasarkan sanding data RKBMN dan RKA-K/L pada aplikasi SIMAN Modul Perencanaan dan SAKTI Modul Penganggaran dengan beberapa parameter yang dapat diterima sebagai pendukung/penjelasan atas deviasi kedua dokumen dimaksud. Penerapan interkoneksi dimaksud telah didukung dengan kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, dimana sesuai Pasal 3 Ayat (1) dijelaskan bahwa data BMN pada SIMAN menggunakan sistem jalur masuk tunggal (single entry point) dan berbasis data tunggal (single database). Diktum tersebut menjelaskan bahwa proses interkoneksi antara beberapa aplikasi yang terintegrasi dengan SIMAN, salah satunya yaitu SAKTI. Realisasi sub komponen 1 (dengan bobot 50%) pada Q4 yaitu: 1. Penyusunan Draft proses bisnis monev = nilai 25% 2. Finalisasi proses bisnis monev = nilai 50% 3. Penetapan Kebijakan = nilai 80% 4. Sosialisasi kebijakan dan probis monev = nilai100% Laporan Kinerja 2023 | 152
5. Piloting implementasi monev = nilai 105% Subkomponen II: Pelaksanaan monev efektivitas perencanaan belanja juga didukung dengan adanya kegiatan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS- RBTK) Tahun 2023 Nomor 19 terkait Penyempurnaan Sistem Manajemen Pengelolaan Aset Negara, dimana terdapat milestone terkait interkoneksi SIMAN-SAKTI poin interkoneksi SIMAN Modul Perencanaan/RKBMN dengan SAKTI Modul Penganggaran. Milestone ini merupakan salah satu tahapan untuk mendukung sinkronisasi proses perencanaan penganggaran khususnya sebagai upaya peningkatan kualitas pemeliharaan dan belanja aset negara, di mana Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Hasil Penelaahan Pengadaan dan Pemeliharaan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan digunakan sebagai dasar pertimbangan perencanaan anggaran yaitu terkait perhitungan review angka dasar (baseline) belanja operasional Kementerian/Lembaga (K/L). Berdasarkan milestone IS-RBTK dimaksud, tahap awal implementasi monev dilakukan terhadap kesesuaian antara kebutuhan riil pengadaan BMN yang terdapat SBSK dalam dokumen RKBMN Hasil Penelaahan dengan alokasi anggaran yang diusulkan dan ditetapkan dalam RKA-K/L/DIPA. Melalui milestone ini DJKN (Dit. PKKN dan Dit. TSI), DJA (DSP dan PMO DJA), dan DJPB (Dit. SITP) telah mengembangkan interkoneksi data SIMAN Modul Perencanaan dengan SAKTI Modul Penganggaran. Pengembangan ini dilakukan untuk pendetailan RUH Belanja Redesain Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2024. Piloting dilaksanakan pada satuan kerja KPKNL Lahat dan implementasi dilaksanakan pada Kanwil DJKN Suluttenggomalut, KPKNL Balikpapan, dan KPKNL Bontang. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Laporan Kinerja 2023 | 153
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada prinsipnya mendukung peningkatan kualitas belanja dari sisi pengelolaan kekayaan negara, melalui kegiatan integrasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi efektivitas perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat. Keberhasilan capaian IKU pada tahun 2023 merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kerja sama yang baik antar pihak. Untuk selanjutnya, kedepannya kegiatan ini tetap dapat dilaksanakan dan disempurnakan melalui penguatan terhadap proses bisnis dan kebijakan monev dengan melibatkan/kolaborasi dengan unit eselon 1 lain dan pengembangan dan penyempurnaan sistem pendukung melalui interkoneksi antara perencanaan kebutuhan BMN, perencanaan anggaran, dan realisasi anggaran. Realisasi sub komponen 2 (bobot 50%) pada Q4 yaitu: 1. FGD bersama stakeholder terkait dan analisis kebutuhan = nilai 30% 2. Penyusunan Rancangan/desain interface dan interkoneksi data = nilai 60% 3. Pengembangan awal aplikasi monev = nilai 100% Sehingga capaian IKU Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat adalah (105+100)/2 = 102.5% Adapun trajectory IKU Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat adalah. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif DJKN 11b-CP : Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan 11c-CP : Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat kekayaan negara T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
100,00 100,00 Max /
102,50 102,50 TLK
102,50 102,50 Laporan Kinerja 2023 | 154
Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. IKU Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100
102,50 2022
Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat merupakan IKU yang di cascade oleh Kemenkeu-wide pada tahun 2023. Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu Rapat interkoneksi SIMAN RKBMN - SAKTI Penganggaran, dihadiri oleh Dit PKKN DJKN, Dit TSI DJKN, DSP DJA, Dit SITP DJPb. Laporan Kinerja 2023 | 155
Target IKU Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Telah bersurat kepada Dit SITP terkait Permintaan Data Realisasi Anggaran nomor ND-495/KN.2/2023 tanggal 21 Maret 2023; 2. Penyampaian flowchart probis integrasi perencanaan penganggaran melalui UR Interkoneksi Data SIMAN Modul RKBMN dengan SAKTI Modul Penganggaran melalui ND-608/KN.2/2023 tanggal 17 April 2023; 3. Rapat Interkoneksi SIMAN RKBMN - SAKTI Penganggaran tanggal 21 Juni 2023; 4. Sharing session IKU Monev dengan DJA tanggal 21 Juni 2023; 5. Finalisasi draft probis dan kajian kebijakan monev belanja KL; 6. Pengembangan awal aplikasi interkoneksi SIMAN RKBMN - SAKTI Penganggaran dan Piloting aplikasi; 7. Penetapan Kebijakan (PMK SIMAN), dimana sesuai Pasal 3 Ayat (1) dijelaskan bahwa data BMN pada SIMAN menggunakan sistem jalur masuk tunggal (single entry point) dan berbasis data tunggal (single database). Diktum tersebut menjelaskan bahwa proses interkoneksi antara beberapa aplikasi yang terintegrasi dengan SIMAN, salah satunya yaitu SAKTI; 8. Piloting aplikasi sudah ditetapkan akan dilaksanakan pada 4 unit di DJKN yaitu KPKNL Lahat, KPKNL Bontang, KPKNL Balikpapan, dan Kanwil Suluttenggomalut; 9. Telah dilaksanakan sosialisasi kebijakan dan probis monev. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu perlunya koordinasi dan sinergi antar Unit Eselon I (DJA, DJPb, dan DJKN) dalam rangka penyediaan data untuk pelaksanaan Monev. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Rekomendasi 1,604,137,000 1,119,482,002 Telah disusun Rekomendasi di Bidang di Bidang Kekayaan Negara Kekayaan berupa: Negara 1) Laporan Wasdal Pengelolaan BMN Laporan Kinerja 2023 | 156
2) Daftar Nominatif Aset SBSN 3) Kajian di bidang KNL terkait pengelolaan barang dalam muatan kapal yang tenggelam 4) Laporan rangkaian Kompetisi Inovasi KOINMAS DJKN Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah. a. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan monev berupa Keputusan Menteri Keuangan sebagai turunan dari PMK 118/2023 yang ditetapkan oleh Dirjen Kekayaan Negara; dan b. Dengan pertimbangan bahwa IKU Monev Belanja tahun 2023 hanya melibatkan DJKN dalam realisasi capaiannya, maka selanjutnya perlu disusun proses bisnis yang terintegrasi berupa Standar Operasi Prosedur (SOP) Link yang melibatkan DJKN, DJA dan DJPb sehingga dapat mencakup keseluruhan siklus perencanaan, penganggaran dan realisasi belanja modal K/L. c. Diharapkan terdapat pengembangan lanjutan interkoneksi sampai dengan pelaksanaan anggaran (belanja K/L). Laporan Kinerja 2023 | 157
12. Sasaran Strategis 12 : Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penompang dan mewadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Sasaran Strategis ini bertujuan membangun organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasikan 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut: 12. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Tingkat kualitas 1. pengelolaan SDM dan 100% 119,74% 119,74% peningkatan well being Persentase 2. penyelesaian program 92% 99,94% 108,63% IS RBTK Tingkat implementasi 3 budaya dan kehumasan 100% 111,94% 111,94% Kemenkeu Satu Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini. 1. Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being Potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia juga sangat berpengaruh terhadap upaya suatu organisasi dalam mencapai target atau tujuannya. Well-being (kesejahteraan) merupakan istilah yang merujuk pada suatu kondisi dimana individu merasa bahagia, puas, memiliki tingkat stres yang rendah, serta memiliki kualitas hidup secara fisik dan mental yang baik pula. Pengelolaan SDM dan Peningkatan Well Being di Lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan tujuan Laporan Kinerja 2023 | 158
memenuhi tujuan organisasi, kebutuhan stakeholder, serta kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan. IKU ini diukur dalam beberapa komponen yaitu: 1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi dan Talenta; 2. Tingkat Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non; 3. Tingkat Kualitas Implementasi Manajemen SDM pada BLU dan SMV yang Terintegrasi dengan Manajemen SDM Kemenkeu; 4. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LOM, serta 5. Tingkat Optimalisasi Sistem Informasi SDM dan Pemanfaatan HRIS untuk Mendukung Kebijakan dan Layanan SDM. Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu membuat kajian pemanfaatan data HRIS mengenai Analisis Mekanisme Pemilihan Pegawai/Tim Kerja Berprestasi di Lingkungan DJKN sebagai Nominasi Penerima Penghargaan oleh Menkeu sedang dalam tahap penyampaian kajian ke Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Adapun trajectory IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being adalah. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif DJKN 12a-CP : Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Max / Realisasi 102,42 105,50 105,50 101,84 101,84 119,74 119,74 TLK Capaian 102,42 105,50 105,50 101,84 101,84 119,74 119,74 Laporan Kinerja 2023 | 159
Adapun penjelasan secara rinci terkait iku ini yaitu . Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100 89,8
119,74 2022
100 89
117,51 2021
88,2
Sumber: Data Olahan Laporan Kinerja 2023 | 160
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Target IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Mengingatkan secara rutin kepada PIC kepegawain di masing-masing kantor yang belum 100% melakukan deklarasi HRIS; 2. Melakukan approval perubahan data yang diajukan pada aplikasi HRIS; 3. Pengembangan talent eselon IV ke eselon III; 4. Membuat pemetaan talent pelaksana, membuat surat keputusan talent pengawas selanjutnya dilakukan plotting, pengusulan talent jabatan administrator ke Biro SDM; 5. Melaksanakan MAUE1 DJKN. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu terdapat penambahan komponen sub IKI dan perubahan manual yang berbeda dan lebih challenging dalam pencapaian targetnya. IKU ini memiliki 2 sub iku dan sub sub IKU yang masing-masing memiliki perhitungan dan target yang berbeda dan setiap sub IKU memiliki kendala yang berbeda dalam rangka pencapaian target. Selanjutnya mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain dilaksanakan Assessment JF Arsiparis serta pengangkatan JF PK APBN, Pelelang, dan Pranata Komputer. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Pengembangan 24,764,798,000 19,306,549,216 Telah dihasilkan output SDM melalui pelaksanaan : Laporan Kinerja 2023 | 161
1) Mutasi (1003 pegawai) 2) Diklat (1230 pegawai) 3) Assessment (125 pegawai) Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah 1. Melakukan re-Asesmen untuk pejabat dengan nilai yang sudah kadalwarsa dan pejabat dengan nilai JPM dibawah 80. 2. Melakukan pemetaan talent Pelaksana ke Pengawas dan pemetaan serta penetapan calon talent dari Pejabat Administrator ke Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 3. Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon a. penyusunan rencana jabatan yang akan di-MAUE-kan b. koordinasi dengan bagian SDM UE lain c. Melakukan koordinasi terkait IJV 4. Pemanfaatan HRIS untuk mendukung Kebijakan dan Layanan SDM a. Reminder deklarasi data HRIS b. Melakukan approval terhadap perubahan data HRIS 2. Persentase penyelesaian program IS RBTK IKU Penyelesaian Program IS RBTK terkait dengan Transformasi Digital yang merupakan bagian dari Misi Kemenkeu yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada tema digital. Laporan Kinerja 2023 | 162
Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut, dalam Leaders' Offsite Meeting (LOM) ditetapkan 23 Inisiatif Strategis Kemenkeu dan 14 Inisiatif Strategis Berbasis Project Data Analitik. Sumber data IKU ini berasal dari Laporan Inisiatif Strategis CTO Kementerian Keuangan. Target dan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Adapun trajectory IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK adalah. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif DJKN 12c-CP : Persentase penyelesaian program IS RBTK T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target 23,00 46,00 46,00 69,00 69,00 92,00 92,00 Max / Realisasi 25,40 49,39 49,39 78,34 78,34 99,94 99,94 TLK Capaian 110,43 107,37 107,37 113,54 113,54 108,63 108,63 Adapun IS dan DA yang menjadi tanggung jawab DJKN sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 124 Tahun 2023 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan yaitu. No. IS/DA IS/DA Key Milestone Terkait DJKN IS#7 Joint Program Sinergi Reformasi Optimalisasi Penerimaan Joint Collection Harmonisasi Regulasi, Proses Bisnis dan IS#13 Optimalisasi Pengawasan dalam rangka Peran Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan KND IS#17 Kemenkeu Kewilayahan Pemberdayaan UMKM IS#19 Penyempurnaan Pengelolaan Aset Negara Teknologi Informasi di Tema SDA Optimalisasi Peran PPA BUN dalam Pengawasan BA BUN Combined assurance pengawasan Itjen dan monev UE I (PPA BUN) atas BA BUN Optimalisasi platform pemasaran UMKM binaan Kemenkeu Pengembangan SIMAN Versi 2 Kajian kebijakan pengelolaan aset di Ibu Kota Negara lama Ekosistem Platform AESIA (Aset Indonesia) Laporan Kinerja 2023 | 163
No. IS/DA IS/DA Key Milestone Terkait DJKN Re-inventing Pengelolaan Piutang Negara pada K/L IS#20 Modernisasi Pelayanan Lelang Melalui Digitalisasi Proses Bisnis DA#31 Integrated Graph Analytics Usecase: 6 Sektor Komoditas DA#36 Analisis Dampak PMN terhadap Kinerja Keuangan BUMN Tahun 2015-2021 DA#37 Penyusunan Alat Bantu Penilaian Penyempurnaan regulasi pendukung Pengembangan portal lelang Business understanding Data understanding Data preparation Model graph analytics Evaluasi model graph analytics Deployment Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Business understanding Data understanding Data preparation Modelling Analisis, kesimpulan, dan/atau rekomendasi Business understanding Pembentukan/Penyempurnaan Petunjuk dalam rangka Pemanfaatan BMN Penyusunan Model Sewa Data preparation Modelling Penyusunan sistem aplikasi/dashboard Adapun rincian capaian IS RBTK yang telah disampaikan oleh CTO yaitu. Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK Laporan Kinerja 2023 | 164
TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 92
99,94 2022
Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU Persentase Penyelesaian Program IS RBTK merupakan IKU baru di DJKN yang di cascade oleh Kemenkeu-wide pada tahun 2023 dan terdapat pada di narasi pada Bab III subbag kerangka kelembagaaan di Renstra Kemenkeu dan Renstra DJKN. Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu monitoring progres dan koordinasi ke direktorat teknis dan CTO Kementerian Keuangan. Target IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan yaitu melakukan monitoring progres ke tiap-tiap direktorat dan melakukan koordinasi terkait capaian ke direktorat teknis dan CTO Kementerian Keuangan. Laporan Kinerja 2023 | 165
Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu terdapat perubahan manual yang berbeda dan lebih challenging dalam pencapaian targetnya. Sedangkan mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini yaitu melakukan Monitoring Progres kepada Para Direktur dan Direktur LMAN. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Rekomendasi 175,423,000 171,450,919 Terdiri atas : Reformasi 1. Rekomendasi Birokrasi dan Pengelolaan RBTK Transformasi 2. Rekomendasi Kelembagaan implementasi Dashboard Unit Eselon I RCE 3. Rekomendasi integrasi proses bisnis lelang eksekusi 4. Rekomendasi Penggunaan Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus dalam Pengelolaan BMN Hulu Migas dan Pengelolaan BMN yang Berasal dari PKP2B 5. Rekomendasi Simplifikasi Proses Bisnis Permohonan Lelang Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah a. Menyusun laporan tahunan IS 2023; dan Laporan Kinerja 2023 | 166
b. Melakukan finalisasi terhadap usulan IS tahun 2024. 3. Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu IKU Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu terdiri dari 3 SubIKU meliputi: 1) Tingkat Implementasi Learning Organization; 2) Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu; 3) Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan. Adapun penjabaran atas IKU dan Sub IKU ini adalah No IKU/Sub IKU Target Realisasi Konsolidasi Realisasi (Capaian) Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu 100
111,94 satu 1 Tingkat Implementasi Learning Organization 90 94.74 105,27 2 Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu 100 110,55 110,55 3 Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 100 141,97 *maks 120 141,97* Maks 120 target, realisasi dan capaian pada IKU merupakan rata-rata sub-IKU Sehingga Capaian IKU Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu satu adalah 111,94 Adapun penjelasan masing-masing sub iku dijelaskan melalui rincian dibawah ini. 1. Tingkat Implementasi Learning Organization Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu didalamnya. IKU Tingkat Implementasi Learning Organization bertujuan untuk mengukur sejauh mana Laporan Kinerja 2023 | 167
kualitas Kemenkeu sebagai organisasi pembelajar dengan dukungan strategi Kemenkeu Corporate University berdasarkan KMK-924/KMK.011/2018. Pengukuran Tingkat Implementasi Learning Organization dilakukan dengan tiga metode pengukuran, yaitu survei, self-assessment, dan penilaian komite. 1. Survei : diisi oleh setiap pegawai pada Sekretariat Unit Eselon I dan Unit Kerja yang menjadi sampel. 2. Self-Assessment : dilakukan oleh Unit yang membidangi Pengembangan Pegawai di setiap Eselon I dan unit sampel dengan data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 3. Penilaian Komite : dilakukan oleh komite (BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki oleh Sekretariat BPPK dan Pusdiklat. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode sampel, yang dipilih oleh masing-masing Unit Eselon I. Adapun Sampel Unit DJKN adalah: 1. Sekretariat DJKN; 2. Direktorat Lelang 3. Direktorat Hukum dan Humas; 4. Kanwil DJKN Jawa Timur; 5. Kanwil DJKN Banten; 6. Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau; 7. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara; 8. KPKNL Jakarta V; 9. KPKNL Purwokerto; 10. KPKNL Samarinda; 11. KPKNL Mamuju Pada lingkup DJKN, hasil penilaian tingkat implementasi LO tahun 2023 adalah sebesar 94,74. Nilai DJKN pada tiga metode penilaian tersebut adalah sebagai berikut: 1) Nilai dari metode survei (bobot 40%) adalah 96,65; 2) Nilai dari metode self assessment (bobot 30%)adalah 94,21; dan 3) Nilai dari metode penilaian komite (bobot 30%) adalah 92,74. Laporan Kinerja 2023 | 168
Adapun trajectory IKU Tingkat Implementasi Learning Organization adalah. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif DJKN 12d1-CP : Tingkat Implementasi Learning Organization T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
90 90
Max /
94,74 94,74 TLK
105,27 105,27 Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. IKU Tingkat Implementasi Learning Organization TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 90 82 82 82
94,74 2022
83.5 80
79 80
90,49 2021
77 77
77 77
94,74 2020
75 75
96,51 Sumber: Data Olahan Laporan Kinerja 2023 | 169
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat Implementasi Learning Organization, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu Asistensi penilaian kertas kerja self assestment kepada unit sampel. Target IKU Tingkat Implementasi Learning Organization berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Melakukan koordinasi dengan PIC Learning Organization dari BPPK 2. Koordinasi dengan Unit sampel sudah ditunjuk oleh BPPK melalui ND- 2601/PP.1/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebanyak 11 unit sampel di DJKN. 3. Melaksanakan Kick off penilaian LO telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2023. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu 1. Pengetahuan terkait dengan implementasi Learning Organization yang belum menyeluruh kepada unit yang ditunjuk sebagai sampel pengukuran. 2. Belum terekam secara formal kegiatan learning organization, sehingga meskipun secara rutin sudah dilaksanakan oleh unit sampel, sehingga pengumpulan administrasi dokumen tidak maksimal. Adapun mitigasi risiko yang telah disusun untuk mendukung pencapaian IKU ini antara lain. 1. Melakukan monitoring jumlah JP pengembangan kompetensi pegawai setiap bulannya 2. Melakukan monitoring penyelesaian E-learning mandatory di lingkungan DJKN Laporan Kinerja 2023 | 170
Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Pengembangan 24,764,798,000 19,306,549,216 Telah dihasilkan output SDM melalui pelaksanaan : 1) Mutasi (1003 pegawai) 2) Diklat (1230 pegawai) 3) Assessment (125 pegawai) Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melakukan koordinasi dengan BPPK terkait hasil/nilai dari Implementasi LO DJKN 2024. 2. Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu Untuk meningkatkan implementasi Core Values ASN BerAKHLAK dan nilai-nilai Kementerian Keuangan perlu ditumbuhkan dan dibudayakan sikap dasar dan perilaku efektif, agar bisa memperkuat budaya organisasi guna mendorong peningkatan kinerja pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-15/MK.1/2022 tentang Panduan Pelaksanaan Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan. Setiap unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya /Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan agar: 1. melakukan upaya internalisasi dan penumbuhan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka penguatan Budaya Kementerian Keuangan; 2. melibatkan seluruh pimpinan unit kerja/tim kerja dan agen perubahan, serta menggunakan cara/metode yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan Laporan Kinerja 2023 | 171
karakteristik unit kerja dalam upaya menumbuhkan dan membudayakan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif pegawai; 3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif pegawai di masing-masing unit; dan 4. menyampaikan laporan pelaksanaan upaya menumbuhkan dan membudayakan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif dimasing-masing unit kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia setiap semester. Capaian IKU ini dihitung dari pelaksanaan Internalisasi Penguatan Budaya sesuai KMK Nomor 429/KMK.01/2022 dan SE Nomor SE-15/MK.1/2022, dan monitoring dan Evaluasi Penguatan Budaya Kemenkeu dengan tujuan Untuk mendorong produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai yang memiliki nilai-nilai, sikap dan perilaku/kebiasaan efektif yang mendukung dan sesuai dengan pola kerja baru dan arah transformasi organisasi. Adapun trajectory IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu adalah. 12d-N : Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu DJKN 12d2-CP : Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Max / Realisasi
100,00 100,00 120,00 120,00 110,55 110,55 TLK Capaian
100,00 100,00 120,00 120,00 110,55 110,55 Adapun capaian IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu yaitu: 1. DJKN telah melaksanakan lebih dari 2 kegiatan Internalisasi Penguatan Budaya di lingkungan DJKN (10%) 2. Telah melakukan monitoring pelaksanaan E-learning Penguatan Budaya semester 1 di lingkungan DJKN dengan jumlah peserta yang mengikuti e-learning >80% (10%) Laporan Kinerja 2023 | 172
3. Telah melakukan monitoring pelaksanaan E-learning Penguatan Budaya semester 2 di lingkungan DJKN dengan jumlah peserta yang mengikuti e- learning >80% (10%) 4. Telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Kemenkeu Semester 1 di lingkungan DJKN (5%) 5. Penguatan budaya integritas di lingkungan DJKN melalui hasil monev atas realisasi sosialisasi antikorupsi oleh Itjen dengan nilai 83,86 (8,4%) 6. Pelaksanaan habituasi budaya oleh seluruh duta transformasi (10%) 7. Rata-Rata Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu di lingkungan DJKN (52,15%) Memiliki = 10,97% - Menerapkan = 24,55% - Paham = 16,63% 8. Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Kemenkeu Semester II di lingkungan DJKN (5%) Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100
110,55 2022
120 Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana Laporan Kinerja 2023 | 173
kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu Pelaksanaan sosialisasi 19 program habituasi budaya oleh duta transformasi Target IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Telah dilaksanakan kegiatan internalisai Budaya Kemenkeu Satu di lingkungan DJKN pada tgl 14 Maret 2023 melalui Undangan ND- 921/KN.1/2023; 2. Telah dilaksanakan Town Hall Meeting DJKN tahun 2023 pada tgl 29 Maret 2023 mengusung tema "Penguatan Integritas Wujudkan Pelayanan Prima"narasumber Dirjen KN dan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis. Melalui ND-121/KN.1/2023; 3. Telah dilaksanakan e-learning Penguatan Budaya pemanggilan peserta melalui ND-1135/KN.1/2023 tgl 10 s.d. 24 Mei 2023 dengan target peserta Pej. Administrator, Pej. Pengawas dan Pejabat, Fungsional 97,91% peserta telah melaksanakan; 4. Capaian 20% didapat dari tahapan Minimal 2 kegiatan dan melibatkan pimpinan UE1/duta transformasi dalam salah satu kegiatannya dan Monitoring pelaksanaan E-learning Penguatan Budaya semester 1 (minimal peserta e-learning 80%); 5. Sharing Session Peningkatan dan Penguatan Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 23 Juni 2023 dengan narasumber Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 6. Telah disampaikan laporan penguatan Budaya Kemenkeu-DJKN tahun 2023 Semester I melalui ND-2158/KN.1/2023; 7. Telah dilaksanakan penguatan budaya integritas melalui Sosialisasi Antikorupsi dengan tema Penguatan Lini Pertama dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kemenkeu tlg 1 Agustus 2023 UND- 281/KN.1/2023; Laporan Kinerja 2023 | 174
8. Telah dilaksanakan kegiatan Jumat Inspiratif Sekretariat setiap hari Jumat dan Smooties SDM setiap hari Senin untuk habituasi budaya kemenkeu di lingkungan Sekretariat; 9. Telah dilakukan monitoring kegiatan morning call, Galang Semangat Pagi dan kegiatan sejenis lainnya untuk habituasi unit di lingkungan kantor pusat dan unit vertikal DJKN melalui ND-2439/KN.1/2023; 10. Telah dikonsep ND Pemanggilan E-Learning mandatory Penguatan Budaya Organisasi (khusus untuk pelaksana dan JF setara); 11. Monitoring e-learning Penguatan Budaya Organisasi Angkatan VI untuk pelaksana dan JF setara 99% telah menyelesaikan sesuai ND- 2008/PP.2/2023 tgl 25 Sept 2023; 12. Telah dilaksanakan survey Penguatan Budaya Kemenkeu 2023 dengan target responden 30% dr masing2 level jabatan dan sudah tercapai 100% dari masing masing level jabatan. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu Surat Edaran program habituasi budaya Kementerian Keuangan yang akan menjadi fokus habituasi budaya di tahun 2023 belum ditetapkan, dan akhirnya pelaksanaan hanya didasarkan pada Nota Dinas Biro SDM terkait habituasi. Adapun mitigasi risiko yang telah dsusun untuk memenuhi pelaksanaan IKU ini antara lain. 1. Pelaksanaan monitoring kedisiplinan untuk pegawai di lingkungan DJKN melalui aplikasi Dianas; 2. Pelaksanaan internalisasi budaya kerja Kemenkeu Satu dan core value ASN BerAKHLAK; 3. Pelaksanaan e-learning Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan; 4. Pelaksanaan sharing session di lingkungan DJKN; 5. Pendalaman implementasi habituasi budaya kerja Kemenkeu melalui himbauan pelaksanaan Morning Call/Galang Semangat Pagi (GSP); 6. Pelaksanaan e-learning mandatory Penegakan Disiplin Pegawai; Laporan Kinerja 2023 | 175
7. Pelaksanaan e-learning mandatory Penguatan Budaya Kerja. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Pengembangan 24,764,798,000 19,306,549,216 Telah dihasilkan output SDM melalui pelaksanaan : 1) Mutasi (1003 pegawai) 2) Diklat (1230 pegawai) 3) Assessment (125 pegawai) Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah sharing session peningkatan dan penguatan budaya kerja. 3. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan Berkenaan dengan hal tersebut dan berdasarkan arahan Menteri Keuangan, maka pada Tahun 2023 seluruh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan diberikan mandat agar dapat mengukur efektivitas komunikasi publik yang di lakukan melalui IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan atau di kenal dengan IKU VIKOM. IKU ini kemudian menjadi tanggung jawab dari unit kehumasan di masing masing unit eselon I. Untuk DJKN IKU VIKOM ini menjadi tanggung jawab Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat dan juga 17 unit Kantor Wilayah DJKN. IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan ini terdiri dari 4 (empat) komponen pengukuran yaitu: a. Efektivitas Komunikasi Publik b. Partisipasi Agenda Setting c. Employee Advocacy d. Penanganan Isu Negatif Laporan Kinerja 2023 | 176
Dari seluruh unsur ini dapat disampaikan bahwa IKU Efektivitas Ekosistem Kehumasan selaras dengan sasaran strategis 4 DJKN yakni "Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara". Melalui unsur IKU VIKOM ini DJKN telah melaksanakan strategi yaitu peningkatan efektivitas layanan kehumasan, untuk mencapai sasaran strategis peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara. Fungsi kehumasan menjadi penting mengingat dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini stakeholder (sebagai khalayak) dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi yang tersedia, oleh karenanya humas harus mampu memanfaatkan hal tersebut guna memberikan informasi yang andal dan berkualitas. Capaian IKU VIKOM DJKN sementara yang disampaikan oleh Biro KLI sebesar 3,94 sehingga setelah dikonversikan mendapat nilai capaian 5,04. Capaian efektivitas layanan kehumasan berfokus pada kegiatan yang bersifat bersifat below the line (komunikasi langsung), above the line (komunikasi dengan media) dan trough the line (komunikasi melalui media sosial) melalui publikasi media sosial dengan kanal instagram, twitter, youtube, facebook, website DJKN, pelaksanaan seminar, Goes to Campus, Visit DJKN, media briefing dan tentunya pelaksanaan ini juga banyak berkolaborasi dengan unit eselon satu lainnya guna mempublikasikan semangat Kemenkeu Satu kepada khalayak umum. Komponen Efektivitas Komunikasi Publik (EKP) Komponen efektivitas komunikasi public diukur melalui pengukuran kinerja komunikasi atas suatu isu/tpik dengan menggunakan 4 tahapan yang komprehensif, yang terdiri dari : a. Tahapan Input : ketersediaan dan kesesuaian dokumen strategi komunikasi b. Tahapan Output : hasil atau pelaksanaan taktik yang telah disusun pada dokumen strategi komunikasi tahunan DJKN c. Tahapan Out-takes : penilaian kualitas saluran komunikasi publik yang telah dilaksanakan oleh audience saluran tersebut d. Tahapan Outcomes : penilaian kualitas komunikasi public dari publik/ masyarakat umum Pada tahun 2023, topik komunikasi yang diusulkan adalah Program Keringanan Utang. Laporan Kinerja 2023 | 177
Untuk topik komunikasi ini DJKN melaksanakan taktik media briefing, event, dan publikasi media sosial. Berikut hasil penilaian sementara untuk aktivasi yang telah dilaksanakan sebagai berikut: No. Level Deskripsi Capaian EKP Semester 1 Konversi ke Skala 4 Rata-Rata Nilai Nilai tiap Level Bobot Total Capaian2 1 Input
100 4 4 20% 0.8 2 Output Media massa Media Sosial 3.8 88.955 3.8 3.5582 4 40% 2 Event 100 4 Outtakes Media massa 3.8 3.8 3 Event 3.55 3.55 3.675 30% 1 Outcome Media massa 3.8 3.8 4 Event 3.54 3.54 3.67 10% 0.367 3.783926667 No. Level Deskripsi Capaian EKP Semester 2 Konversi ke Skala 4 Rata-Rata Nilai Nilai tiap Level Bobot Total Capaian2 1 Input
100 4 4 20% 0.8 Output Media massa 100 4 2 Media Sosial 100 4 4 40% 2 Event 100 4 Outtakes Media massa 100 4 3 Event 3.51 3.51 3.755 30% 1 Outcome Media massa 3.41 3.41 4 Event 3.51 3.51 3.41 10% 0.341 3.8675 Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain 10 publikasi media sosial, 3 event, dan 2 media briefing Laporan Kinerja 2023 | 178
No Tema Kegiatan Jenis Taktik 1 Pemberian keringanan utang kepada debitur kecil 2 Program Keringanan Utang Tahun 2023 3 Diskon Keringanan Utang Untuk Debitur Kecil Sampai Dengan 80% 4 Aset Eks BLBI Beri Manfaat Untuk Masyarakat 5 Diskon Keringanan Utang Periode Juli-September 2023 Media 6 Keringanan Utang Meringanankan Utang Pasien Rumah Sakit Sosial 7 Reaminder Diskon Keringanan Utang Periode Juli-September 2023 8 Diskon Keringanan Utang Periode Oktober-Desember 2023 9 Remainder Diskon Keringanan Utang Periode Oktober- Desember 2023 10 Capaian Keringanan Utang Tahun 2023 11 Sosialisasi PMK 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN TA 2023 Event 12 UangKitaTalk Univ Malikussaleh 13 Keringanan Utang untuk Debitur Kecil 14 Pemerintah Berhasil Selesaikan 2.821 BKPN di Tahun 2023 Media 15 Tahun 2023, Debitur Pusat dan Debitur Daerah dapat Briefing Keringanan Utang Partisipasi Agenda Setting Pada tahun 2023 telah dilaksanakan 46 agenda setting melalui strategi komunikasi tematik dalam mengawal APBN dan tema tema seputar Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh kantor pusat dan 24 agenda setting diantaranya juga di aktivasi oleh kantor vertikal DJKN dengan topik sebagai berikut: Laporan Kinerja 2023 | 179
No AS- 8/KLI/2023 AS- 10/KLI/2023 AS- 11/KLI/2023 AS- 13/KLI/2023 AS- 14/KLI/2023 AS- 15/KLI/2023 AS- 16/KLI/2023 AS- 18/KLI/2023 AS- 19/KLI/2023 AS- 21/KLI/2023 AS- 22/KLI/2023 AS- 23/KLI/2023 AS- 25/KLI/2023 AS- 26/KLI/2023 AS- 27/KLI/2023 Topik APBN KITA Manfaat APBN Perekonomian Terkini dan APBN KITA Kinerja APBN KITA APBN KITA APBN, Prekonomian Kawasan dan Peran Kepemimpinan Global Perkembangan Ekonomi Terkini dan Sektor Keuangan, serta Peran Kepemimpinan Global Indonesia di Kancah Internasional APBN KITA Optimalisasi Aset Negara untuk Peningkatan Pelayanan Publik APBN KITA APBN KITA Reformasi Perpajakan APBN KITA Optimalisasi Belanja Produk Dalam Negeri untuk Dukung Kemandirian Bangsa APBN KITA Laporan Kinerja 2023 | 180
AS- Pidato Kenegaraan dan Penyampaian Nota Keuangan 28/KLI/2023 AS- RAPBN 2024 : Transformasi, Inklusif, Berkelanjutan 29/KLI/2023 AS- Penetapan UU APBN Tahun Anggaran 2024 33/KLI/2023 AS- APBN Inklusif Melindungi dan Menyejahterkan Seluruh 34/KLI/2023 Masyarakat (APBN 2024 dan APBN Kita 2023) AS- APBN KITA 38/KLI/2023 AS- Kemenkeu Melayani Lebih Baik 39/KLI/2023 AS- APBN KITA 42/KLI/2023 AS- Penyerahan DIPA dan Daftar TKD TA 2024 43/KLI/2023 AS- COP-28 UNFCC, AIFED-12 44/KLI/2023 AS- APBN KITA 45/KLI/2023 Employee Advocacy Employee advocacy/pemangku tugas komunikasi diukur berdasarkan dari jumlah pegawai pemangku tugas komunikasi kemenkeu satu yang aktif membuat konten pada tiap-tiap unit dengan baseline yang sudah ditentukan pada tiap-tiap kuartal, dengan capaian sebagai berikut: Bulan Periode EA Judul Edisi EA Target Capaian Nilai 9 Februari - 23 Februari APBN Hadir dan Dirasakan Februari 2023 Masyarakat di Media Sosial 194 628 100 Laporan Kinerja 2023 | 181
Maret April Mei Juni Juli Agustus 23 Februari - 9 Maret 2023 24 Februari - 10 Maret 2023 3 Maret - 17 Maret 2023 08 Maret - 22 Maret 13 Maret - 27 Maret 2023 8 April - 14 April 2023 12 April - 26 April 2023 18 April - 9 Mei 2023 9 Mei - 23 Mei 2023 23 Mei - 6 Juni 2023 27 Juni - 11 Juli 2023 12 Juli - 14 Juli 2023 26 Juli - 9 Agustus 2023 14 Agustus - 28 Agustus 2023 18 Agustus - 1 September 2023 APBN KITA 194 812 Penanganan Internal RAT 194 798 Kepercayaan Publik Tidak Boleh Dikhianati 194 876 Kemenkeu Bersih-Bersih 194 651 Kemenkeu Jaga Integritas 194 807 Apresiasi Wajib Pajak 388 851 Penjelasan Surat PPATK ke Kemenkeu 2009 - 2023 388 799 APBN KITA 388 748 Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan I 2023 388 895 APBN KITA 388 827 APBN KITA 388 802 Jenis dan Batasan Natura yang dikecualikan dari 427 906 objek PPh APBN Kita Juli 427 876 APBN Kita Agustus 427 894 RAPBN dan Nota Keuangan 2024 427 902 Laporan Kinerja 2023 | 182 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25 Agustus - 8 September 2023 ASEAN Finance Ministry and Central bank 427 Governors Meeting 13 September - 19 September 2023 Via Twitter 427 September 15 September - 29 September 2023 Peran Pemerintah Untuk Penguatan UMKM 427 21 September - 5 Oktober 2023 APBN Kita September 427 Oktober Tidak ada Agenda EA dari Biro KLI 0 November 26 Oktober - 5 November 2023 Amplifikasi Konten Kemenkeu APBN Kita 465 Oktober 27 November - 11 Desember 2023 Amplifikasi Konten Kemenkeu APBN Kita 465 November Desember 6 Desember - 20 Desember 2023 Penyerahan DIPA & Daftar TKD TA 2024 465 11 Desember - 25 Desember 2023 Amplifikasi Konten Kemenkeu COP 465 20 Desember - 3 Januari 2024 APBN Kita Desember 465 Penanganan Isu Negatif Penanganan isu negatif didasarkan oleh laporan Biro KLI terkait isu negatif dalam bentuk laporan manajemen isu sensitif yang disampaikan oleh Biro KLI. Pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) isu negatif yang disampaikan Biro KLI pada laporan manajemen isu sensitive tanggal 20 s.d 25 Februari 2023 yang ditangani melalui ND- 407/ KN.7/ 2023, adapun isu yang muncul antara lain: Laporan Kinerja 2023 | 183 839 476 807 662 0 803 808 818 789 757 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100
1. Pembiayaan Kereta Cepat Bentuk respon dengan penyediaan holding statement HS-03/KN.7/2023 2. Waskita Gagal Bayar Bentuk respon dengan penyediaan holding statement HS-04/KN.7/2023 Implementasi Hasil Rakor Kehumasan Kolaborasi antar unit eselon dalam Kementerian Keuangan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selama tahun 2023 DJKN telah melaksanakan 27 kolaborasi konten sosial media, 3 event kolaborasi, dan pelaksanaan 2 kolaborasi media briefing, dengan rincian sebagai berikut: No Kanal Unit yang berkolaborasi Tanggal Pelaksanaan 1 Media Sosial Lembaga Manajemen Aset Negara 18 April 2023 2 Media Sosial DJPPR 11 April 2023 3 Media Sosial Kemenkeu 24 April 2023 4 Media Sosial Kemenkeu 3 Maret 2023 5 Media Sosial SMF 26 Januari 2023 6 Media Sosial LPEI 13 Januari 2023 7 Media Sosial DJPPR 11 Januari 2023 8 Media Sosial Kemenkeu 9 Januari 2023 9 Media Sosial Kemenkeu 6 Januari 2023 10 Media Sosial DJPPR 3 Juli 2023 11 Media Sosial Kemenkeu RI 6 Juli 2023 12 Media Sosial PT SMI 7 Juli 2023 13 Media Sosial LPEI 10 Juli 2023 14 Media Sosial LMAN 12 Juli 2023 15 Media Sosial Kemenkeu RI 13 Juli 2023 16 Media Sosial LMAN 14 Juli 2023 Laporan Kinerja 2023 | 184
17 Media Sosial KPKNL Yogyakarta 16 Juli 2023 18 Media Sosial PT JBA Indonesia 16 Juli 2023 19 Media Sosial DJPPR 19 Juli 2023 20 Media Sosial Kemenkeu RI 25 Juli 2023 21 Media Sosial GBK Sports Complex 24 Agustus 2023 22 Media Sosial Kemenkeu RI & RSUD Moewardi 29 Agustus 2023 23 Media Sosial PT SMF 30 September 2023 24 Media Sosial DJPPR 30 September 2023 25 Media Sosial DJPPR 21 September 2023 26 Media Sosial DJPPR 7 September 2023 27 Media Sosial PT SMF 6 September 2023 28 Event PT SMF - GTC Untag Banyuwangi 27 September 2023 29 Event PT SMF - GTC Aceh 30 September 2023 30 Event Lembaga Manajemen Aset Negara 22 - 24 Mei 2023 31 Media Massa LMAN 29 Agustus 2023 32 Media Massa SMF 23 Juni 2023 Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko Selama tahun 2023 kemungkinan terjadinya risiko "Terjadinya Krisis Komunikasi terkait tugas dan fungsi DJKN" memiliki besaran risiko 16 (level risiko tinggi), dengan level kemungkinan jarang terjadi dan level dampak signifikan. Hal ini dikarenakan selama tahun 2023 terdapat beberap pemberitaan negatif yang berpotensi menjadi krisis antara lain: a. Lapindo b. PMN InJourney c. temuan BPK atas pengelolaan PMN, d. kasus Jusuf Hamka Laporan Kinerja 2023 | 185
Adapun besaran level dampak signifikan karena dapat menimbulkan dampak signifikan krisis komunikasi berupa meluasnya pemberitaan negatif terkait DJKN di berbagai platform media nasional sehingga berimplikasi pada turunnya reputasi organisasi dan turunnya kepercayaan masyarakat kepada DJKN. Atas pemberitaan tersebut, Subdit Humas telah mendapatkan penanganan mulai dari koordinasi dengan dit teknis dan biro KLI, penyusunan Holding Statement sebelum krisis terjadi, dan secara berkala dilakukan pemantauan atas perkembangan isu-isu dimaksud. Adapun trajectory IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan adalah. 12d-N : Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu DJKN 12d3-CP : Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
100,00 (3,55)
100,00 (3,55)
100,00 (3,55)
100,00 (3,55)
100,00 (3,55)
Max /
133,52 (4,74)
133,52 (4,74)
133,52 (4,74)
141,97 (5,04)
141,97 (5,04)
TLK Capaian
133,52 133,52
133,52 141,97 141,97 Adapun penjelasan atas capaian ini antara lain : Semester I Komponen Realisasi Skala 4 Bobot Capaian Efektivitas Komunikasi Publik 3.84 3.84 25% 0.96 Partisipasi Agenda Setting 99.4 3.98 35% 1.3916 Employee Advocacy 100 4.00 10% 0.4 (pemangku tugas komunikasi) Laporan Kinerja 2023 | 186
Penanganan Isu Negatif 100 4.00 25% Implementasi Kehumasan Hasil Rakor 100 4.00 5% Total Realisasi Total Realisasi Konversi Capaian di atas 3,55 berlaku konversi dengan indeks 3,74 (capaian K-Wide 2022) sebagai batas maksimal 120% Indeks Capaian Semester II Komponen Realisasi Skala 4 Bobot Efektivitas Komunikasi Publik 3.8 3.8 25% Partisipasi Agenda Setting 95.125 3.99 35% Employee Advocacy 100 4.00 10% (pemangku tugas komunikasi) Penanganan Isu Negatif 100 4.00 25% Implementasi Kehumasan Hasil Rakor 100 4.00 5% Total Realisasi Total Realisasi Konversi Capaian di atas 3,55 berlaku konversi dengan indeks 3,74 (capaian K-Wide 2022) Laporan Kinerja 2023 | 187 1 0.2 3.95 5.05 120% Capaian 0.95 1.39 0.40 1.00 0.20 3.947 5.03
sebagai batas maksimal 120% Indeks Capaian 120% Sehingga realisasi Tahunan 5.04 (rata-rata realisasi Semester I dan Semester II) atau 120% Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 3,55*
3,55
5,04 2022
3,55
3,5
3,73 Sumber: Data Olahan *manual iku baru Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu Memperbanyak postingan amplifikasi topik Agenda Setting Kemenkeu, dan melakukan repost/reshare konten yang diamplifikasi oleh Kemenkeu dan Unit Eselon I yang lain terkait topik Agenda Setting Kemenkeu Laporan Kinerja 2023 | 188
Target IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Melakukan penyusunan surat keputusan kelompok kerja pemangku tugas employee advocacy DJKN 2023 disesuaikan dengan usulan dari masing- masing kantor vertikal. 2. Membuat Group Ms Teams yang berisi pelaporan, monitoring dan seluruh informasi terkait tugas amplifikasi yang diikuti oleh seluruh Pemangku Tugas sesuai SK Pokja. 3. Menyampaikan nota dinas terkait strategi komunikasi mengenai kegiatan agenda setting Kemenkeu kepada kantor vertikal. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu: 1. Topik pada unsur Efektivitas Komunikasi Publik (Program Keringanan Utang) dan unsur Partisipasi Agenda Setting Kemenkeu kurang menjadi perhatian audiens media sosial DJKN. 2. Masih terdapat pegawai yang ditetapkan sebagai anggota Pokja Pemangku Tugas Komunikasi yang belum memahami mekanisme pelaksanaan dan pelaporan tugas amplifikasi. Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pelaksanaan IKU ini antara lain. 1. Melakukan monitoring dan analisis isu atau topik yang sedang berkembang di berita pemberitaan media massa maupun media sosial. 2. Dari hasil analisis, Humas menentukan isu negatif yang memerlukan penanganan lebih lanjut. 3. Bersama dengan unit teknis/kementerian terkait menentukan langkah yang akan diambil untuk menanggapi isu/pemberitaan negatif. 4. Mengumpulkan bahan dan menyiapkan strategi komunikasi yang memadai untuk menanggapi isu/pemberitaan negatif yang ada melalui kanal-kanal yang ada, seperti menyusun holding statement pimpinan, key opinian leader, dll. 5. Menjaga hubungan baik dengan media dengan melaksanakan FGD/media gathering antara pimpinan DJKN dengan para media forkem. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : Laporan Kinerja 2023 | 189
No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Pembinaan/Edukasi 572,897,000 512,160,709 Pelaksanaan kegiatan DJKN Publik Goes to Campus/School/Visit DJKN/Konsultasi dan kunjungan dinas/resmi dari Pemerintah Daerah/Pemprov/Pemkot/DPRD. 2 Kehumasan 4,724,370,000 4,172,368,055 Pelaksanaan kegiatan pada triwulan selanjutnya, antara lain: media dan dokumentasi/manajemen strakom 3 Pameran/Eksibisi 327,197,000 291,840,187 1) Pelaksanaan pameran/eksibisi. 2) Pemberian dukungan kepada Unit Kantor Pusat dan Kantor Vertikal yang membuka stand dalam pameran/eksibisi yang diselenggarakan di wilayah kerjanya berupa corporate identity atau biaya pembuatan booth. 4 Publikasi Media 8,280,000 8,280,000 Melakukan pembaruan konten Website dan fitur website. 5 Publikasi Iklan dan 1,271,476,000 942,409,650 Pelaksanaan publikasi melalui Media Placement media radio, TV, cetak, dan online pada triwulan berikutnya. 6 Strategi 443,080,000 419,912,762 Pelaksanaan monitoring Komunikasi media/isu secara berkelanjutan. 7 Contact Center 180,000,000 168,266,207 Pelayanan informasi melalui layanan Contact Center dan Area Pelayanan Terpadu Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Laporan Kinerja 2023 | 190
Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah IKU efektivitas kehumasan tidak hanya diukur dengan kegiatan komunikasi yang bersifat below the line (komunikasi langsung), tetapi juga mencakup kegiatan komunikasi yang bersifat above the line (komunikasi dengan media) dan trough the line (komunikasi melalui media sosial), serta peningkatan publikasi tidak hanya mengenai tema APBN namun juga mengangkat tema yang menjadi core business dari masing masing unit eselon I lainnya di Kementerian Keuangan yang tentunya dengan terus mengedepankan semangat kolaborasi Kemenkeu Satu. Laporan Kinerja 2023 | 191
13. Sasaran Strategis 13 : Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal Penguatan pengelolaan keuangan yang kuatitasnya tercermin dari opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan. Selain itu, sasaran ini juga meliputi pengelolaan BMN secara optimal melalui pemanfaatan seluruh BMN Kemenkeu secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasikan satu (1) IKU yaitu Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015. IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 terdiri dari 3 SubIKU meliputi: 1) Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15; 2) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran; 3) Indeks efisiensi belanja birokrasi Atas sub iku ini masing-masing pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut 13. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal No Indikator Kinerja/Sub-IKU Target Realisasi Capaian Indeks kualitas 1. pengelolaan keuangan 100 112.16 112.16% BA 015 a. Indeks Kualitas Pelaporan 100 107,64 107,64 Keuangan BA 15 b. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 100 108,83 108,83 anggaran c. Indeks efisiensi belanja birokrasi 100 120 120 Laporan Kinerja 2023 | 192
Uraian mengenai ketiga sub-IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini. 1. Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15 Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan, sub IKU ini termasuk dalam target kinerja Kementerian Keuangan terkait dengan pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah dengan indikator kinerja Indeks opini BPK atas LK BA 15. Sub IKU ini mengukur dua komponen yaitu Indeks Opini BPK atas LK BA 15 dan indeks penyelesaian tindak lanjut temuan atas LK BA 15. Formula SubIKU: (70% x Indek Opini BPK) + (30% x Rata-rata Indeks Penyelesaian TL BPK) Raw data capaian adalah sebagai berikut: Nama Komponen Target Realisasi Realisasi setelah Capaian pembobotan Indeks Opini BPK 100 70 (70%) Indeks 91,05 27,31 penyelesaian tindak lanjut temuan atas LK BA 15 (30%) Total 90,4 97,31 107,64 Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut: 13a-CP : Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 DJKN 13a1-CP : Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15 T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Max / Realisasi
120,00 120,00 140,69 140,69 107,64 107,64 TLK Laporan Kinerja 2023 | 193
120,00 120,00 120,00 120,00 107,64 107,64 Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. SubIKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15 TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100 (90,4)
107,64 (97,31)
2022 90,4
97,5 2021
100 2020
93,25 Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terdapat sedikit penurunan nilai indeks sebesar 0,19 (realisasi dalam raw data) dari tahun 2022 dengan realisasi SubIKU pada tahun 2023 sebesar 107,64. Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu Koordinasi dengan Rocankeu, Romadan, SITP dan satuan kerja Laporan Kinerja 2023 | 194
vertikal dalam pemenuhan Dokumen Pemeriksaan Interim BPK dan Pemeriksaan Tahunan BPK. Target IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15 berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Koordinasi dengan Dit. Lelang, Dit. PKKN, dan LMAN, untuk menyelesaikan rekomendasi temuan BPK 2021 dan 2022; 2. Penyampaian dokumen pemeriksaan yang berkualitas untuk meminimalisir temuan; 3. Memberikan asistensi kepada satuan kerja yang menjadi sampling pemeriksaan BPK; 4. Pemenuhan tanggapan atas konsep rekomendasi; 5. Mempersiapakan data dan dokumen untuk tindak lanjut rekomendasi atas LK 2022; 6. Optimalisasi penyelesaian rekomendasi dalam jangka 60 hari BPK. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut: 1. Respon para pihak terkait rekomendasi BPK masih kurang, terutama dari pihak eksternal; 2. Pada saat periode pemeriksaan BPK RI, terdapat kewajiban tusi yang lain yang juga membutuhkan waktu dan personel; 3. Keterbatasan rentang kendali karena berhubungan dengan pihak ke-3; 4. Banyaknya tim yang menyampaikan permintaan dokumen secara bersamaan dikhawatirkan mengurangi kualitas data yang disampaikan. Adapun mitigasi risiko yang disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain. 1. Menyusun Petunjuk Penyusunan Laporan Keuangan DJKN; 2. Penyampaian Pedoman Pengelolaan Rekening Pengeluaran K/L berdasarkan PMK No. 182/PMK.05/2017 dan PMK No. 183/PMK.05/2019; 3. Monitoring dan Implementasi Penyelesaian Saldo Dana Mengendap (Perdirjen- 01/2020); Laporan Kinerja 2023 | 195
4. Percepatan Penyelesaian Pending Matters Monsakti dan Mitigasi Risiko Salah Saji Laporan Keuangan Tahun 2023; 5. Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER- 8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga; 6. Penggunaan Akun Khusus COVID-19. Terdapat efisiensi atas penggunaan sumber daya finansial atas pencapaian target SubIKU yang ditunjukkan pada rincian anggaran dan kegiatan sebagai berikut. No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Laporan Keuangan 1,242,160,000 1,005,723,193 Telah disusun dokumen Laporan Unit Keuangan Unit, diantaranya berupa Laporan Keuangan Tahun 2022, Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023, dan Laporan Keuangan Interim Tahun 2023 2 Dokumen 323,128,000 268,331,849 Telah disusun berbagai Perbendaharaan Dokumen Perbendaharaan, Unit antara lain LPJ Bendahara, Laporan Pelaksanaan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Laporan Transfer Dana TKPKN, dan Laporan Monev KKP Triwulanan Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah 1. Mempersiapakan data dan dokumen untuk penyelesaian rekomendasi BPK LK 2023; 2. Meningkatkan Koordinasi dengan UIC temuan terkait penyelesaian rekomendasi (LHP). Laporan Kinerja 2023 | 196
2. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya ouput, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Dasar perhitungan SubIKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 masih menggunakan SE-8/MK.1/2020. Dimana ketentuan dalam SE tersebut menyatakan bahwa capaian IKU PKPA pada triwulan I sampai dengan III merupakan hasil dari nilai IKPA sedangkan untuk capaian triwulan IV merupakan hasil dari IKPA (40%) dan Smart DJA (60%). Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut: 13a-CP : Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 DJKN 13a2-CP : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Max / Realisasi 120,00 109,83 109,83 105,77 105,77 108,83 108,83 TLK Capaian 120,00 109,83 109,83 105,77 105,77 108,83 108,83 Formula Realisasi KKPA x >= 98 95,5 = <x < 98 Indeks Capaian 120 100 + (X- 95,5) : 0,125 Laporan Kinerja 2023 | 197
x = 95,5 80 < x < 95,5 X = 80 x < 80 100 80 + (X - 80) : 0,775 80 79,9 Rincian Capaian IKPA Indikator Nilai Bobot Nilai Akhir 1. Revisi DIPA 100,00 10% 10,00 2. Deviasi Hal III DIPA 86,86 10% 8,69 3. Penyerapan Anggaran 91,01 20% 18,20 4. Belanja Kontraktual 95,41 10% 9,54 5. Penyelesaian Tagihan 99,79 10% 9,98 6. Pengelolaan UP dan TUP 99,47 10% 9,95 7. Dispensasi SPM 100,00 5% 5,00 8. Capaian Output 99,90 25% 24,98 Rincian Capaian SMART Indikator Nilai Bobot Nilai Akhir 1. Capaian Program 99,61 50% 49,81 a. Aspek Manfaat / Sasaran Program 100,00 66,7% 66,70 b. Aspek Implementasi 98,84 33,3% 32,91 1) Capaian Output Program 100,00 43,5% 43,50 2) Efisiensi 100,00 28,6% 28,60 3) Konsistensi RPD 99,06 18,2% 18,03 4) Penyerapan Anggaran 89,84 9,7% 8,71 2. Rata-Rata Capaian Satker 94,14 50% 47,07 NKPA = 96,6, Capaian konversi sesuai formula SubIKU = 108,83 Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Laporan Kinerja 2023 | 198
SubIKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100 (95.5) 95 95 95
108,83 (96,6)
2022 95.5 95
95 95
95,78 2021
95.5 95
95 95
95,65 2020
95 95
95 95
96,74 Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terdapat kenaikan nilai indeks dari 95,78 pada tahun 2022 menjadi 96,6 pada tahun 2023 atau sebesar 0,82 (realisasi dalam raw data) dengan realisasi SubIKU sebesar 108,83. Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu Memberikan early warning pemenuhan target penyerapan dan deviasi Halaman III DIPA, terutama pada lingkup Kantor Pusat. Target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Melaksanakan revisi anggaran untuk mendukung pencapaian target IKU IKKPA. Laporan Kinerja 2023 | 199
2. Melakukan pembinaan dan monitoring atas pemenuhan ketentuan Langkah- Langkah Akhir Tahun (LLAT) TA 2023. 3. Menyediakan perangkat simulasi proyeksi IKU IKKPA sebagai alat bantu Satuan Kerja dalam pencapaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang optimalKualitas Pelaksanaan Anggaran yang optimal; Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut: 1. Penyerapan Anggaran Dari sisi penilaian IKPA, realisasi anggaran non-BLU belum mencapai trajectory penyerapan anggaran yang telah ditentukan oleh regulator, yaitu sebesar 88,40% dari target sebesar 90,34%. Sedangkan dari sisi penilaian SMART, realisasi anggaran (termasuk BLU) hanya mencapai 89,85% dari target sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari upaya Satuan Kerja untuk melakukan efisiensi sebagai bagian dari penilaian SMART. 2. Deviasi Halaman III DIPA Realisasi anggaran per bulan kurang konsisten terhadap RPD yang telah ditetapkan. Hal ini secara umum diakibatkan pelaksanaan kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana yang telah disusun per bulannya, diantaranya yaitu untuk pelaksanaan kegiatan Satgas BLBI dan Belanja Modal. 3. Belanja Kontraktual Terdapat kontrak Belanja Modal bernilai antara Rp50-200 Juta yang diselesaikan setelah triwulan I, sehingga mengakibatkan nilai komponen Akselerasi Belanja Modal menjadi tidak optimal Atas pencapaian IKU ini tidak memerlukan mitigasi ataupun tindakan tertentu mengingat tidak terdapat perubahan kegiatan dan anggaran yang mengharuskan pelaksanaan revisi standar struktur biaya (SSB) Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai target SubIKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut: Laporan Kinerja 2023 | 200
No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Rencana Kerja 1,741,876,000 777,065,331 Telah disusun dokumen dan Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Unit Unit, diantaranya berupa Renja, RKA-K/L, Proposal PNBP, dan lainnya. Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah Memberikan early warning pemenuhan target penyerapan dan deviasi Halaman III DIPA. 4. Indeks efisiensi belanja birokrasi IKU Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi mengukur efisiensi dari simplifikasi proses bisnis dan/ atau digitalisasi Kementerian Keuangan. Efisiensi diukur dari perubahan input dari simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi tersebut di tahun 2023 (kuantitatif) dan peningkatan di sisi produktivitas dampak dari simplifikasi proses bisnis dan/ atau digitalisasi (kuantitatif/kualitatif). Masing-masing Unit Eselon I yang telah mengembangkan aplikasi untuk diterapkan di 2023 membandingkan efisiensi setelah adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi dengan sebelum adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi. 1. Identifikasi keseluruhan input yang dikeluarkan untuk menjalankan proses bisnis baik sebelum adanya implementasi TIK dan sesudah adanya implementasi TIK; 2. Identifikasi produktivitas yang dihasilkan sebelum adanya implementasi TIK dan setelah adanya implementasi TIK; 3. Setelah adanya implementasi atas simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi, Unit Eselon I membandingkan setelah adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi dengan sebelum adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasiatas aspek input dan aspek produktivitas; 4. Realisasi akhir IKU merupakan hasil perbandingan setelah dengan sebelum disandingkan. Laporan Kinerja 2023 | 201
Ruang lingkup perhitungan IKU efisiensi belanja birokrasi kemenkeu: 1. Investasi TIK dan atau simplifikasi proses bisnis yang sudah berjalan beroperasi dan/atau; 2. Investasi TIK dan/atau simplifikasi proses bisnis tahun berjalan. Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut: 13a-CP : Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 DJKN 13a3-CP : Indeks efisiensi belanja birokrasi T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 Max / Realisasi
120,00 120,00
120,00 120
120 TLK
120,00 120,00
120,00 120 120 Formula IKU: Tingkat efisiensi atas perubahan input (BOBOT 50%) + Tingkat Produktivitas (BOBOT 50%) Penjabaran: ((realisasi/85) *100%)*50% + ((realisasi/85) *100% )*50% Rincian capaian IKU Jenis efisiensi Target Realisasi sebelum Realisasi setelah pembobotan pembobotan Efisiensi atas 85 92,73 54,54 perubahan input (50%) Laporan Kinerja 2023 | 202
Efisiensi 85 115 67,64 produktivitas (50%) Total efisiensi 122,18 belanja birokrasi (Max: 120) Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. SubIKU Indeks efisiensi belanja birokrasi TAHUN TAHUN TARGET REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100
120 2022
100 Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Dapat disampaikan bahwa IKU Indeks efisiensi belanja birokrasi merupakan IKU cascade dari Kemenkeu-Wide pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terdapat kenaikan yang signifikan atas realisasi SubIKU sebesar 20 basis poin dari tahun sebelumnya dengan realisasi SubIKU pada tahun 2023 sebesar 120. Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks efisiensi belanja birokrasi, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang Laporan Kinerja 2023 | 203
telah dilakukan karena aplikasi lelang.go.id adalah aplikasi yang sudah dikenal masyarakat luas, dan juga sudah digunakan untuk sarana lelang online berbagai jenis lelang dan menghasilkan PNBP yang cukup besar. Selain itu, berbagai dokumen sudah menggunakan naskah digital sehingga belanja bahan semakin efisien. Target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait perhitungan yang tertuang pada proposal efilan DJKN 2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat teknis (dhi. Dit Lelang) dalam memetakan data perhitungan IKU 3. Menyiapkan data terkait untuk pelaksanaan forum one on one dengan CTO dan Rocan atas proposal dan kertas kerja Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut: Terdapat perubahan target yang ditetapkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu 30 persemester dan 85 tahunan. Sedangkan mitigasi risiko yang telah disusun untuk pencapaian iku ini antara lain. 1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi keuangan di tingkat satker di lingkup DJKN. 2. Asistensi penyusunan laporan keuangan kepada satker di lingkup DJKN. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Rencana Kerja 1,741,876,000 777,065,331 Telah disusun dokumen dan Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Unit Unit, diantaranya berupa Renja, RKA-K/L, Proposal PNBP, dan lainnya. 2 Laporan 1,242,160,000 1,005,723,193 Telah disusun dokumen Keuangan Unit Laporan Keuangan Unit, diantaranya berupa Laporan Laporan Kinerja 2023 | 204
Keuangan Tahun 2022, Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023, dan Laporan Keuangan Interim Tahun 2023 3 Dokumen 323,128,000 268,331,849 Telah disusun berbagai Perbendaharaan Dokumen Perbendaharaan, Unit antara lain LPJ Bendahara, Laporan Pelaksanaan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Laporan Transfer Dana TKPKN, dan Laporan Monev KKP Triwulanan Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melakukan koordinasi dengan Birocankeu tekait perhitungan sub IKU Efisiensi Belanja Birokrasi Tahun 2023. Laporan Kinerja 2023 | 205
14. Sasaran Strategis 14 : Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif Pengelolaan layanan TIK yang andal tercipta melalui ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau Business Impact Analysis (BIA). Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menjadi institusi yang informatif dan dapat dipercaya - terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Adapun terkait dengan penyampain pesan tersebut diperlukan tidak hanya strategi yang baik, namun dukungan dari Sistem manajemen informasi yang andal. Keandalan Sistem Informasi dalam dunia yang serba digital menjadi salah satu hal yang penting (salah satunya dalam mewujudkan dan menjaga reputasi Kementerian Keuangan secara khusus dan Pemerintah secara umum di mata masyarakat/stakeholder) Pengelolaan layanan TIK yang andal kemudian tercermin dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan atau Business Impact Analysis (BIA). Untuk mewujudkan kesemuanya, utamanya di era dimana sosial media tengah marak - seseorang dapat dengan mudah menyampaikan pendapatnya, hacker yang semakin banyak mengincar celah keamanan; maka diperlukan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat di lingkungan Kemenkeu dalam suatu ekosistem yang kolaboratif Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasikan satu (1) IKU yaitu Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK. IKU Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK terdiri dari 3 Sub IKU meliputi: 1) Tingkat Downtime Sistem TIK; 2) Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK; 3) Tingkat Penyelesaian Data Analytics Atas sub iku ini masing-masing pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut. 14. Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif Laporan Kinerja 2023 | 206
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Tingkat kualitas 100% 112.46% 112.46% pengelolaan sistem TIK 1. Tingkat Downtime 0,1% 0,0045% 2222.22% Sistem TIK 2. Persentase 92% 100% 108,7% Penyelesaian Proyek Strategis TIK 3. Tingkat Penyelesaian 92% 100% 108,7% Data Analytics Uraian mengenai ketiga sub-IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini. 1. Tingkat Downtime Sistem TIK Tingkat downtime sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi dari masing-masing Unit Eselon I yang disebabkan oleh gangguan pada infrastruktur TIK ataupun core system layanan TIK meliputi: Layanan Internet, Layanan Intranet, Server/Operating System (OS), Aplikasi, dan Database yang dikelola oleh unit TIK Pusat dan unit TIK Eselon I. Layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 1. Potensi kerugian finansial; 2. Potensi tuntutan hukum; 3. Citra Kementerian Keuangan; dan 4. Jumlah pengguna yang dirugikan. Perhitungan downtime layanan tidak termasuk downtime yang direncanakan (planned downtime) dan disetujui unit Eselon I terkait untuk tujuan pemeliharaan (Preventive Maintenance) pada hari libur. Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK. Laporan downtime layanan TIK disusun berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan Laporan Kinerja 2023 | 207
menggunakan alat ukur atau alat monitoring yang disepakati. Pada tahun 2023, layanan TIK unit DJKN yang masuk dalam perhitungan IKU adalah Portal Lelang Indonesia dan SIMAN. Formula tingkat downtime sistem TIK: () = () () 100% = ℎ (1 + 2 + ⋯ + ) 1. Sumber data berasal dari Laporan Capaian Tingkat Downtime Sistem TIK DJKN yang disampaikan setiap bulan. 2. Sumber data berasal dari Laporan Capaian Tingkat Downtime Sistem TIK DJKN yang disampaikan setiap bulan. Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut: 14a-CP : Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK DJKN 14a1-CP : Tingkat Downtime Sistem TIK T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Target 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Realisas i 0,0057 0,0006 0,0006 0,0043 0,0043 0,0045 0,0045 Indeks Capaian Tanpa Batas 1754,4% 16.666,7% 16.666,7% 2.325,6% 2.325,6% 2.222,2% 2.222,2% Indeks Max. 120 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% Laporan Kinerja 2023 | 208 Pol / KP Max / TLK
Pada tahun 2023, downtime aplikasi SIMAN adalah sebesar 0,0061% (32 menit) sehingga ketersediaan layanan aplikasi SIMAN sampai dengan Q4 tahun 2023 adalah 99,9939%. Sementara downtime Portal Lelang Indonesia adalah sebesar 0,0029% (15 menit), sehingga ketersediaan layanan Portal Lelang Indonesia sampai dengan Q4 tahun 2023 adalah 99,9971%. Realisasi menurun disebabkan oleh berubahnya formula perhitungan dari tahun 2022. Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. SubIKU Tingkat Downtime Sistem TIK TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 0,1 0,1 0,1 0,1
0,0045 2022
0,1 0,1 0,1 0,1
0,0004 2021
0,1 0,1 0,1 0,1
0,0045 2020
0,1 0,1 0,1
0,014 2019
0,1 0,1 0,1
0,10006 Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di Laporan Kinerja 2023 | 209
setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terdapat sedikit penurunan nilai dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 0,0045% dari target sebesar 0,1% dalam Perjanjian Kinerja, Renstra (DJKN & Kemenkeu) maupun Renja Kemenkeu. Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat Downtime Sistem TIK, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu Melakukan pemantauan secara berkala terhadap aplikasi SIMAN dan Portal Lelang Indonesia dan segera melakukan tindak lanjut apabila terdapat gangguan. Target IKU Tingkat Downtime Sistem TIK berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Melakukan koordinasi dengan pengelola infrastruktur (Pusintek); 2. Melakukan maintenance aplikasi SIMAN dan Portal Lelang Indonesia secara berkala agar keandalan sistem selalu terjaga; 3. Melakukan koordinasi dengan pemilik proses bisnis aplikasi; 4. Melakukan migrasi ke SMART DC; 5. Scale-up resource Portal Lelang Indonesia. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut: 1. Berdasarkan investigasi tim terkait beberapa kali terjadi gangguan pada komponen jaringan Pusintek yang menyebabkan aplikasi tidak dapat diakses oleh pengguna dan gangguan tersebut berhasil diatasi; 2. Load Portal Lelang yang tinggi pada jam jam tertentu dapat menyebabkan gangguan. Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain. 1. Melakukan koordinasi dengan pengelola infrastruktur (Pusintek); 2. Melakukan maintenance dan pemantauan terkait aplikasi.; 3. Melakukan koordinasi dengan pemilik proses bisnis. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : Laporan Kinerja 2023 | 210
No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Pemeliharaan 12,231,441,000 11,638,564,628 Telah dilaksanakan Sistem TIK DJKN pemeliharaan terhadap 581 unit Sistem TIK DJKN. 2 Sistem TIK 4,881,432,000 4,093,704,504 Terdapat 39 modul aplikasi yang dilakukan pengembangan dan/atau pemeliharaan 3 Aplikasi Portal 7,587,288,000 7,352,740,995 Telah dilaksanakan re- Lelang Indonesia engineering Portal Lelang (Re-engineering) Indonesia Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah tetap menjaga tingkat downtime seminimal mungkin dengan melaksanakan rangkaian kegiatan pemantauan hingga pemeliharaan sistem TIK secara berkala. 2. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK Proyek strategis TIK adalah Proyek TIK pada Unit Eselon I/Non Eselon I yang terkait dengan rencana strategis dan arsitektur TIK Kementerian Keuangan, mendukung kelangsungan proses bisnis utama organisasi (Kemenkeu dan/atau Unit Eselon I/Non Eselon I lain), dan/atau dianggap strategis oleh Unit Eselon I/Non Eselon I yang bersangkutan. Penyelesaian Proyek Strategis guna mendukung layanan permintaan pengembangan sistem aplikasi pendukung proses bisnis utama di DJKN. Proyek Strategis 2023 meliputi aplikasi SIMPaN. Formula perhitungan IKU ini adalah rata-rata persentase penyelesaian setiap proyek/target dengan sumber data yang berasal dari laporan penyelesaian Proyek Strategis TIK. Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut: Laporan Kinerja 2023 | 211
14a-CP : Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK DJKN 14a2-CP : Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target 10,00 30,00 30,00 60,00 60,00 92,00 92,00 Max / Realisasi 20,00 35,71 35,71 71,43 71,43 100 100 TLK Capaian 120 119,03 119,03 119,05 119,05 108,70 108,70 Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 92 92 92 92
100 2022
90 90
90 90
100 2021
87 87
87 87
99.16 2020
85 85
93 Sumber: Data Olahan Laporan Kinerja 2023 | 212
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi SubIKU dapat dipertahankan dengan nilai sebesar 100 dengan target yang meningkat pada tahun 2023 (Target: 92). Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu Melakukan Pengembangan aplikasi SIMPaN. Target IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan melakukan koordinasi dengan para pihak yang terkait serta melaksanakan pengembangan aplikasi sesuai timeline, sebagaimana berikut : a. Pengembangan aplikasi SIMPaN sesuai Nota Dinas Direktur PKKN nomor ND- 91/KN.2/2023 tanggal 17 Januari 2023, dan kegiatan rapat pembahasan detail user requirement aplikasi bidang Piutang Negara Tahun 2023 sesuai Undangan Direktur TSI nomor UND-26/KN.8/2023 tanggal 27 Januari 2023; b. Aplikasi SIMPaN telah dilakukan pengujian oleh tim tester dan pemilik proses bisnis serta telah melalui uji kerentanan (vulnerability test) pada tanggal 29 November 2023; c. Telah dilakukan penyerahan hasil pengembangan melalui ND-1133/KN.8/2023 tanggal 15 Desember 2023 hal Penyerahan dan Implementasi Hasil Pengembangan Aplikasi SIMPaN Fitur Rekonsiliasi kepada Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara selaku pemilik proses bisnis bidang piutang negara. Adapun kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersifat minor. Sehingga mitigasi risiko yang disusun untuk mendukung pecapaian IKU ini antara lain. 1. Melakukan koordinasi dengan pemilik proses bisnis secara berkala; 2. Melaksanakan pengembangan aplikasi sesuai timeline. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : Laporan Kinerja 2023 | 213
No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Sistem TIK 4,881,432,000 4,093,704,504 Terdapat 39 modul aplikasi yang dilakukan pengembangan dan/atau pemeliharaan 2 Aplikasi Portal 7,587,288,000 7,352,740,995 Telah dilaksanakan re- Lelang Indonesia engineering Portal Lelang (Re-engineering) Indonesia Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah berkoordinasi dengan Pusintek dan/atau para pihak terkait dan melakukan pengembangan aplikasi sesuai timeline. 3. Tingkat Penyelesaian Data Analytics Proyek data analitik adalah suatu inisiatif dalam memahami dan mengevaluasi data untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat melalui penerapan metodologi dan teknik analitik. Proyek data analitik pada umumnya dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mengekstrak informasi berguna dan memahami pola dan hubungan yang mendasar dalam data tersebut. Sebagai institusi publik, Kementerian Keuangan memanfaatkan data analitik sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan fiskal. Sejalan dengan upaya untuk mendorong ekosistem TIK yang kolaboratif, Kementerian Keuangan memperkuat implementasi data analitik melalui pendekatan ekosistem yang meliputi antara lain pelaksanaan tema strategis (executive direction), perbaikan kualitas data, peningkatan kompetensi SDM, pelaksanaan tata kelola, pemanfaatan teknologi, dan penerapan manajemen perubahan. Pada akhirnya inisiatif data analitik akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan keputusan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Laporan Kinerja 2023 | 214
Pencapaian IKU dihitung berdasarkan realisasi Inisiatif Strategis (IS) tema Data Analitik. Terdapat 3 IS Data Analitik yang menjadi dasar pengukuran capaian, 2 IS yang menjadi tanggung jawab penuh DJKN, dan 1 IS bersama yang melibatkan DJP, DJBC, DJA, LNSW, dan DJKN yaitu IS Data Analitik Graph Analytic 6 Komoditas. IS tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran 20 besar pengusaha di balik komoditas batubara, nikel, tembaga, timah, dan bauksit. Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut: 14a-CP : Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK DJKN 14a3-CP : Tingkat Penyelesaian Data Analytics T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target 23,00 46,00 46,00 69,00 69,00 92,00 92,00 Max / Realisasi 14,30 44,00 44,00 78,42 78,42 100 100 TLK Capaian 62,17 95,65 95,65 113,65 113,65 108,70 108,70 Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. IKU Tingkat Penyelesaian Data Analytics TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 92
100 Laporan Kinerja 2023 | 215
Sumber: Data Olahan * merupakan iku baru mandatory Kemenkeu Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU Tingkat Penyelesaian Data Analytics merupakan IKU baru yang di Cascade dari Kemenkeu-Wide pada tahun 2023. Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat Penyelesaian Data Analytics, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu Monitoring rutin progress IS Data Analitik serta melaksanakan koordinasi dengan CTO dan eselon I pengampu IS lainnya Target IKU Tingkat Penyelesaian Data Analytics berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan melakukan koordinasi dengan para pihak yang terkait serta melaksanakan pengembangan aplikasi sesuai timeline, sebagaimana berikut : a. Monitoring rutin progress IS Data Analitik; b. One on one progress IS baik secara internal maupun dengan CTO; c. Koordinasi dengan CTO dan eselon I pengampu IS lainnya; d. Menindaklanjuti Kick-off Meeting IS Data Analitik Graph Analytic 6 Komoditas yang dihadiri oleh CTO dan unit eselon I Pengampu IS; e. Mengusulkan nama UIC dan PIC yang akan terlibat dalam IS IS Data Analitik Graph Analytic 6 Komoditas; Laporan Kinerja 2023 | 216
f. Berdasarkan rapat pembahasan tanggal 29 Mei 2023, disepakati bahwa analisis data graph analytics dilakukan pada 5 komoditas, sawit dikeluarkan dari komoditas yang dianalisis. Adapun kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu Pencapaian IKU dihitung berdasarkan realisasi IS tema Data Analitik. Terdapat 3 IS Data Analitik yang menjadi dasar pengukuran capaian. 2 IS yang menjadi tanggung jawab penuh DJKN berhasil mencapai target, namun terdapat 1 IS bersama yang melibatkan DJP, DJBC, DJA, LNSW, dan DJKN, belum mencapai target, yaitu IS Data Analitik Graph Analytic 6 Komoditas. IS tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran 20 besar pengusaha di balik komoditas batubara, nikel, tembaga, timah, dan bauksit. Awalnya termasuk kelapa sawit, namun mengingat produk turunan dari kelapa sawit sangat banyak, maka diputuskan keluarkan dari objek analisis. Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU adalah melakukan Monitoring Progres kepada para Direktur dan Direut LMAN. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Perangkat 12,894,020,000 12,423,736,681 Telah dilaksanakan Pengolah Data Belanja Modal Perangkat dan Komunikasi Pengolah Data dan Komunikasi dengan capaian sebanyak 1369 unit. Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah Koordinasi dengan CTO dan eselon I pengampu IS lainnya. Laporan Kinerja 2023 | 217
15. Sasaran Strategis 15 : Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasikan 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut: Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Tingkat Pemenuhan 1. Unit Kerja terhadap 100 108% 108% Kriteria ZI WBK Indeks Efektivitas Unit 2. Kepatuhan Internal 82 91.89 112% Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini. 1. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK IKU ini bertujuan untuk menjadikan Pilot Project perwujudan Good Governance pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Pelaksanaan evaluasiatas pembangunan ZI WBK/WBBM dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan desk evaluation, survey eksternal, field evaluation, mystery shopping, permintaan clearance kepada APIP, KPK, dan Ombudsman RI, serta diakhiri dengan pelaksanaan Sidang Pleno. Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan ZI, agar dapat mewujudkan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan Kinerja 2023 | 218
Pada Tahun 2023, Unit kerja yang diusulkan mengikuti ZI WBK/WBBM sebanyak 35 unit (21 WBBM dan 14 WBK). Berdasarkan hasil penilaian TPEI, hanya 15 unit yang memenuhi kriteria (3 WBBM dan 12 WBK). Rincian Unit yang mendapat predikat ZI WBBK/WBBM Tahun 2023 Nama Kantor Predikat Nama Kantor Predikat Kanwil DJKN Banten WBBM KPKNL Palembang WBK Kanwil DJKN DKI Jakarta WBBM KPKNL Semarang WBK Kanwil DJKN Riau, Sumatera WBBM KPKNL Serang WBK Barat, dan Kepulauan Riau Direktorat PKKN WBK KPKNL Yogyakarta WBK Direktorat PKN WBK KPKNL Jakarta I WBK Direktorat TSI WBK KPKNL Jakarta III WBK KPKNL Bogor WBK KKPKNL Kupang WBK KPKNL Makassar WBK Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut: Penguatan PengawasanPengendalian Internal yang Efektif DJKN 15a-CP : Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
100,00 100,00 Max /
107,8 107,8 TLK Laporan Kinerja 2023 | 219
107,8 107,8 Adapun penjabaran atas capaian untuk IKU ini adalah Bobot 60% Bobot 20% Bobot 20% 100% Nilai LKE Lolos TP UE I Lolos TPK Realisasi IKU 117,75 100 85,7 70,65 20 17,14 107,79 Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100
107,8 100
112,23 2022
108,64 2021
2020 100
109,55 Sumber: Data Olahan Laporan Kinerja 2023 | 220
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU Ini merupakan iku Cascade dari Kemenkeu- wide pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terdapat penurunan yang cukup signifikan sebesar 4,43 dengan realisasi IKU pada tahun 2023 sebesar 107,8. Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan pendampingan unit kantor yang diusulkan untuk mengikuti ZI WBK. Target IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Pengumuman dan penganugerahan unit kerja berpredikat ZI-WBBM dilaksanakan oleh Menpanrb pada tanggal 6 Desember 2023 (3 dari 21 unit kerja DJKN berhasil berpredikat WBBM); 2. Pengumuman dan penganugerahan unit kerja berpredikat ZI-WBK dilakukan di internal Kemenkeu pada peringatan Hakordia Kemenkeu tanggal 14 Desember 2023 (12 dari 14 unit kerja DJKN berhasil memperoleh predikat WBK). Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut: 1. Adanya unit yang pada tahap clearance terdapat catatan dari pihak eksternal sehingga tidak memenuhi kriteria ZI WBK; 2. Terdapat beberapa unit kerja yang harus tetap diusulkan mengikuti penilaian WBK/WBBM tahun 2023 walaupun belum memiliki persiapan yang optimal dan/atau terdapat temuan Itjen yang belum berstatus "clear"; 3. Penilaian ZI-WBBM yang sebelumnya di tahun 2022 sudah dilakukan oleh TPK/Itjen, diambil alih oleh TPN/Menpan, sehingga sedikit banyak mempengaruhi timeline penilaian tahun 2023. Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain. Laporan Kinerja 2023 | 221
1. Melakukan asistensi secara luring dan daring kepada unit-unit kerja yang tengah mengikuti penilaian ZI-WBK/WBBM tahun 2023; 2. Melakukan reject LKE agar unit kerja dapat melengkapi kekurangan dan melakukan perbaikan atas LKE; 3. Melakukan simulasi wawancara virtual dan juga pendampingan pada kegiatan wawancara virtual baik secara daring maupun luring; 4. Memberikan pembekalan bagi unit kerja yang dilakukan obervasi lapangan secara luring oleh TPK dan TPN; 5. Koordinasi secara informal dnegan Biro Organta dan TPK terkait dengan detail Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penilaian ZI-WBK tahun 2023, termasuk detail clearance KPK sebagai penyebab kegagalan 2unit kerja DJKN gagal memperoleh predikat ZI-WBK; 6. Bernota kepada Inspektorat IV dan Biro Organta guna meminta informasi detail terkait clearance KPK yang menjadi penyebab kegagalan 2 unit kerja di lingkungan DJKN (KPKNL Kisaran dan KPKNL Jakarta II) sebagai bahan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti sebagai bahan persiapan penilaian ZI-WBK di tahun 2024. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Unit yang 141,678,000 122,264,213 Terdiri atas : Memperoleh 18 Unit predikat WBK Predikat 3 Unit predikat WBBM ZI/WBK/WBBM 7 Unit monev WBM Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah terus melakukan pendampingan kepada unit kantor yang diusulkan. 2. Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal Laporan Kinerja 2023 | 222
Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 2 komponen sebagai berikut: 1. Komponen Pengungkit (Bobot 60%) a) Dukungan Sumber Daya Manusia serta Akses Data & Informasi (15%) Subkomponen ini mengukur kecukupan jumlah dan kompetensi SDM UKI serta akses UKI atas data informasi terkait proses bisnis yang dipantau. b) Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) (5%) Subkomponen ini mengukur pelaksanaan kegiatan EPITE dan tindak lanjut rekomendasi hasil EPITE. c) Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA) (10%) Subkomponen ini mengukur pelaksanaan kegiatan PPITA dan tindak lanjut rekomendasi hasil PPITA. d) Pemantauan Penerapan Kode Etik (10%) Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemantauan Kode Etik dan tindak lanjut hasil pemantauan. e) Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS) (10%) Subkomponen ini mengukur penyusunan, pemanfaatan, dan tindak lanjut hasil pemantauan FRS. f) Penyusunan Profil Pegawai (10%) Subkomponen ini mengukur penyusunan profil pegawai dan tindak lanjut atas profil yang telah disusun. 2. Komponen Hasil (Bobot 40%) a) Jumlah Pengaduan Masyarakat (5%) Subkomponen ini mengukur laporan pengaduan masyarakat terkait dengan integritas dan perilaku pegawai. b) Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) (20%) Subkomponen ini mengukur pegawai yang terjaring OTT oleh APH. c) Kepuasan Stakeholders (5%) Subkomponen ini mengukur kepuasan atas kinerja UKI oleh pimpinan unit organisasi. d) Hasil Survei Penilaian Integritas (10%) Subkomponen ini mengukur persepsi integritas pada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (sebelum dikurangi faktor koreksi jumlah OTT). Laporan Kinerja 2023 | 223
Metode pengumpulan data dalam rangka penilaian efektivitas UKI pada DJKN Tahun 2023 dilakukan secara populasi dan sampling. UKI yang dijadikan sampel dalam rangka penilaian tersebut, sebagai berikut: 1. Sekretariat DJKN, 2. Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara 3. Kantor Wilayah DJKN Banten, 4. KPKNL Denpasar, 5. KPKNL Tangerang I. Nilai diberikan atas unsur-unsur yang menjadi perhatian Tim Inspektorat Jenderal berdasarkan data sumber relevan yang dipilih selama kegiatan penilaian efektivitas UKI dengan batasan bahwa setiap pengendalian memiliki kelemahan melekat seperti kesalahan manajemen/pemilik/pelaksana pengendalian atau pengabaian pengendalian yang dilakukan oleh manajemen. Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut: Penguatan PengawasanPengendalian Internal yang Efektif DJKN 15b-CP : Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 sd. Q3 Q4 Y-23 Pol / KP Target
82,00 82,00 Max /
91,89 91,89 TLK
112 112 Hasil telaah dokumen dan wawancara, diketahui bahwa nilai indeks efektivitas UKI pada DJKN tahun 2023 sebesar 91,89, dengan ringkasan setiap komponen pada tabel sebagai berikut: Rincian Hasil Efektivitas UKI pada DJKN Laporan Kinerja 2023 | 224
No. Unsur Penilaian Bobot Nilai Capaian A Komponen Pengungkit 15% 13,20 1 Komitmen pimpinan 5% 5 2 Dukungan Sumber Daya Manusia 5% 3,68 3 Akses data dan informasi 2,5% 2,4 4 Komunikasi 2,5% 2,13 B. Komponen Proses 35% 31,91 1 Pemilihan probis yang dipantau 4% 4 2 Penyusunan RCM/TRP dan FRS 6% 6 3 Profilling pegawai 4% 3,89 4 Penyusunan Program Kerja 5% 5 5 Pelaksanaan Pemantauan 8% 7 Pengendalian Intern 6 Penarikan Simpulan Efektivitas 4% 2,77 7 Pengendalian Intern Pelaporan Pemantauan 4% 3,25 C KOMPONEN HASIL 50% 46,78 1 Penanganan pengaduan 15% 11,79 2 Nilai Maturitas Penyelenggaraan 15% 15 3 Kejadian Tangkap Tangan dan/atau 20% 20 Kasus Korupsi Total Nilai 100% 91,89 Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal Laporan Kinerja 2023 | 225
TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 82
91,89 2022
89,56 2021
Sumber: Data Olahan IKU Cascading Baru di tahun 2023 pada level Direktur Jenderal, sebelumnya di ampu oleh Sekretaris Direktorat Jenderal sebagai IKU Mandatory Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal merupakan IKU Cascading Baru pada Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal pada Tahun 2023. Pada tahun 2022 IKU ini diampu lansung sebagai IKU pada Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai IKU Mandatory. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terdapat kenaikan sebesar 2,33 dengan realisasi IKU pada tahun 2023 sebesar 91,89. Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu Sosialisasi dan penyempurnaan perangkat pemantauan (PPU) Laporan Kinerja 2023 | 226
disebabkan adanya SOP baru untuk probis integrasi layanan dan pelayanan penilaian. Target IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Penyampaian dan sosialisasi RPT 2023 2. Sosialisasi penggunaan Perangkat Pemantauan Pengendalian Utama (Perangkat PPU) Tahun 2023. 3. Berkoordinasi dengan pemilik proses bisnis agar dokumen pemantauan dapat disampaikan tepat waktu 4. Pengusulan unit sampel Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut: 1. Masih terdapat beberapa jabatan UKI yang belum diisi dengan pejabat definitif 2. Pembinaan pada UKI dari mitra UKI dinilai masih kurang efektif (berdasarkan hasil survey) Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk memaksimalkan pencapaian IKU antara lain. 1. Sosialisasi penggunaan Perangkat Pemantauan Pengendalian Utama (Perangkat PPU) Tahun 2023. 2. Berkoordinasi dengan pemilik proses bisnis agar dokumen pemantauan dapat disampaikan tepat waktu Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Rekomendasi 1,236,495,000 1,000,236,827 Telah dihasilkan berbagai Kepatuhan rekomendasi terkait Internal Kepatuhan Internal diantaranya tindak lanjut atas pengaduan, analisis hasil pengumpulan bahan Laporan Kinerja 2023 | 227
dan keterangan, dokumen rutin lainnya. Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah Sosialisasi penggunaan Perangkat Pemantauan Pengendalian Utama (Perangkat PPU) Tahun 2024. Laporan Kinerja 2023 | 228
IKU Kemenkeu-Wide yang di-Cascade kepada Kemenkeu-Two DJKN 1. Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN Tingkat Implementasi pengawasan BUN mengukur persentase pelaksanaan pengawasan BUN dan presentase efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BUN. Pengawasan BUN merupakan pengawasan berupa assurance (di luar reviu RKA, PIPK dan LK) atas kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Lembaga Lainnya yang didanai dengan BA BUN serta BUMN dan lembaga non BUMN di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut: Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan 9. Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal 9b-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN T/R Q1 Q2 SM. I Q3 s.d. Q3 Q4 Y-23 Pol/KP Target
75 75
52,43 52,43 91,70 91,70 Max/TLK Capaian
52,43 52,43 120 120 Adapun uraian atas capaian IKU Tingkat Pengawasan BUN yaitu No. Uraian Rekomendasi Jumlah Tuntas Dalam Proses Belum Ditindaklanjuti A. Pembinaan dan Pengawasan BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan 1. Lembaga Ekspor Indonesia Pembiayaan 19 17 2 0 89,47 2. PT Infastruktur (Persero) Penjaminan Indonesia 26 25 1 0 96,15 3. PT Sarana Infastruktur (Persero) Multi 6 5 1 0 83,33 Laporan Kinerja 2023 | 229 %
4. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 13 13 0 0 100 5. PT Geo Dipa Energi (Persero) 12 12 0 0 100 6. PT Sejahtera Eka Graha 56 51 5 0 91,07 B. Pengelolaan Investasi pemerintah 1. PT (Persero) PAL Indonesia 18 15 3 0 83,33 2. PT Kawasan Wijayakusuma (Persero) Industri 11 8 3 0 72,73 3. PT Adhi Karya (Persero) 29 29 0 0 100 4. Perum Perumnas 10 10 0 0 100 5. PT Sejahtera Eka Graha 11 11 0 0 100 6. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 12 9 3 0 75 7. PT (Persero) Hutama Karya 11 9 2 0 81,82 8. PT Kereta Api Indonesia (Persero) 2 2 0 0 100 9. PT (Persero) Waskita Karya 5 5 0 0 100 Grand Total 241 221 20 0 91,70% Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. IKU Tingkat Pengawasan BUN Laporan Kinerja 2023 | 230
TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 75
91.7 2022
Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU ini merupakan IKU Kemenkeu Wide yang langsung di cascade ke Kemenkeu-Two. Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena Tindakan serta extra effort yang telah dilaksanakan antara lain koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta menuntaskan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang jatuh tempo sebanyak 221 dari 241 rekomendasi. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah adanya rekomendasi yang muncul di sepanjang tahun. Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk memaksimalkan pencapaian IKU yaitu melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan Laporan Kinerja 2023 | 231
Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Laporan 85,951,000 59,900,000 Telah dihasilkan : Pelaksanaan 1) Dokumen Usulan IKD Tugas dan BUMN Fungsi PPA BUN 2) Laporan Hasil BA 999.03 Pelaksanaan FGD (Pengelolaan Investasi Pemerintah Investasi Pemerintah) 2 LK BA BUN 20,207,000 6,325,000 Penyampaian laporan Investasi UAKPA dan UAPBUN pada Pemerintah anggaran BA BUN 999.03 (999.03) Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melakukan monitoring terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pencapaian target pada tahun 2024. 2. Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu IKU ini mengukur indeks ketepatan waktu penyelesaian cetak biru Kementerian Keuangan. Dalam cetak biru Kemenkeu, yang juga merupakan tindak lanjut hasil Leaders' Offsite Meeting (LOM) tahun 2023 tanggal 19-20 Januari 2023. Hasil LOM menyepakati untuk melakukan revisit mandat Kemenkeu dan pengorganisasiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dinamika/tantangan yang dihadapi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara LOM 2023, antara lain: 1. Penguatan tusi Kemenkeu dalam pengelolaan keuangan negara terkait Alokasi, Distribusi & Stabilisasi (Lead: DJA) Laporan Kinerja 2023 | 232
2. Mengarahkan kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi dan mendorong industrialisasi (Lead: BKF) 3. Meninjau kembali relevansi 5 program RSPP dalam menjawab tantangan & berbagai mandat UU (Lead: Setjen dan DJA) (Setjen : IKU ini diukur pada Biro Cankeu) 4. Penyusunan konsep nerve system untuk menyusun kebijakan sektor fiskal, moneter, keuangan, riil, & internasional (Lead: BKF) 5. Menjalankan purwarupa KIU & Menyusun kelembagaan KIU secara permanen (Lead: Setjen) 6. Pembahasan pembentukan 2 UE-1 terkait sektor keuangan dan pengelolaan sistem informasi (Lead: Setjen) Pada level Kemenkeu-Wide, diukur dengan 5 komponen: 1. Penguatan tusi Kemenkeu dalam pengelolaan keuangan negara terkait Alokasi, Distribusi & Stabilisasi (Lead: DJA) 2. Mengarahkan kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi dan mendorong industrialisasi (Lead: BKF) (telah diukur pada IKU efektivitas kebijakan fiskal) 3. Penyusunan konsep nerve system untuk menyusun kebijakan sektor fiskal, moneter, keuangan, riil, & internasional (Lead: BKF) 4. Menjalankan purwarupa KIU & Menyusun kelembagaan KIU secara permanen (Lead: Setjen) 5. Pembahasan pembentukan 2 UE-1 terkait sektor keuangan dan pengelolaan sistem informasi (Lead: Setjen) 6. Pembahasan pembentukan 2 UE-1 terkait sektor keuangan dan pengelolaan sistem informasi (Lead: Setjen) Selain itu, perlu dilakukan pembahasan terkait mandat Kemenkeu yang melekat pada UE I terkait namun tidak masuk dalam kesepakatan LOM 2023 (UE I terkait). Tindak lanjut atas masing-masing poin sebagaimana tercantum dalam BA LOM 2023, akan dilakukan oleh unit eselon I terkait dengan pembagian berdasarkan tugas dan fungsinya. Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut: Direktora t Transfor masi dan SS: 2. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif IKU : Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu Laporan Kinerja 2023 | 233
Sistem Informasi T/R Q1 Q2 SM. I Q3 s.d. Q3 Q4 Y-22 Pol/KP Target
Max/TLK Capaian
100 100 Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. IKU Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100%
Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Laporan Kinerja 2023 | 234
Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU ini merupakan IKU Kemenkeu Wide yang langsung di cascade ke Kemenkeu-Two. Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena tindakan serta extra effort yang telah dilaksanakan telah dilakukan pembahasan pada tanggal 28 Juli 2023 dan 1 Agustus 2023 antara Sahli OBTI, Sahli Bidang Penerimaan, Biro Organta, dan DJKN dengan hasil antara lain: terdapat kebutuhan untuk fungsi intelijen di Kemenkeu karena: 1. mengumpulkan informasi lapangan dan terbatas; 2. memikirkan rekomendasi jangka panjang yang bersifat forward-looking; 3. memberikan informasi strategis day to day; 4. melakukan forecasting; 5. memberikan peringatan dini; dan 6. menyusun pangkalan data. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah mandat Kemenkeu yang melekat pada UE I terkait namun tidak masuk dalam kesepakatan LOM 2023. Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk memaksimalkan pencapaian IKU yaitu monitoring dan updating WBS IS Kemenkeu CTO. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Rekomendasi 175,423,000 171,450,919 Terdiri atas : Reformasi 1. Rekomendasi Pengelolaan Birokrasi dan RBTK Transformasi 2. Rekomendasi Kelembagaan Unit implementasi Dashboard Eselon I RCE 3. Rekomendasi integrasi proses bisnis lelang eksekusi 4. Rekomendasi Penggunaan Laporan Kinerja 2023 | 235
Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus dalam Pengelolaan BMN Hulu Migas dan Pengelolaan BMN yang Berasal dari PKP2B 5. Rekomendasi Simplifikasi Proses Bisnis Permohonan Lelang Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah agar Kemenkeu dapat segera merespons isu strategis dengan menyusun strategi komunikasi yang tepat. Untuk itu perlu dibuat lembaga yang memiliki fungsi intelijen di Kemenkeu yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. 3. Tingkat Penggunaan Aset Bersama Sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020, bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN merupakan tugas Pengguna Barang dan Pengelola Barang sesuai dengan kewenangan, sehingga dalam pelaksanaan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK merupakan kerja kolaboratif dan membutuhkan keterlibatan satker K/L sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan ketentuan. Dalam rangka optimalisasi penggunaan aset dan meningkatkan efisiensi biaya pengelolaan asset di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu didorong peningkatan kepatuhan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan penggunaan aset bersama pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU ini diukur melalui 3 komponen pengukuran, yaitu: 1. Persentase Tingkat kesesuaian SBSK (termasuk Ruang Khusus Standar Spesifikasi dan Standar Jumlah-SSSJ) (bobot: 50%) adalah jumlah satker Kementerian Keuangan yang sudah memenuhi ketentuan SBSK Gedung Kantor dan Ruang Khusus SSSJ. Laporan Kinerja 2023 | 236
2. Persentase penurunan jumlah satker yg belum memiliki gedung (bobot: 30%) adalah Pengurangan jumlah satuan kerja Kementerian Keuangan yang belum memiliki gedung kantor sendiri. 3. Persentase Penurunan biaya sewa (bobot: 20%) adalah pengurangan biaya sewa gedung kantor satuan kerja Kementerian Keuangan." 4. Apabila ada komponen yang mempunyai realisasi, bobot akan disesuaikan dalam komponen yang tersedia data realisasinya. Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut: Sekretariat SS 2 - Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal DJKN 2b-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN 2b1-N Tingkat Penggunaan Aset Bersama T/R Q1 Q2 Q3 s.d. Q4 Y Pol/K P Target 45 45 45 Realisasi 84,99 84,99 84,99 96 96 Capaian 120 120 120 120 120 Rincian capaian Jenis komponen Realisasi Komponen 1 ( SBSK +SSSJ) (bobot 96% 100%) Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. IKU Tingkat Penggunaan Aset Bersama TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 45
96 2022
Laporan Kinerja 2023 | 237
Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU ini merupakan IKU Kemenkeu Wide yang langsung di cascade ke Kemenkeu-Two. Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena tindakan serta extra effort yang telah dilaksanakan yaitu menyampaikan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Tahun 2023 yang ditujukan kepada seluruh satker di Lingkungan DJKN. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah masih ada kantor yang SBSK gedung nya belum sesuai. Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk memaksimalkan pencapaian IKU yaitu Update pelaksanaan penertiban administrasi Rumah Negara. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Rencana 924,469,000 786,253,060 Telah disusun Laporan BMN Kebutuhan BMN Audited, Laporan Wasdal, Laporan Kinerja 2023 | 238
dan Dokumen RP4, dan Dokumen Pengelolaannya RKBMN Unit Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melaksanakan penggunaan aset sesuai dengan SBSK dengan lebih efisien dari tahun sebelumnya. 4. Tingkat Optimalisasi pengelolaan jafung Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karier pegawai serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta sejalan dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mendorong implementasi Jabatan Fungsional (JF), maka Kemenkeu senantiasa melakukan pengembangan JF binaannya. Salah satu bentuk pengembangan dalam pengelolaan JF, Kemenkeu melakukan konsolidasi JF, yakni penyederhanaan jumlah JF yang dibina oleh Kemenkeu dengan menggunakan pendekatan fungsi Kemenkeu selaku CFO dan Perpres 57/2020 tentang Kementerian Keuangan, dengan tujuan untuk menciptakan ruang lingkup JF Kemenkeu yang lebih general (kaya fungsi), mewujudkan pola karier/mutasi yang lebih terbuka, organisasi yang lebih agile, dan pengelolaan SDM yang efisien. Sehingga ke depan Kemenkeu hanya akan memiliki 4 JF dari semula 23 JF, yaitu: JF Analis Keuangan Negara; JF Pengawas Keuangan Negara; JF Penilai; dan JF Pelelang. Guna mengimplementasikan ke-empat JF hasil konsolidasi, dibutuhkan infrastruktur JF yang terdiri dari Ketentuan Pelaksanaan, Ketentuan Teknis, Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, SKJ, Kamus Kompetensi Teknis, Kelas dan Tunjangan Jabatan. Ruang Lingkup IKU ini pada unit DJKN adalah mengukur tingkat penyelesaian penyusunan infrastruktur jabatan fungsional yang terdiri dari ketentuan teknis dalam rangka optimalisasi pengelolaan jabatan fungsional. IKU ini merupakan cascading dari IKU Kemenkeu-Wide dengan target 100% dan realisasi sebesar 120% pada akhir tahun 2023 atau mencapai indeks maksimal capaian 120,00. Realisasi 120% dicapai dengan pelaksanaan sosialisasi PMK Laporan Kinerja 2023 | 239
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Keuangan Negara dengan peserta dari dalam dan luar Kemenkeu. Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut: SS: 2. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif IKU8: Tingkat Optimalisasi pengelolaan jafung Q1 Q2 SM. I Q3 s.d. Q3 Q4 Y-23 Pol/KP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Max/ TLK 100% 100% 100% 100% 100% 120% 120% 100% 100% 100% 100% 100% 120% 120% Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Jafung TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 45
96 2022
Laporan Kinerja 2023 | 240
Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU ini merupakan IKU Kemenkeu Wide yang langsung di cascade ke Kemenkeu-Two. Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena tindakan serta extra effort yang telah dilaksanakan yaitu 1. Telah dilakukan pembahasan konsep design JF konsolidasi pada tanggal 11 januari 2023 dan 17 Februari 2023 bersama dengan Biro Organta dan Subdit Pembinaan Jabatan Fungsional. 2. Telah disampaikan masukan substansi RPMK tentang Pedoman Pengelolaan JF sesuai ND nomor ND-1136/KN.1/2023 tanggal 30 Maret 2023. 3. Penyusunan konsep final petunjuk teknis JF konsolidasi melalui keterlibatan dalam squad team. 4. Biro Organta menyampaikan draft RPMK kepada Menkeu pada triwulan I, kemudian Biro Hukum melakukan legal drafting. 5. Harmonisasi RPMK dilaksanakan pada 26 dan 27 Oktober 2023 sesuai undangan Kabiro Organta nomor UND-450/SJ.2/2023. selanjutnya dilakukan finalisasi pasca harmonisasi. 6. Telah terbit PMK nomor 132 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara pada tanggal 7 Desember 2023. 7. Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan & Petunjuk Teknis JF di Bidang Keuangan Negara (PMK 132/2023) kepada internal Kemenkeu maupun instansi pengguna K/L/Pemda telah dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain. Laporan Kinerja 2023 | 241
a. konsolidasi JF yang menggabungkan beberapa JF dari berbagai UE 1 lain menyebabkan diperlukan titik temu untuk mencari persamaan metode kerja antar jabatan fungsional yang akan dikonsolidasi. b. berdasarkan konsep terbaru konsolidasi JF di Kemenkeu, maka DJKN merupakan UE 1 yang mempunyai JF paling bervariasi. hal ini berpengaruh terhadap kemudahan perpindahan jabatan antar JF di internal DJKN dikarenakan perpindahan antar JF mempertimbangkan kesamaan SKTJ. c. PermenPANRB Konsolidasi JF Kementerian Keuangan baru ditetapkan pada 28 Juli 2023, sehingga berdampak pada keterlambatan proses Penyusunan RKMK Ketentuan Pelaksanaan dan Teknis Konsolidasi JF. Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk memaksimalkan pencapaian IKU yaitu Telah dilaksanakan Assessment JF Arsiparis dan telah dilaksanakan pengangkatan JF PK APBN, Pelelang, dan Pranata Komputer. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Pengelolaan 400,997,000 373,711,278 Terdapat 188 pegawai yang Jafung telah mengikuti kegiatan uji kompetensi dalam rangka pengangkatan, uji kompetensi dalam rangka kenaikan jenjang, dan uji kompetensi dalam rangka Quality Assurance. Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah IKU ini merupakan IKU mandatori dari Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Untuk tahun 2024 masih belum diketahui rincian kegiatan lanjutan dari IKU ini. Namun apabila tidak ada IKU mandatory yang dapat menjadi kelanjutan dari IKU ini, diusulkan adanya IKU tingkat penyelesaian ketentuan terkait implementasi jabatan fungsional yang mengukur tingkat penyelesaian ketentuan terkait implementasi jabatan fungsional, yang mana merupakan turunan dari PMK Petunjuk Teknis Jafung Laporan Kinerja 2023 | 242
Konsolidasi, yang berupa Surat Edaran (SE) Menteri untuk ketentuan terkait JF Penilai dan JF PLB serta Perdirjen untuk ketentuan terkait JF Pelelang. 5. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Merupakan IKU kolaboratif yang melibatkan seluruh unit eselon 1 dengan CTO dan Itjen selaku koordinator. Evaluasi RB dilakukan oleh Kemenpan RB di lingkup Kemenkeu terhadap Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil Reformasi Birokrasi. Realisasi IKU diperoleh dari penilaian RB Tahun 2022 yang hasilnya disampaikan oleh Kemenpan RB pada triwulan II 2023. Realisasi IKU sebesar 88,82, diperoleh dari Nilai Komponen Pengungkit sebesar 52,07 (bobot 60%), dan Nilai Komponen Hasil sebesar 36,75 (bobot 60%). Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut: SS: 2. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif Direktorat Transform asi dan Sistem Informasi IKU : Nilai evaluasi reformasi birokrasi T/R Q1 Q2 SM. I Q3 s.d. Q3 Q4 Y-22 Pol/KP Target
86 86
88,82 88,82 Max/TL K Capaian
103,28% 103,28% Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Laporan Kinerja 2023 | 243
TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 86
88.82 2022
Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU ini merupakan IKU Kemenkeu Wide yang langsung di cascade ke Kemenkeu-Two. Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena tindakan serta extra effort yang telah dilaksanakan yaitu melakukan koordinasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2022 dengan CTO dan Inspektorat Jenderal. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu IKU ini merupakan iku dengan tingkat kendali sangat rendah yaitu dari Kemenpan RB. Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk memaksimalkan pencapaian IKU yaitu melakukan koordinasi dengan CTO dan Inspektorat Jenderal. Laporan Kinerja 2023 | 244
Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Rekomendasi 175,423,000 171,450,919 Terdiri atas : Reformasi 1. Rekomendasi Pengelolaan Birokrasi dan RBTK Transformasi 2. Rekomendasi Kelembagaan Unit implementasi Dashboard Eselon I RCE 3. Rekomendasi integrasi proses bisnis lelang eksekusi 4. Rekomendasi Penggunaan Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus dalam Pengelolaan BMN Hulu Migas dan Pengelolaan BMN yang Berasal dari PKP2B 5. Rekomendasi Simplifikasi Proses Bisnis Permohonan Lelang Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melaksanakan koordinasi intensif dengan CTO dan Inspektorat Jenderal. 6. Tingkat pelaksanaan bimbingan teknis Verifikasi Kompetensi Penilai Pemerintah adalah suatu sistem pengendalian kualitas yang harus dipenuhi dalam suatu proses kompetensi sehingga didapatkan output dengan kualitas yang terjamin. Verifikasi kompetensi juga dilakukan sebagai sarana untuk menjaga Quality Assurance kompetensi yang dimiliki oleh Penilai Pemerintah baik yang berada di Lingkungan DJKN maupun Non DJKN. Verifikasi Kompetensi yang ditujukan untuk Penilai Pemerintah baik DJKN maupun Non DJKN merupakan sarana yang berguna untuk mengukur tingkat kemampuan Laporan Kinerja 2023 | 245
Penilai Pemerintah dan untuk mendapatkan umpan balik serta masukan dari Penilai Pemerintah baik DJKN maupun Non DJKN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia terhadap kebijakan, peraturan serta pedoman di bidang Penilaian yang telah dikeluarkan dan diformulasikan oleh Kantor Pusat DJKN. Verifikasi Kompetensi dilakukan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan DJKN diantaranya Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah, Pejabat Struktural di Bidang Penilaian yang merupakan Penilai Pemerintah yang telah diangkat dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan (kecuali Penilai Pemerintah DJKN yang memangku jabatan struktural Es.III ke atas). Selain itu, Verifikasi Kompetensi juga dilakukan oleh Penilai di Lingkungan Non DJKN yang meliputi Penilai di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Penilai di Lingkungan Kementerian/Lembaga. Dalam hal meningkatkan tugas pembinaan serta pengembangan kompetensi di bidang Penilaian, dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Kanwil DJKN bertanggung jawab dalam hasil Verifikasi Kompetensi Penilai Pemerintah DJKN dan Non-DJKN di Lingkungan Wilayah Kerjanya; 2. Direktorat Penilaian melakukan bimbingan teknis untuk memastikan bahwa Verifikasi Kompetensi dapat dipahami dengan baik oleh Penilai Pemerintah Non- DJKN Formula perhitungan IKU ini adalah = Indeks Pelaksanaan Bimtek x Presentase Hasil Kelulusan Penilai Pemerintah Non DJKN. Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut: SS: 2. Kapasitas SDM Penilai yang Kompeten" dengan IKU Dit. Penilaian IKU: Pelaksanaan Bimbingan Teknis melalui Verifikasi Kompetensi Penilaian T/R Q1 Q2 SM. I Q3 s.d. Q3 Q4 Y-22 Pol/K P Target
120%
120%
Max/
TLK Capaian
120,00 120,00 Laporan Kinerja 2023 | 246
Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. IKU Tingkat pelaksanaan bimbingan teknis TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional 2023 100
120 2022
Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU ini merupakan IKU Kemenkeu Wide yang langsung di cascade ke Kemenkeu-Two. Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena tindakan serta extra effort yang telah dilaksanakan yaitu 1. Menyusun desain pembelajaran Bersama KNPK 2. Memilih peserta dari Penilai Pemerintah Non Kemenkeu Laporan Kinerja 2023 | 247
3. Telah dilaksanakan Bimtek PFPP DJKN bagi Kanwil Kalselteng (LOGIN) 4. Telah dilaksanakan Bimtek PFPP Non DJKN di Yogyakarta 5. Telah dilaksanakan Bimtek PFPP Non DJKN di Lingkungan wilayah Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu masih dibutuhkan penilai baik di DJKN maupun di Pemerintah Daerah yang membutuhkan peningkatan kompetensi yang tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh pemda masing-masing. Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk memaksimalkan pencapaian IKU yaitu 1. Pemateri dilaksanakan oleh narasumber yang menguasai di bidangnya; 2. Mereview kembali materi yang akan disampaikan; 3. Melakukan monitoring dan quisioner terkait pelaksanaan dan pemateri FGD; 4. Menjelaskan isi materi dari peraturan secara ringkas dan jelas disertai contoh; 5. Meperbanyak diskusi dan tanya jawab; 6. Langsung pada contoh kasus nyata yang terjadi di lapangan. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Sertifikasi Penilai 281,148,000 278,273,098 Telah dilaksanakan Pelatihan Pemerintah Dasar Penilaian Properti (PDP) MAPPI pada 40 pegawai. Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melaksanakan Bimtek/asistensi/FGD bisa dilaksanakan secara online dalam bentuk webinar/sosialisasi dengan pemateri yang mempunyai kompetensi yang baik sehingga lebih efektif/efisien dan menambah antusiasme peserta. Laporan Kinerja 2023 | 248
7. Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu Indikator kinerja Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu merupakan indikator yang mengukur penerapan digitalisasi layanan dan proses bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan dalam indikator kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan e-government di lingkungan Kementerian Keuangan, mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, serta mendukung penyediaan layanan dan pelaksanaan proses bisnis secara efektif dan efisien. Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu untuk unit DJKN memiliki 2 (tiga) kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan IKU 1: Tingkat Penyelesaian Duplikasi Aplikasi Tingkat penyelesaian duplikasi aplikasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu: a) Rencana aplikasi/sistem TIK di lingkungan Kementerian Keuangan [40%] b) Pelaksanaan tindak lanjut rencana tersebut [60%] Dalam rangka melaksanakan kegiatan 1 dalam Indikator kinerja Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu berupa Tingkat Penyelesaian Duplikasi Aplikasi yang bertujuan untuk menghilangkan duplikasi aplikasi, Direktorat Trasnformasi dan Sistem Infornasi telah melakukan identifikasi aplikasi colocation dan hosting di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Identifikasi aplikasi dilakukan dengan mempertimbangan parameter user aktif, counter aplikasi, pertumbuhan data serta duplikasi fungsi aplikasi. Adapun dari hasil identifikasi menghasilkan 3 (tiga) aplikasi yang direncanakan untuk dihapus, yaitu sebagai berikut: 1) Aplikasi Pembakuan Laporan Kinerja (Kep-96); 2) Sistem Informasi Peraturan Perundangan (SIPP); 3) Aplikasi Wiki Fokus PN. Kegiatan IKU 2: Tingkat Pengembangan Digitalisasi Layanan Kemenkeu Tingkat pengembangan digitalisasi layanan Kemenkeu diukur dari kegiatan sebagai berikut: 1) Identifikasi proses bisnis/sistem TIK [25%] Laporan Kinerja 2023 | 249
2) Penyusunan atau perubahan regulasi terkait digitalisasi proses bisnis dan laporan [25%] 3) Pengembangan sistem [50%] 4) Piloting sistem [20%] Formula IKU Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu untuk unit DJKN adalah sebagai berikut: Kegiatan Konversi Formula Formula IKU Tingkat Indeks 1 -> Jika realisasi kegiatan di Indeks penyelesaian bawah 80% digitalisasi duplikasi aplikasi Indeks 2 -> Jika realisasi kegiatan 80%- layanan 90% Kemenkeu Indeks 3 -> Jika realisasi kegiatan 100% = (Realisasi Indeks 4 -> Jika realisasi kegiatan Indeks Kegiatan melebihi 100% 1 + Realisasi Tingkat Indeks 1 -> Jika realisasi kegiatan di Kegiatan 2) ÷ Pengembangan bawah 80% 2 kegiatan Digitalisasi Layanan Indeks 2 -> Jika realisasi kegiatan 80%- Kemenkeu 90% Indeks 3 -> Jika realisasi kegiatan 100% Indeks 4 -> Jika realisasi kegiatan melebihi 100% No. Kegiatan 1 Bobot Timeline [UIC] 1. Identifikasi aplikasi di lingkungan Kementerian 40% Semester I Keuangan dari seluruh aplikasi colocation dan Penyampaian [All UE 1] hosting (kriteria sebagaimana terlampir) yang dokumen menghasilkan dokumen rencana rencana penghapusan/ a. Ruang lingkup Unit TIK Eselon I/Non Eselon: integrasi/ Rencana simplifikasi ke sistem TIK hosting dan rencana CIO pada: Tw 1= x120% Laporan Kinerja 2023 | 250
sistem TIK Tw 2= x100% colocation Unit TIK Eselon I/Non Eselon > Tw 2 = x 80% b. Ruang lingkup Setjen: Rencana Tidak membuat sistem = 0 hosting Setjen 2. Pelaksanaan dan pelaporan tindak lanjut 60% Triwulan II - kegiatan 1 Ketepatan waktu IV (Jumlah sistem yang penyampaian ÷ jumlah laporan [All UE 1] sistem yang direncanakan) *ketepatan waktu tw II = x120% penyampaian laporan tindak lanjut tw III = x110% a. Ruang lingkup UE1: tw IV = x100% sistem Tidak colocation Unit TIK Eselon I/Non Eselon menyampaikan = b. Ruang lingkup Setjen: 0 sistem hosting Setjen dan Unit TIK Eselon I/Non Eselon Kriteria: 1. Tidak ada pengguna (Jumlah user akses) 2. Tidak terdapat Pertumbuhan data (waktu operasional/ seasonal) 3. Kriteria lainnya sesuai dengan assessment pemilik proses bisnis 4. Merupakan aplikasi duplikasi dari sistem lain/common apps No. Kegiatan 2 Bobot Timeline [UIC] 1. Identifikasi proses bisnis/sistem TIK 25% Semester 1 a. Identifikasi aktivitas yang dapat menjadi input [Organta, All UE1] pada MyTask untuk menunjang Analisis Beban Kerja (ABK) b. Usulan proses bisnis/laporan yang dapat dilakukan digitalisasi oleh unit Eselon I/atau sesuai dokumen perencanaan Laporan Kinerja 2023 | 251
2. Penyusunan atau perubahan regulasi terkait 25% Semester 1 digitalisasi proses bisnis dan laporan [Organta, Pemilik Probis All UE1] 3. Pengembangan sistem 50% Semester 2 [Pusintek dan Unit TIK Eselon I] 4. Piloting sistem 20% Semester 2 [Setjen, Organta] Sumber data capaian berasal dari laporan kegiatan 1 dan kegiatan 2 yang yang dikirimkan oleh Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi ke Pusintek. Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut: Direktrorat SS: 1. Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif dan Transformasi dan Akuntabel Sistem Informasi IKU: Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu T/R Q1 Q2 SM. I Q3 s.d. Q4 Y-22 Pol/KP Q3 Target
Max/
3,5 3,5
TLK Capaian
116,667% 116,667% -
120% 120% Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. IKU Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu TARGET TAHUN TAHUN REALISASI REALISASI Perjanjian Kinerja Renstra (Kemenkeu) Renstra (DJKN) Renja Kemenkeu Standar Nasional Laporan Kinerja 2023 | 252
2023 3
Sumber: Data Olahan Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU ini merupakan IKU Kemenkeu Wide yang langsung di cascade ke Kemenkeu-Two. Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena tindakan serta extra effort yang telah dilaksanakan yaitu 1. Melakukan identifikasi seluruh aplikasi di DJKN baik yang colocation maupun hosting. 2. Menyampaikan dokumen rencana aplikasi DJKN kepada CIO Kemenkeu. 3. Melakukan simplifikasi aplikasi SIPP ke JDIH kemudian dilakukan penghapusan aplikasi SIPP. 4. Melakukan penghapusan aplikasi Pembakuan laporan (uploader Kep-96) dan aplikasi Wiki Focus PN. 5. Melakukan identifikasi proses bisnis untuk input pada My Task telah dilakukan dan telah ditentukan Aplikasi SIP Modul Survei ATM sebagai sistem TIK DJKN yang diusulkan sebagai input pada MyTask. Laporan Kinerja 2023 | 253 4
6. Melakukan penyampaian identifikasi proses bisnis untuk input pada My Task kepada CIO Kemenkeu tembusan Pusintek. 7. Melakukan koordinasi dengan Pusintek terkait source code ke server production dan uji coba otomasi perekaman My Task yang merupakan tindak lanjut dari undangan rapat Pusintek. 8. Melakukan pengembangan aplikasi SIP Modul Survei ATM untuk integrasi ke My Task (termasuk deploy ke My Task). 9. Melakukan koordinasi dan pengujian dengan Pusintek. 10. Melakukan deployment SIP modul survei ATM-my task Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu Belum adanya aplikasi untuk pelayanan di seluruh kantor vertikal. Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk memaksimalkan pencapaian IKU yaitu monitoring rutin progress pengembangan sistem. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut : No. Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan 1 Sistem TIK 4,881,432,000 4,093,704,504 Terdapat 39 modul aplikasi yang dilakukan pengembangan dan/atau pemeliharaan Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melakukan identifikasi terhadap seluruh aplikasi di DJKN baik yang colocation maupun hosting guna keberhasilan simplifikasi sistem TIK DJKN. Laporan Kinerja 2023 | 254
KINERJA LAINNYA 1. Rancangan Undang-Undang tentang Penilai Sampai saat ini, belum terdapat peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang Penilai sedangkan tujuan yang perlu dicapai adalah terselenggaranya pengelolaan investasi pemerintah yang tertib, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan investasi pemerintah dari sisi ekonomi, sosial, dan tujuan lainnya. Terdapat kebutuhan yang mendesak adanya Undang-Undang tentang Penilai dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi penilai dan pengguna jasa penilaian. Penyusunan Draft dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai telah disusun sejak awal 2022. Kegiatan yang telah dilakukan salah satunya adalah pembentukan Tim PAK dan Rapat dengan anggota tim PAK baik secara offline maupun online. Secara keseluruhan, hasil yang diperoleh pada tahun 2022 adalah telah ditetapkannya Penyelarasan Naskah Akademik oleh Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum dan HAM yang diterbitkan pada bulan Desember 2022. a. Konsultasi Publik RUU Penilai Konsultasi Publik telah dilaksanakan di 3 kota, yaitu Medan, Denpasar, dan Semarang yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Konsultasi publik ini mengundang narasumber pihak Kementerian Hukum dan HAM, stakeholder yang berhubungan dengan profesi Penilai, serta Akademisi. Selain untuk memberikan sosialisasi draft dan Naskah Akademik (NA) terakhir kepada publik, konsultasi ini juga tetap menjaring masukan dan saran dari publik, sehingga tetap melibatkan para stakeholder penilai. b. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan RUU tentang Penilai Tahap Penyusunan RUU selanjutnya adalah pelaksanaan Harmonisasi oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Proses ini telah dilakukan sembilan kali pembahasan, dimulai pada bulan Maret hingga Juni 2023 dan telah dilakukan rapat Pleno pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU pada 19 Juni 2023. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan RUU melibatkan Panitia Antar Kementerian (PAK) dengan tambahan stakeholders lainnya, dimana Laporan Kinerja 2023 | 255
menghasilkan draf RUU yang telah disepakati, sesuai dengan Surat Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Penilai No PPE.PP.03.01-1001 Tgl 19 Juni 2023. c. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Telah dilakukan Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 pada hari Selasa, 22 Agustus 2023, yang memutuskan untuk menyetujui dan menyepakati bahwa RUU tentang Penilai yang usulkan oleh Kementerian Keuangan masuk dalam Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 10/DPR RI/I/2023-2024 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang­Undang Perubahan Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Tahun 2020- Laporan Kinerja 2023 | 256
2024, menetapkan RUU tentang Penilai telah masuk dalam Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan DPR RI nomor 15/DPR RI/I/2023-2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional RUU Priorotas Tahun 2024, maka RUU Penilai yang semula berstatus RUU Prolegnas Prioritas 2023 berdasarkan SK DPR RI nomor 10/DPR RI/I/2023-2024, kini masuk menjadi RUU Prolegnas Prioritas 2024 dan akan dibahas di tahun 2024. 2. Piloting Sumber Daya Alam Bersama World Bank di Dua Hutan Konservasi Kekayaan Negara Indonesia yang berasal dari sumber daya alam khususnya kehutanan banyak yang belum diketahui nilainya. Hutan cenderung dinilai undervalue karena yang dinilai hanya output atau produk keluarannya. Misalnya, hutan hanya dinilai sebatas kayu atau madu yang dihasilkan, padahal sumber daya alam kehutanan tersebut juga memberikan manfaat kepada masyarakat atau yang disebut sebagai jasa ekosistem. Penilaian sumber daya alam kehutanan dinilai komperehensif atau menyeluruh oleh Tim Penilai DJKN baik dari aset maupun seluruh jasa ekosistem yang dihasilkan. Sehingga, hasil penilaian Tim Penilai DJKN tersebut akan menghasilkan total economic value yang nilainya pasti jauh di atas nilai aset. Dengan diketahuinya total economic value dari sumber daya alam kehutanan tersebut, diharapkan masyarakat dan pemerintah akan lebih menghargai keberadaan hutan dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita. Oleh karena itu, penilaian sumber daya alam oleh Tim Penilai DJKN sangat penting. Selain dapat memperkirakan nilai sumber daya alam, kita juga dapat memperkirakan nilai karbon dalam kawasan hutan yang dikelola oleh negara yang mana nantinya dapat mendorong karbon untuk dijadikan sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan. a. Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) Pada tanggal 2-7 Oktober 2023, Tim Penilai DJKN telah melaksanakan penilaian sumber daya alam kehutanan pada hutan konservasi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Laporan Kinerja 2023 | 257
Agar nilai sumber daya alam yang dihasilkan oleh Tim Penilai DJKN tidak undervalue ataupun overvalue, Direktorat Penilaian terus aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, akademisi, bahkan lembaga multilateral agar metode yang digunakan oleh Tim Penilai DJKN sesuai dengan kaedah dan metodologi yang berlaku baik nasional maupun internasional. Dan pada penilaian kali ini, Tim Penilai DJKN bekerja sama dengan World Bank, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) serta akademisi dari UGM dan PKN STAN. b. TNBB Penilaian Hutan Konservasi TNBB dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober s.d. 4 November 2023. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan program Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaan surveinya, Direktorat Penilaian bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PKN STAN, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, serta KPKNL Singaraja. Pada penilaian hutan konservasi pada TNBB ini, Tim Penilai melakukan survei untuk menentukan nilai karbon, nilai manfaat hidrologi, nilai wisata, serta nilai keberadaan. 3. Roadmap Pengelolaan BUMN Roadmap BUMN dirancang sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan PMN agar tepat sasaran, efektif meningkatkan kinerja penerima PMN, dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian. Roadmap BUMN berfungsi sebagai landasan bagi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dalam penentuan kebijakan penyertaan modal negara (PMN) sehingga nantinya PMN yang diberikan tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kinerja penerima PMN. Tujuan Implementasi Roadmap BUMN Dalam Penentuan Kebijakan Penyertaan Modal Negara ini sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan PMN agar tepat sasaran, efektif meningkatkan kinerja penerima PMN, dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian. Laporan Kinerja 2023 | 258
Telah disusun dan dilakukan pemaparan Roadmap BUMN beberapa kali kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan kepada Komisi XI DPR RI dengan terakhir kali pembahasan dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan pada tanggal 12 September 2023. Kemudian Direktorat KDN telah melakukan jaring pendapat dalam menyelenggaran seminar nasional dengan Kementerian PPN/Bappenas, Akademisi Universitas Indonesia dan Mahkamah Konstitus. Laporan perkembangan penyusunan Roadmap BUMN telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND- 811/KN.3/2023 hal Laporan Perkembangan Penyusunan Roadmap Pengelolaan BUMN tanggal 22 Desember 2023. Pengembangan Roadmap Dukungan Pemerintah kepada BUMN dalam bentuk PMN dengan mempertimbangkan bentuk dukungan pemerintah lainnya yaitu pinjaman, penjaminan, subsidi dan/atau belanja lain, meliputi: a. Aspek-aspek penilaian untuk menentukan dukungan pemerintah, utamanya PMN dengan mempertimbangkan bentuk dukungan pemerintah lainnya. b. Klasterisasi BUMN (positioning BUMN) sebagai alat untuk menentukan dukungan pemerintah kepada BUMN dan bentuk pengelolaan BUMN kedepan. Laporan Kinerja 2023 | 259
c. Monitoring dan Evaluasi Dukungan Pemerintah, meliputi penentuan kriteria indikator kinerja utama serta desain dashboard monitoring dan evaluasi PMN. 4. Pembinaan dan pengawasan BUMN/L di bawah kementerian keuangan Sesuai Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003, Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, menguasakan pengelolaan keuangan Negara dalam bidang fiskal dan wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan kepada Menteri Keuangan. Adapun tugas Menteri Keuangan terkait wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan meliputi pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan Negara. Sebagian tugas dan wewenang Menteri Keuangan dimaksud kemudian dilimpahkan kepada Menteri BUMN berdasarkan PP 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Namun demikian, terdapat beberapa BUMN yang pembinaan dan pengawasannya tetap berada di bawah Menteri Keuangan dengan pertimbangan BUMN tersebut berfungsi sebagai fiscal tools bagi Pemerintah, yaitu: 1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI; 2. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII; 3. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/PT SMF; 4. PT Geo Dipa Energi (Persero)/PT GDE. Selain 4 (empat) BUMN tersebut, terdapat juga 1 (satu) lembaga yang pembinaan dan pengawasannya di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI yang didirikan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan di level teknis, berdasarkan PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 141/PMK.01/2022, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Laporan Kinerja 2023 | 260
diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN/Lembaga di atas. 5. Modernisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui Sertifikasi ISO 27001 dan Surveillance ISO 9001 dan ISO 20000-1 Modernisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan dengan mengimlementasi Standardisasi TIK Dengan cara mendapatkan Sertifikasi ISO 27001 serta Surveillance ISO 9001 dan ISO 20000-1 a. Sertifikasi ISO 27001 Sertifikasi ISO 27001 merupakan amanat yang tertuang dalam KMK 942/KMK.01/2019 yang telah diperbarui menjadi KMK 411 Tahun 2023 tentang Keamanan Informasi, Keamanan Siber, dan Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2023, DJKN telah melakukan proses sertifikasi ISO 27001. Kegiatan yang dilakukan mulai dari pembuatan dokumen kelengkapan ISO, implementasi ISO, sampai dengan proses audit internal dan audit eksternal oleh Badan Sertifikasi Eksternal. Kolaborasi Tim Implementasi ISO 27001 berjalan dengan baik sehingga auditor eksternal menyatakan bahwa DJKN berhasil memperoleh sertifikasi ISO 27001 dengan ruang lingkup Provision of Information Technology (IT) Operation for Modul KND Application, Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id), and FocusPN Application. b. Surveillance ISO 9001 dan ISO 20000-1 Sertifikasi ISO 9001 dan ISO 20000-1 merupakan amanat yang tertuang dalam KMK 751/KMK.01/2019 yang telah diperbarui menjadi KMK 395/KMK.01/2023 tentang Manajemen Mutu dan Layanan TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2022, DJKN telah melakukan proses sertifikasi ISO 9001 dan 20000- 1 dan berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan ISO 20000-1 dengan ruang lingkup Provision of DJKN Application Support Service on KND Module. Pada tahun 2023, dilakukan rangkaian proses untuk mempertahankan atau surveillance terhadap sertifikasi ISO yang telah didapatkan oleh DJKN. Kegiatan dilakukan mulai dari pembuatan dokumen kelengkapan ISO, implementasi, Laporan Kinerja 2023 | 261
sampai dengan proses audit internal dan audit eksternal. Kolaborasi Tim Implementasi ISO 9001 dan ISO 20000-1 berjalan dengan baik sehingga auditor eksternal menyatakan bahwa DJKN berhasil mepertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 20000-1:2018 dengan ruang lingkup Provision of DJKN Application Support Service on KND Module. 6. Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Sebagai tindak lanjut dari Keppres Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 16 Tahun 2021 dan Keppres Nomor 30 Tahun 2023, sejak dibentuknya Satgas BLBI, pada April 2021 hingga Semester II Tahun 2023, (Satgas BLBI) telah berhasil mencatatkan perolehan aset dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan jumlah aset seluas 43.541.502,02 m2 dan estimasi nilai sebesar Rp35.804.150.812.149,60 dengan rincian sebagai berikut: a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara sebesar Rp1.304.525.635.022,57, yang terinci sebagai berikut: 1) PNBP ke kas negara yang berasal dari upaya penagihan kepada obligor dan debitur prioritas Satgas BLBI sebesar Rp1.134.981.515.023,97. 2) Hasil penjualan lelang barang jaminan obligor/debitur dan aset properti eks BLBI, telah diperoleh PNBP senilai Rp77.144.119.998,60. 3) Hasil penjualan tanpa melalui lelang atas harta kekayaan lain obligor/debitur, telah diperoleh PNBP senilai Rp92.400.000.000,00. b. Penguasaan fisik aset eks BLBI dengan melakukan pemblokiran aset obligor/debitur dan pengamanan lainnya seluas 20.310.696,64 m2, atau dengan estimasi nilai sebesar Rp9.591.917.843.168,00. c. Penyitaan aset dan penyerahan barang jaminan milik obligor/debitur seluas 18.847.431,38 m2, atau dengan estimasi nilai sebesar Rp17.383.229.219.638,00. d. Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada Kementerian/Lembaga dan hibah kepada Pemerintah Daerah atas aset properti seluas 3.705.604,00 m2 dengan nilai Rp3.755.106.707.449,00. e. Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas aset properti seluas 670.837,00 m2 dengan nilai Rp3.769.371.406.872,00. Laporan Kinerja 2023 | 262
Terkait capaian tersebut, digunakan nilai hasil penilaian. Dalam hal laporan penilaian belum ada atau masih dilakukan reviu, digunakan nilai NJOP. Dalam hal NJOP belum lengkap, digunakan nilai taksasi yang dihitung oleh KPKNL. Selain penguasaan fisik dan penyitaan yang dilakukan Satgas BLBI terhadap aset obligor/debitur sebagaimana poin b dan c di atas, Satgas BLBI juga telah melakukan pemblokiran aset properti eks BLBI melalui Kantor Pertanahan setempat. Terkait aset kredit eks BLBI, sejak berlakunya PP No 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang memberikan dukungan penguatan kepada Satgas BLBI dalam melakukan penagihan hak Negara di antaranya dalam melakukan pemblokiran badan usaha, Satgas BLBI telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 600 (enam ratus) badan usaha milik/terafiliasi dengan obligor/debitur. Selain itu, terhadap obligor/debitur yang tidak kooperatif, Satgas BLBI juga telah melakukan pencegahan ke luar negeri atas 65 (enam puluh lima) obligor/debitur, di mana 29 (dua puluh sembilan) di antaranya berstatus aktif per tanggal 31 Desember 2023. Mempertimbangkan masa tugas Satgas BLBI yang singkat, maka penanganan obligor/debitur pada tahun 2023 difokuskan terhadap 22 obligor dan 44 debitur prioritas, serta debitur dengan nilai utang lebih dari Rp10 miliar. Adapun rencana kerja yang akan dilakukan Pokja Satgas selanjutnya, di antaranya adalah: a. Terkait debitur/obligor: 1) Penelusuran data dan informasi terkait obligor PKPS maupun debitur yang memiliki nilai kewajiban besar dan terafiliasi. 2) Pemanggilan debitur oleh Pengarah Satgas. 3) Pembatasan/tindakan keperdataan dan/atau tindakan layanan publik kepada debitur/obligor oleh Satgas BLBI melalui PUPN secara masif. 4) Pencegahan obligor/debitur untuk bepergian ke luar negeri. b. Terkait barang jaminan dan aset properti: 1) Pelaporan tindak pidana terkait jaminan yang dialihkan oleh pihak lain. 2) Penyitaan terhadap jaminan dan harta kekayaan lain (HKL) obligor/debitur melalui PUPN. 3) Penguasaan fisik aset properti eks BLBI melalui pemasangan plang Satgas BLBI di beberapa lokasi yang material. 4) Pemblokiran keseluruhan aset properti yang belum dipindahtangankan (melalui penjualan lelang, hibah, PSP dan PMN). Laporan Kinerja 2023 | 263
5) Penelusuran, pencatatan, dan pengamanan aset properti yang ada di Daftar Nominatif, tetapi tidak ada di LKTK. 6) Penelusuran, pencatatan, dan pengamanan aset properti a.n BPPN di Kementerian ATR/BPN, tetapi tidak ada di LKTK. 7) Pensertifikatan aset properti atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan. 8) Pelaksanaan pengelolaan aset properti melalui penjualan, PSP, Hibah, dan PMN. Perpanjangan masa tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2023 menunjukkan pengakuan Pemerintah atas kinerja Satgas BLBI. Dengan bekal telah terbangunnya kolaborasi antarinstansi yang memiliki institutional knowledge and authority yang berbeda-beda, Satgas BLBI berkomitmen untuk menyelesaikan hak tagih dana BLBI secara efektif, sesuai amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 jo Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 jo Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 7. Crash Program Keringanan Utang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan memiliki crash program atau program keringanan utang yang bisa diajukan kepada Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) hingga 15 Desember 2023. Program keringanan utang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023. Program keringanan utang ini ditujukan kepada penanggung utang (debitur) kecil, yaitu badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun seusai PMK 13/2023, yang piutangnya sudah diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) paling lambat 31 Desember 2022. Sehubungan dengan kegiatan crash program keringanan utang telah dilaksanakan Sosialisasi PMK 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN kepada Kanwil DJKN, KPKNL, dan Penyerah Laporan Kinerja 2023 | 264
Piutang. Selain itu telah dilakukan optimalisasi media social yang ada untuk mensosialisasikan Crash Program Keringanan Utang 2023. Sehingga Persentase Penyelesaian Crash Program Keringanan Utang sampai dengan tahun 2023 ialah sebesar 3.064 BKPN atau mencapai 191,5% dari target yang ditetapkan sebesar 1.600 BKPN. Laporan Kinerja 2023 | 265
REALISASI ANGGARAN Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2023 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA DJKN Tahun Anggaran 2023 untuk belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai adalah sebesar Rp557.205.182.877,- atau 89,9% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp620.138.510.000,-. Realisasi per-jenis belanja DJKN Tahun Anggaran 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut : Realisasi per-jenis belanja DJKN Tahun Anggaran 2023 JENIS BELANJA PAGU REVISI REALISASI % PENYERAPAN Belanja Pegawai 32.159.138.000 27.367.275.400 85.10% Belanja Barang 497.770.614.000 442.411.444.323 88.88% Belanja Modal 90.208.758.000 87.426.463.154 96.92% TOTAL 620.138.510.000 557.205.182.877 89.9% Perbandingan realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja untuk tahun anggaran 2020 s.d. 2023 adalah sebagai berikut : Perkembangan Realisasi Penyerapan Anggaran DJKN TA 2021 s.d. 2023 per Jenis Belanja Jenis Tahun Anggaran 2021 Tahun Anggaran 2022 Tahun Anggaran 2023 Belanja Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pegawai 267,88 M 266,55 M 99,50% 153,18 M 148,51 M 96,95% 32,16M 27,37M 85.10% Barang 341,97 M 323,26 M 94,53% 448,18 M 385,66 M 86,05% 497,77M 442,41M 88.88% Modal 56,37 M 53,55 M 95,06% 24,15 M 20,79 M 86,10% 90.21M 87.43M 96.92% Jumlah 666,18 M 643,36 M 96,57% 625,51 M 554,95 M 88,72% 620,14M 557,2M 89.9% Selain itu pada tahun anggaran 2023, DJKN melaksanakan 15 kegiatan, yang masing- masing dilaksanakan oleh unit eselon II dan unit vertikal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun rincian pagu dan realisasi penyerapan DIPA per kegiatan Tahun Anggaran 2033 adalah sebagai berikut : Laporan Kinerja 2023 | 266
Realisasi Anggaran DJKN Tahun Anggaran 2023 Per Program/Kegiatan No. Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi 2,005,849,000 1,725,143,640 2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko 395,623,000 334,064,444 3. Pengelolaan Aset 165,875,760,000 140,833,038,755 4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara 900,736,000 817,592,953 5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara 172,480,000 145,873,597 Perumusan Kebijakan dan 4,939,689,000 2,060,517,653 6. Keputusan Administratif 7. Penyelenggaraan Akuntansi dan 20,207,000 6,325,000 Pelaporan Keuangan Negara 8. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif 261,801,000 237,062,694 9. Pengelolaan Aset 41,374,000 40,602,000 Dukungan Manajemen 10 Legislasi dan Litigasi 3,175,157,000 2,906,444,059 11 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 261,775,109,000 243,152,387,107 12 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik 7,527,300,000 6,515,237,570 Laporan Kinerja 2023 | 267
13 Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengelolaan Risiko, Pengendalian, 14 dan Pengawasan Internal 15 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi 146,810,789,000 134,053,250,462 1,236,495,000 1,000,236,827 25,000,161,000 23,377,550,627 Laporan Kinerja 2023 | 268
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor KMK-14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN telah melakukan evaluasi sederhana atas implementasi sistem AKIP di lingkungan unit kerja eselon II dan eselon III DJKN. Tujuan dilakukannya evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini adalah sebagai berikut: a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; b. menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Dalam perkembangannya, DJKN memonitoring penyampaian Laporan Kinerja unit kerja eselon II dan eselon III secara berjenjang. LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP DJKN Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan. Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara periode tahun 2023. Evaluasi dilaksanakan terhadap empat komponen manajemen kinerja, yang meliputi: (a) Perencanaan Kinerja; (b) Pengukuran Kinerja; (c) Pelaporan Kinerja; dan (d) Evaluasi Akuntabilitas Internal. Laporan Kinerja 2023 | 269
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja Tahunan, dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Dari hasil Evaluasi AKIP DJKN, nilai yang diperoleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah AA (Sangat Memuaskan) dengan skor 91.55. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dengan rincian skor sebagai berikut: Perencanaan Kinerja = 27,60; Pengukuran Kinerja = 27,60; Pelaporan Kinerja = 12,60; dan Evaluasi Akuntabilitas Internal = 23,75. Tindak Lanjut Rekomendasi Itjen Atas Hasil Evaluasi AKIP DJKN Tahun 2022, dari hasil evaluasi AKIP, terdapat beberapa temuan yang masih perlu mendapat perhatian. Dari temuan tersebut, DJKN telah menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal. Tindak lanjut DJKN atas rekomendasi Inspektorat Jenderal adalah. Tindak Lanjut DJKN atas rekomendasi Inspektorat Jenderal atas Hasil Evaluasi AKIP DJKN Tahun 2022 Temuan Terdapat ketidaksesuaian informasi realisasi capaian kinerja atas IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus Terdapat ketidaksesuaian informasi target jangka menengah atas IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program Laporan Kinerja kurang informatif dalam menampilkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya Rekomendasi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana selaku Manajer Kinerja Organisasi agar melakukan segera perbaikan Laporan Kinerja DJKN Tahun dan 2022 menyampaikan perbaikannya kepada Inspektorat Tim Jenderal Tindak Lanjut DJKN menyatakan bahwa catatan hasil evaluasi dari Itjen menjadi perhatian untuk dalam teliti lebih penyusunan dan Laporan penyampaian Kinerja periode selanjutnya. Atas rekomendasi tersebut, DJKN telah melakukan perbaikan Laporan Kinerja DJKN tahun menyampaikan perbaikannya kepada Tim Inspektorat Jenderal melalui nota dinas nomor ND- 267/KN.11/2023 tanggal 10 Mei 2023. pada 2022 dan Laporan Kinerja 2023 | 270
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara INOVASI No Narasi 1 Penggunaan Analisis Geospasial dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DJKN: Studi Kasus Pengelolaan BMN berupa Tanah dan Aset Lain-lain pada Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi Inovasi berbentuk Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis website yang dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan berbagai perangkat. SIG yang dikembangkan menggunakan data internal DJKN dan eksternal, diantaranya dari aplikasi/unit: SIMAN KKKS BNPB Kementerian LHK Kementerian ATR/BPN Kementerian ESDM USGS (United States Geological Survey) 2 Sistem Informasi Penilaian (SIP) Sistem Informasi Penilaian (SIP) adalah aplikasi yang mengakomodasi seluruh proses bisnis penilaian oleh Penilai Pemerintah DJKN. Sebelumnya, proses bisnis penilaian yang dimulai dari permohonan penilaian, identifikasi permohonan/penugasan, pengumpulan data dan informasi, analisis penilaian, penyusunan laporan penilaian, dan kendali mutu serta kaji Laporan Kinerja 2023 | 271 Keterangan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ulang, dilakukan secara manual. Hal ini berdampak pada kualitas penilaian, karena waktu yang dibutuhkan pada setiap tahapan menjadi lebih lama. 3 Aplikasi Siprita - Suarakan Aspirasi Kariermu Pegawai yang bekerja sesuai dengan aspirasi kariernya akan cenderung bekerja lebih baik dan menetap lebih lama. Hal inilah yang mendorong Sekretariat DJKN untuk menyusun kebijakan pola mutasi dengan memperbesar keterlibatan pegawai dalam menentukan rencana karier. Implementasi atas kebijakan ini dilakukan dengan pembangunan aplikasi mutasi, yaitu Aplikasi Siprita. 4 Lelang Gorontalo (LEGO) Lego merupakan jawaban dari kebutuhan pengguna layanan yang menginginkan integrasi layanan lelang satu pintu dengan fitur layanan yang mudah digunakan serta akses yang tidak terbatas, dimana saat ini layanan lelang masih bersifat parsial antara input-proses-output. Lego memberikan kemudahan bagi pengguna layanan, tidak hanya bagi pemohon lelang maupun peserta lelang akan tetapi mencakup pula instansi yang berhubungan dengan proses lelang secara keseluruhan, dengan integrasi layanansatu pintu dan fitur tutorial yang memudahkan, aplikasi Lego berjalan pada perangkat yang menggunakan sistem operasi Android dan telah diluncurkan pada Playstore Laporan Kinerja 2023 | 272
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sehingga dapat diunduh dan digunakan oleh para stakeholder dimana saja. Bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan akses pra dan pasca pelayanan lelang dimana belum diakomodir secara sistem online secara keseluruhan sehingga menciptakan jembatan antar aplikasi, transparansi proses dan akuntabilitas pelayanan, memperluas layanan dengan memberikan layanan pendukung tugas dan fungsi pelayanan lelang sehingga tidak parsial, dimana proses kebutuhan pengguna layanan lelang tidak hanya sampai pada proses lelang selesai, namun sampai pengguna layanan mendapatkan hak dan kebutuhannya. 5 ALABIO: Transformasi Pembinaan di Era Digital Aplikasi ini berbasis website yang dikembangkan sebagai alat monitoring dan evaluasi pada unit yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan. Dalam praktiknya, Alabio KST mengedepankan kemudahan pemakaian atau user friendly yang memberikan manfaat kepada seluruh pegawai mulai dari pelaksana sampai dengan pejabat eselon II. Terdapat fitur fleksibilitas bagi pengguna untuk menyesuaikan jenis pembinaan. Fitur tersebut dapat menambah, mengurangi, bahkan mengedit item pembinaan, serta indikator penilaian. 6 Pojok Wani: Layanan SKPT Online, Penerbitan Kode Billing Pembayaran BPHTB Online, Validasi Laporan Kinerja 2023 | 273
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Pajak Penghasilan Online dan Permohonan Digital Pasca Lelang (e-form) Pojok Wani merupakan Inovasi KPKNL Surabaya berupa penyediaan sarana prasarana khusus untuk pengurusan permohonan SKPT lelang online, layanan pembuatan kode billing BPHTB pembeli lelang online, validasi PPh serta e-form pasca lelang. Inovasi ini telah berlangsung sejak tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPKNL Surabaya nomor KEP- 106/WKN.10/KNL.01/2021 tanggal 01 April 2021. Digitalisasi layanan berupa e-form layanan pasca lelang yang digunakan sebagai alternatif layanan bagi pengguna jasa untuk permohonan kuitansi pembayaran harga lelang, permohonan kutipan Risalah Lelang, dan permohonan bukti setor PPh yang berbasis elektronik form. Melalui layanan ini, akan memudahkan pengguna jasa lelang dalam mengajukan pemohonan pasca lelang walau tanpa berkunjung ke KPKNL. Adapun bagi KPKNL, layanan ini akan memudahkan dan mempercepat penyelesaian pembuatan kuitansi pembayaran harga lelang, kutipan Risalah Lelang, dan bukti setor PPh. Source : Laporan Kinerja 2023 | 274
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara PENGHARGAAN / ACHIEVEMENT DJKN No Narasi 1. Direktorat Lelang Turut Berperan Aktif dalam Penetapan Indonesia menjadi Anggota Penuh Financial Action Task Force ("FATF") DJKN berperan secara aktif dalam proses keanggotaan Indonesia ke dalam FATF melalui Direktorat Lelang sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur ("LPP") dari balai lelang. Proses keikutsertaan Direktorat Lelang pada rangkaian tahapan Indonesia menjadi anggota FATF dimulai pada tahun 2017, yakni dengan mengikuti MER APG (Mutual Evaluation Review - Asian Pacific Group). Keikutsertaan tersebut berbuah positif dengan dijadikannya Indonesia menjadi negara observer FATF pada tahun 2018. Hasil positif Indonesia dalam MER APG segera ditindaklanjuti dengan persiapan Mutual Evaluation Review ("MER") yang kemudian dilaksanakan pada tahun 2022. Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Direktorat Lelang berperan pada pemenuhan 2 (dua) Immediate Outcomes ("IO")/ efektivitas implementasi yaitu IO 3 : Pengawasan Penyedia Barang dan Jasa serta IO 11: Sanksi Keuangan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal ("PPSMP"). Laporan Kinerja 2023 | 275 Keterangan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Lelang ditunjuk menjadi juru bicara maupun pendamping pada proses rangkaian MER berdasarkan Keputusan Kepala PPATK No. 276A Tahun 2022. Setelah pelaksanaan MER, Direktorat Lelang tidak mengikuti rangkaian pertemuan working group dan pleno FATF pada Februari dan Juni 2023 di Paris, namun secara aktif menyampaikan data berupa barang rampasan negara berdasarkan putusan TPPU yang telah dilelang sebagai pemenuhan permintaan asesor. Selanjutnya, pada plenary meeting tanggal 25 Oktober 2023, Indonesia telah ditetapkan menjadi anggota penuh FATF. Keanggotaan Indonesia di dalam FATF membawa dampak positif yakni meningkatnya persepsi positif terhadap Indonesia sebagai negara yang mengimplementasikan sistem keuangan berfokus pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan PPSPM. Peningkatan persepsi positif tersebut nantinya akan meningkatkan rasio investasi yang berujung pada perbaikan pertumbuhan ekonomi. Setelah Indonesia menjadi anggota penuh FATF, masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi berupa: a. Peningkatan rating pada technical compliance (TC) khususnya bagi yang memiliki rating partially compliant. Adapun TC yang terkait dengan DJKN adalah TC 28 (regulasi dan supervise penyedia barang dan jasa). Laporan Kinerja 2023 | 276
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara b. Kewajiban pembayaran iuran tahunan FATF sebesar lebih kurang Euro162,528.00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan euro). c. Pengiriman secara aktif asesor Indonesia pada MER mulai tahun 2024 2 Sertifikasi ISO 27001 Sertifikasi ISO 27001 merupakan amanat yang tertuang dalam KMK 942/KMK.01/2019 yang telah diperbarui menjadi KMK 411 Tahun 2023 tentang Keamanan Informasi, Keamanan Siber, dan Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2023, DJKN telah melakukan proses sertifikasi ISO 27001. Kegiatan yang dilakukan mulai dari pembuatan dokumen kelengkapan ISO, implementasi ISO, sampai dengan proses audit internal dan audit eksternal oleh Badan Sertifikasi Eksternal. Kolaborasi Tim Implementasi ISO 27001 berjalan dengan baik sehingga auditor eksternal menyatakan bahwa DJKN berhasil memperoleh sertifikasi ISO 27001 dengan ruang lingkup Provision of Information Technology (IT) Operation for Modul KND Application, Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id), and FocusPN Application. Laporan Kinerja 2023 | 277
3 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surveillance ISO 9001 dan ISO 20000-1 Sertifikasi ISO 9001 dan ISO 20000-1 merupakan amanat yang tertuang dalam KMK 751/KMK.01/2019 yang telah diperbarui menjadi KMK 395/KMK.01/2023 tentang Manajemen Mutu dan Layanan TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2022, DJKN telah melakukan proses sertifikasi ISO 9001 dan 20000-1 dan berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan ISO 20000-1 dengan ruang lingkup Provision of DJKN Application Support Service on KND Module. Pada tahun 2023, dilakukan rangkaian proses untuk mempertahankan atau surveillance terhadap sertifikasi ISO yang telah didapatkan oleh DJKN. Kegiatan dilakukan mulai dari pembuatan dokumen kelengkapan ISO, implementasi, sampai dengan proses audit internal dan audit eksternal. Kolaborasi Tim Implementasi ISO 9001 dan ISO 20000-1 berjalan dengan baik sehingga auditor eksternal menyatakan bahwa DJKN berhasil mepertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 20000- 1:2018 dengan ruang lingkup Provision of DJKN Application Support Service on KND Module. Laporan Kinerja 2023 | 278
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 4 106 Perusahaan dan Instansi Berpengaruh di Bidang Komunikasi dalam rangkaian Acara Sewindu PR Indonesia Lembaga manajemen Aset Negara dinobatkan sebagai Pemenang atas 106 Perusahaan dan Instansi Berpengaruh di Bidang Komunikasi dalam rangkaian Acara Sewindu PR Indonesia "Sewindu Kami Mengabdi, Untuk Komunikasi Negeri" Laporan Kinerja 2023 | 279
5 6 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Humas Pemerintah Terbaik, sub - kategori PNS Golongan III/B pada Government Public Relations (GPR) Tahun 2023. GPR awards merupakan ajang kompetisi, apresiasi dan berbagi pengalaman bagi praktisi kehumasan pemerintah di lingkungan Kementerian. Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, RSUO/RSUD se-Indonesia. Humas pemerintah terbaik, sub - kategori PNS Golongan III/B pada Government Public Relations (GPR) Tahun 2023 diraih oleh Soni SUtejo, pelaksana Direktorat Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Peringkat II Eselon I dengan Persentase pegawai paling aktif berpartisipasi pada Program Employee Advocacy Tahun 2023 DJKN mendapatkan Peringkat II Eselon I dengan Persentase pegawai paling aktif berpartisipasi pada Program Employee Advocacy Tahun 2023 Laporan Kinerja 2023 | 280
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 7 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 393 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023 Nagara Dana Ksatria Inspirasi Kategori Tim, Tim KOIN MAS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Berhasil melaksanakan Proyek Optimalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi sebagai Eco-Edutainment Tourism yang telah diimplementasikan sejak tahun 2021 dengan menjadikan terwujudnya penataan ulang KCBN Muara Jambi dengan konsep urban landscape sebagai upaya pendaftaran warisan budaya yang diakui UNESCO. 8 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 393 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023 NAGARA DANA KSATRIA KOLABORASI, Atas nama Mega Silvia Fahriani, Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Laporan Kinerja 2023 | 281
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dengan uraian prestasi Penyuluh antikorupsi muda tersertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP KPK). Dinobatkan sebagai Penyuluh Antikorupsi Teraktif Nasional Tahun 2022 oleh Ketua KPK dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Satusatunya pegawai Kementerian Keuangan yang mendapat penghargaan dimaksud pada tahun 2022, secara nyata berkolaborasi dengan berbagai penggiat antikorupsi menyuarakan semangat antikorupsi melalui berbagai media seperti puisi, pantun, kisah inspiratif, board game, Spotify, konten YouTube, tulisan dalam bentuk artikel dan buku, serta banyak hal lainnya yang dapat menyasar berbagai kelompok sasaran di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Laporan Kinerja 2023 | 282
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara BAB V PENUTUP Laporan Kinerja 2023 | 283
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Matahari turut berpengaruh dalam menjaga siklus air. Dalam siklusnya, matahari membuat sumber air menguap, kemudian terbentuknya kondensasi berbentuk awan yang berisi uap air. Awan yang mengandung air tersebut mengalami kejenuhan lalu turun sebagai hujan. Sama halnya seperti kemenkeu. Kemenkeu turut menjaga & menstabilkan siklus keuangan negara dan mengedarkannya ke berbagai daerah. Laporan Kinerja 2023 | 284
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara BAB V - PENUTUP Laporan Kinerja DJKN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN selama 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Pada tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Laporan Kinerja disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu tools DJKN dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran DJKN dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2023. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifkasi dan dimitigasi. Sepanjang tahun 2023, perekonomian nasional dalam kondisi yang sangat fluktuatif, tugas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan ditambah dengan dampak akibat adanya pandemi Covid-19 pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga DJKN perlu mengantisipasi dinamika sosial dan politik di tahun 2024 mendatang yang berpotensi mempengaruhi perekonomian nasional. Namun demikian, jajaran DJKN senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Langkah-langkah ataupun strategi yang akan dilakukan DJKN dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain: 1. Menyempurnakan dan memperkuat regulasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang. 2. Digitalisasi proses bisnis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Laporan Kinerja 2023 | 285
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara secara administrasi, fisik, hukum. 4. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, mengembangkan produk lelang dan strategi pemasaran. 5. Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN pada Kementerian/ Lembaga yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat satker. Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi DJKN, sehingga dapat memberikan feedback guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga capaian DJKN dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Laporan Kinerja 2023 | 286
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA Instansi : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun : 2023 NILAI KINERJA ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Tahun 2023 Kode IKU Target 2023 Realisasi s.d Q4 30% Stakeholder Perspective 1 1a-CP 1b-CP 2 2a-N Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara Indeks Integritas Organisasi Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang 100% 94.34 100% 114.81% 99.59 121.35% 2b-N 90% 120.00% 20% Customer Perspective 3 3a-N Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa Persentase Realisasi Pokok Lelang 100% 129.81% 3b-N 4 4a-CP 5 Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan Kebijakan Fiskal yang Efektif 100% 100% 121.71% 106.40% 5a-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi 86 96.95 6 6a-CP Belanja Negara yang Berkualitas Indeks efektivitas belanja investasi 4.60 5 25% Internal Process Perspective 7 7a-N Formulasi kebijakan fiskal yang Kredibel Indeks kualitas kebijakan 100 114.68 8 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal 8a-CP 8b-N 8c-N 9 Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional 68% 100% 100% 79.66% 123.19% 117.76% 9a-N Deviasi ketergunaan hasil penilaian 25% 0.51% 10 Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal Indeks Tanpa Batas 114.81% 105.56% 121.35% 133.33% 129.81% 121.71% 106.40% 112.7% 109% 114.68% 117.15% 123.19% 117.76% 199.98% Indeks Batas Max. 120% 115.44% 110.89% 114.81% 105.56% 120.00% 120.00% 120.00% 111.96% 120.00% 120.00% 120.00% 106.40% 106.40% 112.73% 112.73% 108.70% 108.70% 113.86% 114.68% 114.68% 118.36% 117.15% 120.00% 117.76% 120.00% 120.00% 109.94%
10a-CP Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus 100 10b-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN 11 Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif 11a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN 90% yang ditindaklanjuti 11b-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan 86% kekayaan negara 11c-CP Tingkat efektivitas monev perencanaan 100% penganggaran belanja pemerintah pusat 25% Learning & Growth Perspective 12 Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif 12a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan 100% well being 12b-CP Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu 12c-CP Persentase penyelesaian program IS RBTK 92% 12d-N Tingkat implementasi budaya dan kehumasan 100% 13 13a-CP Kemenkeu Satu Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 100 14 Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif 14a-CP Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK 100% 15 Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif 15a-CP Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI 100 15b-CP WBK Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal 82 NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) 109.94 110% Adendum Hapus 95% 106% 95.18% 111% 102.5% 103% 119.74% 119.74% Adendum Hapus 99.94% 108.63% 111.94% 112% 112.16 112.16% 112.46% 112.46% 108% 108% 91.89 112% 109.94% 106.31% 105.56% 110.67% 102.50% 112.00% 113.44% 119.74% 108.63% 111.94% 112.16% 112.16% 112.46% 112.46% 109.93% 107.80% 112.06% 113.49%
Checklist Kelengkapan Narasi IKU No Kelengkapan 1 Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023) 2 Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja 3 Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini 4 Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 Standar Nasional (jika ada) 5 Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023 6 Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja 7 Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Check list √ √ √ √ √ √ √