Volume 2 Nomor 4, Juni 2022: h. 374 - 381 E-ISSN: 2775 - 619X Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Produk Skincare Home Industry Wellastry Yamin1, Ronald Saija2, Sarah Selfina Kuahaty3 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. : : xxxxxxxxxxxxxxxx Info Artikel Abstract Keywords: Skincare Home Industry; Legal Protection; Trade Secret. Introduction: The high interest of skincare home industry products has made these product business actors mushrooming in almost all e-commerce platforms. Purposes of the Research: The purpose of this research is to examine and discuss the legal protection of intellectual property rights for skincare home industry products. Methods of the Research: This research was conducted with a normative juridical research type using a statute approach. To answer the existing problems, the author collects legal materials through literature studies and analyzes them using qualitative analysis methods. Results of the Research: The results of this research indicate that the legal protection that can be obtained by skincare home industry product owners in the field of trade secrets is related to confidential information that has commercial value, related to production, processing, sales, or other technical and/or economic information that has economic value and is unknown in general in the manufacture of these products. Then, the form of legal protection can be in the form of making a written agreement based on a consulting contract as a legal effort to protect his trade secrets, as well as filing a claim for compensation, using alternative dispute resolutions, and/or filing criminal charges, if there has been a violation. Abstrak Kata Kunci: Skincare Home Industri; Perindungan Hukum; Rahasia Dagang. Latar Belakang: Tingginya minat akan produk skincare home industry membuat pelaku usaha produk ini menjamur dihampir semua platform e-commerce. Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap produk skincare home industry. Metode Penelitian: Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan (statute approach). Untuk menjawab permasalahan yang ada, Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang bisa didapatkan pemilik produk skincare home industry dibidang rahasia dagang adalah berkaitan dengan informasi rahasia yang memiliki nilai komersial, terkait produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi teknis dan/atau ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui secara umum dalam pembuatan produk tersebut. Kemudian, bentuk perlindungan hukumnya dapat berupa pembuatan perjanjian tertulis berdasarkan kontrak konsultasi sebagai E-ISSN: 2775-619X TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4 (2022): 374-381 374
upaya hukum melindungi rahasia dagang miliknya, maupun mengajukan gugatan ganti rugi, menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, dan/atau mengajukan tuntutan secara pidana, apabila telah terjadi pelanggaran. 1. Pendahuluan Berbicara tentang Intellectual Property Rights atau di Indonesia dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual, maka dapat diartikan sebagai hak yang berkaitan dengan masalah temuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berkaitan dengan perlindungan masalah reputasi di bidang komersial dan tindakan/jasa di bidang komersial, 1 dalam perjanjian TRIPs Agreement, hak kekayaan intelektual didefinisikan sebagai hak (pencipta) untuk mencegah orang lain menggunakan penemuan, desain, atau karya lain mereka. Menurut WIPO, hak kekayaan intelektual merujuk pada kreatifitas dari pemikiran: penemuan, karya artistik dan sastra, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan dalam dunia komersial.2 Karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi yang disebutkan diatas lahir dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut memberikan nilai pada karya yang dihasilkan. Apalagi jika dikombinasikan dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati seseorang, nilai ekonomi yang melekat jauh lebih mempromosikan gagasan kekayaan untuk karya intelektual tersebut. Bisnis skincare home industry menjadi salah satu lahan yang menggiurkan bagi banyak orang. Tingginya minat akan produk tersebut membuat pelaku usaha produk skincare home industry menjamur hampir disemua platform e-commerce. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang telah menggeser kebiasaan berbelanja masyarakat dari offline menjadi online. Tingginya minat masyarakat terhadap produk skincare juga mengakibatkan pihak- pihak tertentu menjadikan hal ini sebagai kesempatan untuk membangun usaha rumahan secara mandiri, yang selanjutnya disebut home industry, untuk menciptakan dan/atau meracik produk yang akan mereka pasarkan dan edarkan sendiri. Home industry bergerak dalam skala kecil, dari tenaga kerja yang bukan profesional, modal yang kecil, dan produksi hanya secara musiman.3 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian mendefenisikan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 1 Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Public Domain in Dispute Settlement of Cancellation of Industrial Design Rights," International Journal of Innovation, Creativity and Change 10, no. 5 (2019): 30-42, , h. 30. 2 Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "A Legal Awareness of Copyright on Regional Song Creators," International Journal of Law Reconstruction 5, no. 1 (2021): 49-61, 3 Riski Ananda, "Peran Home Industry Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home Industry Keripik di Kelurahan Kubu Gadang)" (Skripsi, Universitas Riau, 2016), h. 3. E-ISSN: 2775-619X TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4 (2022): 374-381 375
industry menjadikan pembahasan terkait produk ini dan bentuk perlindungannya jika dikaitkan dengan hak kekayaan intelektual menjadi menarik untuk dibahas, sehingga Penulis merumuskannya sebagai masalah yang akan dibahas secara lebih lengkap dalam penelitian ini. Meningkatnya kebutuhan akan produk skincare home 2. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dapat juga diartikan sebagai penelitian perpustakaan (library research). Tipe penelitian bersifat Deskriptif Analitis. Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni analisis informasi yang menitikberatkan kegiatannya pada penelitian dokumen, serta menganalisis peraturan dan keputusan-keputusan hukum.4 3. Hasil Dan Pembahasan 3.1. Skincare Home Industry Dalam Pandangan Rahasia Dagang Skincare adalah serangkaian produk perawatan kulit yang dapat merawat kesehatan dan kecantikan kulit setiap orang yang menggunakannya. Kemudian yang dimaksud dengan home industry adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil, yang mana jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Jadi, secara singkat, yang dimaksud dengan skincare home industry adalah serangkaian produk perawatan kulit yang digunakan untuk merawat kesehatan kulit dan dibuat oleh perusahaan kecil yang dipusatkan di rumah dan memiliki keterbatasan dalam hal tenaga kerja, modal, waktu, dan penghasilan. Di dunia perdagangan, informasi rahasia apapun menjadi sangat penting, terutama untuk kalangan bisnis. Hal itu dikarenakan banyak informasi bisnis yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dengan jenis yang sama. Informasi ini juga dianggap memiliki nilai komersial. Oleh karena itu, pelaku usaha yang memiliki informasi rahasia menghendaki adanya upaya pencegahan terhadap para pesaing bisnis yang berpotensi menemukan dan menggunakan informasi tersebut. Dari situasi dan kondisi yang ada, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi formasi bisnis, industri, dan juga teknologi melalui rahasia dagang. Dengan adanya perlindungan rahasia dagang maka kalangan perusahaan akan selalu berusaha menjaga informasi rahasia yang merupakan asset perusahaan.5 Rahasia Dagang sebagai salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual merupakan hak yang cukup penting dalam perkembangan kegiatan usaha di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan keseriusan pemerintah dalam menyikapi segala hal yang berkaitan dengan rahasia dagang, dan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang mulai berlaku pada tanggal 20 September 2000 dalam rangka ratifikasi perjanjian WTO/TRIP's melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, serta disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang menunjukkan bahwa ide pokok dari Undang-Undang Rahasia 4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 90. 5 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 123. E-ISSN: 2775-619X TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4 (2022): 374-381 376
Dagang di Indonesia sesuai dengan pemikiran TRIP's sebagai bagian dari perjanjian dalam WTO.6 Di Indonesia, peraturan mengenai rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang a quo, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. W. Simandjuntak dalam bukunya yang berjudul, "Desain Industri di Indonesia" menyebutkan bahwa, "Trade Secret may be product formulas, patterns designs, compilations of data, customer lists, or other business secrets".7 Yang artinya "Rahasia dagang dapat berupa formula produk, desain pola, kompilasi data, daftar pelanggan, atau rahasia bisnis lainnya". Dengan berpatokan pada pendapat tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam pandangan rahasia dagang terhadap produk skincare home industry, yang merupakan atau berhak dikategorikan sebagai rahasia dagang adalah formula, data-data yang bersifat rahasia dalam proses pembuatan, maupun rahasia bisnis dari produk skincare home industry tersebut. Lebih jelasnya terkait lingkup perlindungan rahasia dagang dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yang berbunyi, "Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum." 3.2. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Rahasia Dagang Terhadap Skincare Home Industry Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terbagi sesuai dengan jenis karya intelektual itu sendiri, yakni hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Akan tetapi, terkhusus pada bab ini, hanya akan dijelaskan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif dibidang rahasia dagang terhadap skincare home industry tersebut. Perlindungan hukum ini dilakukan sebagian besar untuk mengembangkan skill intelektual seseorang untuk lebih dapat semangat menciptakan karyanya masing-masing8. Hak yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yakni sebagai berikut: a) Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. b) Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. 6 Gunawan Widjaja, Rahasia Dagang, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 100. 7 W. Simandjuntak, Desain Industri Di Indonesia, (Denpasar: Makalah Seminar Kerjasama FH UNUD, Klinik HAKI Jakarta, JICA, 2000), h. 5. 8 Akmal Asamahdi Latukau,, Rory Jeff Akyuwen, and Muchtar A H Labetubun. "Penggandaan Smadav PRO Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 6 (2021): 564 - 576. E-ISSN: 2775-619X TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4 (2022): 374-381 377
Berkaitan dengan hak-hak tersebut, maka setiap pelaku usaha merasa sangat berkepentingan terhadap adanya pengakuan dan perlindungan hukum atas hak rahasia dagang yang dimilikinya melalui ketentuan hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual dan diterapkan di tingkat nasional. Karena dengan adanya pengakuan dan jaminan perlindungan hukum atas rahasia dagang yang dimilikinya, maka hal tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan pelaku usaha ketika hendak bertransaksi dan/atau berinvestasi. a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum preventif merupakan suatu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak atas informasi rahasia dagang atau pemilik rahasia dagang guna melindungi hak atas informasi rahasia dagangnya sebelum terjadi pelanggaran hukum. Hal ini berguna untuk mencegah serta melindungi informasi yang bersifat rahasia dalam sebuah organisasi dan diperuntukkan untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan. Para pelaku usaha akan melakukan upaya perlindungan hukum terhadap informasi rahasia yang dimilikinya secara dini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berbicara tentang perlindungan hukum preventif (upaya pencegahan) rahasia dagang terhadap suatu produk, maka kita dapat melihat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 (Undang-Undang Rahasia Dagang) yang tidak mengatur atau memberlakukan sistem pendaftaran untuk memperoleh hak atas rahasia dagang, yang berarti tidak perlu ada proses pendaftaran dalam rangka memperoleh perlindungan hukum atas rahasia dagang. Jadi, dengan terpenuhinya ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan rahasia dagang, maka suatu produk sudah bisa mendapatkan hak atas rahasia dagang serta mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang tersebut, bukan berarti pemilik rahasia dagang tidak dapat melakukan upaya apapun sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Akan tetapi, pemilik rahasia dagang tersebut dapat membuat suatu perjanjian tertulis yang dapat dijadikan upaya hukum untuk melindungi rahasia dagang miliknya. Pelanggaran atas rahasia dagang sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang adalah apabila sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Oleh karena itu, perjanjian tertulis lebih dianjurkan sebagai bentuk upaya hukum preventif terhadap suatu produk karena lebih memiliki kekuatan hukum pembuktian apabila kelak timbul pelanggaran informasi rahasia dagang. seseorang dengan Perjanjian tertulis yang dapat dibuat pelaku usaha untuk melindungi informasi rahasia dagang miliknya adalah perjanjian informasi rahasia dagang berdasarkan kontrak konsultasi. Perjanjian kerahasiaan konsultasi tersebut haruslah memuat beberapa hal sebagai berikut: 1) Apa saja informasi rahasia yang wajib dijaga dan dilindungi pihak konsultan. E-ISSN: 2775-619X TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4 (2022): 374-381 378
2) Adanya keterangan atau penjelasan yang menyatakan bahwa terdapat pemberian kewajiban kepada konsultan yang bersangkutan untuk melindungi informasi rahasia tersebut. 3) Terdapat keterangan atau penjelasan mengenai perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh konsultan yang berkaitan dengan informasi rahasia milik pelaku usaha. 4) Terdapat keterangan atau penjelasan yang dapat dijadikan tolak ukur bagi konsultan dalam melakukan suatu perbuatan agar tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran atau penyalahgunaan suatu informasi rahasia. 5) Terdapat pernyataan yang memberikan kewajiban kepada pihak konsultan untuk melindungi informasi rahasia milik pelaku usaha sampai batas waktu yang tidak ditentukan. b. Perlindungan Hukum Represif Upaya hukum represif merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak atas informasi rahasia dagang atau pemilik rahasa dagang guna melindungi hak atas informasi rahasia dagang setelah terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini berguna bagi pemegang hak atas informasi rahasia dagang untuk menuntut ganti kerugian terhadap pelanggaran hak atas informasi rahasia dagang dan/atau memberikan efek jera terhadap pelanggar hak atas informasi rahasia dagang milik orang lain. Alternatif penyelesaian sengketa dapat dijadikan upaya hukum represif bagi pemilik rahasia dagang untuk mencari keadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap informasi rahasia dagang yang dimilikinya. Sebagaimana yang diatur pada Bab VI mengenai Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang terdiri atas Pasal 11 dan 12. Pasal 11 mengatur bahwa pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang tergolong pelanggaran terhadap rahasia dagang berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan tersebut. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, dalam Pasal 12 diatur bahwa selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat sejumlah upaya hukum alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan para pihak yang bersengketa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut: a) Negosiasi Menurut Jackman (2005), negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Untuk itu diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. b) Konsiliasi Konsiliasi adalah upaya mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga selaku E-ISSN: 2775-619X TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4 (2022): 374-381 379
konsiliator. Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada pihak yang berselisih. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi, keputusan akhir merupakan keputusan yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan antara para pihak. c) Mediasi Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang berfokus pada kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator guna mempercepat tercapainya perdamaian. Akan tetapi, meskipun mediator tidak mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan, mediasi tetap diharapkan dapat mencapai titik temu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak, yang kemudian dicantumkan dalam kesepakatan bersama.9 d) Arbitrase Arbitrase merupakan suatu upaya hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa, antara dua orang/lebih atau dua kelompok/lebih, kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan mendapatkan satu keputusan akhir dan mengikat yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut.10 Selain daripada alternatif penyelesaian sengketa diatas, upaya lain yang dapat dilakukan pemilik rahasia dagang adalah melakukan tuntutan secara pidana dengan melakukan pengaduan kepada pejabat yang berwenang apabila terjadi pelanggaran informasi rahasia dagang yang dimilikinya. Tuntutan pidana yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang berbunyi, "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)." 4. Kesimpulan Skincare home industry tergolong sebagai karya intelektual dibidang rahasia dagang yang bisa mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap produk skincare home industry dibidang rahasia dagang terbagi menjadi 2, yaitu perlindungan hukum preventif berupa pembuatan perjanjian tertulis berdasarkan kontrak konsultasi, dan perlindungan hukum represif berupa gugatan ganti rugi, penggunaan alternatif penyelesaian sengketa, dan/atau tuntutan secara pidana apabila telah terjadi pelanggaran. Daftar Referensi Adolf, H. (2016). Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT. Rajagrafindo. 9 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016), h. 203-204. 10 Khristofel N. Izaak, "Arbitrase Sebagai Mekanisme Pilihan Hukum Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis", Jurnal Unstrat Lex Privatum, III, no.4 (2015): 113. E-ISSN: 2775-619X TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4 (2022): 374-381 380
Akmal Asamahdi Latukau, Rory Jeff Akyuwen, and Muchtar A H Labetubun. "Penggandaan Smadav PRO Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 6 (2021): 564 - 576. Ananda, R., (2016). Peran Home Industry Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Study Kasus Home Industry Keripik di Kelurahan Kubu Gadang). Skripsi, Unversitas Riau. Arikunto, S. (1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Izaak, Khristofel N. "Arbitrase Sebagai Mekanisme Pilihan Hukum Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis" dalam Jurnal Unstrat Lex Privatum Vol. III/ No.4 Oktober 2015. Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Public Domain in Dispute Settlement of Cancellation of Industrial Design Rights." International Journal of Innovation, Creativity and Change, no. 5 (2019): 30-42. . Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "A Legal Awareness of Copyright on Regional Song Creators," International Journal of Law Reconstruction 5, no. 1 (2021): 49-61, Simandjuntak, W. (2000). Desain Industri Di Indonesia. Denpasar: Denpasar: Makalah Seminar Kerjasama FH UNUD, Klinik HAKI Jakarta, JICA. Sutedi, A. (2009). Hak Atas Kekayan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika. Widjaja, G. (2001). Rahasia Dagang, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. E-ISSN: 2775-619X TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4 (2022): 374-381 381