PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); b. bahwa guna tercapainya sinergitas pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi; c. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi selama kurun waktu 2012-2014 terhadap Rencana (RPJMD) Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, terdapat beberapa target pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah dilampaui dan/atau yang tidak terlampaui dari proyeksi yang telah ditetapkan setiap tahunnya;
Mengingat d. bahwa guna untuk sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan dengan Rencana 2012-2017 Bangka Belitung Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 2014-2034 dan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017, maka Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 perlu diganti; e. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017; berdasarkan pertimbangan : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari (Lembaran Negara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kep.Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintah Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang (Lembaran Negara Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang (Lembaran Negara Organisasi Perangkat Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana (Lembaran Negara Republik Pembangunan Daerah Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tentang Perubahan Atas Peraturan Tahun 2011 Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D); 20. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka (Lembaran Daerah Belitung ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E); 2012-2017 Tahun 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); 23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2012-2017. DAERAH TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 13. Rencana Kerja - Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja- SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 19. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2 (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Rincian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 3 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi: (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2012 - 2017. (2) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pasal 4 Sistematika RPJMD Tahun 2012-2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari: Bab I : Pendahuluan; Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan; Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis; Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Bab VI : Strategi Dan Arah Kebijakan; Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; Bab X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan. Bab XI : Penutup BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5 (1) Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan tanggal pengundangan peraturan daerah ini. (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 - 2015 yang telah ada masih tetap berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan telah disesuaikan melalui peraturan daerah ini. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 31 Mei 2016 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, TTD RUSTAM EFFENDI Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 31 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPUALUAN BANGKA BELITUNG, TTD SYAHRUDIN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 6 SERI E TAHUN 2016
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ... i DAFTAR TABEL ... v DAFTAR GAMBAR ... xiv BAB I PENDAHULUAN ... I-1 1.1 Latar Belakang ... I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ... I-5 1.3 Hubungan Antar Dokumen ... I-9 1.4 Sistematika Penulisan ... I-10 1.5 Maksud dan Tujuan ... I-12 1.5.1 Maksud ... I-12 1.5.2 Tujuan ... I-13 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ... II-1 2.1 Aspek Geografi dan Demografi ... II-1 2.1.1 Luas dan batas wilayah ... II-1 2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis... II-4 2.1.3 Topografi ... II-4 2.1.4 Geologi ... II-4 2.1.5 Hidrologi ... II-5 2.1.6 Klimatologi ... II-5 2.1.7 Penggunaan Lahan ... II-5 2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah ... II-6 2.1.9 Wilayah Rawan Bencana ... II-15 2.1.10 Demografi ... II-28 2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ... II-31 2.2.1 Aspek kesejahteraan Masyarakat ... II-31 2.2.1.1 Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ... II-31 2.2.1.2 Fokus kesejahteraan Masyarakat ... II-51 2.2.1.3 Fokus seni budaya dan olahraga ... II-63 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 i
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Halaman 2.3 Aspek Pelayanan Umum ... II-67 2.3.1 Fokus layanan urusan wajib ... II-67 2.3.1.1 Bidanga Urusan Pendidikan ... II-67 2.3.1.2 Bidanga Urusan Kesehatan ... II-73 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ... II-79 2.3.2 Fokus layanan urusan pilihan ... II-82 2.3.2.1 Bidanga Urusan Kelautan dan Perikanan ... II-82 2.3.2.1 Bidanga Urusan Pariwisata ... II-85 2.3.2.1 Bidanga Urusan Pertanian ... II-86 2.4 Aspek Daya Saing Daerah ... II-92 2.4.1 Fokus kemampuan ekonomi daerah ... II-92 2.4.2 Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur ... II-94 2.4.3 Fokus iklim berinvestasi ... II-95 2.4.4 Fokus sumber daya manusia ... II-97 2.5 Evaluasi Ketercapaian Indikator RPJPD Tahap I (2005-2012) ... II-98 2.6 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RPJMD Sampai dengan Tahun 2014 ... II-102 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN ... III-1 3.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010-2014 ... III-1 3.1.1 Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ... III-2 3.1.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah ... III-2 3.1.1.2 Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah ... III-14 3.1.1.2 Kinerja Pembiayaan Daerah ... III-22 3.1.2 Neraca Daerah ... III-24 3.1.1.2 Pertumbuhan Neraca Daerah ... III-24 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Masa Lalu ... III-29 ii Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Halaman 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ... III-29 3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah ... III-29 3.3 Kerangka Pendanaan ... III-31 3.3.1Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama ... III-34 3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu ... III-38 3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan ... III-41 BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ... IV-1 4.1 Permasalahan Pembangunan ... IV-1 4.1.1 Ekonomi dan SDA ... IV-2 4.1.2 Lingkungan Hidup ... IV-11 4.1.3 Prasarana dan Sarana ... IV-14 4.1.4 SDM dan Kependudukan ... IV-19 4.1.5 Pemerintahan ... IV-23 4.1.6 Sosial, Budaya dan Politik ... IV-26 4.2 Isu Strategis Internasional ... IV-30 4.2.1 Millenium Development Goals (MDGs) ... IV-30 4.2.2 Peralihan Millenium Development Goals (MDGs) Menuju Sustainability Development Goals (SDGs) ... IV-32 4.2.3 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Perekonomian Indonesia ... IV-33 4.3 Isu Strategis Nasional ... IV-34 4.3.1 Isu Strategis Pembangunan Wilayah Sumatera ... IV-34 4.3.2 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ... IV-35 4.3.3 Prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA) ... IV-37 4.4 Isu Strategis Daerah ... IV-40 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ... V-1 5.1 Visi ... V-3 5.2 Misi ... V-4 5.3 Tujuan dan Sasaran ... V-5 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 iii
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Halaman BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PROVINSI VI-1 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan ... VI-1 BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ... VII-1 7.1 Kebijakan Umum ... VII-1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN ... VIII-1 8.1 Program Prioritas ... VIII-1 8.2 Kebutuhan Pendanaan ... VIII-1 BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ... IX-1 BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ... X-1 10.1 Pedoman Transisi ... X-1 10.2 Kaidah Pelaksanaan ... X-1 BAB XI PENUTUP ... XI-1 LAMPIRAN iv Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 DAFTAR TABEL Halaman Tabel II.1.a Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-1 Tabel II.1.b Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-2 Tabel II.1.c Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kelurahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-2 Tabel II.1.d Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-2 Tabel II.2 Jenis dan Luas Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ... II-6 Tabel II.3 Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ... II-15 Tabel II.4 Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ... II-16 Tabel II.5 Data Lokasi Daerah Rawan Bencana Di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 ... II-17 Tabel II.6 Jumlah, Laju Pertumbuhan dan kepadatan Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 ... II-30 Tabel II.7 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014, Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 ... II-32 Tabel II.8 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Berlaku 2010 Tahun 2010 - 2014 ... II-36 Tabel II.9 Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... II-37 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 v
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Halaman Tabel II.10 Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2014 ... II-40 Tabel II.11 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2014 ... II-43 Tabel II.12 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 s.d 2014 ... II-43 Tabel II.13 Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2013 ... II-44 Tabel II.14 Data Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sumatera ... II-44 Tabel II.15 Persentase Penduduk Miskin di Pulau Sumatera ... II-45 Tabel II.16 Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenisnya Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 s.d. 2014 ... II-46 Tabel II.17 Jumlah Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kasus di POLDA Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 s.d. 2014 ... II-46 Tabel II.18 Jumlah Kejadian Kriminalitas (KG 4) yang terjadi di POLDA beserta jajarannya menurut Unit kerja Kepolisian, 2014 ... II-47 Tabel II.19 Perkembangan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 s.d. 2011 ... II-48 Tabel II.20 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ... II-49 Tabel II.21 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 s.d. 2014 ... II-50 Tabel II.22 Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Tahun 2010 s.d. 2014 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ... II-50 Tabel II.23 Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15+ di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 s.d. 2010 ... II-51 Tabel II.24 Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-52 vi Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Halaman Tabel II.25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010/2011 s.d. 2013/2014 ... II-53 Tabel II.26 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009/2010 s.d. 2013/2014 ... II-54 Tabel II.27 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009/2010 s.d. 2013/2014 ... II-55 Tabel II.28 Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2014 ... II-57 Tabel II.29 Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2009 -2013... II-58 Tabel II.30 Perkembangan Persentase Balita Dengan Gizi Buruk di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2008-2014 ... II-58 Tabel II.31 Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-59 Tabel II.32 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat PengangguranProvinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 s.d 2014 ... II-60 Tabel II.33 Data Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-61 Tabel II.34 Data TPK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-61 Tabel II.35 Data Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-61 Tabel II.36 Data Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-62 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 vii
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Halaman Tabel II.37 Data Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-62 Tabel II.38 Data Tingkat Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-62 Tabel II.39 Penduduk 15 tahun ke atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-63 Tabel II.40 Jumlah Grup Kesenian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-64 Tabel II.41 Jumlah Gedung Kesenian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-64 Tabel II.42 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-65 Tabel II.43 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Sepakbola Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-65 Tabel II.44 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-65 Tabel II.45 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-66 Tabel II.46 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bulutangkis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-66 Tabel II.47 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak silat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-66 Tabel II.48 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009/2010 s.d. 2013/2014 ... II-68 Tabel II.49 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tingkat SD/MI Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-69 viii Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Halaman Tabel II.50 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tingkat SMP/MTs Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-69 Tabel II.51 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tingkat SMA/SMK/MA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 ... II-70 Tabel II.52 Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-71 Tabel II.53 Ketersediaan Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014... II-72 Tabel II.54 Ketersediaan Sekolah Pendidikan SMP/MTS Kondisi Baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-72 Tabel II.55 Ketersediaan Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-73 Tabel II.56 Jumlah Rumah Sakit Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-73 Tabel II.57 Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-74 Tabel II.58 Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-74 Tabel II.59 Perkembangan Prevelensi HIV (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-75 Tabel II.60 Distribusi Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010- 2014 ... II-76 Tabel II.61 Perkembangan Jumlah Puskesmas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-76 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 ix
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Halaman Tabel II.62 Perkembangan Jumlah Puskesmas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-77 Tabel II.63 Perkembangan Jumlah Dokter di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-77 Tabel II.64 Analisis Total Kelas Tingkat Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka ... II-80 Tabel II.65 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-81 Tabel II.66 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-81 Tabel II.67 Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-83 Tabel II.68 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha tanpa Migas (persen) 2010 - 2014 ... II-86 Tabel II.69 Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ... II-87 Tabel II.70 Luas Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-88 Tabel II.71 Potensi Bahan Galian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-89 Tabel II.72 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-92 Tabel II.73 Angka Konsumsi RT per Kapita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-93 Tabel II.74 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ... II-93 Tabel II.75 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-94 Tabel II.76 Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ... II-94 x Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Halaman Tabel II.77 Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-95 Tabel II.78 Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenisnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-95 Tabel II.79 Jumlah Demo di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-96 Tabel II.80 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-98 Tabel II.81 Rasio Ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-98 Tabel II.82 Capaian Dan Target Indikator Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005- 2025 ... II-99 Tabel II.83 Capaian Dan Target Indikator Peningkatan Kualitas SDM RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 ... II-100 Tabel II.84 Capaian Dan Target Indikator Pemerintahan yang Amanah RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 .. II-101 Tabel II.85 Capaian Dan Target Indikator Pemerataan Pembangunan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 ... II-101 Tabel II.86 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan terhadap Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ... II-102 Tabel II.87 Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode RPJMD : 2012-2017 ... II-107 Tabel III.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... III-2 Tabel III.2 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2010-2014 .... III-2 Tabel III.3 Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan Tahun Anggaran 2010-2014 ... II-4 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 xi
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Halaman Tabel III.4 Realisasi PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 2014 menurut jenis PAD ... III-5 Tabel III.5 Realisasi Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-5 Tabel III.6 Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-6 Tabel III.7 Realisasi Hasil PMD & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-6 Tabel III.8 Realisasi Lain-lain PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-7 Tabel III.9 Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-8 Tabel III.10 Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-8 Tabel III.11 Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-9 Tabel III.12 Dana Alokasi Umum / Penyeimbang DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-10 Tabel III.13 Realisasi Pos Dana Alokasi Khusus Provinsi Kep. Bangka Belitung 2010-2014 ... III-11 Tabel III.14 Lain-lain Pendapatan yang sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... III-11 Tabel III.15 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2014 ... III-13 Tabel III.16 Kinerja Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-15 Tabel III.17 Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-16 Tabel III.18 Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-16 xii Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Halaman Tabel III.19 Realisasi Belanja Subsidi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-17 Tabel III.20 Realisasi Belanja Hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-17 Tabel III.21 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-18 Tabel III.22 Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 2010-2014 ... III-18 Tabel III.23 Realisasi Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2010-2014 ... III-19 Tabel III.24 Realisasi Tidak Terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-19 Tabel III.25 Realisasi Belanja Langsung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-20 Tabel III.26 Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-20 Tabel III.27 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-21 Tabel III.28 Realisasi Belanja Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-21 Tabel III.29 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ... III-22 Tabel III.30 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-23 Tabel III.31 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-23 Tabel III.32 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 ... III-24 Tabel III.33 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... III-26 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 xiii
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Halaman Tabel III.34 Rasio Likuiditas Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... III-28 Tabel III.35 Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... III-28 Tabel III.36 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010- 2014 ... III-29 Tabel III.37 Defisit Real Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ... III-30 Tabel III.38 Komposisi Penutup Defisit Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ... III-30 Tabel III.39 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ... III-31 Tabel III.40 Pengeluaran Priodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ... III-38 Tabel III.41 Prediksi Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017... III-39 Tabel III.42 Prediksi PAD dan Retribusi Daerah Provinsi Kep Bangka Belitung Tahun 2013 - 2017 ... III-40 Tabel III.43 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 ... III-40 Tabel III.44 Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkala (SILPA) pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 ... III-41 Tabel III.45 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013- 2017 ... III-42 Tabel III.46 Rencana Penggunaan Kapasitas Real Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013-2017 ... . III-44 Tabel III.47 Proyeksi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 ... III-45 Tabel IV.1 Permasalahan Pembangunan dan Prioritas Pelaksanaan ... IV-30 xiv Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Halaman Tabel V.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ... V-9 Tabel VI.1 Analisis Faktor Internal dan Ekternal untuk Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan ... VI-3 Tabel VI.2 Keterkaitan antara Nawa Cita, Prioritas dan Sasaran Daerah .... VI-24 Tabel VI.3 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ... VI-26 Tabel VII.1 Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Merespon Program MDGs ... VII-2 Tabel VII.2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 ... VII-3 Tabel VIII.1 Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 ... VIII-4 Tabel IX.1 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2015-2019 ... IX-2 Tabel IX.2 Sasaran Kemiskinan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2015-2019 ... IX-2 Tabel IX.3 Sasaran Pengangguran Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2015-2019 ... IX-3 Tabel IX.4 Target Indikator Makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 ... IX-4 Tabel IX.5 Sasaran Indikator Makro Per Kabupaten/Kota ... IX-5 Tabel IX.6 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 ... IX-9 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 xv
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar I.1 Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ... I-10 Gambar II.1 Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ... II-2 Gambar II.2 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung . II-14 Gambar II.3 Peta Rencana Struktur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ... II-14 Gambar II.4 Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-28 Gambar II.5 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-15 Gambar II.6 Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi di Indonesia Tahun 2014 ... II-34 Gambar II.7 PDRB Per Kapita Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 II-39 Gambar II.8 Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Tahun 2010-2014 ... II-40 Gambar II.9 Perbandingan Angka Inflasi Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Palembang dan Nasional ... II-41 Gambar II.10 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010- 2014 ... II-42 Gambar II.11 Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010- 2014 ... II-42 Gambar II.12 Angka Melek Huruf Usia 15+ Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 ... II-52 Gambar II.13 Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan Angka Pasrtisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat Nasional Tahun 2009 s.d. 2012 ... II-54 Gambar II.14 Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Angka Pasrtisipasi Murni (APM) SMP/MTs Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat Nasional Tahun 2009 s.d. 2013 ... II-55 xvi Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Halaman Gambar II.15 Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA dan Angka Pasrtisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat Nasional Tahun 2009 s.d. 2013 ... II-56 Gambar II.16 Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 s.d. 2013 ... II-59 Gambar II.17 Tingkat Penggangguran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 ... II-60 Gambar II.18 Presentase Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II-80 Gambar II.19 Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung ... II-85 Gambar II.20 Perkembangan Ekspor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-90 Gambar II.21 Perkembangan Impor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 ... II-90 Gambar II.22 Perkembangan IDI Kepulauan Bangka Belitung ... II-96 Gambar II.23 Perkembangan IDI Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Parameter Pembentuknya ... II-97 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 xvii
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa RPJM DAERAH ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah gubernur/wakil gubernur terpilih dilantik. RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan kepala daerah yaitu tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017, dan merupakan tahap kedua pada pelaksanaan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025. Bahwa proses perencanaan pembangunan didaerah merupakan suatu sistem yang terintegrasi dengan pembangunan nasional dan bersifat sangat dinamis mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi pada tahapan implementasinya, sehingga pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah menjadi suatu yang sangat penting untuk dilakukan guna memastikan bahwa substansi yang terkandung didalamnya masih memiliki relevansi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sampai dengan berakhirnya periode RPJM Daerah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 I-1
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 282 ayat (1) huruf a, b dan c, dijelaskan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi terhadap proses perumusan dan/atau substansi selama pelaksanaan RPJMD menunjukkan ketidaksesuaian dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan terjadi perubahan yang mendasar seperti yang dijelaskan pada Pasal 282 ayat (2). Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud, salah satu diantaranya adalah perubahan kebijakan nasional. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Pasal 12 disebutkan, RPJM Daerah dapat disesuaikan apabila ada perubahan RTRW Provinsi dan kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2015 - 2019; Berlandaskan dari beberapa aturan tersebut serta didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD selama kurun waktu 2013-2014, didapati beberapa target pencapaian indikator makro telah terlampaui dan/atau tidak terlampaui dari proyeksi yang telah ditetapkan setiap tahunnya, serta dengan memperhatikan terjadinya perubahan terhadap kebijakan nasional yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 beserta perubahannya berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan RTRW Provinsi 2014-2034. Sementara itu, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional, RPJMD juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta RPJMD dan RTRW Provinsi lain yang berdekatan, seperti Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kepulauan Riau. I-2 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Berpedoman pada RPJPD dan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimaksudkan adalah: (a) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan (b) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang provinsi. Mempedomani RPJMN dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. Sedangkan, memperhatikan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya dilakukan melalui penyelarasan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain sekitarnya. Selanjutnya, Perubahan RPJM Daerah tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Dalam penyusunannya, Perubahan RPJM Daerah dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dengan mengedepankan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan aspirasi pemangku kepentingan yang tertuang dalam rekomendasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga tujuan dan sasaran tersebut pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan melalui LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017. Penyusunan Perubahan RPJM Daerah tetap dilakukan melalui empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan top down dan bottom up serta pendekatan politik. Pendekatan teknokratis dilakukan melalui suatu metode dan kerangka berpikir ilmiah guna memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Analisa ilmiah yang dilakukan antara lain terhadap Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 serta I-3
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 perumusan perubahan target kerangka ekonomi makro daerah, kerangka pendanaan dan kemampuan fiskal daerah, metode pengalokasian belanja daerah, penentuan parameter pencapaian visi dan penetapan indikator kinerja dari setiap sasaran pembangunan. Berdasarkan pendekatan partisipatif, bahwasanya penyusunan RPJM Daerah ini telah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan tingkat relevansi, kesetaraan dan keterwakilan pemangku kepentingan pada setiap tahapan, sehingga terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program. Dalam Pendekatan top down dan bottom up, bahwasannya dokumen ini juga telah mempertimbangkan rencana lima tahun SKPD melalui draft perubahan Renstra masing-masing SKPD, serta menyelaraskan dengan 9 (sembilan) Prioritas Nasional/NAWACITA (sebagaimana dimaksud dalam RPJMN 2015-2019) berdasarkan pedoman harmonisasi penyelarasan dokumen RPJMN - RPJMD. Demikian pula bahwa dokumen ini telah memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 dan provinsi perbatasan serta telah diintegarasikan dengan rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan demikian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan program yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJM Daerah ini merupakan hasil sinkronisasi dengan perencanaan vertikal dan horizontal. Sementara itu, pada Pendekatan Politik, dengan memandang bahwa hakikat dari pemilihan Kepala Daerah sesungguhnya adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat sebagai pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan pada periode masa bakti kepala daerah tersebut adalah merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah pada saat kampanye yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. I-4 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Dengan melalui keempat pendekatan tersebut, RPJM Daerah berserta perubahannya ini diharapkan akan berkualitas sehingga secara konsisten dapat dilaksanakan, dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan setiap tahunnya maupun pelaporan 5 (lima) tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban selama masa bakti Gubernur/Wakil Gubernur terpilih. Berdasarkan penjelasan diatas, secara umum dasar perubahan RPJMD adalah untuk: 1. Melakukan penyelarasan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019; 2. Melakukan penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034; 3. Menyesuaikan proyeksi indikator makro pembangunan daerah; 4. Melakukan reformulasi terhadap proyeksi kemampuan keuangan daerah dengan asumsi-asumsi keuangan terkini sebagai kerangka pendanaan pembangunan daerah; 5. Melakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan indikator kinerja program; 6. Melakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap target dari indikator kinerja pembangunan daerah; 7. Melakukan penyelarasan berkenaan dengan terjadinya penambahan dan perubahan nomenklatur SKPD dengan kondisi yang ada saat ini; 8. Mencantumkan prinsip inovasi sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa); 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan idiil dalam penyusunan Perubahan RPJM Daerah ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan operasional meliputi seluruh Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 I-5
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yaitu meliputi: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); I-6 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 I-7
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 23. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D); 24. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan I-8 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E); 26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); 27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2034); 1.3. Hubungan Antar Dokumen Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJM Daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan. RPJM Daerah beserta perubahannya yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, selanjutnya dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD beserta perubahannya, Renja SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. RKPD dan RKA- SKPD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Dokumen RPJM Daerah juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota dan berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 I-9
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 program dan kegiatan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Gambar I.1. Gambar I.1 Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.4. Sistematika Penulisan Perubahan RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Menguraikan secara singkat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan dilakukannya Perubahan RPJM Daerah. I-10 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Berisikan gambaran umum kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah berdasarkan kondisi capaian pada tahun 2012-2014. Bab ini juga memuat hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada kurun waktu 2012-2014. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Berisikan gambaran tentang realisasi kinerja keuangan daerah sampai dengan tahun 2014, perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, serta perubahan kerangka pendanaan. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Berisi permasalahan pembangunan daerah, isu strategis internasional, isu strategis nasional, serta isu strategis daerah pada kurun waktu 2012-2014 dan perkiraan 2015-2017. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Berisikan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih serta perubahan terhadap penjelasan tujuan, sasaran dan indikator pencapaiannya. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Berisikan berbagai perubahan strategi yang dipilih untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berisi perubahan kebijakan umum yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya mencapai visi dan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 I-11
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 misi Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terpilih, serta penyesuaian terhadap program-program pembangunan daerah selama 5 (lima) Tahun yang selanjutnya akan diuraikan kedalam rencana strategis SKPD beserta perubahannya. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Berisikan program-program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dan akan dilaksanakan berikut dengan pencapaian target indikator kinerja serta indikasi kebutuhan pendanaan program selama 5 (lima) tahun beserta perubahannya. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Berisikan gambaran tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang akan dicapai pada akhir periode masa jabatannya. BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Berisikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. BAB XI PENUTUP 1.5. Maksud dan Tujuan 1.5.1. Maksud Penyusunan Dokumen Perubahan RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dengan maksud untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan RPJMD pada kurun waktu 2012-2014 dan sekaligus menjadi arahan serta pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah untuk kurun waktu 2015- I-12 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 2017 terutama bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1.5.2. Tujuan Tujuan dari disusunnya Perubahan RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah sebagai: 1. Penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2012-2014, yang sedang dilaksanakan pada tahun 2015 dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 - 2017; 2. Rujukan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2012-2014, yang sedang dilaksanakan pada tahun 2015 dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 - 2017 dengan sumber pendanaan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 3. Upaya untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar SKPD, antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat melalui Bappeda Provinsi sebagai perpanjangan tangan Gubernur dalam pelaksanaannya; 4. Ukuran dalam mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 5. Upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan; 6. Cara untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 I-13
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 7. Upaya membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan pembangunan antar tingkatan Pemerintahan mulai dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat; 8. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumberdaya daerah serta pengelolaannya; 9. Pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah kabupaten/kota, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD serta perencanaan penganggaran kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan 10. Instrumen penilaian kinerja keberhasilan pemerintahan daerah pada akhir periode pemerintahan selama 5 (lima) tahun. I-14 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000, terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 telah dibentuknya 4 (empat) kabupaten baru yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Luas wilayah mencapai 81.725,23 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,23 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.1.a-II.1.d dan Gambar II.1. Tabel II.1.a Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 Nama Kota/Kabupaten Nama Ibu Kota (1) (2) Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Barat Muntok Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Timur Pangkalpinang Sungai Liat Koba Toboali Tanjungpandan Manggar 2010 (3) 8 6 6 7 5 7 Jumlah Kecamatan 2011 (4) 8 6 2012 (5) 8 6 6 6 7 8 5 5 7 7 2013 (6) 8 6 6 8 5 7 Pangkalpinang 5 7 7 7 Provinsi Kep. Babel 44 46 47 47 Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2014 (7) 8 6 6 8 5 7 7 47 II-1
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.1.b Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 Nama Kota/Kabupaten (1) Kabupaten Bangka Nama Ibu Kota (2) Sungai Liat 2010 (3) 61 2011 (4) 61 Jumlah Desa 2012 (5) 62 2013 (6) 62 Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Timur Pangkalpinang Muntok Koba Toboali Tanjungpandan Manggar 60 50 50 40 39 60 50 50 46 39 60 56 50 48 39 60 56 50 42 39 Pangkalpinang 0 0 0 0 Provinsi Kep. Babel 300 306 313 309 Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Tabel II.1.c Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kelurahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 Nama Kota/Kabupaten (1) Kabupaten Bangka Nama Ibu Kota (2) Sungai Liat 2010 (3) 9 2011 (4) 9 Jumlah Desa 2012 (5) 9 2013 (6) 9 Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Timur Pangkalpinang Muntok Koba Toboali Tanjungpandan Manggar 4 7 3 2 0 4 7 3 2 0 4 7 3 2 0 4 7 3 7 0 Pangkalpinang 36 42 42 42 Provinsi Kep. Babel 61 67 67 72 Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Tabel II.1.d Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 Nama Kota/Kabupaten Nama Ibu Kota Luas Wilayah (Km2) (1) Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Tengah (2) Sungai Liat Muntok Koba 2010 (3) 2.950,68 2.820,61 2.155,77 2011 (4) 2.950,69 2.820,61 2.126,36 2012 (5) 2.950,69 2.820,61 2.126,36 2013 (6) 2.950,69 2.820,61 2.126,36 II-2 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2014 (7) 62 60 56 50 42 39 0 309 2014 (7) 15 4 7 3 7 0 42 78 2014 (7) 2.950,69 2.820,61 2.126,36
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Nama Kota/Kabupaten (1) Nama Ibu Kota (2) 2010 (3) Luas Wilayah (Km2) 2011 (4) 2012 (5) 2013 (6) 2014 (7) Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Timur Pangkalpinang Toboali Tanjungpandan Manggar Pangkalpinang 3.607,08 2.293,69 2.506,91 89,40 3.607,08 2.293,69 2.507,00 118,80 3.607,08 2.293,69 2.507,00 118,80 3.607,08 2.293,69 2.507,00 118,80 3.607,08 2.293,69 2.507,00 118,80 Luas Daratan 16.424,14 16.424,23 16.424,23 16.424,23 16.424,23 Luas Laut 65.301,00 65.301,00 65.301,00 65.301,00 65.301,00 Provinsi Kep. Babel 81.725,14 81.725,23 81.725,23 81.725,23 81.725,23 Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Gambar II.1. Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 Secara geografis, letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan: Sebelah Barat dengan Selat Bangka; Sebelah Timur dengan Selat Karimata; Sebelah Utara dengan Laut Natuna; dan Sebelah Selatan dengan Laut Jawa. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-3
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis Provinsi ini secara geografis terletak pada 104º50' sampai 109º30' Bujur Timur dan 0º50' sampai 4º10' Lintang Selatan, terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Pulau Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya. Bentuk wilayah sangat berpengaruh terhadap pemilihan type land utilization, land management dan pengembangan infrastruktur yang pada prinsipnya ditentukan oleh geological formation, termasuk di dalamnya gaya-gaya teknik dan proses erosi. Geological formation tersebut menentukan relief wilayah. 2.1.3. Topografi Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di Pulau Bangka terdapat pada puncak Gunung Maras dengan ketinggian 699 meter dan di Pulau Belitung titik tertinggi pada puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut. Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya beragam mulaidari daratan, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat disebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa- rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah. 2.1.4. Geologi Kondisi geologi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup potensial untuk kawasan pengembangan. Hampir diseluruh wilayah. Material timah (tin), Kaolin, Kuarsa (quartz), dan bilitonite (dikenal dengan nama "satam"). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya. II-4 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 2.1.5. Hidrologi Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitng merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda Shelf) dengan kedalman laut tidak lebih dari 30 meter. Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbukan dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terltak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka. Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai seperti : Sungai Baturusa, Sungai Buluh, Sungai Kotawari, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau di Pulau Bangka. Sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cecuruk, Sungai Buding, Sungai Lenggang 2.1.6. Klimatologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dimana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Curah hujan berkisar antara 2,40 mm sampai dengan 480,20 mm atau curah hujan rata- rata per tahun 186,10 mm. pada bulan Agustus dan September suhu udara berkisar antara 26,90C sampai dengan 27,80C dengan kelembaban udara terendah 72-73%. Kelembaban udara tertinggi mencapai 89% dan umumnya terjadi pada bulan Desember. 2.1.7. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari BPS, terlihat juga bahwa lahan kering yang tidak termanfaatkan juga cukup luas (lahan bukan sawah) mencapai 121.407 Ha. Lebih lanjut dapat diperhatikan Tabel II.2. Dari seluruh luas lahan 69% telah digunakanuntuk pertanian legal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu- kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput dan lahan yang sementara tidak diusahakan. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-5
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.2. Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung Jenis Penggunaan Lahan 2010 2011 Luas (Ha) 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Pertanian Sawah Tegalan Ladang Perkebunan Hutan Rakyat Tambak Kolam Pengembalaan Tanah kosong/ (sementara tidak diusahakan) Lain-Lain (pekarangan) Permukiman Hutan Negara Rawa Lainnya JUMLAH Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2010-2014. (*: dikelompokkan ke jenis penggunaan lahan lainnya) 21.115 144.893 31.087 300.854 84.481 1.398 1.392 4.614 749.220 118.651 45.716 307.326 90.924 683 743 7.035 21.662 138.246 45.984 331.662 72.517 * * 8.037 23.042 112.777 48.960 332.179 85.738 * * 6.086 13.262 109.820 44.085 334.698 71.323 * * 4.235 113.566 108.958 126.272 121.407 122.309 435.971 476.857 * * * 1.642.414 1.642.414 1.642.414 1.642.414 1.642.414 46.607 131484 394.641 102.321 264.748 44.500 130.862 451.525 101.720 215.015 387.443 526.303 * * * 388.068 550.651 * * * 2.1.8. Potensi pengembangan wilayah Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan Perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwasata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, kawasan budidaya di Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari: A. Kawasan hutan produksi Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi dilakuka melalui: a) penataan batas kawasan peruntukan hutan produksi; b) identifikasi dan rehabilitasi kawasan peruntukan hutan produksi yang kritis dan/atau yang mengalami kerusakan (deforestasi); c) peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi dengan pendekatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan; d) peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi oleh pembangunan di luar sektor kehutanan sesuai peraturan perundangan; e) pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi; II-6 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 f) pengembangan pemanfaatan hasil hutan pada kawasan peruntukan hutan produksi (kayu dan non kayu); dan g) pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna kawasan peruntukan hutan produksi baik pembangunan sektor kehutanan maupun non kehutanan. Penetapan kawasan peruntukan hutan produksi meliputi: a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 77.780 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh) Ha; b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 65.639 (enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan) Ha; c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 85.083 (delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga ) Ha; d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 107.668 (seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan) Ha; e) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 38.512 (tiga puluh delapan ribu lima ratus dua belas) Ha; dan f) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 56.633 (lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga) Ha. B. Kawasan peruntukan pertanian Pengembangan kawasan peruntukan pertanian dilakukan melalui : a) penetapan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional; b) pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; c) penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura dengan memperhatikan aspek sumber daya hortikultura, potensi unggulan yang ingin dikembangkan, potensi pasar, kesiapan dan dukungan masyarakat, serta kekhususan dari wilayah; d) penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura wajib menjamin lingkungan dan terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lainnya; e) meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan fungsi pertanian pangan dan pertanian hortikultura; f) mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan/atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala; g) penetapan kawasan peruntukan budidaya perkebunan sebagai usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha dengan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya; Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-7
II-8 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 h) penetapan kawasan peruntukan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegiatan pertanian hortikultura dan atau perkebunan; i) penetapan kawasan peruntukan budidaya peternakan ternak besar, kecil dan unggas melalui komoditas ternak unggulan nasional, daerah dan atau komoditas ternak strategis dengan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha dan dapat diintegrasikan pada kawasan budidaya lainnya dan didukung oleh ketersediaan sumber air, pangan, teknologi, kelembagaan serta pasar; j) pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; k) penetapan tata batas kawasan peruntukan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan l) membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk. Penetapan kawasan peruntukan pertanian seluas 903.450 (sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh) Ha terdiri atas: a) Kawasan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih355.453 Ha, meliputi: (1) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 36.330 Ha; (2) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 72.433 Ha; (3) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 11.044 Ha; (4) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 171.350 Ha; (5) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 25.763 Ha; (6) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 38.473; dan (7) Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 60 Ha. b) Kawasan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 221.512 Ha, meliputi: (1) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 53.116 Ha; (2) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 33.245 Ha; (3) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 23.171 Ha; (4) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 52.958 Ha; (5) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.252 Ha; (6) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 18.000 Ha; dan (7) Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 70 Ha. c) Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 316.383 Ha, meliputi: (1) Perkebunan Besar meliputi : (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 30.808Ha; (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 16.590Ha; (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 4.908Ha; Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 4.329Ha; (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 35.047Ha; dan (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 33.188Ha. (2) Perkebunan rakyat meliputi : (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 40.120Ha; (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 45.660Ha; (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 34.687Ha; (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 30.326Ha; (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 22.264Ha; dan (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 18.456Ha. d) Kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 10.102 Ha, meliputi: (1) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 791 Ha; (2) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 318 Ha; (3) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 7.720 Ha; (4) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 566 Ha; (5) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 467 Ha; (6) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 160 Ha; dan (7) Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 80 Ha. Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, pemerintah kabupaten/kota perlu menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. C. Kawasan peruntukan perikanan Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan melalui : a) penetapan kawasan sentra perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap dengan pendekatan minapolitan; b) menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap; c) pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya laut, payau dan tawar; d) pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya laut, payau dan tawar; e) penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk pengingkatan produktivitas perikanan tangkap (pelabuhan); f) pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan, budidaya laut, payau, tawar dan perikanan tangkap; dan g) pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan balai budidaya dan laboratorium. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-9
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Penetapan kawasan peruntukan perikanan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi : 1. perikanan tangkap dikembangkan di perairan selat Bangka, perairan utara Pulau Bangka dan Zona Ekonomi Eklslusif (ZEE) Laut Cina Selatan, perairan timur Pulau Bangka dan ZEE Laut Cina Selatan, perairan Selat Gelasa dan selatan Pulau Bangka, perairan utara Pulau Belitung dan ZEE Laut Cina Selatan, dan perairan timur Pulau Belitung; 2. perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pengembangan kawasan perikanan dapat dilakukan dengan pendekatan minapolitan. Pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan pelabuhan ikan yang terdiri atas : a) Pelabuhan perikanan nusantara (PPN) yang terdiri atas: (1) PPN Sungailiat; (2) PPN Tanjungpandan. b) Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) terdiri atas : (1) PPI Bangka Kota; (2) PPI Permis; (3) PPI Pulau Pongok; (4) PPI Batubetumpang; (5) PPI Tanjung Sangkar; (6) PPI Ketapang; (7) PPI Batu Dinding Belinyu; (8) PPI Kurau; (9) PPI Manggar; (10) PPI Muntok; (11) PPI Sadai; (12) PPI Selat Nasik; (13) PPI Pulau Seliu; (14) PPI Sungai Selan; (15) PPI Tanjung Binga; (16) PPI Toboali; (17) PPI Selendang; dan (18) PPI Dendang. Pengembangan kawasan perikanan budidaya didukung dengan: a) Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali seluas 5 Ha; II-10 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 b) Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak seluas 7,5 Ha; dan c) Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tanjung Rusa 15 Ha. D. Kawasan pertambangan Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan melalui : a) memfasilitasi kegiatan eksplorasi bagi pihak yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi; b) peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian teknis; c) memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi produksi; d) identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR); e) memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pertambangan rakyat; dan f) memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, yang terdiri atas: (a) Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dengan luas 8.879 Ha; dan (b) Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 348.867 Ha. E. Kawasan industri Pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan melalui : a) menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung; b) membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri; c) membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri; d) penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi baru terbarukan dan energi terbarukan; dan e) mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan. Penetapan kawasan peruntukan industri yang meliputi: a) Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Muntok di Kabupaten Bangka Barat; b) Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Kelabat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat; Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-11
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 c) Kawasan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah; d) Kawasan industri Ketapang di Pangkalpinang; e) Kawasan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan; f) Kawasan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan g) Kawasan industri Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur. F. Kawasan peruntukan pariwisata Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan dengan melalui: a) identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh; b) penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Berlitung; c) revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada; d) pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan strategis pariwisata provinsi; dan e) peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata. Penetapan kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas: a) Wisata alam, meliputi seluruh wilayah pantai Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil yaitu: (1) Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur; (2) Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan; (3) Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan; (4) Taman wisata laut; (5) Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; serta (6) Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota. b) Wisata budaya, Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: II-12 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 (1) Kawasan Kota Tua Muntok di kabupaten Bangka Barat; (2) Situs Kota kapur di Kabupaten Bangka; (3) Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di kabupaten/kota; (4) Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible maupun intangible yang ada di kabupaten/kota; (5) Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur; dan (6) Kawasan wisata budaya dan wisata kreatif lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi di kabupaten/kota. c) Wisata buatan adalah kawasan wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema, resort serta fasilitas olahraga yang ada di kabupaten/kota. G. Kawasan peruntukan permukiman Perwujudan kawasan peruntukan permukiman dilakukan dengan cara berikut : a) penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan; b) penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota; c) penyusunan masterplan perencanaan kota yang ditetapkan; d) identifikasi dan perbaikan perumahan yang rusak. Penetapan kawasan peruntukan permukiman dengan luas kurang lebih 59.188 (lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) Ha, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan di seluruh wilayah provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman. H. Kawasan peruntukan lainnya Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional meliputi: a) Kawasan Bangka dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, dan perikanan; b) Kawasan Belitung dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan pertambangan; c) Kawasan laut Bangka dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata; dan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-13
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 d) Kawasan taman wisata alam laut perairan Belitung dan Bangka. Gambar II.2 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 Gambar II.3 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 2.1.9. Wilayah rawan bencana Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan II-14 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Ancaman bencana alam tersebut antara lain adalah banjir dan cuaca ekstrim (puting beliung). Di samping itu bencana non alam seperti gagal teknologi (kecelakaan transportasi) juga tetap menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. Terdapat 3 (tiga) potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya. Potensi bencana tersebut dapat dilihat pada Tabel II.3. Tabel II.3. Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung n a d a e K i j n a d a i j e K h a m u J l l a g g n n e M i a k u l - a k u L g n a l i H n a b r o K a t i r e d n e M n a k h a d n p D i i i s g n u g n e M t a r e B k a s u R h a m u R g n a d e S k a s u R h a m u R (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Banjir 20 0 0 0 936 0 0 0 0 0 Kebakaran 125 4 0 0 120 0 0 0 0 0 Kabut asap 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Angin puting beliung 26 0 0 0 223 0 0 0 0 0 Tersambar petir 3 5 0 0 11 0 0 0 0 0 KLB DBD 3 5 0 0 13 0 0 0 0 0 Gempa bumi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kerusuhan 1 0 0 0 50 0 0 0 0 0 Jumlah 192 14 0 0 135 0 0 0 0 0 Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia 2014 Berdasarkan tabel di atas, kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Bencana banjir telah terjadi 20 (dua puluh) kejadian dengan korban sebanyak 936 korban 2. Bencana yang paling sering terjadi yaitu kebakaran yaitu 125 kejadian terutama terjadi pada musim kemarau.tercatat jumlah korban pada bencana tersebut 120 orang. 3. Kawasan rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi : a. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Mentok, Parittiga, Kelapa, Jebus (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Lubuk Besar, Koba, Namang, Sungai Selan, dan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Toboali dan Pulau Besar (Kabupaten Bangka Selatan); Kota Pangkalpinang; Sungai Manggar Kecamatan Manggar, Sungai Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Jembatan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 n a g n R k a s u R h a m u R i (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II-15
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Gantung (Kabupaten Belitung Timur); Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); Sungailiat, Puding Besar, Mendo Barat (Kabupaten Bangka); b. Kawasan rawan abrasi/erosi tersebar di Kecamatan Parittiga, Kecamatan Tempilang (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Damar (Kabupaten Belitung Timur); Pantai Pasir Padi (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang Rimba Permis, Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu (Kabupaten Bangka); dan c. Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat). Tabel II.4. Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung NO (1) 1 2 3 4 5 6 Lokasi Bencana (2) Bangka Bangka Tengah Bangka Selatan Bangka Barat Belitung Belitung Timur Jenis Bencana (3) Banjir dan Puting beliung Banjir, pergerakan tanah Banjir, puting beliung, pergerakan tanah Banjir, puting beliung, pergerakan tanah Banjir, puting beliung, pergerakan tanah Banjir, puting beliung, pergerakan tanah Banjir, puting beliung Intensitas (4) Sedang Rendah Sedang, tinggi Sedang Sedang Rendah, sedang 7 Pangkalpinang Rendah, sedang Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2014 II-16 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
NO 1 1. PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.5. Data Lokasi Daerah Rawan Bencana Di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 KABUPATEN / KOTA 2 KECAMATAN DESA / KELURAHAN 3 4 ALAMAT LENGKAP TITIK LOKASI 5 JENIS POTENSI BENCANA 6 Pangkalpinang ( 17 Titik Lokasi ) Bukit Intan Girimaya Rangkui Pangkalbalam Gerunggang Taman Sari Gabek Bacang Air Itam Temberan Pasir Putih Semabung Baru Air Mawar Sriwijaya Pasir Padi Bintang Mesjid Jamik Parit Lalang Mesjid Jamik Kramat Pintu Air Asam Lontong Pancur Ketapang Ampui Pasir Garam Rejosari Kacang Pedang Tua Tunu Bukit Sari Opas Indah Gabek I Gabek Ii ... Jln. Ratna 2/3 Jln.Mesjid Jln.Permata Jln.Satam I / Komp Perum Antik ... Jl.Belimbing Jl .Buncis Jl Cendrawasih Jl.Veteran Jl Pemekasan Jl. Kubis Jl. Lap Bola Jl. Labu ... Jl.Usman Ambon Jl.Kayu Manis Jl. Gandaria Jl. Pahlawan ... Kebakaran Hutan/Lahan/Banjir Kebakaran Hutan/Lahan Kebakaran Hutan/Lahan/Puting Beliung Banjir Banjir BANJIR Kabakaran Hutan / Lahan / Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Kebakaran Hutan / Lahan /Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Kebakaran Hutan/Lahan Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 KET 7 II-17
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Selindung NO 1 KABUPATEN / KOTA 2 KECAMATAN DESA / KELURAHAN 3 4 Selindung Baru 2 Bangka ( 20 Titik Lokasi ) Sungailiat Jerambah Gantung Air Salemba Sri Menanti Parit Padang Kudai Sungailiat Riau Silip Sinar Jaya Jelutung Matras Deniang Deniang Pugul Desa Cit Banyuasin Riau Pangkal Niur Pemali Merawang Mapur Air Ruai Air Ruai Desa Tutut Desa Kimak Desa Pagarawan Desa Baturusa Desa Baturusa Desa Jurung II-18 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 ... ALAMAT LENGKAP TITIK LOKASI 5 ... Ling. Pasar Inpres Kp Jawa Ling.Parit Pekir Dan Rambak Ling. Air Anyut RT. 03 Parit Pekit RT. 08 Parit Pekit Kampung Nelayan II Ling. Sinar Jaya Ling. Matras Ling. Deniang Dusun Tanjung Antu Ling. Desa Pugul Kampung Cit Banyu Asin Riau Ling. Desa Pangkal Niur Ling. Mapur Parit Tujuh Desa Air Ruai Gang Sambu,Gang Bangka Ling. Desa Tutut Ling. Desa Kimak Desa Pagarawan Desa Baturusa Desa Baturusa Desa Jurung Banjir JENIS POTENSI BENCANA 6 Kebakaran Hutan/Lahan/Puting Beliung Kebakaran Hutan/Lahan Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Konflik Sosial ( Perebutan Lahan Sawit ) Konflik Sosial ( Perebutan Lahan Sawit ) Banjir Banjir Banjir Konflik Sosial ( Perebutan Lahan Sawit ) Banjir Banjir Banjir Konflik Sosial ( Antar Pemuda ) Banjir Banjir Kebakaran Lahan /Hutan Banjir KET 7
NO 1 3 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KABUPATEN / KOTA 2 Bangka Tengah ( 39 Titik Lokasi ) KECAMATAN DESA / KELURAHAN ALAMAT LENGKAP TITIK LOKASI 3 Mendo Barat 4 Desa Riding Panjang Desa Sempan Desa Payak Benua 5 Desa Riding Panjang Ling. Desa Sempan Ling. Desa Payak Benua Belinyu Desa Rukam Desa Buluh Desa Kace Desa Kace Timur Desa Zed Lumut Bukit Ketok Dusun Air Pelempang Desa Buluh Desa Kace Desa Kace Timur Desa Zed Kampung Gedong Dusun Batu Atap Desa Gunung Pelawan Desa Gunung Pelawan Kuto Panji Dusun Kusam Puding Besar Koba Kayu Besi Desa Labu Desa Tanah Bawah Desa Saing Kota Waringin Desa Nibung Kel.Koba Kel.Simpang Perlang Kel. Padang Mulia Perumahan Transmigrasi Desa Labu Desa Tanah Bawah Desa Saing Ling .Desa Kota Waringin Ling. Desa Nibung RT 10 Desa Berok RT 08 Desa Arung Dalam Jalan Listrik Depan Smp Pgri JENIS POTENSI BENCANA 6 Kebakaran Lahan /Hutan Konflik Sosial ( Antar Pemuda ) Konflik Sosial ( Perebutan Lahan Sawit ) Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Banjir Banjir Banjir Banjir Konflik Sosial ( Perebutan Lahan Sawit ) Banjir Konflik Sosial ( Perebutan Lahan Sawit ) Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Konflik Sosial ( Antar Pemuda ) Banjir Banjir Banjir KOBA Kel. Koba Kel. Simpang Perlang Kel. Padang Mulia Jl. Kampung Jawa, Jl. Keranggan, Jl. Air Cauyun Lama, Hutan Lindung RT. 3., Hutan Desa Jl. Sinar Bulan, Sinar Laut, Hutan Pantai Banjir, Kebakaran Hutan/ Lahan Banjir, Putting Beliung, Kebakaran Hutan/Lahan Banjir, Putting Beliung, Kebakaran Hutan/Lahan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 KET 7 II-19
NO 1 II-20 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KABUPATEN / KOTA KECAMATAN DESA / KELURAHAN 2 3 4 Kel. Berok Kel. Arung Dalam Desa Nibung Desa Guntung Desa Terentang III Desa Penyak Desa Kurau Lubuk Besar Namang Desa Kurau Barat Desa Kulur Desa Kulur Ilir Desa Belimbing Desa Perlang Desa Trubus Desa Lubuk Lingkuk Desa Lubuk Besar Desa Lubuk Pabrik Desa Batu Beriga Desa Cambai Desa Cambai Selatan Desa Jelutung Desa Namang Desa Belilik Desa Baskara Bakti Desa Kayu Besi Desa Bukit Kijang Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 ALAMAT LENGKAP TITIK LOKASI 5 Lingkungan Sekip, Jl. Raya Koba, DAS Sungai Berok Jl. Semun, hutan pantai, hutan sekitar kolong barito Jl. Raya Nibung, Jl. Lapangan bola RT 1 dan RT 5, Hutan Perbatasan Desa Hutan Pantai, Hutan Perbatasan Desa Ling. Desa Penyak, Hutan Pantai, Hutan Perbatasan Desa RT1, RT5, RT 10, hutan perbatasan desa RT 1, RT 4, Bantaran Sungai Jl. Raya kulur Lingkungan Desa Kulur Lingkungan Desa Belimbing Jl. Raya Desa Perlang Jl. Raya Desa Trubus Jl. Lubuk Lingkuk Bantaran Sungai Jl. Magelang Jl. Raya Desa Batu Beriga Jl. Raya desa cambai Jl. Raya desa cambai selatan Jl. Raya jelutung Daerah Persawahan, Hutan Lindung Air Mahali, Jl. Raya ke KOREM Jl. Raya, Aliran Sungai Jl. Raya, Daerah Aliran Sungai ........ JENIS POTENSI BENCANA 6 BANJIR Banjir, Kebakaran Hutan/ Lahan Banjir, Petir, Putting Beliung Banjir, Petir, Kebakaran Hutan/Lahan Kebakaran Hutan / Lahan Banjir Rob, Putting Beliung, Kebakarn Hutan / Lahan Banjir Rob, Putting Beliung, Kebakarn Hutan / Lahan Banjir, Putting Beliung Banjir, Putting Beliung Banjir, Putting Beliung Putting Beliung Banjir, Putting Beliung Banjir Banjir, Putting Beliung Banjir, Putting Beliung Banjir Banjir, Putting Beliung Banjir, Putting Beliung Banjir, Putting Beliung Banjir, Putting Beliung Banjir, Kebakaran Hutan/ Lahan Kebakaran Hutan / Lahan Banjir, Putting Beliung Banjir, Putting Beliung ........ KET 7
NO 1 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KABUPATEN / KOTA KECAMATAN DESA / KELURAHAN 2 3 Pangkalan Baru 4 Kelurahan Dul Desa Beluluk Desa Jeruk Desa Air Mesu Desa Air Mesu Timur Desa Padang Baru Desa Kebintik Desa Benteng Desa Batu Belubang Simpang Katis Desa Tanjung Gunung Desa Mangkul Desa Penindang Desa Terak Desa Pasir Garam Desa Teru Sungai Selan Desa Beruas Desa Simpangkatis Desa Katis Desa Puput Desa Pinang Sebatang Desa Celuak Desa Sungkap Kelurahan Sungai Selan Desa Sungai Selan Atas ALAMAT LENGKAP TITIK LOKASI JENIS POTENSI BENCANA 5 6 RT 19, RT 20, Lingkungan Silok, Air Beguruh Lingkungan Sunghin, Bukit Kejora Jl. Raya jeruk Lingkungan Desa Air Mesu Jl. Raya Air Mesu Timur hutan desa Kawasan Aliran Sungai, Hutan Desa Jl. Raya, Aliran Air, Hutan Desa Pesisir Pantai Pesisir Pantai Ling. Konghin, Bukit Berang DAS kolong PAM Lereng Bukit Manggkol,Bukit Kelambu (Air Incur ) Hutan Desa Hutan Lindung Jln.Raya Teru Bukit Mangkol RT 01, RT O7,Hutan Lindung Lingkungan Desa Simpang Katis Lingk Desa Jln .Raya Puput Bantaran Sungai Jln.Raya Pinang Sebatang Jln .Hutan Desa ...... Lingkungan Swadaya,Pangkalraya,Berok Ulu Das,Jl Raya Di Sungai Ginok Banjir, Putting Beliung Putting Beling, Kebakaran/ Lahan Banjir, Putting Beliung Putting Beliung Banjir, Putting Beliung Kebakaran Hutan/Lahan, Putting Beliung Banjir, Kebakaran Hutan/ Lahan Banjir, Kebakaran Hutan/ Lahan Banjir ,Kebakaran Hutan / Lahan ,Tanah Longsor Banjir Kebakaran Hutan /Lahan Banjir ,Kebakaran Lahan Banjir Banjir,Kebakaran Hutan ,Puting Beliung Kebakaran Hutan/Lahan Banjir,Kebakaran Hutan ,Puting Beliung Banjir,Kebakaran Hutan /Lahan Puting Beliung Puting Beliung Banjir ,Kebakaran Hutan /Lahan Banjir,Kebakaran Hutan ,Lahan Banjir,Kebakaran Hutan,Lahan ......... Banjir,Puting Beliung ,Kebakaran Hutan /Lahan Banjir,Puting Beliung ,Kebakaran Hutan /Lahan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 KET 7 II-21
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 NO KABUPATEN / KOTA KECAMATAN DESA / KELURAHAN 1 2 3 4 Desa Tanjung Pura Desa Melabun Desa Sarangmandi Desa Romadon Desa Keretak Desa Keretak Atas Desa Lampur Desa Munggu Desa Kerantai Desa Kerakas Desa Kemingking 4. Bangka Selatan ( 10 Titik Lokasi ) 4. Bangka Selatan ( 10 Titik Lokasi ) Tukak Sadai Toboali Kelurahan Teladan Tanjung Ketapang Tanjung Ketapang Rias Rias Rias Bukit Terap Desa Tiram Desa Sadai Desa Pasir Putih Tukak Desa Pongok Kepulauan Pongok Airgegas Desa Celagen Pergam Desa Air Bara II-22 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 ALAMAT LENGKAP TITIK LOKASI 5 Lingkungan Desa Tanjung Pura RT 02 Jln Raya Melabun Jl.Raya Sarang Mandi Jln.Raya Romadon Sarangmandi Dusun Air Itam Jl.Raya Sungai Selan Das,Keretak (Jembatan Besi ) Jln.Raya Munggu -Lumpur , Kawasan Hutan Produksi Jln Raya Lampu Kerantai ,Jln Kerantai Kerakas Jln.Raya Kerakas,Das Dusun Nunggal,Das ,Hutan Sungai Timur Penyak Jl. Rawa Bangun Air Lingga Jl. Yos Sudarto Jl. Suka Damai Dusun Bukit Anda Dusun SPB/SPC Dusun SPB Dusun Bukit Terap Desa Tiram Dusun Laut Dusun Air Kelubi Dusun Tukak Dusun Pongok Dusun Celagen Desa Pergam Desa Airbara JENIS POTENSI BENCANA 6 Puting Beliung Banjir Banjir ,Sarang Mandi Banjir Banjir,Puting Beliung ,Petir Banjir,Puting Beliung Petir Banjir Kebakaran Hutan /Lahan Banjir Banjir Banjir ,Kebakaran Hutan Banjir Banjir Banjir Banjir / Angin Puting Beliung Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Gelombang Pasang Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Puting Beliung Banjir KET 7
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 NO KABUPATEN / KOTA KECAMATAN DESA / KELURAHAN ALAMAT LENGKAP TITIK LOKASI JENIS POTENSI BENCANA 1 2 4 Desa Tepus Desa Bencah Desa Delas Desa Bencah Simpang Rimba Desa Permis 3 5 Desa Tepus Desa Bencah Desa Delas Dusun Melasat Dusun Laut Dusun Laut Desa Bangka Kota Desa Tanjung Labu Desa Rajik Desa Bangka Kota Desa Tanjung Labu Desa Tanjung Sangkar Desa Tanjung Sangkar Desa Kumbung Desa Penutuk Lepar Pongok Desa Kumbung Desa Penutuk Jln. Raya Pangkalpinang - Muntok, Air Bara Belo Laut Dusun III Dusun Daya Baru Pal IV Pait Jaya Golf Sp Argen Pal I Spbu Kampung Jawa Gang Skip Puput Lapangan Bola Senang Hati Kompi Bukit Menumbing Air Samak Tj. Ular Kp .Ulu SMP N 4 Perumnas 5. Bangka Barat Simpang Teritip Mayang ( 11 Titik Lokasi ) Mentok Belo Laut Belo Belo Belo Belo Sungai Baru Sungai Baru Sungai Daeng Sungai Daeng Sungai Daeng Sungai Daeng Air Putih Air Putih Air Putih Tanjung Tanjung Tanjung 6 Banjir Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Banjir Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Banjir Banjir Kebakaran Hutan Kebakaran Hutan Kebakaran Hutan Kebakaran Hutan Kebakaran Hutan/Lahan Banjir/Kebakaran Hutan Kebakaran Hutan/Lahan Banjir Kebakaran Hutan/Lahan Kebakaran Hutan/Lahan Kebakaran Hutan/Lahan Kebakaran Hutan/Lahan Kebakaran Hutan/Lahan Banjir Kebakaran Hutan/Lahan Kebakaran Hutan/Lahan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 KET 7 II-23
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 NO KABUPATEN / KOTA KECAMATAN DESA / KELURAHAN 1 2 3 4 Jebus Parittiga Kelapa Teritip Tempilang Tanjung Tanjung Tanjung Jebus Jebus Jebus Jebus Jebus Jebus Jebus Puput Teluk Limau Sekar Biru Kelapa Kelapa Tugang Teritip Sinar Surya Air Tampeng 6 Belitung (100 Titik Lokasi ) Tanjung Pandan Parit Parit Parit Kampung Damai Kampung Damai Desa Air Rayak Desa Air Rayak Desa Perawas Desa Pelempang Jaya Desa Pelempang Jaya Desa Juru Seberang II-24 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 ALAMAT LENGKAP TITIK LOKASI 5 Kp.Sawah Keramat Tanjung Kalian Desa Sungai Buluh Transmigrasi Jebus Sinar Manik Tambang 6 Sungai Buluh Mislak Puput Teluk Limau Sekar Biru Terentang Tebing Tugang Ibul Sinar Surya Sangku Puding Jalan Hansip Handra Jln .Madura Jln. Sepanjang Sungai Siburik Jln.Madura Jln.Yos Sudarso Sepanjang Sungai Air Raya Dusun Air Raya II Dusun Perawas Dusun Pelempang Jaya 1 Dusun Pelempang Jaya 2 Dusun Juru Seberang JENIS POTENSI BENCANA 6 Kebakaran Hutan/Lahan Kebakaran Hutan/Lahan Kecelakaan (Orang Tenggelam ) Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Jembatan Rusak Akibat Banjir Jembatan Rusak Akibat Banjir Banjir Banjir Banjir Kebakaran Hutan/Lahan Gelombang Pasang Dan Lumpur Pasang Laut Dan Lumpur Banjir Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung KET 7
NO 1 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KABUPATEN / KOTA KECAMATAN DESA / KELURAHAN 2 3 4 Sijuk Badau Kota Desa Air Seru Desa Air Seru Desa Pelepak Rute Desa Pelepak Rute Desa Batu Itam Desa Air Seru Desa Selumar Desa Pelepak Rute Desa Keciput Desa Keciput Desa Cerucuk Desa Cerucuk Membalong Desa Badau Desa Badau Desa Buding Desa Buding Desa Kacang Butor Desa Kacang Butor Desa Kacang Butor Desa Bantan Desa Bantan Desa Lassar Desa Lassar Desa Padang Kandis Desa Padang Kandis Desa Padang Kandis Desa Padang Kandis Desa Padang Kandis Desa Padang Kandis ALAMAT LENGKAP TITIK LOKASI JENIS POTENSI BENCANA 5 6 Pemukiman Penduduk Dusun Air Rembikang Dusun Air Seruk Dusun Aik Kalak Dusun Pelepak Rute Dusun Batu Itam Dusun Air Rembikang Dusun Selumar I Dusun Pelepak Rute Hutan Buluh Tambang Lahan Gambut Desa Keciput Dusun Cerucuk Dusun Mempiu Dusun Badau Dusun Air Mangkul Dusun Buding Dusun Air Batu Dusun Kacang Butor Dusun Kepayang Dusun Parit Gunung Desa Bantan Dusun Ilir Dusun Dudat Dusun Batu Mana Dusun Padang Kandis Dusun Tanjung Tembelan Dusun Ujung Geresik Dusun Padang Kandis Dusun Padang Kandis Dusun Padang Kandis Kebakaran Hutan/Lahan Banjir Banjir Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Banjir Banjir Banjir Kebakaran Tanah Longsor Palung Dalam Tempat Pemancingan Gelombang Pasang Gelombang Pasang Tanah Longsor Tanah Longsor Gelombang Pasang Kebakaran Hutan/Lahan Petir/ Puting Beliung Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Angin Puting Beliung Abrasi Banjir Rob Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 KET 7 II-25
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 NO KABUPATEN / KOTA KECAMATAN DESA / KELURAHAN 1 2 3 Selat Nasik 4 Desa Mentigi Desa Membalong Desa Membalong Desa Pulau Seliu Desa Pulau Sumedang Desa Mentigi Desa Tanjung Rusa Desa Tanjung Rusa Desa Lassar Desa Tanjung Rusa Desa Selat Nasik Desa Suak Gual Desa Pulau Geresik Desa Pulau Geresik Desa Pulau Geresik Desa Pulau Geresik Desa Selat Nasik Desa Suak Gual Desa Pulau Geresik Desa Pulau Geresik Desa Pulau Geresik Desa Pulau Geresik Desa Suak Gual Tanjung Kelumpang Tanjung Kelumpang 7. Belitung Timur (22 Titik Lokasi ) 7. Belitung Timur (22 Titik Lokasi ) Gantung Tanjung Kelumpang Lilalangan Selinsing Selinsing II-26 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 ALAMAT LENGKAP TITIK LOKASI 5 Dusun Mentigi Dusun Buntar Dusun Membalong Dusun Pulau Seliu Pulau Sumedang Pantai Desa Mentigi Pantai Dusun Sabung Pantai Dusuntanjung Rusa Dusun Dudat Dusun Tanjung Rusa Pantai Selat Nasik Pantai Suak Gual Pantai Pulau Geresik Pantai Pulau Kuil Pantai Pulau Buntar Pantai Pulau Kalambau Pantai Selat Nasik Pantai Suak Gual Pantai Pulau Geresik Pantai Pulau Kuil Pantai Pulau Buntar Pantai Pulau Kelambau Lahan Gambut Suak Gual Dusun Lanun Perairan Pantai Air Langir Pulau Batu Dan Pulau Ketapang Pangkalan Limau Sungai Sembulu IUP PT. Timah Meranteh Pulau Long JENIS POTENSI BENCANA 6 Banjir Banjir Banjir Rob Abrasi Abrasi Abrasi Abrasi Abrasi Abrasi Petir Banjir Rob Banjir Rob Banjir Rob Banjir Rob Banjir Rob Banjir Rob Banjir Rob Abrasi Abrasi Abrasi Abrasi Abrasi Kebakaran Petir/ Kilat Angin Kencang,Puting Beliung ,Gelombang Pasang Petir/ Kilat Buaya Buas Tanah Longsor Angin Kencang,Puting Beliung ,Gelombang Pasang KET 7
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 NO KABUPATEN / KOTA KECAMATAN DESA / KELURAHAN 1 2 3 4 Selinsing Lenggang Lenggang Batu Penyu Batu Penyu Kelapa Kampit Damar Simpang Renggiang Manggar Senyubuk Mayang Mayang Buding Sukamandi Sukamandi Burong Mandi Aik Madu Pulau Buku Limau Baru Kurnia Jaya CATATAN : - Total 152 Titik Lokasi Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Data Ini Berdasarkan Data Dari Kabupaten Kota Tahun 2015 ALAMAT LENGKAP TITIK LOKASI JENIS POTENSI BENCANA 5 6 Bantaran Sungai Lenggang Bantaran Sungai Lenggang Kampong Bugis Air Kundor Pulau Sekunyet Pantai Selindang Pantai Segaran Dsn Balai Selatan Jembatan Sungai Buding IUP PT. Timah Travo Mayang Sukamandi Malang Lepau Dan Burong Mandi IUP PT. Timah Aik Madu Banjir Dan Gelombang Pasang Banjir Dan Gelombang Pasang Banjir Banjir Angin Kencang,Puting Beliung ,Gelombang Pasang Tenggelam Tenggelam Banjir Banjir Tanah Longsor Banjir Banjir Dan Gelombang Pasang Tanah Longsor Pulau Buku Limau Bantaran Sungai Manggar Bantaran Sungai Manggar Angin Kencang,Puting Beliung ,Gelombang Pasang Banjir Dan Gelombang Pasang Banjir Dan Gelombang Pasang Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 KET 7 II-27
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Gambar II.4 Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2.1.10. Demografi Dalam kurun waktu 2012-2014, jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan sebesar 3,52 persen. Selain faktor natalitas dan mortalitas, faktor lain yang mendorong tingginya pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 2 tahun terakhir adalah tingginya angka migrasi. Tingginya migrasi ke Bangka Belitung disebabkan karena berkembangnya sektor pariwisata yang diindikasikan dengan meningkatnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor perdagangan, jasa dan restoran. II-28 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Gambar II.5 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Penduduk 2010; 1.223.296 Penduduk 2011; 1.261.737 Penduduk 2012; 1.298.186 Penduduk 2014; 1.343.881 Penduduk 2013; 1.315.100 Provinsi Kep. Bangka Belitung Sumber: Indikator Sosial Ekonomi, BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung,2015 Pada tahun 2012 penduduk Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 1.298.186 jiwa dan meningkat menjadi 1.343.881 pada tahun 2014. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kabupaten Belitung Timur yaitu sebesar 4,52 persen pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2012. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran (natalitas), namun juga dikarenakan semakin tingginya angka harapan hidup sehingga tingkat kematian (mortalitas) menjadi menurun serta adanya factor migrasi. Berdasarkan distribusi penduduk, sebagian besar penduduk mendiami wilayah Pulau Bangka, tepatnya berada di Kabupaten Bangka, yaitu sebesar 22,66 persen. Sedangkan sebaran penduduk paling sedikit berada di Kabupaten Belitung Timur, yaitu sebesar 8,70 persen (Tabel II.6). Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-29
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.6. Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2014 Kabupaten /Kota (1) 2010 (2) 2011 (3) Penduduk (jiwa) 2012 (4) 2013 (5) 2014 (6) 2010 (7) 2011 (8) Laju Pertumbuhan (%) 2012 (9) 2013 (10) 2014 (11) Bangka 277.204 285.915 294.003 298.013 304.485 2,79 3,11 2,02 2,21 2,17 Belitung 155.965 160.866 163.871 167.602 171.271 2,11 2,36 2,21 2,21 2,19 Bangka Barat 175.150 180.654 188.376 188.271 192.395 3,01 3,35 2,19 2,19 2,19 Bangka Tengah 161.228 166.294 170.033 173.346 177.218 3,34 3,81 2,23 2,23 2,23 Bangka Selatan 172.528 177.949 183.486 185.514 189.492 2,79 3,11 2,25 2,25 2,14 Belitung Timur 106.463 109.809 112.569 114.469 117.026 2,47 2,76 2,24 2,24 2,23 Pangkalpinang 174.758 180.250 185.830 187.908 191.994 3,06 3,40 2,24 2,24 2,17 Kepulauan Bangka Belitung 1.223.296 1.261.737 1.298.168 1.315.123 1.343.881 2,83 3,14 2,22 2,22 2,19 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2011-2015 II-30 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2010 (12) 94 62 76 48 68 42 1.471 74 Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 2012 (14) 2011 (13) 2013 (15) 97 100 101 70 71 73 64 67 67 78 80 82 49 51 51 44 45 46 1.517 1564 1.582 77 79 80 2014 (16) 103 75 68 83 53 47 1.616 82
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Secara keseluruhan, tingkat kepadatan penduduk Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010-2014 mengalami peningkatan mulai dari tahun 2010 sebesar 74 jiwa per km2, tahun 2011 sebesar 77 jiwa per km2, tahun 2012 sebesar 79 jiwa per km2, tahun 2013 sebesar 80 jiwa per km2 dan tahun 2014 sebesar 82 jiwa per km2. Konsentrasi penduduk terdapat di ibukota Provinsi yaitu Pangkalpinang dengan melihat kepadatan penduduk yang cukup besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya. 2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1.1. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Gambaran umum kondisi masyarakat dengan berfokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk diatas garis kemiskinan, angka kriminalitas yang tertangani. A. Pertumbuhan PDRB, Struktur Perekonomian dan PDRB per Kapita 1. Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB bermanfaat sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita dan sebagai indikator disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi didaerah/wilayah tersebut. Gambaran mengenai perkembangan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2010 - 2014, sebagaimana terlihat pada tabel II.7 dihalaman berikut. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-31
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.7. Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014, Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar (Persen) Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 (1) A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan B. Pertambangan dan Penggalian C. Industri Pengolahan D. Pengadaan Listrik dan Gas E. Pengadaan Air, Pengelolaan (2) 7,26 0,80 3,34 4,52 12,22 (3) 8,94 3,06 3,72 13,22 7,82 (4) 6,47 0,10 3,04 10,19 5,73 (5) 6,86 0,64 3,49 4,93 4,19 Sampah,Limbah dan Daur Ulang F. Konstruksi G. Perdagangan Besar dan EceranMotor H. Transportasi dan Pergudangan I. Penyedian Akomodasi dan Makan Minum J. Informasi dan Komunikasi K. Jasa Keuangan dan Asuransi L. Real Estate M, N. Jasa Perusahaan 12,88 7,29 7,92 11,57 11,15 3,07 9,92 9,24 9,96 8,94 9,35 9,53 8,83 8,11 16,38 11,28 9,88 11,33 13,61 7,09 8,80 7,75 8,64 7,35 10,68 7,82 5,34 8,96 5,74 7,23 6,91 8,97 17,14 7,98 6,80 7,55 0. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P. Jasa Pendidikan Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S.T.U Jasa Lainnya PDRB 13,05 10,01 9,06 5,89 6,99 10,29 7,61 6,90 8,76 11,43 7,87 5,50 10,13 7,31 6,84 5,22 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 Pada kurun waktu 2012 - 2014 PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami trend perlambatan. Setelah mengalami pertumbuhan yang tinggi sebesar 6,9 persen pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung mengalami perlambatan menjadi 5,5 pada tahun 2012, melambat lagi pada tahun 2013 menjadi 5,22 persen dan pada tahun 2014 kembali mengalami perlambatan yang cukup signifikan menjadi 4,68 persen. Pada tahun 2012, hampir seluruh lapangan usaha mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun 2011. Hanya lapangan usaha kontruksi yang menunjukkan peningkatan. Demikian halnya pada tahun 2013, jia dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2012, hanya pada lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi dan jasa Pendidikan yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Mengingat bahwa kedua lapangan usaha ini tidak memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB, sehingga tidak cukup mampu untuk menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu, lapangan II-32 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2014 (6) 9,24 1,97 1,32 8,55 4,95 4,03 4,44 5,95 7,47 6,85 5,45 7,72 7,01 7,33 7,18 5,98 7,95 4,68
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB, rata-rata mengalami perlambatan. Jikapun ada, hanya pengalami pertumbuhan yang kurang signifikan. Pada tahun 2013, dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan terutama diakibatkan melambatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan tingginya tekanan inflasi serta ekspor komoditas utama yang secara tahunan masih tumbuh melambat. Sementara itu, komponen konsumsi domestik lainnya yakni konsumsi pemerintah juga tercatat tumbuh melambat. Dari sisi penawaran, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan yang merupakan sektor utama di Bangka Belitung tumbuh melambat. Sektor pertanian yang memiliki pangsa terbesar dalam perekonomian Bangka Belitung, tumbuh melambat dari 7,73% (yoy) menjadi 7,35% (yoy). Perlambatan ini dipengaruhi oleh produksi karet mentah yang masih menurun seiring belum pulihnya harga karet di pasar internasional. Sementara itu, turunnya produksi karet juga berdampak pada usaha pengolahan karet. Sektor industri pengolahan tercatathanya tumbuh 1,02% setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh2,62% (yoy). Pada sektor pertambangan, regulasi yang dikeluarkan pemerintah antara lain adanya kewajiban ekspor timah harus melalui bursa komoditi yang mensyaratkan kualitas tinggi dan asal kuasa penambangan menyebabkan produksi timah menurun. Selain itu, pemerintah juga memperketat pemberian ijin pertambangan serta tidak diperpanjangnya kontrak salah satu produsen timah terbesar. Menurunnya produksi dari lapangan usaha sektor pertambangan ini memberikan dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan sektor lainnya, seperti sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Namun demikian, meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, cukup mampu menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung. Besarnya kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB membuat pertumbuhan PDRB pada kurun waktu 2012-2014 cukup terjaga, meskipun secara keseluruhan tetap mengalami perlambatan. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-33
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh sebesar 4,68 persen, mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang sebesar 5,22 persen. Hampir semua sektor mengalami perlambatan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,2 persen, diikuti Sektor Pengadaan Listrik dan Gas serta Sektor Jasa Lainnya masing-masing sebesar 8,55 persen dan 7,95 persen. Sementara itu, pada tahun 2014, jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDB, maka pertumbuhan PDRB Kepulauan Bangka Belitung yang sebesar 4,68 persen masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02 persen. Gambaran mengenai perbandingan terhadap laju pertumbuhan PDRB Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB Provinsi lain di Indonesia dan laju pertumbuhan nasional, adalah sebagaimana disajikan didalam Gambar II.6 berikut: Gambar II.6 Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi di Indonesia Tahun 2014 10% 8 6 4 2 0 7,93 7,32 5,835,49 5,23 5,08 Indonesia 5,02 2,62 4,684,68 1,65 Sumber: PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Tahun 2014, provinsi yang kaya SDA termasuk mineral, batu bara dan migas (Provinsi Sumsel, Babel, Riau, dan Aceh) mengalami laju pertumbuhan ekonomi paling rendah dikarenakan menurunnya/tidak stabilnya harga komoditas tersebut di pasar internasional. Sedangkan beberapa provinsi yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, justru provinsi-provinsi yang perekonomiannya tidak bergantung pada kekayaan mineral, batu bara, migas. II-34 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Disisi lain, kontribusi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didalam pembentukan PDRB Sumatera pada tahun 2011 - 2013 belum cukup signifikan, dimana PDRB Kepulauan Bangka Belitung hanya memberikan sumbangan sebesar 2,16 persen terhadap pembentukan PDRB Sumatera. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera hanya mencapai 4,66 persen. Pertumbuhan ekonomi ini mengalami perlambatan jika dibandingkan pertumbuhan tahun 2013 yang mencapai 4,97 persen. Kebijakan penghematan anggaran menjadi salah satu penyebab terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, terjadi perlambatan perekonomian global yang membawa dampak bagi Indonesia termasuk wilayah Sumatera. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera tahun 2014 terjadi di seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Delapan provinsi (termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) mengalami pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera yang menunjukkan bahwa provinsi-provinsi tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan dua provinsi lainnya di Pulau Sumatera (Provinsi Riau dan Aceh). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Provinsi Jambi sebesar 7,93 persen, diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,32 persen, dan Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,85 persen. Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di urutan kedelapan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,68 persen. Struktur perekonomian Pulau Sumatera tahun 2014 secara spasial didominasi oleh tiga Provinsi yaitu Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Kontribusi ketiga provinsi tersebut mencapai 60,66 persen terhadap total PDRB ADHB Pulau Sumatera. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat provinsi-provinsi tersebut merupakan provinsi yang kaya sumber daya alam. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya menempati urutan kesembilan sebagai penyumbang PDRB di Pulau Sumatera, masih di bawah Provinsi Aceh yang menempati urutan kedelapan, namun di atas Provinsi Bengkulu yang menempati urutan terakhir. Kontribusi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan IV-2014 hanya sebesar 2,36 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,54 persen terhadap total PDRB 33 provinsi di Indonesia. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-35
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Didalam PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2012 lapangan usaha sektor industri pengolahan memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB yang mencapai Rp11.043.82 milyar, diikuti sektor pertanian sebesar Rp8.111.87 milyar, sektor pertambangan sebesar Rp6.975.3 milyar dan sektor perdagangan besar dan eceran motor sebesar Rp6.193.48 milyar. Keempat sektor inilah yang secara structural memberikan kontribusi terbesar didalam pembentukan PDRB pada tahun 2012. Sementara itu, pada tahun 2013, tidak terjadi pergeseran struktur perekonomian di Bangka Belitung. Sektor industri pengolahan masih tetap memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun ini, sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp12.093.05 milyar, diikuti sektor pertanian sebesar Rp9.269.82 milyar, sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp7.097.52 milyar serta sektor perdagangan besar dan eceran motor yang berkontribusi sebesar Rp6.670.326,53. Pada tahun 2014 sektor yang berkontribusi paling besar adalah industri pengolahan sebesar Rp12.890.07milyar diikuti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 10.836.99 milyar kemudian sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp7.620.761,91 milyar serta sektor perdagangan besar dan eceran motor yang berkontribusi sebesar Rp7.570.02 milyar dan seterusnya diikuti oleh sektor- sektor lainnya. Bahwa pertumbuhan PDRB pada tahun 2014 mengalami perlambatan yang dipicu oleh antara lain rendahnya pertumbuhan sektor pertambangan timah yang juga berdampak pada perlambatan pertumbuhan sektor perdagangan dan sektor kontruksi. Tabel II.8. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Tahun 2010-2014 (juta rupiah) Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4) (5) A. B. C. D. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas 6.097.691 6.077.439 9.174.668 24.117 7.070.641,47 6.810.151 10.321.935 26.151 8.111.873,43 6.975.347 11.043.826 27.089 9.269.820 7.097.519 12.093.054 27.368 II-36 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2014 (6) 10.836.998 7.620.762 12.890.075 40.961
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 E. F. G. H. I. J. K. L. M, N. 0. P. Q. (1) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Motor Transportasi dan Pergudangan Penyedian Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (2) 6.160 2.531.855 4.724.707 1.161.976 742.772 578.288 499.641 987.085 85.435 1.597.080,96 706.120 (3) 7.296 2.927.077 5.477.835 1.349.922 852.232 634.381 615.803 1.178.229 99.908 1.993.797,05 823.969 (4) 8.155 3.523.145 6.193.487 1.577.156 992.568 708.586 728.770 1.388.288 116.138 2.243.455,66 997.994 (5) 9.149 4.139.267 6.670.327 1.864.720 1.152.328 770.240 902.450 1.602.870 134.448 2.618.022,68 1.173.739 (6) 10.371 4.712.122 7.570.023,14 2.128.766 1.321.691 849.135 1.004.182 1.836.553 153.990 3.042.905,19 1.369.797 360.425 417.347 487.637 552.657 629.863 R,S.T.U Jasa Lainnya 210.443 242.367 276.713 315.929 371.658 PDRB 35.561.904,17 40.849.042,50 45.400.228,31 50.393.906,29 56.389.853,43 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 2. Struktur Perekonomian Struktur ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk melihat seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi dan seberapa jauh terjadi pergeseran peranan antara sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB. Dengan demikian, diperoleh informasi sektor dominan dan sektor potensial yang dapat dikembangkan di wilayah tersebut. Gambaran mengenai kondisi struktur perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2010-2014, sebagaimana disajikan pada tabel II.9 berikut: Tabel II.9. Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 (1) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) 17.15 (3) 17.31 (4) 17.87 (5) 18,39 (6) 19,22 B Pertambangan dan Penggalian C Industri Pengolahan D Pengadaan Listrik dan Gas 17.09 25.80 0.07 16.67 25.27 0.06 15.36 24.33 0.06 14,08 24,00 0,05 13,51 22,86 0,07 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-37
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 (1) E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang (2) 0.02 (3) 0.02 (4) 0.02 (5) 0,02 (6) 0,02 F Konstruksi G Perdagangan Besar dan Eceran Motor 7.12 13.27 7.17 13.41 7.76 13.64 8,21 13,24 8,36 13,42 H Transportasi dan Pergudangan I Penyedian Akomodasi dan Makan Minum 3.27 2.09 3.30 2.09 3.47 2.19 3,70 2,29 3,78 2,34 J Informasi dan Komunikasi K Jasa Keuangan dan Asuransi L Real Estate M,N Jasa Perusahaan 1.63 1.40 2.78 0.24 1.55 1.51 2.88 0.24 1.56 1.61 3.06 0.26 1,53 1,79 3,18 0,27 1,51 1,78 3,26 0,27 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4.49 4.88 4.94 5,20 5,40 P Jasa Pendidikan Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial RSTU Jasa Lainnya 1.99 1.01 0.59 2.02 1.02 0.59 2.20 1.07 0.61 2,33 1,10 0,63 2,43 1,12 0,66 PDRB 100 100 100 100 100 Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, Selama kurun waktu 2010 - 2014, tidak terjadi pergeseran struktur perekonomian pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kurun waktu tersebut, sektor industri pengolahan menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Bangka Belitung, diikuti oleh sektor pertanian, pertambangan dan perdagangan. Diperkirakan baru pada tahun 2015 akan terjadi pergeseran struktur perekonomian, dimana sektor perdagangan akan menggeser sektor pertambangan sebagai sektor penyumbang terbesar ketiga setelah sektor industri pengolahan dan pertanian. Demikian pula halnya, tingginya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan setiap tahunnya dibandingkan sektor lainnya diperkirakan akan membuat sektor ini dapat menggeser sektor industri pengolahan sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar didalam struktur perekonomian Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, kondisi ini juga harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah daerah, mengingat bahwa adanya kecenderungan menurunnya sektor industri pengolahan dan diikuti dengan meningkatnya produksi sektor pertanian merupakan suatu indikasi bahwa produksi yang tinggi tersebut tidak didukung dengan proses industrialisasinya di Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga produk- produk yang dihasilkan hanya berupa barang mentah atau setengah jadi atau dengan II-38 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 kata lain, nilai tambah yang dihasilkan dari suatu produk di Bangka Belitung masih belum tinggi. Pada tahun 2014 struktur perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih didominasi oleh sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi tertinggi sebesar 22,86 persen, namun kontribusi ini menurun 1,14 persen dibandingkan pada tahun 2013 yang sebesar 24 persen. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2014 berada pada peringkat kedua dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 19,22 persen, angka ini meningkat sebesar 0,83 persen dibandingkan tahun 2013 yang memberikan kontribusi sebesar 18,39 persen diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi sebesar 18,98 persen. B. Laju Inflasi Dalam periode waktu tahun 2010-2014, terjadi fluktuasi inflasi di Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2010 Inflasi menunjukkan angka 9,36 persen, kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 5,00 persen. Sedangkan pada tahun 2012 inflasi kembali mengalami kenaikan sebesar 6,57 persen dan di tahun 2013 sebesar 8,71 persen, namun pada tahun 2014 inflasi mengalami penurunan menjadi 6,81 persen Gambar II.7 Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Tahun 2010-2014 10 9,36 8,71 5 5,00 6,57 6,81 0 2010 2011 2012 2013 2014 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Jika dicermati menurut kelompoknya, pada tahun 2014 hampir semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi, sedangkan kelompok perumahan mengalami inflasi tertinggi, yaitu sebesar 8,85 persen. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-39
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.10. Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2014 Kelompok Pengeluaran 2010 2011 2012 2013 1. Bahan Makanan 2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 3. Perumahan 4. Sandang 5. Kesehatan 6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 7. Transportasi dan Komunikasi (2) 9,36 17,68 8,01 4,08 4,86 2,98 21,33 0,68 1. Bahan Makanan 2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 3. Perumahan 4. Sandang 5. Kesehatan 6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 7. Transportasi dan Komunikasi (2) 9,36 17,68 8,01 4,08 4,86 2,98 21,33 0,68 (1) Umum (3) 5,00 -0,50 5,32 7,52 8,83 7,09 8,73 10,55 (4) 6,57 8,50 7,95 5,81 5,79 5,19 10,31 -0,11 (5) 8,71 11,08 6,82 9,20 1,63 5,08 3,77 11,17 Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Perumahan, yang ditenggarai semakin tingginya permintaan akan produk terkait masalah kebutuhan perumahan, sejalan dengan jumlah penduduk usia produktif dan meningkatnya pendapatan meningkatnya masyarakat. Sementara itu, jika dibandingkan pada tahun 2010 sampai 2013 dengan inflasi nasional, Kota Palembang dan Kota sebagai wilayah yang terdekat dengan Kota Pangkalpinang, maka inflasi Kota Pangkalpinang selalu lebih tinggi. Namun pada tahun 2014 inflasi Kota Tanjungpandan mulai dihitung dan jika dibandingkan dengan inflasi nasional, Kota Palembang dan Kota Pangkalpinang, maka inflasi Kota Tanjungpandan paling tinggi diantara lainnya. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada gambar II.8. Gambar II.8 Perbandingan Angka Inflasi Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Palembang dan Nasional 15,00 13,14 10,00 5,00 9,36 6,96 6,02 5,00 3,78 3,79 6,57 4,30 8,71 7,04 8,38 6,81 8,38 8,36 2,72 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 Tanjung Pandan Pangkalpinang Palembang Nasional Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Catatan: Inflasi Kota Tanjung Pandan Mulai Dihitung Pada Tahun 2014 C. PDRB Per Kapita PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran indikator kesejahteraan penduduk dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Bahwa PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah II-40 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2014 (6) 6,81 3,39 8,63 8,85 6,61 8,13 6,65 6,98
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per kapita selain dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dari daerah tersebut. Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2010 - 2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar 28,9 Juta rupiah, kemudian naik mencapai 32,8 juta rupiah pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 3,9 juta rupiah. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi belum cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu tersebut. Gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010-2014, sebagaimana disajikan pada gambar II.9. Gambar II.9 PDRB Per Kapita Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 32.868.703 33.000.000 32.000.000 31.000.000 30.212.179 31.172.418 32.086.911 30.000.000 28.906.782 29.000.000 28.000.000 27.000.000 26.000.000 2010 2011 2012 2013 2014 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2014 D. Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan Pada Gambar di bawah terlihat bahwa Rasio Gini cenderung menurun dari 0,30 pada tahun 2011 menjadi 0,29 pada tahun 2012 dan naik kembali pada tahun 2013 sebesar 0,31. Fenomena penurunan Rasio Gini sebagaimana yang ditampilkan pada gambar II.10 menyiratkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin merata. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-41
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Gambar II.10 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 1 Indeks Gini 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,29 0,31 0,3 0,3 0,2 0,1 0 2010 2011 2012 2013 2014 Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 E. Indeks Ketimpangan Williamson Ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang semakin menurun meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2009 angka indeks sebesar 0,297 dan menurun pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,284, dan naik pada tahun 2013 menjadi sebesar 0,304. Berdasarkan angka ini, maka pembangunan wilayah mendekati merata. Hal ini sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar II.11 berikut: Gambar II.11 Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 1 Indeks Williamson 0,5 0,294 0,291 0,284 0,304 0,294 0 2010 2011 2012 2013 2014 Sumber : Bappeda (diolah) F. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2009-2014 telah mengalami penurunan, yaitu dari 7,37% pada tahun 2009 menjadi II-42 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 5,16% pada tahun 2011, namun mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2012 menjadi 5,37%. Kemungkinan kenaikan dikarenakan adanya kenaikan pada jumlah angkatan kerja. Sedangkan lapangan pekerjaan masih kurang. Selain itu tingkat migrasi tinggi, sementara kualitas penduduk yang masuk tersebut relatif masih rendah. Sementara itu Indeks Kedalaman Kemiskinan secara konsisten menurun dalam 5 tahun terakhir. Indeks Keparahan Kemiskinan mencapai angka terendah pada tahun 2012 (Tabel II.11). Tabel II.11. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 s.d. 2014 No. Uraian 2010 2011 2012 2013 (1) 1. (2) Persentase Penduduk Miskin (%) (3) 6,51 (4) 5,16 (5) 5,37 (6) 5,25 2. Jumlah Penduduk Miskin 67.750 65.550 70.210 70.900 3. Garis Kemiskinan (Rp) 286.330 243.729 382.412 427.081 4. Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) 0,93 0,84 0,65 0,62 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sept 2014 Tabel II.12. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 s.d. 2014 No. Uraian 2010 2011 2012 2013 (1) 1. (2) Tingkat Kemiskinan Kota (%) (4) 4,39 (5) 3,35 (6) 3,37 (7) 3,47 2. Tingkat Kemiskinan Desa (%) 8,45 6,91 6,69 6,97 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sept 2014 Memperhatikan Tabel II.11, pada tahun 2013 Tingkat Kemiskinan Kota dan Tingkat Kemiskinan Desa sedikit meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Data tersebut juga menunjukkan bahwa kemiskinan di perdesaan masih dominan daripada di perkotaan. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan di desa kurang memberi banyak alternatif sehingga ketergantungan pada sektor tambang dan pertanian masih sangat besar. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat desa untuk dapat keluar dari kemiskinan. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2014 (7) 4,97 67.230 469.814 0,60 2014 (8) 3,04 6,84 II-43
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.13. Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2009-2013 Tahun Kabupaten / Kota 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Bangka 7.81 5.36 5.57 5.40 5,20 Belitung 10.13 6.97 7.26 8.48 7,36 Bangka Barat 5.25 3.59 3.72 3.26 3,15 Bangka Tengah 8.07 5.56 5.77 5.46 3,27 Bangka Selatan 6.19 4.23 4.4 4.01 3,87 Belitung Timur 10.36 7.13 7.43 6.90 6,68 Kota Pangkalpinang 6.02 4.15 4.29 4.15 4,04 Kepulauan Bangka Belitung 6.51 5.16 5.37 5.25 4,97 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2015 Sementara itu, berdasarkan Tabel II.13, dapat diketahui persentase jumlah penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Sementara itu, angka kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang. Adapun perbandingan jumlah penduduk miskin pada provinsi di wilayah Sumatera dapat dilihat pada tabel II.14 berikut: Tabel II.14. Data Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Aceh 861,90 894,81 909,04 840,70 837,42 Sumatera Utara 1490,90 1491,31 1407,25 1339,16 1.360,60 Sumatera Barat 430,00 442,09 404,74 407,47 354,74 Riau 506,30 482,05 483,07 469,28 498,28 Jambi 241,60 272,67 271,67 266,15 281,75 Sumatera Selatan 1125,7 1074,81 1057,03 1110,37 1.085,80 Bengkulu 324,90 303,60 311,66 327,35 316,50 Lampung 1479,90 1298,71 1253,83 1163,06 1.143,93 Kepulauan Bangka Belitung 67,80 72,06 71,36 69,22 67,23 Kepulauan Riau 129,70 129,56 131,22 126,67 124,17 Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka 2014 II-44 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Menurut tabel jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling sedikit diantara provinsi lainnya yang ada di Sumatera, dan persentase nya juga paling kecil diantara provinsi lain yaitu 5,21 % pada tahun 2013. Namun demikian hal ini tidak serta merta menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi dari provinsi lainnya di Sumatera. Berikut tabel persentase penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sumatera. Tabel II.15. Persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 Aceh (1) (2) 20,98 (3) 19,57 (4) 19,46 (5) 17,60 (6) 16,98 Sumatera Utara 11,31 11,33 10,67 10,06 9,85 Sumatera Barat 9,50 9,04 8,19 8,14 6,90 Riau 8,65 8,47 8,22 7,72 7,99 Jambi 8,34 8,65 8,42 8,07 8,38 Sumatera Selatan 15,47 14,24 13,78 14,24 13,62 Bengkulu 18,30 17,50 17,7 18,34 17,09 Lampung 18,94 16,93 16,18 14,86 14,21 Kepulauan Bangka Belitung 6,51 5,75 5,53 5,21 4,97 Kepulauan Riau 8,05 7,40 7,11 6,46 6,40 Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2014 G. Angka Kriminalitas yang Tertangani 1.) Angka Kriminalitas Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenisnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 Dalam penciptaan iklim investasi, angka kriminalitas di suatu daerah menjadi perhatian investor untuk melakukan investasi. Berdasarkan data, tindak pidana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka meningkatkan keamanan masyarakat. Adapun perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.16. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-45
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.16. Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenisnya Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 No Jenis Tindak Pidana 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Pencurian/Perampokan 217 120 318 357 302 2 Penganiayaan 65 48 75 98 74 3 Pembunuhan 4
12 4.
Kesusilaan 1
50 39 30 5. Psikotropika 115 138 187 152 222 Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015 2.) Angka Kriminalitas Tindak Kejahatan menurut Jenis Kasus di POLDA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 Kasus tindak kejahatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari kurun waktu 2010 - 2014 terus mengalami peningkatan kecuali pada jenis kasus transnasional yang mengalami penurunan dari tahun 2012 - 2014 sebanyak 100 kasus. Tahun 2013 tercatat sebanyak 4.033 kasus mengalami penurunan pada jenis kasus konvensional di Tahun 2014 terdapat 2.069 kasus. Dalam kasus konvensional dari Tahun 2010 - 2013 mengalami adanya peningkatan. Sedangkan di Tahun 2014 mengalami penurunan sampai 1.964 kasus merugikan negara Tahun 2013 terdapat 586 kasus, berimplikasi kontijensi 0 kasus. Tabel II.17. Jumlah Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kasus di POLDA Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 No Jenis Kasus 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Konvensional 2363 2984 3757 4033 2069 2 Transnasional 157 194 177 281 182113361 3 Merugikan negara 211 183 377 586 243 4. Berimplikasi kontijensi 0 0 2 0 0 Total 2721 3361 4273 4900 2493 Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka 2015, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, POLDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II-46 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 3.) Jumlah Kejadian Kriminalitas menurut kasus dan penyelesaian antara lain : Kurun waktu Tahun 2013 jumlah tindak pidana konvensional sebanyak 2.547 kasus sedangkan penyelesaian kasus tindak pidana konvensional yaitu 1.486. ada sekitar 1.061 kasus yang belum terselesaikan. Tahun 2014 jumlah tindak pidana konvensional sebanyak 2.069 kasus sedangkan penyelesaian kasus sebanyak 796 , ada sekitar 1.273 yang belum terselesaikan pada tindak pidana konvensional. Tabel II.18. Jumlah Kejadian Kriminalitas (KG 4) yang terjadi di POLDA beserta jajarannya menurut Unit kerja Kepolisian, 2014 Number of Crimes by Police Division, 2014 No Unit Kerja Kepolisian Police Division Konvensional JTP PTP Transnasional JTP PTP Kekayaan Negara JTP PTP Berimplikasi Kontijensi JTP PTP (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 2 3 4. 5. 6. 7. Dit Reskrim POLD KEP. BABEL POLRES Belitung Resort Police of Belitung POLRES Bangka Resort Plice of Bangka POLRES Bangka Barat Resort Plice of Bangka Barat POLRES Bangka Tengah Resort Plice of Bangka Tengah POLRES Bangka Selatan Resort Plice of Bangka Selatan POLRES Belitung Timur Resort Plice of Belitung Timur POLRESTA Pangkalpinang Resort Plice of Pangkalpinang 52 173 401 2199 114 246 94 770 51 76 215 89 46 181 73 65 26 7 40 45 14 17 1 31 35 1 40 24 14 17 0 19 43 28 42 45 13 29 31 12 45 21 42 43 13 29 35 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Total 2014 2069 796 181 150 243 231 2013 2547 1648 166 115 301 285 1 1 2012 2547 1210 92 85 179 158 2011 2984 1167 194 150 183 148 Sumber: Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Catatan : JTP : Jumlah Tindak Pidana/Number of Crime PTP : Penyelesaian Tindak Pidana/Crime Solutions Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-47
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 H. Perkembangan kecamatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki satu kotamadya dan enam kabupaten. Dari jumlah ketujuh wilayah wilayah kabupaten/kota tersebut, terjadi perkembangan keluarahan, desa, maupun kecamatan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan. Perkembangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertera pada Tabel II.19 Tabel II.19. Perkembangan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 s.d 2011 No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Kecamatan 44 46 47 47 47 2 Desa 300 306 312 309 309 3 Kelurahan 61 67 67 67 78 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selanjutnya, kecamatan, kelurahan dan desa tersebut merupakan dan menjadi bagian dari wilayah administrasi dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kondisi akhir pada tahun 2014 adalah sebagaimana yang disajikan pada tabel II.19 berikut: II-48 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.20. Jumlah kecamatan, kelurahan dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kecamatan Kelurahan Desa Kabupaten 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 (1) (2) (3) (4) Bangka 8 8 8 8 8 9 9 9 9 15 61 61 Bangka Barat 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 60 60 Bangka Tengah 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 50 50 Bangka Selatan 7 7 8 8 8 3 3 3 3 3 50 50 Belitung 5 5 5 5 5 2 2 2 2 7 40 46 Belitung Timur 7 7 7 7 7
39 39
Pangkalpinang 5
36 42
42 42
Jumlah 44 46 47 47 47 61 67 67 67 78 300 306 312 Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2014 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2013 62 60 56 50 42 39
309 2014
62 60
56 50
42 39
309 II
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 I. Perkembangan sosial Perkembangan sosial menunjukkan adanya kemajuan dari tahun ke tahun. Tabel II.21 menunjukkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurun signifikan sejak tahun 2009-2013. Kendatipun demikian permasalahan kesejahteraan sosial tetap merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Perkembangan data sosial disajikan pada Tabel II.21. Tabel II.21. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 s.d 2014 Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Penyandang Masalah Kesejahteraan 53.584 38.710 29.177 38.506 43.968 Sosial (PMKS) Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa pada kurun waktu 2009-2012 jumlah PMKS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami penurunan, namun pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap peningkatan jumlah PMKS tersebut. Kondisi keluarga pra sejahtera di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2010 - 2013 sebagaimana yang terlihat pada tabel II.22 berikut: Tabel II.22. Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Tahun 2010 s.d 2014 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) 1. Pra Sejahtera 11.652 11.840 10.462 8. 667 10.948 2. Sejahtera 1 41.392 35.769 33.228 30 .487 31.085 3. Sejahtera 2 133.459 144.377 141.694 161. 569 139.589 4. Sejahtera 3 127.348 149.937 127.141 160 .208 113.030 5. Sejahtera 3+ 5.271 5.863 9.333 10. 311 Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014 Pada tahun 2010 dan 2011, keluarga pra sejahtera di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2012 dan 2013 jumlah keluarga pra sejahtera tersebut menunjukkan trend penurunan. Sementara itu, secara umum keluarga II-50 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 sejahtera 2 dan 3 selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Tidak demikian dengan keluarga sejahtera 1, dimana terdapat peningkatan pada tahun 2009 dan 2010 namun kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. 2.2.1.2. Fokus kesejahteraan masyarakat A. Pendidikan 1) Angka melek huruf Salah satu indikator terlaksananya dengan baik pendidikan untuk masyarakat dapat diketahui melalui angka melek huruf. Angka Melek Huruf menggambarkan persentase penduduk umur 5 - 24 tahun yang memiliki kemampuan membaca dan menulis, mulai dari tahun 2009 - 2013. Tingkat atau ukuran angka melek huruf yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah, akan mampu memberikan gambaran tingkat kualitas penduduk wilayah tersebut secara umum.Angka melek huruf di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertera pada Tabel II.23 dan Gambar II.11. Tabel II.23. Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15 + di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 s.d 2014 No Provinsi/Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 (1) 1 Kab. Bangka 2 Kab. Bangka Barat 3 Kab. Bangka Tengah 4 Kab. Bangka Selatan 5 Kab. Belitung 6 Kab. Belitung Timur 7 Kota Pangkalpinang Provinsi Kep.Bangka Belitung (2) (3) 96,31 96,51 92,86 95,90 93,62 96,69 98,18 (4) 96,65 96,57 93,59 95,95 93,66 96,71 98,20 (5) 96,71 96,57 93,85 96,79 93,68 96,74 98,22 (6) 96,80 97,65 94,08 96,81 94,60 97,63 98,30 95,69 95,83 95,88 96,44 Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2014 Berdasarkan data, maka angka melek huruf terendah dan berada dibawah rata-rata angka provinsi, tentunya yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2014 (7) 98,24 98,68 95,15 97,29 95,71 98,92 99,26 97,60 II-51
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Gambar II.12 Angka Melek Huruf Usia 15 + Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 Prov. Kep. Babel (99,18) Nasional (92,49) 100 95 90 85 80 99,02 99,55 99,66 98,38 98,84 100 99,31 Kab. Bangka Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Kab. Belitung Timur Kota Pangkalpinang Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka 2014 2) Angka rata-rata lama sekolah Angka rata-rata lama sekolah juga dapat memberikan gambaran terkait penyelenggaraan pendidikan dan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Angka rata-rata sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Tabel II.24. Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 No Provinsi/Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 (1) 1 Kab. Bangka 2 Kab. Belitung 3 Kab. Bangka Barat 4 Kab. Bangka Tengah 5 Kab. Bangka Selatan 6 Kab. Belitung Timur 7 Kota Pangkalpinang (2) (3) 7,64 7,81 6,87 6,86 5,99 7,48 9,50 (4) 8,00 7,84 6,95 6,96 6,01 7,72 10,03 (5) 8,10 7,85 7,02 7,17 6,04 7,74 10,05 (6) 8,10 7,99 7,09 7,18 6,44 7,76 10,06 Provinsi Kep.Bangka Belitung 7,45 7,58 7,68 7,73 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2010- 2014 berkisar antara 5,99 - 10,06 tahun. Angka rata-rata lama sekolah tertinggi pada tahun 2013 masih berada di Kota Pangkalpinang yaitu sebesar 10,06 tahun dan yang terendah masih ada di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 5,99 tahun, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.23 dan Gambar 2.11. Melihat perkembangan rata-rata lama sekolah di setiap kabupaten/kota tampak menunjukkan pola yang sama yaitu terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah di setiap kabupaten/kota. Tantangan yang ada yaitu berasal dari tingginya disparitas rata-rata lama sekolah antar kabupaten/kota. Rata-rata lama sekolah tertinggi adalah di Kota Pangkalpinang yaitu 10 tahun atau setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) II-52 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2014 (7) 7,92 8,07 6,57 6,68 5,87 7,89 9,63 7,35
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 kelas 2 (dua) tetapi belum tamat. Sedangkan rata-rata lama sekolah terendah adalah di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 6 (enam) tahun atau setingkat dengan SMP kelas 1 (satu) tetapi belum tamat. Perkembangan di Kabupaten Bangka Selatan relatif lambat dibandingkan kabupaten/kota lain. Capaian 2 (dua) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melampaui angka nasional yaitu Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Sehingga bisa dikatakan masih terdapat disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dengan jenjang sekolah tersebut. Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Perkembangan APK dan APM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sebarannya pada tahun 2010/2011 - 2013/2014 pada berbagai jenjang pendidikan adalah sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.25, Tabel II.26 dan Tabel II.27. Tabel II. 25. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2010/2011 s.d 2013/2014 No Provinsi/ Kabupaten/Kota 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 APK APM APK APM APK APM APK APM (1) 1 Bangka (2) (3) 118,64 (4) 113,37 (5) 113,37 (6) 93,91 (7) 116,01 (8) 96,80 (9) 110,31 (10) 91,41 2 Belitung 111,72 109,67 109,67 91,68 108,81 90,16 107,43 88,65 3 Bangka Barat 119,70 118,92 118,92 94,83 118,10 98,70 110,55 90,00 4 Bangka Tengah 116,32 116,41 116,41 93,58 111,68 91,03 99,69 83,56 5 Bangka Selatan 114,34 114,47 114,47 94,91 110,89 96,20 107,88 93,44 6 Belitung Timur 108,48 106,21 106,21 89,19 114,19 96,74 134,68 112,31 7 Pangkalpinang 121,69 121,10 121,10 98,64 130,21 109,64 122,61 99,42 Prov.Kep. Bangka Belitung 116,42 114,64 114,64 94,05 115,72 97,01 111,18 92,40 Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Pada tahun kurun waktu 2010-2013 angka APK dan APM pada masing-masing kabupaten/kota menunjukkan kecenderungan yang meningkat, namun pada tahun 2014, angka APK dan APM hamper diseluruh kabupaten/kota mengalami penurunan kecuali pada Kabupaten Belitung Timur yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Adapun kabupaten dengan APK dan APM terendah dalam kurun waktu tersebut adalah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Tengah. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-53
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sementara itu, jika dibandingkan antara APM dan APK SD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan APM dan APK SD Nasional, maka secara keseluruhan APM dan APK SD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah berada diatas angka nasional. Hal ini terlihat sebagaimana yang disajikan pada gambar II.13. Gambar II.13 Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Tingkat Nasional Tahun 2010 s.d 2014 APK SD/MI Babel APM SD/MI Babel APK Nasional = 104,24 APM Nasional = 92,49 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 120,13 96,27 120,94 95,71 116,42 94,05 114,64 95,27 115,72 104,24 97,01 92,49 2008 2009 2010 2011 2012 Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Pada tingkatan SMP sederajat, gambaran mengenai APK dan APM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disajikan pada tabel 2.25, pada tahun 2010-2013 cenderung menunjukkan peningkatan, namun tidak cukup signifikan. Tetapi pada tahun 2014 APK dan APM justru menunjukkan penurunan. Secara lengkap gambaran mengenai APK dan APM SPM sederajat baik provinsi maupaun kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersaji pada tabel II.26. Tabel II.26. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2009/2010 s.d 2013/2014 No Provinsi/ Kabupaten/Kota (1) 1 Bangka 2 Belitung 3 4 5 6 7 (2) Bangka Barat Bangka Tengah Bangka Selatan Belitung Timur Pangkalpinang Provinsi Kep.Bangka Belitung 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 APM APK APM APM APK (12) (10) (9) (4) (3) 60,94 100,86 66,14 64,44 94,96 71,90 65,78 106,45 64,55 107,18 65,35 105,31 78,06 55,08 62,02 67,85 69,34 89,13 52,78 52,87 62,75 63,99 92,74 64,57 57,37 64,18 92,08 62,94 104,54 68,06 56,68 100,43 63,55 111,80 92,71 113,55 87,17 113,27 82,91 102,07 71,50 107,20 68,33 116,75 74,19 APK (5) 96,89 97,67 89,36 90,80 92,54 99,60 APM (6) 72,49 75,08 66,45 65,36 70,36 72,16 APK (7) 94,17 90,99 85,68 96,80 88,24 80,80 APM (8) APK (11) 96,32 98,23 85,24 91,07 89,62 77,77 79,75 98,21 71,93 97,16 72,26 92,07 64,24 99,77 63,33 95,08 63,79 Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 II-54 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 APK dan APM SMP/MTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2010- 2014 menunjukkan angka yang cukup berflutuaktif. Pada 2010-2012 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, namun pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan dan tahun 2014 kembali menunjukkan penurunan. Gambar II.14 Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Tingkat NasionalTahun 2010 s.d 2014 APK SMP/MTs Babel APK Nasional = 89,47 APM SMP/MTs Babel APM Nasional = 70,84 110 100 101,12 98,21 97,16 92,07 99,77 90 89,47 80 70 71,5 71,93 72,26 64,24 63,33 70,84 60 2008 2009 2010 2011 2012 Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Jika dibandingkan dengan angka APK/APM SMP/MTS nasional, maka pada tahun 2012/2013 menunjukkan bahwa APK Bangka Belitung sudah berada diatas rata-rata angka nasional. Namun APM masih berada dibawah angka nasional. Sementara itu data dan informasi terkait perkembangan APK/APM SMA/SMK/MA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2009-2013, sebagaimana disajikan pada tabel II.27. Tabel II.27. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2009/2010 s.d 2013/2014 Provinsi/ Kabupaten/ Kota (2) No (1) 1 Bangka 2 Belitung 3 4 5 6 7 Bangka Barat Bangka Tengah Bangka Selatan Belitung Timur Pangkalpinang 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 APK APK APM (3) (10) (11) 79,71 46,55 101,99 71,92 76,98 49,95 75,11 50,81 60,50 38,55 55,57 47,87 57,32 41,75 60,59 35,57 51,73 33,09 44,90 37,25 66,27 61,61 76,60 36,14 109,41 88,49 113,33 85,83 125,02 82,30 123,00 81,70 109,51 72,59 APM (4) 61,17 61,86 48,67 45,24 38,77 48,92 APK (5) 73,57 71,16 62,66 61,93 55,59 62,62 APM (6) 57,07 55,09 48,16 47,98 42,20 48,13 APK (7) 94,17 66,88 55,60 61,04 55,49 65,13 APM (8) 58,76 36,90 40,53 37,05 35,17 35,16 APK (9) 68,82 76,76 71,00 57,98 53,92 64,30 APM (12) Prov.Kep.Bangka Belitung 72,80 57,41 72,84 55,93 76,06 47,57 73,28 48,18 74,73 52,66 Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-55
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sebagaimana yang terjadi pada APK/APM tingkat SD dan SMP/MTS, APK/APM SMA/SMK/MA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2009-2013 cukup mengalami flukstuasi. Pada tahun 2009-2011 menunjukkan kecenderungan terjadinya peningkatan, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan dan pada tahun 2013 kembali menunjukkan peningkatan. Gambar II.15 Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Tingkat Nasional Tahun 2010 s.d 2014 Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Jika dibandingkan dengan data APK/APM SMA/SMK/MA nasional maka untuk APK, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah berada diatas rata-rata nasional. Namun untuk APM, masih berada dibawah angka rata-rata nasional. B. Kesehatan 1. angka kelangsungan bayi hidup Kesehatan menjadi salah satu topik perhatian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa faktor kesehatan seperti angka kematian bayi dan balita, persentase gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan, dan beberapa penyakit yang terjadi menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan harus menjadi topik strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. II-56 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.28. Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2011-2014 No (1) 1 Kabupaten/ Kota (2) Bangka 2011 Bayi (3) 9,19 Bayi (4) 9,19 2012 Bayi (5) Balita (6) 9,19 9,80 2013 Bayi (7) Balita (8) 6,96 16,2 2014 Bayi (9) Balita (10) 5,35 6,73 2 Belitung 15,78 15,78 15,78 16,78 14,75 14,16 12,91 13,81 3 Bangka Tengah 9,96 9,96 9,96 10,23 4,95 4,95 5,74 6,74 4 Bangka Barat 10,50 10,50 10,50 12,00 9,21 8,48 7,61 7,87 5 Bangka Selatan 7,63 7,63 7,63 8,45 8,84 7,74 7,37 8,42 6 Belitung Timur 9,62 9,62 9,62 10,63 14,73 12,84 10,22 11,15 7 Kota Pangkalpinang 6,71 6,71 6,71 7,20 4,73 3,48 2,92 3,16 Prov. Kep. Bangka Belitung 9,67 9,67 9,67 10,45 8,52 7,60 6,92 7,78 Nasional 3.40 4,00 3.40 4,00 3.40 4,00 3.40 4,00 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 Berdasarkan Tabel II.27, angka kematian bayi dan balita pada tahun 20011-2014 di Kabupaten/Kota menunjukkan kecenderungan menurun, Untuk Tahun 2014 angka kematian bayi yang paling tinggi yaitu Kabupaten Belitung sebesar 12,91 dan angka kematian balita yang paling tinggi yaitu Kabupaten Belitung sebesar 13,81. Meskipun di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung angka kematian bayi sebesar 6.92 dan balita sebesar 7.78 pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2013 akan tetapi angka tersebut masih tinggi dibanding dengan angka kematian bayi ditingkat nasional yaitu angka kematian bayi ditingkat nasional sebesar 3,40 dan angka kematian bayi ditingkat nasional sebesar 4,00 pada tahun 2014. 2. Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 sebesar 69,21 tahun. UHH tertinggi berada masih berada di Kota Pangkalpinang 70,65 tahun diikuti oleh Kabupaten Belitung 69,36 tahun, Kabupaten Belitung Timur 69,28 tahun, dan Kabupaten Bangka Tengah 68,19 tahun, Kabupaten Bangka Selatan 68,13 tahun, Kabupaten Bangka 68,02 tahun. Sementara UHH terendah berada di Kabupaten Bangka Barat yaitu 68,02 tahun. Dilihat dari perkembangan UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2007 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan. Hal ini berarti angka harapan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-57
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.29. Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2009-2013 Provinsi/Kabupaten /Kota 2009 Usia Harapan Hidup (tahun) 2010 2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Bangka 67,43 67,64 67,85 67,85 68,06 Belitung 69,08 69,17 69,26 69,26 69,36 Bangka Barat 67,66 67,78 67,90 67,90 68,02 Bangka Tengah 67,79 67,92 68,05 68,05 68,19 Bangka Selatan 67,51 67,72 67,92 67,92 68,13 Belitung Timur 68,60 68,83 69,06 69,06 69,28 Pangkalpinang 70,32 70,43 70,54 70,54 70,65 Prov. Kep. Bangka Belitung 68,75 68,64 69,05 69,20 69,21 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 3. Persentase balita gizi buruk Berikut ini pada tabel II.30 menjelaskan perkembangan persentase balita dengan gizi buruk dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Tabel II.30. Perkembangan Persentase Balita Dengan Gizi Buruk di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2008-2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (5) (6) (7) (7) (7) 1 2 3 4 5 6 7 Bangka Belitung Bangka Tengah Bangka Barat Bangka Selatan Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0,07 0,13 0,15 0,12 0,05 0,06 0,69 2,05 2,11 2,67 0,46 4,12 1,26 1,66 0,72 0 0,05 0,20 1,75 0,25 0,31 0,26 0,78 0,01 0,11 0,17 0,92 0,18 0,19 0,26 0,72 0 0,05 0,20 1,75 0,25 0,31 0,26 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 C. Ketenagakerjaan 1. Rasio penduduk yang bekerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi yang baru terbentuk menjadi salah satu daerah yang berpeluang besar dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, baik pencari kerja maupun membangun bidang usaha sendiri. II-58 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Perkejaan di bidang pemerintahan, swasta, pertambangan, pertanian dan perkebunan, perikanan, jasa, dan sebagainya menjadi magnet tersendiri dalam ketenagakerjaan. Gambaran perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, angka pertisipasi angkatan kerja, dan analisis perbandingan tingkat pengangguran dapat dilihat pada tabel dan Gambar berikut. Tabel II.31. Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Penduduk Usia kerja 932.061 893.894 920.065 948.702 973.192 2. Angkatan Kerja 620.063 611.698 604.163 619.700 636.959 3. Penduduk yang Bekerja 585.136 589.634 583.102 596.786 604.223 4. Pengangguran 34.927 22.064 21.061 22.914 32.736 Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014 Gambar 2.16 Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 s.d 2014 Penduduk Usia kerja Angkatan Kerja Penduduk yang Bekerja Pengangguran 932.061 893.894 920.065 948.702 815.786 829.103 524.370 539.410 620.063 611.698 604.163 619.700 492.949 506.284 585.136 589.634 583.102 596.786 31.421 33.126 34.927 22.064 21.061 22.914 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-59
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.32. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat PengangguranProvinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 s.d 2014 No Uraian 2010 2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 66.53 68.43 65.67 62.91 2. Tingkat Pengangguran 5.63 3.61 3.49 3.70 Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2013 Gambar 2.17 Tingkat Penggangguran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 Pengangguran Tingkat Pengangguran 24.000 6,66 22.914 20.000 16.000 4,26 3,91 3,47 3,70 12.000 2,59 2,20 8.000 5.900 1,64 6.013 4.000 2.169 3.605 2.639 1.377 1.211 0 Kab. Bangka Kab. Belitung Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Timur Kota Pangkal Pinang Prov. Kep. Bangka Belitung Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014 Berdasarkan data yang telah ditampilkan, pada bidang ketenagakerjaan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pertengahan tahun 2014 menunjukkan adanya kenaikan tingkat pengangguran ke level 5,14 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 32.736 orang, angka ini meningkat dari tahun 2013 yang hanya sebesar 3,70 dengan jumlah pengangguran sebanyak 22.914 orang. Angka tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Kota Pangkalpinang dengan 8,84 persen dengan jumlah 8.204 orang dan yang terendah berada di Kabupaten Bangka barat dengan 1,21 persen dengan jumlah 1.083 orang. Namun yang perlu untuk mendapat perhatian adalah kenaikan tingkat pengangguran di Kabupaten Bangka yang pada tahun 2013 sebesar 4,26 persen dengan jumlah 5.900 orang menjadi sebesar 8,36 persen dengan jumlah sebesar 12.053 orang pada tahun 2014 itu berari naik sebesar 104,29 persen. II-60 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 7 6 5 4 3 2 1 0 2014 (7) 65.45 5.14
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.33. Data Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 (1) 1. Kab. Bangka (2) (3) 212.543 (4) 201.933 (5) 208.239 (6) 214.926 2. Kab. Belitung 121.649 115.053 119.211 123.535 3. Kab. Bangka Barat 131.944 125.921 129.846 133.298 4. Kab. Bangka Tengah 122.068 117.671 120.188 122.345 5. Kab. Bangka Selatan 130.371 124523 128.040 130.355 6. Kab. Belitung Timur 83.529 79.149 81.813 84.767 7. Kota Pangkal Pinang 129.957 129.644 132.728 139.476 Prov. Kep. Bangka Belitung 932.061 893.894 920.065 948.702 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2014), BBDA (2011-2014) Tabel II.34. Data TPK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 (1) 1. Kab. Bangka (2) (3) 65,17 (4) 68,25 (5) 64.24 (6) 64.40 2. Kab. Belitung 68,58 68,01 67.83 67.81 3. Kab. Bangka Barat 71,06 69,27 65.42 69.17 4. Kab. Bangka Tengah 67,20 68,94 64.00 62.13 5. Kab. Bangka Selatan 66,53 70,38 65.00 64.53 6. Kab. Belitung Timur 62,03 67,97 67.00 64.85 7. Kota Pangkal Pinang 64,47 66,22 67,51 64.68 Prov. Kep. Bangka Belitung 66,53 68.43 65.67 65.32 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Tabel II.35. Data Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 (1) 1. Kab. Bangka (2) (3) 138.510 (4) 137.829 (5) 133.769 (6) 138.408 2. Kab. Belitung 83.428 78.248 80.855 83.768 3. Kab. Bangka Barat 93.757 87.221 84.949 92.203 4. Kab. Bangka Tengah 82.031 81.118 76.917 76.015 5. Kab. Bangka Selatan 86.742 87.635 83.231 84.116 6. Kab. Belitung Timur 51.813 53.796 54.831 54.969 7. Kota Pangkal Pinang 83.782 85.851 89.611 90.218 Prov. Kep. Bangka Belitung 611.698 611.698 604.163 619.700 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2014 (7) 220.272 136.813 133.833 125.701 126.662 86.961 142.950 973.192 2014 (7) 65,45 63.48 67.12 62.48 67.08 68.79 64.90 65.45 2014 (7) 144.181 84.969 86.854 78.532 89.823 59.821 92.779 636.959 II-61
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.36. Data Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 (1) 1. Kab. Bangka (2) (3) 129.553 (4) 133.488 (5) 130.059 (6) 132.508 (7) 132.128 2. Kab. Belitung 80.279 75.921 74.430 81.599 82.200 3. Kab. Bangka Barat 89.828 84.044 81.732 88.601 84.219 4. Kab. Bangka Tengah 76.580 78.514 73.428 73.376 74.102 5. Kab. Bangka Selatan 83.210 84.203 80.044 82.739 88.740 6. Kab. Belitung Timur 49.752 52.448 53.502 53.758 58.259 7. Kota Pangkal Pinang 75.934 81.016 84.907 84.205 84.575 Prov. Kep. Bangka Belitung 585.136 589.634 583.102 596.786 604.223 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Tabel II.37. Data Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 (1) 1. Kab. Bangka (2) (3) 8.957 (4) 3.341 (5) 3.710 (6) 5.900 (7) 12.053 2. Kab. Belitung 3.149 2.327 1.425 2.169 2.635 3. Kab. Bangka Barat 3.929 3.177 3.217 3.605 1.083 4. Kab. Bangka Tengah 5.541 2.604 3.489 2.639 4.430 5. Kab. Bangka Selatan 3.532 3.432 3.187 1.377 2.769 6. Kab. Belitung Timur 2.061 1.348 1.329 1.211 1.562 7. Kota Pangkal Pinang 7.848 4.835 4.704 6.013 8.204 Prov. Kep. Bangka Belitung 34.927 22.064 21.061 22.914 32.736 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Tabel II.38. Data Tingkat Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 (1) 1. Kab. Bangka (2) (3) 6,47 (4) 3,15 (5) 2,77 (6) 4,26 (7) 8,36 2. Kab. Belitung 3,77 2,97 1,76 2,59 3,03 3. Kab. Bangka Barat 4,19 3,64 3,79 3,91 1,21 4. Kab. Bangka Tengah 6,65 3,21 4,54 3,47 5,64 5. Kab. Bangka Selatan 4,07 3,92 3,83 1,64 3,26 6. Kab. Belitung Timur 3,98 2,51 2,42 2,20 2,61 7. Kota Pangkal Pinang 9,37 5,63 5,52 6.,66 8,84 Prov. Kep. Bangka Belitung 5,63 3,61 3,49 3,70 5,14 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan pola perubahan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya walaupun ada sedikit perubahan persentase di setiap II-62 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 sektor. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor pertanian pada tahun 2014 yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2012 yaitu dari 28.06 persen menjadi 31,41 persen ini dipicu karena semakin membaiknya harga lada di pasaran sehingga memberi motivasi bagi masyarakat untuk menanam lada. Namun penurunan persentase penyerapan terjadi pada sektor pertambangan yaitu dari 21,28 persen tahun 2013 menjadi 17,50 persen pada tahun 2014 hal ini karena semakin menurunnya harga komoditas timah sehingga ekspor timah yang semakin menurun dan berdampak dengan berkurangnya antusias masyarakat menambang timah. tenaga kerja terbesar Tabel II.39. Penduduk 15 tahun ke atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 (Persen) Lapangan Pekerjaan Utama 2010 2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4) (5) Sektor Primer : 1. Pertanian 2. Pertambangan 32,72 20,00 25,93 25,19 28,60 22,10 28,06 21,28 Sektor Sekunder: 3. Industri Pengolahan 4,47 5,46 6,20 6,06 4. Listrik, Gas dan Air 0,13 0,24 0,30 0,35 5. Bangunan 4,45 4,55 5,40 4,99 Sektor Tersier: 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Angkutan, Pergudangan dan Telekomunikasi 21,48 2,58 18,98 2,24 19,90 2,40 18,49 2,90 8. Keuangan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa Kemasyarakatan Jumlah 0,93 13,23 100 1,90 15,51 100 1,80 13,40 100 1,93 15,94 100 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2014 *) data per Agustus 2014 2.2.1.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga A. Kebudayaan 1) Jumlah grup kesenian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Dalam pengembangan kepariwisataan, selain mengandalkan wisata bahari sebagai daya tarik wisata, namun yang tak kalah menarik adalah keragaman seni dan budaya yang dimilkinya yang saat ini dikemas sebagai bagian dari atraksi budaya dalam mendukung pariwisata. Beberapa kebudayaan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah Perang Ketupat, Rebo Kasan, Mandi Belimau, Antu Bubu, Maras Taun, Beripat, dsb. Dalam rangka melestarikan nilai-nila seni dan budaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, peran sanggar-sanggar kesenian dan budaya yang saat ini semakin tumbuh dan berkembang dengan baik, hal tersebut Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2014 (6) 31.41 17.50 5.88 0.21 5.16 20.45 2.86 2.19 14.35 100 II-63
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 sebagaimana yang tergambarkan pada Tabel II.39. Tabel II.40. Jumlah Grup Kesenian Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 s.d 2014 No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 (1) 1. (2) Jumlah Grup Kesenian (3) 114 (4) 169 (5) 217 (6) 217 (7) 231 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014 Secara umum, jumlah grup kesenian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa seni dan budaya nasional maupun lokal di Kepulauan Bangka Belitung sudah cukup berkembang. 2. Jumlah Gedung Kesenian Secara umum, jumlah gedung kesenian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak bertambah atau tetap setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel II.40 berikut ini: Tabel II.41. Jumlah Grup Kesenian Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 s.d 2014 No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 (1) 1. (2) Jumlah Gedung Kesenian (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014 B. Pemuda dan olahraga 1. Jumlah klub olahraga Data yang diperoleh dari SKPD yang menangani pemuda dan olahraga, serta Organisasi Cabang Olahraga KONI Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah perkumpulan olahraga pada tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 6 (enam) cabang olahraga, atletik, sepakbola, bola voli, bola basket, bulutangkis, dan pencak silat, sebanyak 595 perkumpulan, terdapat 68 perkumpulan di Kabupaten Bangka, 103 perkumpulan di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Barat, 82 perkumpulan di Kabupaten Bangka Tengah, 102 perkumpulan di Kabupaten Bangka Selatan, 77 perkumpulan di Kabupaten Belitung Timur, dan 60 perkumpulan di Kota Pangkalpinang. Perkumpulan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling banyak terdapat pada cabang sepakbola (335perkumpulan), kemudian bola voli (84 II-64 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 perkumpulan), bulutangkis (67 perkumpulan), pencak silat (52 perkumpulan), bola basket (42 perkumpulan), dan atletik (15 perkumpulan). Tabel II.42. Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010- 2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 (1) 1. Kab. Bangka (2) (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 2 (7) 2 2. Kab. Belitung 1 1 1 1 3 3. Kab. Bangka Barat
1 1 1 2 4. Kab. Bangka Tengah 1 1 1 1 1 5. Kab. Bangka Selatan 3 6 6 7 7 6. Kab. Belitung Timur 1 1 1 1 2 7. Kota Pangkal Pinang 1 1 1 2 2 Prov. Kep. Bangka Belitung 9 13 13 15 19 Sumber: SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan Kota Tabel II.43. Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Sepakbola Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 (1) 1. Kab. Bangka (2) (3) 20 (4) 20 (5) 31 (6) 33 (7) 34 2. Kab. Belitung 15 35 62 66 66 3. Kab. Bangka Barat 30 38 64 64 64 4. Kab. Bangka Tengah 24 27 30 36 36 5. Kab. Bangka Selatan 24 51 51 58 133 6. Kab. Belitung Timur 33 60 65 65 65 7. Kota Pangkal Pinang 11 11 11 13 25 Prov. Kep. Bangka Belitung 57 242 314 335 423 Sumber: SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan Kota Tabel II.44. Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 (1) 1. Kab. Bangka (2) (3) 3 (4) 3 (5) 3 (6) 4 (7) 9 2. Kab. Belitung 11 14 15 15 15 3. Kab. Bangka Barat 17 19 19 19 20 4. Kab. Bangka Tengah 11 14 15 16 23 5. Kab. Bangka Selatan 7 10 15 23 159 6. Kab. Belitung Timur 1 1 2 4 10 7. Kota Pangkal Pinang 3 3 3 3 10 Prov. Kep. Bangka Belitung 53 64 71 84 246 Sumber: SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan Kota Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-65
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.45. Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 (1) 1. Kab. Bangka (2) (3) 6 (4) 8 (5) 8 (6) 10 2. Kab. Belitung 3 3 3 3 3. Kab. Bangka Barat 5 5 10 14 4. Kab. Bangka Tengah
5. Kab. Bangka Selatan 2 2 3 3 6. Kab. Belitung Timur 2 2 2 2 7. Kota Pangkal Pinang 8 8 10 10 Prov. Kep. Bangka Belitung 26 28 36 42 Sumber: SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan Kota Tabel II.46. Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bulutangkis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 (1) 1. Kab. Bangka (2) (3) 8 (4) 10 (5) 10 (6) 10 2. Kab. Belitung 6 8 10 12 3. Kab. Bangka Barat 2 2 2 4 4. Kab. Bangka Tengah 8 8 10 19 5. Kab. Bangka Selatan 5 5 5 5 6. Kab. Belitung Timur 2 3 3 3 7. Kota Pangkal Pinang 11 11 13 14 Prov. Kep. Bangka Belitung 41 47 53 67 Sumber: SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan Kota Tabel II.47. Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak silat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Kab. Bangka 6 6 9 9 2. Kab. Belitung 6 6 6 6 3. Kab. Bangka Barat 1 1 1 1 4. Kab. Bangka Tengah 4 6 8 10 5. Kab. Bangka Selatan 3 5 5 6 6. Kab. Belitung Timur 2 2 2 2 7. Kota Pangkal Pinang 15 15 15 18 Prov. Kep. Bangka Belitung 37 41 46 52 Sumber: SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan Kota II-66 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2014 (7) 25 15 7 2 8 10 7 84 2014 (7) 15 19 10 20 59 15 20 158 2014 (7) 9 6 2 10 17 5 18 67
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 2. Jumlah Gedung olahraga Olahraga merupakan bagian penting dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari pelakupembangunan, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2007-2014 menempatkan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi salah satu prioritas yang selanjutnya pada tahapan implementasi telah diwujudkan melalui dukungan program dan penganggaran. Salah satu wujud nyata dari upaya pengembangan bidang keolahragaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah telah disediakannya lahan seluas ±50 Ha untuk pembangunan Sport Center, saat ini di kawasan tersebut telah tersedia Gedung Olahraga (GOR) Sahabuddin namun perlu dikembangkan lagi sehingga seluruh venue cabang olahraga dapat dibangun di kawasan tersebut. Sampai dengan tahun 2012 jumlah prasarana olahraga yang paling banyak terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah lapangan bola voli dengan 526 lapangan, kemudian secara berurutan, lapangan sepakbola (456 lapangan), lapangan bulutangkis (287 lapangan), lapangan tenis (171 lapangan), lapangan basket (108 lapangan), lapangan futsal (79 lapangan), hall fitnes (21 hall), lapangan voli pantai (13 lapangan), stadion sepakbola (12 lapangan), GOR (10 GOR), dan kolam renang (9 tempat). 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus layanan urusan wajib 2.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan, diantaranya: A. Angka partisipasi sekolah Pendidikan adalah salah satu urusan wajib bagi pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam tujuan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan bahwa stakeholder pendidikan menganggap pendidikan adalah kebutuhan hidup yang penting. Hal ini dipertegas lagi melalui angka partisipasi sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada berbagai jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah merupakan perbandingan jumlah murid kelompok usia tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-67
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 kelompok usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah disuatu daerah mencerminkan semakin banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah. Berdasarkan data, Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya disemua jenjang pendidikan yang ada. Tabel II.48. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009/2010 s.d.2013/2014 No Jenjang Pendidikan 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 SD/MI 1.1. Jumlah murid usia 7-12 thn 121.462 126.973 131.465 153.832 149.999 1.2. Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 128.066 135.784 138.919 141.915 146.526 1.3. APS SD/MI 94,84 93,51 94,63 108,40 102,37 2 SMP/MTs 2.1. Jumlah murid usia 13-15 thn 39.509 37.859 40.859 57.500 59.893 2.2. Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 56.561 57.742 62.001 62.850 65.640 2.3. APS SMP/MTs 69,85 65,56 65,90 91,49 91,24 3 SMA/SMK/MA 3.1. Jumlah murid usia 16-18 thn 35.484 29.380 25.430 36.420 37.878 3.2. Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun 54.134 56.592 54.729 61.593 60.657 3.3. APS SMA/SMK/MA 65,55 51,91 46,46 59,13 62,45 Sumber: Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung, 2014 B. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi kewajibannya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakatakan pendidikan tersebut. Dukungan di dalam pendidikan diwujudkan dalam sarana dan prasarana pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah mengindikasikan daya serapan sekolah berbanding dengan peserta didik sebagaimana tertera pada Tabel II.49, II.50 dan II.51. II-68 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.49. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tingkat SD/MI Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 Jumlah gedung sekolah Jumlah penduduk usia 7-12 th 2012 (10) 35.949 18.748 20.582 21.769 24.684 14.463 19.966 Rasio 2012 (15) 50,91 67,21 46,16 62,47 35,65 72,60 42,57 Kabupaten/ Kota (2) No 2010 (8) 31.730 17.604 18.374 20.676 20.071 12.533 17.971 2014 (7) 183 126 95 136 88 105 85 2010 2011 (4) 183 125 93 131 87 105 85 2011 (9) 31.730 17.604 18.374 20.676 20.071 12.533 17.971 2011 (14) 57,67 71 50,61 63,36 43,35 83,78 47,3 2010 (13) 57,67 71 50,61 63,36 43,35 83,78 47,3 2014 (12) 35.949 18.748 20.582 21.769 24.684 14.463 19.966 2013 (6) 183 126 95 136 88 105 85 2013 (11) 35.949 18.748 20.582 21.769 24.684 14.463 19.966 2012 (5) 183 126 95 136 88 105 85 (3) 183 125 93 131 87 105 85 (1) Bangka 1 Belitung 2 Bangka Tengah 3 Bangka Barat 4 Bangka Selatan 5 Belitung Timur 6 7 Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014 818 139.319 139.319 156.161 156.161 156.161 818 809 809 818 58,07 58,07 52,38 2013 (16) 50,91 67,21 46,16 62,47 35,65 72,60 42,57 2014 (17) 50,91 67,21 46,16 62,47 35,65 72,60 42,57 52,38 52,38 Tabel II.50. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tingkat SMP/MTs Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 No (1) 1 Kabupaten/ Kota (2) Bangka Jumlah gedung sekolah 2010 2011 (4) 50 (3) 50 2012 (5) 51 2013 (6) 51 2014 (7) 51 2010 (8) 14.738 Jumlah penduduk usia 7-12 th 2011 (9) 14.738 2013 (11) 13.352 13.352 13.352 2012 (10) 2014 (12) 2010 (13) 33,92 2011 (14) 33,92 Rasio 2012 (15) 38,20 2013 2014 (16) (17) 38,20 38,20 2 Belitung 29 29 29 29 29 7.771 7.771 8.513 8.513 8.513 37,32 37,32 34,07 34,07 34,07 3 Bangka Tengah 23 23 23 23 23 6.583 6.583 7.993 7.993 7.993 34,94 34,94 28,78 28,78 28,78 4 Bangka Barat 39 39 48 48 48 8.728 8.728 8.785 8.785 8.785 44,69 44,69 54,64 54,64 54,64 5 Bangka Selatan 31 31 31 31 31 8.626 8.626 9.839 9.839 9.839 35,94 35,94 31,51 31,51 31,51 6 Belitung Timur 22 22 22 22 22 6.793 6.793 5.944 5.944 5.944 32,39 32,39 37,01 37,01 37,01 7 Pangkalpinang 24 24 26 26 26 8.762 8.762 8.424 8.424 8.424 27,39 27,39 30,86 30,86 30,86 Prov. Kep. Bangka Belitung 218 218 230 230 230 62.001 62.001 62.850 62.85 62.850 35,16 35,16 36,60 36,60 36,60 Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-69
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 No Kabupaten/ Kota (1) (2) 1 Bangka 2 Belitung 3 Bangka Tengah 4 Bangka Barat 5 Bangka Selatan 6 Belitung Timur Tabel II.51. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tingkat SMA/SMK/MA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 Jumlah gedung sekolah Jumlah penduduk usia 7-12 th 2010 2011 2012 (5) (4) 32 31 16 16 14 13 20 20 17 18 12 12 22 21 (3) 31 16 13 20 18 12 21 2013 (6) 32 16 14 20 17 12 22 2014 (7) 32 16 14 20 17 12 22 2010 (8) 10.252 8.295 7.252 7.960 8.043 5.154 7.763 2011 (9) 10.252 8.295 7.252 7.960 8.043 5.154 7.763 2012 (10) 16.354 8.275 9.123 8.729 8.395 4.413 8.974 2013 (11) 16.354 8.275 9.123 8.729 8.395 4.413 8.974 2014 (12) 16.354 8.275 9.123 8.729 8.395 4.413 8.974 2010 (13) 30,24 19,29 17,93 25,12 22,38 23,29 27,05 7 Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014 131 131 133 133 133 54.719 54.719 64.263 64.263 64.263 23,94 II-70 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2011 (14) 30,24 19,29 17,93 25,12 22,38 23,29 27,05 Rasio 2012 (15) 19,57 19,34 15,35 22,91 20,25 27,19 24,52 2013 (16) (17) 19,57 19,57 19,34 19,34 15,35 15,35 22,91 22,91 20,25 20,25 27,19 27,19 24,52 24,52 2014 23.94 20.70 20.70 20,70
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Berdasarkan data, rasio ketersediaan sekolah yang terendah ada pada tingkatan SMA/SMK/MA, dengan jumlah penduduk usia sekolah pada tingkatan tersebut berjumlah 64.263 orang, namun kapasitas sekolah yang tersedia adalah hanya 133 sekolah atau dengan rasio 20,70. Rasio terendah terdapat di Kabupaten Bangka Tengah, Belitung dan Bangka. Sementara itu rasio untuk tingkatan SMP/MTS dan SD/Mi adalah masing-masing sebesar 36,60 dan 52,38 pada tahun 2014 tersebut. C. Rasio guru/murid per kelas rata-rata. Rasio murid per guru dididefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi rasio tersebut berarti bahwa satu orang tenga pengajar harus melayani banyak murid. Rasio murid dan guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel dan Gambar berikut. Tabel II.52. Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2010-2014 No Jenjang Pendidikan 2010 2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 SD/MI 1.1. Jumlah Guru 9.561 9.687 9.905 9.635 1.2. 1.3. Rasio 2 Jumlah Murid SMP/MTs 155.774 16,29 159.256 16,44 161.533 16,31 162.421 16,86 2.1. Jumlah Guru 3.790 3.753 3.934 3.841 2.2. 2.3. Rasio 3 Jumlah Murid SMA/SMK/MA 51.101 13,48 53.538 14,27 58.517 14,87 59.863 15,59 3.1 Jumlah Guru 3.290 3.306 3.458 3.788 3.2. 3.3. Rasio Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014 Jumlah Murid 27.213 8,27 38.356 11,60 41.999 12,15 44.269 11,67 Pada kurun waktu 2010-2014, rasio tertinggi ada pada jenjang pendidikan SD/Mi namun memiliki kecenderungan menurun setiap tahunnya, sementara itu, pada tingkatan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menunjukkan adanya kecenderungan fluktuasi. Namun secara umum, jumlah guru dan murid pada masing-masing jenjang pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2014 (7) 9.767 161.923 16,58 4.005 60.101 15,01 3.444 42.930 12,47 II-71
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 D. Fasilitas Pendidikan 1) Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi baik Pada kurun waktu 2010-2014, ketersediaan fasilitas pendidikan untuk sekolah SD/MI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kondisi baik semuanya. Berikut ini jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi baik diuraikan pada Tabel II.53. Tabel II.53. Ketersediaan Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 1 2 3 4 No (1) Kabupaten/ Kota (2) Bangka Belitung Bangka Tengah Bangka Barat 2010 (3) 183 125 93 131 Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi Baik 2011 (4) 183 125 93 131 2012 (5) 183 126 95 136 2013 (6) 183 126 95 136 5 Bangka Selatan 87 87 88 88 6 Belitung Timur 105 105 105 105 7 Pangkalpinang 85 85 85 85 Prov. Kep. Bangka Belitung 809 809 818 818 Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014 2) Sekolah Pendidikan SMP/MTS kondisi baik Pada kurun waktu 2010-2014, ketersediaan fasilitas pendidikan untuk sekolah SMP/MTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kondisi baik semuanya. Berikut ini jumlah sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi baik diuraikan pada Tabel II.54. Tabel II.54. Ketersediaan Sekolah Pendidikan SMP/MTS Kondisi Baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi Baik No (1) 1 Bangka Kabupaten/ Kota (2) 2010 (3) 50 2011 (4) 50 2012 (5) 51 2013 (6) 51 2 Belitung 29 29 29 29 3 Bangka Tengah 23 23 23 23 4 Bangka Barat 39 39 48 48 5 Bangka Selatan 31 31 31 31 6 Belitung Timur 22 22 22 22 7 Pangkalpinang 24 24 26 26 Prov. Kep. Bangka Belitung 218 218 230 230 Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014 II-72 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2014 (7) 183 126 95 136 88 105 85 818 2014 (7) 51 29 23 48 31 22 26 230
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 3) Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi baik Pada kurun waktu 2010-2014, ketersediaan fasilitas pendidikan untuk sekolah SMA/SMK/MA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kondisi baik semuanya. Berikut ini jumlah sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi baik diuraikan pada Tabel II.55. Tabel II.55. Ketersediaan Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 1 2 3 4 5 6 7 No (1) Kabupaten/ Kota (2) Bangka Belitung Bangka Tengah Bangka Barat Bangka Selatan Belitung Timur Pangkalpinang Jumlah sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi Baik 2010 (3) 31 16 13 20 18 12 21 131 2011 (4) 31 16 13 20 18 12 21 131 2012 (5) 32 16 14 20 17 12 22 133 2013 (6) 32 16 14 20 17 12 22 133 2014 (7) 32 16 14 20 17 12 22 133 Prov. Kep. Bangka Belitung Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014 2.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan A. Jumlah rumah sakit pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada kurun waktu 2010-2014, ketersediaan fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kondisi baik dan di setiap kabupaten kota sudah memiliki rumah sakit pemerinta. Berikut ini jumlah rumah sakit pemerintah diuraikan pada Tabel II.56. Tabel II.56. Jumlah Rumah Sakit Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 Kabupaten/Kota 2010 2011 Rumah Sakit 2012 2013 2014 (1) (2 (3) (4) (5) (6) Bangka Belitung Bangka Barat Bangka Tengah Bangka Selatan Belitung Timur Pangkal Pinang Provinsi Kep. Babel 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 2 1 1 1 1 1 1 8 2 1 1 1 1 1 1 8 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ,2014 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-73
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel II.55, terlihat bahwa persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2013 di kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan yang cukup besar, seperti terjadi di Kabupaten Bangka Selatan yang mengalami peningkatan sebesar 76,4 persen, diikuti Kabupaten Bangka Barat 87,4 persen, Kabupaten Bangka 87,7 persen, Kota Pangkalpinang 100 persen. Namun juga terjadi penurunan akses terhadap air bersih yang tidak begitu besar, yakni di Kabupaten Bangka Tengah menjadi 48,2 persen dan Kabupaten Belitung menjadi 75,6 persen. Tabel II.57. Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 (1) 1 2 3 4 5 6 7 (2) Bangka Belitung Bangka Tengah Bangka Barat Bangka Selatan Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung (3) 30,55 48,15 62,21 70,86 13,41 25,49 13,29 36,69 (4) 83,3 15,5 60,8 78,5 62,7 48,6 50,6 60,00 (5) 81,39 78,44 78,87 54,66 73,80 72,39 91,84 76,38 (7) 87,7 75,6 48,2 87,4 76,4 100 92,0 80,2 (8) 87,7 75,6 48,2 87,4 76,4 100 92,0 80,2 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Beberapa jenis penyakit yang menjadi perhatian dan sekaligus topik penting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain penyakit malaria, HIV, dan demam berdarah. Perkembangan angka penyakit yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel berikut. Tabel II.58. Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk Di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2010-2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 (1) 1 Bangka 2 Belitung 3 Bangka Tengah 4 Bangka Barat 5 Bangka Selatan 6 Belitung Timur 7 Kota Pangkalpinang (2) (3) 1,71 2,72 5,91 14,10 4,93 5,03 1,48 (4) 1,77 2,61 8,27 8,62 5,64 0,95 1,02 (5) 1,67 1,97 4,28 4,52 2,08 1,58 0,67 (7) 0,97 0,66 2,13 4,23 0,66 0,57 0,39 (8) 0,48 1,31 2,28 0,98 1,63 0,98 0,31 Kepulauan Bangka Belitung 4,82 4,10 2,36 1,39 0,68 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 & Data Sektoral 2015 (Dinas Kesehatan) II-74 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Angka kesakitan malaria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2010- 2014. Hal ini selaras dengan prioritas pembangunan bidang kesehatan yang fokus pada pengurangan angka kesakitan malaria. HIV/AIDS merupakan masalah lintas sektoral yang memerlukan perhatian seriusdari semua pihak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan semakin tersedianyaakses pelayanan HIV dan AIDS jumlah kasus yang terlaporkan pun semakin banyak. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) merupakan gejala penyakit berat karenamenurunnya imunitas tubuh akibat infeksi HIV (Human Immuno Deficiency Virus). Berdasarkan laporan kegiatan serosurvey yang dilakukan di beberapa populasiberisiko menunjukkan bahwa Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah denganepidemi terkonsentrasi (prevalensi > 5% pada populasi berisiko). Dari kegiatan serosurvey pada populasi beresiko diperoleh data prevalensi >5% di dua kabupaten, yaitu tertinggi di Kota Pangkalpinang 6.67 %, Bangka 3.94%, sedangkan di dua kabupaten lainnya prevalensi HIV adalah sebagai berikut Belitung Timur 2,17% dan Bangka Selatan 1.08% sedangkan yang terendah di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Belitung, Bangka Tengah dan Bangka Barat 0%. Prevalensi kasus HIV/AIDS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 disajikan dalam tabel II.59 berikut: Tabel II.59. Perkembangan Prevelensi HIV (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2010-2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 (1) 1 Bangka 2 Belitung 3 Bangka Tengah 4 Bangka Barat 5 Bangka Selatan 6 Belitung Timur 7 Kota Pangkalpinang (2) (3) 0 0,56 8,11 4,94 0 3,85 1,96 (4) 8,33 2,70 2,50 0 3,17 0,20 6,98 (5) 3,94 1,80 0,01 0 9,84 0,02 10,33 (7) 3,94 0 0 0 1,08 2,17 6,67 8,33 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Kepulauan Bangka Belitung 8,11 10,33 13,86 Dengan adanya fenomena gunung es dalam masalah HIV menggambarkan bahwa peningkatan penemuan kasus HIV/AIDS tidak berarti merupakan suatu kegagalan, melainkan disebabkan semakin banyak kasus yang terlaporkan terkait semakin tersedianya akses bagi masyarakat yang memerlukan. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2014 (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 II-75
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.60. Distribusi Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2010-2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 (1) 1 Bangka 2 Belitung 3 Bangka Tengah 4 Bangka Barat 5 Bangka Selatan 6 Belitung Timur 7 Kota Pangkalpinang (2) (3) 8,08 56,94 38,22 40,12 4,15 21,16 49,89 (4) 5,60 19,88 3,33 49,10 46,95 22,66 29,17 (5) 25,92 214,38 111,48 98,85 75,93 13,24 88,48 (7) 43,15 111,81 87,21 66,72 26,47 7,72 27,68 Kepulauan Bangka Belitung 29,37 27,93 86,17 53,4 Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2010-2014 Berdasarkan distribusi angka kesakitan DBD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2010-2014 cenderung mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Pada tahun 2014, Penurunan angka kesakitan DBD cukup signifikan dimana angka kenaikan terbesar terdapat di Kabupaten Belitung Timur. Dalam rangka pengendalian permasalahan kesehatan yang terjadi dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keberadaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pula ketersediaan tenaga dokter menjadi sangat penting. Sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan tersebut. Adapun perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.61. dan Tabel II.62. Tabel II.61. Perkembangan Jumlah Puskesmas Di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2010-2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 (1) 1 Bangka 2 Belitung 3 Bangka Tengah 4 Bangka Barat 5 Bangka Selatan 6 Belitung Timur 7 Kota Pangkalpinang (2) (3) 11 9 7 8 8 6 9 (4) 11 9 7 8 8 6 9 (5) 11 9 7 8 9 6 9 (7) 12 9 7 8 9 6 9 Kepulauan Bangka Belitung 58 58 59 60 Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014 II-76 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2014 (8) 30,90 13,93 25,26 6,98 20,55 6,80 8,88 23,82 2014 (8) 12 9 8 8 9 6 9 61
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.62. Perkembangan Jumlah Puskesmas di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2010 - 2014 2010 2011 2012 2013 No Kabupaten/Kota Puskes mas Puskesmas Pembantu Puskes mas Puskesmas Pembantu Puskes mas Puskesmas Pembantu Puskes mas Puskesmas Pembantu Puskes mas (1) 1 Bangka 2 Belitung 3 Bangka Tengah 4 Bangka Barat 5 Bangka Selatan 6 Belitung Timur 7 Kota Pangkalpinang (2) (5) 11 9 7 8 8 6 9 (6) 35 31 17 19 28 18 19 (9) 11 9 7 8 9 6 9 (10) 36 31 18 19 29 18 19 (7) 11 9 7 8 8 6 9 (8) 37 31 21 19 28 17 7 (9) 12 9 7 8 9 6 9 (10) 36 31 18 19 29 18 19 (11) 12 9 8 8 9 6 9 Prov. Kep. Bangka Belitung 58 167 59 169 58 160 60 169 61 Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2014 Puskesmas Pembantu (12) 33 33 19 18 29 18 19 169 II-77
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.63. Perkembangan Jumlah Dokter di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2010-2014 Wilayah 2009 2010 2011 2012 U G G Sp G Sp U G Sp U G (1) Prov. Kep. Babel Bangka Belitung Bangka Tengah Bangka Barat Bangka Selatan Belitung Timur Pangkalpinang (5) 3 48 34 35 29 20 24 63 (6) 2 13 8 8 4 3 3 15 (15) 0 11 10 7 5 6 1 46 (16) 1 22 4 4 4 0 14 59 (9) 2 11 8 5 6 4 1 17 (10) 0 17 3 0 2 0 0 30 (11) 6 60 40 39 38 27 34 61 (12) 1 13 10 7 5 5 5 17 (13) 0 17 2 2 2 0 0 41 (14) 10 60 41 42 54 27 34 61 (15) 0 11 10 7 5 6 8 21 Jumlah 256 54 72 261 54 52 305 63 64 329 68 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014 Keterangan : U : Dokter Umum G : Dokter gigi Sp : Dokter Spesialis II-78 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Sp (16) 1 22 4 4 4 0 2 51 88 U (17) 10 61 40 44 36 23 32 56 292 2013 G (18) 0 9 10 7 7 7 10 19 69 Sp (19) 1 16 6 5 3 3 4 42 83 U (20) 10 61 40 44 36 23 32 56 292 2014 G (21) 0 9 10 7 7 7 10 19 69 Sp (22) 1 16 6 5 3 3 4 42 83
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Berdasarkan data pada Tabel II.52 terlihat bahwa jumlah dokter terus mengalami peningkatan, namun kebutuhan akan tenaga dokter masih dirasakan kurang, terutama pada tenaga dokter spesialis. Terbatasnya ketersediaan akan dokter spesialis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan banyaknya masyarakat yang harus berobat keluar daerah dan hal tersebut dirasakan memberatkan masyarakat terutama dari sisi pembiayaan. 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang A. Penataan Ruang Tujuan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan. Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diatur pengelolaan dan sanksinya oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengaturan kawasan dalam Perda Tata Ruang terbagi dua kawasan yaitu: 1. Kawasan lindung seluas 189.965 Ha merupakan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan yang di bawahnya; 2. Kawasan Budidaya berupa kawasan hutan produksi seluas 432.884Ha, kawasan pertanian (903.450 Ha), kawasan perikanan, kawasan pertambangan (400.000Ha), kaw industri, kaw pariwisata, kaw permukiman (59.188Ha), dan kawasan peruntukan lainnya seluas 750Ha. Berdasarkan penentuan kriteria lahan kritis sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor SK.167/V-set/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis, mana lahan kritis terbagi atas lima kriteria yaitu sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan tidak kritis. Kriteria yang umum digunakan sebagai data lahan kritis adalah yang termasuk dalam kriteria sangat kritis (1) dan kritis (2), sedangkan kriteria agak kritis bersama-sama dengan kritis dan sangat kritis, dapat dikatakan sebagai lahan kurang produktif bila ditinjau dari aspek daya dukung/kemampuan lahan (land capability). Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-79
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.64. Analisis Total Kelas Tingkat Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No Kelas Kritis Luas (Ha) (1) (2) (3) 1 Agak Kritis 746.232,74 2 Kritis 140.887,05 3 Lainnya 39.895,54 4 Potensial Kritis 624.532,21 5 Sangat Kritis 112.878,54 6 Tidak Kritis 10.814,44 Jumlah 1.675.240,51 Sumber: inventarisasi kerusakan lingkungan/lahan Prov. Kep. Bangka Belitung(BLHD), 2014 Gambar II.18 Presentase Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Total Lahan Kritis 1% 7% Agak Kritis Kritis 45% Lainnya 37% Potensial Kritis Sangat Kritis Tidak Kritis 8% 2% Sumber: Inventarisasi kerusakan lingkungan/lahan (BLHD), 2014 Dapat dilihat dari presentase total lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kelas agak kritis mendapatkan presentasi terbanyak sebesar 45 persen atau 746.232,74 Ha. Diikuti dengan potensial kritis sebesar 37 persen atau seluas 624.532,21 Ha. Sementara itu yang termasuk lahan kritis adalah seluas 140.887,05 Ha atau 8 persen. Sedangkan yang tidak kritis adalah seluas 10.814,44 Ha atau hanya 1 persen saja. Adanya beberapa perubahan lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2013 ke tahun 2014 yang disebabkan banyak faktor seperti kegiatan pertambangan, industri, dan lain-lain. II-80 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 B. Pemberdayaan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi melalui pengembilan keputusan serta penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi. IPG juga termasuk salah satu indikator atau indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia. Gambaran terhadap perkembangan pemberdayaan dan pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.65. dan Tabel II.66. Tabel II.65. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 N0 Kabupaten/kota 2010 2011 Tahun 2012 2013 2014 (1) (2) (5) (6) (7) (8) 1. Bangka 57.39 52,85 58,07 59,40 62,01 2. Belitung 49.27 49,21 49,37 48,56 40,16 3. Bangka Barat 53.32 56,29 58,28 54,81 55,57 4. Bangka Tengah 52.92 44,54 45,08 54,93 54,29 5. Bangka Selatan 39.16 43,77 45,79 37,80 37,13 6. Belitung Timur 42.25 47,21 49,65 50,11 63,33 7. Kota Pangkal Pinang 49.60 50,01 55,20 56,10 55,44 Prov. Kep. Bangka Belitung 55.62 56,03 56,54 57,29 56,12 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Tabel II.66. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2010-2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 Tahun 2012 2013 2014 (1) (2) (5) (6) (7) (8) 1. Bangka 85,32 85,86 86,03 86,77 86,92 2. Belitung 85,48 85,59 85,73 86,61 87,19 3. Bangka Barat 87,04 87,28 87,86 88,11 88,56 4. Bangka Tengah 88,50 89,26 90,06 90,28 90,60 5. Bangka Selatan 78,24 79,75 81,24 82,17 82,52 6. Belitung Timur 83,81 83,95 84,17 84,29 85,37 7. Kota Pangkal Pinang 91,92 82,05 92,08 92,30 92,47 Prov. Kep. Bangka Belitung 86,87 87,10 87,54 87,73 87,74 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-81
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa angka pemberdayaan gender (IDG) dan pembangunan gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan trend yang semakin meningkat setiap tahunnya. Meskipun secara nasional,IPD masih berada di peringkat 32 dan IPG di peringkat 30, tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Namun hal ini berarti bahwa tingkat partisipasi perempuan yang antara lain tercermin pada bidang politik melalui jumlah keterwakilan perempuan didalam keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Pada periode 2004-2009 berjumlah 1 (satu) orang, meningkat menjadi 5 (lima) orang pada periode 2009-2014. Sementara itu peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi juga semakin meningkat yang ditandai dengan tingginya angka pangkatan kerja yang bekerja dari jenis kelamin perempuan. 2.3.2. Fokus layanan urusan pilihan 2.3.2.1. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan meliputi: A. Urusan Kelautan dan Perikanan Sebagai provinsi yang bercirikan kepulauan, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas lautan 79,80 persen dari total wilayahnya pasti memiliki potensi perikanan yang besar, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Adapun potens pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat terlihat pada tabel II.67. II-82 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.67. Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 Potensi Produksi (Ton) Produksi Tahun (Ton) No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1. Perikanan Tangkap 1.059.000 1.059.000 1.059.000 1.059.000 1.059.000 157.076,66 192.473,20 202.565,20 199.241,40 203.284,40 2. Perikanan Budidaya 1.316.000 1.316.000 1.316.000 1.316.000 1.316.000 2.622,27 7.990,31 8.113,60 2.939,10 4.198,62 Sumber : Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Persentase (13) 18,8I % 0,22 % II-83
II-84 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 1.) Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2014 tercatat sebesar 4,198.62 ton. Produksi ini naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.939,08 ton. Kenaikan produksi budidaya pada tahun 2014 disumbangkan oleh produksi rumput laut. Produksi Budidaya terbesar berdasarkan media tebar adalah budidaya kolam yaitu sebesar 2.275,14 Ton dengan komoditas terbanyak dihasilkan adalah ikan lele sebanyak 1.613,57 ton, disusul oleh Budidaya Laut sebesar 1.088 dengan komoditas utama yaitu Rumput laut Cottoni sebesar 525 Ton dan disusul Budidaya Laut lainnya dengan komoditas kerang darah sebesar sebesar 445,13 Ton. Untuk Budidaya Tambak tercatat pada tahun 2014 juga mengalami penurunanan, dimana tercatat 0.12 ton dengan komoditas ikan nila. 2.) Perikanan Tangkap Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam skala nasional cukup besar hal ini dikarenakan luas wilayah laut Bangka Belitung yang mencapai 65,501 km2 atau 80 % dari total wilayah daratan dengan panjang pantai 1,295.83 km. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) termasuk dalam WPP 711 Laut Cina Selatan yang potensinya mencapai 1,059,000 ton/tahun (sumber : KEP MEN KP Nomor : KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi potensi sumberdaya Ikan pada masing-masing wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia). Berdasarkan data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014, jumlah produksi perikanan tangkap di laut sebesar 203,284.4 ton dan mengalami kenaikan dari produksi perikanan tangkap pada tahun 2013 sebesar 4,043 Ton dimana jumlah produksinya 199,241.4 ton. Produksi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuatif dari tahun 2003, produksi terendah terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 119,845,44 ton dan produksi tertinggi dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 203,284.4 ton, hal ini menunjukkan sektor perikanan tangkap juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melihat sektor perikanan tangkap yang cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat Bangka Belitung, maka sektor perikanan tangkap diharapkan terus berkembang dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tetap berlandaskan penangkapan secara lestari dan berkelanjutan. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Pada tahun 2013, produksi yang dihasilkan untuk perikanan tangkap hanya 18,81 persen dari total potensi produksi. Sementara itu, untuk perikanan budidaya, hanya 0,22 persen dari total potensi. Artinya, masih sangat terbuka peluang untuk dilakukan peningkatan produksi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dalam rangka mensejahterakan masyarakat terutama nelayan. 2.3.2.2. Bidang Urusan Pariwisata meliputi: B. Urusan Pariwisata Bangka Belitung sejak tahun 2010 telah ditetapkan sebagai daerah kunjungan wisata bahari ketiga di Indonesia setelah Bali dan Lombok. Selain itu, sejak tahun 2011, melalui PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, telah menetapkan Kawasan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal ini menunjukkan bahwa kepariwisataan di Kepulauan Bangka Belitung telah mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Selain dikarenakan memiliki potensi wisata yag baik, secara geografispun mendukung Bangka Belitung sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia. Gambaran mengenai potensi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada gambar II.19 berikut. Gambar II.19 Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-85
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Hambatan yang ada pada urusan kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain belum sinkronnya antara struktur organisasi SKPD dengan kewenangan yang dimilikinya, khususnya pada kewenangan di bidang pariwisata di mana secara ideal meliputi 4 (empat) hal yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan. Sementara struktur yang ada hanya menyediakan tugas dan fungsi untuk pemasaran dan kelembagaan, sementara fungsi untuk destinasi dan industri belum mendapat porsi sebagaimana seharusnya. Akibatnya indikator kinerja menjadi tidak jelas, sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Akibatnya SKPD tidak dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Kurangnya dikenalnya beberapa wisata di beberapa lokasi di kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga factor jarak tempuh dari kota serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata. 2.3.2.3. Bidang Urusan Pertanian meliputi: A. sektor Kontribusi pertanian/perkebunan terhadap PDRB; Analisa berdasarkan produksi yaitu kenaikan produksi komoditi utama dan meningkatnya daya serap pasar dan lapangan usaha sektor pertanian seperti data dibawah ini : Tabel II.68. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha tanpa Migas (persen) 2010 - 2014 Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 10,97 11,16 11,22 11,44 12,13 a. Tanaman Pangan 0,55 0,47 0,52 0,53 0,51 b. Tanaman Hortikultura 2,18 2,14 2,00 1,95 2,02 c. Tanaman Perkebunan 7,14 7,40 7,58 7,82 8,45 d. Peternakan 0,90 0,93 0,92 0,92 0,94 e. Jasa Pertanian dan Perburuan 0,20 0,21 0,21 0,21 0,22 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 II-86 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 C. Urusan Pertanian Beberapa komoditas strategis dan unggulan daerah sektor pertanian yang potensial untuk dikembangkan antara lain, yaitu : lada, karet, kelapa sawit, padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, cabai, bawang merah, sayuran dataran rendah, durian, jeruk, manggis, buah naga, nanas, sapi, ayam dan itik. Adapun luasan lahan yang secara eksisting dan potensi yang diperuntukkan untuk pengembangan sektor pertanian, adalah sebagaimana disajikan pada tabel II.69. Tabel II.69. Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penggunaan Lahan Luas (Ha) (1) (2) I. I.1. I.2. LAHAN PERTANIAN Lahan Sawah a. Irigasi b. Tadah hujan c. Pasang surut d. Lebak Lahan Bukan Sawah a. Tegal b. Ladang c. Perkebunan d. Hutan rakyat e. Pengembalaan f. Sementara tidak diusahakan g. Lain-lain 10.831 5.756 2.745 231 2.099 1.154.726 138.246 45.984 331.662 72.517 8.037 122.309 435.971 Jumlah 1.165.557 Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014 Permasalahan-permasalahan pada urusan pertanian di Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diantaranya; tingkat ketergantungan masyarakat Bangka Belitung terhadap bahan makanan pokok terutama tanaman pangan (padi dan palawija) sangat tinggi sehingga bahan makanan tersebut sebagian besar dipasok dari luar pulau Bangka Belitung, rendahnya produksi pertanian (khususnya padi) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, rendahnya produksi sayuran, kurangnya jaminan harga terhadap produk hortikultura, kurangnya jaminan pasar seperti manggis yang termasuk dalam komoditi unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kurangnya penangkar bibit lada pada saat bibit lada dalam polybag sudah mulai menarik minat masyarakat, kurangnya penangkar bibit karet, sehingga masyarakat harus mengirim dari Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-87
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 luar daerah yang mengakibatkan harga bibit lebih tinggi (mahal), mata rantai perdagangan Tandan Buah Segar (TBS) terlalu panjang sehingga mengakibatkan harga yang diterima petani kelapa sawit tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi serta kualitas TBS yang diterima Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) sangat rendah, meningkatnya persyaratan mutu hasil pertanian, rendahnya dukungan perbankan terhadap pengembangan pertania, tingginya angka alih guna (konversi) lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, dan tingginya angka kerusakan lahan, pertumbuhan yang cukup pesat dari negara produsen perkebunan lainnya serta minimnya peran Indonesia dalam sistem perdagangan dunia. D. Urusan Kehutanan Berdasarkan fungsi kawasan hutan, luas hutan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 tercatat 659.014 Ha yang terdiri dari 432.884 Ha Hutan Produksi, 189.965 Ha Hutan Lindung, 35.473 Ha Hutan Konservasi dan 692 Ha Hutan Produksi Konversi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.70. Tabel II.70. Luas Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014 Luas Kawasan Hutan 2010 (Ha) 2011 (Ha) 2012 (Ha) 2013 (Ha) 2014 (Ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Hutan Produksi 466.090 466.090 432.884 432.882,82 432.883,52 Hutan Lindung 156.730 156.730 189.965 189.972,25 189.983,52 Hutan Konservasi 34.690 34.690 35.473 35.472,19 35.453,89 Hutan Produksi Konversi N/A N/A 692 692,59 692,59 Jumlah 657.510 657.510 659.014 65 9.019,85 65 9.013,52 Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2014 Potensi Kepulauan Bangka Belitung terhadap komoditas sektor kehutanan adalah: meranti, ramin, membalong, mandaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, gelam, bakau, madu alam dan rotan. E. Urusan Pertambangan dan Energi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan II-88 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait. Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung telah mendorong pihak PT. PLN Persero untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006. Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Selain pertambangan timah, juga terdapat beberapa potensi pertambangan lainnya di Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana ya tersaji pada tabel II.71 berikut. Tabel II.71. Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 NO JENIS BAHAN GALIAN 2010 2011 POTENSI 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Pasir Kwarsa 1.482.301 ton 2 Pasir Bangunan 666.188,06 ton 3 Kaolin 205.487,50 ton 4 Granit 55.508,29 m3 5 Diabas 89.551,12 m3 Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung F. Urusan Perdagangan Perdagangan merupakan salah satu sektor yang diharapkan oleh Kepulauan Bangka Belitung dalam menjaga stabilas perekonomian secara makro. Kondisi perkembangan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-89
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 ekspor dan impor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar II.20 dan II.21. Gambar II.20 Perkembangan Ekspor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 Gambar II.21 Perkembangan Impor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 Ekspor di Kepulauan Bangka Belitung masih sangat didominasi oleh ekspor logam timah. Pada tahun 2011, ekspor Kepulauan Bangka Belitung mencapai 2.833 juta USD, namun pada tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan menjadi 1.596,6 juta USD dan pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 1.653,1 juta USD. II-90 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sementara itu, impor Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh impor non migas. Pada tahun 2011, impor mencapai 91,6 juta USD dan menurun pada tahun 2012 dan 2013 menjadi 49,1 juta USD. Namun kembali meunjukkan peningkatan pada tahun 2014 menjadi 58 juta USD. Berdasarkan kondisi ekspor dan impor Kepulauan Bangka Belitung tersebut, maka neraca perdagangan dalam kurun waktu 2010 - 2014 tersebut dalam kondisi surplus neraca perdagangan. G. Urusan Industri Pengembangan sektor industri di Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui pengembangan kawasan. Beberapa kawasan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri antara lain aalah: 1. Kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat Belinyu, Kabupaten Bangka; 2. Kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat (Kecamatan Lubuk Besar), Kabupaten Bangka Tengah; 3. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Muntok di Kawasan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat; 4. Kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalanbaru dan Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan; 5. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan; 6. Kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan; 7. Kawasan pelabuhan dan industri Sadai, Kabupaten Bangka Selatan; 8. Kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung; 9. Kawasan minapolitan Selat Nasik, Kabupaten Belitung; 10. Kawasan industri perikanan Tanjung Binga, Kabupaten Belitung; 11. Kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur; 12. Kawasan pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang, Kabupaten Belitung Timur; 13. Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur; 14. Kawasan pariwisata Tanjung Kelayang - Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung; dan 15. Kawasan lintas timur Pulau Bangka. H. Urusan Ketransmigrasian Beberapa permasalahan di bidang ketransmigrasian yang masih dijumpai, diantaranya adalah terkait tidak seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi, Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-91
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 masih banyak lokasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum clear and clean, masih rendahnya partisipasi daerah dan swasta dalam pembangunan transmigrasi, masih banyaknya lokasi transmigrasi yang tidak berkembang, rendahnya kualitas sarana dan prasarana di lokasi. Sedangkan upaya peningkatan daya saing bidang ketransmigrasian diarahkan pada: 1. Pembangunan kawasan transmigrasi yang potensial dan layak dikembangkan, tidak tumpang tindih dengan peruntukan lainnya. 2. Pembangunan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan kawasan strategis secara terintegrasi dengan sektor lainnya. 3. Pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ada menjadi pusat pertumbuhan atau mendukung pusat pertumbuhan yang ada. 4. Peningkatan daya tarik desa di kawasan transmigrasi. 5. Membangun keterkaitan antara Kota dan desa di kawasan transmigrasi. A. Rasio daya serap tenaga kerja Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi pengangguran. Adapun gambaran serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN, jumlah PMA/PMDN, dan daya serap kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.72. Tabel II.72. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 No Uraian 2010 2011 2012 2013 (1) (2) 3) (4) (5) (6) 1 Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN 4.604 2.061 19.664 12.532 2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 5 17 39 40 3 Rasio daya serap tenaga kerja 920,80 121,23 504,20 313,30 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 2.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1. Fokus kemampuan ekonomi daerah A. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita menggambarkan II-92 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2014 (7) 12.532 40 313,30 jumlah
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi perkapita juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran konsumsi per kapita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.73. Tabel II.73. Angka Konsumsi RT per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Total Pengeluaran RT 12.277.355 13.865.667 15.598.162 17.814.518 17.814.518 2 Jumlah RT 284.532 288.432 292.332 296.332 296.332 3 Rasio 43,15 48.07 53.36 60,16 60,16 Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2014 B. Nilai Tukar Petani Nilai tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kebutuhannya. Nilai tukar petani juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa kecenderungan nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Rasio nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.74. tukar petani memberikan gambaran Tabel II.74. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 (1) 1 2 (2) Indeks Yang Diterima Petani (lt) Indeks Yang Dibayar Petani (lb) (4) 107,69 112,43 (5) 117,57 118,55 (6) 121,70 122,73 (7) 123,52 122,89 (8) 118,81 116,18 3 Rasio 0,96 0,99 0,99 0,99 1,02 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 Berdasarkan tabel II.61 maka diperoleh kondisi bahwa dalam kurun waktu 2010-2014 menunjukkan trend yang terus meningkat dan pada tahun 2014 NTP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah berada pada angka 102. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani yang diindikasikan dengan Nilai Tukar Petani sudah semakin sejatera. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-93
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 C. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) menjelaskan tentang konsumsi rumah tangga non pangan per keluarga. Konsumsi non pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.75. Tabel II. 75. Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Total pengeluaran RT non pangan 5.021.613 5.817.236 6.827.649 8.340.756 8.340.756 2. Total pengeluaran 13.925.146 15.598.162 17.814.518 21.294.372 21.294.372 3. Rasio 2,77 2,68 2,61 2,55 2,55 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 2.4.2. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur A. Luas wilayah produktif Luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan ketersediaan lahan yang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka pengingkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.76. Tabel II.76. Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No (1) 1 Kabupaten/Kota (2) Kabupaten Bangka Luas Wilayah Produktif (3) 12.350 Ha Luas Seluruh Wilayah Budidaya (4) 282.719 Ha Rasio (5) 0.04 2 Kabupaten Bangka Barat 15.560 Ha 266.501 Ha 0.06 3 Kabupaten Bangka Selatan 18.155 Ha 342.553 Ha 0.05 4 Kabupaten Bangka Tengah 23.741 Ha 188.895 Ha 0.13 5 Kabupaten Belitung 46.225 Ha 183.144 Ha 0.25 6 Kabupaten Belitung Timur 40.709 Ha 269.982 Ha 0.19 7 Kota Pangkalpinang
11.880 Ha 0.00 Jumlah 156.740 Ha 1.485.674 Ha 0.11 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 II-94 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 B. Infrastruktur Pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangak Belitung mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, prasarana transportasi, dan kelistrikan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gambaran perkembangan kondisi infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.77. Tabel II.77. Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 No Infrastruktur 2010 2011 2012 2013 2014 (1) 1. Rasio panjang (2) jalan per jumlah 2. kendaraan Jumlah pelabuhan laut/udara/ terminal bus (3) 3,60 22 (4) 4,07 22 (5) 4,25 26 (6) 5,83 26 (7) 5,83 26 3. Ketaatan terhadap RTRW 4. Persentase Penduduk berakses airminum 5. Rasio daya tersambung pada rumah tangga Persentase menggunakan listrik Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan dilalui roda 4 3. Ketaatan terhadap RTRW 4. Persentase Penduduk berakses airminum 5. Rasio daya tersambung pada rumah tangga Persentase menggunakan listrik Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan dilalui roda 4 6. tangga yang 7. 75 15,02 65,69 48,06 0,67 75 15,19 69,9 62,76 0,61 75 29,29 69,13 92,81 0,65 75 64,98 67,95 80,96 0,66 75 64,98 67,95 80,96 0,66 8. 0,87 0,84 0,93 0,95 0,95 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 2.4.3. Fokus iklim berinvestasi A. Angka kriminalitas Di dalam penciptaan iklim investasi, angka kriminalitas di suatu daerah menjadi perhatian investor untuk melakukan investasi. Berdasarkan data, angka kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kecenderungan terjadi peningkatan. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka meningkatkan jumlah investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.78. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-95
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.78. Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenisnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 No Jenis Tindak Pidana 2010 2011 2012 2013 2014 (1) 1. Pencurian/perampokan 2. Penganiayaan 3. Pembunuhan 4. Kesusilaan 5. Psikotropika (2) (3) 217 65 4 1 115 (4) 120 48 - 138 (5) 318 75 12 50 187 (6) 357 98 13 39 152 (7) 357 98 13 39 152 Angka kriminalitas yang tertangani 3,27 2,43 4,99 5,01 5,01 Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014 B. Jumlah Demonstrasi Jumlah demonstrasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif sedikit daripada Provinsi lain. Hal kecenderungan stabilitas keamanan bermasyarakat relative lebih aman. Tetapi jumlah demo Tahun 2010 - 2013 masih meningkat akibat gejolak di masyarakat akibat adanya inflasi atau daya beli masyarakat yang kurang, diharapkan tahun - tahun yang akan datang lebih kondusif lagi. Jumlah demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.79. ini menggambarkan bahwa No Tabel II.79. Jumlah Demo di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 2010 Uraian 2011 2012 2013 2014 (1) 1 Bidang politik (2) (3) 3 (4) 7 (5) 4 (6) 12 (7) - 2 3 Ekonomi Kasus pemogokan kerja 19 12 18 12 23 16 31 15 - 4 Jumlah unjuk rasa 8 2 5 8
Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung, 2014 C. Indeks Demokrasi Indonesia IDI bertujuan untuk memberikan gambaran secara statistik mengenai perkembangan demokrasi politik di Kepulauan Bangka Belitung, yang dilakukan oleh. IDI dibagi dalam tiga kategori, yaitu buruk (di bawah 60 poin), sedang (60-80 poin), dan baik (di atas 80 poin). Pencapaian IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Gambaran mengenai capaian IDI di Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan capaian nasional tahun 2011-2013 sebagaimana disajikan didalam gambar II.22. II-96 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Gambar II.22 Perkembangan IDI Kepulauan Bangka Belitung NILAI IDI BABEL DAN NASIONAL 80 60 40 20 0 67,01 65,94 67,13 65,48 69,37 62,63 68,79 63,68 75,32 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Babel Nasional Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Berdasarkan gambar II.21, maka dapat disajikan informasi bahwa kondisi IDI Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2011-2013 berada diatas angka IDI nasional. Meskipun demikian, pada tahun 2013 terjadi penurunan angka IDI Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan pada beberapa parameter pembentuk IDI tersebut, yaitu lembaga demokrasi dan hak-hak politik, sementara itu untuk parameter kebebasan sipil menunjukkan peningkatan. Gambaran mengenai perkembangan dari masing-masing parameter pembentukan IDI, dapat terlihat pada Gambar II.23 berikut: Gambar II.23 Perkembangan IDI Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Parameter Pembentuknya LEMBAGA DEMOKRASI 77,09 80,97 72,33 HAK-HAK POLITIK 50,6 51,21 47,11 KEBEBASAN SIPIL 85,16 83,09 88,27 NILAI IDI 68,79 69,37 67,13 0 2013 20 2012 40 2011 60 80 100 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-97
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 2.4.4. Fokus Sumber Daya manusia A. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3) Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam proses percepatan pembangunan di daerah. Kualitas sumber daya manusia di suatu daerah memberikan gambaran secara tidak langsung terhadap kualitas daerah. Rasio tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan seperti ditampilkan pada Tabel II.80. Tabel II.80. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. 2. 3. Jumlah lulusan S1/S2/S3 Jumlah penduduk Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2) 15.160 1.138.129 0.0133 18.106 1.223.296 0.0148 27.797 1.261.737 0.0220 28.822 1.298.168 0,0222 28.822 1.298.168 0,0222 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 B. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) Tingkat ketergantungan merupakan rasio perbandingan antara usia tidak produktif dengan jumlah penduduk produktif. Berdasarkan Tabel II.81 dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2011 dan mengalami penurunan pada tahun 2012, tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2013 seperti terlihat pada tabel II.81. berikut. Tabel II.81. Rasio Ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun 311.308 360.592 190.699 382.658 377.995 2. Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun 47.401 44.629 21.063 47.360 50.593 3. Jumlah Penduduk Usia tidak Produktif (1)&(2) 358.709 405.221 211.762 430.018 428.588 4. Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun 779.420 818.075 1.049.975 868.330 915.293 5. Rasio Ketergantungan (3)/(4) 0,460 0,495 0,202 0,331 0.468 II-98 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 2.5. Evaluasi Ketercapaian Indikator RPJPD Tahap I (2005-2012) Evaluasi merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan, evaluasi dilakukan dalam rangka untuk melihat sejauhmana ketercapaian dari implementasi sebuah kebijakan yang telah dilakukan. Hasil dari evaluasi yang dilakukan dapat dijadikan dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang. RPJMD 2012 - 2017 merupakan tahapan kedua dari RPJPD 2005 - 2025, oleh karenanya sebelum menyusun kebijakan pembangunan 2012 - 2017 perlu dilakukan suatu evaluasi terhadap capaian dari target indikator kinerja RPJPD pada tahapan pertama (2005 - 2007). Hal tersebut sebagaimana yang ditampilkan pada tabel-tabel berikut: Tabel II.82. Capaian Dan Target Indikator Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 No. Indikator pencapaian misi daerah Target 2005- Realisasi ( 2012) Target 2012- Realisasi (2014) 2012 2017 (1) (2) 1. Rata-rata Pertumbuhan PDRB Tanpa (3) 4.98 (4) 5,82 (5) (6) 6,40 Migas ADH Konstan (Persen) 2. Rata-rata kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB (%) 2. Rata-rata kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB (%) 23,79 22,43 3. Rata-rata kontribusi sub sektor 0,10 6,26 6,83 perikanan terhadap PDRB 4. Rata-rata kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) 4. Rata-rata kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) 22,24 20,98 5. Rata-rata kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (%) 13,29 20,30 20,03 6. Rata-rata kontribusi sektor Pengangkutan dan Komunikasi (%) 3,01 4,66 3,73 7. Rata-rata kontribusi sektor Jasa- jasa terhadap PDRB 8. Peningkatan Peran UKM 8. Jumlah Unit Usaha kecil 7. Rata-rata kontribusi sektor Jasa- jasa terhadap PDRB 8. Peningkatan Peran UKM 8. Jumlah Unit Usaha kecil 5,83 1.100 0,61 296.788 Sumber : BBDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015,2014 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-99
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.83. Capaian Dan Target Indikator Peningkatan Kualitas SDM RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 Indikator Pencapaian Misi Daerah Target 2005- 2012 Realisasi (2012) Target 2012- 2017 (1) (2) Pendidikan 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok usia sekolah a. SD b. SMP/MTs c. SMA/SMK/MA 98,33 85,73 57,97 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok usia sekolah a. Usia 7-12 b. Usia 13 - 15 c. Usia 16 - 18 3. Angka Putus Sekolah 100 98,00 80,00 103.9 91,01 39.12 a. SD b. SMP c. SMU/SMK 0,60 2,30 1,50 0.4 0,93 1,74 4. Angka Mengulang Kelas a. SD b. SMP c. SMU/SMK 7,96 0,65 0,32 5. Standar Pendidikan Guru setara S1 a. SD b. SMP c. SMU/SMK) 48,51 73,39 85,24 6. Angka Indeks Melek Huruf 7. Angka Partisipasi Kasar untuk SD / Mi 8. Angka Partisipasi Kasar untuk SMP dan yang sederajat 92 129,00 95,36 76,74 9. Angka Partisipasi Kasar untuk SMA dan yang sederajat 10. Angka Kelulusan Siswa dalam Ujian Akhir Nasional (UAN) a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/SMK/MA 6,27 6,09 6,24 Kesehatan 1. Usia Harapan Hidup 2. Angka Kematian Bayi Per-1000 Kelahiran Hidup 3. Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran 4. Persentase persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan 5. Rasio dokter umum per 100.000 penduduk 6. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk 7. Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk 8. Rasio perawat per 100.000 penduduk 72,4 23 98 90 24 6 11 117,5 100 40 2,1 30 II-100 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Realisasi (2014) (3) 94,63 65,90 46,46 99,50 98,20 78,70 0,50 2,75 1,20 7,50 0,70 0,37 47,37 74,57 86,96 95,83 114,64 92,07 76,06 6,37 6,42 6,01 69,2 8,39 149,83 92 24,17 5,07 4,99 296,75 94,14 11,89 1,66 1,57
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Indikator Pencapaian Misi Daerah Target 2005- 2012 Realisasi (2012) Target 2012- 2017 (1) (2) 9. Rasio bidan per 100.000 penduduk 10. Rasio sanitarian per 100.000 penduduk 11. Persentase Balita Dengan Gizi Buruk 12. Persentase Posyandu Mandiri 13. Persentase cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 65 30 14. Angka Kesakitan Malaria Per 1000 Penduduk Kependudukan 1. Laju Pertumbuhan Penduduk 2. Total Fertility Rate/TFR (per perempuan) 3. Partisipasi laki-laki dalam ber-KB (%) 2,2 2,4 1,45 Sumber : Dindik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015 (Data Sektoral) Tabel II.84. Capaian Dan Target Indikator Pemerintahan yang Amanah RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 Target 2012- 2017 Realisasi (2012) Target 2005-2012 Indikator Pencapaian Misi Daerah (1) (2) Good Governance 1. Indeks Korupsi (Corruption Index) 2. Tingkat Partisipasi Publik dalam Proses 0,30 10 Pembuatan Kebijakan Sumber : RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 Tabel II.85. Capaian Dan Target Indikator Pemerataan Pembangunan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 Indikator Pencapaian Misi Daerah (1) 3. Indeks Pembangunan Perempuan (Gender Target 2005- 2012 (2) 50 Realisasi (2012) Target 2012- 2017 Development Indeks) 4. Indeks Pemberdayaan Perempuan (Gender Empowerment Measurement) 5. Prosentase masyarakat pra sejahtera 6. Rasio pekerja perempuan 7. Rasio Perempuan dalam Parlemen (DPRD) 8. Prosentase tidak memperoleh akses terhadap fasilitas air bersih 9. Prosentase penduduk yang 5. Prosentase masyarakat pra sejahtera 6. Rasio pekerja perempuan 7. Rasio Perempuan dalam Parlemen (DPRD) 8. Prosentase tidak memperoleh akses terhadap fasilitas air bersih 9. Prosentase penduduk yang yang tidak 40 10 33 7 45 30 memperoleh akses Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Realisasi (2014) (3) 66 4,1 3,14 2,7 1,7 Realisasi (2014) (3) 0,22 12 Realisasi (2014) (3) 60.36 55.62 0.94 32.52 9 40 32 II-101
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sumber : RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 2.6 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RPJMD Sampai dengan Tahun 2014 Pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan pengendalian dan evaluasi tersebut telah diuraikan tugas dan wewenang Gubernur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan bahwa pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mewujudkan: (1) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; (2) Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah; (3) Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi: 1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan 3. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi sebagaimana mencakup perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah. Adapun pengendalian kebijakan terhadap RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah sebagaimana disajikan didalam tabel II.86. Tabel II.86. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan terhadap Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hasil Pengendalian dan Evaluasi No 1 1. 2. 3. Jenis Kegiatan 2 Penyusunan tim penyusun RPJMD Provinsi dan penyusunan rencana kerja Penyiapan data dan informasi Penelaahan RTRW Provinsi Kesesuaian Ada 3 √ Tidak Ada 4 √ √ Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian 5 Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak 6 II-102 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Hasil Pengendalian dan Evaluasi No 1 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Jenis Kegiatan 2 Analisis gambaran umum kondisi daerah Provinsi Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi Penelaahan RPJMN Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Penelahaan RPJPD Provinsi Perumusan penjelasan visi dan misi Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah provinsi Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang- bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. Perumusan tujuan dan sasaran Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional Perumusan strategi dan arah kebijakan Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah nasional meliputi : Kesesuaian Ada 3 √ Tidak Ada 4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian 5 Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak 6 19. 19.a. Pencapaian indikator IPM 19.b Pencapaian target pelayanan publik √ √ dasar sesuai SPM 19.c. Pencapaian target MDG's dan √ perjanjian internasional lainnya yang telah diratifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-103
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Hasil Pengendalian dan Evaluasi No 1 Jenis Kegiatan 2 Kesesuaian Ada 3 Tidak Ada 4 Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian 5 Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak 6 Copenhagen Green Climate Fund 19.d. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas √ dan berkelanjutan 19.e. Penurunan tingkat pengangguran 19.f.. Penurunan tingkat kemiskinan absolut √ √ dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah 19.g. Peningkatan umur harapan hidup 19.h. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana √ √ 19.i. Peningkatan kesehatan masyarakat √ dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi 19.j. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK. 19.k. Peningkatan iklim investasi dan iklim √ √ usaha 19.l. Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. √ 19.m. Program aksi daerah tertinggal, √ terdepan, terluar, dan pasca konflik. 19.n. Pengembangan dan perlindungan √ 20. 20.a. kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi berpedoman pada RTRW provinsi yang meliputi: Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada: a. Kawasan Lindung: 1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya 2. Kawasan perlindungan setempat √ √ II-104 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Hasil Pengendalian dan Evaluasi No 1 Jenis Kegiatan 2 3. Kawasan suaka alam 4. Kawasan pelestarian alam 5. Kawasan rawan bencana alam 6. Kawasan lindung lainnya Kesesuaian Ada 3 √ √ √ √ Tidak Ada 4 Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian 5 Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak 6 20.b. b. Kawasan Budi Daya: 1. Kawasan hutan produksi 2. Kawasan pertanian 3. Kawasan pertambangan 4. Kawasan industri 5. Kawasan pariwisata 6. Kawasan permukiman 7. Kawasan konservasi budaya & sejarah Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada : a. Kawasan Lindung: b. sistem jaringan transportasi provinsi; c. sistem jaringan energi provinsi; √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ d. sistem jaringan telekomunikasi provinsi; e. sistem jaringan sumber daya air; √ √ 21. 22. 23. 24. 25. Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Pembahasan dengan SKPD provinsi Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan √ √ √ √ √ 26. Musrenbang RPJMD provinsi menyapakati: 26.a. Sasaran pembangunan jangka √ menengah daerah. 26.b. Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 26.c. Kebijakan umum dan program √ √ 26.d. pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur. Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan. √ 26.e. Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD provinsi √ Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-105
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Hasil Pengendalian dan Evaluasi No Jenis Kegiatan 1 2 26.f. Komitmen bersama antara pemangku Kesesuaian Ada 3 √ Tidak Ada 4 Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian 5 Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak 6 27 28 29 30 31 32 33 kepentingan untuk mempedomani RPJMD provinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah. Naskah Kesepakatan hasil musrenbang RPJMD provinsi Penyusunan rancangan akhir Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi lainnya. Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lainnya. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi. Penyusunan RPJMD provinsi sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini. Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD provinsi Dokumen RPJMD provinsi yang telah disyahkan √ √ √ √ √ √ √ 34 √ Sementara itu, pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD provinsi, untuk menjamin: 1. Bahwa program pada RPJMD, telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan didalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan 2. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selanjutnya hasil pemantauan dan supervisi tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan pembangunan dilaksanakan melalui RKPD provinsi. jangka menengah daerah, Secara lengkap, hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD 2012-2017 dengan periode RKPD Tahun 2013 dan 2014 adalah sebagaimana disajikan pada table II.87 dan II.88. II-106 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
No I PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.87. Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode RPJMD : 2012-2017 Periode RKPD : 2014 RPJMD PROVINSI RKPD PROVINSI Tahun 2014 Kesesuaian/ Relevansi Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2014 Mengembangkan kelembagaan Koperasi dan UMKM dan Kelembagaan ekonomi lainnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Sasaran Pembangunan Daerah Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2014 Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi Prioritas Pembangunan Daerah Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. Ya √ Tidak Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perekonomian Pemerintah Daerah Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Penguatan rural urban linkages Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat. Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-107
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI RKPD PROVINSI Tahun 2014 No Kebijakan Umum Memperluas aksesibilitas permodalan melalui kredit usaha dan bantuan modal bagi masyarakat Program Pembangunan tahun 2014 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi Prioritas Pembangunan Daerah Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya daya beli masyarakat Meningkatkan kapasitas produksi produk unggulan daerah melalui penerapan IPTEK dan Peningkatan prasarana sarana pendukung produksi Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Ekonomi Kreasif Berbasis Media, Desain dan IPTEK Program SATAM EMAS Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran Ekonomi Kreasif Berbasis Seni dan Budaya Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan Perikanan Budidaya Peningkatan kualitas lingkungan hidup Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang Pengendalian pemanfaatan ruang Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap II-108 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
No PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro) Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang dan jasa, mengembangkan pasar dalam negeri serta kerjasama perdagangan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu RKPD PROVINSI Tahun 2014 Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan kualitas pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur. Sasaran Pembangunan Daerah lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. Kesesuaian/ Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut Ya Tidak Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-109
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI RKPD PROVINSI Tahun 2014 No Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa Pengembangan Kemitraan Bidang Pariwisata Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatkan DBH di sektor pertambangan dalam pengembangan perekonomian di Babel Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. Mengembangkan Program CSR/CD dalam mendukung perekonomian Bangka Belitung termasuk pengembangan Pembinaan dan Pengusahaan Perusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah II-110 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
No PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 pariwisata Meningkatkan kapasitas SDM Membentuk One Village One Product (OVOP) Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial Penataan Struktur Industri Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Mengembangkan komoditas unggulan daerah sebagai ikon produk pertanian provinsi kepulauan Bangka Belitung RKPD PROVINSI Tahun 2014 Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Kesesuaian/ Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut Ya Tidak Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-111
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI RKPD PROVINSI Tahun 2014 No Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Mengembangkan desa mandiri pangan. Mengembangkan kawasan integrasi ternak dan tanaman. Mengembangkan Desa Mandiri Energi dalam rangka penyediaan energi di desa terpencil dan desa-desa wisata Menyediakan data dan informasi potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Fasilitasi pengembangan usaha penangkapan ikan, pembudidaya ikan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya ikan skala kecil se-Babel Peningkatan aksesibilitas pangan baik akses pangan perdesaan dan perkotaan Memanfaatkan potensi sumber daya hutan Meningkatkan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi dan penggunaan energi baru terbarukan Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Produksi Pertanian Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Pengembangan Perikanan Tangkap Peningkatan Ketahanan Pangan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan II-112 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
No PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 Mengembangkan ruang usaha kecil dan menengah dalam mendukung konversi Mitan ke LPG 3 Kg Mempercepat derajat kesehatan masyarakat Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang prima, terjangkau dan merata sesuai standar Pembinaan dan Pengusahaan Perusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Pengembangan Lingkungan Sehat Obat dan Perbekalan Kesehatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Upaya Kesehatan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata Progran Pemeliharaan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata RKPD PROVINSI Tahun 2014 Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Kesesuaian/ Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut Ya Tidak Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-113
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI RKPD PROVINSI Tahun 2014 No Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang balai Labkes Standarisasi Pelayanan Kesehatan PAUD Meningkatkan layanan pendidikan disemua jenjang pada masyarakat Mengembangkan budaya membaca dan menulis, serta pembinaan perpustakaan Meningkatkan SDM Kearsipan, Sadar Arsip dan Pelayanan Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi Memberikan beras gratis kepada masyarakat miskin Meningkatkan pembiayaan dan kualitas Jaminan Kesehatan Masyarakat Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun Pendidikan Menengah dan Tinggi Pendidikan Non Formal Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Raskintis Pelayanan kesehatan penduduk miskin II-114 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
No PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 (Jamkesmas) Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Penanggulangan kemiskinan dan kelompok rawan sosial dengan sinergisitas semua sektor Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/kelurahan Mengembangkan dan memanfaatkan SDA Pedesaan dan Sistem Pengembangan ekonomi Wilayah Transmigrasi Memberdayakan masyarakat Transmigrasi dan mengembangkan Kawasan Transmigrasi Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, Peningkatan kualitas pemerintahan desa/ kelurahan dan Penguatan kapasitas kelembagaan desa/kelurahan Perencanaan Tenaga Kerja Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kelurahan dan Keuangan Desa/kelurahan Peningkatan Lembaga RKPD PROVINSI Tahun 2014 Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Kesesuaian/ Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut Ya Tidak Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-115
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI RKPD PROVINSI Tahun 2014 No Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan yang setara dan berkeadilan gender Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/kelurahan Bencana Bidang Kesehatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender Meningkatkan pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda yang mendukung tumbuhnya partisipasi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan pariwisata daerah Memassalkan olahraga dan pembinaan prestasi olah raga Meningkatkan kualitas budaya berbasis agama Menerapkan Manajemen Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembinaan Generasi Muda Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Bantuan terhadap tempat- tempat ibadah Manajemen Layanan Pendidikan II-116 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
No PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (MPMBS) dan Berbasis Masyarakat pada setiap jenjang Pendidikan Meningkatkan Peran Masyarakat di daerah tujuan Wisata Meningkatkan kualitas perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman Meningkatkan kreatifitas dan apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan film Meningkatkan kesadaran dan pemahaman multikultur serta kearifan lokal Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Sejarah serta Penguatan jati Diri dan Karakter Bangsa Meningkatkan ketahanan dan apresiasi budaya Meningkatkan kualitas pendidikan, baik mutu Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Nilai-nilai Budaya Pembinaan Seni dan Perfilman Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun RKPD PROVINSI Tahun 2014 Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Kesesuaian/ Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut Ya Tidak Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-117
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI RKPD PROVINSI Tahun 2014 No Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah pendidikan, tenaga pendidik, sarana prasarana maupun sistem dan manajemen pendidikan. Meningkatkan alokasi beasiswa semua jenjang pendidikan bagi pelajar/mahasiswa kurang mampu Pendidikan Menengah dan Tinggi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun Meningkatkan pemenuhan terhadap kualitas tenaga kesehatan dengan rasio yang seimbang dengan jumlah masyarakat Pendidikan Menengah dan Tinggi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Meningkatkan pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS dan PSKS Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial II-118 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
No PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 Meningkatkan kewirausahaan dan kelembagaan koperasi dan UMKM Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk Mencetak TK dan Wirausaha baru yang berdaya saing Memperluas Penciptaan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja baik di dalam maupun d luar negeri Meningkatkan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Meningkatkan Intensitas dan Kualitas Pengawasan Tenaga Kerja, K3, Serta Penegakan Hukum. Revitalisasi Balai Latihan Kerja Industri Pemberdayaan, Pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Pengembangan sistem pendukung Usaha bagi Koperasi & UMKM (KUMKM) Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas TK Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pengembangan HI dan Jamsostek Perlindungan TK dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Revitalisasi BLKI PeningkatanUpaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pendidikan Menengah dan RKPD PROVINSI Tahun 2014 Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Kesesuaian/ Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut Ya Tidak Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-119
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI RKPD PROVINSI Tahun 2014 No Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Pendidikan kewirausahaan di SMK dan Pendidikan Non Formal Tingi Mengendalikan pencemaran lingkungan untuk mengurangi tingkat pencemaran Mengelola sumber daya alam untuk mengendalikan sampah dan lahan perkotaan Pendidikan Non Formal Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Mengelola sumber daya alam yang ramah lingkungan berkonsep pembangunan berkelanjutan untuk Peningkatan akses dan informasi SDA dan LH Peningkatan Pengendalian Polusi Peningkatan kualitas serta akses informasi SDA dan LH Mengkoordinasikan perencanaan, Pemanfaatan, pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai- nilai lokalitas untuk Pengendalian dampak Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah II-120 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
No PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 lingkungan Meningkatkan pemanfaatan lahan agar menjadi kawasan produktif dan ekonomis untuk melindungi kerusakan SDA Mempercepat rehabilitasi lahan kritis di darat dan laut desertai dengan pengawasan yang ketat untuk Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Mengkoordinasikan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai- nilai lokalis untuk mencegah dampak Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Peningkatan Fungsi dan Daya dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat Perencanaan dan Pengembangan Hutan Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh RKPD PROVINSI Tahun 2014 Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Kesesuaian/ Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut Ya Tidak Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-121
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI RKPD PROVINSI Tahun 2014 No Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah negatif lingkungan akibat Pemanfaatan ruang Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan aksesibilitas serta mendukung pengembangan pariwisata daerah yang berdaya saing sebagai pondasi pengembangan ekonomi wilayah. Pengelolaan ruang terbuka hijau Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan Perencanaan dan Perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaaan Mengembangkan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi, layanan pariwisata dan Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Perencanaan dan Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan II-122 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
No PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 kesejahteraan masyarakat Meningkatkan pemenuhan secara bertahap transportasi antarpulau untuk meningkatkan transportasi barang dan orang serta juga mendukung perkembangan pariwisata Melakukan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur Mengembangkan Pangkalpinang sebagai daerah Metro Mempercepat pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang tersebar di kabupaten/kota Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus di Tg. Berikat (Bangka Tengah) dan Tg. Batu (Belitung) Menetapkan dan mengembangkan Kawasan Industri untuk menciptakan pusat Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Kerjasama Pembangunan Perencanaan dan Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh RKPD PROVINSI Tahun 2014 Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Kesesuaian/ Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut Ya Tidak Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-123
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI RKPD PROVINSI Tahun 2014 No Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah pertumbuhan ekonomi baru di setiap kabupaten / kota Melaksanakan Program MP3EI diwilayah Sumatera untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Mengembangkan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara, dan modernisasi moda trasportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan Negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah. Meningkatkan Status Bandara Depati Amir menjadi Bandara pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Perencanaan dan Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan II-124 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
No PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 Internasional Paling lambat tahun 2017 untuk mendukung perkembangan pariwisata dan perdagangan. Mengembangkan Tanjung Ular dan Tanjung Kalian (Muntok - Bangka Barat) sebagai upaya mendukung pengembangan Kawasan Perhatian Investasi. Melakukan Rintisan Pengembangan Trans Bangka Belitung (Sumatera - Bangka Belitung - Kalimantan) untuk meningkatkan daya saing wilayah. Mengembangkan Desa- desa pariwisata untuk mendukung pengembangan pariwisata Meningkatkan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan transparan sebagai upaya untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat. Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Pengembangan destinasi pariwisata Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala daerah RKPD PROVINSI Tahun 2014 Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Kesesuaian/ Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut Ya Tidak Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-125
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI RKPD PROVINSI Tahun 2014 No Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Melaksanakan peraturan kepegawaian secara tegas dengan menerapkan sistem "reward and punishment" Pendidikan Kedinasan Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan lanjutan Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Penataan Peraturan Perundang-undangan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan Penataan Daerah Otonomi Baru Penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Pengembangan koordinasi dan sikronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan II-126 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
No No II PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI RKPD PROVINSI Tahun 2014 Kesesuaian/ Relevansi Kebijakan Umum Program Pembangunan tahun 2014 Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Ya Tidak Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut reformasi birokrasi Penguatan Peraturan Daerah dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat Pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi Pelaksanaan Legislasi Daerah (Prolegda) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah RPJMD PROVINSI RKPD PROVINSI Tahun 2014 Kesesuaian/ Relevansi Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp) Ya Tidak Evaluasi *) Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun 2014 Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 II-127
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No 1 Rencana Program Prioritas Program PAUD Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) 25.000 No 1 Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Program PAUD 2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun 92.000 2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun II-128 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Meningkatnya APK PAUD (0,5) Meningkatnya APK SD Sederajat (1,16), APM SD Sederaja (0,97)t, APK SMP Sederajat (0,98), APM SMP Sederajat(0,84) Meningkatnya Kelulusan SD/MI Menurunnya Mengulang SD/MI Meningkatnya Kelulusan SMP/MTs Menurunnya Mengulang SMP/MTs Meningkatnya DO SD/MI Meningkatnya Angka Melanjutkan SD/MI Menurunnya DO SMP/MTs Meningkatnya Angka Melanjutkan 1,16 0,97 0,98 0,84 1,00 4.0% 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Pagu Indikatif (Rp) 39.877.250.000 291.856.142.500 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak √ √ Evaluasi *) Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
No 3 4 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Pendidikan Menengah dan Tinggi 67.500 3 Pendidikan Menengah dan Tinggi Pendidikan Non Formal 10.700 4 Pendidikan Non Formal RKPD PROVINSI Tahun 2014 Kesesuaian/ Relevansi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp) Ya Tidak Evaluasi *) Tindak Lanjut SMP/MTs Meningkatnya APK Pendidikan Menengah Meningkatnya Kelulusan SMA/MA Meningkatnya Kelulusan SMK Menurunnya Mengulang Pendidikan Menengah Meningkatnya DO Pendidikan Menengah Sekolah menerapkan pendidikan kewirausahaan Menurunnya Buta Aksara Meningkatnya Warga Belajar Paket A, B dan C Meningkatnya Peserta Kursus 0,98 1,00 1,00 0,00 0,01 1 0,03 20.000,00 94.170.284.000 4.480.703.000 √ √ 5.370,00 0,19 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Hasil Tindak Lanjut II-129
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas 5 Manajemen Layanan Pendidikan 5.370 5 Manajemen Layanan Pendidikan 6 Obat dan Perbekalan Kesehatan 300 6 Obat dan Perbekalan Kesehatan 7 Upaya Kesehatan Masyarakat 7.496 7 Upaya Kesehatan Masyarakat II-130 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Bersertifikat Menurunnya Pengangguran Terlatih Lembaga PAUD menerapkan MPMBS SD/MI/SDLB menerapkan MPMBS SMP/MTS/SMPL B Menerapkan MPMBS SMA/SMK/MA/S MALB menerapkan MPMBS Persentase ketersediaan obat buffer stock untuk pelayanan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota Menurunnya kematian ibu per kelahiran hidup Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 100,00% 100 27,00 98 Pagu Indikatif (Rp) 1.932.511.000 637.710.000 1.327.517.400 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak √ √ √ Evaluasi *) Tindak Lanjut 1114000 00 3.425.34 5.000 Hasil Tindak Lanjut
No 8 9 10 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 803 8 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat 750 9 Perbaikan Gizi Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat 2.142 10 Pengembangan Lingkungan Sehat RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target kesehatan (Persentase) Meningkatnya rumah tangga berprilaku hidup bersih dan sehat (persentase) Meningkatnya Kab/Kota yang memiliki posyandu purnama mandiri (Persentase) Persentase balita yang ditimbang berat badan Meningkatnya balita gizi buruk yang mendapat perawatan (Persen) Meningkatnya rumah sehat yang Pemenuhan syarat kesehatan (Persentase) 70 40 78 100 90 Kesesuaian/ Relevansi Pagu Indikatif (Rp) Ya Tidak Evaluasi *) Tindak Lanjut 231.335.000 √ 733.870.000 √ 903.802.000 √ Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Hasil Tindak Lanjut II-131
No 11 12 II-132 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular 4.819 11 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.285 12 Standarisasi Pelayanan Kesehatan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Meningkatnya penduduk yang mengakses air minum berkualitas (persentase) Menurunnya kesakitan malaria per 1000 penduduk Menurunnya kesakitan DBD per 100.000 penduduk Menurunnya Prevalensi HIV (persentase kasus terhadap penduduk beresiko) Meningkatnya kasus baru ( BTA positif ) yang disembuhkan (persentase) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar & rujukan yang melaksanakan pelayanan 74 < 1 < 46 < 10 90 100 Pagu Indikatif (Rp) 6.124.872.250 3.029.155.000 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak √ √ Evaluasi *) Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
No 13 14 15 16 17 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Pelayanan kesehatan penduduk miskin 9.637 13 Pelayanan kesehatan penduduk miskin Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata 6.960 14 Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSParu/RS Mata Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 642 964 546 15 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSParu/R SMata RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target sesuai standar Meningkatnya penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan (Persentase) Meningkatnya fasilitas RS yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan (SPM RS) Persentase) Meningkatnya sarana prasarana RS sesuai standar (Persentase) 100 100 100 Kesesuaian/ Relevansi Pagu Indikatif (Rp) Ya Tidak Evaluasi *) Tindak Lanjut 47.060.072.740 √ 53.655.322.396 √ 6.938.200.000 √ √ √ Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Hasil Tindak Lanjut II-133
No 18 19 20 21 22 II-134 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas peningkatan pelayanan kesehatan lansia pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 214 214 16 pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan 1.017 268 Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya 13.921 17 18 Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Meningkatnya cakupan tempat pengolahan makanan yang Pemenuhan syarat kesehatan (Persentase) 85 Meningkatnya Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Meningkatnya Kab/Kota dengan cakupan pelayanan lansia (Persentase) 100 100 Pagu Indikatif (Rp) 389.240.000 637.662.200 729.107.000 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak √ √ √ √ √ √ Evaluasi *) Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
No 23 24 25 26 27 28 29 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Rencana Program Prioritas Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang balai Labkes Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) 3.032 964 No 19 20 Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang balai Labkes Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan 1.071 21 Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan rehabilitasi/pemeli haraan Jalan dan Jembatan tanggap darurat jalan dan jembatan pembangunan sistem informasi/database jalan dan 224.873 53.541 10.708 1.606 22 23 24 Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan rehabilitasi/pemel iharaan Jalan dan Jembatan pembangunan sistem informasi/databas e jalan dan RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Meningkatnya Cakupan pelayanan Laboratorium 95 Meningkatnya Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk Meningkatnya Kab/Kota dengan kesiapsiagaan penanggulangan bencana bidang kesehatan 9,7 100,00% Kesesuaian/ Relevansi Pagu Indikatif (Rp) Ya Tidak Evaluasi *) Tindak Lanjut 684.238.400 √ 847.438.000 √ 225.773.800 √ 252.530.000.000 √ 62.640.750.000 √ √ 400.000.000 √ Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Hasil Tindak Lanjut II-135
No 30 31 32 33 34 35 36 II-136 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas jembatan jembatan Perencanaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya penyediaan dan pengelolaan air baku pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limba pengendalian banjir Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 18.204 14.992 6.425 5.354 3.212 26.304 4.819 25 26 27 28 29 30 Perencanaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limba pengendalian banjir Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp) 6.000.000.000 17.426.956.000 6.000.000.000 4.500.000.000 7.713.468.900 5.000.000.000 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak √ √ √ √ √ √ √ Evaluasi *) Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
No 37 38 39 40 41 42 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas tumbuh Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Perencanaan Pengembangan Perumahan 36.943 4.337 31 32 33 34 35 Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Pembangunan Saluran Drainase/Gororng -gorong Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Perencanaan Pengembangan Perumahan Pengembangan Perumahan 36 Lingkungan Sehat Perumahan pemberdayaan komunitas perumahan perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Perencanaan Tata Ruang 7.496 18.739 1.124 332 37 Perencanaan Tata Ruang RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Kesesuaian/ Relevansi Pagu Indikatif (Rp) Ya Tidak Evaluasi *) Tindak Lanjut 8.192.500.000 √ 750.000.000 √ 1.200.000.000 √ 3.740.000.000 √ 600.000.000 √ 600.000.000 √ √ √ √ 3.650.000.000 √ Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Hasil Tindak Lanjut II-137
No 43 44 45 46 47 48 49 50 II-138 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Rencana Program Prioritas Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kerjasama Pembangunan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Ekonomi perencanaan Sosial Budaya Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) 964 1.178 1.499 482 899 953 954 535 No 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Pemanfaatan Ruang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kerjasama Pembangunan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Ekonomi perencanaan Sosial Budaya Pengembangan Data/Informasi Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp) 800.000.000 2.900.000.000 925.000.000 675.000.000 3.050.000.000 4.880.000.000 4.200.000.000 650.000.000 2.275.000.000 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Evaluasi *) Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
No 51 52 53 54 55 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Rencana Program Prioritas Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ pengendalian sarana dan prasarana perhubungan Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) 857 7.250 5.301 41.750 No 47 48 49 Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 5.247 50 51 52 53 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Peningkatan Pelayanan Angkutan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Kesesuaian/ Relevansi Pagu Indikatif (Rp) Ya Tidak Evaluasi *) Tindak Lanjut 2.125.000.000 √ 650.000.000 √ 3.650.000.000 √ √ 5.000.000.000 √ 204.500.000.000 √ 2.675.000.000 √ 2.700.000.000 √ Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Hasil Tindak Lanjut II-139
No 56 57 58 59 60 61 62 63 II-140 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Rencana Program Prioritas Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas serta Akses Informasi SDA dan LH Peningkatan Pengendalian Polusi pengelolaan ruang terbuka hijau Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) 3.694 2.998 803 9.637 No 54 55 56 Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas serta Akses Informasi SDA dan LH Peningkatan Pengendalian Polusi 57 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pembangunan sistem pendaftaran tanah Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Pengembangan Sistem Informasi 161 34.663 161 214 58 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp) 300.000.000 2.089.727.940 650.000.000 264.174.000 77.868.719.800 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak √ √ √ √ √ √ √ √ √ Evaluasi *) Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
No 64 65 66 67 68 69 70 71 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Pertanahan Penataan Administrasi Kependudukan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana Rehabilitasi Sosial perlindungan dan Jaminan sosial Pemberdayaan sosial dan penanggulangan 1.644 589 214 214 535 2.591 1.413 3.694 59 60 61 62 63 64 65 66 Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender Rehabilitasi Sosial perlindungan dan Jaminan sosial Pemberdayaan sosial dan penanggulangan RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Kesesuaian/ Relevansi Pagu Indikatif (Rp) Ya Tidak Evaluasi *) Tindak Lanjut 4.600.000.000 √ √ 1.586.000.000 √ 1.015.000.000 √ 1.075.000.000 √ 944.975.000 √ 4.600.000.000 2.700.000.000 √ √ 8.175.000.000 √ Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Hasil Tindak Lanjut II-141
No 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 II-142 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas kemiskinan kemiskinan Pembinaan Generasi Muda Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan sosial Bantuan terhadap tempat-tempat ibadah Pembinaan Mental, Akhlak dan Etika Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Pengembangan Nilai Budaya Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 428 7.763 2.907 642 535 535 535 11.201 5.600 67 68 69 70 71 72 Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama Pembinaan Mental, Akhlak dan Etika Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Pengembangan Nilai Budaya Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pengembangan Pengembangan HI 2.800 73 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp) 900.000.000 900.000.000 500.000.000 800.000.000 3.065.000.000 2.330.000.000 2.800.000.000 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Evaluasi *) Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
No 82 83 84 85 86 87 88 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Rencana Program Prioritas dan Jamsostek perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan Revitalisasi BLKI Perencanaan Tenaga Kerja Penciptaan Iklim usaha, Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) 2.800 6.481 107 134 4.551 14.992 14.735 No 74 75 76 77 78 Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas HI dan Jamsostek perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan Revitalisasi BLKI Penciptaan Iklim usaha, Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Kesesuaian/ Relevansi Pagu Indikatif (Rp) Ya Tidak Evaluasi *) Tindak Lanjut 3.517.888.000 √ 6.060.000.000 √ √ 185.000.000 √ √ 4.320.000.000 √ 15.111.644.720 √ Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Hasil Tindak Lanjut II-143
No 89 90 91 92 93 94 95 II-144 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Pengembangan sistem pendukung Usaha bagi Koperasi & UMKM (KUMKM) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Iklim Investasi penyiapan potensi sumberdaya, 2.249 10.708 3.694 1.339 9.022 1.820 1.901 79 80 81 82 83 84 85 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM Pengembangan Koperasi dan UKM Berbasis Potensi Lokal Pengembangan Koperasi dan dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Iklim Investasi penyiapan potensi Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp) 4.405.030.000 2.150.000.000 2.335.000.000 1.075.904.000 3.475.000.000 275.000.000 600.000.000 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak √ √ √ √ √ √ √ √ √ Evaluasi *) Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No Rencana Program Prioritas sarana dan prasarana daerah Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 96 Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu 1.703 Prioritas Urusan Penanaman Modal Daerah lain yang dicadangkan... Pengembangan Nilai-nilai Budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya 100 Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 101 Pelestarian Cagar Budaya dan Pemuseuman 97 98 99 4.283 1.339 803 1.071 1.606 86 87 Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya 102 Pembinaan Seni 642 103 dan Perfilman Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya 375 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Kesesuaian/ Relevansi Pagu Indikatif (Rp) Ya Tidak Evaluasi *) Tindak Lanjut √ 1.925.000.000 √ √ 10.843.740.000 √ 6.583.325.000 √ √ √ √ √ Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Hasil Tindak Lanjut II-145
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas 104 Pembinaan 535 Sejarah dan Nilai Budaya 105 Peningkatan Peran serta Kepemudaan 2.142 88 Peningkatan Peran serta Kepemudaan 106 Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 107 Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 642 214 89 90 Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 108 Pengembangan 803 Kebijakan dan Manajemen Olahraga 109 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 8.074 91 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga II-146 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Terwujudnya pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan berwirausahaan Terwujudnya pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan berwirausahaan Terwujudnya pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan berwirausahaan 1798 pemuda 1798 pemuda 1798 pemuda Meningkatnya prestasi olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada even POPNAS (Pekan ≤ 15 Pagu Indikatif (Rp) 3.350.000.000 4.100.000.000 200.000.000 12.122.652.000 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak √ √ √ √ √ √ Evaluasi *) Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas 110 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 214.165 92 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 111 Pembinaan Generasi Muda 1.285 93 Pembinaan Generasi Muda 112 Peningkatan 375 Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 113 Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 114 pengembangan wawasan kebangsaan 343 353 94 95 Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal pengembangan wawasan kebangsaan RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Olahraga Pelajar Nasional) Meningkatnya prestasi olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada even POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar Nasional) Terwujudnya peningkatan pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan berwirausahaan ≤ 15 1798 pemuda Menurunnya tingkat kriminalitas 10 Kesesuaian/ Relevansi Pagu Indikatif (Rp) Ya Tidak Evaluasi *) Tindak Lanjut 6.876.160.000 √ 2.100.000.000 √ √ 2.027.160.000 √ 1.665.000.000 √ Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Hasil Tindak Lanjut II-147
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas 115 kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 116 peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 117 pendidikan politik masyarakat 118 Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan 119 Kemitraan Kamtibmas 120 Ketahanan 364 343 343 385 535 353 96 97 98 99 kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) pendidikan politik masyarakat Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan Ekonomi Masyarakat 121 Peningkatan 4.283 Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat daerah 122 peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah 123 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 696 712 100 101 peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan II-148 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp) 600.000.000 484.000.000 980.000.000 1.214.000.000 4.286.810.000 2.138.300.000 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak √ √ √ √ √ √ √ √ √ Evaluasi *) Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No Rencana Program Prioritas Keuangan Daerah Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Keuangan Daerah 124 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 125 Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 126 Peningkatan 4.050.876 648 214 102 103 104 105 106 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Prioritas Rutin lain yang dicadangkan (10)... Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 107 Penataan dan Penyempurnaan RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Kesesuaian/ Relevansi Pagu Indikatif (Rp) Ya Tidak Evaluasi *) Tindak Lanjut 250.000.000 √ 6.566.090.148 √ 3.579.500.000 √ 9.789.380.000 √ 1.325.000.000 √ √ 150.000.000 √ Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Hasil Tindak Lanjut II-149
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 127 Mengintensifkan 193 108 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 128 Penataan Peraturan Perundang- undangan 129 Penataan Daerah 214 717 109 110 Penanganan Pengaduan Masyarakat Penataan Peraturan Perundang- undangan Penataan Daerah Otonomi Baru Otonomi Baru 130 Pembinaan dan 268 Pengawasan Represif thdp produk Hukum Kab/Kota 131 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan 1.371 111 112 113 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah II-150 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp) 100.000.000 3.323.657.836 1.824.320.000 1.690.000.000 2.700.000.000 1.125.000.000 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak √ √ √ √ √ √ √ Evaluasi *) Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas 114 Koordinasi pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada 132 pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi 193 133 peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi 482 115 peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi 134 Pelaksanaan 4.497 Legislasi Daerah (Prolegda) 135 Bantuan Hukum 136 Pelaksanaan 268 268 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 137 Penataan dan Dokumentasi Hukum 161 138 Sosialiasi Hukum dan Produk Perundang- 268 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Kesesuaian/ Relevansi Pagu Indikatif (Rp) Ya Tidak Evaluasi *) Tindak Lanjut 12.400.000.000 √ √ 459.610.000 √ √ √ √ √ √ Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Hasil Tindak Lanjut II-151
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas undangan 139 Penataan di bidang administrasi Hukum dan Peraturan Perundang- undangan 268 140 Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah 693 141 penataan 428 kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi 142 pengembangan koordinasi dan sikronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota 343 116 Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi pengembangan koordinasi dan sikronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan II-152 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp) 130.680.000 467.750.000 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak √ √ √ √ √ Evaluasi *) Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dalam rangka penguatan reformasi birokrasi 143 penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi 144 Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 145 Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat 146 Rehabilitasi dan 375 18.975 5.936 2.570 117 118 119 120 kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Rekonstruksi Pasca Bencana 147 Pendidikan Kedinasan 469 148 peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 149 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 10.246 4.709 121 122 peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pembinaan dan Pengembangan Aparatur RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Kesesuaian/ Relevansi Pagu Indikatif (Rp) Ya Tidak Evaluasi *) Tindak Lanjut 250.000.000 √ 3.230.000.000 √ 6.051.420.000 √ 7.610.000.000 √ √ 55.619.629.500 √ 8.178.976.000 √ Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Hasil Tindak Lanjut II-153
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No 123 Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Program Prioritas Urusan Kepegawaian lain yang dicadangkan... 150 Peningkatan 4.497 Ketahanan Pangan 151 Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa 152 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kelurahan dan Keuangan Desa/kelurahan 153 Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan 154 Pengelolaan SDA Desa/kelurahan dan Pengembangan TTG 8.031 5.354 10.708 1.071 124 125 126 127 Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kelurahan dan Keuangan Desa/kelurahan Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan Pengelolaan SDA Desa/kelurahan dan Pengembangan TTG Beras Miskin Gratis (Raskintis) 155 Beras Miskin Gratis (Raskintis) 16.062 128 II-154 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp) 25.152.347.500 4.075.000.000 2.845.000.000 1.900.000.000 2.025.000.000 13.175.000.000 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak √ √ √ √ √ √ √ Evaluasi *) Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas 156 pengembangan data/informasi/stat istik daerah 157 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 158 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 159 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 160 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan 803 91 535 143 535 129 130 131 132 133 pengembangan data/informasi/st atistik daerah Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan 161 Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan 162 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 163 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 164 pengkajian dan penelitian bidang 161 91 1.285 535 134 135 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa pengkajian dan penelitian bidang RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Kesesuaian/ Relevansi Pagu Indikatif (Rp) Ya Tidak Evaluasi *) Tindak Lanjut 500.000.000 √ 217.000.000 √ 1.362.000.000 √ 120.000.000 √ 1.823.000.000 √ √ √ 13.748.099.620 √ 1.249.310.000 √ Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Hasil Tindak Lanjut II-155
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas 165 komunikasi dan informasi fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 166 kerjasama informasi dan media massa 167 optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 268 268 535 136 137 138 139 komunikasi dan informasi fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan kerjasama informasi dan media massa optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 168 Mengintensifkan 535 penanganan pengaduan masyarakat 169 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 170 Peningkatan kesejahteraan Petani 171 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkeb 1.205 1.606 2.677 140 141 142 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Peningkatan kesejahteraan Petani Peningkatan Ketahanan Pangan II-156 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp) 12.688.411.000 600.000.000 8.559.575.000 2.200.000.000 13.654.771.000 4.480.000.000 10.726.692.000 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak √ √ √ √ √ √ √ √ Evaluasi *) Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No Rencana Program Prioritas unan) 172 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebu nan 173 Peningkatan produksi hasil pertanian/perkebu nan 174 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 175 Peningkatan produksi hasil peternakan 176 Peningkatan produksi hasil peternakan 177 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) 2.356 3.239 910 1.071 2.142 2.142 No 143 144 145 146 147 148 149 Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas (Pertanian/Perkeb unan) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkeb unan Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Peningkatan produksi hasil pertanian/perkeb unan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Peningkatan produksi hasil peternakan Peningkatan produksi hasil peternakan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkeb 150 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Kesesuaian/ Relevansi Pagu Indikatif (Rp) Ya Tidak Evaluasi *) Tindak Lanjut 340.000.000 √ 80.000.000 √ 4.782.330.000 √ 307.120.000 √ 2.000.000.000 √ √ 572.250.000 √ 2.420.000.000 √ Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Hasil Tindak Lanjut II-157
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas unan Lapangan 178 Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha 179 Peningkatan 1.832 5.696 Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha 180 Peningkatan 4.061 Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 181 Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 182 Peningkatan Fungsi dan Daya dukung DAS berbasis 696 1.446 151 152 Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Peningkatan Fungsi dan Daya dukung DAS berbasis II-158 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp) 642.320.000 200.000.000 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak √ √ √ √ √ Evaluasi *) Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No Rencana Program Prioritas Pemberdayaan Masyarakat Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Pemberdayaan Masyarakat 183 Perencanaan dan Pengembangan Hutan 184 perlindungan dan konservasi SDA 185 Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi 186 pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah 187 pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 2.570 1.339 428 482 55.500 153 154 155 156 157 158 159 160 Perencanaan dan Pengembangan Hutan perlindungan dan konservasi SDA Deleniasi dan Konservasi Sumber Daya Alam(SDA) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah Penelitian/Penge mbangan ESDM dan Air tanah pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Kesesuaian/ Relevansi Pagu Indikatif (Rp) Ya Tidak Evaluasi *) Tindak Lanjut 1.184.461.000 √ 1.370.050.000 √ 235.080.000 √ 65.733.053.000 √ 617.000.000 √ 1.025.480.000 √ 3.381.400.000 √ 10.486.320.000 √ Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Hasil Tindak Lanjut II-159
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No Rencana Program Prioritas 188 pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) 161 No 161 Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 189 Penyusunan 107 Peraturan Daerah tentang Distribusi dan Penggunaan BBM Bersubsidi 190 Peningkatan 5.000 Penganekaragama n Sumber Energi Alternatif Berbasis Lokal 191 Pengembangan Pemasaran Pariwisata 192 Pengembangan Destinasi Pariwisata 193 Pengembangan Kemitraan Pariwisata 194 Ekonomi Kreasif 642 5.354 1.071 162 163 164 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Kemitraan Pariwisata 1.606 Berbasis Seni dan Budaya 195 Ekonomi Kreasif Berbasis Media, Desain dan IPTEK 2.677 II-160 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp) 400.000.000 8.657.760.000 5.905.172.000 2.077.000.000 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak √ √ √ √ √ √ √ √ Evaluasi *) Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No Rencana Program Prioritas 196 Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan 197 Pengembangan Perikanan Budidaya 198 Pengembangan Perikanan Tangkap 199 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan 200 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 201 Peningkatan Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) 8.853 7.956 6.696 7.207 760 455 No 165 166 167 168 169 170 171 Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan Pengembangan Perikanan Budidaya Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Dukungan Manajemen dan Teknis Kelautan dan Perikanan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Kesesuaian/ Relevansi Pagu Indikatif (Rp) Ya Tidak Evaluasi *) Tindak Lanjut 5.400.000.000 √ 1.245.000.000 √ 16.935.000.000 √ 2.700.000.000 √ 927.000.000 √ 1.604.636.000 √ 155.265.000 √ Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Hasil Tindak Lanjut II-161
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI No Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas 202 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 203 Penataan Struktur Industri 204 Perencanaan dan Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial 205 Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro) 1.836 321 214 568 172 173 174 175 176 177 178 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penataan Struktur Industri Perencanaan dan Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Promosi Produk Unggulan Daerah (baru) 206 Pembangunan Kawasan Transmigrasi 11.029 207 Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 5.354 179 Peningkatan Kompetensi dan Perluasan II-162 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp) 44.005.000 3.682.117.000 489.898.000 120.000.000 326.044.000 1.674.435.000 1.171.882.000 2.330.000.000 Kesesuaian/ Relevansi Ya Tidak √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Evaluasi *) Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
No PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 RPJMD PROVINSI Rencana Program Prioritas Kerangka Pendanaa n tahun 2014 Rp. (juta) No Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Kesempatan Kerja (baru) 180 Pengembangan Wilayah Transmigrasi 5.500.387 RKPD PROVINSI Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Kesesuaian/ Relevansi Pagu Indikatif (Rp) Ya Tidak Evaluasi *) Tindak Lanjut 1.450.000.000 √ 1.801.835.389.650 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Hasil Tindak Lanjut II-163
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 ) Evaluasi 1. Rencana program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 sebanyak 207 program. Dalam dokumen RKPD Tahun 2014 program prioritas yang dilaksanakan sebanyak 180 program dimana 144 (69,56%) program merupakan rencana program prioritas dalam dokumen RPJMD dan terdapat program yang baru muncul sebanyak 36 program. 2. Hampir seluruh program dalam dokumen RKPD tidak mencantumkan indikator kinerja dan target indikator. 3. Sulit untuk menyimpulkan bahwa indikator kinerja dalam RKPD dapat menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD provinsi. 4. Pagu indikatif dalam RKPD 2014 belum mengacu dan juga bukan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan RPJMD tahun yang bersangkutan Evaluasi terhadap hasil RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD sampai dengan tahun 2014. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui: 1. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD, dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan 2. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD, dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah, dan pembangunan jangka menengah nasional. Secara lengkap, evaluasi hasil RPJMD 2012-2017 dengan periode pelaksanaan RKPD tahun 2013 dan 2014 adalah sebagaimana disajikan pada table 2.66 II-164 RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
Kode 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel II.88. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Pelaksanaan: 2012 - 2014 SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp K 2016 Rp K 2017 Rp K 2013 Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K 2017 Rp K 2013 Rp Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp WAJIB PENDIDIKAN Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Program PAUD 1.997.960.000 3.257.685.000 1.480.177.00 0 3.257.685.00 0 74,08 100 APK PAUD Prestasi PAUD Tk. Nasional 19,23% 0 50,04% 2 52,00% 31,87% 37,97% 44,01% 19,23% 1 31,87% 36,98%
100% Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun 12.806.034.500 11.974.860.000 9.271.645.80 0 11.974.860.0 00 100% APK SD sederajat APM SD sederajat Angka Melanjutkan SD/MI Angka Mengulang SD/MI Persentase Kelulusan SD/MI Angka DO SD/MI APK SMP sederajat APM SMP Sederajat Angka DO SMP/MTs Angka Melanjutkan SMP/MTs Persentase Kelulusan SMP/MTs Angka Mengulang SMP/MTs 114,64 95,27 92,07 64,24 116,26% 97,00% 100,00% 4,00% 100,00% 0,30% 97,96% 84,00% 0,40% 100,00% 99,90% 115,26% 95,24% 94,56% 67,79% 116,23% 97,01% 97,72% 100,00% 0,39% 99,77% 72,21% 0,72% 99,54% 99,86% 116,26% 96,23% 98,48% 5,87% 100,00% 0,36% 96,86% 76,14% 0,60% 97,98% 99,27% 116,27% 96,61% 99,24% 4,94% 100,00% 0,33% 96,86% 80,07% 0,50% 98,99% 99,58% 116,26% 97,00% 100,00% 4,00% 100,00% 0,30% 97,96% 84,00% 0,40% 100,00% 99,90% 116,22% 95,07% 96,20% 8,68% 100,00% 0,45% 92,38% 64,35% 0,90% 94,32% 98,32% 116,23% 97,01% 97,72% 100,00% 0,39% 99,77% 72,21% 0,72% 99,54% 99,86% 100,83% 99,82% #DIV/0!
105,86%
102,44%
106,71%
92,75%
101,08%
103,73%
101,35%
100% 100%
0,45%
0,62%
0,53%
0,45%
0,87%
Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 12.489.482.100 14.691.539.500 8.185.126.93 8 14.691.539.5 00 100% APK Pendidikan Menengah APM Pendidikan Menengah Angka DO Pendidikan Menengah Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA Angka Mengulang Pendidikan Menengah Persentase 76,06 47,57 98,23% 70,00% 1,40% 99,95% 0,60% 76,90% 52,20% 84,14% 58,60% 1,26% 99,90% 89,60% 61,06% 1,66% 99,43% 0,75% 93,92% 65,53% 1,53% 99,69% 0,68% 98,23% 70,00% 1,40% 99,95% 0,60% 76,65% 47,66% 2,05% 98,66% 0,98% 84,14% 58,60% 1,26% 99,90% 95,72% 95,63% 137,88% 101,25%
100% 100% 100% 100% 99,95% 99,90% 99,70% 99,82% 99,95% 99,32% 99,90% 101,44% 100% Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%) II-165
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kode SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp Kelulusan Siswa SMK 1 1 4 Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Program Pendidikan Non Formal 2.343.433.000 2.887.392.900 Jumlah Warga Belajar Paket A, B dan C Tingkat Kelulusan UNPK Penduduk Buta Aksara Prosentase Pengangguran yang terlatih Jumlah peserta kursus bersertifikat 4,17 4,08% 86,40% 3,60% 17,88% 9 .172 3,25% 18,31% 5.370.000.00 0 1 1 5 Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Program Manajemen Layanan Pendidikan 416.472.000 1.068.050.000 Tersedianya Gambaran Umum Pendidikan di Prov. Kep, Babel Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendidikan di Prov. Kep. Babel Tersedianya Dokumen Hasil Monev pendidikan di Prov. Kep. Babel 2 Dok 3 Dok 3 Dok 2 Dok 3 Dok 3 Dok 1 2 KESEHATAN 1 1 2 2 1 2 Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase ketersediaan obat buffer stock untuk pelayanan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota. 100 100% 100% 319.000.000 7.496.000.00 0 Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup (IKU) Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (IKU) Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar (SPM) Tersedianya jasa operasional dan jasa pelayanan bagi tenaga medis dan non medis 8,39 27 98 28 100 265 9,54 31% 98% 31% 100 265 II-166 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 9 .802 2,87% 18,76% 2 Dok 3 Dok 3 Dok 100% 100% 29% 98% 30 100 265 2016 Rp 5.370.000.00 0 425.000.000 7.972.000.00 0 K 10.432 2,50% 19,23% 2 Dok 3 Dok s 100% 100% 28% 98% 29 100 265 2017 Rp 5.370.000.00 0 489.000.000 8.284.000.00 0 Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2013 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K 1.989.724.34 6 2.887.392.90 0 9,229 86,40% 4,37% 3,60% 15,21% 17,88% 5,78 347.190.590 1.068.050.00 0 3 Dok 5 Dok 4 Dok 101 36 96,6 36 266 Rp K 2017 Rp 2013 K 87,90% 132,92% 111,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rp Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp 100% 100% 100% 100% K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%)
Kode 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp Jumlah kunjungan ke Puskesmas dan rumah keluarga pasien Jumlah tenaga penunjang dan pengelolaan pelayanan kesehatan Jumlah pasien yang menerima terapi mental sosial Jumlah anak yang dilayani pada unit tumbuh kembang anak Jumlah pelayanan rumah sakit 95 22 500 170 85 18 420 160 25 22 Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 854.000.000 Persentase Kab/ Kota dengan cakupan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) (IKU) Persentase Kab/Kota yang memiliki posyandu mandiri (IKU) 70 40 60 30 Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentasi balita yang ditimbang berat badan (IKU) 78 65 797.000.000 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2.278.000.00 0 Persentase rumah sehat yang memenuhi syarat kesehatan (IKU) Persentase penduduk yang mengakses air minum berkualitas (IKU) 90 74 85 68 Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular 5.125.000.00 0 Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk(API) (IKU) Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk (IKU) Prevalensi HIV (Persentase kasus terhadap penduduk berisiko ) (IKU) Persentase kasus baru TB Paru ( BTA Positif) yang disembuhkan 4,1 < 1 3,75 < 46 27,93 24,11 8,33 7,15 < 10 90 <2 <51 <10 90 Terpenuhinya Program Standarisasi K 90 20 460 165 22 60 33 70 87 70 <2 <50 <10 90 2016 Rp 888.000.000 1.000.000 2.367.000.00 0 5.325.000.00 0 K 95 22 500 170 25 65 35 75 89 72 <1 <48 <10 90 2017 Rp 921.000.000 1.000.000 2.457.000.00 0 5.528.000.00 0 2013 K 77 15 351 151 21 61 29 56 76 61 < 4 < 54 < 11 90 Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%) II-167
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kode SASARAN kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Program Prioritas Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp 1.367.000.00 0 Persentase capaian nilai akreditasi yang diterima (standar Join Commision International (JCI)) Jumlah sertifikat BLUD yang diterima Jumlah standar pelayanan kesehatan yang tersusun Jumlah sertifikat izin mendirikan rumah sakit yang diterima Jumlah sertifikat/izin AMDAL yang terbit 50% (Madya) 100% (BLUD Penuh) 7 1 1 37.50 5 1 1 2 2 8 9 Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan 100 100 10.249.000.0 00 7.402.000.00 0 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang melaksanakan pelayanan sesuai standar (IKU) Jumlah alat kesehatan belanja modal dan perbekalan kesehatan Jumlah obat generik dan non generik yang tersedia Jumlah perlengkapan rumah tanggga rumah sakit Jumlah gudang obat/apotik Jumlah ruang terapi yang dikembangkan Jumlah ruang rontgen rumah sakit Jumlag gedung dapur bersih Jumlah gedung trauma center Jumlah ruang laboratorium rumah sakit sesuai standar Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah sakit Jumlah bangunan rumah sakit yang 100 60 85 45 2 1 1 1 2 1 100 50 75 40 5 1 II-168 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 45 6 100 100 55 80 45 1 1 1 2016 Rp 1.420.000.00 0 10.000.000.0 00 7.692.000.00 0 K 50(mad ya) 7 100 100 60 85 45 1 2017 Rp 1.474.000.00 0 10.000.000 7.985.000.00 0 2013 K 6 pelayan an 71 101 41 67 36 Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K 2017 Rp 2013 K tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada
100% tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada Rp Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%)
Kode 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 # # # # # # PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp di rehabilitasi Jumlah sertifikat penetapan tipe rumah sakit Jumlah sistem informasi kegiatan rekam medis 1 1 1 Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSParu?RSM ata 683.000.000 Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Jumlah pemeliharaan rutin ruang rawat inap rumah sakit Jumlah alat kesehatan yang dipelihara Jumlah alat kesehatan yang teruji dan terkalibrasi 1 1 3 3 1 1 3 Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.025.000.00 0 Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (IKU) Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU) Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU) Rasio bidan per 100.000 penduduk (IKU) 9,7 34,3 337,6 96 7.5 29.7 282.5 80.8 Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Meningkatnya Kab/Kota dengan cakupan pelayanan lansia (Persentase) Persentase cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan 8,39 28 100 85 9,54 31 85 70 54.600.000 214.000.000 214.000.000 1.017.000.00 0 K 1 1 3 8.2 31.3 300.9 85.91 30 90 75 2016 Rp 71.000.000 1.065.000.00 0 581.000.000 228.000.000 228.000.000 1.082.000.00 0 K 1 1 3 8.9 32.8 319.3 90.96 29 100 80 2017 Rp 737.000.000 1.106.000.00 0 77.600.000 300.000.000 300.000.000 1.124.000.00 0 2013 K 6,2 26,8 245,9 70,8 36 43 51 Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp tidak ada tidak ada 70,83% tidak ada tidak ada tidak ada 50%
tidak ada tidak ada
tidak ada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%) II-169
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kode SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp K 2016 Rp K 2017 Rp K 2013 Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K 2017 bangka belitung Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup (IKU) Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 8,39 27 28 9,54 31 31 29 30 28 29 36 36 1 1 1 1 2 2 2 2 # # # # Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Program Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang balai Labkes Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Persentase ketersediaan profil kesehatan Provinsi dan Kab/Kota per tahun (IKU) 100 100 268.000.000 100 285.000.000 100 380.000.000 101 Persentase RS Provinsi,Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan (SPM RS)) 100 100 1.392.100.00 0 100 13.805.000.0 00 100 19.771.000.0 00 71 Cakupan 90 pelayanan Laboratorium 95 80 3.032.000.00 0 85 3.224.000.00 0 4.305.000.00 0 71 964.000.000 1.025.000.00 0 1.065.000.00 0 Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (IKU) Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU) Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU) Rasio bidan per 100.000 penduduk (IKU) 9,7 34,3 337,6 96 7.5 29.7 282.5 80.8 8.2 21.3 300.9 85.91 8.9 32.8 319.3 90.96 6,2 26,8 245,9 70,8 1 2 # Terpenuhinya kapasitas dan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat bangka belitung Program Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan Persentase Kabupaten/Kota dengan Kesiasiagaan penanggulangan bencana 100 100 1.071.000.00 0 100 1.139.000.00 0 100 1.000.000.00 0 101 1 3 PEKERJAAN UMUM 1 3 1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur penunjang pembangunan Program Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan*) 218.324.685.925 126.112.702.397 239.152.000. 000 248.508.000. 000 257.976.000. 000 200.049.576. 522 24.331.099.2 47 Panjang jalan dalam kondisi mantap 66% dan Jembatan sepanjang 1870 meter 12 Km 1870 km 125 Km 3 374 25 3 374 25 3 374 25 Jalan yang terbangu n sepanja ng 29,52 Km Jembata n yang terbangu n sepanja ng 366 meter Peningk atan jalan II-170 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Rp 2013 K tidak ada tidak ada tidak ada 50% tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada 91,63% tidak ada Rp Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp 19,29% K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%)
Kode 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur penunjang pembangunan Program rehabilitasi/pemelihar aan Jalan dan Jembatan Panjang jalan dan jembatan provinsi yang terpelihara dengan baik 874.33 km 87.854.591.000 86.189.585.103 874.33 56.941.000.0 00 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur penunjang pembangunan Program tanggap darurat jalan dan jembatan Terpeliharanya jalan/jembatan yang diakibatkan bencana alam atau lainnya yang memerlukan penanganan darurat 3 unit 1UNIT 1.138.800.00 0.000 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur penunjang pembangunan Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan Tersedianya dokumen data base jalan dan jembatan provinsi 7 dokumen dengan 24,19% total panjang jalan provinsi 584.200.000 1.059.500.000 2DOKU MEN 1.708.000.00 0 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur penunjang pembangunan Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur penunjang pembangunan Program Perencanaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan*) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan Terwujudnya sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambunga n 1 gedung workshop, 70% alat-alat berat dan alat-alat laboratorium 7.572 Ha 6.000.000.000 19.463.223.800 2 2.142.128.000 1.429HA 19.360.000.0 00 15.943.000.0 00 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur penunjang pembangunan Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur penunjang pembangunan Program penyediaan dan pengelolaan air baku Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Terwujudnya layanan air baku untuk air minum Tersedianya sumber air yang mampu untuk memenuhi kebutuhan terhadap air 75 Ha 98 Ha 20HA 530.737.000 20HA 6.833.000.00 0 5.694.000.00 0 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur penunjang pembangunan Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Tersedianya sumber air baku,air bersih dan pengelolaan limbah 3 kws di ....ksk/ksp/ks n 3kws di ..ksk/ks p/ksn 3.416.000.00 0 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur penunjang pembangunan Program pengendalian banjir Terwujudnya sistem pengendalian banjir 52.515 M' 9.230.015.900 12.193.914.000 8,009 M2 27.974.000.0 00 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur penunjang pembangunan Program Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh*) tersedia infrastruktur di kawasan strategis,khusus dan potensial 3 kws di ....ksk/ksp/ks n 7.889.492.338 44.100.800.000 3kws di ..ksk/ks p/ksn 5.125.000.00 0 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur tersedianya infrastruktur dikawasan perdesaan 1.040.740.000 550.850.000 39.289.000.0 00 K 874.33 1UNIT 2DOKU MEN 2 1.78HA 25HA 24ha 3kws di ..ksk/ks p/ksn 10.000M 2 3kws di ..ksk/ks p/ksn 2016 Rp 62.635.000.0 00 1.150.000.00 0 1.925.000.00 0 1.850.000.00 0 25.000.000.0 00 24.000.000.0 00 11.000.000.0 00 3.000.000.00 0 16.000.000.0 00 4.500.000.00 0 40.826.000.0 00 K 874.33 1UNIT 1DOKU MEN 1 2.143HA 75HA 27ha 3kws di ..ksk/ks p/ksn 18,125M 2 3kws di ..ksk/ks p/ksn 2017 Rp 68.899.000.0 00 1.150.000.00 0 1.100.000.00 0 1.550.000.00 0 30.000.000.0 00 30.000.000.0 00 12.000.000.0 00 3.000.000.00 0 13.000.000.0 00 4.500.000.00 0 42.382.000.0 00 2013 K provinsi sepanja ng 53.61 km Pemelih araan jalan sepanja ng 816.2 km Rp 80.564.420.2 15 100% 4 dokume n dengan 12.14 % total panjang jalan provinsi 31 % alat-alat berat dan alat laborator ium 475.053.000 5.575.181.00 0 1.000 Ha 18.525.083.3 00 6 Ha 5 Ha Jumlah prasaran a air bersih dikws khusus 20% 2.000 M' 9.086.380.40 0 Jumlah Jaringan jalan di kws strategis ,khusus dan potensial 35% kws minapolit an/agrop olitan,KE K dll 7.021.475.00 0 953.238.000 Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 12.136.778.6 50 91,70% 14,08% tidak ada 20.172.000 81,32% 1,90% 75.060.000 92,92% 3,50% 95,18% 11.600.000
2,19%
1.664.677.40 0 98,44% 13,65% 615.614.700 89,00% 1,40% 21.550.000 91,59% 3,91% Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%) II-171
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kode SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp penunjang pembangunan Perdesaan*) 6 kws di 6 kab 35 desa 10 desa di 6 kab 6 desa/6 kab 6 desa/6 kab 6 desa/6 kab 1 4 PERUMAHAN 1 4 1 Program Perencanaan Pengembangan Perumahan*) terbangunnya sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 135 unit di 7 kab/kota 333.700.000 135 unit di 7 kab/kota 4.612.000.00 0 1 4 2 Program Lingkungan Sehat Perumahan terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi MBR 7 kws di 7 kab/kota 7 kws di 7 kab/kota 7.972.000.00 0 1 4 3 Program pemberdayaan komunitas perumahan terwujudnya sapras lingkungan perumahan dan kws permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat 50 desa di 7 kab/kota 50 desa di 7 kab/kota 19.929.000.0 00 1 4 4 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Tertanganinya lingkungan perumahan dan kws permukiman yang terkena dampak bencana alam/sosial 7 kws di 7 kab/kota 7 kws di 7 kab/kota 1.196.000.00 0 II-172 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2016 K Rp 6 desa/6 kab 135 unit di 7 kab/kota 4.050.000.00 0 7 kws di 7 kab/kota 7.000.000.00 0 50 desa di 7 kab/kota 17.500.000.0 00 7 kws di 7 kab/kota 1.050.000.00 0 K 6 desa/6 kab 135 unit di 7 kab/kota 7 kws di 7 kab/kota 50 desa di 7 kab/kota 7 kws di 7 kab/kota 2017 Rp 4.050.000.00 0 7.000.000.00 0 17.500.000.0 00 1.050.000.00 0 2013 K Rp Jumlah kws yang ditamba h Kuantita s dan kualitas jalan perdesa an 45% Luas kawasan kumuh/ miskin/te rtinggal perdesa an 35 % Jumlah Desa terlayani air minum 45% Jumlah desa kumuh yg terlayani pengelol aan limbah/p ersampa han 30% Luas kawasan genanga n air/rawa n banjir 45% terdapat 65% rumah tidak layak huni yg belum tertanga ni terdapat 60% kws MBR yang belum terlayani air bersih dan sanitasi terdapat 70% kws/des a tertingga l kekuran gan sapras perumah an dan permuki man terdapat perumah an dan kws permuki man yang berada di daerah/k ws rawan 320.249.500 Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K 2017 Rp 2013 K 95,97% tidak ada tidak ada tidak ada Rp Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%)
Kode 1 5 1 5 1 5 1 5 1 6 1 6 1 6 1 6 1 2 3 1 2 3 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp PENATAAN RUANG 2.631.000.00 0 Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan Termanfaatkanny a ruang sesuai peruntukkannya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Terkendalinya pemanfaatan ruang di Prov. Kep. Bangka Belitung Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterplan unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL Peta Citra Satlit QuickBird untuk peta tata ruang zona darat, zona laut, Sinkronisasi peta Citra Quick Bird Zona Darat dan Laut, Penguatan dan Pemanfaatan Peta Citra Quick Bird, Wastek 40 PPNS Prov/Kab/Kot a dan 5 Laporan Penyelenggar aan PR, Peralatan pendukung PPNS dan 30 Kasus per Kab/Kota 2.800.000.000 1.205.448.000 121.666.000 1 RDTR,K SP DAN ZR SEMUA KSP sinkroni sasi peta citra quick bird zone barat dan laut alat peralata n penduk ung ppns 17.200.000.0 00 1.025.000.00 0 1.253.000.00 0 Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan cepat tumbuh PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
2.900.000.000 1.594.000.00 0 Kebijakan terkait dengan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1 Dokumen Program Kerjasama Pembangunan Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh kuantitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota), badan usaha dan swasta 4 Perda RTRW dan Perda RTR Kawasan Strategis manfaat/dam pak kerjasama untuk pembanguna n Bangka Belitun 4
500.000.000 512.000.000 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Jumlah kebijakan bidang perekonomian #VALUE!
675.000.000 23 957.000.000 K 1 RDTR,K SP DAN ZR SEMUA KSP pemanf aatan dan penguat an peta bird zone 10 kasus perkab/ kota dan laporan pr 22 2016 Rp 24.100.000.0 00 14.050.000.0 00 2.600.000.00 0 1.300.000.00 0 1.657.000.00 0 200.000.000 500.000.000 1.090.000.00 0 K 1 RDTR,K SP DAN ZR SEMUA KSP wastek 20 kasus perkab/ kota dan laporan pr 22 2017 Rp 19.950.000.0 00 332.245.000. 000 46.000.000 1.300.000.00 0 1.720.000.00 0 700.000.000 3.000.000.00 0 500.000.000 1.090.000.00 0 2013 K bencana Rp Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Fasilitasi Percepat an Legislasi RTRW Kab/Kot a 1.457.002.60 0 1 6 PPNS Prov. Kep. Babel/K ab/ Kota Tersedia nya data wilayah strategis dan cepat tumbuh 1 4 (tiga) kerjasa ma antarpro vinsi
Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 63.070.000 52,04% 5,23% 30.580.000
25,13%
tidak ada 0,00%
36.900.000 78,61% 7,38% 52.292.680 98,72% 7,75% Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%) II-173
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kode SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp 1 1 1 1 6 6 6 6 4 5 6 7 Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam 22 dokumen 23 dokumen 5 dokumen 5 dokumen
444.540.000
5 Dokume 3.050.000.000 n 4.880.000.000 6dokum en 3.950.000.000 5dokum en 2.125.000.000 5dokum en 1.014.000.00 0 1.015.000.00 0 569.000.000 911.000.000 1 7 PERHUBUNGAN Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur penunjang pembangunan Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur penunjang pembangunan Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur penunjang pembangunan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Sarana dan Prasarana Perhubungan
46.769.000.0 00 5.650.000.00 0 36.869.000.0 00 1 8 LINGKUNGAN HIDUP 1 8 1 Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam diperkotaan dan pedesaan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
281.940.000 5.580.000.00 0 Terkoordinasinya pengelolaan sampah dan lahan 7 kab/kota 5kab/ko ta Cakupan pelayanan persampahan 3 TPA Regional di Prov.Kep.Bab el lanjutan penyele saian3 tpa regional di prov kep babel 1 8 2 Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3.708.933.500 3.929.000.00 0 Terpantaunya status mutu air Meningkatnya kualitas dan kapasitas serta jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan PPNS Bidang Lingkungan Hidup Tersosialisasinya Gerakan Sadar Lingkungan pada masyarakat 7 smbr air 18 org 1500 org 5sumbe r air 4org 1000org II-174 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2016 K Rp 6Dokum en 1.890.000.00 0 7dokum en 1.891.000.00 0 5dokum en 1.200.000.00 0 5dokum en 1.200.000.00 0 62.169.000.0 00 5.858.000.00 0 38.312.000.0 00 5.799.000.00 0 6kab/ko ta 200.000.000 lanjutan penyele saian3 tpa regional di prov kep babel 4.500.000.00 0 4.081.000.00 0 6sumbe r air 16org 1250org 2017 K Rp 5Dokum en 1.475.000.00 0 6dokum en 1.476.000.00 0 5dokum en 1.250.000.00 0 5dokum en 1.250.000.00 0 54.352.000.0 00 6.081.000.00 0 39.721.000.0 00 6.019.000.00 0 7kab/ko ta 200.000.000 lanjutan penyele saian3 tpa regional di prov kep babel 4.500.000.00 0 4.238.000.00 0 7sumbe r air 18org 1500org K 5 dokume n 6 dokume n 2 dokume n 1 kab/kota 35% TPA Regional yang belum mendap at penanga nan (sharing pemerint ah pusat) 3 smbr air 9 org 241 org 2013 Rp 293.658.800 Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 2015 2016 K Rp K Rp K 175.796.500 5.075.000 281.940.000 3.708.933.50 0 Rp K 2017 Rp 2013 K 72,59% 0,00% 66,06% 0,00%
79,31% Rp Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp 5,76% 0,00% 0,13% 100,00% 100,00% K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%)
Kode 1 8 1 8 1 8 1 11 3 4 5 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp Adanya Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup Terbinanya dan terpantaunya Pelaksanaan RKL dan RPL Terbinanya dan Terawasinya Komisi Penilai AMDAL Terpantaunya kegiatan usaha wajib AMDAL Terinventarisasiny a Kerusakan Lingkungan Hidup 18 kasus 50 keg 7 kab/kota 45 keg/usaha 1 dokumen 2kasus 35keg 7kab/ko ta 35keg/u saha 1dokum en Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Program Peningkatan Kualitas serta Akses Informasi SDA dan LH
804.064.000 3.189.000.00 0 Terbangunnya Jaringan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Terinventarisasiny a Status Lingkungan Hidup Daerah Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanaman dan hutan alam 8 jaringan 1 dokumen terbentuknya dan beroprasinya KPHL, sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanamandan hutan alam 6jaringa n 1dokum en terbentu knya 2 unit kphp di bangka Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program pengelolaan ruang terbuka hijau Terpantaunya status mutu udara 7 kota
339.030.000 5kota 854.000.000 10.249.000.0 00 Tingkat kualitas liingkungan dalam rangka pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan terpadu Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau di Prov. Kep. Babel rasio 23,87% 14 KSP (30%) 7 kab/kota 25% RTH 4KSP 1kab/ko ta PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN K 3kasus 40keg 7kab/ko ta 40keg/u saha 7jaringa n 1dokum en terbentu knya 2 unit kphp di bangka selatan 1 unit di belitung 6kota RTH 3KSP 2kab/ko ta 2016 Rp 3.313.000.00 0 1.500.000.00 0 10.650.000.0 00 K 0,9kasu s 50keg 7kab/ko ta 45keg/u saha 1dokum en 8jaringa n 1dokum en terlaksa nanya operasi onal kphp 7kota RTH 3KSP 0kab/ko ta 2017 Rp 3.440.000.00 0 1.750.000.00 0 11.056.000.0 00 2013 K 1 kasus 7 keg 7 kab/kota 19 keg/usa ha 1 dokume n 1 jaringan 2 dokume n terbentu knya 1 unit KPHP model dibangk a tengah 2 kota 1 KSP (0%) 1 kab/kota Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 804.064.000 90,70% 100,00% tidak ada tidak ada tidak ada 339.030.000 0,00% 100,00% tidak ada tidak ada tidak ada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%) II-175
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kode SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp 1 11 1 Meningkatnya indeks pembangunan manusia ANAK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 293.428.100 265.998.000 626.000.000 Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG Persentase SKPD yang memiliki Data Terpilah 23,2 % (10 dari 43 SKPD) 23,3 % (10 dari 43 SKPD) 4,6% (2 dari 43 SKPD) 18,6 % (8 dari 43 SKPD) 93% (4dari 43 skpd) 18,6% (8dari 43 skpd) 6 Instansi Vertikal Persentase Lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan 33 30 1 11 2 Meningkatnya indeks pembangunan manusia Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 532.830.800 1.029.545.000 228.000.000 Persentase kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan peran serta posisi perempuan Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan 1 kebijakan 6,09% 6,62% 5,96% 6,31% 1kebijak an 5,99% 6,38% 1 11 3 Meningkatnya indeks pembangunan manusia Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak 682.311.500 602.090.000 228.000.000 Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan Jumlah Kabupaten / Kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA) 10 kebijakan 11 3 2kebijak an 11 1 1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 569.000.000 1 12 1 Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan, dan pendapatan Bangka Belitung Program Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana 1.423.484.500 721.505.000 Jumlah kebijakan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana Tingkat prevalensi peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 kebijakan 78,76% 10,69% 78,72% 12,69% 1kebijak an 78,73% 12,19% 1 13 SOSIAL II-176 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 14% (6dari 43 skpd) 21% (9dari 43 skpd) 31 1kebijak an 6,02% 6,46% 2kebijak an 11 1 1kebijak an 78,74% 11,69% 2016 Rp 651.000.000 237.000.000 237.000.000 592.000.000 K 18,6% 8 dari 43 skpd 23,3% 10 dari 43 skpd 32 1kebijak an 6,60% 6,54% 2kebijak an 11 1kebijak an 78,75% 11,19% 2017 Rp 676.000.000 246.000.000 246.000.000 614.000.000 Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2013 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K 261.294.700 225.625.460 1 4,6% (2 dari 43 SKPD) 16,3 % (7 dari 43 SKPD) 8 Instansi Vertikal 18,6 % (8 dari 43 SKPD) 31 516.990.100 868.498.200 2 kebijaka n 5,90% 28,99% 6,17% 24,06% 574.513.600 376.545.300 2 kebijaka n 12 1 1.156.344.90 0 639.537.000 2 kebijaka n 78,70% 13,69% Rp K 2017 Rp 2013 K 89,05 100% 100% 100% 97,03 100% 491,36% 385,58% 84,20 100% 100%
81,23 100%
87,1%
109,6%
Rp Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp 84,82 100% 100% 100% 84,36 100% 486,41% 381,30% 62,54 100% 100% 100% 88,64 100% 100% 100% K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%)
Kode 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 2 3 4 5 6 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan, dan pendapatan Bangka Belitung Program Rehabilitasi Sosial
2.756.000.00 0 Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial Persentase desa yang di interpensi program Persentase kelurahan yang di interpensi program 7.375 orang 1475ora ng 6,70% 6% Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan, dan pendapatan Bangka Belitung Program perlindungan dan Jaminan sosial
1.503.000.00 0 Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial Persentase desa yang di interpensi program Persentase kelurahan yang di interpensi program 550oran g 10,30% 10% Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan, dan pendapatan Bangka Belitung Progaram Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan 2.102.860.000 3.929.000.00 0 Persentase PMKS penerima manfaat yang dilayani dan diberdayakan persentase PSKS yang mampu berperan dalam penyelenggaraank esejahteraan sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial Persentase desa yang di interpensi program Persentase kelurahan yang di interpensi program #REF! 2.050.000.00 0 Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja Program Pembinaan Generasi Muda Jumlah Pemuda yang mengikuti bimbingan tehnis kepemudaan #REF! 100 456.000.000 Program Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama Program Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan Jumlah Lembaga Keagamaan dan sosial di Prov Kep Babel Jumlah Lembaga Keagamaan dan sosial di Prov Kep 8.256.000.00 0 3.092.000.00 0 K 1475ora ng 6,70% 6% 5500ora ng 10,30% 10% Rp150,0 0 2016 Rp 2.864.000.00 0 1.950.000.00 0 1.562.000.00 0 4.083.000.00 0 2.150.000.00 0 320.000.000 600.000.000 6.850.000.00 0 3.000.000.00 0 K 1475ora ng 33% 30% 2785ora ng 52% 50% Rp 200,00 2017 Rp 2.973.000.00 0 2.100.000.00 0 1.622.000.00 0 423.800.000 2.450.000.00 0 600.000.000 9.250.000.00 0 3.350.000.00 0 2013 K Rp 14.745 orang 6,70% 106% 561 orang 10,30% 110% 1.713.588.21 0 4,416 321 14,30% 13,40% 1 1 Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
92,18 81,49 tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%) II-177
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kode SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp 1 13 1 13 1 13 1 13 1 14 7 8 9 # sosial Program Bantuan terhadap tempat- tempat ibadah Program Pembinaan Mental, Akhlak dan Etika Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Program Pengembangan Nilai Budaya KETENAGAKERJAAN Babel Persentase sarana ibadah yang dibantu terhadap jumlah proposal Persentase pembinaan Mental, Akhlak dan Etika Aparatur Persentase pembinaan terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama Jumlah lembaga adat dan Sanggar Seni 90% 90% 90% 60 75% 75% 75% 12 683.000.000 569.000.000 569.000.000 569.000.000 1 14 1 Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
147.946.250 11.912.000.0 00 Jumlah tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing Jumlah peserta pemagangan Perusahaan. Jumlah peserta pemagangan Dalam dan Luar Negeri. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan berbasis kompentensi Pelatihan Kewirausahaan Produktif Bagi Wirausaha Baru ( pasca lulusan pelatihan BLKI) Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pembinaan Desa Produktif 1000 org 800 Org 700 Org 60 100 50 200org 160org 140org 35 Desa 7desa 1 14 2 Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
4.154.331.200 5.956.000.00 0 Jumlah tenaga kerja mandiri sektor informal di pedesaan dan perkotaan Jumlah padat karya produktif dan instruktur di pedesaan dan perkotaan Jumlah masyarakat pedesaan dan perkotaan yang melaksanakan terapan teknologi tepat guna Pemberdayaan pendampingan tenaga kerja mandiri dan kerja sama antar lembaga 750 org 750 org 750 org 100 org 150org 150org 150org 20org 1 14 3 Terpenuhinya kapasitas dan kualitas Program Pengembangan HI dan Jamsostek
2.978.000.00 0 II-178 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 80% 80% 80% 12 60 100 50 210org 160org 140org 7desa 150org 150org 150org 20org 2016 Rp 1.500.000.00 0 800.000.000 800.000.000 800.000.000 11.378.000.0 00 6.189.000.00 0 3.095.000.00 0 K 85% 85% 85% 12 60 100 25 230org 160org 140org 7desa 150org 150org 150org 20org 2017 Rp 1.500.000.00 0 1.000.000.00 0 1.000.000.00 0 1.000.000.00 0 12.850.000.0 00 6.425.000.00 0 321.200.000 2013 K 130% 1 1 1 1001 0rg 801 Org 701 Pelaku Usahadi 35 Desa 36 desa 701 Org 21 org 1 1 1 Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 2015 2016 K Rp K Rp K 19.501.000 381.273.000 Rp K 2017 Rp 2013 K tidak ada tidak ada tidak ada 87,69% 100% 100% 87,69% tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada Rp Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp 13,18% 9,18% K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%)
Kode 1 14 4 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp pendidikan, kesehatan, dan pendapatan Bangka Belitung Jumlah PP yg disahkan Jumlah Perjajjian Kerja Bersama(PKB) yg didaftar Jumlah perusahaan yg menerapkan kesetaraan di tempat kerja Jumlah pembentukan lembaga kerjasama (LKS) Bipartit di Perusahaan Jumlah pembinaan lembaga kerjasama (LKS) Tripartit di kab/kota Rasio penyelesaian perselisihan HI di luar pengadilan HI terhadap jumlah kasus dalam bentuk perjanjian bersama Jumlah TK yang bekerja dalam hubungan kerja (DHK) yang menjadi peserta jamsostek Jumlah TK Luar Hubungan Kerja (LHK) yang menjadi peserta jamsostek Perusahaan yang menerapkan pengupahan berdasarkan perundingan dan/atau penerapan struktur dan skala upah 660 PP 554 PKB 765 Prshn 475 Prshn 7 Kab/Kota 75% 50.356 Tk 1000 Tk 105pp 105pkb 105prsh n 90prshn 7kab/ko ta 75% 350tk 200tk 865 Prshn 35prshn Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
2.978.000.00 0 Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak Kerjasama penerapan norma kerja perempuan dan anak Perusahaan yang melaksanakan aturan waktu kerja, waktu istirahat dan pengupahan Perusahaan yang melaksanakan aturan penempatan dan 500 anak 60% 60% 65% 60% 100anak 10% naik 10 % naik 10 % naik 10 % 2016 K Rp 140pp 105pkb 105prsh n 100prsh n 7kab/ko ta 75% 450tk 200tk 35prshn 3.095.000.00 0 100anak 10% naik 10 % naik 10 % naik 10 % 2017 K Rp 175pp 105pkb 105prsh n 110prsh n 7kab/ko ta 75% 500tk 200tk 35prshn 321.200.000 100anak 10% naik 10 % naik 10 % naik 10 % 2013 K 136 PP 30 PKB 21 Prshn 26 Prshn 8 Kab/Kot a 160% 48.456 Tk
691
110% 110% 115% 110% Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%) II-179
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kode SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp pelatihan tenaga kerja Perusahaan yang melaksanakan aturan hubungan kerja dan kebebasan berserikat Pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga kerja (JK dan JKK) Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma mekanik, uap, bejana tekan, listrik, kontruksi bangunan dan penanggulangan kebakaran Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja, lingkungan kerja dan bahan berbahaya Kualitas teknis Pemeriksaan norma ketenagakerjaan Kerjasama lembaga penegakan hukum ketenagakerjaan 70% 100% 60% 50% 70% 85% naik 10 % naik 10 % naik 10 % naik 10 % naik 10 % naik 10 % 100% naik 10 % 1 14 1 14 5 6 Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran Program Revitalisasi BLKI Program Perencanaan Tenaga Kerja Persentase Infrastruktur yang terbangun 100%
1.150.000.000 19 114 68.920.000 Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan tenaga kerja dengan dokumen RKPD 95% 70% 1 15 1 15 1 Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Penciptaan Iklim usaha, Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi
85.000.000 142.000.000 Bertambahnya Jumlah Sertifikat halal bagi UMKM 2jenis 4.840.000.00 0 1 15 2 Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi Jumlah ragam kemasan KUMKM 9 jenis
1.110.145.000 15.943.000.0 00 Meningkatnya jumlah usaha mengengah, kecil dan mikro II-180 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K naik 10 % naik 10 % naik 10 % naik 10 % naik 10 % naik 10 % naik 10 % 40 130 80% 2jenis 2016 Rp 147.290.000 148.000.000 5.325.000.00 0 14.000.000.0 00 K naik 10 % naik 10 % naik 10 % naik 10 % naik 10 % naik 10 % naik 10 % 8 140 90% 1jenis 2017 Rp 3.000.000.00 0 154.000.000 5.690.000.00 0 14.000.000.0 00 2013 K 120% 150% 110% 110% 120% 165% 150% 115% 1 1 Jumlah usaha meneng ah 704 unit Jumlah Usaha kecil Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 2015 2016 K Rp K Rp K 0% 30.354.300 257.340.000 Rp K 2017 Rp 2013 K tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada 94,17% tidak ada tidak ada 99,85% 99,85% 87,68% tidak ada Rp Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp 0% 35,71% 23,18% K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%)
Kode 1 15 1 15 1 15 1 15 3 4 7 5 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah
1.427.915.000 15.670.000.0 00 Jumlah kredit Perbankan kepada UMKM, Dana BUMN/CSR, Dana Bantuan Hibah Pemerintah, dan Dana LPDB tersalurkan kredit perbankan=2, 60T, dana BUMN/CSR= 28M, Daba pemerintah=7 0M, dana LPDB=2M Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Perbankan, Lembaga Penjamim Kredit, dan BUMN Lembaga perbankan=8, lembaga penjamin kredit=1, BUMN=14 Jumlah pasar Tradisional yang dibangun melalui koperasi yang tersebar di 7 Kabupaten/kota Jumlah OVOP UMKM 20 pasar 12 4pasar 2 Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Balai Latihan Koperasi dan UMKM (unit) DED Balatkop
956.213.000 Gedung Promosi dan Bisnis UMKM dan Koperasi jumlah Koperasi (Pedesaan dan Perkotaan) dan UMKM 1 unit gedung promosi dan bisnis Pedesaan= 375, perkotaan= 678 1unit gedung promosi dan bisnis pedesaa n 14 perkota an 17 Persentase Koperasi menangani Perikanan, Perkebunan, Pariwisata, Perdagangan, dan Pangan Perikanan=3 2%, perkebunan= 48%, pariwisata=7 %, perdagangan = 236%, pangan=85% Persentase koperasi aktif Jumlah produk yang memperoleh sertifikat halal 80% 25 produk 75% 5produk Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
3.929.000.00 0 Menguatnya kapasitas koperasi Program Pengembangan SDM Pelaksanaan RAT Koperasi Minimal 60% Jumlah SDM Koperasi dan 103.837 orang
12% 905.475.000 400org 1.424.000.00 2016 K Rp 16.283.000.0 00 4pasar 2 11.834.000.0 00 pedesaa n 14 perkota an 17 75% 5produk 4.083.000.00 0 12% 400org 1.250.000.00 2017 K Rp 16.904.000.0 00 4pasar 2 12.285.000.0 00 pedesaa n 14 perkota an 17 80% 5produk 4.238.000.00 0 12% 400org 1.250.000.00 2013 K 74.019 unit Jumlah usaha mikro 222.065 unit kredit perbank an=2,22 5T, dana BUMN/ CSR=24 ,24M, Daba pemerint ah=67,8 39M, dana LPDB=2 M Lembag a perbank an=4, lembaga penjami n kredit=0, BUMN= 5 4 3
Pedesaa n= 305, perkotaa n= 644 Perikana n=22%, perkebu nan=28 %, pariwisat a=2%, perdaga ngan= 188%, pangan= 60% 178% 1 101.837 org Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 80,54% 362.452.000 80,54% 25,38% tidak ada tidak ada tidak ada 72,85% 112.906.800 tidak ada 11,81% tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada
55.771.200 6,16% Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%) II-181
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kode SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp dan UKM berbasis komoditi daerah Koperasi dan UMKM SDM KUMKM yang terlatih 0 1 16 PENANAMAN MODAL DAERAH 1 16 1 Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi terselenggaranya promosi potensi daerah dan terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat provinsi dan pengusaha nasional dan asing terpromosika n potensi unggulan daerah untuk menarik minat investor
1.383.870.000 5kali pamera n dan promosi dalam dan luar negeri 9.022.000.00 0 1 16 2 Program Peningkatan Iklim Investasi terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 10 laporan kegiatan penanaman modal dan terselesaikan 5 permasalaha n penanaman modal
148.109.500 10 laporan kegiata n penana man modal dan terseles aikan 2 masalah penana man modal 1.820.000.00 0 1 16 3 Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk daerah Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan daerah tersedianya informasi peluang usaha dari 5 sektor usaha unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
135.440.000 4sektor usaha unggula n 1.901.000.00 0 1 16 4 Program Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu terwujudnya pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimum yang transparan, mudah dan cepat 60 standar operasional prosedur
553.500.000 45SOP 1.703.000.00 0 1 17 KEBUDAYAAN 1 17 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase budaya yang dilestarikan 80% kekayaan budaya telah terkelola dengan baik
70% 14.240.000 1 18 PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 18 1 18 1 18 1 2 3 Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/ke terampilan Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba 1428 pemuda 370 Pemuda 250 pemuda
1.508.923.000 2.264.005.000 147.835.000 287 74pemu da 50pemu da 2.142.000.00 0 642.000.000 228.000.000 1 18 1 18 4 5 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Jumlah Rakor dan Workshop Olahraga 15 kali
559.250.000 6.716.110.000 3kali 854.000.000 8.587.000.00 0 II-182 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 6kali pamera n dan promosi daam dan luar negerix 10 laporan kegiata n penana man modal dan terseles aikan 3 masalah penana man modal 5sektor usaha unggula n 48SOP 75% 287 74pemu da 50pemu da 2kali 2016 Rp 0 9.595.000.00 0 1.936.000.00 0 2.021.000.00 0 1.811.000.00 0 15.500.000 2.278.000.00 0 683.000.000 200.000.000 430.000.000 8.923.000.00 0 K 7kali pamera n dan promosi daam dan luar negerix 10 laporan kegiata n penana man modal dan terseles aikan 4 masalah penana man modal 5sektor usaha unggula n 48SOP 287 74pemu da 50pemu da 3kali 2017 Rp 0 10.695.000.0 00 225.000.000 215.500.000 2.855.000.00 0 16.000.000 2.300.000.00 0 600.000.000 200.000.000 690.000.000 9.263.000.00 0 2013 K
data potensi investasi yang tersedia belum lengkap tersedia nya sarana dan prasaran a penyele nggaraa n perizina n penana man modal 150% 317 pemuda 137 Pemuda 71 pemuda 6 kali Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 2015 2016 K Rp K Rp K 1.380.000.00 0 147.000.000 130.000.000 550.000.000 372.800.500 78.228.000 191.881.000 315.781.650 Rp K 2017 Rp 2013 K 92 tidak ada 0 0 87,23% 83,57%
80,67% 87,60% 100,00% Rp Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp 99,72 99,25 96 99 24,71% 3,46% 0 34,31% 4,71% K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%)
Kode 1 18 1 18 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 6 7 1 2 6 7 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA, Kejurda, POPWIL, POPNAS, POPCANAS, Olahraga Rekreasi, SKJ dan HAORNAS) Jumlah atlet dan pelatih yang dibina Jumlah sarana prasarana (gedung) olahraga yang dibangun di sport center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 28 Even 333 orang 11 Sapras
6even 70 orang 2sarpra s 5.033.061.000 227.764.000. 000 Program Pembinaan Generasi Muda
1.969.237.000 1.367.000.00 0 Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan pembinaan generasi muda Terselenggaranya pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 160 pemuda 5 kali 32pemu da 1kali KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI Terciptannya sistem birokrasi pemerintahan yang, transparan, akuntabel dan efisien Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
399.000.000 persentase desa yang diinterpensi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (dari jumlah total desa) 30% Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
339.578.000 364.000.000 Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan poskamling (dari jumlah total desa) 30% Program pendidikan politik masyarakat
656.988.000 364.000.000 Persentase Kelompok masyarakat yang ikut dalam politik (Dari jumlah total kelompok) 30% Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
410.000.000 Persentase kelompok pemebrdayaan masyarakat yang ikut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan (dari 50% K 5even 70 orang 2sarpra s 32pemu da 1kali 35% 35% 35% 60% 2016 Rp 5.390.000.00 0 1.150.000.00 0 176.000.000. 000 1.420.000.00 0 400.000.000 800.000.000 414.000.000 379.000.000 379.000.000 426.000.000 K 6even 70 orang 2sarpra s 32pemu da 1kali 40% 40% 40% 70% 2017 Rp 5.790.000.00 0 1.150.000.00 0 492.500.000. 000 1.474.000.00 0 400.000.000 800.000.000 430.000.000 391.000.000 393.000.000 442.000.000 2013 K 25 even 76 orang 2 GOR 161 pemuda 6 kali Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 100,00% 97,59% 165.430.000 91,22% 3,29% 212.990.000
10,82%
tidak ada 81,27%
339.578.000 tidak ada 100%
82,10%
656.988.000 tidak ada 100%
96,28%
tidak ada 0% tidak ada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%) II-183
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kode SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp jumlah total kelompok total) 1 19 8 Program Kemitraan Kamtibmas
569.000.000 Persentase kemitraan yang dilaksanakan dalam kamtibmas 60% 1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN; 1 20 1 Terciptannya sistem birokrasi pemerintahan yang, transparan, akuntabel dan efisien Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat daerah
4.555.000.00 0 Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Lamanya proses pembahasan Perda/Pergub 30 Diklat 6diklat 3bulan Terwujudnya peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Tertibnya administrasi proses peresmian pemberhentia n dan pengangkata n anggota DPRD Kabupaten/K ota hasil pemilu 1 20 2 Terciptannya sistem birokrasi pemerintahan yang, transparan, akuntabel dan efisien Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah
740.000.000 peningkatan fasilitasi pelayanan kepemerintahan hubungan antar lembaga. (mess daerah, promosi dan informasi) 5 kali acara halal bihalal 1kali acara halalbih alal Terwujudnya Peningkatan pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pemilukada Provinsi dan kabupaten/ko ta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 20 3 Terciptannya sistem birokrasi pemerintahan yang, transparan, akuntabel dan efisien Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 757.000.000 Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Terciptanya aturan dan pelaksanaan tugas pembantuan yang II-184 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 70% 6diklat 3bulan 1kali acara halalbih alal 2016 Rp 592.000.000 4.733.000.00 0 769.000.000 787.000.000 K 80% 6diklat 3bulan 1kali acara halalbih alal 2017 Rp 614.000.000 4.914.000.00 0 798.000.000 817.000.000 2013 K 31 Diklat Belum optimaln ya pelaksan aan verifikasi calon anggota DPRD Kabupat en/Kota yang dilaksan akan KPUD 5 kali acara halal bihalal Belum optimaln ya pelaksan aan fasilitasi pelantika n Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Belum terlaksa nanya pelaksan aan tugas Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K 2017 Rp 2013 K tidak ada belum ada data tidak tersedia data tidak tersedia data tidak tersedia data tidak tersedia
Rp Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%)
Kode PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K diserahkan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerinttah Kabupaten/K ota dan atau Desa/Kelurah an sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tertibnya penyampaian laporan pelaksanaan keuangan di daerah Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp Terlaksanany a rapat evaluasi dan monitoring serta terwujudnya kelancaran pengiriman laporan keuangan daerah, terwujudnya koordinasi yang baik dengan aparat instansi terkait dan tercapainya pengingkatan pengembang an sumber pendapatan desa, inventarisasi kekayaan desan dan pungutan desa, terlaksanany a kegiatan K 2016 Rp K 2017 Rp 2013 K pembant uan yang diserahk an dari Pemerint ah Provinsi kepada pemerint ah Kabupat en/Kota dan atau Desa/Ke lurahan sesuai dengan Peratura n Pemerint ah, masih kurangn ya pemaha man oleh SDM tentang aturan- aturan pelaksan aan tugas pembant uan di wilayah provinsi dan belum optimaln ya penyam paian laporan keuanga n pembant uan di wilayah provinsi dan di daerah -Belum terlaksa nanya rapat evaluasi dan monitori ng pelaksan aan peningk atan pendapa tan daerah, belum terlaksa nanya rakor pengem bangan sumber pendapa tan desa, inventari sasi kekayaa n desa dan punguta n desa, Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 86,38%
Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%) II-185
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kode SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp sosialisasi pengembang an sumber pendapatan daerah serta meningkatny a kualitas SDM pengelola keuda tersedianya data base yang lengkap dan akurat mengenai sumber pendapatan desa, kekayaan desa dan pungutan desa 1 20 4 Terciptannya sistem birokrasi pemerintahan yang, transparan, akuntabel dan efisien Prog. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti 4659 Rekomendasi
151.250.000. 000 Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai minimal dengan kategori baik (B) 41 SKPD 1 20 5 Terciptannya sistem birokrasi pemerintahan yang, transparan, akuntabel dan efisien Prog. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 674.000.000 689.000.000 Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi penjejangan jabatan fungsional Auditor (JFA) dan pejabat pengawas II-186 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2016 Rp 166.375.000. 000 716.000.000 K 2017 Rp 183.013.000. 000 743.000.000 2013 K belum terlaksa nanya kegiatan sosialisa si pengem bangan sumber pendapa tan daerah, belum tersedia nya data base sumber pendapa tan desa, kekayaa n desa dan punguta n desa. 3535 Rekome ndasi 9 SKPD Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K 2017 Rp 2013 K
tidak ada Rp Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%)
Kode 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 6 7 8 9 # PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp Terciptannya sistem birokrasi pemerintahan yang, transparan, akuntabel dan efisien Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) serta jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis lainnya a. Pegawai sudah sertifikasi penjejangan JFA/P2UPD b. Pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan adanya kebijakan sistem dan prosedur yang dapat menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi pengawasan Tertatanya dan sempurnanya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 84 Orang 277 Orang 2 Sistem
8orang 40org 0sistem 228.000.000 lakip nilai b 285.000.000 Terciptannya sistem birokrasi pemerintahan yang, transparan, akuntabel dan efisien Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Jumlah penangganan pengaduan Masyarakat yang dapat diselesaikan 27 Kasus
5kasus 205.000.000 Terciptannya sistem birokrasi pemerintahan yang, transparan, akuntabel dan efisien Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Terwujudnya optimalisasi perencanaan, pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah Terwujudnya kerjasama daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, daya saing daerah, pengelolaan daerah yang berbatasan dan penanggulan gan potensi konnflik antar daerah yang berbatasan
626.000.000 Terciptannya sistem birokrasi pemerintahan yang, transparan, akuntabel dan efisien Terciptannya sistem birokrasi Program Penataan Peraturan Perundang- undangan Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terwujudnya Penataan Peraturan Perundang- undangan Terwujudnya harmonisasi Terwujudnya harmonisasi
228.000.000 763.000.000 K 8orang 50org 1sistem lakip nilai a 5kasus 2016 Rp 237.000.000 296.000.000 213.000.000 651.000.000 237.000.000 793.000.000 2017 K Rp 10orang 50org 0sistem 246.000.000 lakip nilai aa 307.000.000 5kasus 221.000.000 676.000.000 246.000.000 823.000.000 2013 K 46 Orang 41 Orang 1 Sistem LAKIP (Nilai C) 4 Kasus Belum optimaln ya pelaksan aan kerjasa ma daerah di Provinsi Kepulau an Bangka Belitung, belum adanya databas e potensi kerjasa ma daerah, dan masih kurangn ya pemaha man aparat pelaksan a kerjasa ma tentang kerjasa ma daerah Belum terlaksa Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%) II-187
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kode SASARAN pemerintahan yang, transparan, akuntabel dan efisien Program Prioritas Indikator Kinerja penyelenggaraan otonomi daerah Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K penyelenggar aan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp 1 20 # Terciptannya sistem birokrasi pemerintahan yang, transparan, akuntabel dan efisien Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan kecamatan, desa/kelurahanter hadap peraturan perundangan yang berlaku Terwujudnya penyelenggar aan pemerintahan kecamatan, desa/kelurah an yang baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta meningkatny a kinerja aparatur pemerintahan kecamatan, desa/kelurah an terhadap peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat meningkatka n kinerja aparatur/SD M tersebut
1.458.000.00 0 1 20 # Terciptannya sistem birokrasi pemerintahan yang, transparan, akuntabel dan efisien Program pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan
42 skpd (anjab) 205.000.000 1 20 # Terciptannya sistem birokrasi pemerintahan yang, transparan, akuntabel dan efisien Program peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah
42skpd 512.000.000 1 20 # Terciptannya sistem birokrasi pemerintahan yang, transparan, akuntabel dan efisien Program Pelaksanaan Legislasi Daerah (Prolegda)
4.783.000.00 0 Terlaksananya Legislasi Daerah dengan baik dan lancar 61 Perda 12perda 1 20 # Terciptannya sistem birokrasi Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Terwujudnya transparansi dan Terwujudnya kinerja
737.000.000 II-188 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 42 skpd evjab 42skpd 1perda 2016 Rp 1.515.000.00 0 213.000.000 533.000.000 4.970.000.00 0 766.000.000 2017 K Rp 1.572.000.00 0 42skpd upgradi ng jabatan 221.000.000 42skpd 553.000.000 5.160.000.00 0 13perda 795.000.000 K nanya pembina an dan pengaw asan penyele nggaraa n otonomi daerah serta masih belum tertatany a urusan kewenan gan antara pemerint ah provinsi dengan kabupat en/kota Belum maksima lnya penyele nggaraa n pemerint ahan kecamat an, desa/kel urahan serta kurangn ya pemaha man aparatur terhadap peratura n perunda ngan 43 SKPD (ABK); 43 SKPD (Peta Jabatan) ; Dokume n SOP, SPM, Maklum at, IKM, SP Belum disusun, TND belum disosiali sasikan 62 PERDA (2007 s/d 2011) Masih rendahn 2013 Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K 2017 Rp K 2013 Rp Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%)
Kode 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 # # # # # # # PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp pemerintahan yang, transparan, akuntabel dan efisien Daerah akuntabilitas penyelenggaraan kepala daerah pelaporan Kepala Daerah dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah Terciptannya sistem birokrasi pemerintahan yang, transparan, akuntabel dan efisien Program penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi meningkatnya rasionalitas struktur dan kapasitas kelembagaan SKPD
23uptd 456.000.000 Terciptannya sistem birokrasi pemerintahan yang, transparan, akuntabel dan efisien Program pengembangan koordinasi dan sikronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Meningkatnya koordinasi dan sikronisasi antara Pemprov dan pemkab/kota dalam penataan kelembagaan SKPD
3kab/ko ta 364.000.000 Terciptannya sistem birokrasi pemerintahan yang, transparan, akuntabel dan efisien program penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi tertatanya manajemen pengelolaan SKPD
23uptd 399.000.000 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
20.180.000.0 00 Persentase BPBP Kab/Kota yang Terbentuk Persentase Daerah Rawan Bencana Yang di interpensi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan 100% 100% 56% 100% Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat
6.312.000.00 0 Rasio Logistik dengan jumlah korban bencana Rasio peralatan dengan daerah rawan bencana Rasio Relawan dengan jumlah penduduk didaerah rawan bencana 100% 100% 75% 100% 75% 40% Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
2.733.000.00 0 Program Pendidikan Kedinasan Persentase Kab/kota yang terlibat dalam Rehab rekon Rasio rehab rekon dengan jumlah korban bencana Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan yang terkait dengan kedinasan 50% 70%
30% 40% 55.499.000.0 00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kompetensi
10.896.000.0 K 14ltd 3kab/ko ta 14ltd 70% 100% 100% 90% 65% 40% 50% 2016 Rp 473.000.000 379.000.000 414.000.000 20.969.000.0 00 6.559.000.00 0 2.840.000.00 0 55.518.000.0 00 11.322.000.0 K 3ltd 3kab/ko ta 3lld 100% 100% 100% 100% 75% 50% 70% 2017 Rp 491.000.000 393.000.000 430.000.000 21.768.000.0 00 680.900.000 2.948.000.00 0 55.538.000.0 00 11.754.000.0 2013 K ya kinerja pelapora n Kepala Daerah serta kurangn ya pemaha man SDM terhadap sistem pelapora n Kepala Daerah
114% 200% 200% 125% 105% 100% 100% 1 Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%) II-189
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kode SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp Daya Aparatur sumber daya aparatur pemerintah yang profesional 00 1 21 KETAHANAN PANGAN 1 21 1 Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2.301.416.000 4.783.000.00 0 Persentase cadangan pangan pemerintah 100% 100% Skor pola pangan harapan 95 90,3 Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi di Babel Meningkatkan ketersediaan informasi,pasokan harga, distribusi dan akses pangan 14 komoditi bahan pangan pokok (%) Jumlah pembentukan desa mandiri pangan sebanyak 3 desa per tahun Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di daerah rawan pangan (jumlah desa) 15 desa 75 desa 95% 50 85% 3desa 3 1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 1 Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa
8.541.000.00 0 Persentase BUMDes yang aktif Jumlah pasar desa yang aktif PKK aktif (Jumlah seluruh PKK) Posyandu aktif (Jumlah seluruh posyandu) Persentase lembaga keuangan mikro perdesaan/usaha ekonomi produktif yang berfungsi (jumlah keseluruhan desa) Prosentase pasar desa yang aktif 100% 50 100% 100% 90% 70% 15desa 90% 95% 75% 100% 75% 1 22 2 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kelurahan dan Keuangan Desa/kelurahan
5.694.000.00 0 Persentase desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan yang mengaplikasikann ya (Jumlah seluruh Desa/kelurahan) 90% 45% II-190 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 100% 93,5 55 90% 3desa 3 90% 30desa 90% 100% 75% 90% 60% 2016 Rp 00 4.970.000.00 0 8.875.000.00 0 5.917.000.00 0 K 100% 95 63 95% 3desa 3 100% 50desa 100% 100% 85% 100% 75% 2017 Rp 00 5.160.000.00 0 9.213.000.00 0 6.142.000.00 0 2013 K 1 80,7 36 170%
61 110% 3 desa 185% 190% 130% 110% 110% Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 2015 2016 K Rp K Rp K 2.301.416.00 0 Rp K 2017 Rp K data tidak tersedia data tidak tersedia data tidak tersedia data tidak tersedia data tidak tersedia data tidak tersedia data tidak tersedia data tidak tersedia data tidak tersedia data tidak tersedia data tidak tersedia 89,74%
data tidak tersedia 2013 Rp Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp 100% K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%)
Kode 1 22 1 22 1 22 1 24 1 24 1 24 1 25 25 # 3 5 6 4 5 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp Persentase desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan asset desa atau kelurahan yang mengaplikasikann ya (Jumlah seluruh Desa/kelurahan) 100% Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan
11.388.000.0 00 Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif (Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan) Rasio Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan jumlah penduduk desa/kelurahan (1 desa/20 Kelompok pemberdayaan..ko ndisi skr 6 kelompok)) 100% 0,60% 75% 0,40% Program Pengelolaan SDA Desa/kelurahan dan Pengembangan TTG
1.139.000.00 0 Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat Program Beras Miskin Gratis (Raskintis) Persentase posyantek yang berfungsi (Jumlah seluruh Kecamatan) Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa) Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG Persentase rumah tangga miskin yang mendapat raskintis (Jumlah seluruh keluarga miskin) 100% 100% 55% 100%
70% 60% 40% 100% 170.820.000 KEARSIPAN Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Meningkatkan apresiasi aparatur dan masyarakat terhadap kearsipan serta peningkatan sarana kearsipan bagi pemerintahan desa/kelurahan Jumlah Aparatur yang dibina dan dikembangkan dalam pemahaman kearsipan 180 desa/ kelurahan 680 org
1.055.804.000 160org 97.000.000 171.000.000 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan 1.367.000.00 K 100% 100% 0,45% 90% 80% 50% 100% 160org 2016 Rp 11.834.000.0 00 1.183.000.00 0 177.510.000 101.000.000 178.000.000 1.420.000.00 K 100% 100% 0,51% 100% 100% 55% 100% 160org 2017 Rp 12.285.000.0 00 1.228.000.00 0 184.270.000 104.000.000 184.000.000 1.474.000.00 2013 K 200% 150% 0,21% 110% 110% 115% 200% 1 desa/kel urahan 1 orang Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 248.121.497 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%) II-191
Kode SASARAN 25 # 1 25 # 1 25 # 1 26 1 26 1 II-192 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 0 569.000.000 Tersedia panduan jangka panjang Percepatan Pengembangan E-Gov Provinsi Kep. Babel Tersedianya SOP bagi SKPD dalam pengelolaan TI Tersedianya SDM Aparatur Pemerintah yang terlatih sebanyak 50 instansi provinsi/kab/kota Terselenggaranya Rakor Komunikasi dan Informatika Tersedianya data Monev Kab/Kota Terlaksananya Bimtek Kajian Bidang Pos dan Telekomunikasi 1 Paket 1 Paket 50 org 1 Keg 1 Paket 5 Paket 5 Paket 250 org 1 Keg 5 Paket 1 Paket 1 Paket 50 org 1 Keg 1 Paket 1 Keg 1 Keg Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 285.000.000 Terwujudnya peningkatan SDM Komunikasi dan Informatika Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Postel melalui Bimtek dan Pelatihan Jumlah Tenaga Teknis Profesional Bidang Pos dan Jasa Titipan Terwujudnya PNS yang berkualifikasi sandi da kamar sandi representatif dalam rangk aptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi persandian 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 285.000.000 Tersedianya Majalah Kominfo Prov. Terpublikasinya kegiatan pembangunan daerah melalui konfrensi pers Terjaganya kelestarian budaya/tradisi masyarakat lokal melalui Pekan Informasi Masyarakat 1 Paket 5 Paket 1 Paket 1 Keg 1 Paket 1 Paket 1 Keg PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.929.044.000 1.281.000.00 0 Persentase desa/kelurahan yang diinterpensi pengembangan 592 desa 120desa Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2016 K Rp 0 592.000.000 296.000.000 296.000.000 1.331.000.00 0 120desa 2017 K Rp 0 614.000.000 307.000.000 307.000.000 1.382.000.00 0 135desa 2013 K 1 Paket 1 Paket 50 org 1 Keg 1 Paket 1 Keg 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Keg 66 desa Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 2015 2016 K Rp K Rp K 739.740.279 Rp K 2017 Rp 2013 K tidak ada 0 tidak ada 0 Rp Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%)
Kode 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 4 5 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp budaya baca Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina 105 desa/kel 680 org 21desa/ kel 160org PILIHAN PERTANIAN Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebuna n
2.505.000.00 0 Pengembangan kawasan perkebunan Tersedianya sarana prasarana teknologi pertanian/per kebunan yang tepat guna yang memadai Terlaksananya pelatihan Penerapan teknologi pertanian/perkebu nan yang tepat guna pada kawasan pengembangan lada Terwujudnya penerapan teknologi bercocok tanam lada yang ramah lingkungan Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat Program Peningkatan produksi hasil pertanian/perkebunan 5.125.725.000 3.389.707.000 3.445.000.00 0 Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi yang memadai Tersedianya sarana produksi pertanian/ perkebunan Terbangunnya sentra pengembangan lada putih (Muntok White Pepper) kawasan pengembangan integrasi perkebunan sawit - sapi Meningkatny a kesejahteraa n petani dan lada pengembang an integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/per kebunan Pengembangan gembilik Persentase petani yang menerima manfaat (dari jumlah total petani miskin yang di bina ) 25ha Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan petani dan petugas Pengendalian serta pemberantas an penyakit hewan menular di Bangka Belitung 395.585.000 380.005.000 968.000.000 K 21desa/ kel 160org 2016 Rp 2.603.000.00 0 3.580.000.00 0 1.006.000.00 0 K 21desa/ kel 160org 2017 Rp 2.703.000.00 0 3.716.000.00 0 1.044.000.00 0 2013 K Rp 1 1 Sarana prasaran a teknologi pertania n/perkeb unan yang tepat guna dirasa belum memada i
2.746.473.00 0 sarana dan prasaran a untuk peningk atan produksi belum memada i
363.598.400 Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
tidak ada data tidak tersedia data tidak tersedia 380.005.000 data tidak tersedia Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%) II-193
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kode SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp 2 2 2 1 1 1 6 7 7 Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat Program Peningkatan produksi hasil peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Persentase kelompok ternak yang menerima manfaat (dari jumlah total kelompok ternak miskin) Tersedianya fasilitas pemotongan hewan yang bersih dan higienis di kab/kota Tersedianya fasilitas pemotongan hewan yang bersih dan higienis di kab/kota Pembanguna n fasilitas/saran a pemotongan hewan Pembanguna n fasilitas/saran a pemotongan hewan
102.450.000
382.100.000 1.139.000.00 0 2.278.000.00 0 2.278.000.00 0 2 1 8 Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
1.949.000.00 0 Jumlah kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang dapat mengembangkan usahanya Jumlah kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang melakukan pembelajaran dangan metode percontohan 100 kelompok 95 kelompok 20kelom pok 19kelom pok 2 1 9 Program Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
6.057.000.00 0 Jumlah SDM Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitasnya 150 penyuluh 750 orang 30peny uluh 150org 2 1 # Program Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
4.318.000.00 0 Jumlah materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang tersusun dan terdistribusi dalam berbagai media cetak Jumlah Balai Penyuluh Pertanian/Kecama tan yang difasilitasi dan dikembangkan pada 7 kabupaten/kota se-Prov. Babel 30 judul leaflet, 15 judul brosur) 30 unit BPP/BPK 6judul leaflet 3judul buku 6unit bpp bpk 2 2 2 2 1 KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 740.000.000 Jumlah kelompok 4 kelompok 4kelom II-194 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2016 K Rp 1.183.000.00 0 2.367.000.00 0 2.367.000.00 0 2.025.000.00 0 20kelom pok 19kelom pok 6.294.000.00 0 30peny uluh 150org 4.487.000.00 0 6judul leaflet 3judul buku 6unit bpp bpk 769.000.000 4kelom 2017 K Rp 1.228.000.00 0 2.457.000.00 0 2.457.000.00 0 2.102.000.00 0 20kelom pok 19kelom pok 6.534.000.00 0 30peny uluh 150org 4.658.000.00 0 6judul leaflet 3judul buku 6unit bpp bpk 798.000.000 4kelom 2013 K Rp
85.525.000
21 kelompo k 20 kelompo k 31 penyulu h 151 orang 7 judul leaflet, 3 judul brosur) 7 unit BPP/BP K 5 Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 2015 2016 K Rp K Rp K 382.100.000 Rp K 2017 Rp 2013 K data tidak tersedia 0,00% 95,49% Rp Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%)
Kode 2 2 2 2 2 2 2 3 4 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja usaha masyarakat sekitar kawasan hutan yang didampingi Jumlah kabupaten yang fasilitasi pembangunan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp 6 kabupaten K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K pok Rp 6kabup aten Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolahnya sumber daya alam di perkotaan dan perdesaan Program Peningkatan Fungsi dan Daya dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat 1.537.000.00 0 Terencanannya pengelolaan DAS terpadu Tersusunnya dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampung tata air dan memperbaiki tingkat kesejateraan masyarakat di hulu dan hilir Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan Terkendaliny a pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal Terjaminnya kepastian kawasan hutan terlaksanany a penatagunaa n kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapt dilaksanakan secara optimal mening katnya pemaha man masyar akat terhada p batas kawasa n hutan dan tertib penatag unaan kawasa n hutan 2.733.000.00 0 Pencegahan Program K pok 6kabup aten mening katnya pemaha man masyar akat terhada p batas kawasa n hutan dan tertib penatag unaan kawasa n hutan 2016 Rp 1.598.000.00 0 2.840.000.00 0 K pok 6kabup aten mening katnya pemaha man masyar akat terhada p batas kawasa n hutan dan tertib penatag unaan kawasa n hutan 2017 Rp 1.658.000.00 0 2.948.000.00 0 2013 K kelompo k
Tersusu nnya rencana pengelol aan DAS terpadu ada 1 unit satuan wilayah pengelol aan (SWP) DAS Ajang Mabat- Macung Terbentu knya tim pengend ali rehabilit asi dan reklama si hutan provinsi kep. Babel Keputus an mentri hehutan na Nomor SK.357/ Menhut- II/2004 tentang penunju kan Kawasa n hutan wilaya provinsi kepulau an bangka belitung seluas 657,510 Ha dan hasil penelitia n tim terpadu penyeles aian subtansi kehutan an dalam rangka penyusu nan RTRWP. Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
tidak ada tidak Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%) II-195
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kode SASARAN kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Program Prioritas perlindungan dan konservasi SDA Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp 1.424.000.00 0 Meningkatnya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan Terlasananya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (PNS) Meningkatkan kapasitas lembaga pengolaan hutan lindung, dan kepastian bentuk pengolahan kawasan hutan konservasi dalam rangka terwujudnya optimalisasi pemanfaatan SDA dalam rangka terselenggaranya pelayanan Publik kerjasama konservasi alam Terbentuknya dan beroprasinya KPHL, kepastian bentuk pengelolaan kawasan hutan konservasi (sebagai Taman Hutan raya/taman wisata alam/cagar alam/taman buru) dalam rangka terwujudnya optimalisasi pemnfaatan SDA dalam rangka terselenggara nya pelayanan publik dan kerjasama konservasi alam 2 2 3 3 1 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi
456.000.000 DBH sektor Migas (milyar rupiah) 180,50% 30 6 6.000.000.00 0 2 3 2 Program pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah DBH sektor tambang (milyar rupiah) Jumlah KK yang telah melakukan konversi minyak tanah ke gas (KK) Jumlah SPBG (unit) Tersedianya laporan pelaksanaan program reklamasi dan pasca Tambang sebanyak 75 laporan, 1PERGUB Mineral, 65 Pelaku tambangyang dibina dan 19 kegiaan 133,40%
325 300 2 75 lap, 1 Pergub mineral, 65 pelaku tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertambanga 65
633.550.001 65.000.000.0 00 512.000.000 II-196 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2016 Rp 1.479.000.00 0 473.000.000 6.000.000.00 0 65.000.000.0 00 350.000.000 K 2017 Rp 1.536.000.00 0 491.000.000 6.000.000.00 0 65.000.000.0 00 375.000.000 2013 K Penanga n tindak pidana kehutan an tahap P.21, tersedia nya 60 orang tenaga pengam anan swakars a dan 10 polisi kehutan an (Honorer ) Penetap an 2 wilayah Kesatua n Pengelol aan Hutan Lindung (KPHL) oleh Menteri Kehutan an , 6 lokasi hutan konservs i dan penetap an 3 kawasan lindung (di kab. Bangka Tengah, Kab Bangka Barat dan Kota Pangkal pinang) 8,9 89,59
Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 2015 2016 K Rp K Rp K
147.093.188 Rp K 2017 Rp 2013 K ada tidak ada tidak ada Rp Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp 0,00% 23,22% K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%)
Kode 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 5 6 2 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja peningkatan kapasitas SDM di bidang pertambangan dan energi. Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K n dan energi. Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
4.757.815.000 7.900.000.00 0 PLT Hubrid 9 (sembilan) unit; PLTS Terpusat 10 (sepuluh) unit; PLS Tersebar 300 unit; PJU 1000 unit; Energi Baru Terbarukan (EBT) 5 (lima) paket; PLTU 193 MW; JTM 1.107,1 kms, JTR 1.239,9 kms; 1 (satu) laporan DED PLTMH; 1 (satu) Peraturan Gubernur PLT Hubrid 9 (sembilan) unit; PLTS Terpusat 10 (sepuluh) unit; PLS Tersebar 300 unit; PJU 1000 unit; Energi Baru Terbarukan (EBT) 5 (lima) paket; PLTU 193 MW; JTM 1.107,1 kms, JTR 1.239,9 kms; 1 (satu) laporan DED PLTMH; 1 (satu) Peraturan Gubernur 5 unit (15 KW- APBN) 5.500.000.00 0 Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Jumlah desa mandiri energi Tingkat penerapan hemat energi Tingkat fasilitasi investasi energi ketenagalistrikan Terkoordinirnya kegiatan penambangan di provinsi kepulauan bangka belitung 3 desa 32% penghematan 2 PLTU 200 laporan
1desa 27%pen ghemat an 384.000.000 40 lap 171.000.000 Program Penyusunan Peraturan Daerah tentang Distribusi dan Penggunaan BBM Bersubsidi *) Program Peningkatan Penganekaragaman Sumber Energi Alternatif Berbasis Lokal *) PARIWISATA Tersedianya Peraturan tentang Distribusi BBM tingkal provinsi Berkembangnya energi alternatif berbasis potensi lokal 1 perda 8 unit energi alternatif
pengem bangan energi alternati f 2 unit 114.000.000 5.500.000.00 0 Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 683.000.000 Jumlah Desa sebagai Desa Wisata (Destinasi) Persentase Peningkatan Penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata 95 75% 56.940.000 KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap 1.334.564.000 31.039.104.500 9.415.000.00 0 6.696.000.00 0 K 1desa 30%pen ghemat an 1pltu 40 lap 2016 Rp 6.686.000.00 0 5.400.000.00 0 25.000.000.0 00 178.000.000 118.000.000 6.000.000.00 0 710.000.000 59.170.000 9.783.000.00 0 6.958.000.00 0 K 1desa 32%pen ghemat an 40 lap 2017 Rp 6.941.000.00 0 5.300.000.00 0 184.000.000 123.000.000 6.000.000.00 0 737.000.000 61.420.000 10.156.000.0 00 7.223.000.00 0 2013 K
32 145% Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 152.054.600 3,20% 89,91%
20,68%
data tidak tersedia 10.648.800 0,80% 185.458.900 0,60% Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%) II-197
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kode SASARAN Program Prioritas Indikator Kinerja Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan dan kehidupan nelayan Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan Jumlah kredit yang difasilitasi KKMB (kelompok) 74 75 1.144.860.000 7.664.000.00 0 1 2 6 PERDAGANGAN Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Jumlah Kelembagaan Perlindungan Konsumen - Jumlah PPNS - kecamatan menerima Pelayanan Kemetrologian - Jumlah MOU yang terbentuk - Retribusi Tera (Rp 000) - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Peningkatan - volume ekspor (ton) - Total Nilai Ekspor (US$) - pengambilan contoh pengujian 000) Meningkatkan jumlah dan kualitas pelatihan bagi eksportir dan calon eksportir dan (Rp Retribusi Jumlah
146,146 1,151 307,29 1.671.39 4,46 88.460.0 00 6 14 50 5 1.221.020 2.351 411,8 2.239.828.43 1 20 eksportir/calo n eksportir
1.351 809.000.000 242.000.000 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Jumlah Pedagang UMKM Jumlah Pasar Percontohan
1,378 7
1.338.000.00 0 2 7 PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Jumlah IKM (unit) Total nilai investasi IKM (Rp 000) 7116 332.596. 707 7,145 363.157.330 1.953.000.00 0 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Jumlah IKM (unit) - Total nilai investasi IKM (Rp 000) 7116 332.596. 707 4,323 84.434.775 Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Jumlah IKM (unit) - Total nilai investasi IKM (Rp 000) - Jumlah IKM (unit) - Total nilai investasi IKM (Rp 000) 7116 332.596. 707 64,60% 293% 4,323 84.434.775 4323 84434775 1 342.000.000 Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah Program Promosi Produk Unggulan Daerah Program Jumlah potensi
II-198 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 1 K 2016 Rp 7.964.000.00 0 2 840.000.000 266.000.000 1.358.000.00 0 2.029.000.00 0 355.000.000 1 K 2017 2013 Rp K 8.268.000.00 0 2 81 872.000.000
293.000.000 973
1.358.000.00 0
2.107.000.00 0 369.000.000
Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 2015 2016 K Rp K Rp K 35.345.800 Rp K 2017 Rp K 2013
Rp Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp 3,09% K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%)
Kode 2 8 2 8 2 8 1 2 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 SASARAN Program Prioritas pengembangan Industri Berbasis Sumber daya Alam (Agro dan Non Agro) Indikator Kinerja sumber daya alam yang dikembangkan Data Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 K Rp K 2013 Rp K 2014 Target RPJMD Provinsi Tahun 2015 Rp K Rp 604.000.000 KETRANSMIGRASIA N Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Jumlah pemukiman dalam kawasan transmigrasi Berkembangnya masyarakat dalam kawasan transmigrasi yang berintegrasi 600 kk 28 kgf 100kk 672.987.800 6kgf 11.730.000.0 00 694.000.000 K 100kk 6kgf 2016 Rp 627.000.000 12.189.000.0 00 5.917.000.00 0 K 100kk 6kgf 2017 Rp 651.000.000 12.653.000.0 00 6.142.000.00 0 K 2013 1 1 Rp Capaian Target RPJMD melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%) 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
8.550.000 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 K 2017 Rp Capaian pada Akhir Tahun Rasio Capaian Akhir (%) II-199
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 282 ayat (1) huruf a, b dan c, dijelaskan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi terhadap proses perumusan dan/atau substansi selama pelaksanaan RPJMD menunjukkan ketidaksesuaian dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Berdasarkan hasil terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 yang telah dilakukan sebagaimana yang tertuang didalam table 2.64, 2.65 dan 2.66, dimana masih terdapat proses perumusan dan substansi yang ada masih belum sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku, maka hal inilah yang salah satunya mendasari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017. II-200 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Kemampuan keuangan di suatu daerah adalah bagian penting dalam menjawab aspek keterkaitan perencanaan dan pembangunan yang dapat menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab daerah tersebut. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk didalamnya kinerja keuangan pada periode sebelumnya dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya. 3.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010-2014 Kemampuan keuangan di suatu daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 junto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terkait dengan peraturan yang ada, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi antara belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) serta pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2010 hingga tahun 2014, digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 III-1
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3.1.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Dalam periode 2010-2014, pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat dari Rp. 848,025,568,043.87 pada tahun 2010 menjadi Rp. 1,719,774,423,456.42 pada tahun 2014. Berdasarkan pencapaian realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah, maka selama kurun waktu 5 tahun, realisasi pendapatan daerah dapat melampaui target, kecuali untuk tahun 2012 sampai dengan 2014 yang masih dibawah target. Berikut disampaikan rata- rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Tabel III.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010-2014 Uraian (1) 2010 Target Pendapatan (2) 804.230.982.584,93 Realisai Pendapatan (3) 848.025.568.043,87 Pencapaian (4) 105,45% 2011 1.093.697.004.755,94 1.193.497.245.150,69 109,13% 2012 1.387.545.298.963,62 1.384.937.385.356,64 99,81% 2013 1.554.611.722.708,58 1.529.110.292.281,15 98,36% 2014 1.722.417.070.217,83 1.719.774.423.456,42 99,85% Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Kontribusi Pendapatan Daerah tersebar dalam 3 (tiga) komponen besar, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Tabel III.2 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2010-2014 Uraian (1) Realisasi Pendapatan (2) Realisasi Pendapatan (3) Pencapaian (4) Kontribusi Terhadap Pendapatan (5) Pendapatan Asli Daerah 2010 2011 2012 2013 297.221.240.327,93 364.496.034.465,94 423.107.063.158,62 478.877.918.597,58 328.122.480.078,87 459.208.310.011,69 438.373.572.678,64 495.786.504.873,15 110,40% 125,98% 103,61% 103,53% 38,69% 38,48% 31,65% 32,42% III-2 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Uraian (1) 2014 Dana Perimbangan Realisasi Pendapatan (2) 556.742.867.297,83 Realisasi Pendapatan (3) 563.108.840.861,42 Pencapaian (4) 101,14% Kontribusi Terhadap Pendapatan (5) 32,74% 2010 506.009.742.257,00 519.288.575.465,00 102,62% 61,24% 2011 645.422.399.290,00 700.510.364.139,00 108,54% 58,69% 2012 785.306.155.805,00 821.499.996.517,00 104,61% 59,32% 2013 933.756.954.111,00 907.835.915.596,00 97,22% 59,37% 2014 1.034.374.722.920,00 1.025.142.797.595,00 99,11% 59,61% Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 2010 1.000.000.000,00 614.512.500,00 61,45% 0,07% 2011 83.778.571.000,00 33.778.571.000,00 40,32% 2,83% 2012 179.132.080.000,00 125.063.816.161,00 69,82% 9,03% 2013 141.976.850.000,00 125.487.871.812,00 88,39% 8,21% 2014 131.299.480.000,00 131.522.785.000,00 100,17% 7,65% Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Jika dilihat dari sumber dananya dalam 5 tahun terakhir, Pendapatan asli daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 34,80%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kategori sedang. Dana perimbangan memberikan sumbangan rata-rata sebesar 59,65%, hal ini berarti ketergantungan pendanaan terhadap pemerintah pusat masih relatif besar, karena daerah tetap masih belum mampu sepenuhnya lepas dari ketergantungan dengan pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, dapat dilihat dari rasio PAD terhadap realisasi belanja. PAD mampu membiayai rata-rata 35,21% dari kebutuhan belanja. Sedangkan dana perimbangan berkontribusi rata-rata sebesar 60,40%. Namun demikian, selama periode 2010-2014, trend kontribusi PAD terhadap APBD relatif naik sedikit yang menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan PAD cukup mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan belanja daerah, walaupun masih harus ditutupi dengan pendanaan lainnya. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 III-3
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.3 Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan Tahun Anggaran 2010-2014 Realisasi Realisasi Uraian Kemampuan (%) Pendapatan Belanja (1) (2) (3) (4) Pendapatan Asli Daerah 2010 328.122.480.078,87 862.715.846.568,59 38,03 2011 459.208.310.011,69 1.176.683.815.919,18 39,03 2012 438.373.572.678,64 1.332.038.719.571,07 32,91 2013 495.786.504.873,15 1.609.666.436.460,31 30,80 2014 563.108.840.861,42 1.596.086.858.479,20 35,28 Rata-Rata 35,21 Dana Perimbangan 2010 519.288.575.465,00 862.715.846.568,59 60,19 2011 700.510.364.139,00 1.176.683.815.919,18 59,53 2012 821.499.996.517,00 1.332.038.719.571,07 61,67 2013 907.835.915.596,00 1.609.666.436.460,31 56,40 2014 1.025.142.797.595,00 1.596.086.858.479,20 64,23 Rata-Rata 60,40 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 2010 614.512.500,00 862.715.846.568,59 0,07 2011 33.778.571.000,00 1.176.683.815.919,18 2,87 2012 125.063.816.161,00 1.332.038.719.571,07 9,39 2013 125.487.871.812,00 1.609.666.436.460,31 7,80 2014 131.522.785.000,00 1.596.086.858.479,20 8,24 Rata-Rata 5,67 Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 A. Pendapatan Asli Daerah Selama Periode 2010-2014 realisasi PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Realisasi PAD sampai dengan tahun 2014 menurut jenis PAD dapat dilihat pada tabel III.4 di halaman selanjutnya. III-4 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.4 Realisasi PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 2014 menurut jenis PAD No. Sumber Pendapatan Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) 1 2 3 4 (2) Pajak daerah Retribusi Daerah Hasil PMD&Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Daerah (3) 1.923.130.886.522,47 15.977.523.400,00 20.500.114.448,25 160.836.599.459,18 (4) 2.066.857.515.760,31 24.567.288.763,25 20.882.858.475,68 172.292.045.504,53 (5=4:3) 107,47 153,76 101,87 107,12 (6=4-3) 143.726.629.237,84 8.589.765.363,25 382.744.027,43 11.455.446.045,35 Jumlah 2.120.445.123.829,90 2.284.599.708.504 107,74 164.154.584.673,87 Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 1) Pajak Daerah Secara umum realisasi Pajak Daerah Tahun 2010-2014 tergambar pada tabel III.5 berikut: Tabel III.5 Realisasi Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran (1) 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Bertambah (Berkurang) (5=3-2) Target % Realisasi (4=3:2) 296.214.788.747,00 111,21 418.390.484.060,95 124,53 396.527.427.024,20 102,12 447.462.199.032,28 103,27 508.262.616.895,88 101,81 (3) (2) 29.868.067.473,00 82.408.904.140,01 8.235.353.493,49 14.154.681.771,20 9.059.622.360,14 1.923.130.886.522,47 2.066.857.515.760,31 107,47 143.726.629.237,84 266.346.721.274,00 335.981.579.920,94 388.292.073.530,71 433.307.517.261,08 499.202.994.535,74 Sumber: DPKKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Berdasarkan Tabel III.7. di atas dapat dijelaskan bahwa pada periode 2010- 2014 secara rata-rata, realisasi penerimaan dari pajak daerah telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan realisasi rata-rata mencapai 107,47 persen. 2) Retribusi Daerah Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada kepentingan pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi daerah mempunyai potensi untuk dikembangkan, karena kinerjanya bersifat pemenuhan atas permintaan berbagai jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada masyarakat. Perkembangan realisasi Retribusi Daerah 2010-2014, dapat dilihat pada Tabel III.6. berikut: Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 III-5
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.6 Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 2.487.092.000,00 2.628.024.060,73 105,67 140.932.060,73 2011 1.801.603.000,00 3.565.501.452,21 197,91 1.763.898.452,21 2012 2.588.161.500,00 3.689.016.557,31 142,53 1.100.855.057,31 2013 3.198.987.950,00 5.327.340.928,00 166,53 2.128.352.978,00 2014 5.901.678.950,00 9.357.405.765,00 158,55 3.455.726.815,00 Jumlah 15.977.523.400,00 24.567.288.763,25 153,76 8.589.765.363,25 Sumber: DPKKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Pada komponen retribusi daerah, selama periode 2010 - 2014 realisasi pendapatan rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 153,76 persen dengan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 197,91 persen. 3) Hasil PMD & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, diperoleh dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada perusahaan swasta. Realisasi penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah selama periode 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel III.7. berikut: Tabel III.7 Realisasi Hasil PMD & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 1.793.513.112,30 3.077.327.809,00 171,58 1.283.814.696,70 2011 1.800.000.000,00 4.016.265.932,59 223,13 2.216.265.932,59 2012 1.906.601.335,95 7.193.085.574,73 377,27 5.286.484.238,78 2013 7.500.000.000,00 5.390.252.312,97 71,87 (2.109.747.687,03) 2014 7.500.000.000,00 1.205.926.846,39 16,08 (6.294.073.153,61) Jumlah 20.500.114.448,25 20.882.858.475,68 101,87 382.744.027,43 Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 III-6 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 4) Lain-lain PAD yang sah Penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada pajak daerah, retribusi daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan lain-lain PAD utamanya bersumber dari Penerimaan Jasa Giro, Rekening Deposito pada bank dan Rupa-rupa Pendapatan. Realisasi Penerimaan Lain- lain PAD 2010-2014, secara rata-rata melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 107,12 persen, meskipun pada tahun 2010 realisasi masih berada dibawah target yaitu sebesar 98,53 persen, sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 133,41 persen. Adapun gambaran mengenai perkembangan realisasi Penerimaan PAD yang sah adalah sebagaimana yang terlihat pada Tabel III.8 di halaman selanjutnya. Tabel III.8 Realisasi Lain-lain PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah 26.202.339.462,14 33.236.058.565,94 30.964.043.522,40 37.606.712.599,90 44.282.891.354,15 160.836.599.459,18 172.292.045.504,53 26.593.913.941,63 24.912.851.545,00 30.320.226.773,96 34.871.413.386,50 44.138.193.812,09 98,53 133,41 102,12 107,84 100,33 107,12 (391.574.479,49) 8.323.207.020,94 643.816.748,44 2.735.299.213,40 144.697.542,06 11.455.446.045,35 Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 B. Dana Perimbangan Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada Daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. Dana Perimbangan ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2010-2014 secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 101,78 persen, meskipun pada tahun 2013 dan 2014 realisasi dana perimbangan masih dibawah target, dengan rincian sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel III.9 berikut: Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 III-7
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.9 Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) 2010 (2) 506.009.742.257,00 (3) 519.288.575.465,00 (4=3:2) 102,62 (5=3-2) 13.278.833.208,00 2011 645.422.399.290,00 700.510.364.139,00 108,54 55.087.964.849,00 2012 785.306.155.805,00 821.499.996.517,00 104,61 36.193.840.712,00 2013 933.756.954.111,00 907.835.915.596,00 97,22 (25.921.038.515,00) 2014 1.034.374.722.920,00 1.025.142.797.595,00 99,11 (9.231.925.325,00) Jumlah 3.904.869.974.383,00 3.974.277.649.312,00 101,78 69.407.674.929,00 Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 1) Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2010-2014, dapat dilihat pada Tabel III.10 berikut: Tabel III.10 Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) 2010 (2) 43.906.095.284,00 (3) 52.057.506.986,00 (4=3:2) 118,57 (5=3-2) 8.151.411.702,00 2011 52.365.735.594,00 55.995.923.193,00 106,93 3.630.187.599,00 2012 52.365.735.594,00 63.591.598.949,00 121,44 11.225.863.355,00 2013 65.000.000.000,00 60.622.259.202,00 93,27 (4.377.740.798,00) 2014 44.291.724.642,00 52.839.392.630,00 119,30 8.547.667.988,00 Jumlah 257.929.291.114,00 285.106.680.960,00 110,54 27.177.389.846,00 Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Berdasarkan tabel III.10 di atas dapat terlihat bahwa secara rata-rata realisasi pada komponen Bagi Hasil Pajak mencapai 110,54 persen, dengan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 121,44 persen. III-8 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 2) Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan komponen pendapatan daerah yang meliputi Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan dan Bagi Hasil dari Pertambangan selama tahun 2010-2014, adapun realisasinya selama kurun waktu tersebut secara rata- rata mencapai 110,70 persen sebagaimana yang terlihat pada Tabel III.11 berikut: Tabel III.11 Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 43.220.413.973,00 48.516.960.479,00 112,25 5.296.546.506,00 2011 87.625.548.696,00 145.043.625.946,00 165,53 57.418.077.250,00 2012 73.716.955.211,00 98.684.932.568,00 133,87 24.967.977.357,00 2013 107.446.266.111,00 85.902.968.394,00 79,95 (21.543.297.717,00) 2014 139.890.392.278,00 122.110.798.965,00 87,29 (17.779.593.313,00) Jumlah 451.899.576.269,00 500.259.286.352,00 110,70 48.359.710.083,00 Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 3) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk adalah mendanai rangka pelaksanaan desentralisasi. kebutuhan Daerah Otonom dalam Adapun realisasi DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010- terlihat pada Tabel III.12 dihalaman 2014 adalah sebagaimana yang selanjutnya. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 III-9
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.12 Dana Alokasi Umum / Penyeimbang DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 410.811.433.000,00 410.642.308.000,00 99,96 (169.125.000,00) 2011 481.589.915.000,00 481.589.915.000,00 100,00 2012 634.087.815.000,00 634.087.815.000,00 100,00 2013 717.140.118.000,00 717.140.118.000,00 100,00 2014 806.820.146.000,00 806.820.146.000,00 100,00 Jumlah 3.050.449.427.000,00 3.050.280.302.000,00 99,99 (169.125.000,00) Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Berdasarkan tabel III.12, dapat dijelaskan bahwa DAU selama tahun 2010-2014 secara rata-rata sebesar 99,99 persen. Upaya peningkatan DAU secara terus menerus dilakukan, antara lain secara bersama-sama dengan provinsi yang tergabung di dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk memasukkan luas wilayah laut sebagai dasar perhitungan alokasi DAU ke daerah. 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adapun DAK yang dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2010-2014 mencapai 95,88 persen. Hal ini bukan disebabkan karena kurangnya alokasi yang diberikan Pemerintah Pusat namun karena adanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan dan mendapat alokasi DAK tidak dapat dilaksanakan. Secara periodik, realisasi DAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2010-2014 adalah sebagaimana terlihat pada tabel III.13 berikut. III-10 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.13 Realisasi Pos Dana Alokasi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 8.071.800.000,00 8.071.800.000,00 100,00
2011 23.841.200.000,00 17.880.900.000,00 75,00
(5.960.300.000,00)
2012 25.135.650.000,00 25.135.650.000,00 100,00
2013 44.170.570.000,00 44.170.570.000,00 100,00
2014 43.372.460.000,00 43.372.460.000,00 100,00
Jumlah 144.591.680.000,00 138.631.380.000,00 95,88 (5.960.300.000,00) Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 C. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang meliputi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Bidang Infrastruktur Jalan, Dana Penyesuaian Percepatan Infrastruktur Daerah (PPID) dan Sumbangan Pihak Ketiga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara rata-rata selama tahun 2010- 2014 yaitu sebesar 77,53 persen. Kenaikan pendapatan pada komponen ini disebabkan karena masih kenaikannya DPID dan PPID yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh sebab itu, dimasa yang akan datang diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui SKPD terkait agar dapat berperan aktif untuk memperoleh dana sebagaimana dimaksud. Adapun Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2010-2014 adalah sebagaimana tergambar pada tabel III.14 berikut: Tabel III.14 Lain-lain Pendapatan yang sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 1.000.000.000,00 614.512.500,00 61,45 (385.487.500,00) 2011 83.779.571.000,00 33.778.571.000,00 40,32 (50.001.000.000,00) 2012 179.132.080.000,00 125.063.816.161,00 69,82 (54.068.263.839,00) 2013 141.976.850.000,00 125.487.871.812,00 88,39 (16.488.978.188,00) 2014 131.299.480.000,00 131.522.785.000,00 100,17 223.305.000,00 Jumlah 537.187.981.000,00 416.467.556.473,00 77,53 (120.720.424.527) Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 III-11
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel III.15 di halaman selanjutnya. III-12 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.15 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010 s/d Tahun 2014 No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 1 PENDAPATAN 848.025.568.043,87 1.193.497.245.150,69 1.384.937.385.356,64 1.529.110.292.281,15 1.719.774.423.456,42 1.1. Pendapatan Asli Daerah 328.122.480.078,87 459.208.310.011,69 438.373.572.678,64 495.786.504.873,15 563.108.840.861,42 1.1.1. Pajak Daerah 296.214.788.747,00 418.390.484.060,95 396.527.427.024,20 447.462.199.032,28 508.262.616.895,88 1.1.2. Retribusi Daerah 2.628.024.060,73 3.565.501.452,21 3.689.016.557,31 5.327.340.928,00 9.357.405.765,00 1.1.3. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan 3.077.327.809,00 4.016.265.932,59 7.193.085.574,73 5.390.252.312,97 1.205.926.846,39 1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah 26.202.339.462,14 33.236.058.565,94 30.964.043.522,40 37.606.712.599,90 44.282.891.354,15 1.2. Dana Perimbangan 519.288.575.465,00 700.510.364.139,00 821.499.996.517,00 907.835.915.596,00 1.025.142.797.595,00 1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 100.574.467.465,00 201.039.549.139,00 162.276.531.517,00 146.525.227.596,00 174.950.191.595,00 1.2.2. Dana Alokasi Umum 410.642.308.000,00 481.589.915.000,00 634.087.815.000,00 717.140.118.000,00 806.820.146.000,00 1.2.3. Dana Alokasi Khusus 8.071.800.000,00 17.880.900.000,00 25.135.650.000,00 44.170.570.000,00 43.372.460.000,00 1.3. Lain-lain Daerah yang Sah Pendapatan 614.512.500,00 33.778.571.000,00 125.063.816.161,00 125.487.871.812,00 131.522.785.000,00 Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Rata-rata Pertumbuhan % 8 119,91 115,52 115,61 139,80 101,73 114,80 118,90 122,58 118,64 159,00 1.518,05 III-13
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Dilihat dari tabel di atas rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan daerah dari kurun waktu tahun 2010-2014 lebih dari 100 %, hal ini menunjukkan kinerja pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik dan meningkat dari tahun ke tahun. 3.1.1.2 Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah Pengelolaan belanja daerah pada periode 2010-2014 dipergunakan untuk upaya percepatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang dijabarkan dalam periode perencanaan pembangunan setiap tahun. Pemahaman terhadap tantangan pembangunan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan dalam visi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 yaitu "Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergits dan konektivitas perkotaan dan perdesaan". Mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya dan kondisi daerah, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2012 - 2017 adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi; 2. Pengembangan Pariwisata; 3. Penguatan rural urban linkages; 4. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; 5. Program SATAM EMAS; 6. Peningkatan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun; 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan; 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 9. Fasilitasi Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks. Tambang; 10. Pengendalian pemanfaatan ruang; 11. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah; 12. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 13. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur. III-14 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah tersebut telah dilakukan upaya- upaya antara lain dengan mengintensifkan segala sektor pendapatan yang dapat dijadikan sumberdaya untuk membiayai pembangunan daerah. Kinerja Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2010- 2014 adalah sebagaimana terlihat pada tabel III.16 di halaman selanjutnya. Tabel III.16 Kinerja Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 1.044.353.996.355,68 862.715.846.568,59 82,61 (181.638.149.787,09) 2011 1.319.129.357.086,97 1.176.683.815.919,18 89,20 (142.445.541.167,79) 2012 1.619.791.080.526,16 1.332.038.719.571,07 82,24 (287.752.360.955,09) 2013 1.837.133.947.551,69 1.609.666.436.460,31 87,62 (227.467.511.091,38) 2014 1.924.383.150.881,78 1.596.086.858.479,20 82,94 (328.296.292.402,58) Jumlah 7.744.791.532.402,28 6.577.191.676.998,35 84,92 (1.167.599.855.403,93) Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Berdasarkan tabel III.16, dapat dijelaskan bahwa pada periode 2010-2014 jumlah anggaran yang di alokasikan di dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan berjumlah Rp.7.744.791.532.402,28 dengan realisasi sebesar Rp.6.577.191.676.998,35 atau 84,92 persen. A. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan sebesar selama Rp.3.808.216.812.702,56 dengan realisasi sebesar Rp.3.304.987.034.749,88 atau 86,79 %, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel III.17 berikut. Bangka Belitung tahun 2010-2014 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 III-15
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.17 Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 441.555.963.566,06 379.877.151.404,21 86,031 (61.678.812.161,85) 2011 546.700.827.363,43 496.255.477.593,34 90,773 (50.445.349.770,09) 2012 899.998.312.627,10 764.754.923.151,34 84,973 (135.243.389.475,76) 2013 903.552.315.666,19 808.318.501.177,15 89,460 (95.233.814.489,04) 2014 1.016.409.393.479,78 855.780.981.423,84 84,196 (160.628.412.055,94) Jumlah 3.808.216.812.702,56 3.304.987.034.749,88 86,786 (503.229.777.952,68) Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 1.) Belanja Pegawai Belanja Pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2010-2014 sebesar Rp.1.225.779.096.411,57 dengan realisasi sebesar Rp.1.080.590.283.331,08 atau 88,16% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel III.18 berikut: Tabel III.18 Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 168.381.474.908,90 151.693.153.066,66 90,09 (16.688.321.842,24) 2011 222.899.978.110,18 191.385.032.851,15 85,86 (31.514.945.259,03) 2012 259.671.381.413,45 216.271.987.558,98 83,29 (43.399.393.854,47) 2013 271.046.501.338,43 246.900.473.917,87 91,09 (24.146.027.420,56) 2014 303.779.760.640,61 274.339.635.936,42 90,31 (29.440.124.704,19) Jumlah 1.225.779.096.411,57 1.080.590.283.331,08 88,16 (145.188.813.080,49) Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 2.) Belanja Bunga Belanja Bunga dalam APBD selama tahun 2010-2014 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya. 3.) Belanja Subsidi Belanja Subsidi dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun sebesar 2010-2014 Rp.1.251.750.466,00 atau 83,45% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel III.19 di berikut: sebesar Rp.1.500.000.000,00 dengan realisasi III-16 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.19 Realisasi Belanja Subsidi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 1.500.000.000,00 1.251.750.466,00 83,45 (248.249.534,00) 2011
2012
2013
Jumlah 1.500.000.000,00 1.251.750.466,00 83,45 (248.249.534,00) Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 4.) Belanja Hibah Belanja Hibah dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2010-2014 sebesar Rp.677.277.510.465,00 atau 87,80% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel III.20 berikut: sebesar Rp.771.405.437.116,00 dengan realisasi Tabel III.20 Realisasi Belanja Hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 35.230.008.000,00 26.406.951.070,00 74,96 (8.823.056.930,00) 2011 67.892.755.600,00 65.764.440.770,00 96,87 (2.128.314.830,00) 2012 227.862.015.575,00 197.922.560.299,16 86,86 (29.939.455.275,84) 2013 237.196.220.829,00 220.160.775.826,00 92,82 (17.035.445.003,00) 2014 203.224.437.112,00 167.022.782.500,00 82,19 (36.201.654.612,00) Jumlah 771.405.437.116,00 677.277.510.465,16 87,80 (94.127.926.650,84) Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 5.) Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2010-2014 sebesar Rp.55.691.518.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.43.895.774.850,00 atau 78,82% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel III.21 berikut: Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 III-17
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.21 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 25.340.064.000,00 17.946.770.850,00 70,82 (7.393.293.150,00) 2011 25.375.004.000,00 21.922.054.000,00 86,39 (3.452.950.000,00) 2012 1.151.500.000,00 669.500.000,00 58,14 (482.000.000,00) 2013 2.794.950.000,00 2.611.950.000,00 93,45 (183.000.000,00) 2014 1.030.000.000,00 745.500.000,00 72,38 (284.500.000,00) Jumlah 55.691.518.000,00 43.895.774.850,00 78,82 (11.795.743.150,00) Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 6.) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2010-2014 sebesar sebesar Rp.851.567.006.536,24 atau 92,94% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel III.22 berikut: Rp.916.266.370.841,62 dengan realisasi Tabel III.22 Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 123.510.189.882,00 115.637.811.313,55 93,63 (7.872.378.568,45) 2011 133.098.778.265,24 132.893.986.920,79 99,85 (204.791.344,45) 2012 244.847.671.436,11 212.792.435.968,20 86,91 (32.055.235.467,91) 2013 181.566.637.624,28 177.383.055.670,28 97,70 (4.183.581.954,00) 2014 233.243.093.633,99 212.859.716.663,42 91,26 (20.383.376.970,57) Jumlah 916.266.370.841,62 851.567.006.536,24 92,94 (64.699.364.305,38) Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 7.) Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2010-2014 sebesar III-18 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Rp.820.567.186.476,00 dengan realisasi sebesar Rp.649.488.674.701,40 atau 79,15% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel III.23 berikut: Tabel III.23 Realisasi Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 86.597.606.238,00 66.041.564.638,00 76,26 (20.556.041.600,00) 2011 95.658.105.188,00 84.289.963.051,40 88,12 (11.368.142.136,60) 2012 163.000.111.928,00 137.098.439.365,00 84,11 (25.901.672.563,00) 2013 209.912.803.188,00 161.262.245.763,00 76,82 (48.650.557.425,00) 2014 265.398.559.934,00 200.796.461.884,00 75,66 (64.602.098.050,00) Jumlah 820.567.186.476,00 649.488.674.701,40 79,15 (171.078.511.774,60) Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 8.) Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2010-2014 sebesar Rp.16.999.203.857,37 dengan realisasi sebesar Rp.916.034.440,00 atau 5,39% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel III.24 berikut: Tabel III.24 Realisasi Tidak Terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 996.620.537,16 899.150.000,00 90,22 (97.470.537,16) 2011 1.776.206.200,01
0,00
(1.776.206.200,01)
2012 3.456.632.274,54
0,00
(3.456.632.274,54)
2013 1.036.202.686,48
0,00 (1.036.202.686,48) 2014 9.733.542.159,18 16.884.440,00 0,17 (9.716.657.719,18) Jumlah 16.999.203.857,37 916.034.440,00 5,39 (16.083.169.417,37) Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 B. Belanja Langsung Belanja Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2010 - 2014 yang digunakan sebagai belanja pembangunan dianggarkan sebesar Rp.3.936.574.719.799,72 dengan realisasi sebesar Rp.3.272.204.642.248,47 atau 83,12 persen, sebagaimana yang dapat terlihat pada tabel III.25 berikut: Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 III-19
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.25 Realisasi Belanja Langsung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Selisih (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 602.798.032.789,62 482.838.695.164,38 80,10 (119.959.337.625,24) 2011 772.428.529.723,54 680.428.338.325,84 88,09 (92.000.191.397,70) 2012 719.792.767.899,06 567.283.796.419,73 78,81 (152.508.971.479,33) 2013 933.581.631.985,50 801.347.935.283,16 85,84 (132.233.696.702,34) 2014 907.973.757.402,00 740.305.877.055,36 81,53 (167.667.880.346,64) Jumlah 3.936.574.719.799,72 3.272.204.642.248,47 83,12 (664.370.077.551,25) Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 1.) Belanja Pegawai Belanja Pegawai dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2010-2014 sebesar Rp.269.420.304.008,11 atau 87,89% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel III.26 berikut: sebesar Rp.306.556.380.013,07 dengan realisasi Tabel III.26 Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Selisih (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 38.863.587.892,00 33.420.442.892,00 85,99 (5.443.145.000,00) 2011 39.503.449.000,00 36.150.068.500,00 91,51 (3.353.380.500,00) 2012 56.038.330.774,00 49.903.757.399,42 89,05 (6.134.573.374,58) 2013 93.576.429.047,07 79.233.302.203,68 84,67 (14.343.126.843,39) 2014 78.574.583.300,00 70.712.733.013,01 89,99 (7.861.850.286,99) Jumlah 306.556.380.013,07 269.420.304.008,11 87,89 (37.136.076.004,96) Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 2.) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2010-2014 sebesar Rp.1.482.587.464.761,93 dengan realisasi sebesar Rp.1.202.764.044.309,65 atau 81,13% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel III.27 berikut: III-20 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.27 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 166.972.695.541,50 136.056.247.148,48 81,48 (30.916.448.393,02) 2011 187.050.687.331,00 156.720.935.097,21 83,79 (30.329.752.233,79) 2012 284.522.141.225,00 226.599.150.786,94 79,64 (57.922.990.438,06) 2013 396.726.112.442,43 319.348.056.189,02 80,50 (77.378.056.253,41) 2014 447.315.828.222,00 364.039.655.088,00 81,38 (83.276.173.134,00) Jumlah 1.482.587.464.761,93 1.202.764.044.309,65 81,13 (279.823.420.452,28) Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 3.) Belanja Modal Belanja Modal dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun realisasi sebesar 2010-2014 sebesar Rp.2.147.430.874.926,11 dengan Rp.1.800.020.293.930,70 atau 83,32% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel III.28 berikut: Tabel III.28 Realisasi Belanja Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 396.961.749.356,12 313.362.005.123,90 78,94 (83.599.744.232,22) 2011 545.874.393.393,54 487.557.334.728,63 89,32 (58.317.058.664,91) 2012 379.232.295.900,45 290.780.888.233,37 76,68 (88.451.407.667,08) 2013 443.279.090.396,00 402.766.576.890,45 90,86 (40.512.513.505,55) 2014 382.083.345.880,00 305.553.488.954,35 79,97 (76.529.856.925,65) Jumlah 2.147.430.874.926,11 1.800.020.293.930,70 83,82 (347.410.580.995,41) Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Adapun proporsi realisasi belanja terhadapap anggaran belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dirinci seperti pada Tabel III.29 berikut: Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 III-21
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 NO Tabel III.29 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013 2012 URAIAN (%) (%) 2014 (%) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) A Belanja Tidak Langsung 84,97 89,46 84,20 1 Belanja Pegawai 83,29 91,09 90,31 2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 4 Belanja Hibah 86,86 92,82 82,19 5 Belanja Bantuan Sosial 58,14 93,45 72,38 6 Belanja Bagi Hasil 86,91 97,70 91,26 7 Belanja Bantuan Keuangan 84,11 76,82 75,66 8 Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 B Belanja Langsung 78,81 85,84 81,53 1 Belanja Pegawai 89,05 84,67 89,99 2 Belanja Barang dan Jasa 79,640 80,50 81,38 3 Belanja Modal 76,68 90,86 79,97 Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 Dari tabel III.29 di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terhadap anggaran belanja dari ke tahun semakin meningkat akan tetapi masih terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan realisasi belanja pada beberapa komponen belanja, hal ini menunjukkan bahwa kinerja belanja daerah cukup baik dengan tingkat penyerapan anggaran yang cukup tinggi. 3.1.1.3 Kinerja Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari pembiayaan penerimaan, pembiayaan pengeluaran dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Pembiayaan Daerah dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2010-2014 dianggarkan sebesar Rp.1.182.289.453.171,38 dengan realisasi sebesar Rp.1.197.166.847.751,38 atau 101,26 persen dengan uraian sebagai yang dapat dilihat pada tabel III.30 dihalaman selanjutnya: III-22 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.30 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 240.123.013.770,75 255.122.630.855,75 106,25% 14.999.617.085,00 2011 225.432.352.331,03 225.432.352.331,03 100,00%
2012 232.245.781.562,54 232.123.559.057,54 99,95%
(122.222.505,00)
2013 282.522.224.843,11 282.522.224.843,11 100,00%
2014 201.966.080.663,95 201.966.080.663,95 100,00%
Jumlah 1.182.289.453.171,38 1.197.166.847.751,38 101,26% 14.877.394.580,00 Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 A. Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan penerimaan mencakup komponen: 1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman; dan 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pembiayaan Penerimaan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 dianggarkan sebesar Rp. 1.233.796.176.279,38 dengan realiasasi sebesar Rp. 1.233.673.570.859,38 atau 99,99 persen sebagaimana yang terlihat pada tabel III.31 di halaman selanjutnya. Tabel III.31 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 264.129.736.878,75 264.129.353.963,75 100,00 (382.915,00) 2011 240.432.352.331,03 240.432.352.331,03 100,00
2012 242.245.781.562,54 242.123.559.057,54 99,95
(122.222.505,00)
2013 285.022.224.843,11 285.022.224.843,11 100,00
2014 201.966.080.663,95 201.966.080.663,95 100,00
Jumlah 1.233.796.176.279,38 1.233.673.570.859,38 99,99 (122.605.420,00) Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 B. Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan pengeluaran mencakup komponen: 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal pemerintah daerah; 3) pembayaran pokok utang; dan 4) Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 III-23
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 pemberian pinjaman. Adapun pembiayaan pengeluaran dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2010-2014 dianggarkan sebesar Rp.51.506.723.108,00 dengan realisasi sebesar Rp.36.506.723.108,00 atau 70,88 persen sebagaimana yang tergambar dalam tabel III.32 berikut. Tabel III.32 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah (Berkurang) (1) (2) (3) (4=3:2) (5=3-2) 2010 24.006.723.108,00 9.006.723.108,00 37,52 (15.000.000.000,00) 2011 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 100,00 2012 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 100,00 2013 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 100,00 2014
0,00 Jumlah 51.506.723.108,00 36.506.723.108,00 70,88 (15.000.000.000,00) Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 3.1.2 Neraca Daerah 3.1.2.1 Pertumbuhan Neraca Daerah Neraca merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, sebagai informasi neraca menyediakan gambaran mengenai aset, kewajiban dan ekuitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai tingkat rincian obyek. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual, Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara ekonomis, efektif dan efisien atau memenuhi unsur value for money. Kinerja Neraca Daerah III-24 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2010- 2014 seperti terlihat pada Tabel III.33 dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut: Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2010-2014, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 5,04% yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat sebesar 5,04% dalam lima tahun terakhir. Aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi dan aset tetap. Aset lancar berupa kas, piutang, persediaan. Investasi berupa investasi jangka panjang. Sementara Asset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan. Pertumbuhan rata-rata aset lancar mencapai -2,31%, meskipun piutang menurun sebesar -106,69%. Hal ini disebabkan karena komponen aset lancar, yaitu kas dan persediaan, mengalami pertumbuhan sebesar -2,38% dan - 109,74%. Melihat komposisi selama periode 2010-2014, pertumbuhan aset lancar menunjukkan bahwa kondisi aset lancar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada kondisi cukup sehat karena asset lancar yang pada umumnya berupa pendanaan tunai telah tersebar dalam bentuk investasi dengan rata-rata pertumbuhan 24,45%. Selain itu asset lancar memiliki karakteristik yang likuid, maka dengan sendirinya akan berfluktuasi sesuai dengan penggunaannya. Bentuk investasi yang dilakukan berupa asset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya) dengan rata-rata pertumbuhan 5,49%. Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Provinisi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2010-2014 dengan rata-rata sebesar -37,08%, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 III-25
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari tahun 2010 sampai dengan 2014 menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu tersebut selalu dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang baik secara tepat waktu. Kewajiban Pemerintah Provinisi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2010-2014, merupakan kewajiban jangka pendek (atau kewajiban lancar) berupa utang perhitungan pihak ketiga sebesar 27,34%, dan utang jangka pendek lainnya yang meningkat sebesar 31,60%, kewajiban jangka pendek ini masih bisa ditutupi dengan aset lancar yang dimiliki, dengan membandingkan rasio utang dengan rasio total aset sebesar 1,02:1, dan dalam kurun waktu 2010-2014, Pemerintah Provinisi Kepulauan Bangka Belitung Kewajiban tidak memiliki kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar dan Dana Investasi merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2010-2014 mengalami pertumbuhan sebesar 5,17% yang berarti bahwa ekuitas dana cukup sehat. Tabel III.33 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 No. (1) Uraian (2) Rata-Rata Pertumbuhan (%) (3) 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. ASET ASET LANCAR Kas Piutang Persediaan Biaya Dibayar Di Muka (Uang Muka Proyek) INVESTASI ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan ASET LAINNYA Tagihan penjualan angsuran Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah 2,31 -2,38 -106,69 -109,74 24,45 5,49 3,81 20,78 16,00 14,76 10,95 10,95 -1.565,99 -12,31 0,00 III-26 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 No. (1) 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Uraian (2) kemitraan dengan pihak kedua Aset tak berwujud Aset Lain-lain JUMLAH ASET DAERAH KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Iutang perhitungan pihak ketiga Utang Bunga Utang Pajak Bagian dalam negeri Pendapatan Diterima dimuka Utang jangka pendek lainnya KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang dalam negeri Utang Luar Negeri Utamg jangka panjang lainnya EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SILPA Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Pendapatan yang ditangguhkan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam aset tetap Diinvestasikan dalam Aset lainnya Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA lancar utang jangka panjang Rata-Rata Pertumbuhan (%) (3) 0,00 0,00 21,06 5,04 37,08 27,24 0,00 0,00 0,00 52,59 15,05 31,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5,17 -8,35 -2,32 -106,69 -109,74 27,34 4,56 13,87 13,68 -1.565,99 24,45 5,68 Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2010-2014 3.1.2.2 Rasio Neraca A. Rasio Likuiditas Ratio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Data Rasio Likuiditas selama 5 (lima) tahun terakhir tahun 2010- 2014 sebagaimana tabel III.34 berikut: Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 III-27
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.34 Rasio Likuiditas Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 Rasio Likuiditas (1) Rumus (2) 2010 (3) 2011 (4) 2012 (5) 2013 (6) 2014 (7) Rasio Lancar Quick Rasio Rasio total hutang terhadap total aset Rasio terhadap Modal Utang Aset Lancar/Kewajiban Jangka Pendek Lancar- (Aset Persediaan) / Kewajiban Jangka Pendek Total Hutang/Total Aset Total Hutang/Total Equitas Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2010-2014 B. Rasio Solvabilitas Ratio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas selama 5 (lima) tahun terakhir tahun 2010-2014 sebagaimana pada tabel III.35 di halaman selanjutnya. Tabel III.35 Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 Rasio Likuiditas Rumus 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Rasio terhadap Total Aset Kewajiaban Kewajiban/Total Aset 0.32 1.61 1.04 103.38 102.11 Rasio terhadap Ekuitas Kewajiban Kewajiban/Total Ekuitas 0.32 1.64 1.05 101.91 102.47 Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2010-2014 III-28 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Masa Lalu 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Selama periode tahun 2010-2014, rata-rata realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memenuhi kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung adalah adalah 84,92 persen, Sedangkan rata-rata penganggaran untuk belanja pegawai selama periode 2010-2014 sebesar 15,83 persen Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan pegawai relatif lebih kecil persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat (belanja publik). Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan. Secara rinci proporsi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel III.36 berikut: Tabel III.36 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 Uraian Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) Total pengeluaran (Belanja +pembiayaan pengeluaran) (Rp) Presentase belanja pegawai terhadap pengeluaran (1) 2010 2011 2012 2013 2014 (2) (3) 168.381.474.908,90 222.899.978.110,18 259.671.381.413,45 271.046.501.338,43 303.779.760.640,61 Jumlah 1.225.779.096.411,57 Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2010-2014 1.044.353.996.355,68 1.319.129.357.086,97 1.619.791.080.526,16 1.837.133.947.551,69 1.924.383.150.881,78 7.744.791.532.402,28 (4) 16,12% 16,90% 16,03% 14,75% 15,79% 15,83% 3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari pembiayaan penerimaan, pembiayaan pengeluaran dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Kondisi pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun tahun 2010-2014 sebesar 92-95% yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran, sedangkan sisanya untuk melakukan investasi. Defisit riil anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diuraikan pada tabel III.37 berikut: Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 III-29
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.37 Defisit Riil Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung NO (1) Uraian (2) 2012 (Rp) (3) 2013 (Rp) (4) 2014 (Rp) (5) 1 Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi Realisasi: 1.384.973.385.356,64 1.529.110.292.281,15 1.719.774.423.456,42 2 Belanja Daerah 1.332.038.719.571,07 1.609.666.436.460,31 1.596.086.858.479,20 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 10.000.000.000,00 2.500.000.000,00 Defisit Riil 42.934.665.785,57 (83.056.144.179,16) 123.687.564.977,22 Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2010-2014 Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2013 terjadi defisit anggaran dikarenakan komposisi pendapatan lebih kecil dari belanja, untuk menutupi defisit anggaran tersebut terdapat komposisi penutup anggaran seperti pada tabel III.38 berikut: Tabel III.38 Komposisi Penutup Defisit Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung NO 1 1 2 Uraian 2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Proporsi dari total defisit riil 2013 2012 (%) (%) 4 3 2014 (%) 5 100 100 100 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 6 Penerimaan Piutang Daerah Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2010-2014 Dilihat dari tabel di atas defisit riil anggaran pada tahun 2012-2014 dapat ditutupi dengan menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. adapun realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel III.39 berikut: III-30 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.39 Realiasasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 2013 2014 No. Uraian Rp. % dari SILPA Rp. % dari SILPA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 1 Jumlah SiLPA 285.022.224.843,11 100 201.966.080.663,95 100 325.653.645.641,17 2 3 4 5 6 Pelampauan Penerimaan PAD Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan Pelampauan Penerimaan Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya Kewajiban kepada ketiga pihak sampai dengan akhir tahun belum diselesaikan Kegiatan lanjutan 15.266.509.520,02 36.193.840.712,00 (54.068.263.839,00) 0,05 0,13 0,19 0,00 0,00 0,00 16.908.586.275,57 (25.921.038.515,00) (16.488.978.188,00) 0,08 0,13 0,08 0,00 0,00 0,00 6.365.973.563,59 (9.231.925.325,00) 223.305.000,00 7 Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2010-2014 3.3 Kerangka Pendanaan Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disusun dengan memperhatikan pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik akan mewujudkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 % dari SILPA 8 100 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 III-31
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Keuangan. Sedangkan peneriman pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan pendapatan daerah selama periode 2012- 2017 diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan yang berlaku; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan asas pemerataan pembangunan; dan (4) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang taat. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu: 1. Memantapkan atau menata kembali Kelembagaan dan Sistem Operasional yang berkenaan dengan pendapatan daerah. 2. Melakukan peninjauan kembali terhadap perda terkait dengan retribusi dan pajak daerah, guna mengoptimalkan pendapatan daerah. 3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan yang memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi serta cost effectiveness. legalitas, 4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI. 5. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah. 6. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah. 7. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah, terutama optimalisasi retribusi 8. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan asset dan keuangan daerah. 9. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. 10. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. III-32 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 11. Meningkatkan koordinasi dengan pusat sebagai upaya untuk menambah dana perimbangan keuangan daerah (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) dengan mempertimbangkan karakteristik daerah kepulauan dan dana yang dikucurkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang masih baru dimekarkan. 12. Mencari alternatif pendanaan atau pinjaman luar Negeri dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan serta efektivitasnya dalam pembiayaan proyek-proyek yang produktif. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah menjadi 5 jenis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, sesuai dengan Undang- tersebut mulai Tahun 2011 diserahkan pengelolaannya oleh Undang Kabupaten/Kota. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah hingga tahun 2017 mendatang, prioritas kebijakan pendapatan daerah akan diarahkan melalui: 1. Menyiapkan revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan serta implementasinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pelaksanaannya. 2. Melakukan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbasnya terhadap sosial-ekonomi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. 3. Melakukan kajian penerapan insentif pajak yang tepat untuk mendorong pengusaha untuk berinvestasi pada sektor-sektor strategis daerah. 4. Menjalankan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan sumber penerimaan lain, melalui pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah (Public Private Partnership) dan swasta maupun corporate social responsibility (CSR). Untuk itu sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi: a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi dan kepastian berusaha di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 III-33
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lainnya dengan perjanjian yang disepakati. c. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat dan pengusaha lokal. d. Penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan. e. Meningkatkan koordinasi program melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). f. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur. 3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Strategi belanja daerah tahun 2012-2017 diarahkan untuk mendukung: a. Pencapaian pembangunan nasional 2015-2019 dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional (NAWACITA); b. Dedicated program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui keseimbangan pembangunan desa-kota dan SATAM EMAS; c. Peningkatan sasaran IPM. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur. Untuk itu, kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2013-2017 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, ekonomis, efisien dan efektif, yaitu: 1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka mendukung dedicated program Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017. III-34 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 2. Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pelaksanaan urusan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. 3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil risiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya. 4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 5. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. 6. Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. 7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. 8. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis "desa membangun", pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan. 9. Penurunan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan. 10. Dalam mendukung pengembangan aktivitas pembangunan ekonomi di perdesaan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik. 11. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan- Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 III-35
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 30%, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. 12. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur. 13. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan. 14. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; c. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; d. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti tidak penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. e. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah; f. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa yang digunakan untuk melaksanakan fungsi provinsi yang bersifat khusus dari Provinsi. Belanja maupun bantuan kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan dalam III-36 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 yaitu mendukung keseimbangan pembangunan desa dan kota serta mengaplikasikan kebijakan SATAM EMAS. Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga terdapat peluang bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi: 1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD; 2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran; 3. Penyertaan modal disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD. Pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 sebagaimana ditampilkan pada tabel III.40 di halaman selanjutnya berikut: Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 III-37
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.40 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No Uraian 2014 (Rp) Rata-rata Pertumbuhan (%) (1) (2) (3) (4) A Belanja Tidak Langsung 855.780.981.423,84 0 1 Belanja Pegawai 274.339.635.936,42 0 2 Belanja Bunga 0 0 3 Belanja Subsidi 0 0 4 Belanja Hibah 167,022,782,500.00 0 5 Belanja Bantuan Sosial 745,500,00.00 0 6 Hasil Belanja Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Desa Bagi Kepada dan 212.859.716.663,42 0 7 Belanja Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Desa Bantuan Kepada dan 200,796,461,884.00 0 8 Belanja Tidak Terduga 16,884,440.00 0 B Belanja Langsung 740.305.877.055,36 0 1 Belanja Pegawai 70.712.733.013,00 0 2 Belanja Barang dan Jasa 364.039.655.088,00 0 3 Belanja Modal 305.553.488.954,35 0 C Pembiayaan Pengeluaran 0 0 1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 2 Pembayaran pokok utang 0 0 3 Penyertaan Pemerintah daerah Modal (Investasi) 0 0 4 Pemberian Pinjaman 0 0 TOTAL (A+B+C) 1.596.086.858.479,20 0 Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu Jika memperhatikan kinerja pendapatan daerah pada 2010-2014, pendapatan daerah akan diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun kondisi perekonomian Bangka Belitung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memaksimalkan strategi dan kebijakan pendapatan daerah yang telah diuraikan diatas dalam meningkatkan Pertumbuhan dan realisasi PAD. Hal ini dapat dipahami karena disparitas PAD memiliki kecenderungan yang tinggi akibat kepastiannya masih rendah. Selama ini pendapatan daerah masih didominasi oleh III-38 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 pajak kendaraan bermotor yang bersifat closed list dan pertumbuhannya memiliki keterbatasan (terbatasi oleh ketersediaan ruang dan sarana prasarana infrastruktur), sehingga rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Jika memperhatikan proyeksi perekonomian nasional yang akan mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7%-8,0% pada periode 2015-2019 dengan asumsi perekonomian global tidak akan mengalami penurunan dalam periode 2010, stabilitas sektor keuangan dunia sudah pulih, serta harga komoditas pangan dan energi menyesuaikan secara bertahap dan tidak mengalami gejolak tajam, maka pendapatan daerah pada tahun 2012 - 2017 diperkirakan akan dapat memberikan kontribusi terhadap belanja daerah rata-rata sebesar 77-83%. Prediksi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 2012 - 2017 diasumsikan terjadi peningkatan rata-rata sebesar 18,74%. Sedangkan untuk pajak daerah diprediksi akan mengalami kenaikan secara bertahap rata-rata sebesar 0,92% pertahun, dengan asumsi kondisi perekonomian stabil. Jika diperhatikan prediksi pajak daerah akan tetap tumbuh stabil dalam kisaran 4,27%. Demikian juga dengan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, dengan asumsi pertumbuhan sebesar sama dengan pajak daerah yaitu sebesar 4,08%, maka walaupun persentasenya sangat kecil namun terus mengalami stabilitas sebesar 1,02%. Tabel III.41 Prediksi Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah Provinsi Kep Bangka Belitung Tahun 2013 - 2017 Tahun Pendapatan Daerah Pajak Daerah Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD % (1) (2) (3) (4) 2013 1.529.110.292.281,15 447.462.199.032,28 29,26% 2014 1.719.774.423.456,42 508.262.616.895,88 29,55% 2015 1.918.085.118.953,54 500.844.833.687,71 26,11% 2016 2.015.482.384.541,42 500.844.833.687,71 24.85% 2017 2.001.948.540.758,18 539.995.060.971,20 26,97% Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 III-39
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.42 Prediksi PAD dan Retribusi Daerah Provinsi Kep Bangka Belitung Tahun 2013 - 2017 Tahun PAD Retribusi Daerah Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD (1) (2) (3) (4) 2013 1.529.110.292.281,15 5.327.340.928,00 0,35% 2014 1.719.774.423.456,42 9.357.405.765,00 0,54% 2015 1.918.085.118.953,54 8.445.970.286,00 0,44% 2016 2.015.482.384.541,42 9.061.667.223,45 0,45% 2017 2.001.948.540.758,18 10.149.067.290,26 0,51% Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 Dalam era otonomi daerah, proporsi belanja daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut. Diperkirakan dalam periode 2012-2017, kebutuhan belanja daerah akan mengalami kenaikan sebesar 9 - 15%. Hal ini disebabkan harapan masyarakat Bangka Belitung terhadap keseimbangan pembangunan antara desa dan kota serta mendukung pencapaian pembangunan nasional 2015-2019 dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional (NAWACITA). Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan Visi dan Misi Pembangunan yang merupakan dedicated program melalui keseimbangan pembangunan desa-kota dan SATAM EMAS sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, maka proporsional belanja langsung dan tidak langsung dalam periode 2012-2017 adalah 60-65% dan 35-40%. Tabel III.43 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 TAHUN JUMLAH BELANJA (1) (2) 2013 Rp 1.609.666.436.640,31 2014 Rp 1.596.086.858.479.20 2015 Rp 2.238.738.764.595,24 2016 Rp 2.439.183.158.678,92 2017 Rp 2.168.486.606.474,02 Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 III-40 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kondisi pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun tahun 2013-2017 sebesar 92 - 95% dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran, sedangkan sisanya untuk melakukan investasi. Untuk realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah, dengan kurun waktu yang sama pada tahun 2013-2017, gambarannya seperti terlihat pada Tabel III.44. Tabel III.44 Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Lalu (SILPA) pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 Tahun Realisasi (1) (2) 2013 201.966.080.663,95 2014 325.653.645.641,17 2015 320.653.645.641,70 2016 423.700.774.137,50 2017 166.538.065.715,84 Jumlah 1.438.512.211.800,16 Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 Dari tabel di atas terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir (2013-2017), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan tetap SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Merujuk pada ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kondisi ini, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. 3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan Jika memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada, maka merupakan modal pemerintah daerah untuk membiayai: a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicated) Kepala daerah serta melaksanakan amanat pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 III-41
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 daerah pada tahun rencana. Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. c. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu. Adapun kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel III.45 berikut: Tabel III.45 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan daerah untuk Mendanai Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 Proyeksi No. Uraian 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. 2. 3. Pendapatan Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total penerimaan 1.529.110.2 92.281,15 0 0 1.529.110.2 92.281,15 1.719.774.4 23.456,42 0 0 1.719.774.4 23.456,42 1.918.085.1 18.953,54 0 0 1.918.085.1 18.953,54 2.015.482.3 84.541,42 0 0 2.015.482.3 84.541,42 2.001.948.5 40.758,16 0 0 2.001.948.5 40.758,16 4. Dikurangi: Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas riil kemampuan keuangan 1.612.166.4 36.460,31 (83.056.14 4.179,16) 1.596.086.8 58.479,20 123.687.56 4.977,22 2.238.738.7 64.595,24 (320.653.6 45.641,70) 2.439.183.1 58.678,92 (423.700.7 74.137,50) 2.168.486.6 06.474,02 (166.538.06 5.715,84) Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 Melihat proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang terus mengecil hingga tahun 2017 mendatang, sedangkan proyeksi jumlah pengeluaran terus meningkat, maka terdapat sejumlah pertimbangan alokasi belanja ke depan, yaitu sebagai berikut: III-42 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 1. Perlu pengetatan dalam memilah program dan kegiatan sesuai urutan prioritasnya. 2. Perlunya peningkatan keperansertaan sektor swasta dalam pendanaan pembangunan, baik melalui skenario kemitraan pemerintah dan sektor swasta (public private partnership) maupun potensi corporate social responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah, yang tersebar diberbagai lapangan usaha di Kepulauan Bangka Belitung; 3. Reorganisasi struktur organisasi pemerintah daerah yang semakin relevan dengan posisi dan kedudukan pemerintahan provinsi yang lebih difokuskan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pada skala regional dan kabupaten/kota. Dengan reorganisasi ini, akan diperlukan besaran organisasi yang lebih efisien serta gugus penugasan yang makin akhli dengan penguatan jabatan fungsional di berbagai lini. Adapun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat diuraikan pada Tabel III.46 di halaman selanjutnya, sedangkan secara keseluruhan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017, gambaran seperti terlihat pada Tabel III.47. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 lintas III-43
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.46 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 Proyeksi No Uraian 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) I Kapasitas riil kemampuan keuangan (83.056.144.179,16) 123.687.564.977,22 (320.653.645.641,70) (423.700.774.137,50) (166.538.065.715,84) Rencana alokasi pengeluaran prioritas I II.a Belanja Langsung 801.347.935.283,16 740.305.877.055,36 1.011.512.065.909,50 1.133.389.648.682,00 1.210.511.286.998,86 II.b Pembentukan dana cadangan 0 0 0 0 Dikurangi: II.c II.d II Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Pengeluaran mengikat serta prioritas utama Total (II.a+II.b-II.c-II.d) Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah alokasi setelah menghitung pengeluaran prioritas I (I-II) pembiayaan yang wajib rencana pengeluaran prioritas I 801.347.935.283,16 2.500,000,000.00 (2.500,000,000.00) 740.305.877.055,36 1.011.512.065.909,50 1.133.389.648.682,00 1.210.511.286.998,86 0 0 0 0 0 0 (80.056.144.179,16) 123.687.564.977,22 (320.653.645.641,70) (423.700.774.137,50) (166.538.065.715,84) Rencana alokasi pengeluaran prioritas II III.a Belanja Tidak Langsung 808.318.501.177,15 855.780.981.423,84 1.227.226.698.685,74 1.305.793.509.996,34 957.975.319.475,16 Dikurangi: III.b Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama 808.318.501.177,15 855.780.981.423,84 1.227.226.698.685,74 1.305.793.509.996,34 957.975.319.475,16 III Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b) 0 0 0 0 Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II- III) (80.056.144.179,16) 123.687.564.977,22 (320.653.645.641,70) (423.700.774.137,50) (166.538.065.715,84) Sumber : Proyeksi dan Perhitungan,2015 III-44 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 0 0 0 0
No (1) 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel III.47 Proyeksi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 Uraian Proyeksi APBD 2013 2014 2015 2016 2017 (2) (3) (4) (5) (6) (7) PENDAPATAN DAERAH Pendapatan asli daerah 495.786.504.873,15 563.108.840.861,42 558.971.218.953,54 567.635.349.541,42 613.900.438.727,46 Pajak daerah 447.462.199.032,28 508.262.616.895,88 500.844.014.371,82 500.844.833.687,71 539.995.060.971,20 Retribusi daerah 5.327.340.928,00 9.357.405.765,00 8.445.970.286,00 9.061.667.223,45 10.149.067.290,26 Hasil pengelolaan kekeyaaan daerah 5.390.252.312,97 1.205.926.846,39 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang 37.606.712.599,90 44.282.891.354,15 42.181.234.295,72 50.228.848.630,26 56.256.310.466 sah Dana Perimbangan 907.835.915.596,00 1.025.142.797.595,00 1.179.487.500.000,00 1.263.220.635.000,00 1.138.773.702.030,72 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan 146.525.227.596,00 174.950.191.595,00 226.155.287.000,00 226.155.287.000,00 233.247.494.030,72 pajak Dana alokasi umum 717.140.118.000,00 806.820.146.000,00 897.887.443.000,00 905.526.208.000,00 905.526.208.000,00 Dana alokasi khusus 44.170.570.000,00 43.372.460.000,00 55.444.770.000,00 131.539.140.000,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 125.487.871.812,00 131.522.785.000,00 179.626.400.000,00 184.626.400.000,00 249.274.400.000,00 Hibah 0 0 0 0 0 Dana darurat 0 0 0 0 0 Bagi hasil pajak dari provinsi dan 0 0 0 0 0 pemerintah daerah lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus 125.358.560.000,00 131.522.785.000,00 179.626.400.000,00 184.626.400.000,00 244.274.400.000,00 Bantuan keuangan dari pemerintah 0 0 0 0 0 daerah lainnya Sumbangan pihak ketiga 0 0 0 0 5.000.000.000,00 Pendapatan lainnya 129.311.812,00 0 0 0 0 Jumlah Pendapatan 1.529.110.292.281,15 1.719.774.423.456,42 1.918.085.118.953,54 2.015.482.384.541,42 2.001.948.540.758,18 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Jumlah (8) 2.799.402.352.956,99 5.514.460.550.21,72 870.537.856.812,00 9.150.976.949.648,72 III-45
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 No Uraian Proyeksi APBD 2013 2014 (1) (2) (3) (4) 2 BELANJA DAERAH 2.1 Belanja Tidak Langsung 808.318.501.177,15 855.780.981.423,84 2.1.1 Belanja pegawai 246.900.473.917.87 274.339.635.936,42 2.1.2 Belanja bunga 0 0 2.1.3 Belanja subsidi 0 0 2.1.4 Belanja hibah 220.160.775.826.00 167.022.782.500,00 2.1.5 Belanja bantuan sosial 2.611.950.000,00 745.500.000,00 2.1.6 Belanja bagi hasil kepada 177.383.055.670,28 212.859.716.663,42 provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa 2.1.7 Belanja bantuan keuangan kepada 161.262.245.763,00 200.796.461.884.00 provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa 2.1.8 Belanja tidak terduga 0 16.884.440,00 2.2 Belanja Langsung 801.347.935.283,16 740.305.887.055,36 2.2.1 Belanja pegawai 79.233.302.203,68 70.712.733.013,01 2.2.2 Belanja barang dan jasa 319.348.056.189,02 364.039.655.088,00 2.2.3 Belanja modal 402.766.576.890,46 305.553.488.954,35 Jumlah belanja 1.609.666.436.460,31 1.596.086.858.479,20 Surplus/(defisit) (80.556.144.179.16) 123.687.564.997,22 Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 III-46 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2015 (5) 1.227.226.698.685,74 346.166.825.657,39 0 0 289.428.845.000,00 1.228.500.000,00 332.323.833.856,35 256.078.694.172,00 2.000.000.000,00 1.011.512.065.909,50 92.503.411.330,00 610.523.709.289,50 308.484.945.290,00 2.238.738.764.595,24 (320.653.645.641,70) 2016 (6) 1.305.793.509.996,34 406.293.417.508,42 0 3.000.000.000,00 278.268.677.250,00 1.000.000.000,00 245.671.793.237,92 368.559.622.000,00 2.000.000.000,00 1.133.389.648.682,00 111.621.354.600,00 680.980.654.172,00 340.787.639.910,00 2.439.183.158.678,92 (423.700.774.136,92) 2017 (7) 957.975.319.475,16 458.712.706.953,16
194.402.800.000,00 1.000.000.000,00 250.811.768.350,00 48.048.044.172,00 5.000.000.000,00 1.210.511.286.998,86 189.522.014.098,09 312.972.861.933,00 708.016.410.967,77 2.168.486.606.474,02 (166.538.065.715,84) Jumlah (8) 5.155.095.010.758,23 4.897.066.823.928,88 10.052.161.824.687,70 (867.761.064.696,98) 0 0
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 B A B IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1 Permasalahan Pembangunan RPJMD 2012-2017 merupakan periode kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025. Berdasarkan periodesasi RPJPD tersebut, prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2012-2017 terdiri dari: 1. Ekonomi dan Sumberdaya Alam 2. Lingkungan Hidup 3. Prasarana dan Sarana 4. SDM dan Kependudukan 5. Pemerintahan 6. Sosial, Budaya dan Politik Pada tahap pembangunan lima tahun kedua, pemerintah diharapkan lebih memfokuskan perhatiannya pada kebijakan dan upaya konkrit untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Sesuai dengan visinya, maka perhatian utama diberikan pada bidang-bidang yang akan berdampak kuat dan luas pada pembangunan agri-bahari, yaitu perkebunan, perikanan dan pariwisata. Di samping itu, pada tahap ini juga sudah mulai dirintis pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan hasil produk perkebunan dan perikanan. Strategi pembangunan yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan perhatian khusus pada percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan), sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Kerjasama pengembangan ekonomi harus dirintis tidak saja sebatas antar kabupaten/kota dalam provinsi, tetapi juga dengan daerah-daerah lain di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-1
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Dalam proses pembangunan ekonomi ini, pemerintah hendaknya tetap menerapkan kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Di samping itu, penyelesaian masalah kerusakan lingkungan hidup diyakini tidak dapat diselesaikan dalam 5 tahun pertama dan karenanya kebijakan dan upaya konkrit tersebut tetap harus diupayakan pada lima tahun kedua dan seterusnya. Memperhatiak kondisi tersebut, maka diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan berdasarkan prioritas pembangunan. 4.1.1. Ekonomi dan SDA Permasalahan pembangunan yang terkait dengan prioritas bidang ekonomi dan sumberdaya alam diuraikan sebagai berikut: 4.1.1.1 Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan global. Hal ini disebabkan karena komoditas utama Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan produk yang berorientasi ekspor, sehingga pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh harga komoditas di pasar nasional dan global. Penyebab lainnya yaitu kegiatan ekonomi masih sangat tergantung pada pengelolaan sumber daya alam. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang dapat memacu dan memicu pertumbuhan ekonomi, seperti pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah, pengembangan industri pengolahan, pengembangan pariwisata, pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, serta pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Proses transformasi perekonomian Kepulauan Bangka Belitung dari semula yang bertumpu pada sektor pertambangan harus segera dilakukan, mengingat bahwa suatu daerah yang sangat bergantung terhadap sumberdaya alam dalam perekonomiannya, akan cenderung beresiko tidak stabil. Ketergantungan terhadap harga dan permintaan pasar serta ketersediaan dan sifat dari sumberdaya alam itu IV-2 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 sendiri yang tidak dapat diperbaharui (non renewable resources) menjadi factor penyebab ketidakstabilan perekonomian yang memungkinkan untuk dapat terjadi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu identifikasi terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya yang harus segera didorong dan difokuskan sebagai prime mover perekonomian Bangka Belitung dimas yang akan datang. Berdasarkan identifikasi sektor potensial yang dilakukan dengan menggunakan metode Location Question (LQ), dapat diidentifikasi beberapa sektor potensial dan sangat memungkinkan untuk terus didorong menjadi penggerak perekonomian Kepulauan Bangka Belitung untuk menggantikan sektor pertambangan. Adapun beberapa sektor potensial tersebut antara lain adalah: - Pertambangan dan Penggalian (nilai LQ 1,48) → sektor Basis - Perdagangan, Hotel dan Restoran (nilai LQ 1,32) → sektor Basis - Pertanian termasuk perikanan (nilai LQ 1,20) → sektor Basis - Jasa-jasa (nilai LQ 1,01) → sektor Basis - Kontruksi (nilai LQ 0,82) → potensial untuk dikembangkan - Industri Pengolahan (nilai LQ 0,59) → potensial untuk dikembangkan Berdasarkan LQ test, maka sektor perdagangan, hotel dan restoran yang didalamnya terdapat aktivitas kepariwisataan, sektor pertanian yang didalamnya terdapat sub sektor perkebunan dan perikanan serta jasa dapat dikedepankan menjadi alternative penggerak perekonomian Bangka Belitung pasca tambang. Selanjutnya, untuk mengetahui informasi yang berkenaan dengan keterkaitan dari sektor-sektor tersebut terhadap sektor lainnya maka digunakan analisa Input Output. Analisa Input Output sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil produksi dari satu macam produk akan menjadi bahan dasar bagi industri lain, atau dengan kata lain, keluaran industri merupakan masukan bagi industri. Oleh karena itu perubahan pada suatu industri akan berpengaruh pada industri yang lainnya. Perubahan input akan menyebabkan perubahan output, yang berarti perubahan masukan bagi industri lain, dan dengan demikian secara berantai penga- ruh ini akan dirasakan oleh industri yang saling berkaitan tadi. Dari hubungan seperti ini jelas terlihat adanya pengaruh timbal balik. Dengan informasi yang diperoleh dari analisa Input Output ini maka dapat diidentifikasi sektor mana saja yang memiliki keterkaitan sangat besar terhadap Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-3
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 sektor lainnya. Artinya, semakin besar suatu sektor berkaitan dengan sektor lainnya maka semakin prioritas sektor tersebut untuk dikembangkan. Sehingga diharapkan sektor tersebut dapat menjadi sektor pengungkit bagi sektor lainnya. Berdasarkan hasil analisa Input Output, diperoleh beberapa informasi berkenaan dengan sektor/industri yang memiliki keterkaitan yang cukup besar dengan sektor lainnya, antara lain adalah:
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia Industri Logam Dasar Besi dan Baja, Barang Logam Mesin dan Peralatannya, Komputer, Barang Elektronik dan Optik, Peralatan Listrik Perikanan Tangkap Industri Makanan Peternakan Pengadaan Listrik dan Gas Konstruksi (Gedung, Bangunan Sipil, Khusus) Penyediaan Makan Minum Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Perkebunan Karet, lada, sawit Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Kehutanan dan Penebangan Kayu Jasa Perusahaan dan Jasa Persewaan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Penunjang Pertanian Pasca Panen dan Perburuan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Agen Perjalanan Tanaman Hortikultura Pertanian Palawija Pertanian Padi Pertanian Tanaman Tahunan Lainnya Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya (Kegiatan Kesenian, Olahraga dan Rekreasi) Perikanan Budidaya Hotel Non Bintang dan Akomodasi Lainnya Berdasarkan pendekatan LQ dan Analisa Tabel Input Output, maka arah transformasi perekonomian Bangka Belitung adalah dari daerah yang bertumpu pada IV-4 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 pertambangan menuju daerah yang berbasis industri dan jasa berdasarkan potensi daerah (pertanian/perkebunan, perikanan dan pariwisata). Selanjutnya secara lebih spesifik, akan dibahas beberapa isu strategis yang berkenaan dengan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi aspek pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, inflasi, disparitas pembangunan, pengembangan pariwisata, ketahanan pangan, eklautan perikanan dan pengembangan ekonomi kerakyatan. A. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2012- 2014 menunjukkan trend terjadinya perlambatan. Pertumbuhan PDRB pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 (y on y) adalah sebesar 4,68 persen, namun demikian jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2013 mengalami perlambatan pertumbuhan dimana pada tahun 2013, perekonomian Kepulauan Bangka Belitung tumbuh sebesar 5,22 persen, sementara itu pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung adalah sebesar 5,5 persen. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014 terjadi pada Sektor Pertanian sebesar 9,24 persen, diikuti Sektor Pengadaan Listik dan Gas serta Sektor Jasa Lainnya masing-masing sebesar 8,55 persen dan sebesar 7,95 persen. Sektor lapangan usaha sebagai peningkat PDRB harga berlaku dari tahun 2010- 2014 adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diikuti sektor Industri pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran Motor diikuti dengan sektor- sektor lainnya yang senantiasa mengalami kenaikan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu oleh rendahnya pertumbuhan sektor pertambangan timah yang juga berdampak pada perlambatan pertumbuhan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor kontruksi. Pada sektor pertambangan, regulasi yang dikeluarkan pemerintah antara lain adanya kewajiban ekspor timah harus melalui bursa komoditi yang mensyaratkan kualitas tinggi dan asal kuasa penambangan menyebabkan produksi timah menurun. Selain itu, pemerintah juga Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-5
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 memperketat pemberian ijin pertambangan serta tidak diperpanjangnya kontrak salah satu produsen timah terbesar. Sementara itu, pertumbuhan sektor pertanian pada kurun waktu 2012-2014 cenderung terus meningkat yang didukung dengan meningkatnya produksi sawit dan padi. Harga CPO yang cukup stabil dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan banyaknya kebutuhan dalam negeri yang harus dipenuhi. Demikian halnya dengan produktivitas padi yang semikin meningkat seiiring dengan bertambahnya luas area tanam. Pada sisi yang lain, komoditas pertanian unggulan lainnya seperti lada juga diperkirakan akan terus meningkat, namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah, adanya resiko terhadap penurunan harga karet yang dipicu oleh gaktor eksternal, dimana Cina sebagai Negara tujuan ekspor karet Bangka Belitung saat ini tengah menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi. B. Peningkatan daya saing daerah Daya saing daerah dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Untuk memperkuat daya saing daerah, Bangka Belitung harus memenuhi beberapa alat ukur daya saing daerah, yaitu: Perekonomian Wilayah, yang meliputi upaya penciptaan nilai tambah, tingkat konsumsi, akumulasi capital dan tingkat biaya hidup; Keterbukaan, berhubungan dengan wilayah lain misalnya dalam hal investasi, perdagangan, dan akses transportasi; Sistem Keuangan, meliputi sistem finansial perbankan dan non perbankan; Infrastruktur dan SDA, meliputi modal fisik, geografis dan sumber daya alam; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, penerapannya dalam aktivitas yang menghasilkan nilai tambah; Sumber Daya Manusia, bertujuan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas SDM; Kelembagaan, meliputi lembaga sosial, politik, hukum dan aspek keamanan; IV-6 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kebijakan Pemerintah, meliputi perencanaan pembangunan dan peraturan- peraturan daerah; dan Manajemen dan Ekonomi Makro, meliputi organisasi, pemasaran, inflasi, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator untuk meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan kemampuan ekonomi daerah, seperti pada konsumsi rumah tangga perkapita serta Nilai Tukar Petani (NTP). Konsumsi rumah tangga perkapita dari tahun 2009 sampai tahun 2014 terus mengalami peningkatan. Begitupula dengan NTP. Peningkatan ini akan mendorong kemampuan ekonomi daerah, serta secara otomatis meningkatkan pula daya saing daerah. C. Pengembangan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau terpencil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang mempunyai luas lautan 65.301,00 km2 atau 79,90 % dari luas wilayah keseluruhan. Dengan memperhatikan kondisi geografis tersebut, maka pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau terpencil menjadi perhatian serius agar tercipta keseimbangan pembangunan antara daerah kontinental dengan wilayah laut/pulau-pulau yang ada di Bangka Belitung. Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perekonomian daerah. Pengelolaan wilayah harus dilakukan sesuai dengan potensi dan karekteristik wilayah serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Potensi pengolahan hasil laut, wisata bahari dan pembangunan pulau-pulau kecil harus menjadi fokus pembangunan ekonomi masyarakat pesisir. D. Inflasi Inflasi menjadi perhatian dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tingkat inflasi di provinsi ini mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2010 Inflasi menunjukkan angka 9,36 persen, kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 5,00 persen. Sedangkan pada tahun 2012 inflasi kembali mengalami kenaikan sebesar 6,57 persen dan di tahun 2013 sebesar 8,71 persen, namun pada tahun 2014 inflasi mengalami penurunan menjadi 6,81 persen. Jadi rata-rata pertumbuhan inflasi selama 5 tahun adalah 7,29. Salah satu tingkat inflasi yang cukup tinggi dan mendapat perhatian adalah Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-7
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota provinsi. Pangkalpinang menjadi salah satu kota yang menjadi referensi dalam penilaian inflasi di Indonesia. Hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap pembangunan karena tingkat harga di Bangka Belitung cukup tinggi. Di sisi lain dampak inflasi yang tinggi juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian dan sosial budaya, seperti menambah angka kemiskinan dan pengangguran. Ada beberapa faktor penyebab naik turunnya angka inflasi di Bangka Belitung, seperti naiknya harga kebutuhan pokok, kebutuhan pertanian, supply-demand, psikologis musim, masyarakat yang konsumtif, transportasi, termasuk adanya budaya Cheng Beng yang sedikit banyak mempengaruhi angka inflasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi yang melibatkan semua stakeholder terkait untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis multisektor untuk pengendalian angka inflasi. E. Disparitas pembangunan Gambaran pembangunan di Bangka Belitung menunjukkan banyak kemajuan, baik pembangunan fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Namun tidak dapat dihindari bahwa pembangunan yang dilaksanakan masih belum optimal sehingga terjadinya disparitas pembangunan, terutama antara kawasan desa dan kota. Keterkaitan pembangunan desa dan kota tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena kedua kawasan tersebut mempunyai fungsi yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu kota berfungsi sebagai pusat jasa dan perdagangan, sedangkan desa sebagai penopang produksi dan produktivitas. Sebagai daerah yang memiliki 309 perdesaan di 47 kecamatan, maka sudah selayaknya pembangunan yang dilaksanakan akan lebih difokuskan kepada percepatan pembangunan perdesaan dengan memperkuat kelembagaan perdesaan, pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar. Hal ini bertujuan untuk mengurangi disparitas pembangunan antara kota dan desa. Salah satu indikator untuk melihat disparitas pembangunan secara makro, yakni perbandingan nilai PDRB antar kabupaten/kota. Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota, pada tahun 2014 terlihat bahwa PDRB atas harga konstan IV-8 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 maupun harga berlaku bahwa Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka yang cukup tinggi masing-masing sebesar 19,01% dan 18,21%. Sedangkan 3 (tiga) kabupaten yang lain masih di bawah standar provinsi, yaitu 12,12% dan Kabupaten Belitung Timur berada di urutan terendah sebesar 10,16%. F. Pengembangan pariwisata Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diantaranya wisata minat khusus, wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata sejarah dan lain-lain. Di antara jenis objek wisata yang paling dominan di provinsi ini adalah wisata alam terutama wisata pantai, dengan hamparan pantai yang berpasir putih, panorama yang indah, air yang jernih dan pada beberapa tempat dihiasi batuan granit. Dengan memperhatikan geoposisi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-I), maka sektor pariwisata dapat berkembang karena daerah ini dapat menjadi sebagai daerah transit dari Australia menuju Asia Tenggara dan Asia Timur maupun Asia Selatan dan sebaliknya. Saat ini, pengembangan pariwisata di Bangka Belitung masih terkonsentrasi pada pengembangan wisata alam. Sementara itu, wisata sejarah, wisata budaya, dan kuliner masih belum tergarap secara optimal. Oleh karena itu, pengembangan sektor kepariwisataan ke depan kiranya memperhatikan aspek pengembangan wisata alam dan wisata budaya, sejarah, kuliner, yang ditopang dengan infrastruktur yang memadai. Rendahnya kualitas dan kuantitas promosi wisata akan sangat berpengaruh sulitnya daerah menjadi tujuan wisata utama. Potensi destinasi wisata yang ada di daerah-daerah strategis baru dan daerah pemekaran belum tergarap secara maksimal. Untuk itu pengembangan destinasi unggulan di masing-masing daerah perlu segera dilaksanakan. Pengembangan sektor kepariwisataan saat ini masih belum dilakukan secara komprehensif padahal dalam upaya pengembangannya memerlukan banyak dukungan dari sektor lainnya, antara lain: infrastruktur, perhubungan, perindustrian, KUMKM, penanaman modal, kominfo dan sebagainya. Dalam hal ini, membangun pola koordinasi dan komunikasi yang efektif menjadi sesuatu yang sangat penting, karena sektor pariwisata tidak dapat berkembang dengan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-9
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 baik apabila tidak ada dukungan dari sektor lainnya. Disisi lain, dengan menjadikan pariwisata sebagai prime mover perekonomian, maka diharapkan pariwisata dapat menjadi pengungkit bagi sektor ekonomi lainnya. G. Ketahanan pangan Ketahanan pangan dalam negeri masih menjadi perhatian khusus karena pertumbuhan produksi pangan masih belum stabil, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masih mengimpor. Di sisi lain, terakhir rata-rata pertumbuhan produksinya masih lebih rendah dari pertumbuhan penduduk. Memperhatikan keadaan tersebut, hal ini jelas akan mempengaruhi stabilitas ketahanan pangan di Bangka Belitung karena hanya mampu menyediakan kebutuhan pangan sekitar 14,22%, sedangkan sisa kebutuhan pangan lain masih tergantung dari daerah lain. Meskipun produksi pangan dari luar daerah meningkat secara signifikan, tetapi permasalahan pangan khususnya masih rendahnya produksi pangan dan distribusi yang belum merata masih saja terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mendorong swasembada pangan pokok yang sangat rentan terhadap lonjakan harga dan guna mengurangi ketergantungan, serta solusi dari terhambatnya distribusi dari luar daerah. H. Kelautan dan perikanan Sektor ini merupakan salah satu sektor unggulan di Bangka Belitung. Dengan luas laut sekitar 79,90%, maka sudah selayaknya sektor ini harus dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Potensi perikanan di sini didominasi oleh perikanan laut karena lokasi daerah ini secara geografis dikelilingi oleh laut, selat, dan pulau-pulau kecil. Selain sumber daya laut, juga memiliki potensi untuk budidaya air tawar dan payau. Potensi sumber daya perikanan tangkap dengan luas areal 65.301 Km² sebesar 499.500 ton/tahun dengan nilai ekonomis Rp. 2.497.500.000.000,00. Jenis ikan yang dominan di perairan ini antara lain: tenggiri, tongkol, kembung, laying, selar, tembang, kakap, kerapu, bawal hitam, bawal putih, kerisi, ekor kuning, udang windu dan udang putih. IV-10 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Selain potensi perikanan tangkap tersebut, wilayah perairan Bangka Belitung cocok untuk usaha budidaya laut seperti ikan kerapu, teripang, dan kerang- kerangan. Luas areal untuk budidaya laut adalah 120.000 Ha dengan potensi produksi 1.200.000 ton/tahun. Permasalahan yang dihadapi adalah armada tangkap yang rata-rata masih di bawah 10 GT dan penggunaan alat tangkap yang sederhana, sementara lokasi tangkap semakin jauh karena adanya penambangan timah di wilayah laut. Maraknya penambangan di laut berdampak terjadinya pergeseran mata pencaharian dari nelayan menjadi penambang di laut. Kemudian masih minimnya kesadaran nelayan yang menyebabkan masih adanya nelayan yang masih menangkap ikan menggunakan bom, racun ikan, dan trawl. Di samping sarana dan prasarana, pengolahan hasil laut juga penting mendapat perhatian dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Namun industri pengolahan hasil laut saat ini masih rendah dan masih dilakukan secara tradisional. Berbagai permasalahan di atas membutuhkan kebijakan strategis di sektor kelautan dan perikanan, seperti sarana dan prasarana tangkap, pengendalian penambangan laut, peningkatan kesadaran nelayan dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. I. Pengembangan Ekonomi kerakyatan Pengelolaan ekonomi yang mengarah pada pengembangan ekonomi kerakyatan adalah langkah-langkah strategis yang melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh dengan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi melalui optimalisasi pengembangan potensi lokal yang berorientasi ekspor, seperti lada, karet, hasil laut dan hasil pertambangan. Langkah ini jika dilaksanakan dengan baik, berkelanjutan dan profesional, maka akan dapat meningkatkan daya saing daerah. Selanjutnya penyebaran masyarakat Bangka Belitung yang masih banyak berdomisili di wilayah perdesaan menjadi potensi penting untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Berdasarkan Data BPS Bangka Belitung, 2014 diketahui bahwa sebaran penduduk miskin dari tahun 2009 sampai dengan 2014 masih dominan berada di daerah perdesaan. Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan desa masih mencapai 6,84%, sedangkan di kota Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-11
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 hanya 3,04%. Jadi pengembangan ekonomi kerakyatan akan menjadi langkah strategis bagi pengurangan kemiskinan di perdesaan. Oleh karena itu, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat desa secara utuh dan terus menerus menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi kerakyatan di Bangka Belitung selama ini belum berjalan secara optimal. Munculnya permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam mengembangkan usaha produksi dan minimnya jiwa wirausaha. Kondisi ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat Bangka Belitung, khususnya di perdesaan yang dominan bekerja di sektor primer. Di sisi yang lain, belum berkembangnya lembaga koperasi yang berbasis potensi lokal, masalah pemasaran, serta masih terkendalanya permodalan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Upaya pengembangan ekonomi kerakyatan membutuhkan dukungan sektor lain, seperti sektor perbankan, industri, pertanian, perikanan, dan lain-lain, yang dapat mendorong sektor-sektor ekonomi rakyat untuk dapat lebih maju, mandiri dan berdaya saing. Jadi, kebijakan-kebijakan pada sektor-sektor lain tersebut harus pula menopang dan bersinergi dengan pengembangan ekonomi kerakyatan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pengembangan ekonomi kerakyatan sangat terkait dengan permasalahan ekonomi yang lain, seperti daya saing, inflasi, pengembangan pariwisata, kelautan, perikanan dan lain-lain. Sektor-sektor ekonomi kerakyatan dapat maju ketika mampu berdaya saing dan dikembangkan sesuai dengan potensi lokal, kondisi geografis, serta kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Pengembangan sektor pariwisata, kelautan, perikanan, pertanian dan lain-lain dapat mendukung berbagai pengembangan ekonomi kerakyatan. Di samping itu, mengoptimalkan keunggulan komparatif juga penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Keunggulan-keunggulan ini misalnya dapat digali dari kekhasan daerah yang tidak dimiliki daerah lain sehingga sektor IV-12 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 ekonomi kerakyatan yang dikembangkan memiliki keunggulan dan bersifat lokal, seperti sektor pariwisata, perikanan, dan kelautan sebagai provinsi kepulauan. Pengembangan ekonomi kerakyatan di Kepulauan Bangka Belitung sangat penting untuk didorong dan dilakukan pada masa transisi proses transformasi ekonomi yang sedang diupayakan. Mengingat bahwa, yang akan merasakan dampak paling besar terhadap proses beralihnya sektor pertambangan sebagai sektor utama ke sektor lainnya tersebut adalah masyarakat langsung, sehingga penguatan kapasitas atau ketahanan ekonomi masyarakat harus dijaga. Selain hal tersebut, pendekatan ekonomi kerakyatan dalam rangka transformasi ekonomi juga dilakukan dalam rangka untuk melibatkan sejak dini peran serta masyarakat didalam pembangunan ekonomi daerah pasca tambang, denga mengarahkan pendekatan aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat agar selaras dengan konsep transformasi yang dikembangkan, yaitu berbasis potensi daerah. 4.1.1.2 Sumber Daya Alam (SDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan beraneka ragam, seperti hasil tambang (timah, kuarsa, minyak bumi), hasil pertanian dan perkebunan (sawit, lada, karet), hasil kelautan dan perikanan (ikan) yang memiliki nilai jual ekspor. SDA yang dimiliki tersebut harus dimanfaatkan dan didistribusikan secara adil dan merata untuk kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan dan pengelolaan SDA juga harus tetap memperhatikan keberlangsungan dan keasrian lingkungan hidup serta pemanfaatan tata ruang. Jika dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka pemanfaatan dan pengelolaan SDA akan mampu mewujudkan strategi pembangunan yang berorientasi kepada pro- poor, pro-job, pro-growth serta pro-environment. Dengan kata lain, pemanfaatan SDA diharapkan bermuara pada sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengabaikan aspek pelestarian lingkungan. Timah saat ini masih menjadi komoditas utama sektor pertambangan. Timah merupakan SDA yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat nanti pasti akan habis. Oleh karena itu, harus segera disiapkan perencanaan pasca timah dengan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-13
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 mempersiapkan berbagai sektor yang langsung berhubungan dengan ekonomi kerakyatan, seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan pariwisata. 4.1.2 Lingkungan Hidup Kekayaan SDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daya tarik bagi para investor. Masuknya para invenstor selain memberikan keuntungan juga dapat menimbulkan masalah-masalah lingkungan yang lebih kompleks. Masalah- masalah lingkungan yang muncul akan semakin parah apabila sistem pemantauan dan pengendalian terhadap pencemaran air, tanah, udara masih lemah. Segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas pembangunan akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagai salah satu daerah penghasil tambang, maka Bangka Belitung sangat rentan terhadap perubahan lingkungan hidup. Penataan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan, sehingga segala bentuk pemanfaatan tata ruang juga harus memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan tata ruang. Pembangunan Bangka Belitung masih tergantung pada pengelolaan sumber daya alam disamping kualitas SDM. Oleh karena itu, pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, hasil laut, tambang dan lain-lain harus dioptimalkan dan dilaksanakan secara akuntabel, transparan, partisipatif dan berwawasan lingkungan. Persentase lahan kritis di Bangka Belitung semakin meningkat. Sementara laju kerusakan lingkungan, baik di darat maupun di laut akibat aktivitas pertambangan harus diminimalisir agar tidak berpengaruh terhadap sektor lainnya. Untuk itu percepatan reklamasi, rehabilitasi dan pemanfaatan lahan bekas pertambangan harus menjadi konsentrasi bagi seluruh pemangku kepentingan sebagai langkah untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Permasalahan pembangunan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: IV-14 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 A. Alih fungsi hutan/lahan Salah satu upaya menjadi kelestarian dan keseimbangan lingkungan adalah dengan alih fungsi hutan yang selektif agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Alih fungsi hutan harus mengikuti ketentuan dan syarat yang ketat sesuai dengan peruntukkannya. Alih fungsi hutan/lahan yang tidak tepat akan berdampak bagi daerah sekitar, seperti menyebabkan terjadinya longsor, banjir dan lain-lain. Salah satu masalah penggunaan lahan yang paling penting adalah masalah berkurangnya luas hutan karena dijadikan ladang atau untuk dibangun sarana- prasana seperti jalan raya. Cara umum yang digunakan penduduk untuk membuka hutan adalah dengan melakukan pembakaran. Cara pembukaan hutan yang ilegal tersebut dapat menyebabkan terjadinya bahaya kebakaran hutan dalam skala luas. Bahkan efek samping dari kebakaran hutan tersebut dapat menyebabkan terjadinya polusi udara yang disebabkan oleh asap kebakaran sehingga pada akhirnya dapat memicu munculnya penyakit ISPA bagi penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. B. Kerusakan wilayah pesisir Wilayah pesisir merupakan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Potensi ini dapat dikembangkan pada sektor kelautan, pariwisata, perikanan dan lain-lain. Namun adanya kerusakan wilayah pesisir akan menghambat upaya pengembangan wilayah pesisir di berbagai sektor tersebut. Aktivitas penambangan di sekitar wilayah pesisir, berpotensi merusak hutan bakau dan terumbu karang yang ada dilaut. Oleh karena itu, perlu ada pengelolaan terpadu wilayah pesisir dengan pengembangan potensi lintas sektor dan pengendalian pertambangan yang merusak wilayah pesisir. C. Lahan Kritis Berdasarkan penentuan kriteria lahan kritis sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor SK.167/V-set/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis, mana lahan kritis terbagi atas lima kriteria yaitu sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-15
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 dan tidak kritis. Kriteria yang umum digunakan sebagai data lahan kritis adalah yang termasuk dalam kriteria sangat kritis (1) dan kritis (2), sedangkan kriteria agak kritis bersama-sama dengan kritis dan sangat kritis, dapat dikatakan sebagai lahan kurang produktif bila ditinjau dari aspek daya dukung/kemampuan lahan (land capability). Dapat dilihat dari presentase total lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kelas agak kritis mendapatkan presentasi terbanyak sebesar 45 persen atau 746.232,74 Ha. Diikuti dengan potensial kritis sebesar 37 persen atau seluas 624.532,21 Ha. Sementara itu yang termasuk lahan kritis adalah seluas 140.887,05 Ha atau 8 persen. Sedangkan yang tidak kritis adalah seluas 10.814,44 Ha atau hanya 1 persen saja. Adanya beberapa perubahan lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2013 ke tahun 2014 yang disebabkan banyak faktor seperti kegiatan pertambangan, industri, dan lain-lain. D. Pencemaran sungai dan wilayah pesisir Pencemaran sungai kini sudah mulai terjadi dengan adanya aktivitas penambangan di sekitar sungai, pembuangan sampah ke sungai dan menjadikan sungai tempat pembuangan limbah industri. Sungai yang dulunya menjadi salah satu sumber air untuk kebutuhan masyaraat sehari-hari, kini tidak lagi bisa digunakan. Diperlukan adanya strategi pencegahan pencemaran sungai dengan sinergisitas antardaerah yang dilalui sungai, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian dan perlindungan lingkungan sungai. E. Illegal Mining, Illegal Fishing dan Illegal Logging Besarnya potensi mineral timah, kelautan, dan kehutanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan munculnya berbagai praktek illegal dalam penambangan, pencurian ikan dan perambahan hutan. Kejahatan-kejahatan seperti ini membuat pengelolaan SDA tidak optimal dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, baik di darat maupun di laut secara luas. IV-16 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Permasalahan ini harus segera di atasi, baik secara preventif maupun represif melalui penegakkan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Berbagai bentuk pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan SDA harus dilakukan secara kontinyu dan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera. Praktek-praktek illegal mining yang melakukan penambangan tanpa izin, menambang di hutan lindung dan lain-lain, berpotensi akan merusak lingkungan dan hutan dan berpotensi kerugian negara karena hasil tambang yang tidak terhitung pajaknya. Begitupula dengan pencurian ikan dan hasil laut lainnya serta perusakan terumbu karang lambat laun akan merusak laut dan mengurangi hasil tangkap nelayan. Praktek illegal logging pun masih menjadi persoalan tersendiri di daerah ini di tengah keterbatasan kawasan hutan di kepulauan ini. F. Pengendalian Bencana Dalam kurun waktu 2013-2015 terjadi beberapa bencana alam di Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa penyebab terjadinya bencana di Kepulauan Bangka Belitung adalah: Hujan Intensitas dengan tinggi disertai dengan kondisi pasang laut tinggi; Pendangkalan/sedimentasi pada beberapa kolong tampungan air seperti Kolong Pedindang, Kolong Kace, Kolong Teluk Bayur, Kolong Kacang Pedang dst; Pendangkalan/sedimentasi pada aliran sungai dan anak sungai seperti sungai Pedindang, sungai Baturusa, sungai Rangkui dll, sehingga aliran air tidak mengikuti alur sungai sebenarnya; Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan yang masih kurang terhadap limbah rumah tangga (sampah menumpuk pada saluran pembuang); Terjadinya penambangan timah yang mengakibatkan gundulnya hutan yang berfungsi sebagai penyerapan dan penghambat debit air. Dengan memperhatikan kondisi yang ada tersebut, maka pengendalian bencana menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan. Bencana banjir yang terjadi di Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-17
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan beberapa dampak yang harus segera dilakukan penanganannya, antara lain: 1. Merusak sarana dan prasarana, karena banjir dapat merusak bahkan menghancurkan rumah, gedung, mobil atau angkutan umum. 2. Melumpuhkan jalur transportasi. Bila bencana banjir datang banyak jalanan yang lumpuh dan tidak bisa dilewati oleh semua jenis kendaraan, baik itu mobil maupun motor. Karena genangan air yang cukup tinggi sehingga membuat motor atau mobil tidak mampu melewati daerah tersebut dan menyebabkan jalanan tersebut lumpuh dan macet total. 3. Merusak dan menghilangkan harta benda, peralatan, bahkan jiwa manusia. Banyak yang kehilangan harta benda bila bencana banjir datang, dan juga kehilangan berbagai macam peralatan rumah karena banjir yang memasuki rumah terutama benda elektronik. Yang paling berharga apabila bencana banjir ini sampai merenggut korban jiwa. 4. Banjir menghentikan aktivitas sehari-hari, seperti kegiatan bekerja dan sekolah. Bencana banjir membuat semua orang kehilangan kegiatan karena banyak sekolah yang terkena banjir dan jalur transportasi lumpuh yang menyebabkan banyak orang tidak dapat berangkat kekantor. 5. Banjir dapat menyebabkan pemadaman listrik. Jika bencana banjir melanda suatu tempat, maka tempat tersebut akan terkena pemadaman listrik untuk mencegah terjadinya musibah lain seperti listrik kornslet. Dengan tidak adanya listrik akan membuat aktifitas terhenti. 6. Banjir dapat mencemari lingkungan sekitar. Luapan air banjir dapat membuat lingkungan menjadi kotor akibat sampah-sampah yang menumpuk atau sampah yang tergenang akibat banjir tersebut. 7. Banjir dapat menyebabkan erosi dan tanah longsor. Semakin deras hujan turun maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalana terkikis dan dapat menjadi longsor. Sehingga banyak jalan yang berlobang bahkan amblas. Selain itu, juga menyebabkan jembatan roboh. Selain banjir, bencana angin putting beliung pun seringkali melanda Kepulauan Bangka Belitung sebagai akibat dari terjadinya anomaly cuaca. Putting beliung IV-18 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan beberapa dampak, antara lain, rusaknya rumah-rumah penduduk dan sarana prasarana umum, tumbangnya pohon dan tanaman masyarakat hingga mengakibatkan korban jiwa yang disebabkan tertimpa reruntuhan rumah yang rusak. Mempehatikan beberapa kondisi tersebut, maka upaya penanganan bencana di Kepulauan Bangka Belitung menjadi suatu hal yang mendesak untuk dilakukan. Penangan bencana yang sudah harus dimulai dari pra bencana, pada saat bencana (tanggap darurat) hingga penanganan pasca bencana atau rekonstruksi dan pemulihan pasca terjadinya bencana. 4.1.3 Prasarana dan Sarana Prasarana dan sarana berkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktur dalam satu wilayah yang menunjang kelancaran pengembangan potensi yang tersedia. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan potensi sumberdaya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum cukup memadai, mulai dari sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan infrastruktur lainnya. Sehingga sarana dan prasarana ini perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitas maupun kuantitas. Pengembangan Kepulauan Bangka Belitung dengan karakteristik kepulauan, dukungan sektor perhubungan memiliki peran yang sangat penting, terutama dukungan transportasi laut dan udara. Perkembangan sarana dan prasarana perhubungan cenderung meningkat dan dapat menunjang terhadap pembangunan sektor-sektor lain. Untuk lebih mempercepat perkembangan sektor unggulan daerah, maka peningkatan prasarana dan sarana perhubungan masih sangat dibutuhkan, terutama prasarana transportasi untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk peningkatan jalan dan jembatan yang menghubungan dengan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis. Infrastruktur, prasarana dan sarana menjadi salah satu kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu daerah. Ketersediaan infrastruktur akan membuka akses suatu daerah dan membuka akses segala aspek pembangunan. Sebagai daerah kepulauan, ketersediaan prasarana dan sarana sangat diperlukan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-19
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 mewujudkan konektivitas intern dan intrawilayah, terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil. Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai bertujuan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, seperti sarana dan prasarana sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air minum, sanitas dan penyehatan lingkungan; sarana dan prasarana perumahan dan permukiman maupun sarana dan prasarana energi dan kelistrikan bagi memenuhi kebutuhan energi dan listrik masyarakat Bangka Belitung; serta pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika secara bertahap sampai ke pelosok perdesaan. Adapun permasalahan pembangunan yang terkait dengan bidang infrastruktur, sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: A. Akses Air Bersih Pemenuhan ketersediaan air bersih merupakan infrastruktur dasar. Salah satu indikator keberhasilan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, kawasan permukiman, perkantoran, maupun industri pariwisata sangat tergantung ketersediaan pasokan air bersih. Sehingga penyediaan akses air bersih perkotaan, perdesaan serta di kawasan wisata merupakan persoalan yang penting. Ketika musim kemarau masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih dengan kualitas baik, karena cadangan sumber air baku kering, sehingga masyarakat yang tidak memiliki sumur bor akan sulit mendapatkan air bersih. Maraknya pembukaan lahan, penebangan hutan secara liar, aktivitas penambangan, serta peladangan berpindah-pindah memicu berkurangnya daerah resapan air, termasuk pembukaan lahan untuk perkebunan sawit akan memicu penyusutan air di sumber-sumber penyimpanan air seperti kolong (danau), rawa dan aliran sungai, sehingga ketika kemarau sumber-sumber air tersebut kering. Provinsi kepulauan Bangka Belitung memiliki 17 Kolong atau danau air tawar sebagai sumber air bersih yang tersebar di pulau Bangka dan Belitung, dengan IV-20 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 luas total 160,5 hektar, dan memiliki volume tampung 4.457.009 m3. Kolong atau danau ini memiliki total kapasitas layanan sebesar 441,84 liter per detik. Secara umum, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2008 persentase rumah tangga terakses air bersih sebesar 58,28%, sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan cukup besar menjadi 80,2%. B. Akses pelabuhan laut dan udara Perhubungan laut dan udara merupakan transportasi strategis bagi Provinsi kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan guna berinteraksi dengan daerah lain, baik antar wilayah di Bangka Belitung maupun dengan wilayah provinsi lainnya. Keberadaan pelabuhan sebagai prasarana perhubungan laut maupun udara sangat menentukan kelancaran transportasi. Provinsi kepulauan Bangka Belitung memiliki 9 pelabuhan laut dengan sebaran 6 di wilayah Bangka dan 3 di Belitung. Serta 2 Pelabuhan udara 1 di Bangka dan 1 di Belitung. Pada tahun 2012 runway Bandara Depati Amir sudah selesai diperpanjang mencapai 2.600 m dengan lebar 45 m sehingga telah dapat didarati oleh pesawat-pesawat berbadan lebar seperti Boeing 737-500, Air Bus dan tipe-tipe pesawat yang lainnya. Pembangunan apron dan terminal baru yang lebih representatif. Demikian juga dengan Bandara H.AS. Hannandjoedin Tanjungpandan juga diperpanjang menjadi 2.200 m dengan lebar 45 m agar dapat di darati oleh pesawat-pesawat yang lebih besar. Kunjungan kapal di pelabuhan pangkalbalam dan pelabuhan kawasan pada tahun 2014 masih didominasi oleh kapal-kapal pelayaran dalam Negeri dengan total sebanyak 3.884 unit dengan berat 3.376.688 gross ton. Jumlah unit kapal cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2013 yang sebanyak 4.939 unit kapal dengan berat 3.990.303 grosston. Pada kurun waktu 2012-2014, frekuensi kedatangan dan keberangkatan pesawat di bandara Depati Amir cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah penerbangan yang tiba mencapai 5.339 penerbangan dengan jumlah penumpang sebanyak 696.430 penumpang. Lebih Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-21
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 rendah jika dibandingka pada tahun 2012 dengan jumlah penerbangan sebanyak 6.235 dan 733.268 penumpang. Sementara itu, frekuensi kedatangan dan keberangkatan pesawat di Bandara H.AS. Hannandjoedin Tanjung Pandan pada tahun 2014 tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2013, namun demikian dari sisi jumlah penumpang, pada tahun 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2013. Pada tahun 2014 jumlah penerbangan yang tiba di Tanjungpandang mencapai 2.763 dengan jumlah penumpang sebanyak 307.960 penumpang. Sementara itu pada tahun 2013 dengan jumlah penerbangan yang lebih banyak yaitu mencapai 2.814 kali, namun jumlah penumpang yang tiba hanya sebanyak 267.407 penumpang. Yang artinya, meskipun frekuensi penerbangan menurun, namun tingkat keterisian (load factor) dari maskapai penerbangan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, ke depan pembangunan daerah harus mampu menjawab tuntutan akan kebutuhan terhadap pelabuhan laut dan udara sebagai jalur masuk dan keluar yang vital bagi masyarakat. Akses pelabuhan dan bandar udara yang memadai akan memacu perkembangan di sektor lain. C. Aksesibilitas Ketenagalistrikan Listrik merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan pembangunan, ketersediaan listrik yang memadai dapat mendorong tumbuh dan berkembang sektor lain, dengan demikian pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional juga akan ikut terdorong. Listrik dibutuhkan sektor rumah tangga, bisnis, industri, pelayanan sosial, serta perkantoran pemerintah dan swasta. Walaupun Rasio elektrifikasi Provinsi Bangka Belitung dalam terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, namun pencapaianya masih jauh dibawah rata-rata nasional yang hingga kuartal pertama 2011 telah mencapai 66,18% dan telah meningkat pada tahun 2014 menjadi 88,97%. Peningkatan ini masih belum memenuhi harapan, masih terdapat sekitar 11,03% dari masyarakat bangka Belitung yang belum menikmati aliran listrik. Disisi lain kebutuhan akan listrik terus meningkat, berbanding lurus dengan pertumbuhan IV-22 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 penduduk dan kemajuan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumlah pembangkit listrik yang ada pada tahun 2014 sebanyak 60 unit, dengan jumlah produksi listrik yang dihasilkan sebesar 854.418 MWh. Sedangkan jumlah pelanggan PLN dalam tahun 2014 sebanyak 339.046 pelanggan, hal ini meningkat dari tahun 2013 sebanyak 277.174 pelanggan, distribusi terbanyak pada pelanggan rumah tangga sebesar 314.399 pelanggan, usaha dan lainnya sebesar 16.505 pelanggan, dinas/instansi sebanyak 2.670 pelangan, serta industri sebanyak 215 pelanggan. D. Infrastruktur Perdesaan Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi mantap serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting. Pada tahun 2014, di Provinsi Bangka Belitung terbentang 509,49 km jalan yang berstatus jalan negara, sepanjang 899,33 km berstatus jalan provinsi, dengan jenis permukaan beraspal. Berdasarkan kondisi jalan, pada tahun 2014 Panjang jalan nasional dalam kondisi Baik 493,24 km, Sedang 15,95 km, Buruk 0,30 km. Sementara itu, untuk jalan provinsi, kondisi jalan dalam keadaan baik sepanjang 397,64 km, dalam kondisi sedang 472,24 km dan dalam kondisi rusak 27,03 km. Serta masih terdapat jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 2,42 km. Guna membuka akses penambahan ruas jalan dan peningkatan status terus dilakukan, pembangunan jalan lingkar timur yang membuka akses kawasan wisata Rebo - Tanjung Ratu - Air Anyir - Pangkal Balam - Pasir Padi - dan Kota Pangkalpinang. Sedangkan pengalihan status dilakukan untuk jalan Tanjung Kelayang - Tanjung Tinggi di Belitung. Jumah kendaraan roda empat atau lebih yang telah membayar pajak dalam tahun 2014 berdasarkan jenis kendaraannya tercatat sebanyak 35.599 kendaraan untuk kendaraan berjenis bus/minibus, 8.237 unit truk, 2.610 unit Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-23
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 sedan, 17.096 unit pick-up, dan 4.295 unit jeep. Sedangkan untuk kendaraan roda dua dalam tahun yang sama mencapai 328.144 unit. Jika dibandingkan degan kondisi pada tahun 2013, maka terdapat beberapa jenis kendaraan yang mengalami peningkatan namun juga terdapat beberapa jenis kendaraan yang mengalami penurunan, dengan kondisi pada tahun 2013 dimana terdapat sebanyak 31.137 kendaraan untuk kendaraan berjenis bus/minibus, 8.124 unit truk, 2.648 unit sedan, 16.640 unit pick-up, dan 4.325 unit jeep serta kendaraan roda dua sebanyak 333.802 unit. E. Infrastruktur kawasan wisata Guna mendukung tujuan wisata, pengembangan dan penambahan infrastruktur dasar seperti jalan raya, jembatan, sarana dan prasarana transportasi baik darat, laut maupun udara sangatlah penting dilakukan. Jalan-jalan provinsi yang menghubungkan ibu kota kabupaten dan kota serta yang menghubungkan kota-kota kecamatan/objek wisata dalam keadaan baik, beraspal hotmix/beton, lebar cukup atau minimal 6 m, saluran drainase baik. Pengembangan bandara Depati Amir Pangkalpinang dan bandara H.AS. Hannandjoedin Tanjungpandan terus dan telah dikembangkan, tujuannya agar memperlancar akses masuk dan keluar wisatawan ke Bangka Belitung. Meski demikian, infrastruktur kawasan wisata kiranya masih terus harus dikembangkan meningat pengembangan wisata akan sangat ditentukan oleh kondisi sarana dan prasarana yang mendukung. 4.1.4 SDM dan Kependudukan Persoalan-persoalan sumber daya manusia dan kependudukan adalah persoalan yang pada dasarnya bersifat nirfisik. Meski demikian, berbagai persoalan di bidang ini merupakan persoalan yang sensitif karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Persoalan-persoalan penting di bidang SDM seperti pendidikan dan kesehatan, bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan dasar. Berdasarkan telaah data yang tersedia, beberapa permasalahan pembangunan yang terkait dengan persoalan sosial, budaya, dan sumber daya manusia adalah sebagai berikut: IV-24 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 A. Akses pelayanan dasar Di bidang kesehatan, akses terhadap pelayanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, hal ini bisa dilihat dari angka kematian bayi yang meskipun cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun masih berada diatas angka kematian bayi nasional. Jika pada tahun 2013 angka kematian 8,52 dan pada tahun 2014 turun menjadi 6,92, angka tersebut masih berada diatas angka nasional yang sebesar 3,40. Sementara itu pada aspek persentase balita dengan gizi buruk pada kurun waktu 2012-2014 mengalami stagnasi pada angka 0,26. Angka perkembangan prevalensi HIV juga cenderung mengalami peningkatan, yakni 5,53 pada tahun 2008 menjadi 13,86 pada tahun 2013. Perkembangan angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk juga mengalami peningkatan, yakni 11,25 pada tahun 2008 menjadi 53,4 pada tahun 2013. Pada sektor infrastruktur, jumlah puskesmas juga masih relatif terbatas dengan penambahan yang tidak terlalu signifikan. Jumlah Puskesmas pada tahun 2013 sebanyak 60 puskesmas, dan pada tahun 2014 hanya meningkat menjadi 61 Puskesmas. Sementara itu, di sektor pendidikan, akses terhadap pendidikan salah satunya dapat terlihat dari rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tingkat pemerataan yang rendah. Berdasarkan data yang tersedia, rata-rata lama sekolah tingkat provinsi menunjukkan tren meningkat, namun sebaran capaian relatif rendah. Pangkalpinang memegang angka rata-rata lama sekolah yang tertinggi untuk tahun 2013 sebesar 10,06 tahun, sementara yang terendah adalah Kabupaten Bangka Selatan dengan angka 6,44 tahun. Adapun Kabupaten Bangka Barat berada pada posisi kedua dari terendah, yakni sebesar 7,09 tahun dan Kabupaten Belitung Timur pada urutan keempat dengan angka 7,76 tahun. Pelayanan di bidang pendidikan juga dapat dilihat dari tren angka partisipasi sekolah yang terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun di tiap jenjang pendidikan. Untuk angka partisipasi kasar (APK) juga mengalami penurunan dari kondisi awal dengan kondisi akhir, yakni 116,42 % pada tahun 2010 turun menjadi 111,18 % pada tahun 2013. Adapun angka partisipasi murni (APM) Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-25
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 mengalami kondisi relatif fluktuatif sekalipun menunjukkan kenaikan dari kondisi awal. Selain itu, akses terhadap ketersediaan sekolah juga terlihat tidak terlalu meningkat. Pada tahun 2014 untuk semua jenjang pendidikan, jumlah sekolah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013, demikian halnya dengan jumlah siswa. Pada jenjang pendidikan Taman Kanan-Kanak, pada tahun 2013 jumlah sekolah sebanyak 304 sekolah dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 327 sekolah dengan jumlah siswa pada tahun 2013 berjumlah 17.952 yang kemudian meningkat menjadi 19.629 pada tahun 2014. Pada jenjang Sekolah Dasar/MI, pada tahun 2013 berjumlah 815 sekolah dan mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 812 sekolah. Sementara itu, dari jumlah siswa, pada tahun 2013 berjumlah 162.152 siswa berkurang menjadi 161.959 siswa. Pada tingkatan SLPT/MTs, jumlah sekolah pada tahun 2013 berjumlah 252 sekolah menjadi 253 pada tahun 2014 dengan jumlah siswa pada tahun 2013 berjumlah 59.863 siswa mengalami peningkatan menjadi 60.101 siswa pada tahun 2014. Sementara itu pada tingkatan SMA/SMK/MA, jumlah sekolah pada tahun 2013 berjumlah 157 sekolah, namun mengalami penurunan menjadi 139 sekolah. Penurunan terjadi pada MA yang semula berjumlah 42 sekolah pada tahun 2013 menjadi 23 sekolah pada tahun 2014. Akses pelayanan dasar, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan kiranya menjadi persoalan penting dalam agenda pembangunan provinsi untuk lima tahun ke depan. Dua aspek yang menjadi kebutuhan dasar ini dengan demikian perlu menjadi salah satu skala prioritas utama. B. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur pelayanan publik Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur pelayanan publik di provinsi ini relatif belum optimal sekalipun menunjukkan tren yang positif. Di sektor kesehatan, kualitas sumber daya manusia diwarnai dengan persoalan keterbatasan pada jumlah tenaga medis. Keterbatasan dokter spesialis masih menjadi kendala pengembangan di sektor kesehatan. Disparitas antarkabupaten/kota untuk tenaga medis relatif tidak merata. Dokter spesialis IV-26 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 masih menumpuk di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang. Meski secara umum terjadi peningkatan jumlah tenaga medis, namun aspek pemerataan dan spesialisasi masih memerlukan perhatian serius. Di sektor pendidikan, rasio antara jumlah guru dan murid tidak begitu mengalami peningkatan signifikan dari tahun awal ke tahun akhir. Pada tahun 2012, rasio guru dan murid untuk tingkat SD/MI sebesar 16,31 % sementara pada tahun 2014 menjadi sebesar 16,58 %. Rasio guru dan murid untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2012 sebesar 14,87 % sementara pada tahun 2014 menjadi 15,01 %. Adapun untuk tingkat SMA/K/MA, rasio guru dan murid pada tahun 2012 sebesar 12,15 % sementara pada tahun 2014 menjadi sebesar 12,46 %. C. Laju pertumbuhan penduduk Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikategorikan pesat. Pada tahun 2014, jumlah penduduk di provinsi ini sebesar 1.343.881 jiwa, pada tahun 2014 bertambah 28.781 jiwa dari sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 1.315.100 jiwa atau bertambah 120.585 jiwa dari tahun 2010. Laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 3,52 % dengan tingkat variasi yang berbeda antarkabupaten. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terjadi di Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung Timur sebesar 2,234 % dan terendah terjadi di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 2,144 %. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi di provinsi ini pada dasarnya tidak dikarenakan oleh faktor kelahiran, melainkan karena faktor migrasi. Laju pertumbuhan penduduk dan faktor migrasi merupakan isu yang harus diperhatikan karena akan berimplikasi pada sektor lain, misalnya pada sektor ketenagakerjaan, kesejahteraan, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia. D. Dominasi pekerjaan di sektor pertanian dan pertambangan Penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha menempatkan sektor pertambangan dan pertanian sebagai lapangan yang dominan. Sebanyak 152. 884 orang bekerja di sektor pertanian dan sebanyak 148.549 orang bekerja di Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-27
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 sektor pertambangan. Sementara sektor keuangan, angkutan, industri, dan listrik/gas/air masih relatif rendah. Dominasi pada lapangan usaha tersebut pada dasarnya bersifat rentan karena sangat tergantung pada kondisi alam. Di sektor pertambangan, ketersediaan bahan mineral untuk ditambang akan mengancam kelangsungan sektor ini, begitu juga dengan sektor pertanian yang cenderung dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan kondisi alam. Oleh karena itu, ke depan perlu pengembangan sektor-sektor lain agar dominasi lapangan usaha dapat diminimalisir. Pembangunan ke depan harus diusahakan dapat memperluas lapangan kerja dan mengembangkan sektor-sektor lain yang lebih potensial, seperti sektor wisata, industri kecil menengah, dan sektor jasa. 4.1.5 Pemerintahan Keberhasilan kinerja suatu pemerintahan daerah dapat dilihat dari upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta tidak melaksanakan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (good governance and clean government). Masyarakat kini juga sudah dapat menilai kinerja pemerintahan melalui pelayanan publik yang diberikan. Selain itu, indikator lain keberhasilan pemerintah daerah dalam sektor pemerintahan adalah kemampuannya dalam mengelola belanja daerah untuk mendukung kebutuhan pembangunan dengan menyediakan pendanaan terkait dengan kebutuhan masyarakat (sarana, prasarana dan infrastruktur lain). Di sisi lain, kepastian hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan wibawa pemerintahan. Dengan adanya kepastian hukum maka akan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendukung stabilitas sosial politik. Pemerintahan yang baik juga tidak terlepas dari transparansi pengelolaan keuangan daerah dan memberikan jaminan bagi efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang diharapkan adalah yang mampu membiayai pembangunan melalui penyediaan layanan dasar, infrastruktur sarana dan prasarana, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung daya saing daerah. IV-28 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Adapun permasalahan pembangunan pada bidang politik dan pemerintahan adalah sebagai berikut: A. Pemerintahan yang bersih Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan secara berturut-turut mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah 83,52%. Sementara itu, jumlah kasus yang dianggap merugikan Negara tersebut cenderung menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011, terdapat 183 kasus, meningkat pada tahun 2012 menjadi 377 kasus dan 568 kasus pada tahun 2013. Sementara itu, pemerintahan yang bersih juga dapat dilihat dari Jumlah Pelayanan Satu Atap yang dimiliki oleh kabupaten/kota dimana sampai dengan tahun 2014 ini seluruh kab/kota sudah memiliki unit pelayanan perijinan terpadu. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki komitmen yang relatif cukup kuat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. B. Partisipasi politik masyarakat Partisipasi politik masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012. Dari 872.102 pemilih dalam pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), hanya 536.365 orang menggunakan hak pilih. Sisanya, 335.797 atau 38,497 persen pemilih tidak menggunakan hak pilih atau golput. Ini artinya tingkat partisipasi politik masyarakat sangat rendah. Penyebabnya disebabkan oleh banyak faktor misalnya dari minimnya sosialisasi KPUD, apatisme masyarakat, pilihan politik warga dan seterusnya. Mengingat rendahnya angka partisipasi pemilih tersebut, maka fenomena golput ini perlu mendapat perhatian secara khusus. C. Partisipasi politik perempuan Jumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2014-2019 berjumlah 45 orang yang terdiri dari 41 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4 orang berjenis kelamin perempuan. Secara jumlah memiliki kesamaan dengan periode 2009-2014, namun berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2009-2014, Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-29
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 anggota DPRD yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 40 orang dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 5 orang. Artinya, partispasi politik atau keterwakilan perempuan di DPRD provinsi pada periode 2014-2019 mengalami penurunan jika dibandingkan periode sebelumnya. D. Penegakan hukum Indeks Kriminalitas (Jumlah Tindak Pidana) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung menunjukkan jumlah yang berfluktuasi, namun dari sisi penyelesaian terhadap laporan kriminalitas cenderung menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012 terdapat 1.318 jumlah pengaduan dan terselesaikan sebanyak 1.318 kasus atau 100 persen. Sementara pada tahun 2014, jumlah pengaduan sebanyak 1.314 laporan dan terselesaikan sebanyak 1.368 kasus. Termasuk terdapat beberapa kasus yang belum terselesaikan pada tahun 2013 dan baru dapat diselesaikan pada tahun 2014. Dari sisi jumlah, terjadi peningkatan pada tahun 2012 jika dibandingkan tahun 2014. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2013, maka angka kriminalitas di Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 terdapat 1.534 kasus yang dilaporkan. E. Indeks Demokrasi Indonesia IDI bertujuan untuk memberikan gambaran secara statistik mengenai perkembangan demokrasi politik di Kepulauan Bangka Belitung, yang dilakukan oleh. IDI dibagi dalam tiga kategori, yaitu buruk (di bawah 60 poin), sedang (60-80 poin), dan baik (di atas 80 poin). Pencapaian IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Babel tahun 2012 sebesar 69,37 dan meningkat menjadi 75,32 pada tahun 2014. Menurut laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama UNDP (Program Pembangunan PBB), bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2013, menyebutkan Provinsi Babel berada diposisi ke-20 dari 33 provinsi. Berdasarkan peringkat itu, artinya prestasi demokrasi Provinsi Babel rendah dibandingkan provinsi lain, berdasar tiga aspek yang diukur, yakni kebebasan sipil, pemenuhan hak politik dan kualitas kelembagaan demokrasinya. Dalam pembangunan lima tahun mendatang, IDI kiranya perlu ditingkatkan IV-30 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 dengan memberikan porsi program yang relevan dan memadai untuk ketiga aspek pengukuran tersebut. F. Penguatan lembaga legislatif Jumlah fraksi di DPRD pada periode ini adalah sebanyak 7 fraksi, yaitu PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, Demokrat, PKS, Bintang Amanat dan Gerhana. Terkait dengan peran legislatif, perlu kiranya ditingkatkan kapasitas legislatif dalam hal pembuatan Perda yang bersifat inisiatif. Perda inisiatif akan membantu eksekutif dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lepas dari kapasitas kelembagaan pemerintahan. Banyaknya Perda inisiatif selama ini juga menjadi indikator kapasitas lembaga legislatif. Mencermati peran DPRD Provinsi, diukur dengan jumlah keputusan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut setiap tahunnya. Pada tahun 2014 terdapat 8 keputusan DPRD yang telah diambil, 27 keputusan Pimpinan DPRD, 7 Keputusan bersama DPRD dengan Gubernur, 3 nota kesepakatan pemprov dengan DPRD dan 18 Raperda yang telah disahkan menjadi Perda. 4.1.6 Sosial, Budaya, dan Politik Permasalahan sosial dan budaya merupakan permasalahan yang langsung dihadapi, dirasakan dan berdampak langsung kepada masyarakat oleh karenanya permasalahan ini sangat penting untuk dilakukan suatu diidentifikasi permasalahan guna dicarikan solusinya. Permasalahan sosial seringkali menjadi tolok ukur bagi keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Sedangkan permasalahan budaya adalah yang berkenaan dengan nilai-nilai yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, menjadi pranata dasar, dan memiliki fungsi sebagai penyanggah tata tradisi daerah. Adapun permasalahan sumber daya manusia pada prinsipnya sangat terkait erat dengan kualitas anggota masyarakat, baik dalam kapasitas sebagai penyedia layanan maupun sebagai individu terlayani. Sementara itu, persoalan politik adalah untuk melihat sejauh mana peran lembaga DPRD didalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-31
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 A. Disparitas kemiskinan desa dan kota Disparitas kemiskinan antara desa dan kota masih menunjukkan tren yang tidak berubah dari waktu ke waktu, yakni masih tetap lebih tingginya kemiskinan di desa dibandingkan dengan di kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih cenderung menjadi masalah besar di tingkat desa. Tingkat kemiskinan di kota pada tahun 2009 sebesar 5,86 %, sementara di desa sebesar 8,93 %. Sekalipun terus mengalami penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, namun disparitas tersebut tetap tidak bergeser. Jika pada tahun 2014 angka kemiskinan di kota sebesar 3,04 %, maka angka kemiskinan di desa tetap lebih besar, yakni 6,84 %. Oleh karenanya, desa perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. B. Tingginya pengangguran lulusan pendidikan dasar dan menengah Tingkat pengangguran sepertinya masih didominasi oleh masyarakat yang memiliki pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan data pengangguran terbuka empat tahun terakhir, terlihat bahwa angka pengangguran terbuka masih bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, sekalipun jika dibandingkan dengan capaian awal, kondisi terakhir menunjukkan tren menurun yang relatif drastis. Pengangguran terbuka untuk tahun 2014 didominasi oleh masyarakat yang tidak berpendidikan SD atau sederajat, yaitu sebanyak 8.412, disusul SMTA umum sebanyak 7.328, SMTA Kejuruan sebanyak 6.430, dan SMTP sebanyak 4.181. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah diarahkan pada upaya menciptakan tenaga kerja produktif dengan memperkuat pendidikan nonformal. Tren di atas menunjukkan bahwa pengangguran terbuka didukung oleh pendidikan yang kurang memadai sehingga diperlukan upaya untuk menciptakan lulusan pendidikan menengah ke bawah yang kreatif dan inovatif. C. Pemberdayaan perempuan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Secara berturut-turut Indeks Pemberdayaan Gender dari tahun 2008 s.d. 2013 adalah 44.11%, 44.86%, 55.62%, 56,03%, 56,54% dan 57,29%. Sementara itu, Indeks Pembangunan IV-32 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Gender menunjukkan peningkatan yang tidak terlampau signifikan, yakni secara berturut-turut sejak tahun 2008 s.d. 2013 adalah 59,69%, 60,05%, 60,36%, 60,79%, 61,38% dan 62,38%. Indek Pembangunan Gender yang relatif stagnan di provinsi ini juga ditandai dengan peringkat secara nasional yang relatif rendah. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada peringkat 30, sementara untuk Indeks Pemberdayaan Gender berada pada peringkat 32. Kondisi ini mencerminkan bahwa masih ada persoalan dengan gender di provinsi ini. Selain secara nasional menunjukkan capaian yang rendah di bawah provinsi lain, peningkatan dari tahun ke tahun juga tidak menunjukkan angka yang signifikan. D. Disparitas variabel pembentuk IPM Ada beberapa variabel pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, yakni rata- rata lama sekolah, angka melek huruf, angka harapan hidup, dan pendapatan perkapita. Rata-rata lama sekolah untuk tahun 2013 adalah 7,73 tahun, angka melek huruf 96,44, angka harapan hidup 69,21 tahun, dan pendapatan perkapita 32.086.911. Oleh karena angka Indeks Pembangunan Manusia ditentukan oleh keempat variabel tersebut, maka kesemua faktor saling mempengaruhi. Kesemua variabel harus mendapatkan porsi perhatian yang sama jika menginginkan angka Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan. Dari empat variabel tersebut, angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf terbilang lebih rendah dibandingkan dengan dua variabel lainnya. Angka harapan hidup dan pendapitan perkapita provinsi ini terbilang baik. Perhatian pada aspek pendidikan sebagai komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia dengan demikian harus menjadi perhatian penting dalam pembangunan lima tahun ke depan. E. Degradasi budaya lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada dasarnya adalah daerah dengan multietnis dan multibudaya. Konsekuensinya adalah keragaman budaya yang saling berinteraksi satu sama lain membentuk konfigurasi budaya yang unik dan khas Bangka Belitung. Sejauh ini, pengembangan budaya lokal masih berjalan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-33
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 lambat karena berbagai faktor. Lemahnya daya tahan budaya yang ditandai dengan budaya modernisasi di hampir semua lini membantu mempercepat degradasi budaya. Pada saat yang bersamaan, pemerintah daerah seperti menghadapi kendala dalam pengembangan budaya lokal karena fokus yang masih dominan di sektor ekonomi dan pembangunan fisik. Budaya dan kekhasan lokal menjadi hal penting yang patut diperhatikan secara bersama-sama karena akan berkaitan dengan artefak nilai yang akan menjadi warisan budaya daerah. Sejauh ini, pengembangan budaya masih dilakukan secara tersekat oleh lembaga-lembaga seni daerah, para pelaku seni, dan kreator seni. Kiranya perlu koordinasi dan sinergi lintas daerah dan lintas bidang untuk kembali menjadikan budaya daerah sebagai bagian dari kearifan lokal yang turut berkontribusi positif bagi pengembangan nilai-nilai lokal. Pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan kiranya diarahkan pada misi pengembangan budaya lokal. Permasalahan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun lima tahun ke depan (2012-2017) harus dipetakan dan diselesaikan melalui skala prioritas. Tabulasi permasalahan pembangunan dan prioritas penyelesaiannya ditampilkan pada Tabel IV.1. Tabel IV.1. Permasalahan Pembangunan dan Prioritas Pelaksanaan No. Permasalahan Pembangunan (1) A. Bidang Ekonomi 1 2 (2) Ekonomi Kerakyatan Peningkatan daya saing daerah Pengembangan wilayah pesisir, laut, dan pulau- pulau terpencil Inflasi Disparitas pembangunan Pengembangan pariwisata Ketahanan pangan Kelautan dan perikanan Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam 3 4 5 6 7 8 9 2013 (3) v v v v v v Prioritas Pelaksanaan Tahun Ke- 2015 (5) 2014 (4) 2016 (6) v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v B. Bidang Sosial, Budaya, dan Sumber Daya Manusia v 10 Akses pelayanan dasar Kualitas dan kuantitas SDM aparatur pelayanan publik 11 12 Disparitas kemiskinan desa dan kota 13 Tingginya pengangguran lulusan pendidikan v v v v v v v v v v IV-34 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2017 (7) v v v v v v v
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 No. (1) Permasalahan Pembangunan (2) 2013 (3) Prioritas Pelaksanaan Tahun Ke- 2015 (5) 2014 (4) 2016 (6) 2017 (7) dasar dan menengah Dominasi pekerjaan di sektor pertanian dan pertambangan Laju pertumbuhan penduduk 15 16 Pemberdayaan perempuan 17 Disparitas variabel pembentuk IPM 18 Degradasi budaya lokal C. Bidang Politik dan Pemerintahan 19 20 21 22 23 24 D. 26 27 28 29 30 Illegal Mining, Illegal Fishing dan Illegal Logging Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana E. Akses air bersih 31 Sarana dan prasarana 32 Akses pelabuhan laut dan udara 33 Akses listrik 34 Infrastruktur perdesaan 35 36 Infrastruktur kawasan wisata Sumber : Tim Perumus RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 14 v v Pemerintahan yang bersih Partisipasi politik masyarakat Partisipasi politik perempuan Penegakkan hukum Indeks Demokrasi Indonesia Penguatan lembaga legislatif Sumber daya alam dan lingkungan hidup Alih fungsi hutan/lahan Kerusakan wilayah pesisir Luasnya lahan Kritis Pencemaran sungai dan lahan pesisir v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 4.2 Isu Strategis Internasional 4.2.1 Millenium Development Goals (MDGs) Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari faktor pengaruh dari dinamika yang terjadi secara global. Kondisi global terakhir ditandai dengan krisis keuangan global, harga minyak mentah, dan perubahan iklim ekstrim. Kondisi tersebut diyakini akan mengancam terhadap keberlangsungan ketersediaan Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Kualitas SDM, Kesejahteraan Sosial, dan Lingkungan Hidup, dengan berlandaskan pada kondisi tersebut, maka pada tahun telah dicapai kesepakatan yang dituangkan ke dalam Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDG's). MDG's merupakan komitmen internasional dan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Dengan adanya MDG's, kondisi Indonesia dapat diperbandingkan dengan negara- Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-35
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 negara lain secara lebih baik. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan agar pelaksanaan kerjasama pembangunan antara negara miskin dan berkembang dengan negara maju menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Secara nasional, MDG's mempunyai peranan sebagai salah satu alat ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan terkait bidang-bidang yang tercakup dalam MDG's. Oleh karena itu, MDG's menjadi masukan yang penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional di Indonesia. Upaya percepatan pencapaian Target MDG's menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat Nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, dan ditingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian MDG's. MDG's terdiri dari delapan tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Waktu pencapaian delapan tujuan millenium adalah selama 25 tahun, dengan tahun dasar Tahun 1990. Kedelapan tujuan tersebut diharapkan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan pada Tahun 2015. Delapan tujuan utama tersebut adalah : 1) Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem; 2) Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua; 3) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; 4) Menurunkan Angka Kematian Anak; 5) Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil; 6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya; 7) Memastikan Kelestarian Lingkungan; dan 8) Mengembangkan Kemitraan Global Untuk Pembangunan. Hingga saat ini target-target MDG's telah diarusutamakan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPJPD, RPJMD, RKPD), perencanaan SKPD (Renstra dan Renja-SKPD) dan implementasi pembiayaan dalam dokumen anggaran (RKA dan DPA). Tujuan MDG's tersebut dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung IV-36 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 telah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011-2015. RAD MDG's tersebut disusun dengan maksud dan tujuan agar menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya menyusun rencana kerja percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium. Terdapat tiga perkembangan global yang perlu dicermati untuk masa lima tahun mendatang, yaitu: (a) krisis di kawasan Eropa beberapa tahun terakhir yang kondisinya masih belum pulih atau masih dalam posisi mild recovery dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, sehingga akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat; (b) harga komoditas dunia masih menunjukan tren penurunan ataupun flat dan adanya indikasi berakhirnya era supercycle juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia; (c) proses normalisasi kebijakan moneter AS di tahun 2014 dan rencana kenaikan suku bunga acuan The Fed di tahun-tahun berikutnya, komitmen dunia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui MDGs pada akhir tahun 2015 harus mencapai target yang terdiri dari 8 Goals, 18 Target dan 63 Indikator. Berdasarkan Laporan Pencapaian MDGs Indonesia tahun 2014, dari 63 indikator MDGs, 13 indikator sudah dicapai sebelum 2015, 36 indikator diperkirakan dapat dicapai pada tahun 2015, 14 indikator diperlukan kerja keras untuk mencapai sasarannya tahun 2015. Keempat belas indikator tersebut yaitu kemiskinan, asupan kalori, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu, HIV/AIDS, pengetahuan komprehensif HIV/AIDS, emisi karbondioksida, air minum pedesaan, sanitasi pedesaan, kumuh perkotaan, rasio ekspor dan impor terhadap PDB, komputer pribadi dan akses internet. 4.2.2 Peralihan Millenium Development Goals (MDGs) Menuju Sustainability Development Goals (SDGs) Setelah pelaksanaan MDGs periode 2010-2015, saat ini sedang digagas agenda pasca MDGs yaitu Sustainability Development Goals (SDGs) yang ruang lingkupnya lebih luas dan lebih kompleks. Prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan SDGs untuk Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-37
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 agenda paska 2015, yaitu: (1) SDGs tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, namun bahkan akan memperbarui komitmen dan melanjutkan komitmen MDGs yang masih belum selesai, dengan penyesuaian selaras dengan dinamika yang terjadi; (2) SDGs akan dilaksanakan berdasarkan Agenda 21, Johannesburg Plan of Implementation dan Rio Principles, serta mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional; (3) SDGs akan difokuskan pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi pembangunan manusia (human development), dimensi ekonomi (economic development) dan dimensi lingkungan (environtment development). Sampai dengan saat ini, konsep SDGs akan meliputi 17 goal, 169 target, dan lebih dari 300 indikator yang saat ini masih dalam proses perumusan akhir. Agenda pasca MDGs 2015 akan diputuskan pada sidang umum PBB yang akan dihadiri oleh seluruh kepala negara pada Bulan September 2015. Oleh karenanya isu berkenaan dengan hal tersebut harus sudah dijadikan perhatian oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 4.2.3 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Perekonomian Indonesia Gambaran karakteristik utama MEA adalah pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang adil, dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Dampak terciptanya MEA adalah terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Konsekuensi atas kesepakatan MEA yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja trampil, dan dampak arus bebas modal. Pada tanggal 31 Desember 2015 yang akan datang, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN sebagai organisasi regional geopolitik dan ekonomi di Asia Tenggara akan mulai memberlakukan sebuah komunitas yang disebut dengan ASEAN Community 2015 atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tujuan dari pembentukan komunitas ASEAN adalah sama dengan tujuan awal dibentuknya ASEAN pada 8 Agustus 1967 lalu, yakni mempercepat proses perkembangan IV-38 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 ekonomi, politik, dan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara untuk mensejahterakan masyarakat di seluruh Asia Tenggara, dari rakyat dan untuk rakyat ASEAN. Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. Tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yaitu mengubah mindset dari konsumtif menjadi produktif. Kesiapan Indonesia perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Indonesia akan menjadi aset berharga bagi Indonesia untuk meraih keberhasilan MEA 2015 bagi kepentingan pembangunan nasional. Menjelang MEA yang sudah di depan mata, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor infrastruktur, dan sektor industri. Dan pemerintah Indonesia juga harus menyiapkan respon kebijakan yang berkaitan dengan Pengembangan Industri Nasional, Pengembangan Infrastruktur, Pengembangan Logistik, Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Perdagangan, mengubah paradigama yang lebih mengarah ke kewirausahaan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Untuk bisa menghadapi persaingan MEA, tidak hanya swasta (pelaku usaha) yang dituntut harus siap namun juga pemerintah dalam bentuk kebijakan yang pro pengusaha, tidak hanya itu pemerintah juga harus bisa memperkuat produk UKM dengan membina melalui kemasan, sertifikat halal, pendaftaran merk, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri yang dapat dikenal secara global. 4.3 Isu Strategis Nasional 4.3.1 Isu Strategis Pembangunan Wilayah Sumatera Dalam lingkup pembangunan nasional, kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-39
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta mengurangi kesenjangan. Dalam konteks konsepsi pengembangan kewilayahan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari Wilayah Sumatera, berkaitan hal tersebut maka isu strategis pengembangan yang harus dicermati adalah isu strategis di Wilayah Sumatera yang meliputi: 1) Belum optimalnya pengembangan sektor dan komoditas unggulan wilayah; 2) Terbatasnya sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal; 3) Belum terintegrasinya jaringan transportasi intermoda wilayah; 4) Masih rendahnya Kualitas sumber daya manusia dan tingginya angka kemiskinan; 5) Masih rendahnya kualitas birokrasi dan tata kelola; 6) Belum optimalnya pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil; serta 7) Kerawanan bencana dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup belum optimal. 4.3.2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelaksanaan penerapan SPM untuk pemerintah provinsi meliputi 9 (sembilan) bidang SPM yakni Perumahan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, dan Penanaman Modal. Untuk melaksanakan SPM tersebut masing-masing urusan dilaksanakan melalui indikator kinerja program beserta target hingga tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut: 1) SPM Bidang Perumahan (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008) a. Rasio pembinaan dan penataan perumahan pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 23%. 2) SPM Bidang Sosial (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008) IV-40 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 a. Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan dan perlindungan dan bimbingan balai perlindungan sosial pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 27.217 orang; 3) SPM Bidang Lingkungan Hidup (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008) a. Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan mutu airnya pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 20%; b. Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 20%. 4) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010) a. Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan (dalam dan luar provinsi) pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 100%. 5) SPM Bidang Ketenagakerjaan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.15/Men/X/2010) a. Pengembangan kelembagaan, hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja dengan meningkatnya hubungan industrial, kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja diharapkan pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 5,17%; 6) SPM Bidang Ketahanan Pangan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010) a. Jumlah cadangan pangan masyarakat pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 22%; 7) SPM Bidang Perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011) Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-41
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 a. Rasio pengembangan dan peningkatan fasilitas perhubungan melalui peningkatan fasilitas perhubungan melalui penyediaan saran dan prasana lalu lintas angkutan pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 100%; b. Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat, laut dan udara pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 100%. 8) SPM Bidang Penanaman Modal (Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011) a. Cakupan layanan regulasi perijinan bidang penananaman modal pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 100%. Adapun pelaksanaan SPM yang terkait dengan Bidang Kesenian tidak dicantumkan dalam indikator kinerja program, melainkan akan dituangkan ke dalam indikator kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 4.3.3. Prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA) Pembangunan Nasional merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 yang disarikan menjadi Trisakti yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk mewujudkan Trisakti tersebut dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA sebagai berikut : 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi IV-42 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. Isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satu indikator kesenjangan adalah kontribusi PDRB KBI Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-43
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 selama 30 tahun (1983-2013) sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80% terhadap PDB. Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional (2015-2019) difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Komitmen untuk mengembangkan wilayah dan memajukan daerah dipertegas dalam agenda prioritas (NAWACITA) kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, dan kesembilan. Pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian 7 (tujuh) wilayah pembangunan yaitu : Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa-Bali, dan Wilayah Sumatera sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang andal, serta memperkuat koordinasi dan kerjasama yang solid antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi berbagi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam konteks nasional, wilayah Sumatera merupakan sentra produksi dan pengolahan hasil bumi. Sektor industri pengolahan juga memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian Wilayah Sumatera tahun 2012 sebesar 19,48 persen. Persebaran industri pengolahan yang berbasis komoditas unggulan di Wilayah Sumatera diantaranya: industri kelapa sawit, industri karet dan barang dari karet di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu; Industri pulp dan kertas di Provinsi Riau; Industri dasar besi dan baja dan industri logam dasar bukan besi di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Industri Pangan, Kopi, Kakao di Provinsi Lampung. IV-44 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Untuk Pulau Sumatera sendiri tema pengembangan wilayah adalah sebagai berikut : Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional Lumbung energi nasional, termasuk pengembangan energi terbarukan biomassa Pengembangan hilirisasi komoditas batubara Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan. 4.4. Isu Strategis Daerah Isu strategis daerah merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan- permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diselaraskan dengan prioritas pada RPJPD serta dilandaskan pada berbagai isu pembangunan internasional, nasional dan regional, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya menjadi pertimbangan didalam perumusan visi, misi dan program Gubernur/Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Adapun isu-isu strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 adalah sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut: 1. Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah dan sumber daya alam, yang ditandai dengan, terjadinya trend perlambatan pertumbuhan ekonomi, masih adanya disparitas pembangunan antar daerah; belum berkembangnya kawasan strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan); belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam; rendahnya daya saing daerah; pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil belum optimal; tingginya Inflasi; pengembangan pariwisata belum optimal; belum berkembangnya ekonomi kerakyatan dan tingkat ketahanan pangan masih rendah. 2. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup, yang dipengaruhi oleh belum optimalnya kegiatan reklamasi, rehabilitasi dan pemanfaatan lahan bekas Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IV-45
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 tambang; tingginya tingkat kerusakan lingkungan darat maupun laut; dan belum mantapnya pemanfaatan ruang. 3. Ketersediaan Prasarana dan Sarana yang belum memadai, yang dipengaruhi oleh konektivitas inter dan intra wilayah belum optimal; pelayanan ketersediaan air minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan masih rendah; penyediaan perumahan rakyat masih terbatas; dan rendahnya rasio elektrifikasi. 4. Kualitas SDM dan Kependudukan belum mantap, yang dipengaruhi tingginya migrasi penduduk; masih lambannya laju pertumbuhan IPM; tingkat kemiskinan tertinggi berada di desa; masih adanya pengangguran; pengidap HIV/AIDS meningkat; keterlibatan pemuda dalam pembangunan masih rendah; pembangunan belum responsif gender; dan pengelolaan kawasan transmigrasi belum optimal. 5. Kondisi Pemerintahan dan Politik yang belum mantap, yang dipengaruhi oleh pelayanan publik belum optimal; masih rendahnya kompetensi aparatur; kapasitas keuangan daerah masih rendah; belum maksimalnya peran gubernur selaku wakil pemerintah pusat; dan masih terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan. 6. Sosial Budaya, yang dipengaruhi oleh meningkatnya kriminalitas; masih adanya Penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS); pengendalian penyakit menular dan tidak menular; penanggulangan bencana; dan belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal. IV-46 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan bertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005- 2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2034 dan visi-misi kepala daerah terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah adalah bagian dari capaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah "Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera" , yang ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu: 1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agri-bahari dan meningkatkan daya saing daerah; 2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek yang berbasis potensi local serta pemantapan imtaq; 3. Penguatan ketatapemerintahan yang baik (good local governance); 4. Pemerataan pembangunan dan berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah; dan 5. Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 V-1
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Adapun fokus pembangunan pada tahap kedua RPJPD Provinsi Kepulauan 2005- 2025 meliputi: 1. Pengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya, yang akan berdampak kuat dan luas pada pembangunan agri-bahari, meliputi pengembangan perkebunan, perikanan dan pariwisata, serta sudah mulai dirintis pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan hasil produk perkebunan dan perikanan. 2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah- wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan). 3. Penyediaan infrastruktur atau sarana-prasarana yang memadai sebagai salah satu upaya untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Pembangunan infrastruktur fisik meliputi sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik dan sarana pendukung ekonomi lainnya. Sedangkan infrastruktur non fisik adalah penyiapan peraturan-peraturan dan juga perangkat-perangkat sumber daya manusianya. 4. Penanganan kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan timah dan penataan kembali lingkungan hidup pasca pertambangan, serta pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. 5. Peningkatan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan IPTEK dan berbekal IMTAQ. 6. Perwujudan ketatapemerintahan yang baik (good governance). Sementara itu, visi RPJMN untuk periode 2015-2019 adalah "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur" dengan misi yang meliputi : 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; V-2 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Upaya penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 pada dasarnya adalah penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Berdasarkan penjabaran dan sinkronisasi tersebut, maka prioritas bidang pembangunan untuk periode 2012-2017 adalah: 1. Ekonomi 2. Sosial, Politik, dan Sumber Daya Manusia 3. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 4. Sarana dan Prasarana 5. Pemerintahan 5.1. Visi Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017 adalah: "Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan". Pernyataan visi ini mengandung enam makna yaitu : 1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah. 2. Mandiri menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri dan memungkinkan dapat bekerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan seperti melalui kerjasama pengembangan ekonomi. 3. Maju adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 V-3
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara- negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (good governance). 4. Berkeadilan adalah konsep pembangunan yang dilakukan melalui kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, pengembangan potensi ekonomi yang berdampak kuat pada pembangunan agri-bahari, seperti perkebunan, perikanan, pariwisata, serta pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan dengan mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra- sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh pertumbuhan) termasuk upaya penanganan dan penataan kembali kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan. 5. Sinergitas dan konektivitas dimaknai sebagai upaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan adanya keterkaitan yang erat, intensif dan menyeluruh antarlevel pemerintahan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur atau sarana-prasarana yang memadai di perkotaan dan perdesaan. 6. Daya saing dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. 5.2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2012 - 2017, yaitu: 1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk V-4 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 (zona
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/ kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral. 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi. 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global. 5. Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung. 5.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 V-5
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan hasil evaluasi keselarasan tujuan dan sasaran terhadap misi RPJMD, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tujuan dan sasaran serta indikator sasaran RPJMD dengan rincian sebagai berikut: Misi I : Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/ kecamatan/kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral. Tujuan: 1. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat 2. Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata Sasaran: 1. Meningkatnya pendapatan masyarakat 2. Meningkatnya konsumsi masyarakat 3. Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat 4. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat Misi II : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan: 1. Memberdayakan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia V-6 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran: 1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan Misi III : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi. Tujuan: 1. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan Sasaran: 1. Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup 2. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam 3. Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang Misi IV : Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global. Tujuan: 1. Mengoptimalkan pemenuhan dan fungsi infrastruktur wilayah 2. Mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh. Sasaran: 1. Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan. 2. Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 V-7
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Misi V : Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung. Tujuan: 1. Menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. Sasaran: 1. Menguatnya tata kelola pemerintah daerah 2. Terwujudnya pemerintahan yang demokratis Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran di uraikan dalam Tabel V.1. V-8 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel V.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kondisi Awal 2011 2012 Realisasi Tahun 2013 2014 2015 2015 Target Tahun 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat Meningkatnya pendapatan masyarakat PDRB Perkapita 32.070.000 35.100.000 38.180.000 41.350.000 44.428.548 44.379.000 49.084.582 Meningkatnya konsumsi masyarakat Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Daya Beli Masyarakat (Rp.000,-) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.) Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) Persentase Wirausaha Baru (%) Indeks Gini 10.808 8.118.688 68,40 28.00 11.210 9.824.364 65,67 (37.85) 11.657 11.276.712 62,91 0.90 11.691 13.109.052 65,45 1.40 11.885 11.744 14.747.684 14.638.250 66,71 65,85 0,55 1,00 12.122 16.605.892 67.03 1,00 Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat 0.300 0.290 0.310 0.300 0.27 0,300 0.268 Indeks Williamson 0.291 0.284 0.304 0.294 0.294 0,291 0.288 Memberdayakan masyarakat Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Angka melek huruf 55.62 95.83 59.39 95.88 62.92 96.44 66.46 96.71 75.28 97.63 70,11 96,97 73.72 98.24 Angka rata-rata lama sekolah 7.58 7.68 7.73 7.80 7.35 7,90 8.01 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2017 (11) 54.320.131 12.399 18.282.358 67.08 1,00 0.265 0.285 77.32 98.50 8.11 V-9
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kondisi Awal 2011 (1) (2) (3) (4) Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan Mengoptimalkan pemenuhan dan fungsi infrastruktur wilayah Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan. Angka Harapan Hidup (Tahun) Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Ketaatan terhadap RTRW Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (%) 69.05 11.57 61.19 75.00 61,47 Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik (%) Rasio Elektrifikasi (%) 60.00 66.18 Mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh. Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan (%) na Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan
V-10 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2012 (5) 69.20 11.57 58.17 87.50 61,47 65.00 79.94 na
Realisasi Tahun 2013 2014 (6) (7) 69.21 69.25 11.57 11.57 59.29 60.21 95.00 100.00 69,79 96.73 70.00 75.00 80.96 88.97 3.50 6.89
2015 (8) 69.72 11.57 60.56 100.00 92.20 80.00 96.90 17.20
2015 (9) 69,30 11,57 61,00 100.00 92,50 80.00 91,96 10.34
Target Tahun 2016 (10) 69.80 11.57 63.00 100.00 97.50 85.00 97.50 17.24 1.00 2017 (11) 69.90 11.57 65.00 100.00 98.00 100.00 97.75 17.24 1.00
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran (1) Menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. (2) Menguatnya tata kelola pemerintah daerah (3) Opini Audit BPK Terwujudnya pemerintahan yang demokratis Penilaian akuntabilitas kinerja (skor) Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kondisi Awal 2011 (4) WDP 41,97 (C) na 67.13 2012 (5) WDP 44,11 (C) na 69.37 Realisasi Tahun Target Tahun 2013 2014 2015 2015 2016 (6) (7) (8) (9) (10) WDP WDP WDP WDP WTP 51,38 (CC) 55,06 (CC) 60,96 (B) 61,00 (B) 65,00 (B) na 39.42 60.36 45,00 62.25 68.79 75.32 75.42 75,50 76.00 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2017 (11) WTP 70,00 (B) 65.00 76.50 V-11
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PROVINSI 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan. Strategi disusun secara umum untuk menjadi panduan bagi satuan kerja pemerintah daerah dalam menetapakan tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan evaluasi agenda-agenda pembangunan. Strategi pembangunan harus didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro yang ada di daerah. Oleh karena itu, sebelum masuk pada strategi pembangunan, perlu diuraikan diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1. Kekuatan a. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah daerah kepulauan yang terletak di posisi strategis, yakni menjadi lintasan bagi pelayaran nasional yang dapat menjadi penghubung bagi pelabuhan-pelabuhan utama di kawasan Indonesia bagian Barat. Gugusan Kepulauan Bangka Belitung menjadi lintasan pelayaran antara Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. b. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga adalah daerah yang kaya dengan sumber daya alam, seperti timah, pasir kuarsa, granit, dan sebagainya. Provinsi ini juga memiliki potensi perikanan darat dan laut yang relatif besar. c. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki potensi keindahan alam yang dapat menjadi kekuatan ekonomi baru dengan pengembangan pariwisata. d. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi baru yang sedang tumbuh sebagai kawasan baru yang potensial. e. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah penduduk yang relatif harmonis di tengah pluralitas yang damai dalam prinsip 'Serumpun Sebalai'. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 industri VI-1
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 2. Kelemahan a. Kondisi geografis berupa kepulauan menjadikan provinsi ini memiliki keterbatasan dalam akses antardaerah. Keterbatasan moda transportasi antardaerah menyulitkan akses antara dua pulau besar, yaitu Bangka dan Belitung, juga pulau-pulau disekelilingnya. b. Ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. c. Banyaknya lahan-lahan bekas tambang dan lahan yang tidak produktif. d. Masih tingginya kesenjangan antara desa-kota. e. Minimnya koordinasi antar pemerintah daerah dan antar stakeholders. f. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata sebagai alternatif baru pertumbuhan ekonomi masyarakat. g. Sistem birokrasi daerah yang relatif belum efektif dan efisien dengan patologi birokrasi yang cenderung masih mengakar. Masih perlu reformasi birokrasi secara berkelanjutan. 3. Peluang a. Pengembangan kawasan pelabuhan bertaraf nasional dan internasional bagi jalur perdagangan lokal dan global. b. Pengembangan industri hilir bagi berbagai kekayaan alam daerah yang selama ini belum tergarap optimal. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpeluang untuk menjadi kawasan industri baru. c. Pengembangan dunia pariwisata sebagai alternatif pengembangan ekonomi masyarakat pasca timah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpeluang untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara. d. Alih fungsi lahan bekas tambang sebagai lahan produktif dan sebagai lokasi penelitian dan lahan rekayasa sosial. e. Peluang untuk muncul sebagai daerah yang strategis, cepat tumbuh, dan berdaya saing tinggi. 4. Ancaman a. Krisis lingkungan dan ekspansi pertambangan yang tidak pro lingkungan. b. Kerawanan sosial, seperti penyelundupan, narkoba, perdagangan anak, dan daerah transit kejahatan lainnya. VI-2 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman digambarkan dalam Tabel VI.1 berikut ini. Tabel VI.1 Analisis Faktor Internal dan Ekternal untuk Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Internal (1) Eksternal (2) Kekuatan: a. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah daerah kepulauan yang terletak di posisi strategis, yakni menjadi lintasan bagi pelayaran nasional yang dapat menjadi penghubung bagi pelabuhan- pelabuhan utama di kawasan Indonesia bagian Barat. Gugusan Kepulauan Bangka Belitung menjadi lintasan pelayaran antara Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. b. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga adalah daerah yang kaya dengan sumber daya alam, seperti timah, pasir kuarsa, granit, dan sebagainya. Provinsi ini juga memiliki potensi perikanan darat dan laut yang relatif besar. c. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki potensi keindahan alam yang dapat menjadi kekuatan ekonomi baru dengan pengembangan industri pariwisata. Peluang: a. Pengembangan kawasan pelabuhan bertaraf nasional dan internasional bagi jalur perdagangan lokal dan global. b. Pengembangan industri hilir bagi berbagai kekayaan alam daerah yang selama ini belum tergarap optimal. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpeluang untuk menjadi kawasan industri baru. c. Pengembangan dunia pariwisata sebagai alternatif pengembangan ekonomi masyarakat pasca timah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpeluang untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara. d. Alih fungsi lahan bekas tambang d. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi baru yang sedang tumbuh sebagai kawasan baru yang potensial. sebagai lahan produktif dan sebagai lokasi penelitian dan lahan rekayasa sosial. e. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah penduduk yang relatif harmonis di tengah pluralitas yang damai dalam prinsip 'Serumpun Sebalai'. e. Peluang untuk muncul sebagai daerah yang strategis, cepat tumbuh, dan berdaya saing tinggi. Kelemahan: a. Kondisi geografis berupa kepulauan menjadikan provinsi ini memiliki keterbatasan dalam akses antardaerah. Keterbatasan moda transportasi antardaerah menyulitkan akses antara dua pulau besar, yaitu Bangka dan Belitung, juga pulau-pulau disekelilingnya. b. Ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak Ancaman: a. Krisis lingkungan dan ekspansi pertambangan yang tidak pro lingkungan. b. Kerawanan sosial, seperti penyelundupan, narkoba, perdagangan anak, dan daerah transit kejahatan lainnya terbarukan. c. Banyaknya lahan-lahan bekas tambang dan lahan yang tidak produktif. d. Masih tingginya kesenjangan antara desa-kota. e. Minimnya koordinasi antar pemerintah daerah dan antar stakeholders. f. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata sebagai alternatif baru pertumbuhan ekonomi masyarakat. g. Sistem birokrasi daerah yang relatif belum efisien dan efektif dengan patologi birokrasi yang cenderung masih mengakar. Masih perlu reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Sumber : Analisis Tim Perumus RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VI-3
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal, maka strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari setiap misi, dirumuskan sebagai berikut : Misi I Mengembangkan ekonomi kerakyatan, melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/ kecamatan/kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektor, ditempuh melalui Strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, akses permodalan, penerapan iptek, peningkatan kapasitas SDM, bantuan teknis pengembangan produk dan pemasaran, kemudahan beriinvestasi dan berusaha, dan optimalisasi fungsi pasar tradisional, peningkatan ketersediaan bahan pangan dan komoditas strategis, mitigasi gangguan terhadap komoditas pangan dan komoditas strategis, peningkatan kesejahteraan petani. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : a. Pengembangan dan Penguatan kelembagaan UMKM dan Koperasi serta kelembagaan ekonomi lainnya. b. Perluasan dan peningkatan aksesibilitas permodalan UMKM dan Koperasi serta kelembagaan ekonomi lainnya. c. Penerapan IPTEK dan Peningkatan prasarana sarana pendukung produksi. d. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha e. Peningkatan Promosi dan pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta kerjasama usaha dan perdagangan f. Pemberian kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha. g. Peningkatan ketersediaan bahan pangan dan komoditas strategis dalam mendukung kedaulatan pangan 2. Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan keamanan bahan pokok, dilakukan agar meningkatkan ketahanan pangan sampai tingkat rumah tangga dan meningkatnya konsumsi energi dan protein per kapita per tahun. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : VI-4 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 a. Peningkatan ketahanan, aksesibilitas, keamanan dan keanekaragaman pangan daerah b. Pengembangan Desa Mandiri Pangan. 3. Meningkatkan partisipasi dan daya serap tenaga kerja, dilakukan agar meningkatnya Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Persentase Wirausaha Baru. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : a. Peningkatan Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja b. Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja c. Pengelolaan Iklim kerja yang kondusif d. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan tenaga kerja, K3 serta penegakan hukum e. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa f. Peningkatan wirausaha baru 4. Peningkatan Daya Saing Pariwisata Daerah, dilakukan agar meningkatnya PDRB perkapita. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : a. Perwujudan Pulau Belitung sebagai daerah pariwisata internasional; b. Pengembangan Desa Wisata; c. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan. 5. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah, dilakukan agar menurunnya Indeks Gini. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : a. Pembentukan dan Pengembangan OVOP b. Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Komoditi c. Pengembangan Kawasan integrasi ternak dan tanaman pertanian d. Pengembangan usaha perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan hasil perikanan e. Pengembangan sentra industri kecil dan menengah f. Pembangunan dan Pengembangan desa mandiri energi dan pulau-pulau terkecil berbasis energi baru terbarukan g. Peningkatan Perekonomian dari Sektor Pertambangan h. Pengembangan Hasil Hutan Kayu dan Non kayu i. Pengembangan Rantai Pasokan Produk Unggulan Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VI-5
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 6. Meningkatkan kapasitas dan peluang usaha calon wirausaha baru, dilakukan untuk menurunkan Indeks Williamson di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : a. Peningkatan kewirausahaan dan kelembagaan UMKM dan Koperasi; b. Pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan calon wirausaha; c. Peningkatan Pendidikan kewirausahaan di SMK dan Pendidikan Non Formal. Misi II Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditempuh melalui Strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam budaya, olahraga dan pemberdayaan serta perlindungan terhadap PMKS serta Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan, dilakukan untuk meningkatkan persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : a. Pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah; b. Peningkatan kesadaran dan pemahaman sejarah serta penguatan jati diri dan karakter bangsa; c. Pembentukan karakter jiwa kepemimpinan pemuda dan pembinaan generasi muda; d. Pemassalan dan pembinaan olahraga prestasi; e. Peningkatan olahragawan yang berprestasi; f. Rehabilitasi Pemberdayaan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS dan PSKS; g. Pengentasan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan; h. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa; i. Pengembangan dan Pemanfaatan SDA Pedesaan dan Sistem Pengembangan ekonomi Wilayah Transmigrasi; VI-6 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 j. Pemberdayaan masyarakat Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; k. Penurunan kesenjangan peran gender dalam pembangunan; l. Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2. Meningkatkan kapasitas layanan pendidikan, dilakukan untuk meningkatkan Angka rata-rata lama sekolah dan Angka melek huruf. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : a. Penyediaan layanan pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat; b. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah; c. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan; d. Peningkatan manajemen dan pengembangan inovasi proses pembelajaran; e. Percepatan Penyelesaian Pengentasan buta aksara; f. Pengembangan budaya membaca dan menulis serta pembinaan perpustakaan. 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dilakukan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : a. Pengendalian angka kelahiran; b. Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular dan tidak menular; c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; d. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita; e. Peningkatan kualitas gizi masyarakat; f. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan hidup masyarakat; g. Standarisasi pelayanan kesehatan; h. Peningkatan sistem pengembangan manajemen dan pemberdayaan SDM kesehatan; i. Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan; j. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan korban penyalahgunaan narkoba. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VI-7
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Misi III Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang, dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi, akan ditempuh melalui strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan: a. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang asri dan lestari; b. Pengelolaan suberdaya alam berkelanjutan. 2. Meningkatkan pengamanan dan penindakan terhadap kerusakan lingkungan serta melakukan konservasi dan optimalisasi penanggulangan bencana, dilakukan untuk meningkatkan Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : a. Konservasi hutan lahan dan air; b. Peningkatan pengamanan kawasan hutan; c. Penindakan terhadap pelaku perusak lingkungan; dan d. Optimalisasi penyelenggaraan penanggulanggan bencana. 3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang, dilakukan untuk meningkatkan Ketaatan terhadap RTRW. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : a. Peningkatan fungsi dan peran BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang; b. Pemanfaatan dan Penyelesaian permasalahan lahan dan perbatasan; dan c. Percepatan penyelesaian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). VI-8 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Misi IV Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global, akan ditempuh melalui strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur penunjang daya saing, dilakukan untuk meningkatkan Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap, Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik, dan Rasio Elektrifikasi. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : a. Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau- pulau kecil; b. Pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi; c. Peningkatan penyediaan air bersih; d. Peningkatan kualitas sanitasi; e. Pemenuhan secara bertahap transportasi antarpulau; f. Pemerataan akses Energi, teknologi dan informasi sampai ke daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil; g. Peningkatan fasilitas broadband di kawasan strategis; dan h. Pembangunan infrastruktur energi listrik dan pengembangan berbagai energi alternatif. 2. Mempercepat pengembangan kawasan strategis, dilakukan untuk meningkatkan Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan dan Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : a. Pengembangan Pangkalpinang sebagai daerah Metro sebagai upaya untuk pengembangan ibukota provinsi sebagai pusat jasa, industri, dan pemerintahan; b. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; c. Pengembangan Kawasan Lintas Barat dan lintas Utara Pulau Bangka; d. Kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur; Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VI-9
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 e. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Tanjung Berikat (Bangka Tengah) dan Tanjung Batu (Belitung); f. Penetapan dan pengembangan Kawasan Industri untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap kabupaten/kota; g. Pengembangan Bandara Depati Amir dan H.A.S. Hanandjoeddin untuk menjadi bandara internasional; h. Pengembangan Tanjung Ular dan Tanjung Kalian (Muntok - Bangka Barat); i. Rintisan pengembangan Trans Bangka Belitung (Sumatera - Bangka Belitung - Kalimantan) untuk meningkatkan daya saing wilayah; j. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan kawasan pariwisata dengan keunggulan lokal; k. Peningkatan dan pengembangan KTM Batu Betumpang; l. Percepatan pembangunan jembatan dan kawasan industri perikanan Teluk Kelabat. Misi V Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government, melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung, akan ditempuh melalui strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan peran aktif penegak hukum dalam menjaga Kamtibmas, dilakukan untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : a. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas; b. Pemeliharaan kamtibmas melalui kemitraan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum; c. Penguatan Peran dan kapasitas Polisi Pamong Praja dan PPNS dalam penegakan Perda; d. Peningkatan intensitas dan kualitas peran Forum koordinasi pimpinan daerah dalam menjaga Kamtibmas; dan VI-10 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 e. Peningkatan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 2. Menata perangkat daerah dan aparatur yang efektif dan efisien, dilakukan untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : a. Penataan Perangkat Daerah dan peningkatan ketatalaksanaan yang efisien; b. Peningkatan kapasitas dan penempatan aparatur serta pemberian reward and punishment. 3. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan untuk meningkatkan Opini Audit BPK dan Penilaian akuntabilitas kinerja (skor). Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : a. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran responsif gender; b. Peningkatan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan; d. Peningkatan kualitas pelayanan publik; e. Peningkatan keterbukaan informasi publik; f. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis AKRUAL; g. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan pengelolaan aset daerah; h. Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; dan i. Peningkatan pengelolaan, pelestarian, dan penyelamatan arsip daerah. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran lembaga demokrasi serta partai politik dalam mewujudkan pembangunan demokrasi, dilakukan untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Belitung. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : a. Peningkatan Partisipasi dan kesantunan masyarakat dalam berdemokrasi; b. Peningkatan pengetahuan kepemimpinan, pemerintahan dan politik kepada masyarakat; c. Peningkatan peran pemerintah, partai politik, DPRD dalam penyelenggaraan pilpres, pemilukada dan pemilu legislatif; dan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VI-11
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 d. Peningkatan pembinaan lembaga non pemerintah dalam proses pembangunan. Arah kebijakan adalah arah tindakan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017, terdapat beberapa tahapan kebijakan yang menandai adanya proses pencapaian tujuan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, terlihat bahwa arah kebijakan ditujukan pada penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Sementara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, arah kebijakan ditujukan pada terwujudnya wilayah agri-bahari yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan pemerintahan yang amanah menuju masyarakat sejahtera. Berdasarkan arah kebijakan jangka menengah tersebut, maka pembangunan pada tahun pertama diarahkan untuk melanjutkan dan menguatkan konsolidasi antarapemangku kepentingan dalam rangka memperkuat program-program yang sudah berlangsung dan melakukan berbagai pengembangan-pengembangan dan inovasi yang kontekstual. Tahun pertama ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai jenjang pelayanan, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan perumusan kebijakan pemerintahan. Tahun kedua pembangunan diarahkan pada Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang ditandai dengan tumbuhnya kawasan-kawasan ekonomi produktif, meningkatnya investasi, dan menguatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Tahun kedua juga diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pembangunan di berbagai kawasan, dan koordinasi atas pengelolaan lingkungan hidup. VI-12 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tahun ketiga diarahkan pada upaya melanjutkan pengembangan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan kemandirian dan keadilan di berbagai kawasan. Tahun ketiga juga ditandai dengan mulai meratanya hasil-hasil pembangunan yang dinikmati oleh masyarakat di berbagai kalangan. Berbagai paket kebijakan pada tahun ketiga ini lebih diintensifkan. Evaluasi dalam rangka perbaikan kebijakan tahun setelahnya dilakukan secara bersama-sama untuk memastikan adanya pencapaian pembangunan pada akhir periode perencanaan. Tahun keempat diarahkan untuk mengevaluasi kinerja program-program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang merata di semua kawasan, sinkronisasi pembangunan antaralevel pemerintahah daerah, dan memantapkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, partisipasi masyarakat yang semakin meningkat, dan kualitas layanan pemerintahan yang semakin baik. Tahun kelima diarahkan untuk memastikan ketercapaian prinsip kemandirian, kemajuan, dan keadilan yang didasarkan pada daya saing yang optimal yang didukung oleh sinergi antardaerah dan meratanya hasil pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Tahun kelima ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terberdayanya masyarakat melalui partisipasi di berbagai jenjang, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terkelolanya lingkungan hidup dengan baik, terciptanya sarana dan prasarana pembangunan yang memadai, dan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 6.2 Prioritas Provinsi Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Provinsi yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan, dirumuskan tiga belas Prioritas Provinsi, yaitu : 1. Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi; 2. Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata; 3. Penguatan rural urban linkages; Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VI-13
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 4. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; 5. Program SATAM EMAS; 6. Peningkatan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun; 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan; 8. Fasilitasi Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks. Tambang; 9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 10. Pengendalian pemanfaatan ruang; 11. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah; 12. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 13. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur. 1. Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi Dalam rangka Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi, diuraikan dengan merumuskan sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sasaran Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang akan dilakukan yaitu: a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, akses permodalan, penerapan iptek, peningkatan kapasitas SDM, bantuan teknis pengembangan produk dan pemasaran, kemudahan beriinvestasi dan berusaha, dan optimalisasi fungsi pasar tradisional, peningkatan ketersediaan bahan pangan dan komoditas strategis, mitigasi gangguan terhadap komoditas pangan dan komoditas strategis, peningkatan kesejahteraan petani, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan: 1) Pengembangan dan Penguatan kelembagaan UMKM dan Koperasi serta kelembagaan ekonomi lainnya. 2) Perluasan dan peningkatan aksesibilitas permodalan UMKM dan Koperasi serta kelembagaan ekonomi lainnya. 3) Penerapan IPTEK dan Peningkatan prasarana sarana pendukung produksi. VI-14 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 4) Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha 5) Peningkatan Promosi dan pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta kerjasama usaha dan perdagangan 6) Pemberian kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha 7) Peningkatan ketersediaan bahan pangan dan komoditas strategis dalam mendukung kedaulatan pangan b. Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan keamanan bahan pokok, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan: 1) Peningkatan ketahanan, aksesibilitas, keamanan dan keanekaragaman pangan daerah 2) Pengembangan Desa Mandiri Pangan c. Meningkatkan partisipasi dan daya serap tenaga kerja, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan: 1) Peningkatan Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja 2) Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja 3) Pengelolaan Iklim kerja yang kondusif 4) Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan tenaga kerja, K3 serta penegakan hukum 5) Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa 6) Peningkatan wirausaha baru 2. Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata Dalam rangka Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata, diuraikan dengan merumuskan sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sasaran Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang akan dilakukan yaitu: a. Peningkatan Daya Saing Pariwisata Daerah, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan: 1) Perwujudan Pulau Belitung sebagai daerah pariwisata internasional; 2) Pengembangan Desa Wisata 3) Pengembangan destinasi wisata unggulan. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VI-15
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 3. Penguatan rural urban linkages Dalam rangka penguatan rural urban linkages, diuraikan dengan merumuskan sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sasaran Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang akan dilakukan yaitu: a. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan: 1) Pembentukan dan Pengembangan OVOP 2) Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Komoditi 3) Pengembangan Kawasan integrasi ternak dan tanaman pertanian 4) Pengembangan usaha perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan hasil perikanan 5) Pengembangan sentra industri kecil dan menengah 6) Pembangunan dan Pengembangan desa mandiri energi dan pulau-pulau terkecil berbasis energi baru terbarukan 7) Peningkatan Perekonomian dari Sektor Pertambangan 8) Pengembangan Hasil Hutan Kayu dan Non kayu 9) Pengembangan Rantai Pasokan Produk Unggulan Daerah b. Meningkatkan kapasitas dan peluang usaha calon wirausaha baru, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan: 1) Peningkatan kewirausahaan dan kelembagaan UMKM dan Koperasi 2) Pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan calon wirausaha 3) Peningkatan Pendidikan kewirausahaan di SMK dan Pendidikan Non Formal 4. Peningkatan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Dalam rangka Peningkatan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun, diuraikan dengan merumuskan sasaran, strategi dan arah kebijakan. VI-16 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang akan dilakukan yaitu: a. Meningkatkan kapasitas layanan pendidikan, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan: 1) Penyediaan layanan pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat 2) Peningkatan sarana dan prasarana sekolah 3) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan 4) Peningkatan manajemen dan pengembangan inovasi proses pembelajaran 5) Percepatan Penyelesaian Pengentasan buta aksara 6) Pengembangan budaya membaca dan menulis serta pembinaan perpustakaan 5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan, diuraikan dengan merumuskan sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sasaran Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang akan dilakukan yaitu: a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan: 1) Pengendalian angka kelahiran 2) Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular dan tidak menular 3) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 4) Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita 5) Peningkatan kualitas gizi masyarakat 6) Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan hidup masyarakat Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VI-17
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 7) Standarisasi pelayanan kesehatan 8) Peningkatan sistem pengembangan manajemen dan pemberdayaan SDM kesehatan 9) Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan 10) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan korban penyalahgunaan narkoba 6. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Dalam rangka Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, diuraikan dengan merumuskan sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sasaran Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang akan dilakukan yaitu: a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam budaya, olahraga dan pemberdayaan serta perlindungan terhadap PMKS serta Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan: 1) Pengembangan dan Pelestarian kebudayaan daerah 2) Peningkatan kesadaran dan pemahaman sejarah serta penguatan jati diri dan karakter bangsa 3) Pembentukan karakter jiwa kepemimpinan pemuda dan pembinaan generasi muda 4) Pemassalan dan pembinaan olahraga prestasi 5) Peningkatan olahragawan yang berprestasi 6) Rehabilitasi Pemberdayaan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS dan PSKS 7) Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa 8) Pengembangan dan Pemanfaatan SDA Pedesaan dan Sistem Pengembangan ekonomi Wilayah Transmigrasi 9) Pemberdayaan masyarakat Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 10) Penurunan kesenjangan peran gender dalam pembangunan VI-18 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 11) Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 7. Program SATAM EMAS Dalam rangka Program SATAM EMAS, diuraikan dengan merumuskan sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sasaran Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang akan dilakukan yaitu: a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam budaya, olahraga dan pemberdayaan serta perlindungan terhadap PMKS serta Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan : 1) Pengentasan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. 8. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Dalam rangka Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah, diuraikan dengan merumuskan sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sasaran Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang akan dilakukan yaitu: a. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur penunjang daya saing, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan: 1) Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil 2) Pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi 3) Peningkatan penyediaan air bersih 4) Peningkatan kualitas sanitasi Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VI-19
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 5) Pemenuhan secara bertahap transportasi antarpulau 6) Pemerataan akses Energi, teknologi dan informasi sampai ke daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil 7) Peningkatan fasilitas broadband dikawasan strategis 8) Pembangunan infrastruktur energi listrik dan pengembangan berbagai energi alternatif 9. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil Dalam rangka Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau- pulau kecil, diuraikan dengan merumuskan sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sasaran Sasaran yang ingin diwujudkan adalah berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang akan dilakukan yaitu: a. Mempercepat pengembangan kawasan strategis, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan: 1) Pengembangan Pangkalpinang sebagai daerah Metro sebagai upaya untuk pengembangan ibukota provinsi sebagai pusat jasa, industri, dan pemerintahan; 2) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 3) Pengembangan Kawasan Lintas Barat dan lintas Utara Pulau Bangka. 4) Kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur 5) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Tanjung Berikat (Bangka Tengah) dan Tanjung Batu (Belitung). 6) Penetapan dan pengembangan Kawasan Industri untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap kabupaten/kot. 7) Pengembangan Bandara Depati Amir dan H.A.S. Hanandjoeddin untuk mendukung perkembangan pariwisata dan perdagangan. 8) Pengembangan Tanjung Ular dan Tanjung Kalian (Muntok - Bangka Barat) VI-20 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 9) Rintisan pengembangan Trans Bangka Belitung (Sumatera - Bangka Belitung - Kalimantan) untuk meningkatkan daya saing wilayah. 10) Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan kawasan pariwisata dengan keunggulan lokal; 11) Peningkatan dan pengembangan KTM Batu Betumpang. 10. Fasilitasi Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks. Tambang. Dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan, diuraikan dengan merumuskan sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sasaran Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terjaganya keseimbangan lingkungan hidup. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang akan dilakukan, adalah meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan kebijakan. 1) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang asri dan lestari; 2) Pengelolaan suberdaya alam berkelanjutan. 11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup Dalam rangka Peningkatan kualitas lingkungan hidup, diuraikan dengan merumuskan sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sasaran Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang akan dilakukan adalah meningkatkan Pengamanan dan penindakan terhadap kerusakan lingkungan serta melakukan konservasi dan optimalisasi penanggulangan bencana, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan: Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VI-21
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 1) Konservasi hutan lahan dan air 2) Peningkatan pengamanan kawasan hutan 3) Penindakan terhadap pelaku perusak lingkungan 4) Optimalisasi penyelenggaraan penanggulanggan bencana; 12. Pengendalian pemanfaatan ruang Dalam rangka Pengendalian pemanfaatan ruang, diuraikan dengan merumuskan sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sasaran Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang akan dilakukan yaitu: a. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan: 1) Peningkatan fungsi dan peran BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang 2) Pemanfaatan dan Penyelesaian permasalahan lahan dan perbatasan 3) Percepatan penyelesaian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). 13. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Dalam rangka peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur, diuraikan dengan merumuskan sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sasaran Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya tata kelola pemerintah daerah, terwujudnya pemerintahan yang demokratis Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang akan dilakukan yaitu: a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan peran aktif penegak hukum dalam menjaga Kamtibmas, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan: 1) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas VI-22 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 2) Pemeliharaan kamtibmas melalui kemitraan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum; 3) Penguatan Peran dan kapasitas Polisi Pamong Praja dan PPNS dalam penegakan perda 4) Peningkatan intensitas dan kualitas peran Forum koordinasi pimpinan daerah dalam menjaga Kamtibmas 5) Peningkatan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat b. Menata perangkat daerah dan aparatur yang efektif dan efisien, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan: 1) Penataan Perangkat Daerah dan peningkatan ketatalaksanaan yang efisien 2) Peningkatan kapasitas dan penempatan aparatur serta pemberian reward and punishment c. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan: 1) Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran responsif gender 2) Peningkatan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah 3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik 5) Peningkatan keterbukaan informasi publik 6) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis AKRUAL 7) Peningkatan akuntabilitas keuangan dan pengelolaan aset daerah 8) Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 9) Peningkatan pengelolaan, pelestarian, dan penyelamatan arsip daerah d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran lembaga demokrasi serta partai politik dalam mewujudkan pembangunan demokrasi, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan: 1) Peningkatan Partisipasi dan kesantunan masyarakat dalam berdemokrasi 2) Peningkatan pengetahuan kepemimpinan, pemerintahan dan politik kepada masyarakat 3) Peningkatan peran pemerintah, partai politik, DPRD dalam penyelenggaraan pilpres, pemilukada dan pemilu legislatif 4) Peningkatan pembinaan lembaga non pemerintah dalam proses pembangunan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VI-23
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Keterkaitan sasaran provinsi dengan prioritas nasional di sajikan pada Tabel VI.2, sedangkan keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta prioritas provinsi per misi diuraikan pada Tabel VI.3. Tabel VI.2 Keterkaitan antara Nawa Cita, Prioritas dan Sasaran Daerah NAWACITA (1) 1. Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya PRIORITAS PROVINSI (2) 1. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur SASARAN PROVINSI (3) 1. Terwujudnya pemerintahan yang demokratis 2. Menguatnya tata kelola pemerintah daerah 3. Reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 4. Memperteguh kebhineka- an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia 5. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa 6. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 2. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil 3. Peningkatan kualitas pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun 3. Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. 4. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan 4. Peningkatan pelayanan kesehatan 5. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan 7. Melakukan revolusi karakter bangsa 8. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional 5. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, 6. Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas antar Wilayah 6. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 7. Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan. VI-24 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 NAWACITA (1) PRIORITAS PROVINSI (2) 7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup SASARAN PROVINSI (3) 8. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam 8. Fasilitasi Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks Tambang 9. Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup 9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 10. Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang 9. Mewujudkan kemandirian 10. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi 10. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi 11. Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat 11. Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata 12. Penguatan rural urban linkages 12. Meningkatnya pendapatan masyarakat 13. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat 13. Program SATAM EMAS 14. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VI-25
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel VI.3 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Visi : Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan No Tujuan Prioritas Provinsi Sasaran Strategi Arah Kebijakan (1) (2) (3) (4) (5) (6) Misi 1 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan Mewujudkan peningkatan kesejahteraan Petani 1. Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi Meningkatnya pendapatan masyarakat Meningkatkan kapasitas kelembagaan, akses permodalan, penerapan iptek, peningkatan kapasitas SDM, bantuan teknis pengembangan produk dan pemasaran, kemudahan beriinvestasi dan berusaha, dan optimalisasi fungsi pasar tradisional, peningkatan ketersediaan bahan pangan dan komoditas strategis, mitigasi gangguan terhadap komoditas pangan dan komoditas strategis, peningkatan Pengembangan dan Penguatan kelembagaan UMKM dan Koperasi serta kelembagaan ekonomi lainnya. VI-26 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (7) Dinas KUMKM, Setda (Biro Perekonomian)
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tujuan Prioritas Provinsi (2) (3) Sasaran (4) Strategi Arah Kebijakan (5) kesejahteraan petani. (6) Perluasan dan peningkatan aksesibilitas permodalan UMKM dan Koperasi serta kelembagaan ekonomi lainnya. Penerapan IPTEK dan Peningkatan prasarana sarana pendukung produksi. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Peningkatan Promosi dan pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta kerjasama usaha dan perdagangan Pemberian kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (7) Dinas KUMKM Dinas KUMKM Dinas KUMKM Disperindag, Dinas KUMKM Setda (Biro Perekonomian), Disperindag, BP2TPM VI-27
No (1) VI-28 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tujuan Prioritas Provinsi (2) (3) Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Sasaran (4) Meningkatnya konsumsi masyarakat Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Strategi (5) Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan keamanan bahan pokok Meningkatkan partisipasi dan daya serap tenaga kerja Arah Kebijakan (6) Peningkatan ketersediaan bahan pangan dan komoditas strategis dalam mendukung kedaulatan pangan Peningkatan ketahanan, aksesibilitas, keamanan dan keanekaragaman pangan daerah Pengembangan Desa Mandiri Pangan Peningkatan Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja Pengelolaan Iklim kerja yang kondusif SKPD Penanggung Jawab (7) Dispertanbunna k BKP BKP, Dispertanbunna k, Dinas PU Disnakertrans, Bappeda Disnakertrans Disnakertrans
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tujuan Prioritas Provinsi (2) (3) 2. Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata 3. Penguatan rural urban linkages Sasaran Strategi Arah Kebijakan (4) (5) (6) Meningkatnya pendapatan masyarakat Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat Peningkatan Daya Saing Pariwisata Daerah Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan tenaga kerja, K3 serta penegakan hukum Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa Peningkatan wirausaha baru Perwujudan Pulau Belitung sebagai daerah pariwisata internasional; Pengembangan Desa Wisata Pengembangan destinasi wisata unggulan Pembentukan dan Pengembangan OVOP Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Komoditi Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (7) Disnakertrans Sekretariat Bakorluh Disnakertrans Disbudpar, Dishub, Dinas PU, Diskominfo Disbudpar BPMPD, Disperindag Dinas KUMKM VI-29
No (1) VI-30 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tujuan Prioritas Provinsi (2) (3) Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Sasaran (4) Strategi (5) Arah Kebijakan (6) Pengembangan Kawasan integrasi ternak dan tanaman pertanian Pengembangan usaha perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan hasil perikanan Pengembangan sentra industri kecil dan menengah Pembangunan dan Pengembangan desa mandiri energi dan pulau- pulau terkecil berbasis energi baru terbarukan Peningkatan Perekonomian dari Sektor Pertambangan Pengembangan Hasil Hutan Kayu dan Non kayu SKPD Penanggung Jawab (7) Dispertanbunna k DKP Disperindag Distamben Distamben Dishut
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 No Tujuan Prioritas Provinsi Sasaran Strategi Arah Kebijakan (1) (2) (3) (4) (5) (6) Pengembangan Rantai Pasokan Produk Unggulan Daerah Meningkatkan kapasitas dan peluang usaha calon wirausaha baru Peningkatan kewirausahaan dan kelembagaan UMKM dan Koperasi Pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan calon wirausaha Peningkatan Pendidikan kewirausahaan di SMK dan Pendidikan Non Formal Misi 2 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Memberdayakan masyarakat 4. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam budaya, olahraga dan pemberdayaan serta perlindungan terhadap PMKS serta Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan dan Pelestarian kebudayaan daerah Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (7) BP2TPM Dinas KUMKM Dispora Dinas Pendidikan Disbudpar VI-31
No (1) VI-32 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tujuan Prioritas Provinsi (2) (3) Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Sasaran (4) Strategi (5) Arah Kebijakan (6) Peningkatan kesadaran dan pemahaman sejarah serta penguatan jati diri dan karakter bangsa Pembentukan karakter jiwa kepemimpinan pemuda dan pembinaan generasi muda Pemassalan dan pembinaan olahraga prestasi Peningkatan olahragawan yang berprestasi Rehabilitasi Pemberdayaan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS dan PSKS Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa SKPD Penanggung Jawab (7) Disbudpar Dispora Dispora, Sekretariat Korpri Dispora Dinkessos, Dinkes, Dispora, Disnakertrans, Setda (Biro Kesra, Biro Hukum) Bakorluh
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tujuan Prioritas Provinsi (2) (3) 5. Program SATAM EMAS Sasaran Strategi Arah Kebijakan (4) (5) (6) Pengembangan dan Pemanfaatan SDA Pedesaan dan Sistem Pengembangan ekonomi Wilayah Transmigrasi Pemberdayaan masyarakat Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Penurunan kesenjangan peran gender dalam pembangunan Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam budaya, olahraga dan pemberdayaan serta perlindungan terhadap PMKS serta Masyarakat Perdesaan Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Pengentasan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (7) Disnakertrans Disnakertrans BPPKBPA BPPKBPA BPMPD, Dinkessos, Disnakertrans, BPPKBPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, VI-33
No (1) VI-34 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tujuan Prioritas Provinsi (2) (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 6. Peningkatan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Sasaran (4) Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan Strategi (5) dan Perkotaan Meningkatkan kapasitas layanan pendidikan Arah Kebijakan (6) Penyediaan layanan pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana sekolah Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan Peningkatan manajemen dan pengembangan inovasi proses pembelajaran Percepatan Penyelesaian Pengentasan buta aksara SKPD Penanggung Jawab (7) Dinas PU, Dispora, Dinas KUMKM Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan, Setda (Biro Kesra) Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tujuan Prioritas Provinsi (2) (3) 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Sasaran (4) Strategi Arah Kebijakan (5) (6) Pengembangan budaya membaca dan menulis serta pembinaan perpustakaan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pengendalian angka kelahiran Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular dan tidak menular Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita Peningkatan kualitas gizi masyarakat Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan hidup masyarakat Standarisasi pelayanan kesehatan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (7) BPAD BPPKBPA, Setda (Biro Pemerintahan) Dinkes Dinkes, RSUP, RSJ Dinkes, RSUP, RSJ Dinkes Dinkes Dinkes, RSUP, RSJ VI-35
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 No Tujuan Prioritas Provinsi Sasaran (1) (2) (3) (4) Misi 3 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan Mengendalikan tata ruang Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan 8. Fasilitasi Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks Tambang Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup VI-36 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Strategi (5) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan Arah Kebijakan (6) Peningkatan sistem pengembangan manajemen dan pemberdayaan SDM kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan korban penyalahgunaan narkoba Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang asri dan lestari Pengelolaan suberdaya alam berkelanjutan. SKPD Penanggung Jawab (7) Dinkes Dinkes Dinkes, RSUP, RSJ BLHD BLHD, PU, Dishut, Bappeda
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tujuan Prioritas Provinsi (2) Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan (3) 9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 10. Pengendalian pemanfaatan ruang Sasaran Strategi Arah Kebijakan (4) Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam (5) Meningkatkan Pengamanan dan penindakan terhadap kerusakan lingkungan serta melakukan konservasi dan optimalisasi penanggulangan bencana (6) Konservasi hutan lahan dan air Peningkatan pengamanan kawasan hutan Penindakan terhadap pelaku perusak lingkungan Optimalisasi penyelenggaraan penanggulanggan bencana; Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang Peningkatan fungsi dan peran BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (7) Distamben, Dishut, Dinas PU Dishut Dishut BPBD, Dinkes, Dinas PU, Dinas Sosial Bappeda, Dinas PU, BLHD VI-37
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 No Tujuan Prioritas Provinsi Sasaran Strategi Arah Kebijakan (1) (2) (3) (4) (5) (6) Pemanfaatan dan Penyelesaian permasalahan lahan dan perbatasan Percepatan penyelesaian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Misi 4 : Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil Mengoptimalkan pemenuhan dan fungsi infrastruktur wilayah 11. Pengembangan Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur penunjang daya saing infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi Peningkatan penyediaan air bersih VI-38 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (7) Setda (Biro Pemerintahan), Dinas PU, DPPKAD, DKP, Sekretariat Korpri, Kantor Perwakilan DKP, Bappeda Dinas PU Dinas PU, Dishub Dinas PU
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tujuan Prioritas Provinsi (2) (3) Sasaran (4) Strategi Arah Kebijakan (5) (6) Peningkatan kualitas sanitasi Pemenuhan secara bertahap transportasi antarpulau Pemerataan akses Energi, teknologi dan informasi sampai ke daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil Peningkatan fasilitas broadband dikawasan strategis Pembangunan infrastruktur energi listrik dan pengembangan berbagai energi alternatif Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (7) Dinas PU Dishub Diskominfo, Setda (Biro Kesra), Distamben Diskominfo Distamben VI-39
No (1) VI-40 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tujuan Prioritas Provinsi (2) (3) Mendorong pengembangan wilayah- wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh. 12. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Sasaran (4) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. Strategi (5) Mempercepat pengembangan kawasan strategis Arah Kebijakan (6) Pengembangan Pangkalpinang sebagai daerah Metro sebagai upaya untuk pengembangan ibukota provinsi sebagai pusat jasa, industri, dan pemerintahan; Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Pengembangan Kawasan Lintas Barat dan lintas Utara Pulau Bangka. Kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Tanjung Berikat (Bangka Tengah) dan Tanjung Batu (Belitung). SKPD Penanggung Jawab (7) Bappeda, Dinas PU, Setda (Biro Pemerintahan) Bappeda, Dinas PU, Setda (Biro Pemerintahan), Disbudpar Bappeda, Dinas PU Bappeda, Dinas PU Bappeda, Dinas PU, Disperindag
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tujuan Prioritas Provinsi (2) (3) Sasaran (4) Strategi Arah Kebijakan (5) (6) Penetapan dan pengembangan Kawasan Industri untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap kabupaten/kota. Pengembangan Bandara Depati Amir dan H.A.S. Hanandjoeddin untuk mendukung perkembangan pariwisata dan perdagangan. Pengembangan Tanjung Ular dan Tanjung Kalian (Muntok - Bangka Barat) Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (7) Bappeda, Dinas PU, Disperindag Dishub Bappeda, Dinas PU VI-41
No (1) VI-42 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tujuan Prioritas Provinsi (2) (3) Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Sasaran (4) Strategi (5) Arah Kebijakan (6) Rintisan pengembangan Trans Bangka Belitung (Sumatera - Bangka Belitung - Kalimantan) untuk meningkatkan daya saing wilayah. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan kawasan pariwisata dengan keunggulan lokal; Peningkatan dan pengembangan KTM Batu Betumpang Peningkatan dan pengembangan KTM Batu Betumpang SKPD Penanggung Jawab (7) Bappeda, Dinas PU, Dishub Bappeda, Dinas PU, Dishub, Diskominfo Disnakertrans, Dispertanbunna k, BPMPD, Dinas Pendidikan, BPAD, Dispora Disnakertrans, Dispertanbunna k, BKP, BPMPD, Dinas Pendidikan, BPAD, Dispora
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 No Tujuan Prioritas Provinsi Sasaran (1) (2) (3) (4) Misi 5 : Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government Menguatnya tata kelola pemerintah daerah Menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. 13. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Strategi Arah Kebijakan (5) (6) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan peran aktif penegak hukum dalam menjaga Kamtibmas Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas Pemeliharaan kamtibmas melalui kemitraan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum; Penguatan Peran dan kapasitas Polisi Pamong Praja dan PPNS dalam penegakan perda Peningkatan intensitas dan kualitas peran Forum koordinasi pimpinan daerah dalam menjaga Kamtibmas Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (7) Badan Kesbangpol DN Badan Kesbangpol DN, Satpol PP Satpol PP Badan Kesbangpol DN VI-43
No (1) VI-44 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tujuan Prioritas Provinsi (2) (3) Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Sasaran (4) Strategi (5) Menata perangkat daerah dan aparatur yang efektif dan efisien. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Arah Kebijakan (6) Peningkatan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Penataan Perangkat Daerah dan peningkatan ketatalaksanaan yang efisien Peningkatan kapasitas dan penempatan aparatur serta pemberian reward and punishment Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran responsif gender Peningkatan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah SKPD Penanggung Jawab (7) Setda (Biro Hukum), Sekretariat DPRD Setda (Biro Organisasi) Setda (Biro Organisasi, Biro Pemerintahan), Inspektorat, BKD, Badan Diklat, DPPKAD, Seluruh SKPD Bappeda
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tujuan Prioritas Provinsi (2) (3) Sasaran (4) Strategi Arah Kebijakan (5) (6) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi publik Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis AKRUAL Peningkatan akuntabilitas keuangan dan pengelolaan aset daerah Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (7) Setda (Biro Pembangunan, Biro Pemerintahan), BKD, Badan Diklat, DPPKAD, Inspektorat, Diskominfo BP2TPM Diskominfo, Bappeda DPPKAD, Inspektorat, Sekretariat DPRD, DPPKAD, Badan Diklat Setda (Biro Umum, Biro Pemerintahan), DPPKAD, Inspektorat Inspektorat VI-45
No (1) VI-46 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tujuan Prioritas Provinsi (2) (3) Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Sasaran (4) Terwujudnya pemerintahan yang demokratis Strategi (5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran lembaga demokrasi serta partai politik dalam mewujudkan pembangunan demokrasi Arah Kebijakan (6) Peningkatan pengelolaan, pelestarian, dan penyelamatan arsip daerah Peningkatan Partisipasi dan kesantunan masyarakat dalam berdemokrasi Peningkatan pengetahuan kepemimpinan, pemerintahan dan politik kepada masyarakat Peningkatan peran pemerintah, partai politik, DPRD dalam penyelenggaraan pilpres, pemilukada dan pemilu legislatif SKPD Penanggung Jawab (7) BPAD Badan Kesbangpol DN, Satpol PP, Setda (Biro Kesra) Inspektorat Badan Kesbangpol DN
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tujuan Prioritas Provinsi (2) (3) Sasaran (4) Strategi Arah Kebijakan (5) (6) Peningkatan pembinaan lembaga non pemerintah dalam proses pembangunan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (7) Badan Kesbangpol DN VI-47
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BBAABB VVIIII KKEEBBIIJJAAKKAANN UUMMUUMM DDAANN PPRROOGGRRAAMM PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN DDAAEERRAAHH 7.1. Kebijakan Umum Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017, disusun berdasarkan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 serta dengan mempertimbangkan isu-isu internasional, isu-isu nasional dan isu-isu daerah. Berdasarkan analisis isu-isu strategis dan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang disampaikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka telah dirumuskan 13 (tiga belas) program unggulan daerah yang menjadi Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2012 - 2017. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kewenangan Pemerintah Provinsi, maka perlu dilakukan penyesuaian dan pengabungan beberapa program unggulan tersebut serta diubah menjadi 12 (dua belas) prioritas, yaitu: 1. Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi; 2. Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata; 3. Penguatan rural urban linkages; 4. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; 5. Program SATAM EMAS; 6. Peningkatan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun; 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan; 8. Fasilitasi Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks. Tambang; 9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 10. Pengendalian pemanfaatan ruang; 11. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah; 12. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VII-1
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 13. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur. Keterkaitan Prioritas Provinsi dengan tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) diuraikan pada Tabel VII.1, sedangkan keterkaitan dengan prioritas pembangunan Nasional diuraikan pada Gambar VII.1. Tabel VII.1 Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Merespon Program MDGs No. Tujuan Pembangunan MGDs Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 - 2017 (1) 1 2 3 (2) Memberantas kemiskinan dan kelaparan Mencapai pendidikan dasar untuk semua Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (3) Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi (PP1) Pengembangan Pariwisata (PP2) Penguatan rural urban linkages (PP3) Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (PP4) Program SATAM EMAS (PP5) Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun (PP6) Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (PP4) 4 5 6 7 Menurunkan angka kematian anak Meningkatkan kesehatan ibu Mengendalikan HIV, AIDs, Malaria dan Penyakit menular lainnya Menjamin kelestarian lingkungan hidup Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (PP7) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (PP7) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (PP7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup (PP8) Pengendalian pemanfaatan ruang (PP9) Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah (PP10) Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil (PP11) Keterkaitan hubungan antara kebijakan umum, program pembangunan daerah, indikator kinerja, capaian kinerja kondisi awal dan kondisi akhir, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab diuraikan sebagaimana Tabel VII.2. VII-2 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel VII.2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 - 2017 Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Bidang Urusan (8) Misi 1 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan Meningkatnya pendapatan masyarakat PDRB Perkapita 32.070.000 54.320.131 Meningkatkan kapasitas kelembagaan, akses permodalan, penerapan iptek, peningkatan kapasitas SDM, bantuan teknis pengembangan produk dan pemasaran, kemudahan beriinvestasi dan berusaha, fungsi pasar tradisional, peningkatan ketersediaan bahan pangan dan komoditas strategis, mitigasi gangguan terhadap komoditas pangan dan komoditas strategis, peningkatan kesejahteraan petani. - Pengembangan dan Penguatan Peningkatan Kualitas Koperasi dan UKM kelembagaan UMKM dan Koperasi serta kelembagaan ekonomi lainnya. Kelembagaan Koperasi dan UMKM Pengembangan Koperasi Koperasi dan UKM dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM Pengembangan Koperasi dan UMKM Berbasis Potensi Lokal Koperasi dan UKM Koperasi dan UKM Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa Pengembangan industri kecil dan menengah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perindustrian Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (9) Dinas KUMKM Dinas KUMKM Dinas KUMKM Dinas KUMKM BPMPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan VII-3
No (1) VII-4 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Perluasan dan peningkatan aksesibilitas permodalan UMKM dan Koperasi serta kelembagaan ekonomi lainnya. Penerapan IPTEK dan Peningkatan prasarana sarana pendukung produksi. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Peningkatan Promosi dan pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta kerjasama usaha dan perdagangan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perekonomian Pemerintah Daerah Pengembangan sistem pendukung Usaha bagi Koperasi & UMKM (KUMKM) Pengembangan sistem pendukung Usaha bagi Koperasi & UMKM (KUMKM) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Peningkatan iklim investasi dan Promosi Bidang Urusan (8) Koperasi dan UKM Koperasi dan UKM Koperasi dan UKM Komunikasi dan Informatika Perindustrian Koperasi dan UKM Koperasi dan UKM Perdagangan Perdagangan Koperasi dan UKM Penanaman Modal SKPD Penanggung Jawab (9) Dinas KUMKM Dinas KUMKM Dinas KUMKM Diskominfo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas KUMKM Dinas KUMKM Disperindag Disperindag Dinas KUMKM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan (2) (3) Pemberian kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha Peningkatan ketersediaan bahan pangan dan komoditas strategis dalam mendukung kedaulatan pangan Indikator Kinerja Sasaran (4) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Bidang Urusan (8) Penyiapan potensi investasi produk unggulan daerah Penanaman Modal Pengembangan Pemasaran Pariwisata Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan Iklim Investasi dan Pr omosi Pariwisata Perdagangan Perdagangan Penanaman Modal Peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu Penanaman Modal Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan Pertanian Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pertanian Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/P eternakan Pertanian Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (9) Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Disbudpar Setda (Biro Perekonomian) Disperindag Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Dispertanbunnak Dispertanbunnak Dispertanbunnak VII-5
No (1) VII-6 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Peningkatan Daya Saing Pariwisata Daerah - Pengembangan destinasi wisata unggulan Perwujudan Pulau Belitung sebagai daerah pariwisata internasional; Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Peningkatan Ketahanan Pangan/Perkebunan Peningkatan Kesejahteraan Petani Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Pemasaran Pariwisata Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Pengembangan Kemitraan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Pemasaran Pariwisata Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Pengembangan Kemitraan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Bidang Urusan (8) Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pekerjaan Umum Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Perhubungan Komunikasi dan Informatika SKPD Penanggung Jawab (9) Dispertanbunnak Dispertanbunnak Dispertanbunnak Dispertanbunnak Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Dishub Diskominfo Dinas PU Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Dishub Diskominfo
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan (2) (3) Pengembangan Desa Wisata Meningkatnya konsumsi masyarakat Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan keamanan bahan pokok Peningkatan ketahanan, aksesibilitas, keamanan dan keanekaragaman pangan daerah Indikator Kinerja Sasaran (4) Daya Beli Masyarakat (Rp juta) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Bidang Urusan (8) Informasi Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Pemasaran Pariwisata Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Pengembangan Kemitraan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Pekerjaan Umum Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pekerjaan Umum Pariwisata 10.808 12.399 8.118.688 18.282.358 Peningkatan Ketahanan Ketahanan Pangan Pangan Pengembangan Perikanan Budidaya Pengembangan Perikanan Tangkap Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (9) Dinas PU Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Dishub Diskominfo Dinas PU Disbudpar BKP DKP DKP VII-7
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 No (1) Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Pengembangan Desa Mandiri Pangan Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) Persentase Wirausaha Baru VII-8 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Peningkatan dan Pengembangan ekspor Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 68,40 67.08 28.00 1,00 Bidang Urusan (8) Pekerjaan Umum Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perdagangan Perdagangan Ketahanan Pangan Pekerjaan Umum SKPD Penanggung Jawab (9) Dinas PU BKP DKP DKP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan BKP Dinas PU
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan (2) (3) Meningkatkan partisipasi dan daya serap tenaga kerja Peningkatan Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja Pengelolaan Iklim kerja yang kondusif Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan tenaga kerja, K3 serta penegakan hukum Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa Peningkatan wirausaha baru Indikator Kinerja Sasaran (4) (%) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Bidang Urusan (8) Peningkatan Ketenagakerjaan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Kompetensi Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Revitalisasi BLKI Perencanaan Tenaga Kerja Penempatan dan Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan Perluasan Kesempatan Kerja Pengembangan Hubungan Industrial dan Jamsostek Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan/ Lapangan Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Pertanian Pertanian Pertanian Ketenagakerjaan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (9) Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Bappeda Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Sekretariat Bakorluh Sekretariat Bakorluh Sekretariat Bakorluh Disnakertrans VII-9
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 No (1) Sasaran (2) Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Indeks Gini Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah Pembentukan dan Pengembangan OVOP Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Komoditi Pengembangan Kawasan integrasi ternak dan tanaman pertanian VII-10 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) 0.300 (6) 0.265 Program Pembangunan Daerah (7) Pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Produksi Pertanian Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan Pengembangan Koperasi dan UMKM Berbasis Potensi Lokal Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Bidang Urusan (8) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perindustrian Penanaman Modal Pertanian Perindustrian Perindustrian Koperasi dan UKM Koperasi dan UKM Pertanian Pertanian Pertanian SKPD Penanggung Jawab (9) BPMPD BPMPD Disperindag BP2TPM, Biro Perekonomian Dispertanbunnak Disperindag Disperindag Dinas KUMKM Dinas KUMKM Dispertanbunnak Dispertanbunnak Dispertanbunnak
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan (2) (3) Pengembangan usaha perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan hasil perikanan Pengembangan sentra industri kecil dan menengah Pembangunan dan Pengembangan desa mandiri energi dan pulau- pulau terkecil berbasis energi baru terbarukan Indikator Kinerja Sasaran (4) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Bidang Urusan (8) Pertanian Pertanian Pertanian Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengembangan Perikanan Tangkap Pertanian Kelautan dan Perikanan Pengembangan Perikanan Budidaya Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujiaan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Penataan Struktur Industri Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Perindustrian Perindustrian Perindustrian Perindustrian Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Peningkatan keanekaragaman sumberdaya energi Energi dan Sumber Daya Mineral Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (9) Dispertanbunnak Dispertanbunnak Dispertanbunnak Dispertanbunnak DKP DKP DKP Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Distamben Distamben VII-11
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 No (1) Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) alternatif berbasis lokal Peningkatan Perekonomian dari Sektor Pertambangan Pengembangan Hasil Hutan Kayu dan Non kayu Pengembangan Rantai Pasokan Produk Unggulan Daerah Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah Penelitian/Pengembanga n ESDM dan Air Tanah Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah Indeks Williamson 0.291 0.285 Meningkatkan kapasitas dan peluang usaha calon wirausaha baru Peningkatan kewirausahaan dan kelembagaan UMKM dan Koperasi Pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan calon wirausaha Peningkatan Pendidikan kewirausahaan di SMK dan Pendidikan Non Formal Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pendidikan Menengah dan Tinggi Pendidikan Non Formal Misi 2 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) VII-12 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Bidang Urusan (8) Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Kehutanan Kehutanan Kehutanan Penanaman Modal Koperasi dan UKM Kepemudaan dan Olahraga Pendidikan Pendidikan SKPD Penanggung Jawab (9) Distamben Distamben Distamben Dishut Dishut Dishut BP2TPM Dinas KUMKM Dispora Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan (2) (3) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam budaya, olahraga dan pemberdayaan serta perlindungan terhadap PMKS serta Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan - Pengembangan dan Pelestarian kebudayaan daerah Peningkatan kesadaran dan pemahaman sejarah serta penguatan jati diri dan karakter bangsa Pembentukan karakter jiwa kepemimpinan pemuda dan pembinaan generasi muda Pemassalan dan pembinaan olahraga prestasi Indikator Kinerja Sasaran (4) Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Bidang Urusan (8) 55.62 77.32 Pengembangan Nilai Kebudayaan Budaya Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Kebudayaan Budaya Pengembangan Kebudayaan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Pembinaan Seni dan Kebudayaan Perfilman Pembinaan Sejarah dan Kebudayaan Nilai Budaya Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Kebudayaan Pembinaan Generasi Muda Kepemudaan dan Olahraga Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Pembinaan dan Pemasyarakatan Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (9) Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Dispora Dispora Dispora Dispora VII-13
No (1) VII-14 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Peningkatan olahragawan yang berprestasi Rehabilitasi Pemberdayaan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS dan PSKS Pengentasan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Olahraga Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam Panti Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Panti Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama Bantuan Hukum Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Bidang Urusan (8) Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga Sosial Sosial Sosial Sosial Kesehatan Kepemudaan dan Olahraga Ketenagakerjaan Sosial Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Sosial SKPD Penanggung Jawab (9) Sekretariat Korpri Dispora Dispora Dinkessos Dinkessos Dinkessos Dinkessos Dinas Kesehatan Dispora Disnakertrans Setda (Biro Kesra) Setda (Biro Hukum) Dinkessos
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan (2) (3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa Indikator Kinerja Sasaran (4) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Bidang Urusan (8) Kemiskinan Raskintis Pelayanan kesehatan penduduk miskin Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Pendidikan menengah dan tinggi Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan dan pengelolaan air baku Peningkatan kualitas hidup perempuan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ketenagakerjaan Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pemberdayaan Perempuan dan PA Pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan UMKM Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa Peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa dan keuangan desa Peningkatan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (9) BPMPD Dinas Kesehatan BPMPD Disnakertrans Dinas Pendidikan Dispora Dinas PU Dinas PU BPPKBPA Dinas KUMKM BPMPD BPMPD BPMPD VII-15
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 No (1) Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Pengembangan dan Pemanfaatan SDA Pedesaan dan Sistem Pengembangan ekonomi Wilayah Transmigrasi; Pemberdayaan masyarakat Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Penurunan kesenjangan peran gender dalam pembangunan Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan Angka rata-rata lama sekolah Angka melek huruf VII-16 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) 7.58 8.11 95.83 98.50 Program Pembangunan Daerah (7) masyarakat desa Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Peningkatan Peran dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Pengarustamaan Gender Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Urusan (8) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ketransmigrasian Ketransmigrasian Pemberdayaan Perempuan dan PA Pemberdayaan Perempuan dan PA Pemberdayaan Perempuan dan PA Pemberdayaan Perempuan dan PA Pemberdayaan Perempuan dan PA Pemberdayaan Perempuan dan PA SKPD Penanggung Jawab (9) BPMPD Disnakertrans Disnakertrans BPPKBPA BPPKBPA BPPKBPA BPPKBPA BPPKBPA BPPKBPA
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan (2) (3) Meningkatkan kapasitas layanan pendidikan Penyediaan layanan pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana sekolah Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan Peningkatan manajemen dan pengembangan inovasi proses pembelajaran Percepatan Penyelesaian Pengentasan buta aksara Pengembangan budaya membaca dan menulis serta pembinaan perpustakaan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pengendalian angka kelahiran Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular dan tidak menular Indikator Kinerja Sasaran (4) Angka Harapan Hidup (Tahun) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Bidang Urusan (8) Pendidikan Anak Usia Pendidikan Dini Wajib Belajar Pendidikan Pendidikan Dasar 9 Tahun Pendidikan Menengah Pendidikan dan Tinggi Pendidikan Non Formal Pendidikan Menengah dan Tinggi Pendidikan Menengah dan Tinggi Pendidikan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Manajemen Layanan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Non Formal Pendidikan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan 69.05 69.90 Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Kelurga Penataan Administrasi Kependudukan Pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular Keluarga Berencana dan Sejahtera Kependudukan dan Catatan Sipil Kesehatan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (9) Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Setda (Biro Kesra) Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan BPAD BPPKBPA Setda (Biro Pemerintahan) Dinas Kesehatan VII-17
No (1) VII-18 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita Peningkatan kualitas gizi masyarakat Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan hidup masyarakat Standarisasi pelayanan kesehatan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Obat dan Perbekalan Kesehatan Obat dan Perbekalan Kesehatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak Peningkatan Kesehatan Pelayanan Anak Balita Peningkatan Kesehatan Lansia Perbaikan Gizi Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengembangan Lingkungan Sehat Standarisasi pelayanan kesehatan Standarisasi pelayanan kesehatan Bidang Urusan (8) Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan SKPD Penanggung Jawab (9) Dinas Kesehatan RSJ Dinas Kesehatan RSJ RSUP Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSJ Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSJ
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Bidang Urusan (8) SKPD Penanggung Jawab (9) Peningkatan sistem pengembangan manajemen dan pemberdayaan SDM kesehatan - Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan korban penyalahgunaan narkoba Standarisasi pelayanan kesehatan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Balai Labkes Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata Pemeliharaan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata Pemeliharaan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata Pemeliharaan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan RSUP Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUP RSJ Dinas Kesehatan RSUP RSJ Kesehatan Dinas Kesehatan Misi 3 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan Mengendalikan tata ruang Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 61.19 65.00 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VII-19
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 No (1) Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang asri dan lestari Pengelolaan suberdaya alam berkelanjutan Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%) Meningkatkan Pengamanan dan penindakan terhadap kerusakan lingkungan serta melakukan konservasi dan optimalisasi penanggulangan bencana VII-20 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Pengendalian Pencematan dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Pengendalian Polusi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Peningkatan Kualitas serta akses informasi SDA dan LH Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Peningkatan Data/Informasi/Statistik Daerah Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 11.57 11.57 Bidang Urusan (8) Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Kehutanan Kehutanan Perencanaan Pembangunan SKPD Penanggung Jawab (9) BLHD Dinas PU BLHD BLHD Dinas PU BLHD BLHD Dishut Dishut Bappeda
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan (2) (3) Konservasi hutan lahan dan air Peningkatan pengamanan kawasan hutan Penindakan terhadap pelaku perusak lingkungan Optimalisasi penyelenggaraan penanggulanggan bencana; Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang Indikator Kinerja Sasaran (4) Ketaatan terhadap RTRW Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Bidang Urusan (8) Energi dan Sumber Daya Mineral Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Energi dan Sumber Daya Mineral Kehutanan Rehabilitasi Hutan dan Kehutanan Lahan Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Perencanaan dan Pengembangan Hutan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana Penyediaan logistik/peralatan tanggap darurat penanggulangan bencana Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Bencana Bidang Kesehatan Pekerjaan Umum Kehutanan Kehutanan Sosial Sosial Sosial Kesehatan 75.00 100.00 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (9) Distamben Distamben Dishut Dishut Dinas PU Dishut Dishut BPBD BPBD BPBD Dinas Kesehatan VII-21
No (1) VII-22 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang Peningkatan fungsi dan peran BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang Pemanfaatan dan Penyelesaian permasalahan lahan dan perbatasan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Pengelolaan ruang terbuka hijau Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Perencanaan Tata Ruang Perencenaan tata ruang Pemanfaatan ruang Pemanfaatan ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah Pembangunan sistem pendaftaran pertanahan Penyelesaian- penyelesaian konflik pertanahan Bidang Urusan (8) Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang Pertanahan Pertanahan Pertanahan Pertanahan Pertanahan Pertanahan Pertanahan SKPD Penanggung Jawab (9) Bappeda Dinas PU BLHD Bappeda Dinas PU Bappeda Dinas PU Bappeda Dinas PU Dinas PU Setda (Biro Pemerintahan) DPPKAD Sekretariat Korpri DKP Setda (Biro Pemerintahan) Setda (Biro Pemerintahan)
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Percepatan penyelesaian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil (RZWP3K) Indikator Kinerja Sasaran (4) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Pengembangan sistem informasi pertanahan Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan Perencanaan Tata Ruang Bidang Urusan (8) Pertanahan Kelautan dan Perikanan Perencanaan Pembangunan Misi 4 : Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan. Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (%) 61,47 98.00 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur penunjang daya saing Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pekerjaan Umum Pembangunan saluran Pekerjaan Umum drainase/gorong-gorong Pembangunan Pekerjaan Umum Pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi Turap/Talud/bronjong Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaa n Jalan dan Jembatan Insfeksi Kondisi jalan dan jembatan Pembangunan Sistem Informasi/database Jalan dan Jembatan Peningkatan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (9) Setda (Biro Pemerintahan) DKP Bappeda Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU VII-23
No (1) VII-24 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Peningkatan penyediaan air bersih Peningkatan kualitas sanitasi Pemerataan akses Energi, teknologi dan informasi sampai ke daerah pesisir, terpencil dan pulau- pulau kecil Peningkatan fasilitas broadband dikawasan strategis Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) kebinamargaan Rehabilitasi/Pemeliharaa n Prasarana dan Fasilitas LLAJ Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas Pengendalian sarana dan prasarana perhubungan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi Bidang Urusan (8) Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Energi dan Sumber Daya Mineral Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika SKPD Penanggung Jawab (9) Dishub Dishub Dishub Dishub Dinas PU Dinas PU Diskominfo Diskominfo Setda (Biro Kesra) Distamben Diskominfo Diskominfo Diskominfo
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan (2) (3) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur penunjang daya saing Pemenuhan secara bertahap transportasi antarpulau Meningkatkan ketersediaan infrastruktur penunjang daya saing Pembangunan infrastruktur energi listrik dan pengembangan berbagai energi alternatif Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. Mempercepat pengembangan kawasan strategis Pengembangan Pangkalpinang sebagai daerah Metro sebagai upaya untuk pengembangan ibukota provinsi sebagai pusat jasa, industri, dan pemerintahan; Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Indikator Kinerja Sasaran (4) Pelabuhan laut/udara/termi nal bus dalam kondisi baik (%) Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan (%) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) 60.00 (6) 100.00 Program Pembangunan Daerah (7) Bidang Urusan (8) Pembangunan sarana Perhubungan dan prasarana perhubungan 66.18 97.75 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Energi dan Sumber Daya Mineral na 17.24 Kerjasama Pembangunan Perencanaan Pembangunan Kerjasama Pembangunan Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (9) Dishub Distamben Bappeda Dinas PU Setda (Biro Pemerintahan) Bappeda Dinas PU VII-25
No (1) VII-26 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Pengembangan Kawasan Lintas Barat dan lintas Utara Pulau Bangka. Kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan Mempercepat pengembangan kawasan strategis Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Tanjung Berikat (Bangka Tengah) dan Tanjung Batu (Belitung). Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Perencanaan Kota-kota Besar dan Menengah Pengembangan Wilayah Perbatasan Pengembangan Wilayah Perbatasan Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi Pengelolaan Kekayaan Budaya Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1,00 Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Bidang Urusan (8) Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kebudayaan Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Perencanaan Pembangunan SKPD Penanggung Jawab (9) Bappeda Bappeda Setda (Biro Pemerintahan) Setda (Biro Pemerintahan) Disbudpar Bappeda Dinas PU Dinas PU Dinas PU Bappeda
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan (2) (3) Penetapan dan pengembangan Kawasan Industri untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap kabupaten/kota. Peningkatan Status Bandara Depati Amir dan H.A.S. Hanandjoeddin menjadi Bandara Internasional - Pengembangan Tanjung Ular dan Tanjung Kalian (Muntok - Bangka Barat) Rintisan pengembangan Trans Bangka Belitung (Sumatera - Bangka Belitung - Kalimantan) untuk meningkatkan daya saing wilayah. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan kawasan pariwisata dengan keunggulan lokal; Indikator Kinerja Sasaran (4) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Bidang Urusan (8) Perencanaan Pembangunan Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perhubungan Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Perencanaan Pembangunan Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Umum Perhubungan Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum Pembangunan prasarana dan Fasilitas perhubungan Perhubungan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (9) Bappeda Dishub Bappeda Dinas PU Dinas PU Bappeda Dinas PU Dishub Bappeda Dinas PU Dishub VII-27
No (1) VII-28 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Peningkatan dan pengembangan KTM Batu Betumpang Percepatan pembangunan jembatan dan kawasan industri perikanan Teluk Kelabat. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan Kesejahteraan Petani Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG Pendidikan Menengah dan Tinggi Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan PeningkatanUpaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Bidang Urusan (8) Komunikasi dan Informatika Ketransmigrasian Ketransmigrasian Pertanian Ketahanan Pangan Pertanian Pertanian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pendidikan Perpustakaan Kepemudaan dan Olahraga Pekerjaan Umum Perencanaan Pembangunan SKPD Penanggung Jawab (9) Diskominfo Disnakertrans Disnakertrans Dispertanbunnak BKP Dispertanbunnak Dispertanbunnak BPMPD Dinas Pendidikan BPAD Dispora Dinas PU Bappeda/ Dinas PU
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Bidang Urusan (8) Kelautan dan Perikanan SKPD Penanggung Jawab (9) DKP Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro) Perindustrian Disperindag Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial Perindustrian Disperindag Misi 5 : Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah Penilaian akuntabilitas kinerja (skor) 41,97 (C) 70,00 (B) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan peran aktif penegak hukum dalam menjaga Kamtibmas Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas Pemeliharaan kamtibmas melalui kemitraan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum; Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, Pemilu DPRD, dan Pemilukada Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol DN Badan Kesbangpol DN Badan Kesbangpol DN Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Tindak Kriminal Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol DN Satpol PP Kemitraan Kamtibmas Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Satpol PP Penguatan Peran dan kapasitas Polisi Pamong Praja dan PPNS dalam penegakan perda Peningkatan Penguatan Satuan Polisi Pamong Praja Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Satpol PP Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VII-29
No (1) VII-30 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) - Peningkatan intensitas dan kualitas peran Forum koordinasi pimpinan daerah dalam menjaga Kamtibmas Indikator Kinerja Sasaran (4) Peningkatan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Kemitraan Kamtibmas Bantuan Hukum Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kab/Kota Penataan Peraturan Perundang-undangan Penataan Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan legislasi daerah Bidang Urusan (8) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SKPD Penanggung Jawab (9) Badan Kesbangpol DN Setda (Biro Hukum) Setda (Biro Hukum) Setda (Biro Hukum) Sekretariat DPRD Setda (Biro Hukum)
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan (2) (3) Menata perangkat daerah dan aparatur yang efektif dan efisien. - Penataan Perangkat Daerah dan peningkatan ketatalaksanaan yang efisien Indikator Kinerja Sasaran (4) Indeks Reformasi Birokrasi Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Bidang Urusan (8) Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Penataan dan Dokumentasi Hukum Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian na 65.00 Penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Pengembangan koordinasi dan sikronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (9) Setda (Biro Hukum) Setda (Biro Hukum) Setda (Biro Organisasi) Setda (Biro Organisasi) Setda (Biro Organisasi) VII-31
No (1) VII-32 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Peningkatan kapasitas dan penempatan aparatur serta pemberian reward and punishment Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Bidang Urusan (8) Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SKPD Penanggung Jawab (9) Setda (Biro Organisasi) Setda (Biro Organisasi) Inspektorat, Biro Organisasi Setda (Biro Organisasi) BKD Badan Diklat
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan (2) (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Bidang Urusan (8) meningkatnya kualitas SAKIP di Pemrintah provinsi kepulauan Bangja Belitung Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan akuntabilitas Kepala Daerah Peningkatan akuntabilitas Kepala Daerah Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (9) DPPKAD DPPKAD Setda (Biro Organisasi) Setda (Biro Pemerintahan) Setda (Biro Pemerintahan) VII-33
No (1) VII-34 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala daerah Bidang Urusan (8) Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SKPD Penanggung Jawab (9) Setda (Biro Pemerintahan) Setda (Biro Pemerintahan) Setda (Biro Pemerintahan) DPPKAD Setda (Biro Pemerintahan) Setda (Biro Pemerintahan)
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan (2) (3) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran responsif gender Peningkatan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Indikator Kinerja Sasaran (4) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Bidang Urusan (8) Perencanaan dan penganggaran resposif gender Perencanaan Pembangunan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan PA Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Pemberdayaan Jasa Konstruksi Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Komunikasi dan Informatika Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (9) Seluruh SKPD Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda, Biro Perekonomian Bappeda Setda (Biro Pembangunan) Diskominfo DPPKAD Setda (Biro Pembangunan) VII-35
No (1) VII-36 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Urusan (8) Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SKPD Penanggung Jawab (9) BKD Badan Diklat BKD Badan Diklat BKD Badan Diklat
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan (2) (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Bidang Urusan (8) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penataan Daerah Otonomi Baru Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Komunikasi dan Informatika Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 SKPD Penanggung Jawab (9) BKD, Badan Diklat Setda (Biro Pemerintahan) Setda (Biro Pemerintahan) Setda (Biro Pembangunan) Diskominfo DPPKAD VII-37
No (1) VII-38 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi publik Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis AKRUAL Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengembangan Data dan Informasi Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Urusan (8) Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Penanaman Modal Komunikasi dan Informatika Perencanaan Pembangunan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SKPD Penanggung Jawab (9) Inspektorat BKD Badan Diklat BP2TPM Diskominfo Bappeda DPPKAD
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan (2) (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (sebelum) menjadi Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi serta Pendapatan Lain-lain Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Bidang Urusan (8) Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SKPD Penanggung Jawab (9) Sekretariat DPRD DPPKAD DPPKAD DPPKAD Inspektorat, Biro Organisasi Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VII-39
No (1) VII-40 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Peningkatan akuntabilitas keuangan dan pengelolaan aset daerah Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (upgrading) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Urusan (8) Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SKPD Penanggung Jawab (9) Inspektorat Badan Diklat Inspektorat Inspektorat Setda (Biro Pemerintahan) Setda (Biro Pemerintahan)
No (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan (2) (3) Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan pengelolaan, pelestarian, dan penyelamatan arsip daerah Terwujudnya pemerintahan yang demokratis Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran lembaga demokrasi serta partai politik dalam mewujudkan pembangunan demokrasi - Peningkatan Partisipasi dan kesantunan masyarakat dalam berdemokrasi Indikator Kinerja Sasaran (4) Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Urusan (8) Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kearsipan SKPD Penanggung Jawab (9) Setda (Biro Pemerintahan) Inspektorat Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan BPAD Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Kearsipan BPAD Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Kearsipan BPAD Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsiapan Kearsipan BPAD Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan Kearsipan BPAD 67.13 76.50 Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol DN Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VII-41
No (1) VII-42 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan (3) Indikator Kinerja Sasaran (4) Peningkatan pengetahuan kepemimpinan, pemerintahan dan politik kepada masyarakat Peningkatan peran pemerintah, partai politik, DPRD dalam penyelenggaraan pilpres, pemilukada dan pemilu legislatif - Peningkatan pembinaan lembaga non pemerintah dalam proses pembangunan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (5) (6) Program Pembangunan Daerah (7) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Budaya Koordinasi pelaksanaan pilpres, Pemilu DPRD, dan Pemilukada Pendidikan Politik Masyarakat Peningkatan demokrasi Bidang Urusan (8) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri SKPD Penanggung Jawab (9) Badan Kesbangpol DN Satpol PP Setda (Biro Kesra) Inspektorat Badan Kesbangpol DN Badan Kesbangpol DN Badan Kesbangpol DN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. Program Prioritas Indikasi Rencana Program Prioritas Tahun 2012-2017 sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab VII berkurang dari 13 (tiga belas) menjadi 12 (dua belas) prioritas provinsi (dedicated programme) dan program pembangunan daerah bertambah dari 206 (dua ratus enam) menjadi 218 (dua ratus delapan belas) program pembangunan daerah yang dirumpunkan ke dalam 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya. 8.2 Kebutuhan Pendanaan Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian target indikator kinerja program prioritas pembangunan, maka secara umum penganggaran belanja untuk menentukan pagu indikatif setiap program prioritas difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: 1. Penganggaran diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dalam rangka mendukung dedicated programme Gubernur dan Wakil Gubernur seperti yang tertuang dalam Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 yang menjadi kewenangan Provinsi dalam rangka penyelenggaraan tugas pembangunan; 2. Anggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah dan fasilitas sosial Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-1
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 dalam rangka memenuhi target MDG's, SPM dan Nawacita serta meningkatkan sinergitas dan konektivitas desa dan kota (Rural Urban Linkages); 3. Anggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan diarahkan untukPeningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain revitalisasi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertambangan dan energi, kehutanan, perindustrian, perdagangan, serta pengembangan kawasan transmigrasi. Sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat, akan diarahkan pada penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis membangun', pemberdayaan koperasi dan UMKM berbasis komoditi, serta dukungan infrastruktur perdesaan. 4. Penanggulangan kemiskinan dan mengurangi pengangguran; 5. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada kawasan strategis dan cepat tumbuh, meningkatkan konektivitas antar wilayah, termasuk upaya pemenuhan infrastruktur di wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil; 6. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 30%, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam serta percepatan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi pada lahan kritis, lahan bekas tambang dan hutan pantai dan hutan mangrove; 7. Efisiensi anggaran belanja untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; 8. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada VIII-2 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 'desa
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik yang telah ditetapkan peruntukannya; c. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untukPeningkatan kesejahteraan masyarakat; d. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; e. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah; f. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan Pemerintah Desa yang dikemas dalam Program SATAM EMAS. Program ini dimaksudkan untuk membantu mendukung percepatan pembangunan daerah yaitu pemerataan pembangunan Kabupaten/Kota, membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal Kabupaten/Kota, membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang tidak tersedia dan atau kurang alokasi dananya. Peruntukan program SATAM EMAS dapat digunakan untuk kegiatan antara lain : penguatan UMKM, pengadaan alat dan mesin pertanian, revitalisasi lada, revitalisasi rumput laut dan/atau optimalisasi perikanan tangkap, pengembangan desa wisata, bedah rumah, beasiswa, program strategis kecamatan yang memerlukan penanganan cepat, serta kegiatan prioritas lainnya. Selanjutnya mengenai indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selengkapnya disajikan dalam Tabel VIII.1. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 untuk VIII-3
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel VIII.1 Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (1) 2 1 (2) URUSAN PENDIDIKAN (3) (4) (5) (6) 214,544,704,054 (7) (8) 327,197,603,349 (9) (10) 108,545,992,695 (11) (12) 440,972,772,700 (13) RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disiplin aparatur pegawai Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan disiplin aparatur pegawai Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 100% 100% 1,555,045,054 953,173,403 483,918,651 117,953,000 95% 100% 100% 1,914,591,149 1,263,798,849 100% 568,062,300 100% 82,730,000 100% 3,439,219,625 1,386,408,625 1,670,631,000 382,180,000 100% 100% 100% 3,868,250,000 1,887,560,000 100% 1,518,960,000 100% 461,730,000 100% 2 1 1 WAJIB PAUD 2 1 2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2 1 3 Pendidikan Menengah dan Tinggi APK PAUD Persentase PAUD terakreditasi minimal B APK SD Sederajat APK SD Sederajat APK PAUD Persentase PAUD terakreditasi minimal B APM SD Sederajat APK SMP Sederajat APM SMP Sederajat Rata-rata nilai UAS SD Sederajat Rata-rata nilai UN SMP Sederajat Persentase SD sederajat akreditasi minimal B Persentase SMP sederajat akreditasi minimal B APK Pendidkan Menengah APM Pendidkan Menengah Nilai rata-rata UN SMA IPA Nilai rata-rata UN SMK Persentase SMA sederajat APM SD Sederajat APK SMP Sederajat APM SMP Sederajat Rata-rata nilai UAS SD Sederajat Rata-rata nilai UN SMP Sederajat Persentase SD sederajat akreditasi minimal B Persentase SMP sederajat akreditasi minimal B APK Pendidkan Menengah APM Pendidkan Menengah Nilai rata-rata UN SMA IPA Nilai rata-rata UN SMK Persentase SMA sederajat 19.22% 20% 116.22% 95.07% 92.38% 64.35% 5.94 76.25% 47.66% 7.23 6.44 25.64% 24.91% 115.72% 97.01% 99.77% 63.33% 6 73.28% 50.81% 7.12 7.06 212,989,659,000 35,258,070,000 38% 15% 101,802,937,000 111.46% 92.62% 95.08% 63.79% 6.54 69,072,338,000 74.73% 52.66% 7.23 7.12 325,283,012,200 24,513,831,500 38.19% 30.00% 238,738,376,000 116.24 % 96.23% 95.74% 76.14% 6.54 6.8 80.00% 80.00% 57,303,586,000 79.00% 64.06% 7.35 7.2 105,106,773,070 32,307,112,000 310,388,170 65,561,342,000 44.51% 35% 116.25% 96.61% 96.85% 80.07% 6.7 6.9 85% 85% 85% 69.53% 7.4 7.25 437,104,522,700 44,244,080,000 50.83% 40% 285,241,080,000 116.26% 97% 98% 84% 6.75 7 90% 90% 99,218,421,500 89% 75% 7.5 7.3 75% 80% 85% VIII-4 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) 434,146,972,000 8,358,992,000 2,679,180,000 100% 5,171,370,000 100% 508,442,000 100% 100% 425,787,980,000 35,000,000,000 50.83% 40% 230,000,000,000 116.26% 97% 98% 84% 6.75 7 90% 90% 150,000,000,000 89% 75% 7.5 7.3 85% 2017 Keuangan (16) 434,258,992,000 8,358,992,000 2,679,180,000 5,171,370,000 508,442,000 300,000,000 425,900,000,000 35,000,000,000 230,000,000,000 150,000,000,000 KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (17) 50% 1 1 BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (18) (19) Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan
KODE (1) 2 1 4 2 1 5 2 1 6 2 2 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) (3) (4) (5) Pendidikan Menengah dan Tinggi Pendidikan Non Formal Manajemen Layanan Pendidikan Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan terakreditasi minimal B Persentase tingkat melanjutkan lulusan pendidikan menengah ke perguruan tinggi di wilayah Prov. Kep. Babel Persentase Siswa SMK yang mendapat pendidikan kewirausahaan Persentase siswa miskin SMA sederajat yang lulus mendapat beasiswa miskin untuk melajutkan keperguruan tinggi Persentase mahasiswa miskin yang mendapat beasiswa miskin Rasio murid dengan sarana prasarana pengembangan KTM pada SMK pertanian KTM batu betumpang Angka Buta Aksara Lembaga Kursus Terakreditasi Persentase lulusan siswa SMA sederajat yang mendapat pendidikan life skill Dokumen Perencanaan, Pendataan dan Pelaporan Terwujudnya mutu pendidikan dan kesehtan pelajar melalui TP UKS terakreditasi minimal B Persentase tingkat melanjutkan lulusan pendidikan menengah ke perguruan tinggi di wilayah Prov. Kep. Babel Persentase Siswa SMK yang mendapat pendidikan kewirausahaan Persentase siswa miskin SMA sederajat yang lulus mendapat beasiswa miskin untuk melajutkan keperguruan tinggi Persentase mahasiswa miskin yang mendapat beasiswa miskin Rasio murid dengan sarana prasarana pengembangan KTM pada SMK pertanian KTM batu betumpang Angka Buta Aksara Lembaga Kursus Terakreditasi Persentase lulusan siswa SMA sederajat yang mendapat pendidikan life skill Dokumen Perencanaan, Pendataan dan Pelaporan Terwujudnya mutu pendidikan dan kesehatan pelajar melalui TP UKS 4.00% 15.21% 100.00% Meningkatnya pemahaman pendidikan dan kesehatan pelajar dan lingkungan
3.60%
16.99%
100% KESEHATAN RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan 87% 100% 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 5% 10% 10%
25%
650,000,000
25%
3,000,000,000
25%
3,000,000,000
25%
3,000,000,000 6,856,314,000 3.59%
3,339,975,000 3.25%
5,043,882,000 3.10%
7,817,634,000 3%
8,500,000,000 3%
25%
30%
35%
25% 650,000,000 100% 1,068,050,000 100% 1,436,440,000 100% 1,402,200 100% 1,800,000,000 Rp - Peningkata n Usahan Kesehatan Sekolah (UKS) 319,193,700 Peningk atan Usahan Kesehat an Sekolah (UKS) 447,608,900 Peningkatan Usahan Kesehatan Sekolah (UKS) 7 kab/kota 581,905,000 Peningka tan Usahan Kesehata n Sekolah (UKS) 7 kab/kota 487,980,000 Peningkat an Usahan Kesehatan Sekolah (UKS) 7 kab/kota 600,000,000 Peningkata n kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota 11,266,501,533 2,867,723,155 1,428,000,155 100% 22,066,213,318 2,273,066,700 1,422,469,500 100% 45,978,515,914 3,540,695,984 2,868,545,984 100% 92,765,502,063 3,782,531,525 2,395,821,525 100% 123,842,531,562 5,054,145,000 3,550,455,000 100% 104,119,493,981 10,651,365,000 3,550,455,000 1,178,583,000 100% 842,753,700 100% 672,150,000 100% 1,235,060,000 100% 1,400,690,000 100% 3,550,455,000 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (18) (19) Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Biro Kesra Kesehatan Dinas Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan VIII-5
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan (1) (2) prasarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disiplin aparatur pegawai Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (3) prasarana aparatur Peningkatan disiplin aparatur pegawai Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (4) (5) 86% (6) 261,140,000 RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 100% 100% 100% 2,420,162,175 1,889,020,965 251,982,710 238,608,500 40,550,000 2 2 1 WAJIB Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan Persentase ketersediaan obat 75% 0% 0 0 5,978,616,203 145,128,507
VIII-6 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) REALISASI 2013 2014 2015 Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 100% 7,843,500 100% 151,650,000 100% 14,037,206,200 100% 6,206,352,000 100% 100% 7,290,339,200 100% 100% 540,515,000 100% 100% 100% 5,332,646,000 3,866,425,000 100% 10,470,839,860 4,412,467,000 100% 100% 1,054,141,000 100% 4,912,954,960 100% 100% 64,550,000 100% 183,870,000 100% 100% 300,830,000 100% 924,027,900 100% 100% 46,700,000 100% 37,520,000 100% 19,793,146,618 100% 37,105,173,930 683,512,183 90% 64,474,924,478 2,486,986,200 95% 0
0 60,600,000 90% 1,813,150,000 95% TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) 103,000,000 100% 100% 9,183,206,000 6,384,760,000 100% 1,504,718,000 100% 329,335,000 100% 964,393,000 100% 100% 7,809,993,706 4,806,748,250 100% 1,724,215,456 100% 212,930,000 100% 1,066,100,000 100% 100% 101,795,186,856 1,734,277,000 100% 19,800,566,000 100% 2017 Keuangan (16) 3,550,455,000 300,000,000 9,183,206,000 6,384,760,000 1,504,718,000 329,335,000 964,393,000 300,000,000 7,809,993,706 4,806,748,250 1,724,215,456 212,930,000 1,066,100,000 300,000,000 76,474,929,275 1,994,418,550 2,464,170,800 KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (17) 100% 100% BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (18) (19) Kesehatan Dinas Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kesehatan RSUP Kesehatan RSUP Kesehatan RSUP Kesehatan RSUP Kesehatan RSUP Kesehatan RSJ Kesehatan RSJ Kesehatan RSJ Kesehatan RSJ Kesehatan RSJ Kesehatan Dinas Kesehatan Kesehatan RSJ
KODE (1) 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 5 2 2 6 2 2 7 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) (3) (4) (5) Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Perbaikan gizi masyarakat Pengembangan lingkungan sehat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat yang dilayani sesuai standar Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar Persentase Kab/Kota dengan cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 60%- 75% Persentase Pomosi pelayanan kesehatan di RSUP Persentase Pomosi pelayanan kesehatan di RSJ Persentase balita dengan berat badan dibawah garis merah (BGM) 8%-3% Persentase Kab/Kota melakukan pembinaan kesehatan lingkungan 100% Persentase Kab/Kota yang melakukan surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Matra 42%-98% Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian penyakit menualar 100% Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan di provinsi dan kab/kota dan alat kesehatan Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar Persentase Kab/Kota dengan cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 60%-75% Persentase Promosi pelayanan kesehatan di RSUP Persentase Promosi pelayanan kesehatan di RSJ Persentase balita dengan berat badan dibawah garis merah (BGM) 8%-3% Persentase Kab/Kota melakukan pembinaan kesehatan lingkungan 100% Persentase Kab/Kota yang melakukan surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Matra 42%-98% Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian penyakit menualar 100% Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan di provinsi dan kab/kota 96.5 60 80% 100% 42% 100% 100 0 0 0 0
0 Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan lanjutan yang terakreditasi nasional Persentase Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan lanjutan yang terakreditasi nasional Persentase 11% 0 0 0 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
100 1,879,398,000 100 2,593,018,300 100 4,073,686,400 100 5,889,347,000 100 7,113,562,000 100 13,418,920 2,858,311,861 4,477,832,882 57.14 271,167,250 65 508,462,000 70 870,105,688 75 1,000,621,541 75
6 150,000,000 0
150,000,000 90
0 85 131,455,000 90 157,746,000 90 227,326,275 65.91 17,776,000 65.5 573,903,000 50% 932,600,000 40% 1,881,228,000 30% 2,163,412,200 30% 3- 85.75% 18,361,000 69.64% 728,410,358 100% 865,003,900 100% 2,378,320,600 100% 2,735,068,690 100% 1,147,866,400 0 1,891,278,350 0 1,857,985,400 74% 4,367,606,870 84% 3,933,747,860 84% 4,523,810,039 98% 90.78% 28.31% P 184,157,250 100% 99,288,000 100% 534,230,000 100% 614,364,500 100%
0 152,801,094 0
335,964,200 0
2,650,176,800 0
3,047,703,320 44%
100 1,096,900,000 100 794,630,000 100 443,500,000 100 1,298,560,000 100 661,000,000 100 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (18) (19) Kesehatan RSJ Kesehatan RSUP Kesehatan Dinas Kesehatan Kesehatan RSUP Kesehatan RSJ Kesehatan Dinas Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kesehatan RSJ VIII-7
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (1) (2) 2 2 8 Pelayanan kesehatan penduduk miskin 2 2 9 Pengadaan,Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata 2 2 10 Pemeliharaan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata ketersediaan obat dan alat kesehatan RSJ Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan RSUP Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUP Persentase akreditasi pelayanan Rumah Sakit (RSUP) Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSJ Persentase akreditasi pelayanan Rumah Sakit (RSJ) Persentase masyarakat miskin di Kab/Kota yang mendapatkan bantuan jaminan kesehatan 65%- 95% Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP Persentase sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar di RSJ Persentase Sarana dan prasarana RSUP yang di pelihara Persentase Sarana dan prasarana RSJ yang di pelihara angka kematian bai per 1000 kelahiran hidup 35-28 (3) ketersediaan obat dan alat kesehatan RSJ Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan RSUP Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUP Persentase akreditasi pelayanan Rumah Sakit (RSUP) Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSJ Persentase akreditasi pelayanan Rumah Sakit (RSJ) Persentase masyarakat miskin di Kab/Kota yang mendapatkan bantuan jaminan kesehatan 65%- 95% Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP Persentase sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar di RSJ Persentase Sarana dan prasarana RSUP yang di pelihara Persentase Sarana dan prasarana RSJ yang di pelihara angka kematian bai per 1000 kelahiran hidup 35-28 (4) 65% 0 100 0 100 (5)
0 100
0 100
(6)
100 78
36.71%
62 (8) (9) 45 1,096,900,000 62 50 100 100 1,096,900,000 100% 67 2,691,588,500 100 67 2,073,809,400 100 (10) 464,519,569 794,630,000 464,519,569 2,603,457,384 11,075,956,200 8,025,999,500 1,580,970,000 894,250,000 (11) 70 77 60 100 100 85% 70 100 70 100 (12) (13) 7,663,987,500 75 443,500,000 80 80 7 .663.987.500 100 100 16,942,294,000 90% 9,431,350,000 75 2,984,396,440 100 1,382,600,000 75 1,638,747,092 100 2 2 12 Peningkatan pelayanan 35 14.23
7.69 6.92
30 154,117,200 29 kesehatan anak balita 2 2 13 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 2 2 14 Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan persentase pembinaan pelayanan kesehatan lansia Persentase tempat pengolahan makanan dan persentase pembinaan pelayanan kesehatan lansia Persentase tempat pengolahan makanan dan 50% 30% 0 41,056,000 0
0 129,420,400 50% 37% 177,194,800 75% 2,202,366 39% VIII-8 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 TARGET 2016 (14) 958,264,000 1,298,560,000 958,264,000 18,470,300,000 15,252,335,000 2,203,745,000 1,628,200,000 8,224,590,000 273,678,000 364,386,000 647,085,000 Target Kinerja (15) 80 85 100 100 100 95% 80 100 80 100 28 80% 40% 2017 Keuangan (16) 600,000,000 661,000,000 600,000,000 21,240,845,000 11,400,000,000 1,450,000,000 2,145,000,000 968,000,000 301,045,800 419,043,900 744,148,900 KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (17) 100 100 95% 28 80% 40% BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (18) (19) Kesehatan RSUP Kesehatan RSUP Kesehatan RSUP Kesehatan RSJ Kesehatan RSJ Kesehatan Dinas Kesehatan Kesehatan RSUP Kesehatan RSJ Kesehatan RSUP Kesehatan RSJ Kesehatan Dinas Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (1) (2) (3) (4) (5) 2 2 15 Peningkatan keselamatan ibu dan anak 2 2 16 Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 2 2 17 Pelayanan keperawatan dan kesehatan lainnya 2 2 18 PengadaanPeningkatan sarana dan prasarana labkesda 2 2 19 Sumberdaya kesehatan pangan industri rumah tangga (PIRT) sesuai syarat kesehatan 30%-40% persentase Kab/Kota dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 96,5%-98% Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup 35-27 Persentase ketersediaan bank data Provinsi dan Kabupaten/Kota 100% Persentase ketersediaan dokumen perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan kesehatan 4 dokumen Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan 4 dokumen Persentase pelayanan kesehatan yang melaksanakan perkesmas persentase sarana dan prasarana labkesda Persentase tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Persentase Kab/Kota yang melakukan pengendalian PTM 100% pangan industri rumah tangga (PIRT) sesuai syarat kesehatan 30%-40% persentase Kab/Kota dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 96,5%-98% Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup 35-27 Persentase ketersediaan bank data Provinsi dan Kabupaten/Kota 100% Persentase ketersediaan dokumen perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan kesehatan 4 dokumen Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan 4 dokumen Persentase pelayanan kesehatan yang melaksanakan perkesmas persentase sarana dan prasarana labkesda Persentase tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan 96.5 35 100 100 100 75% 100 63.5 48.74 17.63 0
2 2 20 Bencana Bidang Kesehatan Persentase Kab/Kota yang melakukan pengendalian PTM 100% 100% 0 Persentase kab/kota yang diintervensi dengan kesiapsiagan penanggulangan bidang kesehatan Persentase kab/kota yang diintervensi dengan kesiapsiagan penanggulangan bidang kesehatan 90.00% 2012 Keuangan (6) 198,407,000
291,344,360 244,655,400 525,282,800 299,237,600
REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 91.62 495,127,700 91.14 990,755,000 29 851,346,000 28 1,256,251,344 27 144,689,045 98 Kesehatan Dinas Kesehatan 33 28
27 1,398,148,200 27 1,084,461,744 26 1,247,131,005 26 Kesehatan Dinas Kesehatan 100 113,593,386 100 426,820,773 100 1,094,985,770 100 759,208,600 100 873,089,890 100 Kesehatan Dinas Kesehatan 100 100 100 100 100 Kesehatan Dinas Kesehatan 100 100 100 100 100 Kesehatan Dinas Kesehatan 0 40,826,600 0 423,670,800 75% 1,375,083,440 85% 2,959,000,300 90% 3,402,850,345 90% Kesehatan Dinas Kesehatan 95.23 2,231,560,000 89.29 507,146,500 100 1,537,925,000 100 1,273,716,000 100 146,773,400 100 Kesehatan Dinas Kesehatan & BKD Pemprov 86.42 571,294,800 99.28 822,873,400 77.1 1,470,799,100 88.4 2,917,709,000 100 3,355,434,350 100 Kesehatan Dinas Kesehatan 0 70.28%
Kesehatan Dinas Kesehatan 25% 150,000,000 100.00% Kesehatan Dinas Kesehatan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-9
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2 3 PEKERJAAN UMUM RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 188,818,236,584 9,182,818,518 1,364,935,906 5,403,475,500 323,056,012 163,708,000 1,927,643,100 2 3 1 WAJIB Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%) Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%) 93.50% 179,635,418,066 125,088,538,216 2 3 2 2 3 3 2 3 4 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tangap Darurat Jalan dan Jembatan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%) Persentase cakupan perbaikan jalan dan jembatan akibat bencana (%) Tersedianya informasi kondisi jalan dan jembatan (%) Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%) Persentase cakupan perbaikan jalan dan jembatan akibat bencana (%) Tersedianya informasi kondisi jalan dan jembatan (%) 93.50%
2 dok 664,651,550 35,866,231,350 448,046,000 2 3 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%) Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%) Motor grader 2 unit, loader 1 unit, air roller 1 unit, bomap 2 unit, beco loader 1 unit, PC mini 1 unit, kompressor 1 unit, dumptruck 8 unit 2 3 6 Pengembangan dan Irigasi dalam Irigasi dalam 9,659,276,350 VIII-10 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) REALISASI 2013 2014 2015 TARGET 2016 Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja Target Kinerja (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 337,964,453,758 11,367,713,321 1,534,520,900 255,394,799,314 22,203,847,201 2,273,476,856 285,973,380,174 20,844,592,720 3,097,102,000 228,393,309,000 5,433,309,000 3,450,734,000 6,770,682,658 16,471,958,504 13,474,184,720 1,340,820,000 13,775,000 103,250,000 125,190,000 230,644,900 499,828,100 514,450,000 138,000,000 2,818,089,863 2,958,583,741 3,655,606,000 378,565,000 326,596,740,437 200,049,291,522 94.50% 233,190,952,113 73,420,786,167 94.50% 265,128,787,454 115,569,944,000 94.50% 222,960,000,000 92,546,780,000 94.50% 4,352,212,962 5,350,875,454 6,364,950,000 2,798,615,400 5,134,184,798 4,000,295,000 8,647,060,000 80,739,415,215 94.50% 82,124,497,902 94.50% 75,300,633,000 94.50% 82,710,050,000 94.50% 3,300,000,000 1,000,000,000 95% 475,053,000 100% 843,707,000 100% 1,250,000,000 100% 253,750,000 100% 5,575,181,000 1,262,649,500 275,000,000 421,670,000 18,525,083,300 13,981,810,800 - 18,081,925,000 2,151,850,000 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (16) (17) 269,112,610,500 - 300,000,000 269,112,610,500 140,000,000,000 94.50% 6,683,197,500 9,079,413,000 90,000,000,000 94.50% 1,000,000,000 95% 1,250,000,000 100% 2,500,000,000 Rp- BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (18) (19) Pekerjaan Umum Dinas PU Pekerjaan Umum Dinas PU Pekerjaan Umum Dinas PU Pekerjaan Umum Dinas PU Pekerjaan Umum Dinas PU Pekerjaan Umum Dinas PU Pekerjaan Umum Dinas PU Pekerjaan Umum Dinas PU Pekerjaan Umum Dinas PU Pekerjaan Umum Dinas PU Pekerjaan Dinas PU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (1) 2 3 7 (2) Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 2 3 8 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya 2 3 9 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2 3 10 Pengendalian Banjir (3) kondisi baik (%) kondisi baik (%) sarana dan prasarana air baku dalam kondisi baik (%) Embung, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya terkelola dengan baik (%) Cakupan sarana pelayanan kesehatan yang mengelola air minum dan air limbah sesuai baku mutu (%) Persentase masyarakat miskin yang tidak memiliki sanitasi Persentase daerah rawan banjir (%) Persentase masyarakat miskin yang tidak memiliki akses air bersih Embung, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya terkelola dengan baik (%) Cakupan sarana pelayanan kesehatan yang mengelola air minum dan air limbah sesuai baku mutu (%) Persentase masyarakat miskin yang tidak memiliki sanitasi Persentase daerah rawan banjir (%) (4)
(5) -
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh 2 3 11 Perencanaan dan 2 3 12 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pemb. Sarana Dan Prasarana Umum Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%) Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik (%) Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%) 0.00% 2 dok Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 2 4 PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan 2 4 1 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Perbaikan Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial Persentase cakupan perbaikan perumahan akibat bencana (%) Persentase cakupan perbaikan perumahan akibat bencana (%)
2 4 2 Pengelolaan Area Pemakaman TPU terkelola baik (%) TPU terkelola baik (%)
2 5 2 5 1 PENATAAN RUANG Perencanaan Tata Ruang Terencananya Persentase Perda RTRW, 2012 Keuangan (6) 1,513,691,200 2,284,637,400 4,110,346,000
83,428,500 83,428,500 893,750,150 855,546,550 REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (7) - (8) (9) - (10) (11) (12) (13) - (14) (15) - (16) (17) - (18) Umum (19) 1,664,440,000 2,500,000,000 100.00% Pekerjaan Dinas PU Umum 513,342,000 1,541,670,000 955,950,000 Pekerjaan Umum Dinas PU 8,657,475,000 12,676,200,000 14,500,000,000 100.00% Pekerjaan Dinas PU Umum Pekerjaan Umum Dinas PU 9,086,150,000 11,043,571,800 29,114,915,000 11,535,490,000 1,000,000,000 100% Pekerjaan Umum Dinas PU 7,021,475,000 40,314,032,084 Dinas PU 953,238,000 81,372,700 61,920,000 70.00% Pekerjaan Umum Dinas PU 311,180,000 Dinas PU 344,005,000 2 dok 118,784,400 2 dok 550,000,000 2 dok 552,440,000 2 dok 600,000,000 Pekerjaan Umum Dinas PU 1,029,233,000 208,555,000 Pertanahan Dinas PU 54,400,000 1,479,370,000 Pertanahan Dinas PU 1,500,000,000 Pertanahan Dinas PU 3,224,208,100 320,249,500 868,590,000 748,780,000 162,490,000 1,000,000,000 Perumahan Dinas PU 119,810,000 Perumahan Dinas PU 162,490,000 1,000,000,000 100% Perumahan Dinas PU 2,903,958,600 Perumahan Dinas PU
1,607,282,600 1,456,937,600 75% 1,273,692,300 1,057,122,200 80% 2,371,780,000 2,000,944,000 85% 3,210,663,179 3,036,320,000 90% 421,397,473 421,393,500 Perda Penataan Bappeda Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-11
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan (1) (2) tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan (3) meningkatnya sinkronisasi perencanaan tata ruang (4) Rencana Detail Tata Guna Lahan, Fasilitasi Percepatan Legislasi RTRW Kab/Kota (5) (6) Perencanaan Tata Ruang Tersusunnya dokumen rencana detail kawasan strategis provinsi Tersusunnya dokumen rencana detail kawasan strategis provinsi 0 KSP 0 2 5 2 Pemanfaatan Ruang Terlaksananya Penyusunan KLHS Rencana Rinci KSP Tertib pemanfaatan ruang (%) Terlaksananya Penyusunan KLHS Rencana Rinci KSP Tertib pemanfaatan ruang (%) 0 Dokumen
38,203,600 2 5 3 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kesesuaian pemanfaatan ruang (%) Kesesuaian pemanfaatan ruang (%) 5 PPNS Prov. Kep. Babel/Kab/ Kota 2 6 Program Kerjasama Pembangunan PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya pelayanan publik dan administrasi perkantoran yang prima meningkatnya sarana dan Persentase terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran persentase meningkatnya 100% 100% 7,276,046,977 2,460,203,477 1,768,019,777 528,194,700 VIII-12 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) REALISASI 2013 2014 2015 Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 KSP 1 KSP 3 KSP 1,737 3 KSP 1 Dokumen KLHS 263 2 Dokume n KLHS 216,570,100 151,806,000 150,345,000 219,028,000 11,573,795,734 10,537,678,253 16,421,005,425 100% 2,701,655,836 2,300,066,736 100% 3,565,902,916 2,385,565,366 100% 5,455,612,500 2,857,732,500 100% 100% 352,364,100 100% 1,130,856,550 100% 2,504,920,000 100% TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) 2,443 4 KSP 736 3 Dokumen KLHS 174,340,000 23,249,977,000 4,541,440,000 2,806,310,000 100% 1,684,130,000 100% 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (16) (17) RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterplan unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL 3,200 8 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi 773 6 Dokumen KLHS RTR KSP Peta Citra Satlit QuickBird untuk peta tata ruang zona darat, zona laut, Sinkronisasi peta Citra Quick Bird Zona Darat dan Laut, Penguatan dan Pemanfaata n Peta Citra Quick Bird, Wastek 10 PPNS Prov/Kab/K ota dan 5 Laporan Penyelengg araan PR, Peralatan pendukung PPNS 27,085,488,050 4,589,963,000 3,167,142,000 1,371,821,000 BIDANG URUSAN (18) Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang Perencanaa n Pembangun an Perencanaa n SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Dinas PU Dinas PU Dinas PU, Bappeda Dinas PU Bappeda Bappeda
KODE (1) 2 6 1 2 6 2 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) prasarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Lancarnya aktifitas perkantoran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (3) sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang kelancaran tupoksi PresentasePening katan sarana penunjang disiplin aparatur Presentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (4)
(5) 100% 100% WAJIB Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Penyempurnaan Penataan Ruangan Wilayah Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup terhadap rpjmd 0 1 Raperda RTRW Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2 tahapan proses penetapan kawasan 1 kawasan industri Merupakan KPI Jalur Trans Babel masih belum lancar Kerjasama Pembangunan Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah kuantitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota), badan usahadan swasta Terlaksananya pembayaran 5x Iuran APPSI, 3 X kuantitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota), badan usahadan swasta Terlaksananya pembayaran 5x Iuran APPSI, 3 X 3 kerjasama Belum optimalnya pelaksanaan 4 kerjasama Terlaksan anya 1x 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pembangun an (19) 91,729,000 72,260,000 100% 100% 7,500,000
41,725,000 100%
49,481,000 100%
92,960,000 100%
51,000,000 100% 100% 51,000,000 300,000,000 Perencanaa n Pembangun an Perencanaa n Pembangun an Bappeda Bappeda 4,815,843,500 94,816,000 60% 8,872,139,898 730,730,000 65% 6,971,775,337 499,580,000 70% 10,965,392,925 104,285,000 75% 18,708,537,000 139,180,000 80% 22,495,525,050 119,768,000 Perencanaa n Pembangun an Bappeda 94,816,000 664,628,700 468,840,000 118,664,500 136,913,200 7 kebijakan 2 unit 7 kawasan industri Pusat Industri dan Investasi Lancarnya arus barang dan penumpang melalui Trans Babel Perencanaa n Pembangun an Perencanaa n Pembangun an Perencanaa n Pembangun an Perencanaa n Pembangun an Perencanaa n Pembangun an Bappeda, Dinas PU Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda 404,983,400 60% 1,048,912,800 65% 761,665,600 70% 318,061,000 75% 249,370,000 80% 346,500,000 4 Kerjasama Perencanaa n Pembangun an Bappeda 181,483,200 1X Iuran APPSI, sertaPenin 324,209,200 1X Iuran APPSI 56,102,500 1x Iuran APPSI, 1 X Iuran BKS 1,268,506,000 1x Iuran APPSI, 1 X Iuran 639,980,000 1x Iuran APPSI, 1 X Iuran BKS 1,050,000,000 5x Iuran APPSI, 3 X Iuran BKS Perencanaa n Pembangun Biro Pemerintahan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-13
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (1) (2) Iuran BKS serta 10 Dokumen Kerjasama daerah dan Peninkatan SDM Aparatur sebanyak 40 orang memahami Kerjasama Daerah (3) Iuran BKS serta 10 Dokumen Kerjasama daerah dan Peninkatan SDM Aparatur sebanyak 40 orang memahami Kerjasama Daerah (4) kerjasama daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, belum adanya database potensi kerjasama daerah, dan masih kurangnya pemahaman aparat pelaksana kerjasama tentan (5) iuran APPSI dan tersedian ya 40 Buku Data Potensi Kerjasam a (6) (7) gkatan 40 orang Aparatur yang memahami Kerjasama Daerah (8) (9) (10) (11) serta 5 Dokumen Kerjasama daerah (12) (13) BKS serta 2 Dokume n Kerjasa ma daerah 2 6 3 2 6 4 2 6 5 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Ekonomi TerwujudnyaPeni ngkatan kapasitas kelembagaan perencanaan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi Peningkatan manajamen prgogram dan aparatur untuk kelancaran dan efektifitas tugas pokok dan fungsi bappeda persentase kesesuaian pencapaian sasaran tahunan terhadap RPJMD Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang ekonomi terhadap RPJMD
4 dokumen 5 dokumen 30 Pegawai 3 dokumen 2 dokumen 114,600,400 2,602,370,150 143,800,000 60% 60% 60% 119,994,300 65% 2,126,461,320 65% 566,076,300 65% 137,889,680 1,312,184,950 335,079,100 70% 70% 70% 346,500,000 75% 3,314,129,700 75% 564,366,700 75% 2 6 6 Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Persentase/ Jumlah Rekomendas, kajian dan data tentang pembangunan ekonomi yang digunakan sebagai kebijakan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sosial Budaya terhadap RPJMD
3 dokumen 86.45% 107,384,200 60% 950,956,878 97.50% 649,899,100 65% 1,012,425,400 1,008,804,300 87.75% 70% 1,194,058,225 27% 1,734,791,000 75% Perencanaan Sosial dan Budaya Meningkatnya hubungan toleransi antar umat beragama 100% Rp. 79.070.400
meningkatnya peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat VIII-14 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) serta 3 Dokumen Kerjasama daerah 428,220,000 80% 3,561,327,000 80% 783,151,000 80% 9,350,000,000 27% 974,020,000 80%
2017 Keuangan (16) 446,969,600 4,135,269,050 988,082,700 11,200,000,000 1,059,987,500
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (17) serta 10 Dokumen Kerjasama daerah dan Peninkatan SDM Aparatur sebanyak 40 orang memahami Kerjasama Daerah 80% 80% 80% BIDANG URUSAN (18) an Perencanaa n Pembangun an Perencanaa n Pembangun an Perencanaa n Pembangun an Daerah Perencanaa n Pembangun an Daerah Perencanaa n Pembangun an Perencanaa n Pembangun an SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Bappeda Bappeda Bappeda Biro Perekonomian Bappeda Badan Kesbangpol
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (1) (2) (3) (4) (5) terciptanya stabilitas ketahanan ekonomi 2 6 7 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup 1 dok
2 6 8 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintah Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang pemerintahan terhadap RPJMD
2 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Otonomi Daerah Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang pemerintahan dan Otonomi daerah terhadap RPJMD
2 6 9 Perencanaan Kota-kota Besar dan Menengah Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup terhadap rpjmd
2 6 10 Pengembangan Wilayah Perbatasan Jumlah Masterplan
2 6 11 Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi Tersedianya 6 Kesepakatan penyelesaian batas daerah antar Kab/Kota/Provinsi sebanyak dan 1 Peraturan tentang Toponimi Tersedianya 6 Kesepakatan penyelesaian batas daerah antar Kab/Kota/Provinsi sebanyak dan 1 Peraturan tentang Toponimi masih belum adanya kesepakatan batas wilayah antara kabupaten dan kota
32 Pengembangan Data/Informasi a). tersedianya Perda/Pergub mengenai laporan penyelenggaraan persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses 3 dokumen, 1 aplikasi 2012 Keuangan (6) 192,115,000
273,262,500 487,548,150 REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 60% 10,882,600
80% 1,012,828,000 75% 203,030,000 80% 281,655,000 80% Perencanaa n Pembangun an Bappeda 70% 183,334,400 Perencanaa n Pembangun an Bappeda 75% 650,000,000 80% 715,000,000 80% Perencanaa n Pembangun an Bappeda 60% 150,000,000 65% 184,164,650 70% 430,791,900 75% 279,887,000 80% 302,293,200 80% Perencanaa n Pembangun an Bappeda 65% 584,205,000
Perencanaa n Pembangun an Bappeda 2 Kesepakat an batas 1,064,483,900 2 Kesepak atan batas 260,104,400 1 (satu) kesepakatan Batas 332,924,000 1 (satu) kesepak atan Batas 470,940,000 1 (satu) kesepakat an Batas dan 1 Peraturan Toponimi 750,000,000 Tersedianya 6 Kesepakata n penyelesaia n batas daerah antar Kab/Kota/Pr ovinsi sebanyak dan 1 Peraturan tentang Toponimi Perencanaa n Pembangun an Biro Pemerintahan 60% 327,991,600 65% 350,729,757 Perencanaa n Pembangun an Bappeda Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-15
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) rencana pembangunan daerah dalam linkup SKPD Provinsi ,b) tersedianya sistem pelaporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah berbasis IT pada beberapa sektor pelaporan turunan dari PP Nomor 8 Tahun 2008, c). Meningkatnya kualitas Pelaporan atas Evaluasi/Pemutak hiran Sistem pelaporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah yang disesuaikan dengan Dokumen Perencanaan 32 Pengembangan Data/Informasi Pengelolaan tertib administrasi belum memadai Pengelolaan tertib administrasi belum memadai 0
Aplikasi dan 160,817,000 0 Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah Persentase penelitian, kerjasama dan publikasi yang digunakan Sebagai Rekomendasi Pemerintah Daerah
75% 2 7 PERHUBUNGAN RUTIN 14,692,246,543 2,717,216,543 51,004,609,269 2,609,414,269 28,905,802,360 2,441,094,260 26,854,629,250 2,508,469,000 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 0 0% 1,159,725,793 100% 1,394,759,900 100% 162,730,850 0%
1 100%
1,591,648,969 100%
923,911,500 100%
1 93,853,800 1
1,471,770,010 820,245,850 33,030,000 116,048,400
100% 100% 100% 100% 100% 1,564,800,000 100% 521,444,000 100% 87,010,000 100% 320,435,000 100% 14,780,000 100% VIII-16 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 TARGET 2016 (14)
979,432,000 32,911,090,000 3,916,240,000 1,515,040,000 940,745,000 25,000,000 1,427,955,000 7,500,000 Target Kinerja (15) 0 83% 1 1 1 1 1 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (16) (17) 1 Aplikasi dan Peralatan 1 Aplikasi dan Peralatan 1,100,000,000 83% 63,293,897,000 4,307,864,000 1,666,544,000 1 1,034,819,500 1 27,500,000 1 1,570,750,500 1 300,000,000 1 BIDANG URUSAN (18) Perencanaa n Pembangun an Perencanaa n Pembangun an Perhubung an Perhubung an Perhubung an Perhubung an Perhubung an SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Biro Pembangunan Bappeda Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
KODE (1) 2 7 1 2 7 2 2 7 3 2 7 4 2 7 5 2 8 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) (3) (4) (5) WAJIB Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Peningkatan Pelayanan Angkutan Kondisi prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik (%) Rute pelayaran perintis menuju pulau-pulau kecil Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik (%) Kondisi sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik (%) Peningkatan status bandara H.A.S Hanandjoeddin Angka kecelakaan lalu lintas (%) Pelayanan angkutan berjalan baik (%) Prosentase pemenuhan prasarana dan Fasilitas Perhubungan (%) Prosentase Prasana dan Fasiitas LLAJ dalam kondisi baik (%) Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana Perhubungan (%) Angka Pelanggaran lalu lintas (%) 20.00% 40.00% 25.00% Bandara regional 7.30% 1.40% 20.00% 0 40.00% 25.00% 0 7.30% 1.40% LINGKUNGAN HIDUP RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran PersentasePening katan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PersentasePening katan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai 100% Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening katan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik Pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai 100% 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 11,975,030,000 1,211,950,000 21.00% 48,395,195,000 1,014,095,000 22.00% 26,464,708,100 277,933,100 23.00% 24,346,160,250 251,336,250 25.00% 28,994,850,000 5,314,940,000 0.00% 58,986,033,000 25.00% Perhubung an Dinas Perhubungan 0
0 1 rute pelayara n 842,590,000 0
1 rute pelayaran Perhubung an Dinas Perhubungan 49,980,000 45.00% 578,050,000 45.00% 138,500,000 60.00% 122,704,000 60.00% 163,300,000 75.00% 3,300,000,000 75.00% Perhubung an Dinas Perhubungan 6,500,000,000 26.00% 24,339,520,000 27.00% 1,115,700,000 28.00% 3,296,494,500 29.00% 7,493,730,000 30.00% 2,048,456,000 30.00% Perhubung an dinas Perhubungan 2 paket 14,952,800,000 1 paket 18,000,000,000 1 paket 10,924,322,500 1 paket 11,000,000,000 1 paket 8,500,000,000 Bandara Internasion al Perhubung an Dinas Perhubungan 3,290,000,000 8.20% 4,549,730,000 8.50% 6,227,990,000 8.30% 9,323,208,000 8.20% 3,694,950,000 7.00% 44,514,290,000 7.00% Perhubung an Dinas Perhubungan 923,100,000 2.00% 2,961,000,000 2.20% 704,585,000 2.10% 428,095,000 1.50% 485,340,000 1.20% 623,287,000 1.20% Perhubung an Dinas Perhubungan 20,889,265,700 20,480,506,700 1,430,997,400 100% 88,203,964,418 86,663,730,568 1,703,716,593 100% 155,089,644,200 150,884,978,400 1,872,884,000 100% 874,938,835,100 873,108,491,700 1,735,880,100 100% 261,163,577,600 259,524,967,600 2,046,810,000 100% 68,798,220,332 66,978,812,490 2,353,831,500 Lingkungan Hidup BLHD 18,899,247,700 100% 84,573,618,175 100% 148,865,307,400 100% 870,916,516,600 100% 256,328,649,600 100% 63,677,308,740 Lingkungan Hidup BLHD 123,925,000 100% 7,500,000
100% 80,800,000 100% 25,000,000 100% 215,000,000 Lingkungan Hidup BLHD Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-17
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (1) (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PersentasePening katan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik Pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (3) PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (4) (5) - (6) (7) 100% (8) 253,400,000 100% (9) (10) 100,000,000 (11) 100% (13) 350,295,000 100% (12) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 26,336,600 100% 125,495,800 100% 46,787,000 100% 25,000,000 100% WAJIB 408,759,000 1,540,233,850 4,204,665,800 1,830,343,400 2 8 1 Cakupan Pelayanan Persampahan Cakupan Pelayanan Persampahan 35% TPA Regional yang belum mendapat penanganan (sharing pemerintah pusat)
2 8 2 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penurunan Pencemaran air Sungai Penurunan Pencemaran air Sungai TSS(mg/I) BOD(mg/I) COD(mg/I) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah (Gg CO2 Eq) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah (Gg CO2 Eq) Meningkatnya Kualitas dan kapasitas serta pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) dan PPNS Bidang Lingkungan idup 8 org
9 Org 9 Sungai
59,759,000 8 Org 402,905,000 7 Sungai 2.995 253,400,000 7 Org 202,800,000
234,000,000 9 Sungai <50 <5,26 <29,4 6.23 7 org 302,005,000 11 Sungai <50 <5,26 <29,4 149,120,000 10.171 324,000,000
Tersosialisasinya Gerakan Sadar Lingkungan pada masyarakat 240 org 240 org 200,000,000 660 org 368,384,000 780 org 466,755,700
Adanya Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup Adanya Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup 0
8 kasus 5 kasus 156,730,000 7 kasus 125,530,000 14 kasus VIII-18 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 TARGET 2016 Target Kinerja (15) 1,022,240,000 100% (14) 102,268,000 100% 1,638,610,000 328,692,000 11 Sungai <50 <5,00 <29,0 148,918,000 13.16
245,144,000 21 kasus 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN (16) 532,672,250 (17) (18) Lingkungan Hidup 300,000,000 Lingkungan Hidup 1,819,407,842 3 TPA Regional di Prov.Kep.Ba bel Lingkungan Hidup 361,561,200 11 Sungai Lingkungan Hidup <50 <5,00 <29,0 182,813,200 15.499 Lingkungan Hidup
7 org Lingkungan Hidup 1680 org Lingkungan Hidup 1680 org Lingkungan Hidup 428,735,670 55 kasus Lingkungan Hidup SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) BLHD BLHD BLHD BLHD BLHD BLHD BLHD
KODE (1) 2 8 3 2 8 4 2 8 5 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) Peningkatan kualitas serta akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Parameter uji yang terakreditasi pada UPTB laboratorium lingkungan (Parameter) Terinventarisasin ya status lingkungan hidup aerah Terbangunnya jaringan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Peningkatan Parameter uji yang terakreditasi pada UPTB laboratorium lingkungan Indeks kualitas udara perkotaan (3) Peningkatan Parameter uji yang terakreditasi pada UPTB laboratorium lingkungan (Parameter) Terinventarisasiny a status lingkungan hidup aerah Terbangunnya jaringan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Peningkatan Parameter uji yang terakreditasi pada UPTB laboratorium lingkungan (4) 8 1 dok 0 jaringan (5) 30
Peningkatan Pengendalian Polusi 0
CO CO SO2 SO2 NO2 NO2 PM10 Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan PM10 Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Terbina dan terpantaunya pelaksanaan izin lingkungan Terpantaunya Status Mutu udara Terbina dan terpantaunya pelaksanaan izin lingkungan Terbina dan terpantaunya pelaksanaan izin lingkungan Terbina dan terpantaunya pelaksanaan izin lingkungan 18 keg/usaha 6 kab/kota 18 keg/usaha
0 dok
Pengelolaan ruang terbuka hijau Luas ruang terbuka hijau (%) Luas ruang terbuka hijau (%) 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (6) (7) (8) 245,670,850 (9) 8 (10) 43,955,000 (11) 8 (12) 185,319,400 (13) 12 (14) 158,356,000 (15) 26 (16) 174,191,600 (17) 30 (18) Lingkungan Hidup BLHD (19)
1 dok 2,043,063,400
1 dok Lingkungan Hidup BLHD
1 Jaringan 80,686,000
8 jaringan Lingkungan Hidup
BLHD
8 12
26 253,736,000 30
351,326,772 30
Lingkungan Hidup BLHD
7 Kab/Kot a < 10.000 µg/m3 < 365 µg/m3 < 150 µg/m3 < 150 µg/m3 100%
291,650,000 7 Kab/Kota < 10.000 µg/m3 < 365 µg/m3 < 150 µg/m3 < 150 µg/m3 202,800,000 100% 271,280,000 7 Kab/Kota < 10.000 µg/m3 < 365 µg/m3 < 150 µg/m3 < 150 µg/m3 126,630,000 100% 245,490,000 7 Kab/Kota < 10.000 µg/m3 < 365 µg/m3 < 150 µg/m3 < 150 µg/m3 258,274,000 100% 294,952,000 7 Kab/Kota Lingkungan Hidup < 10.000 µg/m3 Lingkungan Hidup 25,827,400 < 365 µg/m3 < 150 µg/m3 < 150 µg/m3 100% Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup BLHD BLHD BLHD BLHD BLHD BLHD
14 Kegiata n 14 Kegiata n 104,850,000 7 Kab/Kota 45 keg/usaha Lingkungan Hidup BLHD
7 Kab/Kota 149,000,000 18 keg/usaha 120,345,000 149,529,000 7 Kab/Kot a 7 Keg/Usa ha 97,550,000 7 Kab/Kota 104,850,000 14 keg/usaha 51,286,000 166,927,000 7 kab/kota Lingkungan Hidup 45 keg/usaha Lingkungan Hidup BLHD BLHD
1 Dokume n 1 dok Lingkungan Hidup BLHD 30% RTH kawasan perkotaan Lingkungan Hidup Dinas PU Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-19
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2 8 6 Deleniasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Persentase kabupaten/kota yang memiliki luasan ruang terbuka hijau sebsar 20% Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap upaya konservasi Sumber Daya Alam Persentase kabupaten/kota yang memiliki luasan ruang terbuka hijau sebsar 20% Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap upaya konservasi Sumber Daya Alam 2 9 2 9 1 PERTANAHAN Pembangunan sistem Pendaftaran Pertanahan Tersedianya 15 buah Peta Kawasan Komplek Perkantoran terpadu, terinvertarisirnya kawasan terlantar di 7 Kab/Kota serta tersedianya sertifikat tanah milik PemProv sebanyak 39 Persil Tersedianya 15 buah Peta Kawasan Komplek Perkantoran terpadu, terinvertarisirnya kawasan terlantar di 7 Kab/Kota serta tersedianya sertifikat tanah milik PemProv sebanyak 39 Persil Belum tersedianya peta kawasan komplek perkantoran terpadu, belum terinventarisirn ya kawasan terlantar serta belum adanya kepemilikan sertifikat tanah milik provinsi yang telah dibebaskan
2 9 2 Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tersedianya lahan / tanah untuk pembangunan gedung dan mess Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang representatif Terlaksananya penata usahaan tanah sebagai asset tetap daerah Terlaksananya penata usahaan tanah sebagai asset tetap daerah 1 lahan
2 9 3 Penyelesaian-penyelesaian Konflik Pertanahan Peningkatan Pemahaman aparatur sebanyak 80 orang dalam penyelesaian konflik pertanahan Peningkatan Pemahaman aparatur sebanyak 80 orang dalam penyelesaian konflik pertanahan Masih rendahnya aparatur yang memahami dalam penyelesaian konflik/permas alahan pertanahan
VIII-20 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) REALISASI 2013 2014 2015 Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (7) (8) (9) 14.28 (10) (11) 14.28 (12) (13) 14.28 210 0rg 174,975,700 15 Buah 447,068,300 447,068,300 187,959,480 187,959,480 399,717,500 - peta Kawasan Komplek Perkantora n Terpadu dan Terinventa risirnya Kawasan terlantar di 7 Kab/Kota Terlaksa nanya Penserti fikatan Tanah PemPro v sebanya k 39 Persil
Rp.
20.215.960.000,00
1 lahan (3.739 M2)
399,717,500
1 Angkata n (40 orang) TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) 28.57 126,290,000 -
Rp.
50.702.485.000,00
126,290,000 1 Angkatan (40 orang) 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (16) (17) 28.57 (18) Lingkungan Hidup BLHD (19) 210 orang Lingkungan Hidup 210 orang Lingkungan Hidup 500,000,000 - Pertanahan Biro Tersedianya 15 buah Peta Kawasan Komplek Perkantoran terpadu, terinvertaris irnya kawasan terlantar di 7 Kab/Kota serta tersedianya sertifikat tanah milik PemProv sebanyak 39 Persil Pemerintahan 1000 M2 Pertanahan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta 1 lahan Pertanahan Dinas (bertambah 3.739 M2) Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 200,000,000 Peningkata Pertanahan Biro n Pemahama n aparatur sebanyak 80 orang dalam penyelesaia n konflik pertanahan Pemerintahan
KODE (1) 2 9 4 2 1 0 2 1 0 1 2 1 1 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) Pengembangan sistem informasi Pertanahan Tersedianya 1 Unit data base pertanahan di Prov. Keop. Babel (3) Tersedianya 1 Unit data base pertanahan di Prov. Keop. Babel (4)
(5) - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penataan Administrasi Kependudukan Tersedianya 1 (satu) data base Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap yang berbasis online Tersedianya 1 (satu) data base Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap yang berbasis online 1 Unit database Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbasis offline Terlaksan anya penerapa n E-KTP di 7 Kab/Kota Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 100% Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai 100% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (6)
(11) - (12) (13) 0 (14) (15) Rp- Tersedian ya 1 Unit data base pertanaha n di Prov. Keop. Babel (16) (17) 300,000,000 Tersedianya 1 Unit data base pertanahan di Prov. Keop. Babel (18) (19) Pertanahan Biro Pemerintahan 69,211,148,118 0.00 1,092,683,900 0.00 933,868,400 0.00 3,355,211,000 0.00 25,235,511,000 0.00 3,100,000,000 785,904,500 20 Buku Profil Kependud ukan dan 1 (satu) Media Center Informasi Kependud ukan dan Pencatatan Sipil 1,092,683,900 1 Peratur an tentang Adminis trasi Kepend udukan dan Pencata tan Sipil 933,868,400 1 (satu) SIAK Online Antar Provinsi dengan Kab/Kota di Prov. Kep. Babel serta 1 Unit Server 3,355,211,000 Peningka tan Pemaha man SDM Aparatur dan Masyara kat dibidang Administ rasi Kependu dukan dan Pencatat an Sipil sebesar 80 % 1,235,511,000 Peningkat an Pemaham an SDM Aparatur dan Masyaraka t dibidang Administra si Kependud ukan dan Pencatata n Sipil sebesar 85 % 3,100,000,000 Tersedianya data base yang lengkap yang berbasis online sertaPening katan pemahama n aparatur dan Masyarakat di bidang Administras i Kependudu kan dan Pencatatan Sipil (sebesar 85 %) Kependudu kan dan Catatan Sipil Biro Pemerintahan 68,425,243,618 24,000,000,000 2,199,620,058 3,092,075,892 4,612,769,703 5,193,708,730 5,554,984,403 7,283,331,143 846,164,658 686,948,358 100,763,300 58,453,000 100% 100% 100% 100% 1,379,287,992 1,037,837,392 100% 196,919,000 100% 39,610,000 100% 8,460,000 100% 1,542,445,403 1,187,897,971 175,757,732 42,145,000 23,730,000 100% 100% 100% 100% 1,816,352,000 1,262,212,000 100% 170,334,000 100% 19,320,000 100% 75,130,000 100% 1,839,892,000 1,217,645,000 100% 143,660,000 100% 27,960,000 100% 103,203,000 100% 2,996,729,500 1,339,409,500 1,027,320,000 45,000,000 135,000,000 Pemberday aan perempuan dan Perlindunga n Anak Pemberday aan perempuan dan Perlindunga n Anak Pemberday aan perempuan dan Perlindunga n Anak Pemberday aan perempuan dan Perlindunga n Anak BPPKBPA BPPKBPA BPPKBPA BPPKBPA Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-21
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan (1) (2) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (3) Persentase Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Presentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (4) (5) (6) 2 1 1 1 WAJIB Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender Persentase kebudayaan organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis Persentase partisipasi perempuan dalam partai politik Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaraan Responsif Gender (PPRG) Persentase SKPD yang Memiliki Data Terpilah 2.3 16.3 4.6 16.3 1,353,455,400 62,373,000 110,273,800 2 1 1 2 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Persentase SKPD yang resposif gender Persentase kepala keluarga perempuan miskin yang mendapatPeningk atan ekonomi keluarga Persentase Keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender Persentase kepala keluarga perempuan miskin yang mendapatPeningk atan ekonomi keluarga 30.3 33.33 88,647,900 Prosentase Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan 100 100 517,620,100 Persentase Kelompok Usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan 0 5.9 0 28.1 Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 6.24 24.06 VIII-22 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) REALISASI 2013 2014 2015 Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (7) 100% (8) (9) 96,461,600 100% (10) 112,914,700 (11) 100% (13) 289,356,000 100% (12) 39.53 1,712,787,900 123,767,000 46.51 3,070,324,300 139,053,000 51.16 3,377,356,730 152,958,300 55.81 16.3 18.6 108,881,000 21 119,769,100 23.3 36.36 122,904,500 39.39 131,620,000 42.42 144,782,000 45.45 100 273,506,000 100 320,201,000 100 352,221,100 100 2.26 319,614,000 13.59 334,047,000 13.59 367,451,700 14.56 30.04 24,060,000 30.1 286,794,300 30.2 315,473,730 30.3 36.87 381,568,900 36.9 520,957,000 36.95 573,052,700 37 TARGET 2016 Target Kinerja (15) 347,424,000 100% (14) 100% 3,715,092,403 168,254,130 55.81 131,746,010 23.3 159,260,200 45.45 20 387,443,210 100 404,196,870 14.56 347,021,103 30.3 630,357,970 37 2017 Keuangan (16) 450,000,000 300,000,000 4,286,601,643 185,079,543 144,920,611 175,186,220 200,000,000 426,187,531 444,616,557 381,723,213 693,393,767 KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (17) 20 100 BIDANG URUSAN (18) Pemberday aan perempuan dan Perlindunga n Anak Pemberday aan perempuan dan Perlindunga n Anak Pemberday aan perempuan dan Perlindunga n Anak Pemberday aan perempuan dan Perlindunga n Anak Pemberday aan perempuan dan Perlindunga n Anak Pemberday aan perempuan dan Perlindunga n Anak Pemberday aan perempuan dan Perlindunga n Anak Pemberday aan perempuan dan Perlindunga n Anak Pemberday aan perempuan dan Perlindunga n Anak Pemberday aan perempuan dan SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) BPPKBPA BPPKBPA BPPKBPA BPPKBPA BPPKBPA BPPKBPA BPPKBPA BPPKBPA BPPKBPA BPPKBPA
KODE (1) 2 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) (3) (4) (5) Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan perempuan dan anak korban yang mendapatkan penangan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Persentase perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Persentase kebijakan perlindungan perempuan dan anak 100.00% 100 100 100 Persentase Data Terpilah terkait Kesejahteraan Anak Persentase Kabupaten/Kota yang Membentuk Kota Layak Anak (KLA) Persentase Anak yang Mengikuti Forum Anak Tingkat Nasional 100 0 10 100 0 10 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga Persentase peserta KB baru Pesentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana 100 100 Persentase peserta KB aktif Tingkat Prevalensi peserta KB aktif 78.71 81.16 Keluarga Pra Sejahter dan Keluarga Sejahtera I 13.19 11.15 Keluarga Pra Sejahter dan Keluarga Sejahtera I 13.19 11.15 SOSIAL RUTIN 2012 Keuangan (6) 311,823,800 80,952,000 181,764,800 1,549,689,900 287,865,000 474,734,900 393,545,000 393,545,000 7,314,683,816 1,696,044,044 REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (7) 100 (8) (9) 80,920,000 100 (10) 791,123,000 (11) 100 (12) 870,235,300 (13) 100 (14) 957,258,830 (15) 100 (16) 1,052,984,713 (17) (18) Perlindunga n Anak Pemberday aan perempuan dan Perlindunga n Anak (19) BPPKBPA 100 84,026,000 100 72,654,000 100 79,919,400 100 87,911,340 100 96,702,474 Pemberday aan perempuan dan Perlindunga n Anak BPPKBPA 100 40,328,400 100 59,830,000 100 65,813,000 100 72,394,300 100 79,633,730 14.28 37,519,400 14.28 75,126,000 28.57 82,638,600 28.57 90,902,460 28.57 99,992,706 17.14 224,573,700 15.58 230,038,000 15.58 253,041,800 15.58 278,345,980 15.58 306,180,578 791,197,200 1,287,734,000 1,416,507,400 1,558,158,140 1,713,973,954 100 312,339,850 100 412,613,000 100 453,874,300 100 499,261,730 100 549,187,903 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BPPKBPA 81.51 315,537,350 81.7 609,261,000 81.75 670,187,100 81.8 737,205,810 81.8 810,926,391 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BPPKBPA 11.42 81,660,000 11.25 132,930,000 10.95 146,223,000 10.69 160,845,300 10.69 176,929,830 11.42 81,660,000 11.25 132,930,000 10.95 146,223,000 10.69 160,845,300 10.69 176,929,830 13,220,094,524 9,962,991,955 24,205,024,039 25,948,640,880 28,061,808,450 2,678,213,788
4,314,497,139 5,891,580,000 5,891,580,000 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-23
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan (1) (2) Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran (3) Persentase pelayanan administrasi perkantoran (4) (5) 100% (6) 1,412,814,469 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 100% 200,736,575 Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai 100% 82,493,000 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Presentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 2,072,061,547 938,427,347 1,044,140,700 Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai 100% 89,493,500 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 1 3 2 1 3 1 2 WAJIB Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase PMKS/PSKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial Persentase PMKS/PSKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan Persentase PMKS/PSKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial Persentase PMKS/PSKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan 14,745 orang 560 orang 1.51
3,546,578,225 VIII-24 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) REALISASI 2013 2014 2015 Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (7) 100% (8) 1,567,275,778 (9) (10) (11) 100% (13) 2,513,625,000 100% (12) 100% 1,101,938,010 100% 1,482,370,000 100% 100% 9,000,000 100% 318,502,139 100% 100% 2,437,036,006 1,209,324,116 100% 3,037,378,000 1,671,768,000 100% 3,815,940,000 2,263,890,000 100% 100% 1,217,321,890 100% 1,309,160,000 100% 1,407,470,000 100% 100% 10,390,000 100% 42,300,000 100% 134,400,000 100% 100% 14,150,000 100% 10,180,000
8,104,844,730 1,469,126,900 6,925,613,955 1,698,670,750 1475 orang 16,074,586,900 3,354,570,000 1475 orang
1,585,062,500 1,351,288,495 550 orang 2,611,200,000 550 orang TARGET 2016 Target Kinerja (15) 2,968,880,000 100% (14) 2,727,700,000 100% 195,000,000 100% 100% 3,701,945,400 2,695,379,400 100% 926,186,000 100% 80,380,000 100% 100% 16,355,115,480 2,864,000,000 1475 orang 1,562,000,000 2785 orang 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN (16) (17) (18) 2,968,880,000 Sosial 2,727,700,000 Sosial 195,000,000 Sosial 300,000,000 Sosial 3,701,945,400 2,695,379,400 Sosial 926,186,000 Sosial 80,380,000 Sosial 300,000,000 Sosial 18,468,283,050 2,973,000,000 7375 orang Sosial 1,622,000,000 2785 orang Sosial SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Dinas Kesejateraan Sosial Dinas Kesejateraan Sosial Dinas Kesejateraan Sosial Dinas Kesejateraan Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Kesejateraan Sosial Dinas Kesejateraan Sosial
KODE (1) 2 1 3 3 2 1 3 4 2 1 3 5 2 1 3 6 2 1 3 7 2 1 3 8 2 1 3 9 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) (3) (4) (5) Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial Persentase lansia yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial Persentase fungsi sosial PMKS/PSKS penerima manfaat melalui pemberdayaan sosial dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial Persentase lansia yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial Persentase fungsi sosial PMKS/PSKS penerima manfaat melalui pemberdayaan sosial dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar 0 3.416
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam Panti Persentase panti sosial skala Provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persentase panti sosial skala Provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 0
Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Panti Persentase organisasi sosial/yayasan/LS M yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti Persentase organisasi sosial/yayasan/LS M yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti 0
Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Panti Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Persentase organisasi sosial/yayasan/LS M yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia Persentase kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran pada urusan sosial Persentase daearah rawan bencana yang di intervensi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan Persentase ketersediaan logistik dan Persentase organisasi sosial/yayasan/LS M yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia Persentase kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran pada urusan sosial Persentase daearah rawan bencana yang di intervensi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan Persentase ketersediaan logistik dan 0 36% 0%
60%
90.86%
2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 25% 500,000,000 25% Sosial Dinas Kesejateraan Sosial
1,713,587,790 1,617,970,050 2,050 3,787,130,000 2,150 4,083,000,000 2,450 4,238,000,000 10500 Sosial Dinas Kesejateraan Sosial
100,000,000 20%
Sosial Dinas Kesejateraan Sosial
200,000,000 20%
Sosial Dinas Kesejateraan Sosial
20% 200,000,000 20% Sosial Dinas Kesejateraan Sosial ? 60% ? 65% ? 70% 1,312,066,040 75% 1,332,184,000 80% 1,332,184,000 80% Sosial Dinas Kesejateraan Sosial 3,546,578,225 60% 174,342,250 36% 194,220,800 36% 1,452,172,000 70% 1,161,540,800 100% 1,256,190,175 100% Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah ? 81% 2,002,983,600 91% 1,872,121,110 80% 2,642,333,000 90% 2,512,390,680 100% 2,749,645,750 100% Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-25
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 2 1 3 2 1 3 10 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 11 Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama peralatan terhadap kejadian bencana Persentase daerah rawan bencana yang di intervensi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Persentase lansia yang mendapat pembinaan keagamaan peralatan terhadap kejadian bencana Persentase daerah rawan bencana yang di intervensi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Persentase lansia yang mendapat pembinaan keagamaan 0%
Rp - 15% 1,159,741,690 15% 191,342,750 15% 915,115,860 40% 2 1 4 KETENAGAKERJAAN 6,612,234,434 14,298,454,018 13,613,434,700 13,022,523,423 RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 4,405,789,934 1,590,080,434 2,517,479,100 100% 100% 5,708,654,818 2,002,774,068 100% 1,406,685,350 100% 7,595,648,000 4,793,886,000 1,197,840,000 100% 100% 7,353,579,673 4,008,559,573 100% 1,391,680,000 100% Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 100% 135,107,000 163,123,400 100% 100 14,126,000 100% 886,531,500 100% 150,000,000 636,053,000 100% 100% 62,752,000 100% 189,504,000 100% Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 1,398,537,900 100% 817,869,000 100% 1,701,084,100 100% 2 1 4 1 WAJIB Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetansi (%) Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetansi 0.00% 100% 2,206,444,500 1,120,396,500 100% 8,589,799,200 37,293,200 100% 6,017,786,700 67,734,000 100% 5,668,943,750 1,119,445,250 100 Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 0.00% 0.00% 0% 0 0 0 0 VIII-26 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) 2,840,000,000 50% 25% 15,957,338,500 6,813,639,500 4,325,432,000 100% 749,780,000 100% 212,415,000 100% 638,419,000 100% 887,593,500 100% 100% 9,143,699,000 1,372,240,000 100 0 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN (16) (17) (18) 3,097,263,125 50% Sosial 200,000,000 25% Sosial 16,457,338,500 6,813,639,500 4,325,432,000 Ketenagake rjaan 749,780,000 Ketenagake rjaan 212,415,000 Ketenagake rjaan 638,419,000 Ketenagake rjaan 887,593,500 Ketenagake rjaan 300,000,000 Ketenagake rjaan 9,643,699,000 1,372,240,000 100.00% Ketenagake rjaan Ketenagake rjaan 0 Ketenagake rjaan SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Biro Kesra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KODE (1) 2 1 4 2 2 1 4 3 2 1 4 4 2 1 4 5 2 1 4 6 2 1 4 7 2 1 5 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pengembangan Hubungan Industrial dan Jamsostek Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Revitalisasi BLKI Perencanaan Tenaga Kerja Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat Persentase lansia yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat Prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Persentase kasus yang diselesaikan (%) Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek (output) Penurunan kecelakaan kerja (%) Prosentase pengujian peralatan di perusahaan (output) (3) Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat Persentase lansia yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%) Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek (output) Prosentase pemeriksaan perusahaan Prosentase pengujian peralatan di perusahaan (output) Prosentase infrastruktur yang terbangun Prosentase kesesuaian perencanaan ketenagakerjaan dengan RPJMD (4) 0 0.00% 0.00% 20 0.00% 0 0.15 60.00% (5) 0.25%
30 36.42%
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetansi (%)
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PersentasePening katan Kapasitas PersentasePening katan Kapasitas 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 25 (16) 250,000,000 (17) 25 (18) Ketenagake rjaan (19) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 25 250,000,000 25 Ketenagake rjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 476,724,100 0.70% 3,404,055,400 0% 591,515,500 26.87% 372,590,000 30 4,222,611,000 50 4,222,611,000 100.00% Ketenagake rjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp - 28.95% 2,160,790,600 30.95% 1,793,754,700 50.0% 1,644,290,000 60 1,596,214,500 70 1,596,214,500 100.00% Ketenagake rjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 40 45 50 55 60 70 Ketenagake rjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 609,323,900 Rp - 25
54.94%
30%
2,440,988,500 21.55%
Rp 35
2,532,618,500 Rp - 40 25 1,659,258,500 30 Rp- 45 1,659,258,500 100.00% Ketenagake rjaan Rp- 50 Ketenagake rjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp - Rp -
2,987,660,000 Rp
1,123,794,000
Rp Rp -
293,375,000
Rp- 0.85 Ketenagake rjaan 293,375,000 100.00% Ketenagake rjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp -
Rp Rp -
Rp-
Rp- Ketenagake rjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1,632,366,676 2,829,047,819 7,265,366,300 9,236,176,000 7,927,133,000 368.00 8,240,780,175 898,635,501 711,033,901 129,192,100 1,205,620,919 944,459,083 254,561,836 4,080,649,300 1,799,766,750 2,222,471,550 6,121,637,000 131,580,000 5,931,407,000 3,308,379,000 0.00 2,426,320,000 725,580,000 3,391,088,475 2,486,978,000 743,719,500 Koperasi dan usaha kecil dan menengah Koperasi dan usaha kecil dan menengah Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM 58,409,500 tidak ada di Lap. Realisasi APBD 6,600,000 tidak ada di Lap. Realisasi APBD 47,900,000 tidak ada di Lap. Realisasi APBD 47,550,000 tidak ada di APBD-P 65,479,000 91,000,000 67,115,975 93,275,000 Koperasi dan usaha kecil dan menengah Koperasi dan usaha Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-27
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tidak ada di Lap. Realisasi APBD 2 1 5 2 1 5 1 2 WAJIB Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi Meningkatnya jumlah pelayanan UMKM (persentase) - Bertambahnya jumlah usaha kecil dan menengah (%) 0.7 733,731,175 Rp - 574,951,175 2 1 5 3 Pengembangan sistem pendukung Usaha bagi Koperasi & UMKM (KUMKM) Meningkatnya mutu dan ragam kemasan KUMKM (jenis) Tingkat dukungan fasilitas pendanaan bagi pengembangan usaha UMKM (%) meningkatnya sarana pemasaran bagi pengembangan UMKM (persentase) - Meningkatnya mutu dan ragam kemasan KUMKM (jenis) Tingkat dukungan fasilitas pendanaan bagi pengembangan usaha UMKM (%) meningkatnya sarana pemasaran bagi pengembangan UMKM (%)
N/A 3
158,780,000
0.7 Persentase masyarakat miskin yang mendapat akses pemodalan Persentase lansia yang mendapat akses pemodalan Persentase masyarakat miskin yang mendapat akses pemodalan Persentase lansia yang mendapat akses pemodalan 2 1 5 2 1 5 2 1 5 4 5 6 Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM Pengembangan Koperasi dan UMKM Berbasis Potensi Lokal Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah meningkatnya kemampuan SDM Koperasi dan UKM persentase pemanfaatan potensi produk lokal (presentase) meningkatnya pengawasan Koperasi (persentase) Tingkat kemampuan SDM Koperasi dan UKM (%) Koperasi komoditi aktif (%) meningkatnya pengawasan Koperasi (persentase) N/A Rp - Rp - Rp - 2 1 6 PENANAMAN MODAL DAERAH RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 2,999,906,982 2,084,058,571 993,175,255 VIII-28 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) REALISASI 2013 2014 2015 Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) tidak ada di Lap. 10,511,000 11,100,000 Realisasi APBD 1,623,426,900 49,672,000 3,184,717,000 84,268,700 100% 3,114,539,000 34,400,000
1,414,974,900 914,830,400 100%
1,128,220,000
158,780,000 1,168,087,900 100%
1,193,819,000
746,887,200 100%
664,725,000
141,099,100 100%
129,543,700 100%
93,375,000
4,137,457,618 4,100,802,025 5,856,694,520 100% 1,921,917,014 1,251,775,439 100% 3,065,892,125 1,825,413,945 100% 2,140,438,460 1,327,500,000 100% TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) tidak ada di PPAS 100% 4,618,754,000 368.00 390,590,000 563,000,000 1 9 1,458,960,000 75 22 1 75 75 1,340,000,000 110 666,204,000 200,000,000 6,573,807,000 1,859,930,000 1,455,710,000 100% 2017 Keuangan (16) 300,000,000 4,849,691,700 410,119,500 591,150,000 1,531,908,000 1,407,000,000 699,514,200 210,000,000 8,856,428,250 1,906,428,250 1,492,102,750 KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (17) 1 9 75 22 1 kop 75 110 100% BIDANG URUSAN (18) kecil dan menengah Koperasi dan usaha kecil dan menengah Koperasi dan usaha kecil dan menengah Koperasi dan usaha kecil dan menengah Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi dan usaha kecil dan menengah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi dan usaha kecil dan menengah Koperasi dan usaha kecil dan menengah Penanaman Modal SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
KODE (1) 2 1 6 1 2 1 6 2 2 1 6 3 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) (3) (4) (5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 100% Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai 100% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Meningkatnya Koordinasi BPPTPM antara Provinsi dan Kab/Kota Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan WAJIB Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah minat (calon investor) 1 calon investor Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi Persentase/Jumla h Rekomendasi, Kajian dan Data TentangPeningka tan Promosi dan Investasi yang digunakan sebagai kebijakan Nilai realisasi investasi PMA/PMDN 1.066,11 (Rp.Miliar ) Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi Jumlah minat (calon investor)
Nilai realisasi investasi PMA/PMDN
Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan PersentasePening katan data 0 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (6) 1,029,982,116 60,901,200
658,991,575 100%
11,150,000 100%
1,181,228,180 59,250,000
(12)
508,682,000 100%
20,000,000 100%
144,036,000 80%
(14)
(15)
304,720,000 100%
19,500,000 100%
tidak ada di PPAS
(16) (17) 312,338,000 100% 19,987,500 100% 100% (18) Penanaman Modal Penanaman Modal Penanaman Modal (19) Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
140,220,460 100% 80,000,000 100% 300,000,000 100% Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 915,848,411 692,830,811 2 calon investor 74.16% 2,215,540,604 625,561,840 5 calon investor 1,269,680,229 81.06% 1,034,909,900 619,143,300 39,722,100 7 calon investor 96.32% 3,716,256,060 850,774,560 8 calon investor 1,426,716,000 1% 4,713,877,000 800,567,000 2,000,000,000 1% 6,950,000,000 - 3,000,000,000 Penanaman Modal Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Biro Perekonomian 223,017,600 1.706,77 (Rp.Miliar)
320,298,535 1.738,7 5 (Rp.Mili ar)
30,968,000
1.800 (Rp.Miliar)
145,788,000 1.900 (Rp.Milia r)
150,000,000 9 calon investor 2.100 (Rp.Miliar)
1,000,000,000 9 calon investor 200,000,000 2.100 (Rp.Miliar) Penanaman Modal Penanaman Modal Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelayanan
0 0.2 104,263,600 30%
320,000,000 50%
1,000,000,000
Penanaman Modal Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-29
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (1) (2) Prasarana Daerah potensi terhadap sektor-sektor produk unggulan (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah PersentasePening katan data potensi terhadap sektor-sektor produk unggulan
2 1 6 4 Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu meningkatnya kualitas dan kemudahan dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu 5 sektor 5 sektor 7 sektor 240,812,900 10 sektor 972,977,500 12 sektor Peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu Jumlah Sektor Perizinan dan Non Perizinan Usaha
2 1 7 KEBUDAYAAN 4,187,095,040 3,400,210,750 6,448,276,950 14,904,423,000 RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 2,664,444,116 1,176,261,891 100% 2,202,409,950 1,278,550,917 100% 5,381,194,000 2,085,303,000 100% 3,895,660,000 2,053,585,000 100% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 100% 1,280,213,625 100% 759,796,833 100% 2,717,290,000 100% 988,669,000 100% Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai 100% 100,987,100 100% 7,500,000 tidak ada di Lap. Realisasi APBD 100% 60,870,000 100% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% tidak ada di Lap. Realisasi APBD 106,981,500 100% tidak ada di Lap. Realisasi APBD 156,562,200 100% 145,250,000 433,351,000 100% 100% 150,000,000 100% 642,536,000 100% 2 1 7 1 WAJIB Pengembangan Nilai Budaya Pertumbuhan pelestarian nilai tradisi Jumlah Pergub pelestarian nilai tradisi Pertumbuhan pelestarian nilai tradisi Jumlah Pergub pelestarian nilai tradisi Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sanggar seni
0 1,522,650,924 1,169,900,924 22,750,000
0 1,197,800,800 1,040,043,600 24,500,000 0 1,067,082,950 638,417,550 40,885,000 100% 0 11,008,763,000 1,899,992,000 100% 110,000,000 0 Terwujudnya ragam seni terwujudnya mutu pendidikan dan terlaksanaya ragam seni
Rp - - 917,031,000 seni rupa islami, VIII-30 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15)
85% 763,310,000 13 sektor 13 sektor 16,378,856,700 4,804,368,500 1,953,167,500 100% 1,805,145,000 100% 53,500,000 100% 297,600,000 100% 694,956,000 100% 11,574,488,200 1,534,706,000 4 42,670,000 0 510,450,000 seni rupa islami, 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN (16) (17) (18) 1,050,000,000 85% Penanaman Modal 850,000,000 13 sektor Penanaman Modal 850,000,000 13 sektor Penanaman Modal 16,026,774,800 4,804,368,500 1,953,167,500 Kebudayaa n 1,805,145,000 Kebudayaa n 53,500,000 Kebudayaa n 297,600,000 Kebudayaa n 300,000,000 Kebudayaa n 11,222,406,300 1,611,441,300 4 Kebudayaa n Kebudayaa n 50,000,000 Kebudayaa n 560,000,000 seni rupa islami, Kebudayaa n SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Biro Kesra
KODE (1) 2 1 7 2 2 1 7 6 2 1 7 7 2 1 7 8 2 1 8 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) budaya provinsi kepulauan bangka belitung (3) kesehtan pelajar melalui TP UKS (4) budaya islami di provinsi kepulauan bangka belitung (5) Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase cagar budaya yang dikelola Persentase cagar budaya yang dikelola Jumlah kegiatan penyelengaraan pagelaran kesenian daerah 0 Rasio Dokumen pendukung pengembangan dengan kawasan kota tua muntok Rasio Dokumen pendukung pengembangan dengan kawasan kota tua muntok Persentase kerjasama kabupaten kota dalam keikutsertaan paket khusus acara pentas seni kabupaten kota di TMII 0 Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya Pertumbuhan nilai sejarah dan nilai budaya yang di apresiasi masyarakat Pertumbuhan nilai sejarah dan nilai budaya yang di apresiasi masyarakat
Peningkatan pengamalan terhadap kehidupan beragama Pembinaan kerukunan umat beragama Terwujud kualitas layanan pada umat beragama dalam kegiatan ibadah Terwujudnya kerukunan umat beragama terwujud kualitas layanan pada umat beragama dalam kegiatan ibadah terwujudnya kerukunan umat beragama terlaksananya kegiatan keagamana dalam rangkaPeningk atan pengamalan kehidupan beragama terlaksanaya kerukunan umat beragama di provinsi kepulauan bangka belitung PEMUDA DAN OLAHRAGA RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana 100% 100% 2012 Keuangan (6)
330,000,000
Rp - Rp - Rp - 7,367,994,788 2,264,026,775 1,677,953,415 509,193,360 REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) musyaw arah tokoh adat 7 kab/kota , (14) (15) musyawar ah tokoh adat 7 kab/kota, (16) (17) musyawara h tokoh adat 7 kab/kota, (18) (19) 0 133,257,200
0 69,925,000
100% 100% 150,000,000 100% 606,500,000 100% 223,818,700 644,416,500 250,000,000 Kebudayaa n Kebudayaa n Kebudayaa n Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0
0 100% 301,965,000 100% 500,965,000 100% Kebudayaa n Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
Rp - 317,855,400 100% 447,630,000 0 Rp- 50 Rp- 50 Kebudayaa n Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6,227,610,000 stq/mtq, safari ramadha n,pembe rangkata n jamaah haji 7,566,462,000 stq/mtq,sa fari ramadhan ,pembera ngkatan jamaah haji 7,500,000,000 stq/mtq,saf ari ramadhan,p emberangk atan jamaah haji Kebudayaa n Biro Kesra Rp - Rp
650,000,000 Peningka tan kualitas kerukuna n umat beragam a 7 kab/kota 750,000,000 Peningkat an kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota 750,000,000 Peningkata n kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota Kebudayaa n Biro Kesra 13,342,289,058 18,433,829,521 27,017,109,000 193,510,535,000 512,189,365,250 100% 2,589,297,098 1,650,020,398 100 4,230,698,000 2,968,348,000 100 3,598,362,000 2,667,332,000 100 4,113,930,000 2,934,365,000 100 4,113,930,000 2,934,365,000 Kepemudaa n dan olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 100% 931,626,700 100% 1,180,550,000 100% 872,830,000 100% 1,103,270,000 100% 1,103,270,000 Kepemudaa n dan olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-31
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) aparatur aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan katan disiplin aparatur pegawai Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 76,880,000 2 1 8 2 1 8 2 1 8 1 2 3 WAJIB Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Persentase organisasi kepemudaan yang dibina Rasio Wirausaha pemuda dengan desa/kelurahan Persentase Organisasi Pelajar dan Kemahasiswaan yang dibina Prosentase pemuda peserta pelatihan kewirausahaan yang berhasil mengembangkan Persentase pemuda di wilayah KTM yang mendapat pelatihan wirausaha Persentase pemuda miskin yang mendapat pelatihan wirausaha Prosentase Pemuda Peserta Pelatihan yang Tidak Terkena NARKOBA setelah pelatihan 0 0 10
5,103,968,013 360,115,000 2 1 8 2 1 8 4 5 Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peringkat prestasi nasional dalam event POPWIL dan POPNAS Meningkatnya kesadaran aparatur untuk Prosentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran Peringkat prestasi nasional dalam event POPWIL dan POPNAS Prosentase Olahragawan Berprestasi dalam POPNAS Prosentase Olahragawan Berprestasi dalam POPCANAS Prosentase Olahragawan Pelajar Berprestasi Hasil dari Pembinaan PPLP 7 PPLPD Terwujudnya pembinaan olahraga bagi 65% 100.00% POPWIL = 6 POPNAS = 28 13.75% 5.06 0 10.53 16.00% 0 100% 137,201,925 2,404,588 608,666,300 VIII-32 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) REALISASI 2013 2014 2015 Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 100% 7,650,000 100% 42,400,000 100% 58,200,000 100% 100% 39,400,000 7 10,752,991,960 522,690,000 7 14,203,131,521 1,005,712,968 7 23,418,747,000 5,024,246,000 7 12 1,146,557,850 14 1,281,318,400 18 1,445,750,000 20
100 130,375,000 100 160,310,000 100 100 583,511,460 100 389,731,500 100 418,001,000 100
4,162,986,350 10
5,799,515,635
8,552,214,000 15 6.33 10.13 12.5 28.57 33.33 21.05 31.58 36.84 47.37 100% 1,408,077,200 33% 364,428,000 25% 141,954,000 90% TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) 76,295,000 100% 100% 189,396,605,000 2,300,000,000 7 600,000,000 22 10 20 200,000,000 100 430,000,000 100 5,390,000,000
11.39 50 57.89 1,376,605,000 90% 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (16) (17) 76,295,000 300,000,000 508,075,435,250 2,300,000,000 600,000,000 100,000,000 10 200,000,000 20 200,000,000 100% 690,000,000 90% 6,790,000,000 POPWIL = 6 POPNAS = 28 1,445,435,250 58.00% BIDANG URUSAN (18) Kepemudaa n dan olahraga Kepemudaa n dan olahraga Kepemudaa n dan olahraga Kepemudaa n dan olahraga Kepemudaa n dan olahraga Kepemudaa n dan olahraga Kepemudaa n dan olahraga Kepemudaa n dan olahraga Kepemudaa n dan olahraga Kepemudaa n dan olahraga Kepemudaa n dan olahraga Kepemudaa n dan olahraga Kepemudaa n dan olahraga SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Sekretariat Korpri
KODE (1) 2 1 8 6 2 1 8 7 2 1 9 2 1 9 1 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Pembinaan Generasi Muda berolahraga Prosentase Pemuda yang Lolos Seleksi Paskibra Tingkat Nasional Prosentase Pemuda yang Lolos Seleksi Paskibra Tingkat Nasional (3) anggota KORPRI Rasio lansia yang mendapat pelayanan olah raga dengan kecamatan Prosentase jumlah sarana dan prasarana di kawasan sport center Prov. Kep. Bangka Belitung Prosentase partisipasi pemuda yang lolos seleksi Paskibraka Prosentase Pemuda yang Lolos Seleksi Paskibra Tingkat Nasional (4) 10% 3.57% (5) 8.00% 6
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% Peningkatan Disiplin Aparatur Peningaktan Disiplin Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai 100% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% WAJIB Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 5T 2.7 x 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 10 150,000,000 10 Kepemudaa n dan olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 2,450,318,200 8 335,897,500 17 2,452,402,050 17 1,000,000,000 17 176,000,000,000 17 492,500,000,000 20% Kepemudaa n dan olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 1,545,262,000 6 2,070,581,600 6 1,773,935,000 6 1,652,026,000 6 800,000,000 6 800,000,000 Kepemudaa n dan olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 7 522,690,000 7 1,005,712,968 7 5,024,246,000 7 2,300,000,000 7 2,300,000,000 3.57% Kepemudaa n dan olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 13,319,278,170 14,922,763,809 19,799,536,600 27,790,745,210 32,526,505,060 27,803,943,434 1,244,485,800 757,915,800 100% 1,246,702,775 877,503,575 100% 1,210,988,829 1,210,988,829 100% 4,112,581,000 1,511,911,000 100% 2,991,222,500 1,481,590,000 2,114,590,000 2,590,000 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol 417,585,000 100% 323,483,200 100% Rp.376.549.060 100% 1,668,330,000 100% 849,530,000 350,000,000 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol 20,625,000 48,360,000 100% 100% 8,200,000
37,516,000 100% Rp.42.088.000 100% 100% 100% 62,000,000 100% 99,500,000 100% 770,840,000 100% 52,857,000 100,000,000 507,245,500 100% 235,000,000 100,000,000 300,000,000 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol 12,074,792,370 x 0.00% 13,676,061,034 x 0.00% 18,588,547,771 Rp- 23,678,164,210 Rp- 100% 29,535,282,560 103,200,000 25,689,353,434 550,000,000 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-33
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (1) 2 1 9 2 (2) Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Tindak Kriminal Meningkatnya Daya Tanggap dalam Deteksi Dini da Cegah Dini Berbagai Potensi Konflik (3) ... (4) 0 (5) 100% (6) 699,544,000 (7) 100% (8) 330,551,500 100% (9) (10) 315,108,500 (11) 100% (13) 1,838,409,240 100% (12) Pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Angka kriminalitas (menurun) Angka kriminalitas (menurun) 0.00266
Rp - 0.00142 387,417,800 0.00157 510,085,000 0.00226 3,674,098,450 0.00216 Cakupan penegakkan perda Cakupan penegakkan perda 0.00%
60.00% 85,100,000 62.16% 189,720,000 64.00% 680,000,000 72.97% 2 1 9 3 Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 100% 217,590,200 100% 234,378,800 100% 943,689,200 100% 1,931,867,470 100% 2 1 9 4 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tumbuhnya Rasa Solidaritas antar Sesama Umat dalam berkehidupan berbangsa 0 72,071,600 100% 100.00 % 100.00 % Rp.140.083.400 100% 202,106,720 100% 2 1 9 2 1 9 5 6 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Pendidikan Politik Masyarakat Menurunnya tingkat kenakalan remaja di Prov. Kep. Bangka Belitung Terlaksananya Penyusunan Kebijakan, Dukungan dan Fasilitasi Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik 100.00% 396,236,080 1 Rp - 100% 1,260,142,260 100% 2 1 9 7 Pemberdayaan Masayarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan Masayarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan Masayarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Meningkatnya pemahaman dalam menghadapi segala potensi ancaman 0.00%
Rp.108.376.600 100% Rp - 1.60% 108,376,600 287,121,000 2.48% 718,356,200 2.74% Rp - 100% 2 1 9 8 Kemitraan Kamtibmas Meningkatkan Pemahaman dalam Menjaga dan Memelihara Kewaspadaan Dini Masyarakat 100% 2 1 9 9 Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Lainnya Meningkatnya hubungan toleransi antar umat beragama 100% 657,461,210 100% Meningkatnya peran ormas VIII-34 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) 1,196,715,000 3,550,000,000 0.00207 680,000,000 100.00% 1,370,341,600 100% 202,745,000 1 208,820,000 100% 344,695,000 1 1,205,000,000 3.00% 367,460,000 278,918,400 100% 374,123,000 100% 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN (16) (17) (18) 1,815,000,000 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3,727,500,000 0.00207 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 680,000,000 100.00% Kesatuan 4,955,530,303 Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 550,000,000 1,250,000,000 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1,355,000,000 825,000,000 3.00% Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 335,500,000 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1,375,000,000 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Badan Kesbangpol Satpol PP Satpol PP Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol Satpol PP Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (1) (2) (3) (4) (5) dalam pemberdayaan masyarakat terciptanya stabilitas ketahanan ekonomi Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0.00% 12 bulan 0.00%
35.20%
2 1 9 11 Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada terlaksananya 7x Monev dan 24 SK Pengangkatan dan Pemberhentian DPRD dan Kepala Daerah terlaksananya 7x Monev dan 24 SK Pengangkatan dan Pemberhentian DPRD dan Kepala Daerah
0.00% 12 bulan 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol 4,830,789,500 12 bulan 4,987,369,402 12 bulan 5,989,367,202 12 bulan 1,885,307,280 12 bulan 1,885,307,280
Rp- Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Satpol PP 521,258,770 20.00% 730,617,649 40.00% 935,181,817 60.00% 3,866,886,700 80.00% 6,902,000,000 80.00% 6,902,000 100.00% Kesatuan Satpol PP Bangsa dan Politik Dalam Negeri 208,128,800 45.34% 242,650,150 78.83% 689,149,500 99.21% 974,215,000 99.58% 3,780,000,000 100.00% 780,000,000 100.00% Kesatuan Satpol PP 694,620,000 90.00% Rp - 35.53% Rp -
311,003,801 78.83% 789,889,850 43.26% Rp - 4x Monev dan 15 SK Pengan gkatan dan Pember hentian DPRD dan Kepala Daerah 85,100,000 62.16% 742,971,500 1,378,265,150 141,680,700 93.00% 57.43% 4x Monev Pemilukada 569,770,000 94.00% 1,920,641,200 66.47% 215,239,000 8 SK Pengang katan dan Pemberh entian Kepala Daerah 520,000,000 95.00% 2,405,000,000 74.70% Rp- 3x Monev dan 1 SK Pengangk atan dan Pemberhe ntian Kepala Daerah 50,000,000 95.00% 2,525,000,000 74.70% 400,000,000 terlaksanan ya 7x Monev dan 24 SK Pengangkat an dan Pemberhent ian DPRD dan Kepala Daerah Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Satpol PP Satpol PP Biro Pemerintahan 60.00% 189,720,000 64.00% 680,000,000 72.97% 680,000,000 100.00% 680,000,000 100.00% Kesatuan Satpol PP Rp -
Rp - 1.60% 287,121,000 2.48% 718,356,200 2.74% 1,205,000,000 3.00% 1,355,000,000 3.00% Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Satpol PP 4,830,789,500 12 bulan 4,987,369,402 12 bulan 5,989,367,202 12 bulan 1,885,307,280 12 bulan 1,885,307,280
Rp- Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Satpol PP Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-35
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan (1) (2) Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada (3) (4) (5) (6)
2 1 9 12 Peningkatan demokrasi 2 2 0 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 486,800,950,882 8,637,406,142 6,763,178,642 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 1,232,962,500 Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai 463,715,000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 177,550,000 VIII-36 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) REALISASI 2013 2014 2015 Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (7) (8) (9) 0.00% (10) (11) - (13) - 100% (12)
289,230,665,640 187,977,012,356 262,958,730,849 13,206,956,286 8,773,109,988 16,099,956,576 10,219,203,500 16,965,265,000 11,871,880,000 4,092,976,298 5,310,108,776 4,466,885,000 237,350,000 435,775,000 450,500,000 103,520,000 134,869,300 176,000,000 TARGET 2016 Target Kinerja (15) 390,650,000 100% (14) 100% 341,237,729,971 15,735,670,000 10,894,700,000 4,303,270,000 251,700,000 286,000,000 2017 Keuangan (16) 1,375,000,000 750,000,000 311,086,335,277 16,522,453,500 11,439,435,000 4,518,433,500 264,285,000 300,300,000 KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (17) BIDANG URUSAN (18) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
KODE (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) (3) (4) (5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai 2012 Keuangan (6) 56,800,548,436 23,852,681,938 29,032,317,597 728,204,000 REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 100% (16) 300,000,000 (17) (18) administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian (19) Sekretariat DPRD 44,530,678,206 22,402,891,588 56,073,461,099 29,660,919,559 80,390,234,860 31,485,765,000 74,913,504,936 33,809,349,000 78,659,180,183 35,499,816,450 Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Sekretariat Daerah 20,627,923,218 225,815,000 23,869,272,790 518,240,000 45,253,202,440 1,159,440,000 37,433,883,936 1,221,600,000 39,305,578,133 1,282,680,000 Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-37
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan (1) (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3) PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (4) (5) (6) 548,171,900 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 1,960,162,500 1,271,680,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 100% 512,430,000 VIII-38 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) REALISASI 2013 2014 2015 Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (7) (8) 1,274,048,400 (9) (10) 1,908,703,750 (11) (12) 2,441,827,420 (13) 100% 2,270,258,298 1,397,438,298 100% 3,153,250,000 2,056,815,000 100% 2,554,230,000 1,753,780,000 100% 100% 754,750,000 100% 1,042,550,000 100% 690,300,000 100% TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) 2,319,772,000 100% 2,436,830,000 2,012,730,000 100% 352,200,000 100% 2017 Keuangan (16) 2,435,760,600 300,000,000 8,673,353,063 2,214,003,000 6,386,650,063 KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (17) 100% 100% BIDANG URUSAN (18) Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Inspektorat Provinsi Inspektorat Provinsi
KODE (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai (3) PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai (4) (5) 100% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 2012 Keuangan (6) 72,150,000 103,902,500 2,165,957,589 1,146,067,289 849,385,900 REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (7) 100% (8) (9) 8,800,000 100% (10) 41,400,000 (11) 100% (13) 72,700,000 100% (12) (15) 71,900,000 100% (14) (16) 72,700,000 (17) 100% (18) Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian (19) Inspektorat Provinsi 100% 49,250,000 Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Inspektorat Provinsi 100% 60,020,000 100% 12,485,000 100% 37,450,000 100% 100% 300,000,000 100% Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Inspektorat Provinsi 2,544,666,251 1,486,197,690 628,742,100 6,410,934,497 2,607,882,497 2,608,930,700 5,122,805,313 2,509,910,000 701,310,000 5,434,567,000 2,143,393,000 2,050,504,000 5,706,295,350 2,250,562,650 2,153,029,200 Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-39
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan (1) (2) Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai (3) PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai (4) (5) (6) 71,050,000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 99,454,400 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 7,552,276,449 1,803,785,234 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 2,167,199,659 VIII-40 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) REALISASI 2013 2014 2015 Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan (7) (8) 108,718,150 (9) (10) 575,887,200 (11) (12) 302,410,000 321,008,311 618,234,100 1,609,175,313 10,490,894,240 1,989,048,952 9,363,691,635 2,391,425,740 12,133,217,035 3,137,100,440 1,887,068,578 1,850,402,056 2,807,234,620 Target Kinerja (13) TARGET 2016 (14) 25,000,000 1,215,670,000 12,342,996,600 3,556,452,600 2,347,895,000 Target Kinerja (15) 100% 2017 Keuangan (16) 26,250,000 1,276,453,500 300,000,000 12,960,146,430 3,734,275,230 2,465,289,750 KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (17) BIDANG URUSAN (18) Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Diklat Badan Diklat
KODE (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai (3) PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai (4) (5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 2012 Keuangan (6) 120,545,500 3,357,626,056 103,120,000 15,554,899,656 4,952,411,266 9,667,164,640 REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (7) (8) 10,049,600 (9) (10) 85,139,000 (11) (12) 20,000,000 (13) (14) 129,764,000 (15) (16) 136,252,200 (17) (18) Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian (19) Badan Diklat 6,604,727,110 4,909,184,139 6,112,081,975 6,308,885,000 6,624,329,250 Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Badan Diklat 127,540,700 56,800,000 100% 300,000,000 Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Badan Diklat 18,498,583,312 6,400,527,309 17,365,371,492 8,853,447,030 20,310,045,380 9,699,913,920 21,939,437,620 13,291,297,000 23,036,409,501 13,955,861,850 Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian DPPKAD 10,742,772,643 6,884,615,462 8,084,511,500 8,027,097,400 8,428,452,270 Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian DPPKAD Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-41
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan (1) (2) Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai (3) PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai (4) (5) (6) 397,475,750 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 501,312,400 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 36,535,600 RUTIN 1,424,007,570 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 521,258,770 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 208,128,800 VIII-42 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) REALISASI 2013 2014 2015 Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan (7) (8) (9) (10) (11) (12) 22,460,000 45,002,000 374,836,500 1,272,525,460 1,438,299,500 2,082,298,240 60,297,900 144,007,500 68,485,220 2,074,161,450 8,145,911,630 6,992,642,900 730,617,649 5,335,525,480 3,866,886,700 242,650,150 689,149,500 777,425,000 Target Kinerja (13) TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) 197,000,000 355,558,000 68,485,220 100% 8,739,462,700 5,804,370,700 764,160,000 2017 Keuangan (16) 206,850,000 373,335,900 300,000,000 9,176,435,835 6,094,589,235 802,368,000 KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (17) BIDANG URUSAN (18) Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) DPPKAD DPPKAD DPPKAD Satpol PP Satpol PP
KODE (1) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai (3) PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai (4) (5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 2012 Keuangan (6) 694,620,000 954,945,446 496,753,646 362,406,000 REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (7) (8) 311,003,801 789,889,850 (9) (10) 742,971,500 1,378,265,150 (11) (12) 569,770,000 1,689,571,200 88,990,000 (13) (14) (15) 516,550,000 1,479,077,000 175,305,000 100% (16) 542,377,500 1,553,030,850 300,000,000 (17) (18) Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian (19) Satpol PP Satpol PP Satpol PP 1,406,150,132 547,799,133 1,074,857,163 842,814,963 1,553,228,200 1,088,115,000 1,422,080,000 1,180,660,000 1,493,184,000 1,239,693,000 Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Sekretariat Korpri 328,660,000 200,592,200 317,180,000 165,420,000 173,691,000 Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Sekretariat Korpri Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-43
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan (1) (2) Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai (3) PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai (4) (5) (6) 43,490,000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 52,295,800 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan publik dan administrasi perkantoran yang prima (%) Persentase pelayanan administrasi perkantoran 3,053,900,000 2,345,184,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (%) PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 677,616,000 VIII-44 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) REALISASI 2013 2014 2015 Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan (7) (8) (9) (10) (11) (12) 5,760,000 16,350,000 85,070,000 523,930,999 15,100,000 62,863,200 0% 5,189,689,000 2,688,030,000 0% 4,110,566,200 3,496,036,200 0% 5,159,903,000 3,490,758,000 0% 2,348,259,000 0% 283,510,000 0% 1,642,375,000 Target Kinerja (13) 0% 0% TARGET 2016 (14) 25,000,000 51,000,000 55,895,695,000 4,798,380,000 51,053,545,000 Target Kinerja (15) 100% 0 0 2017 Keuangan (16) 26,250,000 53,550,000 300,000,000 7,218,000,000 6,798,000,000
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (17) 1 1 BIDANG URUSAN (18) Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Sekretariat Korpri Sekretariat Korpri Sekretariat Korpri Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
KODE (1) 2 2 0 1 2 2 0 2 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur pada Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta(%) (3) PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai (4) (5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan TerwujudnyaPeni ngkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang kapabilitas dan berkompetensi pada Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta melaluiPeningkat an kemampuan /ketrampilan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan Meningkatnya tertib pelaporan pengelolaan administrasi keuangan (%) PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan WAJIB Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 80.85% Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala daerah n/a 12 bln 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (6) 31,100,000
(7) 0%
153,400,000
(9) 0 0
119,380,000 194,200,000
(11) 0%
(12)
26,770,000
(13) 0%
(14)
43,770,000
(15) 0 0 (16) 120,000,000 250,000,000 (17) 1 1 (18) Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian (19) Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
0% 0% 17,440,000 0% 0% 100% 300,000,000 1 Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta 388,696,847,094 24,860,621,400 91.70% 718,028,600 12 bln 189,018,628,465 35,119,499,392 1,143,229,160 12 bln 66,179,012,064 35,149,617,072 3,845,000,172 100% 12 bln 111,777,159,161 48,880,000,000 100% 4,939,555,000 12 bln 142,377,486,115 60,586,700,000 7,007,276,000 12 bln 147,640,877,415 63,616,035,000 7,708,003,600 95 Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat Sekretariat DPRD Biro Umum dan Perlengkapan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-45
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 2 2 0 3 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Catatan hasil pemeriksaan Terlaksananya kegiatan pertemuan dialog/audiensi antara kepala daerah/wakil kepala daerah dengan tokoh- tokoh masyarakat Bangka Belitung Jakarta/luar Jakarta Catatan hasil pemeriksaan WDP WDP 400,000,000 2,630,292,807 WDP 492,400,000 2,998,262,924 WDP 547,130,000 3,071,054,982 WDP 700,000,000 4,317,614,320 WDP Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 88.69% 218,532,200 82.64% 273,193,600 88.14% 349,869,460 100% 420,000,000 100% Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya 1x sosialisasi peraturan tentang Hibah, Monev dan verifikasi sebanyak 15 proposal atas instansi penerima dana hibah dan monev di 7 Kab/kota yang menerima dana DKTP Terlaksananya 1x sosialisasi peraturan tentang Hibah, Monev dan verifikasi sebanyak 15 proposal atas instansi penerima dana hibah dan monev di 7 Kab/kota yang menerima dana DKTP
Terlaksanany a 1x sosialisasi peraturan tentang Hibah, dan monev di 7 Kab/kota yang menerima dana DKTP 1,024,986,000 Terlaksa nanya 7x Monev dan evaluasi proposal atas instansi penerim a bantuan hibah VIII-46 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) 639,115,000 4,676,453,000 WTP 378,000,000 200,000,000 Terlaksan anya 8x Monev dan evaluasi proposal atas instansi penerima bantuan hibah 2017 Keuangan (16) 4,556,290,100 396,900,000 500,000,000 KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (17) WTP Terlaksanan ya 1x sosialisasi peraturan tentang Hibah, Monev dan verifikasi sebanyak 15 proposal atas instansi penerima dana hibah dan monev di 7 Kab/kota yang menerima dana DKTP BIDANG URUSAN (18) daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat DPRD Biro Pemerintahan
KODE (1) 2 2 0 4 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) (3) (4) (5)
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (upgrading) Hasil evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (kategori)
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pada APBD yang sesuai target dan tepat waktu Optimalnya pelaksanaan kegiatan pada APBD yang sesuai target dan tepat waktu 206 paket pengadaan barang/jasa yang dilelangkan 202 paket pengadaa n barang/ja sa yang dilelangka n, paket kegiatan yang dimonitor dan teridentifi kasi nya kerusakan ruas jalan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah pengembalian uang yang telah Indeks Reformasi Birokrasi 0 0 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (6) (7)
1,199,754,900 180 paket pengadaan barang/jas a yang dilelangka n, 60 paket kegiatan APBD yang dimonitor (8) (9)
701,894,185 190 paket pengad aan barang/j asa yang dilelang kan, 60 paket kegiata n APBD yang dimonit or, 5 set buku laporan, 5 peralata n, 75 buku (10) (11)
1 unit 2,050,656,317 210 paket pengadaan barang/jasa yang dilelangkan, 10 set buku laporan, 55 peserta, 32 peserta , 75 buku (12) 161,170,000 1,994,875,000 (13)
220 paket pengada an barang/j asa yang dilelangk an, 36 SKPD, 190 Paket Pengada an Barang/j asa, 55 peserta, 7 Kab/kota ,50 peserta, 7 biro, 35 SKPD dan 7 Biro, 84 Operator SiRUP dan Monev (14) (15)
4,588,509,000 230 paket pengadaa n barang/jas a yang dilelangka n, 36 SKPD, 200 Paket Pengadaa n Barang/ja sa, 55 peserta, 7 Kab/kota ,50 peserta, 7 biro, 84 Operator SiRUP dan E-Monev (16)
5,506,210,800 (17) 95 (18) Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian (19) Sekretariat Korpri Inspektorat Provinsi Biro Pembangunan 2,695,034,000 3,953,937,500 4,112,000,000 5,416,598,000 5,961,802,000 6,555,921,200 Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Inspektorat Provinsi 0 39.42 45.00% 55.00% 65.00% 65.00% Otonomi daerah, pemerintah Inspektorat Provinsi Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-47
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) disetor ke kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah Prosentase jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai kategori (A) atau (B) 19.51% 19.51% Prosentase jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas Negara/Daerah atas temuan hasil Audit BPK- RI dan pengawasn APIP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung . Prosentase jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti. 92.81% 91.04% 92.81% 91.04% Prosentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat 100.00% 100.00% Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Meningkatnya pelaksanaan Meningkatnya pelaksanaan
VIII-48 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) REALISASI 2013 2014 2015 Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 12.20% 7.32% 45.00% 65.00% 92.83% 92.83% 96.00% 97.00% 89.56% 88.47% 94.00% 96.00% 100.00% 100.00 100.00% 100.00% % 4 Kasus 128,361,932,500 4 Kasus 186,234,900 4 Kasus 445,008,000 4 Kasus, 2 Monev TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) 75.00% 98.00% 97.00% 100.00% 875,540,000 4 Kasus, 2 Monev 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN (16) (17) (18) an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian 75.00% Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian 98.00% Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian 97.00% Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian 100.00% Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, 1,100,000,000 50% SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Inspektorat Provinsi Inspektorat Provinsi Inspektorat Provinsi Inspektorat Provinsi Biro Hukum
KODE (1) 2 2 0 5 2 2 0 6 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) (3) (4) (5) Pengendalian Pelaksanaan KDH hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Meningkatnya kemampuan aparatur penyelenggara pemerintah daerah di bidang pengawasan yang profesional dan kompeten sesuai tugas pokok dan fungsinya Jumlah unit kerja yang mendapatkan akuntabilitas minimal B (SKPD) a). Sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD 48 orang 48 orang b). Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa 3 orang 3 orang JumlahPeningkat an sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD/Peng adaan Barang dan Jasa : JumlahPeningkata n sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD/Penga daan Barang dan Jasa : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Adanya kebijakan sistem dan prosedur yang dapat menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi pengawasan Rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti (%)
2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (6) 600,000,000 (7) (8) 674,000,000 (9) (10) 689,800,000 (11) (12) 742,400,000 (13) (14) 1,276,702,000 (15) (16) 1,448,333,900 (17) (18) pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian (19) Inspektorat Provinsi 16 orang 15 orang 7 orang 8 orang 8 orang 88 orang Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Inspektorat Provinsi
3 orang
1 orang
1 Sistem dan seperan gkat alat penunja ng 6 orang 129,400,000 Penyempurna an sistem dan seperangkat alat penunjang 7 orang 661,950,000 1 sistem bebasis web bases, 1 unit pengend alian gratifikas 7 orang 798,557,000 1 sistem bebasis web bases, 1 unit pengendal ian gratifikasi, 32 orang Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat 878,412,700 Inspektorat Provinsi Badan Pendidikan dan Latihan Inspektorat Provinsi Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-49
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) i, dan penilaian indeks reormasi birokrasi tahun 2016 - 80% Terkoordinirnya SKPD dalam pelaksanaan RB Terkoordinirnya SKPD dalam pelaksanaan RB
0% 2 2 0 7 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)
3 kasus 44,760,000
2 2 0 8 Penataan Peraturan Perundang-undangan Terwujudnya produk hukum daerah provinsi sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan Terwujudnya produk hukum daerah provinsi sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan 559 PHD dan 6 Rakor/ Bimtek/ Sosialisasi / Penyuluh an Hukum 1,067,084,000 1415 PHD dan 6 Rakor/ Bimtek/ Sosialisasi/ Penyuluha n Hukum 1,570,019,906 1485 PHD dan 6 Rakor/ Bimtek/ Sosialisa si/ Penyulu han Hukum 848,172,727 1412 PHD dan 5 Rakor/ Bimtek/ Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum 2,449,413,288 1462 PHD dan 6 Rakor/ Bimtek/ Sosialisa si/ Penyuluh an Hukum Penataan Peraturan Perundang-undangan Hasil-hasil rapat, persidangan dan produk perundang- undangan yang terdokumentasika n Hasil-hasil rapat, persidangan dan produk perundang- undangan yang terdokumentasika n 50% 90.70% 158,044,200 99.55% 105,925,000 100% 410,000,000 100% 2 2 0 9 Penataan Daerah Otonomi Baru Terlaksananya penyerahan urusan dari Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah Terlaksananya penyerahan urusan dari Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah
Terlaksana nya rapat fasilitasi penataan urusan sebanyak 750,049,200 Terlaksa nanya rapat fasilitasi penataa n 909,336,000 Terlaksanany a rapat fasilitasi penataan urusan sebanyak 3x 567,302,000 Terlaksa nanya rapat fasilitasi penataa n urusan VIII-50 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) dan penilaian indeks reormasi birokrasi tahun 2017 85% 167,310,000
2,310,350,000 1512 PHD dan 7 Rakor/ Bimtek/ Sosialisasi / Penyuluha n Hukum 70,600,000 100 212,080,000 Terlaksan anya rapat fasilitasi penataan urusan sebanyak 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (16) (17) 220,000,000 terkoordinir nya SKPD di lingkungan Pemprop.K ep Babel
3,200,000,000 100% 74,130,000 750,000,000 Terlaksanan ya rapat fasilitasi penataan urusan sebanyak BIDANG URUSAN (18) daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Biro Organisasi Inspektorat Provinsi Biro Hukum Sekretariat DPRD Biro Pemerintahan
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (1) (2) Provinsi sebanyak 9 Urusan (3) Provinsi sebanyak 9 Urusan (4) (5) 2 2 0 10 Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kab/Kota Terwujudnya produk hukum daerah kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan Terwujudnya produk hukum daerah kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan 545 PHD 2 2 0 11 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan Terlaksananya percepatan di 47 Kab yang melaksanakan PATEN, terevaluasinya 12 Kinerja kecamatan dan tersedianya 97 buku database kecamatan Terlaksananya percepatan di 47 Kab yang melaksanakan PATEN, terevaluasinya 12 Kinerja kecamatan dan tersedianya 97 buku database kecamatan Belum adanya kecamatan yang melaksanakan PATEN
2 2 0 12 Pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan Efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan Efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan Efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan penempatan pejabat belum sesuai penempatan pejabat belum sesuai
2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (6) (7) 3x (8) (9) urusan sebanya k 3x (10) (11) (13) sebanya k 2x, dan penyera han urusan dari kab/kota ke Prov sebanya k 9 urusan 289,778,000 450 PHD (12) (14) (15) 3x (16) (17) 3x, dan penyerahan urusan dari kab/kota ke Prov sebanyak 9 urusan (18) daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian (19) 205,844,000 379 PHD
10 Kecamatan yang melaksana kan PATEN, 3 Kecamatan dengan kinerja berpredika t 278,846,500 698,238,600 395 PHD 13 Kecama tan yang melaksa nakan PATEN, 3 Kecama tan dengan kinerja berpredi kat, dan 47 buku databas e kecamat an - 134,694,400 924,490,150 410 PHD 16 Kecamatan yang melaksanakan PATEN, 3 Kecamatan dengan kinerja berpredikat dan 25 Buku database kecamatan 1,894,788,000
160,780,000 460 PHD
8 Kecamata n yang melaksana kan PATEN, 3 Kecamata n dengan kinerja berpredika t dan 25 Buku database kecamata n 380,000,000 100% 1,300,000,000 Terlaksanan ya percepatan di 47 Kab yang melaksanak an PATEN, terevaluasin ya 12 Kinerja kecamatan dan tersedianya 97 buku database kecamata Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Biro Hukum Biro Pemerintahan
82% 82% 892,735,000 892,735,000 87% 87% 1,300,000,000 1,300,000,000 penempata n pejabat sesuai kompeten penempata n pejabat sesuai kompeten Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Biro Organisasi Biro Organisasi Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-51
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (1) 2 2 0 (2) 13 Peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Penerapan SPM dan SOP untuk meningkatkan pelayanan publik (3) Penerapan SPM dan SOP untuk meningkatkan pelayanan publik (4) SOP dan SPM belum disusun (5) - (6)
(11) 90% (13) 816,032,000 95% (12) 2 2 0 14 Bantuan Hukum Persentase lansia yang mendapat bantuan hukum Persentase lansia yang mendapat bantuan hukum
2 2 0 15 Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Meningkatnya sarana prasarana hukum yang memadai gunaPeningkatan pelayanan informasi hukum Meningkatnya sarana prasarana hukum yang memadai gunaPeningkatan pelayanan informasi hukum 559 PHD 95,490,000 1415 PHD 170,297,100 1485 PHD 383,454,450 1412 PHD 512,692,000 1462 PHD 2 2 0 16 Penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi tertatanya kelembagaan SKPD Pemprov. Kep. Babel dalam struktur yang rasional, efektif, dan efisien. tertatanya kelembagaan SKPD Pemprov. Kep. Babel dalam struktur yang rasional, efektif, dan efisien. unit kerja belum tertata
75% 170,000,000 80% 2 2 0 17 Pengembangan koordinasi dan sikronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Meningkatnya koordinasi dan sikronisasi antara Pemprov dan pemkab/kota dalam penataan kelembagaan SKPD Meningkatnya koordinasi dan sikronisasi antara Pemprov dan pemkab/kota dalam penataan kelembagaan SKPD Penataan kelembagaan SKPD berjalan sendiri - sendiri
0% 85% 2 2 0 18 Penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Tertatanya manajemen pengelolaan SKPD serta nomenklatur, struktur, Tertatanya manajemen pengelolaan SKPD serta nomenklatur, struktur, sistem pengelolaan belum maksimal
65% 892,735,000 70% VIII-52 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 TARGET 2016 Target Kinerja (14) 82,325,000 (15) 97% 323,000,000 1512 PHD 385,520,000 85% 251,440,000 85% 73,710,000 75% 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (16) 400,000,000 (17) Seluruh SKPD memiliki SOP dan SPM 50,000,000 25% 450,000,000 100% 465,000,000 tertatanya kelembagaa n SKPD 300,000,000 Penataan dan sinkronisasi kelembagaa n Provinsi, Kabupaten/ Kota 330,000,000 seluruh SKPD menerapka n manajemen BIDANG URUSAN (18) Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Biro Organisasi Biro Hukum Biro Hukum Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (1) (2) kewenangan dan tupoksi SKPD (3) kewenangan dan tupoksi SKPD (4) (5) 2 2 0 20 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Prosentase alumni diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional Prosentase alumni diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional 838 412 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 228 Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur rendahnya kuantitas aparatur yang memiliki kompetensi meningkatnya kuantitas aparatur yang memiliki kompetensi 1 kali bimtek 50 peserta Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pelaksana an bimtek dan rapat, sosialisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terwujudnyaPeni ngkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaluiPeningkat an kemampuan/ketr terwujudnyaPenin gkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaluiPeningkata n kemampuan/ketra 99.45 2012 Keuangan (6) 87 23,449,000 109,982,200 842,145,600 99,454,400 REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian (19) 595 86 456 74 550 6,112,081,975 520 9,677,570,000 600 10,161,448,500 2,760.00 Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Badan Pendidikan dan Latihan 50 peserta pelaksanaa n bimtek dan rapat, sosialisasi 100 398,530,000 100,281,100 80 peserta, 20 SOP 1,446,725,600 pelaksa naan bimtek dan rapat, sosialisa si 321,008,311 100 252,231,100 181,868,100 360 peseta, 40 Peserta, 100 Peserta dan 40 peserta 1,977,519,000 pelaksanaan bimtek dan rapat 618,234,100 80 620,858,000 620,624,000 1,423,888,420 1,609,175,313 60 peserta, 40 peserta, 60 peserta, 50 peserta
80 267,456,000 625,635,000 80 peserta, 50 peseta, 50 peserta, 40 peseta
pelaksana an bimtek dan rapat, sosialisasi 1,215,670,000 814,593,150 1,245.00 Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian 770,000,000 90 750,000,000 pelaksanaa n bimtek dan rapat, sosialisasi Badan Pendidikan dan Latihan Biro Pembangunan Biro Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-53
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur ampilan dengan mengikuti pelatihan/pendidi kan Prosentase pengembangan kualitas penyelenggara diklat yang mengikuti pelatihan mpilan dengan mengikuti pelatihan/pendidik an Prosentase pengembangan kualitas penyelenggara diklat yang mengikuti pelatihan 55 87 55 86 10 74 63 6,112,081,975 63 n/a 99 93 81 1,609,175,313 Prosentase Widyaiswara yang mengikuti pengembangan SDM widyaiswara Prosentase Widyaiswara yang mengikuti pengembangan SDM widyaiswara
Rp77.10 Rp83.77 17 95 18 620,858,000 18 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pelaksana an bimtek dan rapat, sosialisasi 842,145,600 pelaksanaa n bimtek dan rapat, sosialisasi 1,446,725,600 pelaksa naan bimtek dan rapat, sosialisa si 1,977,519,000 pelaksanaan bimtek dan rapat 1,423,888,420
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat di bidang Hukum Meningkatnya Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat di bidang Hukum
4 orang 202,390,000 10 orang VIII-54 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) 9,667,570,000 63 2,555,000,000 775,803,000 18
pelaksana an bimtek dan rapat, sosialisasi 250,000,000 15 orang 2017 Keuangan (16) 10,150,948,500 2,682,750,000 814,593,150 750,000,000 400,000,000 KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (17) 90 90 77 pelaksanaa n bimtek dan rapat, sosialisasi 100% BIDANG URUSAN (18) Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Badan Pendidikan dan Latihan Badan Kepegawaian Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Biro Organisasi Biro Hukum
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (1) (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase Peningkatan kemampuan APIP (3) Peningkatan Kemampuan APIP (%) (4)
(5) - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapabilitas dan kompetensi aparatur bagi aparatur Kantor Perwakilan Prov. Kep. Babel di Jakarta
21 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Meningkatnya pendidikan dan pelatihan aparatur bagi aparatur Sekretariat DPP Korpri Prov. Kep. Bangka Belitung
76% Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 102 Rp97.10 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur terlaksananya pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional dan sejahtera melaluiPeningkat an pendidikan dan karir aparatur serta penempatan aparatur yang sesuai terlaksananya pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional dan sejahtera melaluiPeningkata n pendidikan dan karir aparatur serta penempatan aparatur yang sesuai kompetensi dan kebutuhan 71.23 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (6) (7) 60 orang (8) 49,250,000 (9)
(11) 0
(12)
(13) 0
(14)
(15) 0
(16)
(17) (18) Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian (19) Inspektorat Provinsi
0 352,145,700 97% 193 Rp83.77 3,783,776,950 86.18 100% 194,200,000 0 782,676,879 76% 791,172,700 26% 103 Rp95.01 117 ######## ### 2,621,186,886 100 4,115,443,600 80
0 276,834,650 90%
115 ##### ##### ##
4,406,373,000 80
0% 1,174,030,500 90% 115 ###### ###### 7,725,070,000 200,000,000 1,232,732,025 90 100% 76% 90 Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Sekretariat Korpri Badan Pendidikan dan Latihan Badan Kepegawaian Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-55
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (1) (2) kompetensi dan kebutuhan organisasi (3) organisasi (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) n/a 71 86 88 4,406,373,000 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terpenuhinya kualitas dan kuantitas PNS yang berkualitas Terpenuhinya kualitas dan kuantitas PNS yang berkualitas 100 102 97 193 84 103 95 117 620,858,000 115 22 Peningkatan akuntabilitas Kepala Daerah meningkatnya predikat penilaian LAKIP dari C ke B meningkatnya predikat penilaian LAKIP dari C ke B Nilai LAKIP masih C
50% 400,000,000 492,400,000 547,130,000 700,000,000 81% 516,855,600 68.19% 343,663,000 575,657,550 VIII-56 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 TARGET 2016 (14) 8,975,000,000 775,803,000 230,940,000 639,115,000 Target Kinerja (15) 115 70% 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (16) (17) 9,423,750,000 90 814,593,150 90 161,658,000 SKPD yang SAKIPnya baik BIDANG URUSAN (18) Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Badan Kepegawaian Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Biro Organisasi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Sekretariat DPRD
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (1) (2) 23 Peningkatan pengelolaan keuangan daerah (3) Persentase fasilitasi fungsi penganggaran DPRD melalui mekanisme dan tata cara penyusunan APBD dan APBD-P (4) Disahkannya perda APBD dan APBD Perubahan (5) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sinkronisasi kebijakan kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi dan nasional (%) Sinkronisasi kebijakan kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi dan nasional (%) 100% 88.69% 100% 25 Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (sebelum) menjadi ProgramPeningkatan Pajak Daerah dan Restribusi serta Pendapatan Lain-lain Sinkronisasi kebijakan kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi dan nasional (%) Sinkronisasi kebijakan kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi dan nasional (%) 100% 100% 26 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah Asset daerah yang dapat dipertanggungja wabkan dan diyakini kebenarannya (%) Asset daerah yang dapat dipertanggungjaw abkan dan diyakini kebenarannya (%) 100% 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 396,900,000 (17) (18) Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian (19) Sekretariat DPRD 218,532,200 82.64% 211,048,002 100% 198,499,001 100% 273,193,600 336,592,457 100% 88.14% 2,502,684,500 100% 349,869,460 508,202,700 352,109,000 100% 100% 100% 420,000,000 100% 663,898,280 100% 2,107,658,872 100% 378,000,000 781,702,280 100% 2,189,471,000 100% 859,872,508 2,808,003,100 100% 100% 100% Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
77,848,100 0
0 100% 1,593,926,000 100% 1,188,464,200 100% Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-57
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (1) (2) 27 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya tertib pelaporan pengelolaan administrasi keuangan (%) (3) Meningkatnya tertib pelaporan pengelolaan administrasi keuangan (%) (4) 100% (5) 100% (6) 60,113,900 (7) 100% (8) (9) 60,297,900 100% (10) 144,107,500 (11) 100% (13) 68,485,220 100% (12) meningkatnya predikat penilaian LAKIP dari C ke B meningkatnya predikat penilaian LAKIP dari C ke B Nilai LAKIP masih C pelaksana an Rapat penyusun an dan evaluasi 346,203,350,000
pelaksa naan rapat 28,125,000 0
0 28 Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tersedianya 1 (satu) pedoman umum penyelenggaraan asas tugas pembantuan di prov. kep. Babel dan tersosialisasinya 2(dua) peraturan DKTP di Prov. Kep. Babel Tersedianya 1 (satu) pedoman umum penyelenggaraan asas tugas pembantuan di prov. kep. Babel dan tersosialisasinya 2(dua) peraturan DKTP di Prov. Kep. Babel
1 (satu) pedoman umum penyeleng garaan asas tugas pembantu an di prov. kep. Babel dan 2x sosialilsasi peraturan DKTP di Prov. Kep. Babel 288,089,310
29 Pemberdayaan Jasa Konstruksi 1 bimtek 1 bimtek 144,666,400 50 orang 133,629,900 50 orang 128,787,000
31 Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Manajemen dan Tata Kelola yang Partisifasif Transparan dan Akuntabel... 0 0
0 100%
Rp. 39.996.000
VIII-58 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 TARGET 2016 Target Kinerja (15) 68,485,220 100% (14)
pelaksana an rapat
100% 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (16) 300,000,000 (17) 100% 250,000,000
Tersedianya 1 (satu) pedoman umum penyelengg araan asas tugas pembantua n di prov. kep. Babel dan tersosialisas inya 2(dua) peraturan DKTP di Prov. Kep. Babel 100 150,000,000 BIDANG URUSAN (18) Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaia n, dan persandian Otonomi daerah, pemerintah an umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Biro Organisasi Biro Pemerintahan Biro Pembangunan Badan Kesbangpol
KODE (1) 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) (3) (4) (5) KETAHANAN PANGAN RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan WAJIB Peningkatan Ketahanan Pangan Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah khususnya beras, distribusi, konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras, keanekaragaman dan cadangan bahan pangan daerah (%)(%) guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Pertumbuhan tingkat produksi beras pada kawasan KTM Batu Betumpang Persentase ketersediaan bahan pangan daerah (%) Pertumbuhan tingkat produksi beras pada kawasan KTM Batu Betumpang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening PersentasePening 100% 2012 Keuangan (6) 1,527,173,599 781,545,261 569,827,061 152,709,700 59,008,500 tidak ada di Lap. Realisasi APBD tidak ada di Lap. Realisasi APBD 745,628,338 745,628,338 2,315,423,313 1,838,225,413 1,313,195,213 335,028,200 92,345,000 REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) kepegawaia n, dan persandian (19) 4,310,763,538 3,483,062,506 7,083,731,200 7,665,640,000 7,983,017,500 1,517,510,113 786,062,853 731,447,260 tidak ada di Lap. Realisasi APBD 1,461,465,326 1,136,193,826 325,271,500 tidak ada di Lap. Realisasi APBD 1,535,190,000 1,216,400,000 298,790,000 20,000,000 2,636,180,000 1,331,180,000 990,000,000 215,000,000 2,702,084,500 1,364,459,500 1,014,750,000 220,375,000 Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan tidak ada di Lap. Realisasi APBD tidak ada di Lap. Realisasi APBD tidak ada di APBD-P 100,000,000 102,500,000 Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan tidak ada di Lap. Realisasi APBD tidak ada di Lap. Realisasi APBD tidak ada di APBD-P tidak ada di PPAS 100% 300,000,000 Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan 2,793,253,425 2,793,253,425 2,021,597,180 2,021,597,180 100% 5,548,541,200 5,548,541,200 7 Kab/kota 5,029,460,000 5,029,460,000 35 5,280,933,000 5,280,933,000 35 Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan 100% 7 Kab/kota 35 35 Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan 18,193,253,200 20,930,462,148 24,831,036,620 32,837,614,510 34,769,614,510
100% 100% 3,072,121,250 2,667,196,250 275,296,000 100% 100% 3,036,085,110 2,202,114,610 100% 119,365,000 100% 2,768,507,000 2,043,492,000 100% 402,605,000 100% 2,768,507,000 2,043,492,000 402,605,000 Pemberday aan Masyarakat dan Desa Pemberday aan Masyarakat dan Desa BPMPD BPMPD 100% 88,265,000 100% 66,450,000 100% 66,450,000 Pemberday BPMPD Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-59
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) katan disiplin aparatur pegawai katan disiplin aparatur pegawai Penataan daerah otonomi baru 100% 97,657,000 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainya 100% 129,629,000 100% 626,340,500 100% Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 WAJIB Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Keuangan Desa Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase BUMDes dan pasar desa Yang Aktif Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif Persentase desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan SDA Persentase desa yang menyusun Peraturan Desa (PERDES), mengenai RKPDes, RPJMDes, APBDes Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan untuk lanjut usia yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan partisipatif Persentase desa yang mengimplementa Persentase BUMDes dan pasar desa Yang Aktif Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif Persentase desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan SDA Persentase desa yang menyusun Peraturan Desa (PERDES), mengenai RKPDes, RPJMDes, APBDes Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan untuk lanjut usia yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan partisipatif 10% 30.00%
10.00%
10.00%
477,197,900 63,149,100 10%
62,496,600 60%
40.00%
Rp - 30.00% 18,193,253,200 90,408,800 1,756,996,300 100% Rp - 5% 711,525,200 70% 1,435,173,000 20.00% 17,858,340,898 1,736,850,496 128,944,600 1,813,111,502 1,364,358,200 100% 10% 80% 10.00% 21,794,951,510 10% 3,209,107,510 100% 185,000,000 0% 1,776,124,000 90% 1,274,700,000 15.00% 2 2 2 4 Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG Persentase desa yang mengimplementas 10% 10% 351,552,200 10% 976,941,600 5% 645,891,900 5% 2,095,500,000 10% VIII-60 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) 255,960,000 100% 100% 30,069,107,510 175,000,000 10% 3,209,107,510 100% Rp- 10% 5,917,000,000 100% 5% 1,834,000,000 15% 1,183,000,000 10% 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN (16) (17) (18) 255,960,000 300,000,000 aan Masyarakat dan Desa Pemberday aan Masyarakat dan Desa Pemberday aan Masyarakat dan Desa Pemberday aan Masyarakat dan Desa 32,001,107,510 175,000,000 3,209,107,510 185,000,000 50% 100% 25% Pemberday aan Masyarakat dan Desa Pemberday aan Masyarakat dan Desa Pemberday aan Masyarakat dan Desa 6,142,000,000 100% Pemberday aan Masyarakat dan Desa 150,000,000 5.00% Pemberday aan Masyarakat dan Desa 2,285,000,000 100.00% Pemberday aan Masyarakat dan Desa 1,228,000,000 50% Pemberday aan Masyarakat SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD
KODE (1) 2 2 2 5 2 2 3 2 2 3 1 2 2 4 2 2 4 1 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) (3) (4) (5) Raskintis sikan TTG sesuai dengan OVOP Rasio TTG yang diaplikasikan dengan jumlah desa di kawasan KTM batu betumpang Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mendapat Raskintis ikan TTG sesuai dengan OVOP Rasio TTG yang diaplikasikan dengan jumlah desa di kawasan KTM batu betumpang Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mendapat Raskintis 100%
STATISTIK Pengembangan Data dan Informasi Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses
Pengembangan Data dan Informasi Pengembangan data/informasi Meningkattnya wawasan masyarakat terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Beitung Meningkatnya wawasan masyarakat terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Beitung
KEARSIPAN RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai 100% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan WAJIB Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Persentase SKPD Perpustakaan Arsip Kab/kota yang baik Persentase SKPD Perpustakaan Arsip Kab/kota yang baik 50% 2012 Keuangan (6) Rp -
1,959,445,328 1,677,482,328 1,201,879,028 253,102,900 92,600,000 129,900,400 281,963,000 REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) dan Desa
20% 200,000,000 20% Pemberday aan Masyarakat dan Desa BPMPD 100% 13,222,208,300 100% 12,169,184,200 100% 13,254,520,000 100% 17,751,000,000 100% 18,427,000,000 100% Pemberday aan Masyarakat dan Desa BPMPD 1,648,839,000 2,545,120,000 2,799,632,000 70% 1,443,549,000 75% 2,545,120,000 80% 2,799,632,000 80% Statistik Bappeda
1000 cd, 1000 buku 1000 cd, 1000 buku 95 Statistik Statistik Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Biro Umum dan Perlengkapan 1,077,568,446 3,923,506,247 4,543,864,500 9,759,639,000 13,083,263,000
100% 100% 2,810,255,000 2,280,705,000 437,480,000 100% 100% 3,195,413,000 1,447,225,000 100% 805,599,000 100% 7,808,263,000 1,719,292,000 100% 5,823,970,000 100% 7,808,263,000 1,719,292,000 5,823,970,000 Kearsipan Kearsipan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 100% 100% 46,300,000 45,770,000 100% 100% 58,250,000 100% 884,339,000 100% 69,500,000 100% 195,501,000 100% 100% 69,500,000 195,501,000 300,000,000 Kearsipan Kearsipan Kearsipan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 60% 1,077,568,446 67,756,800 70% 1,113,251,247 93,877,300 80.00% 1,348,451,500 142,210,000 90% 1,951,376,000 100,000,000 100.00% 5,275,000,000 200,000,000 100% Kearsipan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-61
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 2 2 4 2 2 4 2 3 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsiapan pengelolaan kearsipannya Pertumbuhan dokumen/arsip daerah yang berhasil diselamatkan Persentase Arsip yang terpelihara pengelolaan kearsipannya Pertumbuhan dokumen/arsip daerah yang berhasil diselamatkan Persentase Arsip yang terpelihara
8 arsip 71,485,000 74 arsip 0.33330 271,003,050 97 arsip 119,337,296 67% 139,528,100 230 arsip 57,075,000 83.33 191,269,000 240 arsip 58,300,000 83.33% 2 2 4 2 2 4 4 5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Persentase desa/kelurahan yang telah mendapat pelayanan informasi kearsipan Persentase SKPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baik pengelolaan kearsipannya Persentase desa/kelurahan yang telah mendapat pelayanan informasi kearsipan Persentase SKPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baik pengelolaan kearsipannya
70.00% 3% 0% 210,478,000 11.29% 619,471,300 18.81% 822,770,847 21.50% 956,672,500 21.50% 85% 2 2 5 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur terlaksananya pelayanan adm. Perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur terwujudnya disiplin aparatur terlaksananya pelayanan adm. Perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur terwujudnya disiplin aparatur 30% 30% 30% 86.72% 83.19% 85.41% 9,786,335,384 1,243,038,714 1,162,188,714 87.63% 14,350,000 0% 66,500,000 75.19% 17,312,460,570 1,206,305,743 1,200,365,743 90.31% 98.25% 5,940,000 20,446,388,644 3,449,975,486 2,520,449,156 929,526,330
13,284,884,800 3,962,067,000 3,072,127,000 100%
821,940,000 100%
68,000,000 100%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 2 5 2 2 5 2 2 5 1 2 3 WAJIB Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi FasilitasiPeningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi Persentase SKPD yang melaksanakan e- Government Persentase SKPD yang melaksanakan e- Government Meningkatnya jumlah invensi dan inovasi bidang komunikasi dan telekomunikasi Terwujudnya kualitas SDM Persentase SKPD yang melaksanakan e- Government Persentase SKPD yang melaksanakan e- Government Meningkatnya jumlah invensi dan inovasi bidang komunikasi dan telekomunikasi Terwujudnya kualitas SDM 30%
30%
Terwujudnya kualitas SDM 88.66%
90.43%
8,543,296,670 3,216,126,770 87.81%
302,069,600
3,464,930,300 stq/mtq,sa fari ramadhan, pemberan gkatan 16,106,154,827 8,305,867,155 82.56%
88.55% 6,941,092,472 stq/mtq ,safari ramadh an,pem berangk 16,996,413,158 4,688,083,555 100%
652,546,000 100% 5,932,359,819 stq/mtq,safari ramadhan,pe mberangkata n jamaah haji 9,322,817,800 6,607,105,800 100%
318,190,000 100% 168,840,000 informasi dan publikasi bidang kesejhat VIII-62 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) 382,938,000 250 arsip 71,817,000 100% 674,415,000 24.19% 722,206,000 100.00% 9,171,474,000 3,432,245,000 3,320,305,000 100% 86,940,000 100% 25,000,000 100% 100% 5,739,229,000 3,400,694,000 100%
66,350,000 100% 81,850,000 informasi dan publikasi bidang kesejhater aan 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN (16) (17) (18) 365,000,000 250 arsip Kearsipan 130,000,000 300 arsip Kearsipan 1,455,000,000 186 desa Kearsipan 3,125,000,000 100% Kearsipan 9,460,614,600 3,518,051,125 3,403,312,625 89,113,500 100% 100% Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika 25,625,000 300,000,000 100% Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika 5,942,563,475 3,485,711,350 100% Komunikasi dan Informatika
Komunikasi dan Informatika 68,008,750 100% Komunikasi dan Informatika 150,000,000 Informasi dan publikasi bidang kesejhatera an Komunikasi dan Informatika SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Dinas PU Diskominfo Biro Kesra
KODE (1) 2 2 5 4 2 2 5 5 2 2 5 6 2 2 6 2 2 6 1 3 3 1 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) (3) (4) (5) Kerjasama Informasi dan Media Massa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi Masih adanya SKPD yang tidak menyampaikan laporan secara lengkap Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi Masih adanya SKPD yang tidak menyampaikan laporan secara lengkap 30% 0 97.59%
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
0% Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 30%
PERPUSTAKAAN Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Persentase perpustakaan aktif (%) Persentase perpustakaan aktif (%) 87% Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pertumbuhan jumlah kunjungan di perpustakaan Provinsi Rasio jumlah buku di perpustakan KTM batu betumpang dengan jumlah penduduk di kawasan KTM Batu Betumpang Pertumbuhan jumlah kunjungan di perpustakaan Provinsi Rasio jumlah buku di perpustakan KTM batu betumpang dengan jumlah penduduk di kawasan KTM Batu Betumpang 0
URUSAN PILIHAN PERTANIAN RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Peningkatan disiplin aparatur pegawai Persentase Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai Persentase 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (6) (7) jamaah haji (8) (9) atan jamaah haji,pos peda , pospena s (10) (11) (12) (13) eraan (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1,560,170,000 92.94% 859,195,200 93.32% 5,723,423,784 100% 869,950,000 100% 1,590,335,000 100% 1,630,093,375 100% Komunikasi dan Informatika Diskominfo
Jumlah Operator SiRUP dan e- Monep, Aplikasi e- monep
716,940,000 Jumlah Operator SiRUP dan e- Monep
641,792,000 100% 250,000,000 Jumlah Operator SiRUP dan e-Monep
350,000,000 100% 250,000,000 jumlah operator SiRUP dan e-monev (35 SKPD dan 7 Biro), 1 Apilkasi -
358,750,000 100% Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Biro Pembangunan Diskominfo Biro Kesra Diskominfo 1,426,633,280 1,791,763,659 1,926,648,250 1,778,992,000 5,690,748,000 85.73% 5784 org 1,426,633,280 85.73% 3005 org 1,791,763,659 85.73% 3321 org 1,926,648,250 85.73% 1221 org 1,778,992,000 85.73% 500 org 5,540,748,000 87% Perpustaka an 3500 org Perpustaka an Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
150,000,000 1 Perpustaka an Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 22,898,768,586 6,042,294,256 2,461,709,008 51,895,631,410 14,743,866,610 2,923,944,658 14,006,004,182 10,208,639,182 3,236,255,826 34,051,288,560 17,261,611,880 5,253,224,080 53,896,706,080 11,741,600,080 6,297,906,080 56,433,208,632 12,035,140,082 6,455,353,732 Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 649,633,400 10,215,645,807 4,461,212,057 9,142,462,800 2,097,658,000 2,150,099,450 Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 285,285,794 11,990,264 tidak ada di Lap. Realisasi APBD tidak ada di APBD-P 422,150,000 432,703,750 Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 103,141,900 tidak ada di Lap. 198,421,000 270,150,000 304,420,000 312,030,500 Pertanian Dinas Pertanian, Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-63
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 880,360,100 932,824,254 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 672,958,000 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai 56,381,800 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tidak ada di Lap. Realisasi APBD Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 1 1 WAJIB Peningkatan Kesejahteraan Petani (Pertanian/Perkebunan/Petern akan) Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani Meningkatnya kesejahteraan petani (%) Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan (PSK) petani (%)
Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani (Kelompok Tani) 16,856,474,330 51,300,000 51,300,000 3 1 2 3 1 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Meningkatnya kesejahteraan petani (%) Meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi Pertanian/Perkebu nan/Peternakan( %) 8.33 16.67 957,000,000 153,000,000 VIII-64 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) REALISASI 2013 2014 2015 Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (7) (8) Realisasi APBD (9) (10) (11) (12) (13) 224,644,600 282,123,000 971,635,000 1,063,650,031 1,485,682,774 1,121,970,000 297,991,250 544,944,525 482,170,000 6,000,000 tidak ada di Lap. 20,000,000 Realisasi APBD tidak ada di Lap. tidak ada di Lap. tidak ada di APBD-P Realisasi APBD Realisasi APBD 37,151,764,800 217,520,000 3,797,365,000 16,789,676,680 805,977,000 411,530,000 100% 1,475,450,000 100% 4,511,869,000 326,278,000 1,835,728,000 25 418,990,000 33.33 50 66.67 TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) 770,776,000 100% 1,288,260,000 415,930,000 44,500,000 100,000,000 100% 42,155,106,000 1,264,500,000 tinggi ???? 2,154,585,000 900,000,000 100 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (16) (17) (18) (19) Perkebunan dan Peternakan 300,000,000 Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 1,320,466,500 426,328,250 45,612,500 102,500,000 300,000,000 Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 44,398,068,550 1,327,725,000 tinggi ???? Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 2,370,021,500 Pertanian Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 945,000,000 50 Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
KODE (1) 3 1 4 3 1 5 3 1 6 3 1 7 3 1 8 3 2 3 2 1 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan (2) Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkeb unan oleh kelompok tani (3) Meningkatnya jumlah kelompok tani yang menerapkan SOP GAP (%) (4) Tingkat penerapan teknologi pertanian/perk ebunan oleh kelompok tani (%) 54.97 (5) (6) 101,024,330 Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Rasio luas lahan karet dengan jumlah desa di kawasan KTM Batu Betumpang Meningkatnya produksi pertanian/perkebu nan (%) Rasio luas lahan karet dengan jumlah desa di kawasan KTM Batu Betumpang Menurunnya angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular (rasio) Meningkatnya produksi hasil peternakan (%) Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan (%) Meningkatnya daya serap pasar terhadap hasil produksi komoditas peternakan (%) N/A 58.32 57.5 100 60.76 5,000,000,000 5,000,000,000 280,850,000 76.23 5,000,000,000 61.25 131,000,000 131,000,000 KEHUTANAN RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 2,222,478,460 1,673,326,860 748,725,560 685,665,500 Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai 91,805,000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pendidikan kedinasan tidak ada di Lap Realisasi APBD 147,130,800 tidak ada di Lap WAJIB Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya hutan (rekomendasi) tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya hutan (rekomendasi) Realisasi APBD 549,151,600 Rp - REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (7) (8) 219,748,800 (9) (10) 46,350,000 (11) 100% (13) 130,000,000 100% (12) (14) 150,000,000 (15) (16) 185,000,000 (17) (18) Pertanian (19) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 61.25 10,125,725,000 72.07 787,864,000 83.46 5,571,534,340 91.71 11,912,007,000 100 12,507,607,350 100 Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 10,125,725,000 787,864,000 5,571,534,340 11,912,007,000 75.00% 12,507,607,350 75 Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 395,585,000 121,815,000 625,730,000 750,000,000 0.5 787,500,000 0.5 Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 67.09 10,125,725,000 75.13 787,864,000 82.64 1,579,700,000 90.91 11,912,007,000 100 12,507,607,350 Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 65 102,450,000 75 263,900,000 79.5 82.75 600,000,000 85.75 630,000,000 100 Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 102,450,000 263,900,000 600,000,000 100 630,000,000 100 Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 4,083,636,195 2,410,225,893 1,035,449,092 17,091,589,558 2,160,536,110 1,402,290,460 20,512,960,960 4,630,289,000 1,771,230,000 11,933,668,000 2,775,000,000 1,718,560,000 12,460,976,400 2,844,375,000 1,761,524,000 Kehutanan Dinas Kehutanan 1,212,629,600 664,095,650 2,535,559,000 751,440,000 770,226,000 Kehutanan Dinas Kehutanan 5,500,000 tidak ada di Lap 79,500,000 55,000,000 56,375,000 Kehutanan Dinas Kehutanan Realisasi APBD tidak ada di Lap tidak ada di Lap 244,000,000 250,000,000 256,250,000 Kehutanan Dinas Kehutanan Realisasi APBD 156,647,201 Realisasi APBD tidak ada di Lap tidak ada di APBD-P tidak ada di PPAS 100% 300,000,000 Kehutanan Dinas Kehutanan Realisasi APBD tidak ada di Lap 94,150,000 tidak ada di APBD-P tidak ada di PPAS
Realisasi APBD 1,673,410,302 258,282,800 14,931,053,448 2,655,787,148 4 kelompok 15,882,671,960 2,002,404,000 1 provinsi 9,158,668,000 1,734,438,000 5 9,616,601,400 1,821,159,900 5 Kehutanan Dinas Kehutanan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-65
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan (1) 3 2 2 (2) Peningkatan Fungsi dan Daya dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat tingkat pengelolaan DAS berbasis masyarakat (3) Tingkat pengelolaan DAS berbasis masyarakat (%) (4) (5) (6)
3 2 3 Perencanaan dan Pengembangan Hutan meningkatnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan terjaminnya kepastian kawasan hutan sesuai fungsi hutan (%) 198,596,000 Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan 3 2 4 Perlindungan dan konservasi sumber daya alam terselenggaranya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan Jumlah pelanggaran hutan yang ditindaklanjuti (%) dan penurunan luas kebakaran kawasan hutan (Ha) 323,450,600 VIII-66 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) REALISASI 2013 2014 2015 Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (7) (8)
(9) (10) (11) 66,143,100 terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas (12)
(13) - 580,610,500 1,314,423,500 Terjaminnya kepastian kawasan hutan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapt dilaksanakan secara optimal 2,905,463,960
99,532,001 288,825,400 1,609,366,300 3,614,720,000
Terlaksanany a penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (PNS) TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) 2,124,595,000 Tersusunn ya dokumen pengelola an DAS terpadu, sehingga terciptany a fungsi DAS dalam menampu ng tata air dan memperba iki tingkat kesejatera an masyarak at di hulu dan hilir 2,971,865,000 Terjaminn ya kepastian kawasan hutan terlaksana nya penatagun aan kawasan hutan sehingga pengelola an sumber daya hutan dapt dilaksanak an secara optimal 2,327,770,000 Terlaksan anya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersediany a 60 orang tenaga pengaman an swakarsa dan 10 polisi 2017 Keuangan (16) 2,230,824,750 3,120,458,250 2,444,158,500 KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (17) Tersusunny a dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampun g tata air dan memperbai ki tingkat kesejateraa n masyarakat di hulu dan hilir Terjaminny a kepastian kawasan hutan terlaksanan ya penataguna an kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapt dilaksanaka n secara optimal Terlaksanan ya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamana n swakarsa dan 10 polisi kehutanan (PNS) BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (18) (19) Kehutanan Dinas Kehutanan Kehutanan Dinas Kehutanan Kehutanan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kehutanan Dinas Kehutanan
KODE (1) 3 2 5 3 2 6 3 2 7 3 2 8 3 3 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) (3) (4) (5) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Menurunnya luas lahan kritis Penurunan Luas Lahan Kritis (%) Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan meningkatnya ketaatan pelaku industri hasil hutan Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan (KPH) tingkat ketaatan pelaku industri hasil hutan (%) Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan/KPH (13 unit) Peningkatan Data/Informasi/Statistik Kehutanan tersedianya data/informasi/st astistik kehutanan ketersediaan data dan informasi kehutanan (dokumen) ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan WAJIB 2012 Keuangan (6)
Rp - Rp - 27,105,000 3,716,332,229 1,466,332,229 953,804,229 279,431,300 90,040,700 143,056,000 tidak ada di Lap. Realisasi APBD 2,250,000,000 REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) kehutanan (PNS) (16) (17) (18) (19) 175,104,800 9,117,086,000
7,360,084,000
Kehutanan Dinas Kehutanan Terkendali nya pelaksana an rehabilitas i hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas - Terkendalin ya pelaksanaa n rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas 92,097,000 Rp Rp - -
Kehutanan Dinas Kehutanan
61,819,800
Kehutanan Dinas Kehutanan terbentuk nya dan beroprasin ya KPHL, sebagai unit pengelola an dalam upayaPeni ngkatan usaha hutan tanamand an hutan alam - terbentukny a dan beroprasiny a KPHL, sebagai unit pengelolaan dalam upayaPenin gkatan usaha hutan tanamanda n hutan alam - 117,138,001 168,247,400
Kehutanan Dinas Kehutanan 2,340,165,600 3,182,436,811 4,528,786,000 12,865,010,000 13,336,997,500 1,611,704,680 1,143,599,080 308,814,700 2,463,268,411 1,366,606,461 981,387,950 2,924,186,000 1,603,576,000 816,710,000 5,386,620,000 1,753,230,000 3,317,870,000 5,521,285,500 1,797,060,750 3,400,816,750 Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi 10,166,500 149,124,400 tidak ada di Lap. Realisasi APBD 38,899,000 32,000,000 44,375,000 150,000,000 282,900,000 71,000,000 62,500,000 253,020,000 tidak ada di PPAS 100% 64,062,500 259,345,500 300,000,000 Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi 728,460,920 719,168,400 1,604,600,000 7,478,390,000 7,815,712,000 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-67
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan (1) 3 3 1 3 3 2 (2) Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang minyak dan gas bumi (%) Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang pertambangan (3) Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang minyak dan gas bumi (%) Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang pertambangan (%) (4) PAD Bidang MIGAS Pembinaan dan pengawasaan bidang pertambangan, pengawasan operasi produksi dan konservasi, (5) (6)
3 3 3 Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang Pertambangan (%) Tersedianya sumberdaya energi dalam mendukung kebutuhan pasokan energi di babel Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan (%) Persentase elektrifikasi (%) PAD Bidang Pertambangan Umum 100,000,000 2,150,000,000 3 3 4 Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah Tersedianya data potensi ESDM dan air tanah Tersedianya data potensi ESDM dan air tanah survey geolistrik, penyelidikan kebumian dan supervisi pengelolaan air tanah Rp - 3 4 3 4 1 3 4 2 PARIWISATA Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya kunjungan wisatawan Meningkatnya keragaman destinasi pariwisata (%) Tingkat pergerakan wisatawan nusantara & kunjungan wisatawan mancanegara (%) Objek wisata terkelola baik (%) ?? 2,748,322,600 2,072,341,600
Pengembangan destinasi pariwisata 1 desa wisata 225,327,000 Pengembangan Destinasi Pariwisata 31 225,327,000 3 4 3 3 4 4 Pengembangan Kemitraan Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata Ekonomi Kreasif Berbasis Seni Ekonomi dan Tingkat kemitraan pelaku budaya dan pariwisata (%) Meningkatnya ??
VIII-68 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) REALISASI 2013 2014 2015 Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (7) (8) 328,460,920 (9) (10) (11) 94,168,400 30 M Rupiah (13) 507,000,000 100% (12) 150,000,000 300,000,000 60 Izin Usaha Pertambanga n & 10 Perusahaan Pertambang 500,000,000 90 Izin Usaha Pertamb angan & 20 Perusaha an pertamb angan 100,000,000 100,000,000 195 M Rupiah 100,000,000 150,000,000
150,000,000 100 unit PJU dan sarana umum menggunakan EBT, 60% sparepart pembangkit listrik energi baru terbarukan 20 titik geolistrik 75,000,000 150,000,000
347,600,000 40 titik geolistrik , 20 laporan penyelidi kan kebumia n dan 20 laporan supervisi pengelol aan air tanah 4,522,569,959 2,733,730,859 4,206,450,488 1,487,667,862 100% 12,353,907,000 3,907,000,000 100%
0 596,279,700 661,872,900 100%
2,047,832,000 100%
596,279,700 661,872,900 100%
2,047,832,000 100%
733,163,926 100%
2,303,411,000 100%
0 TARGET 2016 Target Kinerja (14) 546,440,000 (15) 75 650,000,000 120 Izin Usaha Pertamba ngan dan 40 Perusahaa n pertamba ngan - 260 M Rupiah 5,650,000,000 1 PLTS Terpusat, 200 unit PJU dan sarana umum mengguna kan EBT, 631,950,000 60 titik geolistrik, 40 laporan penyelidik an kebumian dan 40 laporan supervisi pengelola an air tanah 11,238,089,000 5,100,372,000 75
10 1,306,002,000 10 desa wisata 1,306,002,000 50 2,219,711,000 75
10 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (16) 573,762,000 (17) 75 800,000,000 150 Izin Usaha Pertambang an & 60 Perusahaan pertambang an 325 M Rupiah 5,650,000,000 2 PLTS Terpusat, 300 unit PJU dan sarana umum menggunak an EBT, 791,950,000 60 laporan penyelidika n kebumian dan 60 laporan supervisi pengelolaan air tanah 9,057,389,250 5,355,390,600 75
10 10 desa wisata 1,371,302,100 90 2,330,696,550 75
10 BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (18) Energi dan Sumber Daya Mineral (19) Dinas Pertambangan dan Energi Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pariwisata Dinas
KODE (1) 3 4 5 3 5 3 5 1 3 5 2 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) (3) (4) (5) dan Budaya Pengembangan Pulau Belitung sebagai destinasi pariwisata internasional industri kreatif berbasis Seni Budaya (SB) dan Media, Desain, Iptek (MDI) terwujudnya Pulau Belitung sebagai destinasi pariwisata internasional pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya (%) Pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara (%) KELAUTAN DAN PERIKANAN RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 100% 65% Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dukungan Manajemen dan Teknis Kelautan dan Perikanan PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase tercapainya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Lingkup DKP 100%
WAJIB Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan Meningkatnya pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya laut. Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Ha) dan jumlah POKMASWAS Aktif Luas Kawasan Konservas i Laut dan Perairan : 496.792 Ha Pengembangan Perikanan Budidaya Meningkatnya jumlah benih dan produksi budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) dan Produksi Benih (Ekor) Produksi Perikanan Budidaya 8.107 ton 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Kebudayaan dan Pariwisata 225,327,000 596,279,700 661,872,900 100% 2,047,832,000 100% 1,306,002,000 Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 11,578,326,605 25,745,109,502 7,068,757,282 26,613,773,813 29,839,892,000 81,669,181,800 4,424,484,105 2,694,341,202 100% 4,652,570,877 3,065,721,506 100% 4,779,207,372 3,880,825,435 100% 6,973,497,753 4,388,430,000 100% 14,336,592,000 5,584,522,000 100% 15,571,181,800 5,724,135,050 Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 1,427,394,853 100% 1,195,159,371 100% 572,501,937 100% 1,723,112,753 100% 2,874,070,000 100% 2,945,921,750 Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 302,748,050
14,340,000
213,200,000 100%
85,000,000 100%
87,125,000
Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
100% 300,000,000 Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 100% 377,350,000 100% 325,880,000 100% 648,755,000 100 5,793,000,000 100% 6,814,000,000 Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 7,153,842,500 404,017,500 Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 496.792 Ha 21,092,538,625 2,071,306,200 Luas Kawasa n Konserv asi Laut dan Perairan : 350.000 Ha 2,289,549,910 506,741,910 Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 450.000 Ha dan 22 kelompok POKMASWAS Aktif 19,640,276,060 1,242,940,000 Luas Kawasan Konserva si Laut dan Perairan : 500.000 Ha dan 35 kelompo k POKMAS WAS Aktif 15,503,300,000 5,250,000,000 Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 550.000 Ha dan 35 kelompok POKMASW AS Aktif 66,098,000,000 6,550,000,000 Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 550.000 Ha dan 35 kelompok POKMASWA S Aktif Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan Budidaya 3.820 ton 570,505,100 Produksi Perikan an Budiday a 272,987,500 Produksi Perikanan Budidaya 11.175 ton 25.000.000 ekor benih 6,837,000,000 Produksi Perikana n Budidaya 13.765 ton dan 27,300,000 Produksi Perikanan Budidaya 17.080 ton dan 50.000.00 29,679,000,000 Produksi Perikanan Budidaya 17.080 ton dan 50.000.000 Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-69
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja 2012 Keuangan REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 4.198,6 1 ton (10) (11) (12) (13) 31.000.0 00 ekor benih 3 5 3 3 5 5 Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujiaan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Meningkatnya jumlah produksi tangkap dan taraf hidup nelayan Tingkat konsumsi ikan perkapita dan jumlah produksi olahan Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Nilai konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun) dan Volume Produksi Olahan (ton) Produksi Perikanan Tangkap 202.565 ton, NTN : 89,73 Nilai Konsumsi Ikan : 41,5 (Kg/Kapit a/Tahun) 6,606,541,400 Produksi Perikanan Tangkap 204.385 ton, NTN : 90,54 143,283,600 Nilai Konsumsi Ikan : 45,75 (Kg/Kapita /Tahun) 17,824,530,600 626,196,725 Produksi Perikan an Tangka p 212.469 ton, NTN : 102,98 Nilai Konsum si Ikan : 45,87 (Kg/Kap ita/Tahu n) 1,037,823,400 471,997,100 Produksi Perikanan Tangkap 169.000 ton, NTN : 107 Nilai Konsumsi Ikan : 47 (Kg/Kapita/Ta hun) dan 19.000 Ton Produk Olahan 8,238,806,060 Produksi Perikana n Tangkap 175.000 ton, NTN : 109 3,321,530,000 Nilai Konsums i Ikan : 48 (Kg/Kapi ta/Tahun ) dan 21.000 Ton Produk Olahan 3 6 PERDAGANGAN RUTIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur Persentase pelayanan administrasi perkantoran PersentasePening katan sarana dan prasarana aparatur 3,510,129,810 2,738,236,610 1,714,312,527 727,323,083 9,208,844,832 7,563,904,477 2,089,422,589 4,959,557,500 4,577,433,870 3,201,366,470 2,524,271,870 308,661,500 11,065,845,000 4,093,721,000 2,931,450,000 439,835,000 Peningkatan Disiplin Aparatur PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai PersentasePening katan disiplin aparatur pegawai 164,467,000 104,294,100 29,950,000 141,910,000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan PersentasePening katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 132,134,000 tidak ada di Lap. Realisasi APBD 256,692,188 153,938,100 99,595,000 238,888,100 209,210,000 371,316,000 3 6 1 WAJIB Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Meningkatnya pengawasan dan pengendalian keamanan produk-produk perdagangan Persentase/Jumla h Rekomendasi, kajian dan data Peredaran Barang dan Pengamanan Perdagangan yang digunakan sebagai digunakan Perlindungan konsumen dan pengamanan komoditas perdagangan bahan pokok (%) 771,893,200 - 97.09% 1,644,940,355 Rp - 121,364,550 1,376,067,400 746,887,200 100% 6,972,124,000 664,725,000
1% VIII-70 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 TARGET 2016 Target Kinerja (14) (15) 0 ekor benih 4,670,000,000 Produksi Perikanan Tangkap 181.000 ton, NTN : 111 5,556,000,000 Nilai Konsumsi Ikan : 49 (Kg/Kapita /Tahun) dan 24.000 Ton Produk Olahan 8,012,622,779 4,019,194,779 2,241,990,000 1,370,298,279 78,282,000 211,356,500 117,268,000 100% 3,993,428,000 1,340,000,000 50 500,000,000 1% 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (16) (17) ekor benih 21,205,000,000 Produksi Perikanan Tangkap 181.000 ton, NTN : 111 8,664,000,000 Nilai Konsumsi Ikan : 49 (Kg/Kapita/ Tahun) dan 24.000 Ton Produk Olahan 8,287,774,049 4,119,674,649 2,298,039,750 1,404,555,736 80,239,050 216,640,413 300,000,000 4,168,099,400 1,407,000,000 50 500,000,000 BIDANG URUSAN (18) Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Perdaganga n Perdaganga n Perdaganga n Perdaganga n Perdaganga n Perdaganga n Perdaganga n SKPD PENANGGUNG JAWAB (19) Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Biro Perekonomian
KODE (1) 3 6 2 3 6 3 3 7 3 7 1 3 7 2 3 7 3 3 7 4 3 7 5 3 7 6 3 8 3 8 1 2 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN INDIKATOR KINERJA KINERJA SEBELUM SESUDAH KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0) Kinerja (2) (3) (4) (5) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Terfasilitasinya perdagangan dalam negeri yang stabil dan efisien Meningkatnya jumlah produk ekspor dan eksportir Meningkatnya penataan usaha perdagangan (%) Meningkatnya nilai ekspor komoditas unggulan daerah (US $) PERINDUSTRIAN Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Meningkatnya asosiasi UMKM (%) 50 Penataan Struktur Industri Meningkatnya kelas struktur industri (%) rendah Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Meningkatnya jumlah sentra- sentra industri potensial Meningkatnya jumlah sentra- sentra industri potensial (%) Meningkatnya nilai tambah industri berbasis sumber daya alam (%) Meningkatnya nilai tambah industri berbasis komoditi kerajinan (%) Meningkatkan penggunaan teknologi industri (%) 2
KETRANSMIGRASIAN Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Prosentase kawasan transmigrasi yang didukung oleh kebijakan/perenc anaan Prosentase kawasan transmigrasi yang masyarakatnya dibina Prosentase kawasan transmigrasi yang didukung oleh kebijakan/perenca naan Prosentase kawasan transmigrasi yang masyarakatnya dibina
JUMLAH 2012
Keuangan
(6)
771,893,200 500,032,100 500,032,100
103,477,500 103,477,500 567.283.796.4193 REALISASI 2013 Kinerja Keuangan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP) 2014 2015 Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan Target Kinerja TARGET 2016 Target Kinerja 2017 Keuangan KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB (7) (8) 538,200,250 (9) (10) 45,163,750 (11) 100% (12) 3,324,429,000 (13)
(14) 448,777,000 (15) 7 (16) 471,215,850 (17) 7 (18) Perdaganga n (19) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 985,375,555 584,016,450 100% 2,982,970,000
1,704,651,000 1,789,883,550 Perdaganga n Dinas Perindustrian dan Perdagangan
632,681,357 632,681,357
1,584,882,244 502,516,662 40,444,400 89,904,000 168,699,000 100% 100% 1 100% 2,528,522,000 1,745,850,000 115,342,000 293,450,000 373,880,000
2,713,948,000 1,079,545,000 630,910,000 125,948,000 110,375,000 75 tinggi 2 7 2,849,645,400 1,133,522,250 662,455,500 132,245,400 115,893,750 75 tinggi 2 7 Perindustria n Perindustria n Perindustria n Perindustria n Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
783,318,182
640,180,000 672,189,000 Perindustria n Dinas Perindustrian dan Perdagangan
126,990,000 133,339,500 Perindustria n Dinas Perindustrian dan Perdagangan 424,158,800 741,543,300 1,419,825,500 1,704,472,000 1,704,472,000 100% 981,313,000 100% 981,313,000 600 KK Ketransmig rasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 100% 424,158,800 100% 741,543,300 100% 1,419,825,500 100% 723,159,000 100% 723,159,000 100% Ketransmig rasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 801.347.935.283 740.305.887.055 1.011.512.065.909 1.133.389.648.682 1.210.511.286.99 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-71
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifik untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator dan asumsi pembangunan daerah tahun 2012-2017 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, dan visi misi kepala daerah terpilih periode 2012-2017. Selain itu, kondisi awal juga menjadi pertimbangan dalam upaya untuk menentukan target kinerja serta memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2017. Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolak ukur pembangunan daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah. Penetapan indikator kinerja daerah, dilakukan penyesuaian dengan mengacu kepada: 1. Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan RPJMN 2015-2019; meliputi indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan angka pendapatan per kapita; 2. Tujuan pembangunan Millennium Development Goals (MDGs); 3. Penyelarasan IPM berdasarkan capaian kurun waktu tahun 2007-2011, untuk proyeksi 2012-2017. Penetapan Perubahan Target Indikator MakroPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2012 - 2017 berdasarkan pada capaian/realisasi dan kondisi riil saat ini, Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IX-1
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 serta memperhatikan target capaian RPJMN 2015-2019 dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Target Makro RPJMN 2015-2019 untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 9.1 - 9.3, Realisasi dan Target Indikator Makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 9.4 dan sasaran indikator makro per kabupaten/kota diuraikan pada Tabel 9.5. Sedangkan Indikator Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 diuraikan pada Tabel 9.6. Tabel 9.1 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2015-2019 Tabel 9.2 Sasaran Kemiskinan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2015-2019 IX-2 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel 9.3 Sasaran Pengangguran Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2015-2019 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IX-3
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel 9.4 Target Indikator Makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 Sasaran Makro (1) Pembangunan Manusia dan Masyarakat 1 Indikator Makro (2) Indek Pembangunan Manusia Kondisi Awal 2011 (3) 66,59 2012 (4) 67,21 Realisasi 2013 (5) 68,92 2014 (6) 68,27 2015 (7) 69,92 Ekonomi Makro 1 Laju Pertumbuhan 6.43 6.0-6.45 6,5-6,7 6,6-6,8 6,7-6,8 Ekonomi 2 Tingkat Kemiskinan 5,53 5,25 4,97 4,90 4,85 3 Pengangguran 3,61 3,49 3,70 5,14 6,29 IX-4 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Target Tahun 2016 (8) 69,21 6,8-6,9 4,65 5,50 2017 (9) 69,92 6,8-7,0 4,53 5,10
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel 9.5 Sasaran Indikator Makro Per Kabupaten/Kota Sasaran Makro Indikator Makro Kondisi Awal 2011 2012 Realisasi 2013 2014 2015 Target Tahun 2016 (1) Pembangunan Manusia dan Masyarakat (2) 1 Indek Pembangunan Manusia 1. Pangkalpinang (3) 75,02 (4) 75,69 (5) 76,14 (6) 76,28 (7) 76,70 (8) 77,14 2 Bangka 67,37 67,99 69,34 69,79 70,34 70,79 3. Bangka Tengah 67,37 66,88 67,67 68,09 68,60 69,09 4. Bangka Barat 64,00 64,92 65,85 66,43 66,92 67,43 5. Bangka Selatan 60,53 61,17 62,96 63,54 63,96 64,54 6. Belitung 67,17 67,87 69,27 69,56 70,17 70,87 7. Belitung Timur 65,86 66,59 67,71 68,10 68,80 69,10 Ekonomi Makro 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 1. Pangkalpinang 2 Bangka 3. Bangka Tengah 4. Bangka Barat 5. Bangka Selatan 6. Belitung 6,40 6,54 6,23 5,72 6,79 6,24 5,91 6,03 5,35 5,97 5,49 5,6 6,09 6,09 5,80 5,30 5,20 5,10 4,45 5,93 5,69 4,27 4,78 1,52 4,30 4,40 4,72 5,10 6,3 7,72 6,53 6,74-7,05 6,41 6,11 5,25 6,5 7,97 5,00-5,50 4,9 5-6 6,22 5,5 7. Belitung Timur 2 Tingkat Kemiskinan 1. Pangkalpinang 2 Bangka 3. Bangka Tengah 4.15 5.36 5.56 4.29 5.57 5.77 4.15 5.4 5.46 4.10 5.30 5.20 4.03 5.19 4.95 3.90 5.02 4.70 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2017 (9) 77,28 71,34 69,60 67,92 64,96 71,27 69,80 6,7 8,24 5,00-5,50 5 5-6 6,34 5,75 3.74 4.95 4.35 IX-5
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Sasaran Makro Indikator Makro Kondisi Awal 2011 (1) (2) (3) 4. Bangka Barat 5. Bangka Selatan 6. Belitung 7. Belitung Timur 3.59 4.23 6.97 7.13 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 1. Pangkalpinang 5,63 2 Bangka 3,15 3. Bangka Tengah 3,21 4. Bangka Barat 3,64 5. Bangka Selatan 3,92 6. Belitung 2,97 7. Belitung Timur 2,51 IX-6 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2012 (4) 3.72 4.4 7.26 7.43 5,25 2,77 4,54 3,79 3,83 1,76 2,42 Realisasi 2013 (5) 3.26 4.01 8.48 6.9 6,66 4,26 3,47 3,91 1,64 2,59 2,20 2014 (6) 3.20 3.95 6.18 5.84 8,84 8,36 5,64 1,21 3,26 3,03 2,61 2015 (7) 3.03 3.74 5.87 5.61 7,84 7,36 4,95 1,20 3,00 2,95 2,50 Target Tahun 2016 (8) 2.96 3.55 5.46 5.78 6,84 6,36 4,55 1,15 2,85 2,59 2,35 2017 (9) 2.80 3.37 5.16 5.53 5,84 5,36 4,00 1,10 2,75 2,25 2,25
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Tabel 9.6 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2012-2017 NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (1) I. A. 1. 1.1. (2) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pertumbuhan PDRB 1.2 1.1.1 PDRB ADHB Migas 1.1.2 PDRB ADHK Migas Laju inflasi 1.2.1 Kota Pangkalpinang 1.2.2 Tanjungpandan 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. PDRB per kapita Indek Gini Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Kemiskinan Realisasi 2012 2013 (4) (5) 5,50 45,400,228.0 40,104,906.0 5,22 50,393,906.0 42,198,234.0 8,71 na 35.100.000,00 38.180.000,00 0,310 0,304 6,57 na 0,290 0,284 Proyeksi Capaian Kinerja 2014 2015 2016 2017 (6) (7) (8) (9) 5.70 56,389,853.0 62,879,215.1 69,799,291.2 76,919,367.3 44,171,625.0 46,431,237.6 48,921,606.2 51,711,974.8 4,68 5.12 5.36 4,0 - 4,5 6,5 - 7,0 41.350.000,00 44.379.000,00 49.084.582,00 54.320.131,00 0,265 0,285 6,81 13,14 6,0 - 6,70 8,5 - 9,8 5,15 - 5,50 7,6 - 8,0 0,300 0,294 0,300 0,291 0,268 0,288 SKPD Penanggung Jawab (11) Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda 1.6.1 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 94,47 94,75 95,03 94,59 95,15 95,5 Bappeda 1.6.2 Persentase Penduduk Miskin (%) 5,53 5,25 4,97 4,90 4,85 4,65 Bappeda 1.6.3 Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) 71,40 69,40 67,20 65,2 63,2 61,2 Bappeda 1.6.4 Garis Kemiskinan (Rp) 382.412,00 427.081,00 469.814,00 503.838,00 547.539,00 581.240,00 Bappeda 1.6.5 Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) 0,66 0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 Bappeda 1.6.6 Indeks keparahan Kemiskinan (P2) 0,14 0,12 0,12 0,11 0,10 0,09 Bappeda 1.6.7 Tingkat Kemiskinan Kota (%) 3,37 3,47 3,04 3,00 2,95 2,90 Bappeda 1.6.8 Tingkat Kemiskinan Desa (%) 6,69 6,97 6,84 6,74 6,65 6,55 Bappeda 1.7 B. 1 1.1. 1.2. Angka Kriminalitas yang tertangani Fokus Kesejahteraan Masyarakat Pendidikan Angka melek huruf Angka rata-rata lama sekolah 11,29 95,88 7,68 14,34 96,44 7,73 8,76 96,71 7,80 9,66 96,21 7,90 10,37 98,24 8,01 10,40 Satpol PP 98,50 Dinas Pendidikan 8,11 Dinas Pendidikan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IX-7
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (1) (2) 1.3. Angka partisipasi kasar 1.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 1.3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 1.3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA 1.3.4 Harapan Lama Sekolah Angka Partisipasi Murni 1.4. 1.4.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 1.4.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 1.4.3. Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C 2. 2.1. Kesehatan Angka kelangsungan hidup bayi 2.1.1 Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup) 2.1.2 Angka Kematian Balita (per 1000 kelahiran hidup) 2.2. 2.3 2.4 3. 3.1. Angka usia harapan hidup Persentase balita gizi buruk Kematian ibu (per 100.000 orang) Pertanahan Jumlah Database Pertanahan yang up to date 4. 4.1 C. 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. II. A. 1. 1.1. Ketenagakerjaan Rasio penduduk yang bekerja Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kebudayaan Jumlah grup kesenian Jumlah gedung Pemuda dan Olahraga Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan Pendidikan dasar: 1.1.1.1 APS 7-12 IX-8 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2012 (4) 111,25 92,07 74,73 - 95,27 63,79 52,66 9,67 10,45 69,20 0,26 37,00 80 80% 0,972 217 1 595 10 103,9 Realisasi 2013 (5) 115,94 99,77 73,28 10,96 96,42 63,33 48,18 7,69 31,64 69,21 0,19 33,00 0 0 0,967 217 1 595 10 108,4 2014 (6) 11,46 95,08 74,73 11,18 92,40 63,79 52,66 6,92 6,95 69,25 0,19 28,00 9,61 9,61% 0,973 231 1 595 10 102,59 Proyeksi Capaian Kinerja 2015 2016 (7) (8) 111,67 101,1 76,18 11,40 111,88 104,11 77,63 11,62 95,27 64,25 57,14 98,14 64,71 61,62 5,34 6,50 69,20 0 23,00 3,97 6,25 69,80 0 19,00 0 0 0 0 0,973 0,974 231 1 235 1 595 10 595 10 106,27 107,58 2017 (9) SKPD Penanggung Jawab (11) 112,09 Dinas Pendidikan 107,12 Dinas Pendidikan 79,08 Dinas Pendidikan 11,84 Dinas Pendidikan 101,01 Dinas Pendidikan 65,17 Dinas Pendidikan 66,1 Dinas Pendidikan 2,59 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 6,00 69,90 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 16,00 Dinas Kesehatan 0 0 0 Setda (Biro Pem) 0,975 Disnakertrans 240 1 Disbudpar Disbudpar 595 10 Dispora Dispora 108,89 Dinas Pendidikan
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (1) (2) 1.1.1.2 APS 13-15 1.1.2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 1.1.3. Rasio guru/murid 1.2. Pendidikan menengah: 1.2.1. Angka partisipasi sekolah 16-18 1.2.2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 1.2.3. Rasio guru terhadap murid 1.2.4. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta 1.3. aksara) Fasilitas Pendidikan: 1.3.1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 1.3.2. Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi 1.4 bangunan baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): 1.4.1 APK PAUD 1.4.2 Persentase PAUD terakreditasi minimal B 1.5. Angka Putus Sekolah: 1.5.1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 1.5.2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 1.5.3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 1.6. AngkaKelulusan: 1.6.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 1.6.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 1.6.3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 1.6.4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 1.6.5. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Kesehatan Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk (1:100.000) Rasio tenaga medis per satuan penduduk (1:100.000) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 2012 (4) 91,01 43,61 6,46 39,12 11,31 8,25 95,88 817 363 34,22 24,91% 0,45 0,90 2,05 99,85 97,79 98,66 1,39 1,28 1:93 1:5199 1:85.955 1:3019 1:363 64,6% Realisasi 2013 (5) 91,49 43,10 6,07 59,13 13,34 8,56 96,44 815 388 35,16 15% 0,41 0,93 1,33 99,92 98,94 99,93 1,49 1,45 1:125 1:5424 1:95.698 1:2791 1:328 70,59% 2014 (6) 91,24 42,18 5,20 62,45 11,56 8,02 - 812 373 39,11 30,00% 0,39 0,82 1,16 99,96 101,45 99,33 1,26 1,16 1:175 1:5788 1:90.677 1:2759 1:321 85,36% Proyeksi Capaian Kinerja 2015 2016 (7) (8) 2017 (9) SKPD Penanggung Jawab (11) 91,47 41,75 5,14 91,70 40,92 5,08 91,93 Dinas Pendidikan 40,12 Dinas Pendidikan 5,02 Dinas Pendidikan 65,1 11,59 68,2 11,67 71,25 Dinas Pendidikan 11,84 Dinas Pendidikan 7,84 - 7,67 - 7,52 Dinas Pendidikan - Dinas Pendidikan 812 374 812 375 812 Dinas Pendidikan 376 Dinas Pendidikan 40,11 35% 44,06 40% 48,01 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 0,38 0,80 1,05 0,36 0,78 1,03 0,33 Dinas Pendidikan 0,76 Dinas Pendidikan 1.01 Dinas Pendidikan 100,01 10,11 100 1,38 1,25 100,06 108,77 100,67 1,42 1,34 100,11 Dinas Pendidikan 112,43 Dinas Pendidikan 101,34 Dinas Pendidikan 1,48 Dinas Pendidikan 1,43 Dinas Pendidikan 1:100 1:5200 1:90.000 1:2600 1:300 100% 1:95 1:5150 1:90.000 1:2500 1:300 100% 1:80 1:5000 1:90.000 1:2500 1:300 100% Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IX-9
NO (1) 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19. 2.20. 2.21. 2.22. 3. 3.1. 3.3. 3.7. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. IX-10 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (2) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas Penderita Penyakit Malaria (per 1000) Prevelensi HIV Penderita DBD (per 100.000 orang) Persentase kasus baru TB Paru (BTA) yang disembuhkan (%) Jumlah Puskesmas Jumlah Posyandu Jumlah Dokter Se Bangka Belitung Pekerjaan Umum Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap Perumahan Persentase cakupan perbaikan perumahan akibat bencana (%) Jumlah pelanggan air minum Rumah tangga pengguna listrik Penataan Ruang Ketaatan terhadap RTRW (Jumlah Perda tentang RTRW) Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2012 (4) 94,4% 96,47% 100% 52% 86,2% 80% 93,76% 100% 100% 2,36 112 086,19 86,09 59 1035 485 0,67 0,15 90,00 70% 17.890
Realisasi 2013 (5) 91,62% 92,91 % 100% 97% 90% 85% 95,2% 100% 100% 1,39 128 53 85,83 60 1025 413 0,70 0,15 90,50 75% 21.975
2014 (6) 91,14% 97,11% 100% 98% 90% 95% 96,6% 100% 100% 0,68 205 23,8 83,22 61 1047 493 0,66 0,16 91,00 80% 15.003 339.046 1,00 Proyeksi Capaian Kinerja 2015 2016 (7) (8) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,51 205 23 100 100% 100% 100% 0,43 205 20 100 62 1050 495 62 1055 500 0, 0,16 91,50 0,17 92,50 100% 100% 1,00 1,00 2017 (9) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,35 205 20 100 62 1060 520 0,17 93,50 100% 1,00 SKPD Penanggung Jawab (11) Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas PU Dinas PU Setda/Biro Kesra Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Bappeda
NO (1) 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7. 7.1 7.2. 7.3. 7.4 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 9.1. 9.2. 10. 10.1. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. 10.1 11. PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (2) Perencanaan Pembangunan Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Persentase keselarasan Renja SKPD terhadap Renstra SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Tingkat capaian sasaran RPJMD (%) Jumlah kerjasama (kesepakatan) pembangunan daerah Perhubungan Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik (%) Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angkutan darat Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan Rambu-rambu Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Pertanahan Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah Negara Kependudukan dan Catatan Sipil Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Laju pertumbuhan penduduk (%) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2012 (4) 60,00 60,00 1 60,00 60,00 3 65,00 0,0024 26,00 392 40mnt/kend 65000 230 58,17 42,22 45,71 100 94 0 41 551.011 287 2.349.199 551.011 2,25 Realisasi 2013 (5) 60,00 60,00 2 60,00 65,00 7 70,00 0,0024 26,00 392 40mnt/kend 65000 589 59,29 55,17 41,6 100 0 0 58 740.365 328 1.269.381 740.365 2,22 2014 (6) Proyeksi Capaian Kinerja 2015 2016 (7) (8) 2017 (9) SKPD Penanggung Jawab (11) 69,56 65,00 2 70,00 70,00 2 75,00 75,00 2 80,00 80,00 2 Bappeda Bappeda Bappeda 69,56 70,00 7 100,00 75,00 15 100,00 80,00 6 100,00 85,00 Bappeda Bappeda 6 Biro Pemerintahan Setda 75,00 0,0024 26,00 432 40mnt/kend 65000 1432 80,00 0,0024 26,00 440 40mnt/kend 65000 1555 85,00 0,0023 26,00 440 40mnt/kend 65000 1805 100,00 0,0023 26,00 450 40mnt/kend 65000 2200 DisPerhub DisPerhub DisPerhub DisPerhub DisPerhub DisPerhub DisPerhub DisPerhub 60,21 60,94 35,46 100 61,00 53,42 35,00 100 63,00 65,00 35,00 100 65,00 75,00 35,00 100 BLHD BLHD BLHD BLHD 78 0 60 765.507 407 1.281.099 765.507 2,19 0 0 69 872.755 467 1.292.817 872.755 2,16 0 0 78 980.003 527 1.304.535 980.003 2,13 100 0 87 1.087.251 587 1.316.253 1.087.251 2,10 Setda/Biro Pem Setda/Biro Pem Setda/Biro Pem Setda/Biro Pem Setda/Biro Pem Setda/Biro Pem Setda/Biro Pem Setda/Biro Pem BP3KBPA RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IX-11
NO (1) 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 11.7. 12. 12.1. 12.2. 12.3. 13. 13.2. 13.3. 14. 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15. 15.1. 16. 16.1. 16.2. 16.4. 17. 17.1. 17.2. 17.3. 17.4. IX-12 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2012 (2) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Jumlah KDRT Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pembangunan Gender Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Sosial PMKS yg memperoleh bantuan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Ketenagakerjaan Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Pengangguran Penduduk Usia kerja Angkatan Kerja Penduduk yang Bekerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase Wirausaha Baru (%) Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (4) 5,90% 45,73% 135 6,17% 219 20,60 52.762 10462/33228 219 29.177 65,67 3 ,49 920.065 604.163 583.102 (37,85) 23 (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (dalam juta) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Cakupan pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya 3.773.886 0 2 2 26 2 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 Realisasi 2013 (5) 47,03% 205 6,24% 314 62,38 57,29 47,03% 205 6,24% 314 62,38 57,29 15,02 40.976 8667/30487 624 38.506 62,91 3,7 948.702 619.700 596.786 0,90 18 (PMDN/PMA) 3.775.593 75 2 2 26 3 2014 (6) 5,96% 49,73% 95 6,31% 177 63,38 58,54 14,88 37.576 10948/31085 4.369 43.968 65,45 5.14 973.192 636.959 604.223 1,40 32 (PMDN/PMA) 3.777.331 7 2 2 26 3 Proyeksi Capaian Kinerja 2015 2016 2017 (7) 5,99% 51,03% 85 6,38% 159 (8) 6,02% 53,73% 80 6,46% 147 (9) 6,06% 55,03% 75 6,54% 137 64,38 59,29 65,38 60,54 66,38 61,29 10,49 28.613 12.19% 8,93 25.037 11,69% 8,14 23.460 11,19% 7.253 37.543 6.538 30.553 6.550 27.217 65.85 6,29 998.264 665.842 623.949 67,03 5,79 1.029.222 694.725 643.675 67,08 5,14 1.064.129 723.608 663.401 3,40 5,40 6,40 22 (PMDN/PMA) 24 (PMDN/PMA) 26 (PMDN/PMA) 3.779.231 3.781.331 3.783.631 275 300 325 3 3 26 3 3 3 31 4 3 3 35 4 SKPD Penanggung Jawab (11) BP3KBPA BP3KBPA BP3KBPA BP3KBPA BP3KBPA BP3KBPA BP3KBPA BP3KBPA BP3KBPA BP3KBPA Dinkessos Dinkessos Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Dinas KUMKM BP2TPM BP2TPM BP2TPM Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar
NO (1) 18. 18.1. 18.2. 18.3. 18.4. 18.5. 18.6 18.7 19. 19.1 20. 20.1. 20.2. 20.3. 20.4. 20.5. 20.6. 20.8. 20.9. 20.10. 20.11. 20.12 20.13 20.14 20.15 20.16 20.17 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (2) Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Lapangan olahraga Jumlah pemuda yang dibina Jumlah atlet dan pelatih olahraga yang dibina Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah Penegakan PERDA Cakupan patroli petugas Satpol PP Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kecamatan Desa Kelurahan Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistem Informasi Manajemen Pemda Opini Audit BPK Penilaian akuntabilitas kinerja (skor) Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi 2012 (4) 270,00 595,00 7,00 6,00 1730 468,00 159,00 69,37 - - Ada - - 47,00 312 67 312
WDP 44,11 (C) na 69,37 Realisasi 2013 (5) 270,00 595,00 15,00 9,00 1750 667,00 220,00 68,79 0,0304 - 1,60 Ada 60,00 1 - 47,00 309 72 309
WDP 51,38 (CC) na 68,79 2014 (6) Proyeksi Capaian Kinerja 2015 2016 (7) (8) 2017 (9) SKPD Penanggung Jawab (11) 270,00 270,00 270,00 270,00 Dispora 595,00 15,00 11,00 1770 758,00 234,00 595,00 14,00 14,00 1790 611,00 203,00 595,00 15,00 9,00 1810 700,00 234,00 595,00 15,00 15,00 1830 750,00 250,00 Dispora Dispora Dispora Dispora Dispora Dispora 75,32 75,50 76,00 76,00 Badan Kesbangpol 0,0293 0,329 1,89 ada 0,0323 0,339 2,48 ada 0,00353 0,349 2,74 ada 0,0473 0,359 3,00 Ada Satpol PP Satpol PP Satpol PP BP2TPM 62,60 1 3.290 47,00 309 78 309 64,00 1 3.390 47,00 309 78 309 72,97 1 3.490 47,00 309 78 309 100,00 2 3.590 47,00 309 78 309 Satpol PP Satpol PP Satpol PP (Setda/Biro Pem) (Setda/Biro Pem) (Setda/Biro Pem) kab/kota
WDP 55,06 (CC)
39,42 75,32
WDP 61,00 (B)
45,00 75,50
WTP 65,00 (B) 62,25 76,00 1 unit aplikasi WTP 70,00 (B) Setda (Biro Organisasi) DPPKAD Setda (Biro Organisasi) Inspektorat 65,00 76,00 Badan Kesbangpol RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IX-13
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (1) (2) 21. 21.2. 22. 22.1. 22.2. 22.3. 22.5. 22.7. 22.8. 22.9. 23. 23.1. 23.2. 24. 24.1. 24.2. 25. 25.5. 25.6. 26. 26.1. 26.2. B. Ketahanan Pangan Regulasi ketahanan pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM PKK aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Skala komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah (skala 1-7) Statistik Buku daerah dalam angka Buku PDRB prov/kabupaten/kota Kearsipan Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan Komunikasi dan Informatika Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo Perpustakaan persentase Perpustakaan Aktif Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Fokus Layanan Urusan Pilihan Pertanian Kontribusi sektor pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 1. 1.1. 1.1.1 Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan 1.1.2 Kontribusi Sub Sektor Tanaman Hortikultura 1.1.3 Kontribusi Sub Sektor Perkebunan 1.1.4 Kontribusi Sub Sektor Peternakan 1.1.5 Kontribusi Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perkebunan IX-14 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2012 (4) 50 100% 100% 17 LSM 100% 100% 100% 7 8 8 30,00 16,00 8 1 87,00 2.321,00 11.11 0.51 1.98 7.51 0.91 0.21 Realisasi 2013 (5) 55 100% 100% 33 LSM 100% 100% 100% 7 8 8 40,00 - 8 1 87,00 8.105,00 11.34 0.53 1.93 7.75 0.91 0.21 2014 (6) 1 60 100% 100% 6 LSM 100% 100% 100% 7 8 8 55,00 - 8 1 88,00 5.100,00 12.02 0.51 2.00 8.37 0.93 0.22 Proyeksi Capaian Kinerja 2015 2016 (7) (8) 1 62 100% 1 65 100% 100% 16 LSM 100% 100% 100% 20 LSM 100% 100% 100% 7 100% 7 8 8 8 8 70,00 170,00 82,50 150,00 8 1 8 1 88,50 5.500,00 89,00 6.000,00 11.99 12.18 0.51 1.91 8.43 0.93 0.22 0.51 1.87 8.64 0.94 0.22 2017 (9) SKPD Penanggung Jawab (11) 1 67 100% BKP BPMPD BPMPD 100% BPMPD 35 LSM Badan Kesbangpol 100% 100% BPMPD BPMPD 100% 7 BPMPD (Setda/Biro Pem) 8 8 Bappeda Bappeda 96,00 130,00 BPAD BPAD 8 1 Diskominfo Diskominfo 90,00 6.500,00 BPAD BPAD 12.35 Dispertanbunnak 0.51 1.84 8.84 0.94 0.23 Dispertanbunnak Dispertanbunnak Dispertanbunnak Dispertanbunnak Dispertanbunnak
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (1) 1.2 (2) Pertumbuhan sektor pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (%) 1.2.1 Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan 1.2.2 Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Hortikultura 1.2.3 Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan 1.2.4 Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan 1.2.5 Pertumbuhan Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perkebunan 2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 4.1. 4.2. 4.3 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 6.1. 6.2. 6.3. Kehutanan Kontribusi 15Sector Kehutanan terhadap PDRB Pertumbuhan Sektor Kehutanan (%) Energi dan Sumber Daya Mineral Kontribusi 15ector pertambangan terhadap PDRB Pertumbuhan Sektor Pertambangan (%) Pariwisata Kunjungan wisata Kontribusi 15ector pariwisata terhadap PDRB Pertumbuhan Sektor Pariwisata: penyediaan akomodasi dan makan minum(%) Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan Konsumsi ikan Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Pertumbuhan Sektor Kelautan dan Perikanan (%) Perdagangan Kontribusi 15Sector Perdagangan terhadap PDRB Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%) Ekspor Bersih Perdagangan (kg) 7. 7.1. 7.2. III. A. 1. Perindustrian Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Pertumbuhan Sektor Perindustrian (%) ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 2012 (4) 8.76 (7.93) 5.31 10.86 10.73 8.28 0.32 5.07 15.63 0.10 223.611 2.17 7.75 210.678,80 41,5 6.20 7.15 13.78 7.09 377.025.740 24.45 3.04 Realisasi 2013 (5) 6.14 14.73 (1.66) 8.06 4.08 7.96 0.32 5.14 14.76 -0.64 238.405 2.21 6.91 202.180,48 45,75 6.25 6.06 13.85 5.74 263.921.882 24.05 3.49 2014 (6) 7.35 8.69 2.88 8.61 5.89 7.43 0.33 6.41 14.38 1.97 285.329 2.27 7.47 207.482,02 45,87 6.34 6.19 13.99 5.75 393.241.687 23.27 1.32 Proyeksi Capaian Kinerja SKPD Penanggung Jawab (11) 2017 2015 2016 (8) 4.84 (9) (7) 6.26 Dispertanbunnak 11.00 0.39 8.06 5.44 0.37 4.38 Dispertanbunnak 2.73 Dispertanbunnak 13.09 5.78 7.30 Dispertanbunnak 6.54 5.38 5.21 Dispertanbunnak 7.04 6.29 6.03 Dispertanbunnak 0.33 6.82 0.34 6.88 0.35 Dinas kehutanan Dinas kehutanan 6.90 13.77 0.65 13.27 0.81 12.81 0.80 Distamben Distamben 310.833 2.32 7.86 341.692 2.40 8.05 372.551 2.50 8.65 Disbudpar Disbudpar Disbudpar 180.175,00 47 6.42 188.765,00 48 6.48 198.080,00 49 6.54 DKP DKP 6.31 5.65 5.35 DKP 14.08 5.78 410.945.717 14.24 5.80 419.053.690 14.44 5.82 442.161.664 Disperindag Disperindag Disperindag 22.91 3.47 22.49 2.67 22.10 2.60 Disperindag Disperindag RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IX-15
NO (1) 1.1. 1.2. 2. 2.1. 3. 3.1 4. 4.1 5. 6. 6.1 6.2 6.3 B. 1. 1.1. 1.3. 2. 2.1 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1 IX-16 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (2) Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Pertanian Nilai tukar petani Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Persentase Wirausaha Baru (%) Penanaman Modal Laju pertumbuhan investasi (%/tahun) Ketahanan Pangan Pertanian Indeks Yang Diterima Petani (lt) Indeks Yang Dibayar Petani (lb) Rasio (Nilai Tukar Petani=NTP) Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Perhubungan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Penataan Ruang Ketaatan terhadap RTRW Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jenis dan jumlah bank dan cabang Jumlah penginapan/ hotel Lingkungan Hidup Komunikasi dan Informatika Pekerjaan Umum Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2012 (4) 818.697,00 400.201,00 95,92 (37,85) 0 121,70 122,73 95,92 4,25 1.235.103 87,50 165 103 0,67 Realisasi 2013 (5) 929.726,00 448.605,00 96,11 0,90 60,09% 128,47 128,14 96,11 5,83 1.552.661 95,00 153 121 0,70 Proyeksi Capaian Kinerja 2014 2015 2016 2017 (6) (7) (8) (9) 10.477.111,00 11.733.592,00 12.562.799,00 13.392.006,00 695.751,00 810.402,00 918.177,00 1.005.952,00 99,77 104,13 104,86 105,58 1,40 3,40 5,40 6,40 1,87% 15% 15% 15% 112,62 110,89 99,77 116,16 119,00 104,13 118,20 124,14 104,86 119,93 125,63 105,58 1.153.173 1.275.067 1.319.916 1.366.342 95,50 96,00 96,50 97,00 197 197 198 200 133 140 145 150 0,66 SKPD Penanggung Jawab (11) Bappeda Bappeda Dispertanbunnak Dinas KUMKM BP2TPM Dispertanbunnak Dispertanbunnak Dispertanbunnak Dinas PU Dinas Perhubungan Bappeda Bappeda Setda (Biro Perekonomian) Setda (Biro Perekonomian) Dinas PU
NO (1) 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.8 6.9 7. 8. 8.1 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 C. 1. 1.1. 1.2. 2.1 1.5. 1.6. 3.3.1.3 3.3.1.4 3.4 3.4.1 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (2) Panjang jalan dilalui roda 5 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Rasio daya tersambung pada rumah tangga Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Persentase Penduduk berakses air bersih (%) Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi Dasar (%) Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi (%) Perumahan Lingkungan Hidup Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%) Perhubungan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus Energi dan Sumber Daya Mineral Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik Rasio daya tersambung pada rumah tangga Fokus Iklim Berinvestasi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Angka kriminalitas Jumlah demo Lama proses perijinan Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Cakupan Penyelesaian Perda (%) Cakupan Penegakan Perda (%) Fokus Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan 2012 (4) 0,93 4,25 73,94 92,81 41,66 67,92 25,00 4,25 26,00 240.045 73.94 642 48 16 hari kerja 3 80,00 n.a Realisasi 2013 (5) 0,95 5,83 80,96 80,96 44,30 73,90 25,00 5,83 26,00 277.174 80.96 659 66 16 hari kerja 3 80,00 60,00 2014 (6) Proyeksi Capaian Kinerja 2015 2016 (7) (8) 2017 (9) SKPD Penanggung Jawab (11) Dinas PU Dinas PU 88,97 Dinas PU Dinas PU 46,22 Dinas PU 75,60 80,00 Dinas PU 80,00 Dinas PU 25,00 25,00 25,00 25,00 Dinas Kehutanan Dinas PU 26,00 26,00 26,00 26,00 Dinas Perhubungan 314.399 341.560 378.737 405.914 Distamben 88.97 91.47 93.16 96.32 Distamben 642 659 641 624 Satpol PP Satpol PP 15 hari kerja 14 hari kerja 13 hari kerja 12 hari kerja BP2TPM 4 5 2 2 Setda (Biro Hukum) BPMPD 90,00 95,00 97,50 100,00 Setda (Biro Hukum) 62,16 Satpol PP RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 IX-17
NO (1) 1.1. 1.2. IX-18 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (2) Rasio lulusan S1/S2/S3 Rasio ketergantungan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 2012 (4) 8.67 47.35 Realisasi 2013 (5) 14.75 46.83 2014 (6) 23.94 46.84 Proyeksi Capaian Kinerja 2015 2016 (7) (8) 28.06 35.69 46.50 46.24 2017 (9) 40.33 45.99 SKPD Penanggung Jawab (11) Disnakertrans Disnakertrans
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 Pedoman Transisi Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, maka Penyusunan dokumen RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 - 2025 dan RKP Tahun 2018. 10.2 Kaidah Pelaksanaan Implementasi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 diperlukan komitmen bersama untuk dilaksanakan secara konsisten berdasarkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, dalam melaksanakan pembangunan agar mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2012-2017 ini dengan sebaik-baiknya; 2. SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Tahun 2012-2017 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, yang selanjutnya sebagai acuan menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD; 3. Penyusunan RKPD berpedoman pada Perubahan RPJMD yang selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2016 dan 2017; 4. Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Tahun 2012-2017 dipublikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 X-1
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 Gubernur/Wakil Gubernur, SKPD dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing; 5. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung wajib untuk mempublikasikan Perubahan RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD. Dengan demikian, masing-masing anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi/reses ke daerah pemilihannya, sejalan dengan kerangka kebijakan dan program dalam Perubahan RPJMD; 6. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota wajib mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017; 7. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban melakukan pembinaan, konsultasi, pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); 8. Untuk menjaga sinergisitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten/Kota maka Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban memberikan pembinaan, konsultasi, pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota; dan 9. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta evaluasi hasil terhadap dokumen RPJMD 2012-2017. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan dibuat sebagai landasan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu dua tahun ke depan. Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh pelaku pembangunan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. X-2 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 BAB XI PENUTUP Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 ini merupakan arah dan target kinerja pembangunan yang akan dicapai dua tahun mendatang. Dokumen ini disusun mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005- 2025, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2034. Selain itu juga memperhatikan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012 dan rekomendasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012, serta LKPJ Tahun 2012, 2013, dan 2014. RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dengan fokus pada Pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup. Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah: "Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan". Untuk pencapaian visi tersebut, dilaksanakan melalui 5 (lima) misi, yaitu 1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang ditandai dengan perwujudan kondisi ekonomi Kepulauan Bangka Belitung yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komparatif berbasis agro-bahari di perkotaan dan perdesaan. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 XI-1
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra- sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/ kabupaten/ kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral. 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditandai dengan perwujudan kondisi manusia Kepulauan Bangka Belitung yang agamis, berahlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi. melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang yang ditandai dengan perwujudan kondisi lingkungan Kepulauan Bangka Belitung yang menjamin pembangunan berkelanjutan. melalui keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif. melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi. 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh ditandai dengan perwujudan kondisi infrastruktur Kepulauan Bangka Belitung yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi. melalui peningkatan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global. XI-2 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017 5. Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government ditandai dengan perwujudan kondisi pemerintahan Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan. melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung. Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD, sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu Tahun 2012-2017. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, TTD RUSTAM EFFENDI Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 XI-3