BAB III PERTANGGUNGJAWABAN RUSIA TERHADAP INVASIKE UKRAINA A. Kontekstual Hubungan Rusia dan Ukraina Hubungan Rusia dan Ukraina memiliki sejarah perjalanan yang sangat panjang. Ukraina sangat berperan penting dalam lahirnya kekisaran Rusia pada abad ke sembilan. Hal ini menjadikan Ukraina sebagai maskot Tsar Rusia sehingga masa keruntuhan akibat Revolusi Bolshevik tahun 1917. Pada abad ke enam belas (16) Ukraina pernah dikuasai oleh Polandia di bawah Dinasti Rumanov, Rusia membantu membebaskan rakyat Ukraina dari dominasi Polandia yang terjadi pada tahun 1648. Hubungan antara Rusia dan Ukraina pada periode Uni Soviet dalam rangka sejarah Rusia.1 Pada mulanya Ukraina sempat mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 25 januari 1918, akibat dari perang saudara yang terjadi pata tahun 1918- 1920 membuat Ukraina mendeklarasikan dirinya untuk bergabung dengan Uni Soviet (USSR-Union of Soviet Socialist Republics). Uni Soviet secara resmi didirikan oleh Vladimir Ilych Ulyanov (Lenin) pada tanggal 30 desember 1922. Dalam perkembangannya terdapat 15 Negara yang berasal dari Rusia, Asia Tengah, Eropa Timur, Negara Baltik, dan kasus Selatan yang turut bergabung dalam Negara Federasi Uni Soviet 1 pdf?sequence=2&isA Diakses 08 November 2022 pada pukul 13:09 WIT 43
yakni: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estoni, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, Tajikiztan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Pada masa Uni Soviet antara Rusia dan Ukraina secara tidak langsung telah terlibat hubungan diplomatik, namun kedua Negara tersebut juga pernah terlibat dalam sebuah konflik.2 Sejarah hubungan Rusia dan Ukraina sebagai berikut :3 (1) Masa Kekaisaran Rusia Antara abad ke sembilan (9) hingga abad ke dua belas (12), wilayah Ukraina dan sebagian Rusia tergabung dalam Negara Rus Kiev. Setelah Invasi bangsa Mongol, Rus Kiev runtuh. Kemudian mulai pertengahan abad ke tujuh belas (17) wilayah Ukraina secara perlahan masuk kekaisaran Rusia karena memiliki kesamaan budaya, bahasa dan agama. Menjelang akhir abad ke delapan belas (18), seluruh wilayah Ukraina telah menjadi bagian dari kekaisaran Rusia. Kekaisaran Rusia runtuh pada 1917, setelah peristiwa revolusi Bolshevik atau Revolusi oktober. Ukraina kemudian membentuk pemerintahan sementara dan memproklamirkan dirinya sebagai republik dalam struktur federasi Rusia. Setelah Vladimir Lenin naik ke tampik kekuasaan pada November 1917, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya pada 25 Januari 1918. 2 Ibid 3 ukraina?page=3 diakses 08 November 2022 pada Pukul 13:58 WIT 44
45 (2) Masa Uni Soviet Setelah memproklamasikan kemerekaannya pemerintahan Ukraina mengalami kesulitan serius, mereka harus menghadapi oposisi Bolshevik dan aktivitas kontra-revolusioner di dalam Negeri. Jerman dan Austria sempat memberikan bantuan, tetapi kedua Negara ini terpaksa enyah setelah kekalahan Blok Sentral, alhasil setelah terjadi perang saudara sejak 1918-1920, Ukraina akhirnya menjadi bagian dari Uni Soviet. Dalam rangka pekembangan, mulai bergabung beberapa Negara lain ke dalam federasi Uni Soviet salah satunya Rusia. Usai perang Dunia II (1939-1945), Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet muncul sebagai dua kekuatan besar yang berbeda ideologi. AS menganut paham liberal, sementara Uni Soviet Komunis. Perbedaan inilah yang kemudia memicu terjadinya konflik yang disebut perang dingin (1947-1989). Perang dingin berakhir dengan kemenangan di tangan AS. Hal ini berbuntut pada runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Setelah itu Ukraina mendeklarasikan kemedekaannya pada 24 Agustus 1991. 1) Konflik Rusia-Ukraina Pada 2006, terjadi sengketa terkait pasokan gas antara Rusia dan Ukraina, Rusia diketahui merupakan produsen minyak dan gas alam untuk Eropa termasuk Ukraina. Rusia bahkan memberikan harga dibawah pasar bagi Negara-Negara Eropa dan Ukraina. 2) Konflik terus berlangsung
46 Hubungan antara Rusia dan Ukraina belum membaik hingga saat ini. Bahkan baru-baru ini diketahui bahwa Rusia mengerahkan sekitar 100.000 tentaranya di dekat perbatasan Ukraina, Rusia juga memperingati NATO untuk tidak menjadikan Ukraina sebagai Negara anggotanya. Menengok akar sejarah, Presiden Rusia saat ini, Vladimir Putin enggan membiarkan Ukraina lepas begitu saja. Putin juga menyebut Ukraina sebagai jantung bersejarah orang Slavia dan memperingatkan barat untuk tidak mencoba mengubahnya untuk melawan Rusia. B. Tanggungjawab Negara Dalam Hukum Internasional Menurut Rosalyn Higgins, hukum tentang tanggung jawab Negara merupakan hukum yang mengatur akuntabilitas (accountability) terhadap suatu pelanggaran hukum internasional. Akuntabilitas diartikan dalam dua pengertian, yaitu Negara memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan untuk menyadari apa yang dilakukannya, dan adanya suatu tanggung jawab atas tindakan Negara yang melanggar hukum internasional (international wrongful behavior) dan tanggung jawab tersebut harus dilakukan.4 Menurut Hans Kelsen seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukan 4 Higgins, R, Problems And Process : International Law And How We Use It. New York: Oxford, Clarendon Press, 2010, hal. 277
47 kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri.5 Setiap orang individu, kelompok maupun Negara yang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain maka dapat di tuntut dan dikenakan pertanggungjawaban. Tanggungjawab Negara dalam hukum internasional diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh Negara kepada orang lain berdasarkan perintah hukum internasional. pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.6 Dalam hukum nasional dibedakan antara pertanggungjawaban perdata dan pidana begitu pula dalam hukum internasional terdapat beberapa ketentuan yang serupa dengan hukum nasional tapi hal ini tidak menonjol di samping itu hukum internasional mengenai pertanggungjawaban belum berkembang begitu pesat. Dalam sistem hukun nasional pertanggungjawaban pidana atau perdata didasarkan pada hal kesalahan yang diperbuat oleh seseorang, begitu pula dalam sistem hukum internasional setiap perbuatan yang di persalahkan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Tanggung jawab internasional (International Responsibiliry) atau yang sering disebut dengan tanggung jawab Negara (State Responsibiliry) dalam hukum internasional merupakan prinsip dalam hukum internasional 5 diakses tanggal 04 februari 2023 pukul 12:04 wit 6 F.Soegeng Istanto, Hukum Internasional, UAJ Yogyakarta, 1994,hal.77
yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu Negara kepada Negara lain karena kesalahan atau kelalaian suatu Negara yang menimbulkan dampak terhadap Negara atau orang lain. Pada dasarnya suatu kelalaian maupun kesalahan yang dilakukan oleh suatu Negara dapat menimbulkan dampak yang apabila dampak tersebut dirasakan oleh Negara lain maka timbul suatu pertanggungjawaban yang dalam hukum internasional dinamakan prinsip international responsibiliry.7 Konsep pertanggungjawaban karena perbuatan melanggar hukum, seringkali diistilahkan dalam hukum internasional dengan menggunakan frasa responsibility atau liability yang merujuk makna yang sama maupun berbeda. Sehingga dapat dikatan bahwa belum ada istilah baku untuk mengkonsepsikan pertanggungjawaban dalam hukum internasional.8 Menurut Sharon Williams, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai penentuan terhadap tanggung jawab Negara, yakni: 9 a. Subjective fault criteria, menentukan arti penting kesalahan pelaku yang 7 Mamfaluthy, Legalitas Intervensi Militer Rusia Terhadap The Autonomous Republic Of Crimea, Ukraina, Alumni Magister Ilmu Hukum, UGM, Yogyakarta, Indonesia 8 Titon Slamet Kurnia, Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 177 9 Williams, S. Public International Governing Transboundary Pollution. Australia: University of Queensland Press 1984, 35 48
49 berguna untuk menetapkan apakah Negara atau tidak. terdapat pertanggungjawaban b. Objective fault criteria, menentukan pertanggungjawaban Negara yang timbul dari pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Namun Negara dapat terbebas untuk tidak bertanggungjawab jika Negara itu dapat memberikan bukti atau menunjukkan adanya force majeure dengan kata lain dilakukan karena adanya keadaan terpaksa. terbebani pertanggungjawaban c. Strict terhadap terjadi yang perbuatan atau mengakibatkan kerugian bagi Negara lain, dalam konsep ini force majeure dapat digunakan untuk alasan pemaaf (exculpate) yang dapat membebaskan Negara dari pertanggung jawaban. liability, Negara tidak berbuat atau kelalaian yang d. Absolute liability, tidak ada alasan pemaaf yang dapat digunakan seperti dalam strict liability, sehingga Negara berkewajiban untuk bertanggung jawab secara penuh walau telah memenuhi standar untuk menggunakan alasan pemaaf. Dalam internasional, Negara perlu untuk melakukan self-restraint atau menahan diri dan tunduk kepada hukum internasional. Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 4 dalam Piagam PBB yang berbunyi "All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in anyother manner inconsistent with the Purposes of the United Nations", dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap anggota PBB diharuskan untuk menahan diri dalam hubungan internasional agar tidak menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk menyerang integritas territorial atau kemerdekaan politik Negara lain. Semua Negara yang termasuk anggota PBB diwajibkan untuk mematuhi hukum internasional tersebut karena dengan kesediaannya menjadi anggota dalam PBB maka mereka terikat dan harus mematuhi hukum internasional yang ada termasuk Piagam PBB tersebut, serta Negara sebagai masyarakat internasional diharuskan untuk mematuhi hukum internasional.
50 Jika Negara tidak mematuhi hukum internasional maka akan terjadi pelanggaran kewajiban internasional yang menimbulkan pertanggungjawaban bagi Negara pelanggar. Pelanggaran kewajiban internasional dapat berupa suatu tindakan atau kelalaian. Tanggung jawab Negara yang timbul dari pelanggaran internasional oleh Negara yaitu: 10 a. Melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia, dan melalaikan, tidak melakukan tindakan apapun, atau melakukan omission terhadap pelanggaran hak asasi manusia. b. Melakukan tindakan yang termasuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Tanggung jawab Negara berkaitan erat dengan kedaulatan Negara tiap-tiap Negara, tetapi bukan berarti Negara dapat bebas bertindak secara mutlak dan tidak bisa dituntut serta Negara yang berdaulat boleh menundukkan atau ditundukkan pada Negara berdaulat yang lain, tetapi adanya tanggung jawab Negara atas kedaulatan Negara adalah dalam rangka membatasi Negara untuk bertindak sesuai dengan hukum agar tidak menggunakan kedaulatannya secara sewenang-wenang serta Negara yang berdaulat tidak diperbolehkan menundukkan atau ditundukkan pada Negara berdaulat yang lain. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia atau hak individu dan Negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan Negara lain. Negara yang berdaulat berarti adalah Negara tersebut memiliki kedaulatan penuh terhadap semua yang ada di wilayahnya. Tindakan-tindakan Rusia yang telah menimbulkan berbagai kerugian bagi Negara Ukraina, karena pelanggaran hukum 10 Williams, S, op. cit, hal. 38
51 internasional yang dilakukan oleh Negara Rusia. Implikasi dari pelanggaran ini adalah pengupayaan pertanggungjawaban Negara Rusia bagi Negara Ukraina sebagai injury state maupun pengenaan berbagai sanksi. Telah ada tuntutan maupun sanksi-sanksi yang diberikan kepada Negara Rusia dari berbagai pihak sebagai bentuk hukuman bagi Rusia agar bersedia bertanggung jawab. Pemberian sanksi-sanksi berupa denda atau kebijakan ekonomi merupakan hukuman bagi Negara yang melakukan pelanggaran hukum.11 C. Tanggung Jawab Rusia Atas Invasinya Ke Ukraina Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 dengan berbagai latar belakang, mulai dari masalah Rusia mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis Ukraina hingga permasalahannya ketidaksetujuan Rusia jika Ukraina bergabung dengan NATO. Invasi dengan tidak beralasan sesuai dengan keadaan-keadaan yang dilegitimasi oleh PBB yaitu dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional atau karena keadaan darurat ini tidak diperbolehkan, karena pasti akan memuat penggunaan kekerasan. Didalam pasal 2 United nations charter, berisi: "All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force manner inconsistent with the purposes of the united nations', jika di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu di tegaskan bahwa semua Negara harus menahan diri dalam hubungan internasional untuk tidak melakukan kekerasan yang 11 Koesrianti, M., Wto Dispute Settlement Mechanism: Indonesia'S Prospective in International Trading System. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015, hal. 27(2),
52 ditujukan kepada Negara lain atau entitas lain karena akan merusak prinsip non intervention dan menciderai kedaulatan Negara lain. Dengan adanya tindakan invasi oleh Rusia ini menimbulkan berbagai akibat-akibat yang merugikan bagi pihak Ukraina maka suatu Negara memiliki kewajiban untuk harus bertanggungjawab atas akibat- akibat yang timbul dari tindakan-tindakannya itu. Walaupun tanggungjawab Negara berkaitan dengan kedaulatan, bukan berarti Negara bisa bebas melakukan apa saja yang ia inginkan dengan melanggar hak atau kedaulatan Negara lain. Namun, dalam setiap tindakannya Negara tetap dibatasi dan tunduk kepada hukum internasional. Mengingat Negara merupakan salah satu subyek hukum internasional. Subyek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban dalam pergaulan internasional, jika suatu subyek hukum internasional dirugikan, maka pihak yang dirugikan itu bisa mengklaim atas kerugiannya. Pihak yang merugikan itu pula bisa dituntut karena perbuatan yang merugikan. Dengan kata lain, subyek hukum internasional memiliki kapasitas untuk melakukan legal act yaitu bisa menuntut dan dituntut karena dalam setiap tindakannya dipergaulan internasional sangat dimungkinkan adanya tindakan melawan hukum karena tidak mematuhi kewajiban internasionalnya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah secara internasional meliputi dua unsur
yaitu:12 a. Boleh dilimpahkan kepada Negara menurut hukum internasional; b. termasuk pelanggaran kewajiban atas hukum internasional (breach of an international obligation). Dalam hukum internasional, tiap-tiap Negara memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan Negara lain sesuai dengan asas persamaan (doctrine of equality) dan asas kedaulatan Negara (doctrine of states souvereignty). Dengan tindakan Negara Rusia yang mendeklarasikan Donetsk dan Luhansk sebagai Negara yang merdeka lalu melakukan invasi ke wilayah Negara Ukraina dengan dalih untuk menjaga Donetsk dan Luhansk padahal setelah itu ia menyerang wilayah Negara Ukraina merupakan tindakan yang tidak mencerminkan penghormatan atas teritori dan kedaulatan Negara Ukraina. Menurut Draft international law commission pertanggungjawaban Negara karena telah melanggar kehormatan yang mana Rusia telah melanggar kedaulatan Negara Ukraina dapat dengan menggunakan satisfaction. Cara pertanggungjawaban menggunakan satisfaction ini adalah dengan perundingan diplomatic melalui wakil-wakil dari masing-masing Negara. Negara yang bersalah (Rusia) harus mengajukan permohonan maaf secara resmi dengan Ukraina dan/atau disertai jaminan bahwa Rusia tidak akan mengulangi perbuatannya (Invasi) itu dan melakukan penggantian ganti rugi secara material 12 Sefriani, hukum internasional suatu pengantar (Rajawali pers 2017), hal. 256 53 untuk
(pemberian sejumlah uang) atau dapat juga memberikan penggatian rugi yang bersifat nonpecuniary atau penggantian rugi bukan berupa sejumlah uang. Seperti diketahui, dalam pertemuan antara Negara-Negara anggota PBB dan Dewan PBB pada 7 Maret 2022, diadakan pemungutan suara di Majelis Umum untuk menangguhkan Rusia dari dewan hak asasi manusia PBB. Hal itu dilakukan atas dasar invasi Negara Rusia ke Negara Ukraina yang menimbulkan adanya laporan pelanggaran berat serta pelanggaran hak asasi manusia terkait dugaan pembunuhan masal oleh militer Rusia terhadap ratusan warga sipil di kota Bucha. Pemungutan suara itu, menghasilkan sebanyak Sembilan puluh tiga (93) Negara mendukung, sementara dua puluh empat (24) Negara menolak, dan lima puluh delapan (58) abstain.13 Rusia mendapat berbagai sanksi dari pihak-pihak yang berupa kebijakan ekonomi, seperti, sanksi dari Negara Amerika Serikat yang diumumkan oleh Presiden Joe Biden, yakni Washington memberikan sanksi kepada dua bank milik Rusia yaitu Bank pembangunan Negara Vnesheconombank (VEB) dan Perusahaan Saham Gabungan Publik Promsvyaz bank (PSB), sanksi dari Jepang yang diumumkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida berupa larangan penerbitan obligasi Rusia di Jepang dan membekukan aset individu Rusia tertentu. Uni Eropa 13Wicaksana, S. U. (2022, April 25). Pakar Hukum UM Surabaya Paparkan Dampak Invasi Rusia terhadap Ukraina bagi Penerbangan Internasional. From um-surabaya.ac.id: 54
55 membatasi akses Moskow ke pasar modal dan keuangan Negara- Negara Uni Eropa, Inggris akan membatasi Negara Rusia dan perusahaan Rusia untuk mengumpulkan dana di pasar Inggris sehingga melarang berbagai ekspor teknologi tinggi dan mengisolasi bank-bank Rusia. Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan bahwa Jerman akan melakukan penghentian proses sertifikasi pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia yang bernilai $11,6 miliar. Ukraina memberi sanksi terhadap 351 orang Rusia yang mendukung pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk berupa larangan akses ke aset, modal, properti, lisensi untuk bisnis. Selain itu masih banyak lagi sanksi-sanksi yang dikenakan bagi Negara Rusia sebagai akibat tindakan invasinya itu.14 Negara Rusia tidak mendapatkan pengecualian untuk tidak bertanggungjawab atas tindakannya yang melanggar hukum internasional karena latar belakang dari tindakan invasi ini tidak sesuai dengan situasi- situasi yang dilegitimasi oleh PBB. Negara Rusia melakukan invasi yang menimbulkan kekerasan ini bukan dalam rangka pertahanan diri dan Negara Rusia juga tidak dalam situasi darurat atau terpaksa melakukan karena adanya serangan Negara maupun entitas lain. Walaupun Rusia mengklaim bahwa invasi ini merupakan upaya 14 diakses pada tanggal 07 februari 2023 pukul 13:03 wit
self defense, namun klaim ini tidak disertai bukti maupun argumentasi yang kuat.15 Dalam kasus ini, jawabannya tidak ada, dan disitulah letak keterbatasan hukum internasional. Artinya kepatuhan dan kesediaan Negara-yang terlibat konflik untuk mematuhi aturan dan ketentuan hukum internasional tersebut adalah hal yang utama dan jalan satu-satunya saat ini.16 Rusia dapat menggunakan cara- cara damai sebagaimana yang dinyatakan dengan tegas dalam pasal 2 ayat (3) dan pasal 33 Piagam PBB, dan meninggalkan kekerasan bersenjata sebagai pilihan kebijakan dan instrumen untuk menyelesaikan perselisihannya dengan Ukraina. Pentingnya menahan diri dalam penggunaan senjata dan lebih mengedepankan mekanisme menyelesaikan sengketa dengan damai. "Kalaupun ada sengketa silahkan selesaikan ke Mahkamah Internasional atau ICJ, termasuk peran Dewan Keamanan walaupun di sini juga sanksi karena posisi Rusia adalah satu dari lima anggota Dewan Keamanan tetap PBB". Untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina, Opsi Dewan Keamanan PBB yang memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan pasal 24 piagam PBB menjadi tidak realistis untuk saat ini. Karena disain kelembagaan Dewan keamanan PBB menempatkan Rusia sebagai salah satu dari 5 pemilik kursi 15 Patrio, Z. (2022, Maret 23). Deretan Pelanggaran Hukum Perang yang dilakukan Rusia TIMES: kembali di 16 Juanda, O. (2022, Maret 24). Serangan Rusia ke Ukraina, di Manakah Hukum Internasional? manakahhukum- internasional-1648116203/ Ukraina. Diambil dari IDN Diambil kembali dari KoranSINDO: 56
57 tetap di dewan keamanan PBB yang memegang hak veto atas rancangan resolusi. Majelis Umum PBB dapat "bertindak" melalui prosedur uniting for peace untuk membuat resolusi dan rekomendasi perdamaian, meskipun resolusi Majelis Umum PBB tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak akan berdampak langsung dalam mengakhiri perang. Ketika, selama perang atau operasi militer, sasaran diserang atau serangan militer dilakukan terhadap objek sipil atau penduduk sipil, ada pelanggaran hukum perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan invasi yang dilakukan oleh Rusia tidak didasarkan pada alasan yang dilegitimasi oleh PBB karena invasi tersebut tidak dalam rangka membela diri atau dalam rangka perdamaian yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Tetapi karena invasi tersebut disebabkan karena sengketa wilayah dan masalah politik antara Rusia dan Ukraina, sehingga invasi tidak dapat dibenarkan. Selama invasi, ada laporan serangan terhadap warga sipil, yaitu warga Ukraina, yang melanggar hukum humaniter internasional. Sekitar 300 mayat warga sipil Ukraina ditemukan di kota Bucha di Ukraina selama invasi. Dengan ditemukannya ratusan jenazah warga sipil yang diduga menjadi korban invasi yang dilakukan oleh Rusia, selain itu secara keseluruhan Rusia telah melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil yang seharusnya dilindungi bukan diserang. Pasukan militer Rusia membunuh Sembilan ribu (9000) tentara tewas dan dan PBB menyatakan 5.5587 warga sipil Ukraina tewas dan 7.890 terluka selama invasi Rusia ke Ukraina, Badan Anak-Anak PBB
juga melaporkan bahwa Sembilan ratus tujuh puluh dua (972) anak-anak Ukraina telah tewas atau terluka sejak Rusia melakukan invasi.17 Invasi yang tidak beralasan tersebut sesuai dengan situasi yang dilegitimasi oleh PBB, jika dalam keadaan darurat tidak di perbolehkan, karena akan mengandung penggunaan kekerasan, tetapi sebaliknya di perbolehkan jika dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal tersebut, bersesuaian dengan pasal 2 United Nations Charter yang dikatakan di dalamnya, "All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in another manner inconsistent with the Purposes of the United Nations". Maksud tersebut jika diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah, bahwa semua Negara harus menahan diri dalam hubungan internasional untuk tidak melakukan kekerasan yang ditujukan kepada Negara lain atau entitas lain karena akan merusak prinsip non - intervention dan menciderai kedaulatan Negara lain. Tindakan Intervensi oleh Rusia ini, menimbulkan berbagai akibat yang merugikan bagi Ukraina. Merujuk dati tanggung jawab Negara dalam hukum internasional, maka suatu Negara memiliki kewajiaban untuk bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari tindakannya. Bukan berarti Negara bisa bebas melakukan apa saja yang dia inginkan dengan melanggar Hak Asasi Manusia, walaupun tanggung jawab Negara 17 Invasi-Rusia/ diakses pada tanggal 07 februari 2023 pukul 13:53 wit 58
59 berkaitan denga kedaulatan. Negara tetap dibatasi dan tunduk kepada hukum internasional dalam setiap tindakannya. Untuk saat ini telah ada tuntutan maupun sanksi-sanksi yang dilayangkan kepada Negara Rusia dari berbagai pihak sebagai bentuk hukuman bagi Rusia bersedia bertanggungjawab. Pemberian sanksi-sanksi berupa denda atau kebijakan ekonomi merupakan hukuman bagi Negara yang melakukan pelanggaran hukum.18 Negara Rusia harus bertanggungjawab atas tindakannya ini yang telah melanggar hukum internasional dan juga hak asasi manusia. Bentuk tanggungjawab Rusia dapat dilakukan dengan menghentikan segala wujud intervensinya ke Negara Ukraina dengan menarik semua pasukan militernya keluar dari wilayah Negara Ukraina, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Rusia juga mengupayakan pertanggungjawaban dengan membayar sejumlah nilai sebagai ganti rugi atas kerugian yang timbul dari kerusakan, dan juga melakukan perundingan diplomatik disertai permintaan maaf. 18 Koesrianti, "WTO Dispure Settlement Mechanism: Indonesia"s Prospective in Internasional Trading system" (2015) 27 (2) Mimbar hukum 300,303.