Analisis Pergerseran Makna Partisipasi Politik Perempuan Berdasarkan Karakteristik Feminitas dan Maskulinitas dalam Kepemimpinan Perempuan : Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan Bella Aprilia1, Florencia Maria Surya2, Mentari Svarna Pertiwi3 1Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, 2Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, 3Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, ABSTRAK COVID-19 merupakan salah satu permasalahan global yang sedang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Tak hanya memberikan ancaman multidimensional, besarnya dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini juga turut menguji kepemimpinan para pemimpin negara dalam mengendalikan rantai penyebaran COVID-19 secara efektif. Lebih jauh, berbagai pihak pun mengaitkan kesuksesan seorang pemimpin negara melalui perspektif gender. Pasalnya, terdapat stigmatisasi pada karakteristik perempuan yang kerap kali dianggap tidak mumpuni untuk memimpin dan membuat keputusan secara rasional. Padahal, dengan gaya kepemimpinan dan komunikasi pemimpin perempuan yang dinilai lebih preventif dan bersifat empatik, hal ini justru dianggap memberikan dampak jangka panjang yang lebih menguntungkan bagi masyarakat dan negara. Karenanya, dengan menggunakan perspektif feminisme, tulisan ini akan membahas bagaimana karakteristik feminitas dan maskulinitas dapat mempengaruhi penentuan preferensi dan langkah-langkah kebijakan oleh Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, dan Presiden Taiwan Tsai Ing- wen dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 dan pemulihan kondisi multidimensi negara secara efektif. Adapun, tanpa bermaksud untuk membandingkan dengan kesuksesan beberapa pemimpin laki-laki lainnya dalam menangani ancaman COVID-19, tulisan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya perspektif baru dalam ranah global bahwa penilaian kemampuan perempuan dalam aspek kepemimpinan politik tidak seharusnya dibatasi oleh stigmatisasi gender. Kata Kunci: pemimpin perempuan; kepemimpinan politik; pandemi COVID-19; feminisme; kebijakan publik ABSTRACT COVID-19 is a global problem that is being faced by many countries around the world. Not only provide a multi-dimensional threat, but the impact caused by this pandemic also tests the leadership of state leaders in controlling the spread of COVID-19 effectively. Furthermore, various parties try to associate the success of a state leader through a gender perspective. This is due to the stigmatization of the characteristics of women who are often considered incompetent to lead and make rational decisions. In fact, with a more preventive and emphatic leadership and communication style, the output of policies generated by women leaders are considered to have a long-term impact that is more beneficial to society and the state. Therefore, using a feminist perspective, this paper will discuss how the characteristics of feminity and masculinity can influence the determination of preferences and policy approaches by German Chancellor Angela Merkel, New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, and Taiwanese President Tsai Ing-wen in controlling the spread of COVID-19 and effectively restoring the multidimensional conditions of the country. Meanwhile, without intending to compare with the success of several other male leaders in dealing with the threat of COVID-19, this paper is designed to encourage the creation of a new perspective in the global realm that the assessment of women's abilities in political leadership should not be limited by stigmatization on gender. Keywords: women leaders; political leadership; COVID-19 pandemic; feminism; public policy. 91
92 Bella Aprilia, Florencia Maria Surya, Mentari Svarna Pertiwi │ Analisis Karakteristik Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Perspektif Feminitas dan Maskulinitas: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan Pendahuluan Penyebaran virus COVID-19 yang semula dianggap sebagai krisis yang menyangkut kesehatan masyarakat saja, berangsur-angsur berkembang menjadi suatu isu yang sangat kompleks dan mempengaruhi dinamika di tingkat lokal, regional, hingga internasional. Tak hanya menyebabkan korban jiwa yang tinggi, munculnya pandemi COVID-19 sebagai suatu isu permasalahan global juga turut memperburuk kondisi negara di berbagai bidang, seperti menciptakan situasi instabilitas politik, menyebabkan kondisi resesi ekonomi, meningkatkan jumlah pengangguran, hingga menimbulkan ancaman krisis pangan. Keterkaitan kondisi antarsektor ini selanjutnya memperlebar kesenjangan yang terjadi intra dan antarnegara, serta berimplikasi pada penurunan tingkat pemenuhan kesejahteraan masyarakat; terlebih bagi para lansia, masyarakat adat, kaum disabilitas, masyarakat miskin, serta kelompok-kelompok masyarakat marjinal lainnya yang paling rentan terhadap COVID-19 dan dampak sekunder dari upaya-upaya penanganan pandemi yang diambil oleh pemerintah.1 Besarnya dampak multidimensional yang diakibatkan pandemi ini pun akhirnya turut menguji kepemimpinan dan kemampuan komunikasi para pemimpin politik dalam menangani pandemi COVID-19. Hal ini terefleksikan melalui keterampilan masing-masing pemimpin dalam melakukan proses perencanaan, koordinasi, hingga upaya pengkomunikasian kebijakan kepada seluruh lapisan masyarakat.2 Dalam hal ini, kualitas kepemimpinan yang baik salah satunya tercermin melalui penerapan kebijakan-kebijakan yang strategis, inklusif, dan proaktif, yang didukung oleh gaya komunikasi yang empatik oleh pemimpin, guna menanamkan kesadaran kolektif ke dalam seluruh lapisan masyarakatnya akan keberadaan pandemi COVID-19 sebagai suatu ancaman yang serius.3 Berangkat dari kondisi ini, terlihat bahwa kehadiran elemen kepemimpinan politik yang kuat di semua tingkatan pemerintahan dalam mengendalikan kurva COVID-19 dan mengomunikasikan langkah- langkah kesehatan kepada masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh para kepala negara, menjadi salah satu kunci keberhasilan utama dalam penanganan pandemi di masing-masing negara. Menariknya, berbagai pihak kemudian mencoba mengaitkan kesuksesan sejumlah pemimpin politik dalam menangani pandemi COVID-19 ini dengan menggunakan perspektif gender. Dilansir dari The New York Times, negara-negara yang dipimpin oleh pemimpin perempuan dinyatakan cenderung lebih efektif dalam memerangi krisis kesehatan global COVID-19.4 Begitu pula opini yang dikemukakan oleh Tomas Chamorro-Premuzic dan Avivah Wittenberg-Cox dalam Harvard Business Review yang mengatakan bahwa negara-negara di bawah kepemimpinan perempuan memiliki tingkat kematian akibat COVID-19 enam (6) kali lebih sedikit daripada negara-negara dengan pemerintahan yang dipimpin oleh laki-laki.5 Tak hanya oleh instansi media, salah satu badan PBB, UN Women, juga merilis ringkasan kebijakan yang menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses penanganan COVID-19 dianggap dapat mempercepat proses pemulihan dan penanganan yang lebih 1 UN DESA, "Guest Article: Covid 19 - a test for political leaders to truly leave no one behind," 22 Mei 2020, diakses pada 29 September 2020, leaders.html. 2 David McGuire, dkk, "Beating the virus: an examination of the crisis communication approach taken by New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern during the Covid-19 pandemic," Journal of Human Resources Development International Vol. 23 Issue 4 (2020): 361-379. 3 M. Adil Khan, "COVID 19. The Crisis, Leadership and the State," South Asia Journal, 16 April 2020, diakses pada 29 September 2020, 4 Amanda Taub, "Why Are Women-Led Nations Doing Better with Covid-19?" The New York Times, 15 Mei 2020, diakses pada 29 September 2020, 5 Tomas Chamorro-Premuzic dan Avivah Wittenberg-Cox, "Will the Pandemic Reshape Notions of Female Leadership?" Harvard Business Review, 26 Juni 2020, diakses pada 29 September 2020,
93 Bella Aprilia, Florencia Maria Surya, Mentari Svarna Pertiwi │ Analisis Karakteristik Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Perspektif Feminitas dan Maskulinitas: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan efektif dan inklusif di seluruh dunia.6 Di tingkatan pengambilan keputusan (decision-making) yang paling tinggi, misalnya, keterlibatan perempuan sebagai kepala negara di 21 negara menunjukkan adanya langkah pengelolaan krisis kesehatan yang lebih efektif.7 Dalam hal ini, Uma Kambhampati mengungkapkan bahwa salah satu alasannya adalah karena kebanyakan pemimpin perempuan memiliki batas toleransi terhadap kondisi ambiguitas yang lebih rendah dibanding pemimpin laki-laki sehingga cenderung mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif untuk menekan risiko yang mungkin terjadi (risk-adverse).8 Walau tak dapat dimungkiri keberhasilan penanganan COVID- 19 juga terjadi pada beberapa negara dengan pemimpin laki-laki, yaitu Moon Jae-in (Korea Selatan), Xi Jinping (Tiongkok), Nguyen Phu Trong (Vietnam), tetapi di sini kami melihat adanya perbedaan signifikan dalam hal keberhasilan langkah-langkah kebijakan yang diadopsi oleh pemimpin laki-laki dan perempuan pada kuartal pertama pandemi. Dalam hal ini, para pemimpin perempuan ini dipuji akan ketanggapannya dalam meratakan kurva COVID-19 melalui berbagai usaha karantina, social distancing, testing, hingga penyediaan informasi kesehatan berbasis fakta yang transparan melalui gaya kepemimpinan yang dianggap lebih interpersonal dengan menekankan pada teknik-teknik komunikasi yang lebih interaktif. Adapun, persepsi akan kepemimpinan politik yang lebih baik dalam menangani ancaman pandemi COVID-19 di bawah para pemimpin perempuan ini tentunya tidak muncul begitu saja. Di tengah keterbatasan partisipasi perempuan dalam ranah politik, kesuksesan kepemimpinan para pemimpin perempuan dalam menangani COVID-19 ini mendorong adanya usaha peningkatan peran perempuan dalam tatanan politik global. Hal ini mengingat bahwa karakteristik kepemimpinan para pemimpin perempuan yang lebih kolektif (collective), kolaboratif (collaborative), empatik, serta membina (coaching) dibandingkan para pemimpin laki-laki sangat dibutuhkan untuk melengkapi respons atas kondisi krisis kesehatan global semacam ini.9 Khususnya jika berkaca dari upaya penanganan pandemi Ebola, Zika, dan SARS yang pernah terjadi sebelumnya, di mana kebutuhan atas perempuan dalam menangani keadaan darurat sangatlah besar selama proses mitigasi krisis dan pemulihan kebijakan.10 Adapun usaha peningkatan partisipasi perempuan ini tentunya tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan karakteristik maskulinitas yang sangat dibutuhkan untuk mendorong upaya penanganan pandemi secara saintifik dan faktual. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis akan menunjukkan bagaimana kesuksesan kebijakan penanganan COVID-19 oleh para pemimpin perempuan ini tidak sepenuhnya berasal dari faktor karakteristik kepemimpinan yang bergaya feminitas saja, tetapi juga merupakan kombinasi dengan faktor karakteristik kepemimpinan yang masklin, khususnya dengan mengeksplorasi pola-pola penanganan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, dan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Dengan demikian, tulisan ini tidak berusaha membandingkan penanganan mana yang lebih baik antara negara dengan pemimpin perempuan dan laki-laki, tetapi hanya akan memperlihatkan bagaimana karakteristik kepemimpinan 6 UN Women, "COVID-19 and Women's Leadership: From an Effective Response to Building Back Better," Policy Brief No. 18. 7 Ibid. 8 Shaheena Janjuha-Jivraj, "Why The Traits of Female Leadership Are Better Geared for The Global Pandemic," Forbes, 11 Oktober 2020, diakses pada 28 November 2020, 9 Rick Zednik, "A shaken world demands balanced leadership," Medium, 15 April 2020, diakses pada 29 September 2020, 10 Organization of American States, "COVID-19 in Women's Lives: Reasons to Recognize the Differential Impacts," diakses pada 29 September 2020,
94 Bella Aprilia, Florencia Maria Surya, Mentari Svarna Pertiwi │ Analisis Karakteristik Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Perspektif Feminitas dan Maskulinitas: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan perempuan yang mampu mengombinasi sisi feminitas dan maskulinitas ternyata mampu mendukung proses pengambilan kebijakan terkait COVID-19 secara efektif dan inklusif. Selengkapnya sebagai berikut. Teori Feminisme merupakan salah satu perpanjangan dari teori kritis dalam hubungan internasional. Feminisme menaruh perhatian pada pemahaman akan politik global yang dapat ditingkatkan dengan memberi perhatian lebih kepada peran perempuan yang dapat mempengaruhi struktur politik global. Menurut feminisme, peran perempuan yang termarginalkan menjadi penting dalam memberikan perspektif baru dalam pembuatan kebijakan, di luar pemikiran-pemikiran yang bersifat state-centric. Karenanya, teori ini berpendapat bahwa penggunaan kacamata gender sangat dibutuhkan untuk melihat pandangan yang berbeda pada politik internasional.11 Di samping itu, feminisme pun mengupayakan adanya gerakan-gerakan sosial yang bertujuan untuk memberi tempat bagi perempuan untuk berperan aktif dalam politik internasional dengan membuat lingkungan yang lebih adil dan setara. Sehingga, melalui feminisme, diharapkan dapat menempatkan konsep gender sebagai fokus utama dalam penelitian atau analisis yang dilakukan.12 Untuk membahas bagaimana respons pemimpin perempuan dalam proses penanganan COVID-19, penelitian ini akan lebih spesifik menggunakan feminisme liberal sebagai salah satu tipologi dari teori feminisme. Berangkat dari pemahaman dan anggapan terhadap situasi perempuan yang tidak pernah dilibatkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial dan politik, feminisme liberal berusaha mengangkat representasi perempuan dengan menghilangkan batasan yang ada. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengupayakan adanya hak yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ketiga bidang tersebut. Salah satu hal yang menyebabkan perempuan sulit untuk berpartisipasi adalah perkembangan stigma dan stereotip yang pada akhirnya kerap kali membatasi ruang gerak perempuan. Perempuan sering kali dianggap kurang berambisi dibandingkan dengan laki-laki sehingga menjadi sulit bagi perempuan untuk mendapat kesempatan yang penuh untuk berpartisipasi dengan adanya stigma tersebut. Untuk mencapai kesetaraan bagi perempuan, feminisme liberal beranggapan bahwa butuh lebih dari sekadar peran perempuan dalam mencapai hal tersebut. Lebih dari itu, dibutuhkan upaya kolektif dan komitmen bersama pada masyarakat secara luas agar kesetaraan bagi perempuan pada akhirnya dapat tercapai.13 Karenanya, feminisme liberal pun berasumsi bahwa dibutuhkan adanya perubahan pada kesempatan bagi perempuan untuk mengambil peran dalam pengambilan keputusan.14 Selain teori feminisme liberal, penelitian ini akan menggunakkan konsep feminitas dan maskulinitas untuk menjadi salah satu dasar pemikiran dalam menjelaskan isu pemimpin perempuan dan penanganannya pada COVID-19. Meskipun saat ini kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi khususnya di bidang politik semakin setara, tetapi adanya pembedaan karakteristik antara perempuan (feminitas) dan laki-laki (maskulinitas) menjadi salah satu dari banyaknya penghalang bagi perempuan untuk dengan mudah berpartisipasi dalam politik domestik maupun internasional, khususnya dalam pembuatan kebijakan. Dalam bidang politik, karakteristik perempuan 11 Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith. International Relations Theories, Discipline and Diversity (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013), hlm. 206. 12 Clive Archer, International Organisations, Third Edition (London: Routledge, 2001), hlm. 166. 13 Rosemarie Tong, Feminist Thought, A More Comprehensive Introduction (Charlotte: Westview Press, 2014), hlm. 46. 14 Sandra Whitworth, Feminism and International Relations: Towards a Political Economy of Gender and Non- Governmental Institutions (United Kingdom: Palgrave Macmillan, 1997), hlm. 13.
95 Bella Aprilia, Florencia Maria Surya, Mentari Svarna Pertiwi │ Analisis Karakteristik Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Perspektif Feminitas dan Maskulinitas: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan yang selalu dianggap lemah, emosional, tidak rasional, butuh dilindungi dan tertutup tidak dilihat sebagai karakteristik yang ideal dalam pembuatan kebijakan. Tetapi jika ditelaah lebih lanjut, karakteristik feminitas dalam kebijakan publik dapat dilihat melalui sifat kesabaran, sisi emosional, empati, kelembutan dan kepedulian. Namun, masih banyak stigma yang menganggap bahwa karakteristik perempuan yang feminitas tersebut kerap tidak kompeten dalam membuat suatu kebijakan. Pada kenyataannya, kebijakan luar negeri suatu negara biasanya lebih condong ke arah karakteristik laki-laki atau maskulinitas di mana terdapat anggapan bahwa kebijakan luar negeri pada umumnya adalah yang memperjuangkan kekuasaan dan otonomi yang dapat melindungi masyarakatnya dari ancaman luar.15 Dengan melihat pernyataan tersebut, karakteristik laki-laki yang dianggap kuat, rasional, mandiri atau independen, pelindung, dan terbuka sejalan dengan anggapan tersebut dan ideal dalam pembuatan kebijakan suatu negara.16 Padahal, menurut feminisme, karakteristik antara perempuan dan laki-laki tidak dapat digeneralisasi mengingat perempuan pun dapat memiliki karakteristik yang maskulinitas dan begitupun sebaliknya. Bahkan, baik perempuan maupun laki-laki dapat memiliki kombinasi dari karakteristik feminitas dan maskulinitas dalam dirinya.17 Dengan adanya anggapan-anggapan seperti yang telah dijelaskan, pada akhirnya membuat representasi perempuan dalam politik nasional maupun internasional tidak sebanyak laki-laki. Karenanya, feminisme liberal berfokus pada integrasi perempuan dalam tatanan politik global.18 Feminisme liberal mempertanyakan kehadiran perempuan dalam institusi dan perannya dalam politik global sekaligus melihat bagaimana kehadiran (atau ketidakhadiran) perempuan dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan internasional. Dalam hal ini, feminisme liberal pun mempertanyakan bagaimana dunia akan terlihat jika lebih banyak perempuan yang berpartisipasi dan berperan aktif sebagai pemegang kekuasaan.19 Selain konsep feminitas dan maskulinitas, konsep kesetaraan gender pun akan digunakan penulis untuk mendukung analisis. Ketidaksetaraan gender yang merupakan karakteristik yang tumbuh di masyarakat di mana kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, pun menjadi akar permasalahan dari ketidakadilan yang diterima perempuan untuk berpartisipasi sebagai pembuat keputusan. Dengan kata lain, ketidaksetaraan gender juga dapat diartikan sebagai perilaku yang membedakan peran antara laki-laki dengan karakteristik maskulinitasnya, dan perempuan dengan karakteristik feminitasnya.20 Karena adanya pembedaan dan ketidaksetaraan gender inilah yang juga membuat peran perempuan menjadi terbatas. Dengan kondisi demikian, maka perlu adanya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki untuk dapat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik secara domestik maupun internasional. 15 Dunne, Kurki, Smith. International Relations Theories, hlm. 206. 16 Ibid. 17 Ibid. 18 Ani Soetjipto, Gender & Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), hlm. 12. 19 Dunne, Kurki, Smith, International Relations Theories, hlm. 208. 20 Clive Archer, International Organisations, hlm. 166.
96 Bella Aprilia, Florencia Maria Surya, Mentari Svarna Pertiwi │ Analisis Karakteristik Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Perspektif Feminitas dan Maskulinitas: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan Analisis Perkembangan Partisipasi Perempuan sebagai Pemimpin Negara Minimnya jumlah persentase keterlibatan perempuan dalam ranah politik global bukanlah permasalahan baru yang dihadapi oleh dunia internasional. Jika dibandingkan dengan jumlah persentase keterlibatannya dengan laki-laki, perempuan masih jauh berada di bawah laki-laki. Meskipun saat ini perempuan telah memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam ranah politik dibandingkan periode-periode sebelumnya, kendati demikian, kehadirannya di kursi- kursi parlemen masih tergolong minim. Hal ini terlihat dari sejumlah data statistik yang menunjukkan bahwa hingga Januari 2019, hanya 20.7% menteri dalam pemerintahan yang direpresentasikan oleh pemimpin perempuan. Jika dilihat lebih jauh, dari keseluruhan angka statistik tersebut, para menteri perempuan ini mayoritas bertanggung jawab pada lima kementerian, yakni bidang sosial yang mengurusi hal-hal terkait keluarga, anak-anak, lansia dan lain sebagainya; lingkungan/sumber daya serta alam/energi; perempuan/kesetaraan gender.21 Sayangnya, pada level kedudukan tertinggi, persentase kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan masih jauh dari kata ideal. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa persentase keterlibatan perempuan sebagai kepala negara adalah 7.2%, yang kemudian menurun pada tahun 2019 dan 2018 dengan angka 6.6%.22 Sedangkan data keterlibatan perempuan sebagai kepala pemerintahan, menunjukkan adanya sedikit peningkatan dari 5.7% pada tahun 2017 menjadi 6.2% pada tahun 2020.23 Minimnya partisipasi pemimpin perempuan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan ini membuat representasi kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan (decision making) sangat terbatas sehingga menghambat proses untuk mewujudkan kondisi dunia yang lebih setara. kejuruan; perdagangan/industri; Meskipun persentase pada perempuan yang menempati posisi sebagai pemimpin negara di atas tidak menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan, termasuk persentase keterlibatannya yang masih jauh dari kata setara jika dibandingkan dengan laki-laki, tetapi dengan minimnya persentase keterlibatan perempuan ini, tidak dapat dimungkiri bahwa keterlibatan perempuan dalam pemerintahan secara keseluruhan cenderung meningkat. Adanya tren gender-balanced pada pemerintahan semakin membuat representasi perempuan dalam parlemen sedikit demi sedikit meningkat. Saat ini, perempuan menempati 50% atau lebih posisi dalam kementerian pada 14 negara, lebih banyak dari tahun 2019 yang hanya terdapat di 9 negara.24 Selain itu, jika dibandingkan dengan jumlah menteri perempuan pada tahun 2019, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, saat ini proporsi perempuan yang menduduki posisi sebagai menteri adalah yang tertinggi. Per Maret 2020, setidaknya 851 dari 4003 atau setara dengan 21.3%, adalah menteri perempuan.25 Angka tersebut telah meningkat cukup signifikan dari yang sebelumnya hanya 20.7% pada tahun 2019. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan representasi dan partisipasi perempuan dalam bidang politik telah meningkat. Meskipun demikian, peningkatan 21 UN Women, "Facts and figures: Leadership and political participation," diakses pada 26 September 2020, 22 UN Women, "Women in politics 2017 map," diakses pada 28 September 2020, 23 UN Women, "Women in Politics 2020," diakses pada 28 September 2020, 24 UN Women, "Press release: twenty-five years after Beijing Declaration, the world cannot afford so few women in power," diakses pada 29 September 2020, women-in-politics-2020. 25 Ibid.
97 Bella Aprilia, Florencia Maria Surya, Mentari Svarna Pertiwi │ Analisis Karakteristik Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Perspektif Feminitas dan Maskulinitas: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan tersebut belum dapat dikatakan optimal melihat kenyataan bahwa representasi perempuan dalam ranah politik (khususnya pembuatan kebijakan), tidak setara dengan laki-laki seperti apa yang menjadi tujuan utama dari teori feminisme liberal. Namun, tren gender-balanced dalam pemerintahan yang mulai diterapkan pada sebagian besar negara saat ini memungkinkan adanya perubahan menuju kondisi dunia yang lebih setara, dengan membela keberadaan kelompok-kelompok marjinal dan turut mempromosikan kepentingan demokrasi.26 Adapun usaha peningkatan angka partisipasi perempuan dalam ranah politik, khususnya sebagai pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan, ini tidak dimaksudkan hanya semata-mata untuk memenuhi bangku politik yang kosong. Lebih dari itu, keterlibatan perempuan dalam ranah politik dipercaya dapat membawa perubahan positif yang signifikan. Seperti yang telah disebutkan, kehadiran perempuan dalam urusan politik dapat membawa pandangan atau perspektif lain yang dapat berpengaruh pada pembentukan agenda-agenda politik, seperti kebijakan yang melindungi perempuan dari gender-based violence, diskriminasi dalam aspek ketenagakerjaan, hingga pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya.27 Karenanya, karakteristik pendekatan perempuan yang lebih menekankan pada isu gender dalam pemerintahan, merupakan salah satu dampak positif yang dapat dibawa perempuan melalui keputusan atau kebijakan yang dihasilkan.28 Dengan demikian, dapat dilihat bahwa karakteristik feminitas dan maskulinitas yang tercermin dari seorang pemimpin perempuan sangat dibutuhkan dalam mendukung proses pembuatan kebijakan baik secara domestik maupun internasional. Di satu sisi, pandangan serta perspektif feminitas dalam menentukan keputusan suatu negara semakin diperlukan. Terlebih mengingat bahwa pengelompokkan karakteristik antara feminitas dan maskulinitas yang membatasi ruang gerak perempuan dalam pemerintahan, dirasa sudah tidak relevan lagi. Tidak semua karakteristik feminitas seperti lemah dan tidak rasional sepenuhnya menggambarkan kebijakan yang dihasilkan oleh pemimpin perempuan. Karena pada kenyataannya, terdapat sifat-sifat maskulinitas seperti rasional dan goal-oriented pun dapat dilihat dari keputusan maupun gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh para pemimpin perempuan dalam menanggapi suatu permasalahan tertentu. Hanya saja terdapat perbedaan di antara keduanya, di mana pemimpin perempuan dianggap cenderung menetapkan tujuan-tujuan yang lebih luas dan berjangka panjang, serta menunjukkan sifat risk-aversion yang lebih baik dari laki-laki terkait risiko-risiko yang mungkin terjadi pada masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pemerintahan negara dapat memberikan perubahan yang signifikan secara global melalui pendekatan maupun perspektif gender yang dibawa oleh mereka pada berbagai keputusan global. Dikaitkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini, masing-masing pemimpin negara telah menerapkan berbagai kebijakan nasionalnya untuk menangani penyebaran virus ini. Menariknya, negara-negara yang dianggap berhasil dalam penanganan COVID-19 justru datang dari negara yang dipimpin oleh pemimpin perempuan. Namun, hal tersebut bukan semata-mata menjelaskan bahwa pemimpin laki-laki tidak dapat berhasil menangani masalah COVID-19 dengan pendekatan maskulinitasnya. Nyatanya, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan berbasis kesetaraan gender, sifat-sifat feminitas dan maskulinitas yang keduanya tercermin pada kebijakan para 26 UCLG Women, "Women's Leadership for the Post COVID-19 Era: A call to action from Local and Regional Government Leaders," diakses pada 30 September 2020, 27 Ibid. 28 United Nations, "Women in politics - the fight to end violence against women," diakses pada 29 September 2020,
98 Bella Aprilia, Florencia Maria Surya, Mentari Svarna Pertiwi │ Analisis Karakteristik Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Perspektif Feminitas dan Maskulinitas: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan pemimpin perempuan, merupakan faktor-faktor keberhasilan dalam penanganan COVID-19. Terlepas dari adanya stigma akan karakteristik perempuan dan minimnya keterlibatan perempuan dalam ranah politik, hal ini nyatanya tidak membatasi mereka dalam bertindak untuk menangani penyebaran virus secara efektif. Hal tersebut dikarenakan pada situasi-situasi darurat seperti krisis kesehatan global COVID-19, representasi perempuan dibutuhkan untuk menekan risiko pengabaian atas unsur pengembangan, pengawasan, dan pemantauan kebijakan, penetapan rencana dan anggaran COVID-19, hingga langkah-langkah pemulihan ekonomi dan ketahanan kesehatan di masa mendatang, yang kerap terjadi pada pemerintahan yang tidak mengusung unsur gender-balanced.29 Penjelasan akan keberhasilan para perempuan pemimpin negara dan bagaimana respons mereka dalam penanganan COVID-19 tersebut secara spesifik akan dibahas pada bagian selanjutnya, dengan menitikberatkan pada usaha penanganan di tiga (3) negara, yakni Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan. Perbandingan Respons Pemimpin Perempuan dalam Proses Penanganan COVID-19: Studi Kasus Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan Penanganan efektif terhadap COVID-19 terbukti terjadi di negara-negara dengan pemimpin perempuan, sebagaimana dapat dilihat dalam kasus Selandia Baru, Jerman dan Taiwan. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi domestik di masing-masing negara. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Selandia Baru, negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern ini menyatakan bahwa per 28 September 2020, tidak ada kasus baru dan kematian karena COVID-19.30 Dengan ini, Selandia Baru telah berhasil menurunkan kasus COVID-19 secara total, setelah sebelumnya tercatat telah mencapai 1,477 kasus dan 25 angka kematian.31 Keberhasilan penanganan COVID-19 terjadi pula di Jerman yang dipimpin oleh Kanselir Angela Merkel, yang memiliki tingkat kematian yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Inggris, Italia, Prancis, Spanyol dan lainnya, yakni sebanyak 71 orang per 21 September 2020.32 Selain itu, keberhasilan lainnya juga ditorehkan oleh Taiwan yang dipimpin oleh Presiden Tsai Ing-wen, dengan total kematian sebanyak 7 orang dan per 28 September 2020 tidak terdapat laporan kasus baru.33 Berdasarkan data statistik di atas, terlihat bahwa ketiga negara ini telah memberikan perhatian positif terhadap kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam ranah politik, di mana ketiga pemimpin perempuan ini dipercaya memiliki kemampuan yang unggul dalam melakukan manajemen krisis dan mengambil suatu kebijakan publik. Lebih dari itu, perempuan dinilai lebih bersifat partisipatif, demokratis, dan memiliki cara berkomunikasi yang bersifat jelas dan tegas.34 Sebaliknya, mayoritas negara dengan pemimpin laki-laki cenderung kurang efektif, proaktif, dan cepat tanggap dalam menangani COVID-19 yang dibuktikan dengan tingkat kematian COVID-19 yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara pemimpin perempuan. Kepemimpinan laki-laki dalam penanganan pandemi memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan model epidemiologis oleh para penasihat 29 UN Women, COVID-19 and Women's Leadership, Policy Brief No. 18. 30 Ministry of Health New Zealand, "COVID-19 Current Cases," 28 September 2020, diakses pada 28 September 2020, 19-current-cases. 31 Ibid. 32 World Health Organization, "Germany Situation," 21 September 2020, diakses pada 28 September 2020, 33 Taiwan Centres for Disease Control, "COVID-10 (SARS-CoV-2 Infection)" 28 September 2020, diakses pada 28 September 2020, 34 Uma S. Kambhampati dan Supriya Garikipati, "Are Women Leaders Really Doing Better on Coronavirus? The Data Backs it up," 1 September 2020, diakses pada 28 September 2020,
99 Bella Aprilia, Florencia Maria Surya, Mentari Svarna Pertiwi │ Analisis Karakteristik Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Perspektif Feminitas dan Maskulinitas: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan kebijakan publik dibandingkan oleh para ahli. Fakta-fakta ini mampu menantang persepsi dan konsepsi akan kepemimpinan yang kuat dan maskulinitas dalam politik yang selalu diasosiasikan dengan figur laki-laki. Lebih lanjut, anggapan dan realita terkait efektivitas penanganan pandemi oleh pemimpin perempuan ini sebenarnya pernah disinggung melalui penelitian yang dilakukan oleh Supriya Garikipati dan Uma Kambhampati terhadap 194 negara, yang menyatakan bahwa negara- negara yang dipimpin oleh pemimpin perempuan ini dapat menangani COVID-19 secara lebih sistematis dan signifikan karena didukung oleh karakteristik kebijakan proaktif yang diadopsinya.35 Namun, selain menganalisis karakteristik tipe kebijakan, penulis memandang bahwa tingkat dan hasil efektivitas penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemimpin perempuan juga dapat ditentukan oleh beberapa faktor, seperti gaya komunikasi, gaya kepemimpinan, dan respons masyarakat. Tipe kebijakan yang dimaksud dapat tercermin dari karakteristik peraturan, kebijakan, keputusan, strategi, dan aksi yang diimplementasi sebagai basis pertama langkah penanganan pandemi dalam lingkup negara masing-masing. Kedua, gaya komunikasi yang terlihat dari bagaimana para pemimpin perempuan menggunakan metode-metode atau cara-cara khusus yang bersifat intrapersonal untuk berkomunikasi dengan masyarakat dalam merespons, menyampaikan pesan, dan memberikan himbauan lainnya dalam ruang publik. Selanjutnya, tipe kepemimpinan dapat diidentifikasikan dengan sikap perilaku, cara berpikir, kemampuan mengendalikan yang mempengaruhi cara pengambilan keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan. Terakhir, respons dan kepuasaan masyarakat terhadap kebijakan dan kepemimpinan aktor yang menjadi penentu efektivitas implementasi. Dalam kasus Selandia Baru, Ardern memiliki visi yang jelas bagi Selandia Baru, yaitu untuk mengeliminasi virus, bukan hanya membatasi dampak virus. Visi tersebut menjadi landasan bagi pemerintah Selandia Baru untuk menghasilkan kebijakan yang disertakan dengan pendekatan secara preventif, cepat, dan tegas. Adapun respons Pemerintah Selandia Baru sangat tercermin dari bentuk keluaran perencanaan kebijakan yang jelas, terarah, dan menekankan pada pentingnya perencanaan dan koordinasi dari berbagai segi. Tentu hal ini tercermin dari jenis kebijakan dan langkah aksi yang diimplementasi oleh Selandia Baru sedari awal, sejak diumumkannya COVD-19 sebagai pandemi global. Adapun strategi dari Selandia Baru berbasis pada 6 hal, yaitu 1) Mengeliminasi transmisi virus (elimination), 2) Menjaga transmisi virus pada level terendah (sustained stamp it out), 3) Memiliki herd immunity (sequestration), 4) Mengembangkan herd immunity dengan tindakan pengendalian (mitigation), 5) Menurunkan jumlah kasus virus (suppression), serta 6) Mencegah kasus sampai tersedianya vaksin (keep it out).36 Dari jabaran strategi yang menjadi basis bagi penanganan pandemi di Selandia Baru ini, terlihat bahwa pemerintah sangat memprioritaskan penyelesaian dampak COVID-19 sebagai sebuah isu kesehatan terlebih dahulu. Hal ini kemudian diikuti dengan kebijakan untuk secara cepat menutup perbatasan Selandia Baru dengan menerapkan full lockdown dan isolasi secara ketat. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pada fase awal, ketika virus masih terdeteksi dalam jumlah kecil, Pemerintah Selandia Baru langsung menjalankan massive testing dengan melakukan sebanyak 8,000 tes per harinya, memperkuat kapabilitas contract-tracing, dan menjalankan sistem pengendalian dalam berbagai jenis komunitas dan sektor.37 Pentingnya perencanaan yang matang dan 35 Ibid. 36 Ministry of Health New Zealand, "Background and Overview of Approaches to COVID-19 Pandemic Control in New Zealand," 30 Maret 2020, diakses pada 28 September 2020, hlm. 1. 37 Development Asia, Lessons We Can Learn from New Zealand's COVID-19 Strategy," Policy Brief 15 Juli 2020, diakses pada 28 September 2020,
100 Bella Aprilia, Florencia Maria Surya, Mentari Svarna Pertiwi │ Analisis Karakteristik Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Perspektif Feminitas dan Maskulinitas: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan menekankan pada kesejahteraan multidimensional masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah terlihat pula dari bagaimana Selandia Baru mengeluarkan respons tanggap dan terencana terhadap dampak ekonomi COVID-19. Selandia Baru membagi strategi penanggulangan mulai dari kebijakan perdagangan sampai membagi tiga (3) gelombang pemulihan ekonomi, yaitu 1) Gelombang pertama berupa pemberian bantuan finansial bagi skala keluarga, pekerja, sektor bisnis, dan komunitas untuk meredam dampak COVID-19, 2) Gelombang Kedua dengan memposisikan untuk langkah pemulihan untuk jangka 12-18 bulan, serta 3) Gelombang Ketiga dengan membangun keberlanjutan fiskal dan posisi ekonomi Selandia Baru.38 Kebijakan yang terencana, tegas, jelas, dan cepat tanggap juga didukung oleh kepemimpinan Ardern yang juga mengedepankan cara komunikasi efektif. Secara jelas, Pemerintah Selandia Baru menyatakan posisinya untuk memprioritaskan masalah kesehatan dan visi untuk mengeliminasi virus. Kepemimpinan dan cara komunikasi yang tepat dapat dilihat bagaimana proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan Selandia Baru yang menekankan pada penggunaan akurasi data dan ilmu pengetahuan (data and science driven). Adanya sikap observasi di awal fase yang mengarahkan pada proses implementasi melalui pemberian respons dan kebijakan Selandia Baru dalam penanganan pandemi ini secara jelas merupakan bentuk adaptasi dan pembelajaran dari keberhasilan di Hubei, Tiongkok, yang mengedepankan pada kontrol perbatasan, pembatasan fisik, identifikasi kasus, standar kebersihan, kapasitas pelayanan kesehatan, dan contact tracing.39 Selain itu, Ardern dan Kementerian Kesehatan Selandia Baru juga sangat mengutamakan basis laporan situasi dan panduan dari WHO dalam implementasi yang menganjurkan untuk mencari kasus, melakukan isolasi, dan menelusuri kontak kasus secara cepat. Tidak heran di bawah kepemimpinan Ardern Selandia Baru mengutamakan transparansi data kondisi domestik sebagai salah satu alat komunikasi publik, secara spesifik mengacu pada four-level COVID-19 alert system, mampu menilai tingkat risiko infeksi virus. Lebih dari itu, gaya komunikasi maupun gaya kepemimpinan Ardern yang efektif juga terpancar melalui daily press release yang dilakukan bersifat jelas, tegas, konsisten, dan empatik. Sifat dan karakteristik ini semakin memperlihatkan kombinasi kepemimpinan maskulinitasitas dan feminitas ala Ardern. Ardern tidak hanya mampu memberikan pengaruh segi rasionalitas dalam menghimbau masyarakat, tetapi juga berhasil mempengaruhi dalam level emosional. Sikap-sikap komunikasi tersebut secara intensif diekspresikan melalui ungkapan-ungkapan, seperti "Unite Against Covid" dan "Be Strong. Be Kind". Alhasil, respons masyarakat terhadap kepemimpinan Ardern menuai positif yang mencapai 65%, sebanyak 78% percaya terhadap respons Pemerintah Selandia Baru.40 Terbukti langkah yang diambil Ardern dan Pemerintah Selandia Baru menuai hasil efektif dengan validitas Selandia Baru sebagai salah satu negara dengan kasus dan angka kematian COVID- 19 terendah, yakni status Alert-1, yang mencerminkan kesuksesan kebijakan Selandia Baru di tatanan global. Tak kalah dengan keberhasilan Selandia Baru, Jerman yang dipimpin oleh Angela Merkel juga menunjukkan hasil positif penanganan COVID-19 jika dibandingkan dengan negara Eropa 38 The Treasury New Zealand, "COVID-19 Economic Response Measures," diakses pada 28 September 2020, 39 Ministry of Health New Zealand, "New Zealand COVID-19 Elimination Strategy Overview," 17 Mei 2020, diakses pada 28 September 2020, 40 Charles Anderson, "Jacinda Ardern and Her Government Soar in Popularity During Coronavirus Crisis," The Guardian, 1 Mei 2020, diakses pada 28 September 2020,
101 Bella Aprilia, Florencia Maria Surya, Mentari Svarna Pertiwi │ Analisis Karakteristik Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Perspektif Feminitas dan Maskulinitas: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan lainnya atau G10. Di luar manfaat kapabilitas Jerman dalam aspek teknologi dan ahli kesehatan, Pemerintah Jerman dianggap telah menerapkan pendekatan yang proaktif, saintifik, cepat tanggap, dan pragmatis. Sikap pendekatan ini sangat terpancar ketika Pemerintah Jerman mengutamakan koordinasi aktif dengan para medical expertise dan menggunakan basis hasil data saintifik, sekaligus panduan sesuai kaidah pengetahuan ilmu kesehatan untuk proses pengambilan keputusan dan kebijakan. 41 Hal ini menghindari tipe kebijakan pemerintah yang asumtif, serta menambah nilai pragmatis dan akurasi data. Dari segi kebijakan, sikap proaktif, preventif, dan cepat tanggap ini terlihat melalui kebijakan lockdown yang diterapkan Jerman di fase-fase awal, serta penerapan social distancing di tengah masyarakat secara tertib. Lebih lanjut, dalam rangka meminimalisir infeksi virus, pemerintah dengan cepat melakukan massive testing dan terintegrasi dalam sebuah contact-tracing application.42 Lebih dari itu, penetapan target jumlah pengembangan tes virus dan massive testing kepada seluruh penduduk Jerman menunjukkan karakteristik kepemimpinan Jerman yang sangat goal-oriented. Dengan jumlah populasi sebanyak 83 juta penduduk, Jerman dapat menjalankan 1 juta tes diagnosis per harinya.43 Selain itu, usaha Pemerintah Jerman di bawah Merkel yang secara tanggap meningkatkan kapasitas akan akses pelayanan kesehatan intensif, alat kesehatan, dan praktisi kesehatan juga turut ditingkatkan sebagai tindakan preventif dampak infeksi virus yang secara potensial dapat bertambah. Adapun sikap preventif dan adaptif ini merupakan cara Angela Merkel dan Pemerintah Jerman untuk belajar dari kasus Italia. Serupa dengan Selandia Baru, keberhasilan Pemerintah Jerman juga disebabkan dari sebuah praktik yang baik dari metode komunikasi efektif yang secara intensif dilakukan Angela Merkel dan jajaran pemerintahannya. Dengan latar belakangnya sebagai seorang ilmuwan, hal ini memberikan pengaruh kepada Merkel dalam hal penyampaian komunikasi publik, yang tercermin dari sifat metodologis Merkel dalam menggunakan pemikiran saintifik yang menekankan pada panduan- panduan sekaligus analisis sains dan medis. Hal ini semakin menekankan gaya kepemimpinan Merkel yang menekankan pada karakteristik maskulinitas melalui sikap rasionalitas, kredibilitas, dan pragmatis. Selain itu, gaya berkomunikasi Merkel dalam melakukan press release yang bersikap tenang dan menunjukkan kepedulian emosional yang semakin memperkuat sisi feminitas. Melalui metode koordinasi yang digunakan Pemerintah Jerman, terlihat bahwa adanya pola komunikasi yang melibatkan ilmuwan, peneliti, dan panduan ilmu pengetahuan secara publik, memiliki peran yang baik dalam mencegah misinformasi, serta mengendalikan implementasi kebijakan dan tindakan yang diambil.44 Melalui langkah penanganan aksi dan komunikasi yang tepat berbasis pada ilmu pengetahuan ini, survei dari DW News menunjukkan bahwa 70% penduduk Jerman memiliki respons 41 Bridget Brennan, "How Angela Merkel's Science Background Gives Her an Edge Against Coronavirus in germany," ABC News, 3 Mei 2020, diakses pada 28 September 2020 42 Deutsche Bank Research, "COVID-19 Crisis Resilience Made in Germany," 10 Juni 2020, diakses pada 27 September 2020, 43 World Economic Forum, "How Germany Contained the Coronavirus," 23 Mei 2020, diakses pada 28 September 2020, 44 Christina Farr, "Germany's Coronavirus Response is a Master Class in Science Communication," CNBC, 21 Juli 2020, diakses pada 29 September 2020, communication.html.
102 Bella Aprilia, Florencia Maria Surya, Mentari Svarna Pertiwi │ Analisis Karakteristik Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Perspektif Feminitas dan Maskulinitas: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan positif terhadap kepemimpinan Merkel, di mana masyarakat menganggap bahwa Merkel merupakan sosok pemimpin yang kompeten dalam menetapkan kebijakan penanganan pandemi di Jerman.45 Terakhir, keberhasilan lainnya juga ditunjukkan oleh Presiden Tsai Ing-wen yang membuat Taiwan dikenal sebagai salah satu negara dengan penanganan COVID-19 terbaik. Seperti karakteristik yang terjadi pada Selandia Baru dan Jerman, jajaran Pemerintah Taiwan di bawah Tsai Ing-wen telah bersikap proaktif, penuh perencanaan jelas dan matang, sekaligus mampu mengimplementasikan kebijakan secara cepat dan tanggap. Kepemimpinan Tsai Ing Wen menekankan pada proses preventif dan kontrol. Hal ini terpancar dari bagaimana Pemerintah Taiwan mampu belajar dari kasus manajemen penanganan pandemi SARS yang pernah terjadi sebelumnya, dengan menyiapkan banyak tenaga ahli terlatih untuk menangani potensi permasalahan pandemi lainnya, seperti pandemi COVID- 19 yang terjadi di awal tahun 2020. Adapun langkah-langkah yang dilakukan ialah penekanan terhadap contract-tracing, testing, karantina, dan/atau isolasi.46 Dalam penanganan COVID-19, secara domestik, Tsai Ing Wen secara jelas memiliki pendekatan kepemimpinan yang bersifat people- oriented. Hal ini ditunjukkan melalui usaha pemerintah untuk memastikan ketersediaan masker dan alat-alat medis sejak awal, maupun memastikan akses setiap masyarakat agar secara mudah dan gratis dapat berpartisipasi dalam massive testing.47 Selain itu, Pemerintah Taiwan juga sangat mengutamakan pada penggunaan akurasi data dan information-sharing terhadap publik. Melalui Central Epidemic Command Center (CECC) yang secara berkala menyampaikan perkembangan dan transparansi data kepada masyarakat, terbentuk rasa kepercayaan di tengah masyarakat Taiwan terhadap usaha penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Tsai Ing-wen. Adapun, gaya komunikasi Tsai Ing-wen yang dinilai jelas, tenang, tegas, dan konsisten dalam menangani pandemi, dipercaya mendukung tingkat kepatuhan dan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Tsai Ing-Wen, yakni sebesar 68% dari keberhasilan seluruh usaha penanganan pandemi COVID-19 di Taiwan.48 Sikap kepedulian Tsa Ing Wen dalam memastikan inklusivitas dan aksesibilitas alat medis yang bagi masyarakat Taiwan, sekaligus pembawaan yang tegas, jelas dan konsisten dalam penanganan COVID-19 semakin feminitas dan maskulinitas dalam gaya memperjelas kepemimpinannya. adanya kombinasi karakteristik Berdasarkan jabaran karakteristik respons pemimpin perempuan di Selandia Baru, Jerman, dan Taiwan, penulis merangkum perbedaan atau persamaan respons yang ada ke dalam tabel berikut; 45 Wesley Rahn, "Most People in Germany 'proud' of Coronavirus Response: study," DW News, 2 September 2020, diakses pada 29 September 2020, 46 British Medical Journal, "What We Can Learn from Taiwan's Response to the COVID-19," 21 Juli 2020, diakses pada 29 September 2020, epidemic/ 47 Christina Farr dan Michelle Gao, "How Taiwan Beath the Coronavirus," CNBC, 15 Juli 2020, diakses pada 29 September 2020, 48 Ryan Hass, "Taiwan's Tsai Ing-wen Enters Second Term with a Strong Political Mandate, But No Room for Complacency," Brookings, 13 Mei 2020, diakses pada 29 September 2020,
103 Bella Aprilia, Florencia Maria Surya, Mentari Svarna Pertiwi │ Analisis Karakteristik Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Perspektif Feminitas dan Maskulinitas: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan Tabel Perbandingan Proses Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan oleh Pemimpin-Pemimpin Perempuan. Perbandingan Jerman Selandia Baru Taiwan Tipe Kebijakan Kebijakan yang bersifat proaktif, preventif, dan berbasis pada expertise Kebijakan yang bersifat proaktif, preventif, dan multidimensional Kebijakan yang bersifat proaktif, preventif, dan bercermin pada manajemen pandemi SARS Gaya Komunikasi Metodologis, saintifik, tenang, dan empatik Jelas, tegas, konsisten, dan empatik Tenang, empatik, tegas, transparan, konsisten, dan jelas Gaya Kepemimpinan Menggunakan data dan pemikiran saintifik, serta mengedepankan unsur pragmatisme, rasionalisme, dan goal-oriented Menggunakan data saintifik, rasional, terencana, dan people- oriented Menggunakan data saintifik, memiliki perencanaan yang jelas dan matang, serta people- oriented Respons Masyarakat 70% penduduk Jerman memiliki respons positif atas kepemimpinan Merkel 78% percaya terhadap kepemimpinan Ardern dan pemerintah Selandia Baru 68% masyarakat Taiwan puas terhadap Tsai Ing- wen Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa ketiga pemimpin dari ketiga negara memiliki beberapa persamaan karakteristik kepemimpinan dalam penanganan COVID-19. Sisi maskulinitas yang diperlihatkan melalui sikap rasional, pragmatis, konsisten, tegas dan berbasis sainsitifik. Sedangkan, sisi feminitas kental diperlihatkan dengan gaya komunikasi dan penanganan yang tenang, empatik, kepedulian yang bersifat people-oriented (intrapersonal). Lesson Learned terkait Karakteristik Kepemimpinan Perempuan dalam Menangani COVID-19 di Ketiga Negara Terhadap Perspektif Partisipasi Perempuan dalam Politik Dalam dinamika dan kultur politik domestik maupun global, seringkali terdapat berbagai stigmatisasi atau stereotip terhadap partisipasi perempuan untuk menduduki posisi pemimpin. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Evanz (2014) yang menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan untuk menuju posisi strategis top leader masih memiliki proses yang lambat dan terhalang oleh adanya stigma, diskriminasi terhadap perempuan dan hambatan dalam sistem sosial, politik dan budaya. 49 Cara pandang yang mendefinisikan seorang pemimpin politik seringkali dilihat dari pembagian sifat maskulinitas dan feminitas. Konsepsi tradisional yang kental dan ideal bahwa seorang pemimpin politik membutuhkan sifat maskulinitas yaitu sifat yang sering diasosiasikan dengan kapabilitas gender laki-laki, sekaligus mengacu pada sosok yang rasional dan tegas menjadi pembatas bagi partisipasi perempuan dalam politik domestik maupun global karena sifat perempuan yang cenderung dipandang lemah, emosional dan tidak rasional. 49 David P. Evans, "Aspiring to Leadership: A Woman's World?", Journal Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 148 (2014): 543-550.
104 Bella Aprilia, Florencia Maria Surya, Mentari Svarna Pertiwi │ Analisis Karakteristik Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Perspektif Feminitas dan Maskulinitas: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan Namun, dalam kasus penanganan pandemi COVID-19, keberhasilan negara dengan para pemimpin perempuan mampu mengubah konsepsi perspektif dan meningkatkan penerimaan dunia internasional akan kepemimpinan perempuan. Tentu respons positif terhadap keberhasilan para pemimpin perempuan yang mulai memiliki perhatian di dunia internasional mampu secara potensial meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik kedepannya. Kesuksesan kepemimpinan Angela Merkel, Jacinda Ardern, dan Tsai Ing-Wen yang didorong oleh penggunaan akurasi data dan ilmu langkah-langkah preventif yang pengetahuan, pendekatan multidimensional, sedikit banyak menghancurkan konsepsi akan karakteristik kepemimpinan kuat dan maskulinitas dalam ranah politik yang sebelumnya selalu diasosiasikan dengan figur pemimpin laki- laki. Keberhasilan tersebut juga memberikan pengakuan signifikan terhadap kapabilitas perempuan untuk memimpin dalam level negara. Lebih dari itu, persamaan pendekatan kepemimpinan dan komunikasi secara tegas rasional tetapi juga memperlihatkan karakteristik feminitas yaitu emosional melalui sikap empati terbukti menarik respons yang lebih positif dan mendorong lebih keikutsertaan masyarakat untuk patuh dalam kebijakan, hal ini sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Tentu hal tersebut sangat bertolak belakang dengan ciri khas stigma yang selama ini melekat. Berdasarkan penjelasan analisis sebelumnya, bahwa kepercayaan dan respons positif masyarakat melebihi 60%. Hal ini semakin melandasi bahwa dalam proses pembuatan kebijakan dan tanggung jawab kepemimpinan dibutuhkan kelengkapan antara sisi maskulinitas dan feminitas. rasionalitas yang empatik, serta Menariknya, kesuksesan tersebut mampu menciptakan cara pandang baru bahwa efektivitas dan keberhasilan implementasi kebijakan dalam level negara tidak ditentukan oleh sisi-sisi maskulinitas yang dianggap ideal dari seorang pemimpin. Adapun, sikap pemimpin perempuan pada praktiknya juga dapat mengarah pada nilai atau sifat maskulinitas sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Lebih dari itu, kondisi ini pun akhirnya menggeser makna partisipasi politik dan kepemimpinan yang diterima oleh perspektif masyarakat global, yakni kepemimpinan yang ideal seyogyanya tidak hanya mengutamakan kekuasaan, kekuatan, perintah, dan kontrol saja, tetapi juga menekankan pada pendekatan empatik, komunikatif, dan people-oriented. Ketanggapan ketiga pemimpin ini dalam mengendalikan rantai penularan virus COVID-19 serta memulihkan aspek-aspek multidimensional negara, seperti politik, ekonomi, dan sosial, membuktikan bahwa sudah seharusnya, kondisi partisipasi politik global saat ini diwarnai oleh unsur kesetaraan gender. Stigmatisasi akan figur perempuan yang selama ini dianggap kurang berambisi dan kompeten perlahan-lahan dapat dihilangkan sehingga tidak mengganggu ruang gerak perempuan di ruang publik, melainkan mampu mendorong lebih banyak partisipasi dan persepsi positif kepemimpinan perempuan dalam politik domestik maupun global. Kesimpulan Gaya kepemimpinan dan komunikasi pemimpin perempuan yang dinilai lebih preventif dan bersifat empatik terbukti menjadi salah satu kunci keberhasilan utama dalam mengendalikan krisis COVID-19. Hal ini terlihat dari preferensi kebijakan yang diterapkan Kanselir Angela Merkel, Perdana Menteri Jacinda Ardern, hingga Presiden Tsai Ing-wen, yang berfokus pada proses pengendalian dan penanganan pandemi secara proaktif, saintifik, komunikatif, empatik, dan people- oriented. Adanya kombinasi karakteristik feminitas dan maskulinitas dalam gaya kepemimpinan ketiga pemimpin perempuan ini terbukti mampu menekan tingkat kematian dan mengupayakan usaha pemulihan multidimensional di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan. Sekalipun terdapat bukti
105 Bella Aprilia, Florencia Maria Surya, Mentari Svarna Pertiwi │ Analisis Karakteristik Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Perspektif Feminitas dan Maskulinitas: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan kesuksesan penanganan COVID-19 oleh beberapa pemimpin laki-laki lainnya, tetapi adanya bukti kesuksesan kepemimpinan perempuan di ketiga negara ini setidaknya semakin menekankan pentingnya perspektif kesetaraan gender dalam ranah politik, khususnya pada proses pengambilan kebijakan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam teori feminisme liberal. Harapannya, pada lingkup hubungan internasional dan ranah global, tulisan terkait analisis karakteristik kepemimpinan perempuan ini dapat semakin menegaskan bahwa kemampuan perempuan sebagai pengambil keputusan politik tertinggi tidak dapat dibatasi oleh stigma gender yang melekat pada dirinya.
106 Bella Aprilia, Florencia Maria Surya, Mentari Svarna Pertiwi │ Analisis Karakteristik Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Perspektif Feminitas dan Maskulinitas: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan Daftar Pustaka Anderson, Charles. "Jacinda Ardern and Her Government Soar in Popularity During Coronavirus 2020. Crisis". The Guardian. 1 Mei 2020. Diakses 28 September Archer, Clive, International Organisations, Third Edition. London: Routledge, 2001. Brennan, Bridget. "How Angela Merkel's Science Background Gives Her an Edge Against Coronavirus gives-her-an-edge/12200494. in germany". 3 Mei 2020. Diakses 28 September British Medical Journal. "What We Can Learn from Taiwan's Response to the COVID-19". 21 Juli 2020. Diakses 29 September 2020. Chamorro-Premuzic, Tomas, dan Avivah Wittenberg-Cox. "Will the Pandemic Reshape Notions of Female Leadership?" Harvard Business Review. 26 Juni 2020. Diakses 29 September 2020. Deutsche Bank Research. "COVID-19 Crisis Resilience Made in Germany" 10 Juni 2020. Diakses 27 September MIlEVxGg== 2020. Development Asia. "Lessons We Can Learn from New Zealand's COVID-19 Strategy". Policy Brief 15 Juli 2020. Diakses28 September 2020. Dunne, Tim, Milja Kurki, dan Steve Smith. International Relations Theories, Discipline and Diversity. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013. Evans, David P. "Aspiring to Leadership: A Woman's World?". Journal Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 148 (2014): 543-550. Farr, Christina, dan Michelle Gao. "How Taiwan Beath the Coronavirus". CNBC. 15 Juli 2020. Diakses 29 September 2020. coronavirus.html. Farr, Christina. "Germany's Coronavirus Response is a Master Class in Science Communication". CNBC. communication.html. 21 Juli 2020. Diakses 29 September Hass, Ryan. "Taiwan's Tsai Ing-wen Enters Second Term with a Strong Political Mandate, But No Room for Complacency". Brookings. 13 Mei 2020. Diakses 29 September 2020. 2020. 2020.
107 Bella Aprilia, Florencia Maria Surya, Mentari Svarna Pertiwi │ Analisis Karakteristik Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Perspektif Feminitas dan Maskulinitas: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan Janjuha-Jivraj, Shaheena. "Why The Traits Of Female Leadership Are Better Geared For The Global Pandemic". Forbes. 11 Oktober 2020. Diakses 28 November Kambhampati, Uma S., dan Supriya Garikipati. "Are Women Leaders Really Doing Better on Coronavirus? The Data Backs it up" 1 September 2020. Diakses 28 September 2020. Khan, M. Adil. "COVID 19. The Crisis, Leadership and the State". South Asia Journal. 16 April 2020. diakses pada 29 September 2020, and-the-state/#_edn2. McGuire, David, dkk. "Beating the virus: an examination of the crisis communication approach taken by New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern during the Covid-19 pandemic". Journal of Human Resources Development International Vol. 23 Issue 4 (2020): 361-379. Ministry of Health New Zealand. "Background and Overview of Approaches to COVID-19 Pandemic in New Zealand". 30 Maret 2020. Diakses 28 September 2020. Control Ministry of Health New Zealand. "COVID-19 Current Cases". 28 September 2020. Diakses 28 September 2020. Ministry of Health New Zealand. "New Zealand COVID-19 Elimination Strategy Overview". 17 Mei 2020. 2020. September Diakses 28 Organization of American States, "COVID-19 in Women's Lives: Reasons to Recognize the Diakses Differential 29 Impacts". pada September Rahn, Wesley. "Most People in Germany 'proud' of Coronavirus Response: study," DW News. 2 September 2020. Diakses 29 September 2020. Soetjipto, Ani. Gender & Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Jalasutra, 2013. Taiwan Centres for Disease Control. "COVID-10 (SARS-CoV-2 Infection)". 28 September 2020. Diakses 28 September 2020. Taub, Amanda. "Why Are Women-Led Nations Doing Better with Covid-19?" The New York Times. 2020. Diakses 15 Mei 2020. 29 September The Treasury New Zealand. "COVID-19 Economic Response Measures". Diakses 28 September 2020. economic-response/measures. Tong, Rosemarie. Feminist Thought, A More Comprehensive Introduction. Charlotte: Westview Press, 2014. 2020. 2020.
108 Bella Aprilia, Florencia Maria Surya, Mentari Svarna Pertiwi │ Analisis Karakteristik Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Perspektif Feminitas dan Maskulinitas: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan UCLG Women. "Women's Leadership for the Post COVID-19 Era: A call to action from Local and Regional Government Leaders". Diakses 30 September UN DESA. "Guest Article: Covid 19 - a test for political leaders to truly leave no one behind" 22 Mei 2020. Diakses 29 September 2020. UN Women. "COVID-19 and Women's Leadership: From an Effective Response to Building Back Better". Policy Brief No. 18. UN Women. "Facts and figures: Leadership and political participation". Diakses 26 September 2020. figures. UN Women. "Press release: twenty-five years after Beijing Declaration, the world cannot afford so few 2020. women women-in-politics-2020. in power". in 29 September Diakses "Women 2017 map". Diakses politics UN Women. 28 September map. UN Women. "Women in Politics 2020". Diakses 28 September 2020. 2020-en.pdf?la=en&vs=827. United Nations. "Women in politics - the fight to end violence against women". Diakses 29 September 2020. women. Whitworth, Sandra. Feminism and International Relations: Towards a Political Economy of Gender and Non-Governmental Institutions. United Kingdom: Palgrave Macmillan, 1997. World Economic Forum. "How Germany Contained the Coronavirus". 23 Mei 2020. Diakses 28 2020. September coronavirus/. World Health Organization. "Germany Situation". 21 September 2020. Diakses 28 September 2020. Zednik, Rick. "A shaken world demands balanced leadership". Medium. 15 April 2020. Diakses 29 September leadership-ef140e658579. 2020. 2020. 2020.