SALINAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMERINTAHAN KALURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa kalurahan merupakan bentuk pemerintahan asli dan terdepan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar sebagaimana keistimewaan Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan; b. bahwa guna mewujudkan Kalurahan yang berdikari, berbudaya, rukun, berketahanan, demokratis, maju, dan makmur, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang pedoman pemerintahan kalurahan; c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan kewenangan untuk menggunakan penyebutan dan jabatan pemerintahan asli pada kelembagaan pemerintah kabupaten, kota, dan desa yang melaksanakan penugasan urusan keistimewaan;
Mengingat d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Menetapkan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 285); 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131); MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMERINTAHAN KALURAHAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 4. Pemerintah Daerah DIY, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah, adalah Gubernur DIY sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah DIY yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY. 5. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah kepala daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah. 6. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah. 7. Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam. 8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta. 9. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Pemerintah Kabupaten Sleman. 10. Kapanewon adalah sebutan lain kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten.
11. Kemantren adalah sebutan lain kecamatan di Kota Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota. 12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari perangkat Kemantren di Kota Yogyakarta dan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo. 13. Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. 15. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kalurahan. 16. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah. 17. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan Hak Anggaduh yang terdiri dari Tanah Kas Kalurahan, Pelungguh, Pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum.
18. Hak Anggaduh adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede keprabon kepada Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan untuk jangka waktu selama dipergunakan. 19. Serat Kekancingan adalah surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten kepada pemerintah Kalurahan, masyarakat, dan/atau institusi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang/diperbarui. 20. Pelungguh adalah bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan. 21. Pengarem-arem adalah bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas. 22. Tanah Kas Kalurahan adalah sebutan lain tanah kas desa merupakan bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan. 23. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah sebutan lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah DIY. 24. Rembug Warga adalah forum warga dalam rangka merespon potensi konflik dan kebencanaan guna melindungi dan menjaga ketahanan, keamanan, ketertiban umum, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 2 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi : a. kedudukan dan kewenangan Kalurahan; b. penataan Kalurahan; c. penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; d. keuangan dan aset Kalurahan; e. musyawarah Kalurahan; f. produk hukum Kalurahan; g. kerja sama Kalurahan; h. pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat; dan i. pembinaan dan pengawasan Kalurahan. BAB II KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KALURAHAN Bagian Kesatu Kedudukan Kalurahan Pasal 4 (1) Kalurahan berkedudukan di wilayah Kabupaten/ Kota. (2) Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang menjadi bagian dari Kasultanan/Kadipaten. Pasal 5 Kalurahan bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan melaksanakan tugas urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.
Bagian Kedua Kewenangan Kalurahan Pasal 6 (1) Jenis kewenangan Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dalam Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai- nilai kearifan lokal. (2) Sifat kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul; b. kewenangan lokal berskala Kalurahan; c. kewenangan penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang; d. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan e. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat serta ketentuan adat dan adat istiadat.
Pasal 8 (1) Kewenangan lokal berskala Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan, kewenangan yang mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan, atau kewenangan yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakasa masyarakat. (2) Kriteria kewenangan lokal berskala Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Kalurahan; c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Kalurahan; d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atas dasar prakarsa Kalurahan; dan e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Kalurahan. Pasal 9 (1) Kewenangan penugasan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diintegrasikan dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
(2) Penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari dana Keistimewaan dalam bentuk program dan kegiatan yang dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan. (3) Penjabaran detail penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan DIY. (4) Sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditugaskan kepada Pemerintahan Kalurahan melalui mekanisme dan prosedur perencanaan dan penganggaran dana Keistimewaan. Pasal 10 (1) Pelaksanaan kewenangan penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan oleh Kalurahan. (2) Penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan.
Pasal 11 (1) Penugasan kewenangan lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. (2) Penugasan kewenangan lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan. Pasal 12 Kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 13 Pelaksanaan sifat kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatur dan dilakukan oleh Kalurahan. BAB IV PENATAAN KALURAHAN Pasal 14 (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Kalurahan. (2) Penataan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penataan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan : a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kalurahan; dan e. meningkatkan daya saing Kalurahan. (4) Penataan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pembentukan; b. penghapusan; c. penggabungan; d. perubahan status; dan e. penetapan. (5) Selain memenuhi prosedur, mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, penataan Kalurahan juga harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kasultanan dan/atau Kadipaten. Pasal 15 (1) Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a merupakan tindakan membentuk Kalurahan baru di luar Kalurahan yang sudah ada. (2) Pembentukan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Kalurahan, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan, dan kemampuan serta potensi Kalurahan.
Pasal 16 Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b merupakan tindakan menghapus Kalurahan yang disebabkan oleh : a. bencana alam; b. kepentingan program nasional yang strategis; dan/atau c. penggabungan Kalurahan. Pasal 17 (1) Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c merupakan tindakan penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih yang berbatasan menjadi Kalurahan baru. (2) Penggabungan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan : a. kesepakatan Kalurahan yang bersangkutan; b. persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan c. memperhatikan sejarah dan asal-usul keberadaan Kalurahan di DIY. Pasal 18 Perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d merupakan tindakan perubahan status Kelurahan menjadi Kalurahan. Pasal 19 (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sarana dan prasarana Kelurahan yang berubah status menjadi Kalurahan menjadi milik Kalurahan dan dikelola oleh Kalurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Kalurahan. (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan permohonan Hak Anggaduh pemanfaatan tanah Kalurahan kepada Kasultanan atau Kadipaten untuk dikelola Pemerintah Kalurahan. (4) Pendanaan perubahan status Kelurahan menjadi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 20 (1) Pengisian Lurah, Carik, dan Pamong Kalurahan dilaksanakan setelah penetapan perubahan status Kelurahan menjadi Kalurahan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penetapan perubahan status Kelurahan menjadi Kalurahan. (2) Sambil menunggu pengisian Lurah hasil pemilihan, dalam pengisian Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat penjabat Lurah atau Lurah antarwaktu yang dijabat oleh aparatur Kapanewon yang membawahi Kalurahan. Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Kelurahan menjadi Kalurahan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN Bagian Kesatu Struktur Organisasi Pasal 22 (1) Penyelenggaraan urusan Keistimewaan dalam wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan. (2) Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Lurah; dan b. Pamong Kalurahan. (3) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas : a. sekretariat; b. pelaksana teknis; dan c. pelaksana kewilayahan. (4) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah. Pasal 23 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Carik yang merupakan sebutan dari Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf Sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. paling banyak 3 (tiga) urusan; atau b. paling sedikit 2 (dua) urusan.
(3) 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas : a. pelaksana urusan di bidang tata usaha dan umum dipimpin Kepala Urusan Tata Laksana; b. pelaksana urusan di bidang tata keuangan dipimpin Kepala Urusan Danarta; dan c. pelaksana urusan di bidang tata perencanaan dipimpin Kepala Urusan Pangripta. (4) 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas : a. pelaksana urusan di bidang tata umum dan perencanaan dipimpin Kepala Urusan Tata Laksana sarta Pangripta; dan b. pelaksana urusan di bidang keuangan dipimpin Kepala Urusan Danarta. Pasal 24 (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional. (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Jagabaya sebagai pelaksana tugas operasional seksi keamanan yang merupakan sebutan lain dari Seksi Pemerintahan; b. Ulu-ulu sebagai pelaksana tugas operasional seksi kemakmuran yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan; dan c. Kamituwa sebagai pelaksana tugas operasional seksi sosial yang merupakan sebutan dari Seksi Pelayanan.
Pasal 25 (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan. (2) Satuan tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Padukuhan yang dipimpin oleh Dukuh. Pasal 26 (1) Carik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan Keistimewaan. (2) Jagabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melaksanakan urusan Keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang. (3) Ulu-ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan. (4) Kamituwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati. (5) Dukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) mempunyai tugas : a. membantu Lurah dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya; dan b. membantu Lurah dalam melakukan : 1. pemantauan penggunaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten; 2. pemantauan pemanfaatan tata ruang tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten; dan 3. ikut pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di wilayah masing-masing.
Pasal 27 Lurah bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, pemberdayaan masyarakat Kalurahan, dan urusan Keistimewaan. Pasal 28 Lurah melaksanakan wewenang, tugas, hak, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 29 (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Lurah wajib : a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan setiap akhir tahun anggaran; d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Kalurahan setiap akhir tahun anggaran. (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah harus melaporkan pelaksanaan urusan Keistimewaan kepada Kasultanan/Kadipaten melalui Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pengelolaan dana keistimewaan.
Pasal 30 (1) Lurah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Bagian Kedua Pemilihan Lurah Pasal 31 (1) Pemilihan Lurah dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten. (2) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Lurah secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Lurah serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Pasal 32 (1) Calon Lurah wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Lurah harus mempunyai pemahaman atas sejarah dan asal usul Keistimewaan.
Pasal 33 (1) Lurah dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan. (2) Pemilihan Lurah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (3) Pemilihan Lurah dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. (4) Dalam melaksanakan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia pemilihan Lurah. (5) Panitia pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Lurah terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Lurah. (6) Calon Lurah terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerbitan keputusan Bupati. (7) Sebelum memangku jabatannya, Lurah terpilih bersumpah/berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Biaya pemilihan Lurah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Pasal 34 (1) Setelah pelantikan Lurah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (6), Lurah dikukuhkan sebagai Pemangku Keistimewaan oleh Gubernur. (2) Gubernur dapat melimpahkan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Gubernur/pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur.
(3) Format naskah pengukuhan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (4) Tata cara pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan. Pasal 35 (1) Lurah menjabat selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pasal 36 (1) Dalam hal Lurah diberhentikan sementara atau cuti, Carik melaksanakan tugas dan kewenangan Lurah. (2) Dalam hal Lurah meninggal dunia, berhenti karena permintaan sendiri atau diberhentikan sedangkan sisa masa jabatan kurang dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota menetapkan penjabat Lurah. (3) Dalam hal Lurah meninggal dunia, berhenti karena permintaan sendiri, atau diberhentikan, sedangkan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota menetapkan Lurah antarwaktu. (4) Masa jabatan Lurah antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebagai 1 (satu) periode. (5) Masa jabatan penjabat Lurah dan Lurah antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sampai dengan dilantiknya Lurah definitif.
Pasal 37 (1) Dalam hal dilakukan pemilihan Lurah serentak untuk menyamakan masa jabatan dan terdapat Lurah yang telah habis masa jabatannya, Bupati menetapkan Lurah antarwaktu. (2) Penentuan pengisian penjabat Lurah atau Lurah antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sesuai kriteria ketentuan masa jabatan penjabat Lurah atau Lurah antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. (3) Lurah antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan sampai dengan pelantikan hasil pemilihan Lurah serentak terdekat. Pasal 38 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Lurah, pelantikan Lurah, dan pemberhentian Lurah, penetapan Lurah antarwaktu, serta pengangkatan dan pemberhentian Pamong Kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati. BAB VI JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM KALURAHAN Pasal 39 (1) Jenis produk hukum Kalurahan terdiri atas : a. Peraturan Kalurahan; b. Peraturan Bersama Lurah; dan c. Peraturan Lurah. (2) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sebutan lain Peraturan Desa yang materi muatannya berupa pelaksanaan kewenangan Kalurahan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Peraturan Bersama Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b materi muatannya berupa kerja sama pelaksanaan kewenangan Kalurahan. (4) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c materi muatannya berupa pelaksanaan Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan. (2) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di Kalurahan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kalurahan dan/atau Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan. (3) Penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan dilakukan atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan dapat juga atas usul inisiatif dari Badan Permusyawaratan Kalurahan. (4) Rancangan Peraturan Kalurahan yang tidak dapat diusulkan atas inisiatif Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Jangka Menengah Kalurahan, Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan rancangan Peraturan Kalurahan tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
Pasal 41 (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Lurah ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Lurah atau lebih dalam rangka kerja sama Kalurahan. (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Kalurahan. Pasal 42 (1) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Lurah dilakukan oleh Lurah pemrakarsa. (2) Rancangan Peraturan Bersama Lurah yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Kalurahan masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Panewu masing-masing untuk mendapatkan masukan. (3) Masukan dari masyarakat dan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Lurah sebagai bahan dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Lurah. Pasal 43 Produk hukum Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kearifan lokal. Pasal 44 (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan produk hukum Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Panewu.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultasi, evaluasi, dan klarifikasi. (3) Konsultasi, evaluasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN Pasal 45 Badan Permusyawaratan Kalurahan berfungsi : a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan; c. melakukan pengawasan kinerja Lurah; dan d. merencanakan dan turut serta melaksanakan urusan keistimewaan bersama Lurah. Pasal 46 (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Badan Permusyawarakatan Kalurahan wajib meningkatkan kapasitasnya dalam rangka melaksanakan urusan keistimewaan di Kalurahan. (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari dana keistimewaan. (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. inisiatif menyusun Peraturan Kalurahan guna mengatur pelaksanaan urusan keistimewaan; b. inisiatif menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan serta mengusulkan kegiatan urusan keistimewaan; dan
c. inisiatif melaksanakan fungsi pengawasan dengan model kolaboratif antar elemen masyarakat Kalurahan. Pasal 47 (1) Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut- turut. BAB VIII PENGHASILAN PEMERINTAH KALURAHAN Pasal 48 (1) Lurah dan Pamong Kalurahan memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. (2) Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang bersumber dari alokasi dana desa. (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dan Pamong Kalurahan menerima tunjangan dan memperoleh jaminan kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan kesehatan serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB IX KEUANGAN DAN ASET KALURAHAN Bagian Kesatu Keuangan Kalurahan Pasal 49 (1) Keuangan Kalurahan dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan dasar pengelolaan keuangan Kalurahan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 50 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan terdiri dari : a. pendapatan; b. belanja; dan c. pembiayaan. Pasal 51 (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a merupakan semua penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan.
(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok : a. pendapatan asli; b. transfer; dan c. pendapatan lain. Pasal 52 (1) Pendapatan asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a terdiri atas : a. hasil usaha; b. hasil aset; c. swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan d. pendapatan asli lain. (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa bagi hasil Badan Usaha Milik Kalurahan. (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain berupa tanah kas Kalurahan, tambatan perahu, pasar Kalurahan, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan. (4) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kalurahan. (5) Pendapatan asli Kalurahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain berupa hasil pungutan Kalurahan.
Pasal 53 (1) Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, terdiri atas : a. dana Kalurahan; b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; c. alokasi dana Kalurahan; d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY; dan e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten. (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus. Pasal 54 Pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c terdiri atas : a. penerimaan dari hasil kerja sama Kalurahan; b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan; c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan; e. bunga bank; dan f. pendapatan atas pemanfaatan tanah Kalurahan yang asal usulnya dari Hak Anggaduh tanah Kasultanan/Kadipaten.
Bagian Kedua Belanja Kalurahan Pasal 55 (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b merupakan semua pengeluaran yang berupa kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan. (2) Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan. Pasal 56 (1) Klasifikasi belanja Kalurahan terdiri atas bidang : a. penyelenggaraan pemerintahan; b. pelaksanaan pembangunan; c. pembinaan kemasyarakatan; d. pemberdayaan masyarakat; dan e. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Kalurahan. (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibagi dalam subbidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kalurahan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan. (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Kalurahan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang terjadi di Kalurahan.
Bagian Ketiga Aset Kalurahan Pasal 57 (1) Aset Kalurahan dapat berupa Tanah Kas Kalurahan yang asal usulnya bukan dari Kasultanan atau Kadipaten, pasar Kalurahan, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Kalurahan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Kalurahan, mata air milik Kalurahan, pemandian umum, dan aset lainnya milik Kalurahan. (2) Aset lainnya milik Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : a. kekayaan Kalurahan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; b. kekayaan Kalurahan yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c. kekayaan Kalurahan yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. hasil kerja sama Kalurahan; dan e. kekayaan Kalurahan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. (3) Kekayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kalurahan yang ada di Kalurahan yang dihibahkan kepemilikannya kepada Kalurahan. (4) Kekayaan milik Kalurahan yang berupa tanah yang asal usulnya bukan dari Kasultanan atau Kadipaten disertifikatkan atas nama Pemerintah Kalurahan.
Pasal 58 Aset milik Kalurahan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Pasal 59 (1) Pengelolaan kekayaan milik Kalurahan dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. (2) Pengelolaan kekayaan milik Kalurahan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kalurahan serta meningkatkan pendapatan Kalurahan. (3) Pengelolaan kekayaan milik Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Kelurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara pengelolaan aset desa. Bagian Keempat Tanah Kalurahan Pasal 60 (1) Tanah Kalurahan terdiri atas : a. Tanah Kas Kalurahan; b. Pelungguh; c. Pengarem-arem; dan d. tanah untuk kepentingan umum. (2) Tanah yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah merupakan asset Kelurahan dan tidak termasuk Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 61 (1) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan tanah hak milik Kasultanan atau tanah hak milik Kadipaten. (2) Pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Pasal 62 (1) Kalurahan karangkopek diberikan tambahan penghasilan pengganti Pelungguh dan/atau Pengarem-arem melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY. (2) Tambahan penghasilan pengganti Pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap. (3) Tambahan penghasilan pengganti pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan tetap. (4) Jangka waktu pemberian tambahan penghasilan pengganti pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah desa. (5) Besaran tambahan penghasilan pengganti Pelungguh dan/atau Pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
BAB X PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DI KALURAHAN Pasal 63 Pemerintah Kalurahan melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan yang terdiri atas : a. pelaksanaan tugas pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah; b. peningkatan peran masyarakat Kalurahan terhadap pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan; c. pendataan potensi budaya Kalurahan; dan d. penyelenggaraan dan pengelolaan Kalurahan/ kelurahan budaya dan/atau kawasan budaya. BAB XI PENCEGAHAN POTENSI KONFLIK SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KALURAHAN Pasal 64 Rembug Warga bertujuan untuk : a. menampung aspirasi masyarakat Kalurahan sesuai dengan musyawarah untuk mencapai mufakat; b. mendorong prakarsa, partisipasi masyarakat untuk mengamati, dan menyelesaikan potensi konflik yang ada di Kalurahan guna mencegah terjadinya konflik terbuka; c. meningkatkan ketanggapsegeraan unsur pelaksana Pemerintahan Kalurahan terhadap potensi konflik yang ada guna terciptanya rasa aman dan tenteram; d. meningkatkan kerja sama yang sinergis antara unsur pelaksana Pemerintahan Kalurahan dengan masyarakat/pranata sosial; dan e. meningkatkan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi bencana yang menjadi kewenangan Kalurahan.
Pasal 65 (1) Rembug Warga dilaksanakan di Kalurahan yang difasilitasi oleh Lurah. (2) Rembug Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti unsur Pemerintahan Kalurahan, unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, dan unsur masyarakat. (3) Unsur Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Ketua Rukun Tetangga dan/atau Ketua Rukun Warga. (4) Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pemerintah Kapanewon dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon. (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, dan perwakilan kelompok masyarakat. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 66 (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan Kapanewon melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan. (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan/atau penyediaan anggaran.
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 67 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, segala peraturan yang mengatur Pemerintahan Kalurahan tetap berlaku : a. sepanjang tidak bertentangan Peraturan Gubernur ini; dan/atau b. sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten atau Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini. Pasal 68 Dengan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 69 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 2020 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. R. KADARMANTA BASKARA AJI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 2 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001
I. PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMERINTAHAN KALURAHAN UMUM Kalurahan mempunyai sejarah dan asal usul yang bersamaan dengan sejarah dan asal-usul Daerah Istimewa Yogyakarta karena kalurahan merupakan bagian pemerintahan dalam Sistem Pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Oleh karenanya, kalurahan merupakan salah satu bentuk pemerintahan asli di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan merupakan bagian dari sistem pemerintahan, eksistensi kalurahan dihidupkan kembali sejalan dengan tersedianya peluang yuridis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 Istimewa tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Yogyakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menentukan bahwa Pemerintah Daerah DIY dapat menggunakan penyebutan perangkat daerah dan jabatan pada perangkat daerah DIY, kabupaten/kota, dan desa sesuai dengan kearifan lokal tanpa merubah struktur pada perangkat daerah. Peluang ketentuan inilah yang memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah DIY untuk mengatur pedoman tujuan untuk mewujudkan pemerintahan Kalurahan dengan Kalurahan yang berdikari, berbudaya, rukun, berketahanan, demokratis, maju, dan makmur. Adapun yang dimaksud dengan Berdikari adalah akronim dari berdiri di atas kaki sendiri, yaitu Kalurahan yang bisa menjadi subyek aktif dalam mengambil keputusan untuk menjadi Kalurahan mandiri secara ekonomi, politik, dan kebudayaan dalam relasinya dengan dunia luar. Selanjutnya, Rukun dimaknai sebagai suatu kondisi dan situasi Kalurahan yang hubungan-hubungan sosialnya berbasis kewargaan ditandai saling menghormati menembus sekat-sekat agama, etnis, ras, dan kelas sosial. Berbudaya adalah Kalurahan yang warganya mampu menjadi subyek cipta, rasa, karsa dalam
II. memproduksi dan mengembangkan baik nilai-nilai budaya maupun peradaban material. Berketahanan adalah kondisi Kalurahan yang memiliki kemampuan mengelola berbagai sumber daya yang ada untuk menciptkan ketahanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Demokratis adalah suatu Kalurahan yang warganya menjadi subyek aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis dalam dinamika politik pemerintahan untuk menciptakan kemajuan dan kemakmuran. Terakhir, maju dan makmur dimaknai sebagai suatu Kalurahan yang mampu menciptakan kemajuan baik di bidang pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik maupun karya budaya, sehingga mampu mewujudkan kondisi kecukupan ekonomi dan kondisi tata titi tentrem. Guna mencapai tujuan tersebut, dalam peraturan gubernur ini mengatur mengenai kedudukan dan kewenangan kalurahan, penataan kalurahan, penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, musyawarah kalurahan, kerja sama kalurahan, pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat, dan pembinaan serta pengawasan kalurahan. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) sebagai Pemangku Yang dimaksud dengan Lurah Keistimewaan adalah Lurah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di kalurahan (sesuai dengan sejarah, hak asal- usul, dan kedudukan Yogyakarta sebagai daerah istimewa) turut serta menjaga dan mendayagunakan nilai-nilai keistimewaan dan pelaksanaan urusan keistimewaan dalam rangka mewujudkan tujuan Keistimewaan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4)
Pasal 35 Cukup jelas.
Pasal 36 Cukup jelas.
Pasal 37 Cukup jelas.
Pasal 38 Cukup jelas.
Pasal 39 Cukup jelas.
Pasal 40 Cukup jelas.
Pasal 41 Cukup jelas.
Pasal 42 Cukup jelas.
Pasal 43 Cukup jelas.
Pasal 44 Cukup jelas.
Pasal 45 Cukup jelas.
Pasal 46 Cukup jelas.
Pasal 47 Cukup jelas.
Pasal 48 Cukup jelas.
Pasal 49 Cukup jelas.
Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan bantuan keuangan yang bersifat khusus termasuk anggaran yang bersumber dari dana keistimewaan. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas.
Pasal 62 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Kalurahan karangkopek adalah Kalurahan yang tidak mempunyai tanah Kalurahan yang digunakan untuk pelungguh dan/atau pengarem-arem. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas.
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMERINTAHAN KALURAHAN FORMAT NASKAH PENGUKUHAN LURAH GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA P E N GU K U H AN BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM DENGAN MENGUCAPKAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS RAHMAT DAN TAUFIQ-NYA PADA HARI INI : ... TANGGAL : ... SAYA, GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN RESMI MENGUKUHKAN SAUDARA SAUDARA SEBAGAI LURAH PEMANGKU KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ... .. Tahun ... .. tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan; 2. Keputusan Bupati ... .. Nomor ... .. tentang ... ..* SAYA PERCAYA, BAHWA SAUDARA-SAUDARA SEBAGAI PEMANGKU KEISTIMEWAAN MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK- BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X
Keterangan: Keputusan Bupati yang dimaksud merupakan penetapan orang yang memegang jabatan lurah GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001