BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan 1. Proses penetapan zonasi Taman Nasional Siberut yang dilaksanakan ditahun 2014 dan telah disahkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK. 32/IV-SET/2015 tentang Zonasi Taman Nasional Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 5 Februari 2015, belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 56/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Tidak dilaksanakannya prosedur penataan zonasi sebagaimana mestinya sebagai akibat dari penolakan oleh masyarakat hukum adat, tidak serta merta mengakibatkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang penetapan zonasi Taman Nasional Siberut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Karena penataan zonasi bertujuan untuk mengakomodir kepentingan semua pihak, baik Balai Taman Nasional Siberut selaku pemangku kawasan yang ditugaskan untuk mengelola kawasan taman nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku Pemerintah daerah yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dalam memenuhi hak- hak masyarakat sebagai warga negara untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera, dan masyarakat hukum adat tradisional Suku Mentawai yang sudah hidup secara turun temurun dalam kawasan hutan semenjak ratusan tahun lalu, serta pihak lain yang berkepentingan. Penyimpangan terhadap prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini terjadi sebagai akibat dari penolakan masyarakat hukum adat. Suatu peraturan perundang- undangan yang tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat penolakan oleh masyarakat dapat
dikatakan sebagai peraturan yang tidak memiliki kekuatan berlaku secara sosiologis. Hal ini telah mendorong untuk dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Menteri Kehutanan ini, dimana pada saat pembahasan perubahan Peraturan Menteri Kehutanan ini, proses yang dilakukan dalam penataan zonasi Taman Nasional Siberut dijadikan sebagai naskah akademik. Sehingga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, yang mulai berlaku semenjak diundangkan pada tanggal 2 Januari 2016, yang mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 56/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, sepenuhnya mengadopsi prosedur penataan zonasi yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Siberut. Pengelolaan Taman Nasional Siberut ini dibagi kedalam 5 (lima) zona pengelolaan yaitu zona inti seluas 45620 Ha (23.94 %), zona rimba seluas 85.580 Ha (44.92 %), zona pemanfaatan dengan luas 19.920 (10.46 %), zona tradisional seluas 24.050 Ha (12.62 %) dan zona khusus dengan luas 15.330 Ha (8.04 %). Terhadap zonasi pengelolaan Taman Nasional Siberut ini dilakukan pemantauan secara priodik sekali dalam 5 (lima) tahun oleh Direktur Teknis, dan evaluasi zonasi pengelolaan dilakukan oleh Kepala Balai paling lama sekali 10 (sepuluh) tahun. 1. Penunjukan kawasan Taman Nasional Siberut melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 407/Kpts-II/1993 tanggal 10 Agustus 1993 seluas 190.500 Ha diatas hak ulayat masyarakat hukum adat tradisional Suku Mentawai, telah mengakibatkan kedudukan Masyarakat Hukum Adat Tradisional Suku Mentawai beserta hutan adatnya menjadi tidak diakui secara hukum, karena pada saat dilakukannya penunjukan kawasan Taman Nasional Siberut secara otomatis hutan adat menjadi hutan negara.
Walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah memulihkan kembali pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hutan adat, tetapi sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum menerbitkan peraturan daerah untuk menetapkan masyarakat tradisional Suku Mentawai sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sehingga pengakuan terhadap hutan adatnya juga belum dapat dilakukan, karena pengakuan terhadap hutan adat baru dapat dilakukan setelah adanya pengakuan secara hukum terhadap masyarakat hukum adat. Sehingga masyarakat hukum adat tradisional Suku Mentawai tidak mempunyai kewenangan secara hukum untuk mengelola hutan adat mereka yang berada didalam kawasan Taman Nasional Siberut. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tradisional Suku Mentawai yang berada dalam kawasan Taman Nasional Siberut selama ini hanya bersifat defakto, kepada masyarakat hukum adat diberikan kesempatan untuk melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sesuai dengan kearifan tradisional yang mereka miliki dan tidak bertentangan dengan undang-undang, serta berhak mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. 2. Pemberdayaan masyarakat hukum adat pada zona pengelolaan taman nasional, baik yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Siberut maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian ekosistem asli taman nasional, adapun kegiatan pemberdayaan dimaksud adalah : a. Pemberian bantuan bibit tanaman yang tidak merupakan tanaman asli Pulau Siberut (eksotik) dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat hukum adat, memiliki potensi merusak kelestarian ekosistem asli Taman Nasional Siberut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa pembangunan fasilitas umum, jalan, jembatan, puskesmas, sarana air bersir, rumah sekolah, dan kantor Pemerintah lainnya, yang dilakukan secara sepihak tanpa koordinasi dengan Balai Taman Nasional Siberut sangat berpotensi mengakibatkan kerusakan pada kelestarian fungsi kawasan Taman Nasional Siberut. B. Saran 1. Balai Taman Nasional Siberut harus segera melakukan sosialisasi zonasi kawasan dan penataan batas zonasi dengan melibatkan masyarakat hukum adat yang terkena dampak dari penunjukan kawasan Taman Nasional Siberut dan pihak lain yang berkepentingan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/ 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk.Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Dan sekaligus melakukan revisi terhadap buku zonasi termasuk melakukan revisi terhadap ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan yang tidak dapat dilakukan di masing-masing zona pengelolaan, yang berpotensi mengamputasi kewenangan dari Balai Taman Nasional Siberut selaku pemangku kawasan. 2. Sebagai kawasan taman nasional yang baru ditunjuk, maka pada saat pengukuhan kawasan, dilakukan penyelesaian hak-hak masyarakat hukum adat yang belum teridentifikasi pada saat penunjukan kawasan Taman Nasional Siberut. Sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU- IX/2011, yang memaknai Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan, "Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan
memperhatikan rencana tata ruang wilayah." Mahkamah Konstitusi memaknai bahwa pada saat pengukuhan kawasan hutan Pemerintah wajib memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseoranganatau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagaikawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataanbatas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasanhutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakatyang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasanhutan tersebut. Jika tidak dilakukannya pengukuhan kawasan Taman Nasional Siberut, maka pengakuan terhadap masyarakat dan hutan adat dapat dilakukan melalui permohonan oleh masyarakat hukum adat tradisional Suku Mentawai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, berdasarkan Peraturan Daerah ini kemudian dapat diajukan permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penetapan hutan adat. 3. Supaya tercapainya tujuan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat dan terjaminnya kelestarian fungsi kawasan Taman Nasional Siberut, perlu dibangun sinergisitas antara semua pihak yang berkepentingan baik Taman Nasional Siberut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dewan Adat dan perguruan tinggi. Sinergisitas diantara pihak terkait ini dapat diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga komunikasi/forum komunikasi. Mengingat rencana Taman Nasional Siberut akan memfokuskan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan zona tradisional maka dapat dibentuk lembaga/forum komunikasi dalam bentuk Dewan Pengelola Zona Tradisional.