MENGUNGKAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT SAMIN DALAM PILKADA 2018 (Studi Kasus Masyarakat Samin di Dusun Jepang Kec Margomulyo Kab Bojonegoro) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Politik SAFRIYAN BUDI KUNCORO NIM: 1506016027 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2020 ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING Lamp : 5 (lima) eksemplar Hal : Naskah Skripsi a.n. Sdr. Safriyan Budi Kuncoro Kepada Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik UIN Walisongo Di Semarang Assalamua'alaikum Wr.Wb. Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara: Nama : Safriyan Budi Kuncoro Nomor Induk : 1506016027 Program Studi : Ilmu Politik Judul Skripsi : MENGUNGKAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT SAMIN DALAM PILKADA 2018 (Studi Kasus Masyarakat Samin di Dusun Jepang Kec Margomulyo Kab Bojonegoro) Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Wassalamu'alaikum Wr.Wb. Pembimbing I, Semarang, Juni 2020 Pembimbing II, Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag Dr. Muhammad Mahsun, M.Ag iii
SKRIPSI MENGUNGKAP PARTISIPASI MASYARAKAT SAMIN DALAM PILKADA 2018 ( STUDI KASUS DI DUSUN JEPANG KEC MARGOMULYO KAB BOJONEGORO) Disusun Oleh: Safriyan Budi Kuncoro 1506016027 Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 02 juli 2020 dan dinyatakan lulus. Susunan Dewan Penguji Ketua Sidang Sekretaris Penguji H. Amin Farih, M.Ag Dr. Muhammad Mahsun, M.Ag NIP: 197106142000031001 NIP: - Penguji Utama I Penguji Utama II H. Adib, S.Ag.,Msi NIP: 197303202002121002 Solkhah Mufrikhah, M.Si NIP: iv
PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka Semarang 15 Juni 2020 SAFRIYAN BUDI KUNCORO NIM: 1506016027 i
MOTTO 11) :دعرلا( ْمِهِسُفْنَأِب اَم او ُرِّ ِيَغُي ىَّتَح ٍم ْوَقِب اَم ُرِّ ِيَغُي لا َالله َّنِإ "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri" (QS. Ar Ra'd 13:11). ii
PERSEMBAHAN Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada: 1. Kedua orang tua saya, yang tak pernah lelah membimbing dan mendoakan saya hingga sukses. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan ridho-Nya pada beliau berdua. 2. Kakak dan Adik yang selalu memberi semangat dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir. 3. Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. iii
ABSTRAK judul skripsi: "Mengungkap Partisipasi Politik Masyarakat Samin dalam Pilkada (Studi Kasus Masyarakat Samin di Dusun Jepang Kec Margomulyo Kab Bojonegoro). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa masyarakat Samin yang ada sekarang sangatlah berbeda dengan masyarakat Samin pada zaman- zaman dahulu. Dimana pada zaman dahulu masyarakat Samin sulit untuk berkomunikasi dan terbuka dengan orang luar Pada dewasa ini masyarakat Samin sudah mengalami banyak perkembangan dan kemajuan, saat ini masyarakat samin sudah mau melaksanakan dan menerima peraturan pemerintah seperti membayar pajak, ikut serta dalam kegiatan pemilu, Pilkada dll. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu 1) Mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat Samin dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bojonegoro; 2) Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Samin dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bojonegoro. Safriyan Budi Kuncoro NIM 1506016027 dengan Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data primer adalah hasil observasi dan wawancara di antaranya dengan Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Sesepuh, Putra dari sesepuh adat Samin, dan beberapa warga masyarakat adat Samin yang ada di Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Partisipasi masyarakat Samin dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bojonegoro sudah mulai ada perkembangan yang cukup pesat, diantaranya ditandai dengan antusiasme masyarakat Samin saat datang ke TPS untuk menunaikan hak pilihnya dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Jika dihubungkan dengan teori partisipasi politik Huntington dan Joan Nelson, maka partisipasi politik masyarakat Samin dalam "kegiatan pemilihan" yaitu hanya terlibat dalam penggunaan hak pilih ketika pemilu. Partisipasi politik masyarakat Samin dalam "lobby" yaitu pernah menghubungi kepala desa. Partisipasi politik m0061syarakat Samin dalam "kegiatan organisasi" yakni hanya tergabung dalam keanggotaan perangkat desa di Desa Margomulyo. Partisipasi politik masyarakat Samin dalam contacting yaitu bahwa masyarakat Samin memiliki hubungan baik dengan Bupati Bojonegoro. (2) Salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Samin dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bojonegoro adalah aspek kesadaran politik. Di dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro di Kecamatan Margomulyo tahun 2018 bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat khususnya dalam menggunakan hak pilih sudah tinggi, itu artinya kesadaran akan hak politik di sini sudah cukup baik. Masyarakat Samin menggunakan hak kewajiban sebagai warga negara. Pada saat pemilihan, mereka memilih dengan kata hati mereka dan tidak mengikuti kata orang lain. Kata Kunci: Partisipasi Politik, masyarakat Samin, Pilkada 2018 iv
ABSTRACT This research is motivated by the thought that the Samin Community that exists today is very different from the Samin community in the past, where in the past Samin community was difficult to communicate and open with outsiders.Now the Samin community has experienced many developments and advances.Now, the Samin community has adopted and accepted government regulations such as paying taxes, participating in election activities, regional head election, etc. This study aims to answer two problem formulations, namely 1) Knowing and analyzing the participation of the Samin community in the 2018 general election in Bojonegoro Regency; 2) Knowing and analyzing the factors that influence the participation of the Samin community in the ilu 2018 in Bojonegoro Regency. This research method is a qualitative research with a phenomenological approach. Primary data are the results of observations and interviews with the Village Secretary, Village Head, leaders, children of the Samin traditional leader, and several members of the Samin indigenous community in Margomulyo Village, Bojonegoro Regency. Secondary data in the form of evidence, historical records or reports that have been compiled in archives (documentary data) published and not published. The results showed that (1) the participation of the Samin community in the 2018 election in Bojonegoro Regency had begun to develop, including the enthusiasm of the Samin community to come to the polling station to exercise their voting rights in the regional head election. If it relates to Huntington and Joan Nelson's political participation theory, the political participation of the Samin community in "electoral activities" is only involved in exercising voting rights during elections. The political participation of the Samin community in the "lobbying", namely having contacted the village head. The political participation of the Samin community in "organizational activities" ie only joined in the membership of village officials in Margomulyo Village. The political participation of the Samin community in making contact was that the Samin community had a good relationship with the Regent of Bojonegoro. (2) One of the factors influencing the participation of the Samin community in the 2018 election in Bojonegoro Regency is the aspect of political awareness. In the Election of Regional Head of Bojonegoro Regency in Margomulyo Subdistrict in 2018 that the level of political participation of the people especially in exercising their voting rights was already high, it means that awareness of political rights here was quite good. Keywords: Political Participation, Samin Community, 2018 Elections v
صخلم نع اًمامت فلتخم مويلا دوجوملا حاتفنلااو لصاوتلا يف اًبعص يضاملا يف عمتجم نأ ةركف وه ثحبلا اذه ءارو عفادلا عمتجم ناك ثيح ، يضاملا يف نماس نماس عمتجم عمتجم دهش نلآا .ءابرغلا عم باختناو ، ةيباختنلاا ةطشنلأا يف ةكراشملاو ، بئارضلا عفد لثم ةيموكحلا حئاوللا لوبقو امهو ، ةلكشملل نيتغيص ىلع درلا ىلإ ةساردلا هذه فدهت .كلذ ىلإ امو ، يميلقلإا سيئرلا ؛2 عمتجم ةكراشم ليلحتو ةفرعم ) 1 رغناجب عمتجم ةكراشم ىلع رثؤت يتلا لماوعلا ليلحتو ةفرعم رغناجب نماس مدقتلاو تاروطتلا نم ديدعلا عمتجم دمتعا ، نلآا نماس نماس في 2018 اذه رغناجب يف ماعل ةماعلا تاباختنلاا يف نماس 2018 يف نماس . رهاوظ جهن عم يعون ثحب يه هذه ثحبلا ةقيرط جئاتن يه ةيلولأا تانايبلا يديلقتلا ميعزلا لافطأو ةداقلاو ةيرقلا سيئرو ةيرقلا ريتركس عم تلاباقملاو تاظحلاملا وروجينوجوب يف ويلوموجرام ةيرق يف نييلصلأا نيمسلا عمتجم ءاضعأ نم ديدعلاو نيماسل يف اهعيمجت مت ريراقت وأ ةيخيرات تلاجس وأ ةلدأ لكش يف ةيوناثلا تانايبلا . يسنجير ةروشنم ريغو ةروشنم )ةيقئاثو تانايب( فيشرأ . رغناجب عمتجم ةكراشم ) نماس مهقوقح ةسراممل عارتقلاا زكرم ىلإ مودقلل عمتجم سامح كلذ يف امب ، روطتلاب تأدب نماس ةيسايسلا ةكراشملا ةيرظنب قلعتت تناك اذإ .ةيميلقلإا ةسائرلا تاباختنا يف تيوصتلا يف باختنلاا ةطشنلأا" يف نيماسلا عمتجمل ةيسايسلا ةكراشملا نإف ، نوسلين ناوجو نوتغنتنهل "ةي عمتجمل ةيسايسلا ةكراشملا .تاباختنلاا للاخ تيوصتلا قوقح ةسرامم يف لاإ كراشت لا يف عمتجمل ةيسايسلا ةكراشملا .ةيرقلا سيئرب لاصتلاا يأ "يبوللا" يف نيماس نماس ايلماغرم ةيرق يف ةيرقلا يلوؤسم ةيوضع ىلإ طقف مامضنلاا يأ "ةيميظنتلا ةطشنلأا" . ىلع ناك سايسلا ةكراشملا تناك نماس تاباختنا نماس رغناجب عم ةديج ةقلاع يف 2018 ةقطنم رغناجب قوقح ةسرامم يف ةصاخو سانلل ةيسايسلا ةكراشملا ايلماغرم يف ناك انه ةيسايسلا قوقحلاب يعولا نأ ينعي اذهف ، لعفلاب اًعفترم ناك مهب ةصاخلا تيوصتلا اًدج اًديج . ناجب رغ يف 2018 ( نأ جئاتنلا تحضو 1 تاباختنا يف عمتجم نأ يه لاصتلاا ءارجإ يف يف يف يميلقلإا سيئرلا باختنا يف .يسايسلا يعولا بناج وه 2018 عمتجمل ةي . (2 ) نماس عمتجم ةكراشم ىلع رثؤت يتلا لماوعلا دحأ رغناجب ماع ىوتسم نأ . 2018 تاباختنا ، نماس عمتجم ، ةيسايسلا ةكراشملا :ةيسيئرلا تاملكل vi
KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul "MENGUNGKAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT SAMIN DALAM PILKADA (Studi Kasus Masyarakat Samin di Dusun Jepang Kec Margomulyo Kab Bojonegoro)"ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan ini dapat saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang 2. Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. 3. Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Mahsun, M.Ag selaku Dosen pembimbingII, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 4. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi. 6. Seluruh Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam akademik. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin. Penulis vii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i HALAMAN NOTA PEMBIMBING ... ii HALAMAN PERNYATAAN ... iii HALAMAN MOTTO ... iv HALAMAN PERSEMBAHAN ... v ABSTRAK ... vi KATA PENGANTAR ... vii DAFTAR ISI ... viii BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1 B. Rumusan Masalah ... 8 C. Tujuan Penelitian... 9 D. Manfaat Penelitian ... 9 E. Tinjauan Pustaka ... 10 F. Metode Penelitian ... 16 G. Sistematika Penulisan ... 20 BAB II: PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT A. Pengertian Partisipasi Politik ... 21 B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Partisipasi Politik... 24 C. Klasifikasi dan atau Bentuk-bentuk Partisipasi Politik ... 28 BABIII: GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SAMIN DUSUN JEPANG, DESA MARGOMULYO, KECAMATAN MARGOMULYO, KABUPATEN BOJONEGORO A. Deskripsi Kabupaten Bojonegoro ... 34 B. Masyarakat Samin Desa Margomulyo Dusun Jepang ... 38 C. Pandangan Hidup Masyarakat Samin ... 44 BAB IV: ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT SAMIN DALAM PILKADA DI KABUPATEN BOJONEGORO 2018 viii
A. Partisipasi Politik Masyarakat Samin dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bojonegoro ... 69 B. Praktek Partisipasi Politik Masyarakat Samin dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bojonegoro ... 77 C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Samin dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bojonegoro ... 94 BAB V : PENUTUP A. Kesimpulan ... 97 B. Saran-Saran ... 99 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP ix
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang berbentuk Republik yang artinya dalam pemilihan wakil rakyat mulai dari anggota eksekutif maupun legislatif dipilih melalui demokrasi. UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang tertinggi sehingga menurut Cahyo (2014) mekanisme terhadap penyerahan kedaulatan rakyat ini, akan dilakukan melalui wakilnya yaitu melalui pemilu. Menurut KPU (2008) demokrasi di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali untuk memilih wakil rakyat sesuai massa jabatan tiap wakil-wakil rakyat, pemilu diadakan berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur, Adil (JURDIL). Jadi untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di Lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah, masyarakat bebas memilih tanpa paksaan dari siapapun dalam proses pemilu. Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa, Menurut Cahyo (2014) tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi, sehingga partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu negara. Sedangkan Mc. Closky mengatakan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas sukarela dari masyarakat dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (Putra, 2017). Secara sosiologis, partisipasi pemilih dilihat dari keikutsertaan dan interaksi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum. Fenomena pada pemilihan umum sebelumnya masih terdapat kurangnya partisipasi masyarakat karena berasumsi bahwa pemilihan umum tersebut hanya menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan saja, tanpa melihat unsur-unsur yang ada di masyarakat (Putra, 2017). 1
Sehingga pada pelaksanaannya banyak masyarakat yang menggunakan hak suara mereka atau sering disebut golongan putih (Golput), bahkan setiap diadakannya pemilu cenderung masyarakat golput selalu ada. Ini terjadi pada pemilihan kepala daerah Jawa Timur tahun 2018, menurut Suryanto yang dipublikasikan dihalaman website radar Surabaya (2018), komisioner KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro Bidang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat mengatakan bahwa hingga data masuk 61% dari hitung cepat KPU terungkap angka partisipasi masyarakat mencapai 66,9%. Ini menandakan bahwa tingkat golput ada diangka 31%. Pentingnya partisipasi politik masyarakat berkaitan dengan hak dan kewajiban individu atau kelompok sebagai warga negara dalam menggunakan segala sumber daya sosialnya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pemerintah. Hal ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau sekelompok kepentingan, serta mengadakan suatu hubungan dengan penjabat pemerintah atau anggota parlemen (Arifin, 2015:78). Partisipasi politik ini dapat dilakukan oleh mereka yang berstatus sebagai warga negara, bukan seorang politikus, ataupun lainya. Adapun gaya dari partisipasi ini bisa meliputi langsung atau wakilan, individual atau kolektif, sistematis atau acak, terbuka atau tersembunyi (Nimmo, 2010:127-128). Dari pembahasan di atas mengenai partisipasi politik, penulis akan membahas tentang Masyarakat Samin dan mengetahui partisipasi politik di Masyarakat Samin. Masyarakat Samin merupakan perkumpulan masyarakat yang pertama kali ada di Blora Jawa Tengah yang di pimpin oleh Samin Soerosentiko dari Ploso, Kecamatan Randu Blatung, kabupaten Blora. Pada waktu itu Samin Soerosentiko disebut sebagai kyai Samin. Ajaran dalam masyarakat Samin adalah mengakui adanya Tuhan serta tidak membeda-bedakan agama yang dianutnya. Dalam ajaran Samin, masyarakat Samin diajarkan untuk tidak menyakiti orang lain kalau tidak ingin disakiti, harus saling hormat-menghormati sesama bukan 2 tidak
haknya dan beberapa ajaran lainnya. Sampai sekarang ajaran Samin ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Samin, khususnya keturunan dari Samin Soerosentiko yaitu Harjo Kardi, yang sekarang ini bertempat tinggal di dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro (Na'im 2017) Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Samin di Kabupaten Bojonegoro identik dengan sikap skeptis. Masyarakat Samin juga dilarang berdagang karena terdapat unsur ketidakjujuran di dalamnya. Juga tidak mau menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Dalam kenyataanya, masyarakat Samin di Kabupaten Bojonegoro ini terlihat kaku dan sulit menerima kebudayaan luar. Namun masyarakat Samin di Kabupaten Bojonegoro ini sangat menghormati dan menghargai hak orang lain, tidak membedakan agama, maupun pendapat, juga terdapat aturan bahwa mereka tidak akan mengganggu orang lain, tidak bertengkar dan tidak mengambil hak milik orang lain. Pada musim pemilihan, Kabupaten Bojonegoro banyak didekati oleh oknum-oknum partai politik maupun seseorang yang berkaitan dengan Pilkada. Namun pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh oknum tersebut tidak berhasil, karena pada dasarnya masyarakat Samin ini menolak adanya sumbangan atau aksi yang menurut kelompok mereka dianggap sebagai kejahatan termasuk juga money politic (Herlina, 2017:112). Keberadaan Suku Samin dalam perkembangannya di Dusun Jepang sejauh ini memang menjadi salah satu hal yang perlu dicermati, dimana gaya hidup tradisional menjadi modernisasi, sehingga mampu menerima untuk membuka diri dengan masyarakat lain. Hakekatnya dalam berinteraksi, tidak langsung menyeluruh, apalagi ada kesan mereka sedikit takut bilamana keaslian tradisi mereka terpengaruhi oleh masyarakat lainnya yang saat itu telah menjadi antek-antek bangsa belanda. Namun mereka perlahan-lahan telah bersedia ketika ada orang yang bukan warga Samin untuk membaur dan kesan ketakutan sebelumnya dirasakan, sedikit mulai melunak. Proses interaksi menjadi terbuka mulai tahun 1990 an 3
4 dimana Suku Samin mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Pada tahun 2000 an sampai sekarang dapat dikatakan sudah berada pada zaman modern, sehingga dikatakan Suku Samin telah sama dengan masyarakat biasa, dalam artian bentuk interaksinya sudah tidak canggung lagi (Wibowo 2013) Ada hal lain bias dikatakan, Samin telah modern seperti pertama, tingkat perekonomian di atas rata-rata. Ini diartikan kebanyakan orang- orang Samin dipandang dari segi ekonomi cukup mapan, kedua, rumah tempat tinggal masyarakat sudah dikatakan layak huni, artinya sebelumnya rumah orang Samin dindingnya hanya beralaskan pelepah kayu jati dan seadanya, namun sekarang banyak yang dibuat rumah dinding tembok, dan terkadang rumahnya sudah berkeramik serta perkakasnya telah banyak yang modern, ketiga dari segi bercocok tanam sudah tersentuh oleh modernisasi dibuktikan telah mengenal cocok dengan system agrobisnis (Wibowo 2013). Pada Pilkada Bojonegoro tahun 2008, Harjo Kardi sebagai sesepuh masyarakat Samin Surosentiko mengatakan tidak memilih dalam Pilkada tersebut. Dalam Pilkada di Bojonegoro terdapat tiga pasangan calon sebagai bupati, tiga pasangan calon tersebut mendatangi rumah Harjo Kardi untuk meminta dukungan dan do'a restu. Sehingga Harjo Kardi memilih untuk tidak mengikuti hak pilihnya. Ketika pemilihan presiden 2009 Harjo Kardi juga tidak mengikuti hak pilihnya. Meskipun Harjo Kardi tidak memilih dia tidak mempengaruhi keluarganya maupun masyarakat Samin yang 2009) Pelaksanaan Pemilukada Jawa Timur tahun 2008, masyarakat Samin tidak golput karena mayoritas dari masyarakat Samin yang mempunyai hak pilih datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Ketika pemilukada Jawa Timur tahun 2008 tidak ada pasangan calon Gubernur datang untuk meminta do'a dan dukungannya kepada Masyarakat Samin. Termasuk tidak ada pemasangan foto gambar calon Gubernur selama Kampanye. Dalam hal ini tidak mempengaruhi
masyarakat Samin untuk mengikuti hak pilihnya. Masyarakat Samin di pemilu era orde baru dan revormasi tidak mengalami perbedaan signifikan. Tetapi dalam menentukan pilihan tetap ada perbedaan, sebagaimana budaya masyarakat Samin yang di pegang teguh sampai saat ini 2008) Dalam sejarahnya berpartisipasi dengan Pileg atau pemilu Harjo Kardi selaku sesepuh Samin, mengikuti pemilu dengan berbeda-beda. Pemilihan legislatif 2009 Harjo Kardi tidak mengikuti pemilihan tersebut, Harjo Kardi juga tidak mengurus surat pemberitahuan di TPS untuk hak suaranya. Ketika pemilu legislatif 2009 ada beberapa calon dari DPRD Provinsi dan ada juga dari DPRD Kabupaten, dari berbagai daerah datang ke Harjo Kardi untuk meminta dukungan dan do'a restu. Tetepi Harjo Kardi tetap tidak mau memilih, Karena kalau memilih satu calon saja akan menimbulkan rasa iri pada caleg yang lain 2009) Pilkada jatim 2013, berbeda dengan pemilihan umum yang lainnya, Harjo Kardi mengikuti hak pilihannya. Karena dalam Pilkada Jatim 2013 hanya pasangan Karsa yang datang ke rumah untuk meminta do'a dukungannya ke Harjo Kardi. Harjo Kardi dalam mengikuti pemilu dengan hati nuraninya bukan karena adanya paksaan dari pihak tertentu. Dalam hal ini sama dilakukan pada masyarakat Samin, dalam masyarakat Samin memilih dengan hati nuraninya bukan adanya paksaan 2013). Pelaksanaan pemilihan legislatif di Kabupaten Bojonegoro 2014, Harjo Kardi untuk tidak mengikuti hak pilihnya, karena menurutnya jika memilih akan satu diantara calon tersebut iri hati pada pasangan yang lainnya( Aditya 2014). Masyarakat Samin di dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Bojonegoro tidak pernah mempersalahkan mengenai penggunaan hak pilihnya. Masyarakat memilih berdasarkan kesukaan karena kebanyakan dari masyarakat Samin tersebut tidak mengenali calon Legislatif dalam pemilih Legislatif 2014. Adanya masyarakat Samin tidak memilih karena ada warga masyarakat Samin yang bekerja di luar kota yang tidak bias 5
pulang da nada masyarakat masyarakat Samin yang sudah terlalu tua sehingga tidak mampu berjalan ke TPS (Purnomo 2014). Masyarakat Samin dalam Pelaksanaan Pemilu serentak 2019 sangat antusias, saat jalannya Tempat Pemungutan Suara (TPS), terdapat masyarakat Samin yang mengusung hashtag Samin no golput. Harjo kardi selaku sesepuh yang ada di masyarakat Samin, serta anak cucunya memperlihatkan antusiasme yang tinggi dalam pesta demokrasi. Gerakan antusias diusung sebagai bentuk partisipasi untuk memilih pemimpin Negara yang baru. Terlebih, menunjukkan masyarakat Samin orang-orang yang taat aturan pemerintah. Masyarakat Samin menentukan pilihannya berdasarkan hati nuraninya dan tidak ada istilah paksaan seperti money politics. Dalam memilih capres dan cawapres Masyarakat Samin dalam pengambil keputusan berdasarkan media massa, sehingga mereka mengikuti perkembangan politik. Tidak asal pilih dan sesuai dengan keinganan hati nurani masing-masing. Masyarakat Samin itu sendiri tidak memiliki kemauan untuk turun di dunia politik, sebab, kesederhanaan dan menjalani hidup apa adanya telah menjadi ciri khas (Laksono 2019) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan 27 Juni 2018, Masyarakat Samin di dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Bojonegoro memastikan untuk tidak memilih atau golput. Harjo Kardi selaku sesepuh di Masyarakat samin untuk tidak menggunakan hak memilihnya dalam pilkada di Bojonegoro yang diikuti empat pasangan calon. Harjo Kardi mengatakan tidak menggunakan hak memilih, karena empat pasangan calon tersebut meminta di do'akan. Tetapi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Harjo Kardi tegas mengatakan hendak menggunakan hak pilihannya untuk memilih salah satu dari pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, karena kedua pasangan tersebut tidak ada yang mendatanginya untuk memohon do'a restu (Halwan 2018) 6
Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin melakukan penelitian tentang praktek partisipasi politik di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018. Obyek penelitian peneliti yaitu masyarakat Samin yang tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, peneliti mencoba melakukan penelitian tentang praktek partisipasi politik di kalangan masyarakat Samin untuk membuktikan asumsi peneliti tentang adanya praktek partisipasi politik dan mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat Samin tentang pemaknaan partisipasi politik. Adapun lokasi yang hendak diteliti adalah masyarakat Samin di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Alasan memilih lokasi tersebut adalah pertama, karena masyarakat Samin Dusun Jepang memiliki ajaran yang cukup menarik, yaitu mengakui adanya Tuhan serta tidak membeda-bedakan agama yang dianutnya. Dalam ajaran masyarakat Samin Dusun Jepang, diajarkan untuk tidak menyakiti orang lain kalau tidak ingin disakiti, dan harus senantiasa membangun toleransi beragama. Kedua, di Dusun Jepang terdapat perkumpulan masyarakat Samin yang berjumlah sekitar 48 KK dengan jumlah keseluruhan 228 orang. Masyarakat Samin yang bertempat tinggal di dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan pemilu memiliki kesadaran yang cukup tinggi. Hal ini terwujud dari banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan pada Pemilu legislatif tahun 2018. Ketiga, lokasi penelitian dipilih di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dengan alasan masyarakat Samin bermukim di desa ini. Hasil observasi dan juga menurut informan disebutkan, bahwa masyarakat Samin di Dusun Jepang berjumlah sekitar 47 KK. Mereka bertempat tinggal dan hidup mengelompok dengan tokoh Hardjo Kardi sebagai sesepuhnya. Lokasi Dusun Jepang ini persisnya disisi tenggara kota Bojonegoro yang berjarak sekitar 70 kilometer dari ibukota kabupaten. 7
Dusun Jepang berada di pedalaman, ditengah-tengah hutan jati (Perhutani) dan berjarak 5 kilometer dari jalan raya. Adapun data pemilih di Pilkada 2018 sebagai berikut: dari data rekapitulasi, menurut Komisi Pemilihan Umum Bojonegoro bahwa prosentasi pemilih mencapai 77,9 persen, dari jumlah total Data Pemilih Tetap (DPT) yaitu 1.026.229 jiwa. Jumlah suara sah di Pilbup Bojonegoro sebanyak 769.489. Sedangkan suara tidak sah 30.427. Total suara adalah 79.9916. Dari 1.026.229 daftar pemilih tetap (DPT) di Bojonegoro, tingkat partisipasinya mencapai 77,9 persen. Jumlah ini lebih tinggi dari dua pe- riode Pilkada 2007 dan 2012 waktu lalu. Pada Pilkada tahun 2007 partisipasi pemilihnya 73 persen, kemudian tahun 2012 Partisipasi pemilihnya 71,30 persen. Masyarakat Samin yang ada sekarang sangatlah berbeda dengan masyarakat samin pada zaman-zaman dahulu. Dimana pada zaman dahulu masyarakat samin sulit untuk berkomunikasi dan terbuka dengan orang luar, pada dewasa ini masyarakat samin sudah mengalami banyak perkembangan dan kemajuan, saat ini masyarakat samin sudah mau melaksanakan dan menerima peraturan pemerintah seperti membayar pajak, ikut serta dalam kegiatan pemilu, Pilkada dll. Meskipun demikian, kondisi masyarakat Samin Dusun Jepang masih berpegang teguh pada ajaran Samin Soerosentiko, yang salah satunya adalah ajaran sikap arif dan jujur. Sikap arif dan jujur ini juga diterapkan dalam kegiatan sehari-harinya, termasuk dalam kegiatan politik. Hal ini dibuktikan oleh Harjo Kardi yang tidak ikut memilih dalam pemilu legislatif tahun 2019, Harjo Kardi juga tidak mengurus surat pemberitahuan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 8
a. Bagaimana partisipasi masyarakat Samin dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bojonegoro? b. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Samin dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bojonegoro? C. Tujuan Penelitian Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah : a. Mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat Samin dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bojonegoro. b. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Samin dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bojonegoro D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai tingkat partisipasi masyarakat Samin dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Samin dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bojonegoro. b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pengalaman mengenai partisipasi masyarakat Samin dalam Pilkada dan faktor yang mempengaruhi masyarakat Samin dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bojonegoro. 2. Manfaat Praktis a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan perilaku politik masyarakat Samin di Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan pemilihan umum 9
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat Samin di Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa akan datang. E. Tinjauan Pustaka Pada penelitian ini penulis merujuk penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya sebagai berikut: Nur Alfin Hidayati dalam Jurnal Kredo Vol. 3 No. 1 Oktober 2019 berjudul: "Pemertahanan Identitas Karakter Budaya Masyarakat Samin di Desa Margomulyo Bojonegoro". Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap objek-objek yang menemukan dan menafsirkan hubungan berbagai elemen di dalamnya. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan meninjau dokumen dan arsip (analisis isi). Temuan penelitian bahwa Identitas masyarakat Samin di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro terdiri dari dua bagian: terutama di daerah pedesaan di mana religiusitas serta pendidikan cenderung rendah. Namun, dalam hal nilai-nilai budaya pada aspek lain seperti tidak mengambil milik orang lain (tidak mencuri), tidak berbicara kotor (sopan santun), pendirian kuat, sikap jujur, itu dapat dikatakan mereka mengakar kuat di dalam komunitas. Hal ini berbanding terbalik dengan Samin yang ada di kota atau di luar Dusun Jepang Desa Margomulyo memperlihatkan kecenderungan yang berbeda.Di antara mereka, budaya nilai mulai punah termasuk nilai-nilai seperti tidak mengambil milik orang lain (tidak mencuri), tidak berbicara kotor (sopan santun), pendirian kuat, sikap jujur. Semua perubahan ini menghasilkan nilai perubahan sikap dan tindakan. Amelilia Fauzia dalam Jurnal Empati, Volume 8, Nomor 1, Januari 2019 berjudul: "Arti Memelihara Tradisi pada Budaya Masyarakat Suku Samin Interpretative Phenomenological Analysis". Penelitian 10 ini
11 menggunakan motode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan Interpretative Phenomenologica Analysis, Amelilia Fauzia menemukan enam tema superordinat yang kemudian dikelompokkan ke dalam tiga tema induk. Tema induk yang pertama yaitu pengutamaan kerukunan dalam berinteraksi yang terdiri dari dua tema super-ordinat antar partisipan yaitu, (1) kerukunan untuk pemersatu dan (2) penyesuaian diri pada kebijakan, tema yang kedua yaitu pemeliharaan ajaran adat yang terdiri dari dua tema super-ordinat antar partisipan yaitu (1) penerusan ajaran adat dan (2) penolakan adanya pemimpin adat, tema yang ketiga yaitu pemberian bantuan tanpa membedakan yang terdiri dari dua tema super-ordinat antar partisipan yaitu (1) penggunaan teknologi sebagai bantuan dan (2) ketulusan dalam memberi bantuan. Neli Herlina dalam Jurnal Penelitian Politik dan Kebijakan Publik Volume 05 Nomor 03 Tahun 2017 ISSN: 2302-0741 berjudul: "Tingkat Partisipasi Pemilih Suku Samin dalam Pilkada Serentak Kabupaten Pati pada Tahun 2017". Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yaitu, menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif, maksimalisasi objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistic, struktur dan percobaan terkontrol. Pada metode penelitian ini lebih memperhatikan reliabilitas skor yang diperoleh melalui instrument penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kab. Pati. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Suku Samin yang terdaftar di Data Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Kabupaten Pati 2017 yakni sebanyak 540 pemilih. Sampel merupakan bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Pengumpulan data menggunakan angket, dan dokumen. Hasil penelitian: partisipasi pemilih Suku Samin dalam memberikan hak pilih pada saat Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 terbilang tinggi, ini sesuai dengan perolehan data sebesar 66,7%
Suku Samin memberikan hak pilihnya sedangkan sebesar 33,3% Suku Samin tercatat memilih untuk golput. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya bentuk partisipasi pemilih suku Samin dalam Pilkada serentak Kabupaten Pati tahun 2017 tergolong dalam jenis partisipasi politik aktif. Ini dilihat berdasarkan hasil perolehan suara suku Samin yang datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya terbilang tinggi yaitu mencapai angka 66,7%. Sebanyak 62,1% suku samin telah mengetahui rencana akan dibangunnya pabrik semen dan sebanyak 51,5% suku Samin menanggapi adanya rencana pembangunan pabrik semen tersebut dengan sikap tidak peduli. Tidak terdapat hubungan antara isu pabrik semen terhadap pemilukada Kabupaten Pati tahun 2017 bagi masyarakat suku Samin. Khoirul Huda & Anjar Mukti Wibowo dalam Jurnal Agastya Vol 03 No 01 Januari 2013 berjudul: "Interaksi Sosial Suku Samin dengan Masyarakat Sekitar 2012". Penelitian ini menggunakan motode kualitatif dengan pendekatan fermonologi. Pengambilan data melalui sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan informan, dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen Desa Margomulyo, dokumen sejarah Samin dan bahan kepustakaan maupun jurnal ilmiah. Validasi yang digunakan yaitu validasi sumber dan teknik. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Temuan penelitian bahwa pada dasarnya bentuk interaksi yang terjadi antara suku Samin dengan masyarakat sekitarnya berupa asosiatif maupun bentuk disosiatif. Bentuk asosiatif ini bersifat positif berupa kerja sama dalam hal gotong royong seperti membuat akses jalan dari aspal, warga punya gawe (sambatan) membuat rumah. Di samping itu adanya akomodasi dalam menetralisir perselisihan dari perbedaan pendapat dan ketika ada kesalahpahaman mereka mau diajak musyawarah dan membuat perjanjian untuk kepentingan bersama. Buku yang disusun oleh Siti Munawaroh, Cristriyati Ariani dan Suwarno dengan judul Etnografi Masyarakat Samin di Bojonegoro 2015. Masyarakat Samin termasuk sub suku Jawa dan merupakan suatu bentuk 12
pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada ajaran dan pandangan hidup khas atau tertentu dengan komunitas lain (masyarakat Jawa di sekitarnya). Masyarakat Samin masih memegang teguh ajaran yang diturunkan atau masih kuatnya mentaati ajaran leluhurnya (Saminisme) hingga kini. Ajaran tersebut berpegang kepada Kitab Kalimusada, dengan Agama Adam yang diyakninya.Beberapa ajaran yang hingga saat ini masih diugemi adalah larangan atau pantangan aja drengki srei, tukar padu, kemeren, aja kutil jumput, bedhog nyolong, yang artinya jangan berbuat jahat, bertengkar, iri hati, dan dilarang mengambil milik orang lain. Selain itu, ungkapan pangucap saka lima bundhelane ana pitu lan pangucap saka sanga bundhelane ana pitu. Artinya harus menjaga mulut dari kata yang tidak baik atau yang membuat orang sakit hati. Selanjutnya sabar lan trokal, sabare dielingeling, trokale dilakoni. Artinya bersikaplah sabar dan tawakal, kesabaran perlu diingat-ingat, tawakalnya dilaksanakan yakni harus tetap terus rajin bekerja. Kemudianwong urip kudu ngerti uripe, sebab urip siji digowo selawase, maksudnya manusia hidup itu harus memahami kehidupannya, karena hidup itu sama dengan roh yang hanya satu dan dibawa abadi selamanya. Ajaran tersebut tetap diajarkan terlebih dalam mendidik anak-anaknya, dengan penekanan berbuat baik kepada sesama dan menjauhi perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Artikel yang disusun oleh RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin dengan judul Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014, tahun terbit 2015. Kajian mengenai perilaku pemilih menghadapi pemilu legislatif, yang berkaitan dengan faktor sosiologis, memuat beberapa hal yang harus digarisbawahi. Pertama, dalam diri pemilih, ketaatan seseorang dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya tidak selalu memberikan pengaruh pada pilihan partai poltiknya. Namun demikian, ketika pemilih dihadapkan pada pilihan calon legislatif dalam pemilu, latar belakang agama caleg memberi pengaruh terhadap pilihan calegnya, dimana pemilih cenderung memilih caleg yang menganut agama 13
yang sama dengan dirinya. adanya janji-janji pemberian bantuan materi memang tidak banyak mempengaruhi para pemilih dalam menentukan pilihannya. Namun demikian, bagi pemilih yang telah berusia lanjut, tinggal di pedesaan, dan berpendidikan rendah, maka janji-janji pemberian bantuan materi tersebut merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam memberikan suaranya dalam pemilu legislatif tersebut. dalam menentukan pilihan politiknya, para pemilih pemula sering terpengaruh oleh pilihan orang-orang di sekitarnya seperti keluarga dan teman sekelompoknya. Para pemilih pemula ini khususnya yang tinggal di pedesaan, mayoritas mengikuti sikap orang tuanya atau tokoh yang dihormati di lingkungannya. Dalam kaitannya dengan pilihan terhadap partai politik, kaum pemilih pemula ini cenderung meneruskan tradisi keluarga dengan memilih partai politik yang selama ini telah dipilih secara turun menurun oleh keluarganya dari generasi ke generasi. Artikel yang disusun oleh Daud M. Liando dengan judul Pemilu dan Partispasi Poitik Masyarakat Kabupaten Minahasa 2014. Tahun terbit 2016. Hasil penelitian menyebutkan salah satu faktor masyarakat tidak memberikan suara pada Pemilu 2014 disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap calon anggota legisltaif baik ketidakpercayaan terhadap janji-janji kampanye, tidak tertarik dengan visi dan misi yang ditawarkan sampai adanya ketidaknyakinan masyarakat apakah ketika ia memilih akan memberikan pengaruh atau perubahan bagi masyarakat. Informan menilai bahwa proses rekrutmen calon anggota legsilatif (caleg) sebagaimana pengalaman beberapa kali Pemilu di Indonesia sangat memperihatinkan. Parpol tampaknya tidak peduli dengan kapasitas maupun profesionalisme caleg pada saat melakukan perekrutan dan yang biasanya dipikirkan adalah besarnya peluang keterpilihan caleg yang bersangkutan. Parpol termotivasi bahwa kebesaran sebuah parpol bukan ditentukan pada kuliatas tetapi ditentukan oleh berapa perolehan suara atau kursi yang akan diperoleh dalam sebuah ajang pemilu. 14
15 Skripsi berjudul "Tingkat Partisipasi Pemilih Suku Samin Dalam Pilkada Serentak Kabupaten Pati Pada Tahun 2017". Partisipasi pemilih Suku Samin dalam memberikan hak pilih pada saat Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 terbilang tinggi, ini sesuai dengan perolehan data sebesar 66,7% Suku Samin memberikan hak pilihnya sedangkan sebesar 33,3% Suku Samin tercatat memilih untuk golput. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya bentuk partisipasi pemilih suku samin dalam Pilkada serentak Kabupaten Pati tahun 2017 tergolong dalam jenis partisipasi politik aktif. Ini dilihat berdasarkan hasil perolehan suara suku samin yang datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya terbilang tinggi yaitu mencapai angka 66,7%. Skripsi dilakukan oleh Sa'dunna'im (2015). Dalam penelitiannya di Bojonegoro yang berjudul "Islamisasi dan Partisipasi Politik Masyrakat Samin dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 di Bojonegoro". Penelitian ini mengkaji tentang adanya hubungan partai Islam dan kepentingan masyarakat Samin sehingga PKB dapat menang dengan tingkat pasrtisipasi politik masyarakat Samin mencapai 76%, sedangkan golongan putih sebesar 24% (Sa'dunna'im, 2015:94). Skripsi berjudul "Partisipasi Politik Masyrakat Sedulur Sikep Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus". Penelitian ini mengkaji tentang adanya partisipasi masyarakat Samin yang bersifat spektator dimana masyarakat tidak mau terlibat dalam politik. Namun, masyarakat Samin tetap melakukan kewajibannya saat pilkada yaitu memilih pemimpin. sehingga PKB dapat menang dengan tingkat pasrtisipasi politik masyarakat Samin mencapai 76%, sedangkan golongan putih sebesar 24% (Nurhayati, 2011:96). Skripsi berjudul"Partisipasi Politik Mayarakat Samin di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro" oleh Naim (2017). Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana partisipasi masyarakat Samin dalam kegiatan pemilihan hanya terlibat dalam penggunaan hak pilih saja. Dalam lobbying, partisipasi politik dilakukan dengan
16 menghubungi kepala desa serta pernah mengusulkan sesuatu tentang kebijakan di tingkat desa yaitu berkaitan dengan kebijakan program pembangunan desa. Dalam kegiatan organisasi bergabung dengan keanggotaan perangkat desa karena terdapat satu anggota masyarakat Samin yang menjabat sebagai sekretaris desa di Desa Margomulyo. Oleh karena itu, masyarakat Samin dapat terlibat dalam dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat desa (Naim, 2017:98). Dari kajian beberapa sarjana di atas, peneliti berpendapat bahwa studi-studi tentang partisipasi politik selama ini berfokus pada politik identitas dan pendidikan politik. Beberapa studi di atas tidak banyak menyinggung persoalan makna dibalik stigma kelompok masyarakat Samin yang dihasilkan dari proses-proses budaya politik dan kemudian dampaknya pada masyarakat Samin sendiri. Padahal, menurut peneliti kondisi ini kemungkinan besar memiliki peluang signifikan dalam menentukan kegagalan atau kesuksesan demokrasi di Indonesia. Studi ini ingin mengisi kekosongan tersebut, maka peneliti ingin Mengungkap Partisipasi Politik Masyarakat Samin Dalam Pilkada Di Kabupaten Bojonegoro 2018. Berdasarkan penelitian di atas, ditegaskan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan belum pernah dilakukan, oleh karena itulah peneliti akan melakukan penelitian terkait praktek partisipasi politik yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana masyarakat Samin memaknai partisipasi politik tersebut. F. Metode Penelitian 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang membahas tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari obyek-obyek sebagai korelasi dengan kesadaran (Donny, 2005:150). Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori atau prasangka dan tidak dogmatis.
17 Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti dan seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dalam fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia. Untuk mengidentifikasi kualitas yang essensial dari pengalaman kesadaran dilakukan dengan mendalam dan teliti (Smith, 2009:11). Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya melakukan observasi lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Peneliti melakukan validasi dengan cara evaluasi diri, seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas hasil penelitiannya (Sugiyono, 2016:222). Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, dimaksudkan agar peneliti mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan secara jelas dan faktual tentang praktek partisipasi politik dan pemaknaannya oleh masyarakat Samin dalam Pilkada Kabupaten Bojonegoro 2018. Dengan menggunakan metode dan pendekatan yang peneliti paparkan di atas untuk membuktikan asumsi awal peneliti bahwa partisipasi politik
18 bisa terjadi pada masyarakat Samin karena itu penting untuk menguji kebenarannya. 2. Sumber dan Jenis Data Sumber data yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini berupa kata-kata, tindakan, dan data tambahan seperti dokumen mengenai partisipasi politik masyarakat Samin dalam pilkada. Serta peneliti juga mengumpulkan data primer dan data sekunder. 1) Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada saat melakukan penelitian. Menurut Lofland data primer adalah sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan (dalam Moleong, 2007:157). Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan sejumlah responden/informan, di antaranya dengan Sekretaris Desa Margomulyo, Kepala Dusun Jepang, Sesepuh Masyarakat adat samin, Putra dari sesepuh adat samin, dan beberapa warga masyarakat adat samin yang ada di Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Observasi dilakukan untuk melihat langsung keadaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pilkada, di sertai dokumentasi untuk memperoleh data berupa foto. 2) Data Sekunder Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data diperoleh dengan cara mengambil atau mengutip suatu dokumen atau catatan yang sudah ada (Moleong, 2010:113). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data yang peneliti ambil mengenai data umum terkait lokasi penelitian seperti data demografi tempat penelitian, sosial dan budaya di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Serta data berita tentang partisipasi politik masyarakat Samin, serta perolehan hasil suara
19 masyarakat Samin di dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilu Bupati tahun 2018. Sumber ini diperoleh dari KPU Bojonegoro. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data jika dilihat dari segi cara maka teknik pengumpulan data dapat dibagi menjadi empat, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data secara lebih rinci mengenai partisipasi politik pada masyarakat Samin di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan partisipasi politik pada masyarakat Samin di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian ini teknik triangulasi data yang dipakai adalah teknik triangulasi sumber, dalam teknik triangulasi sumber maka menggunakan sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama yaitu dari lima informan dalam penelitian. 4. Teknik Analisis Data Analisis data merupakan cara seorang peneliti dalam mengelola data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, karena data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat dipergunakan begitu saja, analisis data menjadi bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis, data tersebut dapat lebih berarti dan bermakna dalam memecahkan masalah. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Reduksi Data Reduksi data merupakan proses penyederhanan data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dituangkan ke dalam bentuk
laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya disusun secara sistematis. Data yang direduksi memberi gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. 2. Penyajian Data Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, dengan membuat penggambaran secara deskriptif masalah yang diteliti. 3. Verifikasi Verifikasi digunakan untuk memastikan kebenaran dari tiap data yang telah diperoleh dan untuk mendapatkan kesimpulan dari data tersebut. G. Sistematika Penulisan BAB I Berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metode penelitian. BAB II Berisi partisipasi politik masyarakat menurut teori yang digunakan. BAB III Berisi mengenai gambaran umum Kabupaten Bojonegoro dan Masyarakat Samin meliputi: kondisi geografis, demografis dan profil singkat masyarakat Samin dan data responden. BAB IV Berisi analisis masyarakat Samin berupa partisipasi mereka yang Pilkada 2018 dan faktor yang mempengaruhinya. BAB V Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran. 20
BAB II PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT A. Pengertian Partisipasi Politik Partisipasi menjadi salah satu aspek penting dalam demokrasi. Asumsi yang melandasi demokrasi dan partisipasi "orang yang sangat mengetahui tentang apa yang baik untuk dirinya adalah orang itu sendiri" (Berger, 1976: xii dan 60). Oleh sebab itu, partisipasi politik merupakan keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi. Dalam hal ini, partisipasi politik merupakan proses aktif: seseorang mungkin menjadi anggota sebuah partai atau kelompok penekan, namun tidak memainkan peran aktif dalam kegiatan organisasi. Tindakan keterlibatan aktif termasuk partisipasi politik konvensional seperti memberikan suara maupun menduduki jabatan tertentu, berkampanye untuk sebuah partai politik. Partisipasi politik tidak hanya kegiatan yang pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan oleh orang lain di luar si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah (Huntington, 1994:9). Merujuk pada uraian di atas, partisipasi ada karena adanya hubungan dalam Pilkada. Di satu pihak, partisipan muncul sebagai individu yang memiliki kelebihan baik ditinjau dari segi kedudukan maupun pengaruh. Di lain pihak, partisipan hadir sebagai anggota masyarakat biasa. Oleh sebab itu, partisipasi dalam kaitan ini dapat diartikan sebagai nilai pertukaran kepentingan masing-masing individu kepada calon kandidat. Asumsi dasar kerangka konsep ini meletakkan cara berpikir yang menekankan bahwa partisipasi akan terjadi manakala kedua belah pihak dapat memperoleh hak dan kewajiban sebagai warga negara 21
22 yang demokratis. Paling tidak mekanisme itu seperti ini: Ketua Samin memberikan partisipasi pasif kepada calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati sebagai bentuk kenetralan memilih. Di sisi lain, golongan masyarakat Samin memberikan kesetiaannya kepada para calon kandidat dengan cara turut serta memilih. Ditinjau dari aspek pemerintahan, partisipasi merupakan salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga tidak sedikit kalangan meletakkan partisipasi sebagai strategi pertama dalam mengawali reformasi tahun 1998. Ditinjau secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Manakala digabungkan bermakna "mengambil bagian". Dalam bahasa Inggris, partisipate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2014:102-103). Menurut Kamarulzaman (2015: 529) partisipasi berasal dari kata "Participation" (bahasa Inggris), yang artinya ikut berperan dan "Partisipatie" (Bahasa Belanda) artinya mengambil bagian dalam suatu aktivitas, sedangkan menurut Poerwadarminta (2001: 493) partisipasi adalah ikut berperan serta dalam kegiatan. Dalam perkataan yang lebih luas partisipasi pada hakekatnya adalah ikut sertanya seseorang atau sekelompok orang dalam suatu aktivitas yang lebih besar. Partisipasi hanya punya makna kalau disertai dengan rasa tanggung jawab oleh mereka yang ikut ambil bagian dalam aktivitas tersebut (Suharyanto, 2014). Partisipasi politik merupakan salah satu aspek esensil suatu negara demokrasi. Partisipasi politik adalah menjadi karakteristik dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan direalisasikan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Dengan demikian yang dimaksud dengan partisipasi
23 politik menurut Hutington dan Nelson (dalam Hendrik, 2018) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Surbakti (2012:140) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Budiarjo (2015: 15) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya. Di negara-negara yang menggunakan prinsip-prinsip demokrasi pada galibnya menganggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai indikator yang kurang baik, karena dapat diinterpretasikan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Budiardjo, 2015: 369). Beberapa pakar yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik seperti Rush dan Althoff (dalam Suparto, 2018) bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik. McClosky (dalam Suri, 2017) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses
pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Huntington dan Nelson (1994: 3) partisipasi politik sebagai aktivitas warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Berdasarkan batasan yang diketengahkan oleh para pakar tersebut dapat ditarik konklusi bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang menyangkut dengan aktivitas seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan attitude terhadap kebijakan publik yang dibikin oleh pemerintah untuk direalisasikan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara sebaliknya atau bisa saja dengan kekerasan. B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Partisipasi Politik Tidak sedikit ada beberapa sebab yang mempengaruhi partisipasi politik, banyak ahli yang mengemukakan tentang hal ini, salah satunya adalah hipotesis pembangunan yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson (1994:58) bahwa tingkat pembangunan sosio ekonomi yang lebih tinggi, dan secara implisit, mengakibatkan level partisipasi politik yang lebih tinggi, dan secara implisit, mengakibatkan suatu pergeseran dari bentuk partisipasi yang digerakkan ke partisipasi yang otonom. Sementara itu, hipotesis pemerataan menyatakan bahwa tingkat pemerataan sosio ekonomi yang lebih tinggi berkonsekuensi tingkat partisipasi politik lebih tinggi. Dari pendapat Huntington dan Nelson mengenai faktor yang mendorong partisipasi politik tersebut dapat ditegaskan bahwa pembangunan merupakan faktor yang menggerakkan partisipasi politik ke arah partisipasi politik yang lebih tinggi. Makin tinggi tingkat sosio ekonomi masyarakat maka makin tinggi pula fase partisipasi politik 24
masyarakat tersebut. Level partisipasi juga dipengaruhi oleh tingkat pekerjaan, penghasilan dan pendidikan. Kian tinggi tingkat pendidikan, kian besar penghasilan dan makin mapan pekerjaan biasanya akan lebih partisipatif. Pembangunan ekonomi dan sosial sangat memengaruhi partisipasi politik karena pembangunan ekonomi yang maju akan terdapat persaingan yang tinggi di dalam masyarakatnya. Hingga masyarakat harus masuk di dunia politik. Pembangunan ekonomi yang maju juga akan memperluas fungsi pemerintahan, semakin modern sosio ekonomi biasanya dapat dilihat dari wujud pembangunan nasionalnya (Daryono, 2019). Dapat dikemukakan bahwa partisipasi politik merupakan suatu kegiatan tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Surbakti (2014:144) menyebutkan dua variable pokok yang mempengaruhi rendah tingginya level partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik. Dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik) yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah; apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak. Jadi di sini menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen). Artinya, bahwa tinggi rendahnya kedua faktor dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Dimana status sosial kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai 25 itu
26 pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Merujuk kepada konsep teori partisipasi politik di atas, praktek partisipasi politik digunakan sebagai bentuk keikutsertaan dalam berdemokrasi. Fokus partisipasi politik di dalam penelitian ini yang digunakan hanya berkaitan dengan masyarakat Samin di Kabupaten Bojonegoro karena peneliti mempunyai asumsi bahwa masyarakat Samin di Kabupaten Bojonegoro merupakan kelompok yang sering memiliki stigma apatis atau golongan putih (golput) dalam melakukan pemilihan saat pilkada. Di samping itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen). Artinya bahwa tinggi rendahnya kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan pekerjaan, pendidikan, keturunan, dan sebagainya. Status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, namun juga mempunyai animo serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Surbakti, 2014:144-145). Menurut Weimer partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal (dalam Nababan, dkk, 2019): Pertama, modernisasi. Modernisasi di segala aspek akan berimplikasi pada bidang pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, meningkatan kapasitas baca tulis, pembenahan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas. Kedua, terjadi perubahan struktur kelas sosial. Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industralisasi dan modernisasi.
27 Ketiga, pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern. Ide-ide baru seperti liberalisme, nasionalisme membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara. Keempat, adanya konflik di antara leader-leader politik. Leader politik yang berkompetisi memperebutkan power kerap kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Kelima, keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam ele4men ekonomi, budaya dan sosial. Meluasnya skope kegiatan pemerintah ini kerap kali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Menurut Milbrath yang dikutip oleh Rahmat (2020) memberikan argumen bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu: Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutseertaan seseorang dalam kegiatan politik. Kedua, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa karakter suku, status ekonomi, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik. Ketiga, yaitu berkenaan dengan sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik. Keempat, yaitu adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek milieu yang berpengaruh terhadap perbedaan karakter
dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik. Partisipasi pemilih pemula dalam Pilbup langsung memang erat hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Dapat meninjau dari aspek visi misi kandidat yang kredibel dan visioner meskipun tidak ada garansi setelah kandidat terpilih. Di samping itu berupa standar yang digunakan untuk memilih adalah mereka kandidat yang memberikan uang, dan kandidat yang diusung oleh partai yang dianggap pemilih pemula sesuai dengan kriterianya. Pada perilaku pemilih yang rasional pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya yang akan ia peroleh apabila kandidat pilihannya terpilih. Pemilih yang rasional tidak hanya pasif dalam berpartisipasi tetapi aktif serta memiliki kehendak bebas dengan pertimbangan riil atau realistis.. C. Klasifikasi dan atau Bentuk-bentuk Partisipasi Politik Ada bermacam-macam bentuk dan variasi partisipasi politik menurut Huntington dan Joan Nelson (1994:16-18) antara lain: kegiatan pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, mencari koneksi (contacting) dan tindak kekerasan (violence). Pertama, kegiatan pemilihan yaitu mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Kedua, lobbying untuk mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Ketiga, kegiatan organisasi yaitu menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan 28
ekplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Keempat, mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang saja. Kelima, tindak kekerasan (violence) juga merupakan suatu bentuk partisipasi politik untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang- orang atau harta benda. Menurut A. Rahman H.I (2007: 288) bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai aktivitas dibedakan menjadi tiga: Pertama, partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berpandangan pada proses input dan output. Kedua, partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berpandangan hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan merealisasikan saja setiap keputusan pemerintah. Ketiga, golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistim politik yang ada berlawanan dari yang dicita-citakan. Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin (2007: 152) membedakan partisipasi politik menjadi empat kategori sebagai berikut: Pertama, partisipasi politik apatis. Orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, partisipasi politik spector. Orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, partisipasi politik gladiator. Mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yaitu komunikator, spesialis mengadakan kontak face to face, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. Keempat, partisipasi politik pengkritik. Orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pandangan partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada 29
outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistim politik yang ada dinilai bertentangan dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih tendensius ke dalam partisipasi politik yang apatis. Pemberian suara dalam Pilbup merupakan salah satu manifestasi partisipasi dalam politik yang terbiasa. Aktivitas ini meskipun hanya pemberian suara, akan tetapi juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain. Olsen yang disitir A. Rahman H.I (2007: 289) memandang partisipasi sebagai aspek utama startifikasi sosial. Rahman membagi partisipasi menjadi enam lapisan, yakni aktivitas politik, kelompok marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan kelompok yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik), pemimpin politik, warga masyarakat, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi lainnya kepada orang lain). Partisipasi politik juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah pelaku yaitu individual dan kolektif, individual yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Adapun yang dimaksud partisipasi kolektif ialah aktifitas warganegara secara simultan untuk memengaruhi penguasa seperti aktifitas dalam proses pemilihan umum. Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif yang konvensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi politik kolektif nonkonvensional (agresif) seperti menguasai bangunan umum, melakukan hura-hura, pemogokan yang tidak sah. Partisipasi politik kolektif agresif dapat dibedakan menjadi dua yakni aksi agresif yang kuat dan aksi agresif yang tidak kuat. Suatu aksi agresif dikatakan kuat ditinjau dari tiga kriteria yaitu bersifat anti rezim (melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik normal), mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan aktivitas 30
31 kelompok yang dilakukan oleh monoelit. Adapun partisipasi politik kolektif agresif yang tidak kuat yaitu yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. Di negara-negara berkembang partisipasi politik cenderung digerakkan secara meluas dan di arahkan untuk kepentingan pembangunan. Orang-orang yang melakukan demonstrasi atau memberikan suara dengan jalan tersebut tampaknya merupakan manifestasi konkrit dari partisipasi politik yang mudah serta mengundang atensi dari berbagai kalangan. Paige dalam Cholisin (2007:153) merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi pasif, partisipasi militan radikal, partisipasi aktif, dan partisipasi pasif tertekan (apatis). Partisipasi aktif, yakni manakala seseorang mempunyai kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah demikian tinggi. Sebaliknya apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah demikian rendah maka partisipasi politiknya bertendensi pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi jika kesadaran politik tinggi namun kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Manakala kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif). Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat digunakan sebagai kriteria untuk menilai kepuasan atau ketidakpuasan warga negara, stabilitas sistim politik, integritas kehidupan politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang disitir Mas'oed (2011:57-58) terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non
konvensional. Sedangkan rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional. Pertama, partisipasi politik konvensional: a) Pemberian suara atau voting b) Diskusi politik c) Kegiatan kampanye d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan e) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif Kedua, partisipasi politik nonkonvensional: a) Pengajuan petisi b) Berdemonstrasi c) Konfrontasi d) Mogok e) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : pengrusakan, pemboman, pembakaran f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi. David F. Roft dan Frank yang dikutip oleh A Rahman H.I (2007: 286) bentuk partisipasi warga Negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas tertinggi sebagai partisipan. Apabila intensitas kegiatan masyarakat dalam kegiatan politik dijenjangkan maka akan membentuk piramida partisipasi politik. pejabat partai penuh waktu, pimpinan parpol dan lsm Piramida Partisipasi petugas kampanye dan anggota aktif parpol, lsm dengan proyek proyek sosialnya Politik menghadiri rapat umum parpol , membicarakan politik, mengikuti perkembangan lewat media, memberikan suara dalam pemilu orang-orang apolitis 32
Gambar 1: Piramida partisipasi politik Sumber : A Rahman HI 2007 Kelompok paling bawah pada gambar piramida partisipasi politik yaitu kelompok yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan aktivitas politik. Oleh Roth dan Wilson (A Rahman H.I, 2007:287) disebut sebagai kelompok apolitis. Kelompok yang berada di atas apolitis yaitu kelompok pengamat, kelompok ini biasanya menghadiri rapat umum parpol, membicarakan politik, mengikuti perkembangan lewat media, memberikan suara dalam pemilu. Selanjutnya satu tingkat di atas kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan. Pada kelompok ini aktivitas yang sering dilakukan seperti menjadi petugas kampanye, anggota aktif partai, dan kelompok kepentingan dalam proyek sosial. Kemudian kelompok yang paling atas di tingkat piramida adalah kelompok aktivis. Warga yang tergabung dalam kelompok ini tergolong sedikit jumlahnya, mereka merupakan pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau pemimpin kepentingan (Sholihin, 2014). Sedangkan bentuk partisipasi yang dilakukan oleh pemuda yaitu berupa pemogokan, kegiatan protes dan demonstrasi,. Cara yang lazimnya dilakukan oleh pemilih pemula untuk turut dalam partisipasi Pilbup adalah bergabung dengan salah satu parpol di daerahnya menghadiri diskusi politik di daerahnya dan mengikuti aktivitas kampanye. Karakteristik utama yang dimiliki pemilih pemula yaitu latar belakang tingkat partisipasi pemilih adalah pendidikan dan jenis kelamin. Setiap komunitas masyarakat memiliki latar belakang yang tidak sama. Hal tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik dalam Pilbup serta menjadi bagian partisipasi dalam gerak dan perubahan kegiatan politik. 33
BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SAMIN DUSUN JEPANG, DESA MARGOMULYO, KECAMATAN MARGOMULYO, KABUPATEN BOJONEGORO A. Deskripsi Kabupaten Bojonegoro Ditinjau dari segi astronomis Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi 112025' - 112009' Bujur Timur dan 6059' - 7037' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Bojonegoro memiliki batas-batas : Selatan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Ngawi, Timur Kabupaten Lamongan, utara Kabupaten Tuban, dan Barat Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 28 kecamatan dan 430 desa/kelurahan (Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro dalam Angka, 2020). Selengkapnya, Kabupaten Bojonegoro merupakan satu dari 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak di sisi barat Provinsi Jawa Timur yang langsung berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Bojonegoro yang beribukota di Kota Bojonegoro merupakan kota yang mudah di akses dari sisi manapun. Artinya, menuju kota Bojonegoro sangat mudah, bisa ditempuh dari sisi timur (Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Nganjuk), utara (Kabupaten Tuban); barat Kabupaten Blora (Jawa Tengah) dan dari sisi selatan (Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi). Jalan raya menuju kota Bojonegoro saat ini dalam kondisi beraspal sangat mulus dan halus. Jarak kota Bojonegoro dengan ibukota Provinsi Jawa Timur (Surabaya) sekitar 110 kilometer. Topografi Bojonegoro berupa dataran rendah, yang berada di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo, dan secara astronomis terletak diantara 111.25 BT dan 112.09 BT (Bujur timur) serta diantara 6.59. LS (Lintang selatan) (BPS, 2020). Bojonegoro dikenal sebagai lumbung energi. Hal ini bisa ditunjukkan dari adanya ekplorasi dan produksi minyak yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Sejak dahulu Bojonegoro dikenal sebagai kota minyak, bahkan 34
di masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1800-an, eksplorasi minyak secara tradisional telah dilakukan oleh penduduk Bojonegoro, terutama penduduk Desa Kadewan. Hingga kini, penambangan secara tradisional masih tetap dilakukan. Dikenal sebagai daerah penghasil minyak, eksplorasi secara modern yang dilakukan oleh investor asing masih tetap dikerjakan. Saat ini, Bojonegoro masih dikenal dengan kota minyak. Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) menjadi perusahaan besar yang beroperasi di Bojonegoro. Walaupun eksplorasi dilakukan di wilayah Bojonegoro namun penambangan minyak dan gas bumi ini termasuk dalam istilah "Blok Cepu", yaitu aktivitas penambangan yang dilakukan di wilayah Jawa Tengah (Blora), dan Jawa Timur (Bojonegoro dan Tuban). Selain sebagai kota 'minyak', Kabupaten Bojonegoro juga dikenal sebagai kota penghasil 'kayu jati". Sebesar 42,74% dari penggunaan seluruh tanah di Bojonegoro atau 230.706 ha berupa hutan negara yang ditanami kayu jati dan dikelola oleh Perhutani bersama masyarakat setempat. Kemudian peruntukan lahan di Bojonegoro seluas 33,31% berupa lahan persawahan; 19,42% berupa tanah kering, 0,26% berupa lahan perkebunan, dan 6,86% tanah yang digunakan untuk lain-lain. Luasnya areal hutan negara di wilayah Kabupaten Bojonegoro dapat dijumpai di daerah Kecamatan Ngraho, Margomulyo, Kalitidu dan Kedewan. Hutan negara dikelola oleh PT. Perhutani dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan. Luasnya areal hutan negara di Kabupaten Bojonegoro ternyata bisa menciptakan lapangan pekerjaan terutama penduduk yang bisa memanfaatkan limbah kayu jati menjadi cinderamata khas Bojonegoro. Oleh karenanya ketika berkunjung ke Bojonegoro dengan mudah didapati souvenir atau cinderamata yang terbuat dari kayu jati. Secara administratif Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 kecamatan dan 430 desa atau kelurahan. Ke-430 desa ini termasuk dalam kategori desa swasembada tingkat madya. Masing- masing desa dipimpin oleh seorang lurah atau kepala desa yang bertanggungjawab kepada Camat dan Bupati. Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro berdasarkan data statistik BPS (2020) sebesar 1.450.889 orang 35
36 yang terdiri dari 729.989 penduduk laki-laki dan 720.900 penduduk perempuan. Berdasarkan tingkat kecamatan, maka Kecamatan Bojonegoro merupakan kecamatan terpadat dengan jumlah 380,2 jiwa/ km2. Kecamatan Margomulyo merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 18,2 jiwa/km2. Perbedaan yang cukup mencolok diantara kedua kecamatan ini dengan alasan kecamatan Bojonegoro terletak di pusat ibukota kabupaten Bojonegoro, sedangkan Kecamatan Margomulyo merupakan kecamatan yang terletak di ujung barat daya kota Bojonegoro (berjarak 70 km dari kota Bojonegoro) yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Bojonegoro dialiri beberapa sungai. Satu diantaranya adalah Bengawan Solo. Bengawan Solo merupakan sungai yang mengalir dari selatan dan sekaligus menjadi batas alam Provinsi Jawa Tengah, kemudian Bengawan Solo mengalir ke arah timur di sepanjang wilayah utara Kabupaten Bojonegoro. Kondisi alam ini seringkali mengakibatkan Kabupaten Bojonegoro menjadi daerah langganan banjir terutama di musim penghujan. Di sisi lain, di daerah sekitar aliran Bengawan Solo merupakan daerah yang subur dengan sistem pertanian yang ekstensif. Bojonegoro bagian utara ini merupakan daerah dataran rendah yang meliputi sepanjang aliran sungai Bengawan Solo. Bagian selatan Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah dataran tinggi berupa pegunungan kapur, bagian dari pegunungan Kendeng. Sebelah barat laut yang berbatasan dengan Jawa Tengah adalah bagian dari rangkaian Pegunungan Kapur utara, sehingga daerahnya kering dan tandus. Daerah-daerah bagian selatan inilah yang kemudian banyak ditanami pohon jati. Walaupun lahan hutan negara menempati urutan pertama dari sisi luas lahan di Kabupaten Bojonegoro, ternyata penduduk Bojonegoro tidak semuanya menggantungkan pekerjaan di sektor kehutanan. Lapangan usaha yang berkembang di Bojonegoro masih didominasi dari sektor pertanian sebesar 42,53%, perdagangan 17,21%; industri 7,76%, pertambangan 2,58%, dan perhubungan, serta keuangan sekitar 1,75%.
37 Sistem pertanian di Kabupaten Bojonegoro berupa pertanian lahan basah (sawah) dan pertanian lahan padi (oryza sativa), jagung (zeamays), ubikayu (cassava), ubi jalar (sweet potatoes), kedelai (soyabeans), kacang tanah (peanuts), kacang hijau (mungbeans), serta tanaman buah-buahan. Produk perkebunan berupa kapuk randu, kelapa (cocunut), serta tembakau (tobacco). Mayoritas penduduk Bojonegoro beragama Islam. Data BPS 2020 menyebutkan bahwa penduduk muslim Bojonegoro berjumlah 1.440.998 orang (99,31%) selebihnya memeluk agama Kristen/ Protestan 6345 orang (0,44%), Katolik 3038 orang (0,21%), Hindu serta Budha 567 orang (0,04%). Fasilitas sarana keagamaan juga telah tersebar hingga ke pelosok-pelosok desa. Sekitar satu dekade yang lalu, Kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai kabupaten yang 'termiskin' ketiga yang ada di wilayah Jawa Timur (Dinbudpar, 2020: 21). Kondisi tersebut dikarenakan kehidupan ekonomi warga yang mayoritas berasal dari sektor pertanian ternyata tidak bisa diharapkan. Apalagi lahan pertanian Bojonegoro sangat tergantung pada terhadap musim (alam), sehingga jika alam tidak bersahabat bisa menimbulkan bencana (banjir, kekeringan). Sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Bojonegoro berada di seputar aliran Bengawan Solo, sehingga aliran sungai Bengawan Solo sangat diharapkan bagi kelangsungan kehidupan pertanian warga. Di sisi lain, sepanjang aliran Bengawan Solo memberikan harapan yang tinggi kepada masyarakat di sekitarnya karena tanahnya yang subur. Oleh karenanya tidak mustahil bahwa di masa penjajahan Belanda, Bojonegoro menjadi wilayah yang sangat diincar oleh karena hasil buminya. Kondisi sosial-budaya masyarakat Bojonegoro mulai berubah ketika darah ini dipimpin oleh Bupati Suyoto. Melalui kepemimpinannya, Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan ekonomi yang sangat signifi kan, Suyoto menekankan sangat pentingnya keterbukaan terhadap publik, perubahan mindset birokrasi, serta membuka saluran-saluran dialog kepada masyarakat luas. Pelayanan masyarakat menjadi program yang sangat
penting. Melalui program ini masyarakat kemudian merasa 'terayomi' oleh pemimpinnya. B. Masyarakat Samin Desa Margomulyo Dusun Jepang Desa Margomulyo merupakan satu dari enam desa yang berada di Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Informasi dari pemerintahan setempat, Desa Margomulyo dahulu merupakan bagian dari Kecamatan Ngraho. Pada tahun 1992 mengalami pemekaran wilayah menjadi kecamatan tersendiri yakni Kecamatan Margomulyo yang membawahi lima wilayah desa, yaitu Desa Margomulyo, Desa Sumberejo, Desa Kalangan, Desa Geneng, serta Desa Menduri. Untuk Desa Margomulyo ditetapkan juga sebagai ibukota kecamatan. Luas wilayah Desa Margomulyo dari data profi l desa tahun 2020, tercatat 1.332,27 ha yang tersebar di delapan dusun. Dari luas tersebut, terperinci untuk tanah sawah yakni tanah tadah hujan atau sawah rendengan seluas 121,55 ha (9,1%), sawah pasang surut 183,27 ha (13,8%), dan untuk pekarangan dan bangunan 251,55 ha (18,9%). Tanah untuk hutan konservasi 50,00 ha (3,8%), hutan produksi 666,03 ha (50,0%), perkebunan rakyat 55,00 ha (4,1%), fasilitas umum (lapangan dan pemakaman 1,80 ha atau 0,1%), dan tanah untuk fasilitas sosial (masjid, sarana pendidikan, kesehatan, dan sarana sosial seluas 3,07 ha atau 0,2%). Desa Margomulyo terdiri dari delapan dusun, yaitu Dusun Kalimojo, Jerukgulung, Tepus, Jatiroto, Batang, Kaligede, Ngasem, dan Dusun Jepang. Dusun Jepang inilah merupakan lokasi pemukiman komunitas masyarakat Samin dan menjadi lokasi penelitian. Dusun Jepang ini terletak di sebelah Barat laut Desa Margomulyo, kurang lebih jaraknya 4,5 km dari jalan raya, dan 5 km dari ibukota desa atau kecamatan, serta 70 km dari ibukota kabupaten. Batas wilayah Dusun. Masyarakat Samin yang ada sekarang sangatlah berbeda dengan masyarakat samin pada zaman-zaman dahulu. Dimana pada zaman dahulu masyarakat samin sulit untuk berkomunikasi dan terbuka dengan orang luar, pada dewasa ini masyarakat samin sudah mengalami banyak perkembangan 38
39 dan kemajuan, saat ini masyarakat samin sudah mau melaksanakan dan menerima peraturan pemerintah seperti membayar pajak, ikut serta dalam kegiatan pemilu, Pilkada dll. Jepang di sebelah utara berbatasan dengan Dusun Batang, sebelah timur berbatasan dengan Dusun Kaligede, sebelah selatan Dusun Jatiroto, dan barat berbatasan dengan Desa Kalangan (lihat peta Desa Margomulyo). Secara geografi s, lebih dekat dengan Kota Kabupaten Ngawi (kurang lebih 10 km) arah selatan bila di bandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, masyarakat Dusun Jepang khususnya dan masyarakat Desa Margomulyo umumnya lebih sering pergi ke Ngawi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian juga untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (SLTA maupun PT). Perekonomian masyarakat Desa Margomulyo secara umum sangat tergantung kepada jalur perekonomian di kota Ngawi. Luas wilayah Dusun Jepang 74,733 ha atau 5,6% dari luas Desa Margomulyo. Dari luas tersebut menurut kepala Dusun Jepang menyatakan bahwa seluas 5,250 ha (7,0%) untuk sawah, 30,225 ha (40,5%) berupa tegalan, dan 39,258 ha (52,5%) untuk pekarangan. Dengan demikian kondisi tanah yang berada di Dusun Jepang lebih dari separohnya untuk pemukiman. Dusun Jepang dikelilingi oleh hutan jati milik perhutani, terpisah dari dusun yang lain, dan memiliki topografi 95% datar sampai berbukit, dan 5% berbukit sampai bergunung. Dusun Jepang masuk dalam satu RW (RW 5) dan terbagi dalam dua RT; yakni RT 01 dan RT 02. Akses menuju Dusun Jepang ini cukup mudah, meskipun tidak terdapat sarana angkutan umum yang masuk, dan satu-satunya transportasi umum menuju Dusun Jepang adalah naik ojek. Berkaitan dengan sarana dan prasarana terutama jalan dapat dikatakan sudah baik. Kondisi jalan yang menghubungkan dusun tersebut sudah beraspal walaupun kondisi sudah rusak, sebagian di konblok atau paving, bahkan ada juga yang masih makadam dan tanah, sehingga waktu musim hujan jalan tanah ini kondisinyabecek dan licin. Jenis tanah Desa
Margomulyo termasuk tanah kapur berwarna putih kecoklatan (aluvial), masyarakat setempat mengatakan tanah "krapak/kapur". Ciri tanah tersebut menjadi lekat seperti lem jika kena air. Kondisi struktur tanah yang demikian ini menurut PPL Margomulyo kurang menguntungkan untuk lahan pertanian. Foto 1: Kanan jalan konblok atau paving dan kiri macadam yang berada di Dusun Jepang Air yang merupakan sumber penghidupan masyarakat memiliki prasarana dan sarana cukup memadai. Dari informasi kepala dusun terdapat sumur bor yang berjumlah 38 buah, sumur gali 10 buah, bak penampungan air, dan MCK, semua kondisi permanen. Selain itu, terdapat 4 buah sumber mata air, masyarakat menamakannya sendhang atau belik dan sumber mata airnya tidak pernah kering walaupun di musim kemarau. Nama-nama sendhang atau belik yang ada sesuai munculnya sumber mata air, seperti sendhang Jalin, Serut, Blimbing, dan Sendhang mbah Dukun. Oleh masyarakat, sendhang atau belik ini dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, dan memasak. Pada setiap acara tradisi bersih dusun atau nyadran, sendhang ini selalu dibersihkan secara gotong royong. Dusun Jepang dialiri oleh dua sungai yang airnya cukup lancar, yakni Sungai Kaligede dan Tepus. Perhatian pemerintah di masa Bupati Drs. H.M. Atlan telah memberi bantuan berupa pembuatan bendungan atau cek dam di Sungai Tepus, yang digunakan untuk pengairan lahan sawah pertanian penduduk setempat. Akan tetapi saat ini bendungan atau cek dam tersebut kondisinya sudah tidak berfungsi karena jebol (rusak). 40
Foto 2: Tanaman padi dan kondisi bendungan atau cek dam jebol yang berada di Dusun Jepang Foto 3: Masyarakat Dusun Jepang memanfaatkan air sungai Kaligede untuk mandi dan mencuci Selain Sungai Tepus, ada juga anak sungai satu di antaranya adalah sungai Kaligede, yang memisahkan lahan dan perkampungan yang berada di Dusun Jepang. Dasar sungai terdiri dari bebatuan kapak/ padas/kapur dan kerikil. Airnya cukup jernih di musim kemarau, akan tetapi akan berubah kuning kemerah-merahan atau putih kecoklatan di musim hujan karena bercampur dengan lumpur. Sungai ini difungsikan oleh masyarakat untuk mengairi sawah basah (loh) dan juga digunakan untuk mandi, mencuci bagi masyarakat sekitar sungai. Hasil observasi pola pemukiman masyarakat Dusun Jepang termasuk komunitas Samin adalah bervariasi, yakni memanjang, terpusat dan tersebar. Hal ini karena Dusun Jepang memiliki topografi bergelombang atau kasar dan merupakan daerah kapur, sehingga pola pemukiman menyesuaikan topografi dan ketersediaan sumber daya alam wilayah setempat. Pada umumnya, terlihat adanya pola pemukiman terpusat. Pola permukiman penduduk merupakan satu dari sekian aspek penyesuaian atau mengikuti keadaan topografi setempat. 41
Foto 4: Kondisi rumah dan pola pemukiman berderet menghadap jalan dan unit rumah yang berada di tengah atau dalam, dengan tanaman yang berada di sekelilingnya Pola pemukiman tipe yang ada adalah mengelompok atau memusat membentuk unit-unit yang kecil mengitari mata air dan tanah yang subur. Walaupun mengelompok, namun komunitas masyarakat Samin membaur tidak mengasingkan diri dengan masyarakat Dusun Jepang yang lain. Terdapat juga pola pemukiman memanjang (linier), yang berada di sebelah kanan kiri jalan. Pola ini terbentuk secara alami untuk mendekati sarana transportasi. Kemudian terdapat pula pola pemukiman tersebar dengan mencari daerah yang memiliki kondisi air yang baik. Adapun tipe rumah pada komunitas Samin seperti masyarakat suku Jawa pada umumnya, yakni tipe limasan, kampung, dan srotong. Pada umumnya tipe rumah yang ada di Dusun Jepang dan komunitas masyarakat Samin adalah tipe srotong. Rumah tipe ini pada bagian luar wuwung ada gimbal-nya. Rumah yang ada pada umumnya memiliki lahan pekarangan atau kebun disekitar rumah. Kebun tersebut ditanami jenis tanaman yang dapat menambah kebutuhan rumah tangga, misalnya jagung atau gandum, kacang, lombok/cabe, sayuran, dan singkong. Pada umumnya rumah tempat tinggal penduduk bersifat semi permanen. Hal ini dapat dilihat pada atap yang terbuat dari genteng, sedangkan kerangka dan dinding rumah terbuat dari kayu, terutama kayu jati. 42 tetap
Sangat jarang masyarakat Dusun Jepang membangun rumah permanen atau berdinding dari bahan batu, bata maupun semen Foto 5: Kanan rumah tradisional masyarakat di Dusun Jepang dengan tipe limasan dan kiri tipe srotong yang ditunjukkan dengan adanya wuwung ada gimbal Penataan ruang juga sangat sederhana dan masih tradisional, terdiri dari ruang tamu yang cukup luas, kamar tidur, dan dapur. Mereka membagi rumahnya menjadi tiga bagian, yakni bagian depan (bale), tengah, dan belakang. Bagian depan difungsikan sebagai tempat mene rima tamu dan kegiatan sosial. Bagian tengah digunakan untuk keluarga berkumpul, tempat tidur, sedangkan ruang bagian belakang untuk barang-barang berharga dan ada juga untuk tempat tidur. Untuk kamar mandi dan sumur terletak di belakang rumah, namun ada yang di luar rumah depan atau belakang, dan biasanya digunakan oleh beberapa keluarga. Selain itu, kandang ternak berada di luar di samping rumah yang masih dekat rumah induk. Foto 6: Kandang ternak berada di samping rumah yang masih bergabung dengan rumah induk 43
44 C. Pandangan Hidup Masyarakat Samin Seperti yang telah diungkapkan oleh Mbah Hardjo Kardi, bahwa pandangan dan ajaran hidup bagi masyarakat Samin sesungguhnya berhubungan dengan aturan-aturan yang menyangkut hidup bermasyarakat setiap hari. Boleh dikatakan hubungan antarmanusia di masyarakat menjadi esensi yang sangat penting. Hal ini tercermin dengan adanya hukum yang mengatur perilaku masyarakat Samin dalam bentuk ketiga angger-angger yaitu: (1) angger-angger pengucap (hukum ucapan); (2) angger-angger pertikel (hukum perilaku); dan (3) angger-angger lakunana (hukum pelaksanaan). Jadi jika diartikan secara rinci bahwa semua ucapan, perilaku dan pelaksanaan atau tindakan masyarakat Samin telah diatur oleh aturan yang telah disepakati berdasarkan ajaran yang tetap dijunjung dan dipertahankan hingga saat kini. Lebih lanjut dikatakan Mbah Hardjo Kardi, bila ketiga hukum yang ada tersebut dijabarkan, maka hukum pertama menyebutkan bahwa menjadi masyarakat Samin itu jangan srei, dengki, dahwen, nyolong mbedog, artinya jadi masyarakat Samin itu jangan senang iri hati, mengaku sesuatu yang bukan miliknya, jangan senang mencuri barang yang bukan miliknya. Kalau berbicara jangan waton omong (jangan asal omong), yen omong nganggo waton (kalau omong harus yang benar). Hukum kedua dikatakan bahwa pengucap saka lima bundhelane lan pangucap saka sanga bundhelane ana pitu, artinya bahwa semua perilaku dan tindak tanduk manusia itu yang diingat adalah hati-hati berucap, jangan menyakiti orang lain. Menurut informan, maksud kalimat pengucap sala lima bundhelane ana pitu lan pangucap saka sanga bundhelane ana pitu sesungguhnya merupakan keharusan untuk senantiasa menjaga tutur kata (perkataan). Adapun makna dari angka-angka tersebut adalah (a) angka lima berarti jumlah panca indera manusia yang meliputi indera penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan pengucap, (b) Angka sembilan bermakna sembilan jumlah lubang dalam diri manusia yang terdiri dari dua lubang di mata, dua lubang di telinga, dua lubang di hidung, dan (c) Angka
tujuh berarti lubang manusia bagian atas atau kepala, yakni dua lubang di mata, dua lubang di telinga, dua lubang di hidung, dan satu lubang di mulut. Hukum ketiga dikatakan lakonana sabar, trokal sabare dieling-eling, trokale dilakoni, artinya bahwa di setiap saat yang harus dikedepankan oleh komunitas masyarakat Samin adalah kesabaran, namun harus tetap terus rajin bekerja (trokal). Selain itu, wong urip ana alam donyo kuwi kudu duweni lima tujuan: demen, becik, rukun, seger, lan waras. Artinya, orang hidup di dunia harus memiliki lima tujuan, yaitu senang atau bahagia, baik, rukun, seger, dan sehat. Adapun lima prinsip tujuan orang hidup di dunia tersebut diungkapkan lebih lanjut oleh informan Mbah Hardjo Kardi sebagai tokoh Samin sebagai berikut: "Demen sanepane saka tembung seneng, naging yen seneng durung mesti demen, nanging yen demen mesti seneng. Contone, nedheng lumaku neng ndalan ana dhuwit kecer, kanggone sing nemu bagjo, ning kanggone sing kelangan getun (gelo). Becik sanepane saka tembung apik, nanging yen apik durung mesti becik, ning becik mesti apik. Contone, njupuk hake leliyan kanggone sing entuk apik, ning kanggone sing duwe nak dijupuk mesti gelo. Mulo njupuk hak leliyan iku ora becik. Rukun sanepane kaya wong kang lagi jejagongan kumpul-kumpul iku mesti rukun, nanging yen kumpule ngrembug bebere dhewe iku ora rukun, kayadene kumpule wong main, mestine duwe sifat kapan aku bisa ngalahake mungsuhe. Mulo wong kang kaya mengkono ora rukun. Seer sanepane saka tembung enak, nanging yen enak durung mesti seger, ning yen seger mesti enak. Contone, kaya dene wong lumaku ing wanci awan, lumaku turut ana papan pesawahan lan pategalan, ning kono ana tanduran kang kemala mangsa. Rumangsa yen weteng lagi luwe utawa kudu ngombe, terus jupuk tanduran mau. Kanggone kang njupuk enak, ning kanggone wong si duwe tanduran mestine yo ora lila. Waras sanepane saka tembung ora lara, nanging yen ora lara durung mesti waras, ning yen waras mesti ora lara. Contone, kaya dene wong kang nedhang tukar padu marang sapa wae sedengo bener mungguhe dhewekne. Nanging yen wong mau ora gelem ngalah tembung sak kecap marang sapa wae iku ugo kalebu wong kang ora waras. Mula giyare kaki Samin Surosentika, wong apik yen gelem ngalah, paganan sak cokotan, tembung sak kecap, pagaweyan (pendamelan) sak nyekan. Mulo wong urip ora diparengno menang-menangan amarga kabeh mau murih kanggo njaga katentraman lan keayeman". 45
46 Di sisi lain jika dikaitkan dengan arti kata Samin yang diartikan dengan istilah sami-sami amin, dari konsep itu dijelaskan bahwa semua warga masyarakat Samin harus bersama-sama menyatu dalam satu ajaran yang sama. Di sini terlihat bahwa unsur kebersamaan, satu, menyatu, persatuan menjadi kunci utama bagi masyarakat Samin untuk menjalani hidup. Oleh karena itu, bagi masyarakat Samin semua orang dianggap seperti saudara, sedulur, sehingga muncul konsep bahwa duweku yo duwekmu; duwekmu yo duweku, (miliku juga milikmu; milikmu juga miliku). Masyarakat Samin tidak membedakan latar belakang seseorang baik dari jabatan, pangkat, kekayaan, dan semua dianggap saudara. Sebagaimana juga disampaikan oleh Larasati (2011:344), bahwa di kalangan Samin Kudus, tidak boleh nyiyo marang sepadha, bejok reyot iku dulure, waton manungsa tur gelem di ndaku sedulur. Artinya, orang pantang berbuat nista terhadap sesama penghuni alam, tidak boleh menyia-nyiakan orang lain, cacat seperti apapun asalkan manusia adalah saudara jika mau dijadikan sebagai saudara. Konsep saudara, sedulur, yang diharapkan selalu menyatu, persatuan itu oleh Mbah Hardjo Kardi seringkali diucapkan dengan istilah sak padha padha, semuanya bisa diatasi dengan bergotong-royong asalkan rukun, guyub, dan saling menolong. Sifat saling kebersamaan, bergotong royong terwujud dalam beberapa kegiatan kemasyarakat, seperti membangun rumah, melaksanakan pekerjaan program bantuan, mengadakan hajatan dan kegiatan kegiatan kemasyarakatan (nyadran atau sadranan). Konsep memaknai terhadap sesama manusia tercermin dari adat tradisi nyadran atau sadranan yang dilakukan oleh setiap warga di Dusun Jepang, baik warga masyarakat Samin atau bukan. Ketika adat sadranan setiap Senin Pon setelah panen raya, warga Dusun Jepang menyelenggarakan ritual sadranan atau bersih dusun. Ritual ini bertujuan sebagai bentuk rasa syukur warga karena telah mengalami panen raya atas tanaman yang telah ditanam selama ini. Ritual ini juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada 'ibu bumi", 'ibu pertiwi' yang telah memberikan kesejahteraan bagi warga Samin.
47 Saat hari sadranan atau bersih dusun berlangsung, setiap rumah warga menerima kedatangan para tamu untuk berkunjung ke rumah dan tanpa membedakan siapa pun yang berkunjung. Pemilik rumah menyediakan makanan khas tradisional Desa Margomulyo yang terbuat dari hasil bumi, seperti ketela pohong/singkong (menyok), maupun jagung. Makanan tersebut antara lain berupa tiwul, lemet, utri, gatot, jadah, gethuk, tape, timus, jemblem. Suasana desa saat itu sangat ramai, layaknya hari Raya Idul Fitri, karena sesama warga baik Samin atau bukan saling berkunjung terutama teman, kenalan, dan keluarga dari luar Dusun Jepang. Foto 7: Putri Mbah Hardjo Kardi mengolah singkong untuk dibuat berbagai jenis makanan Menurut pemikiran masyarakat Samin, bahwa terjadinya perselisihan yang sering terjadi di masyarakat dewasa ini, karena tidak adanya kesepahaman tentang sikap dan sifat manusia. Kadangkala seseorang mudah sekali berbicara, asal bicara tanpa memperhitungkan akibat yang diakibatkan. Manusia sekarang seringkali tidak konsisten dengan ucapannya, tidak jujur, jika pemimpin tidak bijak tidak bisa berbuat adil, semena-mena dan sebagainya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi kesemrawutan yang terjadi di masyarakat saat ini, karena saling berebut sesuatu yang bukan miliknya, bukan haknya. Manusia seringkali tidak jujur, tidak adil, sehingga menimbulkan rasa kecemburuan sosial, kedengkian, keiri-hatian dan sebagainya. Penghormatan warga masyarakat Samin terhadap sesama manusia juga tercermin dari konsep yang sering dikatakan oleh Mbah Hadjo Kardi dengan sakpadha
padha. Artinya bahwa kepada sesama manusia jangan membeda-bedakan atau istilahnya ".. ojo mbeda sepadha, ojo miring sepadha, elingo marang sepadha" (jangan membedakan sesama, jangan miring (negatif) kepada sesama, ingatlah kepada sesama). Konsep ini sangat penting diterapkan kepada semua orang, apalagi bagi seorang pemimpin. Hasil penelitian (obsevasi dan wawancara) diperoleh bahwa ternyata warga masyarakat Samin di Dusun Jepang, merupakan warga masyarakat Samin yang telah mengalami 'keterbukaan'. Artinya selain akses menuju wilayah ini sangat mudah, warga masyarakat pun juga telah menggunakan "produk-produk modern" setiap harinya. Barang-barang modern itu di antaranya sepeda motor, mobil, laptop atau komputer, mesin cuci, traktor, televisi, dan sebagainya. Dikenalnya peralatan tersebut tentu menjadikan pandangan warga masyarakat Samin lebih terbuka dengan masyarakat di luar Samin. Mereka menjadi lebih terbuka, mampu dan mau menerima perubahan dari luar dan sangat bertoleransi kepada masyarakat di luar Samin. Tingkat keterbukaan mereka semakin tinggi juga dengan adanya berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang diadakan oleh seluruh warga Dusun Jepang (warga masyarakat Samin dan non Samin). Kegiatan kemasyarakatan tersebut diantaranya: arisan warga; perkumpulan kelompok tani ternak; musyawarah desa; hajadan warga, gotong royong; dan kegiatan berkesenian di balai budaya. Proses keterbukaan itu terjadi karena warga masyarakat Samin merasa membutuhkan interaksi dengan warga di luar Samin, selain mereka juga sangat menghargai dan menghormati sesama manusia. Warga masyarakat Samin Dusun Jepang juga merasa tidak bisa hidup terpencil, mengisolasi diri dengan warga lain. Bagaimana pun juga warga masyarakat Samin Dusun Jepang juga merasa bagian dari warga negara Indonesia secara umum. Sebagai bagian dari warga negara ternyata 'membuka diri kepada warga lain karena: tuntutan jaman; masyarakat Samin semakin berkembang; peran Hardjo Kardi sebagai tokoh Samin. 48
49 Tuntutan zaman ternyata tidak bisa dielakkan oleh warga masyarakat Samin. Sejak masuknya listrik di Dusun Jepang pada tahun 1999 sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Samin sehari-hari. Mereka menggunakan listrik sebagai penerangan rumah, otomatis mereka mulai menggunakan peralatan rumah tangga yang elektronik. Pengaruh terbesar adalah hadirnya televisi di setiap rumah tangga warga masyarakat Samin. Melalui tayangan televisi, baik berupa pemberitaan, hiburan dan sebagainya membuka wawasan warga masyarakat Samin terhadap lingkungan di luar Samin termasuk berinteraksi dengan warga di luar Samin. Seiring berjalannya waktu, sangat alamiah pula bahwa masyarakat Samin semakin berkembang. Hal ini dilakukan dengan semakin dewasa anak-anak Samin kemudian menikah, bahkan ada beberapa keluarga yang menikah dengan orang di luar Samin. Menerima keterbukaan juga tidak terlepas dengan peran Mbah Hardjo Kardi yang seringkali menerima tamu dari luar Samin, baik dari aparat pemerintah, birokrat, peneliti, media, wartawan dan sebagainya. Setelah mengadakan wawancara dan beberapa hari tinggal di kediamannya, ternyata pemikiran Hardjo Kardi dikatakan modern. Ia selalu mengikuti perkembangan sosial-politik yang terjadi di tanah air. Kondisi sosial-politik ini selalu dikuti Mbah Hardjo Kardi dari televisi setiap sore. Pembicaraan dengan 'tamu-tamu' yang hadir pun selalu bisa diikuti oleh Mbah Hardjo Kardi. Kehadiran tamu-tamu tersebut tentu saja mempengaruhi terhadap pola pikir warga Samin yang lainnya. Peran Mbah Hardjo Kardi sebagai sesepuh masyarakat Samin sekaligus sebagai tokoh 'informal' telah diungkap di bagian subbab sebelumnya. Masyarakat Samin Dusun Jepang berdasarkan dari informasi kepala dusun saat penelitian tahun 2020 tercatat ada 787 orang, yang terdiri dari 383 orang (48,7%) perempuan dan 404 orang (51,3%) laki-laki. Dengan demikian jumlah penduduk laki-laki lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk yang ada tersebut tersebar di dua RT, yang terperinci di RT 01 dengan jumlah penduduk 422 orang (53,6%),
yang terdiri dari penduduk perempuan 214 orang (27,2%) dan penduduk laki- laki 208 orang (26,4%). Sedangkan RT 02 memiliki jumlah penduduk 365 orang (46,4%), perempuan 169 orang (21,5%) dan laki-laki 196 orang (24,9%). Untuk jumlah kepala keluarga tercatat ada 230 KK, 47 KK (20,4%) di antaranya komunitas masyarakat Samin atau ada sebanyak 222 orang (28,2%) yang tersebar ke dalam dua RT, RT 01 ada 116 KK (25 KK/21,6% komunitas masyarakat Samin) dan RT 02 ada 114 KK (22 KK/19,3% masyarakat Samin). Secara rinci bisa dilihat pada komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Dusun Jepang sebagai berikut. Tabel 3.1. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Dusun Jepang, Tahun 2019 Umur 0-4 Penduduk Perempuan 15 Penduduk Laki-laki 20 Jumlah 35 % 4,4 5-9 25 27 52 6,6 10-14 34 32 66 8,4 15-19 46 55 101 12,8 20-24 36 40 76 9,7 25-29 21 25 46 5,8 30-34 37 38 75 9,5 35-39 42 41 83 10,5 40-44 30 13 43 5,6 45-49 38 44 82 10,4 50-54 17 21 38 4,8 55-59 18 22 40 5,1 60 lebih 24 26 50 6,4 Jumlah 383 (48,7%) 404 (51,3%) 787 100,0 Sumber: Data Ketua RT 1 dan 2 Dusun Jepang, tahun 2019 50
51 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jumlah penduduk usia kerja, beban tanggungan keluarga, dan struktur penduduk. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan juga sebagai indikator mengenai kemungkinan perubahan penduduk dari waktu mendatang. Selain itu, menggambarkan adanya penduduk dalam usia produktif atau usia kerja (15-65 th), tidak produktif (65 th lebih), dan belum produktif (0-14 th). Berdasarkan hal tersebut, maka di Dusun Jepang sebagian besar penduduknya termasuk dalam kelompok dan kategori usia produktif yakni sebanyak 584 orang atau 74,2%. Kemudian usia belum dan sudah tidak produktif sebanyak 203 orang atau 25,8%. Penduduk usia pruduktif lebih banyak dibandingkan yang belum dan sudah tidak produktif, hal ini memungkinkan untuk melakukan mobilitas keluar daerah karena orang muda cenderung memiliki keinginan yang kuat untuk mencari ilmu dan pengalaman yang lebih luas. Apabila melihat struktur tersebut, maka beban tanggungan di daerah penelitian sebesar 34,8%, yang berarti dalam setiap 100 orang penduduk menanggung beban 35 orang. Beban tersebut termasuk kategori rendah atau beban tanggungan warga masyarakat Dusun Jepang tidak berat. Hal ini sesuai yang disampaikan informan (Iswanto, Sekretaris Desa Margomulyo), bahwa tingkat ekonomi masyarakat di Dusun Jepang termasuk komunitas masyarakat Samin sudah mapan atau rata-rata cukup baik atau sejahtera. Hal ini karena memiliki semangat kerja yakni sebagai petani ulet juga memelihara ternak. Selain itu, dalam kurun waktu tahun 2012-2020 ada berbagai bantuan yang bersifat material, sehingga membantu dalam kehidupan masyarakatnya. Banyaknya penduduk di Dusun Jepang yang tergolong kategori usia produktif, tentu memerlukan suatu lapangan pekerjaan atau memiliki mata pencaharian. Mata pencaharian adalah merupakan suatu aktivitas untuk mempertahankan hidupnya. Selain itu, di dalam suatu wilayah dapat mencerminkan keadaan perekonomian. Berkaitan hal tersebut, di Dusun Jepang mata pencaharian penduduk cukup bervariasi, begitu juga komunitas masyarakat Samin saat ini telah terjadi perubahan di dalam pemilihan mata
pencaharian. Dulu mereka hanya mengandalkan dalam bidang pertanian atau sebagai tani, sekarang sudah banyak masyarakat yang memiliki mata pencaharian di luar pertanian, seperti pedagang, membuka warung, PNS, dan bekerja di pabrik atau industri. Akan tetapi bidang pertanian tetap sebagai pekerjaan pokoknya. Berdasarkan data dan informasi dari kamituwo atau Kepala Dusun Jepang Kec. Margomulyo (Sukijan), bahwa mata pencaharian masyarakat di Dusun Jepang pada umumnya adalah sebagai petani, baik petani pemilik (55,7%) maupun buruh tani (11,9%). Selanjutnya diikuti peternak (25,9%), sebagai tukang kayu sebanyak 0,9%, PNS, TNI/POLRI (0,7%), industri/ anyaman (3,7%), swasta (0,5%), dan bermata pencaharian sebagai pedagang ada 0,7%, secara rinci lihat tabel berikut. Tabel 3.2. Komposisi Penduduk Menurut Matapencaharian di Dusun Jepang, Tahun 2019 No Mata pencaharian Jumlah % 1 Petani 314 55,7 2 Buruh 67 11,9 3 Tukang 5 0,9 4 Peternak 146 25,9 5 Pedagang 4 0,7 6 Industri/anyaman 21 3,7 7 Swasta 3 0.5 8 PNS/ABRI/POLRI 4 0,7 Jumlah 564 100,0 Sumber: Data Ketua RT 1 dan 2 Dusun Jepang, tahun 2019 Menurut pengakuan informan masyarakat Samin, pada umumnya petani di sini bukan menggarap lahan milik sendiri tetapi tanah milik perhutani. Istilah setempat adalah baon, magersari, dan ada juga yang mengatakan pesanggem. Jadi, para petani ini memiliki ketergantungan yang tinggi dengan perhutani. Menurut informan, baon adalah lahan perhutani atau 52
tanah milik negara yang dipinjamkan kepada masyarakat untuk dikelola oleh masyarakat sekitar hutan, serta digunakan untuk pemberdayaan lahan. Upaya yang dilakukan oleh mereka adalah mengandalkan sistem tumpangsari. Besarnya masyarakat Dusun Jepang yang juga memiliki sampingan hewan ternak terutama sapi dan kambing, menurut informan bahwa kebiasaan memiliki hewan ternak selain kotorannya dibuat pupuk kandang juga sebagai tabungan bila sewaktu-waktu membutuhkan, seperti di saat musim kemarau atau paceklik. Selain hal tersebut, kebiasaan masyarakat Dusun Jepang bertani serta memelihara ternak, karena pakan ternak sangat mudah didapatkan yakni bisa diperoleh dari tanamannya sendiri dan bisa mencari di sekitar hutan. Data kependudukan Dusun Jepang yang lainnya dilihat dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah pengertian sesuai yang tercantum dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003: pasal 13, yaitu jenjang pendidikan formal yang ditempuh oleh seorang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Berdasarkan data catatan dari kepala dusun, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal masyarakat Dusun Jepang relatif rendah. Hal tersebut karena jumlah penduduk yang tidak sekolah sebesar 28,8%. Hampir separuh (48%) menamatkan pendidikan sekolah dasar (SD), 9,7% menamatkan setingkat SLTP, 4,6% tamat SLTA, dan hanya sebagian kecil (0,5%) penduduk Dusun Jepang yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai di tingkat perguruan tinggi. Namun, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan, masyarakat Dusun Jepang mendapat pendidikan non formal (kursus-kursus atau pembinaan) dari instansi setempat, seperti dari bidang pertanian, agama, maupun industri kerajinan. Berdasarkan data, dapat dikatakan bahwa penduduk Dusun Jepang sebagian besar atau mayoritas jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD. Hal ini karena sarana dan prasarana pendidikan yang ada hanya TK dan SD. Menurut informasi dari seorang guru, Sekolah Dasar di Dusun Jepang sudah ada semenjak tahun 1960-an,yang bertempat di rumah penduduk dan masih bersifat sementara. Guru juga dari penduduk setempat secara sukarela/gotong 53
royong dan bila ujian diikutkan ke SD N Desa Sumberejo, Kecamatan Margomulyo. Pada tahun 1973 SDN II Desa Margomulyo yang bertempat di Dusun Jepang berdiri dan secara fisik juga sudah permanen. Kemudian pada tahun 2019 mendapat bantuan untuk renovasi dari pemerintah. Untuk sarana dan prasarana sekolah TK baru dibangun. Tabel 3.3. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Dusun Jepang, Tahun 2019 No Tingkat Pendidikan Jumlah % 1 Tidak sekolah 227 28,8 2 Belum sekolah 66 8,4 3 Tamat SD 378 48,0 4 Tamat SLTP 76 9,7 5 Tamat SLTA 36 4,6 6 PT 4 0,5 Jumlah 787 100,0 Sumber: Data Ketua RT 1 dan 2 Dusun Jepang, tahun 2019 Besarnya masyarakat Dusun Jepang yang hanya menamatkan jenjang pendidikan SD, faktor penyebabnya adalah ada yang menyatakan karena masalah ekonomi, yakni kurangnya atau ketiadaan dana. Hal ini karena untuk ke tingkat SLTP ke atas harus pergi ke luar dusun yakni di Kecamatan Margomulyo, Kecamatan Ngraho, bahkan hingga ke Kabupaten Ngawi, sehingga memerlukan fasilitas atau sarana transportasi seperti harus menggunakan sepeda atau sepeda motor (menambah biaya). Pada tahun 2016 pendidikan setingkat SLTA hanya ada di ibukota kecamatan, itupun berupa SMK, sehingga pada tahun 2019 sekolah tersebut baru bisa meluluskan siswanya. Sebetulnya rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Dusun Jepang juga tidak berbeda jauh dengan keadaan dusun-dusun atau desa-desa yang berada di Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo. Ini ditunjukkannya 54
secara keseluruhan tingkat pendidikan di Desa Margomulyo mayoritas hanya berpendidikan Sekolah Dasar, dari data desa sebesar 3.658 orang (59,5%)dari jumlah penduduk 5.471 orang (Data Kecamatan Margomulyo, 2019). Foto 8: Sarana pendidikan SD, TK, PAUD satu-satunya di Dusun Jepang Foto 9: Siswa SDN II Desa Margomulyo yang berada di Dusun Jepang saat belajar di ruang darurat karena gedung sedang direnovasi Tersedianya sarana pendidikan tersebut bagi masyarakat Samin, telah menumbuhkan kesadaran penduduk untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga akan meningkatkan pengetahuan bagi Samin dan masyarakat Dusun Jepang umumnya. Masyarakat Dusun Jepang juga telah mengerti arti pentingnya pendidikan untuk bekal masa depan mereka kelak. Dan ini diperlihatkan oleh tingginya pendidikan yang mereka tempuh walaupun sebagian besar (48%) masyarakat hanya menamatkan Sekolah Dasar. Menurut informan, namun tidak demikian halnya dengan masyarakat komunitas masyarakat Samin dulu, tidak terlalu 55
mementingkan pendidikan formal. Jadi anak-anak yang terpenting bisa baca tulis, dan berhitung. Apalagi anak perempuan tidak perlu sekolah "tinggi", daripada sekolah tinggi lebih baik membantu orangtua membantu dalam mengolah pertanian/bertani. Namun untuk sekarang tidak menjadikan halangan bagi komunitas Samin untuk bersekolah, menurut Mbah Hardjo Kardi, dalam hal ini tujuan orangtua komunitas masyarakat Samin menyekolahkan anaknya bukan hanya untuk menuntut ilmu, akan tetapi demi kerukunan dan tenggang rasa, dan ikut berpartisipasi dalam program pemerintah. Masih menurut informan Mbah Hardjo Kardi, bagi anak-anak selain menuntut ilmu diutamakan juga adalah belajar budaya leluhurnya melalui kedua orangtuanya (sinau marang bapa lan biyunge). Diharapkan kelak menjadi petani yang ulet, baik, dan jujur tidak nggeroi. Data demografis Dusun Jepang lainnya yang perlu diuraikan juga adalah masalah agama. Perlu diketahui agama yang dianut oleh seluruh masyarakat Dusun Jepang dari data catatan kepala dusun (787 orang) adalah menganut agama Islam. Besarnya masyarakat yang menganut agama Islam, karena tersedianya prasarana dan tokoh agama/mubaligh (Muhammad Miran lulusan dari Pondok Pesantren Pabelan Magelang). Prasarana (langgar) dibangun tahun 1989 kemudian menjadi masjid tahun 1993 yang diberi nama Masjid Al-Huda, dan tahun 2014 ada bangunan tambahan yakni serambi. Serambi ini biasa digunakan untuk kegiatan masyarakat atau generasi muda berkaitan dengan keagamaan. Secara intensif setiap hari Senin sampai Kamis sore pukul 02.00 atau 14.00 hingga 04.00 atau 16.00 untuk kegiatan anak-anak mengaji dan pengetahuan agama dengan bimbingan Ibu Hartinah dan Ibu Miran/ Maslakhah. Namun demikian, komunitas masyarakat Samin mempunyai kepercayaan tersendiri, yakni Agama Adam. Informasi dari selaku ketua adat Samin (Mbah Hardjo Kardi) Agama Adam adalah agama kawitan dan ini dijadikan dasar pokok dalam hidupnya. Dalam ajaran masyarakat Samin (Agama Adam) memiliki fi losofi yang sangat penting, yakni agama iku gaman, gaman lanang, adam pangucape, dam damele rabi. Maksudnya agama iku gaman adalah senjata, gaman lanang adalah senjata laki-laki, adam pangucape bermakna ketika seseorang hendak melakukan persetubuhan harus dimulai dengan "jawab" pada waktu perkawinan, dan damele rabi adalah bahasa dan alat kelamin laki-laki yang kemudian sebagai alat melakukan hubungan antar manusia (laki dan perempuan). 56
Namun, mengingat agama tersebut tidak diakui sebagai agama formal oleh pemerintah, maka komunitas masyarakat Samin akhirnya mengisi Islam dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Walaupun ada juga informan yang menyampaikan alasan identitas agama bukan hal prinsip dan orangtua juga membebaskan anak-anaknya memilih agama di KTP, termasuk tidak mengisi sekalipun. Foto 10: Masjid Al-Huda RT 01 dan masjid di RT 02 sedang dibangun yang berada di Dusun Jepang Hasil observasi menunjukkan bahwa budaya, tradisi atau adat istiadat yang hingga sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Samin Dusun Jepang secara umum adalah budaya tradisi kelahiran, perkawinan, kematian, dan selametan-selametan. Dalam acara selametan ini mereka mengacu pada budaya tradisi Jawa atau Islam Jawa. Melihat dari budaya tradisi tersebut, di Dusun Jepang tidak ditemukan ritual 'asli' yang benar-benar hasil ciptaan dalam ajaran Samin. Hanya saja terdapat muatan ajaran dan budaya dari masyarakat Samin (ajaran Samin). Budaya Samin yang hingga saat ini tetap lestari dan masih menjadi daya tarik tersendiri adalah adat perkawinan. Berikut tradisi atau adat istiadat masyarakat Samin yang ada di Dusun Jepang. 57
1. Tradisi Kelahiran Seperti halnya pada masyarakat Jawa, bahwa masyarakat Samin juga melaksanakan tradisi kelahiran. Namun dalam prosesinya sangat sederhana, hal ini disampaikan oleh sesepuh Samin yakni Mbah Hardjo kardi bahwa bayi atau anak yang baru lahir sudah membawa jeneng atau nama sendiri-sendiri. Menurutnya jeneng yang dibawa ada dua, yaitu jeneng lanang atau nama laki-laki dan jeneng wedhok atau nama perempuan. Ketika bayi lahir menangis cenger, itu menandakan sudah ada roh (jiwa, sukma, umur), artinya si jabang bayi telah mendapatkan tempat ngeger atau mengabdikan hidup. Selain itu dalam menanam ari-ari, dalam penanam dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini karena kepercayaan mereka berimplikasi pada kelangsungan dan kelancaran si anak kelak. Jika laki-laki ari-ari ditanam di dalam rumah, dengan maksud agar si anak nantinya bisa membantu kerja dan usaha orangtua dengan lancar. Untuk ari-ari perempuan ditanam di luar rumah, dengan harapan agar si anak nantinya cepat memperoleh jodoh. Setelah bayi lahir, masyarakat melaksanakan tradisi brokohan atau selamatan bakdo lahiran, sepasar atau sapeken (selamatan hari kelima), brokohan selapanan atau 35 hari setelah kelahiran yang dihitung berdasarkan hari pasaran. Kemudian brokohan tiga lapan, tujuh lapan, dan tahunan. Namun demikian menurut ibu RT 02 Kartini, sekarang tradisi brokohan setelah lahiran tersebut sudah berubah. Sekarang yang dilaksanakan adalah tradisi brokohan bakdho lahir, sapeken/sepasar, dan brokohan selapanan. Hanya saja yang brokohan tahunan sekarang ada yang melakukan dengan istilahnya ulang tahun. Namun, untuk tradisi tingkeban atau selamatan kehamilan tujuh bulan yang tadinya komunitas masyarakat Samin tidak melaksanakan, akan tetapi saat ini komunitas Samin di Dusun Jepang ada yang melakukan tradisi selamatan tingkeban ini. Masih menurut informan, bahwa dalam acara brokohan atau selamatan tersebut yang hadir adalah kaum ibu atau perempuan tetangga dan famili. Tujuannya untuk menengok keselamatan si jabang bayi dan ibunya. 58
Dalam tradisi ini bagi yang datang dibagikan kue mbel-mbel yang bentuknya segi tiga piramida kerucut. Kue ini khusus untuk acara brokohan yang terbuat dari tepung beras ketan dan dicampur dengan kelapa muda.Kemudian didalamnya di isi dengan gula jawa atau gula merah dibungkus dengan daun pisang yang selanjutnya dikukus. 2. Perkawinan Perkawinan bagi masyarakat Samin adalah sebuah hal yang sangat fundamental dan universal. Fundamental yakni sebuah hal yang mendasar dan wajib dijalani, sedangkan universal merupakan sebuah peristiwa ritual yang pasti akan dialami oleh setiap orang kapan pun dan di usia berapa pun. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Mbah Hardjo Kardi, bahwa pernikahan itu peristiwa sakral dan agung, tempat itulah dalam menekuni ilmu kasunyatan. Dalam arti perkawinan bukan hanya akan melahirkan keturunan yang meneruskan sejarah hidupnya, akan tetapi sebagai sarana untuk menegaskan hakekat ketuhanan, hubungan pria dan wanita, rasa sosial dan kekeluargaan, serta tanggung jawab. Dengan perkawinan diharapkan mampu meraih keluhuran budi, melahirkan anak keturunan yang baik, menciptakan kehidupan yang harmonis, rukun, tentram, dan sesuai dengan janji suci yakni kuat memegang janji (kukuh demen janji). Seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan bagi komunitas masyarakat Samin di Dusun Jepang berkaitan dengan perkawinan, jika di masa lampau menganut prinsip endogami yakni menikah hanya dengan sesama masyarakat Samin, saat ini sudah menjadi kaeharusan. Mereka mencari pasangan tidak lagi terbatas pada kelompoknya saja, melainkan sudah mengambil jodoh hingga ke luar batas kelompoknya bahkan desa. Ada sekitar 75% komunitas masyarakat Samin di Dusun Jepang menentukan jodohnya sendiri dan 25% masih dijodohkan. Ini di buktikan juga anak dari tokoh Samin Mbah Hardjo Kardi, yakni dari tujuh orang anak lima di antaranya nikah dengan orang luar Samin dan luar Desa Margomulyo, seperti berasal dari Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Selain itu, dulu ada tradisi nyuwito atau magang 59
yakni sebelum dilakukan perkawinan, lelaki calon mempelai harus mengabdi pada orang tua si perempuan dengan jalan bekerja dan tinggal di rumah orangtua calon istrinya hingga dirasa cukup, dan dilanjutkan dengan tradisi kerukunan yang menandakan proses nyuwito/magang berakhir (menjalani hubungan/bersetubuh). Saat ini tradisi kerukunan sudah tidak dilakukan. Apabila tradisi nyuwito/magang selesai dilanjutkan jawab atau melapor kepada orangtua si gadis, setelah itu musyawarah antara keluarga untuk menentukan hari pernikahannya. Sekarang sudah mengikuti hukum negara yakni menikah lewat KUA jika menemukan jodoh Muslim. Diungkapkan oleh informan, berkaitan dengan tradisi kerukunan ini sudah memudar, terkikis bahkan sudah banyak ditinggalkan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Menurutnya, praktek kerukunan dalam Islam termasuk berbuat zina, sehingga sekarang amat jarang terjadi pada komunitas masyarakat Samin di Dusun Jepang. Secara rinci ritual perkawinan menurut komunitas masyarakat Samin di Dusun Jepang adalah tahap masa pra perkawinan (lamaran, peningset, dan magang/nyuwito), masa upacara perkawinan (walimahan magang/nyuwito, nyekseni, dan adang akeh), dan tahap masa pasca perkawinan yakni dolakno. a). Lamaran Dalam prosesi lamaran (nembung) ini tentunya setelah menen tukan pilihannya. Proses lamaran ini adalah meminta seorang wanita untuk dijadikan seorang istri. Adapun prosesinya sama dengan proses lamaran pada umumnya, yakni dilakukan sendiri orangtua atau dengan perantara (cangkok) yang mewakili pihak laki-laki untuk melamar si gadis pilihannya. Menurut informan Mbah Hardjo Kardi yang harus diucapkan dalam lamaran (nembung) ini adalah pelamar menyampaikan ungkapan "napa bener yen ndiko nggadah turun wedhok, pangaran si Y"....? lha niku yen di rabi anak kulo pangaran si X...., angsal napa mbonten..?" (benarkan bapak punya anak perempuan yang bernama Y, bolehkan jika di nikahi anak saya yang bernama X). Kemudian orang tua gadis, menjawab 60
"yen aku nglegaake, saiki mung kari bocahe, gelem apa ora" (aku mengijinkan, sekarang tinggal anaknya mau apa tidak). Selanjutnya orangtua si gadis menanyakan pada anaknya, dan jika mau atau bersedia lamaran dianggap selesai dan dilanjutkan proses peningset. b). Peningset Peningset adalah tali pengikat, pada umumnya berupa uang, kain, perhiasan/cincin, dan pisang setangkap. Namun demikian menurut informan, peningset ini bagi komunitas masyarakat Samin lebih bersifat fungsional yakni tidak mengikuti aturan baku, akan tetapi menurutnya yang terpenting komitmen antara kedua belah pihak untuk membangun rumah tangga dikemudian hari, supaya bisa saling menjaga hingga hari pernikahan tiba. c). Nyuwito/magang Nyuwito/magang adalah pengabdian diri si pemuda kepada keluarga si gadis yakni melakukan kegiatan pekerjaan kesehariannya. Menurut informan, tujuan diadakannya magang adalah untuk saling menyelami atau mengenal kepribadian, dan orangtua akan menilai terhadap kepribadian perilaku si pemuda apakah bisa mengikuti pola hidup keluarga istrinya atau tidak, karena dalam perkawinan tidak hanya mengawini si gadisnya saja tetapi diharapkan nantinya bisa ada interaksi terus menerus dengan keluarga. Seiring dengan perkembangan zaman, proses nyuwito/magang ini dilakukan hanya empat hingga tujuh hari. Menurut informan zaman dulu bisa dilakukan berbulan-bulan karena si gadis masih dibawah umur sehingga menunggu kesiapan dan kedewasaan, disinilah si pemuda melakukan nyuwito/magang. Setelah usai tradisi nyuwito/magang, kerukunan, dan tradisi kesaksian atau walimahan nyuwito/magang yang diikuti tradisi adang akeh. d). Kesaksian/walimahan nyuwito/magang, dan adang akeh (hajatan) Pada acara kesaksian (seksenan) ini adalah menandai proses akhir perkawinan. Bagi komunitas masyarakat Samin diawali dengan prosesi akad atau syahadat Samin dan diringi dengan adang akeh atau sebagai 61
62 perwujudan pesta perkawinan. Dalam acara ini dihadiri oleh kerabat, tetangga, undangan dari pihak laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya dilangsungkan persaksian, wali dari pihak perempuan terlebih dahulu menginformasikan kepada para tamu bahwa calon pengantin sudah menjalankan kerukunan, kemudian wali melangsungkan akad yang berbunyi: inggih, wonten ngriki kulo dipun sekseni ucap kulo nduwe turun wedhok pangaran Y.., nglengaake janji marang X, kulo nyekseni ucape nek janji padha demene kandhane sikep rabi wis dilakoni (ketahuilah saat ini saksikanlah ucapan saya, saya punya anak perempuan bernama Y telah menempati janji dengan seorang anak laki-laki bernama X, saya telah menyaksikan janji mereka berdua bahwa mereka telah menjalani kehidupan suami istri). Adapun bunyi syahadat pengantin laki-laki komunitas masyarakat Samin yang harus diucapkan adalah: wit jeng Nabi, jengen lanang pangaran X, damelku rabi, tata laku jengen wedhok pangaran Y, demen janji buk negkah kulo lakoni (dengan disaksikan Nabi, saya lekaki berna X laku perbuatan kawin dengan perempuan bernama Y, saling berjanji dan perbuatan suami istri sudah saya jalani). Prosesi adat dan syahadat perkawinan adat Samin di Dusun Jepang, saat ini hanya terbatas pada keluarga Mbah Hardjo Kardi, Mbah Sapon, dan masyarakat Samin yang masih taat. Sekarang itupun, bagi yang menganut agama Islam, setelah akad dan syahadat kesaminan dilanjutkan dengan akad nikah sesuai dengan agamanya, misalnya Islam di KUA. Mereka menyerahkan langsung pada penghulu atau pejabat dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Margomulyo untuk memimpin akad nikah secara Islam dan tanpa didahului akad dan syahadat/ijab kabul tradisi Samin. Atau sudah mengikuti peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Sekarang sudah tidak ada lagi masyarakat Samin di Dusun Jepang yang hanya menjalankan budaya tradisi akad dan syahadat kesaminan saja.
63 Foto 11: Calon pengantin laki mengucapkan lamaran kepada kedua orang tua perempuan yang dimulai dari ibu kemudian bapak Budaya dalam perkawinan masyarakat Samin yang hingga saat ini tetap aktual dan menjadi daya tarik tersendiri adalah dalam acara pestanya yang diistilahkan dengan adang akeh. Adang akeh yakni memasak nasi dengan jumlah yang besar untuk keperluan acara mensyukuri atau tasyakuran dalam adat perkawinan. Di acara ini para tetangga tua, muda, laki maupun perempuan ikut membantu, bergotong-royong hingga berakhirnya acara tanpa harus dimintai bantuan. Uniknya dalam acara adang akeh ini yang punya hajat dan pengantin sendiri tidak menerima amplop yang berisi uang atau duwet dari para tamu undangan. Disampaikan oleh informan sehingga dalam hajatan warga Samin tidak
dikenal kotak tempat amplop sumbangan ataupun kado untuk calon pengantin Foto 12: Ibu-ibu dan Bapak-bapak warga masyarakat di Dusun Jepang sedang membantu dalam hajatan tradisi adang akeh dalam suatu acara perkawinan Mereka hanya mau menerima pemberian berupa barang (sembako), itupun hanya untuk orangtua. Sumbangan berujud sembako bisa berwujud beras, jagung, minyak goreng, rokok, mie, pisang, telur, maupun gula. Menurut informan, tradisi sumbang-menyumbang barang dan sembako ini menjadi tradisi dengan pertimbangan semua warga membutuhkan dan tersedia di rumah, sedangkan jika sumbangan berujud uang belum tentu setiap warga mempunyai uang untuk menyumbang. Selain itu, sumbangan berujud sembako bersifat luwes, bisa disimpan dalam jangka waktu lama, serta bisa dijual bila membutuhkan uang. Secara implisit, dengan mudahnya warga menyumbang berujud sembako, mereka menjadi mudah untuk selalu hadir di setiap hajatan warga, sehingga kerukunan dan keguyuban tetap bisa terjaga. Selain itu, menerima uang dari hajatan bagi warga Samin merupakan hal yang sangat tabu. Jika ada tamu yang memberi amplop yang berisi uang mereka akan menjawab, kulo mboten nolak sandang pangan, cukup jagong kulo bungah (saya tidak menolak rezki atau uang (duwet), hadir saja sudah senang). Duwet iku wis disiapke sak durunge mantu (uang sudah disipkan sebelumnya punya hajad). Lebih lanjut disampaikan oleh informan, bahwa duwet dari suku kata wed 64
(wedok) atau simbolisasi kirotoboso isteri. Oleh karena itu, istri jangan digunakan untuk buah tangan ketika menghadiri undangan hajatan. Foto 13: Kiri juru tulis sedang mencatat bawaan para tamu undangan dan kanan ibu-ibu sedang merapikan jenis sebako yang di bawa Namun demikian, masyarakat Samin di Dusun Jepang telah mengalami pergeseran paradigma dalam hal menerima buah tangan "amplop" dari tamu yang hadir khususnya dari luar dan bukan warga komunitas Samin. Seperti yang telah diungkapkan informan, Mbah Hardjo Kardi sebetulnya mau menerima amplop/uang dari tamu undangan yang berasal dari luar dusun dan bukan warga komunitas Samin. Meskipun lazimnya dalam masyarakat Samin tidak berlaku penerimaan imbalan selain sembako. Selain itu, karena beliau juga sering mendapat undangan di luar warga Samin dan tidak pernah membawa sembako, tetapi membawa amplop/uang kecuali masih keluarga. 3. Kematian Tradisi kematian bagi masyarakat Samin seperti halnya pada tradisi kelahiran yakni merupakan peristiwa biasa dan dilakukan dengan tatacara yang sangat sederhana pula. Menurut Mbah Hardjo Kardi, istilah orang meninggal adalah salin sandhang atau berganti pakaian. Maksudnya, bagi masyarakat Samin si mati adalah mahluk yang sudah tidak bisa komunikasi lagi, dan tidak memberikan kesan seperti orang kehilangan pada umumnya yang terjadi di luar masyarakat Samin. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan selametan atau brokohan kematian hanya dilaksanakan 65
sekali di saat kematian (dino geblak) yakni setelah penguburan jenazah. Jadi tidak dilaksanakan selametan sesuai perhitungan Jawa seperti tujuh hari dari hari kematian, empat puluh hari dari hari kematian, seratus hari dari hari kematian, dan seterusnya. Adapun prosesi atau tata cara tahapan pemulasaraan (merti) jenazah warga masyarakat Samin yang berada di Dusun Jepang, dulu tidak dilaksanakan sebagaimana prosesi lazimnya tata cara agama Islam yakni tanpa dimandikan, tidak disholatkan, dan hanya dikafani dengan kain kafan putih 3 lapis, kalau tidak ada dengan kain jarit seadanya. Selain itu, mereka tidak memiliki arah kiblat ke mana mayat itu dikuburkan atau harus dikubur pada arah tertentu. Namun setelah mengenal dan menganut satu dari lima agama yang diakui pemerintah yakni agama Islam atau dengan bertambahnya ilmu pengetahuan mereka, sekarang bagi yang menganut agama Islam konsisten, menyerahkan sepenuhnya kepada modin atau tokoh agama. Jenazah dilakukan proses dimandikan, dikafani, dikubur, diadzani atau ditalqin, dan dihadapkan kiblat. Selain itu, sudah banyak kuburan atau pemakaman yang diberi tetenger dari batu nisan berkeramik, plesteran dari semen blawu, maupun tetenger dari kayu. Dalam ajaran Samin tidak mengenal ziarah kubur, sehingga di bulan ruwah umumnya masyarakat melaksanakan ziarah dan membersihkan kuburan dan nyadranan, namun untuk masyarakat Samin di Dusun Jepang pada bulan ruwah melaksanakan tradisi nyadran atau bersih dusun/merti dusun. 4. Tradisi Selamaan atau Brokohan Berkaitan dengan tradisi selamatan, hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa di Dusun Jepang, baik komunitas masyarakat Samin maupun bukan ternyata masih melaksanakan beberapa tradisi selamatan yang berasal dari acara-acara yang kental dengan nuansa Islamnya. Menurut informan Sujiman ketua RT 02 Dusun Jepang, selain selamatan atau brokohan yang berkaitan dengan kelahiran, perkawinan maupun kematian, masih ada beberapa selamatan tinggalan dari nenek moyang antara lain, tradisi suroan, muludan, rejepan, nyadran (bersih 66
dusun), maleman, dan tradisi besaran. Tradisi suroan dilaksanakan pada bulan Muharram tahun baru Hijriyah, Muludan pada bulan Rabiulawal yakni merupakan peringatan atas kelahiran Rasulullah Saw, Rejeban yakni di bulan Rejeb untuk memperingati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw, Maleman yaitu pada malam di bulan Ramadhan, tradisi Besaran yakni pada hari raya Idul Adha, dan Nyadran dilaksanakan pada bulan Ruwah. Berbagai tradisi selamatan tersebut di adakan di rumah Kepala Dusun (Sukijan), yang diikuti oleh perwakilan dari masing-masing kepala keluarga dengan membawa buceng atau tumpeng beserta lauk pauknya. Adapun tata cara pada kegiatan tradisi selametan, setelah warga terkumpul diawali oleh modin untuk ujub. Dalam hal ini modin menjelaskan akan makna dari acara tradisi selametan tersebut. Beliau mengucapkan syukur pada Allah telah diberi hasil bumi dan mendoakan keselamatan masyarakat Dusun Jepang. Kemudian ditutup oleh pemuka agama dan dilanjutkan dhahar kembul terus pulang ke rumah masing-masing. Tradisi Nyadran adalah tradisi yang cukup ramai, hal ini karena tradisi bersih dusun ini berlangsung selama dua hari yang diadakan setiap tahun. Selain itu, sanak keluarga saling berkunjung, sehingga menambah semaraknya tradisi nyadran. Adapun kegiatannya adalah, hari pertama tepatnya Minggu Paing diawali dengan bersih-bersih lingkungan dan sumber air/sendhang yang ada di Dusun Jepang diikuti oleh semua warga. Hal ini karena pada sumber air tersebut banyak memberi manfaat pada masyarakat. Setelah itu, keluarga, teman dekat, kenalan, instansi dari luar dusun pada datang untuk melakukan gemblangan/sonjo/dolan (mertamu). Dalam mertamu, oleh yang empunya rumah dijamu bermacam jajanan lokal dan makan. Di saat ini pula banyak anak muda komunitas motor trail ikut menyemarakkan, begitu juga sanggar seni karawitan Samin, sehingga cukup menambah ramainya di wilayah Dusun Jepang. 67
Foto 14: Kiri: atraksi generasi muda komunitas motor trail yang dikawal mobil polisi. Kanan: kenalan yang melakukan gemblangan/sonjo/dolan (mertamu) pada masyarakat Samin menjelang tradisi Nyadran, tahun 2019 Hari kedua, tepatnya Senin Pon adalah pelaksanaan tradisi Nyadran atau bersih dusun (kepungan ambeng atau bucengan) yang dimulai pada pukul 09.00 sampai selesai tempatnya di rumah kepala dusun atau pakwo yakni Bapak Sukijan. Pada tahun 2019, tradisi nyadran atau bersih dusun yang dilaksanakan di Bulan Ruwah tepatnya dilaksanakan pada tanggl 7-8 bulan November. Adapun dalam penentuan hari H-nya acara tradisi nyadran atau bersih dusun ini adalah sesepuh Samin dalam hal ini Mbah Hardjo Kardi, yang selanjutnya diumumkan dan disampaikan pada seluruh warga berkaitan dengan acara selametan tersebut. Menurut informan, kenapa Mbah Hardjo Kardi, karena beliau yang ditokohkan dan orang pintar. Foto 15: Kiri: Polisi Polsek Margomulyo. Kanan: Staf Disbudpar Bojonegoro mertamu ke kediaman mbah Harjo, menjelang pelaksanaan tradisi Nyadran di Dusun Jepang, tahun 2019 68
69 BAB IV ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT SAMIN DALAM PILKADA DI KABUPATEN BOJONEGORO 2018 A. Partisipasi Politik Masyarakat Samin dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bojonegoro Partisipasi dan keikutsertaan masyarakat Samin dalam kegiatan Pilkada sudah mulai ada perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun, diantaranya ditandai dengan antusiasme masyarakat Samin saat datang ke TPS untuk menunaikan hak pilihnya dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Mereka juga sudah terbuka dengan adanya beberapa kegiatan kampanye yang masuk ke wilayah perkampungan Samin, namun masyarakat Samin tetap membatasi beberapa kegiatan yang berhubungan dengan politik. Seperti menolak adanya ajakan untuk bergabung dalam Timses (Tim sukses), dan masyarakat Samin juga sangat menolak adanya praktik money politics yang dianggap menciderai nilai kejujuran dan keluhuran yang selama ini dipegang teguh oleh seluruh masyarakat Samin. Tabel 4.1: Daftar Responden Yang Diwawancarai No Nama 1 Iswanto 2 Sukijan 3 Mbah Kardi 4 Bambang Sutrisno 5 Yataci 6 Karman Harjo Jabatan Sekertaris Desa Margomulyo Kepala Jepang Margomulyo Sesepuh Masyarakat Samin Putra dari Mbah Harjo Kardi Dusun Kec. Petani Buruh Alamat Desa Kec.Margomulyo Dusun Margomulyo Margomulyo Dusun Margomulyo Margomulyo Dusun Margomulyo Margomulyo Dusun Margomulyo Margomulyo Dusun Margomulyo Margomulyo Dusun Margomulyo Jepang Desa Kec. Jepang Desa Kec. Desa Kec. Jepang Desa Kec. Jepang Jepang Desa Kec. 7 Rasiman Petani Jepang Desa
Margomulyo Margomulyo Menurut Bapak Iswanto (Sekretaris Desa Margomulyo) masyarakat adat Samin yang sekarang sudah sangat jauh berbeda dengan masyarakat adat samin yang dulu. Masyarakat adat samin sekarang sudah jauh lebih maju dan mau terbuka dan berinteraksi dengan masyarakat luar, termasuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan kepala daerah, hal ini sebagaimana pernyataan bapak Iswanto: "Tingkat partisipasi warga masyarakat samin dalam kegiatan Pilkada tahun 2018 ini sudah banyak mengalami perkembangan yang sangat signifikan mas, salah satu diantaranya terdapat presentase sekitar 77,9% masyarakat samin yang sudah turut serta dalam menggunakan hak suaranya, lah ini sangat berbeda dengan zaman dulu yang mana masih banyak masyarakat adat samin yang kurang tertarik untuk turut serta dalam kegiatan pemerintahan salah satunya dalam kegiatan pemilihan kepala daerah" (Wawancara dengan bapak Iswanto, Sekretaris Desa Margomulyo 2 April 2020 jam 9.16 WIB ). Pernyataan bapak Iswanto dikuatkan pula oleh penuturan bapak Sukijan: "Jadi meskipun masyarakat adat Samin ini sudah mau menerima adanya praktek kampanye yang masuk ke dalam permukiman mereka, mereka masih tetap teguh untuk memegang nilai-nilai yang mereka pertahankan, salah satunya adalah tidak mau menerima suap dalam segala bentuk, dulu pernah ada salah satu partai politik yang mencoba untuk memberikan bantuan makanan dan mengirimkan ayam ke masyarakat adat Samin dengan suatu alasan buat syukuran pemilihan kepala daerah itu langsung ditolak sama mereka, langsung disuruh dibawa pulang lagi" (Wawancara dengan bapak Sukijan, Kepala Dusun Jepang Kec. Margomulyo 4 April 2020 jam 10.15 WIB). Penuturan bapak Sukijan dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat samin juga sudah banyak yang mau terbuka dengan adanya beberapa kegiatan kampanye yang masuk kedalam permukiman mereka, namun masyarakat samin masih membatasi beberapa kegiatan kampanye yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip dan ajaran yang mereka percayai dan pegang teguh sampai saat ini. Seperti halnya menolak ajakan untuk menjadi tim sukses 70 Kec.
salah satu partai politik atau pasangan calon yang akan maju mendaftarkan diri dalam kegitan Pemilu maupun Pilkada. Bapak Iswanto sekretaris Desa Margomulyo menjelaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masyarakat adat samin sama dengan yang ada di daerah-daerah lain, yaitu diselenggarakan secara langsung dengan datang ke TPS, namun ada salah satu hal yang menarik di masayarakat adat samin dimana terdapat suatu kebijakan sebelum masyarakat adat samin melakukan pencoblosan di TPS, masyarakat adat samin terlebih dahulu mengadakan kegiatan musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Adat atau Sesepuh masyarakat adat samin yang biasa dipanggil Mbah Harjo Kardi, Pak Sukijan juga membenarkan apa yang dibicarakan oleh Pak Iswanto, hal ini sebagaimana perkataan bapak Sukijan kepada peneliti: "Mengenai masalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah iku yo sama ae mas, seperti yang ada di daerah-daerah lain, cuman sebelum datang ke TPS untuk mencobolos, kita terlebih dahulu bermusyawarah. Lah musyawarah e iku mbahas mengenai calon mana yang akan dipilih, musyawarah e iku yo langsung dipimpin kaleh Mbah Harjo Kardi. Mengenai sistem pelaksanaannya kita semua kumpul ndek balai pertemuan, dihadiri kaleh Mbah Harjo Kardi, lan seluruh warga masyarakat adat Samin, lah nek sampean kepingen luwih jelas e bisa tanya langsung ke Mbah Harjo Kardi" (Wawancara dengan bapak Sukijan, Kepala Dusun Jepang Kec. Margomulyo 4 April 2020 jam 10.15 WIB). Sebelum mengadakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, masyarakat samin terlebih dahulu melakukan kegiatan musyawarah bersama dengan sesepuh masyarakat samin atau yang biasa dipanggil Mbah Harjo Kardi. Mekanisme musyawarah tersebut diselenggarakan di sebuah balai pertemuan dan dihadiri oleh seluruh warga masyarakat Samin, hal ini sebagaimana diutarakan Mbah Harjo Kardi kepada peneliti sebagai berikut: "Lek masalah pemilihan ngunu iku nek kene yo nganut musyawaroh mas, kabeh keluarga, anak, warga kabeh yo musyawaroh, nganut gotong royong. Dadi musyawarah e iku bahas sopo sing bakal dipilih, karo ngewehi pemahaman kanggo warga ben tetep megang prinsip jujur, dalam artian ora nerimo barang suap opo sogokan. Lhaa soale nek kene iku perlu ne golek pemimpin, ora perlu golek duwek, gawe 71
opo sugih lek teko sogok an kan, heheheh... lek bahas proses e yo kabeh warga masyarakat samin iki di kumpul o nang balai pertemuan, dihadiri pak Kasun, Rt, Rw. Pertama-tama yo aku maringi sambutan, terus melbu nang inti acara bahas proses pelaksanaan pemilihan, bahas calon, terus nentuk no sopo singbakal dipilih. lha iku kabeh yo gae prinsip musyawaroh. Dadi sopo ae iso ngekei masukan, iso komentar, lek wes sepakat misal setuju milih calon A, yo di setujui bareng- bareng mas. Tapi ora kudu manut ngunu ora. Lahwong saiki wes gae prinsip demokrasi. lek bien ngunu kabeh warga podo manut opo jare ku, aku milih A yo podo milih A, milih B yo podo milih B, lah lek saiki yo wes paham kabeh lek enek prinsip demokrasi dadi e manut oleh ora manut yo oleh, ga mengikat ngunu". "Kalau masalah pemilihan kepala daerah disini itu menganut musyawarah mas, semua keluarga, anak, dan warga semuanya musyawarah, menganut gotong royong. Jadi musyawarahnya itu membahas siapa yang akan dipilih, sambil memberikan pemahaman kepada warga untuk memegang prinsip jujur, dalam artian tidak menerima barang suap maupun sogokan. Soalnya disini itu perlunya mencari pemimpin, tidak perlu mencari uang, buat apa kaya kalau dari hasil sogokan, hehehe... kalau membahas prosesnya ya semua warga masyarakat Samin dikumpulkan di balai pertemuan, dihadiri oleh bapak Kasun, Rt, Rw. Pertama-tama ya saya memberikan sambutan, dilanjut masuk k edalam inti acara membahas proses pelaksanaan pemilihan, membahas calon, dilanjutkan dengan menentukan siapa yang nantinya akan dipilih. Itu semua memakai prinsip musyawarah. Jadi siapa saja bisa memberikan masukan, bisa memberikan komentar, jika semua sudah sepakat dan setuju untuk memilih calon A, ya disetujui bersama-sama mas. Tidak harus mengikuti saya, tidak. Soalnya di sini sekarang sudah memakai prinsip demokrasi. Kalau zaman dahulu gitu semua warga mengikuti pendapat saya, sesuai dengan saya, kalau saya milih A ya semua milih A, milih B ya semua milih B, kalo sekarang sudah paham semua bahwa sudah ada prinsip demokarsi jadinya boleh mengikuti saya boleh tidak, tidak mengikat gitu" (Wawancara dengan Mbah Harjo Kardi, Sesepuh Masyarakat Samin 3 April 2020 jam 11.10 WIB). Apa yang diutarakan Mbah Harjo Kardi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat samin dipimpin oleh Mbah Hardi Karjo dengan memberikan sebuah pemahaman kepada warga masyarakat Samin untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya dalam Pilkada. 72
Masyarakat Samin tetap ikut terlibat dalam penggunaan hak pilihnya ketika adanya pemilu. Hal itu sebagaimana penjelasan Harjo Kardi: "...Kulo niki ngagem hak pilih nalika calon niku mriki njalok dungo nanging nek namung setunggal, kados to pilihan gubernur sing wingi kulo nggeh ngagem hak pilih, amergi namung setunggal calon sing mriki nyuwun dunga. Nanging bedo malih nalika wonten pemilu calon e mriki sedanten nyuwun dungo kulo nggeh mboten milih, kados to pilihan lurah teng desa Margomulyo sing calon e wonten 10 tiyang mriki sedanten, kulo nggeh mboten milih". Saya ini menggunakan hak pilih ketika calonnya datang ke sini minta do'a tetapi kalau cuma satu, seperti pemilihan gubernur yang kemarin saya ya menggunakan hak pilih, karena cuma satu calon yang datang ke sini minta do'a. Tetapi berbeda lagi ketika ada pilkada calonnya datang ke sini semua minta do'a saya ya tidak memilih, seperti pemilihan kepala Desa di Desa Margomulyo yang calonnya ada 10 orang datang ke sini semua, saya ya tidak memilih (Wawancara dengan Mbah Harjo Kardi, Sesepuh Masyarakat Samin 3 April 2020 jam 11.10 WIB). Penjelasan Harjo Kardi menunjukkan bahwa ia sangat toleran dan bisa menyelami perasaan dari setiap calon yang datang kepadanya dan meminta do'a. Tampaknya Harjo Kardi tidak mau hubungan sampai retak dengan para calon. Jika calonnya satu, ia menggunakan hak pilih, namun jika calonnya banyak maka ia menanggalkan hak pilihnya. "Nek kulo milih salah sijine nopo kulo mboten di pleroki kalih calon liyane, kangge kulo niku mboten sae, amergi kulo sikap kejujuran niku sing paling utomo, niki mpun pakem ingkang kulo ughemi sampek sakniki". Kalau saya memilih salah satunya apa saya tidak diplototi sama calon lainnya, buat saya itu tidak baik, karena saya sikap kejujuran itu yang paling utama, ini sudah ajaran yang saya pegang sampai sekarang." (Wawancara dengan Mbah Harjo Kardi, Sesepuh Masyarakat Samin 3 April 2020 jam 11.10 WIB). Keterangan Mbah Harjo Hardi dikuatkan pula oleh putranya yaitu Bambang Sutrisno: "Kalau mbah kong mencoblos yang satu maka mbah kong membedakan yang lainnya, kalau boleh semuanya di coblos mbah kong nyoblos, kenapa begitu karena mbah kong tidak mau mengingkari janjinya tetap jujur." (Wawancara dengan Bambang Sutrisno, putra dari Mbah Harjo Kardi, Sesepuh Masyarakat Samin 3 April 2020 jam 8.20 WIB). 73
Penjelasan dari Harjo Kardi dan Bambang Sutrisno tersebut dapat disimpulkan bahwa Pilkada itu silahkan berlangsung dengan baik. Silahkan para calon berlomba-lomba meraih suara terbanyak. Namun tenggang rasa dengan para calon harus tetap dijaga untuk terus menerus membangun hubungan yang harmonis dengan para calon. Ketika peneliti mengajukan pertanyaan pada Mbah Harjo Kardi, dengan pertanyaan: berdasarkan pertimbangan apa bapak memilih calon tertentu? Mbah Harjo Kardi memberi jawaban: "Pokoke kulo niki nek milih nggeh milih mboten kepeksan, milih niku nggeh umpama jago lima nggeh pundi sing disenenge, mboten kok kulo niki ngelumpuke mboten niku kleru ngoten niku, nggeh kudu senengane piyambak-piyambak". Pokoknya saya ini kalau memilih ya memilih tidak terpaksa, memilih itu ya seumpama calon lima ya mana yang disukai, tidak kok saya ini mengumpulkan tidak itu salah seperti itu, ya harus sesuai kesukaannya masing-masing". (Wawancara dengan Mbah Harjo Kardi, Sesepuh Masyarakat Samin 3 April 2020 jam 11.10 WIB). Jawaban Mbah Harjo Kardi dapat disimpulkan bahwa masyarakat Samin dalam menggunakan hak pilih berdasarkan hati nuraninya sendiri tanpa adanya paksaan. Masyarakat Samin dalam kegiatan kampanye lebih memilih untuk tidak ikut berpartisipasi, karena jika ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye dapat menimbulkan permusuhan dengan yang lain. Hal ini seperti pernyataan Harjo Kardi: "Kagiyatan kampanye niku kadang nggeh enten wong tukaran leh, kulo nggeh mboten ndherek kagiyatan kampanye wong kulo mboten tukaran, sampean ndherek jago liyani kulo ndherek jago liyane wong kadang kepethuk atine mboten kepenak leh, kulo nggeh teng griya mawon". Kegiatan kampanye itu terkadang ya ada orang berkelahi kok, saya ya tidak ikut kegiatan kampanye orang saya tidak berkelahi, kamu ikut calon yang lain saya ikut calon yang lain, orang terkadang bertemu hatinya tidak enak hati kok, saya di rumah saja" (Wawancara dengan Mbah Harjo Kardi, Sesepuh Masyarakat Samin 3 April 2020 jam 11.10 WIB). 74
Pernyataan Harjo Kardi mengisyaratkan bahwa masyarakat Samin tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, karena kegiatan kampanye dianggap kegiatan yang akan menimbulkan perselisihan dengan yang lain, serta kegiatan kampanye dianggap kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Mengapa masyarakat Samin tidak ikut kampanye? Menurut Harjo Kardi: masyarakat mriki (masyarakat Samin) urip bendino podo rukun mboten ndherek ngoten-ngoten niku. Masyarakat mriki (masyarakat Samin) mboten seneng kok benda-bendano sedoyo dulur. Lha nek ndherek kagiyatan kampanye nggeh ngoten niku wau lo mboten kepenak nk kepethuk liyane, teng mriki mboten wonten sing ndherek kagiyatan kampanye, kagiyatan kampanye niku mboten enten manfaate, urip hura-hura mawon (Masyarakat sini (masyarakat Samin) hidup tiap harinya pada rukun tidak ikut begitu- begituan. Masyarakat sini (masyarakat Samin) tidak suka membeda-bedakan semuanya saudara. Kalau ikut kegiatan kampanye ya seperti itu tadi tidak enak hati kalau bertemu lainnya, disini tidak ada yang ikut kegiatan kampanye, kegiatan kampanye itu tidak ada manfaatnya, hidup berhura-hura saja"). (Wawancara dengan Mbah Harjo Kardi, Sesepuh Masyarakat Samin 3 April 2020 jam 11.10 WIB). Partisipasi politik masyarakat Samin dalam lobby yaitu menghubungi pimpinan politik. Menghubungi pimpinan politik untuk Bupati Bojonegoro tidak, karena menurut Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin mengatakan bahwa tidak pernah menghubungi bupati, tidak dihubungi sudah datang kerumah untuk menjalin silaturahmi. "Nek ngubungi bupati nggeh mboten nate, mboten usah ngubungi nggeh mpun mriki, nek hubungan kulo kalih bupati Yoto nggeh hubungan sae, hubungan silaturahmi mawon (Kalau menghubungi bupati ya tidak pernah, tidak usah menghubungi ya sudah kesini, Kalau hubungan saya dengan bupati Yoto ya hubungan baik, hubungan silaturahmi saja). Masyarakat adat samin memiliki sebuah kebijakan yang mana sebelum penyelenggaran pencoblosan berlangsung masyarakat adat samin terlebih dahulu melaksanakan kebijakan yang mereka terapkan, yaitu suatu 75
kebijakan musyawarah untuk menentukan dan membahas bagaimana mekanisme pencoblosan dan pasangan calon mana yang nantinya akan dipilih sama-sama oleh masyarakat adat samin, berikut kutipan wawancara dengan pak Yataci warga masyarakat adat samin, "Enggeh mas, dados e ten mriki niku wonten kegiatan musyawaroh sak dereng e ngelangsungake coblosan, warga-warga di kumpul o ten balai pertemuan kaleh pak kasun, musyawarah e niku dipimpin langsung kaleh mbah hadi karjo" (Wawancara dengan bapak Yataci, warga Dusun Jepang Desa Margomulyo Kec. Margomulyo 5 April 2020 jam 11.10 WIB). (Iyaa mas, jadi disini itu ada kegiatan musyawarah sebelum melangsungkan coblosan, warga-warga dikumpulkan di balai pertemuan sama pak kasun, musyawarahnya itu dipimpin langsung sama Mbah Hadi Karjo). Lebih jauh peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapak Karman warga masyarakat adat samin mengenai adanya kebijakan musyawarah terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masyarakat adat samin: "Ngeten pak, dengan adanya kebijakan musyawarah niku apakah tetap memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bersuara dan berpendapat nopo semua keputusan wonten ten Mbah Hadi Karjo?". Beliau langsung menjawab, "lha kalau masalah bersuara, berpendapat niku nggeh angsal, kabeh oleh berpendapat, musyawarah e iku terbuka". Tapi nek biyen yo manut ae opo jare Mbah Hadi. Lha saiki Mbah Hadi ngewehi pemahaman lek ora harus manut opo dari hasil musyawarah, dadi ne kebebasan kanggo milih sak sreg e ati iku enek, yo imbas e bien iku ga bebas ae gaiso milih sak karep e dewe, lha saiki ngunu enak iso milih sak seneng e ati" (Wawancara dengan bapak Karman, warga Dusun Jepang Desa Margomulyo Kec. Margomulyo 9 April 2020 jam 9.15 WIB). (Kalau masalah bersuara, berpendapat semua ya boleh, semua bisa berpendapat, musyawarahnya itu terbuka. Tapi dulu itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Mbah Hardi. Kalo sekarang Mbah Hardi memberikan pemahaman kalau tidak harus menganut hasil dari musyawarah, jadi ada kebebasan untuk memilih sesuai dengan 76
keinginan hati, efek pada zaman dahulu itu ya tidak bisa memilih sesuai dengan keinginannya, kalau sekarang enak bisa memilih sesuka hati). Merujuk pada hasil wawancara tersebut, kebijakan masyarakat adat samin pada awalnya tidak sesuai dengan demokrasi dan Peraturan Perundang- undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, karena mengharuskan masyarakat adat samin untuk patuh dan mengikuti hasil dari kebijakan tersebut. Artinya berimbas pada tidak adanya kemerdekaan dalam menggunakan hak suara dan tidak adanya kerahasiaan dalam menentukan pilihan. Lebih jauh peneliti bertanya kepada Pak Rasiman warga masyarakat adat samin mengenai bagaimana pendapat warga masyarakat adat samin mengenai adanya kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang di terapkan disana, dan bagaimana perkembangan kebijakan yang ada di samin pada zaman dahulu dan sekarang. "Pak Rasiman tau nggeh lek ten mriki niku sakderenge nyelenggara aken coblosan niku ngelangsungaken musyawarah rumiyin? Lan sak sampun e pemahaman mengenai demokrasi masuk ten masyarakat adat samin niku saget merubah hukum dan ketentuan mengenai mengikat e hasil kebijakan musyawarah nopo mboten?"."Pak Rasiman tau yaa, bahwa disini sebelum menyelenggarakan coblosan itu melangsungkan musyawarah terlebih dahulu? Setelah adanya pemahaman mengenai demokrasi yang masuk di masyarakat adat samin itu bisa merubah hukum dan ketentuan mengenai mengikatnya hasil kebijakan musyawarah apa tidak?" Beliau pun langsung menjawab "Nggeh, lek musyawarah iku yo wonten, masalah warga nggeh manut-manut ae. Tapi bien nik kebanyakan lek Mbah Hardi milih A yo podo milih A, lah sakniki yo enek sing manut yo enek sing milih sak sreg e ati (Wawancara dengan bapak Rasiman, warga Dusun Jepang Desa Margomulyo Kec. Margomulyo 9 April 2020 jam 2.13 WIB). (Iyaa, kalau musyawarah itu ya ada, warga juga menerima dan mengikuti, tapi dahulu itu kalau Mbah Hardi milih A ya banyak yang nganut milih A, tapi kalo sekarang ya ada yang manut ada yang milih sesuai dengan pilihannya). 77
78 B. Praktek Partisipasi Politik Masyarakat Samin dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bojonegoro Pilkada merupakan bentuk nyata dari konsep kedaulatan rakyat yang diyakini sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun dalam pelaksanaan pesta kedaulatan rakyat tersebut dalam perjalanannya masih terjadi kekurangan-kekurangan. Beberapa hal yang kerap menjadi sorotan adalah maraknya politik uang dalam setiap pemilihan pimpinan di negeri ini, mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden mungkin telah menjadi akar yang tak mudah untuk kering. Salah satu faktor yang menjadi penyebab maraknya politik uang adalah belum adanya kesadaran dari sebagian besar rakyat Indonesia bahwa pemilu merupakan wahana yang paling efektif bagi penegakan kedaulatan rakyat. Sebagai contoh lagi adanya suara fiktif atau palsu kerap mewarnai ajang pesta kedaulatan rakyat di negara ini. Masyarakat kurang menyadari bahwa berbagai peristiwa yang muncul tadi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang ancaman sanksinya sudah tegas (Handitya, 2018; Faridhi, 216). Berbeda dengan masyarakat Samin di Dusun Jepang, mereka sangat menolak adanya praktik money politics yang dianggap menciderai nilai kejujuran dan keluhuran yang selama ini dipegang teguh oleh seluruh masyarakat Samin. Oleh karena masyarakat Samin dalam memilih calon kepala daerah benar-benar didasarkan atas suara hati n urani dengan berpegang pada prinsip kejujuran. Warga masyarakat yang menyebut diri sebagai pemegang trah Samin Soerosentiko di dusun Jepang, Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan Rabu 27 Juni 2018 yang baru lalu telah memilih untuk tidak memilih alias golput. Hardjo Kardi (84 tahun), warga Dusun Jepang sebagai pemegang terakhir Trah Samin Soerosentiko, saat ditemui peneliti menyatakan bahwa tahun 2018 yang telah lalu lalu memilih untuk tidak menggunakan hak memilih dalam
pilkada di wilayah kabupaten ini yang diikuti empat pasangan calon. Dalihnya sederhana; "Saya memilih tidak menggunakan hal memilih saya, karena ke empat pasangan calon mendatangi saya. Semuanya pasangan calon minta didoakan. Mereka sudah didoakan dapat ikut pilkada. Tetapi, soal kemenangan, bergantung pada warga masyarakat pemilih," kata Hardjo Kardi. Peneliti mengajukan pertanyaan lagi pada Hardjo Kardi, "apakah juga tidak memilih pasangan calon yang sudah menggelar pertunjukkan wayang kulit di Dusun Jepang"? Di samping apakah tidak mengindahkan anjuran jajaran KPU, yang secara khusus mendorong penggunaan hak untuk mencoblos?. Jawaban Harjo Kardi, "Kalau kami mencoblos, berarti menjatuhkan pilihan pada salah satu pasangan calon. Maka hal demikian akan melukai tiga pasangan calon lain. Padahal ke empat pasangan calon telah secara khusus meminta doa restu. Kalau memang mencoblos kesemuanya boleh, akan kami coblos semua. Tapi yang demikian tidak sah," paparnya. Lain halnya dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Hardjo Kardi tegas mengungkap, hendak menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalihnya juga sederhana, karena kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur ini, tidak ada yang mendatanginya untuk secara khusus memohon doa restu. Data rekapitulasi, menurut Komisi Pemilihan Umum Bojonegoro bahwa prosentasi pemilih mencapai 77,9 persen, dari jumlah total Data Pemilih Tetap (DPT) yaitu 1.026.229 jiwa. Jumlah suara sah di Pilbup Bojonegoro sebanyak 769.489. Sedangkan suara tidak sah 30.427. Total suara adalah 79.9916. Dari 1.026.229 daftar pemilih tetap (DPT) di Bojonegoro, tingkat partisipasinya mencapai 77,9 persen. Jumlah ini lebih tinggi dari dua periode Pilkada 2007 dan 2012 waktu lalu. Pada Pilkada tahun 2007 partisipasi pemilihnya 73 persen, kemudian tahun 2012 Partisipasi pemilihnya 71,30 persen. 79
Partisipasi dan keikutsertaan masyarakat Samin dalam kegiatan Pilkada sudah mulai ada perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun, diantaranya ditandai dengan antusiasme masyarakat Samin saat datang ke TPS untuk menunaikan hak pilihnya dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Mereka juga sudah terbuka dengan adanya beberapa kegiatan kampanye yang masuk ke wilayah perkampungan Samin, namun masyarakat Samin tetap membatasi beberapa kegiatan yang berhubungan dengan politik. Seperti menolak adanya ajakan untuk bergabung dalam Timses (Tim sukses), dan masyarakat Samin juga sangat menolak adanya praktik politik uang yang dianggap menciderai nilai kejujuran dan keluhuran yang selama ini dipegang teguh oleh seluruh masyarakat Samin. Menurut peneliti, di beberapa daerah yang melakukan Pilkada dibumbui politik uang sangat menodai arti pentingnya makna Pilkada, dan ini terjadi karena salah sati diantaranya regulasi yang tidak mencerminkan kepastian dan tidak jelas. Hal ini sebagaimana pendapat Aspinall and Rohman (2017) bahwa suburnya politik uang tidak lepas dari kerangka pemilu yang belum menjamin kepastian larangan politik uang. Untuk itu, perbaikan regulasi mendesak dilakukan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan sikap pemilih permisif dengan politik uang, untuk itu pendidikan pemilih yang massif sudah seharusnya dilakukan guna merubah pemilih dari transaksional menjadi pemilih rasional. Berbeda halnya dengan masyarakat Samin Dusun Jepang bahwa Masyarakat adat Samin yang sekarang sudah sangat jauh berbeda dengan masyarakat adat samin yang dulu. Masyarakat adat samin sekarang sudah jauh lebih maju dan mau terbuka dan berinteraksi dengan masyarakat luar, termasuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Tingkat partisipasi warga masyarakat Samin dalam kegiatan Pilkada ini sudah banyak mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Salah satu diantaranya terdapat presentase sekitar 77,9% masyarakat Samin yang sudah turut serta dalam menggunakan hak politiknya. Hal ini sangat berbeda dengan zaman dulu yang mana masih banyak masyarakat adat Samin yang kurang tertarik 80
untuk berpartisipasi politik dalam Pilkada (Wawancara dengan bapak Iswanto, Sekretaris Desa Margomulyo 2 April 2020 jam 9.16 WIB ). Meskipun masyarakat adat Samin ini sudah bisa menerima adanya praktek kampanye yang masuk ke dalam permukiman mereka, namun mereka masih tetap konsisten memegang nilai-nilai yang mereka pertahankan. Salah satunya adalah tidak mau menerima suap dalam segala bentuk. Dahulu pernah ada salah satu partai politik yang mencoba untuk memberikan bantuan makanan dan mengirimkan ayam ke masyarakat adat Samin dengan suatu alasan buat syukuran pemilihan kepala daerah itu langsung ditolak sama mereka, langsung disuruh dibawa pulang lagi (Wawancara dengan bapak Sukijan, Kepala Dusun Jepang Kec. Margomulyo 4 April 2020 jam 10.15 WIB). Penuturan dari infoman tersebut dapat ditarik konklusi bahwa masyarakat adat Samin sudah banyak yang terbuka dengan adanya beberapa kegiatan kampanye yang masuk kedalam permukiman mereka. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masyarakat adat Samin sama dengan yang ada di daerah-daerah lain, yaitu diselenggarakan secara langsung dengan datang ke TPS, namun ada salah satu hal yang menarik di masayarakat adat Samin dimana terdapat suatu kebijakan sebelum masyarakat adat samin melakukan pencoblosan di TPS. Masyarakat adat Samin terlebih dahulu mengadakan kegiatan musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Adat atau sesepuh masyarakat adat Samin yang biasa dipanggil Mbah Harjo Kardi, Hal ini sebagaimana penuturan bapak Sukijan kepada peneliti bahwa mengenai masalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah semua kumpul di balai pertemuan, dihadiri Mbah Harjo Kardi, dan seluruh warga masyarakat adat Samin (Wawancara dengan bapak Sukijan, Kepala Dusun Jepang Kec. Margomulyo 4 April 2020 jam 10.15 WIB). Sebelum mengadakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, masyarakat Samin terlebih dahulu melakukan kegiatan musyawarah bersama dengan sesepuh masyarakat Samin atau yang biasa dipanggil Mbah Harjo 81
Kardi. Mekanisme musyawarah tersebut diselenggarakan di sebuah balai pertemuan dan dihadiri oleh seluruh warga masyarakat Samin. Apa yang diutarakan Mbah Harjo Kardi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat Samin dipimpin oleh Mbah Hardi Karjo dengan memberikan sebuah pemahaman kepada warga masyarakat Samin untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak politiknya dalam Pilkada. Masyarakat Samin tetap ikut terlibat dalam penggunaan hak pilihnya ketika adanya pemilu. Hal itu sebagaimana penjelasan Harjo Kardi: "...Kulo niki ngagem hak pilih nalika calon niku mriki njalok dungo nanging nek namung setunggal, kados to pilihan gubernur sing wingi kulo nggeh ngagem hak pilih, amergi namung setunggal calon sing mriki nyuwun dunga. Nanging bedo malih nalika wonten pemilu calon e mriki sedanten nyuwun dungo kulo nggeh mboten milih, kados to pilihan lurah teng desa Margomulyo sing calon e wonten 10 tiyang mriki sedanten, kulo nggeh mboten milih". Saya ini menggunakan hak pilih ketika calonnya datang ke sini minta do'a tetapi kalau cuma satu, seperti pemilihan gubernur yang kemarin saya ya menggunakan hak pilih, karena cuma satu calon yang datang ke sini minta do'a. Tetapi berbeda lagi ketika ada pilkada calonnya datang ke sini semua minta do'a saya ya tidak memilih, seperti pemilihan kepala Desa di Desa Margomulyo yang calonnya ada 10 orang datang ke sini semua, saya ya tidak memilih (Wawancara dengan Mbah Harjo Kardi, Sesepuh Masyarakat Samin 3 April 2020 jam 11.10 WIB). Penjelasan Harjo Kardi menunjukkan bahwa ia sangat toleran dan bisa menyelami perasaan dari setiap calon yang datang kepadanya dan meminta do'a. Tampaknya Harjo Kardi tidak mau hubungan sampai retak dengan para calon. Jika calonnya satu, ia menggunakan hak pilih, namun jika calonnya banyak maka ia menanggalkan hak pilihnya. "Nek kulo milih salah sijine nopo kulo mboten di pleroki kalih calon liyane, kangge kulo niku mboten sae, amergi kulo sikap kejujuran niku sing paling utomo, niki mpun pakem ingkang kulo ughemi sampek sakniki". Kalau saya memilih salah satunya apa saya tidak diplototi sama calon lainnya, buat saya itu tidak baik, karena saya sikap kejujuran itu yang paling utama, ini sudah ajaran yang saya 82
pegang sampai sekarang." (Wawancara dengan Mbah Harjo Kardi, Sesepuh Masyarakat Samin 3 April 2020 jam 11.10 WIB). Keterangan Mbah Harjo Hardi dikuatkan pula oleh putranya yaitu Bambang Sutrisno: "Kalau mbah kong mencoblos yang satu maka mbah kong membedakan yang lainnya, kalau boleh semuanya di coblos mbah kong nyoblos, kenapa begitu karena mbah kong tidak mau mengingkari janjinya tetap jujur." (Wawancara dengan Bambang Sutrisno, putra dari Mbah Harjo Kardi, Sesepuh Masyarakat Samin 3 April 2020 jam 8.20 WIB). Penjelasan dari Harjo Kardi dan Bambang Sutrisno tersebut dapat disimpulkan bahwa Pilkada itu silahkan berlangsung dengan baik. Silahkan para calon berlomba-lomba meraih suara terbanyak. Namun tenggang rasa dengan para calon harus tetap dijaga untuk terus menerus membangun hubungan yang harmonis dengan para calon. Ketika peneliti mengajukan pertanyaan pada Mbah Harjo Kardi, dengan pertanyaan: berdasarkan pertimbangan apa bapak memilih calon tertentu? Mbah Harjo Kardi memberi jawaban: "Pokoke kulo niki nek milih nggeh milih mboten kepeksan, milih niku nggeh umpama jago lima nggeh pundi sing disenenge, mboten kok kulo niki ngelumpuke mboten niku kleru ngoten niku, nggeh kudu senengane piyambak-piyambak". Pokoknya saya ini kalau memilih ya memilih tidak terpaksa, memilih itu ya seumpama calon lima ya mana yang disukai, tidak kok saya ini mengumpulkan tidak itu salah seperti itu, ya harus sesuai kesukaannya masing-masing". (Wawancara dengan Mbah Harjo Kardi, Sesepuh Masyarakat Samin 3 April 2020 jam 11.10 WIB). Jawaban Mbah Harjo Kardi dapat disimpulkan bahwa masyarakat Samin dalam menggunakan hak pilih berdasarkan hati nuraninya sendiri tanpa adanya paksaan. Masyarakat Samin dalam kegiatan kampanye lebih memilih untuk tidak ikut berpartisipasi, karena jika ikut berpartisipasi dalam kegiatan 83
kampanye dapat menimbulkan permusuhan dengan yang lain. Hal ini seperti pernyataan Harjo Kardi: "Kagiyatan kampanye niku kadang nggeh enten wong tukaran leh, kulo nggeh mboten ndherek kagiyatan kampanye wong kulo mboten tukaran, sampean ndherek jago liyani kulo ndherek jago liyane wong kadang kepethuk atine mboten kepenak leh, kulo nggeh teng griya mawon". Kegiatan kampanye itu terkadang ya ada orang berkelahi kok, saya ya tidak ikut kegiatan kampanye orang saya tidak berkelahi, kamu ikut calon yang lain saya ikut calon yang lain, orang terkadang bertemu hatinya tidak enak hati kok, saya di rumah saja" (Wawancara dengan Mbah Harjo Kardi, Sesepuh Masyarakat Samin 3 April 2020 jam 11.10 WIB). Pernyataan Harjo Kardi mengisyaratkan bahwa masyarakat Samin tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, karena kegiatan kampanye dianggap kegiatan yang akan menimbulkan perselisihan dengan yang lain, serta kegiatan kampanye dianggap kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Mengapa masyarakat Samin tidak ikut kampanye? Menurut Harjo Kardi: masyarakat mriki (masyarakat Samin) urip bendino podo rukun mboten ndherek ngoten-ngoten niku. Masyarakat mriki (masyarakat Samin) mboten seneng kok benda-bendano sedoyo dulur. Lha nek ndherek kagiyatan kampanye nggeh ngoten niku wau lo mboten kepenak nk kepethuk liyane, teng mriki mboten wonten sing ndherek kagiyatan kampanye, kagiyatan kampanye niku mboten enten manfaate, urip hura-hura mawon (Masyarakat sini (masyarakat Samin) hidup tiap harinya pada rukun tidak ikut begitu- begituan. Masyarakat sini (masyarakat Samin) tidak suka membeda-bedakan semuanya saudara. Kalau ikut kegiatan kampanye ya seperti itu tadi tidak enak hati kalau bertemu lainnya, disini tidak ada yang ikut kegiatan kampanye, kegiatan kampanye itu tidak ada manfaatnya, hidup berhura-hura saja"). (Wawancara dengan Mbah Harjo Kardi, Sesepuh Masyarakat Samin 3 April 2020 jam 11.10 WIB). Partisipasi politik masyarakat Samin dalam lobby yaitu menghubungi pimpinan politik. Menghubungi pimpinan politik untuk Bupati Bojonegoro tidak, karena menurut Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin 84
mengatakan bahwa tidak pernah menghubungi bupati, tidak dihubungi sudah datang kerumah untuk menjalin silaturahmi. "Nek ngubungi bupati nggeh mboten nate, mboten usah ngubungi nggeh mpun mriki, nek hubungan kulo kalih bupati Yoto nggeh hubungan sae, hubungan silaturahmi mawon (Kalau menghubungi bupati ya tidak pernah, tidak usah menghubungi ya sudah kesini, Kalau hubungan saya dengan bupati Yoto ya hubungan baik, hubungan silaturahmi saja). Masyarakat adat samin memiliki sebuah kebijakan yang mana sebelum penyelenggaran pencoblosan berlangsung masyarakat adat samin terlebih dahulu melaksanakan kebijakan yang mereka terapkan, yaitu suatu kebijakan musyawarah untuk menentukan dan membahas bagaimana mekanisme pencoblosan dan pasangan calon mana yang nantinya akan dipilih sama-sama oleh masyarakat adat samin, berikut kutipan wawancara dengan pak Yataci warga masyarakat adat samin, "Enggeh mas, dados e ten mriki niku wonten kegiatan musyawaroh sak dereng e ngelangsungake coblosan, warga-warga di kumpul o ten balai pertemuan kaleh pak kasun, musyawarah e niku dipimpin langsung kaleh mbah hadi karjo" (Wawancara dengan bapak Yataci, warga Dusun Jepang Desa Margomulyo Kec. Margomulyo 5 April 2020 jam 11.10 WIB). (Iyaa mas, jadi disini itu ada kegiatan musyawarah sebelum melangsungkan coblosan, warga-warga dikumpulkan di balai pertemuan sama pak kasun, musyawarahnya itu dipimpin langsung sama Mbah Hadi Karjo). Lebih jauh peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapak Karmanwarga masyarakat adat samin mengenai adanya kebijakan musyawarah terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masyarakat adat samin: "Ngeten pak, dengan adanya kebijakan musyawarah niku apakah tetap memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bersuara dan berpendapat nopo semua keputusan wonten ten Mbah Hadi Karjo?". Beliau langsung menjawab, "lha kalau masalah bersuara, berpendapat niku nggeh angsal, kabeh oleh berpendapat, musyawarah e iku terbuka". Tapi nek biyen yo manut ae opo jare Mbah Hadi. Lha saiki Mbah Hadi ngewehi pemahaman 85
lek ora harus manut opo dari hasil musyawarah, dadi ne kebebasan kanggo milih sak sreg e ati iku enek, yo imbas e bien iku ga bebas ae gaiso milih sak karep e dewe, lha saiki ngunu enak iso milih sak seneng e ati" (Wawancara dengan bapak Karman, warga Dusun Jepang Desa Margomulyo Kec. Margomulyo 9 April 2020 jam 9.15 WIB). (Kalau masalah bersuara, berpendapat semua ya boleh, semua bisa berpendapat, musyawarahnya itu terbuka. Tapi dulu itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Mbah Hardi. Kalo sekarang Mbah Hardi memberikan pemahaman kalau tidak harus menganut hasil dari musyawarah, jadi ada kebebasan untuk memilih sesuai dengan keinginan hati, efek pada zaman dahulu itu ya tidak bisa memilih sesuai dengan keinginannya, kalau sekarang enak bisa memilih sesuka hati). Merujuk pada hasil wawancara tersebut, kebijakan masyarakat adat samin pada awalnya tidak sesuai dengan demokrasi dan Peraturan Perundang- undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, karena mengharuskan masyarakat adat samin untuk patuh dan mengikuti hasil dari kebijakan tersebut. Artinya berimbas pada tidak adanya kemerdekaan dalam menggunakan hak suara dan tidak adanya kerahasiaan dalam menentukan pilihan. Lebih jauh peneliti bertanya kepada Pak Rasiman warga masyarakat adat samin mengenai bagaimana pendapat warga masyarakat adat samin mengenai adanya kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang di terapkan disana, dan bagaimana perkembangan kebijakan yang ada di samin pada zaman dahulu dan sekarang. "Pak Rasiman tau nggeh lek ten mriki niku sakderenge nyelenggara aken coblosan niku ngelangsungaken musyawarah rumiyin? Lan sak sampun e pemahaman mengenai demokrasi masuk ten masyarakat adat samin niku saget merubah hukum dan ketentuan mengenai mengikat e hasil kebijakan musyawarah nopo mboten?"."Pak Rasiman tau yaa, bahwa disini sebelum menyelenggarakan coblosan itu melangsungkan musyawarah terlebih dahulu? Setelah adanya pemahaman mengenai demokrasi yang masuk di masyarakat adat samin itu bisa merubah hukum dan ketentuan mengenai mengikatnya hasil kebijakan musyawarah apa tidak?" 86
87 Beliau pun langsung menjawab "Nggeh, lek musyawarah iku yo wonten, masalah warga nggeh manut-manut ae. Tapi bien nik kebanyakan lek Mbah Hardi milih A yo podo milih A, lah sakniki yo enek sing manut yo enek sing milih sak sreg e ati (Wawancara dengan bapak Rasiman, warga Dusun Jepang Desa Margomulyo Kec. Margomulyo 9 April 2020 jam 2.13 WIB). (Iyaa, kalau musyawarah itu ya ada, warga juga menerima dan mengikuti, tapi dahulu itu kalau Mbah Hardi milih A ya banyak yang nganut milih A, tapi kalo sekarang ya ada yang manut ada yang milih sesuai dengan pilihannya). Berdasarkan uraian di atas, peneliti hendak menghubungkan partisipasi politik masyarakat Samin dengan teori partisipasi politik Huntington dan Joan Nelson. Sebagaimana telah diutarakan di bab kedua skripsi ini bahwa ada bermacam-macam bentuk dan variasi partisipasi politik menurut Huntington dan Joan Nelson (1994:16-18) antara lain: pertama, kegiatan pemilihan yaitu mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan- sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Kedua, lobbying untuk mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Ketiga, kegiatan organisasi yaitu menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan ekplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Keempat, mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang saja. Kelima, tindak kekerasan (violence) juga merupakan suatu bentuk partisipasi politik untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.
88 Bentuk-bentuk partisipasi politik versi Huntington dan Nelson ini hendak peneliti jabarkan satu persatu dikaitkan dengan hasil penelitian. Pertama, kegiatan Pemilihan. Kegiatan pemilihan adalah segala bentuk kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan Pemilu/pilkada. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberi sumbangan untuk kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai politik atas nama partai itu, memberikan suara dalam pemilu, mengawasi pelaksanaan pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya. Mengungkap partisipasi politik masyarakat Samin dalam Pilkada di Kabupaten Bojonegoro 2018 bahwa masyarakat Samin dalam aktivitas Pilkada yakni hanya menggunakan hak politiknya dalam kaitannya dengan hak pilih pada pemilu. Dari data yang diperoleh bahwa argumentasi masyarakat Samin menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada, karena masyarakat Samin beranggapan partisipasi politik dalam kegiatan pemilihan telah jadi kewajibannya sebagai warga negara yang taat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan Pilkada. Tujuannya adalah agar dapat mewujudkan sikap taat dan tunduk terhadap aktivitas yang diadakan oleh pemerintah. Bagi masyarakat Samin dengan menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu dapat ikut menghasilkan jalannya pemerintahan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan demikian masyarakat Samin Dusun Jepang ikut serta mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih calon tertentu, memberikan suara dalam Pilkada, mengawasi pelaksanaan pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan. Terkait dengan kegiatan kampanye, masyarakat Samin tidak ikut terlibat dalam segala bentuk aktivitas kampanye. Adapun alasannya adalah karena ada anggapan dari masyarakat Samin bahwa aktivitas kampanye adalah aktivitas yang dapat melahirkan permusuhan, kebencian dan konflik dengan yang lainnya. Aktivitas kampanye dianggap menjadi momok yang menakutkan sehingga kegiatan kampanye dianggap sebagai kegiatan yang
tidak sesuai dengan prinsip hidup masyarakat Samin. Masyarakat Samin berprinsip bahwa semua warga adalah saudara, sehingga tidak boleh ada konflik horizontal. Mereka menghendaki hidup rukun, harmonis, toleran, dan damai. Masyarakat Samin memiliki keyakinan kalau aktivitas kampanye merupakan kegiatan yang kurang bermanfaat. Kegiatan kampanye dianggap kegiatan yang hanya menghambur-hamburkan uang. Oleh karena masyarakat Samin lebih memilih di rumah dan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye yang hiruk pikuk. Tidak ada satu pun masyarakat Samin bersedia menjadi tim sukses. Masyarakat Samin memberi penilaian pada sukses sebagai pelaku yang bertugas untuk mengumpulkan masa agar dapat menjadi pendukung yang memilih calonnya. Mengumpulkan masa ini dilakukan dengan pelbagai strategi termasuk dengan mempengaruhi orang lain supaya memilih calonnya. Hal ini dianggap salah oleh masyarakat Samin, karena menurut masyarakat Samin memilih harus atas kesadarannya masing-masing, tanpa adanya paksaan. Dengan demikian untuk menjadi tim sukses dalam masyarakat Samin tidak ada, karena hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsipnya yang harus mendahului jalinan persaudaraan antara warga. Kedua, Lobbying. Lobbying adalah tindakan seseorang ataupun sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi pemerintah atau tokoh politik tersebut yang menyangkut masalah tertentu tentang yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk memperoleh dukungan ataupun untuk mobilisasi dukungan atau dan tantangan terhadap masalah-masalah tertentu yang hendak ditangani oleh pemerintah atau lembaga perwakilan rakyat. Masyarakat Samin Dusun Jepang dalam partisipasi politik ternyata menggunakan pula bentuk lobby. Hal ini peneliti tangkap dari pernyataan Mbah Harjo Kardi (Sesepuh Masyarakat Samin) bahwa ia sering menghubungi pemerintahan seperti menghubungi kepala desa 89 itu
untuk memberi masukan-masukkan yang menyangkut kepentingan kesejahteraan masyarakat Samin Dusun Jepang. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa tujuan Harjo Kardi untuk menghubungi pimpinan politik (kepala desa) adalah untuk mengatakan bahwa masyarakatnya membutuhkan dana bantuan dari pemerintah. Di samping itu tujuan Harjo Kardi menghubungi kepala desa adalah untuk meminta bantuan agar warga yang berada di bawah garis kemiskinan memperoleh bantuan dari dana desa. Hal ini dilakukan Harjo Kardi agar dapat menolong sesama saudaranya, karena masyarakat Samin menganggap jika semua adalah saudara, jadi jika ada saudara yang membutuhkan bantuan harus ditopang karena selaku sesepuh merupakan kepanjangan tangan dari warga dan penyambung lidah warga. Meskipun demikian, Harjo Kardi dalam pengakuannya pada peneliti belum pernah menghubungi sampai level Bupati. Merujuk pada hasil penelitian dari keterangan warga bahwa tanpa dihubungi pun antara Bupati dan masyarakat Samin telah menjalin hubungan yang harmonis. Hal ini dibuktikan dengan seringnya kunjungan Bupati ke rumah Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin. Kunjungan itu untuk memantau apa saja yang dibutuhkan masyarakat Samin Dusun Jepang. Dalam mengusulkan sesuatu kepada Bupati dan DPRD tentang suatu kebijakan di tingkat Kabupaten tidak, karena bagi masyarakat Samin segala kebijakan maupun peraturan yang dibuat oleh tingkat pemerintah kabupaten harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan masyarakat Samin sangat memegang teguh ajaran yang disampaikan oleh Samin Surosentiko selaku pemimpin masyarakat Samin ketika zaman penjajahan Belanda. Beliau berpesan dengan menggunakan bahasa sanepan yaitu "yen wis yen wis pitukule kanjeng Jawa, tinggi Jawa tunggu rakyat, manggon mburi manut ombake banyu" artinya adalah jika negara sudah dipimpin oleh orang Jawa maka masyarakat Samin harus patuh dan taat dengan segala kebijakan maupun peraturan yang dikeluarkan pemerintah desa dan daerah. Dari data diperoleh untuk mengusulkan sesuatu tentang kebijakan di tingkat desa pernah. Hal ini 90
disampaikan oleh Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin, bahwa beliau pernah mengusulkan agar Dusun Jepang dibuatkan dam (bendungan) untuk membantu orang tani melalui pengembangan irigasi air. Hal ini dilakukan Harjo Kardi agar dapat meningkatkan hasil panen para petani di Dusun Jepang. Ketiga, kegiatan Organisasi. Kegiatan organisasi adalah keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik, apakah itu sebagai pimpinan, aktivis ataukah sebagai anggota biasa. Organisasi tersebut mempunyai fungsi mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Ada organisasi yang memusatkan perhatiannya terhadap isu-isu yang sifatnya spesifik, seperti misalnya wahana lingkungan hidup Indonesia (WLHI), dan ada pula yang mempunyai kepentingan berbagai macam isu, seperti misalnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang mempunyai kepedulian terhadap masalah hukum, HAM dan demokrasi. Ada organisasi yang memusatkan perhatiannya pada masalah keagamaan. Menjadi anggota saja sudah menunjukkan elemen dari partisipasi sekalipun seseorang belum tentu terlibat langsung mempengaruhi. Dalam kegiatan organisasi ini masyarakat Samin hanya terlibat dalam keanggotaan perangkat desa di Desa Margomulyo, karena terdapat salah satu masyarakat Samin yang menjabat sebagai Sekretaris desa di Desa Margomulyo yaitu Bapak Iswanto. Bapak Iswanto menjabat sebagai sekretaris desa di Desa Margomulyo sejak tahun 2009. Beliau menjelaskan jika selama menjabat sebagai sekretaris desa tetap mengutamakn kejujuran. Hal ini sesuai dengan prinsip masyarakat Samin. Dalam masyarakat Samin tidak ada yang bergabung dalam keanggotaan partai politik. Masyarakat Samin menganggap jika bergabung dalam keanggotaan partai politik hidupnya tidak rukun. Dalam partai politik terdapat golongan-golongan yang saling bermusuhan. Dengan demikian masyarakat Samin menganggap jika bergabung dalam keanggotaan partai politik dianggap salah, karena tidak sesuai dengan prinsip hidup masyarakat 91
Samin yang harus hidup rukun dengan yang lain, serta tidak boleh ada yang bermusuhan karena semua dianggap saudara. Di samping itu, tidak ada masyarakat Samin yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif, karena masyarakat Samin menganggap jika untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif berarti juga bergabung dalam partai politik. Dalam partai politik terdapat golong-golongan yang berkompetisi dengan saling menjatuhkan dengan yang lain. Hal ini juga dilakukan dengan menghalalkan segala cara agar tujuannya tercapai. Dalam masyarakat Samin tidak ada yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif, karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran maupun prinsip hidupnya yang tetap dipegang teguh oleh masyarakat Samin secara turun temurun. Keempat, mencari koneksi (contacting). Contacting adalah partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dengan secara lansung (mendatangi ketempatnya bertugas, menghubungi lewat telepon) pejabat pemerintah ataupun tokoh politik, baik dilakukan secara individual ataupun kelompok orang yang sangat kecil jumlahnya. Biasanya dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi orang yang melakukan partisipasi tersebut. Partisipasi politik masyarakat Samin dalam contacting yaitu memiliki hubungan baik dengan Bupati Bojonegoro. Hal ini dibuktikan dengan seringnya kunjungan yang dilakukan Bupati Bojonegoro di rumah Harjo Kardi. Menurut Harjo Kardi biasanya yang dibahas ketika adanya kunjungan Bupati Bojonegoro adalah mengenai kegiatan budaya masyarakat Samin. Seperti ketika bulan oktober tahun 2016. Selain itu juga pernah untuk membahas mengenai pembangunan jalan di Dusun Jepang. Selain itu, hubungan antara Harjo Kardi dengan kepala desa di Desa Margomulyo juga memiliki hubungan baik. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin dalam rapat desa di Desa Margomulyo. Dalam rapat desa tersebut yang dibahas mengenai rencana pembangunan desa, rencana kegiatan budaya serta terkait masalah pertanian. Menurut Harjo Kardi dalam rapat tersebut beliau berperan untuk 92
memberikan solusi terhadap permasalahan dalam desa, misalnya masalah untuk pembangunan desa serta untuk memberikan persetujuan terkait hasil keputusan dalam rapat desa. Akan tetapi untuk ikut menghadiri rapat dalam tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten tidak, karena menurut Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin mengatakan jika untuk rapat tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten tidak ada hubungannya dengan masyarakat Samin, sebab untuk kebijakan dalam level kabupaten maupun kecamatan memiliki skope cakupan yang bersifat makro. Kelima, tindak kekerasan (violence). Violence adalah cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah juga dapat dimasukkan dalam kategori partisipasi politik, hanya saja cara yang ditempuh untuk mempengaruhi pemerintah dengan melakukan pengerusakan terhadap barang atau individu. Berpijak pada hasil penelitian bahwa tidak ada masyarakat Samin yang melakukan tindakan kekerasan ketika calon yang didukung tidak jadi. Menurut Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin manakala warga melakukan tindakan violence disebabkan kandidat yang didukung tidak jadi adalah merupakan perbuatan hina. Apalagi dulu Samin Surosentiko selaku pemimpin masyarakat Samin ketika zaman penjajahan Belanda dulu juga mengajarkan untuk tidak menggunakan kekerasan. Hal ini dibuktikan dengan ketika masyarakat Samin dulu memperjuangkan kemerdekaan Negara Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda tidak menggunakan kekerasan dan tetap bersikap jujur. Padahal Belanda adalah musuh bagi masyarakat Samin waktu itu, apalagi hanya untuk masalah calon yang didukung tidak jadi. Dengan demikian dalam masyarakat Samin tidak ada yang melakukan tindakan kekerasan ketika calon yang didukung tidak jadi. Bagi masyarakat Samin mengusung calon yang gagal, dalam berkompetisi adalah hal biasa dan harus disikapi dengan lapang dada. Di samping itu, untuk melakukan demonstrasi yang tidak sesuai dengan prosedur misalnya demo dengan merusak fasilitas umum juga tidak ada, karena dalam masyarakat Samin tidak ada yang melakukan demonstrasi. 93
94 Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin menjelaskan untuk masyarakat Samin seluruhnya sangat mematuhi segala peraturan maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, karena masyarakat Samin menganggap jika pemimpin pemerintahan adalah saudaranya, sehingga dengan sesama saudara harus saling menghargai tidak boleh melakukan tindakan kekerasan seperti melakukan demo dengan merusak fasilitas umum. Menurut masyarakat Samin hal ini diibaratkan seperti "dom sumuruping banyu", artinya adalah bahwa semua dianggap saudara, harus saling menghargai, karena jika dom (jarum) dimasukkan dalam air maka tidak ada gelombangnya, sehingga bagi masyarakat Samin dengan sesama saudara tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, harus saling menghargai. Demonstrasi karena calon kalah merupakan sikap pengecut dan tidak terpuji. Bertarung harus siap kalah, jangan Cuma siap menang. C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Samin dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bojonegoro Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Samin dalam Pilkada 2018, maka peneliti menghubungkan dengan teori Surbakti (2014:144) yang menyebutkan dua variable pokok mempengaruhi rendah tingginya level partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik. Dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah; apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak. Jadi di sini menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Samin dalam Pilkada di Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:
Pertama, dahulu masyarakat Samin apatis. Masyarakat Samin yang ada sekarang sangatlah berbeda dengan masyarakat samin pada zaman- zaman dahulu yang apatis. Sekarang masyarakat Samin memilih calon dalam Pilkada didasarkan atas kesadarannya masing-masing, tanpa adanya paksaan. Hal ini sebagaimana penuturan Bambang Sutrisno selaku anak terakhir dari Harjo Kardi mengatakan bahwa dalam menggunakan hak pilih masyarakat Samin dahulu apatis tetapi sekarang sangat aktif memilih atas kesadarannya masing-masing, tanpa adanya paksaan maupun adanya politik uang. Masyarakat Samin memilih yang menurutnya baik maka akan dipilih, sehingga proses penggunaan hak pilih berdasarkan hati nuraninya sendiri. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Samin agar tetap mewujudkan sikap jujur, seperti apa yang telah diajarkan oleh Samin Surosentiko selaku pemimpin masyarakat Samin ketika penjajahan Belanda. Kedua, faktor partai. Masyarakat Samin yang ada sekarang sangatlah berbeda dengan masyarakat samin pada zaman-zaman dahulu. Dimana pada zaman dahulu masyarakat samin sulit untuk berkomunikasi dan terbuka dengan orang luar, pada dewasa ini masyarakat samin sudah mengalami banyak perkembangan dan kemajuan, saat ini masyarakat samin sudah mau melaksanakan dan menerima peraturan pemerintah seperti membayar pajak, ikut serta dalam kegiatan pemilu, Pilkada dll. Masyarakat Samin di Dusun Jepang sangat mempercayai segala kebijakan partai. Mereka berpendapat bahwa partai pada dasarnya memiliki niat untuk mensejahterakan masyarakat. Masyarakat Samin menilai bahwa partai perduli dengan nasib rakyat masyarakat Samin meskipun di sana sini tentu saja masih ada kekurangan. Namun masyarakat samin sadar betul bahwa yang dilakukan partai tidak hanya untuk masyarakat samin. Banyak dusun, desa dan daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah terutama di sektor ekonomi dan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sesepuh masyarakat Samin dan warga, bahwa mereka percaya terhadap partai karena partai peduli 95
dengan nasib mereka setelah pemilihan terjadi. Jadi masyarakat Samin datang untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada. Ketiga, kesadaran akan hak. Partisipasi politik tanpa kesadaran politik itu bisa saja terjadi. Seperti pada kasus pemilih yang hanya menggunakan pilihannya, namun sebenarnya ia hanya asal memilih. Sebaliknya, partisipasi poliltik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan menghasilkan pilihan yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Secara tidak langsung bahwa berpartisipasi baik dalam mengikuti kampanye politik maupun hanya sekedar memilih saja ada hak yang harus kita gunakan atau kita laksanakan. Karena ketika kita tidak menggunakan hak pilih kita, maka akan memberi celah kepada pihak yang memiliki kepentingan untuk melakukan tipu muslihat. Di dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro di Kecamatan Margomulyo tahun 2018 bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat khususnya dalam menggunakan hak pilih sudah tinggi, itu artinya kesadaran akan hak politik di sini sudah cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Samin di Dusun Jepang Kabupaten Bojonegoro mengatakan bahwa masyarakat percaya kepada calon Kepala daerah karena semua calon menjajikan janji kampanye yang tidak muluk-muluk dan masyarakat Samin Dusun Jepang tertarik dengan visi misi calon. Masyarakat Samin percaya kepada calon kepada Daerah karena masyarakat berpendapat ketika masyarakat Samin mengunakan hak pilihnya akan memberikan pengaruh atau perubahan bagi masyarakat Samin di Dusun Jepang. Keempat, kesadaran akan kewajiban. Menurut Jeffry M. Paige dalam Surbakti (2014: 144) menyebutkan aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. 96
Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada warga masyarakat Samin Dusun Jepang dapat diketahui bahwa kesadaran akan kewajiban masyarakat sebagai warga Negara yang memenuhi syarat untuk mengunakan hak suranya, cukup tinggi karena masyarakat bergantung kepada pihak lain. Masyarakat Samin menggunakan hak kewajiban sebagai warga negara. Pada saat pemilihan, mereka memilih dengan kata hati mereka dan tidak mengikuti kata orang lain. Dari ini bisa di lihat bahwa masyarakat Samin mengunakan hak pilihnya atau mengikuti patisipasi karena masyarakat sadar bahwa suara mereka menentukan masa depan mereka 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu sangat perlu pihak yang bersangkutan yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk melakukan sosialisai dan pemahaman untuk menggunkan hak pilihnya sehingga masyarakat Samin tetap sadar bahwa suara mereka menentukan masa depan mereka. 97
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian dalam bab pertama sampai keempat, maka dapat diambil kesimpulan: 1. Partisipasi masyarakat Samin dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bojonegoro sudah mulai ada perkembangan yang cukup pesat, diantaranya ditandai dengan antusiasme masyarakat Samin saat datang ke TPS untuk menunaikan hak pilihnya dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Jika dihubungkan dengan teori partisipasi politik Huntington dan Joan Nelson sebagai berikut: partisipasi politik masyarakat Samin dalam kegiatan pemilihan yaitu hanya terlibat dalam penggunaan hak pilih ketika pemilu. Partisipasi politik masyarakat Samin dalam lobby yaitu pernah menghubungi kepala desa. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk memperoleh dukungan ataupun untuk mobilisasi dukungan atau dan tantangan terhadap masalah-masalah tertentu yang hendak ditangani oleh pemerintah atau lembaga perwakilan rakyat. Masyarakat Samin Dusun Jepang dalam partisipasi politik ternyata menggunakan pula bentuk lobby. Hal ini peneliti tangkap dari pernyataan Mbah Harjo Kardi (Sesepuh Masyarakat Samin) bahwa ia sering menghubungi pemerintahan seperti menghubungi kepala desa untuk memberi masukan-masukkan yang menyangkut kepentingan kesejahteraan masyarakat Samin Dusun Jepang. Partisipasi politik masyarakat Samin dalam kegiatan organisasi yakni hanya tergabung dalam keanggotaan perangkat desa di Desa Margomulyo. Partisipasi politik masyarakat Samin dalam contacting yaitu bahwa masyarakat Samin memiliki hubungan baik dengan Bupati Bojonegoro. Selain itu masyarakat Samin juga menjalin hubungan baik dengan kepala desa di Desa Margomulyo, karena setiap adanya rapat desa Harjo Kardi menghadiri rapat tersebut. Sehingga dapat dikatakan masyarakat Samin 98
dapat ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa. Dalam rapat desa tersebut yang dibahas mengenai rencana pembangunan desa, rencana kegiatan budaya serta terkait masalah pertanian. Menurut Harjo Kardi dalam rapat tersebut beliau berperan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dalam desa, misalnya masalah untuk pembangunan desa serta untuk memberikan persetujuan terkait hasil keputusan dalam rapat desa. Partisipasi politik masyarakat Samin dalam tindakan kekerasan tidak ada, karena untuk melakukan tindakan kekerasan ketika calon yang didukung tidak jadi maupun untuk demontrasi yang tidak sesuai prosedur tidak dilakukan oleh masyarakat Samin. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Samin dalam Pilkada di Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut: Pertama, dahulu masyarakat Samin apatis. Masyarakat Samin yang ada sekarang sangatlah berbeda dengan masyarakat samin pada zaman-zaman dahulu yang apatis. Sekarang masyarakat Samin memilih calon dalam Pilkada didasarkan atas kesadarannya masing-masing, tanpa adanya paksaan. Hal ini sebagaimana penuturan Bambang Sutrisno selaku anak terakhir dari Harjo Kardi mengatakan bahwa dalam menggunakan hak pilih masyarakat Samin dahulu apatis tetapi sekarang sangat aktif memilih atas kesadarannya masing-masing, tanpa adanya paksaan maupun adanya politik uang. Kedua, faktor partai. Masyarakat Samin di Dusun Jepang sangat mempercayai segala kebijakan partai. Mereka berpendapat bahwa partai pada dasarnya memiliki niat untuk mensejahterakan masyarakat. Masyarakat Samin menilai bahwa partai perduli dengan nasib rakyat masyarakat Samin meskipun di sana sini tentu saja masih ada kekurangan. Namun masyarakat samin sadar betul bahwa yang dilakukan partai tidak hanya untuk masyarakat samin. Banyak dusun, desa dan daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah terutama di sektor ekonomi dan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sesepuh masyarakat Samin dan warga, bahwa mereka percaya terhadap partai 99
100 karena partai peduli dengan nasib mereka setelah pemilihan terjadi. Jadi masyarakat Samin datang untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada. C. Saran 1. Untuk Perguruan Tinggi Masyarakat Samin adalah masyarakat yang memiliki kehidupan yang cukup unik dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu diadakan studi lanjutan mengenai berbagai aspek kehidupan khususnya yang berlangsung dewasa ini. Ditambah dengan ajaran-ajaran saminisme pada dasarnya merupakan ajaran yang positif terutama yang berkaitan dengan aspek kejujuran, kesederhanaan hidup, dan semangat bekerja. Untuk itu perlu diungkap dan dipelajari lebih lanjut untuk diambil segi-segi positifnya. Penelitian ini belum final karena masih ada kekurangannya sehingga perlu diberi kesempatan kepada peneliti lain untuk meneliti partisipasi politik masyarakat Samin dalam Pilkada dengan pendekatan berbeda. 2. Untuk Pemerintah Menjaga hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakatnya. Selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua warga masyarakat, Samin Dusun Jepang. Pemerintah harus bersikap adil terhadap masyarakatnya, tanpa membeda-bedakan ras, suku, adat-istiadat, agama ataupun keyakinannya. Perlu kiranya penataan kembali sistem pendaftaran yang lebih terbuka dalam pendataan pemilih, pemerintah juga harus aktif dalam mendata agar masyarakat terdaftar secara merata dan bisa menggunakan haknya sebagai pemilih. 3. Untuk Masyarakat Samin Dusun Jepang Sebaiknya bagi masyarakat adat Samin yang ada di Dusun Jepang, lebih membuka diri lagi, dan berperan aktif dalam pelaksanaan pemerintahan, karena keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan khususnya dalam menggunakan hak pilihnya di pemilihan kepala daerah merupakan suatu
instrumen yang paling penting dalam menunjang berjalannya demokrasi di negara ini, demi terciptanya kedaulatan rakyat. DAFTAR PUSTAKA Buku Althoff, Michael Rush. 1989. Pengantar Sosiologi Politik. (Jakarta: Rajawali). Berger, Peter L. 1976. Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change, (New York: Anchor Books). Budiardjo, Miriam. 2015. Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia). Cholisin, dkk. 2007. Dasar Dasar Ilmu Politik. (Yogyakarta: UNY Press). Cholisin, dkk. 2007. Ilmu Kewarganegaraan. Jakarta: Universitas Terbuka. Firmanzah. 2016. Marketing Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. (Jakarta : Rineka Cipta). Isyawara F. 2015. Pengantar Ilmu Politik. (Bandung: Binacipta). Kamarulzaman, AKA. 2015. Kamus Ilmiah Serapan. (Yogyakarta. Absolut). Kantaprawira, Rusadi. 2012. Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo). Mas'oed, Mohtar. McAndrews, Colin, 2011. Perbandingan Sistem Politik. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press). Moleong, Lexy J. 201`6. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya). Nimmo, Dan. 2010. Komunikasi Politik Khalayak dan Efek. (Bandung: Remaja Rosdakarya). Noer, Deliar. 2013. Pengantar Ke Pemikiran Politik, (Jakarta: CV Rajawali). Poerwadarminta. 2001. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta). Rahman, A. 2017. Sistem Politik Indonesia. (Jakarta: Penerbit Graha Ilmu). Rudy, T. May. 2013. Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya, (Bandung: Refika Aditama) 101
Salim, Abdul Muin Salim. 2012. Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an, (Jakarta: Raja Grafindo Persada). Samidjo. 2017. Ilmu Negara, (Bandung: Armico). Shihab, M. Quraish. 2016. Perempuan. (Jakarta: Lentera Hati). Smith, Jonathan A., Flowers, Paul, and Larkin Michael. 2009. Interpretative phenomenological analysis: Theory, Method and Research. (Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage). Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta). Suharno. 2014. Diklat Kuliah Sosiologi Politik. (Yogyakarta: UNY). Surbakti, Ramlan. 2012. Memahami Ilmu Politik. (Jakarta: Grasindo). Suwarno, dkk. 2015. Etnografi Masyarakat di Bojonegoro (Balai Pelestarian Nilai Budaya). Jurnal, Artikel dan Skripsi Aspinal,l Edward and Noor Rohman. 2017. "Village Head Elections in Java: Money Politics and Brokerage in the Remaking of Indonesia's Rural Elite", Journal of Southeast Asian Studies, 48(1), pp 31-52 February 2017, 2017, University The National of Singapore, Daryono, M. Khoirul Anwar. 2019. "Peranan Tokoh Agama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Tahun 2019 di Kelurahan Sebani". Jurnal Ilmiah Edukasi & Sosial, Volume 10, Nomor 2, September 2019, hlm. 144-150. Faridhi, Adrian. 2016. "Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015", Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016 : 150 - 164 Handitya, Binov. 2018. "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, 348-365, ISSN (Cetak) 2614-3216 ISSN (Online) 2614-3569 Hendrik, Doni. 2018. "Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008". Jurnal Demokrasi Vol. IX No. 2 Th. 2018 138. 102
Herlina, Neli 2017. Tingkat Partisipasi Pemilih Suku Samin Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Pati Pada Tahun 2017. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Ichwanuddin, Wawan dkk 2015. Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih Dalam Pemilu 2014. Artikel Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Na'im, Nadratun. 2017. Partisipasi Masyarakat Samin di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro 2017. Skripsi FISH Universitas Negeri Surabaya. Nababan, dkk. 2019. "Hubungan Sosialisasi Politik dengan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Dairi Kecamatan Gunung Sitember". Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 1 Nomor 2, 2019; 1-12. Putra, Yasmuni Anrasdi.2017. Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Lgislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Rahmat, Basuki. 2020. " Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Ciamis". Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 1 No.1, Maret 2020. Sholihin, Rio, dkk. 2014. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018 Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda". Jurnal Administrative Reform, Vol.2 No.4,Desember 2014. Suharyanto, Agung. 2014. "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah". Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. 2 (2) (2014): 151-160. Suparto. 2018. "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Sungai Raya 2018". diakses 21-4-2020 jam 20.30 Wib. Suri, Puti Nilam. 2017. "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan di Kecamatan Ukui Tahun 2015". Jurnal Jom FISIP Vol. 4 No. 2 - Oktober 2017. Wibowo, dkk 2013. Interaksi Sosial Suku Samin Dengan Masyarakat Sekitar( Study Kasus di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Artikel Agastya. 103
104 Orang Samin Memandang Pemilu mandang.Pemilu. Diakses 16 Maret 2020 Masyarakat Samin (nyamin) di Pilgub Jatim. diakses pada 16 Maret 2020 tidak akan Aditya, Ivan. Keturunan Samin Bakal Golput. bojonegoro-nakal-golput Diakses tanggal 16 Maret 2020 Purnomo, Komunitas Diakses pada 16 Maret 2020 Slamet Hadi. Samin Di Bojonegoro. Halwan, Muhammad. Pilkada Serentak, Pengikut Samin Pilih Goput. pilih/2018 diakses 25 juni 2018, Diakses pada 16 Maret 2020 Laksono, Muhadany Y. Antusias Memilih, Tak Tertarik Terjun Dunia Politik. Diakses pada 16 Maret 2020. Wawancara Wawancara dengan Bambang Sutrisno, putra dari Mbah Harjo Kardi, Sesepuh Masyarakat Samin 3 April 2020 jam 8.20 WIB. Wawancara dengan bapak Iswanto, Sekretaris Desa Margomulyo 2 April 2020 jam 9.16 WIB). Wawancara dengan bapak Karman, warga Dusun Jepang Desa Margomulyo Kec. Margomulyo 7 April 2020 jam 9.15 WIB. Wawancara dengan bapak Rasiman, warga Dusun Jepang Desa Margomulyo Kec. Margomulyo 9 April 2020 jam 2.13 WIB. Wawancara dengan bapak Sukijan, Kepala Dusun Jepang Kec. Margomulyo 4 April 2020 jam 10.15 WIB. Wawancara dengan bapak Yataci, warga Dusun Jepang Desa Margomulyo Kec. Margomulyo 5 April 2020 jam 11.10 WIB. Wawancara dengan Mbah Harjo Kardi, Sesepuh Masyarakat Samin 3 April 2020 jam 11.10 WIB.
LAMPIRAN 105
JUDUL: MENGUNGKAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT SAMIN DALAM PILKADA DI KABUPATEN BOJONEGORO 2018 TRANSKRIP WAWANCARA 1 (Untuk Pemimpin/Sesepuh Masyarakat Samin di Dusun Jepang) Nama Informan (Interviewee) : Bapak Harjo Kardi Jabatan : Sesepuh Masyarakat Samin Alamat : Dusun Jepang Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Tgl/bln/Tahun/jam Wawancara : 3 April 2020 jam 11.10 WIB 1. Apa keunikan atau keistimewaan masyarakat Samin Dusun Jepang dibandingkan yang lainnya? Masyarakat Samin Dusun Jepang memiliki ajaran yang cukup menarik, yaitu mengakui adanya Tuhan serta tidak membeda-bedakan agama yang dianutnya. 2. Berapa jumlah warga Samin Dusun Jepang? 787 orang. 3. Berapa jumlah warga Samin Dusun Jepang yang menggunakan hak pilih pada waktu Pilkada 2018? Ya kurang lebih terdapat 192 anggota masyarakat Samin yang ikut memilih dalam Pilkada 2018. 4. Bagaimana kondisi sekarang masyarakat Samin Dusun Jepang? Sudah berubah. 106
5. Apakah sudah berubah seiring dengan perubahan zaman? Masyarakat Samin yang ada sekarang sangatlah berbeda dengan masyarakat samin pada zaman-zaman dahulu. Dimana pada zaman dahulu masyarakat samin sulit untuk berkomunikasi dan terbuka dengan orang luar, pada dewasa ini masyarakat samin sudah mengalami banyak perkembangan dan kemajuan, saat ini masyarakat samin sudah mau melaksanakan dan menerima peraturan pemerintah seperti membayar pajak, ikut serta dalam kegiatan pemilu, Pilkada dll. 6. Apakah bapak menggunakan hak pilih pada waktu Pilkada 2018? "...Kulo niki ngagem hak pilih nalika calon niku mriki njalok dungo nanging nek namung setunggal, kados to pilihan gubernur sing wingi kulo nggeh ngagem hak pilih, amergi namung setunggal calon sing mriki nyuwun dunga. Nanging bedo malih nalika wonten pemilu calon e mriki sedanten nyuwun dungo kulo nggeh mboten milih, kados to pilihan lurah teng desa Margomulyo sing calon e wonten 10 tiyang mriki sedanten, kulo nggeh mboten milih". Saya ini menggunakan hak pilih ketika calonnya datang ke sini minta do'a tetapi kalau cuma satu, seperti pemilihan gubernur yang kemarin saya ya menggunakan hak pilih, karena cuma satu calon yang datang ke sini minta do'a. Tetapi berbeda lagi ketika ada pilkada calonnya datang ke sini semua minta do'a saya ya tidak memilih, seperti pemilihan kepala Desa di Desa Margomulyo yang calonnya ada 10 orang datang ke sini semua, saya ya tidak memilih. 7. Mengapa bapak tidak memilih kalau calonnya banyak? 107
"Nek kulo milih salah sijine nopo kulo mboten di pleroki kalih calon liyane, kangge kulo niku mboten sae, amergi kulo sikap kejujuran niku sing paling utomo, niki mpun pakem ingkang kulo ughemi sampek sakniki". Kalau saya memilih salah satunya apa saya tidak diplototi sama calon lainnya, buat saya itu tidak baik, karena saya sikap kejujuran itu yang paling utama, ini sudah ajaran yang saya pegang sampai sekarang." 8. Berdasarkan pertimbangan apa bapak memilih calon tertentu? Pokoke kulo niki nek milih nggeh milih mboten kepeksan, milih niku nggeh umpama jago lima nggeh pundi sing disenenge, mboten kok kulo niki ngelumpuke mboten niku kleru ngoten niku, nggeh kudu senengane piyambak-piyambak". Pokoknya saya ini kalau memilih ya memilih tidak terpaksa, memilih itu ya seumpama calon lima ya mana yang disukai, tidak kok saya ini mengumpulkan tidak itu salah seperti itu, ya harus sesuai kesukaannya masing-masing. 9. Berdasarkan pertimbangan apa bapak tidak memilih calon tertentu? Kalau calonnya lebih dari satu ya saya tidak menggunakan hak pilih, supaya hubungan dengan calon tetap baik. 10. Apakah masyarakat Samin Dusun Jepang ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye Pilkada 2018? "Kagiyatan kampanye niku kadang nggeh enten wong tukaran leh, kulo nggeh mboten ndherek kagiyatan kampanye wong kulo mboten tukaran, sampean ndherek jago liyani kulo ndherek jago liyane wong kadang kepethuk atine mboten kepenak leh, kulo nggeh teng griya mawon". 108
Kegiatan kampanye itu terkadang ya ada orang berkelahi kok, saya ya tidak ikut kegiatan kampanye orang saya tidak berkelahi, kamu ikut calon yang lain saya ikut calon yang lain, orang terkadang bertemu hatinya tidak enak hati kok, saya di rumah saja". 11. Mengapa tidak ikut kampanye? Masyarakat mriki (masyarakat Samin) urip bendino podo rukun mboten ndherek ngoten-ngoten niku. Masyarakat mriki (masyarakat Samin) mboten seneng kok benda-bendano sedoyo dulur. Lha nek ndherek kagiyatan kampanye nggeh ngoten niku wau lo mboten kepenak nk kepethuk liyane, teng mriki mboten wonten sing ndherek kagiyatan kampanye, kagiyatan kampanye niku mboten enten manfaate, urip hura-hura mawon (Masyarakat sini (masyarakat Samin) hidup tiap harinya pada rukun tidak ikut begitu- begituan. Masyarakat sini (masyarakat Samin) tidak suka membeda-bedakan semuanya saudara. Kalau ikut kegiatan kampanye ya seperti itu tadi tidak enak hati kalau bertemu lainnya, disini tidak ada yang ikut kegiatan kampanye, kegiatan kampanye itu tidak ada manfaatnya, hidup berhura-hura saja") 12. Apakah dalam masyarakat Samin Dusun Jepang ada yang menjadi tim sukses dalam pelaksanaan Pilkada 2018? Nek dados tim sukses niku nggeh beda-bedano, wong kangge kulo beda- bedano niku mboten angsal. Kalau jadi tim sukses itu ya membeda-bedakan, orang untuk saya membeda-bedakan itu tidak boleh. 109
13. Apa alasannya masyarakat Samin Dusun Jepang tidak ada yang menjadi tim sukses dalam pelaksanaan Pilkada 2018? Nek tim sukses lak sing madosi dukungan kangge jagone. Nek teng mriki mboten ngoten niku, wong milih nggeh mboten dipeksan kok nggeh senengane piyambak-piyambak. nek dukung nggeh sedaya kulo dukung nek wonten pilihan, pilihan napa mawon calon e nggeh teng mriki njalok dunga kaleh njalok dukungan, kulo nggeh nompo entene njalok dukungan nggeh kulo dukung. (Kalau tim sukses kan yang mencari dukungan untuk calonnya. Kalau disini tidak seperti itu, orang memilih ya tidak dipaksakan kok ya sesuai kesukaannya sendiri-sendiri. kalau mendukung ya semuanya saya dukung kalau ada pemilihan, pemilihan apa saja calonnya ya datang kesini meminta do'a sama meminta dukungan, saya iya menerima adanya meminta dukungan ya saya dukung). Masyarakat Samin nek dikongkon milih nggeh milih, nanging nek dados tim sukses mboten, tim sukses niku sing madosi dukungan niku, niku jenenge beda-bedano liyane. Lha wong teng masyarakat Samin niku mboten angsal ngoten niku kok, nggeh sedoyo dulur mboten kok beda-bedano. (Masyarakat Samin kalau disuruh memilih ya memilih, tetapi kalau menjadi Tim sukses tidak, tim sukses itu namanya membeda-bedakan yang lainnya. di masyarakat Samin itu tidak boleh seperti itu, ya semuanya saudara tidak kok membeda-bedakan) 14. Apakah masyarakat Samin Dusun Jepang, khususnya pemimpin atau sesepuh selalu menjalin hubungan dengan pemerintah desa dan daerah? 110
Nek ngubungi bupati nggeh mboten nate, mboten usah ngubungi nggeh mpun mriki, nek hubungan kulo kalih bupati Yoto nggeh hubungan sae, hubungan silaturahmi mawon (Kalau menghubungi bupati ya tidak pernah, tidak usah menghubungi ya sudah kesini, Kalau hubungan saya dengan bupati Yoto ya hubungan baik, hubungan silaturahmi saja). Nek ngubungi kepala Desa nggeh nate kulo. Nalika teng masyarakat mriki wonten tiyang sing omahe kobong, nembe mawon kedadian niku, paling mpun wonten nek gangsal welasan dinten kedadian niku. Wektu niku kulo ngubungi pak lurah, kulo ngomong kalih pak lurah supaya tiyang sing omahe kobong niku angsal bantuan saking dana Desa. (Kalau menghubungi kepala Desa ya pernah saya. Ketika di masyarakat sini ada orang yang rumahnya kebakaran, baru saja kejadian itu, mungkin sudah ada kalau lima belasan hari kejadiannya. Waktu itu saya menghubungi pak lurah, saya bicara dengan pak lurah supaya orang yang rumahnya kebakaran itu dapat bantuan dari dana Desa). Nek hubungan kalih bupati nggeh hubungan sae, wong kulo niki dianggap tiyang sepuh, bupati Yoto niku mpun biasa tilik teng mriki, kadang setahun pisan, kadang enem sasi, pitung sasi, mboten mesti. Lha niku foto kulo kalih bupati, nggeh enten bupati suyono, bupati Santoso, enten bupati Yoto, nanging nggeh bupati Yoto niku sing nyeruk mriki. Mriki niku nggeh silaturahmi mboten kok diparingi napa-napa. (Kalau hubungan dengan bupati ya hubungan baik, orang saya ini dianggap sebagai orang tua, Bupati Yoto ya sudah biasa menjenguk datang kesini, terkadang setahun sekali, 111
terkadang enam bulan, tujuh bulan, tidak pasti. lha itu foto saya dengan bupati, ya ada Suyono, Bupati Santoso, ada bupati Yoto, tetapi ya Bupati Yoto itu yang sering datang kesini. Kesini itu silaturahmi tidak kok diberikan apa-apa 15. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Samin dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bojonegoro? Masyarakat Samin menggunakan hak kewajiban sebagai warga negara. Pada saat pemilihan, mereka memilih dengan kata hati mereka dan tidak mengikuti kata orang lain. Dari ini bisa di lihat bahwa masyarakat Samin mengunakan hak pilihnya atau mengikuti patisipasi karena masyarakat sadar bahwa suara mereka menentukan masa depan mereka 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu sangat perlu pihak yang bersangkutan yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk melakukan sosialisai dan pemahaman untuk menggunkan hak pilihnya sehingga masyarakat Samin tetap sadar bahwa suara mereka menentukan masa depan mereka. 112
TRANSKRIP WAWANCARA 2 (Untuk 3 (Tiga) Warga Masyarakat Dusun Jepang) Nama Informan (Interviewee) : 1) Yataci; 2) Karman; 3) Rasiman Pekerjaan : 1) Petani; 2) Buruh; 3) Petani Alamat : Dusun Jepang Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Tgl/bln/Tahun/jam Wawancara : 1) 5 April 2020 jam 11.10 WIB 2) 7 April 2020 jam 9.15 WIB 3) 9 April 2020 jam 2.13 WIB 1. Apa yang dilakukan warga sebelum pencoblosan dalam Pilkada tahun 2018 yang baru lalu? Jawaban bapak Yataci : Sebelum melangsungkan coblosan, warga-warga dikumpulkan di balai pertemuan sama pak Kasun, musyawarahnya itu dipimpin langsung sama Mbah Hadi Karjo 2. Apakah dalam musyawarah boleh mengemukakan pendapat yang berbeda? Jawaban bapak Karman : "Lha kalau masalah bersuara, berpendapat niku nggeh angsal, kabeh oleh berpendapat, musyawarah e iku terbuka". Tapi nek biyen yo manut ae opo jare Mbah Hadi. Lha saiki Mbah Hadi ngewehi pemahaman lek ora harus manut opo dari hasil musyawarah, dadi ne kebebasan kanggo milih sak sreg e ati iku enek, yo imbas e bien iku ga bebas ae gaiso milih sak karep e dewe, lha saiki ngunu enak iso milih sak seneng e ati". (Kalau masalah bersuara, berpendapat semua ya boleh, semua bisa berpendapat, musyawarahnya itu terbuka. Tapi dulu itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Mbah Hardi. Kalo sekarang Mbah Hardi memberikan 113
pemahaman kalau tidak harus menganut hasil dari musyawarah, jadi ada kebebasan untuk memilih sesuai dengan keinginan hati, efek pada zaman dahulu itu ya tidak bisa memilih sesuai dengan keinginannya, kalau sekarang enak bisa memilih sesuka hati). 3. Bagaimana pendapat warga masyarakat adat samin mengenai adanya kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang di terapkan disana? Jawaban pak Rasiman: "Nggeh, lek musyawarah iku yo wonten, masalah warga nggeh manut-manut ae. Tapi bien nik kebanyakan lek Mbah Hardi milih A yo podo milih A, lah sakniki yo enek sing manut yo enek sing milih sak sreg e ati. (Iyaa, kalau musyawarah itu ya ada, warga juga menerima dan mengikuti, tapi dahulu itu kalau Mbah Hardi milih A ya banyak yang nganut milih A, tapi kalo sekarang ya ada yang manut ada yang milih sesuai dengan pilihannya). TRANSKRIP WAWANCARA 3 Nama Informan (Interviewee) : Bapak Iswanto Jabatan : Sekertaris Desa Margomulyo Alamat : Dusun Jepang Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Tgl/bln/Tahun/jam Wawancara : 2 April 2020 jam 9.16 WIB 1. Bagaimana tingkat partisipasi warga masyarakat samin dalam kegiatan Pilkada? 114
Tingkat partisipasi warga masyarakat samin dalam kegiatan Pilkada tahun 2018 ini sudah banyak mengalami perkembangan yang sangat signifikan mas, salah satu diantaranya terdapat presentase sekitar 77,9% masyarakat samin yang sudah turut serta dalam menggunakan hak suaranya, lah ini sangat berbeda dengan zaman dulu yang mana masih banyak masyarakat adat samin yang kurang tertarik untuk turut serta dalam kegiatan pemerintahan salah satunya dalam kegiatan pemilihan kepala daerah 2. Apa yang dilakukan warga sebelum pencoblosan dalam Pilkada tahun 2018 yang baru lalu? Lek masalah pemilihan ngunu iku nek kene yo nganut musyawaroh mas, kabeh keluarga, anak, warga kabeh yo musyawaroh, nganut gotong royong. Dadi musyawarah e iku bahas sopo sing bakal dipilih, karo ngewehi pemahaman kanggo warga ben tetep megang prinsip jujur, dalam artian ora nerimo barang suap opo sogokan. Lhaa soale nek kene iku perlu ne golek pemimpin, ora perlu golek duwek, gawe opo sugih lek teko sogok an kan, heheheh... lek bahas proses e yo kabeh warga masyarakat samin iki di kumpul o nang balai pertemuan, dihadiri pak Kasun, Rt, Rw. Pertama-tama yo aku maringi sambutan, terus melbu nang inti acara bahas proses pelaksanaan pemilihan, bahas calon, terus nentuk no sopo singbakal dipilih. lha iku kabeh yo gae prinsip musyawaroh. Dadi sopo ae iso ngekei masukan, iso komentar, lek wes sepakat misal setuju milih calon A, yo di setujui bareng-bareng mas. Tapi ora kudu manut ngunu ora. Lahwong saiki wes gae prinsip demokrasi. lek bien ngunu kabeh warga podo manut opo 115
jare ku, aku milih A yo podo milih A, milih B yo podo milih B, lah lek saiki yo wes paham kabeh lek enek prinsip demokrasi dadi e manut oleh ora manut yo oleh, ga mengikat ngunu". (Kalau masalah pemilihan kepala daerah disini itu menganut musyawarah mas, semua keluarga, anak, dan warga semuanya musyawarah, menganut gotong royong. musyawarahnya itu membahas siapa yang akan dipilih, sambil memberikan pemahaman kepada warga untuk memegang prinsip jujur, dalam artian tidak menerima barang suap maupun sogokan. Soalnya disini itu perlunya mencari pemimpin, tidak perlu mencari uang, buat apa kaya kalau dari hasil sogokan, hehehe... kalau membahas prosesnya ya semua warga masyarakat Samin dikumpulkan di balai pertemuan, dihadiri oleh bapak Kasun, Rt, Rw. Pertama-tama ya saya memberikan sambutan, dilanjut masuk k edalam inti acara membahas proses pelaksanaan pemilihan, membahas calon, dilanjutkan dengan menentukan siapa yang nantinya akan dipilih. Itu semua memakai prinsip musyawarah. Jadi siapa saja bisa memberikan masukan, bisa memberikan komentar, jika semua sudah sepakat dan setuju untuk memilih calon A, ya disetujui bersama-sama mas. Tidak harus mengikuti saya, tidak. Soalnya di sini sekarang sudah memakai prinsip demokrasi. Kalau zaman dahulu gitu semua warga mengikuti pendapat saya, sesuai dengan saya, kalau saya milih A ya semua milih A, milih B ya semua milih B, kalo sekarang sudah paham semua bahwa sudah ada prinsip demokarsi jadinya boleh mengikuti saya boleh tidak, tidak mengikat gitu) 3. Apakah dalam musyawarah boleh mengemukakan pendapat yang berbeda? 116 Jadi
4. Bagaimana pendapat warga masyarakat adat samin mengenai adanya kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang di terapkan disana? TRANSKRIP WAWANCARA 4 Nama Informan (Interviewee) : Bapak Sukijan Jabatan : Kepala Dusun Jepang Kec. Margomulyo Alamat : Dusun Jepang Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Tgl/bln/Tahun/jam Wawancara : 4 April 2020 jam 10.15 WIB 1. Bagaimana tingkat partisipasi warga masyarakat samin dalam kegiatan Pilkada? Jadi meskipun masyarakat adat Samin ini sudah mau menerima adanya praktek kampanye yang masuk ke dalam permukiman mereka, mereka masih tetap teguh untuk memegang nilai-nilai yang mereka pertahankan, salah satunya adalah tidak mau menerima suap dalam segala bentuk, dulu pernah ada salah satu partai politik yang mencoba untuk memberikan bantuan makanan dan mengirimkan ayam ke masyarakat adat Samin dengan suatu alasan buat syukuran pemilihan kepala daerah itu langsung ditolak sama mereka, langsung disuruh dibawa pulang lagi 2. Bagaimana mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam Pilkada tahun 2018 yang baru lalu? Mengenai masalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah iku yo sama ae mas, seperti yang ada di daerah-daerah lain, cuman sebelum datang ke TPS untuk mencobolos, kita terlebih dahulu bermusyawarah. Lah musyawarah e 117
iku mbahas mengenai calon mana yang akan dipilih, musyawarah e iku yo langsung dipimpin kaleh Mbah Harjo Kardi. Mengenai pelaksanaannya kita semua kumpul ndek balai pertemuan, dihadiri kaleh Mbah Harjo Kardi, lan seluruh warga masyarakat adat Samin, lah nek sampean kepingen luwih jelas e bisa tanya langsung ke Mbah Harjo Kardi 3. Apakah masyarakat Samin ikut kegiatan kampanye? Masyarakat sini (masyarakat Samin) hidup tiap harinya pada rukun tidak ikut begitu-begituan. Masyarakat sini (masyarakat Samin) tidak suka membeda-bedakan semuanya saudara. Kalau ikut kegiatan kampanye ya seperti itu tadi tidak enak hati kalau bertemu lainnya, disini tidak ada yang ikut kegiatan kampanye, kegiatan kampanye itu tidak ada manfaatnya, hidup berhura-hura saja TRANSKRIP WAWANCARA 5 (Untuk Anak Sesepuh Masyarakat Samin di Dusun Jepang) Nama Informan (Interviewee) : Bapak Bambang Sutrisno Status : Putra dari Mbah Harjo Kardi Alamat : Dusun Jepang Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Tgl/bln/Tahun/jam Wawancara : 3 April 2020 jam 8.20 WIB 1. Apakah bapak menggunakan hak pilih pada waktu Pilkada 2018? 118 sistem
Kalau mbah kong mencoblos yang satu maka mbah kong membedakan yang lainnya, kalau boleh semuanya di coblos mbah kong nyoblos, kenapa begitu karena mbah kong tidak mau mengingkari janjinya tetap jujur 2. Berdasarkan pertimbangan apa bapak memilih calon tertentu? Pokoke kulo niki nek milih nggeh milih mboten kepeksan, milih niku nggeh umpama jago lima nggeh pundi sing disenenge, mboten kok kulo niki ngelumpuke mboten niku kleru ngoten niku, nggeh kudu senengane piyambak-piyambak". Pokoknya saya ini kalau memilih ya memilih tidak terpaksa, memilih itu ya seumpama calon lima ya mana yang disukai, tidak kok saya ini mengumpulkan tidak itu salah seperti itu, ya harus sesuai kesukaannya masing-masing 3. Apakah masyarakat Samin ikut dalam kegiatan kampanye? Kagiyatan kampanye niku kadang nggeh enten wong tukaran leh, kulo nggeh mboten ndherek kagiyatan kampanye wong kulo mboten tukaran, sampean ndherek jago liyani kulo ndherek jago liyane wong kadang kepethuk atine mboten kepenak leh, kulo nggeh teng griya mawon". Kegiatan kampanye itu terkadang ya ada orang berkelahi kok, saya ya tidak ikut kegiatan kampanye orang saya tidak berkelahi, kamu ikut calon yang lain saya ikut calon yang lain, orang terkadang bertemu hatinya tidak enak hati kok, saya di rumah saja 4. Jadi tidak ikut kegiatan kampanye ya pak? Masyarakat mriki (masyarakat Samin) urip bendino podo rukun mboten ndherek ngoten-ngoten niku. Masyarakat mriki (masyarakat Samin) mboten 119
No 1 2 3 seneng kok benda-bendano sedoyo dulur. Lha nek ndherek kagiyatan kampanye nggeh ngoten niku wau lo mboten kepenak nk kepethuk liyane, teng mriki mboten wonten sing ndherek kagiyatan kampanye, kagiyatan kampanye niku mboten enten manfaate, urip hura-hura mawon PEDOMAN OBSERVASI Tgl 2 April s/d 9 April 2020 Obyek Observasi Kondisi Masyarakat Samin Saat Sekarang Kondisi Prasarana Terutama Jalan Sarana Saat dan ini yang Kondisi merupakan Sumber Penghidupan Masyarakat Samin Air Keterangan Masyarakat Samin yang ada sekarang sangatlah berbeda dengan masyarakat samin pada zaman- zaman dahulu. Dimana pada zaman dahulu masyarakat samin sulit untuk berkomunikasi dan terbuka dengan orang luar, pada dewasa ini masyarakat samin sudah mengalami banyak ini perkembangan masyarakat samin sudah mau melaksanakan dan menerima seperti membayar pajak, ikut serta dalam kegiatan pemilu, Pilkada dll. jalan dapat Sarana dan prasarana terutama dikatakan sudah baik. Kondisi jalan yang menghubungkan dusun tersebut sudah beraspal walaupun kondisi sudah rusak, sebagian di konblok atau paving, bahkan ada juga yang masih makadam dan tanah, sehingga waktu musim hujan jalan tanah ini kondisinyabecek dan tanah Desa Margomulyo termasuk tanah kapur berwarna putih kecoklatan (aluvial), masyarakat setempat mengatakan tanah "krapak/kapur". Ciri tersebut menjadi lekat seperti lem jika kena air. Kondisi struktur tanah yang demikian ini menurut PPL Margomulyo kurang menguntungkan untuk lahan pertanian Air yang merupakan sumber penghidupan masyarakat memiliki prasarana dan sarana cukup memadai. Dari informasi kepala dusun terdapat sumur bor yang berjumlah 38 buah, dan saat kemajuan, pemerintah peraturan licin. Jenis tanah 120
4 5 Pola Masyarakat Samin Pemukiman Rumah Tipe Komunitas Samin pada sumur gali 10 buah, bak penampungan air, dan MCK, semua kondisi permanen. Selain itu, terdapat 4 buah sumber mata air, masyarakat menamakannya sendhang atau belik dan sumber mata airnya tidak pernah kering walaupun di musim kemarau. Nama-nama sendhang atau belik yang ada sesuai munculnya sumber mata air, seperti sendhang Jalin, Serut, Blimbing, dan Sendhang mbah Dukun. Oleh masyarakat, sendhang atau belik ini dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, dan memasak. Pada setiap tradisi bersih dusun atau nyadran, acara sendhang ini selalu dibersihkan secara gotong royong. adalah Pola pemukiman mengelompok atau memusat membentuk unit- unit yang kecil mengitari mata air dan tanah yang subur. Walaupun mengelompok, namun komunitas masyarakat Samin tetap membaur tidak mengasingkan diri dengan masyarakat Dusun Jepang yang lain. Terdapat juga pola pemukiman memanjang (linier), yang berada di sebelah kanan kiri jalan. Pola ini terbentuk secara sarana alami transportasi. Kemudian terdapat pula pola pemukiman tersebar dengan mencari daerah yang memiliki kondisi air yang baik. tipe yang ada untuk mendekati Adapun tipe rumah pada komunitas Samin seperti masyarakat suku Jawa pada umumnya, yakni tipe limasan, kampung, dan srotong. Pada umumnya tipe rumah yang ada di Dusun Jepang dan komunitas masyarakat Samin adalah tipe srotong. Rumah tipe luar wuwung ada gimbal-nya. Rumah yang ada pada umumnya memiliki lahan pekarangan atau kebun disekitar rumah. Kebun tersebut ditanami jenis tanaman yang dapat menambah kebutuhan rumah tangga, misalnya jagung atau gandum, kacang, lombok/cabe, sayuran, dan singkong. Pada umumnya rumah tempat tinggal penduduk bersifat semi permanen. Hal ini dapat dilihat pada atap yang terbuat dari genteng, sedangkan kerangka dan dinding rumah terbuat dari kayu, terutama kayu jati. Sangat jarang masyarakat ini pada bagian 121
6 7 8 Petansi Kondisi Masyarakat Samin saat ini Kondisi Pendidikan Masyarakat Samin Saat ini di Penduduk Kondisi Dusun yang Jepang tergolong kategori usia produktif Dusun Jepang membangun rumah permanen atau berdinding dari bahan batu, bata maupun semen Pada umumnya petani di sini bukan menggarap lahan milik sendiri tetapi tanah milik perhutani. Istilah setempat adalah baon, magersari, dan ada juga yang mengatakan pesanggem. Jadi, para petani ini memiliki ketergantungan yang tinggi dengan perhutani. Menurut informan, baon adalah lahan perhutani atau tanah milik negara yang dipinjamkan kepada masyarakat untuk dikelola oleh masyarakat sekitar hutan, serta digunakan untuk pemberdayaan lahan. Upaya yang adalah mengandalkan sistem tumpangsari Tersedianya sarana pendidikan tersebut bagi telah menumbuhkan masyarakat kesadaran untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga akan meningkatkan pengetahuan bagi Samin dan masyarakat Dusun Jepang umumnya. Masyarakat Dusun Jepang juga telah mengerti arti pentingnya pendidikan untuk bekal masa depan mereka kelak. Dan ini diperlihatkan oleh tingginya pendidikan yang mereka tempuh walaupun sebagian besar (48%) masyarakat hanya menamatkan Sekolah Dasar. Menurut informan, namun tidak demikian halnya dengan masyarakat komunitas masyarakat Samin dulu, tidak terlalu mementingkan pendidikan formal. Jadi anak-anak yang terpenting bisa baca tulis, dan berhitung. Apalagi anak perempuan tidak perlu sekolah "tinggi", daripada sekolah tinggi lebih baik membantu orangtua membantu dalam mengolah pertanian/bertani. Namun untuk sekarang tidak menjadikan halangan bagi komunitas Samin untuk bersekolah Banyaknya penduduk di Dusun Jepang yang tergolong kategori usia produktif, tentu lapangan pekerjaan atau memerlukan suatu memiliki mata pencaharian. Mata pencaharian adalah merupakan aktivitas untuk mempertahankan hidupnya. Selain itu, di dalam suatu wilayah dapat mencerminkan keadaan perekonomian. Berkaitan hal tersebut, di Dusun dilakukan oleh mereka Samin, penduduk suatu 122
Jepang mata pencaharian penduduk cukup bervariasi, begitu juga komunitas masyarakat Samin saat ini telah terjadi perubahan di dalam pemilihan mata pencaharian. Dulu mereka hanya mengandalkan dalam bidang pertanian atau sebagai tani, sekarang sudah banyak masyarakat yang memiliki mata pencaharian di luar pertanian, seperti pedagang, membuka warung, PNS, dan bekerja di pabrik atau industri. Akan tetapi bidang pertanian tetap sebagai pekerjaan pokoknya. DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. Identitas Nama Tempat tanggal Lahir Nama Ayah Nama Ibu Alamat Kec. Sumberrejo : Safriyan Budi Kuncoro : Bojonegoro, 15 April 1996 : Arjono Imam Indrarko : Rini Setya Handayati : Dsn. Grogol Rt 15/05 Ds. Sumuragung No. Hp Alamat E-mail Kab. Bojonegoro : 085826051964 : B. Latar Belakang Pendidikan 123
Riwayat Pendidikan 1. SDN 1 Sumuragung 2. SMPN 1 Balen 3. MAN 2 Bojonegoro 4. UIN Walisongo Semarang (S1) C. Pengalaman Organisasi 1. Anggota HMJ ILMU POLITIK 2015 2. Anggota IKAJATIM 2015 3. Anggota FISIP SPORT CLUB 2017 124 : 2008 (Lulus) : 2011 (Lulus) : 2014 (Lulus) : 2015- 2020 Semarang, 24 Juni 2020 Hormat saya, Safriyan Budi Kuncoro