PENINDAKAN TERHADAP MASYARAKAT YANG TIDAK MENGGUNAKAN MASKER SEBAGAI PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN BARU DI PROVINSI BALI Ida Bagus Brahmana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email: A A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana email: oka_yudistira@unud.ac.id ABSTRAK ini adalah untuk mengetahui penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai peraturan gubernur dan untuk mengetahui status pidana terhadap masyarakat yang terkena denda administrative termasuk tindak pidana sesuai pasal perihal penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan dalam tatanan kehidupan era b Baru. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan b bahwa b bahwa penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah dilaksanakan pada awal september hingga Oktober 2020. Selain pihak kepolisian dan satpol PP, penindakan juga dilakukan bersama para Pecalang dan satgas COVID-19 diseluruh desa adat di Bali. Status pidana terhadap masyarakat yang terkena denda administrative termasuk tindak pidana sesuai pasal Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2020 adalah tidak termasuk status pidana, karena denda tersebut merupakan sanksi administrative seperti denda tilang pada kendaraan b bermotor yang telat dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaaraan b bermotor. Tujuan penelitian Kata Kunci : Covid-19, Pergub Bali, Denda ABSTRACT The purpose of this study is to determine the action against people who do not use masks according to governor regulations and to find out the criminal status of people who are subject to administrative fines including criminal acts in accordance with the article regarding the application of discipline to health protocols in the order of life new era. This research method uses normative legal research methods. The results of this study explain that action against people who do not use masks according to governor regulation number 46 of 2020 concerning the application of discipline to health protocols was carried out from early September to October 2020. In addition to the police and Satpol PP, prosecution was also carried out with Pecalang and the task force. COVID-19 in all traditional villages in Bali. The criminal status against people who are subject to administrative fines including criminal acts in accordance with the article of Governor Regulation Number 46 of 2020 is not a criminal status, because these fines are administrative sanctions such as fines on motorized vehicles who are late in paying motor vehicle tax. Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No. 8, hlm. 1-8 x,
E-ISSN: 2303-0593 Keywords: Covid-19, Pergub Bali, Fines I. 1.1. LATAR BELAKANG PENDAHULUAN Corona Virus Deasease 2019 atau sering disingkat Covid-19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus, dimana memiliki penyebaran yang sangat cepat diseluruh dunia. COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus Baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. 1 Penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat di Indonesia telah membuat total penderita COVID-19 di Indonesia pada Oktober 2020 adalah sejumlah sekitar 330 ribu pasien. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 3 tertinggi untuk penderita COVID-19 se-Asia. Untuk mencegah penyebaran yang semakin luas, maka pemerintah Indonesias melakukan banyak perubahan tatanan bernegara, yang diikuti oleh pemerintah daerah setempat. seperti contoh Pemerintah Provinsi Bali yang telah resmi menerapkan sanksi administratif atau denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Hal ini menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2020. Ketentuan sanksi tersebut tertuang dalam Per Baruran Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokop kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendaluan Covid-19 dalam tatanan kehidupan era b Baru. Denda yang diberikan kepada warga yang tak pakai masker sebesar Rp 100.000. Dalam pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Terhadap Protokol Kesehatan Sebagai Pencegahan Dan Pengendalian Corona virus desease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era B Baru menyatakan b bahwa: "perorangan, pelaku usaha , pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksuda dalam pasal 7 ayat 1, dikenakan sanksi administratif" Denda administrative yang dimaksudkan dalam pasal 11 tersebut adalah sebesar Rp 100.000 untuk pelanggaran perseorangan, serta senilai Rp 1.000.000 untuk pengelola usaha atau tempat umum. Perihal penerapan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Terhadap Protokol Kesehatan, kepala Satpol PP Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga mengatakan, untuk di Kota Denpasar penertiban Pergub hari pertama dilakukan Satpol PP Kota Denpasar 1 Kompas. 2020. diakses pada 9 Oktober 2020 Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No. 8, hlm. 1-8 x,
E-ISSN: 2303-0593 bersama Tim gabungan dari unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan2, Pengadilan dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar yang terkait melakukan penertiban atau sidak di hari pertama di Depan Museum Bali kawasan lapangan Puputan B Badung pada 7 September 2020. Sebelum Pergub ini diberlakukan Satpol PP Kota Denpasar telah melakukan sosialisasi setiap hari sejak 2 Minggu yang lalu, sehingga hari pertama tidak ditemukan orang yang melanggar tanpa masker. Dengan adanya Pergub ini menurut Sayoga tujuan utamanya adalah bukan semata-mata, mendenda, menghukum masyarakat atau mencari kesalahan masyarakat, namun mengedukasi masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dan upaya pemerintah dalam memutus penyebaran mata rantai Covid-19. Mengingat kasus penularan Covid-19 di Kota Denpasar mengalami peningkatan,maka dari itu perlu pendisiplinan bagi masyarakat. "Jagan sampai satu orang tidak menggunakan masker menyusahkan atau menularkan banyak orang. Penularan hal seperti itulah yang harus dihentikan. Maka dari itu disiplin itu sangat penting mengingat limit waktu sosialisasi protokol kesehatan yang telah dilakukan dari bulan Maret sampai September semestinya masyarakat telah memahami protokol kesehatan. 1.2 RUMUSAN MASALAH Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian corona virus desease 2019 dalam tatanan kehidupan era Baru? 2. Apakah denda administrative termasuk tindak pidana sesuai pasal Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian corona virus desease 2019 dalam tatanan kehidupan era Baru? 1.3 TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian ini adalah sebagia berikut: 1. Untuk mengetahui penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian corona virus desease 2019 dalam tatanan kehidupan era baru. 2. Untuk mengetahui status pidana terhadap masyarakat yang terkena denda administrative termasuk tindak pidana sesuai pasal Peraturan 2 Kompas. 2020. -bali-denda- diakes pada Oktober 2020 Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No. 8, hlm. 1-8 x,
E-ISSN: 2303-0593 Gubernur Nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian corona virus desease 2019 dalam tatanan kehidupan era Baru. 2. METODE PENELITIAN Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Topik permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini beranjak dari adanya konflik norma kabur perihal peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian corona virus desease 2019 dalam tatanan kehidupan era Baru, sehingga pemecahannya seyogianya mempergunakan pisau analisis dalam ilmu hukum melaui penelitian hukum normatif. 3 Penulisan dan penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum empiris, maka oleh karenanya penelitian ini berhubungan langsung dengan data sehingga dengan sendirinya dikatakan sebagai penelitian hukum empiris. Penulisan dan penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum juga empiris, sehingga menggunakan pendekatan sosiologis atau disebut pendekatan yang dilakukan terhadap fakta atau kenyataan yang ada di lapangan yang juga ditunjang dengan pendekatan yuridis atau disebut juga pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. 4 3. 3.1 HASIL DAN PEMBAHASAN Penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Terhadap Protokol Kesehatan Sebagai Pencegahan Dan Pengendalian Corona virus desease 2019 dalam tatanan kehidupan era Baru. Penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian corona virus desease 2019 dalam tatanan kehidupan era Baru sudah dilaksanakan pada awal september hingga Oktober 2020. Selain pihak kepolisian dan satpol PP, penindakan juga dilakukan ersama para Pecalang dan satgas COVID-19 diseluruh desa adat di Bali. Hal tersebut juga dibahas dalam eberapa artikel dimana menyatakan bahwa Dalam rangka melaksanakan secara serentak Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Peraturan upati Badung Nomor 52 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Badung, TNI, Polri, unsur Kecamatan Kuta Selatan, Pol.PP. Kabupaten 3Soerjono bSoekanto.2015.Penelitian bHukum bNormatif bSuatu bTinjauan bSingkat.Rajawali bPers. bJakarta.h.:52 4 Mandu, Klemens, and I. Gusti Ngurah Wairocana. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA HOTEL YANG MELANGGAR TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DI KOTA DENPASAR." Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No. 8, hlm. 1-8 x,
E-ISSN: 2303-0593 Desa/Kelurahan melaksanakan penegakan hukum protokol kesehatan di wilayah Kecamatan Kuta Selatan. Kegiatan tersebut menyasar tiga lokasi diantaranya yaitu Pantai Muaya Jimbaran, Pasar Desa Adat Kampial Kelurahan enoa, dan di depan Pintu Masuk GWK Desa Ungasan. Terdapat 39 orang (34 WNI dan 5 WNA) yang diberikan pembinaan karena tidak menggunakan masker dengan aik dan yang terkena sanksi administrasi dikarenakan tidak membawa dan tidak menggunakan masker sebanyak 23 orang (21 WNI dan 2 WNA), dan sudah diberikan masker oleh petugas yang menangani. Kegiatan ini akan terus erlanjut dan erkesinambungan sesuai dengan dasar hukum yang dijadikan dasar penindakan. 5 Selain itu artikel lain menyatakan bahwa Desa Peguyangan Kangin secara berkelanjutan mensosialisasikan Peraturan Gubernur Nomor 46 dan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 48 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Hal ini dilakukan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayahnya. Perbekel Desa Peguyangan Kangin, Wayan Susila mengatakan kegiatan sosialisasi h Barus terus dilakukan secara berkelanjutan, karena pada tanggal 7 September 2020, Peraturan Gubernur telah diberlakukan secara serentak.Bagi yang keluar rumah tidak menggunakan masker akan didenda sebesar Rp 100 ribu. Sedangkan untuk para pelaku usaha yang tidak menyediakan sarana protokol kesehatan akan di denda sebesar Rp 1 Juta. Kegiatan sosialisasi dilakukan dan telah erlangsung dari tanggal 1 September kemarin sampai tanggal 6 September. Sosialisasi kali ini dilaksanakan di dusun Pengukuh, sehingga ke 11 Dusun di Desa Penguyangan Kangin dapat informasi terkait peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020. 3.2 Status Pidana Terhadap Masyarakat Yang Terkena Denda Administrative Termasuk Tindak Pidana Sesuai Pasal Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Terhadap Protokol Kesehatan Sebagai Pencegahan Dan Pengendalian Corona virus desease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Status pidana terhadap masyarakat yang terkena denda administrative termasuk tindak pidana sesuai pasal Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian corona virus desease 2019 dalam tatanan kehidupan era Baru adalah termasuk status pidana, karena denda tersebut merupakan sanksi tidak administrative seperti denda tilang pada kendaraan bermotor yang telat dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaaraan bermotor. Hal tersebut dijelaskan oleh Terbitnya Pergub tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan 5 diakses pada Oktober 2020 Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No. 8, hlm. 1-8 x,
E-ISSN: 2303-0593 Pengendalian COVID-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020. "Dengan diterapkannya Pergub ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi aktif krama Bali dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19," ujar Wagub yang akrab disapa Cok Ace ini. Menurut Cok Ace, pelanggar Pergub kini akan langsung dikenai sanksi erupa denda. Yakni Rp. 100.000 bagi perorangan yang tidak menggunakan masker pada saat eraktivitas dan erkegiatan di luar rumah serta Rp 1.000.000 bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19. Perlu ada kebersamaan dan sinergitas semua pihak dalam upaya penegakan hukum ini. Terlebih dalam seminggu terakhir telah dilakukan sosialisasi Pergub. Gugus Tugas melalui Satpol PP juga telah membagikan puluhan ribu masker gratis bagi masyarakat di area publik. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah, tidak serta merta langsung menerapkan denda tapi diawali dengan sosialisasi yang humanis. Wakil Gubernur Bali Cok Ace menegaskan, esensi dari lahirnya regulasi ini tidak lain untuk melindungi semua warga masyarakat. Pasalnya, keselamatan manusia adalah hukum tertinggi dalam suasana d Barurat encana seperti pandemi COVID-19 sekarang.6 4. Kesimpulan Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian corona virus desease 2019 dalam tatanan kehidupan era Baru sudah dilaksanakan pada awal september hingga Oktober 2020. Selain pihak kepolisian dan satpol PP, penindakan juga dilakukan bersama para Pecalang dan satgas COVID-19 diseluruh desa adat di Bali. Status pidana terhadap masyarakat yang terkena denda administrative termasuk tindak pidana sesuai pasal Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian corona virus desease 2019 dalam tatanan kehidupan era Baru adalah tidak termasuk status pidana, karena denda tersebut merupakan sanksi administrative seperti denda tilang pada kendaraan bermotor yang telat dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaaraan bermotor. Peneliti memberikan saran dimana penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian corona virus desease 2019 dalam tatanan kehidupan era Baru hendaknya juga diikuti dengan pemberian sembako gratis agar para rakyat di Bali terbantu 6 Rindra. 2020. Disiplin-dan-Penegakan...html, diakses pada Oktober 2020 Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No. 8, hlm. 1-8 x,
E-ISSN: 2303-0593 dalam situasi berat seperti Covid-19 ini, karena jika hanya denda yang diutamakan, maka kesejahteraan rakyat akan sulit dicapai. DAFTAR PUSTAKA Andrian Habibi. 2020. Normal Baru Pasca Covid-19 Buana, Dana Riksa, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020). Hendra Saputra. 2008. Pelaksanaan eksekusi denda uang tilang Perkara pelanggaran lalu-lintas Oleh kejaksaan negeri salatiga (studi kasus di kejaksaan negeri salatiga) Badung-No-52-Tahun-2020-Secara- diakses pada Oktober 2020 diakses pada 17 Mei 2020 dengan-tantangan-normal-baru/ (Kompas, Jumat, 8 Mei 2020). Joko Purwono. 2000. Metoda Penelitian Hukum. Surakarta : Departemen Kompas. 2020. pada Oktober 2020 diakes Kompas. 2020. diakses pada 9 Oktober 2020 Lamintang, P.A.F.. 2007. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT.Citra Lexy Aditya Bakti. J. Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT RemajaRosdakarya. Martiman Prodjohamidjojo. 1997. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Marwan Effendy. 2005. Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Maxwell Maltz. Psycho-Cybernetics: Updated and Expanded. TarcherPerigee; Updated, 2015). edition Maxwell-Maltz/dp/0399176136 Expanded (November 3, Pendidikan dan Kebudayaan RI Universitas Sebelas Maret. Soerjono Soekanto. 2015. Penelitian Hukum Normatif Suatu bTinjauan Singkat. Rajawali Pers. Jakarta.h.:52 Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No. 8, hlm. 1-8 x,
E-ISSN: 2303-0593 Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020). Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Terhadap Protokol Kesehatan Sebagai Pencegahan Dan Pengendalian Corona virus desease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era B Baru Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No. 8, hlm. 1-8 x,