BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pengaturan Perkawinan dan Perceraian 1. Perkawinan Menurut Hukum Nasional Pada hakekatnya manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena dengan adanya perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan akhirnya menjadi masyarakat. Dengan demikian maka Perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik dan sah. Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara- saudaranya dan keluarga-keluarganya.1 Segala peraturan yang ada mengenai perkawinan itu akan mencakup pengertian perkawinan. Ditinjau dari segi adanya pengaturan tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin dan disetujukan oleh Undang-undang sebagai konsekuensi perkawinan, maka timbul hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan tanggung jawabnya secara moral terhadap anak. Sedangkan dari aspek hukum, maka perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur tiga karakteristik, yaitu; (1) perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur 1 Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 100-101.
sukarelah dari kedua belah pihak; (2) kedua bela pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum-hukumnya; dan (3) persetujuan perkawinan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut ketentuan pasal 26 BW menyatakan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan perempuan untuk waktu yang lama. Menurut optic BW memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja artinya suatu perkawinan hanya ditemukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sementara sayrat-syarat serta pengaturan agama dikesampingkan.2 Perkawinan dianggap sautu lembaga yang terikat pada pengakuan oleh Negara dan sah apabila dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (penguasa). Hal ini berbeda dengan perkawinan yang dianut hukum posistif di Indonesia. Undang-undang perkawinan memberikan pengertian bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seoprang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esah. Perkawinan tersebut mengandung makna bahwa suatu perkawinan adalah suatu perikatan yang berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa, artinya perkawinan terdapat unsur keagamaan 2 Ronal d Saija dan F. X. V Letsoin Loc. Cit Hal. 11 dan 12
yang kuat, bahwa tiada perkawinan tanpa didasarkan atas Ketuhan Yang Maha Esah. Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tersebut merupakan tindakan administratife yang sama dengan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seorang misalnya kematian dan kelahiran. Sekalipun pencatatan bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, tetapi pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan Perkawinan lebih lanjut diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. a. Sahnya Perkawinan menurut Hukum Nasional. Suatu perkawinan dikatakan sah apabilah telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah segalah hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Ada dua bagian yang mengatur syarat
perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaan itu Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. 2. Perceraian Menurut Hukum Nasional. Dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melaukan perceraian harus ada cukup bukti bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan itu dapat putus karena : Perceraian Kematian Putusan Pengadilan a. Perkawinan putus Karena Perceraian. itu
Perceraian pada umumnya merupakan suatu hal yang tidak disukai atau ditakuti, sedangkan cita-cita kebanyakan orang termasuk orang jawa perjodohan sekali seumur hidup. Dalam arti bilamana mungkin sampai kakekkakek dan ninen-ninen artinya sampai suami menjadi kaki (kakek) dan si istri menjadi nini (nenek) yaitu orang tua yang bercucu dan bercicit. Apabila yang dikemukakan diatas pada umumnya sudah menjadi pedoman hidup seluruh bangsa Indonesia, jadi tidak terbatas pada suku Jawa saja.3 Bangsa Indonesia memandang perceraian sebagai suatu perbuatan yang sedapat-dapatnya wajib untuk dihindari. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasn, yaitu : 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar. 3 Terhaar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, hlm. 221.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan. Alasan berbuat zina adalah merupakan alasan yang paling sering digunakan di pengadilan. Menurut Ko Tjai Sing, memberi arti zina adalah persetubuhan badan sepanjang perkawinan oleh seorang suami dengan perempuan lain, lain dari pada istrinya atau seorang istri dengan seorang laki-laki lain dari pada suaminya.4 Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal ini diluar kemampuannya (Pasal 19 sub b PP No.9 Tahun 1975). Dalam pasal 32 undang-undang 4 Ko Tjai Sing, Hukum Keluarga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1980.
perkawinan diatur bahwa suami istri harus mempunyai kediaman bersama yang tetap, sehingga apabila salah satu pihak meninggalkan yang lain tanpa alasan yang sah atau tanpa sepengetahuan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut maka pihak yang ditinggalkan dapat menggugat perceraian. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (Pasal 19 sub c PP No. 9 Tahun 1975). Hukuman ini karena melakukan tindak pidana yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan. Apabila hukuman telah dijatuhkan 5 (lima) tahun atau lebih berat kemudian banding atau kasasi dan mendapat hukuman keringanan hukuman sampai dibawah 5 (lima) tahun, maka alasan itu tetap dapat dipakai untuk dijadikan alasan cerai. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain (Pasal 19 sub d PP No. 9 Tahun 1975) Yang dimaksud kekejaman ialah kekejaman jasmani atau rohani, kekejaman jasmani dapat dilihat dari perbuatan yang dapat menimbulkan sakit dan membahayakan kehidupan lain atau termasuk tindak pidana, sedangkan kekejaman rohani dapat berupa hinaan, fitnah atau hal lain yang menggangu kejiwaan. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Cacat atau sakit disini adalah cacat atau sakit badan yang sedemikian parahnya
hlm. 90. sehingga suami atau istri tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 sub f PP N0. 9 Tahun 1975). b. Perkawinan putus karena kematian. Bahwa putusnya perkawinan yang dikarenakan kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau istri). Sejak matinya salah satu pihak maka putuslah tali perkawinan itu dan pada umumnya tidak banyak menimbulkan banyak persoalan didalam keluarga yang ditinggalkan karena pada dasarnya mereka menerima dengan iklas dan pada umumnya beranggapan bahwa semua ini terjadi atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Akibat putusnya perkawinan karena kematian, dalam hal perkawinan bagi istri yang kematian suaminya hanya baru boleh kawin lagi setelah lampau jangka waktu tertentu, sedangkan bagi suami yang ditinggal kematian oleh istrinya maka dapat kawin lagi, kemudian mengenai anak-anak menjadi tanggungan pihak yang hidup, baik dalam hal pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaannya.5 c. Putusnya Perkawinan karena atas Putusan Pengadilan. 5 HS Djamil, Latief, Aneka Hukum Perceraian Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991,
Menurut pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat itu adalah syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Ketentuan ini adalah sesuai dengan prinsip yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 1 dan penjelasannya, ini berarti bahwa apabila perkawinan itu dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya, untuk yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam tidak memenuhi syarat menurut hukum syariat agama Islam maka perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Pengadilan yang berhak membatalkan suatu perkawinan, selain ditentukan oleh Pasal 63 ayat 1 yaitu Kompetensi Absolut, juga ditunjuk oleh Pasal 25 yaitu Kompetensi Relatif yaitu Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum (PN) dalam daerah Hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal suami istri dan kepada pengadilan inilah permohonan pembatalan perkawinan harus diajukan.6 Menurut Pasal 28 ayat 1 menentukan bahwa batalnya 6 Ibid, hlm. 90.
suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsung perkawinan. 3. Perkawinan Menurut Hukum Adat. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang amat penting dalam perikehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria saja tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan keluarganya. Menurut Barend Ter Haar sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady disebutkan: "Perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan itu tersebut".7 Djaren Saragih, menyebutkan: "Hukum Perkawinan Adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus ditempuh oleh dua orang yang bertalian kelamin dalam menciptakan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan untuk meneruskan keturunan".8 Hilman Hadikusuma, menyebutkan: Hukum Adat Perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan 7 Tolib Setiady, Op. Cit, hlm. 221-222. 8 Djaren Saragih, Hukum Perkawinan Adat Dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksananya, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 1.
putusnya perkawinan di Indonesia.9 Seperti yang telah diuraian dimuka, bahwa perkawinan itu bukan saja hanya merupakan suatu peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja akan tetapi termasuk juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur dari kedua belah pihak. a. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat. Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan, maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. 4. Perceraian Menurut Hukum Adat. Perceraian menurut Hukum adat adalah merupakan peristiwa yang luar biasa, merupakan problem sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah di Indonesia. Putusnya perkawinan dikarenakan Perceraian baik menurut Hukum Adat maupun menurut hukum agama adalah perbuatan tercela. Dikalangan masyarakat Batak, Lampung terjadinya perceraian dari suatu perkawinan berarti akan putusnya atau renggangnya hubungan 9 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 182.
kekerabatan antara pihak kerabat yang bersangkutan, sedangkan menurut Ajaran Agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan sebagaimana Rosulullah s.a.w mengatakan: "Sebenci-bencinya barang yang halal disisi Allah ialah thalaq (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah). Menurut Djojodigoeno sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady menyatakan: "Perceraian ini dikalangan orang-orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai karena cita-cita orang Jawa berjodohan seumur hidup sampai Kakek-Nenek. Hal ini pada umumnya telah menjadi pandangan seluruh bangsa yang sedapat- dapatnya perceraian itu wajib dihindari".10 Sebab-sebab terjadinya perceraian dari suatu perkawinan menurut Hukum Adat ialah:11 a. Perzinahan. Yang terutama menjadi sebab perceraian adalah Perzinahan. Dalam hal ini adalah Perzinahan yang dilakukan oleh istri karena hal ini akan mengganggu keseimbangan. Masyarakat Adat yang bersangkutan terutama dikalangan masyarakat adat yang kuat menganut ajaran Agama Islam. Menurut Soekanto (1958:106), Ter Haar (1991:184), Soerojo Wignjodipoero (1990:144), Djaren Saragih (1984:134) 10 Tolib Setiady, "Op. Cit", hlm. 267. 11 Ibid, hal. 268
sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady,12 bahwa : "Perceraian yang disebabkan karena istri berzinah sudah barang tentu membawa akibat-akibat yang merugikan bagi istri. Apabila ia tertangkap basah sedang melakukan zinah (op heeterdaad betrapt) dan perempuan itu kemudian dibunuh, maka suaminya atau laki-laki dimaksud tidak usah membayar Uang Bangun (zoengeld), apabila tidak dibunuh maka iya atau keluarganya wajib membayar Uang Delik atau Uang Tindak Pidana (delikts betaling) yang kadang- kadang sebesar Jujur (bruidschat) dan harus mengembalikan uang Jujur dan disamping itu juga kehilangan haknya atas bagian harta gono-gini". Istri itu "dikeluarkan dari keadaan kawin dengan tidak membawa apapun" (Metu Pinjungan-Jawa), (Balik Taranjang-Sunda). Perzinahan menurut Ajaran Islam menyatakan: "Ialah bercampurnya pria dengan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah baik hal itu dilakukan antara pria dan wanita yang sudah atau sedang dalam ikatan perkawinan maupun antara pria dan wanita yang tidak/belum ada ikatan perkawinan ataupun di antara yang sudah kawin dan yang belum kawin".13 Barangsiapa melakukan perbuatan zinah sedangkan yang melakukan itu belum pernah kawin maka menurut Hukum Islam dapat dijatuhi hukuman "dera seratus kali" dan 12 Ibid, hal. 269 13 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 172-173.
dibuang keluar negeri satu tahun lamanya. Apabila yang melakukan zinah itu ialah orang yang telah pernah kawin (bersetubuh) dapat dijatuhi hukuman "rajam" yaitu dilontar dengan batu sampai mati. Dikalangan masyarakat adat dimasa sekarang yang masih berlaku adalah hukuman "buang" atau "pengusiran dari kampung".14 b. Kemandulan Istri. Yaitu istri tidak dapat mempunyai anak. Atau yang termasuk didalamnya berpenyakit dan sulit disembuhkan, kuarang akal, cacat tubuh dan penyakit yang menyebabkan tidak akan mendapat keturunan. c. Suami meninggalkan istri sangat lama. d. Istri berkelakukan tidak sopan. e. Adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak atau adanya persetujuan suami istri untuk bercerai. f. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun lebih. Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian. perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagian tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan 14 Tolib Setiady, Op. Cit, hlm. 268-269.
lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (istri/suami) meninggalkan keluarga. B. Kewenangan Pemerintah Desa Adat Menyelesaikan Perkara Perceraian di Desa Keliobar. Dalam membahas kewenangan pemerintah desa Adat, terlebih dulu kita perlu memahami bagaimana kewenangan dan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan pada pasal (1) poin keenam menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan nyang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara untuk bertindak dalam ranah hukum public. Berikut hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah darerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan menurut ketentuan undang- undang yang berlaku: a. Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Hubungan Pusat-Daerah dapat diartikan sebagai hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Model hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah secara teoritis menurut Clarke dan Stewart dapat dibedakan menjadi tiga, yakni; Pertama, The Relative Autonomy Model. Yaitu pola hubungan yang memberikan kebebasan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Penekanannya adalah pada pemberian kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah dalam kerangka kekuasaan/tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundangan. Kedua, The Agency Model, model dimana pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusatnya. Karenanya pada model ini berbagai petunjuk rinci dalam peaturan perundang-undangan sebagai mekanisme kontrol sangat menonjol. Pada model ini pendapatan asli daerah bukanlah hal penting dan sistem keuangan daerahnya didominasi oleh bantuan dari pemerintah pusat. Kedua, The Agency Model. Merupakan suatu bentuk model dimana keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah.15 15 Richad Batley dan Gerry Stoker, Local Government in Europe, dalam Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 12.
Menurut Asep Nurjaman ada beberapa alternatif bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibangun, yaitu:16 a. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dibangun dengan memberikan kekuasaan yang besar kepada pusat (highly centralized). b. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dibangun dengan cara memberikan kewenangan yang besar kepada daerah (highly decentralized) atau dikenal dengan nama confederal system. c. Hubungan pusat dan daerah berdasarkan "sharing" antara pusat dan daerah. Sistem, ini disebut sistem federal (federal System) yang banyak diadopsi oleh negara-negara besar dengan fluralisme etnik, seperti Amerika Serikat, Kanada, India dan Australia. Menyangkut pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahan tersebut secara konseptual dikenal tiga ajaran utama yakni ajaran rumah tangga formil, materill dan nyata (riil). Dikalangan para sarjana, istilah yang diberikan terhadap pembagian urusan antara pusat dan daerah dalam konteks otonomi ternyata tidak sama. R. Tresna menyebut dengan istilah "kewenangan mengatur rumah tangga". Bagir Manan menyebut dengan istilah "sistem rumah tangga daerah, yang didefinisikan sebagai tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat 16 Syahda Guruh LS, dkk, Otonomi Yang Luas dan Mandiri Menuju Indonesia Baru, Tarsito, Bandung, 2000, hlm. 85.
dan daerah. Tetapi meskipun istilah yang dipergunakan berbeda, tetap berpijak pada penegrtian yang sama bahwa ajaran (formal, material, dan riil) menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.17 Ajaran-ajaran rumah tangga tersebut adalah sebagai berikut; 1. Sistem Rumah Tangga Formal (formele huishoudingsleer). Pada sistem rumah tangga formal, pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci. Sistem rumah tangga formal berpangkal tolak dari prinsip bahwa tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan pusat dan yang diselenggarakan daerah. Apa saja yang dapat diselenggarakan oleh pusat pada dasarnya dapat pula diselenggarakan oleh daerah. Pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab ntuk mengatur dan mengurus suatu urusan pemerintahan semata-mata didasarkan pada keyakinan bahwa suatu urusan pemerintahan akan lebih baik dan berhasil kalau dirurus dan diatur oleh suatu pemerintahan tertentu , dan begitu pula sebaliknya. Pertimbangan daya guna (dan hasil guna) 17 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 1994, hlm. 26.
merupakan titik perhatian untuk menentukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab tersebut.18 Dalam sistem rumah tangga formal tidak secara apriori ditetapkan apa yang termasuk rumah tangga daerah itu. Tugas dari daerah-daerah tidak dirinci secara nominatif didalam undang-undang pembentukannya, melainkan ditentukan didalam suatu rumusan umum saja. Rumus umum ini hanya mengandung asas-asas saja, sedangakan pengaturan lebih lanjut diserahkan epada pemerintah daerah. Batasnya tidak ditentukan secara pasti, tetapi tergantung kepada keadaan, waktu dan tempat.19 Satu-satunya pembatasan terhadap daerah adalah bahwa daerah tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh undang-undang dan atau peraturan daerah yang lebih tiggi martabatnya. Apabila pihak yang lebih tinggi kemudian mengatur apa yang tadinya telah diatur oleh daerah, maka peraturan daerah yang bersangkutan sejak itu tidak berlaku lagi.20 Dalam kenyataan, sistem rumah tangga formal tidak selalu menjadi pendorong bagi daerah untuk megurus dan mengatur urusan pemerintahan. Ada beberapa kesulitan dalam mempertinggi hasil guna dalam sistem rumah tangga formal yaitu; 18 R. Tresna Bertamasya Ke- Taman Ketatanegaraan, dalam Bagir Manan, Ibid. 19 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia , Jakarta :Rajawali Pers, 1988, hlm. 17. 20 R. Tresna, Loc.cit., dalam Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah.., Ibid.
2. Sistem Rumah Tangga Material (materiele huishoudingsleer). Dalam sistem rumah tangga material ada pembagian wewenang tugas dan tanggungjawab yang rinci antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan yang termasuk ke dalam urusan rumah tangga daerah ditetapkan dengan pasti. Sistem rumah tangga material berpangkal tolak ada pemikian bahwa memang ada perbedaan mendasar antara urusan emerintahan pusat dan daerah. Daerah dianggap memang memiliki ruang lingkup urusan pemerintahan tersendiri yang secara material berbeda dengan urusan pemerintahan yang diatur dan diurus oleh pusat. Lebih lanjut sistem ini berangkat dari pemikiran bahwa urusan-urusan pemerintahan itu dapat dipilah-pilah dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan.21 Menurut Josef cara ini kurang begitu fleksibel, karena setiap perubahan tugas dan wewenang daerah baik yang bersifat pengurangan mauun penambahan, harus dilakukan melalui prosedur yang lama dan berbelit-belit. Ini akan menghambat kemajuan bagi daerah yang mempunyai inisiatif/prakarsa, karena mereka harus menunggu penyerahan yang nyata bagi setiap urusan. Kadang-kadang suatu urusan menjadi terbengkalai, tidak 21 Ni'matul Huda, Op.cit., hlm. 87.
diurus oleh pemerintah pusat dan tidak pula oleh pemerintah daerah.22 3. Sistem Rumah Tangga Nyata (riil). Dalam sistem ini, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerh maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi.23 Sistem rumah tngga ini lazim pula disebut (sistem) otonomi nyata atau otonomi riil. disebut "nyata", karena isi rumah tangga daerah didasarkan kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata. Tresna menyebut sistem ini mengambil jalan tengah. Menurut Bagir Manan, memperhatikan apa yang diutarakan Tresna, terkesan bahwa cara-cara yang terkandung dalam sistem rumah tangga formal merupakan prinsip yang lebih diutamakan daripada cara-cara menurut sistem rumah tangga material. Seperti yang diutarakan dimuka, wewenang yang dirumuskan secara umum pada sistem rumah tangga formal memberikan landasan untuk mewujudkan prinsip kebebasan dan kemandirian didalam rumah tangga. Sedangkan sistem rumah tangga material menurut Bagir Manan lebih merangsang timbulnya ketidakpuasan daerah dan 22 Josef Riwu Kaho, Op.cit., hlm. 15. 23 Ibid.,hlm. 17.
spanning hubungan antara pusat dan daerah. Jadi sistem rumah tangga formal mengandung dasar-dasar yang lebih kokoh untuk mewujudkan prinsip dan tujuan rumah tangga daripada sistem material. Dalam konteks pemikiran seperti ini dapatlah dipahami apabila sistem rumah tangga nyata meletakkan asasnya dalam sistem rumah tangga formal.24 a. Konsep Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam UU N0.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Telah disinggung sebelumnya bahwa secara yuridis kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah yang sah secara hukum, maka dalam konsep Negara hukum (rechstaat) segala tindakan pemerintah yang bersumber dari kewenangannya haruslah bersandarkan pada asas legalitas. setiap kebijakan haruslah memiliki acuan dan dasar hukum yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini sebagaimana yang diinginkan oleh prinsip-prinsip pemerintahan umum yang baik. Dalam Negara kesatuan yang didesentralisasikan seperti Indonesia. Sebagaimana yang telah penulis kemukakan sebelumnya, membicarakan hubungan kewenangan antara pusat dan daerah bertalian dengan pembagian urusan pemerintahan. Secara khusus, Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saat ini mengacu pada ketentuan didalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 24Ibid
sebagai revisi dari Undang-undang sebelumnya yakni UU No. 32 tahun 2004. Salah satu unsur penting didalam hubungan pusat-daerah adalah pembagian kewenangan. Secara yuridis pembagian kewenangan ini oleh Undang-undang diatur sebagai urusan pemerintahan. Klasifikasi urusan pemerintahan secara khusus diatur dalam Pasal 9 yang meliputi urusan Pemerintahan absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketentuan tersebut secara rinci diatur sebagai berikut; a. Urusan Pemerintahan Absolut. Urusan pemerintahan absolut dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat dan oleh karena itu tidak berhubungan dengan asas desentralisasi atau otonomi. Urusan Pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pasal 10 ayat (1) antara lain: 1. Politik luar negeri; 2. Keamanan; 3. Yustisi; 4. Moneter dan fiscal nasional; dan 5. Agama Dalam ketentuan selanjutnya, diatur bahwa Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangan absolut ini dapat melaksanakan
sendiri atau melimpahkannya kepada Pemerintah daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. b. Urusan Pemerintahan Konkuren. Sebagaimana bunyi Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 than 2014, Urusan pemerintahan konkuren dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya diayat (4), menyatakan bahwa urusan konkuren yang diserahkan kepada Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan konkuren tersebut kemudian dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib tersebut kemudian dibagi lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal tersebut menurut penulis merupakan upaya negara untuk meminimalisasi ketimpangan pendapatan antara daerah yang kaya dan yang miskin dalam hal Sumber Daya Alam. c. Urusan Pemerintahan Umum. Berdasarkan deskripsi ketiga model hubungan pemerintah, jika dikorelasikan dengan model pembagian urusan pemerintahan didalam UU No. 23 tahun 2014, maka cenderung relevan dengan teori The Agency Model. Sebagaimana teori hubungan pusat daerah menurut the agency model, pembagian urusan
pemerintahan dalam UU No. 23 tahun 2014 diatur sedemikian rupa secara definitive dan rinci. Hal ini tentu berimplikasi pada kewenangan pemerintah daerah yang sifatnya jelas dan terbatas hanya pada urusan-urusan yang secara eksplisit diatur didalam undang-undang. Selain urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya sudah menjadi kewenangan pusat, urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah pun pada akhirnya harus mengalami reduksi dari segi kebebasan berotonomi. Hal ini disebabkan Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk membuat pengaturan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dijadikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut; berwenang melakukan monitoring, evaluasi dan supervise terhadap pemerintahan daerah, dan berwenang untuk melakukan urusan pemerintahan yang berskala nasional (lintas provinsi) atau internasional (lintas negara). Didalam Undang-undang yang bersangkutan hal ini termaktub dalam Pasal 16 UU no. 23 tahun 2014 dalam ayat (1) dan (2) sebagai berikut;
1. Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam pasal selanjutnya yakni pasal 17 ayat (3) terdapat ketentuan mengenai konskwensi jika pemerintah daerah tidak berpedoman pada ketentuan NPSK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; 3. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar,
prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kewenangan pemerintah dalam hal Norma, standar, prosedur dan kriteria (NPSK) tentu akan membuat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah semakin rigid dan terbatas, bukan hanya daeri segi lingkup kewenangannya tapi juga dalam hal tata cara pelaksanaannya. Seluruh NPSK yang sifatnya sangat detail dan teknis tersebut juga disusun dan ditentukan oleh pemerintah pusat secara sepihak tanpa melibatkan pemerintah daerah akan tetapi wajib hukumnya untuk ditaati dan dipedomani oleh pemerintah daerah. Ketentuan ini jelas akan mengurangi bahkan meniadakan kebebasan pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya secara mandiri. Hal ini sangat relevan dengan ciri pokok dari konsep Agency model sebagaimana yang dinyatakan oleh Dennis Kavanagh, bahwa dalam model Agency (pelaksana) ini, tujuan nasional dari sebuah kebijakan ditetapkan oleh pemerintah pusat. sedangkan pemerintah daerah hanya melaksanakannya dengan lingkup diskresi dan kemungkinan perubahan yang sangat kecil. Disisi lain, ketentuan mengenai pembatalan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan NPSK oleh pemerintah pusat juga berpotensi mengebiri esensi dari
otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagai mana yang diamanatkan oleh Konstitusi. Dalam hubungan kewenangan antara Pusat dan daerah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dapat pula tercermin konsep otonomi seperti apa yang dianut. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bagir Manan, setidaknya ada dua konsep otonomi yang tercermin di dalam pola hubungan kewenangan Pusat dan Daerah, yakni otonomi luas dan otonomi sempit. Otonomi luas lebih didasarkan pada prinsip residual function atau teori sisa yang locusnya ada di pemerintah daerah. Artinya, otonomi luas berlaku bila segala urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah selain yang ditentukan oleh pusat. Sedangkan otonomi dikatakan terbatas bila urusan-urusan rumah tangga ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula, sistem supervise dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Selain itu, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Hubungan kewenangan antara pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 jelas tidak mencerminkan otonomi luas. Hal ini disebabkan UU pemda yang baru tidak menerapkan residual function atau prinsip sisa yang benar-benar memberikan kewenangan otonomi yang sangat luas (general competence). Residual function adalah sistem pembagian kewenangan yang dianut dalam regulasi terdahulu yakni UU No. 22 Tahun 1999. Sejak UU 32 tahun 2004 sistem residual function mulai ditinggalkan dan berganti menjadi concurrence function, dimana selain urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat, juga terdapat urusan konkuren yang dishare secara berimbang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Sistem ini dianut kembali didalam UU Nomor 23 Tahun 2014, bahkan dari rumusan yang ada, pengaturannya jauh lebih rinci daripada undang-undang sebelumnya. Selain itu, terdapat pula ketentuan agar setiap kebijakan konkuren daerah mesti megikuti Norma, Pedoman, standar,dan kriteria yang ditentukan pusat. Hal ini tentu merupakan bentuk pembatasan otonomi. Maka dapatlah kita katakan bahwa Konsep hubungan kewenangan pusat dan daerah didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 menganut prinsip otonomi terbatas. Konsep ketiga yang dapat kita lihat dalam format pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah menurut UU nomor 23 Tahun 2014 adalah mengenai ajaran atau sistem rumah tangga yang
dianut. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa secara umum dikenal tiga sistem rumah tangga yakni sistem rumah tangga formal, sistem rumah tangga material,dan sistem rumah tangga nyata (riil). Berdasarkan pada klasifikasi urusan pemerintahan yang diatur secara rinci mengenai apa-apa yang termasuk dalam urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum, maka hal ini tentu tidak sesuai dengan ajaraan dalam sistem rumah tangga formal yang pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci. Selain itu, prinsip concurrence function yang membagi secara tegas urusan pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten juga tidak sejalan dengan ajaran formal Sistem rumah tangga formal berpangkal tolak dari prinsip bahwa tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan pusat dan yang diselenggarakan daerah. Apa saja yang dapat diselenggarakan oleh pusat pada dasarnya dapat pula diselenggarakan oleh daerah. Dalam sistem rumah tangga formal juga tidak secara apriori ditetapkan apa yang termasuk rumah tangga daerah itu. Tugas dari daerah-daerah tidak dirinci secara nominatif didalam undang-undang pembentukannya. Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang diatur di dalam UU nomor 23 Tahun 2014 lebih cenderung kepada ajaran
sistem rumah tangga material dan sistem rumah tangga riil. Di satu sisi terdapat pembagian urusan pemerintahan yang rinci antara urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum, dengan pembedaaan yang tegas antara tiap tingkatan pemerintah yang merupakan ciri dari sistem rumah tangga material. Sistem rumah tangga material juga berpangkal tolak pada pemikian bahwa memang ada perbedaan mendasar antara urusan pemerintahan pusat dan daerah. Daerah dianggap memang memiliki ruang lingkup urusan pemerintahan tersendiri yang secara material berbeda dengan urusan pemerintahan yang diatur dan diurus oleh pusat. Lebih lanjut sistem ini berangkat dari pemikiran bahwa urusan-urusan pemerintahan itu dapat dipilah-pilah dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan. Sedangkan konsep sistem rumah tangga nyata mislanya tercemin dalam ketentuan mengenai urusan pilihan. Dimana urusan pilihan ini memberikan kewenangan kepada setiap pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan secara mandiri keunggulan yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan ajaran rumah tangga nyata dimana isi rumah tangga daerah didasarkan kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata. Dalam sistem ini, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang sebenarnya.
Dalam menkaji tentang kewenagan pemerintah desa adat menyelesaikan perkara perceraian pada masyarakat, sebelumnya penulis telah memaparkanya diatas. Di Desa Keliobar Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaen Kepulauan Tanimbar terjadi proses perceraian berdasarkan putusan latupati. Ada beberapa kasus perceraian yang diadili oleh pemerintah yang penulis sajikan sebagai sampel antara lain: 1. Kasus perceraian antara bapak Penwel Elath dan ibu Penina Layan/Elath yang secara hukum posistif mereka adalah pasangan suami istri yang sah, pernikahan mereka telah dicatat dicatatan sipil. Sehingga secarah hukum merekah sah sebagai suami istri tetapi mereka dapat diadili oleh pemerintah desa keliobardalam perkara perceraian yang dilalui. Setelah mereka diceraikan oleh pemerintah desa Keliobar maka bapak penwel Elath selaku kepala keluarga telah kawin kembali dengan ibu Juliana Wahilahitwan dan perkawinan mereka sampai saat ini menurut masyarakat desa keliobar sebagai suami dan istri yang sah. 2. Kasus perceraian yang serupa antara bapak Jefri Batlolona dengan Ibu Fin Lart/Batlalona secara hukum positif mereka adalah pasangan suami istri yang sah karena mereka telah melewati pernikahan secara sipil, mereka melakukan proses perceraianpun diadili oleh pemerintah desa keliobar berdasarkan putusan Latupati. Setelah kedua pasangan suami istri itu bercerai berdasarkan penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah desa
keliobar maka bapak Jefri Batlolona kawin lagi dengan ibu Lisa layan sampai dengan saat ini. Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 39 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: "perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua bela pihak". Perceraian menurut adat tidak hanya di Jawa tetapi juga dihampir semua daeah-daerah di Indonesia yang menganut hukum adat seperti di Maluku, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kecamatan Tanimbar Utara desa Keliobar. Tercermin jelas pada keputusan Latupati tahun 2002-2007 pada BAB III pasal 12 yang dimaksut dengan perceraian atau kawin ada beberapa jenis. Ayat (1) dijelaskan bahwa "perceraian antara suami istri yang menikah sah baik secara catatan sipil dan agama, atau suda secara catatan sipil dan agama". Pada ayat (2) dijelaskan pula bahwa "perceraian yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang telah lakukan hubungan secara lahiriah, batiniah, tanpa memenuhi suatu dasar hukum positif yang berlaku di Republik ini (berselingku). Dijelaskan pula dalam pasal 13 peraturan latupati ini adalah (1) percearaian yang terjadi antara pasangan suami istri yang telah menikah sah, tidak diperkenankan seorangpun mengesahkan perceraian ini kecuali lewat pengadilan negeri oleh hakim. (2) sebelum perceraian dilakukan oleh pengadilan negeri maka tidak
dibenarkan pula oleh pihak mananpun melakukan penyelesaian harta cerai adat istiadat.25 Pada pasal 103 UU No.6 tahun 2014 tentang desa telah berbicara terkait kewenangan desa adat antara lain; a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintah berdasarkan susunan aslih; b. Pengaturan atau pengurusan wilaya adat; c. Pelestarian nilai sosial budaya adat; d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamaka penyelesaian secara musyawara; e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat; dan g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat. Pelaksanan kewenagan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa adat diatur dan diurus oleh desa adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman. Kewenangan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa, sesuai dengan perkembangan 25 Keputusan latupati tanimbar utara tahun 2002-2007. Pasal 13
kehidupan masyarakat. Artinya bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki desa, bukan karena pemberian dari pemerintah pusat, melainkan kewenangan yang bersifat otonomi hasil rahim riwayat desa tersebut. Dengan demikian yang dimaksut dengan kewenangan yang suda ada berdasarkan asal usul adalah kewenagan yang mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Selanjutnya yang dimaksut dengan kewenagan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Dari beberapa kasus yang telah penulis sajikan diatas bahwa di Desa Keliobar Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam hal ini pemeritah desa dapat menceraikan pasangan suami istri yang telah nikah sah yang telah tercatat pada catatan sipil dengan menggunakan dasar hukumnya putusan latupati. Hal ini sangat tidak sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Negara ini, karena dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 telah menjelaskan dengan tegas dan jelas bahwasannya "perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua bela pihak". Hal yang membuat penulis bingung bahwasannya didalam putusan latupati tahun 2002-2007 pun telah dijelskan dengan jelas dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) "Percearaian yang terjadi antara pasangan suami istri yang telah menikah sah,
tidak diperkenankan seorangpun mengesahkan perceraian ini kecuali lewat pengadilan negeri oleh hakim". "Sebelum perceraian dilakukan oleh pengadilan negeri maka tidak dibenarkan pula oleh pihak mananpun melakukan penyelesaian harta cerai adat istiadat". Selanjutnya menurut penulis, dari uraian diatas serta berdasarkan kewenagan pemerintah desa adat yang di Atur dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa didalmnya tidak di atur bahwa pemerintah desa adat dapat mengadili perkara perceraia. Maka pemerintah Desa keliobar tidak memiliki kewenangan untuk mengadili proses perceraian sampai ada putusan hukum tetap dari pengadilan Negeri, sehingga hal ini tidak bertantangan dengan hukum positif yang berlaku di Negara ini. Karena Pasal 13 keputusan Latupati tahun 2002-2007 ayat (2) telah jelas menjelaskan bahwa "Sebelum perceraian dilakukan oleh pengadilan negeri maka tidak dibenarkan pula oleh pihak mananpun melakukan penyelesaian harta cerai adat istiadat". Pemerintah desa keliru dalam menafsikar pasal 13 tersebut sehingga sampai saat ini proses kekliruan ini masi berlangsung di desa keliobar.