AKSENTUASI LALU LINTAS UANG HARAM DI INDONESIA Edisi 3 - Vol. III Maret 2013
KODE ETIK PEMERIKSA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Anggota BPK adalah Pejabat Negara pada BPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. 3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. 4. Pelaksana BPK Lainnya adalah pejabat struktural pada Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan dan BPK Perwakilan Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Pejabat dan/ atau pegawai lainnya sesuai surat tugas yang sah untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. 5. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 6. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai Keputusan BPK. 7. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah 8. 9. ditetapkan dan apabila tidak dilakukan akan dikenakan hukuman. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila dilanggar akan dikenakan hukuman. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai. 10. Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. 11. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas. 12. Kode Etik BPK, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya untuk mewujudkan BPK yang berintegritas, independen, dan profesional demi kepentingan negara. Pasal 3 Kode Etik ini berlaku bagi Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya. BAB III KODE ETIK Pasal 4 (1) Nilai Dasar merupakan kristalisasi moral yang Primus Inter Pares dan melekat pada diri manusia serta menjadi patokan dan ideal (cita-cita) dalam kehidupan sehari-hari. (2) Nilai Dasar Kode Etik BPK terdiri dari Integritas, Independensi, dan Profesionalisme. Pasal 5 Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara/Pejabat Negara dalam melaksanakan pemeriksaan dan dalam kehidupan sehari-hari, baik selaku Individu dan Anggota Masyarakat, maupun selaku Warga Negara. BAB IV IMPLEMENTASI KODE ETIK Bagian Kesatu Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya Selaku Individu dan Anggota Masyarakat Pasal 6 (1) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya wajib: a. mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia; b. menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan hidup bermasyarakat; c. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan; dan d. menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. (2) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya dilarang: 2 Warta BPK MARET 2013 a. menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis; b. memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain dan/atau masyarakat; c. melakukan kegiatan baik secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara; dan d. melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya dengan memanfaatkan status dan kedudukannya baik langsung maupun tidak langsung. Bagian Kedua Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya Selaku Warga Negara Pasal 7 (1) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya wajib: a. mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c. menjaga nama baik, citra, dan kehormatan bangsa dan negara. (2) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya dilarang: a. menjadi anggota organisasi yang dinyatakan dilarang secara sah di wilayah Republik Indonesia dan organisasi lain yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan b. menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintah. Bagian Ketiga Anggota BPK selaku Pejabat Negara Pasal 8 (1) Anggota BPK selaku Pejabat Negara wajib: a. melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkan ketika mulai memangku jabatannya; b. menjaga rahasia negara atau rahasia jabatan; c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; d. menghindari terjadinya benturan kepentingan; e. menunjukkan sikap kemandirian dalam pengambilan keputusan; f. bertanggung jawab, konsisten, dan bijak; dan g. menerapkan secara maksimal prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. (2) Anggota BPK selaku Pejabat Negara dilarang: a. memanfaatkan status, kedudukan, dan peranannya selaku pejabat negara untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; b. memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; c. memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; d. menjalankan pekerjaan dan profesi lain yang dapat mengganggu independensi, integritas, dan profesionalismenya selaku Anggota BPK; e. mengungkapkan temuan pemeriksaan yang masih dalam proses penyelesaian kepada pihak lain di luar BPK; f. mempublikasikan hasil pemeriksaan sebelum diserahkan kepada lembaga perwakilan; g. memberikan asistensi dan jasa konsultasi terhadap kegiatan entitas yang menjadi obyek pemeriksaan; dan h. memerintahkan dan/atau mempengaruhi dan/atau mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, sehingga temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak obyektif. Bagian Keempat Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara Pasal 9 (1) Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara wajib: a. bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, obyektif, dan konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan; b. menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan; c. mampu mengendalikan diri dan bertingkah laku sopan, serta saling mempercayai untuk mewujudkan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas; d. menunjukkan sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, menghindari terjadinya benturan kepentingan; e. menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana sesuai dengan prosedur kepada Pimpinan BPK; f. melaksanakan tugas pemeriksaan secara cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan; g. memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menanggapi temuan dan kesimpulan pemeriksaan serta mencantumkannya dalam laporan hasil pemeriksaan; h. meningkatkan pengetahuan dan keahliannya; dan i. melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar dan pedoman pemeriksaan. (2) Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara dilarang: a. meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung
maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan; b. menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya baik sengaja atau karena kelalaiannya; c. menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; d. memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; e. memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa; f. menjadi anggota/pengurus partai politik; g. menjadi pengurus yayasan, dan/atau badan-badan usaha yang kegiatan nya dibiayai anggaran negara; h. memberikan asistensi atau jasa konsultasi atau menjadi narasumber dalam bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; i. mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar kantor BPK atau di luar kantor atau area kegiatan obyek yang diperiksa; j. melaksanakan pemeriksaan terhadap pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki hubungan pertalian darah dan semenda sampai derajat ketiga; k. melaksanakan pemeriksaan pada obyek dimana Pemeriksa pernah bekerja selama 2 (dua) tahun terakhir; l. merubah tujuan dan lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam program pemeriksaan tanpa persetujuan Penanggung Jawab Pemeriksaan; m. mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada media massa dan/atau pihak lain, tanpa ijin atau perintah dari Anggota BPK; n. mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak obyektif; dan o. mengubah dan/atau menghilangkan bukti hasil pemeriksaan. BAB V HUKUMAN KODE ETIK Bagian Kesatu Tingkat dan Jenis Hukuman Pasal 10 (1) Jenis hukuman bagi Anggota BPK berupa: a. peringatan tertulis; atau b. pemberhentian dari keanggotaan BPK. (2) Hukuman tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik yang disahkan melalui Sidang Pleno BPK. (3) Tingkat dan jenis hukuman bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya berupa: a. hukuman ringan berupa teguran tertulis dan dicatat dalam Daftar Induk Pegawai (DIP); b. hukuman sedang yang terdiri dari: 1. penangguhan kenaikan peran Pemeriksa dan tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; 2. penurunan peran Pemeriksa dan tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; atau 3. diberhentikan sementara sebagai peran Pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; c. hukuman berat yang terdiri dari: 1. diberhentikan sementara sebagai Pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 5 (lima) tahun; atau 2. diberhentikan sebagai Pemeriksa. (4) Hukuman tambahan berupa pengembalian uang dan/atau barang dan fasilitas lainnya yang telah diperoleh secara tidak sah dan/atau pengurangan penghasilan yang diterima. (5) Data dan informasi yang diperoleh selama penelitian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman. Bagian Kedua Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman Bagi Anggota BPK Pasal 11 (1) Jika Anggota BPK melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang berdampak negatif terhadap organisasi BPK, maka dijatuhi hukuman peringatan tertulis. (2) Jika Anggota BPK melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang berdampak negatif pada pemerintah dan/ atau negara, maka dijatuhi hukuman pemberhentian dari keanggotaan BPK. Bagian Ketiga Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman Bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya Pasal 12 (1) Jika Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif pada unit kerja, maka dijatuhi hukuman ringan berupa teguran tertulis. (2) Jika Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif pada organisasi BPK, maka dijatuhi hukuman sedang. (3) Jika Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara, maka dijatuhi hukuman berat. Pasal 13 Hukuman atas pelanggaran Kode Etik bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya tidak membebaskan dari tuntutan atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 14 Untuk menegakkan Kode Etik, BPK membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik yang pengaturan dan penetapannya sebagai berikut: a. Peraturan BPK tentang Majelis Kehormatan Kode Etik yang mengatur mengenai keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata cara persidangan/ pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan b. Keputusan BPK tentang Majelis Kehormatan Kode Etik yang merupakan penetapan Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 (1) Pengaduan indikasi pelanggaran Kode Etik yang diterima sebelum Peraturan ini ditetapkan dan belum diproses, penyelesaiannya berdasarkan peraturan ini. (2) Pengaduan indikasi pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan ini ditetapkan dan sedang dalam proses oleh Majelis Kehormatan Kode Etik, penyelesaiannya berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 98 MARET 2013 Warta BPK 3
DARI KAMI DUA PESAN PENTING BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) makin menunjukkan diri sebagai garda terdepan gerakan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Salah satu langkah kongkrit adalah keberhasilan BPK menemukan 26 perusahaan tambang dan perkebunan yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Negara dirugikan Rp 90,6 miliar. Temuan BPK yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini sudah disampaikan Anggota BPK, Ali Masykur Musa ke Badan Reserse Kriminal Polri pada 26 Februari. Majalah Warta BPK mengangkatnya sebagai laporan utama pada edisi bulan Maret 2013. Pilihan topik ini juga tak lepas dari semangat media internal BPK ini mendorong semangat pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya. Sebagai ujung tombak, BPK telah berada pada track yang benar, sehingga tidak ada alasan bagi medianya untuk tidak melakukan back-up. Hal lain yang juga menjadi sorotan Warta BPK edisi Maret 2013 ini adalah soal Hak Imunitas Anggota BPK. Tema ini menjadi relavan terkait putusan Mahkamah Agung (MA), yang memutuskan bahwa BPK adalah lembaga negara yang punya kewenangan memeriksa keuangan negara. Karena itu BPK beserta anggotanya tidak dapat dituntut di muka Pengadilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Persoalannya, hak imunitas tadi relatif belum tersosialisasikan. Contoh kasus aktual adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Kalimantan Timur yang diperkarakan ke meja hijau. Gugatan itu sempat masuk ke pengadilan Negeri Samarinda. Adalah Isran Noor, Wakil Bupati Kutai Timur saat awal kasus ini terjadi yang memperkarakan hasil pemeriksaan BPK itu ke Pengadilan. Meski sempat menang di tingkat Pengadilan Negeri, tetapi gugatan Isran Noor kemudian dimentahkan di tingkat Pengadilan Tinggi. Dan ketika Isran Noor mengajukan kasasi, ia kembali dikalahkan oleh Mahkamah Agung. Dua sorotan di atas, diharapkan mampu menyebarkan dua pesan penting ke segenap stakeholder negeri ini. Pertama, BPK konsisten menjalankan fungsi sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Kedua, anggota BPK memiliki hak imunitas terkait tugas dan wewenangnya melaksanakan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Serta dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK pun memiliki kedudukan yang bebas dan mandiri. Redaksi menerima kiriman artikel, naskah, foto dan materi lain dalam bentuk softcopy atau via email sesuai dengan misi Warta BPK. Naskah diketik satu setengah spasi, huruf times new roman, 11 font maksimal 3 halaman kuarto. Redaksi berhak mengedit naskah sepanjang tidak mengubah isi naskah. ISI MAJALAH INI TIDAK BERARTI SAMA DENGAN PENDIRIAN ATAU PANDANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 4 Warta BPK MARET 2013 I N D E P E N D E N S I - I N T E G R I T A S - P R O F E S I O N A L I S M E PENGARAH : Hendar Ristriawan Nizam Burhanuddin PENANGGUNG JAWAB : Bahtiar Arif SUPERVISI PENERBITAN : Gunarwanto Juska Meidy Enyke Sjam KETUA DEWAN REDAKSI : Wahyu Priyono REDAKSI : Parwito Roso Daras Andy Akbar Krisnandy Bambang Dwi Bambang Widodo Dian Rustri Teguh Siswanto (Desain Grafis) KEPALA SEKRETARIAT : Sri Haryati STAF SEKRETARIAT : Sumunar Mahanani Sutriono Indah Lestari Enda Nurhenti Werdiningsih ALAMAT REDAKSI: Gedung BPK-RI Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Telepon : 021-25549000 Pesawat 1188/1187 Faksimili : 021-57854096 E-mail : warta@bpk.go.id DITERBITKAN OLEH: SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Majalah Warta BPK tidak pernah meminta sumbangan/ sponsor dalam bentuk apapun yang mengatasnamakan Warta BPK
6 - 12 LAPORAN UTAMA TEMUAN KORUPSI SEKITAR TAMBANG 16 - 17 AGENDA RAKORNIS BPK PERWAKILAN SE-INDONESIA 18 - 23 ANTAR LEMBAGA CALON TUNGGAL GUBERNUR BI 24 - 25 AKSENTUASI LALU LINTAS UANG HARAM DI INDONESIA 26 - 28 ROAD TO WTP PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN, PERAIH WTP TAHUN 2011 KOMITMEN DAN KERJA KERAS, MODAL UTAMA "WALET EMAS" Warta BPK DAFTAR ISI 13 - 15 LAPORAN KHUSUS HAK IMUNITAS LHP BPK TAK BISA DIPERKARAKAN 29 -31 BPK DAERAH BPK MEMBANTU DPRD DALAM MONITORING DAN CONTROLLING 32 - 33 REFORMASI BIROKRASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BPK 34 - 36 INTERNASIONAL ANDIL SAI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PRAKTIK PENCUCIAN UANG 37 - 39 LHP ADA POTENSI KERUGIAN NEGARA RP45 MILIAR PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 44 - 45 PROFESI "TUKANG INSINYUR" PERLU UNDANG-UNDANG MARET 2013 5
LAPORAN UTAMA TEMUAN KORUPSI SEKITAR TAMBANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) MENEMUKAN ADA 26 PERUSAHAAN TAMBANG DAN PERKEBUNAN YANG TERINDIKASI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. NEGARA DIRUGIKAN Rp90,6 MILIAR. K ORUPSI di sektor pertambangan dan perkebunan sepertinya sudah bukan rahasia lagi. Tak heran bila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir Februari 2013 telah merilis 26 perusahaan pertambangan dan perkebunan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Temuan BPK ini setelah melakukan audit lingkungan di 26 perusahaan tersebut selama kurun 6 Warta BPK MARET 2013 tahun 2011. Temuan BPK yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini sudah disampaikan Anggota BPK, Ali Masykur Musa ke Badan Reserse Kriminal Polri pada 26 Februari. "Intinya kami melaporkan ada 26 perusahaan yang melanggar ketentuan tindak pidana dan merugikan negara," ujar Ali Masykur Musa. Perusahaan yang terindikasi korupsi itu menurut Ali Masykur Musa bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan. Perusahaan-perusahaan tersebut ada yang berstatus BUMN dan swasta. Berdasar hasil audit BPK menemukan 29 temuan. Ali Masykur Musa menengarai kerugian negara mencapai sekitar Rp.90,6 miliar dan 38 ribu dolar AS. Ali Masykur Musa tak menyebut
nama-nama perusahaan yang diduga merugikan negara tersebut. Tapi yang jelas Ali Masykur menyebut ke 26 perusahaan tersebut berada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan Papua. "Fokus pemeriksaan BPK pada izin pakai dan manajemen hutan termasuk di dalamnya mengenai lingkungan," kata Ali Masykur. Sekalipun begitu Ali Masykur Musa mengungkapkan ada tiga model penyalahgunaan yang melibatkan 26 perusahaan terse- but. Pertama, perusahaan tidak me- megang Izin Usaha Perkebunan dan Izin Usaha Penambangan seperti disyaratkan Pasal 38 dan Pasal 50 Undang-Undang (UU) No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Terkait pelanggaran ini ada 22 perusahaan yang terlibat. "Dalam pasal tersebut jelas penggunaan kawasan hutan untuk penambangan harus seizin Menteri Kehutanan," kata Ali Masykur. Dalam pasal 38 UU No. 41 tahun 1999 menyebutkan penggunaan kawasan pakai hutan untuk pertambangan harus berdasarkan izin pakai kawasan hutan dengan izin Kementerian Kehutanan. Selanjutnya Anggota BPK Ali Masykur Musa pasal 50 UU No. 41 tahun 1999, menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang di kawasan hutan tanpa izin menteri kehutanan Bentuk penyimpangan kedua yang ditemukan BPK lanjut Ali Masykur Musa yakni pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau izin land clearing di kawasan hutan produksi untuk perkebunan kelapa sawit tanpa izin pelepasan kawasan hutan. Ada 4 perusahaan yang diduga melanggar. Temuan ketiga adanya penerbitan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) atas kayu sebanyak 119 ribu kubik senilai Rp58,1 miliar yang tidak sah dan menyebabkan potensi kerugian negara. "Model lain kejanggalan di sektor perkebunan dan pertambangan adalah menggu- nakan pola slonong boy, artinya eksplorasi dulu, izin belakangan," kata Ali. Terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut, menurut Ali Masykur, perusahaan tersebut bisa kena sanksi hukum sebagaimana diatur Pasal 78 ayat 5 dan pasal 50 ayat 3. "Barang siapa yang melanggar pasal 50 ancaman LAPORAN UTAMA hukumannya 10 tahun dan denda Rp5 miliar," kata Ali Masykur. Karena itu Ali Masykur Musa berharap hasil temuan BPK dapat ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Sebab selama ini ada sejumlah perusahaan perkebunan dan pertambangan yang tidak mau diperiksa KPK. Alasannya karena mereka tidak mendapatkan uang negara. Karena itu Ali Masykur mengharapkan pengertian keuangan negara harus diperluas. Sebab dalam pandangan Ali Masykur, izin usaha yang didapat perusahaan pertambangan itu dari pemerintah. Karenanya wajib diperiksa. Belum lagi pemberian izin-izin usaha pertambangan dan juga perkebunan yang sarat dengan unsur korupsi. Menurut Ali Masykur berdasar hasil audit BPK terungkap buruknya pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan di Indonesia yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan secara luar biasa. Ia bahkan memprediksi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang akan mengalami kesulitan bahan bakar minyak dan batubara akibat kesalahan pengelolaan sumber daya alam tersebut. Hanya saja selama ini dalam pandangan Ali Masykur Musa, penindakan hukum terhadap pelaku kerusakan hutan oleh penegak hu- kum masih sangat lemah. Padahal hukum adalah instrumen penting agar negara bisa mendorong setiap stakeholder untuk bersama mematuhi peraturan yang ada. Sebab itu, perlu tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Ali Masykur mengatakan, saat ini hutan Indonesia sudah mengalami deforestasi (penggun- dulan) dan alih fungsi lahan yang memprihatinkan. Jika ini dibiarkan akan mendatangkan dampak buruk bagi lingkungan. Banyaknya lahan perkebunan dan pertanian yang ber- MARET 2013 Warta BPK 7
LAPORAN UTAMA ubah fungsi jadi pertambangan dan rusak, juga akan mengganggu target swasembada pangan pemerintah dan menyebabkan ketergantungan impor pangan. Janji Menindaklanjuti Sementara itu, Mabes Polri berjanji akan menindaklanjuti laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait adanya 29 temuan indikasi tindak pidana yang dilakukan 26 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan. Kabareskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal Sutarman Komisaris Jenderal Sutarman mengaku hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK merupakan langkah awal bagi Bareskrim untuk menindaklanjuti dari aspek penegakan hukum. Kegiatan itu akan dimulai dari penyelidikan sampai dengan penyidikan terhadap 29 temuan yang melibatkan 26 perusahaan. Dia menambahkan, untuk kasus perkebunan dan pertam- bangan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sembilan perkebunan yang diduga melakukan 8 Warta BPK MARET 2013 tindak pidana. Di tempat terpisah, Direktur Indonesia Resourses Studies (Iress) Marwan Batubara mendesak aparat penegak hukum tidak lamban menindaklanjuti laporan BPK. Menurutnya, temuan BPK itu tidak mengagetkan. Sebab, hampir setiap tahun dilakukan audit terhadap perusahaan pertambangan, pasti ditemukan potensi kerugian negara. Sayangnya, hasil audit BPK banyak ti- dak ditindaklanjuti lembaga penegak hukum dan DPR. "Padahal setiap semester selalu diaudit, tapi tidak ada sanksi terhadap pelanggarnya," kata Marwan. Harusnya, menurut Marwan, temuan ini dijadikan langkah awal untuk memperbaiki tata kelola pertambangan dan perkebunan. Apalagi saat ini pemerintah juga mengakui kesulitan menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan. Bahkan, banyak daerah yang seharusnya dilindungi dan terlarang untuk kegiatan pertambangan, malah menjadi daerah pertambangan. Sedangkan anggota Komisi VII DPR Bambang Wuryanto juga mengaku tidak kaget dengan temuan BPK tersebut. Menurut dia, memang terjadi tumpang tindih pemberian izin lahan pertambangan. Padahal menurut dia, UU Pertambangan Mineral dan Batubara sudah baik. Hanya yang menjadi masalah adalah faktor otonomi daerah, sehingga semua kepala daerah merasa bisa mengeluarkan izin tambang di daerahnya. "Perlu dibuat kebijakan agar setiap ganti pimpinan tidak ganti kebijakan," kata Bambang. Tentu saja untuk membongkar praktik korupsi di sektor pertambangan juga bukan perkara gampang. Sebab menurut Wakil Ketua Komisi III, Tjatur Sapto Edy, perusahaan tambang sudah menancapkan pengaruh termasuk dalam proses pembuatan Undang- Undang. Karena itu pula politisi PAN ini meminta anggota DPR dan Pemerintah berhati-hati menyusun perundang-undangan pertambangan dan migas. Namun menurut Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika, kesulitan membongkar korupsi tambang dan migas tak bisa menyurutkan langkah KPK. Apalagi pendapatan dari sektor ini sangat besar. Pasek bahkan menyebut korupsi sektor tambang lebih mengerikan dibanding korupsi anggaran. Pasek Suardika meminta KPK masuk ke sektor pertambangan dan migas. Hal senada diakui Ketua KPK Abraham Samad. Menurutnya, korupsi tambang dan migas belum banyak disentuh. Meski demikian Samad memastikan KPK sedang mempelajari dan melakukan analisa terhadap praktik korupsi di sektor pertambangan dan migas. Analisia KPK juga mencakup modus-modus korupsi yang dilakukan. Samad menegaskan tak segan menindak perusahaan pertambangan yang nakal. Samad juga berjanji KPK tidak akan tebang pilih terhadap pelaku kejahatan korupsi di pertambangan tersebut. bw
istimewa LAHAN KORUPSI IZIN PERTAMBANGAN INDONESIA MERUPAKAN NEGARA YANG PALING BANYAK MENGELUARKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP). MARAKNYA PENERBITAN IUP DITENGARAI ADANYA PAT-GULIPAT KEPALA DAERAH DENGAN PENGUSAHA. PERLU CAMPUR TANGAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK TURUN MENGENDALIKAN PENERBITAN IUP. K ORUPSI di sektor pertambangan sepertinya bukan isapan jempol belaka. Tengok saja hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dirilis akhir Februari 2012. Di sana disebutkan, pada tahun anggaran 2011 BPK menemukan ada 29 pelanggaran yang dilakukan perusahaan pertambangan. Modusnya juga beragam. Mulai dari tata ruang atas penggunaan sumber daya alam, proses izin atas penggunaan lahan, hak negara atas konsesi yang diberikan kepada swasta maupun BUMN, hingga pengelolaan pasca tambang. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar Rp. 90 miliar. Pelanggaran paling besar menurut audit BPK yakni terkait perusahaan pertambangan yang tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan dari Kementerian Kehutanan. Temuan serupa juga pernah dirilis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Direktur Eksekutif Walhi Kaltim, Isal Wardhana, mengungkapkan kasus pertambangan yang paling menonjol adalah pinjam pakai lahan kehutanan tanpa izin yang dilakukan perusahaan tambang dan perkebunan. Untuk wilayah Kalimantan, menurut Isal, kasus penggunaan kawasan hutan sebagai lahan eksploitasi pertambangan dan perkebunan tanpa izin pinjam pakai dari Kemenhut, mencapai 2.000 kasus. Akibat obral izin tambang, lahan-lahan tambang bermunculan di mana-mana sementara lahan hutan terus menyempit digerus kegiatan pertambangan. LAPORAN UTAMA istimewa Isal Wardhana Tak bisa dipungkiri, Indonesia merupakan negara paling banyak mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP). Bayangkan, saat ini, ada 10.235 IUP. Celakanya, dari jumlah ini, hanya 4.151 izin yang tidak bermasalah. Itu artinya ada 6.084 atau 59% izin yang bermasalah. Tentu saja angka ini sangat menyedihkan. Masifnya penerbitan IUP ditengarai beberapa kalangan, tidak terlepas dari pat-gulipat kepala daerah dengan pengusaha, terutama menjelang pelaksanaan pilkada. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Indonesia Resources Studies (IRESS), mencatat, IUP banyak yang dikeluarkan setelah pilkada atau saat menjelang pilkada. Untuk mengatasinya, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, tidak ada jalan lain kecuali pemerintah pusat campur tangan dan mengendalikan penerbitan IUP. Sedangakan untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan melakukan moratorium penerbitan IUP. Selama moratorium, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berhenti menerbitkan IUP baru dan melakukan evaluasi dan verikasi secara langsung ke lapangan, terutama terhadap IUP yang diduga bermasalah. Sementara Ketua Panitia Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan MARET 2013 Warta BPK 9
LAPORAN UTAMA Daerah (DPD ) Irjen Pol (Purn) Farouk Muhammad menduga manipulasi dari perizinan tambang, diawali permainan uang. Karena itu Farouk mengingatkan agar pemerintah daerah di Kaltim patut waspada, mengingat persoalan lingkungan, terlebih lahan eks tambang yang belum direklamasi mudah dijumpai di Bumi Etam. "Manipulasi pada prosedur perizinan, tentu dapat menyeret kepala daerah sebagai pengeluar izin," kata Farouk. Farouk Muhammad mengungkap- kan berdasar catatan temuan BPK yang dibawa rombongan DPD dalam kunjungan kerja di Samarinda, beberapa perusahaan tambang tak memenuhi kewajiban jamrek. Dari catatan rombongan DPD RI itu, ada inisial PT BS dan Koperasi TP IDT di Kutai Kartanegara (Kukar) yang belum memenuhi kewajiban jamrek sebesar Rp 796.753.278,00. Begitu pula dengan pemegang izin Kuasa Pertambangan (KP) lainnya di Kukar, belum menyerahkan jamrek minimal, sebesar Rp 52.859.696.727,00. Hal serupa juga terjadi di Berau. Tujuh pemegang izin tambang tidak menyampaikan rencana reklamasi dan penutupan tambang. Begitu juga kegiatan penambangan 4 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) di Berau, tak didukung jamrek memadai. Kondisi ini lanjut Farouk Muhammad berpotensi membebani keuangan daerah dan merusak lingkungan lantaran KP/IUP OP tidak melakukan reklamasi dan revegetasi di area eks tambangnya. Karena itu Farouk Muhammad berpendapat perilaku perusahaan tambang di Kaltim memang patut dievaluasi. Farouk juga mengungkapkan persoalan tumpang tindih lahan tambang di Kaltim sangat tinggi. Farouk mengatakan, masalah pertambangan di Tanah Air erat kaitannya dengan pembagian kewenangan, antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sejatinya, kedaulatan negara dalam 10 Warta BPK MARET 2013 negara kesatuan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat. Namun demikian, Pemerintah Pusat harus melimpahkan sebagian kekuasaan dan kewenangan kepada daerah berdasarkan asas desentralisasi. Farouk menjelaskan soal pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), berdasarkan PP 23/2010, perizinan dilakukan menurut permohonan wilayah. Permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai, mesti diperoleh dari Menteri ESDM. Sedangkan Farouk Muhammad gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/ kota dalam satu provinsi atau wilayah laut 4 sampai 12 mil. Sementara pada bupati/walikota, dilakukan jika permohonan wilayah berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil. Pembagian izin usaha pertambangan ada beberapa ketentuan yang diatur. Daerah tambang kurang dari 500 hektare izin usaha pertambangan diatur Bupati/ Walikota. Sementara menurut Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Thamrin Sihite, masalah itu terjadi antara lain izin produksi tanpa eksplorasi terlebih dulu. Selain itu, masalah tumpang tindih lahan. Thamrin mengatakan, tadinya jumlah izin pertambangan hanya 6 ribu. Namun, saat Ditjen Minerba bertindak tegas dengan mengancam tidak akan membantu masalah administrasi, langsung jumlahnya naik menembus 10 ribu. Sebenarnya lanjut Thamrin, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menetapkan syarat perusahaan pertambangan mendapat izin usaha pertambangan harus memenuhi 3 aspek yakni administratif, teknis, dan keuangan. Syarat administratif adalah izin perusahaan tidak boleh tumpang tindih dan harus sesuai dengan prosedur. Syarat kedua adalah persyaratan teknis yang artinya setiap izin usaha pertambangan wajib melaporkan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, dan persetujuan dokumen lingkungan. Syarat ketiga menyangkut kewajiban keuangan yakni perusahaan wajib membayar iuran tetap dan royalti. Yang jelas semrawutnya penerbitan IUP telah membuat pemerintah daerah tidak mampu menjadikan kekayaan alam yang terkandung untuk mensejahterakan rakyatnya. Tengok saja yang terjadi di Kalimantan Timur. Provinsi ini sebenarnya memiliki hutan, minyak dan gas, serta tambang batubara yang pada tahun 2010 menyumbang 70% dari produksi nasional dan Rp 320 triliun untuk produk domestik regional bruto (PDRB). Sayangnya kehidupan masyarakat setempat belum bisa dikatakan sejahtera. Tak jarang kasus korupsi di pertambangan juga membuat banyak pejabat daerah yang terlibat kasus tindak pidana korupsi, mulai dari Syaukani Hasan Rais (Bupati Kutai Kartanegara) dan Suwarna AF (Gubernur periode 1998-2006), sampai kepada Awang Faroek Ishak (Gubernur sejak tahun 2008). Farouk membeberkan, sepanjang 2004 hingga 2012, ada 2.976 anggota DPRD
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terlibat kasus kriminal. Di antara kasus- kasus tersebut, kasus korupsi adalah kasus terbanyak dengan jumlah 349 kasus atau 33,2 persen. Sepanjang periode itu pula, sebanyak 155 kasus korupsi melibatkan kepala daerah. Karena itu Masyarakat Anti Pertambangan Indonesia mendesak KPK mengusut dugaan korupsi sektor pertambangan. Lebih dari 6 ribu izin usaha pertambangan mineral dan batubara diduga bermasalah. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang, Andrie S Wijaya mengatakan, kuat dugaan terjadi korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Indikasi tersebut terlihat dari longgarnya pemerintah daerah mengeluarkan izin. Dari sekitar 10.566 izin usaha pertambangan hanya 4.151 yang tidak bermasalah. Sementara itu, KPK baru menyelesaikan 37 dari 155 kasus yang ada. Sepanjang 2004 hingga 2012, ada 2.976 anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terlibat kasus kriminal. Akibat 176 kasus korupsi yang terjadi di tingkat pusat maupun daerah, Indonesia mengalami kerugian Rp 2 triliun lebih pada semester I 2010. Angka ini meningkat dari 2009. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane juga meminta KPK melakukan penyadapan maupun pengamatan kekayaan pejabat di daerah yang memiliki kawasan pertambangan batubara. Pejabat yang dimaksud adalah di tingkat eksekutif daerah maupun perwira penegak hukum. KPK harus memiliki strategi khusus terkait penanganan dugaan korupsi di sektor pertambangan. Oleh karena itu Neta Pane mendesak KPK agar segera melakukan pemantauan, dengan salah satunya melakukan penyadapan, terhadap aktivitas pejabat di daerah yang kaya tambang. Neta memaparkan walaupun KPK sudah memiliki mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), namun hal itu dianggap belum mencukupi. KPK, dapat bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak tingkat kekayaan para pejabat tersebut. IPW juga meminta pimpinan Polri menindaklanjuti laporan masyarakat ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) terkait dengan persoalan tersebut. Pimpinan Polri harus menindak tegas jajaran Neta S. Pane istimewa kepolisian di daerah yang diduga mendapatkan fasilitas dari perusahaan pertambangan. Sebab jika dibiarkan, maka dapat berakibat parahnya kerusakan lingkungan akibat tambang. Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tengah membidik pejabat daerah terlibat jual beli izin usaha pertambangan. Ini adalah langkah maju dari gebrakan KPK dalam melakukan penindakan terhadap prilaku korupsi pejabat di daerah. Berdasarkan hasil suvei KPK daerah-daerah yang rentan terhadap persoalan korupsi jual beli izin usaha pertambangan di daerah adalah Kalimantan, Sulsel, Sultra, dan Sulteng. Daerah-daerah yang dimaksud ini memiliki material bahan tambang alam seperti batubara, nikel, biji besi, dan bahkan emas yang saat ini tengah dibidik oleh investor dalam dan luar negeri dalam lima tahun terakhir. Sebut saja, Kaltim yang memiliki potensi pertambangan batubara terluas di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, provinsi paling timur Kalimantan ini sudah menerbitkan LAPORAN UTAMA tidak kurang dari 1.000 surat izin usaha pertambangan (IUP) untuk batubara. Begitu juga dengan Sulawesi Tenggara (Sultra) yang memiliki potensi tambang nikel. Hampir semua kabupaten yang memiliki potensi nikel berlomba menerbitkan IUP. Bupati sepertinya 'obral' IUP, karena saat ini harga IUP sangat mahal di tengah permintaan yang meningkat. Provinsi Sulteng dan Sultra yang memiliki potensi tambang nikel dan memiliki persoalan yang sama. Lahan-lahan yang ditawarkan oleh bupati kepada investor tambang umumnya masih menjadi areal konsesi kontrak karya (KK) dari perusahaan multi nasional seperti PT Inco (yang kini berubah nama menjadi PT Vale Indonesia ) dan PT Anek Tambang, Tbk. Akibatnya pejabat bupati dan aparatur yang terlibat dalam urusan tambang 'menjadi' sangat berkuasa dalam penertiban IUP. Tidak heran, jika ada laporan masyarakat bahwa pejabat bupati di wilayah Sulteng lebih banyak berdomisili di Jakarta ketimbang di daerahnya. Bahkan yang lebih miris lagi izin bisa diproses langsung di Jakarta dengan hanya menggunakan peta lokasi di atas kertas. Tak pelak dari IUP ini pejabat daerah penghasil tambang menjadi 'kaya raya', namun belum ada pejabat bupati di Sulawesi, misalnya, yang tersentuh hukum. Padahal praktik jual beli izin tambang ini sudah sangat jelas telah merugikan negara. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan pihaknya saat ini tengah membidik pejabat bupati yang melakukan praktik jual beli izin tambang yang secara berkali-kali pada lokasi yang sama atau lokasi yang menjadi hak pihak lain. Dalam penangan ini kasus jual beli izin tambang ada kencenderungan pihak yang diuntungkan hanya sekelompok orang seperti pejabat daerah terkait dan pengusaha bersangkutan. "Ini harus dicegah karena memiliki indikasi kuat terjadi praktik korupsi," kata Abaraham. bw MARET 2013 Warta BPK 11
LAPORAN UTAMA Kasus-kasus di Sektor Pertambangan No. Nama Jabatan Deskripsi Kasus 1. Suwarna Abdul Fatah Gub. Kaltim Menerbitkan Izin pemanfaatan kayu (IPK) untuk perkebunan sawit, dengan tujuan semata untuk memperoleh kayu 2. Martias alias Kian Hwa Pengendali Surya Dumai grup Penerima IPK dan penikmat kebijakanyang diterbitkan oleh Gub. Kaltim, Suwarna AF 3. 4. Waskito Suryodibroto UU Aliyudin Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Dephutbun Ka. Kantor Wilayah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bersama-sama dengan Gub. Kaltim Suwarna AF. Pemberian izin prinsip Bersama-sama dengan Gub. Kaltim Suwarna AF. Pemberian izin prinsip (fase pemberian) 5. 6. Robian H. Tengku Azmun Jaafar Ka. Dinas Kehutanan Kaltim Bupati Palalawan, Riau Bersama-sama dengan Gub. Kaltim Suwarna AF. Pemberian izin prinsip (fase perpanjangan). Tidak berupaya menagih PSDH dan DR Penerbitan IUPHHK-HT pada 15 perusahaan (Des 2002-Jan 2003). Padahal, dirinya mengetahui perusahaan-perusahaan itu tidak kompeten di bid. kehutanan 7. Burhanuddin Husin Ka. Dinas Kehutanan Riau (2005-2006); Bupati Kampar, Riau Penerbitan IUPHHK-HT terhadap sejumlah perusahaan di Kampar 8. 9. Arwin AS Asral Rachman Bupati Siak Ka. Dinas Kehutanan Riau Penerbitan IUPHHK-HT terhadap sejumlah perusahaan di Siak (2001- 2003) Terkait kasus H. Azmun Tengku Jaafar 10. Syuhdana Tasman Ka. Dinas Kehutanan Riau (2003-2004) Terkait kasus H. Azmun Tengku Jaafar 11. Adelin Lis Dir. Keuangan/Umum PT Keang Nam Development Indonesia Penebangan kayu di luar RKT yang disahkan selama tahun 2000-2005. Total penebangan mencapai 84.953 batang 12. GR Staf Dishut Kab. Kotim Dalam kedudukan sebagai P2SKSHH pada Dinas Kehutanan Kab. Kotim menerbitkan 3 SKSHH dengan nomor seri DF 110066, 110068, dan 110044 Sumber: ICW 12 Warta BPK MARET 2013 Kerugian Negara Rp346,82 miliar Sda Sda Sda Sda Rp12,3 miliar Rp119.802 miliar Rp2,12 miliar Proses Hukum KPK, vonis kasasi 4 tahun KPK, vonis kasasi 18 bulan penjara, uang pengganti Rp346,82 miliar KPK, Vonis 2,5 tahun KPK, vonis 4 tahun KPK, vonis 4 tahun KPK, vonis kasasi 11 tahun, denda Rp500 juta, uang pengganti kerugian negara Rp12,3 miliar KPK, ditetapkan sebagai tersangka. Cat. Tidak diketahui proses lanjutan. Bahkan sampai kini menjabat sebagai Bupati Kampar, Riau KPK, ditetapkan sebagai tersangka sejak Agustus 2009 KPK, ditetapkan sebagai tersangka. Baru ditahan pada 10/2/2010 KPK, ditetapkan sebagai tersangka. Cat. Tidak diketahui proses lanjutan Polri, vonis kasasi 10 tahun, uang pengganti Rp119,802 miliar, dan denda Rp1 miliar. Cat. Meski divonis bersalah AL terlebih dahulu kabur ke LN Polri, (Satgas Illegal Logging)
LAPORAN KHUSUS istimewa HAK IMUNITAS LHP BPK TAK BISA DIPERKARAKAN MAHKAMAH AGUNG (MA) MEMPERKUAT HAK IMUNITAS ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK). MENURUT MA, BPK ADALAH LEMBAGA NEGARA YANG PUNYA KEWENANGAN MEMERIKSA KEUANGAN NEGARA. KARENA ITU BPK BESERTA ANGGOTANYA TIDAK DAPAT DITUNTUT DI MUKA PENGADILAN DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA. S EJATINYA Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah jelas menyebutkan bahwa BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Karena itu beleid itu juga secara tegas menyebutkan, BPK tidak bisa dituntut di pengadilan karena menjalankan tugasnya menurut undang-undang. Namun dalam praktik, seringkali aturan itu diabaikan. Tidak jarang hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK diperkarakan ke meja hijau. Itu pula yang terjadi pada BPK Perwakilan MARET 2013 Warta BPK 13
LAPORAN KHUSUS Kalimantan Timur. Hasil pemeriksaan BPK perwakilan Kalimantan Timur digugat di pengadilan Negeri Samarinda. Adalah Isran Noor, Bupati Kutai Timur yang memperkarakan hasil pemeriksaan BPK itu ke Pengadilan. Di pengadilan tingkat pertama, sebagian gugatan Isran memang dikabulkan pengadilan negeri Samarinda. Namun situasi berubah di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung justru menguatkan hak imunitas anggota BPK yang dijamin Undang-Undang. Dalam putusannya majelis kasasi menolak permohonan kasasi H. Isran Noor. Dalam pertimbangannya, majelis hakim agung yang beranggotakan Prof. Hj Rehngena Purba, Prof. Takdir Rahmadi, dan Soltoni Mohdally itu menyatakan BPK adalah lembaga negara yang punya kewenangan memeriksa keuangan negara. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah bagian dari pemerintahan yang mengelola keuangan negara, yang harus tunduk pada pemeriksaan BPK. Artinya BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas keuangan Pemda setempat. Dalam pertimbangan lainnya, majelis hakim kasasi juga berpendapat, Wakil Bupati adalah jabatan dalam pemerintahan yang kebetulan saat itu dijabat Isran Noor. Karena itu majelis kasasi menganggap Isran Noor tidak dapat menggugat BPK atas laporan karena melaksanakan tugas pokok yang dilindungi undang-undang, yaitu Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006. Selain itu dalam pertimbangannya majelis kasasi juga mengutip rumusan Pasal 26 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 yang menyebut anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya. Ketentuan yang 14 Warta BPK MARET 2013 memberi anggota BPK hak imunitas itu telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung (MA) No. 246K/ Pdt/2012. Menggugat LHP BPK Sekadar untuk diketahui, kasus ini bermula dari adanya laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Timur terhadap belanja bantuan sosial, alokasi dana desa dan belanja tidak terduga di pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2007. Sebelumnya BPK Perwakilan Kalimantan Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap belanja bantuan sosial tersebut selama 34 hari mulai tanggal 29 Oktober sampai dengan 1 Desember 2008. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dikeluarkan BPK pada 31 Desember 2008. Dalam halaman 21 LHP tersebut Isran Noor disebutkan adanya kelemahan dan penyimpangan serta pengelolaan yang tidak memadai terkait dana bantuan sosial sebesar minimal Rp6.306.091.000,00 mengarah kepada kepentingan kelompok atau golongan dan indikasi penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp814.973.333,33. Selain itu dalam laporan BPK itu juga disebutkan penganggaran belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di antaranya adalah dengan mengadopsi sebagian atau seluruh aspirasi DPRD. Di laporan juga membuat daftar tabel nama anggota pimpinan/anggota DPRD sebagai aspirator beserta nama organisasi yang dipimpinnya. Dalam daftar tabel tersebut disebutkan nama wakil bupati dan Yayasan Pendidikan Tinggi Agama (YPTAIS) yang menerima dana sebesar Rp500 juta. Isran Noor yang saat itu menjabat Wakil Bupati Kutai Timur tidak terima dengan laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut. Dalam berkas gugatannya Isran mengungkapkan sebagai Wakil Bupati Kutai Timur tidak pernah menyuruh, meminta dan memerintahkan kepada Kepala Dinas-Kepala Dinas, Bendahara- Bendahara, yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan persekongkolan sehingga keluar dana-dana bantuan sosial secara tidak wajar dan melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu Isran Noor juga mengungkapkan dirinya dalam YPTAIS adalah sebatas sebagai Pembina yang didasarkan pada Akta Nomor 22 tanggal 9 Mei 2006. Isran mengaku bukan sebagai organ pengurus yang melaksanakan roda organisasi sehari-hari. Demikian pula dalam pengajuan permohonan bansos tidak pernah ada kolusi dan nepotisme terlebih dahulu. Menurut Isran, dengan tercantum namanya dalam LHP BPK, sebagai aspirator dari YPTAIS yang menerima dana Rp500 juta telah mendatangkan kerugian secara istimewa
BPK adalah lembaga negara yang punya kewenangan memeriksa keuangan negara. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah bagian dari pemerintahan yang mengelola keuangan negara, yang harus tunduk pada pemeriksaan BPK. immaterial menyangkut nama baik yang telah tercemar di mata publik. Indikasi pecemaran nama baik tersebut karena sejumlah media masa telah memuat pemberitaan bahwa Wakil Bupati menerima dana Bansos Rp500 juta sebagai Pengelola dan Pengurus YPTAIS. Karena itu dalam berkas gugatannya, Isran menganggap BPK telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yang menimbulkan kerugian immaterial. Karena itu dalam gugatannya Isran meminta majelis hakim mencabut, menarik dan menghapus nama Penggugat dalam daftar tabel pada halaman 21 LHP BPK tersebut. BPK mencoba menjawab gugatan itu lewat eksepsi tentang kompetensi absolut, error in persona, dan obscuur libel. Dalam berkas eksepsi BPK menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 23 E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan, untuk memeriksa pengelolaan dan tangggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan bebas dan mandiri. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di sana disebutkan BPK melaksanakan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Dalam melakukan pemeriksaan tersebut BPK mempunyai kedudukan yang mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang menyebutkan BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan kewenangan tersebut, LHP merupakan produk BPK dalam menjalankan kewenangannya tersebut. Karena sifatnya yang bebas dan mandiri itulah, Peradilan Umum tidak berwenang untuk menilai LHP BPK. Apalagi dalam Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK disebutkan anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya. Dengan begitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), tidak dapat diajukan pengujian atau gugatan. Sedangkan terhadap tuduhan BPK telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, menurut BPK berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara tegas dan jelas mengenai hal-hal apa yang dilanggar oleh BPK sehingga menimbulkan LAPORAN KHUSUS kerugian bagi Penggugat. Namun di tingkat pengadilan pertama, Pengadilan Negeri Samarinda mengabulkan gugatan penggugat. Dalam putusannya majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda menyebutkan perbuatan Tergugat yang mencantumkan nama Penggugat sebagai penerima dana Rp500 Juta sebagaimana termuat dalam LHP BPK sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Karena itu Majelis Hakim PN Samarinda memerintah Tergugat mencabut atau menarik atau menghapus nama Penggugat yang menerima pembayaran Rp500 juta tersebut. Sekalipun begitu di tingkat banding, putusan PN Samarinda itu dianulir Pengadilan Tinggi Samarinda. Dalam putusannya majelis hakim tinggi, Pengadilan Tinggi Samarinda membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda. Tidak terima dengan putusan tersebut, Isran Noor pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Isran. Sepertinya hak imunitas anggota BPK memang sudah dijamin Undang-Undang. bw MARET 2013 Warta BPK 15
AGENDA Wakil Ketua BPK Hasan Bisri D IHARAPKAN melalui Rakonis ini ada masukan tentang bagaimana menyikapi dinamika di Pemda, khususnya dalam pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah. Demikian disampaikan Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri saat membuka Rakornis Rencana Kerja Perwakilan BPK, Kamis (7/3), di Kuta Bali. Dalam kesempatan itu, Hasan Bisri juga menekankan pentingnya komunikasi antara tim LKPD dan tim LKPP. Ada korelasi erat antara keduanya, terutama mengenai dana transfer daerah. "Diharapkan, tidak ada lagi temuan dari Dewan Perwakilan Daerah yang mengatakan bahwa realisasi dana transfer daerah antara LKPD dan LKPP, berbeda," ucapnya. Rakornis ini diikuti para Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditoriat, Kepala Sekretariat Perwakilan, Kasubbag Hukum Humas dan SDM, serta Ketua Tim Senior dari BPK Perwakilan seluruh Indonesia. Selain Waka BPK Hasan Bisri, Anggota BPK, Sapto Amal Damandari dan Rizal Djalil, juga memberi pengarahan terkait pemeriksaan atas LKPD. Bahasan utama dalam Rakornis ini adalah strategi percepatan implementasi e-audit dalam pemeriksaan LKPD Tahun 2012; hasil review Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu; rencana pemeriksaan pajak hotel dan restoran; rencana pemeriksaan BUMD; rumusan opini, materialitas dan sampling; penyempurnaan buku panduan pemeriksaan LKPD; pembahasan aspek hukum terkait pemeriksaan; pemaparan tentang membangun kompetensi SDM Perwakilan melalui diklat berbasis kompetensi; dan diskusi panel penyusunan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dalam kerangka IHPS. Sementara itu, Sapto Amal Damandari dalam 16 Warta BPK MARET 2013 RAKORNIS BPK PERWAKILAN SE-INDONESIA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) RENCANA KERJA PERWAKILAN BPK TAHUN 2013, MERUPAKAN FORUM UNTUK MENYAMAKAN PERSEPSI BAGI AKN V DAN VI SERTA MENJADI PEDOMAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMERIKSAAN TAHUN 2013. MENGINGAT, KONDISI SOSIAL DAN PEMERINTAHAN DI MASING-MASING DAERAH BERBEDA-BEDA, MESKI ATURANNYA SATU. pengarahannya memaparkan hal-hal terkait tugas pemeriksaan atas LKPD. Beberapa di antaranya terkait penentuan objek pemeriksaan yang dilakukan melalui keputusan kolektif Sidang Badan, kecuali objek pemeriksaan yang ditentukan oleh UU seperti pemeriksaan LKPD. Demikian halnya terkait penyerahan penghitungan kerugian negara/daerah kepada APH, pemberian tanggapan atas permintaan APH, dan penunjukan ahli, Kepala Perwakilan harus meminta persetujuan Anggota BPK. Terkait penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP), Sapto menegaskan, secara bertahap BPK telah menata diri untuk melakukan pemeriksaan atas semua lingkup keuangan negara. Sehingga penggunaan KAP tidak lagi dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK. "BPK mempercepat e-audit untuk pengumpulan data. E-audit harus didukung program yang bersifat stimulasi. Program Sistem Aplikasi Pemeriksaan atau SiAP LKPD merupakan program yang dapat menstimulasi program e-audit. Diharapkan, dalam memeriksa LKPD, e-audit dapat diintegrasikan dengan SiAP LKPD," jelasnya. Senada dengan itu, Rizal Djalil juga menegaskan ketidaksetujuannya LKPD diaudit oleh KAP. "LKPD berbeda dengan rumah sakit ataupun universitas. LKPD punya konsekuensi politik. Saat ini LKPD betul-betul ditunggu karena 2013 adalah tahun politik. Sebaiknya pemeriksa BPK hati-hati, ikuti semua SOP yang berlaku," tegasnya. Di bagian lain ia juga memaparkan tentang pentingnya pemeriksaan tematik pada 2013. Pemeriksaan tematik yang melibatkan Pewakilan adalah pengelolaan BUMD non-perbankan, dan pemeriksaan tematik atas
Tortama KN VI Sjafrudin Mosii tengah menandatangani pernyataan komitmen disaksikan Anggota BPK Rizal Djalil (kanan) dan Anggota BPK Sapto Amal Damandari (kiri) dan Tortama KN V Heru Kreshna Reza. PEMERIKSAAN HARUS BERMANFAAT UNTUK NEGARA S ALAH satu area dalam Reformasi kebutuhan. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, jelasnya, diperlukan perubahan cara berpikir setiap unit kerja di BPK. Unit kerja yang bertugas pelayanan, harus memastikan agar unit kerja yang melakukan tugas pokok pemeriksaan dapat menjalankan tugasnya dengan cepat dan tepat waktu. "Jangan ada hambatan administrasi, logistik, juga pembiayaan. Mereka yang duduk di fungsi pelayanan jangan menganggap punya kuasa. Sebaliknya, yang bertugas pemeriksaan jangan merasa lebih tinggi kedudukannya," pesan Wakil Ketua. Birokrasi adalah change management, sehingga pemahaman bahwa pemeriksaan semata untuk melaksanakan amanat konstitusi, harus diubah. "Pemeriksaan yang menjadi core business BPK ini harus mempunyai manfaat untuk Negara. Agar pemeriksaan BPK itu bermanfaat, perlu dipahami, siapa saja stakeholder BPK," tegas Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, saat memberi pengarahan sekaligus membuka Workshop Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ramada Bintang, Kuta Bali, Selasa (5/3). Workshop yang bertema "Menilai Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Unit Kerja BPK RI Tahun 2013" ini, dihadiri Tortama KN V, Tortama KN VI, para Kepala Perwakilan, serta pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan BPK Pusat dan Perwakilan. Menurut Hasan Bisri, ketika stakeholder paham atas manfaat pemeriksaan BPK maka pemeriksaan BPK akan disikapi sebagai suatu Terkait dengan Reformasi Birokrasi, ia menegaskan, perlunya peningkatan kualitas hasil pemeriksaan, serta menjaga kredibilitas lembaga, baik oleh individu maupun hasil kerjanya. Selain itu, perlu juga memperhatikan keterbukaan informasi publik. "Informasi yang sudah disampaikan kepala lembaga perwakilan boleh dibuka ke publik. Di sisi lain, akuntabilitas anggaran harus dipertanggung-jawabkan dari AGENDA pajak hotel dan restoran. Menurutnya, penting untuk memotret sepenuhnya terhadap BUMD di Indonesia. Dalam konteks Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP31), pemerintah ingin memfungsikan semua potensi di daerah. "Salah satunya adalah BUMD. Bagaimana kesiapan BUMD menunjang program MP31," jelasnya. Sedangkan pemeriksaan atas pajak dilakukan karena yang merupakan salah satu pemasukan signifikan adalah pajak daerah dan retribusi. Di akhir Rakonis, dilakukan penandatangaan nota dinas Tortama V dan VI dihadapan Anggota V dan VI untuk melaksanakan penyempurnaan juknis pemeriksaan LKPD. dr sisi administrasi maupun orientasi hasil yang dapat diukur. Hal ini untuk memastikan anggaran yang dipakai sudah efektif," paparnya. Sementara itu, Ketua PMPRB, Mokhammad Bayu Sabartha mengatakan, tujuan workshop yang berlangsung dua hari ini adalah memberi pemahaman bagi Satker Perwakilan mengenai kontribusi nilai Satker terhadap AKN V dan VI. Selain itu, bertujuan menyamakan persepsi kriteria PMPRB bagi Satker Pewakilan dan menilai pelaksanaan Reformasi Biokrasi bagi Satker Pewakilan, serta menentukan nilai kontribusi sementara Satker Perwakilan terhadap AKN V dan VI. "Dalam pengambilan kesepakatan penilaian, kertas kerja setiap Pewakilan yang mendapat nilai final, ditandatangani bersama oleh Asesor AKN V, VI dan Inspektorat Utama," jelas Ketua PMPRB. Hasil penilaian setiap Perwakilan ini dijadikan dokumen sumber PMPRB AKN V dan VI, sehingga nilai Perwakilan berkontribusi pada nilai Satker eselon I. dr MARET 2013 Warta BPK 17
ANTAR LEMBAGA CALON TUNGGAL GUBERNUR BI JABATAN GUBERNUR BANK INDONESIA (BI) LIMA TAHUNAN AKAN BERAKHIR. CALON TUNGGAL AKHIRNYA DIREKOMENDASKAN PRESIDEN. CALON TUNGGAL ITU ADALAH AGUS MARTOWARDJOJO. Gedung BI istimewa M ASA tugas Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Naustion, akan berakhir pada 23 Mei 2013. Darmin Nasution sebelumnya menjabat Deputi Gubernur Senior BI. Ia kemudian mengisi posisi lowong Gubernur BI yang ditinggalkan Boediono yang mengundurkan diri karena dicalonkan sebagai Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono sejak Mei 2009. Posisi Gubernur BI yang akan lowong tersebut ternyata mengerucut pada dua kandidat yang akan mengisinya. Pertama, Gubernur BI saat ini yang akan berakhir masa jabatannya, Darmin Nasution. Kedua, Menteri Keuangan saat ini, Agus Martowardjojo. Darmin Nasution dianggap masih merupakan calon kuat untuk meneruskan kepemimpinannya di BI. Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Tony Prasentiantono. Hal yang sama juga diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Fraksi Demokrat, Achsanul Qosasih. Ia mengaku masih mendukung Darmin Nasution menjadi Gubernur BI. ''Kinerjanya cukup bagus. Selain itu, Pak Darmin kan meneruskan Pak Boediono, 18 Warta BPK MARET 2013 Agus Martowardojo jadi belum tuntas. Layaklah untuk dilanjutkan,''ujar Achsanul. Bahkan, sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mendukung Darmin Nasution sebagai Gubernur BI lagi. Ia mengatakan, Darmin Nasution yang saat ini menjabat gubernur BI, perlu dipertimbangkan kembali menjadi calon kuat. Agus mengungkapkan, integrasi dan koordinasi kementeriannya dengan BI berjalan dengan kompak di masa kepemimpinan Darmin. Sinergi kebijakan antarkedua instansi tersebut sangat solid saat ini. "Jadi, saya berkeyakinan bahwa Pak Darmin Nasution adalah salah satu kandidat yang perlu dipertimbangkan," ujar Agus. Uniknya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengirimkan calon tunggal ke DPR untuk menjalani fit and proper test. Calon tunggal itu Menteri Keuangan Agus Martowardjojo sendiri. Agus Martowardojo merupakan kandidat tunggal Gubernur Bank Indonesia yang dikirim oleh Presiden SBY kepada DPR untuk periode 2013-2018 dengan No. Surat R-07/ Pres/02/2013. Surat itu diterima Pimpinan DPR, Jumat (22/2) sekitar pukul 22.00 WIB. Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden bisa mengajukan paling banyak tiga nama calon kepada DPR. Surat pengajuan calon harus dikirimkan ke DPR paling telat tiga bulan sebelum masa jabatan Darmin usai, atau 22 Februari 2013.
Selanjutnya, DPR memiliki waktu tiga bulan untuk memproses calon-calon Gubernur BI tersebut. Jadi, ketika masa jabatan Darmin selesai, sudah ada yang mengisi. Agus Martowardjojo sendiri ketika tahu Presiden mencalonkannya sebagai kandidat tunggal Gubernur BI menyatakan kesiapannya. "Penugasan ini saya terima dengan baik dan coba melakukan dengan baik fit and proper test di DPR. Kita harapkan hasil yang baik," kata Agus di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/2/). Ketika disinggung kegagalannya saat menjalani fit and proper test calon gubernur BI di Komisi XI DPR pada 2008, Agus mengatakan ketika itu dirinya sudah melakukan yang terbaik. "Tapi sekarang saya mendapatkan kepercayaan Presiden untuk menjadi Gubernur BI, tentu akan saya jalankan sebaik-baiknya. Selebihnya merupakan kewenangan DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui," kata Agus. Ketika ditanya kebijakannya ke depan jika terpilih nanti, Agus mengatakan secara umum dia akan melanjutkan apa yang sudah baik. Namun, kata Agus, yang utama adalah pengendalian inflasi dan terus menjaga kesehatan moneter. Kamaruddin Sjam "Adapun kebijakan yang lain adalah mempersiapkan pengalihan fungsi pengawasan, bank komersial ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan), meyakinkan peran otoritas moneter Indonesia di forum internasional, meyakini bahwa sistem pembayaran nasional itu bisa efisien dan efektif, dan juga melanjutlkan reformasi yang selama ini dijalankan di BI," pungkas Agus. Dipilihnya Agus Martowardjojo sebagai calon tunggal Gubernur BI punya alasan tersendiri bagi Presiden SBY. Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Firmanzah dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (25/2/) lalu, mengatakan, sebelumnya Presiden sudah berkonsultasi dengan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa. Dikatakan Firmanzah, ada empat alasan Presiden menunjuk Agus. Pertama, Agus memiliki pengalaman yang baik di bidang keuangan dan perbankan. Kedua, Agus dinilai berhasil mengawal fiskal. Jika Agus memimpin BI, diharapkan sektor moneter akan lebih berhubungan dengan fiskal dan sektor riil. Ketiga, Agus dianggap mampu bekerja sama dengan lembaga di luar Kementerian Keuangan. Termasuk dengan anggota forum stabilitas sistem keuangan seperti Lembaga Penjamin Simpanan, Ototitas Jasa Keuangan, dan BI. Dan, keempat, Agus terbukti memiliki profesionalisme, kredibilitas, dan integritas yang baik dan tidak perlu diragukan. "Saat ini, Agus telah memiliki ANTAR LEMBAGA pengalaman yang lebih lengkap dibanding ketika dicalonkan menjadi Gubernur BI dulu karena sekarang menjabat Menteri Keuangan dan dianggap mumpuni," ujar Firmanzah. Agus Martowardjojo memang punya pengalaman yang lengkap di bidang perbankan. Ia sendiri merupakan Menteri Keuangan ke-27 sejak Indonesia berdiri. Pria kelahiran Amsterdam, Belanda, pada 24 Januari 1956 ini mempunyai nama lengkap Agus Dermawan Wintarto Martowardojo. Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan sejak 19 Mei 2010. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, karier Agus sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Mandiri sejak 2005, Direktur Bank Permata 2002-2005, Direktur Utama Bank Bumiputera 1995-1998, dan Direktur Utama Bank Ekspor Impor Indonesia pada 1998. istimewa Terkait calon tunggal Gubernur BI ini, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Kamaruddin Sjam, menyatakan bahwa Menteri Keuangan Agus Martowardojo figur tepat memimpin Bank Indonesia karena memiliki pemahaman baik di bidang makro ekonomi. Lebih lanjut Kamaruddin Sjam menginformasikan bahwa paling lambat proses uji kelayakan dan kepatutan Agus dilakukan akhir Maret 2013, setelah Komisi XI DPR menerima surat dari Bamus DPR. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa Agus Martowardjojo akan tetap bertugas sebagai menteri sampai dia sah menjadi Gubernur Bank Indonesia. Dengan kata lain, Agus tetap menjabat Menteri Keuangan hingga proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR selesai. and MARET 2013 Warta BPK 19
ANTAR LEMBAGA PRESIDEN INGIN AKUNTABILITAS ANGGARAN NEGARA TERJAGA untuk sama-sama mencegahnya," tandasnya. Oleh karena itu, lanjut SBY, koordinasinya harus baik, terus- menerus dengan niat yang baik untuk sungguh-sungguh mengimplementasikan dan menggunakan anggaran negara sebaik-baiknya dengan penuh akuntabilitas. Hal mendesak lain mengapa anggaran pendidikan tidak boleh ada hambatan dalam implementasinya, mengingat target yang hendak dicapai dua tahun terakhir ini, 2013-2014, baik itu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pendidikan di seluruh tanah air atau kepentingan- kepentingan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. istimewa Susilo Bambang Yudhoyono Sementara itu Menteri Pendidikan P ERLU ada koordinasi yang baik di internal pemerintahan untuk implementasi anggaran pendidikan, sekaligus koordinasi antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jangan sampai ada yang tidak klop. Demikian disampaikan Presiden SBY dalam rapat kabinet terbatas yang membahas implementasi anggaran pendidikan untuk tahun anggaran 2013, di Istana Negara baru-baru ini. "Anggaran pendidikan harus digunakan tepat waktu dan tepat sasaran. Sekali lagi, jangan sampai terhambat dan implementasinya mengalami permasalahan. Oleh karena itu, mumpung kita menyadari ada satu-dua hal yang perlu kita beresi di internal kita, sekaligus kita bikin klop antara pemerintah dan DPR. Dengan demikian, pendidikan yang menjadi prioritas pembangunan, bisa dilaksanakan sebaik-baiknya," ucap Presiden. Presiden menjelaskan, belum lama ini dia bertemu jajaran pimpinan DPR di Istana Negara, dan mengajak agar di sisa masa pengabdian baik sebagai eksekutif maupun legislatif, dapat berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi untuk rakyat. Presiden berkeinginan agar akuntabilitas anggaran negara terjaga. "Kita bisa memetik pelajaran dari apa yang telah dilakukan selama 3,5 tahun, mana yang baik dan mana yang tidak baik, termasuk penyusunan dan implementasi APBN, termasuk mengait kepada akuntabilitas anggaran negara. Singkatnya, kita tidak ingin di masa depan, ada masalah-masalah menyangkut APBN, baik berupa penyimpangan, juga kejahatan korupsi yang bisa melibatkan oknum DPR maupun oknum pemerintah. Kami sepakat dan Kebudayaan, Mohammad Nuh dalam keterangan pers seusai rapat kabinet terbatas kembali menegaskan apa yang disampaikan Presiden. Menurutnya, Presiden menegaskan prinsip akuntabilitas harus menjadi acuan sejak perencanaan, pembahasan hingga implementasi dan monitoring anggaran pendidikan 2013 di internal pemerintah. "Presiden mengingatkan agar jangan sampai pelaksanaan yang ada di Kemendikbud menyimpang dari prinsip akuntabilitas yang dapat berimbas pada penyimpangan yang tidak perlu," papar Nuh. Diakui Nuh, memang sempat ada perbedaan pandangan antara Kemendikbud dengan Kemenkeu dan DPR, namun demikian masalah itu telah diselesaikan. "Ada beberapa poin yang sementara ini masih 'dibintangi' tapi Insya Allah sudah kita selesaikan," jelas Nuh. Salah satu contoh kasus tentang 20 Warta BPK MARET 2013
ujian nasional (UN). Semula diusulkan jumlah peseta UN 14 juta jiwa, namun usai pembahasan dengan Komisi X DPR, jumlahnya turun menjadi 12 juta. Kemenkeu tetap konsisten dengan rencana semula, namun Kemendikbud tetap melakukan evaluasi. "Ternyata ada double account, sehingga jumlahnya tidak lagi 14 juta tetapi 12 juta," katanya. Anggaran Diblokir Sebagaimana diberitakan, anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diblokir Rp 62,1 triliun atau 84,9% dari total anggaran tahun ini Rp 73,1 triliun. Hingga Maret 2013, kementerian ini hanya bisa memanfaatkan Rp 11 triliun untuk pembayaran gaji dan kebutuhan operasional perkantoran. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Hery Purnomo mengatakan, ada beberapa proses yang mesti dilalui sebelum anggaran tersebut bisa dicairkan. Pertama, kata Hery, pihaknya akan melakukan pembahasan dengan Komisi X DPR. Ini terkait perubahan beberapa program yang berbeda dengan Keputusan Presiden (Keppres). Hery mencatat ada 9 dari total 10 program Kemendikbud yang mengalami perubahan. "Ada persetujuan dengan Komisi X, yang terkait dengan yang dimuat dalam Keppres. Karena sudah ada persetujuan tapi berbeda dengan Keppres," ujar Hery di Gedung Kemenkeu, Senin (4/3). Dalam pembahasan tersebut, Kemenkeu bersama dengan Kemendikbud akan menyampaikan target program ke DPR."Kemudian, yang akan kita sampaikan ke DPR itu yang perubahan target, akan duduk bersama lagi dengan Kemendikbud dan akan sampaikan lagi ke DPR," tambahnya. Selanjutnya adalah garis koordinasi yang ditujukan untuk Dikti Kemendikbud. Menurutnya, akan ada pembicaraan dengan Bappenas, Ditjen Anggaran Kemenkeu, dan Dikti Kemendikbud. "Karena itu belum pernah ada di trilateral meeting, maka dalam satu dua hari ini, dengan Bappenas, Ditjen Anggaran, dan Kemendikbud duduk bersama membahas anggaran yang tidak ada di trilateral meeting," ucapnya. Hery menyatakan proses tersebut tidak bisa diprediksi kapan selesai, namun diusahakan cair sebelum akhir bulan ini. "Saya rasa nggak sampai akhir Maret," ucapnya. Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan, pihaknya istimewa Hery Purnomo telah menerima hasil pembahasan anggaran yang dilakukan oleh Kemendikbud. Dengan demikian, pemblokiran anggaran segera diselesaikan. Selain Kemendikbud, ada dua kementerian yang juga anggarannya belum direalisasikan, yakni, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menjelaskan, sebenarnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama telah selesai melakukan pembahasan dengan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat. "Tapi masih ada proses administrasi yang ANTAR LEMBAGA perlu dijalankan dan harus diyakinkan semuanya agar tidak membuat kualitas anggaran tidak sesuai harapan," ujarnya. Hambatan proses administrasi itu, menurut Agus adalah perubahan program dan target kerja kementerian. Kemendikbud misalnya, dengan alokasi belanja kementerian sebesar Rp 73,08 miliar untuk 10 program, hanya satu yang bisa dicairkan anggarannya. "Yang 9 program berubah, jadi harus direvisi. Hanya program di pengawasan atau Inspektorat Jenderal yang tidak berubah sehingga kami cairkan," ujarnya. Sikap ini dinilai Agus sebagai bentuk taat asas dan taat perundang- undangan. "Pencairan suatu anggaran harus sesuai target dan program prioritas pemerintah. Kalau ada target outcome dan output berubah, tentunya harus dibahas ulang dalam trilateral meeting," ujarnya. Terkait Kementerian Agama, penyelesaian pembahasan anggaran program kerja dengan komisi terkait di DPR baru selesai pertengahan Februari. "Dari laporan Direktur Jenderal Anggaran, secara umum prioritas yang diajukan pemerintah dan outcome yang akan dicapai serta unit cost-nya tidak terlalu berubah, sehingga bisa dijalankan secara cepat," ujarnya. Sayangnya, untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga, hingga saat ini belum dibahas. "Kalau untuk biaya operasional dan biaya rutin memang sudah bisa dicairkan, tetapi untuk program kerja belum bisa dicairkan karena masih dibintangi, " ujarnya. Ia juga meminta Direktorat Jenderal Anggaran membantu kementerian jika perlu pembahasan ulang. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013, pemerintah telah mengalokasikan belanja untuk Kemendiknas sebesar Rp 73,08 miliar, Kemenag sebesar Rp 43,9 miliar, dan Kemenpora sebesar Rp 1,9 triliun. dr MARET 2013 Warta BPK 21
ANTAR LEMBAGA ARIEF HIDAYAT SH GANTIKAN MAHFUD MD HAKIM BARU PENGAWAL KONSTITUSI ARIEF HIDAYAT SH TERPILIH MENJADI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) PERIODE 2013-2018 MENGGANTIKAN MAHFUD MD YANG PENSIUN PADA 1 APRIL 2013. ARIEF DIANGGAP LAYAK MENJADI HAKIM KONSTITUSI KARENA FIGURNYA YANG LUGAS DAN TEGAS. sebagai negarawan. Karena itu ia meminta pimpinan rapat menolak ketiga kandidat yang telah mengikuti tes uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Yani khawatir, jika Komisi III asal memilih calon akan berdampak seperti ketika memilih hakim agung M. Yamanie yang belakangan tersandung kasus hukum dugaan pemalsuan putusan. Untuk itu, Yani menawarkan gagasan agar Komisi III membuka kembali pendaftaran seleksi calon hakim konstitusi. Pendapat serupa dilontarkan Taslim dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Menurutnya komisi III harus berhati-hati memilih hakim konstitusi. Sebab dengan kewenangan hakim konstitusi untuk menguji dan membatalkan perundangan akan berdampak pada berbagai bidang. Karena itu ia sependapat dengan ide Yani agar membuka kembali pendaftaran calon hakim konstitusi untuk mendapatkan calon yang memiliki sifat kenegarawanan. Arief Hidayat M ALAM sudah menunjukan Pukul 21.00 WIB, pada Senin 4 Maret lalu. Namun para anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih belum beranjak dari ruang rapat komisi. Maklum, agenda penting memang sedang dibahas para anggota komisi hukum itu. Yakni memilih satu dari tiga kandidat hakim konstitusi, pengganti Maffud MD yang akan pensiun April mendatang. Di papan pencatat suara ada tiga nama kandidat, yaitu Arief Hidayat, Sugianto, dan Djafar Albram. Sebelumnya ketiga kandidat itu telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III. Otong Abdurrahman dari Fraksi Kebangkitan Bangsa punya pendapat berbeda. Menurutnya , sifat kenegarawanan seorang calon terpilih dapat teruji saat menangani perkara konstitusi di lembaga konstitusi. Karena itu menurutnya ketiga calon memiliki persyaratan mengikuti seleksi uji kelayakan dan kepatutan. Karena itu Edi Ramli Sitanggang yang juga politisi PKB berpendapat tak perlu menunda pemilihan karena Komisi III sudah memberikan penilaian terhadap ketiga calon tersebut. Sekalipun ada perdebatan komisi III memilih untuk melanjutkan pemilihan calon hakim konstitusi dengan voting tertutup. Setiap anggota Komisi III memilih satu nama dari tiga calon yang telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Rapat pleno Komisi II DPR itu sempat tersendat lantaran ada perdebatan antara pemilih. Sejumlah anggota Komisi III, ada yang mempertanyakan tiga calon hakim konstitusi. Salah satunya anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani yang menilai kalau ketiga calon hakim konstitusi tersebut tak memenuhi persyarakat Hasilnya, Arief yang juga tercatat sebagai Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang itu memperoleh suara sebanyak 42. Sedangkan Sugianto 5 suara dan Djafar hanya dipilih 1 anggota Komisi III. Total anggota Komisi III yang memilih ada 54 orang. Enam anggota komisi III tak 22 Warta BPK MARET 2013
menggunakan hak suara. Dari hasil voting itu, Ketua Komisi Hukum, Gede Pasek Suardika menyatakan Arief Hidayat terpilih sebagai hakim konstitusi periode 2013-2018 menggantikan Mahfud MD. Menurut Pasek, Arif Hidayat merupakan pilihan terbaik yang dihasilkan melalui mekanisme pemilihan yang benar. "Arief Hidayat adalah calon yang paling menguasai prinsip-prinsip konstitusi," kata Pasek. Menurut Gede Pasek, Arief terpilih karena memiliki karakter dan sikap yang tegas ketika menjawab pertanyaan sejumlah anggota dewan dalam uji kelayakan dan kepatutan. Politikus Partai Demokrat itu menambahkan bahwa pada saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan, pengalaman, wawasan, dan sikap dalam pengambilan keputusan yang diperlihatkan Arief Hidayat mampu meyakinkan sebagian besar anggota Komisi III DPR. Selain itu pengalaman Arief Hidayat juga dinilai layak untuk menjadi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi karena figur Arief Hidayat yang lugas dan tegas. Pendapat serupa diungkapkan Anggota Komisi Hukum Indra. Ia menilai, Arief memiliki kapasitas, karakter, integritas, dan berani mengambil sikap. Namun dia berharap, ketua program magister ilmu hukum Undip itu mampu menjalankan komitmen sebagai negarawan dan objektif dalam memutus perkara konstitusi nantinya. Terpenting kata Indra, Arief dalam menjalankan tugas dan fungsinya tak diintervensi pihak manapun, termasuk DPR. Seperti diketahui saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan, Arief menolak pernikahan sejenis. Dia berjanji jika menjadi hakim konstitusi akan membatalkan pemohonan uji materi pernikahan sejenis. Karena pernikahan sejenis tidak dibenarkan oleh UUD 1945 dan Pancasila. Dalam uji kepatutan, Arief juga berpendapat setiap warga negara berhak berekspresi, tidak terkecuali soal agama. Namun kebebasan berekspresi dapat dilakukan sepanjang tak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Seperti diketahui sebelumnya Komisi III DPR telah melakukan seleksi calon hakim konstitusi. Menurut Anggota Komisi Hukum DPR dari PKS, Indra Komisi Hukum berupaya memilih calon yang memiliki integritas, bermoral, bekualitas, dan bersikap objektif sebagai negarawan. Menurutnya, kriteria tersebut menjadi penting dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yakni menjaga dan menegakkan konstitusi, serta memberikan keadilan dan kebenaran melalui tafsir-tafsir yang tidak berpihak terhadap satu golongan, pejabat, dan partai. ANTAR LEMBAGA Tiga Calon Hakim Mundur Ada enam calon hakim kontitusi yang mengikuti proses seleksi untuk memperebutkan kursi yang akan ditinggalkan Mahduf MD tersebut. Namun pada tes tertulis pembuatan makalah hanya diikuti tiga orang calon hakim konstitusi. Tiga orang calon lainnya mengundurkan diri, salah satunya mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Patrilias mundur karena tidak siap mengikuti proses seleksi calon hakim konstitusi. Dalam surat tertulis Patrialis menyampaikan permohonan maaf lantaran tak bersedia mencalonkan diri menjadi hakim konstitusi. Selain Patrialis, dua calon hakim konstitusi lain juga mundur. Keduanya adalah Rektor Universitas Krisnadwipayana Lodewijk Gultom dan dosen UII Yogyakarta Ni'matul Huda mengambil sikap yang sama. Lodewijk beralasan masih dibutuhkan tanggungjawabnya di dunia pendidikan. Lodewijk khawatir, jika terpilih menjadi hakim konstitusi akan tidak fokus mengemban jabatan tersebut karena masih berada di sektor pendidikan. Sedangkan Ni'matul Huda mundur lantaran tak mendapat izin dari Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dengan mundurnya tiga orang, maka calon hakim konstitusi yang mengikuti tes adalah Arief Hidayat, Sugianto, dan Djafar Albram. Kini sejumlah harapan tertuju pada Arief Hidayat. Anggota Komisi III DPR, Indra misalnya berharap Arief mampu menjaga, mengawal dan menegakkan konstitusi, serta bisa memberikan keadilan dan kebenaran melalui tafsir- tafsir yang tidak berpihak. bw MARET 2013 Warta BPK 23
AKSENTUASI LALU LINTAS UANG HARAM DI INDONESIA I NDONESIA masuk 10 besar daftar negara-negara yang diindikasikan tempat lalu lintas uang haram terbesar di dunia dalam kurun waktu 2001-2010. Data ini dilansir Global Financial Integrity (GFI) dalam laporannya bertajuk "Illicit Financial Flows from the Developing World 2001-2010." Dalam list yang diumumkan GFI lewat website-nya gfintegrity.org , Indonesia berada di ranking sembilan dunia dengan nilai US$ 109 miliar. Sedang negara lain di Asia Tenggara yang juga masuk dalam daftar 10 besar adalah; Malaysia di urutan ke-3 dengan nilai Rp US$ 285 miliar, Filipina di urutan ke-6 dengan nilai US$ 138 miliar. Negara lainnya; urutan pertama Cina dengan US$ 2,74 triliun, 2) Meksiko US$ 476 miliar, 4) Arab Saudi US$ 210 miliar, 5) Rusia US$ 152 miliar, 7)Nigeria US$ 129 miliar, 8) India US$ 123 miliar dan 10) Uni Emirat Arab US$ 107 miliar. Ini adalah laporan terbaru dari GFI terhadap jumlah uang yang mengalir 24 Warta BPK MARET 2013 keluar dari negara berkembang yang berasal dari kejahatan, korupsi, penggelapan pajak dan aktivitas ilegal lainnya, yang tersedot ke luar negeri dalam 10 tahun terakhir. "Uang haram itu digerakkan setiap tahun oleh politisi korup, pengusaha, buronan, dan mafia narkoba," mengutip laporan GFI berjudul "Arus Keuangan Gelap dari Negara Berkembang 2001-2010, seperti dilansir media Dalam laporan itu disebutkan, negara berkembang kehilangan US$ 859 miliar di tahun 2010 karena arus keluar uang haram itu. Jumlah tersebut meningkat 11% dibanding 2009. Sementara total kehilangan negara-negara berkembang akibat arus keluar uang haram dalam kurun 2001 sampai 2010, US$ 5,86 triliun. Laporan ini ditulis Dev Kar--mantan ekonom senior International Monetary Fund (IMF) yang sekarang memimpin para ekonom di GFI-- dan Sarah Freitas, ekonom GFI. Selain memaparkan hasil penelitian, dalam laporan itu juga GFI menyampaikan sejumlah saran untuk mengatasi masalah tersebut. Di antaranya, menganjurkan para pemimpin dunia meningkatkan transparansi dalam sistem keuangan internasional sebagai sarana membatasi aliran uang terlarang. Informasi kepemilikan dari semua perusahaan, perusahaan sekuritas, dan yayasan juga dinilai berguna bagi penegakan hukum, melakukan reformasi bea cukai dan instansi perdagangan untuk mendeteksi dan mengurangi kesalahan perdagangan. Mewajibkan pelaporan antarnegara tentang penjualan, laba dan pembayaran pajak oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Melakukan pertukaran otomatis informasi pajak atas rekening pribadi dan bisnis, harmonisasi tindak pidana undang-undang anti- pencucian uang di seluruh negara melalui Financial Action Task Force antarnegara. "Pemerintah juga dianjurkan mengatasi masalah yang ditimbulkan
perusahaan, yayasan dan perusahaan sekuritas dengan mensyaratkan konfirmasi kepemilikan keuntungan di semua rekening perbankan dan sekuritas," kata laporan GFI. Presiden Asosiasi Pemegang Saham Progresif Nigeria, Boniface Okezie, sebagaimana dikutip leadership.ng, mengatakan, kejahatan pencucian uang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi negara lain dan menciptakan lapangan kerja bagi negara-negara maju."Masalah utama adalah, mereka biasanya menyimpan uang kita di luar dan ketika mereka mati uang akan hilang. Hal itu akan meningkatkan penderitaan di negeri tempat mereka mengeruk uang tersebut. Kita harus membantu menyimpannya di dalam negeri untuk memungkinkan negara menciptakan lebih banyak pekerjaan dan membantu meningkatkan perekonomian," jelas Boniface Okezie. Global Financial Integrity yang berkedudukan di Washington DC, AS, adalah organisasi non-profit yang melakukan penelitian dan advokasi tentang kebijakan nasional dan multilateral, perlindungan dan perjanjian yang bertujuan membatasi arus keuangan terlarang, serta meningkatkan pembangunan dan keamanan global. GFI pertama kali merilis laporan penelitiannya pada Desember 2008, yakni sebuah studi komprehensif berjudul "Arus Keuangan Gelap dari Negara Berkembang 2002-2006". Salah satu yang diungkap penelitian itu adalah temuan negara berkembang kehilangan sekitar US$ 1 triliun per tahun melalui cara-cara ilegal. Laporan GFI berikutnya adalah tahun 2011 berjudul "Arus Keuangan Gelap dari Negara Berkembang: 2000-2009". Dalam laporan tersebut diungkap penemuan arus uang haram meningkat dari US$ 1,06 triliun tahun 2006 menjadi US$ 1,26 triliun pada 2008. Sedang laporan pada 2011 diungkap negara berkembang kehilangan sekitar US$ 6,5 triliun dari tahun 2000-2008. Dalam laporan ini juga diungkap, negara-negara di Asia menjadi 'favorit' tempat lalu lintas uang haram yakni, 44%, Timur Tengah/Afrika Utra 17,9%, negara- negara berkembang di Eropa (17,8%) dan negara-negara di belahan Barat (15,4) dan Afrika (4,5%). Dalam tren yang dilihat GFI, Cina yang tetap bertengger di puncak ranking arus uang haram keluar, telah kehilangan US$ 420,4 miliar pada 2010. Beberapa negara seperti; Qatar, Kuwait, Venezuela dan Polandia, yang sebelumnya masuk 10 top ranking, kini digantikan Filipina, India, Indonesia, dan Nigeria. BPK Dalam WGFACML Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Ketua BPK RI dalam sambutannya dalam pembukaan Working Group on Fight Against Corruption and Money Laundering (WGFACML) di Santika Premier Beach Resort Hotel, Kuta, Bali, (18/2), mengatakan, peran lembaga audit dalam memberantas korupsi dan pencucian uang dilakukan sesuai AKSENTUASI dengan mandat dan tanggung jawabnya. BPK RI mempunyai peran penting dalam pemberantasan korupsi dan pencucian uang. Meskipun secara konstitusional tidak diciptakan untuk memberantas korupsi, tetapi BPK RI sudah menetapkan dalam Rencana Strategis BPK RI tahun 2011- 2015 untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu, BPK RI membentuk suatu unit khusus untuk melaksanakan pemeriksaan investigatif. BPK RI juga membentuk "fraud control system" dan sinergi nasional atas sistem informasi, sehingga dapat memonitor transaksi keuangan dan non keuangan menggunakan sistem informasi dan teknologi. Pertemuan ini bertujuan membahas dua panduan pemeriksaan, yaitu "Meningkatkan Integritas, Transparansi, Akuntabilitasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik bagi Aset Publik", serta "Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, termasuk Inisiatif Pemulihan Aset-aset yang dicuri/ Stolen Assets Recovery". /dr MARET 2013 Warta BPK 25
ROAD TO WTP PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN, PERAIH WTP TAHUN 2011 KOMITMEN DAN KERJA KERAS, MODAL UTAMA "WALET EMAS" P RESTASI gemilang baru SEBAGAI SEORANG PENGUSAHA YANG KEMUDIAN BERHASIL MEMENANGKAN PILKADA DAN AKHIRNYA TERPILIH MENJADI BUPATI KEBUMEN, H. BUYAR WINARSO, SE LANGSUNG MEMBUKTIKAN KAPASITASNYA DALAM MEMIMPIN DAERAH. SETAHUN DIA GUNAKAN UNTUK KONSOLIDASI INTERNAL, DAN TAHUN KEDUA IA TELAH MENEBAR BENIH KEBERHASILAN. SATU DI ANTARANYA ADALAH KEBERHASILAN KEBUMEN MERAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK). saja diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2011, Pemkab Kebumen mendapat opini WTP dari BPK, atas keberhasilannya menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai standar akutansi pemerintah. Karena itu Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Bambang Adiputranto, berharap pencapaian opini tertinggi itu tidak membuat Kabupaten Kebumen cepat puas, melainkan menjadi daya pacu untuk senantiasa mengupayakan pengelolaan keuangan daerah secara lebih akuntabel dan transparan. Selain pencapaian tersebut, secara khusus Bambang Adiputranto juga memberikan apresiasi kepada Bupati Kebumen yang dapat menyampaikan laporan keuangan Tahun Anggaran 2011 secara tepat waktu kepada BPK. Ia berharap ketepatan waktu tersebut dapat dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya. "Setahu saya, di Jawa Tengah, kami yang pertama menyerahkan laporan keuangan," ujar Buyar Winarso. Tentu saja prestasi ini tak hanya menjadi kebanggan Bupati Kebumen, Buyar Winarso, tapi juga seluruh jajaran Pemkab Kebumen. Karena itu sebagai ucapan syukur atas prestasi yang diraih tersebut, beberapa waktu lalu, jajaran Pemkab menggelar acara tasyakuran atas diraihnya opini WTP dari BPK tersebut. Tak sekadar ucapan syukur, bupati juga memberikan penghargaan kepada tiga SKPD terbaik dalam pengelolaan keuangan. Bupati kebumen Buyar Winarso 26 Warta BPK MARET 2013
Bagi Buyar Winarso, untuk memperoleh opini WTP dari BPK bukanlah persoalan mudah. Pertama, ia menelaah mengapa Kebumen tidak pernah berhasil meraih opini WTP selama ini. Kemudian ia mengkaji, mendalami, menelusuri akar masalah. Ia menyandingkan antara aturan serta ketentuan yang berlaku, dengan implementasi laporan keuangan yang ada. Di sanalah ia menemukan banyak persoalan. Bertitik tolak dari itulah, ia kemudian melakukan langkah- langkah perbaikan. Diakui, perlu kerja keras dan komitmen tinggi dari semua unsur jajaran di Pemkab Kebumen. Karena itu menurut Buyar Winarso sejak dirinya dilantik menjadi Bupati Kebumen pada Juli 2010, salah satu program prioritasnya adalah membenahi pengelolaan keuangan daerah. Sebab dalam pandangannya, dengan memperbaiki tata kelola keuangan, kesejahteraan masyarakat akan cepat terwujud. "Saya pelajari masalahnya dan menginventarisir temuan-temuan," kata Buyar, yang juga pendiri Perguruan Global Islamic School, Condet, Jakarta Timur itu. Sedangkan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya, ayah tiga orang anak itu tak segan terjun ke lapangan. Di sana ia melihat langsung persoalan yang selama ini menjadi temuan BPK. Bersama jajaran terkait, ia melakukan berbagai terobosan untuk mencari solusi. Sekali waktu, ia mengundang seluruh jajaran Pemkab Kebumen. Di sana bupati yang dikenal gemar blusukan masuk-keluar kampung itu, memberikan penjelasan dan memberikan pemahaman terhadap temuan BPK selama ini. "Mereka harus tahu terlebih dahulu, mana-mana ROAD TO WTP yang disebut temuan BPK, yang itu artinya tidak sesuai standar akutansi pemerintah. Dengan memahami dasar atau pondasi persoalan, maka memperbaikinya relatif lebih mudah," kata bupati yang oleh bawahan dikenal sangat correct dengan angka. Selain itu, ia mengajak seluruh jajaran Pemkab Kebumen menyelesaiakan persoalan bersama-sama. Ia bersyukur dengan pendekatan tersebut, kini seluruh jajaran Pemkab Kebumen memiliki komitmen membenahi pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah. Adanya komitmen aparatur di pemerintahannya merupakan modal utama melakukan perubahan dalam pengelolaan keuangan. Sebab tanpa komitmen yang tinggi dari jajaran, apa pun program perubahan yang akan dijalankan, tak akan berhasil. "Jadi komitmen itu menjadi modal MARET 2013 Warta BPK 27
ROAD TO WTP utama kami untuk meraih WTP," kata sarjana ekonomi yang energik itu. Sedangkan untuk membangun komitmen bersama, Buyar mengaku punya cara tersendiri. Yakni dengan melakukan pendekatan personal kepada seluruh aparatur Pemkab Kebumen. Mulai dari lurah hingga kepala dinas. Untuk itu ia tak henti- hentinya melakukan sosialisasi mengenai pentingnya mengelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. "Kita ajak mereka sebagai bagian untuk menyelesaikan persoalan pengelolaan keuangan," tegas lelaki berkacamata itu. Cara itu diakui Buyar cukup ampuh. Hampir seluruh jajaran Pemkab Kebumen memiliki kesadaran sendiri untuk mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Bahkan Ia juga seringkali memberikan contoh keteladanan kepada bawahannya. Denga modal komitmen itulah, Buyar mengaku mulai menyelesaikan satu per satu temuaan BPK tersebut. Selain itu ia juga mulai membenahi pengelolaan keuangan termasuk laporan keuangan agar sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Alhasil, baru dua tahun mendukuki jabatannya sebagai Bupati, pada April 2012, Pemkab Kebumen mendapat opini WTP dari BPK. "Tahun pertama saya gunakan untuk konsolidasi. Tahun kedua, alhamdulillah sudah berbuah," tambah Buyar. Sekalipun begitu diakui Buyar sejumlah catatan dari BPK juga masih ada. Salah satunya yakni mengenai inventarisasi aset. Namun ia yakin dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi BPK ia memantau tindak lanjut serta berkoordinasi dengan inspektorat maupun BPKP. Buyar merasakan dengan memperoleh opini WTP, ada perubahan mendasar di jajaran pemerintah yang dipimpinnya. Salah satunya yakni adanya keterbukaan 28 Warta BPK MARET 2013 dalam mengelola anggaran. Selain itu kini setiap SKPD juga saling berkoordinasi untuk saling berbenah. "Ada semangat yang sama untuk transparan dan akuntabel," kata bupati yang mendapat julukan "Si Walet Emas" itu. Sekalipun telah mengantongi predikat WTP, namun Buyar tak berhenti di situ saja. Justru 'Pekerjaan dilakukan untuk memberikan motivasi dan penghargaan. "Kalau semua jajaran sudah memiliki komitmen itu saya kira tidak ada yang berat. Sebab aturannya sudah jelas dan tinggal menjalankan saja," kata bupati yang juga berhasil meningkatkan APBD hampir dua kali lipat dari sejak ia pertama menjabat. Kini, fokus Kebumen adalah Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng menyerahkan LHP LKPD 2011 kepada Bupati Kebumen, Buyar Winarso. Rumah' ke depan, bagaimana mempertahankan opini WTP. Sebab dalam pandangan Buyar, mempertahankan kadang lebih sulit daripada meraih. Untuk itu ia juga selalu menularkan semangat untuk mempertahankan opini WTP kepada semua jajarannya. "Kita harus mempunyai sudut pandang yang sama bahwa kita harus bersama-sama untuk mempertahankan WTP," kata bupati yang memimpin kurang lebih 1,3 juta penduduk itu. Nah, untuk memotivasi semangat itulah, Buyar memberikan PIN kepada seluruh jajaran Pemkab Kebumen yang isinya siap untuk mempertahankan WTP. Hal ini mempertahankan opini tersebut. Sehubungan hal itu, pihaknya telah menandatangani Kesepakatan Surat Keputusan bersama tentang Petunjuk Teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Kabupaten/kota,dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dengan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. Buyar Winarso berharap dengan ditandatanganinya MOU tersebut Kabupaten Kebumen akan meningkatkan kecermatan, kehati-hatian dalam pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan agar lebih transparan dan akuntabel. bw
BPK DAERAH BPK MEMBANTU DPRD DALAM MONITORING DAN CONTROLLING B PK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur masih menemukan sejumlah kelemahan dalam pengelolaan sarana dan prasana RSUD Abdul Wahab Sjahranie. Hal ini terungkap dari laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana tahun anggaran (TA) 2011 dan 2012 (Semester I), yang diserahkan Kepala Pewakilan BPK Kaltim, Sri Haryoso Suliyanto, kepada Wakil Direktur Penunjang RSU Abdul Wahab Sjahranie, Usman Lahjie, baru-baru ini. Dalam LHP tersebut, BPK menyimpulkan, manajemen RSUD Abdul Wahab Sjahanie, cukup efektif dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan monitoring serta evaluasi atas pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit. "Namun demikian, masih ditemukan kelemahan-kelemahan yag perlu mendapat perhatian," kata Sri Haryoso. Kelemahan tersebut di antaranya; kalibrasi alat kesehatan RSUD Abdul Wahab Sjahranie belum dilakukan secara rutin, satuan pemeriksaan intern belum dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Atas beberapa permasalahan yang menjadi temuan BPK tersebut, Direksi RSUD Abdul Wahab Sjahranie memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Dalam waktu 60 hari setelah LHP diserahkan BPK, Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie wajib menyampaikan jawaban/penjelasan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Sementara menanggapi sejumlah temuan BPK itu, direksi RSUD Abdul Wahab Sjahrani mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti Sri Haryoso Suliyanto sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pihaknya juga akan meminta dukungan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit. PDTT PKB dan BBN KB Selain penyerahan LHP RSUD Abdul Wahab Sjahranie, hari itu BPK juga menyerahkan LHP atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama (BBN) kendaraan bermotor TA 2012 s.d Agustus 2012 pada Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, dan Bontang. LHP tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPK, Sri Haryoso Suliyanto kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, disaksikan Asisten IV Bidang Administrasi Umum, Sofyan Helmi. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tersebut merupakan implementasi dari e-audit yakni pengembangan pemeriksaan yang dilakukan BPK dengan memanfaatkan teknologi komputer dan komunikasi sebagai sarana pengumpul dan analisis data. Pemeriksaan e-audit atas pajak kendaaan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor bertujuan untuk menilai apakah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang seharusnya menjadi hak daerah yang bersangkutan telah diterima dengan tepat waktu dan tepat jumlah, pengelolaan keuangan atas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan, PKB dan BBN KB yang menjadi hak daerah Provinsi Kalimantan Timur telah sesuai, disetor tepat waktu dan tepat jumlah. Meski begitu, BPK masih menemukan kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. "Di antaranya; penatausahaan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kurang memadai, pencatatan nilai jual kendaraan bermotor belum tertib, pengenaan pajak kendaraan bermotor tarif progresif belum dilaksanakan secara optimal, serta pelaksanaan pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaaan bermotor tidak dilaksanakan secara maksimal," papar Kepala Pewakilan Sri Harjoso dalam sambutannya. Sementara itu Wakil Ketua DPRD dalam sambutannya, menyampaikan rasa terima kasih karena dengan adanya pemeriksaan tersebut, BPK telah membantu DPRD dalam proses monitoring dan controlling. Hasil pemeriksaan ini, katanya, MARET 2013 Warta BPK 29
BPK DAERAH Kepala perwakilan menyerahkan LHP kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim. Pejabat stuktural BPK dan pimpinan SKPD terkait turut hadir dalam penyerahan LHP tersebut. akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dia berharap, ke depannya pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat lebih baik lagi. Atas permasalahan yang menjadi temuan BPK tersebut, sesuai ketentuan pasal 20 UU No 15 Tahun 2004, pejabat terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dalam waktu 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diserahkan BPK, pejabat terkait wajib menyampaikan jawaban/penjelasan tindak lanjut atas rekomendasi yang akan dilakukan. (zam/dr) BPK RI PERWAKILAN SUMUT TERIMA LAPORAN KEUANGAN PEMKAB TAPANULI SELATAN 2012 Anggaran 2012 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Rabu, 27 Februari 2013. LKPD ini diserahkan oleh Bupati Tapanuli Selatan, Syahrul M.Pasaribu dan diterima oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Muktini. Laporan Keuangan Pemkab Tapanuli Selatan ini merupakan LKPD Tahun Anggaran 2012 yang kedua diterima oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Pemkab Tapanuli Selatan sendiri pada tahun 2012 lalu menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2011 pada 19 Maret 2012. Bupati Tapanuli Selatan, Syahrul M.Pasaribu (tengah), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Muktini (kedua dari kiri). D ALAM rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada BPK maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Menindaklanjuti penyerahan LKPD ini, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam sambutannya menyatakan akan segera memberangkatkan tim untuk ditugaskan melaksanakan pemeriksaan atas LKPD tersebut. 30 Warta BPK MARET 2013
BPK DAERAH WORKSHOP BIMTEK INTOSAINT memungkinkan BPK RI untuk menilai kerentanan dan ketahanannya terhadap integritas pegawai BPK RI. Ketiga, menghasilkan rekomendasi mengenai bagaimana memperbaiki manajemen integritas di kalangan internal BPK. Workshop ini diikuti 23 pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi DIY dan pemateri dalam workshop ini adalah Hairil Anwar (Pusdiklat BPK RI) dan Imammudin Achmad (Inspektorat Utama). Dalam pelaksanaan workshop, peserta dibentuk dalam lima kelompok untuk memudahkan peserta dalam berdiskusi untuk memahami tujuan workshop ini. Dari kiri: Sandra Nursantie, Hairil Anwar, Sunarto, Imammudin Achmad. PADA tanggal 12 Februari 2013 bertempat di ruang Auditorium R. Soerasno diadakan "Workshop Bimtek IntoSAINT" oleh Inspektorat Utama. Workshop dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sunarto, S.E. Dasar pemikiran pelaksanaan workshop ini diawali dari tiga nilai dasar BPK RI (Independensi, Integritas, dan Profesionalisme) dan adanya rekomendasi dari ARK (Algemene Rekenkamer), BPK Belanda, untuk selalu memupuk nilai-nilai dasar tersebut. Tujuan dari workshop ini adalah: Pertama, Memperkuat nilai dasar BPK RI khususnya integritas. Kedua, Workshop ini ditutup oleh Sunarto selaku kepala perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi DIY dan pemberian sertifikat kepada peserta yang diwakilkan oleh Dedi Suprianto. Dari pelaksanaan workshop, diketahui bahwa pemahaman pegawai BPK RI perwakilan Provinsi DIY terhadap integritas sudah baik dan juga diperoleh hal-hal yang menjadi faktor kerentanan dan rekomendasi untuk memperbaiki manajemen integritas. ZIARAH KE MAKAM MANTAN KETUA BPK RI KE-4 Tortama KN VI Sjafrudin Mosi, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan DIY Sunarto beserta jajaran pejabat struktural di BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa tengah melakukan ziarah ke makam Sri Sultan Hamengkubuwono IX, mantan ketua BPK RI ke- 4, di makam Raja-Raja Imogiri. Rombongan disambut dengan ramah oleh GBPH Prabukusumo, anak Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Acara ini juga diselingi dengan penyerahan cinderamata oleh Anggota V BPK RI kepada GBPH Prabukusumo. Foto bersama di depan kompek makam raja-raja Imogiri, Yogyakarta. T ANGGAL 8 Februari 2013, Anggota V BPK RI Sapto Amal Damandari, Tortama KN V Heru Kresna Reza, Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan kepada para mantan pimpinan BPK RI dan bertujuan mengenang jasa-jasa beliau (Sri Sultan Hamengkubuwono IX) yang telah memberikan sumbangsih yang begitu besar demi kemajuan BPK pada saat menjabat sebagai ketua BPK periode 1964-1966. MARET 2013 Warta BPK 31
REFORMASI BIROKRASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BPK DALAM HAL PENGELOLAAN KEUANGAN, BPK KINI MULAI MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DI DALAMNYA. HAL INI DISAMPAIKAN KEPALA BIRO KEUANGAN SUCIPTO PADA RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) BPK TAHUN ANGGARAN (TA) 2012 DI HOTEL SANTIKA, JAKARTA, (11/2) LALU. mengikuti peraturan yang terbaru dan dilaksanakan dengan tepat waktu," ucap Sucipto ketika menyampaikan laporannya pada Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan BPK. Di sisi lain, Inspektorat Utama (Itama) BPK yang melakukan review atas draft laporan keuangan BPK juga melakukan hal yang sama. Inspektur Utama BPK Mahendro Sumardjo menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi bagi tugas Itama BPK sebagai terobosan untuk perbaikan perangkat review. Dalam hal komunikasi antar tim- tim review, tahun-tahun sebelumnya Itama menggunakan perangkat teknologi informasi dengan mengandalkan media mailinglist, yaitu melalui yahoo group. Selain itu, saat ini, Itama P ENGGUNAAN sistem informasi yang disampaikan Sucipto ini disebut dengan Sistem Informasi Online. Untuk pelaksanaan sistem informasi online akan dimulai pengiriman laporan keuangan BPK melalui media sistem informasi online dengan aplikasinya. Selama ini, pengiriman laporan keuangan melalui email dan fax atau dikirim secara langsung. Selain itu, aplikasi Sistem Informasi Online akan memuat peraturan-peraturan terkait pengelolaan keuangan. Di antaranya, meliputi: penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengadaan dan penyusunan laporan keuangan. "Diharapkan Sistem Informasi Online bisa menjadi media informasi untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga dapat membangun portal sendiri. Tujuan pengembangan portal Itama BPK itu sendiri agar bisa mempercepat proses pelaksanaan review bisa dilakukan secara tepat waktu dan hasilnya bisa mendorong laporan keuangan BPK dengan opini yang lebih baik dan berkualitas. Selain itu, dengan portal ini, Itama dapat mengakses dan mensinergikan dengan sistem informasi keuangan yang telah ada di lingkungan BPK. Walau telah menggunakan perangkat teknologi informasi, dalam menjalankan tugas review- nya, Itama menghadapi kendala- kendala yang ditemukan di lapangan. Dengan kondisi tersebut, belum semua teknologi informasi ini bisa mendukung atas pengembangan Portal Itama. Terutama untuk 32 Warta BPK MARET 2013
mengakses atas informasi-informasi keuangan yang telah disajikan di Kantor Pusat BPK. Sebabnya karena keterbatasan akses. "Ini yang ke depan, kami harapkan bisa dilakukan perbaikan melalui kerja sama dengan Biro Informasi Teknologi BPK. Sehingga semua tim review yang melakukan review di BPK Perwakilan, di daerah-daerah, bisa mengakses tanpa kendala, tanpa hambatan di dalam penggunaan teknologi informasi," harap Mahendro. Dengan masih adanya kendala- kendala, dalam review tahun 2013 ini, dilakukan suatu piloting penggunaan portal berbasis web, yang dapat diakses dari jaringan internal BPK. Khususnya, melalui alamat via bpk.go.id. "Tapi kendala ini masih kita hadapi di lapangan. Tidak semulus, tidak selancar, seperti yang kita rencanakan," aku Mahendro. Lebih lanjut dikatakan Mahendro, dalam pelaksanaan tugas Itama, ditemukan beberapa kendala selama proses review. Dari beberapa kendala tersebut, ada dua kendala yang cukup kentara. Pertama, beberapa tim review kesulitan melakukan akses karena padatnya jalur akses internet. Kedua, sempat tim review Itama mengalami gangguan yang cukup berat dan memerlukan proses recovery selama kurang lebih 30 jam. Dua kendala tersebut terjadi karena belum menggunakan perangkat keras, yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Mahendro mengharapkan ke depan kendala-kendala semacam ini bisa diatasi dan ditanggulangi dengan baik. Caranya dengan berkoordinasi melalui Biro Teknologi Informasi (TI) BPK. Sehingga pada saat review dilakukan Itama tidak mengalami kendala-kendala di lapangan. "Mudah-mudahan review yang Itama lakukan dapat lebih baik lagi dengan menggunakan teknologi informasi yang tanpa kendala dan permasalahan di lapangan," harap Mahendro lagi. Sementara itu, menyikapi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan BPK, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri berharap agar sistemnya terintegrasi satu sama lain. Sehingga dalam proses kerjanya tidak mengalami kendala karena saling terhubung satu sama lain. Selama ini, perangkat teknologi informasi di BPK, baik software maupun hardware begitu banyak dan beragam. Hal yang sama juga dengan sistem-sistem yang menggunakan teknologi informasi. Sayangnya satu sama lain tidak terintegrasi dan belum optimal. "Kelihatannya teman-teman di Biro TI kalau bikin sistem itu jago- jago, tetapi mengintegrasikannya satu sama lain ini lupa," ujar Hasan Bisri. Oleh karena itu, Hasan Bisri meminta Biro TI BPK agar membuat grand desain sistem teknologi dan informasi di BPK. Inventarisir semua sistem yang menggunakan teknologi informasi di BPK dan koneksinya satu sama lain seperti apa. Lebih lanjut Hasan Bisri mengatakan bahwa ketika sistem- sistem yang ada di BPK dapat terintegrasi dengan baik, maka saat mempromosikan penerapan e-audit REFORMASI BIROKRASI kemana-mana, BPK sendiri telah benar-benar siap. Selain itu, Itama BPK dalam menjalankan tugasnya dengan penggunaan teknologi informasi pun dapat berjalan dengan baik. "Jadi kelak, kalau sistem di BPK telah dibangun dengan baik secara terintegrasi, Itama dapat menarik data dengan mudahnya. Semua informasi yang diperlukan Itama bisa ditarik. Laporan Keuangan pun bisa. Jadi, Irtama pun membuat LRA (Laporan Realisasi Anggaran) "tandingan" sesuai dengan data yang masuk, untuk di-compare," papar Hasan. Bahkan, jika sistem teknologi informasinya telah terbangun dengan baik, laporan keuangan pun bisa disusun setiap bulan. Hasan membandingkannya dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki ribuan cabang yang bisa menyusun laporan keuangan harian. Padahal transaksinya sangat variatif dan complicated. Selaras dengan hal itu, Hasan berharap penggunaan teknologi informasi di BPK ini harus dapat berperan dengan baik dan aktif dalam pengelolaan keuangan di BPK. Khususnya, laporan keuangan yang bisa disusun secara full computerize. and MARET 2013 Warta BPK 33
INTERNASIONAL ANDIL SAI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PRAKTIK PENCUCIAN UANG U NTUK memberantas atau KORUPSI BUKAN HANYA MASALAH PELIK YANG SULIT DITUNTASKAN DI INDONESIA, TETAPI JUGA MASALAH GLOBAL. PUN HAL YANG SAMA DENGAN TURUNAN DARI KORUPSI YANG BIASA DISEBUT PRAKTEK PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING). Supreme Audit Institutions) berinisiasi untuk melakukan upaya itu. Salah satunya membentuk sebuah kelompok kerja. Namanya Working Group on Fight Against Corruption and Money Laundering (WGFACML). setidaknya meminimalisir praktek 'kotor' tersebut, semua pihak tentu ikut berperan. Tidak hanya aparat penegak hukum, tetapi juga entitas lainnya, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing- masing. Termasuk lembaga pemeriksa (Supreme Audit Institution) di masing- masing negara maupun perkumpulan internasionalnya. Pembentukan kelompok kerja ini bertujuan untuk mendorong peran aktif dan kerja sama internasional di antara INTOSAI dan para anggotanya, untuk konsisten memerangi tindak pencucian uang sesuai dengan kompetensi dan kewenangan lembaga pemeriksa dan Organisasi pemeriksa sedunia atau INTOSAI (International Organization of 34 Warta BPK MARET 2013
INTERNASIONAL peraturan yang independen dari INTOSAI sendiri. Salah satu cara yang dilakukan dari kelompok kerja ini adalah pengembangan prinsip-prinsip dari praktik pengelolaan yang terbaik (best practices) yang dapat dijadikan sebagai panduan pada saat pemeriksaan. Khususnya dalam kerangka pemberantasan korupsi dan pencucian uang. Secara spesifik ada tiga tujuan dari kelompok kerja INTOSAI ini. Pertama, mendorong kerja sama internasional dalam memerangi tindak pencucian uang, di antara lembaga pemeriksa dan dengan organisasi internasional lainnya. Kedua, mengidentifikasi dan berbagi strategi dan kebijakan untuk memberantas tindak pencucian uang dengan kompetensi dan kewenangan dari lembaga-lembaga pemeriksa. Ketiga, mendesain dan mendorong kebijakan, strategi, dan aksi dengan jaringan kerja internasional anti pencucian uang pada setiap lembaga pemeriksa. BPK RI sebagai salah satu anggota INTOSAI pun ikut serta di dalam kelompok kerja itu. Salah satu yang bentuk partisipasi aktif, BPK RI dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan kelompok kerja ini. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Santika Premier Beach Resort Hotel, Kuta, Bali pada 18 Februari 2013 lalu. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan keenam INTOSAI WGFACML di Sopot, Polandia, pada 2012 lalu. Hadir dalam acara pertemuan tersebut, Auditor General of Office of the Auditor-General of Namibia atau Ketua Lembaga Pemeriksa Namibia Junias Etuna Kandjeke, Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri, Anggota BPK RI Taufiequrachman Ruki, para delegasi dari lembaga pemeriksa di 10 negara, serta para pejabat di lingkungan BPK RI. Hadir juga pejabat dari aparat penegak hukum serta pejabat Pemerintah Provinsi Bali. Adapun 10 delegasi SAI pada pertemuan kali ini terdiri dari negara- negara anggota INTOSAI yaitu: Austria, Indonesia, Iraq, Jerman, Malaysia, Meksiko, Mesir, Namibia, Polandia, dan Rusia. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri, saat membuka acara pertemuan, mengatakan bahwa sesuai mandatnya, setiap lembaga pemeriksa di masing-masing negara harus bisa melakukan langkah-langkah dan strategi untuk memberantas korupsi dan tindak pencucian uang. Di Indonesia sendiri, pemberantasan korupsi telah menjadi masalah yang serius sejak terjadinya reformasi nasional setelah krisis multidimensi di tahun 1998. Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri, saat membuka acara pertemuan Working Group on Fight Against Corruption and Money Laundering (WGFACML). MARET 2013 Warta BPK 35
INTERNASIONAL Junias Etuna Kandjeke Anggota BPK Taufiequrachman Ruki Lebih lanjut dikatakannya, korupsi bukan hanya menjadi perhatian pada tataran lokal saja. Tapi, sudah seharusnya menjadi perhatian kawasan regional dan global. BPK RI mempunyai peran penting dalam pemberantasan korupsi dan pencucian uang. Meskipun secara konstitusional tidak diciptakan untuk memberantas korupsi, tetapi BPK RI sudah menetapkan dalam Rencana Strategis BPK RI tahun 2011-2015 untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, BPK RI juga menginisiasi pembangunan sistem kendali kecurangan atau fraud control system. Langkah penting BPK RI lainnya adalah membangun sinergi nasional atas sistem informasi antara BPK RI dan entitas-entitas yang diperiksanya. Dengan langkah yang diambil itu, maka BPK RI dapat memonitor transaksi keuangan dan non keuangan dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi. Wakil Ketua BPK RI juga Untuk itu, langkah nyata BPK RI untuk peran aktifnya adalah membentuk suatu unit khusus untuk melaksanakan pemeriksaan investigatif. menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh delegasi pada pertemuan ini, kehadiran delegasi menunjukkan komitmen yang tinggi dan dukungan Suasana rapat pada pertemuan Working Group on Fight Against Corruption and Money Laundering (WGFACML). 36 Warta BPK MARET 2013 yang kuat bagi upaya memerangi korupsi dan pencucian uang. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas mengenai dua panduan pemeriksaan. Pertama, meningkatkan integritas, transparansi, akuntabilitasi dan tata kelola pemerintahan yang baik bagi aset publik. Kedua, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Termasuk menginisiasi pemulihan aset-aset yang dicuri (Stolen Assets Recovery). Selain itu, pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka mengharmonisasi substansi dan format dari tiga panduan pemeriksaan yang telah dihasilkan oleh Kelompok Kerja tersebut sebelumnya. Terkait dengan panduan pemeriksaan yang dibahas dalam pertemuan kali ini, konsep panduan pemeriksaan selanjutnyaakan diajukan untuk ditetapkan sebagai dokumen resmi pada Kongres INTOSAI tahun 2013 ini di Beijing, Cina. Konsep panduan pemeriksaan dikembangkan oleh beberapa negara dan akan dimintakan masukan dari anggota lainnya. ''Hal ini merupakan bukti kerja sama dan komitmen yang tinggi dari seluruh anggota WGFACML atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan,'' ucap Hasan Bisri. and
L H P ADA POTENSI KERUGIAN NEGARA Rp45 MILIAR PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA PADA SEMESTER II TAHUN 2011, BPK MELAKUKAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) ATAS PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS INDONESIA (UI). UNIVERSITAS TERTUA DI INDONESIA INI MERUPAKAN SALAH SATU PERGURUAN TINGGI TERKEMUKA DI INDONESIA DAN ASIA. ini. Pertama, menilai apakah pengelolaan dana masyarakat UI tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011 telah didukung sistem pengendalian intern yang memadai. Kedua, menilai apakah pengelolaan penerimaan dana masyarakat UI tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011 telah sesuai ketentuan yang berlaku. Baik dari penganggaran, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Ketiga, menilai apakah pengelolaan pengeluaran dana masyarakat UI tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari penganggaran, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Dalam melakukan pemeriksaan, U I berdiri sejak tahun 1849 dengan nama Dokter Djawa School, kemudian berubah menjadi School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) pada 1898. Dan, pada tahun 1947 berganti nama menjadi Universiteit van Indonesi atau Universitas Indonesia. UI merupakan universitas negeri atau milik pemerintah. Dengan kata lain perguruan tinggi ini dalam menjalankan organisasi, anggarannya disubsidi oleh pemerintah. Sejak tahun 2000, UI berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). BPK sendiri melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dana masyarakat UI pada tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011. Ada tiga tujuan dilakukannya pemeriksaan BPK mendasarkan pada Undang- Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, UU tentang APBN, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang pengelolaan dana masyarakat di lingkungan UI. Hasil dari pemeriksaannya sendiri terdapat beberapa temuan. Temuan- temuan tersebut, yaitu: Pekerjaan renovasi laboratorium terpadu Fakultas Kedokteran Senilai Rp7, 96 miliar belum selesai dan terdapat pengurangan pekerjaan senilai Rp1, 52 miliar belum didukung addendum kontrak; Peralatan laboratorium terpadu MARET 2013 Warta BPK 37
L H P senilai Rp22, 66 miliar belum diterima di FK UI; Hasil pengadaan peralatan Laboratorium Bio Medis Pasca Sarjana senilai Rp19,32 miliar belum dimanfaatkan; Pengelolaan keuangan lima unit usaha di lingkungan Fakultas Ekonomi tidak terintegrasi ke sistem pengelolaan keuangan UI; Penyisihan piutang tak tertagih FEUI senilai Rp6, 01 miliar diragukan kewajarannya; Pembayaran gaji pokok pegawai unit usaha yang berstatus sebagai PNS dan pegawai UI belum tertib; Penjualan aset kendaraan roda empat di Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan (PPSML) tidak sesuai ketentuan; Pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Dana Pinjaman Luar Negeri, yang diterima dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) No. IP-549 untuk pembangunan Rumah Sakit Pendidikan tidak sesuai jadwal. Oleh karena itu, pengenaan Commitment Charge Sebesar JPY 38.508.859,00 atau dikurskan ke dalam rupiah menjadi Rp 4,004 miliar berpotensi merugikan keuangan negara; Perjanjian kerja sama Bangun Guna Serah Tanah milik Universitas Indonesia Pegangsaan Timur No. 17 Jakarta Pusat belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Akibatnya, ada potensi kerugian negara sebesar Rp41,10 miliar. Pengelolaan keuangan UI sendiri diatur melalui Surat Keputusan (SK) Rektor UI No. 1091/SK/R/UI/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan UI. SK tersebut mengatur pengelolaan UI meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan UI. Termasuk unit pengelola terkait. Dalam 38 Warta BPK MARET 2013 ketentuan pengelolaan keuangan UI tersebut, juga diatur mengenai pengelolaan rekening UI. Pengelolaan keuangan UI dilakukan secara integrasi di Pusat Administrasi UI (PAUI). PAUI merupakan unit utama pengelola administrasi UI di bawah rektorat. PAUI melakukan pengelolaan administrasi mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban dan pelaporan keuangannya. Pengelolaan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran UI dilakukan PAUI. Sistem integrasi keuangan UI mencakup penerimaan dan pengeluaran UI mulai dari tingkat universitas, fakultas, program studi sampai dengan unit terkecil di fakultas pelaksana anggaran. Penerimaan UI terbagi menjadi tiga jenis, yaitu penerimaan biaya pendidikan (BP), penerimaan non biaya pendidikan (non BP), dan penerimaan pengembangan. Ketiga jenis penerimaan tersebut dilakukan secara integrasi atau terpusat oleh PAUI menggunakan tiga jenis rekening, yaitu rekening BP, rekening non BP, dan rekening pengembangan. Ketiga jenis rekening tersebut dibuka atas nama Rektor UI dengan otorisasi rektor atau wakil rektor dan dikelola oleh PAUI. Pendapatan operasional yang berasal dari dana masyarakat termasuk pendapatan sewa dan pemanfaatan fasilitas dari perjanjian kerja sama penyediaan tempat kantor BNI di Gedung Perpustakaan Pusat UI Nomor: DIR/057/2010 dan No. 209/PKS/R/UI/2010 pada tanggal 24 September 2010 dengan nilai Rp50 miliar. Di samping itu, terdapat perjanjian kerja sama penggunaan tanah untuk hotel dan balai sidang dengan cara bangun guna serah antara UI dengan PT NNL sesuai perjanjian No. 142/PKS/R/ UI/2008 dan No. 02/NNL-PKS- XI/2008 tanggal 13 November 2008 dengan jangka waktu selama 30 tahun. Kompensasi penggunaan lahan kepada UI seluruhnya sebesar Rp32 miliar dengan cara rincian pembayaran selama masa konstruksi sebesar Rp15 miliar sudah dibayar dan pembayaran selama masa pengelolaan dan penghasilan atas hotel yang dibangun Rp607, 14 juta setiap tahunnya, yang dimulai dari tahun 2012 - 2039. Untuk mempertanggung- jawabkan dana masyarakat tersebut, unit usaha menyampaikan laporan keuangan tahunan ke Direktorat Keuangan untuk dikonsolidasi ke sistem oracle menjadi laporan keuangan UI. Proses konsolidasi dilakukan secara manual dengan memasukkan saldo per akun unit usaha ke sistem oracle tanpa melalui proses eliminasi transaksi yang terjadi antar satuan akuntasi di bawah UI. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor: 01/SK/MWA-UI/2003 tanggal 18 Januari 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga UI dan Keputusan Rektor UI Nomor: 1091/SR/R/UI/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan UI
Pasal 8 ayat 3 menyatakan bahwa seluruh transaksi penerimaan Universitas dilakukan melalui rekening Universitas dan dikelola oleh Direktorat Keuangan. Berkaitan dengan temuan- temuan dan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Rektor Universitas Indonesia agar melakukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan ini. Selanjutnya BPK menunggu jawaban Rektor Universitas Indonesia untuk memberikan jawaban paling lambat 60 hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan ini. Sebelumnya, BPK menyebutkan ada potensi kerugian negara sebesar Rp45 miliar dari persoalan anggaran di UI ini. Menanggapi hal itu, Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri mengatakan hasil audit BPK masih harus ditindaklanjuti lagi. Dan UI masih memiliki waktu 60 hari untuk memberi klarifikasi. "Selama 60 hari itu, audit BPK untuk Kemendiknas harus dilihat dahulu temuannya apa, dan rekomendasinya seperti apa. Tujuannya, supaya bisa seimbang. Baik dari perspektif auditor dan pihak yang diaudit, dalam hal ini UI. Setelah semuanya ditemukan, baru ditindaklanjuti untuk perbaikan," kata Gumilar. Menurutnya, UI saat ini masih terus membangun dan tak ada upaya merugikan negara karena memiliki sistem yang sudah dirancang sedemikian rupa. Gumilar menampik adanya hal-hal di dalam sistem itu yang ditengarai melanggar hukum, karena UI sudah berupaya mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Sementara itu, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan dana masyarakat anggaran 2009, 2010, dan 2011 menyatakan bahwa UI berpotensi merugikan negara. Lokasi yang BPK merekomendasikan kepada Rektor Universitas Indonesia agar melakukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan. Gumilar Rusliwa Somantri dimaksud adalah tanah milik UI di Pegangsaan Timur 17 (PGT 17). Universitas Indonesia (UI) pun menjelaskan proses negosiasi ulang perjanjian kerjasama BOT (Build and Transfer) seperti yang direkomendasikan BPK. Dalam press realese-nya UI menyatakan bahwa rekomendasi BPK kepada Rektor UI, dimana Rektor UI diminta melakukan negosiasi ulang perjanjian kerjasama BOT (Build and Transfer) selama 30 tahun dengan PT NNL dengan memperhitungkan Harga tanah/ NJOP dan kenaikannya untuk setiap tahun selama perjanjian. Kedua, nilai sekarang /present value dari kompensasi yang diterima UI. L H P Secara ringkas, kerja sama BOT UI dan PT NNL untuk pengembangan lahan UI di PGT 17 menjadi kawasan yang produktif telah dilakukan sejak tahun 1992. Sebelum lahan negara tersebut dioptimalkan menjadi sentra akademik yaitu convention center for academic activities, negara yang dalam hal ini adalah UI telah memperoleh beberapa keuntungan. Pertama, pada tahun 1995 dibangunkan Asrama untuk Mahasiswa UI seluas 6354 m² senilai Rp6,4 miliar. Selain itu, tanah negara di PGT seluas 23.583 m² (2,5 hektar) telah dibantu administrasi perijinan. Dengan begitu, kini telah memiliki kekuatan hukum. Adapun nilai pengurusan SIPT (Surat Izin Peruntukan Tanah), yaitu lebih kurang Rp300 juta oleh PT NNL. Kedua, tanah negara di PGT yang sebelumnya belum memiliki sertifikat, atas biaya PT NNL senilai lebih kurang Rp500 juta telah disertifikasi. Ketiga, negara telah memperoleh dana dari sewa kamar asrama selama 17 tahun senilai Rp13 miliar. Keempat, menurut pihak UI negara telah memperoleh advanced payment sebesar Rp15 miliar. Kelima, setelah nanti bangunan di PGT dioperasikan, negara setiap tahun akan memperoleh Rp600 juta selama 30 tahun, sebelum nanti ditransfer pengelolaannya kepada UI. Keenam, tanah negara yang selama 17 tahun tidak produktif dan hampir dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, akan segera dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa sebagai arena akademik dengan serangkaian aktifitas seminar, diskusi dan sebagainya. Ketujuh, selama pembangunan PGT yang sampai pertengahan 2012 sudah mencapai 15% target pembangunan, telah memberikan nilai tambah ekonomi yang besar dengan menyerap tenaga kerja serta investasi bagi negara. and MARET 2013 Warta BPK 39
GALLERY FOTO Anggota BPK Ali Masykur Musa menerima kunjungan Supreme Audit Institution (SAI) Estonia di kantor pusat BPK RI, Jakarta, pada 25 Februari 2013. 40 Warta BPK MARET 2013 Anggota BPK Taufiequrachman Ruki saat melakukan pembahasan LKPP dengan Kementerian Keuangan, pada 11 Februari 2013 di Kementerian Keuangan, Jakarta.
Ketua BPK Hadi Poernomo dan Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara menerima kunjungan TNI-AL, pada 14 Februari 2013 di kantor pusat BPK, Jakarta. Forum Eselon I BPK yang diselenggarakan di Bogor pada 25 - 26 Februari 2013. MARET 2013 Warta BPK 41
42 Diskusi ke-BPK-an yang diselenggarakan di ruang pola, Gedung Arsip, kantor pusat BPK, pada 4 Februari 2013. Pertemuan konsultasi antara BPK dengan pimpinan PT Angkasa Pura I dan II, di kantor pusat BPK, pada 11 Februari 2013. Warta BPK MARET 2013
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri berziarah ke Makam Mantan Wakil Ketua BPK Periode 2004 - 2009 (almarhum) Abdullah Zainie, di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pada 22 Februari 2013. Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara berziarah ke Makam Mantan Ketua BPK (almarhum) M. Jusuf, di Makasar, Sulawesi Selatan, pada 7 Februari 2013. MARET 2013 Warta BPK 43
PROFESI "TUKANG INSINYUR" PERLU UNDANG-UNDANG PERSATUAN INSINYUR INDONESIA (PII) BERHARAP UU KEINSINYURAN DAPAT DISAHKAN TAHUN INI. HAL ITU MENGINGAT TAHUN 2015 AKAN DIBERLAKUKAN LIBERALISASI SEKTOR USAHA BERBASIS PROFESI, DI MANA PROFESI INSINYUR TERMASUK DI DALAMNYA. INI YANG MEMBUAT PII 'KETAR-KETIR', KARENA INDONESIA BELUM MEMILIKI UU KEINSINYURAN YANG ANTARA LAIN MENGATUR ATURAN MAIN BAGI KEBERADAAN INSINYUR ASING DI INDONESIA. H AL ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum PII dengan Komite II DPD RI yang membahas UU Keinsinyuran yang dilaksanakan di ruang rapat gedung B DPD RI, Senayan, Jakarta, belum lama ini. Bukan hanya persoalan liberalisasi profesi insinyur yang menjadi alasan PII mendorong agar UU Keinsinyuran segera terbit, melainkan kepentingan lebih luas, yakni perlindungan terhadap masyarakat dari malapraktik insinyur. "Contohnya, kasus Hambalang, runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara, dll, dan kasus-kasus malapraktik insinyur lainnya," kata Ketua Umum PII, Moh Said Didu. Di sisi lain, pesatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia akan menarik minat para insinyur asing bekerja di Indonesia. Dengan adanya UU Keinsinyuran, nantinya akan mengatur kompetensi insinyur melalui sertifikasi sehingga profesi insinyur dapat lebih terjaga kualitasnya. "Akreditasi profesi tersebut akan mendorong insinyur Indonesia berkompetisi dengan insinyur dari negara lain. Selain itu, dengan adanya UU Keinsinyuran, insinyur asing pun harus diatur Moh Said Didu setifikasinya untuk masuk ke Indonesia," papar mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini. Dikatakannya, insinyur adalah gelar profesi bukan akademik. Seorang insinyur adalah orang yang melakukan rekayasa teknik terhadap sumber daya alam, untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan umat manusia. "Jadi bila sarjana teknik tidak melakukan itu maka dia bukan insinyur," tegas Said Didu. Namun kata Said lagi, RUU Keinsinyuran ini, sebagian besar hanya membahas mengenai sertifikasi insinyur. Padahal, 44 Warta BPK MARET 2013 yang diharapkan tidak hanya itu, melainkan juga standardisasi profesi insinyur dan kode etik insinyur. Hal kedua adalah, menyetarakan kualifikasi insinyur yang ada di Indonesia dengan internasional. "Insinyur membutuhkan UU untuk menyamakan level kualifikasi dengan insinyur asing dan memprotek yang bukan insinyur mengaku insinyur," katanya. Inisiatif DPR Tentang pentingnya Indonesia memiliki UU Keinsiyuran juga diakui oleh DPR RI yang kemudian mengajukan usul inisiatif RUU Keinsinyuran. "Saat ini pembahasan RUU Keinsinyuran sedang dilaksanakan Baleg (Badan Legislasi) DPR. Kami juga sudah menyampaikan surat kepada presiden mengenai usul inisiatif DPR mengenai RUU Keinsinyuran. Surat tersebut meminta presiden menunjuk menteri yang akan mewakili presiden dalam pembahasan RUU Keinsinyuran dengan DPR. Pembahasan tingkat I akan dilakukan setelah ada surat dari presiden," papar Kapoksi V F-PKS DPR Sigit Sosiantomo. Baleg, kata Iganatius Mulyono, akan mendorong lahirnya UU Keinsinyuran untuk mewujudkan tenaga ahli atau insinyur dalam negeri yang memiliki standar dan kompetensi internasional. Ia berharap ke depannya kasus-kasus jembatan ambruk tidak perlu terulang. Karenanya, untuk mewujudkan hal itu, mesti dihasilkan para tenaga ahli di bidang tersebut, termasuk para insinyur dalam negeri yang memiliki kompetensi setara dengan insinyur dari luar negeri. Nantinya para lulusan sarjana teknik sebelum dapat bekerja
di bidangnya, harus mengikuti ujian kompetensi demi mendapatkan sertifikat. Hal ini juga terjadi pada lulusan kedokteran dalam negeri saat ini. "Sertifikasi dari pelaksanaan ujian kompetensi ini sangat penting. Karena dengan demikian nantinya para sarjana teknik lulusan dalam negeri akan mampu bersaing dengan para lulusan luar negeri dengan disiplin ilmu yang sama. Selain itu, hal ini juga untuk kepentingan menyambut pasar bebas AFTA di 2015. Di mana tidak mustahil Indonesia akan diserbu tenaga asing dari luar negeri, sehingga kita harus siap hadapi ini," tegasnya. Untuk melahirkan UU Keinsinyuran ini, jelasnya, pihak Baleg melakukan studi banding ke Jerman dan Inggris. Dua negara ini dipilih karena keduanya telah memiliki UU tersebut dengan pengalaman yang baik. Persoalan lain yang terungkap berkaitan RUU Keinsinyuran adalah, ternyata, RUU itu tidak hanya mengatur profesi insinyur tapi juga profesi arsitek, padahal keduanya adalah dua profesi berbeda. Ini terungkap dalam RDPU RUU Keinsinyuran sebelumnya, di mana Komite II DPD RI, menghadirkan Bambang Eryudhawan dari Ikatan Arsitek Indonesia. Menurut Bambang, insinyur dan arsitek, masing-masing merupakan dua profesi yang berurat- akar dalam kehidupan di Indonesia. Hendaknya, keduanya sebagaimana kelaziman di negara lain, diatur dalam dua undang-undang yang berbeda, tidak disatukan dalam satu undang- undang. Keduanya, seharusnya berjalan serasi seperti 'baju dan celana'. UU Insinyur dan UU Arsitek, keduanya akan menyempurnakan kekuatan hukum dunia konstruksi di Indonesia. Kalau UU Jasa Konstruksi menangani hubungan kerja antara pelaku dunia konstruksi, sedangkan UU Bangunan dan Gedung menangani obyek konstruksi itu sendiri. Maka UU Insinyur dan UU Asitek menangani pelaku/pemberi jasa konstuksinya. Maka keempat UU tersebut, katanya, akan memperkokoh dan memperkuat ketahanan bangsa menghadapi tantangan di abad XXI ini. Karenanya, Ikatan Asitek Indonesia berharap insinyur dan arsitek, menjadi dua undang-undang yang berbeda, tidak disatukan. Adanya keberatan dari IAI mengenai substansi RUU Keinsinyuran yang juga mengatur tentang profesi arsitek, Sigit Sosiantomo mengaku, dapat memahami hal itu mengingat profesi arsitek memiliki kekhasan. Ilustrasi arsitek "Saya memahami bahwa pengaturan profesi insinyur dan arsitek diperlukan untuk meningkatkan daya saing profesi insinyur dan arsitek Indonesia dengan negara lain. Sehingga diperlukan sistem yang mampu menjamin perlindungan baik terhadap profesi insinyur dan arsitek itu sendiri maupun masyarakat yang terkena dampak dari profesi insinyur tersebut," kata Sigit. Seperti diketahui, dalam penjelasan pasal 4 draft RUU Keinsinyuran, dijelaskan, "Bahwa pendidikan tinggi teknik meliputi teknik arsitektur, teknik sipil, teknik mesin, PROFESI teknik elektro, teknik lingkungan, teknik nuklir, teknik komputer, teknik informatika, teknik industri, teknik kimia, teknik fisika, teknik geodesi, teknik metalurgi, teknik perminyakan, teknik pertambangan, teknologi kedirgantaraan, teknologi pertanian, teknologi perikanan, teknologi kehutanan, teknologi pangan, dan teknologi kelautan." Dengan demikian, RUU ini juga akan berlaku bagi para arsitek. "Pengaturan profesi insinyur dan arsitek itu harus dipisahkan karena dua profesi ini sangat berbeda dan kami memiliki asosiasi yang berbeda pula. Insinyur bergabung di Persatuan Insinyur Indonesia (PII), sementara kami ada di IAI," kata Bambang Eryudhawan dalam kesempatan berbeda, kepada wartawan. Di banyak negara, kata Bambang, kegiatan teknis yang dilakukan para arsitek dan insinyur dikawal oleh engineers act dan architects act. Para insinyur dunia memiliki asosiasinya sendiri. Para insinyur bernaung di The World Federation Of Engineering Organizations, sedang para arsitek dunia bernaung di bawah The International Union of Architects (UIA). dr MARET 2013 Warta BPK 45
TiPS TIPS MANJUR PNS MAKMUR BENARKAH PAMEO "PNS MAKMUR, IDENTIK DENGAN KORUPSI"? JIKA MEMANDANG PAMEO ITU DARI BANYAKNYA PNS YANG TERJERAT KASUS HUKUM DENGAN TUDINGAN KORUPSI, MUNGKIN BENAR. INI ADALAH SEBUAH TIPS JITU BAGI PNS MENEPIS PAMEO TERSEBUT. HIDUP MAKMUR TANPA KORUPSI. B ERIKUT ini uraian Ligwina Hananto, perencana keuangan Quantum Magna Financial, tentang cara PNS mengatur keuangannya agar menjadi lebih baik. Hal pertama yang harus dilakukan, kata Wina - sapaan akrab Ligwina--- adalah mengatur pengeluaran. "Tentu saja, yang perlu kita atur tidak gaji semata, melainkan total take home pay. Maka, selain memperhatikan gaji, kita perlu memasukkan perhitungan tunjangan, uang dinas, dan lain sebagainya. Jadi, saat mengatur pengeluaran, pastikan PNS sudah memperhitungkan juga penghasilan selain gaji pokok," jelasnya. Menurutnya, pengeluaran terdiri dari 4 kategori besar. Yakni, menabung/investasi, cicilan utang, pengeluaran rutin, dan pengeluaran pribadi. Untuk mengatur pengeluaran bulanan, kita perlu memperhatikan komposisi menabung/investasi dan cicilan utang. Rasio menabung sebaiknya 10%-30% dari penghasilan bulanan. Sementara, rasio cicilan sebaiknya maksimal 30% dari penghasilan bulanan. Pengeluaran rutin dapat dibagi menjadi beberapa pos, termasuk pengeluaran rutin rumah tangga, transportasi, keluarga/ anak, sosial, dan lain-lain. Hal kedua adalah investasi secara reguler. "Apa arti punya dana miliaran jika uang itu merupakan hasil korupsi? Bagaimana jika tujuan ini bukan jumlah uang tetapi tujuan finansial yang bermanfaat bagi keluarga kita," tegas Wina. Jadi, lanjutnya, setiap keluarga tak mengejar angka sekian miliar, lalu mencarinya dengan cara korupsi. Tapi setiap keluarga akan menentukan berapa target dana yang dibutuhkan setiap tujuan finansial, lalu mencarinya pun bisa dengan bekerja keras dan berinvestasi. Jika sudah mampu mengatur pengeluaran dengan baik, sekarang saatnya berinvestasi. Untuk setiap 10%-30% penghasilan bulanan, kita dapat mulai berinvestasi. Mulai dulu dengan tabungan. Produk bank ini tidak memiliki risiko pasar. Jika sudah siap, bisa juga membeli emas Logam Mulia. Produk ini mudah didapatkan dan sangat likuid. Risiko pasar tetap ada karena harga emas dunia selalu berubah. Produk lain yang perlu dipelajari adalah reksadana. Produk ini mudah diakses, bisa dipelajari dengan mudah, dan informasinya tersedia secara umum. Jenis reksadana pun bervariasi dan dapat disesuaikan jangka waktu tujuan finansial. Reksadana bisa dimulai dengan dana Rp 100.000. Untuk membeli reksadana, Anda dapat menghubungi perencana keuangan independen, manajer investasi, atau bank yang Anda percaya. Secara matematis, jika Anda menginvestasikan Rp 100.000 per bulan selama 30 tahun ke depan pada produk dengan indikasi hasil investasi 25% per tahun, Anda bisa memiliki dana sebesar Rp 9,4 miliar! Tidak perlu memiliki uang bermiliar- miliar saat ini juga. Anda hanya perlu menikmati proses memilikinya. Hal ketiga adalah penghasilan tambahan. Bagi PNS yang sudah memiliki penghasilan Rp 3 juta-Rp 20 juta per bulan, Anda tidak punya alasan lagi. Sebab, harusnya Anda sudah bisa mengatur pengeluaran bulanan dan juga berinvestasi secara rutin. Tapi, jika Anda termasuk PNS dengan penghasilan di bawah 3 juta per bulan, sekarang waktunya Anda dan keluarga berembuk. Hidup dengan penghasilan rendah, karier kurang berkembang, tentu bisa membuat hidup frustrasi. Jika Anda merasa sudah mengatur pengeluaran dengan baik dan tak ada lagi yang dapat dihemat, kini, saatnya meningkatkan penghasilan bulanan. Ini bisa dilakukan bersama dengan pasangan, sehingga tidak mengganggu kinerja Anda di kantor. Buatlah daftar ide untuk penghasilan tambahan, seperti dagang kerudung, menjahit pakaian, mengajar musik, mengajar bahasa Inggris, dan seterusnya. Lakukan yang bisa dijalankan, tunggu apa lagi? Saat penghasilan tambahan ini datang, apakah Anda sudah siap mengaturnya? Ayo kembali lagi ke pengaturan pengeluaran dan investasi bulanan! Setiap Rp 100.000 yang bisa Anda sisihkan dari penghasilan tambahan ini dapat diinvestasikan lagi dan suatu hari menjadi dana pensiun sebesar Rp 9,4 miliar! Saya sudah bertemu dengan begitu banyak PNS yang sanggup hidup makmur dengan jujur. Jangan biarkan mereka turut mendapat cap koruptor hanya karena ada oknum yang mencoreng nama baik korps. Apa pun profesi Anda, Andalah yang bertanggungjawab atas diri sendiri, Anda juga yang bertanggungjawab atas kekuatan keuangan Anda, tanpa perlu korupsi! kontan/dr) (personalfinance. 46 Warta BPK MARET 2013
RAME-RAME SEMPURNAKAN "KARYA AGUNG" DPR DAN PEMERINTAH SEPAKAT MEREVISI KUHP DAN KUHAP. SETIDAKNYA, ADA 766 PASAL YANG AKAN DIBAHAS DALAM REVISI TERSEBUT. PERLU PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEMBERI MASUKAN. okezone Menkum HAM Amir Syamsuddin S ETELAH bertahun-tahun tertunda, awal Maret lalu pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) menyerahkan draft rancangan revisi Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP kepada Komisi III DPR RI. Penyerahan draf kedua RUU itu disampaikan langsung oleh Menkum HAM Amir Syamsuddin beserta tim pembahas. Di samping itu hadir pula Kabareskrim Komjen Pol Sutarman sebagai perwakilan Polri. "Setelah penyerahan ini maka Komisi III DPR segera melakukan pembahasan. Sebelumnya pihak pemerintah juga sudah menyerahkan kepada pimpinan DPR RI," kata Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2013). Menurut Gede Pasek Suardika, rencana merevisi kedua undang- PANTAU undang tersebut sebetulnya sudah lama diajukan pemerintah. Bahkan sejak Menteri Hukum dan HAM dijabat oleh Yusril Ihza Mahendra revisi sudah siap diajukan. Namun, Pasek menyatakan, draft kali ini adalah draft baru, karena perubahannya lebih dari 50 persen. Lebih lanjut Politisi Partai Demokrat itui menilai, revisi KUHP dan KUHAP itu mutlak diperlukan karena ada beberapa bagian yang sudah tidak layak lagi untuk diterapkan di Indonesia. "Revisi ini sangat penting karena selama ini baik KUHP dan K/UHAP belum pernah dibahas untuk dilakukan perubahan secara mendalam. Apalagi revisi KUHP dan KUHAP akan menjadi dasar dalam penegakan hukum di Indonesia," ujarnya. Pasek juga menjelaskan, KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda hingga kini memang belum pernah direvisi. Sementara itu KUHAP yang pada awal kelahirannya tahun 1981 disebut-sebut sebagai " Karya Agung" perlu direvisi karena adanya celah-celah yang perlu disempurnakan. Secara teknis, kata Pasek, dalam pembahasannya nanti Komisi III akan membentuk Panja RUU KUHAP dan RUU KUHP. Selanjutnya Komisi III juga akan turun ke daerah untuk meminta aspirasi masyarakat dengan cara mengadakan diskusi terbuka dengan para pakar hukum, mahasiswa, LSM kelompok professional, dll. "Minggu depan, DPR sudah bisa turun ke daerah untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak," ujar Pasek. Sekalipun anggota Komisi III DPR sudah sepakat, namun Indra, salah satu anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengaku pesimis dengan keterbatasan waktu. Menurutnya bila tidak dilakukan ekstra keras, pembahasan kedua RUU itu akan selesai hingga pelaksanaan Pemilu 2014. "Konten perubahan kedua RUU banyak sekali dan berat. Materi yang MARET 2013 Warta BPK 47
PANTAU dibahas harus dilakukan melalui lintas institusi penegak hukum bahkan tak tertutup kemungkinan melibatkan pakar-pakar hukum. Jadi saya kira Komisi III harus memanfaatkan waktu yang ada seefektif mungkin," katanya. Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Paskalis Kossay. Dia berpendapat, perubahan terhadap KUHAP dan KUHP merupakan hal yang vital untuk mempertegas keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. "KUHP dan KUHAP memang perlu direvisi, disesuaikan dengan konvensi internasional, kesesuaian antara satu pasal dengan pasal lain pengaturan yang jelas tanpa banyak interpretasi, sehingga mudah ditafsirkan," kata Paskalis. Sedangkan Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari berharap, revisi UU KUHP dan KUHAP dapat mengantar dan mengawal proses demokrasi yang lebih maju dan berkualitas. "Kita sepakat dengan ide pemerintah sebagai suatu hal yang responsif dan bentuk kepekaan hukum. Kami siap bekerja sama untuk memproses dan melakukannya. Kami berharap masyarakat juga berpartisipasi agar ada sense of belonging," ujarnya. Menanggapi hal itu, Menkumham Amir Syamsuddin mengatakan bahwa RUU yang diajukan kepada Komisi III DPR merupakan penyempurnaan. Dalam draft revisi, dicantumkan pentingnya menjaga keseimbangan kepentingan tersangka, saksi maupun korban, dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hokum bagi tersangka, saksi, maupun korban. Ia berharap, RUU KUHAP bisa menjadi pedoman utama hukum acara pidana khusus, karena di dalamnya terdapat substansi pokok. Dengan demikian RUU KUHAP dapat mempertegas asas legalitas dan acara pidana dijalankan hanya dalam keseimbangan penyidik dengan penuntut umum. Selain itu Amir juga 48 Warta BPK MARET 2013 menambahkan, perubahan atau penyempurnaan kedua undang- undang itu bertujuan untuk menghindarkan segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta telah berpegang pada konvensi internasional. "Saya berharap masyarakat bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan terhadap RUU KUHP dan KUHAP ini," ujar amir. Amir menyatakan, pihaknya bertekad menyelesaikan pembahasan KUHP dan KUHAP dengan secepatnya. "Kita sudah punya tekad bersama untuk menyelesaikannya," ujarnya lebih lanjut. Gede Pasek Suardika Sebelumnya dalam refleksi akhir tahun yang digelar Kemenkumham, Dirjen Peraturan dan Perundang- undangan Kemenkumham, Wahiduddin Adams memastikan dalam menyusun draft ini, Kemenkumham juga melibatkan unsur masyarakat untuk memberikan masukannya. Ia tak menampik lamanya pembahasan dan penyusunan draft revisi KUHP dan KUHAP ini. Hal ini terjadi selain banyak masukkan dari masyarakat yang diakomodasi dalam revisi, terdapat ratusan pasal yang harus disusun dan dibahas satu per satu. Otomatis, waktu pembahasan pun menjadi lama. Seperti halnya pada draft revisi KUHP. Dari draft yang memuat lebih dari 700 pasal itu mengatur hukuman maksimal bagi pelaku tindak pidana. "Bahkan ada hukuman mati," ujar Wahiduddin seusai acara refleksi akhir tahun Kemenkumham. Bukan hanya itu, dalam draft KUHAP juga diatur mengenai pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh hakim. Khususnya terkait penahanan terhadap seorang tersangka. Hakim tersebut dapat menentukan seseorang bisa ditahan atau tidak tergantung penilaian hakim terhadap yang bersangkutan. Konsep ini biasa dikenal dengan konsep hakim komisaris. Menurut Wahiduddin, hakim yang memiliki kewenangan menilai tersangka ini adalah hakim yang masuk dalam golongan IIIC. "Atau sudah berpengalaman minimal selama delapan tahun," ujarnya. bd
PRO KONTRA RUU KAMNAS RANCANGAN UNDANG UNDANG KEAMANAN NASIONAL (RUU KAMNAS) DITETAPKAN BALEG DPR MASUK DALAM PROLEGNAS 2013. KOMNAS HAM KHAWATIRKAN MUNCUL KOMKAMTIB GAYA BARU. DI SELURUH DUNIA HANYA INDONESIA YANG BELUM MEMILIKI RUU KAMNAS. Al Araf istimewa PANTAU S ETELAH tujuh tahun mengendap sebagai suatu wacana, awal tahun ini Rancangan Undang-Undang Kemanan Nasional (RUU Kamnas) kembali ramai dibicarakan. RUU yang selama ini dinilai kontroversi oleh berbagai kalangan itu ternyata telah disepakati DPR dan Pemerintah menjadi salah satu dari 70 RUU prioritas Prolegnas 2013. Karuan saja masuknya RUU Kamnas ke Prolegnas 2013 langsung mendapat reaksi keras dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KMSRSK). Koalisi yang terdiri dari aktivis HAM, aktivis pemberantasan korupsi, dan pejuang demokrasi seperti YLBHI, Kontras, Imparsial, ICW, Elsam, LBH Jakarta secara tegas meminta Komnas HAM menolak RUU tersebut. Mereka menilai Komnas HAM memiliki kewajiban menolak RUU Kamnas karena RUU ini berpotensi menjadi ancaman kebebasan banyak pihak. Khususnya masyarakat sipil sehingga membahayakan eksistensi demokrasi. "Kami berharap Komnas HAM terus berdiri di garda terdepan menolak RUU Kamnas," kata Juru bicara KMSRSK Al Araf di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Al Araf, masukan dan pandangan Komnas HAM sangat membantu mencerahkan masyarakat tentang RUU Kamnas sehingga masyarakat bisa memahami "ancaman" RUU tersebut. "Saya harap kita memiliki sikap yang sama. "Jangan sampai militer mendominasi penegakan hukum seperti pada zaman Orde Baru," imbuh Al Araf. itu Ketua Komisi Nasional HAM Otto Nur Abdullah menilai, RUU Kamnas yang saat ini tengah dibahas di DPR RI dapat menyabotase dan mengintervensi lain. Se- undang-undang perti UU TNI, UU Polri serta UU Penanggulangan Terorisme. Sementara (UU) "Jelas akan mengintervensi undang-undang yang sudah ada. Apakah itu UU TNI, UU Polri, maupun UU Penanggulangan Teroris. Bahkan RUU Kamnas itu kalau disahkan justru berpotensi menyabotase kewenangan undang-undang lainnya," kata Otto ketika menerima (KMSRSK) di kantornya. Otto melanjutkan, kalau sebuah institusi hukum dapat diintervensi institusi lain dengan landasan UU Kamnas, maka yang muncul adalah adu domba atau sengaja dimunculkan untuk MARET 2013 Warta BPK 49
PANTAU dibenturkan. "Selama ini kan urusan keamanan dalam negeri menjadi wewenang polisi. Tapi di dalam RUU Kamnas ini militer pun mendapat wewenang mengintervensi masalah keamanan. Kan seperti mengadu domba atau membenturkan. Makanya saya katakan sabotase politik," ungkap Otto. Otto juga khawatir, jika RUU Kamnas disahkan menjadi Undang-undang Kamnas, semua kekuatan di dalam negeri sangat berpotensi terakumulasi untuk dipusatkan ke satu tangan kekuasaan dengan berpayung UU Keamanan Nasional itu. Akibatnya bisa muncul lembaga super power baru di era reformasi ini. "Semacam lembaga Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) di masa orde baru dulu. Ini yang berbahaya. Makanya kita semua harus sama-sama menolaknya," papar Otto. Karena itu Otto sekali lagi menegaskan materi RUU Kamnas perlu dikaji kembali karena kewenangannya yang luar biasa. Selain itu definisi ancaman keamanan dalam RUU itu begitu bias sehingga undang-undang itu akan menjadi sebuah kekuatan politik untuk menyedot kewenangan institusi lain. Bahkan, tambah Otto, RUU ini bisa mendestruksi UU lain yang tujuan dasarnya demi perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia. "Jelas akan mendestruksi (menghancurkan) undang-undang lain yang dibuat untuk melindungi hak asasi manusia, semacam UU HAM, UU Pers, UU Kesehatan, bencana lingkungan dan sebagainya," imbuh Otto. Namun mantan Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom Publik) Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin berpendapat lain. Menurutnya RUU Kamnas telah mendapat dukungan dari DPR. Karena itu dia meminta 50 Warta BPK MARET 2013 publik tidak berpikir negatif terhadap RUU tersebut karena UU itu akan bersifat universal dalam memberikan keamanan nasional. Sebelumnya Hartind Asrin Otto Nur Abdullah menjelaskan, sebenarnya seluruh negara di dunia memiliki Undang- undang Keamanan Nasional. Hanya Indonesia yang hingga saat ini belum memiliki RUU Kamnas. Karena itu keberadaan UU Kamnas dirasa sangat perlu. "RUU Kamnas harus ada, di semua negara juga ada, hanya namanya berbeda. Nah di Indonesia sudah 67 tahun merdeka tapi kita belum ada soal ini (UU Kamnas). Kita sudah memiliki UU anti teroris dan UU Keamanan lain. Tapi tidak bersinergi. Karena itu kita bentuk Undang- undang Kamnas ini," jelas Hartind Asrin dalam diskusi bertema Refleksi Akhir Tahun Membedah Polemik RUU Kamnas di Gallery Cafe, Cikini, Jakarta Pusat. Menurutnya, RUU Kamnas yang saat ini diajukan kepada DPR RI istimewa berbeda dengan undang-undang keamanan dan ketertiban yang pernah ada. "Tidak kembali ke tingkat lama, dulu ada Pangkopkamtib. Tidak ada TNI kembali ke masa lalu. Kita sudah berada di era reformasi, jadi tidak mungkin kembali ke masa lalu," jelas dia. RUU Kamnas diajukan untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara bukan untuk TNI. UU itu tidak akan membatasi kebutuhan informasi publik termasuk undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP) dan pers. "UU Kamnas sama sekali bukan untuk kepentingan TNI dan Kemhan. UU ini juga tidak akan membatasi publik atau pers. Jadi pendeknya begini, di situ ada UU KIP atau pers akan tetap berjalan dan akan memberi perlindungan dari atas hingga bawah. Ini untuk memprotek negara kita," jelas dia. Meski begitu, Hartind tidak menyalahkan jika terjadi pro dan kontra di masyarakat. Dia menilai hal itu merupakan bagian dari proses demokrasi."Silakan mengkritisi poin-poin yang dianggap tidak benar karena UU Kamnas sangat diperlukan di berbagai negara," ujarnya. Meski mengklaim tidak mendapat penolakan dari DPR, Hartind sempat menyayangkan sikap wakil rakyat yang justru tidak memanggil Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menjelaskan RUU tersebut, dan malah memanggil pihak lain seperti LSM dan Ormas. "Ini kan sudah dari 2005 lalu, dan kita masukkan lagi satu tahun lalu. Lalu DPR mendiskusikan dengan stakeholder mengenai RUU Kamnas, tapi kami sebagai pemerintah belum dipanggi. Baru dipanggil pada 15 Oktober 2012. Padahal kami berharap agar kami dipertemukan untuk menjelaskan," tukasnya. Namun dia tetap menghargai sikap yang dilakukan wakil rakyat tersebut, hal itu pun menurutnya
bagian dari proses demokrasi sehingga bisa mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dalam menyikapi RUU tersebut. "Kalau ada masukan dari masyarakat, silakan ke DPR. Nanti biar jelas mana pasal yang membahayakan, yang bias juga. Cuma yah waktu itu, kita tidak dipanggil dan baru Oktober kemarin," katanya lagi. Hartind menegaskan kembali RUU Kamnas tidak seperti yang dikhawatirkan masyarakat, karena dalam RUU tersebut masyarakat akan menjadi subjek bukan objek keamanan nasional. "Masyarakat dalam undang-undang ini sebagai subjek bukan objek seperti yang dikhawatirkan," pungkasnya. Menyoroti isu pro kontra RUU Kamnas tersebut, Indonesia Center for Diplomacy, Defense, and Democracy (IC3D) bekerja sama dengan Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga mengadakan Seminar Nasional Konsolidasi RUU Keamanan Nasional Perspektif Jawa Timur, di Hotel Novotel, Surabaya. "Keberadaaan UU Kamnas merupakan solusi untuk menghadapi ancaman bahaya keamanan yang multidimensional," kata Prof. Dr. Muladi, SH selaku keynote speaker dalam kegiatan seminar ini. Sekitar tujuh tahun ini, RUU Kamnas juga menjadi bahan perdebatan yang memakan waktu lama di tataran elit politik, ungkap Effendi Choirie, Anggota Komisi I DPR RI. "Proses penggodokan RUU itu telah melalui proses yang panjang dan harus melewati berbagai macam pihak, sehingga memerlukan waktu yang lama," paparnya. Sementara, Komjen (Purn) Ito Sumardi mantan Kabareskrim Mabes Polri yang juga didapuk sebagai narasumber menilai substansi dari RUU Keamanan Nasional tidak bertentangan dengan Undang- undang yang sudah ada. "Diharapkan tidak ada tumpang tindih terhadap kewenangan Polri itu sendiri dalam RUU Kamnas," tuturnya. Namun, menurut Komjen (Purn) Ito Sumardi, RUU Kamnas memang masih membutuhkan revisi yang komprehensif. "Tidak boleh terdapat pasal-pasal yang multitafsir dan bias dalam kualifikasi atau bobot ancaman. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan lebih dalam RUU Kamnas, mulai dari penetapan spektrum ancaman, penyadapan, perlindungan HAM, pengertian keamanan nasional beserta ruang lingkupnya. Selain itu, legalisasi kelompok bersenjata, status keadaan keamanan nasional, pemerintah daerah, penanggulangan ancaman laut dan udara hingga aspek pembiayaan dan legalitas undang- undang juga menjadi perhatian. "Tujuan diselenggarakannya acara ini adalah untuk menggali pemikiran dan gagasan masyarakat Jawa Timur terhadap RUU Keamanan Nasional. Diharapkan melalui forum ini nantinya dapat meretas polemik RUU Kamnas dan merumuskan roadmap untuk konsolidasi RUU tersebut," kata Ucu Martanto Dosen Ilmu Politik FISIP Unair. "RUU Keamanan Nasional bukan PANTAU mementingkan negara yang aman, tapi membuat masyarakat merasa aman, sehingga konsekuensinya negara memberikan jaminan keamanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan institusi," imbuh Ucu Martanto. Sedangkan pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi, UU Kamnas harus segera diselesaikan karena bisa mencegah konflik akibat kampanye hitam yang mungkin saja akan merebak menjelang Pemilu 2014. Aksi kampanye hitam inilah yang cenderung menimbulkan keresahan masyarakat sehingga keberadaan Undang Undang Kamnas dibutuhkan untuk mencegah timbul konflik. Muradi menjelaskan, RUU Kamnas berkepentingan untuk memastikan agar situasi tetap kondusif. Praktik- praktik yang menghalalkan segala cara baik dengan menyudutkan salah satu calon tertentu dengan kampanye hitam, memanfaatkan akses dan fasilitas negara untuk kepentingan politik adalah bagian yang harus dikritisi dengan serius. ''Indikator dari kampanye hitam adalah terbangunnya permusuhan di masyarakat ini yang harus dicegah,'' katanya. bd MARET 2013 Warta BPK 51 istimewa
HUKUM KEJAKSAAN AGUNG SIAPKAN ASSET RECOVERY OFFICE REFORMASI KEJAKSAAN TERUS BERGULIR. SEGERA DIBENTUK PUSAT PEMULIHAN ASET (PPA) YANG TERINTEGRASI SECARA ON LINE KE SELURUH KEJAKSAAN NEGERI DI INDONESIA SEHINGGA MASYARAKAT BISA MEMANTAU. K EBERHASILAN Keajaksaan Agung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mendorong lembaga tersebut terus mereformasi sistem keuangan. Salah satu langkah penting yang kini tengah dirintis adalah mewujudkan terbentuknya Asset Recovery Office (ARO) atau Pusat Pemulihan Aset (PPA). Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam penegakan hukum, Jaksa Agung Basrief Arief yakin bila PPA ini telah terbentuk maka peran kejaksaan dalam mengamankan dan menyelamatkan aset negara semakin nyata. "PPA ini merupakan pengembangan dari Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Barang Rampasan dan Sita Eksekusi dari Kejaksaan Agung yang merupakan proyek rintisan Kejaksaan Agung. Nantinya PPA ini akan terintegrasi ke seluruh Kejaksaan Negeri di Indonesia sehingga semua aset tak akan ada yang tercecer," ujar Jaksa Agung Basrief Arief. Optimisme senada juga ditegaskan Ketua Satuan Tugas Khusus Barang Rampasan dan Sita Basrief Arief Eksekusi dari Kejaksaan Agung, Chuck Suryosumpeno. Menurut dia, jika Pusat Pemulihan Aset (PPA) terbentuk, lembaga ini dapat bekerja maksimal mengembalikan duit negara yang dicuri. Alasannya, PPA mempunyai sistem kerja yang lebih rapi dari pendahulunya, Satgasus. Sebagai contoh, kata Chuck, Satgas yang dibentuk dengan sistem sederhana saja sudah bisa meningkatkan perampasan aset sejak pertama kali dibentuk pada 2010 hingga 2012. "Pada 2011, Kejaksaan 52 Warta BPK MARET 2013 memperoleh pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 350 miliar. Sedangkan 2012, PNBP Kejaksaan dari perampasan aset negara naik jadi Rp 1,2 triliun," papar Chuck. Kalau PPA terbentuk, tambahnya lagi, bisa saja mencapai Rp 10 triliun per tahun dengan mudah. Pasalnya dalam bekerja, PPA tidak seperti Satgas yang hanya ada di Kejaksaan Agung. Sistem kerja PPA akan terstruktur hingga tingkat kejaksaan negeri. Secara on line harapannya, kinerja perampasan aset negara bisa terbuka dan dipantau oleh masyarakat. Sistem online ini bisa mengurangi kesempatan oknum jaksa nakal untuk memanfaatkan duit hasil sita dan rampas kejaksaan. Sebab, kata Chuck, dengan sistem lama yang manual, jaksa nakal masih memiliki peluang menilep aset atau duit yang seharusnya masuk kas negara. Rencana Kejaksaan Agung membentuk PPA ini juga mendapat dukungan dari ahli Asset Recovery Indonesia dari Pusat Kajian Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, Ferdinand T Andi Lolo. Ferdinand yang telah menjadi tenaga ahli khusus dalam program pembentukan Pusat Pemulihan Aset Pada Satgassus Barang Rampasan dan Barang Sitaan hasil Eksekusi Kejaksaan Agung RI sejak 2010 itu mengatakan, ditingkatkannya Satgassus menjadi ARO adalah langkah yang strategis "Sejak Satgassus berdiri pada 2010, Satgassus telah berhasil menunjukkan ketangguhannya. Dalam kurun waktu 2011 hingga Desember 2012 , Satgassus berhasil melakukan kegiatan eksekusi hingga Rp1,2 triliun. Ini prestasi yang luar biasa. Saya yakin dengan menaikkan tingkatnya menjadi PPA atau ARO, maka prestasinya pasti akan lebih menggeliat lagi," ujar Ferdinand. Selain itu dia sepakat bila adanya PPA yang terintegerasi hingga ke seluruh Kejaksaan Negeri di Indonesia secara internal bisa menjadi sarana preventif bagi aparat kejasaan yang akan berbuat nakal. "Selama ini,
banyak ditemukan oknum jaksa yang ikut mengorupsi duit hasil kejahatan. Istilahnya terjadi double crime corruption. Kan memalukan, jaksa mengorupsi duit yang haram," kata Ferdinand lagi. Persiapan Pembentukan PPA. Gagasan untuk mendirikan PPA sebenarnya sudah dipersiapkan dalam kurun waktu yang cukup panjang. PPA berfungsi sebagai penunjang kegiatan penegakan satuan kerja operasional seperti Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Umum serta Perdata dan Tata Usaha Negara. Selain itu PPA juga berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan semua aset terkait hasil kejahatan yang masuk ke dalam sistem Kejaksaan akan dikelola dengan tepat dan keluar melalui saluran yang sesuai. PPA bergerak lintas unit (internal Kejaksaan) lintas instansi (eksternal Kejaksaan) dalam cakupan nasional maupun internasional (baik secara formal: melalui mekanisme MLA dan secara informal melalui mekanisme jaringan seperti jaringan Asset Recovery Office - CARIN dan jaringan International Association of Prosecution - IAP dan jaringan terkait lain). Undang-undang (KUHAP & UU Kejaksaan) memberikan wewenang eksekutorial kepada Kejaksaan untuk melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. Wewenang ini melekat pada jaksa dan merupakan wewenang khas jaksa (dominus litis). Pelaksanaan wewenang ini merupakan bagian dari tindakan operasional pro justitia yang hanya bisa dijalankan oleh lembaga operasional tertentu dan bukan lembaga administratif. Tindakan terhadap aset hasil tindak pidana adalah tindakan pro justitia dan di dalamnya juga ada tindakan eksekusi. Tindakan terhadap aset ini terbagi atas dua jenis, yaitu tindakan pencarian, penemuan dan penguasaan aset (Asset Recovery) serta tindakan pengelolaan aset (Asset Management) mulai dari perawatan, pengamanan, pemanfaatan hingga penyelesaian/pelepasan aset. PPA menjalankan fungsi Asset Recovery dan fungsi Asset Management. Manajemen aset harus dilihat dalam konteks pro justitia/penegakan hukum bukan dalam konteks manajemen pada umumnya. Menteri Keuangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.08/2011 tentang pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Gratifikasi mengakui dan menegaskan fungsi manajemen aset pro justitia Kejaksaan PPA juga berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan semua aset terkait hasil kejahatan yang masuk ke dalam sistem Kejaksaan akan dikelola dengan tepat dan keluar melalui saluran yang sesuai. seperti pada Pasal 8 dan Pasal 9 yang menyebutkan Jaksa Agung sebagai pengurus barang rampasan negara. Hakim Evert van Der Steeg, salah satu founder CARIN (Camden Asset Recovery Inter-agency Network) yang memberikan bantuan teknis pada Kejaksaan Indonesia untuk membentuk Asset Recovery and Asset Management Office memberikan contoh yaitu dalam kasus Belgia dimana aset ditangani oleh dua lembaga Kejaksaan dan non Kejaksaan (Kementerian Keuangan) terjadi kesulitan karena masalah koordinasi, jalur birokrasi yang panjang, ketidak- sesuaian fungsi dan tidak jelasnya pertanggungjawaban. Akhirnya Belgia kembali mengacu pada Belanda yang ARO dan AMO-nya dalam satu atap Kejaksaan. Secara fungsional PPA adalah unit penunjang operasional satuan- satuan kerja namun secara struktural karena fungsinya yang lintas satuan kerja maka PPA tidak berada dibawah salah satu satuan kerja namun berdiri HUKUM diluar satuan kerja dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Dengan demikian rentang komando menjadi lebih pendek dan Pusat dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien dengan fleksibilitas tinggi. Untuk mewujudkan pembentukan Asset Recovery Office (ARO) atau Pusat Pemulihan Asset Kejaksaan Agung segera mengirimkan tim khusus ke Belanda. Tim ini dipimpin Kepala Biro Hukum Kejaksaan Agung RI Djoko Subagyo. Di Belanda tim akan melakukan serangkaian pembicaraan dengan Kejaksaan Agung Kerajaan Belanda, Kementrian Kehakiman serta beberapa instansi penegak hukum lainnya guna melakukan pembicaraan yang lebih detil terkait bantuan ahli serta dukungan pembentukan ARO di bawah Kejaksaan Agung RI. Pembicaraan ini merupakan tindak lanjut Letter of Intent mengenai Legal Cooperation Activities yang telah ditandatangani Jaksa Agung Basrif Arief dan Jaksa Agung Kerajaan Belanda His Excellency Herman Bohlhaar, tanggal 29 Oktober 2012 di Bangkok, Thailand Sebelumnya, pada bulan Desember 2012, Kejaksaan Agung R.I., telah mengirimkan sejumlah jaksa senior untuk belajar ke BOOM (Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie) atau Biro Perampasan Aset Hasil Kejahatan yang berada di bawah Kejaksaan Agung Kerajaan Belanda. Dipilihnya Kejaksaan Agung Kerajaan Belanda untuk menjadi partner Kejaksaan Agung RI karena kedua negara memiliki kesamaan dalam sistem hukum. Selain itu, Kejaksaan Belanda telah berhasil dengan BOOM-nya dan berbagai negara di belahan dunia ini belajar dari BOOM. BOOM menjadi salah satu core model bagi Pusat Pemulihan Aset yang akan berdiri nantinya dan para jaksa yang telah magang di Belanda beberapa waktu lalu akan bekerja dan mengabdi secara penuh untuk Pusat Pemulihan Aset tersebut. bd MARET 2013 Warta BPK 53
WAWANCARA WAMENPAN DAN RB, EKO PRASOJO: PNS PEREKAT NKRI ISTILAH "LELANG JABATAN" POPULER LAGI KETIKA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERENCANA MENGELUARKAN KEBIJAKAN ITU UNTUK MENGISI JABATAN CAMAT DAN LURAH. PADAHAL, KEBIJAKAN INI SEBENARNYA SUDAH DILAKUKAN PERTAMA KALI OLEH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEMENPAN DAN RB) SEJAK TAHUN 2011. mewawancarai Eko Prasojo Senin (4/3), di ruang kerja pria yang meraih profesor pada usia 33 ini. Berikut cuplikan wawancaranya. Banyak orang masih awam soal lelang jabatan. Apa sebenarnya lelang jabatan itu? Istilahnya bukan lelang jabatan ya. Sebab yang dilelang itu barang. Kami menyebutnya sebagai promosi terbuka. Jadi, promosi jabatan yang dilakukan secara terbuka kepada seluruh pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan untuk duduk dalam posisi jabatan tertentu. Nah, ini catatannya ada dua. Pertama, kompetisinya itu diadakan, di antara pegawai-pegawai negeri sipil (PNS) sendiri. Jadi, belum melibatkan dari pihak swasta. Sebab, ini yang seringkali menjadi misunderstanding. Seakan-akan kita akan mengundang pihak swasta di dalam promosi jabatan terbuka itu. Kedua, sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) yang berlaku, sesuai dengan syarat-syarat yang harus ada di dalam jabatan tertentu. Termasuk kepangkatan, segala macam itu. Kami kan tidak bisa melepaskan syarat-syarat formal yang ada di peraturan perundang-undangan. Seperti Peraturan Pemerintah mengenai Pengisian dalam Jabatan. Eko Prasojo dodi Terkait Dasar Hukumnya? Nah, memang kami sudah K OMPETEN dan Kompetitif, begitu intisari dari kebijakan lelang jabatan. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan dan RB) Eko Prasojo melihatnya seperti itu. Namun, soal istilah "lelang jabatan", Guru Besar Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI ini merasa kurang sreg. Konotasinya seperti 'jualan barang'. Istilah sebenarnya adalah "Promosi Terbuka." Mengenai seluk-beluk Promosi Terbuka ini, Warta BPK berkesempatan mengeluarkan surat edaran Menteri PAN dan RB pada bulan September 2012 lalu. Sebenarnya itu untuk mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan yang sama secara terbuka dan kompetitif, pada PNS tadi itu untuk berkompetisi di dalam pengisian jabatan. 54 Warta BPK MARET 2013
Memang agak rinci kami atur dalam surat edaran tersebut sambil menunggu proses pembahasan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara. Sekarang sedang dibahas antara DPR dan Pemerintah. Jadi, ini (surat edaran) hanya masa transisi saja sambil menunggu dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk undang-undang tadi. Tapi, kita tetap mendorong kepada menteri- menteri, pimpinan lembaga, dan juga Gubernur, Bupati, Walikota yang memang berkeinginan untuk menerapkan itu (promosi jabatan terbuka). Kami akan senang, kami akan mempersilakan. Dan, kami sudah pastikan tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Kami sudah cek juga PP No. 100 mengenai Pengisian dalam Jabatan. PP No. 100 itu sendiri sebenarnya juga sudah berbasis kepada Merit System. Artinya, ada kesesuaian antara kecakapan yang dimiliki seorang pegawai dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya, meliputi tingkat pendidikan formal, tingkat pendidikan non formal/ diklat pimpinan, pendidikan dan latihan teknis, tingkat pengalaman kerja, dan tingkat penguasaan tugas dan pekerjaan. Dan, pada dasarnya nanti prosesnya saja yang diubah. Ujungnya tetap tetap diberikan kewenangan kepada Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Proses yang diubah itu, bahwa promosi terbuka ini diumumkan, kemudian di-assess atau dinilai melalui assessment center; tracking record jabatan; diseleksi oleh panitia seleksi yang independen; dan segala macam itu. Nantinya, apakah promosi jabatan ini diterapkan secara internal pada masing-masing instansi dulu, atau juga bisa secara nasional? Kalau dalam surat edaran kami memang yang disebut terbuka itu ada tiga: di dalam instansi yang bersangkutan; antar instansi misalnya di dalam satu provinsi; maupun secara nasional. Jadi, sesuai dengan kesiapan masing-masing Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Bisa dimulai, misalnya dari instansi yang bersangkutan, bisa antar- instansi, maupun secara nasional. Nah, nanti kita serahkan kepada masing- masing menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah. Kalau sudah siap nasional ya silakan secara nasional. WAWANCARA Kalau seperti Pak Jokowi (Gubernur DKI Jakarta), kemarin kan mengusulkan promosi jabatan terbuka untuk Camat dan Lurah. Berarti, ya, di dalam ruang lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sendiri. Kecuali Pak Jokowi minta dibuka secara nasional. Camat-camat dari provinsi lain bisa ikut mendaftar. Tapi, saya pikir masih di dalam lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, ke depannya memang kalau menurut Rancangan Undang- dodi Undang Aparatur Sipil Negara, untuk jabatan eselon I dan II, rencananya akan dibuka secara nasional. Jadi, sekreratris daerah, kepala dinas, kepala badan, dirjen, direktur, itu akan dibuka secara nasional. Memang ini kan tahapan yang kami bentuk. Mungkin nanti orang kaget kalau langsung menerapkan promosi terbuka secara nasional. Dalam tahap awal ini kami minta kalau belum sanggup secara nasional, lakukan dulu secara internal instansi atau antar instansi. Tapi nanti ujungnya ke sana (promosi terbuka secara nasional). Terutama untuk jabatan eselon I dan II. Kenapa pejabat eselon I dan II yang nanti diwajibkan untuk proses pengisian jabatannya dilakukan MARET 2013 Warta BPK 55
WAWANCARA promosi terbuka? Karena pada jabatan tersebut, sebenarnya leadership skill itu mendominasi 75 persen dari pekerjaannya. Sisanya 25 persen itu technical skill. Sehingga kami harapkan sebenarnya dengan kompetensi kepemimpinan yang dominan, orang itu bisa berpindah satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain. Nah, nantinya tentu kami perhatikan technical skill orang yang duduk dalam satu jabatan. Kira-kira Promosi Terbuka secara nasional untuk pejabat eselon I dan II akan diterapkan kapan? Masa transisinya dua tahun. Kalau misalkan RUU-nya ditetapkan sesuai keinginannya DPR, yaitu April 2013 ini bisa kita tetapkan, maka semua peraturan perundang-undangan harus selesai selama dua tahun. Jadi, dalam dua tahun itu, bisa kita laksanakan. Jika ada hal-hal yang bisa dilaksanakan sebelum dua tahun, itu bisa dilaksanakan. Tapi, maksimal semua bisa dilaksanakan dalam waktu dua tahun sejak ditetapkannya RUU Aparatur Sipil Negara menjadi undang-undang. Untuk pejabat eselon III dan IV? Kalau pejabat eselon III ke 56 Warta BPK MARET 2013 bawah, kami berikan hak kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian, apakah nanti akan dibuka atau tidak. Itu sifatnya kesukarelaan. Namun, untuk pejabat eselon I dan II harus dibuka. Ini juga nanti masih melalui proses politik antara Pemerintah dan DPR, yang masih membahas RUU Aparatur Sipil Negara. Tapi, konsep ini untuk eselon I dan II, seperti itu. Jadi, konsepnya, jabatan eselon I dan II akan dibuka secara nasional. Orang dari Pusat ke daerah atau sebaliknya dari daerah ke Pusat. Untuk pejabat eselon III ke bawah, nanti pelan-pelan. Dengan program nasional, jabatan eselon III dan IV ini, akan kami hapus secara selektif dan bertahap. Jadi, nanti ke depannya tidak ada lagi, tetapi secara selektif dan bertahap. Kami akan review kembali jabatan eselon III dan IV ini, apakah memang masih dibutuhkan atau tidak. Hal- hal yang masih dibutuhkan tentu akan dipertahankan. Misalnya kepala kantor, kan eselon III. Camat, itu masih kita butuhkan. Kemudian para pejabat di lingkungan kesekretariatan jenderal, itu masih kita butuhkan, karena, berhubungan dengan otoritas keuangan, dan segala macamnya. dodi Untuk organisasi seperti direktorat jenderal, dinas, dan segala macam, yang memang basisnya fungsional, eselon III dan IV-nya akan kami hapus. Itupun secara bertahap sampai 2017. Jadi, sampai tahun 2014 generasi pertama, nanti dihapus lagi sampai 2017. Supaya tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan PNS. Prinsipnya memang kami ingin mengembalikan, ketika orang direkrut menjadi PNS kan orang tersebut direkrut berdasarkan kepada fungsi tertentu ya. Misalnya, dulu dia direkrut menjadi dosen, dokter, analis kebijakan, auditor, pengawas, dan yang lainnya. Pada dasarnya kan orang direkrut bukan mencari untuk pejabat eselon III, kan. Nah, ini akan kita kembalikan. Jadi, nanti bagi pejabat eselon III yang masih ada secara struktural ke bawah proses pengisiannya bisa secara terbuka, oleh masing-masing pejabat pembina kepegawaian. Proses seleksinya sendiri seperti apa? Proses seleksinya itu sendiri dilakukan oleh panitia seleksi yang dipilih atau dibentuk oleh masing-masing pejabat pembina kepegawaian. Nah, pejabat pembina kepegawaian kalau dalam RUU yang baru adalah pejabat karier tertinggi. Kami akan tetap memberikan otonomi, kewenangan kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian tetapi terkontrol melalui panitia seleksi yang akan dibentuk. Nah, prosesnya nanti akan diawasi oleh sebuah Komisi Aparatur Sipil Negara. Bagaimana dengan pejabat karier di internal instansi? Benturan pasti ada ya. Ini kan sistem yang baru pasti menimbulkan ketidaknyamanan. Resistensi. Kalau memang orang internal berdasarkan pola karier itu punya kompetensi yang sangat bagus, tentu dia yakin, dia akan masuk. Jadi, tidak perlu khawatir kalau dia akan tereliminasi dari proses pengisian jabatan secara terbuka tadi.
Karena, kami yakin bahwa untuk posisi jabatan eselon I dan II itu, kompetensi kepemimpinan mendominasi daripada kompetensi teknis. Kalau untuk eselon III dan IV kompetensi teknisnya masih dominan ya. Saya yakin, karena ini baru permulaan terhadap sistem yang akan kami berlakukan, itu akan menimbulkan kekhawatiran. Perubahan itu kan tidak mengenakkan. Apalagi bagi orang yang sudah lama berkarier di posisi jabatan tertentu di suatu instansi. Tiba-tiba ada sistem yang baru. Ini memang tidak mengenakkan, tetapi dalam jangka panjang, ini akan menciptakan birokrasi yang selain kompeten, juga birokrasi yang berdaya saing. Kompetitif. Jadi, kompeten dan kompetitif. Saya pikir ini syarat birokrasi yang world class. Sistem ini sudah diterapkan di Korea Selatan 30 tahun yang lalu, ketika mereka melakukan reformasi birokrasi. Nanti Komisi Aparatur Sipil Negara ini akan dibentuk? Tugasnya? Kalau menurut RUU Aparatur Sipil Negara, nanti komisi ini akan dibentuk. Komisi ini akan bertugas untuk menjamin bahwa proses seleksi pejabat eselon I dan II ini dilakukan secara benar berdasarkan merit system. Tidak ada intervensi politik, intervensi kepentingan, dan intervensi berdasarkan like and dislike di sana. Panitia seleksinya pun harus dibentuk berdasarkan unsur-unsur profesional. Misalnya, dari kalangan akademisi, pengusaha, dan kalangan profesional lainnya. Jadi, panitia seleksi ini nantinya akan diawasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Sebenarnya apa tujuan diterapkannya Promosi Terbuka ini? Paling tidak ada tiga landasan sosiologis yang kami lihat. Pertama, dalam praktek pemerintahan di Indonesia ini, terutama di pemerintahan daerah, banyak sekali terjadi intervensi politik. Pejabat politik terhadap birokrasi. Proses pengisian jabatan lebih diwarnai faktor like and dislike, kedekatan hubungan, afiliasi politik, dan segala macamnya itu. Hal ini menyebabkan birokrasi kita tidak sehat. Karena promosi jabatan tidak ditentukan berdasarkan kompetensi dan kinerja sesorang, melainkan berdasarkan kedekatan hubungan seseorang. Bahkan, tak jarang dikaitkan dengan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Mendukung salah, tidak mendukung salah, diam pun salah, karena dianggap tidak mendukung calon yang menang. Nah, birokrasi menjadi tidak stabil, karena para pejabat, kepala dinas, dan pimpinan satuan kerja pemerintah daerah lainnya, lebih berorientasi kepada siapa yang mengangkat mereka. Bagaimana mereka mempertahankan posisi jabatan itu kepada pejabat politik. Ini menurut saya tidak sehat bagi birokrasi. Kedua, kita melihat setelah otonomi daerah itu, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi rapuh. Karena, orang tidak bisa pindah dari satu daerah ke daerah lain. Sekali orang berkarier di WAWANCARA suatu daerah, orang akan berkarier selamanya di daerah tersebut, sampai pensiun. Jadi, tidak terjadi mobilitas perpindahan dari suatu daerah ke daerah lain. Padahal, kami yakin bahwa PNS itu merupakan perekat NKRI. Pemersatu bangsa. Sehingga kita berharap nanti, dengan cara promosi terbuka ini, orang bisa pindah dari Sabang sampai Merauke. Dari Pusat ke daerah, maupun dari Pusat ke daerah. Nah, memang dalam RUU Aparatur Sipil ini, ada pengecualian, kalau seandainya sebuah intansi atau pemerintah daerah itu, telah memiliki sistem karier planning yang bagus. Dan, itu bisa dibuktikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara bahwa telah ada ada succession planning, career part, talents mapping, dan segala macam itu, yang dibuat masing-masing pejabat pembina kepegawaian. Tapi, kalau tidak ada bukti suatu proses transparan dan akuntabel, maka mereka harus buka itu. Ketiga, tujuan sebenarnya adalah untuk perpindahan knowledge. Supaya knowledge itu tidak hanya berada di Jawa. Tapi, juga bisa menggerakkan pembangunan di Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lainnya, di luar Jawa. Sebab, pergerakan pengetahuan kan biasanya mengikuti pergerakan orang. Jadi, kami harapkan dengan promosi terbuka ini knowledge juga bergerak dari satu daerah ke daerah lain. Sehingga nanti akan juga membantu percepatan pembangunan di daerah-daerah lain. and MARET 2013 Warta BPK 57
UMUM BENTROK TNI-POLRI DI OKU JURANG ITU BEGITU MENGANGA K EDUA institusi ini, awalnya berdiri sendiri, KASUS PEMBAKARAN MAPOLRES OGAN kemudian dilebur dalam organisasi Angkatan Bersenjata RI, lalu dipisah lagi. Sejak pemisahan, aroma "konflik" antar- KOMERING ULU (OKU) SUMSEL, SONTAK MENYERUAKKAN KEMBALI AROMA KONFLIK TNI DAN POLRI. BERBAGAI SPEKULASI MUNCUL. MULAI DARI ADANYA UNSUR KECEMBURUAN SOSIAL, HINGGA MEREMBET KE BANYAKNYA KASUS KORUPSI YANG MENJERAT PETINGGI KORPS BHAYANGKARA. institusi ini kian tajam. Bentrok anggota TNI dan anggota Polri bukan sekali-dua. Mengilas balik pemisahan kedua institusi itu, kita harus menapakinya sejak era reformasi bergulir. Pertama, reformasi normatif terlihat pada pengesahan produk legislasi seperti Keputusan Presiden BJ. Habibie Nomor 89 Tahun 2000 untuk memisahkan struktur dan peran TNI - Polri, lalu dikuatkan oleh TAP MPR VI/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 58 Warta BPK MARET 2013
Republik Indonesia dan dilanjutkan oleh TAP MPR VII/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara RI. Peran TNI dan Polri diatur secara operasional melalui UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 34/2004 tentang TNI. Bahkan secara tersirat pemisahan peran TNI dan Polri masuk dalam konstitusi UUD 45 (Amandemen II) pada Bab XII Pasal 30 ayat 3 dan 4. Konsekuensi pemisahan keduanya, memiliki banyak implikasi, satu di antaranya adalah kewenangan anggaran. Jika sebelumnya, Polri menjadi "anak tiri" dalam institusi bernama ABRI, maka ketika sudah berdiri sendiri, Polri menjadi institusi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan memiliki anggaran yang luar biasa besar, dibandingkan dengan ketika masih menjadi sub-ABRI. Itu pula yang kemudian memicu banyaknya kasus korupsi, seperti antara lain disinyalir oleh Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, Kamis (8/3) di gedung DPR RI. Menurut politisi dari PDI Perjuangan, kasus OKU tak lepas dari dampak perilaku oknum korps Bhayangkara yang berbuat korupsi. Menilik anggaran antara TNI dan Polri memang sekilas tampak timpang. Tahun 2012 misalnya, TNI menerima anggaran sekitar Rp 65 triliun. Sedangkan tahun 2013, dialokasikan anggaran Rp 77,7 triliun. Bayangkan, anggaran sebesar itu, harus dibagi untuk tiga angkatan, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Asumsi rata- rata saja, setiap angkatan menerima kurang dari Rp 26 triliun. Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapat anggaran tahun 2013 sebesar Rp 45,6 triliun. Anggaran tersebut lebih kecil dibandingkan anggaran yang diusulkan Polri Rp 51,761 triliun. Jika perbandingannya adalah Polri dengan salah satu angkatan di TNI, maka anggaran Polri dua kali lipat lebih besar. "Anggaran yang diberikan untuk Polri dalam melaksanakan tugasnya sebanyak 88,14 persen dari usulan Polri yang ideal. Usulan polri yang ideal Rp 51,761 triliun dan terpenuhi 45,622 atau 88,14 persen ," ujar Asisten Sarana dan Prasarana Polri Inspektur Jenderal Sulistyo Ishak di Mabes Polri, Jakarta Selatan, belum lama ini. Sulistyo menjelaskan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja pegawai sebesar Rp 29,859 triliun atau 65,45 persen, belanja barang Rp 8,940 triliun atau 19,60 persen, dan belanja modal Rp 6,821 triliun atau 14,95 persen. Selain itu, Polri juga mendapat dana optimalisasi sebesar Rp 2,219 triliun yang meliputi tunjangan operasional penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp 250 miliar. "Ini baru ada di tahun 2013. Atas diberikan anggaran sebesar ini Polri dituntut mengoptimalkan pemberantasan korupsi. Di Jawa Tengah salah satunya, sudah merekrut penyidik UMUM tipikor dari seratus diambil 35 orang," terang Sulistyo. Selain itu, dana optimalisasi juga termasuk untuk merekrut 15.000 anggota brigadir Polri Rp 466 miliar, Pengadaan Sarana dan Prasarana Rp 1,366 triliun, dan PNBP Rp 137 miliar. "Itu digunakan untuk mendukung 13 program dan 89 kegiatan, juga untuk 31 Polda," terangnya. Di samping itu, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius mengatakan, Polri akan melakukan transparansi anggaran. Berbagai pihak juga dipersilakan mengawasi penggunaan anggaran tahun 2013 tersebut. "Transparansi barang dan jasa sudah dilakukan di lingkungan Polri dan boleh diikuti oleh siapa saja," ujar Suhardi. Apa yang terjadi selama ini? Mencuatnya beberapa kasus korupsi di tubuh Polri, dimulai dengan geger "rekening gemuk jenderal-jenderal polisi" beberapa tahun lalu, disusul kasus-kasus lain, mengakibatkan citra Polri melorot. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, salah satu bentuk perilaku kepolisian yang melukai hati masyarakat adalah kasus korupsi Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri. Oleh karena itu, suatu langkah upaya pencegahan yang paling efektif menurut Pramono MARET 2013 Warta BPK 59
UMUM adalah, Polri harus melakukan pembenahan di internal kepolisian. "Tapi sekarang ranah polisi apalagi berbagai hal korupsi, seperti Simulator, seorang jenderal bintang dua, begitu besar korupsinya, istrinya banyak, sebuah contoh tidak baik, Polri harus introspeksi," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (8/3). Selain itu, kata dia, kesenjangan ini juga diperparah dengan adanya kebijakan yang terlalu besar dimiliki oleh Kepolisian dibandingkan dengan kewenangan yang diperoleh oleh TNI. Hal ini yang menurut Pram juga harus dipikirkan solusinya. "Gesekan yang terjadi di lapangan biasanya dimulai dari hal-hal kecil, komandan kodim dengan kapolres sekarang ketimpangan (kewenangan) terasa," imbuhnya Namun demikian, Politikus PDI Perjuangan ini juga berharap TNI dapat menindak tegas para personel yang ikut terlibat dalam pembakaran mapolres OKU tersebut. "Mabes TNI harus berikan sanksi seberat- beratnya, karena ini demokrasi, penyelesaian tidak boleh setengah hati, polisi juga harus introspeksi termasuk simulator yang kemudian mungkin menjadi orang tidak sabar dan marah," tandasnya. Diberitakan sebelumnya, puluhan oknum anggota TNI membakar Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan. Pemicunya adalah, mereka tidak terima dengan tindakan polisi yang menembak rekannya bernama Pratu Hery saat melanggar lalu lintas dan menyebabkan Hery tewas. Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berpendapat penyebab pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan oleh anggota tentara Yon Armed 76/15 Tarik Martapura, juga dipicu perbedaan tingkat kesejahteraan dua institusi itu. Menurut Mahfudz, pemisahan institusi Polri dan TNI dari ABRI, perhatian negara lebih besar kepada 60 Warta BPK MARET 2013 Polri ketimbang TNI. Hal ini tercermin dari minimnya anggaran bagi TNI. Seperti gaji kecil dan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI yang sudah usang dan tidak memadai lagi. "Pemerintah harus segera ambil kebijakan terobosan, untuk memperbaiki kesejahteraan prajurit TNI. Karena berbagai bentrok yang libatkan oknum prajurit TNI dengan oknum aparat polisi, juga dilatari oleh akumulasi kesenjangan dan kecemburuan sosial antar mereka," kata Mahfudz dalam siaran persnya, Jumat (8/3). Kini, masyarakat tentu saja berharap, kedua institusi itu harus sama-sama melakukan upaya maksimal untuk mengendalikan anggotanya, agar tidak menimbulkan gesekan di lapangan. Sebab, betapa pun, kedua institusi itu memiliki peran yang sama-sama strategis bagi bangsa dan negara. Masyarakat merindukan "kemesraan" antara TNI dan Polri seperti di era Orde Lama yang memunculkan tokoh Polri yang kharismatik Hoegeng Imam Santoso. Pada saat itu, ada kisah yang begitu kompak antara Hoegeng yang polisi dan Maludin Simbolon yang tentara. Latar belakang kisahnya terjadi di Medan, Sumatera Utara. Ketika itu, tentara dan polisi bahu-membahu memberantas kebatilan. Tahun 1956, saat Hoegeng menjabat Kadit Reskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Sumut) pernah menggerebek sebuah arena perjudian. Ternyata, arena judi itu dibekingi oleh tentara. Kalau ada tentara yang tertangkap, maka Hoegeng perlu melakukan koordinasi dengan komandan satuannya untuk menentukan tindakan hukum. Biasanya, yang bersalah akan diajukan ke Mahkamah Militer. Tidak ada kesulitan bagi Hoegeng dalam menangani tentara yang terlibat penyelundupan dan perjudian. Salah satu faktornya, mitra Hoegeng yaitu Panglima TT (Kodam) Bukit Barisan Kolonel Maludin Simbolon dikenal sebagai figur bersih dan antikoruptor. "Tidak ada kesulitan saya dalam menangani oknum tentara yang terlibat penyelundupan dan perjudian, karena sosok pimpinan militer di Sumut dikenal antikorupsi dan antikoruptor," tulis Hoegeng dikutip dari biografi Hoegeng, Polisi: Idaman dan Kenyataan karya Ramadhan KH dan Abrar Yusra terbitan Pustaka Sinar Harapan. */rd
LINTAS PERISTIWA ADB PERKUAT UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI JAKARTA - Bank Pembangunan Asia memperkuat upaya pemberantasan tindakan penipuan dan korupsi pada 2012 menyusul lonjakan jumlah keluhan hingga mencapai level tahunan tertinggi. Dalam laporan yang disampaikan baru-baru ini, Asian Development Bank (ADB) mengungkapkan telah menerima 240 keluhan, memulai 114 investigasi, dan memberi sanksi kepada 42 perusahaan dan 38 individu sepanjang tahun lalu. Sebagian besar keluhan tersebut mempermasalahkan penipuan yang dilakukan sejumlah konsultan dan kontraktor peserta tender proyek dari ADB, yang melaporkan kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan teknis yang tidak benar. Menurut Kepala Kantor Anti Korupsi dan Integritas ADB Clare Wee, lonjakan jumlah keluhan tersebut terjadi karena berkurangnya ketersediaan dana pembangunan menyusul Clare Wee kebijakan pengetatan anggaran yang diambil oleh beberapa negara donor ADB. "Mereka, yang mendapatkan mandat, punya kewajiban memanfaatkan dana pembangunan yang terus berkurang. Saat dana pembangunan disalahgunakan, orang-orang yang benar-benar butuh akan kekurangan pelayanan dasar, hak asasi, dan kesempatan," kata Wee, seperti dikutip dalam keterangan pers yang diterima Bisnis. Selain itu, ADB dan empat bank pembangunan multilateral lainnya telah memasukkan 57 perusahaan dan 51 orang kedalam daftar hitam yang dilarang untuk mengikuti tender proyek dari mereka. (*/dr) PEGAWAI KEMENAG DICURIGAI GELAPKAN DANA HAJI JAKARTA - Kementerian Agama menelisik sejumlah pegawai negeri di lingkungannya yang terindikasi menggelapkan dana haji. Saat ini, Kementerian sedang melakukan investigasi internal. "Ada beberapa," ujar Inspektur Jenderal Kementerian Agama Muhammad Jasin di gedung KPK, baru-baru ini. "Tapi sedang kami dalami." Jasin, sebagaimana dikutip TEMPO.CO, tak bisa menyebutkan pangkat pegawai negeri atau pejabat yang terlibat. "Kami belum bisa menyebut eselonnya. Kami teliti dulu," katanya. Ia berjanji, jika buktinya sudah kuat, kasus akan diumumkan kepada publik. Kementerian Agama akan melakukan Muhammad Jasin BPIH berpindah ke rekening pribadi pegawai Kemenag. Ada juga, setelah dipindahkan ke rekening pribadi, dipindahkan lagi ke rekening temannya sesama pegawai Kemenag," kata Agus di kantor PPATK. Dia menyatakan, dana yang dipindahkan bervariasi, misalnya ada dana berpindah Rp 2,5 miliar. Agus berharap, temuan tersebut dapat ditindaklanjuti KPK, seperti uang BPIH yang digunakan untuk membeli mobil operasional pada 2011 dan 2012. PPATK juga telah memeriksa 27 bank penerima setoran dan menghitung dana setoran investigasi internal. "Diperiksa di internal Kementerian Agama dulu. Kalau ada indikasi yang mencurigakan, indikasinya pidana, tentu kami laporkan ke penegak hukum," katanya. Sebelumnya, PPATK menemukan aliran dana biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH) ke rekening pribadi pegawai Kementerian Agama. Wakil Kepala PPATK Agus Santoso menyatakan, lembaganya menemukan kejanggalan itu sejak 2004-2012. "Modusnya, dana dari awal tekait dengan BPIH untuk periode 2004-2011 senilai Rp 80 triliun. Nilai itu merupakan hitungan kasar tanpa menambahkan nilai manfaat dan mengurangi pengeluaran penyelenggaraan haji. Saat ini KPK juga sedang menelaah perkara itu. Menurut juru bicara KPK, Johan Budi, lembaganya sudah menerima laporan hasil analisis transaksi mencurigakan (*/dr) dana haji. "Laporan itu masih didalami," katanya. MARET 2013 Warta BPK 61
Do The Best! DO THE BEST! BEGITU ANGGOTA BPK TAUFIEQURACHAMN RUKI MEMEGANG PRINSIPNYA KALA MENGABDI PADA INSTITUSI MANA PUN. BAHKAN, SETELAH IA PENSIUN DARI BERBAGAI JABATANNYA, TERMASUK JABATAN ANGGOTA BPK YANG AKAN BERAKHIR MARET 2013 INI, PRINSIP ITU AKAN SELALU DIPEGANGNYA. 62 Warta BPK MARET 2012 P AK Ruki, begitu banyak orang memanggilnya, memang sudah makan asam garam di berbagai institusi. Sebut saja kepolisian, DPR/MPR, KPK, dan BPK. Ia bekerja di sederet institusi tersebut dengan tetap memegang kata kunci: do the best. Melakukan pekerjaan semaksimal mungkin, berdasarkan kemampuan terbaik yang bisa diberikan. Ini makna yang tersirat dari prinsip do the best. Ada proses, profesionalisme, disiplin dan usaha penuh semangat di dalamnya, walaupun menjalankan pekerjaan sebagai panggilan tugas ataupun karena tugas yang 'terpaksa' diterima. Prinsip yang dipegang mantan Polisi dengan pangkat terakhir Inspektur Jendral Polisi ini sebenarnya sudah terlihat sejak masa kanak-kanak. Sejak masa kanak-kanak, ia selalu tidak ingin mau dikalahkan. Selalu ngotot. Dalam artian, semua pekerjaan atau hal lain harus bisa dilaksanakan. Dengan begitu, menumbuhkan keinginan untuk berbuat secara maksimal dan terbaik. Selain itu, untuk membuktikan bahwa semua orang bisa melakukan sesuatu jika mengeluarkan kemampuan terbaik yang dimiliknya. "Prinsipnya kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak? Orang lain bisa naik gunung, saya juga bisa. Orang lain bisa nomor satu, saya juga bisa nomor satu," ucap Ruki. Titik berat di sini, menurut Ruki adalah
betapa pentingnya orientasi sebuah proses. Pria yang hobi fotografi ini menganologikan seorang pelajar. Jika pelajar itu terbaik, maka tentu ia sudah belajar dengan baik. Belajar dengan keras. Proses seperti itulah yang dijalaninya dalam mengemban tugas, baik saat di kepolisian, DPR/ MPR, KPK, dan BPK. Saat ditunjuk atasannya untuk mewakili Fraksi TNI/Polri di DPR/ MPR tahun 1992, ia berusaha melaksanakan tugas di sana dengan berusaha sebaik dan seoptimal mungkin. Padahal, ketika ditugaskan institusinya untuk bertugas di DPR/ MPR itu, ia merasa terpilih untuk 'disisihkan' dari treknya sebagai anggota polisi. Tak heran jika ia tidak suka disebut politisi, tetapi menyebut sebagai pekerja politik. "Karena jujur saya katakan, I don't like politic and I don't want to be politician, sampai hari ini saya masih punya sikap seperti itu," tegas Ruki. Tugasnya di DPR/MPR dimulai sejak tahun 1992-1995 sebagai Anggota Komisi III Bidang Hukum dari Fraksi TNI/Polri. Sempat kembali ke kepolisian dengan menjabat Kapolwil Malang tahun 1995-1997. Kemudian, ia kembali ditunjuk sebagai salah satu wakil Fraksi TNI/Polri tahun 1997. Cukup lamanya bertugas di DPR/ MPR, bukan berarti suka politik. Tapi, karena ditugaskan institusi kepolisian dimana ia bekerja. Dengan penugasan itu, walaupun ia tidak suka politik, dilema tidak membelenggunya. Hal terpenting baginya, dimanapun ia berada, prinsipnya kembali: do the best. "Tuhan punya skenario lain untuk saya," ucapnya. Dari sekian lama berkarier di beberapa institusi penting di Indonesia ini, ada pengalaman yang berkesan. Khususnya ketika bertugas di kepolisian. Pengalaman berkesan itu, saat ia bertugas sebagai Kepala Sub Seksi Kejahatan Poltabes Bandung, tahun 1975. Dimana, ia harus menolong orang yang melahirkan di atas becak. "Ini pekerjaan polisi juga yang tidak pernah diajarkan, nggak pernah terpikir di akademi polisi, saya tidak tahu berbuat apa ketika akan menolong orang melahirkan," seloroh Ruki. Ceritanya, jam dua malam, ia pulang ke rumah dengan membawa mobil dengan ditemani dua anak buahnya. Ia yang mengemudi mobilnya. Sesampai di Jalan dr. Rivai, kira-kira sekitar 500 meter sebelum Rumah Sakit Hasan Sadikin, mobilnya distop oleh pebecak. Instingnya sebagai polisi, ketika diberhentikan pebecak itu, ia mencabut pistol, sambil berseru,"emang ada apa, Mang?" Pebecak yang ditanya tidak berbicara, yang berbicara orang di depan becak,"Tolong Pak, Istri saya melahirkan". Saat lampu mobil menyorot ke becak itu, ada seorang wanita tengah duduk di becak. Sementara seorang laki-laki tengah duduk di bawah becak sambil memegangi bayi. Melihat kondisi itu, Ruki memerintahkan dua anak buahnya untuk mendorong becak itu menuju Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ia sendiri membawa mobil dengan cepat menuju rumah sakit. Ia mendatangi piket rumah sakit, dan memintanya untuk membantu orang yang melahirkan di becak itu. "Maka, dokter dengan perawat dan perlengkapannya keluar, dan becak itu sudah sampai di depan rumah sakit," kenangnya. BPK Ke Depan Pada tahun 2009, Ruki ikut dalam seleksi Anggota BPK periode 2009- 2014. Dan, akhirnya beliau salah satu yang terpilih. Masuk ke sebuah lembaga negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan hal baru baginya. Namun, dengan banyak belajar, akhirnya beliau memahami sedikit demi sedikit proses bisnis BPK. Beruntung baginya, pengalamannya di kepolisian dan KPK, sangat bermanfaat saat mengabdi di BPK. Dalam berbagai pemeriksaan investigatif yang dilaksanakan BPK, ia hampir selalu menjadi penanggung jawabnya. Lagi-lagi prinsipya dimanapun tetap sama: do the best. Pun hal yang sama ketika ia menjadi Anggota BPK. "Saya mencoba berbuat maksimal yang bisa saya lakukan di BPK ini," ucapnya. Walau nanti akan memasuki pensiun, ia tetap peduli dengan keberlangsungan BPK. Baginya, BPK perlu diperbaiki struktur organisasinya. Khususnya dalam pengelompokan-pengelompokan audit. Selain itu, menurutnya, ada dua hal yang harus betul-betul dijaga oleh pimpinan BPK. Pertama, independensi, integritas, dan profesionalisme. "Karena kalau tiga ini failed, kalau independensi, integritas, dan profesionalisme ini tidak dijaga betul, dampaknya ke kredibilitas," ucap Ruki. Jika kondisi itu terjadi, dimana independensi, integritas, dan profesionalisme tidak dijaga betul, kepercayaan publik akan jeblok. Dan, itu akan sangat sulit memperbaikinya. Akhirnya, bisa jadi kewenangan BPK MARET 2012 Warta BPK 63
akan diambil oleh institusi lain. Ruki mencontohkan bagaimana tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap kejaksaan dan kepolisian untuk memberantas korupsi, membuat KPK berdiri. Oleh karena itu, agar bisa menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme BPK, maka perlu dibangun sistem yang kuat dan solid di BPK sendiri. Sistem yang dibangun juga lebih baik di wilayah domain internal BPK sendiri seperti: sistem kepegawaian, sistem renumerasi, sistem karier, sistem promosi dan mutasi, sistem pemberian insentif, dan proses bisnis di BPK lainnya. Dengan sistem internal yang kuat tersebut, siapapun nantinya yang menjadi Anggota BPK, tidak akan mudah mengubah-ubah semaunya sendiri. "Bagus jeleknya BPK ini ditentukan oleh sistem-sistem internal yang berhasil dibangun dengan betul-betul berlandaskan independensi, integritas, dan profesionalisme. Dengan sistem- sistem yang dibangun itu, distorsi bisa dicegah. Dengan sistem ini motivasi bisa dibangun," papar Ruki. Terkait dengan kemampuan auditor BPK, Ruki tidak meragukan kemampuan auditor BPK. Namun, hal yang dikuatirkan adalah terdistorsinya sikap dan perilaku yang membuat tidak nyaman auditor dalam bekerja. Selain itu, soal uang. Ini terlihat dari bagaimana pentingnya arti opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' atau WTP bagi entitas terutama pemerintah daerah. Sangat menarik menyimak pendapatnya soal pemilihan anggota BPK. Ia berpendapat sistemnya harus diperbaiki. Tidak langsung dipilih oleh DPR, tetapi melalui panitia seleksi yang anggotanya berasal dari berbagai kalangan dan telah teruji ketokohan dan kredibilitasnya. Setelah melalui saringan dari panitia seleksi tersebut, baru diserahkan kepada DPR. Sistem seperti ini yang dilaksanakan pada pemilihan komisioner KPK. Dengan sistem pemilihan seperti itu, lanjutnya, siapapun yang lolos seleksi, maka yang kemudian dipilih oleh DPR adalah benar-benar orang yang terbaik. Melalui proses demikian, kekhawatiran adanya anggota BPK yang tidak bisa bersikap independen bisa diminimalisir. and 'PEDE' SAAT berdinas di kepolisian, Taufiequrachman Ruki sempat memutuskan untuk kuliah lagi pada Fakultas Hukum. Alasannya, ia sempat setengah di-'enyek' oleh para pengacara. Padahal, saat ia menjalani pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, hampir 80 persen, mata kuliahnya mengenai hukum. Dengan tantangan seperti itu, ia memutuskan untuk kuliah jurusan hukum perdata. "Untuk meningkatkan penghargaan orang lain kepada pengadilan negeri, saya dapat ijinnya, kalau sekarang kan harus dapat sertifikat dari asosiasi profesi advokat,"ucap Ruki. Sarjana hukum ini banyak membantu dalam perjalanan karier pria kelahiran Rangkasbitung, 18 Mei 1946 ini. Banyak membantu karena punya pengetahuan mengenai hukum yang lebih dan untuk meningkatkan kepercayaan diri berhadapan dengan pengacara sebeken apapun. saya. Terutama pengacara karena kita sebagai polisi kan berhadapan dengan pengacara.Kalau mereka (para pengacara) tahu saya SH (Sarjana Hukum), mereka akan berpikir dua kali," ungkap Ruki sambil mengatakan bahwa ketika berdiskusi atau berdebat dengan pengacara, ia memiliki pengetahuan yang seimbang. Selain itu, ada pertimbangan jangka panjang yang coba Pengetahuan hukum yang lebih ini juga sangat membantunya saat menjabat sebagai Ketua KPK periode pertama."kesarjanaan hukum saya terasa membantu peningkatan pengetahuan dan kepercayaan diri saya, terasa sekali sewaktu di KPK. Sehingga saya berdebat mengenai masalah hukum, dengan Komisi III sekalipun, saya siap," ungkap Ruki. diambil ketika memilih kuliah di jurusan hukum perdata. Jika suatu saat pensiun dari kepolisian dan kariernya biasa-biasa saja, maka ia akan mencoba memilih profesi pengacara sebagai sebuah pekerjaan. Adapun alasannya mengambil hukum perdata, karena untuk hukum pidana, secara substansial, selama di kepolisian ia sudah paham betul masalah pidana. Merasa pentingnya pendidikan formal hukum, Ruki sempat melanjutkan pendidikan hukum pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, pada tahun 1994. Namun, berhenti setelah satu semester. Bahkan, ia juga sempat melanjutkan pascasarjana Universitas Indonesia, tetapi berhenti juga di tengah jalan. "Secara jujur, waktu itu saya menghadapi tiga tantangan Pertimbangan jangka panjangnya itu sebenarnya sudah dipersiapkan. Sehingga tak heran jika ia ikut kursus sertifikasi pengacara. "Saya punya sertifikat advokat/ pengacara, enam bulan saya kursus, tetapi kalau dulu untuk praktek pengacara hanya ijin dan daftar di kantor besar: merintis karier, mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, dan menyiapkan keuangan untuk anak-anak sekolah," ungkapnya lagi menjelaskan kenapa ia berhenti menimba ilmu hukum pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. and 64 Warta BPK MARET 2012
PROFIL Nama Tempat/Tgl lahir : Rangkasbitung, 18 Mei 1946 : Menikah Status : Islam Agama : Drs. H. Taufiequrachman Ruki, S.H. Latar Belakang Pendidikan 1. Kursus Karyawan ABRI tahun 1992 2. Traffic Management Course (JICA-Jepang, tahun 1992) 3. Kursus Perwira Reserse Senior, tahun 1987 4. Sekolah Staf dan Komando ABRI Bagian Kepolisian, tamat tahun 1983 5. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, tamat tahun 1978 6. Akademi ABRI Bagian Kepolisian, tamat tahun 1970 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 7. Jakarta, tamat tahun 1987 Sekolah Menengah Atas Negeri Rangkasbitung, tamat tahun 1965 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandung, tamat tahun 1962 8. 9. 10. Sekolah Dasar Negeri 5 Bandar Lampung, tamat tahun 1959 Tamatan Akademi Kepolisian tahun 1970 yang selalu termasuk dalam kelompok 10 terbaik sejak mengikuti pendidikan di AKPOL, PTIK,dan SESKOPOL. Riwayat Pekerjaan 1. Anggota II BPK RI Oktober 2009 s.d sekarang 2. Komisaris Utama PT Krakatau Steel 3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tahun 2003 s.d 2007 4. Deputi IV Bidang Keamanan Nasional Menko Polkam RI, tahun 2001 s.d 2003 5. Ketua Komisi VII (Kes/Sosial/Tenaga Kerja/BKKBN dan UPW), tahun 2000 s.d 2001 6. Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, tahun 1999 s.d 2001 7. Anggota Tim Asistensi BP-MPR RI Fraksi TNI/Polri, tahun 1997 s.d 1999 8. Wakil Ketua Fraksi TNI/Polri (Korbid Kesra), tahun 1999 s.d 2000 9. Anggota Komisi VII Bidang Kesra dari Fraksi TNI/ Polri, tahun 1997 s.d 1999 10. Kapolwil Malang, tahun 1995 s.d 1997 11. Anggota Komisi III Bidang Hukum dari Fraksi TNI/ Polri, tahun 1992 s.d 1995 12. Kapolres Tasikmalaya, tahun 1989 s.d 1991 13. Kapolres Cianjur, tahun 1987 s.d 1989 14. Wakil Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan, tahun 1982 15. Kepala Bagian Operasi Poltabes Palembang, tahun 1981 16. Kepala Bagian Operasi Polres Baturaja, tahun 1979 17. Kepala Sub Seksi Kejahatan Poltabes Bandung, tahun 1975 18. Kepala Kepolisian Sektor Kelari Polres Karawang, tahun 1974 19. Perwira Seksi Reskrim Polres Karawang, tahun 1972 20. Perwira Staf Bagian Operasi Polwil Purwakarta, tahun 1971 21. Komandan Pleton Taruna Akpol, tahun 1971 Penghargaan Tanda Kehormatan Penghargaan Satya Lencana Kesetiaan VIII, XIV, XXIV tahun, dan Bintang Bhayangkara Narariya dan Pratama. MARET 2012 Warta BPK 65
TEMPO DOELOE "MUSIM OPERASI" BPK TAHUN 1967-1968, BAGI BANGSA KITA, IBARAT TAHUN "JATUH- BANGUN". JATUHNYA ORDE LAMA, DAN BANGUNNYA ORDE BARU. BAGI KELUARGA BESAR INSTITUSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK), PERIODE ITU DIKENAL SEBAGAI "MUSIM OPERASI". berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Ketua BPK tentang Operasi Perhitungan Anggaran Tahun 1967, tertanggal 25 September 1967. D ALAM perjalanan politik serta pertahanan dan keamanan, Pemerintah Indonesia begitu getol dengan yang namanya "operasi". Sejak zaman Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto., apalagi pasca peristiwa G-30-S/ PKI tahun 1965, beragam operasi dilakukan. BPK pun melakukan hal yang sama. Ini terjadi pada masa kepemimpinan Ketua BPK, D. Suprayogi. Sekitar setahunan lebih pasca peristiwa yang juga dikenal sebagai Gestok, dimulai beberapa operasi yang dilakukan BPK. Operasi-operasi yang Ada tiga tim yang dilibatkan dalam Operasi Bina Tunggar ini: Tim Bina Tunggar I, Tim Bina Tunggar II, dan Tim Bina Tunggar III. Tugasnya, membantu dan mengawasi departemen atau lembaga dalam menyusun Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1967. Operasi OTA-PN merupakan Operasi Tertib Administrasi Perusahaan Negara (OTA-PN). Dalam menjalankan operasi ini dibentuk tim OTA-PN. Tim ini dibentuk berdasarkan SKB Menteri Keuangan dan Ketua BPK tertanggal 19 Oktober 1967. Tugas dari Tim OTA-PN ini adalah membina administrasi keuangan perusahaan-perusahaan negara. Selain itu, tim ini juga melakukan pemeriksaan atas pajak perseroan (dulu disingkat PPs), Dana Pembangunan Semesta (DPS), management fee, serta sumbangan- sumbangan lain yang wajib disetor perusahaan negara. dilakukan BPK tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil survei BPK ke beberapa departemen dan perusahaan negara yang dilakukan awal tahun 1967. Adapun hasil dari survei itu sendiri mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan negara masih banyak yang harus ditertibkan dan diperbaiki. Ada beberapa operasi yang dilakukan sejak tahun 1967. Operasi- operasi tersebut, diantaranya: Operasi Bina Tunggar, Operasi OTA- PN, Operasi Kredev, Operasi-operasi tersebut masih berlangsung di tahun 1968, ditambah dengan Operasi Mawas Tunggar Hankam. Operasi- operasi itu tidak hanya dilakukan BPK sendiri tetapi bekerja sama dengan Departemen Keuangan. Jadi, ada tim gabungan BPK dan Departemen Keuangan yang dilibatkan dalam operasi-operasi itu. Operasi Bina Tunggar merupakan operasi pembinaan administrasi keuangan negara untuk penyusunan Perhitungan Anggaran Negara (tunggar) tahun 1967. Tim yang dilibatkan dalam operasi ini dibentuk Pemeriksaan yang dilakukan, dengan mendatangi perusahaan- perusahaan negara, baik yang berada di Jakarta maupun di daerah. Kedatangan Tim OTA- PN yang melakukan pemeriksaan lapangan ini untuk melihat dari dekat bagaimana administrasi keuangan dan penyelesaian laporan keuangan tahunan perusahaan. Selain itu, bersamaan kedatangan tim ke perusahaan-perusahaan negara, BPK juga bisa menyampaikan pertimbangannya terkait dengan dua Instruksi Presiden yang bertujuan menertibkan perusahaan-perusahaan 66 Warta BPK MARET 2013
negara. Adapun dua Instruksi Presiden yang disosialisasikan BPK itu, pertama, Instruksi Presiden No.17 Tahun 1967 tentang Bentuk Usaha yang terdiri dari Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Kedua, Instruksi Presiden No. 18 Tahun 1967 tentang Inventarisasi Kekayaan Perusahaan- Perusahaan Negara. Di sisi lain, terkait kondisi- kondisi perusahaan- perusahaan negara, BPK pun memberikan perimbangannya kepada pemerintah. Pertimbangan BPK tersebut terkait pelaksanaan Instruksi Presiden No.17 Tahun 1967 yang meliputi perusahaan-perusahaan negara yang akan dijadikan Perjan, Perum, dan Persero; prosedur dan tata kerja untuk mengubah perusahaan- perusahaan negara; dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) No.19 Tahun 1960. Dalam pertimbangannya, BPK berpendapat bahwa secara formal, dengan Perpu No.19 Tahun 1960, penyeragaman perusahaan- perusahaan negara telah terpenuhi. Tapi, secara materiil, terdapat banyak kesulitan dan tidak efisien, sehingga dipandang perlu untuk segera menertibkannya kembali. Operasi lainnya yang dilakukan BPK bekerja sama dengan Departemen Keuangan adalah Operasi Kredev. Operasi ini adalah operasi Tertib Administrasi Kredit dan Devisa. Tim untuk melaksanakan operasi ini dibentuk berdasarkan SKB Menteri Keuangan dan Ketua BPK tertanggal 26 Oktober 1967. Masa tugas dari tim pelaksana Operasi Kredev ini sepertinya sampai pertengahan Januari 1968. Kemudian, masa kerja tim Operasi Kredev diperpanjang sampai 31 Januari 1968 dengan berdasarkan SKB Menteri Keuangan dan Ketua BPK tertanggal 15 Januari 1968. Tujuan dari pembentukan tim Operasi Kredev ini adalah untuk meneliti dan memeriksa semua peraturan, surat keputusan dan kontrak-kontrak serta pelaksanaan penggunaan kredit dan grant- grant (bantuan hibah) luar negeri; meneliti dan memeriksa proses- proses pembinaan kredit dan grant luar negeri; serta meneliti dan memeriksa rekening-rekening bank tentang pengecekan BE Kredit Grant, TEMPO DOELOE rekening-rekening perantara, dan rekening-rekening Bendahara Umum Negara (BUN). Selain itu, meneliti dan memeriksa proses laporan dan Bank Negara Indonesia kepada Departemen Keuangan. Operasi terakhir yang dilakukan BPK adalah Operasi Mawas Tunggar. Operasi ini merupakan operasi pembinaan administrasi keuangan dan administrasi barang pada Departemen Pertahanan dan Keamanan (Hankam)/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Untuk meningkatkan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara pada Departemen Hankam/ABRI, maka dibentuklah Steering Committee Operasi Mawas Tunggar Hankam. Jadi, Operasi Mawas Tunggar ini dilakukan BPK dengan bekerja sama dengan pihak Departemen Hankam/ABRI. Tidak lagi dengan Departemen Keuangan, seperti operasi-operasi sebelumnya. Landasan dari Operasi Mawas Tunggar ini adalah SKB Menteri Hankam/Panglima ABRI dan Ketua BPK tertanggal 30 Oktober 1968. Berdasarkan SKB tersebut operasi Mawas Tunggar dimulai pelaksanaannya mulai Oktober 1968. Dalam SKB itu juga ditetapkan Steering Committee yang bertugas membimbing dan mengawasi Operasi Mawas Tunggar. Steering Committee ini terdiri dari pejabat- pejabat di lingkungan Departemen Hankam/ABRI dan seorang pejabat BPK yang berkedudukan sebagai penasehat. Melihat operasi-operasi yang dilakukan BPK pasca peristiwa terkelam sepanjang sejarah Indonesia, G30S, maka BPK turut serta dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Dengan kata lain, BPK ikut berperan dalam memperbaiki kondisi ekonomi yang saat itu terbilang dalam carut- marut. and MARET 2013 Warta BPK 67
SERBA-SERBI WAJAH BARU TOKO KOPERASI BPK TAMPILAN DEPAN DAN DALAM TOKO KOPERASI BPK, KINI TERLIHAT BEDA. MIRIP MINIMARKET. HAL YANG SAMA JUGA INTERIORNYA. MINIMARKET BANGET! Y A, Ketua Koperasi BPK Gunarwanto yang juga menjabat Kepala Biro Sekretariat Pimpinan membenarkan ihwal tampilan baru Toko Koperasi BPK ini. Bukan hanya model tampilannya yang baru tetapi juga konsepnya. Hal ini dikarenakan Koperasi BPK bekerja sama dengan PT. Inti Cakrawala Cipta yang membidani waralaba Outlet Mitra Indogrosir (OMI). Peresmiannya Toko BPK sendiri diselenggarakan, Jumat (22/2). Kerja sama antara Koperasi BPK dan OMI ini, menurut Gunarwanto, merupakan terobosan dari pihaknya. Tujuannya, untuk mencoba Gunarwanto 68 Warta BPK MARET 2013 memaksimalkan peluang agar toko Koperasi BPK ini dapat lebih berkembang. Omzet toko Koperasi BPK sendiri rata-rata per bulan, dalam setahun sebesar Rp1,2 miliar. Dalam satu bulan rata-rata Rp100 juta. Dan, omzet per hari rata-rata Rp4 juta. Sementara, Ada sekitar 2.500 pegawai yang berada di Kantor Pusat BPK. Rata-rata per orang, per hari, berbelanja di toko koperasi ini sebesar Rp1600. "Artinya, peluang bagi koperasi terutama toko Koperasi untuk bisa lebih berkembang itu masih besar sekali. Karena dilihat dari belanja per hari, per orang, itu masih relatif minim," ucap Gunarwanto. Berdasar kondisi tersebut, pengurus koperasi melakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi, ada dua hal yang disimpulkan. Pertama, selama ini, stok di toko koperasi masih relatif terbatas, sehingga belum maksimal memenuhi kebutuhan para pegawai, baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan bulanan. Kedua, belum begitu banyak pegawai BPK mengetahui bahwa koperasi BPK menyediakan kebutuhan sehari-hari kepada para pegawai. Oleh karena itu, pengurus koperasi mencari terobosan melalui bekerja sama dengan perusahaan pewaralaba, untuk menyediakan pasokan barang secara lebih kontinyu. "Selama ini, kami hanya bekerja sama dengan banyak supplier, dan kadang-kadang suplai barang-barang kebutuhan tidak bisa berjalan dengan lancar," ucap Gunarwanto lagi. Dipilihnya OMI sebagai mitra karena pihak pengurus koperasi BPK merasa sesuai. Sebab, seluruh barang yang tersedia di toko koperasi adalah milik Koperasi BPK. Karyawan yang mengelola toko koperasi juga para karyawan koperasi. Selain itu, manajemen tokonya sendiri dikendalikan Koperasi BPK. Dengan
begitu, kemandirian Koperasi tetap terjaga. Sementara itu, Manajer PT Inti Cakrawala Cipta Abdul Kodir menyatakan, OMI adalah usaha waralaba untuk memodernkan minimarket. Sasaran mereka adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan koperasi-koperasi. Dukungan yang diberikan OMI untuk pihak yang bekerjasama, seperti halnya Koperasi Pegawai BPK adalah pengiriman dan pengendalian stok barang barang, program komputer, pelatihan dan pembinaan karyawan, dan supervisi. Untuk dukungan pengiriman dan pengendalian stok barang, pihak OMI menjamin pasokan untuk item-item barang yang fast moving atau yang lakunya cepat, itu tercukupi. Selain itu, untuk item-item barang yang slow moving, tidak akan terjadi over stock. Untuk program komputer, pihak OMI, menjamin bahwa dukungan program komputer ini dapat digunakan untuk pengendalian dan evaluasi kebutuhan stok secara maksimal. Kemudian keunggulan produk program komputer adalah adanya fasilitas kredit untuk anggota, untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dan juga kebutuhan sehari-hari lainnya. Fasilitas kredit ini juga memudahkan administrasi untuk dapat memberikan sosialisasi kepada anggota sehingga anggota betul-betul memaksimalkan fasilitas kredit yang ada. Tak lupa, bahwa usaha minimarket koperasi ini dapat tumbuh dan berkembang jika ada rasa kepedulian dan aktif dari para anggotanya. Untuk dukungan pelatihan dan pembinaan karyawan, sebelum pembukaan toko Koperasi BPK ini, pihak OMI sudah melakukan pelatian karyawan yang mengelola toko Koperasi BPK. "Setelah pembukaan, satu bulan ke depan, kita melakukan pembinaan penuh atau pendampingan, untuk memastikan bahwa program kerja toko dapat berjalan maksimal," ujar Abdul Kodir, sambil menambahkan setelah masa pembinaan, akan disupervisi dengan melakukan kunjungan rutin dua kali per minggu. Sekjen BPK Hendar Ristriawan yang meresmikan toko Koperasi BPK dengan konsep baru ini mengapresiasi terobosan yang telah dilakukan pengurus Koperasi BPK. Ia berharap terobosan ini sebagai salah satu tujuan koperasi, yaitu memakmurkan anggotanya. "Saya berharap, sesuai tujuan koperasi, maka harga barang-barang SERBA-SERBI yang ada di toko koperasi BPK ini tidak lebih mahal dari harga pasaran. Karena, prinsip koperasi bagaimana meningkatkan kemakmuran anggota, dengan tidak mencari keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan boleh tetapi tidak besar," ujar Hendar. Pengembangan Selain toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, koperasi juga memiliki beberapa unit usaha yang akan dikembangkan ke depan. Selain toko koperasi, Koperasi pegawai BPK juga memiliki unit MARET 2013 Warta BPK 69
SERBA-SERBI usaha simpan-pinjam. Unit usaha ini perkembangannya cukup baik. Ke depan, koperasi pegawai BPK ini juga akan membuka simpanan sukarela pegawai BPK atau anggota koperasi, yang disebut "Simpannya". Selain itu, akan dibuka unit usaha Biro Umroh. Unit usaha Biro Umroh ini akan memberikan kepada para pegawai BPK untuk dapat menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Harganya dijamin murah dan dapat dibiayai terlebih dahulu oleh koperasi jika pegawai belum cukup memiliki uang cash. 70 Warta BPK MARET 2013 "Insya Allah, mulai bulan April ini mulai kita buka. Pertama kali, nanti kesempatan umrah kepada para pegawai, dengan harga yang insya Allah, paling murah. Insya Allah di Hotel Bintang 5 di sana, dan para pegawai yang belum memiliki dana cash, bisa dibiayai terlebih dahulu, oleh koperasi," Gunarwanto menginformasikan. Selain itu para pegawai bisa memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU), dengan memanfaatkan usaha-usaha yang ada di koperasi BPK. Baik belanja di toko, maupun nanti jasa- jasa yang koperasi berikan kepada pegawai. Pihak koperasi juga tengah melakukan penjajakan membuka unit usaha perumahan. Terutama untuk pegawai-pegawai BPK yang masih muda. "Nanti kita akan coba bekerja sama dengan developer, yang bisa menyediakan rumah dengan harga terjangkau, kualitas yang baik, dan bisa kredit kepada koperasi. Ini yang coba kami akan kembangkan," info Gunarwanto lagi. Pengembangan-pengembangan yang dilakukan Koperasi BPK ini memang didasari usaha-usaha koperasi yang membuahkan hasil. Seperti pendapatan dari Toko Koperasi BPK sendiri yang meningkat selama tiga tahun terakhir ini. Perkembangan usaha toko koperasi BPK dalam tiga tahun sendiri omzetnya rata-rata Rp1,2 miliar. Perolehan laba kotornya pada tahun 2010 sebesar Rp112 juta. Pada tahun 2011 laba kotor yang didapat sebesar Rp243 juta. Dan, pada tahun 2012, laba kotornya sekitar Rp414 juta. Secara persentase, rata-rata profit margin untuk toko Koperasi BPK sebesar 20 persen. Hal yang sama juga dengan unit usaha simpan pinjam rata-rata hampir Rp1,5 miliar per bulan. and
Opini MENGHAYATI KEARIFAN LOKAL INDONESIA DEMI TEWUJUDNYA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Oleh Reyhan Alqadrie *) 1. MEMAHAMI KEBERADAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat BPK) adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Keberadaan BPK, pertama kali, diatur melalui Surat Penetapan Pemerintah No. 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, dengan berkedudukan sementara di Magelang. Walau ketika itu hanya didukung oleh sembilan orang pegawai, sebuah tugas berat telah ditanggungkan, yakni memeriksa tanggung jawab keuangan negara pada seluruh instansi di wilayah Republik Indonesia yang masih tertatih memulai perjalanannya selepas proklamasi kemerdekaan. Dirinya dibentuk BPK menunjukkan betapa para pendiri bangsa ini telah menyadari bahwa, demi memungkinkan segera terwujudnya tatanan bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama demi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia maka harus secepatnya dibentuk suatu lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Ini untuk memastikan agar pemanfaatan keuangan negara benar-benar ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Setelah sempat diubah namanya menjadi Dewan MARET 2013 Warta BPK 71
Pengawas Keuangan (semasa Republik Indonesia Serikat, 1949) dan ditempatkan dalam Kabinet yang berada di bawah kendali Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi (1965), akhirnya BPK kembali ditempatkan pada posisi serta fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara dengan Ketetapan No. X/MPRS/1966 dan diatur lebih lanjut oleh UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Sayangnya, pelaksanaan peran maupun fungsi BPK semasa rezim Orde Baru masih jauh panggang dari api. Peran yang luas untuk memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara dilemahkan sedemikian rupa. BPK, misalnya, hanya diperkenankan melakukan pemeriksaan terhadap pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, kewenangan untuk memeriksa sisi penerimaan, anggaran non- budgeter, dana di BUMN/BUMD serta yayasan-yayasan yang menggunakan fasilitas negara, dilucuti sepenuhnya dari BPK. Akibatnya, BPK tak lebih hanya menjadi pelengkap untuk melegitimasi praktik kekuasaan pucuk pimpinan Orde Baru dalam pengelolaan keuangan negara yang seolah-olah berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun sejatinya sarat penyelewengan yang dilakukan secara sistematis. Untungnya, sejak kejatuhan rezim Orde Baru dan mulai bergulirnya Era Reformasi, BPK tampaknya sudah mampu menemukan jalan untuk melaksanakan peran dan fungsi sejatinya. Ditambah lagi, BPK telah memiliki pijakan konstitusional lebih kokoh seiring Amandemen Ketiga UUD 1945 (9 November 2001) yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 72 Warta BPK MARET 2013 tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Pada Pasal 23F ayat (1) dan (2) Amandemen Ketiga UUD 1945, pun diatur tentang mekanisme pemilihan anggota BPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah serta diresmikan Presiden. Mengenai kriteria anggota BPK telah diatur pula dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK pada Pasal 13, yakni: kepada Tuhan Yang Maha Esa'
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan dan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pimpinan BPK (Ketua dan Wakil Ketua) pun tidak lagi ditunjuk oleh Presiden, melainkan dipilih dari dan oleh anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Pemilihan tersebut dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak dicapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Lebih lanjut, UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan juga menjabarkan sejumlah tugas dan kewenangan BPK sebagai berikut: 1. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang: - Menentukan obyek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat- surat, bukti-bukti, tekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas Membina jabatan fungsional
Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/ 3. 4. -
Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara/ BPK dapat memberikan: Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat Pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.
Penguaan BPK didukung juga oleh UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Semuanya diharapkan kian mendekatkan pada harapan para pendiri bangsa, yakni terwujudnya kedayaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penegakan pemerintahan bersih dan tata kelola yang baik. Walau demikian, untuk sungguh-sungguh memenuhi semua harapan, tentunya jalan terjal masih membentang di depan. Oleh karenanya, sungguh tepat bila kembali menghayati kearifan lokal Indonesia untuk memastikan terwujudnya BPK ideal. 2. Menghayati Kearifan Lokal demi Terwujudnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang Ideal Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kearifan lokal? Secara umum, kearifan lokal dapat dimaknai sebagai gagasan-gagasan setempat (local) bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Adapun kearifan budaya lokal ialah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu lama. Sayangnya, segala upaya mencapai kemajuan (termasuk upaya mewujudkan BPK ideal) dan kearifan lokal kerap dipandang saling bertentangan. Upaya mencapai kemajuan, sebagai cikap-bakal atau pemicu awal MARET 2013 Warta BPK 73
bergulirnya perubahan sosial, dianggap mewakili sisi masyarakat yang modern, dinamis, serta penuh semangat untuk mencapai kemajuan. Sedangkan kearifan lokal sering dituding tradisional, statis, dan cenderung mengandung keinginan mempertahankan keadaan tetap sebagaimana adanya. Asumsi tersebut diperkuat pula oleh pendapat kebanyakan tokoh teori modernisasi bahwa budaya tradisional, termasuk kearifan lokal, merupakan tanda keterbelakangan dan penghambat dalam pencapaian kemajuan sosial ekonomis. Suatu pendapat yang semakin mengokohkan polarisasi antara kemajuan dengan kearifan lokal. Namun, pendapat berbeda dikemukakan oleh Michael R. Dove (dalam Suwarsono, 1994 : 82 - 63). Bagi Dove, tradisional tidak harus berarti terbelakang. Dalam kajiannya mengenai interaksi antara kebijaksanaan pembangunan nasional Indonesia dengan beragam budaya maupun kearifan lokal, Dove melihat bahwa budaya tradisional sangat dan selalu terkait dengan proses perubahan ekonomi, sosial, dan politik dari masyarakat pada tempat di mana budaya tradisional tersebut melekat. Jika demikian halnya, menurut Dove, budaya tradisional akan senantiasa mengalami perubahan dinamis, sehingga sama sekali tidak menghambat geliat menuju kemajuan. Sebagai contoh, lihat saja bagaimana dua bangsa Asia Timur, yaitu Jepang dan Cina, telah lama menggabungkan kearifan lokal serta kekayaan tradisi spiritualitasnya dengan inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Jepang, misalnya, selalu memadukan prinsip- prinsip manajemen modern dengan tradisi Kaizen yang diwarisi dari era Samurai dulu. Bukan hanya itu, dalam proses modernisasi Jepang, nilai-nilai tradisional seperti "loyalitas 74 Warta BPK MARET 2013 tanpa batas pada Kaisar" sungguh mudah diubah menjadi "loyalitas pada perusahaan", sehingga sangat membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi pembajakan ataupun perpindahan tenaga kerja antar- perusahaan. Sedangkan di Cina, nyaris semua gedung bertingkat yang ada di kota-kota besar negeri Tirai Bambu itu dirancang berdasarkan prinsip Feng Shui, meski tanpa mengabaikan kaidah-kaidah arsitektur modern. Mencermati kegemilangan yang diraih bangsa-bangsa lain ketika berhasil mencari titik temu antara kearifan lokal dan upaya mencapai kemajuan, rasanya terlalu naif bila masih saja mempertentangkan keduanya. Terlebih bila mengingat bahwa bangsa Indonesia lahir atas dasar kesepakatan berbagai nilai, baik yang bersifat sentripetal (pusat) maupun sentrifugal (daerah). Dengan demikian, abai terhadap nilai dan kearifan lokal berarti melawan kodrat sebagai negara bangsa. Dalam masyarakat multikulturan Indonesia, sesungguhnya tidaklah sulit menemukenali berbagai kearifan lokal yang hidup dan menghidupi masyarakat. Kearifan lokal dapat ditemui dalam nyanyian, pepatah, petuah, atau semboyan kuno yang melekat pada keseharian. Kearifan lokal bisanya tercermin pula dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat ataupun nilai- nilai yang berlaku di kelompok masyarakat bersangkutan. Nilai- nilai tersebut umumnya dijadikan pegangan, bahkan bagian hidup tak terpisahkan, hingga dapat diamati melalui sikap dan perilaku sehari-hari. Kearifan lokal tadi, jika didayagunakan dengan tepat, diyakini akan mampu mendorong terwujudnya BPK ideal. Berawal dari Sumatera Utara, ada kearifan lokal yang menyatakan "adat hidup berkaum bangsa, sakit senang sama dirasa, adat hidup berkaum bangsa, tolong menolong rasa merasa". Kearifan lokal ini sesungguhnya sangat bermakna merekatkan solidaritas antar-anggota masyarakat. Bila benar-benar dipedomani, maka kegairahan untuk mengupayakan terwujudnya BPK ideal dipastikan meningkat karena dirasa bermanfaat bagi kepentingan bersama. Kemajuan dalam kinerja BPK dipandang sebagai kemajuan bersama dan dapat dimanfaatkan demi mengangkat harkat sesama. Sebaliknya, kemunduran harus dihindari karena merugikan semua orang. Secara konkret, misalnya, penguatan BPK dalam pelaksanaan peran dan fungsinya akan memastikan bawa setiap rupiah yang dianggarkan untuk stimulus pertumbuhan ekonomi maupun pelaksanaan program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Bukan hanya itu, terciptanya transparansi serta akuntabilitas keuangan negara sehubungan pembentukan kinerja BPK, pada akhirnya, diharapkan berkontribusi positif meningkatkan peringkat Surat Utang Negara serta menumbuhkan kepercayaan pihak asing (baca: negara pendonor) agar bersedia memberikan berbagai bentuk bantuan, hibah, ataupun pinjaman yang nantinya dapat kembali digulirkan demi perbaikan taraf hidup masyarakat. Tetapi, perlu diingat bahwa ketersediaan anggaran bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan perbaikan taraf hidup masyarakat. Kreativitas dan kejelian pemerintah juga berperan signifikan. Sebut saja, misalnya, melalui pengembangan kewirausahaan dalam konteks ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan
serta lapangan pekerjaan dengan memberdayakan daya kreasi juga daya cipta individu, saat ini, memang diyakini dapat memberikan kontribusi menonjol bagi perekonomian. Di Indonesia, peran industri kreatif dalam ekonomi Indonesia terbilang cukup signifikan, dengan besaran kontribusi terhadap PDB tahun 2002-2006 sebesar 6,3% atau setara 104,6 triliun rupiah (nilai konstan) dan 152,5 triliun rupiah (nilai nominal). Industri tersebut telah mampu pula menyerap tenaga kerja sepanjang tahun 2002-2006 sebanyak 5,4 juta jiwa dengan tingkat partisipasi sebesar 5,8%. Bertolak dari kesadaran terhadap besarnya potensi pengembangan ekonomi (industri) kreatif, terutama untuk menyiasati rendahnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis (rata-rata 4,5% per tahun), masih tingginya pengangguran (9-10%), tingginya tingkat kemiskinan (16- 17%), dan rendahnya daya saing industri di Indonesia, pemerintah telah merumuskan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dalam diktum kedua instruksi ini, kepada seluruh jajaran Kabinet diinstruksikan agar saling berkoordinasi mengembangkan ekonomi kreatif yang mencakup (fashion riset dan pengembangan. Untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif, pastinya diperlukan anggaran yang cukup besar sehingga peran BPK dalam terus-menerus mencermati pelaporan keuangan demi mencegah terjadinya penyimpangan menjadi kian bermakna. Kecermatan BPK tadi bahkan mendapatkan tangangan lebih berat lagi ketika otonomi juga desentralisasi menuntut adanya transfer-transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sesuai UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memang diberi peranan penting untuk turut mendukung keberhasilan otonomi daerah yang menyerahkan penyelenggaraan pemerintahan kepada Kabupaten/Kota. BPK mengemban tugas melakukan pemeriksaan maupun pengawasan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah serta menyerahkan auditnya kepada DPRD Kabupaten/Kota setempat. Lazimnya upaya mencapai kemajuan, termasuk dalam rangka mewujudkan BPK ideal, tentunya takkan mungkin terjadi bila tak didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan yang memadai. Ini sudah diingatkan sejak dahulu oleh kearifan lokal Yogyakarta. Mencari pengetahuan itu adalah kehauran bagi setiap orang. Pencarian pengetahuan harus dijalani dengan usaha keras agar dapat dicapai hasil memuaskan (ngelmu iku kelakone kanthi laku). Dalam upaya pencarian pengetahuan, BPK bisa bercermin pada pengalaman lembaga sejenis di negara lain yang telah lebih dahulu mapan mendukung pemerintahnya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tak perlu meniru. Cukup mempelajari keunggulan dan etos kerja agar dapat merumuskan wujud BPK ideal yang paling dibutuhkan negeri ini. Seiring bergulirnya Era Reformasi dan penguatan masyarakat madani, tuntutan penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik memang semakin lantang disuarakan oleh sejumlah komponen masyarakat. Sejumlah prinsip yang termuat di dalamnya, antara lain: (transparency) Pemerintah mesti membeberkan informasi yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses stakeholders sesuai dengan haknya. (accountability) Pemerintah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap instansi/lembaga/ aparatur pemerintahan. Semuanya harus mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Mereka harus dapat memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, pemerintah perlu memastikan ada tidaknya check and balance dalam pengelolaan pemerintahan, menyediakan informasi tentang keputusan dan tindakan yang diambil dalam suatu unit, membuka diri terhadap keberadaan pihak independen mengkai informasi tersebut dan melakukan koreksi yang diperlukan. (responsibility) Artinya, pemerintah harus memegang teguh tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku demi kelangsungan dan kesatuan negara. (independency) Pemerintah harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak tertentu mana pun (partai politik, negara asing, sektor swasta). Pemerintah tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak, melainkan harus mampu menghindari segala bentuk benturan kepentingan MARET 2013 Warta BPK 75
(conflict of interest). (normality and equality) Pemerintah harus memperhatikan kepentingan seluruh komponen dan lapisan masyarakat berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment). Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan kesempatan kepada seluruh komponen dan lapisan masyarakat untuk memberikan masukan konstruktif serta mengakses informasi sesuai prinsip keterbukaan. Yang bermakna penerapan pengambilan keputusan yang demokratis dan pengakuan atas hak kebebasan manusia/hak asasi manusia (HAM), kebebasan pers, serta kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan aspirasinya. Bila prinsip-prinsip dimaksud akan diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara, tentunya mustahil bagi pemerintah untuk melakukannya tanpa dukungan dari BPK. Kembali, BPK dihadapkan pada tantangan agar mampu menjadi penggerak dinamis yang memungkinkan segera terwujudnya tata kelola keuangan yang baik dan bukannya malah menjadi penghambat. Demi mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas, misalnya, diperlukan pemeriksaan oleh pihak independen (BPK). Setelah melakukan pemeriksaan, BPK diwajibkan mengumumkan temuannya mengenai keuangan negara, program serta hasil kerja pemerintah kepada semua pihak terkait (stakeholders) melalui laman resminya. Pihak terkait dimaksud adalah masyarakat luas yang menanggung pajak dan beban pengeluaran negara, DPR/DPRD yang merupakan pemegang hak anggaran, instansi penyelenggara pemerintahan, maupun pemberi pinjaman serta investor yang membeli Surat Utang Negara. 76 Warta BPK MARET 2013 Walau dibatasi kefanaan, tetapi kearifan lokal yang cukup menonjol di Yogyakarta ialah bahwa ikhtiar dan kerja keras sepatutnya tanpa kenal lelah (sepi ing pamrih rame ing gawe). Bila dimaknai secara mendalam, ini berarti bahwa setiap unsur masyarakat, termasuk anggota BPK dan jajarannya, harus bergiat meningkatkan kinerja serta produktivitas. Perlu diingat pula bahwa bekerja tidak boleh sembarangan, tergesa-gesa, atau asal jadi, melainkan harus teliti, cermat, dan penuh perhitungan, supaya beroleh hasil maksimal (alon-alon waton kelakon, kebat kliwat, gancang pincang). Masalah atau hambatan, sedahsyat apa pun, hendaknya tidak dijadikan alasan bagi BPK untuk mengendurkan semangat melaksanakan peran juga fungsinya. Adapun di Lampung, dikenal prinsip "nemui nyapur" atau membuka diri dalam pergaulan (baca: jejaring sosial) dengan segenap lapisan masyarakat. Pergaulan ini, salah satunya, dibutuhkan agar BPK dapat memposisikan diri sebagai salah satu pilar terdepan dalam mengikis budaya korupsi yang kian meresahkan masyarakat. Pemberantasan korupsi jelas mensyaratkan adanya peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik dan dunia usaha. Pada gilirannya hal ini memerlukan upaya terpadu perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna meningkatkan mutu kerja serta memadukan peranan lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan (seperti BPK, Inspektorat, Badan Pengawas Daerah, dan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) dengan penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi). Walau banyak pihak saat ini menganggap bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga paling berdaya dan konsisten dalam memberantas korupsi sehingga cenderung menyepeleken peranan lembaga lain, toh kenyataan telah membuktikan lembaga sekuat apa pun takkan mampu bertahan sendirian menghadapi gempuran balik para koruptor dari berbagai penjuru. Oleh sebab itu, koordinasi serta sinergi merupakan penentu keberhasilan, terutama dengan BPK yang berwenang menilai kerugian negara dan/atau menetapkan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian (Pasal 10 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan). Prinsip "nemui nyapur" dapat pula dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan menuju terwujudnya BPK ideal. Kemajuan tak pernah datang begitu saja. Kemajuan lazimnya diawali ketidakpuasan, upaya mencari solusi atau pemecahan, pengumpulan sumber daya untuk memulai pembenahan sebagai solusi atau pemecahan, dan lantas diakhiri dengan menyebarluaskan hasil-hasilnya agar diketahui serta nantinya dapat dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin anggota masyarakat. Dalam pengumpulan sumber daya serta upaya menyebarluaskan inilah pergaulan menjadi sangat penting. Pergaulan, pada gilirannya, juga dapat menumbuhkan rasa percaya, saling memahami, saling mendukung, juga kesamaan nilai, sehingga turut mendukung ditemukannya inovasi serta terobosan baru dalam peningkatan kinerja BPK. Demi mempertahankan harmoni kehidupan sosial dan semakin memperluas pergaulan, hubungan antar-anggota masyarakat, antara anggota masyarakat dengan anggota BPK, maupun antara BPK dengan terperiksa (auditee) hendaknya dilandasi oleh prinsip hormat, diawali penghormatan kepada kedua orang tua (ingkang dingin rama ibu), mertua lelaki dan perempuan (kaping kalih
maratuwa lanang wadon), saudara tua (kaping katri marang sadulur tuwa), guru (kaping pate mring guru sayekti), hingga pemimpin atau atasan (kapling lima marang gustinira). Diharapkan, masing- masing akan terbiasa dengan sikap saling menghormati serta mampu mengembangkan prinsip empati. Empati dimaksud, antara lain, bisa dikaitkan dengan keberadaan BPK yang tidak boleh menjadi momok menakutkan bagi pengelola keuangan negara, melainkan harus berupaya agar bisa menjadi mitra. Ini dapat dilakukan, misalnya, melalui pendampingan terhadap terperiksa (auditee) untuk menyusun Rencana Aksi guna meningkatkan opini pemeriksaan laporan keuangannya hingga membantu merumuskan langkah-langkah kongkret demi mengimplementasikan Rencana Aksi yang telah disusun dan diserahkannya kepada BPK. Bukan hanya memperluas pergaulan, sikap saling menghormati dan empati teramat berharga pula untuk mencegah timbulnya konflik horizontal. Dalam sebuah masyarakat multikultural, multireligius, multi- etnis, seperti Indonesia, sikap- sikap tersebut menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga riak-riak yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial tidak selalu harus ditanggapi dengan kekerasan, melainkan dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan. Percikan konflik tak perlu dibesar-besarkan (kriwikan dadi grojogan), karena dapat melibatkan semakin banyak pihak sehingga justru memperkeruh keadaan. Suatu perselisihan lebih baik dihadapi dan diselesaikan sendiri dengan kerendahan hati (nglurug tanpa bala). Dengan demikian, konflik takkan sampai merintangi kinerja BPK ataupun mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Beralih ke Gorontalo, terdapat kearifan lokal yang mengandung ajakan "dulo ito momongu lipu" (mari kita membangun negeri). Dalam hal ini, segenap pemangku kepentingan (stakeholders) masyarakat bersama seluruh anggota BPK, diajak terlibat berinovasi dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Indonesia. Maka, semangat kesetiakawanan sosial (sabaya pati, sabaya mukti), persatuan dan kekompakan (saiyek saeka praya) baik antar-pemimpin, antar- rakyat, maupun antara rakyat dan pemimpin (manunggaling kawula gusti), cinta tanah air (patriotisme), rasa kebangsaan (nasionalisme), serta kegigihan menjaga martabat bangsa dan negara (sedumuk bathuk senyari bumi; dilabuhi pecahing jaja wutahing ludira) dapat diarahkan untuk meningkatkan dukungan serta partisipasi terhadap upaya mewujudkan BPK ideal. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sesungguhnya terbuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi mendukung kinerja BPK: a. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 8 Dalam merencanakan tugas, BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat b. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan - Pasal 14 ayat (3) Calon anggota BPK diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat. Kearifan lokal "dulo ito mamongu lipu" hampir senada dengan prinsip yang menafasi kehidupan masyarakat di Papua, yakni "sep de pep ne depik tibo senem" (kita bergandengan tangan untuk membangun) dan "mbilim kayam" (membangun bersama). Dalam segenap keberadaannya, anggota BPK pun semestinya senantiasa mempedomani beragam kerarifan lokal Indonesia lainnya, di antaranya: 1. "Aja Ketungkul Marang Kalungguhan, Kadonyan lan Kemareman" Pepatah Jawa ini mengingatkan segenap anggota BPK agar tak terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperolek kedudukan, kebendaan, dan kepuasan duniawi. Dengan demikian, mereka takkan melupakan bahwa kedudukan sebagai anggota BPK merupakan amanah yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Peran dan fungsi mesti dijalankan sepenuh hati demi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Tak perlu berlarut memikirkan pencitraan maupun upaya-upaya melangengkan jabatan. 2. "Awan aradin becik arata" Kearifan lokal Bali ini bermakna bahwa segenap anggota BPK mesti berlaku jujur dan adil. Jujur artinya menjaga kesesuaian antara ucapan dengan tindakan serta terbuka mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun hambatan dalam pelaksanaan peran dan fungsinya kepada masyarakat. Adil bermakna mampu mengambil posisi tidak memihak serta senantiasa mengedepankan nilai integritas (dengan mewajibkan setiap pemeriksa menjunjung tinggi Kode Etik Pemeriksa dan Standar Perilaku Profesional dalam melaksanakan tugasnya) serta nilai profesionalisme (melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme pemeriksaan keuangan negara, kode etik, dan nilai-nilai kelembagaan organisasi). 3. "Tatwam asi" Kamu adalah aku dan aku MARET 2013 Warta BPK 77
adalah kamu. Kearifan lokal Bali ini menuntut BPK merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Dengan kehadiran kantor perwakilan di setiap provinsi dan luasnya kewenangan yang dimiliki sehingga membutuhkan dukungan dari cukup banyak sumber daya manusia, ak berlebihan bila BPK mengutamakan masyarakat setempat dalam perekrutan personil. Untuk posisi tertentu yang membutuhkan keahlian spesifik mungkin sulit mengharapkan sumber daya manusia lokal, namun dalam berbagai kegiatan lain tentunya masih diperlukan banyak tenaga kerja yang bisa direkrut dari sekitar lokasi kantor perwakilan BPK. Hal mana sesungguhnya sudah dirintis oleh BPK, antara lain, dengan mengajak Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk ikut memeriksa laporan keuangan sektor negara. Dengan demikian, BPK telah memberi peluang lebih banyak bagi anggota masyarakat untuk berperan aktif, mengerahkan kapasiasnya, dan menjadi aktor sosial ketimbang obyek pasif. 4. "Patik dohot uhum" Kearifan lokal Batak ini menegaskan pentingnya menegakkan hukum dan kebenaran. Dalam hal ini, anggota BPK harus senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan tugas dan jangan pernah tergoda untuk menyalaghgunakan wewenangnya. Setiap pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh anggota BPK memiliki konsekuensi timbulnya sanksi, termasuk pemberhenian secara tidak hormat. Ketentuan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah mengatur dengan tegas bahwa seorang anggota BPK dapat 78 Warta BPK MARET 2013 diberhentikan dengan tidak hormat jika: - Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun - Tidak melakukan tugas dan kewajibannya selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan Melanggar sumpah atau janji
Melanggar larangan
(memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang keterangan, bahan, data, dan informasi atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya maupun tidak langsung menjadi pemilik seluruh, sebagian, atau penjamin badan usaha yang melakukan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan atas beban jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, menjadi anggota partai politik) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPK (meninggalkan kewarganegaraan Indonesia, tak berdomisili di Indonesia, mengkhianati kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945). 5. "Sinuan bulu sibahen na las, sinuan partuturan sibahen na horas" Tujuan menanam batang bambu adalah agar kampung terlindung dan nyaman, demikian pula tujuan pembentukan kekerabatan agar hubungan semakin harmonis. Pepatah Batak yang menyandingkan alam dengan kehidupan sosial ini menekankan betapa eratnya keterkaitan antara keduanya. Maka, anggota BPK tak boleh melupakan bahwa pemeriksaan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan anggaran pelestarian lingkungan acapkali perlu diprioritaskan.
Pembenahan BPK, dijiwai oleh kearifan lokal inilah yang diyakini mampu mendukung terwujudnya BPK ideal. Kearifan lokal dimaksud akan memungkinkan BPK mendukung Indonesia meraih kegemilangannya, bukan hanya didukung oleh sumber daya alam berlimpah, sumber daya manusia berkualitas, ataupun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan karena karakter luhur yang memampukan tampil berbeda serta membuat perbedaan di tengah kecenderungan global yang mengarah pada keseragaman. Perbedaan di sini bukan dalam arti negatif atau diskriminatif, melainkan memberi corak menyegarkan dan unik. Mari dukung terus pembenahan BPK ! Mari wujudkan BPK ideal yang berdaya demi Indonesia gemilang dan sejahtera ! ) Siswa SMA Harapan Mandiri Medan, Pemenang I Lomba Karya Tulis Ilmiah kategori Pelajar dalam rangka HUT BPK