Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 AGRESI RUSIA TERHADAP UKRAINA DIKECAM SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA Siti Rohmah¹, Wahyudi², Nur Sita³ 1,2,3Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Email: ABSTRAK Penelitian hukum ini membahas tentang pelanggaran HAM berat akibat Agresi Rusia terhadap Ukraina. Kajian ini mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ketentuan hukumnya. internasional. Rusia mengebom dan membombardir permukiman, mengakibatkan kematian. Mereka tidak hanya menyerang warga sipil tetapi juga berbagai infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan sekolah. Hal tersebut merupakan pelanggaran mendasar terhadap berbagai peraturan dan undang- undang internasional. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk mengetahui tindakan invasi Rusia. Bentuk tanggung jawab dan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia di Ukraina dan Rusia Hak asasi manusia dilanggar selama invasi ke Ukraina. Metode Dalam penelitian ini dengan menganalisis data dengan menggunakan metode hukum normatif, tambahan pustaka atau data. Investigasi ini merupakan hasil pemantauan pelanggaran. PBB dan pasukan darat menentang agresi Rusia ke Ukraina, dan Rusia dikutuk. Penghentian permusuhan terhadap Ukraina secara segera dan menyeluruh. Di sinilah letak batas-batas usaha hukum internasional, kepatuhan negara-negara yang berkonflik dengan norma dan standar hukum internasional. Rusia harus berpartisipasi dalam konflik ini. Mengetahui dan mengikuti peraturan dan ketentuan hukum internasional adalah satu-satunya cara untuk mencapai hal ini. Menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina secara damai. Kata Kunci: Pelanggaran Berat, Perang Rusia, Ukraina ABSTRACT This legal inquiry discusses the serious human rights violations resulting from the Russian invasion. To Ukraine. This study refers to the Universal Declaration of Human Rights and its legal provisions. international. Russia bombs and bombards the settlements, resulting in deaths They attack not only civilians but also various civilian infrastructure such as hospitals and schools. It is a fundamental violation of various regulations and laws. international. The purpose of this investigation is to determine the invasion action of Russia. Forms of responsibility and sanctions for human rights violations in Ukraine and Russia Human rights were violated during the invasion of Ukraine. method In this study, by analyzing the data using legal normative methods, Additional libraries or data. This investigation is the result of monitoring violations. The UN and ground forces opposed Russia's invasion of Ukraine, and Russia was condemned. An immediate and complete cessation of hostilities against Ukraine. This is the location of the business Limits of international law, compliance by countries in conflict Norms and standards of international law. Russia must participate in this conflict Knowing and following the rules and regulations of international law is the only way here. Peacefully resolve the conflict between Russia and Ukraine. Keywords: Serious Violations, Russian War, Ukraine PENDAHULUAN Hak Asasi Manusia atau HAM sendiri merupakan konsep yang sangat bermoral. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tidak serta-merta konsepnya diperluas. Hak asasi manusia telah berkembang secara bertahap dan pesat selama periode waktu tertentu. sejarah manusia. Sebagai konsep moral hak asasi manusia kehidupan dan kepentingan kelompok Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 630
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 sosial dalam kehidupan masyarakat nasional yang dikonstruksi dan dikembangkan secara empiris.1 Hak asasi manusia adalah milik semua orang. kebangsaan, kebangsaan atau ras, tempat tinggal, warna kulit, agama, bahasa atau hal-hal lain. Kita semua mempunyai hak untuk menikmati hak asasi manusia secara setara tanpa diskriminasi. Hak-hak ini saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Dilihat dari pengertian hak asasi manusia, maka pesan hak asasi manusia merupakan pesan yang bersifat universal. Untuk menciptakan rasa keadilan dan moralitas yang ingin mereka asimilasi. Seluruh lapisan umat manusia di Bumi tercakup. Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang berujung pada konflik antar negara yang tidak terselesaikan. Pelanggaran Hak Asasi Manusia timbul karena adanya ketidakseimbangan antara nilai yang diharapkan dengan nilai. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan harapan Anda. permasalahan hak asasi manusia yang muncul pada tahun Hal ini terutama disebabkan oleh ketidakpuasan dan perlakuan tidak adil dari anggota masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi perubahan sosial dari waktu ke waktu. Terpisah dari realitas sosial dan pada akhirnya selalu dikaitkan dengan permasalahan Politik.2 Berbicara tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan sebuah langkah maju yang besar. Standar yang diadopsi oleh masyarakat internasional pada tahun 1948 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan standar internasional yang disepakati. Ini telah diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia melalui PBB. deklarasi universal Hak Asasi Manusia merupakan kerangka tujuan hak asasi manusia yang dirumuskan dalam bentuk umum; Ini adalah sumber utama terbentuknya dua dokumen hak asasi manusia: perjanjian internasional. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta budaya Hak Ekonomi, Sosial dan Politik. Hak-hak yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Implementasi hak-hak dasar tercantum dalam Pasal 3, 5, 9, 10 dan 11 Piagam PBB. Masing-masing ketentuan ini menetapkan hak untuk hidup. hak atas kebebasan dan keamanan pribadi; Tidak ada penyiksaan - kekejaman lainnya - hukuman, tidak ada tindakan yang melanggar moralitas dan martabat manusia; Larangan penangkapan sewenang-wenang; 1 justitias,2016a 2 Yustitianingtyas, L. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi. Jurnal Ilmu Hukum Novelty, 7(1), 25-41. Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 631
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 benar Tentang keadilan; Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah; larangan pidana berlaku surut. Konflik selalu besar atau kecil. Banyak hal yang dapat menimbulkan konflik, namun sering kali konflik disebabkan oleh hal tersebut. Perbedaan kepentingan juga bisa timbul dari keinginan untuk melakukan kontrol. Perluasan wilayah. Konflik sering kali berkaitan dengan kendali. Jika wilayah tersebut terkena tindakan invasi atau aneksasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lain (Nurulla, 2015). Karena konflik antara Rusia dan Ukraina Kami berjuang untuk wilayah Krimea di Ukraina timur. Melihat sejarah, crimea sendiri telah menjadi perebutan sejak berabad- abad. Crimea dahulunya bernama Tauris atau disebut Tavrida, oleh masyarakat Rusia wilayah tersebut dianggap sebagai rumah bagi berbagai suku bangsa. Namun wilayah tersebut mulai menjadi perebutan setelah suku Cimmerian melakukan invasi ke Tauris dan tindakan tersebut juga memicu kolonis Yunani untuk masuk ke wilayah Tauris pada abad ke-6 sebelum masehi (SM). Saat Rusia melakukan penyerangan agresi Ukraina sepenuhnya pada 24 Februari 2022 (CNBC, 2022). agrasi Rusia adalah demi keamanan dan kelangsungan hidup. Untuk melindungi tanah air kita dari ancaman dari Ukraina. Rusia sedang berusaha membatasi kedekatan serikat pekerja dengan Ukraina. Eropa dan NATO melindungi keamanan nasional mereka dari ancaman dan pengaruh blok Barat. Amerika Serikat juga berupaya menjaga hubungan dekat dengan Rusia dan negara-negara bekas sekutunya. Runtuhnya Uni Soviet. Hal ini terkait langsung dengan posisi negara tetangga Ukraina. Jika Rusia dan Ukraina bergabung dengan NATO, tidak akan ada lagi hambatan antara Rusia dan Rusia. Berkolaborasi dengan NATO untuk mengancam Rusia. Jadi Rusia menginvasi ke Ukraina agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO. Rusia ikut campur di Ukraina Tidak bergabung dengan NATO adalah sikap yang tidak boleh diterima. Hal ini menyebabkan terjadinya gangguan. Sebagai negara berdaulat, Ukraina seharusnya melakukan hal ini. Anda bebas memutuskan apakah akan bergabung dengan NATO atau tidak, begitu pula Rusia. Tekanan fisik berupa intrusi tidak dapat mempengaruhi kebebasan tersebut. Konflik antara Ukraina dan Rusia ini telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian. Hal ini akan berdampak besar pada infrastruktur fisik Ukraina. Hal ini diumumkan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB. Rusia melakukan kejahatan perang. Rusia disebut Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 632
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 letusan. Mengebom pemukiman, membunuh warga sipil, menyerang infrastruktur Ukraina3 . Tindakan Rusia di kawasan Krimea dikutuk oleh Uni Eropa dan negara-negara Barat. Ada pendapat bahwa Rusia melakukan intervensi dan intervensi di Ukraina Tindakan agresif terhadap wilayah Krimea. Uni Eropa (UE) dan negara-negara Barat juga mengecam tindakan tersebut. Tindakan Rusia ini melanggar norma hukum internasional. Rusia harus dapat menggunakan cara-cara damai yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 2. Pasal 3 dan 33 Piagam PBB dan kebijakan perlucutan senjata Menyelesaikan konflik dengan Ukraina. Pentingnya moderasi dalam penggunaan senjata dan mekanisme prioritas untuk penyelesaian konflik secara damai. "diare Jika timbul perselisihan, diselesaikan oleh Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, termasuk peran Dewan. Sanksi berlaku di sini, tetapi Rusia adalah salah satu dari lima anggota dewan. Keamanan dijaga oleh PBB4 Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih dalam pada penelitian hukum ini dengan dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah kronologi terjadinya perang Rusia - Ukraina dan sanksi yang dilakukan Rusia dalam pelanggaran HAM yang terjadi selama agresi? METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Objek dari penelitian ini adalah Intervensi Rusia terhadap Ukraina sebagai Pelanggaran HAM ditinjau dari segi Hukum Internasional. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (literature research), dengan mengambil data dari buku-buku, skripsi, jurnal, serta website Pendekatan yang di gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundangundangan (statue 3 manik,2022 Manik, L. (2022, April 23). Sidik Pelanggaran HAM, PBB Imbau Rusia-Ukraina Hormati Warga Sipil. Diambil kembali dari 4 Wicaksana, S. U. (2022, April 25). Pakar Hukum UM Surabaya Paparkan Dampak Invasi Rusia terhadap Ukraina bagi Penerbangan Internasional. From um-surabaya.ac.id: bagi-penerbanganinternasiona Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 633
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 approach) (Yustitianingtyas, 2016b). Kemudian, teori yang ada disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. PEMBAHASAN Kronologi Perang Rusia - Ukraina Faktanya, Ukraina telah melakukan "pembicaraan" dengan Rusia. Namun pemimpin Ukraina saat ini ingin lebih dekat dengan Barat dan bagian dari NATO. Dengan dimulainya Perang Dingin, pada tahun 1990 etnis Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah komunitas yang disebut Uni Soviet. Itu adalah negara komunis yang kuat pada saat itu. Setelah kekalahan Jerman dan berakhirnya Perang Dunia II, Uni Soviet memperoleh pengaruh di Eropa Timur. Tak heran jika negara-negara di benua Eropa Timur pun ikut menjadi negara komunis. Pada tahun 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa dibubarkan. Pada tahun yang sama, Ukraina memberikan suara mendukung kemerdekaan dari Uni Soviet melalui referendum. Presiden Rusia Boris Yeltsin menyetujui hal ini pada tahun yang sama. Selain itu, Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS). Namun terjadilah perpecahan. Ukraina melihat CIS sebagai upaya Rusia untuk mengambil kendali Kekaisaran Rusia dan negara-negara yang bergantung pada Uni Soviet. Pada bulan Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal ini merupakan upaya untuk menyelesaikan perbedaan yang ada. Rusia diizinkan untuk mempertahankan sebagian besar armada Laut Hitam Ukraina di Krimea. Rusia juga harus membayar sewa ke Ukraina untuk penggunaan pelabuhan Sevastopol. Sejak tahun 2014, hubungan antara Rusia dan Ukraina kembali membaik. Saat itu, terjadi revolusi melawan kekuasaan Rusia. Kerusuhan anti-pemerintah menggulingkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan terjadi bahkan sebelum perjanjian perdamaian Minsk ditandatangani pada tahun 2015. Revolusi juga mendorong aspirasi Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa (UE) dan NATO. Al Jazeera melaporkan bahwa Presiden Putin marah dengan spekulasi bahwa pangkalan NATO akan dibangun di dekat perbatasannya. Hal ini didukung dengan semakin dekatnya hubungan NATO dengan beberapa negara Eropa Timur. Jika kita mengingat Polandia dan negara-negara Balkan. Pasca jatuhnya Yanukovych, Rusia memanfaatkan kekosongan kekuasaan dan mencaplok Krimea pada tahun 2014. Rusia juga Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 634
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 mendukung kelompok separatis di Ukraina timur, yakni Donetsk dan Lugansk, untuk menentang pemerintah Ukraina. Rumor penyerangan sudah beredar sejak November 2021. Gambar satelit menunjukkan pasukan baru Rusia berkumpul di perbatasan dengan Ukraina. Menurut pihak Barat, Moskow mengerahkan 100.000 tentara, tank, dan peralatan militer lainnya. Intelijen Barat mengatakan Rusia akan menyerang Ukraina. Pada bulan Desember, para pemimpin dunia, termasuk Presiden AS Joe Biden, memperingatkan bahwa sanksi ekonomi Barat akan dikenakan jika Rusia menyerang Ukraina di tengah meningkatnya ketegangan militer di sepanjang perbatasan. Sejumlah pemimpin Eropa, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, juga telah "mengundurkan diri" untuk memulai pembicaraan kedua negara. Sementara itu, Rusia juga memulai pelatihan militer skala penuh pada awal Januari 2022. Seluruh angkatan laut dikerahkan. Pelatihan ini juga berlangsung di darat. Rusia bekerja sama erat dengan tetangga dan sekutu terdekatnya, Belarusia. Rusia membantah menyerang pada saat itu. Namun, Presiden Putin telah mengajukan tuntutan keamanan yang rinci kepada negara-negara Barat. Salah satunya adalah seruan kepada NATO untuk menghentikan seluruh aksi militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia telah meminta sekutunya untuk tidak menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Dalam wawancara eksklusif dengan CNBC di Indonesia pada 16 Februari, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgieva mengatakan Rusia tidak pernah berniat menyerang tetangganya. Menurutnya, permasalahan tersebut muncul setelah Amerika Serikat, NATO, dan sekutunya mengangkat isu tersebut. "Semua histeria antara Rusia dan Ukraina ditujukan untuk mengganggu keamanan negara kami dalam menghadapi Federasi Rusia. Kami telah melihat ekspansi NATO selama lebih dari 30 tahun dan sekarang infrastruktur NATO mendekati perbatasan kami," katanya. jelasnya dalam sebuah wawancara saat itu. "Dalam hal ini, Ukraina hanya digunakan sebagai sarana penyebaran informasi perang terhadap Rusia. Sementara negara kita terlibat dalam diplomasi, Barat terus memperluas informasi militer dan menciptakan ketegangan di perbatasan Rusia- Ukraina.""Sebenarnya, tidak ada yang terjadi." terjadi dan kami tidak berniat menyatakan perang terhadap Ukraina. "Jangan salah bahwa kami menganggap Ukraina sebagai saudara," katanya. "Perang dengan Ukraina adalah ide yang tidak masuk akal bagi kami." Dia mengatakan NATO menerapkan lima tahap perluasan dari tahun 1999 hingga 2020. Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 635
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 Menurut para ahli, Presiden Putin melakukan ini untuk memaksakan perubahan di Ukraina. Rusia ingin Ukraina diperintah oleh Moskow. "Menurut Presiden Putin... Rusia berencana melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina dan secara militer menggulingkan pemerintahan di Kiev," kata Henry Roman, kepala penelitian makro global di Eurasia Group, dikutip CNBC International. "Meskipun Presiden Putin mengklaim sebaliknya, hal ini dapat melibatkan pasukan Rusia yang menduduki beberapa wilayah." Presiden Putin, dikutip oleh CNN International, mengatakan dalam esai panjang yang diterbitkan pada Juli 2021 bahwa Rusia dan Ukraina adalah "satu negara". Pers menggambarkan Putin posting sebagai "Barat merugikan Ukraina dan memaksa Ukraina untuk berubah dan menjauh dari pengaruh Rusia." Dalam konferensi pers yang dihadiri CNBC Indonesia dua pekan lalu, pejabat senior Kedutaan Besar AS di Jakarta mengatakan pelanggaran mencolok yang dilakukan Rusia terhadap hukum internasional merupakan ancaman langsung terhadap tatanan internasional berbasis aturan. Ukraina sendiri adalah anggota PBB, yaitu negara yang merdeka dan berdaulat. "Jika Rusia tidak mendidik Rusia untuk membatasi kedaulatan Ukraina, membatasi kebijakan luar negeri, dan memilih kebijakan luar negeri, hal ini dapat menjadi tindakan berani bagi pihak lain yang ingin memperluas pengaduan ilegal, termasuk Laut Selatan." (LCS). Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Hukum HAM Internasional muncul sejak tahun 1945 ketika adanya bencana yang ditimbulkan oleh pengingkaran dari kaum Nazi terhadap hak asasi manusia. Pengalaman Perang. Perang Dunia I (PD II) dan Perang Dunia II (PD II) membawa "stigma" bagi negara- negara yang terlibat. Berperang atau tidak menjadi prinsip utama dan tujuan utama pembentukannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). lebih banyak dokumen hak asasi manusia Ditegaskan bahwa: semua. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Genosida 1948.hujan. Konvensi Hak Politik Perempuan, 1952.Seed. Persyaratan Standar Minimum Perlakuan terhadap Tahanan tahun 1957.d. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965E. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 1966.PPB berkomitmen serius untuk mengatasi permasalahan hak asasi manusia. Memperkuat upaya regional dalam isu hak asasi manusia. Contoh implementasi spesifik Hal ini mencakup implementasi Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan pembentukan Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 636
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 Komisi Antar-Amerika. Pada tahun 1960, Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika dan Konvensi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika mulai berlaku. 1978 (Yustitianingtyas, 2016b). Negara merupakan organisasi yang memuat kekuasaan. Oleh karena itu, negara merupakan faktor yang sangat penting yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Perlindungan hak asasi manusia. Piagam PBB yang baru mengikat secara moral, tetapi belum sepenuhnya sah. tapi Dokumen ini mempunyai pengaruh dan kekuatan moral, politik dan pendidikan yang besar. Hal ini sangat besar dan mewakili komitmen moral dunia terhadap standar hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) terus berkembang secara universal. (1) Generasi Pertama, hak-hak sipil dan politik manusia. (2) Hak asasi manusia ekonomi, sosial budaya generasi kedua, (3) Generasi ketiga, hak asasi manusia untuk pembangunan kolektif, yaitu hak seluruh bangsa Berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan, Memutuskan sendiri takdir (hak untuk menentukan nasib sendiri).5 Penerapan hak asasi manusia untuk pertama kalinya diselesaikan sebagai dua instrumen bagi warga negara dan hak politik Republik Kazakhstan (ICCPR). Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau Asosiasi Ekonomi dan Sosial Masyarakat Budaya (ICECR). Hak Sipil dan Politik (ICCPR) S.D. Konfirmasikan dalam Pasal 3. Pernyataan hak asasi manusia, pasal 21, dimungkinkan. Khususnya pada lima kelompok hak asasi manusia: khususnya: A) hak untuk hidup, kebebasan individu dan keselamatan; b) hak pribadi untuk berhubungan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan (personal right) (hak pribadi) beragama, kebebasan menjalankan, dll. c) hak atas perlakuan yang sama terhadap hukum dan pemerintahan (hak dan hak kesetaraan); d) kebebasan atau pertemuan damai Hakatas (hak berkumpul secara damai); e) hak politik (politik hak), khususnya hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak suara. (Yang terbaik, 2014) ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional. 1998) (Statuta Roma tahun 1998 adalah perjanjian internasional yang hanya mengikat negara-negara yang masing-masing negara telah secara resmi menyatakan niatnya untuk terikat. Rincian kontrak. Negara-negara ini kemudian menjadi "Negara Pihak" (Para Pihak). Ordonansi (jika diratifikasi). Namun banyak juga negara-negara baru yang walaupun sudah menandatangani perjanjian tersebut, namun belum meratifikasinya sebagai bagian dari hukum nasionalnya, termasuk Indonesia. Statuta Roma diadopsi dan mulai berlaku pada tahun 1982. Hingga Juli 2002, terdapat 122 negara baru. negara-negara yang 5 Endang, S. (2007). Bunga Rampai Hukum & Globalisasi. Yogyakarta: Genta Press. Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 637
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 menjadi pihak pada konvensi dan 31 negara terdaftar sebagai pihak, menandatangani piagam) dan mendirikan lembaga tetap untuk Penuntutan terhadap orang-orang yang melanggar hak asasi manusia secara serius. 6 (Nasution, 2018) ICC merupakan badan hukum yang independen. Dan komunitas negara-negara internasional terus dibentuk untuk melakukan penggulingan. Hukuman untuk semua kejahatan berdasarkan hukum internasional yang dicakup dalam Peraturan ini: a) genosida b) Kejahatan terhadap kemanusiaan; c) kejahatan perang d) Agresivitas. Meskipun komunitas internasional menegaskan hal ini setengah abad yang lalu, sistem regional dan internasional yang menjamin perlindungan hak asasi manusia Jutaan orang masih menderita akibat genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Namun, hanya mereka yang melakukan kejahatan hak asasi manusia yang diadili. Pengadilan Nasional. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengumumkan bahwa mereka akan memperkuat penyelidikannya. Untuk kejahatan perang yang dilakukan sejak awal perang di Ukraina. pemerintah Belanda Selain itu, tim ahli forensik akan segera dikirim ke Ukraina atas nama ICC untuk mengamankan data. Bukti pelanggaran hak asasi manusia. Sebanyak 10 tentara Rusia, termasuk 2 sersan; Empat kopral dan empat tentara dikatakan terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia selama perang. Satu bulan setelah penangkapan Bucha, Ukraina. Jaksa Agung Ukraina Irina Benediktova Penyelidik mengatakan mereka telah mengidentifikasi lebih dari 8.000 kasus dugaan kejahatan perang. Setelah invasi Rusia. Ini termasuk pembunuhan warga sipil dan pemboman infrastruktur sipil. Penyiksaan dan kejahatan seksual.7 Ukraina dan negara-negara Barat lainnya serta kelompok hak asasi manusia menuduh pasukan Rusia membunuh warga sipil. Buku. Pelanggaran hak asasi manusia yang serius juga terjadi antara Rusia dan Ukraina. Intervensi militer Rusia di Ukraina melanggar beberapa ketentuan hukum internasional. Pasal 2, ayat 4 Piagam PBB tentang Larangan Penggunaan Kekuatan memerlukan resolusi kedua. Majelis Umum PBB no. 2131 Tahun 1965 untuk non- alokasi. Intervensi terhadap urusan dalam negeri negara dan perlindungan kemerdekaan Kedaulatan, kemudian yang ketiga, Keputusan no. 2625 Tahun 1970. Deklarasi tentang asas- 6 Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jurnal Mercatoria, 11(1), 90. 7 Gunawan, S. M. (2022, April 29). Ukraina Identifikasi 10 Tentara Rusia Dalang Pelanggaran HAM di Bucha. From RMOL.ID: Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 638
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 asas hukum internasional tentang hubungan persahabatan dan kerja sama antar negara dan terakhir, Resolusi no. 3314. Diterbitkan pada 14 Desember 1974 tentang invasi (Mamfaluti, 2014). Pelanggaran lain antara Rusia dan Ukraina adalah pelanggaran hukum. Merundingkan perjanjian bilateral dengan negara-negara bekas. Semua Memorandum jaminan keamanan sehubungan dengan aksesi ke Ukraina Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir, Memorandum Non-Proliferasi Senjata Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Budapest, 5 Desember 1994 hujan. Perjanjian antara Federasi Rusia dan Ukraina tentang kelayakan dan kondisi tempat tinggal Armada Laut Hitam Federasi Rusia di wilayah Ukraina, Perjanjian tahun 1997 Perjanjian antara kedua negara menetapkan bahwa pemerintah Rusia akan menghormati kedaulatan. Pertahankan integritas wilayah Ukraina dan hindari ancaman dan kekerasan. Ini seperti intervensi militer terhadap kedaulatan wilayah Ukraina. Disebutkan pelanggaran hak asasi manusia Rusia terhadap warga negara Ukraina. Prinsip reformulasi hukum diplomatik Amerika adalah yang ketiga: nasional. Ukraina dapat menuntut dengan menggunakan standar hak asasi manusia. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab. ada Ukraina dilaporkan telah mengajukan gugatan terhadap Rusia di pengadilan internasional. (Mahkamah Internasional) Mengatur invasi Rusia sebagai genosida.8 Tindakan genosida merupakan pelanggaran hak untuk hidup karena: Dalam kasus yang mengakibatkan kematian, hak untuk hidup merupakan salah satu hak yang diatur dalam Konvensi Eropa. Ini melindungi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Penahanan dan pemeliharaan secara acak; Itu menghilang. Penyiksaan Perlakuan acak lainnya sebagai penghinaan terhadap martabat manusia Penyimpangan dalam kontrak utama yang ditunjukkan dalam pembukaan undang-undang A (satu), "dan" dan pengakuan martabat mereka dan Dan hak-hak penting bagi semua anggota Keluarga Manusia - Kebebasan, Landasan Keadilan Perdamaian dunia" dan pasal 1 "Setiap orang dilahirkan" Bebas dan setara serta setara dalam kehormatan dan hak. "Duha menerima Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duha) Majelis Umum PBB sebagai definisi sewenang-wenang internasional hak asasi manusia Jelaskan kontrak dari hutang rakyat dan semua negara saat ini 8 Ariesta, M. (2022, Maret 7). Sidang Ukraina-Rusia di Pengadilan Internasional akan Digelar Hari Ini. Diambil kembali dari Medcom.id: Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 639
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 "Penghormatan universal" terhadap "perilaku umum dan terpisah" anggota PBB Kesesuaian dan pelestarian hak asasi manusia ... Pasal 3 Duham, "tidak ada yang mendengarkan Penyiksaan atau kejam, amoralitas atau penghinaan atau hukuman.9 Hubungan antara hukum internasional dan martabat dan hak asasi manusia Martabat manusia berasal dari martabat manusia, dan martabat manusia bukanlah istilah di luar hukum atau kolektif. Ini tidak mengacu pada sesuatu, tetapi pada sumber utama dari segala hak. Pasal 3 Pasal ini menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan". Bagi individu, hal ini tentu saja berlaku untuk kejahatan seperti genosida, kejahatan perang, dan pembersihan. Etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan bertentangan dengan seni. Hak-hak yang diatur Keberadaan DUHAM erat kaitannya dengan keberadaan pasal 5 dan 9 DUDHR. "Tidak seorang pun boleh disiksa, diperlakukan dengan kejam, atau dihukum. Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau diadili karena perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia." Karena kesalahan. "Kebebasan dari penyiksaan, pelecehan, dan penghukuman Pelanggaran martabat manusia adalah hak hukum dan tidak dapat diganggu gugat." didiskriminasi. Hukum internasional, hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional. benar Mereka harus dihormati dan dilindungi dalam segala situasi, termasuk konflik bersenjata. Keadaan darurat nasional, internasional, atau keadaan darurat publik lainnya. tidak ada aktivitas Penyiksaan adalah norma hukum internasional tanpa batasan teritorial atau domestik. Penggunaan dan pelarangannya telah diakui oleh pengadilan internasional, regional dan nasional. Perlakuan atau penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi menurut hukum adat Internasional.10 Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan upaya masyarakat internasional. Kerjasama dalam memerangi kejahatan ekstrim dan berbahaya Perdamaian dan keamanan internasional serta kemakmuran global. Berdasarkan Pasal 1 Piagam Pada tahun 1998, Pengadilan Kriminal Internasional di Roma menjadi lembaga permanen. Ia mempunyai hak untuk menjalankan yurisdiksi atas individu untuk sebagian besar kejahatan. Yurisdiksi pidana nasional internasional yang penting dan saling melengkapi. Oleh karena itu, fungsi Mahkamah Kriminal Internasional adalah sebagai berikut: Menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius, mencegah terulangnya 9 David, W. (2006). The Absolute Prohibition of Torture and Ill Treatment. University of Minnesota Law School, 2. 10 UNGA. (2022). General assembly - General Assembly. United Nations, 19(4), 948-972 Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 640
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 pelanggaran serupa dan mengakhiri serta mencegah impunitas (jika situasi terus berlanjut). kekebalan dari penuntutan pidana terhadap penjahat). Yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional Terbatas pada kejahatan paling serius yang mempengaruhi seluruh komunitas internasional. Tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional berdasarkan Statuta Roma tahun 1998. Kejahatan terkait dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal kejahatan terhadap kemanusiaan), kejahatan perang, kejahatan agresi, dll. yurisdiksiHal ini hanya berlaku pada kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma pada tahun 1998. (Bezem et al., 2019) Kepentingan internasional terhadap hak asasi manusia merupakan fenomena yang relatif baru. Menurut Scott Davidson, ada hubungan yang sangat erat antara pertahanan lawan. Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan internasional. Semua dokumen internasional Sistem ketatanegaraan domestik masing-masing negara mensyaratkan pemberian kompensasi yang memadai. Bagi mereka yang haknya dilanggar. Mekanisme internasional untuk menjamin hak asasi manusia masyarakat hanya berfungsi jika negara tersebut memiliki sistem perlindungannya sendiri. Entah ada getaran atau tidak ada getaran sama sekali. Jadi mekanisme internasional berhasil sampai batas tertentu. Memperkuat perlindungan hak asasi manusia nasional dan memberikan alternatif jika diperlukan. Sistem di rumah rusak atau tidak memadai.11 Sanksi Agresi Yang Dilakukan Rusia Terhadap Ukraina Banyak negara di dunia telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas tindakannya. Ukraina diduduki. Invasi Ukraina oleh Rusia terjadi di masa lalu dan masih berlangsung. sejauh ini. Sanksi ini berkisar dari larangan investasi hingga pembekuan aset. Menentang para pemimpin dan oligarki Rusia dan menolak akses ke bandara dan wilayah udara. Akibatnya, krisis di Ukraina telah memperburuk hubungan antara UE dan Rusia. result Hubungan kedua negara menemui jalan buntu menyusul aneksasi semenanjung Krimea oleh Rusia. Yang terendah sejak Perang Dingin. Melihat ke belakang, sejarah hubungan kedua negara mulai terkonsolidasi sejak periode kedua. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian kerja sama komersial dan ekonomi. Perjanjian ini ditandatangani antara Uni Soviet dan Komunitas Eropa pada tanggal 18. Pada bulan Desember 1989, Rusia masih mempertahankan seragam militer Soviet. Ini akan menjadi kolaborasi... Ini merupakan 11 Scott, D. (2008). Hak Asasi Manusia. Pustaka Utama Grafiti Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 641
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 jembatan kerja sama pertama antara Eropa dan Rusia di bidang ekonomi. Langkah penting berikutnya adalah berlakunya Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama (PCA) antara Eropa dan Rusia. Ditandatangani pada tanggal 24 Juni 1994. Setelah berakhirnya kerjasama ekonomi pada tahun 1989 di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan. Selain itu, kemitraan antara Rusia dan Uni Eropa semakin berkembang di bidang ini. politik dan keamanan, aktivitasnya nantinya akan mempengaruhi Keamanan dan Perdamaian Global (Massaguni et al., 2022). Seperti diketahui, dalam pertemuan antara negara-negara anggota PBB dan Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 7 Maret 2022, Majelis Umum memutuskan untuk menghentikan aktivitas Rusia. dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Hal ini didasarkan pada invasi yang dilakukan oleh pemerintah Rusia. Kasus pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius telah dilaporkan di Ukraina. Pasukan Rusia membantai ratusan warga sipil di kota Bucha. Vote, 93 negara dan lebih dari 24 negara Penerimaan dan 58 Assenci (Renaldi, 2022).Rusia, misalnya, mendapat berbagai sanksi dari pihak-pihak berupa kebijakan ekonomi. Sanksi Amerika dilaporkan oleh Presiden Joe Biden, khususnya oleh Washington Sanksi tersebut dialihkan ke dua bank Rusia, khususnya bank pembangunan nasional. Dana Negara Vneshecom Bank (VB) dan Promsvyaz Bank (PSB), Menurut Perdana Menteri Sumio Kishida, sanksi Jepang Menerbitkan obligasi Rusia dari Jepang dan aset pribadi Rusia, Uni Eropa Moskow membatasi akses ke pasar modal dan keuangan Uni Eropa. Perseroan terbatas Rusia dan Rusia mengumpulkan uang dari pasar Inggris. Bank Rusia, bank Jerman pertama, melarang ekspor teknologi tinggi Olaf Scholz mengumumkan bahwa Jerman akan menangguhkan proses sertifikasi jaringan pipa gas. Proyek Nord Stream 2 senilai $11,6 miliar di Rusia telah memberikan sanksi kepada 351 orang asal Ukraina. Rusia mendukung pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk dalam bentuk larangan masuk. Aset, modal, hak milik, izin usaha (Sabiila, 2022). Invasi tersebut juga menyebabkan lebih banyak sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia. Negara Rusia tidak lepas dari tanggung jawab. Tindakannya melanggar hukum internasional yang mendasari invasi ini. Hal ini tidak tunduk pada ketentuan yang dilegitimasi oleh PBB. Rusia akan menyerang Alasan kekerasan ini bukan untuk membela diri atau negara Rusia. Jika kita terpaksa melakukannya karena keadaan darurat atau serangan oleh negara atau otoritas lainnya. Rusia mengklaim bahwa serangan ini adalah tindakan membela diri, namun hal tersebut tidak benar. Hal ini melibatkan Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 642
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 argumentasi dan penegasan yang kuat.12 Dalam hal ini, jawabannya adalah tidak, ada batasan hukumnya. internasional. Artinya kesediaan negara-negara yang terlibat konflik untuk menghormati dan melaksanakan perjanjian tersebut. Aturan dan norma hukum internasional merupakan cara yang paling penting dan satu-satunya. Saat ini.13 Seperti disebutkan di atas, Rusia dapat menggunakan cara-cara damai. Mematuhi Pasal 2, ayat 3 dan Pasal 33 Piagam PBB dan menolak kekerasan. Berbekal sebagai pilihan politik dan alat resolusi konflik. Ukraina. Pentingnya membatasi penggunaan senjata dan memprioritaskan mekanik Menyelesaikan perselisihan secara damai. "Kalaupun ada perselisihan, selesaikan di pengadilan." Pengadilan internasional atau internasional, termasuk peran Dewan Keamanan, namun di sini juga sanksi yang tepat. Posisi Rusia adalah salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.14 Pilihan Dewan Keamanan PBB adalah mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina. Ia mempunyai tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Menurut Pasal 24 Piagam PBB, hal ini tidak berlaku saat ini. sengaja Rusia diharapkan dimasukkan sebagai salah satu dari lima kursi di Dewan Keamanan PBB. Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, ia berhak memveto rancangan resolusi. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat "bertindak" atas resolusi-resolusi tersebut melalui proses Koalisi untuk Perdamaian. Rekomendasi untuk perdamaian tanpa resolusi Majelis Umum PBB Undang-undang tersebut mengikat dan tidak mempunyai dampak langsung dalam menghentikan perang. Dalam hukum internasional, teori hukum perang terbagi menjadi dua. Yaitu Ius dalam Bello dan Ius ad Bello Ius ad bello merupakan undang-undang atau undang- undang yang berkaitan dengan sahnya perang. Peranglah yang menentukan apakah penggunaan kekuatan diperbolehkan di suatu negara. Misalnya, Pasal 2(4) Piagam PBB 12 Patrio, Z. (2022, Maret 23). Deretan Pelanggaran Hukum Perang yang dilakukan Rusia di Ukraina. Diambil kembali dari IDN TIMES: rusia-di-ukraina-c 13 Juanda, O. (2022, Maret 24). Serangan Rusia ke Ukraina, di Manakah Hukum Internasional?Diambil kembali dari Koran SINDO: 1648116203/ 14 Wicaksana, S. U. (2022, April 25). Pakar Hukum UM Surabaya Paparkan Dampak Invasi Rusia terhadap Ukraina bagi Penerbangan Internasional. From um-surabaya.ac.id: bagi-penerbanganinternasional Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 643
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 tentang penggunaan kekerasan Konten yang bertentangan dengan integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara atau tidak pantas. Sesuai dengan tujuan PBB Pengecualian terhadap larangan PBB Hal ini tercantum dalam Pasal 51 Piagam PBB, khususnya dalam konteks pertahanan diri dan pemberdayaan. Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya Ius in Bello merupakan hukum yang berlaku pada hukum perang dan kemanusiaan. Hukum internasional, yang menetapkan aturan-aturan khusus jika terjadi konflik bersenjata, terdiri dari berikut ini: Hukum Den Haag, atau hukum yang mengatur jalannya perang, terdiri dari dua bagian. perang) dan undang-undang Jenewa, khususnya Undang-undang tentang Perlindungan Korban Perang (Syakhmin A.K., 1985). Konvensi Jenewa tahun 1949 berlaku untuk konflik bersenjata internasional dan non-internasional, yang mengatur hal-hal perang seperti perlindungan korban perang. Melarang serangan terhadap warga sipil. Karena adanya perbedaan pendapat antar pihak Dalam konflik bersenjata, khususnya dibuat perbedaan antara harta milik militer dan milik sipil. untuk keperluan militer atau Objek militer - suatu objek yang secara langsung dan efektif mempengaruhi operasi militer. Dilikuidasi atau dikendalikan (seluruhnya atau sebagian) untuk memberikan keuntungan militer. Selain itu, objek sipil mengacu pada objek apa pun yang bukan merupakan sasaran militer atau sipil. Anda tidak dapat menyerang warga sipil atau ikut serta dalam operasi. Tidak bisa menjadi sasaran pertempuran dan serangan militer (Eno Prasetiavan dan Lina Hastuti, 2020). Pengecualian ini didasarkan pada asas perlindungan masyarakat; Dengan membedakan antara rentan dan tidak rentan (Eno Prasetiavan dan Lina Hastuti, 2020) Ketika suatu sasaran diserang atau diserang pada saat perang atau operasi militer. Pelanggaran terhadap harta benda sipil atau orang sipil, pelanggaran hukum perang, Pelanggaran hak asasi manusia. Serangan Rusia tidak didasari oleh PBB yang melegitimasi serangan tersebut karena bukan untuk membela diri. Dalam kerangka perdamaian yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Tapi itu tergantung serangannya. Hal ini disebabkan oleh sengketa wilayah dan masalah politik antara Rusia dan Ukraina. Oleh karena itu, serangan tersebut tidak dapat dibenarkan. Dalam penyerangan tersebut, warga sipil juga diserang. Secara khusus, warga negara Ukraina melanggar hukum humaniter internasional. Mayat sekitar 300 warga sipil Ukraina ditemukan selama pendudukan Buca, Ukraina. Saat wajah terbuka Badan-badan sipil yang dicurigai menjadi korban invasi Rusia Masyarakat sipil melanggar hak asasi manusia karena hal itu melanggar hukum. Kemanusiaan internasional diperkenalkan sebagai objek sipil yang tidak Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 644
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 dapat digunakan sama sekali. Itu mematikan, apalagi menyerang sasaran militer. Ketika diserang Jika hal itu mengarah pada masalah sipil, misalnya kematian, maka hal itu termasuk di dalamnya. Pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Rusialah yang melakukannya. Pelanggaran hak asasi manusia diakibatkan oleh kematian massal warga sipil di kota Bucha. Ini seharusnya merupakan invasi Rusia ke Ukraina. Pendudukan yang tidak beralasan seperti itu konsisten dengan situasi yang dilegitimasi oleh PBB. Kasus-kasus ekstrim melibatkan penggunaan kekerasan dan oleh karena itu tidak dapat diterima. Namun demi menjaga perdamaian dan keamanan, hal tersebut diperbolehkan sebaliknya. internasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Piagam PBB. Dinyatakan bahwa "semua negara anggota harus menghindari intimidasi atau eksploitasi dalam hubungan internasional mereka". Penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara atau negara lain "Ini tidak sejalan dengan tujuan PBB," katanya. Jika diartikan demikian, bahasa Indonesia - Setiap negara harus menahan diri dalam hubungan internasional. Kami tidak melakukan kekerasan terhadap negara atau kelompok lain. Hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar prinsip non-intervensi dan merendahkan kedaulatan negara lain. 15 (Satura, 2022). Intervensi Rusia ini mempunyai beberapa konsekuensi yang merugikan. Ukraina. Jika kita berbicara tentang tanggung jawab suatu negara dalam hukum internasional, maka itulah negara. Anda mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan Anda. Bukan berarti negara bebas melakukan apa pun yang mereka inginkan dengan melanggar hak asasi manusia. Tanggung jawab negara terletak pada rakyat yang berdaulat. Tapi negara itu masih ada. Semua tindakan terbatas dan tunduk pada hukum internasional. Mengingat negara Ini adalah salah satu subjek hukum internasional. Artinya, subjek hukum internasional Ia mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum. Ini berarti Anda dapat mengajukan klaim ke pengadilan dan bertanggung jawab. Dalam semua aktivitas internasional, pelanggaran hukum bisa saja terjadi. Karena mereka tidak memenuhi kewajiban internasionalnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan hukum internasional yang ada, ada dua unsur yang merupakan 15 Satura, G. A. (2022). Pertanggungjawaban rusia atas invasi terhadap ukraina. 5, 73-90. Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 645
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 pengadilan. Hal ini tidak akurat dan tidak direkomendasikan secara internasional yaitu semuanya.16 Negara dapat diberikan kekuasaan berdasarkan hukum internasional. Termasuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional (violation of international law). Semua negara mempunyai kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk mematuhi hal ini. Kedaulatan negara lain menurut asas persamaan (the asas kesetaraan) dan asas kedaulatan negara (doktrin kedaulatan nasional). Menurut pernyataan pemerintah Rusia: Donetsk dan Luhansk kemudian menginvasi negara itu sebagai negara merdeka. Dengan dalih membela Donetsk dan Luhansk meski kemudian Ukraina menyerang. Wilayah negara Ukraina merupakan tindakan tidak menghormati wilayahnya dan kedaulatan negara Ukraina. Selain itu, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Terlihat hidup Hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling penting dan paling rentan terhadap pelanggaran. Dapat dikatakan bahwa untuk melindungi hak asasi manusia, negara tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Itu melanggar hak asasi manusia. Invasi ke Rusia telah dimulai. Pemerintah Ukraina dituduh membunuh banyak orang dari semua lapisan masyarakat. Ukraina termasuk dalam instalasi sipil. Oleh karena itu, tindakan agresi pun dilakukan. Kematian banyak warga sipil dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mengenai hak untuk hidup, karena benda sipil tidak diperbolehkan oleh hukum perang. Anda telah diserang atau menjadi sasaran serangan. Tindakan ini membawa lebih banyak kerugian bagi bangsa Ukraina. Karena pelanggaran hukum internasional oleh negara Rusia. Akibat salah satu pelanggaran tersebut adalah tuntutan tanggung jawab negara Rusia kepada negara Ukraina. Jika terjadi cedera atau penerapan berbagai sanksi. Sejauh ini sudah diterima permintaan sanksi yang dijatuhkan berbagai pihak terhadap negara Rusia sebagai bentuk hukuman yang siap ditanggung Rusia. Pengenaan sanksi seperti denda atau kebijakan ekonomi merupakan hukuman bagi negara yang melanggar hukum.17 Mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan Rusia terhadap warga negara Ukraina. Ketiga, sesuai asas Undang-Undang Reformulasi Hubungan Luar Negeri. Negara Ukraina dapat mengajukan tuntutan berdasarkan standar hak asasi manusia. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab. Jika terungkap 16 Sefriani. (2017). Hukum Internasional Suatu Pengantar. Rajawali Pers 17 Koesrianti, M. (2015). Wto Dispute Settlement Mechanism: Indonesia'S Prospective in International Trading System. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 27(2), 300. Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 646
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 kembali, mereka mengklaim itu adalah campur tangan Rusia, namun hal tersebut dilakukan untuk membela diri atau sebagai tindakan pembelaan diri, namun tidak disertai dengan tuntutan. Bukti dan bukti kuat. Negara Rusia melakukan intervensi di Ukraina. Hasutan untuk melakukan kekerasan ini bukan dalam konteks pembelaan diri. Pemaksaan yang tidak bersifat darurat atau terkait dengan agresi (darurat). Negara lain atau organisasi lain. Namun, sengketa wilayah menyebabkan adanya intervensi. Masalah politik yang muncul antara negara Rusia dan negara Ukraina, yaitu melakukan intervensi, tetapi tidak dapat dibenarkan. Negara Rusia harus bertanggung jawab atas tindakan ilegalnya Internasional dan hak asasi manusia. Tanggung jawab dapat dilaksanakan melalui formulir Rusia. Hentikan segala bentuk campur tangan terhadap bangsa Ukraina dengan menarik seluruh pasukan. Pasukan mundur dari wilayah Ukraina dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan tersebut. banyak. Rusia juga menuntut tanggung jawab dengan membayar sejumlah tertentu. Kompensasi atas kerusakan serta negosiasi Diplomasi dengan permintaan maaf formal dan jaminan untuk mencegah terulangnya kembali. PENUTUP Berdasarkan pembahasan diatas, maka ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian tentang Agresi Rusia Terhadap Ukraina sebagai Pelanggaran berat Hak asasi Manusia, adalah sebagai berikut: 1. Terdapat 3 faktor utama yang mengakibatkan terjadinya intervensi Rusia terhadap Ukraina yaitu faktor geopolitik, faktor demografis, dan faktor sosial-politi. Konflik antara Rusia dan Ukraina dalam penyelesaian masalah di wilayah Ukraina Timur dipicu oleh campur tangan Amerika Serikat, Uni Eropa dan Negara-negara barat serta para pemberontak di Ukraina yang pro Uni Eropa, sehingga menyebabkan penyelesaian permasalahan di Crimea menjadi sangat rumit dan panjang. Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina telah menimbulkan berbagai pelanggaran kewajiban internasional, seperti dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pencideraan kedaulatan negara Ukraina oleh negara Rusia. Dugaan pelanggaran hak asasi manusia ini dikarenakan invasi oleh Rusia telah banyak membunuh nyawa masyarakat sipil yang berkewarganegaraan Ukraina yang terenggut. Tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina yang diduga telah menewaskan banyak rakyat sipil Ukraina Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 647
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia, sebab rakyat sipil sama sekali tidak boleh diserang, dan mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan tetapi malah diserang hingga menewaskannya. 2. Rusia harus bertanggungjawab atas tindakannya ini yang telah melanggar hukum internasional. Dengan menghentikan segala wujud invasi Rusia ke negara Ukraina dengan menarik semua pasukan militernya keluar dari wilayah negara Ukraina serta Rusia bisa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan invasi, merupakan bentuk tanggung jawab Rusia terhadap ukraina. Rusia juga dapat membayar sebagai ganti rugi atas kerugian-kerugian yang timbul akibat invasi Rusia ke Ukraina serta Rusia dapat melakukan perundingan diplomatik disertai permintaan maaf resmi dan memberikan jaminan tidak akan mengulangi lagi invasi terhadap Ukraina. DAFTAR PUSTAKA Ariesta, M. (2022, Maret 7). Sidang Ukraina-Rusia di Pengadilan Internasional akan Digelar Hari Ini. Diambil kembali dari Medcom.id: David, W. (2006). The Absolute Prohibition of Torture and Ill Treatment. University of Minnesota Law School, 2. Endang, S. (2007). Bunga Rampai Hukum & Globalisasi. Yogyakarta: Genta Press. Gunawan, S. M. (2022, April 29). Ukraina Identifikasi 10 Tentara Rusia Dalang Pelanggaran HAM di Bucha. From RMOL.ID: pelanggaran-ham-di-bucha Juanda, O. (2022, Maret 24). Serangan Rusia ke Ukraina, di Manakah Hukum Internasional? Diambil kembali dari Koran SINDO: manakahhukum-internasional-1648116203 Manik, L. (2022, April 23). Sidik Pelanggaran HAM, PBB Imbau Rusia-Ukraina Hormati Warga Sipil. Diambil kembali dari Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 648
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jurnal Mercatoria, 11(1), 90. Patrio, Z. (2022, Maret 23). Deretan Pelanggaran Hukum Perang yang dilakukan Rusia di Ukraina. Diambil kembali dari IDN TIMES: Koesrianti, M. (2015). Wto Dispute Settlement Mechanism: Indonesia'S Prospective in International Trading System. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 27(2), 300. Puspitasari, S. H. (2000). Perlindungan HAM dalam Masyarakat Bernegara. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 46-61 Satura, G. A. (2022). Pertanggungjawaban rusia atas invasi terhadap ukraina. 5, 73-90. Scott, D. (2008). Hak Asasi Manusia. Pustaka Utama Grafiti. Sefriani. (2017). Hukum Internasional Suatu Pengantar. Rajawali Pers. UNGA. (2022). General assembly - General Assembly. United Nations, 19(4), 948-972. Yustitianingtyas, L. (2014). Pertanggungjawaban Negara Dalam Perspektif Hukum Humaniter Dalam Tindakan Agresi (Studi Kasus; Agresi Israel ke Lebanon Tahun 2006). Perspektif Hukum. Yustitianingtyas, L. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi. Jurnal Ilmu Hukum Novelty, 7(1), 25-41. Wicaksana, S. U. (2022, April 25). Pakar Hukum UM Surabaya Paparkan Dampak Invasi Rusia terhadap Ukraina bagi Penerbangan Internasional. From um-surabaya.ac.id: Peraturan Perundang-Undangan International Court of Justice Annual Report 3th edn Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 649
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i2 International Law Commission Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001 Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i2.169 650