BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR : 3 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) huruf j dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/Kota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, serta untuk meningkatkan pelayanan perpajakan pada masyarakat dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan (Lembaran Negara Republik Pajak dengan Surat Paksa Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 2000 Nomor 129, Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); Indonesia Tahun 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Provinsi dan 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 3. Bupati adalah Bupati Purwakarta. 4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Purwakarta. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan. 9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. 10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata- rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. 11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang- undangan perpajakan Daerah. 13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender. 14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan dalam hal SPOP tidak disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan atau berdasarkan hasil pemeriksaan. 18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti telah dilakukan dengan pembayaran atau penyetoran pajak yang menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 24. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 29.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah. BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK Pasal 2 Setiap Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan dipungut pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pasal 3 (1) Objek pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan. (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. (4) Termasuk dalam pengertian Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah: a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. taman mewah; g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan h. menara. (5) Dikecualikan dari obyek Pajak adalah objek pajak yang : a. digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan dibidang nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh Badan atau Perwakilan Lembaga ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Internasional yang
(6) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (7) Yang dimaksud besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, yang diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar, sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Pasal 4 (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang- undangan perpajakan Daerah. (3) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Bupati atau Pejabat dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. (4) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud. (5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui maka Bupati atau Pejabat membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. (6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati atau Pejabat mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan- alasannya. (7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 5 (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak dan wilayah tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya . (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan klasifikasi Objek Pajak . Pasal 6 (1) Tarif Pajak untuk objek pajak yang NJOP nya sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen). (2) Tarif Pajak untuk objek pajak yang NJOP nya diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
Pasal 7 Besaran pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6). BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG Pasal 8 Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah. Pasal 9 (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun berjalan. BAB V PENDATAAN WAJIB PAJAK DAN SURAT KETETAPAN Pasal 10 (1) Pendataan Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan SPOP. (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya Formulir SPOP oleh Subjek Pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pendataan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 11 (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bupati atau Pejabat menerbitkan SPPT. (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD apabila : a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak disampaikan sebagaimana dan setelah wajib ditentukan dalam Surat Teguran; pajak ditegur secara tertulis b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak; BAB VI PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 12 (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Setiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau SKPD yang ditetapkan Bupati. (3) Pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
Pasal 13 Dalam Jangka Waktu 5 (Lima) Tahun Sesudah Saat Terutangnya Pajak, Bupati Dapat Menerbitkan SKPDN Jika Jumlah Pajak Terutang Sama Besarnya Dengan Jumlah Kredit Pajak Atau Pajak Tidak Terutang Dan Tidak Ada Kredit Pajak. Pasal 14 Ketentuan mengenai tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPPT, SKPD dan STPD diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 Bupati dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran. Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pasal 16 (1) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. (2) STPD, SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (3) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (4) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang hasil pemeriksaan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, jatuh tempo pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 17 (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT, SKPD atau STPD. (2) Jika pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam. (3) Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pasal 18 (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. (2) Jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen)setiap bulan. (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Keberatan dan Banding Pasal 19 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu : a. SPPT; b. SKPD; c. SKPDLB; d. SKPDN. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak berdasarkan perhitungan Wajib Pajak. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. Pasal 20 (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima lengkap harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 21 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada terhadap keputusan mengenai keberatannya yang Pengadilan Pajak ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat.
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Pasal 22 (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi denganpajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. dikurangi Bagian Keempat Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pasal 23 (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat dapat membetulkan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. terdapat kesalahan (2) Bupati atau Pejabat dapat : a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, terutang menurut peraturan denda, dan kenaikan pajak yang perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut bukan karena kesalahan wajib pajak; b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak benar; c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan d. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 24 (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat. (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak atau utang lainnya, kelebihan langsung pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut. (1) (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah melampaui 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VIII KEDALUWARSA PAJAK Pasal 25 (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut. (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. (1)
Pasal 26 (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 27 (1) Dengan alasan tertentu Bupati atau Pejabat berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. (2) Persyaratan serta tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB X PENYIDIKAN Pasal 28 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; e. melakukan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti; penggeledahan untuk mendapatkan bahan f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tersebut; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XI KETENTUAN KHUSUS Pasal 29 (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah : a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta. Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 4 Pebruari 2013 BUPATI PURWAKARTA, Ttd. DEDI MULYADI Diundangkan di Purwakarta pada tangal 4 Pebruari 2013 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Ttd. Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 3
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR : 3 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN I. UMUM Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang diterapkan terhadap orang atau Badan yang memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan Bangunan. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB merupakan pajak pusat yang dikelola langsung oleh Pemerintah berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985. Pemerintah Daerah menerima kontribusi atas pajak ini melalui penerimaan dana perimbangan dari Pusat berupa bagi hasil pajak. Kondisi ini menciptakan ketergantungan Daerah terhadap Pusat dan menunjukkan kekurangmandirian Daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri. Oleh karenanya Pemerintah memandang perlu melakukan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah dengan memperluas kewenangan perpajakan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksudkan untuk memperluas kewenangan perpajakan Daerah. Perluasan kewenangan tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak Pusat dan menambah jenis pajak baru, sehingga untuk pajak daerah Kabupaten/Kota menjadi 11 (sebelas) jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan ini mengatur tentang kewajiban setiap orang atau Badan yang memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan untuk membayar pajak yang disebut Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Daerah. Dengan penerapan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Purwakarta, khususnya orang atau Badan yang memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan karena bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan bangunan atau memperoleh manfaat daripadanya, maka sudah seharusnya orang atau badan tersebut memberikan partisipasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan pajak dan kewajiban wajib pajak yang diperiksa. Disamping itu dalam peraturan daerah ini diatur pula klausul mengenai ketentuan pidana bagi orang pribadi atau badan yang tidak bersedia didaftar sebagai wajib pajak dan wajib pajak yang tidak bersikap kooperatif pada saat dilakukan pemeriksaan pajak terhadapnya. Pengaturan tersebut semata-mata dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan perpajakan Daerah dapat ditegakkan dengan baik. Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini, pengelolaan perpajakan Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan akan berjalan dengan baik sehingga dapat memacu peningkatan pendapatan asli Daerah yang signifikan dan mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta terhadap bantuan dana dari Pemerintah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. yang digunakan Ayat (2) Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan termasuk sungai, danau, telaga di wilayah kabupaten Purwakarta. Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (4) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas. Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas. Ayat (5) Huruf a Yang dimaksud dengan objek pajak dalam ayat ini adalah objek pajak yang dimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Mengenai bumi dan/atau bangunan milik perorangan dan/atau badan yang digunakan oleh negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan. Huruf b untuk Yang dimaksud dengan memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata- nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tidak dimaksudkan Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas.
Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas. Ayat (6) Untuk setiap Wajib Pajak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Contoh : Seorang Wajib Pajak mempunyai dua objek Pajak berupa bumi dan bangunan pada satu Desa C dengan nilai sebagai berikut : a. Objek I. - Nilai Jual Objek Pajak Bumi - Nilai Jual Objek Pajak Bangunan = Rp.40.000.000,- = Rp.30.000.000,- Nilai Jual Objek Pajak Untuk Penghitungan Pajak : - Nilai Jual Objek Pajak Bumi - Nilai Jual Objek Pajak Bangunan - Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak - Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp.40.000.000,- Rp.30.000.000,- (+) Rp.70.000.000,- Rp.10.000.000,- (-) Nilai Jual Objek Pajak untuk Rp.60.000.000,- Penghitungan Pajak b. Objek II. - Nilai Jual Objek Pajak Bumi - Nilai Jual Objek Pajak Bangunan = Rp.20.000.000,- = Rp.30.000.000,- Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak : - Nilai Jual Objek Pajak Bumi - Nilai Jual Objek Pajak Bangunan - Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak - Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak - Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak Rp.20.000.000,- Rp.30.000.000,- (+) Rp.50.000.000,- Rp.0,00 (-) Rp.50.000.000,- Ayat (7) Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menentukan subjek pajak sebagai wajib pajak, apabila objek pajak belum jelas wajib pajaknya.
Contoh : 1. Subjek pajak bernama A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena sesuatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian maka dalam hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan tersebut dapat ditetapkan sebagai wajib pajak. 2.Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa kepemilikan, maka penunjukan subjek/wajib pajak terhadap objek pajak tersebut ditangguhkan sampai dengan keluarnya putusan hukum tetap. Adapun penetapan pajak setelah keluar putusan hukum tetap tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan Daerah. 3. Subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Penunjukan sebagai subjek/wajib pajak oleh Bupati bukan merupakan Bukti Kepemilikan Hak atas tanah dan/atau bangunan. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, apabila Bupati tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak maka ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak Pasal 5 Ayat (1) Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan : a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. b. nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Ayat (2) Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk pembangunannya daerah mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. tertentu yang perkembangan Ayat (3) Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan untuk memudahkan sebagai penghitungan pajak yang terhutang. pedoman serta Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor- faktor sebagai berikut : 1. letak; 2. peruntukan; 3. pemanfaatan 4. kondisi lingkungan dan lain-lain. Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : 1. bahan yang digunakan; 2. rekayasa; 3. letak; 4. kondisi lingkungan dan lain-lain. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Nilai jual objek pajak sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Contoh : Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa : Tanah seluas 500 m2 dengan nilai jual Rp.200.000,-/m2; - Bangunan seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp.800.000,-/m2; - Taman seluas 50 m2 dengan nilai jual Rp.200.000,-/m2; - Pagar sepanjang 100 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp.250.000,-/m2.
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut : A. Untuk Nilai Jual Objek Pajak di bawah Rp. 1.000.000.000,- 1. NJOP Bumi : 500 x Rp.200.000,- = Rp.100.000.000,- 2. NJOP Bangunan : a. Rumah 200 x 800.000,- = Rp.160.000.000,- b. Taman 50 x 200.000,- = Rp. 10.000.000,- c. Pagar (100 x 1,5) x 250.000,- Total NJOP Bangunan = = Rp. 37.500.000,- Rp.207.500.000,- Total Nilai Jual Objek Pajak Bumi & Bangunan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp.307.500.000,- = Rp. 10.000.000,- 3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak 3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak 4. Tarif Pajak untuk NJOP di bawah 1 milyar 5. PBB Terhutang 4. Tarif Pajak untuk NJOP di bawah 1 milyar 5. PBB Terhutang 0,1 % x 297.500.000 = Rp.297.500,- B. Untuk Nilai Jual Objek Pajak Rp.1.000.000.000,- atau lebih. Wajib pajak B mempunyai objek pajak berupa : Tanah seluas 750 m2 dengan nilai jual Rp.1.000.000,-/m2; - Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp.1.800.000,-/m2; - Taman seluas 100 m2 dengan nilai jual Rp.500.000,-/m2; - Pagar sepanjang 150 m dan tinggi rata-rata pagar 2 m dengan nilai jual Rp.400.000,-/m2. Besarnya pokok pajak yang terhutang adalah sebagai berikut : 1. NJOP Bumi : 750 x Rp.1.000.000,- = Rp.750.000.000,- 2. NJOP Bangunan : a. Rumah 400 x = Rp.720.000.000,- 1.800.000,- b. Taman = Rp. 50.000.000,- 100 x 500.000,- c. Pagar (150 x 2) x 400.000,- = = Rp.120.000.000,- Rp.890.000.000,- Total NJOP Bangunan Total Nilai Jual Objek Pajak Bumi & Bangunan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp.1.640.000.000,- = Rp. 10.000.000,- 3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak 3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak 4. Tarif Pajak untuk NJOP 1 milyar atau lebih 4. Tarif Pajak untuk NJOP 1 milyar atau lebih 5. PBB Terhutang 0,2 % x 1.630.000.000,- = Rp.3.260.000,-
Pasal 8 Daerah dimaksud Purwakarta. adalah wilayah administrasi Kabupaten Pasal 9 Ayat (1) Jangka waktu satu tahun kalender adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ayat (2) Contoh : a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2011 berupa tanah kosong seluas 2000 m2, pada bulan Maret 2011 dibangun perumahan di atasnya, maka yang dibebani pajak terutang bumi dan bangunan adalah tanah kosong seluas 2000 m2, sesuai keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2011. b. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2011 berupa tanah dan bangunan pada bulan Juni 2011 bangunannya dibongkar maka pajak terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2011. Pasal 10 Ayat (1) Dalam rangka pendataan, wajib pajak akan diberikan surat Pemberitahuan Obyek Pajak untuk diisi dan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Wajib Pajak yang sudah terdaftar obyek pajaknya tidak wajib mengisi SPOP, kecuali kalau ia menerima SPOP untuk pemutakhiran data terhadap objeknya, maka dia wajib mengisinya dan mengembalikannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Ayat (2) Yang dimaksud dengan jelas, benar dan lengkap adalah : Jelas, dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri. Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom- kolom/pertanyaan yang ada pada Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP). Lengkap, menyertakan seluruh lampiran dan bukti pendukung yang disyaratkan untuk penerbitan ketetapan pajak. Ayat (3) Cukup Jelas.
Pasal 11 Ayat (1) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diterbitkan atas dasar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) namun untuk membantu wajib pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dapat diterbitkan berdasarkan data obyek pajak yang telah ada pada Pemerintah Daerah. Ayat (2) Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Bupati untuk dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Menurut ketentuan ayat tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak pada waktunya walaupun sudah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran itu, Bupati dapat menerbitkan Surat Pajak secara jabatan. (2) wajib pajak yang Pasal 12 Ayat (1) Pemungutan diborongkan maksudnya pemungutan pajak tidak boleh dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga. pajak dilarang Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Ayat (1) Apabila SPPT diterima oleh wajib pajak tanggal 1Maret 2011, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Agustus 2011. Ayat (2) Apabila wajib pajak menerima surat ketetapan pajak berupa STPD atau SKPD, atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding pada tanggal 1 Maret 2011 maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Maret 2011.
Ayat (3) Menurut ketentuan ini pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Contoh : SPPT tahun pajak 2011 diterima oleh wajib pajak pada tanggal 1 April 2011 dengan pajak yang terhutang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Oleh wajib pajak baru dibayar pada tanggal 1 Oktober 2011. Maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) yakni : 2 % x Rp.100.000,- = Rp.2.000,- Pajak yang terhutang yang harus dibayar pada tanggal 1 Oktober 2011 adalah : Pokok pajak + denda administrasi = Rp.100.000,- + Rp.2.000,- = Rp.102.000,- Bila wajib pajak tersebut baru membayar hutang pajaknya pada tanggal 10 Nopember 2011 maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda 2 x 2 % dari pokok pajak, yakni : 4 % x Rp.100.000,- = Rp.4.000,- Pajak yang terhutang yang harus dibayar pada tanggal 10 Nopember 2011 adalah : Pokok pajak + denda administrasi = Rp.100.000,-+ Rp.4.000,- = Rp.104.000,- Ayat (4) Menurut ketentuan ini denda administrasi dan pokok pajak seperti tersebut pada contoh penjelasan ayat (3) ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STPD) yang harus dilunasi dalam satu bulan sejak tanggal diterimanya STPD tersebut. Ayat (5) Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Ayat (1) Dalam hal tagihan pajak yang terhutang dibayar setelah jatuh tempo yang telah ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000)
Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 19 Ayat (1) Keberatan terhadap : a. SPPT; b. SKPD; c. SKPDKB' d. SKPDKBT. harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan tersendiri untuk setiap tahun pajak. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi waktu yang cukup kepada wajib pajak untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasan- alasannya. Apabila ternyata batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaannya (force mayour) maka tenggang waktu tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Bupati. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Bupati memberikan tanda terima surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak apabila surat wajib pajak tersebut memenuhi syarat sebagai surat keberatan. Dengan demikian, batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal tanda terima surat dimaksud. Apabila surat keberatan dari Wajib Pajak tidak memenuhi syarat pengajuan keberatan maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan pengajuan keberatan dari wajib pajak. Pasal 20 Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup Jelas. Pasal 22 Cukup Jelas.
Pasal 23 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas Huruf d Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan sebab-sebab tertentu lainnya, berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan yang ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan wajib pajak tertentu, lahan yang nilai jualnya meningkat sebagai akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan serta pemanfaatannya belum sesuai dengan peruntukan lingkungan. Pasal 24 Cukup Jelas. Pasal 25 Cukup Jelas. Pasal 26 Cukup Jelas. Pasal 27 Cukup Jelas. Pasal 28 Cukup Jelas. Pasal 29 Cukup Jelas. Pasal 30 Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3