ISSN 2303-9412 Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 Juli 2014 PENGEMBANGAN PENDEKATAN SAINTIFIK KOLABORATIF DALAM KURIKULUM 2013 PADA PEMBELAJARAN PPKn BAGI GURU SMA DI SURAKARTA (Anita Trisiana, Yusuf) PENGEMBANGAN BUDAYA DEMOKRASI DALAM HUBUNGAN ANTAR ETNIK PADA SISWA PASKA KONFLIK DAERAH (Usman Rufai) REVITALISASI PENTAS PEDALANGAN WAYANG KULIT DI KOTA SURAKARTA (Rizka Amalia, Muhtarom) NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PERBEDAAN HASIL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL PEMBELAJARAN YURISPRUDENSI (Agus Prasetyo, Winarno) BELAJAR KOGNITIF (CTL) ANTARA MODEL MODEL DENGAN PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH (Muzamil) AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN (Siti Zulaekhah, Triyanto) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA (Armaidy Armawy) STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS BUDAYA LOKAL (Mukhamad Murdiono) DINAMIKA KEISTIMEWAAN HISTORIS, SOSIO-KULTURAL DAN PEMERINTAHAN (Rusnaini) YOGYAKARTA DALAM DIMENSI ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KnI) - JAWA TENGAH i
Jurnal PPKn ISSN 2303-9412 Penerbit Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (AP3KnI) - Jawa Tengah Mitra Bestari Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA. (Universitas Terbuka) Prof. Dr. Sapriya, M.Ed. (Universitas Pendidikan Indonesia) Dr. Harmanto, MPd. (Universitas Negeri Surabaya) Dr. Samsuri, M.Ag. (Universitas Negeri Yogyakarta) Dr. Nurul Zuriah, MSi. (Universitas Muhammadiyah Malang) Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi Dr. Triyanto, SH., MHum. Ketua Penyunting Dr. Winarno, SPd., MSi. Anggota Dewan Penyunting Arif Kriswahyudi, SPd. Siti Aminah, SPd. Alamat Redaksi Gedung C FKIP UNS Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta Telp/Faks. 0271-646939 Email: Website: ii
PENGANTAR REDAKSI Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt atas terbitnya Jurnal PPKn Vol. 2 No. 2 Juli 2014. Jurnal ini diterbitkan oleh Asosiasi PPKn Indonesia (AP3KnI) wilayah Jawa Tengah. Jurnal PPKn berisi artikel pemikiran dan hasil penelitian dari para guru, dosen, dan pemerhati bidang Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn). Pada edisi kali ini dimuat 7 artikel hasil penelitian dan 2 buah artikel hasil pemikiran bidang pendidikan kewarganegaraan. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk kegiatan penelitian, pembelajaran, maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan kewarganegaraan . Tujuan jangka panjang adalah memperkaya dimensi PKn akademik. Sasaran pembaca dari Jurnal PPKn adalah para guru, dosen, mahasiswa, dan pemerhati bidang PKn. Kami mengucapkan terimakasih kepada para mitra bestari dan tim penyunting jurnal yang telah bekerjasama dengan baik demi terbitnya jurnal ini. Surakarta, Juli 2014 Redaksi iii
DAFTAR ISI Hal PENGEMBANGAN PENDEKATAN SAINTIFIK KOLABORATIF DALAM KURIKULUM 2013 PADA PEMBELAJARAN PPKn BAGI GURU SMA DI SURAKARTA (Anita Trisiana, Yusuf) PENGEMBANGAN BUDAYA DEMOKRASI DALAM HUBUNGAN ANTAR ETNIK PADA SISWA PASKA KONFLIK DAERAH (Usman Rufai) REVITALISASI PEDALANGAN WAYANG KULIT DI KOTA SURAKARTA (Rizka Amalia, Muhtarom) NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PENTAS PERBEDAAN HASIL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL PEMBELAJARAN YURISPRUDENSI (Agus Prasetyo, Winarno) BELAJAR KOGNITIF (CTL) ANTARA MODEL MODEL DENGAN PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH (Muzamil) AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN (Siti Zulaekhah, Triyanto) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA (Armaidy Armawy) STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS BUDAYA LOKAL (Mukhamad Murdiono) DINAMIKA KEISTIMEWAAN HISTORIS, SOSIO-KULTURAL DAN PEMERINTAHAN (Rusnaini) YOGYAKARTA DALAM DIMENSI iv
PENGEMBANGAN PENDEKATAN SAINTIFIK KOLABORATIF DALAM KURIKULUM 2013 PADA PEMBELAJARAN PPKn BAGI GURU SMA DI SURAKARTA Anita Trisiana, Yusuf PPKn FKIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta Alamat e_mail : anita_trisiana@yahoo.co.id Abstract. Long-term goals to be achieved in this study are as follows: found an alternative approach to the development of Scientific Collaborative in 2013 to implement the curriculum in high schools and scientific articles Surakarta local and national scale. The method used in this research is the development of research. The results showed that teachers in the learning process through a phase of 100% has been learning activities of preliminary activities to cover activities, and teachers understand enough Civics learning problems in implementing the curriculum in 2013. Associated with the development of a scientific approach teachers are still having trouble making models and methods of teaching Civics teacher who tend not varied (monotone), facilities and infrastructure and limited instructional media, learning devices Civics teacher held limited, and limited emphasis on learning in the realm of knowledge (alone) is a series of problems faced by both students and teachers in learning Civics. Further scientific development can collaborate learning model developed by Project Citizen, which the citizen project will be consistent with alternative development stages 5 M in scientifik approach. Key words: Collaborative Scientific Approach, Curriculum 2013, Citizenship Education PENDAHULUAN pengembangan kurikulum 2013 didasarkan pada acuan pencapaian 8 standar, yaitu: ( standar pembelajaran), standar proses ( kompetensi penilaian), standar dan lulusan, prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Semuanya bermuara pada tujuan akhir yaitu mencapai lulusan yang kompeten. Tantangan pengembangan Kurikulum 2013 dilakukan dalam dan pembangunan Rasional isi, standar proses standar sarana kebudayaan juga dapat terlihat pada data hasil UKG pada tahun 2012, yang memfokuskan pada kompetensi penggabungan pedagogi dan professional di tingkat SMA ( Sekolah Menengah Atas ) mencapai 48,34% dari rata - rata secara nasional dengan angka 43,82% menjadi 91% pada tahun 2014, sedangkan untuk wilayah jawa angka tengah mencapai 46,55%, sehingga masih perlu peningkatan dan perbaikan hingga tahun 2014. pendidikan 356
Berdasarkan pra survey di sekolah melalui MGMP PPKN SMA Surakarta 2013) ditemukan data sebagai berikut: guru dalam menerapkan sosialisasi kurikulum sekolah menengah atas masih banyak mengalami kesulitan pada aspek pemahaman implementasi dan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 70%. dari Selebihnya (30%), guru hanya memahami secara teoritis belum pada taraf implementasi. Jika dilihat kuantitas, dari dinas Surakarta di pendidikan berkontribusi hanya sebesar 30% terhadap keberhasilan implementasi Konsistensi 2013. kurikulum Kurikulum 2013 akan menghasilkan lulusan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya bangsanya. Kurikulum ini dapat memberikan dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial karakter serta konsistensi nasional. tersebut tetap akan berkorelasi dengan kompetensi guru khususnya berbagai dalam pendekatan yang bermuara pada student center learning. (November, 2013 di kurang aspek mewujudkan Tentunya melakukan Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun Proses 2013 Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Standar 357 acuan merupakan silabus penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit (1) memuat aspek-aspek, yaitu identitas mata dan identitas sekolah; (2) Kompetensi Inti (KI) di mana (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual, (KI- inti sikap 2) untuk kompetensi sosial, (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan, untuk kompetensi inti keterampilan; (3) Kompetensi dasar (KD); (4) tema; (5) materi pokok; (6) pembelajaran; (7) penilaian; (8) alokasi waktu; (9) sumber belajar. pelajaran (KI-4) Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan tatap muka untuk pembelajaran satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk kegiatan mengarahkan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). RPP paling sedikit memuat identitas aspek-aspek, yaitu mata identitas sekolah; (2) kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik (scientific approach); (3) materi pembelajaran; (4) alokasi waktu; tentang Standar (1) dan pelajaran
(5) tujuan pembelajaran dengan format ABCD (2013), aspek penting dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam ialah pentingnya penggunaan pendekatan ilmiah (saintifik) dalam segenap pembelajaran. Pendekatan saintifik yang merupakan langkah mengadopsi saintifis membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah melalui konsepsi 5 M, perubahan memungkinkan paradigma pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari pembelajaran pasif kepada pembelajaran aktif, kooperatif, dan kritis. Sedangkan Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Mata dan Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), mengikuti (2013), Himmelmann Gerhard mengubah paradigma Pendidikan semula Kewarganegaraan program berfokus kepada dan pengajaran transfer kewarganegaraan pengetahuan yang menjadi menekankan sikap-sikap personal- individual, moral dan perilaku sosial sebagaimana disposisi dan nilai-nilai bersama dari warga negara dalam kehidupan yang menghargai hak-hak asasi manusia Menurut Samsuri Kurikulum 2013 pembelajaran langkah - dalam yang pendekatan bersama 358 dan demokrasi di dunia yang penuh konflik. penyempurnaan kurikulum pada Kurikulum 2013 dapat mewujudkan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang harus dilakukan secara menyeluruh mencakup pengembangan dimensi manusia , yakni aspek - aspek moral, akhlak, budi , keterampilan, kesehatan , seni dan budaya. Pengembangan aspek - aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup serta menyesuaikan diri dan berhasil dalam kehidupan. Kurikulum ini dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah dan sekolah. Upaya Indonesia seutuhnya pekerti, pengetahuan pencapaian ini bermaksud, menelaah lebih lanjut bagaimana pengembangan pendekatan saintifik kolaboratif dalam kurikulum 2013 Pendidikan pada Pancasila dan Kewarganegaraan bagi guru Sekolah Menengah Atas di Surakarta. Dengan harapan semua kebijakan yang implementasi berkaitan dalam kurikulum pelaksanaannya berhasil dengan baik, dan sekaligus sebagai bagian dari peningkatan kompetensi guru PPKn . Penelitian pembelajaran pemerintah dengan 2013 dapat
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai Bagaimanakah berikut: pengembangan Pendekatan Saintifik Kolaboratif Dalam Kurikulum 2013 Pendidikan Pada Pancasila dan Kewarganegaraan Bagi Guru Sekolah Menengah Atas di Surakarta?" " Pembelajaran Secara khusus penelitian ini mengembangkan bertujuan kolaboratif Pendekatan dalam pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bagi Guru di Sekolah Menengah Atas Surakarta. Melalui penelitian ini akan membantu pemerintah Dalam upaya dan penerapan kurikulum 2013. Untuk pendek yang dilaksanakan dengan memilih dan menempatkan pemetaan kebijakan sebagai peningkatan pendidikan kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk jangka panjang antara lain adalah dengan meningkatkan guru dalam melaksanakan profesionalismenya. Saintifik 2013 Kurikulum pengembangan berjangka kompetensi Pembelajaran merupakan proses ilmiah, proses pembelajaran harus dipandu dengan ilmiah. kaida-kaidah pendekatan Pendekatan bercirikan ini penonjolan dimensi pengamatan, penemuan, penalaran, karena itu 359 penjelasan pengabsahan, tentang suatu kebenaran. Dengan demikian, pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, atau kriteria ilmiah. dan proses prinsip-prinsip, Proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria seperti berikut ini. 1. Substansi materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau bukan penalaran sebatas khayalan, kira-kira, legenda, atau dongeng semata. 2. Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. atau tertentu; subjektif, 3. Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, dan memecahkan masalah, mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran. 4. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir melihat dalam hipotetik dan kesamaan, perbedaan, lain dari tautan satu sama substansi materi atau pembelajaran.
5. Mendorong dan menginspirasi peserta mampu didik memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon substansi atau materi pembelajaran. 6. Berbasis pada konsep, teori, dan dapat fakta yang empiris dipertanggungjawabkan. 7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana jelas, namun menarik dan sistem penyajiannya. Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk jenjang SMP dan SMA atau yang sederajat menggunakan dilaksanakan Proses pendekatan pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ranah sikap menggamit ilmiah, transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik "tahu keterampilan mengapa." Ranah menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik Ranah bagaimana". "tahu pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik "tahu apa." Hasil akhirnya adalahpeningkatan dan antara kemampuan untuk menjadi manusia ilmiah. keseimbangan 360 yang baik(soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, dan keterampilan, pengetahuan. Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk jenjang SMP dan SMA atau yang sederajat menggunakan dilaksanakan Proses pendekatan pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ranah sikap menggamit ilmiah, transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik "tahu keterampilan mengapa." Ranah menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik Ranah bagaimana". "tahu pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik "tahu apa." Hasil akhirnya adalahpeningkatan dan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik(soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi dan keterampilan, sikap, pengetahuan. Penjelasan di atas dapat digambarkan sebagai berikut: ilmiah. keseimbangan
Gambar.1. Hubungan antara ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam belajar ( Kemendikbud, 2013) 2013 dimensi menekankan dalam pedagogik pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. (scientific ilmiah Pendekatan appoach) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, mencoba, Kurikulum pada modern mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014/2015. Latar penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas Subyek penelitian adalah para Guru pendidikan menengah khususnya SMA. ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling yang dilakukan secara berurutan. Para key informan adalah Kepala Sekolah, Ketua MGMP PPKn SMA, Siswa. di Surakarta Sampel penelitian Penelitian ini termasuk jenis Penelitian dan pengembangan (research & development) adalah penelitian bertujuan yang mengembangkan suatu model, baik yang berupa perangkat keras (hardware) maupun yang berupa lunak perangkat (software). Gall, Gall, dan Borg (2003: 569) mendefinisikaan Educational R & D sebagai berikut: 356
Educational Reserarch and Development (Educational R & D) is an industry- based development model in which the findings of the research are used to design new products and procedures, which then are systematically field- tested, evaluated, and refined until they meet specified criteria of effectiveness, quality, or similar standard. Dijelaskan oleh Borg dan Gall (1983: 772) bahwa istilah product merujuk tidak hanya pada objek material, seperti buku teks, film pembelajaran, dan lain- lain, tetapi juga prosedur dan metode seperti proses, pembelajaran atau metode untuk mengorganisir pembelajaran. Data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan data HASIL DAN PEMBAHASAN nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan yang dikenalkan dalam Kurikulum (Permendikbud No. 22 2006 Tahun 2006) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Kurikulum 2013 Materi kurikulum mata pelajaran Perubahan 357 sekunder. Data primer berupa informasi mengenai pelaku/ informant, tempat dan peristiwa (melalui site inspection). Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode,yakni: 1) Observasi lapangan dengan pengamatan terlibat (participant observation); 2) FGD Discussion); 3) Wawancara mendalam (in- depth interview); 4) (documentary study). (Focus Group Metode dokumenter Teknik analisis yang akan penelitian digunakan kualitatif ini akan didasarkan pada Model Analisis Interaktif (Miles & Huberman, 1992). dalam Kewarganegaraan Pendidikan disajikan dalam Standar Isi (SI) meliputi yang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Ada persoalan penting lainnya antara SI dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Mata Pelajaran yang perlu disampaikan
di sini. Rumusan-rumusan SI Pendidikan Kewarganegaraan ada yang tidak tercakup dalam SKL Kewarganegaraan, Pendidikan sehingga dibutuhkan orientasi model yang lebih kompleks dan menyeluruh mengenai berbagai teori dan hasil penelitian yang membawa perubahan paradigma Pendidikan dalam baru Kewarganegaraan sendiri. pengembangan SI Pendidikan menjadikan Kewarganegaraan Pancasila sebagai pancaran nilai yang aktual dan fungsional, tidak semata-mata menjadi rumusan normatif, dalam berbagai topik, meskipun ada satu topik khusus tentang Pancasila itu sendiri. itu Komponen model yang akan dikembangkan harus selaras Pendidikan kajian dengan dalam Kewarganegaraan yang Kurikulum jawab menempatkan tanggung pembentukan tidak karakter hanya pada Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana Kompetensi Inti yang Sikap meliputi Sosial, Spiritual, Pengetahuan dan Keterampilan secara vertikal dan horisontal menjadi tanggung jawab semua mata pelajaran. 2013 Kompetensi Sikap Aspek penting Pancasila dari dan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan 357 pentingnya 2013 penggunaan pendekatan ilmiah (saintifik) segenap dalam Ini meyakinkan pembelajaran. semangat bahwa peneliti Pendidikan keilmuan kajian dalam Kewarganegaraan Kurikulum dilestarikan 2006 dalam Kurikulum 2013, di mana basis keilmuan yang menjadi kajian pokok Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan haruslah tegas batas-batas jelas dan disiplinnya. ialah dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran dan Pendidikan Kewarganegaraan, mengikuti Gerhard Himmelmann (2013: 3 - 8), bahwa: Kompetensi Inti Pancasila "Mengubah Pendidikan Kewarganegaraan yang semula berfokus kepada program pengajaran dan transfer pengetahuan kewarganegaraan menjadi yang pendekatan menekankan sikap-sikap personal-individual, moral sosial perilaku dan sebagaimana disposisi dan nilai-nilai bersama dari dalam negara warga kehidupan bersama yang menghargai hak-hak asasi manusia dan demokrasi di dunia yang penuh konflik". paradigma
Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah melalui konsepsi 5 M, memungkinkan perubahan paradigma pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari pembelajaran pasif dan kepada konfirmatif aktif, pembelajaran kritis. kooperatif, karakter Pembentukan warga negara tidak cukup menjadi baik yang ditandai loyal dan oleh terhadap kepatuhan kekuasaan negara. Komponen model akan menjadi jelas dari mulai persiapan perangkatan pembelajaran, yaitu pada langkah proses belajar model mengajar, prinsip pembelajaran, sistem pembelajaran, penunjang, dampak instruksional, dan dampak pengiring. Kemudian komponen model tersebut analisis diberikan berdasarkan : hipotesis, orientasi, eksplorasi, definisi, pembuktian dan generalisasi. dan sikap tahapan Selanjutkan komponen model tersebut 358 dianalisis kembali mulai dari desain perencanaan, desain pelaksanaan, dan yang evaluasi, desain diarahkan pada tujuan dan pendidikan kompetensi dan pancasila yaitu kewarganegaraan civic pada aspek civic knowledge, disposition, dan civic skill. Pembentukan karakter tidak hanya pada Pendidikan Mapel dan Pancasila di Kewarganegaraan, mana Kompetensi Inti yang meliputi Kompetensi Sikap Spiritual, Sikap Sosial, Pengetahuan dan secara Keterampilan horisontal dan vertikal selaras tujuan dengan serta kajian pendidikan dan pancasila kewarganegaraan. hasil Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ponimin, yaitu seorang Guru PPKn dari SMA Batik 2 Surakarta mengatakan bahwa: SPd penerapan pendekatan dalam kurikulum 2013, saya sudah melaksanakan hanya saja masih terkait dengan ada persoalan Untuk masalah scientific
pengembangan dan penerapan model yang masih terlalu sulit dan belum dapat menyampaikan materi secara sistematis, serta persoalan pengembangan penilaian proses dan hasil unjuk kerja siswa yang masih belum optimal untuk mengarahkan siswa unjuk kebolehan dalam praktek kewarganegaraan yang berbasis pada masalah. pengembagan Portofolio di kelas sebagai bagian dari proses kegiatan inti terutama pada tahap sesuai pembuatan dengan permasalahan kompetensi dasar belum secara effektik dilakukan, sehingga saya merasa masih lemah dalam menerapkan kurikulum 2013. jejaring cukup Hal serupa juga dikemukakan yang oleh mengatakan bahwa : " Untuk masalah penerapan pendekatan saya masih belum scientific, model dapat menerapkan yang pembelajaran dapat tanggungjawab memunculkan anak didik saat ini. Sehingga Bapak Sutarno, Berikut ini di jelaskan hasil dari pengisian angket mengenai pembelajaran PPKN di Sekolah Menengah Atas dalam Kurikulum 2013, dengan penentuan kriteria bentuk dalam penilaian prosentase hasil jawaban dari angket sebagai berikut: 1. Kriteria tercapai : 50 - 100 % 2. Tidak tercapai : 10 - 50 % Tabel 1. Kegiatan Apersepsi dan Motivasi dalam Pembelajaran PERMASALAHAN Kegiatan Pendahuluan Apersepsi dan Motivasi 1 Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan F 10 (%) 100 pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya. 2 Mengajukan pertanyaan menantang terkait muatan 10 100 Nilai Moral 3 Menyampaikan manfaat materi pembelajaran. 4 Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan 10 10 100 100 materi pembelajaran. Dari tabel 1 di atas dapat dilihat dalam melakukan kegiatan pendahuluan di awal pelajaran 100 % sudah bahwa guru melakukan keseluruhan komponen kegiatan pendahuluan salah satunya yaitu kegiatan apersepsi , Motivasi, sehingga 359
berpengaruh nantinya terhadap ketercapaian penyampaian kompetensi serta rencana kegiatan yang akan akan tujuan dalam dicapai pembelajaran. Dengan demikian angka 100% ketercapaian tercapai. Tabel 2. Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan PERMASALAHAN Kegiatan Pendahuluan Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan 1 Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai F 10 (%) 100 peserta didik. 2 Menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual, kerja kelompok, dan melakukan observasi. 10 100 3 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 10 100 arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan. Dari tabel 2 di atas dapat dilihat dalam melakukan kegiatan pendahuluan di awal pelajaran 100 % sudah melakukan keseluruhan komponen kegiatan pendahuluan yaitu setelah melakukan kegiatan apersepsi , Motivasi, berpengaruh bahwa guru ketercapaian terhadap penyampaian kompetensi serta rencana kegiatan yang akan tujuan dalam dicapai pembelajaran. Dengan demikian angka 100% ketercapaian tercapai. Tabel 3 Penguasaan Materi Pelajaran Kegiatan Inti F (%) Penguasaan Materi Pelajaran 1 Kemampuan menyesuiakan materi dengan tujuan 10 100 pembelajaran. 2 Kemampuan mengkaitkan materi dengan 10 100 pengetahuan lain yang relevan, perkembangan Iptek , dan kehidupan nyata. 3 Menyajikan pembahasan materi pembelajaran 10 100 dengan tepat. 357
4 Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, 10 100 dari konkrit ke abstrak) Dari Tabel 3 di atas, Guru mampu yang menginspirasi peserta didik 100 % untuk meningkatkan dan ranah sikap, mengembangkan keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru efektif menguasai materi pada saat itu atau pula dia membimbing memandu didiknya peserta belajar dengan baik, dari materi dengan sampaikan tersulit termudah disampaikan yang secara sistematis. Tabel 4. Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik Kegiatan Inti F (%) Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik 1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 10 100 yang akan dicapai. 2 Menfasilitasi kegiatan yang memuat komponen 10 100 eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 3 Melaksanakan pembelajaran secara runtut. 4 Menguasai kelas. 5 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. 10 10 10 100 100 100 6 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif (nurturant effect). 7 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi 10 10 100 100 waktu yang direncanakan. Dari Tabel 4, di atas maka 100 % menyepakati bahwa strategi akan terhadap proses berpengaruh pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu untuk hal suatu materi menyampaikan pembelajaran yang dilakukan sumber siswa dari terhadap informasi yaitu guru. Strategi pembelajaran ini menjadi langkah diketahui awal sebelum guru melakukan proses belajar mengajar pada siswa di dalam kelas. yang harus 357
Tabel 5. Penerapan Model Pembelajaran Kegiatan Inti Penerapan Model Pembelajaran 1 Penjelasan informasi sesuai dengan KD F 10 (%) 100 2 Mengidentifikasi masalah 10 100 3 Memilih suatu masalah untuk dikaji oleh kelas 10 100 4 Mengumpulkan informasi yang terkait pada masalah 10 100 5 Mengembangkan portofolio kelas 8 80 6 Menyajikan portofolio 7 Melakukan refleksi pengalaman belajar 8 8 80 80 Dari Tabel 5, di atas maka terlihat 80% dalam menyajikan portofolio masih mengalami permasalahan, walaupun guru sudah melakukan . dapat penerapan model pembelajaran refleksi yang akhirnya pengalaman tercapai tidak inovatif, namun belajar sepenuhnya Tabel 6. Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran Kegiatan Inti F (%) Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran 1 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan 10 100 sumber belajar pembelajaran. 2 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan 10 100 media pembelajaran. 3 Menghasilkan pesan yang menarik. 4 Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan 10 10 100 100 sumber belajar pembelajaran. 5 Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan 10 100 media pembelajaran. atas, pemanfaatan Sumber Belajar/ Media dalam Pembelajaran 100% Dari Tabel 6 di sudah bervariasi dalam proses pemeblajaran, hanya saja masih memungkinkan bagi para guru 357
lebih untuk mengembangan lanjut sehingga peserta didik dapat terlibat langsung dalam pemanfaatan media. Tabel 7 Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran Kegiatan Inti F (%) Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran 1 Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui 10 100 interaksi guru, peserta didik, sumber belajar. 2 Merespon positif partisipasi peserta didik. 3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons 10 10 100 100 peserta didik. 4 Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif. 10 100 5 Menumbuhkan keceriaan atau antuisme peserta 10 100 didik dalam belajar. Dari Tabel 7, di atas disimpulkan 100% bahwa pelibatan peserta didik dalam pembelajaran menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, sumber belajar. Dan akan menimbulkan kecerian tersendiri oleh peserta didik. Tabel 8 Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran Kegiatan Inti F (%) Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. 10 100 1 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. 10 100 2 Dari Tabel 8, di atas dapat 100% disimpulkan Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran perlu dilakukan agar keseluruhan bahwa proses mencapai Menggunakan secara jelas dan lancar. pembelajaran dapat tujuannya, lisan bahasa 357
Tabel 9. Penutup pembelajaran Kegiatan Inti F (%) Penutup pembelajaran 1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 10 100 melibatkan peserta didik. 2 Memberikan tes lisan atau tulisan . 3 Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio. 4 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 10 10 10 100 100 100 arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan. Dari Tabel 9, di atas dapat disimpulkan bahwa 100% dalam melakukan pebutup telah melakukan pembelajaran membuat refleksi rangkuman dengan melibatkan peserta didik. Hanya saja yang perlu menjadi catatan adalah penilaian proses yang sering tidak dilakukan dalam pembelajaran. kegiatan atau oleh guru Dari paparan mengenai hasil penelitian tersebut, maka selanjutnya peneliti membuat desain pengembangan sebagaimana penjelasan berikut ini: model dapat diartikan sebagai upaya memperluas untuk membawa suatu keadaan atau situasi secara berjenjang kepada situasi yang lebih lebih lengkap maupun keadaan yang lebih baik. pengembangan Desain dengan model diselaraskan Pengembangan sempurna atau ADDIE, desain model pembelajaran ini dilakukan untuk menghasilkan sistem pembelajaran yang cakupannya sistem seperti luas, pembelajaran. Kajian suatu desain Pendidikan dalam Kewarganegaraan Kurikulum 2013 menempatkan tanggung jawab pembentukan karakter tidak hanya pada Mapel dan Pendidikan Kewarganegaraan, di mana Kompetensi Inti yang meliputi Kompetensi Sikap Spiritual, Sikap Sosial, dan Keterampilan secara vertikal dan horisontal menjadi tanggung jawab semua mata pelajaran. Pancasila Pengetahuan perangkat menerapkan pembelajaran pendekatan yang dikolaboratifkan dengan model akan pembelajaran dikembangkan peneliti berdasarkan model pembelajaran project citizen menjadi Scientifik Penyusuanan scientific yang oleh 357
proses Kolaboratif, relevan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik baik dari aspek fisik, moral, sosial, emosional maupun kultural, indikator intelektual mencakup pada ranah pengetahuan sebagai berikut: dimana yang Membuat desain perencanaan mengidentifikasi penyusunan dengan rambu-rambu Silabus dan RPP; Mengidentifikasi SKL, KI dan KD yang dibuat dalam Silabus dan RPP Membuat desain pelaksanaan pada yang diarahkan pengembangan CP. Perancangan desain penilaian yaitu Penilaian Autentik pada 357 proses dan hasil belajar dengan kompetensi merancang penilaian autentik pada proses dan hasil belajar mencakup indikator pada ranah pengetahuan sebagai berikut: kaidah - mengidentifikasi perancangan penilaian autentik pada proses dan hasil belajar; dan mengidentifikasi jenis dan pada penilaian bentuk proses dan hasil belajar sesuai karakteristik mata pelajaran. Berikut ini adalah pemaparan mengenai langkah pembelajaran yang merupakan pengembangan dari Saintifik pendekatan Kolaboratif, sebagai berikut:
Langkah PembelajaranKegiatan BelajarKompetensi Yang sesuai KDMembaca, mendengar, menyimak, danmelihat (tanpa atau dengan alat)Melatih kesungguhan, kesabaran, ketelitian dan kemampuan membedakan informasi yang umum dan khusus, kemampuan berpikir analitis, kritis, deduktif, dan komprehensif ( Civic pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati(dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik)Mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk critical minds yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat( Civic skill dan civic Dispositition) MODEL SAINTIFIK KOLABORATIF : ...1 Langkah PembelajaranKegiatan BelajarKompetensi Yang DikembangkanMemilih Masalahuntuk dikaji oleh kelas-Melakukan eksperimen-membaca sumber lain selain buku teks-mengamati dengan nara sumber Mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.( Civic skill dan civic terkait dengan masalah yang dipilih•Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi.•Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan Mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.( Civic skill dan civic Dispositition MODEL SAINTIFIK KOLABORATIF: ...2 356
Langkah PembelajaranKegiatan BelajarKompetensi Yang Kelas -Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnyaMengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.( Civic skill dan civic Refleksi Pengalaman Belajar Memodifikasi,menyusun kembali untuk menemukan yang baru, dan menemukan yang baru secara originalKreativitas dan kejujuran serta apresiasi terhadap karya orang lain danbangsa lain( Civic skill dan civic Dispositition Model SAINTIFIK KOLABORATIF: ...3 KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dalam melakukan proses 100% sudah melalui tahap kegiatan pembelajaran kegiatan dari dengan pendahuluan sampai kegiatan penutup, dan guru cukup memahami persoalan dalam pembelajaran melaksanakan kurikulum 2013. Berkaitan dengan pengembangan pendekatan scientific guru masih mengalami kesulitan sehingga Model dan metode mengajar guru PKn yang cenderung tidak variatif (monoton), sarana dan prasarana dan media pembelajaran yang terbatas, perangkat pembelajaran PKn yang dipegang guru yang Guru pembelajaran PPKN penekanan dan terbatas, pembelajaran yang terbatas di ranah knowledge (saja) adalah yang serangkaian dihadapi baik siswa ataupun guru dalam PKn. pembelajaran pengembangan Selanjutnya scientific dapat dikembangkan mengkolaborasikan dengan Project pembelajaran model Citizen, dimana project citizen alternative akan selaras pengembangan yang dengan tahapan 5 M dalam pendekatan scientifik. persoalan menjadi Saran Perlu dilakukan penelitian untuk pendekatan lebih mengembangkan lanjut, 357
scientific dalam kurikulum 2013, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang lebih inovatif, dan sosialisasi pengembangan model melalui kegiatan ilmiah , serta sosialisasi melalui bahan ajar dari model pembelajaran yang dihasilkan, sehingga guru mampu benar benar - dalam mengimplementasikan pembelajaran. DAFTAR PUSTAKA Abu Ahmadi, (2004). Kurikulum Kompetensi. : Departemen Berbasis Jakarta Pendidikan Nasional. Andrias Harefa. (2000). Menjadi Pembelajar. Manusia Jakarta : PT Kompas Media Nusantara. Joyce, B & Weil M, (2009). Model Of Teaching. New Jersey, Prentice- Hall, Inc Joyce, Bruce, Marsha Weill, Emily Calhoun, (2011). Model Of Teaching ( Alih Bahasa: Ahmad Fawaid dan Ateilla Mirza) Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kemendiknas, (2010). Kebijakan Pendidikan Karakter Bangsa. Jakarta: Kemendiknas Pendidikan Kementerian dan Kebudayaan. (2013). Materi Sosialisasi Kurikulum 2013 Sertifikasi untuk Asesor Guru, di Rayon 111 Universitas Negeri Yogyakarta, Juli 2013. 357 Kohlberg, Lawrence, Tahap - Perkembangan Yogyakarta: Kanisius (1977). Tahap Moral, Larry P.N, Darcia Narvaez, Handbook (2014). dan Pendidikan ( Handbook of Karakter Moral Character and Education). Bandung: Nusa Media Moral Lickona, T. (1991). Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility, New York: Simon & Schuster, Inc (2004). _______. Character Matters: How to Help Our Children Develop Mayer, RE, (2008). Leraning and Instruction . New Jersey: Pearson Megawangi, (2004). Ratna, Pengembangan Program Pendidikan Karakter Di Pengalaman Sekolah: Sekolah, Terdapat di Karakter/ pendidikan diakses pada tanggal 15 Januari 2014. Mohamad Mustari, (2011). Nilai Karakter Refleksi untuk Karakter. Pendidikan Yogyakarta: Laksbang Pressindo Moleong, Lexy, Metodologi Bandung: Rosdakarya J. (1998). Kualitatif, Remaja Lexy 2002, Penelitian : Moleong, Metodologi Kualitatif. Remaja Rosdakarya Bandung
Kemendikbud, 2013. Materi Sosialisasi Kurikulum 2013. Jakarta: Kemendikbud Komala dan Syaifullah. 2008. Pendidikan Mamahami Kewarganegaraan. Bandung: CV. Yasindo Multi Aspek Slameto, 2003. Belajar dan yang Faktor-faktor 358 Mempengaruhinya. Jakarta : Rineka Cipta. Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfeta. Oemar Hamalik.2011. Kurikulum dan Pembelajaran. Cetakan Keduabelas. Jakarta: PT. Bumi Aksara
PENGEMBANGAN BUDAYA DEMOKRASI DALAM HUBUNGAN ANTAR ETNIK PADA SISWA PASKA KONFLIK DAERAH (Studi Kasus di SMA 1 Kota Ternate) Usman Rufai Guru PKn SMA Negeri 9 Kota Ternate Maluku Utara Alamat e-mail: ternate_usman@yahoo.co.id ABSTRACT. Democracy development through civic education learning in school is a process in growing democracy culture through student's civic competency (young citizen) in conducting his/her right and duty. School has strategic role in providing the inculcation of democracy values, both through civic education in school as well as civic education in community. Lack of awareness toward this problem often cause student's interethnic conflict that can bring interethnic conflict impact. Student's gang fight can become interethnic conflict if it is triggered by lack of inter culture understanding. For that, student as young citizen should able to take role in facing the biggest challenge of Indonesia nation that is growing the democracy culture. Key words: Culture, Democracy, Relation, Conflict PENDAHULUAN Menguatnya budaya kekerasan dekade belakangan ini, hampir di dunia menggambarkan seluruh bahwa peradaban modern dan globalisasi masih menyisakan problem panjang. Menurut Giddens (2009:xviii), globalisasi bukanlah sebuah proses tunggal, namun perpaduan proses yang kompleks, yang sering kali berjalan secara bertentangan, sehingga menimbulkan konflik, perpisahan dan bentuk-bentuk stratifikasi baru. yang bertajuk "Democracy as a Universal Value" (1999), menyebut bahwa di antara berbagai perkembangan hebat yang terjadi di dan merupakan abad Dalam tulisannya Amartya Sen perkembangan yang paling nyata adalah demokrasi. Bahmueler (Winataputra, 2005:16), mengemukakan empat faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan demokrasi di suatu negara yaitu, "...the degree of economic development, historical experience, elemens of civic culture, and a sence of national identity". Sementara dalam pandangan yang lain xii), mengungkapkan bahwa ketika masa depan oleh peperangan perlombaan dan senjata, maka dunia akan kembali mejadi zaman "barbar" yang tidak mengenal peradaban intelektual dan politik yang demokratis. kebangkitan Fukuyama (2004: dunia diwarnai ke-20 359
De Tocqueville (1805-1859), mengatakan bahwa demokrasi bisa tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat baru di Amerika karena peran yang sangat besar dari civil society yang berwujud organisasi- organisasi sukarela yang di buat warga komunitas seperti gereja, dewan kota, gilda-gilda ekonomi, kelompok budaya, dan klub debat Sementara menurut Hefner, 2007:204), (Gatara dan Said, keberhasilan sangat bergantung pada sumber daya faktor kultural setempat. Selain sumber daya, juga tergantung pada tradisi dan organisasi yang mampu hakikat mentranformasikan demokrasi pada masyarakat. Karena itu, kemajuan demokrasi dapat dipahami dengan mempelajari tiga unsur utamanya yaitu; pertama, reformasi negara dan insitusi- insitusinya, kedua, peraturan dan undang-undang (rule of law). Ketiga, kultur demokrasi. demokrasi warga negara yang demokratis di tingkat persekolahan itu sendiri menjadi tantangan dalam menumbuhkan budaya demokrasi (Cultur of Democracy). Nilai-nilai kebebasan, dekadensi kejujuran, nilai-nilai moral, umat beragama, sikap saling menghargai antara guru dan siswa, perdamaian telah tercerabut dari akarnya, hal ini Pembangunan toleransi antar 360 pendidikan diindikasikan disekolah belum memberikan kontribusi yang positif dalam upaya pencedasaan memberikan sebagaimana oleh UUD 1945. Salah satu faktor yang dapat mempengauhi tumbuh dan berkembangnya cultur of democracy adalah pengalaman masa lampau lingkungan yang masyarakat yang tidak demokratis atau undemocratic. bahwa diamanatkan hidup di citizenship transmission tradition, nilai-nilai tertentu yang dipandang sebagai "nilai-nilai yang baik" ditanamkan dalam upaya untuk mengajarkan siswa menjadi warganegara yang laporan temuan Kerr baik. Dari (1999:11) tiga bentuk terdapat kontinum yang dikonseptualisasi dalam tiga pendekatan "citizenship education" yaitu; 1). Education About Citizenship focus on providing student with sufficient knowledge and understanding of national history and the structure and process of government and political life. Dalam 2). Education Through Citizenship involves student learning by doing, active, through participative experiences in the school or in local community beyond. This learning reinforces the knowledge component.
3). For Citizenship,encompasses the order two stands and involves equipping student with a set of tool and (knowledge understanding, skills and attitudes, value and disposition) wich anabel them to participate avtively and sensibly in the roles they and responsibililities encounter in their adult lives. This links citizenship education with the whole education experience of student. Education Sejalan dengan pandangan David Kerr di atas, Winataputra menjelaskan bahwa PKn sebagai "education about democracy" hanya dapat menghasilkan orang tahu demokrasi tidak mampu tetapi bersikap dan berprilaku demokratis. Sementara sebagai "education in democracy" dapat tahu, menghasilkan orang yang hidup mau, dan berdemokrasi. PKn sebagai "education for democracy" sangat potensial menghasilkan orang yang bukan saja tahu, mau, dan mampu hidup berdemokrasi, tetapi juga mau dan mampu memperbaiki kehidupan demokrasi secara terus menerus. itu PKn mampu Sedangkan Terkait dengan relasi antar etnik siswa, hubungan antar etnik maupun antar ras hanya bisa terjadi ketika setiap kelompok etnik terlibat 361 dalam pertukaran sosial, kerjasama persaingan dan konflik. Keterlibatan setiap kelompok etnik ini dibatasi oleh faktor status, peran, kelompok, jaringan interaksi dan insitusi sosial. tidak Betapa hubungan kalau menyadari antaretnik sudah dan akan terus berlangsung kehidupan dalam masyarakat dalam bersama (Karliani, 2009:52). Perbedaan- perbedaan dalam konteks budaya, harus ideologi diluruskan sehingga tidak menjadi bias dan dalam mengelolah memberdayakan kehidupan sosial. banyak orang dan lain-lain (2008:19) menegaskan bahwa perbedaan manusia yang kita lihat sering hanya atas outside-size saja, seperti warna kulit, bentuk ketajaman mata, rambut, dan sebagainya tekstur yang oleh tertanding tidak perbedaan yang ada di dalamnya. Untuk itu hubungan antar etnis harus dipahami dan mendapat pengakuan, dan keadilan terhadap etnis minoritas. Tidak ada budaya yang bebas dari persaingan dan perubahan. Konflik kelas, gender, generasi dan konflik lainnya, mewabah dalam semua masyarakat berusaha menemukan ekspresi budaya yang sesuai. Supardan penghargaan dan Fakta menunjukan bahwa meluasnya konflik horisontal, antar suku, etnik, agama, yang berakar
dari adanya ketidakadilan sosial oleh melanda para elite-elit politik, Maluku Utara. yang melanda Maluku Utara adalah konflik yang memiliki dua dimensi yakni; pertama konflik horizontal antar etnik yang bernuansa "SARA", dan kedua konflik bernuansa politik yang bernama "Pilkada". Dimensi konflik yang melanda Maluku Utara adalah bersifat destruktif, bentuk kehancuran pada semua sisi seperti tatanan sosial dan fisik (Susan, 2008:7) Konflik konflik yang Hasil penilitian Eli Karliani (2009:248), menyimpulkan bahwa konflik antaretnik sudah menjadi bukti bahwa ada hambatan dalam pembinaan masyarakat multikultural seperti dan etnosentrisme dan fanatisme etnik atau agama. Fanatisme etnik yang sempit akan memberikan peluang terjadinya konflik karena sikap steorotife dari kelompok etnik yang Seddangkan berbeda. hasil penilitian (2009:231), Rajaloa menguraikan bahwa pasca konflik etnik Maluku Utara masyarakat mengalami perubahan dari berbagai segi kehidupan yakni; segi sosial budaya, ekonomi, politik keamanan dan lain-lain. Nilai-nilai budaya yang telah menyatuhkan masyarakat bertahun-tahun mulai selama ini menjadi sehingga terkikis, terancamnya serius ancaman integrasi sosial masyarakat dan sikap steorotif 362 bahkan mengancam nasional. integrasi Bertolak dari latar belakang masalah di atas, dapat peneliti rumuskan penilitian masalah sebagai "Bagaimana pengembangan budaya demokrasi dalam relasi antar etnik siswa di SMA Negeri 1 Kota Ternate pasca konflik ? Berdasarkan masalah pokok penelitian di atas, dapat peneliti jabarkan ke dalam sub-sub masalah penelitian sebagai berikut : proses 1. Bagaimanakah pengembangan budaya demokrasi dalam pembentukan relasi antar etnis siswa di SMA Negeri 1 Kota Ternate pasca konflik ? 2. Bagaimana berikut: relasi antar siswa dalam yang berbeda budaya pengembangan demokrasi di SMA Negeri 1 Kota Ternate pasca konflik ? etnik 3. Bagaimana upaya guru mengatasi hambatan pengembangan budaya demokrasi dalam relasi antar etnik siswa di SMA Negeri 1 Kota Ternate pasca konflik ? 4. Bagaimana dampak budaya pengembangan demokrasi dalam pembentukan prilaku antar siswa di SMA Negeri 1 Kota Ternate pasca konflik ? PEMBAHASAN Budaya Demokrasi
Menurut pandangan Greetz (Sutrisno dan Putranto,2005:212), budaya adalah suatu dimensi yang aktif dan konsitutif dari kehidupan sosial dari pada sekedar mekanisme penjamin integrasi sosial. Almond (Gafar,2006:99), dan menjelaskan budaya merupakan sikap individu terhadap komponen- sisitem politik dan komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Selanjutnya antara budaya demokrasi dan politik ibarat dua sisi tidak dapat mata uang yang dipisahkan. Sedangkan menurut Winataputra Budimansyah dan (2007:200), dalam "The Advanced Learner's Dictionary of Current English dkk:261), dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan "democracy" adalah : (1) principles Country of in which all adult government citizens share through their ellected representatives; (2) country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule rule, accompanied by respect for the rights of minorities. (3) society in which there is treatment of each other by citizens as equals" Verba bahwa (Hornby, with of law, majority Pengertian tersebut tampak pengertian bahwa kata demokrasi 363 merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat dimana warganegara turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahan yang mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakan "rule of law", adanya yang pemerintahan mayoritas menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. dewasa Relasi Antar Etnik teori Menurut salah satu hubungan antar kelompok yakni 'the contact hypothesis', diasumsikan bahwa anggota kelompok yang berbeda bila melakukan interaksi satu sama lain akan mengurangi banyak prasangka antara mereka, dan menghasilkan sikap antar kelompok dan stereotip yang lebih positif (Manstead & Hewstone, 1995). Semakin banyak dan erat terjadi maka interaksi prasangka dan stereotip negatif akan semakin berkurang. Menurut yang Kimlica (Karliani:209:53), bahwa hubungan antar sering digandengkan dengan multikultural suatu idealnya pengakuan, dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hak-hak etnik yang merupakan penghargaan
pada universal individu-individumaupun pada komunitasnya yang bersifat kolektif mengekspresikan dalam kebudayaannya. yang melekat Dalam ethenic relations;A Enclopedia, Cross-Culture menggambarkan bahwa relasi antar etnik meliputi beberapa tema, yaitu perahu, orang-orang asimilasi, kolonialisme, pembersihan etnis, humor etnik, genosid, gipsy atau para pelancong di Eropa, kejahatan, hak asasi manusia, penduduk asli, rasisme, minoritas, perbudakan, dan pengungsi wisatawan, migrasi antar negara, xenophizophia, lain-lain (Karliani, 2009:52). ras dan dan Konflik Teori Dahrendorf menyatakan sebagai kegalauan yang konflik ketidakserasian bersumber komponen esensi kehidupan. Kebalikannya adalah teori kohesi dari Malinowski: "Keutuhan akan terjadi bila satu wilayah kehidupan dilandasi secara kuat oleh keuntungan timbal balik 'reciprocity' legal" dibawah (Tumanggor dkk,2008:4). Webster (Pruitt dan Rubin, 2008:10) Konflik mengenai berarti perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak- dari bermacam prinsip- rinsip persepsi 364 pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan. Komunikasi Antarbudaya Menurut Ting-Tommey (1999;Rohim,2009:52-53), komunikasi menjelaskan proses antarbudaya dimana pertukaran (atau individu-individu dari dua lebih) komunitas kultural yang berbeda menegosiasikan makna yang dipertukarkan dalam sebuah interaksi yang interaktif. sebagai simbolik (1959; Edward T Hall Mulyana dan Rakhmat, 2005:6), "Culture is communication" dan "communication culture" Keduanya bagaikan dua sisi dari satu mata uang; budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan juga pada gilirannya komunikasi menentukan, memelihara, mengembangkan, serta mewariskan budaya. is METODE PENELITIAN Penelitian ini mengunakan Creswell pendekatan (1998:15), di dasarkan tradisi metodologi penelitian dengan cara menyelidiki masalah sosial atau kemanusiaan. Peneliti membuat gambaran kompleks bersifat holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan para pandangan-pandangan dan informan melakukan penelitian dalam situasi kualitatif, secara rinci,
alamiah. Karakteristik pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian kualitatif kepedulian adalah terhadap "makna". Karena itu, tidak mungkin mengungkap kenyataan yang ada dalam diri orang yang unik itu menggunakan alat lain kecuali manusia sebagai instrument instrumen). (key Keunggulan keunggulan manusia sebagai instrumen (key intrumen) dalam penelitian, karena alat ini mendengar, dapat membaca, merasa, dan sebagainya yang biasa dilakukan manusia umumnya. untuk melihat, judul permasalahan yang ditelitih, maka peneliti memilih menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus didipilih karena permasalahan yang telitih terjadi pada tempat dan situasi tertentu. Menurut Nasution, Case dapat (2008:27) terhadap seseorang dilakukan individu, individu, kelompok segolongan manusia, lingkungan hidup, manusia atau lembaga sosial. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan kualitatif data meliputi; meliputi studi wawancara mendalam, studi dokumentasi, studi literatur dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur secara kegiatan reduksi data, bersamaan, yaitu penyajian data, dan penarikan Berdasarkan study yang terjadi 365 kesimpulan (Miles dan Huberman: 1992:16-18). HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengembangan Budaya Demokrasi Melalui Kegiatan Pembelajaran di SMA Negeri 1 Kota Ternate budaya hubungan dalam demokrasi antaretnik kegiatan melalui pembelajaran di kelas dapat terlihat pengembangan melalui kompetensi siswa yaitu; penguatan civic knowladge pada siswa, pengembangan civic value, dan civic skills. Penerapan pembelajaran yang dilaksanakan di SMA negeri 1 kota Ternate, yakni dengan mengunakan metode diskusi kelompok. Hal ini dapat digambarkan suatu kondisi memunculkan interaktif berbagai sikap pro dan kontra serta suasana interaktif dan hubungan komunikatif yang baik antar siswa yang coba diterapkan di kelas. Pengembangan tiga yang Para siswa mereka dengan antusias mengajukan pertanyaan- pertanyaan dan para narasumber keterbatasan dengan atau mencoba memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan disampaikan. yang Konsep yang dikembangkan di kelas salah satu adalah group work ini segala menangapi
diarahkan bagaiman partisipasi dan kerja sama dalam kelompok. Ketua kelompok peran membagikan tugas menjawab baik oleh anggota kelompoknya ataupun kepada peserta diskusi yang bisa memberikan jawabannya. Selain itu dalam pengembangan intelektual skill, dapat terlihat para siswa diarahkan untuk mengali masalah, menyimak hubungan sebab akibat memiliki perbedaan/pertentangan dan pendapat mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang disajikan demikian, pengembangan aspek kompetensi siswa melalui pembelajaran dikelas sebagai upaya membiasakan atau membudayakan nilai-nilai demokrasi, dapat terlihat dalam berikut ini : Dengan Tabel: 4.5 : Proses Pengembangan Budaya Demokrasi Melalui Kegiatan Pembelajaran di SMA Negeri 1 Kota Ternate INPUT PROSES TUJUAN OUTPUT Siswa Aspek yang dikembangkan melalui belajar dikelas : Menghargai kebebasan berpendapat, Partisipasi dan
aspek interaksi Pengembangan pengetahuan siswa (Civic Knowladge) Pembentukan Karakter siswa (civic value ). Pengembangan warga negara yang baik dan cerdas( Good and Smart Citizen) yang mengantarkan manusia menjadi insan berbudaya dan berkeadaban. kerjasama antar kelompok. Bekerjasama dalam kelompok Pengembangan nilai-nilai toleransi umat beragama. Sikap saling Ketrampilan siswa (civic skills) Tumbuhnya sikap kritis, serta kemampuan berpartisipasi dalam proses belajar mengajar di kelas maupun dalam kegiatan ekstra kulikuler lainnya. menghargai dan menghormati perbedaan suku, 366
bahasa dan agama. Sikap tidak saling curiga (prasangka) antar sesama Dari tabel di atas terlihat bahwa proses pengembangan civic knowladge, civic value, dan civic skills dalam kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Kota Ternate, dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat diindikasikan dengan sejumlah ditemukan prilaku yang dapat ditunjukan oleh siswa baik dalam kelas melalui pembelajaran maupun diluar sekolah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa realitas siswa SMA Negeri 1 Ternate, dalam pembelajaran PKn dikelas dapat menunjukan sikap antara lain: pertama, menghargai pendapat, kedua, perbedaan partisipasi dan kerjasama antar kelompok, ketiga, menghargai dan menghormati teman-teman yang berbeda suku, bahasa dan agama. itu pengembangan dikelas, proses pengembangan demokrasi diwujudkan dalam kegiatan di luar kelas. Hal ini terlihat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Osis dan pihak sekolah (eskul), yang siswa melibatkan Disamping seluruh 367 terkecuali kelas XII. Bentuk kegiatan misalnya "latihan dasar kegiatan kepemimpinan dan kepramukaan. dan Sasaran adalah memberikan tujuan penanaman pembekalan kepimpinan, nilai-nilai kedisiplinan, kesetiakawanan, toleransi dan kerjasama baik antar kelompok ataupun tim tanpa melihat perbedaan latar belakang etnik maupun agama. dan Selain itu sejumlah nilai dalam yang budaya pengembangan demokrasi hubungan dalam antaretnik di SMA 1 Kota Ternate yaitu sikap saling memahami, menghormati, menghargai budaya orang lain, tidak saling curiga (prasangka), toleransi, dan semangat berinovatif dari siswa. Nilai-nilai ini dipertahankan dan dilestarikan, di SMA negeri 1 Kota Ternate pasca konflik, dalam membangun budaya belajar dan siswa yang hubungan antar dibangun atas dasar "Torang sehingga Samua Basudara" dalam menjadikan kembangkan interaksi
hubungan antaretnik ini menjadi bermakna. ini sangat penting dalam kerangka pengembangan nilai-nilai budaya melalui civic skill atau kecakapan warganegara muda (siswa) melalui proses belajar di kelas maupun di luar kelas, dan menjadi acuan atau pedoman dalam di lingkungan sekolah, keluarga dan itu masyarakat pengembangun civic disposition atau watak warganegara, yang kreatif berpikir diharapkan mampu mewujudkan karakter pribadi yang cerdas, bertanggung jawab dan dapat berinteraksi sosial antar sesama. Gambaran dimensi kehidupan baik luas. Selain kritis dan Dalam pembelajaran di demokrasi budaya sekolah, secara substantif dan pedagogis di desain untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik (smart and good citizen) untuk persekolahan sebagai sebuah strategi yang harus menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praksis persekolahan. pendidikan Strategi dimaksudkan adalah bagaimana meletakan dasar dalam proses pembelajaran PKn yakni; learning democracy, in democracy, and for democracy kontinum suatu sebagai education about citizenship- tingkat di yang 368 education through citizenship- education for citizenship yang secara kualitatif bergerak dari titik Minimal (education about citizenship) ke titik Maksimal (education for citiizenship. Proses ini harus dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, dan terrencana yang diprogramkan dalam prencanaan di sekolah, ketika ini terlaksana maka wujud labolaturium sekolah dapat demokrasi diimplementasikan. sebagai Hubungan Antaretnik Dalam Pengembangan Budaya Demokrasi di SMA Negeri 1 kota Ternate. Berkaitan dengan relasi dalam antar budaya pengembangan demokrasi dapat dipengaruhi oleh dua faktor antara lain: pertama faktor identitas, sebagai elemen utama dalam memperjuangkan kelompok etnik. Kedua faktor kultur yang dipengaruhi oleh latar belakang karakteristik individu dan kelompok yang faktor berbeda-beda. tersebut tidak hanya dimiliki oleh individu yang berbeda etnik tetapi menunjukan pula keberagaman yang ada pada kelompok masing- masing etnik. siswa serta Kedua Hal pendapat ini sesuai dengan (2009:1) Supardan
bahwa pemilikan identitas suatu kelompok etnik penting dalam kaitan dengan karakter suatu etnik dan budaya lokal tertentu, walaupun pengembangan nilai- nilai budaya lokal dan primordial seperti stereotipe, etnosentrisme, dan sebagainya memang dapat menimbulkan perpecahan yang berbahaya. Prasangka muncul dalam interaksi sosial dimana terdapat minimal dua entitas yang berbeda. Entitas itu bisa setara ataupun berbeda baik dalam hal jumlah pendukung atau anggota maupun kekuasaan, perbedaan itu melahirkan adanya entitas yang mayoritas dan minoritas. Kelompok etnik siswa di SMA Negeri 1 Kota Ternate, didominasi oleh kelompok urban Ternate etnik lokal. Etnik etnik bukanlah mayoritas yang ada di sekolah ini. Hal ini terlihat jelas bahwa 37% siswa SMA Negeri 1 Kota Ternate berasal dari etnik Makian-Kayoa, sedangkan etnik Ternate berada di posisi kedua disusul etnik Tidore dan etnik pendatang lainnya misalnya etnik Cina, etik Arab, etnik Jawa, etnik makasar dan masih banyak etnik lokal lain- lainnya yang mendiami wilayah konflik sebelum Ternate horizontal. satu-satunya lebih memahami hubungan antar etnik dalam pengembangan budaya demokrasi di SMA Negeri 1 Kota Ternate, maka secara spesifik diuraikan perbedaan karakter siswa di SMA Negeri 1 kota Ternate seperti terlihat dalam tabel berikut ini: Untuk Tabel 4.11: Perbedaan Karakter Siswa antar Etnik di SMA Negeri 1 Ternate Etnik Karakter Umum yang Dimiliki Bahasa yang digunakan sehari- hari Agam a Ternate Tidore Agamais, suka menolong, sopan santun, penyayang, terbuka, mudah beradaptasi, dan sedikit emosional. Agamais, ulet, sedikit tertutup, kekeluargaan sangat kuat, dan emosional. Percaya diri, kekeluargaannya Makian Ternate pasar Indonesia Melayu dan Tidore Melayu pasar dan Indonesia Islam Islam Makian Melayu Islam 369
Sanana Bugis /Makasar Manado/ Gorontalo Sumatra/ Padang Jawa Cina kuat, pekerja keras, dan berani. pasar dan Indonesia Melayu kuat, Kekeluargaan dan emosional, keras, percaya diri, sedikit pamer dan berani. Muda beradaptasi, emosional, ulet dan pemberani. Pekerja keras, dan pemberani, Gorontalo Melayu pasar dan Indonesia Melayu Padang pasar dan Indonesia Jawa dan Melayu pasar Indonesia Cina, Melayu pasar dan Indonesia sangat Sanana pasar Indonesia Islam pekerja Bugis Melayu pasar dan Indonesia Islam Islam Pekerja keras, ramah, dan ulet Islam Islam Ulet, kerja keras, dan tegas Prinsip, Tertutup, sedikit bicara, dan kurang percaya diri. Kristen dan Budha Dari tabel di atas terlihat bahwa SMA Negeri 1 Kota Ternate pasca koflik merupakan sekolah yang sangat multi etnik, multi kultur dan multi bahasa dan multilevel. dapat Hal dipertegas pada gambaran umum tentang keadaan siswa, dimana dari segi jumlah etnik pada tahun 2009/2010, terdapat kurang lebih 10- 15 etnik, baik etnik lokal maupun etnik pendatang. ini Hambatan Pengembangan budaya demokrasi dalam relasi Antaretnik di SMA Negeri 1 Kota Ternate. Terkait dengan hambatan dalam pengembangan budaya demokrasi pasca konflik Secara dalam spesifik pengembangan budaya demokrasi di SMA Negeri 1 Kota konteks dalam Ternate pembelajaran PKn, dapat terlihat dalam hal- hal berikut: 1. Pembelajaran hambatan PKn masih dan bersifat monolitik. 2. Keterbatasan konvensional, dalam memperoleh dan mengakses informasi, sehingga pembelajaran masih bersifat teks books 3. Belum berkembangnya daya berkreativitas dan berinovasi dalam pembelajaran walaupun media dan sumber pendukung tersedia, pembelajaran 370
tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam mewujudkan labolaturium sekolah demokrasi wahana pengembangan warga negara yang demokratis, maka siswa harus terbiasa dengan kehidupan yang demokratis baik dalam proses pembelajaran di kelas luar kelas harus ataupun di mengggambarkan suasana demokrasi. Pendapat ini sejalan dengan pandangan (Winataputra, untuk 2008:7.24) negara membangun (siswa) yang demokratis, sekolah harus menjadi bagian integral pengembangan, dalam pembudayaan dan pemberdayaan ini kepada sebagai atau bahwa warga sekolah dimaksudkan yang menjadi berintikan dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta keharmonisan, keadilan dan berkeadaban. Hal ini dapat terwujud apabila setiap pelajaran kelompok mata dilaksanakan holistik, sehingga pembelajaran masing- masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahamana para siswa. agar komunitas pengakuan secara Hambatan di atas secara keseluruhan pengembangan budaya demokrasi di sekolah, terdapat tantangan, ancaman, dan peluang, untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel berikut ini: sejumlah siswa. Upaya Tabel 4.12: Pengembangan Budaya Demokrasi dalam Relasi Antaretnik di SMA Negeri 1 Ternate HAMBATAN TANTANGAN ANCAMAN PELUANG Masih terdapat homogenitas Belum terbangun keterbukaan antar komunitas Belum terbangun modal sosial siswa dan guru Kurangnya kesadaran perbedaan kultur di kalangan siswa. Faktor latar belaknag ekonomi orang tua Faktor budaya masyarakat Adanya dikotomi pembelajaran PKn dan mata pelajaran lainnya. Mencari model pendidikan Sikap apatis terhadap mata pelajaran PKn Akar yang terselesaikan Streotipe dan konflik belum prasangka Etnosentrisme Terbangunnya modal sosial Kohesi sosial Tumbuhnya kebersamaan antar komunitas Kemampuan berinteraksi dan beradaptasi 371
Belum terbangun rasa percaya diri pada siswa. Alokasi waktu untuk mata pelajaran PKn terlalu singkat. demokrasi perspektif budaya (integratif) PKn dianggap mata pelajaran yang muda Dari tabel di atas jelas terlihat sejumlah terdapat bahwa, hambatan, tantangan, ancaman dan ganguan, yang berasal dari dalam maupun dari luar sekolah itu dengan efektifitas waktu yang diberikan untuk mata pelajaran PKn dalam seminggu jam hanya pelajaran, ini sangat jelas tidak memberikan efek yang sangat positif dalam pembelajaran. Jika didasarkan pada hasil penelitian (Suryadi,2009:156), Fuller berkesimpulan bahwa lamannya pengajaran memberikan efek terhadap yang sangat positif prestasi belajar. Suasana sekolah perlu diciptakan sedemikian rupa dan menciptakan agar memotivasi bagi guru dan siswa untuk atau (sendiri belajar bersama-sama) di sekoah. sendiri. Terkait dua dalam mengatasi dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan budaya demokrasi di SMA negeri 1 kota secara dilaksanakan Ternate dan berkesinambungan Upaya guru hambatan 372 dengan lingkungan mulai terbangun. bekerjasama dengan semua guru dalam upaya cross cultural. Hal ini dimaksudkan agar semua pembelajaran harus terintegrasi budaya nilai-nilai dengan demokrasi sebagai wujud dan komitmen dalam pengembangan budaya dan nilai- nilai demokrasi di persekolahan. kolektif Pengembangan Dampak Budaya Demokrasi dalam Pembentukan Prilaku Antaretnik di SMA Negeri 1 Kota Ternate. Terkait dengan dampak budaya pengembangan demokrasi dalam pembentukan prilaku antar etnik siswa di sma ternate kota negeri berberdampak langsung pada proses interaksi belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. Kondisi ini jelas terlihat dalam berinteraksi dimana telah terjadi pergeseran baik dalam prilaku maupun tindakan, antar etnik yang ditujukan adanya sinergi antara sikap yang mau dan menerima perubahan dalam diri 1
yang siswa. ditunjukan dalam keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakulikuler maupun Osis. Sikap positif Dampak pengembangan demokrasi di sekolah dalam hubungan antretnik di sekolah dapat terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.12: Dampak Pengembangan Budaya Demokrasi dalam Pembentukan Prilaku Antaretnik Siswa di SMA Negeri 1 kota Ternate Dampak dalam pembejaran di dalam dan luar kelas Tumbuh sikap menghargai perbedaan pendapat Partipasi dan kerjasama dalam kelompok Pembinaan mental generasi muda Sikap keingin tahuan mempelajari budaya etnik lain. Toleransi antar umat beragama. Sikap dimana bumi dipijak langit dijunjung, diterapkan oleh etnik pendatang. Menghargai keberagaman terhadap sesame, baik di lingkungan sekolah ataupun masyarakat Aktif dan selalu terlibat dalam kegiatan aksi sosial lewat kegiatan OSIS, Pramuka dll. Tumbuhnya kebersamaan antar komunitas.. Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa di SMA negeri 1 dampak kota budaya pengembangan demokrasi dalam pembentukan prilaku antar etnik pasca konflik, dapat membawah perubahan yakni, tumbuh sikap menghargai perbedaan pendapat, partipasi dan kerjasama dalam kelompok, sikap keingintahuan mempelajari budaya etnik lain, dan terbinanya toleransi antar umat beragama. Ternate, membangun interaksi yang bermakna dalam kelas yang multi etnik maka emos dorongan semangat etnik harus dihindari. Percikan rasa solidaritas etnis terasa biasanya muncul dan berkembang sebagai sistem nilai, sikap, kepercayaan dan aksi, apabila suatu kelompok etnik berhubungan dengan etnik lain. Oleh diperlukan pemahaman yang komprehensif terkait dengan hubungan sosial Dalam rasa dan karena itu 360
antara perbedaan kultural dari anggota dengan kelompok membangun suatu interaksi yang tepat secara minimal. Terkait maka dengan hal pengembangan budaya demokrasi dipersekolahan jangan dipandang sebagai entitas yang tetapi merupakan statis akan sangat dinamis entitas yang sehingga ketika mengunakan analisis terhadap konsep maupun kontennya harus dinamis. ini, menghindari adanya dan pembusukan nilai-nilai demokrasi, memiliki Sekolah peranan strategis dalam memberikan penanaman dan pembudayaan nilai-nilai Sapriya demokrasi. (2004;Wuryana dan syaifullah, 2008 94), menegaskan bahwa harus pendidikan diupayakan proses baik melalui pembelajaran, pendidikan di sekolah (school basic civic education) maupun dilingkungan pendidikan masyarakat (community-based- school civic education). Dalam pergeseran demokrasi melalui KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan Dari hasil penelitian dapat disimpulkan secara umum bahwa, budaya pengembangan 360 proses demokrasi pembelajar dapat berjalan dengan baik. Meskipun siswa SMA Negeri 1 Kota Ternate sangat multi etnik, tetapi mereka dapat saling bekerja sama, saling menghormati, saling menghargai, dan terhadap keberagaman. Keberagaman yang dimiliki oleh siswa, dapat mewakili keberagaman diantara etnik pada kelompok masing- jelas masing. penegasannya, bahwa keberagaman disatu sisi dapat membawa manfaat positif yaitu menambah khasanah kekayaan lain, budaya dapat keberagaman mendorong terjadinya pertentangan di kalangan siswa yang multi etnik. dalam di kelas, toleransi Hal ini bangsa, disisi tersebut dengan pengembangan relasi antar siswa berbeda etnik di SMA Negeri 1 kota Ternate, yang diikat dengan semangat " maku gawene (saling diperlukan menyayangi)" kesadaran pentingnya akan keberagaman multi etnik dalam bingkai nilai-nilai kearifan lokal Maloku Kie Raha. Konflik yang melanda Maluku Utara telah merusak sendi-sendi bangunan kerukunan dan merobohkan dan memecahkan tembok perdamaian ratusan yang tahun lalu oleh para leluhur di Terkait telah dibangun
ini. Perbedaan etnik, negeri agama, bahasa, adat istiadat seharusnya menjadi modal sosial untuk membangun bangsa dan negara. secara Perbedaan kultural dalan konteks hubungan dihindari antar sebagai pemicu prasangka dan harus konflik, sebaliknya pada mendorong perubahan dinamika masyarakat kota Ternate dan pihak sekolah ke arah yang lebih baik. Perbedaan- perbedaan secara kultural, yang dimiliki oleh masing-masing etnik di kota Ternate harus dapat terbangun modal dan kohesi sosial yang dimiliki diharapkan tantangan dapat menjawab pengembangan budaya demokrasi pasca konflik. etnik dapat Secara khusus, dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Proses Pertama, budaya pengembangan hubungan dalam demokrasi antaretnik melalui pembelajaran di kelas yang interaktif relatif baik, antara lain terbangun sikap menghargai nilai-nilai perbedaan, partisipasi dan kerjasama antar dan kelompok, menghargai budaya orang lain, toleransi, dan tidak saling curiga (prasangka). Adanya perlakuan yang sama yaitu sejak masuk memahami 361 sekolah, belajar, sampai lulus, dan memperoleh hak-hak yang patut ada diskriminasi. Proses ini terbangun atas samua basudara" yang dibingkai oleh sehingga kearifan nilai-nilai menjadi untuk bermakna dipertahankan dan dilestarikan. diberikan, tanpa dasar "torang Hubungan antaretnik dalam pegembangan budaya demokrasi di SMA Negeri 1 Kota Tenate, dapat dipengaruhi oleh: a), faktor identitas dan kultur yang dimiliki masing- faktor etnik, masing kesadaran nilai kearifan lokal (Marimoi Ngone Futuru) yang dapat mempersatukan kelompok etnik yang berbeda, c). faktor rasa kebersamaan dalam suatu faktor bentuk hubungan yang diikat semboyang dengan "Torang Samua Basudara". Kedua, b). budaya, d). kekerabatan Ketiga, Hambatan dalam budaya pengembangan hubungan dalam demokrasi antaretnik di SMA Negeri 1 Kota Ternate, secara spesifik dalam konteks pembelajaran PKn antara lain: pertama, pembelajaran masih bersifat konvensional, dan monolitik. Kedua, keterbatasan memperoleh dan mengakses informasi, sehingga pembelajaran masih bersifat teksbooks. Ketiga, daya berkembangnya belum
berkreativitas dan inovasi secara maksimal. Selain itu hambatan, tantangan, ancaman,yang berasal dari luar sekolah juga berimbas ke sekolah akibat konflik politik dan konflik horizontal. Dampak pengembangan budaya demokrasi dalam pembentukan prilaku antar etnik siswa di SMA Negeri 1 Kota Ternate antara lain; sikap tumbuhnya perbedaan, menghargai Partisipasi dan kerjasama dalam kelompok, mau mempelajari budaya etnik lain, toleransi perbedaan antara agama, sikap dimana bumi dipijak langit dijunjung dan selalu aktif terlibat kegiatan sosial serta terciptanya rekosiliasi abadi di Kota Ternate pada umumnya. Keempat, sikap Rekomendasi Merujuk kepada kesimpulan penelitian, direkomendasikan kepada pihak- pihak yang dianggap memiliki kepentingan hasil penelitian ini sebagai berikut: 1. Ditujukan kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional Kota dapat Ternate, meningkatkan SDM, terutama guru-guru dan mengfasilitasi sekolah melalui guna kegiatan worshop, dengan agar PKn 362 mencari formula yang tepat dalam mengembagkan model-model serta metode budaya pembelajaran berbasis demokrasi. 2. Ditujukan kepada kepala SMA Negeri 1 Kota Ternate, agar merumuskan kembali bersama guru dan stekholder lainnya, yakni memasukan pembelajaran budaya berbasis demokratis antar etnik siswa pasca konflik lokal, kedalam untuk dengan civic mengembangkan intelegensi, pengetahuan civic responsiblity, civic dan participation, pembentukar character and bulding siswa. kurikulum tujuan 3. Kepada Guru PKn, sebagai jawab dalam penanggung mengembangkan budaya pembelajaran berbasis demokrasi antar etnik siswa pasca konflik, diharapkan dapat mencari format dalam mengembangkan model, dan melakukan uji coba atau praktik sebagain upaya-upaya konkrit untuk menjadikan sekolah sebagai labolaturium demokrasi. 4. Untuk peneliti berikutnya, agar dapat memperdalam terkait kajian lanjut lebih
pengembangan dengan model-model atau pengembangan desain dalam pembelajarn budaya berbasis demokrasi dalam relasi siswa multietnik pasca konflik. DAFTAR PUSTAKA Creswell, (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. Thousand Oaks, California: SAGE Publications. John. Fukuyama, F. (2007). The End of History and The Last Man. Yogyakarta: Qalam Gaffar, Afan. (2006). Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Gatra, S.AA dan Said DZ. M (2009). Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian, Bandung Pustaka Setia. Giddens, (2009). Ed. Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan Masa Depan Politik Rasikal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. A. Kerr, D. (2009). Citizenship Education: an International Comparison, London: for National Educational Research-NFER. Foundation 363 Miles, M.B. & Huberman, A. (1992). Qualitative Data Analysis. Alih Bahasa Tjejep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia. Nasution. (2008). Metode Research (Penilitian Ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara. Pruit, G. Dean & Rubin, Z. Jeffrey. (2004). Teori Konflik Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rohim, Syaiful. H. (2009). Teori Perspektif Komunkasi; Ragam dan Aplikasi. Jakarta: P.T. Rineka Cipta. Suryadi, Ace dan Budimansyah, D. (2009). Susan, Novri. (2008). Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer: Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Sutrisno & Putranto. (2008). Teori-Teori Kebudayaan, Yogyakarta : Kanisius. Winataputra, (2008). U.S Pembelajaran PKn di SD, Jakarta: Universitas Terbuka. Wuryana, S. & Syaifullah. (2006). Kewarganegaraan UPI Bandung: Ilmu (Civic): Labolaturium PKN.
Winataputra dan Budimansyah. (2007). Civic Education, Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas. Bandung, Program studi Pendidikan Kewarganegaraan, SPs UPI Bandung. Supardan, (2008). Peluang Pendidikan dan Hubungan Antar Etnik: Perspektif pendidikan kritis- Jurnal Poskolonialis. Pendidikan Kewarganegaraan volume 2. N0.1 (2008). Dadang. Karliani, Eli. (2009). Pembinaan Multikultur Masyarakat Meningkatkan dalam Integrasi Bangsa, (Studi Kasus Hubungan Antar Etnik Di Kota Palangka Raya), Tesis pada Magister pendidikan program UPI kewarganegaraaan, Bandung: tidak diterbitkan. Rajaloa, (2009) Pergeseran Nilai Masyarakat Pasca Konflik Etnik Di Maluku Utara Implikasi Pada Integrasi Nasional (Studi Kasus di Kota Ternate) Tesis program pada Magister I.Nani. 364 pendidikan kewarganegaraaan Bandung: tidak diterbitkan UPI Supardan, (2004). D. Sejarah Pembelajaran Berbasis Pendidikan Multikultur dan Perspektif Sejarah Lokal, Nasional dan Global untuk Integrasi Bangsa. Disertasi Doktor pada Program Pendidikan Sejarah UPI Bandung: tidak diterbitkan Tumanggor et al. (2006). Hasil penilitian : Dinamika Konflik Etnik Dan Agama Di Lima Wilayah Konflik Indonesia: Winataputra, (2005), Makalah "Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun masyarakat demokratis dan berkeadaban (Tinjauan filosofis-pedagogis)", Lokakarya Seminar Dosen Pendidikan Kewarganegaraan PTN dan PTS, Ditjen Dikti, untuk Wilayah Indonesian Barat September Tanggal 2005. di Hotel Dharma Deli, Medan). dan 22
REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PENTAS PEDALANGAN WAYANG KULIT DI KOTA SURAKARTA Rizka Amalia, Muhtarom PPKn, FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta Alamat email: m_muhtarom@yahoo.co.id Abstract. The objectives of this research are to investigate: how the revitalization of Pancasila values is implemented through the leather puppet performances in Surakarta City; and what factors inhibit the revitalization of Pancasila values through the leather puppet performances in Surakarta City. The implementation of the revitalization of Pancasila values through leather puppet performances in Surakarta City is done by creating new plays with Pancasila themes and integrating the Pancasila values to wejangan, gara-gara, janturan, ginem, and pitutur scenes. The factors inhibiting are on language, the diminishing number of the young, the expensive costs, the exclusion of the Pancasila values in the puppet storylines. KATA KUNCI : Revitalisasi Pancasila, Wayang kulit PENDAHULUAN Pancasila merupakan lima dasar atau lima asas berdirinya bangsa Bangsa Indonesia. Indonesia mempunyai Pancasila sebagai Idiologi bangsa, budaya bangsa, kepribadian bangsa, dan sangat tentunya mendasar yakni Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang sah tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat yang memuat kalimat: yang juga Pembukaan disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan suatu Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta ".....maka itu dalam dengan dengan mewujudkan
keadila sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Lebih lanjut Effendy (1993: 37) menjelaskan bahwa "Sebagai dasar Pancasila merupakan pokok kaidah negara (Staats fudamental yang Fundamental Norm) yang mempunyai kedudukan istimewa , tetap dan kuat karena tidak dapat diubah dengan jalan hukum oleh siapapun". negara Pancasila sebagai dasar negara, Idiologi, budaya, serta kepribadian tentunya mempunyai nilai dan norma. Nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila merupakan keinginan dari bangsa Indonesia amalkan. yang harus Pengamalan Pancasila secara akan memperkuat subjektif pengamalan Pancasila secara objektif. Pengamalan Pancasila ini harus di lakukan dalam berbagai bidang kehidupan di negara Indonesia agar Pancasila benar- sebagaimana benar berperan fungsi dan kedudukannya dan tujuan serta cita-cita supaya mudah bangsa terwujud. bangsa di Indonesia 84) "Pancasila mengatakan bahwa berkedudukan dasar negara maka seluruh kehidupan bernegara daN bermasyarakat terkait dengan hal-hal yang sebagai Setijo (2010: kenegaraan disamping pokok penyelenggaraan negara, semuanya harus sesuai dan dapat diatur berdasarkan Pancasila..." Namun pada saat ini, nilai- nilai tersebut luhur Pancasila mulai memudar. Memudar dalam artian tidak lagi dijadikan sebagai pedoman utama oleh warga negara Indonesia. Memudarnya Pancasila di mata dan hati rakyat sendiri jelas: telah berakibat Indonesia kehilangan orientasi yang berujung pada keterpurukan bangsa secara kolektif. Indonesia kehilangan penuntun, kehilangan motif, dan bahkan kehilangan tanpa harapan, harapan. Dan ada akan tidak masyarakat yang bisa menjadi besar, tidak akan pernah ada bangsa yang menjadi besar. pernah Pancasila harus kembali dibudayakan dan diaktualisasikan dalam setiap aspek kehidupan bangsa sehingga Indonesia, dapat kembali memahami dan dalam mengamalkannya pelaksanaan pembangunan dan proses politik, sehingga dapat yang mewujudkan demokrasi. Dalam pandangan Yudi Latif (2011: 41), "proses radikaliasi ini dimaksudkan untuk membuat Pancasila menjadi lebih operasional dalam kehidupan dan sanggup ketatanegaraan, kebutuhan praktis memenuhi negara
atau pragmatis dan bersifat fungsional". Aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara konsisten oleh setiap komponen bangsa dalam kehidupan empirik merupakan hal mendesak segera dilakukan. Mulai dari rakyat jelata hingga penyelenggara negara hendaknya memiliki prinsip; dalam segala tindakan, perbuatan dan sesuai dengan roh Pancasila. untuk kebijakan harus Dalam rangka mendukung pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2011 tentang Pedoman Rangka Pemerintah Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai- nilai Pancasila yang merupakan Peraturan dari penjabaran Menteri Dalam Negeri No.44 tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2011 dijelaskan secara lengkap mulai dari pengertian, siapa yang tujuan, sasaran, berhak mengawasi, dan lain sebagainya. dalam revitalisasi nilai-niai Pancasila tidak terlepas dari adanya sosialisasi Pancasila. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia juga sempat mengeluarkan kebijakan empat pilar kehidupan berbangsa yang mana dan Pancasila termasuk juga didalamnya. Namun beberapa waktu lalu kebijakan empat pilar tersebut telah dicabut sehingga kedudukan tidak mempunyai hukum tetap. Pelaksanaan bernegara Budimasnyah 19-21) menjelaskan (2009: jalur tiga bahwa pengembangan pendekatan sosialisasi dalam pelaksanaan melalui Pancasila, yaitu pengembangan pendidikan pembelajaran (psyco-paedagogic development), pengembangan (socio-cultural sosial dan development), pengembangan melalui kekuasaan (socio-political intervention)". Dasim "terdapat budaya Dari beberapa pendekatan pengembangan jalur pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini yakni melalui jalur sosial budaya pengembangan development), (socio-cultural karena wayang kulit merupakan salah satu bentuk kebudayaan di yang masih Guritno Indonesia. diatas, digemari Pandam
(1988: 29) menjelaskan bahwa, dari semua jenis wayang yang terdapat di sejak dahulu kala wayang purwa adalah yang paling tenar, atau yang istilah lebih dikenal dengan kulit wayang merupakan yang sangat di gemari di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Indonesia, kulit. Wayang kebudayaan ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila pentas pedalangan wayang kulit serta faktor mengetahui untuk penghambat pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui wayang kulit di Kota Surakarta. Selain itu, penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada bidang studi yang sesuai dengan khususnya ini, penelitian mengenai revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Penelitian melalui juga diharapkan METODE PENELITIAN Penelitian ini pendekatan menggunakan penelitian ini kualitatif, dimaksudkan bahwa penelitian tidak dilakukan yang menggambarkan atau jumlah pengukuran atau jumlah perbandingan. yang memiliki merupakan tetapi, Akan hal angka dan keterangan, tanggapan yang berhubungan dengan objek yaitu deskripsi revitalisasi nilai-nilai mengenai Pancasila pentas pedalangan wayang kulit di kota faktor Surakarta penghambat pelaksanaan nya. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif ini kualitatif, dikarenakan hasil penelitian ini memaparkan obyek yang diteliti (orang, yang lainnya) yang berdasarkan fakta. konsep melalui serta hal lembaga atau Tempat penelitian adalah peneliti tempat memperoleh yang bermanfaat untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Taman Budaya Jawa Tengah. Alasan peneliti memilih Taman Budaya Jawa Tengah karena sering digunakan tempat untuk pagelaran berbagai macam kesenain, termasuk wayang kulit. Selain melakukan penelitian di Taman Budaya Jawa Tengah, peneliti melakukan penelitian di sekitar Surakarta yang juga mengadakan pagelaran wayang ini dilaksanakan selama 5 bulan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 yang tahap pengajuan dimulai dari judul, penyusunan proposal, ijin dimana data ini juga kulit. Penelitian
penelitian, pengumpulan data, analisa pada penyusunan laporan. data sampai Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Peneliti mengambil sampel dengan memilih Kepala Sekolah Kurikulum Seksie Menengah yang membidangi pendidikan budi pekerti, pakar atau peneliti tentang Pancasila, dalang yang berpengaruh di Kota jurusan Surakarta, Seni pedalangan Indonesia (ISI) Surakarta, serta masyarakat sebagai penikmat wayang yang sekiranya dapat dipercaya dan dapat memberikan info yang akurat mengenai masalah yang akan diteliti yaitu tentang pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui wayang kulit serta faktor penghambat pelaksanaan nya di Kota Surakarta. dosen Institut umum Teknik pengumpulan data yang untuk digunakan memperoleh dan menyusun data dengan adalah penelitian wawancara, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan Kepala Seksie Kurikulum Sekolah Menengah yang membidangi pendidikan budi pekerti, pakar atau peneliti tentang Pancasila, dalang yang observasi berpengaruh di Kota Surakarta, pedalangan dosen Institut Seni (ISI) serta masyarakat Surakarta, umum sebagai penikmat wayang. Observasi dengan pelaksanaan mengamati pagelaran wayang kulit. Dokumen sumber data yang dijadikan ini meliputi: dalam penelitian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.44 tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Dukungan Pelaksanaan Kelancaran Sosialisasi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Dilakukan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Guna jurusan Indonesia dilakukan tentang dengan memperoleh validitas digunakan data trianggulasi data dan trianggulasi metode. Cara ini mengarahkan peneliti agar dalam pengumpulan
menggunakan harus data beragam data yang tersedia, artinya data yang sama atau lebih mantap sejenis kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda. Sumber data yang digunakan adalah informan Kepala Seksie Kurikulum Sekolah Menengah yang membidangi pendidikan budi pekerti, pakar atau peneliti tentang Pancasila, dalang yang berpengaruh di Kota Surakarta, pedalangan dosen Institut Seni (ISI) serta masyarakat Surakarta, umum sebagai penikmat wayang. data dalam bahasan ini menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan pengambilan kesimpulan atau prosedur Adapun verifikasi. langkah- dengan penelitian langkah yaitu: tahap penyusunan proposal dan ijin penelitian, tahap pengumpulan data, tahap analisis data awal, tahap analisis data akhir dan tahap penyususnan laporan penelitian. akan jurusan Indonesia Teknik analisis HASIL DAN PEMBAHASAN Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah revitalisasi nilai-nilai Pancasila pedalangan melalui wayang kulit di Kota Surakarta. ini pentas Dalam permasalahn ini, penulis akan mengkaji dua hal, yakni pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui wayang kulit dan faktor penghambat dalam merevitalisasi nilai-nilai Pancasila pedalangan pentas melalui wayang kulit di kota Surakarta. kali diusulkan oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI pertama yang selanjutnya dibahas oleh Panitia dan Kecil 9 menghasilkan rumusan Rancangan Mukaddimah Hukum Dasar. Sejak saat itu Pancasila sebagai negara dasar mempunyai kedudukan sebagai sumber segala sumber hukum, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, mengandung norma-norma yang harus penyelenggara negara, dan lain-lain. termaktub dalam Selain pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai termaktub Dasar negara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1, yang berbunyi: "Pancasila adalah dasar negara, ideologi pandangan falsafah Negara hidup Republik Indonesia yang termuat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pancasila pertama atau Panitia ditaati juga bangsa, dan Pembukaan
Pancasila di Kota Surakarta sendiri masih terbilang diutamakan. Hal ini terlihat dari diadakannya pagelaran wayang kulit yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Namun salah satu hal yang disayangkan dari pagelaran tersebut yakni alur ceritanya tidak berhubungan dengan Pancasila. jadi dalang diberi kebebasan untuk menentukan alur ceritanya sendiri. untuk pengamalan Pancasila sendiri di Kota Surakarta bisa dikatakan mengalami kemunduran. Hal ini dilihat dari banyaknya kasus- kasus sosial yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik. Pancasila bisa dibilang sebagai visi untuk perjalanan menentukan arah bangsa. visi, Indonesia bisa saja kehilangan arah sehingga timbul gejolak dan persoalan diantara anak bangsa. Sedangkan Tanpa ada tentunya bertentangan dengan apa yang disampaikan Kaelan (1998:60) dalam : Sebagai negara, dasar Pancasila merupakan suatu yang kerokhanian asas meliputi suasana kebatinan atau hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta Kondisi ini oleh cita-cita kaidah baik secara normal maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis maupun atau Undang-Undang Dasar, maupun yang tidak tertulis convensi. Dalam secara sebagai kedudukannya Pancasila dasar kekuatan mempunyai mengikat secara hukum. negara, Pancasila yang seharusnya menjiwai dan menjadi asas kerohanian masyarakat, tidak lagi dipergunakan. Padahal Pancasila merupakan Dasar negara yang menjadi sumber hukum dan nilai melangsungkan dalam dapat kehidupan. disimpulkan kondisi pengamalan Pancasila di Kota Surakarta saat lagi intensif karena Pancasila tidak kehidupan dalam diamalkan sehari-hari. Sehingga bahwa ini tidak mengembalikan Pancasila menjadi seuatu hal yang diutamakan, dibudayakan serta diamalkan kembali oleh diadakan masyarakat yakni revitalisasi. Revitalisasi yaitu untuk proses sebuah menghidupkan kembali segala sesuatu awalnya yang terpinggirkan atau mulai pudar menjadi suatu hal yang dianggap penting kembali. Atau dengan Untuk harus
yaitu pengertian menghidupkan kembali sesuatu yang mengalami kemunduran. lain pernah revitalisasi nilai-nilai Pancasila dirasa sangat perlu untuk dilakukan. Oleh karena pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun Pedoman 2011 Dalam Pemerintah Dan Rangka Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. Salah satu cara yang pernah untuk oleh MPR digagas menghidupkan Pancasila kembali yakni menggunakan media wayang kulit. Hal ini wajar saja karena wayang kulit merupakan salah seni kebudayaan tradisional yang sampai saat ini digemari masyarakat masih banyak Kota terutama Surakarta yang menjadi pusat budaya Jawa. Sujamto (1992: 18- 19) menyatakan bahwa "wayang tidak hanya sebagai tontonan semata namun juga digunakan sebagai Sebagai tuntunan. tuntunan, wayang digunakan komunikasi, sebagai media peyuluhan juga media dan pendidikan". Pelaksanaan itu, tentang Daerah Revitalisasi satu di Sehubungan dengan hal tersebut, Dasim Budimansyah 19-21) mengatakan (2009: jalur "terdapat bahwa tiga pengembangan pendekatan sosialisasi dalam pelaksanaan melalui Pancasila, yaitu pendidikan pengembangan pembelajaran (psyco-paedagogic development), pengembangan (socio-cultural sosial development), pengembangan melalui kekuasaan (socio- political intervention)". budaya Berdasarkan pernyataan di atas wayang kulit masuk kedalam kategori sosial budaya (socio- kulit cultural). jenis merupakan masih kebudayaan berkembang, khususnya di Kota Surakarta. penelitian Hasil menunjukan bahwa pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan melalui: a. Membuat Wayang salah satu yang lakon-lakon baru yang bertemakan Pancasila. ini pernah dilakukan Hal kepemimpinan semasa Soeharto yang mana lakon tersebut di beri nama Semar Ia Mbabar merupakan dewa asli Jawa yang berkuasa. berpenampilan Meskipun sederhana, sebagai rakyat biasa, bahkan sebagai abdi, Semar adalah seorang dewa yang mengatasi semua dewa. Ia yang menjelma menjadi manusia kemudian menjadi yang Jati Dhiri. paling adalah dewa
pamong para Pandawa dan ksatria utama lainnya yang Ia tidak yang merupakan bernilai bijaksana paling berkat sikap bathinnya dan bukan karena sikap lahir dan keterdidikannya. Oleh sebab hal ini lah Semar dijadikan lakon utama karena sifatnya yang mendekati sempurna. Setelah membuat lakon baru kemudian di letakkan dalam wadah seni yang komunikatif. b. Dimasukkan kedalam alur cerita pewayangan pada saat wejangan. Contoh wejangan Semar kepada pada ksatria. menyampaikan: Semar Ksatrio iku nduwenono lima adeg-adeg:1. manembah marang gusti kang moho kuoso, 2. Manunggal kelawan sesamine manungsan. 3. Wong tresno karo samaning dumadi, 4. Nduwenono tatanan sing becik, 5. Adil ora tumerap sang kuoso, nanging adil kabeh tumerap manungso. Dari pernyataan ini sudah dapat diartikan bahwa kelima hal tersebut dari merupakan sila Pancasila mulai dari pertama sampai sila ke lima. terkalahkan. pribadi kiasan c. Dimasukkan kedalam bagian gara-gara. Gara-gara adalah bagian atau babak dalam pagelaran wayang dimana dalang menceritakan tentang keadaan dunia yang dilanda besar menimpa bencana bumi seperti gunung meletus, gempa bumi, bahkan sampai yang merajalela. korupsi Setelah ditampilkan itu adegan yang santai, lepas dari ketegangan alur cerita. Tokoh yang muncul adalah para punakawan dan ksatria muda. d. Dimasukkan kedalam bagian alur janturan, ginem atau juga lewat pitutur. Janturan adalah sebuah orasi seorang ingin dalang yang apa menjelaskan yang pada disajikan pakelirannya. Ginem adalah dialog antara tokoh yang satu dengan lain dalam pertunjukkan wayang purwa Jawa. Ginem dalam pewayangan harus terucap jelas agar para penonton serta pendengar bisa mengerti dengan mudah dan memahaminya, sehingga pesan-pesan yang bersifat mendidik mudah akan diterima oleh masyarakat. tentang tokoh yang seni revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui wayang kulit dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut: Pelaksanaan
Pembuatan lakon baru yang bertemakan Pancasila Wejangan dalam alur pewayangan: Revitalisasi nilai- nilai Pancasila, melalui: Ksatrio iku nduwenono lima adeg-adeg:1. manembah marang gusti kang moho kuoso, 2. Manunggal kelawan sesamine manungsan. 3. Wong tresno karo samaning dumadi, 4. Nduwenono tatanan sing becik, 5. Adil ora tumerap sang kuoso, nanging adil tumerap kabeh manungso. Gara-gara Janturan, Ginem, Pitutur Gambar 1. Skema Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Wayang Kulit juga bentuk diwujudkan pendidikan budi pekerti. Budi pekerti yang luhur bersumber dari Pancasila. Oleh karena itu pengamalan nilai-nilai Pancasila juga terwujud dalam pengamalan budi pekerti. Berdasarkan temuan penelitian, budi pekerti telah ada sejak sekolah tersebut berdiri. Hal bahwa ini seharusnya moral para pelajar di Kota Surakarta itu luhur. Namun kenyataan ya berbeda, pelajar SMP saat ini sudah banyak yang Nilai-nilai Pancasila kedalam menunjukkan merokok, mengendarai motor tanpa mempunyai SIM, termasuk banyak pelajar yang pacaran di dalam sekolah, padahal Pancasila pun sudah dimasukkan ke dalam mata pelajaran khusus sejak tahun 2012. Nilai-nilai Pancasila yang menyatu dengan pendidikan budi pekerti bisa dilaksanakan dengan beberapa kegiatan berikut: a. Diintegrasikan kedalam mata pelajaran. Misalnya dalam Bahasa pelajaran mata siswa Indonesia, apabila
sebuah hendak mengutip kalimat harus dicantumkan siapa penulisnya. Hal ini mencerminkan Pancasila sila ke-2. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler membentuk agar kepribadian berhubungan baik dengan bertoleransi, sesama, perbedaaan menghargai masing-masing individu. Hal ini mencerminkan Pancasila sila ke-5. b. Diajarkan siswa diklat kepemimpinan. Diklat kepemimpinan ini tidak hanya ditujukan untuk siswa namun juga untuk para guru. Diklat ini rutin dilakukan pada awal tahun ajaran baru. Diklat kepemimpinan mempunyai tujuan supaya guru dan siswa mempunyai untuk menjadi pemimpin yang baik, dan amanah, jujur, sebagainya. ini mencerminkan Pancasila ke-3 dan ke-4. dalam bakal Kegiatan kilat. c. Kegiatan Kegiatan biasanya ini diadakan pada saat bulan Ramadhan. Pesantren kilat ini mendorong supaya lebih giat beribadah sehingga bisa meningkatkan ketaqwaan pada Tuhan Yang ini Maha Esa. Kegiatan pesantren siswa mencerminkan Pancasila sila ke-1. pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila tidak melalui wayang suatu terlepas penelitian hambatan. menunjukan bahwa revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pentas pedalangan kulit mengalami beberapa hambatan yaitu: a. Penggunaan bahasa. Bahasa dalam pewayangan kebanyakan menggunakan bahasa jawa kuno. Hal ini mengakibatkan kesulitan pencernaan makna untuk para penonton, khususnya anak muda. Dalam kulit adanya dari Hasil wayang b. Segmen penggemar wayang kulit terbatas. Wayang kulit cenderung digemari oleh para tidak orangtua meskipun menutup kemungkinan bahwa ada banyak pemuda serta turut juga yang menggemari wayang. c. Hambatan dari itu sendiri. Bisa kita lihat saat ini bahwa anak muda sudah antipati dengan seni. Padahal yang akan melanjutkan seni budaya semuanya lanjut usia adalah anak muda. Anak muda saat ini lebih cenderung menyukai seni setelah
kebarat- yang budaya baratan. Perbandingan nya sangat jauh antara pemuda lokal yang mencintai seni dengan seni dari luar. d. Biaya pementasan. Biaya pementasan wayang terbilang cukup mahal karena dalam pementasan satu malam bisa wayang menghabiskan dana sekitar dua puluh juta rupiah. kulit e. Dalang tidak memasukkan unsur-unsur Pancasila dalam alur ceritanya. Hal ini bisa disebabkan karena dalang yang kurang paham dengan Pancasila itu sendiri. Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila tergantung kepintaran pada Dalang dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila, ajaran moral serta kemauan dari penonton untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan ajaran moral yang telah disampaikan oleh Dalang. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan penelitian di lapangan dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik suatu guna kesimpulan rumusan masalah. menjawab Adapun dari kesimpulan penelitian ini, adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan revitalisasi nilai- nilai Pancasila melalui wayang kulit dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Membuat lakon baru yang bertemakan Pancasila. b. Dimasukkan kedalam alur cerita pewayangan pada saat wejangan. c. Dimasukkan kedalam bagian gara-gara d. Dimasukkan kedalam bagian alur janturan, ginem atau juga lewat pitutur. 2. Pelaksanaan revitalisasi nilai- nilai melalui Pancasila pendidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Diintegrasikan kedalam dan mata ekstrakurikuler pelajaran b. Diajarkan dalam diklat kepemimpinan c. Kegiatan pesantren kilat 3. penghambat pelaksanaan revitalisasi nilai- nilai Pancasila melalui wayang kulit: a. Penggunaan bahasa kawi membuat bisa Faktor sehingga penoton kurang
menerima dengan utuh apa yang disampaikan oleh dalang. b. Segmen penggemar wayang kulit terbatas. c. Kurang pelaku muda. didukung seni oleh generasi d. Biaya pementasan yang cenderung mahal. e. Tidak semua dalang nilai-nilai alur memasukkan Pancasila pewayangan. dalam Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, adapun saran yang diberikan oleh penulis, yaitu sebagai berikut: 1. Bagi Pemerintah Kota Surakarta Pemerintah Kota Surakarta hendaknya lebih memperhatikan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Contohnya dengan mengadakan pentas pedalangan wayang kulit yang DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah dalam Rangka Revitalisasi dan Nilai-nilai Aktualisasi Pancasila bertemakan Pancasila secara rutin pada hari lahir Pancasila, mengadakan cerdas cermat bertemakan Pancasila dan juga kegiatan mengadakan pengembangan untuk mengamalkan budi pekerti luhur. diri 2. Bagi dalang di Kota Surakarta Hendaknya para dalang lebih memahami Pancasila supaya mampu menyisipkan nilai-nilai Pancasila tiap kali mengadakan pementasan untuk mengajak penonton kepada hal-hal yang baik dan menyampaikannya secara lugas agar penonton pesan- mampu menerima luhur nilai-nilai pesan Pancasila. 3. Bagi Masyarakat Kota Surakarta Diharapkan mengamalkan Pancasila masalah sosial bertambah. untuk nilai-nilai agar masalah- tidak makin (2009). Budimansyah, Dasim. Membangun Karakter Bangsa Di Tengah Arus Globalisasi Dan Gerakan Reposisi Demokratisasi: Pendidikan Peran Kewarganegaraan. Disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar
Prof. Budimansyah, M.Si Dr. Dasim Effendy. (1993). Falsafah Negara Pancasila. Semarang: Duta Grafika Latif, Yudi. (2011). Negara PT. paripurna. Gramedia. Jakarta: Guritno,P. (1988). Wayang, Kebudayaan Indonesia dan Pancasila. Jakarta: Universitas Indonesia. Kaelan. (1998). Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif ke-Indonesiaan. Yogyakarta: UGM Press Setijo, Pandji. (2010). Pendidikan Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa. Jakarta: PT Gramedia Sujamto. (1992). Wayang dan budaya jawa. Semarang: Dahara Prize
PERBEDAAN HASIL BELAJAR KOGNITIF ANTARA MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DENGAN MODEL PEMBELAJARAN YURISPRUDENSI (Studi Eksperimen pada Siswa Kelas X IPA 3 dan X IPA 4 SMA N 1 Geger Madiun Tahun 2013/2014) Agus Prasetiyo, Winarno Prodi PPKn FKIP UNS Surakarta Alamat e-mail : winarno_uns@yahoo.co.id Abstract. Based on the results of this research, it can be concluded that there is significant differences of cognitive learning outcome between contextual teaching learning model and jurisprudential inquiry model of learning materials for comprehension of judicial and legal system in Indonesia. The differences of student learning outcome using t-test comparative analysis technique at significance level (α) 1% by the results of tvalue = 3,43 more than ttable (0,01; 60) = 2,660 (tvalue> ttable). The conclusion, Ho is rejected and Ha is accepted, then there are significant differences of variable in the research. Average cognitive learning outcome with contextual teaching learning model = 67,58 more than average cognitive learning outcome with jurisprudential inquiry model = 54,85. The factors which cause differences of cognitive learning outcome include: 1) syntax of learning model; 2) learning design (RPP); 3) competence or learning materials; 4) assessment instrument. Kata Kunci: Hasil Belajar Kognitif, Model Contextual Teaching Learning (CTL), Model Jurisprudential Inquiry PENDAHULUAN Pembukaan 1945 merupakan kaidah dasar negara fundamental norm). (staat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat mengandung pokok pikiran dasar dan tujuan negara. Salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan Pemerintah memiliki bangsa. UUD untuk dasar kewajiban menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945. (education) secara umum berarti proses mendidik atau proses perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap manusia melalui kegiatan belajar. Pendidikan
Menurut Tirtarahardja & La Sulo (2005: 1) pendidikan bertujuan untuk membantu potensi- mengembangkan potensinya. Permasalahan utama pendidikan adalah kualitas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah merestrukturisasi kurikulum. Akan tetapi pada kenyataannya, upaya tersebut mampu belum meningkatkan kualitas pendidikan nasional. siswa nasional pemerintah melalui Kemendikbud pada tahun 2013 baru menetapkan untuk menggantikan kurikulum yang lama, yaitu sering kita sebut 2013". "Kurikulum sebagai Kemudian, Kemendikbud melakukan uji publik kurikulum tersebut pada tahun pelajaran 2013/2014. Akan tetapi, menurut FSGI) Itje Chodijah 2013 menyatakan bermasalah sejak dari proses penyusunan hingga (dikutip dari implementasinya Pemerintah kurikulum (Ketua Kurikulum Pendidikan Pancasila dan (PPKn) Kewarganegaraan satu mata merupakan mendapat pelajaran dalam perhatian Kurikulum 2013. Tujuan PPKn dalam Kurikulum 2013 yaitu untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia Indonesia salah yang khusus yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kemudian, ruang lingkup PPKn dalam Kurikulum 2013 adalah Empat Pilar Kebangsaan meliputi, yang Indonesia Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kurikulum 2013 menuntut guru, khususnya guru PPKn untuk mengembangkan proses pembelajaran. Pandangan umum menggambarkan PPKn adalah mata pelajaran yang membosankan. Oleh karena itu, PPKn harus dikemas secara menarik untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Dengan demikian, guru harus mampu mengelola pembelajaran dengan baik. citra keterangan dengan Bapak Sunardi selaku guru SMA Negeri 1 Geger Madiun kendala pelaksanaan Kurikulum 2013 pada mapel PPKn yaitu pembelajaran siswa lebih aktif dilaksanakan. masih harus Seharusnya, dalam memahami pembelajaran pada siswa (student center learning) ia tetap berperan sebagai kunci dalam kegiatan pembelajaran. Peran guru yaitu menyusun perangkat pembelajaran, salah model memilih satunya Berdasarkan sulit guru bahwa berpusat
pembelajaran. Sehingga, siswa mengembangkan mampu aktif kemampuannya model dengan pembelajaran yang tepat dari guru. secara pemilihan dilakukan Oleh dengan penelitian pendekatan eskperimen yang menggunakan perlakuan khusus (treatment) model pembelajaran kontekstual dan pembelajaran model yurisprudensi. Persamaan kedua terletak pada model kerangka teori pengembangannya, yaitu teori konstruktivisme. Sedangkan, perbedaan kedua model tersebut langkah-langkah terletak pada pembelajarannya. Perbedaan kedua model tersebut diukur dari hasil belajar. Hal itu karena model pembelajaran merupakan yang satu salah mempengaruhi belajar siswa. karena, kuantitatif berupa tersebut atau faktor hasil pembelajaran lebih dikenal kontekstual atau yang CTL siswa mampu mengharapkan dengan mengaitkan materi kondisi sehari-hari (Anitah, 2009: 45). Sedangkan pembelajaran model yurisprudensi (jurisprudential inquiry) merupakan model yang dirancang siswa dalam studi Model adalah model kehidupan isu kasus untuk menganalasis sosial, seperti hukum dan politik (Huda, 2013: 120). Kemudian, eksperimen dilakukan pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Geger semester genap 2013/2014. tahun Untuk mengetahui perbedaan kedua model akan dilihat dari setelah hasil treatment dilaksanakan. Menurut Bloom dalam Suprijono (2013: 6), mencakup "hasil kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor". Salah satu indikator kegiatan keberhasilan pembelajaran adalah hasil belajar siswa. Dengan kata lain, untuk kedua mengetahui model tersebut diukur dari hasil belajar. Sehingga akan diketahui salah satu model pembelajaran yang cocok dengan kompetensi yang dipilih. pelajaran belajar siswa belajar dari pengaruh dipilih adalah memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam Kompetensi lingkup tersebut berdasarkan kata kerja operasional termasuk (KKO) tingkatan memahami, kognitif sedangkan materi pokok adalah sistem hukum dan peradilan khusus Alasan nasional. pemilihan KD tersebut, karena tiap tahun pada bulan Muharram terjadi tawuran antar perguruan silat di wilayah eks-karesidenan Kompetensi yang NKRI.
Madiun yang melibatkan banyak siswa yang masih duduk di Sehingga, bangku ini pemilihan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum siswa melalui kegiatan pembelajaran. sekolah. kompetensi Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar kognitif pembelajaran antara model kontekstual model yurisprudensi pembelajaran materi pokok memahami sistem hukum dan peradilan nasional pada siswa kelas X IPA 3 dan X IPA 4 SMA Negeri 1 Geger Madiun dengan . METODE PENELITIAN Menurut Sugiyono (2013: umum metode 3) penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan dan data kegunaan tertentu". Sementara 4-5) itu, Creswell metode mengelompokan penelitian menjadi tiga yaitu: 1) 3) kualitatif; Adapun metode metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. "secara dengan tujuan (2010: 2) campuran. kuantitatif; Surakhmad (1998: 230) "metode mengemukakan adalah eksperimental peningkatan cara menemukan dengan metode kebenaran mencoba dan gagal (trial and lanjut Creswell error)". Lebih menyatakan 19) (2010: "penelitian eksperimen berusaha menentukan suatu treatment mempengaruhi sebuah hasil Perlakuan khusus (treatment) penelitian ini pembelajaran. berupa model Desain penelitian ini adalah true experimental model post test- only. Menurut Sugiyono (2013: 112) dalam true experimental design "peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang akan mempengaruhi jalannya eksperimen". apakah penelitian". adalah SMAN 1 Geger Kabupaten Madiun menerapkan yang telah tahun Kurikulum 2013 pada pelajaran 2013/2014 hanya pada tingkat kelas X. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas X SMAN 1 Geger Madiun yang berjumlah 287 siswa yang terbagi menjadi 9 kelas yang terdiri dari 5 kelas jurusan IPA dan 4 kelas jurusan IPS. Arikunto Tempat penelitian 112) mengemukakan besarnya sampel sama dengan populasi, apabila subjek yang menjadi populasinya kurang dari 100. Jika, jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung setidaknya dari: (2002:
1) kemampuan peneliti; 2) luas wilayah; 3) resiko yang ditanggu peneliti. Berdasarkan pandangan peneliti maka tersebut, mengambil sampel, yaitu siswa kelas X IPA 3 dan X IPA 4 yang berjumlah 31 siswa. Dengan kata lain, sampel berjumlah 62 siswa atau jumlah populasi. 21,60% dari Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling purposive. Menurut Sugiyono (2013: 124) "sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu". Adapun sampel pengambilan dengan teknik purposive sampling karakteristik berdasarkan kemampuan pengetahuan (knowledge) yang hampir sama atau setara pada kelas atau sehingga kelompok penelitian mengurangi kegagalan resiko eksperimen. Data yang digunakan sebagai pertimbangan yaitu nilai rapor siswa kelas X semester ganjil. ini merupakan tunggal (mandiri) yang berada pada dua sampel, yaitu hasil belajar siswa. Hasil belajar yang diteliti yaitu hasil belajar domain kognitif mapel PPKn pada siswa kelas X SMAN 1 Geger Madiun semester genap tahun ajaran 2013/2014. KD yang dipilih adalah memahami Variabel penelitian variabel sistem hukum dan peradilan lingkup NKRI. nasional dalam Dengan untuk demikian, memperoleh hasil belajar siswa menggunakan objektif. Kemudian, tes diperoleh setelah treatment dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi untuk menentukan kesesuaian antara kompetensi yang dipilih dengan indikator pembelajaran yang dibuat. Hal itu dilakukan agar Kata Kerja Operasional (KKO) pada sesuai dengan ketentuan Taksonomi Kemudian, Kognitif indikator disusun untuk instrumen RPP maupun tes objektif berupa lainnya, pilihan ganda. Alasan penelitian ini menggunakan validitas isi disebabkan oleh instrumen penelitian berupa tes itu, butir soal. Oleh karena instrumen dilakukan uji penelitian menggunakan validitas reliabilitas dan instrumen tes objektif. Jenis validitas indikator Bloom. validasi uji Uji coba sebanyak 30 item (butir soal) pada kelas X IPA 5 dengan jumlah siswa 32. Berdasarkan hasil perhitungan validitas tes menggunakan rumus korelasi product moment Pearson diketahui bahwa 17 item tes yang dapat dipakai dengan rincian 11
revisi. 7 valid Sedangkan 13 item tidak valid. Instrumen penelitian (tes) setelah uji validitas yang dapat dipakai 17 dan ditambah 3 agar genap 20 item. Ketiga tambahan soal juga telah dilakukan pengitungan uji kelas model validitas pembelajaran yurisprudensi dengan rician 1 item revisi dan 2 item instrumen penelitian ini sebanyak 20 butir soal. dan item pada valid. Jadi lain dalam penelitian ini adalah RPP model pembelajaran kontekstual dan RPP model pembelajaran yurisprudensi menggunakan validitas konstruksi dan penilaian Kemudian, rekan berdasarkan reliabilitas dengan rumus KR-20 diperoleh koefisien sebesar relabilitas 0,701. demikian, instrumen tes memiliki reliabilitas tinggi. Adapun instrumen sejawat. uji Dengan HASIL DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data 1. Deskripsi Data Umum Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Geger merupakan salah satu sekolah favorit di Kabupaten Madiun, khususnya di wilayah bagian selatan. Sekolah ini berdiri sejak tanggal 1 April 1979 berdasarkan SK Mendikbud No. Sekolah ini 0188/O/1979. beralamat di Jalan Raya Uteran No. 634 Sumberejo, Geger, Madiun, Jawa Timur. Pada tahun pelajaran 2013/2014 jumlah sisawa sebanyak 816 tiga terbagi menjadi yang tingkatan yaitu, kelas X, XI, dan XII. Pada setiap tingkatan terdiri dari 9 kelas pararel dengan 5 kelas jurusan IPA dan 4 kelas jurusan IPS. Sekolah 2. Deskripsi Data Penelitian data Pengumpulan variabel hasil belajar siswa mapel PPKn domain kognitif diperoleh melalui metode tes pelaksanaan setelah treatment. Instrumen penelitian berupa pilihan ganda yang berjumlah sebanyak 20 butir soal. Setelah dilakukan tes hasil belajar PPKn pada siswa kelas X SMAN 1 Geger Madiun pada dua sampel maka diperoleh penelitian data sebagai berikut: data a. Data Hasil Belajar Model Pembelajaran Kontekstual Data hasil belajar siswa mata pelajaran PPKn pada kelas X IPA 3 SMAN 1 Geger Madiun sebagai kelompok dengan model treatment kontekstual pembelajaran
data diketahui berdistribusi normal dan homogen nilai terendah (nmin) adalah 35 dan nilai tertinggi (nmax) adalah 90. Nilai tengah atau median (Me) pada nilai ke- 16 (n16) yaitu 75, dan modus (Mo) yaitu 55 dan 80 (f) dengan masing-masing sebanyak 6 siswa. Kemudian, rerata (mean) hasil belajar PPKn dengan treatment model kontekstual pembelajaran bahwa dengan frekuensi x ) = 67,58. Standar ( deviasi (SD) adalah 15,70 dan varians (SD2) adalah 246,49. Rentang (R) atau jangkauan (J) = 55. Banyak kelas (k) = 5,92 dibulatkan ke atas menjadi 6 dan panjang kelas (i) = 9,17 dibulatkan ke atas menjadi data Berdasarkan 10. kemudian tersebut, dimasukkan dalam sebaran distribusi frekuensi kumulatif sebagai berikut: ke Tabel 1. Distribusi frekuensi kumulatif hasil belajar PPKn model pembelajaran kontekstual siswa kelas X IPA 3 SMAN 1 Geger Madiun 2013/2014 No. Interval Skor Nilai Tengah Frekuensi Frekuensi Kumulatif 1 2 3 4 5 6 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 39,5 49,5 59,5 69,5 79,5 89,5 1 5 7 2 10 6 1 6 13 15 25 31 31 b. Data Hasil Belajar Model Pembelajaran Yurisprudensi Data hasil dengan belajar treatment model pembelajaran yurisprudensi data diketahui data siswa bahwa berdistribusi normal dan homogen nilai terendah (nmin) adalah 35 tertinggi (nmax) dan nilai adalah 85. Nilai tengah (Me) pada nilai ke-16 (n16) yaitu 55, dan modus (Mo) yaitu 40, 50, 55 dan 65 dengan dengan
frekuensi (f) sebanyak 5 siswa. Kemudian, rerata (mean) hasil belajar PPKn model treatment pembelajaran yurisprudensi x ( 54,84. Standar deviasi (SD) adalah 13,51 dan varians (SD2) adalah ) = 182,52. Rentang (R) = 50. Banyak kelas (k) = 5,92 dibulatkan ke atas menjadi 6 dan panjang kelas (i) = 8,33 dibulatkan ke atas menjadi 9. Berdasarkan tersebut, kemudian data dibuat tabel sebagai berikut: Tabel 2. Distribusi frekuensi kumulatif hasil belajar PPKn model pembelajaran yurisprudensi siswa kelas X IPA 4 SMAN 1 Geger Madiun 2013/2014 No. Interval Skor Nilai Tengah Frekuensi Frekuensi Kumulatif 1 2 3 4 5 6 35-43 44-52 53-61 62-70 71-79 80-88 39 48 57 66 75 84 7 8 6 7 0 3 7 15 21 28 28 31 31 B. Uji Persyaratan hipotesis penelitian ini menggunakan uji komparatif teknik t-test. Adapun persyaratan analisis data yang harus dipenuhi terlebih dahulu antara lain: 1) uji normalitas; 2) uji uji independen. Analisis homogenitas; 3) 1. Uji Normaliatas hasil a. Data belajar model pembelajaran kontekstual hasil penghitungan uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors diperoleh koefisien Lhitung 0,1752. Sedangkan koefisien Ltabel pada subjek penelitian (n) 31 taraf siswa dengan kesalahan atau signifikasi (α) 1% sebesar 0,1852. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Lhitung<Ltabel Menurut sebesar
0,1752<0,1852. yaitu Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha diterima, maka data berdistribusi normal. b. Data belajar model pembelajaran yurispudensi Menurut hasil hasil penghitungan uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors diperoleh koefisien Lhitung = 0,1412. Sedangkan tabel koefisien Lilliefors pada subjek penelitian (n) 31 taraf siswa dengan kesalahan atau signifikasi (α) 1% sebesar 0,1852. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Lhitung<Ltabel yaitu 0,1412<0,1852. Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha diterima, maka data berdistribusi normal. 2. Uji Homogenitas homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil belajar siswa dari kedua sampel bersifat homogen tidak. Uji atau homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji F (Fisher). Menurut Sugiyono (2013: 275) uji homogenitas menggunakan rumus uji F yaitu dengan cara varian membandingkan varian terbesar uji terkecil. Uji dengan Berdasarkan homogenitas dengan uji F diperoleh koefisien Fhitung = 1,351. Sedangkan koefisen Fisher tabel pada signifikasi (α) 1%, yaitu Ftabel (0,01; 30,30) = diketahui 2,390. yaitu bahwa 1,351<2,390. Dengan demikian, Ho diterima dan Ha ditolak, artinya harga varians masing-masing kelompok adalah homogen. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa data penelitian bersifat homogen, karena kecil Fhitung daripada Ftabel. 3. Uji Independen Sehingga Fhitung<Ftabel lebih Uji independen dalam penelitian ini menggunakan uji F. uji independensi dengan uji F antara data hasil belajar PPKn model pembelajaran kontekstual dengan data hasil belajar hasil belajar PPKn model pembelajaran yurisprudensi diperoleh Fhitung = 1,76 telah dikonsultasikan dengan Ftabel (0,01; 1, 29) = 7,60 pada signifikasi 1%. Sehingga diketahui bahwa Fhitung<Ftabel yaitu Dengan demikian, Ho diterima dan Ha data ditolak, independen. Jadi, dapat ditarik kesimpulan data tersebut bersifat independen, Berdasarkan 1,76<7,60. artinya bahwa
maka kedua data tersebut. tidak ada kaitannya C. Uji Hipotesis Berdasarkan penghitungan uji hipotesis dengan komparatif teknik t-test separated varians pada data hasil belajar PPKn model pembelajaran konstekstual dengan data hasil belajar PPKn pembelajaran model yurisprudensi menggunakan teknik uji t-test separated varians diperoleh thitung = 3,43 dan t kritis dengan taraf kesalahan atau signifikasi (α) 1%, yaitu ttabel(0,01; 60) = 2,66. Oleh karena itu, diketahui bahwa thitung lebih besar daripada ttabel (thitung > ttabel; 3,43 > 2,66). Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha diterima, maka yang terdapat signifikan antara hasil belajar model kontekstual dengan hasil belajar model yurisprudensi. perbedaan uji hipotesis dengan teknik uji t-test separated varians dapat ditarik kesimpulan terdapat perbedaan yang signifikan hasil antara model belajar pembelajaran kontekstual dengan model pembelajaran yurisprudensi pada siswa kelas X SMAN 1 Geger Madiun. Jadi, berdasarkan bahwa PPKn D. Pembahasan hipotesis alternatif telah dirumuskan dalam penelitian ini, berbunyi "ada perbedaan yang signifikan hasil belajar PPKn model pembelajaran kontekstual dengan model pembelajaran yurisprudensi pada siswa kelas X SMAN 1 Geger Madiun" diterima. ini Uji hipotesis menggunakan komparatif dengan teknik uji t-test separated varians diperoleh thitung = 3,43 dan 60) = 2,660 menunjukkan bahwa thitung lebih besar daripada ttabel (thitung > ttabel; 3,43 > 2,660) pada taraf signifikasi 1%. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, maka (Ha) yang hipotesis alternatif jadi dirumuskan terdapat yang signifikan hasil belajar PPKn model pembelajaran kontekstual dengan model pembelajaran yurisprudensi pada siswa kelas X SMAN 1 Geger Madiun. Berdasarkan (Ha) yang penelitian uji ttabel (0,01; diterima, perbedaan rerata PPKn model hasil lebih pembelajaran kontekstual besar daripada rerata hitung hasil belajar PPKn model pembelajaran yurisprudensi. Adapun rata-rata hitung hasil belajar PPKn model Apabila melihat belajar x pembelajaran kontekstual 1 = 67,58 dan rata-rata hitung hasil belajar PPKn model pembelajaran
yurisprudensi x 2= 54,84. Dengan x x demikian, 2, yaitu 67,58 > 54,85 artinya bahwa hasil belajar model pembelajaran kontekstual lebih tinggi daripada hasil belajar model yurisprudensi. Jadi, hasil pembelajaran belajar model kontekstual lebih tinggi daripada hasil belajar model pembelajaran (aspek yurisprudensi pengetahuan) mata pelajaran PPKn kelas X semester genap kompetensi memahami sistem hukum nasional dalam ruang lingkup NKRI. 1 > pada Berdasarkan data hasil penelitian ini di atas, menunjukan adanya perbedaan hasil belajar siswa. Dengan demikian, data yang diperoleh sesuai dengan teori yang dikemukan dalam penelitian ini, dimana salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah model pembelajaran yang dipilih oleh guru. Model pembelajaran dapat dikategorikan faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar. Lebih lanjut akan diuraikan terlebih dahulu faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Menurut Ahmadi dan Supriyono (2013: 138) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain: 1) Faktor sebagai jasmaniah, meliputi penglihatan, pendengaran, struktur tubuh dan sebagainya. psikologis, terdiri dari: (a) Faktor intelektif meliputi, faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat; serta faktor kecakapan yang yaitu prestasi (b) dimiliki; telah Faktor non intelektif, unsur-unsur yaitu tertentu kepribadian sikap, seperti kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, penyesuaian diri. kematangan 3) Faktor psikis, fisik (a) Faktor meliputi: meliputi sosial, lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat (b) kelompok; dan Faktor budaya, seperti adat ilmu istiadat, pengetahuan, teknologi, kesenian; (c) Faktor lingkungan fasilitas fisik, seperti rumah, fasilitas belajar, iklim. 2) Faktor dan 4) Faktor spritual keamanan. lingkungan atau
Sementara itu, menurut faktor- Purwanto (2013: 107) faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar meliputi: 1) Faktor luar, mencakup: Lingkungan, a) dan alam meliputi sosial; b) Instrumental, kurikulum/ meliputi guru/ ajar, bahan pengajar, sarana dan fasilitas, administrasi atau manajemen. 2) Faktor dalam, mencakup: a) Fisiologi, fisik meliputi kondisi dan panca indera; b) meliputi Psikologi, minat, bakat, kecerdasan, motivasi, dan kemampuan kognitif. Berdasarkan uraian di atas, atau model ini treatment merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi hasil pembelajaran belajar. Model hasil dapat mempengaruhi dapat belajar, yang memberikan berbeda saat mengikuti kegiatan pembelajaran. sangat Kemudian, mempengaruhi belajar sebagaimana pendapat Purwanto pembelajaran penelitian dimana suasana siswa bagi model hasil (2013: 107) dapat digolongkan faktor instrumental. Faktor instrumental input adalah faktor-faktor yang sengaja dirancang atau dimanipulasi seperti kurikulum atau bahan ajar, yang guru memberikan pengajaran, sarana dan fasilitas, serta manajemen yang berlaku Faktor di input instrumental merupakan faktor yang sangat penting dan paling hasil mempengaruhi belajar, karena faktor ini menentukan bagaimana pembelajaran kegiatan atau belajar- mengajar itu akan terjadi dalam diri siswa. sekolah. proses Menurut Winarno (2013: 75) pada pembelajaran "Model bentuk dasarnya merupakan pembelajaran yang tergambar dari kegiatan awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru".Satu ciri khusus model yang tidak dimiliki istilah lain pembelajaran, dalam yaitu langkah-langkah atau adanya (syntax).Model tahapan pembelajaran sebagai treatment dalam penelitian ini, yaitu model pembelajaran kontekstual dan
model pembelajaran kontekstual yurispudensi. Model pembelajaran kontekstual (Anitah, 2009: 45) yang adalah model memungkinkan siswa memperkuat dan menerapkan kemampuan akademiknya dalam untuk berbagai yang memecahkan masalah disimulasikan maupun yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sedangkan, menurut Huda (2013: 120) pembelajaran yurisprudensi merupakan model pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan studi sosial yang dirancang untuk siswa dan dalam menyiratkan sebuah metode studi kasus. lingkungan model atau studi sosial model pembelajaran kontekstual dan yurisprudensi yang digunakan dalam treatment sebagai penelitian ini berlandaskan teori yang sama, yaitu konstruktivisme. Akan tetapi, perbedaan kedua model pembelajaran tersebut langkah-langkah terletak pada kemudian yang pembelajaran disusun dalam RPP. Berdasarkan uraian model sebelumnya, pembelajaran yurisprudensi lebih efektif untuk mempelajari isu sosial seperti hukum dan politik. tetapi, berdasarkan uji Akan hipotesis dari data hasil belajar Pada dasarnya, hal siswa sebaliknya. Rata-rata hitung hasil belajar model kontekstual adalah 67,58 lebih tinggi daripada hasil belajar model yurisprudensi adalah 54,84. menunjukkan Secara umum, hasil belajar siswa dengan treatment model pembelajaran kontekstual lebih lebih tinggi daripada hasil belajar siswa dengan treatment model pembelajaran yurisprudensi. Adanya perbedaan pengaruh ini (hasil belajar siswa) disebabkan karena masing-masing masing- pembelajaran masing model langkah-langkah memiliki pembelajaran berbeda. yang Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan hasil belajar tersebut Langkah-langkah meliputi: 1) Rencana Pembelajaran; Pelaksanaan Pembelajaran; 3) Kompetensi; Instrumen 4) Penilaian. 2) Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa model pembelajaran kontekstual tinggi lebih daripada hasil belajar model yurisprudensi pembelajaran disebabkan oleh beberapa hal antara Model kontekstual pembelajaran memiliki tahapan pembelajaran yang sudah dikenal sehingga lebih mudah untuk diterapkan; 2) Model ini dapat digunakan untuk lebih lain: 1)
tingkat kemampuan rendah (C1) hingga tingkat paling tinggi (C6) sehingga model ini sesuai kompetensi yang dipilih yaitu pada tingkatan C2; 3) Instrumen tes sesuai tingkatan kompetensi yaitu domain kognitif tingkat cocok untuk penilaian model ini; 4) Model ini menekankan penggunaan metode inquiry siswa sehingga menemukan materi secara aktif lebih dan pembelajaran akan bermakna dengan mengaitkan pengetahuan atau materi dengan sehari-hari kondisi siswa. kognitif rendah kehidupan belajar pembelajaran model yurisprudensi rendah dibandingkan hasil belajar siswa model pembelajaran kontekstual dikarenakan oleh: 1) Model ini adalah model baru sehingga kurang dikenal dan masih sukar diterapkan di kelas; 2) Model ini kurang sesuai tingkat taksonomi kognitif pada kompetensi yang dipilih (C2) sedangkan model ini setidaknya untuk kemampuan menganalisis (C4); 3) Instrumen tes pilihan ganda kurang sesuai dengan penilaian ini yang menyiratkan model penilaian analisis kasus; 4) Model ini menekankan penggunaan metode studi kasus, dimana mampu diharapkan siswa Sedangkan hasil lebih digunakan menganalisis kasus, sedangkan instrumen dibuat seharusnya soal tipe analisis kasus bukan sekedar mengingat (C1) dan memahami (C2) saja. yang Oleh karena itu, guru dalam pembelajaran memilih model yang akan diterapkan dalam kegiatan harus disesuaikan dengan kompetensi taksonomi baik pendidikan maupun standar isi (materi). Selain itu, dalam membuat instrumen penilaian disesuaikan dengan kompentesi serta model itu karena, pembelajaran. Hal adalah model sangat faktor mempengaruhi belajar siswa, serta instrumen penilaian harus sesuai kompetensi dan yang model pembelajaran digunakan. Dengan kata lain, model pembelajaran, hasil belajar siswa dan instrumen penilaian saling berkaitan. pembelajaran tingkatan (KKO) harus pembelajaran yang hasil Walaupun demikian, hasil belajar model pembelajaran kontekstual lebih tinggi daripada hasil belajar model pembelajaran yurisprundensi apabila diukur hasil belajar siswa khususnya pada pengetahuan aspek kompetensi yang dipilih, bukan berarti model pembelajaran kontekstual lebih baik dari model yurisprundensi. pembelajaran
pembelajaran Setiap model memiliki dan kelemahan masing-masing. Peran untuk diperlukan guru proses memperbaiki pembelajaran di kelas salah satunya dengan memilih model pembelajaran yang tepat. kelebihan KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan analisis data serta pembahasan, dapat ditarik terdapat bahwa kesimpulan perbedaan signifikan yang perbedaan yang signifikan hasil belajar kognitif antara model pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran model yurisprudensi pada materi pokok memahami sistem hukum dan peradilan nasional. Perbedaan tersebut diukur dengan hasil belajar siswa setelah treatment t-test dilaksanakan sparated varians pada taraf (α) 1% menunjukkan bahwa thitung = 3,43 > ttabel(0,01; 60) = 2,660. Dengan demikian, Ho ditolak dan terdapat Ha diterima, maka pada perbedaan variabel penelitian. dengan signifikan Rerata hasil belajar aspek pembelajaran kognitif model kontekstual 67,58 sedangkan hasil belajar aspek pembelajaran kognitif model yurisprudensi adalah 54,84. Hasil adalah pembelajaran belajar model tinggi kontekstual dibandingkan model pembelajaran yurisprudensi. Hal itu disebabkan oleh kompetensi yang dipilih adalah memahami sistem hukum dan peradilan nasional. Dengan kata lain, model yurisprudensi tepat apabila digunakan pada tingkatan kognitifkompetensi yang dipilih yaitu memahami. lebih hasil kurang kognitif antara model pembelajaran kontekstual lebih tinggi daripada hasil belajar model pembelajaran yurisprudensi pada kompetensi yang dipilih, bukan berarti model lebih pembelajaran kontekstual baik. Setiap model pembelajaran memiliki dan kelemahan masing-masing. Peran guru diperlukan memperbaiki proses salah pembelajaran, satunya dengan memilih model pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Hasil belajar kelebihan dipilih Saran kesimpulan ini, penulis dapat penelitian memberikan kepada berbagai pihak terkait antara lain: hendaknya 1. Siswa meningkatkan minat, motivasi belajar dan hasil belajar mata khususnya PPKn pelajaran Berdasarkan saran
materi tentang hukum. Selain itu, siswa hendaknya memiliki berbagai kecakapan meliputi keterampilan pengetahuan, dan sikap. 2. Guru hendaknya meningkatkan kompetensinya menghadapi perubahan dan perkembangan di bidang pendidikan. Selain hendaknya itu, memperbaiki kualitas pendidikan mulai dari proses pembelajaran di kelas dengan model menerapkan pembelajaran harus disesuaikan kompetensi yang ingin dicapai. yang guru 3. Sekolah perlu meningkatkan sarana dan prasarana agar membantu siswa dan guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan menarik sekolah serta memberikan evaluasi terhadap terkait guru secara berkala kegiatan proses pembelajaran di kelas. atau DAFTAR PUSTAKA Ahmadi, A., & Supriyono, W. 2013. Psikologi Belajar (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta. Anitah, Sri. 2009. Teknologi Surakarta: Pembelajaran. Yuma Pustaka. Arikunto, 2002. Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi V). Jakarta: Rineka Cipta. Craswell, J.W. 2010. Research Pendekatan Design: Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga). Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Huda, Miftahul. 2013. Model- model Pengajaran dan Pembelajaran: Isu-Isu Metodis dan Pragmatis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Januari. 2014, Penerapan Kurikulum Hanya Sekedar Formalitas. Diperoleh 19 Januari 2014, dari : Purwanto, Ngalim. 2013. Pendidikan. Remaja Psikologi Bandung: Rosdakarya. PT Sugiyono. Metode Pendikakan: Penelitian Pedekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2013. Suprijono, 2013. Agus. Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Surakhmad, Winarno. 1998. Penelitian- Pengantar penelitian Ilmiah: Dasar Metoda Teknik. Bandung: Tarsito.
Tirtarahardja, U., & La Sulo, S.L. 2005. Pengantar Pendidikan (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta. Winarno. 2013. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian. Jakarta: Bumi Aksara. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun Republik 1945
PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH PADA SISWA KELAS XI IPA 5 SMA N 1 GUBUG 2012 / 2013 Muzamil Guru PKn SMA Negeri 1 Gubug Kab. Grobogan Alamat e_mail: Abstract.This study aims to determine the increase in motivation and learning outcomes of students Civics class XI Science-5 SMAN 1 Gubug matter of international relations and international organizations using cooperative learning model make a match in the second semester of academic year 2012/2013. Methods used are action research methods. The results showed that the application of cooperative learning model can make a match: (1) increase the motivation to learn civics from a mean of 65% (first cycle) and 82.50% (second cycle); (2) improve the learning outcomes of the average Civics 77.90 (first cycle) and 85.10 (second cycle). Key words: motivation of learning, learning outcomes, learning cooperative make a match PENDAHULUAN yang bermakna akan membawa siswa pada pengalaman belajar yang mengesankan. Pengalaman yang diperoleh siswa akan semakin berkesan proses pembelajaran yang diperolehnya merupakan hasil dari pemahaman dan pencariannya sendiri. Dalam konteks ini siswa mengalami dan sendiri. Proses melakukannya pembelajaran yang berlangsung melibatkan sepenuhnya siswa untuk merumuskan sendiri suatu konsep. Keterlibatan guru hanya Pembelajaran apabila sebagai fasilitator dan moderator pembelajaran dalam guru tersebut. dalam menciptakan pembelajaran yang sangat berkualitas keberhasilan menentukan pendidikan secara keseluruhan. Kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan guru, dalam terutama memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik secara efektif dan efisien. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan paradigma pendidikan menuntut proses Kemampuan
dalam guru merancang pembelajaran. Pembelajaran harus berpusat pada siswa, dengan memberikan pembelajaran yang relevan dalam kehidupan nyata. Selama lebih inovatif ini guru kurang kreatif menerapkan inovasi pembelajaran khususnya mata Pendidikan pelajaran Kewarganegaraan. Hal ini terjadi karena pola pikir belajar diartikan sebagai perolehan pengetahuan, dan adalah pengetahuan memindahkan itu kepada siswa, disamping pembelajaran ditekankan pada hasil, proses. terpaksa Akibatnya sistem mengajar konvensional dengan penggunaan metode ceramah dan cara siswa belajar lebih dominan dengan menghafal. Sejauh ini pendidikan kita masih pandangan oleh didominasi bahwa sebagai pengetahuan perangkat fakta - fakta yang dihafal. Kelas masih harus berfokus pada guru sebagai pengetahuan, sumber sehingga ceramah menjadi pilihan utama strategi belajar. secara Pembelajaran konvensional cenderung berpusat pada guru, guru segala-galanya bukan oriented) (teacher mengajar bukan pada guru dengan utama didasarkan pada siswa (student oriented). nilai ulangan harian PKn siswa SMA Negeri 1 Gubug pada semester gasal tahun pelajaran 2012 / belum ditunjukkan 2013 memenuhi kriteria ketuntasan minimum secara klasikal, dimana yang hanya memenuhi kriteria ketuntasan minimum, dengan rata-rata nilai (kognitif) penguasaan konsep hanya 71,30. sebesar Berdasarkan pengamatan dari proses selama peneliti pembelajaran berlangsung siswa yang aktif hanya sedikit, sebagian siswa lainnya hanya diam sebagai pendengar dan mencatat, serta ada pula yang berbicara sendiri. Hal ini karena siswa cenderung pasif dan hanya sebagai pendengar ceramah guru tanpa untuk kesempatan diberi pendapatnya. mengeluarkan Pembelajaran Disamping Kewarganegaraan Pendidikan luput dari (PKn) tidak kecenderungan proses pembelajaran berpusat pada guru (teacher Kondisi centered). demikian tentu membuat proses pembelajaran hanya dikuasai oleh guru dan tingkat partisipasi dari rendah. Apalagi siswa sangat Kewarganegaraan Pendidikan (PKn) merupakan mata pelajaran Berdasarkan hasil 67,5% siswa itu, juga
yang sarat materi sehingga siswa dituntut memiliki pemahaman yang holistik terhadap materi yang disampaikan guru. pembelajaran Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMA dewasa ini harus bertumpu pada aktivitas proses belajar siswa, ini berarti bahwa skenario saat pembelajaran harus diperhitungkan pendekatan yang bervariasi. Model pembelajaran kooperatif tipe make a match merupakan model pembelajaran yang mengandung kooperatif unsur kerjasama dan tanggung jawab dalam kelompok. Model pembelajaran kooperatit tipe make a match dapat diterapkan pada semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia siswa. merancang antar siswa Rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu; (1) Apakah model pembelajaran Koperatif tipe make a match dapat meningkatkan motivasi Pendidikan belajar Kewarganegaraan (PKn) siswa kelasXI IPA-5 SMA Negeri 1 hubungan Gubug organisasi internasional semester internasional genap tahun pelajaran 2012 / 2013 ?; (2) Apakah model pembelajaran Koperatif tipe make a match dapat meningkatkan materi dan pada Pendidikan belajar hasil Kewarganegaraan (PKn) siswa kelasXI IPA-5 SMA Negeri 1 hubungan Gubug organisasi internasional semester internasional pelajaran genap 2012/2013? ini bertujuan untuk : (1) mengetahui belajar peningkatan motivasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) siswa kelas XI IPA - 5 SMA Negeri 1 Gubug materi hubungan internasional organisasi internasional menggunakan model pembelajaran Koperatif tipe make a match pada semester genap tahun pelajaran 2012 / mengetahui 2013; peningkatan belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) siswa kelas XI IPA - 5 SMA Negeri 1 Gubug materi hubungan internasional organisasi menggunakan internasional model pembelajaran Koperatif tipe make a match pada semester genap tahun pelajaran 2012 / 2013. materi dan pada tahun Penelitian dan (2) hasil dan LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN Motivasi dapat dikatakan sebagai daya keseluruhan penggerak di dalam diri siswa kegiatan yang menimbulkan menjamin belajar, yang
kegiatan kelangsungan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, yang sehingga dikehendaki subyek belajar dapat tercapai (Sardiman, 2006:75). Menurut Hamzah (2008:3) motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. John W. Santrock (2008:510) menyatakan bahwa motivasi adalah proses member semangat, arah dan kegigihan perilaku, artinya perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh dan bertahan lama. Menurut Martin (2009:9) motivasi Handoko merupakan suatu tenaga atau faktor yang terdapat di dalam diri yang menimbulkan, manusia dan mengarahkan mengorganisasikan tingkah lakunya. dari tujuan oleh itu Uno B. energi, terarah Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan,motivasi dorongan suatu merupakan dalam diri untuk melakukan suatu tindakan demi mencapai tujuan. Jadi, motivasi belajar adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan belajar demi belajar. tujuan mencapai individu Pencapaian hasil belajar sangat didukung oleh motivasi belajar yang dimiliki siswa. Sardiman (2006:85) bahwa motivasi Menyatakan memiliki fungsi: 1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi motivasi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Dalam hal ini, motivasi merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 2) Menentukan arah perbuatan ke arah tujuan ingin dicapai. Motivasi dapat memberikan arah kegiatan yang harus dikerjakan dengan sesuai rumusan tujuannya. 3) Menyeleksi perbuatan, jadi motivasi dapat menentukan perbuatan- perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Herminarto 2) Menentukan arah perbuatan ke arah tujuan ingin dicapai. Motivasi dapat memberikan arah kegiatan yang harus dikerjakan dengan sesuai rumusan tujuannya. 3) Menyeleksi perbuatan, jadi motivasi dapat menentukan perbuatan- perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Herminarto dan (2004:31) Hamzah peranan menyatakan penting motivasi dalam belajar dan pembelajaran, meliputi: 1) Menentukan Sofyan B. Uno bahwa hal-hal yang penguat dapat belajar. dapat Motivasi berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak dijadikan
yang belajar dihadapkan pada suatu yang masalah memerlukan pemecahan dan dapat hanya dipecahkan dengan bantuan hal-hal pernah yang dilaluinya Sesuatu itu dapat menjadi penguat belajar bagi seseorang, apabila sedang mempunyai benar-benar motivasi untuk belajar sesuatu 2) Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan kemaknaan belajar. tertarik untuk Siswa akan belajar sesuatu, jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya bagi siswa akan 3) Menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar 4) Menentukan ketekunan telah belajar. Siswa yang belajar termotivasi sesuatu berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun dengan harapan akan memperoleh hasil yang baik. Motivasi untuk belajar seseorang menyebabkan tekun Apabila belajar. seseorang kurang atau tidak memiliki untuk belajar, maka tidak akan tahan lama belajar, akan mudah tergoda untuk mengerjakan untuk akan motivasi hal yang belajar. lain dan bukan Dari beberapa pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa peranan motivasi dalam belajar, yaitu sebagai pendorong, tujuan dan sebagai penentu pengendali belajar. Dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya maka motivasi, seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seseorang akan menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya. Menurut kegiatan siswa Fudyartanto (2002:151) hasil belajar adalah penguasaan sejumlah pengetahuan dan keterampilan baru serta sikap baru ataupun memperkuat sesuatu yang telah dikuasai sebelumnya, termasuk pemahaman dan penguasaan nilai-nilai. Hasil belajar adalah yang kemampuan-kemampuan ia dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya" (Nana Sudjana, 2005:22). Gagne membagi lima kategori hasil belajar, yakni: informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap dan keterampilan motoris (Nana Sudjana, 2005:22). Benyamin Bloom dikutip dari Nana Sudjana (2005:22),
diklasifikasikan hasil menjadi tiga ranah, yakni: ranah dan kognitif, kognitif psikomotorik. berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari yakni aspek enam pengetahuan, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi. Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah gerakan psikomotorik, refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan gerakan keterampilan kompleks, gerakan dan interpretatif. belajar ranah afektif Ranah pemahaman, yakni: ekspresif Kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor menjadi objek penilaian hasil belajar. Dari ketiga ranah kemampuan itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. Falsafah yang mendasari model pembelajaran kooperatif dalam adalah falsafah homo homini socius. Falsafah ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting artinya bagi kelangsungan Tanpa akan ada tidak kerjasama, organisasi keluarga, individu, atau sekolah (Anita Lie, 2003: 28). lanjut dijelaskan bahwa pembelajaran kooperatif mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan suatu tugas atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya. Agus Menurut Suprijono (2009:57) kelompok semata-mata bukanlah sekumpulan orang. Kumpulan disebut kelompok apabila ada interaksi, mempunyai tujuan, groupness. berstruktur, Interaksi saling mempengaruhi individu satu dengan individu yang lain. dapat berlangsung Interaksi fisik, non-verbal, secara emosional sebagainya. dan Tujuan dalam kelompok dapat bersifat instrinsik dan ekstrinsik. Tujuan instrinsik adalah tujuan yang didasarkan pada alasan bahwa dalam kelompok perasaan Tujuan senang. menjadi pendidikan hidup. Lebih adalah
tujuan yang ekstrinsik adalah didasarkan pada alasan bahwa untuk mencapai sesuatu tidak dapat dicapai secara sendiri, melainkan dikerjakan harus secara bersama-sama. Struktur kelompok menunjukkan bahwa dalam kelompok ada peran. Peran dari tiap- tiap anggota dengan kelompok, posisi individu dalam kelompok maupun kemampuan individu Groupness masing-masing. menunjukkan bahwa kelompok merupakan suatu kesatuan. Kelompok bukanlah semata- mata kumpulan orang yang saling berdekatan. Kelompok adalah kesatuan yang bulat di antara anggotannya. berkaitan Model pembelajaran make a match merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif. Model make a match adalah bentuk pengajaran dengan cara mencari pasangan kartu yang dan pasangan bisa dalam bentuk orang perorang apabila jumlah kemudian siswa saling berhadapan menjelaskan makna kartu yang dimiliki. Dalam pembelajaran teknik make a match terdapat unsur pencocokan kartu yang dimiliki dengan kartu lain yang sesuai. Teknik make a match digunakan untuk memperdalam telah dimiliki banyak, untuk atau review materi yang telah dipelajari melalui latihan-latihan soal yang disajikan dalam kartu- kartu. Model pembelajaran kooperatif tipe make a match dikembangkan oleh Lorna Curran pada tahun 1994. Salah satu keunggulan ini adalah teknik siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. (2003:56) Lie mengungkapkan langkah-langkah pembelajaran penerapan kooperatif tipe make a match: 1) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang mungkin cocok untuk sesi review (persiapan menjelang tes ujian) Anita 2) Setiap siswa mendapatkan satu buah kartu mencari siswa pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya 3) Setiap 4) Siswa bergabung dengan dua atau tiga siswa lain yang memegang kartu yang cocok. Misalnya, pemegang kartu 3+9 akan membentuk kelompok juga
dengan pemegang kartu 3x4 dan 6x2. Sehingga dapat disimpulkan langkah-langkah bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe make a match, meliputi: a. Persiapan guru dan siswa dalam memulai pembelajaran Untuk memulai pembelajaran siswa maupun mempersiapkan guru akan media/alat digunakan dalam pembelajaran serta adanya penyampaian tujuan pembelajaran. Sebelum memulai materi pokok guru melakukan apersepsi, untuk kembali mengingatkan yang tentang diperlukan dasar untuk mempelajari materi pokok tersebut b. Pengelompokan yang materi sebagai Siswa dikelompokkan menjadi kelompok, beberapa pengelompokkan diusahakan seheterogen mungkin, dari prestasi belajar maupun jenis kelaminnya c. Pembahasan materi Teknik make a match bisa diterapkan sesi review terhadap materi dipelajari, yang dengan melalui latihan- untuk telah latihan soal yang disajikan dalam bentuk kartu. Jadi, sebelum melakukan menemukan permainan pasangan dari kartu-kartu yang ada dimilikinya, pembahasan kegiatan materi, dapat meliputi: pemberian LKS pada setiap kelompok, diskusi kelompok dan hasil pembahasan diskusi d. Permainan mencari pasangan Permainan mencari pasangan meliputi tata cara sebagai berkut: 1) Siswa memperoleh kartu soal dan jawaban 2) Siswa memikirkan jawaban dari soal pada kartu masing-masing dalam waktu 3 menit 3) Jika sebelum 3 menit sudah selesai mengerjakan soal, siswa diperkenankan tidak mencari pasangannya terlebih dahulu sebelum ada instruksi 4) Siswa mencari pasangan kartu mereka di dalam kelompok besar (gabungan tiga kelompok telah berurutan) yang ditentukan dalam waktu 2 menit 5) Setelah pasangan, menemukan siswa
kata mengucpakan "sukses" untuk dicatat dan kebenaran jawaban oleh pengamat dicek 6) Setelah menemukan siswa pasangannnya, berdekatan duduk pasangannya dengan untuk mendiskusikan jawaban dari soal dalam kartunya 7) Siswa yang dapat menemukan pasangannya akan memperoleh poin untuk kelompok penghargaan yaitu 10 poin 8) Siswa tidak diperbolehkan mengganggu teman lain yang masih mencari pasangan e. Presentasi dan pembahasan hasil permainan Setelah menemukan diadakan presentasi hasil permainan dari beberapa pasangan serta pemberian kesempatan kepada siswa untuk menanggapi, lain mampu yang siswa menjawab pertanyaan, akan diberikan untuk Pembahasan kelompoknya. hasil permainan dilakukan siswa bersama-sama dengan guru. permainan pasangan, poin f. Penghargaan kelompok kelompok Penghargaan diberikan setelah satu siklus tindakan penghargaan kelompok berdasarkan hasil pekerjaan dan permainan, namun dalam pembelajaran setiap diinformasikan poin permainan yang diperoleh setiap individu, dimaksudkan untuk memotivasi siswa dalam setiap pembelajaran. LKS g. Penyimpulan materi Pada rangkaian pembelajaran teknik make a match, guru bersama- sama menyimpulkan siswa materi telah yang dipelajari serta guru memberikan penguatan tentang kesimpulan tersebut akhir h. Penugasan dan persiapan pada materi berikutnya Pembelajaran diakhiri dengan penugasan dan pemberian informasi tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. KERANGKA BERPIKIR pembelajaran kooperatif tipe make a match dalam digunakan dapat Model pembelajaran. tipe pembelajaran mampu make a match membangkitkan motivasi belajar, Model kooperatif
meningkatkan keingintahuan, dan pemahaman mempermudah dalam mata konsep siswa tentang materi pelajaran PKn dan hubungan internasional organisasi internasional, akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar. Selengkapnya dapat disimak pada bagan di bawah ini: Gambar 1 : Bagan kerangka berpikir HIPOTESIS TINDAKAN tindakan dalam penelitian terdapat ini adalah peningkatan motivasi dan hasil Pendidikan belajar Kewarganegaraan (PKn) siswa kelas XI IPA-5 SMA Negeri 1 hubungan Gubug organisasi internasional menggunakan internasional model pembelajaran Koperatif tipe make a match pada semester genap tahun pelajaran 2012 / 2013. Hipotesis materi dan METODOLOGI PENELITIAN dilaksanakan tahun semester genap pada pelajaran 2012 / 2013 selama 5 bulan bulan yaitu Subyek Februari-Juni penelitian ini adalah tindakan siswa kelas XI IPA-5 SMA Negeri 1 Gubug Kab Grobogan semester genap tahun pelajaran 2012 / 2013 dengan jumlah 40 orang yang terdiri atas 12 siswa laki- laki dan 28 siswa perempuan. Penelitian antara 2013. ini berbagai dikumpulkan sumber yang meliputi ; Guru, teman siswa; dokumen atau arsip seperti arsip nilai ulangan harian siswa. Data penelitian dari sejawat dan
Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri atas 2 (dua) siklus. Setiap siklus mencakup tindakan, perencanaan pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi dan perencanaan tindak lanjut. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah tes dan non tes. Teknik tes untuk memperoleh data hasil belajar diadakan siswa dengan model pembelajaran pembelajaran tipe kooperatif make a match dan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik non tes berupa observasi / pengamatan motivasi belajar selama proses pembelajaran berlangsung dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Disamping itu juga terhadap observasi dilakukan peneliti untuk mengetahui sejauh mana peneliti telah melakukan hal-hal yang diharapkan selama proses pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus II ini digunakan sesudah siswa Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparataif dan Analisis kualitatif. deskriptif adalah deskriptif komparatif membandingkan nilai diadakan sebelum ulangan tindakan, nilai tes setelah siklus 1 hasil dan nilai tes setelah siklus 2. Analisis kualitatif diskriptif digunakan untuk analisis data yang berbentuk kualitatif yang diproleh dari pengamatan pada waktu proses belajar mengajar terjadi. keberhasilan dalam penelitian ini adalah: 1) yang banyaknya termotivasi dalam pembelajaran telah mencapai lebih dari 75%.; (2) adanya peningkatan rata-rata hasil belajar yang dicapai oleh siswa yang dan banyaknya tuntas (nilai ≥ KKM yaitu 76) telah mencapai lebih dari 85%. Indikator siswa siswa HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Deskripsi Kondisi Awal Motivasi dan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kelas XI IPA-5 SMA Negeri 1 Gubug Kabupaten Grobogan masih terbilang rendah terhadap . Dari hasil kajian dokumentasi siswa diperoleh dari 40 siswa di kelas XI IPA-5 SMA Negeri 1 Gubug, sebagian besar siswa tidak tepat waktu menyelesaikan tugas, keaktifan siswa di kelas kurang, kemampuan kerja sama dengan teman kurang serta kemapuan bertanya dan menjawab siswa rendah serta motivasi belajar catatan
sebesar yang guru 40.30%. saat menyampaikan materi, siswa cenderung ramai dan berbicara dengan teman sebangkunya. Hal terjadi karena guru tersebut melaksanakan belum pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan bagi siswa. Disamping itu guru juga belum memanfaatkan media pembelajaran yang ada secara baik dan memadai. Sehingga siswa merasa tidak atau kurang berminat mengikuti pembelajaran rendah yaitu Pada Kewarganegaraan Pendidikan (PKn) terasa membosankan dan banyak hafalan. Berdasarkan hasil ulangan harian dari 40 siswa kelas XI IPA-5 SMA Negeri 1 Gubug Kab. Grobogan pada semester genap tahun pelajaran 2012/2013, tercatat hanya 27 siswa atau 67.50% siswa yang tuntas belajar dengan rata-rata nilai konsep (kognitif) sebesar 71,30. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : penguasaan Tabel 1 : Hasil Belajar PKn PraSiklus Deskripsi Hasil Siklus I Siklus I merupakan proses standar pembelajaran dengan ; kompetensinya hubungan menganalisis organisasi internasional internasional. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu; 1) mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana bagi hubungan suatu negara, 2) menguraikan yaitu dan internasional perjanjian tahap-tahap Kegiatan internasional. pembelajaran pada I siklus dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu pertemuan 1, pertemuan 2 dan pertemuan 3. Langkah pokok pada siklus I, kegiatan yang dilakukan yaitu; perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan penutup. Pada tahap perencanaan, melaksanakan peneliti
serangkaian kegiatan yaitu : (1) peneliti melakukan analisis kurikulum untuk menentukan dan standar kompetensi dasar yang akan disampaikan siswa pembelajaran melalui model kooperatif tipe make a match; (2) perangkat mempersiapkan rencana pembelajaran berupa pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan program tahunan, program semester, dan silabus mata Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kelas XI hubungan SMA internasional organisasi internasional; (3) merancang LKS akan tentang materi diajarkan kepada (4) membuat lembar observasi siswa; (5) membuat soal-soal game untuk kegiatan pembelajaran, soal tes evaluasi; (6) peneliti juga menyiapkan perlengkapan untuk permainan mencari pasangan. kompetensi kepada pelajaran yaitu dan yang siswa; tahap pelaksanaan Pada kegiatan pembelajaran, dilaksanakan pembelajaran yaitu; dalam 3 pertama pertemuan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 pukul 07.15-08.45, pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 pukul 07.15-08.45. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pertemuan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada tahap pendahuluan, peneliti membuka dengan pembelajaran mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, menyampaikan materi yang akan dipelajari, memberikan dan motivasi kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari. Pada kegiatan peneliti inti, serangkaian melakukan (1) kegiatan pengelompokan, (2) pembahasan materi, (3) permainan mencari pasangan, (4) presentasi dan pembahasan hasil permainan, dan (5) penghargaan kelompok. penutup, tahap peneliti memberikan penegasan kesimpulan dari materi yang telah dipelajari, siswa ditugaskan mempelajari untuk materi baik, dan dengan tersebut pengusaan akhir penilaian konsep. ketiga Pertemuan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013, kegiatan yang dilakukan adalah tes siklus I materi pengertian, pentingnya, sarana-sarana hubungan dan internasional bagi suatu negara dan menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional. apersepsi yaitu; Pada Pada siklus I pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan model tipe pembelajaran koopertif
make a match di kelas XI IPA-5 belum terlaksana dengan baik. Pembelajaran belum sesuai dengan yang direncanakan, ada beberapa kegiatan rangkaian yang belum dapat terlaksana, "mencari yaitu pasangan" serta masih ada siswa yang belum mengikuti kegiatan baik, pembelajaran seperti belum mengikuti kegiatan terlambat diskusi diskusi. mengumpulkan Berdasarkan data hasil observasi permaianan dengan dan hasil motivasi belajar siswa, diperoleh 26 siswa atau 65%. Hasil ini menunjukkan tingkat motivasi belajar siswa yang diamati belum mencapai indikator keberhasilan motivasi belajar siswa. Sementara itu hasil belajar penguasaan konsep tercatat 32 siswa atau 80% siswa yang tuntas belajar rata-rata nilai dengan (kognitif) penguasaan konsep sebesar 77.90. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2 : Hasil Belajar PKn Siklus I Deskripsi Hasil Siklus II Siklus II merupakan proses standar pembelajaran dengan ; kompetensinya hubungan menganalisis organisasi internasional Sedangkan internasional. kompetensi dasarnya yaitu; 1) fungsi perwakilan menjelaskan 2) menguraikan diplomatik, peranan organisasi internasional. yaitu dan pada Kegiatan siklus II dilaksanakan dalam 3 tahap 1, pertemuan 2 dan pertemuan 3. Langkah pokok pada siklus I, kegiatan yang dilakukan yaitu; pelaksanaan perencanaan, pembelajaran, dan penutup. pembelajaran yaitu pertemuan Pada tahap perencanaan, melaksanakan : peneliti serangkaian kegiatan yaitu
Pada tahap perencanaan peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran yaitu RPP, LKS, Soal tes beserta kunci jawaban dan penskorannya serta kartu permainan. Pada siklus ini, peneliti menyusun LKS dengan materi fungsi perwakilan diplomatik perana organisasi internasional. Selain itu, peneliti juga menyusun permainan kartu yang "mencari fungsi mencakup materi perwakilan dan organisasi peranan internasional. tahap pelaksanaan Pada kegiatan pembelajaran, dilaksanakan pembelajaran yaitu; dalam 3 pertama pertemuan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 pukul 07.15-08.45, pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 pukul 07.15-08.45. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada tahap pendahuluan, peneliti membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, menyampaikan materi yang akan dipelajari, dan memberikan motivasi kepada siswa tentang pedoman dan untuk pasangan" diplomatik pertemuan apersepsi materi yang akan dipelajari. Pada kegiatan peneliti inti, serangkaian melakukan (1) kegiatan pengelompokan, (2) pembahasan materi, (3) permainan mencari pasangan, (4) presentasi dan pembahasan hasil permainan, dan (5) penghargaan kelompok. penutup, tahap peneliti memberikan penegasan kesimpulan dari materi yang telah dipelajari, siswa ditugaskan mempelajari untuk materi baik, dan dengan tersebut pengusaan akhir penilaian konsep. ketiga Pertemuan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 13 April 2013, kegiatan yang dilakukan adalah tes siklus II perwakilan fungsi materi peranan dan diplomatik organisasi internasional. yaitu; Pada Pada siklus II pelaksanaan Pendidikan pembelajaran Kewarganegaraan dengan model pembelajaran tipe make a match di kelas XI IPA-5 telah berjalan dengan baik. Berdasarkan data hasil observasi motivasi, diperoleh 37 siswa atau 82,50% memenuhi indikator dari keenam aspek motivasi yang diamati. Hasil ini adanya menunjukkan siswa peningkatan banyaknya jika termotivasi belajar yang dibandingkan dengan siklus I. koopertif telah
tes Sementara belajar siklus II, penguasaan tentang fungsi perwakilan diplomatik dan peranan organisasi internasional tercatat 38 siswa atau 95% siswa itu dari hasil prestasi konsep yang tuntas belajar dengan nilai rata-rata penguasaan konsep (kognitif) sebesar 85,10. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3 : Hasil Belajar PKn Siklus II Pembahasan Siklus I penelitian menunjukkan, motivasi dan Pendidikan prestasi belajar Kewarganegaraan siswa (PKn) IPA-5 mengalami kelas XI dengan peningkatan model menggunakan pembelajaran tipe make a match. Hal ini tampak dari pembelajaran, motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Hasil koopertatif proses 1. Pembahasan Siklus I I, Pada pembelajaran telah berlangsung dengan cukup baik, sebagian besar siswa siklus aktif mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Siswa belajar diskusi melalui kelompok, pembahasan LKS, presentasi dan permainan mencari pasangan. pertemuan kegiatan pertama, pembelajaran pada permainan mencari pasangan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dikarenakan sebagian siswa belum memahami tata cara permainan mencari pasangan, sehingga belum bisa melaksanakan permaian secara baik. Disamping itu siswa juga disibukkan dengan kerja diskusi kelompok untuk Pada
mengerjakan soal-soal dalam LKS sehingga menyita waktu untuk menyelesaikan kegiatan yang lain. Pada pertemuan kedua, pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe make a match telah berjalan dengan sudah baik. Para memahami terbiasa dengan aturan yang ada permainan dalam model menvari pasangan. Disamping siswa sudah biasa membagi waktu dengan baik dalam menyelesaikan tahapan-tahapan pembelajaran dengan baik seperti mengerjakan LKS, diskusi kelompok, presentasi dan pembahasan soal. Hasil analisis lembar observasi siswa dan motivasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diketahui adanya peningkatan motivasi belajar siswa dengan telah melaksanakan keenam aspek motivasi yang diamati, yaitu sebanyak 26 siswa atau 65%. Selain itu, dari hasil tes siklus I prestasi belajar penguasaan konsep tentang pengertian, pentingnya, dan hubungan sarana-sarana suatu internasional serta menjelaskan negara perjanjian tahap-tahap 32 internasional, siswa atau 80.00% siswa yang tuntas belajar dengan nilai rata-rata penguasaan konsep (kognitif) sebesar 77.90. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini: bagi tercatat Gambar 1 : Chart Peningkatan Rerata Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada Siklus I
2. Pembahasan siklus II Pada siklus II, pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan baik. Peneliti dan siswa melaksanakan telah pembelajaran yang sesuai diharapkan, sehingga kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Pada pertemuan pertama maupun kedua, pertemuan siswa sudah aktif dan terbiasa kegiatan- adanya dengan diskusi kegiatan kelas, kelompok, presentasi dan soal, pembahasan permainan mencari pasangan. tahapan-tahapan Semua model dalam kegiatan pembelajaran dapat ini terlaksana dengan baik dan lancar, sehingga alokasi waktu yang tersedia dapat telaksana sesuai dengan yang telah Berdasarkan direncanakan. seperti analisis data hasil observasi, motivasi belajar siswa dan hasil belajar PKn siswa kelas XI IPA-5 mengalami peningkatan. Dari hasil analisis lembar observasi motivasi belajar, menunjukkan yang banyaknya saat termotivasi pembelajaran, yang berkategori tinggi pada setiap aspek motivasi telah mencapai lebih dari 75% yaitu sebanyak 37 siswa atau 82.50%. Selain itu, dari hasil tes siklus II prestasi belajar penguasaan fungsi tentang konsep dan perwakilan peranan organisasi internasional, tercatat 38 siswa atau 95.00% siswa yang tuntas belajar dengan nilai rata-rata penguasaan konsep (kognitif) sebesar 85.10. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini: siswa pada siswa diplomatik 82,5085,1095,0075,0080,0085,0090,0095,00100,00Motivasi BelajarNilai Rata-rataKetuntasan Belajar Gambar 2 : Chart Peningkatan Rerata Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada Siklus II
3. Pembahasan Antar Siklus Pada proses pembelajaran yang berlangsung baik pada II, siklus aktif sebagian yang mengikuti Siswa dilaksanakan belajar melalui diskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok, siswa berpendapat, dilatih bekerjasama, menentukan dan menghargai keputusan lain. pendapat Pembelajaran melalui diskusi kelompok dapat melatih siswa bersosialisasi. untuk Sebagaimana diungkapkan oleh Anita Lie (2003:28) falsafah model mendasari yang pembelajaran kooperatif adalah falsafah homo homini socius. Falsafah ini menekankan manusia adalah makhluk sosial, bekerja sama adalah kebutuhan. orang Dalam pembelajaran, diadakan kegiatan permainan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. belajar Menurut Herminarto Sofyan dan Hamzah Uno (2003:44) proses permainan merupakan proses yang menarik siswa. Suasana yang menarik itu menyebabkan proses belajar menjadi bermakna secara afektif atau emosional bagi siswa. Sesuatu yang bermakna lestari diingat, dipahami akan I maupun besar siklus siswa kegiatan peneliti. untuk bagi atau dihargai. mencari menjawab pasangan pertanyaan, belajar yang tercipta adalah kompetisi antar siswa. Suasana kompetisi mendorong siswa untuk belajar lebih baik lagi, sebagaimana diungkapkan oleh Herminarto Sofyan Uno (2003:47), suasana persaingan akan memberikan kesempatan kepada untuk mengukur kemampuan dirinya melalui kemampuan orang lain. Selain dengan bersaing akan menimbulkan upaya belajar yang sungguh- sungguh. Pada saat dan suasana dan Hamzah siswa para belajar itu, Pada permainan "mencari diberi siswa pasangan" dahulu terlebih kesempatan untuk menjawab dari kartunya masing-masing selama 5 menit dan dilanjutkan mencari pasangan dari kartunya. Hal ini dilakukan untuk memupuk rasa ingin tahu siswa tentang suatu hal, sehingga mendorong siswa segera untuk memecahkan permasalahannya. Rasa ingin tahu merupakan daya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. soal berusaha pembelajaran, diadakan pula penghargaan kelompok, yaitu untuk tiga Dalam
kelompok terbaik mendapatkan hadiah. Penghargaan kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar hal ini sesuai dengan pendapat diungkapkan oleh Sardiman (2006:91-94) serta Herminarto Sofyan dan Hamzah B. Uno (2003:42) yang pemberian menyatakan dapat penghargaan meningkatkan motivasi belajar siswa, pemberian penghargaan hanya bisa dilakukan dalam bentuk hadiah saja namun juga dapat berupa, verbal, ungkapan misalnya dengan pujian. Berdasarkan yang tidak secara hasil belajar, observasi motivasi motivasi belajar siswa pada siklus II pada siswa kelas XI IPA-5 yang mengalami peningkatan . Dari gambar 3 di atas, cukup signifikan dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran pada Peningkatan I. motivasi belajar siswa itu dapat dilihat pada setiap aspek motivasi belajar telah mencapai lebih dari 75%, yang artinya banyaknya siswa yang mencapai kategori tinggi pada keenam aspek motivasi telah memenuhi indikator keberhasilan (≥ 75%). Selain itu, berdasarkan hasil belajar PKn siswa kelas XI IPA-5 mengalami peningkatan baik nilai rata-rata (kognitif) penguasaan konsep maupun ketuntasan belajarnya dibandingkan tes hasil belajar PKn pada kondisi awal maupun siklus I. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini siklus yang diamati sangat jelas menunjukkan
adanya peningkatan baik motivasi belajar siswa, rata-rata kelas maupun ketuntasan belajar dari kondisi awal hingga kondisi akhir. Peningkatan motivasi belajar siswa kelas XI IPA-5 dari kondisi awal 40.30% menjadi 65,00% pada I dan 82.50% pada siklus II atau kondisi akhir. Sementara itu nilai rata-rata penguasaan konsep siswa kelas XI IPA-5 dari kondisi awal 71.30 menjadi 77.90 pada siklus I dan dan 85.10 siklus II atau kondisi akhir. Sedangakan peningkatan ketuntasan belajar siswa kelas XI IPA-5 dari kondisi awal 67.50% menjadi 80.00% pada siklus I dan 95.00% siklus II atau kondisi akhir. Dengan demikian belajar, motivasi ketuntasan belajar maupun nilai rata-rata penguasaan konsep Kewarganegaraan Pendidikan hubungan (PKn) internasional organisasi internasional siswa kelas XI IPA-5 indikator telah keberhasilan atau kinerja yaitu rata-rata 76 dan ketuntasan belajar lebih dari 85%. siklus materi dan mencapai KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dapat pembahasan dan disimpulkan bahwa (1) model tipe pembelajaran make a match dapat meningkatkan motivasi belajar Kewarganegaraan Pendidikan (PKn) siswa kelas XI IPA-5 SMA Negeri 1 Gubug materi hubungan organisasi internasional semester internasional genap pelajaran (2) model 2012/2013; tipe pembelajaran dapat make a match belajar meningkatkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) siswa kelas XI IPA-5 SMA Negeri 1 Gubug materi hubungan organisasi internasional semester internasional pelajaran genap 2012/2013. kooperatif dan pada tahun dan kooperatif hasil dan pada tahun Saran kesimpulan hasil penelitian di atas, maka kami saran sampaikan antara lain sebagai berikut: (1) Model pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat digunakan sebagai salah satu untuk alternatif meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn); (2) Para guru diharapkan dapat memperkaya penerapan beberapa model pembelajaran yang lain untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa Berdasarkan yang dapat
pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn); dan (3) Model pembelajaran kooperatif tipe make a match juga dapat diterapkan pada mata pelajaran lain. DAFTAR PUSTAKA Agus 2009. Cooperative Learning, Teori dan Aplikasi PAIKEM Pustaka Yogyakarta: Belajar. Suprijono. Anita Lie. 2003. Cooperative Learning Mempraktikan Cooperative Learning di Ruang-Ruang Kelas. Jakarta: PT Gramedia. Fudyartanto. 2002. Psikologi Yogyakarta: Pendidikan. Global Pustaka Utama.. Herminarto Sofyan dan Hamzah B. Uno. 2003. Teori Motivasi dan Aplikasinya dalam Penelitian. Gorontalo: Nurul Jannah. W. John Santrock. 2008. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: Global Pustaka Utama Martin Handoko. 2008. Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku. Yogyakarta: Kanisius. Nana Sudjana. 2005. Dasar- Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Sardiman. 2006. Inovasi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN (Studi di Kota Surakarta) Siti Zulaekhah, Triyanto PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta E-mail: aychasakura@yahoo.co.id ABSTRACT. The objective of this research is to find out the accessibility of persons with disabilities in the field of employment in Surakarta. This research used descriptive qualitative method. However, this research also used quantitative approach to support the data. The research strategy used in this research was a single embedded strategy. The sources of the data were informants, places, events, and documents. The sampling technique was purposive sampling. The techniques of collecting and arranging the data were interview, observation, and document analysis. To get valid data, the researcher used data and triangulation method. While, the technique of analyzing data used interactive model by following these steps: (1) Data Collection, (2) Data Reduction, (3) Data display, (4) Conclusion. The research procedure was followed these steps: (1) Pre-research, (2) Research, (3) Data Analysis, (4) Research report writing. Based on the results of the research, it can be concluded that the accessibility of persons with disabilities in the field of employment in Surakarta has not been fully implemented. It is caused due to lack of accessibility and dissemination of information for persons with disabilities on job opportunities from companies in Surakarta to receive the disability employee. So, persons with disabilities have no equal opportunities in the field of employment to citizens who have a normal physical. Key words: aksesibilitas difabel, hak warga negara, ketenagakerjaan PENDAHULUAN Di penyandang kali sering tergolong Indonesia disabilitas disebut sangat jumlah atau difabel banyak. Berdasarkan hasil pendataan atau survey Pusdatin Depsos (2012) jumlah menunjukkan sebanyak penyandang difabel 299.203 jiwa dan 10,5% (31.327 bahwa 1
jiwa) merupakan penyandang cacat berat yang mengalami hambatan dalam kegiatan sehari - hari (activity daily living /ADL). Jumlah penyandang cacat laki- laki lebih banyak dari perempuan sebesar 57,96%. Dari kelompok umur, tahun menempati tertinggi. posisi Kecacatan yang paling banyak dialami kaki (21,86%), mental retardasi (15,41%) dan bicara (13,08%). Sekitar penyandang cacat dewasa tidak mempunyai pekerjaan. dan ketrampilan negara, Sebagai warga penyandang juga memiliki hak yang sama dengan umumnya pada masyarakat termasuk bidang dalam ketenagakerjaan. Penyandang usia 18-60 adalah cacat 67,33% disabilitas disabilitas mempunyai hak dan perlakuan yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Undang - Undang No 4 tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa penyandang cacat berhak mendapatkan keamanan perlakuan dan aksesibilitas dalam segala penghidupan. Menurut UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), dapat pemerintah Tahun 1997 aspek harus menciptakan langkah yang tepat untuk akses melindungi penyandang disabilitas dalam hal pelayanan publik atas dasar keamanan hak sebagai warga negara seperti sistem informasi, lingkunagn hidup. transportasi, Sesuai pasal 4 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik asas disebutkan pelayanan publik diantaranya persamaan persamaan hak, perlakuan atau tidak diskriminatif yang , dan menyediakan dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 dan 27 Ayat 2 setiap mengemukakan bahwa warga berhak Negara mendapatkan pendidikan dan layak. Hal pekerjaan adanya tersebut mendukung kesamaan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pelayanan publik bidang ketenagakerjaan. bahwa pelayanan fasilitas yang perlakuan Pada pasal 4 Undang-Undang No 4 tahun 1997 menyatakan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan pegawai di atas 100 orang harus mewajibkan mempekerjakan pula minimal 1 keterbatasan orang (difabel). Pemerintah mewajibkan setiap wajib perusahaan mempekerjakan 1 orang difabel. Jika itu tidak dilakukan maka dengan
akan perusahaan terkena sanksi dari pemerintah. Kota Surakarta merupakan yang mendapat kota sebutan kota "ramah difabel" dimana perbandingan jumlah disabilitasnya penyandang penduduknya dengan tergolong banyak. cukup Berdasarkan data BPS Kota Surakarta jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2011 mencapai 501.650 tersebut kecil jumlah (2011) penyandang jiwa disabilitas di kota Surakarta pada tahun 2011 mencapai 1398 jiwa. Jumlah penyandang disabilitas tersebut memang tidak mencapai 1% dari jumlah penduduk kota jika Surakarta. Akan melihat dari jumlahnya melebihi 1000 tersebut tergolong cukup banyak. Dari jumlah penyandang disabilitas tersebut terdiri dari berbagai macam jenis kecacatan. dengan tetapi jiwa jumlah Jumlah penyandang cacat di Kota Surakarta dari tahun ke tahun berdasarkan jenis kecacatan sebagai berikut: Tahun Cacat Tubuh Tunanetra Tunament a Tunarungu Jumlah 2011 459 310 327 302 1398 2010 434 25 196 225 880 2009 514 112 59 224 909 2008 498 278 489 199 1464 2007 773 307 729 364 2173 Sumber: Dinas Sosial Ketenagakerjaan & Transmigrasi Surakarta 2012 Pemerintah Kota Surakarta memberikan perhatian yang lebih mengingat banyaknya penyandang disabilitas yang ada di kota Surakarta. Sejalan dengan pusat pemerintahan kota Surakarta mengeluarkan tahun Peraturan Daerah No.2 2008 tentang kesetaraan kaum difabel. Inti dari perda tersebut adalah suatu keadilan di segala kaum mengingat bidang penyandang disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Di dalam Perda No 2 Tahun 2008 Pasal 20 Ayat 1 disebutkan bahwa : "Peran serta pembangunan merupakan bagian dari kesetaraan difabel yang pada prinsipnya untuk memperluas dalam keikutsertaan
pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sehingga dalam hal ini kaum difabel memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara seperti di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hal tersebut berkaitan prinsip Civic Skill dengan Partisipatory atau ketrampilan partisipatif yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia. Dalam hal ini mengandung makna bahwa kaum difabel berhak untuk memiliki jalannya mempengaruhi pengambilan pemerintahan, berkoalisi, keputusan mengelola dan sebagainya. Salah satu dari itu adalah pengambilan keputusan publik dimana mereka berhak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak agar bisa ikut andil dalam pemerintahan. ketrampilan publik, konflik Pada kenyataannya masih ada penyandang difabel yang belum mendapatkan masih haknya yang dimaksud dalam Perda No.2 Tahun 2008 pasal 20 ayat 1. Keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang seperti manusia pada layak umumnya terpenuhi tidak seutuhnya. Di dalam salah salah satu surat kabar menyatakan sebagaimana mereka bahwa "Perusahaan-perusahaan yang ada di Surakarta khususnya sebagian besar memiliki syarat yang menegaskan bahwa calon pegawai atau karyawan harus tidak cacat fisik maupun non fisik". (Joglosemar, 3 September 2013) Padahal secara garis besar Surakarta kota kesuksesan menerapkan aksesibilitas dalam hal pelayanan publik khususnya ketenagakerjaan bidang merupakan kota Surakarta menjadi kota yang ramah penyandang disabilitas. Pada semua aspek aksesibilitas baik yang fisik maupun non fisik. Dukungan dari masyarakat juga untuk diperlukan sangat mewujudkan Surakarta kota menjadi kota ramah penyandang disabilitas. Sikap dan tanggapan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan penyandang bagi disabilitas. tolak ukur juga dari penelitian ini adalah "Bagaimana penyandang aksesibilitas bidang disabilitas ketenagakerjaan?". Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini mengetahui adalah penyandang aksesibilitas bidang dsabilitas ketenagakerjaan. Adapun rumusan dalam untuk dalam
Sedangkan manfaat dari penelitian ini antara lain : 1. Manfaat Teoritis ini diharapkan a. Penelitian memberikan dapat sumbangan pemikiran terhadap pelayanan publik bidang khususnya di ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di kota Surakarta. b. Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan bantuan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan bidang di pelayanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. 2. Manfaat Praktis a. Bagi BBRSBD Prof. Dr. Soeharso sebagai sarana untuk memperbaiki mutu dan pembembelajaran pelatihan kaum bagi sehingga disabilitas, nantinya kaum disabilitas teruji tersebut saat kemampuannya terjun di lapangan. telah b. Bagi Dinsosnakertrans kota Surakarta sebagai saran atau masukan untuk lebih memberikan kesempatan penyandang bagi diasabilitas bidang di ketenagakerjaan di kota Surakarta. c. Bagi instansi perusahaan di kota Surakarta sebagai masukan akan pentingnya kaum pemenuhan hak disabilitas agar senantiasa diperhatikan dan didukung dengan adanya lapangan kerja untuk mereka. d. Bagi masyarakat, diharapkan memberikan dalam penyandang bidang di penelitian dapat kontribusi aksesibilitas disabilitas ketenagakerjaan. METODE PENELITIAN Tempat penelitian adalah peneliti tempat yang memperoleh diperlukan penelitian. dalam Tempat dilakukan penelitian ini yaitu di BBRSBD Prof.Dr.Soeharso Sedangkan waktu Surakarta. ini dilaksanakannya penelitian yaitu antara bulan Septemeber 2013 sampai dengan Desember 2013. dimana data-data Bentuk dari penelitian kualitatif. adalah ini Penulis dalam penelitian berusaha data deskriptif berupa hasil wawancara yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, yang dalam hal ini pada ditekankan aksesibilitas bagi mahasiswa pendidikan deskripstif menyajikan
difabel dalam rangka kesetaraan hak memperoleh pendidikan. Strategi yang digunakan dalam penelitian adalah tunggal terpancang. tunggal terpancang dalam penelitian ini mengandung pengertian sebagai tunggal yang artinya berikut: meneliti lokasi satu Universitas penelitian, Surakarta, Sebelas terpancang sedangkan dalam maksudnya pembahasan penelitian terpancang masalah penyediaan (terarah) aksesibilitas bagi mahasiswa difabel dalam rangka hak memperoleh kesetaraan pendidikan. Strategi pada yaitu Maret bahwa ini hanya pada pendidikan data dalam dipergunakan yang penelitian ini adalah data yang berupa tempat dan peristiwa, serta dokumen atau arsip. Teknik pengambilan sampel lakukan dalam yang penulis dengan penelitian purposive sampling, dengan kecenderungan peneliti untuk dan memilih masalahnya secara mendalam serta dapat dipercaya untuk yang menjadi akurat. Adapun sumber informan, adalah informan sumber data Teknik pengumpulan data merupakan cara operasional yang ditempuh oleh peneliti untuk yang data memperoleh tidaknya diperlukan. Berhasil suatu dapat penelitian bergantung pada data yang diperoleh. Oleh karena itu sangat teknik diperhatikan perlu yang data pengumpulan alat dipergunakan sebagai Teknik pengambil yang pengumpulan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumen. data. data dengan Agar data yang diperoleh maka valid, benar-benar keabsahan data pemeriksaan menggunakan teknik trianggulasi yaitu trianggulasi data. Penulis data menganalisis dalam menggunakan empat komponen utama yaitu: 1. pengumpulan data, 2. reduksi data, 3. sajian data, 4. penarikan kesimpulan atau Sedangkan prosedur di dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, tahap penyusunan laporan penelitian. verifikasi. HASIL DAN PEMBAHASAN Peneliti dalam sub bab ini, menganalisis yang informasi berhasil dikumpulkan di lapangan sesuai dengan rumusan masalah dan selanjutnya dikaitkan dengan teori yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di
atas, maka dalam penelitian ini ditemukan beberapa pembahasan, sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Bidang Ketenagakerjaan di Kota Surakarta dengan penyandang aksesibilitas bidang disabilitas ketenagakerjaan, maka ada empat kriteria yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini. Pertama, aksesibilitas informasi. Berdasarkan UU No 4 Tahun 1997 Pasal 6 ayat (6) menyebutkan bahwa :"Setiap penyandang cacat berhak meperoleh hak yang sama untuk menumbuhkembangkan dan bakat, kehidupan sosialnya, terutama penyandang cacat lingkungan anak keluarga dan masyarakat". Berkaitan dalam kemampuan, dalam Dalam hal ini informasi mengenai pelatihan tersebut juga penting. Berdasarkan Undang-undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with (Konvensi Disabilities Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Pasal 1 menyatakan 19 bahwa: sangat ayat hak Negara-negara pihak konvensi ini mengakui hak yang sama dari penyandang semua disabilitas untuk bisa dalam hidup di dengan masyarakat, pilihan-pilihan yang setara dengan yang terus lainnya, mengambil kebijakan- kebijakan yang efektif untuk sesuai dan menfasilitasi penuh penikmatan ini oleh atas hak penyandang disabilitas dan keterlibatan dan penuh partisipasi mereka dalam masyarakat,termasuk menjamin dengan bahwa menyediakan yang informasi untuk ditujukan masyarakat umum penyandang kepada dalam disabilitas bentuk dan teknologi yang dapat dijangkau dengan sesuai berbagai jenis disabilitas secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan. dan di Sehingga dalam hal ini informasi mengenai
ketenagakerjaan bagi kaum disabilitas diakses dimanapun, salah satunya dengan media cetak dan elektronik. media kaum Kesempatan untuk disabilitas mendapatkan suatu informasi informasi terkhusus ketenagakerjaan mengenai sangat terbuka lebar. Kedua, bisa bagi aksesibilitas kesempatan. Berdasarkan UU No 4 Tahun 1997 pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak sesuai dengan yang jenis dan derajat kecacatan, dan pendidikan Tetapi kemampuannya". dalam kenyataannya tidak semua hak mereka terpenuhi mereka yang seperti Terbukti masih inginkan. kurangnya bagi penyandang disabilitas untuk kesempatan mendapat pekerjaan. hasil observasi dan wawancara di lapangan, penulis menemukan bahwasannya penyandang disabilitas juga berhak bekerja secara formal seperti menjadi PNS tidak hanya sebagai pemusik dan tukang pijat saja. Tetapi akses Dari bekerja di kantoran layaknya warga Negara Indonesia pada dapat umumnya. bahwa disimpulkan pemerataan hak mendapatkan pekerjaan bagi kurang disabilitas kaum merata dan masih kurang adanya ketegasan pemerintah akan pelaksanaan UU No 4 Tahun 1997. Ketiga, Maka atas aksesibilitas penghargaan.. Seperti yang disebutkan dalam UU No 4 Tahun 1997 pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa "Setiap penyandang cacat mempunyai perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil hasil-hasilnya". Dari yang data pengambilan dilakukan peneliti, maka ada yang beberapa adanya menimbulkan perbedaan dan persamaan pemberian interprestasi terhadap pekerja disabilitas, yaitu : a. Masa bekerja aspek satu wujud Salah terimakasih sebuah perusahaan terhadap jasa pekerja yang telah lama bekerja dan mengabdikan dirinya suatu untuk perusahaan yaitu dengan memberikan cara
interprestasi kenaikan kenaikan pangkat. Seperti berupa gaji maupun contohnya dari Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans, Bapak Triman, S.Pd, M.Sc . Beliau adalah satu disabilitas penyandang jenis kecacatan dengan yaitu tangannya mengecil sejak ia kecil dan dulunya beliau adalah salah satu staff dari bidag sosial, karena lamanya beliau bekerja maka kenaikan pangkat dari staff menjadi kepala sosial, bidang beliau jalankan saat ini. Sehingga tidak ada yang tidak mungkin ketika para disabilitas penyandag bersungguh-sunggh untuk seoptimal bekerja dan dalam mungkin melaksanakan segala rutinitas pekerjaan yang sedang dia hadapi. salah b. Prestasi karir penyandang memiliki disabilitas kelebihan di dalam salah termasuk satu sedang bidang jalani di suatu mereka perusahaan tempat mereka bekerja. Berbagai yang mereka prestasi Para bidang, yang memberikan lakukan peluang mereka untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Interprestasi terhadap prestasi yang pekerja dilakukan penyandang disabilitas di tempat perusahaan sangat mereka bekerja bagi member Sehingga perusahaan. selayaknya perusahaan penghargaan member berupa gaji maupun kenaikan pangkat. Seperti dicontohkan oleh Bu Sriyati, beliau adalah seorang pekerja garmen di daerah Ngruki, karena keahliannya dalam membordir segala macam kain, maka perusahaan meberikan tersebut pangkat dan kenaikan gaji. kenaikan disertai Beliau hanya dulunya seorang yang membantu membuat lubang kancing baju, dan akhirnya beliau diberi sekarang kewenangan untuk memiliki sebuah ruangan khusus bordir dengan anak buah sebanyak 15 orang. untung kenaikan adapun faktor - faktor diterima diterimanya dan Keempat, tidak
kaum disabilitas di dalam perusahaan, sebagai berikut: Faktor a. diterimanya dalam perusahaan -faktor tidak disabilitas kaum Beberapa faktor tidak kaum dalam yang meyebabkan diterimanya diasabilitas perusahaan: 1) Faktor eksternal : a) Kebutuhan SDM dalam perusahaan, karena hanya membutuhakan pekerja benar-benar mampu di dalam bidangnya. b) Lingkungan yang Masyarakat c) Fasilitas dalam perusahaan yang memadai tidak dengan pekerja difabel 2) Faktor internal : a) Kemampuan kaum disabilitas yang kurang. b) Kurangnya kesadaran pemilik perusahaan terhadap penyandang disabilitas hak dalam mendapatkan pekerjaan b.Faktor diterimanya kaum dalam disabilitas perusahaan Beberapa faktor yang pekerja terima di menyebabkan disabilitas di suatu perusahaan : 1) Faktor eksternal: a) Kebutuhan SDM mumpuni yang terhadap perusahaan yang sedang membutuhkan seorang pekerja yang ahli dalam bidangnya. b) Fasilitas dalam perusahaan yang akan memadai adanya penyandang disabilitas. c) Keadaan 2) lingkungan masyarakat terkondisikan saling membantu. Faktor Internal : a) Kemampuan yang bantu softskill penyandang disabilitas yang diperlukan dalam salah satu bidang
ada yang perusahaan. di b) Kesadaran pemilik perusahaan akan kaum hak dalam disabilitas bidang ketenagakerjaan. para Penyandang 2. Aksesibilitas Disabilitas Spektif Pendidikan Kewarganegaraan Winarno dan Wijianto (2010: 50) menyatakan " Pendidikan Kewarganegaraan (tiga) mengembangkan 3 komponen pokok sebagai kompetisi peserta didik agar memiliki civic knowledge (pengetahuan civic kewarganegaraan), values / disposition (nilai/ karakter kewarganegaraan) dan civic skill (ketrampilan kewarganegaraan)". dalam 1) Civic Knowledge berkenaan dengan apa- apa perlu yang diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara 2) Civic Values/Disposition berkenaan dengan sifat dan karakter yang baik seorang warga dari secara Negara pribadi maupun public. baik 3) Civic Skill berkenaan yang dengan seharusnya dapat dilakukan oleh warga bagi Negara kelangsungan bangsa dan Negara. Civic Skill ketrampilan meliputi: intelektual dan ketrampilan partisipasi apa para penyandang disabilitas juga termasuk Civic Skill yang di dalamnya terdapat Participation Skill. Di dalam participatory civic skill atau partisipatif ketrampilan mengandung makna ketrampilan mempengaruhi pemerintahan, jalannya pengambilan keputusan publik, berkoalisi, mengelola konflik sebagainya. Salah satu dari itu adalah keputusan pengambilan dimana mereka publik berhak mendapatkan pekerjaan yang layak agar bisa dalam pembangunan Negara. Hak dan ikut andil KESIMPULAN Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat aksesibilitas diketahui penyandang disabilitas dalam publik pelayanan kota ketenagakerjaan tetapi Surakarta bahwa di sudah baik
kurang maksimal. Dari ketiga aksesibilitas yaitu: aksesibilitas informasi, aksesibilitas kesempatan, dan aksesibilitas penghargaan yang paling kurang aksesibilitas maksimal tersebut informasi dikarenakan masih minimnya perusahaan yang mencari pekerja penyandang disabilitas. Sehingga untuk tentang informasi ketenagakerjaan yang didapat disabilitas, oleh dari masyarakat kebanyakan peran sekitar. untuk pemerintah mensosialisasikan suatu penyandang ke perusahaan kurang sangat disabilitas maksimal. adalah Hal penyandang Sehingga Beberapa faktor yang tidak diterimanya dalam meyebabkan kaum perusahaan: 1. Faktor eksternal : diasabilitas d) Kebutuhan SDM dalam perusahaan e) Lingkungan Masyarakat f) Fasilitas dalam perusahaan tidak memadai yang dengan pekerja difabel 2. Faktor internal : c) Kemampuan kaum disabilitas yang kurang sesuai dengan bidang yang ada dalam perusahaan tersebut. d) Kesadaran pemilik perusahaan yang sangat hak kurang disabilitas penyandang dalam mendapatkan pekerjaan Selain yang terhadap itu, beberapa faktor menyebabkan pekerja disabilitas di terima di suatu perusahaan : 1. Faktor eksternal: d) Kebutuhan SDM yang terhadap mumpuni perusahaan yang sedang membutuhkan seorang pekerja yang ahli dalam bidangnya. e) Fasilitas dalam yang perusahaan memadai akan adanya penyandang disabilitas. f) Keadaan lingkungan yang saling masyarakat terkondisikan bantu membantu. 2. Faktor Internal : softskill c) Kemampuan disabilitas penyandang yang diperlukan dalam salah satu bidang yang ada di perusahaan. d) Kesadaran para pemilik perusahaan akan hak kaum disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. SARAN
Berdasar hasil kesimpulan atas aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik bidang ketenagakerjaan di kota Surakarta, peneliti mempunyai saran sebagai berikut: 1. Pemerintah kota Surakarta sanksi perlu menerapkan siapapun tegas mendiskriminasi yang penyandang disabilitas sesuai dengan UU No 4 Tahun 1997 tentang Hak Kaum Disabilitas. pemilik juga harus perusahaan terhadap hak ditingkatkan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan menerapkan system 1 : 100, terhadap 2. Kesadaran bagi DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2011. Undang-Undang tahun 1945. Dasar Bandung : Fokus Media _______ .2008. Kamus Besar Indonesia. Gramedia Bahasa Jakarta: Pustaka Utama. Dwijosusilo, Kristyan. Memaksimalkan Aksesibilitas Penyandang Cacat Dalam Pelayanan Publik. Spirit Publik, 7 (1), 29 - 44. 2011. Efendi, Mohammad. Pengantar 2006. Pedagogik setiap artinya yang perusahaan yang memiliki pekerja minimal 100 orang, maka harus mempekerjakan 1 karyawan disabilitas (UU No 4 Tahun 1997). 3. Penyandang disabilitas harus berperan aktif mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang yang ketenagakerjaan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. 4. Masyarakat kota Surakarta ikut mendukung dan saling memberikan motivasi untuk untuk disabilitas kaum produktif dan berpartisipasi dalam persaingan mencari pekerjaan. Anak Berkelainan. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Hadenius, Axel. 2003. Hak dan pembangunan dalam Masyarakat, Bandung : Nesa Pres Hadjikakou. dkk. 2010. The Experiences of Students with Mobility Disabilities in Higher Institutions: Education Listening to their voices. International Journal of Disability, Development 57 and Education, Cypriot
(4),403 om/toc/cijd20/57/4. Diakses pada tanggal 30 Mei 2012 jam 12.45 WIB.
426. Hardaniwati. dkk. 2003. Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Jakarta : Pusat Bahasa. Hasbullah. 2005. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Kansil, C. S. T., dan S. T. Kansil, 2003. Christine. Pendidikan di Kewarganegaraan Perguruan Tinggi. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. Moleong, Lexy Metodologi Kualitatif. Remaja Rosdakarya. J. 1990. Penelitian Bandung: Winarno dan Wijianto. 2010. Ilmu Kewarganegaraan. Surakarta: UNS Pers
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA (Studi di Desa Wisata Brayut Pandowoharjo Kec. Sleman Kab. Sleman Yogyakarta) Armaidy Armawi Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta E-mail : Abstract. This research aims to explain community empowerment through the development of desa wisata, the constraints faced in through the development of desa wisata and the implications of through the development of desa wisata to the familiy economic resilience. The method used in this research was descriptive qualitative, data collection techniques used were observation, in- depth interviews (in-depth interview), literature study and documentation. As a source of data was the community of Desa wisata Brayut which selected using purposive sampling technique. The survey results revealed that community empowerment through the development of Desa Wisata Brayut done with the partnership model which was implemented by each of the actors, ie government, private and community-oriented public participation. The stages of development programs ranging from planning to evaluation of desa wisata programs continued with the strategy of strengthening the potential that was owned by the community so as to produce the independence that was and economic benefits of community empowerment through the development of desa wisata which has implications for the family economic resilience. The implications for family economic resilience of Brayut resident which were involved in the development of desa wisata can be seen from the increase in economic income of households. The informant family economic resilience of the poor category have increased incomes above poverty line set by the BPS of Sleman district of Rp 288.048,00 (two hundred and eighty-eight forty-eight rupiah). Similarly, based on the comparison between the total expenditure of the family informant with the poor criteria which given Sajogyo unknown the expenditure number of the family of informant greater that if the expenditure of rural households below 320 Kg rate of rice/person/year so it can be seen that the development of desa wisata able to act as a forming family economic resilience. Key words: empowerment, family, economic resilience 1
PENDAHULUAN desa memegang penting karena merupakan bagian tidak terpisahkan dan pada hakikatnya terhadap bersinergi pembangunan dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui program banyaknya pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa, pemerintah yang mengakomodir daerah dalam pembangunan program dengan kerjanya pemahaman bahwa desa sebagai terdepan geografis kesatuan merupakan sebagian tempat besar penduduk bermukim. Saat ini pelaksanaan otonomi daerah telah melahirkan perubahan yang terutama cukup antarpelaku berhubungan pembangunan, pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Melalui paradigma ini masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk mengelola sumberdaya alam dalam rangka pembangunan. melaksanakan ini Hadirnya berinisiatif untuk mengubah kondisi dengan memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mampu kurang Pembangunan peranan daerah terutama desa signifikan, paradigma merencanakan dan melaksanakan Di program samping itu masyarakat kurang mampu diberikan juga kesempatan untuk mengelola dana sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak paradigma lain. Merebaknya erat pemberdayaan kaitannya good governance (Sulistiyani,2004:75) dengan pembangunan pedesaan maka terus mendorong pemerintah paradigma pemberdayaan salah satunya melalui Program Nasional Masyarakat Pemberdayaan (PNPM) Pariwisata. Program Nasional Pemberdayaan (PNPM) Mandiri Masyarakat Pariwisata mendorong masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata agar lebih berdaya, mandiri, memiliki inovasi untuk yang diperlukan dan meningkatkan kemajuan perekonomian masyarakat, perluasann dan kerja kesempatan kesempatan berusaha, dengan tujuan mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan melalui obyek-obyek pengembangan sebagai wisata wisata baru dapat agar alternatif pembangunan. sangat dengan Berkaitan Mandiri aktivitas
wisatawan mendatangkan domestik maupun wisatawan satunya mancanegara, desa dengan wisata. Pada tahun 2012 telah yang terdapat desa desa dikembangkan menjadi wisata, dengan bantuan dana Rp 150 juta setiap desa dari target akan 960 dikembangkan menjadi desa wisata, sedangkan pada tahun 2014, ditargetkan terdapat dua ribu wisata. desa /asp/detil.asp?c=16&id=814 diakses tanggal 25 April 2014). salah pengembangan 569 desa yang Pengelolaan potensi desa wisata dengan baik diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berbasis kepariwisataan Keterlibatan masyarakat. masyarakat dalam desa wisata pengembangan untuk dapat selain mengeksplorasi sumberdaya yang dimiliki oleh desa, juga bertujuan memberdayakan untuk masyarakat ekonomi. Munculnya berbagai desa wisata yang mempunyai karakteristik khas telah menciptakan peluang- peluang misalnya usaha homestay, angkutan wisata dan biro perjalanan sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan penduduk setempat. Banyaknya secara pengunjung yang datang ke Desa Wisata Brayut akan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat desa yang pada implikasi akhirnya memberikan terhadap ekonomi ketahanan keluarga. Berangkat dari latar atas dapat permasalahan belakang dirumuskan mendasar sebagai berikut : 1) di Bagaimana pemberdayaan melalui masyarakat pengembangan desa wisata di Desa Wisata Pandowoharjo Brayut Kecamatan Sleman ? Kendala-kendala apa yang dalam dihadapi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Wisata Brayut Pandowoharjo Kecamatan Sleman ? Implikasi Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga ? 2) 3) Rahman (2009:93) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa masyarakat pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk mengaktualisasikan semua potensi dan sumber daya yang sudah dimiliki masyarakat dan
menekankan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri. Berkaitan partisipasi dengan masyarakat, Suyanto (2011:123- 139) rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses CBT (Community Based Tourism) karena disebabkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengertian masyarakat pemberdayaan terhadap Arsanti menjelaskan (2012:43) pemahaman peningkatan masyarakat dalam desa wisata pengembangan memerlukan serta berfungsi yang stakeholder untuk wadah sebagai berkoordinasi dengan masyarakat dan bersama-sama melakukan kerjasama pengembangan desa wisata. menyoroti pariwisata. peran Papilaya pemberdayaan (2001:42) untuk merupakan membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk itu mengembangkan menjadi nyata. masyarakat Pemberdayaan merupakan untuk membangun kemampuan masyarakat (capacity building) dan memberdayakan sumberdaya Menurut upaya potensi tindakan upaya Pemberdayaan yang masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan dan harkat lapisan masyarakat martabat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat (Sumodiningrat 1997: 164-165). ada. dasarnya pengembangan pariwisata adalah yang suatu proses untuk berkesinambungan melakukan matching dan adjustment yang terus menerus antara sisi supply dan demand kepariwisataan tersedia untuk mencapai misi yang telah (Nuryanti, 1994). ditentukan Nuryanti dalam (1993:2) Concept, Perspective and mendefinisikan Challengers, pariwisata sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku sedangkan menurut Muliawan (2008: TT) Desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan Pada yang pedesaan
sosial maupun kemasyarakatan yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik untuk menerima kunjungan wisatawan. Desa wisata adalah suatu wilayah bagian dari kewilayahan yang lebih besar yang dijadikan tempat wisata alternatif karena potensi wisatanya. Desa Wisata Brayut merupakan satu dusun bagian dari wilayah administratif Desa Pandowoharjo yang dijadikan tempat wisata alternatif karena potensi wisatanya. kehidupan dan terencana ekonomi keluarga merupakan bagian dari ketahanan ekonomi di mana terdapat dinamika, potensi dan kondisi untuk mempertahankan ekonomi kesinambungan keluarga. Semakin adil distribusi pendapatan dan partisipasi dalam pendapatan memproduksi keluarga hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi semakin baik terjaminnya pula dan dengan pencukupan barang dan jasa yang penting sesuai kebutuhan tinggi pula keluarga semakin keluarga ketahanan (Lemhannas, 62). keluarga ekonomi Ketahanan lebih lanjut dikemukakan oleh Ketahanan ekonomi 1997; Sudibyo (1995) yaitu semakin jauh suatu perekonomian dari garis kemiskinan, semakin tinggi tingkat ketahanannya. Jarak dari kemiskinan ini bisa diukur dengan proporsi penduduk yang berada di bawah dan diatas garis kemiskinan, atau dengan jarak pendapatan perkapita dari tingkat pendapatan perkapita pada garis kemiskinan (Amal dan Armawi, 1995: 136). ketahanan ekonomi keluarga tidak lepas dari standar garis kemiskinan (power line). Garis kemiskinan adalah kemampuan atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan untuk melangsungkan hidupnya. Badan Pusat Statistik (2012:14) dalam kemiskinan mengukur konsep menggunakan memenuhi kemampuan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan dipandang ini, sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi memenuhi untuk kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Adapun garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS untuk Kabupaten Sleman sebesar Rp. 288.048,00 (dua ratus delapan puluh delapan empat puluh delapan rupiah). Mengukur seseorang lokasi tertentu kemiskinan
Garis kemiskinan Sajogyo diukur berdasarkan konsumsi beras pertahun. Menurut Sajogyo terdapat tiga ukuran kemiskinan yaitu miskin, sangat miskin dan miskin sekali atau melarat yang konsumsi diukur berdasarkan perkapita pertahun setara beras sebanyak 480 kg, 360 kg, 270 kg untuk daerah perkotaan dan 320 kg, 240 kg, dan 180 kg untuk daerah pedesaan (Faturohchman dan Molo, 1995; 10 ). METODE PENELITIAN Penelitian bersifat deskriptif, sebagai suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk deskripsi gambaran atau lukisan secara faktual dan akurat sistematis, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988:63). Untuk memperoleh informasi yang lebih detail mengenai gejala terjadi digunakan sosial yang pendekatan kualitatif. ini membuat Menurut Kirk dan Miller adalah penelitian sebagai "Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia kualitatif dalam kawasannya sendiri dan berhubungan orang- orang tersebut dalam bahasa dan (Moleong, peristilahannya" 2012:4). Hasil penelitian ini mendeskripsikan fakta-fakta serta terjadi yang fenomena yang berhubungan dengan masyarakat pemberdayaan desa melalui wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya. dengan pengembangan Untuk memperoleh data informasi yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian ini, maka data peneliti mengumpulkan melalui teknik Pengumpulan Data Primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan cara observasi secara langsung di dan Desa Wisata melakukan wawancara terhadap informan yang di pilih dengan teknik purposive sampling di antaranya unsur pemerintahan, ketua Pengelola Desa Wisata Brayut, Unsur pemuda (Karang Taruna) dan tokoh serta masyarakat masyarakat yang terlibat dalam desa wisata. pengembangan Teknik Data dilakukan melalui Sekunder, studi dan dokumentasi. Analisis Brayut dari Pengumpulan kepustakaan data menggunakan metode kualitatif.
Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan komplek. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman) Menurut Miles dan Humberman (1992) tahapan analisis data mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan verifikasi atau keputusan (Bungin: 2003:53). tentang HASIL DAN PEMBAHASAN Desa Wisata Brayut Penelitian ini dilakukan di Brayut Desa Desa Wisata Kecamatan Pandowoharjo, Sleman, Kabupaten Sleman, Propinsi Istimewa Daerah Yogyakarta. Desa Wisata Brayut dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa desain dan implementasi Desa Wisata Brayut dapat memberikan gambaran proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan ekonomi keluarga. tentang Pada tahun 1997 pemuda dusun Brayut bernama Budi Utomo yang berprofesi sebagai pengajar bahasa Indonesia di salah satu lembaga pendidikan mengajak bahasa mahasiswanya yang berasal dari negara lain untuk berinterakasi langsung dengan masyarakat Dusun Brayut. Namun sejak tragedi Bom Bali I tahun 2002 kegiatan wisata alternatif di dusun Brayut praktis terhenti selanjutnya pada tahun 2003 Aloysius Sudarmadi mengajak pemuda-pemudi Dusun Brayut untuk mengaktifkan kembali pariwisata alternatif di Dusun Brayut. Pada bulan Agustus tahun 2004, Pariwisata Kabupaten Sleman meresmikan Dusun Brayut sebagai Desa Wisata dengan kantor sekretariat di Rumah Joglo milik keluarga (alm.) Mertorejo. asing Dinas Visi Desa Wisata Brayut yakni melestarikan dan menggali nilai-nilai lokal sedangkan misi yang diemban perilaku adalah membangun masyarakat Sapta Pesona : aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan, kemitraan membangun antarwarga masyarakat dan menciptakan peluang usaha jasa pariwisata berbasis masyarakat. Desa Wisata telah menyiapkan 19 homestay yang sanggup menampung 110 orang yang siap melayani wisatawan yang datang berkunjung dengan harga terjangkau dengan besaran kearifan Brayut
Rp perorangnya 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per hari. Fasilitas yang akan didapat di homestay adalah yang tersedia di Ani-Ani Jewellery and Craft menyediakan cenderamata yang umumnya aksesoris wanita berupa cincin, kalung, gelang dan kunci. Mayoritas gantungan berbahan manik-manik, dan sebagian dari logam serta kayu. adalah Cenderamata berkisar Rp Harga 5.000,00 rupiah) ribu sampai Rp 20.000,00 (dua puluh rupiah). Atraksi wisata ribu merupakan potensi desa wisata yang paling banyak melibatkan partisipasi masyarakat. Atraksi wisata yang telah di kemas dalam paket wisata ini merupakan kearifan lokal masyarakat (local wisdom) yang sudah ada sejak dulu. belinya (lima Daftar Kegiatan Wisata No. 1 1. Nama Kegiatan 2 Pertanian meliputi mengolah tanah, menanam padi. Kesenian Karawitan Kesenian Tari 2. 3. 4. Membatik 5. Hadrah 6. 7. 8. 9. Memasak Kesenian Jathilan/ Kuda Lumping Permainan Tradisional Peternakan Harga Paket Wisata 3 Rp. 8.000 per orang Rp. 8.000 per orang Rp. 8.000 per orang Rp. 20.000 per orang Rp 300.000 /tampil Rp. 500.000 /tampil Rp. 3.500 per orang Rp. 2.000 per orang Rp. 8.000 per orang (membuat kue tradisional legondo atau cemplon) 10. Mengenal/ Keliling Desa Wisata Brayut (mengunjungi joglo, makam Kyai brayut) 11. Menangkap Ikan 12. 13. 14. 15. Acara Kenduri Kegiatan Menjanur Budidaya cacing Budidaya jamur Rp. 1.000 per orang Rp. 4.000 per orang Rp. 18.000 per orang Rp. 3.000 per orang Rp 8.000 per orang Rp 8.000 per orang Sumber : Diolah dari Data Primer, 2014.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Tiga aktor yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat pengembangan Desa melalui Pemerintah Brayut. Wisata berperan sebagai dinamisator dan fasilitator sebagai di mana pemerintah dinamisator memberikan dan pengarahan yang intensif dan kepada masyarakat. efektif Peran sebagai pemerintah pemerintah fasilitator maka atau berusaha menciptakan menfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk menfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana baik melalui maupun pendampingan sektor permodalan. permodalan Desa Wisata Brayut pernah menerima bantuan PNPM Mandiri Pariwisata sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2009, 2010 dan 2011 dengan nilai total kurang lebih Rp 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta yang dipergunakan rupiah) daya peningkatan manusia, peralatan fasilitasi pemandu wisata dan persewaan wisata, fasilitasi peralatan kuliner, fasilitasi dan pengembangan amenitas lainnya. Swasta sebagai salah satu stakeholder dalam pemberdayaan bimbingan Pada sumber homestay melalui masyarakat desa wisata pengembangan berperan konsultan sebagai teknis pengembangan pariwisata, mempromosikan melalui jaringannya dan pendampingan kualitas untuk meningkatkan sumber manusia daya masyarakat Desa Wisata Brayut. Pengelola desa wisata sejak awal menyadari bahwa keterlibatan stakeholder dari pihak swasta untuk diperlukan sangat pengembangan desa wisata agar lebih baik. Kerjasama pengelola Desa Wisata Brayut tidak hanya berhenti di situ saja namun untuk sumberdaya, peningkatan juga pengelola desa wisata bekerjasama dengan pihak-pihak yang dengan desa wisata pengembangan seperti pihak hotel melalui PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran konsultan dan Indonesia) pariwisata dari Stuppa Data Indonesia sebagai lembaga pusat data dan informasi pariwisata, budaya dan pembangunan selain dengan itu di beberapa Yogyakarta. berkompeten bekerjasama universitas Peran masyarakat dalam hal pelaku ini pemberdayaan, yang diimplementasikan dalam bentuk dukungan dan partisipasi dalam program tahapan berbagai sebagai 1
Masyarakat pemberdayaan. secara umum adalah pelaku sehingga pemberdayaan pembaharu diperlukan (Sulistiyani, Agen pembaharu ini berperan sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Pembaharu (KPM). Agen berperan untuk menumbuhkembangkan, penggerak dan prakarsa partisipasi serta swadaya gotong dalam masyarakat royong pengembangan desa wisata. Kader Pemberdaya Masyarakat dalam hal ini adalah Pengelola Desa Wisata dan merupakan mitra Pemerintah yang Desa diperlukan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat. agen 204:114). Brayut Kelurahan keberadaan dan Pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata yang berorientasi pada partisipasi masyarakat, dapat apabila masyarakat berhasil ikut dan mendukung berpartisipasi secara langsung dalam berbagai tahapan program dari pemberdayaan perencanaan hingga evaluasi program desa wisata. Menurut bentuk Muslim 94) partisipasi dalam tiap proses pembangunan mulai dari: 1). identifikasi pada Keterlibatan masalah, 2). Proses perencanaan, pengembangan mulai (2007: proyek 3). pembangunan. 4). Evaluasi, 5). Monitoring dan 6). Mitigasi. tersebut, Mengacu pada partisipasi dapat di masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Brayut sebagai berikut: 1.Keterlibatan masyarakat pada identifikasi masalah Berdasarkan penelitian keterlibatan masyarakat dalam identifikasi ikut melakukan masalah masih sangat kecil. Masyarakat dilibatkan tidak secara langsung oleh pengelola desa wisata untuk mengetahui peluang, potensi dan hambatan desa pengembangan dalam wisata, sehingga cenderung tidak adanya antara komunikasi pengelola desa wisata dengan masyarakat. 2. Proses perencanaan Penelitian menunjukkan bahwa proses tidak perencanaan dilakukan bersama seluruh warga masyarakat namun dilakukan bersama dari Kelompok Karang Taruna dan tergabung dalam PKK Wisata. Pengelola Desa Perencanaan oleh pengelola desa wisata sebagai agen yang pembaharu selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat pelaku/subjek sebagai Pelaksanaan teori lihat perwakilan yang dibuat
diikutsertakan pelaksanaan/pengelolaan program desa wisata. Proses yang sosialisasi telah di buat oleh pengelola desa wisata dilakukan secara tidak langsung artinya hanya tokoh- tokoh masyarakat atau ketua- ketua kelompok masyarakat saja rencana yang pengelola desa wisata untuk mengembangkan konsep desa wisata. 3.Proses Pelaksanaan Keterlibatan masyarakat dalam program pelaksanaan pengembangan desa wisata menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek tapi juga berperan sebagai subjek sehingga menikmati dapat keuntungan yang optimal dari pengelolaan pariwisata. Pada proses pelaksanaan pengembangan Desa Wisata Brayut dapat di ketahui bahwa terlibat masyarakat dalam kegiatan-kegiatan berbagai seperti homestay, cenderamata, dan atraksi wisata yang meliputi pertanian, kesenian kerawitan, kesenian tari, membatik, hadrah, kesenian Jathilan/ Kuda Lumping, tradisional, permainan (kuliner peternakan, memasak tradisonal), menangkap ikan, acara kenduri, budidaya cacing, merangkai janur, budidaya jamur. dalam perencanaan diberitahu 4.Evaluasi Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus yang selanjutnya dalam menyajikan rangka pengambilan keputusan dan terhadap program. suatu efektifitas Berkaitan dengan pengembangan desa wisata maka pengelola desa untuk berkewajiban wisata menyampaikan laporan tentang perkembangan Desa Wisata kepada masyarakat Brayut sebagai transparansi upaya organisasi. informasi implementasi Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi secara bersama- sama tidak dilakukan sehingga dapat masyarakat memonitor perkembangan desa wisata. Evaluasi hanya dilakukan intern pengelola desa wisata dan pada kasus-kasus tertentu maka pengelola melakukan evaluasi pemilik dengan bersama homestay dan pelaku kegiatan, namun tidak dilakukan secara terhadap Evaluasi periodik. atraksi wisata cenderung tidak dilakukan oleh pengelola desa wisata kecuali terdapat hal-hal yang penting sehingga kegiatan atraksi wisata seolah-olah hanya yang biasa sekedar dilakukan. 5.Monitoring Monitoring merupakan tidak atraksi atau pemantauan kesadaran
(awareness) masyarakat tentang apa yang ingin diketahui tentang proses desa pengembangan wisata. Aktivitas evaluasi dan monitoring Desa Wisata Brayut belum dilakukan secara kontinu dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku pemberdayaan, namun dilakukan secara langsung dengan bertanya kepada ketua pengelola desa wisata. 6.Mitigasi Kegiatan mitigasi dalam hal ini merupakan tindakan mengurangi dampak dari desa wisata pengembangan terhadap sosial budaya masyarakat setempat. Secara umum pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Dusun Brayut dapat dikatakan cukup Indikatornya adalah kemampuan masyarakat memanfaatkan untuk pengembangan desa wisata untuk ikut serta dalam atraksi wisata yang direncanakan oleh pengelola desa wisata. Walaupun partisipasi aktif masyarakat tersebut baru sekitar 9.6 %, sehingga dari dimensi sosial terdapat sebagian besar warga tidak atau masyarakat yang belum ikut berpartisipasi, timbul perasaan namun cemburu penelitian menunjukkan bahwa desa wisata pengembangan negatif kehidupan berhasil. kesadaran menimbulkan masyarakat untuk menjaga dusun dan menumbuhkan persaudaraan diantara sesama warga Brayut melalui berkelompok dengan membentuk ikatan-ikatan kolektif. Selain daripada itu, hal yang paling vital dari hasil pengembangan Desa Wisata Brayut dampak ekonomi yang dirasakan oleh warga masyarakat yang berpartisipasi. Usman (2003 budaya : 40-47) menyatakan strategi yang dapat menjadi untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah memperkuat daya. Upaya pokok untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat salah satunya (empowering) adalah dengan peningkatan taraf pendidikan. Desa Wisata Brayut bekerja sama dengan stakeholder yang ada dalam rangka meningkatkan sumber daya masyarakat maka secara bertahap mengadakan program pendidikan daya dan manusia. pertimbangan Pengelola rutin dan latihan sumber Usaha memperkuat potensi kali masyarakat dilaksanakan sejak tahun 2009 menggunakan program PNPM Mandiri Pariwisata. Tema-tema latihan yang pendidikan dan pertama
menyangkut pengelolaan dimaksudkan menumbuhkembangkan semangat warga desa wisata agar mampu meningkatkan dalam profesionalisme memberikan bagi wisatawan, selain itu warga desa wisata dapat menemukan dan mengenali potensi wisata yang bisa dikembangkan di desa (2005:27) wisata. mengatakan bahwa kemandirian dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak bergantung kepada otoritas dan tidak membutuhkan arahan secara penuh. Pada tahapan ini ditandai kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya (Sulistiyani, 2004:84). manajemen wisata untuk desa pelayanan Parker oleh teori perspektif tersebut masyarakat pemberdayaan memalui pengembangan desa wisata maka kemandirian Desa Wisata Brayut dapat di telaah dari kemampuan Pengelola Desa Wisata untuk melepaskan diri dari ketergantungan menerima bantuan stakeholder dalam mempromosikan potensi-potensi yang ada di daerahnya. Pengelola Desa Wisata Brayut dengan Mengacu pada sesuai menggunakan sarana yang ada mampu menumbuhkan potensi desa wisata dan mampu mempromosikan secara mandiri. Kemandirian ini juga telah diakui oleh Dinas Kebudayaan dan Sleman Pariwisata dengan memasukkan Desa sebagai Desa Wisata Brayut ditandai Wisata Mandiri dengan mempunyai pangsa pasar sendiri, dapat melakukan promosi sendiri dan selalu siap dikunjungi kapan pun wisatawan datang. Pemkab. ini Kendala Dalam Pengembangan Desa Wisata Untuk memanfaatkan dan mengolah potensi desa wisata diperlukan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil. Dalam beberapa wawancara, peneliti menerima bahwa tidak semua warga bersedia untuk berpartispasi aktif dalam kegiatan desa wisata dengan alasan tidak mampu. Rendahnya untuk kemauan faktor berpartisipasi dalam kegiatan desa wisata menjadi kendala pemberdayaan dalam ini Faktor masyarakat. dipengaruhi diri kemampuan yang merasa kurang sehingga rendah diri timbul perasaan karena mempunyai kemampuan. penjelasan tidak
Sikap dan Perilaku perilaku dan Sikap masyarakat kaitannya erat dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang muaranya tingkat perasaan pemahaman membutuhkan aktualisasi diri. Sikap dan perilaku masyarakat bahkan yang cenderung apatis karena masih terdapat sikap dan perilaku masyarakat Brayut yang masih pengembangan meremehkan desa wisata sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. pada dan kurang aktif Pemahaman Tentang Pengembangan Desa Wisata Konsep pariwisata berbasis masyarakat mengedepankan masyarakat lokal menjadi motor utama penggerak perkembangan Desa Wisata Brayut. Berkaitan pemberdayaan dengan terdapat masyarakat maka kesadaran tingkatan-tingkatan terhadap pemahaman dan konsepsi pemberdayaan sehingga masyarakat merasa kemandirian. membutuhkan Sosialisasi yang kurang masif masih menjadi kendala dari pemahaman masyarakat tentang masyarakat pemberdayaan melalui desa wisata. Sarana dan Prasarana pengembangan Ketersediaan sarana dan prasarana atraksi wisata menjadi penting untuk memuaskan wisatawan. Desa Wisata Brayut sebagai daerah tujuan wisata alternatif menurut pengamatan peneliti masih kekurangan sarana dan prasarana. Kekurangan salah satunya adalah sarana gedung atau rumah yang dapat di pakai untuk atraksi kuliner dan maupun prasarana dalam atraksi wisata seperti perlengkapan kegiatan membatik dan resume atraksi wisata. tersebut Transparansi Pengelola Desa Wisata Brayut terlihat masih kurang transparan dalam hal bantuan stimulant pemerintah. Strategi transparansi bantuan dapat dilakukan pada saat diadakannya pertemuan rutin warga untuk membahas dan pelaksanaan desa wisata beserta anggaran yang di perolehnya. Pemanfaatan sebagai tujuan wisata membuka peluang dusun pembangunan untuk dari melalui penghasilan wisata. transparansi Keterbukaan dan menjadi bagian penting dalam organisasi yang mencari profit untuk menimbulkan rasa memiliki di antara warga masyarakat perencanaan dusun bagi hasil desa
sendiri baik terhadap organisasi desa wisata maupun terhadap dusun Brayut yang dimanfaatkan potensinya sebagai tujuan wisata. Dana Pengembangan Wisata Brayut mengandalkan penghasilan dari yang kunjungan datang Dana berkunjung. pengembangan diambil dari 10% dari bersih kunjungan wisatawan. Pemanfaatan penghasilan dari kunjungan wisatawan secara efektif dapat memberikan dana desa wisata. pengembangan Dukungan dana dari pemerintah daerah sehingga promosi mandiri yang dilakukan pengelola desa wisata menjadi ujung tombak untuk menggaet wisatawan. Koordinasi Dan Komunikasi Desa wisatawan penghasilan tidak ada Pengelola Desa Wisata Brayut masih kurang komunikasi dengan warga masyarakat dalam bentuk untuk rapat-rapat membahas pengembangan desa wisata ke depan maupun evalusi- evaluasi pelaksanaan pelayanan dan wisata. komunikasi sebaiknya dilakukan sejak pertama kali pencanangan cara desa wisata berinteraksi warga masyarakat melalui pertemuan- pertemuan seperti rapat dusun yang membicarakan Koordinasi dengan kepada hal-hal berkaitan dengan kegiatan desa wisata maupun rencana-rencana pemberdayaan. Pengembangan Implikasi Desa Wisata Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga yang Manfaat ekonomi melalui rasakan warga desa wisata pengembangan walapun belum secara nyata mengangkat tingkat perekonomian warga namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dengan desa wisata pengembangan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi keluarga, yang akhirnya memberikan pada ketahanan ekonomi keluarga. Hasil dengan informan di peroleh data bahwa informan mempunyai pendapatan dari luar desa wisata per bulan ditambahkan dengan pendapatan dari desa wisata mencapai Rp 3.937.750 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh ratus rupiah) apabila dikurangi dengan total pengeluaran per bulan sebesar Rp 1.114.000,00 (satu juta seratus empat belas ribu rupiah), maka diperoleh hasil Rp 2.823.750 juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh rupiah). ratus dengan Informan wawancara tujuh (dua lima puluh kedua
pendapatan total dari luar desa wisata dan desa wisata yang berjumlah Rp 1.270.833,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan dikurangi pengeluaran per bulan sebesar ratus Rp 394.000,00 sembilan puluh ribu rupiah), maka diperoleh hasil Rp 876.833,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah). Selanjutnya, di (tiga empat selisih apabila tersebut atas standar dibandingkan dengan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS untuk Kabupaten Sleman tahun 2012 yaitu sebesar Rp. ratus delapan puluh delapan empat puluh delapan rupiah) per kapita per bulan, maka dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan yang diterima kedua informan tersebut tersebut lebih menunjukkan bahwa desa wisata pengembangan dapat memberikan ketahanan ekonomi tangga bagi rumah masyarakat di Dusun Brayut. 288.048,00 (dua besar. Hal pada menurut kriteria Sajogyo yang disebut dengan miskin, jika pengeluaran rumah tangga pedesaan di bawah tukar 320 26,6 beras/orang/tahun kg/orang/bulan. Jika dirupiahkan Dalam kg nilai atau dengan harga beras medium saat ini maka menghasilkan Rp.236.213,00/orang/bulan di akses tanggal 19 Juni 2014). jumlah Perkiraan anggota sebanyak orang/keluarga, maka empat sebesar pengeluaran Rp.944.852,00/keluarga/bulan untuk miskin. disebut Berdasarkan perbandingan antara jumlah pengeluaran keluarga informan pertama dengan kriteria yang diberikan Sajogyo, maka 1.114.000,00 didapat berbanding Rp.944.852,00. Pengeluaran para informan lebih kriteria miskin. besar dengan Informan Rp pengeluaran 394.000,00 bulan dibandingkan pengeluaran total Rp.236.213,00/orang/bulan, maka tidak dapat disebut miskin. Oleh karena itu, penelitian menunjukkan bahwa desa wisata pengembangan mampu sebagai berperan pembentuk ketahanan ekonomi keluarga. Rp 8.858,00, rata-rata keluarga total Rp dari kedua sebesar per informan KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1. Pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan
wisata dilakukan dengan model kemitraan yang dilaksanakan oleh para masing-masing aktor, yaitu dan pemerintah, yang berorientasi masyarakat partisipasi masyarakat pada tahapan berbagai melalui program pemberdayaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi program desa wisata dilanjutkan dengan strategi memperkuat potensi atau daya yang di miliki sehingga oleh menghasilkan kemandirian yang ditandai dengan pemasaran/promosi dan manfaat pemberdayaan ekonomis masyarakat melalui pengembangan desa wisata. 2. Terdapat empat kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan melalui masyarakat pengembangan desa wisata, yaitu; (a) sumber Daya Manusia sumber daya yang meliputi manusia sikap dan perilaku masyarakat serta tingkat pemahaman masyarakat tentang masyarakat pemberdayaan melalui desa wisata masih rendah, (b) sarana dan prasarana, (c) transparansi, yang meliputi transparansi bantuan dan pendapatan, (d) dana pengembangan, serta (e) komunikasi dan koordinasi. 3. Ketahanan ekonomi keluarga dilihat dari tingkat pendapatan swasta masyarakat terlatih, pengembangan dan pengeluaran rumah tangga informan rangka dalam pemenuhan kebutuhan hidup, baik untuk kebutuhan konsumsi makanan/minuman (pangan) dan pemenuhan kebutuhan bukan makanan (nonpangan) kemudian dihubungkan dengan standar garis kemiskinan (GK) yang ditetapkan oleh BPS dan Sajogyo. Berdasarkan garis kemiskinan Kabupaten Sleman sebesar Rp 288.048,00 (dua ratus delapan puluh delapan empat puluh delapan rupiah) per kapita per bulan maka dapat kita jumlah bahwa ketahui pendapatan diterima yang informan tersebut lebih besar, hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata dapat memberikan ketahanan ekonomi tangga bagi masyarakat di Dusun Brayut. berdasarkan Demikian perbandingan jumlah pengeluaran keluarga informan dengan kriteria yang diberikan Sajogyo jumlah diketahui pengeluaran keluarga informan lebih besar dari kriteria miskin yang Dengan demikian dapat diketahui bahwa desa wisata pengembangan mampu sebagai berperan pembentuk ketahanan ekonomi keluarga. standar rumah pula antara ditetapkan.
DAFTAR PUSTAKA Amal, I dan Armawi, A, 1995, Sumbangan Ilmu Sosial Konsepsi terhadap Ketahanan Nasional, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Arsanti, V, 2012, "Partisipasi Dalam Masyarakat Pengembangan Desa Wisata Dusun Desa Sambi Pakembinangun Kec.Pakem Kab.Sleman", Tesis, UGM. BPS Kab. Sleman, 2013, Indeks Gini Kabupaten Sleman 2012, BPS Kab. Sleman. Bungin, B, 2003, Metodologi Kualitatif Penelitian Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Faturochman dan Molo, M, 1995, dan Kemiskinan Kependudukan di Pedesaan Jawa, Analisis Data Susenas 1, Yogyakarta: UGM Press. Lemhanas, 1997, Ketahanan Balai Nasional, Pustaka. Jakarta: Milez, M. B. dan Huberman, A. M., 1992, Analisis Data Penerjemah Kualitatif, Tjetjep Rohendi, Jakarta: UI-Press. Moleong, L.J., 2012, Metodologi Kualitatif Penelitian (ed.revisi), Bandung: PT Rosda Karya. Muliawan, 2008, H, Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Konsep dan Implementasi, tanpa kota: tanpa penerbit. Muslim, A, 2007, "Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat", Aplikasia Jurnal Aplikasi lmu-ilmu Agama, Vol. VIII, No. 2 Desember 2007. Nazir, M., 2003, Metode PT. Penelitian, Ghalia Indonesia. Jakarta: Nuryanti, W, 1993, "Concept, Perspective and Challengers", dalam Laporan Internasional Konferensi mengenai Pariwisata Budaya, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Papilaya, 2001, Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: CV. Sinar Dunia. Parker, K.,2005, Menumbuhkan kemandirian dan harga diri, Jakarta: Prestasi Surabaya. D. Rahman, 2009, A.F., "Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Melalui Kembang Desa Wisata Arum", Tesis UGM. Sulistiyani, AT, 2004, Kemitraan Model-Model dan
Pemberdayaan, Yogyakarta: Gava Media. Sumodiningrat, 1999, Pemberdayaan masyrakat dan Jaringan Pengamanan Sosial. Jakarta: Gramedia . G, Suyanto, MRP, 2011, "Kualitas Kapasitas dan Peran Keterlibatan Masyarakat Sebagai Faktor Pendukung Masyarakat Keberdayaan Dalam Pengembangan Kepariwisataan, Studi Kasus Desa Wisata Kebonagung, Kabupaten Bantul", DIY, Tesis UGM. Usman, S, 2003, Pembangunan Pemberdayaan Yogyakarta: Dan Masyarakat. Pustaka Pelajar hp?tab=4&tabel=1&kat=1&i d_subyek=05&ist=1&var=P
STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS BUDAYA LOKAL Mukhamad Murdiono Jurusan PKn dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta Alamat e-mail: ABSTRACT. Indonesia is a multicultural nation, therefore it is important to develop education in accordance with the conditions of a multicultural society. Appropriate education for development in a multicultural society is multicultural education. In a study of multicultural education needs to be increased awareness that all learners have special characteristics as age, religion, gender, social class, ethnicity, race, or culture specific characteristic inherent in each. Multicultural education states that all students should have equal opportunities to learn in school. The difference that exists between them is a necessity, and that difference must be received in a reasonable not to discriminate. In order to achieve the goal of multicultural education is necessary to develop appropriate learning strategies and appropriate, one of which was based learning local culture. Local culture is a culture that is direct, close, and physically is all around us. The local culture is usually introduced by the family and close relatives. Every region in Indonesia has a specificity that may be the identity of the area. Uniqueness of it could be because of race, history, location, religion, and beliefs espoused. Diversity and distinctiveness can be used by teachers in developing multicultural education. Keywords: Learning, Multicultural, Local Culture PENDAHULUAN Pendidikan multikultural menjadi tema aktual dan menarik untuk diperbincangkan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang majemuk dari sudut Indonesia budaya, pandang besar memiliki tantangan menjaga bagaimana kemajemukan agar menjadi potensi yang dapat bangsa menguntungkan itu, bangsa Indonesia. Selain tersebut
juga harus dapat Indonesia menjaga kemajemukan agar tersebut tidak memicu terjadinya konflik. Disadari atau tidak benih- benih konflik akan dengan mudah tumbuh di tengah masyarakat tingkat memiliki yang kemajemukan tinggi. kondisi yang masyarakat (multikultur), maka majemuk perlu mengembangkan jenis pendidikan yang cocok untuk bangsa yang multikultur. Jenis pendidikan yang cocok untuk dikembangkan dalam masyarakat yang adalah multikultur multikultural. pendidikan multikultural Pendidikan mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Pendidikan multikultural dapat muncul berbentuk bidang studi, program, dan praktek yang suatu dirrencanakan lembaga untuk merespon tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi berbagai kelompok. Berdasarkan Indonesia sosial, oleh pendidikan Di persekolahan (SD, SMP, pendidikan dan multikultural belum merupakan mata pelajaran atau bidang studi yang berdiri sendiri, melainkan masih terintegrasi dengan mata SMA) pelajaran lain seperti Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pendidikan Standar Nasional dinyatakan kelompok bahwa mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian merupakan salah satu bagian yang harus ada dalam pengembangan kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian mencakup kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme penghargaan bela terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, lingkungan hidup, pelestarian kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti dan nepotisme. negara, korupsi, kolusi, dapat Untuk mengembangkan pendidikan multikultural di sekolah, seorang guru (khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan) harus mampu mengelola dan merencanakan strategi pembelajaran yang tepat pendidikan agar tercapai. multikultural Salah satu strategi yang dapat tujuan dapat
dalam dikembangkan adalah melalui pembelajaran lokal budaya pemanfaatan tidak yang sebagai terpisahkan dalam pembelajaran pendidikan multikultural. Pemanfaatan budaya lokal dalam pembelajaran pendidikan multikultural sangat berguna bagi pemaknaan proses dan hasil belajar, karena dengan cara ini peserta didik akan mendapatkan yang pengalaman kontekstual. Selain itu, melalui pengintegrasian budaya lokal dalam pembelajaran pendidikan dapat multikultural mengembangkan dan mengukuhkan budaya nasional yang merupakan puncak-puncak budaya lokal dan budaya etnis yang berkembang. bagian belajar PEMBAHASAN Strategi Pembelajaran strategi pada mulanya digunakan dalam dunia kemiliteran. Strategi berasal dari bahasa Yunani strategos yang berarti jenderal atau panglima, sehingga strategi dapat diartikan sebagai "ilmu kejenderalan" atau "ilmu kepanglimaan". Strategi berbeda dengan taktik. Strategi dalam dunia kemiliteran berarti cara yang paling efektif untuk perang. memenangkan Sedangkan taktik berhubungan Istilah dengan pertempuran yang harus dilakukan untuk melaksanakan itu. Jadi strategi peperangan peperangan, adalah sementara taktik adalah ilmu pertempuran. dalam dunia pendidikan (pembelajaran) diartikan rencana sebagai kegiatan untuk mencapai tujuan, sedangkan metode pengajaran adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Metode pengajaran adalah alat untuk mengoperasionalkan apa yang direncanakan strategi (Gulo, 2008: 3-4). Menurut Djamarah (2002: 9) konsep dasar strategi mengajar belajar meliputi: menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku, pilihan menentukan berkenaan dengan pendekatan terhadap belajar masalah mengajar, memilih metode dan teknik belajar mengajar, dan menerapkan norma serta kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. ilmu Strategi dalam diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), kedudukan guru dan dosen dihargai sebagai tenaga pekerja profesional. profesional, guru harus dapat dibedakan dari di seorang sejumlah samping menguasai Setelah Seorang khususnya teknisi, karena
kerja serta prosedur teknik tertentu, pekerja seorang profesional juga ditandai adanya responsiveness informed implikasi terhadap objek kemasyarakatan seorang Artinya, kerjanya. pekerja profesional atau guru harus memiliki persepsi filosofis dan ketanggapan yang bijaksana dan dalam menyikapi serta melaksanakan seorang pekerjaannya. Kalau teknisi memiliki kompetensi yang lebih bersifat mekanik dalam arti mementingkan sangat kecermatan, maka seorang guru profesional sebagai harus memiliki kependidikan kompetensi ditandai yang serentetan diagnosis, rediagnosis, terus dan penyesuaian yang menerus (Sardiman, 2007: 133). Guru seharusnya menyadari, bahwa mengajar merupakan suatu perkerjaan yang tidak sederhana dan mudah. Mengajar sifatnya sangat kompleks karena melibatkan pedagogis, aspek psikologis, dan didaktis secara bersamaan. Aspek pedagodis menunjuk pada kenyataan bahwa mengajar di sekolah berlangsung lingkungan dalam pendidikan. Oleh karena itu, guru harus mendampingi peserta didik menuju kesuksesan belajar atau kedewasaan. Aspek psikologis dari lebih mantap tenaga suatu menunjuk pada kenyataan bahwa peserta didik yang belajar pada umumnya taraf yang berbeda perkembangan satu lainnya, yang dengan sehingga menuntut materi, metode, dan pendekatan yang berbeda yang satu dengan lainnya (Naim, 2009: 15). memiliki Sebagai tenaga profesional guru harus memiliki sejumlah kompetensi, meliputi: kompetensi kompetensi pedagogik, kepribadian, kompetensi sosial, dan profesional. Kompetensi-kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan profesi (Pasal 10 ayat (1) UUGD). Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Seorang guru yang memiliki kompetensi dapat merancang pembelajaran dengan termasuk memahami baik, landasan untuk kepentingan pembelajaran. Selain itu, guru juga dapat menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, memahami kompetensi yang akan dicapai, dan dapat menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi pembelajaran yang dipilih (UPPL UNY, 2008: 14). Melalui dan pemilihan kompetensi pedagogik pendidikan yang tepat
terhadap strategi pemahaman pembelajaran akan diterapkan, tujuan pembelajaran akan dapat dengan mudah dicapai. Strategi yang perlu dikembangkan dalam pendidikan pembelajaran multikultural adalah strategi yang dapat melibatkan peserta didik proses aktif secara pembelajaran. yang dalam Pembelajaran yang dapat didik peserta mengaktifkan menjadi untuk keniscayaan mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Ketika peserta didik pasif, ada kecenderungan untuk cepat dengan mudah melupakan apa yang telah didapatkan di kelas. Oleh sebab itu diperlukan perangkat tertentu untuk dapat mengikat informasi yang baru saja diterima oleh peserta didik (Zaini, 2007: xvii). Seorang guru harus dengan cermat memilih strategi dan akan pembelajaran proses diterapkan pembelajaran di kelas. Dalam pendidikan pembelajaran dapat multikultural, strategi menentukan pembelajaran sesuai dengan tema yang akan diberikan kepada siswa. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan strategi mengembangkan pembelajaran berbasis budaya memilah yang dalam guru pilihan yang lokal. Melalui strategi ini peserta didik pada dihadapkan lingkungan dan sumber belajar dan kontekstual yang pembelajaran lebih akan bermakna. Hakikat Multikultural Pendidikan John Naisbit pernah meramalkan bahwa di dunia akibat gelombang globalisasi terdapat kemungkinan seribu negara dalam abad 21. Ramalan tersebut bisa saja dapat terbukti, atau sebaliknya meleset. Akan tetapi dewasa ini, disadari atau tidak dalam kehidupan bangsa- terdapat bangsa kecenderungan ke arah itu. Gelombang demokrasi bukan saja membawa nilai-nilai positif dalam pengertian penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), juga mengandung bahaya perpecahan itu suatu negara. Perpecahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: politik, sosial, budaya, ekonomi, ras, bahkan agama. Melihat fenoma yang demikian itu, maka pendidikan di peka Indonesia menghadapi perputaran arus globalisasi. Gelombang demokrasi menuntut pengakuan perbedaan dalam tubuh bangsa Indonesia Futurolog yang terbuka lahirnya di dunia melainkan harus
sebab yang majemuk. Oleh itulah, pendidikan multikultural adalah jawaban atas beberapa itu problematika kemajemukan (Mughni, 2008: vii-viii). etimologis, multikultulturalisme dibentuk dari kultur kata multi (budaya), isme (aliran/paham). Akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitas dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Multikulturalisme dapat dipahami sebagai sebuah sebuah di mana konsep dalam komunitas konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, ras, suku, etnis, lain sebagainya. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan yang beragam (multikultural). Bangsa yang multikultural adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budayanya yang ada dapat secara berdampingan hidup damai dalam prinsip co-existensi yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain (Mahfud, 2008: xx). Secara (banyak), dan agama, dan budaya-budaya Menurut James A. Banks (Sutarno, 2008: 20) pendidikan multikultural adalah ide, gerakan pembaharuan pendidikan, dan proses pendidikan yang tujuan untuk adalah utamanya lembaga struktur mengubah pendidikan supaya siswa baik pria maupun siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang berbeda akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di pendidikan sekolah. multikultural mencakup tiga hal penting, meliputi: dan kesadaran akan nilai penting keragaman gerakan pembaharuan pendidikan, dan sebuah proses pendidikan. wanita, Jadi ide budaya, pembelajaran pendidikan multikultural perlu adanya peningkatan kesadaran semua peserta didik bahwa khusus karakteristik memiliki agama, faktor usia, karena gender, kelas sosial, etnis, ras, atau karaktersitik budaya tertentu yang melekat pada diri masing- masing. Pendidikan multikultural ide bahwa berkaitan dengan tanpa semua memandang karakteristik budayanya, seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Perbedaan Dalam peserta didik
yang ada di antara mereka merupakan suatu keniscayaan, dan perbedaan itu harus diterima untuk secara wajar membedakan. Pendidikan multikultural sebagai gerakan pembaharuan pendidikan muncul dalam berbagai bentuk, seperti: muncul sebagai bidang studi (mata kuliah) yang berdiri sendiri, program, dan dapat juga berupa praktek yang direncanakan oleh untuk lembaga merespon tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pendidikan multikultural sebagai sebuah pendidikan ditafsirkan bahwa pendidikan multikultural merupakan proses menjadi. Pendidikan multikultural dipandang sebagai suatu proses terus menerus, bukan yang sesuatu yang langsung dapat tercapai. bukan pendidikan proses Budaya Lokal merupakan istilah yang sering digunakan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya budaya begitu dekat dengan lingkungan kita. Budaya menjadi bagian penting yang harus dipahami ketika akan membahas tentang pendidikan multikultural. Menurut Bullivant Tanpa (Sutarno, memahami istilah budaya (kultur) "Budaya" 2008: 3) dengan benar, kita akan sulit pendidikan memahami utuh. multikultural budaya ketika Misalnya, didefinisikan sebagai warisan dan tradisi dari suatu kelompok sosial, maka pendidikan multikultural berarti mempelajari tentang (multi) warisan dan berbagai jika tradisi budaya. Namun budaya sebagai didefinisikan desain kelompok sosial untuk bertahan hidup dan beradaptasi lingkungannya, maka dengan pendidikan satu tujuan untuk multikultural mempelajari tentang berbagai kelompok sosial dan desain yang berbeda untuk hidup dalam masyarakat yang pluralis. secara adalah Menurut Koentjaraningrat (Sutarno, 2008: 4) dalam istilah Inggris, adalah "budaya" "culture", yang berasal dari kata berarti Latin colere yang "mengolah, mengerjakan" terutama mengolah tanah atau bertani. Hal ini berarti budaya merupakan aktivitas manusia dan menjadi ciri manusia, bukan lain. Lebih aktivitas makhluk lanjut Koentjaraningrat memerinci unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut: sistem religi dan upacara sistem keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, mata kesenian, sistem
serta pencaharian teknologi dan peralatan. Unsur yang disebut pertama secara berurutan merupakan unsur yang lebih sukar berubah dibandingkan dengan unsur yang lain. hidup, Sedangkan menurut Ralph Linton 18) mengartikan kebudayaan sebagai cara kehidupan dari masyarakat yang mana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau diinginkan. Artinya, kalau cara hidup masyarakat itu kita terapkan pada cara hidup kita sendiri, maka ada keterkaitannya. Tiap masyarakat kebudayaan, memiliki sederhananya bagaimanapun setiap dan kebudayaan itu adalah manusia mahluk berbudaya serta mengambil bagian dari suatu kebudayaan. Kebudayaan menunjuk kepada kehidupan, berbagai belaku, meliputi: kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Kebudayaan merupakan cara berperilaku yang dipelajari, tidak tergantung dari transmisi biologis atau pewarisan melalui unsur genetis. (Ihromi, 2006: tidak aspek cara-cara kebudayaan Budaya lokal merupakan budaya yang bersifat langsung, dekat, dan secara fisik ada di lokal Istilah sekeliling merujuk pada sebuah ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Budaya lokal ini biasanya dikenalkan oleh keluarga dan kerabat dekat. ini budaya Biasanya berwujud perilaku pembudayaan. maskulin perilaku Seperti feminim dan (berburu) (memasak) bukan didasarkan oleh melainkan berdasarkan pada pembudayaan. Hasil penenlitian anthropolog menunjukkan bahwa ada suatu suku di Papua yang memberi pekerjaan maskulin seperti berburu pada perempuan dan sebaliknya memasak pada laki- laki. Sebaliknya, pada suku yang lain dan perempuan memasak. Ada juga suku yang melakukan pekerjaan itu secara bergantian, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku sebenarnya oleh pembiasaan dan pembudayaan yang ada dan berlaku pada lokal tertentu. Disadari atau tidak dia dibesarkan dan menggunakan budaya lokal yang ada di sekitar dirinya (Sutarno, 2008: 48). kita. lokal biologis laki-laki berburu ditentukan Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki kekhususan
identitas yang dapat menjadi daerah tersebut. Kekhasan itu bisa jadi karena ras, sejarah, lokasi, agama, dan kepercayaan yang dianutnya. Keragaman dan kekhasan ini dapat dimanfaatkan dalam guru oleh pendidikan mengembangkan multikultural. didik diminta untuk mengakui dan mengapresiasi budaya lokalnya sendiri dan belajar mengapresiasi budaya yang ada di daerah peserta didik lainnya. Budaya tidak terletak pada etnis atau ras itu sendiri, namun lebih ditujukan pada nilai, perilaku dan produk yang khas yang melekat pada orang dan menjadi identitas etnis atau ras itu. Identifikasi pada budaya lokal tampak menonjol dan mewarnai serta menjadi ciri khas yang bisa dikenali pada orang tersebut oleh orang lain. dapat Misalnya, mengenali orang yang berasal dari Jawa atau Sumatera dari logat bicaranya sekalipun saat itu dia bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. lebih kuat Budaya dibandingkan dengan budaya dalam karena nasional terbiasa kita kesehariannya menggunakan nilai-nilai yang ada dalam budaya lokal. Oleh karena itu jika pembelajaran pendidikan dapat multikultural Peserta seseorang menggunakan lokal ini memanfaatkan akan peserta memahami budaya orang lain. lokal, budaya semakin memudahkan dapat untuk didik Penerapan Berbasis Budaya Lokal Pembelajaran pembelajaran pendidikan multikultural berbasis budaya lokal diterapkan, guru terlebih membuat dahulu pembelajaran perencanaan untuk sebagai melaksanakan kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran berisi serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh dari pengembangan rumusan tujuan pembelajaran pada penilaian proses pembelajaran. Menurut Soenarya (2000: 37) kegiatan kunci perencanaan proses perencanaan itu sendiri. Proses perencanaan merupakan cara pandang yang logis mengenai dilakukan, ingin apa bagaimana cara melakukannya, dan bagaimana cara mengetahui yang dilakukan. Proses apa perencanaan adalah proses yang dapat dalam membantu pengambilan keputusan, namun atau tidak menjanjikan memberikan nilai-nilai tujuan, program atau arah apa pun. hanya perencanaan Proses Sebelum pijakan guru mulai sampai utama adalah yang
merupakan suatu prosedur kerja yang bersifat rasional. Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam untuk memandu melaksanakan sebagai dalam melayani pendidik kebutuhan siswanya. belajar Perencanaan pembelajaran juga langkah dimaksudkan awal proses berlangsung. pembelajaran perencanaan Membuat pembelajaran merupakan tugas yang utama. Rencana guru merupakan pembelajaran realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan pada tahapan penentuan pengalaman dapat belajar. Guru mengembangkan rencana pembelajaran dalam berbagai bentuk sesuai dengan strategi pembelajaran dan penilaian yang Sebagai akan perencana, hendaknya guru dapat mendiagnosa kebutuhan subjek sebagai para belajar, merumuskan tujuan kegiatan proses pembelajaran strategi dan pembelajaran yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan yang telah ditentukan (Majid, 2005: 91). guru tugas sebagai sebelum digunakan. siswa menetapkan Menurut Mulyasa (2007: 100) perencanaan pembelajaran tiga setidaknya mencakup identifikasi kegiatan, meliputi: perumusan kebutuhan, dan kompetensi program penyusunan Perencanaan pembelajaran. pembelajaran ini merupakan salah satu kompetensi pedagogis yang harus dimiliki oleh seorang guru yang akan bermuara pada pembelajaran. pelaksanaan Dalam pembelajaran pendidikan multikultural berbasis budaya diintegrasikan lokal, sebagai alat bagi proses belajar untuk memotivasi peserta didik mengaplikasikan dalam pengetahuan, bekerja secara kooperatif, dan mempersepsikan keterkaitan antara berbagai mata pelajaran. Pembelajaran berbasis budaya lokal merupakan strategi lingkungan belajar penciptaan dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran. dasar, budaya berbasis pada budaya pengakuan budaya sebagai bagian yang fundamental bagi pendidikan, ekspresi dan komunikasi suatu gagasan, serta pengetahuan. perkembangan (2008: 6) Menurut Sutarno pembelajaran berbasis budaya dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu: belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, Pembelajaran dilandaskan terhadap
belajar melalui budaya, dan belajar Belajar berbudaya. tentang budaya menempatkan ilmu. budaya sebagai bidang Belajar dengan budaya terjadi pada saat budaya diperkenalkan kepada siswa sebagai cara atau metode untuk mempelajari pokok bahasan tertentu. Belajar melalui budaya merupakan strategi yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakannya dalam suatu mata pelajaran melalui budaya. perwujudan ragam Belajar berbudaya merupakan bentuk pengejawantahan budaya dalam perilaku peserta didik secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. kongkrit desain yang pembelajaran direncanakan dalam menerapkan pendidikan pembelajaran multikultural berbasis budaya lokal dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, guru adalah variabel penting dalam mengajarkan materi tentang budaya. Ketika seorang guru memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan pada saat menghadapi materi bahan pelajaran atau mengobservasi rasisme dalam pernyataan dan perilaku siswa, maka guru dapat Secara lebih rasis dalam tersebut memanfaatkan situasi untuk mengajarkan pelajaran pengalaman penting Pengetahuan etnis tentang etnis diperlukan untuk mengajarkan efektif. materi Kedua, seorang guru harus atau memiliki sikap, sensitivitas perilaku dan pernyataan yang dibuat sekitar dalam kelompok pembelajaran di kelas. Misalnya dengan "duduk pernyataan: seperti orang Indian" sebagai stereotipe Amerika Asli atau "duduklah seperti orang Jawa", dan masih banyak contoh dapat dimunculkan. Ketiga, tentang tertentu. kelompok etnis secara kepekaan terhadap rasial dirinya etnis bersimpuh lain yang dapat membawa citra positif tentang berbagai kelompok etnis. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan menayangkan majalah dinding, poster yang memperlihatkan perbedaan rasial dan etnis dalam masyarakat. Guru harus memiliki kepekaan terhadap sikap rasial dan etnis yang dimiliki siswa, dan jangan berkeyakinan bahwa peserta didik tidak melihat ras, kelompok, dan warna kulit. Jangan mencoba untuk mengabaikan perbedaan ras dan etnis yang dimiliki peserta didik. Cobalah merespon guru dan kalender
perbedaan perbedaan yang ada secara sensitif. Keempat, guru harus bijaksana dalam memilih dan menggunakan materi pelajaran. Sebagian materi memiliki karakteristik yang halus maupun mencolok atas kelompok etnis. Menjelaskan pada siswa kalau kelompok etnis distereotipkan, diabaikan dari, atau menggambarkan dari sudut pandang tertentu. Guru dapat menggunakan buku, film, dan rekaman yang beredar di pasaran atau dapat mengunduhnya dari internet sebagai pelengkap buku teks dari kelompok etnis dan menyajikannya sudut pandang kelompok etnis. positif dan suatu dari harus memahami terhadap kemungkinan sifat kontroversial dari sebagian materi studi etnis. Jika telah memahami dengan jelas tujuan instruksional, gunakan buku atau sumber yang dapat mengurangi kontroversi tujuan yang untuk mencapai sama. Gunakan teknik belajar yang kerja kelompok untuk meningkatkan integrasi ras dan etnis di sekolah dan di kelas. Riset menunjukkan jika kelompok belajar bahwa tersebut terintegrasi secara rasial, didik maka akan peserta lebih banyak mengembangkan teman dari kelompok rasial yang Kelima, guru guru kooperatif dan telah lain. Kelima cara yang diuraikan di atas merupakan sekian pilihan alternatif dari dapat yang cara banyak dalam dilakukan guru strategi menerapkan pendidikan pembelajaran multikultural berbasis budaya lokal. oleh PENUTUP telah Uraian atas, dikemukakan menggambarkan bahwa pendidikan multikultural menjadi bagian penting dalam masyarakat yang majemuk. Pemahaman akan keberagaman melalui pendidikan multikultural dapat meningkatkan kesadaran perbedaan bahwa adalah suatu keniscayaan, dan perbedaan itu harus diterima secara wajar dan bukan untuk membedakan. Perbedaan perlu diterima sebagai suatu kewajaran dan perlu mengembangkan sikap hidup toleransi berdampingan secara damai dan harmonis. Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran pendidikan multikultural, sudah guru merancang seharusnya strategi yang tepat. sebuah Strategi dapat yang dikembangkan adalah dengan lokal memanfaatkan sebagai bagian penting dalam yang di agar dapat maka budaya
pengembangan multikultural. Melalui pendidikan pemanfaatan sebagai dasar lokal budaya pendidikan pengembangan multikultural, semakin meningkatkan pemahaman akan pentingnya upaya untuk terus menjaga atau melestarikan budaya lokal. Selain itu, dalam suasana pembelajaran di kelas yang sangat mungkin memiliki berbagai heterogenitas bidang, menjadi hal penting untuk saling mengenal budaya lokal yang dimiliki oleh peserta demikian, didik. pengembangan keberhasilan pendidikan pembelajaran multikultural berbasis budaya lokal ini sangat ditentukan oleh kemampuan seorang guru dalam pembelajaran. Di mengelola tangan yang guru memiliki kreativitas dan daya inovatif pembelajaran pendidikan multikultural berbasis sangat budaya mungkin dan mudah terwujud. Oleh perlu peningkatan pemahaman tentang multikulturalisme dan peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran agar pembelajaran pendidikan multikultural dapat tercapai. akan dari Namun seorang tinggi, akan lokal karena itu, tujuan DAFTAR PUSTAKA Abdul Majid. (2005). Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru. Bandung: Remaja Rosda Karya. Choirul (2008). Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mahfud. Enco Mulyasa. (2007). Standar dan Kompetensi Sertifikasi Guru. Bandung: Remaja Rosda Karya. Endang Soenarya. (2000). Teori Perencanaan Pendidikan: Berdasarkan Pendekatan Sistem. Yogyakarta: Adi Cita. Gulo, W. (2008). Strategi Belajar Jakarta: Mengajar. Grasindo. Hisam Zaini, dkk. (2007). Strategi Pembelajaran Aktif. Yogyakarta: CTSD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ihromi, T.O. (2006). Pokok-pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Ngainun Naim. (2009). Menjadi Inspiratif: Guru dan Memberdayakan Mengubah Jalan Hidup
Siswa. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Republik (2005). Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Sinar Grafika. Indonesia. Republik (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Bandung: Fokusmedia. Indonesia. Sardiman. (2007). Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sutarno. (2008). Pendidikan Jakarta: Jenderal Tinggi, Multikultural. Direktorat Pendidikan Depdiknas. Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan (2002). Zain. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta. Syafiq Unit (2008). "Pendidikan Berbasis Multikulturalisme" dalam Choirul Mahfud. (2008). Pendidikan Multikultural. Pustaka Yogyakarta: Pelajar. Program Pengalaman Lapangan. (2008). Materi Pembekalan Pengajaran Mikro/PPL I Than 2008. Yogyakarta: UPPL, UNY. A. Mughni.
DINAMIKA KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DALAM DIMENSI HISTORIS, SOSIO-KULTURAL DAN PEMERINTAHAN Rusnaini PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta E-mail : Abstract. This paper reports on the investigation of the special status of Jogjakarta Special Region in the context of regional autonomy in Indonesia. It is aimed to find the dynamic of Jogjakarta special status. Its focus is supposed to not only put an emphasis on legal formal rules but also on sociocultural aspects. The results of the findings are as follows: the dynamics of special status of Jogjakarta is related to the history of Jogjakarta since the issuance of the 5 September 1945 Mandate to the stipulation of the Law No. 13 of 2012 concerning of Jogjakarta Special Region, which demonstrate that social construction has become political construction. Key Words: regional autonomy PENDAHULUAN Yogyakarta satu- satunya monarki yang masih eksis di efektif Indonesia sosial, bertahan (Mas'udi, ekonomi dan Daerah 2009:305). Istimewa Yogyakarta (DIY) diakui berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam undang-undang substansi keistimewaan DIY terkait dengan jalannya pemerintahan tidak diatur secara sehingga menimbulkan multi tafsir tentang makna keistimewaan DIY. Wahyu Surya Novasari (2010) menemukan beberapa hal, diantaranya dengan adanya UU No3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa tidak memberikan Yogyakarta banyak hal yang menjadikan DIY adalah dan dalam secara artian politik Eksistensi ini, khusus, benar-benar menjadi daerah yang istimewa. Keistimewaan tersebut hanya terlihat dari penetapan Gubernur atau kepala yang dijabat oleh keturunan keraton yaitu Sultan dan beberapa hal pengaturan tentang pertanahannya, sedangkan segi-segi lain termasuk dalam hal kelembagaan sama dengan provinsi lain. Menyikapi daerahnya ketidakjelasan status keistimewaan Yogyakarta, DIY Pemerintah mengajukan usulan atau draft Undang-Undang Rancangan Daerah Keistimewaan Istimewa Yogyakarta pada tahun 2002. Namun, Pemerintah Pusat menolak status keistimewaan DIY sebagaimana yang dipersepsi oleh tim penyusun draft, beberapa Sultan khususnya Hamengku Buwono (HB) dan Adipati Provinsi (RUUK) tentang
Paku Alam (PA) yang otomatis menjabat sebagai kepala daerah DIY. Alasan penolakan Pemerintah adalah bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis melalui daerah pemilihan (pemilukada). Undang-Undang No. Tentang 3 1950 Istimewa Pembentukan Daerah Yogyakarta menegaskan eksistensi DIY sebagai daerah dengan status menimbulkan istimewa pemaknaan yang sama tentang keistimewaan DIY oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Yogyakarta. yang Presiden dibangun terhadap SBY/Pemerintah keistimewaan Yogyakarta mengambil referensi Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Oleh karena itu, Presiden SBY/pemerintah Keistimewaan menolak Yogyakarta yang berlaku ini. Pandangan Presiden SBY ini sesuai dengan azas kesamaan dan ketidaksamaan yang dikemukakan oleh Otto Koellreutter, yakni azas kesamaan dimana setiap warga mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi gubernur, dan azas ketidaksamaan di mana tidak semua orang bisa menjadi gubernur. Mengacu pada pendapat Jitta, Presiden mengukur demokrasi dan dari kepala Tahun tidak Konstruksi oleh sebagai status sebagaimana selama segi bentuk (method of pemerintahannya decision bukan making), berdasarkan segi idea dan isinya yang memperhatikan pula masalah keadaan ekonomi, dan kebudayaan (contents of decision making) (Nurtjahyo, 2006:53). sosial, pihak berbagai pemerintah, Presiden/ elemen masyarakat Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengambil referensi Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifaf khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang". Selain itu, ada beberapa Undang-Undang yang juga dijadikan referensi, yaitu UU No.22/1948, UU No.3/1950, UU N0.5/1974, UU No.22/1999 dan UU No.32/2004. Selain referensi yang diambil dari beberapa undang- undang sebagaimana dikemukakan di atas, rakyat Yogyakarta juga mengambil referensi sejarah bahwa Sultan Yogyakarta dan Adipati Paku Alam dinilai berjasa kepada NKRI. Nilai keistimewaan juga dibuktikan dengan peran kerajaan Yogyakarta dalam peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah nasional, antara lain Yogyakarta pernah menjadi ibukota Republik Indonesia. Di satu sisi Presiden atau pemerintah berusaha menghapus faktor-faktor sejarah, sementara di sisi lain masyarakat Yogyakarta memiliki keinginan kuat Berbeda dengan
untuk faktor-faktor sejarah. Perbedaan pemaknaan atas keistimewaan Yogyakarta tersebut menyebabkan isu eksistensi keistimewaan Yogyakarta. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Istimewa Daerah Yogyakarta melakukan upaya untuk keistimewaan mempertahankan Yogyakarta, hingga akhirnya lahir Undang-Undang No. 30 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. menggali munculnya ini, penulis akan memaparkan beberapa aspek Istimewa Daerah tentang Yogyakarta, khususnya dikaitkan dengan status keistimewaan dalam asimetris. otonomi kebijakan Dengan mengambil perspektif teori konstruksi realitas sosial Berger & ingin Luckmann keistimewaan DIY berargumen (baca: Yogyakarta) tidak bisa dipahami secara yuridis formal saja, sebab merupakan suatu kontruksi realitas sosial. Selanjutnya mengacu arkeologis pada pengetahuan (2002), penelitian tentang keistimewaan Yogyakarta dalam dimensi historis, sosio-kultural dan pemerintahan merupakan hasil melacak elemen pembentuk sejarah keistimewaan dengan menyelidiki Yogyakarta peristiwa-perisriwa (formasi) pernyataan-pernyataan diskursif, yang dibicarakan, dan dituliskan dalam sebuah konteks sejarah DIY. Dalam artikel (1991), penulis metode Foucault PEMBAHASAN Dimensi Historis 1. Amanat 5 September 1945: Bergabung Dengan NKRI Perubahan politik di masa awal kemerdekaan menyebabkan kerajaan-kerajaan di Nusantara mengambil kebijakan dan tindakan politik untuk menyesuaikan diri dengan situasi pada waktu itu. Proklamasi setelah Sehari Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Paku Alam VIII sebagai raja Kadipaten Pakualaman mengirim kepada Presiden Soekarno yang berisi ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Sri Sultan HB IX mengeluarkan dekrit yang disebut Amanat Sri Sri Sultan Hamengku Buwono IX tertanggal 5 September 1945. Isi dekrit tersebut Kasultanan adalah Ngayogyakarta dengan RI. Amanat tersebut menyatakan bahwa Kraton Yogyakarta Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. Bentuk hubungan dengan pemerintah pusat bersifat langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden RI. Pada saat yang bersamaan, Paku Alam VIII mengeluarkan dekrit dengan isi yang serupa. 1. Amanat 5 September 1945: Bergabung Dengan NKRI Perubahan politik di masa awal kemerdekaan menyebabkan kerajaan-kerajaan di Nusantara mengambil kebijakan dan tindakan politik untuk menyesuaikan diri dengan situasi pada waktu itu. Proklamasi setelah Sehari Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Paku Alam VIII sebagai raja Kadipaten Pakualaman mengirim kepada Presiden Soekarno yang berisi ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Sri Sultan HB IX mengeluarkan dekrit yang disebut Amanat Sri Sri Sultan Hamengku Buwono IX tertanggal 5 September 1945. Isi dekrit tersebut Kasultanan adalah Ngayogyakarta dengan RI. Amanat tersebut menyatakan bahwa Kraton Yogyakarta Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. Bentuk hubungan dengan pemerintah pusat bersifat langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden RI. Pada saat yang bersamaan, Paku Alam VIII mengeluarkan dekrit dengan isi yang serupa. surat integrasi Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk NKRI, berintegrasi dengan
merupakan pilihan politik Sultan HB IX dan Yogyakarta dan Adipati PA VIII yang sangat visioner pada saat itu. 2. Piagam Kedudukan: Jaminan Status Khusus Pada tanggal 6 September Soekarno 1945, memberikan jaminan status khusus bagi kedua raja tersebut berupa Kedudukan. Meskipun Piagam diserahkan 6 September, kedudukan tertanggal 19 Agustus tersebut 1945. Jadi. Piagam Kedudukan itu sesungguhnya dibuat sehari setelah pernyataan dukungan dari kedua raja Yogyakarta tersebut terhadap kemerdekaan RI (Baskoro&Sunaryo, 2010:20; Wahyukismoyo, 2008:9). 2. Piagam Kedudukan: Jaminan Status Khusus Pada tanggal 6 September Soekarno 1945, memberikan jaminan status khusus bagi kedua raja tersebut berupa Kedudukan. Meskipun Piagam diserahkan 6 September, kedudukan tertanggal 19 Agustus tersebut 1945. Jadi. Piagam Kedudukan itu sesungguhnya dibuat sehari setelah pernyataan dukungan dari kedua raja Yogyakarta tersebut terhadap kemerdekaan RI (Baskoro&Sunaryo, 2010:20; Wahyukismoyo, 2008:9). Presiden tanggal 3. Amanat 30 Oktober 1945: Lahirnya Status Keistimewaan Setelah Kadipaten membentuk Pakualaman dengan pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, pada 30 Oktober 1945, Sri Sultan HB IX bersama-sama dengan Sri PA VIII mengeluarkan lagi yang menegaskan Amanat Yogyakarta merupakan bahwa Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia (hanya ada satu Daerah Istimewa, dan Sri Sultan HB IX bersama PA VIII berstatus sebagai Kepala Daerah Istimewa itu). Isi juga Amanat 30 Oktober 1945 legislatif menyerahkan kekuasaan 3. Amanat 30 Oktober 1945: Lahirnya Status Keistimewaan Setelah Kadipaten membentuk Pakualaman dengan pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, pada 30 Oktober 1945, Sri Sultan HB IX bersama-sama dengan Sri PA VIII mengeluarkan lagi yang menegaskan Amanat Yogyakarta merupakan bahwa Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia (hanya ada satu Daerah Istimewa, dan Sri Sultan HB IX bersama PA VIII berstatus sebagai Kepala Daerah Istimewa itu). Isi juga Amanat 30 Oktober 1945 legislatif menyerahkan kekuasaan kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BP KNI) Daerah juga Amanat Yogyakarta. menandai bersatunya dua kerajaan di Yogyakarta setelah 100 tahun itu kedua terpisah. Sejak saat kerajaan bersatu dan bersama-sama membuat Amanat dalam satu naskah. ini penelusuran dokumen sebagaimana dipaparkan keistimewaan di Yogyakarta baru muncul pada 30 Oktober 1945, ketika Sri Sultan HB IX bersama-sama dengan Sri PA VIII mengeluarkan Amanat yang menegaskan bahwa Yogyakarta Istimewa Daerah merupakan Negara Republik Indonesia (hanya ada satu Daerah Istimewa, dan Sri Sultan HB IX bersama PA VIII berstatus sebagai Kepala Daerah Istimewa itu). Keputusan politik untuk berintegrasi ini menunjukkan bahwa kedua raja sangat visioner. Jadi, kedua raja Yogyakarta, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Baginda Paku Alam VIII yang konsep memunculkan keistimewaan Yogyakarta. Sejalan dengan temuan ini, Wahyukismoyo bahwa (2008:53) menemukan istimewa "Yogyakarta menjadi adalah sebuah pilihan politik dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII". Setelah mengeluarkan Amanat 30 Oktober 1945 tersebut di atas, pada tanggal 18 Mei 1946 Sultan HB IX VIII mengeluarkan dan Berdasarkan atas, konsep PA
Maklumat Nomor 18 yang mengatur kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam maklumat ini secara resmi nama daerah istimewa Yogyakarta digunakan menandai bersatunya dua kerajaan, yaitu Kasultanan Yogyakarta Kadipaten dan Pakualaman dalam sebuah Daerah tersebut Maklumat Istimewa. menetapkan kekuasaan bahwa legislatif dipegang oleh DPRD (Dewan daerah, Dewan Kota, Dewan Kabupaten, dan Dewan Kelurahan) sesuai dengan tingkatan masing-masing. pemerintahan Kekuasaan dipangku eksekutif secara bersama-sama oleh Dewan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah (Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII, Bupati Kota Kasultanan, dan Bupati Pamong praja kabupaten) sesuai dengan tingkatannya. Dewan pemerintah daerah dipilih oleh DPRD serta bertanggung jawab kepada DPRD, sedangkan kedua raja bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Uraian di atas menegaskan lahirnya status keistimewaan DIY. dalam maklumat- Selanjutnya maklumat yang dikeluarkan di Yogyakarta dan ditandatangani oleh Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII disebutkan nama atau sebutan Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia. 4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta: Status Legal Formal Keistimewaan formal keistimewaan DIY secara formal dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 4 Maret 1950. Undang- undang ini mengacu pada Pasal 1 ayat (2) UU No 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri dapat yang ditetapkan sebagai daerah istimewa setingkat provinsi, dengan kabupaten dan desa. Baskoro & Sunaryo (2010:51) mengemukakan bahwa meskipun secara secara de facto nama atau sebutan DIY sudah muncul sejak 1945, karena nama atau sebutan DIY telah dipakai sejak secara dikeluarkannya Maklumat No. 18 Tahun 1946 pada tanggal 18 Mei 1946 yang ditandatangani oleh Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII), namun secara de jure Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) baru ada setelah dikeluarkannya UU No. 3 Tahun Tentang Pembentukan DIY). Status legal bersifat istimewa riil efektif 1950 (UU Dalam UU No 3 tahun 1950, DIY bukan hanya tentang Sultan HB dan PA sebagai kepala daerah dan wakilnya, melainkan juga tentang soal kewenangan untuk pemberian mengatur sendiri 13 urusan rumah tangga DIY. UU No. 3 tahun 1950 kemudian diubah dengan UU No. 19 yang menyatakan tahun 1950 mengatur wewenang
Yogyakarta adalah sebuah daerah istimewa setingkat provinsi bukan sini provinsi. Kata bukan di mengandung makna bahwa DIY tidak sama dengan provinsi lain di Indonesia. Pada tahun 1950 Negari Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman mengalami perubahan dari sebuah daerah Zelfbesturende Landschappen atau daerah Swapraja menjadi Daerah Istimewa (DIY). Peristiwa bersejarah yang melandasi ini pengakuan hukum atas DIY diatur dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini menunjukkan sebuah pengakuan akan keistimewaan Yogyakarta. Setelah kedua kerajaan menjadi wilayah NKRI yang disebut Daerah Yogyakarta, selanjutnya wilayah DIY dibagi menjadi kabupaten-kabupaten dan kota diatur dengan UU No.15 tahun 1950 dan UU No. 16 tahun 1950. Kedua UU tersebut diberlakukan dengan PP No. 32 tahun 1950. Yogyakarta legitimasi Istimewa Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Presiden RI menyatakan Negara Indonesia kembali ke UUD 1945, aturan tentang pemerintah daerah diatur dalam UU No 18 Tahun 1965. Khusus tentang DIY 86 pada dinyatakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekarang pada saat berlakunya undang-undang ini menjadi Wakil penjelasan Pasal Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat masa jabatan. Kemudian pada masa Orde Baru pemerintah mengeluarkan UU No untuk menggantikan UU No 18 Tahun 1965. Dalam Bab VII Aturan Peralihan Pasal 91 huruf b berbunyi: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekarang adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut undang-undang ini dengan sebutan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya. 5 Tahun 1974 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang- Undang No. 1950 merupakan pengakuan secara legal akan dan Pakualaman dan pengakuan akan bentuk dan susunan pemerintahan DIY yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. 3 Tahun posisi Kasultanan 5. Peranan Kemerdekaan: Kedaulatan RI DIY Awal Di Mempertahankan Pada waktu para pemimpin negara terancam keselamatannya oleh Belanda yang dengan kembali masuk RI
membonceng tentara Sekutu, Sri Sultan HB IX mempersilahkan para untuk negara pemimpin memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Pada tanggal 26 Oktober 1945 (Maklumat No. 5) dibentuklah Laskar yang rakyat Mataram pembantu sebagai berfungsi Tentara Keamanan Rakyat. Ketika pagi hari tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerang Yogyakarta sebagai Ibu Kota RI, Sidang Kabinet dan BP Komite nasional Indonesia Pusat (KNIP) dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden memutuskan untuk memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi. Apabila PDRI di Bukittinggi gagal, maka ditugaskan kepada Lambertus Nico Palar di New Delhi meneruskan India Pemerintahan RI. Sri Sultan juga memprakarsai Serangan Umum 1 Maret 1949. Kejadian ini disiarkan oleh pemancar yang ada di Gunung Kidul di Playen, ke Bukit Tinggi dan dari Bukit Tinggi ke India, dan dari India ke PBB. Ternyata peristiwa ini mempunyai pengaruh yang besar sekali, sehingga security council memutuskan bahwa Republik harus kembali berdiri. Sebagai akibat dari keputusan itu diadakan perundingan van Royen dan Moh. Roem. Berdasarkan perjanjian Roem-Royen yang dimulai pada 14 April 1949, Presiden Soekarno di Menumbing RI untuk Bangka memberi mandat kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang itu menjabat menteri waktu Koordinator untuk mengkoordinir dan mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dengan (Soekamto, penetapan Presiden 2009:75). IX tugas berdasarkan mendapatkan Penetapan Panglima Presiden Tertinggi Angkatan Perang RI pada tanggal 1 Mei 1949. Keamanan Sri Sultan HB 6. Pendukung Yogyakarta: Terhadap Eksistensi Keistimewaan. Undang-Undang Keistimewaan Politik Pengakuan Eksistensi keistimewaan Yogyakarta tak bisa dipisahkan dengan undang-undang pendukung kemudian. yang Keistimewaan telah diakomodir oleh pemerintah RI, yang terbukti dalam Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi: 6. Pendukung Yogyakarta: Terhadap Eksistensi Keistimewaan. Undang-Undang Keistimewaan Politik Pengakuan Eksistensi keistimewaan Yogyakarta tak bisa dipisahkan dengan undang-undang pendukung kemudian. yang Keistimewaan telah diakomodir oleh pemerintah RI, yang terbukti dalam Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi: Berbagai Yogyakarta (BAB IV) daerah "Pembagian Indonesia atas daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang- undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa."
Untuk menegaskan tentang daerah istimewa, penjelasan UUD 1945 Pasal 18, yang terbit pada Februari 1946, menyebut dua macam daerah istimewa. Pertama, atau daerah zelfbesturende landschappen yang pada masa itu berhubungan tak langsung dengan pemerintah. Pasal 21 Ayat (2) Indische Staatsregelling, dan disebut Kooti pada masa itu mencakup Jepang. Kategori Negari Ngajogjakarta Hadiningrat. Kedua, persekutuan hukum adat zelfstandige atau volksgemeenschappen yang mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri serta memiliki asal usul dan susunan asli, Pasal 128 Ayat (3) Indische Staatsregeling. perbandingan, Daerah Sebagai Istimewa proses pembentukannya tidak berasal dari landschappen zelfbesturende zelfstandige maupun karena volksgemeenschappen, dari maksud pemberian status "Daerah istimewa Aceh" rangka pemulihan keamanan di daerah Aceh yang telah beberapa tahun terganggu adanya pemberontakan DI/TII di Aceh. Pembentukan Daerah istimewa Aceh diatur di dalam Keputusan Perdana Menteri RI tanggal 26 Mei 1959 No.1/Misi/1959. Adapun untuk DKI Jakarta, sekalipun mempunyai status khusus, juga bukan daerah swapraja Aceh, paling pokok adalah dalam dengan istimewa sebagaimana dimaksud UUD 1945 (Huda, 2001: 59). Pada tanggal 10 Juli 1948 pemerintah mengeluarkan UU No.22 tahun 1948 tentang Pokok-Pokok yang Pemerintahan mengatur susunan dan kedudukan daerah istimewa. Setelah itu, pada tahun 1950 Negari Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman mengalami perubahan dari daerah Zelfbesturende sebuah Landschappen daerah Swapraja menjadi Daerah Istimewa Peristiwa (DIY). Yogyakarta melandasi bersejarah yang pengakuan hukum atas DIY ini diatur dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. DIY oleh secara pemerintah pada tanggal 4 Maret 1950. UU No. 3 Tahun 1950 tentang Istimewa Pembentukan Daerah Yogyakarta Kontrak politik antara Kasultanan dan Kadipaten Paku Alaman dengan Soekarno pada waktu itu posisi Gubernur DIY adalah wakil pemerintah pusat langsung (bertanggungjawab kepada presiden), jadi tidak seperti gubernur Indonesia. lainnya di Status keistimewaan Yogyakarta tidak dalam UU lagi Pembentukan karena telah diatur dalam UU No. 22 tahun 1948. Dalam UU No. 3 Tahun 1950 disebutkan secara tegas Yogyakarta adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat Provinsi, bukan sebuah Daerah atau formal dibentuk diatur
Provinsi. UU No.3 tahun 1950 itu sangatlah singkat, hanya 7 pasal daftar dan kewenangan Jadi keistimewaannya dari suatu Daerah Istimewa masih tetap terletak dalam kedudukan daerahnya. kepala Kepala Daerah Istimewa ini diangkat oleh penguasa Pemerintah Pusat yang berwajib, maka: a. ia tidak dapat ditumbangkan oleh DPRD, sedangkan b. mengenai gaji dan emolumenten ditetapkan segala oleh Pemerintah Pusat (Petikan Penjelasan Umum Ad 4 UU No 1/1957). Jadi UU No. 1 Tahun 1957 adalah UU tentang jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa dari keturunan Sri Sultan HB dan Sri Paduka PA. sebuah lampiran otonomi. 1945 diberlakukan kembali tahun 1959, tetap memberikan UUD bagi luas yang pengakuan keistimewaan suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dalam Perpres No.6 (disempurnakan), tahun khususnya dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1), yang substansinya sama dengan UU No. 1 tahun 1957 (lihat Sujamto, 1988). Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintahan Orde Baru melanjutkan pengaturan tentang keistimewaan suatu daerah dengan UU No 5 Tahun 1974. Bab VII Aturan Peralihan Pasal 91 sub b menyatakan bahwa "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY tidak terikat pada ketentuan masa Ketika UUD 1945 1959 jabatan, syarat, dan cara pengangkatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya" (Pasal 91 Aturan Peralihan). Perubahan politik nasional yang diikuti dengan penyusunan tentang undang-undang pemerintahan tetap mengakui keberadaan daerah yang bersifat zaman istimewa. Di Reformasi UU No. 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah, Tentang penjelasan pasal 122 secara spesifik pengakuan menegaskan bahwa Daerah keistimewaan Istimewa Yogyakarta didasarkan pada asal-usul dan peranannya dalam sejarah perjuangan nasional, sedangkan keistimewaannya adalah pengangkatan Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dengan dan Wakil Gubernur dari mempertimbangkan keturunan yang Paku memenuhi syarat sesuai undang- undang ini (petikan penjelasan pasal 122 UU No 22/1999). Pasal 226 ayat (2) merujuk penjelasan Pasal 122 UU No. 22 tahun 1999, menegaskan "isi adalah pengangkatan Gubernur dan Wakil dengan Gubernur dari mempertimbangkan keturunan yang Paku memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini". daerah Provinsi isi calon Alam keistimewaannya calon Alam Pemerintah pasca Orde Baru amandemen juga terhadap UUD 1945 Pasal 18 B ayat melakukan
(1) UUD 1945 (hasil amandemen 1- 4): dan Negara mengakui satuan-satuan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang undang-undang. diatur Kemudian UU No.32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 Ayat (5) dan Pasal 56 jo UU No.12/2008 tentang Perubahan UU No.32/2004 mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Pasal 226 (2) merujuk penjelasan Pasal 122 UU No. 22 tahun "isi keistimewaannya adalah pengangkatan Gubernur dan Wakil dengan Gubernur dari mempertimbangkan yang Paku keturunan memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini". dengan ayat 1999, menegaskan calon Alam Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Yogyakarta: Istimewa Mempertahankan Keistimewaan kekhawatiran akan kemungkinan dihapuskannya keistimewaan Yogyakarta status (Sujamto, perjuangan mempertahankan untuk keistimewaan sudah mengemuka sejak tahun 1980, yaitu dengan diterbitkannya Keputusan DPRD DIY No. 4/K/DPRD/1980 tanggal 18 Juli 1980 dan Istimewa Kedudukan tahun 2000, Yogyakarta. Pada 7. Rancangan Berhubung 1988:2), Tentang Sebutan Daerah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melakukan perubahan kedua UUD 1945. Pada perubahan ini, istimewa diperjelas dalam pasal 18B. Pasal ini mengatakan bahwa keistimewaan suatu daerah diatur secara khusus dalam undang-undang. Merespons hal ini, pada tahun 2002 Pemerintah DIY mengajukan RUUK keistimewaan upaya Yogyakarta mempertahankan keistimewaan dan untuk mempertegas substansi keistimewaan. Namun usul tersebut tidak disetujui dan dikembalikan oleh pemerintah pusat. Setelah itu, beberapa draft RUUK DIY disusun oleh berbagai pihak. Ada RUUK yang diketuai oleh Affan Gafar, ada RUUK yang disusun oleh Alumni Kagama, ada RUUK yang disusun Kemendagri oleh DPRD DIY. Ilmu mempercayakan Pemerintahan (JIP) UGM). Selain itu, Pemprov DIY, DPD DIY, DPRD DIY juga mengusulkan draft tentang RUUK DIY. status daerah suatu Provinsi Sebagai Jurusan 8. Undang-Undang No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta: Hasil Sebuah Perjuangan Setelah melalui perjuangan pemerintah akhirnya panjang, Keistimewaan UU menerbitkan Yogyakarta No. 13 tahun 2012. Dana keistimewaan pun dikucurkan tahun 2013 pemerintah sejumlah Rp 115,6 miliar, dan tahun sejak
2013 dikucurkan sejumlah Rp. 523 Daerah miliar. Peraturan dibuat Keistimewaan sebagai turunan UU keistimewaan, agar bisa mewadahi pelaksanaan urusan keistimewaan DIY dalam yakni lima kebudayaan, tata ruang, tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY, serta kelembagaan Pemerintah DIY. (Perdais) bidang, yaitu pertanahan, Dimensi Sosio-Kultural sosial yang masyarakat mengenal konsep kawulo-gusti (kawulo = rakyat; gusti= raja), konsep ini tetap eksis dan terus adalah dipertahankan. identitas sebuah Yogyakarta dan masyarakatnya, di mana raja menduduki sebuah posisi sosial tertentu dalam masyarakat. antara kawula dan gusti dilakukan atas saling dasar menjaga, saling melindungi, saling menghormati, dan masing-masing menempatkan diri pada posisinya sesuai dengaan peran, fungsi, dan stratanya (empan-mapan). Mengacu (1994:37-38), pada struktur sosial ini merupakan "istilah yang diberikan untuk kerangka kerja individu-individu normatif menyesuaikan diri sejauh mereka bagian dari suatu tatanan sosial". Hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing posisi saling Dalam struktur feodal Jawa Kraton dari bagian struktur Hubungan percaya, saling Campbell tempat melengkapi dan dengan demikian menjadi untuk kerjasama di antara posisi-posisi atau kedudukan-kedudukan mereka yang berbeda namun berhubungan. bahwa Hal identitas kolektif rakyat Yogyakarta ini dibentuk oleh proses-proses ini didasari oleh sosial. Proses konteks sosial dan kultural yang berkembang, bukan dari pihak luar. Oleh karena itu, identitas kolektif merepresentasikan negosiasi atau kesepakatan dari rakyat Yogyakarta yang terlibat didalamnya. Kondisi ini dijelaskan dan Luckmann (1990), bahwa begitu identitas kolektif ini memperoleh wujudnya, maka ia akan dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. sebuah dasar ini menunjukkan oleh Berger Yogyakarta diterima sebagai common sense. Semua hal yang terkait dengan raja dan kraton merupakan cadangan (social stock of pengetahuan knowledge) yang dialihkan dari generasi ke generasi dan yang dalam tersedia kehidupan sehari-hari. Cadangan itu pengetahuan tentang mencakup pengetahuan situasi diri dan status sosial diri dalam lingkup masyarakat Jawa pada umumnya. Seorang individu mendefinisikan situasinya dengan "persediaan mengambil dari ia pengetahuan" bersama yang ambil alih dan kembangkan melalui Keistimewaan bagi individu masyarakat
pengalaman-pengalamannya sendiri (Berger&Luckmann, 1990:58). Mengacu pada Berger& Luckman (1990:62), kesahihan pengetahuan seseorang tentang hubungan antara substansi Sultan HB keistimewaan Yogyakarta diterima begitu ada perkembangan baru, yakni sampai simpul sebuah masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh kerangka pengetahuan itu. Ketika masyarakat Yogyakarta ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa kepala daerah yang prosedur demokrasi cenderung koruptif dan manipulatif, mereka kembali ke cadangan bahwa Sultan adalah sosok yang tepat untuk dijadikan kepala daerah. Sejalan dengan hal Jaya (2011:35) menemukan bahwa sosok raja yang baik hati itu "menjadi mitos modern diyakini masyarakat dan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan unyuk bersikap dalam RUUK DIY... selama asumsi terjaga tersebut masih dengan baik, masyarakat akan memberi dukungannya terhadap raja". Sultan akan melindungi rakyat, ia hanya memberi dan tidak sesuatu dari akan mengambil rakyatnya. Sebagai contoh: (1) tanah rakyat surat "magersari" kekancingan izin sebagai mendiami tanah kraton; (2) warga kauman diberi diberi wewenang dengan saja sampai merasa dipilih melalui pengetahuan ini, yang yang mendiami diberi surat pengelolaan lahan parkir di sekitar diberi kraton.; (3) lahan kekeluasaan berdagang di kraton yang berada di sekitar daerah Malioboro pasar Beringharjo; (4) perangkat desa diberi wewenang untuk mengelola tanah desa pemberian kraton. warga dan Bagi rakyat Jawa, kraton itu bukan hanya suatu pusat politik dan budaya, melainkan juga pusat kramat kerajaan. Kraton adalah tempat raja bersemayam, dan raja merupakan kekuatan- sumber kekuatan kosmis yang mengalir ke daerah dan membawa ketentraman, keadilan, dan kesuburan. Paham itu terungkap sangat jelas dalam gelar raja Yogyakarta: "Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Hingkang Sinuhun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Ngalaga Senapati Hing Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Hingkang Jumeneng Kaping Ing Ngayogyakarta Hadiningrat" (Suseno, 1984:107). Gelar yang disandang juga Sultan menunjukkan bahwa "konsep Jawa sebagai memandang seseorang dianugerahi yang kerajaan dengan kekuasaan politik, yang militer keagamaan dan absolut" (Soemardjan, 2009:18). Mitos terkait Sultan HB menjadi cadangan pengetahuan masyarakat (social stock of knowledge) bagi Yogyakarta, merupakan kawula yang sehari-hari pengetahuan didapatkan dari generasi terdahulu, I HB Sultan
perangkat- dilengkap perangkat (bodies) pengetahuan yang specifik. Pemaknaan tentang arti kata "Hamengku Buwono", menyandang tiga substansi yang bersumber dari makna Hamangku, Hamengku, dan Hamengkoni. Hamengku, mengandung makna atau ngemong, bangrengkuh melindungi, dan mengayomi, tanpa membeda-bedakan golongan keyakinan, dan agama secara adil. Salah satu makna Hamengku adalah mendengarkan Keteladanan yang mengandung watak gung binathara, adalah esensi Hamengkoni". Jadi hakikat Hamengku identik dengan berbudi bawa leksana ambeg adil (Nusantara, 1999:30). paramarta juga menyiratkan Konsep dapat seorang menciptakan dan keamanan rakyat serta negara, seperti dalam ungkapan anjaga tata titi tentreming praja (Widyawati, 2012:10). dengan ini raja harus ketertiban Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penguasa atau raja Yogyakarta membangun tatanan sosial sedemikian rupa integrasi didasarkan oleh untuk yang mempertahankan identitas, logika yang bertujuan untuk strategi kepentingan, mencapai maupun logika 'subjektivitas' yang bertujuan mempertahankan nilai- nilai kultural (Lallement, 2009:287- 288). logika bertujuan suatu Dimensi Pemerintahan 1. Aspek Sistem Pemerintahan Aristokrasi Demokrasi: "Tahta Untuk Rakyat" Sri Sultan HB IX dikenal tiga kali sebagai Sultan yang melakukan pembenahan pemerintahan kraton dan terkenal dengan penyelenggaraan pemerintahan demokrasi modern di (Soemarjan, kraton 2009). diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif di Daerah Istimewa dan Kabupaten (Soemardjan, pada 2009:115). Demokratisasi dilaksanakan di tingkat kotapraja dan kabupaten, bahkan juga pada tingkat Kalurahan (desa), yaitu Dewan membentuk dengan Perwakilan rakyat yang bersama- sama Pemerintah menentukan haluan pemerintahan di daerahnya. DIY telah memiliki DPR 1945. Selanjutnya pada awal tahun 1946 diikuti dengan pembentukan dewan- dewan penasehat pemerintah lokal dan parlemen-parlemen di semua tingkatan administratif dari Provinsi sampai Langkah Desa. penyempurnaan demokratisasi di Daerah Yogyakarta menuju tahap yang semakin nyata ketika salah satu unsur dari sistem demokratisasi itu terpenuhi, yaitu dengan pemilihan diadakannya umum bertingkat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yogyakarta Pemilu tahun 1951 dengan Kelurahan tahun istimewa
Daerah ini menunjukkan peranan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam dalam menyikapi perubahan sosial di Yogyakarta. Penelitian George Mc. T Kahin (dalam Saddhono & Yono, 2010) menyimpulkan sejak ibukota Yogyakarta Republik Indonesia, ia telah menjadi pilot project pelaksanaan demokrasi di Indonesia. tahun 1951. Semua VIII bahwa menjadi Sultan HB IX bahkan diakui sebagai Sultan yang memotori demokrasi di Yogyakarta, bahkan diyakini Dari Yogyakartalah, penerapan sistem demokrasi dibangun atas semboyan "tahta Sifat demokratis inilah yang membuat Sultan juga disegani sejak lama baik oleh penduduk asli maupun para pendatang di Yogyakarta. Sultan HB IX sangat populer dan dipandang sangat demokratis di kalangan masyarakat berbagai Yogyakarta. Sejalan dengan temuan ini, Putnam (dalam Winataputra, 2001:74) menemukan bahwa di daerah-daerah yang memiliki akar tradisi ternyata 'civic values' menunjukkan pertumbuhan sikap demokratis yang Kemudian Mochtar Mas'oed (2007) antara menemukan wacana-wacana praktek- praktek pluralisme dan partisipasi civic masa kini di Yogyakarta yang melahirkan keunikan kultur politik di Indonesia. untuk rakyat". lapisan cukup tinggi. hubungan dan yang dalam dikembangkan komunitas masyarakat Yogyakarta. IX Sultan Hamengku Buwono bersama Adipati Paku Alam XIII telah menggunakan popularitas personal, otoritas administratif dan prestisenya bagi perubahan sosial dan politik yang membuahkan politik yang lebih plural dan terbuka dengan insiatif nasionalisme, pembaruan: dan populisme, modernisasi. dan keputusan untuk bergabung dengan Republik Kesatuan Negara Indonesia (NKRI) merupakan awal dari pembaruan yang menunjukkan ambisi-ambisinya yang populis dan antifeodal, yang menunjukkan Sultan sangat demokratis. Kemudian gagasan ia pendidikan sebagai instrumen modernisasi yang salah satu elemen kunci dalam program ini adalah pendirian Universitas Gadjah Mada pada tahun 1946. Sebelum meninggal dunia, Sri Sultan HB IX berpesan kepada putranya yang kelak dikemudian hari meneruskan tahta kasultanan. Pertama, berani mengatakan bahwa yang benar adalah benar. Kedua, harus mampu merengkuh siapa saja, sekalipun orang itu memusuhinya. Ketiga, tidak boleh melanggar paugeran (aturan adat-tradisi) dan adat paugeran (aturan nagari pemerintahan). Keempat, harus mampu melaksanakan tugas dan empat tema demokrasi, Tindakan memunculkan massal agar lebih
jawab yang ada di tanggung pundaknya amanah (Wahyukismoyo, 2008:32). Dalam filosofi Jawa, pemimpin adalah pengayom, yang siap berdiri paling depan 'ing ngarso sung tulodo', menjadi tampil mengambil tanggung jawab dengan segala resikonya. sebagai anutan dan 2. Aspek Pertanahan: Pelayanan Publik Menurut budayawan kraton juga pengurus panitikismo yang bernama Condro Purnomo, Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground adat (PAG) peninggalan leluhur yang dimiliki keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman yang terdiri atas tanah-tanah raja dan keluarga kraton, situs, magersari serta tanah garapan kosong (wawancara 10 April Berdasarkan penelusuran dokumen, tanah di DIY yang di atasnya belum dibebani hak milik atau eigendom adalah tanah Kraton atau tanah Kasultanan dan tanah Paku Alaman. Konsepsi kesultanan adalah tanah DIY setelah dikurangi tanah negara dan tanah masyarakat yang sifatnya pribadi. Tanah-tanah tersebut tersebar di sebagian wilayah DIY dan tercatat sebagai arsip desa. Sejak tahun telah 1918, diberikan dan kemudian dikonversi menjadi hak milik. Banyak tanah Kraton yang adalah tanah 2012). sebagian tanah rakyat kepada diberiukan kepada ahli waris raja sudah beralih kepemilikan karena dijual. Adapun tanah di DIY yang di atasnya belum dibebani hak milik atau eigendom adalah tanah kraton dan atau Pakualaman. dengan daerah lainnya di Indonesia, UU tidak mengatur Pokok Agraria mengenai SG dan PAG ini. Selama ini, khusus untuk hak kepemilikan tanah Kasultanan dan Pakualaman di DIY Yogyakarta diatur sendiri oleh pihak kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman. Sementara itu sejak kemerdekaan RI, di Sumatera atau tanah-tanah Sultan Grond sudah diberikan kepada negara dan sejak 1984 berdasarkan UUPA semua tanah sudah menjadi milik negara. tanah Kasultanan Berbeda tanah-tanah kerajaan tanah Kasultanan dan Pakualaman di DIY Yogyakarta diatur sendiri oleh lembaga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat (Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo) dan Puro Paku Alaman. Setelah kepemimpinan Sultan HB VII, hak milik atas tanah ndalem tidak lagi keturunan- kepada diberikan keturunan Sultan untuk menjaga agar sisa-sisa aset kraton tidak berpindah kepemilikannya. Seluruh kerabat kraton hanya diizinkan mendapat hak pakai atas tanah atau ndalem tersebut. Beberapa kawasan seperti alun-alun Utara dan Selatan, Kepemilikan
Masjid Gedhe, Kepatihan, dan gedung DPRD yang disebut "tanah mahkota" sama sekali tidak bisa diwariskan. Untuk mengelola tanah kraton, pihak kraton menugaskan sejumlah abdi dalem yang tergabung dalam satuan khusus tanah yang disebut pengelolaan ini Paniti kismo. Satuan khusus memiliki organisasi yang tersusun rapi hingga tingkat desa dan yang memiliki otoritas untuk mengatur pemanfaatan tanah untuk berbagai kepentingan kesejahteraan dan masyarakat Yogyakarta memiliki otoritas mengatur untuk pemanfaatan tanah untuk berbagai kesejahteraan dan kepentingan rakyat Yogyakarta. Rakyat yang memiliki "serat kekancingan" tidak dibebani pembayaran pajak kepada paniti kismo dan kraton, bahkan juga tidak perlu menyerahkan uang pengarem-arem" "glondhong sebagai ucapan terima kasih kepada pihak kraton. Jadi mereka boleh tanah kraton secara menempati gratis dan turun temurun. Pada masa pemerintahan HB V dan HB VI, sebagian tanah di kawan dalam kraton (jeron mbeteng) diberikan kepada abdi dalem sebagai hak milik, sehingga saat ini tidak semua kawasan dalam kraton merupakan tanah kraton. 3. Aspek Kebudayaan: Melestarikan Budaya Jawa Konsep dasar kebudayaan Jawa yang khas telah dibangun pada masa Sultan Agung. Setelah dikembangkan oleh HB IX, Keraton Hadiningrat Ngayogyakarta sebagai mendapat "Pusat Kebudayaan" dan Ngarsa Buwono Dalem Hamengku sangat merupakan orang yang kebudayaan peduli Pusat (Nusantara, bagi Kebudayaan masyarakat luas, terutama untuk melestarikan konsep dasar serta gagasan Ngarsa Dalem Hamengku Buwono dalam menata Yogyakarta sebagai wadah miniatur Indonesia, dalam wawasan integral Budaya Nusantara untuk dunia luar (Nusantara, 1999:31). Hingga saat terkenal dengan ini, Yogyakarta sebutan "Kota Budaya". Yogyakarta juga bagi pelestarian kebudayaan Indonesia umumnya, dan kebudayaan Jawa khususnya diakuinya dengan kebudayaan beberapa warisan Indonesia sebagai the World Intangible Cultural Heritage oleh UNESCO seperti Keris, Wayang, huruf ha na ca ra ka, dan Batik. pengakuan dengan 1999:31). ini terbuka IX telah berkontribusi Sejalan dengan temuan ini, Wahyukismoyo (2004) menemukan bahwa Sri Sultan HB X dikenal sebagai Sultan yang memerintahkan tata pemerintahan dalam kraton Yogyakarta dan menitikberatkan kraton sebagai pusat budaya, bukan pusat pemerintahan. Sultan HB X
juga kembali Pawiyatan bagi 1200 abdi dalem. Setiap angkatan terdiri dari 100 orang dididik dalam workshop yang berlangsung setiap hari Senin dan pembukaan Kamis. pertama kamis 30 September 2010 Sultan HB X mengemukakan perlunya melestarikan kebudayaan lajunya Jawa modernitas. kegiatan pawiyatan diberikan materi tentang aspek kebudayaan yang tak tampak (intangible) dan tampak (tangible), falsafah Jawa, sejarah, bahasa dan sastra, busana, tata krama dan tradisi kraton, pusaka, wayang, gamelan, sampai arsitektur Jawa Saptono, 2011:107-108). menghidupkan Pada hari seiring dengan Dalam yang (Prasetya & KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari hasil dan pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan keistimewaan bahwa dengan Yogyakarta historisitas perjalanan keistimewaan Yogyakarta sejak peristiwa Amanat 5 September 1945 yang menandai bergabungnya daerah Yogyakarta dengan NKRI, Piagam kedudukan yang dikeluarkan Presiden Soekarno 19 Agustus 1945, Amanat 30 Oktober 1945 yang memunculkan hingga "keistimewaan", istilah perjuangan Sultan HB IX dan rakyat Yogyakarta dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Peran Sultan HB ini IX dan dinamika terkait rakyat Yogyakarta kemudian diperkuat dengan fakta sejarah Yogyakarta mendapat legalisasi melalui UU No. 3 tahun 1950 ini dan dilanjutkan dengan lainnya berbagai undang-undang tentang yang keistimewaan Yogyakarta. Faktor kondisi dan situasi sosal politik turut mempengaruhi berbagai praktik kewarganegaraan di DIY, khususnya dalam pembuatan kebijakan politik keistimewaan terkait Yogyakarta. Akhirnya, dinamika keistimewaan Yogyakarta tersebut di atas menunjukkan konstruksi sosial menjadi konstruksi politik. mengatur dengan DAFTAR PUSTAKA Baskoro, H & Sunaryo, S. (2010). perjalanan Yogyakarta. Catatan keistimewaan Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Berger, P.L & Luckmann,T (1990). Tafsir sosial atas kenyataan: sebuah risalah sosiologi Diterjemahkan Basari. Jakarta: LP3ES. tentang pengetahuan. oleh Hasan Campbell, T. 1994. Tujuh teori sosial. Diterjemahkan oleh F. Hardiman. Budi Yogyakarta: Kanisius. Foucault, M. (2002). Pengetahuan dan metode: karya-karya penting Foucault. Yogyakarta: Jalasutra.
Huda, N (2001). Eksistensi dan pemerintah depan masa istimewa daerah Yogyakarta dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dalam Logika, Vol. 6 No. 7 Jaya, P.H.I (2011). Hubungan raja dan rakyat di tengah gelombang demokrasi (ringkasan disertasi). Sekolah Universitas Pascasarjana, Gadjah Yogyakarta. ada, Lallement, M "Meneliti (2009). logika tindakan" dalam Cabin & Dortier (eds). Sosiologi, Sejarah Pemikirannya. Ninik Rochani Yogyakarta: Kreasi Wacana. dan Berbagai Penerjemah: Syam. Mas'udi.W. "Komodifikasi identitas: reproduksi wacana asli dan dalam debat keistimewaan DIY". Dalam W.P Setyanto & H. Pulungan (Penyunting), Politik identitas: agama, etnisitas dan ruang/space dalam dinamika politik di Indonesia dan Asia Tenggara. Salatiga: Percik. 2009. pendatang Mas'oed, M, Panggabean, S.R, Azca, M.N (2007). "Sumber-sumber dan sosial bagi partisipasi". Dalam R.W Hefner (Penyunting), Politik multikulturalisme. sivilitas Penerjemah Bernardus Hidaya. Yogyakarta: Kanisius. Novasari, W.S. (2010). Eksistensi status Keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta perspektif dalam Indonesia. ketatanegaraan Program (Tesis). Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nusantara, A.A. (1999). Sri Sultan Hamengku Buwono X. meneguhkan tahta untuk rakyat. Jakarta: Penerbit PT Widiasarana Gramedia sama Indonesia dengan Harian Yogyakarta. Bekerja Bernas Nurtjahyo, H demokrasi. Aksara. (2006). Filsafat Bumi Jakarta: Saddhono, K & Yono, Y.S.(eds) (2010). Daulat raja menuju daulat rakyat. demokratisasi pemerintahan di Yogyakarta. Solo: Cakra Books. Soemardjan. S. (2009). Perubahan sosial di Yogyakarta. Jakarta: Komunitas Bambu. Soekamto, R.E. (2009). Yogyakarta perjuangan. ibukota Yogyakarta: Narasi Sujamto. (1988). Daerah istimewa dalam negara kesatuan
republik Indonesia. Jakarta: Bina Aksara. Suseno, M. (1984). Etika Jawa. Jakarta: PT Gramedia. Wahyukismoyo, H (2008). Merajut kembali pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Yogyakarta: Dharmakaryadhika. Widyawati, W. ( 2012). Etika Jawa. Yogyakarta: Pura Pustaka. Winataputra, U.S (2001). Jatidiri pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan (Disertasi). Pascasarjana Universitas Pendidikan Bandung. sistemik demokrasi. Program Indonesia,