JURNALIS MENGAWASI PEMILU Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Jurnalis Mengawasi Pemilu Pembina Muhammad Amin Penulis: Muhammad Rofi uddin Heri C Santoso Tim pendukung: Bayu Indra Permana, Bayu Bijagsana, Kurniawan Setiadi, Arsyan, Bimantara Desain Isi &Cover: Aziz Nugroho Cetakan Pertama: November 2023 ISBN: Dimensi Buku: 145 mm x 205 mm Penerbit: Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Jln. Papandayan Selatan No 1 Kota Semarang Bawaslu Jateng ii Jurnalis Mengawasi Pemilu
KATA PENGANTAR Ratu dunia ratu dunia, Oh wartawan ratu dunia Apa saja kata wartawan, mempengaruhi pembaca koran Bila wartawan memuji, dunia ikut memuji Bila wartawan mencaci, dunia ikut membenci Wartawan dapat membina, pendapat umum di dunia Bagi Anda yang lahir sebelum 1990-an, lirik lagu tersebut tentu tidak asing lagi. Lirik lagu yang dibawakan grup legendaris asal Semarang, Nasida Ria, tersebut sangat popular di tahun 90- an. Lagu ciptaan KH Buchori Masruri--mantan ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah periode 1985- 1995 - itu menggambarkan peran dan fungsi para wartawan dalam mempengaruhi opini di dunia. Informasi yang ditulis dan disebarkan para wartawan menjadi rujukan bagi siapapun dalam melakukan tindakan maupun mengambil kebijakan/keputusan. Dalam sejarahnya, peran para wartawan memang sangat luar biasa. Sebab, melalui berita, mereka dapat mempengaruhi opini publik. Opini publik ini yang juga akan mempengaruhi proses kehidupan manusia, baik secara pribadi, antar individu maupun instansi/lembaga. Pertanyaannya, di tengah era internet dan media sosial seperti saat ini, apakah para wartawan dengan media massanya, Jurnalis Mengawasi Pemilu iii
iv masih memiliki pengaruh besar terhadap proses kehidupan? Pertanyaan ini semakin penting karena pada faktanya, sudah ada beberapa media cetak yang tutup atau gulung tikar, tidak terbit lagi. Sejak dunia internet semakin populer, perusahaan media cetak tutup karena sudah tak mampu lagi beroperasi. Lalu, bagaimana dengan jenis media radio dan televisi? Khusus untuk radio, prediksi bahwa radio akan mati sudah diprediksi sejak lama. Namun, faktanya, media jenis ini masih tetap ada. Pada faktanya, hingga hari ini masih banyak sekali radio yang beroperasi. Adapun stasiun televisi, yang saat ini di Indonesia sudah diterapkan sistem televisi digital, keberadaannya masih sangat popular. Singkat kata, keberadaan para wartawan/ jurnalis dengan medianya masih sangat penting sekali. Peredaran informasi di media massa masih diburu masyarakat. Apalagi di tengah situasi berseliwernya informasi yang tak valid, hoaks, maka media massa menjadi sangat penting untuk menjernihkan atau memvalidkan sebuah informasi. Dalam konteks pemilu, media massa juga memiliki peran strategis. Para pimpinan partai politik, para elit politik, para Capres/Cawapres, ramai-ramai berkunjung ke kantor redaksi media untuk audiensi. Banyak elit politik yang secara terus menerus menyebarkan siaran pers ke para jurnalis. Para pengurus partai politik juga menggunakan media massa untuk semakin meningkatkan tingkat elektabilitas dan popularitasnya. Dalam situasi seperti itu, pemberitaan media yang diproduksi jurnalis juga menjadi arena pertarungan. Ketika ada polemik tertentu, antarnarasumber saling memberikan pernyataan dan tanggapan. Media menjadi arena pertarungan yang akan mempengaruhi wacana publik. Jurnalis Mengawasi Pemilu
Karena memiliki peran dan fungsi sangat strategis maka para jurnalis harus hati-hati dalam memberitakan sebuah peristiwa. Jurnalis harus bekerja secara profesional agar tidak dijadikan sebagai alat untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan semata. Jika merujuk pada kode etik jurnalistik, pemberitaan haruslah memenuhi standar. Misalnya, harus objektif, sesuai dengan fakta, tak mencampuradukan antara opini dan fakta, tidak berprasangka buruk dan lain-lain. Ketaatan jurnalis terhadap kode etik menjadi penting karena produknya akan dapat mempengaruhi opini publik. Begitu juga dengan teknik- teknik lain yang dapat mendorong agar produk para jurnalis benar-benar valid, objektif dan sesuai kebenaran. Dalam kerangka untuk mendorong agar jurnalis profesional dalam memberitakan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu Jawa Tengah berikhtiar dengan menerbitkan buku yang sedang Anda pegang ini. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan para jurnalis dalam meliput pemilu. Fungsi jurnalis dan Bawaslu hampir mirip, yakni sama-sama memiliki fungsi pengawasan atau fungsi kontrol sosial. Jurnalis yang selama ini menjadi entitas penting dalam kehidupan demokrasi harus terus dihidupkan secara profesional. Pada saat yang sama, masyarakat awam juga harus diliterasi agar mereka semakin cerdas dalam mengkonsumsi sajian media massa. Semoga buku ini bisa bermanfaat. Semarang, 24 Juli 2023 Penerbit Bawaslu Jawa Tengah Jurnalis Mengawasi Pemilu v
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Kenapa Ada Pemilu? Perkembangan Pemilu di Indonesia Standar Pemilu Ideal Peran Media Massa Kesalahan yang Sering Terjadi di Media Massa Panduan Meliput Pemilu Jurnalisme Data di Pemilu Kode Etik jurnalistik Pedoman Perilaku Jurnalis Dalam Meliput Pemilu Pengaduan Jika Ada Pelanggaran Media Dalam Pemilu vi v vi 1 5 13 23 33 41 61 73 105 111 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Bab 1 Kenapa Ada Pemilu?
SEBUAH pemerintahan di suatu negara akan menerapkan bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Secara garis besar, ada dua bentuk pemerintahan. Pertama, monarki dalam pengertian kekuasaan pemerintahan atau kepala negara dipegang oleh seorang yang memiliki hak waris secara turun menurun.
Kedua, republik, yaitu kekuasaan pemerintahan atau kepala negara dijabat oleh orang yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan tertentu. Adapun sistem pemerintahan terkait dengan pola hubungan antar lembaga di pemerintahan seperti antara eksekutif dengan legislatif. Masing-masing negara memiliki sejarah bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan sendiri-sendiri. Begitu juga di Indonesia pernah menerapkan bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Terutama pada saat setelah zaman kemerdekaan atau pada era orde lama. Kini, pemerintahan Indonesia berbentuk republik. Pasal 1 konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik. Sedangkan pasal 2 menyatakan: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Adapun presiden dan wakil presiden dan para wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Sesuai Pasal 22E UUD 1945 menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu menjadi arena untuk memilih orang-orang yang akan memegang kekuasaan di pemerintahan, dan penentunya adalah suara rakyat. Rakyat diberi mandat untuk datang ketempat pemungutan suara (TPS) guna memilih calon pemimpin di pemerintahan. Melalui pemilu inilah, rakyat diberi kesempatan untuk memilih. Ada adagium yang menyatakan, "lima menit di TPS akan menentukan masa depan sebuah negara selama lima tahun". Kira- kira begitu, betapa pentingnya pemilu. Satu sisi ada kebutuhan untuk menentukan pemimpin tapi pada saat yang sama pemilu menjadi ajang bagi rakyat dalam menjalankan kedaulatannya. 2 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Setiap kelompok/organisasi harus ada manajemen peng- organisasian untuk menentukan pemimpin. Pemimpin inilah yang diamanahi untuk mengatur dan membuat kebijakan yang diberlakukan untuk seluruh anggota. Suatu negara adalah organisasi inilah yang dibentuk dalam wujud sebuah pemerintahan. Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala negara. Kepala negara ini dipilih dalam sebuah penyelenggaraan pemilu. Setiap negara, memiliki sistem pemilu masing-masing. Sistem pemilu tersebut bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan zaman. Indonesia memiliki sistem pemilu juga bersifat dinamis. Misalnya, dalam dalam sistem penentuan kursi seorang calon legislatif. Indonesia pernah menerapkan sistem proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Pada penyelenggaraan pemilu di masa pemerintahan Sukarno dan Orde Baru, Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup. Berikutnya pada pemilu 1999 dan 2004, sistem ini juga masih digunakan. Belakangan, ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 22- 24/PUU-VI/2008 tertanggal 23 Desember 2008 yang mengamanatkan system ini tak lagi digunakan lagi. MK memerintahkan agar sistem yang dipakai adalah sistem proporsional terbuka. Indonesia menggunakan sistem ini dalam Pemilu 2009, 2014 dan 2019. Pada pemilu 2024, Undang-Undang tentang Pemilu masih menganut sistem proporsional terbuka. Jurnalis Mengawasi Pemilu 3
Dari masa ke masa, ada pengaturan sistem pemilu yang berbeda- beda. Kedepan, skema sistem yang cocok diterapkan di Indonesia yang harus diterapkan. Jika selama ini sudah sering mencoba dengan mengganti sistem-sistem pemilu maka saatnya kita semua belajar dari pengalaman. Tujuannya agar pemilu di Indonesia bisa terlaksana semakin baik. Semakin mendatangkan kemanfaatan bagi republik ini. 4 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Bab 2 Perkembangan Pemilu di Indonesia
Sejarah Pemilu di Indonesia AGAR dapat meliput pemilu dengan baik maka salah satunya dengan cara memahami sejarah pemilu. Pelaksanaan pemilu dari masa ke masa sangat penting kita pahami agar kita bias mengerti dan paham sehingga kita dapat mengambil pembelajarannya. Selain itu juga bias mengetahui tentang karakteristik dari pemilu ke pemilu.
Negara Indonesia menyelenggarakan pemilu untuk pertama kalinya pada 1955. Inilah pemilu setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 1945. Untuk menyelenggarakan pemilu 1955, persiapannya cukup panjang. Dikutip dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk pertama kalinya. Mohammad Hatta mendorong pembentukan partai-partai politik untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu pada tahun 1946. Maklumat X melegitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak masa pemerintahan Belanda dan Jepang. Amanat Maklumat X selain pembentukan partai-partai politik adalah menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR pada Januari 1946. Sayangnya, rencana tersebut tidak dapat terlaksana karena tidak adanya perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu, rendahnya stabilitas keamanan negara serta pemerintah dan rakyat yang focus mempertahankan kemerdekaan. Pemilu merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan setiap lima tahun sekali, termasuk di Indonesia. Umumnya, dalam pemilu, rakyat akan memberikan suara untuk memilih presiden dan wakil presiden selanjutnya. Di Indonesia, pemilu diadakan kali pertama pada 29 September 1955 dan diikuti oleh lebih dari 10 partai politik. Berikut ini sejarah pemilu di Indonesia: Pemilu 1955 Pemilu nasional pertama di Indonesia dilaksanakan sebanyak dua kali untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan 6 Jurnalis Mengawasi Pemilu
anggota Konstituante pada 25 Desember 1955. Pemilu tahun 1955 menggunakan system proporsional. Artinya, kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik tersebut. Oleh karenanya, sistem itu disebut sebagai sistem berimbang. Sebab, wilayah negara adalah daerah pemilihan, akan tetapi karena terlalu luas maka dibagikan berdasar daerah pemilihan dengan membagi sejumlah kursi melalui perbandingan jumlah penduduk. Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden dimana UUD 1945 dijadikan sebagai Dasar Negara, serta penggantian Konstituante dan DPR hasil pemilu dengan DPR-GR. Selain itu, kabinet yang ada diganti dengan Kabinet Gotong Royong dan Ketua DPR, MPR, BPK dan MA diangkat menjadi pembantu Soekarno dengan jabatan menteri. Salah satu hal yang menjadi tolokukur sebuah negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu yang jujur dan adil. Dasar hokum pelaksanaan Pemilu 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah itu, sesuai dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1953, Indonesia dibagi kedalam 16 daerah pemilihan, yaitu: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta Raya, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara-Tengah, Sulawesi Tenggara-Selatan, Maluku, Sunda Kecil Timur, Sunda Kecil Barat, dan Irian Barat. Pemilu 1955 dipersiapkan oleh Kabinet Wilopo dan baru dilaksanakan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo dan Kabinet Burhanuddin Harahap. Terdapat 18 partai politik yang mengikuti Pemilu 1955, sebagai berikut: Jurnalis Mengawasi Pemilu 7
Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Masyumi, NU, PKI, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Sosialis Indonesia, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Partai Rakyat Nasional, Partai Buruh, Gerakan Pembela Pancasila, Partai Rakyat Indonesia, Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Bank, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, dan Persatuan Indonesia Raya. Partai politik yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan total suara sebanyak 8.434.653 dan 57 jumlah kursi dalam kabinet. Pemilu 1971 Setelah pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS menetapkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967. Lalu, tanggal 27 Maret 1968 Soeharto ditetapkan sebagai Presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (TAP MPRS NO. XLIV/MPRS/1968). Adapun mengenai pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan pada pemilu 1971 berbeda dengan pemilu 1955. Pada periode itu, mereka menggunakan UU Nomor 15 Tahun 1969 sebagai dasar, maka semua kursiter bagi habis di setiap daerah pemilihan. Pemilu kedua seharusnya diadakan tahun 1958, tetapi baru bias dilaksanakan pada 1971 karena terjadi masalah keamanan. Tujuan Pemilu 1971 adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai informasi yang ada, Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan 1 ormas. Partai politik yang ikut dalam Pemilu 1971 adalah: Partai politik yang ikut dalam Pemilu 1971 adalah: NU, Parmusi, PSII, Perti, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, 8 Jurnalis Mengawasi Pemilu
IPKI, PNI, dan Golkar. Pemilu 1971 dimenangi oleh Golkar dengan perolehan suara sebanyak 34.348.672. Pemilu 1977 Pemilu ketiga dilaksanakan secara serentak pada 2 Mei 1977 untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pemilu 1977 hanya diikuti oleh tiga partai politik, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Jumlah peserta yang ikut dalam pemilu 1977 memang jauh lebih sedikit karena sebelumnya pemerintah bersama dengan DPR sepakat untuk melakukan Fusi Partai Politik atau penggabungan dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975, mengenai Partai Politik dan Golkar. Golkar kembali memenangkan suara terbanyak, yaitu 39.750.096 atau 62,11 persen, setelah sebelumnya juga unggul dalam Pemilu 1971. Pemilu 1982, 1989, 1992, dan 1997 Setelah beralih dari masa Orde Lama ke Orde Baru, pemilu kembali dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun. Pemilu dilakukan untuk memilih anggota DPR dan DPRD, sedangkan Presiden Wakil Presiden masih ditentukan berdasarkan hasil Sidang Umum MPR. Dalam pemilu 1982, 1989, 1992, dan 1997, peserta partai politik yang ikut masih sama, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Sepanjang masa pemilu tersebut, Golkar selalu memenangi suara terbanyak. Tidak hanya itu, hasil Sidang Umum MPRS juga Soeharto kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia dan terus menjabat selama 32 tahun atau hingga 1998. Meskipun untuk jabatan wakil presiden selalu berganti setiap periode. Jurnalis Mengawasi Pemilu 9
Pemilu 1999 Setelah Soeharto lengser dari jabatannya sebagai Presiden, pemilu dipercepat yang seharusnya baru dilaksanakan pada 2002, dimajukan menjadi tahun 1999. Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999 dengan diikuti oleh 48 partai politik. Dari 48 partai tersebut, hanya 21 partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di DPR dan PDI-P keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak. Lalu, berdasarkan hasil Sidang Umum MPR, presiden Indonesia selanjutnya adalah Abdurrahman Wahid yang berkuasa sejak 1999 hingga 2001. Presiden Abdurrahman Wahid didampingi oleh Wakil Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri. Pasangan Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri kemudian digantikan oleh pasangan Megawati Soekarnoputri- Hamzah Haz dari Sidang Istimewa MPR RI, 23 Juli 2001. Pemilu 2004 Pada tahun-tahun sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan hasil Sidang Umum MPRS. Namun dalam pemilu 2004, Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Sistem baru ini diterapkan bersamaan dengan dibentuknya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilu 2004 dilaksanakan melalui dua putaran. Putaran pertama, pada 5 April 2004 untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian, putaran kedua pada 5 Juli 2004, dilanjutkan dengan pemilihan Presiden Indonesia. Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik yang dimenangkan oleh Golkar. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla pun terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. 10 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Pemilu 2009 Pemilu 2009 dilaksanakan tanggal 9 April 2009, untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilu Presiden pada 8 Juli 2009. Ada 38 partai politik yang ikut dalam pemilu 2009, tetapi hanya 9 partai yang lolos dalam parliamentary threshold, yaitu Demokrat, Golkar, PDI-P, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura. Parliamentery threshold adalah lambing batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilu. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pemilu 2014 Pemilu 2014 dilaksanakan pada 9 April 2014 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, Pemilu Presiden dilaksanakan pada 6 April 2014 di dalam negeri dan 30 Maret-6 April 2014 di luar negeri. Pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai, yaitu: PDI-P, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, PAN, PKS, Gerindra, Hanura, Nasdem, PBB, dan PKPI. Namun, dari 12 partai tersebut hanya ada 10 yang memenuhi parliamentery threshold sebesar 3,5 persen, yaitu PDI-P, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, Nasdem, PPP, dan Hanura. Adapun, untuk presiden dan wakil presiden Indonesia yang terpilih adalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pemilu 2019 Pemilu terakhir di Indonesia dilaksanakan pada 17 April 2019 dengan diikuti oleh 14 partai politik dan 4 partai politik lokal Aceh. Ada 9 partai yang dinyatakan lolos, yaitu PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP. Jurnalis Mengawasi Pemilu 11
Sementara itu, ada tujuh parpol yang meraih suara minimal di bawah ambang batas parlemen, yakni Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, PKPI, dan Garuda. Dalam Pemilu 2019, Joko Widodo kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia dengan wakil presiden Ma'ruf Amin. Pemilu selanjutnya baru akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang. Pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hari Rabu,14 Februari 2024 menjadi hari dilaksanakannya pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024. Rakyat akan mengikuti Pemilihan Legislatif (Pileg) DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presidan dan Wakil Presiden (Pilpres). Sementara, pilkada dijadwalkan pada 34 Provinsi ditambah 514 kabupaten/kota yang dijadwalkan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024. KPU menetapkan 24 partai politik menjadi peserta Pemilu 2024 dengan rincian, 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Hal ini tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022. Berikut partai politik peserta Pemilu 2024 dan nomor urut: 1. Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 4. Partai Golkar, 5. Partai Nasdem, 6. Partai Buruh, 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 8. Partai Keadilan Sejahtera, 9. Partai Kebangkitan Nusantara, 10. Partai Hati Nurani Rakyat, 11. Partai Garda Perubahan Indonesia, 12. Partai Amanat Nasional, 13. Partai Bulan Bintang, 14. Partai Demokrat, 15. Partai Solidaritas Indonesia, 16. Partai Perindo, 17. Partai Persatuan Pembangunan, 18. Partai Nangroe Aceh, 19. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa, 20. Partai Darul Aceh 21. Partai Aceh, 22. Partai Adil Sejahtera Aceh, 23. Partai Soliditas Independent Rakyat Aceh, 24. Partai Ummat. 12 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Bab 3 Standar Pemilu Ideal
Pemilu bisa dikatakan Ideal jika sekurang-kurang terpenuhi, beberapa hal berikut ini: Pemilu yang berintegritas, berkualitas, dan demokratis: Jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia Penegakan hukum yang berkualitas Penyelenggara pemilu bersifat profesional, Memastikan seluruh peserta pemilu baik partai politik maupun calon mematuhi seluruh peraturan dalam pemilu, Kontribusi dari pemerintah baik melalui regulasi yang dibuat maupun keberpihakan yang netral dalam pemilu Pengawasan partisipatif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu tinggi Sinkronisasi dan Penguatan antar lembaga penyelenggara Pemilu dengan Pemangku Kebijakan 14 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Pemilu yang Berintegritas, Berkualitas, dan Demokratis: Jurdil, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Sejak penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, upaya menghadirkan pemilu berkualitas, berintegritas dan demokratis telah dimulai. Secara normatif prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada kejujuran, kerahasian, ketenangan dan langsung telah dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Menurut Arief Budiman dalam makalah "Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas" yang disampaikan pada kuliah umum di Universitas Jember, Jawa Timur tahun 2018 menyebut, makna pemilu berkualitas dan berintegritas pada dasarnya telah terangkum dalam pengertian pemilu demokratis yang mensyaratkan minimal dua hal yakni bebas dan adil atau free and fair election. Namun,perkembangan demokrasi yang sangat dinamis, membuat banyak pihak tidak puas dengan dua criteria demokrasi tersebut. Masih menurut Arief Budiman, Electoral Integrity Group yang beranggotakan 15 pensiunan hakim agung dan mantan penyelenggara pemilu dari 13 negara, termasuk dari Indonesia mengajukan keadilan pemilu sebagai parameter pemilu demokratis. Keadilan pemilu, menurut Electoral Integrity Group, yang dideklarasikan dengan judul Towards an International Statement of Principles of Electoral Justice di Accra, Ghana, 15 September 2011 terdiriatas 10 prinsip. Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dapat dikategorikan berdasarkan keadilan jika:integritasnya tinggi, melibatkan banyak warga, berdasarkan hukum yang berkepastian tinggi, imparsial dan adil, profesional dan independen, transparan, tepat waktu sesuai dengan rencana, tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan, teratur, peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang. Jurnalis Mengawasi Pemilu 15
Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia telah menetapkan enam ukuran pemilu yang demokratis yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal itu termuat dalam pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Undang- Undang Pemilu dan Penyelenggara Pemilu yang menjadi turunannya kemudian menambah beberapa keriteria lagi seperti transparan, akuntabel, tertib dan profesional. Dalam mengimplementasi karena masa penyelenggaraan pemilu tersebut, Indonesia pascareformasi telah melakukan sejumlah perbaikan mulai dari perbaikan sistem pemilu (electoral system), tata kelola pemilu (electoral process) dan penegakan hokum pemilu(electoral law). Pemilu Demokratis Menurut Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Muhammad, dalam Ini Ciri Pemilu yang Demokratis (2018), dalam dkpp.go,id, pelaksanaan Pemilu dapat dinilai berlangsung secara demokratis jika menghadirkan dua aspek secara simultan yaitu aspek prosedural dan aspek substantif. Dari aspek procedural antara lain regulasi pemilu (UU Pemilu), penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), peserta pemilu (Partai Politik dan/atau Calon Perseorangan), serta Pemilih (Daftar Pemilih Tetap). Indikator dari aspek procedural ini adalah hasil yang sangat kuantitatif, sehingga Pemilu identik dengan perebutan suara pemilih. Sementara itu, dari aspek substantif, Pemilu sejatinya menganut nilai dan prinsip bebas, terbuka, jujur, adil, kompetitif serta menganut azas langsung, umum, bebas dan rahasia. Indikator dari aspek substantif ini adalah hasil yang sangat kualitatif, sehingga Pemilu identik dengan perebutan legitimasi politik pemilih. Pemilu demokratis dimaksudkan untuk mendapatkan pemimpin yang memperoleh 16 Jurnalis Mengawasi Pemilu
legitimasi politik dari rakyat, untuk itu dibutuhkan 5 (lima) prinsip sebagai berikut: Pertama, Prinsip pemilu bebas berarti seluruh warga negara yang memiliki hak suara, secara merdeka, tanpa tekanan dan/atau paksaan menggunakan hak pilihnya. Kedua, prinsip terbuka berarti pemilu melibatkan semua pihak, sehingga pelaksaannya transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif. Ketiga, prinsip adil berarti pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama. Keempat, prinsip jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan bersikap dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran. Kelima, prinsip kompetitif berarti pemilu bebas dari segala bentuk mobilisasi politik baik dengan iming-iming uang, barang, jasa, jabatan maupun dengan intimidasi, tekanan dan paksaan yang membuat peserta pemilu tertentu dapat dipastikan menang sebelum semua tahapan pemilu berakhir. Penegakan Hukum yang Berkualitas Penegakan hukum menjadi syarat mutlak terwujudnya pemilu berkualitas di tanah air. Pemilu berkualitas dapat diartikan sebagai pesta demokrasi yang berjalan dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Penegakan hukum yang berkualitas akan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Penegakan hukum pemilu meliputi; penanganan tindak pidana pemilu, penanganan pelanggaran administrasi, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara, penyelesaian sengketa administrasi atau sengketa tata usaha negara dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Jurnalis Mengawasi Pemilu 17
Penyelenggara Pemilu Bersifat Profesional Salah satu upaya untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan demokratis diantaranya memastikan penyelenggara pemilu bersifat professional. Penyelenggara dalam hal ini yakni: KPU di level pusat hingga daerah termasuk pada jajaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Bawaslu di level pusat hingga daerah, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai salah satu lembaga pengadil ketika terjadi perselisihan kepemiluan dari peserta Pemilu. Mereka memikul amanah memastikan seluruh peserta pemilu baik partai politik maupun calon mematuhi seluruh peraturan dalam pemilu, kontribusi dari pemerintah baik melalui regulasi yang dibuat maupun keberpihakan yang netral dalam pemilu, dan pengawasan partisipatif dari masyarakat. Dengan demikian sangat diperlukan upaya-upaya keterpaduan antara seluruh pihak yang terlibat di dalam pemilu dan Pilkada. Pengawasan Partisipatif Dari Masyarakat. Masyarakat sebagai salah satu pihak yang terlibat harus ikutan didalam melakukan pengawasan baik pada saat pra pemilu, pelaksanaan pemilu, hingga pasca-pemilu. Dengan adanya partisipasi seluruh stakeholder dan masyarakat dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu maka diharapkan akan dapat menghasilkan pemilu yang berintegritas dan demokratis baik dari prosesnya maupun hasilnya. Tujuan umum pengawasan adalah untuk menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas pemilu; mewujudkan pemilu yang demokratis; serta memastikan penyelenggara pemilu yang "Luber Jurdil". Selain itu, pengawasan partisipatif juga dilakukan sebagai bentuk kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi. 18 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Pengawasan partisipatif ini harapannya juga dapat memastikan seluruh peserta pemilu baik partai politik maupun calon mematuhi seluruh peraturan dalam pemilu. Kontribusi dari pemerintah baik melalui regulasi yang dibuat maupun keberpihakan yang netral dalam pemilu Sinkronisasi dan Penguatan antar lembaga penyelenggara Pemilu dengan Pemangku Kebijakan Lembaga Guna mewujudkan pemilu yang berkualitas juga diperlukan sinkronisasi dan penguatan antara semua lembaga. Beberapa Lembaga itu, mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP, Kepolisian, dan seluruh pemangku kebijakan terkait kepemiluan. Penyelenggara pemilu tidak bias berdiri sendiri. Merekamembutuhkan dukungan dari lembaga lain guna mengurangi potensi pelanggaran atau kecurangan saat pelaksanaan pemilu. Upaya penguatan antar lembaga diperlukan salah satu pokok tujuannya adalah guna melindungi hak pemilih dan hak untuk dipilih dan memberikan output yang baik untuk Pemilu 2024 sehingga harapannya, produk Pemilu betul-betul substansial tak sekadar prosedural. Memahami Tahapan Pemilu Tahapan Jadwal Pemilihan Umum 2024 Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 telah secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022. Dengan terbitnya peraturan Komisi Pemilihan Umum ini maka jelas sudah keputusan tidak akan melakukan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024. Sebelum Pemilu 2024, sempat ada polemik penyelenggaraan pemilu hendak ditunda ataukah jalan terus. Jurnalis Mengawasi Pemilu 19
Peraturan ini sekaligus menjawab berbagai polemik di media cetak, media eletronik maupun media sosial yang banyak memperbincangkan isu penundaan Pemilu 2024. Sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 2, Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan asas yang bersifat: Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil). Selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan prinsip: Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efi sien. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 Putaran Pertama 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (14 Juni 2022 - 14 Juni 2024); 2. Penyusunan Peraturan KPU (14 Juni -14 Desember 2023) 3. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023) 4. Pendaftaran dan verifi kasi peserta pemilu (29 Juli 2022 - 13 Desember 2022) 5. Penetapan peserta pemilu (4 Desember 2022) 6. Penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan (14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023) 7. Pencalonan anggota DPD (6 Desember 2022 - 25 November 2023) 8. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota (24 April 2023 - 25 November 2023) 9. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023 - 25 20 Jurnalis Mengawasi Pemilu
November 2023) 10. Masa kampanye Pemilu (28 November 2023 - 10 Februari 2024) 11. Masa tenang (11 Februari 2024 - 13 Februari 2024) 12. Pemungutan suara (14 Februari 2024) 13. Penghitungan suara (14 Februari 2024 - 15 Februari 2024) 14. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara (15 Februari 2024 - 20 Maret 2024) 15. Penetapan hasil Pemilu (paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK) 16. Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD (1 Oktober 2024) 17. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Putaran Kedua 1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (22 Maret - 25 April 2024) 2. Kampanye ( 2 Juni - 22 Juni 2024) 3. Masa Tenang ( 23 - 25 Juni 2024) 4. Pemungutan Suara Putaran Kedua ( 26 Juni 2024) 5. Penghitungan Suara (26 - 27 Juni 2024) 6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (27 - 20 Juli 2024) 7. Pengucapan Sumpah dan Janji Presiden dan Wakil Presiden ( 20Oktober 2024.) 8. Demikian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat. Mari kita sukseskan Pemilu 2024 berdasarkan asas: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil). Jurnalis Mengawasi Pemilu 21
Link Peraturan KPU 2022 1. PKPU No. 3 Tahun 2022 ttg Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 2. PKPU No. 4 Tahun 2022 ttg. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 22 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Bab 4 Peran Media Massa
Wartawan dan Pemilu
PEMILU menjadi penting dan krusial bagi media massa tak semata- mata karena ia memang menarik sebagai agenda publik lima tahunan. Namun, ada alasan penting lain mengapa media massa harus berkontribusi pada peristiwa lima tahunan ini. Salah satunya, Pemilu akan menentukan nasib rakyat Indonesia di masa mendatang.
Pemilu menjadi momentum di mana nasib bangsa kedepanakan ditentukan. Sebagai arena pertarungan resmi dalam ritual demokrasi, pemilu menjadi ajang beragam gagasan, cita-cita, dan harapan ditawarkan, diperdebatkan, dan lantas diputuskan. Media, tentu saja, merupakan ruang yang penting bagi berlangsungnya pasar gagasan tersebut. Karena itu-meminjam istilah Habermas, media harus menjadi ruang public (public sphere) yang memungkinkan segenap warga negara mendialogkan/ mendiskursuskan berbagai gagasan dan kemudian memutuskannya. Wartawan peliput pemilu tidak hanya semata menjadi corong informasi yang memberitakan tahapan pemilu dari awal hingga akhir. Wartawan tak cukup hanya menjadi seperti pengamat yang melaporkan jalannya "pertandingan" kepada khalayak ramai. Lebih dari itu, wartawan juga turut mengawal serta memastikan semua agenda pemilu berjalan dengan baik. Sebab, nasib dan masa depan demokrasi bangsa dipertaruhkan dalam pemilu. Apapun hasilnya, kita juga memiliki tanggung jawab moral atas kualitas dari produk pemilu. Berikut ini beberapa peran media massa dalam pemilu: Pertama, Peran Mendorong Iklim Demokrasi yang Sehat "Buta terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik." 24 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Demikian diungkapkan Bertolt Brecht, dramawan dan penyair Jerman. Orang yang buta politik tak sadar, biaya hidup, harga makanan, rumah, obat, semua bergantung pada keputusan politik. Lebih parah, buta politik berkontribusi besar atas merebaknya perilaku korupsi. Kebutaan ini pula yang membuat rakyat hanya dijadikan obyek pembodohan lima tahun sekali, yang ironisnya justru dilakukan atas nama demokrasi. Disinilah, pendidikan politik di butuhkan. Dengan rakyat yang makin melek politik, akan terselenggara pesta demokrasi yang sehat. Dan, peningkatan literasi politik warga ini menjadi salah satu tugas dan peran media massa. Tidak hanya saat jelang Pemilu, namun juga dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sepanjang tahun 2022 lalu dipenuhi berbagai dinamika politik yang menimbulkan kontroversi; mulai dari wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, dugaan intimidasi oleh KPU Pusat kepada KPU di daerah dalam proses verifi kasi factual peserta pemilu hingga wacana menghidupkan kembali sistem proporsional tertutup. Makanya tahun 2023 disebut-sebut akan menjadi tahun penentuan untuk melakukan konsolidasi demokrasi menuju pelaksanaan pemilu 2024. Samuel P. Huntington menjelaskan, ada tiga syarat terjadinya transisi demokrasi. Pertama, berakhirnya rezimotoriter. Kedua, munculnya pemerintahan demokratis. Ketiga, adanya konsolidasi demokrasi. Syarat pertama dan kedua telah terjadi di Indonesia. Rezim otoriter pemerintahan Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998 kemudian digeser kepada B.J. Habibie. Pemerintahan demokratis hadir ditandai dengan dilantiknya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden melalui hasil Pemilu 1999 yang demokratis. Jurnalis Mengawasi Pemilu 25
Sedangkan, syarat ketiga, yaitu tahap konsolidasi demokrasi masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat politik. Sebagian besar pengamat menganggap sampai saat ini Indonesia belum mengalami konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi merupakan stabilitas dan ketahanan demokrasi. Huntington pernah mencatat bahwa era transisi mestinya berakhir setelah ada dua kali pemilu berkala yang demokratis. Pemilu-pemilu tersebut mengantarkan suatu rezim demokratis yang bekerja atas dasar konstitusi yang demokratis pula. Apabila merujuk pada hal tersebut, dimana Indonesia sudah lebih dari 2 kali menyelenggarakan pemilu pasca-Orde Baru yaitu pada 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Tetapi kenapa proses demokrasi di Indonesia masih berada dalam wilayah unconsolidated democracy? Dengan perhitungan ala Huntington, setelah tahun 2009 Indonesia seharusnya sudah dapat memetik buah dari demokrasi yang dijalankan selama ini tetapi kenapa nyatanya belum juga? Apa sesungguhnya hambatan kita untuk mencapai konsolidasi demokrasi? Hal-hal apa saja yang mungkin kita lakukan untuk menggalang keinginan bersama menuju konsolidasi demokrasi? Sejumlah pertanyaan-pertanyaan itu, tentunya masih sulit kita jawab? Namun, dalam kontek sini, saya berpikir bahwa jurnalisme miliki peran di sana, misalnya dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat agar masyarakat tidak buta politik. Dan, dalam persoalan lain, pers saya kira punya kontribusi besar dalam mendorong agar Indonesia segera menyongsong era Konsolidasi Demokrasi sehingga tak terus berkutat dalam transisi demokrasi. 26 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Peran Media Dalam Pemilu: 1. Media dapat berperan dalam meningkatkan literasi politik warga. 2. Media dapat mengembangkan partisipasi public dalam Pemilu. 3. Mendidik pemilih tentang bagaimana menggunakan hak-hak demokrasinya. 4. Mengangkat suara pemilih, apa yang mereka butuhkan dan inginkan. 5. Memberitakan perkembangan kampanye Pemilu. 6. Menyediakan informasi menyangkut platform bagi partai politik dan kandidat sekaligus rekan jejaknya. 7. Memberi kesempatan partai politik untuk berdebat satu sama lain. 8. Memonitor penghitungan suara dan melaporkan hasilnya. 9. Meneliti dengan cermat proses pemilu untuk mengevaluasi apakah pemilu berlangsung fairness dan jujur. Sumber: LSPP, 2008 Kedua, Peran Pengawasan dan Penangkal Hoaks Media massa memiliki peran penting dalam mengawal agenda Pemilu serentak 2024. Peran media antara lain, sebagai penyampai informasi, pengawasan (watchdog), edukasi (literasi politik), dan penangkal disinformasi serta hoax. Salah satu pelajaran berharga pada gelaran Pemilu 2014 dan 2019 lalu adalah maraknya hoax dalam pemilu dan pilpres. Menurut Henri Subiakto, staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Hoax Makin Merajalela Jelang Pemilu (2019), hoax ini sudah menjadi bagian dari politik dan tidak bias dipisahkan. Jurnalis Mengawasi Pemilu 27
Kecenderungan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Trennya relatif sama, yaitu menggunakan hoax secara sengaja untuk memprovokasi mayoritas. Di Amerika yang diprovokasi melalui hoax adalah masyarakat kulit putih. Di Brasil, kata Henri, kelompok masyarakat Katolik yang menjadi sasaran. Sementara di Indonesia, hoax digunakan untuk mempengaruhi suara mayoritas muslim. Meningkatnya jumlah hoax dengan tema politik yang berhasil diverifikasi, berpotensi mengancam kualitas pesta demokrasi. Sebab, hoax tak hanya merusak akal sehat calon pemilih, namun juga mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu, dan lebih parah lagi, mampu merusak kerukunan masyarakat yang mengarah ke disintegrasi bangsa akibat polarisasi yang ditimbulkannya. Untuk menangkal hoax, perlu peran pers yang profesional, yakni dengan menyajikan pemberitaan yang benar, sesuai fakta, obyektif, independen, dan berimbang. Selain itu, juga dibarengi dengan upaya peningkatan literasi digital bagi masyarakat. Ketiga, Peran Menjaga Kohesi Sosial Pembelahan sosial atau polarisasi sebagai ekses dari Pemilu 2014 dan 2019 masih membekas hingga sekarang. Luka itu masih belum sepenuhnya pulih. Hal itu terlihat dari riak-riak yang sesekali meletus di perbincangan antar warganet di jagat sosial media. Beberapa warganet masih belum "move on" dari diksi kadrun, kecebong, hingga kampret. Dan, kini kita sudah dihadapkan kembali pada hajatan Pemilu 2024 atau Pemilu "Lima Kotak" yang tinggal beberapa bulan lagi. Dari sisi peserta, KPU telah menetapkan 24 partai politik peserta Pemilu 2024 dengan rincian, 18 parpol nasional dan 6 parpol lokal 28 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Aceh. Pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024 itu sudah menyiapkan bakal caleg DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk memperebutkan 20.462 kursi. Partai politik peserta Pemilu 2019 juga sudah bergerak membangun koalisi guna mencapai syarat minimal mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden. Suasana kompetisi dalam kontestasi semakin menguat jelang Pemilu 2024. Dalam konteks ini, media mesti turut berperan dalam mempererat kohesi sosial dan tidak menjadi partisan pada salah satu pihak peserta pemilu sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Pesan ini disampaikan almarhum Azyumardi Azra saat masih menjabat Ketua Dewan Pers, saat diskusi yang diadakan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) bertajuk "Tantangan Pers Nasional di Tahun Politik Menuju Pemilu 2024" pada 8 juni 2022, menyatakan, pers memiliki peran penting untuk menyebarkan pemahaman yang besar soal demokrasi. Untuk itu, pers harus berperan dalam sebuah kerangka menjaga atau meningkatkan kohesisosial. Azyumardi mengatakan, peranan penting pers untuk menyebarkan pemahaman yang besar soal demokrasi menjadi bentuk pendidikan politik bagi warga. Selain itu, warga juga perlu mengerti tentang cara memandang calon-calon yang ada serta mengambil sikap. Tugas ini perlu dilakukan oleh pers dalam sebuah kerangka menjaga atau meningkatkan kohesisosial. Sebab, kesatuan dan kohesisosial sangat penting bagi bangsa. Menurut Azyumardi, media diharapkan juga tidak partisan pada fi gur politik tertentu. Karakter dasar dari pers kita harus obyektif, tidak berpihak kepada salah satu pihak politik yang bias menyebabkan perpecahan. Jurnalis Mengawasi Pemilu 29
Keempat, Peran Penjernih Informasi dan Menjaga Nalar Publik Tak bias dipungkiri, era banjir informasi saat ini memicu penyebaran hoaks atau kabar bohong. Melalui karya jurnalistik yang terverifi kasi, media massa arus utama diharapkan menjadi penjernih informasi dan referensi utama masyarakat. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang 9 Februari 2023. Dilansir dari Kompas 10 Februari 2023, menurut presiden, isu utama dunia pers saat ini adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Sebab, masyarakat sedang kebanjiran berita, baik dari media social, media daring, maupun platform digital lainnya. Presiden menyebut, algoritma platform digital cenderung hanya mementingkan aspek komersial. Hal ini mendorong lahirnya konten-konten recehan yang sensasional sehingga mengorbankan kualitas isi berita dan jurnalis meotentik. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat. Kegelisahan presiden cukup beralasan. Kekhawatiran menu- runnya kualitas berita tergambar dari banyaknya berita yang diadukan kepada Dewan Pers. Sepanjang tahun 2022, Dewan Pers menerima 691 pengaduan kasus. Jumlah itu meningkat dibandingkan 2021 dengan 621 kasus. Dari jumlah pengaduan itu, sekitar 97 persen pelanggaran merupakan konten media digital atau daring. Bentuk pelanggaran beragam, mulai dari tidak memverifi kasi, terindikasi hoaks atau fi tnah, hingga konten yang mengandung provokasi seksual. Hal ini berarti, kualitas konten pemberitaan semakin mendesak untuk dibenahi. Maka, dalam konteks kita telah memasuki tahun politik, pers dituntut menjalankan peran meningkatkan pemahaman intelektual pemahaman masyarakat terhadap isu-isu kepemiluan. Pers tidak 30 Jurnalis Mengawasi Pemilu
hanya menjalankan fungsi sebagai "anjing penjaga" (watchdog), tetapi juga mem berikan pendidikan kepada publik, sekaligus menya- jikan informasi berkualitas agar warga negara bisa membuat pilihan rasional terbaik. Dilansir dari Kompas 27 Januari 2023, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu pada seminar "Pers dan Pemilu Serentak 2024 di Jakarta menuturkan, potensi keriuhan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi sebuah keniscayaan. Menjelang Pemilu 2024, media massa menjalankan fungsinya sebagai pengawas tahapan pemilu, baik yang diatur peraturan perundang-undangan maupun yang ada di luar regulasi. Menurut Ninik, selain itu, pers juga memiliki mandate mening- katkan pemahaman intelektual publik dalam isu-isu kepemiluan. Pers juga harus menghadirkan dialog-dialog yang bias membuat public member penilaian mana yang benar dan yang salah. Dewan Pers menekankan, jurnalis dituntut memiliki integritas dan kredibilitas. Ruang-ruang redaksi diharapkan mampu menunjukkan independensi sehingga tidak terkontaminasi kepentingan ekonomi, politik, ataupun kepentingan konglomerasi media. Dengan menjaga hal-halitu, diharapkan masyarakatakan memperoleh informasi yang kredibel dari lembaga pers. Jurnalis Mengawasi Pemilu 31
32 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Bab 5 Kesalahan Yang Sering Terjadi di Media Massa
MELIPUT agenda Pemilu tak berbeda dengan prinsip kerja jurnalis ketika meliput peristiwa umum lainnya. Namun, dari karakteristiknya meliput Pemilu memiliki spesifi kasi arah atau kerangka kerja, yakni berperspektif: pengawasan, edukasi/ literasi politik, dan informasi pada publik.
Sehingga, dengan kerangka tersebut, media (diharapkan) terhindar dari kealpaan-kealpaan atau kesalahan-kesalahan saat menyajikan berita kepada khalayak. Kesalahan di sini, dimaksudkan sebagai produk berita yang justru merugikan public karena tidak mengindahkan prinsip-prinsip dan kode etik jurnalistik serta alih walregulasi kepemiluan. Melihat pengalaman selama ini, ada beberapa kesalahan yang masih kerap dilakukan oleh pihak media dalam meliput Pemilu. Sehingga, harapannya pada Pemilu 2024 mendatang bias dihindari. Beberapa hal itu, antara lain: Media Tidak Netral Pada era konglomerasi media, sebagian besar media dikuasai pemodal yang juga aktif di politik. Ini menjadi tantangan sekaligus "godaan" bagi pemilik media yang berafi liasi pada partai politik. Dalam konteks pemilu, pemilik media dapat mengganggu independen si jurnalis dan profesionalisme pers, khususnya pemilik media yang berambisi memenangkan jabatan politik dan berafi liasi pada partai politik. Berkaca pada Pemilu 2014, sedikitnya tiga pemilik konglomerasi media berkompetisi untuk menjadi penguasa politik. Mereka terbukti menyalah gunakan media miliknya sekadar menjadi corong kampanye politik. Saya kira, ini juga menjadi perhatian serius mengingat situasi jelang Pemilu 2024 juga tak terlalu berubah, masih terdapat beberapa pemilik media yang juga turut berkontestasi melalui parpol masing-masing meskipun sudah mengundurkan dari struktural kepengelolaan medianya. Sehingga, harapannya, wartawan dan media menjaga netralitas pemberitaan dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Wartawan 34 Jurnalis Mengawasi Pemilu
hendaknya bias menyaring dan memilah informasi mana yang sebaiknya disampaikan kepublik dengan tetap menjaga prinsip netralitas. Jurnalis harus mencegah terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) dalam dirinya. Ia tak boleh menerima imbalan apapun dari sumber berita atau terlibat dalam aktivitas yang bisa melemahkan integritasnya sebagai penyampai informsasi atau kebenaran. Menurut Willy Pramudya dalam Materi Kompetensi Kunci AJI (2020), jurnalisme dan kewartawanan sekali lagi adalah sebuah jasa publik. Para wartawan semestinya bebas dari ikatan komitmen atau kewajiban terhadap kelompok tertentu. Wartawan harus meletakkan "tanggungjawab kepada publik" di atas kepentingan diri sendiri serta di atas loyalitasnya kepada perusahaan tempat dia bekerja, kepada suatu partai politik, atau kepada kelompok dan teman-teman terdekatnya. Media dan Wartawan Mengabaikan Verifi kasi, Cek Ricek, dan Klarifi kasi Menurut Bill Kovach dan Tim Rosenthiel dalam Sembilan Elemen Jurnalisme (2002), hakikat jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Begitu pentingnya verifi kasi, sebab setiap informasi atau peristiwa di lapangan yang kita dapatkan perlu kita uji kebenaran atau kesahihannya. Caranya dengan cek dan ricek narasum bertema bersangkutan. Atau kalau perlu triple cek ke narasumber lain yang memang kompeten dan mencocokannya dengan realitas. Maraknya disinformasi, misinformasi, hingga hoak di era media baru memberi pelajaran berharga bagi insan media bahwa salah satu pokok praktik jurnalisme adalah verifi kasi. Alih-alih, jurnalisme yang menghamba pada peristiwa viral, clickbait, hingga kabar sensasi dari influencer (pemengaruh). Jurnalis Mengawasi Pemilu 35
Prinsip verifikasi ini penting mengingat kita tengah berada di era di mana banjir informasi terjadi. Banyak kabar bersliweran di lini massa namun tidak semuanya valid. Sehingga, menjadi tantangan bagi wartawan untuk memastikan bahwa semua informasi betul- betul berbasis fakta, bukan informasi manipulatif yang dibuat-dibuat atau sekadar kabar burung hingga hoaks. Ini patut menjadi catatan karena kondisi masyarakat masih belum sepenuhnya "pulih" atas polarisasi yang terjadi sebagai dampak dari Pilgub DKI 2017, Pilpres 2014, dan Pilpres 2019 lalu. Masyarakat yang terpolarisasi sebagai ekses dari pemilu sebelumnya masih kerap mewarnai sosial media. Caci maki dan sumpah serapah antar warga sesekali muncul sehingga wartawan saya kira punya andil dalam upaya menjaga kohesisosial yang sempat robek imbas Pemilu. Maka, kita tentu mendukung upaya Dewan Pers yang akan membentuktim yang menangani pengaduan yang terkait dengan pemberitaan politik dan pemilu menuju Pemilu 2024. Media dan Wartawan Menjadi Partisan Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Untuk mengawal pemilu yang jujur dan adil, dibutuhkan media yang kredibel, profesional dan independen. Dalam kontestasi politik, ia ibarat "wasit" atau juru pengadil yang berada di tengah-tengah bagi para kontestan. Wartawan seyogianya memastikan produk jurnalistiknya bukan jurnalisme propaganda yang mengabaikan prinsip keberimbangan dan melanggar etika jurnalistik, baik media cetak, penyiaran, maupun online. Namun, sayangnya, muncul fenomena media dan wartawan partisan dalam setiap gelaranPemilu. Salah satunya dipicu praktik konglomerasi media dimana pemilik media juga ada yang menjadi elite politik. 36 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Ada yang terang-terangan merangkap menjadi "juru kampanye" atau "tim sukses" bagi parpol atau politisi tertentu. Bahkan, pada Pemilu 2019 lalu, ruang redaksi menjadi alat propaganda parpol tertentu karena pemilik media tersebut berafi liasi ke salah satu partai politik. Di sisi lain, sebagian wartawan melakukan praktik partisan ini secara sembunyi-sembunyi. Padahal, praktik ini jelas-jelas bertolak belakang dengan ideologi dan visi profesi wartawan. Pada pasal 1 Kode Etik Jurnalistik disebutkan, "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Pada pasal 6 Kode Etik Jurnalistik juga disebutkan, "Wartawan Indonesia tidak menyalah gunakan profesi dan tidak menerima suap." Kemudian, pada UU Penyiaran Nomor 32/2002, pasal 36 butir 4 berbunyi, "Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu." Untuk itu, Dewan Pers mengingatkan pentingnya jurnalis dan media menjaga independensi menyongsong pelaksanaan pemilu dan pilpres pada 2024 mendatang. Hal ini dimaksudkan agar pers bias bersikap netral dan tidak hanya menyuarakan aspirasi kelompok tertentu saja. Dilansir dari Dewanpers.or.id 3 November 22, Dewan Pers meminta wartawan yang terlibat dalam politik praktis, termasuk dalam Pemilu 2024, harus berhenti sementara dari profesinya sebagai jurnalis. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, saat diskusi terbatas dan sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 di Ternate, Maluku Utara, Selasa 1 November 2022. Menjelang Pemilu 2019 lalu, Dewan Pers juga menyerukan hal yang sama. Ketua Dewan Pers 2016-2019, Stanley Adi Prasetyo, Jurnalis Mengawasi Pemilu 37
menyatakan bahwa wartawan bukanlah bagian tim sukses dari kekuatan politik atau tokoh yang maju dalam pilkada dan pilpres. Bila ada wartawan yang yang terlibat dalam kontestasi politik, ia meminta agar sebaiknya cuti lebih dulu. Lebih terhormat lagi jika wartawan tersebut mengundurkan diri. Hal senada juga diingatkan AJI Indonesia. Dilansir dari Tribun Bandar 18 Juli 2022, mereka mengimbau jurnalis tidak ikut serta sebagai tim sukses pada pemilu 2024. Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito mengatakan, kontestasi politik pemilu 2024 memungkinkan menjadikan media sebagai bahan eksistensi. Karena itu, AJI Indonesia mengimbau agar wartawan tidak ikut serta menjadi tim sukses partai politik maupun calon pada pemilu 2024. Untuk itu, ia mendorong Dewan Pers untuk memperbarui kode etik jurnalistik. Dewan pers harus membunyikan ketika jurnalis yang dimaksud independen, dia tidak menjadi tim sukses atau berafi liasi dengan partai politik. Sasmito mengingatkan, belajar Pemilu 2019, kode etik jurnalistik yang disepakati oleh konstituen Dewan Pers dan seluruh jurnalis, dinilai kurang tegas. Ketidak tegasan tersebut bias dilihat dari beberapa pemimpin media massa di Pemilu 2019 yang menjadi tim sukses tetapi dianggap tidak melanggar kode etik. Seperti halnya, AJI, hal serupa juga dikemukakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dilansir dari Kompas.id 9 Juni 2022, PWI melarang wartawan mencampur baurkan politik dan pekerjaan media. Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang menggaris bawahi tantangan pers di tahun politik. Ia mengatakan, harus diakui kalau media mendapatkan bisnis dari pemilu tetapi PWI melarang wartawan mencampur baurkan politik dan pekerjaan media. Menurut Ilham, kalau memang sebuah media berpihak, secara 38 Jurnalis Mengawasi Pemilu
adil harus mengumumkan pada masyarakat. Dewan Kehormatan PWI telah membuat beberapa rambu agar tidak ada yang merangkap- rangkap antara pekerjaan sebagai wartawan dan politisi. Pers harus berusaha untuk tetap dipercaya masyarakat agar tidak semua hal diselesaikan di jalanan. Pada akhirnya, penulis meyakini, semua organisasi profesi wartawan sepakat bahwa praktik jurnalisme partisan kontra produktif dengan prinsip jurnalistik sehingga melarangnya. Meskipun, pada realitas di lapangan tidak seindah narasi yang disepakati. Ini tentunya menjadi tugas kita bersama, khususnya Dewan Pers yang juga mesti disengkuyung segenap organisasi profesi, dan insan pers. Kita berharap persoalan ini menjadi pelajaran berharga bagi insan pers. Sebab, praktik jurnalisme partisan terang-terangan merugikan hak publik atas informasi yang obyektif, akurat dan berimbang. Praktik jurnalisme partisan juga mengingatkan kita pada praktik jurnalisme di era Orde Baru di mana pers acap dijadikan corong propaganda penguasa politik dan gagal menjalankan fungsinya sebagai elemen control sosial. Dan, sangat disayangkan ketika kini, pemilik dan wartawan partisan semakin dianggap wajar dalam praktik bermedia. Jurnalis Mengawasi Pemilu 39
40 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Bab 6 Panduan Meliput Pemilu
DALAM agenda meliput pemilu, pilpres, dan pilkada setidaknya ada tiga tahapan yang patut diperhatikan oleh media massa, perusahaan pers, dan para wartawan. Ketiga hal itu, dibagi dalam tiga tahapan, yakni: pra meliput, saat meliput, dan pasca meliput pemilu.
Pertama, Pra Meliput Sebelum meliput setidaknya ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh pers sebelum (pra) meliput Pemilu. Memahami Standar Kompetensi Wartawan Kompetensi wartawan merupakan kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangannya untuk menentukan sesuatu di bidang kewartawanan. Tiga kompetensi ini sebenarnya berlaku juga secara umum namun juga bias diperuntukkan secara spesifi k ketika meliput tahapan-tahapan pemilu. Dalam rumusan kompetensi wartawan yang dirumuskan Biro Pendidikan AJI Indonesia (2020), standar kompetensi wartawan mencakup tiga aspek, yakni kesadaran (awareness), pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan. Kesadaran mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi. Kesadaran akan etika sangat penting dalam profesi kewartawanan sehingga setiap langkah wartawan, termasuk dalam mengambil keputusan untuk menulis, menyiarkan peristiwa atau persoalan akan selalu dilandasi pertimbangan matang. Tanpa wartawan menerapkan etika, wartawan rentan terhadap kesalahan dan dapat memunculkan persoalan yang berakibat tersiarnya informasi yang tidak akurat dan bias, menyentuh privasi, atau tidak menghargai sumber berita. Jika tak diperhatikan, hal itu dapat menimbulkan produk jurnalistik yang buruk. Selengkapnya mengenai ini para jurnalis bias membaca kembali Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers. 42 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Sebagai pelengkap pemahaman etika, wartawan dituntut untuk memahami dan sadar ketentuan hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik. Pemahaman tentang ini perlu ditingkatkan, dan dalam konteks ini, manajemen newsroom atau redaksi pada media masing- masing perlu terus mendorong dan meningkatkan kapasitas para wartawannya. Dalam konteks meliput Pemilu, sekurang-kurangnya, para wartawan mesti membaca dan memahami regulasi aturan perundang-undangan kepemiluan. Pengetahuan wartawan dituntut untuk memiliki teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, serta pengetahuan khusus. Wartawan juga perlu memahami berbagai perkembangan informasi mutakhir. Dalam kontek sini, perkembangan terbaru seputar topik pemilu, pilpres, dan Pilkada 2024. Pengetahuan umum mencakup pengetahuan umum dasar tentang berbagai hal yang juga penting diketahui ketika meliput pemilu. Hal itu mencakup pengetahuan umum soal isu-isu demokrasi, politik, hukum hingga sosial budaya. Mengingat, persoalan kepemiluan tidak semata seputar tahapan Pemilu, namun juga dilingkari dengan berbagai bidang lain. Pengetahuan khusus mencakup pengetahuan yang berkaitan dengan bidang liputan kepemiluan. Mulai dari tahapan Pemilu, agenda penyelenggara Pemilu, hingga pasca Pemilu. Keterampilan wartawan mutlak menguasai keterampilan jurna- listik seperti teknik reportase, teknik wawancara, teknik menulis, Teknik menyunting, hingga Teknik manajemen isu. Selain itu, wartawan juga harus mampu melakukan riset, liputan mandalam (indept news), analisis berbasis jurnalisme data, investigasi, hingga penentuan arah pemberitaan. Tak kalah penting, di era digital, wartawan harus terampil menggunakan alat kerjanya termasuk teknologi informasi. Sekadar Jurnalis Mengawasi Pemilu 43
mengingatkan, keterampilan peliputan ini, secara umum mencakup 6 M. Yakni, keterampilan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Memperkokoh Manajemen Newsroom Manajemen redaksi di newsroom atau ruang redaksi memegang peran penting dalam peliputan pemilu. Mengingat, tahapan pemilu memiliki durasi cukup panjang, berbulan-bulan, hingga tahunan. Untuk itu, aspek manajemen newsroom memegang kendali penting dalam memberikan arah dan panduan pemberitaan yang akan dieksekusi oleh tim jurnalis di lapangan. Patut selalu dikedepankan, kerja media, sesungguhnya merupakan kerja tim. Artinya, ada manajemen dan sistem yang berjalan dalam menghasilkan sebuah produk berita. Sehingga, tidak asal melepas wartawan seolah bekerja sendirian di lapangan tanpa arah dan focus peliputan yang terarah. Sehingga, dalam mendukung kerja-kerja peliputan pemilu. Mengadopsi rumusan dalam Politik Pemilu dan Pilkada: Panduan Jurnalis Meliput secara Kritis dan Obyektif (2006), ada beberapa hal yang juga patut disiapkan oleh Manajemen Newsroom atau kantor redaksi. Mempersiapkan Jurnalis Peliput Pemilu Jurnalis perlu dibekali pengetahuan, pengenalan lapangan, dan penguasaan masalah. Pembekalan pengetahuan seputar pemilu ini misalnya, bias dilakukan oleh kantor redaksi atau perusahaan pers dengan mewajibkan para wartawannya untuk membaca Undang- Undang No 07 tahun 2017 tentang Pemilu serta tahapan-tahapan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada 2024. 44 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Melalui penguasaan pengetahuan ini selain meningkatkan kapa- sitas, setidaknya bisa mengurangi kesalahan pemahaman Ketika menulis sebuah persoalan sehingga terhindar dari - misalnya gugatan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Menyiapkan Satgas "Task Force" Pemilu Sekali lagi ditekankan, yang bekerja dalam peliputan pemilu sebaiknya timbukan individu. Tentu saja, ini menyesuaikan dengan SDM di masing-masing media. Namun, meskipun SDM minim, spirit kerja tim sebaiknya selalu menjadi napas kerja. Sehingga, kalaupun yang dikirim kelapangan hanya satu orang, di kantor redaksi selalu ada wartawan lain yang siap (stand by) sebagai tenaga pendukung untuk membantu wartawan di lapangan. Menghidupkan Diskusi Berkala Selama Tahapan Pemilu Berjalan Forum ini jika diadakan secara kontinu, bias menjadi ajang evaluasi peliputan yang sudah dilakukan, membenahi kekurangan dan kesalahan, hingga mengawal agenda penting kedepan. Dengan diskusi intens setidaknya bias mengurangi mis-koordinasi atau mis- komunikasi di antara pemimpin redaksi, redaktur, dan wartawan. Secara psikologis, diskusi secara intens juga akan menguatkan para wartawan yang bertugas di lapangan - bahwa mereka tidak kerja sendirian. Artinya, tidak semua beban kerja ditimpakan ke Pundak wartawan. Beban itu dipikul bersama-sama. Merancang Liputan International Federation of Jorunalists (IFJ) dalam Jurnalis Meliput Pemilu (2003) menekankan pentingnya perencanaan dalam peliputan pemilu yang efektif. Model ini bermanfaat untuk menjadi daftar periksa (check list )bagi para editor atau staf redaksi satuan tugas peliput pemilu. Jurnalis Mengawasi Pemilu 45
Untuk merancang liputan media mesti memahami agenda ser ta taha pan Pemilu, Pilkada, serta Pilpres. Tahapan itu misalnya, tang- gal pendaf taran pemilih, pendataan pemilih oleh penyelenggara, pen daftaran dan penetapan caleg, masa kampanye, pelaksanaan hari pemungutan suara, pengumuman hasil pemungutansuara, dan sebagainya. Sejak awal, pihak redaksi juga bias memberikan informasi kepada pembaca/pengakses berita mengenai peliputan Pemilu. Misalnya, bagaimana media Anda akan meliput, serta mengapa. Ini untuk mengantisipasi banyaknya tuduhan bahwa media tidak adil dan memihak dalam peliputan atau pemberitaan kampanye. Kedua, Saat Meliput Pemilu Seperti halnya Ketika meliput peristiwa sehari-hari yang memiliki nilai berita (news value), para wartawan peliput Pemilu juga dituntut menguasai halihwal seputar kepemiluan secara lebih mendalam dan spesifik. Dalam menjalankan tugas tersebut, para pewarta mesti tetap memegang teguh prinsip dan standar jurnalistik agar tetap professional Ketika menjalankan tugasnya. Unsur standar ini juga termaksud dalam Kode Etik Jurnalis (KEJ) yang disusun oleh Dewan Pers yang juga setiap organisasi profesi memilikinya. Beberapa standar jurnalistik yang mesti dipegang teguh oleh para wartawan, antara lain: Menyajikan Fakta Pekerjaan jurnalis pada hakikatnya adalah mewartakan peristiwa alias memberitakannya. Di sini peristiwa adalah kejadian faktual sehingga jelas unsure beritanya (apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana lazim disebut 5 W+1 H). Keenam unsur inilah yang membangun jalan cerita peristiwa. Kalau jurnalis hendak 46 Jurnalis Mengawasi Pemilu
beropini, maka tempatnya, bukan di berita tetapi di tajuk/ediotorial/ kolom khusus. Berimbang Aspek berimbang menjadi pokok saat menulisberita yang mangandung pro-kontra. Berita menjadipokok. Karena itu, Ketika mengangkat sebuah permasalahan kedua pihak yang kontroversi harus dijadikan narasumber yang ujarannya dimuat. Ini yang disebut cover both-sides. Imparsial Bagi wartawan, mewawancara para pihak terutama yang berkonfrontasi langsung, dan memunculkannya dalam berita tidaklah cukup. Porsi dan nuansa yang ditampilkan juga perlu dibuat berimbang. Ini yang dimaksu dimparsial. Jadi, imparsial artinya tidak menguntungkan salah satu pihak secara prosi atau nuansa atau keduanya sekaligus. Mengenai imparsialitas ini, ada satu hal yang menjadi catatan. Dalam beberapa tahun terakhir, berkembang pemikiran di kalangan jurnalis bahwa imparsialitas tak selalu harus diterapkan. Ada kalanya jurnalis perlu berpihak. Misalnya, kalau ada yang tertindas atau dibungkam. Dalam hal ini, pers menjadi penyuara dari mereka yang tak bias bersuara (the voce of voiceless). Menjaga Akurasi Cermat dalam menyajikan fakta atau menjaga presisi adalah kewajiban setiap jurnalis. Sehingga, prinsip akurasi perlu dilakukan melalui check and recheck dan triple check. Jurnalis Mengawasi Pemilu 47
Independen Bagi jurnalis, meliput pemilu bukan tugas yang ringan. Sebab, banyak kepentingan yang bermain dan selalu banyak godaan politik yang ditebar. Jika tidak hati-hati, insan media bias terjebak pada posisi sulit. Posisi yang bukan saja bisa merontokkan integritas pribadi medianya, tapi juga bias mengorbankan kepentingan para pemilih. Sehingga, dalam hal ini, sikap independen menjadi hal yang penting. Patuhi Kode Etik Setiap profesi lazimnya merumuskan kode etiknya. Dalam satu profesi sangat mungkin terdapat banyak organisasi. Pengusaha, pengacara, arsitek, dokter, atau wartawan misalnya. Meski masing- masing memiliki kode etik masing-masing, namun semangat kode etik mereka pada umumnya sama. Kode etik dibuat agar setiap anggota organisasi tetap dalam koridor profesionalisme. Panduan Redaksi Dalam Meliput Pemilu 2014: Pelibatan Publik dan Independensi Redaksi (2014), Aidan White, Direktur Eksekutif Ethical Journalism Network Aidan White mengingatkan, terdapat lima aspek dalam meliput pemilu, yaitu: tranparansi, manajemen keredaksian yang baik, jurnalisme yang berkualitas, pelibatan public sebagai audiens dan kerjasama antar-media. Tranparansi media dimulai dengan menetapkan secara gamblang pernyataan tidak memihak serta tidak ada konflik kepentingan khususnya untuk redaksi media yang pemiliknya ikut berkompetisi dalam pemilu. Redaksi media massa wajib menetapkan standar profesional pada manajemen keredaksian yang berlaku untuk seluruh jajaran wartawan, dimulai dari pemimpin redaksi hingga ke reporter yunior. 48 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Aidan menyarankan, perlu dibuat pedoman internal bagi jajaran redaksi berbasis pada kode etik jurnalistik. Ia mencontohkan, salah satu yang terpenting adalah tidak mentolerir adanya kampanye negatif dalam pemberitaan. Kepada para wartawan yang meliput Pemilu, Aidan memberikan 10 kiat praktis, antara lain: 1. Jangan terburu-buru menyebarkan informasi sebelum memve- rifi kasi 2. Tidak memihak, selalu memberikan porsi yang sama untuk masing-masing kandidat; 3. Menghormati perbedaan dan keragaman 4. Menghindari sensasi: "Tidak semua pernyataan dramatis dari 5. 6. 7. kandidat bernilai berita" Jangan menerima suap. Baik berupa uang maupun bentuk/ fasilitas lainnya Jangan menjanjikan liputan berita kepada kandidat Jika ada pernyataan serangan dari kandidat, beri kesempatan kandidat lainnya menjawab 8. Pernyataan yang bernada menghasut atau menyerang tidak perlu diberitakan 9. Beritakan apa yang disampaikan kandidat, bukan apa yang disampaikan pendukungnya 10. Tidak memihak dalam perdebatan politik. Panduan Bagi Redaktur Redaktur sebagai "konduktor" newsroom memegang perang vital dalam menghadapi tantangan digital di ruang redaksi 24 Jam dalam 7 hari. Sehingga, dalam hal ini, perencanaan mutlak diperlukan agar semua agenda berjalan sesuai rencana dan terukur. Jurnalis Mengawasi Pemilu 49
Apabila tenggat yang kaku masih merupakan pencapaian besar bagi media tradisional, munculnya internet dan perkembangan media social telah mengubah pemberitaan kampanye menjadi suatu tantangan 24 jam per hari dengan beragam 'aktor baru' yang tak sabar untuk menyampaikan pendapatnya. Semua media kini berlomba-lomba untuk menyajikan berita dengan cepat, yang berarti bahwa mereka harus menggabungkan operasi pemberitaan secara tradisional dan secara daring. Dengan demikian, perencanaan adalah hal yang penting. Pemilu adalah campuran dari keteraturan dan kekacauan, peristiwa-peristiwa yang sudah terduga dan yang penuh kejutan. Pastikan untuk melakukan perencanaan secara serius sejak awal sehingga Anda dapat menghadapi naik turunnya pergerakan selama kampanye. Untuk itu, sebagai pengingat para redaktur. Gali informasi rinci dan mendalam pada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU (termasuk Bawaslu) semua rincian dari proses pemungutan suara dari mulai tanggal pendaftaran, tanggal dimulai dan diakhirinya masa kampanye, detil-detil hari pemungutan suara, bagaimana pemungutan suara akan dilaksanakan, jadwal penghitungan suara, dsb. Selanjutnya pelajari peraturan-peraturan pemilu yang berkenaan dengan; Pertama, sistem pemungutan suara, undang-undang pemilu, dan peraturan pengamatan proses pemungutan suara. Kedua, penggunaan jajak pendapat (penjelasan tentang sampel, tenggat untuk pelaporan hasil pemungutan suara, dsb). Ketiga, Iklan politik. Keempat, akses ke media layanan publik dan yang berkaitan dengan peliputan debat publik dan pemilu. Kelima, dana pemilu. Keenam, pengamatan pemungutan suara nasional dan internasional. Ketujuh, peliputan terhadap berita-berita kampanye, debat, dan pemberitaan hasil-hasil pemilu oleh media internasional. 50 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Kedelapan, pastikan bahwa semua wartawan memahami peraturan dan latihlah mereka mengenai peraturan tersebut, sehingga mereka secara mandiri dapat memverifi kasi pelanggaran- pelanggaran terhadap peraturan-peraturan pemilu tanpa harus bergantung pada pihak-pihak yang berseberangan. Kesembilan, pastikan bahwa pembaca Anda memahami peraturan-peraturan ini juga. Jelaskan secara hati-hati semua prinsip dan teknik kampanye dan pemungutan suara. Kesepuluh, Jelaskan panduan peliputan Anda kepada publik dan bagaimana dan mengapa Anda meliput kampanye. Peliputan Pemilu Peliputan pemilu pada tahun politik selama terkesan hanya menjadi kerja desk politik. Padahal, tema politik tak cukup hanya diampu oleh wartawan yang selama ini meliput isu politik. Semua bagian dapat diminta untuk menjalankan tugas sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Para reporter dan penulis khusus akan tetap dipekerjakan untuk menganalisa isu-isu dalam bidang keahlian mereka masing-masing (pendidikan, ekonomi, kesehatan, olahraga, dsb.), tetapi dalam kerjanya bisa "diorkestrasi" oleh redaktur untuk menggarap hal ihwal situasi perpolitikan selama tahun Pemilu. Hal itu misalnya, untuk membandingkan program-program politik yang disampaikan para calon, untuk meneliti pidato-pidato dan materi-materi kampanye, untuk merunut ketidak konsistenan, dan untuk menguak propaganda. Bagian pendidikan misalnya, dapat ditugasi tidak hanya untuk membuat tulisan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, tetapi juga meliput program caleg, capres-cawapres, hingga calon kepala daerah mengenai persoalan pendidikan selama ini. Jurnalis Mengawasi Pemilu 51
Secara khusus, buatlah rencana untuk malam pemungutan suara. Buatlah sistem peliputan yang nir-masalah: pastikan semua markas besar partai-partai politik utama terliput; buat perjanjian jauh- jauh hari di malam pemungutan suara dengan pemimpin-pemimpin partai politik untuk mendapatkan komentar mereka mengenai hasil pemungutan suara; Selain itu, Hubungi para ahli dan cendekiawan: mereka akan memberikan analisis yang tajam selama masa kampanye dan segera setelah hasil diumumkan. Para komentator pemilu, ahli politik, analis pendapat publik harus disiagakan dan terhubung dengan media Anda. Namun, jangan membuat pemirsa kewalahan dengan pemberitaan yang terlalu ilmiah. Warga negara biasa juga harus diberi ruang untuk menyampaikan pendapat mereka. Hal ini misalnya, bisa dilakukan melalui vox pop. Kebijakan Editorial Salah satu bagian terpenting dalam sebuah media adalah editorial atau tajuk. Editorial merupakan "suara" dari media Anda yang menyampaikan sikap, pandangan, dan posisi atas sebuah persoalan atau fenomena. Untuk itu, periksa ulang kebijakan Editorial di media Anda dan pastikan bahwa sebelum ditulis oleh salah satu redaktur yang diberi wewenang oleh otoritas, sudah mendiskusikan secara menyeluruh kebijakan editorial mulai dari sebelum hingga berlangsungnya pemilu. Jika proses ini diabaikan, hal ini akan mengarah pada komentar-komentar editorial yang kabur, membingungkan, cenderung menyederhanakan, atau saling bertentangan selama masa kampanye. Selalu mengingat dan menyatakan ulang prinsip-prinsip ini adalah suatu hal yang penting dalam rangka menghadapi isu-isu 52 Jurnalis Mengawasi Pemilu
yang rumit dan kontro versial selama pemilu. Sikap media ini penting mengingat ini akan memengaruhi ruh dalam pemberitaan yang dijalankan para wartawan. Selain itu, tentu saja, agar pers tetap profesional dan bermartabat. Ketiga, Pasca Meliput Pemungutan Suara Agenda Pasca pemilu (baca: pasca pemungutan suara) kerap kali diberi porsi kecil oleh media hanya sebatas perkembangan update informasi hasil penghitungan suara dan pengumuman resmi dari penyelenggara pemilu. Padahal, agenda pasca pemungutan suara pemilu tak kalah pentingnya untuk terus dikawal seperti halnya ketika tahapan pra dan pada saat berlangsungnya pemungutan suara di TPS. Berkaca dari pengalaman Pemilu 2014, ada dua isu yang paling menarik perhatian, yakni: soal quick count (hitung cepat) dan media ownership (kepemilikan media). Media dinilai terlampau "terhanyut" dengan perhitungan hasil hitung cepat yang langsung muncul di layar televisi beberapa saat setelah pemungutan suara dilaksanakan. Hasil quick count yang langsung muncul di televise menyebabkan media merasa pemilu sudah selesai, dan liputan media lebih terfokus pada informasi dan analisa terhadap angka-angka hasil quick count. Padahal, Dewan Pers mengingatkan, banyak kecurangan terjadi justru setelah pemungutan suara selesai, praktek jual-beli suara (vote-buying) marak terjadi, dan liputan media massa tidak berhasil membongkar praktik kecurangan tersebut. Dugaan praktik "membeli suara" marak, namun hamper tidak ada liputan media yang mampu mengungkap, mengonfirmasi, dan membuktikan adanya praktik tersebut. Ini saya kira menjadi tantangan para wartawan dalam agenda pemilu, pilpres, dan Pilkada 2024 mendatang. Jurnalis Mengawasi Pemilu 53
Sementara mengenai konglomerasi media dan kepemilikan media. Dalam konteks pemilu, pemilik media adalah ancaman serius dari independensi jurnalis dan profesionalisme pers, khususnya pemilik media yang berambisi memenangkan jabatan politik dan berafiliasi pada partai politik. Pada Pemilu 2014 sedikitnya tiga pemilik konglomerasi media berkompetisi untuk menjadi penguasa politik. Dan mereka terbukti menyalah gunakan media miliknya sekadar menjadi corong kampanye politik. Saya kira, ini juga menjadi perhatian serius mengingat situasi jelang Pemilu 2024 juga tak terlalu berubah, masih terdapat beberapa pemilik media yang juga turut berkontestasi melalui parpol masing-masing - meskipun sudah mengundurkan dari structural kepengelolaan medianya. Selain itu, agenda gugatan Pemilu biasanya juga akan selalu ada dalam hajatan pesta demokrasi. Sisakan energi para wartawan untuk selalu mengawal agenda tersebut. Sebab, agenda persidangan ini juga masih dalam satu rangakaian besar Pemilu. Ibaratnya, perjuangan kawan-kawan peliput Pemilu belum usai.
Liputan Ringan Namun tetap Berbobot Sisi lain dari liputan pemilu yang tak kalah penting untuk diliput, menurut David Quin (Thomson Foundation) (2014), adalah mengangkat aspek-aspek yang "ringan", humanis, dan menarik minat audiens, dari pelaksanaan Pemilu. Menurut David, liputan pemilu tidak mesti harus selalu isu- isu yang berat, melainkan perlu juga yang ringan. Mengingat kecenderungan warga Indonesia yang masih suka berbagi informasi melalui tatap muka, dari mulut-kemulut (gosip), maka tidak ada salahnya media memasok informasi ringan namun berkualitas. 54 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Misalnya, informasi tentang kiprah caleg artis yang berprestasi. David kala itu mencontohkan sosok Rieke Pitaloka, caleg dari PDI Perjuangan yang meraih suara terbesar nomor dua di daerah pemilihannya. Contoh lain, munculnya fenomena anak muda yang mulai memilih jalur politik. Ini cukup menarik mengingat, berdasarkan beberapa survei Lembaga politik, Pemilu 2024 mendatang, siapa pemenang Pilpres, ditentukan oleh kalangan anak muda, mengingat separuh lebih pemilih merupakan anak muda. Tentu saja jika mereka secara sadar nanti menggunakan hak pilihnya. Atau kisah-kisah lucu dan menarik lainnya yang menimpa politisi selama proses Pemilu. Yang penting, David mengingatkan, kisah-kisah ringan itu adalah kesaksian yang dilihat atau didengar oleh wartawan (informasi dari tangan pertama). Ketentuan standar jurnalistik profesional juga berlaku untuk liputan berita ringan, seperti: harus faktual dan telah diverifi kasi, ada validasi dan konfi rmasi. 10 Pedoman Perilaku Jurnalis dalam Peliputan Pemilu Jelang Pemilu 2014 lalu, AJI Jakarta juga membuat 10 pedoman perilaku jurnalis dalam meliput pemilu. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari dari beragam gesekan kepentingan selama gelaran Pemilu. Mengingat, sejumlah tantangan di hadapan jurnalis saat Pemilu. Beberapa tantangan itu antara lain: mempertahankan objektivitas, imparsialitas, dan keberimbangan di tengah kepentingan untuk memanipulasi media bias dating dari dalam (manajemen/ pemilik media) maupun dari luar media (peserta pemilu) sangat besar. Pertama, sebagai warga negara, jurnalis punya hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam pemilu. Tapi, sepanjang menjalankan pekerjaan jurnalistiknya, jurnalis tidak boleh partisan (memihak pada salah satu partai atau kandidat tertentu). Untuk itu, Jurnalis Mengawasi Pemilu 55
jurnalis tidak boleh meliput/menulis/mengedit berita/opini tentang partai/kandidat yang kemungkinan besar akan dia pilih. Kedua, media/jurnalis memisahkan dengan jelas dan tegas berita/program/karya jurnalistik dari opini politik dan iklan politik. Ketiga, media/jurnalis menyediakan ruang liputan yang fair bagi semua partai dan kandidat utama (yang berpeluang untuk meraih suara signifi kan). Partai gurem yang memiliki program yang jelas untuk kepentingan publik juga berhak mendapat ruang liputan. Keempat, media/jurnalis harus berhati-hati agar tidak menjadi corong salah partai atau kandidat tertentu. Untuk itu, jurnalis harus selalu menguji setiap klaim atau janji kampanye kandidat/partai tertentu dan menyampaikan kepada khalayak secara gambling dan sesuai konteksnya. Kelima, media/jurnalis berupaya mengungkap rekam jejak para kandidat (utama) dan mengkritisi program/klaim partai/tim sukses sepanjang masa kampanye. Keenam, jurnalis tidak boleh menjadi bagian (sebagaipemain) dalam semua tahapan pemilu, dari menjadi kandidat, tim sukses, menjadi pembicara dalam kampanye, menggalang dana, memakai atribut terkait partai/kandidat tertentu. Ketujuh, untuk menghindari konflik kepentingan, journalis tidak meliput, menulis, mengedit berita/opini tentang kandidat yang memiliki hubungan persahabatan atau kekeluargaan dengan si jurnalis. Kedelapan, jurnalis yang menjadi kandidat atau tim sukses salah satu kandidat harus non aktif sebagai jurnalis sejak pendaftaran dirinya sebagai calon/tim sukses. Kesembilan, jurnalis tidak boleh mencari/memfasilitasi iklan politik dari partai/kandidat yang bersaing atau dari individu/kelompok pendukung satu kandidat. 56 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Kesepuluh, perusahaan media secara internal harus memberikan jaminan bagi jurnalisnya untuk terlepas dari tekanan pemasang iklan politik. Modal Dasar Jurnalis Meliput Pemilu 1. Memahami sistem politik dan sistem Pemilu 2. Memahami seluruh proses Pemilu 3. Mengerti hukum Pemilu khususnya yang mempengaruhi pemberitaan media 4. Memahami peran media dalam peliputan Pemilu 5. Mengetahui sejarah Pemilu 6. Mengetahui detail mekanisme teknis seperti pendaftaran pemilih, penghitungan suara, dan sejenisnya. 7. Menguasai cara pemberitaan Pemilu yang spesifik seperti meliput jejak pendapat, meliput suara pemilih (voter voice reporting, dan sebagainya. Sumber: LSPP Beberapa Isu Penting Liputan Media saat Pemilu 1. Daftar pemilih. Apakah daftar pemilih sudah cukup akurat? Ada- kah warga yang tidak tercantum dalam daftar pemilih? Jika ada, apa faktornya? 2. Pendidikan pemilih. Apakah para pemilih sudah cukup menda- patkan informasi Pemilu? Apakah pemilih sudah cukup mendapatkan informasi tentang partai politik dan para kandidat peserta pemilu? 3. Swing voters dan pemilih pemula. Bagaimana kecenderungan pilihan politik mereka? Apakah mereka sudah memutuskan pilihan politiknya atau belum dan mengapa? Pantau hasil jajak pendapat pel bagai Lembaga survei. Jurnalis Mengawasi Pemilu 57
4. Partisipasi pemilih. Pada sejumlah kasus pilkada, partisipasi pe- milih yang ikut pemungutan suara cenderung merosot. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana dengan fenomena golput? 5. Suara pemilih. Apa aspirasi, kepentingan, dan harapan pemilih mengenai pel bagai hal terhadap partai politik atau politisi? Sumber: LSPP Beberapa Isu Penting Mengenai Parpol untuk Liputan Media 1. Apa visi misi dan program partai politik yang penting diketahui oleh pemilih? 2. Bagaimana profi l dan rekam jejak partai politik/caleg/kandidat 3. tersebut? Isu-isu nasional dan local apa yang diusung partai politik/caleg/ kandidat tersebut? Apakah mereka cukup konsisten dalam memperjuangkan isu-isu tersebut? 4. Dari mana saja dana kampanye mereka? Siapa penyumbang dana kampanye terbesar? Apakah mereka membuat laporan dana kampanye sesuai dengan ketentuan UU? Sumber: LSPP Panduan Perencanaan Liputan Pemilu Perencanaan liputan Pemilu yang baik setidaknya perlu memper- timbangkan catatan berikut: a. Sumber daya apa yang dimiliki media kita? Apakah tersedia anggaran khusus untuk liputan Pemilu atau Cuma anggaran normal/rutin redaksi? Staf macam apa yang tersedia, apakah tersedia anggaran untuk menggaji staf tambahan atau staf paruhwaktu? b. Peristiwa apa saja yang merupakan bagian dari jadwal kampanye? Kapan peristiwa penting akan terjadi dan sejauh 58 Jurnalis Mengawasi Pemilu
c. mana kemungkinan untuk mempersiapkan liputan peristiwa tersebut sebelumnya? Isu-isu khusus apa saja dalam kampanye dan sejauh mana ini akan mempengaruhi cara di mana rubric khusus media diorganisir liputannya? d. Inovasi liputan macam apa yang akan dibuat media? Apakah akan menjadi feature yang berbeda dari liputan tersebut? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan berbeda-beda tergantung pada perhatian media, apakah media lokal, nasional, atau internasional. Skala operasi mungkin berbeda, namun isu perencanaan secara esensi sama. Sumber: LSPP Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Wartawan Ketika Pemungutan Suara 1. Lokasi pemungutan suara tidak sesuai ketentuan 2. Pemungutan suara dimulai (atau selesai) lebih awal atau lebih lambat dari waktu yang telah ditentukan. 3. Pemungutan suara dilakukan meskipun jumlah saksi tidak lengkap. 4. Jumlah suara sebelum pemungutan suara lebih sedikit dari pada jumlah surat suara yang dicoblos. 5. Jumlah pemilih yang terdaftar lebih banyak dari pada surat suara yang tersedia. Jumlah surat suara lebih banyak dari jumlah pemilih. 6. Ketidak lengkapan perangkat pemungutan suara. Bilik suara tidak memenuhi jaminan kerahasiaan pencontrengan. 7. Kotak suara tidak berada dalam kondisi tertutup selama proses pemungutan suara. Jurnalis Mengawasi Pemilu 59
8. Sebelum pencoblosan kotak suara tidak ditunjukkan kepada saksi dan pemilih. 9. Ada pihak lain selain panitia, saksi, dan pemantau selama proses pencoblosan di dekat bilik suara. 10. Ada pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih ikut memilih. 11. Terdapat pemilih yang masuk kebilik suara tanpa dipanggil oleh panitia. 12. Terjadi intimidasi (teror/ancaman fi sik, non-fi sik) atau hambatan Ketika pemilih berada dalam bilik suara atau ketika sedang antre. 13. Setelah pemungutan suara selesai, kotak suara tidak disegel.
Sumber: LSPP 60
Bab 7 Jurnalisme Data di Pemilu
Latar Belakang DALAM beberapa waktu belakangan, di era new media, muncul penumpang gelap bernama hoax. Hoax muncul sebagai buntut dari fenomena post-truth atau pasca kebenaran. Maka, sebagai salah satu upaya "melawan" hoax media kini kembali memperkuat pendalaman dalam metode penggalian informasi melalui pendekatan jurnalisme berbasis data.
Jurnalisme data muncul sebagai tren yang mendapat perhatian media di seluruh dunia. Jurnalisme data merupakan genre jurnalisme hasil kolaborasi disiplin ilmu jurnalisme, statistik, desain grafis dan komputer. Inovasi jurnalisme ini diadopsi media-media online internasional sejak beberapa tahun lalu dan saat ini sudah mulai diadopsi media di Indonesia, sesuai medium masing-masing. Meski demikian, penggunaan data dalam karya jurnalistik ini membuat sejumlah pakar menganggap tidak ada kebaruan praktik dari jurnalisme data, kecuali dalam visualisasi. Berbagai pakar berpendapat, perbedaan praktik jurnalisme data terletak pada bagaimana data tersebut menjadi inti cerita dalam karya jurnalistik. Meskipun, pada praktiknya, terkadang data seringkali hanya menjadi pelengkap cerita dalam sebuah pemberitaan. Jurnalisme Data di Masa Lalu Penyajian produk jurnalistik dengan menggunakan data bukan sesuatu hal baru. Menurut Komang Agus Widiantara dalam DANAPATI Volume 1 No 2 April (2021), Simon Rogers, mantan jurnalis data the Guardian menyebut, perawat Inggris Florence Nightingale juga sebagai jurnalis data. Nightingale, yang bertugas dalam perang Inggris di Krimea dulu Uni Soviet, sekarang Ukraina merilis data jumlah kematian tentara Inggris dalam perangitu pada 1858. Kalau mau ditelusuri lebih jauh, The Manchester Guardian mempublikasikan liputan pertama dengan data mengenai biaya sekolah dan jumlah siswa di Manchester dan Salford, Inggris pada 1821. Pada 1970 an muncul istilah "jurnalis mepresisi" untuk menjelaskan proses pengumpulan data secara ilmiah menggunakan statistik. Data tersebut dianalisis dan dijadikan narasi dalam sebuah artikel berita. Pada 2000-an, terminologi "jurnalisme data" mulai berkembang untuk merujuk proses liputan berita berdasarkan statistik. 62 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Data inilah yang kemudian disajikan ke audiens melalui beragam bentuk seperti infografik, gambar, teks, video, peta atau bentuk apa pun yang sesuai dengan narasi data. Panjangnya sejarah penggunaan data dalam karya jurnalistik ini membuat sejumlah pakar menganggap tidak ada kebaruan praktik dari "jurnalisme data", kecuali dalam visualisasi. Meski demikian, sejumlah pakar lainnya belum sependapat. Liliana Bounegru, merangkum pendapat sejumlah pakar lain, menyebutkan bahwa perbedaan praktik jurnalisme data terletak pada bagaimana data tersebut menjadi inti cerita dalam karya jurnalistik Sehingga, pendekatan jurnalistik ini biasa digunakan dalam peliputan seperti agenda Pemilu atau Pilkada yakni data-driven journalism atau jurnalisme data. Pengertian Jurnalisme Data Simon Rogers, yang juga Former Data Editor at the Guardian menyatakan, jurnalisme data tidak hanya grafi k dan visualisasi, ini tentang bercerita dengan cara terbaik, itu bisa menjadi peta atau mungkin hanya angka. Intinya adalah konteks dan interpretasi data. Di era keterbukaan informasi dan era digital, kerja-kerja jurnalis relative semakin dimudahkan. Khususnya dalam melengkapi data. Banyak platform yang bias digunakan oleh para jurnalis dalam hal mencari data baik berupa angka, hasil penelitian bahkan memetakan lokasi dengan perangkat sumber terbuka. Di internet, semua data berlimpah dan tersedia dalam berbagai format. Data-data tersebut dapat diolah oleh para jurnalis sebelum melakukan liputan kelapangan dan memverifikasinya dengan berimbang. Jurnalis Mengawasi Pemilu 63
Apa Itu Jurnalisme Data? 1. Model jurnalisme yang menggunakan data untuk menyampaikan berita. 2. Bisa dimulai dari pertanyaan yang dijawab dengan data, bisa juga dimulai dengan data yang dianalisa untuk mendapatkan cerita. 3. Simon Rogers, Former Data Editor at the Guardian Kelebihan Jurnalisme Data 1. Membantu memahami gambar besar, pola, konteks, dan tren. 2. Menyediakan tafsir independen atas realitas Proses Kerja Jurnalisme Data 1. Mencari data 2. Memahami data 3. Mengambil data 4. Membersihkan data 5. Memverifi kasi data 6. Menganalisa data 7. Visualisasi/memublikasikan data Menarasikan Data 1. Menguji hipotesis 2. Memetakantren dan kontras 3. Mengungkap hal yang di luar kewajaran (outliers) 4. Menemukan koneksi yang sebelumnya tak nampak Bagaimana Menceritakan Data? Pertama, Data sebagai Latar Belakang Peliputan Data yang kita peroleh digunakan sebagai latar belakang yang digunakan untuk membuat berita. Misal setelah mengakses data 64 Jurnalis Mengawasi Pemilu
dari jari Di sana terdapat data-data tentang anggota DPRD, DPR, DPD, dll. Ada juga platform, mata massa.org yang berisi interaksi masyarakat terkait pelanggaran masa kampanye di Jakarta, beberapa waktu lalu. Dari data itu kita bisa membuat laporan tentang kekayaan anggota DPR, dll. Kedua, Menggunakan Data yang Terpublikasi Menjadi Dasar Liputan Saat mendapatkan data yang sudah terpublikasikan berpeganglah pada 5W dan 1H, yakni: What (apa), Who (siapa), When (kapan), Where (di mana), Why (kenapa), dan How (bagaimana). 1. Who. Dari siapa data ini berasal, apakah data ini penting. Ingat tetap skeptic dalam memberlakukan data. 2. What. Apa poin yang disampaikan dalam data ini. Misalnya, data tingkat literasi politik anak muda di Tanah Air. Seberapa pemahaman mereka pada Pemilu dan politik? Apa pentingnya Pemilu bagi mereka? Apa harapannya? 3. When.Seberapa lama data itu? 4. Where. Di mana data itu diperoleh dan dimuat di mana? Bisa juga dengan menampilkan peta atau lainnya. 5. Why. Kenapa data itu? Kenapa data itu dipilih, apakah benar- benar diperlukan? 6. How. Bagaimana data itu? Apakah benar-benar bias dipercaya? Teruslah bertanya kenapa? Para jurnalis mesti mematangkan data awal tersebut, sebagai landasan kenapa mesti diangkat. Jurnalis Mengawasi Pemilu 65
Beberapa media yang telah menggunakan Data/Infografi s, antara lain: 1. Pada 2009, The Guardian membuka rubric Datablog dalam situs onlinenya. 2. Perusahaan juga telah menggunakan pendekatan jurnalisme data yang mana pada 2008 telah menyajikan In Depth Reporting dengan tampilan visual yang menarik dan interaktif yaitu melalui Visual Interaktif Kompas (VIK) -Harian Kompas s.tempo.co/ s s k MemanfaatkanAkses Data di Internet Internet merupakan surga data. Di sana, informasiapa pun ada, baik yang tersembunyi maupun terbuka. Salah satu cara menambang data melalui Untuk memudahkan mencari data di google. Kenali format fi lenya, pdf, xls, csv, txt, dbf, doc, shp, kml,mdb, jpg, dll. Contohnya: 1. Korupsifiletype: PDF. Google akan mencarikan data yang menggunakan kata korupsi yang berbasis pdf. Kata korupsi berada di tubuh tulisan. 2. Coba bandingkan dengan cara lain, inurl:lelangfiletype:xls. Bedanya dengan yang di atas. Dengan inurl, kata ''Lelang'' berada di atas tulisan. 66 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Perlu diingat dalam menggali informasi di internet harus berhati- hati. Jangan sampai mengambil informasi/data yang tidak benar. Sebab, ada kalanya data-data yang bias diakses juga merupakan data yang masih belum valid. Sehingga, media perlu hati-hati jangan sampai mengambil informasi/data yang tidak benar. Menambang Data di Google Salah satu aktivitas dalam metode jurnalisme data adalah penambangan data. Penambangan data adalah teknik berbantuan komputer yang digunakan dalam analitik untuk memproses dan mengeksplorasi set data besar. Penambangan data mentransformasi data mentah menjadi pengetahuan praktis. Beberapa langkah menambang data: 1. Tanda '' untuk mempersempit pencairan. Contoh : ''bencana alam''. 2. Tanda minus (-) untuk mengecualikan pencarian. Misalkan tak ingin mengambil data dari detik news. Contoh ''bencana alam''- detik news. 3. Gunakan kata "Site:" untuk mendapatkan data tersebut dari situs yang ditarget. Contohnya: Site:bps.go.id bencana alam 4. Memperkecil waktu dengan menggunakan tools di google, laluke any time baru pilih range waktunya. Beberapa situs yang bias digali datanya: 1. 2. hub.satudata.bappenas.go.id 3. 4. 5. opentender.net Jurnalis Mengawasi Pemilu 67
6. data.go.id (Portal Satu Data Indonesia-Kantor StafPresiden). 7. Untuk lembaga internasional: 8. 9. 10. 11. Kenapa Jurnalisme Data? Jurnalisme data oleh sebagian pakar jurnalistik, disebut sebagai masa depan jurnalistik. Salah satu dasarnya, kehadiran media yang menyajikan liputan dengan basis data yang kuat saat ini sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi, di era banjir informasi serta serbuan disinformasi hingga hoax seperti sekarang. Produk-produk jurnalisme data di media saat ini relatif semakin digemari masyarakat, dunia bisnis, dan pemerintah. Secara praktis, pembaca cenderung tertarik dengan sajian infografi s, multimedia, grafi k-grafi k sederhana analisis bisnis. Karena data yang disajikan dalam bentuk info grafik memudahkan masyarakat memahami persoalan. Di sisi lain, salah satu keunggulan jurnalisme berbasis data adalah fakta di lapangan sulit dibantah jika disajikan dengan data. Sebab, siapapun pihak yang akan membatahnya juga membutuhkan data. Harapannya, publik semakin mendapat informasi yang mencerdaskan karena berbasis data, bukan asumsi atau sekadar pernyataan dan pemikiran yang masih bersifat subyektif. Jurnalisme Data dan Disiplin Verifi kasi Dalam sebuah diskusi yang digelar American Corner UIN Walisongo, pada Senin 30 Januari 2023 lalu, Manajer Data Journalist 68 Jurnalis Mengawasi Pemilu
kata data, Aria Wiratma Yudhistira, menyampaikan, jurnalisme data menjadi salah satu media verifi kasi yang penting. Ini dibutuhkan di tengah maraknya informasi dari konten medial sosial. Masih menurut Aria, kehadiran media sosial mempermudah seseorang untuk menyebarkan dan menerima informasi. Menurutnya, banyaknya konten di media sosial menjadi tantangan baru bagi jurnalis saat ini. Ia mencontohkan, gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur beberapa waktu lalu. Informasi yang lebih cepat justru diketahui publik melalui media sosial. Ini artinya, dengan semakin banyaknya data yang terbuka di internet atau big data membuat jurnalisme data dibutuhkan saat ini. Selain untuk memverifi kasi informasi, data juga dapat digunakan untuk mengungkapkan fakta, mengurai kontroversi, hingga terhindar dari politisasi. Jurnalisme data dalam konteks ini, mengingatkan kembali pada salah satu disiplin penting jurnalisme yaitu verifi kasi. Sebab, informasi tidak cukup hanya dari pernyataan, pendapat, atau bahkan informasi status di media sosial milik pejabat publik. Semua itu masih membutuhkan konfi rmasi atau verifi kasi data. Kata data pernah menyoroti berita dengan mengungkap fakta di balik peristiwa dengan menggunakan data. Hal itu seperti dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami biduan Lesti Kejora. Dari kasus itu, melalui pendekatan data, ternyata dapat mengungkap betapa banyaknya kasus kekerasan pada perempuan, dan hal itu seumpama fenomena gunung es. Melalui data, ternyata dapat menggambarkan persoalan peristiwa yang lebih besar di balik sebuah peristiwa. Jurnalis Mengawasi Pemilu 69
Beberapa tema yang bias digarap dan dikembangkan media dengan pendekatan Jurnalisme Data dalam Pemilu. 1. Kerawanan pemilu. 2. Dalam proses pemut akhiran data pemilih 3. Rekam jejak caleg/ calon pemimpin/ kepala daerah 4. Hasil pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 5. Kuota 30 persen Perempuan 6. Verifi kasi hoaks, 7. Mencegah isu SARA 8. Mencegah politik uang 9. Mencegah ASN tak netral 10. Tingkat pelanggaran dalam Pemilu 11. Kampanye yang melibatkan unsure pemerintahan/ netralitas ASN 12. Potensi profi l pemilih di Pemilu 2024 13. Tingkat partisipasi pemilu 14. Dan lain sebagainya. Bagaimana mempraktikkan jurnalisme data dalam liputan Pemilu? Mempraktikan jurnalisme data dapat dimulai melalui beberapa langkah. Mulai dari memilih topik, kemudian menyiapkan tema tertentu, dan menyusun hipotesa serta pertanyaan. Lalu, dilanjutkan dengan mencari data. Proses pencarian data saat ini bias lebih mudah dengan memanfaatkan google. Meski demikian, ketika sudah memeroleh data bersumber di google, kita harus tetap menerapkan sikap skeptis. Data tersebut pada dasarnya masih belum cukup sehingga harus tetap diolah. Salah satu contohnya, misalnya, bagaimana memotret aspirasi masyarakat menjelang Pilpres 2024. Dengan pendekatan jurnalisme data, seorang jurnalis bias melakukan pendekatan berbasis data. 70 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Misalnya soal, pelibatan masyarakat dalam memilih calon pemimpin (baca : Presiden-Wakil Presiden). Hal itu bias dikerucutkan arahnya, misalnya, apa harapan masyarakat, hingga bagaimana mestinya parpol merespon saspirasi publik sebagai salah satu indicator dalam proses memilihkan didatcapres-cawapresnya. Tema ini, beberapa waktu lalu diangkat oleh harian Kompas di awal Februari 2023, Mereka menyajikan analisis pemberitaan dengan jurnalisme data dengan memanfaatkan piranti Jajak Pendapat yang dilakukan Tim Litbang. Responden diwawancarai melalui sambungan telepon dengan sampel ditentukan secara acak sesuai panel litbang. Dalam sajiannya, mereka mengusung tajuk " Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan dalam Penjaringan Capres." Dua pertanyaan besar yang diajukan keresponden yakni: Setuju atau tidak setujukah Anda jika dalam penjaringan calon presiden, partai politik membuka konvensi (seleksi terbuka untuk menentukan calon presiden)? Kemudian, Menurut Anda, sebaiknya calon presiden yang akan diusung partai politik tersebut berasal dari internal kader partai politik itu sendiri atau dari luar partai politiik yang mengusung? Dalam simpulannya, hasil jajak pendapat itu menunjukkan, sebagian besar publik ingin partai politik melakukan konvensi untuk menjaring kandidat calon presiden. Sebanyak 68,8 persen responden setuju konvensi dilakukan secara terbuka, yaitu melibatkan kader parpol, dan non parpol. Sementara itu, 11,4 persen responden memilh konvensi melibatkan kader parpol, baik internal maupun eksternal. Di sisi lain, 9,1 persen responden ingin konvensi hanya melibatkan kader internal parpol. Dari contoh di atas, setidaknya menggambarkan bagaimana media menyajikan sebuah reportase aspirasi publik menjelang Pilpres 2024 dengan ditopang data penunjang. Media sebagai Jurnalis Mengawasi Pemilu 71
kanal informasi seolah mewakili suara publik ikut menyampaikan ke pemangku kepentingan hajatan pemilu (dalam hal ini, Parpol). Salah satu aspirasi itu yakni memberikan masukan pada partai politik sebagai lembaga yang berfungsi menjaring calon pemimpin nasional. Dalam memastikan bahwa calon pemimpin nasional betul- betul mewakili suara akar rumput (bukan keinginan elite parpol semata), publik menyuarakan mekanisme konvensi sebagai seleksi/ penjaringan calon kandidat terbaik di masing-masing parpol. Sebab, melalui konvensi, proses pemilihan kandidasi oleh parpol dinilai lebih demokratis. 72 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Bab 8 Kode Etik Jurnalistik
JURNALIS atau wartawan adalah profesi. Produk yang dilahirkan jurnalis berupa karya jurnalistik. Karya inilah yang akan dipublikasikan sehingga akan dibaca banyak orang. Karena bersifat untuk publik maka seorang jurnalis harus hati-hati dalam membuat karya. Sebab, karya tersebut akan mempengaruhi publik.
Baik dari sisi opini, perspektif, sudut pandang, hingga keyakinan seseorang. Untuk itulah, sebuah karya jurnalistik harus memenuhi berbagai standar. Standar tersebut harus benar-benar ditaati seorang jurnalis. Agar karyanya benar-benar bisa valid dan dipercaya. Salah satu standar yang harus ditaati seorang jurnalis adalah mentaati kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini menjadi pegangan bagi seorang jurnalis agar standar karyanya bisa terjaga. Di Indonesia, kode etik yang terkait dengan media massa cukup banyak. Misalnya, ada kode etik jurnalistik yang dikeluarkan organisasi profesi jurnalis. Mulai dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) hingga Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Masing-masing organisasi profesi jurnalis tersebut memiliki kode etik sendiri. Meskipun isi/substansinya tidak jauh berbeda. Selain kode etik dari organisasi profesi, juga ada kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berikut akan disajikan kode etik jurnalistik dari berbagai versi yang ada di Indonesia. Kode Etik yang dikeluarkan Dewan Pers Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab 74 Jurnalis Mengawasi Pemilu
sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak public untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik: Kemas Dalam Bentuk Grafi s Box atau supaya menarik dan tidak terkesan rumit Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Penafsiran: Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. 2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika 1. peristiwa terjadi. 3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. 4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuhcara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsiran: 1. Cara-cara yang professional adalah: Jurnalis Mengawasi Pemilu 75
2. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber; 3. Menghormati hak privasi; 4. Tidak menyuap; 5. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; 6. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; 7. Menghormati pengalaman traumatic narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; 8. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; 9. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas pradu gatak bersalah. Penafsiran: 1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. 2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. 3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. 4. Asas pradu gatak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. 76 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fi tnah, sadis, dan cabul. Penafsiran: 1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. 2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. 3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. 4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafi s atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsubirahi. 5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. 1. Penafsiran: Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. 2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalah gunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsiran: Jurnalis Mengawasi Pemilu 77
1. Menyalah gunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. 2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhiindependensi. Pasal 7 Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Penafsiran: 1. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. 2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita 3. sesuai dengan permintaan narasumber. Informasi latar belakang adalah segala informasiatau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. 4. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. 78 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Penafsiran: 1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. 2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Penafsiran: 1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. ` Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran: 1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. 2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran: 1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Jurnalis Mengawasi Pemilu 79
2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan keke- liruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang diri nya maupun tentang orang lain. 3. Pro por sional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. Kemas Dalam Bentuk Grafi s Box atau supaya menarik dan tidak terkesan rumit Kode Etik Jurnalistik oleh AJI Aliansi Jurnalis Independen percaya bahwa kemerdekaan pers dan hak public atas informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam menegakkan kemerdekaan pers dan memenuhi hak public atas informasi, anggota AJI memegang teguh Kode Etik sebagai berikut: 1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar 2. Jurnalis selalu menguji informasi dan hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya. 3. Jurnalis tidak mencampur adukkan fakta dan opini. 4. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik. 80 Jurnalis Mengawasi Pemilu
5. Jurnalis member tempat bagi pihak yang tidak memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. 6. Jurnalis mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keber im bangan dalam peliputan, pemberitaan serta kritik dan komentar. 7. Jurnalis menolak segala bentuk campur tangan pihak manapun yang menghambat kebebasan pers dan independensi ruang berita. 8. Jurnalis menghindari konflik kepentingan. Jika konflik kepentingan tak bisa dihindari, maka jurnalis menyatakannya secara terbuka kepada publik. 9. Jurnalis dilarang menerima sogokan. 10. Jurnalis menggunakan cara yang etis dan professional untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen. 11. Jurnalis segera memperbaiki, meralat, atau mencabut berita yang diketahuinya keliru atau tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada publik. 12. Jurnalis melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. 13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi. 14. Jurnalis dilarang menjiplak. 15. Jurnalis tidak menyembunyikan praktik-praktik tidak etis yang terjadi di kalangan jurnalis dan media. 16. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, orang berkebutuhan khusus atau latar belakang social lainnya. 17. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberikan informasi latar belakang, off the record, dan embargo. Jurnalis Mengawasi Pemilu 81
18. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfi densial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku serta korban tindak pidana di bawah umur. 19. Jurnalis menghormati privasi, kecuali untuk kepentingan publik. 20. Jurnalis dilarang menyajikan berita atau karya jurnalistik dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fi sik psikologis dan seksual. 21. Jurnalis tidak beritikad buruk, menghindari fi tnah, dan pence- maran nama baik. Kode Etik Jurnalistik oleh PWI Pembukaan Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social berdasarkan Pancasila. Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan, terutama anggota PWI. 82 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Penafsiran Pembukaan Kode Etik Jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh Pasal 28 UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran ialah hak paling mendasar yang dimiliki setiap insane wartawan, yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak. Sekalipun kemerdekaan mengeluarkan pikiran merupakan hak wartawan yang dijamin konstitusi, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara berdasarkan hukum, maka setiap wartawan wajib menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dalam menggunakan haknya untuk mengeluarkan pikiran. Wartawan bersama seluruh masyarakat wajib mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat. Tugas dan tanggung jawab yang luhur itu hanya dapat dilaksanakan apabila wartawan selalu berpegang teguh kepada Kode Etik Jurnalistik, dan masyarakat memberi kepercayaan penuh serta menghargai integritas profesi tersebut. Mengingat perjuangan wartawan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia, maka selain bertanggung jawab kepada hati nuraninya, setiap wartawan wajib bertangung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada masyarakat, Bangsa dan Negara dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Sadarakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya itu, dan untuk melestarikan kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat serta kepercayaan masyarakat, maka dengan ikhlas dan penuh Jurnalis Mengawasi Pemilu 83
kesadaran wartawan menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang wajib ditaati dan diterapkan. Penafsiran BAB I Kepribadian Dan Integritas Wartawan harus memiliki kepribadian dalam arti keutuhan dan keteguhan jati diri, serta integritas dalam arti jujur, adil, arif, dan terpercaya. Kepribadian dan integritas wartawan yang ditetapkan di dalam Bab I Kode Etik Jurnalistik mencerminkan tekad PWI mengembangkan dan memantapkan sosok wartawan sebagai profesional, penegak kebenaran, nasionalis,konstitusional, dan demokratis serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal1 Wartawan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat Undang-Undang Dasar Negara RI, kesatria, bersikap independen serta terpercaya dalam mengemban profesinya.
Penafsiran Pasal 1 1) Semua perilaku, ucapan dan karya jurnalistik wartawan harus senantiasa dilandasi, dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta oleh nilai-nilai luhur Pancasila, dan mencerminkan ketaatan pada Konstitusi Negara. 2) Ciri-ciri wartawan yang kesatria: n Berani membela kebenaran dan keadilan; 84 Jurnalis Mengawasi Pemilu
n Berani mempertanggung jawabkan semua tindakannya, n n termasuk karya jurnalistiknya; Bersikap demokratis; Menghormati kebebasan orang lain dengan penuh santun dan tenggang rasa; Dalam menegakkan kebenaran, senantiasa menjunjung tinggi harkat-martabat manusia dengan menghormati orang lain. 3) Yang dimaksud dengan mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara adalah,wartawan Indonesia bekerja bukan untuk kepentingan diri sendiri, kelompok atau golongan, melainkan untuk kepentingan masyarakat,bangsa dan negara; 4)Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. 5) Terpercaya adalah orang yang berbudi luhur, adil, arif, dan cermat, serta senantiasa mengupayakan karya terbaiknya. Profesi adalah pekerjaan tetap yang memiliki unsur-unsur : Himpunan pengetahuan dasar yang bersifat khusus; n Terampil dalam menerapkannya; n Tata cara pengujian yang obyektif; n Kode Etik serta lembaga pengawasan dan pelaksanaan n penaatannya. Pasal 2 Wartawan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, sertasuara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan umum, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan Jurnalis Mengawasi Pemilu 85
suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang dan prasangka atau diskriminasi terhadap jenis kelamin, orang cacat, sakit, miskin atau lemah. Penafsiran Pasal 2 Wartawan wajib mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan tulisan, gambar,suara, serta suara dan gambar dengan tolokukur: (a) Yang dapat membahayakan keselamatan umum adalah berita yang dapat mendorong timbulnya kerusuhan sosial, kepanikan massal, memaparkan atau menyiarkan rahasia negara; (b) Mengenai penyiaran berita yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa,serta menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang, wartawan perlu memperhatikan kesepakatan selama ini menyangkut isyu SARA (Suku,Agama, Ras dan Antargolongan) dalam masyarakat. Tegasnya, wartawan Indonesia menghindari pemberitaan yang dapat memicu pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan. Pasal 3 Wartawan tidak beritikad buruk, tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan,gambar, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan, memutar balikkan fakta, bohong, bersifat fi tnah, cabul, sadis, dan sensasional. Penafsiran Pasal3 1) Yang dimaksud tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. 86 Jurnalis Mengawasi Pemilu
2) Yang dimaksud dengan menyesatkan adalah berita yang membingungkan, meresahkan, membohongi, membodohi atau melecehkan kemampuan berpikir khalayak. 3) Yang dimaksud dengan memutar balikkan fakta adalah mengaburkan fakta sehingga masyarakat tidak memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, pasti, dan seutuhnya untuk dapat membuat kesimpulan dan atau menentukan sikap serta langkah yang tepat. 4) Yang dimaksud dengan bersifat fi tnah adalah membuat kabar atau tuduhan yang tidak berdasarkan fakta atau alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. 5) Yang dimaksud dengan cabul adalah melukai perasaan susila dan berselera rendah. 6) Yang dimaksud dengan sadis adalah kejam, kekerasan, dan mengerikan. 7) Yang dimaksud dengan sensasi berlebihan adalah memberikan gambaran yang melebihi kenyataan sehingga bias menyesatkan. Pasal 4 Wartawan tidak menyalah gunakan profesinya dan tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar,suar, suara dan gambar), yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak. Penafsiran Pasal 4 1) Yang dimaksud dengan imbalan adalah pemberian dalam bentuk materi, uang, atau fasilitas kepada wartawan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita dalam bentuk tulisan /gambar di media cetak dan siber, tayang andi layar televise atau siaran di radio siaran. Jurnalis Mengawasi Pemilu 87
2) Penerimaan imbalan sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah perbuatan tercela. Semua tulisan atau siaran yang bersifat sponsor atau pariwara dimedia massa harus disebut secara jelas sebagai penyiaran sponsor atau pariwara. BAB II Cara Pemberitaan Pasal 5 Wartawan menyajikan berita secara berimbang dan adil, meng- utamakan ketepatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini. Tulisan yang berisi interpretasi dan opini disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya. Penyiaran karya jurnalistik reka ulang dilengkapi dengan keterangan, data tentang sumber rekayasa yang ditampilkan. Penafsiran BAB II Cara Pemberitaan Pasal 5 1) Yang dimaksud berita secara berimbang dan adil ialah menyajikan berita yang bersumber dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian atau sudut pandang masing-masing kasus secara proporsional. 2) Mengutamakan kecermatan dari kecepatan, artinya setiap penulisan, penyiaran atau penayangan berita hendaknya selalu memastikan kebenaran dan ketepatan sesuatu peristiwa dan atau masalah sebelum menyiarkan atau memberitakannya. 3) Tidak mencampur adukkan fakta dan opini, artinya seorang wartawan tidak menyajikan pendapatnya yang menghakimi sebagai berita atau fakta. 88 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Pasal 6 Wartawan menghormati hak privasi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) kehidupan pribadi, kecuali menyangkut kepentingan umum. Penafsiran Pasal 6 Pemberitaan mengenai pribadi seseorang dapat dilakukan sepanjang menyangkut kepentingan umum dan tidak merendahkan atau merugikan harkat martabat, derajat, nama baik seseorang. Pasal 7 Wartawan menghormati asas pradu gatak bersalah, senantiasa menguji kebenaran informasi dan menerapkan prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang. Penafsiran Pasal 7 Seseorang tidak boleh disebut atau dikesankan bersalah mela- kukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran hokum lainnya sebelum ada putusan tetap pengadilan. Prinsip adil, artinya tidak memihak atau menyudutkan seseorang atau sesuatu pihak, tetapi secara factual memberikan porsi yang sama dalam pemberitaan baik bagi polisi, jaksa, tersangka atau tertuduh, dan penasihat hokum maupun kepada para saksi, baik yang meringankan maupun yang memberatkan. Jujur,mengharuskan wartawan menyajikan informasi yang sebenar-benarnya, tidak dimanipulasi, tidak diputar balikkan. Berimbang, tidak bersifat sepihak, melainkan memberi kesempatan yang sama kepada pihak yang berkepentingan. Jurnalis Mengawasi Pemilu 89
Pasal 8 Wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebut identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran Pasal 8 Tidak menyebut nama dan identitas korban, artinya pemberitaan tidak memberikan petunjuk tentang siapa korban perbuatan susila tersebut, baik wajah, tempat kerja, anggota keluarga, dan atau tempat tinggal, namun boleh hanya menyebut jenis kelamin dan umur korban. Kaidah-kaidah ini juga berlaku dalam kasus pelaku kejahatan di bawah umur (di bawah 18 tahun). BAB III Sumber Berita Pasal 9 Wartawan menempuh cara yang profesional, sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita, kecuali dalam peliputan yang bersifat investigative. Penafsiran BAB III Sumber Berita Pasal 9 1) Sopan, artinya wartawan berpenampilan rapi dan bertutur kata yang baik. Juga, tidak menggiring, memaksa secara kasar, menyudutkan, apriori, dan sebagainya, terhadap sumber berita. 90 Jurnalis Mengawasi Pemilu
2) Terhormat, artinya memperoleh bahan berita dengan cara-cara yang benar, jujur,dan satria. 3) Mencari dan mengumpulkan bahan berita secara terbuka dan terang-terangan sehingga sumber berita member keterangan dengan kesadaran bahwa diatur untuk bertanggung jawab atas berita tersebut. Menyatakan identitas perlu untuk penulisan berita peristiwa langsung (straight news), berita ringan (soft news), karangan khas (features), dan berita pendalaman (in depth reporting). Untuk berita hasil penyelidikan / pengusutan (investigative reporting), pada saat pengumpulan fakta dan data wartawan boleh tidak menyebut identitasnya. Tetapi, pada saat mencari kepastian (konfi rmasi) pada sumber yang berwenang, wartawan perlu menyatakan diri sedang melakukan tugas kewartawanan kepada sumber berita. Pasal 10 Wartawan dengan kesadaran sendiri berupaya secepatnya mem- per baiki, meralat atau memberikan hak jawab setiap pemberitaan yang tidak akurat dan disertai permintaan maaf. Penafsiran Pasal10 Berupaya dimaksudkan wartawan yang bersangkutan meng- ajukan perbaikan berita atau ralat kepada manajemen media. Hak jawab diberikan pada kesempatan pertama untuk menjernihkan persoalan yang diberitakan. Pelurusan atau penjelasan tidak boleh menyimpang dari materi pemberitaan bersangkutan, dan maksimal sama panjangnya dengan berita sebelumnya. Jurnalis Mengawasi Pemilu 91
Pernyataan maaf disampaikan karena pemberitaan yang tidak akurat telah merugikan pihak lain. Pasal 11 Wartawan harus menyebut sumber berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita serta meneliti kebenaran bahan berita. Penafsiran Pasal 11 1) Ketepatan sumber berita merupakan penjamin kebenaran dan ketepatan bahan berita. Karena itu, wartawan perlu memastikan kebenaran berita dengan cara mencari dukungan bukti-bukti kuat (atau otentik) atau memastikan kebenaran dan ketepatannya pada sumber-sumber terkait. Upaya dan proses pemastian kebenaran dan ketepatan bahan berita adalah wujud iktikad, sikap, dan perilaku jujur dan adil setiap wartawan profesional. 2) Sumber berita dinilai memiliki kewenangan bila memenuhi syarat-syarat: a) Kesaksian langsung; b) Ketokohan/keterkenalan; c) Pengalaman; d) Kedudukan/jabatan terkait; Pasal 12 Wartawan tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik dan karya pihak lain tanpa menyebut sumbernya. 92 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Penafsiran Pasal 12 Mengutip berita, tulisan atau gambar hasil karya pihak lain tanpa menyebut sumbernya merupakan tindakan plagiat, tercela, dan dilarang. Pasal 13 Wartawan dalam menjalankan profesinya memiliki hak tolak untuk melindungi identitas dan keberadaan narasumber yang tidak ingin diketahui. Segala tanggung jawab akibat penerapan hak tolak ada pada wartawan yang bersangkutan. Penafsiran Pasal13 1) Wartawan mempunyai hak tolak, yaitu hak untuk tidak meng- ungkapkan nama dan identitas sumber berita yang dilindunginya. 2) Terhadap sumber berita yang dilindungi, nama dan identitasnya hanya disebutkan"menurut sumber" (tetapi tidak perlu menggunakan kata-kata"menurut sumber yang layak dipercaya"). Dalam hal ini, wartawan bersangkutan bertanggung jawab penuh atas pemuatan atau penyiaran berita tersebut. 3) Nama dan identitas sumber berita yang memberikan opini harus disebutkan. Pasal 14 Wartawan menghormati ketentuan embargo, bahan latar bela- kang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan "off the record". Jurnalis Mengawasi Pemilu 93
Penafsiran Pasal 14 1) Embargo,yaitu permintaan menunda penyiaran suatu berita sampai batas waktu yang ditetapkan oleh sumber berita, wajib dihormati. 2) Bahan latar belakang adalah informasi yang tidak dapat disiarkan langsung dengan menyebutkan identitas sumber berita, tetapi dapat digunakan sebagai bahan untuk dikembangkan dengan penyelidikan lebih jauh oleh wartawan bersangkutan, atau dijadikan dasar bagi suatu karangan atau ulasan yang merupakan tanggung jawab wartawan bersangkutan sendiri. 3) Keterangan"off the record" atau keterangan bentuk lain yang mengandung arti sama diberikan atas perjanjian antara sumber berita dan wartawan bersangkutan dan tidak disiarkan. Untuk menghindari salah faham, ketentuan "off the record" harus dinyatakan sejak awal oleh sumber berita kepada wartawan bersangkutan. Ketentuan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku bagi wartawan yang dapat membuktikan telah memperoleh bahan berita yang samadari sumber lain tanpa dinyatakan sebagai "off the record". BAB IV Kekuatan Kode Etik Jurnalistik Pasal 15 Wartawan harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI). Wartawan menyadari dalam melaksanakan profesinya, penaatan Kode Etik Jurnalistik ini berada pada hati nurani masing-masing. 94 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Penafsiran BAB IV Kekuatan Kode Etik Jurnalistik Pasa15 Kode Etik Jurnalistik dibuat oleh wartawan, dari dan untuk wartawan sebagai acuan moral dalam menjalankan tugas kewartawanannya dan berikrar untuk menaatinya.Walaupun demikian disadari bahwa penaatan dan pengamalan Kode Etik Jurnalistik bersumber dari hati nurani masing-masing wartawan. Pasal 16 Wartawan mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari PersatuanWartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI. Tidak satu pihak pun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan dan atau medianya berdasar pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini. Penafsiran Pasal 16 1) Kode Etik Jurnalistik ini merupakan pencerminan adanya kesadaran profesional. Hanya PWI yang berhak mengawasi pelaksanaannya dan atau menyatakan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh wartawan serta menjatuhkan sanksi atas wartawan bersangkutan. 2) Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik tidak dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan pidana maupun perdata. Dalam hal pihak luar menyatakan keberatan terhadap penulisan atau penyiaran suatu berita, yang bersangkutan dapat mengajukan Jurnalis Mengawasi Pemilu 95
keberatan kepada PWI melalui Dewan Kehormatan PWI. Setiap pengaduan akan ditangani oleh Dewan Kehormatan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal-pasal 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 Peraturan Rumah Tangga PWI. Kode Etik Jurnalistik oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Mukaddimah Untuk menegakkan martabat, integritas, dan mutu Jurnalis Televisi Indonesia, serta bertumpu kepada kepercayaan masyarakat, dengan ini Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menetapkan Kode Etik Jurnalis Televisi, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh jurnalis Televisi Indonesia. Jurnalis Televisi Indonesia mengumpulkan dan menyajikan berita yang benar dan menarik minat masyarakat secara jujur dan bertanggung jawab. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Kode Etik Jurnalis Televisi adalah pedoman perilaku jurnalis televise dalam melaksanakan profesinya. BAB II Kepribadian Pasal 2 Jurnalis Televisi Indonesia adalah pribadi mandiri dan bebas dari benturan kepentingan, baik yang nyata maupun terselubung. Pasal 3 Jurnalis Televisi Indonesia menyajikan berita secara akurat, jujur dan berimbang, dengan mempertimbangkan hati nurani. 96 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Pasal 4 Jurnalis Televisi Indonesia tidak menerima suap dan menyalah gunakan profesinya. BAB III Cara Pemberitaan Pasal 5 Dalam menayangkan sumber dan bahan berita secara akurat, jujur dan berimbang, Jurnalis Televisi Indonesia: 1. Selalu mengevaluasi informasi semata-mata berdasarkan kelayakan berita, menolak sensasi, berita menyesatkan, memutar balikkan fakta, fi tnah, cabul dan sadis. 2. Tidak menayangkan materi gambar maupun suara yang menye- sat kan pemirsa. 3. Tidak merekayasa peristiwa, gambar maupun suara untuk dijadikan berita. 4. Menghindari berita yang memungkinkan benturan yang berkaitan dengan masalah SARA. 5. Menyatakan secara jelas berita-berita yang bersifat fakta, ana- lisis, komentar dan opini. 6. Tidak mencampur-adukkan antara berita dengan advertorial. 7. Men cabut ataumeralat pada kesempatan pertama setiap pemberitaan yang tidak akurat dan memberikan kesempatan hak jawab secara proporsional bagi pihak yang dirugikan. 8. Menya jikan berita dengan menggunakan bahasa dan gambar yang santun dan patut, serta tidak melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. 9. Menghormati embargo dan off the record. 10. Menghormati pengalaman traumatic narasumber. Jurnalis Mengawasi Pemilu 97
Pasal 6 Jurnalis Televisi Indonesia menjunjung tinggi asas pradu gatak bersalah. (masuk bab II) Pasal 7 Jurnalis Televisi Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila dan kejahatan anak di bawah umur, wajib menyamarkan identitas wajah dan suara tersangka maupun korban. Pasal 8 Jurnalis Televisi Indonesia menempuh cara yang tidak tercela untuk memperoleh bahan berita. (masuk bab II) Pasal 9 Jurnalis Televisi Indonesia hanya menyiarkan bahan berita dari stasiun lain dengan izin. Pasal 10 Jurnalis Televisi Indonesia menunjukkan identitas kepada sumber berita pada saat menjalankan tugasnya. (untuk tugas investigasi diatur kemudian) (masuk bab II) BAB IV Sumber Berita Pasal 11 Jurnalis Televisi Indonesia menghargai harkat dan martabat serta hak pribadi sumber berita. Pasal 12 Jurnalis Televisi Indonesia melindungi sumber berita yang tidak bersedia diungkap jati dirinya. Pasal 13 Jurnalis Televisi Indonesia memperhatikan kredibilitas dan kompetensi sumber berita. 98 Jurnalis Mengawasi Pemilu
BAB V Kekuatan Kode Etik Pasal 14 Kode Etik Jurnalis Televisi ini secara moral mengikat setiap Jurnalis Televisi Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Ditetapkan dan dikukuhkan kembali dengan perubahan seperlunya pada kongres ke-6 IJTI di Lombok, NTB pada 30 Oktober 2021 Selain kode etik jurnalistik, dalam perkembangan media online juga ada pedoman pemberitaan media siber. Pedoman ini sebenarnya juga "mirip" kode etik jurnalistik yang bersifat khusus untuk mengatur pemberitaan di media siber. Acuannya tetap kode etik jurnalistik tapi sebagai pengaturan teknisnya diterbitkanlah pedoman pemberitaan media siber. Sebab, selama ini media siber atau online atau media website memiliki karakteristik-karakteristik khusus yang tidak ada di media lainnya. Berikut adalah isi dari pedoman pemberitaan media siber. Pedoman Pemberitaan Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Jurnalis Mengawasi Pemilu 99
Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber Pedoman Pemberitaan Media Siber b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. 2. Verifi kasi dan keberimbangan berita a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifi kasi. b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifi kasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat: 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; 100 Jurnalis Mengawasi Pemilu
2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifi kasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifi kasi. 3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi BuatanPengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna member persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: 1) Tidak memuat isi bohong, fi tnah, sadis dan cabul; Jurnalis Mengawasi Pemilu 101
102 2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan ke ben cian terkait dengan suku, agama, ras, dan antar- golongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; 3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c). h. Media siber bertanggungjawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f). Jurnalis Mengawasi Pemilu
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. d. Bila suatu berita media siber tertentu disebar luaskan media siber lain, maka: 1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya; 2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu; Media yang menyebar luaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu. e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). 5. Pencabutan Berita a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Jurnalis Mengawasi Pemilu 103
b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. 6. Iklan a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan "advertorial", "iklan", "ads", "sponsored", atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan. 7. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas. 9. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers. Jakarta, 3 Februari 2012 104 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Bab 10 Pedoman Perilaku Jurnalis Dalam Meliput Pemilu
SELAIN kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan media siber, dalam perkembangannya, AJI juga menerbitkan kode perilaku anggota AJI. Dalam buku pedoman perilaku yang diterbitkan AJI menyebut, kode perilaku Anggota AJI ini merupakan pelengkap Kode Etik Anggota AJI yang berfungsi sebagai pedoman bagi anggota dalam menjalankan profesinya.
Kode Perilaku ini menjabarkan lebih praktis pasal-pasal yang terdapat dalam Kode Etik Anggota AJI dan menyarikan nilai-nilai yang terkandung dalam visi, misi, dan prinsip organisasi AJI yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART). Salah satu kode perilaku anggota AJI yang ditekankan adalah terkait dengan menjaga independensi. Dalam item independensi ada berbagai pedoman yang harus ditaati. Termasuk dalam konteks meliputi kepemiluan. Beberapa item kode perilaku meliput kepemiluan itu antara lain: 1. Anggota AJI menolak segala bentuk tekanan dan pengaruh apapun di luar kepentingan public saat menjalankan profesinya. 2. Anggota AJI oleh pemilik modal, pejabat bidang bisnis, dan internal redaksi dalam menerapkan prinsip-prinsip kerja jurnalistik. 3. Anggota AJI tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik dan tidak menjadi tim sukses atau tim pemenangan orang atau lembaga yang terlibat dalam politik praktis. 4. Anggota AJI tidak menggunakan kostum lembaga, organisasi, atau partai yang diliputnya. Tindakan ini untuk menghindari munculnya persepsi bahwa ia bukan jurnalis yang bias bekerja secara independen. 5. Anggota AJI tidak boleh menggunakan liputan untuk kepentingan pihak lain di luar kepentingan jurnalistik tanpa persetujuan dari narasumber atau pihak yang menjadi subyek liputannya. 6. Anggota AJI menghindari sikap dan perilaku partisan. Sikap ini ditunjukkan antara lain dengan menghasilkan karya jurnalistik yang faktual, kritis, menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik, dan tidak dimaksudkan semata-matahanya untuk kepentingan kelompok tertentu. 106 Jurnalis Mengawasi Pemilu
7. Anggota AJI tidak memanfaatkan profesinya untuk kepentingan pribadi. Misalnya, meminta perlakuan istimewa saat penawaran saham perdana (Initial Public Offering/ IPO), atau berusaha mendapatkan fasilitas gratis uang muka untuk pembelian rumah karena sering meliputi suproperti, dan sebagainya. 8. Anggota AJI dilarang memiliki konflik kepentingan antara produk jurnalistik dan instrument investasinya. Jika anggota AJI memiliki potensi konflik kepentingan, wajib menyatakan secara transparan kepada publik yang mengonsumsi informasinya. 9. Anggota AJI tidak memanfaatkan profesinya untuk melakukan tindakan yang bias dikategorikan sebagai bentuk-bentuk kekerasan seksual. 10. Anggota AJI tidak terlibat dalam politik praktis yang bias membahayakan independensinya. Antara lain dengan menjadi tim sukses secara resmi atau tidak resmi, konsultan, penulis naskah siaran pers, foto, video, buku, pengelola media social untuk kepentingan kampanye / politik praktis, atau kegiatan sejenisnya. 11. Anggota AJI tidak menulis buku, atau membuat foto, video dan produk lain, yang topic serta sponsornya, baik perorangan atau lembaga, bertentangan dengan prinsip-prinsip AJI. 12. Anggota AJI tidak menerima pemberian uang dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk saham dan voucher atau kupon khusus yang berkaitan dengan tugas profesinya. 13. Anggota AJI tidak menerima pemberian barang dari narasumber atau pihak yang terkait dengan pemberitaan, kecuali cendera mata khusus yang biasa diberikan oleh perusahaan, lembaga, atau organisasi yang pemberiannya dalam batas nilai harga yang wajar. *Asas kewajaran harga nilai barang maksimal Rp100 ribu atau disesuaikan dengan aturan perusahaan medianya. Jurnalis Mengawasi Pemilu 107
14. Anggota AJI tidak menerima fasilitas dari narasumber atau pihak yang terkait dengan pemberitaan, kecuali untuk membantu kelancaran tugas profesi secara proporsional (benar-benar sesuai kebutuhan liputan), dalam kondisi khusus atau darurat. Dalam pemberitaannya, harus dinyatakan bahwa pengundang memfasilitasi liputan ini. Kondisi khusus atau darurat seperti acara kepresidenan, liputan haji, bencana, daerah konflik, dan zona dengan akses khusus. 15. Anggota AJI boleh menerima uang transportasi, uang makan, dan fasilitas lainnya jika ia hadir sebagai peserta dan narasumber dalam sebuah acara, baik mewakili medianya, organisasi, maupun secara personal. Namun, kehadirannya di acara tersebut harus sebagai peserta dan tidak boleh meliput. Jika memutuskan untuk melakukan peliputan acara tersebut, dia tidak boleh menerima fasilitas berbentuk uang sebagai peserta seperti uang pengganti transportasi atau per diem. 16. Anggota AJI tidak boleh mengikuti undian berhadiah dalam acara khusus yang diselenggarakan untuk jurnalis. 17. Anggota AJI tidak boleh mengikuti kompetisi jurnalistik yang diselenggarakan oleh lembaga yang bertentangan dengan prinsip AJI. 18. Anggota AJI menghormati dan mengikuti prinsip dan nilai yang sejalan dengan Misi AJI dalam memanfaatkan media sosial. 19. Anggota AJI menghormati prinsip "pagarapi" dengan tidak menggabungkan pemberitaan dan iklan. Anggota AJI yang memiliki posisi yang membawahi redaksi dan bisnis di perusahaan pers, harus membatasi keterlibatannya dalam kegiatan yang mengaburkan sekatredaksi dan bisnis, dan tidak melakukan tindakan yang bias mencederai citra, merusak kredibilitas, atau orang mempertanyakan konsistensi AJI terhadap prinsip yang diusungnya. 108 Jurnalis Mengawasi Pemilu
20. Anggota AJI tidak memiliki profesi rangkap yang berpotensi mengganggu independensinya sebagai jurnalis. Profesi rangkap yang dinilai berpotensi mengganggu independensi, yakni: aparatur sipil negara (ASN), kecuali bertanggung jawab dan/ atau bekerja dalam bidang redaksi/pemberitaan di lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI serta LKBN Antara; anggota TNI/Polri dan/atau intelijen; aparat penegak hukum (penyidik, jaksaatau hakim); advokat kecuali pengacara publik yang menangani perkara sesuai misi AJI secara probono; komisioner, anggota, pejabat atau staf lembaga negara, kecuali anggota Dewan Pers; komisioner Komisi Penyiaran Indonesia di tingkat pusat atau daerah; komisioner Komisi Informasi di tingkat pusat atau daerah; komisioner Ombudsman di tingkat pusat atau kepala perwakilan di tingkat daerah; komisioner Komnas HAM di tingkat pusat atau perwakilan di tingkat daerah; atau komisioner Komnas Perempuan; komisaris, direksi atau karyawan BUMN dan BUMD; humas di lembaga, institusi, perusahaan, kampus maupun sekolah milik negara maupun swasta; pengurus dan/ atau anggota partai politik serta organisasi sayapnya; tim sukses dalam pemilu legislatif, pilpres dan/atau pilkada; pekerjaan dan/ atau posisi lain yang berdasar fatwa Majelis Etik Nasional AJI berpotensi mengganggu independensi sebagai jurnalis. 21. Anggota AJI tidak menjalankan pekerjaan sampingan yang bias menimbulkan konflik kepentingan dengan profesinya atau sifat pekerjaannya bertentangan dengan prinsip organisasi AJI. Jika terlibat sebagai peliput dan penulis iklan pariwara dan sejenisnya yang itu harus dilakukan di luar tugas jurnalistiknya, diharuskan tidak mencantumkan namanya dalam semua karya non jurnalistik tersebut. Jurnalis Mengawasi Pemilu 109
110 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Bab 11 Pengaduan Jika Ada Pelanggaran Pemberitaan di Media
SETIDAKNYA terdapat empat jalur tempuh yang dapat dilalui oleh khalayak ketika bersengketa dengan media pers.
Pertama, Hak Jawab
Upaya ini memberikan kesempatan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat yang menjadi narasumber atau objek pemberitaan untuk mengemukakan versinya yang berbeda atau bertentangan dengan isi berita yang sudah dipublikasikan atau disiarkan, Ini merupakan jalur tempuh yang paling singkat, paling praktis, dan paling tidak mengeluarkan energi maupun biaya.
Hak Jawab dijamin dalam UU RI Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers 1999), Pasal 5 Ayat (2) ("Pers wajib melayani hak jawab") dan Pasal 18 Ayat (1) ("Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ....Ayat (2)..dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500 juta"). Mengenai rumusan Hak Jawab, UU pers 1999 menjelaskan: "Hak Jawab adalah hak seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya" (Pasal 1 Ayat 11). Kedua, penyelesaian melalui Dewan Pers sebagai mediator Apabila antara kedua belah pihak tidak dapat dicapai penyelesaian, mereka dapat meminta bantuan Dewan Pers sebagai mediator. Penyelesaian melalui Dewan Pers biasanya memerlukan waktu lebih lama, mungkin selama beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan bergantung pada sederhana atau peliknya persoalan yang terjadi. Ketiga, penyelesaian melalui jalur hukum Cara penyelesaian terakhir jika salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak puas dengan rekomendasi dan putusan Dewan Pers, atau salah satu pihak atau keduanya tidak berniat meminta bantuan Dewan Pers dapat ditempuh jalur hokum melalui pengadilan. Namun jalur ini kalu bias dihindari atau tidak disarankan. Putusan pengadilan, memang, menghasilkan kejelasan tentang siapa "yang menang" dan siapa pihak "yang kalah". Namun, pemberitaan tentang putusan pengadilan tidak selalu selengkap dan sejelas penggunaan hak jawab. Lagi pula, jangka waktu antara awal sengketa dan akhir penyelesaian berlangsung demikian lama sehingga khalayak umum sering kali sudah tidak ingat lagi bagaimana perkara itu bermula. 112 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Keempat, boikot media pers. Selain menyepakati ketiga jalur penyelesaian itu, juga ada alternative keempat dalam upaya memecahkan sengketa public dengan media pers, yaitu bahwa masyarakat juga mempunyai dan bias menggunakan "sosial punishment" (hukuman masyarakat) dengan memboikot atau tidak menggubris media pers yang tidak jujur atau bermasalah dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistiknya. Dengan kata lain, anggota atau kelompok masyarakat dapat melakukan tindakan: tidak membeli media pers yang bersangkutan, missal cetak seperti surat kabar, tabloid, dan majalah; tidak mendengarkan siaran radio; atau tidak menonton siaran televisi yang "tidak jujur" atau disengketakan. Jalur keempat ini sebaiknya juga dihindari atau tidak disarankan. Sebab, jika ada kesalahan pers maka sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku yaitu melalui mekanisme yang sudah diatur di Undang-Undang Pers. Dengan tersedianya empat alternatif bagi kemungkinan mengakhiri konflik akibat pemberitaan antara publik dan media pers, harapannya tidak lagi terjadi tekanan fi sik atau tindakan kekerasan oleh kelompok masyarakat terhadap pers. Tekanan dan tindakan kekerasan terhadap para pengelola media pers akan mengganggu dan dapat menghambat baik kebebasan pers maupun arus informasi yang diperlukan masyarakat. Jurnalis Mengawasi Pemilu 113
REFERENSI Manan, Abdul dkk. 2003. Jurnalis Meliput Pemilu. Jakarta: AJI Jakarta. Aidan White dkk. 2014. Meliput Pemilu: Pelibatan Publik dan Independensi Redaksi. Jakarta: Dewan Pers. Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel, 2002. Sembilan Elemen Jurnalisme. Jakarta: Yayasan Pantau. Manan, Abdul (ed), 2020. Materi Kompetensi Kunci UKJ AJI. Jakarta: AJI Indonesia. Suranto, Hanif dkk. Kritis Meliput Pemilu (Cetakan Pertama), Jakarta: LSPP, 2008. Pamungkas, Mudanto. (2019). Naskah Sumber Arsip, Jejak Demokrasi Pemilu 1955. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia. P. Hasudungan Sirait. 2020. Materi Kompetensi Kunci UKJ AJI. Jakarta: AJI Indonesia. Politik Pemilu dan Pilkada: Panduan Jurnalis Meliput secara Kritis dan Obyektif. Diterbitkan oleh AJI, 2006. I Komang Agus Widi antara dalam Jurnal DANAPATI Volume 1 No 2 April (2021). Seminar Pemanfaatan Jurnalisme Data Untuk Mengurangi Ujaran Kebencian dan Toleransi Pemilu 2024, di American Corner UIN Walisongo, Senin (30/01/23). Arief Budiman dalam makalah "Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas" yang disampaikan pada kuliah umum di Universitas Jember, Jawa Timur tahun 2018. 114 Jurnalis Mengawasi Pemilu
Refrensi Online Kompas, 6Februari 2023. Kompas, 10 Februari 2023. Kompas, 27 Januari 2023. Portal Jurnalisme Data Indonesia. h t t p s : / / a w s . a m a z o n . c o m / i d / w h a t - i s / d a t a dalam%20data%20mereka. Pemilu# jadi-partisan-saat-pemilu. jadi-partisan-saat-pemilu. Jurnalis Mengawasi Pemilu 115
116 Jurnalis Mengawasi Pemilu