Received: 6-6-2023 Revised: 6-6-2023 Accepted: 30-6-2023 p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842 Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, Adam Ardiansyah Ramadhan Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Rendy Airlangga1, Kyagus Ramadhani2, Yuvina Ariestanti3, Adam Ardiansyah Ramadhan4 1,3,4Universitas Airlangga, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 2Universitas Brawijaya, Kota Malang, Indonesia Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep diversi berkaitan dengan sistem residivisme pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Indonesia. Hal ini dikarenakan konsep residivisme di UU SPPA dan KUHP memiliki perbedaan makna. Di KUHP menafsirkan residivisme sebagai sebuah perbuatan tindak pidana yang dilakukan kembali oleh seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana dengan memiliki kekuatan hukum tetap (Inchracht). Sedangkan dalam UU SPPA mengenal konsep pelarangan penerapan diversi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana. Urgensi permasalahan ini dititikberatkan pada permasalahan dimana anak yang telah melakukan tindak pidana kemudian diselesaikan secara diversi apakah kemudian dikategorikan tidak dapat menerima proses diversi lagi. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dikaji secara preskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pemidanaan terhadap anak sebagai residivis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini masih belum terdapat pengaturan yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (recidive), baik yang terkandung di dalam KUHP maupun di dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 diimplementasikan berdasarkan landasan restorative justice yang sangat memperhatikan hak-hak anak. Sehingga pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan konsep residivis di dalam sistem peradilan pidana yang terpadu. Kata Kunci: Diversi; Residivisme; Tindak Pidana Anak Abstract This research aims to know the diversion concept related to recidivism system for a criminal that committed by underage person. This thing has been happened because there is differential meaning between recidivism concept in Juvenile Criminal Justice System and Criminal Law Code. Criminal Law Code interpreted recidivism as the crime that re-committed by person and that crime is legally binding. Whereas Juvenile Criminal Justice System interpreted prohibition of the application of diversion for a crime that has been committed by underage person. The urgent things about this research focused on the problem where a crime has been already committed by underage person and that crime has been finished by diversion system, does this can be categorized that it can not get diversion process again. This research is using juridical normative method which is studied prescriptively with a statutory approach and a conceptual approach. Criminalization of children as recidivist in the Juvenile Criminal Justice System currently has no provisions governing criminal sanctions against children who commit repeated crimes (recidivism), both contained in the Criminal Code and in the Law of The Juvenile Criminal Justice System. Diversion which is mandated by Law No. 11 of 2012 is implemented based on the foundation of restorative justice which is very concerned about children's rights. Lastly this research expected can be considered in trying to determine recidivism concept in integrated criminal system. Keywords: Child Crime; Diversion; Recidivism Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 2 2023 292
Received: 6-6-2023 Revised: 6-6-2023 Accepted: 30-6-2023 p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842 Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, Adam Ardiansyah Ramadhan 1. PENDAHULUAN Sebuah peristiwa yang diakibatkan oleh kambuhnya suatu tindak kriminal oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu secara umum dan dalam pengertian luas dikenal sebagai residivisme (relapse of criminal behaviour). Residivisme dapat berupa: 1) Penangkapan kembali (rearrest), 2) Penjatuhan pidana kembali (reconviction) atau 3) Pemenjaraan kembali (reimprisonment).1 Dalam arti yang lebih sederhana, kecenderungan individu maupun kelompok untuk mengulangi kembali suatu perbuatan yang tercela meskipun pernah dijatuhi hukuman atas perbuatan itu dapat dikatakan sebagai residivisme. 2 Sedangkan pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana setelah mendapat putusan hakim yang berkekuatan tetap (inkracht) pada tindak pidana sebelumnya, dikenal sebagai seorang residivis.3 Di Indonesia sendiri, konsep residivisme dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai "pengulangan tindak pidana" yang pengaturannya ada dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP namun tidak ada pengaturannya dalam Buku I sebagai Ketentuan Umum. Hal ini menimbulkan stigma bahwa sistem residivisme yang ada dalam KUHP, bukanlah Ketentuan Umum yang harus diikuti oleh ketentuan tindak pidana lain yang diatur di luar KUHP. Setiap tindak pidana yang diatur di luar KUHP memiliki ciri khasnya sendiri khususnya dalam menerapkan konsep residivisme. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menghindari adanya kekosongan hukum sistem residivisme pada tindak pidana lain di luar KUHP. Adapun beberapa jenis peraturan perundang-undangan tersebut adalah: 1) Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Adanya pengaturan mengenai pengulangan setiap undang-undang di luar KUHP, akan mengakibatkan sulitnya konsep residivisme yang berlaku secara beriringan dan selaras. Ada beberapa pandangan yang mendukung atau justru mempertanyakan adanya ketentuan yang tidak seragam tersebut. tindak pidana yang berbeda-beda pada 1 Seena Fazel And Achim Wolf, "A Systematic Review Of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties And Recommendations For Best Practice," Ed. Alejandro Raul Hernandez Montoya, Plos One 10, No. 6 (June 18, 2015): E0130390, Indonesia 2 "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Kamus Besar Bahasa (Kbbi), N.D., 3 Bambang Sakidjo, Aruan & Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Pidana Kodifikasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 2 2023 293
Received: 6-6-2023 Revised: 6-6-2023 Accepted: 30-6-2023 p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842 Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, Adam Ardiansyah Ramadhan UU SPPA mengenal adanya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan konsep diversi.4 Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 7 UU SPPA yang mengatur bahwa upaya diversi dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri dengan melihat ketentuan sebagai berikut:5 a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penjelasan atas Pasal 7 huruf b UU SPPA mengenai residivisme menyebutkan bahwa "pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk yang diselesaikan melalui diversi."6 Residivisme merupakan sebuah pengulangan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah pernah dijatuhi hukuman pidana dengan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Berlainan dengan KUHP, UU SPPA sendiri mengusung semangat keadilan restoratif dengan menerapkan diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dan lebih lanjut didukung berdasarkan Pasal 2 huruf (i) yang menyatakan bahwa mengenai sistem peradilan pidana anak berdasarkan asas pemidanaan dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya paling akhir. Sehingga pada saat semangat UU SPPA tercapai melalui sistem diversi, maka sudah sepatutnya langsung diterapkan. Karena hal ini sudah sesuai dengan semangat dan tujuan peradilan pada anak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang juga bersinggungan dengan konsep residivisme pada anak, berdasarkan beberapa penelitian yang telah dikaji oleh : 1) Komariah (2021), penelitian tersebut berfokus pada upaya diversi tindak pidana yang dilakukan oleh anak disabilitas yang dimana hal tersebut merupakan suatu kebaruan dalam penelitian hukum, tetapi pembahasannya menjadi berfokus pada anak disabilitas sehingga esensi dari diversi yang harusnya tetap dibahas menjadi kurang;7 2) Sedangkan penelitian Simanjuntak (2022) ini mengkaji upaya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum untuk merealisasikan konsep diversi pada perkara anak sehingga dapat memberikan pengetahuan hukum terutama bagi JPU untuk mewujudkan konsep diversi, tetapi perlu diingat bahwa fokus utama diversi ada di tersangka dan korban yang harusnya juga dibahas secara seimbang dalam 4 Pengadilan Negeri Palopo, "Sekilas Tentang Konsep Peradilan Pidana Anak," 2022, k. 5 "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak," JDIH BPK RI, 2012, 6 "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak." 7 Siti Komariah And Kayus Kayowuan Lewoleba, "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," Jurnal USM Law Review 4, No. 2 (November 6, 2021): 586, Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 2 2023 294
Received: 6-6-2023 Revised: 6-6-2023 Accepted: 30-6-2023 p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842 Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, Adam Ardiansyah Ramadhan penelitian ini;8 3) Penelitian Lubis (2021) memiliki fokus pada perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum tetapi pembahasannya terlalu luas dan cenderung melibatkan pembahasan non-hukum seperti serta faktor eksternal dari tindak pidana anak itu sendiri tanpa berfokus pada hukum yang berlaku.9 Sedangkan di dalam penelitian ini khusus membahas dan mengetahui perbedaan konsep residivisme dalam KUHP dan UU SPPA, kemudian mengkaji konsep residivisme dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional). Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk melakukan kajian tentang ius constituendum diversi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji perbedaan implementasi konsep residivisme yang diatur dalam KUHP dan UU SPPA dan untuk mengkaji reformasi sistem pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana (recidive). 2. METODE Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dikaji secara preskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari segala perspektif, pandangan, atau doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menyusun argumentasi. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, maupun sumber lain. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Perbedaan Implementasi Konsep Residivisme yang Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Konsep residivisme pertama kali dikenal di Indonesia dengan istilah "pengulangan tindak pidana" yang peraturannya tersebar pada pasal-pasal yang ada pada Buku II dan Buku IV KUHP. Selama ini Indonesia menganut konsep antara/ tussen system,10 dimana terdapat beberapa perbedaan jenis tindak pidana yang dilakukan 8 Komis Simanjutak Et Al., "Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak," Jurnal Ius Constituendum 7, No. 2 (November 12, 2022): 351, 9 Muhammad Ridwan Lubis And Panca Sarjana Putra, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang (June 18, 2021): 226, Berhadapan Dengan Hukum," Jurnal USM Law Review 4, No. 1 10 Rahmi Dwi Sutanti, "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana," IJCLS (Indonesian Journal Of Criminal Law Studies) 2, No. 1 (August 19, 2017): 40-53, Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 2 2023 295
Received: 6-6-2023 Revised: 6-6-2023 Accepted: 30-6-2023 p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842 Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, Adam Ardiansyah Ramadhan pengulangan sebagaimana diatur dalam Pasal 586, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. 11 Adapun klasifikasi pengulangan perbuatan pidana ini dibedakan berdasarkan kepentingan hukum yang dilanggar. Secara umum pengulangan tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) jenis. Pertama pengulangan umum dan yang Kedua pengulangan khusus. Selain itu pada doktrin hukum pidana, dikenal juga jenis pengulangan secara kebetulan (accidentally recidive) ataupun pengulangan secara kebiasaan (habitual recidivie).12 Residivisme menurut KUHP dibedakan menjadi dua, yakni: 1) Residivis kejahatan dan 2) Residivis pelanggaran. Residivis kejahatan terbagi atas : a) Kejahatan tertentu sejenis, yaitu pelaku residivis yang melakukan suatu delik kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHP. Dimana pengulangan yang dilakukan haruslah sama dengan kejahatan sebelumnya yang telah diputus oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht); dan b) Kejahatan kelompok jenis (serumpun), dimana dalam kategori pelanggaran ini, pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh residivis tidak ada keharusan untuk tindak pidana yang sama dengan tindak pidana yang telah diputus sebelumnya. Akan tetapi tindak pidana tersebut haruslah delik yang memiliki kesamaan karakteristik atau serumpun dengan tindak pidana sebelumnya.13 Contohnya yaitu sebelumnya seorang residivis diputus dan dihukum bersalah oleh hakim karena melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan, akan tetapi kemudian melakukan delik lain berupa tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Residivis pelanggaran berbeda dengan residivis kejahatan, perbedaan yang sangat mencolok dari keduanya adalah letak pengaturannya dalam KUHP. Tindak pidana kejahatan diatur dalam buku II KUHP, sedangkan bentuk pelanggaran diatur dalam bab III KUHP. Residivis pelanggaran merupakan mereka yang melakukan pengulangan pelanggaran sejenis, dalam kurun waktu tertentu setelah pelanggaran sebelumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap (inchracht). Menurut dalam tenggang waktu tertentu perbuatan tersebut dilakukan kembali yaitu:14 Terhadap pengulangan dalam kurun waktu tertentu, mengikuti acuan:1) 1 Tahun untuk pengulangan pelanggaran Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP; 2) 2 Tahun 11 Prianter Jaya Hairi, "Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Concept And Reform Of Recidivism In Criminal Law In Indonesia)," Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk 199-216, Keadilan Dan Kesejahteraan 9, No. 2 (January 2, 2019): 12 Ni Made Wahyuni Paramitha, I Ketut Sukadana, And Ni Made Sukaryati Karma, "Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)," Jurnal Analogi Hukum 3, No. 1 (March 16, 2021): 84-89, 13 Hairi, "Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia)." 14 Paramitha, Sukadana, and Karma, "Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)." Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 2 2023 296
Received: 6-6-2023 Revised: 6-6-2023 Accepted: 30-6-2023 p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842 Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, Adam Ardiansyah Ramadhan untuk pengulangan pelanggaran Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP. Pemberatan terhadap residivis Pasal 536, 492 (2), 540 (2), dan 541 (2) KUHP sudah sepatutnya mengikuti aturan khusus dalam Pasal tersebut, namun pada umumnya terhadap pidana denda juga dapat diubah menjadi kurungan atau pemberatan pidana denda. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang juga bersinggungan dengan konsep Residivisme pada anak, berdasarkan beberapa jurnal yang telah dikaji oleh : 1) Komariah (2021), penelitian tersebut berfokus pada upaya diversi tindak pidana yang dilakukan oleh anak disabilitas yang dimana hal tersebut merupakan suatu kebaruan dalam penelitian hukum, tetapi pembahasannya menjadi berfokus pada anak disabilitas sehingga esensi dari diversi yang harusnya tetap dibahas menjadi kurang;15 2) Simanjuntak (2022), penelitian ini mengkaji upaya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum untuk merealisasikan konsep diversi pada perkara anak sehingga dapat memberikan pengetahuan hukum terutama bagi JPU untuk mewujudkan konsep diversi, tetapi perlu diingat bahwa fokus utama diversi ada di tersangka dan korban yang harusnya juga dibahas secara seimbang dalam penelitian. Adapun hasil penulisan tersebut memiliki konsep yang sangat berbeda dengan penulisan yang sedang disusun, mengingat karya ilmiah yang ada hanyalah pengembangan dari adanya konsep diversi. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada ius constituendum diversi terhadap pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menjunjung tinggi semangat keadilan restoratif pada UU SPPA. Seperti yang telah disinggung diawal, bahwa residivisme adalah suatu peristiwa pengulangan tindak pidana akibat perilaku kambuhan dari seorang residivis. 16 Pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana, sehingga mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung pemberatan hukuman terhadapnya nya ini biasa dikenal sebagai seorang residivis. 17 Meski demikian, definisi mengenai recidive ditemukan dan tidak diatur secara spesifik di Buku I KUHP. Istilah dari recidive sejauh ini dapat ditemukan dalam berbagai doktrin atau pengertian yang dikemukakan berdasarkan opini dari seseorang yang ahli di bidang hukum. Recidive merupakan pengulangan tindak pidana yang telah dilaksanakan oleh seorang pelaku yang sama dari tindak pidana sebelumnya dan telah dijatuhi hukuman yang bersifat inkracht, yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Selain 15 Siti Komariah And Kayus Kayowuan Lewoleba, "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," Jurnal USM Law Review 4, No. 2 (November 6, 2021): 586, 16 Fazel and Wolf, "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice." 17 Sakidjo, Aruan & Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Pidana Kodifikasi.Sakidjo, Aruan & Poernomo. Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 2 2023 297
Received: 6-6-2023 Revised: 6-6-2023 Accepted: 30-6-2023 p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842 Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, Adam Ardiansyah Ramadhan itu, recidive juga wajib memenuhi syarat-syarat tertentu seperti halnya berikut ini:18 a)pelaku merupakan pelaku yang sama dengan tindak pidana sebelumnya; b)dilakukannya kembali tindak pidana terdahulu yang telah dijatuhi putusan pidana dan memiliki kekuatan hukum tetap; c)pengulangan tindak pidana yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Syarat diberlakukannya residivisme terhadap suatu tindak pidana juga wajib dilihat berdasarkan pengulangan jenis tindak pidana yakni : a)pengulangan umum, merupakan pengulangan dari tindak pidana; b)pengulangan khusus, merupakan pengulangan tindak pidana yang serupa dan dilakukan kembali; c)pelaku tindak pidana telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang diputuskan oleh hakim; d)pengulangan tindak pidana yang dilakukan tidak melebihi dari 5 tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh sanksi pidana yang diputus. Buku I KUHP yang berisikan aturan umum tidak mengisyaratkan suatu definisi khusus mengenai residivisme. Residivisme baru diatur dalam KUHP pada Buku II dan Buku III serta tersebar secara lex specialis dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia di luar KUHP khususnya pada berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), dan juga pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Keberagaman aturan terkait residivisme dengan sistem pemberatan yang berbeda satu dengan lainnya menyebabkan sistem residivisme saat ini cukup kompleks. Kompleksitas mengenai residivisme ini akhirnya berdampak pada penerapannya di lapangan akhirnya membuat para penegak hukum kelimpungan. Menurut temuan penelitian ini, meskipun sistem residivisme ini jarang dibahas oleh pemerhati hukum, penerapan sistem residivisme ini juga terhalang adanya multitafsir yang mana ada sebagian pihak yang menganut sistem residivisme antara, sisanya menganut sistem residivisme khusus. Buah pikiran dari keadilan merupakan salah satu kajian yang paling utmaa dalam ilmu hukum, pentingnya keadilan dalam ilmu hukum menjadikan keadilan sebahai "jantung" dari kajian ilmu hukum.19 Keberadaan nyata dari keadilan dalam sistem peradilan pidana memberikan dampak aspek yang rumit dimana terkadang 18 Farid Z A., Hukum Pidana I (Sinar Grafika, 2010). 19 Yapiter Marpi et al., "Legal Effective of Putting 'Business as Usual' Clause in Agreements," 58-70, and Journal International of Criminology Sociology 10 (2021): Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 2 2023 298
Received: 6-6-2023 Revised: 6-6-2023 Accepted: 30-6-2023 p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842 Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, Adam Ardiansyah Ramadhan memberikan kesan bahwasannya proses hukum harus bertentangan dengan makna keadilan.20 Pasal 5 ayat (1) UU SPPA mengisyaratkan kewajiban untuk mengutamakan pendekatan keadilan secara restoratif. Menurut Muladi, keadilan restoratif merupakan proses damai yang memangku keterlibatan dari pihak-pihak yang terdapat dalam peristiwa pidana termasuk korban yang menderita kerugian dengan tujuan untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin.21 Mark dan Ralph mengartikan keadilan restoratif sebagai konsep yang sudah dikenal secara tradisional di kalangan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dalam sejarahnya. Konsep yang lahir dari nilai tradisional masyarakat ini disebut sebagai langkah progresif.22 Keadilan restoratif dalam pidana anak sejatinya adalah suatu proses diversi, yakni adanya keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu yang kemudian secara bersama-sama mengatasi masalah yang timbul akibat adanya tindak pidana terkait serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi yang pada intinya bertujuan untuk revitalisasi yang tidak berdasarkan pembalasan. Selain daripada itu berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana memang merupakan hal yang perlu, namun pada era perkembangan hukum pidana sudah dirasa tidak relevan untuk menjadi upaya yang harus di dahulukan (primum remedium) dalam setiap perkara berkaitan dengan hukum pidana, 23 sejalan dengan itu bahwasanya mengenai buah pikiran hadirnya keadilan restoratif merupakan identitas luhur hukum bangsa Indonesia. John Braithwaite dalam bukunya yang berjudul Restorative Justice and Responsive Regulation (2002), menyatakan bahwa keadilan restoratif memiliki peran yang sangat penting dalam memulihkan atau menyembuhkan pelaku kejahatan, dibandingkan melakukan serangkaian pembalasan untuk membuat pelaku tersebut menderita.24 20 Liam J. Leonard, "Can Restorative Justice Provide a Better Outcome for Participants and Society than the Courts?," Laws 11, no. 1 (February 14, 2022): 14, 21 Muladi, "Implementasi Pendekatan 'Restorative Justice' Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," 58-85, no. Pembaharuan Hukum Pidana 2, 2 (2019): 22 Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana 199-208, 51, Indonesia," Hukum Masalah-Masalah no. 2 (2022): 23 Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam 45-56, Rkuhp," Multidisiplin Khazanah 2, no. 1 (February 12, 2021): 24 John Bradford Braithwaite, "Restorative Justice and Responsive Regulation: The Question of Evidence," SSRN Electronic Journal, 2014, Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 2 2023 299
Received: 6-6-2023 Revised: 6-6-2023 Accepted: 30-6-2023 p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842 Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, Adam Ardiansyah Ramadhan Sehingga perkembangan dengan adanya keadilan restoratif untuk menguatkan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif sekaligus mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. 25 Berkaitan dengan upaya penyelesaian diversi terdapat syarat diversi lain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA yaitu bukan pengulangan tindak pidana. Pasal tersebut menjelaskan pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi" Uraian diatas menjelaskan bahwasanya UU SPPA dapat dikatakan belum totalitas dalam pemberian perlindungan anak dan pembatasan hak anak dengan tujuan penyelesaian perkara di luar pengadilan padahal kelangsungan proses diversi itu untuk mengeluarkan anak dari sistem peradilan pidana. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya data yang tercatat di Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menyatakan bahwa terdapat sebanyak 54 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terjadi sepanjang tahun 2022. Pengertian dari hukum pidana perlu dimengerti dalam tiga aspek: 1) sebagai obat, jadi hukum pidana seyogyanya ditempatkan untuk menjadi obat dalam mayarakat berkaitan dengan tindak kejahatan yang ada,26 2) aparatur penegak hukum seyogyanya menjalankan tugasnya layaknya "dokter" penyakit yang ada dalam masyarakat, 27 dan 3)seyogyanya hukum pidana ditempatkan dalam ranah yang lebih luas yakni yang nyata mengenai sosial dan kemasyarakatan.28 hal ini perlu untuk dilakukan agar tindak pidana yang ada di tengah masyarakat bukan hanya sekedar perbuatan jahat,29 melainkan adanya keterkaitan dengan kenyataan yang ada pada sosial dan masyarakat. Penjelasan Pasal 7 ayat 2 huruf b UU SPPA menyatakan bahwasanya tindak pidana yang diulang dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana yang sejenis dan juga yang tidak sejenis. Pengulangan tindak pidana berdasar KUHP tidak diatur secara umum dalam Buku I melainkan diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana dalam buku II maupun buku 25 Vasile Goldi, "Analysis of the Connections between Law and Morals, between Customs and Contemporaneity" 25, no. 39 (2020): 57-68, 26 Jennifer Barton-Crosby, "The Nature and Role of Morality in Situational Action Theory," 1421-37, European Criminology Journal of 19, no. 6 (November 11, 2022): 27 Robert Leider, "Journal of Criminal Law and Criminology: Foreword," Journal of Criminal Law and Criminology 97, no. 2 (2021): 377-78. 28 Fachrizal Afandi, "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal," Undang: Jurnal Hukum 5, no. 1 (2022): 231-55, 29 Desideria Nyinaq and Harkirtan Kaur, "Assessing the View of Criminology Science in Seniority Violence Cases," International Journal of Social, Policy and Law (Ijospl) 2, no. 3 (2021): 28-47, Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 2 2023 300
Received: 6-6-2023 Revised: 6-6-2023 Accepted: 30-6-2023 p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842 Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, Adam Ardiansyah Ramadhan III. Sistem residivisme yang dikenakan pemberatan pidana hanya diberlakukan terhadap pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam suatu tenggang waktu tertentu. Adanya perbedaan mengenai suatu jenis pidana yang pernah dijatuhi dan berkekuatan hukum tetap sehingga dikualifikasi sebagai residivis khususnya mengenai jenis tindak pidana yang telah dilakukan, baik yang diatur dalam KUHP, maupun yang diatur di luar KUHP khususnya UU SPPA, sehingga hal ini menimbulkan tafsir yang berbeda-beda antar aparat penegak hukum dalam hal sistem residivisme bagi pelaku tindak pidana anak. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa UU SPPA belum secara total melakukan pemberian perlindungan terhadap anak dan pembatasan hak anak untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan padahal proses kelangsungan proses diversi memiliki tujuan mengeluarkan anak dari sistem peradilan pidana. Hal ini sendiri berlawan dengan prinsip dari perlindungan anak itu sendiri yakni 'The best Interest of Child' yang pada intinya prinsip tersebut berfokus pada pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak dan ini sekaligus menjadi memo ataupun catatan penting kepada semua instrument penyelenggara perlindungan anak bahwa terdapat pertimbangan-pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan masa depan dari pelaku tindak pidana anak. 3.2. Reformasi Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) KUHP Nasional mengisyaratkan khusus mengenai "Pengulangan Tindak Pidana" dalam Buku I tentang Aturan Umum (Buku I Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana). Pasal 23 KUHP Nasional berbunyi, "Pengulangan Tindak Pidana terjadi apabila seseorang melakukan Tindak Pidana kembali dengan persyaratan: 1) Dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau 2) Pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum daluwarsa." Kemudian Pasal 58 KUHP Nasional menegaskan tentang "Pemberatan Pidana", bahwa faktor yang memperberat pidana meliputi: "a) Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara, (aparat) penegak hukum, pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; b) Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana; atau c) Pengulangan tindak pidana." Ketentuan pada KUHP Nasional sebenarnya tidak berbeda jauh dengan apa yang telah diterapkan pada KUHP sekarang, bahwasanya pemberatan pidana diberlakukan terhadap perbuatan terkait penyalahgunaan kewenangan jabatan oleh PNS (definisi ini diperluas terhadap pejabat negara dan aparat penegak hukum), penggunaan atribut nasional saat melakukan tindak pidana (definisi ini berlaku Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 2 2023 301
Received: 6-6-2023 Revised: 6-6-2023 Accepted: 30-6-2023 p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842 Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, Adam Ardiansyah Ramadhan terhadap bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara), dan pengulangan tindak pidana (recidive). Bentuk pemberatan pidana diatur dalam pasal tersendiri yakni dalam Pasal 59 KUHP yang secara tegas menentukan bahwa "Pemberatan pidana adalah dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana". Dapat diambil contoh untuk sebuah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 6 tahun, dengan adanya pemberatan pidana menjadi ditambah 2 tahun (1/3 ancaman) menjadi 8 tahun. Tetapi ketentuan ini memiliki pembatasan yang ada pada pasal 71 ayat (2) huruf c dimana pada pokoknya pengulangan tindak pidana termasuk salah satu alasan seseorang hanya diberikan pidana denda, apabila pertimbangan hakim hanya menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana yang hanya diancam penjara dibawah 5 tahun. Kemudian Pasal 112 KUHP menentukan bahwasanya terdapat kewajiban pengupayaan diversi terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun serta pidana yang dilakukannya bukan pengulangan tindak pidana. Keberadaan pasal ini adalah bentuk penegasan dari ketentuan dalam UU SPPA dimana ada tambahan frasa "wajib" dalam teks pasal tersebut. Pasal 133 ayat (3) KUHP Nasional juga mengatur bahwasanya pada pidana denda yang diperberat karena adanya pengulangan (recidive), pemberlakuan pemberatan dalam bentuk pidana tambahan untuk merampas barang atau tagihan masih tetap berlaku, walaupun kewenangan penuntutan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur yang disebabkan diantaranya karena daluwarsa, ataupun adanya diversi dalam SPPA. Melalui pasal-pasal terkait pengulangan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP Nasional tersebut, dapat disimpulkan beberapa ketentuan sebagai berikut: a) Sistem residivisme dalam KUHP Nasional menganut sistem "Algemene Recidive" atau sistem residivisme umum, hal ini berarti sudah tidak ada lagi diferensiasi jenis tindak pidana ataupun pengelompokan jenis pengulangan tindak pidana; b) Jangka waktu seseorang dikenakan pemberatan dengan alasan residivis/pengulangan tindak pidana adalah "5 (lima) tahun" terhitung setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kadaluarsa (dalam artian masih menjalani pidana); c) Pemberatan pidana merupakan penambahan 1/3 dari maksimum ancaman pidana; d) Penjatuhan pidana berupa hanya pidana denda tidak diperbolehkan diberikan kepada pelaku residivis untuk delik yang diancam pidana penjara di bawah 5 tahun; e) Ketiadaan kewajiban pengupayaan diversi bagi pelaku tindak pidana anak. KUHP Nasional mengatur sistem residivisme lebih sederhana dan simple dibandingkan dengan KUHP yang berlaku saat ini. Penyederhanaan sistem atau Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 2 2023 302
Received: 6-6-2023 Revised: 6-6-2023 Accepted: 30-6-2023 p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842 Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, Adam Ardiansyah Ramadhan konsep residivisme di KUHP Nasional ini bertujuan agar para aparat penegak hukum lebih mudah dalam mengimplementasikan sistem residivisme. Dalam KUHP Nasional dikenal sistem pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan pengulangan delik umum yang diatur dalam KUHP Nasional dalam bentuk apapun, dalam jangka waktu 5 tahun setelah keseluruhan atau sebagian pidana pokok dijalani, atau penghapusan terhadap pidana pokok yang dijatuhkan, atau masih menjalani pidana sebelumnya saat melakukan pengulangan tindak pidana, diberikan penambahan 1/3 dari maksimum ancaman pidana. 3.3. Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Konsep residivisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur di dalam KUHP dan diluar KUHP. Adapun beberapa jenis peraturan tersebut adalah: 1) Pasal 144 perundang-undangan yang diluar KUHP Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).30 KUHP terdapat sistem recidive khusus,31 maka recidive kejahatan menurut Barda Nawawi Arief di dalam penelitian yang dilakukan oleh Ani 202132 berdasarkan KUHP yakni recidive kejahatan-kejahatan tertentu yang memiliki satu rumpun (Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2), dan 303 bis (2) (KUHP) serta yang tergolong dalam kelompok jenis (Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, sedangkan berkaitan dengan pelanggaran berdasarkan KUHP, terdapat 14 (empat belas) jenis pelanggaran dalam Buku III yang apabila diulangi dapat menjadi alasan untuk pemberatan pidana, yakni pada Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, 549 KUHP.33 Adanya pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana yang berbeda-beda pada setiap undang-undang di luar KUHP, akan mengakibatkan sulitnya konsep residivisme yang berlaku secara beriringan dan selaras. Ada beberapa pandangan yang mendukung atau justru mempertanyakan adanya ketentuan yang tidak seragam tersebut. Hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi di Indonesia, termasuk mengenai adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan terhadap Hak Anak dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Penjelasan 30 Nyinaq and Kaur. 31 Ani Triwati and Doddy Kridasaksana, "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana," Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 828, 32 Triwati and Kridasaksana. 33 Triwati and Kridasaksana. Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 2 2023 303
Received: 6-6-2023 Revised: 6-6-2023 Accepted: 30-6-2023 p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842 Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, Adam Ardiansyah Ramadhan Umum UU 35/2014). Pasal 1 angka 2 UU No 23 Tahun 2002 berbunyi, "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Lalu Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 berbunyi, "Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana." Indonesia mengenal sistem peradilan pidana anak sebagai perlindungan hukum terhadap anak. SPPA sendiri berfokus pada perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak dimana anak dianggap masih memiliki sejumlah keterbatasan dibanding orang dewasa. Anak masih memerlukan perlindungan jangka panjang dari negara dan masyarakat dalam artian menyangkut masa depan anak. Pentingnya perlindungan anak disebabkan karena anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa. Selain itu secara kodrati anak tergolong masih lemah. Dalam hal ini SPPA hadir sebagai upaya intervensi terhadap sistem peradilan pidana umum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan yang dicita-citakan sehingga perlu adanya pengaturan mengenai keadilan restoratif serta diversi dengan tujuan penghindaran dan penjauhan anak dari proses peradilan. Pasal 5 ayat (1) UU SPPA mengisyaratkan kewajiban pengutamaan pendekatan keadilan secara restoratif. Keadilan restoratif dalam tindak pidana anak sejatinya adalah suatu proses diversi,34 yakni adanya keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu yang kemudian secara bersama-sama mengatasi masalah yang timbul akibat adanya tindak pidana terkait serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi yang pada intinya bertujuan untuk revitalisasi yang tidak berdasarkan pembalasan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka 7 berbunyi, "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak, yang diduga telah melakukan tindak pidana, dari proses formal (proses peradilan) dengan atau tanpa syarat proses memperhatikan anak (proses non formal)." Kemudian mengenai syarat diversi terdapat pada Pasal 7 ayat 2 huruf b UU SPPA tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan dimana (residivisme). Dalam penjelasan ini, menjelaskan bahwa "Pengulangan tindak 34 Nasution, "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKHUP." Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 2 2023 304
Received: 6-6-2023 Revised: 6-6-2023 Accepted: 30-6-2023 p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842 Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, Adam Ardiansyah Ramadhan pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi." Urgensi dalam penelitian ini perlu penjelasan dan penyelarasan mengenai pengulangan tindak pidana, jika hal tersebut tidak dilakukan maka menjadi kurang tepat apabila penjatuhan pidana kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana mengingat tujuan filosofis UU SPPA adalah untuk sebagai pelindung bagi anak tetapi substansi pasalnya mengarahkan adanya penjatuhan pemberatan pidana pada anak. 4. PENUTUP Konsep residivis yang saat ini diatur di dalam peraturan perundang-undangan karena tersebar maka tidak ada keselarasan mengenai konsep Residivisme, oleh karena itu perlu penyelarasan mengenai konsep Residivisme sebagai Ius Constituendum khususnya terhadap anak yang melakukan tindak pidana, melihat bahwa semangat dengan tujuan dibentuknya UU SPPA untuk menjunjung tinggi hak asasi anak, proses realisasi diversi sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA harus didasarkan pada restorative justice dimana perlu menitikberatkan hak-hak anak, oleh karena itu, setiap tindak pidana yang di dalamnya melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana meskipun dikategorikan pengulangan tindak pidana harus dikedepankan pendekatan restorative justice sehingga menghindarkan anak sebagai pelaku tindak pidana dari proses hukum formal/pengadilan. Sehingga hakim dalam hal ini harus bisa memberikan dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan terhadap anak baik pidana yang memberatkan maupun yang meringankan terutama terhadap anak sebagai residivis. Sehingga pada akhirnya, perlu adanya pembaharuan terkait gagasan pemidanaan terhadap anak sebagai residivis melalui proses diversi sehingga sesuai dengan filosofis dari UU SPPA itu sendiri. DAFTAR PUSTAKA A., Farid Z. Hukum Pidana I. Sinar Grafika, 2010. Afandi, Fachrizal. "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal." Undang: Jurnal Hukum 5, No. 1 (2022): 231-55. Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Masalah-Masalah Hukum 51, No. 2 (2022): 199-208. Barton-Crosby, Jennifer. "The Nature And Role Of Morality In Situational Action Theory." European Journal Of Criminology 19, No. 6 (November 11, 2022): 1421-37. Braithwaite, John Bradford. "Restorative Justice And Responsive Regulation: The 2014. Question Of Ssrn Evidence." Electronic Journal, Fazel, Seena, And Achim Wolf. "A Systematic Review Of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties And Recommendations For Best Practice." Edited By Alejandro Raul Hernandez Montoya. Plos One 10, No. 6 Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 2 2023 305
Received: 6-6-2023 Revised: 6-6-2023 Accepted: 30-6-2023 p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842 Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, Adam Ardiansyah Ramadhan (June 18, 2015): E0130390. Goldi, Vasile. "Analysis Of The Connections Between Law And Morals, Between (2020): 57-68. Customs And Contemporaneity" 25, No. 39 Hairi, Prianter Jaya. "Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Concept And Reform Of Recidivism In Criminal Law In Indonesia)." Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 199-216. 9, No. 2 (January 2, 2019): "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi), N.D. Komariah, Siti, And Kayus Kayowuan Lewoleba. "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan." Jurnal Usm 586. 4, Law Review No. 2 (November 6, 2021): Leider, Robert. "Journal Of Criminal Law And Criminology: Foreword." Journal Of Criminal Law And Criminology 97, No. 2 (2021): 377-78. Leonard, Liam J. "Can Restorative Justice Provide A Better Outcome For Participants And Society Than The Courts?" Laws 11, No. 1 (February 14, 2022): 14. Lubis, Muhammad Ridwan, And Panca Sarjana Putra. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." Jurnal USM Law Review 4, No. 1 (June 18, 2021): 226. Marpi, Yapiter, Erlangga, Bakti Toni Endaryono, And Krismayu Noviani. "Legal Effective Of Putting 'Business As Usual' Clause In Agreements." International Journal Of Criminology And Sociology 10 (2021): 58-70. Muladi. "Implementasi Pendekatan 'Restorative Justice' Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Pembaharuan Hukum Pidana 2, No. 2 (2019): 58-85. Nasution, Nurul Isnina Syawalia Arifah. "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rkuhp." Khazanah Multidisiplin 2, No. 1 (February 12, 2021): 45-56. Nyinaq, Desideria, And Harkirtan Kaur. "Assessing The View Of Criminology Science In Seniority Violence Cases." International Journal Of Social, Policy And Law (Ijospl) 2, No. 3 (2021): 28-47. Paramitha, Ni Made Wahyuni, I Ketut Sukadana, And Ni Made Sukaryati Karma. "Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/Pn.Tab)." Jurnal Analogi Hukum 3, No. 1 (March 16, 2021): 84-89. Pengadilan Negeri Palopo. "Sekilas Tentang Konsep Peradilan Pidana Anak," 2022. g-Konsep-Peradilan-Pidana-Anak. Sakidjo, Aruan & Poernomo, Bambang. Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Pidana Kodifikasi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Simanjutak, Komis, Suriani Suriani, Dany Try Hutama Hutabarat, And Rinda Alpadira. "Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak." Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 2 2023 306
Received: 6-6-2023 Revised: 6-6-2023 Accepted: 30-6-2023 p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842 Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, Adam Ardiansyah Ramadhan Jurnal Ius Constituendum 7, No. 2 (November 12, 2022): 351. Sutanti, Rahmi Dwi. "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana." Ijcls (Indonesian Journal Of Criminal Law Studies) 40-53. (August No. 2, 1 19, 2017): Triwati, Ani, And Doddy Kridasaksana. "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana." Jurnal USM Law Review 4, No. 2 (2021): 828. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak." Jdih 2012. Bpk Ri, Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 2 2023 307