Jurnal Trias Politika, Vol 7. No.1: 16 - 30 April 2023 e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN: 2597-7431 PARTISPATORY DEVELOPMENT COMMUNICATION: OPTIMALISASI PERAN PEREMPUAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DPMGP4 KABUPATEN NAGAN RAYA Reni Juliani1, Putri Maulina2, dan Desi Maulida3 1, 2, 3 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Indonesia 1 Korespondensi Author e-mail: renijuliani@utu.ac.id Diterima : 11012023 Direvisi: 24032023 Disetujui: 31032023 ABSTRACT Women have the ability to play a role as strategic actors in Indonesia's development, as well as women from Nagan Raya District. The purpose of this research is to dig deeper into optimizing the role of women in women's empowerment programs in partnership with the Office of Community Empowerment, Gampong, Population Control and Women's Empowerment (DPMGP4).A qualitative approach is the method of this research with informants coming from the person in charge of Sikula Geutanyoe program, which is a Student Organization Capacity Building Program for the State Administration Student Association (PPK ORMAWA HIMADISTRA) at Teuku Umar University in collaboration with DPMGP4. Data was collected by means of interviews, observation and documentation. Determination of informants with purposive sampling technique and totaling 5 people came from the person in charge of the Sikula Geutanyoe Program 3 informants and from DPMGP4 2 informants. The data that has been obtained is then analyzed through 3 stages, the first is selecting data, then presenting the data and the last step is making conclusions. The results of the research show that optimizing the role of women has been carried out through the "Sikula Geutanyoe" program. The results of this study are that optimizing the role of women has been carried out through the "Sikula Geutanyoe" program. The role of DPMGP4 of Nagan Raya Regency in empowering women is carried out through partnership programs and training provided to women by emphasizing understanding of 8 family functions, namely religious, socio-cultural, love, protection, reproductive, economic, socialization. and education, and environmental development. There is optimism from the women who are involved both in the training and in the management of the "Sikula Geutanyoe" Program to rise together and become one of the agents of development so that they can improve their standard of living for the better. Keywords: Women Empowerment; Women's Participation; "Sikula Geutanyoe" Program. ABSTRAK Perempuan mempunyai kemampuan memegang peranan sebagai aktor strategis pada pembangunan Indonesia ini, begitu juga dengan perempuan yang berasal dari Kabupaten Nagan Raya. Penelitian mempunyai tujuan menggali lebih dalam terkait optimalisasi peran perempuan dalam program pemberdayaan perempuan yang bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4). Pendekatan kualitatif menjadi metode penelitian ini dengan informan yang berasal dari penanggungjawab program Sikula Geutanyoe yang merupakan Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (PPK ORMAWA HIMADISTRA) Universitas Teuku Umar yang bekerjasama dengan DPMGP4. Data dikumpulkan dengan cara interview, pengamatan dan dokumentasi. Penentuan informan dengan teknik purposive sampling dan berjumlah 5 orang yang berasal dari penanggungjawab Program Sikula Geutanyoe 3 informan serta dari DPMGP4 2 informan. Data yang telah didapat lalu dianalisi melalui 3 tahapan, pertama penyeleksian data, lalu penyajian data dan Langkah terakhir dengan membuat kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengoptimalisasi peran perempuan telah dilakukan melalui program "Sikula Geutanyoe". Peran DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya dalam memberdayakan perempuan dilakukan dengan program kemitraan dan pelatihan yang diberikan kepada kaum perempuan dengan menekankan pemahaman pada 8 fungsi keluarga, yaitu keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, ekonomi, sosialisasi dan pendidikan, dan pembinaan lingkungan. Adanya optimisme dari para 16	Jurnal Trias Politika (JTP) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Jurnal Trias Politika, Vol 7. No.1: 16 - 30 April 2023 e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN: 2597-7431 perempuan yang terlibat baik dalam pelatihan maupun dalam kepengurusan Program "Sikula Geutanyoe" untuk bangkit bersamasama dan menjadi salah satu agen pembangunan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Kata kunci: Pemberdayaan Perempuan; Partisipasi Perempuan; Program "Sikula Geutanyoe". PENDAHULUAN Dalam bidang ekonomi, perempuan bisa berkontribusi guna membangun kemandirian ekonomi sehingga akan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memperbaiki kehidupan mereka. Hal ini berdasarkan pada pasal 1 butir 6 PP No. 54 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Perempuan, perempuan memiliki potensi yang besar dalam berbagai bidang baik bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan serta bidang lainnya. Untuk mencapai hal tersebut, tentu dibutuhkan upaya-upaya nyata dalam menyediakan ruang produktivitas perempuan, salah satunya adalah dengan pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan strategi dari kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Pemberdayaan merupakan langkah guna meningkatkan kualitas dan potensi masyarakat serta membuka peluang masyarakat untuk dapat mengekspos kemampuan mereka, meningkatkan harkat dan martabatnya yang bertujuan untuk tetap eksis dan meningkatkan potensi diri secara independen (Nur, 2019). Pemberdayaan perempuan salah satu tujuan dalam pembangunan masyarakat guna memperbaiki peran, status, dan masa depan perempuan sehingga nantinya mereka memiliki kemampuan untuk maju dan mambangun generasi yang bermutu serta mereka diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Pemberdayaan perempuan adalah keutamaan bagi pembangunan, itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan masa depan perempuan pada berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, politik dan juga kesehatan dimana fakta lapangan hal tersebut masih dikesampingkan dan tidak diprioritaskan sehingga terjadinya diskriminasi dan kekerasan serta eksploitasi terhadap perempuan. Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh, pada tahun 2017 telah ada 704 peristiwa berkaitan dengan kekerasan pada perempuan dan anak di Aceh. Penemuan ini menunjukkan bahwa kasus seperti ini meningkat di Aceh bila dibandingkan pada tahun 2016 yang mempunyai 487 kasus (Mahlil, 2018). Untuk memberikan edukasi terhadap kekerasan dan meningkatkan pemahaman perempuan terhadap potensi diri mereka, maka perlu gunakanya adanya kelompok pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat terutama dalam meningkatkan ekonomi keluarga (Mardhiah dan Safrida, 2022). Jurnal Trias Politika (JTP) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional 17
Jurnal Trias Politika, Vol 7. No.1: 16 - 30 April 2023 e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN: 2597-7431 Van de Fliert (2014) menyatakan bahwa pemberdayaan ialah part pada realisasi komunikasi pembangunan. Lebih jauh, pemberdayaan juga menjadi upaya mewujudkan masyarakat berdaya dan mandiri (Alfitri, 2011). Komunikasi menjadi faktor yang berperan guna penyaluran informasi pembangunan kepada masyarakat seperti kegiatan-kegiatan penyuluhan yang berisi informasi mengenai kebijakan terkait pembangunan yang disampaikan kepada masyarakat (Hadiyanto 2014). Hal ini bertujuan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan fokus pembangunan ialah masyarakat (people centered development) berfokus dalam kesejahteraan dan potensi masyarakat (Mardikanto, 2010). Rogers (Servaes, 2008) mengungkapkan pendapatnya terkait peran komunikasi pada pembangunan ialah menjadi agen guna mentransfer pembaharuan teknologi dari agen pembangunan kepada yang menjadi tujuan pembangunan itu sendiri, yaitu masyarakat. Perwujudan perubahan dari faktor komunikasi dapat dilihat dari meningkatkan kualitas individu sebagai anggota masyarakat. ada dua fungsi utama komunikasi pembangunan yakni fungsi pengubah peran dimana komunikasi dapat mengubah peran individu yang nantinya menjadi perubahan sosial guna memperbaiki kesejahteraan masayarakat dan fungsi kedua adalah fungsi sosial melalui usaha yang bertujuan untuk membuat nilai-nilai yang telah ada tetap bertahan di dalam masyarakat (Mardikanto 2010). Menurut Whiting (dalam Anwas, 2013), komunikasi mempunyai posisi krusial pada pembangunan dan perubahan sosial. Pada pemberdayaan masyarakat, komunikasi difokuskan pada peningkatan semangat dan kemampuan yang dipunyai oleh masyarakat supaya tidak lagi terpuruk pada ketidakberdayaan dan dapat bangkit untuk meraih masa depannya (Dilla, 2012). Komunikasi pembangunan memiliki tujuan untuk menjangkau komunikannya, mengirimkan pesan berupa pengajaran berkaitan pembangunan, dan memastikan keterlibatan komunikan sebagai bentuk dari komunikasi pembangunan pasrtisipatif (Harun dan Ardianto, 2011). Komunikasi pembangunan pasrtisipatif diartikan sebagai sebuah kegiatan yang mempunyai perencanaan matang berbentuk strategi dan pendekatan komunikasi dengan merealisasikan langkah-langkah dari strategi pembangunan yang telah dirancang sebelumnya. Melalui komunikasi partisipatif mampu meredam sedikit demi sedikit permasalahan di dalam masyarakat baik secara personal, kelompok maupun pemilik kepentingan. Pentingnya komunikasi pembangunan partisipatif pada pengembangan dan pemberdayaan perempuan secara serius, oleh sebab itu diperlukan prosedur strategis guna tujuan dari pembangunan dan keterlibatan stakeholder bias dicapai secara maksimal. Jurnal Trias Politika (JTP) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional 18
Jurnal Trias Politika, Vol 7. No.1: 16 - 30 April 2023 e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN: 2597-7431 Berdasarkan hal tersebut, program pemberdayaan perempuan menjadi salah satu alternatif solusi bagi pemerintah termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Kabupaten Nagan Raya dalam mengembangkan dan memberdayakan perempuan. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, DPMGP4 bertanggungjawab untuk melaksanaan kegiatan pendidikan, memperjuangkan hak dan peranan perempuan berdasarkan ketentuan guna memperbaiki kesejahteraan dan masa depan perempuan yang lebih baik lagi. Berdasarkan observasi awal dengan beberapa perempuan di wilayah Kabupaten Nagan Raya, keberadaan DPMGP4 belum sepenuhnya mampu menampung semua aspirasi dari para perempuan. Belum ada sentuhan langsung dari pihak terkait untuk memberdayaan perempuan secara khusus, sehingga kebermanfaatan dari keberadaan dinas tersebut masih belum bisa dirasakan oleh mayoritas perempuan yang berdomisili di Kabupaten Nagan Raya. Lebih dari setengah dari jumlah penduduk Indonesia merupakan perempuan. Hal ini dapat menjadi potensi besar bagi Indonesia apabila perempuan di Indonesia memiliki kualitas dan potensi diri mereka yang dapat bersaing dan mereka diberikan kesempatakan untuk memperbaiki kehidupan mereka (Widayati, 2015: 566). Pada kenyataannya, persentase jumlah perempuan melebihi laki-laki namun pada tingkat partisipasi kerja perempuan malah rendah jika dibandingkan dengan laki- laki (Haryani dan Desmawati, 2020). Suara kelompok miskin dan perempuan seringkali diabaikan saat penentuan prioritas program dan aktifitas pembangunan di daerah (Razak, Azuz dan Ibrahim, 2020. Perempuan mampu menjadi aktor strategis pada pembangunan. Bukan saja pembangunan di daerah, namun juga pembangunan secara merata yang bisa mengubah masa depan dan taraf hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih baik (Kemenko PMK, 2019). Mengacu pada pentingnya pembangunan partisipatif dalam pengembangan dan pemberdayaan perempuan secara serius, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis agar tujuan dari pembangunan dan keterlibatan stakeholder dapat dicapai secara maksimal. Ini yang kemudian menjadikan program pemberdayaan perempuan menjadi salah satu alternatif solusi bagi pemerintah termasuk pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Kabupaten Nagan Raya dalam mengembangkan dan memberdayakan perempuan. Perempuan perdesaan adalah sumber daya manusia yang potensial dapat mendukung pembangunan, akan tetapi kehadirannya dianggap dapat menghadirkan masalah, karena masyarakat desa terutama laki-laki berasumsi bahwa perempuan tidak penting untuk 19	Jurnal Trias Politika (JTP) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Jurnal Trias Politika, Vol 7. No.1: 16 - 30 April 2023 e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN: 2597-7431 berpartisipasi pada perencanaan pembangunan (Openg, Teguh P, dan Rande, 2022). Salah satu faktor terjadi hal tersebut adalah masih kentalnya budaya partiarki. Budaya patriarki sudah menjadi warisan dan banyak berdampak pada kaum perempuan yang memberikan ketidakbebasan perempuan untuk bergerak dan memberikan kontribusi mereka pada publik (Nurlatifah, Sumpena dan Hilman, 2020). Pemberdayaan perempuan menjadi faktor krusial dalam rangka mewujudkan kemandirian perempuan yang menjadikan perempuan dapat berkarya tanpa ada batasan yang mengikat. Bermula pada pemikiran bahwa kemandirian sangat penting bagi perempuan, supaya pembangunan tidak pilih kasih dan merata. Maksudnya, perempuan mempunyai bagian yang setara dengan laki-laki pada pembangunan. Hal ini dilandaskan dari pemikiran bahwa posisi perempuan menjadi lebih baik apabila perempuan mampu berdikari dan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap kehidupannya (Zakiyah, 2010). Terlebih lagi pada program-program pembangunan yang menjadi perbincangan global. Hal yang paling hangat adalah pelibatan perempuan pada setiap proses pembangun. Pada mulanya perempuan diposisikan sebagai kaum tersisih yang tidak dibiarkan menjadi bagian bahkan dianggap tidak penting perannya dalam proses pembanguan. Pada tahun 70an, baru hadirlah teori mengenai Women in Development (WID) yang dicetuskan oleh kaum feminis liberal Amerika. Indikator utama dalam WID ialah prinsip egalitarian, yaitu doktrin mengenai manusia itu sama dan sederajat antara laki-laki dan perempuan. WID menitikberatkan pada paham penyelesaian kasus diskriminasi pada perempuan dalam sektor produksi. WID adalah part dari pemikiran dan ide-ide pembangunan dan menjadi pendekatan yang paling menonjol dalam penyelesaian permasalahan perempuan di Dunia Ketiga. Gagasan WID diklaim sebagai jalan satu-satunya dalam memperbaiki kehidupan seluruh perempuan di Dunia Ketiga. Tetapi setelah kurang lebih satu dekade, kritik mulai berdatangan dan banyak dari mereka yang meragukan konsep WID. Kritik mengenai konsep WID justru didengungkan oleh para pemikir feminis. WID diyakini menjadi part dari rencana Dunia Pertama guna menguasai Dunia Ketiga. Konsep WID dapat mempengaruhi feminis beraliran liberal, kelas menengah kulit putih, yang diklaim mengambil peranan pada pembebasan perempuan. Agenda primer WID ialah mencari cara agar perempuan dapat terlibat dalam program-program pembangunan. Asumsinya, faktor yang melatarbelakangi ketertinggalan perempuan ialah karena mereka tidak mengambil bagian dalam pembangunan (Probosiwi, 2015: 45). Jurnal Trias Politika (JTP) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional 20
Jurnal Trias Politika, Vol 7. No.1: 16 - 30 April 2023 e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN: 2597-7431 Permasalahan ini pernah diteliti sebelumnya oleh Mirza Fanzikri (2019) dimana perempuan sebagai anggota masyarakat, sehingga partisipasi mereka dalam kelembagaan desa menjadi begitu krusial selaku langkah dalam memberdayakan mereka dengan pengharapan nantinya mereka mengganti peranannya yang dahulunya sebagai objek kini sudah mampu memposisikan diri sebagai subjek dan mengembangkan potensi yang mereka miliki dalam proses pembangunan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan mengenai partisipasi perempuan pada Lembaga-lembaga desa di Provinsi Aceh terdiri dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sosial desa lembaga adat, lembaga adat, lembaga koperasi desa, dan BUMDesa. Metode penelitian ini adalah Participatory Action Research (PAR). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi perempuan di keenam lembaga desa yang menjadi fokus penelitian masih perlu diperhatikan dan butuh dimaksimalkan. Penelitian kedua yang serupa juga pernah dilakukan oleh Andjar Prasetyo dan Anugerah Yuka Asmara (2013) dengan fokus penelitian pada Implementasi Program Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan langkah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Lingga dalam menjadi pencetus 15 kelompok kelembagaan pemberdayaan perempuan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Kabupaten Lingga. BP3AKB mengikutsertakan penciptaan brand "newsqita", sebuah produk dari Kota Magelang guna memberikan berbagai sumbangsih pikiran dan tenaga mereka kepada kelompok perempuan di Kabupaten Lingga untuk memaksimalkan kekayaan laut dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada di tempat tinggal mereka. Pelaksanaannya, mereka terlibat langsung dalam menggagas regulasi mereka dan saling bekerjasama dalam rangka penggunaan produk "newsqita" di wilayahnya. Kehadiran "newsqita" telah dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lingga secara indipenden sekaligus menjadi jalan keluar terhadap masalah ekologi di lingkungan tersebut. Penelitian serupa selanjutnya juga pernah dilakukan oleh Elisabet Natalia Barek Openg, Cathas Teguh P, Santi Rande (2022) dengan inti dalam penelitiannya yaitu partisipasi perempuan sebagai aktor perencanaan pembangunan desa dan sebagai receiver manfaat pembangunan desa. Ada berbagai bentuk partisipasi yang digunakan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa seperti partisipasi gagasan, tenaga, dana, dan sarana dan prasarana. Jurnal Trias Politika (JTP) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional 21
Jurnal Trias Politika, Vol 7. No.1: 16 - 30 April 2023 e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN: 2597-7431 Ketiga penelitian diatas berupaya mengkaji peran-peran dan kontribusi pemerintah dalam pembangunan secara umum, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada peran instansi pemerintah yaitu DPMGP4 yang berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi Universitas Teuku Umar dalam mengoptimalisasikan peran perempuan untuk dapat berpartisipasi dan menjadi inisiator/penggerak dalam pembangunan, sehingga dibutuhkan wadah dalam menampung aspirasi dan meningkatkan eksistensi perempuan untuk menjadi aktor pembangunan secara berkelanjutan. Menyikapi hal ini, maka diperlukan upaya untuk mendukung keterlibatan perempuan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan menyediakan program-program pembangunan yang berfokus pada perempuan dalam menunjukkan eksistensi diri dan partisipasi dalam pembangunan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran perempuan dalam program pemberdayaan perempuan yang bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4). METODOLOGI Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini yang bermaksud untuk menggali fenomena yang ada pada subjek penelitian. Pendekatan ini juga metode studi kasus dimana bermaksud untuk menjelaskan secara menyeluruh yang berkaitan dengan aspek individu, kelompok, instansi, atau situasi sosial (Mulyana, 2004). Dalam penelitian, penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, peneliti memiliki pertimbangan dan kriteria tertentu. Menurut Sugiyono (2011) purposive sampling adalah cara penentuan subjek penelitian melalui kriteria tertentu. Informan berasal dari Penanggungjawab program "Sikula Geutanyoe" yang merupakan Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (PPK ORMAWA HIMADISTRA) Universitas Teuku Umar yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) yang dianggap mampu dan kompeten dalam memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik interview, pengamatan dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti menganalisis data melalui tiga tahapan, pertama penyeleksian data, lalu penyajian data dan Langkah terakhir dengan membuat kesimpulan. Jurnal Trias Politika (JTP) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional 22
Jurnal Trias Politika, Vol 7. No.1: 16 - 30 April 2023 e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN: 2597-7431 PEMBAHASAN Optimalisasi Peran Perempuan Melalui Program "Sikula Geutanyoe" Manembu (2018: 2) menjelaskan bahwa agar terwujudnya pembangunan yang menfokuskan pada keadilan maka partisipasi perempuan menjadi syarat absolut. Apabila perempuan diacuhkan dan masih pada kondisi tertinggal dan terintimidasi, negara dilihat tidak mungkin mencapai kesejahteraan. Dalam hal ini penting adanya kesadaran pentingnya makna produktif terhadap kegiatan perempuan meskipun kegiatan itu dikerjakan di rumah selama mereka dapat membantu ekonomi rumah tangga mereka, mempunyai peran dalam pembangunan organisasi perempuan, peningkatan kesadaran, dan pendidikan masyarakat sebagai kondisi krusial perubahan nasib perempuan. Konsep pemberdayan perempuan ini difokuskan pada harapan menyetarakan hak-hak mereka dan memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam partisipasi progaram pembangunan (Djumati, Rompas dan Rorong, 2015:3). Program Sikula Geutanyoe ini mempertegas hak-hak perempuan yang sepatutnya diperjuangkan. Ada 5 hak-hak perempuan yang dikampanyekan dalam program ini yaitu hak memiliki kesempatan kerja, ini terkait pada adanya kesetaraan dalam proses perekrutan, fasilitas kerja dan gaji. Hak dalam bidang kesehatan dimana mereka mendapatkan upaya penyelamatan optimal dari kematian saat melahirkan. Hak yang sama dalam pendidikan. Hak perempuan selanjutnya adalah hak dalam perkawinan dan keluarga, dimana perkawinan harus berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan tanpa paksaan. Hak terakhir adalah hak dalam kehidupan publik dan politik. Perempuan berhak ikut berperan pada perumusan kebijakan pemerintah sampai pada realisasi dari kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Safrida, selaku penanggungjawab program Sikula Geutanyoe dalam wawancaranya ia menjelaskan banyak anggapan di luar sana yang cenderung mengkerdilkan peran perempuan, termasuk dalam pembangunan. Padahal, perempuan setara dengan laki-laki dalam berkontribusi terhadap pembangunan. Perempuan juga memiliki hak untuk itu. Hak itu misalnya hak mendapatkan kerja, kesehatan, pendidikan, perkawinan dan berpolitik. Jadi sangat disayangkan kepada mereka masih memandang perempuan sebelah mata dan dianggap tak berdaya dibandingkan laki-laki. Dari pernyataan di atas, dapat dideskripsikan bahwa kehadiran "Sikula Geutanyoe" diharapkan dapat membantu masyarakat Gampong Meunasah Krueng khususnya pengurus Sikula Geutanyoe dalam memperdayakan kaum perempuan di gampong sendiri ataupun Jurnal Trias Politika (JTP) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional 23
Jurnal Trias Politika, Vol 7. No.1: 16 - 30 April 2023 e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN: 2597-7431 gampong lainnya. Tim PPK ORMAWA HIMADISTRA membangun kerjasama dengan pemerintah Gampong Meunasah Krueng merupakan pembentukan kemitraan yang paling utama. Selain itu, pembentukan kemitraan juga dibentuk dengan beberapa dinas diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Kabupaten Nagan Raya, Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya. Program ini dilaksanakan berkoordinasi dari berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan, sehingga tingkat keberhasilannya menjadi lebih tinggi dan mampu memberikan solusi kepada perempuan-perempuan untuk berdaya. Husna dan Fahrimal (2021: 135) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa posisi perempuan di dalam kehidupan bermasyarakatnya dianggap sebagai pihak yang mempunyai daya untuk menentukan pilihan dan mempunyai kebebasan untuk melakukan berbagai aktifitas yang diinginkan secara positif. Oleh sebab itu, dalam hal ini perempuan dianggap agen independet dan mandiri dimana perempuan berkuasa sepenuhnya terhadap dirinya. Beberapa aspek mendeskripsikan konsep keberdayaan perempuan terbukti dari bagaimana perempuan dapat berdikari, mempunyai pendidikan, dapat memimpin, dan mempunyai hak dalam berekspresi. Dalam pelaksanaan program ini Tim PPK ORMAWA HIMADISTRA terlebih dahulu melakukan pengujian kepada perempuan Gampong Meunasah Krueng berupa pengisian soal Pretest yang bertujuan untuk melihat tingkat pemahaman perempuan terkait delapan fungsi keluarga dan sex education. Sehingga materi yang diberikan kepada perempuan Gampong Meunasah Krueng sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga perempuan tersebut dapat memahaminya. Antusiasme yang bergitu besar ditunjukkan para perempuan yang mengikuti pelatihan dan pembinaan Sikula Geutanyoe. Hal ini menunjukkan begitu besar keinginan mereka untuk mengambil bagian dari pembangunan, apalagi kini mereka sudah mempunyai tempat dalam pengembangan diri seperti keterampilan, potensi dan lain sebagainya, sehingga mereka membuat mereka memiliki kesadaran yang kritis, meningkatnya kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar, solidaritas dan memiliki tekad sebagai penggerak dalam menciptakan perubahan sosial guna membebaskan diri dari kemiskinan dan pengucilan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Partisipasi perempuan dalam pembangunan di perkotaan berbeda sudut pandangnya dengan partisipasi mereka di perdesaan. Hal ini dikarenakan budaya mempunyai perngaruh besar dalam membangun persepsi masyarakat. Penempatan posisi perempuan ditafsirkan secara berbeda sesuai dimana tempat mereka tinggal, perkotaan atau perdesaan. Walaupun perempuan mempunyai potensi yang setara dengan laki-laki, tetapi faktanya 24	Jurnal Trias Politika (JTP) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Jurnal Trias Politika, Vol 7. No.1: 16 - 30 April 2023 e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN: 2597-7431 berkata lain, di Indonesia partisipasi laki-laki menunjukkan lebih mendominan dari pada perempuan (Monica dan Fauzia, 2017:218-219). Hal ini yang dicoba perbaiki oleh Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (PPK ORMAWA HIMADISTRA) Universitas Teuku Umar mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) dengan pelatihan dan pembinaan mengenai keterlibatan perempuan dalam 8 fungsi keluarga untuk menuju keluarga yang sejahtera yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, ekonomi, sosialisasi dan pendidikan, dan pembinaan lingkungan. Upaya Strategis Pemberdayaan Perempuan oleh DPMGP4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Nagan Raya memberikan pelatihan dan pembinaan bersama yaitu memberikan pemahaman terkait delapan fungsi keluarga bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera yang bertujuan untuk peningkatan kualitas perempuan sebagai fungsi keluarga yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, ekonomi, sosialisasi dan pendidikan, dan pembinaan lingkungan. Fungsi pertama yaitu keagamaan menjadi konteks yang paling penting dalam menjalani kehidupan. Hal itu bertujuan agar segala sesuatu yang dilakukan masih dalam garis aturan syariat yang menjadi pondasi awal dalam bertutur, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan ajaran yang dipercayakan. Dalam pelatihan disini dibekali dengan ilmu-ilmu yang mengarah pada pentingnya menanamkan nilai keagamaan dalam keluarga. Perempuan dapat berpatisipasi dalam setiap pembangunan namun tidak terlepas dari perannya sebagai perempuan dalam keluarga berdasarkan aturan beragama. Muhammad Rizwan yang merupakan perwakilan DPMGP4 dalam pelatihan kepada kaum perempuan di Kabupaten Nagan Raya, Desa Meunasah Krung Perempuan menegaskan bahwa pada dasarnya setiap perempuan berhak memiliki Pendidikan sama halnya dengan lelaki. Begitu juga dalam hal pekerjaan, maupun kehidupan politiknya, hanya saja dalam keagamaan ada batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh perempuan, terlebih jika statusnya sudah menjadi seorang istri bahkan ibu dari anak-anaknya. Berpatisipasi dibolehkan, namun harus memperhatikan batasan-batasan yang dilarang. Misalnya dalam bekerja, seorang istri dalam agama kita, agama Islam harus meminja izin terlebih dahulu kepada suami, jika sudah mendapatkan izin Jurnal Trias Politika (JTP) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional 25
Jurnal Trias Politika, Vol 7. No.1: 16 - 30 April 2023 e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN: 2597-7431 maka dibolehkan, namun jika tidak diizinkan karena alasan yang jelas dan masuk akal, maka perempuan juga harus mematuhinya. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan menjadi suatu hal yang diperbolehkan. Namun, jika mengaitkan dengan fungsi keluarga dalam konteks fungsi agama, maka semua itu kembali diatur berdasarkan kesepakatan dalam keluarga tempat perempuan itu berada. Artinya, kebebasan perempuan dalam mendapatkan haknya dalam pekerjaan dan pembangunan berjalan berbarengan dengan aturan agama yang diatur dan dipahami bersama. Selanjutnya fungsi sosial budaya yang menjelaskan terkait bagaimana perempuan dalam keluarga mampu menjalankan fungsi sosial dalam berinteraksi baik dengan anggota keluarga lain maupun dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Seorang perempuan yang mandiri harus dibekali juga dengan kemampuan bersosial dengan sesama. Terlebih jika hal-hal positif yang dilakukan dapat memberikan efek dan motivasi atau sesuatu apapun yang indikasinya adalah dapat meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Begitu juga dengan fungsi cinta kasih. Apapun yang dilakukan setiap orang dalam hal ini adalah perempuan harus bermuara pada cinta kasih sehingga menciptakan kenyamanan bagi orang-orang di lingkungannya. Rasa nyaman dan harmonis akan memberikan semangat dan energi yang positif bagi para perempuan untuk berkontribusi dalam kegiatan apapun, baik pengembangan diri sendiri maupun kegiatan membangun masyarakat yang lebih masif. Fungsi lain yang tidak kalah penting dan menjadi pembahasan dalam kegiatan ini juga menyangkut dengan fungsi ekonomi. Terdapat banyak cara yang dilakukan oleh setiap dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, salah satunya adalah dengan bekerja. Jika bagi sebagian orang awam masih berasumsi bahwa bekerja adalah tugas suami selaku kepala keluarga, padahal seperti yang sudah dijelaskan di atas, perempuan baik sudah menikah maupun belum memiliki hak yang sama dalam pekerjaan. Asumsi ini yang kerap diadopsi sehingga mengakibatkan terjadinya pembatasan gerak perempuan untuk bekerja dan menghasilkan uang. Dalam implementasi dan optimalisasi fungsi tersebut, terdapat berbagai problema dalam mensinkronkan keterlibatan perempuan beserta hak-hak yang sama dengan laki-laki dengan ke delapan fungsi tersebut, hal itu disebabkan karena masyarakat masih ada yang berasumsi bahwa perempuan adalah sebagai kondratnya perempuan dan posisinya berada satu tingkat di bawah laki-laki. Pelatihan yang disampaikan oleh pihak DPMGP4 melalui 26	Jurnal Trias Politika (JTP) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Jurnal Trias Politika, Vol 7. No.1: 16 - 30 April 2023 e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN: 2597-7431 program "Sikula Geutanyoe" ini berusaha untuk membuka pemikiran yang lebih luas terhadap peran perempuan dalam pembangunan. Artinya, perempuan memiliki hak dalam berkontribusi dalam pembangunan. Hal itu tentu dibarengi dengan 8 fungsi keluarga yang sudah disampaikan. Hal ini dimaksudkan agar perempuan dapat menyeimbangkan perannya baik dalam keluarga maupun di luar sebagai agen yang juga memiliki kemampuan dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi pribadi masyarakat lain dalam program pemberdayaan, dimana perempuan itu dapat berperan sebagai penggerak. KESIMPULAN Adapun simpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah wujud dari mengoptimalisasikan peran perempuan telah dilakukan melalui program "Sikula Geutanyoe" yang memiliki tujuan untuk memberdayakan perempuan dan melibatkan mereka dalam program pembangunan. Program ini berusaha menekankan pemahaman yang mendalam bahwa perempuan berhak atas pendidikan, pekerjaan, maupun dalam kehidupan sosial dan politik, sehingga tidak ada lagi diskriminasi dalam bentuk apapun yang dilakukan kepada para perempuan. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Kabupaten Nagan Raya dalam memberdayakan perempuan dilakukan dengan program kemitraan dan pelatihan yang diberikan kepada kaum perempuan dengan menekankan pemahaman pada 8 fungsi keluarga, yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, ekonomi, sosialisasi dan pendidikan, dan pembinaan lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar perempuan mampu menyeimbangkan perannya baik dalam keluarga maupun di luar sebagai agen yang juga memiliki kemampuan dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi pribadi masyarakat lain dalam program pemberdayaan, dimana perempuan itu dapat berperan sebagai inisiator. Dari keseluruhan rangkaian kegiatan dalam pelatihan pemberdayaan perempuan ini mendapatkan optimisme yang tinggi dari para perempuan yang terlibat baik dalam pelatihan maupun dalam kepengurusan Program "Sikula Geutanyoe" untuk bangkit bersama-sama dan menjadi salah satu agen pembangunan sehingga dapat memperbaiki masa depan dan kehidupan mereka. Berdasakan kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian ini secara keseluruhan, untuk langkah selanjutnya diperlukan pelatihan-pelatihan secara berkala untuk memberikan pemahaman yang lebih luas sehingga akan membuka mindset bahwa perempuan bisa berkarya, berekspresi dengan lebih percaya diri sehingga dapat meminimalisisr tindakan 27	Jurnal Trias Politika (JTP) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Jurnal Trias Politika, Vol 7. No.1: 16 - 30 April 2023 e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN: 2597-7431 diskriminasi yang dilakukan oleh pihak lain. Sebagai upaya dalam memaksimalkan peran perempuan, kerjasama para stakeholder juga menjadi penting untuk memberikan informasi dan pendampingan yang beragam, sehingga perempuan-perempuan dapat terus terberdaya dengan informasi tersebut dan berdampak pada keputusan mereka untuk memperbaiki masa depan dan kehidupan mereka. ACKNOWLEDGEMENT Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam penelitian ini terutama Universitas Teuku Umar yang telah membiayai penelitian ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4), dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (PPK ORMAWA HIMADISTRA). DAFTAR PUSTAKA Alfitri. (2011). Community Development. Yogyakarta: Graha Ilmu. Anwas, Oos. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Di Era Globalisasi. Bandung: Alfabeta. Andjar Prasetyo., & Anugerah Yuka Asmara. (2013). Implementasi Program Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK). Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 12 (2): 123-132 Dilla, Sumadi. (2012). Komunikasi Pembangunan: Pendekatan Terpadu. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset Djumati, Hunia., Rompas, Wilson Y dan Rorong, AJ. (2015). Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Administrasi Publik, 10 (1): 78-89 Elisabet Natalia Barek Openg., Cathas Teguh P., & Santi Rande. (2022). Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Journal Administrasi Publik, 9 (4): 5625- 5635 Hadiyanto. (2014). Komunikasi Pembangunan Perspektif Modernisasi. Bogor: IPB Press. Harun, Rochajat dan Ardianto, Elvinaro. (2011). Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Haryani dan Desmawati, Liliek. (2020). Pemberdayaan Perempuan pada Kelompok Salma Batik di Dusun Malon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Jendela PLS Jurnal Cendikiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah. 5 (2): 68-75. Jurnal Trias Politika (JTP) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional 28
Jurnal Trias Politika, Vol 7. No.1: 16 - 30 April 2023 e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN: 2597-7431 Husna, Asmaul dan Fahrimal, Yuhdi. (2021). Representasi Perempuan Berdaya Pada Akun Instagram @rachelvennya. Jurnal Studi Komunikasi dan Media. 25 (2): 131-150. Kemenko PMK. (2019). Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan. (diakses pada 10 Oktober 2022). Mahlil. (2018). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh dalam Mengurangi Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Akibat Film Porno dan Narkoba. Al-Bayan. 24 (2): 243-255. Manembu, Angelia E. (2018). Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). Politicio: Jurnal Ilmu Politik. 7 (1): 1-28. Mardhiah, Ainal dan Safrida. (2022). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Pulau Kayu. Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 12 (1): 343-352. Mardikanto, T. (2010). Komunikasi Pembangunan Acuan Bagi Akademisi, Praktisi dan Peminat Komunikasi Pembangunan. Surakarta: UNS Press. Mirza Fanzikri. (2019). Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Dan Pembangunan Desa Di Aceh. AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science. 5 (1): 81-106. Monica, Farah Yunita dan Fauzia, Luluk. (2017). Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Candi. JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik. 5 (2): 217-228. Mulyana, Deddy. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nur, Suriani. (2019). Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan dan Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup. An-Nisa'. 10 (1): 99-111. Nurlatifah, Dini., Sumpena, Deden dan Hilman, Fathin Anjani. (2020). Proses Pemberdayaan Perempuan pada Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta). Az-Zahra Journal of Gender and Family Studies. 1 (1): 35-45. Openg, Elisabet Natalia Barek., Teguh P, Cathas dan Rande, Santi. (2022). Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. EJournal Administrasi Publik. 9 (4): 5625- 5635. Probosiwi, Ratih. (2015). Woman and Its Role on Social Welfare Development. NARAPRAJA: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, 3 (1): 41-56. Jurnal Trias Politika (JTP) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional 29
Jurnal Trias Politika, Vol 7. No.1: 16 - 30 April 2023 e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN: 2597-7431 Razak, Tuty Suciaty., Azuz, Faidah dan Ibrahim, Suaib. (2020). Women's Participation in Musrenbang: Government Communications Perspective. Pallangga Praja. 2 (2): 149- 162. Servaes, J. (Ed). (2008). Communication for Development and Social Change. California: Sage Publicatons. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Van de Fliert E. (2014). Global Handbooks in Media and Communication Research the Handbook of Development Communication and Social Change. Widayati, Endang. (2015). Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi Kasus Pada BKM Desa Umbulmartani dan Jogotirto). Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta. Zakiyah. (2010). Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita dan Putri Al-Irsyad Surabaya. Jurnal Analisa. 17 (1): 37-56 Jurnal Trias Politika (JTP) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional 30