TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP AKAD KERJA SAMA SUB-AGEN GAS LPG 3 KG PERTAMINA REGION IV GAS DOMESTIK DI KELURAHAN TONATAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO SKRIPSI Oleh: ANA FATIYAVALEHA NIM 210215038 Pembimbing: FARIDA SEKTI PAHLEVI, S.Pd., S.H., M.Hum. NIP 198710012015032006 JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 2020
ABSTRAK Fatiyavaleha, Ana. 2020. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Kerja Sama Sub-Agen Gas LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum. Kata kunci: Kerja Sama (Mud}a>rabah) Akad kerja sama (mud}a>rabah) merupakan salah satu transaksi dalam kegiatan muamalah antar sesama untuk tujuan kemaslahatan bersama, maka diperlukan suatu kerja sama yang harmonis antara semua pihak untuk menjadikan transaksi tersebut saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Tidak jarang dalam suatu kerja sama terdapat suatu syarat yang diajukan oleh salah satu pihak dan menjadi syarat terjadinya akad kerja sama tersebut. Seperti yang terjadi pada akad kerja sama yang dilakukan oleh sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dengan Ibu Huzaifah merupakan bentuk akad mud}a>rabah bersyarat dengan akad jual beli. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap konsep penentuan bagi hasil pada akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan, yang menggunakan pendekatan kualitatif normatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan teori atau ketentuan umum lalu dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, termasuk pada akad mud}a>rabah al- muqayyadah. Menurut pendapat mayoritas ulama praktik akad kerja sama tersebut telah sesuai dengan fikih muamalah karena tidak melanggar prinsip-prinsip dalam muamalah dan dilakukan atas dasar saling rela tanpa paksaan. Dan bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal pada akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo apabila ditinjau berdasarkan fikih muamalah, juga telah sesuai dengan syarat rukun akad mud}a>rabah.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur semua aspek kehidupan manusia dalam akidah, ibadah, akhlak dan muamalah.1 Salah satu ruh syariat Islam adalah kemampuannya untuk beradaptasi dan diterapkan di berbagai tempat dalam berbagai keadaan. Syari'at Islam mencakup segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, khususnya dalam masalah hukum amal perbuatan dan hubungan antara sesama manusia, maka segala perkembangan yang terjadi di dalam hidup manusia memiliki hukum yang perlu untuk diurai oleh para ulama.2 Salah satu perkembangan yang dialami oleh manusia adalah perkembangan ekonomi. Muncul berbagai macam jenis transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam Islam, namun bukan berarti Islam diam atau menerima berbagai macam perkembangan itu secara keseluruhan. Islam telah menentukan batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam setiap perkembangan yang ada, agar perkembangan tersebut tetap sejalan dengan tujuan utama diturunkannya syari'at Islam untuk maslahat umat manusia.3 Transaksi ekonomi berdasarkan syariah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama Islam. Ekonomi syariah adalah 1 Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 5. 2 Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 116. 3 Beni Ahmad Saebani, Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 13. 1
suatu hal yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syari'at Islam yang bersumber al-Qur'an dan hadis serta ijma' para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sistem Islam ini berusaha memadukan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi juga terdapat nilai ibadah didalamnya.4 Konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai sosial kemanusian. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial untuk saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari di antaranya dengan melakukan perniagaan dan kerja sama. Manusia akan selalu berusaha untuk meningkatkan taraf perekonomian dan mencukupi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan cara berdagang atau berbisnis sesuai dengan akad muamalah.5 Akad atau transaksi merupakan sarana penyelaras berbagai keinginan dan kepentingan para pihak. Kesesuaian aktivitas ekonomi dengan aturan Islam dalam perspektif fikih muamalah akan dilihat dari akadnya. Posisi akad dalam fikih muamalah sangat penting, sehingga ada yang mengartikan fikih muamalah sebagai kumpulan-kumpulan akad yang membolehkan saling tukar-menukar manfaat. Akad 4 Ibid., 14. 5 Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 5. 2
sebagai salah satu cara penting untuk memperoleh harta dalam syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.6 Literatur fikih membagi akad menjadi berbagai macam akad, beserta syarat dan rukunnya. Akad dibagi menjadi dua macam berdasarkan tujuannya, yaitu: akad tabarru' adalah akad yang bersifat tolong menolong tanpa mengharapkan adanya keuntungan materil dari pihak-pihak yang melakukan akad dan akad tija>rah adalah akad yang bersifat orientasi laba atau akad yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Akad tija>rah sendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu akad pertukaran dan akad percampuran. Berbagai macam transaksi akad pertukaran seperti akad jual beli, salam, istisna' dan untuk akad percampuran sangat beragam jenisnya, salah satu yang sering kita jumpai di masyarakat diantaranya kerja sama mud}a>rabah, musharakah, musaqah dan lain sebagainya.7 Sebagai mahluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antar sesama manusia guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan- keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukan diantara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, dan disisi lain tidak jarang sebagian manusia memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi memiliki modal. Berdasarkan kenyataan tersebutlah, sangat diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang- orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian. Salah satu bentuk usaha kerja sama yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah kerja sama bagi hasil yang 6 Beni Ahmad Saebani, Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia, 35. 7 Ibid., 47. 3
sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Salah satu bentuk kerja sama bagi hasil tersebut dinamakan dengan akad mud}a>rabah. Akad mud}a>rabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan pihak pengelola melalui sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. 8 Mud}a>rabah sering digunakan oleh Nabi Muhammad Saw ketika beliau berdagang dengan para sahabatnya. Sistem ini tidak dilarang oleh Nabi Muhammad Saw dan membolehkannya. Menurut fikih muamalah, sejatinya mud}a>rabah merupakan akad kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Pihak pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mud}a>rib). Keuntungan usaha dalam akad mud}a>rabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua pihak. Proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung dari keuntungan, tidak termasuk modal, artinya keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l). Perhitungan keuntungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat dan tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil. Apabila terjadi kerugian, akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian pengelola modal.9 8 Neneng Nurhasanah, Mud}a>rabah (Bandung: Refika Aditama, 2015), 30. 9 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 143. 4
Diantara fenomena masyarakat yang terjadi, peneliti menemukan fakta transaksi akad kerja sama yang menarik dan unik untuk diteliti, yaitu pada transaksi akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dalam akad tersebut terjadi praktik akad mud}a>rabah yang bersyarat dengan akad jual beli. Akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, ini dilakukan karena usaha agen gas LPG 3 kg sangat produktif dan menjanjikan mengingat banyaknya permintaan konsumen akan gas LPG 3 kg. Akad kerja sama ini dilakukan oleh Bapak Rochmad Darmawan selaku pengelola modal (mud}a>rib) dan Ibu Huzaifah selaku pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l). Pemilik modal memberikan sejumlah modal kepada pengelola modal, dengan pilihan modal sebesar Rp. 12.500.000,- atau setengahnya yaitu sebesar Rp. 6.250.000,- dengan syarat ketentuan yang telah ditentukan.10 Jumlah keuntungan yang akan didapat pemilik modal, dihitung berdasarkan modal yang diberikan. Apabila modal yang diberikan sejumlah Rp. 12.500.000,- maka keuntungan bagi pemilik modal akan dihitung setiap harinya dianalogikan satu hari mendapat keuntungan dari penjualan 10 tabung gas, per tabung gas keuntungan yang didapat Rp. 2.000,- . Pilihan modal kedua yaitu sebesar Rp. 6.250.000,- keuntungan yang didapat dihitung satu hari mendapat keuntungan dari penjualan 5 tabung gas, dengan keuntungan per tabung juga sebesar Rp.2.000,-. 10 Rochmad Darmawan, Hasil Wawancara, Ponorogo. 16 Oktober 2019. 5
Keuntungan yang didapat setiap harinya akan dikalikan selama satu bulan akan tetapi untuk hari Minggu dan Senin tidak dihitung. Setiap hari Senin pihak pemilik modal tidak akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan gas LPG 3 kg, melainkan akan digantikan dengan pasokan gas LPG 3 kg sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dengan akad jual beli seharga Rp. 16.000,- pertabung, secara tidak langsung juga terdapat akad jual beli didalam akad kerja sama tersebut.11 Pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l) juga seorang pemilik toko serba ada yang di tokonya juga menjual gas LPG 3 kg. Terkadang pasokan gas dari distributor mengalami kemacetan karena kelangkaan barang sedangkan permintaan akan gas LPG 3 kg semakin meningkat, dan pasokan gas dari akad kerja sama tersebut juga belum bisa mencukupi permintaan konsumen. Pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l) harus berupaya memenuhi permintaan kebutuhan gas LPG 3 kg, atas kondisi tersebut, membuat s}a>h}ib al-ma>l memberikan syarat lainnya pada akad kerja sama tersebut dengan adanya akad jual beli gas LPG 3 kg sejumlah 15 tabung setiap minggunya dengan harga yang telah disepakati.12 Berangkat dari fenomena diatas yang melatarbelakangi peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Kerja Sama Sub-Agen Gas LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo". 11 Rochmad Darmawan, Hasil Wawancara, Ponorogo. 16 Oktober 2019. 12 Huzaifah, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Oktober 2019. 6
7 B. Rumusan Masalah Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijabarkan diatas, sebuah penelitian perlu membuat suatu rumusan masalah sebagai pegangan peneliti dan pusat orientasi dalam aktivitas penelitian agar menjadi terarah, maka dapat ditarik masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 1. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ? 2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap konsep penentuan bagi hasil pada akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ? C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menjelaskan analisis hukum akad kerja sama yang bersyarat dengan akad jual beli, yang dilakukan sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dalam tinjauan fikih muamalah. 2. Menjelaskan analisis konsep penentuan bagi hasil pada akad kerja sama sub- agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo berdasarkan tinjauan fikih muamalah.
D. Manfaat Penelitian 1. Secara Teoritis a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang muamalah di masyarakat maupun dilembaga keuangan syariah. b. Penelitian ini dapat memberikan kejelasan dan memperkuat hasil penelitian- penelitian sebelumnya. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan atas konsep praktik dan hukum mud}a>rabah umumnya, khususnya untuk akad mud}a>rabah yang bersyarat dengan akad jual-beli pada akad muamalah, baik bagi kalangan akademisi maupun bagi masyarakat secara luas. Penelitian ini diharapkan agar menjadi acuan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. 2. Secara Praktis a. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan yang berarti sebagai rujukan kepada masyarakat dan lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan kegiatan bermuamalah sesuai dengan fikih muamalah. Khususnya dalam menganalisa secara mendalam praktik akad mud}a>rabah yang bersyarat dengan akad jual beli dengan pendekatan fikih muamalah. Dan untuk menjaga stabilitas dalam jenis produk, investasi modal dan bagi hasil agar tidak keluar dari konsep dasar syariah dan sesuai pada lingkup fikih muamalah. 8
b. Memberikan inspirasi sekaligus motivasi bagi peneliti lain, khususnya mahasiswa IAIN Ponorogo, agar melakukan penelitian lebih lanjut yang relevan dengan gagasan penelitian ini. E. Telaah Pustaka Telaah pustaka merupakan kegiatan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan relevansi dengan penelitian ini, dengan tujuan untuk menjelaskan posisi penelitian yang sedang dilaksanakan dan menegaskan kebaruan serta orisinalitas dan urgensi penelitian bagi pengembangan keilmuan terkait dengan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, jurnal, artikel dan buku-buku yang sudah ada.13 Pembahasan dan hasil penelitian terkait tinjauan fikih muamalah terhadap akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang relevan sebenarnya telah banyak dimuat dalam berbagai buku, riset atau artikel dan hasil penelitian lainnya, diantaranya, sebagai berikut : Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Bagi Hasil (Mud}a>rabah) Pada BUMP (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta)" oleh Yahya Hidayat Putra mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016. Skripsi ini pembahasannya terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pola pembagian bagi hasil keuntungan atas akad mud}a>rabah pada BUMP yang menggunakan pola bagi hasil berupa revenue sharing dan profit 13 Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah (Ponorogo: t.p., 2018), 8. 9
sharing, yaitu pembagian hasil berdasar pada keuntungan yang belum dikurangi biaya operasional dan keuntungan yang sudah dikurangi biaya operasional. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu, menurut tinjauan hukum Islam pola bagi hasil mud}a>rabah pada BUMP di Pondok Pesantren Al-Luqmiyyah Yogyakarta akad mud}a>rabahnya dapat dikatakan tidak menyimpang dari ajaran Islam, hal ini terlihat dari terpenuhinya syarat dan rukun, kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam tentang pengaturan ekonomi (muamalah) dan etika bisnis syariah. Prinsipnya praktek mud}a>rabah yang dilakukan BUMP ini didasarkan pada kerja sama dan bagi hasilnya seusai dengan kesepakatan awal antara pengelola dan pemilik modal agar terhindar dari riba dan hal-hal yang samar atau gharar.14 Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Pertanian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo" oleh Elga Falidia Naviri mahasiswa dari IAIN Ponorogo tahun 2018. Penelitian ini merumuskan masalah dan tujuannya hendak mengetahui (1) Bagaimana perhitungan bagi hasil di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap penanggungan kerugian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian yang adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara. Dari adanya penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa 1) perhitungan bagi hasil telah sesuai dengan ketentuan prinsip mud}a>rabah karena dalam pembagian bagi hasil 14 Yahya Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Bagi Hasil (Mud}a>rabah) Pada BUMP (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta)," Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016). 10
sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh para pihak diawal kerjasama 2) penanggungan kerugian dalam kerjasama pertanian tersebut belum sesuai dengan hukum Islam karena syarat perjanjian mengenai penanggungan kerugian masih dibebankan kepada salah satu pihak yaitu mud}a>rib maka dalam penanggungan kerugian tidak sesuai dengan muamalah dalam Islam.15 Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)" oleh Ferinda Tiaranisa mahasiswi UIN Raden Intan Lampung tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang pola bagi hasil dan tinjauan mud}a>rabah al- muqayyadah pada akad yang terjadi. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu, praktik bagi hasil yang dilakukan oleh cucian mobil kusuma utama sudah sesuai karena pada usaha tersebut tidak ada unsur gharar (penipuan), pihak yang dirugikan dan didzalimi. Pengelola memperoleh keuntungan dengan adanya sistem bagi hasil yang diterapkan yang diperoleh berdasarkan banyaknya omset konsumen pencuci mobil perharinya karena sistem bagi hasil yang diterapkan usaha pada cucian mobil kusuma utama ini dikalikan dengan jumlah pencuci mobil yang diterima perharinya dan dihitung pada akhir bulan yang ditulis pada pembukuan, sehingga tidak akan terjadi suatu penipuan. Tinjauan konsep mud}a>rabah al-muqayyadah terhadap sistem bagi hasil belum sesuai dengan konsep mud}a>rabah al-muqayyadah, karena dalam ganti rugi pemilik membebankan kerugian kepada pengelola dan pekerja 15 Elga Falidia Naviri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Pertanian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo," Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018). 11
padahal dalam konsep mud}a>rabah al-muqayyadah dinyatakan bahwa pengelola tidak berhak menanggung semua kerugian selama itu bukan dari kelalaian pengelola sebaliknya pemiliklah yang harus menanggung segala kerugiannya. Pemilik usaha cucian mobil kusuma utama telah menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan konsep mud}a>rabah al-muqayyadah yaitu pihak pertama selaku pemilik dalam penggajian karyawannya.16 Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Antara Pemilik dan Operator All Terrain Vehicle (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan" oleh Shade Nadia Putri mahasiswa dari IAIN Ponorogo tahun 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerjasama antara pemilik dan operator All Terrain Vehicle (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan? 2) Bagaiamana tinjauan hukum Islam terhadap pembebanan biaya resiko kerusakan antara pemilik dan operator All Terrain Vehicle (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan?. Adapun jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan atau field research yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis induktif. Kesimpulan penelitian ini yaitu bagi hasil dalam kerja sama antara pemilik dan operator All Terrain Vehicle (ATV) di Pantai Klayar sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu ditentukan 16 Ferinda Trianisa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihaak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)," Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2018). 12
dalam bentuk persentase. Dengan pembagian persentase 60% untuk pihak pemilik dan 40% untuk pihak operator. Jika dilihat dari adanya perubahan nisbah persentase bagi hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik tanpa sepengetahun dan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak operator, maka syarat sah mud}a>rabah yang terdapat dalam keuntungan mud}a>rabah tersebut tidak sah bahwa pembebanan biaya resiko kerusakan antara pemilik dan operator diperbolehkan dalam hukum Islam, karena sudah disepakati di awal perjanjian.17 Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu teknik wawancara, obsevasi dan dokumentasi. Fokus pembahasan memiliki tema yang sama yaitu akad kerja sama mud}a>rabah beserta konsep bagi hasilnya. Letak perbedaannya dengan penelitian terdahulu dapat diketahui dari fokus penelitian yang menjadi objek pembahasan. Penelitian yang diteliti oleh peneliti akan membahas tentang praktik akad yang terjadi pada akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dimana akad mud}a>rabah yang bersyarat dengan akad jual beli, serta akan membahas konsep pembagian hasil yang ditentukan berdasar jumlah modal yang diberikan. 17 Shade Nadia Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Antara Pemilik dan Operator All Terrain Vehicle (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan," Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019). 13
14 F. Metode Penelitian 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif, sebuah prosedur penelitian yang menekankan pada kedalaman data kualitatif dan analisisnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang langsung melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian, misalnya masyarakat, lembaga keuangan atau kelompok masyarakat tertentu.18 Penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ketempat penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam praktik akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis guna mendapatkan fakta-fakta.19 Penelitian ini bersifat deskriptif-perspektif yaitu penelitian tentang fenomena sosial yang berhubungan dengan praktik akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo berdasarkan data deskriptif dari para pihak. Fakta-fakta yang terjadi dalam akad tersebut dikumpulkan, dikemas, lalu disusun secara sistematis untuk dianalisis guna mendapatkan kesimpulan mengenai fakta-fakta 18 Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), 15. 19 Boedi Abdullah, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.
15 akad kerja sama tersebut. Penelitian kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan pengamatan peneliti sendiri di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian dan mendialogkan dengan menggunakan teori-teori hukum (hukum Islam dan hukum positif).20 Teori yang digunakan untuk menganalisis praktik akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo menggunakan teori berdasarkan tinjauan fikih muamalah. 2. Kehadiran Peneliti Dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data, yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian. Peneliti sebagai pelaku dalam pengumpul data dan pengamat penuh, mengamati seluruh proses praktik akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, akan tetapi peneliti tidak ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan akad kerja sama yang diteliti. Pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan tanpa ada kerahasiaan. 20 Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, 29.
3. Lokasi Penelitian Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian terkait masalah ini, yaitu pada sub-agen atau pangkalan gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik yang beralamatkan di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo tepatnya di jalan Sekar Gayam Nomor 50. Lokasi ini dipilih karena praktik akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo menarik untuk diteliti dan perlunya penelitian mendalam. Sebenarnya menurut pengamatan sementara peneliti, ketika akad kerja sama tersebut dilakukan, telah sesuai dengan akad mud}a>rabah karena semua rukunnya telah terpenuhi, akan tetapi jika ditelisik lebih jauh di dalam akad kerja sama tersebut terdapat beberapa syarat rukun akad yang tidak sesuai dengan teori akad mud}a>rabah. Dan juga terdapatnya akad jual beli yang dilakukan dan akad tersebut menjadi syarat terlaksananya akad kerja sama, maka perlu adanya penelitian mendalam tentang keabsahan dan hukum akad kerja sama tersebut. 4. Data dan Sumber Data a. Data Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau suatu fakta yang digambarkan lewat keterangan angka, simbol, kode dan lain-lain.21 Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat 21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta. 2010), 172. 16
dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.22 Data yang peneliti butuhkan untuk menganalisis masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, adalah data-data yang berkaitan dengan: latar belakang, akad dan proses terjadinya praktik akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, serta konsep penentuan bagi hasil pada akad kerja sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. b. Sumber Data Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Berdasarkan data-data yang diteliti dalam penelitian ini maka sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi: 1) Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban. Sumber data dalam penelitian ini adalah para pihak dalam akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, yaitu Bapak Rochmad selaku pengelola modal dan Ibu Huzaifah selaku pemilik modal. 2) Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan keadaan diam dan bergerak. Sumber data ini dapat memberikan gambaran situasi, kondisi pembelajaran ataupun keadaan lainnya yang berkaitan dengan masalah 22 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), 97. 17
yang dibahas dalam penelitian. Sumber data place pada penelitian ini yaitu tempat yang berhubungan dengan akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik. Diantaranya pangkalan gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik yang terletak di Jalan Sekar Gayam No. 50 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan tempat terjadinya akad jual beli di depo zahara Jalan Ahmad Yani Nomor 65 A Pakunden Ponorogo. 3) Paper, yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, gambar dan simbol-simbol yang lain. Data yang diperoleh melalui sumber ini antara lain: kontrak akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik dan catatan-catatan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer (narasumber utama), adalah orang yang memberikan pernyataan tentang suatu hal tertentu. 23 Data ini berisi tentang proses akad yang dilaksanakan. Data yang peneliti peroleh berasal dari hasil wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Narasumber bernama Bapak Rochmad Darmawan selaku pihak pemilik sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo 23 Ibid., 103. 18
sekaligus sebagai pengelola modal dalam akad kerja sama ini dan Ibu Huzaifah selaku pihak pemilik modal dalam akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg. Sumber data sekunder, bersifat penunjang dan melengkapi terhadap data primer. Data ini biasanya diperoleh dari orang yang mengetahui dan memberikan pernyataan tentang atau yang berkenaan dengan objek penelitian, bisa juga berbentuk dalam dokumen-dokumen atau surat kontrak dan berbagai macam buku kepustakaan dan laporan penelitian yang sudah ada, yang berkaitkan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain: orang-orang yang mengetahui dan memberikan pernyataan tentang atau yang berkenaan dengan praktik akad sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, surat kontrak perjanjian kerja sama tersebut, dan sumber kepustakaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan sistem akad mud}a>rabah dalam tinjauan fikih muamalah, jurnal-jurnal terkait, maupun hasil penelitian- penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini.24 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.25 24 Ibid., 105. 19
Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data, jenis dan teknik yang dipilih atau digunakan dalam pengumpulan data, tentunya harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan. Berikut ini diuraikan mengenai beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: a. Teknik Wawancara Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.26 Wawancara juga merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara), yakni suatu komunikasi yang memiliki tujuan.27 Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terbuka, artinya pihak yang diwawancarai mengetahui bahwa mereka bertindak sebagai responden wawancara. Dalam proses wawancara ini, peneliti bertanya langsung dengan para pihak selaku pengelola modal dan pemilik modal dalam akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo guna mengumpulkan data berupa pelaksanaan dan latar belakang terjadinya praktik akad kerja sama tersebut. 25 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 308. 26 Ibid., 309. 27 Saryono, Metode Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: Nuha Medika. 2013), 59. 20
21 Jenis wawancara yang digunakan peneliti merupakan wawancara mendalam (indepth interview), ialah upaya menemukan fakta-fakta subjek penelitian dari topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji.28 Sebelum dimulai wawancara, peneliti mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan penggalian data yang diperlukan untuk penelitian. Realitanya dalam suatu penelitian tidak jarang terjadi sedikit penyimpangan dari rencana, karena situasinya berubah serta sikap dan penjelasan subjek berbeda. Banyak diantara para pihak yang sangat terbuka, dan ada yang tertutup serta ada yang memang tidak begitu banyak mengetahui tentang fakta-fakta fenomena data yang dicari. Dalam wawancara terhadap narasumber yang sedikit tertutup, peneliti berupaya mencari topik pembahasan yang lain untuk mengadakan percakapan, disela-sela percakapan itulah pancingan pertanyaan atas jawaban yang diinginkan diajukan sesuai data yang dibutuhkan. Maka metode wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti telah membuat daftar pertanyaan wawancara, kemudian pada saat wawancara daftar tersebut diajukan kepada narasumber, namun ada kalanya pertanyaan yang diajukan mengalir dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara berlangsung. 28 Ibid., 60.
b. Teknik Observasi Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. 29 Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti, secara langsung dilokasi penelitian terhadap obyek yang diteliti. Teknik pengamatan ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya.30 Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung aktivitas yang terjadi terkait dengan praktik akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo secara semi terstuktur, yaitu peneliti melakukan penelitian berdasar pada pedoman tujuan pengamatan sesuai masalah penelitian, namun ada kalanya pengamatan yang dilakukan mengalir dengan situasi dan kondisi pada saat pengamatan berlangsung. 29 Ibid., 65. 30 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. ke-XXIII (Bandung: Raja Resdakarya, 2007), 174. 22
23 c. Teknik Dokumentasi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data dan dokumen-dokumen tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian yang ada.31 Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumen dapat berbentuk surat-surat, gambar/foto, atau catatan- catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.32 Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, seperti halnya dokumen kontrak kerja sama yang telah disepakati keduanya dan lain sebagainya. 6. Analisis Data Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilahnya lalu menjadikan satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan data, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat disimpulkan.33 Analisis data dilakukan agar tujuan pokok penelitian yaitu menjawab pertanyaan dan membuktikan hipotesis dapat dicapai. Bertujuan juga untuk menjelaskan 31 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, 152. 32Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras. 2009), 184. 33 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif..., 248.
24 fenomena, kejadian atau perilaku; atau untuk menerangkan apa yang menjadi latar belakang fenomena, kejadian atau perilaku itu, baik mengenai seseorang, sekelompok orang, atau masyarakat.34 Analisis data penelitian kualitatif dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data displays) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification).35 a. Reduksi Data Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi. Laporan-laporan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan mana yang penting, dicari tema atau polanya dan disusun lebih sistematis.36 Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, peneliti sudah mengantisipasi akan adanya reduksi, yang sudah tampak sewaktu memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan penentuan metode pengumpulan data. Proses ini berlanjut sampai pasca pengumpulan data di lapangan, bahkan pada akhir pembuatan laporan sehingga tersusun lengkap. Langkah selanjutnya mengembangkan 34 Purnawan Junaidi, Pengantar Analisis Data (Depok: Rineka Cipta, 1995), 3. 35 Ibid., 15. 36 Ibid., 17
25 sistem pengkodean. Semua data yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip) dibuat ringkasan kontak berdasarkan fokus penelitian. b. Penyajian Data Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif. 37 c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) Kegiatan analisis pada tahap ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan didasarkan atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti. 38 Kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu pada awal peneliti mengadakan penelitian di kediaman masing-masing pihak. Bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, akan diperoleh kesimpulan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, peneliti melakukan kesimpulan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. 37 Ibid. 38 Jamal Ma'mur Asmani, Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan (Yogjakarta: Diva Press. 2011), 129-130.
Secara teknis, analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mendialogkan teori hukum dengan realitas yang terjadi dilapangan. Penelitian hukum normatif adalah kajian yang bertujuan untuk membuktikan benar atau salahnya sebuah realitas menurut ukuran suatu norma (teori) tertentu. Pembuktian dilakukan dengan logika deduksi, yang artinya norma atau teori hukum digunakan sebagai premis dasar untuk menilai realitas. Teknis analisa data ini, diawali dengan menjelaskan teori yang dijadikan sebagai dasar dalam menilai realitas sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini, lalu di cross check dengan data yang telah dikumpulkan dan disimpulkan fakta-faktanya. Pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti pada akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo mencangkup mengenai praktik akadnya, latar belakang akad serta konsep pembagian bagi hasil dalam kesatuan akad tersebut. Data tersebut dianalisis melalui proses reduksi data (data reduction), penyajian data (data displays) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification) sehingga ditemukanlah beberapa temuan dilapangan atau fakta-fakta dalam akad kerja sama tersebut. Setelah itu peneliti melakukan analisa tersebut guna menjawab apa yang dipertanyakan pada rumusan masalah penelitian ini. 26 ini
27 7. Pengecekan Keabsahan Data Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan criteria credibilitas (derajat kepercayaan), hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa data yang berhasil dikumpulkan telah sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Keabsahan data dalam suatu penelitian dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menguji kredibilitas dan validitas data, maka peneliti akan melakukan usaha-usaha sebagai berikut: a. Perpanjangan Masa Pengamatan (Prolonged Engagement) Perpanjangan masa pengamatan dilakukan dengan peneliti mengamati dengan seksama fakta yang terjadi di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan masa pengamatan peneliti, memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Peneliti melakukan pengecekan kembali secara lebih luas dan mendalami sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.39 Perpanjangan masa pengamatan ini dilakukan peneliti dengan kembali ke lokasi penelitian yaitu di Jalan Sekar Gayam No. 50 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki. 39 Muhammad, Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam, 82.
28 b. Ketekunan Pengamatan Meningkatkan ketekunan pengamatan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Manfaat dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali keabsahan data yang telah ditemukan dan dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.40 Peneliti juga membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti guna mendapatkan data yang benar-benar akurat. Peneliti melakukan ketekunan pengamatan di lapangan atau langsung menuju ke lokasi penelitian yaitu di Jalan Sekar Gayam No. 50 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. c. Triangulasi Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.41 Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu, dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data, dan waktu.42 Penelitian ini, 40 Ibid. 41 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa. 2012), 70.
29 menggunakan triangulasi sumber, karena sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, dengan membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Peneliti membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara pihak pengelola dengan wawancara lainnya dengan pihak pemilik modal yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. Peneliti melakukan pemilihan data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo tersebut. G. Sistematika Pembahasan Sistematika pembahasan penelitian dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Kerja Sama Sub-Agen Gas LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo" ini terdiri dari lima bab, yaitu : 42 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 372.
BAB I : PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang masalah, yaitu dasar pemikiran tentang penelitian akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, serta rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan juga telaah pustaka terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Menjelaskan juga tentang metode pelaksanaan penelitian yang meliputi: 1). Jenis dan pendekatan penelitian, 2). Kehadiran peneliti, 3). Lokasi penelitian, 4). Data dan sumber data, 5). Teknik pengumpulan data, 6). Analisis data dan 7). Pengecekan keabsahan data. Diakhir bab ini disertakan juga sistematika pembahasan penelitian; BAB II : AKAD KERJA SAMA (MUD}A>RABAH) MENURUT FIKIH MUAMALAH Bab ini berisi penjelasan tentang kajian teori sesuai dengan dengan rumusan masalah dan data yang akan dikaji dalam penelitian ini. Bab ini membahas teori yang relevan dengan rumusan masalah guna membantu memahami dan menafsirkan data yang diteliti, teori tersebut adalah akad kerja sama (mud}a>rabah) yang akan dijelaskan pengertian, dasar hukum, rukun, syarat dan ketentuan lainnya sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas; 30
BAB III : GAMBARAN UMUM PRAKTIK AKAD KERJA SAMA SUB- AGEN GAS LPG 3 KG PERTAMINA REGION IV GAS DOMESTIK DI KELURAHAN TONATAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO Bab ini berisi penjelasan tentang hasil penelitian yang sudah peneliti kaji, sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan, berisi penjelasan tentang data inti sesuai pada rumusan masalah yang ditanyakan dan data pendukung berupa pengantar dari data inti. Penelitian data disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang di pertanyakan yaitu tentang akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, lalu tentang praktik dan konsep penentuan bagi hasil keuntungan dari akad tersebut dan data pengantar tentang gas LPG, latar belakang dan gambaran lokasi sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik; BAB IV : ANALISIS TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP AKAD KERJA SAMA SUB-AGEN GAS LPG 3 KG PERTAMINA REGION IV GAS DOMESTIK DI KELURAHAN TONATAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO Bab ini berisi tentang pembahasan atau analisis. Menganalisis atau menafsirkan menggunakan teori yang relevan sebagaimana sudah dijabarkan dalam bab II kemudian digunakan untuk menganalisis data yang telah dijabarkan pada bab III, supaya dapat dipahami dalam 31
rangka menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini, sesuai jumlah rumusan masalah. Bab ini berfungsi untuk menganalisis bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang memuat syarat akad lainnya sekaligus, dan analisis fikih muamalah terhadap konsep penentuan bagi hasil keuntungan diantara kedua pihak; BAB V : KESIMPULAN Setelah dilaporkan seluruh proses penelitian dari bab I sampai bab IV, maka sampailah pada kesimpulan yang termuat pada bab V ini. Berisikan tentang jawaban atas rumusan masalah penelitian sesuai jumlah rumusan masalah dan ditulis sesingkat mungkin tanpa perlu uraian secara mendalam lagi. Bab ini juga disertakan saran-saran didalamnya yang berisi dua hal, yaitu pengembangan keilmuan dalam bentuk penelitian lanjutan dan perbaikan dalam aplikasi hasil penelitian. 32
BAB II AKAD KERJA SAMA (MUD}A>RABAH) MENURUT FIKIH MUAMALAH A. Pengertian Akad Kerja Sama (Mud}a>rabah) Mud}a>rabah secara bahasa berasal dari kata برض artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha atau dalam arti kongkritnya bepergian untuk urusan dagang. 1 Selain ad-d}arb, mud}a>rabah disebut juga qira>d} yang berasal dari kata al-qard}u, berarti al-qat}'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.2 Menurut Abdurrahman al-Jaziri, mud}a>rabah berarti ungkapan terhadap pemilikan harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yang keuntungannya dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.3 Sebagian ulama menyebut qira>d} dengan mu'a>malah yakni akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai kesepakatan). 4 Istilah mud}a>rabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qira>d}.5 1 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015), 214. 2 Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223. 3 Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001) 11. 4 Sayyid Sabiq, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid XIII, terj.Kamaluddin A Marzuki (Bandung: Al Ma'arif, 1997) 36. 5 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 141. 33
Mud}a>rabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (mud}a>rib). Pihak pertama (s}a>h}ib al-ma>l) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal sebagai penyuntik sejumlah dana sosial kebutuhan pembiayaan suatu proyek, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola (mud}a>rib) menyediakan keahliannya dalam pengelolaan modal.6 Menurut Hasbi Ash Shiddieqy bahwa mud}a>rabah adalah semacam sharikat al-'uqu>d, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan- keuntungan dibagi antara mereka, apabila mengalami kerugian, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola. 7 Pemilik modal disebut dengan s}a>h}ib al-ma>l sedangkan pengelola disebut mud}a>rib, antara keduanya terikat dengan kerja sama usaha. Pembagian keuntungan disepakati bersama, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola berkewajiban menanggung kerugian tersebut.8 Mud}a>rabah juga disebut sebagai akad bagi hasil, suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha atau proyek dimana masing- masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi. 9 Mud}a>rabah berdasarkan ahli fikih merupakan suatu 6 Hariman Surya Siregar, Fikih Muamalah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 179. 7 Hasbi Ash Siddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 90. 8 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 2004), 96. 9 Ketut Silvanita Mangani, Bank dan Lembaga Keuangan (Jakarta: Erlangga, 2007), 35. 34
perjanjian yang seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Berikut penjelasan para ulama tentang pengertian mud}a>rabah :10 1. Menurut para fuqaha, mud}a>rabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 2. Menurut Hanafiyah, mud}a>rabah adalah dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta tersebut. 3. Malikiyyah berpendapat bahwa mud}a>rabah ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas atau perak). 4. Imam Hanabillah berpendapat bahwa mud}a>rabah ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. 5. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mud}a>rabah ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk dikembangkan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mud}a>rabah adalah kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dimana suatu pihak memberikan modal dari harta miliknya sendiri 10 Siah Khosyi'ah, Fikih Muamalah Perbandingan (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 156. 35
kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan keuntungan dari usaha itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dapat dikemukakan bahwa mud}a>rabah merupakan kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Namun, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian bukan karena kelalaian pengelola. B. Dasar Hukum Akad Kerja Sama (Mud}a>rabah) Islam mensyari'atkan dan menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan pertolongan kepada sesama manusia lainnya. Ada sebagian orang yang memiliki harta, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut lebih produktif dan ada yang tidak memiliki harta akan tetapi bisa mengelola menjadi produktif, hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyari'atkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman mud}a>rib (orang yang diberi modal) sedangkan mud}a>rib akan memperoleh manfaat dengan harta tersebut sebagai modal usahanya, dengan demikian terciptalah kerja sama antara modal dan kerja. Allah Swt tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kesulitan. Melakukan akad mud}a>rabah atau qira>d} hukumnya adalah mubah (boleh). Adapun dasar hukum disyari'atkannya mud}a>rabah dalam Islam yaitu: 1. Dalil Al-Qur'an Al-Qur'an tidak menjelaskan atau menyebut secara langsung mengenai mud}a>rabah, akan tetapi al-Qur'an menyebutkan kata برض yang darinya kata 36
mud}a>rabah diambil, sebanyak 58 kali. Berikut ayat-ayat yang berkenaan dengan mud}a>rabah, yang menunjukan arti perjalanan untuk suatu dagang atau usaha antara lain: Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29: ضاارا ت ْناع ًةاراا ِتِ انوُكات ْناأ َّلَِإ ِلِطاابْلِبِ ْمُكانْ يا ب ْمُكالااوْماأ اوُلُكْاتَ الَ اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ اًمي ِحار ْمُكِب انااك اَّللَّا َّنِإ ۚ ْمُكاسُفْ ناأ اوُلُ تْقا ت الَاو ۚ ْمُكْنِم Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa': 29) 11 Al-Qur'an surat al-Muzammil ayat 20: انوُلِتَٰاقُ ي انوُراخااءاو َِّللَّٱ ِلضاف نِم انوُغا تباي ِضرالأٱ ِفِ انوُبِرضاي انوُراخااءاو هَِّللَّٱ ِليِباس ِفِ Artinya: "Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang berperang dijalan Allah" (QS. Al-Muzammil: 20) 12 Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 198: مُكِ بَّر ْنِ م ًلضاف ْاوُغا تبات ناأ ٌحاانُج مُكيالاع اسيال Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu" (QS. Al-Baqarah: 198) 13 11 Al-Qur'an, 4: 29. 12 Al-Qur'an, 73: 20. 13 Al-Qur'an, 2: 198. 37
38 2. Hadis Hadis yang berkaitan dengan mud}a>rabah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda : ِسااقلْا ُنْباُرْصان اانا ثَّداح ،راَّزا بْلا تِباثَ ُنْبُرْشِب اانا ثَّداح ، ُلاَّلاْلْا ِىِلاع ُنْب ُناساحاانثَّداح ُص ِنْب ِحِلااص ْناع ،ادُوااد ِنْب )ِمْي ِحَّرلا ِدْباع( ِناْحَّْرلا ِدْباع ِف ٌث الاث : امَّلاساو هْيالاع َّللَّا ىَّلاص ِاللها ِعْيا بْلِل لَ ، ِتْيا بْلِل ِْیِعاشلِبِ ْناع ،م ْناع ِبأ ْي ، بْياه ُلْوُسار الااق : الااق : ه الِإ َّنِهْي ، لاجاأ ُطْلخأاو ،ُةاضارااقُمْلااو ُعْيا بْلا : ُةاكارا بْلا برلا Artinya : "Nabi Muhammad Saw bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qirāḍ (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual" (HR Ibnu Majah) 14 3. Ijma' Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mud}a>rib) harta anak yatim sebagai mud}a>rabah dan tidak ada seorangpun mengingkarinya.15 Imam Zuhaily telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yaitu secara mud}a>rabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang berkaitan dengan mud}a>rabah. Ijma' ulama terhadap akad mud}a>rabah adalah mubah.16 14 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III, terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 121. 15 Hariman Surya Siregar, Fikih Muamalah, 182. 16 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 103.
Mud}a>rabah disyari'atkan berdasarkan ijma' (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehannya. Berdasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkaran. Muamalah dalam bentuk mud}a>rabah disepakati oleh ulama tentang kebolehannya. Dasar kebolehan hukumnya berdasarkan kisah Nabi Muhammad Saw yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dengan akad kerja sama.17 4. Qiyas Akad mud}a>rabah oleh para ulama diqiyaskan dengan akad al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun).18 Realitanya di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya, pada satu sisi, banyak orang kaya yang mengusahakan hartanya, di sisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal, maka dengan adanya mud}a>rabah ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia saling tolong menolong dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.19 Melalui kerja sama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan. 17 Adiwarman Karim, Bank Islam (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 180. 18 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 216. 19 Oni Sahroni, Ushul Fiqh Muamalah (Depok: Rajawali Pers, 2017), 112. 39
5. Kaidah Fikih ِْيِْرْحَّتلا ىالاع ُلْيِلَّدلْا َّل ُداي َّتَّاح ةاح ابِ ِلإْا ِءاايْشالأْا ِفِ ُلْصالأاا Artinya: "Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya" 20 C. Rukun Dan Syarat Akad Kerja Sama (Mud}a>rabah) Islam telah mengatur rukun dan syarat kerja sama mud}a>rabah sehingga kerja sama itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Berikut ini penjelasan rukun dan syarat kerja sama mud}a>rabah, yaitu sebagai berikut: 1. Rukun Akad Kerja Sama (Mud}a>rabah) Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "arkan" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.21 Rukun mud}a>rabah menurut jumhur ulama, ada tiga macam, yaitu :22 a. 'Aqidain, yaitu pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l) dan pengelola (mud}a>rib), b. Ma'qu>d alaih, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan, c. Shi>ghat, yaitu ija>b dan qabu>l. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah rukun mud}a>rabah ada enam, yaitu :23 20 Ridho Rokamah, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016), 52. 21 M. Abdul Mujiep, Kamus Istilah Fiqh Cet ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 300. 22 Hariman Surya Siregar, Fikih Muamalah, 184. 23 Ibid., 183. 40
a. Pemilik modal yang menyerahkan modalnya, b. Orang yang bekeja, yaitu mengelola modal yang diterima dari pemilik modal, c. Akad mud}a>rabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang, d. Harta pokok atau modal, e. 'Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba, f. Keuntungan. Menurut Amir Syarifudin pada kerja sama mud}a>rabah terdapat tiga unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu akad mud}a>rabah :24 a. Pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l) dan pengelola atau yang disebut juga yang menjalanka modal (mud}a>rib) sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengelola atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya. b. Objek kerja sama atau modal, syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditasksir dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna dari pemilik modal dan dapat diserakan pada waktu berlangsng akad. c. Keuntungan atau laba dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalam angka mutlak yang 24 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih (Bogor: Kencana, 2003), 246. 41
diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti. Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dalam akad mud}a>rabah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam akad mud}a>rabah yaitu: pelaku (pemilik modal dan pengelola), objek mud}a>rabah (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ija>b qabu>l), dan nisbah keuntungan. 2. Syarat Akad Kerja Sama (Mud}a>rabah) Syarat-syarat mud}a>rabah berhubungan dengan rukun mud}a>rabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mud}a>rabah adalah sebagai berikut : a. Dua pihak yang melakukan akad. Kedua pihak disini adalah pemilik modal dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas, yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang, anak kecil, orang gila, orang idiot dan orang-orang dibawah pengampunan, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini.25 Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, adalah orang yang ahli dan cakap bertindak atas nama hukum dan cakap dalam mewakilkan dan menjadi wakil. 26 Khususnya bagi pengelola (mud}a>rib) harus orang yang benar-benar mampu (ahli) serta jujur, bahwa dalam arti bahwa pengelola bisa dipercaya untuk menjalankan modal 25 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 140. 26 Hariman Surya Siregar, Fikih Muamalah, 186. 42
43 sekaligus menjaga modal yang dipercayakan kepadanya.27 Secara singkat syarat pihak yang melakukan akad kerja sama (mud}a>rabah) :28 1) Keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan akad, 2) Harus cakap bertindak atau cakap hukum, 3) Berakal dan baligh. b. Modal Modal disyaratkan harus berupa alat tukar seperti uang dan berbentuk tunai secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang kecuali apabila barang tersebut berbentuk emas atau perak batangan yang telah disepakati untuk menetapkan nilai harganya dengan uang.29 Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan yang akan dibagi kepada kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 30 Secara singkat syarat modal dalam akad kerja sama (mud}a>rabah), adalah :31 1) Modal harus berupa uang yang masih berlaku disuatu negara tersebut, seperti dinar, dolar, atau rupiah, 2) Besarnya modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran, 27 Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 228. 28 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 305. 29 Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah (Banda Aceh: PeNA, 2014), 107. 30 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 140. 31 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 143.
44 3) Modal harus barang tertentu dan ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang diberikan itu benar-benar milik sendiri, 4) Modal harus diserahkan kepada pengelola modal (mud}a>rib), hal ini dimaksudkan agar pengelola dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah. c. Jenis usaha Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal) adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang haram atau hal yang dilarang sya'riat Islam berdasarkan kesepakatan ulama, seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman keras dan jual beli riba atau yang sejenisnya. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mud}a>rib, tanpa campur tangan pemilik modal, tetapi pemilik modal mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Pemiliki modal tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mud}a>rabah yaitu keuntungan dan sebaliknya. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mud}a>rabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.32 32 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mud}a>rabah.
d. Keuntungan Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan persentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti, setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Tidak diperbolehkan apabila pemilik modal memberikan syarat persentase tertentu dari modalnya, karena itu berarti mengkompromikan antara usaha melalui sistem penanaman modal dengan usaha berbasis riba. Sejumlah kode etik dalam sistem pembagian keuntungan, yaitu :33 1) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola. 2) Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada keuntungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan di sisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu oleh keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan. 3) Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, sehingga keuntungan itu 33 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 140. 45
digunakan untuk menutupinya. Sehingga bukan hanya dengan pembagian saja, hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga. Keuntungan disyaratkan harus memiliki ukuran, karena mud}a>rabah dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (laba), dengan demikian jika laba tidak jelas maka mud}a>rabah dianggap batal. Keuntungan harus berupa bagian yang umum (mashur). Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti setengah keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal sedangkan setengahnya lagi diberikan kepada pengelola. Tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba Rp. 1.000,- bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengelola. 34 Berikut secara singkat syarat keuntungan dalam akad kerja sama (mud}a>rabah) :35 1. Besarnya keuntungan harus diketahui, 2. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama, 3. Proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung dari keuntungan, tidak termasuk modal, 4. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan s}a>h}ib al-ma>l. Perhitungan keuntungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat, 5. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil. 34 Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 228-229. 35 Maria Ulfah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mud}a>rabah Pada Simpanan Berkah Discounted," Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2017), 36. 46
e. Pelafalan akad Pelafalan akad dalam transaksi muamalah biasanya disebut dengan ija>b qabu>l atau shi>ghat akad. Pelafalan akad dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis dan dilakukan atas kesepakatan bersama tentang untung ruginya dan hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari. Menggunakan bahasa yang jelas, dapat dimengerti kedua belah pihak. Dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan beberapa hal berikut :36 1) Penawaran dan penerimaan harus menunjukkan tujuan kontrak (akad), 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, 3) Akad dituangkan secara tertulis. f. Mud}a>rabah bersifat mutlak Maksud dari mud}a>rabah bersifat mutlak adalah pemilik modal tidak mengikat pengelola modal untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mud}a>rabah yaitu keuntungan, apabila dalam mud}a>rabah ada persyaratan-persyaratan yang menyimpang, maka mud}a>rabah tersebut menjadi rusak (fasi>d) menurut pendapat Syafi'i dan 36 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 143. 47
Malik. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, mud}a>rabah tersebut sah.37 D. Macam-Macam Akad Kerja Sama (Mud}a>rabah) Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad mud}a>rabah kepada dua bentuk yaitu mud}a>rabah s}ah}i>h}ah (mud}a>rabah yang sah) dan mud}a>rabah fasi>dah (mud}a>rabah yang rusak). Jika mud}a>rabah itu jatuh pada yang fasi>d, menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi hak pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam mud}a>rabah fasi>dah, status pekerjaan tetap seperti dalam mud}a>rabah s}ah}i>h}ah dalam artian bahwa pengelola tetap mendapatkan bagian keuntungan. 38 Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerjaan, para ulama fikih membagi akad mud}a>rabah kepada dua bentuk, yaitu mud}a>rabah al-mut}laqah (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan mud}a>rabah al-muqayyadah (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu). 39 Berikut ini akan dijelaskan tentang macam-macam akad mud}a>rabah yaitu sebagai berikut: mud}a>rabah al-mut}laqah (mutlak), dan mud}a>rabah al-muqayyadah (terikat). 37 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 140. 38 Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 230. 39 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 147. 48
1. Mud}a>rabah Al-Mut}laqah (Mutlak) Menurut Muhammad Asy-Syarbini mud}a>rabah al-mut}laqah adalah penyerahan modal seseorang kepada pengelola tanpa memberikan batasan.40 Mud}a>rabah al-mut}laqah adalah penyertaan modal seseorang kepada pengelola tanpa memberikan batasan, tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan lain.41 Menurut Syafi'i Antonio mud}a>rabah al-mut}laqah adalah bentuk kerja sama antara s}a>h}ib al-ma>l dan mud}a>rib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Jenis usaha disini mempunyai syarat aman, halal dan menguntungkan.42 Pada mud}a>rabah al-mut}laqah, mud}a>rib bebas mengelola modal yang diberikan oleh s}a>h}ib al-ma>l untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan line of trade, line of industry, atau line of service yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli.43 Kebebasan mud}a>rib dalam hal mud}a>rabah berbentuk mud}a>rabah al-mut}laqah bukan kebebasan yang tidak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh s}a>h}ib al-ma>l tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam. Pengelola modal (mud}a>rib) juga memiliki mandat yang 40 Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 227. 41 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), 372. 42 Muhammad Syafe'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90. 43 Neneng Nurhasanah, Muḍa>rabah (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 78. 49
terbuka (open mandate) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan akad mud}a>rabah. Apabila mud}a>rib melakukan kelalaian atau kecurangan, maka mud}a>rib harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya.44 2. Mud}a>rabah Al-Muqayyadah (Terikat) Mud}a>rabah al-muqayyadah adalah suatu akad kerja sama, dimana pemilik modal memberikan ketentuan, batasan dan syarat yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan. Menurut Muhammad Asy-Syarbini, mud}a>rabah al-muqayyadah (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengelola dengan memberikan batasan, seperti syarat bahwa pengelola harus berdagang didaerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.45 Mud}a>rib tidak bisa menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh s}a>h}ib al-ma>l. Syarat-syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang di daerah tertentu.46 Apabila mud}a>rib bertindak sesuatu yang bertentangan dengan batasan-batasan (syarat-syarat) tersebut, maka mud}a>rib harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. 44 Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 229. 45 Ibid., 227. 46 Neneng Nurhasanah, Mud}a>rabah, 80. 50
51 Akad mud}a>rabah al-muqayyadah ini akan berakhir pada jangka waktu tiba, sesuai kesepakatan, maka perlu adanya pembatasan waktu. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan mud}a>rabah al-muqayyadah ini merupakan akad kerja sama dimana pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola (mud}a>rib), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya. Mengenai pembatasan waktu ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.47 E. Hak dan Kewajiban S}a>h}ib Al-Ma>l dan Mud}a>rib 1. Kewajiban S}a>h}ib Al-Ma>l a. Pada hakikatnya, kewajiban s}a>h}ib al-ma>l ialah menyerahkan modal mud}a>rabah kepada mud}a>rib. Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian mud}a>rabah menjadi tidak sah. b. S}a>h}ib al-ma>l berkewajiban untuk menyediakan dana yang dibutuhkan oleh mud}a>rib untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha. 2. Hak S}a>h}ib Al-Ma>l a. S}a>h}ib al-ma>l tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelola proyek atau kegiatan usaha itu sepenuhnya dilakukan oleh mud}a>rib. Paling jauh s}a>h}ib al-ma>l hanya boleh 47Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, 372.
memberikan saran-saran tertentu kepada mud}a>rib dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut. b. S}a>h}ib al-ma>l berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa mud}a>rib menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketenuan perjanjian mud}a>rabah. c. S}a>h}ib al-ma>l berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha mud}a>rabah tersebut apabila usaha mud}a>rabah itu telah diselesaikan oleh mud}a>rib. 48 3. Kewajiban Mud}a>rib a. Mud}a>rib berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. b. Usaha dilakukan oleh mud}a>rib sendiri, tanpa boleh ada campur tangan dari s}a>h}ib al-ma>l, yang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut. c. Mud}a>rib berkewajiban mengembalikan pokok dari dana investasi kepada s}a>h}ib al-ma>l ditambah sebgaian dari keuntungannnya yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya. d. Mud}a>rib berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan perjanjian mud}a>rabah selama mengurus urusan-urusan mud}a>rabah yang bersangkutan. 48 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), 310- 311. 52
e. Mud}a>rib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee) di samping sebagai kuasa dari bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang wali amanah, mud}a>rib berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana (prudent) dan beritikad baik (in good faith) dan bertangungjawab atas kerugian- kerugian yang terjadi karena kelalainnya (willful negligence).49 F. Prinsip Akad Kerja Sama (Mud}a>rabah) Prinsip mud}a>rabah menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengelola. Prinsip-prinsip mud}a>rabah tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah Islam, oleh karenanya mud}a>rabah harus tetap mengacu pada aturan syari'at Islam dan aturan fikih muamalah yang menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam mud}a>rabah ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun prinsip-prinsip mud}a>rabah dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut: 1. Prinsip kebolehan melakukan akad mud}a>rabah, artinya bahwa akad mud}a>rabah itu dibenarkan oleh al-Qur'an dan sunnah. Dalam mud}a>rabah harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum mud}a>rabah.50 2. Prinsip sukarela tanpa paksaan. Akad mud}a>rabah mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad mud}a>rabah bertujuan untuk membantu 49 Ibid., 312-313. 50 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), 10. 53
kehidupan sesama umat, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksplortir.51 3. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Pada bentuk kerja sama mud}a>rabah, pemilik modal dan pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikannya, sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama tersebut. Pengelola dapat berusaha dalam lapangan ekonomi agar terhindar dari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka, maka terciptalah kemashlahatan dan terhindar dari kemadharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.52 4. Prinsip keadilan, sifat semangat, kebersamaan dan keadilan tampak jelas dalam kerja sama mud}a>rabah, hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha. Apabila mendapatkan keuntungan juga akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.53 5. Prinsip kepercayaan, terutama kepercayaan dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad mud}a>rabah. Kepercayaan tersebut harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola modal.54 6. Prinsip kejelasan, yaitu kejelasan pada jumlah modal yang akan diberikan pemilik modal, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang 51 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, 14. 52 Sarip Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 122. 53 Muhammad Syafe'I Antonio, Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek, 22. 54 Neneng Nurhasanah, Mud}a>rabah, 81. 54
55 dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad mud}a>rabah.55 7. Prinsip berbagi, yang dimaksud adalah berbagi dalam keuntungan dan kerugian diantara pihak-pihak yang melakukan akad mud}a>rabah.56 G. Hikmah Akad Kerja Sama (Mud}a>rabah) Islam mensyari'atkan dan membolehkan bagi hasil untuk memberikan kemudahan kepada manusia. Banyak sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebagian yang lain tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya, karenanya syari'at Islam membolehkan akad mud}a>rabah agar masing-masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Allah Swt tidak mensyari'atkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.57 Hikmah disyari'atkan mud}a>rabah adalah agar manusia dapat melakukan kerja sama dalam perdagangan, dan saling tolong- menolong sesama manusia, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi: ُديِداش اَّللَّٱ َّنِإ ه اَّللَّٱ ْاوُقَّ تٱاو ِۚنَٰاودُعلٱاو ِثمِلإٱ ىالاع ْاوُناوااعا ت الَاو ه َٰىاوقَّتلٱاو ِ ِبرلٱ ىالاع ْاوُناوااعا تاو ِبااقِعلٱ 55 Ibid., 80. 56 Ibid., 78. 57 Sarip Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah, 122.
56 Artinya: .... "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan jangan takwa, dan pelanggaran"(QS. Al-Maidah: 2) 58 Ajaran agama Islam selalu menganjurkan untuk berbuat kebajikan di muka bumi, yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Hikmah lain disyari'atkannya mud}a>rabah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia. Mud}a>rabah merupakan salah satu perbuatan yang mendapat berkah, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda : ،ُةاضارااقُمْلااو ، لاجاأ ُعْي الِإ ا بْلا : ُةاكارا بْلا َّنِهْيِف ٌث الاث : امَّلاساو هْيالاع َّللَّا ىَّلاص ِاللها ُلْوُسار الااق ، ِتْيا بْلِل ِعْيا بْلِل لَ ِْیِعاشلِبِ برلا ُطْلخأاو Artinya: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqa>rad}ah (mud}a>rabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual" (H.R Ibnu Majah). Hikmah lain diperbolehkannya kerja sama dengan menggunakan sistem bagi hasil atau mud}a>rabah ini adalah terciptanya rasa persaudaraan (ukhu>wah) dan rasa tolong-menolong (ta'a>wun) yang erat diantara kaum muslimin yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, sehingga kecemburuan sosial antara umat Islam dalam suatu masyarakat dapat dihindarkan. H. Mekanisme Akad Kerja Sama (Mud}a>rabah) S}a>h}ib al-ma>l sebagai pemilik modal harus menyerahkan modal 100% kepada mud}a>rib, mud}a>rib kemudian memutar modal tersebut untuk usaha dan 58 Al-Qur'an, 5: 2.
keuntungan usaha dibagi kepada kedua belah pihak sesuai kesepakatan, namun apabila akad mud}a>rabah telah berakhir, maka mud}a>rib harus mengembalikan modalnya senilai dengan modal yang diberikan s}a>h}ib al-ma>l (100%). 59 Secara umum skema aplikasi akad mud}a>rabah dalam literatur fikih muamalah adalah sebagai berikut: Gambar 2.1 Skema Akad Kerja Sama (Mud}a>rabah) Perjanjian Mud}a>rabah Mud}a>rib Keahlian Modal 100% S}a>h}ib al- Ma>l Proyek/Usaha Nisbah X% Nisbah Y% Pembagian Keuntungan Pengembalian Modal Pokok Modal I. Pembatalan Akad Kerja Sama (Mud}a>rabah) Menurut Zuhayli, pada prinsipnya kontrak kerja sama dalam pemodalan (mud}a>rabah) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan pengelola 59 Hariman Surya Siregar, Fikih Muamalah, 201. 57
modal (mud}a>rib). Menurut Zuhayli mud}a>rabah akan dikatakan fasi>d jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi. 60 Hendi Suhendi menjelaskan bahwa, perjanjian bagi hasil menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut :61 1. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat mud}a>rabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan pengelola melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya. 2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian. 3. Apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, mud}a>rabah menjadi batal. Menurut Rachmat Syafe'i dalam bukunya, mud}a>rabah dianggap berakhir pada hal berikut: 62 1. Habisnya masa akad (kontrak). 60 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 148. 61 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 143.. 62 Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 237-238. 58
2. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan. 3. Salah seorang pihak meningal dunia. Jumhur ulama berpendaat bahwa mud}a>rabah batal, jika salah seorang 'aqid meninggal dunia, baik pemilik maupun pengelola. Hal ini karena mud}a>rabah berhubungan dengan perwakilan yang batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. 4. Salah seorang pihak gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa salah satu pihak gila akan membatalkan akad mud}a>rabah, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam akad mud}a>rabah. 5. Wanprestasi salah satu pihak. 6. Modal rusak. J. Bagi Hasil Dalam Akad Kerja Sama (Mud}a>rabah) Secara umum, sistem bagi hasil disebut dengan mud}a>rabah bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara s}a>h}ib al-ma>l dan mud}a>rib. Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana. Pembagian keuntungan tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ditutupi dengan ekuitas s}a>h}ib al-ma>l sepenuhnya dikembalikan. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu.63 Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermud}a>rabah. Mud}a>rib mendapat imbalan atas kerjannya, sedangkan s}a>h}ib al-ma>l mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan 63 Neneng Nurhasanah, Muḍa>rabah, 78. 59
inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan: 1. Keuntungan dalam perjanjian mud}a>rabah disyaratkan harus jelas ketentuannya, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Hal ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian diantara kedua belah pihak. Selain itu mud}a>rib akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal. 2. Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerja sama oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan tersebut untuk orang yang selain mereka (dua pihak) kecuali untuk kedua orang dari budak mereka apa yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang budak haruslah dipadukan kepada apa yang disyaratkan untuk tuanya. Demikian menurut Madzhab Syafi'i.64 Dalam sistem bagi hasil mud}a>rabah menurut para Imam Madzhab, Yaitu Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga, atau semisal dari jumlah keuntungan dalam usaha. Apabila dalam pembagian keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah atau batal.65 Mud}a>rabah tidak sah jika ketetapan bagian keuntungannya samar-samar. Sebagai contoh, jika investor memberikan modal dengan syarat bahwa boleh memilih antara setengah atau sepertiga keuntungan sebagai bagian milik mud}a>rib, itu tidak sah karena ketentuan bagi hasilnya tidak dipastikan. Demikian pula 64 Mahmudatus Sa'diyah, "Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah," Equilibrium vol.1 No.2, (2013), 303. 65 Abdurrahman al-Jaziri, Fikih Empat Madzab Jilid IV (Semarang: Asy Syifa', 1994), 70. 60
perjanjian yang bagian keuntungannya tidak dinyatakan, melainkan tergantung pada kebijaksanaan salah satu pihak pada saat pembagian keuntungan itu juga tidak sah karena persetujuan tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa. 66 Jika bisnis yang dijalankan tidak mendapat keuntungan, mud}a>rib tidak berhak mendapatkan apapun. Keuntungan akan dibagikan setelah mud}a>rib menyerahkan aset yang diserahkan s}a>h}ib al-ma>l secara utuh. Jika masih terdapat kelebihan sebagai keuntungan, akan dibagi sesuai kesepakatan.67 Dalam konsep fikih bahwa keuntungan mud}a>rabah dibagi antara pengelola dengan pemilik modal sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pola pembagian seperti ini dikarenakan pemilik harta memberikan hak hartanya untuk dikembangkan kepada pengelola dengan harapan pengelola dapat memberikan keuntungan kepadanya. Konsep tersebut hampir disepakati oleh seluruh Madzhab fikih.68 66 Abraham L. Udovitch, Kerjasama Syariah Dan Bagi Untung-Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori Dan Penerapannya). Terj. Syarifudin Arif Marah Manunggal (Kediri: Qubah, 2008), 257-258. 67 Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 235. 68 Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya), (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2014), 108. 61
BAB III PRAKTIK AKAD KERJA SAMA SUB-AGEN GAS LPG 3 KG PERTAMINA REGION IV GAS DOMESTIK DI KELURAHAN TONATAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO A. Gambaran Umum Sub-Agen Gas LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo 1. Letak Geografis Lokasi Penelitian Sub agen atau pangkalan gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik adalah sebuah pangkalan gas LPG milik Bapak Rochmad Darmawan yang berkerja sama dengan agen gas LPG PT. Maju Jaya Sumber Gas yang beralamatkan di Jalan Ir. H Juanda Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Pangkalan berada tidak jauh dari wilayah perkotaan. Awalnya pangkalan ini beralamatkan di Jalan Jayakatwang No. 51 C RT. 003 RW. 005, dan sekarang telah pindah di Jalan Sekar Gayam No. 50 RT. 004 RW. 002. Batasan lokasi pangkalan gas LPG tersebut sebagai berikut : Sebelah Utara : Jalan Sekar Taman Sebelah Timur : Jalan Suminten Sebelah Barat : Jalan Sekar Delima Sebelah Selatan : Jalan Mayjend DI. Panjaitan Pangkalan tersebut terletak di Lingkungan Ampean Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Kelurahan Tonatan mempunyai luas wilayah seluas 71 hektar. Terdapat sebanyak 6 Rukun Warga (RW) dan 62
22 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Tonatan sebagai berikut: 1 Sebelah Utara : Kelurahan Ronowijayan dan Kertosari Sebelah Timur : Kelurahan Ronowijayan dan Patihan Kidul Sebelah Barat : Kelurahan Surodikraman dan Bangunsari Sebelah Selatan : Kelurahan Purbosuman 2. Sejarah Berdirinya Sub-Agen Gas LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Gas LPG, dalam bahasa Inggris disebut liquified petroleum gas merupakan gas alam yang disimpan dalam wujud cairan, ketika cairan tersebut keluar dari tabung, maka dengan cepat akan berubah menjadi gas yang sangat mudah sekali terbakar. Uap gas tersebutlah yang terbakar menjadi api untuk keperluan memasak. Pengunaan gas LPG berawal dari kebijakan Pemerintah dalam upaya menghemat anggaran subsidi energi, akhirnya melahirkan keputusan untuk mengkonversi penggunaan minyak tanah menjadi pemakaian gas LPG melalui progam pembagian kompor gas dan tabung gas LPG 3 kg kepada masyarakat secara gratis. Awalnya program tersebut mendapat banyak tentangan dan protes dari masyarakat karena masih minimnya pengetahuan dan edukasi tentang penggunaan gas LPG secara benar dan aman. 1 Sutiyah (Lurah Tonatan), Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Januari 2020. 63
Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa menggunakan gas LPG untuk melakukan aktivitas mereka terkait dengan logistik rumah tangga. Semakin luasnya masyarakat yang sudah terbiasa memasak menggunakan gas LPG, menjadikan bisnis penjualan gas LPG memiliki prospek yang cukup bagus, terutama pada gas yang isian 3 kg.2 Pendistribusian gas LPG ke masyarakat, sepenuhnya dilakukan oleh Pertamina dengan sistem close loop supply chain, yaitu suatu aliran produk mulai dari konsumen, kembali ke pabrik untuk diproses ulang kemudian kembali lagi ke konsumen sebagai barang baru. Alur distribusi LPG 3 kg, yang pertama adalah berasal dari Depot LPG, kemudian jalur berikutnya disebut SPPBE (stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji) yang dikelola oleh Pertamina dan pihak swasta, setelah itu paket LPG diterima oleh agen LPG di seluruh Indonesia dan selanjutnya sebagai ujung tombaknya disebut sub agen LPG atau pangkalan LPG. Sub agen inilah yang berhubungan langsung dengan pengecer, warung atau juga konsumen.3 Sekian banyak pangkalan yang ada di Ponorogo salah satu pangkalan yang menarik untuk diteliti adalah pangkalan gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik. Sub-agen atau biasa disebut pangkalan ini, berada di wilayah perkotaan yang dulu beralamatkan di Jalan Jayakatwang No. 51 C RT. 003 RW. 005, dan sekarang telah pindah tepatnya di Jalan Sekar Gayam No. 50 2 Rizkina Sadaya, "Gambaran Singkat Menjadi Sub Agen Gas LPG 3 Kg,".dalam pada tanggal 20 November 2019, Pukul 15:25) 3 Ibid. 64
RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Pangkalan ini dimiliki oleh Bapak Rochmad Darmawan, karena tempatnya yang terdapat di perkotaan dengan wilayah padat penduduk, pangkalan ini mendapatkan banyak permintaan dari para pengecer yang tersebar di daerah kota Ponorogo. Sering kali pangkalan ini menolak ajakan para pengecer untuk melakukan kerjasama karena terbatasnya tabung dan tenaga yang dimiliki oleh pangkalan. Sebelum memulai usaha pangkalan gas LPG ini, Bapak Rochmad Darmawan selaku pemilik Pangkalan bekerja sebagai penjual tempura keliling untuk menghidupi keluarganya. Pekerjaan itu terpaksa dilakukan oleh Bapak Rochmad agar dapat menghidupi keluarganya. Pada waktu itu tempura menjadi makanan favorit anak-anak sehingga dagangan Bapak Rochmad selalu habis, akan tetapi semakin lama pemasukan dari menjual tempura keliling tidak menentu karena banyaknya persaingan antara penjual makanan kesukaan anak- anak, hal tersebut membuat Bapak Rochmad berpikir lebih keras agar dapat menghidupi dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Bapak Rochmad Darmawan menceritakan bahwa: 4 "Berawal dari masalah ekonomi yang mengharuskan saya beralih profesi, sebelum sekarang saya memiliki pangkalan gas ini, sebelum tahun 2005 saya bekerja sebagai penjual tempura keliling untuk menghidupi keluarga saya. Dulu keluarga saya masih tergolong keluarga yang kurang mampu karena pendapatan dari berjualan tempura yang pas- pasan. Seiring berjalannya waktu penjualan tempura mulai tidak menentu sehingga memaksa saya untuk berpikir lebih keras agar saya bisa menghidupi keluarga saya. Baru sekitar tahun 2005 saya memiliki ide bekerja sebagai penjual gas yang dulu masih jarang ditemui karena 4 Rochmad Darmawan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Oktober 2019. 65
hampir semua masyarakat masih menggunakan minyak tanah atau kayu bakar untuk memasak. Tapi saya meyakini dengan berjalannya waktu dan zaman semakin maju, masyarakat yang dulunya masih menggunakan minyak tanah atau kayu akan beralih menggunakan gas". Sekitar tahun 2005 Bapak Rochmad memiliki ide bekerja sebagai penjual gas. Menurutnya seiring berkembangnya zaman masyarakat yang awalnya memasak menggunakan kayu bakar atau minyak tanah akan beralih menggunakan gas LPG. Program Pemerintah yang memberlakukan konversi dari minyak tanah ke gas LPG untuk segmen rumah tangga menjadikan penjualan gas LPG menjadi sebuah peluang usaha yang menggiurkan bagi sebagian orang yang dapat memanfaatkan peluang bisnis ini. Pada awalnya Bapak Rochmad bekerja sebagai pengantar gas ke pelanggan, bekerja dengan agen gas LPG dari Desa Jabung. Beberapa tahun bekerja dengan agen dari Jabung, membuat Bapak Rochmad memiliki banyak pengalaman dan relasi membuat nilai tambah sendiri bagi pak Rochmad dalam menjalani pekerjaannya. Selama bekerja dengan agen dari Jabung, Bapak Rochmad diberi amanah mengurus segala urusan keluar masuk distribusi gas LPG dari agen tersebut. Seiring berjalannya waktu karena kesalahan pada manajemen keuangan pada agen dari Jabung tersebut, membuat agen tersebut diambang kepailitan, hal ini membuat Bapak Rochmad resah karena akan kehilangan pekerjaan sedang harus membiayai keluarganya. Bapak Rochmad menjelaskan pengalamannya saat bekerja dengan agen gas LPG dari Jabung: 5 "Pada awalnya, saya bekerja dengan agen gas LPG yang ada di Jabung. Awalnya saya bekerja sebagai pengantar gas LPG kepada para pelanggan 5 Rochmad Darmawan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Oktober 2019. 66
dan pengecer saja. Lalu setelah lama bekerja dengan agen tersebut saya diamanahi untuk mengurus semua kegiatan pendistribusian keluar masuknya barang termasuk mengurusi para pelanggan dari agen tersebut. Oleh karena itu saya jadi semakin banyak pengalaman dan mendapatkan banyak relasi dalam usaha gas LPG ini. Namun tak lama kemudian agen itu mengalami kebangkrutan karena kesalahan dalam manajemen keuangan. Waktu itu saya bingung harus bekerja apa lagi untuk menghidupi keluarga saya, apalagi anak-anak saya banyak sudah mulai sekolah semua. Butuh biaya yang tidak sedikit". Pada awal awal tahun 2012, seorang pemilik dari agen gas LPG PT. Maju Jaya Sumber Gas menghubungi Bapak Rochmad dan bermaksud mengajak Bapak Rochmad bekerja sama. Pengalaman selama bekerja dengan agen sebelumnya dan banyaknya relasi dengan para pelanggan sebelumnya membuat nilai tambah dan kemudahan tersendiri untuk Bapak Rochmad. Pada tahun 2012 Bapak Rochmad mendirikan pangkalan gas LPG sendiri atas nama beliau dengan bekerjasama dengan agen PT. Maju Jaya Sumber Gas yang beralamatkan di Jalan Ir. H Juanda Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, lebih tepatnya di barat perempatan Jeruksing. Pangkalan Bapak Rochmad awalnya dipinjami 200 tabung 3 kg oleh agen PT. Maju Jaya Sumber Gas, semakin meningkatnya usaha dan pelanggan, jumlah pasokan gas dipangkalan ini terus bertambah. Bapak Rochmad memulai usaha pangkalan ini dengan meminjam pembiayaan di suatu bank untuk membeli bangunan sebagai gudang pangkalan gas LPG dan untuk membeli kendaraan viar sebagai alat transportasi guna mengantar gas LPG ke warung-warung, toko maupun konsumen langsung. Setelah pemaparan sebelum berdirinya pangkalan di atas, Bapak Rochmad melanjutkan 67
pemaparannya mengenai awal berdirinya pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik, yang mengatakan: 6 "Lalu sekitar tahun 2012 Agen PT. Maju Jaya Sumber Gas mengajukan kerjasama dengan saya. Tidak berpikir panjang saya langsung mengiyakan kerjasama tersebut. Agen PT. Maju Jaya Sumber Gas beralamatkan di jalan Ir. H. Juanda barat perempatan Jeruksing. Dari agen ini pangkalan awalnya dipinjami 200 tabung gas 3 kg dan sampai sekarang kerjasama ini masih berjalan dan jumlah tabung yang dijual berangsur meningkat. Pada waktu itu mencari pelanggan yang mau menjualkan gas masih sangat sulit karena banyak masyarakat yang belum paham cara menggunakan gas dan takut untuk menggunaknnya sehingga masyarakat enggan menggunakan gas. Dulu saya menitipkan gas 3 kg ke toko-toko yang ada di daerah Ponorogo. Banyak yang menolak karena pengecer atau toko cenderung takut menjual, khawatir tabung gas meledak. Toko-toko yang mau di pasok pun tidak serta-merta gasnya laku karena masyarakat masih takut untuk menggunakan gas". Pemilik pangkalan tidak hanya bergerak pada penjualan gas 3 kg akan tetapi juga menjual gas 5,5 kg, 12 kg dan penjual air isi ulang, dari keseluruhannya permintaan terbesar adalah permintaan gas LPG 3 kg. Saat ini pangkalan gas LPG milik Bapak Rochmad memasok kurang lebih 35 toko atau pengecer yang tersebar di Ponorogo. Selain 35 toko tersebut, pangkalan Bapak Rochmad masih banyak mendapatkan tawaran untuk melakukan kerja sama dari pengecer akan tetapi ditolak karena jumlah tabung terbatas dan tenaga juga terbatas. Pangkalan gas LPG Bapak Rochmad mendapatkan laba lebih dari 8 juta rupiah per bulan. Setelah pemaparan mengenai sejarah awal berdirinya pangkalan, Bapak Rochmad melanjutkan pemaparannya mengenai kesuksesannya dalam berbisnis. Beliau mengatakan: 7 "Seiring berjalannya waktu gas mulai dibutuhkan masyarakat mulai dari kebutuhan dapur sehari-hari dan untuk kebutuhan menjalankan usaha 6 Rochmad Darmawan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Oktober 2019. 7 Rochmad Darmawan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Oktober 2019. 68
seperti warung makan, maka dengan otomatis gas yang ada di pengecer menjadi laku dan banyak permintaan akan gas LPG sehingga pangkalan saya pelan-pelan semakin banyak permintaan juga. Hingga saat ini pangkalan saya memasok kurang lebih 35 pengecer yang tersebar di Ponorogo. Selain gas LPG 3 kg saya juga menjual gas LPG 12 kg dan air minum isi ulang, akan tetapi yang paling laris yakni gas LPG 3 kg. Dengan usaha ini sekurangnya saya mendapat laba bersih sekitar 8 juta perbulan, sehingga keluarga saya sangat tercukupi kebutuhannya melalui usaha pangkalan gas saya ini". B. Praktik Akad Kerja Sama Sub-Agen Gas LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Kebijakan Pemerintah yang mengkonversi penggunaan minyak tanah menjadi pemakaian gas LPG, menjadikan harga minyak tanah tidak lagi mendapat subsidi, sehingga kenaikan harganya mencapai 100%. Melonjaknya harga minyak tanah secara otomatis semua masyarakat akan berpindah menggunakan gas LPG karena lebih murah. Pemerintah juga menggalangkan program bagi masyarakat untuk menggunakan gas LPG dengan memberikan sebuah kompor gas dan tabung 3 kg dengan gratis. Awalnya program tersebut mendapat banyak tentangan dan protes dari masyarakat, dengan adanya penyuluhan tentang penggunaan gas LPG yang baik dan aman, masyarakat sudah mulai terbiasa menggunakan gas LPG untuk melakukan aktivitas mereka terkait dengan urusan logistik rumah tangga. Karena kebutuhan masyarakat akan gas LPG untuk keperluan memasak, menjadikan penjualan gas LPG menjadi peluang usaha rumahan yang menjanjikan dan merupakan ide bisnis yang pantas untuk dilirik. Hal inilah yang juga membuat Bapak Rocmad mendirikan sub-agen gas LPG 3 kg. Dalam menjalankan usaha sub-agen gas LPG 3 kg Bapak Rochmad tidak jarang juga melakukan berbagai jenis kerja sama dengan relasi-relasinya untuk 69
memperlancar dan mengembangkan usaha ini. Salah satu jenis kerja sama yang dilakukan Bapak Rochmad adalah kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg dengan menggunakan akad mud}a>rabah yang bergabung dengan akad jual beli. Hal ini menjadi daya unik tersendiri dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam yang semakin beragam, akan tetapi juga harus tetap pada pedoman-pedoman yang ada. Akad mud}a>rabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan pihak pengelola melalui sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Mud}a>rabah sering digunakan oleh Nabi Muhammad Saw ketika beliau berdagang dengan para sahabatnya. Sistem ini tidak dilarang oleh Nabi Muhammad Saw dan hal ini berarti Nabi Muhammad Saw membolehkannya. Dalam literatur fikih muamalah, sejatinya mud}a>rabah merupakan akad kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Pihak pertama (s}a>h}ib al-ma>l) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mud}a>rib).8 Keuntungan usaha secara akad mud}a>rabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua pihak. Proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung dari keuntungan, tidak termasuk modal, artinya keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l). Perhitungan keuntungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat dan tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil. Sedangkan apabila terjadi 8 Neneng Nurhasanah, Mud}a>rabah (Bandung: Refika Aditama, 2015), 30. 70
kerugian, akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.9 Akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, ini dilakukan karena usaha agen gas LPG 3 kg sangat produktif dan menjanjikan mengingat banyaknya permintaan konsumen akan gas LPG 3 kg. Dikarenakan semakin banyaknya peluang untuk mengembangkan usaha ini mengharuskan Bapak Rochmad mengeluarkan banyak modal, akan tetapi pada saat itu Bapak Rochmad memiliki kekurangan modal besar untuk mengembangkan usahanya. Kemudian pak Rochmad bermaksud mengajak Ibu Huzaifah untuk bekerja sama dalam mengembangkan usaha sub-agen gas LPG 3 kg bersama. Sesuai dengan apa yang beliau paparkan dalam wawancara: 10 "Ya kerja sama ini terjadi awalnya karena banyak permintaan pasokan gas dari toko-toko dan langganan saya mbak, jadi saya berniat nambah dagangan, tapi kendalanya saya kekurangan modal membuat saya harus berusaha mencari modal tambahan. Terus saya teringat, bahwa istri saya punya teman pengajian yang sekaligus juga masih saudara dengan saya, yaitu ibu Huzaifah, tanpa berfikir panjang saya langsung ke rumah beliau jelasin maksud dan tujuan saya, alhamdulillahnya beliau juga bersedia karena beliau juga memiliki toko yang di tokonya juga mengecer gas LPG 3 kg. Setelah rembukan jadilah kerja sama seperti sekarang ini." Akad kerja sama ini dilakukan antara pengelola modal (mud}a>rib) dan pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l). Bapak Rochmad Darmawan selaku pihak pengelola modal dan pihak pemilik modal adalah Ibu Huzaifah. Jumlah modal yang akan diberikan 9 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 143. 10 Rochmad Darmawan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Oktober 2019. 71
oleh pemilik modal telah ditentukan dalam akad kerja sama tersebut dengan pilihan modal sebesar Rp. 12.500.000,- atau setengahnya yaitu sebesar Rp. 6.250.000,- dengan syarat ketentuan yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, pihak pemilik modal menitipkan modal kepada pihak pengelola sebesar Rp. 6.250.000,- yang berlaku selama masa tempo 6 bulan yang akan dikelola dalam jenis usaha jual beli gas LPG 3 kg. Seperti yang Bapak Rochmad jelaskan dalam wawancara :11 "Modal yang saya tawarkan ada 2 mbak, sebesar Rp. 12.500.000,- atau setengahnya yaitu Rp. 6.250.000,-. Dan Ibu Huzaifah memilih modal yang setengahnya." Untuk menguatkan penyataan dari Bapak Rochmad, peneliti mewawancarai pihak pemilik modal, yaitu Ibu Huzaifah :12 "iya, benar mbak saya ada kerja sama dengan pak Rochmad soal urusan gas LPG, karena juga saling membantu dan manfaat bagi sesama, toh saya juga pedagang jadi paham bagaimana keluh kesah usaha. Saya nitip modal sebesar Rp. 6.250.000,- " Pada kenyataannya pemilik modal atau s}a>h}ib al-ma>l juga seorang pemilik toko serba ada yang di tokonya juga menjual gas LPG 3 kg. Terkadang pasokan gas dari distributor mengalami kemacetan karena kelangkaan barang sedangkan permintaan akan gas LPG 3 kg semakin meningkat, dan pasokan gas dari akad kerja sama tersebut juga dirasa belum bisa mencukupi permintaan konsumen. Pemilik modal harus berupaya memenuhi permintaan kebutuhan gas LPG 3 kg. Kondisi tersebut, membuat s}a>h}ib al-ma>l memberikan syarat pada akad perjanjian kerja sama tersebut dengan adanya akad jual beli gas LPG 3 kg sejumlah 20 tabung setiap 11 Rochmad Darmawan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Oktober 2019. 12 Huzaifah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Oktober 2019. 72 juga
minggunya dengan rincian 5 tabung dikirim setiap hari Senin dengan harga 16.000,- dan 15 tabung dikirim selain hari Senin dengan harga yang telah disepakati sesuai harga pasar, Ibu Huzaifah menjelaskan :13 "Tapi gini mbak, saya kan juga memiliki toko, toko saya juga mengecer gas LPG, sebenarnya saya sudah dapat pasokan gas dari agen lain tapi kadang macet, dan pelanggan saya itu buanyak jadi kadang sering kehabisan, na berhubung pak Rochmad ini pangkalan gas juga saya beri syarat, saya mau kerja sama asalkan saya juga dapat setoran gas LPG buat nambah dagangan karena kalau cuma nambah 5 tabung tiap hari senin tok sama pasokan dari agen lain dak cukup. Dan ternyata pak Rochmad mengiyakan syarat itu, tapi harganya beda dak Rp. 16.000,- tapi sesuai harga pasaran Rp. 18.500,-, saya pesennya 15 tabung tiap minggunya." Batas akhir tempo akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik, yakni selama 6 bulan yang dimulai sejak bulan Juli 2019 hingga bulan Januari 2020. Selama masa kontrak pihak pemilik modal tidak diperbolehkan mengambil modal yang diberikan apabila belum jatuh tempo. Pada akhir kontrak kelanjutan dari perjanjian ini sepenuhnya diserahkan kepada pemilik modal apabila pemilik modal ingin memperpanjang kontrak kerja sama maka pihak pengelola akan menerimanya, akan tetapi jika pemilik modal menghentikan kontrak maka modal yang dititipkan diawal akan kembali beserta dengan bagi hasil keuntungan yang telah dihitung setiap bulannya dalam hal ini Ibu Huzaifah memaparkan :14 "Waktu kontraknya itu 6 bulan mbak, tapi selama 6 bulan itu saya dak boleh mengambil modal saya dan menghentikan kontrak ditengah jalan, nanti kalau sudah 6 bulan itu, kontrak bisa diperpanjang atau tidak. Waktu akhir nanti saya bakal menerima modal saya awal sama pembagian hasil yang sudah dihitung." 13 Huzaifah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Oktober 2019. 14 Huzaifah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Oktober 2019. 73
Akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang dilakukan antara Bapak Rochmad Darmawan selaku pengelola modal atau disebut pihak II dan Ibu Huzaifah selaku pemilik modal disebut pihak I, telah dilakukan sejak tanggal 03 Juli 2019 dan dituangkan dalam kontrak perjanjian tertulis hitam diatas putih yang ditanda tangani kedua pihak dan bermaterai, dengan isi perjanjian sebagai berikut : 1. Pihak I telah menitipkan uang kepada pihak II sebesar Rp. 6.250.000,-. 2. Uang tersebut tidak boleh diambil/diminta pihak I, kecuali kalau sudah jatuh tempo. 3. Jatuh temponya adalah tanggal 3 Januari 2020. 4. Pihak II wajib memberikan gas LPG 3 kg isi kepada pihak I sebanyak 5 tabung dan pengirimannya setiap hari Senin. 5. Harga gas LPG 3 kg pertabung Rp. 16.000,-. 6. Pihak I menerima bagi hasil gas LPG 3 kg dari pihak II sebesar Rp. 210.000,- setiap bulan dan diterimakan setiap tanggal 03. 7. Satu minggu sekali ada tambahan gas LPG 3 kg isi sebanyak 15 tabung dan pengiriman harinya tidak tentu, harganya mengikuti harga pasaran. Untuk mempermudah memahami akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ini, penulis menggambarkannya melalui skema akad kerja sama, sebagai berikut: 74
Gambar 3.1 Skema Akad Kerja Sama Sub-Agen Gas LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo 2. Akad Jual Beli Dalam perjanjian tersebut bpk. Rochmad akan menjual gas LPG 3 kg sejumlah 20 tabung setiap 1 minggu dengan rincian : 5 tabung diantar setiap hari senin dengan harga @Rp. 16.000,- 15 tabung diantar diselain hari senin dengan harga sesuai harga pasar yang tidak disebutkan dalam kontrak, akan tetapi selama ini harga yang berlaku sebesar @Rp. 18.500,- dibayarkan disetiap pengiriman tabung gas Bpk. Rachmad (Pengelola Modal) 1. Akad Kerja Sama (Mud}a>rabah ) Ibu. Huzaifah (Pemilik Modal) Proyek usaha gas LPG 3 kg Pembagian Keuntungan Pihak pemilik modal akan menerima untung sebesar Rp. 210.000,- disetiap bulannya dan diberikan setiap tanggal 3 (besar keuntungan ditentukan berdasarkan besar modal yang diberikan) dengan rincian keuntungan didapat dari penjualan 5 tabung gas LPG setiap hari kecuali hari minggu dan senin, setiap tabung pemilik modal akan mendapatkan keuntungan Rp. 2.000,- Pengambilan modal pokok hanya boleh diambil saat jatuh tempo perjanjian , yaitu setelah 6 bulan perjanjian 75
C. Konsep Penentuan Bagi Hasil Akad Kerja Sama Sub-Agen Gas LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Sistem bagi hasil disebut dengan mud}a>rabah bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara s}a>h}ib al-ma>l dan mud}a>rib. Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana. Pembagian keuntungan tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ditutupi dengan ekuitas s}a>h}ib al-ma>l sepenuhnya dikembalikan. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak.15 Ketentuan pembagian keuntungan dalam akad kerja sama Sub-Agen Gas LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ini ditentukan dengan jumlah keuntungan yang akan didapat pemilik modal, dihitung berdasarkan modal yang diberikan. Apabila modal yang diberikan sejumlah Rp. 12.500.000,- maka keuntungan bagi pemilik modal akan dihitung setiap harinya dianalogikan satu hari mendapat keuntungan dari penjualan 10 tabung gas, per tabung keuntungan yang didapat Rp. 2.000,- . Dalam akad kerja sama pada penelitian ini modal yang diberikan sebesar Rp. 6.250.000,- maka keuntungan yang didapat dihitung satu hari mendapat keuntungan dari penjualan 5 tabung gas, dengan keuntungan per tabung sebesar Rp.2.000,-. Bapak Rochmad menjelaskan :16 15 Neneng Nurhasanah, Mud}a>rabah , 78. 16 Rochmad Darmawan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Oktober 2019. 76
"Na, karena saya nawari kerja sama otomatis saya juga harus memberikan bagi hasil keuntungan kepada beliau biar sama-sama enak. Saya memberikan itungan keuntungan sesuai modal yang diberikan karena untuk mempermudah itungannya. Yaitu untuk modal pertama keuntungan didapat dari penjualan 10 tabung gas 3 Kg setiap harinya, per tabung keuntungannya Rp. 2.000,-, kalau modal yang setengahnya berarti keuntungan yang didapat juga setengahnya, yaitu dari penjualan 5 tabung gas" Keuntungan yang didapat setiap harinya akan dikalikan selama satu bulan, kecuali untuk hari Minggu tidak dihitung karena sudah peraturan dari Pertamina, apabila hari Minggu dan tanggal merah tidak ada distribusi gas. Setiap hari Senin pihak pemilik modal tidak akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan gas LPG 3 kg, melainkan akan digantikan dengan pasokan gas LPG 3 kg sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dengan akad jual beli seharga Rp. 16.000,- pertabung. Sesuai dengan yang tertera di kontrak perjanjian pihak pemilik modal akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 210.000,- setiap bulannya yang diterimakan setiap tanggal 3. Secara tidak langsung dalam hal inilah terdapat akad jual beli didalam akad kerja sama tersebut. 17 Sebagaimana telah dijelaskan oleh Bapak Rochmad :18 "Nantinya keuntungan dari penjualan tiap harinya sejumlah Rp. 10.000,- dihitung, lalu dikalikan selama satu bulan, tapi untuk hari minggu tidak dihitung mbak, karena memang dari Pertaminanya hari minggu dan tanggal merah tidak ada pasokan gas, oh iya sama untuk hari senin juga tidak diitung mendapat keuntungan akan tetapi digantikan dengan pasokan gas LPG 3 kg ke toko bu Huzaifah. Dibeli dengan harga Rp. 16.000,- pertabungnya, jumlahnya diseusaikan dengan jumlah ketentuan penjualan perharinya" Pembagian bagi hasil tersebut dilakukan atas dasar saling rela dan percaya. Dengan bagi hasil seperti ini menurut semua pihak sama-sama menguntungkan. 17 Rochmad Darmawan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Oktober 2019. 18 Rochmad Darmawan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Oktober 2019. 77
BAB IV ANALISIS TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP AKAD KERJA SAMA SUB-AGEN GAS LPG 3 KG PERTAMINA REGION IV GAS DOMESTIK DI KELURAHAN TONATAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO A. Analisis Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Kerja Sama Sub-Agen Gas LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Akad adalah keterkaitan atau pertemuan ija>b dan qabu>l yang berakibat timbulnya kewajiban hukum. Ija>b adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabu>l adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. 1 Dalam kegiatan transaksi, kedudukan akad merupakan hal yang penting, karena akad yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan, dan yang mengikat hubungan itu di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Rukun akad terdiri dari 'aqid (orang yang berakad), ma'qu>d 'alaih (objek akad), maud}u' al-'aqd (subtansi akad) dan ija>b qabu>l (serah terima). Setiap rukun dalam akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' dan wajib disempurnakan, supaya akad itu menjadi sempurna.2 Di antara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: 1 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 20. 2 Hariman Surya Siregar, Fikih Muamalah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 35. 78
1. Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian :3 a. Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. b. Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya. 2. Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.4 3. Syarat pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dengan bertasharuf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).5 4. Syarat kepastian hukum, karena dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat kepastian hukum ini akan memberikan efek yang pasti dalam melakukan suatu akad.6 Praktik akad kerja sama yang diangkat dalam penelitian ini adalah kerja sama sub agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang menggunakan sistem akad kerja 3 Ibid., 36. 4 Beni Ahmad Saebani, Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 247. 5 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 21. 6 Ibid. 79
sama mud}a>rabah yang bersyarat dengan akad jual beli, yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka akan dikemukakan analisis pada bab ini. Mud}a>rabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (mud}a>rib). Mud}a>rabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (s}a>h}ib al-ma>l) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal sebagai penyuntik sejumlah dana sosial kebutuhan pembiayaan suatu proyek, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola (mud}a>rib) menyediakan keahliannya dalam pengelolaan modal. 7 Hukum dari akad mud}a>rabah adalah mubah (boleh) dengan dasar hukum al-Qur'an surat al-Muzammil ayat 20: َٰاقُ ي انوُراخااءاو َِّللَّٱ ِلضاف نِم انوُغا تباي ِضرالأٱ ِفِ انوُبِرضاي انوُراخااءاو ِت انوُل هَِّللَّٱ ِليِباس ِفِ Artinya: "Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Alloh" (QS. Al-Muzammil: 20) 8 Akad mud}a>rabah jika dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerjaan, para ulama fikih membaginya kepada dua bentuk, yaitu mud}a>rabah al-mut}laqah (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan mud}a>rabah al-muqayyadah (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu). Dalam mud}a>rabah al-muqayyadah pengelola modal harus 7 Hariman Surya Siregar, Fikih Muamalah, 179. 8 Al-Qur'an, 73: 20. 80
memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dan syarat yang diberikan oleh pemilik modal.9 Rukun dalam akad mud}a>rabah yaitu: pelaku (pemilik modal dan pengelola), objek mud}a>rabah (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ija>b qabu>l), dan nisbah keuntungan. Setiap rukun akad mud}a>rabah memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan dari akad mud}a>rabah tersebut. Dalam akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik, berikut analisisnya dari segi rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad: 1. Dua pihak yang melakukan akad. Kedua pihak yang melakukan akad adalah pemilik modal dan pengelola modal. Syarat pelaku akad kerja sama (muḍārabah), yaitu harus memenuhi kecakapan untuk melakukan akad, cakap bertindak atau cakap hukum, berakal dan baligh.10 Dalam akad kerja sama sub agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, pihak pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l) yakni Ibu Huzaifah dan pihak pengelola modal (mud}a>rib) yakni Bapak Rochmad Darmawan. Kedua pihak tersebut telah memenuhi syarat sebagai pihak yang melakukan akad. 2. Modal Modal adalah sejumlah uang yang diberikan untuk menjalankan usaha. Syarat modal dalam akad kerja sama, adalah : modal harus berupa uang yang 9 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 147. 10 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 305. 81
masih berlaku disuatu negara tersebut, besarnya modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran, modal harus barang tertentu dan ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang diberikan itu benar-benar milik sendiri, modal harus diserahkan kepada pengelola modal (mud}a>rib), hal ini dimaksudkan agar pengelola dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.11 Dalam akad kerja sama sub agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, jumlah modal yang akan diberikan sudah ditentukan jumlahnya secara jelas. Pihak pemilik modal telah memberikan modal dengan jumlah Rp. 6.250.000,- secara tunai dan diserahkan langsung kepada pengelola modal. Ketentuan modal yang diberikan dalam akad kerja sama tersebut telah memenuhi syarat akad mud}a>rabah. 3. Jenis usaha Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal) adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang haram atau hal yang dilarang syari'at Islam berdasarkan kesepakatan ulama.12 Akad kerja sama ini berorientasi pada jenis usaha jual beli gas LPG 3 kg, dimana barang tersebut merupakan barang yang halal dan tidak dilarang oleh syari'at maupun negara serta bermanfaat untuk masyarakat. 11 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 143. 12 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mud}a>rabah. 82
4. Keuntungan Keuntungan adalah hasil dari sebuah usaha yang harus dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Syarat keuntungan dalam akad kerja sama: besarnya keuntungan harus diketahui, keuntungan merupakan bagian dari milik bersama, proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung dari keuntungan, tidak termasuk modal, keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan s}a>h}ib al-ma>l. Perhitungan keuntungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat, tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil. 13 Jumlah keuntungan yang didapat pihak pemilik modal dalam akad kerja sama ini telah ditentukan dalam jumlah rupiah yakni sejumlah Rp. 210.000,- setiap bulannya. Keuntungan ditentukan berdasarkan pada besaran modal yang diberikan, dengan perhitungan laba dari penjualan 5 tabung gas setiap hari kecuali hari Senin dan Minggu, dengan keuntungan tiap tabung Rp. 2.000,-. Rukun pembagian keuntungan dalam akad kerja sama ini telah terpenuhi. 5. Pelafalan akad Pelafalan akad dalam transaksi muamalah biasanya disebut dengan ija>b qabu>l atau shi>ghat akad. Syarat ija>b dan qabu>l harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan beberapa hal berikut : penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dari 13 Maria Ulfah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mud}a>rabah Pada Simpanan Berkah Discounted," Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2017), 36. 83
penawaran dilakukan pada saat kontrak, akad dituangkan secara tertulis.14 Pada akad kerja sama sub agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ini telah dilakukan pada tanggal 03 Juli 2019 dalam bentuk tertulis hitam diatas putih bertanda tangan kedua pihak dan sah diatas materai. Jadi, praktik akad kerja sama gas LPG 3 kg antara Bapak Rochmad dan Ibu Huzaifah dalam akad perjanjian kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, sudah sesuai dengan rukun akad mud}a>rabah menurut fikih muamalah. Pada akad kerja sama sub agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ini, selain melakukan akad mud}a>rabah, ada akad lain yang dilakukan dan disepakati sebagai syarat terjadinya akad mud}a>rabah tersebut, akad tersebut adalah akad jual beli. Syarat tersebut diberikan oleh pemilik modal sebagai syarat terjadi akad kerja sama. Syarat ini diberikan karena pasokan gas LPG 3 kg ke toko serba ada milik pemilik modal masih kurang dan belum bisa memenuhi pemintaan konsumen seluruhnya. Maka pemilik modal memberikan syarat bahwa akad kerja sama akan dilakukan dengan adanya pemasokan gas LPG setiap minggunya sejumlah 20 tabung. Pengiriman gas LPG tersebut dibagi dengan pembagian 5 tabung gas di hari Senin dengan harga Rp. 16.000,- dan sisanya 15 tabung di hari selain hari Senin dengan harga sesuai harga pasar yakni Rp.18.500,-. 14 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 143. 84
85 Dilihat dari adanya syarat dan ketentuan dalam akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang ditentukan oleh pemilik modal dan secara suka rela diterima oleh pengelola modal, maka akad kerja sama ini termasuk pada akad mud}a>rabah al-muqayyadah. Dalam tinjauan fikih muamalah syarat seperti ini dalam akad mud}a>rabah al- muqayyadah hukumnya sah dan diperbolehkan menurut syari'at Islam. Para ulama membolehkan hal ini beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi : ِْيِْرْحَّتلا ىالاع ُلْيِلَّدلْا َّل ُداي َّتَّاح ةاح ابِ ِلإْا ِءاايْشالأْا ِفِ ُلْصالأاا Artinya: "Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya" 15 Selain itu argumen lainnya yang menyatakan kebolehan akad tersebut yakni adanya nash al-Qur'an yang menunjukkan kebolehan berbagai transaksi akad secara umum yang dijelaskan dalam surat al- Maidah ayat 1 yang berbunyi : ِۚدوُقُع لٱِب ْاوُفواأ ْاوُنامااء اني ِذَّلٱ ااهُّ ي ااي Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad". (QS. Al-Maidah: 1) 16 Akhir kalimat di atas adalah akad-akad ('uqu>d). Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad 15 Ridho Rokamah, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016), 52. 16 Al-Qur'an, 5: 1.
ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu, termasuk akad jual beli, sewa menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad penjaminan (kafa>lah), sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya. 17 Nash lain yang menjadi dasar pendapat ulama ini adalah surat al-Nisa' ayat 29 yang menyebutkan: ۚ ْمُكْنِم ضاارا ت ْناع ًةاراا ِتِ انوُكات ْناأ َّلَِإ ِلِطاابْلِبِ ْمُكانْ يا ب ْمُكالااوْماأ اوُلُكْاتَ الَ اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ اًمي ِحار ْمُكِب انااك اَّللَّا َّنِإ ۚ ْمُكاسُفْ ناأ اوُلُ تْقا ت الَاو Artinya : "Hai orang-orang beriman janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian secara tidak benar kecuali atas dasar perniagaan dengan didasari saling rela di antara kalian" (QS. Al-Nisa' : 29) 18 Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan suka sama suka. Hal ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk al-Qur'an, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan, babi, khamr, barang najis dan sebagainya dan tidak melanggar dari prinsip-prinsip fikih muamalah. 17 Abu Bakar Ahmad al-Razi al-Jashash, Ahkam al-Qur'an Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.). 18 Al-Qur'an, 4: 29. 86
B. Analisis Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Konsep Penentuan Bagi Hasil Pada Akad Kerja Sama Sub-Agen Gas LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Islam mengajarkan tentang kebaikan, salah satunya adalah tolong menolong terhadap setiap mahluk terlebih kepada sesama umat manusia. Hal ini juga dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Saw. Beliau menerapkan kebaikan tersebut dalam hal perniagaan, sehingga beliau menjadi seorang ahli niaga yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dengan baik. Mud}a>rabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan yang dihasilkan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola. 19 Pada akad mud}a>rabah salah satu rukun yang harus terpenuhi adalah pembagian keuntungan. Keuntungan dibagi dua sesuai dengan persentase atau kesepakatan yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak mengingkari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam akad mud}a>rabah, maka akan terjadi kecacatan dalam akad mud}a>rabah. Bagi hasil merupakan suatu cara untuk mencari keuntungan yang telah diatur oleh Allah Swt dengan jalan yang baik dan halal. Pemilik modal dan penerima modal sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan keuntungan dibagi dua. Keuntungan diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh 19 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 6. 87
disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu yang telah disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan-keuntungan sesuai kesepakatan. Jika terjadi perubahan nisbah persentase maka perubahan nisbah tersebut harus berdasarkan kesepakatan. Pada rukun akad mud}a>rabah, terdapat syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi agar akad mud}a>rabah tersebut menjadi sah dalam pandangan fikih muamalah. Menurut fikih muamalah keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan persentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata. Keuntungan disyaratkan harus memiliki ukuran, karena mud}a>rabah dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (laba), dengan demikian jika laba tidak jelas maka mud}a>rabah dianggap batal. Keuntungan harus berupa bagian yang umum (mashur). Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti setengah keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal sedangkan setengahnya lagi diberikan kepada pengelola. Tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba Rp. 1.000,- bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengelola. 20 Tidak diperbolehkan juga apabila pemilik modal memberikan syarat persentase tertentu dari modalnya, karena itu berarti mengkompromikan antara usaha melalui sistem 20 Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 228-229. 88
penanaman modal dengan usaha berbasis riba. Berikut syarat keuntungan dalam akad kerja sama :21 1. Besarnya keuntungan harus diketahui, 2. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama, 3. Proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung dari keuntungan, tidak termasuk modal. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan s}a>h}ib al-ma>l, 4. Perhitungan keuntungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat, 5. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil. Pembagian keuntungan dalam akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, antara Bapak Rochmad dan Ibu Huzaifah, telah disepakati sejak awal akad kerja sama, yakni pihak pemilik modal akad mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 210.000,- per bulan yang diterimakan setiap tanggal 3. Hasil tersebut berdasarkan perhitungan ketentuan bagi hasil dari penjualan 5 tabung gas LPG 3 kg setiap harinya. Keuntungan disetiap tabungnya sebesar Rp. 2.000,- untuk pihak pemilik modal dan sisanya untuk pengelola modal. Apabila dilihat dan dihitung secara mendalam pembagian keuntungan dengan ketentuan Rp. 2.000,- untuk pemilik modal dan sisanya untuk pengelola modal, sama halnya dengan pembagian persentase 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola modal. Dengan rincian keuntungan yang akan didapat disetiap 21 Maria Ulfah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mud}a>rabah Pada Simpanan Berkah Discounted,", 36. 89
tabung gas LPG 3 kg yakni Rp. 3.500,- apabila keuntungan untuk pemilik modal sebesar Rp. 2.000,- maka keuntungan yang didapat oleh pengelola modal sebesar Rp. 1.500,-. Perhitungan ini didasarkan berdasarkan harga jual tabung gas LPG 3 kg yang saat ini terjadi. Karena keuntungan dari penjualan tabung gas LPG 3 kg merupakan keuntungan tetap yang disebabkan oleh harga dipasaran cenderung stabil, membuat perhitungan keuntungan menjadi mudah dan jelas. Pembagian keuntungan dalam akad kerja sama ini diketahui secara jelas dan pasti dalam ukuran bentuk persentase sebesar 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola modal. Keuntungan ini dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa ada unsur kepaksaan antar pihak dan saling rela. Proporsi pembagian keuntungan juga dihitung berdasarkan keuntungan yang didapat tidak termasuk modal. Jadi, apabila ditinjau berdasarkan fikih muamalah bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal pada akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, telah dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun akad mud}a>rabah. 90
BAB V KESIMPULAN A. Kesimpulan Berdasarkan penelitian dan analisa data yang penulis lakukan, maka akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, termasuk pada akad mud}a>rabah al-muqayyadah. Analisis dari akad mud}a>rabah yang bersyarat dengan akad jual beli telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Tidak melanggar dari prinsip-prinsip akad dalam fikih muamalah. Maka menurut pendapat mayoritas ulama praktik akad mud}a>rabah pada akad kerja sama tersebut telah sesuai dengan fikih muamalah. 2. Ditinjau berdasarkan fikih muamalah bagi hasil yang dilakukan dalam kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal pada akad perjanjian kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, telah dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun akad muḍārabah. B. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan sedikit saran masukan untuk perbaikan bersama: 1. Untuk menghindari ketidakjelasan dalam hukum, agar tidak terjerumus kepada transaksi yang menyalahi syari'at Islam dan agar terciptanya prinsip kehati- hatian dan kejelasan, hendaklah perhitungan pembagian hasil dalam akad kerja 91
sama dan perhitungan harga dalam akad jual beli gas LPG 3 kg dilakukan dengan jelas terperinci jumlah barangnya serta harganya dan dicatat dalam pembukuan tersendiri agar tidak terjadi wanprestasi dari masing-masing pihak. 2. Hendaklah jumlah persentase keuntungan bagi masing-masing pihak ditentukan berdasarkan ketentuan syarat dalam akad mud}a>rabah menurut fikih muamalah. Apabila yang melakukan kerja sama adalah seorang Muslim (orang Islam), jika usaha yang dilakukan sesuai syari'at Islam seyogyanya bisa lebih baik bagi pihak-pihak yang melakukan kerja sama tersebut bisa menambah wawasannya dengan belajar hukum-hukum menjalankan kerja sama yang sesuai dengan syari'at Islam, agar usaha yang dilakukan dapat diridhoi oleh Allah Swt dan dilakukan secara adil bagi pihak-pihak yang melakukan kerja sama. 92
DAFTAR PUSTAKA Referensi Buku Abdullah, Boedi. Metode Penelitian Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2014. Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010. Antonio, Muhammad Syafe'i. Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 2010. Asmani, Jamal Ma'mur. Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan. Yogjakarta: Diva Press. 2011. Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990. Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa. 2012. Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010. Djamil, Fathurrahman. Hukum Perjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah. Ponorogo: t.p., 2019. Fauzan, Saleh. Fiqh Sehari-hari. Jakata: Gema Insani, 2006. Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012. Hasan, Ali. Fikih Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Al-Jaziri, Abdurrahman Fikih Empat Madzab Jilid IV. Semarang: Asy Syifa', 1994. Junaidi, Purnawan. Pengantar Analisis Data. Depok: Rineka Cipta, 1995. xvi
Karim, Adiwarman. Bank Islam. Jakarta: IIIT Indonesia, 2003. Karim, Helmi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001. Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Raja Grafindo, 2002. Khosyi'ah, Siah. Fikih Muamalah Perbandingan. Bandung: Pustaka Setia, 2014. Mangani, Ketut Silvanita. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Erlangga, 2007. Mardani. Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012. ---------. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015. Moloeng, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. ke-XXIII. Bandung: Raja Resdakarya, 2007. Muhammad. Dasar-Dasar Keuagan Islam. Yogykarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004. ---------. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pres, 2008. Mujiep, M. Abdul. Kamus Istilah Fiqh Cet ke-3. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002. Al-Mushlih, Abdullah. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Daruq Haq, 2008. Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah, 2010. Muslim, Sarip. Akuntansi Keuangan Syariah. Bandung: Pustaka Setia, 2015. Nasution, Edwin. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017. Nurdin, Ridwan. Fiqh Muamalah. Banda Aceh: PeNA, 2014. Nurhasanah, Neneng. Mud}a>rabah. Bandung: PT Refika Aditama, 2015. Al-Qazwini, Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid. Sunan Ibnu Majah Jilid 2. Beirut: Darul Fikri. Ridwan, Muhammad. Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil. Yogyakarta: UII Press, 2004. xvii
Rokamah, Ridho. Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2016. Sabiq, Sayyid. Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid XIII, terj.Kamaluddin A Marzuki. Bandung: Al Ma'arif, 1997. Saebani, Beni Ahmad. Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, 2018. Sahroni, Oni. Ushul Fiqh Muamalah. Depok: Rajawali Pers, 2017. Saryono. Metode Kualitatif dan Kuantitatif . Yogyakarta: Nuha Medika. 2013. Ash-Siddieqy, Hasbi. Pengantar Fiqh Muamalah. Jakarta: Bulan Bintang, 1974. Siregar, Hariman Surya. Fikih Muamalah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019. Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. Sugiyono. Memahami Penelitian. Bandung: CV Alfabeta. 2005. ---------. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013. Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Supardi. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UII Press, 2005. Syafe'i, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001. Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fikih. Bogor: Kencana, 2003. Tanzeh, Ahmad dan Suyitno. Dasar-dasar Penelitian. Surabaya: Elkaf. 2006. ---------. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Teras. 2009. At-Tirmizi, Muhammad bin' Isā bin Saurah bin Mūsā bin ad-Dahak, Tarjamah Sunan at-Tirmidzi, terj. Mohammad Zuhri (Semarang: Asy Syifa', 1992) Udovitch, Abraham L. Kerjasama Syariah Dan Bagi Untung-Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori Dan Penerapannya). Terj. Syarifudin Arif Marah Manunggal. Kediri: Qubah, 2008. Wahid, Nur. Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Deepublish, 2019. xviii
Yanggo, Chuzaimah T. Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004. Referensi Skripsi Hidayat, Yahya. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Bagi Hasil (Mud}a>rabah) Pada BUMP (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta). Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016. Naviri, Elga Falidia .Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Pertanian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018. Putri, Shade Nadia. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Antara Pemilik dan Operator All Terrain Vehicle (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019. Trianisa, Ferinda. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihaak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu). Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan, 2018. Ulfah, Maria. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mud}a>rabah Pada Simpanan Berkah Discounted. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo, 2017. Referensi Website Rizkina Sadaya, "Gambaran Singkat Menjadi Sub Agen Gas LPG 3 Kg,".dalam gas.html/,(Diakses pada tanggal 20 November 2019, Pukul 15:25) Referensi Peratuan-peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Muḍārabah xix