RAJAWALI PERS Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada D E P O K
Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT) Gatut Priyowidodo. Generasi Milenial dan Paradoks Demokrasi: Dari Perisakan Digital, Neo Nasionalisme Hingga Industri Hoaks/Gatut Priyowidodo. - Ed. 1, Cet. 1. - Depok: Rajawali Pers, 2022. xvi, 120 hlm., 23 cm. Bibliografi: hlm. 115 ISBN 978-623-372-587-3 1. Notaris I. Judul 347.016 Hak cipta 2022, pada penulis Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit 2022.3571 RAJ Gatut Priyowidodo, Ph.D. GENERASI MILENIAL DAN PARADOKS DEMOKRASI Dari Perisakan Digital, Neo Nasionalisme Hingga Industri Hoaks Cetakan ke-1, Agustus 2022 Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok : Rara Aisyah Rusdian Copy Editor Setter : Fazri Ramadhani Desain Cover : Tim Kreatif RGP Dicetak di Rajawali Printing PT RAJAGRAFINDO PERSADA Anggota IKAPI Kantor Pusat: Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456 Telepon : E-mail : (021) 84311162 rajapers@rajagrafindo.co.id Perwakilan: Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. Yogyakarta-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. Palembang-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. Pekanbaru-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. Medan-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. Makassar-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511- 3352060. Bali, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Hp. 081222805496. Bandar Lampung-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.
Karya ini secara khusus dipersembahkan untuk adikku Lilik Djoko Widagdo, S.Pd. (14 Februari 1974 - 06 Januari 2017) Jurnalis Mitra Indonesia dan Guru SMK Kristen 2 Surakarta
PRAKATA Puji syukur kami naikkan kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik Kehidupan dan Gembala Yang Baik, bahwa atas kemurahan-Nya setahap demi setahap buku ini terselesaikan. Sebagai sebuah kompilasi karya, tentu membutuhkan waktu untuk mengumpulkan satu demi satu tulisan dan perlu energi ekstra. Terlebih, untuk menautkannya ke dalam tema-tema yang saling berdekatan. Motivasi yang terus digelorakan adalah "Kesuksesan bukan monopoli orang pintar, tetapi setiap orang yang sukses selalu pintar memilih momen, cermat dalam memutuskan, dan pantang menyerah dalam menjalankan". Kita semua memiliki waktu yang sama, tetapi tidak semua dari kita memanfaatkannya dengan cara yang sama. Itulah sebabnya keberhasilan setiap kita berbeda-beda. Perbedaan bisa karena usia, gender, pendidikan, minat, orientasi, kepentingan, pengalaman atau bahkan latar belakang. Apabila salah kelola, semua itu bisa saling menjauhkan. Namun sebaliknya, bila titik temu yang dikedepankan, apa pun bisa disandingkan, dieratkan, bahkan dijembatani untuk menemukan saling kesepahaman. Kita memasuki era yang semua serba berubah. Bayangan kita, era disrupsi hanya ditandai oleh perbedaan generasi, milenial versus nonmilenial dengan segala orientasi kepentingan. Faktanya, yang dihadapi adalah jauh dari itu dan tidak terbayangkan sebelumnya. Seluruh dunia menghadapi era pandemik Covid-19 yang membuat tata kelola kehidupan jadi berubah total. vii
Korban tewas begitu mengenaskan. Jumlahnya pun jutaan. Tragedi kemanusiaan yang menakutkan. Tapi semua harus dihadapi sebagai sebuah kenyataan. Pada situasi seperti itu, kita yang masih hidup tak boleh kehilangan optimisme untuk terus menebar kebaikan, semangat, cita-cita, dan harapan. Semua pasti ada ujungnya untuk memetik hikmah atas semua yang telah terjadi. Dinamika liar, tragedi Covid-19 yang terus mengalami peningkatan dan membuat rakyat cemas, memaksa negara harus hadir memberi tuntunan. Anjuran protokol kesehatan pun diperkenalkan secara ketat. Dari yang semula hanya 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak, kini ditambah menjadi 5M dengan tambahan menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Sekalipun belum punya pengalaman, negara harus melakukan apa yang terbaik untuk warganya. Melindungi adalah kewajiban yang harus dijalankan. Informasi yang serba sedikit harus dimaksimalkan, agar korban tak semakin bertumbangan. Dokumen-dokumen lama yang berserakan, satu persatu dipilih dan dipilah mana yang relevan digunakan. Beberapa dokumen yang pernah memuat kejadian pandemik di Indonesia pada era kolonial sekalipun berbeda penyakitnya. Misalnya, media Algemeen Handelsblad edisi 30 Oktober 1918 dengan judul Spaansche Griep (Flu Spanyol). Kedua, De Masbode edisi 7 Desember 1918 dengan judul Kolonien Uit Onze Oost, De Spaansche Ziekte op Java (Dari Timur Kami, Penyakit Spanyol di Jawa). Kemudian ada juga, De Telegraaf edisi 22 November 1918 yang memuat berita berjudul De Spaansche Griep op Java (Flu Spanyol di Jawa). Masih dari media yang sama, tanggal 5 Februari 1919, menurunkan berita berjudul De Spaansche Griep op Java de Officieele Sterftecijfers (Angka Kematian Resmi Flu Spanyol di Jawa). Keempat, De Sumatra Post edisi 11 Desember 1920, menurunkan tulisan berjudul Influenza.1 Dokumen-dokumen tertulis tersebut penting dibuka, sebagai sebuah kesaksian bahwa peristiwa itu pernah terjadi di masa lalu. Demikian halnya dengan rentetan buah pikir yang tertuang dalam beragam tulisan, patut dikemas ulang. Tujuannya satu, agar ditemukan bentang benang merah dalam satu kesimpulan utuh. Dari situ kita viii
belajar, ternyata pada setiap narasi tema, selalu ada bingkai konteks yang tidak berdiri sendiri. Harapannya semoga setiap opini yang terserak dalam beragam edisi yang dimuat MITRA Indonesia dalam kurun waktu 2014-2019, ini bermanfaat. Minimal menghadapi era normalitas baru (new normal) yang sudah berangsur bergerak dari pandemik ke endemik, semakin memperkaya perspektif kita bahwa hidup sejatinya penuh ketidakpastian. Tulisan-tulisan reflektif ini, kiranya menggugah kesadaran kolektif pembaca untuk semakin terinspirasi agar tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Hidup adalah kesempatan untuk berkarya apa yang kita bisa. Selamat membaca! Surabaya, 17 Mei 2022 Gatut Priyowidodo, Ph.D. ix
UCAPAN TERIMA KASIH Buku ini merupakan kompilasi beragam tulisan dengan tema yang berkisar pada persoalan generasi milenial, spiritualisme simbolik, perisakan digital hingga pendidikan multikultur dan likuifaksi kebenaran pada era digital media. Tentu karena bersifat tulisan lepas, keterkaitan antarbab memerlukan konektivitas ekstra. Dengan kata lain, karena adanya keragaman tematikal, diharapkan bisa memberi inspirasi agar melihat persoalan dari multiperspektif. Tentu ini dimaksudkan bahwa setiap tema, tidak lepas dari konteks dan interteks untuk memahami dalam sebuah plot narasi karya yang utuh. Sebagai karya reflektif, penulis berupaya untuk tetap mengaitkan teks dengan konteks yang menjadi diskursus pada saat tulisan itu dibuat. Itu artinya, pada saat opini itu dipublikasikan, tema-tema tersebut menjadi perhatian utama media. Minimal, ada kesamaan waktu dan peristiwa di mana pergulatan ide dielaborasi dalam sebuah perenungan singkat. Menyongsong era Kebangkitan Nasional misalnya, Indonesia dihadapkan pada situasi yang dilematis. Negara tidak bisa lagi bertindak sebagai penafsir tunggal atas nama kepentingan publik. Bila logika penguasa tidak sejalan dengan logika publik, bukan berarti negara kemudian dengan leluasanya melakukan pemaksaan kehendak. Jika itu tetap terjadi, maka jangan salahkan bila segera menyusul ragam kegiatan yang bernuansa protes dan terpuruknya reputasi institusi negara. xi
Pertanyaannya, mengapa rakyat dengan mudah mampu melakukan 'counter information' pada setiap kebijakan politik yang tidak berpihak kepadanya? Sekali lagi perkembangan teknologi informasi memberi ruang yang cukup besar bagi rakyat untuk semaksimal mungkin menggunakan kemampuan akses informasinya secara partisipatoris. Hanya dengan cara demikian, kita memperoleh pemahaman bahwa pada era digital media ini, penguasa secara tidak langsung juga dituntut untuk melek media. Contoh lainnya, ketika muncul topik perisakan atau perundungan digital (cyber bullying), hal tersebut tentunya bukan tema yang berdiri sendiri. Namun berkaitan dengan Peristiwa Kalasan (PS) Surabaya. Di situ tertera alamat asrama mahasiswa Papua. Pagi itu, ditemukan tiang dan bendera merah putih terbuang di selokan. Alibi, oknum anggota ormas langsung semburat dan menuduh itu pasti ulah mahasiswa Papua yang tinggal di situ. Tak urung, emosi pun meletup dan berbuntut pada pengamanan 43 mahasiswa Papua oleh polisi. Geger kalasan menjadi merantak di bumi Papua. Bahkan seruan dari Gubernur Lukas Enembe untuk pulang kampung membuat panas kuping anak muda yang sedang belajar di berbagai kota di Indonesia. Tanpa kejelasan informasi tujuh ratusan mahasiswa Papua benar-benar terprovokasi dan pulang kampung. Dua kasus di atas sekadar contoh betapa sebetulnya narasi teks berkelindan dengan konteks isu-isu kontemporer yang hangat dibicarakan. Bahkan jika sejenak direnungkan, kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari situasi apa pun yang mengelilingi kita. Cara hidup asketis seorang ilmuwan di era digital media tidak identik dengan seorang pertapa yang mengungsi di tempat senyap. Mati raga ilmuwan tidak dimaknai sebagai 'luka' batin atau olah spiritualitas yang mengayun dari hiruk pikuk keramaian menuju keheningan. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka harus ikhlas bercengkrama dengan riuh dan gaduhnya suasana dunia virtual yang tembus pembatas. Itu artinya, senyampang kita masih berinteraksi secara langsung atau digital, kompensasinya kita tidak bisa 100% menarik diri dari segala kegaduhan yang ada. Asketisme murni baru bisa dicapai jika kita sudah meninggalkan kefanaan dunia ini menuju kekekalan di alam keabadian. Itulah yang sudah dialami oleh adinda Lilik Djoko Widagdo, jurnalis merangkap guru SMK yang selalu bertanya, "Pak Puh, tolong xii
tulisannya segara dikirim yaa". Permintaan itu kini tak terdengar lagi. Hari itu, persis hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 jam 14.45, setelah berminggu-minggu dirawat di RS Kustati Solo, ia izin menyapa dengan salam terakhir: "Selamat tinggal, anak Tika dan bunda Harti serta empat kakak (Mas Edy, Mas Danang, Mas Gatut, dan Mbak Yun)". Om Joko (43 tahun), biasa ia disapa pergi dengan tenang dalam keabadian memenuhi panggilan Sang Pemilik Kehidupan untuk tinggal bersama- Nya di Surga. Terima kasih, karya ini terwujud karena budi baikmu memfasilitasi setiap bulan opini terbit di kolom Suluh MITRA Indonesia. Surabaya, 17 Mei 2022 Gatut Priyowidodo, Ph.D. xiii
DAFTAR ISI PRAKATA UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR ISI BAB 1 MEMAHAMI PERILAKU GENERASI MILENIAL A. Kebangkitan pada Era Digital Media B. Menatap Tahun Baru, Tantangan, dan Harapan C. Pilkada 2018 dan Generasi Now D. Papua dan Perisakan Digital E. Pokemon Go dan Sihir Industri Digital F. Bela Negara, Bela Bangsa, dan Bela Agama BAB 2 MEMAHAMI GENERASI KRISTEN MILENIAL A. Generasi Kristen Milenial dan Pentas Politik B. Budaya, Sportivitas, dan Keberagamaan C. Kepemimpinan dan Generasi Milenial D. Memalsukan Kemerdekaan Referensi vii xi xv 1 1 7 13 15 18 23 29 29 32 34 37 42 xv
BAB 3 MEMAHAMI INDUSTRI HOAKS DAN PARADOKS DEMOKRASI 43 A. Industri Hoaks dan Paradoks Demokrasi 43 B. Simalakama Liberte Media 45 C. Media Kristen pada Era New Media: Tantangan dan Peluang 48 D. Kekhidmatan Ibadat dan Media Luar Ruang 51 E. Gereja, Ruang Publik, dan Rasa Aman 56 F. Prostitusi, Petaka Moral, dan Tanggung Jawab Media 60 BAB 4 MEMAHAMI SPIRITUALISME DAN BUDAYA DIGITAL 65 A. Keluarga, Deradikalisasi, dan Pendidikan Multikultur 65 B. Berpikir dan Bertindak Seperti Yesus 71 C. Spiritualisme Simbolik Mudik dan Budaya Digital 77 D. Likuefaksi Kebenaran 80 BAB 5 MEMAHAMI NEO NASIONALISME PADA ERA DIGITAL 83 A. Neo Nasionalisme di Era Digital 83 B. Hakikat Kemerdekaan 86 C. Semiotika Natal dan Etos Kerja 90 D. Gereja dan MEA: Ouo Vadis? 93 E. Pilpres, Medsos, dan Konflik Horizontal 96 BAB 6 MEMAHAMI PEMIMPIN DAN AKTOR POLITIK 101 A. Gaya Komunikasi Politik TB Simatupang Versus Ahok 101 B. Pemimpin Gereja (Tanpa) Pamrih 105 C. Menikmati Hasil Pemilu 108 D. Menolak Perubahan 111 DAFTAR REFERENSI 115 BIOGRAFI PENULIS 117 xvi
BAB 1 MEMAHAMI PERILAKU GENERASI MILENIAL A. Kebangkitan pada Era Digital Media Lima atau enam tahun lalu, masyarakat internasional dikejutkan oleh reportase yang saling diakronis. Pertama, Forbes edisi Maret 2016 menurunkan laporan tentang anak muda di bawah usia 30 tahun yang berhasil menjadi pelopor bisnis di bidangnya masing-masing. Mereka rata-rata berusia 20 tahunan yang secara prestasi sangat mengagumkan, baik di bidang enterprise technology, social entrepreneurs, health care & sciences, consumer technology, media marketing, retail & e-commerce. Bahkan ada pula yang masih sangat muda yakni Joy Alexander (12 tahun) asal Indonesia, yang juga terpilih sebagai anak muda inspiratif di bidang musik dan hiburan. Sebulan kemudian, tepatnya pada 3 April 2016, sebuah media di Jerman Suddeutsche Zeitung memuat berita bocornya laporan firma hukum Panama, Mossack Fonseca yang dilakukan oleh International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) yang terkenal dengan Panama Papers. Serentak mulai Senin (4/04), 100 media dunia memberitakan laporan yang sama. Dokumen itu berisi 214 ribu perusahaan, individu kaya dunia termasuk 12 kepala negara (yang masih memerintah maupun mantan kepala negara) di antaranya adalah Argentina, Islandia, Arab Saudi, Ukraina, dan Uni Emirat Arab. Serta tak kurang dari 899 orang dan perusahaan dari Indonesia yang ditengarai sengaja menyimpan kekayaannnya di Panama, demi menghindari pajak di negaranya.2 2ditelusuri di 1
Dua reportase yang saling bertolak belakang tersebut dapat saya kategorikan sebagai constructive news actor dan destructive news actor. Pemilahan itu bukan terletak pada nilai berita, tetapi kepada aktor yang menjadi objek berita. Pada bagian pertama, objek berita adalah para individu yang memiliki ketangguhan yang luar biasa di bidangnya masing-masing dan dinilai secara objektif oleh sejumlah juri yang dipilih. Mereka tercatat dan diberitakan karena aspek inspiratif, kepioniran, ketokohan dan ketekunan terhadap bidang yang digeluti. Namun berbeda dengan yang pertama, laporan kedua diturunkan secara simultan oleh sejumlah media besar dunia, karena aspek kejahatan yang menyertai mereka. Para individu ini secara sengaja menyimpan uang atau mendirikan perusahaan di negara yang terkenal sebagai negara bebas pajak (tax heaven). Maksud dan tujuannya, jelas. Mereka sedapat mungkin menyembunyikan kekayaannya dan seminimal mungkin bisa membayar pajak kepada negaranya. Lalu apa kesamaannya? Keduanya akhirnya terbongkar karena interkoneksi dunia yang semakin tidak terhalang lagi. Ketekunan dan keuletan seseorang di bidang yang digeluti dan berdampak untuk lingkungan sekitar, ternyata secara diam-diam diapresiasi pihak luar. Demikian pula, bila seseorang diam-diam menyembunyikan harta hasil kejahatan, secara diam-diam pula pihak luar menyelidiki. Keduanya dipersatukan dan dibongkar media kepada publik. Tetapi pembedanya adalah dampak yang diakibatkan. Yang satu sarat sanjungan, sementara yang lainnya sungguh memalukan. Kebusukan adalah dua sisi yang saling beririsan. Pada tataran tertentu, mereka sama-sama tidak mau diberitakan. Tetapi ketika akhirnya dibuka, keduanya memiliki implikasi yang saling bertolak belakang. Meminjam istilah Naisbitt (1995), hal ini bisa pula disebut sebagai situasi serba paradoks. Bila Naisbitt bicara tentang spirit persatuan negara yang tanpa batas di satu sisi, sementara sisi yang lainnya berupaya keras mengukuhkan diri menjadi negara tersendiri. Plus-minus, fakta yang terjadi sekarang juga hampir serupa. Ketika kebaikan seharusnya menjadi spirit kemajuan sebuah peradaban, namun pada saat yang sama kejahatan sedapat mungkin disembunyikan agar tidak terendus sebagai bentuk kebusukan. Ironinya, cepat atau lambat persekongkolan jahat pasti akan terbuka tabirnya. Dunia yang semakin terinterkoneksi atau istilah Castells (2001) 2
sebagai sebuah galaksi internet, dapat dipastikan bahwa tidak akan ada lagi ruang untuk bersembunyi dari perilaku jahat. Manusia sudah saling terhubung dalam komunitas masyarakat siber (cyber community). (Lam, 1997; Crawfoot, 1998; Bungin, 2000). Maka apa pun perilaku manusia semakin mudah terdeteksi karena jarak atau keterpisahan secara geografis tidak menjadi kendala lagi. Pola interaksi dunia virtual sudah semakin intensif menggeser pola-pola interaksi di dunia riil yang selama ini sudah lebih dulu dikenal (Priyowidodo, 2020). 1. Fakta Sejarah Menengok ke belakang pada 108 tahun yang lalu, virus kebaikan dan kejahatan juga saling bertempur untuk memperebutkan hegemoni, di mana di antara dua faksi tersebut yang lebih unggul. Bangkit karena ingin menjadi negara yang merdeka, atau tetap menikmati kenyamanan semu dalam ketiak kompeni yang menindas hingga ulu hati? Ketika perjuangan kita letakan pada situasi yang serba sulit dalam bingkai pertarungan yang serba tidak pasti, sekadar mengeluarkan gagasan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif berbangsa saja adalah problem besar yang tidak mudah diterima. Maka sungguh ironis bila generasi sekarang justru tidak memaksimalkan kesempatan yang sangat terbuka lapang. Masih segar dalam ingatan, ketika Suwardi Suryaningrat menulis sebuah nota protes berjudul "Als ik eens Nederlander was" (Seandainya aku seorang Belanda) yang menolak agar Kerajaan Belanda tidak merayakan 100 tahun kemerdekaannya di Hindia Belanda, sebagai konsekuensinya, ia harus disingkirkan atau dibuang bersama rekan sepersekutuannya yakni dr.Tjipto Mangunkusumo ke Banda dan Bangka. Namun bersyukur, mereka masih diberi kesempatan memilih. Akhirnya RM Suwardi Suryaningrat atau lebih popular disebut Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda. Tentu situasi yang serba sulit seperti itu tidak bakalan lagi ditemui pada saat ini. Generasi sekarang telah dimanjakan bukan saja karena negara sudah merdeka, tetapi peradaban juga sudah sedemikian amat modern. Tidak ada satu alasan apapun untuk tidak maju. Sekarang pemegang kendali sejarah adalah anak-anak muda yang dinamis, cekatan, kreatif, inovatif, dan serba mobile. Dua generasi sudah lewat 3
yakni Lost Generation atau di Eropa dikenal sebagai Generation of 1914 (1883-1900), dan Greatest Generation atau "G.I. Generation" (1901-1924). Apa yang digolongkan sebagai generasi silent yang lahir tahun 1925- 1946 dan generasi baby boomer yang lahir tahun 1947-1964 sudah mulai berangsur menepi. Estafet peradaban sekarang mulai ditegak-berdirikan oleh generasi X (1965-1979) yang rata-rata berusia 37-51 tahun. Namun sekali lagi, generasi X ini memiliki sejumlah kelemahan, karena kondisi sosial politik yang saat itu kurang mendukung. Banyak di antara generasi ini kehilangan momentum emasnya, karena bersamaan tumbuh dan berkembangnya generasi X ini, Indonesia dan bahkan hampir seluruh kawasan Asia dilanda krisis ekonomi. Mereka yang semestinya berpeluang untuk meraih pendidikan tinggi harus banyak yang putus di tengah jalan dan bekerja demi melanjutkan kehidupan. Tidak mengherankan kemudian, generasi penerusnya yakni generasi Y (1980-1999) jauh lebih bisa menikmati berkah keberuntungan. Merekalah sekarang yang memegang kontrol segala bentuk kemajuan teknologi informasi. Maka tidak mengherankan bila Forbes mengangkat bahwa suatu saat kelak di tangan merekalah ditentukan hitam dan putihnya peradaban. Pelan tapi pasti mereka akan membangun kolaborasi yang sangat kuat dengan generasi Z yang lahir setelah tahun 2000. Maka dapat dipastikan, kerangka peradaban modern manusia semua akan bergerak dalam lintasan pertukaran ruang dan waktu yang sangat cepat. Mereka tidak sedang berlomba menciptakan sebuah kultur baru, tetapi memang itulah irama peradaban yang telah terbentuk. Sekat- sekat pemisah apakah dalam rupa agama, strata sosial, etnisitas bahkan ideologi akan sedemikian leleh bukan karena mereka perjuangkan, tetapi keniscayaan sejarah telah bersama-sama mereka bentuk dalam semangat saling mengisi satu dengan yang lainnya. 2. Kaburnya Identitas Mengutip pendapat Krisna (2009) yang mengatakan "... kesucian, kemurnian dan darma bukanlah milik eksklusif satu gereja saja di bumi ini..., setiap sistem telah melahirkan pria dan wanita dengan karakter-karakter paling mulia. Dengan bukti tersebut, jika seseorang memimpikan keberlangsungan agamanya saja dan kehancuran agama 4
orang lain, maka dari dasar lubuk hati saya, saya kasihan padanya. Saya pun akan tunjukkan padanya bahwa tidak lama lagi panji- panji tiap agama tidak akan bertuliskan tema-tema pembalasan, melainkan 'membantu, dan bukannya berkelahi', 'asimilasi, bukannya penghancuran', 'keharmonisan dan kedamaian, dan bukannya perselisihan'.3 Sangat jelas, bahwa pembuktian akan kekaburan perbedaan itu pelan-pelan akan menemui realitasnya. Untuk apa berkelahi bila membantu itu jauh lebih berarti. Apa gunanya menghancurkan, bila hidup damai itu lebih bermakna. Serta apa untungnya berselisih bila hidup harmoni berbagi kasih jauh lebih bernilai. Tentu tidak mudah mencapai situasi ideal seperti itu. Apalagi bila mencermati situasi dan kondisi akhir-akhir ini. Tapi bukan berarti bahwa situasi seperti itu mustahil bisa diwujudkan. Sama seperti pejuang- pejuang Kebangkitan Nasional pada tahun 1908 yang lalu. Apakah mereka tidak sedang berimajinasi dan ditertawakan para kompeni Belanda tatkala mereka sedang bermimpi suatu saat tanah Hindia Belanda ini akan merdeka? Bukan saja ditertawakan, berpikir untuk merdeka saja harus diberangus, disingkirkan, hingga diasingkan agar pemikiran seperti itu tidak menular ke banyak orang sehingga memunculkan sebentuk kesadaran kolektif berbangsa. Hal ini sangat berbahaya bagi kepentingan kolonial. Penjajah tidak ingin kenyamanan mereka dalam menghisap kekayaan bumi pertiwi ini segera berakhir dan mereka hengkang. Pada waktu itu berpikir tentang pembebasan dari praktik kolonialisme adalah pikiran yang progresif revolusioner. Cita-cita seperti itu harus sejak dini dimatikan. Dua atau bahkan sepuluh dekade sebelum saat ini, situasi seperti itu dengan mudah bisa dieksekusi. Meskipun secara faktual memiliki rakyat, namun keberadaannya sama sekali tidak dipertimbangkan sebagai sebuah entitas sosial budaya yang memiliki daya tawar. Rakyat dalam posisi tidak hanya subordinat tetapi betul-betul powerless (tidak berdaya). Lantas bagaimana pada era sekarang? Realitas sudah amat melesat ke depan. Relasi negara dan rakyat bukan lagi intimitas yang terjalin 3Krishna, A., One Earth One Sky One Humankind, Celebration of Unity of Diversity. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 5
dalam skema subjek-objek tetapi sudah berada pada posisi kesamaan peran dan fungsi yang saling mengisi. Masing-masing pihak tidak mungkin lagi saling menafikan eksistensi mereka. Posisi negara dan rakyat adalah kemitraan strategis yang saling menopang satu sama lain. Era melek informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, memaksa negara suka atau tidak suka harus melibatkan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Negara tidak bisa lagi bertindak sebagai penafsir tunggal atas nama kepentingan publik. Bila logika penguasa tidak sejalan dengan logika publik, bukan berarti negara kemudian dengan leluasanya melakukan pemaksaan kehendak. Jika itu tetap terjadi, maka jangan salahkan bila segera menyusul ragam kegiatan yang bernuansa mobilisasi, pengajuan petisi, mosi tidak percaya, dan semakin terpuruknya reputasi institusi yang disebut negara. Pertanyaannya, mengapa rakyat dengan mudah mampu melakukan 'counter information' pada setiap kebijakan politik yang tidak berpihak kepadanya? Sekali lagi perkembangan teknologi informasi memberi ruang yang cukup besar bagi rakyat untuk semaksimal mungkin mengunakan kemampuan akses informasinya secara partisipatoris. Hanya dengan cara demikian, kita memperoleh pemahaman bahwa pada era digital media ini, penguasa secara tidak langsung juga dituntut untuk melek media. Jika diibaratkan lomba lari, pemerintah atau penguasa minimal harus 5-10 langkah di depan agar dalam hal-hal tertentu, akses informasi tetap dalam kendalinya. Tidak semua informasi boleh diakses publik. Informasi-informasi strategis tetap dalam otoritas pengusa. Tapi di sinilah penguasa juga menghadapi dilema besar. Ketika media arus utama dikuasai sektor swasta, maka satu-satunya pilihan adalah mengoptimalkan fungsi media terkini (new media). Pemaknaan spirit kebangkitan nasional sekarang harus kita tempatkan dalam kerangka itu. Harus disadari, bahwa pemain utama penggerak isu-isu yang menjadi trending topic dalam jaringan sosial media adalah kalangan generasi Y (usia 16-36 tahun) dan Z (kelahiran pascatahun 2000). Mereka adalah generasi yang sangat melek media. Jika penguasa gagal merebut hati mereka, dapat dipastikan bahwa peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu hanya tinggal sekedar artefak budaya belaka. 6
Hasil penelitian di kalangan mahasiswa Bandung ternyata 40% tidak hafal Pancasila (SS,07/04/2016), adalah konfirmasi empirik, ternyata negara harus bekerja ekstra keras agar nilai-nilai luhur bangsa ini tetap terpelihara. Era yang berubah memerlukan pendekatan dan metode yang berbeda. Maka cara-cara lama yang dinilai sudah usang harus direparasi. Direnovasi melalui serangkaian inovasi yang selaras dengan dinamika jaman. Tugas seperti itu tidak sulit bagi pemerintah atau penguasa. Mengapa? Negara memiliki sumber daya manusia dan dana. Masih banyak anak-anak muda yang memiliki militansi kuat untuk mencintai negeri ini. Maka potensi mereka harus ditangkap dan difasilitasi untuk menemukan solusi inovatif agar modernisasi informasi tidak serta merta langsung menggerus nilai-nilai berbangsa yang semestinya tetap dipertahankan. Kata John F. Kenedy, Presiden AS ke-35 yang dibunuh pada usia ke-46, perubahan adalah hukum dari kehidupan. Mereka yang mencari masa lalu, jelas akan kehilangan masa depan. Kata-kata itu mengandung pesan kuat, bahwa masa lalu adalah sumber inspirasi untuk melangkah kedepan. Perubahan adalah keniscayaan. Bangsa ini bisa ada sebagaimana ada seperti saat ini, karena pendahulu kita telah berkorban demi generasi masa depannya. Tugas kita, menjaga, mengisi dan melanjutkan demi sebuah kejayaan. B. Menatap Tahun Baru, Tantangan, dan Harapan Bila harus memilih hidup itu sebuah kepastian atau ketidakpastian? Tiga perkara yang kerap dikutip sebagai kepastian yakni tua, sakit dan kematian. Dan tiga perkara yang kita tidak tahu yakni rezeki, umur, dan jodoh. Cukupkah? Ternyata tidak. Bagi mereka yang menekuni dunia bisnis, kegagalan juga sebuah kepastian. Tanya kepada trader atau pialang saham, loss atau kerugian juga sebuah kepastian. Lengah dan berujung celaka juga kepastian. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di sisi barat juga kepastian. Dosa pun adalah kepastian. Serta masih banyak lagi. Kepastian adalah tercerabutnya atribut ketidakpastian karena minimnya pilihan. Apa yang hendak bisa dikatakan, jika dihadapkan pada dua pilihan, yang satu sudah hilang dan satunya tersisa? Pasti yang dipilih adalah yang tersisa. Atau menurut Francis Bacon, filsuf Inggris 7
(1561-1626), if a man will begin with certainties, he shall end in doubts; but if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties. (Bila orang mulai dengan kepastian, dia akan berakhir dengan keraguan. Jika orang mulai dengan keraguan, dia akan berakhir dengan kepastian). Tahun baru ini kita mulai dengan kepastian atau keraguan, dengan banyak pilihan atau sedikit pilihan? Ternyata menjawab pertanyaan bergaya bahasa apofasis/preterisio (ada unsur kontradiksi), seperti itu tidak mudah. Fenomena sosial bergerak dalam irama tidak beraturan yang sulit diprediksi. Statistik yang konon bisa memberi akurasi paling sahih atas kesimpulan akhir, ternyata dihadapkan pada hasil pilpres di AS 8 November lalu, juga sama sekali tak berdaya. Semua hasil poling prapemilihan mengunggulkan Hillary Clinton, ternyata pada hasil akhir dimenangi Donald Trump. Menatap 12 bulan ke depan, tentu tidak semua aspek bisa ditelisik secara cermat. Sebaiknya kita mencoba memahami dua aspek dari Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK dalam konteks toleransi kehidupan beragama. 1. Menolak Negara Lemah Bertubi-tubi negara yang sudah membaik dalam konsolidasi kekuatan politik dan ekonomi, coba dilemahkan oleh anasir kekuatan rakyat yang tidak mau melihat Indonesia maju. Peta permasalahan bangsa belum ditempatkan sebagai satu kesepakatan musuh bersama untuk diperangi. Korupsi dan kemiskinan seolah bisa selesai dengan klaim demo ratusan hingga jutaan orang tumpah di sekitar silang Monas. Bila secara jernih bisa diurai dengan hati dan pikiran yang tenang, benarkah perkara pengutipan sebuah surat dari kitab suci agama Islam oleh seorang penganut agama lain, menjadi masalah yang begitu menghebohkan. Perlu dicatat yang dikutip adalah makna atau interpretasi sebuah teks. Taruhlah disepakati, bahwa itu tidak boleh. Karena tidak tahu, tentu sudah bijak bila kemudian minta maaf dan dimaafkan. Selesai masalah. Ternyata tidak. Letupan emosi dikonsolidasi melalui gerakan aksi yang ujung-ujungnya bermuara agar si BTP yang gubernur DKI nonaktif, secara legal formal digiring hingga bersatus terdakwa dan dipenjarakan. 8
Terhadap gerakan massa Bela Islam I dan 2 yang begitu masif yang mengawal keputusan sebuah ormas (MUI adalah ormas), sangat terkesan bila gelora Nawa Cita keempat, negara tidak boleh lemah ternyata lemah. Negara demi seolah memperhatikan kepentingan yang lebih besar misalnya timbul chaos, alternatif memenuhi tuntutan massa menjadi yang lebih baik. Kekuatan infrastruktur politik yang direpresentasi aksi ormas seakan mendegradasi kekuatan suprastruktur politik demi sebuah pencitraan. Lembaga eksekutif, melalui aparatus negaranya 'bermain cantik' menghindari clash fisik, tetapi intinya justru mencederai spirit negara tidak boleh lemah. Davidheiser (1992) dalam artikelnya yang berjudul, Strong States, Weak States: The Role of the State in Revolution, menulis bahwa negara kuat atau negara tidak lemah harus memenuhi tiga kriteria yakni kedalaman penetrasi masyarakat oleh lembaga kebijakan, luasnya penetrasi masyarakat oleh lembaga kebijakan, dan penetrasi negara oleh masyarakat. Sepanjang pada tiga hal tersebut pengaruh negara masih kuat terasa, berarti negara kuat itu ada eksistensinya. Manakala pengaruhnya justru berkebalikan, maka negara kuat sekedar gelegar, tapi tanpa taji. Mempertontonkan cara-cara kompromistis demi keengganan mengambil tindakan yang berisiko jelas secara ekonomi sangat menguntungkan karena low cost. Tetapi secara politik, telah mengabaikan hak lindung yang semestinya negara berikan kepada mereka yang dalam tataran sosial, hukum, kuantitas, dan politik amat kecil, lemah, dan minoritas. Bagi kelompok yang terpinggirkan seperti itu, kehadiran negara tidak cukup secara retorik digemakan dalam pidato formal tetapi secara faktual harus bisa dirasakan langsung. Bila atas nama HAM kemudian aparat keamanan seolah melakukan pembiaran terhadap mereka yang sedang beribadah (apa pun itu agamanya), tentu persepsi negara diskriminatif dan tidak netral semakin jelas. Posisi negara kuat dan demokratis harus dilembagakan dalam sebuah sistem politik yang mengayomi dan melindungi keragaman warganya dalam seluruh aspek. Secara materiil, Indonesia telah memiliki semua. Konstitusi sangat akomodatif, aturan-aturan baik pada level 9
UU ataupun PP dan Perpres sangat kondusif. Beberapa aturan selevel SKB Tiga Menteri dan Perda yang diskriminatif memang perlu direview. Namun secara umum, aturan tata kelola bernegara dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk menjadi negara kuat, maju, dan berkeadilan. Sungguh aneh dengan modal regulasi yang cukup seperti itu, justru negara seolah-olah takut bila ada tekanan massa yang masif. Pesan-pesan simbolik yang dikirim Presiden melalui safari kunjungan ke beberapa instansi militer guna memperteguh dirinya sebagai Panglima Tertinggi TNI, seolah tidak berdampak mereduksi jumlah massa yang hendak demo. Bahkan terkesan, setelah aksi demo 0212 yang dikemas acara doa bersama, tersebut semakin terkonsolidasi. Ruang gerak mereka tidak lagi terkonsentrasi pada satu titik untuk menunjukkan kekuatan 'show of force' tetapi semakin terorganisir dengan kekuatan-kekuatan lokal. Aksi lanjutan 1212 disusun secara rapi dalam seruan untuk sholat subuh bersama di masjid-masjid. Tercatat ada 39 daftar masjid yang terlibat dan mengikuti seruan yang dikumandangkan Media Center GNPF-MUI di Apa pun strategi penggalangan massa yang disusun dengan beragam kemasan oleh kekuatan rakyat, negara tidak boleh lengah untuk terus mencermati setiap perkembangan yang terjadi. Upaya penangkapan terhadap 9 orang yang disinyalir melakukan permufakatan makar pun, harus dibaca bahwa negara sangat hati-hati melakukan deteksi dini agar eskalasi pengaruh mereka bisa diredam. 2. Memperteguh Kebhinekaan Sisa problem tahun ini, yang masih akan terus membayangi adalah masalah kebhinekaan. Nawa Cita kesembilan berbunyi, memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga, dianggap masih belum tuntas. Indonesia adalah rumah bersama beragam subkultur dan etnik harus terus digemakan. Tidak semua penghuni negeri ini paham bahwa ada keragaman di luar kelompok atau komunitas mereka. Bagi yang tidak pernah bergaul dan berinteraksi dengan yang berbeda agama, suku atau budaya seolah-olah negeri ini homogen dan melihat yang lain sebagai 'liyan' yang berbeda. Terlebih mereka terkelompok secara eksklusif dan 10
semakin memelihara sifat fundamentalis, maka sempurnalah bahwa yang benar hanyalah kelompoknya sendiri. Melihat yang lain hanya menumpang atau pihak yang patut dipengaruhi. Peristiwa pembubaran KKR dalam rangka ibadah Natal di Sabuga Bandung (6/12/16) yang dilakukan ormas yang mengaku sebagai ketua dan anggota PAS (Pembela Ahli Sunnah), contoh mutahir betapa perbedaan keyakinan selalu dianggap sebagai 'musuh' yang perlu ditiadakan. Pada saat yang sama anehnya aparat Kepolisian yang seharusnya mencegah terjadinya keributan tersebut justru tidak banyak melakukan pecegahan anggota PAS masuk ke lokasi. Menyusul peristiwa tersebut, PGI kemudian bersurat kepada Kapolri agar kejadian seperti ini ke depan tidak terulang lagi. Polisi dikesankan melakukan pembiaran terhadap pemaksaan kehendak, pengerahan massa yang pada gilirannya nanti justru akan menjadi ancaman serius untuk perjalanan kemajemukan bangsa ini ke depan. Kekhawatiran PGI bila masalah kebhinekaan ini tidak dirawat secara sungguh-sungguh, tidak menutup kemungkinan akan menjadi pemantik diintegrasi bangsa yang secara susah payah dibangun. Jujur harus diakui bahwa proses internalisasi nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika tidak semudah retorika para pejabat negara. Juga tidak selalu paralel dengan capaian pendidikan formal seseorang. Semakin terdidik seseorang belum tentu menjamin bahwa secara ideologis dan sosial pandangan-pandangan, sikap dan perilakunya mencerminkan karakteristik nilai-nilai humanisme yang egaliter. Kerap pula mereka juga membentuk dirinya semakin eksklusif. Mengapa? Karena kurangnya perjumpaan dan saling interaksi dengan kelompok dari pihak lain yang berbeda. Dialog antarkomunitas yang berbeda secara agama atau etnik bukan saja difokuskan kepada kelas atas dan terdidik, tetapi juga mesti melibatkan kalangan akar rumput dengan satu pemahaman bahwa negeri ini adalah milik dan rumah bersama bagi setiap elemen bangsa. Ironi memang, di tengah upaya keras pemerintah menumbuh- kembangkan spirit kebhinekaan, tumbuh subur pula paham-paham radikal yang mengajarkan kekerasan horisontal. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi ketika aksi mereka menebar teror amat militan, tidak dipungkiri ini juga memporak-porandakan konstruksi bangsa toleran menjadi intoleran. 11
Instrumen aksi pun semakin dikalibrasi dangan situasi kekinian. Ketika masyarakat kita sangat demam media sosial, mereka pun terus merangsek juga dengan sisipan ujaran-ujaran kebencian yang bisa merenggangkan tali persatuan. Nilai-nilai toleran dan saling mengapresiasi yang selalu digaungkan NU dengan Islam Nusantara- nya dan Muhammadiyah dengan Islam Berkemajuan, selalu diusik agar ternoda. Bahkan sangking begitu militannya kelompok radikal ini, pada akhir tahun 2016 juga akan meledakan sebuah bom rakitan dengan high explosion dengan kecepatan 4000 km/jam dan mampu meluluhlantakan seluruh bangunan pada radius 300 meter. Barangkali negeri ini masih dalam perlindungan Tuhan, sebelum meledakkan Istana Merdeka, pengantin (pembawa bom) tersebut berhasil diamankan skuad Densus 88. 3. Penutup Tidak berarti setelah kita memahami peta dan kompleksitas masalah keragaman, umat Kristen tinggal diam. Sekali lagi, umat Kristen jika tidak waspada dan mengambil tanggung jawab akan menjadi sasaran empuk mereka yang sudah mendoktrin dirinya bahwa umat Kristen adalah musuh. Ledakan bom di Gereja Oikumene Samarinda, 13 November 2016 adalah contoh betapa diam saja tidak melakukan aktivitas yang memancing kemarahan publik, dengan mudahnya menjadi target operasi kelompok radikal. Pesan Paulus kepada Jemaat Korintus agaknya bisa menjadi bekal menghadapi situasi sekarang ini. Katanya, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan ( I Korintus, 12: 25). juga dipertegas oleh Rasul Petrus, Ia berkata, 'Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah" (1 Petrus, 2:1). Umat Kristen dalam keragaman bergereja sesuai dengan konteks kedaerahannya masing-masing, harus tidak eksklusif. Tugas menjadi garam dan pelita bukan tugas yang ringan tetapi memerlukan kearifan super agar tidak menjadi sumber fitnah dan kedengkian. Tahun baru, harus kita letakan dalam spirit bahwa apa pun tantangan yang 12
menghadang kita sebagai bangsa, harus menjadi sumberi inspirasi harapan dan peluang untuk maju mewujudkan bangsa yang plural tapi tetap bisa maju sejajar dengan bangsa lain. C. Pilkada 2018 dan Generasi Now Sebutan 2018 adalah tahun politik, tidak sepenuhnya konsep yang benar. Sebab pascareformasi hampir setiap tahun adalah tahun politik. Itu ditandai dengan serangkaian pemilu dan pilkada yang silih berganti setiap tahun. Jika tahun ini gaung seolah bergema kencang, lantaran ada pilkada serentak yang terjadi di 171 daerah untuk pemilihan 17 gubernur, 115 bupati dan 39 wali kota. Data KPU mencatat ada 569 bakal calon dan 13 di antaranya bertarung memperebutkan posisi bupati/wali kota tanpa kompetitor alias calon tunggal. 2018, semakin menemukan momentum, karena tahun ini adalah tahun pemanasan sebelum Pilpres 2019. Kemenangan pada setiap daerah pemilihan, akan memberi sinyal peta kekuatan siapa capres/ cawapres yang bakal dominan di daerah tersebut. Itu artinya, Pilkada serentak 27 Juni 2018 ini, juga menjadi ajang pertaruhan perebutan tiket politik yang sangat mahal. 1. Minat Politik Rendah Lalu apa menariknya pilkada bagi pemilih pemula yang populer dengan sebutan generasi now atau generasi mileneal? Ternyata tema-tema politik bagi kalangan generasi milenial tidak terlalu penting. Hasil kajian litbang Kompas (2017) menemukan bahwa hanya 11% anak-anak muda ini yang mau menjadi anggota partai politik. Lebih mengejutkan lagi hasil riset CSIS (November, 2017) yang menyebutkan hanya 2,3% generasi milenial yang tertarik pada isu-isu sosial politik. Data itu bisa kita baca sebagai alert yang sangat memprihatinkan. Terlebih jika disadari bahwa jumlah pemilih pada Pilkada serentak 2018 ini mencapai 160 juta lebih dan separonya adalah pemilih pemula, tentu situasi ini sangat mengkuatirkan. Apa pun alasannya, partai politik dan pemerintah wajib mendorong agar generasi milenial ini tetap mau berpartisipasi dalam proses penentuan pemimpin mereka untuk lima tahun kedepan. 13
Tidak mudah memang meyakinkan generasi Y (1980-1999) dan Z (di atas tahun 2000) ini. Mereka memiliki persepsi sendiri terkait politik yang tentu jauh berbeda dengan pengalaman historik-psikologis generasi orang tua mereka. Terlebih ada lebel yang melekat pada generasi milenial sebagai sekelompok anak muda yang berkarakter individualistis, bergantung pada teknologi informasi dan apatis atau cuek terhadap politik. Jika pihak-pihak yang punya tangung jawab terhadap mereka abai bahkan menganggap tren politik hal yang biasa dan cenderung dibiarkan, masa depan bangsa ini adalah pertaruhannya. Tidak ada pilihan lain, kecuali harus merangkul generasi milenial sebagai aset bangsa yang maha penting. Bukan saja dari sisi kuantitas mereka sangat signifikan, tetapi potensi melek teknologi juga amat diperlukan demi memenangkan kompetisi antarbangsa yang sangat ketat. Interaksi dan komunikasi berbasis teknologi yang menjadi ciri khas mereka, harus diimbangi oleh generasi sebelumnya. Jika tidak, mereka bukan semakin menjauh tetapi mungkin semakin hilang dari radar pengamatan karena akan asyik dengan dunianya yang serba digital. Untuk apa mereka berpolitik yang serba penuh intrik dan kotor, jika kebutuhan mereka akan sesuatu yang menyenangkan sudah terpenuhi di dunia maya? Patut dicatat bahwa generasi milenial adalah 81,7% pemilik akun Facebook, 70,3% Whatsapp, 54,7% Instagram, merangkak naik vloger diminati generasi ini dan tren yang semakin menurun adalah kepemilikan akun twitter 23,7%. (CSIS, 2017). Kepemilikan akun media sosial itu juga menjadi penanda, bahwa permainan dan perjumpaan antar mereka semakin intens di alam maya bukan di dunia senyatanya. Jika ini tidak memperoleh perhatian serius, tidak mustahil negara akan banyak kehilangan aset bangsa cerdas karena sebuah kekhilafan yang disengaja secara sadar. Tidak masalah jika kepeminatan mereka terkait hal-hal yang positif, tetapi bagaimana jika isu-isu yang dibangun, dipercakapkan, dipertukarkan, dan ditindaklanjuti adalah isu-isu yang bersifat destruktif? Siapa yang mampu mengontrol mereka? Ini yang tetap harus memperoleh perhatian serius. Tidak cukup jika hanya mengandalkan Badan Siber dan Sandi Negara yang baru dibentuk 4 Januari 2018. 14
Pilkada serentak 2018, adalah pilkada dengan warna penggunaan sosial media yang sangat masif. Baru isu, belum ada pembuktiannya secara materiil bisa melempar orang dari gelanggang pertarungan dan menghempaskan karir politik yang bertahun-tahun dirintis. Kasus Azwar Anas calon Wakil Gubernur Jatim pendamping Gus Ipul yang diusung PKB-PDIP adalah contoh riil, Hanya beberapa hari menjelang penutupan pendaftaran calon, beredar gambar paha seorang perempuan melintang di pangkuan seseorang yang mirip si calon tersebut, berimplikasi fatal. Ia harus mundur dari pencalonan. Itu baru satu contoh. Momentum pilkada serentak ataupun pilpres, adalah momen yang sangat krusial. Ia bisa menghabisi secara sadis lawan-lawan politik yang tidak sealiran jika tembakan diluncurkan pada sasaran yang tepat. Namun sebaliknya ia juga sangat konstruktif mem-blasting pesan secara masif dan personal karena hanya dalam waktu sangat singkat sudah masuk ranah domestik yang bisa jadi merubah sikap politik seseorang. Intinya, momen politik baik Pilkada atau Pilpres adalah ajang pertarungan bagaimana sigap dan cerdik memobilisasi sumber daya yang dimiliki khususnya media sosial. Bukan dianggap sebelah mata, tetapi media-media konvensional kerap kalah cepat dalam merespons sesuatu yang bersifat viral. Nah, generasi now sangat tidak sabar dengan sesuatu yang bersifat slow responds. Kedalaman dan keutuhan pesan atau berita tidak utama, tetapi kecepatan yang penting. Poinnya percakapan tetap update dan tidak ketinggalan trending topic. Inilah karakteristik pemilih yang sekarang dihadapi oleh para kontestan di pilkada serentak. D. Papua dan Perisakan Digital Kata perisakan atau perundungan digital (cyber bullying) kembali mencuat. Hanya karena ulah oknum yang rasis, Papua yang semula tenang tersulut kobaran api amarah. Permasalahan sepele, tapi kemudian membuncah dan menyulut api emosi saudara kita di sebagian Bumi Cendrawasih tanpa kendali. Peristiwa Kalasan (PS) Surabaya, di mana asrama mahasiswa Papua seolah menjadi pemantiknya. Entah benar atau tidak, tak banyak yang tahu. Pagi itu, ditemukan tiang dan bendera merah putih terbuang di selokan. Alibi, oknum anggota ormas langsung semburat dan menuduh itu pasti ulah mahasiswa Papua yang tinggal di situ. Tak urung, emosi 15
pun meletup. Dan berbuntut pada pengamanan 43 mahasiswa Papua oleh Polisi. Geger Kalasan menjadi merantak di bumi Papua. Bahkan seruan dari Gubernur Lukas Enembe untuk pulang kampung membuat panas kuping anak muda yang sedang belajar di berbagai kota di Indonesia. Tanpa kejelasan informasi, tujuh ratusan mahasiswa Papua benar-benar terprovokasi dan pulang kampung. Entah bagaimana nasibnya sekarang. Ada tokoh yang menangguk keuntungan. Ada pula pihak yang dirugikan. Delapan orang menjadi korban. Meredakan laju info yang tidak jelas, Pemerintah langsung melambatkan akses internet di Papua. Informasi mana yang benar berdasarkan fakta, kembali gelap. Tujuannya mencegah eskalasi berita hoaks. Sebab terdeteksi ada 300 ribu laman menyebarkan berita bohong dan 1700 akun medsos menyebarkan konten provokasi. Papua seolah pulau yang terisolasi informasi. Inilah dampak perisakan digital yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Berita bohong teramplifikasi oleh media sosial, rakyat yang tidak tahu apa-apa menderita kerugian. Pembiaran Perundungan Mahasiswa Papua di Asrama Kalasan Surabaya, bisa jadi korban kesekian perundungan yang disengaja. Belum ada bukti sahih, mereka sudah dikepung. Seolah sekawanan hewan yang sedang sial nasibnya. Analogi tragedi Papua yang menyesakkan, ditemukan pada kekristenan yang juga terus mengalami hal yang sama. Perudungan demi perundungan silih berganti berdatangan. Anehnya, negara tidak begitu ambil peduli, bila ada penistaan terhadap simbol kekristenan. Misalnya, salib begitu masifnya disiarkan berulang-ulang sebagai simbol jin kafir dan di- endorse ulama Muslim terkenal. Begitu juga tuduhan Alkitab yang sudah dipalsukan, Yesus digambarkan cabul, Alkitab penuh pornografi dan lain-lain. Kesan yang tertangkap, isu sensitif itu dibiarkan berlalu. Negara melambaikan tangan tanpa tindakan pembelaan. Harus diakui, apologetika Kristiani ketika menerima perundungan sangat lemah memberi pembelaan. Sering yang diumbar adalah kata- kata, ya Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat (Luk.23; 34). Bisa jadi ini ekspresi ketidakberdayaan umat Kristen menghadapi kekuatan dominan atau bentuk penyerahan total bahwa semua persoalan akan dituntaskan oleh Sang Parakletos. 16
Persembunyian aman yang sering dijadikan bilik berlindung adalah Tuhan tidak perlu dibela. Seratus bahkan 1000% itu benar, tatkala laga sudah membabi buta tanpa kendali. Tapi satu hal yang harus tetap dicamkan warta sukacita itu harus diberitakan. Pemberitaan bisa beragam cara, termasuk forum perdebatan dan dialog antariman. Mengapa? Karena iman Kristen adalah iman yang sangat bisa dipertanggungjawabkan secara rasional, teologis, dan substantif. Jujur, saya turut kurang sreg ketika ada berita pembatalan perdebatan Pendeta Esra Alfred Soru dengan mualaf Yahya Waloni, yang rencana digelar oleh Yayasan Abdulah Wasian di Universitas Muhamddiyah Sidoarjo, 26 Oktober 2019. Apa pun alasannya pada tataran praksis keberanian pendeta atau teolog Kristiani berjumpa dalam forum perdebatan ilmiah adalah penting untuk membangun perjumpaan kesepahaman. Sekaligus mekanisme pencerahan atas disinformasi yang sengaja dibangun untuk melawan gelombang penyesatan. Sebuah cara yang sejak era pemazmur hidup pun sudah terjadi. Seperti tertulis: "Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. "(Mzm.14:6). Fakta ini tidak bisa dibiarkan dan didiamkan. Terlebih Indonesia adalah rumah besar agama-agama yang secara konstitusi harus dilindungi secara adil. Persis ketika orang Papua tidak melakukan reaksi perlawanan mungkin perhatian lebih ke mereka juga tidak ada. Malah bisa jadi mahasiswa Papua di tempat lain akan dijadikan bulan-bulanan dan bahan perundungan. Seperti yang terjadi di Bandung, mahasiswa Papua dihadiahi satu kardus minuman keras untuk mabuk-mabukan. Hak hidup agama-agama di bumi Pancasila sama semua. Jika belum sama harus disuarakan. Bahkan jika ada yang mengatakan kafir dan jahil, sejatinya umat Kristiani juga punya alasan untuk melaporkan ke aparat. Ini yang tertulis di Injil Matius (5:22) yang demikian: "Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil! harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Konteks boleh berbeda. Tetapi satu hal yang harus diingat menghadapi beragam perundungan, perisakan atau pelecehan di darat, udara, air, dan dunia maya, umat Kristen tidak boleh kendur. Jika atas nama Konstitusi 1945, negara masih tetap belum adil dan masih 17
berpihak yakin dan percayalah Sang Parakletos yakni Tuhan Yesus Kristus tetap akan memelihara dan melindungi umat-Nya. E. Pokemon Go dan Sihir Industri Digital Pokomen Go memang amat fenomenal. Aplikasi game berbasis teknologi pemetaan dan augmented reality (AR) ini seolah mampu menyihir siapapun pengemarnya. Tua-muda, pejabat-rakyat jelata beramai-ramai memburu monster memenuhi hasrat kepuasan virtual. Indonesia dan seantero wilayah negara di belahan bumi ini, mengumbar nafsu, rela mengorbankan diri atas nama tren teknologi. Sejak Sabtu (6/08/2016) versi resmi dari Pokemon Go sudah bisa diperoleh dengan mudah, cukup dengan mengunjungi toko aplikasi masing-masing platform. Untuk pengguna Android, tinggal mengunduh via Google Play Store. Untuk pengguna iOS, mengunduh via App Store. Selain Indonesia, sebanyak 14 negara lain di kawasan Asia Pasifik turut kebagian Pokemon Go dalam rilis serentak yang dilakukan oleh Niantic awal Agustus lalu. Ke-14 negara tersebut adalah Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Taiwan, Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Mikronesia, dan Palau. Pertanyaannya, setelah memperoleh keistimewaan seperti itu lalu apa sejatinya manfaat praktis bagi bangsa ini? 1. Jati Diri Semu Joseph Tobin dalam buku Pikachu's Global Adventures The Rises and Fall of Pokemon (2004) menulis Pokomen pada awalnya hanya terbit sebagai permainan video game dan buku komik. Respon pasar luar biasa. Hanya kurang dari tiga bulan, tiga juta pokemon versi komiknya ludes diserap pasar. Bila ingin sukses lebih lanjut, Pokemon harus go internasional. Mitologi Jepang harus menyeberang secara global. Ia mengistilahkan dengan 'globalization' sebagai 'global localization'. Maka strategi marketing- nya harus menggandeng perusahaam besar Amerika. Maka terjalinlah Nintendo of America berkolaborasi dengan 4Kids Entertainment, the Warner Brothers Network, Wizardz of the Coast. Perkembangan selanjutnya, Pokemon rintisan tahun 1990-an tersebut ternyata berhasil dimodifikasi oleh Startup dari San Francisco, California, yang mendapatkan monster-monster dari Pokemon Company. 18
Perusahaan joint venture Jepang yang memberikan lisensi untuk sekitar 720 spesies fiksi. Hasilnya luar biasa. Hanya dalam waktu kurang lebih 2 minggu Pokemon Go diunduh 10 juta kali. Menurut perkiraan dari iOS saja game ini menghasilkan US$ 1,6 juta per hari. (Kontan, 25 Juli 2016). Fakta itu seolah ingin menegaskan bahwa selalu saja ada peluang bagi mereka yang jeli melihat pasar. Siapa menyangka sebuah game yang hanya ditambahi peta pencarian dan realitas tertambah menjadi sedemikian populer? Sentuhan kebaruan menjadi sangat krusial yang bisa memberi nilai tambah kepada apa pun yang kita produksi. Kreativitas bukan sekadar kunci tetapi adalah jalan lempang menuju kesuksesan. Bukan tidak mungkin, setelah meledaknya Pokemon Go, menyusul variasi modifikasi ikutan lainnya yang barangkali saja lebih heboh dan seru. Bahkan terinspirasi Pokemon Go, perusahaan Startup Korea Selatan Social Network juga akan meluncurkan game serupa dengan nama Pororo Go. Pororo Si Pinguin Kecil --tokoh kartun anak-anak dari Korsel yang sangat populer-- sebagai tokoh utama. Pembedanya, pasar yang dibidik tidak sama. Jika Pokemon Go, banyak dimainkan orang dewasa, Pororo Go nantinya akan diorientasikan untuk game edukasi anak-anak. Itulah insting bisnis yang amat terlatih dalam era industri digital. Dunia siber sejatinya tidak melulu berbicara tentang invensi-invensi yang bersifat orisinal, tetapi adalah modifikasi-modifikasi aplikasi atau fitur-fitur yang positif direspons user atau konsumen. Sisi lain yang perlu disimak adalah demam Pokemon Go ini membawa berkah atau justru petaka? Jujur sejauh yang bisa diamati di lapangan banyak game lovers yang sangat tertantang dengan aplikasi produksi Nintendo ini. Mereka dipaksa beranjak dari kursi malasnya untuk sekedar berburu monster. Monster bisa berada dimana pun. Bahkan sebelum ada larangan pihak Menkominfo, monster bisa ditemukan di kawasan-kawasan vital. Bukan saja itu membahayakan pemburu monster, tetapi secara keamanan juga dapat membahayakan rahasia negara. Tidak mengherankan kemudian belum satu bulan dirilis pemerintah Iran melalui High Council of Virtual Spaces, lembaga pemerintah Iran 19
yang bertugas mengawasi aktivitas online warga melarang game ini beroperasi di negara tersebut. Tiongkok menyebut kemungkinan terjadi konspirasi antara Nintedo dan Google, sehingga perlu diwaspadai. Di Mesir malah ulama menyamakan Pokemon dengan bahaya alkohol maka haram hukumnya. Bahkan pada tahun 2001, Nasr Fareed seorang Mufti (ulama yang berwenang mengeluarkan fatwa) di Mesir, pernah melarang franchise Pokemon, dan mengatakan itu tidak Islami, karena diduga untuk mempromosikan teori Darwin tentang evolusi. Larangan dan demi kepentingan keamanan nasional semestinya juga dikeluarkan pemerintah Indonesia secara koordinatif, tidak sektoral. Meski belum terbukti secara sahih beragam kekuatiran muncul, jika game jenis ini akan memicu deteksi atas area-area vital yang lebih transparan. Jika aplikasi Google Map, memotret fasilitas dari luar, maka piranti ini melengkapi data dari dalam melalui akses penelusuran lorong-lorong gelap atas nama memburu hantu. Taruhlah itu benar, maka satu hal yang bisa dikatakan sempurna sudah penderitaan bangsa ini. Ruang-ruang vital pun telah secara leluasa menjadi arena perburuan yang dengan mudah dapat diakses publik. Atas nama kebebasan, puak pemilik negeri ini tanpa disadari telah menjadi agen tak berbayar pengirim aneka sinyal informasi ke pusat data di California. Tidak banyak yang tahu bahwa aplikasi itu identik dengan bahasa pemograman dalam kemasan game. Siapa yang bisa menerjemahkan, kecuali tim pembuat. Kekuatiran itulah yang ditangkap oleh Polri dan BIN agar tidak memainkan Pokemon Go disembarang tempat. Sepintas, memang bangsa ini amat trendi dan fashionable. Apa pun dengan cepat diikuti dalam spirit mengikuti tren. Apakah itu fungsional dan valuable, itu persoalan kesekian. Jati diri semu telah menjebak bangsa ini dalam ruang interaksi yang penuh komodifikasi. Tampilan lebih menggoda ketimbang isi. Maka tidak heran jika mayoritas bangsa ini, sibuk dengan penyematan aneka simbol industri, agama, dan budaya demi sebuah kecongkakan individu dan kelompok yang kerap kali jauh dari rasionalitas. 2. Sihir Digital Demam Pokemon Go, sejatinya adalah ilustrasi paling riil betapa kelompok konsumen telah mengalami ketidakberdayaan masif atas 20
nama kekuatan industri kapitalis. Konsumen yang notabene 'pokemon go lovers' adalah pengguna yang sedang disihir untuk larut terhadap apa pun yang menjadi instruksi pemilik modal. Fitur-fitur perintah seolah merepresentasi 'sang tuan' sedang hadir mengeksekusi kehendak privatnya melalui raga lain. Kesadaran rasional disublimasi dalam luluh lantaknya kontrol emosi. Mereka seakan raga yang bergerak kesana kemari tapi telah mengalami disorientasi. Wajar kemudian banyak yang telah kehilangan keseimbangan diri. Akibatnya, ada yang jatuh dari bangunan tinggi, ketabrak mobil, hilang kendali, dan keanehan-keanehan yang lain. Bahkan ada yang memperalat sebagai modus untuk perampokan. Kesadaran para pemain Pokemon Go berhasil diinfiltrasi untuk secara maksimal menemukan sang monster di mana pun. Ruang dan waktu bukan rintangan yang perlu dipersoalkan. Usia dan posisi sosial juga bukan halangan untuk dipermasalahkan. Bahkan seperti diadegankan oleh Mr. Bean secara ekstrim, yang bertindak sebagai pemain profesional, ia dengan leluasanya bisa pergi sesukanya. Naik turun kursi, melintasi jalan yang padat yang memicu tabrakan beruntun, lalu masuk ke restoran yang menyebabkan pramusaji terpelanting. Pada scene lain, dipertontonkan hanya demi monster sialan tersebut, Mr Bean pun naik turun bus yang berjajar. Berlanjut menuju pantai sambil tanpa peduli menginjak-injak perut para wisatawan yang sedang berjemur. Di ujung perburuaanya ia berhenti sambil tertawa menyeringai, karena menemukan hamparan laut. Demi sang monster langka, siapa pun yang tergila-gila dengan permainan ini menjadi sosok yang kehilangan keseimbangan emosi. Menjadi sangat bangga bila berhasil menemukan monster yang sangat aneh ditempat yang sangat sulit. Dalam permainan Pokemon Go ini, setiap naik level pemaian mendapat reward berbentuk item. Pada awalnya yang ditemukan hanya item Pokeball untuk menangkap Pokemon liar yang berkeliaran. Permainan ini memiliki level 1-20. Di mana pada setiap level pemain akan memainkan item yang memiliki fungsi yang beragam seperti Potion, Revive, Incence, Lure module hingga Lucky Egg. Pemain akan merasa tertantang dengan nyali yang patut diuji setelah masuk ke level 8. Pada level ini, pemain akan bertemu dengan monster-monster yang semakin beragam, liar, dan sukar ditaklukkan. Karenanya pemain 21
diberikan 10 Razz Berry. Item tersebut berfungsi untuk menjinakkan Pokemon liar agar lebih mudah dimasukkan ke Pokeball. Selain Razz Berry, pemain juga dibekali 1 Lure Module. Pada prinsipnya, Lure Module serupa Incense yakni memikat Pokemon. Hanya saja Lure Module bersifat umum dan Incense lebih bersifat individual. Jika mengeluarkan Lure Module di sebuah Pokestop, pemain lain bisa merasakan manfaatnya dan menangkap Pokemon di area itu. Seperti level sebelumnya, pemain juga diberikan reward berupa 15 Pokeballs, 10 Potions dan 5 Revive (Kompas Tekno, 20/7/2016). Terbayang bukan, betapa adrenalin kita makin dipacu untuk terus meningkatkan level permainan hingga (kalau bisa) mencapai level 20. Di mana pada level ini, pemain kembali memperoleh item lengkap. Ada 20 Ultra Ball, 20 Hyper Potion, 20 Revive, 20 Razz Berry, 2 Incence, 2 Incubator, 2 Lure Module, dan 2 Lucky Egg. Pertanyaannya, jika Anda termasuk pemain Pokemon Go, hingga saat ini atau paling tidak setelah sebulan dirilis resmi masuk Indonesia anda sudah mencapai level berapa? Harus diakui, logika mereka yang tidak gemar bermain game dengan mereka yang maniak game memang sangat berbeda. Bagi komunitas 'game lover', bermain game juga bisa menghasilkan pendapatan yang lumayan. Bahkan beberapa mahasiswa saya begitu jatuh cintanya dengan game, topik skripsi yang dipilih pun sekitar game sebagai media komunikasi yang sangat menarik. Namun jangan salah, para pemain game ini memiliki area 'kekuasaan' yang saling menghormati. Sekali waktu mereka bertemu dan diskusi bareng. Sebaliknya bagi mereka yang anti-game, bakal menilai bahwa bermain game adalah menyia-nyiakan waktu produktif. Hasil yang diperoleh hanya keberhasilan semu belaka. Tidak jarang game bisa memicu kecanduan (adiktif) pemain yang kemudian lupa waktu, lupa belajar, dan malas bekerja. 3. Bijak Dalam Ber-Game Game apa pun versinya adalah produk industri digital. Ia hadir sebagai produk kreatif digital. Seperti sebilah pisau ia bisa sangat tajam disatu sisi, tetapi tumpul di sisi yang lain. Artinya, memperlakukan game juga harus bijak. Bijak dalam memilih waktu, bijak dalam membelanjakan jika game tersebut berbayar. Semua kembali ke diri kita. 22
Kembali ke pertanyaan awal, apakah bermain Pokemon Go ada manfaatnya? Sekali lagi kita sudah masuk peradaban industri digital yang saling terintegrasi. Dilarang sekalipun, masyarakat yang ratusan juta ini pasti menemukan cara bagaimana menerobos larangan tersebut. Oleh sebab itu, yang diperlukan adalah pemerintah tegas dalam pengaturan agar permainan ini tetap dalam koridor aman tidak justru kontraproduktif. Game adalah kebutuhan yang diciptakan. Sejatinya tidak ber-game ria juga tidak masalah. Namun karena game terlanjur ada, maka cara yang tepat adalah gunakanlah pada waktu yang tepat sebagai media rileksasi emosi dan hiburan. Sejauh itu bermanfaat dan tidak mengancam, apa salahnya digunakan secara bijak. Nasihat Pemazmur, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana (Mazmur, 90:12). F. Bela Negara, Bela Bangsa, dan Bela Agama Terminologi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Secara verbal formalitas heboh wacana bela negara ini mestinya sudah tuntas sejak 13 tahun lalu ketika UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diratifikasi DPR. Namun sayang dalam kurun lebih dari satu dasa warsa tersebut implementasi bela negara tak kunjung diusik pada tataran praktis. Dua kali Presiden SBY yang mantan tentara menjabat pun bergeming untuk mau melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Baru ketika Jokowi seorang sipil yang Presiden berani pasang badan untuk menyegerakan pelaksanaan bela negara. Semua ramai-ramai bersuara. Terlebih lagi baru pada tahap awal saja dilatih 4500 kader di 45 kabupaten/kota yang menelan anggaran Rp 45 miliyar semua terbelalak. Lalu muncul beragam tanda tanya, adakah Jokowi sedang menghidupkan kembali spirit militerisme melalui wajib militer dalam wajah bela negara? 1. Landasan Implementasi Lebih rinci lagi, bila dirunut dari UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3) :" Bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara". 23
Serta dilengkapi Pasal 30 Ayat (1) dan (2) :"Bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai komponen utama, rakyat sebagai komponen pendukung". Maka sikap dan tindakan bela negara secara konstitusional adalah kewajiban setiap manusia yang merasa dirinya bernegara dan berbangsa Indonesia. Terlebih lagi bila disandingkan dengan bunyi amanat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6B, yakni "Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Serta dikuatkan dalam UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara". Plus Ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui; pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi". Maka sepertinya bela negara adalah kewajiban (compulsory) dan bukan pilihan (optional). Karena sifatnya compulsory maka yang melekat di dalamnya adalah status kewarganegaraan yang tidak dapat dipisahkan dari atribut kebangsaan. Negara boleh beda karena proses diaspora, tetapi cinta pada tanah air adalah pengalaman emosional-psikologis yang melekat pada diri setiap anak bangsa di mana pun saat ini mereka berada. Contoh aktivitas yang bisa disebut misalnya melestarikan budaya, belajar dengan rajin bagi para pelajar, taat akan hukum dan aturan-aturan negara, mencintai produk-produk dalam negeri. Karena spektrum bela negara sangat luas, maka negara harus kerja keras sekaligus kerja cerdas agar implementasi amanat undang-undang ini menjadi kesadaran kolektif bangsa yang dapat diandalkan. Sekilas apa yang dilakukan Kementerian Pertahanan dengan melakukan kaderisasi di Rindam Kodam terkesan dipaksakan dan amat pragmatis, tentu di lain waktu ada kesempatan untuk mengoreksi. Namun langkah terpenting adalah setiap keputusan politik hendaknya dilaksanakan terlebih dahulu sembari disempurnakan. Contoh konkret, bila space of domain (ruang lingkupnya) adalah pendadaran ideologi lewat pendidikan, maka 24
serahkan saja tanggung-jawab ini kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sangat dimengerti mengapa Kemenhan menginisiasi proyek ini, tidak lain agar terjadi sinkronisasi kekuatan hankam baik pada level masyarakat sebagai penopang Hankamrata di satu sisi dan militer sebagai kekuatan inti pada sisi yang lain. Kekuatan inti yang terbatas pada Angkatan Darat, Laut, Udara dan Polri yang jumlahnya tidak lebih dari satu juta personel, tentu dirasa sangat tidak mencukupi untuk kondisi Indonesia yang terdiri atas 17 ribu pulau. Maka metode strategis yang harus dilakukan adalah melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai kekuatan cadangan yang menjadi penyangga utama TNI. Bila bela negara tidak identik dengan wajib militer, dalam tataran tertentu dapat dimengerti. Namun, jika esensinya adalah mempersiapkan kekuatan sipil sebagai kekuatan cadangan strategis militer apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, tentu bisa dikatakan ada kemiripan tujuan di antara dua konsep tersebut, yakni penjelasan yang logis dan dapat diterima nalar. 2. Tantangan Berat Demokrasi harus menghargai perbedaan adalah argumentasi final dan tak perlu diperdebatkan. Namun, mengelola Indonesia dengan geografis yang lebih besar dari Eropa dan populasi yang nomor empat terbesar di dunia, tentu bukan persoalan yang mudah. Jika mau dibuka kontak pandora dengan inventarisasi empat persoalan bangsa mencakup ideologi, identitas, budaya dan arah ekonomi saja, barangkali energi bakal habis dan kesepakatan tak kunjung tiba. Bukan berarti saya menyetujui otoritarianisme dalam pengambilan keputusan, sama sekali tidak. Namun, proses pengambilan keputusan yang terpimpin dengan resistensi rendah dan tidak berbelit, patut dikedepankan. Mengapa? Sekali lagi kita tidak boleh sibuk dengan urusan internal yang tak berujung. Tidak lagi di depan mata, sekarang tantangan sudah beriringan dengan kita. Tak ada lagi waktu. Nato atau omdo, sudah bukan eranya lagi. Sekarang waktunya bertindak dan mengeksekusi. Ini pun sejatinya sudah sangat terlambat. Pada tataran seperti itulah urgensi aksi bela negara kita letakkan. Sebagai sebuah bangsa yang besar, infiltrasi beragam pengaruh ideologi yang destruktif sangat rentan masuk ke wilayah pemikiran anak-anak 25
muda Indonesia. Provokasi dan beragam intimidasi ISIS misalnya adalah contoh kasat mata yang bisa menjadi petunjuk jelas bahwa anak-anak muda rentan menjadi korban. Semakin intensnya upaya kelompok-kelompok garis keras melakukan radikalisasi pemikiran berhaluan eksklusif, maka negara harus semakin waspada dan antisipatif. Cara termudah dan dianggap ekonomis tapi strategis adalah upaya cegah tangkal melalui indoktrinasi pemikiran yang benar terhadap ideologi Pancasila. Mungkin saja sebagian di antara komponen anak bangsa ada yang mencibir bahkan oposan terhadap praktik bela negara yang terkesan semi militeristik, itu sah-sah saja. Apalagi bila kritik mereka tanpa pemikiran alternatif. Itu sama saja, mengeryit muka di dahi, meludah wajah basah. Tidak ada yang bisa dipetik, sebab tak ada solusi yang ditampilkan. Patut diingat, mungkin ancaman fisik TNI/Polri di empat matra dengan mudah dapat mendeteksi. Tetapi jika sudah bicara nonfisik apalagi kecanggihan cyber attack yang kemudian menggerus kesadaran kolektif bangsa terkait pertahanan dan keamanan ideologi, jelas situasinya menjadi tidak mudah. Militansi dan jiwa radikal tidak perlu jumlah banyak. Tetapi instabilitas politik dan ekonomi bisa diguncangkan melalui aksi teror yang sangat menakutkan. Sebelum itu tumbuh semakin subur, maka deradikalisasi patut segera dilakukan. Agama menjadi wilayah yang paling rentan diinfiltrasi karena tipisnya kontrol negara pada ranah privat tersebut. Inilah yang sangat dikuatirkan. Maka pemahaman agama yang benar juga meniscayakan pendidikan agama diajarkan secara benar oleh narasumber yang benar. Ujaran kebencian dengan menistakan agama lain lebih rendah derajatnya, jelas bukti permulaan endapan pemikiran merekonstruksi kehidupan eksklusif. Mengingkari fakta bahwa bangsa ini pluralis sejak awalnya. Maka nasihat Rasul Paulus patut direnungkan, agar orang Kristen hidup sesuai dengan panggilannya (Filipi 1:27), agar Kristus memerintah di dalam hati orang Kristen (2 Korintus 13:5, Kolose 3: 15-16), dan agar orang Kristen menjadi surat Kristus yang tertulis yang bisa dibaca oleh setiap orang (2 Korintus 3: 2-3). Tuhan memanggil gereja-Nya untuk menguji diri apakah kehidupan eksternal telah sesuai dengan realitas internal? Jika belum, menjadi tugas dan tanggung jawab umat Kristiani bersama umat 26
yang lain agar berperan lebih aktif lagi. Jangan menyerahkan bina umat kepada tangan yang salah. Maka sejatinya bela negara, bela bangsa dan bela agama harus dipastikan dalam koridor yang benar. 27
BAB 2 MEMAHAMI GENERASI KRISTEN MILENIAL A. Generasi Kristen Milenial dan Pentas Politik Ahok dan brand 'Kekristenannya' memang sangat fenomenal. Sekalipun ia tidak merepresentasi umat Kristen secara keseluruhan, tetapi seolah kehadirannya telah ditempatkan sebagai simbol kebangkitan dan perlawanan minoritas etnik dan agama dalam pentas politik nasional. Respon publik pun terbelah. Negeri yang plural, mestinya tidak mempersoalkan pemimpin dari mana datangnya tetapi apa yang bisa dikerjakannya. Yang lain tetap bersikukuh, kinerja nomor dua, yang utama seagama. Hiruk pikuk diskursus perbedaan keyakinan inilah, yang kini terus bergema kemana-mana. Keindonesiaan, rentan dipertahankan, sekalipun NKRI harga mati terus didengungkan. Identitas kebangsaan diragukan karena kian mengerasnya politik sektarian. Ketika kebhinekaan terus dipertanyakan dan keragaman adalah ancaman, akankah Indonesia ke depan dalam bayang-bayang kemuraman? Lantas umat Kristen bisa ambil bagian dan peran apa? Ormas Kristen: Gerakan Oikoumene dan Kebangsaan Jujur umat Kristen Indonesia tidak memiliki organisasi keumatan berskala nasional yang tunggal. Benar, ada organisasi sekelas Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) tetapi secara fungsional ia tidak lebih sebagai institusi koordinatif. Peran yang dimainkan hanya sebagai penyambung lidah interdenominasi gereja-gereja yang berafiliasi pada 29
Kristen Protestan. Setiap gereja anggota memiliki struktur organisasi masing-masing (bersifat sinodal) yang jauh lebih mengikat dalam setiap keputusannya. Fakta ini juga dapat dibaca bahwa PGI seolah hanya sebagai rumah kedua, sementara rumah pertamanya tetap organisasi sentral masing-masing gereja anggota tersebut. Apa konsekuensinya? Keberagaman gereja secara idealis membuka ruang hadirnya multipendekatan dalam pelayanan. Sebagai sebuah organisasi, PGI tidak menjadi tempat persemaian bagi kader-kader potensial Kristiani untuk berkontribusi pada tugas-tugas kebangsaan yang lebih besar. Mengapa? Sebab desain awal organisasi ini memang tidak diorientasikan ke sana. Sejak berdiri pada 25 Mei 1950 yang bertepatan dengan hari Pentakosta, DGI (yang kemudian tahun 1984 berubah menjadi PGI) bertekad menjadikan gereja-gereja di Indonesia untuk mewujudnyatakan dalam kesaksian dan pelayanannya melalui gerakan oikoumene di Indonesia. Implementasinya? Sungguh pekerjaan yang tidak mudah. Dari tahun ke tahun sejak berdiri hingga saat ini (2017), tetap sebagai ziarah iman yang terus dalam pergumulan tanpa ujung perhentian. Siapapun yang menahkodai PGI ketika sudah purna tugas, hanya berhenti sampai di situ. Satu-dua yang mau berkecimpung pada organisasi kebangsaan yang lebih besar. Bisa jadi penilaian saya salah, mungkin mereka sudah merasa cukup berbakti untuk kepentingan internal dan tidak cukup stamina untuk melanjutkan pengabdian di bidang kebangsaan yang lainnya. Ataukah, mungkin lemahnya jejaring sehingga tidak mudah bagi mereka untuk membuka akses ke dunia luar. Apapun itu, PGI sebagai representasi kekristenan mestinya memang diisi oleh orang-orang yang selain berkualitas secara personal dan keimanan, juga memiliki kapasitas membangun relasi dan akses yang lebih baik dengan institusi publik lainnya. PGI tidak kesulitan untuk memperoleh kualifikasi personal seperti itu, sebab suplai SDM dari gereja-gereja pasti banyak. 1. GAMKI dan GMKI, Penyemai Kader Wadah pengkaderan lain yang dimiliki umat Kristen adalah PIKI untuk kelompok intelektual Kristen. GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) untuk unsur kepemudaannya yang cikal bakanya berasal 30
dari Pemoeda Kristen Protestan Indonesia (PKPI). Dan GMKI (Gerakan Masiswa Kristen Indonesia) khusus untuk elemen kemahasiswaannya. Tentu ini untuk menyebut dua di antara banyak sekali organisasi kepemudaan lokal yang di bawah naungan masing-masing gereja. Dibanding PIKI yang cenderung eksklusif, GAMKI dan GMKI adalah organisasi yang cukup dikenal di kalangan pemuda dan mahasiswa Kristen. Tetapi, ironisnya sebagian besar mereka yang merasa pemuda atau mahasiswa Kristen justru enggan terlibat didalamnya. Setiap gereja memiliki komisi kepemudaan, tetapi tidak setiap pemuda Kristen dengan senang hati menjadi anggota GAMKI. Setali tiga uang yang dialami GMKI. Di sebuah Universitas Kristen saja belum tentu komisariat GMKI eksis dan menjadi preferensi kegiatan kemahasiswaannya. Pertanyaan klasiknya, mengapa? Elaborasi terhadap pertanyaan yang bernada menggugat ini memang tidak mudah menjawabnya. Meminjam istilah Johari's Window, mereka tahu tetapi merasa tidak tahu. Barangkali deskripsi ini paling mendekati untuk menggambarkan relasi pemuda dan mahasiswa terhadap organisasi representasinya. Generasi milenial tentu memiliki ekspektasi yang sangat berbeda terhadap model pendekatan dan pengkaderan yang ditawarkan. Terlebih jika pendadaran yang dipilih tidak menjawab kebutuhan mereka terhadap realitas kekinian yang menyanjung spirit kreativitas berbasis IT. Ini bukan saja tantangan berat bagi pengurus organisasi, tetapi juga upaya melakukan kontekstualisasi pembinaan selaras dengan zaman perkembangan anak. Apa yang dulu dianggap keganjilan, bisa jadi sekarang merupakan kebutuhan. Harus ada rekonstruksi manajemen berorganisasi, sehingga GAMKI dan GMKI tidak sebagai makhluk dinosaurus di era peradaban yang berubah. Kecermatan membaca perubahan yang terjadi harus dimiliki agar dua organisasi ini tetap menjadi lumbung pemasok kader- kader potensial menjawab kebutuhan pasar politik. Mengapa kader muda Kristiani minim berkiprah dalam pentas politik nasional? Jawabnya karena suplai dari organisasi kepemudaan Kristen ke masing-masing partai politik juga rendah. Kekrisisan dan situasi yang dilematis inilah yang harus segera dicarikan solusinya, agar fobia politik dan apolitik generasi milenial tidak semakin berkelanjutan. 31
Pilihannya suka atau tidak, jangan ada lagi kata terlambat untuk melakukan reaktualisasi, reorganisasi, dan re-branding agar organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Kristen tidak ditinggalkan. Kader bersemi karena ladang itu subur untuk bertumbuh. B. Budaya, Sportivitas, dan Keberagamaan Perhelatan akbar sukan se-Asia baru ditutup 2 September 2018. Indonesia paling tidak menikmati tiga kesuksesan, yakni sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses diplomasi budaya. Tidak tanggung-tanggung, pujian datang dari Thomas Bach, Ketua Komite Olimpiade Internasional dan Syeikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, Ketua Komite Olimpiade Asia. Pengakuan itu sekaligus penegasan pihak luar kepada bangsa Indonesia, bahwa sebagai sebuah bangsa kita memiliki kemampuan untuk mengorganisir kegiatan multievent bertaraf internasional dan kolosal. Dalam waktu bersamaan lebih 16 ribu atlet dan official dari 465 nomor pertandingan (40 cabor) yang berasal dari 45 negara se-Asia bertanding di dua kota yakni Jakarta dan Palembang dengan memperebutkan 462 medali emas. Serta diliput oleh sekurangnya 6.000-7.000 wartawan. Meskipun bertemakan kompetisi olahraga se-Asia, tapi Indonesia selaku tuan rumah membukanya dengan perfomance aksi budaya. Empat elemen alam yakni air, bumi, angin, dan api divisualisasikan dalam gerak budaya nusantara. Bahkan tarian Ratoh Jaroe yakni Ratoh yang berarti menari dan Jaroe yang berarti jemari, sebuah tarian tradisional Aceh berhasil menghipnotis seluruh pemirsa di Opening Ceremony terkait kekompakan yang ditampilkan. Budaya dan sportivitas adalah entitas eksistensi kemanusiaan lintas etnik, agama, dan ras. Siapa pun yang unggul di sana sama sekali tidak dilihat sebagai representasi dengan identitas komunalitas tertentu. Itu sebabnya ketika Jonatan Cristie atau yang akrab disapa Jojo bertanding melawan Kenta Nishimoto (Jepang) pada laga semifinal cabang bulu tangkis, sebelum bertemu pemain Taiwan, Chou Tien Chen di final Asian Games, sama sekali ia tidak diidentikkan dengan Kristen versus Budhis. Karena agama bermakna transendental dengan nilai-nilai spritualitas yang tidak tampak, maka ia bisa mengalir ke siapa pun dan di mana pun tanpa sekat. Itulah yang disebut nilai-nilai universalitas agama. 32
1. Sportivitas dan Kompetisi Rohani Keolahragaan dan keagamaan sejatinya bicara perihal yang sama. Kejujuran, keiklasan, ketulusan, transparansi, dan sportivitas. Olahragawan dan pemeluk agama tidak ada yang mempertentangkan lima hal tersebut. Bahkan, Paulus dengan tegas berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman (2 Timotius 4:7). Itu adalah deskripsi betapa beragama ibarat atlet yang penuh sportivitas, konsisten dalam arena pertandingan dan tidak berlaku culas. Tidak mudah berlaku seperti itu. Di tengah hilir mudiknya godaan yang datang silih berganti, ketika iman tidak dipelihara maka potensi jatuh sebelum kompetisi dimulai pasti terjadi. Masih ingat peristiwa 4 atlet Jepang harus dipulangkan ke negaranya lantaran tindakan booking pekerja seksual komersial di Jakarta sebelum pertandingan dimulai. Bukan hanya memalukan tim dan negaranya, tapi juga menghancurkan nilai-nilai sportivitas. Laku budaya dan laku sportif adalah refleksi beragama yang manifest. Maka, nilai-nilai religiusitas meskipun tidak kelihatan ia pasti terewejawantah dalam laku dan tindak orang yang berbudaya dan berjiwa sportif. Sangat disayangkan jika orang yang beragama kemudian dicap tidak berbudaya atau tidak menghargai sportivitas. Dari sanalah dirintis tragedi kejatuhan harga diri kemanusiaan. Secara sempit laku budaya terjelma dalam produk budaya yang visual (tari, karya seni, bahasa dan sejenisnya) dan laku sportivitas di arena pertandingan. Tetapi dalam arti luas laku budaya dan laku sportivitas adalah keseluruhan panduan hidup yang baik. Ketika Yesus berpesan kepada orang kaya, kata orang itu kepada-Nya: "Perintah yang mana?" Kata Yesus: "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." (Matius 19:18-19). Terang saja anak muda yang kaya tersebut bisa melakukan. Dari dasar perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai, Tuhan Yesus hanya menyebut enam perintah. Bisa jadi enam perintah itu menurut anak muda tersebut mudah dikerjakan. Tapi ketika Sang Guru itu melanjutkan dengan perintah yang lain, juallah segala milikmu dan berikan kepada orang miskin (Mat 19:21), masygullah hati si enterpreneur muda itu. 33
Melepas kepemilikan privat untuk kepentingan orang yang membutuhkan, tidak semudah mengatakan. Perlu perjuangan ekstra keras. Sebab memberi adalah produk budaya. Produk kesadaran iman yang berproses menjadi tindakan. Kiranya patut disimak ulang inti buku klasik H. Richard Niebuhr, Christ and Culture (1951) yang membagi relasi kristus dengan budaya menjadi lima yakni 1) Christ against culture (Kristus menentang budaya), 2) Christ of culture (Kristus bagian dari budaya), 3) Christ above culture (Kristus di atas budaya), 4) Christ and culture in paradox (Kristus dan budaya dalam posisi paradoks), dan 5) Christ the transformer of culture (Kristus sang transformer budaya). Dari kelima hal tersebut, pilihan yang paling ideal adalah menempatkan Kristus sebagai sang transformer budaya dalam diri kita. Cara ini diyakini akan mengantar kita membuka ruang keiklasan dalam praktik beragama yang disertai ketulusan. Jika transformasi budaya baik itu terjadi, maka tanpa ada instruksi sekalipun secara natural paradigma beragama kita akan berubah dari penerima menjadi pemberi. C. Kepemimpinan dan Generasi Milenial Dua atau tiga dasawarsa kedepan, generasi milenial adalah pemegang kendali kekuasaan baik di sektor pemerintahan (politik), ekonomi, budaya, sosial, dan iptek. Itu terjadi bukan karena pilihan. Tapi sebuah keniscayaan alam. Generasi milenial yang berusia 17-29 tahun, berangsur meneruskan estafet kepemimpinan nasional. Seperti Bung Karno oleh kehendak sejarah diusia yang masih muda (44 tahun) harus menerima tugas berat menjadi pemimpin bangsa ini. Demikian pula salah satu dari putra terbaik generasi milenial akan memikul tanggung jawab yang sama. Jika Bung Karno turut merasakan pahit getirnya perjuangan bangsa, putra terbaik milenial merasakan dahsyatnya perubahan peradaban yang dihela Revolusi Industri 4.0. Bila Bung Karno dan generasi sezamannya berjuang dengan senjata dan revolusi fisik, generasi milenial kemanapun dan kapanpun pasti mengandalkan gawai dalam gengamannya. Ia akan menghadapi beragam serangan siber yang tidak jelas bentuknya tapi sangat sadis akibatnya. Serangan bisa tiba-tiba datang, lenyap tanpa jejak. Menyerang lagi, meretas lagi institusi resmi negara di arena pertempuran maya yang 34
kasat mata, namun jika tidak menguasai algoritma pemrograman dapat dipastikan akan menjadi bulan-bulanan dan sangat menderita. Tidak saja secara fisik (materi dan uang) tetapi juga secara psikis yang bisa berujung rasa frustrasi dan traumatik. Kapan terjadi? Bisa kapan pun. Di masa damai atau situasi konflik. Namun satu hal yang pasti, setiap zaman melahirkan tokoh sesuai kebutuhan zamannya. Maka tak perlu cemas, negeri ini tetap akan eksis di tangan mereka. Saya pun tetap berkeyakinan negeri ini pada tahun 2030 tidak bakal bubar seperti prediksi novel Ghost Fleet (Singer & Cole, 2016). 1. Silih Berganti Tidak pernah pula terbayang seorang Emmanuel Macron bisa terpilih sebagai Presiden Prancis (2017) pada usia 39 tahun. Atau Fidel Castro menjadi pemimpin Kuba pada usia 32 tahun ketika mulai memerintah tahun 1959. Demikian pula seorang Mahathir Mohamad terpilih lagi menjadi Perdana Menteri Malaysia episode kedua (2018) pada usia 92 tahun. Apakah fakta tersebut dengan mudah membenarkan jika Prancis dan Kuba lebih dinamis di bawah Macron dan Castro? Sementara Malaysia semakin terpuruk dan begitu lamban di bawah kendali Datuk Mahathir. Jawabnya tidak sesimpel itu. Setiap negara memiliki keunikan masing-masing. Pemimpin yang berhasil di suatu negara belum tentu bisa sesukses itu jika ditempatkan di negara lain. Jangan pula lekas terjebak generalisasi sesat, mengapa negara yang sama-sama usia kemerdekaannya, tingkat kemajuan bangsanya bisa berbeda? Korea Selatan merdeka dari Jepang (15 Agustus 1945) dan Indonesia (17 Agustus 1945) capaian kemakmurannya bisa sangat berbeda. Semua akan jelas jika memperhatikan konteks masing- masing negara tersebut. Itulah sebabnya dalam spirit optimisme, Indonesia ke depan, masih memiliki harapan-harapan yang sangat cerah dan prospektif. Silih berganti pemimpin negeri ini sudah biasa. Setiap era tantangan yang dihadapi tidak sama. Bahkan semakin ke sini, problem bangsa ini pun semakin kompleks dan pelik. Tetapi jika pemimpinnya inspiratif, maka sekompleks apa pun masalah tersebut pasti ditemukan titik terang penyelesaian. 35
2. Tantangan Berat Sebulan yang lalu, tepatnya 27 Juni 2018, gelombang pilkada serentak sudah terlaksana dengan tertib dan aman. Ada 171 Kepala Daerah (17 Gubernur, 115 Bupati dan 39 Wali Kota) dipilih secara langsung oleh lebih dari 152 juta pemilih. Tentu ditangan para pemimpin lokal ini, labirin persoalan secara perlahan dan bertahap ingin diurai dan tuntaskan. Sangat berlebihan jika semua persoalan diserahkan kepada satu pemimpin nasional. Justru esensi adanya kepala daerah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota bertujuan agar span of control pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Dengan begitu, rakyat betul- betul merasakan pelayanan dan kehadiran negara pada aras yang paling depan. Sangat disayangkan, jika misi pelayanan kepada rakyat justru diplesetkan menjadi pemimpin yang dilayani rakyat. Bukan saja itu kontraproduktif tapi mencederai misi kudus yang semestinya diemban pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas mulianya. Tujuh dasawarsa bukanlah waktu yang lama untuk mengelola Indonesia merdeka. Meskipun kesenjangan terus didekatkan jaraknya, tetap saja menyisakan bom waktu yang kapan pun bisa meletup. Kesenjangan Jawa dengan wilayah Indonesia Timur contohnya, bertahun-tahun dan menyesakan jika tidak segera dituntaskan. Bukan hanya perbedaan infrastruktur yang mencolok, tetapi kualitas dan distribusi demografi juga sangat berpengaruh. Ketika Jakarta dan kota-kota besar lainnya begitu leluasa menikmati kemewahan fasilitas pembangunan, beberapa wilayah terluar, terdepan Indonesia justru merasakan situasi sebaliknya. Inilah tantangan di depan mata yang harus segera diselesaikan. Generasi tua, pelan tapi pasti berangsur akan pergi. Pilihannya, tidak ada lain kecuali generasi mudanya yang harus mengambil alih tampuk kepemimpinan. Tapi jangan pula ditiru gaya Yoas anak Ahazia memerintah Yehuda. Pada usia tujuh tahun ia dinobatkan sebaga raja. Pada awalnya ia memerintah dengan baik dan bijak karena ada Imam Yoyada yang mendampingi. Namun semakin lama justru membawa hancur bangsanya dengan menyembah Baal (2 Tawarikh 24:1). 36
Dibanding yang tua, kecerdasan intelektual generasi milenial jauh lebih baik. Namun intelektual saja tidak cukup, patut didukung kecerdasan emosional dan spiritual. Melalui kombinasi tiga kecerdasan tersebut, kiranya menambah keyakinan kolektif bangsa ini, bahwa sekalipun yang tua pergi, yang muda tetap mampu melanjutkan kesinambungan bangsa ini. Dirgahayu Indonesia...!! D. Memalsukan Kemerdekaan Ramalan yang lestari hidup dalam alam pikir orang Jawa hingga saat ini adalah akan tibanya Zaman Kalabendu. Istilah lain Zaman Edan. Sebuah periode waktu sebelum terjadinya Zaman Kemuliaan datangnya Sang Ratu Adil. Sebaris tanda zaman edan itu antara lain, wong bener thenger-thenger; wong salah bungah-bungah; wong apik ditampik-tampik; wong bejat munggah pangkat. Wektu iku akeh dhandang diunekno kuntul. Wong salah dianggep bener. Wong lugu keblenggu, wong mulyo dikunjoro. Sing culiko mulyo, sing jujur kojur. Wong waras lan adil uripe ngenes lan kepencil (orang sehat akal dan adil susah dan terpencil), sing ora abisa maling digethingi (yang tidak bisa/ tidak mau mencuri dibenci), sing pinter duraka dadi kanca (yang pandai berbuat jelek jadi teman). Sederet penanda zaman edan itu masih bisa ditambah lagi dengan ciri-ciri keterbalikan kondisi yang agak tidak masuk nalar. Contohnya, sing nekat mbrekat (yang nekat mendapat berkat), sing jerih ketindhih (yang hati kecil tertindih), sing ngawur makmur (yang sembarangan bertindak makin makmur), sing ngati-ati ngrintih (yang berhati-hati merintih), pemerasan saya ndadra (pemerasan merajalela). Dan masih banyak lagi. Tentu bukan sebuah kebetulan sejarah, jika apa yang telah diramalkan oleh Jayabaya Sang Raja Kerajaan Panjalu atau Kadiri yang sekarang disebut Kediri yang memerintah antara 1135-1157 M, pada saat-saat ini terbukti kebenarannya. Melalui ramalan yang telah berusia sembilan abad tersebut, ada tiga hal yang patut direnungkan ketika Indonesia pada Agustus ini merayakan ulang tahun kemerdekaannya. Pertama, penetapan teks ramalan itu dalam konteks apa. Kedua, pembuktian ramalan itu memberi pelajaran apa. Dan ketiga, apa manfaatnya untuk kelangsungan hidup berbangsa ke depan. 37
1. Penetapan Teks Membaca teks tidak pernah bisa dilepaskan dari konteks. Ketika ramalan (apa pun itu) kita letakkan sebagai sebuah narasi teks, maka ia akan terlihat 'hidup' bila kita mengenali konteksnya. Pada Prasasti Hantang, atau biasa juga disebut Prasasti Ngantang (1135M), terdapat semboyan Panjalu Jayati, yang artinya Kediri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada Kediri selama perang melawan Jenggala. Dari prasasti tersebut dapat diketahui kalau Jayabaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Jenggala dan mempersatukannya kembali dengan Kediri. Dikisahkan dalam Serat Jayabaya Musarar, pada suatu hari Jayabaya berguru pada seorang ulama bernama Maolana Ngali Samsujen. Dari ulama tersebut, Jayabaya mendapat gambaran tentang keadaan Pulau Jawa sejak zaman diisi oleh Aji Saka sampai datangnya hari Kiamat. Dari nama guru Jayabaya di atas dapat diketahui kalau naskah serat tersebut ditulis pada zaman berkembangnya Islam di Pulau Jawa. Tidak diketahui dengan pasti siapa penulis ramalan-ramalan Jayabaya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat itu untuk mematuhi ucapan tokoh besar. Maka, si penulis naskah pun mengatakan kalau ramalannya adalah ucapan langsung Prabu Jayabaya, seorang raja besar dari Kediri. (Mulyana, 2005; wiki/jayabaya). Kecerdasan intelektual, kemampuan olah pikir, otoritas politik bahkan dipadu bahwa raja adalah titisan Dewa Wisnu, memungkinkan apa pun yang diucapkan menjadi informasi penting. Terlebih jika itu telah ditulis, maka informasi itu menjadi referensi yang amat bernilai. Kesadaran teks seperti ini tidak banyak dimiliki raja-raja penguasa kerajaan di nusantara. Maka tidak mengherankan pikiran-pikiran bernas mereka hanyut tertelan waktu. Yang tersisa hanya jejak kapan mereka memerintah dalam wujud prasasti. Itu pun kalau ditemukan, kalau tidak maka lenyaplah semua jejak kejayaannya. Kemampuan lebih dalam membaca tanda-tanda zaman, tidak semua manusia miliki. Tokoh Elia ketika sedang berbicara tentang nabi yang mempersiapkan kedatangan Yesus pun tidak sepenuhnya mampu meyakinkan semua publik yang mendengarkan. Demikian pula sang Yohanes Pembaptis sendiri yang telah ditunjuk untuk meratakan jalan 38
bagi kedatangan Sang Mesias juga menghadapi keraguan yang sama. Artinya siapa pun yang sedang berbicara tentang gambaran puluhan bahkan ratusan tahun ke depan dari sejak saat itu bila tidak memiliki otoritas superbody dalam hal pengetahuan, kekuasaan, keagamaan yang dalam, serta pengalaman empiris pasti mereka hanya akan menjadi bahan pergunjingan. 2. Pembuktian Hipotetis Ramalan dalam prosedur riset ilmiah sejatinya 'hampir' sejajar dengan posisi hipotesis. Tidak semua riset menghasilkan terbuktinya hipotesis. Sering terjadi, hipotesis pun tidak terbukti. Terlebih bila itu hanya sekelas ramalan yang merupakan hasil produksi pergulatan merasakan dan pergumulan wilayah nonrasional yang sangat bersifat personal. Meskipun dunia amat rasional dalam melihat persoalan, tetap saja ada tokoh-tokoh ulung yang dipercaya memiliki kemampuan membaca peristiwa yang akan terjadi secara akurat. Sebut saja misalnya, ahli astrologi Prancis, Michel de Notre Dame, atau popular dengan sebutan Nostradamus, dianggap banyak orang sebagai peramal paling akurat dalam sejarah. Sama halnya Raja Jayabaya, ia pun menuangkan ramalannya tersebut dalam ribuan sajak empat baris yang disebut quatrains yang terhimpun dalam buku The Prophecies. Bukti kebenaran atas ramalannya yakni Kebakaran Besar Chicago pada 1871 dan Kebangkitan Adolf Hitler pada 1930-an. Serta masih ada sepuluh ramalan lain yang dinanti pembuktiannya seperti terjadinya Perang Dunia Ketiga yakni peperangan antara dua kekuatan besar di dunia dan akan berlangsung selama 27 tahun. Serta ledakan besar Vesuvius, yakni letusan gunung berapi Vesuvius di pinggir Napoli, Italia. Dan paling buruk dalam sejarah akan disusul dengan gempa bumi yang mengguncang bumi setiap lima menit sekali, membunuh antara enam hingga 16.000 orang. Letusan Gunung Vesovius itu meluluh-lantakkan Pompeii dan Herkulaneum. Begitu juga halnya dengan Baba Vanga, seorang paranormal tunanetra dari Bulgaria. Sejak 20 tahun yang lalu sudah meramalkan ada kejadian luar biasa pada tahun 2016. Baba Vanga membuat prediksi sebelum dia meninggal tahun 1996 pada usia 85. Beberapa tahun silam, Vanga meramalkan Amerika Serikat (AS) akan dilanda serangan teror 39
dan ramalan itu terbukti dengan peristiwa serangan 11 September di menara WTC. Vanga juga pernah meramalkan terjadinya tsunami hebat tahun 2004 yang juga terbukti Lalu bagaimana halnya dengan ramalan Jayabaya terhadap kondisi faktual Indonesia saat ini? Butir-butir ramalannya hampir semua terbukti dan demikianlah faktanya yang bisa disimak dalam kesehariannya. Kemerdekaan yang dipahami sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur, justru mengalami situasi yang serba anomali. Disaat pemerintah berusaha keras menciptakan pemerintahan yang bersih, pada waktu yang bersamaan dipermalukan dengan perilaku aparat yang korup dan tidak tahu malu. Orang jujur celaka, orang baik ditolak, dan orang tak berkualitas menduduki jabatan penting. Menegaskan secara apa adanya, bahwa kondisi Indonesia merdeka lebih dari 70 tahun serta memasuki era reformasi lebih dari satu dasawarsa, seolah jauh dari harapan yang dicita-citakan. Saya pribadi sedang tidak mencari, siapa sejatinya yang patut disalahkan bila kondisi seperti sekarang ini terjadi. Pemimpin yang jujur, adil dan amanah, ibarat berlian mahal dan berharga yang sulit ditemukan. Muncul satu pemimpin jujur, tidak korup, berjuang keras ingin menjalankan konstitusi secara benar, bertubi-tubi ia mengalami penganiayaan politik yang setiap hari hampir tiada henti. Satu pukulan patah, berdatangan pukulan lain coba untuk dicambukkan. Ternyata modal baik, jujur, dan adil tidak otomatis menyenangkan semua pihak. Apalagi jika ingin berseberangan dengan kekuatan dominan, dapat dipastikan benang yang lurus sekalipun sengaja dibelokan hanya demi mengakomodasi sejumlah kepentingan yang serba bias. Ungkapan bahwa kepentingan bangsa lebih utama dari kepentingan kelompok dan golongan justru menemukan realitas yang bertentangan. Politik tidak dilestarikan untuk mengabdi pada kepentingan yang lebih besar namun dipelihara demi menghamba kepada pemiliknya. Politik mengalami distorsi orientasi bukan kepada kepentingan publik tetapi kepentingan privat yang sarat agenda tersembunyi. Sebuah kepalsuan yang dikemas sesuai kebutuhan sesaat dengan mengorbankan visi besar bangsa ini. 40
Maka sungguh jangan heran, seperti penjangka sang Prabu Jayabaya sendiri, bila situasi yang serba anomalitas dengan mudah ditemui di mana pun kita berdiri. Semua sektor kehidupan telah dirambah sedemikian rupa sehingga tidak ada celah untuk tegak berdiri sebagai pribadi unggul yang dapat diandalkan. Jayabaya berujar demikian akeh manungsa mung ngutamakke dhuwit (banyak orang hanya mementingkan uang), lali kamanungsan ( lupa jati kemanusiaan), dan lali kabecikan (lupa hikmah kebaikan). Apa yang tersisa jika harkat dan martabat kedirian manusia telah tercampak seperti ini? 3. Makna Pesan Terus terang, bila situasi Indonesia ingin jauh lebih baik dari kondisi yang diramalkan oleh Jayabaya tersebut, pilihannya hanya satu, yakni restorasi sosial. Bukan slogan tetapi tindakan aplikatif yang secara empirik dapat diukur dan diamati tingkat ketercapaiannya secara kuantitatif dan kualitatif. Konsep restorasi bukan konsep baru dalam pembangunan sosial sebuah bangsa. Tetapi lebih kepada pemulihan terhadap beragam pembiaran atas berbagai penyimpangan yang telah dan tengah terjadi. Seperti tubuh yang ingin pulih, maka terapi bukan untuk mematikan tetapi menyembuhkan. Awalnya memang pahit, apalagi penyakitnya sangat akut. Jika perlu ada transpalansi bahkan pemotongan organ, untuk apa segan dilakukan. Hidup jauh bernilai dan memiliki makna bila eksistensi kita itu ada. Keberadaan bukan sekedar kehadiran diri, tetapi kebermanfaatan yang memiliki faedah bagi lingkungan. Ketika keberadaan diri tidak memberi nilai tambah, ia tak lebih dari keberadaan yang palsu. Ketika kemerdekaan secara politik sudah dimiliki, lalu untuk apa kita mengisinya dengan sejumlah artefak kepalsuan? Alkitab secara tegas berkata; "Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, kedalam api yang tak terpadamkan" (Markus 9:43). Pesan moral ayat tersebut adalah kualitas hidup jauh lebih penting dari sekedar kelengkapan aksesori. Jangan sampai kita terjebak dan 41
terpesona melihat keutuhan sebuah display keberadaan diri tetapi sejatinya ia tak lebih dari tubuh yang mati. 42
BAB 3 MEMAHAMI INDUSTRI HOAKS DAN PARADOKS DEMOKRASI A. Industri Hoaks dan Paradoks Demokrasi Data kominfo.go.id (2017) menunjukkan bahwa pengguna (user) internet di Indonesia adalah paling banyak di ASEAN dan menjadi nomor enam tertinggi di dunia. Pada tahun 2017, diperkirakan jumlah user sudah mencapai angka 112,6 juta dan tahun depan estimasi tembus 123 juta (2018). Posisi tersebut membuat Indonesia menjadi negeri internet yang paling high risk, baik dari sisi manfaat ataupun upaya destruktifnya. Sisi baiknya mungkin tak perlu banyak dipersoalkan. Justru yang paling diwaspadai adalah daya rusak (damage factor), jika internet tidak digunakan secara bertanggung jawab. Mengapa? Karena banyak kelompok-kelompok cyber crime, yang dengan sengaja mengolah isu-isu sensitif sebagai komoditas yang membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Sebut saja misalnya kelompok Saracen, yang sudah ditangkap pada 23 Agustus 2017. Bukti bahwa isu-isu kebohongan telah berhasil dikapitalisasi menjadi benda ekonomis yang sangat laku keras. Bukan soal bahwa jualannya tersebut bersifat intimidatif, provokatif, dan sangat membahayakan kepentingan nasional. Rumus yang berlaku bagi mereka adalah asal untung. Tak peduli bahwa kontennya sangat rasis,dan berpotensi memicu perpecahan bangsa. 43
1. Industri Hoaks (Kebohohongan) Betapa mengerikan, jika Saracen yang terang-terangan membombardir publik maya dengan berita tanpa fakta, tidak diblokade. Bukan saja warganet hidup dalam asupan informasi sampah tetapi juga tanpa sadar telah mendorong hancurnya imunitas kesehatan berpikir yang logis dan rasional. Saya yakin, Saracen adalah fenomena gunung es, yang secara terstruktur memiliki desain besar untuk merusak tatanan hidup damai masyarakat Indonesia yang pluralis. Polri dengan divisi Cyber Crime pasti sudah banyak mengendus praktik-praktik liar fabrikasi ujaran kebencian yang membahayakan negara. Jika ini tidak tercegah sejak awal, betapa puing-puing runtuh seperti yang terjadi di Yaman, Suriah, Afghanistan, hanya tinggal menunggu waktu saja. Tentu pikiran waras sebagian besar penghuni negeri ini, jangan sampai situasi yang destruktif itu terjadi. Apa yang terjadi di Rwanda adalah contoh konkret betapa ujaran kebencian yang disiarkan radio bisa menyulut api kemarahan yang berujung pada pembinasaan suku Tutsi oleh Hutu. Menurut Linda Kirschke dalam buku Gelombang Kematian (2004), stasiun radio swasta bernama Radio Television Libre des Mille Collines (RTLM) memiliki peran penting dalam pembunuhan massal di negeri itu. Karena pesan- pesannya memuat unsur kebencian kepada suku Tutsi. RTLM didirikan oleh Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement (Gerakan Revolusioner Nasional untuk Pembangunan - MNRD), sebuah kelompok politik berhaluan radikal dari suku mayoritas Hutu. Hanya dalam kurun 100 hari pada tahun 1994, sekurangnya 800 ribu suku Tutsi tewas oleh sekelompok ekstremis Hutu yang dikenal sebagai Interahamwe. Ide baik persatuan etnis oleh Presiden Habyarimana, malah berakibat buruk. Sang Presiden ditembak ketika sedang naik helikopter. Ide itu mentah-mentah ditolak ekstremis Hutu yang tetap menginginkan pemerintahan satu suku. Era berubah. Instrumen penyalur kebencian pun berubah. Jika saat itu radio sangat hits. Sekarang internet telah menggantikannya. Fakta inilah yang perlu diwaspadai. Dengan meng-hack sekitar 800 ribu akun Facebook, Saracen bisa bermain apa saja untuk menebar kebencian dan kebohongan. Terlebih ada penyandang dananya. 44
2. Paradoks Demokrasi Tamsil politik lama agaknya benar, menang memperoleh banyak ayah angkat tapi jika kalah merana menjadi yatim piatu. Atas kebenaran tamsil tersebut tidak banyak politisi yang siap ketika harus menerima kekalahan. Mengikrarkan jargon kampanye, siap kalah dan siap menang, memang mudah. Tetapi saat tiba giliran kalah, pil pahit terasa getir. Praktik demokrasi memang memerlukan kompetisi dan konflik. Tetapi jika konflik berlebihan, jelas akan mendorong terjadinya instabilitas. Terlebih jika instabilitas itu dipicu oleh maraknya pesan- pesan kebencian yang direproduksi oleh institusi penyebar hoaks, tentu situasi akan menjadi semakin runyam. Bukan edukasi politik akal sehat yang diketengahkan, tetapi praktik-praktik demagogi yang menggerus nilai-nilai luhur demokrasi. Menjadi dewasa dalam berdemokrasi memang tidak mudah. Tetapi ketika demokrasi dipilih sebagai sistem politik terbaik, tentu mau tidak mau, siapa pun harus tunduk pada aturan main yang telah disepakati. Kalah dalam kontestasi politik pada level apa pun memang tidak enak. Secara politik, obsesi berkuasa lepas. Secara ekonomi tidak terbilang dana melayang. Jika merespons kekalahan dengan mata kalap di situlah, terlihat jelas bahwa mental petarung telah rontok tak lebih mental pecundang. Dinamika politik memang sadis. Lawan bisa menjadi kawan. Kawan pun bisa berkhianat menggunting dalam lipatan. Nah, jika sejak awal sikap dan perilaku politik kita tidak siap, maka nyata sekali bahwa kita sedang meniti praktik demokrasi dalam paradoks. Apa yang diucapkan tak seirama dengan apa yang dilakukan. Saracen dan (mungkin) kelompok sempalan yang lain membuktikan itu. Sakit hati kepada seseorang adalah urusan pribadi. Tetapi jika sudah dihasut ke ranah publik, urusan menjadi lain. Ada upaya sengaja mengebiri hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Di sini polisi harus bertindak. Jika tidak, mungkin saja ada aksi persekusi dari rakyat itu sendiri. B. Simalakama Liberte Media Trilogi Revolusi Prancis (1789-1799) yang sangat tersohor yakni liberte, egalite, dan fraternite saat ini mengalami ujian yang sangat berat. Hanya dalam tiga hari (7-9 Januari tahun 2015) 17 orang tewas, 12 di antaranya 45
adalah pekerja media Charlie Hebdo, sebuah mingguan satire yang secara barbar dimusnahkan oleh Cherif Kouachi dan Said Kouachi teroris, yang mengaku sebagai anggota ISIS (Islamic States of Iraq and Syria). Terlintas betapa sadisnya eksekusi yang terjadi pada saat mereka sedang bekerja di kantornya. Sebuah pembalikan realitas, ternyata tidak hanya di medan tempur atau di wilayah bahaya nyawa rentan dipertaruhkan. Tetapi di ruangan yang nyaman pun risiko kematian tetap tinggi. Pertanyaannya, pada fakta tragis ini, apa sebab atau implikasi dari kerja kreatif insan industri media? Lalu apakah negara sedang absen tatkala para jurnalis ini menjalankan pekerjaan mereka? 1. Fakta Tragis Beda adat, beda kebiasaan. Beda budaya, beda langgam. Beda negara, beda aturan. Seolah menjadi penegas bahwa realitas media adalah konstruksi semu realitas senyatanya. Artinya, kebebasan media adalah ruang imajiner yang sering kali tidak linier dengan fakta-fakta sosiologis. Terlebih ketika isi dari media tersebut sama sekali tidak dianggap melanggar undang-undang pada suatu negara, maka sah-sah saja keliaran imajiner itu diekspresikan. Sebagai majalah satire, memang tidak ada pihak yang tabu untuk diserang, yang tidak ditertawakan dengan kurang ajar dan nakal. Menurut Jean Couteau (2015), tujuan Charlie Hebdo adalah mengkritik kekuasaan, menyerang sang borju, mengolok-olok mereka yang kelewat serius, mengempeskan kaum fanatik, membuka rahasia seksual tokoh moralis, dan lainnya. Provokasi menjadi alat intelektual, moral, dan politik bagi majalah tersebut. Namun yang tidak disadari, ternyata di belahan bumi lain ada sebagian masyarakat yang tidak terlalu nyaman jika kepentingan atau previlise komunalnya dibuat bahan satire. Akumulasi kekecewaan itulah yang meletupkan militansi perlawanan kelompok radikal terhadap kelompok pemuja kebebasan. Karena kalah dalam sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki, kekuatan radikal ini melakukan aksi dengan menebar ketakutan traumatik sebagai pesan terbuka kepada dunia. Aksi teror ini juga digunakan sebagai instrumen perlawanan terhadap hegemoni kebebasan berekspresi yang menafikan pertanggungjawaban sosial. Apa pun medianya, misinya tetap harus memperhatikan aspek tanggung jawab. Apa yang menurut pandangan media benar, belum 46
tentu serta-merta diamini sebagai sebuah kebenaran oleh pihak yang dijadikan objek sasaran. Barangkali mengolok-olok pemimpin kelompok radikal ISIS, Abu Bakar al Baghdadi yang sedang berpidato, dengan tambahan kalimat "Et Surtout La Sante" yang artinya "Dan yang terutama adalah kesehatan" itu versi baik Charlie Hebdo. Tetapi, mungkin itu bisa jadi dianggap penghinaan bagi kelompok tersebut. Titik singgung perjumpaan sudut pandang yang saling menegasi inilah yang memicu ketegangan dan berujung pada pelenyapan nyawa awak media tersebut. Artinya kreativitas ide ternyata tidak boleh semata-mata bertumpu pada kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang, namun juga mesti memperhatikan aspek nonteknis kelompok yang diusik. Bisa jadi, persoalan tidak sesadis yang dialami jajaran redaksi sebuah media, jika yang dikuliti bukan kelompok bersenjata (non combat troops). Tetapi akan menjadi ngeri bila kelompok seperti ini yang diusik. Terlebih catatan kekerasan adalah sebuah kebiasaan yang akrab dilakukan oleh kelompok radikal seperti ISIS ini. Beberapa bulan sebelumnya, wartawan Inggris juga secara keji dipenggal kepalanya, itu saja sudah menunjukkan kepada publik dunia bahwa 'bad news is good news' adalah prinsip pemberitaan yang perlu diredefinisi. Jurnalis dan tugas kewartawanan memang profesi yang serba dilematis. Di satu sisi, ketidakadilan adalah sumber pemberitaan, namun di sisi yang lainnya juga memiliki risiko dari efek pemberitaan yang menjadi taruhan. Untuk lolos dari nasib buruk, maka moto berjalan di atas bara api tapi tidak terluka harus menjadi pegangan. Meskipun tidak mudah, tapi itulah salah satu cara yang memungkinkan tugas- tugas jurnalistik dengan segala risikonya bisa dijalankan secara baik. 2. Pelajaran Penting Meski itu terjadi di Prancis, bukan berarti itu tidak bisa terjadi di Indonesia. Sangat mungkin. Beberapa kali, kantor media di Indonesia dirusak dan didemo oleh sekelompok kecil orang yang merasa kepentingannya diusik. Tidak itu saja, atas nama 'trial by the press' beberapa insan pers juga dijebloskan ke penjara. Terakhir kasus pemimpin redaksi The Jakarta Post juga dipersoalkan karena isi pemberitaan medianya. 47
Tidak itu saja sekurangnya 10 orang wartawan menurut catatan sejak tahun 1996-2013 tewas atau hilang ketika menjalankan profesinya. Kasus fenomenal adalah wartawan Bernas Udin, yang hingga saat ini masih menjadi misteri, tidak jelas bagaimana nasibnya. Padahal, peristiwa tersebut sudah berlangsung 18 tahun yang lalu. Artinya, melalui eksposisi beberapa peristiwa kekerasan awak media oleh kelompok tertentu tersebut menjadi pelajaran penting bagi pekerja media. Menjalankan tugas adalah satu hal, tetapi hal lain yang harus menjadi perhatian adalah keselamatan jiwa. Tentu hal itu berada di luar kontrol kita, meski sudah bekerja ekstra hati-hati dan sangat cermat, namun tetap saja bisa menjadi victim dari pihak lain yang merasa terganggu kepentingannya. Tetapi selaku insan pers, di mana pun dan kapan pun, profesionalitas dalam bekerja tetap yang utama.4 C. Media Kristen pada Era New Media: Tantangan dan Peluang Keserbahadiran media adalah fakta yang paradoksal. Di satu sisi, ia mengusung prinsip-prinsip imparsialitas, namun pada saat yang bersamaan ia tunduk terhadap pembelaan semu kepentingan tertentu yang memihak. Di sisi lain, ia berupaya keras tampil elegan meneriakkan kebenaran fakta, tetapi pada waktu yang bersamaan ia gundah akan adanya kepalsuan-kepalsuan yang mesti disembunyikan. Pada saat tertentu, ia ingin bertumbuh sebagai institusi media yang mandiri, namun fakta di lapangan intervensi kapital meluluhlantakkan spirit berdikari. Realitas tersebut masih perlu dilengkapi bahwa di atas semua itu, jangan dilupakan meretas dan merebaknya media sosial di era teknologi informasi. Mengelola media di era post industrialisasi pers adalah pergulatan yang serba pelik di atas ayunan idealisme dan pragmatisme. Parahnya, belum lagi kerangka ideologi terhayati hempasan demi hempasan terus menerjang mengikis eksistensi jati diri insan media. Lalu pertanyaannya, peran apakah yang sebaiknya diambil oleh media-media kristiani dalam situasi seperti itu? Pendekatan apa saja yang masih relevan di era new media? 4Dimuat Berita Metro, Januari 2015. 48
1. Tantangan Media Kristiani Labeling media berdasarkan kategori sektarian pada dasarnya tidaklah tepat. Sebab prinsip dasar media adalah imparsialitas dalam pemberitaan. Menariknya, justru karena sektarian tersebut beberapa media dapat tumbuh dan berkembang guna mempertahankan eksistensinya. Media-media agama seperti ini, selain mendasarkan pertimbangan dari segi idealisme pelayanan, juga berorientasi pada khalayak pembaca, pendengar, ataupun pemirsanya secara spesifik. Asumsinya, khalayak yang berkebutuhan informasi khusus ini tidak mungkin memperoleh kepuasan informasi dari media-media sekuler. Itulah sebabnya meski tidak besar, media-media 'partisan' ini akan tetap dan terus ada sepanjang dikelola secara profesional. Pergulatan tersulit yang dihadapi oleh media seperti ini adalah menyinkronkan antara kepentingan bisnis di satu sisi dan distribusi informasi yang berkualitas di sisi yang lain. Meskipun target pasarnya jelas, tetapi jika produk kemasan media yang dijual KW 4 atau KW 5, tentu pasar akan melakukan ignoransi (pengabaian). Artinya, pasar yang sudah ada akan menjadi 'potential market' bila pengelola media mampu menyajikan produk yang prima sesuai kehendak pasar. Tuntutan pasar yang berkualitas tinggi, jangan pula direspons sebagai penolakan produk, tetapi harus dapat dijawab dengan kerja keras dan optimalisasi kreativitas insan media yang terlibat. Hak eksklusivitas ini harus dapat dimainkan sebagai dimensi kekuatan yang sangat prospektif dan faktor keunggulan komparatif. Lagi-lagi nilai tambah tersebut hanya akan teronggok sebagai kekuatan potensial bila tidak dieksekusi secara tepat. Taruhlah jumlah minimalis umat Kristen di Indonesia 20 juta jiwa (Sebab data yang ada menunjukkan angka 20% dari total penduduk). Ini potensi pasar yang luar biasa. Kita tidak perlu berharap 25% atau 50% akan menjadi 'real market' tetapi cukup 5%. Artinya, ada 500 ribu kepala yang menjadi target pasar. Tentu itu jumlah yang tidak sedikit, jika secara optimal berhasil digarap. Bisnis media adalah menciptakan peluang kebutuhan akan informasi. Pada saat yang sama peluang itu harus dijawab dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan. Artinya, masyarakat adalah khalayak yang sengaja diciptakan sebagai konsumen. Karena kontrol 49
ada pada insan media, kendali, arah, dan bahkan agenda permainan sepenuhnya ia yang menentukan persis implementasi teori peluru. Memang khalayak konsumen media tidak pasif, tetapi mempermainkan imajinasi kreatif mesti dilakukan guna mencuri perhatian publik. Dalam kasus misalnya, orang tidak pernah membayangkan dia sangat besar dan berhasil dijual dengan nilai miliaran. Tetapi karena semua orang membutuhkan informasi secara cepat dan tepat, maka ia menjadi kebutuhan primer. Nilai keekonomisan melampui nilai faktualnya. Jujur, preferensi umat Kristen terhadap media Kristen amat lemah antara lain juga disebabkan kurangnya 'trustness' dan kesadaran akan informasi yang kredibel. Semakin umat menapaki kelas terdidik kebutuhan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan juga semakin tinggi. Inilah peluang sekaligus tantangan yang mestinya menjadi inspirasi untuk menjadi lebih baik. Tantangan lainnya adalah diaspora media Kristen dan lemahnya kecukupan kapital. Disadari atau tidak media Kristen terpencar di mana-mana. Tidak ada keintegrasian dalam mengerjakan agenda utama. Mereka saling berebut menjadi satuan laskar yang sekadar berlatih seolah-olah di medan laga. Tentu ini bukan saja realitas yang memprihatinkan, namun semakin mendorong pengkerdilan peran yang semestinya bisa secara maksimal dilakukan. Lalu, siapa yang salah? Tidak ada yang dipersalahkan. Sebab keragaman dan keterpencaran media-media Kristen pada hakikatnya adalah representasi keragaman organisasi gerejawi yang meskipun sudah memiliki LDKG (Lima Dukumen Keesaan Gereja) tetap saja sulit untuk disatupadukan. Demikian pula halnya dengan lemahnya kecukupan kapital. Kategori tantangan jenis ini terlihat jelas ketika menelusuri siapa investor dibalik penerbitan media Kristen. Pada umumnya mereka adalah orang- orang idealis yang memiliki spirit pelayanan melalui institusi pers. Ke depannya, kekuatan SDM idealis ini mesti disinergikan dengan investor yang memiliki nurani progresif pengembangan industri media kristiani. 2. Pendekatan yang Relevan Inventarisasi sederet tantangan di atas mengindikasikan, betapa sebetulnya media kristiani selintas bergumul lebih berat dibanding 50
media sekuler. Namun nyatanya, apa pun kategori media tersebut, apakah sekuler atau berbasis keagamaan, turut menghadapi persoalan yang sama di era new media (media terkini) saat ini. Tata kelola media konvensional harus adaptif terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi. Jika abai terhadap fakta ini, dapat dipastikan eksistensi media tersebut hanyalah kenangan masa lalu. Bisnis media selain dihadapkan pada khalayak riil sebagai pembaca, pendengar ataupun penonton, mereka juga harus memperhitungkan 'virtual community' sebagai target pasar di galaxy internet. Keberadaan mereka secara maya juga mampu menjadi faktor determinan untuk keputusan-keputusan penting di ranah keputusan konkret. Penggalangan dukungan publik virtual, pada kenyataannya juga berhasil membawa banyak perubahan pada tataran praktis. Terlebih tahun 2014 ini merupakan tahun politik, followers media sosial dapat digunakan sebagai instrumen barter dan negosiasi untuk kemenangan kontestan tertentu. Berdasarkan fakta empirik seperti itu, media kristiani tidak memiliki banyak pilihan. Pertarungan di alam maya harus dapat dibaca sebagai pertarungan semi realis, yang mendorong setiap insan media melipatgandakan daya kreatif. Cara seperti itu diharapkan paling tidak menjadi jembatan penghubung ketimpangan loyalis maya dan loyalis sesungguhnya dalam mengukur eksistensi sebuah media. Kombinasi itu menjadi penting karena penetrasi internet di Indonesia telah merambah wilayah-wilayah pedesaan yang notabene sulit dijangkau oleh sirkulasi edisi cetak media. Artinya, kehadiran teknologi bukan untuk saling membumihanguskan keberadaan sebuah media konvensional, tetapi melalui pendekatan baru ia saling mengisi kekurangan yang lain. Dirgahayu Mitra Indonesia. Semoga kehadiranmu semakin membawa berkat umat di gunung, lembah, desa dan kota. D. Kekhidmatan Ibadat dan Media Luar Ruang "Kemajuan teknologi didasarkan bagaimana membuatnya cocok, sehingga Anda tidak benar-benar menyadarinya, sehingga menjadi keseharian dalam hidup" (Bill Gates, CEO Microsoft). Ujaran orang nomor satu di Microsoft tersebut memang benar adanya. Teknologi terkini seolah bukan lagi pilihan tetapi tanpa disadari telah menjadi sebuah kebutuhan primer. Terjadi pergeseran 51
fungsi yang disodok oleh gengsi. Instrumen teknologi telah menjadi simbol dinamis achieved status. Maka tidak mengherankan jika banyak orang kaya rela antri sekadar ingin mengganti gadget seri terkini yang limited edision. Persoalannya bukan pada fungsi, tetapi pada hasrat pemenuhan citra diri. Rekonstruksi diri menjadi lebih penting ketimbang realitas sesungguhnya. Lalu pertanyaannya apakah gereja sebagai sebuah institusi juga sudah terjebak dalam permainan simbolik yang mengatasnamakan kemajuan teknologi? 1. Media Luar Ruang Fenomena yang sekarang sedang merebak di banyak gereja adalah dihadirkannya media luar ruang, untuk memfasilitasi ritual ibadat di dalam gereja agar dapat diikuti oleh mereka yang ada di luar gedung utama. Media pancar yang sudah lazim digunakan adalah Plasma Screen, LCD Monitor, LED Monitor, dan Projection Screen. Sekali lagi pertanyaannya, semua fasilitas ini ada karena kebutuhan beribadat ataukah mengikuti tren konsumsi beribadat melalui media luar ruang? Terlebih media luar ruang sekarang bukan saja kategori analog tetapi juga sudah digital. Bila hal ini tidak diantisipasi secara baik, bisa-bisa kejadian videotron iklan yang disusupi adegan intim di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat bisa terulang di teras gedung gereja. Menurut Lars-Ingemar Lunstrom (Grant, & Meadows, 2010), seorang ahli dalam bidang media luar ruang digital mengatakan bahwa media luar ruang digital ini sangat berbeda dengan media yang lain. Karena media luar ruang digital ini merupakan kombinasi dari beberapa teknologi, yaitu kombinasi dari jaringan internet dan sistem broadcast (sistem penghantaran pesan yang memampukan penyebaran pesan ke beberapa titik dalam waktu bersamaan) dalam mengolah data menjadi informasi. Dengan teknologi yang ada juga membuat media luar ruang digital ini mampu menyajikan pesan langsung bisa sampai ke penerima pesan dalam waktu yang sama yang dilakukan dengan sistem streaming. Sistem streaming ini bisa menyajikan pesan langsung dari program televisi atau yang diambil dari server internet. Selain itu, sistem streaming juga memungkinkan menyajikan pesan yang bersifat dinamis, dengan teknologi digital memungkinkan untuk melakukan atau menambahkan kreativitas dalam penyajiannya sehingga pesan yang disampaikan 52
bisa menarik dan perubahan isi pesan bisa dilakukan dengan sesering mungkin dan secepat mungkin, tidak seperti teknologi sebelumnya. Saya percaya bahwa apa yang didisplay di teras-teras gereja sebagian besar merupakan media luar ruang analog yang merupakan piranti pancar serangkaian ritual yang ada di dalam gedung. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan adanya gereja yang telah meng-upgrade dengan media luar ruang digital. Terlebih perhitungan secara ekonomi peningkatan level analog ke digital khususnya bagi gereja-gereja kaya bukanlah sesuatu yang dirisaukan dibandingkan dengan sejumlah manfaat praktis yang diperoleh. Terlepas dari media luar ruang apa yang dipilih, analog atau digital, pada saat sekarang kehadiran piranti audio-visual seperti itu seolah bukan sekadar tren tetapi kebutuhan. Logika yang ditangkap bahwa pertumbuhan jemaat yang semakin- hari semakin bertambah meniscayakan kebutuhan tempat ibadah yang bisa menampung semaksimal mungkin jumlah jemaat yang dimiliki. Disisi lain, gereja memperoleh lokasi baru yang lebih luas ataupun melakukan renovasi memerlukan biaya yang tidak murah. Maka jawaban praktis yang tersedia adalah melakukan modifikasi tempat beribadah di luar gedung utama dengan fasilitas media luar ruang tersebut. 2. Perlu Strategi Media Namun yang patut disesalkan, bahwa keputusan memilih menggunakan media luar ruang tersebut, kerap mengabaikan prinsip dasar perencanaan strategi penggunaan media. Menurut Terence A.Shimp (2000), memutuskan media apa yang tepat dalam strategi perencanaan media adalah hal yang sulit. Selain menentukan kategori media mana yang digunakan, perencana media juga harus memilih sarana khusus dalam setiap media dan memutuskan bagaimana mengalokasikan anggaran yang ada di antara berbagai alternatif media dan sarana. Lebih jauh, ia juga menjelaskan bahwa setidaknya ada empat aspek yang saling berkaitan yang harus diperhatikan dalam strategi media. Aspek-aspek tersebut adalah memilih sasaran audiens, menspesifikasikan tujuan media, memilih kategori media, dan sarana, serta membeli media. Kegiatan memilih sasaran audiens ini harus secara cermat diperhatikan. Meski pada awalnya, empat hal di atas diorientasikan 53
untuk segmen komunikasi pemasaran, tentu tidak ada salahnya jika pada kesempatan ini diadopsi untuk kepentingan komunikasi gerejawi. Ketidakcermatan membidik secara tepat sasaran tembak akan berujung pada kegagalan. Maka empat faktor ini harus diperhatikan yakni geografis, demografis, user produk, dan gaya hidup/psikografis. Tidak semua gereja dapat menggunakan media luar ruang. Beberapa gereja tertentu sangat konservatif dan beribadat adalah interaksi langsung dengan semua ritual yang terjadi di dalam ruang. Maka ketika ada keputusan penambahan fasilitas audio-visual demi kenyamanan mereka yang berada di luar ruang, mereka tidak segan-segan melakukan resistensi. Maka jangan berpikir bahwa kemudahan teknologi, serta merta melunakan kebiasaan lama yang tidak sejalan seiring dengan konteks kultural jemaat tertentu. Aspek kedua menentukan tujuan media. Terkait dengan aspek ini antara lain jangkauan media, frekuensi, bobot, kontinuitas, dan biaya. Perencana media yang baik harus secara cermat memberi jawaban yang tepat terkait jumlah sasaran audiens. Aspek jangkuan media menekankan apakah anggota jemaat maksimal dalam hal melihat, membaca, dan mendengar apapun yang ditampilkan di media luar ruang tersebut. Aspek frekuensi menekankan seberapa sering mereka nyaman beribadat di luar ruang dengan fasilitas tambahan tersebut. Aspek bobot melihat apakah media yang sudah dipasang tersebut secara kualitatif sangat dirasakan manfaatnya oleh jemaat. Begitu juga keberlanjutannya (aspek kontinuitas), apakah bisa dihandalkan terkait teknisi dan maintenance, serta bagaimana biayanya. Aspek kategori media dan membeli media, pada intinya adalah mendiskusikan karakter segmen sasaran atau jemaat. Tidak semua jemaat cukup setuju dengan pilihan media luar ruang. Bagi yang setuju, pilihan penambahan fasilitas seperti itu tidak jadi masalah dan tidak perlu dipermasalahkan. Tapi bagi yang tidak setuju, bisa saja itu diniai sebagai bentuk pemborosan dan tidak bijak dalam pengelolaan uang gereja, dan beberapa alasan tambahan lainnya. Intinya keputusan apapun yang diambil oleh gereja guna menciptakan suasana peribadatan yang baik, dengan menghadirkan perangkat media luar ruang analog ataupun digital, suara arus bawah tetap jangan diabaikan. 54
3. Keunggulan dan Kelemahan Bagi beberapa gereja yang sudah terlebih dulu memanfaatkan teknologi media luar ruang, pasti merasakan plus-minusnya. Kelebihannya antara lain, praktis dan efesien jika menginformasikan sesuatu kepada jemaat sebagai penegasan. Sebab secara pointer jemaat mengarahkan perhatiannya ke media tersebut. Kedua, jemaat merasa nyaman karena pembacaan Alkitab dan Pujian dengan mudahnya dapat diakses secara visual. Ketiga, jika maintenance saat menggunakan teknologi analog tentu masih mudah dilakukan. Keempat, untuk sementara bisa menyiasati pengadaan atau renovasi gedung gereja yang baru, karena bisa mengoptimalkan kondisi yang ada. Kelemahan, pertama diperlukan tenaga terampil untuk mengoperasikan serta membuat info yang praktis, singkat tapi informatif. Kedua, biaya pengadaan untuk sebagian gereja tertentu barangkali masih dianggap mahal. Terlebih jika medianya bersifat digital. Sehingga gereja harus berpikir ulang bila ingin memiliki fasilitas tersebut. Ketiga, sangat lokalis dengan daya jangkau pancar yang terbatas. Dan tentu bisa ditambahkan dengan sederet kelemahan atau keterbatasan lainnya. Gereja dan teknologi seiring sebangun dengan perkembangan peradaban. Tidak bisa pula kita menengok jauh ke belakang pada era nabi-nabi ataupun kisah para rasul. Tempat ibadat mereka tidak hanya di rumah ibadah, kebanyakan mereka juga berkhotbah di lapangan terbuka. Belum terbayang jika ada LCD, TV Plasma, projector screen, dan sebagainya, karena khotbah-khotbah mereka sangat bernas dan berisi. Ribuan orang menyimak dan menjadi percaya. Jadi bukan karena berbagai fasilitas tersebut pangkal soal iman mereka bertumbuh dan mengakar, tapi karena hati yang terbuka dan menyambut firman itu bekerja. Jadi salahkah gereja melengkapi fasilitas teknologi demi kenyamanan beribadat? Jawabnya, jelas tidak. Fasilitas hanyalah alat bantu agar peribadatan berjalan khidmat, lancar, dan tertib. Syukur- syukur firman yang diberitakan semakin mudah dimengerti. Tetapi yang terpenting jangan sampai jemaat menjadi sangat tergantung dengan kehadiran teknologi tersebut. Kekuatiran ini yang harus dihilangkan. Ada atau tidak ada alat bantu tersebut, iman jemaat harus tetap bertumbuh dan berbuah. 55
E. Gereja, Ruang Publik, dan Rasa Aman Tentu mengejutkan. Tidak ada petir, angin kencang atau hujan, tiba- tiba umat Katolik yang lagi misa, panik, berlarian, keluar dari gereja. Menyelamatkan diri. Karena apa? Di altar, dekat mimbar khotbah tas ransel seorang remaja AH (18) memercikkan api pertanda ada bom yang segera meledak. Karena tak kunjung terjadi ledakan remaja belasan tahun terebut menyerang Pastur Albert S. Pandingan. Itulah kisah percobaan bom bunuh diri di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep di Jalan Dr. Mansur Medan, Minggu (28/8/2016) pagi. Gereja termasuk tempat ibadah agama-agama lain, adalah area publik yang anti diskriminasi. Artinya, siapapun orangnya berdosa atau tidak, penjahat atau ulama, kaya atau miskin memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke tempat ibadah. Bahwa tujuannya hendak bertobat atau memanipulasi tindak jahat hanya dia dan Tuhan yang tahu. Lantaran prosedur yang fleksibel, longgar, tidak kaku dan kerap kurang terdeteksi dari monitoring aparat keamanan, rumah ibadah menjadi arena yang rentan perilaku provokatif yang berujung ketegangan horizontal yang terencana. Pergeseran orientasi ini semakin memperteguh keyakinan, bahwa tempat-tempat yang semestinya menjadi simbol kontemplasi relasi manusia dan Sang Penciptanya kian terkoyak, dan menjadi wilayah yang harus diwaspadai. 1. Ruang Publik Versus Fasilitas Publik Ruang publik tidak identik dengan fasilitas publik. Ruang publik tidak ada sekat pembatas. Bahkan dalam arena yang terbatas sekalipun bisa menjadi wilayah diskursus publik yang sangat bebas. Konsep ruang publik merupakan bagian vital dalam negara demokratis. Demokrasi dapat berjalan dengan baik jika dalam suatu negara terdapat ruang publik yang egaliter dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menyampaikan idenya (Littlejohn, 2009). Ruang publik menjadi arena pergulatan membangun pola pikir yang kritis, cerdas, dan produktif. Ia menjadi media persemaian perbedaan argumentasi untuk tumbuh dan berkembang tanpa unsur ketakutan. Karena itu, area ini semestinya semakin diperbanyak dan tidak harus dijauhi. 56
Toulouse (1998) mengungkapkan bahwa terdapat tiga prinsip utama dalam ruang publik yaitu: 1) Akses yang mudah terhadap informasi. Teknologi masa kini memungkinkan anggota masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. 2) Tidak ada perlakuan istimewa terhadap partisipan. Tidak ada kelompok yang lebih dominan atas kelompok lainnya. 3) Peserta/partisipan mengemukakan alasan rasional dalam berdiskusi mencari konsensus. Alasan rasional menjadi syarat penting guna terwujudnya ruang publik yang baik. Lain halnya dengan fasilitas publik. Ini adalah area yang sejatinya mirip ruang publik, namun tersekat lokasi, ruang, dan waktu. Direncanakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tetapi dengan kekhususan-kekhususan tertentu. Bila demikian, apa yang menyamakan keduanya? Keduanya sangat memerlukan lingkungan yang aman. Aman menjadi faktor penentu aktivitas tersebut diselenggarakan baik di ruang publik atau ketika memanfaatkan fasilitas publik. Baik saya sekadar buat perbandingan. Di Bukit Bintang, Kuala Lumpur orang dengan sangat leluasa memanfaatkan fasilitas jalanan publik, trotoar, atau taman kota tanpa rasa khawatir dibatasi jam malam dan ketakutan. Di Glodok atau sekitar Monas Jakarta, orang akan berpikir sekian kali ketika harus jalan sendiri menikmati fasilitas yang sudah tertata apik, rapi dan indah. Terlebih bila yang jalan-jalan itu adalah turis perempuan. Memang di Jakarta tidak sedramatis di New Delhi, dimana wisatawan perempuan wajib ada pendampingnya bila tidak ingin terkena kasus perkosaan. Tetapi yang menyamakan, bahwa ketakutan itu masih terpelihara sekalipun situasi di Jakarta barangkali sudah sangat berubah. Sama halnya dengan ruang publik, fasilitas publik sejatinya juga dibangun sebagai arena perjumpaan keragaman budaya, etnik, asal-usul, status sosial, dan mungkin juga pluralitas agama agar saling menyapa. Sisi yang ditonjolkan bukan kuatnya perbedaan tetapi hangatnya persahabatan bahwa sesungguhnya manusia itu saling melengkapi satu sama lain. Kesamaan lain yang bisa diperhatikan adalah inisiatif individu. Sesungguhnya kedua hal tersebut juga memerlukan individu yang tangguh ketika berada di tengah-tengah ruang publik ataupun fasilitas publik. Namun jangan salah, individu sebetulnya aktor penentu kebermanfaatan ruang publik ataupun fasilitas publik. 57
Ketika ruang publik memfasilitasi terjadinya diskursus tematik tentang ekonomi, politik, sosial budaya, spiritualitas, atau tema yang lainnya, maka kualitas dan produktivitasnya terbangun dari interaksi yang terjalin di antara individu yang merdeka dalam pertukaran ide, pesan, dan gagasan tanpa rasa tertekan. Mediumnya bisa media konvensional, new media, percakapan langsung, atau apa pun yang memungkinkan lalu-lintas pemikiran-pemikiran tersebut terfasilitasi secara baik. Demikian halnya, ketika fasilitas publik disediakan negara ataupun atas inisiatif masyakarat sendiri, dinamikanya juga terbentuk karena interaksi para invidu yang terlibat. Ruang, waktu, dan tempat hanya akan menjadi lorong tak bertuan, bila kesenyapan dan ketidakpedualian terhadap sekitar dipelihara sebagai sebuah kebenaran. Menyapa, menegur, atau memulai percakapan itu butuh keberanian. Bila itu tidak dimaksimalkan, tentu apa gunanya kita mengklaim sebagai makhluk sosial. Jangan-jangan sesungguhnya kita sendirilah yang asosial. 2. Aman Itu Kebutuhan Bukan Pilihan Hierarki kebutuhan aman menurut Abraham Maslow menduduki peringkat kedua. Peringkat pertama adalah pemenuhan kebutuhan fisiologis. Umumnya kebutuhan fisiologis bersifat neostatik (usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik) seperti makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat, dan seks. Kebutuhan fisiologis ini sangat kuat, dalam keadaan absolut (kelaparan dan kehausan) semua kebutuhan lain ditinggalkan. Orang hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan primer ini. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, manusia pada dasarnya melengkapi dengan pemenuhan kebutuhan rasa aman. Level berikutnya, kebutuhan cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Bagi kebanyakan masyarakat, sejatinya kebutuhan rasa aman termasuk kebutuhan dasar. Karena terkait dengan pertahanan hidup. Orang atau kelompok masyarakat tidak mungkin bisa melangsungkan kehidupan, jika serba dalam ketidakpastian. Apa yang terjadi di kawasan konflik mempertegas bahwa 'survival' atau kelangsungan hidup menjadi barang mahal dan itu adalah kebutuhan dasar. Mungkin makan dan minum terpenuhi, tetapi kalau kepastian memperolehnya di esok hari adalah sebuah kecemasan dan penuh 58
ketidakpastian, maka jangan heran bila rasa aman harus dihadirkan oleh institusi lebih besar yang disebut negara. Negara tidak boleh tinggal diam bila sebuah kekacauan sengaja diciptakan guna menghardik ketenangan publik. Pembiaran negara terhadap terjaminnya rasa aman tidak saja mereduksi kehadiran negara secara fungsional tetapi pada tataran praksis menyuburkan antipati publik. Konsekuensinya apa? Bertahap negara sedang merancang partisipasi rakyat yang semakin kuat yang pada gilirannya justru merongrong kewibawaan negara itu sendiri. Kewibawaan negara inilah yang pernah dicemaskan oleh Presiden Soekarno, tujuh tahun setelah Indonesia merdeka. Bahwa selain empat krisis yang dihadapi Indonesia pada saat itu yakni krisis politik, krisis fungsi kelembagaan negara, krisis cara berpikir dan krisis moral, yang harus dihadapi adalah krisis kewibawaan. Tidak bisa dibayangkan, jika sebuah negara dikelola tanpa wibawa, bukan saja kepada rakyat domestik negara atau pemerintah menjadi bulan-bulanan tetapi ketika berhadapan dengan negara lain suasana batin yang diliputi rasa rendah diri juga amat menekan. Negara kuat atau negara lemah sebetulnya tidak semata-mata ditentukan pihak eksternal. Tetapi justru yang harus dicermati adalah pembusukan dari dalam. Kekurangsolidan dalam menciptakan ruang publik yang aman atau kondusif sudah mengindikasikan bahwa secara sengaja ada elemen bangsa ini yang tidak ingin negaranya maju dan disegani. Ini adalah tantangan terberat suatu negara. Konstitusi memang menjamin bahwa siapa pun warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tetapi hak dan kewajiban itu bukan 'taken for granted'. Harus ada perjuangan yang optimal dan maksimal. Jangan sampai tuntutan hak jauh lebih tinggi dibanding upaya pemenuhan kewajiban-kewajiban selaku warga negara. 3. Gereja Medium Ruang Publik Jika doktrin gereja adalah harga mati untuk didiskursuskan. Maka pilihan lain terhadap tema-tema kontemporer seputar kehidupan berjemaat, bergereja, berekonomi, berekologi, berteknologi, bermedia, berbiotek, berpendidikan, dan bernegara juga masih sangat luas untuk menjadi topik yang relevan dan aktual dipercakapkan. Tema nonteologis relevan dan penting karena umat semakin hari juga semakin rasional dan melek teknologi informasi. Apa pun informasi 59
bisa diakses dalam kecepatan super cepat dan tersimpan dalam gudang data tanpa batas. PGI beberapa bulan lalu saja sudah berani memancing isu sesensitif terkait LGBT. Pro-kontra pun bermunculan. Ada yang setuju, karena situasi di lapangan itulah yang terjadi. Yang kontra menembak dengan peluru antipenciptaan. Saya sendiri berpandangan, justru semakin banyak isu-isu kontemporer diluncurkan ke publik. Dalam hal ini jemaat gereja-gereja anggota PGI akan memperkaya perspektif. Memang ada yang mengeluh, apakah pemahaman semua anggota gereja sudah siap dan sama? Tentu belum. Tetapi tidak berarti kemudian, isu-isu krusial yang memerlukan penyikapan kemudian gereja tinggal diam seolah-olah tidak mengerti persoalan. Ini juga sikap yang sama sekali tidak menampilkan suara profetik di arus informasi yang amat deras seperti sekarang ini. Gereja harus menyadari bahwa umat memiliki keragaman karakter kepribadian, orientasi seks, orientasi pelayanan, dan segala ragam perbedaan yang lain. Lalu ketika tahu bahwa itu faktual ada di gereja, lalu gereja tidak mendiskusikan dan menerbitkan surat penggembalaan, lalu umat yang dalam persimpangan ini bertanya kepada siapa? Alih-alih menemui gembala sidang untuk memperoleh pencerahan, tetapi kalau kemudian bertanya dan mencari jawab di luar iman Kristiani, siapa yang disalahkan? Pilihannya, suka atau tidak gereja harus memfasilitasi dan menjembatani sebagai medium ruang publik yang produktif dan memberi pencerahan umat. Tidak justru cuci tangan ala Pilatus karena beratnya beban yang dipikul sebagai bentuk tanggung jawab iman. F. Prostitusi, Petaka Moral, dan Tanggung Jawab Media Kota abad 17 SM yakni Timna, cukup dikenal dalam kisah Perjanjian Lama. Di sinilah para lelaki yang tidak tahan mengendalikan libidonya pergi melampiaskan hawa nafsunya. Satu di antara pengunjung itu adalah Yehuda. Ia ingin sekali membeli kenikmatan nonbendawi di sana. Namun, Tamar seorang perempuan cantik yang kebetulan adalah anak menantunya terlebih dulu pergi ke sana dan menyamar sebagai seorang PSK (Pekerja Seks Komersial). Niatnya bukan karena ia ingin memperoleh bayaran, tetapi semata ia ingin keturunan dari Yehuda yang masih trah Yakub atau Bani Israel. Kolaborasi incest pun terjadi. Petaka moral mulai tertoreh di muka bumi mula-mula. Sungguh miris, 60
membayangkan pada era seperti itu prostitusi sudah jamak. Itu artinya, sejarah praktik jual-beli perempuan sudah amat lama. Kini era telah melompat jauh ke depan memasuki era abad ke-21 M. Namun, meski fakta historis telah merekam perjalanan kelam sebuah peradaban yang menerjang nilai-nilai etik, moral, dan teologis, tetap saja sebagian dari umat manusia ini menyukai dan mencarinya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, sebagian negara di dunia ini melegalkan praktik pelacuran adalah sah secara konstitusi. Bahkan di Indonesia menurut Lamidjo (2011), praktik-praktik prostitusi sudah ada sejak masa awal penjajahan Belanda, dikarenakan jumlah perempuan Eropa dan Cina di Batavia lebih sedikit dibandingkan jumlah prianya saat itu. Bahkan, sejak masa J.P. Coen pun telah berkembang praktik-praktik prostitusi meski secara tegas ia tidak setuju dengan praktik-praktik semacam itu. J.P. Coen sendiri bahkan pernah menghukum putri angkatnya, Sarah, yang ketahuan "bermesraan" dengan perwira VOC di kediamannya. Sang perwira itu dihukum pancung, sedangkan Sarah didera dengan badan setengah telanjang. Walaupun Coen secara tegas menolak prostitusi, kenyataannya ia dan pengganti-penggantinya kemudian tidak mampu membendung berkembangnya prostitusi dan prostitusi merupakan masalah klasik yang dihadapi Batavia seiring dengan perkembangan kota ini. Perkembangan prostitusi pertama di Jakarta terkonsentrasi di kawasan Macao Po (Jakarta Kota) pada abad XVII. Ketika depresi ekonomi terjadi tahun 1930-an, bisnis prostitusi di Batavia pun tetap menggeliat. PSK tidak saja perempuan-perempuan Cina yang didatangkan oleh germo Cina, tetapi juga orang Jepang, Rusia, Indo, dan Indonesia. Mereka tidak hanya dikonsumsi para tentara dan pedagang tetapi juga buruh kasar. Tarifnya f1 untuk pelacur pribumi dan f 2, 50-37 untuk rate pelacur Cina. Sistem politik dan pemerintahan boleh berubah dari Hindia Belanda, Jepang, era kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi, ternyata praktik jual-beli PSK ini tetap eksis. Tahun 1999, Gubernur Sutiyoso memang telah berhasil menutup lokalisasi Kramat Tunggak dan disulap menjadi Jakarta Islamic Center, alih-alih persoalan itu selesai, ternyata implikasinya kemana-mana. Dinas Kesehatan tidak lagi direcoki urusan pemeriksaan rutin, tetapi akibatnya adalah kemana saja mereka berpraktik secara partikelir, tidak ada yang mengoordinasi. Bahkan bila mereka sebagian adalah penderita 61
HIV/AIDS, kemudian tanpa sadar menyebarkan kepada konsumennya, siapa yang tahu? 1. Pengaruh dan Tanggung Jawab Media Secara parsial keberanian beberapa Kepala Daerah menutup lokalisasi patut diapresiasi. Seperti Gubernur Sutiyoso (Kramat Tunggak,1999), Bupati Lamongan HR Muh Faried (1989-2000) yang menutup lokalisasi Nguwok tahun 1993, dan terakhir Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang menutup Dolly yang konon lokalisasi terbesar se Asia Tenggara pada 19 Juni 2014. Namun, pada saat yang sama mereka juga tahu dan sadar bahwa dampak ikutan kebijakan tersebut akan sangat sulit dideteksi. Mungkin ketika Kramat Tunggak dan Nguwok ditutup pada tahun 1990-an, mereka segera pindah area operasi secara konvensional. Tetapi ketika Dolly ditutup yang patut dicermati, mungkin secara fisik, mereka sudah tidak duduk-duduk di etalase showroom, namun telah mengeser format marketing-nya menjadi prostitusi online. Era daring dengan ditandai kemajuan teknologi informasi melalui internet semakin memudahkan proses transaksi esek-esek virtual dilakukan. Aneka gawai dalam satu genggaman memungkinkan siapa pun bisa melakukan eksekusi dengan mudah. Tamar ketika melakukan transaksi dengan Yehuda bermanuver segala rupa, karena takut ketahuan. Tetapi sekarang, dengan sekali klik, beraneka rupa pilihan terpampang di depan layar dengan tanpa penyamaran. Keberanian para penjaja kenikmatan online, sungguh tidak diragukan. Pilihan tersedia beraneka rupa kriteria. Berdasarkan usia, status (pelajar, mahasiswa atau pekerja kantoran), rate harga (ratusan ribu, jutaan, belasan/puluhan juta rupiah) semua ready stock. Sepertinya fakta-fakta sosial senyampang dengan perkembangan teknologi inilah yang menjadi keprihatinan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta di era digital ini. Ketika para pekerja seks profesional ini tidak lagi bisa dikendalikan, maka sasaran tembak mereka bisa ke semua arah. Terlebih berdasarkan data Kemenkes RI (2014) jumlah kumulatif dan tingkat prevalensi HIV/AIDS DKI Jakarta bertengger pada urutan tiga besar setelah Papua dan Jawa Timur, maka jika tidak dilakukan langkah-langkah sporadis jelas dampaknya akan semakin masif. 62
Ide legalisasi prostitusi di DKI memang serba dilematis. Di satu sisi, pemerintahan sebelumnya sudah berusaha keras menutup lokalisasi dan menggantinya dengan pendirian JIC setelah melakukan studi komparasi ke Mesir, Iran, Inggris, dan Prancis (2002), tetapi 13 tahun kemudian akan ada peninjauan kembali. Tentu kebijakan ini kalau benar-benar dilaksanakan akan memunculkan prokon yang semakin seru. Namun di sisi lain, jika gagasan ini tidak direalisasi praktik-praktik prostitusi virtual dengan beragam penawaran juga tidak terbendung lagi. Pemerintah DKI meskipun memiliki otoritas yang cukup kuat untuk melakukan pengaturan pasti akan sangat kesulitan di lapangan, karena keterbatasan kemampuan akses informasi kepada mereka yang membuka lapak-lapak virtual tersebut. Tentu lain halnya jika mereka terkonsentrasi pada wilayah tertentu seperti di Kepulauan Seribu sehingga monitoring dan pemeriksaan kesehatan mudah secara rutin akan dilakukan. Jujur harus diakui meski secara asumsi, bahwa maraknya bisnis prostitusi online ini tidak lepas dari gencarnya kekuatan terpaan media (media exposure) yang hampir setiap waktu mengelaborasi fenomena ini tanpa kenal lelah. Ruang-ruang domestik keluarga, yang semestinya menjadi ranah privat untuk bercengkerama bersama anggota keluarga juga berhasil dijebol bahkan tanpa sadar menjadi menu perbincangan yang menarik untuk tema diskusi. Lalu, siapa yang patut disalahkan atau yang bertanggung jawab? Media sebagai instrumen informasi sejatinya juga sudah sangat hati-hati melakukan penyiaran berita kepada publik. Tetapi tetap saja, mereka kerap kedodoran ketika bicara tentang STP (segmentation, targeting dan positioning khalayak pemirsa). Ketika sebuah berita taruhlah tentang prostitusi atau kriminalitas, yang semestinya untuk segmen pasar dewasa, namun di situ juga ada anak-anak, tentu situasi ini serba merepotkan. Di sinilah, lagi-lagi peran keluarga terutama orang tua agar menjadi benteng iman bagi seluruh penghuni rumah dan menghindarkan petaka moral untuk generasi masa depan. 63
BAB 4 MEMAHAMI SPIRITUALISME DAN BUDAYA DIGITAL A. Keluarga, Deradikalisasi, dan Pendidikan Multikultur Minggu pagi itu, Intan Olivia Marbun (2,5 tahun) beserta teman-teman Sekolah Minggunya, bermain di halaman Gereja Oikumene Sengkotek, Samarinda. Tiba-tiba tanpa disangka sebuah bom molotov dilempar dan meledak persis di kerumunan anak-anak tersebut. Intan yang paling parah, 78% tubuhnya terkena luka bakar. Esok harinya, bocah balita itu merenggang nyawa. Sementara korban bom lainnya, yakni Alvaro Ora Kristan Sinaga (4 tahun), Triniti Hudahaya (3 tahun) dan Anita Kristakel (2 tahun), masih dalam perawatan. Peristiwa pilu itu terjadi tepat tanggal 13 November 2016. Keluarga Marbun, kehilangan anak kesayanganya akibat ulah teroris kambuhan Juanda (35 tahun) mantan narapidana dalam kasus peledakan bom di Serpong, Banten (2011) dan pernah terlibat dalam jaringan bom buku. Dipihak lain, tahun 2015 ketika diberitakan ada 16 WNI yang hilang dan akan bergabung dengan ISIS di Turki, mereka adalah anak-anak remaja dan balita serta masih memiliki hubungan keluarga. Identitas mereka yang tergabung dan sudah berada di Turki saat itu adalah Ririn Andrian Sawir (38 tahun), Qorin Mun Adyatul Haq (10 tahun), Nayla Syahida Achsanul Huda, Jauzah Firdauzi Nuzula (6 tahun), Ikrimah Waliyurrohman Ahsanul (8 tahun), Alya Nur Islami (13 tahun), Agha Rustam Rohmatullah (17 tahun), dan Abdurahman Umarov Huda (1 65
tahun). Berdasarkan catatan kepolisian, Ririn adalah istri Achsanul Huda, terduga teroris asal Jawa Timur yang dikabarkan meninggal dunia di Suriah, awal 2015 lalu. Sementara Qorin hingga Abdurahman merupakan anak dari Achsanul dengan Ririn, (Amalia, FN, 2016). Disatu pihak gerakan radikal atau teroris berusaha untuk memisahkan anggota keluarga karena ulah terornya tetapi dipihak lain ada keluarga yang secara sadar menggabungkan seluruh anggota keluarga demi gerakan radikal ini. Pertanyaannya, mengapa kondisi yang sifatnya diametral saling bertolak belakang seperti ini semakin tumbuh dan semarak di Indonesia saat ini? 1. Fungsi Keluarga Kunci sebuah negara baik tergantung bagaimana masing-masing keluarga itu ditata dan dikelola. Keluarga adalah subsistem dari sebuah sistem sosial yang lebih besar. Bila keluarga mengalami disorientasi ideologi, lama-kelamaan situasi yang terjadi di negara tersebut pasti akan mengalami hal serupa. Mengapa? Karena negara adalah refleksi dari penjumlahan masing-masing keluarga. Keluarga adalah satuan terkecil dalam sebuah himpunan besar yang menghendaki keteraturan agar sebuah sistem itu berjalan baik. Cina contohnya, menerapkan satu anak dan satu ideologi. Apa yang bisa dilihat? Negara dengan penduduk lebih dari 1,3 miliar tersebut mampu mengontrol hingga 0,43% (2016) pertumbuhan penduduknya setahun. Indonesia, dengan populasi 263 juta hanya mampu menekan angka perubahan di 1,17% (2016) bahkan di tahun 1990 hampir 2 %. Bisa dibayangkan jika Indonesia tidak cermat dalam kebijakan kependudukan, bukan saja laju pertambahan penduduk kian kencang tetapi keluarga-keluarga miskin juga semakin meningkat. Apa dampak semakin meningkatnya keluarga miskin? Secara langsung atau tidak berimplikasi mudahnya keluarga-keluarga ini terinfiltrasi oleh ideologi-ideologi yang menawarkan jalan pintas keluar. Mereka tidak cukup pengetahuan untuk menyaring bahkan menganalisis apakah ideologi tersebut bersifat konstruktif atau malah destruktif. Kondisi inilah yang sangat dikhawatirkan. Tidak mengherankan jika mereka yang terperangkap gerakan radikal atau terorisme adalah mereka yang memiliki latar belakang miskin 66
secara ekonomi dan sempit pengetahuan. Bahkan menurut Afif M. (Jannet, 2015) setidaknya ada lima penyebab munculnya radikalisme dalam bidang agama, antara lain: (1) pemahaman yang keliru atau sempit tentang ajaran agama yang dianutnya; (2) ketidakadilan sosial; (3) kemiskinan; (4) dendam politik dengan menjadikan ajaran agama sebagai satu motivasi untuk membenarkan tindakannya, dan (5) kesenjangan sosial atau iri hati atas keberhasilan orang lain. Atau menurut istilah Azra, ada tiga kata kunci bagi radikalisme, yaitu kekerasan, kesakralan dan klaim kebenaran. Kekerasan merupakan bagian dari aksi sosial, kesakralan merupakan keyakinan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian ajaran agama, dan klaim kebenaran adalah pengakuan bahwa keyakinannya yang paling benar sedang keyakinan lainnya adalah salah (Azra, dalam Naim, 2014). Itu sebabnya, bagi mereka yang sudah masuk ke dalam jaringan terorisme atau gerakan radikal berpendapat bahwa proses internalisasi tiga nilai tersebut sangat mudah jika melalui institusi yang sangat dekat dengan mereka yakni keluarga. Keluarga secara informal dapat dijadikan media bagi kelompok radikal untuk memperbanyak anggota, karena cara ini dianggap efektif dan aman. Wawan Purwanto (2015) seorang pengamat intelijen menjelaskan bahwa proses perekrutan anggota baru, dilakukan secara tertutup. Misalnya karena pertemanan, kekeluargaan, kekerabatan dan persahabatan. Dan itu pun harus ada rekomendasi dari anggota yang lain. Selaras dengan pendapat tersebut, langkah selanjutnya menurut Tambunan (2013) adalah mengembangkan organisasinya. Ada empat sarana yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan perekrutan anggota organisasi yakni 1) memotivasi dan membimbing ideologi, 2) kepemimpinan, 3) kontinuitas perekrutan, dan 4) publisitas. Dalam konteks memotivasi dan membimbing ideologi, keluarga adalah forum yang tepat. Doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran radikal dengan mudah akan tersosialisakan dari orang tua kepada anak- anak relatif tidak ada kendala. Mengapa? Karena anak-anak pasti menempatkan orang tua sebagai 'role model' yang paling dekat dan setiap saat dapat ditiru. Ketika anak-anak menyaksikan apa yang dilakukan orang tua, maka itulah yang dijadikan referensi untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan contoh praktis yang ada. 67
Tidak heran jika dalam perkembangan organisasi selanjutnya, kepemimpinan yang kuat dan solid sangat diperhatikan dengan membuat sel-sel terkecil agar memudahkan kontinuitas perekrutan anggota. Alasannya satu, agar gerak-gerik mereka yang bersifat klandestin tersebut tidak mudah tercium aparat. Maka caranya adalah dengan menyasar keluarga-keluarga yang paham keagamaan dan kamampuan ekonominya lemah sehingga mudah disusupi. Cara ini dinilai tidak terlalu provokatif dan memancing publisitas. Baru, bila semua sudah siap gerakan ini menggedor publik dengan hentakan aksi yang menebar ketakutan. Misalnya aksi bom bunuh diri, mengebom fasilitas strategis hingga merencanakan meledakkan Istana Negara. Agaknya benar, makna luhur ungkapan bahwa keluarga adalah tiang negara. Bila penghuni keluarga banyak yang amburadul dan tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap ideologi negara, pelan tapi pasti negara pun akan ambruk. Militansi berjuang semestinya diorientasikan untuk mewujudkan tujuan nasional yang merupakan cita-cita bersama anak bangsa. Bukannya malah merecoki dengan ideologi radikal yang melemahkan persatuan dan kesatuan NKRI. Terlebih tidak mendukung daya saing bangsa dalam kompetisi global. 2. Deradikalisasi Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Gerakan radikal begitu tumbuh subur di negeri Pancasila ini. Versi Polri yang pernah disampaikan ke publik terdapat sertidaknya ada tiga kelompok besar yakni ; 1). Jamaah Islamiah, targetnya adalah barat, 2). Tauhid Wal Jihad, targetnya semua orang yang tidak sehaluan dianggap kafir, 3). NII (Negara Islam Indonesia), hanya sekelompok kecil saja dari NII yang melakukan kekerasan. Serta tidak kurang 15 dari 21 kelompok organisasi pendukung ISIS.5 Dari segi jumlah anggota dapat dipastikan bahwa mereka kalah jauh dengan organisasi Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah. Tapi dari segi aksi yang bernuansa intoleransi, tidak bisa dibandingkan. Indonesia yang amat plural, tidak cocok untuk bercokolnya organisasi- organisasi garis keras yang antitoleransi. Keberagaman sebagai sisi kekayaan negeri ini tidak bisa dinisbikan hanya karena membuka ruang dan-21-pendukung-isis.html. 68
demi menghormati organisasi-organisasi yang sudah terang-terangan memusuhi kepelbagaian. Demi kepentingan yang lebih luas, perlu upaya dan strategi deradikalisasi yang serius untuk menciptakan ruang publik yang ramah terhadap keberagaman. Karena deradikalisasi pada umumnya memang bertujuan mengembalikan cinta tanah air atau rasa nasionalisme yang hilang dari mereka simpatisan atau anggota organisasi-organisasi garis keras ini. Menurut Golose (2009) deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan. Sedangkan dalam konteks terorisme menurut Amirsyah (2012), yang muncul akibat paham keberagamaan radikal dan deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif. Meskipun secara narasi dua konsep deradikalisasi tersebut tidak sulit dimengerti, tetapi pada tataran implementasi tidaklah mudah. Menggeser pemahaman orang yang sudah terlanjur terindoktrinasi ajaran yang salah pasti perlu waktu dan kesabaran ekstra. Terlebih sejak awal mereka merasa sebagai kelompok yang eksklusif dengan satu pemahaman bahwa keyakinannya sendirilah yang paling benar dan yang lainnya salah. Selain perlu komitmen dan keseriusan yang kuat dari negara, masyarakat juga perlu menolong agar tidak mengisolasi mereka. Contoh riil tidak mudahnya merubah pola pikir pemahaman radikal tersebut dialami langsung oleh Noor Huda Ismail yang adalah alumni Ponpes Ngruki Yogyakarta. Dia juga gagal membuat usaha coklat dengan alumni Afganistan (2005), ia juga pernah gagal memulai usaha rental karena modal usahanya dibawa kabur, ia juga gagal membuat bisnis T-Shirt dengan alumni Moro, terakhir dia kembali tidak berhasil ketika merintis bisnis ikan dengan Abu Tolud, karena Abu Tolud masuk lagi sebagai anggota organisasi teroris. Mencermati testimoni kegagalan guna mengubah pola pikir para alumni yang sesat jalan tersebut, agaknya perlu dirumuskan formulasi lain yang lebih mengena. Ada 3 H yang perlu diperhatikan. H pertama adalah Heart dengan menanamkan rasa percaya (trust), Hand dengan memberikan skill atau keterampilan yang berguna, dan Head dengan membuka cakrawala berpikir dari setiap mantan teroris (Tambunan, 69
2013). Jika itu belum cukup, proses deradikalisasi harus pula menimbang 2 H yang tidak boleh terjadi manakala proses deradikalisasi itu berlangsung. H keempat yakni Hurt, jangan sampai menimbulkan luka yang semakin dalam. Dan H kelima ialah Humiliate, yakni jangan sampai menghina atau mempermalukan. Bisa dibayangkan jika satu keluarga yang sudah terlanjur terperangkap dalam gerakan radikal, memulihkannya pasti perlu waktu yang tidak pendek. Kehati-hatian memang sangat perlu, agar terhindar dua H terakhir jangan sampai tersilap dan justru membuka luka baru yang kian tidak tersembuhkan. 3. Pendidikan Multikultur Bila deradikalisasi adalah upaya pihak eksternal melalui soft approach untuk mengembalikan jalan yang bengkok, pendidikan multikultur adalah upaya deteksi dini, agar anak-anak sejak awal diajar menghargai keragaman. Keluarga tidak saja berperan penting untuk pendidikan anak-anak. Tetapi juga menjadi pihak pengarah bagaimana masa depan anak-anak tersebut dibentuk. Mereka tidak saja belajar tentang aspek kognisi, afeksi, konasi, dan psikomotorik, namun bagaimana membangun relasi dan interaksi sosial dalam sebuah masyarakat yang multikultur. Pengetahuan edukasi seperti ini patut ditularkan agar sejak dini tertanam nilai-nilai menghargai pihak lain yang tidak sama dengan dirinya. Minimal beberapa indikator capaian pendidikan multikultur ini dapat diwujudkan. Misalnya belajar hidup dalam perbedaan, membangun saling percaya (mutual trust), memelihara saling pengertian (mutual understanding), menjunjung sikap saling menghargai (mutual respect), terbuka dalam berpikir, apresiasi dan interdepedensi, serta resolusi konflik dan rekonsiliasi (Tilaar, 2004). Tidak ada jalan tol memetik terbentuknya karakteristik kepribadian dengan ciri-ciri di atas. Perlu perjuangan dan upaya sungguh- sungguh semua pihak. Itu sebabnya pendidikan multikultur jika diimplementasikan secara optimal baik melalui keluarga ataupun diintegrasikan secara utuh dalam kurikulum, bisa menjadi solusi alternatif deradikalisasi usia dini. Tapi dengan syarat, ada sinergi peran masyarakat dan pemerintah. Jangan justru salah satu pihak melakukan 70
praktik-praktik distorsi yang membuat hasil yang diharapkan malah terbengkelai. 4. Penutup Pepatah lama berkata, "berbuat jahat jangan sekali, terbawa cemar segala ahli", sepertinya benar adanya. Sebagai anggota keluarga besar bangsa ini, jangan sekali-kali berbuat jahat karena nama baik keluarga akan terbawa-bawa menjadi buruk. Itulah peringatan keras terhadap aksi-aksi gerakan radikal di Indonesia. Semakin mereka berulah, bukan manfaat yang kita dapat tetapi hanya kemudaratan, hanya kesia-siaan. Itukah tujuan kita bernegara? Menawarkan hidup sejahtera ataukah justru menjadi penyumbang rakyat semakin banyak menderita. B. Berpikir dan Bertindak Seperti Yesus Jika pertanyaan tersebut diajukan kepada kita, sanggupkah kita berpikir dan bertindak seperti Yesus Kristus? Jawaban yang pantas yang jauh dari sikap kontroversi adalah tidak sanggup. Tidak sanggup adalah sebuah kepastian. Refleksi dari kejujuran ragawi. Menunduk dalam ketidakpantasan menyejajarkan diri. Menghardik dalam kesunyian untuk berkata, siapa kita berani-beraninya menyeimbangkan posisi dalam kesetaraan pikir dan laku? Alasan-alasan itu semakin berderet, atas sebuah kesadaran bahwa dari dimensi apapun, ada ketidakpantasan dan ketidakpatutan mensejajarkan diri dengan Dia, Sang Penebus. Lalu pertanyaannya, lantas untuk apa kita mencoba berpikir dan bertindak seperti Dia? Problem kita hari ini adalah semakin hari semakin tidak terjadi sinkronisasi nilai-nilai kebaikan sosial dan religi dalam kehidupan berbangsa. Keluhuran budi perlahan tapi pasti, kian tergerus dalam sebuah kemalangan nasib yang semakin sulit diperbaiki. Budi pekerti seolah telah sekarat dan tersimpan rapi di peti mati. Tidak terima dinasihati, dengan ringannya sang mahasiswa Roymardo Sah Siregar, 21 tahun, mahasiswa semester VI Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMSU di Medan yang membunuh Nurain Lubis, dosennya. Mabuk tak terkendali, Yuyun siswi SMP pulang sekolah di perkosa lalu dihabisi 71
oleh 14 preman di Rejang Lebong, Bengkulu. Febi Kurnia, mahasiswi Geofisika UGM pun dibunuh gara-gara pagi itu seorang petugas kebersihan kampus kesulitan duit. Tanpa banyak cakap ia dicekik di toilet, handphone, dan motornya pun disikat. Peristiwa tragis tersebut seolah kado pilu yang menyayat hati di seputar peringatan Hari Pendidikan Nasional. Korban dan pelaku pun seakan mewakili tiga stakeholder dunia pendidikan, ada unsur masyarakat, ada dosen/pendidik dan ada siswa/mahasiswa. Perilaku baik adalah pesan utama dari semua agama. Kristen dengan hukum kasihnya, Islam dengan ajaran amal kebaikan, Hindu dengan darma kebaikan. Budha memancarkan metta (kasih sayang dan cinta kasih) kepada semua makhluk tanpa kecuali. Terhadap manusia, janganlah membedakan bangsa. Terhadap hewan, janganlah membedakan jenisnya. Khonghucu atau Konfusianisme mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antara manusia di langit dengan manusia di bumi dengan baik. 1. Standar Perilaku Bila semua agama menarasikan keberagaman dimensi kebaikan sebagai standar perilaku hidup, lalu mengapa perilaku tidak baik yang justru digemari? Dalam sebuah artikel yang ditulis Wayne Jackson (2016) yang berjudul Why Do Good People Do Bad Things ternyata ditemukan setidaknya sembilan alasan mengapa orang baik itu melakukan hal yang tidak baik. Pertama, ini masalah misteri. Tidak satu pun orang lain tahu benar tentang apa yang akan kita lakukan. Paulus menulis "Siapa gerangan di antara manusia yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah (1Kor.2:11). Ini juga menjadi penjelasan betapa sering kita gagal paham, terhadap seseorang yang berpenampilan baik tiba-tiba dalam perilaku menunjukkan hal yang sebaliknya. Seperti ditegaskan pada kitab Samuel "manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi TUHAN melihat hati." (1 Samuel 16:7). Kedua, irasional. Mengapa irasionalitas itu muncul? Ini antara lain disebabkan kekuatan emosi jauh melebihi kapasitas, sehingga ia tidak saja mampu menggeser rasionalitas ke posisi lebih ketepi, tetapi 72
tidak jarang justru menyodok keluar. Dominasi irasionalitas semakin menguat. Sebagian pihak menyatakan bahwa penyakit, genetika, lingkungan, dan faktor lainnya bisa menjadi alasan 'diterimanya' tindakan membunuh. Tetapi di mata Tuhan, membunuh dalam segala konteksnya tetap membunuh. Sebab itu Ia sama sekali tidak menoleransi sekecil apa pun tindakan membunuh tersebut. "Jangan membunuh", dalam Dasa Titah jelas tidak perlu tafsir apa-apa untuk mengerti bahwa itu larangan. Bahkan di Kejadian 18:25 ditekankan "Jauhlah kiranya dari pada-Mu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama- sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik! Jauhlah kiranya yang demikian dari pada-Mu! Ketiga, kelihatan baik. Siapapun bisa kelihatan baik. Tetapi apakah ia benar-benar baik? Ketika Yudas Iskariot dipilih sebagai murid Yesus pasti ia sebelumnya sudah memenuhi kriteria sebagai orang baik (Kisah 1:17). Tetapi waktu telah merubah karakternya menjadi pribadi yang sangat egois dan transaksional. Semua diukur dari dimensi profitable secara ekonomis. Pergeseran orientasi pelayanan kepada pengutamaan kepentingan pribadi memproduksi karakter yang salah fokus yang secara tidak langsung menurunkan kualitas spiritualitas sang murid. Keempat, kuasa pilihan (the power of choice). Beberapa orang yang baik melakukan hal-hal yang buruk hanya karena mereka bisa! Salah satu hadiah yang luar biasa dari Tuhan adalah kekuatan pilihan. Ini adalah salah satu aspek yang merupakan bagian dari berkat yang diciptakan "menurut gambar" Allah (Kejadian 1: 26-27). Namun, Tuhan sebagai wujud yang tanpa batas dalam semua atribut, yang termasuk juga menjadi jauh lebih baik (Mazmur 33:5; Roma 2:4), tidak pernah memilih opsi jahat, bahkan juga tidak pernah ingin mencobai siapa pun (Yakobus 1:13). Dengan motivasi yang cukup, orang jahat dapat memilih untuk mengubah hidupnya dan mencari pengampunan Allah (Kis 2:38; 22:16). Clyde Thompson dikenal sebagai "orang paling kejam di Texas." Ia beberapa kali sebagai pembunuh. Bahkan ia adalah aktor teror dalam sistem penjara Texas. Dia membunuh dua tahanan terhukum mati. Tapi sipir penjara amat ramah kepadanya dan memberinya Alkitab. Melalui membaca dan menelaah kitab suci, hidupnya berubah secara radikal. Akhirnya dia dibebaskan, dan ia menjadi salah satu penginjil penjara 73
yang paling kuat abad ini yang menyebabkan banyak jiwa dimenangkan dan kembali kepada Kristus.6 Kelima, titik kelemahan. Setiap orang memiliki kelemahan. Orang yang mengatakan dia tidak mungkin memiliki kelemahan pada dasarnya sedang mengungkapkan kelemahan terbesar yang dimilikinya. Bahkan Paulus dengan sangat gigih berjuang menghadapi godaan kedagingan (istilahnya duri dalam daging, 2 Korintus 12:7) tetapi juga tetap berlatih untuk menguasai dirinya (1 Korintus 9:26-27) agar tidak mudah terjatuh. Kitapun dituntut hal serupa, agar setiap waktu tetap berjaga dan waspada agar tidak lengah. Keenam, pengikisan nurani (the eroding conscience). Hati nurani tidak menentukan apa yang benar atau salah (Amsal 14:12; Kisah Para Rasul 23: 1); melainkan hanya menghakimi atau memberi penilaian bahwa salah satu dari pilihan tersebut berdasarkan standar perilaku yang baik. Maka hati nurani harus dididik oleh wahyu ilahi (Kitab Suci), dan terus-menerus diusahakan untuk tetap peka agar tidak tumpul terhadap kebenaran (Efesus 4:19; 1 Timotius 4: 2; Ibrani 5: 14). Alkitab berbicara sering tentang "pengerasan hati." Hati nurani adalah suatu instrumen sensitif yang bila kita sudah tahu tetapi tetap melanggar akan berdampak kepada dosa yang sengaja diperbuat (Roma 14:23). Ada beberapa orang yang membiarkan hati nurani mereka secara bertahap mengikis; akhirnya mereka tergelincir ke tepi dan melakukan hal-hal yang mengerikan bahkan yang tak pernah dimimpikan sebelumnya. Ketujuh, pergaulan yang jahat (evil companionships). Secara tegas Paulus memberi ultimatum kepada jemaat di Korintus, "Janganlah kamu sesat; Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik" Ada banyak peringatan dalam Alkitab tentang bahaya menjalin hubungan dekat dengan orang-orang durhaka. "Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang (Amsal 13:20; 1 Korintus 5: 9; 2 Timotius 2: 16-18). Masih ingat ceritera tentang perumpamaan Anak yang Hilang, Yesus menceritakan tentang seorang pemuda bodoh yang mengambil warisannya, kemudian dengan gagah berani berpetualang ke mana-mana dan hidup berfoya-foya "(Lukas 15:13). Tidak perlu banyak imajinasi, dalam waktu singkat kawan dan teman baru berbondong-bondong 6lihat: Don Umphrey, The Meanest Man In Texas, Dallas: Quarry Press, 2004. 74
datang kepadanya, merebut dia dari akar spiritual, dan berbagi sukacita guna menghabiskan harta warisannya. Lalu menyesal pada akhirnya. Kedelapan, fondasi yang hancur (a destroyed foundation). Komposer dari Mazmur 11 pernah bertanya: "Jika fondasi dihancurkan, apa yang dapat dilakukan orang benar?" (Ay 3.). Struktur pasti tidak lebih kuat dari fondasi yang menjadi dasar sebuah bangunan ( Matius 7: 24-27). Orang yang memiliki lapisan kerohanian atau dasar spiritual yang tipis sangat rentan terhadap godaan dan kemurtadan. Filsuf ateis, Jean Paul Sartre, cukup benar ketika ia menulis, "Semuanya memang diizinkan jika Tuhan tidak ada." Tetapi karena Tuhan ada, maka tidak semua hal bisa dilakukan sekehendaknya. Hukum dan aturan harus ditegakkan untuk memelihara sebuah ketertiban. Kesembilan, tentang ilusi keamanan (the security illusion). Ada keyakinan bahwa bila sudah bekerja di bawah ilusi seolah-olah dengan hidup setia selama bertahun-tahun, teguh dalam iman,serta bertekun tidak akan membahayakan keselamatan mereka dan terhindar dari perbuatan jahat. Imajinasi seperti ini tidak menjamin. Setiap kita dalam situasi apa pun harus tetap berjaga agar tidak terjatuh. Yehezkiel 18: 24 dengan jelas mengatakan, "Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya". Setiap detik dan menit adalah waktu yang rentan bagi kita untuk jatuh bila kita tidak cermat dan berhati-hati. 2. Pilihannya Fokus ke Kristus Sejujurnya, judul di atas terinspirasi dari buku Think Like Jesus karya George Barna (2006). Andaikan kita sudah sejak awal tahu sembilan titik lemah seperti yang dilansir Wayne Jackson di atas, maka apakah kita tetap bisa jatuh? Sekalipun Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri, tetapi iman Kristen juga meyakini bahwa ia pernah dalam kurun waktu 33 tahun tinggal bersama-sama manusia dan menempatkan diri sebagai manusia sejati. Sama seperti manusia hanya Dia tak pernah berbuat dosa. Maka inilah teladan yang semestinya kita contoh dalam mengelola hidup ini. Kehadiran-Nya secara fisik di dunia ini, menunjukkan bahwa Dia juga harus berusaha mempertahankan suatu cara pandang yang kudus terhadap segala hal yang Dia temui. Proses yang dilalui-Nya bukan suatu kebetulan juga tidak tersembunyi; perintah-Nya kepada murid-murid- 75
Nya adalah "belajarlah kepada-Ku" (Matius 11:29). Apa yang mesti dipelajari dari Dia? Menurut Barna (2006:28-29) ada empat hal yakni fondasi Yesus, fokus Yesus, saringan Yesus, dan Iman Yesus. Fondasi Yesus maknanya adalah dasar yang kokoh dari pikiran dan tindakan Yesus adalah firman Allah yang kudus seperti yang tertulis dalam Alkitab. Selain belajar kitab-kitab suci di rumah ibadah, Ia juga mengingat ayat-ayat kunci untuk mendapatkan pimpinan pada saat yang menentukan. Bahkan semua itu sangat berguna ketika harus sharing dan mengajar para murid-Nya. Pengetahuan yang baik tersebut juga menjadi ladasan berargumentasi dengan pemuka agama Yahudi, ketika begitu banyak orang mengikut Yesus dan perlu makan. Jawab Yesus kepada mereka:"Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud , ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar..", "Tidahkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam Bait Allah, namun tidak bersalah?" Fokus Yesus artinya dalam waktu yang sama dan umur yang relatif tidak lama maka fokus pengajaran Yesus hanya kepada pengenalan dan penggenapan kehendak Allah. Pesan-Nya kepada murid-murid-Nya; "Sebab Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak- Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku (Yohanes 6:38). Tidak boleh ada pengalihan fokus, sebab itu di waktu yang lain Ia terus membangun komunikasi dalam keheningan, untuk tetap peka suara Bapa-Nya (Matius 14:13). Berpuasa dan secara konsisten berdoa untuk memperoleh pimpinan (Matius 26:36-42). Saringan Yesus. Tidak mentah-mentah menerima seluruh informasi. Ia memfilter setiap informasi melalui tiga instrumen saringan yakni saringan mental, emosi dan rohani. Saringan-Nya menghilangkan segala asumsi dan keinginan-keinginan diganti dengan analisis masalah yang mendalam berdasarkan prinsip-prinsip Alkitabiah (Matius 21: 23-27). Dan terakhir iman Yesus, melakukan sesuatu yang memuliakan Allah, bukan demi menyenangkan manusia merupakan satu-satunya tolok ukur kesuksesan. Dia tidak khawatir akan konsekuensi yang dipikul- Nya, karena Dia tahu selama Ia menghormati Allah dan membiarkan Roh Kudus bekerja melalui Dia, maka perspektif dan pilihan-Nya itu tepat (Yohanes 14:9-31; 15:1-16). 76
3. Penutup Berpikir dan bertindak seperti Yesus mendorong kita memiliki relasi yang akrab dengan Sang Pemilik Hidup. Tetapi itu hanya bisa kita peroleh bila di dalam hati dan pikiran kita memiliki spirit untuk bertekun dalam doa, belajar yang tidak pernah kenal lelah dan tetap bersemangat menemukan kehendak Dia dalam berinteraksi dengan sesama. Seberapa besar sesama menjadi kekuatan penghalang dan pendorong, sama sekali tidak tergantung orang lain. Kitalah yang menentukan, berhasil atau terhempas dari arena perjuangan. C. Spiritualisme Simbolik Mudik dan Budaya Digital Tak kurang dari 19,5 juta orang yang pada liburan di lebaran 2018 ini melakukan aksi sporadis pulang kampung. Mereka tumpah ruah di darat, laut, dan udara untuk satu tujuan yakni mudik (mulih diluk/dilik) pulang sebentar bertemu sanak keluarga. Sebuah ritual sosial tahunan yang tidak hanya monopoli mereka yang beragama Islam, tetapi telah membentuk suatu praktik subkultur migrasi temporer lintas penganut agama. Sebuah cara 'self exposure' kepada publik atas jejak perjuangan hidup yang diperoleh. Mereka yang mudik, tidak semua bercerita tentang lembaran keberhasilan. Tetapi sebagian yang lain pun mengungkap ragam kesulitan dan terjalnya tantangan hidup di ranah rantauan. Namun, mudik tetap ritual indah yang tak boleh dilewatkan. 1. Makna Spiritual Ketika mudik dimaknai sebagai pulang sebentar, ia sedang menyampaikan tiga pesan. Pertama, pesan moral. Ada ajakan untuk menelusuri darimana ia berasal. Sebuah pertanyaan alegoris tentang hakikat kehidupan. Ketika Tuhan bertanya, dimana engkau dan apakah yang telah kau perbuat ini? (Kej. 3: 9, 13) kepada manusia pertama di taman Eden adalah proses investigasi yang langsung ke inti persoalan. Jawaban yang diberikan berimplikasi dua hal yakni hukuman dan konsekuensi lanjutan dari hukuman tersebut. Tidak mengherankan, ketika tahu bahwa jujur mengaku salah memiliki risiko berat, manusia menghimpun segala daya serta bermanuver untuk menutupi kesalahannya. Semakin kesalahan ditutupi, 77
semakin jauh jarak kebenaran dikonstruksi. Maka tidak ada cara lain untuk memperpendek jarak, kecuali dengan berhenti dan kembali pulang. Menanyakan kepada diri sendiri, hendak kemana langkah kaki ini kita jejakkan. Kedua, pesan kultural. Pulang sebentar adalah ziarah sosio-kultural. Membersihkan rumput liar di pemakaman, bermakna sebuah prosesi penegasan jati diri bahwa manusia tidak steril dari kotor dan kenajisan. Harus ada kesempatan melihat sisi lain dari kehidupan. Hidup tidak mesti terperangkap dalam rutinitas pemenuhan kebutuhan yang tiada batas. Ketika pulang bersama juga sarana mencipta kebersamaan dalam ruang sosial tanpa sekat. Indonesia kaya perbedaan. Diolah sedikit ia bisa menjadi kekuatan yang melumpuhkan, tapi jika disalahgunakan ia bisa menghancurkan. Pertemuan Donald Trump-Kim Jong-un di Singapura (12/06/18) adalah inspirasi dunia, bahwa perbedaan bisa dipertemukan. Tidak terbayangkan, apa jadinya jika mereka bersikeras saling mengancam dengan senjata nuklir. Peradaban mungkin hancur, yang tersisa adalah penyesalan tanpa ampun. Indonesia perlu spirit kerukunan untuk semakin memperteguh kebangsaan. Bukan justru meneriakkan kebencian antargolongan yang bermuara malapetaka nasional. Sub-subkultur bangsa ini harus makin dieratkan, agar tercipta soliditas dan solidaritas sesama anak bangsa. Ketiga pesan ekonomi. Pulang sebentar adalah momentum distribusi pendapatan. Orang kota mudik berbagi kesejahteraan. Bank Indonesia memproyeksikan perputaran uang dalam kurun waktu libur lebaran ini mencapai Rp 188,2 trilyun. Geliat ekonomi tentu semakin terasa di sejumlah pusat wisata dan industri kreatif. Ini adalah multiplier effect. Yang ditakutkan justru implikasi lain pesan ekonomi ini yakni meningkatnya urbanisasi. Eksposur ekonomi seolah merepresentasi kota lebih makmur dari kampung. Jika ini terjadi mudik menjadi sangat kontra produktif. Tapi apa hendak dikata, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk beradu nasib di kota. 2. Budaya Digital Tiga pesan di atas, sepertinya harus cermat berhadapan dengan perubahan perilaku sosial sebagian besar kalau tidak mau dikatakan 78
seluruhnya dalam berkomunikasi. Berdasarkan data pengguna media sosial di Indonesia mencapai angka 96,1 juta (2018) melonjak hampir 10 juta dari tahun sebelumnya 2018). Dengan lima jenis media terbesar penggunanya yakni Youtube, Facebook, Whatsapp, Instagram, dan Line. Ini yang dikhawatirkan, apakah para pemudik yang sudah datang jauh-jauh dari kota pulang ke kampung masih terperangkap perilaku phubbing (seseorang yang sibuk sendiri dengan gawai ditangannya) atau tetap mengedepankan silaturahmi tatap muka? Bila mereka pulang meneruskan kebiasaan phubbing seperti itu, maka pulang kampung sebagai momentum instrokpeksi diri telah kehilangan makna hakikinya. Pameo dekat terasa berjarak, jauh terasa dekat seolah benar adanya. Seberapa banyak sebagian kita sudah terpapar virus phubbing ini. Bila antargenerasi semakin memperkuat perilaku seperti itu, jangan salah suatu saat nanti mudik menjadi tidak bermakna apa-apa. Secara fisik memang ada migrasi raga dari satu tempat ke tempat lain, tetapi apa esensi dari perpindahan raga itu yang hilang. Modernitas memang mengkreasi dan merekreasi perilaku-perilaku yang serba baru. Namun bila inovasi perilaku itu menumpulkan spirit kesetiakawanan, runtuhnya kohesivitas sosial atau bahkan interaksi sosial yang semakin buruk, lalu apa yang tersisa dari nilai-nilai keutamaan bangsa ini? Agaknya apa yang disinyalemen Berger (1991, Poloma, 2004) terkait eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam teori social construction of reality itu benar adanya. Eksternalisasi berintikan penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural, objektivasi menekankan interaksi sosial dalam dunia intersubjektif dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya ada relevansinya dengan realitas sosial kini. Fenomena mudik dapat dengan mudah dipahami sebagai proses sosial di mana tindakan dan interaksi individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas baru yang dialami bersama secara subjektif. Maka jangan heran jika setiap orang secara subjektif bisa memberi tafsir yang tidak sama untuk satu kata yang bernama mudik. 79
D. Likuefaksi Kebenaran Kata likuefaksi pascagempa dan tsunami Palu pada tanggal 28 September 2018 kian tenar. Sekalipun secara substansi dampak likuefaksi sungguh mengerikan. Tanah yang semula menjadi pijakan rumah berubah menjadi bubur yang bisa menghanyutkan seluruh bangunan. Fakta alam inilah kini yang dirasakan sekian banyak warga Palu harus menerima kenyataan pahit bahwa rumah yang selama ini dihuni lenyap begitu saja. Secara geologis, Indonesia memang negeri cincin api yang rentan bencana gempa yang berakibat buruk. Pada sisi lain, keragaman penghuninya juga rentan memicu gempa sosial jika terjadi gesekan yang menyentuh isu sensitif seputar SARA. Jika kedua jenis 'gempa' ini tidak dikelola dengan baik, dapat dipastikan peta Indonesia beserta penghuninya akan sulit ditemukan di atas atlas dunia. 1. Kebenaran Palsu vs Kebenaran Faktual Setiap tahun di muka bumi ini terdeteksi 500 ribu kali gempa, 100 ribu gempa terasa, 100 ribu gempa merusak. Di Indonesia sendiri, rata-rata per tahun ada enam ribu kali gempa. Maka kata gempa, memunculkan dua makna. Ketika ia disebarkan untuk kepentingan literasi kepada masyarakat ia bermakna informatif-substantif. Sebaliknya ketika kata itu disebarkan untuk menakut-nakuti seperti "awas Pulau Jawa bakal tenggelam karena gempa dan tsunami", maknanya lebih provokatif, intimidatif, dan disinformatif. Pengertian kedua inilah yang disebut dengan kebenaran palsu. Saat ini lalu lintas informasi diwarnai semangat perang narasi antara kebenaran palsu dan kebenaran faktual. Ironisnya, banyak kalangan justru seolah-olah tidak bisa berdiri tegak di atas kebenaran faktual dan hakiki. Pendangkalan nalar menjebak mereka dalam pengelolaan emosi jangka pendek, sehingga tidak mampu berpikir holistik. Kebenaran telah mengalami erosi nilai, yang hanya mengedepankan kepentingan pragmatik. Maka kualitas kebenaran tidak diukur dari ontologis (keapaan), epistemologis (kebagaimanaan) dan axiologis (kegunaan) sebuah fakta tetapi lebih mengedepankan siapa yang berkepentingan dibalik itu. Ada pergeseran makna yang sesuai faksinya. Contoh aktual, ketika Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, pada 8-14 Oktober 2018. Faksi oposisi mengkritik 80
habis-habisan sebagai pertemuan yang memboroskan yang menelan anggaran Rp 855 miliar. Ketika dampaknya bisa mengalirkan arus investasi 202 trilyun ke Indonesia, didatangi utusan 189 negara dengan 36 ribu delegasi, kritik itu semakin tidak relevan. Namun karena faksi oposisi tugasnya hanya mencari celah untuk dicela, dan apa pun yang dikerjakan pemerintah selalu dipersepsi minor, maka inilah potensi gempa sosial dalam bentuk lain yang perlu diwaspadai. 2. Hakikat Kebenaran Bila selalu terjadi pertarungan antara yang palsu dan yang benar, lantas hakikat kebenaran itu apa? Secara etimologis, dalam bahasa Yunani, kebenaran memiliki dua akar kata yakni dikaiosunê (righteousness) yang berarti kebenaran juga keadilan serta alêtheia (truth) yang bermakna 'duduk perkara yang nyata yang dikontraskan dengan dongeng'. Kendati agak sedikit berbeda, prinsipnya dalam setiap tarikan konsep kebenaran melekat dimensi keadilan. Jika pemahaman ini yang dipakai maka kebenaran menjadi kosa kata yang netral bisa diterima dari segala sudut pandang. Tapi sekali lagi, meskipun sudah tahu nilai-nilai objektif kebenaran tetap saja manusia dengan segala atribut kepentingannya tidak merasa puas jika tidak menariknya ke ranah subjektif sesuai dengan penalaran yang dimilikinya. Maka kita semakin menjadi paham tatkala melihat mengapa ada orang yang memaksakan kebenaran versinya berlawanan dengan kebenaran pihak lain meskipun secara sadar kebenaran tersebut sangat parsialistik. Berkali-kali kekristenan juga dihadapkan pada ajaran gnostik/bidah yang menyangkal kebenaran Yesus Kristus sebagai Allah yang hadir sebagai Sang Firman. Saksi Yehuwa misalnya sangat keras mengingkari itu. Pangkal tolaknya adalah memaknai Yohanes 1:1 yang diterjemahkan sebagai: "Pada mulanya Firman itu ada, dan Firman itu bersama Allah, dan Firman itu suatu Alah". Yang jelas-jelas bertentangan dengan iman Kristen yang menyatakan ".....Firman itu adalah Allah" (Noorsena, 2015). Sadar atau tidak, saksi-saksi Yehuwa versi lain begitu gencar menyerang kebenaran kekristenan dari segala penjuru arah mata angin. Bahkan yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari 81
dan yang paling menusuk iman Kristen adalah informasi hoaks yang terus diviralkan jika yang disalib itu bukan Tuhan Yesus Kristus tetapi seseorang yang menyerupai Dia. Begitu juga isu Alkitab yang dipercaya orang Kristen palsu, karena yang asli sudah tidak ada, perayaan Natal bukan kelahiran Yesus Kristus tetapi Dewa Matahari dan seterusnya. Secara sistematis semua isu itu didesain melalui penguasaan media yang semakin hari semakin kuat untuk menghancurkan iman Kristen. Bisa-bisa jika tidak kokoh benteng keimanan anak-anak Tuhan, kian terpuruk dan semakin luluh lantak seperti kekuatan likuefaksi pasca gempa. Itu sebabnya berpegang pada kebenaran harus terus- menerus ditumbuhkembangkan. Jangan pernah lengah, dan memberi kesempatan si jahat bekerja. Pemazmur dalam kehidupannya yang begitu dekat dengan Tuhan pun tidak pernah lengah. Seperti tertulis demikian, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya TUHAN, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu; bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu" (Mazmur 86: 11). Kecenderungan yang terjadi saat ini, ketika informasi begitu melimpah ruah kemampuan untuk melakukan filterisasi semakin berkurang. Akibatnya apa yang ada tersebut ditelan mentah-mentah tanpa cek-ricek yang memadai. Produsen berita yang berbau "Pseudo martureo" yang juga berarti bohong, tidak benar, khianat, tidak setia, ataupun palsu dalam dinamika kehidupan bermedia tanpa batas sekarang akan semakin agresif dan kreatif. Kalkulasi ekonomi dan ideologis semakin mendorong mereka terus berkarya, agar produk- produk mereka laku dijual pada pasar informasi yang sangat luas ini. Mereka hanya perlu bermain sedikit pada aplikasi teori STP (Segmenting, Targeting, Positioning) sehingga akan memperoleh hasil yang maksimal. 82
BAB 5 MEMAHAMI NEO-NASIONALISME PADA ERA DIGITAL A. Neo-Nasionalisme di Era Digital Ruang publik kita saat ini semakin sesak dengan beragam penegasan identitas komunal yang sektarian. Bahkan dapat dikatakan hampir tak ada sejengkal lahan, yang tidak diserbu kemeriahan asesoris simbolik atas nama agama dan gerakan intoleransi. Mereka seolah menyerang dari segala penjuru mata angin, Perbedaan bukan lagi dimaknai sebagai pilar kekuatan membangun kebersamaan sebuah bangsa, tetapi telah direduksi sebagai anasir yang memperkuat fragmentasi sosial. Celakanya, negara yang telah 'dibaptis' oleh spirit reformasi justru melakukan pembiaran. Aksi sporadis penganiayaan individu pemuka agama dan perusakan rumah-rumah ibadah sengaja diabaikan tanpa upaya solusi yang mengedepankan rasa keadilan. Pertanyaan kuncinya adalah akankah situasi seperti ini semakin terus bergelayutan ataukah pada titik tertentu malah terjadi 'rebounding' (aksi kembali balik). 1. Mengelola Perbedaan Mengutip data yang dipublikasikan Human Right Watch 2013, ternyata kekerasan terhadap kehidupan beragama pada tiga tahun terakhir tidak kunjung semakin menurun tetapi justru semakin meningkat. Tahun 2010 terdapat 216 kasus, tahun 2011 menjadi 244 kasus. Sementara sembilan bulan pertama tahun 2012 sudah mencapai angka 214 kasus. Laporan tersebut juga mengungkapkan bagaimana militan Sunni 83
menyerang desa Syiah di Sampang, Madura pada 29 Desember 2011 hingga pembungkaman yang dilakukan pengadilan terhadap Alexander, seorang administrator Facebook Group Minang Atheist dengan hukuman 30 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah.7 Kutipan data tersebut hendak mengatakan bahwa inilah realitas kondisi kebebasan beragama di Indonesia yang perlu dibenahi. Pekerjaan pembenahan bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan. Memang kalau sekadar mengatakan itu tidak sulit. Tetapi bila dibawa ke ranah praktis akan muncul beragam tentangan yang luar biasa dasyatnya. Kasus GKI Yasmin di Bogor dan HKBP Filadelfia di Bekasi contohnya. Meskipun Mahkamah Agung sudah mengeluarkan amar putusan final, ternyata eksekusi di lapangan tidak mudah. Pemerintahan lokal hingga Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Agama Suryadarma Ali tidak terdorong untuk selekasnya menyelesaikan masalah ini, malah terkesan memberi pembatasan atas nama ketertiban publik. Bahkan M. Jusuf Kalla, dalam kapasitasnya selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia menyerukan agar umat Kristen tidak perlu membesar- besarkan. Ia mengatakan dalam forum konferensi gereja di Makassar tanggal 1 Maret 2013: "Anda ini sudah punya 56.000 gereja seluruh Indonesia tidak ada masalah, seharusnya berterima kasih, pertumbuhan jumlah gereja lebih besar daripada masjid, kenapa urusan satu gereja ini Anda sampai bicara ke seluruh dunia?".8 Sepintas logika pak Kalla yang sekarang menjadi Wakil Presiden terpilih tersebut masuk akal. Namun yang lupa dicermati adalah logika kepastian hukum, ketaatan warga bangsa kepada konstitusi dan era digital media. Negara menjamin kehidupan beragama seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi. Ini amanat konstitusi. Pada saat yang sama, ketika negara tidak melaksanakan hal itu, 'watch dog' yang dimainkan media langsung bekerja. Tidak usah dikomando, media online menggetarkan isu itu, isu sensitif tersebut melesat menjadi bahan diskusi publik lintas kawasan. Di genggaman tangan para netizen lewat jejaring media sosial, isu lokal berubah menjadi isu global. Apalagi berdasarkan data yang dirilis Survei Data Global Web Index, Indonesia adalah negara yang memiliki pengguna media sosial yang paling aktif di Asia. Indonesia 84
memiliki 79,7% user aktif di media sosial mengalahkan Filipina 78%, Malaysia 72%, bahkan Cina 67%. Sementara statistik perkembangan internet di Indonesia mencapai 15% atau 38,191,873 pengguna internet dari total populasi kita 251,160,124, Sedang pengguna internet dengan menggunakan mobile/smartphone mencapai 14% dari populasi (Ahmad, 2014). Artinya, ketika kita hidup di era digital media, apa pun perilaku negara kepada warganya, tidak boleh semena-mena. Kontrol media baik yang berskala domestik ataupun internasional akan terus berlangsung. Bila pemimpin, tidak juga paham perubahan episentrum kekuatan pengontrol seperti ini, dapat dipastikan negara akan sangat kewalahan merespons segala hardikan yang datang silih berganti. Satu hal lagi jangan pula dilupakan, negeri ini bukan negeri hibah atau hadiah. Tetapi hasil perjuangan para martir yang multietnik, multiras dan multipenganut agama. Tidak boleh ada yang mengklaim satu pihak lebih berkontribusi dan yang lainnya hanya sekadar penumpang gelap. Kebebasan harus dinikmati bersama tanpa intimidasi dan tafsir dominasi. Pelangi itu tampak indah karena ia berkelir warna- warni. 2. Neo-Nasionalisme Perjalanan membentuk bangsa yang sudah tujuh dekade ini, mestinya sudah final. Kita tidak selalu sibuk dengan pengulangan topik merajut pluralitas kebangsaan. Cetak biru bangsa yang sosialis-religius adalah tema utama. Jangan sampai energi bangsa ini terus terkuras dan kita habis masa serta hanya jalan di tempat. Apa yang sudah disepakati, lanjutkan. Namun faktanya selalu bicara lain. Kalau kondisi ini terus- menerus kita wariskan dari generasi ke generasi, dapat dipastikan kita tak lebih dari lahapan empuk serigala liar yang menguap kelaparan. Kita akan menjadi korban tanpa daya. Seandainya para pemimpin atau elit negeri ini mendengar saran kultural Rasul Paulus bahwa aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan apa yang ada di hadapanku, mungkin negeri ini sudah sampai pada kulminasi kejayaan. Sayangnya nasihat indah itu tak pernah sampai di telinga mereka. 85
Fakta itu sekaligus mengisyaratkan dua hal, tantangan dan peluang. Sebagai tantangan, umat Kristiani harus memiliki komitmen dan integritas tinggi di tengah keterpurukan dan karut marutnya keadaan yang ada. Medan di depan mata bukan lagi palagan adu kekuatan, tetapi bagaimana berebut partisipasi mengisi kemerdekaan. Itulah yang saya istilahkan merekonstruksi spirit nasionalisme baru atau neonasionalisme. Sepatutnyalah kita belajar dari sosok Dr. Johanes Leimena (1905-1977), seorang intelektual, politisi dan tokoh Kristiani era kemerdekaan. Dia tidak hanya pernah menjabat sebagai menteri kesehatan dan menteri sosial, Leimena pun lima kali menjadi wakil perdana menteri. Secara keseluruhan ia 18 kali menjadi menteri dalam rentang waktu 20 tahun. Lagi pula Leimena pernah sampai tujuh kali memegang fungsi pejabat Presiden RI. Apa yang membuat Leimena dipercaya baik oleh kalangan Nasionalis, Islam, dan Komunis? Berbagai sumber menyebut karakter Leimena yang menonjol, yaitu sederhana, jujur, dan tenang. Bukankah watak seperti itu tidak sulit kita teladani? Hanya persoalannya seberapa banyak di antara kita mau menjalani hidup asketis di tengah gemerlapnya godaan gaya hidup hedonis. Kedua adalah memanfaatkan peluang yang ada. Peluang emas tidak pernah datang dua kali. Maka selayaknya prinsip hidup cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati menjadi penyemangat untuk tidak mudah patah arang menghadapi belukar kehidupan. Selalu ada satu sisi terbuka, ketika semua sisi kelihatan tertutup. B. Hakikat Kemerdekaan Konon kata merdeka berasal dari bahasa Sansekerta mahardhika yang berarti rahib/biku atau keramat, sangat bijaksana/alim. Pengertian tersebut sering pula dikaitkan dengan kesucian yang melekat dalam diri sang biku. Sebuah jabatan prestisius keulamaan dalam agama Budha. Itu berarti ada proses otonomisasi individu, telah melepaskan diri dari belenggu yang merampas kekeramatan dan kehormatannya. Atau dengan kata lain merdeka bisa diinterpretasi sebagai realitas baru masing-masing individu atau rakyat terlepas dari segala bentuk keterkungkungan. Dalam konteks demikian, merdeka atau kemerdekaan adalah fitrah manusia di mana pun dan kapan pun. Bahwa masih ada individu/rakyat 86
yang belum merdeka sama halnya dengan dehumanisasi kemerdekaan itu sendiri. Legal-formal atau politis- yuridis Indonesia memang sudah merdeka. Tetapi bagaimana secara kultural, sosiologis dan ekonomi? Benarkah kemerdekaan itu telah dirasakan sebagai sebuah kesaksian individual? Jawabannya pun pasti beragam. Stratifikasi bahkan segregasi sosial turut pula menciptakan suasana merasakan kemerdekaan itu berbeda-beda pula. Bagi mereka yang banyak memperoleh previlise, maka suasana 'mahardhika' adalah realitas empirik. Sementara bagi yang masih terus bergulat dengan kemiskinan dan ketidakpastian hidup, merdeka adalah cita-cita maha panjang dalam rute perjalanan nan terjal. Nelson Mandela ketika dilantik menjadi Presiden Afrika Selatan dengan berbesar hati mengajak sang sipir yang pernah mengencinginya ketika di penjara duduk satu meja berdampingan. Mahatma Gandhi berusaha tetap tersenyum santun kepada serdadu Inggris yang menginterogasi kendatipun tuduhan aksi pemberontakannya tak terbukti. Bung Hatta tetap bersikukuh membungkus dalam-dalam rahasia kekecewaannya kepada Bung Karno, tanpa seorang pun tahu hingga akhir hayatnya. Adalah sederet bukti, kearifan-kearifan Sang Biku dalam perjuangan kemerdekaan bangsanya. Kearifan lokal kaum nasionalis tersebut seakan memantulkan harga diri sebuah bangsa. kendati pun hidup tertindas dan tertekan, tidak menjadikan mereka kalap dan buta. Ketidakadilan adalah inspirasi paling produktif untuk merekonstruksi strategi dan mekanisme resistensi. Tidak mungkin proses eliminisasi ketimpangan-ketimpangan sosial itu sekali jalan dan selesai. Namun itu juga tidak berarti merajalelanya 'crime againt humanity' dibiarkan tanpa aksi peduli. Korupsi di kalangan eksekutif dan legislatif mesti diakhiri. Pungli yang merebak dan membebani biaya produksi jelas harus distop. Nepotisme dan kolusi yang mendistorsi kontestasi fair di wilayah publik tidak boleh ditolerir lagi. Mengapa? Sebab segala bentuk deviasi sistemik seperti itu hanya menjauhkan kemerdekaan hakiki dari jangkauan rakyat. 1. Menuju Indonesia Baru Kemerdekaan adalah pintu gerbang, kata Bung Karno. Namun setelah pintu gerbang dibuka, mengapa pula Indonesia yang dicita-citakan belum kunjung tiba? Tujuh kali (setelah Pilpres 2014 atau delapan kali 87
setelah Pilpres 2024) Indonesia berganti nahkoda, akankah perjalanan kapal ini tiba di pelabuhan harapan? Pertanyaan yang tak mudah menjawabnya. Di kawasan ASEAN Thailand dan Filipina sudah belasan kali ganti nakhoda, sementara Singapura baru tiga kali dan Brunei sekali ganti pemimpinnya, tetapi negara mana yang lebih makmur secara ekonomis? Pasti mudah menebaknya. Itu berarti dimensi kuantifikasi suksesi kepemimpinan kurang memiliki korelasi yang signifikan untuk membandingkan pencapaian 'welfare state' dengan tingkat pergantian pimpinan nasionalnya. Untuk kali kedua (2009 dan 2014) dalam sejarah politik Indonesia modern presiden dipilih langsung. Eksperimen politik ini sekaligus ingin mengafirmasi apakah rakyat sudah berdaulat betul atau belum. Posisi rakyat yang berdaulat jelas akan menciptakan ruang kontrol yang ketat dan kuat bila sekali waktu terjadi 'abuse of power'. Pemerintahan yang kuat, tentunya sangat potensial bagi tercipta dan terselenggaranya roda pemerintahan yang stabil. Dan kestabilan merupakan harga mati bagi mengalirnya investasi domestik atau asing ke arena sektor produksi. Di sinilah fungsi pemerintahan harus jalan. Merupakan misi kemustahilan, jikalau ongkos yang triliunan rupiah untuk penyelenggaraan pemilu tanpa diimbangi dengan output yang memuaskan. Melalui hadirnya pemerintahan yang aspiratif, kuat dan kapabel sangat diharapkan berbagai persoalan primer bangsa ini segera diatasi. Pengangguran yang mencapai 40 juta lebih, rakyat yang hidup di bawah garis standar kemiskinan dan penegakan hukum harus lekas mendapat skala prioritas. Seratus hari pertama Presiden terpilih Joko Widodo atau Prabowo Subianto (mengacu quick count 9 Juli, keduanya mengklaim menang, KPU baru menetapkan 22 Juli 2014) harus menjadi rentang waktu determinasi apakah kepercayaan publik kepada mereka itu perlu diteruskan ataukah sebaliknya. Janji politik bukanlah cek kosong tanpa implikasi. Terlebih andaikan dinding dan langit di atas mampu memantulkan siar ulang pernyataan mereka, maka tidak ada alasan untuk mengelabuinya. Demokratisasi di satu sisi merupakan kesempatan namun di sisi lainnya adalah penegasan sikap. Sikap tegas dalam pengambilan 88
keputusan mesti didemonstrasikan bukan diperjual-belikan. Ketegasan adalah perilaku lintas gender. Ia bukan stereotipe laki-laki tapi perempuan pun bisa menjalankan. Dalam hal laki-laki bertindak tegas tidak terhitung jumlahnya dari George Washington hingga Barack Obama tinggal pilih dalam kapasitas apa. Begitupun perempuan dari Ratu Ester di Timur Tengah, Ratu Sima di Kerajaan Kalingga (Jawa Tengah) hingga Margareth Thatcher dan Megawati dalam panggung politik modern semua bisa ditelusuri. Pertarungan siapa yang mesti memimpin Indonesia pasti akan berakhir. Namun yang tidak bakal berakhir adalah cita-cita Indonesia macam apakah yang hendak diwujudnyatakan. Indonesia baru adalah abstraksi tentang sejumlah keinginan idealistik seperti halnya empat cita-cita nasional dalam preambule Undang-Undang Dasar 1945 pra atau pascaamendemen. Mungkinkah itu nanti terimplementasi dalam lima tahun masa pemerintahan presiden terpilih? Rasa-rasanya tidak mungkin. Namun satu hal yang jelas, ada babakan baru yang sudah mereka kerjakan. Perubahan harus dimotori pemimpin. Sangat tidak mungkin rakyat mau berubah jika pemimpin tidak memberi stimulasi adanya perubahan tersebut. Rakyat atau umat harus merasa yakin bahwa sang pemimpin adalah penghela perubahan. Ke arah mana? Kearah perbaikan kuantitas dan kualitas kehidupan. Yesus ketika hendak melakukan 'revolusi pembebasan' dosa, pertama-tama ia meyakinkan kepada publik atau umat, bahwa memang Ia adalah pribadi yang tidak berdosa. Namun hidup bersama-sama dengan umat yang berdosa untuk merasakan, betapa getirnya hidup dalam belenggu dosa. Hanya dengan cara demikian, rakyat atau umat yakin bahwa Sang Pembebas telah terlebih dulu memberi teladan konkret. Indonesia baru juga memerlukan hadirnya sang pemimpin dengan kualitas personal yang serupa. Ia lahir dari rakyat, bekerja bersama-sama rakyat untuk satu tujuan membuat hidup lebih baik. Pepatah Tiongkok mengilustrasikan demikian: Jika rakyat harus memilih manakah prioritas pedang, makanan atau pemimpin yang harus dibuang? Konghucu menjawab, pedang. Tinggal, makanan dan pemimpin. Mana yang mesti dibuang? Jawabnya, makanan. Rakyat tidak mungkin kelaparan, jika memiliki seorang pemimpin yang baik. Adakah pilpres yang baru kita lewati kemarin, menghadirkan sang pemimpin seturut 89
dengan harapan rakyat? Lima tahun ke depan adalah masa uji cobanya. Perubahan menuju hidup yang lebih baik ataukah sebaliknya? C. Semiotika Natal dan Etos Kerja Diskripsi natal dalam konteks iman kerap dibayangkan sebagai manifestasi solidaritas Ilahi kepada umat ciptaan-Nya. Aktor utama iman menampakkan jati diri sebagai tokoh kontroversial yang menabrak kelaziman sosial, kultural bahkan medikal pada zamannya. Bagaimana mungkin, keluarga tukang kayu dengan strata sosial rendahan menjadi pusat perhatian dunia ketimuran, sebagai lokasi asal-usul seorang raja? Lalu, di mana rasionalitas kulturalnya, ketika seseorang tanpa temali historis faktual tiba-tiba dideklarasikan sebagai penguasa dan juru penebus dosa? Lebih mencengangkan lagi, ketika tokoh ini ditengarai kelahirannya mengidap abnormalitas. Tidak masuk akal, seorang gadis suci hamil tanpa pembuahan sel telur. Seberapa dalam penjelasan medis terkait hal ini, tetap saja mengundang polemik tanpa kesudahan. Dus, natal tidak sekedar mengirim sebuah pesan, tanda dan lambang dalam koridor peristiwa iman. Tetapi ia juga peristiwa sosial yang harus didekonstruksi melalui tafsir semiotika untuk mengungkap makna dibalik sebuah fenomena. 1. Semiotika Natal Kelahiran Yesus Sang Bayi Natal, sejatinya adalah simbolisasi perlawanan hegemoni kekuatan dunia (baca: dosa) yang telah mencapai batas normalitas kesadaran manusia. Ada pembiaran relasi retak manusia dan penciptanya yang sengaja dilanggengkan agar manusia tetap secara liar dan bebas mendemonstrasikan tabiat kejalangannnya. Manusia melakukan pemberontakan terhadap regulasi tertib sosial. Manusia yang sama juga berusaha mengerdilkan otoritas Ilahi melalui pemujaan ciptaan atas ciptaan. Bahkan tidak segan-segan membaptis dirinya sebagai Sang Dewa yang seolah telah mampu menaklukan seluruh isi mayapada. Makin hari, bukan makin berkurang kepongahan manusia melawan kehendak Ilahi tetapi justru menjadi-jadi. Upah dosa adalah maut, dianggap dalil usang tanpa makna. Maka tidak ada cara lain, kecuali harus ada intervensi total membongkar kebobrokan moral umat ciptaan agar kembali tersadar tentang hakkat dirinya. 90
Ibarat manusia yang terjerembab di jurang yang dalam, maka upaya keluar dengan kemampuan sendiri adalah sebuah kemustahilan. Jalan yang tersedia adalah pertolongan pihak lain yang rela turun mengangkat dan memulihkan keadaan. Pada kultur timur atau Asia mereka berjuang menemukan jalan tersebut dengan cara menarik diri dari hiruk pikuk kehidupan duniawi, bertapa, berkelana, dan bersemedi. Sementara di kultur barat, mereka berupaya keras menemukan kebenaran berdasarkan teori-teori filsafat. Seolah dengan belajar tentang ilmu kebenaran mereka menemukan hakikat kebenaran. Puncaknya, mereka pun terhenti pada penemuan kebenaran palsu. Tidak mampu menjawab tentang yang ada sebagai sumber keberadaan. Dan, ketika Yesus hadir dengan klaim "Akulah Jalan, Kebenaran dan Hidup", seolah sintesis terhadap apa yang selama ini dicari dalam pengembaraan menemukan jalan dan kebenaran tersebut. Natal atau peristiwa kelahiran dalam semiotika Ferdinand d'Saussure (1857-1913) tak lebih dari penanda (signifier) yang harus dijelaskan sebagai peristiwa yang bermakna atau pertanda (signified). Tanpa dekonstruksi berpikir seperti itu, maka natal tak lebih dari kejadian historis dan selebrasi tahapan biologis yang telah kehilangan esensinya. Itulah sebabnya natal dan redefinisinya selalu relevan dengan perkembangan kekinian peradaban manusia. Ketika tiga orang Majus beranjak mendekat memberi penghormatan kepada bayi Natal, mereka datang bukan tanpa penanda (signifier). Mereka justru menyerahkan totalitas kepemimpinan langkahnya hanya dengan kepatuhan kepada sang bintang terang yang terhenti di atas palungan domba di Betlehem. Alam memberi isyarat bahwa ada seseorang yang sangat istemewa untuk diberi penghormatan, kendatipun secara packaging tidak kompatibel. Fakta itu dapat dibaca, bagi orang Majus mereka tidak mempedulikan kemasan. Bagi tiga orang bijak dari Arab, Mesopotamia, Mesir, atau tempat-tempat lain di Timur tersebut, yang ditengarai bernama Caspar, Melchior, dan Balthasar, yang datang dengan membawa serombongan besar pelayan dan unta, yang terpenting adalah esensi perjumpaan dengan sang bayi. Di mana pun dengan kemasan apa pun, bukan hal yang penting dan diperdebatkan. Yang substansi bagi mereka adalah menghadirkan hormat sebagai simbol pengakuan atas raja yang berdaulat. Perilaku ini perlu kerendahan hati, kerelaan dan 91
totalitas penyerahan diri sebagai insani. Banyak yang berkhayal mampu melakukan itu, namun hanya sedikit yang berhasil. 2. Etos Kerja Kenapa hanya sedikit yang berhasil? Jawabnya tidak lain adalah semua harus terlebih dulu dilakukan dengan kerja keras. Mungkinkah orang mampu melakukan perjalanan jauh dengan tim yang besar dan persembahan berharga, hanya bermodal malas-malasan. Tidak mungkin. Bahkan rasul Paulus sendiri kepada jemaat di Tesalonika dengan keras mengingatkan, "saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegor kamu..." (I Tesalonika 5; 12-13). Artinya, natal adalah exemplar hidup yang harus dieja sebagai inspirasi umat untuk bekerja keras dengan etos yang kuat. Pertautan sejarah masa lalu dan sekarang dijembatani dengan temali panjang bahwa keberhasilan adalah hasil dari perjuangan yang tak pernah kendor. Apa pun bentuk masalahnya, ukuran dan jenisnya hanyalah instrumen kasat mata yang harus dihadapi bukan dihindari. Bahkan lebih tepatnya, justru melalui masalah yang ada, kecerdasan bawah sadar kita semakin terasah dan memungkinkan kita semakin terampil menemukan solusi terbaik apa yang mesti diambil. Yusuf, calon ayah Yesus pada waktu itu, tidak lari ketika mengetahui bahwa Maria, tunangannya sedang hamil bayi kudus. Ia tidak lepas tangan dari masalah yang tiba-tiba hadir di depannya. Jiwa muda dan sportifnya terpanggil untuk 'take risk', agar keluarga Maria tidak terisolasi dalam struktur masyarakat kampung. Ia berani bertanggung jawab dan pasang badan sebagai simbol keberanian iman. Tanpa penghayatan dan kesadaran iman, sangat sulit merasionalisasi tindakan super berani Yusuf sang tukang kayu. Saya percaya Yusuf dengan profesinya telah terbiasa menghadapi situasi yang tiba-tiba antara harapan dan kenyataan tidak sinkron. Justru melalui fakta pahit itu, emosionalitas dan kepribadian Yusuf sang calon suami Maria semakin dewasa dan matang. Praktik baik (good practices) tersebut menjadi cermin kualitas personal yang cukup tangguh menghadapi situasi pelik. Tanpa penempaan diri yang cukup, tentu sangat sulit dibayangkan lahirnya karakter kepribadian yang memiliki integritas baik. 92
Melalui perspektif natal yang demikian, kita tentu lekas menemukan pertautan fenomena tersebut dengan konteks Indonesia kini. Inpres (Instruksi Presiden) Jokowi dalam pidato pelantikannya 20 Oktober 2014 yang lalu, agar semua rakyat Indonesia bekerja lebih giat lagi menemukan momentumnya secara pas. Mustahil Indonesia bisa melipatgandakan pendapatan per kapita menjadi 30 ribu US dollar, jika rakyatnya kebanyakan melipat tangan dan bertopang dagu. Natal dengan segala konteksnya, patut menjadi inspirasi bahwa Indonesia bisa berharga dan bermartabat di fora internasional, bila bangsa ini secara ekonomi cukup makmur. Capaian ekonomi tidak segalanya, tapi banyak hal bisa dikerjakan bila perekonomian Indonesia melaju di bawah kepemimpinan seorang presiden yang dulunya juga anak tukang kayu! D. Gereja dan MEA: Ouo Vadis? Andaikan bisa mengibaratkan kita berdiri di persimpangan jalan, satu dari empat arah harus kita pilih. Kemanakah kita hendak melangkah? Keseharian manusia selalu diperhadapkan pada kecerdasan untuk mengambil keputusan yang paling tepat di antara alternatif yang ada. Salah menentukan pilihan, berarti kita harus berani menerima konsekuensi. Penyesalan akan menjadi ratapan panjang ketika kita salah kalkulasi dan prediksi. Itu sebabnya selain masih misteri, tahun baru 2015, menjadi juga tahun harapan, pergulatan sekaligus ujian menyongsong era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Gereja sebagai bagian integral bangsa ini, tidak punya pilihan lain, kecuali harus bisa beradaptasi dengan situasi baru tersebut. Lalu pertanyaannya, quo vadis gereja 2015? 1. Gereja dan MEA Sidang Raya PGI XVI di Nias yang berlangsung 11-16 November 2014, tidak secara eksplisit merumuskan bagaimana gereja bersikap di era MEA. Namun tidak berarti PGI melupakan sama sekali apa-apa yang semestinya dikerjakan pada situasi yang baru tersebut. Poin kedua dari lima keputusan yang disebarluaskan oleh Biro Litkom PGI sangat jelas menekankan bahwa gereja harus mengembangkan spiritualitas keugaharian yakni etos hidup sederhana dan berkecukupan. Gereja juga 93
ditantang untuk memperkuat komunitas-komunitas basis yang telah mengusahakan model ekonomi alternatif. Artinya keputusan tersebut dapat dibaca bahwa gereja secara institusional telah mengantisipasi langkah-langkah yang sudah dan akan dikerjakan. Bahkan dengan memperkuat basis ekonomi produktif rakyat (baca: jemaat), gereja sedang bergerak agar era mobilisasi barang dan jasa lintas negara tanpa hambatan bea cukai tersebut kebermanfaatannya dapat dioptimalisasi. Sangat ironis bila disaat geliat ekonomi begitu atraktif, kita hanya berdiri sebagai penonton dan bahkan digilas mesin pencari keuntungan tanpa daya. Untuk sementara memang sektor perekonomian 10 anggota ASEAN akan semakin liberal. Terdapat sekurangnya delapan ketenagaan terampil yang boleh secara bebas hilir mudik menyasar kesempatan kerja di negara-negara ASEAN yakni keinsiyuran, arsitektur, keperawatan, dokter, kedokteran gigi, tenaga profesional pariwisata, penyurvei dan jasa akuntansi. Tetapi tidak tertutup kemungkinan bila sektor ini berhasil, kedepan berbagai sektor lain yang potensial untuk dikerjasamakan, akan turut ambil bagian. Kawasan ini akan menjadi pasar tunggal yang sangat prospektif sekaligus destruktif. Beberapa negara yang siap, sudah pasti akan 'profit taking' cepat. Indonesia, sekalipun negara besar kemungkinan akan terseok-seok jika tidak mau dikatakan terengah-engah dalam deru persaingan yang sangat ketat. Situasi inilah yang sangat dikhawatirkan. Kelemahan yang paling mendasar adalah mampukah produk-produk industri khususnya yang berbasis UKM serta tenaga terampil berdasarkan standar kompetensinya berebut unggul? Kecemasan ini memang baru hipotesis. Tetapi jika tidak cepat ditangani secara memadai pembuktian secara empirik tinggal menunggu waktu saja. Tugas dan tanggung jawab gereja memang tidak terfokus di sana. Namun gereja harus berani mengambil langkah-langkah pendampingan, khususnya kepada warga jemaat yang memang sudah lama bergerak di sektor UKM. Setiap sinode anggota PGI pasti sudah memetakan potensi ekonomi warganya. Data tersebut bisa menjadi basis pendampingan untuk menentukan langkah-langkah kongkrit apa yang diperlukan di lapangan. Tidak banyak lagi waktu yang tersedia. Pada 31 Desember 2015 atau 1 Januari 2016, pasar tunggal ASEAN harus dieksekusi. Waktu satu tahun, terasa sangat cepat bahkan seolah mengejar kita. 94
2. Metakognisi Keputusan Menghadapi situasi yang serba emerjensi seperti ini tidak boleh pikiran linieritas dipakai. Perlu lompatan berpikir secara kuantum. Meski tampaknya agak tidak rasional, pada level apapun manusia harus memiliki pengetahuan lebih atau istilahnya metakognisi (Livingstone, 1997) yakni pengetahuan yang dapat dipakai untuk mengontrol proses kognitif. Secara popular dapat disebut di atas kecerdasan masih ada kecerdasan yang lain. Realitas yang tidak biasanya ini hanya bisa diselesaikan oleh orang- orang dengan kapasitas berpikir secara metakognisi. Pada hemat saya, setiap satuan komunitas, organisasi atau bahkan aparatur pemerintahan akan selalu ada orang-orang yang berpikir maju melampaui zamannya. Mereka tidak deviatif dalam berprilaku, tetapi progresif dalam berpikir. Satuan-satuan gereja dalam bentuk denominasi atau sinode pasti memiliki karakteristik orang dengan kualifikasi demikian. Hanya masalahnya orang-orang seperti ini diberi panggung untuk eksplorasi diri atau tidak. Mestinya siapapun yang telah dibaiat sebagai pemimpin tidak hanya memberi ruang tetapi juga menciptakan atmosfer yang kondusif terhadap proses reproduksi orang-orang dengan kualitas seperti itu. Setiap konsep mungkin bisa demikian. Tetapi secara praktis, tidak mudah mengimplementasikannya. Terlebih bila pemimpin terlibat conflict of interest, dalam suatu persoalan yang sedang dihadapi. Situasi semakin tidak jelas. Disinilah, pemimpin perlu menghadirkan eleganisitas seraya berpikir bahwa mereka bukan rival yang mesti ditiadakan. Tetapi justru dikembangbiakan agar tersedia banyak pilihan-pilihan. Ingat pada era MEA, kompetitor kita bukanlah dari lingkungan internal tetapi kombinasi kekutan internal dan eksternal. Jika secara institusional kita lemah, maka keputusan apapun yang diambil berimplikasi terhadap rendahnya daya tawar karena 'back up' tidak maksimal diberikan. Contoh sederhananya demikian, UKM industri madu di Kediri (Jawa Timur), tidak sedang bersaing dengan madu produksi Bima atau Pasuruan tetapi adalah madu produksi Vietnam dan Myanmar. Jika kualitas produksi kita tidak lebih baik dari madu kedua negara tersebut, maka pasar melakukan penolakan. Konsumen pasti memilih madu kedua negara tersebut, karena harganya kompetitif, 95
kualitas prima dan tingkat hieginitas terjamin. Disitulah fungsi pendampingan harus dijalankan. UKM dengan beragam kelemahan yang dimiliki, mesti diintervensi agar produk menjadi kompetibel di pasaran. Dalam konteks demikian, gereja sebetulnya bisa mengambil peran yang signifikan. Tidak melulu menyerahkan tugas-tugas pemberdayaan ini kepada dinas terkait. Gereja bukan institusi ketika melihat persoalan dengan kacamata kuda. Namun mesti melengkapinya dengan kepekaan ekstra atas apa yang dibutuhkan jemaat. Maka gereja juga harus memiliki SDM unggul agar kehadirannya dirasakan ada manfaatnya. 3. Penutup Tahun 2015 bukanlah tahun pilihan. Tetapi deret angka yang harus dihadapi dan tak boleh dihindari. Hidup kita tidak bisa melompati angka tersebut. Mau tidak mau kita harus melangkah bersama. Pergumulan, pergulatan, perseteruan, persaingan akan campur aduk dalam kurun waktu satu tahun. Itu sebabnya kita tidak sedang berhalusinasi, bahwa dipenghujung tahun nanti keberhasilan akan menjemput. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kehidupan ini sedang bergerak maju. Sekarang pilihannya memang kembali kepada kita, kita menyiapkan diri sebagai pemenang atau sedang merancang untuk digilas zaman. Kalau pilihannya adalah pemenang, maka kata kunci yang harus terngiang mari kita kerja keras, jauhi rasa malas. Maka hendak ke mana (quo vadis) kita, arahnya jelas. Menjadi pemenang bukan pecundang. E.	Pilpres,	Medsos,	dan	Konflik	Horizontal Menjelang pilpres 9 Juli 2014, setidaknya ada dua perspektif dalam memahami hajatan lima tahunan ini. Pertama, metafora berpikir elite yang progresif yang mengilustrasikan kompetisi pilpres ibarat terjadinya prakondisi perang badar. Konsep perang yang menempatkan dua kubu seolah-olah saling bermusuhan dan berjibaku keras untuk melumat dan meniadakan yang lain. Kedua, telah terjadi perang siber antar- cybertroop dua kekuatan yang saling mendelegitimasi eksistensi masing- masing pihak di galaksi virtual tanpa kontrol regulasi dan etika. Dapat dibayangkan, betapa masygulnya kita sebagai bangsa bila kedua perang itu berada di titik singgung yang sama. Pilpres seolah-olah pertaruhan 96
hidup dan mati, jauh dari pemaknaan bahwa ia hanyalah momentum sukses kepemimpinan nasional melalui seleksi konstitusional yang biasa-biasa saja. 1. Peran Media Sosial Pasca KPU menetapkan bahwa hanya ada dua calon yang berkompetisi, kedua kubu langsung 'cancut tali wondo' menarik garis pembeda satu dengan yang lainnya. Sentimen sektarian kembali dibangunkan guna meneguhkan identitas baru. Gerindra yang nasionalis, tiba-tiba berubah kelir sebagai pemimpin poros pro-Islam setelah bergabungnya PPP, PKS, PAN, PBB serta detik-detik terakhir berlabuh pula si beringin. Semakin tegas lagi, tatkala Hatta dikukuhkan sebagai Cawapres Prabowo, keislaman kubu ini tampak nyata secara simbolik. Menggedor publik yang masih 'miyar-miyur', Amien Rais tidak tinggal diam. Pilpres 2014, diibaratkan pecahnya perang badar era kekinian di bumi pertiwi. Padahal menurut kisahnya, perang ini pernah terjadi pada 17 Maret 624 Masehi di kawasan kota Badar 80 mil barat daya Madinah. Pasukan kecil kaum Muslim yang berjumlah 313 orang bertempur langsung, menghadapi pasukan Quraisy dari Mekkah dibawah komando Abu Jahal dengan persenjataan lengkap yang berjumlah 1.000 orang tentara. Setelah bertempur habis-habisan sekitar dua jam, pasukan Muslim menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy, yang kemudian mundur dalam kekacauan. Sang panglima pasukan Quraisy pun turut tewas. Pertanyaannya yang kemudian muncul, sedramatis itukah Pilpres 2014 ini dianalogikan? Bahkan bila profil dua pasang Capres-Cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK itu disandingkan, adakah kesan kedua kubu ini saling antagonis? Beranikah kita mengategorikan satu pasang representasi Muslim dan yang lainnya termasuk golongan Quraisy? Bukankah empat-empatnya Muslim? Kalaupun ada sebagian kita secara emosional bilang, pasangan yang sangat dekat dengan AS itu masuk bani Quraisy dan harus dianggap 'enemy'. Indikatornya apa? Ketika relasi antarnegara dan antarbangsa sedemikian terintegrasi dan saling tali temali, masihkah ada di antara kita kukuh dalam kekangan berpikir isolatif dan kerdil? Hemat penulis, tentu sebagai tokoh reformasi pak Amien tidak berpikir senaif itu. Ruang publik yang semakin terbuka, telah 97
menempatkan demokrasi sebagai arena kompetisi antarkekuataan agar tidak kehilangan kontrol. Hari-hari ini, justru yang kita saksikan adalah unjuk kekuatan dan pamer kelihaian di antara dua kubu untuk saling menjatuhkan melalui optimalisasi penggunaan media. Tidak peduli apapun jenis medianya, terutama media sosial yang sulit dikontrol. Aparatur negara diingatkan, jangan anggap sepele pengaruh media sosial. Studi yang dilakukan oleh Howard, dkk,.(2011) mengukuhkan fakta bahwa gerakan Arab Spring terutama yang terjadi di Mesir dan Tunisia, kontribusi besar oleh karena maksimalisasi peran media sosial. Mobilisasi gagasan di ruang-ruang maya, ternyata dengan mudah dipindah-alihkan ke arena lapangan rumput. Berdasarkan data yang dirilis Survei Data Global Web Index, Indonesia adalah negara yang memiliki pengguna media sosial yang paling aktif di Asia. Indonesia memiliki 79,7% user aktif di media sosial mengalahkan Filipina 78%, Malaysia 72%, bahkan Cina 67%. Sementara statistik perkembangan internet di Indonesia mencapai 15% atau 38,191,873 pengguna internet dari total populasi kita 251,160,124. Sedang pengguna internet dengan menggunakan mobile/smartphone mencapai 14% dari populasi (Ahmad, 2014). Artinya, data itu bisa bermakna dua hal. Pertama, secara positif media sosial adalah kekuatan politik baru yang pengaruhnya amat signifikan bagi kubu yang melek media terkini. Tetapi menjadi anasir jahat bila kehadirannya justru sebagai instrumen untuk mengaduk- aduk keindonesiaan yang sedang berproses. Keberagaman digoreng sebagi isu panas menuju politik 'divide et impera' jangka pendek dan bukannya sebagai keunggulan komparatif menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Bila negara tidak peka mengantisipasi potensi konflik seperti itu, tentu perhentian dari segala kesudahan sudah dapat ditebak. Indonesia pasca pilpres, tak ubahnya Thailand pasca Yingluck Shinawatra. 2. Kompetisi yang Elegan Akhir yang buruk itulah yang patut dicermati agar elemen bangsa yang multikultur dan rentan konflik horizontal ini dapat dideteksi sedini mungkin. Koeksidensi perusakan rumah ibadah di Sleman (1/06), penutupan tujuh gereja di Cianjur (2/06) dan beberapa peristiwa 98
intoleransi di Yogyakarta dengan kampanye menjelang pilpres bukan sekadar hadirnya perlambang tanpa pesan. Tetapi mesti dibaca bahwa belakangan ini ada konsolidasi kekuatan klandestin yang berusaha menyatukan langkah untuk memungut keuntungan melalui aksi-aksi destruktif mereka. Kalau sudah situasi seperti ini, lengah menjadi perhatian aparat negara sudah barang tentu, tidak ada pilihan lain kecuali rakyat harus bisa mengamankan dirinya sendiri-sendiri. Lalu negara hadir untuk siapa, kalau situasi penuh ketidakpastian seperti itu? Faktual negara secara historis ada, tetapi kalau kekerasan demi kekerasan beruntun terjadi dengan pembiaran yang berlebihan, lantas kepada siapa pihak-pihak yang merasa tidak terlindungi ini mengadu? Paling tidak secercah harapan masih menyala bila yang menang dalam kontestasi ini peduli untuk tiga hal. Pertama, rajut kebersamaan dalam tenunan indah Indonesia yang harmoni. Pluralitas bangsa adalah kekayaan yang telah dianugerahkan. Jangan pula karena nafsu politik sesaat bangsa ini tercabik-cabik menjadi puing-puing yang luluh lantak karena pemimpin telah kehilangan kontrol diri. Kedua, sudah waktunya identitas keindonesiaan kita lekatkan sebagai sebuah kebanggaan baru. Kita bangsa Indonesia, memang faktanya terdiri dari multietnik, multiras, dan multiagama. Tafsir boleh berbeda, tetapi bukan berarti di internal bangsa ini kita saling menghakimi dan berebut unggul. Lawan kita adalah keunggulan bangsa asing yang terus mengoyak kelemahan dan ketidaksolidan demi mengeruk keuntungan sepihak. Maka siapa pun presiden terpilih nantinya, Prabowo atau Jokowi, kemandirian bangsa harus menjadi kata sakti untuk menyihir produktivitas anak negeri agar bangsa ini bermartabat, bukan menjadi olok-olokan. Ketiga, kedisiplinan multiaspek adalah keniscayaan. Mengapresiasi kepada yang menang atau kalah, bukan perkara sulit namun perlu jiwa besar. Jiwa besar hanya bisa tumbuh dari hati yang merdeka bebas dari tekanan segala penjuru mata angin. Pemimpin terpilih harus mampu mentransformasikan keunggulan karakter seperti itu kepada bangsanya. Mulai dari mana? Diri sendiri dahulu. Disiplin tidak korupsi, disiplin aturan, dan disiplin membangun relasi vertikal dengan Sang Khaliknya. Yakinlah, siapa pun yang kalah dalam kontestasi pilpres, akan elegan menerima fakta ini bukan sebagai pecundang. 99
BAB 6 MEMAHAMI PEMIMPIN DAN AKTOR POLITIK A. Gaya Komunikasi Politik TB Simatupang Versus Ahok Sepertinya menelisik perbandingan dua tokoh Kristen yang berbeda generasi ini agak dipaksakan. Di mana relevansinya seorang tokoh sekaliber TB Simatupang yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang dengan pangkat Mayor Jenderal dan membawahi tiga Kepala Staf AD (Kolonel AH Nasution), KSAL (Kolonel Subyakto) dan KSAU (Komodor Suriadarma) pada era 1949 disandingkan dengan Basuki Tjahaja Purnama yang adalah Gubernur DKI Jakarta (2012- 2017)? Jujur saja, perbandingan semacam ini agak tidak apple to apple. Lalu di mana menariknya? Tidak lain pada faktor usia dan besarnya tanggung-jawab yang diembannya. Pada usia 29 tahun, TB Simatupang sudah berhasil menduduki jabatan pucak kemiliteran Indonesia dan di usia 39 tahun ia pensiun atau tepatnya dipaksa pensiun. Sementara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada usia 40 tahun berhasil menjadi seorang pemimpin sipil dengan jabatan Bupati di Bangka Belitung (2005-2010) dan kemudian meningkat terpilih sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta. Namun, keduanya disatukan pada satu pemahaman iman yang sama bahwa seorang pemimpin dalam level apa pun dimensi integritas dan keberanian mengambil risiko adalah yang utama dan pertama. 101
1. Tolok Ukur Perbandingan Paling tidak menurut Allen dan Brady (1997), studi perbandingan kepemimpinan personal atau organisasi mensyaratkan terpenuhinya tiga hal yakni size (ukuran), structure (ruang lingkup) dan fuction/ responsibility (besarnya tanggung jawab). Secara umum tiga kriteria tersebut memiliki plus-minus yang mendekati kedua tokoh tersebut. Menurut Dr. Soejatmoko dalam tulisannya "Modernisasi, Sekularisme dan Kekuasaan" (1990), menyebut Jenderal Simatupang adalah manusia tiga dimensi. Ia adalah pribadi yang terus berusaha mempertemukan dimensi moderenisasi dan pembangunan, dimensi morel dan agama serta dimensi tatanan politik dan peranan militer. Penilaian Soejatmoko tersebut diamini oleh Simatupang sendiri bahwa pencapaian kualitas kepribadian seperti itu tidak luput dari sumbangsih gurunya yang dipelajari secara otodidak dari tiga Karl, yakni Karl Marx ia belajar tentang revolusi, Karl Maria von Clausewitz ia belajar tentang perang dan Karl Barth, seorang teolog besar abad 20 ia belajar tentang teologi. Namun ia juga tidak mengeyampingkan kontribusi teolog AS Reinhold Niebuhr yang banyak memberi pelajaran tentang tema-tema kemerdekaan, keadilan dan kemanusiaan.9 Pengendapan sekaligus sintesis pengetahuan yang cukup berlimpah tersebut berhasil membentuk karakteristiknya untuk tidak mudah emosional dalam merespons setiap situasi yang berkembang. Bahkan ketika ia harus menerima nasib dipurnawirawankan pada tanggal 21 Juli 1959 beberapa hari setelah Dekrit Presiden 5 Juli, ia terima itu dengan jiwa ksatria. Meskipun, ia sejatinya masih ingin bergabung dengan TNI tetapi situasi sudah tidak kondusif lagi, maka purnatugas adalah jalan keluar yang baik. Sebagai pengingat mengapa TB Simatupang dalam usia produktif harus menerima kenyataan pahit seperti itu, tidak lain karena ia dituduh terlibat dalam Peristiwa 17 Oktober 1952 terkait rencana kudeta militer terhadap Istana. Meskipun isu tersebut dinilai tidak benar atau bohong belaka, Soekarno menganggap fakta itu ada benarnya. Karena itu Soekarno ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan 'ala Indonesia'. Awalnya, jabatan KSAP dibekukan, kemudian dilanjutkan dengan merevisi UU Pertahanan yang baru dengan menghapus 9TB Simatupang, "Percakapan Dengan Dr. T.b. Simatupang Postscriptum: Saya adalah Orang Berhutang, 1989. 102
klausul KSAP. Tamatlah karir militer TB Simatupang. Namun tugas pelayanan dibidang gerejawi semakin panjang baik pada level DGI/ PGI, Organisasi Gereja Asia hingga sebagai Presiden Dewan Gereja Se-Dunia mewakili Asia pada Sidang Raya di Nairobi (1975). Tentu sangat tidak mudah mencapai posisi seperti itu, jika kualitas personal dan kemampuan membangun relasi dan komunikasi tidak mendukung. Emil Salim (1990) dalam buku "70 Tahun TB Simatupang: Saya adalah Orang Yang Berhutang", menulis :"Maka mulailah babak kedua dalam perjalanan hidup Pak Sim. Beliau terjun dalam kehidupan berorganisasi agama. Dewan gereja adalah medan juang yang dipilihnya. Dan ini dilaksanakannya tidak kepalang tanggung.... Gereja-gereja yang semula terpisah-pisah ingin dipadukan agar bersama-sama melaksanakan tugas dengan melihat seluruh wilayah Indonesia sebagai arena pelayanan". Basuki Tjahaja Purnama lain lagi kisahnya, ia pemimpin sipil muda yang sangat cepat meroket dalam panggung politik nasional. Tamat dari Teknik Geologi, Universitas Trisakti (1989), ia mendirikan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan timah. Terkesan atas nasihat Kim Nam, ayahnya bahwa jika ia menjadi pengusaha hanya sedikit yang bisa disejahterakan, serta prinsipnya orang miskin jangan lawan orang kaya, orang kaya jangan lawan pejabat. Maka ia memilih terjun di dunia politik pada tahun 2003. Tahun 2004, ia menjadi anggota DPRD kabupaten dan tujuh bulan kemudian ia terpilih sebagai bupati Bangka Belitung (2005-2010). Tahun 2007, Ahok mengadu nasib sebagai calon gubernur Provinsi Babel, tetapi kandas. Belum sempat berakhir masa tugas sebagai bupati, pemilu legislatif 2009 telah mengantarnya menjadi anggota DPR RI (2009-2014). Bintang pun semakin bersinar terang. Berpasangan dengan Jokowi, iapun berhasil memenangkan pilkada DKI. Sebagai wakil gubernur, tugas utamanya adalah pembenahan administrasi di dalam. Namun setelah Jokowi berhasil menduduki kursi RI 1 dan Ahok naik pangkat menjadi Gubernur definitif, mulailah berbagai gebrakan yang mengganggu zona aman kerja kaum ambtenaar atau birokrasi terusik. Dalam buku Ahok, Koboi Jakarta Baru (M. Gunawan, 2013) disebutkan bahwa pemimpin baru Jakarta, Jokowi-Ahok benar-benar sebuah anomali. Mereka berani melawan kecenderungan lama dalam politik Indonesia. Biasanya, seorang tokoh elektabel jika popular. Jokowi-Ahok berbeda. Mereka popular karena elektabel, pantas dipilih. Elektabilitas 103
mendongkrak popularitasnya. Inilah poin terdalam dalam kebesaran Jokowi-Ahok yang menjadi lesson learned bagi banyak politisi ke depan. Bahkan tidak nyaman dengan perangkap yang sering dipasang Gerindra sebagai partai pengusungnya, ia lebih memilih keluar dan tampil sebagai gubernur nonpartisan. Berkali-kali bertikai dengan DPRD DKI, tak ubahnya asam-garam belaka. Panggung politik yang serba gaduh seolah menjadi menu wajib guna menata birokrasi yang tambun, lamban dan tidak efisien. Pecat ganti pejabat daerah hingga pembongkaran aib DPRD terkait mark up anggaran saling silih berganti menghiasi media massa. Sekali lagi Ahok sepertinya sudah kebal dengan segala resistensi akibat kebijakan yang diambil. Tanpa kompromi, tanpa tebang pilih agaknya pola kepimpinan yang cocok untuk DKI. Kepatuhan terhadap konstitusi adalah yang utama dalam menjalankan kehidupan bernegara. Karena itu bisa mencerminkan bahwa kebijakan yang diambil tidak diskriminatif. Meskipun menggusur, Ahok tetap humanis dengan menyediakan perumahan pengganti untuk warganya. 2. Pelajaran Penting Mayoritas bangsa ini terutama umat Kristiani, mungkin tidak seberuntung TB Simatupang dan Ahok. Masih pada rentang usia 30-40 tahun sudah begitu banyak berkarya dalam ranah pengabdian kepemimpinan bangsa. TB Simatupang diranah militer, Basuki Tjahaja Purnama pada ranah sipil. Meskipun keduanya dibedakan periode pengabdian, tetapi satu hal yang dapat diambil hikmahnya adalah pengabdian mereka dilandasi ketaatan iman yang sangat kuat. Dapat pula ditambahkan walaupun dua tokoh pemimpin Kristen ini merefleksikan kekontrasan dalam 'performance' tetapi sejatinya, mereka adalah exemplar dari sebuah narasi tetang prilaku konkret yang seharusnya menjadi perilaku pemimpin. Jika ya, katakan ya. Jangan pernah ragu untuk sebuah pilihan yang memang benar. Spirit seperti itulah yang sesungguhnya banyak pula diteladankan oleh pahlawan pendiri bangsa ini. Mereka berjuang dan berkorban demi membela kebenaran terhadap harkat dan martabat bangsa ini. Sekali lagi, keberanian seorang pemimpin tampil ke depan, jika didalam hatinya bersih dan tidak ada agenda tersembunyi lainnya. Mereka bekerja jujur hanya demi kepentingan rakyat. Sadar atau 104
tidak seolah mereka menghayati betul nasihat Rasul Paulus pada jemaat Korintus yang demikian, "Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia hidup maupun dunia mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah" (1 Korintus 3:21-23).10 B. Pemimpin Gereja (Tanpa) Pamrih Bila pertanyaan di atas diajukan kepada warga gereja, pasti akan ada jawaban beragam dengan variasi penjelasan. Bila pemimpin gereja pamrih, salahkah mereka? Hal ini pun tetap memancing respons dikotomis antara ya dan tidak. Jawaban ya salah beralasan, jika sesorang sudah memilih sebagai pemimpn gereja mestinya sudah sejak awal menanggalkan sifat keduniawian mereka agar seluruh pelayanan tidak berorientasi pada uang. Sementara yang menjawab tidak salah atau benar, jujur mengakui bahwa tidak mungkin menjalani kehidupan pelayanan tanpa uang. Interaksi sosial yang serba hedonis, memaksa dalam banyak hal pemimpin gereja juga beradaptasi dan tidak mungkin lagi bergaya asketis habis. 1. Indulgensia dan Uang Realitas di atas sejatinya bukan fenomena sekarang saja. Gereja sebagai institusi moral keagamaan telah merasakan itu sejak zaman Uskup Profesor Marthin Luther (1483-1546). Ketika pemimpin- pemimpin gereja Katolik saat itu sedang mempraktikkan penjualan surat Indulgensia. Indulgensia menyerupai surat sakti yang dapat dibeli seorang umat untuk dirinya sendiri ataupun untuk salah seorang sanak keluarga yang sedang berada di api penyucian. Johann Tetzel, seorang imam Dominikan, ditugasi berkeliling di seluruh wilayah keuskupan Uskup Agung Albert dari Mainz untuk mempromosikan dan menjual indulgensia untuk merenovasi Basilika St. Petrus di Roma. Tetzel sangat berhasil dalam hal ini. Ia menganjurkan: "Begitu mata uang bergemerincing di dalam kotak, jiwa yang sedang menanti di api penyucian pun akan terlepas". 10Dimuat Mitra Indonesia, Edisi 90 No.127 Tahun X (11) November 2015. 105
Uang telah menggerus orientasi iman substansial ke arah iman transaksional. Ia bukan saja alat penukar barang dan jasa, tetapi telah diubah fungsinya sebagai instrumen penebus salah dan dosa. Uang mampu mengubah disorientasi pelayanan pemimpin gereja yang semula untuk kemuliaan Allah yang Maha Kuasa (Omnipoten), Maha Tahu (Omniscien), Maha Baik (Omnibenevolen), dan ada di mana-mana (Omnipresen) menjadi demi kemegahan diri sang manusia. Melihat bahwa apa yang dilakukan gereja sudah keluar dari garis pelayanan yang semestinya, Martin Luther berani mengoyak ketidakberdayaan pemimpin gereja di bawah Paus, dengan 95 dalil perlawanan simbolik yang ditempel dipintu-pintu Gereja Kastil. Hanya dalam waktu dua minggu dalil-dalil itu sudah menyebar ke seluruh Jerman dan dua bulan kemudian meluas ke Eropa. Meski tahu konskuensinya berat, Luther tak patah semangat. Bahkan ketika Paus menganggap pendapatnya sesat dan ia dikucilkan (ekskomunikasi dari Gereja Katolik dengan akta Exsurge Domine) pada tanggal 15 Juni 1520. Pada bulan Oktober, Luther membakar ijazahnya di tempat umum dan menunjukkan kesungguhannya bahwa dia tidak akan taat kepada gereja kecuali mereka menurut kata-katanya. Menurut anggapan abad pertengahan, negara tidak bisa tidak menghukum seorang penyesat yang telah dikutuk oleh gereja. Tetapi karena banyak kepala daerah menyetujui ajarannya, maka Luther dipanggil ke "sidang kekaisaran" pada bulan April 1521 diadakan di kota Worms untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan dan karangan-karangannya. Sahabat-sahabat Luther takut kalau-kalau ia akan ditangkap dan oleh sebab itu memohon kepadanya supaya jangan pergi juga. Tetapi Luther berkata, "Biarpun di Worms ada setan sebanyak genteng di atas rumah, aku pergi juga!". Di sana Luther tetap bersikukuh mempertahankan ajarannya. Selepas persidangan Diet, Luther dinyatakan sebagai orang buangan oleh Diet. 2. Sumbernya Siapa? Meskipun peristiwa Indulgensia merupakan episode penting dalam sejarah agar jangan terulang, namun sepertinya gereja tidak belajar banyak hal dari sana. Tidak terhitung gereja diwarnai konflik dan perpecahan juga bermula dari ketamakan manusia mengelola uang dan aset gereja. Gereja sudah dianggap sebagai perusahaan keluarga yang 106
berbasis spiritualitas kristiani. Tidak salah memang mengelola gereja seperti perusahaan, agar roda organisasi berjalan secara profesional. Tetapi bila semua terakumulasi pada satu tangan, maka harta gereja menjadi rentan penyalahgunaan. Alkitab sejak awal-awal mengingatkan bahwa jerat dan kejatuhan manusia itu tidak jauh-jauh dari masalah uang. Sebabnya apa? I Timotius 6:10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Memang ayat tersebut tidak semata-mata ditujukan kepada pemimpin jemaat, tetapi nasihat untuk semua manusia. Karena penggerak dan pemimpin gereja adalah panutan atau teladan semua warga jemaat, maka tanggung jawab rohani mereka melebih rata-rata yang harus dikerjakan jemaat. Bahkan diayat 9 dikatakan, "Tetapi mereka yang ingin kaya akan terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan". Itulah antara lain resiko besar yang mesti ditanggung oleh mereka yang tidak mampu mengendalikan nafsunya. Bagaimana kehidupan jemaat bisa meneladani pemimpinnya, bila pemimpin itu sendiri tidak memiliki kompetensi dan keunggulan spiritual yang memadahi khususnya dalam mengontrol hawa nafsu kedagingannya. Maka menurut Bruce E. Winston (2015) dalam tulisannya berjudul The Four Cs of Christian Leadership menyebutkan bahwa pemimpin Kristen atau umat setidaknya memiliki 4 kriteria dasar yang diistilahkan dengan The Four Cs yakni Calling (melakukan apa yang Tuhan inginkan), Competence (melakukan yang terbaik untuk apa yang Anda kerjakan), Confidence (mengetahui apa yang dapat menyempurnakan keberhasilan tertentu) dan Character (sifat baik). Saya percaya empat kriteria itu pasti dimiliki oleh para pemimpin Kristen terutama pemimpin gereja di Indonesia ini. Mungkin saja empat kriteria itu masih pula ditambah beberapa yang lainnya. Baiklah kita sepakati empat itu dulu. Namun pertanyaan yang sering kali muncul, mengapa bila kriteria dasar itu sudah dimiliki perpecahan atau skisma era sekarang ini justru semakin menjadi-jadi? Dari segi kompetensi jangan diragukan mereka adalah para lulusan pendidikan tinggi teologia bahkan banyak di antara pendeta jemaat 107
sekarang sudah bergelar master dan doktor. Jam terbang pelayanan rata- rata juga sudah tinggi. Karakter baik pun mudah dilihat. Barangkali satu- satunya yang sulit diketahui adalah bagaimana mendeteksi, mengukur dan memvisualisasi panggilan pelayanan. Ini adalah kriteria yang amat pribadi. Sungguh-sungguhkah mereka menjadi pendeta, pastur (di beberapa gereja non-Katolik pendetanya juga disebut pastur), hamba Tuhan, atau pemimpin umat tersebut murni panggilan Tuhan atau panggilan karier pekerjaan. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Umat selaku kaum awam dengan kesederhanaan perspektif teologis yang dimiliki mungkin hanya bisa membaca buah-buah pelayanan mereka. Dalam keseharian pun umat tidak terlalu menuntut lebih dari kapasitas yang dimiliki pemimpin umatnya. Karena mereka juga menyadari bahwa pendeta atau hamba Tuhan juga manusia biasa. Tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Justru dalam kesederhanaan itu umat memperoleh kekuatan dalam keteladanan. Bukan justru sebaliknya. Pemimpin umat yang tanpa pamrih, justru memberikan fondasi yang kuat agar jemaat jangan ikut hanyut dalam praktik-praktik hidup yang serba permisif. Nilai tertinggi dari kotbah pendeta tidak terletak pada narasi kata- kata Alkitabiah pada hari Minggu tetapi malah memiliki kualitas bila kesehariannya mempraktikan iman dan laku menjadi satu. Sanggupkah? Tidak ada pilihan lain, umat pun harus turut bertanggung jawab agar kesementaraan yang kita jalani dalam hidup ini juga memiliki arti bagi orang lain.11 C. Menikmati Hasil Pemilu Atmosphere politik Indonesia seolah keruh dengan inflasi kata-kata tak bijak dan sarat aroma agitasi. Setiap individu terjun bebas mengumbar syahwat politiknya tanpa ada frekuensi pengontrol. Siapa pun mereka. Politisi atau orang biasa. Perempuan atau pria. Seakan berlomba menawarkan diri ingin diakui sebagai sang hero bagi kelompoknya. Berkali-kali tokoh oposisi menuduh pemerintah sedang melakukan pembiaran atas kebocoran uang Negara hingga 1.000 triliun per tahunnya. Entah darimana menghitungnya, yang penting pelor terus diletuskan. Benar atau salah, itu bukan urusan. Yang penting publik 11Mitra Indonesia Edisi 94 No.131 Tahun XI Maret 2016. 108
tahu bahwa dalam pengelolaan uang negara, rezim yang sekarang memerintah dianggap tidak cermat. Tanpa malu-malu, jika uang negara ingin selamat, pilihannya satu menangkan kubu oposisi. Dinamika kuat petahana (Jokowi-Amin) versus oposisi (Prabowo- Sandi) di Indonesia kian deras menggerus kesadaran intelektualitas dan rasionalitas khalayak. Siapa yang lebih benar, sangat ditentukan dari sudut pandang mana mereka mengeker (memeriksa dari jauh). Pertarungan narasi berbasis data kian bergeser ke arah perang kata-kata yang dangkal makna. Semua seolah leluasa menebarkan apa pun demi kepentingan diri yang mengatasnamakan kepentingan bangsa. Begitu liarnya berekspresi, seorang pembaca puisi dalam Munajat 212 tanggal 21 Februari 2019 sampai berujar, "Dan jangan, jangan Engkau tinggalkan kami dan menangkan kami, karena jika Engkau tidak menangkan, Kami khawatir ya Allah, Tak ada lagi yang menyembah- Mu". Tuhan Allah Yang Maha Sempurna dengan segala otoritas yang dimiliki-Nya pun hanya demi kepentingan diri dan kelompoknya diancam, jika tidak memenangkan kubunya, Allah Yang Maha Kuasa tersebut bakal kehilangan followers yang setia menyembah. Tapi itulah retorika politik. Diksi harus berbeda agar ia bisa keluar dari pakem untuk layak dibicarakan dan menjadi viral. Secara ekonomis itu bisa dimaknai sebagai strategi penghematan rupiah sekadar untuk belanja iklan gratis. Saya kira di situlah permainan cerdas kubu oposisi untuk menyiasati kapital kampanye yang terbatas. Tapi bagi kelompok yang serius merespons, produksi kata-kata seperti itu menghina kemahakuasaan Tuhan. Jujur bukankah sejarah manusia selalu identik dengan penghinaan bukan penghormatan kepada Tuhan Allah? Demokrasi adalah ruang publik untuk berdebat dan berargumentasi. Jadi apa yang disebut kebenaran bukanlah tafsir teologis hitam-putih. Tapi ditentukan banyak sedikitnya jumlah pengikut. Semakin banyak pengikut, ia lebih kuasa menentukan arah kebenaran. Maka tidak perlu merasa heran, jika pada masa kampanye pilpres maupun pileg ditemukan beragam narasi persuasif, agitatif, hingga provokatif bertebaran dimana-mana. Jika ditelisik, ujung-ujung muaranya sama meyakinkan pemilih khususnya swing voter yang masih berjumlah 20% agar lekas menentukan pilihan sebelum terlambat. Sekilas harus diakui, pihak petahana memang terasa kewalahan membendung gegap gempitanya informasi bodong yang terus mengalir 109
tiada henti setiap harinya. Bahkan jika satu disumbat, yang lainnya bermunculan. Begitu seterusnya. Terkesan, transaksi jual-belinya sangat tidak seimbang. Inilah saatnya bisa diamati bagaimana pemanasan perang udara (air war) tengah berlangsung. Contoh, berita bohong larangan azan, sebaran kampanye dibolehkanya LGBT, Jokowi dikaitkan dengan PKI dan lainnya. 1. Dalam Koridor Kendatipun Kominfo sudah menerbitkan website stophoax.id, tetap saja kepadatan arus lalu lintas berita tidak berbasis fakta terus bergulir. Polisi tentu sangat sibuk menerima laporan dari masing-masing kubu yang dirugikan. Namun jika penangananya kalah cepat dengan laporan yang terus berdatangan, maka melapor ke kepolisian menjadi tidak banyak bermanfaat. Negara sebetulnya memiliki kekuatan untuk melumpuhkan kondisi udara yang semakin hangat dan polutan ini. Tetapi karena dinilai masih dalam batas kewajaran, maka tindakan yang lebih tegas dan frontal masih belum maksimal dilakukan. Satu demi satu memang sudah diambil tindakan sekadar memberi efek jera agar tidak diulangi lagi. Namun dalam konteks strategi crisis handling, di mana pemerintah menganggap situasi dalam kondisi darurat, itu belum dilakukan. Semua masih dalam koridor bisa ditangani secara proporsional. Pemanasan perang udara ini, sejatinya mengindikasikan dua hal. Pertama, media sosial adalah instrumen baru dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. Semua ingin berebut manfaat terbesar atas kehadirannya khususnya dalam mengumpulkan suara pemilih. Kedua, harus segera disadari jangan sampai adaptasi teknologi informasi menjerumuskan bangsa sendiri. Maka diperlukan kontrol regulasi dan penegakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang lebih kuat. Sehingga kita sama-sama bisa menikmati hasil Pemilu 17 April 2019 tanpa rasa kecewa yang berlebihan. Pemilu harus tetap dimaknai sebagai peristiwa rutin lima tahunan yang semakin menegaskan jati diri bangsa sebagai negara demokrasi yang menjadi panutan. Menang nomor urut satu atau dua untuk pilpres atau siapa pun caleg yang terpilih untuk pileg dan senator mana yang unggul untuk pemilihan DPD, sejatinya semuanya ingin Indonesia semakin jaya raya. 110
D. Menolak Perubahan Melintas dalam imajinasi sebuah pertanyaan retoris apakah kita berubah, sedang berubah, atau sudah berubahkah? Sekalipun mudah menjawabnya, tetap perlu kejujuran tingkat dewa untuk mengakuinya. Justru yang kerap terjadi, ego melakukan atraksi penyangkalan. Meski perubahan adalah keniscayaan, tetap saja manusia diliputi ketidakpercayaan ketika menyaksikan sebuah perubahan itu terjadi. Stigma yang terlanjur melekat, seakan tak lekang oleh waktu. Bahkan terus dipelihara sebagai amunisi yang siap dilepas ketika kepentingan politik, ekonomi, budaya mulai diusik. Contoh sederhananya, ketika Indonesia dalam kendali Presiden Jokowi mengalami transformasi dan perubahan besar-besaran di sektor infrastruktur, jalan tol, jembatan, tapal batas, pelabuhan, bandara dan lain-lain, koalisi oposisi tetap menilai bahwa capaian itu tidak seberapa. Atau dengan redaksi yang lain ingin dikatakan bahwa kondisi masih sama dan tidak banyak perubahan. Sebab itu rezim ini mesti diganti. Terus yang disodorkan adalah beragam narasi alternatif yang menyulut emosi publik. Kriminalisasi ulama, kebocoran anggaran, harga-harga semakin mahal, hingga negara ini akan bubar jika oposisi tak berkuasa. Sekalipun tidak persis, orang Yahudi pun mendemonstrasikan cara berpikir dan bertindak yang hampir sama ketika melihat bahwa Saulus telah berubah. Bagi orang Yahudi, Saulus adalah agen utama penganiaya umat Kristen. Sebab itu sangat tidak mungkin hanya dalam waktu singkat terjadi perubahan kepribadian dalam dikotomi Saulus lama dan Saulus baru. Orang Yahudi tidak percaya, bahwa Saulus yang begitu kejam dan sadis, tiba-tiba bisa berubah total. Itu sebabnya perubahan yang terjadi pada diri Saulus ditolak. (Kisah Para Rasul 9:21). Konsekuensi Perubahan Exspresi tidak puas, orang Yahudi ketika melihat Saulus bertobat mengindikasikan dua hal. Pertama, bangsa Yahudi tidak rela jika Saulus tidak dipihak mereka. Kedua, aksi Saulus sangat berpotensi terhadap redupnya pamor kekuasaan politik Romawi. Lebih jauh penulis berkeyakinan, putusan Saulus akan mengguncang umat Israel pengikut Yesus dan meninggalkan kebiasaan lama. Itu sebabnya ketika melihat 111
sosok Saulus yang berbeda dengan bayangan yang selama ini diyakini sebagai seorang persekutor, orang Yahudi langsung bersikap memusuhi dan berupaya membunuhnya (Kisah Para Rasul 9:23). Itulah kosekuensi perubahan. Selalu saja ada pihak yang merasa tidak diuntungkan. Sekalipun perubahan itu berdampak positif, tidak semua pihak nyaman. Tidak lain karena ada irisan kepentingannya yang terungkit, tertelisik bahkan punya potensi terbongkar. Persekongkolan praktik jahat yang membawa keuntungan ekonomi inilah, yang kerapkali ditebar untuk menghadang agar si penguasa baik tidak merebutnya. Itu sebabnya tidak mengherankan jika segala upaya dikerahkan agar si pembawa obor perubahan itu terjungkal dari kursi kekuasaan. Konteks itu mempermudah penjelasan betapa kabar bohong dan ujaran kebencian terus direproduksi oleh para buzzer. Tujuannya jelas, berita yang benar dinegasikan agar publik mengonsumsi berita bohong. Berita bohong tentu menggiring opini sesat. Opini sesat jelas menggiring merebaknya disinformasi. Ketika disinformasi masif terkunyah begitu saja oleh khalayak ramai maka terciptalah distrust yang bermuara pada disharmoni pola relasi negara/pemerintah dengan rakyatnya. Inilah yang ditakutkan. Negara ini memiliki potensi besar untuk menjadi negara hebat. Bahkan dalam prediksi PricewaterhouseCoopers (2018), Indonesia melaju sebagai kekuatan ekonomi nomor 4 dunia bersama Cina, India, dan USA. Dibawah Indonesia ada Brazil, Rusia, Mexico, Jepang, Jerman, dan UK.12 Maka sangat ironis, bila potensi yang begitu besar ini lantas diobrak-abrik oleh tirani kekuatan minoritas kelompok buzzer yang terus menyebar aneka produk kejahatan siber, atau ahli pencipta virus dalam bentuk malware (Malicious Software). Yakni suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Malware dapat menginfeksi banyak komputer dengan masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi. Era digital saat ini, memungkinkan apa pun menjadi mungkin. Ingat ketika Donald Trump berhasil dilantik menjadi Presiden AS. Beragam data terkait e-trade, counter intelligence, dan foreign digital traffic disinyalir begitu kuat dipergunakan sedemikian rupa agar konglomerat Trump html#keyprojections. 112
bisa menggalahkan Hillary Clinton. Sekalipun dibantah habis-habisan tetap saja jejak digital dapat ditelusuri dan terus dilakukan pembuktian digital forensiknya. Indonesia tentu tidak bermimpi situasi seperti itu terjadi. Tapi siapa yang dapat menjamin? Negara adidaya sekuat AS saja mengalaminya. Kekuasaan itu menggiurkan siapa saja. Di tangan penguasa, apa pun bisa dilakukan. Terlebih jika ada persekutuan penguasa jahat dan pengusaha hitam maka undang-undangpun bisa diperjual-belikan ibarat barang dagangan demi menghamba pada sebuah kepentingan. Perubahan memang dilematis. Itu sebabnya pembawa obor perubahan ke arah yang lebih baik selain mengandalkan dukungan publik mesti menyerahkan pada pimpinan Tuhan Allah. Tanpa itu, saya kira mereka akan kehilangan otoritas keilahian. Ketika itu terjadi, kepemimpinan suatu bangsa akan kehilangan arah dan orientasi karena hikmat Tuhan ditiadakan dan kehebatan manusia diunggul-unggulkan. Semoga Indonesia diberkati dengan pemimpin yang terus siap melayani menuju perubahan yang semakin baik. 113
DAFTAR REFERENSI Amirsyah. (2012). Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi:Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksnaan. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu. Barna, G. (2005). Think Like Jesus: Make the Right Decision Every Time - eBook Edenburg: Thomas Nelson. Bungin, B. (2006). Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Cybercommunity, Media Sosial dan Diskursus Teknologi Media Komunikasi. Jakarta: Kencana. Castells, M. (2001). The Internet Galaxy: Reflection on the Internet. Business and Society. New York: Oxford University Press. Crawfoot, J. (1998). "Cybercafé, Cybercommunity". M/C Journal, 1(1). Golose, P.R (2009). Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Kusumadewi, E.W. (2016). "Kapolri Beberkan 3 Organisasi Radikal dan 21 Pendukung ISIS". Link: html. Lam, Kwan-You. (1997). "Ethnic Cyber-Communities". Url: handle.net/11213/15635. 115
Makdori, Y. (2020). "Sejarah Pandemi Virus di Indonesia Sebelum Wabah Covid-19". Link: Muljana.S. (2005). Runtuhnya Kerajaan Jindu-Jawa dan Timbulnya Negara- Negara Islam di Nusantara (terbitan ulang 1968). Yogyakarta: LKIS. Njoko, V., & Priyowidodo, G. (2022). "New Media Adaptation through Environmentally Friendly Dissemination Messages at a Religious Organization during the COVID-19 Era in Indonesia". Asian Research Journal of Arts & Social Sciences, 17(2), 14-27. org/10.9734/arjass/2022/v17i230301. Priyowidodo, G. (2016). "Politics and organization in opposition: Patterns of communication and decision making in Parti Keadilan Rakyat (The People's Justice Party) of Malaysia". Social Sciences Journal, Vol. 11, pp. 113-119. sscience.2016.113.119. Priyowidodo, G. (2019). "Millennial Generation Conception about Islamophobic, De-radicalization and Communication Process Based on Multicultural Education: A Phenomenography Study". Journal of Gouverment & Politics Atau Jurnal Studi Pemerintahan, 10(3), 208-222. Retrieved from org/10.18196/jgp.103106. Priyowidodo, G. (2020). Netnografi Komunikasi [Communication Netnography]. Depok: PT RajaGrafindo Persada. Slamet Muljana. (2005). Runtuhnya Kerajaan Jindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara (terbitan ulang 1968). Yogyakarta: LKIS. "The World in 2050 The long view: how will the global economic order change by 2050? #world2050" Link: Tilaar, H.A.R (2004). Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo. World Report. (2013). "Our Annual Review of Human Rights Around the Globe". 116
BIOGRAFI PENULIS Gatut Priyowidodo, Ph.D. menyelesaikan pendidikan S-1 pada Universitas Hasanuddin Makassar (1992) dan Magister dari PPS Universitas Airlangga (1999). Sementara jenjang pendidikan Doktor/Ph.D-nya di bidang Komunikasi Organisasi diselesaikan pada tahun 2013 di Northern University of Malaysia (UUM), Kedah-Malaysia. Judul disertasinya adalah Communication Pattern and Desicion Making in Malaysia's and Indonesia's Political Organization. Dosen pada Prodi Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya sejak 2006. Tercatat sebagai Assesor BAN PT (Sejak 2016-sekarang), Evaluator Pendirian PS Baru, Reviewer Hibah Penelitian, dan Aseseor BKD. Pernah memperoleh Toyota Research Grant (1999), Lintrad Grant (Kemristek, 2003). Selain itu sejak 2005, menerima hibah penelitian (research grant) dari Kemristek-Dikti RI yakni Hibah Kajian Wanita, Hibah Penelitian Bersaing, Hibah Penelitian Fundamental, Hibah Buku Ajar. Dan Tahun 2019, menerima Hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) multi years dengan judul: Pola Komunikasi Berbasis Media Sosial Sebagai Penentu Strategi Pemasaran Politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 117
Organisasi 1. IRMLA Indonesia Research Methodology Lecturer Association/ ASOSIASI DOSEN METODOLOGI PENELITIAN INDONESIA (Pengurus Pusat/Ketua III) 2. ASPIKOM (Anggota Dewan Pakar Korwil Jawa Timur) Beberapa artikel dalam International Journal terindeks SCOPUS/ WoS: 1. The Faces of Conflict in a Political Organization: The case of the Indonesia Democracy Party of Struggle (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan /PDI-P) Mediterranean Journal of Social Sciences Vol.No.19, August 2014 ( article/view/4296) 2. Politics and Organization in Opposition: Patterns of Communication and Decision Making in Parti Keadilan Rakyat (the People's Justice Party) of Malaysia The Social Sciences, Vol.11 No. 2 February 2016 . ce.2016.113.119 3. Social Media and Political Campaign Political Communication Strategies in the 2018 East Java Governor Election Journal of Psychosocial Vol. 23 (1) 2019 p. 124-136 ) 4. Locality Values within Determination of Regional Head Selection in Indonesian Democratic Party of Struggle Journal of Critical Review Vol 6 (6) 2019 p. 262-269 fulltext/197-1578467425.pdf) 5. Digital Media Technology as an Instrument for Promotion and Political Marketing in the Era of Industrial Revolution 4'0 Pada the 3rd lnternational Conference on Education and Multimedia Technology (lCEMT 2019, Nagoya-Jepang). ICEMT 2019: Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Education and Multimedia Technology July 2019 Pages 327-331 org/10.1145/3345120.3345171) 6. E-Government Organizational Governance, Policy Communication And Digitalization of Land Ownership Identity (Netnographic Study on The Issuance of Electronic Land Certificates) Journal of 118
Southwest Jiaotong University Vol. 56 No.4 2021, pp 364-380 (DOI Buku sudah terbit: 1. Kiat Sukses Menghadapi Pembimbing Skripsi & Tesis (Jakarta: Citra Harta Prima, 2005). 2. Komunikasi Politik dan Komunikasi Organisasi (Yogyakarta: ANDI, 2015). 3. Model Komunikasi dan Strategi Kebijakan Kesadaran Anti Korupsi (Yogyakarta: ANDI, 2017). 4. Komunikasi Politik: 1 Memahami dari Sisi Kepribadian dan Pemikiran Politik Soekarno dan Soeharto (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018). 5. Pola Komunikasi dan Budaya Organisasi Virtual (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018). 6. Pengambilan Keputusan dan Strategi Pemasaran Politik (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019). 7. Etnografi Komunikasi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020) 8. Monograf Metode Netnographi, Aplikasi pada Tiga Riset Lapangan (Jakarta: PT RajaGrafindo Pers, 2020 ). 9. Komunikasi Kebijakan di Era Pandemi, Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Perspektif Phenomenography (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Desember 2021). 119