MAHKAMAH KONSTITUSI Selamat datang dalam pembelajaran interaktif modul "Konstitusi dan Konstitusionalisme". Modul ini merupakan salah satu modul dalam proses pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara. Modul ini berisi materi-materi tentang pengertian dan sejarah konstitusi, materi muatan konstitusi, dan supremasi serta perubahan konstitusi. Modul ini terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan belajar, dengan harapan akan memudahkan Anda untuk dapat lebih mendalami dan memahami materi yang disajikan. Kegiatan belajar pertama akan mengajak Anda untuk memahami pengertian dan sejarah konstitusi. Kegiatan belajar kedua akan mengajak Anda untuk memahami materi muatan konstitusi. Sedangkan pada kegiatan belajar ketiga Anda diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang supremasi dan perubahan konstitusi. Selamat belajar.... Semoga menyenangkan dan bermanfaat! Pusat	Pendidikan	Pancasila ii
MAHKAMAH KONSTITUSI Sebelum Anda mengikuti rangkaian pembelajaran dalam modul ini, silahkan Anda baca terlebih dahulu petunjuk penggunaannya sebagai berikut: 1. Mulailah mempelajari modul ini dengan membaca do'a. 2. Bacalah terlebih dahulu bagian pendahuluan modul. 3. Pahami peta konsep yang telah disediakan sebagai dasar untuk mempermudah alur fikir Anda dalam memahami pokok-pokok materi. 4. Pelajari uraian materi dari setiap Kegiatan Belajar (KB). 5. Bacalah rangkuman yang ada di setiap Kegiatan Belajar. 6. Kerjakan latihan mandiri yang ada di setiap Kegiatan Belajar dengan menggunakan jawaban berdasarkan pada uraian materi maupun sumber referensi lain. 7. Selesaikan seluruh rangkaian pembelajaran dalam modul ini yang terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan Belajar. 8. Selesaikan terlebih dahulu satu rangkaian Kegiatan Belajar, setelah itu Anda baru bisa melanjutkan ke Kegiatan Belajar selanjutnya. 9. Silahkan baca bagian penutup modul. 10. Kerjakan bagian tes akhir modul. 11. Cocokkanjawaban tes akhirmodul Anda dengan kunci jawaban modul dan hitunglah perolehan nilai Anda. 12. Jika Anda telah berhasil menyelesaikan satu rangkaian modul ini, Anda dapat melanjutkan ke modul selanjutnya. 13. Untuk menambah pengetahuan tentang materi dalam modul ini, Anda dipersilahkan mencari informasi dan materi dari sumber referensi lainnya. 14. Akhiri pembelajaran modul ini dengan membaca do'a. 15. Selamat belajar. Pusat	Pendidikan	Pancasila iii
MAHKAMAH KONSTITUSI MODUL KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME SK : Memahami dan menganalisis konsep konstitusionalisme dan konstitusi di Indonesia. KD : 1. Mengetahui dan memahami konstitusi dan konstitusionalisme. 2. Memahami materi muatan UUD 1945. 3. Memahami klasifikasi teoretis UUD 1945. KB 1 Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme Serta Sejarah Konstitusi Di Indonesia KB 2 Materi Muatan UUD 1945 KB 3 Supremasi Konstitusi dan Perubahan UUD 1945 Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Uraian materi : Uraian materi : Uraian materi : 1. Mengetahui pengertian 1. Konstitusi Sebagai 1. Supremasi Konstitusi. Konstitusi dan General Agreement, 2. Perubahan UUD 1945. Konstitusionalisme Civil Religion, dan Latihan mandiri. 2. Mengetahui sejarah Hukum Dasar. Kunci jawaban. Konstitusi di Indonesia 2. Materi Muatan UUD Latihan mandiri. 1945. Kunci jawaban. Latihan mandiri. Kunci jawaban. Tes Akhir Modul Kunci Jawaban Tes Akhir Pusat	Pendidikan	Pancasila iv
MAHKAMAH	KONSTITUSI Fungsi Pokok dari Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Sebelum mempelajari materi tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme yang ada dalam modul ini, silahkan Anda sebutkanfungsi pokok dari konstitusi Setelah itu, silahkan Anda saksikan video tentang Konstitusi Demokrasi Indonesia yang ditayangkan dalam pembelajaran ini, tuliskan makna apa yang dapat Anda tangkap dari isi video tersebut. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 1
MAHKAMAH KONSTITUSI PENGERTIAN KONSTITUSI DAN KONSTITUALISME SERTA SEJARAH KONSTITUSI DI INDONESIA TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari kegiatan belajar 1 (satu) ini, Anda dapat: 1. Mengetahu pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme 2. Mengetahui sejarah Konstitusi di Indonesia URAIAN MATERI 1. Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme 1.1. Pengertian konstitusi Pengertian tentang suatu istilah dapat diperoleh baik dari sisi makna kata maupun dari sisi realitas yang diwakili oleh kata tersebut. Dari aspek bahasa, konstitusi berasal dari bahasa Inggris "constitution" yang berasal dari asal kata "constitute", "constitue" atau "to constitue" yang artinya adalah "membentuk". Oleh karena itu kata "konstitusi" maknanya selalu terikat dalam konteks pembentukan suatu organ dan organisasi. Bahkan, adakalanya konstitusi itu ditempatkan sebagai dokumen pembentukan atau akta kelahiran suatu organisasi. Oleh karena itu setiap organisasi selalu memiliki konstitusi yang menjadi kesepakatan dasar pembentukan organisasi itu sendiri. Kesepakatan dasar tersebut pada awalnya tidak tertulis, namun lama kelamaan seiring dengan perkembangan peradaban selalu dituangkan dalam bentuk tertulis, bahkan dalam format khusus yang disahkan oleh pejabat publik. Demikian pula halnya dengan konstitusi dalam konteks bernegara. Secara bahasa ada yang menempatkan sebagai dokumen yang membentuk negara sebagai suatu organisasi yang di dalamnya terdapat organ-organ negara. Bahkan, ada kalanya konstitusi juga menjadi sertifikat kelahiran negara karena keberadaan negara dimulai pada saat pemberlakuan konstitusi itu. Sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, organisasi negara modern senantiasa membutuhkan konstitusi karena di dalam konstitusi itulah dituangkan kesepakatan Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 2
MAHKAMAH KONSTITUSI dasar tentang tujuan negara yang hendak dicapai bersama, organ-organ apa yang dimiliki dan harus dibentuk, bagaimana mekanisme kerja dan hubungan antar organ negara, serta yang lebih penting lagi adalah hak dan kedudukan warga dalam kehidupan bernegara. Semakin kompleknya kehidupan dan urusan yang ditangani oleh negara, semakin diperlukan pengaturan dan kebutuhan diwujudkan dalam satu dokumen tertulis juga menjadi semakin penting. Oleh karena itu, di era modern konstitusi diartikan olehBrian Thompson sebagai "a document which contains the rules for the the operation of an organization".1 Hampir semua negara saat ini memiliki konstitusi tertulis dalam satu dokumen tersendiri. Hanya Inggris dan Israel saja yang sampai sekarang tidak memiliki konstitusi dalam arti satu dokumen hukum khusus. Walaupun demikian mereka mengenal istilah konstitusi, tetapi merujuk kepada aturan undang-undang dan praktik yang dinilai mendasar dan penting. Oleh karena itu dalam khazanah hukum di Inggris konstitusi diartikan sebagai "a body of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the State and that regulate the relations of the various State organs to one another and to the private citizen."2Konstitusi Inggris itu menurutnya adalah suatu bangun aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara dan yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan demikian, ke dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara.3 Khusus tentang konstitusi suatu negara, mengingat negara adalah organisasi kekuasaan, maka substansi konstitusi dapat dilihat sebagai hukum yang mengatur kekuasaan. Konstitusi mengatur tentang sumber kekuasaan, struktur kekuasaan, pembagian kekuasaan, dan pembatasan kekuasaan di suatu negara. Oleh karena itu konstitusi menurut Ivo D. Duchacek diartikan sebagai "identify the sources, purposes, uses and restraints of public power"4.Friedrich mendefisikan konstitusi sebagai "an institutionalised system of effective, regularised restraints upon governmental action"5.Dalam pengertian demikian, persoalan 1 Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law, edisi ke-3, Blackstone Press ltd., London, 1997, hal. 3. 2O. Hood Phillips, Constitutional and Administrative Law, 7th ed., Sweet and Maxwell, London, 1987, hal. 5. 3 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Konstitusi Pers, 2007. 4 Ivo D. Duchacek, "Constitution/Constitutionalism" dalam Bogdanor, Vernon (ed), Blackwell's Encyclopedia of Political Science, Blackwell, Oxford, 1987, hal. 142. 5 Friedrich, C.J., Man and His Government, McGraw-Hill, New York, 1963, hal. 217. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 3
MAHKAMAH KONSTITUSI yang dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan.6 1.2. Konstitusi dan Konstitusionalisme Sesuai dengan istilahnya "konstitusionalisme" berarti paham atau kepercayaan tentang substansi dari konstitusi, yaitu paham atau kepercayaan yang digunakan dan dijalankan dalam bernegara. Paham dan kepercayaan ini berkembang seiring dengan perkembangan peradaban masyarakat manusia. Oleh karena konstitusionalisme tidak dapat hanya diketahui dari dokumen konstitusi, tetapi juga bagaimana praktik kehidupan bernegara. Apalagi untuk mengetahui konstitusionalisme di masa lalu. Konstitusionalisme juga banyak dipahami sebagai paham pembatasan kekuasaan karena hanya kekuasaan yang terbataslah yang memiliki konstitusi dan sebaliknya keberadaan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan. Wujud pembatasan kekuasaan itu berkembang dan berbeda-beda antara satu jaman ke jaman lain, mulai dari hanya menentukan tujuan bernegara hingga pembatasan hukum. Jimly Asshiddiqie menjelaskan perkembangan konstitusionalisme mulai dari masa Yunani Kuno berupa negara kota dengan demokrasi langsung, konstitusionalisme masa Romawi berupa sistem monarki, republik, dan aristokrasi, konstitusionalisme abad pertengan berupa feudalisme dan imperium, konstitusionalisme masa renaisance berupa despotisme, dan konstitusionalisme modern yang bercorak nasional dan demokratis.7 Konstitusionalisme modern adalah paham pembatasan kekuasaan yang didasarkan pada dalil bahwa berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Suber legitimasi inilah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang membentuk negara, sebagai constituent power8yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Oleh karena itu negara harus dijalankan untuk mencapai tujuan dan dengan cara seperti yang telah ditentukan oleh constituent power di dalam konstitusi. Namun, peradaban manusia menunjukkan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada negara sering disalahgunakan untuk kepentingan pemegang kekuasaan negara sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat, bahkan dapat berbalik menjadi kekuasaan yang menindas rakyat. 6 Jimly Asshiddiqie, op cit. 7Ibid. 8Lihat misalnya Brian Thompson, op. cit., hal. 5. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 4
MAHKAMAH KONSTITUSI Hal itulah yang menginspirasikan Lord Acton mengemukakan hukum besi kekuasaan, "powers tend to corrupt, absolut powers corrupt absolutly". Oleh karena itu kekuasaan negara harus dibatasi karena tanpa adanya pembatasan pasti akan disalahgunakan. Konstitusi dibuat untuk membatasi kekuasaan.Inilah paham konstitusionalisme, yaitu paham bahwa kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukan negara itu sendiri.Setiap konstitusi harus memuat pembatasan kekuasaan. Tanpa adanya pembatasan kekuasaan, konstitusi kehilangan ruh konstitusionalisme dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas. Erict Barent menyatakan "constitutionalism is a belief in composition of restrains on governance by mean a constitution."9 C.J Bax dan G.F.M van der Tang menguraikan tiga pengertian pokok dari konstitusionalime yang harus dimanifestasikan dalam konstitusi, yaitu:10 1. A state, or any system of government, must be founded upon law, while the power exercised within the state should conform to definite legal rules and procedures. 2. The institutional structure of government sshould ensure that power resides with, or is divided among, different branches which mutually control their exercise of power and which are obliged to co-operate. 3. The relationship between the government and the individual members of society should be regulated in such manner that leaves the latter's basic rights and freedom unimpaired. Dalam pengertian modern ini konstitusionalisme dijelaskan oleh Paul Craig meliputi makna sebagai berikut: 1. Sebagai kata yang menunjuk pada persoalan filosofis yang ada disekeliling suatu konstitusi yang menjawab mengapa konstitusi itu memiliki legilimasi dan otoritatif, serta bagaimana harus ditafsirkan. 2. Secara deskriptif berarti suatu sistem hukum tertentu baik memiliki atau tidak memiliki konstitusi tertulis. 3. Konstitusi meletakkan kekuasaan tertinggi pada rakyat dengan adanya pemilihan umum. Kekuasaan hanya sah secara hukum jika dibentuk dan dijalankan sesuai dengan konstitusi. Hal itu diawasi oleh pengadilan konstitusi. 4. Dari sisi hukum publik konstitusionalisme tidak hanya digunakan untuk menentukan apakah suatu sistem hukum memiliki konstitusi tetapi lebih dari itu untuk menentukan 9Eric Barent, An Introduction to Constitutional Law, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hal. 14. 10 Carla M. Zoethout et all. (eds.), Control in Constitutional Law, (Netherland: Martinus Nijhoff Publisher, 1993), hal. 88. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 5
MAHKAMAH KONSTITUSI apakah sistem hukum itu memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, bertanggungjawab, dan melindungi hak asasi manusia. Konstitusionalisme modern diwujudkan dengan cara membuat ketentuan di dalam konstitusi yang mengarah pada pembatasan kekuasaan. Ketentuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 1. Menentukan prinsip keadilan dan hak individual yang dijaga oleh pengadilan yang bebas dari pemerintah. 2. Membagi dan memisahkan kekuasaan antara organ-organ negara untuk menentukan tidak ada satu pun yang memiliki kekuasaan terlalu besar. 3. Membentuk lembaga pemerintahan perwakilan yang dipilih dan dapat diberhentukan oleh rakyat. 4. Menyediakan instrumen partisipasi langsung rakyat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. 1.3. Konvensi ketatanegaraan sebagai bagian dari konstitusi A.V. Dicey menyatakan bahwa hukum tata negara terdiri dari dua bagian, yaitu Hukum Konstitusi dan Konvensi Ketatanegaraan (convention of the constitution). Hukum konstitusi terdiri dari undang-undang di bidang ketatanegaraan, putusan hakim, dan adat. Sedangkan konvensi ketatanegaraan merupakan praktik yang berlaku dan dihormati dalama kehidupan kenegaraan walaupun tidak dapat disebut sebagai pelanggaran jika tidak dilakukan. Suatu praktik kebiasaan dapat dikategorikan sebagai konvensi ketatanegaraan apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: 1. berkenaan dengan tindakan atau peristiwa di bidang ketatangeraan; 2. dijalankan, diikuti, dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan negara secara terus menerus; dan 3. dipandang sebagai bagian dari konstitusi, namun jika terjadi pelanggaran tidak dapat diadili oleh pengadilan. Sedangkan ciri-ciri konvensi ketatanegaraan menurut Bagir Manan meliputi; a) Konvensi adalah bagian dari kaidah ketatanegaraan (konstitusi) yang tumbuh, diikuti dan ditaati dalam praktek penyelenggaraan Negara. b) Konvensi sebagai bagian dari konstitusi yang tidak dapat dipaksakan oleh (melalui) pengadilan. c) Konvensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntutan etika, akhlak atau politik dalam penyelenggaraan negara. d) Konvensi Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 6
MAHKAMAH KONSTITUSI adalah ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana seharusnya (sebaiknya) discretionary powers dilaksanakan.11 Konvensi ketatanegaraan banyak berkembang di Inggris karena tidak memiliki konstitusi sebagai satu dokumen tertulis tersendiri. Beberapa contoh konvensi ketatanegaraan sebagai bagian dari konstitusi di Inggris adalah: 1. Ratu harus mensahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh majelis rendah dan majelis tinggi parlemen. 2. Rancangan undang-undang anggara adalah kewenangan majelis rendah dan tidak akan diajukan oleh majelis tinggi. 3. Apabila menteri tidak mendapat kepercayaan dari majelis rendah, menteri tersebut akan meletakkan jabatannya. Konvensi ketatanegaraan tidak selalu berupa kebiasaan yang terus menerus terjadi, tetapi dapat pula berupa praktik ketatanegaraan yang sekali terjadi namun diakui sebagai bagian dari konstitusi walaupun tidak terdapat dalam konstitusi karena dipandang bermanfaat dalam kehidupan ketatanegaraan. Contoh konvensi ketatanegaraan di Indonesia, adalah persetujuan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan dan Badan Pekerja yang menjadi Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 tentang tugas KNIP sebagai lembaga parlemen, Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang pertanggunjawaban menteri kepada KNIP, serta Pidato Kenegaraan Presiden dihadapan sidang DPR setiap tanggal 16 Agustus untuk menyampaikan Nota Keuangan Anggaran Negara Tahun berikutnya. 1.4. UUD 1945 Dalam Klasifikasi Konstitusi Secara teoretis konstitusi dapat diklasifikasikan berdasarkan pada beberapa aspek. Aristoteles membuat klasifikasi konstitusi berdasarkan pada (i) the ends pursued by states, and (ii) the kind of authority exercised by their government. Tujuan tertinggi dari negara adalah a good life, dan hal ini merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat. Karena itu, Aristoteles membedakan antara right constitution dan wrong constitution dengan ukuran kepentingan bersama itu. Jika konstitusi diarahkan untuk tujuan mewujudkan ke- pentingan bersama, maka konstitusi itu disebutnya konstitusi yang benar, tetapi jika sebaliknya maka konstitusi itu adalah konstitusi yang salah. 11 Miftahul Huda, Majalah Konstitusi No.34 Nopember 2009. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 7
MAHKAMAH KONSTITUSI Konstitusi yang terakhir ini dapat disebut pula sebagai perverted constitution yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan para penguasa yang selfish(the selfish interest of the ruling authority). Konstitusi yang baik adalah konstitusi yang normal, sedangkan yang tidak baik disebut Aristoteles sebagai konstitusi yang tidak normal. Ukuran baik-buruknya atau normal-tidaknya konstitusi itu baginya terletak pada prinsip bahwa "political rule, by virtue of its specific nature, is essentially for the benefit of the ruled"12. A.V. Dicey membuat klasifikasi negara-negara modern berdasarkan pada lima hal, yaitu: 1. Bentuk negara dimana konstitusi itu diterapkan (thenature of the state to which the constitution applies); 2. Jenis konstitusi itu sendiri (the nature of the constitution itself); 3. Kelembagaan legislatif (the nature of the legislature); 4. Kelembagaan eksekutif (the nature of the executive); dan 5. Kelembagaan yudikatif (the nature of the judiciary). Dilihat dari bentuk negara, konstitusi dapat dibagi menjadi konstitusi kesatuan dan konstitusi federal.Konstitusi negara kesatuan memiliki ciri-ciri kekuasaan negara diorganisasikan dibawah otoritas tunggal, yaitu pemerintah pusat, dan hanya ada satu lembaga legislatif tertinggi di pemerintah pusat.Konstitusi negara federal merupakan upaya penyatuan politik kekuasaan yang tetap mempertahankan hak negara bagian pembentuknya. Karakter dari konstitusi negara federal adalah selalu menganut supremasi konstitusi, adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, serta adanya otoritas tertinggi untuk memutus perselisihan kekuasaan antara negara bagian dan pemerintah federal. Berdasarkan jenis konstitusi, terdapat dua klasifikasi.Pertama adalah klasifikasi konstitusi tertulis (written) dan konstitusi tidak tertulis (unwritten).Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk suatu dokumen hukum tertulis yang memiliki kedudukan hukum khusus dalam penyelenggaraan negara.Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak memiliki bentuk hukum khusus atau harus tertulis, melainkan tumbuh berdasarkan praktik dan kebiasaan ketatanegaraan. Kedua, klasifikasi berdasarkan tingkat kemudahan atau kesulitan perubahan konstitusi yaitu klasifikasi antara konstitusi yang fleksibel (flexible constitution) dan konstitusi yang 12Ibid., hal. 113. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 8
MAHKAMAH KONSTITUSI rigid.Konstitusi fleksible adalah konstitusi yang dapat dilakukan perubahan formal dengan mudah.Konstitusi rigid adalah konstitusi yang tidak mudah dilakukan perubahan formal.Ukuran mudah tidaknya perubahan adalah pada prosedur perubahan.Konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang dapat diganti atau diubah dengan cara pembentukan hukum biasa, tanpa memerlukan prosedur khusus.Konstitusi rigid adalah konstitusi yang hanya dapat diubah dengan menggunakan prosedur khusus yang berbeda, lebih berat, jika disbanding dengan prosedur pembentukan hukum biasa. Berdasarkan kelembagaan legislatif terdapat dua klasifikasi, yaitu klasifikasi system pemilihan lembaga legislatif dan klasifikasi model kamar kedua atau majelis tinggi. Aspek sistem pemilihan umum dapat dilihat dari hak pilih dan model konstituensi.Dari sisi hak pilih terdapat konstitusi yang memberikan hak pilih secara umum kepada seluruh warga negara yang telah dewasa (adult suffrage), dan ada konstitusi yang memberikan hak pilih kepada orang dewasa yang memenuhi kualifikasi tertentu (qualified adult suffrage), misalnya pembayar pajak. Klasifikasi model kamar kedua dapat dilihat dari dua aspek, yaitu cara pengisian anggota dan dari kekuatan kewenangan yang dimiliki jika dibandingkan dengan kamar pertama. Berdasarkan aspek pemilihan, konstitusi dapat dibedakan antara yang menentukan pengisian keanggotaan kamar kedua dengan cara a) pemilihan oleh rakyat (elective), b) tidak dipilih namun ditunjuk atau diangkat (non-elective), dan c) sebagian saja yang dipilih (partly elective). Sedangkan dari aspek kekuatan kewenangan dibedakan menjadi strong bicameral dan soft bicameral.Strong bicameral jika kamar pertama dan kamar kedua parlemen memiliki wewenang yang sama kuat dan seimbang. Soft bicameral jika wewenang kamar kedua lebih lemah disbanding wewenang kamar pertama. Berdasarkan kelembagaan eksekutif, konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi konstitusi parlementer dan konstitusi non parlementer. Pembedaan ini pada hakikatnya adalah terkait dengan system pemerintahan yang biasa dibedakan antara system parlementer dan system presidensial.Pembeda antara kedua system tersebut adalah terletak pada siapa pemegang kekuasaan eksekutif, jika parlemen disebut sebagai parlementer, jika presiden disebut dengan presidensial.Dalam sistem parlementer, yang memerintah sesungguhnya adalah parlemen dengan membentuk pemerintahan atau kabinet sebagai bagian dari parlemen sehingga dipilih, bertanggungjawab, dan diberhentikan oleh parlemen.Karena pemegang pemerintahan dalah parlemen, melalui perdana menteri, maka kekuasaan tertinggi ada pada parlemen (supremacy of the parliament).Sedangkan dalam sistem presidensial, eksekutif dipegang oleh presiden yang sejak awal terpisah dari parlemen baik dari sisi cara Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 9
MAHKAMAH KONSTITUSI pemilihannya, kekuasaan, maupun pertanggungjawabannya.Fungsi parlemen adanya sebagai pembentuk hukum, anggaran, dan pengawasan jalannya pemerintahan. Klasifikasi berikutnya adalah pada sistem kekuasaan kehakiman, apakah berdasar pada sistem rule of law(common law) atau administrative law (civil law). Klasifikasi ini berpengaruh kepada pemaknaan dan perkembangan hukumyang utama antara peran undang- undang dan putusan hakim, model kelembagaan peradilan, dan adanya hukum administrasi.Dalam system common law hukum yang utama adalah putusan hakim yang dapat memutus tanpa adanya undang-undang.Dalam sistem civil law hukum yang utama adalah undang-undang.Hakim bertugas untuk menerapkan undang-undang. Dalam system common law hanya ada satu pengadilan yang mengadili semua jenis perkara tanpa melihat subyek yang berperkara.Hal ini adalah konsekuensi dari prinsip equality before the law.Sedangkan dalam system civil law dibentuk pengadilan yang berbeda untuk mengadili perkara yang memiliki subyek yang berbeda terutama untuk mengadili pejabat melalui pembentukan pengadian administrasi sebagai konsekuensi berkembangnya hukum administrasi negara. Jika melihat pada klasifikasi konstitusi di atas, maka konstitusi Indonesia adalah: 1. Konstitusi negara kesatuan dimana kedaulatan ada di pemerintah pusat yaitu Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan hanya memiliki satu lembaga legislatif tunggal, yaitu DPR sebagai pembentuk undang-undang. 2. Konstitusi tertulis, disamping karena tertulis juga lebih karena memiliki bentuk hukum dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Konstitusi rigid karena untuk mengubah UUD 1945 tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pembentukan undang-undang, tetapi memerlukan mekanisme yang lebih berat baik dari sisi tahapan, syarat kuorum, maupun syarat persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. 4. Konstitusi yang memberikan hak pilih kepada seluruh warga negara dewasa dalam pemilihan lembaga legislatif (Pasal 22E UUD 1945). 5. Konstitusi yang menentukan pengisian kamar kedua dengan cara dipilih (elective) mengingat ketentuan bahwa anggota DPD dipilih oleh rakyat (Pasal 22C ayat (1) UUD 1945). 6. Konstitusi yang menganut soft bicameral mengingat wewenang DPD sebagai kamar kedua lebih lemah jika dibanding DPR sebagai kamar pertama. 7. Konstitusi presidensial berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 10
MAHKAMAH KONSTITUSI 8. Konstitusi yang menganut administrative law karena di bawah Mahkamah Agung dibentuk pengadilan tata usaha negara (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. 1.5. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Konstitusi Indonesia adalah UUD 1945 dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah berlaku 2 (dua) konstitusi lain, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUD Sementara Tahun 1950. Selain dokumen konstitusi tertulis tentu terdapat praktik dan kebiasaan ketatanegaraan yang telah terjadi dan menjadi bagian dari konstitusi Indonesia. Misalnya maklumat Wakil Presiden Nomo X dan Maklumat Pemerintah 14 November yang telah disebutkan sebagai praktik ketatanegaraan yang telah terjadi dan menjadi bagian dari sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan kebiasaan ketatanegaraan yang masih terus dilakukan adalah pidato ketatanegaraan Presiden di hadapan Sidang Paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus. UUD 1945 menganut paham konstitusionalisme, yaitu upaya membatasai kekuasaan negara. Pembatasan itu dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: 1. Penegasan tujuan negara di dalam Pembukaan yang berarti siapapun pemegang kekuasaan negara harus bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Penentuan Lima dasar negara (Pancasila) dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini berarti setiap lembaga negara yang memiliki kekuasaan harus menjalankan kekuasaan yang dimiliki berdasarkan lima dasar negara. 3. Ketentuan bahwa negara Indonesia adalah hukum. Artinya kekuasaan harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum dan prosedur yang jelas. 4. Pengaturan kelembagaan negara ditentukan bahwa masing-masing memiliki kekuasaan yang terbagi dan antar organ dapat saling mengawasi dan mengimbangi, serta bekerjasama. 5. Terdapat jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab negara. 6. Pembatasan masa jabatan Presiden dan periodesasi anggota DPR untuk mencegah penyalahgunaan dan sekaligus mengevaluasi. 7. Pengakuan hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. 8. Pengakuan dan perlindungan hak untuk memilih dan dipilih baik untuk anggota DPR, DPRD, DPD, maupun Presiden dan Wakil Presiden. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 11
MAHKAMAH KONSTITUSI 9. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak yang melindungi hak warga negara, yaitu MA dan MK. 2. Sejarah Konstitusi di Indonesia 2.1 Pembentukan UUD 1945 UUD 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mo- hammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah UUD 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh satu badan bentukan pemerintah balatentara Jepang yang diberi nama "Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai" yang dalam bahasa Indonesia disebut "Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia" (BPUPKI). Pimpinan dan anggota badan ini dilantik oleh Pemerintah Balatentara Jepang pada tanggal 28 Mei 1945 dalam rangka me- menuhi janji Pemerintah Jepang di depan parlemen (Diet) untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia13. Namun, setelah pembentukannya, badan ini tidak hanya melakukan usaha-usaha persiapan kemerdekaan sesuai dengan tujuan pembentukannya, tetapi malah mempersiapkan naskah Undang-Undang Dasar sebagai dasar untuk mendirikan negara Indonesia merdeka. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ini beranggotakan 62 orang, diketuai oleh K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, serta Itibangase Yosio dan Raden Panji Suroso, masing-masing sebagai Wakil Ketua14. Persidangan badan ini dibagi dalam dua periode, yaitu masa sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan masa sidang kedua dari tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Dalam kedua masa sidang itu, fokus pembicaraan dalam sidang-sidang BPUPKI langsung tertuju pada upaya mempersiapkan pembentukan sebuah negara merdeka. Hal ini terlihat selama masa persidangan pertama, pembicaraan tertuju pada soal philosofische grondslag, dasar falsafah yang harus dipersiapkan dalam rangka negara Indonesia merdeka. Pembahasan 13 Janji ini sebenarnya dimaksudkan agar bangsa Indonesia dapat membantu balatentara Jepang dalam menghadapi tentara Sekutu yang makin dirasakan sangat kuat, sehingga di banyak front balatentara Jepang terus menerus merasa terdesak. Lihat A.G. Pringgodigdo, "Sejarah Pembentukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia", majalah Hukum dan Masyarakat, Tahun III No.2, Mei 1958, hal. 3-26. 14 Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995, hal. xxv. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 12
MAHKAMAH KONSTITUSI mengenai hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru dilakukan dalam masa persidangan kedua dari tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Agustus 194515. Dalam masa persidangan kedua itulah dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota terdiri atas 19 orang, diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini membentuk Panitia Kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo, dengan anggota yang terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil berhasil menyelesaikan tugasnya, dan BPUPKI menyetujui hasil kerjanya sebagai rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah BPUPKI berhasil menyelesaikan tugasnya, Pemerintah Balatentara Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 21 orang, termasuk Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua. Panitia ini sedianya akan dilantik resmi pada tanggal 18 Agustus 1945, dan direncanakan setelah pelantikan langsung akan diadakan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di gedung Komonfu Pejambon No.2, dengan susunan acara (I) Menetapkan Undang-Undang Dasar, (II) Memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan (III) Dan lain-lain16. Setelah mendengarkan laporan hasil kerja BPUPKI yang telah menyelesaikan naskah rancangan Undang-Undang Dasar, pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, beberapa anggota masih ingin mengajukan usul-usul perbaikan di sana-sini terhadap rancangan yang telah dihasilkan, tetapi akhirnya dengan aklamasi rancangan UUD itu secara resmi disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di tengah pembahasan materi Undang-Undang Dasar ini, setelah istirahat pertama, dan sidang dibuka lagi pada pukul 15.15-16.12 WIB, Soekarno selaku Ketua berkata17: "Menurut acara, tuan-tuan sekalian, maka kita akan membicarakan aturan-aturan peralihan, tetapi oleh karena pers menunggu suatu hal yaitu ketentuan siapa yang dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Negara Indonesia, maka lebih dahulu daripada aturan peralihan akan saya bicarakan Pasal 3"."... Sekarang untuk memenuhi permintaan pers, lebih dahulu saya hendak masuk ke dalam acara pemilihan Kepala Negara dan Wakilnya, tetapi lebih dahulu saya minta disahkan Pasal III dalam aturan peralihan, yang tuan-tuan sekalian memegangnya: Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia 15 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 88. 16 Lihat surat undangan yang ditandatangani oleh Zimukyoku No. D.K. I/20-7 tertanggal 17-8-2606 (1945), lihat Lampiran 1 Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hal. 509. 17Ibid., hal. 445. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 13
MAHKAMAH KONSTITUSI Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu kita ini. Bagaimana tuan-tuan setuju? Kalau setuju, maka sekarang saya masuk acara pemilihan Presiden. Saya minta Zimukyoku membagikan stembiljet". Namun, belum sempat pembagian stembiljet itu dilakukan, atas usul yang disampaikan secara terbuka oleh Oto Iskandardinata supaya Bung Karno dan Bung Hatta disepakati menjadi Presiden dan Wakil Presiden, langsung mendapat tanggapan positif dari seluruh hadirin sambil meneriakkan yel-yel "Hidup Bung Karno!!", "Hidup Bung Hatta!!" dan dilanjutkan menyanyikan lagu "Indonesia Raya" secara bersama-sama, maka resmilah Soekarno dan Mohammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, dimulai sejak tanggal 18 Agustus 1945 itu18. Setelah itu, barulah pembahasan dilanjutkan mengenai materi Undang-Undang Dasar sampai selesai dan kemudian disahkan resmi menjadi Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia. Namun demikian, setelah resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 ini tidak langsung dijadikan referensi dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan dan pemerintahan. UUD 1945 pada pokoknya benar-benar dijadikan alat saja untuk sesegera mungkin membentuk negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. UUD 1945 memang dimaksudkan sebagai UUD sementara yang menurut istilah Bung Karno sendiri merupakan revolutie-grondwet atau Undang-Undang Dasar Kilat, yang memang harus diganti dengan yang baru apabila negara merdeka sudah berdiri dan keadaan sudah memungkinkan. Hal ini dicantumkan pula dengan tegas dalam ketentuan asli Aturan Tambahan Pasal II UUD 1945 yang berbunyi: "Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar". Adanya ketentuan Pasal III Aturan Tambahan ini juga menegaskan bahwa UUD Negara Republik Indonesia yang bersifat tetap barulah akan ada setelah MPR-RI menetapkannya secara resmi. Akan tetapi, sampai UUD 1945 diubah pertama kali pada tahun 1999, MPR yang ada ber- dasarkan UUD 1945 belum pernah sekalipun menetapkan UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H., sebagai seorang guru besar hukum tata negara yang dikenal sangat kritis, terus menerus menyampaikan penda- patnya bahwa UUD 1945 harus lebih dulu ditetapkan menurut ketentuan Pasal 3 UUD 1945, barulah kemudian diubah sesuai ketentuan Pasal 37. 18Ibid., hal. 445-446. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 14
MAHKAMAH KONSTITUSI Di dunia akademis, pandangan seperti yang diajukan oleh Prof. Dr. Harun Alrasid, bukanlah barang baru19. Akan tetapi yang penting disadari adalah bahwa keberadaan UUD 1945 itu sesungguhnya memang bersifat sementara dan dimaksudkan sebagai UUD untuk sementara waktu saja20. Semangat demikian mewarnai sikap dan pandangan the founding fathers sendiri mengenai naskah UUD 1945. Karena semangat demikian itu, ditambah pula oleh kenyataan sebagai negara yang baru merdeka, masih harus melakukan banyak hal yang tidak sepenuhnya dapat diikat oleh aturan-aturan konstitusional yang ketat, maka UUD 1945 memang tidak selalu dijadikan referensi. Misalnya, menurut ketentuan UUD 1945, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensiil. Atas dasar itu, maka pada tanggal 2 September 1945 dibentuklah susunan kabinet pertama di bawah tanggungjawab Presiden Soekarno. Akan tetapi, baru dua bulan setelah itu, yaitu tepatnya pada tanggal 14 November 1945, Pemerintah mengeluarkan Maklumat yang berisi perubahan sistem kabinet dari sistem presidensiil (pen: quasi presidensiil) ke sistem parlementer. Sehubungan dengan itu, pemerintah menetapkan kebijakan untuk membentuk kabinet parlementer pertama di bawah Perdana Menteri Syahrir. Padahal, seperti dikemukakan di atas, UUD 1945 menentukan sistem pemerintahan presidensiil, tidak mengatur adanya sistem pemerintahan kabinet parlementer sama sekali. Dengan perkataan lain, periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, meskipun UUD 1945 secara formil berlaku sebagai konstitusi resmi, tetapi nilainya hanya bersifat nominal, yaitu baru di atas kertas saja. Keadaan demikian terus berlangsung sampai tahun 1949 ketika dibentuknya Republik Indonesia Serikat. 2.2 Konstitusi RIS 1945 Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dengan kemenangan di pihak Tentara Sekutu dan kekalahan di pihak Jepang, maka kepergian Pemerintah Balatentara Jepang dari tanah air Indonesia dimanfaatkan oleh Pemerintah Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Namun, usaha Pemerintah Belanda untuk kembali menanamkan pengaruhnya tidak mudah karena mendapat perlawanan yang sengit dari para pejuang kemerdekaan Indonesia. Karena itu, Pemerintah Belanda menerapkan politik adu domba dengan cara mendirikan dan mensponsori berdirinya beberapa negara kecil di berbagai wilayah nusantara, seperti Negara 19 mengemukakan pandangan demikian ini, lihat Op. cit., hal. 92. 20Lihat juga Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 1966, hal.39-40; juga Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Calindra, Jakarta, 1965, hal. 66. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia juga Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 15
MAHKAMAH KONSTITUSI Sumatera, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, dan sebagainya. Dengan kekuasaan negara-negara yang terpecah-pecah itu diharapkan pengaruh kekuasaan Republik Indonesia di bawah kendali pemerintah hasil perjuangan kemerdekaan dapat dieliminir oleh Pemerintah Belanda. Sejalan dengan hal itu, Tentara Belanda melakukan Agresi I pada tahun 1947 dan Agresi II pada tahun 1948 untuk maksud kembali menjajah Indonesia. Dalam keadaan terde- sak, maka atas pengaruh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949 diadakan Konperensi Meja Bundar (Round Table Conference) di Den Haag. Konperensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia dan Bijeenkomst voor Federal Overleg (B.F.O.) serta wakil Nederland dan Komisi Perse- rikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia. Konperensi Meja Bundar tersebut berhasil menyepakati tiga hal, yaitu: 1. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat. 2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisi 3 hal, yaitu (a) piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Pemerintah RIS; (b) status uni; dan (c) persetujuan perpindahan. 3. Mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Naskah konstitusi Republik Indonesia Serikat disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO ke Konperensi Meja Bundar itu. Dalam delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem, terdapat Prof. Dr. Soepomo yang terli- bat dalam mempersiapkan naskah Undang-Undang Dasar tersebut. Rancangan UUD itu disepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai Undang-Undang Dasar RIS. Naskah Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS itu disampaikan kepada Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat di Republik Indonesia dan kemudian resmi mendapat persetujuan Komite Nasional Pusat tersebut pada tanggal 14 Desember 1949. Selanjutnya, Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949. Dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan Konstitusi RIS Tahun 1949 itu, wilayah Republik Indonesia sendiri masih tetap ada di samping negara federal Republik Indonesia Serikat. Karena, sesuai ketentuan Pasal 2 Konstitusi RIS, Republik Indonesia diakui sebagai salah satu negara bagian dalam wilayah Republik Indonesia Serikat, yaitu mencakup wilayah yang disebut dalam persetujuan Renville. Dalam wilayah federal, berlaku Konstitusi RIS 1949, tetapi dalam wilayah Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian tetap berlaku UUD 1945. Dengan demikian, berlakunya UUD 1945 dalam sejarah awal ketatanegaraan Indonesia, baru berakhir bersamaan dengan Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 16
MAHKAMAH KONSTITUSI berakhirnya masa berlakunya Konstitusi RIS, yaitu tanggal 27 Agustus 1950, ketika UUDS 1950 resmi diberlakukan. Konstitusi RIS yang disusun dalam rangka Konperensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949 itu, pada pokoknya juga dimaksudkan sebagai UUD yang bersifat se- mentara. Disadari bahwa lembaga yang membuat dan menetapkan UUD itu tidaklah representatif. Karena itu, dalam Pasal 186 Konstitusi RIS ini ditegaskan ketentuan bahwa Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dari ketentuan Pasal 186 ini, jelas sekali artinya bahwa Konstitusi RIS 1949 yang ditetapkan di Den Haag itu hanyalah bersifat sementara saja. 2.3 UUD Sementara 1950 Bentuk negara federal nampaknya memang mengandung banyak sekali nuansa politis, berkenaan dengan kepentingan penjajahan Belanda. Karena itu, meskipun gagasan bentuk negara federal mungkin saja memiliki relevansi sosiologis yang cukup kuat untuk diterapkan di Indonesia, tetapi karena terkait dengan kepentingan penjajahan Belanda itu maka ide feodalisme menjadi tidak populer. Apalagi, sebagai negara yang baru terbentuk, pemerintahan Indonesia memang membutuhkan tahap-tahap konsolidasi kekuasaan yang efektif sedemikian rupa sehingga bentuk negara kesatuan dinilai jauh lebih cocok untuk diterapkan daripada bentuk negara federal. Karena itu, bentuk negara federal RIS ini tidak bertahan lama. Dalam rangka konsolidasi kekuasaan itu, mula-mula tiga wilayah negara bagian, yaitu Negara Republilk Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur menggabungkan diri menjadi satu wilayah Republik Indonesia. Sejak itu wibawa Pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, sehingga akhirnya dicapailah kata sepakat antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia untuk kembali bersatu mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan itu dituangkan dalam satu naskah persetujuan bersama pada tanggal 19 Mei 1950, yang pada intinya menyepakati dibentuknya kembali NKRI sebagai kelanjutan dari negara kesatuan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam rangka persiapan ke arah itu, maka untuk keperluan menyiapkan satu naskah Undang-Undang Dasar, dibentuklah suatu Panitia bersama yang akan menyusun rancangannya. Setelah selesai, rancangan naskah Undang-Undang Dasar itu kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950, dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 17
MAHKAMAH KONSTITUSI 1950. Selanjutnya, naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus, 1950, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 195021. UUDS 1950 ini bersifat mengganti sehingga isinya tidak hanya mencerminkan perubahan terhadap Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, tetapi menggantikan naskah Konstitusi RIS itu dengan naskah baru sama sekali dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. 2.4 Dekrit Presiden dan Berlakunya kembali UUD 1945 Seperti halnya Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 ini juga bersifat sementara. Hal ini terlihat jelas dalam rumusan Pasal 134 yang mengharuskan Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 itu. Akan tetapi, berbeda dari Konstitusi RIS yang tidak sempat membentuk Konstituante sebagaimana diamanatkan di dalamnya, amanat UUDS 1950 telah dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga pemilihan umum berhasil diselenggarakan pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pemilihan Umum ini diadakan berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1953. Undang-Undang ini berisi dua pasal. Pertama berisi ketentuan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950; Kedua berisi ketentuan mengenai tanggal mulai berlakunya Undang- Undang Dasar Sementara Tahun 1950 itu menggantikan Konstitusi RIS, yaitu tanggal 17 Agustus 1950. Atas dasar UU inilah diadakan Pemilu tahun 1955, yang menghasilkan ter- bentuknya Konstituante yang diresmikan di kota Bandung pada tanggal 10 November 1956. Sayangnya, Majelis Konstituante ini tidak atau belum sampai berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru ketika Presiden Soekarno ber- kesimpulan bahwa Konstituante telah gagal, dan atas dasar itu ia mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia selanjutnya. Menurut Adnan Buyung Nasution dalam disertasi yang dipertahankannya di negeri Belanda, Konstituante ketika itu sedang reses, dan karena itu tidak dapat dikatakan gagal sehingga dijadikan alasan oleh Presiden untuk mengeluarkan dekrit. Namun demikian, nyatanya sejarah ketatanegaraan Indonesia telah berlangsung sedemikian rupa, sehingga Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 itu telah menjadi kenyataan sejarah dan kekuatannya telah memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. 21 Lembaran Negara RIS Tahun 1950 No. 56. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 18
MAHKAMAH KONSTITUSI Memang kemudian timbul kontroversi yang luas berkenaan dengan status hukum berlakunya Dekrit Presiden yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden itu sebagai tindakan hukum yang sah untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Profesor Djoko Soetono memberikan pembenaran dengan mengaitkan dasar hukum Dekrit Presiden yang diberi baju hukum dalam bentuk Keputusan Presiden itu dengan prinsip staatsnoodrecht. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim22, prinsip staatsnoodrecht itu pada pokoknya sama dengan pendapat yang dijadikan landasan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara masa Orde Baru untuk menetapkan Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966. Adanya istilah Orde Baru itu saja menggambarkan pendirian MPRS bahwa masa antara tahun 1959 sampai tahun 1965 adalah masa Orde Lama yang dinilai tidak mencerminkan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, MPRS mengeluarkan TAP No. XX/MPRS/1966 tersebut dengan asumsi bahwa perubahan drastis perlu dilakukan karena adanya prinsip yang sama, yaitu keadaan darurat (staatsnoodrecht). Terlepas dari kontroversi itu, yang jelas, sejak Dekrit 5 Juli 1959 sampai sekarang, UUD 1945 terus berlaku dan diberlakukan sebagai hukum dasar. 2.5 Hubungan Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 a) Pengertian dan makna proklamasi Untuk mengetahui apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia ada baiknya mengenang kembali peristiwa sekitar Proklamasi Kemerdekaan. Persiapan bagi kemerdekaan Indonesia dimulai sejak diumumkannya janji kemerdekaan kelak di kemudian hari yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Jenderal Kumiaki Koiso kepada rakyat Indonesia pada 9 September 1944, setelah Jepang banyak menderita kekalahan dalam Perang Pasifik. Oleh karena situasi itulah Jepang sangat mengharapkan bantuan dari bangsa Indonesia untuk memenangkan perang di Asia Pasifik tersebut. Pada 1 Maret 1945 Panglima Tentara Keenambelas Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritu Zyunbi Tjoosakai) atau BPUPK. Badan ini bertujuan untuk mempelajari dan menyiapkan hal-hal penting masalah tata pemerintahan jika Indonesia merdeka. BPUPK diketuai oleh K.R.T. Radjiman Wediodiningrat dan dua orang wakil yaitu R. Panji Suroso dan satu orang bangsa Jepang yang bernama Ichibangase. BPUPK beranggotakan 60 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh dari seluruh Indonesia ditambah 7 22Op. cit., hal. 96-97. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 19
MAHKAMAH KONSTITUSI orang anggota dari pihak Jepang, tanpa hak suara. Pengangkatan para anggota diumumkan pada 1 April 1945 sedangkan peresmiannya dilakukan pada 28 Mei 1945, yang dihadiri oleh seluruh anggota serta 2 pembesar militer Jepang yaitu Panglima Wilayah Ketujuh Jenderal Seiriroo Itagaki (yang membawahi tentara keenambelas yang menguasai Jawa dan tentara keduapuluh lima yang menguasai Sumatera) serta Panglima Tentara Keenambelas yang baru Letnan Jenderal Yaiciro Nagano. BPUPK bersidang sebanyak dua kali yaitu : Sidang Pertama BPUPK (29 Mei - 1 Juni 1945) Dalam sidang pertama ini pembicaraan dipusatkan pada usaha merumuskan dasar filsafat bagi negara Indonesia Merdeka. Yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Dr. Radjiman Wediodiningrat dalam pidato pembukaan sidang menanyakan pada hadirin "Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya?" Kebanyakan anggota yang hadir tidak menjawab, namun kemudian ada 11 orang yang menjawab pertanyaan itu di antaranya adalah Prof. Dr. Supomo dan Ir. Soekarno. Pada sidang 31 Mei 1945 Prof. Dr. Supomo mengemukakan lima asas sebagai dasar negara yaitu : 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah 5. Keadilan rakyat. Pada 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengucapkan Pidato mengenai dasar Negara Indonesia Merdeka (Philosopische Grondslag), yaitu : 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Kelima dasar itu dengan saran seorang ahli bahasa oleh Ir. Soekarno dinamakan "Pancasila".Menjelang sidang selesai, dibentuk suatu panitia kecil untuk merumuskan dasar negara yang telah menjadi perdebatan tersebut. Panitia itu beranggotakan 9 (sembilan) orang yaitu : 1). Ir. Soekarno, 2).Drs. Mohammad Hatta, 3).Mr. A.A. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 20
MAHKAMAH KONSTITUSI Maramis, 4).Abikusno Tjokrosoejoso, 5).Abdulkahar Muzakir, 6). H. Agus Salim, 7). Mr. Ahmad Soebardjo, 8).Wachid Hasjim, 9). Mr. Muhammad Yamin. Persidangan Dokuritu Zyunbi Tjoosakai selanjutnya ditunda sampai bulan Juli.Sedangkan Panitia Sembilan tetap melaksanakan tugasnya dan pada 22 Juni 1945 menghasilkan dokumen yang berisi dasar dan tujuan negara Indonesia Merdeka.Dokumen ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta(Djakarta Charter). Rumusan dasar negara di dalam Piagam Jakarta ini adalah: 1. Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPK (10-17 Juli 1945) Sidang kedua BPUPK membicarakan dan menyetujui hasil kerja panitia sembilan. Yang dihasilkan oleh panitia ini pada awalnya adalah rancangan deklarasi Indonesia merdeka (declaration of independent) yang kemudian menjadi Pembukaan atau Preambule UUD 1945. Selain itu, pada sidang kedua ini juga dibahas rancangan undang-undang dasar. Untuk merumuskan Undang Undang Dasar dibentuklah Panitia Kecil yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini kemudian membentuk Panitia Kecil Perancang dengan 7 (tujuh) orang anggota, yaitu: 1. Prof. Dr. Mr. Soepomo 2. Mr. Wongsonegoro 3. Mr. Ahmad Subardjo 4. Mr. A. A. Maramis 5. Mr. R. P. Singgih 6. Haji Agus Salim 7. Dr. Sukiman Hasil perumusan Panitia Kecil kemudian disempurnakan bahasanya oleh panitia lain yang terdiri atas: 1. Prof. Dr. Mr. Soepomo 2. Haji Agus Salim 3. Prof. Dr. A. Husein Djajadiningrat Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi dalam 21
MAHKAMAH KONSTITUSI Masalah lain yang dibahas pada sidang kedua ini adalah masalah wilayah negara. Salah seorang yang mengemukakan pendapat adalah Mr. Muhammad Yamin yang menyatakan bahwa tanah tumpah darah Indonesia adalah daerah 8 kepulauan dengan pulau- pulau di sekitarnya, yaitu Sumatera, Melayu, Borneo, Jawa, Sulawesi, Sunda kecil, Maluku, dan Papua bersama semua pulau kecil di sekitarnya kecuali pulau-pulau di sekitar Maluku. Pada saat itu posisi Jepang mulai terjepit. Kekalahan demi kekalahan dialami dalam perang melawan sekutu. Bantuan dan kerjasama dengan bangsa-bangsa Asia pun semakin dibutuhkan. Pada 7 Agustus 1945 pemerintah Jepang membentuk Dokuritu Zyunbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan pada saat yang sama BPUPK dibubarkan. Para anggota PPKI diizinkan melakukan segala sesuatu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Syarat utama untuk mencapai kemerdekaan adalah menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia karena harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya, dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. 2. Kemerdekaan negara Indonesia itu merupakan anggota Lingkungan Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya, maka cita-cita bangsa Indonesia itu harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang yang bersemangat Hakko-Iciu. Pada 9 Agustus 1945, tiga tokoh pergerakan nasional diundang ke Dalat (Saigon, sekarang Ho Chi Min City) untuk bertemu Panglima Tertinggi Tentara Jepang di Asia Tenggara, Jenderal Hisaichi Terauchi. Ketiga tokoh yang berangkat ke Dalat tersebut adalah Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat. Kepada ketiga tokoh tersebut pada tanggal 12 Agustus 1945 disampaikan mengenai keputusan Pemerintah Kemaharajaan Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta masing-masing ditunjuk sebagai Ketua dan Wakil Ketua PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Soekarno-Hatta tiba ditanah air. Hal ini bersamaan dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Berita ini juga diketahui oleh sebagian pemimpin pemuda. Para pemuda menghendaki Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia lepas dari Jepang. Pihak Soekarno-Hatta masih ingin membicarakan pelaksanaan kemerdekaan itu di dalam rapat PPKI yang telah ditentukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal itu tidak disetujui oleh para pemuda yang tetap beranggapan bahwa PPKI adalah sebuah badan bentukan Jepang. Proklamasi harus dilaksanakan dengan kekuatan sendiri lepas Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 22
MAHKAMAH KONSTITUSI dari segala yang berbau Jepang. Kelompok pemuda di pimpin oleh Chairul Saleh mengadakan rapat di Laborarorium Mikribiologi jalan Pegangsaan Timur Jakarta Pusat. Mereka mengutus Wikana dan Darwis untuk berunding serta membujuk Soekarno - Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus. Namun pihak Soekarno-Hatta menekankan perlunya rapat PPKI sebagai persiapan. Karena tidak adanya titik temu suasana menjadi tegang dan akhirnya kelompok pemuda menculik Soekarno - Hatta ke Rengasdengklok. Pada malam hari itu semua anggota PPKI dan pemimpin-pemimpin pemuda berhasil dikumpulkan untuk membicarakakan pelaksanaan proklamasi. Demi keamanan rapat itu dilaksanakan di rumah Laksamana Muda Maeda. Laksamana Muda Maeda adalah seorang Kaigun (Angkatan Laut) Jepang yang menaruh perhatian bagi kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari itu juga Soekarno-Hatta pergi menemui Somubuco (Kepala Pemerintahan Umum) Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajagi sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nishimura mengatakan bahwa karena Jepang sudah kalah perang maka Jepang tidak boleh mengadakan perubahan status quo yang berarti mereka tidak dapat mengizinkan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian yakinlah Soekarno-Hatta bahwa kemerdekaan Indonesia harus lepas dari rencana Jepang. Segera Soekarno-Hatta kembali lagi ke rumah Maeda. Sementara itu di rumah Maeda telah berkumpul para pemuda dan sebagian anggota PPKI .Teks Proklamasi segera dirumuskan oleh Ir.Soekarno dan Moh.Hatta serta Mr. Ahmad Subardjo. Perumusan itu disaksikan oleh Sajuti Melik, Sukarni, B.M Diah dan Sudiro. Setelah selesai konsep teks proklamasi yang ditulis tangan Ir. Soekarno dibacakan dihadapan pemimpin- pemimpin Indonesia yang menunggu di ruang depan. Mereka menyetujui isinya tetapi memperdebatkan siapa yang menandatanganinya. Akhirnya Pemuda Sukarni m engusulk an agar Soekarno-Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Usul itu diterima oleh segenap hadirin. Kemudian konsep itu diketik oleh Sajuti Melik dan ditanda tangani oleh Soekarno-Hatta. Malam itu juga diputuskan bahwa proklamasi akan dibacakan di kediaman Ir. Soekarno, jalan Pegangsaan Timur No 56 Jakarta pada pukul 10.30 waktu Jawa jaman Jepang atau pukul 10.00 W.I.B. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Ir. Soekarno telah berkumpul banyak orang khususnya Barisan Pelopor ikut menyaksikan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pada pukul 10.00 WIB Ir Soekarno tampil di depan mikrofon Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi akan 23
MAHKAMAH KONSTITUSI mengucapkan beberapa kalimat pengantar lalu membaca dengan khidmat naskah proklamasi yang diketik. Setelah pembacaan naskah proklamasi selesai, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah-Putih oleh Pemuda Suhud dan ex-codanco Latief Hendraningrat. Upacara dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Upacara itu sangat sederhana namun berlangsung dengan khidmat. Dengan upacara itu, bangsa Indonesia telah sampai kedepan pintu gerbang kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 diselenggarakan rapat PPKI. Anggota PPKI mula-mula berjumlah 21 orang yang berasal dari wakil-wakil seluruh Indonesia yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dr. Radjiman Wediodiningrat, Oto Iskandardinata, Wachid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Surjohamidjojo, M. Sutardjo Kartohadikusumo, R.P. Suroso, Prof. Dr. Mr. Supomo, Abdul Kadir Purubojo, dr. Amir, Mr. Teuku Moh. Hasan, Mr. Abdul Abas, Dr. G.S.S.J Ratu Langie, Andi Pangeran, A.A. Hamidhan, Mr. Gusti Ktut Pudja, Mr. J. Latuharhary, dan Dra. Yap Tjwan Bing. Sebelum sidang dimulai, anggota PPKI ditambah 6 orang anggota lagi yaitu; Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantoro, Mr. Kasman Singodimedjo, Sajuti Melik, Iwa Kusumasumantri, dan Ahmad Subardjo. Dengan demikian PPKI telah diambil alih oleh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dari bentukan Jepang menjadi alat perjuangan rakyat Indonesia. Pada saat itu, Bung Hatta, Ki Bagoes Hadi Koesoemo, Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatra juga membahas tentang ketidaksetujuan wakil-wakil yang beragama Protestan dan Katolik atas kalimat yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945 yaitu: " Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Agar bangsa Indonesia tidak terpecah serta keutuhan bangsa tidak terganggu maka disepakati untuk mencoret ke 7 kata tersebut yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di ganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan yang penting diantaranya adalah : 1. Mengesahkan Undang Undang Dasar yang telah dipersiapkan oleh Dokuritu Zyunbi Tjoosakai (kemudian disebut UUD 1945). 2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu Presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum tersusun. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 24
MAHKAMAH KONSTITUSI Pada tanggal 19 Agustus 1945 Presiden mengundang anggota PPKI dan pemuda untuk: 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). 2. Merancang Pembentukan 12 departemen dan menunjuk para menterinya. 3. Menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 propinsi yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Kalimantan, Sulawesi, Maluku serta Irian sekaligus memilih gubernurnya. Demikianlah beberapa peristiwa penting yang terjadi sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan itu memiliki beberapa makna diantaranya adalah: 1. Proklamasi merupakan peristiwa penting berdirinya Negara Indonesia 2. Adanya hak untuk berdaulat artinya rakyat Indonesia dengan tenaganya sendiri dan keinginan berdaulat dapat menyusun kekuatan untuk membentuk negara merdeka dengan pemerintahan yang memiliki hak untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. 3. Awal dari dimulainya usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang telah lama tertindas oleh kaum penjajah. Bangsa Indonesia dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan yang telah lama diidam-idamkan. Dengan demikian Indonesia dapat mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain di dunia. b) Proklamasi dan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 Meskipun proklamasi kemerdekaan disusun sangat singkat dan sederhana kalimatnya, tetapi memiliki arti yang kuat dan kedudukan yang sama dengan Declaration of Independence (4 Juli 1776) dalam Amerika. Isi Proklamasi sangat ringkas yaitu tentang pernyataan kemerdekaan dan pemindahan kekuasaan. Namun demikian ditinjau dari segi hukum, Proklamasi merupakan "Source of the sources" atau dasar dari segala dasar ketertiban baru di negara Indonesia semenjak 17 Agustus 1945 . Pernyataan kemerdekaan yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut juga dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945 yang memang pada awalnya dirancang sebagai pernyataan kemerdekaan. Pada alenia tiga Pembukaan UUD 1945 menyatakan "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 25
MAHKAMAH KONSTITUSI kemerdekaannya". Selain itu, Pembukaan UUD 1945 juga memuat cita-cita nasional dan dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, walaupun terjadi perubahan terhadap UUD 1945, namun perubahan tersebut adalah perubahan pasal-pasalnya, bukan perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945. Jika terjadi perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 hal itu sama halnya dengan merubah dasar kemerdekaan Negara Indonesia dan dasar negara Pancasila yang berarti membubarkan atau mengganti negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 sangatlah singkat. Oleh karena itu Pembukaan UUD 1945 sering dikatakan sebagai teks proklamasi yang terperinci. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea. Namun makna yang terkandung didalamnya baik yang tersurat ataupun yang tersirat sangat penting, karena menyangkut filosofi dasar dan dasar dasar normatif bagi berdirinya negara Indonesia. Alinea I : memuat penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya hak merdeka bagi suatu bangsa. Secara obyektif dapat dinilai bahwa penjajahan itu bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea 2 : Memuat bahwa kemerdekaan itu dicapai melalui perjuangan seluruh rakyat Indonesia dan bukan hadiah dari negara manapun. Selain itu terkandung pulacita-cita bangsa Indonesia yaitu ingin mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea 3 : Memuat keyakinan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal ini dapat kita amati dari pernyataan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Hal berikutnya didalam alinea ketiga ini juga terdapat Pernyataan Kemerdekaan atau Declaration of Independence. Alinea 4 : Memuat hal yang sangat penting yaitu : 1. Tujuan Negara yang ingin dicapai a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. b. mencerdaskan kehidupan bangsa. c. memajukan kesejahteraan umum d. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 2. Bentuk negara yaitu negara kesatuan Republik Indonesia Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 26
MAHKAMAH KONSTITUSI 3. Terdapat rumusan dasar negara yang sah dan resmi yaitu Pancasila dengan susunan sebagai berikut: a. Ketuhanan Yang Maha Esa. b. Kemanusiaan yang adil dan beradab c. Persatuan Indonesia d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan. e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kedaulatan yang dianut di Indonesia adalah kedaulatan rakyat. 5. Negara berdasar pada Undang-undang dasar yang tertulis/konstitusi. RANGKUMAN Konstitusi adalah hukum dasar yang tertinggi di suatu negara.Konstitusi dibuat untuk membatasi kekuasaan.Inilah paham konstitusionalisme, yaitu paham bahwa kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukan negara itu sendiri.Setiap konstitusi harus memuat pembatasan kekuasaan. Tanpa adanya pembatasan kekuasaan, konstitusi kehilangan ruh konstitusionalisme dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas. Konvensi ketatanegaraan adalah kebiasaan dan praktik ketatanegaraan yang dijalankan dan diterima sebagai bagian dari konstitusi. Jika melihat pada klasifikasi konstitusi di atas, maka konstitusi Indonesia adalah Konstitusi negara kesatuan, tertulis, rigid, memberikan hak pilih kepada seluruh warga negara dewasa, menentukan pengisian kamar kedua dengan cara dipilih (elective), menganut soft bicameral, presidensial, dan menganut administrative law. UUD 1945 menganut paham konstitusionalisme, yaitu upaya membatasai kekuasaan negara. Pembatasan itu dapat dilihat dari penegasan tujuan negara di dalam Pembukaan, penentuan Lima dasar negara (Pancasila) dalam pembukaan UUD 1945, ketentuan bahwa negara Indonesia adalah hukum, pengaturan kelembagaan negara ditentukan bahwa masing-masing memiliki kekuasaan yang terbagi dan antar organ dapat saling mengawasi dan mengimbangi, serta bekerjasama, terdapat jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab negara, pembatasan masa jabatan Presiden dan periodesasi anggota DPR untuk mencegah penyalahgunaan dan sekaligus mengevaluasi, pengakuan hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan, pengakuan dan perlindungan hak untuk memilih dan dipilih, serta adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak yang melindungi hak warga negara, yaitu MA dan MK. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 27
MAHKAMAH KONSTITUSI LATIHAN SOAL 1. Berikut adalah pernyataan yang menjelaskan pengertian dari konstitusi. Manakah dari pernyataan berikut yang tidak tepat?: a. Konstitusi adalah suatu bangun aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan, kedudukan, dan kekuasaan organ-organ negara b. Konstitusi adalah kumpulan keputusan yang sifatnya tidak mengikat c. Konstitusi mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain d. Konstitusi mengatur hubungan organ-organ negara dengan warga negara e. Konstitusi adalah kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) 2. Jika suatu negara menganut paham kedaulatan rakyat, siapakah constituent power dalam negara tersebut?: a. Presiden dan Wakil Presiden b. Kementrian c. Lembaga negara non kementerian d. Lembaga swadaya masyarakat e. Rakyat atau warganegara 3. Bagaimana kedudukan konstitusi dalam hierarki hukum (hierarchy of law)?: a. Merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya b. Setara dengan keputusan hakim di pengadilan c. Lebih rendah dari hukum yang merupakan produk legislatif d. Sama dengan keputusan presiden e. Lebih rendah dari peraturan pemerintah 4. Konstitusi selalu dianggap mendahului dan mengatasi pemerintahan, dan segala keputusan serta peraturan lainnya. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan alasannya?: a. Karena konstitusi adalah satu-satunya hukum yang berlaku bebas b. Karena konstitusi adalah satu-satunya hukum yang mempunyai legitimasi kuat c. Karena sifat konstitusi yang superior dan kewenangannya untuk mengikat d. Karena konstitusi dibuat sendiri langsung oleh presiden Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 28
MAHKAMAH KONSTITUSI e. Karena konstitusi sudah memuat perarturan sampai pada hal yang sangat detail 5. Tanpa adanya pembatasan kekuasaan, suatu konstitusi kehilangan ruh konstitusionalisme dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas. Berikut adalah ketentuan-ketentuan konstitusi yang merupakan wujud dari pemaknaan pembatasan kekuasan tersebut, kecuali: a. Ketentuan tentang tujuan negara b. Ketentuan tentang hak konstitusional warganegara c. Ketentuan tentang kedudukan dan wewenang lembaga negara d. Ketentuan tentang dasar negara e. Ketentuan tentang mekanisme pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat 6. Dalam ketentuan asli Aturan Tambahan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; "Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar". Apa yang menjadi latar belakang ditegaskannya ketentuan tersebut?: a. Karena Undang-Undang Dasar 1945 harus diganti dengan Konstitusi RIS 1945 b. Karena negara baru Indonesia samasekali belum memiliki Undang Undang Dasar c. Karena Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan sebagai UUD sementara atau kilat, yang memang harus diganti dengan yang baru apabila negara merdeka sudah berdiri dan keadaan sudah memungkinkan d. Karena Undang-Undang Dasar 1945 harus sesegera mungkin diganti dengan UUDS 1950 e. Karena Undang-Undang Dasar 1945 dibuat dengan campur tangan penjajah KUNCI JAWABAN 1. B 2. E 3. A 4. C 5. E 6. C Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 29
MAHKAMAH KONSTITUSI MATERI MUATAN KONSTITUSI TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari kegiatan belajar 2 (dua) ini, Anda dapat: 1. Memahamiapa itu konstitusi melalui penjelasan dan pemberian contoh secara detail 2. Mengetahui materi muatan konstitusi di Indonesia URAIAN MATERI 1. Konstitusi Sebagai General Agreement, Civil Religion, dan Hukum Dasar Seperti dikemukakan oleh C.J. Friedrich sebagaimana dikutip di atas, "constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action". Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara.23 Kata kuncinya adalah konsensus atau general agreement. Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (civil war) atau revolusi dapat terjadi. Hal ini misalnya, tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, ataupun di Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (consensus), yaitu24: 23 William G. Andrews, misalnya, dalam bukunya Constitutions and Constitutionalism (3rd edition, 1968) menyatakan: "The members of a political community have, bu definition, common interests which they seek to promote or protect through the creation and use of the compulsory political mechanisms we call the State", Van Nostrand Company, New Jersey, hal. 9. 24Ibid., hal.12-13. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 30
MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government). 2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government). 3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and procedures). Kesepakatan (consensus) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan- kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewu- judkan empat tujuan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila atau prinsip (i) ke-Tuhanan Yang Maha Esa, (ii) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (iii) Persatuan Indonesia, (iv) Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) meningkatkan kesejahteraan umum, (ii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas rule of the game yang ditentukan bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk itu adalah the rule of law yang dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Bahkan di Amerika Serikat istilah ini dikembangkan menjadi jargon, yaitu "The Rule of Law, and not of Man" untuk Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 31
MAHKAMAH KONSTITUSI menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang. Istilah "The Rule of Law" jelas berbeda dari istilah "The Rule by Law". Dalam istilah terakhir ini, kedudukan hukum (law) digambarkan hanya sekedar bersifat instrumentalis atau alat, sedangkan kepemimpinan tetap berada di tangan orang atau manusia, yaitu "The Rule of Man by Law". Dalam pengertian demikian, hukum dapat dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang di puncaknya terdapat pengertian mengenai hukum dasar yang tidak lain adalah konstitusi, baik dalam arti naskah tertulis ataupun dalam arti tidak tertulis. Dari sinilah kita mengenal adanya istilah constitutional state yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi modern. Karena itu, kesepakatan tentang sistem aturan sangat penting sehingga konstitusi sendiri dapat dijadikan pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Tanpa ada konsensus semacam itu, konstitusi tidak akan berguna, karena ia akan sekedar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik dan tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan (a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (b) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta (c) hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (constitutional state). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Para perancang dan perumus konstitusi tidak seharusnya membayangkan, bahkan naskah konstitusi itu akan sering diubah dalam waktu dekat. Konstitusi tidak sama dengan undang-undang yang dapat lebih mudah diubah. Karena itulah mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar memang sudah seharusnya tidak diubah semudah mengubah undang- undang. Sudah tentu, tidak mudahnya mekanisme perubahan undang-undang dasar tidak boleh menyebabkan undang-undang dasar itu menjadi terlalu kaku karena tidak dapat diubah. Konstitusi juga tidak boleh disakralkan dari kemungkinan perubahan seperti yang terjadi di masa Orde Baru. Keseluruhan kesepakatan tersebut di atas, pada intinya menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Pada pokoknya, prinsip konstitusionalisme modern sebenarnya memang menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip limited government. Karena itu, menurut William G. Andrews, "Under Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 32
MAHKAMAH KONSTITUSI constitutionalism, two types of limitations impinge on government. Power proscribe and procedures prescribed"25. Kekuasaan melarang dan prosedur ditentukan. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan (c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga- lembaga negara dengan warga negara. Di samping itu, dapat pula dirumuskan beberapa fungsi konstitusi yang sangat penting baik secara akademis maupun dalam praktek. Seperti dikatakan oleh William G. Andrews26: "The constitution imposes restraints on government as a function of constitutionalism; but it also legitimizes the power of the government. It is the documentary instrument for the transfer of authority from the residual holders -the people under democracy, the king under monarchy- to the organs of State power". Konstitusi di satu pihak (a) menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, tetapi di pihak lain (b) memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan. Konstitusi juga (c) berfungsi sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau Raja dalam sistem Monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara. Bahkan oleh Thomas Paine dalam bukunya Common Sense27dikatakan bahwa konstitusi juga mempunyai fungsi sebagai "a national symbol". Menurut Tom Paine28: "It may serve instead of the king in that ceremonial function of exemplifying the unity and majesty of the nation. Or it may exist alongside the monarch, embodying capacity that Constitutions are trundled about the country in shiny aluminium railroad trains under armed guard and exhibited to all comers". Konstitusi dapat berfungsi sebagai pengganti raja dalam kaitannya dengan fungsi- fungsi yang bersifat seremonial dan fungsi pemersatu bangsa seperti yang biasanya dikaitkan dengan fungsi kepala negara. Karena itu, selain ketiga fungsi tersebut di atas, fungsi 25Ibid., hal. 13. 26Ibid., hal. 23. 27Political Works, Belfords, Clark and Co., Chicago, 1879, hal. 33. 28 William G. Andrews, Op. cit., hal. 24. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 33
MAHKAMAH KONSTITUSI konstitusi dapat pula ditambah dengan fungsi-fungsi lain (d) sebagai kepala negara simbolik dan (e) sebagai kitab suci simbolik dari suatu agama civil atau syari'at negara (civil religion). Dalam fungsinya sebagai kepala negara simbolik, konstitusi berfungsi sebagai: (i) sebagai simbol persatuan (symbol of unity), (ii) lambang identitas dan keagungan nasional suatu bangsa (majesty of the nation), dan/atau (iii) puncak atau pusat kekhidmatan upacara (center of ceremony). Tetapi, dalam fungsinya sebagai dokumen kitab suci simbolik (symbolic civil religion), Konstitusi berfungsi (i) sebagai dokumen pengendali (tool of political, social, and economic control), dan (ii) sebagai dokumen perekayasaan dan bahkan pembaruan ke arah masa depan (tool of political, social and economic engineering and reform). Istilah kepala negara simbolik dipakai sejalan dengan pengertian the Rule of Law yang menegaskan bahwa yang sesungguhnya memimpin dalam suatu negara bukanlah orang, melainkan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kepala negara yang sesungguhnya adalah konstitusi, bukan pribadi manusia yang kebetulan menduduki jabatan sebagai kepala negara. Lagipula, pembedaan istilah kepala negara dan kepala pemerintahan itu sendiri sudah seharusnya dipahami sebagai sesuatu yang hanya relevan dalam lingkungan sistem pemerintahan parlementer dengan latar belakang sejarah kerajaan (monarki). Dalam monarki konstitusional yang menganut sistem parlementer, jelas dipisahkan antara Raja atau Ratu sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem republik seperti di Amerika Serikat, kedudukan Raja itulah yang digantikan oleh konstitusi. Karena sistem republik, apalagi yang menganut sistem pemerintahan presidensiil seperti di Indonesia, tidak perlu dikembangkan adanya pengertian mengenai kedudukan kepala negara, karena fungsi kepala negara itu sendiri secara simbolik terlembagakan dalam Undang- Undang Dasar sebagai naskah konstitusi yang bersifat tertulis. Dalam hubungan dengan itulah maka konstitusi sebagai kepala negara simbolik itu memiliki fungsi-fungsi sebagai simbol pemersatu (symbol of unity), ungkapan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation) dan pusat upacara kenegaraan (center of ceremony). Sebagai dokumen yang mengungkapkan cita-cita kolektif seluruh bangsa yang bersifat sangat umum, mencakup dan meliputi, maka konstitusi sangat mungkin dijadikan pegangan bersama yang bersifat mempersatukan seluruh bangsa. Dengan demikian, konstitusi juga dapat berfungsi sebagai ungkapan identitas seluruh bangsa. Jika konstitusi disebut, ia menjadi sumber identitas kolektif, sama seperti bendera kebangsaan. Terkait dengan itu, sebagai puncak atau pusat upacara, konstitusi juga mempunyai arti yang penting dalam aneka kegiatan upacara. Untuk menandai perubahan status seseorang ke dalam suatu jabatan kenegaraan maka ia diharuskan bersumpah setia kepada konstitusi. Untuk menandai Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 34
MAHKAMAH KONSTITUSI suatu wilayah tertentu - masuk atau keluar - dari teritorial suatu negara, juga ditandai dengan konstitusi. Sementara itu, dalam fungsinya sebagai dokumen civil religion29, konstitusi dapat difungsikan sebagai sarana pengendalian atau sarana perekayasaan dan pembaruan. Dalam praktek, memang dapat dikemukakan adanya dua aliran pemikiran mengenai konstitusi, yaitu aliran pertama memfungsikan konstitusi hanya sebagai dokumen yang memuat norma-norma yang hidup dalam kenyataan. Kebanyakan konstitusi dimaksudkan untuk sekedar mendes- kripsikan kenyataan-kenyataan normatif yang ada ketika konstitusi itu dirumuskan (to describe present reality). Di samping itu, banyak juga konstitusi yang bersifat prospective dengan mengartikulasikan cita-cita atau keinginan-keinginan ideal masyarakat yang dilayaninya. Banyak konstitusi negara-negara modern yang juga merumuskan tujuan-tujuan sosial dan ekonomi, belum dapat diwujudkan atau dicapai dalam masyarakat menjadi materi muatan konstitusi. Konstitusi di lingkungan negara-negara yang menganut paham sosialis atau dipengaruhi oleh aliran sosialisme, biasa memuat ketentuan mengenai hal ini dalam rumusan konstitusi. Hal inilah yang saya sebut sebagai economic constitution dan social constitution dalam buku Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia30. Konstitusi-konstitusi jenis demikian sangat berbeda dari konstitusi yang ditulis menurut tradisi paham demokrasi liberal atau libertarian constitution. Sebagai contoh, konsti- tusi Amerika Serikat tidak memuat sama sekali ketentuan mengenai cita-cita ekonomi ataupun ketentuan mengenai sistem ekonomi dan kegiatan ekonomi. Alasannya jelas, yaitu bahwa soal-soal yang berkenaan dengan perekonomian tidaklah menyangkut urusan kenegaraan, melainkan termasuk ke dalam wilayah urusan pasar yang mempunyai mekanis- menya tersendiri sesuai dengan prinsip free market liberalism yang dianggap sebagai pilar penting dalam sistem kapitalisme. Karena ekonomi adalah urusan pasar maka ketentuan mengenai hal itu tidak seharusnya dicantumkan ke dalam naskah konstitusi. Demikian pula urusan orang kaya dan orang miskin bukanlah persoalan negara, dan karena itu tidak perlu diatur dalam UUD. Pandangan demikian jelas berbeda dari apa yang dianut dalam sistem so- sialisme yang mengembangkan pengertian welfare state. Dalam welfare state, negara bertanggungjawab untuk mengurusi orang miskin. Karena itulah, UUD 1945 mengadopsikan 29Istilah ini dikembangkan dari Sanford Levinson dalam Constitutional Faith, Princeton University Press, 1990 (216 halaman). 30 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 35
MAHKAMAH KONSTITUSI perumusan Pasal 34 yang aslinya menentukan bahwa: "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara." Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang- Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris biasa disebut sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki satu naskah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis. Oleh sebab itu, di samping karena adanya negara yang dikenal sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam praktek penyelenggaraan negara juga diakui sebagai hukum dasar, dan tercakup pula dalam pengertian konstitusi dalam arti yang luas. Karena itu, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar (droit constitusionnel) suatu negara. Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumus- an suatu norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar. Karena itu, suasana kebatinan (geistichenhentergrund) yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis perumusan juridis suatu ketentuan Undang-Undang Dasar perlu dipahami dengan seksama, untuk dapat mengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar tidak dapat dipahami hanya melalui teksnya saja. Untuk sungguh-sungguh mengerti, kita harus memahami konteks filosofis, sosio- historis, sosio-politis, sosio-juridis, dan bahkan sosio-ekonomis yang mempengaruhi perumusannya. Di samping itu, setiap kurun waktu dalam sejarah memberikan pula kondisi-kondisi kehidupan yang membentuk dan mempengaruhi kerangka pemikiran (frame of reference) dan medan pengalaman (field of experience) dengan muatan kepentingan yang berbeda, sehingga proses pemahaman terhadap suatu ketentuan Undang-Undang Dasar dapat terus berkembang dalam praktek di kemudian hari. Karena itu, penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar pada masa lalu, masa kini, dan pada masa yang akan datang, memerlukan rujukan standar yang dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, sehingga Undang-Undang Dasar tidak menjadi alat kekuasaan yang ditentukan secara sepihak oleh pihak manapun juga. Untuk itulah, menyertai penyusunan dan perumusan naskah Undang-Undang Dasar, diperlukan pula adanya Pokok-Pokok pemikiran konseptual yang mendasari setiap perumusan pasal-pasal Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 36
MAHKAMAH KONSTITUSI Undang-Undang Dasar serta keterkaitannya secara langsung atau tidak langsung terhadap semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana terakhir diubah pada tahun 1999, 2000, 2001 sampai tahun 2002 merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar Indonesia di masa depan. Isinya mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali (tool of social and political control) terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman dan sekaligus sarana pembaruan masyarakat (tool of social and political reform) serta sarana perekayasaan (tool of social and political engineering) ke arah cita-cita kolektif bangsa. Belajar dari kekurangan sistem demokrasi politik di berbagai negara di dunia, yang menjadikan Undang- Undang Dasar hanya sebagai konstitusi politik, maka Undang-Undang Dasar ini juga berisi dasar-dasar pikiran mengenai demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Karena itu, Undang- Undang Dasar ini dapat disebut sebagai konstitusi politik, konstitusi ekonomi dan sekaligus konstitusi sosial yang mencerminkan cita-cita kolektif bangsa, baik di bidang politik dan ekonomi maupun sosial-budaya, dengan tetap memelihara tingkat abstraksi perumusannya sebagai hukum dasar (rechtsidee). Sebagai hukum dasar, perumusan isinya disusun secara sistematis mulai dari prinsip- prinsip yang bersifat umum dan mendasar, dilanjutkan dengan perumusan prinsip-prinsip kekuasaan dalam setiap cabangnya yang disusun secara berurutan. Pasal-pasal dan ayatnya dirumuskan dalam tingkat abstraksi yang sesuai dengan hakikatnya sebagai hukum dasar, dengan kesadaran bahwa pengaturan yang bersifat rinci akan ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang. Makin elastis suatu aturan, makin terbuka kemungkinan untuk menampung dinamika perkembangan zaman, sehingga Undang-Undang Dasar tidak lekas ketinggalan zaman (verounderd). Namun demikian, meskipun perumusan Undang-Undang Dasar ini bersifat garis besar, haruslah disadari jangan sampai ketentuan yang diaturnya bermakna ganda atau dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa. Oleh karena itu, yang terpenting adalah semangat dan kemauan politik (political will) para penyelenggara negara. Meskipun dirumuskan dengan jelas bahwa Undang-Undang Dasar menganut asas kedaulatan rakyat atau demokrasi, jika para penyelenggara negara tidak berjiwa demokrasi dan tidak mempunyai tekad dan komitmen untuk mewujudkan demokrasi itu dalam kenyataan atau hanya menjadikan demokrasi hanya sebagai retorika semata, maka pasal yang jelas menentukan adanya demokrasi itu tidak akan terwujud dalam praktek. Sebaliknya, meskipun perumusan Undang-Undang Dasar tidak sempurna tetapi semangat Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 37
MAHKAMAH KONSTITUSI para penyelenggara negara bersih dan tulus dalam menjalankan konstitusi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, maka kekurangan dalam perumusan pasal Undang-Undang Dasar tidak akan merintangi jalannya penyelenggaraan negara dengan sebaik-baiknya menuju terwujudnya cita-cita bangsa berdasarkan kelima sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. 2. Materi Muatan Konstitusi Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang dalam sebuah studinya terhadap konstitusi-konstitusi di dunia yang dituangkan dalam buku Written Constitution yang banyak dijadikan landasan konseptual para pakar konstitusi dalam menelaah muatan konstitusi, mengatakan bahwa31: 1. Constitution as a means of forming the state's own political and legal system; 2. Constitution as a national document, and as a birth certificate, and as a sign of adulthood and independence. Kedua ahli tata negara Belanda di atas mengatakan, bahwa selain sebagai dokumen nasional, konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Itulah sebabnya, menurut A.A.H. Struycken Undang-undang Dasar (grondwet) sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang memuat antara lain32: 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau; 2. Tingkatan-tingkatan tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa; 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa mendatang; 4. Suatu keinginan dimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan hendak dipimpin. Menurut Savonir Lohman ada tiga unsur yang terdapat dalam tubuh konstitusi- konstitusi sekarang, yaitu 33: 1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial), sehingga menurut pengertian ini, konstitusi-konstitusi yang ada adalah hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. 31Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, Written Constitution A Computerized Comparative Study, Oceana Publications Inc, Dobbs Ferry, New York, 1978, hlm. 4. 32 Sri Soemantri, Prosedur,...Op.cit., hal. 2 33 M. Solly Lubis, Asas-asas Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 48. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 38
MAHKAMAH KONSTITUSI 2. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya. 3. Sebagai forma regimenis, berarti sebagai kerangka bangunan pemerintahan, dengan kata lain sebagai gambaran struktur pemerintahan negara. Apabila masing-masing materi muatan tersebut kita kaji, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa disamping sebagai dokumen nasional dan tanda kawasan dari kemerdekaan sebagai bangsa, konstitusi juga sebagai alat yang berisi sistem politik dan sistem hukum yang hendak diwujudkan. Dalam kaitan ini, KC Wheare mengemukakan adanya dua pendapat yang membedakannya satu sama lain. Pertama, ada yang menganggap bahwa konstitusi semata-mata hanya dokumen hukum dan isinya hanya berupa aturan-aturan hukum saja, tidak lebih dari itu. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa konstitusi tidak berisi kaidah-kaidah hukum saja akan tetapi berisi pernyataan tentang keyakinan, prinsip dan cita-cita. Lebih jauh K.C. Wheare, seperti dikutip Dahlan Thaib,34 mengemukakan tentang apa yang seharusnya menjadi muatan (isi) dari suatu konstitusi, yaitu the very minimum, and the minimum to be rule of law. Wheare tidak menguraikan secara jelas apa yang seharusnya menjadi materi pokok dari suatu konstitusi. Ia mengatakan bahwa sifat yang khas dan mendasar dari bentuk konstitusi yang terbaik dan ideal adalah konstitusi itu harus sesingkat mungkin untuk menghindari kesulitan-kesulitan para pembentuk Undang-undang Dasar dalam memilih mana yang penting dan harus dicantumkan dalam konstitusi dan mana yang tidak perlu pada saat mereka akan merancang Undang-undang Dasar, sehingga hasilnya dapat diterima baik oleh mereka yang akan melaksanakannya maupun pihak yang akan dilindungi oleh Undang-undang Dasar tersebut. Sebagai perbandingan atas pendapat pakar konstitusi dari negara barat di atas, sangat menarik bila kita telaah pemikiran para founding father and mother tentang muatan konstitusi (Undang-undang Dasar).35 Menurut Muh. Hatta konstitusi harus memuat adanya pengakuan terhadap hak-hak sipil secara universal. Dalam pembahasan mengenai rancangan Undang-undang Dasar pada tanggal 15 Juli 1945, Hatta menegaskan : 34Dahlan Thaib, Op-cit, hlm. 18. 35Konsep pemikiran para pemikiran negara barat tentang menyangkut konstitusi banyak dirujuk oleh para anggota konstituante dalam merancang Undang-undang Dasar. Para ahli seperti Gustav Radburch, A. Lysen, P.J. Bouman dan sebagainya (lihat Adnan Buyung Nasution, Op-cit hlm.100-102) Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 39
MAHKAMAH KONSTITUSI Hendaknya kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasarkan kepada gotong-royong, usaha bersama; tujuan kita ialah membaharui masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga negara,....supaya tiap-tiap warga negara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut disini hak untuk berkumpul dan bersidang atau masyarakat dan lainnya.36 Abidin (Anggota Konstituante dari Partai Buruh) pada kesempatan tersebut juga menegaskan : ...menurut paham kami terpenting dan yang menjadi pokok pangkal dari isi Undang-undang Dasar itu ialah; hak-hak dasar warga negara. Jika mengenai hak-hak dasar warga negara itu telah ada sesuatu faham yang tentunya maka peraturan-peraturan pelaksananya, sistem pemerintahan dan juga bentuk dan organisasi negara harus sesuai dengan tujuan itu37 Soedjatmoko (PSI) menyoroti ciri-ciri negara konstitusional sebagai berikut : ...fungsi daripada konstitusi di dalam masyarakat itu ialah, tentunya menentukan batas-batas daripada kekuasaan politik terhadap kebebasan anggota masyarakat itu, akan tetapi disamping itu juga hal ini yang ingin saya tegaskan, fungsi konstitusi di dalam suatu masyarakat yang bebas itu ialah untuk menentukan prosedur serta alat-alatnya untuk menyalurkan dan menyesuaikan pertentangan politik serta pertentangan kepentingan yang terdapat di dalam tubuh masyarakat.38 Soedjatmoko menekankan makna dasar dari prosedur demokrasi : Lebih daripada negara-negara yang sudah mencapai stabilitet serta kristalisasinya, bagi Indonesia perlu suatu konstitusi yang terutama menentukan saluran-saluran dan prosedur-prosedur yang akan memungkinkan dan menjamin bahwa pencarian kristalisasi ini akan dapat berlangsung dengan jalan yang damai dan bebas tanpa paksaan.39 Menurut J.G. Steenbeek, terdapat tiga muatan pokok konstitusi, yaitu 40: 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya; 36 Muh. Yamin, Op-cit, hlm. 299. 37 Risalah, 1957/III:286-287), dikutip dari Adnan Buyung Nasution, Op-cit, hlm.125. 38 Risalah 1957/VII:219, dikutip dari Adnan Buyung Nasution, Op-cit, hlm.129. 39 Risalah 1957/VII:220, dikutip dari Adnan Buyung Nasution, Op-cit, hlm.129. 40 Sri Soemantri, Prosedur,...Op.cit., hlm. 51. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 40
MAHKAMAH KONSTITUSI 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Muatan konstitusi menurut Miriam Budiardjo lebih luas cakupannya dari pada pendapat J.G. Steenbeek, yaitu masuknya perubahan konstitusi sebagai salah satu muatan konstitusi. Adapun muatan konstitusi menurut M. Budiardjo sebagai berikut 41: 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian; prosedural menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya; 2. Hak-hak asasi manusia; 3. Prosedur perubahan Undang-undang Dasar; 4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang- undang Dasar. Dalam sejarah dunia barat, konstitusi dimaksud untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Dengan kebangkitan paham kebangsaan sebagai kekuatan pemersatu, serta dengan kelahiran demokrasi sebagai paham politik yang progresif dan militan, konstitusi menjamin alat negara untuk konsolidasi kedudukan hukum dan politik, untuk mengatur kehidupan yang bersama dan untuk mencapai cita-citanya dalam bentuk negara. Berhubungan dengan konstitusi di zaman modern tidak hanya memuat aturan-aturan hukum, tetapi juga merumuskan atau menyimpulkan prinsip- prinsip hukum, haluan negara dan patokan kebijaksanaan, yang kesemuanya mengikat penguasa. Jadi, dari konstitusi atau Undang-undang Dasar suatu negara, akan diketahui tentang negara itu, baik bentuk kedaulatan maupun sistem pemerintahannya. Misalnya bentuk negara Indonesia adalah Republik, menganut kedaulatan rakyat, dan sistem pemerintahan presidential. Selanjutnya dalam setiap negara kita akan menemukan adanya lembaga-lembaga negara sebagai supra stuktur politik. 41Miriam Budiardjo, Op-cit, hlm. 101. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 41
MAHKAMAH KONSTITUSI RANGKUMAN Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Konstitusi dapat berfungsi sebagai pengganti raja dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang bersifat seremonial dan fungsi pemersatu bangsa seperti yang biasanya dikaitkan dengan fungsi kepala negara. Dalam fungsinya sebagai dokumen kitab suci simbolik (symbolic civil religion), Konstitusi berfungsi (i) sebagai dokumen pengendali (tool of political, social, and economic control), dan (ii) sebagai dokumen perekayasaan dan bahkan pembaruan ke arah masa depan (tool of political, social and economic engineering and reform). Adapun muatan konstitusi adalah Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian; prosedural menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya; Hak-hak asasi manusia; Prosedur perubahan Undang-undang Dasar; dan adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-undang Dasar. LATIHAN SOAL 1. Secara sederhana, konstitusi dapat dianggap sebagai: a. Pedoman hidup b. Kesepakatan umum atau konsensus c. Ideologi bernegara d. Pandangan hidup bermasyarakat e. Kekuasaan 2. Di dalam konstitusi, perlu dirumuskan cita-cita bersama (the general goals of society), berikut adalah alasan-alasannya, kecuali: a. Karena cita-cita bersama adalah puncak abstraksi yang paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara warganegara b. Untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 42
MAHKAMAH KONSTITUSI c. Untuk memenuhi semua keinginan dan kepentingan individu warganegara d. Karena cita-cita bersama berfungsi sebagai common platforms di antara sesama warga masyarakat e. Karena cita-cita bersama adalah staatsidee (cita negara) atau falsafah dalam kehidupan bernegara 3. Meningkatkan kesejahteraan umum adalah salah satu cita-cita ideal negara Indonesia. Peranan pancasila dalam mewujudkan tujuan atau cita-cita ideal bernegara tersebut adalah: a. Pancasila digunakan sebagai dasar filosofis-ideologis b. Pancasila digunakan sebagai panduan teknis c. Pancasila berperan sebagai panduan teoritis d. Pancasila berperan sebagai dasar politis e. Pancasila digunakan sebagai panduan praktis 4. Pada pokoknya, prinsip konstitusionalisme modern sebenarnya menyangkut tentang hal- hal berikut, kecuali: a. Pembatasan kekuasaan organ-organ negara (limited government) b. Mengatur hubungan antar lembaga negara c. Memberikan legitimasi pada kekuasaan perseorangan d. Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga negara dengan warga negara e. Memberikan legitimasi pada kekuasaan pemerintah 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar Indonesia, yang isinya mencakup dasar-dasar normatif yang memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali: a. Sarana pengendali terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman b. Tool of social and political control c. Tool of social and political reform d. Sarana perekayasaan (tool of social and political engineering) ke arah cita-cita kolektif bangsa e. Alat kekuasaan yang ditentukan secara sepihak oleh pihak tertentu 6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan dalam tingkat yang abstrak dan tidak mengandung pengaturan yang bersifat rinci. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut, kecuali: Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 43
MAHKAMAH KONSTITUSI a. Untuk menyesuaikan dengan hakikatnya sebagai hukum dasar b. Pengaturan yang bersifat rinci ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang c. Agar memudahkan para perumus undang-undang d. Makin elastis suatu aturan, makin terbuka kemungkinan untuk menampung dinamika perkembangan zaman e. Agar Undang-Undang Dasar tidak lekas ketinggalan zaman (verounderd. KUNCI JAWABAN 1. B 2. C 3. A 4. C 5. E 6. C Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 44
MAHKAMAH KONSTITUSI SUPREMASI DAN PERUBAHAN KONSTITUSI TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari kegiatan belajar 3 (tiga) ini, Anda dapat: 1. Memahami supremasi konstitusi melalui penjelasan secara menyeluruh. 2. Memahami ketentuan-ketentuan perubahan konstitusi melalui penjabaran secara detail. URAIAN MATERI 1. Supremasi Konstitusi a. Pengertian Supremasi Konstitusi Salah satu persoalan eksistensi negara sebagai organisasi kekuasaan adalah pertanyaan tentang sumber dan letak kedaulatan. Kedaulatan dalam hal ini adalah kekuasaan tertinggi sehingga saat membicara kedaulatan di suatu negara berarti membicarakan ada pada siapa kekuasaan tertinggi. Pertanyaan ini sudah menjadi pembahasan sejak masa Yunani Kuno yang memunculkan beberapa teori kedaulatan, yaitu Teori Kedaulatan Tuhan, Teori Kedaulatan Raja, Teori Kedaulatan Negara, Teori Kedaulatan Rakyat, dan Teori Kedaulatan Hukum. Berbagai teori kedaulatan tersebut walaupun kemunculannya merupakan bentuk pertentangan atau reaksi antara satu dengan lain, namun dalam perkembanganya dapat saling melengkapi atau dianut bersama-sama. Suatu negara dapat saja mengakui kekuasaan tertinggi ada dan bersumber dari Tuhan namun pada saat yang sama hal itu diwujudkan dalam kedaulatan negara ketika berhubungan dengan negara lain, dan menjadi teori kedaulatan hukum pada saat menata kehidupan bernegara. Indonesia misalnya, dalam pembukaan mengakui kedaulatan Tuhan karena menyatakan kemerdekaan merupakan rahmat Allah. Pada saat yang sama dinyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat namun harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 45
MAHKAMAH KONSTITUSI Negara-negara modern pada umumnya mengakui dan menerapkan teori kedaulatan rakyat yang membawa konsekuensi dianutnya sistem demokrasi. Teori kedaulatan rakyat lahir dari teori perjanjian sosial yang dikemukakan oleh John Locke dan JJ Rouseou. Perwujudan teori kedaulatan rakyat mewujud menjadi dua sistem yang berbeda, yaitu supremasi parlemen dan supremasi konstitusi. Supremasi parlemen dilandasi oleh pemikiran bahwa manifestasi kedaulatan rakyat adalah pada pemilihan umum anggota parlemen sehingga parlemen adalah manifestasi rakyat itu sendiri. Parlemenlah wujud pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu parlemen merupakan lembaga tertinggi di suatu negara sehingga produk parlemen tidak dapat diganggu gugat, termasuk oleh warga negara. Parlemen dapat membuat aturan hukum, termasuk membuat atau mengubah konstitusi dengan cara pembentukan hukum biasa. Supremasi konstitusi lahir dari pemikiran bahwa wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat adalah konstitusi sehingga memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi. Konstitusi harus dipatuhi dan dijalankan oleh semua organ negara, termasuk parlemen karena parlemen itu sendiri dibentuk oleh dan untuk melaksanakan konstitusi. Produk hukum parlemen tidak boleh bertentangan dengan konstitusi karena hukum yang dibuat parlemen dipandang sebagai kesepakatan mayoritas warga negara, bukan seluruh warga negara. Konstitusi dibuat melalui mekanisme yang lebih memungkinkan tercapainya perjanjian seluruh warga negara sedangkan hukum dapat dibuat hanya dengan kesepakatan mayoritas. Selain itu, di dalam konstitusi juga terdapat seperangkat nilai yang dijadikan sebagai tujuan dan orientasi dalam penyelenggaraan negara. Mengingat produk hukum parlemen tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, maka dibentuk mekanisme untuk membatalkan hukum yang dibentuk parlemen pada saat bertentangan dengan konstitusi. Salah satu hasil Perubahan UUD 1945 yang mendasar adalah pada Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar". Pada umumnya, negara-negara modern mengakui bahwa pada prinsipnya pemilik kedaulatan adalah rakyat. Perbedaannya adalah siapa pelaksana atau simbol kedaulatan tersebut dan bagaimana melaksanakannya. Hal itu karena kondisi negara modern tidak memungkinkan lagi rakyat menjalankan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya, dan inilah yang menentukan jenis demokrasi yang dijalankan suatu negara. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sebelum adanya perubahan, kedaulatan yang dianut adalah kedaulatan rakyat. Namun, kekuasaan tertinggi tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 46
MAHKAMAH KONSTITUSI Dengan demikian MPR memegang kekuasaan tertinggi dalam negara yang tertinggi karena diposisikan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi, MPR dapat menentukan dan melakukan apapun untuk melaksanakan kekuasaan tersebut. Kedudukan MPR berada di atas lembaga-lembaga negara yang lain, bahkan berada di atas UUD. Tidak mengherankan jika sebelum perubahan UUD 1945 MPR dalam membuat keputusan yang pada prinsipnya berbeda dengan UUD 1945 tanpa mengubahnya. Hal itu masa Orde Lama misalnya dapat dilihat dari Ketetapan MPR yang menetapkan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup yang bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945. Pada masa Orde Baru terdapat Ketetapan MPR tentang referendum yang bertentangan dengan Pasal 37 UUD 1945. Bahkan, pada masa reformasi sebelum dilakukannya Perubahan UUD 1945 MPR membuat Ketetapan tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta Ketetapan tentang HAM yang seharusnya merupakan materi muatan Undang- Undang Dasar. Dengan adanya perubahan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 muncul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan "dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar? Siapakah yang melaksanakan kedaulatan dan bagaimana harus dilaksanakan? Pertanyaan tersebut banyak dikemukakan oleh masyarakat, bahkan tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa harus terdapat lembaga pemegang kedaulatan, yang memiliki kekuasaan tertinggi agar terdapat kepastian dan pemegang keputusan akhir. Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sesudah perubahan merupakan penegasan dianutnya supremasi konstitusi. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat harus dilaksanakan oleh dan dengan cara sebagaimana diatur di dalam konstitusi. Dengan demikian konstitusilah yang merupakan sumber rujukan tertinggi penyelenggaraan kekuasaan negara. Penempatan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi karena dipandang merupakan hasil dari perjanjian yang dilakukan oleh seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan demikian, landasan keberlakuan konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah kedaulatan rakyat itu sendiri. Rakyat adalah pemilik constituent power yang produknya bukan hukum biasa, tetapi hukum tertinggi atau constituent act. Yang diberi wewenang untuk menjalankan constituent power adalah MPR. Oleh karena itu, MPR tetap dipandang sebagai penjelmaan rakyat, namun hanya pada saat menjalankan wewenang mengubah dan menetapkan UUD, sedangkan sebagai lembaga kedudukan MPR tetap sama dengan lembaga tinggi negara yang lain. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 47
MAHKAMAH KONSTITUSI Saat ini MPR tidak dapat membuat produk hukum selain melalui perubahan UUD 1945 atau menetapkan yang baru. UUD 1945 tidak lagi mengenal produk hukum ketetapan MPR. Untuk melakukan perubahan UUD 1945 harus melalui prosedur dan syarat-syarat khusus mulai dari pengusulan hingga pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. Prosedur dan syarat tersebut disusun agar jika terjadi perubahan UUD 1945 benar-benar merupakan kehendak seluruh rakyat Indonesia. Sebagai hukum tertinggi, konstitusi harus dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara negara dan segenap warga negara tanpa kecuali. Berbeda dengan UUD 1945 sebelum perubahan yang menentukan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, pasca perubahan kedaulatan dilaksanakan dalam bentuk kekuasaan penyelenggaraan negara. Kekuasaan tersebut dijalankan sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. Kekuasaan mengubah dan menetapkan UUD ada pada MPR. Kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh DPR. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan dipegang oleh Presiden. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan MK. Kekuasaan pemeriksaan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh BPK. Selain itu juga ditentukan lembaga penyelenggara negara lain yang terkait dengan fungsi dan wewenang tertentu dalam organisasi penyelenggaraan negara, seperti DPD, KY, bank central, komisi pemilihan umum, dewan penasihat presiden, TNI, dan Polri. Semua lembaga penyelenggara negara tersebut adalah pelaksana kedaulatan rakyat sesuai dengan wewenangnya masing- masing, baik yang bersifat utama maupun sebagai pendukung penyelenggaraan kekuasaan tertentu. Selain oleh lembaga negara, kedaulatan dalam penyelenggaraan negara juga dilaksanakan oleh rakyat sendiri. Hal itu di antaranya adalah melalui pelaksanaan Pemilu di mana rakyat menjalankan fungsi yang ditentukan oleh UUD 1945 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan kedaulatan oleh rakyat sebagai warga negara juga dapat dilihat dalam bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional, seperti kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati HAM orang lain, serta tunduk kepada pembatasan yang ditentukan undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Supremasi konstitusi mengharuskan setiap lembaga penyelenggara negara dan segenap warga negara melaksanakan UUD 1945. Jika UUD 1945 telah dilaksanakan sesuai dengan wewenang dan fungsinya masing-masing, tentu tidak perlu terjadi pertentangan dalam penyelenggaraan negara. Kalaupun hal itu terjadi, UUD 1945 telah menentukan Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 48
MAHKAMAH KONSTITUSI mekanisme penyelesaiannya yaitu melalui MK. Wewenang yang dimiliki oleh MK tidak karena kedudukannya lebih tinggi dari penyelenggara negara lain, tetapi semata-mata karena ditentukan demikian oleh UUD 1945. b. Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Konstitusi Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur tentang prinsip dasar penyelenggaraan negara, substansi hukum, dan lembaga-lembaga negara beserta kewenangannya. Ketentuan dasar dalam konstitusi dilaksanakan oleh penyelenggara negara melalui peraturan perundang- undangan di bawah konstitusi secara berjenjang. Konsekuensi sebaliknya, setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya hingga berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu, sistem peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum nasional disusun secara hirarkis. Hal ini merupakan konsekuensi dalil hierarki norma hukum yang berpuncak kepada konstitusi sebagai the supreme law of the land. Hierarki tersebut sekaligus menempatkan landasan validitas suatu norma hukum adalah norma hukum yang berada di atasnya demikian seterusnya hingga ke puncak dan sampai pada konstitusi pertama. Hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini adalah yang diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Pasal 7 UU PPP menyebutkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat42; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota. Sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi menurut Hans Kelsen untuk menjaganya diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum diatasnya. Kelsen menyatakan:43 42Penjelasan Pasal 7 menyatakan bahwa yang dimaksud adalah Ketetapan MPR sebagai produk hukum yang sudah ada.MPR tidak lagi dapat membentuk ketetapan MPR yang baru. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 49
MAHKAMAH KONSTITUSI The application of the constitutional rules concerning legislation can be effectively guaranted only if an organ other than the legislative body is entrusted with the task of testing whether a law is constitutional, and of annulling it if - according to the opinion of this organ - it is "unconstitutional". There may be a special organ established for this purpose, for instance, a special court, a so-called "constitutional court"... Untuk menjaga konsistensi hubungan hirarkis tersebut terdapat dua lembaga yang berwenang, yaitu MA dan MK. Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, MA memiliki wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Sedangkan MK sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu wewenangnya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Perubahan Konstitusi Walaupun suatu konstitusi dibuat secara ideal untuk jangka waktu yang lama, namun selalu terbuka peluang untuk adanya perubahan. Oleh karena itu, dalam setiap konstitusi selalu ada ketentuan yang mengatur tata cara perubahan agar dapat dilakukan dalam koridor hukum dan semaksimal mungkin mencerminkan ide dan kehendak seluruh rakyat. Terbukanya peluang perubahan konstitusi karena pembentuk dan cara pembentukan konstitusi pasti memiliki kelemahan. Manusia sebagai pembentuknya selalu memiliki kelemahan. Walaupun memiliki pengetahuan dan sikap kenegarawanan, setiap manusia pasti memiliki kelemahan. Paling tidak adalah kelemahan untuk melihat masa depan yang juga akan diatur dengan konstitusi.44 Demikian pula proses pembentukan konstitusi yang tidak memungkinkan semua ide dan gagasan dapat tertuang. Demokrasi perwakilan sebagai satu-satunya mekanisme yang mungkin dijalankan memiliki kelemahan, yaitu jarak antara rakyat yang berdaulat dengan para wakil yang membentuk konstitusi. Jarak tersebut berpotensi menimbulkan bias, bahkan mungkin penyelewengan. Belum lagi keragaman ide dan kepentingan yang sangat majemuk, tentu menjadi permasalahan tersendiri dalam perumusan konstitusi. Oleh karena itu, perubahan konstitusi adalah suatu kewajaran, apalagi dengan perubahan masyarakat yang sedemikian cepat dan membutuhkan orientasi dan dasar-dasar baru untuk mengatur dan mengorganisasikannya. Namun demikian perubahan konstitusi tidak selalu harus dilakukan dengan mengubah dokumen tertulis konstitusi. Hal itu sesuai dengan ide konstitusionalisme yang juga dapat dikembangkan melalui praktik 43Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russell & Russell, 1961), hal. 157. 44 Muchamad Ali Safa'at, "UUD 1945 Pasca Perubahan", Makalah disampaikan pada Lokakarnya Kebangsentralan dalam Ketatanegaraan RI. Kerjasama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI dengan Bank Indonesia. Balikpapan, 29 - 30 Agustus 2007. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 50
MAHKAMAH KONSTITUSI ketatanegaraan.45 a. Model Perubahan Dalam sistem ketatanegaraan modern dianut dua sistem yang sedang berkembang dalam perubahan konstitusi, yaitu pembaharuan (renewel) dianut negara-negara Eropa Kontinental dan perubahan (amandement) seperti dianut negara-negara Anglo-saxon. Sistem yang pertama ialah, apabila suatu konstitusi (UUD) dilakukan perubahan (dalam arti diadakan pembaharuan), maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan.46 Sistem yang kedua adalah apabila suatu konstitusi diubah (diamandemen), maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain, hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusinya. Negara Amerika Serikat menganut paham kedua ini.47 Menurut tradisi Amerika Serikat, perubahan dilakukan terhadap materi tertentu dengan menetapkan naskah amandemen yang terpisah dari naskah asli UUD, sedangkan menurut tradisi Eropa perubahan dilakukan langsung dalam teks UUD. Jika perubahan itu menyangkut materi tertentu, tentulah naskah UUD yang asli tidak banyak mengalami perubahan. Akan tetapi, jika materi yang diubah berbilang banyaknya dan apalagi isinya sangat mendasar, biasanya naskah UUD itu disebut dengan nama baru. Dengan demikian, perubahan identik dengan penggantian. Tetapi, dalam tradisi Amandemen Konstitusi Amerika Serikat, materi yang diubah biasanya selalu menyangkut satu 'issue'tertentu. Bahkan Amandemen I sampai dengan Amandemen X, pada pokoknya sama-sama menyangkut 'issue' Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, dalam rangka perubahan UUD 1945 yang sekarang telah dikerjakan sampai dua kali, terpulang kepada materi yang telah diubah, apakah sangat banyak atau hanya menyangkut satu atau dua materi, dan apakah isinya sangat mendasar atau menyangkut soal-soal yang tidak mempengaruhi struktur dan sistematika berpikir yang terkandung dalam UUD 1945 itu sendiri. b. Cara Perubahan 45Ibid. 46Negara-negara yang menganut sistem ini seperti Belanda, Jerman dan Perancis. 47 Amandemen terhadap UUD Amerika Serikat hingga kini telah dilakukan sebanyak 27 kali, yaitu 10 kali pada tahun yang pertama kemudian 17 kali dalam jangka waktu 65 tahun berikutnya. Akan tetapi sebagaimana kita lihat bahwa praktek ketatanegaraannya sangat luar bisa dan perlu dicontoh. Karena itu kita tidak bisa berpendirian kalau tidak ada dalam UUD, maka itu secara apriori salah, lalu dikatakan sebagi barang haram. Sebab memang ada perkembangan-perkembangan baru yang harus ditampung di luar UUD itu. Akan tetapi hal itu harus terkendali. Jangan sampai UUD yang sudah ada itu di kesampingkan begitu saja. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 51
MAHKAMAH KONSTITUSI George Jellinek membedakan dua cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu yang disebut Yang dimaksud Verfaasungsanderung adalah cara perubahan konstitusi atau undang-undang dasar yang dilakukan dengan sengaja dengan cara yang disebutkan dalam undang-undang dasar itu sendiri. Sedangkan yang disebut Verfassungswandlung adalah perubahan undang-undang dasar yang dilakukan tidak berdasarkan cara yang terdapat dalam undang-undang dasar tersebut, melainkan melalui cara-cara istimewa seperti revolusi, coup d'etat, conventions, dsb. Jadi menurut George Jellinek, perubahan undang-undang dasar dapat dilakukan menurut ketentuan formal yang diatur dalam undang-undang dasar, dan perubahan undang-undang dasar di luar ketentuan yang diatur dalam undang-undang dasar. Dalam hal ini perubahan undang-undang dasar tidak menurut ketentuan-ketentuan formal yang ada dalam undang- undang dasar itu tetapi berdasarkan ketentuan-ketentuan non formal, yaitu hal-hal yang diluar ketentuan undang-undang dasar48. Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State menyatakan bahwa konstitusi asli dari suatu negara adalah karya para pendiri negara tersebut. Ada beberapa cara perubahan konstitusi menurut Kelsen, yaitu : 1. Sometimes any change in the constitution is outside the competence of the regular legislative organ instituted by the constitution, and reserved for such a constituante, a special organ competen only for constitutional amendment. (Perubahan yang dilakukan di luar kompetensi organ legislatif biasa yang dilembagakan oleh konstitusi tersebut, dan dilimpahkan kepada sebuah konstituante, yaitu suatu organ khusus yang hanya kompeten untuk mengadakan perubahan-perubahan konstitusi). 2. In a federal State, any change of the federal constitution may have to be approved by legislatures of a certain number of member state. (Dalam sebuah negara federal, suatu perubahan konstitusi bisa jadi harus disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dari sejumlah negara anggota tertentu)49. Sedangkan merurut C.F. Strong dalam bukunya "Modern Political Constitutions", prosedur perubahan konstitusi dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu; 1. By the legislatur under special restriction 48 Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, 1977, hlm. 41-42. 49Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Rusell & Rusell, New York, 1973, hlm. 259. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 52
MAHKAMAH KONSTITUSI Yaitu perubahan konstitusi oleh pemegang kekuasaan legislatif , tetapi dengan persyaratan khusus. Seperti persyaratan dalam pasal 37 UUD 1945 yang mensyaratkan hadirnya 2/3 anggota MPRuntuk dapat melakukan perubahan UUD1945 dan harus disetujui 2/3 dari anggota yang hadir. 2. By the people through a referendum Yaitu perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum, seperti prosedur dalam UU No. 5 Tahun 1985. 3. The methods peculiar to federal state where all, or a proportion of the federating units must agree too the change. Perubahan konstitusi pada negara federal yang harus disetujui secara proporsional oleh negara bagian. 4. By Special convention for the purpose Adalah perubahan konstitusi melalui konvensi khusus oleh suatu lembaga negara yang dibentuk untuk keperluan itu, seperti badan konstituante yang dibubarkan Soekarno tahun 1955. K.C. Wheare dalam bukunya "Modern Constitutions" menguraikan empat cara bagaimana UUD dapat berubah, yaitu; (Tim FH-UB, 2000; 8-9) 1. Some Primary forces Yaitu perubahan yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan khusus seperti kondisi politik, hukum dan ekonomi. 2. Formal Amandemen Yaitu perubahan sesuai dengan yang diatur dalam UUD. 3. Judicial Interpretation Yaitu perubahan melalui penafsiran badan peradilan yang dituangkan dalam keputusan hakim. 4. Usage and Convention Yaitu perubahan yang terjadi karena adanya praktek kebiasaan ketatanegaraan yang berbeda dengan UUD. 3. Perubahan UUD 1945 Kekuasaan Orde Baru yang tak tergoyahkan selama 32 tahun tidak mampu menghadapi gelombang krisis dan gelombang perubahan yang terjadi secara simultan. Pemerintahan otoritarian yang senantiasa menjadikan kebijakan pembangunan ekonomi Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 53
MAHKAMAH KONSTITUSI sebagai panglima dengan cara menindas dan membatasi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara ternyata tidak mampu mengatasi gelombang krisis moneter sehingga merebak menjadi krisis multidimensi. Pemerintahan yang pada saat itu sudah dipenuhi dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak lagi dipercaya oleh rakyat. Gerakan-gerakan perubahan yang telah berkembang selama Orde Baru namun selalu ditindas pun mendapatkan momentum menyuarakan tuntutan perubahan yang dipelopori oleh mahasiswa dan didukung oleh rakyat. Tuntutan perubahan adalah reformasi total yang meliputi berhentinya Presiden Soeharto, pencabutan dwi fungsi ABRI, penegakan hukum dan HAM, serta amandemen UUD 1945. Pada akhirnya kekuasaan Orde Baru tidak mampu menahan gelombang perubahan sehingga Presiden Soeharto menyatakan berhenti dan digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie. Untuk memperbaharui legitimasi politik pemerintahan, dilaksanakan Pemilu 1999 yang tercatat sebagai Pemilu yang demokratis. Berdasarkan hasil Pemilu 1999 terbentuk lembaga permusyawaratan dan perwakilan, yaitu MPR, DPR, dan DPRD. Salah satu agenda yang dilakukan oleh MPR Perubahan UUD 1945 untuk memberikan kerangka konstitusional ketatanegaraan Indonesia baru, sesuai dengan tuntutan reformasi. Perubahan UUD 1945 diperlukan karena pengalaman sejarah menunjukkan bahwa sepanjang berlakunya ternyata menimbulkan pemerintahan otoriter baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Dengan kata lain, dalam pengalaman sejarah UUD 1945 belum pernah menghasilkan satu sistem yang demokratis karena UUD 1945 memang membuka peluang bagi penguasa untuk melakukan akumulasi kekuasaan. Beberapa kelemahan tersebut antara lain adalah:50 1. UUD 1945 Sebelum Perubahan melahirkan sistem politik yang executive heavy, menghimpun kekuasaan terlalu besar pada lembaga eksekutif terutama lembaga kepresidenan, dan tidak memuat mekanisme checks and balances. 2. UUD 1945 Sebelum Perubahan memuat pasal-pasal yang multi-interpretable, berwayuh arti, yang dalam real politiknya interprestasi penguasalah yang harus diterima sebagai interpretasi yang benar. 3. UUD 1945 Sebelum Perubahan terlalu banyak memberi atribusi kewenangan kepada lembaga legislatif untuk mengatur hal-hal penting dengan UU, padahal dengan sistem executive heavy pembuatan UU didominasi oleh Presiden sehingga UU menjadi sarana bagi Presiden untuk mengakumulasi kekuasaan. 50 Moh. Mahfud MD.,Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi., (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal. 116 - 117. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 54
MAHKAMAH KONSTITUSI 4. UUD 1945 Sebelum Perubahan terlalu percaya kepada semangat dan iktikad baik orang yang berkuasa sehingga lebih menggantungkan pada semangat penyelenggara negara daripada mengatur pembatasan kekuasaan secara tegas. Perlu diingat pula mengenai sifat UUD 1945 yang memang dimaksudkan berlaku untuk sementara karena kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan dan diperlukan adanya suatu UUD yang memuat ketentuan dasar penyelenggaraan negara. Sifat sementara itu dapat dilihat dari pidato Bung Karno baik di BPUPKI maupun PPKI, serta tertuang dalam dua Ayat Aturan Tambahan UUD 1945. Ayat (2) Aturan Tambahan UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa dalam enam bulan sesudah MPR dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Meskipun bunyi aturan tambahan tersebut dapat saja diartikan menetapkan kembali yang telah ada, namun melihat semangat yang melatarbelakanginya sesungguhnya MPR diperintahkan untuk membuat UUD yang baru. MPR hasil Pemilu 1999 telah berhasil melakukan perubahan UUD 1945 yang disahkan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam pandangan saya, Perubahan UUD 1945 tersebut adalah satu kali perubahan yang disahkan dalam empat tahap. Meskipun penyebutan itu tidak memiliki arti yuridis maupun politis, saya menganggap masalah ini penting dikemukakan karena ada kesalahpahaman seakan-akan perubahan UUD 1945 dilakukan secara membabi buta dengan cara "diubah" setiap tahun sampai empat kali. Perubahan tersebut sebenarnya hanya dilakukan satu kali tetapi memakan waktu selama tiga tahun, sebab dalam kenyataannya sepanjang waktu tersebut MPR tidak pernah berhenti membahas rangkaian gagasan perubahan yang dilakukannya, walaupun pengesahannya dilakukan dalam empat tahap sesuai dengan capaian kesepakatan pada Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR. Melalui Panitia Ad Hoc III (1999) dan Panitia Ad Hoc I (2000 sampai 2002), MPR terus membahas materi perubahan sebagai rangkaian materi sidang sebelumnya dengan tanpa memutus gagasan dasar yang telah diletakkan sejak awal. Jadi yang dilakukan oleh MPR setiap tahun bukanlah "sidang perubahan" yang terputus- putus melainkan satu rangkaian yang tidak terputus untuk membahas ide-ide perubahan secara mendalam. Selama persidangan PAH juga dibentuk Tim Ahli, mengundang kelompok- kelompok masyarakat, studi banding ke beberapa negara, sosialisasi dan penjaringan aspirasi ke kampus-kampus dan daerah-daerah, dan sebagainya. Masalah penting yang dianggap belum siap untuk disahkan pada satu masa sidang, ditunda dulu untuk didiskusikan secara lebih mendalam dan disahkan pada masa sidang selanjutnya. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 55
MAHKAMAH KONSTITUSI Oleh karena itu tidak tepat jika dinyatakan bahwa UUD 1945 telah diubah empat kali. Yang benar adalah UUD 1945 diubah satu kali yang pembahasannya dilakukan selama tiga tahun, dan pengesahannya disahkan dalam empat tahap sidang MPR pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Proses yang panjang tersebut membuktikan bahwa perubahan itu dilakukan dengan cermat dengan kesepakatan dasar yang selalu dijadikan landasan berkelanjutan dalam setiap pembahasan. Tidak mengheran jika perubahan yang disahkan hampir seluruhnya dapat disepakati secara bulat, dan hanya satu ketentuan mengenai komposisi keanggotaan MPR yang diputuskan melalui pemungutan suara. Kalaupun hasilnya saat ini masih menimbulkan reaksi dan berbagai persoalan ketatanegaraan, hal itu adalah suatu kewajaran dalam setiap perubahan. Pada awal MPR melakukan pembahasan perubahan UUD 1945 dalam Sidang Umum MPR 1999, segenap fraksi MPR mencapai kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yang berisi kesepakatan: 1. tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; 2. mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempumakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial); 4. memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan 5. menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Pada tahap pertama, pengesahan perubahan dilakukan pada Sidang Umum MPR Tahun 1999.51 Perubahan tahap pertama ini meliputi ketentuan Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 Ayat (1) dan (2), Pasal 13 Ayat (2) dan (3), Pasal 14 Ayat (1) dan (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20 Ayat (1) sampai Ayat (4), serta Pasal 21. Dilihat dari ketentuan- ketentuan yang disahkan sebagai perubahan pertama tersebut, substansinya terutama terkait dengan upaya membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif. Pada tahap kedua, perubahan disahkan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000.52 Ketentuan-ketentuan yang disahkan pada perubahan tahap kedua meliputi Pasal 18 Ayat (1) sampai Ayat (7), Pasal 18A Ayat (1) dan (2), Pasal 18B Ayat (1) dan (2), Pasal 19 Ayat (1) sampai (3), Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A Ayat (1) sampai (4), Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 51Ditetapkan pada 19 Oktober 1999. 52Ditetapkan pada 18 Agustus 2000. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 56
MAHKAMAH KONSTITUSI 25E, Pasal 26 Ayat (1) dan (2), Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Pasal 30 Ayat (1) sampai (5), Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C. Perubahan tahap kedua tersebut meliputi ketentuan-ketentuan tentang yang menyempumakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, wilayah negara, pemerintahan daerah, ketentuan- ketentuan yang terperinci tentang HAM, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Perubahan tahap ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR 2001.53 Ketentuan yang disahkan pada tahap ini meliputi Pasal 1 Ayat (2) dan (3), Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B Ayat (1) sampai (7), Pasal 7C, Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 Ayat (2) dan (3), Pasal 17 Ayat (4), Pasal 22C Ayat (1) sampai (4), Pasal 22D Ayat (1) sampai (4), Pasal 22E Ayat (1) sampai (6), Pasal 23 Ayat (1) sampai (3), Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 23E Ayat (1) sampai (3), Pasal 23F Ayat (1) dan (2), Pasal 23G Ayat (1) dan (2), Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A Ayat (1) sampai (5), Pasal 24B Ayat (1) sampai (4), dan Pasal 24C Ayat (1) sampai (6). Perubahan pada tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bemegara, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya, DPD, pemilihan umum, anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, BPK, MA, MK, serta KY. Sedangkan perubahan tahap keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002.54 Perubahan tahap ini meliputi Pasal pengubahan penomoran Pasal 3 Ayat (3) dan (4) menjadi Pasal 3 Ayat (2) dan (3), pengubahan penomoran Pasal 25E menjadi Pasal 25A, penghapusan BabIV tentang DPA, pengubahan Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang kekuasaan negara, pengubahan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A Ayat (4), Pasal 8 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 Ayat (3), Pasal 31 Ayat (1) sampai (5), Pasal 32 Ayat (1) dan (2), Pasal 33 Ayat (4) dan (5), Pasal 34 Ayat (1) sampai (4), Pasal 37 Ayat (1) sampai (5) Aturan Peralihan, serta Aturan Tambahan. Substansi perubahan yang disahkan pada perubahan tahap keempat meliputi ketentuan tentang MPR, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, pemegang kekuasaan dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhenti bersamaan dalam masa jabatannya, penghapusan DPA dan pembentukan dewan pertimbangan Presiden, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, serta perubahan UUD. 53Ditetapkan pada 9 November 2001. 54Ditetapkan pada 10 Agustus 2002. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 57
MAHKAMAH KONSTITUSI Salah satu kesepakatan dasar MPR pada saat akan merumuskan perubahan UUD 1945 adalah memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal- pasal UUD 1945. Kesepakatan ini lahir karena tidak lazim suatu UUD memiliki Penjelasan resmi. Apalagi kemudian, baik secara hukum atau kenyataan, Penjelasan diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti UUD (Batang Tubuh). Penjelasan UUD 1945 bukan hasil kerja badan yang menyusun dan menetapkan UUD 1945 (BPUPKI dan PPKI), melainkan hasil kerja pribadi Supomo yang kemudian dimasukkan bersama-sama Batang Tubuh ke dalam Berita Republik Tahun 1946, dan kemudian dalam Lembaran Negara RI Tahun 1959 (Dekrit). Di sisi lain, dalam berbagai hal, Penjelasan mengandung muatan yang tidak konsisten dengan Batang Tubuh, dan memuat pula keterangan-keterangan yang semestinya menjadi materi muatan Batang Tubuh. Pasca Perubahan, UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal. Dengan demikian penjelasan UUD 1945 walaupun masih merupakan bagian dari naskah UUD 1945 secara keseluruhan namun tidak lagi memiliki validitas dan kekuatan sebagai norma mengikat. Penjelasan UUD 1945 hanya memiliki makna historis yang pernah berlaku sebagai bagian dari konstitusi Indonesia. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 58
MAHKAMAH KONSTITUSI RANGKUMAN Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi di suatu negara. Supremasi parlemen dilandasi oleh pemikiran bahwa manifestasi kedaulatan rakyat adalah pada pemilihan umum anggota parlemen sehingga parlemen adalah manifestasi rakyat itu sendiri.Supremasi konstitusi lahir dari pemikiran bahwa wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat adalah konstitusi sehingga memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi.Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sesudah perubahan merupakan penegasan dianutnya supremasi konstitusi. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat harus dilaksanakan oleh dan dengan cara sebagaimana diatur di dalam konstitusi. Dengan demikian konstitusilah yang merupakan sumber tertinggi penyelenggaraan kekuasaan negara.Supremasi konstitusi mengharuskan setiap lembaga penyelenggara negara dan segenap warga negara melaksanakan UUD 1945. rujukan Walaupun suatu konstitusi dibuat secara ideal untuk jangka waktu yang lama, namun selalu terbuka peluang untuk adanya perubahan. Oleh karena itu, dalam setiap konstitusi selalu ada ketentuan yang mengatur tata cara perubahan agar dapat dilakukan dalam koridor hukum dan semaksimal mungkin mencerminkan ide dan kehendak seluruh rakyat.Dalam sistem ketatanegaraan modern dianut dua sistem yang sedang berkembang dalam perubahan konstitusi, yaitu pembaharuan (renewel) dianut negara-negara Eropa Kontinental dan perubahan (amandement) seperti dianut negara- negara Anglo-saxon. Perubahan undang-undang dasar dapat dilakukan menurut ketentuan formal yang diatur dalam undang-undang dasar, dan perubahan undang- undang dasar di luar ketentuan yang diatur dalam undang-undang dasar. Perubahan UUD 1945 tidak tepat dikatakan dilakukan empat kali. Yang benar adalah UUD 1945 diubah satu kali yang pembahasannya dilakukan selama tiga tahun, dan pengesahannya disahkan dalam empat tahap sidang MPR pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Proses yang panjang tersebut membuktikan bahwa perubahan itu dilakukan dengan cermat dengan kesepakatan dasar yang selalu dijadikan landasan berkelanjutan dalam setiap pembahasan. Tidak mengheran jika perubahan yang disahkan hampir seluruhnya dapat disepakati secara bulat, dan hanya satu ketentuan mengenai komposisi keanggotaan MPR yang diputuskan melalui pemungutan suara. Kalaupun hasilnya saat ini masih menimbulkan reaksi dan berbagai persoalan ketatanegaraan, hal itu adalah suatu kewajaran dalam setiap perubahan. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 59
MAHKAMAH KONSTITUSI LATIHAN SOAL 1. Berikut yang tergolong sebagai perubahan konstitusi dengan cara yang tidak sengaja dan tidak dilakukan menurut cara dalam Undang-Undang Dasar (verfassung wandelung) adalah: a. Perubahan melalui pemegang kekuasaan legislatif dengan persyaratan khusus b. Perubahan karena revolusi atau kudeta c. Perubahan oelh rakyat melalui suatu referendum d. Perubahan konstitusi pada negara federal yang harus disetujui secara proporsional oleh negara bagian e. Perubahan melalui konvensi khusus oleh suatu lembaga negara yang dibentuk untuk keperluan itu 2. Mana saja dari hal berikut yang merupakan cara mengubah Undang-Undang Dasar menurut K.C. Wheare? a. Perubahan karena penafsiran organ tertentu dalam pemerintahan b. Amandemen formal c. Perubahan melalui penafsiran badan peradilan yang dituangkan dalam keputusan hakim d. Perubahan karena praktek kebiasaan ketatanegaraan e. Perubahan karena disebabkan oleh kekuatan-kekuatan khusus seperti kondisi politik, hukum dan ekonomi 3. Manakah yang bukan merupakan alasan yang melatarbelakangi perubahan Undang- Undang Dasar 1945?: a. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa sepanjang berlakunya, ternyata menimbulkan pemerintahan otoriter b. Undang-Undang Dasar 1945 membuka peluang bagi penguasa untuk melakukan akumulasi kekuasaan c. Karena Undang-Undang Dasar 1945 memuat pasal-pasal yang multi- interpretable d. Karena Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai pasal tertentu yang bertentangan dengan pancasila e. Karena Undang-Undang Dasar 1945 lebih menggantungkan pada semangat penyelenggara negara daripada mengatur pembatasan kekuasaan secara tegas Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 60
MAHKAMAH KONSTITUSI 4. Substansi utama dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang MPR tahap pertama (tahun 1999) adalah: a. Ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM b. Ketentuan tentang pertahanan dan keamanan negara c. Menambah pasal tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden d. Penghapusan DPA e. Upaya membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif 5. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dianggap memiliki potensi untuk melahirkan sistem politik yang executive heavy, akibatnya adalah sebagai berikut, kecuali: a. Tidak memuat mekanisme checks and balances b. Posisi lembaga legislatif kuat dibandingkan eksekutif c. Menghimpun kekuasaan yang terlalu besar pada presiden d. Pembuatan undang-undang didominasi oleh presiden e. Membuka kesempatan munculnya presiden yang otoriter 6. Untuk memberikan kerangka konstitusional ketatanegaraan Indonesia yang baru, berikut adalah tuntutan-tuntutan dalam reformasi, kecuali: a. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 b. Penegakan hukum dan HAM c. Pencabutan dwi fungsi ABRI d. Reformasi total dan suksesi kepemimpinan Presiden Soharto e. Amandemen terhadap sila-sila dalam pancasila KUNCI JAWABAN 1. B 2. A 3. D 4. E 5. B 6. E Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 61
MAHKAMAH KONSTITUSI Selamat! Anda telah selesai mempelajari modul tentang "Konstitusi dan Konstitusionalisme". Modul yang baru saja Anda pelajari ini berisikan materi-materi tentang pengertian dan sejarah konstitusi, materi muatan konstitusi, dan supremasi serta perubahan konstitusi. Pengetahuan yang telah Anda kuasai ini, semoga benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman Anda tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme. Semoga modul ini juga dapat menjadi dorongan untuk Anda lebih banyak menggali pengetahuan tentang tentang pengertian dan sejarah konstitusi, materi muatan konstitusi, dan supremasi serta perubahan konstitusi. Dan untuk menambah pengetahuan Anda, banyak sumber yang dapat Anda kaji dan pelajari guna memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Semangat terus! Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 62
MAHKAMAH KONSTITUSI Konstitusi : Hukum Dasar Konstitusionalisme : Paham pembatasan kekuasaan melalui konstitusi Konvensi Ketatanegaraan : Praktik dan kebiasaan ketatanegaraan Supremasi Parlemen : Parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Supremasi Konstitusi : Konstitusi menjadi hukum tertinggi General Agreement : Perjanjian/persetujuan bersama seluruh rakyat Civil Religion : Agama sipil yang berasal dari kitab suci sipil konstitusi Constituent power : Kekuasaan yang membentuk negara Constituent act : Tindakan atau hukum yang membentuk negara Preamble : Pembukaan Philosofische Grondslag : Pandangan Hidup Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 63
MAHKAMAH KONSTITUSI A.G. Pringgodigdo, "Sejarah Pembentukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia", majalah Hukum dan Masyarakat, Tahun III No.2, Mei 1958. Bogdanor, Vernon (ed), Blackwell's Encyclopedia of Political Science, Blackwell, Oxford, 1987. Brian Thompson. Textbook on Constitutional and Administrative Law.edisi ke-3. Blackstone Press ltd., London, 1997. Carla M. Zoethout et all. (eds.). Control in Constitutional Law. Netherland: Martinus Nijhoff Publisher, 1993. Eric Barent. An Introduction to Constitutional Law. Oxford: Oxford University Press, 1998. Friedrich, C.J. Man and His Government, McGraw-Hill, New York, 1963. Hans Kelsen. General Theory of Law and State. New York: Russell & Russell, 1961. Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang.Written Constitution A Computerized Comparative Study, Oceana Publications Inc, Dobbs Ferry, New York, 1978. Ismail Suny. Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, 1977. Jimly Asshiddiqie.Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta, Konstitusi Pers, 2007. ----------------------. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksa- naannya di Indonesia, Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994. Joeniarto. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 1966, hal. 39-40; juga Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Calindra, Jakarta, 1965. M. Solly Lubis. Asas-asas Hukum Tata Negara.Alumni, Bandung, 1982. Miftahul Huda. Majalah Konstitusi No.34 Nopember 2009. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim.Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983. Moh. Mahfud MD. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media, 1999. Muchamad Ali Safa'at, "UUD 1945 Pasca Perubahan", Makalah disampaikan pada Lokakarnya Kebangsentralan dalam Ketatanegaraan RI. Kerjasama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI dengan Bank Indonesia. Balikpapan, 29 - 30 Agustus 2007. O. Hood Phillips. Constitutional and Administrative Law.7th ed., Sweet and Maxwell, London, 1987. Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995. Sanford Levinson. Constitutional Faith, Princeton University Press, 1990. William G. Andrews. Constitutions and Constitutionalism.3rd edition. Van Nostrand Company, New Jersey, 1968. Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 64
MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Dalam perjalanannya, konstitusi dapat diarahkan untuk memenuhi kepentingan para penguasa yang serakah. Konstitusi dengan tujuan ini disebut?: a. Selfish Constitution b. Right Constitution c. Perverted Constitution d. Guided Constitution e. Ruler Constitution 2. Pada dasarnya, konstitusi bisa berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Bagaimanakah bentuk konstitusi tidak tertulis?: a. Dokumen b. Undang-Undang c. Kebiasaan d. Piagam e. Semua salah 3. Menurut Friedrich, apa arti dari paham konstitusionalisme?: a. Paham yang menjunjung tinggi hukum b. Sistem yang terlembagakan menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintah c. Paham yang menguatkan kekuasaan negara terhadap rakyat d. Paham yang mengawasi kekuasaan negara e. Paham yang menjunjung tinggi kekuasaan rakyat 4. Dibawah ini yang merupakan fungsi konstitusi, kecuali: a. Dokumen pengendali b. Simbol persatuan c. Lambang identitas d. Dokumen perekayasaan jabatan negara e. Dokumen perekayasaan ke arah masa depan Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 65
MAHKAMAH KONSTITUSI 5. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada beberapa elemen kesepakatan (consensus) berikut, kecuali: a. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of soceity or general acceptance of the same philosophy) b. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintah atau penyelenggara negara (the basis of government) c. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi negara d. Kesepakatan tentang negara negara kesejahteraan (welfare state) e. Kesepakatan tentang prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institusions and procedures) 6. Perubahan konstitusi oleh pemegang kekuasaan legislatif tetapi dengan persyaratan khusus, seperti persyaratan dalam pasal 37 UUD 1945. Pasal tersebut mensyaratkan hadirnya 2/3 anggota MPR untuk dapat melakukan perubahan UUD1945 dan harus disetujui 2/3 dari anggota yang hadir. Hal ini adalah salah satu cara melakukan perubahan konstitusi yaitu: a. By the legislatur under special restriction b. By the people through a referendum c. The methodspeculiarto federal state where all, or a proportion of the federating units must agree too change d. By Special convention for purpose e. By the people through a revolution 7. Konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting yaitu, kecuali: a. Memperkuat kedudukan Pancasila dalam fungsinya sebagai sumber hukum negara Republik Indonesia b. Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara c. Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain d. Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara e. Pilihan b dan c benar 8. Mengapa konstitusi menjadi hukum tertinggi didalam kehidupan berbangsa dan bernegara a. Karena kesepakatan yang dibuat adalah oleh seluruh rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi b. Kesepakatan yang dibuat adalah oleh negara yang mewakili rakyat Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 66
MAHKAMAH KONSTITUSI c. Kesepakatan yang dibuat adalah oleh penguasa yang mewakili rakyat d. Kesepakatan yang dibuat dibentuk oleh negara dan disepakati rakyat e. Semua benar 9. Dari beberapa pernyataan berikut, manakah yang merupakan alasan atau pertimbangan dari dilaksanakannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945?: a. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan memuat aturan yang terlalu kompleks b. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan cenderung legislative heavy c. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan memuat pasal-pasal yang multi-interpretable d. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan terlalu tegas mengatur kekuasaan lembaga negara e. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan mengandung pasal-pasal yang bertentangan dengan pancasila 10. Ketika MPR hendak melakukan pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sidang Umum MPR 1999, segenap fraksi MPR mencapai kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945. Kesepakatan tersebut yaitu: a. Menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945 b. Mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 c. Merancang ulang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia d. Menambah bagian Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 e. Mengubah menjadi sistem parlementer KUNCI JAWABAN 1. C 2. C 3. B 4. D 5. D 6. A 7. A 8. A 9. C 10.A Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 67
MAHKAMAH KONSTITUSI Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi 68