Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Maret 2023, 9(5), 432-450 DOI: p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364 Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development Available online at Aspek Hukum Wanprestasi Pemadaman Listrik oleh PT. Perusahaan ListrikNegara Terhadap Perusahaan Atas Perjanjian Kerja Jual Beli Tenaga Listrik dan Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Selaku Konsumen Rizkya Nur Azizah1, Rahmi Zubaedah2 1,2,3Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Received: Revised: Accepted: 14 Januari 2023 21 Januari 2023 30 Januari 2023 Abstract This study aims to determine the factors that cause power outages, the legal consequences of default by PT PLN and how efforts to realize the implementation of legal protection. The problem is what factors lead to defaults of power outages by PT Perusahaan Listrik Negara against companies for power sale and purchase agreements, what are the legal consequences of defaults for power outages by PT Perusahaan Listrik Negara against companies for power sale and purchase agreements, what efforts can be made? carried out by the company as a consumer to realize the implementation of the legal protection of default on power outages by PT Perusahaan Listrik Negara against the company for the work agreement of buying and selling electricity.In this study the authors used normative juridical research methods, the nature of this research used descriptive analytical research methods. The types of data in this study are primary and secondary data. Collecting data in this study with literature study and interviews. Data analysis techniques in this study included data collection, data used qualitative analysis which presentation, and drawing conclusions.The results of this study indicate that the factor causing the default of the blackout by PT Perusahaan Listrik Negara against the company for the work and purchase agreement of electricity is the maintenance of the network of PT. PLN (Persero) for transformers, cables and other supporting equipment must receive regular maintenance. The legal consequence of the default power outage by PT Perusahaan Listrik Negara against the company for the electricity sale and purchase agreement is the existence of material losses and damage to production machines due to blackouts. As well as the efforts made by the company as a consumer to realize the implementation of the legal protection of default on power outages by PT Perusahaan Listrik Negara against the company for the electricity purchase and sale agreement is to take legal action by negotiating with PT PLN through the medium of letters, which in the letter stated that the request for compensation refers to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 27 of 2017 which aims to obtain compensation (compensation) with the existing provisions in Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 27 of 2017. Keywords: Power Outages, Defaults, Legal Protection (*) Corresponding Author: How to Cite: Azizah, R., & Zubaedah, R. (2023). Aspek Hukum Wanprestasi Pemadaman Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara Terhadap Perusahaan Atas Perjanjian Kerja Jual Beli Tenaga Listrik Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Selaku Konsumen. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(5), 432-450. PENDAHULUAN Hukum merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu negara termasuk di Indonesia. Ada 3 pengelompokan hukum yang identik kita dengar yaitu Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana. Dalam perusahaan atau industri ketaatan hukum merupakan hal penting, hukum yang sering 432-
Azizah, R., & Zubaedah, R. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 432-450 digunakan di perusahaan industri ialah hukum perdata salah satunya adalah hukum perjanjian. Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian merupakan sumber terpenting suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu yang membuatnya menerbitkan (Subekti,2002).yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain juga dapat mencakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari "Perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "Undang-undang", perjanjian sendiri terbagi dari beberapa bentuk perjanjian seperti, perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian lainya. suatu perikatan antara dua orang Apabila seseorang atau suatu perusahaan mengikatkan dirinya secara sukarela dalam suatu perjanjian, maka timbullah hak dan kewajiban hukum untuk memenuhi segala sesuatu yang diatur dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian mengikat seseorang atau suatu perusahaan untuk melakukan sesuatu dikemudian hari. Perjanjian atau Verbintenis mengandung pengertian sebagai suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi (M.Yahya Harahap,1986). Dalam perkembangan dunia usaha mengakibatkan adanya perkembangan pula dalam pembuatan perjanjian-perjanjian yang mengandung klausula-klausula yang dianggap memenuhi keinginan para pihak dalam berkontrak. Rumusan- rumusan dalam suatu kontrak ditujukan untuk melahirkan perikatan dengan sengaja oleh para pihak sedemikian agar semua persyaratan-persyaratan yang dikehendaki masing-masing pihak tanpa merugikan siapapun. Disamping itu, suatu perjanjian harus memperkirakan berbagai hal kejadian-kejadian yang mungkin terjadi dikemudian hari. termasuk didalamnya Salah satu perjanjian yang terpenting dalam perusahaan industri adalah perjanjian kerja, dalam menunjang kebutuhan perusahaan dalam menggerakan dan memajukan perusahaan atau industri adapun unsur penggerak dari perusahaan atau industri adalah bahan dasar dan penunjang pendukung terpenting yaitu daya listrik sebagai sumber utama dalam semua peralatan yang ada yang mana kualitasnya harus terjaga dan baik agar tidak menyebabkan kerugian untuk pengusaha industri. Seiring dengan berjalannya waktu pertumbuhan ekonomi dan tingkat populasi masyarakat di Indonesia semakin tinggi maka permintaan atas konsumen listrik juga meningkat. Sehingga penggunaan listrik pun meningkat, dengan pemakaian yang semakin meningkat tentunya ada hal-hal yang tidak terduga dalam penyaluran kepada perusahaan salah satunya dengan pemadaman listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pemadaman listrik juga dapat diartikan dengan tidak adanya aliran listrik kepada konsumen, pada umumnya listrik mematikan seluruh aktivitas perusahaan, dan perusahaan pun memiliki tingkat kerugian dari pemadaman listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Selaku penyedia layanan listrik PT PLN Persero yang memiliki suatu perjanjian jual beli kepada perusahaan bahwa PT PLN Persero wajib menyalurkan 433 -
Azizah, R., & Zubaedah, R. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 432-450 tenaga listrik secara terus menerus bagi pelanggannya yaitu perusahaan. Tetapi perusahaan merasa dirugikan akibat pemadaman listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh PT PLN. Oleh karena itu berdasarkan kejadian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Aspek hukum wanprestasi pemadaman listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara terhadap perusahaan atas perjanjian kerja jual beli tenaga listrik dan perlindungan hukum terhadap perusahaan selaku konsumen METODE Metode penelitian merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam rangka menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lengkap. Metode penelitian pun memiliki tujuan untuk mendapatkan data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya, dengan melakukan pendekatan penelitian apa, spesifikasi penelitian yang seperti apa serta jenis dan sumber data yang didapatkan. Jenis metode pendekatan yang penulis guanakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai sumber yaitu aspek teori, aspek sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dari komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, pasal-pasal yang terkait, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang- undang serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Pada metode pendekatan ini mengkaji permasalahan hukum berdasarkan aturan normatif yang dikaitkan dengan kondisi yang berkembang dimasyarakat. Agar mendapatkan data-data dan informasi yang dimaksud oleh skripsi maka penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, metode penelitian deskriptif analitis yang dimaksud adalah bentuk penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan mengenai yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dari pengumpulan data dan informasi yang selanjutnya penulis akan menganalisis untuk mendapatkan hasil ilmiah yang sesuai dengan kebenaran dan dari informasi tersebut. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu: a. Study Kepustakaan, yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengiventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas. b. Wawancara yaitu, suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan salah satu PIC di PT Utac Manufacturing Services Indonesia. Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulakan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini digunakan agar penulis dapat lebih fokus memahami dan penelahaan bahan-bahan hukum serta perundang-undangan yang 434 -
Azizah, R., & Zubaedah, R. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 432-450 berhubungan dengan topik yang menjadi judul dalam penelitian ini.Dalam penulisan ini, penulis melakukakn penelitian dengan mengambil lokasi di PT UTAC Manufacturing Services Indonesia. Pengambilan ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian. lokasi HASIL DAN PEMBAHASAN Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Pemadaman Listrik Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara Terhadap Perusahaan Atas Perjanjian Kerja Jual Beli Tenaga Listrik Salah satu hal yang dilakukan oleh PT. PLN sebelum penyambungan listrik kepada konsumen listrik terlebih dahulu dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut dapat dijadikan dasar perikatan bagi kedua belah pihak. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dari Perjanjian yang dibuat ini, maka akan timbul suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut. Hubungan inilah yang dinamakan perikatan. Pada dasarnya perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang (pihak) yang membuatnya. Didalam Pasal 1338 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang- undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, bahwa pada prinsipnya perjanjian yang telah disepakati merupakan hukum bagi yang membuatnya dan kepada hukum itulah mereka tunduk dan mematuhinya. Setiap perjanjian yang dibuat dan disepakati terdapat diantaranya yaitu hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, dengan dipenuhinya hak-hak dan kewajiban tersebut maka terciptalah suatu keadilan bagi kedua belah pihak. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik merupakan perjanjian timbal balik, karena perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, jadi kedua belah pihak masing- masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi. Kriteria umum dari perjanjian jenis ini adalah kewajiban untuk berprestasi bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Pada perjanjian Jual beli hak dan kewajiban ada di kedua pihak, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dikategorikan sebagai perjanjian timbal balik karena di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) terdapat hak dan kewajiban dari pelaku usaha yaitu PT. PLN (Persero) dan konsumen yang harus dipenuhi oleh masing- masing pihak. Untuk memperoleh aliran listrik masyarakat harus membeli dengan cara berlangganan listrik pada PT. PLN (Persero). Untuk dapat berlanggan listrik tersebut, masyarakat harus memenuhi persyaratan dan prosedur berlangganan yang ditentukan oleh PT. PLN (Persero). Dengan memenuhi persyaratan dan prosedur untuk berlangganan listrik, berarti masyarakat selaku konsumen sudah mengikatkan dalam Perjanjian penjualan tenaga listrik dengan 435 -
Azizah, R., & Zubaedah, R. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 432-450 PT. PLN (Persero). Dengan adanya perjanjian, maka akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara pelanggan listrik dengan PT. PLN (Persero), dimana kedua belah pihak mempunyai kehendak untuk melakukan suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Walaupun terkadang hal tersebut pada mulanya tersendat dalam pelaksanaan namun setelah dilakukan langkah-langkah penyelesaian biasanya dapat kembali berjalan. Dengan demikian pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban maupun hal-hal yang telah disetujui para pihak sebagaimana diatur dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan perusahaan (konsumen) pada dasarnya dapat berjalan dengan baik walaupun dalam beberapa hal terkadang tersendat dalam pelaksanaannya itupun dalam presentasi yang kecil. Namun demikian lazimnya suatu perjanjian yang telah menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi ikatan. Pada asasnya perjanjian yang menimbulkan perikatan itu artinya barang siapa yang memberikan janji, terikat kepada janjinya, dalam arti ada kewajiban pada si pemberi janji untuk memenuhinya dan dilain pihak, lawan janjinya boleh berharap (mempunyai hak), bahwa janji ia terima akan dilaksanakan. Dengan demikian janji-janji tersebut menimbulkan hubungan antara yang memberikan dan yang menerima janji. Maka seharusnya para pihak tidak dibenarkan untuk melakukan wanprestasi, artinya tidak memenuhi prestasi yang seharusnya dipenuhi berdasarkan perjanjian. Terhadap hal ini hukum telah menyediakan sarana untuk pihak yang dirugikan agar bisa melakukan gugatan kepada yang bersangkutan melalui pengadilan dan yang dipilih oleh salah satu pihak dalam melakukan tuntutan apabila terjadi wanprestasi adalah : 1. Pemenuhan Perjanjian 2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi 3. Ganti rugi saja 4. Pembatalan perjanjian atau 5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi Bila dilihat dari sudut pandang konsumen, Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang dibuat oleh pelaku usaha dalam hal ini adalah PT. PLN (PERSERO) adalah suatu perjanjian dalam bentuk Perjanjian/Kontrak Baku, yang dibuat oleh pelaku usaha, yang didalamnya lebih banyak kewajiban yang dibebankan kepada konsumen sebagai pihak yang hanya dapat menerima penawaran dari PT. PLN (PERSERO) karena konsumen membutuhkan tenaga listrik untuk menunjang aktifitas kehidupannya sehari-hari. Sehingga terjadi ketidakseimbangan didalamnya. menurut hukum, maksudnya adalah dalam perjanjian diwajibkan para pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (pasal 1314 KUHPeradata), misalnya Jual beli, sewa menyewa. Suatu perjanjian timbal balik selalu merupakan suatu perjanjian atas beban. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Perjanjian/Kontrak Baku dilarang, apabila : 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: 436 -
Azizah, R., & Zubaedah, R. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 432-450 a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor utama yang menyebabkan seringnya terjadi eksploitasi terhadap konsumen adalah karena PT. PLN (Persero) sebagai satu-satunya BUMN yang memegang izin usaha tenaga listrik telah melakukan monopoli dalam hal penyaluran listrik bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak dapat berbuat apapun. Terlebih lagi konsumen tidak memiliki bargaining position (posisi tawar) yang setara dengan pihak pelaku usaha1. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pihak konsumen dalam perjanjian baku jual beli tenaga listrik dengan pihak PT. PLN cenderung tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi pihak konsumen. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam hukum perlindungan konsumen.Ini disebabkan karena dalam hal terjadinya kasus pelanggaran hak konsumen membutuhkan kehati-hatian dalam menganalisis pihak mana yang harus bertanggung jawab dan seberapa besar tanggung jawab itu dibebankan kepadanya (Celina Tri Siwi Kristiyanti,2014) Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha maka, kita dapat menuntut pertanggungjawaban melalui prinsip Fault in Liability (Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan). Prinsip ini merupakan doktrin hukum yang umum diperdagangkan teguh dalam hukum perdata dan pidana. Dalam hukum perdata prinsip ini terkait dengan pasal 1365 KUHPerdata yaitu untuk membuktikan hak harus ada perbuatan, kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas pelaku usaha. Sejalan dengan ketentuan tersebut, di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 menjelaskan secara rinci mengenai tanggung jawab ganti rugi berupa pengurangan tagihan listrik kepada konsumen apabila realisasi TMP melebihi 10% diatas besaran TMP yang ditetapkan. Pengurangan tagihan listrik yang dimaksud ini diberikan sebesar 35% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tariff adjustment. Serta 25% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan tariff adjustment. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik terhadap PT. PLN (Persero): 1. Lalai Dalam Pembayaran Listrik Praktek jual beli energi listrik antara pelanggan dengan PT. PLN, pihak PLN akan memberikan denda melalui surat tagihan susulan dan dilanjutkan pemutusan apabila pelanggan tidak membayar listrik pada masa waktu yang ditentukan, namun apabila PLN mematikan listrik tidak secara sepihak tanpa melalui pemberitahuan sebelumnya maka akan di anggap overmach. Hubungan hukum terjadi karena adanya sebuah perjanjian, para pihak yang melakukan perjanjian mempunyai hak dan kewajiban secara berkebalikan. 437 -
Azizah, R., & Zubaedah, R. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 432-450 Masing-masing pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak satunya, dan memiliki kewajiban untuk memberikan apa yang menjadi tuntutan dari pihak satunya. Apabila salah seorang dari yang melakukan perjanjian tidak memenuhi apa yang diperjanjikannya maka pihak tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi. 2. Merubah kWh Penertiban pemakaian tenaga listrik merupakan tenaga kerja dibawah PLN yang bertugas mengurangi dampak dari kehilangan tenaga listrik. Susut ini dibagi menjadi dua, yaitu susut teknis dan susut non-teknis. Susut teknis merupakan susut karena dampak dari jarak dari panjangnya kabel ke lokasi rumah pelanggan dan disebabkan oleh besarnya beban pelanggan. sedangkan susut non teknis adalah susut karena hilangnya tenaga listrik karena pelanggan yang merubah kWh tanpa sepengetahuan pihak PLN. 3. Tambah Daya Perjanjian jual beli .tenaga listrik yang telah disepakati oleh kedua pihak sering disalah gunakan oleh pihak pelanggan, karena terdapat celah yang memnungiknkan pelanggan untuk melakukan pelanggaran- pelanggaran terutama menambah daya energi. Pelanggaran pada jual beli energi listrik ini pastinya merugikan pihak PLN sebagai penyuplai. Untuk mengurangin jumlah kerugian yang diderita pihak PLN, maka pihak PLN merubah APP ke yang lebih moderen agar langsung ketahuan apabila terdapat pelanggan yang memambah daya secara sepihak. listrik menurut hasil penelitian dilapangan ternyata penyebabnya ada beberapa hal yang di bagi kedalam 2 jenis, yaitu : Mengenai masalah pemadaman a. Faktor Internal 1. Akibat kerusakan instalasi jaringan penyaluran listrik kepada pelanggan 2. Akibat defisi daya yang dikirimkan oleh pembangkit listrik kepada PLN untuk didistribusikan 3. Akibat krisis energi listrik 4. Akibat dari pemeliharaan jaringan PT. PLN (Persero) terhadap trafo, kabel dan alat penunjang lainnya harus mendapatkan perawatan secara berkala. b. Faktor Eksternal a) Akibat faktor alam, misalnya petir, hujan, angin ,banjir, kebakaran hutan, pohon tumbang dan menimpa tiang atau kabel listrik sehingga mengakibatkan robohnya tiang atau putusnya kabel listrik b) Akibat hewan, misalnya seperti burung besar, tupai atau ular juga bisa menyebabkan mati listrik ketika mereka memanjat peralatan krusial, seperti transformator, dan sekering, yang kemudian menyebabkan peralatan tersebut mati. c) Akibat Hukum Wanprestasi Pemadaman Listrik Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara Terhadap Perusahaan Atas Perjanjian Kerja Jual Beli Tenaga Listrik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan telah mengatur secara jelas apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi masyarakat/konsumen yang menggunakan listrik, begitu pula dengan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh PT. PLN (Persero) itu sendiri. Selain itu, hak dan kewajiban serta tanggung jawab PT. PLN (Persero) juga diatur dalam 438 -
Azizah, R., & Zubaedah, R. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 432-450 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. Adanya bentuk perjanjian antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen listrik yang berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) menimbulkan adanya perikatan antara kedua belah pihak. Perikatan tersebut merupakan sebuah perhubungan hukum antara kedua belah pihak dimana pihak yang satu dapat menuntut pihak yang lain dan pihak lain tersebut berhak memenuhi kewajiban yang hal yang telah dituntut. Untuk konsumen pengguna listrik, kewajiban dan hak diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan pada pasal 29 ayat (1) dan (2), dimana salah satu kewajiban konsumen yang menggunakan listrik adalah membayar tagihan pemakaian listrik dan hak yang didapat adalah mendapatkan suplai listrik yang dialiri ke masing-masing rumah secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman listrik atau kesalahan dan kelalaian pengoprasian yang dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Hak dan kewajiban PT. PLN (Persero) tertera dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan pada Pasal 27 dan Pasal 28. Dalam hal ini dijelaskan bahwa kewajiban dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar dan mutu keandalan yang telah ditetapkan, serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat. Jika terjadi pemadaman listrik secara sepihak, maka dapat dikatakan bahwa salah satu kewajiban dari PT. PLN (Persero) dalam hal memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen tidak dilaksanakan dengan baik dan maksimal sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Oleh karena itu, PT. PLN (Persero) sebagai debitur telah melakukan cedera janji (wanprestasi) dalam hal pemenuhan kewajiban kepada kreditur (konsumen/masyarakat (Rayyan, Muhammad,2019) yang menggunakan listrik). Banyaknya masalah yang timbul dibidang kelistrikan merupakan suatu bentuk tuntutan yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai konsumen pengguna listrik. Reaksi konsumen yang menuntut ganti rugi atau hak-haknya kepada PT.PLN (Persero) merupakan suatu bentuk cerminan kesadaran konsumen, dan sebaiknya PT. PLN (Persero) secara tegas memberikan hak atau ganti rugi kepada konsumen agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terealisasi dengan baik. Sebenarnya, terjadinya pemadaman arus atau tenaga listrik dalam batas yang wajar dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan untuk meningkatkan standar dan keandalan mutu dan kualitas arus listrik. Artinya harus ada ketetapan yang diinformasikan oleh PT. PLN (Persero) jumlah dan lamanya terhentinya penyediaan arus listrik dikarenakan pemeliharaan atau perbaikan. Apabila PT. PLN (Persero) melanggar standar dan ketentuan tersebut, maka konsumen/masyarakat sangat terbuka peluang untuk melakukan gugatan ganti rugi. 439 -
Azizah, R., & Zubaedah, R. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 432-450 Berkaitan dengan kompensasi, Sebagian besar pelanggan listrik tidak mengetahui bahwa mereka berhak menerima kompensasi apabila terjadi pemadaman listrik yang melanggar tingkat mutu pelayanan (TMP). Jika melihat dari besar angka standar kompensasi ganti rugi sebesar 10% dari biaya tertanggung atas pemadaman yang dilakukan akibat gangguan yang melewati nilai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Keberadaan suatu kontrak atau perjanjian tidak lepas dari asas-asas yang mengikatnya. Asas- asas dalam berkontrak mutlak harus dipenuhi apabila para pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Ditinjau dari perlindungan konsumen, maka bentuk pertanggungjawaban PT. PLN (Persero) terkait dengan pemadaman listrik merupakan sebuah perlindungan bagi konsumen/masyarakat yang menjadi pengguna listrik. Pemadaman listrik yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan atau adanya unsur kesalahan/kelalaian dari para pengoprasian listrik maka menimbulkan dampak kerugian, maka dari itu, hal tersebut termasuk kedalam perlindungan konsumen. Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Langkah hukum yang dapat ditempuh konsumen adalah pengajuan gugatan ganti rugi melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 23 mengatakan bahwa pelaku usaha yang menolak atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4), yang berbunyi sebagai berikut : 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.5 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. (Kogoya, Isina..2015) Pemakaian listrik oleh masyarakat/konsumen pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian yang diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Listrik (SPJBTL). Ini merupakan bentuk perikatan tertulis yang dilakukan secara sah dan legal. Dalam hal ini pelanggan selaku konsumen yang telah dirugikan oleh PLN selaku pelaku usaha mempunyai hak yang harus diberikan perlindungan oleh pemerintah sesuai dengan UUPK Pasal 4 huruf e, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan melakukan pengaduan ke 440 -
Azizah, R., & Zubaedah, R. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 432-450 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sesuai dengan tugas dari YLKI itu sendiri memberikan perlindungan dan advokasi kepada konsumen sesuai dengan perundang-undangan. Atau dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan tempat kedudukan konsumen. Adanya hal-hal yang sifatnya sepihak dan merugikan mengharuskan salah satu pihak melakukan ganti rugi karena bentuk dari wanprestasi. Begitu pula dengan hukum perlindungan konsumen tentang himpunan peraturan tentang pemakai barang dan jasa menjelaskan bahwa salah satu bidang yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata dan perikatan. (Atsar, Abdul & Apriani, Rani,2019) jawab berdasarkan wanprestasi (breach of warranty) merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak , maka apabila suatu produk yang rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis. Adanya keuntungan upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Perusahaan Selaku Konsumen Untuk Mewujudkan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Wanprestasi Pemadaman Listrik Negara Terhadap Perusahaan Atas Perjanjian Kerja Jual Beli Tenaga Listrik Prinsip tanggung Ketika banyaknya masalah yang timbul di bidang kelistrikan, masyarakat menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Dari berbagai masalah yang ada, sebenarnya inti pokok persoalannya ada pada hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam hal ini PLN selaku produsen jasa listrik dan masyarakat selaku konsumen listrik. Reaksi konsumen untuk menuntut ganti rugi merupakan cermin adanya kesadaran bahwa sebagai konsumen memiliki hak. Sebaliknya, konsekuensi hukumnya tidak hanya sekedar permintaan maaf melainkan seharusnnya ada pemberian ganti rugi akibat dari pemadaman listrik karena tidak jarang pemadaman listrik yang sepihak atau mendadak tanpa adanya pemberitahuan menyebabkan kerugian yang cukup beragam bagi beberapa konsumen. Upaya awal yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam hal pemadaman listrik yaitu memberikan pengaduan kepada PT. PLN (persero) dengan cara-cara sebagai berikut: a. Mengisi formulir keluhan dengan mendatangi Kantor PLN terdekat b. Komplain melalui SMS (Short Message Service) ke nomor 123 c. Komplain melalui Media Jejaring Sosial yaitu Facebook dan Twitter d. Komplain di Selain itu, masih ada peluang untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada PT.PLN (Persero) atas dasar perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1356 KUHPerdata jo Pasal 25 ayat (3) butir d Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (Munir Faudy,2002). Definisi terkait dengan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut : a. Tidak memenuhi sesuaru yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi kontractual yang menerbitkan untuk meminta ganti rugi. b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu 441 -
Azizah, R., & Zubaedah, R. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 432-450 hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun juga merupakan suatu kecelakaan. c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadao setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan ganti rugi. d. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban trust, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equality lainnya. e. Suatu kerugian yang tidak dsebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual. f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu gati rugi daoat dituntut oleh pihak yang dirugikan Pada ketentuan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa dalam hal pelaku usaha, distributor menolak dan atau tidak memberikan tanggapan dan atau tidak memberikan ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dengan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau dengan cara megajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen terkait pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT.PLN melalui jalur litigasi dan non litigasi menurut uu no 8 tahun 99 tentang upaya keberatan diatur dialam pasal 45 didalam dan luar pengadilan. 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang luar pengadilan sebagaimana bersengketa.Penyelesaian sengketa di tanggungjawab pidana dimaksud pada ayat sebagaimana diatur dalam Undang-undang. 3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luarpengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa." tidak menghilangkan Ketika pelanggan/masyarakat merasa solusi dan kompensasi yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) tidak sesuai dengan keinginan dan harapan, maka berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Penyelesaian Sengketa Konsumen, upaya hukum dapat ditempuh jalur 442 -
Azizah, R., & Zubaedah, R. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 432-450 pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela antara pihak- pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) yang dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Mediasi merupakan salah satu alternatif upaya hukum yang dilakukan dengan cara salah satu pihak atau seluruh pihak-pihak melakukan pertemuan dengan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PBSK) sebagai media perantara atau pemberi nasehat 2. Konsiliasi merupakan salah satu alternatif upaya hukum yang dilakukan dengan cara salah satu pihak atau seluruh pihak-pihak melakukan pertemuan dengan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PBSK) sebagai media perantara atau pemberi nasehat namun BPSK berperan pasif. Dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan melakukan klarifikasi terhadap masalah-masalah yang terjadi atau timbul dan kemudian mediator akan menawarkan pilihan atau solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. 3. Arbitrase merupakan salah satu alternatif upaya hukum dimana kedua belah pihak yang mempunyai sengketa menyerahkan sepenuhnya hal-hal terkait kepada arbiter. Masing-masing pihakakan memilih tiga orang arbiternya. Upaya hukum arbitrase mempunyai kelebihan, yakni keputusannnya langsung dilakukan secara final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak. Hasil dari putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum eksekutorial, artinya apabila pihak yang kalah tidak memenuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta jalur atau eksekusi ke pengadilan. Upaya hukum terkait dengan pemadalam listrik yang dapat menyebabkan kerugian konsumen/masyarakat pengguna listrik jelas diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: "Bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat melakukan atau menggugat para pelaku usaha melalui lembaga-lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang dapatditempuh dengan jalur peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.(Undang-Undang Perlindungan Konsumen,1999) Sebenarnya, adanya upaya hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk/besarnya ganti rugi atau sebagai bentuk jaminan bahwa tidak akan terjadi hal yang sama dilain waktu (kerugian yang diderita oleh konsumen). Upaya hukum dalam hal penyelesaian sengketa dapat juga dilakukan dengan menggunakan atau bantuan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PBSK). Meskipun penyelesaian sengketa ini dilakukan diluar pengadilan, namun tidak menghilangkan tanggung jawab perdata sebagai mana yang telah diatur dalam undang-undang. Terkait dengan penelitian yang dilakukan, maka jika konsumen/masyarakat mengalami kerugian akibat adanya pemadaman listrik yang dilakukan secara sepihak, maka konsumen/masyarakat dapat memasukkan segala bentuk aduan ke 443 -
Azizah, R., & Zubaedah, R. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 432-450 Layanan Keluhan Pelanggan dan apabila konsumen/masyarakat masih juga belum merasa puas dengan duan dan tindakan yang dilakukan oleh PT. PLN. (Persero) maka konsumen/masyarakat pengguna listrik dapat menempuh upaya hukum dengan jalur mediasi atau konsiliasi. Hal tersebut dibenarkan oleh Plt. Direktur Utama PT. PLN (Persero) pada laman tirto.id yang menjelaskan bahwa jika pada kasus pemadaman listrik, PT. PLN (Persero) menolak atau tidak memenuhi ganti rugi terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan, maka konsumen/masyarakat dapat menggugat PT. PLN (Persero) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Badan Peradilan ditempat kedudukan konsumen. Jika PT. PLN (Persero) menolak untuk melakukan ganti rugi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat mengajukan ke Badan Peradilan Lain seperti pengadilan negeri. Adapun gugatan atau upaya perlindungan hukum yang biasa dilakukan oleh konsumen/masyarakat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah class action atau yang disebut dengan gugatan kelompok. Gugatan class action atau gugatan kelompok biasanya adalah uapaya hukum yang dilakukan untuk kasus pemadaman listrik (blackout) yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero). Dalam pelaksanaan kegiatan dalam memperoleh tenaga listrik ini, diperlukan suatu perjanjian jual beli tenaga listrik. Perjanjian jual beli tenaga listrik yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) tetap berpedoman pada UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. PT. PLN (Persero) sebagai pelaku usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan konsumen listrik melakukan sebuah kesepakatan jual beli dalam penggunaan arus listrik, kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).10 PT PLN (Persero) melakukan penjualan tenaga listrik dan konsumen listrik membeli sehingga menimbulkan adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak PT. PLN (Persero) berkewajiban untuk pengadaan penyediaan tenaga listrik dan konsumen berkewajiban untuk membayar biaya atas pengadaan tenaga listrik tersebut. Kemudian sebaliknya, PLN berhak mendapatkan pembayaran atas penyediaan tenaga listrik dan konsumen berhak mendapatkan aliran tenaga listrik yang cukup, kualitas yang baik, pelayanan yang baik serta khususnya mendapat ganti rugi atas kesalahan dan/atau kelalaian dari PT. PLN (Persero). Pada pelaksanaan jual beli tenaga listrik, dimana pada pertengahan pelaksanaan adanya pemadam listrik tentunya merupaka kerugian yang dialami oleh pelanggan. Pada pasal 4 huruf a menyatakan konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Pemadaman listrik yang terjadi dengan frekuensi yang cukup sering, bahkan kadang hingga beberapa jam sehingga konsumen terkadang terpaksa harus menghentikan aktifitasnya. Jelas kondisi tersebut mengganggu kenyamanan dan merugikan masyarakat pengguna listrik. Pada hakikatnya perjanjian jual beli tenaga listrik harus tunduk pada pasal- pasal dari bagian umum dalam hukum perjanjian yang terdapat dalam 444 -
Azizah, R., & Zubaedah, R. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 432-450 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi tentang perjanjian dalam Pasal 1313, yaitu: "perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Maka Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Subekti,2014). Dalam praktiknya terdapat pelanggaran atas perjanjian seperti yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) atas pemadaman listrik serentak tanggal 4 Agustus 2019. Pelanggaran atas perjanjian disebut wanprestasi, perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu "wanbeheer" yang berati pengurusan buruk, "wandaad" yang berati perbuatan buruk. Wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Adapun wanprestasi dapat berupa : 1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi 2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna 3. Terlambat memenuhi prestasi 4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan (Ridwan Khairandy,2013) Apabila wanprestasi telah dilakukan, maka diharuskannya ada tanggung jawab yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan, atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh orang lain. Dalam tanggung jawab adanya suatu perihal prinsip tanggung jawab sangatlah penting, karena akan sangat diperlukan dan seberapa jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak tersebut (Shidarta,2000). Ada beberapa prinsip tanggung jawab yang secara umum dapat dibedakan menjadi : 1. Lialibility based on fault (Kesalahan); 2. Presumpsition of liability yakni praduga bertanggung jawab; 3. Presumtion of nonliability praduga tidak selalu bertanggung jawab; 4. Tanggung jawab mutlak yaitu Limitation of liability; 5. Pembatasan tanggung jawab. Teori Perlindungan hukum menurut Phillipus M Hadjon ada dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu Pertama, perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa (Philupus,2006). 445 -
Azizah, R., & Zubaedah, R. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 432-450 Janus Sidabalok mengemukakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha hak dan kewajiban, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menerangkan bahwa pelaku usaha maupun konsumen listrik harus memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan tunggal yang memiliki kewenangan penuh mengatur ketenagalistrikan tidak boleh melanggar hak-hak konsumen yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa tenaga listrik Dalam persengketaan yang terjadi oleh PT UTAC dengan PT PLN mengenai pemadaman listik yang dilakukan oleh PT PLN secara sepihak menimbulkan suatu permasalahan antara PT. PLN (persero) dengan PT. UTAC yaitu adanya pemadaman yang dilakukan PT. PLN (persero) terhadap PT. UTAC tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai yang dituangkan pada perjanjian kerja bersama yang mana harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu sekurang-kurangnya 1 hari kalender kerja sebelum pemadaman dilakukan (emergency). PT PLN (Persero) melakukan pemadam beberapa kali kepada PT UTAC dengan data sebagai berikut : 1. Pada tahun 2019 pemadaman berlangsung hingga lebih dari 8 jam kerja dalam 1 bulan tanpa pemberitahuan. 2. Pada tahun 2019 ada beberapa pemadaman sumber listrik di PT. UTAC Manufacturing Services Indonesia yang mana hal tersebut dilakukan PT. PLN tanpa pemberitahuan sebelumnya selama 1x24 jam. Dalam perjanjian sebuah kontrak antara PT UTAC dengan PT PLN (Persero) terdapat kewajiban PT PLN yang berbunyi : Tegangan nominal antar fasa 20 kV (dua puluh kilo volt) dan frekuensi nominal 50 Hz, PT. PLN berkewajiban menyalurkan tenaga listrik dengan variasi sebagai berikut: 1. Variasi tegangan maksimum sebesar 5% (lima) keatas atau 10 (sepuluh) kebawah tegangan nominal antar fasa 2. Frekuensi di usahakan untuk tidak lebih tinggi dari 50,5 Hz (lima puluh koma lima hertz) atau tidak lebih rendah dari 49,5 (empat puluh sembilan koma lima hertz). PT. PLN (persero) juga berkewajiban menyalurkan tenaga listrik secara terus menerus tanpa terputus putus, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: Terjadi sebuah kahar (force majeure), Terhenti sementara karena jaringan kelistrikan PT. PLN (persero) dalam keadaan terganggu di perlukan penghentian sementara karena kondisi darurat sistemik, yaitu terjadinya defisit daya secara significan dalam sistem kelistrikan PT. PLN (persero) yang apabila tidak segera dilakukan pengurangan beban maka dapat berakibat terjadinya padam total (black out) secara meluas. Dalam kondisi sangat 446 -
Azizah, R., & Zubaedah, R. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 432-450 mendesak penghentian sementara penyaluran tenaga listrik ini dapat dilakukan dengan Under frequency relay (UFR) urutan terakhir Jika diperlukan penghentian sementara untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan peralatan listrik yang telah direncanakan oleh PT. UTAC dan atau PT. PLN (persero) yang pelaksanaanya akan diberitahukan secara tertulis oleh PT. UTAC dan atau PT. PLN (persero) dalam waktu sekurang kurangnya 7 hari kalender sebelum pelaksanaan pekerjaan tersebut, kecuali dalam hal keadaan mendesak (emergency) dapat di koordinasikan sekurang kurangnya 1 hari kalender sebelumnya. Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen, dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Terdapat peraturan untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha listrik yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Terdapatnya hubungan konsumen listrik atau pengguna jasa listrik dengan pihak PT. PLN (Persero) adalah jual beli tenaga listrik yang diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) tersebut, pengguna jasa listrik mengikatkan dirinya untuk membayar rekening listrik dan berhak mendapatkan tenaga listrik dan/atau pelayanan ketenagalistrikan, maka PT. PLN (Persero) berkewajiban menyediakan tenaga listrik serta jasa pelayanan ketenagalistrikan kepada listrik sehingga PT. PLN (Persero) berhak menerima pengguna pembayaran berupa sejumlah uang dari pengguna jasa listrik. Konsumen merupakan pengguna jasa listrik yang harus dilindungi, mengingat banyaknya konsumen yang merasa rugi karena pemadaman listrik serentak yang sering terjadi oleh PT. PLN (Persero) pada tanggal 4 Agustus 2019 di daerah yang terkena dampak yaitu Jabodetabek dan Jawa Barat. Dalam ketentuan Pasal 7 Huruf b dan Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah "memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. jasa teori hukum umum menyatakan harus orang, mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.18 Dalam upaya tanggung jawab yang dilakukan PT. PLN (Persero), jika terjadi pemadaman atau kekurangan pasokan listrik, maka PT. PLN (Persero) yang paling bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Teori Tanggung Jawab Hukum, dalam termasuk bahwa setiap pemerintah, 447 -
Azizah, R., & Zubaedah, R. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 432-450 prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha yang diatur secara khusus dalam satu Bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Ketentuan menginsyaratkan adanya tanggung jawab produk dan tanggung jawab profesional dimuat dalam Pasal 7 hingga 17, 19, 23, dan 28. Prinsip- prinsip tanggung jawab adanya 3 Prinsip lainnya dalam Perlindungan Konsumen, yaitu : 1. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (Negligence) 2. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Wanprestasi (Breach of Warranty) 3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Product Liability) Jawab Prinsip Tanggung berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (Negligence) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen.21 Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen. Negligence dapat dijadikan dasar gugatan, manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal. 2. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat. 3. Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata (proximate cause), dari kerugian yang timbul. Dalam teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan ini, terdapat 4 macam yaitu teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak, teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan beberapa pengecualian terhdap persyaratan hubungan kontrak, teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan tanpa persyaratan hubungan kontrak, dan prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik. tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (breach of warranty) merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak , maka apabila suatu produk yang rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis. Adanya keuntungan bagi konsumen berdasarkan teori ini adanya penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak (strict obligation), yaitu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya. Prinsip KESIMPULAN Faktor Terjadinya pemadaman listrik terhadap perusahaan (konsumen), maka salah satu prestasi PT. PLN kepada konsumen sebagai pengguna jasa tenaga listrik, dapat dikatakan tidak terlaksanakan kewajibannya dengan baik atau wanprestasi. Diketahui bahwa tanggung jawab PLN Rayon Singaraja dalam terjadinya pemadaman listrik secara sepihak ini, tidak memberikan tanggungjawab melalui pemberian ganti rugi kepada konsumen sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri ESDM. PLN Rayon Singaraja sendiri memberikan upaya penormalan melalui Public Responsibility Operation atas masalah blackout yang terjadi dalam hal memberikan pelayanan tanggap darurat.Akibat hukum yang 448 -
Azizah, R., & Zubaedah, R. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 432-450 dilakukan PT. PLN kepada Perusahaan adalah Tingkat mutu yang tidak sesuai dengan peraturan mentri ESDM,Adanya kerusakan material yang timbul dan dirasakan Perusahaan akibat pemadaman tersebut.Adanya kerugian material dan kerusakan pada mesin produksi akibat pemadaman tersebut.Adanya dampak tidak langsung dalam kerugian yang dirasakan perusahaan dalam waktu jangka panjang, jangka waktu pendek, maupun jangka waktu sedang.Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh PT Utac Manufacturing melakukan upaya hukum dengan cara negosiasi dengan PT PLN melalui media surat, yang mana dalam surat tersebut menyatakan bahwa permintaan kompensasi mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM No 27 Tahun 2017 yang bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi (kompensasi) dengan ketetapan yang ada pada peraturn mentri ESDM No.27 tahun 2017. DAFTAR PUSTAKA Abdulkadir Muhammad (2010), Hukum Perjanjian. PT Alumni. Bandung, hlm. 228-232 Ahmadi Miru (2011), Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT. Rajawali Press, hlm. 74. Celina Tri Siwi Kristiyanti (2014), Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, h. 92 Dudu Duswara Machmuddin (2001), Pengantar Ilmu Hukum, Refika Aditama, Jakarta, Hal.50 Frans Hendra Winata (2012), Hukum Penyelesaian sengketa, sinar grafika, Jakarta,hlm.25 F.A Volmar (2004). Pengantar Study Hukum Perdata. ( Diterjemahkan oleh I.S Adiwinata ). Rajawali Pers.Jakarta. Hlm 184 Gunawan Wijaya (2001), Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.30 HMN Purwosutjipto (1999), Pengertian Pokok Hukum Dagang indonesia, Djambatan, Jakarta, hal.2 Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006), Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Kencana, Jakarta, h. 82 Inosentius Samsul (2004), Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 46. Janus Sidabalok (2006), Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 3 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (2010), Perikatan yang lahir dari Perjanjian. Rajawali. Jakarta. Hlm 7-8 Marhaeinis Abdulhan (2006). Hukum Perdata. Pembinaan UPN. Jakarta. Hlm. 3 M.A. Moegni Djojodirdjo, (1982). Perbuatan Melawan Hukum. Pradnya Paramitha, Jakarta: Hal., 102 M. Yahya Harahap (1986), Segi-segi hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung, Cet. 2 Hal. 6 Nurnaningsih Amriani (2011), Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa perdata di pengadilan, Rajawali pers, Jakarta, hlm.19-20 449 -
Azizah, R., & Zubaedah, R. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 432-450 Munir Fuady (2022), PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3-4 Phillipus. M. Hadjon (2006), Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu), hlm. 5. Ridwan Khairandy (2013), Pokok-Pokok Hukum Dagang, (Yogyakarta:Fhuiipers), hlm 133 R.Soekardono (1983), Hukum Dagang Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, hal.19 450 -