JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1, No. 3 September 2023 e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, Hal 26-45 DOI : Tinjauan Hukum Ketidakpatuhan Rusia Terhadap Provisional Measures International Court Of Justice (ICJ) 1 Laras Firman Harun, 2 Fence M. Wantu, 3 Mellisa Towadi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128;Telepon: (0435) 821125 ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang Provisional Measure International Court of Justice (ICJ) atas ketidakpatuhan Rusia dalam menjalankan putusan tersebut. Tujuan penelitian ini guna mengetahui keberlakuan hukum dan akibat hukum ketidakpatuhan Rusia terhadap Provisonal Measure. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatiif.Pecahnya konflik antara Rusia dan Ukraina Hal ini diawali dengan bergabungnya Ukraina dan NATO untuk latihan udara skala besar di bulan Oktober 2018 yang menyebabkan kecurigaan Rusia atas keamanan negaranya. pada tanggal 21 Februari 2022 dipicu oleh adanya pengakuan dari Presiden Rusia, Vladimir Putin atas deklarasi kemerdekaan Donetsk dan Luhanks terhadap Ukraina dan pada Penelitian ini membahas tentang Provisional Measure International Court of Justice (ICJ) atas ketidakpatuhan Rusia dalam menjalankan putusan tersebut. Tujuan penelitian ini guna mengetahui keberlakuan hukum dan akibat hukum ketidakpatuhan Rusia terhadap Provisonal Measure. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatiif.Pecahnya konflik antara Rusia dan Ukraina Hal ini diawali dengan bergabungnya Ukraina dan NATO untuk latihan udara skala besar di bulan Oktober 2018 yang menyebabkan kecurigaan Rusia atas keamanan negaranya. pada tanggal 21 Februari 2022 dipicu oleh adanya pengakuan dari Presiden Rusia, Vladimir Putin atas deklarasi kemerdekaan Donetsk dan Luhanks terhadap Ukraina dan pada tanggal 24 Februari 2022 Rusia mengumumkan operasi militer khusus di Ukraina dengan tujuan untuk tidak memiliki orientasi untuk menduduki melakukan demiliterisasi dan denazifikasi serta Ukraina.Maka dari itu Ukraina mengambil langkah untuk menentang Rusia di International Court of Justice (ICJ) dengan hasil Putusan perintah sementara (Provisional Measures) Rusia harus menangguhkan operasi militer dan menahan diri dari tindakan apapun yang memperburuk keadaan. Namun Rusia menolak Yuridiksi Pengadilan dengan mengklaim mereka tidak menerapkan Kovensi Genosida dan berpendapat Ar. 51 Piagam PBB pembelaan diri dan berpendapat bahwa aplikasi ukraina tidak valid dan kasus harus dibatalkan karena Ar.51 bukan Yuridiksi ICJ. Padahal dalam pasal 41 dari Statuta Internasional Menyatakan Bahwa "Provisional Measures" memiliki kekuatan mengikat. Kata Kunci : Tinajauan Hukum, Ketidakpatuhan, Provisional Measures ICJ, Putusan Sela ABSTRACT This research discusses the Provisional Measure International Court of Justice (ICJ) for Russia's non- compliance in carrying out the decision. The purpose of this study is to determine the legal effectivity and legal consequences of Russia's non-compliance with the Provisonal Measure. The research method used is the normative research method. The outbreak of conflict between Russia and Ukraine This began with the joining of Ukraine and NATO for large-scale air drills in October 2018 which caused Russia's suspicions about its country's security. on February 21, 2022 was triggered by an acknowledgment from the President of Russia, Vladimir Putin on the declaration of independence of Donetsk and Luhanks against Ukraine and in this research discusses the Provisional Measure International Court of Justice (ICJ) for Russia's non-compliance in carrying out the decision. The purpose of this study is to determine the legal effectivity and legal consequences of Russia's non-compliance with the Provisonal Measure. The research method used is the normative research method. The outbreak of conflict between Russia and Ukraine This began with the joining of Ukraine and NATO for large-scale air drills in October 2018 which caused Russia's suspicions about its country's security. on February 21, 2022 was triggered by the recognition of the President of Russia, Vladimir Putin on the declaration of independence of Donetsk and Luhanks against Ukraine and on February 24, 2022 Russia announced Received Juni 13, 2023; Revised Juli 20, 2023; Accepted Agustus 06, 2023
e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, Hal 26-45 a special military operation in Ukraine with the aim of demilitarization and denazification and has no orientation to occupy Ukraine .Therefore, Ukraine took steps to oppose Russia in the International Court of Justice (ICJ) with the result of the Provisional Measures. Russia must suspend military operations and refrain from any action that worsens the situation. Russia however rejects the Court's Jurisdiction claiming it does not apply the Genocide Covenant and argues Ar. 51 The United Nations charter of self-defense argued that the Ukrainian application was invalid and the case should be dismissed because Ar.51 is not ICJ Jurisdiction. Even though Article 41 of the International Statute states that "Provisional Measures" have binding power. Keywords: Legal Review, Non-compliance, ICJ Provisional Measures, Interlocutory Decision PENDAHULUAN Rusia merupakan sebuah negara adidaya yang cukup memainkan peran besar dalam percaturan politik internasional. Meski pada pergantian abad ke21 Rusia hampir ditiadakan dari kekuatan global, namun satu setengah dekade kemudian Rusia kembali muncul sebagai salah satu pemain geopolitik dan militer terbesar yang paling aktif. "Sejak dipimpin oleh Vladimir Putin pada 2000 memiliki kebijakan luar negeri mengarah kepada dua hal, yakni melestarikan persatuan Rusia dan memulihkan statusnya sebagai kekuatan global". Akhir-akhir Rusia berkonflik dengan Ukraina menjadi perhatian dunia. Dalam sejarahnya, konflik antara Rusia dan Ukraina sudah lama terjadi. "Pada masa runtuhnya Monarki Rusia ditahun yang sama dibawah ketegangan perang dan perselisihan politik, pemerintah Rusia memberikan Ukraina otonomi dengan nama Republik Rakyat Ukraina (UNR). Peristiwa ini tentu saja tidak dapat memberhentikan berbagai konflik antar negara- negara Soviet. Berbagai konflik masih berlanjut hingga kini ditahun 2022". Awal mula krisis tahun 2013 di Ukraina ketika terjadi protes di ibu kota Kyiv, Ukraina. "Pada November 2013, Presiden Viktor Yanukovych dari Ukraina menolak untuk kesepakatan dan ekonomi dengan UNI Eropa. Tahun 2014, pasukan militer Rusia mengambil wilayah Krimea, Ukraina. Tahun 2015 Negara Ukraina menjadi krisis internasional. Hal ini membuat Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE) berselisih dengan Rusia. Ditahun yang sama bulan Februari dilakukan perjanjian mencakup gencatan senjata, penarikan senjata, dan kontrol penuh pemerintah Ukraina, untuk mengurus wilayah konflik. Tetapi penyelesaian diplomasi tidak berhasil. Tahun 2017 terjadi serangan siber komputer pemerintah dan bisnis di Ukraina yang ditenggarai dilakukan oleh pihak Rusia. Tahun 2018 Ukraina menyetujui untuk bergabung dengan NATO untuk latihan udara skala besar bulan Oktober 2018. Hal ini menjadikan Rusia berprasangka bahwa Ukraina telah bekerjasama dengan NATO untuk menyerang Rusia". Konflik terbaru ditahun 2022 dipicu oleh adanya pengakuan dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang pada tanggal 21 Februari 2022 mengakui deklarasi kemerdekaan dari Donetsk dan Luhansk atas Ukraina. Pengakuan Rusia atas deklarasi kemerdekaan Donetsk dan Luhansk akhirnya berlanjut pada tanggal 24 Februari 2022 yang mana Rusia mengumumkan operasi militer khusus di Ukraina dengan tujuan untuk melakukan demiliterisasi dan denazifikasi serta tidak memiliki orientasi untuk menduduki Ukraina. Meski begitu, hingga tanggal 27 Februari 2022 menurut laporan Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), "terdapat sekitar 240 warga sipil menjadi korban dengan 64 diantaranya dilaporkan meninggal. Hal ini juga belum termasuk sekitar 160.000 orang yang 27
Tinjauan Hukum Ketidakpatuhan Rusia Terhadap Provisional Measures International Court Of Justice (ICJ) mengungsi. Hal tersebut tentu perlu mendapat keprihatinan bersama mengingat bahwa apapun alasan dan tujuannya perang tetaplah merupakan bencana kemanusiaan". Lebih lanjut, Ukraina telah mengambil langkah-langkah untuk menantang Rusia di International Court of Justice (ICJ), dan permohonan tertulis diajukan ke pendaftaran pengadilan pada 26 Februari 2022. Permohonan Ukraina ke ICJ pada dasarnya menggunakan Konvensi Genosida; klaim adalah untuk mendapatkan keputusan non-pelanggaran konvensi Genosida. Ukraina berpendapat "yurisdiksi pengadilan berdasarkan Pasal 36 undang-undang ICJ dan Pasal 9 Konvensi Genosida bahwa, pembenaran Rusia untuk invasi dengan tuduhan genosida di wilayah timur Luhansk dan Donetsk adalah salah dan alasan yang tidak memadai untuk penggunaan kekuatan" Ukraina kemudian mengajukan permintaan untuk tindakan sementara untuk melindungi hak-haknya berdasarkan "risiko prasangka dan urgensi yang tidak dapat diperbaiki." Setelah diskusi tentang masalah ini pada 16 Maret 2022, ICJ mengeluarkan perintahnya tentang tindakan sementara, keputusan pertama dibuat dalam kasus tersebut. Pengadilan mengumumkan tiga Provisional Measures (perintah sementara) yaitu: "Rusia harus segera menangguhkan operasi militer, Rusia diperintahkan untuk tidak mengambil langkah apa pun untuk melanjutkan operasi militer, dan kedua Pihak diperintahkan untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat memperburuk". International Court Of Justice (ICJ) / Mahkamah Internasional merupakan lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Den Haag Belanda. "International Court Of Justice dibentuk berdasarkan Bab IV pasal 92-96 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirumuskan di San Fransisco". Keputusan International Court Of Justice adalah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, jika ada negara tidak mematuhi keputusan, maka ada beberapa sanksi yang diterapkan untuk memaksa negara tersebut mematuhinya. Namun, Federasi Rusia menolak yurisdiksi pengadilan dan menyatakan tidak hadir. Rusia menekankan untuk membenarkan operasi militernya dengan menegaskan "komisi Kejahatan Genosida kelompok NeoNazi di wilayah Luhansk dan Donetsk di Ukraina. Rusia menolak yurisdiksi pengadilan dengan mengklaim mereka tidak menerapkan Konvensi Genosida; Sebaliknya, mereka berpendapat Ar. 51 dari Piagam PBB pembelaan diri dan berpendapat bahwa aplikasi Ukraina tidak valid dan kasus harus dibatalkan karena Ar. 51 bukan yurisdiksi ICJ" Pasal 41 dari Statuta Mahkamah Internasional menyatakan "provisional measures memiliki kekuatan mengikat" dan pada alinea kedua menyatakan bahwa "dengan menundanya putusan final, pemberitahuan mengenai pertimbangan yang disarankan harus segera diberikan kepada para pihak dan Dewan Keamanan". Provisional Measures adalah "pertimbangan khusus dari Mahkamah Internasional ketika suatau negara pemohon mengajukan sesuatu yang penting demi melindungi haknya. Putusan Mahkamah ini dituangkan dalam bentuk order. Tidak jelas sampai mana kekuatan yurisdiksi dari Mahkamah Internasional yang dimaksud dalam pasal 41 ini. Sebagaimana sesuai dengan prosedur dari sistem Mahkamah Internasional, bahwa Mahkamah harus menghindari prasangka dari benar atau tidaknya suatu pihak melalui provisional measures. Sebagaimana, pemilihan kata-kata pada pasal tersebut yang rancu dan pada alinea kedua, yaitu pertimbangan yang disarankan, memiliki arti bahwa pertimbangan 28 JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA - Vol.1, No. 3 September 2023
e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, Hal 26-45 tersebut hanya berupa saran. Sehingga, kerap kali banyak yang menyangkal kekuatan mengikat dari order". Ketidakpatuhan Rusia atas provisional measures ICJ ini menjadi suatu masalah bagi Ukraina karena dengan demikian jumlah korban jiwa dan kerugian infrastruktur negara jelas akan terus bertambah. Atas putusan Provisional measure ICJ, Rusia menolak menghadiri sidang pada 7 dan 8 Maret 2022 tersebut, dengan alasan dalam pengajuan tertulis bahwa ICJ tidak memiliki yurisdiksi karena permintaan Ukraina berada di luar ruang lingkup Konvensi Genosida 1948 yang menjadi dasar kasusnya. Rusia juga membenarkan penggunaan kekuatannya di Kyiv, dengan mengatakan tindakan itu sebagai upaya untuk membela diri. Meskipun putusannya mengikat, ICJ tidak memiliki sarana nyata untuk menegakkannya. Sehubungan dengan adanya beberapa permasalahan sebagaimana diuraikan tersebut diatas yang terjadi dalam praktek, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Ketidakpatuhan Negara Rusia terhadap Provisional Measures International Court of Justice (ICJ)". TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan Konflik Rusia Vs. Ukraina Menurut sejarah, konflik antara Ukraina dan Rusia sudah lama terjadi. Dahulu Ukraina, Rusia, dan negara tetangga Belarusia menjadi negara adidaya di abad pertengahan. Sebagian besar wilayah mencakup Eropa Timur. Tahun 2005 dan 2014, terjadi revolusi di negara Ukraina. "Negara tersebut menolak supremasi Rusia dan mencari cara untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO (North Atlantic Treaty Organization). NATO mewajibkan anggota setiap negara mencari solusi damai dan menuntaskan konflik. Posisi NATO murni sebagai aliansi pertahanan. Jika salah satu negara diserang, maka anggota dari negara NATO mewajibkan untuk solidaritas". Tinjauan International Court of Justice (ICJ) Mahkamah Internasional (International Court of Justice) merupakan salah satu organ hukum utama PBB. Dengan demikian, Mahkamah Internasional ini merupakan bagian dari PBB dan sebagaimana kita melihat bahwa "Statuta Mahkamah Internasional merupakan bagian integral dari Piagam PBB" .Didirikannya International Court Of Justice adalah untuk "menggantikan peradilan yang sebelumnya yaitu Permanent International Court Of Justice".: Pada Konferensi San Fransisco pada tahun 1945 memutuskan akan dibentuk suatu badan Mahkamah Internasional baru yang kemudian badan ini merupakan badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Hakim International Court of Justice terdiri dari 15 hakim dan masing- masing mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Hakim dipilih secara independen oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Masa jabatan hakim untuk Sembilan tahun dan dapat dipilih kembali". International Court Of Justice memiliki yurisdiksi dalam menyelesaikan sengketa antar Negara. Yurisdiksi International Court Of Justice terdiri dari :Memutuskan Perkara-perkara Pertikaian ,Memberikan Opini-opini / Nasihat International ,Memeriksa perselisihan sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada International Court Of Justice. 29
Tinjauan Hukum Ketidakpatuhan Rusia Terhadap Provisional Measures International Court Of Justice (ICJ) Tinjauan Provisional Measure Provisional measure atau dikenal dengan putusan sementara atau putusan sela merupakan pertimbangan khusus dari Mahkamah Internasional ketika suatu negara pemohon mengajukan sesuatu yang penting demi melindungi haknya. Mahkamah dapat menjatuhkan putusan dalam waktu tiga sampai dengan empat minggu. "Putusan Mahkamah ini dituangkan dalam bentuk order". Dalam memberlakukan provisional measure, Mahkamah memutuskannya dalam waktu singkat dan tidak mengadili ataupun memutuskan permasalahan pokok dari kasus terkait. Provisional measure bertujuan untuk melindungi hak-hak suatu pihak tanpa memutuskan atau mengadili terlebih dahulu hak-hak yang menjadi subjek sengketa pada proses pengadilan. "Mahkamah mengeluarkan order untuk tujuan suatu pihak diperintahkan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai upaya memastikan tidak ada permasalahan dalam yang menjadi objek sengketa" Tinjauan Keberlakuan Hukum (Jurisdische Geltung) Hans Kelsen sebagai pemikir positivisme hukum sangat menekankan pentingnya, agar hukum itu dipisahkan dari anasir-anasir ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi dan politik. Kelsen membedakan antara keberlakuan hukum dan validitas hukum. "Elemen paksaan yang ada dalam hukum bukan merupakan psychis compulsion, tetapi fakta bahwa sanksi sebagai tindakan spesifik oleh aturan yang membentuk hukum. Elemen paksaan relevan hanya sebagai bagian dari isi norma hukum bukan sebagai suatu proses pikiran individu subjek norma. Hal ini tidak dimiliki oleh sistem moral". Apakah seorang sungguh-sungguh mentaati hukum untuk menghindari sanksi aturan hukum itu atau tidak berkenaan dengan keberlakuan hukum. Sementara validitas hukum menurut kelsen adalah "eksistensi norma secara spesifik. Norma dikatakan valid jika ia merupakan bentuk pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma secara spesifik. Norma dikatakan valid jika ia merupakan bentuk pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut mempunyai kekuatan mengikat (binding force) melalui tekanan sanksi terhadap seorang yang perbuatannya diatur, diperintahkan atau dilarang". Aturan adalah hukum. Dan hukum yang valid adalah norma. Hukum adalah norma yang memberikan sanksi. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah "suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena- fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia". Fenomena itu dapat berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perbubahan, hubungan kesamaan, dan beberapa antara fenomena yang satu dengan senomena yang lainnya. Penelitian hukum merupakan prespekfektif dalam memecahkan suatu isu dalam penelitian hukum. Penelitian mengenai Ketidakpatuhan Negara Rusia terhadap Provisional Measures International Court of Justice (ICJ) merupakan penelitian normatif, yang mana penelitian normatif merupakan studi hukum yakni suatu metode yang memanfaatkan bangunan system norma yang dimana system norma itu adalah asas-asas, norma, kaidah dan dari perundang-unadngan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin. yang dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. 30 JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA - Vol.1, No. 3 September 2023
e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, Hal 26-45 Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif karena penelitian ini mempelajari bahan hukum sebagai acuan dalam penelitian serta diselaraskan dengan menganalisa kasus sebagai bahan referensi yaitu tentang negara Rusia yang tidak mematuhi Provisional Measures International yang dikeluarkan oleh International Court of Justice (ICJ). HASIL DAN PEMBAHASAN A. Keberlakuan Hukum (Jurisdische Geltung) Provisional Measures Sebagai Putusan Sela ICJ Dalam Mengadili Konflik Rusia VS Ukraina 1. Sejarah Pemberlakuan Provisional Measures Mahkamah internasional telah mengeluarkan tindakan sementara yang disebut Provisional Measures (putusan sela). putusan mahkamah internasional berisi bahwa yang pertama, Rusia harus segera menangguhkan operasi militer dan, Rusia diperintahkan untuk tidak mengambil langkah apa pun untuk melanjutkan operasi militer, dan; ketiga, kedua Pihak diperintahkan untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat memperburuk. Keputusan tersebut diumumkan ketika pasukan Moskow masih berada disekitar kota- kota besar termasuk ibu kota Ukraina.Tidak ada perwakilan Rusia yang hadir dalam pertemuan itu. Rusia menolak menghadiri sidang pada 7 dan 8 Maret lalu, dengan alasan dalam pengajuan tertulis bahwa ICJ "tidak memiliki yurisdiksi" karena permintaan Ukraina berada di luar ruang lingkup Genosida 1948 yang menjadi dasar kasusnya. Namun ICJ memutuskan memiliki yurisdiksi dalam kasus tersebut, dengan Donoghue menunjukkan bahwa ICJ saat ini "tidak memiliki bukti yang mendukung tuduhan Federasi Rusia bahwa genosida telah dilakukan diwilayah Ukraina." Kemudian Hakim juga menambahkan bahwa meskipun negara-negara memiliki hak untuk membela terhadap dugaan genosida, maka langkah itu perlu "terjadi sesuai semangat dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. ICJ dibentuk setelah Perang Dunia II untuk mengatur perselisihan antara negara-negara anggota PBB, terutama berdasarkan perjanjian dan konvensi. Meskipun putusannya mengikat, ICJ tidak memiliki sarana nyata untuk menegakkannya. 2. Sejarah Upaya Penyelesaian Konflik Rusia vs Ukraina Akar konflik antara Ukraiana dan Rusia dapat dilihat setelah Ukraina memperoleh kemrdekaannya di tahun 1991. sejak saat itu, ukraina menjadi salah satu negara satelit Rusia yang mendapat banyak pengaruh dari politisi, oligarki, dan plutokrat dari Rusia. Pemerintah Ukraina kemudian menjadi sangat korup dan tidak efisien dalam menjalankan pemerintahan di sana. Melihat kondisi yang demikian, rakyat Ukraina menjalankan Revolusi Oranye yang berlangsung di ibu kota kiev pada tahun 2004-2005. secara umum, revolusi itu bertujuan untuk menentang pengaruh politik Rusia di Ukraina serta menuntut agar Ukraina dapat melembagakan demokrasinya. Revolusi Oranye ini membawa Yushchenko menjadi Presiden Ukraina yang baru. Kemenangan Yushchenko menjadi sebuah pukulan telak serta kekalahan yang memalukan bagi Rusia. Hal ini berkaitan dengan Rusia yang mendukung untuk kemenangan Yanukovich. Dibawah pemerintahan Yushchenko, Ukraina berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan Rusia. Akan tetapi, tujuan utama dari Yushchenko adalah 31
Tinjauan Hukum Ketidakpatuhan Rusia Terhadap Provisional Measures International Court Of Justice (ICJ) melakukan demokratisasi di Ukraina dan meningkatkan perekonomian Ukraina melalui integrasi dengan Uni Eropa. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina juga disulut oleh perbedaan etnis, linguistik, dan agama masyarakat di dalam negeri Ukraina sendiri. Salah satu perbedaan yang mengarah kepada konflik adalah perbedaan etins masyarakat Provinsi Donetsk, Luhansk, dan Krimea yang mana mereka mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari negara Rusia. Hal ini berkaitan dengan mayoritas masyarakat di wilayah Luhansk dan Donetsk berbahasa Rusia sehingga mereka memiliki kedekatan dengan Rusia. Perbedaan secara kultrural ini ditanggapi oleh pihak Ukraina dengan melakukan upaya Ukrainisasi dimana penduduk diwilayah tersebut dipaksa untuk menggunakan bahsa Ukraina. Upaya Ukrainisasi dilakukan karena kedekatan masyarakat di Lunhansk dan Donetsk dengan Rusia secara budaya akan berdampak pada meningkatnya pengaruh Rusia di negara mereka. Oleh sebab itu, melalui upaya Ukrainisasi dilakukan untuk mencegah hegemoni Rusia melalui jalur budaya. Upaya Ukrainisasi ini diperkuat dengan undang-undang bahasa yang baru. Kebijakan ini berisi mengenai ketentuan penggunaan bahasa Ukraina sehingga kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bagi perlindungan bahasa minoritas. Undang-undang bahasa negara mengharuskan penggunaan bahasa Ukraina di sebagaian besar aspek kehidupan publik. Undang-undang tersebut bertujuan untuk merevitalisasi bahasa Ukraina dan merupakan bagian dari pemerintah untuk memperkuat identitas nasional setelah jatuhnya Uni Soviet. Beberapa pejabat menyebutnya penting untuk keamanan nasional Ukraina. Pasal 25 dalam undang-undang ini mengenai media cetak, membuat pengecualian untuk bahasa minoritas tertentu, bahasa Inggris, dan bahasa resmi Uni Eropa, tetapi tidak untuk bahasa Rusia. Hal tersebut menyebabkan kekhawatiran mengenai jaminan bagi penggunaan bahasa minoritas. Senada dengan Komisi Vensia yang merupakan badan penasihat bagi Dewan Eropa untuk masalah konstitusi mengatakan pasal tersebut gagal untuk mencapai keseimbangan yang adil. Langkah yang diambil Pemerintah Ukraina dalam mempromosikan bahasa mereka untuk memperkuat identitas nasional mereka merupakan bagian dari hak negara berdaulat. Akan tetapi, hal itu tidak dibenarkan apabila merampas hak bagi penutur bahasa Rusia. Oleh sebab itu, permasalahan ini menjadi dipolitisasi sehubungan dengan aksi militer yang dilakukan Rusia. Keberadaan undang-undang yang bersifat diskriminatif ini meningkatkan aksi separatisme di Ukraina Timur. Menurut kelompok separtis pro-Rusia berpendapat bahwa penduduk Ukraina Timur merupakan korban diskriminasi terhadap penutur bahasa Rusia. Hal tersebut yang kemudian dimanfaatkan Rusia untuk kembali memainkan perannya di Ukraina. Pada tahun 2019 Presiden Vladimir Putin menandatangani sebuah perintah penyederhanaan prosedur untuk memperoleh paspor Rusia bagi penduduk wilayah pemberontak Ukraina Timur. Invasi Ruisa pada bulan februari tahun 2022 juga merupakan bagian dari upaya Rusia dalam memainkan peran di Ukraina. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Vladimir Putin yang menyatakan bahwa salah satu motivasinya dalam melakukan invasi adalah melindungi etnis Rusia dan populasi berbahasa Rusia di Ukraina. Aneksasi Semenanjung Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 menandakan konflik terbuka untuk pertama kalinya terjadi antara kedua negara. Konflik tersebut kemudian diperparah dengan terbuktinya keterlibatan Rusia dalam upaya separatisme di Donetsk dan Luhansk. Ukraina meresponnya dengan meminta untuk menjadi bagian dari North Atlantic Treaty Organization (NATO) juga dianggap tidak membantu proses resolusi konflik yang ada. 32 JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA - Vol.1, No. 3 September 2023
e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, Hal 26-45 Tindakan Ukraina ini justru dianggap menjadi sumber masalah baru bagi konflik antara Rusia dan Ukraina . sejak tahun 2014, hubungan antara Rusia dan Ukraina tidak kunjung membaik. Konflik terbuka yang dimulai pada tahun 2014 tersebut kemudian menjadi konflik yang seolah membeku karena berbagai upaya resolusi konflik tetap mengalami stagnasi. Salah satu upaya besar dalam penyelesaian konflik ini adalah melalui Organization for Security and Co- operation in Europa. Pada saat itu, prancis dan jerman yang merupakan anggota OSCE turut berupaya memediasi konflik tersebut. Akan tetapi, kesepakatan antara Rusia dan Ukraina tidak pernah terjalin. Pada akhirnya, konflik antara kedua negara kembali memanas dimana Ukraina dibawah Zelensky meminta kepada Amerika Serikat untuk bergabung dengan NATO. Permintaan ini terjadi setelah di tahun 2021 Rusia menggelar latihan militer tersebut kemudian berujung pada invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022. invasi ini mendorong berbagai upaya penyelesaian konflik. Salah satunya adalah upaya mediasai yang dilakukan oleh Turki dan Israel. Baik Turki maupun Israel harus berhati-hati dalam mencoba menengahi antara Rusia dan Ukraina sebagai keinginan untuk mengasingkan diri dari komunitas internsaional atau dari Barat. Tidak ada yang setuju dengan tindakan Rusia di Ukraina, namun kedua posisi mereka yang beroperasi sebagai kekuatan negosiasai menjadi lebih sulit untuk dicoba dan dipertahankan. Israel menghadapi tekanan dari Ukraina dan masyarakat internasional untuk bergabung dalam sanksi dan mengutuk Rusia atas serangan mereka terhadap peringatan Holocaust Babyn Yar sementara Turki menghadapi tekanan dari NATO untuk mengutuk Rusia. Akan tetapi, upaya mediasi ini mengalami kegagalan sehingga muncul petanyaan mengapa proses mediasi yang dilakukan gagal. Upaya menengahi atau menjadi penghubung dalam penyelesaian konflik adalah sebuah hal penting pada resolusi konflik. Mengingat pihak-pihak yang berkonflik akan sulit untuk membangun kembali hubungan apabila tidak terdapat dorongan ataupun bantuan dari pihak lain. Pada kasus konflik Rusia dan Ukraina ini memiliki berbagai faktor penyebab kegagalan dari resolusi konflik ataupun sulitnya penyelesaian masalah. Salah satu penyebabnya adalah mengenai kehadiran penengah konflik yang berperan untuk menghubungkan dan mendamaikan kedua pihak. Demikian dalam hal ini terdapat negara-negara yang berupaya untuk membantu menjadi penengah dan menyelesaikan konflik. Dalam hal ini Rusia sendiri sempat mengajukan untuk menjadi penengah konflik. Akan tetapi sebagaimana tindakan Rusia yang offensive berupa tidak membedakan antara kombatan dan warga sipil, penyerangan terhadap rumah sakit, serta rekam jejak terhadap Ukraina. Tentunya membuat tindakan menjadi penengah adalah hal yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini Turki turut berupaya menjadi penengah dalam konflik Rusia dan Ukraina. Turki sendiri memiliki hubungan yang cukup baik antara kedua pihak, dimana meskipun merupakan anggota NATO, akan tetapi hubungan Turki dan Rusia cukup baik. Sebaliknya juga hubungan antara Ukraina dan Turki juga harmonis, mengingat keberadaan Ukraina tidak kalah penting dengan Rusia. Sehingga demikian ketika pecahnya konflik Rusia dan Ukraina, Turki terlihat lebih cenderung mendukung Ukraina. Hal ini terlihat dimana Turki menjual drone bersenjata terhadap Ukraina dalam konflik perang tersebut dimana memiliki kapabilitas luar biasa dan mematikan. Selain dikarenakan pengakuan atas kedaulatan Ukraina beberapa faktor diatas menjadi penyebab Turki bertindak demikian. Namun meski begitu pada dasarnya Turki berupaya bersikap netral dan memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan konflik mengingat arti penting kedua negara tersebut. 33
Tinjauan Hukum Ketidakpatuhan Rusia Terhadap Provisional Measures International Court Of Justice (ICJ) Selain akibat penengah konflik yang belum maksimal dan membuahkan hasil, terdapat faktor lain penyebab sulitnya atau gagalnya resolusi konflik Rusia dan Ukraina. Yang membuat gagalnya resolusi konflik ini karena akar dari penyebab konfl;ik tersebut belum mampu untuk dipecahkan atau tercapai kesepahaman dianatara kedua pihak. Dalam dialog damai di Turki, pihak Ukraina bersedia untuk berposisi netral dengan tidak bergabung terhadap NATO. Akan tetapi Ukraina menginginkan adanya pemberian perlindungan keamanan atau security guarantee dari negara-negara lain seperti Israel, Kanada, Polandia dan Turki. Penyebabnya adalah untuk memberikan jaminan bahwa aksi serupa kedepannya tidak akan terjadi lagi dan Ukraina dapat menerima rasa aman. Meski begitu dengan pernyataan ketersediaan Ukraina bersikap netral yang sudah disebutkan dalam pertemuan di Turki. Konflik yang terjadi tak kunjung menemui titik perdamaian dan perang masih terus berlanjut. Terjadinya peristiwa tersebut tentu sangat disayangkan mengingat adanya pembicaraan damai guna mewujudkan harapan perdamaian namun tidak dapat memberikan kesepakatan untuk berdamai. Meski terdapat ketersediaan dalam tuntutan untuk bersikap netral terhadap NATO. Serta terkait keinginan melibatkan negara-negara lain untuk menjamin keamanan Ukraina tidak mendapatkan penentangan. Mengartikan bahwa terdapat akar konflik yang jauh lebih mendasar dibandingkan hal tersebut dimana menjadi penghambat terkait resolusi konflik. Meskipun dalam pembicaraan tersebut belum terbentuk sebuah kesepakatan mutlak terkait kedua hal tersebut. Namun dengan adnaya ketersedian masing-masing pihak dapat menjadi sebuah langkah progresif terkait upaya penyelesaian konflik. Selain adanya netralitas Ukraina, Rusia juga menginginkan kemerdekaan wilayah Donbas yang berada dibawah kedaulatan Ukraina. Permasalahan terkait kemerdekaan Donbas merupakan hal yang sulit untuk diwujudkan oleh pihak Ukraina. Donbas adalah wilayah bagian Ukraina dimana dengan memerdekakan wilayah tersebut berarti kehilangan sebagian kedaulatan Ukraina dan hal tersebut tidak diinginkan oleh Ukraina. Demikian hal ini menjadi penyebab sulitnya atau gagalnya resolusi konflik antara kedua pihak. Namun terkait hal ini pihak Ukraina pada pertemuan di Turki membuka peluang berkaitan dengan adanya pembicaraan mengenai permasalahan tersebut. Dalam artian Ukraina masih dapat menerima upaya untuk mendiskusi permasalahan tersebut guna mencapai pada terwujudnya perdamaian. Meski demikian hingga berakhirnya peace talk di Turki tersebut belum juga terdapat kesepakatan damai atau setidaknya gencatan senjata. Hal ini dikarenakan tuntutan yang ada dikedua belah pihak belum dapat terpenuhi dengan baik. Secara garis besar Rusia akan menghentikan tindakan militernya apabila keinginannya seperti Ukraina bersikap netral terhadap NATO secara konstituen, mengakui Krimea dan memberikan kemrdekaan kepada Donbas (Donetsk dan Luhansk). Akan tetapi Ukraina sendiri dalam pembicaraan dan pertemuan yang digelar bersama dengan Rusia hanya mampu memenuhi sebagian dari tuntutan yang ada. Selain terkait dengan tuntutan masing-masing pihak yang masih belum menemui kesepahaman, terdapat pula faktor yang menyebabkan proses resolusi konflik sulit tercapai atau cenderung gagal. Dalam hal ini, masing-masing pihak baik Ukraina maupun Rusia berada pada tahap hubungan yang sangat kritis dimana kekhawatiran serta kecurigaan antar pihak sangat besar. Sehingga berbagai upaya penjalinan hubungan baik tidak dapat terlaksana, akibatnya perang yang ada terus terjadi. Adanya ketidakpercayaan yang dimiliki antar masing- masing pihak menyebabkan itikad atau komitmen baik yang coba untuk ditunjukan akan tetap ditanggapi dengan kurang baik. Mengingat dasar dari pembangunan resolusi konflik adalah 34 JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA - Vol.1, No. 3 September 2023
e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, Hal 26-45 hubungan itu sendiri, dengan tidak terjalinnya hubungan yang baik maka menyebabkan resolusi konflik sulit tercapai 3. Kedudukan Putusan Sela Dalam Hukum Internasonal Dalam mengadili konflik antara Rusia dan Ukraina Mahkamah Internasional mengeluarkan tindakan sementara yang biasa disebut Provisisonal Measures (Putusan Sela) yakni: pertama, Rusia harus segera menangguhkan operasi militer dan, Rusia diperintahkan untuk tidak mengambil langkah apa pun untuk melanjutkan operasi militer, dan; ketiga, kedua Pihak diperintahkan untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat memperburuk. Dua perintah pertama diputuskan dengan suara mayoritas tiga belas melawan dua dan hakim yang ditunjuk Rusia dan Cina telah mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Namun, perintah terakhir telah disetujui dengan suara bulat dari pengadilan yang memutuskan kedua pihak untuk menahan diri dari keterlibatan militer. Keputusan International Court Of Justice adalah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mahkamah Internasional diberikan kewenangan untuk menjatuhkan putusan Provisional Measures. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa sambil menunggu keputusan terakhir, pemberitahuan mengenai tindakan-tindakan yang diusulkan segera diberikan kepada pihak- pihak dan Dewan Keamanan. 4.Jurisdische Geltung (Keberlakuan Hukum) Menurut Hans Kelsen, terdapat empat macam lingkungan keberlakuan hukum, yaitu: 1. Keberlakuan hukum menurut waktu (sphere of time). Artinya, setiap aturan hukum hanya berlaku untuk suatu masa tertentu saja, dengan kata lain tidak ada aturan yang abadi. 2. Keberlakuan Hukum menurut ruang (Sphere Of Space). Artinya, keberlakuan hukum menurut ruang identik dengan tempat atau wilayah keberlakuan hukum itu sendiri. Misalnya peraturan daerah, hanya berlaku di tempat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun dilaksanakan, peraturan perundang-undangan nasional hanya berlaku dinegara itu saja. Setiap aturan hukum memiliki wilayah keberlakuannya sendiri dari yang paling kecil sampai yang berskala 3. Keberlakuan hukum menurut orang (personal sphere). Artinya, keberlakuan hukum dibatasi kepada orang-orang tertentu saja. Tidak semua aturan hukum berlaku bagi siapa saja (bahkan sebagian besar aturan hukum berlaku memang untuk orang-orang tertentu saja). 4. Keberlakuan hukum menurut soal (Material Sphere). Artinya, keberlakuan hukum menurut soal berkaitan dengan terhadap hal apa atau materinya keberlakuan hukum itu diterapkan. Misalnya dalam hal perbuatan yang merugikan kepentingan indonesia, meskipun terjadi diluar wilayah indonesia, namun menyangkut hal tersebut dapat terjadi keberlakuan hukum menurut soal, dimana negara dapat terlibat. Tujuan dari Pasal 41 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional ini adalah untuk menjaga hak-hak para pihak yang bersengketa sebelum keluarnya putusan akhir, haruslah diingat bahwa 35
Tinjauan Hukum Ketidakpatuhan Rusia Terhadap Provisional Measures International Court Of Justice (ICJ) tersebut memberikan kewenangan yang begitu besar untuk mahkamah ketentuan memperbolehkan Mahkamah untuk membentuk sendiri ketentuan objektif terhadap kondisi yang membutuhkan provisional measures. Berdasarkan pasal 41 ayat 1 dari Statuta Mahkamah Internasional, provisional measures dapat dijalankan ketika kasus-kasus yang ditangani sangat ekstrim, yang akan melanggar hak-hak mereka yang bersengketa dan akan menimbulkan kerugian yang begitu parah. Tanpa provisional measures hak tersebut dapat hilang atau tidak bermakna pada saat putusan akhir dijatuhkan. Prasangka tidak dapat diperbaikinya sesuatu (irreparable prejudice) dan mendesaknya sesuatu (urgency) dapat ditarik sebagai ketentuan objektif situasi atau kondisi dalam mengabulkan sautu provisional measures yang akan dicantumkan pada order dari mahkamah. Sebagai perbandingan berdasarkan pendapat Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam teori-teori hukum pada umumnya dibedakan antara tiga macam kekuatan berlakunya hukum, yaitu kekuatan berlaku secara yuridis (Juristische Geltung), kekuatan berlaku secara sosiologis (Sosiologische Geltung) dan kekuatan berlaku secara filosofis (Filosofische Geltung). a. Kekuatan berlaku secara yuridis, yaitu apabila persyaratan formal untuk terbentuknya peraturan hukum telah terpenuhi. Menurut Hans Kelsen suatu kaidah hukum memiliki kekuatan berlaku secara yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, dan yang menjadi dasar berlakunya semua kaidah hukum adalah norma dasar (Grundnorm). Sedangkan menurut W. Zevenbergen, suatu kaidah hukum memiliki kekuatan berlaku secara yuridis apabila kaidah hukum tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Contoh di Indonesia peraturan perundang-undangan yang bentuk undang-undang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. b. Kekuatan berlaku secara sosiologis, yaitu apabila peraturan hukum memiliki efektivitas dalam kehidupan bersama. Hukum berlaku dalam kenyataan di dalam masyarakat, terlepas apakah terbentuknya itu memenuhi persyaratan formal atau tidak. c. Kekuatan berlakunya hukum dalam masyarakat, ada dua macam, yaitu: 1) Menurut teori kekuasaan (Machttheorie = The Power Theory), yang pada pokoknya menyatakan, apabila daya berlakunya karena dipaksakan oleh penguasa, terlepas dari diterima ataupun tidak oleh masyarakat. 2) Menurut teori pengakuan (Anerkennungstheorie = The Recoga Theory), yang pada pokoknya menyatakan, apabila ada penerimaan dan pengakuan sepenuhnya dari masyarakat. d. Kekuatan berlaku secara filosofis, yaitu apabila peraturan sesuai dengan cita-cita hukum (Rechtsidee) sebagai nilai positif yang tertinggi. Contoh di Indonesia adalah Pancasila dan tujuannya adalah masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan teori Gustav Redbruch yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu dimana suatu keberlakuan hukum bukan tentang saat berlakunya dan mengiktnya hukum melainkan berlaku secara operasional. kekuatan berlaku secara yuridis (Juristische Geltung), kekuatan berlaku secara sosiologis (Sosiologische Geltung), dan kekuatan berlaku secara filosofis (Filosofische Geltung). Penulis akan menguraikan keberlakuan hukum Provisional Measures menurut Gustav Redbruch yang menjadi bahan perbandingan penulis dengan keberlakuan hukum menurut Hans Kelsen sebagai berikut: 36 JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA - Vol.1, No. 3 September 2023
e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, Hal 26-45 Provisional measures menurut kekuatan berlaku secara yuridis, dibentuknya peraturan mengenai provisional measures berdasarkan Piagam PBB dan Piagam PBB dibentuk berdasarkan perjanjian dan konvensi. Dengan demikian keberlakuan provisional measures sebagai putusan sela dalam konflik antara Rusia dan Ukraina menurut kekutan berlaku secara yuridis ini terpenuhi. Provisional measures menurut kekuatan berlaku secara sosiologis, efektivitas dari provisional measures ini tidak terlalu kuat karena hanya bersifat sementara, dan efetivitas sanksi yang diberikan tidak membuat pelaku kejahatan jera, hal ini dibuktikan dengan Rusia yang masih sampai sekarang terus menyerang Ukraina. Provisional Measures menurut kekuatan berlaku secara filosofis Berdasarkan perbandingan di atas dapat dilihat perbedaan keberlakuan hukum Provisional Measures. Dalam hal ini penulis menggunakan teori Hans Kelsen untuk menganalisis keberlakuan hukum provisional measures sebagai putusan sela oleh ICJ yang dituangkan dalam bentuk order. Alasannya karena terpenuhinya unsur keberlakuan hukum dari Provisional Measures itu sendiri dengan menggunakan teori Hans Kelsen. Dengan demikian Rusia harus mematuhi Provisional Measures tersebut. Dan harus bertanggung jawab atas kerugian besar yang dialami oleh Ukraina atas invasi yang dilakukannya. B. Akibat Hukum Ketidakpatuhan Rusia Terhadap Provisional Measures International Court Of Justice (ICJ) Akibat hukum lahir dari peristiwa hukum dan perbuatan hukum,sebelum mengetahui apa itu akibat hukum, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang peristiwa hukum dan perbuatan hukum. 1. Peristiwa Hukum dan Perbuatan Hukum Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Peristiwa hukum ini erat kaitannya dengan suatu tindakan yang sudah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. Maka peristiwa hukum ini tidak bisa terlepas dari adanya asas legalitas yang mengatur keabsahan suatu hukum. Andaikan seseorang membunuh orang lain yang pada saat itu tidak ada hukum yang mengatur hal tersebut, maka tindakan orang tersebut belum bisa dianggap sebagai peristiwa hukum. Pembunuhan yang terjadi tidak berbeda dengan orang yang menyembelih hewan, karena tidak adanya suatu ciri khas dalam tindakan yang terjadi diluar ketentuan hukum. Menurut Van Appeldoorn bahwa peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang berdasarkan hukum dan oleh karena itu berakibat hukum, yaitu melahirkan hak atau justru sebaliknya menghapuskan atau kehilangan hak. Suatu peristiwa disebut peristiwa hukum, apabila: (a) ada aturan (norma) hukumnya sebagai dasar acuan orang berbuat (berperilaku); (b) perbuatan hukum; dan (c) akibat hukum. Peristiwa hukum itu harus dibedakan dengan perbuatan hukum. Pentingnya peristiwa hukum itu untuk menyatakan bahwa dengan peristiwa itu suatu norma hukum diwujudkan; konkretisasi (concretisering= perwujudan/aktualisasi) dari norma hukum. Jika tidak ada peristiwa hukum, maka suatu norma hukum menjadi tidak berguna. Norma hukum yang demikian hanya menjadi pajangan belaka. Bellefroid mengatakan bahwa suatu peristiwa sosial tidak dengan sendirinya (otomatis) menjadi peristiwa hukum, 37
Tinjauan Hukum Ketidakpatuhan Rusia Terhadap Provisional Measures International Court Of Justice (ICJ) kecuali aturan hukum menjadikannya atau mengehendakinya sebagai peristiwa hukum; sebaliknya suatu norma hukum baru dapat diterapkan jika telah ada peristiwa hukum. Ada dua macam peristiwa hukum: (a) peritiwa yang terjadi karena perbuatan manusia (menselijke handelingen atau persoonshandelingen) sebagai subjek hukum, dan (b) peristiwa yang terjadi bukan karena buatan manusia. Menurut Marwan Mas, Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum tersebut memang dikehendaki oleh subjek hukum. Menurut L. J. Van Apeldoorn, subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum, ialah kecakapan untuk menjadi pendukung subjek hukum. Menurut Chaidir Ali, subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Menurut C. S. T Kansil, subjek hukum adalah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas bahwa peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan akibat hukum. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina merupakan suatu peristiwa hukum dan perbuatan hukum sementara dampak yang timbul akibat dari konflik tersebut merupakan suatu akibat hukum. Invansi Rusia ke Ukraina 2022 menandai eskalasa besar perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada tahun 2014. Invansi ini telah melanggar beberapa ketentuan hukum internasional anatara lain: Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Den Haag 1907, Protokol Tambahan 1 tahun 1977 mengatur soal bagaimana tentara dan warga sipil diperlakukan dalam perang, serta mengatur hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam invasi atau perang secara internasional. Konvensi ini melindungi semua korban perang, terluka atau ketika sudah menyerah. Semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik negara maupun organisasi diluar negara semua terikat dengan konvensi ini. Perang ini memakan banyak sekali korban, mulai dari kalangan militer milik Rusia, militer milik Ukraina, bahkan warga sipil. NATO memeperkirakan sekitar 7,000 hingga 15,000 tentara Rusia telah tewas, dan menurut Presiden Ukraina yaitu Zelenskiy ada sekitar 1,300 prajurtit Ukraina yang tewas selama dua minggu sejak perang dimulai, dan ribuan orang-orang sipil termasuk anak-anak turut menjadi korban dari perang ini. Rusia menjalankan serangan militer ini mengabaikan berbagai ancaman sanksi internasional dan kecaman dari negara- nrgara lain karena dianggap telah membuat keamanan global berada dalam ancaman. 2. Akibat Hukum Ketidakpatuhan Rusia Menurut Hukum Internasional Sejumlah Negara-negara didunia telah menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas tindakannya melakukan invasi ke Ukraina, Invansi Ukraina sudah berlangsung dan masih berlangsung hingga sekarang. Sanksi-sanksi tersebut seperti larangan investasi hingga pembekuan aset terhadap pemimpin Rusia dan oligarki, serta penolakan akses ke bandara dan wilayah udara. Akibatnya hubungan Uni Eropa dan Rusia menjadi renggang akibat krisis Ukraina. Akibat aneksasi Krimea oleh Rusia tersebut, menjadikan hubungan kedua negara berada pada titik terndahnya pasca perang dingin. Seperti diketahui, dalam pertemuan antara negara-negara anggota PBB dan Dewan PBB pada 7 maret 2022, diadakan pemungutan suara di Majelis Umum untuk menangguhkan Rusia dari dewan hak asasi manusia PBB. Hal itu dilakukan atas dasar invasi Rusia ke Ukraina 38 JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA - Vol.1, No. 3 September 2023
e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, Hal 26-45 yang menimbulkan adanya laporan pelanggaran berat serta pelanggaran HAM terkait dugaan pembunuhan masal oleh militer Rusia terhadap ratusan warga sipil di kota Bucha. Pemungutan suara itu, menghasilkan sebanyak 93 negara mendukung, sementara 24 negara menolak, dan 58 abstensi. Tindakan-tindakan Rusia yang telah menimbulkan berbagai kerugian bagi negara Ukraina, karena pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara Rusia. Implikasi dari pelanggaran ini adalah pengupayaan pertanggungjawaban negara Rusia bagi negara Ukraina sebagai injury state maupun pengenaan berbagai sanksi. Telah ada tuntutan maupun sanksi-sanksi yang diberikan kepada negara Rusia dari berbagai pihak sebagai bentuk hukuman bagi Rusia agar bersedia bertanggung jawab. Pemberian sanksi-sanksi berupa denda atau kebijakan ekonomi merupakan hukuman bagi negara yang melakukan pelanggaran hukum. Berbagai sanksi telah diberikan oleh berbagai Negara-negara di dunia sebagai akibat invasi Rusia pada Ukraina. Dilansir dari Uni Eropa memberikan sanksi Uni Eropa telah melarang semua perusahaan yang berbasis di wilayahnya untuk berdagang atau berinteraksi dengan Rusia di sektor teknologi, membatasi ekspor barang dan teknologi yang bisa digunakan untuk kalangan militer dan non militer (dual use goods and technology), Uni Eropa juga sepakat untuk menutup wilayah udara bagi maskapai Rusia. Amerika Serikat telah melakukan pembatasan ekspor teknologi kelas tinggi untuk pertahanan dan keamanan Rusia, memblokir akses bank-bank Rusia tertentu ke SWIFT dimana hal ini menghalangi Rusia dari sistem keuangan global. Inggris telah membekukan aset dua bank terbesar Rusia dan memblokir perusahan-perusahaan Rusia untuk berbisnis di Inggris. Kanada memberikan sanksi pembatasan ekspor ke Rusia dengan menghentikan izin ekspor baru dan membatalkan izin ekspor yang sah serta pembatasan terhadap 58 individu dan entitas Rusia, termasuk bank, elit keuangan, dan keluarga mereka. Sementara itu, Australia memberlakukan larangan perjalanan dan konsekuensi keuangan pada delapan anggota Dewan Keamaan, Putin, anggota parlemen dan beberapa oligarki Rusia. Pemberian sanski kepada Rusia berdasar pada pasal 41 dan pasal 42 Piagam PBB. Pasal 41 Piagam PBB yang menyatakan: "The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interrupsion of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of comunication, and the severance of diplomatic relation." Pasal 41 membahas tentang tindakan tanpa menggunakan kekuatan bersenjata seperti pemutusan hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegrap, radio dan alat komunikasi lainnya serta pemutusan hubungan diplomatik. Sedangkan di dalam Pasal 42 Piagam PBB yang berisikan tindakan lanjutan yang dapat dilakukan PBB jika tindakan pada Pasal 41 belum mencukupi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan lanjut itu menggunakan kekuatan bersenjata. Penggunaan keuatan bersenjata oleh PBB otoritas DK PBB yang biasa disebut sebagai The use of armed force for maintaining international peace and security (penggunaan ankatan bersenjata untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional). Pasal 42 Piagam PBB menyatakan: 39
Tinjauan Hukum Ketidakpatuhan Rusia Terhadap Provisional Measures International Court Of Justice (ICJ) "Should the Security Council consider that measures provided for in Ariticle 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operationsby air, sea, or land forces of members of the United Nation." Pasal 42 Piagam PBB menjelaskan bahwa upaya-upaya sebelumnya yang telah dinyatakan di dalam Pasal 41 Piagam PBB belum dapat menyelesikan masalah perdamaian internasional maka DK PBB berhak untuk mengambil tindakan berupa penggunaan kekuatan bersenjata dengan memanfaatkan angkatan darat, udara dan laut. Hal ini dilakukan oleh DK PBB sebagai upaya maintaining international peace and security, keamanan dan perdamaian international menjadi tanggung jawab seluruh negara. Tanggung jawab negara dalam hukum internasional berkaitan mengenai bagaimana suatu negara memenuhi kewajibannya untuk bertanggung jawab atas hal-hal yang timbul dari tindakan-tindakaan negra. Tanggung jawab negara, paling tidak dihadapan pengadilan- pengadilan internasional , timbul dari kesalahan-kesalahan yang dituduhkan telah dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Kesalahan yang dimaksud dalam kaitan ini berarti pelanggaran beberapa kewajiban yang dibebankan terhadap suatu negara berdasarkan hukum internasional. Pada umumnya, tanggung jawab suatu negara diartikan sebagai kewajiban suatu negara untuk pemulihan kerugian (duty to make reparation), yang timbul dari akibat adanya tindakan (act or omission) yang dapat dipersalahkan (wrongful act) karena melanggar kewajiban internasional. Dalam Pasal 31 Konvensi Wina tahun 1963 telah dinyatakan mengenai tanggung jawab negara secara tegas yaitu "pertanggungjawaban negara-negara bagi tindakan-tindakan yang secara internasional dianggap tidak sah". Terdapat dua istilah yang digunakan dalam hal pertanggungjawaban, yaitu responsibility dan liability yang mempunyai makna masing-masing, kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang erat. Istilah responsibility digunakakn untuk menunjukkan kewajiban atau duty, sementara istilah liability digunakan untuk menunjuk pada suatu konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan standar tertentu yang ditetapkan. Berkaitan dengan tanggung jawab dalam hukum internasional terdapat dua macam aturan, yaitu: Aturan primer dan aturan sekunder Menurut hukum internasional, tanggung jawab negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain. Prinsip tanggung jawab negara adalah perkembangan dari "masim sic utere tuo alienum ut non laedas" yang memiliki arti sautu kegiatan atau tindakan tidak boleh merugikan pihak lain. Di dalam Draft International Law Commission, untuk pertanggungjawaban negara karena karena telah melanggar kehormatan yang mana Rusia telah melanggar kedaulatan Ukraina dapat dengan menggunakan satisfaction. Cara pertanggungjawaban menggunakan satisfaction ini adalah dengan perundingan diplomatik melalui wakil-wakil dari masing-masing negara, negara yang bersalah (Rusia) harus mengajukan permohonan maaf secara rsmi dengan Ukraina dan/atau disertai jaminan bahwa Rusia tidak akan mengulangi perbuatannya (invasi) dan melakukan penggantian ganti rugi secara materil (pemberian sejumlah uang) atau dapat juga memberikan penggantian ganti rugi yang bersifat non-pecuniary atau penggantian rugi bukan berupa sejumlah uang. 40 JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA - Vol.1, No. 3 September 2023
e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, Hal 26-45 Dalam tanggung jawab negara yang melakukan tindakakn melawan hukum internasional, terdapat pengecualian negara yang dapat membebaskan negara untuk tidak bertanggung jawab jika melakukan tindakakan melawan hukum internasional saat situasi tertentu yang dilegitimasi oleh PBB di Pasal 51 United Nations Charter, yaitu dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan/atau pertahanan diri yaitu satu-satunya tindakan yang sebagai cara untuk menyelamatkan sautu kepentingan esensial negara dari suatu bahaya yang sudah sangat besar dan sudah sedemikian dekat serta tindakan itu tidak menimbulkan gangguan yang serius terhadap kepentingan esensial negara tersebut yang di dalamnya melekat suatu kewajiban. Rusia tidak mendapatkan pengecualian untuk tidak bertanggungjawab atas tindakannya yang melanggar hukum internasional karena latar belakang dari tindakan invasi ini tidak sesuai dengan situasi-situasi yang dilegitimasi oleh PBB. Rusia melakukan invasi yang menimbulkan kekerasan ini bukan dalam rangka pertahan diri dan Rusia juga tidak dalam situasi darurat atau terpaksa melakukan karena adanya serangan negara maupun entitas lain. Walaupun Rusia mengklaim bahwa invasi ini merupakan upaya self defense, namun klaim ini tidak disertai bukti maupun argumentasi yang kuat. Invasi yang tidak beralasan tersebut sesuai dengan yang legitimasi oleh PBB, jika dalam keadaan darurat tidak diperbolehkan, kartena akan mengandung pengfgunaan kekerasan, tetapi sebaliknya diperbolehkan jika dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal tersebut, bersesuaian dengan ART 2 United Nations Charter yang dikatakan di dalamnya, " All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in another manner inconsisten with the Purposes of the United Nations ". Maksud tersebut jika diartikan dalam bahsa indonesia adalah, bahwa semua negara harus menahan diri dalam hubungan internasional untuk tidak melakukan kekerasan yang ditujukan kepada negara atau entitas lain karena akan merusak prinsip non-intervention dan menciderai kedaulatan negara lain. Tindakan intervensi oleh Rusia ini, menimbulkan berbagai akibat yang merugikan bagi Ukraina. Merujuk dari tanggung jawab negara dalam hukum internasional, maka suatu negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas akibat yang ditimbul dari tindakannya. Dalam hukum internasional setiap negara memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia atau hak individu dan juga menghormati keadulatan negara lain sesuai dengan asas persamaan (doctrine of equality) dan asa kedaulatan negara (doctrine of states souvereignty), dengan tindakan Rusia yang mendeklarasikan Donetsk dan Luhansk sebagai negara yang merdeka, lalu melakukan invasi ke Ukraina dengan dalih untuk menjaga Donetsk dan Luhansk padahal setelah itu ia menyerang Ukraina merupakan tindakan yang tidak mencerminkan penghormatan atas teritori dan kedaulatan negara Ukraina. Sebagai subyek hukum internasional yang memiliki kapasitas untuk melakukan legal act, yaitu bisa menuntut dan dituntut karena dalam setiap tindakannya di internasional memungkinkan adanya tindakan melawan hukum karena tidak mematuhi kewajiban internasionalnya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Dalam hal ini Rusia harus bertanggung jawab atas invasi ke Ukraina dan Ukraina berhak menuntut Rusia atas kerugian yang dilamainya akibat dari invasi yang dilakukan Rusia. Dalam kasus ini, jawabannya tidak ada, dan disitulah letak keterbatasan hukum internasional. Artinya kepatuhan dan kesedian negara-negara yang terlibat konflik untuk mematuhi aturan dan ketentuan hukum internasional tersebut adalah hal yang utama dan jalan 41
Tinjauan Hukum Ketidakpatuhan Rusia Terhadap Provisional Measures International Court Of Justice (ICJ) satu-satunya saat ini. Rusia dapat menggunakan cara-cara damai sebagaimana yang dinyatakan dengan tegas dalam pasal 2 ayat (3) dan pasal 33 Piagam PBB, dan meninggalkan kekerasan bersenjata sebagai pilihan kebijakan dan instrumen untuk menyelsaikan perselisihannya dengan Ukraina. Untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina, Opsi Dewan Keamanan PBB yangh memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan pasal 24 Piagam PBB menjadi tidak realistis untuk saat ini. Karena desain kelembagaan Dewan Keamanan PBB menempatkan Rusia sebagai salah satu dari 5 pemilik kursi tetap di dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto atas rancangan resolusi. Majelis Umum PBB dapat bertindak melalui prosedur uniting for peace untuk membuat resolusi dan rekomendasi perdamaian. Meskipun resolusi Majelis Umum PBB tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak akan berdampak langsung dalam mengakhiri perang. 3. Tinjauan Komparasi dengan Ketidakpatuhan Amerika Serikat terhadap Provisional Measures ICJ (Kasus LaGrand antara Jerman V Amerika Serikat) Kasus LaGrand merupakan tindakan hukum yang ditampilkan di hadapan International Court of Justice (ICJ) terkait Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler. Dalam kasus ini, ICJ mengeluarkan provisional measures atas eksekusi mati yang dilakukan amerika terhadap warga negara Jerman. Amerika Serikat tidak mematuhi putusan tersebut dengan alasan bahwa Konvensi Wina tidak memberikan hak kepada individu tetapi hanya kepada negara, konvensi dilaksanakan dengan tunduk pada undang-undang masing-masing negara pihak, dalam arti Amerika Serikat tunduk pada prosedur default doktrin. Pada tanggal 27 Juni 2001, ICJ menolak semua argumen Amerika Serikat dan memenangkan Jerman. ICJ menyatakan bahwa Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tanggal 24 April 1963, memberikan hak kepada individu berdasarkan maknanya yang jelas, dan bahwa undang-undang domestik tidak dapat membatasi hak-hak yang dikendalikan berdasarkan konvensi tersebut, tetapi hanya menentukan caranya dengan mana hak-hak itu akan dilaksanakan. ICJ juga menemukan bahwa tindakan sementara itu sendiri mengikat secara hukum. Sifat tindakan sementara telah menjadi subyek sengketa besar dalam hukum internasional, teks bahasa Inggris Statuta Mahkamah Internasional menyiratkan bahwa provisional measures yang dituangkan dalam order tidak mengikat, sedangkan teks Perancis menyiratkan bahwa provisional measrues mengikat. Dihadapkan dengan kontradiksi antara dua undang-undang tek yang sama otentiknya, pengadilan mempertimbangkan interpretasi mana yang lebih sesuai dengan undang-undang objek dan tujuan, sampai tercapainya arti kata mengikat dalam provisional measures tersebut. Pengadilan juga menemukan bahwa Amerika Serikat melanggar konvensi Wina melalui penerapan default prosedural. Pengadilan menunjukkan bahwa itu tidak mendukung doktrin itu sendiri, tetapi hanya penerapannya pada kasus-kasus yang melibatkan Konvensi Wina. PENUTUP Kesimpulan Penyerangan Rusia terhadap Ukraina dapat dikatakan sebagai penyerangan terbesar dalam sejarah dunia karena dianggap cukup menimbulkan berbagai kekacauan dan ketidakseimbangan yang besar khususnya dari segi ekonomi, politik, dan hukum hak asasi yang 42 JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA - Vol.1, No. 3 September 2023
e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, Hal 26-45 bukan hanya terjadi di kawasan Eropa Timur dan Barat saja melainkan hampir diseluruh pelosok negara yang angkat bicara dan terlibat atas konflik ini. Seluruh pemimpin lintas negara, tokoh besar, dan masyarakat dunia juga turut memberikan komentar terhadap penyerangan ini dan menyerukan untuk menghentikan tindakan militer Rusia atas Ukraina. Ukraina telah mengambil langkah-langkah untuk menantang Rusia di International Court of Justice (ICJ), dan permohonan tertulis diajukan ke pendaftaran pengadilan pada 26 Februari 2022. Permohonan Ukraina ke ICJ pada dasarnya menggunakan Konvensi Genosida; klaim adalah untuk mendapatkan keputusan non-pelanggaran konvensi Genosida. Ukraina berpendapat "yurisdiksi pengadilan berdasarkan Pasal 36 undang-undang ICJ dan Pasal 9 Konvensi Genosida bahwa, pembenaran Rusia untuk invasi dengan tuduhan genosida di wilayah timur Luhansk dan Donetsk adalah salah dan alasan yang tidak memadai untuk penggunaan kekuatan". Ukraina kemudian mengajukan permintaan untuk tindakan sementara untuk melindungi hak-haknya berdasarkan "risiko prasangka dan urgensi yang tidak dapat diperbaiki." ICJ mengeluarkan perintahnya tentang tindakan sementara, keputusan pertama dibuat dalam kasus tersebut. Pengadilan mengumumkan tiga Provisional Measures (perintah sementara) yaitu: "Rusia harus segera menangguhkan operasi militer, Rusia diperintahkan untuk tidak mengambil langkah apa pun untuk melanjutkan operasi militer, dan kedua Pihak diperintahkan untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat memperburuk" Namun, Federasi Rusia menolak yurisdiksi pengadilan dan menyatakan tidak hadir. Rusia menekankan untuk membenarkan operasi militernya dengan menegaskan komisi Kejahatan Genosida kelompok NeoNazi di wilayah Luhansk dan Donetsk di Ukraina. Bahwa, yang terakhir Rusia menolak yurisdiksi pengadilan dengan mengklaim mereka tidak menerapkan Konvensi Genosida; Sebaliknya, mereka berpendapat Ar. 51 dari Piagam PBB pembelaan diri dan berpendapat bahwa aplikasi Ukraina tidak valid dan kasus harus dibatalkan karena Ar. 51 bukan yurisdiksi ICJ. Berbagai sanksi telah diberikan oleh berbagai Negara-negara di dunia sebagai akibat invasi Rusia pada Ukraina. Dilansir dari Uni Eropa memberikan sanksi Uni Eropa telah melarang semua perusahaan yang berbasis di wilayahnya untuk berdagang atau berinteraksi dengan Rusia di sektor teknologi, membatasi ekspor barang dan teknologi yang bisa digunakan untuk kalangan militer dan non militer (dual use goods and technology), Uni Eropa juga sepakat untuk menutup wilayah udara bagi maskapai Rusia. Amerika Serikat telah melakukan pembatasan ekspor teknologi kelas tinggi untuk pertahanan dan keamanan Rusia, memblokir akses bank-bank RusIa tertentu ke SWIFT dimana hal ini menghalangi Rusia dari sistem keuangan global. Inggris telah membekukan aset dua bank terbesar Rusia dan memblokir perusahan-perusahaan Rusia untuk berbisnis di Inggris. Kanada memberikan sanksi pembatasan ekspor ke Rusia dengan menghentikan izin ekspor baru dan membatalkan izin ekspor yang sah serta pembatasan terhadap 58 individu dan entitas Rusia, termasuk bank, elit keuangan, dan keluarga mereka. Sementara itu, Australia memberlakukan larangan perjalanan dan konsekuensi keuangan pada delapan anggota Dewan Keamaan, Putin, anggota parlemen dan beberapa oligarki Rusia. Saran 43
Tinjauan Hukum Ketidakpatuhan Rusia Terhadap Provisional Measures International Court Of Justice (ICJ) Terkait gugatan Ukraina di ICJ tentang kejahatan Grenosida, maka penulis menyarankan bahwa seharusnya Ukraina menggugat Rusia di ICC. Hal ini berdasarkan ruang lingkup kehakiman ICC (Pengadilan kriminal internasional). ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma (Rome Statute of International Criminal Court 1998), Statuta Roma 1998 adalah perjanjian internasional yang hanya mengikat negara-negara yang mengekspresikan secara formal keinginan masing-masing negara untuk terikat pada isi perjanjian tersebut. ICC merupakan lembaga hukum independen dan permanen yang dibentuk oleh masyarakat negara- negara internasional untuk menjatuhkan hukuman kepada setiap bentuk kejahatan menurut hukum internasional yang dicakup dalam Statuta ini yaitu: a) Genosida, b) kejahatan terhadap kemanusiaan, c) kejahatan perang, serta d) agresi. DAFTAR PUSTAKA Abr Frowein, Jocben. "Provisional Measures by the International Court of Justice: The LaGrand Case." Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 11, no. 1 (1998): 1027- 1034. Arfiansyah, Taufieq Renaldi. "Daftar Sanksi Yang Dijatuhkan Kepada Rusia Atas Invasi Ukraina, Apa 2022. Saja?" Kompas.Com. Last modified 2022. Accessed November 7, Astawa, Kt. Diara. "Sistem Hukum Internasional Dan Peradilan Internaasional." Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 27, no. 1 (2014): 35. Bahiru, Bezabh Abebe. "Challenges of Dispute Settlement through International Court of Justice (ICJ): The Case of Ukraine v. Russian Federation, the Decision on Provisional Measures on Alleged Violation of Genocide Convention." European Scientific Journal, ESJ 8 (2022): 266. Bruggink, J.J.H. Refleksi Tentang Hukum. Edited by Arief Sidarta. Kedua. Bandung: Cipta Aditya, 2006. Dewanto, W. A. Mahkamah Internasional. Sidoarjo: Citramedia, 2005. Dukmadinata, Ana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006. Fahri, Faizal. "Daya Ikat Putusan Mahkamah Internasional: Analisis Penyerangan Militer Dan Paramiliter Amerika Terhadap Nikaragua." The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence 2, no. 2 (2021): 263-283. Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019. Fajarianti, Aulia, Lia Dahlia Kurniawati, Ainun Alfasari Akbariah, Ibnu Abdul Jabar, and Fitri Yulyanti. "Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina" 2, no. 2 (2022): 386-397. Hanan, Akhmad. "Bersama-Sama Mengupayakan Perdamaian Rusia Dan Ukraina." Last modified 2022. Hasim, Rudi. "Kajian Yuridis Invasi Rusia Ke Ukraina Tahun 2022 Di Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." Universitas Bung Hatta Padang, 2022. Hermawati, and Yeni Widowaty. "Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran Lingkungan Akibat Pembakaran Lahan Pada Saat Panen Di Lampung Tengah." Jurnal Kajian Hukum 3, no. 1 (2018): 383-395. Kelsen, Hans. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara. Bandung: Nusa Media, 2008. Kempen, Bernhard, and Zan He. "The Practice of the International Court of Justice on Provisional Measures: The Recent Development." Heidelberg Journal of International Law 69, no. 2 (2009): 919-929. 44 JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA - Vol.1, No. 3 September 2023
e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, Hal 26-45 Khoiroh, Isti Fadhatul. "Analisis Kebijakan Rusia Dalam Memperluas Jaringan Kerjasama Shanghai Coorperation Organization (SCO) Dengan India." Universitas Muhammadiyah Malang, 2021. Kristanti, Liviani. "Kekuatan Mengikat Order Dari Mahkamah Internasional: Analisa Yuridis Kasus LaGrand Antara Jerman V Amerika Serika." Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya 8, no. 1 (2019): 711-719. Kristanti, Liviani, Wisnu Aryo Dewanto, and Suhariwanto Suhariwanto. "Kekuatan Mengikat Order Mahkamah Internasional Pada Kasus Karl LaGrand." KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora 1, no. 2 (2020): 60-67. Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: Alumni, 2006. Kusumaatmaja, Mochtar, and Etty Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT. Alumni, 2003. Manik, L. "Sidik Pelanggaran HAM, PBB Imbau Rusia-Ukraina Hormati Warga Sipil." Idntimes.Com. 2022. Last modified 2022. Accessed November 8, Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana, 2011. Megawati, Ayu. "Implikasi Ketidakpatuhan Republik Rakyat Tiongkok Atas Putusan Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional Nomor 2013-19 Terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Laut Natuna." Universitas Jember, 2017. Najmi, Crystalia Shabrina. "Upaya Resolusi Konflik Dalam Perang Rusia-Ukraina 2022," no. March (2022). Prasetyo, Dicky Eko. Berkaca Dari Konflik Rusia Dan Ukraina. Surabaya, 2022. Riza, Dina Alpia. "Implementasi Pelaksanaan Perda Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Studi Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Jambi." Universitas Sriwijaya, 2018. Sani De Ornay, Emanuel, and Nur Azizah. "Kepentingan Keamanan Nasional Rusia Dalam Serangan Militer Terhadap Ukraina Tahun 2022." Jurnal Communitarian 4, no. 1 (2022). Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB.'" Jatiswara 36, no. 3 (2021): 325-334. Starke, G. John. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Sudiq, Rio Dwinanda, and Levina Yustitianingtyas. "Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, no. 3 (2022): 101-117. Suhendar, Milzril. "Penerapan Dissenting Opinion (Perbedaan Pendapat) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan." Universitas Medan Area, 2016. Susetio, Wasis, Irman Jaya, Girindra Kayagiswara, Rizka Amelia Azis, and Elok Hikmawati. "Perang Rusia-Ukraina : Mencari Keseimbangan Dunia Baru." Jurnal Abdimas 8, no. 5 (2022): 333-339. Uno, Kasalla Lynk. "Analisis Ketidak Patuhan Jepang Terhadap Keputusan ICJ Pada Tahun 2014 Tentang Whaling In The Antarctic (Australia V.Japan: New Zealand Intervening)." Universitas Brawijaya, 2018. Wicaksana, S. U. "Pakar Hukum UM Surabaya Paparkan Dampak Invasi Rusia Terhadap Ukraina Bagi Penerbangan Internasional." Last modified 2022. Accessed November 8, 2022. Winarwati, Indien. "Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)." Rechtidee Jurnal Hukum 9, no. 1 (2014): 56-71. 45