BUPATI TABANAN PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN,PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABANAN, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); telah diubah beberapa kali
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Peraturan sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Tahun 2015 47 tentang Desa 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemiihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL. PEMILIHAN, PENGANGKATAN PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Tahun 2016 Pemberhentian Perbekel( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuanayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Pemilihan bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan : a. pengelompokan waktu berahirnya masa jabatan Perbekel secara Perbekel di wilayah kabupaten;
b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Perbekel. (2) Pemilihan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak tiga (3) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Perbekel secara (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu bergelombang pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Perbekel secara 2. Ketentuan Pasal 5 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Bupatimembentukpanitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. merencanakan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten; mengkoordinasikan b. melakukan pelaksanaan pemilihan Perbekel terhadap panitia pemilihan Perbekel tingkat desa; bimbingan teknis c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Perbekel tingkat kabupaten; g. melakukan pengawasan penyelenggaraan serta pemilihan Perbekel dan melaporkan membuat rekomendasi kepada Bupati; dan h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. (3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 43 diubah,sehinggaberbunyi sebagai berikut : Pasal 43 (1) Calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Perbekel terpilih. (2) Dalam hal calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 4. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan satu BAB yakni BAB IVA dan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 49A, Pasal 49B, Pasal 49C, Pasal 49D dan Pasal 49E sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IVA Pasal 49A (1) Perbekel yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Perbekel sampai dengan ditetapkan Perbekel antar waktu hasil musyawarah Desa. (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Perbekel diberhentikan. (3) Masa jabatan Perbekel yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Perbekel yang diberhentikan. Pasal 49B (1) BPD membentuk panitia pemilihan Perbekelantar waktu. (2) Pembentukan panitia pemilihan Perbekel antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD. (3) Panitia pemilihan Perbekel antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat. (4) Panitia pemilihan Perbekel antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
(5) Panitia pemilihan Perbekel antar waktu sebagaimana (4) bertanggungjawab kepada dimaksud ayat pimpinan BPD. Pasal 49C (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perbekel antar waktu. (2) Penyaringan bakal calon Perbekel menjadi calon Perbekel ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon. (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan. (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas : a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa; b. tingkat pendidikan; dan/atau c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati. (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari. (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Perbekel sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD. Pasal 49D (1) Pemilihan Perbekel antar waktu dilaksanakan melalui tahapan : a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan. (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: a. pembentukan panitia pemilihanPerbekel antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 sejak Perbekeldiberhentikan; (lima belas) hari terhitung b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Perbekel paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Perbekel paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan; d. pengumuman bakal calonPerbekel oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari; dan pendaftaran e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan f. penetapan calon Perbekel antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa. (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin teknis pelaksanaan oleh Ketua BPD yang pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan; b. pengesahan calon Perbekel yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; c. pelaksanaan pemilihan calon Perbekel oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa; d. pelaporan hasil pemilihan calon Perbekel oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa. (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat. (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari : a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan; e. perwakilan kelompok tani; f. perwakilan kelompok nelayan; g. perwakilan kelompok perajin; h. perwakilan kelompok perempuan; i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap banjar dinas. (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD. (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. pelaporan hasil pemilihan Perbekel melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Perbekel terpilih; b. pelaporan hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; keputusan Perbekel calon terpilih tentang pengesahan pengangkatan calon Perbekel terpilih paling (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan Bupati c. penerbitan lambat 30 d. pelantikan Perbekel oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Perbekel terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Perbekel antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati. ayat (4) dapat dipersingkat Pasal 49E (1) BPD menyampaikan laporan calon Perbekel terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati. (2) Bupati mengesahkan calon Perbekel terpilih (1) dengan sebagaimana dimaksud pada ayat keputusan Bupati. (3) Bupati wajib melantik calon Perbekel terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 55 (1) Biaya pemilihan Perbekel dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaanya ditugaskan kepada Desa dibebankan kepada APBD.
(2) Pemilihan Perbekel antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan kepada APBDesa. Pasal II Peraturan Daerah diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal orang mengetahui, memerintahkan Agar setiap pengundangan dengan Peraturan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan. Daerah ini Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 14 Pebruari 2019 BUPATI TABANAN, NI PUTU EKA WIRYASTUTI Diundangkan di Tabanan pada tanggal14 Pebruari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, I GEDE SUSILA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI : ( 1,7/2019)
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL I. UMUM Bahwa dengan ditetapkannnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sehingga perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1