KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-NYA, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dapat diselesaikan sebagai bentuk perwujudan pertangungjawaban atas kinerja, pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif, LKjIP merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Searah dengan prinsip Good Governance dan Clean Goverment, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerbitkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022. RPJM Daerah tersebut merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. i
IKHTISAR EKSEKUTIF Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk mewujudkan Visi lima tahun kedepan telah ditetapkan 6 Misi, 6 Tujuan, 19 Sasaran dan 36 Indikator Sasaran. Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran untuk tahun ketiga (tahun 2019) periode perencanaan 2017-2022 adalah sebagai berikut : 1. Misi I meliputi 1 tujuan, 4 sasaran dan 7 indikator kinerja : Capaian indikator sasaran, sebanyak 4 indikator sasaran kategori Sangat Tinggi (91% - 100%), 2 indikator sasaran kategori Tinggi (76 % - 90%), dan 1 indikator sasaran kategori Sedang (66% - 75%). 2. Misi II meliputi 1 tujuan, 3 sasaran dan 6 indikator kinerja : Capaian indikator sasaran, sebanyak 4 indikator sasaran kategori Sangat Tinggi (91% - 100%), 1 indikator sasaran kategori Rendah (51% - 65%) dan 1 indikator sasaran kategori Sangat Rendah (<50%). 3. Misi III meliputi 1 tujuan, 6 sasaran dan 13 indikator kinerja : Capaian indikator sasaran, sebanyak 9 indikator sasaran kategori Sangat Tinggi (91% - 100%) dan 4 indikator sasaran kategori Tinggi (76 % - 90%), iii
4. Misi IV meliputi 1 tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja : Capaian indikator sasaran, sebanyak 4 indikator sasaran kategori Sangat Tinggi (91% - 100%). 5. Misi V meliputi 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja : Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori Sangat Tinggi (91% - 100%). 6. Misi VI meliputi 1 tujuan, 2 sasaran dan 5 indikator kinerja : Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran kategori Sangat Tinggi (91% - 100%) dan 2 indikator sasaran kategori Tinggi (76 % - 90%). Berkenaan dengan pencapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 19 (sembilan belas) sasaran dengan 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja, diketahui bahwa terdapat 25 indikator sasaran dengan kategori capaian Sangat Tinggi (69,44%), 8 indikator sasaran dengan kategori capaian Tinggi (22,22%), 1 indikator sasaran dengan kategori capaian Sedang (2.78%), 1 indikator sasaran dengan kategori capaian Rendah (2.78%) dan 1 indikator sasaran dengan kategori capaian Sangat Rendah (2.78%). Rata-rata realisasi capaian kinerja tahun 2019 mencapai 99.56% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian kinerja tahun 2019 mencapai 99.56% mengalami penurunan 5.17% jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2018 yang mencapai 104,73%. iv
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... i IKHTISAR EKSEKUTIF ... iii DAFTAR ISI ... v DAFTAR TABEL ... vi BAB I: PENDAHULUAN ... 1 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Data Umum Kabupaten Kotawaringin Barat ... 2 1.2.1. Kondisi Geografis ... 2 1.2.2. Kondisi Demografis ... 6 1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi ... 9 1.2.4. Kondisi Pemerintahan ... 13 1.3. Aspek Strategi Arah kebijakan ... 20 1.4. Permasalahan Utama Kabupaten Kotawaringin Barat ... 17 1.5. Sistematika Penyajian ... 35 BAB II: PERENCANAAN KINERJA ... 37 2.1. Rencana Strategis ... 37 2.1.1. Visi ... 38 2.1.2. Misi... 40 2.1.3. Tujuan dan sasaran ... 41 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) ... 50 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ... 52 2.4. Perjanjian Kinerja (PK) ... 53 BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA ... 57 3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ... 57 3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ... 63 3.3. Realisasi Anggaran ... 141 BAB IV: PENUTUP ... 151 LAMPIRAN ... 161 Halaman v
Tabel 1.1. Tabel 1.2. Tabel 1.3. Tabel 1.4. Tabel 1.5. Tabel 1.6. Tabel 1.7. Tabel 1.8. Tabel 1.9. Tabel 1.10. Tabel 1.11. Tabel 1.12. Tabel 1.13. Tabel 1.14. Tabel 1.15. Tabel 1.16. Tabel 1.17. Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 2.3. Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3. Tabel 3.4. DAFTAR TABEL Jumlah Penduduk Laki-Laki, Perempuan, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2019 Umur Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2017 - 2019 Piramida Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2019 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Nasional 2014-2018 dan Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kotawaringin Barat 2019 Pertumbuhan Persektor dalam PDRB AHK 2017-2018 dan Perkiraan Pertumbuhan Persektor 2019 Kab. Kotawaringin Barat Jumlah Aparatur Sipil Negara Kedudukan Pegawai yang menduduki Jabatan Tahun 2019 Keadaan Pegawai Organik Tingkat Pendidikan/Ijazah Pegawai Organik Tingkat Diklat Penjenjangan Pegawai Organik Strenght (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) Opportunity (Peluang) Threat (Ancaman) Strategi SWOT Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kotawaringin Barat Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Skala Nilai Peringkat Kinerja Pencapaian Indikator Sasaran Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Analisis Pencapaian Sasaran 1.1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan. vi
Tabel 3.5. Tabel 3.6. Tabel 3.6.1 Tabel 3.7. Tabel 3.8. Tabel 3.9. Tabel 3.10. Tabel 3.11. Tabel 3.12. Tabel 3.13. Tabel 3.14. Tabel 3.15. Tabel 3.16. Tabel 3.17. Tabel 3.18. Analisis Pencapaian Sasaran 1.2. Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Analisis Pencapaian Sasaran 1.3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2019 Analisis Pencapaian Sasaran 1.4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Analisis Pencapaian Sasaran 2.1. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Analisis Pencapaian Sasaran 2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Analisis Pencapaian Sasaran 2.3. Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga Analisis Pencapaian Sasaran 3.1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer dan Skunder Unggulan Analisis Pencapaian Sasaran 3.2. Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah. Analisis Pencapaian Sasaran 3.3. Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi. Analisis Pencapaian Sasaran 3.4. Meningkatnya Keberdayaan PMKS Dalam Mengakses Sektor-Sektor Strategis Analisis Pencapaian Sasaran 3.5. Meningkatnya Kesempatan Dan Daya Saing Masyarakat Dalam Mengakses Sumber-Sumber Ekonomi Analisis Pencapaian Sasaran 3.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana. Analisis Pencapaian Sasaran 4.1. Meningkatnya Toleransi Kerukunan Antar Umat Beragama Analisis Pencapaian Sasaran 4.2. Meningkatnya Status Desa Mandiri Melalui Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa vii
Tabel 3.19. Tabel 3.20. Tabel 3.21. Tabel 3.22. Tabel 3.23. Tabel 3.24. Analisis Pencapaian Sasaran 4.3. Meningkatnya Perlindungan dan Keberdayaan Perempuan dan Anak Sebagai Upaya Kesetaraan Gender dan Kondusifitas Kota/Kabupaten Layak Anak Analisis Pencapaian Sasaran 5.1. Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum. Analisis Pencapaian Sasaran 6.1. Meningkatnya Industri Kepariwisataan. Analisis Pencapaian Sasaran 6.2. Meningkatnya Kelestarian Seni dan Cagar Budaya Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 Per 31 Desember 2019 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Per 31 Desember 2019 viii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan aturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten / Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 1
Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain, sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat. Laporan Kinerja disusun secara periodik setiap tahun anggaran tersebut dan menjadi media pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang diperlukan. 1.2. Data Umum Kabupaten Kotawaringin Barat 1.2.1. Kondisi Geografis Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Bagian Barat Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) dengan Ibukota Pangkalan Bun. 2
Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat setelah pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pemekaran Wilayah seluas 10.759 Km² atau sekitar 6,21 % dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, terletak antara 110°05'26" sampai 112°50'36" Bujur Timur dan antara 1°19'35" sampai 3°36'59" Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan. Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum termasuk daerah beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 27,4 °C, suhu maksimum antara 31,7 - 33,2 °C, suhu minimum 21,6 - 23,4 °C, kelembaban nisbi berkisar antara 83 - 89 % dan curah hujan sebesar 2.963,4 mm dengan hari hujan 216 hari. Berdasarkan fisiografi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu: dataran, daerah datar-berombak, daerah berombak-berbukit dan daerah berbukit - bukit, dengan ketinggian wilayah berada pada ketinggian 0 - lebih 400 mdpl. Berdasarkan hidrologinya Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 3 daerah aliran sungai (DAS), yaitu: DAS Kumai, DAS Lamandau dan DAS Arut, dengan perairan pantai dengan panjang garis pantai 100 Km. Dilihat dari jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dibedakan menjadi enam jenis yakni: Podsolik merah kuning, Laterik, Regosol-Podsol, Latosol, Alluvial dan Organosol, dengan kelerengan tanah antara 0 - 40 %. Berdasarkan jenis tanah tersebut memiliki klasifikasi lahan bervariasi dengan tingkat kesuburan Klas 3
IV sampai dengan Klas VII, yang mana lahan klas ini sangat cocok untuk tanaman keras dan perkebunan. Menurut satuan wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 kecamatan yang terbagi dalam 13 Kelurahan dan 81 Desa. Gambaran letak geografis dan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat secara detail dapat dilihat pada Peta sebagai berikut : 4
Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat (Sumber: RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018) 5
1.2.2. Kondisi Demografis Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 sebesar 252.556 Jiwa. Rasio jenis kelamin dan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur serta kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 1.1. dan Tabel 1.2. Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Laki-Laki, Perempuan, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2019 Penduduk No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis Kelamin 1 KUMAI 25.496 24.056 49.552 106 2 ARUT SELATAN 56.731 54.517 111.248 104 3 KOTAWARINGIN LAMA 8.976 8.307 17.283 108 4 ARUT UTARA 4.168 3.643 7.811 114 5 PANGKALAN LADA 17.876 16.567 34.443 108 6 PANGKALAN BANTENG 17634 15910 33.544 111 2019 130.881 123.000 253.881 106 2018 129.031 121.010 250,041 107 2017 127.626 118.900 246,526 107 Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2017, 2018 dan Semester II 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6
Secara umum, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2019, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki, dimana nilai perbandingan jenis kelamin terbesar terdapat di Kecamatan Pangkalan Banteng sebesar 111. Artinya, dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 111 penduduk laki-laki. Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2017 - 2019 No Kelompok Umur Laki-laki Jenis Kelamin Perempuan Jumlah Seks Rasio Persentase terhadap jumlah Penduduk 1 0-4 Thn 8.166 7.547 15.713 108 6,19 2 5-9 Thn 12.545 11.678 24.223 107 9,54 3 10-14 Thn 11.926 11.139 23.065 107 9,08 4 15-19 Thn 8.279 8.064 16.343 103 6,44 5 20-24 Thn 10.820 10.360 21.180 104 8,34 6 25-29 Thn 10.204 10.440 20.644 98 8,13 7 30-34 Thn 10.240 10.807 21.047 95 8,29 8 35-39 Thn 11.568 11.918 23.486 97 9,25 9 40-44 Thn 11.665 10.829 22.494 108 8,86 10 45-49 Thn 10.143 9.165 19.308 111 7,61 11 50-54 Thn 8.221 7.073 15.294 116 6,02 12 55-59 Thn 6.152 5.431 11.583 113 4,56 13 60-64 Thn 4.598 3.771 8.369 122 3,30 14 65-69 Thn 2.902 2.100 5.002 138 1,97 15 70-74 Thn 1.588 1.289 2.877 123 1,13 16 75 Thn + 1.864 1.389 3.253 134 1,28 2019 130.881 123.000 253.881 106 100,00 7
2018 129.031 121.010 250.041 107 100,00 2017 127.626 118.900 246.526 107 100,00 Sumber: Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2017, 2018 dan Semester II 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Diagram 1.3. Piramida Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2019 75Thn + 1,864 1,389 70-74Thn 1,588 1,289 65-69Thn 2,902 2,100 60-64Thn 4,598 3,771 55-59Thn 6,152 5,431 50-54Thn 8,221 7,073 45-49Thn 10,143 9,165 40-44Thn 11,665 10,829 35-39Thn 11,568 11,918 30-34Thn 10,240 10,807 25-29Thn 10,204 10,440 20-24Thn 10,820 10,360 15-19Thn 8,279 8,064 10-14Thn 11,926 11,139 5-9Thn 12,545 11,678 0-4Thn 8,166 7,547 15,000 10,000 5,000 0 5,000 10,000 15,000 LAKI-LAKI PEREMPUAN Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 Dari piramida penduduk tersebut terlihat komposisi penduduk Kotawaringin Barat didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Adapun kelompok penduduk laki-laki yang termasuk angkatan kerja atau usia 15 tahun ke atas jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk perempuan di usia yang sama. 8
Diagram 1.4. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019 KEPADATAN PENDUDUK 150 G N A R O 160 140 120 100 80 60 40 20 0 17 46 14 3 26 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Pangkalan Lada sebesar 150 jiwa per Km² dan disusul Kecamatan Arut Selatan 46 jiwa per Km², Kecamatan Pangkalan Banteng 25 jiwa per Km², Kecamatan Kumai 16 jiwa per Km², Kecamatan Kotawaringin Lama 14 jiwa per Km² dan terakhir Kecamatan Arut Utara 3 jiwa per Km². 1.2.3 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang memberikan gambaran mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan pergerakan uang dan perputaran barang dan jasa yang terjadi di masyarakat. Dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (AHK), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami 9
dinamika dengan fluktuasi cukup tajam dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2014 - 2018). Pertumbuhan paling lemah terjadi pada Tahun 2016 yaitu sebesar 5,8 %, dan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,3%. Rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun sebesar 6,68%. Selama 2 (dua) tahun terakhir (2017-2018) pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami perlambatan yakni 6,89% pada 2017 menjadi 6,46% pada 2018. Perlambatan ini dapat dibaca sebagai dampak tidak langsung dari meningkatnya ketegangan antara AS-China semenjak 2 tahun terakhir. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi kabupaten Kotawaringin Barat masih tercatat lebih baik ketimbang angka pertumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah pada 2018 sebesar 5,64% dan perekonomian nasional sebesar 5,17%. Dengan menggunakan pendekatan tren rata - rata PDRB atas dasar harga konstan (AHK) tahun dasar 2010, dengan menggunakan data seri tahun 2014-2018, diperkirakan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2019 tumbuh sedikit menguat di angka 6,72% dengan nilai nominal Rp.12,99 Triliun. Adapun hal yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut adalah semakin meningkatnya pertumbuhan industri olahan Kabupaten Kotawaringin Barat. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 10
Tabel Diagram 1.5. Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Nasional 2014-2018 dan Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kotawaringin Barat 2019 7.5 7 6.9 7.3 7 6.88 6.7 6.72 6.5 6.2 6.4 6.46 6 5.5 5.8 5.64 Kobar Kalteng 5 5.2 5 5 5.2 5.17 Nasional 4.5 4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber: PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat 2014-2019, diolah, 2020 Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Kotawaringin Barat pada tahun 2018 mengalami pergeseran jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor listrik, gas dan air minum sebesar 9,12% naik dari tahun 2017 yang sebesar 1,73%. Sementara pertumbuhan terendah dialami oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar - 0,48%. Capaian ini turun dibandingkan tahun 2017 sebesar 7,14%. Sektor industri pengolahan yang pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan tertinggi (9,01%), pada 2018 mengalami penurunan menjadi 7,32%. Sementara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai kontributor terbesar pembentuk PDRB 2018 mengalami sedikit penurunan pertumbuhan dari 7,78% (2017) menjadi 7,43% (2018). Secara umum sektor yang menjadi sektor basis daerah mengalami pertumbuhan positif. Pada sektor-sektor sekunder, beberapa sektor mengalami 11
penurunan pertumbuhan, seperti pada sektor informasi dan komunikasi (2,96%) dan sektor Jasa keuangan dan asuransi (2,17%). Tren positif dialami oleh sektor-sektor tersier, yang mengalami kecenderungan pertumbuhan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, seperti jasa pendidikan (6,55%), Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (5,98%), dan Jasa lainnya (7,80%). Pada 2019 diperkirakan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,29%, diikuti industri pengolahan sebesar 7,16%. Berikut adalah persentase pertumbuhan persektor pada 2017 dan perkiraan 2018. Diagram 1.6. Pertumbuhan Persektor dalam PDRB AHK 2017-2018 dan Perkiraan Pertumbuhan Persektor 2019 Kab. Kotawaringin Barat 10.00 9.12 8.00 6.00 7.43 7.78 9.02 6.81 7.00 7.37 7.75 7.03 5.98 5.60 6.25 7.14 6.55 5.98 7.80 6.55 4.00 4.91 5.52 3.89 5.74 4.54 4.05 4.61 4.98 4.19 2.00 1.73 2.96 2.17 2.24 3.01 3.34 0.00 0.48 2.00 2.20 4.00 2017 2018 2019 Sumber: PDRB AHK Kabupaten Kotawaringin Barat 207-2018, diolah, 2020. 12
1.2.4 Kondisi pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini dipimpin oleh seorang Bupati yaitu Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H. dan Wakil Bupati AKHMADI RIANSYAH Dalam menjalankan tugasnya, Bupati dibantu oleh perangkat pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Kecamatan dan perangkat daerah lainnya. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Hasil penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah tersebut dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas Daerah terdiri dari: 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5. Dinas Sosial; 13
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 7. Dinas Lingkungan Hidup; 8. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga; 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 11. Dinas Perhubungan; 12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 15. Dinas Pariwisata; 16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 17. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 18. Dinas Ketahanan Pangan; 19. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 20. Dinas Perikanan; 21. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 22. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. e. Badan Daerah terdiri dari: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 3. Badan Pendapatan Daerah; 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 14
f. Kecamatan terdiri dari: 1. Kecamatan Arut Selatan 2. Kecamatan Arut Utara 3. Kecamatan Kumai 4. Kecamatan Kotawaringin Lama 5. Kecamatan Pangkalan Lada 6. Kecamatan Pangkalan Banteng g. Kelurahan dan Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 sebanyak 13 kelurahan dan 81 desa. Selain Perangkat Daerah tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipimpin oleh seorang Kepala yang secara ex-offcio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Perangkat Daerah terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib pelayanan bukan dasar, urusan pilihan, dan urusan pemerintah fungsi penunjang dengan rincian sebagai berikut : 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, terdiri dari : a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Dinas Kesehatan c. RSUD d. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang e. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman f. Satpol PP dan Damkar 15
g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik h. Badan penanggulangan Bencana Daerah i. Dinas Sosial 2. Urusan Wajib Pelayanan Bukan Dasar, terdiri dari : a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana c. Dinas Ketahanan Pangan d. Dinas Lingkungan Hidup e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa g. Dinas Perhubungan h. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu k. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3. Urusan Pilihan, terdiri dari : a. Dinas Perikanan b. Dinas Pariwisata c. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan d. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 4. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang, terdiri dari : a. Sekretariat Daerah 16
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah c. Inspektorat d. Bappeda e. Badan Pendapatan Daerah f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah g. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan h. Kecamatan Arut Selatan i. Kecamatan Kumai j. Kecamatan Kotawaringin Lama k. Kecamatan Pangkalan Lada l. Kecamatan Pangkalan Banteng m. Kecamatan Arut Utara Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan data Simpeg Tahun 2019 sebanyak 4150 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2016 orang dan perempuan sebanyak 2134 orang. 17
Tabel 1.7. Jumlah Aparatur Sipil Negara NO TINGKAT PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 1 SD 14 3 17 2 SLTP 17 8 25 3 SLTA 434 264 698 4 DIPLOMA-I 10 11 21 5 DIPLOMA-II 199 211 410 6 DIPLOMA-III 277 511 788 7 SARJANA MUDA 38 42 80 8 DIPLOMA-IV 46 28 74 9 STARATA 1 836 979 1815 10 STARATA 2 142 77 219 11 STARATA 3 3 3 JUMLAH TOTAL 2016 2134 4150 Sumber : Data diolah oleh BKPP Kabupaten Kotawaringin Barat Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dan berdasarkan keadaan sampai dengan 31 Desember 2019 jumlah pegawai Organik Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah seperti tertera dalam Tabel 1, 2, 3 dan 4 di bawah ini: Tabel 1.8 Kedudukan Pegawai yang menduduki Jabatan Tahun 2019 No Eselon Formasi Terisi Ket 1 2 3 4 II.b III.a III.b IV.a 1 1 3 11 1 1 3 11 ---- ---- ---- ---- JUMLAH 16 16 ---- Sumber : Data diolah oleh BKPP Kabupaten Kotawaringin Barat 18
Tabel 1.9 Keadaan Pegawai Organik No I. II. III. IV. Golongan Gol. I/a Gol. I/b Gol. I/c Gol. I/d Jumlah Gol. I Gol. II/a Gol. II/b Gol. II/c Gol. II/d Jumlah Gol. II Gol. III/a Gol. III/b Gol. III/c Gol. III/d Jumlah Gol. III Gol. IV/a Gol. IV/b Gol. IV/c Gol. IV/d Gol. IV/e Jumlah Gol. IV Jumlah semua Jumlah ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 3 4 12 1 9 7 29 4 ---- 1 ---- ---- 5 38 Sumber : Data diolah oleh BKPP Kabupaten Kotawaringin Barat Tabel 1.10 Tingkat Pendidikan/Ijazah Pegawai Organik No Tingkat Pendidikan 1 SD 2 SLTP 3 SLTA 4 DIII 5 Sarjana (S-1/DIV) 6 Sarjana (S-2) Sumber : Data diolah oleh BKPP Kabupaten Kotawaringin Barat Jumlah
7 23
4 38
Ket ---
Tabel 1.11 Tingkat Diklat Penjenjangan Pegawai Organik No Jenis Diklat Jumlah 1 ADUM / DIKLATPIM TINGKAT IV 8 2 SPAMA / DIKLATPIM TINGKAT III 3 3 SPAMEN / DIKLATPIM TINGKAT II 1 12 1.3. Aspek Strategi Arah kebijakan Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan proses consecutive dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman. Pada akhirnya rumusan alternatif tersebut ditetapkan menjadi strategi melalui aktivitas FGD, scoring, analisis balanced scorecard. Berikut penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 20
1.3.1 Strategi Pembangunan Daerah Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed- management). Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah. Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam tabel di bawah ini. 21
Tabel 1.12. Strenght (Kekuatan) STRENGHT (KEKUATAN) 1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin meningkat; 2. Presentase rumah tinggal bersanitasi meningkat; 3. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk meningkat; 4. Presentase rumah tinggal pengguna fasilitas penerangan listrik meningkat; 5. Presentase rumah tinggal dengan lantai bukan tanah meningkat; 6. Presenatse kejadian bencana yang dapat ditangani meningkat; 7. Capaian kinerja urusan ketahanan pangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ketahanan pangan meningkat; 8. Capaian kinerja urusan Koperasi dan UMKM meningkat; 9. Capaian kinerja urusan Pertanian sub sektor Peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat Meningkat; 10. Capaian kinerja urusan Pertanian sub sektor Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat Meningkat; 11. Capaian Indikator Utama urusan Perikanan meningkat; 12. Realisasi indikator kinerja urusan Perikanan meningkat; 13. Capaian kinerja urusan energy dan sumber daya mineral berdasarkan kontribusi sektor Ketenagalistrikan meningkat; 14. Cakupan bina kelompok pengrajin meningkat; 15. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) meningkat; 16. Capaian kinerja urusan Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan rasio elektrifikasi meningkat; 17. IPM kabupaten Kotawaringin Barat meningkat; 18. PDRB harga konstan, harga berlaku dan perkapita meningkat; 19. Angka partisipasi Murni dan Kasar meningkat; 20. Angka Harapan Lama Sekolah meningkat. 22
Tabel 1.13. Weakness (Kelemahan)
Tabel 1.14. Opportunity (Peluang) Tabel 1.15. Threat (Ancaman) Penggunaan metode SWOT dalam penetapan strategi lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut: 24
Tabel 1.16. Strategi SWOT 1.3.2. Strategi Arah kebijakan Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi, yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan untuk tiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan. Gambar berikut ini adalah strategi pelaksanaan arah kebijakan: 25
Tabel 1.17. Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan SASARAN PEMBANGUNAN Tahun 2017/2018 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Sasaran: S.1.T.1 S.2.T.1 S.3.T.1 S.4.T.1 Membangun Sistem Tatakelola Pemerintahan Yang Integratif Dan Inovatif Melalui Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi (E-governance) Dan Reformasi Birokrasi; Sasaran: S.5.T.2 S.6.T.2 S.7.T.2 S.12.T.4 S.13.T.4 S.14.T.4 S.15.T.5 S.16.T.5 S.17.T.5 S.18.T.6 Membangun Generasi Muda Berkualitas dan Dinamis melalui Komitmen Afirmasi terhadap Akses Pendidikan dan Media Pembelajaran Lainnya yang Berorientasi pada kreatifitas pengelolaan potensi lokal; Preservasi Nilai, Situs Budaya Dan Kearifan Lokal Melalui Pengelolaan Even Kepariwisataan Dan Penguatan Modal Sosial Yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan Dan Berbudaya; Sasaran: S.10.T3 Meningkatkan Kualitas Aksessibilitas Antar Ruang Dengan Konsep Waterfront City Yang Mampu Mengakselerasi Penguatan Ekonomi Melalui Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Fisik Dasar Dan Sarana Prasarana Penunjang Dengan Memaksimalkan Kerjasama Dengan Swasta Dan Antar Daerah; Sasaran: S.8.T.3 S.9.T.3 S.11.T.3 Menciptakan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Yang Mandiri Melalui Peningkatan Ekstensifikasi Sektor Pertanian Terpadu Dan Potensi Unggulan Lainnya Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Dan Konsep Green Economy; 1.4. Permasalahan Utama Kabupaten Kotawaringin Barat 1.4.1. Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum 26
diantisipasi. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Kotawarigin Barat adalah sebagai berikut ini: 1) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Keuangan Daerah; 2) Masih terbatasnya kuantitas, kualitas dan kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 3) Nilai akuntabilitas kinerja masih rendah; 4) Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan egovernment; 5) Belum tersedianya data, informasi sektoral untuk menunjang pemerintahan yang bersih dan efektif dan transparan; 6) Belum optimalnya pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil karena terbatasnya SDM, sarana dan prasarana; 7) Belum optimalnya pengelolaan arsip dan dokumentasi daerah; 8) Kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan yang bersumber dari ADD masih rendah; 9) Penyelenggaraan Pendidikan berkualitas dan merata belum terwujud sepenuhnya; 10) Sarana dan prasarana sekolah belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); 11) Belum semua sekolah yang berada di pedesaan dilengkapi dengan Rumah Dinas Guru; 12) Masih adanya anak putus sekolah; 13) Belum merata dan terpenuhinya kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan standar; 14) APK PAUD rendah (rata-rata 30,03%); 27
15) Rata2 lama sekolah rendah (8,05 th); 16) Masih kurangnya minat baca masyarakat; 17) Belum semua puskesmas terakreditasi; 18) Belum terpenuhinya kebutuhan obat-obatan sesuai standar; 19) Sarana dan prasarana kesehatan khususnya di Rumah Sakit Sultan Imanuddin belum memenuhi standar rumah sakit rujukan regional; 20) Masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir; 21) Masih adanya balita gizi buruk; 22) Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia belum memadai; 23) Belum optimalnya pembinaan dan sinkronisasi kegiatan kepemudaan; 24) Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi olah raga dan atlit berprestasi; 25) Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana olah raga milik pemerintah; 26) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi serta bahasa daerah; 27) Peningkatan potensi ancaman budaya asing terhadap budaya local; 28) Belum adanya dokumen rencana induk pembangunan industri kabupaten; 29) Belum berkembangnya industri kecil/ industri rumah tangga; 30) Belum berkembangnya sektor industri hilir; 31) Keterbatasan dukungan infrastruktur; 32) Masih belum optimalnya pengawasan distribusi barang; 33) Belum optimalnya pengelolaan dan penataan pasar tradisional; 34) Menurunnya nilai ekspor dampak ekonomi global; 35) Masih tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok; 28
36) Belum optimalnya peran daerah dalam perlindungan dunia usaha; 37) Pengembangan kawasan pertanian terkendala oleh status kawasan hutan; 38) Masih rendahnya cakupan pelayanan irigasi; 39) Masih rendahnya Indeks Pertanaman (IP); 40) Masih rendahnya penggunaan teknologi pertanian (Alsintan); 41) Ancaman penyakit reproduksi dan penyakit menular ternak cukup tinggi; 42) Basis populasi induk (akseptor) masih rendah; 43) Kurangnya pemahaman petani tentang pentingnya penggunaan benih/ bibit yang unggul; 44) Belum tersedianya peta dan pedoman untuk pelaksanaan pembangunan perkebunan; 45) Masih rendahnya tingkat produktivitas komoditi kelapa sawit rakyat; 46) Belum tersedianya informasi pasar produk perkebunan; 47) Masih rendahnya SDM petani dalam penguasan teknologi budidaya perkebunan; 48) Kurangnya pengawasan perlindungan lahan pertanian; 49) Belum adanya pemetaan ulang terhadap alih fungsi lahan pertanian; 50) Minimnya pengeolaan agribisnis usaha pertanian; 51) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian; 52) Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT); 53) Ketergantungan produk hortikultura dari luar darah; 54) Hasil Produksi Tanaman Pangan belum mampu memenuhi kebutuhan daerah, sehingga mempengaruhi kondisi ketahanan pangan daerah; 55) Rendahnya peranserta Kelompok Pengawas Masyarakat; 56) Kurangnya pengetahuan pelaku usaha perikanan budidaya; 29
57) Kurangnya budidaya jenis ikan lokal seperti Haruan, Papuyu, Baung dll; 58) Kurangnya teknologi pengolahan hasil perikanan; 59) Masih bayak kelompok yang belum terdaptar/berbadan hokum; 60) Kurang terwujudnya pengelolaan dan pengembangan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan; 61) Tingginya konsumsi beras perkapita; 62) Rendahnya konsumsi protein hewani, sayuran dan buah-buahan; 63) Rendahnya Keragaman Pangan Masyarakat (Pola Harapan Pangan rendah); 64) Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan tidak optimal; 65) Kemampuan kelompok tani masih rendah; 66) Rendahnya peran serta Badan Pengawas Koperasi; 67) Kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha; 68) Kurangnya peran serta Investor dalam pembangunan; 69) Belum optimalnya produktivitas koperasi dan UMKM; 70) Penggalian pendapatan asli daerah belum didasarkan pada data potensi daerah; 71) Pengelolaan pendapatan belum berbasis teknologi informasi; 72) Belum adanya tatakelola pembinaan dan pengawasan BUMD; 73) Target PAD selama 4 th tidak tercapai; 74) Belum semua desa terhubung akses jalan darat; 75) Kondisi jalan dan jembatan belum semuanya baik; 76) Belum optimalnya sistem drainase dalam kota; 77) Belum semua masyarakat terlayani air bersih; 78) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat; 30
79) Kurangnya Informasi tentang penataan ruang; 80) Masih terjadinya erosi pada tebing sungai; 81) Banyak desa yang belum sepakat tentang batas desa karena persoalan di desa yang kompleks; 82) Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan; 83) Masih kurangnya sarana prasarana sanitasi permukiman; 84) Masih tingginya angka backlog; 85) Masih relatif tingginya pembangunan tidak ber-IMB; 86) Masih banyaknya lahan tidur (belum dimanfaatkan); 87) Kurangnya penguasaan lahan oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan; 88) Masih belum optimalnya koordinasi pengelolaan pertanahan; 89) Meningkatnya konflik pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Barat; 90) Belum tersedia angkutan dalam kota; 91) Belum terkelolanya angkutan umum ke Ibukota Kecamatan; 92) Masih terbatasnya pelayanan angkutan udara; 93) Masih kurangnya fasilitas kesehatan dan keamanan trasnportasi darat, laut/ sungai dan udara; 94) Ketersediaan area parkir belum memadai; 95) Study perencanaan perhubungan belum lengkap; 96) Kurangnya kesadaran perusahaan dalam mengelola air tanah dan air permukaan sesuai aturan perundang-undangan; 97) Belum terkelolanya Tempat Pemakaman Umum; 98) Masih tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan; 99) Masih rendahnya kewaspadaan menghadapi ancaman bencana; 31
100) Adanya intrusi air laut akibat kemarau panjang; 101) Adanya kawasan rawan bencana gelombang pasang dan banjir; 102) Belum optimalnya pengelolaan, pengendalian pencemaran dan pengawasan lingkungan hidup; 103) Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan; 104) Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau perkotaan; 105) Kurang tersedianya data dan informasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup; 106) Masih banyak kawasan yang masuk dalam moratorium gambut; 107) Kurangnya sosialisasi desa siaga bencana; 108) Belum terfasilitasi mitigasi bencana; 109) Kurangnya jumlah personil PB; 110) Meningkatnya pencemaran lingkungan dan sumberdaya alam; 111) Belum optimalnya ketahanan ideologi berbangsa; 112) Belum optimalnya kewaspadaan masyarakat; 113) Pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal belum terlembagakan secara baik; 114) Kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan yang bersumber dari ADD masih rendah; 115) Pengelolaan dana bergulir belum terlembagakan secara baik; 116) Peran Perempuan dalam Bidang Pembangunan terutama di struktur Pemerintahan dan organisasi politik belum optimal; 117) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai; 32
118) Pengarusutamaan gender dalam perumusan kebijakan pembangunan masih kurang; 119) Masih terdapatnya anak yang berhadapan hukum; 120) Masih belum tersedianya fasilitas umum yang layak untuk anak-anak; 121) Kasus KDRT pada anak meningkat (0,3%); 122) Sistem Pencatatan KDRT bagi Petugas PUSK, Satgas desa, Petugas UPPA, Polres/Polsek belum berjalan; 123) Masih tingginya tingkat kemiskinan; 124) Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama; 125) Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia belum didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas; 126) Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) belum optimal; 127) Masih belum optimalnya pengembangan Loka Latihan Kerja (LLK) milik pemerintah sesuai pasar kerja; 128) Masih tingginya kasus perselisihan antara perusahaan dengan tenaga kerja; 129) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka; 130) Belum terpenuhinya rasio Polisi PP dengan luas wilayah dan jumlah penduduk; 131) Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada Kabupaten Kotawaringin Barat; 132) Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata; 133) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata; 134) Belum berkembangnya ekonomi kreatif berbasis pariwisata; 33
135) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat lokal sekitar obyek wisata (sadar wisata); 136) Belum optimalnya promosi wisata; 137) Belum adanya sistem terintegrasi dalam promosi pariwisata, perdagangan dan investasi. 1.4.2. Isu Strategis Isu Strategis merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki daya ungkit besar dalam memberikan dampak pada pembangunan. Isu-isu strategis Kabupaten Kotawaringin Barat untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut: 1) Tingginya Angka Kemiskinan 2) Rendahnya Kualitas dan Kuantitas ASN dalam akuntabilitas keuangan dan Kinerja 3) Terbatasnya Penguasaan ASN dalam Penerapan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Secara Elektronik. 4) Belum Efektifnya Tata Kelola Pemerintahan Desa 5) Kurangnya akses terhadap layanan Pendidikan 6) Minimnya sarpras penunjang penyelenggaraan pelayanan pendidikan 7) Kurangnya dukungan akomodasi/Insentif terhadap tenaga pengajar 8) Kurangnya minat baca masyarakat 9) Kurangnya sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar 10) Kurangnya akses dan kualitas terhadap layanan kesehatan 11) Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi pemuda 12) Belum optimalnya pengelolaan sarana-prasarana olahraga 34
13) Rendahnya Dukungan Infrastruktur Terhadap Sektor Industri 14) Rendahnya Kondusifitas Aktifitas Perdagangan Barang dan Jasa 15) Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Sumberdaya 16) Belum Optimalnya Sistem Ketahanan Pangan Daerah 17) Rendahnya Daya Dukung Dalam Pengembangan Usaha masyarakat, 18) Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan PAD 19) Rendahnya Kualitas danKuantitas Infrastruktur dan Transportasi 20) Belum Optimalnya Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 21) Lemahnya Peran Pemerintah Dalam Penguatan Ideologi Bangsa Dan Penguatan Nilai-nilai Toleransi Antar Umat Beragama 22) Masih Rendahnya Profesionalitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan ADD, DD, Dan Intervensi Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Bergulir 23) Masih tingginya tingkat kekerasan Terhadap perempuan dan anak 24) Masih Lemahnya Tingkat Keamanan Dan Tingginya Pelanggaran Perda 25) Belum Optimalnya Pemenuhan Aspek Attraction, Accessibility, Ammenity, dan Ancillary Service Destinasi Wisata 26) Lemahnya Branding Wisata Kotawaringin Barat 35
1.5. Sistematika Penyajian Sistematika laporan adalah sebagai berikut: KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL 1. Pendahuluan Bab I 1.1. 1.2. Data Umum Perangkat Daerah 1.3. Aspek Strategis Arah Kebijakan 1.4. 1.5. Latar Belakang Permasalahan Utama Sistematika Penyajian 2. Perencanaan Kinerja Bab II 2.1. Rencana Strategis 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2.4. Perjanjian Kinerja (PK) 3. Akuntabilitas Kinerja Bab III 3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah 3.2. Realisasi Anggaran 4. Penutup 4.1. Kesimpulan 4.2. 4.3. Bab IV Solusi atas permasalahan 36
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Perencanaan Strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 ayat (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja 37
Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. 2.1.1. Visi Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut: "GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS" Penjabaran dari Visi tersebut adalah sebagai berikut: a. Gerakan Membangun Terwujudnya partisipasi dan kesadaran tinggi bagi masyarakat dan pemerintah untuk berupaya bersama-sama, bersinergi harmonis membangun Kabupaten Kotawaringin Barat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini sebagai wujud kebersamaan antara 38
pemerintah dan masyarakat melalui gerakan membangun Kabupaten Kotawaringin Barat. b. Kejayaan Terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan, menuju masyarakat kabupaten yang nasionalis, religius, aman dan sejahtera, melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dan inspiratif, dan dilaksanakan secara nyata dan bersama-sama oleh seluruh masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat kabupaten. c. Kerja Nyata Terwujudnya etos kerja pemerintah dalam membangun daerah secara nyata, inspiratif, dalam mewujudkan amanah masyarakat, menghasilkan pembangunan yang inspiratif dan berdampak nyata pada kemajuan daerah. d. Iptek dan Infrastruktur Terwujudnya pengembangan IPTEK dan Infrastruktur yang maju melalui peningkatan sistem akses internet, buku, akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik, serta peningkatan sistem transportasi umum dan peningkatan sistem infrastruktur antar wilayah guna membuka peluang Kotawaringin Barat untuk lebih maju dan jaya. e. Ketakwaan Terciptanya Ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dari moral yang baik dengan cara memiliki tindakan untuk menciptakan suasana yang agamis, tentram dan damai. 39
f. Harmonis Tercipta keberagaman masyarakat yang Harmonis melalui kesetaraan sosial, tidak menyebar fitnah dan isu SARA, tidak menimbulkan kekacauan guna menciptakan keamanan dan kenyamanan bermasyarakat. g. Langgeng Terwujudnya interaksi dan pergaulan yang Langgeng melalui saling menghargai dan menghormati, berempati, dan tidak bersikap egois guna menciptakan ketentraman dan kedamaian demi terwujudnya kejayaan Kotawaringin Barat. h. Aman Terciptanya keberadaan hidup yang Aman dengan membudayakan anti kekerasan, mengenali kerentanan Kotawaringin Barat, dan meningkatkan peran perangkat perlindungan masyarakat. i. Sejahtera Terwujudnya kehidupan masyarakat Sejahtera, melalui penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup guna mencukupi pangan, sandang dan papan. 2.1.2. Misi Untuk mewujudkan Visi pasangan Bupati Hj. Nurhidayah, S.H., M.H dan Wakil Bupati Ahmadi Riansyah ditetapkan 6 (enam) Misi sebagai beriku: 1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan; 40
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olah raga; 3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup; 4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat; 5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis; 6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata. 2.1.3. Tujuan dan sasaran Berdasarkan Visi dan Misi Pembagunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan 8 (delapan) tujuan, yaitu sebagai berikut : Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Sasaran : 1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan; Indikator Kinerja : Opini WTP atas audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan; Indikator Kinerja : 41
Tujuan 2 Nilai evaluasi AKIP Kabupaten Kotawaringin Barat Indeks Professionalitas Aparatur Nilai/Level Maturitas SPIP 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi; Indikator Kinerja : Indeks E-Gov (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik/ SPBE) Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik 4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa. Indikator Kinerja : Persentase telah tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sasaran : 1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat; Indikator Kinerja : Angka Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah Jumlah Pengunjung perpustakaan/tahun 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; Indikator Kinerja : Angka Harapan Hidup Persentase Lembaga Layanan Kesehatan Yang Terakreditasi 42
Tujuan 3 : 3. Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga. Indikator Kinerja : Jumlah cabang olah raga yang memperoleh prestasi Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan. Sasaran : 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan. Indikator Kinerja : Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Persentase pertumbuhan PDRB Sektor pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 2. Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah. Indikator Kinerja : Persentase pertumbuhan nilai PMA dan PMDN Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah 3. Meningkatnya Pemerataan Aksesbilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infratruktur Ekonomi. Indikator Kinerja : Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten baik 4. Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis 43
Tujuan 4 Indikator Kinerja : Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk 5. Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumbersumber ekonomi Indikator Kinerja : Tingkat Pengangguran Terbuka 6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana Indikator Kinerja : Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Hutan Indeks Risiko Bencana : Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis. Sasaran : 1. Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama Indikator Kinerja : Penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA dan Konflik Sosial 2. Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa Indikator Kinerja : Presentase Desa Mandiri 44
Tujuan 5 Tujuan 6 3. Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota/Kabupaten layak anak Indikator Kinerja : Indeks Pemberdayaan Gender Kategori Kabupaten Layak Anak : Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan. Sasaran : 1. Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum Indikator Kinerja : Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan : Peningkatan Pariwisata Daerah. Sasaran : 1. Meningkatkan industry kepariwisataan Indikator Kinerja : Rata-rata lama tinggal Jumlah wisatawan mancanegara Jumlah wisatawan nusantara Spending Of Money 2. Meningkatkan kelestarian seni dan cagar budaya Indikator Kinerja : Persentase cagar budaya yang lestari 45
Tabel 2.1. Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Visi : Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas Tujuan Sasaran Strategis Misi Indikator Uraian Uraian Indikator Kinerja Kinerja 1 2 3 4 5 I Memperkuat tata 1 Meningkatkan Indeks 1 Mewujudkan 1 Opini atas pemerintahan kualitas tata Reformasi pengelolaan audit BPK yang bersih, kelola Birokrasi keuangan efektif, pemerintahan pemerintah yang demokratis dan yang baik bersih dan transparan; (Good transparan Governance). 2 Meningkatnya 2 Nilai SAKIP sistem Kabupaten Akuntabilitas 3 Indeks Kinerja Profesionalitas penyelenggaraan Aparatur Pemerintahan 4 Maturitas SPIP 3 Meningkatnya 5 Sistem Kualitas pemerintah Pelayanan Publik berbasis dengan elektronik (e- Pemanfaatan Government) Teknologi 6 Rata-rata Informasi survey kepuasan masyarakat terhadap 46
II Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olah raga; III Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang 2 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 3 Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia Pertumbuhan Ekonomi 4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa 5 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat 6 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 7 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga. 8 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor primer dan kualitas layanan publik 7 Persentase telah tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan 8 Angka Harapan Lama Sekolah 9 Rata-rata Lama Sekolah Jumlah 10 Pengunjung perpustakaan/ tahun 11 Angka Harapan Hidup 12 Persentase Lembaga Layanan Kesehatan Yang Terakreditasi 13 Jumlah cabang olah raga yang memperoleh prestasi 14 Persentase pertumbuhan PDRB Sektor 47
berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup; Angka Kemiskinan. sekunder unggulan. 9 Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah. 10 Meningkatnya Pemerataan Aksesbilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infratruktur Ekonomi. 11 Meningkatnya keberdayaan Industri Pengolahan 15 Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 16 Persentase pertumbuhan PDRB Sektor pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan 17 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 18 Persentase pertumbuhan nilai PMA dan PMDN 19 Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah 20 Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten baik 21 Persentase Penurunan 48
IV Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat 4 Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Pembangunan Masyarakat PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis 12 Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi 13 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana 14 Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama 15 Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa 16 Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan PMKS terhadap Jumlah Penduduk 22 Tingkat Pengangguran Terbuka 23 Indeks Kualitas Air 24 Indeks Kualitas Udara 25 Indeks Kualitas Hutan 26 Indeks Risiko Bencana 27 Penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA dan Konflik Sosial 28 Presentase Desa Mandiri 29 Indeks Pemberdayaan Gender 30 49
anak sebagai Kategori upaya kesetaraan Kabupaten gender dan Layak Anak kondusifitas Kota/Kabupaten layak anak V Mewujudkan 5 Mewujudkan Persentase 17 Meningkatnya 31 Persentase kondisi kondisi penurunan keamanan, penurunan masyarakat yang lingkungan pelanggaran kenyamanan, dan pelanggaran aman, tenteram masyarakat ketertiban, ketertiban umum ketertiban, dan dinamis; yang aman, ketentraman ketentraman tertib, dan dan keamanan dan keamanan berkeadilan. VI Melestarikan situs 6 Peningkatan Tourism 18 Meningkatkan 32 Rata-rata lama budaya, kesenian Pariwisata Intencity Index industry tinggal lokal dan Daerah. kepariwisataan 33 Jumlah masyarakat wisatawan lainnya guna mancanegara meningkat 34 Jumlah kunjungan wisata. wisatawan nusantara 35 Spending of Money 19 Meningkatkan 36 Persentase kelestarian seni cagar budaya dan cagar budaya yang lestari Sumber : data diolah oleh Sekretariat Daerah 2.2.Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 50
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun IKU Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana berikut : Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kotawaringin Barat TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan Opini atas audit BPK Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Nilai SAKIP Kabupaten Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Indeks Profesionalitas Aparatur Maturitas SPIP Indeks E-Gov (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik/ SPBE) Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Persentase Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, yang benar dan tepat waktu Meningkatkan kualitas kualitas sumberdaya manusia Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Angka Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah Jumlah pengunjung pepustakaan/tahun Angka Harapan Hidup Persentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga Jumlah cabang olah raga yang memperoleh prestasi Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, 51
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan Mewujudan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan Peningkatan Pariwisata Daerah Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah Meningkatnya Pemerataan Aksesbilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota/Kabupaten layak anak Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum Meningkatkan industri kepariwisataan Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten baik Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan Hutan Indeks Risiko Bencana Penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA dan Konflik Sosial Persentase Desa Mandiri Indeks Pemberdayaan Gender Kategori Kabupaten Layak Anak Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan Rata-rata lama tinggal Meningkatkan kelestarian seni dan cagar budaya Jumlah wisatawan mancanegara Jumlah wisatawan nusantara Spending of money Persentase cagar budaya yang lestari Sumber: Data yang diolah Sekretariat Daerah 2.3.Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam 52
tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 ada pada Lampiran. 2.4.Perjanjian Kinerja (PK) Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah : 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah; 4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 53
Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut : Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Sasaran Stretegis Indikator Sasaran Satuan Target 2019 Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan Opini Atas Audit BPK Opini BPK WTP Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nilai SAKIP Kabupaten Nilai A Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Indeks Profesional Aparatur Maturitas SPIP Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E-Goverment Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Publik % Level Indeks Skor 77,50 3 2,3 90 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu % 100 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Angka Harapan Lama Sekolah Thn 13 Rata-Rata lama sekolah Jumlah pengunjung perpustakaan Thn orang 8,63 145.030 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Angka Harapan Hidup Thn 70,79 Persentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi % 60 Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga. Jumlah Cabang Olah Raga yang memperoleh prestasi % 31 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer dan Skunder Unggulan. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan % 5,90 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan % 7,70 54
Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah. Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi. Meningkatnya Keberdayaan PMKS Dalam Mengakses Sektor- Sektor Strategis Meningkatnya Kesempatan Dan Daya Saing Masyarakat Dalam Mengakses Sumber- Sumber Ekonomi Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana. Meningkatnya Toleransi Kerukunan Antar Umat Beragama Meningkatnya Status Desa Mandiri Melalui Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa Meningkatnya Perlindungan dan Keberdayaan Perempuan dan Anak Sebagai Upaya Kesetaraan Gender dan Kondusifitas Kota/Kabupaten Layak Anak Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten baik Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan Hutan Indeks Resiko Bencana Penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA dan Konflik Sosial Persentase Desa Mandiri Indeks Pemberdayaan Gender Kategori Kabupaten Layak Anak % % Rupiah dalam juta % % % % % % % % % % % % 6,40 93,10 6.466.667 11,86 39,42 15,75 2,82 56 63 61 101 0,70 4 91,66 Madya (601- 700) 55
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda terhadap Tahun Sebelumnya % Meningkatnya Industri Kepariwisataan. Rata-rata Lama Tinggal hari Jumlah Wisatawan Mancanegara Jumlah Wisatawan Nusantara Spending of Money Meningkatnya Kelestarian Persentase cagar Budaya yang Seni dan Cagar Budaya Lestari Sumber: Data yang diolah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat orang orang Milyar % Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.323.565.397.397.657,56. 60 3 15.100 92.000 88 41 56
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 ini merupakan akuntabilitas kinerja yang berbentuk laporan dalam rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dan diukur atas dasar penilaian terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator pencapaian tujuan dan sasaran strategis selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan dalam LKjIP 2019 ditunjukkan dari capaian indikator kinerjanya. 3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat selaku pengemban amanah masyarakat, berkewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 57
Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam rangka menginterprestasikan atas pencapaian dan indikator kinerja sasaran digunakan skala dalam lima kategori sebagai berikut: 58
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian 1 91 % 100% Sangat Tinggi 2 76 % 90% Tinggi 3 66 % 75% Sedang 4 51% 65% Rendah 5 50 % Sangat Rendah Sebagaimana telah disampaikan, bahwa implementasi RPJMD/IKU Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 telah mencakup pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan. Ketiganya dilaksanakan dalam rangka pencapaian realisasi sasaran strategis. Dalam RPJMD terdapat 6 (enam) Misi, 6 (enam) Tujuan dan 19 (sembilan belas) Sasaran dan 36 (tiga puluh enam) Indikator Sasaran. Misi I terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 7 indikator kinerja. Misi II terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 6 indikator kinerja. Misi III terdapat 1 tujuan 6 sasaran dan 13 indikator kinerja. Misi IV terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja. Misi V terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja. Misi VI terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 5 indikator kinerja. Mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka capaian 59
sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut : Misi I terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 7 indikator kinerja; Misi II terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 6 indikator kinerja; Misi III terdapat 1 tujuan, 6 sasaran dan 13 indikator kinerja; Misi IV terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja; Misi V terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja. Misi VI terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 5 indikator kinerja. (19 sasaran strategis dan 36 Indikator Kinerja Utama). Tabel 3.2. Pencapaian Indikator Sasaran NO. MISI JUMLAH TUJUAN JUMLAH SASARAN JUMLAH INDIKATOR KINERJA SASARAN PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN 1 Misi 1 1 4 7 ST =4, T =2, S = 1, R =- SR =- 2 Misi 2 1 3 6 ST =4, T =-, S = -, R =1 SR =1 3 Misi 3 1 6 13 ST =9, T =4, S = -, R =- SR =- 4 Misi 4 1 3 4 ST =4, T =-, S = -, R =- SR = 5 Misi 5 1 1 1 ST =1, T =-, S = -, R =- SR = 6 Misi 6 1 2 5 ST =3, T =2, S = -, R =- SR =- Jumlah 6 19 36 ST =25, T =8, S = 1, R =1, SR=1 Sumber: Data yang diolah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 60
Dari 19 (sembilan belas) sasaran dengan 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : Tabel 3.3. Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran No Kategori Jumlah Indikator Sasaran Persentase Misi I (7 Indikator Sasaran) 1 2 Tinggi 3 Sedang 4 Rendah 5 Sangat Tinggi Sangat Rendah 4 2 1 0 0 57,14 28,57 14,29 0 0 Jumlah 7 100,00 Misi II (6 Indikator Sasaran) 1 2 Tinggi 3 Sedang 4 Rendah 5 Sangat Tinggi Sangat Rendah Jumlah 4 0 0 1 1 6 66,67 0 0 16,67 16,67 100,00 Misi III (13 Indikator Sasaran) 1 2 Tinggi Sedang 3 4 Rendah 5 Sangat Tinggi Sangat Rendah Jumlah 9 4 0 0 0 13 69,23 30,77 0 0 0 100,00 Misi IV (4 Indikator Sasaran) 1 2 Tinggi 3 Sedang 4 Rendah 5 Sangat Tinggi Sangat Rendah 4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 61
Jumlah 4 100,00 Misi V (1 Indikator Sasaran) 1 2 Tinggi Sedang 3 4 Rendah 5 Sangat Tinggi Sangat Rendah Jumlah 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 100,00 Misi VI (5 Indikator Sasaran) 1 2 Tinggi 3 Sedang 4 Rendah 5 Sangat Tinggi Sangat Rendah Jumlah 3 2 0 0 0 5 60 40 100,00 Sumber: Data yang diolah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 19 (sembilan belas) sasaran dengan 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja, diketahui bahwa 25 indikator sasaran atau 69,44 % Sangat Tinggi, 8 indikator sasaran atau 22,22 % Tinggi, dan 1 indikator sasaran atau 2,78 % Sedang, 1 indikator sasaran atau 2,78 % Rendah, dan 1 indikator sasaran atau 2,78 % Sangat Rendah. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 99,56 % atau bermakna Sangat Tinggi. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 Sangat Tinggi. Capaian kinerja tahun 2019 mencapai 99.56 % mengalami penurunan 5,17 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2018 yang mencapai 104.73 %. 62
3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut : Tabel 3.4. Analisis Pencapaian Sasaran 1.1 Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan Tahun 2018 Tahun 2019 No. Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) Target Realisasi 1 Opini Atas Audit BPK Opini BPK WTP WTP 100,00 WTP WTP Rata-Rata Capaian Kinerja 100 Sumber: Data diolah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran strategis Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Pemerintah yang Bersih dan Transparan mencapai target. Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100% sama dengan capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100%, dikategorikan Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa capaian Kabupaten Kotawaringin Barat sama dengan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu memperoleh Opini WTP dari BPK RI. Nilai realisasi capaian Indikator sasaran Opini WTP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperoleh dari laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 oleh Tim Audit BPK. Opini atas Audit BPK mencapai target dikarenakan : Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) 100 100 63
1. Informasi keuangan yang tersaji dalam LKPD merupakan keberadaan dan keterjadian yang senyatanya ada, pernyataan bahwa semua telah disajikan secara lengkap, ada pemisahan hak dan kewajiban secara jelas, penilaian dan alokasi sudah dilakukan dengan tepat dan telah disajikan sesuai SAP; 2. Semua informasi keuangan telah diungkapkan secara cukup; 3. Semua informasi keuangan telah disajikan dengan proses pengendalian yang efektif; 4. Semua informasi keuangan merupakan gambaran transaksi yang taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor pendukung dalam pencapaian target Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah dikarenakan komitmen tinggi Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai Opini WTP atas laporan keuangan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, bahwa pencapaian Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi target, langkah antisipatif dan strategi yang telah dilaksanakan adalah : 1. Langkah-langkah antisipatif a. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM atau pegawai yang handal melalui pelatihan- pelatihan, bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan, dan lain-lain; b. Memerintahkan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mengusulkan anggaran secara 64
rasional dengan mempertimbangkan potensi, alokasi dan sumber daya yang tersedia; c. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas data dan catatan atas laporan persediaan dari OPD kemudian melakukan perbandingan dengan hasil review dari inspektorat, sehingga data riil persediaan sesuai dengan catatan pada LKPD; d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperjelas status aset yang dipinjam-pakaikan pihak lain; e. Melakukan verifikasi dan validasi data aset: penginputan data melalui aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), rekonsiliasi aset secara berkala (tiap 6 bulan) antara Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan semua Organisasi perangkat daerah (OPD), inventarisasi fisik aset di semua Organisasi perangkat daerah (OPD); f. Melakukan inventarisasi terhadap aset yang telah rusak berat, hilang, status kepemilikan belum jelas, dikuasai oleh pihak ketiga, tidak diketahui keberadaannya dan kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut atas aset yang akan diusulkan untuk dihapuskan; g. Melakukan Inventarisasi Aset Daerah ke masing-masing OPD se- Kabupaten Kotawaringin Barat untuk penyelarasan data; h. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait melalui rapat koordinasi dan evaluasi penerimaan PAD; i. Meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Inspektorat terutama dalam proses audit reguler dan reviu atas LKPD 65
sehingga penyimpangan dapat diketahui sedini mungkin dan cepat ditindaklanjuti; j. Melaksanakan Rapat koordinasi TP-TGR secara berkala untuk menindaklanjuti penyetoran kembali kerugian daerah; k. Melakukan review berjenjang dalam proses penyusunan APBD mulai dari proses musrenbang, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA, pembahasan Raperda APBD, evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) APBD serta RAPERKADA penjabaran APBD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan merujuk pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Strategi Pemecahan Masalah a. Melakukan pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan sehingga cepat mengetahui kekurangan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); b. Melakukan Penguatan komitmen dan integritas Pimpinan, para pengelola dan pelaksana kegiatan; c. Melakukan penguatan Perencanaan dan Penganggaran; d. Peningkatan kualitas Pengadaan Barang / Jasa dan Peningkatan pengelolaan barang milik daerah; e. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; f. Peningkatan kualitas pengawasan dan reviu atas Laporan Keuangan; g. Percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 66
Tabel 3.5. Analisis Pencapaian Sasaran 1.2 Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2018 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) Tahun 2019 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) 1 Nilai SAKIP Kabupaten Nilai B CC 92,48 A B 79 2 Indeks Profesional Aparatur % 77 64,97 84,37 77,50 51,20 66,06 3 Maturitas SPIP Level 3 3 100,00 3 3 100,00 Rata-Rata Capaian Kinerja 92,28 81,86 Sumber: Data diolah oleh Sekretariat Daerah, BKPP dan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari tabel di atas diketahui bahwa 3 indikator dari sasaran strategis Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, 1 indikator mencapai target dan 2 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja tahun 2019 sebesar 81,86% mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 92,28%, dikategorikan Tinggi. Realisasi capaian nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Tahun 2019 yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh nilai 60,05 dengan kategori B. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa capaian Kabupaten Kotawaringin Barat sama dengan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu memperoleh Kategori B. Nilai Sakip tidak mencapai target dikarenakan : 67
1. Implementasi SAKIP masih difokuskan pada tingkat pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat saja, sedangkan implementasi SAKIP pada perangkat daerah (PD) belum sepenuhnya di laksanakan; 2. Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan ukuran kinerja belum yang dituangkan dalam SKP sebaiknya menggambarkan tolok ukur keberhasilan kinerja dari masing-masing individu pegawai; 3. Penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja telah dilakukan sampai ke level organisasi terkecil, namun belum merata di seluruh PD dan penjabarannya belum sepenuhnya didasarkan pada keterkaitan kinerja antar level organisasi; 4. Sebagian indikator kinerja PD belum menggambarkan ukuran keberhasillan yang sesuai dengan kewenangan; 5. Mekanisme cascade kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) belum mendasarkan pada keterkaitan proses kerja secara berjenjang serta peran dan fungsi yang diemban oleh setiap tingkatan jabatan; 6. Perencanaan kinerja, penganggaran, dan monitoring dan evaluasi kinerja belum terintergasi; 7. Laporan kinerja telah disusun sampai ke level PD, namun masih banyak mengukapkan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggarannya, belum sepenuhnya menggambarkan analisa pencapaian kinerjanya; 8. Evaluasi atas program yang dilakukan baru sebatas pelaksanaan program dan penyerapan anggaranya, belum kepada hasil program dalam 68
mendukung pencapaian sasaran PD. Hal ini berakibat masih dijumpai ketidakselaran antara kegiatan, hasil program dan sasaran strategis PD. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target nilai SAKIP adalah sebagai berikut : 1. SDM belum mendapatkan diklat yang cukup mengenai SAKIP; 2. Kurang nya personil Inspektorat untuk melakukan evaluasi SAKIP; 3. Perangkat Daerah belum belajar SAKIP secara mandiri; 4. Belum ada sistem aplikasi untuk melakukan monitoring pelaksanaan SAKIP. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, untuk meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten Kotawaringin Barat akan dilakukan langkah antisipatif dan strategi untuk penyelesaian masalah yaitu sebagai berikut : 1. Langkah-langkah antisipatif a. Tim SAKIP Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Bappeda dan Inspektorat akan melakukan pendampingan pelaksanaan SAKIP secara masif kepada Perangkat Daerah dengan pengawasan langsung Kementerian PAN dan RB; b. Penentuan target IKU dan IKI akan dijadikan tolak ukur dalam penyusunan SKP; c. Melakukan reviu IKU RPJMD dan IKU Renstra dengan lebih terukur; d. Dengan penerapan aplikasi e-Kinerja, yang mana didalamnya terdapat Sistem Informasi Monitoring Kepegawaian (SimK), bahwa capaian target di RPJMD dan Renstra akan dapat dimonitor secara online dan dapat digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran; 69
e. Dengan Aplikasi SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pelaporan) akan mengitegrasikan antara Perencanaan kinerja, penganggaran, dan monitoring dan evaluasi kinerja serta akan meminimalisir penyimpangan anggaran yang tidak berkorelasi langsung terhadap pencapaian visi misi kepala daerah; f. Melakukan evaluasi efektifitas dan efisiensi program serta kegiatan yang lebih berfokus ke hasil. g. Diperlukan Asistensi / pendampingan / coaching clinic SAKIP 2. Strategi pemecahan masalah : a. Melakukan pendampingan SAKIP serta mendorong Perangkat Daerah untuk belajar SAKIP secara Mandiri; b. Melakukan Reviu RPJMD dan Renstra dan segera di sahkan; c. Mempertajam analisis capaian kinerja perangkat daerah pada LKjIP disertai data yang lengkap; d. Menambah personil di Inspektorat; e. Melakukan Refocusing dan Cross Cutting Program dan Kegiatan yang tidak mengacu pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Nilai realisasi capaian Indeks Profesionalitas ASN, diperoleh dari penjumlahan 4 bobot dimensi, yang terdiri atas Data/Informasi Riwayat Jenjang Pendidikan Formal dengan porsi 25 %, Data/Informasi Riwayat Pengembangan Kompetensi dengan porsi 40%, Data/Informasi Hasil Penilaian Kinerja dengan porsi 30 %, dan Data/Informasi Riwayat Hukuman Disiplin dengan porsi 5%. Indeks Profesionalitas ASN tidak mencapai target dikarenakan : 70
1. Masih terdapat PNS dengan pendidikan dibawah S.1, yang menyebabkan tingkat kompetensinya diartikan rendah dalam aplikasi, dengan rincian sebagai berikut : a. SD b. SLTP c. SLTA d. Diploma I e. Diploma II f. Diploma III g. Sarjana Muda TOTAL : 17 : 25 : 698 : 21 : 410 : 788 : 80 : 2.039 2. Masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat kepemimpinan, dengan rincian sebagai berikut : a. Eselon II b. Eselon III c. Eselon IV d. Masih banyak PNS dilingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat yang : 1 orang : 45 orang : 211 orang belum mengikuti Diklat teknis 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun 3. Masih banyak PNS di Lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat yang belum mengikuti Diklat Teknis 20 Jam pelajaran dalam 1 Tahun; 4. Masih adanya beberapa PNS yang melakukan pelanggaran disiplin; 5. Masih banyak terdapat PNS yang berpendidikan dibawah D3. Faktor pendukung untuk pencapaian target Indeks Profesionalitas ASN adalah : 1. Badan diklat penyelenggara siap menampung jumlah peserta diklat teknis dan manajerial yang akan dikirimkan mengikuti diklat. 2. Pemerintah pusat secara berkala menyampaikan surat terkait peta kompilasi SKP, sudah disediakan aplikasi untuk kompilasi SKP oleh BKN. Faktor hambatan dan kendala dalam pencapaian target Indeks Profesionalitas ASN adalah : 71
1. Alokasi dana diklat tiap tahun hanya mampu untuk memberangkatkan peserta mengikuti diklat manajerial sebanyak 10 orang untuk pejabat administrator (eselon III) dan 15 orang pejabat pengawas (eselon IV); 2. Secara individu PNS belum mengimplementasikan ketentuan SKP dalam wujud nyata; Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN akan dilakukan langkah antisipatif untuk penyelesaian masalah yaitu sebagai berikut : 1. Menghimbau seluruh PNS dilingkungan pemerintah kabupaten kotawaringin barat menyampaikan riwayat diklat teknis di dalam tahun berjalan, sehingga 20 jam pelajaran dalam 1 tahun dapat dicapai dan di entri ke dalam database kepegawaian; 2. Jika memungkinkan di himbau kepada PNS yang memiliki pendidikan di bawah strata 1 melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan nilai dimensi pendidikan formal; 3. Diadakan sosialisasi/ coaching clinic mengenai IP ASN Tahun 2020 kepada semua Kasubbag UKP di Lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat; 4. Mengirim peserta pelatihan kepemimpinan administrator (pejabat eselon III) dengan jumlah yang lebih banyak; 5. Mengirim peserta pelatihankepemimpinan pengawas atau menyelenggarakan pelatihan (eselon IV) dengan jumlah yang lebih banyak; 6. Tidak melakukan pembiaran terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin; 72
7. Melakukan pembinaan kepegawaian ditiap kecamatan untuk mengurangi pelanggaran disiplin; 8. Meningkatkan kualifikasi pendidikan PNS yang berpendidikan S1 kebawah dengan cara memberikan bantuan tugas belajar; 9. Memberikan kepastian hukum terhadap PNS yang melanggar peraturan perundang-undangan. Nilai realisasi capaian Tingkat Maturitas SPIP, diperoleh dari laporan hasil Quality Assurance (QA) atas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP oleh BPKP. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa capaian Kabupaten Kotawaringin Barat sama dengan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu memperoleh Level 3. Tingkat Maturitas SPIP mencapai target dikarenakan : 1. Pada tahun 2018, 9 sampel Perangkat Daerah yang dipilih telah melaksanakan penyelenggaraan SPIP dan dapat menyediakan setiap dokumen pendukung yang dibutuhkan sehingga capaian atas target kinerja dapat tercapai; 2. Pendampingan penuh yang dilakukan oleh tim dari BPKP Provinsi dalam pelaksanaan penilaian maturitas SPIP turut mendorong tercapainya target kinerja yang ada. Faktor pendukung dalam pencapaian target Tingkat Maturitas SPIP adalah dikarenakan : 73
1. Adanya koordinasi yang terus menerus dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalteng dalam pelaksanaan evaluasi SPIP perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. Adanya kegiatan bimtek SPIP yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalteng untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang SPIP kepada APIP sebagai assessor dari kegiatan evaluasi SPIP; dan 3. Adanya saran dari hasil quality assurances yaitu meningkatkan pelaksanaan mandiri dan memperbanyak jumlah OPD yang di uji petik sehingga hasil penilaian lebih mencerminkan kondisi pengendalian intern dari pemerintah daerah dan menindaklanjuti area of improvement dan mengimplementasikan SPIP di seluruh OPD yang diakomodir dengan adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pendampingan dan evaluasi SPIP pada OPD-OPD diluar sampel 9 OPD untuk menindaklanjuti saran tersebut. Sedangkan faktor penghambat dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan SPIP pada OPD-OPD sebenarnya sudah berjalan akan tetapi dalam proses dokumentasinya yang belum dapat dilakukan dengan baik, sehingga ketika diminta untuk memberikan dokumen pendukung atas penyelenggaraan SPIP mengalami kendala dalam pemenuhannya. Selain itu OPD-OPD mengalami kesulitan dalam penyusunan Piagam Manajemen Risiko; 2. Dalam menindaklanjuti saran dari hasil quality assurances telah dilakukan pendampingan dan evaluasi SPIP pada perangkat daerah diluar 9 sampel 74
yang ada, hasil yang didapatkan pada tahun 2019 menunjukkan dari 13 sampel yang dilakukan pendampingan dan evaluasi didapati bahwa 10 OPD telah berada pada level 3 (terdefinisi) sedangkan 3 OPD lainnya belum berada pada level 3, Salah satu penyebabnya karena belum disusunnya piagam manajemen risiko yang menjadi salah satu unsur didalam penilaian penyelenggaraan SPIP. Selain itu tahun 2019 ini aplikasi SPIP yang dikelola oleh BPKP mengalami kendala, beberapa kali aplikasi tersebut tidak bisa diakses sehingga menghambat dalam proses penyelenggaraan dan penyelesaian laporan hasil evaluasi maturitas SPIP OPD. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, langkah antisipatif dan strategi yang telah dilaksanakan adalah : 1. Langkah-langkah antisipatif a. Sosialisasi dan bimtek tentang penyelenggaraan SPIP pada OPD-OPD sampel dengan narasumber dari BPKP Provinsi Kalteng; b. Bimtek SPIP untuk APIP yang menjadi assessor untuk penilaian evaluasi SPIP dengan narasumber dari BPKP Provinsi Kalteng; c. Koordinasi dan konsultasi terus menerus dengan BPKP Provinsi Kalteng baik berupa non formal maupun formal; d. Pendampingan terhadap OPD sampel dalam pemenuhan langkah- langkah penilaian SPIP dari pelaksanaan survey persepsi, pengisian kuisioner lanjutan, wawancara, observasi dan pemenuhan dokumen- dokumen pendukung bukti penyelenggaraan SPIP; e. Penggunaan aplikasi SPIP dalam menilai penyelenggaraan SPIP 75
2. Strategi Pemecahan Masalah a. Mengirimkan para personil APIP untuk mengikuti diklat tentang penyelenggaraan SPIP maupun diklat evaluasi maturitas SPIP di Pusdiklatwas; b. Menyediakan contoh-contoh dokumen pendukung sebagai bukti penyelenggaraan SPIP dari daerah lain untuk dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi OPD masing-masing. Tabel 3.6. Analisis Pencapaian Sasaran 1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Tahun 2018 Tahun 2019 No. Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) Target Realisasi 1 Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E-Goverment Indeks 1,89 1,89 100 2,3 2,47 2 Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Publik Skor 87 82,89 95,27 90 82,36 Rata-Rata Capaian Kinerja 97,63 Sumber: Data diolah oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari tabel di atas diketahui bahwa 2 indikator dari sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi, 1 indikator melebihi target dan 1 indikator tidak mencapai target. Rata- rata capaian kinerja sasaran pada 2019 adalah sebesar 99,45 % mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 97,63%, dikategorikan Sangat Tinggi. Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) 107,39 91,51 99,45 76
Nilai realisasi capaian Indeks E-Gov (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik/ SPBE), diperoleh dari Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 oleh Tim Eksternal dari Kementerian PAN dan RB. Indeks e-Gov/ SPBE Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun adalah 2,47 dengan kategori Cukup. Indeks E-Gov / SPBE mencapai target dikarenakan : 1. Tersedianya jumlah ASN yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan program kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat. 2. Kualitas aparatur dilihat dari tingkat pendidikannya sudah cukup baik 3. Struktur organisasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup jelas pembagian tugas dari masing- masing bidang. 4. Adanya koordinasi dan kamunikasi yang terjalin baik diantara masing- masing bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat ; 5. Program kerja berpedoman pada Tupoksi yang jelas, SOP dan petunjuk operasional yang dapat dipahami segenap aparatur . Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, langkah antisipatif yang dilaksanakan serta kendala yang dihadapi yaitu sebagai berikut : a) Administrasi Pemerintahan 1) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan aplikasi SPBE untuk layanan pengadaan yang telah terintegrasi dengan instansi pusat. telah 77
Seiring dengan perkembangan jaman, layanan ini perlu untuk selalu dievaluasi dan ditingkatkan fungsinya. 2) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga telah menggunakan aplikasi untuk layanan naskah dinas, manajemen perencanaan, manajemen penganggaran, manajemen keuangan, dan manajemen kinerja. Aplikasi-aplikasi tersebut telah memiliki fungsi yang dapat melakukan transaksi antar penggunanya. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, aplikasi-aplikasi ini perlu dikembangkan sehingga dapat terintegrasi dengan aplikasi lain yang terkait. 3) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki aplikasi untuk layanan manajemen kepegawaian, namun aplikasi untuk layanan tersebut belum menyediakan fungsi yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi (misal : proses persetujuan secara elektronik). Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, aplikasi ini perlu dikembangkan sehingga dapat melakukan transaksi. Dan kemudian diintegrasikan dengan aplikasi lain yang terkait. b) Pelayanan Publik 1) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menggunakan 4 aplikasi untuk layanan publik berbasis elektronik yaitu : aplikasi pengaduan publik, aplikasi layanan perijinan, aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan, dan aplikasi pelayanan pengajuan domain. Ketiga aplikasi tersebut sudah dapat melakukan proses transaksi. Sehingga untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, aplikasi-aplikasi tersebut perlu diintegrasikan dengan aplikasi lain yang terkait. Langkah 78
berikutnya yang perlu diambil adalah evaluasi dan pengembangan aplikasi sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan terkini. 2) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki aplikasi layanan whistle blowing system. Aplikasi ini diperlukan untuk membantu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Sehingga perlu segera direncanakan untuk mengimplementasikan aplikasi ini. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan aplikasi berbagi pakai ataupun menduplikasi aplikasi yang memiliki fungsi serupa yang telah diimplementasikan di daerah lain. 3) Aplikasi untuk layanan dokumentasi dan informasi hukum telah dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat, namun aplikasi tersebut belum menyediakan fungsi yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi (misal: proses persetujuan secara elektronik). Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, aplikasi ini perlu dikembangkan sehingga dapat melakukan transaksi. Dan kemudian diintegrasikan dengan aplikasi lain yang terkait. c) Kebijakan tata Kelola 1) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki kebijakan terkait dengan pembentukan Tim Pengarah. Peran tim pengarah sangat penting untuk kesuksesan implementasi SPBE yang terintegrasi. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, kebijakan ini perlu ditingkatkan sehingga dapat mencakup integrasi SPBE dengan instansi pusat. Kebijakan ini juga perlu dievaluasi secara berkala sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. 79
Kebijakan terkait dengan inovasi proses bisnis yang terintegrasi juga sudah dimiliki instansi ini. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, kebijakan tersebut perlu ditingkatkan sehingga dapat mencakup integrasi SPBE dengan instansi pusat. Kebijakan ini juga perlu dievaluasi secara berkala sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. 2) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat baru memiliki konsep kebijakan untuk rencana induk SPBE instansi pemerintah, anggaran dan belanja TIK, pengoperasian pusat data, integrasi system aplikasi, dan penggunan aplikasi umum berbagi pakai. Konsep kebijakan tersebut perlu segera direalisasikan menjadi kebijakan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk implementasi SPBE yang berkualitas. d) Kebijakan layanan 1) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki kebijakan internal yang mengatur layanan SPBE untuk seluruh kebutuhan instansi. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup layanan manajemen Kepegawaian, layanan manajemen kerja, layanan pengadaan, layanan dokumentasi dan informasi hukum, serta layanan publik instansi pemerintah. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal kebijakan- kebijakan tersebut perlu ditingkatkan sehingga dapat mencakup integrasi SPBE dengan instansi pusat. Kebijakan ini juga perlu dievaluasi secara berkala sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembungan yang ada. 2) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki kebijakan untuk layanan whistle blowing system. Kebijakan ini sangat penting untuk membantu menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dari 80
korupsi. Sehingga perlu untuk segera dibuat kebijakan terkait dengan hal ini. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat baru memiliki konsep untuk kebijakan terkait layanan naskah dinas, layanan manajemen perencanaan dan penganggaran, dan layanan manajemen keuangan. Konsep kebijakan tersebut perlu segera direalisasikan menjadi kebijakan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk implementasi SPBE yang berkualitas. Kebijakan terkait layanan pengaduan public yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat hanya berlaku untuk sebagian kebutuhan yang ada, sehingga perlu ditingkatkan agar dapat mencakup seluruh kebutuhan instansi. e) Kelembagaan 1) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki tim pengaruh SPBE yang telah melaksanakan tugas serta fungsinya secara keseluruhan. Tugas dan fungsi tim pengarah SPBE perlu untuk selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala sehingga perannya dapat ditingkatkan secara berkesinambungan. 2) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki inovasi proses bisnis terintegrasi, namun penerapannya hanya pada sebagian unit kerja saja. Untuk efektifitas kinerja instansi, inovasi proses bisnis terintegrasi ini perlu ditingkatkan sehingga dapat diterapkan pada keseluruhan unit kerja. f) Strategi dan Perencanaan 1) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki dokumen rencana induk SPBE yang mencakup seluruh muatan visi dan misi SPBE 81
serta peta jalan SPBE. Hal-hal yang terdapat dalam rencana induk SPBE ini perlu diterapkan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala, untuk kemudian dilakukan pemuktahiran sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi yang ada. 2) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki perencanaan dan penganggaran TIK, namun hanya sebagian saja yang dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK. Untuk efektifitas kinerja instansi, seluruh perencanaan dan penganggaran TIK harus dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK. Perencanaan dan penganggaran TIK ini harus dipantau dan dievaluasi secara berkala, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan di penyusunan anggaran tahun berikutnya. g) Teknologi Informasi dan Komunikasi 1) Integrasi merupakan kunci keberhasilan implementasi SPBE. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan integrase aplikasi walaupun hanya melakukan pada sebagian dari kebutuhan instansi saja 2) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum menggunakan layanan data center yang disediakan oleh instansi pemerintah/BUMN. Penggunaan layanan data center yang tidak dimiliki oleh instansi pemerintah/BUMN dapat meningkatkan resiko keamanan serta kerahasiaan data yang disimpan didalamnya. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan integrase system aplikasi dan menggunakan aplikasi umum berbagi pakai. Namun hal tersebut hanya dilakukan pada sebagian saja dari seluruh kebutuhan instansi. Untuk 82
efektifitas kinerja instansi, perlu dilakukan perbaikan sehingga kedua hal tersebut dapat dilakukan untuk seluruh kebutuhan instansi. h) Administrasi Pemerintahan 1) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan aplikasi LPSE untuk layanan pengadaan yang terintegrasi dengan instansi pusat. Seiring dengan perkembangan jaman, layanan ini perlu untuk selalu dievaluasi dan ditingkatkan fungsinya. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga telah menggunakan aplikasi untuk layanan naskah dinas, manajemen perencanaan, manajemen penganggaran manajemen keuangan, dan manajemen kinerja. Aplikasi-aplikasi tersebut telah memiliki fungsi yang dapat melakukan transaksi antar penggunanya. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, aplikasi- aplikasi ini perlu dikembangkan sehingga dapat terintegrasi dengan aplikasi lain yang terkait. 2) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki aplikasi untuk layanan manajemen Kepegawaian, namun aplikasi untuk layanan tersebut belum menyediakan fungsi yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi (missal: proses persetujuan secara elektronik). Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, aplikasi ini perlu dikembangkan sehingga dapat melakukan transaksi. Dan kemudian diintegrasikan dengan aplikasi lain yang terkait. i) Pelayan Publik 1) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menggunakan 4 aplikasi untuk layanan public berbasis elektronik, yaitu: aplikasi 83
pengaduan public, aplikasi layanan perijinan, aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan, dan aplikasi pelayanan pengajuan domain. Keempat aplikasi tersebut sudah dapat melakukan proses transaksi. Sehingga untuk mendapatkan manfaat maksimal, aplikasi- aplikasi tersebut perlu diintegrasikan dengan aplikasi lain yang terkait. Langkah berikutnya yang perlu diambil adalah evaluasi dan pengembangan aplikasi sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan terkini. 2) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki aplikasi layanan Whistle Blowing System. Aplikasi ini diperlukan untuk membantu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Sehingga perlu segera direncanakan untuk mengimplementasikan aplikasi ini. Salah satu alternative yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan aplikasi berbagi pakai ataupun menduplikasikan aplikasi yang memiliki fungsi serupa yang telah diimplementasikan di daerah lain. Aplikasi untuk layanan dokumentasi dan informasi hukum telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, namun aplikasi tersebut belum menyediakan fungsi yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi (missal: proses persetujuan secara elektronik). Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, aplikasi ini perlu dikembangkan sehingga dapat melakukan transaksi. Dan kemudian diintegrasikan dengan aplikasi lain yang terkait. 84
Strategi yang telah diambil sehingga dapat mencapai target yaitu : 1. Mengembangkan sistem pemerintahan yang interaktif melalui institusionalisasi (pelembagaan) inovasi; 2. Melakukan akselerasi pembangunan melaui optimalisasi teknologi informasi dan membangun early warning (peringatan dini) system pengendalian yang berorientasi pada hasil. Nilai realisasi capaian Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik, diperoleh dari rekapitulasi Survey Kepuasan Masyarakat terhadap 13 SKPD/ Instansi Pemerintah/ Unit Pelayanan yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Unit Pelayanan dimaksud antara lain adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaa dan Kearsipan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, RSUD Sultan Imanuddin, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, dan Kecamatan Pangkalan Banteng. Survey dilaksanakan oleh masing-masing SKPD/ Instansi Pemerintah/ Unit Pelayanan dengan rincian variabel penilaian sebagai berikut : 1. Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan dengan capaian 2. Kemudahan prosedur pelayanan dengan capaian 3. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan 4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan 5. Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan 85
6. Kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan 7. Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan 8. Kualitas sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan Berikut penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat di unit penyelenggaran pelayanan umum Kabupaten Kotawaringin Barat : Tabel Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2019 NO NAMA SATUAN KERJA NILAI SKM KINERJA UNIT PELAYANAN Nilai Nilai UNSUR PENILAIAN Nama Unsur Terendah Tertinggi 1 Kecamatan Arut Selatan 73.98 Kurang 2.85 3.07 Terendah penanganan pengaduan kompetensi pelaksana Tertinggi 2 Kecamatan Kotawaringin Lama 76.07 Kurang 2.93 3.16 Terendah penanganan pengaduan Tertinggi maklumat pelayanan 3 Terendah waktu pelayanan Kecamatan Kumai 87.69 Baik 3.13 4.00 Tertinggi biaya / tarif 4 Kecamatan Pangkalan Banteng 84.62 Baik 3.11 3.98 Terendah maklumat pelayanan Tertinggi biaya / tarif 6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 79.24 Baik 2.75 3.55 Terendah penanganan pengaduan biaya / tarif Tertinggi 7 8 Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 76.74 91.88 Baik Sangat Baik 67.32 2.94 85.39 3.90 Terendah waktu pelayanan Tertinggi penanganan pengaduan Terendah waktu pelayanan Tertinggi penanganan pengaduan 9 Terendah kompetensi pelaksana Dinas Kesehatan 79.35 Baik 2.76 3.63 Tertinggi penanganan pengaduan 10 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 87.90 Baik 3.15 3.95 Terendah produk layanan Tertinggi biaya / tarif 11 Dinas Perhubungan 81.11 Baik 3.05 3.36 Terendah kesesuaian persyaratan Tertinggi kompetensi petugas 12 Terendah kompetensi petugas Dinas Sosial 83.35 Baik 3.00 3.82 Tertinggi biaya / tarif 13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 86.39 Baik 3.31 3.81 Terendah persyaratan pelayanan biaya/ tarif Tertinggi Sumber : Diolah oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 86
Target rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah dengan skor 90 dengan realisasi skor 82,36. Sehingga dari hasil pengukuran kinerja tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja adalah sebesar 91,51%. Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik, tidak mencapai target dikarenakan : 1. Sebagian besar unit pelayanan telah memenuhi aspek pelayanan publik (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan SKM), aspek pelayanan publik tersebut telah dilaksanakan namun belum ditetapkan dan dipublikasikan secara berkelanjutan. 2. Profesionalisme SDM secara umum telah memadai namun masih terdapat beberapa hal yang harus dilengkapi diantaranya penetapan kode etik yang merupakan pedoman dalam melaksanakan pelayanan. 3. Sarana dan prasarana secara umum telah memadai namun masih perlu untuk dilakukan penyempurnaan dan peremajaan serta penambahan fasilitas bagi penerima layanan yang berkebutuhan khusus (disabilitas). 4. Belum ada inovasi yang dibuat. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, langkah antisipatif dalam peningkatkan kepuasan masyarakat adalah : 1. Mendorong Unit Pelayanan untuk dapat membuat dan menetapkan Standar Pelayanan sesuai dengan jenis layanan serta Peraturan Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2014. Maklumat Pelayanan dan survey kepuasan masyarakat juga telah disarankan untuk dipublikasikan melalui ruang pelayanan dan website secara berkelanjutan. 87
2. Perlu adanya peningkatan kompetensi pegawai sehingga disarankan kepada Unit Pelayanan agar dapat melakukan training/ diklat secara rutin bagi pegawainya. 3. Mendorong Unit Pelayanan untuk membuat dan menetapkan kode etik pegawai dengan melengkapi aturan tentang reward dan punishment. 4. Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, disarankan agar dapat dilakukan penyempurnaan dan peremajaan sarana dan prasarana penunjang layanan serta penambahan fasilitas bagi penerima layanan yang berkebutuhan khusus (disabilitas). 5. Informasi mengenai konsultasi dan pengaduan disarankan agar dapat didokumentasikan dan dipublikasikan serta terintegrasi dengan SP4N LAPOR. 6. Mendorong Unit Pelayanan untuk berinovasi guna mempermudah pemberian layanan. Tabel 3.7. Analisis Pencapaian Sasaran 1.4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2018 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) Tahun 2019 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) 1 Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu % 70 66 94 100 80 80 Rata-Rata Capaian Kinerja 94 80 Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari tabel di atas diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa tidak mencapai target. Capaian kinerja sasaran pada 2019 adalah sebesar 80% mengalami penurunan jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2018 88
sebesar 94%, akan tetapi realisasi tahun 2019 lebih tinggi dari realisasi tahun 2019, capaian dikategorikan tinggi. Nilai realisasi capaian diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Perencanaan Pembangunan Desa dan Rekapitulasi Laporan Keuangan Desa. Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu tidak mencapai target dikarenakan : 1. Pada tahun 2018 ada Permendagri 20 Tahun 2018, yang ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2018 dan disosialisasikan kepada Kabupaten pada bulan Oktober 2018. Sehingga baru bisa di sosialisasikan kepada Desa-Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat pada bulan November dan Desember 2018; 2. Perubahan pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 ini yang paling signifikan dan menjadi elemen yang sedikit menghambat percepatan pengelolaan keuangan desa TA 2019 adalah pada aplikasi Siskeudes yang berubah mengikuti regulasi. Perubahan tersebut antara lain, perubahan pada Kode Kegiatan di APBDes, Desa diwajibkan menyusun DPA seperti yang dilakukan di Dinas/Instansi/Badan yang mana merupakan hal baru, dari sisi perangkat desa, Permendagri ini juga mensyaratkan perubahan tupoksi Kaur Keuangan yang merangkap fungsi Kebendaharaan. Faktor penghambat dan kendala dalam pencapaian Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu adalah : 1. Tingkat kepatuhan dari Pemerintah Desa dalam penyelesaian APBDes; 2. Kurangnya pemahaman Aparatur Desa dalam menterjemahkan regulasi yang ada/baru Permendagri No. 20 Tahun 2018; 3. Keterbatasan SDM yang ada di desa baik dari segi kuantitas maupun kualitas; 89
4. Banyak Kepala Desa yang dijabat oleh Pj. Kades (sebanyak 45) yang menyebabkan jalannya Pemerintah Desa kurang maksimal; 5. Dari segi infastuktur masih banyak desa yang belum terjangkau akses komunikasi (blank sport) tidak ada sinyal seluler sehingga menyulitkan untuk berkomunikasi, kemudian masih banyak Desa yang belum terjangkau Listrik PLN dan juga infastruktur jalan yang menghubungkan antar desa dan ke ibukota Kecamatan; 6. Sering bergantinya Aparatur Desa yang menangani Pengelolaan Keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, untuk meningkatkan Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu akan dilakukan langkah antisipatif dan strategi penyelesaian masalah yaitu sebagai berikut : 1. Melaksanakan bimbingan dan pendampingan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan; 2. Untuk mempercepat proses dalam penyusunan APBDes untuk Rincian Anggaran Biaya (RAB) dilakukan penundaan dulu dan setelah posting penyusunan anggaran baru dilaksanakan entri RAB (disistem Siskeudes); 3. Selalu mengingatkan kepada Pemerintah Desa untuk penyelesaian APBDes sesuai ketentuan yaitu per 31 Desember; 4. Membuat surat edaran /jadwal kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan. 90
Tabel 3.8. Analisis Pencapaian Sasaran 2.1 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2018 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) Tahun 2019 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) 1 Angka Harapan Lama Sekolah Thn 12,80 12,69 99,14 13 12,71 97,77 2 Rata-Rata lama sekolah Thn 8,43 8,35 99,05 8,63 8,41 97,45 3 Jumlah pengunjung perpustakaan orang 134.760 133.831 99,31 145.030 77.404 53,37 Rata-Rata Capaian Kinerja 99,16 82,86 Sumber: Data diolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari tabel di atas diketahui bahwa 3 indikator dari sasaran strategis Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada 2019 adalah sebesar 82,86% mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 99,16, dikategorikan Tinggi. Nilai realisasi capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata lama sekolah, diperoleh dari publikasi data Kotawaringin Barat dalam Angka oleh Badan Pusat Statistik. Nilai realisasi capaian Angka Harapan Lama Sekolah tidak mencapai target karena rata-rata penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat setelah lulus SMA melanjutkan pendidikan keluar daerah sesuai dengan perguruan tinggi yang diminati, serta kewenangan SMA ada di propinsi dan perguruan tinggi di pusat. Faktor Penghambat tercapainya Angka Harapan Lama Sekolah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat belum sepenuhnya dapat memfasilitasi untuk penyediaan fasilitas 91
pendidikan yang lebih tinggi serta kurangnya fasilitas pendidikan sekolah tinggi dan Universitas di Kabupaten. Langkah antisipatif yang akan diambil dalam rangka meningkat Harapan Lama Sekolah adalah berkoordinasi dengan pemerintah propinsi dan pusat dalam pengembangan fasilitas pendidikan tinggi (Universitas Antakusuma dan Stikes) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Nilai realisasi capaian Rata-Rata lama sekolah tidak mencapai target dikarenakan bertambahnya penduduk akibat migrasi masuk di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pekerja disektor perkebunan/pertanian diatas usia 25 tahun yang rata-rata berpendidikan SD dan SMP. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan kesetaraan. Langkah antisipatif yang akan diambil adalah melakukan sosialisasi tentang pendidikan kesetaraan kepada masyarakat serta mendorong penduduk di atas usia 25 tahun yang rata rata pendidikannya SMP untuk melanjutkan pendidikan melalui pendidikan kesetaraan. Nilai realisasi capaian Jumlah pengunjung perpustakaan didapat dari rekapitulasi jumlah pengunjung perpustakaan dalam 1 (satu) tahun. Jumlah pengunjung perpustakaan tidak mencapai target dikarenakan : 1. Aplikasi sebagai salah satu alat ukur jumlah pemustaka yang berkunjung keperpustakaan sering bermasalah; 2. Kurang lancarnya penggunaan jaringan IT karena keterbatasan kapasitas jaringan internet; 92
3. Kekurangan SDM khususnya petugas pengelola IT; 4. Koleksi bahan perpustakaan belum sepenuhnya terpenuhinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Respon dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi perpustakaan masih rendah; 6. Sarana dan prasarana sebagian besar perpustakaan di Kabupaten Kotawaringin Barat belum memenuhi standart nasional; 7. Belum maksimalnya peran perpustakaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 8. Perpustakaan daerah belum memenuhi standar nasional kebutuhan pustakawan; 9. Belum ada regulasi tentang perpustakaan; 10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan Desa, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Pintar, Sudut Baca, Pojok Baca, dan lain-lain; 11. Belum memadainya SDM pengelola perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat; 12. Belum optimalnya koordinasi dalam hal pemberdayaan perpustakaan, sehingga belum tercapai sinergitas program/kegiatan. Faktor penghambat dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target jumlah pengunjung perpustakaan adalah : 1. Literasi dan perpustakaan masih belum menjadi prioritas pembangunan di daerah sebagai penunjang prioritas bidang pendidikan yang tidak bisa dipisahkan; 2. Perpustakaan tradisional/konpensional kurang diminati masyarakat karena perkembangan TI sehingga diperlukan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis TI; 3. Jumlah koleksi belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk; 93
4. Kondisi sarana prasarana untuk layanan publik maupun ruang kerja sangat minim; 5. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai dan penguasaan Teknologi Informasi masih terbatas; 6. Pertumbuhan berbagai jenis perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah masih relatif rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, untuk meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan pertahun akan dilakukan langkah antisipatif dan strategi untuk penyelesaian masalah yaitu sebagai berikut : 1. Langkah antisifatif a. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada semaksimal mungkin b. Memaksimalkan kinerja SDM yang ada 2. Strategi pemecahan masalah : a. Perlu adanya pengembangan SDM seperti mengikuti bimtek, pelatihan dan magang; b. Menyediakan SDM IT untuk pemeliharaan aplikasi perpustakaan; c. Melakukan sosialisasi peraturan perpustakaan tentang fungsi perpustakaan kepada masyarakat baik dilaksanakan sendiri maupun bersinergi dengan pihak lain; d. Mendorong kepedulian BUMN/D, pelaku usaha dan perorangan melalui Gerakan Hibah Buku; e. Peningkatan kapasitas jaringan internet; f. Melakukan / menyelenggarakan berbagai kegiatan yang variatif; g. Penambahan tenaga pustakawan; 94
h. Menerapkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Edaran Tentang Perpustakaan; i. Meningkatkan promosi minat baca melalui Pameran (Kobar Expo), Layanan Perpustakaan Keliling dan Lomba - lomba yang diselenggarakan di Dinas Perpustakaan Daerah; Tabel 3.9. Analisis Pencapaian Sasaran 2.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2018 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) Tahun 2019 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) 1 Angka Harapan Hidup Thn 70,59 70,43 99,77 70,79 70,51 99,60 2 Persentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi % 60 60 100 60 70 116,66 Rata-Rata Capaian Kinerja 99,88 108,13 Sumber: Data diolah oleh Badan Pusat Statistik, RSUD Sultan Imanuddin dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari tabel di atas diketahui bahwa 2 indikator dari sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, 1 indikator melebihi target dan 1 indikator tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 adalah sebesar 108,13% mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 99,88%, dikategorikan Sangat Tinggi. Nilai realisasi capaian Angka Harapan Hidup diperoleh dari publikasi BPS tentang Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Angka Harapan Hidup tidak mencapai target dikarenakan : 1. Sistem rujukan yang masih perlu dioptimalkan lagi implementasinya; 95
2. Masih rendahnya promosi kesehatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemberian kelas ibu hamil sebagai persiapan untuk perawatan kesehatan selama kehamilan dan nifas serta kelas ibu balita untuk pemantauan tumbuh kembang balita/deteksi dini; 3. Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan home sweeping di puskesmas untuk percepatan penemuan penderita dan deteksi dini kasus; 4. Ketergantungan dari dana pusat. Faktor pendukung pencapaian Angka Harapan Hidup di bidang kesehatan tahun 2019 adalah : 1. Tersedianya tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan yang sesuai dengan standar yang berlaku; 2. Dukungan dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam kegiatan yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan; 3. Tingginya komitmen dari segenap jajaran kesehatan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan paripurna; 4. Dukungan yang tinggi dari pihak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat maupun pusat baik berupa dukungan dana maupun perhatian; 5. Adanya validasi data per triwulan di setiap program. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, langkah antisipatif dan strategi yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 1. Memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif antar puskesmas dan rumah sakit; 96
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kualitas promosi kesehatan secara kontinue untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa kesehatan memerlukan peran serta pemberdayaan di masyarakat; 3. Peningkatan kualitas pelaksanaan surveilans untuk penanganan kasus dan pelacakan secara dini; 4. Peningkatan kapasitas penganggaran daerah melalui advokasi ke pemangku kebijakan daerah. Nilai realisasi capaian Layanan kesehatan yang terakreditasi diperoleh dari hasil Survey Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), hasil penilaian 15 kelompok kerja mendapatkan nilai 80%. Pada Tahun 2018 dan 2019 dilakukan Survey verifikasi ulang oleh KARS dengan hasil masih mempertahankan status terakreditasi paripurna (bintang 5). Layanan kesehatan yang terakreditasi mencapai target dikarenakan : 1. Pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 telah dilaksanakan survey verifikasi akreditasi rumah sakit. Dari hasil survey tersebut RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tetap menyandang label Paripurna yang nilainya lebih dari 80 %. Khusus pada tahun 2019 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun telah dilakukan survey oleh KARS dengan perolehan nilai 92,99 %. Ada kenaikan nilai dibandingkan tahun 2018 (85,58%) . Survey dilakukan untuk memotret sejauh mana rumah sakit mampu melaksanakan rekomendasi dari Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) dari keseluruhan standar dan elemen penilaian dari masing-masing kelompok kerja; 2. Komitmen dari semua jajaran pemberi pelayanan dan pihak manajemen untuk melaksanakan standar akreditasi; 97
3. Dukungan masyarakat bersama pemerintah daerah atas mutu pelayanan sehingga RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun bisa tetap mempertahankan status paripurna sampai akhir tahun 2019. Faktor penghambat dan kendala pencapaian Layanan kesehatan yang terakreditasi adalah : 1. Belum adanya dokter spesialis Jantung dan pembuluh darah, dokter spesialis urologi, bedah syaraf, patologi anatomi, dokter spesialis radiologi dan dokter- dokter spesialis lainnya; 2. Tenaga perawat dan ruang perawatan yang masih terbatas jumlahnya. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, langkah antisipatif dan strategi yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 1. Menyediakan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai dengan standar rumah sakit kelas B, misalnya dokter spesialis Jantung dan pembuluh darah, dokter spesialis urologi, bedah syaraf, patologi anatomi, dokter spesialis radiologi dan dokter-dokter spesialis lainnya; 2. Memenuhi sarana dan prasarana bangunan gedung perawatan dan alat kesehatan / kedokteran sesuai dengan standar rumah sakit kelas B; 3. Meningkatkan Pendapatan BLUD untuk memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit yaitu belanja rutin dan kebutuhan obat-obatan, bahan, alat kesehatan habis pakai dan lain-lain. 98
Tabel 3.10. Analisis Pencapaian Sasaran 2.3 Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga. No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2018 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) Tahun 2019 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) 1 Jumlah Cabang Olah Raga yang memperoleh prestasi % 29 16 55,17 31 3 9,67% Rata-Rata Capaian Kinerja 55,17 9,67 Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari tabel di atas diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga tidak mencapai target. Capaian kinerja sasaran pada 2019 adalah sebesar 9,67% mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 55,17% dengan kategori Sangat Rendah. Realisasi capaian jumlah cabang olah raga yang memperoleh prestasi diperoleh dari data jumlah atlet yang juara pada Pra Kualifikasi PON XX yang berjumlah 3 (tiga) orang. Jumlah cabang olah raga yang memperoleh prestasi tidak mencapai target dikarenakan : 1. Belum tersedianya sarana prasarana olahraga yang memliki standar atau memadai; 2. Belum adanya pelatih yang bersertifikasi daerah maupun nasional yang dimiliki seluruh cabang olahraga; 3. Kurangnya kompetisi olahraga yang dilaksanakan di tingkat daerah sebagai tolak ukur prestasi ; 4. Minimnya anggaran olahraga yang diterima oleh seluruh pengurus cabang olahraga untuk pembinaan prestasi; 5. Belum adanya Pusat Pendidikan Latihan Prestasi Daerah (PPLPD) bagi atlet berprestasi yang dimiliki kabupaten. 99
Faktor pendukung dalam pencapaian target jumlah cabang olah raga yang memperoleh prestasi adalah : 1. Kelengkapan tanding yang dimiliki oleh atlet berprestasi; 2. Minat dan semangat dari atlet untuk mencapai prestasi dan memberikan yang terbaik untuk daerah; 3. Dukungan dari Pemerintah Daerah melalui dana pembinaan olahraga yang dialokasikan setiap tahun. Sedangkan faktor penghambat dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Sarana latihan atlet berprestasi yang belum memadai; 2. Belum adanya dukungan dari pihak swasta terhadap kemajuan olahraga di tingkat daerah; 3. Kurangnya pengetahuan tentang peta kekuatan daerah lain dalam hal olahraga prestasi; 4. Belum tersedianya asrama atlet untuk fokus pada pemusatan latihan. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, untuk meningkatkan jumlah cabang olah raga yang memperoleh prestasi akan dilakukan langkah antisipatif dan strategi untuk penyelesaian masalah yaitu sebagai berikut : 1. Langkah Antisipatif a. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bekerjasama dengan KONI dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengupayakan gedung serbaguna sebagai sarana latihan atlet berprestasi yang memadai; b. Dukungan dana pembinaan olahraga yang diberikan kepada seluruh cabang olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga; 100
c. Dukungan serta komitmen untuk memajukan olahraga dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat; d. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga berupaya untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih dan wasit yang berskala nasional; e. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan berupaya membangun asrama atlet berprestasi sebagai dukungan peningkatan prestasi olahraga; f. Pemerintah Kabupaten Kotawringin Barat mengupayakan ketersediaan sarana prasarana penunjang latihan bagi atlet berprestasi. 2. Strategi pemecahan masalah a. Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat, DPRD dan KONI membangun sebuah kerjasama atau MOU dengan pihak swasta untuk menjadi Bapak Angkat dari seluruh cabang olahraga yang ada ; b. KONI sebagai induk organisasi olahraga memiliki data konkrit atlet berprestasi baik tingkat daerah, regional maupun nasional ; c. Perlunya kompetisi yang diselenggarakan oleh KONI di tingkat daerah sebagai tolak ukur peningkatan prestasi olahraga. 101
Tabel 3.11. Analisis Pencapaian Sasaran 3.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer dan Skunder Unggulan. No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2018 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) Tahun 2019 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) 1 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan % 5,50 9,01 163.81 5,90 5,49 93,06 2 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan % 7,30 5,96 81,64 7,70 6,45 83,73 3 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan % 7,73 6,68 104,44 6,40 5,17 80,78 4 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) % 92,90 96,8 104,19 93,10 97,04 104,23 Rata-Rata Capaian Kinerja 113,52 90,45 Sumber: Data diolah oleh BPS, Disperindagkopdan UKM, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 indikator dari sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer dan Skunder Unggulan, 1 indikator mencapai target dan 3 indikator tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada 2019 adalah sebesar 90,45% mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 113,51%, masih dikategorikan Sangat Tinggi. Nilai realisasi capaian Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan diperoleh dari publikasi data Kotawaringin Barat dalam Angka oleh Badan Pusat Statistik sedangkan skor Pola Pangan Harapan didapat dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kabupaten Kotawaringin Barat. 102
PDRB Sektor Industri Pengolahan dan PDRB Sektor Perdagangan, pada skala makro pembangunan perekonomian daerah pada sektor industri pengolahan mempunyai Indikator yaitu Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dimana dari target pertumbuhan yang ditetapkan dapat tumbuh sebesar 5,90% pada tahun 2019 dengan realisasi tumbuh sebesar 5,49 % atau senilai 173,66 milyar rupiah (BPS PDRB ADHK 2019). Dalam pendukung pertumbuhan ekonomi daerah pada sektor Industri Pengolahan penyumbang 24,68 % dari total PDRB Kobar atau setara dengan 4,77 triliun rupiah (BPS : PDRB ADHB 2019). Peningkatan pertumbuhan yang terjadi salah satunya disebabkan karena meningkatnya produksi hasil perkebunan kelapa sawit. Hal ini tidak lepas dari peningkatan produksi hasil industri turunan kelapa sawit, khususnya CPO. Permintaan pasar dan didukung dengan harga yang cukup tinggi mampu mendorong peningkatan produksi industri CPO di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan kondisi pembangunan pada sektor industri skala mikro di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat terlihat dari pertumbuhan industri pengolahan skala kecil dan menengah dan nilai tambah yang di hasilkan para pelaku IKM di daerah. Kemudian pada Indikator Kinerja Daerah (IKD) sektor Perdagangan dengan Indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, sebagaimana telah ditetapkan target pertumbuhan sektor Perdagangan dapat tumbuh sebesar 7,70%, dengan realisasi sampai pada akhir tahun 2019 tumbuh sebesar 6,45 % dengan capaian sebesar 83,73% atau setara dengan 96,73 milyar rupiah nilai tambah yang dihasilkan. Adapun kontribusi dalam pendukung pertumbuhan ekonomi daerah pada sektor perdagangan penyumbang 13,22% dari total PDRB Kobar atau setara dengan 2,36 triliun rupiah (data BPS : PDRB AHDB 2018). 103
Nilai realisasi Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan diperoleh dari data BPS tahun 2019 dengan formulasi penghitungan perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1 dikalikan dengan 100 persen. n - (n-1) x 100 % (n-1) Ket : n = Realisasi PDRB tahun berjalan n-1 = Realisasi PDRB tahun lalu PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan tidak mencapai dikarenakan : 1. Secara umum laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian,Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan masih positif di angka 8,08% di tengah kelesuan ekonomi global dimana untuk laju pertumbuhan sub sektor Tanaman Pangan tumbuh sebesar 6,99%, Hortikultura tumbuh sebesar 11,89% dan Perkebunan tumbuh sebesar 4,48%, sedangkan sub Sektor Perikanan menyumbang pertumbuhan sebesar 13,33 %. Dari ke empat variabel laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian,Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan, bahwa sektor tanaman pangan, holtikulktura dan perikanan sudah melebihi target Pemerintah Daerah, yaitu tumbuh sebesar 6,4%, sedangkan perkebunan tidak mencapai target. 2. Ketidakstabilan harga komoditas perkebunan utama terutama karet dan kelapa sawit imbas dari faktor eksternal selama tahun 2019 antara lain sanksi dari Uni Eropa, imbas perang dagang AS-China sehingga harga komoditas CPO sebagai target 104
turunan kelapa sawit ikut bergejolak sehingga mempengaruhi harga komoditas di tingkat petani; 3. Produksi dan produktivitas perkebunan secara umum meningkat tetapi di beberapa kawasan, tanaman perkebunan sudah memasuki usia tidak produktif. Faktor pendukung dalam pencapaian target PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan adalah : 1. Komitmen tinggi Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Perangkat Daerah dalam pengembangan sektor pertanian dalam arti luas sebagai sektor unggulan dalam pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dalam membantu Ketersediaan sarana dan prasarana (pupuk, mekanisasi pengolahan lahan, sumber-sumber air yang tercukupi) yang berasal dari bantuan yang bersumber dari APBD Propinsi dan APBN bidang pertanian, bidang kelautan dan Perikanan. 3. Bertambahnya minat petani membudidayakan tanaman pangan dan hortikultura; 4. Jumlah produksi perikanan pada tahun 2018 realisasinya sebesar 23.992,96 ton/tahun dari target 21.429,12 ton/tahun atau mencapai 89,31%, sedangkan produksi perikanan di tahun 2019 sebesar 26.096,60 ton/tahun dengan target 22.893,58 ton/tahun atau 113,99% Sedangkan faktor penghambat dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan adalah : 1. Ketergantungan terhadap sektor Perkebunan yang terlalu besar sehingga ketika terjadi gejolak harga komoditas perkebunan maka berpengaruh sangat besar pada PDRB Sektor Pertanian,Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan; 105
2. Produksi dan produktivitas perkebunan secara umum meningkat tetapi di beberapa kawasan, tanaman perkebunan sudah memasuki usia tidak produktif; 3. Regenerasi tenaga penyuluh yang lambat dimana jumlah penerimaan penyuluh pertanian baru lebih sedikit dibanding dengan penyuluh pertanian yang pensiun/purna tugas; 4. Pendanaan petani yang lemah yang menyebabkan ketergantungan stimulant bantuan sarana produksi pertanian dalam usaha taninya. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, untuk meningkatkan pencapaian target PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan dilakukan langkah antisipatif dan strategi untuk penyelesaian masalah yaitu sebagai berikut : 1. Langkah Antisipatif a. Diversifikasi komoditi unggulan baru pertanian sebagai alternatif Kepala Sawit; b. Replanting tanaman perkebunan rakyat yang sudah tidak produktif melalui skema PSR dari BPPDKS Kementrian Pertanian; c. Penguatan komoditas tanaman pangan sebagai komoditas pokok dan komditas hortikultura sebagai penyangga inflasi dan alternatif untuk meningkatkan ekonomi 2. Strategi pemecahan masalah a. Melakukan pendampingan kepada kelembagaan petani secara lebih intensif untuk pengelolaan dana bergulir melalui skema pembiayaan petani agar petani lebih mandiri dalam pembiayaan usaha taninya; 106
b. Mendorong stakeholder terkait untuk penumbuhan investasi hilirisasi industri pengolahan pertanian terutama sektor perkebunan untuk lebih meningkatkan nilai tambah produk pertanian; c. Mendorong petani agar menerapkan integrated farming pada usaha taninya sehingga sumber pendapatan petani tidak hanya bergantung pada satu komoditas saja; d. Menambah personil penyuluhan pertanian untuk lebih menjangkau dan memaksimalkan pendampingan petani. Nilai realisasi capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diperoleh dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan rumus sebagai berikut : Skor PPH = Prosentase (%) AKG (9 kelompok pangan) X Bobot masing-masing kelompok pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), mencapai target dikarenakan : 1. Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dari pusat yang kemudian diolah datanya khusus data hasil survey konsumsi pangan dari Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan, maka keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi sayur buah, padi-padian serta pangan hewani, yang artinya konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat semakin beragam, bergizi dan seimbang; 107
2. Tingkat Ketersediaan pangan sayur buah, padi-padian serta pangan hewani yang memadai, tingkat distribusi pangan yang merata serta tingkat konsumsi pangan dari masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang semakin beragam. Faktor pendukung dalam pencapaian target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah : 1. pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD Dinas Ketahanan Pangan yang mendukung upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui kegiatan sosialisasi, promosi serta festival/ lomba cipta menu yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) serta kegiatan ketersediaan pangan melalui kegiatan Desa Mandiri Pangan serta kegiatan distribusi dan cadangan pangan melalui kegiatan pasar pangan murah dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui TTI (Toko Tani Indonesia) Sedangkan hambatan dan kendala dalam pencapaian target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah : 1. Upaya sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) belum mencapai seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. SDM belum mendapatkan bimtek bidang pangan; Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dalam pencapaian target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dilakukan langkah antisipatif dan strategi untuk penyelesaian masalah yaitu sebagai berikut : 108
1. Langkah atisipatif a. Mengadakan dan mengikuti Festival/Lomba Cipta Menu yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) bagi organisasi masyarakat (PKK) mulai dari tingkat Kabupaten, provinsi dan nasional; b. Upaya optimalisasi ketahanan pangan melalui kegiatan pameran, sosialisasi/penyuluhan serta pendampingan pada Kelompok Wanita Tani (KWT), kelompok Desa Mandiri Pangan serta Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) pelaksana kegiatan TTI (Toko Tani Indonesia). 2. Strategi penyelesaian masalah a. Melakukan pendampingan kepada organisasi masyarakat (PKK, KWT, Kelompok Tani, Gapoktan, UMKM pangan lokal); b. Melakukan intensifikasi sosialisasi dan promosi konsumsi pangan lokal seperti Coto Manggala, Lapat Manggala pada setiap kegiatan. Tabel 3.12. Analisis Pencapaian Sasaran 3.2 Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah. Tahun 2018 Tahun 2019 No. Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) Target Realisasi 1 Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN Rupiah dalam juta 7.810.821, 850 10.737.40 6 137,47 6.466.667 6.078.333 2 Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah % 11,81 13,92 117,87 11,86 12,85 Rata-Rata Capaian Kinerja 127,67 Sumber: Data diolah oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) 93,99 108,35 101,17 109
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator dari sasaran strategis Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah, 1 mencapai target dan 1 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 101,17 % mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 127,67 akan tetapi masih dikategorikan Sangat Tinggi. Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN, nilai realisasi capaian diperoleh dari : Tahun No Indikator sasaran Satuan Realisasi 2018 Realisasi 2019 1 PMA dan PMDN Rupiah 10.737.406.000 6.078.333.000 Persentase Pertumbuhan = nilai Realisasi tahun evaluasi - Realisasi tahun sebelum evaluasi Realisasi PMDN sebelum evaluasi X 100% = = 6.078.333.000 - 10.737.406.000 X100% 10.737.406.000 - 43,39 Peningkatan nilai PMA dan PMDN tahun 2019 hampir mencapai target yaitu 93,99% akan tetapi pertumbuhan nilai PMA dan PMDN tahun 2019 mengalami penurunan 43,39% dari tahun 2018, hal tersebut dikarenakan : 1. Pelayanan belum bisa maksimal disebabkan adanya regulasi baru dan aplikasi baru dari pusat sehingga masyarakat merasa belum terlayani secara maksimal (Adanya sistem baru OSS); 2. Terbatasnya SDM yang memahami perizinan melalui OSS; 3. Kurangnya support jaringan internet untuk pelayanan Perizinan (diperlukan sebesar 10 MBps output dan input, sedangkan saat ini baru tersedia 0,25 MBps); 110
4. Data LKPM Online Triwulan I,II,III Tahun 2019 masih banyak yang dalam proses perbaikan BKPMRI; 5. Nilai investasi lebih dari Rp. 500.000.000,- yang sudah mendapatkan NIB tetapi belum memahami pelaporan LKPM online. Faktor penghambat dan kendala dalam pencapaian target Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN adalah : 1. Banyaknya masyarakat pengurus perizinan yang belum memahami aplikasi baru (OSS) terkait proses dan pengentriannya; 2. Belum maksimalnya pelaksanaan SOP pada PTSP; 3. Kurang maksimalnya Perusahaan baik PMA/ PMDN dalam melaksanakan pelaporan LKPM secara online; 4. SDM belum mendapatkan diklat yang cukup mengenai Peningkatan Pelayanan Publik dan LKPM; 5. Kurang nya personil DPMPTSP dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan publik; 6. Banyaknya perubahan regulasi dari pusat yang harus dilaksanakan SKPD. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, langkah antisipatif dan strategi yang akan dilaksanakan agar PAD dapat naik yaitu sebagai berikut : 1. Langkah antisipatif a. Meningkatkan sosialisasi, fasilitasi dan pembinaan pada Perusahaan baik PMA maupun PMDN; b. Meningkatakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik sesuai standar; c. Dengan penerapan aplikasi OSS dan SiCANTIK diharapkan mempermudah seluruh proses perizinan dan non perizinan; 111
d. Mengirimkan/ mengikutsertakan secara bertahap Pejabat dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pendidikan dan pelatihan teknis yang dapat meningkatkan kompetensi kinerja pegawai. 2. Stretagi penyelesaian masalah a. Melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap Pelaku usaha/ Perusahaan dalam penerapan sistim aplikasi baru OSS; b. Meningkatkan Sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan publik; c. Koordinasi dengan Diskominfo untuk peningkatan/ penguatan jaringan internet guna mensupport pelayanan Perizinan. Nilai realisasi Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah diperoleh dari : Rasio Tahun 2019 = Pendapatan asli daerah X 100% Pendapatan total Rasio Tahun 2019 = 170.127.523.808,34 X 100% 1.323.565.397.657,56 = 12,85 % Hasil pengukuran Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah di tahun 2019 menunjukkan angka 12,85% atau PAD memberi kontribusi sebesar 12,85% dari total Pendapatan dari 11,86% yang ditargetkan di Tahun 2019. Angka ini akan terus ditingkatkan agar daerah dapat beranjak semakin mandiri. Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa capaian rasio PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai target, hal tersebut dikarenakan : 1. Pengoptimalan Potensi PAD dengan optimalisasi sumber-sumber PAD yang ada di Daerah; 112
2. Melakukan Koordinasi dan evaluasi dengan seluruh SKPD pengelola PAD. Faktor pendukung dalam pencapaian target rasio PAD terhadap total pendapatan daerah adalah : 1. Inovasi-inovasi yang dilakukan daerah dalam mengoptimalkan PAD baik itu pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, meskipun belum sepenuhnya optimal, namun menunjukkan adanya pembaruan sistem dengan pembayaran secara Online; 2. Komitmen tinggi Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Kotawaringin Barat; 3. Adanya kerjasama dengan berbagai pihak baik itu dengan Kantor Pajak Pratama, Kejaksaan Negeri dalam pelaksanaan kerja khususnya yang berkenaan dengan Pajak Daerah Sedangkan faktor penghambat dan kendala yang dihadapi adalah : 1. Basis data potensi Pendapatan Asli Daerah yang tersedia belum lengkap mutakhir dan akurat; 2. Potensi Pajak Daerah galian C zirkon yang sangat menurun; 3. Kesadaran wajib pajak yang harus terus menerus dibangun; 4. Beberapa sektor penyumbang PAD seperti terkait urusan Kependudukan dan Perijinan yang kewenangannya beberapa telah dicabut untuk menarik retribusi. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, langkah antisipatif dan strategi yang akan dilaksanakan agar PAD dapat naik yaitu sebagai berikut : 1. Langkah antisipatif a. Terus melaksanakan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah untuk menambah potensi Pendapatan Asli Daerah dan 113
sekaligus antisipasi beberapa sumber-sumber potensi yang telah tutup/tidak berpotensi lagi; b. Melaksanakan sosialisasi peraturan daerah terkait pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat luas akan pentingnya PAD bagi pembangunan daerah; c. Meningkatkan kemampuan personil yang menangani PAD agar mampu dan terus berinovasi dalam menggali potensi PAD 2. Strategi Pemecahan Masalah a. Penguatan sistem pengelolaan PAD, dilakukan dengan terus meng-update segala tools yang berkaitan dengan Pengelolaan PAD baik berupa peraturan daerah, maupun Standard Operational Procedure (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD-SKPD pengelola PAD; b. Melaksanakan rapat evaluasi dan fungsi pengawasan yang rutin dan terencana terhadap Objek Pajak, Wajib Pajak dan stakeholder lain; c. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Kejaksaan, KPP Pratama, Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan, Badan Pertanahan, PPAT maupun tokoh masyarakat untuk lebih mengoptimalkan potensi-potensi PAD. d. Berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat 114
Tabel 3.13. Analisis Pencapaian Sasaran 3.3 Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi. No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2017 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 (%) Tahun 2018 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) 1 Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten baik % 37,67 37,67 100 39,42 39,46 100,10 Rata-Rata Capaian Kinerja 100 100,10 Sumber: Data diolah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya Aksesibilitas Daerah terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi melebihi target yang telah ditentukan. Capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 100,10% dengan kategori Sangat Tinggi. Nilai realisasi capaian Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten baik diperoleh dari jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat sepanjang 1222,845 Km, dimana pada tahun 2018 lalu terdiri atas kategori kondisi jalan baik sepanjang 460,646 Km, kondisi jalan sedang sepanjang 25,425 Km, kondisi jalan Rusak Ringan sepanjang 477,485 Km, dan kondisi jalan Rusak Berat sepanjang 259,289 Km, berkenaan dengan kondisi jalan tersebut pada tahun 2019 Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat menargetkan jalan yang berkategori kondisi baik sebesar 39,42% (482,045 Km) dengan melaksanakan 2 (dua) program yaitu program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, selanjutnya setelah dilaksanakannya kedua program tersebut telah berhasil meningkatkan kondisi jalan baik menjadi sepanjang 482,536 Km atau meningkat sebesar 21,89 Km (1,79%), dimana jalan dengan kategori kondisi Sedang menurun sebesar 13,55 Km menjadi 11,875 Km, 115
jalan kondisi Rusak Ringan menurun sebesar 5,34 Km menjadi sepanjang 472,145 Km, dan jalan kondisi Rusak Berat menurun sebesar 3 Km menjadi sepanjang 256,289 Km, sehingga dapat disimpulkan target jalan kondisi baik sebesar 39,42% telah tercapai menjadi 39,46% dengan kinerja capaian sebesar 100,10%. Faktor pendukung tercapainya Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten baik adalah Personil Dinas PUPR memiliki SDM yang berkompeten dalam bekerja, dan bekerja keras serta ikhlas sesuai motto bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak. Faktor penghambat dan kendala dalam pencapaian Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten baik adalah : 1. Kompetensi pihak penyedia jasa yang masih kurang mumpuni sehingga terkadang adanya tender ulang pengadaan barang dan jasa, hal ini menghambat proses pelaksanaan pekerjaan yang telah terjadwal sebelumnya; 2. Terdapatnya perubahan-perubahan di lokasi pekerjaan sehingga memerlukan penyesuaian kembali dan hal ini memakan waktu pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pencapaian Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten baik telah dilakukan langkah antisipatif dan strategi penyelesaian masalah yaitu sebagai berikut : 1. Langkah antisipatif a. Melaksanakan kerja sama pembangunan infrastruktur dengan pihak perusahaan yang berinvestasi di kabupaten Kotawaringin Barat; b. Menambah SDM Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian target Renstra; c. Melengkapi secara bertahap fasilitas pendukung dalam bekerja 116
2. Strategi pemecahan masalah a. Melaksanakan kerja sama dengan pihak perusahaan untuk mendukung pencapaian target Renstra. Tabel 3.14. Analisis Pencapaian Sasaran 3.4 Meningkatnya Keberdayaan PMKS Dalam Mengakses Sektor-Sektor Strategis No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2018 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) Tahun 2019 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) 1 Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk % 17 13,03 130,46 15,75 15,28 103,08 Rata-Rata Capaian Kinerja 130,46 103,08 Sumber: Data diolah oleh Dinas Sosial Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk melebihi dari target yang telah ditentukan. Capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 103,08%, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 130,46%, dikategorikan Sangat Tinggi. nilai realisasi capaian Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk, diperoleh dari : Persentase penurunan PMKS = Jumlah PMKS yang terlayani X 100% Jumlah Penduduk 38.789 X 100% Persentase penurunan PMKS = 253.881 = 15,28 % Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk mencapai target dikarenakan : 117
1. Adanya dukungan bantuan sosial yang cukup besar dari Kementerian Sosial untuk fakir miskin (PMKS) di Kabupaten Kotawaringin Barat berupa PKH, BPNT, KUBE, RUTILAHU, asistensi Lanjut usia dan Disabilitas; 2. Adanya komitmen dari Kepala Daerah, DPRD dan Perangkat Daerah dalam mendukung kegiatan Dinas Sosial serta pendampingan bantuan sosial dari Kementerian Sosial; 3. Tersedianya tenaga pendamping dalam penyaluran bantuan sosial (Pendamping PKH, TKSK, koordinator teknis) Faktor pendukung tercapainya Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk adalah : 1. Adanya dukungan dari APBD dalam penurunan PMKS berupa dana sharing, pengawalan bantuan sosial dan jaminan sosial (Jamkesda); 2. Adanya dukungan dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti TKSK, PSM, Karang Taruna, dan LKS; 3. Adanya bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk PMKS berupa bantuan kebutuhan dasar, perlindungan (Program Keluarga Harapan) dan jaminan sosial (JKN); Faktor penghambat dan kendala dalam pencapaian pendukung tercapainya Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk adalah : 1. Belum tersedianya sekretariat yang memadai untuk bantuan sosial; 2. Belum berfungsinya secara optimal Loka Bina Karya (LBK) sebagai tempat pelatihan, keterampilan PMKS dan PSKS; 3. Belum tersedianya mobilitas untuk pelayanan PMKS dan PSKS; 118
4. Belum memadainya dukungan dari APBD dalam pendampingan bantuan sosial dan penanganan PMKS dan PSKS; 5. Bantuan sosial yang diberikan ke PMKS ditentukan oleh Kementerian Sosial; 6. Belum seluruh PMKS mendapatkan bantuan sementara dukungan dari APBD sangat terbatas. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk telah dilakukan langkah antisipatif dan strategi penyelesaian masalah yaitu sebagai berikut : 1. Langkah antisipatif a. Membuat kebijakan seperti Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan social terkait bantuan sosial, penanganan PMKS dan PSK; b. Mengoptimalkan peran PSKS dalam penanganan PMKS; c. Melaksanakan verifikasi dan validasi data PMKS dan PSKS secara dinamis dan berkesinambungan 2. Strategi pemecahan masalah a. Mengoptimalkan peran aktif desa dan kelurahan terutama dalam pemutakhiran data PMKS dan PSKS; b. Melakukan koordinasi dan mendorong peran SOPD terkait dalam penanganan keluhan PMKS; c. Melakukan koordinasi dan konsultasi pada Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait; d. Melakukan pendampingan dan sosialisasi terhadap KPM bantuan sosial yang disalurkan; 119
e. Melakukan monitoring dan evaluasi Tabel 3.15. Analisis Pencapaian Sasaran 3.5 Meningkatnya Kesempatan Dan Daya Saing Masyarakat Dalam Mengakses Sumber- Sumber Ekonomi No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2017 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 (%) Tahun 2018 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) 1 Tingkat Pengangguran Terbuka % 2,93 2,17 135,02 2,82 2,99 94,31 Rata-Rata Capaian Kinerja 135,02 94,31 Sumber: Data diolah oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dari tabel di atas diketahui bahwa indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka tidak mencapai target. Capaian kinerja sasaran pada 2019 adalah sebesar 94,31% mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 135,02% dikategorikan Sangat Tinggi. Nilai realisasi capaian Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dari : Tingkat pengangguran terbuka = ∑ Pengangguran X 100% ∑ Angkatan Kerja Tingkat pengangguran terbuka = 4809 X 100% 160.731 = 2,99% Tingkat pengangguran terbuka tidak mencapai target dikarenakan : 1. Masih rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja untuk bersaing di pasar kerja; 2. Tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lowongan kerja; 120
3. Masih ada perusahaan yang tidak melaporkan informasi lowongan kerja sehingga penyediaan informasi lowongan kerja tidak maksimal dalam menyerap pencari kerja ; 4. Kesadaran wajib lapor bagi pencari kerja yang sudah bekerja masih rendah dilakukan oleh pencari kerja sehingga data IPK menunjukkan bahwa rendahnya penempatan tenaga kerja; 5. Minimnya tenaga instruktur pendidikan dan pelatihan; 6. Sarana dan prasarana masih belum memadai. Faktor pendukung dalam pencapaian menurunnya tingkat pengangguran terbuka adalah : 1. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pencari kerja sehingga siap untuk bersaing di pasar kerja ; 2. Terlaksananya Job Fair dalam rangka mengurangi angka pengangguran; 3. Terlaksananya pengangkatan CPNS yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah berhasil menyerap pencari kerja (penganggur); 4. Terlaksananya monitoring pasca pendidikan dan pelatihan kerja para peserta pelatihan kerja berwirausaha / usaha mandiri; Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, ddalam rangka untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka telah dilakukan langkah antisipatif dan strategi penyelesaian masalah yaitu sebagai berikut : 1. Langkah antisipatif a. Melaksanakan pembinaan kepada perusahaan tentang peraturan perundang- undangan ketanagakerjaan untuk mematuhi wajib lapor informasi lowongan kerja; 121
b. Perluasan kesempatan kerja dilaksanakan dengan pelatihan tenaga kerja siap pakai; c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja yang didukung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalteng dan Kemanker RI melalui BLK Samarinda. 2. Strategi pemecahan masalah a. Melakukan monitoring dan evaluasi wajib lapor informasi lowongan kerja ke perusahaan - perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Melakukan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan kepada pencari kerja; c. Kerjasama dengan Perusahaan dalam rangka penyaluran tenaga kerja yang telah terlatih; d. Toolkit yang telah diberikan kepada peserta pelatihan digunakan sebagai modal usaha mandiri sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian. Tabel 3.16. Analisis Pencapaian Sasaran 3.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana. Tahun 2018 Tahun 2019 No. Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) Target Realisasi 1 Indeks Kualitas Air % 53 50 94,33 56 46,25 2 Indeks Kualitas Udara % 60 89,42 149,03 63 89,80 3 Indeks Tutupan Hutan % 59 55,69 94,38 61 65,91 4 Indeks Risiko Bencana % 108 144 75 101 113 Rata-Rata Capaian Kinerja 103,18 Sumber: Data diolah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat. Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) 82,58 142,53 108,04 89,38 105,63 122
Dari tabel di atas diketahui bahwa 4 indikator dari sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana, 2 indikator mencapai target, 2 indikator tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada 2019 adalah sebesar 105,63% mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 103,18%, dikategorikan Sangat Tinggi. Formulasi perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : IKLH = (30% x indeks kualitas air) + (30% x indeks kualitas udara) + (40% x indeks tutupan hutan) No Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan Hutan Sumber: Data diolah oleh Dinas Lingkungan Hidup 1 2 3 Target 2019 56 63 61 Realisasi 2019 46,25 89,8012 65.9115 Keterangan (data yang digunakan) Tahun 2019 Tahun 2019 Tahun 2018 Hasil Perhitungan IPA, IPU dan ITH No 1 2 3 Indeks Indeks Pencemaran Air Indeks Pencemaran Udara Indeks Tutupan Hutan Nilai 46,25 89,8012 65.9115 NILAI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Bobot 30% 30% 40% Hasil 13,875 26,9404 26.3646 67,18 Sumber: Data diolah oleh Dinas Lingkungan Hidup Nilai realisasi capaian Indeks Kualitas Air tidak mencapai target dikarenakan terjadi penurunan kualitas air sungai yang ditandai dengan penurunan status mutu kualitas air sungai yang disebabkan oleh kemarau panjang. Faktor penghambat capaian Indeks Kualitas Air adalah karena faktor alam yaitu musim kemarau. Berdasarkan hal tersebut, langkah antisipatif dan strategi penyelesaian masalahnya adalah sebagai berikut : 1. Langkah antisipatif dengan mengintensifkan dalam melaksanakan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui kegiatan : 123
a. Pemantauan kualitas air sungai sebagai dasar penetapan program dan kebijakan yang akan dilakukan untuk perbaikan kualitas air sungai. b. Pembinaan kepada industri mengenai pembangunan IPAL untuk mengolah air limbah domestik sebagai upaya penurunan beban pencemaran air dari sumber domestic; c. Pembinaan kepada perusahaan guna meningkatkan ketaatan terhadap baku mutu serta pengawasan terhadap pembuangan limbah cair untuk penurunan beban pencemaran. 2. Strategi penyelesaian masalah nya dengan memperbaiki kualitas air melalui penurunan beban pencemar, upaya pemulihan (restorasi) pada sumber air, menjaga ketersediaan dan flukturasi debit air serta pencegahan erosi dan sedimentasi. Nilai realisasi capaian Indeks Kualitas Udara mencapai target dikarenakan terjadi peningkatan kualitas udara yang dipengaruhi oleh pengendalian pencemaran udara serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hal tersebut, langkah antisipatif dan strategi penyelesaian masalahnya adalah mengintensifkan pelaksanaan program pengendalian polusi melalui kegiatan : 1. Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan sebagai upaya pengendalian pencemaran udara sumber bergerak; 2. Inventarisasi emisi pencemaran udara dan penyusunan indeks kualitas udara yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan, strategi dan peraturan pengendalian pencemaran udara; 3. Menyusun rencana pembangunan stasiun pemantau kualitas udara kontinyu (AQMS) pemantauan udara ambien yang digunakan sebagai bahan evaluasi 124
pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dan akses informasi kualitas udara (ISPU) bagi masyarakat; 4. Kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara; 5. Membangun komitmen dengan seluruh stakeholder. Nilai realisasi capaian Indeks Tutupan Hutan mencapai target dikarenakan terjadi peningkatan luasan tutupan lahan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Berdasarkan hal tersebut, langkah antisipatif dan strategi penyelesaian masalahnya adalah Intensif melaksanakan program penanaman pohon pada lahan di luar kawasan melalui kegiatan pembinaan kepada masyarakat mengenai konservasi tanah dan air, serta penanaman pohon, berupaya melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, rehabilitasi kawasan pesisir serta pemulihan lahan yang rusak (bekas tambang dan kontaminasi B3). Nilai realisasi capaian Data Indeks Risiko Bencana diperoleh dari : Indeks Risiko Bencana Rumus Umum: R=H*(V/C) R= Risiko H= Hazard (Ancaman/Bahaya) V= Vulneralbility (Kerentanan) C= Capasity (Kapasitas) Baseline Indeks Risiko Bencana mengacu pada IRBI 2013 sebesar 144 di Kelas TINGGI, dengan jenis ancaman sebagai berikut: 125
Tabel Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat Jenis Bencana Banjir Gempa Longsor Gelombang Ekstrim Hutan Cuaca Ekstrim Kekeringan Skor Kelas 36 Tinggi 11 Sedang 12 Sedang 24 Tinggi 36 Tinggi 14 Sedang 12 Sedang 144 Tinggi Total Sumber: IRBI 2013 Untuk IRB 2019 meliputi 5 Bencana yakni bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, serta epidemi dan wabah penyakit. Tabel Indeks Risiko Bencana Untuk 5 Bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat Jenis Bencana Skor H Kelas Skor V Kelas Skor C Kelas 12 Banjir Longsor 10 Cuaca Ekstrim 12 12 Kekeringan 8 Epidemi Total 54 Tinggi 3 Sedang 3 Tinggi 3 Tinggi 3 Sedang 2 14 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sedang 0,6 Sedang = C 2 Sumber: Hasil Analisis KRB Dengan menggunakan rumus yang sama, maka didapat IRB untuk 5 Bencana sebagai berikut: Jenis Bencana Skor Kelas 18 Tinggi Banjir 15 Sedang Longsor 8 Sedang Epidemi 18 Tinggi Cuaca Ekstrim 18 Tinggi Kekeringan 77 Sedang Total Maka Indeks Risiko Bencana untuk 5 Bencana yang dikaji sebesar 77 di Kelas SEDANG. 126
Tabel Indeks Risiko Bencana Untuk 5 Bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat Jenis Bencana Banjir Longsor Cuaca Ekstrim Kekeringan Epidemi Karhutla Gempa Gelombang Pasang Total Base Line 2013 Kelas Skor Tinggi 36 Sedang 12 Sedang 14 Sedang 12 - - Tinggi 36 Sedang 11 Tinggi 24 Tinggi 2019 Skor 18 15 18 18 8 18 6 12 Kelas Tinggi Sedang Tinggi Tinggi Sedang Tinggi Rendah Sedang 113 Sedang 144 Sumber: Analisis 2019 Nilai realisasi capaian Indeks Risiko Bencana tidak mencapai target akan tetapi nilai nya naik dari tahun penilaian awal yaitu 144 pada tahun 2013 menjadi 113 pada tahun 2019, hal tersebut dikarenakan telah berdirinya BPBD di Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah memenuhi variabel Indeks Ketahanan Daerah sehingga menurunkan Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tabel 3.17. Analisis Pencapaian Sasaran 4.1 Meningkatnya Toleransi Kerukunan Antar Umat Beragama Tahun 2017 Tahun 2018 No. Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 (%) Target Realisasi Penyelesaian potensi konflik bernuansa 1 SARA dan Konflik %s 0,68 N/A N/A 0,70 0 Sosial Rata-Rata Capaian Kinerja N/A Sumber: Data diolah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Capaian Kinerja Taun 2018 (%) 100 100 127
Dari tabel di atas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya Toleransi Kerukunan Umat Beragama mencapai target, hal tersebut dikarenakan : 1. Adanya Surat Keputusan (SK) Bupati No.300/28/Kesbang.II/2019 Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaaan (FPK) dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kab.Ktw.Barat Tahun 2019 serta Surat Keputusan (SK) Bupati No.300/27/Kesbang.II/2019 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab.Ktw.Barat sebagai dasar penyusunan anggaran bagi kedua forum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjaga dan memelihara kerukunan baik lintas etnis/suku dan agama di Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. Melaksanakan rapat koordinasi rutin dengan sistem door to door yaitu pertemuan antara tokoh-tokoh dan anggota forum pembauran kebangsaan (FPK) dan forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang dilaksanakan bergantian dari rumah ke rumah setiap bulan agar lebih optimal dan efektif dalam pembahasan Isu-isu yang berkembang terkait toleransi dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat; 3. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi pembauran kebangsaan/lintas etnis dan kerukunan umat beragama kepada masyarakat yand difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat. Faktor pendukung dalam pencapaian Penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA dan Konflik Sosial adalah : 1. Komitmen dari seluruh tokoh-tokoh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam memelihara kerukunan lintas etnis/suku dan umat beragama di Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. Menjaga hubungan baik antara Badan Kesbangpol dengan Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) selaku mitra kerja. tentang 128
Tabel 3.18. Analisis Pencapaian Sasaran 4.2 Meningkatnya Status Desa Mandiri Melalui Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2018 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) Tahun 2019 Target Realisasi Capaian Kinerja Taun 2019 (%) Persentase Desa 1 Mandiri % 5 3,2 64 4 3,7 92,5 Rata-Rata Capaian Kinerja 64 92,5 Sumber: Data diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dari tabel di atas diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya Status Desa Mandiri Melalui Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa tidak mencapai target. Capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 92,5% mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 64%, dikategorikan Sangat Tinggi. Nilai realisasi Persentase Desa Mandiri diperoleh dari rekapitulasi Indeks Desa Membangun Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, bahwa dari 81 Desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, ada 3 Desa yang berstatus Mandiri, yaitu Desa Pangkalan Satu, Desa Pasir Panjang dan Desa Karang Mulya, dengan rumus sebagai berikut : Persentase Desa Mandiri = Desa dengan status mandiri X 100% Jumlah Desa = 3 X 100% 81 = 3,7 % Persentase Desa Mandiri, Tidak mencapai target dikarenakan : 129
1. Tidak semua desa terjangkau jaringan selular; 2. Kondisi geografis desa sulit jangkau secara khusus desa tertinggal (seperti desa Sungai Cabang, Teluk Pulai, Kerabu, Lalang dan Kondang); 3. Variabel angka indeks IKS, IKE dan IKL cepat berubah tergantung kondisi riil desa; 4. Keterbatasan tenaga pengumpul/pencacah data; 5. Data dilapangan kurang update (jumlah penduduk dan data kesehatan). Faktor pendukung untuk meningkatkan pencapaian Persentase Desa Mandiri adalah : 1. Respon Pemerintahan Desa dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi pada pengisian form data IKS ( Indeks Ketahanan Sosial), IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi) dan IKL (Indeks Ketahanan Ekologi Desa) sangat baik; 2. Adanya perubahan kenaikan angka Indeks IKS, IKE dan IKL dalam meningkatkan status kemandirian desa. Langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah adalah : 1. Koordinasi dengan SOPD terkait dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung; 2. Rapat dengan SOPD atau stakeholder terkait dalam pencapaian strategi penyelesaian masalah. 130
Tabel 3.19. Analisis Pencapaian Sasaran 4.3 Meningkatnya Perlindungan dan Keberdayaan Perempuan dan Anak Sebagai Upaya Kesetaraan Gender dan Kondusifitas Kota/Kabupaten Layak Anak Tahun 2018 Tahun 2019 No. Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) Target Realisasi Indeks 1 Pemberdayaan % 90 98,01 108,8 91,66 91,69 Gender 2 Kategori Kabupaten Layak Anak % Pratama (501-600) Inisiasi (338,25) 67,51 Madya (601-700) Pratama (570) Rata-Rata Capaian Kinerja 88,15 Sumber: Data Diolah oleh Dinas P3AP2Kb Kabupaten Kotawaringin Barat Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator dari sasaran strategis Meningkatnya Perlindungan dan Keberdayaan Perempuan dan Anak Sebagai Upaya Kesetaraan Gender dan Kondusifitas Kabupaten Layak anak, 1 Indikator melebihi dari target yang telah ditentukan dan 1 indikator tidak mencapai sasaran. Capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 97,43% mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 88,15%, dikategorikan Sangat Tinggi. Nilai realisasi Indeks Pemberdayaan Gender dan kategori Kabupaten layak anak, diperoleh dari rilis data BPS tahun 2019. Indeks Pemberdayaan Gender, mencapai target dikarenakan : 1. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan perempuan dalam hal kepemimpinan perempuan, politik perempuan dengan cara melaksanakan sosialiasi / pelatihan; 2. Peningkatan partisipasi dan motivasi perempuan dalam organisasi dengan membuat forum partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu dan anak serta forum peduli perempuan; Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) 100,03 94,84 97,43 131
3. Melakukan pendampingan dalam penyusunan anggaran perangkat daerah yang responsif gender. Kategori Kabupaten Layak Anak, tidak mencapai target dikarenakan : 1. Kurangnya data dukung dari Perangkat Daerah yang masuk dalam Gugus Tugas KLA; 2. Hasil rapat Gugus Tugas KLA tidak ditindaklanjuti Perangkat Daerah terkait; 3. Kurangnya kerja sama dengan perangkat daerah terkait. Faktor penghambat dan kendala dalam pencapaian Kabupaten Layak Anak adalah : a. Perangkat Daerah terkait kurang merespons pencapaian KLA; b. Belum ada Peraturan untuk arena bermain ramah anak. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, langkah antispatif dan strategi yang akan diambil adalah sebagai berikut : 1. Melengkap data indikator KLA dengan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait 2. Meningkatkan kerja Gugus Tugas KLA 3. Membuat komitmen bersama antara Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah untuk bersama-sama mewujudkan Kotawaringin Barat Layak Anak. 132
Tabel 3.20. Analisis Pencapaian Sasaran 5.1 Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum. Tahun 2018 Tahun 2019 No. Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018(%) Target Realisasi Persentase Penurunan Pelanggaran Perda 1 terhadap Tahun % 20 36,92 184,6 60 56,92 Sebelumnya Rata-Rata Capaian Kinerja 184,6 Sumber: Data diolah oleh Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat Dari tabel di atas diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum tidak mencapai target. Capaian kinerja sasaran pada 2019 adalah sebesar 94,87% mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 184,6%, akan tetapi tetap dikategorikan Sangat Tinggi. Nilai realisasi capaian Persentase Penurunan Pelanggaran Perda diperoleh dari 195 kasus yang ditangani bidang penegakan perda dan perkada namun yang sudah proses sidang hanya 10 kasus, sehingga ada 65 kasus yang masih pada proses BAP dan belum disidang dan sisanya pada proses SP. Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terjadi penilaian 56,92% dengan skala penilaian rendah, hal ini disebabkan karena jumlah kasus pada 2019 sebesar 195 kasus sedangkan untuk proses persidangan hanya 10 kasus, sehingga ada 65 kasus yang masih pada proses BAP dan belum disidang dan sisanya pada proses SP. Hal ini terjadi pada jadwal sidang tindakan pidana ringan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang dijadwalkan satu kali dalam seminggu (pada hari kamis). Jadwal sidang ini dapat menggangu proses tindaklanjut yang tidak sesuai dengan target. Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) 94,87 94,87 133
Faktor penghambat pencapaian Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah : 1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan satpol pp di seluruh kecamatan; 2. Minimnya jadwal persidangan tindak pidana ringan di Pengadilan; 3. Kekurangan PPNS dan personil dilapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, langkah antispatif dan strategi yang akan diambil adalah sebagai berikut : 1. Langkah antisipatif a. Tim Yustisi dan Non Yustisi akan bergerak lebih progresif dalam hal pengawasan dan penindakan; b. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan Satpol PP dan Damkar di setiap Kecamatan; c. Berkoordinasi dengan pihak Pengadilan dalam hal penambahan jadwal TIPIRING; d. Melakukan negosiasi kepada pihak terkait mengenai penambahan PPNS dan Personil Lapangan. 2. Strategi pemecahan masalah a. Mengusulkan ditambahan pada jadwal persidangan khusus tindak pidana ringan agar proses persidangan dapat terlaksana sesuai target; b. Optimalisasi monitoring dan evaluasi data-data tempat usaha kost, barak dan rumah sewa terkait terindikasi adanya eks penutupan 3 (tiga) lokasi prostitusi yang masih berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat; c. Revitalisasi database kawasan rawan pelanggaran perda, perkada, dan rawan kebakaran sebagai upaya mewujudkan kondisi wilayah aman dan tenteram; 134
Tabel 3.21. Analisis Pencapaian Sasaran 6.1 Meningkatnya Industri Kepariwisataan. Tahun 2017 Tahun 2018 No. Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 (%) Target Realisasi 1 Rata-rata Lama Tinggal hari 2 2,2 110 3 2,3 Jumlah Wisatawan 2 Mancanegara orang 15.000 18.834 125,56 15.100 14.552 Jumlah Wisatawan 3 Nusantara orang 90.000 250.672 148,41 92.000 424.982 4 Spending of Money milyar 86 102 118 88 98 Rata-Rata Capaian Kinerja 125,49 Sumber: Data diolah oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Dari tabel di atas diketahui bahwa 4 indikator dari sasaran strategis Meningkatnya Industri Kepariwisataan, 2 Indikator sasaran melebihi dari target yang telah ditentukan sedangkan 1 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata Capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 186,49 %, lebih tinggi dari rata-rata capaian tahun 2018 adalah sebesar 125,49 %, dikategorikan Sangat Tinggi. Nilai realisasi capaian Rata-rata Lama Tinggal, diperoleh dari : Rata-rata Lama Tinggal = Tamu datang (Guest Arrival) X 100% Tamu yang menginap (guest Night) Rata-rata Lama Tinggal tidak mencapai target dikarenakan : 1. Karena adanya kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 yang membuat udara di Pangkalan Bun dan kota-kota sekitarnya tidak sehat sehingga mempengaruhi wisatawan berkunjung ke Kotawaringin Barat; 2. Jadual Penerbangan tidak menentu karena adanya kabut asap yang mempengaruhi jarak pandang pesawat; Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) 76,66 96,37 461,93 111 186,49 135
3. Terjadinya kabut asap sehingga wisatawan tidak menginap lebih lama; 4. Kurangnya destinasi dan atraksi-atraksi pariwisata untuk menarik wisatawan Faktor penghambat pencapaian rata-rata lama tinggal adalah : 1. Kurangnya event yang menarik wisatawan khususnya wisman; 2. Faktor bencana alam, yaitu kebakaran hutan yang membuat udara jadi tidak baik. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, langkah antispatif dan strategi yang akan diambil adalah sebagai berikut 1. Langkah antisipatif a. Bekerja sama dengan dengan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi dampak pembakaran lahan; b. Melakukan ekplorasi obyek-obyek wisata baru; c. Mengadakan event-event yang pada musim wisatawan. 2. Strategi pemecahan masalah a. Pengembangan dan membuka destinasi-destinasi pariwisata baru; b. Diperlukan diversifikasi paket wisata selain wisata ke TNTP untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawandi Kabupaten Kotawaringin Barat; c. Pelaksanaan kerjasama promosi pariwisata dengan kabupaten/kota/negara lain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan; d. Menggali kreatifitas-kreatifitas insan kesenian dan budaya untuk melakukan atraksi-atraksi yang menarik wisatawan. Nilai realisasi capaian Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara diperoleh dari : Tabel Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kotawaringin Barat 2016 - 2019 136
NO OBJEK WISATA 2016 2017 TAHUN 2018 2019 1 TNTP WISMAN 8.927 15.173 18.834 14.552 WISNUS 6.164 9.975 10.449 10.937 2 3 4 BUGAM RAYA CITY TOUR PANGKALAN BUN PENGUNJUNG FESTIVAL 72.754 78.578 7.756 32.385 83.725 39.398 117.100 73.193 212.433 128.419 JUMLAH 87.845 143.867 269.506 439.534 Sumber: Data diolah oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Jumlah wisatawan mengalami peningkatan drastis pada tahun 2019 hal ini dikarenakan banyaknya event-event dan destinasi destinasi baru yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh dinas pariwisata dan masyarakat, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan menurunnya jumlah wisatawan asing hal ini akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 yang berimbas pada kunjungan wisatawan. Faktor pendukung kenaikan jumlah wisatawan nusantara adalah : a. Kabupaten Kotawaringin Barat banyak menggelar event-event yang mendukung sektor pariwisata; b. Cepatnya informasi-informasi baru dunia pariwisata di media sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, langkah antispatif dan strategi yang telah diambil adalah sebagai berikut : 1. Langkah antisipatif a. Melakukan promosi pariwisata lebih luas; b. Bekerja sama dengan dengan instansi terkait untuk melakukan promosi destinasi-destinasi wisata baru; c. Melakukan ekplorasi obyek-obyek wisata baru; d. Mengadakan event-event untuk mendatangkan wisatawan. 2. Strategi penyelesaian masalah a. Melakukan pengembangan dan pembangunan obyek wisata; 137
b. Pelaksanaan kerjasama promosi pariwisata dengan kabupaten/kota/negara lain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan; c. Melakukan kaji banding dengan daerah kabupaten/ kota terkait pengembangan destinasi wisata; d. Mengikuti event-event pariwisata diKabupaten/ Kota lain; e. Menggali kreatifitas-kreatifitas baru untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. nilai realisasi capaian Spending of Money, nilai realisasi capaian diperoleh dari : Tabel Estimasi Pengeluaran Wisatawan Selama Berada Di Obyek Wisata Tahun 2019 NO OBJEK WISATA KUNJUNGAN JML ORANG DLM 1 THN LAMA HARI RATA-RATA PENGELUARAN PER ORANG (Rp) Per PAX ON BOAT (Rp) TOTAL ESTIMASI PENGELUARAN BRUTO (Rp) 1 TNTP WISMAN 14.552 3D 2N 5.000.000 72.760.000.000 WISNUS 4.265 2D 1N 2.500.000 10.662.500.000 WISNUS 6.672 1D 180.000 1.200.960.000 2 BUGAM RAYA WISNUS 73.193 1D 100.000 7.319.300.000 3 FESTIVAL WISNUS 128.419 1D 50.000 6.420.950.000 TOTAL 98.363.710.000 Sumber: Data diolah oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Spending of Money, mencapai target dikarenakan : 1. Banyaknya event-event hiburan dan pertunjukan untuk wisatawan nusantara ; 2. Pembangunan dan Pengembangan destinasi-destinasi baru baik oleh swasta maupun pemerintah; 138
3. Gencarnya promosi-promosi terhadap destinasi-destinasi baru di media social Faktor Pendukung pencapaian Spending of Money adalah : 1. Banyaknya event-event kesenian, budaya maupun hiburan; 2. Cepatnya informasi-informasi baru dunia pariwisata di media sosial Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, langkah antispatif dan strategi yang telah diambil adalah sebagai berikut : 1. Langkah antisipatif a. Melakukan promosi pariwisata; b. Membangun dan mengembangkan destinasi destinasi baru; c. Mengadakan event-event untuk mendatangkan wisatawan 2. Stategi penyelesaian masalah a. Menambah anggaran untuk kegiatan promosi pariwisata; b. Melakukan pengembangan dan pembangunan obyek wisata; c. Pelaksanaan kerjasama promosi pariwisata dengan kabupaten/kota/negara lain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan; d. Mengadakan event-event untuk mendatangkan wisatawan; e. Menggali kreatifitas-kreatifitas baru untuk meningkatkan kunjungan wisatawan 139
Tabel 3.22. Analisis Pencapaian Sasaran 6.2 Meningkatnya Kelestarian Seni dan Cagar Budaya Tahun 2017 Tahun 2018 No. Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 (%) Target Realisasi Persentase cagar Budaya 1 yang Lestari % 24 33 137,5 41 33 Rata-Rata Capaian Kinerja 137,5 Sumber: Data diolah oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Dari tabel di atas diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya Kelestarian Seni dan Cagar Budaya tidak mencapai target. Capaian kinerja sasaran pada 2019 adalah sebesar 80,48% mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 137%, hasil capaian dikategorikan Tinggi. Persentase cagar Budaya yang Lestari, nilai realisasi capaian diperoleh dari : Persentase cagar Budaya = yang Lestari Total situs cagar budaya Cagar budaya yang dikelola Pemerintah Daerah X 100 Persentase cagar Budaya yang Lestari tidak mencapai target dikarenakan Target Persentase cagar budaya yang lestari Cagar Budaya pada tahun 2019 naik sedangkan tidak ada pelaksanaan kegiatan cagar budaya yang dikelola/ dilestarikan, hal tersebut disebabkan oleh rasionalisasi anggaran untuk pengelolaan situs cagar budaya. Sehingga untuk dapat meningkatkan persentase cagar budaya lestari, diperlukan dukungan pendanaan yang cukup dari APBD, APBN ataupun pihak swasta untuk mengelola situs budaya di Kabupaten Kotawaringin Barat. Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) 80,48 80,48 140
3.3. Realisasi Anggaran Dari Target Anggaran Pendapatan yang direncanakan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 1.323.565.397.397.657,56. Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi - strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022 diarahkan kepada : 1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional; 2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja; 3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan; 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. 3.3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai tersebut dapat direduksi 141
secara lebih khusus dalam bidang pendapatan.Sumber penerimaan daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu : 1. Pendapatan Asli Daerah; 2. Dana Perimbangan; 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Memperhatikan beberapa komponen penerimaan daerah di atas, maka penting untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) karena merupakan sumber pendapatan yang strategis bagi pemerintah daerah apabila mampu digali dan dikelola secara optimal tanpa mengabaikan sumber-sumber pendapatan lainnya. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa pos penerimaan meliputi : a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; serta d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan mampu meningkatkan pendapatan baik dari PAD maupun melalui alokasi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk itu, pemerintah daerah telah merumuskan sejumlah kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut : a. Melakukan identifikasi penerimaan pajak daerah berdasarkan tingkat pertumbuhan sektor formal maupun informal; b. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu upaya peningkatan penerimaan daerah dari sisi pajak daerah dan retribusi daerah di berbagai sektor formal maupun informal; 142
c. Membangun dan mengembangkan perusahaan daerah yang bergerak di bidang perkebunan dan jasa; d. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah; e. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan; f. Pengembangan kerjasama baik dalam hal upaya peningkatan pendapatan maupun pengelolaan aset daerah; g. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, peningkatan profesionalisme aparatur dan lain-lain. Upaya-upaya peningkatan penerimaan daerah baik berupa Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah hendaknya tidak menambah beban masyarakat yang dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Maka pilihan yang terbaik adalah melakukan penyederhanaan pungutan, memperkecil jumlah tunggakan, dan menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak. Dana Perimbangan dari Pusat merupakan pendapatan yang berasal dari sumber pengalokasian dana dari Pemerintah Pusat. Penganggaran dana perimbangan bertujuan untuk memberikan kepastian dalam penyusunan APBD, dan mengurangi/memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah, untuk mendanai pelaksanaan kegiatan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab pusat kepada daerah. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain - Lain Pendapatan Yang Sah yang masing - masing 143
mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.23. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 Per 31 Desember 2019 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Lebih/ (Kurang) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 4.1 4.1.1 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah 1.446.784.192.000,00 1.323.565.397.657,56 (123.218.794.343,00) 91,48 226.495.773.000,00 170.127.523.808,34 (56.368.249.191,66) 75,11 76.850.000.000,00 51.418.223.589,53 (25.431.776.410,47) 66,91 4.1.2 Retribusi Daerah 21.359.648.300,00 13.458.212.717,00 (7.901.435.583,00) 63,01 4.1.3 4.1.4 4.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan 8.961.137.000,00 8.941.166.757,00 (19.970.243,00) 99,78 119.324.987.700,00 96.309.920.744,81 (23.015.066.955,19) 80,71 973.405.932.000,00 961.791.162.166,00 (11.614.769.834,00) 98,81 4.2.1 4.2.2 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum 97.241.194.000,00 96.734.933.706,00 673.074.547.000,00 670.997.942.000,00 (506.260.294,00) 99,48 (2.076.605.000,00) 99,69 4.2.3 Dana Alokasi Khusus 203.090.191.000,00 194.058.286.460,00 (9.031.904.540,00) 95,55 4.3 4.3.1 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pendapatan Hibah 246.882.487.000,00 191.646.711.683,22 (55.235.775.316,78) 77,63 43.808.000.000,00 3.309.000.000,00 (40.499.000.000,00) 7,55 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Sumbangan Pihak Ketiga 95.320.221.000,00 81.343.170.283,22 (13.977.050.716,78) 85,34 106.883.283.000,00 106.059.541.400,00 (823.741.600,00) 99,23 400.000.000,00 550.000.000,00 150.000.000,00 137,50 470.983.000,00 385.000.000,00 (85.983.000,00) 81,74 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.446.784.192.000,00 1.323.565.397.657,56 (123.218.794.343,00) 91,48 Sumber Sumber : Perbup Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A 2019 : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ktw. Barat, untuk periode 01 Januari 2019-31 Desember 2019 ) Realisasi Anggaran per 05 Februari 2020 144
3.3.2. Pengelolaan Belanja Daerah Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk membiayai program kegiatan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan : I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dengan tetap mengalokasikan anggaran sebesar 20 % untuk urusan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2010 yaitu 10 % anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 untuk upaya kuratif dan 2/3 untuk upaya preventif; 3. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa yang melalui Program terpadu dan holistik melalui program-program pro rakyat yang menstimulasi aktifitas ekonomi rakyat dengan mengintegrasikan aspek- aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat perdesaan serta penambahan alokasi dana desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin. 145
II. Aspek Pelayanan Publik 1. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 2. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agrobisnis yang berdaya saing, pemantapan pasar yang jelas dan prospektif dan mendukung percepatan kawasan/kluster industri berbasis pertanian. III. Aspek Daya Saing 1. Memantapkan infrastruktur transportasi dan energi yang mendukung percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kesenjangan wilayah/interisolasi, serta sarana prasarana dasar perkotaan dan perdesaan seperti jalan darat, pelabuhan laut, pelabuhan Ro-Ro, dan bandara bertaraf internasional; 2. Mempersiapkan SDM yang handal guna mengoptimalkan tata guna, tata kelola dan tata produksi pengelolaan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan sumberdaya alam berperspektif pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan reduksi bencana; 3. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep- konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi; 4. Mempercepat reformasi birokrasi meliputi tiga aspek yang menjadi pilar, yaitu: kelembagaan, tatalaksana dan SDM melalui pemerintah yang memiliki kelembagaan yang kuat, kepemimpinan yang capable dan 146
responsible, SDM yang kompeten dan profresional, sistem yang memungkinkan check and balances, pemerintahan yang berdasarkan prosedur dan keteraturan serta mekanisme yang transparansi dan akuntabilitas dapat menuju good govermance dengan efektif; 5. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan IPM; 6. Menghilangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat dan lain-lan dan menggantikannya ke dalam skema penyaluran kredit UKM bersyarat ringan melalui pengembangan lembaga penjaminan atau melalui perbankan; 7. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui dana ADD dalam upaya penyediaan kegiatan berskala kecil/desa; 8. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan harus memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif; 9. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk investasi bidang pendidikan. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. 147
Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah Tahun anggaran 2019 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Orientasi penyusunan APBD Tahun 2019 disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.24. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Per 31 Desember 2019 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Lebih/ (Kurang) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA DAERAH 1.499.450.230.00,00 1.360.820.310.166,61 (138.629.919.833,39) 90,75 5.1 Belanja Tidak Langsung 671.933.004.000,00 644.395.894.955,00 (27.537.109.045,00) 95,90 5.1.1 Belanja Pegawai 489.828.600.000,00 475.078.140.623,00 (64.438.111.568,00) 86,84 5.1.2 Belanja Bunga 300.000.000,00 280.000.007,00 (19.999.993,00) 93,33 5.1.4 Belanja Hibah 8.396.900.000,00 7.805.554.341,00 (591.345.659,00) 92,96 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.458.000.000,00 1.161.500.000,00 (296.500.000) 79,66 5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 10.303.156.000,00 6.423.330.300,00 (3.879.825.700,00) 62,34 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 160.746.348.000,00 153.647.369.684,00 (7.098.978.316,00) 95,58 148
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 900.000.000,00 0 (900.000.000,00) 0,00 5.2 Belanja Langsung 827.517.226.000,00 716.424.415.211,61 (111.092.810.788,39) 86,58 5.2.1 Belanja Pegawai 147.609.216.792,00 118.351.358.283,22 (29.257.858.508,78) 80,18 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 310.188.053.327,10 252.571.816.128,50 (57.616.237.198,60) 81,43 5.2.3 Belanja Modal 369.719.955.880,90 345.501.240.799,89 (24.218.715.081,01) 93,45 JUMLAH BELANJA DAERAH 1.499.450.230.00,00 1.360.820.310.166,61 (138.629.919.833,39) 90,75 Sumber Sumber : Perbup Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A 2019 : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ktw. Barat, untuk periode 01 Januari 2019-31 Desember 2019 ) Realisasi Anggaran per 05 Februari 2020 Tabel 3.25 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 (Untuk periode 01 Januari 2019 - 31 Desember 2019) Jumlah Belanja (Rp) Lebih/ (Kurang) Kode Rekening Uraian Anggaran Setelah Perubahan Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 6 PEMBIAYAAN DAERAH 93.684.822.000,00 93.915.190.811,61 230.368.811,61 100,25 6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 120.684.822.000,00 120.915.190.811,61 230.368.811,61 100,19 6.1.1 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 120.684.822.000,00 120.684.822.000,00 120.915.190.811,61 120.684.471.011,61 230.368.811,61 100,19 (350.988,39) 100,00 6.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 142.419.800,00 142.419.800,00 100,00 6.1.7 Koreksi SiLPA 0,00 88.300.000,00 88.300.000,00 100,00 6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 27.000.000.000,00 27.000.000.000,00 0,00 100 6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 100 6.2.2.02 Badan usaha milik daerah (BUMD) 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 100 6.2.3 Pembayaran Pokok Utang 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 100 6.2.3.07 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 100 PEMBIAYAAN NETTO 93.684.822.000,00 93.915.190.811,61 230.368.811,61 100,25 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 41.018.784.000,00 56.660.278.302,56 15.641.494.302,56 138,13 Sumber Sumber : Perbup Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A 2019 : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ktw. Barat, untuk periode 01 Januari 2019-31 Desember 2019 ) Realisasi Anggaran per 05 Februari 2020 149
3.3.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Pembiayaan Realisasi penerimaan pembiayaan untuk periode 01 Januari 2019 - 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 120.915.190.811,61 dari target yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 120.684.822.000,00,- yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SILPA) sebelumnya (Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp. 120.684.471.011,61 dan Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp. 142.419.800,- serta adanya Koreksi SiLPA sebesar Rp. 88.300.000,- (Data Unaudited per 05 Februari 2020). b. Pengeluaran Pembiayaan Realisasi Pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019 adalah Rp.27.000.000.000,- dari anggaran sebesar Rp.27.000.000.000,- yang dipergunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.27.000.000.000,00 (Data Unaudited per 05 Februari 2020). c. Pembiayaan Netto Pembiayaan netto yaitu selisih dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto untuk periode 01 Januari 2019 - 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 93.915.190.811,61 dari anggaran sebesar Rp. 93.684.822.000,00,- (Data Unaudited per 05 Februari 2020). 150
BAB IV PENUTUP Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran - sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 19 (sembilan belas) sasaran dengan 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja, diketahui bahwa terdapat 25 indikator sasaran dengan kategori capaian Sangat Tinggi (69,44%), 8 indikator sasaran dengan kategori capaian Tinggi (22,22%), 1 indikator sasaran dengan kategori capaian Sedang (2.78%), 1 indikator sasaran dengan kategori capaian Rendah (2.78%) dan 1 indikator sasaran dengan kategori capaian Sangat Rendah (2.78%). Rata-rata realisasi capaian kinerja tahun 2019 mencapai 99.56% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian kinerja tahun 2019 mencapai 99.56% mengalami penurunan 5.17% jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2018 yang mencapai 104,73%. Dari 36 indikator kinerja, 14 indikator mencapai target sedangkan 22 indikator tidak mencapai target, dengan rincian sebagai berikut : 1. Nilai SAKIP Kabupaten 2. Indeks Profesionalitas ASN 3. Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Publik 4. Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu 5. Angka Harapan Lama Sekolah 6. Rata-Rata lama sekolah 151
7. Jumlah pengunjung perpustakaan 8. Angka Harapan Hidup 9. Jumlah Cabang Olah Raga yang memperoleh prestasi 10. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan 11. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 12. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan 13. Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN 14. Tingkat Pengangguran Terbuka 15. Indeks Kualitas Air 16. Indeks Risiko Bencana 17. Persentase Desa Mandiri 18. Kategori Kabupaten Layak Anak 19. Penurunan Pelanggaran Perda terhadap Tahun Sebelumnya 20. Rata-rata lama tinggal 21. Jumlah wisatawan mancanegara 22. Persentase cagar budaya yang lestari Permasalahan dan Solusi : 1. Nilai SAKIP Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum maksimal dikarenakan di level Pemerintah Daerah, cascade kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) belum mendasarkan pada keterkaitan proses kerja secara berjenjang serta peran dan fungsi yang diemban oleh setiap tingkatan jabatan. Perencanaan kinerja, penganggaran, dan monitoring dan evaluasi kinerja belum terintergasi dengan baik. Dilevel Perangkat 152
Daerah, penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja telah dilakukan sampai ke level organisasi terkecil, namun belum merata di seluruh PD dan penjabarannya belum sepenuhnya didasarkan pada keterkaitan kinerja antar level organisasi dan laporan hanya sebagatas pelaksanaan program, belum menampilkan proses kinerja. Oleh karena itu diperlukan pendampingan secara masiv dari Tim Sakip daerah kepada seluruh perangkat daerah dalam hal pelaksanaan sakip dari perencanaan, inovasi dalam pencapaian target, evaluasi sampai dengan pelaporan. 2. Belum terpenuhinya indeks profesionalitas ASN disebabkan oleh masih banyak Pejabat Struktural yang belum Diklat Kepemimpinan, tingkat pendidikan pejabat masih di bawah Sarjana Strata 1, dan terbatasnya diklat teknis untuk peningkatan kompetensi ASN. Oleh karena itu, diperlukan dukungan oleh pemerintah untuk pelaksanaan diklat dan peningkatan kompetensi ASN. 3. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik tahun 2019, bahwa dari 13 perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, hanya ada 2 perangkat daerah yang mendapatkan nilai Kurang yaitu Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kotawaringin lama, 10 perangkat daerah mendapatkan nilai Baik dan 1 perangkat daerah mendapatkan nilai Sangat Baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik sesuai dengan permasalahan yang telah dipetakan yaitu memastikan kecepatan waktu dalam pengurusan dokumen administrasi masyarakt sesuai dengan maklumat agar masyarakat lebih percaya dengan pelayanan yang diberikan, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan serta menambah jumlah petugas pelayanan dan meningkatkan kompetensi petugas tentang standar pelayanan dengan mengikuti diklat teknis pelayanan. 153
4. Perubahan pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 ini yang paling signifikan dan menjadi elemen yang sedikit menghambat percepatan pengelolaan keuangan desa TA 2019 adalah pada aplikasi Siskeudes yang berubah mengikuti regulasi. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan dan pendampingan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan; 5. Angka Harapan Lama Sekolah untuk jenjang pendidikan dasar sudah mencapai target akan tetapi untuk jenjang selanjutnya (SMA dan Perguruan Tinggi) tidak mencapai target dikarenakan rata-rata penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat setelah lulus SMA melanjutkan pendidikan keluar daerah sesuai dengan perguruan tinggi yang diminati, serta kewenangan SMA ada di propinsi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan fasilitas perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti Universitas Antakusuma dan Stikes agar meningkatkan angka harapan lama sekolah. 6. Rata-Rata lama sekolah tidak mencapai target karena bertambahnya penduduk akibat migrasi masuk di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pekerja disektor perkebunan/pertanian diatas usia 25 tahun yang rata-rata berpendidikan SD dan SMP. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi tentang pendidikan kesetaraan kepada masyarakat serta mendorong penduduk di atas usia 25 tahun yang rata rata pendidikannya SMP untuk melanjutkan pendidikan melalui pendidikan kesetaraan 7. Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan dikarenakan masih rendahnya minat baca masyarakat, koleksi bahan perpustakaan belum sepenuhnya terpenuhinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, aplikasi sebagai salah satu alat ukur jumlah pemustaka yang berkunjung keperpustakaan sering bermasalah, kurang lancarnya penggunaan jaringan IT karena keterbatasan kapasitas jaringan internet. 154
Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pengunjung perpustakaan diperlukan menambah jumlah buku sesuai kebutuhan masyarakat, mengadakan lebih banyak event yang melibatkan masyarakat, menambah sarana prasarana pendukung seperti internet yang stabil, ruang baca yang nyaman, ruang bermain untuk anak dan menambah koleksi permainan anak, dan meningkatkan SDM pengelola perpustakaan melalui diklat-diklat teknis. 8. Angka Harapan Hidup tidak mencapai target dikarenakan masih rendahnya promosi kesehatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemberian kelas ibu hamil sebagai persiapan untuk perawatan kesehatan selama kehamilan dan nifas serta kelas ibu balita untuk pemantauan tumbuh kembang balita/deteksi dinii serta masih rendahnya pelaksanaan kegiatan home sweeping di puskesmas untuk percepatan penemuan penderita dan deteksi dini kasus. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat dan kualitas promosi kesehatan secara kontinue untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa kesehatan memerlukan peran serta pemberdayaan di masyarakat serta peningkatan kualitas pelaksanaan surveilans untuk penanganan kasus dan pelacakan secara dini; 9. Jumlah Cabang Olah Raga yang memperoleh prestasi tidak mencapai target dikarenakan belum tersedianya sarana prasarana olahraga yang memliki standar atau memadai, belum adanya pelatih yang bersertifikasi daerah maupun nasional yang dimiliki seluruh cabang olahraga serta kurangnya kompetisi olahraga yang dilaksanakan di tingkat daerah sebagai tolak ukur prestasi. Oleh karena itu, untuk kedepannya dapat mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang latihan bagi atlet serta menyediakan pelatih dengan standar nasional, mengadakan banyak kompetisi untuk menyaring atlet-atlet berprestasi di Kotawaringin Barat. 155
10. Berdasarkan data yang di rilis BPS, bahwa PDRB Sektor Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 5,49% atau senilai 173,66 milyar rupiah, akan tetapi tidak mencapai target Pemerintah Daerah Sebesar 5,90%. Oleh karena itu, untuk meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan, diperlukan mendorong industri pengolahan terutama pengolahan kelapa sawit untuk meningkatkan produksi CPO nya, karena pengolahan kepala sawit menjadi pendorong utama PDRB sektor industri pengolahan. 11. Berdasarkan data yang di rilis BPS, bahwa PDRB Sektor Perdagangan tumbuh sebesar 6,45% atau setara dengan 96,73 milyar, akan tetapi tidak mencapai target Pemerintah Daerah Sebesar 7,70%. Oleh karena itu, untuk meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan jumlah produksi dalam daerah, meningkatkan nilai barang, pengelolaan rantai pasok hingga sampai dengan pemasarannya. 12. Dari empat variabel laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan, bahwa sektor tanaman pangan, holtikulktura dan perikanan sudah melebihi target Pemerintah Daerah, yaitu tumbuh sebesar 6,4%, sedangkan perkebunan tidak mencapai target. Oleh karena itu, untuk meningkatkan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan, diperlukan kebijakan peningkatan peningkatan sektor perkebunan yaitu dengan mendorong stakeholder terkait untuk penumbuhan investasi hilirisasi industri pengolahan pertanian terutama sektor perkebunan untuk lebih meningkatkan nilai tambah produk pertanian serta mendorong petani agar menerapkan integrated farming pada usaha taninya sehingga sumber pendapatan petani tidak hanya bergantung pada satu komoditas saja; 156
13. Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN tidak mencapai target dikarenakan pelayanan belum bisa maksimal disebabkan adanya regulasi baru dan aplikasi baru dari pusat sehingga masyarakat merasa belum terlayani secara maksimal (Adanya sistem baru OSS) serta nilai investasi lebih dari Rp. 500.000.000,- yang sudah mendapatkan NIB tetapi belum memahami pelaporan LKPM online. Oleh karena itu, untuk meningkatkan Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN diperlukan sosialisasi dan pendampingan terhadap Pelaku usaha/ Perusahaan dalam penerapan sistim aplikasi baru OSS. 14. Tingkat Pengangguran Terbuka tidak mencapai target dikarenakan tingginya angkatan pencari kerja dan rendahnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, perusahaan tidak terbuka tentang lowongan pekerjaan, pencari kerja yang sudah bekerja tidak melaporkan diri sehingga data IPK menunjukkan bahwa rendahnya penempatan tenaga kerja serta minimnya pelatih yang kompeten. Oleh karena itu untuk menurunkan Pengangguran Terbuka melakukan pembinaan kepada perusahaan tentang peraturan perundang-undangan ketanagakerjaan untuk mematuhi wajib lapor informasi lowongan kerja serta membina calon pekerja terutama meningkatkan softskill nya. 15. Menurunnya Indeks Kualitas Air dikarenakan terjadi penurunan kualitas air sungai yang ditandai dengan penurunan status mutu kualitas air sungai yang disebabkan oleh kemarau panjang. Oleh karena itu untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air dengan pemantauan kualitas air sungai sebagai dasar penetapan program dan kebijakan yang akan dilakukan untuk perbaikan kualitas air sungai, pembinaan kepada industri mengenai pembangunan IPAL untuk mengolah air limbah domestik sebagai upaya penurunan beban pencemaran air dari sumber domestic serta pembinaan kepada 157
perusahaan guna meningkatkan ketaatan terhadap baku mutu serta pengawasan terhadap pembuangan limbah cair untuk penurunan beban pencemaran. 16. Indeks Risiko Bencana belum mencapai target dikarenakan belum memenuhi variabel-variabel indeks ketahanan daerah. Oleh karena itu untuk menurunkan indeks risiko bencana perlu memenuhi variabel-variabel indeks ketahanan daerah. 17. Persentase Desa Mandiri tidak mencapai target dikarenakan kondisi geografis desa sulit jangkau secara khusus desa tertinggal (seperti desa Sungai Cabang, Teluk Pulai, Kerabu, Lalang dan Kondang) serta variabel angka indeks IKS, IKE dan IKL cepat berubah tergantung kondisi riil desa. Oleh karena itu untuk menambah jumlah desa mandiri diperlukan pendampingan oleh instansi terkait untuk pemenuhan variabel desa mandiri. 18. Kategori Kabupaten Layak Anak tidak mencapai target dikarenakan tidak terpenuhi variabel kategori kabuaten layak anak. Oleh karena itu untuk mencapai kategori Kabupaten Layak Anak, diperlukan kerja sama dengan stakeholder dalam hal tindaklanjut pemenuhan variabel kategori kabuaten layak anak. 19. Penurunan pelanggaran Perda terhadap Tahun Sebelumnya tidak mencapai target dikarenakan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan satpol pp di seluruh kecamatan, kekurangan PPNS dan personil dilapangan serta penanganan jumlah kasus pada 2019 sebesar 195 kasus sedangkan untuk proses persidangan hanya 10 kasus, sehingga ada 65 kasus yang masih pada proses BAP dan belum disidang dan sisanya pada proses SP. Oleh karena itu untuk menurunkan tingkat pelanggaran perda, Tim Yustisi dan Non Yustisi akan bergerak lebih progresif dalam hal pengawasan dan penindakan. 158
20. Rata-rata lama tinggal tidak mencapai target dikarenakan pada tahun 2019 terjadi kebakaran hutan sehingga menyebabkan udara tidak sehat dan mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung dan menginap. Oleh karena itu untuk peningkatan wisman, diperlukan langkah serius pemerintah daerah untuk menanggulangi bencana alam kebakaran hutan serta menyelenggaran banyak event-event dan melakukan promosi event tersebut secara luas. 21. Jumlah wisatawan mancanegara tidak mencapai target dikarenakan pada tahun 2019 terjadi kebakaran hutan sehingga menyebabkan udara tidak sehat dan mempengaruhi wisman untuk berkunjung. Oleh karena itu untuk peningkatan wisman, diperlukan langkah serius pemerintah daerah untuk menanggulangi bencana alam kebakaran hutan serta menyelenggaran banyak event-event dan melakukan promosi event tersebut secara luas. 22. Persentase cagar budaya yang lestari tidak mencapai target dikarenakan pada tahun 2019 tidak dianggarkan pemugaran cagar budaya. Oleh karena itu untuk peningkatan cagar budaya yang lestari diperlukan dukungan dana dari pemerintah maupun swasta. 159
LAMPIRAN 161
PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 No Sasaran Stretegis Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2019 1 2 3 4 5 1 Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan 1 Opini Atas Audit BPK Opini BPK WTP 2 Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2 Nilai SAKIP Kabupaten 3 Indeks Profesional ASN 4 Maturitas SPIP Nilai % Level A 77,50 3 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi 4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa 5 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat 5 6 7 8 Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E-Goverment Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Publik Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu Angka Harapan Lama Sekolah Indeks Skor % Thn 2,3 90 100 13 9 Rata-Rata lama sekolah Jumlah pengunjung perpustakaan 10 Thn orang 8,63 145.030 6 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. 7 Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga. 8 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer dan Skunder Unggulan. 11 Angka Harapan Hidup Persentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi Jumlah Cabang Olah Raga yang memperoleh prestasi Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 12 13 14 15 Thn % % % % 70,79 60 31 5,90 7,70 Realisasi 2019 6 WTP B 51,20 3 2,47 82.36 80 12.71 8,41 77.404 70,51 70 3 5,49 6,45 Capaian Kinerja (%) 7 100 79 66,06 100 107,39 91,51 80 97,77 97,45 53,37 99,60 116.66 9,67 93,06 83,73 163
9 Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah. 10 Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi. 11 Meningkatnya Keberdayaan PMKS Dalam Mengakses Sektor-Sektor Strategis 12 Meningkatnya Kesempatan Dan Daya Saing Masyarakat Dalam Mengakses Sumber- Sumber Ekonomi 13 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana. 14 Meningkatnya Toleransi Kerukunan Antar Umat Beragama 15 Meningkatnya Status Desa Mandiri Melalui Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa 16 Meningkatnya Perlindungan dan Keberdayaan Perempuan dan Anak Sebagai Upaya Kesetaraan Gender dan Kondusifitas Kota/Kabupaten Layak Anak 17 Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum. 18 Meningkatnya Industri Kepariwisataan. 16 17 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 18 Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN 19 Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah 20 Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten baik 21 Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk 22 Tingkat Pengangguran Terbuka 23 Indeks Kualitas Air 24 Indeks Kualitas Udara 25 Indeks Tutupan Hutan 26 27 Indeks Resiko Bencana Penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA dan Konflik Sosial 28 Persentase Desa Mandiri 29 Indeks Pemberdayaan Gender 30 Kategori Kabupaten Layak Anak 31 Persentase Penurunan Pelanggaran Perda terhadap Tahun Sebelumnya 32 Rata-rata Lama Tinggal Jumlah Wisatawan Mancanegara 33 % % Rupiah dalam juta % % % % % % % % % % % % % hari orang 6,40 5,17 93,10 96,8 6.466.667 6.078.333 11,86 12,85 39,42 39,46 15,75 15,28 2,82 2,99 56 46,25 63 89,80 61 65,91 101 113 0,70 0 4 3,7 91,66 91,69 Madya (601-700) Pratama (570) 60 56,92 3 2,3 15.100 14.552 80,79 104,23 93,99 108,35 100,10 103,08 94,31 82,58 142,53 108,04 89,38 100 92,5 100,03 94,84 94,87 76,66 96,37 164
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT No Sasaran Stretegis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 1 Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan 1 Opini Atas Audit BPK 2 Meningkatnya Sistem Akuntabilitas 2 Nilai SAKIP Kabupaten Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 3 Indeks Profesional ASN 4 Maturitas SPIP 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi 4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa 5 6 7 Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E-Goverment Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Publik Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu 5 Meningkatnya Derajat Pendidikan 8 Angka Harapan Lama Sekolah Masyarakat 9 Rata-Rata lama sekolah Jumlah pengunjung perpustakaan 10 6 Meningkatnya Derajat Kesehatan 11 Angka Harapan Hidup Masyarakat. 7 Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga. 8 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer dan Skunder Unggulan. 12 13 14 15 Persentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi Jumlah Cabang Olah Raga yang memperoleh prestasi Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 16 17 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 9 Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah. 18 Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN 19 Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah Satuan 4 Opini BPK Nilai % Level Indeks Skor % Thn Thn orang Thn % % % % % % Rupiah dalam juta % Target 2019 5 WTP A 77,50 3 2,3 90 100 13 8,63 145.030 70,79 60 31 5,90 7,70 6,40 93,10 6.466.667 11,86 167
10 Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi. 11 Meningkatnya Keberdayaan PMKS Dalam Mengakses Sektor-Sektor Strategis 12 Meningkatnya Kesempatan Dan Daya Saing Masyarakat Dalam Mengakses Sumber-Sumber Ekonomi 13 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana. 14 Meningkatnya Toleransi Kerukunan Antar Umat Beragama 15 Meningkatnya Status Desa Mandiri Melalui Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa 16 Meningkatnya Perlindungan dan Keberdayaan Perempuan dan Anak Sebagai Upaya Kesetaraan Gender dan Kondusifitas Kota/Kabupaten Layak Anak 17 Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum. 18 Meningkatnya Industri Kepariwisataan. 19 Meningkatnya Kelestarian Seni dan Cagar Budaya 20 Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten baik 21 Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk 22 Tingkat Pengangguran Terbuka 23 Indeks Kualitas Air 24 Indeks Kualitas Udara 25 Indeks Tutupan Hutan 26 27 Indeks Resiko Bencana Penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA dan Konflik Sosial 28 Persentase Desa Mandiri 29 Indeks Pemberdayaan Gender 30 Kategori Kabupaten Layak Anak 31 Persentase Penurunan Pelanggaran Perda terhadap Tahun Sebelumnya 32 Rata-rata Lama Tinggal Jumlah Wisatawan Mancanegara Jumlah Wisatawan Nusantara 33 34 35 Spending of Money 36 Persentase cagar Budaya yang Lestari % % % % % % % % % % % % hari orang orang Milyar % 39,42 15,75 2,82 56 63 61 101 0,70 4 91,66 Madya (601-700) 60 3 15.100 92.000 88 41 168
RENCANA KERJA TAHUNAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT No Sasaran Stretegis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 1 Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan 1 Opini Atas Audit BPK 2 Meningkatnya Sistem Akuntabilitas 2 Nilai SAKIP Kabupaten Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 3 Indeks Profesional ASN 4 Maturitas SPIP 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi 4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa 5 6 7 Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E-Goverment Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Publik Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu 5 Meningkatnya Derajat Pendidikan 8 Angka Harapan Lama Sekolah Masyarakat 9 Rata-Rata lama sekolah Jumlah pengunjung perpustakaan 10 6 Meningkatnya Derajat Kesehatan 11 Angka Harapan Hidup Masyarakat. 7 Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga. 8 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer dan Skunder Unggulan. 12 13 14 15 Persentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi Jumlah Cabang Olah Raga yang memperoleh prestasi Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 16 17 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 9 Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah. 18 Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN 19 Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah Satuan 4 Opini BPK Nilai % Level Indeks Skor % Thn Thn orang Thn % % % % % % % % Target 2019 5 WTP A 77,50 3 2,3 90 100 13 8,63 145.030 70,79 70 31 5,75 7,50 6,40 93,1 2,17 11,86 169
10 Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi. 11 Meningkatnya Keberdayaan PMKS Dalam Mengakses Sektor-Sektor Strategis 12 Meningkatnya Kesempatan Dan Daya Saing Masyarakat Dalam Mengakses Sumber-Sumber Ekonomi 13 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana. 14 Meningkatnya Toleransi Kerukunan Antar Umat Beragama 15 Meningkatnya Status Desa Mandiri Melalui Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa 16 Meningkatnya Perlindungan dan Keberdayaan Perempuan dan Anak Sebagai Upaya Kesetaraan Gender dan Kondusifitas Kota/Kabupaten Layak Anak 17 Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum. 18 Meningkatnya Industri Kepariwisataan. 19 Meningkatnya Kelestarian Seni dan Cagar Budaya 20 Tingkat Konektivitas Jalan 21 Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk 22 Tingkat Pengangguran Terbuka 23 Indeks Kualitas Air 24 Indeks Kualitas Udara 25 Indeks Tutupan Hutan 26 Indeks Resiko Bencana 27 Indeks Toleransi (inklusi social) 28 Persentase Desa Mandiri 29 Indeks Pemberdayaan Gender 30 Kategori Kabupaten Layak Anak 31 Persentase Penurunan Pelanggaran Perda terhadap Tahun Sebelumnya 32 Rata-rata Lama Tinggal Jumlah Wisatawan Mancanegara Jumlah Wisatawan Nusantara 33 34 35 Spending of Money 36 Persentase cagar Budaya yang Lestari % % % % % % % % % % % % hari orang orang Milyar % 88,73 15,75 2,82 56 63 61 101 0,70 5 95,33 Madya (601-700) 30 3 15.100 92.000 88 41 170
PENGHARGAAN YANG DITERIMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 1. Piagam Penghargaan Mentri Dalam Negeri atas Partisipasi aktif dan kerjasamanya dalam mendukung sukses pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 2. Piagam Penghargaan Komisi Pemilihan Umum atas Partisipasi dan dukungannya dalam mensukseskan pemilu serentak pada tahun 2019 3. Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2019 4. Peringkat 1 dibidang keterbukaan informasi publik tingkat Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah tahun 2019 5. Piagam Penghargaan Gubernur Kalimantan Tengah Sebagai Badan Publik Peringkat 1 Menuju Informatif 6. Sertifikat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Peran aktifnya sebagai Srikandi lingkungan hidup dan kehutanan inspirasi generasi muda 7. Sertifikat Juara 1 Lomba Cipta Menu (LCM) Festival pangan lokal Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah TA 2019 8. Sertifikat Juara 3 Lomba Cipta Menu (LCM) Festival pangan Lokal Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Tingkat Nasional di Kendari SULTENG TA 2019 9. Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2018-2019 : a. Peringkat Hijau: PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi, PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona b. Peringkat Biru: PT. Bangun Jaya Alam Permai, PT. Eagle High Plantations, PT Gunung Sejahtera Dua Indah, PT. Indoturba Tengah, PT. Kalimantan Sawit Abadi, 171
PT. Mitra Mendawai Sejati, PT. Sawit Sumbermas Sarana, PT. Sinar Alam Permai- Kumai, PT. Surya Indah Nusantara Pagi, PT. Wana Sawit Subur Lestari 10. Sekolah Adiwiyata Nasional dan Sekolah Adiwiyata Mandiri tahun 2019: a. Sekolah Adiwiyata Nasional: SMPN 2 Pangkalan Lada, SMP Pesona Astra, SDN 8 Mendawai, SDN 2 Sidorejo, b. Sekolah Adiwiyata Mandiri: SMAN 3 Pangkalan Bun, SMPN 1 Arut Selatan, SMPN 7 Arut Selatan, SDN 1 Sidorejo 11. Penerapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Kotawaringin Barat: SND 1 Pandu Sanjaya, SDN 1 Kotawaringin Hulu, SMPS Bumitama 12. Penetapan Pemuda Pelopor Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 a.n. M. Diaz Nugraha 13. Piagam Penghargaan Tournament Koni Cup Banjarmasin 2019 Juara 3 Kata Senior Putra a.n. Rizal Azhari 14. Sertifikat Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Juara II Karate Komite Putra Pada Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD/MI Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 15. Sertifikat Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Juara II Karate Komite Putri Pada Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD/MI Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 16. Piagam Penghargaan Badan Kepegawaian Negara diberikan kepada Pemkab Kotawaringin Barat sebagai Instansi yang menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 17. Juara 3 Wisata Air Terpopuler 172
18. Peringkat Pertama pada Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK Semester I dan II se Provinsi Kalimantan Tengah 19. Sertifikat hasil evaluasi sebagai Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Cukup Tahun 2019 dari Kemenpan dan RB 20. Penghargaan dari Ombudsman berupa Ringkasan Eksekutif Hasil Kepatuhan 2019, DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat masuk Zona Hijau Peringkat 69 (80,65) 21. Penghargaan untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Kabupaten/Kota Sehat tahun 2019 22. Penghargaan Bupati Enterpreneur Award 2019 untuk Kategori Kesehatan dan Pariwisata 23. Penghargaan Anugrah Pesona Indonesia dari Kementerian Pariwisata. 173