MANAJEMEN KRISIS HUMAS PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR (Studi Kasus Krisis Akibat OTT KPK Terhadap Bupati dan Walikota di Jawa Timur Tahun 2017-2018) SKRIPSI Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama Public Relations Oleh Arini Dina Yasmin NIM. 155120201111016 JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2019
LEMBAR DAFTAR PENGUJI SKRIPSI Skripsi ini telah diuji oleh tim penguji pada tanggal 23 Juli 2019 dengan daftar penguji sebagai berikut: No. Nama Jabatan Penguji 1. Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom., Ph.D Ketua Majelis Sidang 2. Rachmat Kriyantono, S.Sos., M.Si., Ph.D Anggota Sidang Majelis Penguji I 3. Dr. Antoni, S.Sos., M.Si Anggota Sidang Majelis Penguji II iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Arini Dina Yasmin NIM : 155120201111016 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul Manajemen Krisis Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur (Studi Kasus Krisis Akibat OTT KPK Terhadap Bupati dan Walikota di Jawa Timur Tahun 2017-2018) adalah benar merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran atas karya skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut. Malang, 27 Juni 2019 Yang membuat pernyataan Arini Dina Yasmin NIM. 155120201111016 v
ABSTRAK Arini Dina Yasmin, 155120201111016, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Manajemen Krisis Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur (Studi Kasus Krisis Akibat OTT KPK terhadap Bupati dan Walikota di Jawa Timur tahun 2017- 2018). Pembimbing: Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom., Ph.D. Korupsi merupakan fenomena yang terus terjadi di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah menjadi bahan pemberitaan utama di berbagai media. Jawa Timur menjadi provinsi dengan kepala daerah paling banyak ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Dari kurun waktu 2017-2018, terdapat tujuh kepala daerah tingkat II yang ditangkap secara OTT. Hal ini tidak hanya berdampak pada citra dan reputasi pemerintahan daerah, melainkan juga berpengaruh pada pelayanan publik, serta memperoleh liputan media yang luas dan perhatian publik. Situasi ini ditambah dengan terjadinya OTT terhadap bupati dan wali kota yang relatif mendadak, merupakan sebuah krisis bagi pemerintahan daerah kabupaten dan kota yang dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Humas pemerintahan daerah berperan penting dalam menjalankan manajemen krisis, khususnya dalam aspek komunikasi krisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja humas pemda kabupaten dan kota di Jawa Timur dalam menjalankan manajemen krisis atas kasus OTT terhadap kepala daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode multiple case study, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa humas pemda kabupaten dan kota di Jawa Timur dalam melakukan manajemen krisis dibagi dalam tiga tahapan, yaitu pre crisis, crisis event, dan post crisis. Tahapan pre crisis terdiri atas humas pemda tidak mengetahui isu atau informasi tentang OTT, rutin melakukan monitoring pemberitaan tentang pemda, tidak terdapat SOP manajemen krisis, tidak pernah diselenggarakan training manajemen krisis, dan pihak yang membuat strategi manajemen krisis adalah kepala daerah atau yang mewakili. Kemudian, didiskusikan dengan SKPD terkait. Selanjutnya, tahapan crisis event dengan menyampaikan informasi mengenai pemerintahan daerah, menyediakan banyak saluran komunikasi dan melakukan media relations, serta membuat konferensi pers. Pernyataan humas pada pemberitaan di media terkait OTT paling banyak termasuk dalam kategori defeasibility dan corrective action. Pada tahapan post crisis berupa evaluasi pada citra pemerintahan daerah, pemberitaan media, dan hubungan dengan stakeholders. Kejadian ini menjadi pembelajaran baru bagi humas pemda dalam manajemen krisis (renewal). Serta, terdapat beberapa strategi yang dilakukan untuk mengembalikan citra pemerintahan daerah (recovery). Kata kunci: humas pemerintahan, manajemen krisis, krisis, korupsi, OTT vi
ABSTRACT Arini Dina Yasmin, 155120201111016, Communication Science, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University. Crisis Management Government Public Relations of District and City in East Java (Case Study of Crisis as a Result of Hand Arrest Operation by Corruption Eradication Commission to Regent and Mayor in East Java 2017-2018). Supervisor: Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom., Ph.D. Corruption is a phenomenon that continues to occur in Indonesia. In recent years, Hand Arrest Operation (called as OTT in Indonesia) conducted by the Corruption Eradication Commission (called as KPK in Indonesia) to regional heads has become the headline of news in various media. East Java became the province with the most regional heads arrested by the KPK for corruption. From the period of 2017-2018, there were seven heads of level II who were arrested by OTT. This not only impacts on the image and reputation of local government, but also affects public services, and receives extensive media coverage and public attention. This situation coupled with the relatively sudden occurrence of OTT on regents and mayors can be identified as a crisis for district and city governments that can have an impact on declining public trust. Government public relations plays an important role in crisis management, especially in the aspect of crisis communication. This study aims to describe the performance of government public relations in the district and city of East Java in doing crisis management of the OTT case in the regional head. This research is a qualitative descriptive study with multiple case study methods and uses data collection techniques through interviews and documentation. Based on the research, the results show that the public relations of regency and city governments in East Java doing crisis management are divided into three stages, namely pre-crisis, crisis event, and post-crisis. The pre-crisis stage consists of regional government public relations not knowing issues or information about OTT, regularly monitoring media especially news about local governments, there is no crisis management plan, crisis management training has never been held, and the figure that makes the crisis management strategy/plan is the regional head or representative. Then, it is discussed with the related SKPD. Furthermore, the stage of the crisis event doing by conveying information about local government, providing many channels of communication and conducting media relations, as well as holding press conferences. Public relations statements on media reports related to OTT are mostly included in the category of defeasibility and corrective action. At the post-crisis stage, it will be in the form of evaluating the image of the regional government, media reporting, and relations with stakeholders. This incident is new learning for local government public relations in crisis management (renewal). Also, there are several strategies implemented to restore the image of local government (recovery). Keywords: government public relations, crisis management, crisis, corruption, hand arrest operation vii
KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas karunia dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul "Manajemen Krisis Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur (Studi Kasus Krisis Akibat OTT KPK Terhadap Bupati dan Walikota di Jawa Timur Tahun 2017-2018)". Dalam proses pengerjaan penelitian skripsi ini, peneliti memperoleh bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada: 1. Keluarga tercinta, khususnya Ibu Etik Suhartini dan Bapak R. Sri Nugroho Purnomo Yudo Kusumo yang selalu mendukung dan mendoakan dalam setiap proses perjalanan hidup peneliti. Terima kasih juga kepada adik kesayangan peneliti, Rifqi Auliaurrohman yang mau menemani kesana kemari, serta selalu memberikan semangat dan dukungan. 2. Bapak Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya 3. Bapak Dr. Antoni S.Sos., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UB, Dosen Pembimbing Akademik, dan Dosen Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu, membimbing, memberikan saran, diskusi dan mendukung peneliti selama proses perkuliahan. Terima kasih pula atas kritik dan masukan yang membangun untuk menyempurnakan penelitian skripsi ini. 4. Ibu Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia membimbing dan mendukung peneliti selama proses penyusunan proposal, turun lapang, hingga pelaporan hasil penelitian skripsi ini. Terima kasih pula atas ilmu, motivasi, dan inspirasi yang diberikan agar peneliti menjadi pribadi yang lebih open minded, berani dan pantang menyerah. viii
5. Ibu Siti Kholifah, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku Wakil Dekan 1 FISIP UB, yang selalu mengingatkan peneliti ketika bertemu agar segera menyelesaikan penelitian skripsi dan lulus. Terima kasih pula atas ilmu, dukungan, motivasi, dan diskusi tentang berbagai hal selama ini. 6. Bapak Rachmat Kriyantono, S.Sos., M.Si., Ph.D, selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penelitian skripsi ini. 7. Pandapuff Girls: Chalsy Febrina Aditya, Tabita Theodora, Aulia Rachma Wibowo, Widiya Purtika Sari, Inas Maulana Cahya, Rachel Charminati, Felly Eliza Putri, Esther Sari Fatriani, sebagai sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti. Terimakasih juga telah mewarnai hari-hari selama perkuliahan. Serta, Ursula Epprillita sebagai sahabat peneliti yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan teman diskusi mencari solusi. 8. ARA Force: Diah Charisma Lestari dan Dian Aris Maulana, sebagai sahabat menambah wawasan di bidang public relations, sahabat seperjuangan mewujudkan impian serta teman main ke luar kota Malang yang mewarnai kehidupan perlombaan sejak maba. Terimakasih atas dukungan dan vibe positif yang diberikan. 9. BOB Squad: Chosa Setya, Meywati Hasna Adilah, Nur Aulia Syalfia Arifin, Firyal Romizah, dan Chozina Nauvalia, serta, Muhammad Azmi, sebagai teman dekat, teman main, teman seperjuangan organisasi sejak sama-sama di Gelora Juara. Terimakasih atas support yang diberikan. 10. Dinia Insana, Mumtaz Nasyaya, Vina Nurdiana, Febriana Fajar Arum, Melati Sukma Dewi, Regita Dwi Utami sebagai teman dekat selama perkuliahan. Terima kasih atas dukungan yang diberikan selama ini. 11. Tanoto Foundation yang sudah memberikan dukungan berupa materi, ilmu, networking, dan berbagai kesempatan kepada peneliti sejak tahun 2016. Serta, Tanoto Scholars Association UB terimakasih atas dukungannya, khususnya Badan Pengurus Harian 2018 Ursula, Ismel, Ndaru, Adam, Davit, dan Mbak ix
x Lia. Serta, terimakasih atas supportnya partner magang di Riau Una, Nisa, Ismel, Alfin, dan Aldo. Tak lupa, adek-adek emesh TSA Grasel, Christine, Yasmin, Sonny, Vena, Dear, serta teman-teman dan adek-adek TSA UB yang lain terimakasih atas dukungannya. 12. Advokesma BEM FISIP 2017 luvs: Mbak Cindera, Amal, Chandra, Difna, Frithz, Rachma, Elsa, Reno, Daka, Aviva, Fia, Bita, Bryan, Jali, Dzul yang telah bersedia menemani, saling mengisi, bekerja dan berjuang bersama, serta bertahan dalam manis pahit satu tahun kepengurusan. 13. Informan dalam penelitian: Pak Sudarmaji Kabag Humas Pemkab Tulungagung, Pak Gatot Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Pasuruan, dan Pak CS Kasubag Publikasi dan Kerjasama Pers Kota X, terimakasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk melakukan pengumpulan data penelitian . 14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran yang membangun demi hasil yang lebih baik dan bermanfaat untuk berbagai pihak. Malang, 19 Agustus 2019 Peneliti
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ... Error! Bookmark not defined. LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ... v ABSTRAK ... vi ABSTRACT ... vii KATA PENGANTAR ... viii DAFTAR ISI ... xi DAFTAR TABEL... xvi DAFTAR GAMBAR ... xvii DAFTAR LAMPIRAN ... xviii BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Rumusan Masalah ... 22 1.3 Tujuan Penelitian ... 23 1.4 Manfaat Penelitian ... 23 1.4.1 Manfaat Akademis ... 23 1.4.2 Manfaat Praktis ... 24 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 25 2. 1 Studi Korupsi ... 25 2.2 Jejak Kajian Komunikasi Korupsi di Universitas Brawijaya ... 30 2.3 Humas Pemerintahan ... 38 2.3.1 Tujuan Humas Pemerintah ... 41 2.3.2 Peran Humas Pemerintah ... 42 2.3.3 Fungsi Humas Pemerintah ... 46 2.3.4 Tugas Humas Pemerintah ... 46 2.4 Regulasi Humas Pemerintah Daerah di Indonesia ... 47 2.4.1 Landasan Hukum ... 47 2.4.2 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan ... 48 xi
2.5 Krisis ... 51 2.5.1 Definisi Krisis dalam Pemerintahan... 51 2.5.2 Tipe Krisis dalam Pemerintahan ... 53 2.5.3 Tahapan Krisis ... 54 2.6 Manajemen Krisis ... 56 2.6.1 Definisi Manajemen Krisis ... 56 2.6.2 Langkah-Langkah Manajemen Krisis ... 58 2.7 Teori-Teori Humas Menangani Krisis ... 75 2.7.1 Situational Crisis Communication Theory (SCCT) ... 75 2.7.2 Image Repair Theory... 80 2.8 Praktik Manajemen Krisis Humas di Berbagai Negara ... 86 2.9 Kerangka Pemikiran ... 90 BAB III METODE PENELITIAN ... 93 3.1 Paradigma dan Jenis Penelitian ... 93 3.2 Metode Penelitian... 95 3.3 Multiple Case Study ... 97 3.4 Tempat dan Waktu Penelitian ... 101 3.5 Teknik Pemilihan Informan ... 102 3.6 Sumber Data ... 103 3.7 Teknik Pengumpulan Data ... 104 3.8 Teknik Analisis Data ... 112 3.9 Keabsahan Data Penelitian ... 115 3.10 Etika Penelitian ... 119 BAB IV PEMBAHASAN ... 122 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 122 4.1.1 Profil Pemerintah Kabupaten Tulungagung ... 122 4.1.1.1 Filosofi Logo Pemerintah Kabupaten Tulungagung ... 122 4.1.1.2 Visi, Misi dan Prinsip Pemerintah Kabupaten Tulungagung ... 123 4.1.2 Profil Pemerintah Kota Batu ... 125 4.1.2.1 Filosofi Logo Pemerintah Kota Batu ... 125 xii
4.1.2.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Batu ... 127 4.1.3 Profil Pemerintah Kota Pasuruan ... 128 4.1.3.1 Filosofi Logo Pemerintah Kota Pasuruan... 128 4.1.3.2 Visi, Misi, dan Moto Pemerintah Kota Pasuruan ... 129 4.1.4 Profil Pemerintah Kota Blitar... 131 4.1.4.1 Filosofi Logo Pemerintah Kota Blitar ... 131 4.1.4.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar ... 132 4.2 Humas dan Protokol Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota ... 133 4.2.1 Humas dan Protokol Kabupaten Tulungagung ... 133 4.2.1.1 Tugas Humas dan Protokol Kabupaten Tulungagung ... 133 4.2.1.2 Fungsi Humas dan Protokol Kabupaten Tulungagung ... 133 4.2.1.3 Struktur Organisasi ... 134 4.2.2 Humas Kota Batu ... 136 4.2.2.1 Tugas Humas Kota Batu ... 136 4.2.2.2 Fungsi Humas Kota Batu... 136 4.2.2.3 Struktur Organisasi ... 137 4.2.3 Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kota Pasuruan ... 138 4.2.3.1 Tugas Pokok Diskominfo Kota Pasuruan... 138 4.2.3.2 Fungsi Diskominfo Kota Pasuruan ... 138 4.2.3.3 Struktur Organisasi ... 139 4.2.4 Humas dan Protokol Kota Blitar ... 139 4.2.4.1 Tugas Pokok Humas dan Protokol Kota Blitar ... 139 4.2.4.2 Fungsi Humas dan Protokol Kota Blitar ... 140 4.2.4.3 Struktur Organisasi ... 142 4.3 Profil Informan ... 143 4.4 Kronologi OTT... 144 4.4.1 Deskripsi Kronologi OTT Korupsi Wali Kota Batu ... 144 4.4.2 Deskripsi Kronologi OTT di Tulungagung dan Blitar ... 146 4.4.3 Deskripsi OTT KPK di Pasuruan ... 148 4.5 Penyajian Data ... 151 xiii
4.5.1 Pemahaman Humas Pemda tentang Krisis dalam Pemerintahan ... 151 4.5.2 OTT Kepala Daerah & Krisis Pemerintahan dalam Pandangan Humas Pemda 154 4.5.2.1 Sikap Humas Pemda Terkait OTT Kepala Daerah... 156 4.5.3 Manajemen Krisis Humas Pemda Terkait OTT Kepala Daerah ... 157 4.5.3.1 Sebelum OTT (Pre Crisis) ... 157 4.5.3.1.1 Environmental Scanning and Issues Management ... 157 4.5.3.1.2 Pihak yang Membuat & Menerapkan Strategi Manajemen Krisis159 4.5.3.1.3 SOP Manajemen Krisis ... 160 4.5.3.1.4 Training Manajemen Krisis ... 162 4.5.3.2 Respon ketika OTT... 162 4.5.3.2.1 Komunikasi Internal ... 164 4.5.3.2.2 Komunikasi Eksternal ... 165 4.5.3.4 Setelah OTT ... 173 4.5.3.4.1 Hubungan dengan stakeholders ... 173 4.5.3.4.2 Dampak terhadap Citra Pemerintahan Daerah ... 175 4.5.3.4.3 Upaya Mengembalikan Citra ... 176 4.5.3.5 Temuan Lain ... 178 4.6 Pembahasan ... 182 4.6.1 Pemahaman Humas Pemda Mengenai Krisis dalam Pemerintahan .... 182 4.6.2 OTT Kepala Daerah dan Krisis Pemerintahan dalam Pandangan Humas Pemda 187 4.6.2.1 Sikap Humas Pemda tentang OTT Kepala Daerah ... 190 4.6.3 Manajemen Krisis Humas Pemda terkait OTT Kepala Daerah ... 192 4.6.3.1 Sebelum OTT (Pre Crisis) ... 192 4.6.3.1.1 Environmental Scanning and Issues Management ... 192 4.6.3.1.2 Pihak yang Membuat & Menerapkan Strategi Manajemen Krisis195 4.6.3.1.3 SOP Manajemen Krisis ... 197 4.6.3.1.4 Training Manajemen Krisis ... 199 4.6.3.2.Respon Ketika OTT ... 200 xiv
4.6.3.2.1 Komunikasi Internal ... 200 4.6.3.2.2 Komunikasi Eksternal ... 202 4.6.3.3 Setelah OTT (Post Crisis) ... 214 4.6.3.4 Temuan Lain ... 218 BAB V PENUTUP ... 227 5.1 Simpulan ... 227 5.2 Studi Keterbatasan Penelitian ... 231 5.3 Rekomendasi ... 232 5.3.1 Rekomendasi Akademis ... 232 5.3.2 Rekomendasi bagi Pemerintahan Daerah... 234 DAFTAR PUSTAKA ... 236 LAMPIRAN ... 251 xv
DAFTAR TABEL Tabel 1. 1 OTT KPK 2005-2018... 9 Tabel 1. 2 Daftar OTT KPK terhadap Kepala Daerah di Jawa Timur ... 12 Tabel 2. 1 Tipe Krisis dan Respon Pesan Ketika Krisis ... 77 Tabel 2. 2 Strategi Respon Krisis SCCT ... 78 Tabel 4. 1 Arti Logo Kota Batu ... 125 Tabel 4. 2 Arti Logo Kota Pasuruan ... 128 Tabel 4. 3 Moto Kota Pasuruan... 130 Tabel 4. 4 Arti Logo Kota Blitar ... 131 Tabel 4. 5 Arti Warna Logo Kota Blitar ... 132 Tabel 4. 6 Pernyataan Humas Pemda terkait OTT Kepala Daerah ... 165 Tabel 4. 7 Analisis Respon Krisis Humas Pemkab Tulungagung ... 203 Tabel 4. 8 Analisis Respon Krisis Humas Pemkot Batu ... 205 xvi
DAFTAR GAMBAR Gambar 2. 1 Tahapan Manajemen Krisis ... 61 Gambar 2. 2 Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Manajemen Krisis ... 64 Gambar 2. 3 Tahap Preparing for Crises... 69 Gambar 2. 4 Tahap Responding to Crises ... 71 Gambar 2. 5 Tahap Recovering from a Crisis... 72 Gambar 2. 6 Kerangka Pemikiran ... 92 Gambar 4. 1 Logo Pemerintah Kabupaten Tulungagung... 122 Gambar 4. 2 Logo Pemerintah Kota Batu ... 125 Gambar 4. 3 Logo Pemerintah Kota Pasuruan ... 128 Gambar 4. 4 Logo Pemerintah Kota Blitar ... 131 Gambar 4. 5 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung ... 134 Gambar 4. 6 Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Tulungagung ... 135 Gambar 4. 7 Struktur Organisasi Bagian Humas Kota Batu ... 137 Gambar 4. 8 Struktur Organisasi Diskominfo Kota Pasuruan ... 139 Gambar 4. 9 Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokol Kota Blitar... 142 xvii
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Pedoman Wawancara Informan... 251 Lampiran 2. Lembar Informasi Penelitian ... 253 Lampiran 3. Lembar Persetujuan Penelitian ... 256 Lampiran 4. Surat Izin Penelitian... 258 Lampiran 5. Transkrip Wawancara Penelitian ... 266 Lampiran 6. Catatan Harian Turun Lapang ... 292 Lampiran 7. Dokumentasi ... 296 Lampiran 8. Matriks Hasil Wawancara ... 297 xviii
DAFTAR SINGKATAN OTT : Operasi Tangkap Tangan KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi Humas : Hubungan Masyarakat Pemda : Pemerintah Daerah SCCT : Situational Crisis Communication Theory IRT : Image Restoration Theory SOP : Standard Operating Procedure PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa UNDP : United Nations Development Programme UNODC : United Nations Office on Drugs and Crime UU : Undang-Undang KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ICW : Indonesia Corruption Watch APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah CMT : Crisis Management Team CMP : Crisis Management Plan SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah OPD : Organisasi Perangkat Daerah SIRUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan TPP : Tunjangan Penghasilan Pegawai KKN : Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme TP4D : Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah xix
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kasus korupsi dapat ditemukan dimana saja. Ibarat penyakit, korupsi merupakan kanker yang menggerogoti budaya, politik dan ekonomi masyarakat, yang merusak fungsi organ vital (Amundsen, 1999, h.1). Dalam kata lain, menurut Transparency International (dalam Amundsen, 1999, h.1), bahwa korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dunia saat ini. Korupsi menyerang pemerintahan, secara fundamental memutarbalikkan kebijakan publik, mengarah ke pengalokasian sumber daya yang tidak tepat, membahayakan sektor privat dan pengembangan sektor privat serta terutama menyakiti kaum miskin. Secara terminologi, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu "corruptio" yang berarti suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral dan menyimpang dari kesucian (Hamzah, 1983, h. 3). Sedangkan, menurut Merriam-Webster English Dictionary (dalam Ka'bah, 2007, h. 78) bahwa korupsi berasal dari kata corruptus yang berarti perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk (to change from good to bad in morals, manners, or actions); rot, spoil (rontok, rusak); dan lain-lain. Secara hukum, korupsi menurut Black (1997, h. 345 dalam Ka'bah, 2007, h. 78) bahwa korupsi merupakan "sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain". 1
Istilah korupsi memiliki beragam definisi dari perspektif ahli dalam mendefinisikannya. Salah satu definisi klasik mengenai korupsi dari barat yang sering digunakan adalah menurut ilmuwan politik dari Harvard, Joseph S. Nye, (dalam Amundsen, 1999, h.2), yaitu penyimpangan perilaku dari seseorang yang memiliki peran publik (pejabat) untuk kepentingan pribadi (baik personal, keluarga dekat, kelompok privat) dalam hal keuangan atau peningkatan status, atau pelanggaran hukum terhadap jenis praktik tertentu karena kepentingan pribadi. Sementara, menurut pakar antikorupsi, Robert Klitgaard dkk. (2000, h. 2), korupsi memiliki pengertian yang luas. Korupsi dapat berarti penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga dapat berarti memungut uang atau biaya secara ilegal bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak seharusnya. World Bank menjelaskan definisi terdahulu dari korupsi yaitu "The abuse of public power for private benefit" (Kaufmann, 1997, h. 1). Definisi ini memiliki arti bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi merupakan suatu fenomena yang menjadi isu global. Terbukti bahwa korupsi mendapatkan perhatian serius dari berbagai lembaga tingkat dunia. Seperti, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengeluarkan Konvensi Anti-Korupsi pada 31 Oktober 2003 (Irfan, 2017). Dari situlah kemudian Majelis Umum PBB lewat Resolusi 58/4 menetapkan Hari Anti Korupsi Internasional pada tanggal 9 Desember. Ketetapan tersebut dikeluarkan untuk menunjukkan peran PBB yang diwakili oleh UNDP dan UNODC dalam upaya memberantas korupsi serta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi (Irfan, 2017). Dalam konvensi tersebut, 2
menyatakan keprihatinan PBB mengenai keseriusan masalah dan ancaman yang dapat dimunculkan karena korupsi terhadap stabilitas keamanan masyarakat, institusi ataupun nilai demokrasi, pembangunan berkelanjutan hingga supremasi hukum. Selain itu, konvensi tersebut juga bertujuan untuk mempromosikan dan memperkuat langkah-langkah pencegahan dalam pemberantasan korupsi secara lebih efisien dan memfasilitasi berbagai kerjasama internasional. Hal ini dikarenakan korupsi menghasilkan kerugian pada berbagai sektor. Seperti yang disebutkan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang bisa melemahkan pembangunan sosial dan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat (Irfan, 2017). Setiap tahunnya, menurut PBB sekitar $2,6 triliun atau setara 5 persen PDB (Pendapatan Domestik Bruto) global lenyap karena korupsi (Irfan, 2017). Berkaitan dengan fenomena korupsi ini menurut Kaufmann (1997, h. 11) pendekatan kolaboratif di antara semua organisasi internasional yang relevan dan negara anggota dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sangat penting. Lebih lanjut dijelaskan Kaufmann (1997, h. 11) bahwa IMF, World Bank, World Trade Organization, the Organization of American States, OECD, badan-badan PBB, dan bank pembangunan regional perlu menganggap tantangan memerangi korupsi sebagai tujuan pembangunan bersama. Masalah korupsi juga harus memperoleh tempat yang menonjol di KTT G7, yang akan mengirimkan pesan yang kuat tentang tekad dan tanggung jawab negara-negara tentang masalah korupsi. Namun, selama ini, korupsi masih lebih banyak mengilhami analisis, konferensi, dan tulisan daripada aksi di arena internasional (Kaufmann, 1997, h.11). 3
Dalam konteks di negara kita, di Indonesia sendiri korupsi seolah telah menjadi budaya. Seperti yang disampaikan Bung Hatta pada pidatonya di tahun 1970- an, beliau mengingatkan tentang korupsi yang telah membudaya di Indonesia (KPK, 2017, h. 202). Namun demikian, beberapa pihak tidak setuju jika istilah korupsi dikaitkan dengan budaya, karena istilah budaya merupakan sesuatu yang mulia, sementara korupsi termasuk perbuatan nista. Fenomena korupsi di Indonesia banyak diteliti oleh ahli maupun lembaga. Permasalahan korupsi menjadi menarik untuk dibahas karena beberapa penyebab. Menurut Ka'bah (2007, h. 78-79), pertama, karena korupsi berkaitan dengan uang rakyat atau perekonomian negara yang seharusnya dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang dibuat negara. Korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara luar biasa pula, yaitu melalui pengadilan khusus, dengan hakim yang dilatih secara khusus, dan dengan hukuman yang lebih berat. Sesuai dalam pertimbangan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa "Tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa." Kedua, korupsi merupakan penyakit masyarakat yang dapat menghancurkan negara jika tidak segera ditangani. Ketiga, korupsi dilakukan oleh sosok yang seharusnya menjadi panutan masyarakat karena merupakan sosok yang dipilih dan terpilih, berasal dari kalangan terpelajar, disumpah menurut agama dan kepercayaan sebelum memangku jabatan, dan lain-lain. Membiarkan korupsi terus menerus merajalela di masyarakat akan membuat adanya 4
krisis kepercayaan, sikap putus asa, kehilangan figur kepemimpinan publik dan lain- lain, sehingga negara akan mati secara perlahan. Menurut Syed Hussin Alatas, seorang ahli sosiologi korupsi, bahwa korupsi di Indonesia telah masuk tahap ketiga yaitu tahap lanjut yang sudah kritis (Tempo, 1983 dalam Hamzah, 1983, h. 499). Kemudian, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pacific Economic and Risk Consultancy, Indonesia pada tahun 2005 menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia (KPK, 2006, h. 1). Definisi korupsi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 pasal 2 ayat 1, bahwa pelaku korupsi merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Serta, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 pasal 3, korupsi yaitu setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hingga saat ini, pasal yang mengandung definisi mengenai korupsi tersebut termasuk yang paling banyak digunakan untuk menjerat koruptor (KPK, 2006, h. 23). Tindakan yang termasuk korupsi menurut Undang-Undang Korupsi pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13, antara lain yaitu tindakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (KPK, 2006, h. 16-17). 5
Korupsi merupakan masalah bersama yang hingga saat ini dihadapi bangsa Indonesia, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah kerugian negara karena tindakan koruptor (Antoni, 2013). Berdasarkan hasil kajian dari Indonesia Corruption Watch bahwa kerugian negara akibat korupsi selama tahun 2018 saja, total mencapai angka Rp 9,29 triliun (Rachman, 2019). Pengumpulan data dilakukan ICW melalui putusan 1.053 perkara korupsi dengan 1.162 terdakwa yang dikeluarkan oleh pengadilan mulai pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung. Seriusnya masalah korupsi di Indonesia didukung dengan data yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (2018) tentang penanganan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa perkara korupsi di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2016-2018 jumlah kasus meningkat dari 423 menjadi 733 perkara. Dengan rincian perkara pada tahun 2018 sebagai berikut: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara. Menurut Tanzi (1998, h. 9-10) bahwa korupsi dapat terjadi pada: 1) Birokrasi atau politik, 2) Berupa pengurangan biaya (untuk penyuap) atau peningkatan manfaat, 3) Berdasarkan inisiasi penyuap atau yang disuap, 4) Koersif atau kolusif, 5) Terpusat atau terdesentralisasi, 6) Dapat diprediksi atau berubah-ubah, 7) Melibatkan pembayaran tunai atau tidak. Selain klasifikasi tersebut dimungkinkan terdapat klasifikasi lain yang dapat ditambahkan (Tanzi, 1998, h. 10). Tindak pidana korupsi di Indonesia belakangan menjadi perhatian masyarakat karena terdapat beberapa penangkapan oleh KPK dalam waktu yang hampir berdekatan. Hal ini membuat fenomena korupsi menjadi lahan pemberitaan utama di 6
media, baik media konvensional, new media, maupun media dalam jaringan atau daring (Gautama, 2017, h. 41) Menurut Hikmawati (2018) terdapat dua macam penangkapan, yaitu tertangkap tangan dan tidak dalam keadaan tertangkap tangan. Secara historis, delik tertangkap tangan ternyata jauh bermula dari zaman Romawi yang disebut dengan istilah delictum flagrans (Hiariej, 2017, h. 6). Kemudian, delik tertangkap tangan ini diadopsi dalam hukum pidana Perancis dengan istilah flagrant delit. Di Indonesia istilah tertangkap tangan lazim disebut sebagai operasi tangkap tangan (OTT). Ada yang menyebutkan istilah ini sesuai legalitas KUHAP, dan ada yang menyebut sebaliknya. Hikmawati (2018) menjelaskan bahwa istilah OTT sebenarnya tidak diatur dalam KUHAP, UU KPK, maupun UU Tipikor. KUHAP hanya mengatur mengenai penangkapan karena penangkapan dan upaya paksa lainnya seperti penahanan dan penggeledahan berkaitan dengan hak dasar atau hak asasi manusia yang memiliki dampak luas, baik bagi kehidupan yang bersangkutan maupun keluarganya. Istilah tertangkap tangan disebutkan beberapa ahli berbeda dengan istilah OTT. Menurut Laica Marzuki dosen Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Parahyangan (Unpar) dan guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas) (dalam 2016), OTT tidak dapat didahului dengan penelitian. Jika terlebih dahulu ada kegiatan penelitian, maka seharusnya disebut sebagai penangkapan. Ketika merupakan upaya penangkapan, syaratnya harus ada surat tugas dan surat perintah penangkapan, yang menjelaskan identitas dan 7
alasan penangkapan. Operasi dan tertangkap tangan memiliki makna yang berlawanan, dan mengacaukan istilah hukum. Sementara, menurut sebagian ahli yang lain, seperti Nola (2013), bahwa Peraturan tentang tangkap tangan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 butir/angka 19 KUHAP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu: 1. Sedang melakukan tindak pidana, 2. Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, 3. Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau 4. Atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Terdapat dua teknik yang digunakan KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan ketika menangkap para koruptor yaitu dengan penyadapan serta penjebakan. Pada hakikatnya, OTT telah dijadikan sebagai posisi strategis bagi KPK dalam berbagai kasus yang dilakukan pejabat tinggi maupun penyelenggara negara selama kurun waktu 2015-2017 (Atmasasmita, 2017). Sebenarnya, sejak KPK berdiri, KPK terhitung telah berkali-kali melakukan operasi penangkapan terhadap koruptor yang oleh media dan pengamat disebut secara semantik sebagai "Operasi Tangkap Tangan" (Satria, 2017). Meski demikian, beberapa pihak masih mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan OTT, karena pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah "tertangkap tangan". Menurut (Satria, 2017) istilah "Operasi Tangkap Tangan" dan "Tertangkap Tangan" sejatinya berkaitan dengan semantik saja, tidak ada antinomi (pertentangan 8
9 antara dua ayat dalam UU) di dalamnya. Sebab, secara substantif keduanya memiliki makna yang sama, yaitu menjelaskan mengenai peristiwa saat seseorang melakukan kejahatan dan tertangkap oleh aparat penegak hukum yang berwenang menangani korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Perbedaannya terletak pada penambahan frasa "Operasi" sehingga menimbulkan kesan seolah menjadi istilah baru. "Operasi" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring diartikan sebagai pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan. Jika ditarik dalam istilah "tertangkap tangan", diperoleh satu gabungan istilah yang memiliki makna yaitu: pelaksanaan rencana penangkapan sesuai dengan yang telah dikembangkan (Satria, 2017). KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, melaksanakan tugasnya secara intensif dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Menurut Hikmawati (2018, h. 20) salah satu upaya yang dilakukan KPK dalam menangani kasus korupsi adalah dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sejak tahun 2005 sampai dengan 2018, KPK telah melakukan sebanyak 107 OTT, dengan rincian yaitu: Tabel 1. 1 OTT KPK 2005-2018 Tahun Jumlah OTT Jumlah Tersangka 2005 3 10 2006
2007 1 2 2008 4 8 2009 1 3 2010 2 6 2011 6 14 2012 4 16 2013 10 33 2014 5 12 2015 5 19 2016 17 58 2017 19 72 2018 30 121 Sumber: KPK (dalam Hikmawati, 2018 dan Dewi, 2018) Berdasarkan Tabel 1.1 terdapat 30 kasus yang merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK selama tahun 2018. Jumlah kasus OTT
10 pada 2018 ini jauh melampaui pencapaian-pencapaian tahun sebelumnya dan menjadi rekor OTT terbanyak sejak KPK didirikan (Siddiq, 2018). Dari 30 kasus tersebut, KPK telah menetapkan 121 orang sebagai tersangka yang berasal dari berbagai profil mulai dari anggota legislatif, aparat penegak hukum, hingga kepala daerah (Suparman, 2018). Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan dari hasil pengembangan perkara. Sebelumnya, pada tahun 2017 OTT paling banyak dilakukan KPK sebanyak 19 OTT dengan sebanyak 72 tersangka. Para tersangka memiliki berbagai latar belakang, mulai dari aparat penegak hukum, anggota legislatif, hingga kepala daerah (Kumparan, 2017). Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan kemudian dari hasil pengembangan perkara. Fenomena merebaknya korupsi di seluruh dunia terjadi tidak hanya di tingkat nasional bahkan juga di tingkat daerah. Menurut Klitgaard dkk. (2000, h.1) bahwa korupsi merupakan permasalahan yang universal, tetapi di seluruh dunia, pemerintahan lokal atau pemerintahan daerah tampak sangat rentan. Misalnya, di Jepang, pemerintah provinsi memiliki pejabat tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah pusat, tetapi menghasilkan lima belas kali jumlah kasus korupsi yang dilaporkan dan empat kali jumlah pejabat yang ditangkap. Sementara, di kota New York, biaya korupsi di masa lalu jika diwujudkan dalam bentuk pembangunan sekolah dapat senilai ratusan juta dolar (Klitgaard dkk., 2000, h. 1). Pada penelitian ini, dilatarbelakangi fenomena OTT yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah di Jawa Timur. Hal ini didasarkan pada fakta empiris fenomena OTT KPK yang terjadi di Indonesia tahun 2017-2018 dan studi literatur mengenai kaitan antara citra dan reputasi dengan korupsi.
Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2004-2018, total terdapat 104 kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi dan dipidanakan KPK (Chrysnha dalam 2018). ICW melakukan pemantauan kasus korupsi melalui penelusuran putusan-putusan pengadilan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung (MA). Serta, melalui berbagai pemberitaan, informasi dalam laman resmi KPK, dan dokumen lain yang relevan. Kepala daerah yang terjerat korupsi paling banyak terjadi pada tahun 2018 yaitu dengan jumlah 29 kepala daerah. Dari 104 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tersebut, 32 orang di antaranya ditangkap oleh KPK secara OTT (Taher, 2018). Pada tahun 2017, tercatat terdapat 7 daerah yang kepalanya di-OTT oleh KPK (Kumparan, 2017). Kepala daerah yang dimaksud mulai dari tingkat I atau provinsi, hingga tingkat II atau kabupaten dan kota. Kepala daerah yang terjaring OTT KPK sepanjang tahun 2017 yaitu Gubernur Bengkulu, Bupati Pamekasan, Walikota Tegal, Bupati Batubara, Walikota Batu, Walikota Cilegon, dan Bupati Nganjuk (Kumparan, 2017). Kemudian, pada tahun 2018, tercatat peningkatan jumlah secara signifikan dan terbesar dalam hal kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Terdapat 21 kepala daerah yang ditangkap KPK sepanjang 2018, yaitu: Bupati Cianjur, Bupati Pakpak Bharat, Bupati Cirebon, Bupati Bekasi, Walikota Pasuruan, Bupati Lampung Selatan, Bupati Labuhanbatu, Bupati Bener Meriah, Gubernur NAD, Walikota Blitar, Bupati Tulungagung, Bupati Purbalingga, Bupati Buton Selatan, Bupati Bengkulu Selatan, Bupati Bandung Barat, Walikota Kendari, Bupati Lampung Tengah, Bupati Subang, Bupati Ngada, Bupati Jombang, Bupati Hulu Sungai Tengah (Dewi, 2018). 11
Dari segi wilayah, korupsi yang dilakukan kepala daerah terbanyak berada di Jawa Timur dengan 14 kasus korupsi (Chrysnha dalam 2018). Kemudian, Sumatera Utara dengan 12 kasus dan Jawa Barat 11 kasus. Oleh karena itu, peneliti mengambil fokus penelitian pada daerah kabupaten atau kota yang kepala daerahnya terkena OTT KPK di Jawa Timur dalam kurun waktu 2017-2018. Berikut merupakan Bupati atau Walikota yang ada di Jawa Timur yang ditangkap KPK secara OTT: Tabel 1. 2 Daftar OTT KPK terhadap Kepala Daerah di Jawa Timur No Waktu Orang yang Perkara Tertangkap Tangan 1. 2 Agustus Bupati Pamekasan Suap untuk menghentikan 2017 Achmad Syafii penanganan kasus penyelewengan dana desa 2. 16 Wali Kota Batu Eddy Suap pengadaan barang dan jasa di September Rumpoko lingkungan Pemkot Batu 2017 3. 25 Oktober Bupati Nganjuk Suap terkait jual beli jabatan di 2017 Taufiqurrahman Kabupaten Nganjuk 4. 3 Februari Bupati Jombang Suap dari Dinas Kesehatan 2018 Nyono Wiharli Kabupaten Jombang terkait perizinan Suhandoko dan pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang 5. 8 Juni 2018 Bupati Tulungagung Suap terkait fee proyek-proyek Syahri Mulyo pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung 12
6. 8 Juni 2018 Walikota Blitar Suap ijon proyek-proyek Muhammad Samanhudi pembangunan sekolah lanjutan Anwar pertama di Blitar 7. 4 Oktober Walikota Pasuruan Suap proyek belanja model gedung 2018 Setiyono dan bangunan pengembangan pusat layanan usaha terpadu pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan Sumber: Dewi, 2018; Fadhil, 2018; Kumparan, 2017; Rachman, 2018; Risalah, 2018 Dilihat dari kronologis dan dampaknya, fenomena OTT kasus korupsi dapat dimaknai sebagai suatu bentuk krisis dalam organisasi yaitu pemerintahan. Secara lebih spesifik, OTT KPK terhadap kepala daerah termasuk dalam krisis karena memenuhi karakteristik umum dari krisis yang disampaikan Liu dan Levenshus (2012, h. 102) dalam buku "The Practice of Government Public Relations", yaitu: 1) Krisis membuat adanya kerusakan harta benda, cedera, korban jiwa, dan/atau kerusakan reputasi. Krisis dianggap berbahaya bagi reputasi suatu organisasi (Coombs, 2007, h. 3). Reputasi merupakan bagaimana stakeholders memandang organisasi. Hal ini dikarenakan, krisis mengganggu harapan stakeholders menyebabkan orang menjadi kecewa dan marah, sehingga mengancam hubungan antara organisasi dan stakeholdersnya. Begitu pula dengan OTT, Operasi Tangkap Tangan atas kasus korupsi terhadap kepala daerah dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Seperti yang disampaikan Morris dan Klesner (2010) dalam jurnal "Corruption and Trust: Theoretical Considerations and Evidence from Mexico", disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis korupsi 13
14 politik, khususnya di negara-negara yang banyak korupsi, menunjukkan adanya lingkaran setan yang membuat korupsi melahirkan iklim ketidakpercayaan di masyarakat, yang pada gilirannya justru memicu munculnya korupsi. Selain mungkin memperbesar tingkat persepsi dan tingkat korupsi, hal ini juga berpotensi melemahkan upaya untuk memerangi korupsi berdasarkan keterlibatan warga negara dan tuntutan akuntabilitas sosial. Di sisi lain, berdasarkan hasil studi literatur diperoleh bahwa korupsi memiliki kaitan terhadap citra, reputasi, hingga kepuasan masyarakat. Hasil penelitian Goje (2010, dalam Oluwatobi, 2012, h. 183) menjelaskan bahwa terdapat kaitan antara korupsi dengan citra. Menurut Goje (2010, dalam Oluwatobi, 2012, h. 183) korupsi menyangkal sarana dasar dalam mata pencaharian warga biasa, hal ini memperburuk pengangguran dan mengikis citra sebagai suatu bangsa dan individu. Menurut Pillay (2016) baik korupsi bernilai kecil maupun besar sama-sama memiliki dampak terhadap reputasi. Korupsi kecil sebagian besar berbentuk suap atau menerima suap. Dalam hal ini, jumlah uang yang diterima kecil, tetapi kerusakan pada institusi bersifat moneter dan reputasi. Sedangkan, korupsi besar melibatkan kesepakatan berskala besar yang melibatkan pejabat publik senior atau politisi dan perusahaan. Jika dibandingkan, dalam ranah moneter nilainya lebih tinggi daripada korupsi kecil. Selain itu, dalam hasil peneliti UK Aid (2015, h. 50) berdasarkan data survei dari berbagai barometer regional secara konsisten menunjukkan bahwa korupsi adalah faktor kunci dalam membentuk kepuasan masyarakat dengan pemerintah, persepsi kinerja pemerintah dan efektivitas negara. Lebih lanjut, korupsi dianggap
sebagai masalah bukan hanya di negara berkembang saja, melainkan juga di negara maju. 2) Krisis merugikan dan mempengaruhi banyak orang. Krisis berpotensi menghasilkan dampak negatif atau tidak diinginkan (Coombs, 2007, h. 4). Sama halnya dengan penangkapan secara OTT oleh KPK kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur ini mengakibatkan munculnya berbagai dampak pada daerah kabupaten/kota terkait. Di antaranya seperti di Pamekasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2017 amburadul dan molor karena dampak OTT KPK (Taufiqurrahman dalam 2017). Hingga mendekati P-APBD dibahas, serapan APBD 2017 baru 55 persen. Menurut Sukron Romadhon, Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Pamekasan, menilai penyebab hal tersebut terjadi karena persoalan psikologi yang dialami pejabat di Pamekasan pasca OTT KPK. Senada dengan hal tersebut, Halili Yasin, Ketua DPRD Pamekasan menyebutkan bahwa akibat OTT, terdapat banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kelimpungan dalam bekerja. "Kita harus memaklumi pasca musibah OTT kemarin dampaknya besar, meskipun tidak fatal tetapi hal ini tidak akan terulang kembali di APBD 2018 mendatang." (Halili Yasin dalam 2017) Selain itu, OTT terhadap kepala daerah di kabupaten/kota di Jawa Timur juga membawa pengaruh terhadap pelaksaaan proyek pembangunan di daerah. Contohnya di Kabupaten Blitar. Meski OTT KPK dilakukan karena Wali Kota Blitar yang tersandung kasus korupsi, namun ternyata hal ini menyebabkan sejumlah proyek fisik 15
tahun 2018 di Kabupaten Blitar terhenti (Arif dalam 2018). Berdasarkan data yang dikumpulkan, pada tahun anggaran 2018 terdapat total 80 paket pekerjaan lelang di Kabupaten Blitar. Dari seluruh paket pekerjaan, baru 47 yang telah masuk proses lelang (6/8/2018). Hal ini diperkirakan karena Susilo Prabowo alias Embun sebagai kontraktor proyek sekaligus penyuap Wali Kota Blitar turut ditahan. Sosok Embun selama ini dikenal mempunyai dan menguasai berbagai proyek besar yang ada di daerah Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung hingga Kabupaten Trenggalek. 3) Krisis relatif mendadak. Krisis tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diduga (Coombs, 2007, h. 3). Sama halnya dengan OTT. Operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Krisis tiba-tiba muncul, sehingga memberikan unsur kejutan atau ketidakpastian (Coombs, 2007, h. 3). OTT pun menimbulkan kejutan khususnya bagi daerah yang kepala daerahnya ditangkap KPK. Hal ini dikarenakan tidak semua kepala daerah yang ditangkap memiliki track record kurang baik dalam kepemimpinannya. Seperti apa yang terjadi di Kota Batu. Ketika pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu 2017-2022, Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso, (27/12/17), dua bulan pasca peristiwa OTT oleh KPK, Gubernur Jatim Soekarwo memuji masa pemerintahan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (dalam 2017). Disebutkan Soekarwo bahwa selama masa pemerintahan Eddy, Kota Batu mengalami kemajuan yang sangat pesat, pertumbuhan ekonomi yang bagus, pembangunan di semua lini berkembang sesuai kebutuhan, angka kemiskinan menurun, dan terdapat peningkatan kunjungan wisatawan lokal dan asing. 16
4) Krisis memperoleh liputan media yang luas dan perhatian publik. Hal ini dikarenakan, penangkapan atas kasus korupsi kepala daerah yang dilakukan oleh KPK mempunyai nilai berita (news value) yang tinggi karena mengandung empat nilai berita (Wulandari & Rachmaria, 2019, h. 2). Lebih lanjut, dijelaskan Wulandari & Rachmaria (2019, h. 2) nilai berita mengenai kasus korupsi kepala daerah tersebut yaitu pertama, aktual (timeliness) memiliki arti bahwa penetapan kepala daerah sedang atau baru saja terjadi. Kedua, public figure karena selaku kepala daerah merupakan seorang public figure yang memiliki daya tarik sehingga menarik perhatian publik. Ketiga, dampak (impact) yaitu hal yang berdampak luas. Kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah mempunyai dampak terhadap masyarakat luas, sehingga masyarakat perlu mengetahui perkembangan informasi lebih lanjut. Keempat, konflik (conflict) karena berita penangkapan kepala daerah sebagai tersangka mengandung konflik. OTT terhadap kepala daerah karena kasus korupsi juga dapat dikategorikan sebagai krisis karena menurut Ulmer, Sellnow, dan Seeger (2007, h. 11) bahwa salah satu subkategori krisis disengaja yang paling luas dan paling inklusif adalah kepemimpinan yang tidak etis. Sebuah tinjauan ekstensif terhadap lebih dari 6.000 peristiwa krisis organisasi yang bernilai berita yang dilaporkan setiap tahun oleh Institute for Crisis Management menemukan bahwa manajemen bertanggung jawab atas sebagian besar dari krisis tersebut. Lebih buruk lagi, banyak dari krisis ini disebabkan oleh tindakan kriminal manajer (Millar & Irvine, 1996; Ulmer, Sellnow dan Seeger, 2007, h. 11). 17
Lebih lanjut, Ulmer, Sellnow dan Seeger (2007, h. 11) menjelaskan bahwa perilaku tidak etis dapat dan seringkali merupakan penyebab utama dari situasi krisis. Ketika kepemimpinan organisasi secara sadar menempatkan pekerja, konsumen, investor, atau masyarakat di sekitarnya dalam risiko tanpa jujur tentang risiko itu, dua peristiwa kemungkinan akan terjadi. Pertama, kerusakan dalam sistem terjadi, yang sering mengakibatkan krisis. Kedua, ketika publik mengetahui ketidakjujuran kepemimpinan organisasi, publik cenderung tidak termaafkan. Dengan demikian, jalan menuju pemulihan kemungkinan jauh lebih lama bagi para pemimpin yang tidak jujur daripada bagi para pemimpin yang jujur. Melihat bagaimana OTT terhadap kepala daerah dapat dikategorikan sebagai krisis dalam pemerintahan, sehingga kondisi ini harus ditangani dengan segera. Masyarakat, media, dan berbagai stakeholders pemerintahan yang lain akan bertanya- tanya dan memerlukan adanya kepastian informasi mengenai bagaimana jalannya roda pemerintahan. Apalagi, menurut Broom dan Sha (2013 dalam Kriyantono, 2018, h. 163) menyebutkan bahwa pemerintah sebagai lembaga publik mempunyai tantangan yang sama dengan institusi bisnis dan organisasi non profit, yaitu sama- sama dituntut untuk menjaga reputasi organisasi. Selain itu, situasi krisis perlu untuk segera ditangani atau dalam kata lain dilakukan manajemen krisis karena menjadi suatu keharusan strategis organisasi. Hal ini dikarenakan, hanya masalah waktu sampai perusahaan manapun dapat terkena dampak krisis organisasi, atau krisis yang dihasilkan oleh suatu produk, sebab krisis dapat mengancam performa atau bahkan masa depan organisasi (Cutlip, Center dan Broom, 2010 dalam Petrovici, 2014, h. 715) 18
19 Disinilah humas memegang peran sentral. Hal ini dikarenakan, ranah aktivitas humas yaitu membangun relasi dengan publik; membangun citra dan reputasi positif dalam persepsi publik, penyuplai, konsumen dan staf pemerintah; sebagai fungsi manajemen; dan strategi menciptakan simbol dan klarifikasi melalui komunikasi (Toth, 2002 dalam Kriyantono, 2018, h. 163). Jefkins (2003, h. 10) menjelaskan bahwa humas melaksanakan seluruh bentuk komunikasi terencana, baik ke dalam maupun ke luar, antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan yang berlandaskan saling pengertian. Definisi humas pemerintah pada buku "The Practice of Government Public Relations" menurut Bowen (2012, h. 159-160) yaitu melaksanakan fungsi komunikasi yang menghubungkan interaksi pemerintah dengan warga negara, dengan regulator, lembaga legislatif serta perpanjangan tangan dalam kebijakan pemerintah. Humas pemerintah juga membantu memfasilitasi komunikasi dengan konstituensi dan publik pemerintahan. Dalam konteks di Indonesia, pengelolaan kehumasan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Permenpan RB No.30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, pengertian umum humas di lingkungan instansi pemerintah, untuk selanjutnya disebut humas pemerintah adalah lembaga humas dan/atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi pemerintah. Instansi pemrrintah dalam hal ini merupakan kementerian negara, lembaga
pemerintah nonkementerian (LPNK), lembaga nonstruktural (LNS), sekretariat lembaga tinggi negara dan lembaga negara, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Salah satu tugas dari humas yaitu manajemen krisis. Disebut demikian karena humas merupakan profesi antisipatif yang harus meramalkan masalah yang dihadapi organisasi dan menyiapkan hubungan masyarakat ketika krisis untuk menjaga agar media dan pemangku kepentingan mendapatkan informasi mengenai krisis (Reddi, 2009, h. 203). Dalam situasi krisis, menurut Petrovici (2014, h. 714) peran humas benar-benar diperlukan. Hal ini dikarenakan, humas dapat mendukung organisasi dalam memprediksi dan bereaksi dengan tepat dalam situasi krisis, jika diterapkan dengan benar. Sehingga, humas harus dianggap sebagai alat yang efisien dalam menangani krisis (Petrovici, 2014, h. 715) Menurut Smith (2009, h. 26) manajemen krisis merupakan suatu proses yang dilakukan organisasi untuk menangani isu-isu yang ada di luar kendali organisasi. Sedangkan, menurut Devlin (2007, h. 1) manajemen krisis didefinisikan sebagai tindakan khusus yang diambil untuk memecahkan masalah yang disebabkan oleh krisis. Coombs (2010, h. 20) menjelaskan manajemen krisis sebagai faktor yang dirancang untuk memerangi krisis dan untuk mengurangi kerusakan yang ditimbulkan. Secara lebih mendalam, manajemen krisis berusaha mencegah atau mengurangi dampak negatif dari suatu krisis, sehingga dapat melindungi organisasi, pemangku kepentingan (stakeholders), dan/ atau industri dari kerusakan. Manajemen krisis sebagai suatu proses melibatkan banyak bagian, seperti langkah pencegahan, 20
21 rencana manajemen krisis, hingga evaluasi pasca krisis. Komponen penting dalam manajemen krisis adalah komunikasi (Coombs, 2010, h. 17). Terdapat berbagai strategi dalam menghadapi krisis. Verhoeven dkk. (2014) melakukan penelitian terhadap praktisi komunikasi pada 43 negara di Eropa dan menemukan 5 strategi komunikasi yang dilakukan praktisi dalam menghadapi krisis, yaitu: 1) Strategi menyebarkan informasi, 2) Strategi simpati, 3) Strategi defensif, 4) Strategi apology, 5) Strategi sit out. Sedangkan, dalam situasi krisis, instrument komunikasi yang paling banyak digunakan, yaitu: 1) Media relations, 2) Komunikasi personal dengan stakeholder, 3) Melalui media organisasi seperti websites dan internet. Sedangkan, dalam penelitian yang dilakukan Mistar dan Dewi (2017) ditemukan bahwa strategi komunikasi krisis terkait dengan kasus suap Annas Maamun tahun 2014, yaitu: menetapkan pengelola komunikasi krisis, menghubungi media massa sesegera mungkin, melakukan pengumpulan fakta, melaksanakan konferensi pers dan komunikasi reputasi, menetapkan Kepala Biro sebagai juru bicara, dan menyediakan banyak saluran komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui strategi manajemen krisis humas pemerintahan daerah dalam menghadapi OTT KPK terhadap kepala daerah. Hal ini mengingat korupsi yang dilakukan kepala daerah dapat mempengaruhi citra dan reputasi pemerintahan daerah, kepuasan masyarakat dan persepsi terhadap kinerja pemerintahan daerah, serta melahirkan iklim ketidakpercayaan di masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, mengingat pentingnya peran humas dalam manajemen krisis dan peran tersebut juga telah diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 10 poin D yaitu manajemen komunikasi krisis. Humas Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dipilih karena tingginya fenomena OTT kasus korupsi terhadap Bupati dan Walikota yang terjadi. Fokus pada penelitian ini adalah manajemen krisis yang dilakukan humas pemda sebelum OTT, ketika OTT, dan setelah OTT. Sehingga, dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana humas pemda kabupaten dan kota di Jawa Timur melakukan manajemen krisis karena kasus OTT terhadap kepala daerahnya dan menjadi masukan bagi humas pemda dalam menjalankan strategi manajemen krisis. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma interpretatif dan metode multiple case studies. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas mengenai Humas Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Jawa Timur dalam menangani krisis akibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus korupsi oleh KPK terhadap Kepala Daerah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pemahaman Humas Pemda kabupaten dan/atau kota mengenai krisis dalam pemerintahan? 2. Apakah kejadian OTT kasus korupsi kepala daerah dimaknai sebagai krisis pemerintahan dalam pandangan humas pemda? 3. Bagaimana langkah-langkah manajemen krisis yang dilakukan Humas Pemda terkait OTT kasus korupsi terhadap kepala daerah? 22
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui pemahaman Humas Pemda kabupaten dan/atau kota mengenai krisis dalam pemerintahan 2. Mengetahui pandangan humas pemda mengenai pemaknaan OTT kepala daerah sebagai krisis pemerintahan 3. Mengetahui langkah-langkah manajemen krisis yang dilakukan Humas Pemda terkait OTT kasus korupsi terhadap kepala daerah 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Akademis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kajian public relations dalam bidang Government Public Relations dan Crisis Management yaitu dengan menggali lebih dalam implementasi manajemen krisis yang dilakukan humas pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur dalam menangani krisis karena OTT pada kepala daerah. Manfaat ini diharapkan dapat tercapai karena penelitian serupa yang ditemukan peneliti pada daerah lain hanya berfokus pada satu daerah saja serta karena menurut ICW bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan kepala daerah terbanyak di Indonesia yang terlibat dalam kasus korupsi 2018). 23
1.4.2 Manfaat Praktis Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi praktisi Humas di lingkungan pemerintahan khususnya agar lebih mengetahui bagaimana strategi Humas dalam menangani krisis di pemerintahan daerah, terutama krisis yang berkaitan dengan penangkapan kepala daerah secara Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena kasus korupsi. Sehingga, lebih lanjut dapat menjadi masukan bagi Humas pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperbaiki citra pemerintah daerah terkait. 24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2. 1 Studi Korupsi Korupsi pada hakikatnya bukan merupakan suatu fenomena baru. Berbagai produk karya sastra menjadi potret fenomena korupsi di masyarakat berbagai belahan dunia. Menurut Tanzi (1998, h. 4) dalam jurnal Corruption Around the World dijelaskan bahwa 2000 tahun yang lalu, Kautilya, Perdana Menteri India, telah menulis buku yang berjudul Arthashastra, untuk membahas fenomena korupsi. Kemudian, tujuh abad yang lalu, Dante, sastrawan Italia, menempatkan penyuap di bagian terdalam neraka, hal ini menunjukkan ketidaksukaan abad pertengahan terhadap perilaku korup. Selain itu, seorang sastrawan Inggris, Shakespeare menempatkan korupsi pada peran penting dalam beberapa permainannya (Tanzi, 1998, h. 4). Secara terminologi, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu "corruptio" yang berarti suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral dan menyimpang dari kesucian (Hamzah, 1985, h. 3). Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Istilah korupsi mempunyai beragam definisi dari berbagai perspektif ahli. Menurut Tanzi (1998, h. 8) seperti gajah, meskipun mungkin sulit untuk menjelaskan mengenai korupsi, secara umum tidak sulit untuk memahami korupsi ketika 25
observasi. Salah satu definisi klasik tentang korupsi dari barat yang sering digunakan adalah menurut ilmuwan politik, Joseph S. Nye (dalam Amundsen, 1999, h. 2) bahwa korupsi merupakan penyimpangan perilaku dari seseorang yang mempunyai peran publik atau pejabat untuk kepentingan pribadi (baik personal, keluarga dekat, ataupun kelompok privat) dalam hal keuangan atau peningkatan status, atau pelanggaran hukum terhadap jenis praktik tertentu karena kepentingan pribadi. Sementara, menurut pakar antikorupsi, Robert Klitgaard dkk. (2000, h. 2), korupsi memiliki pengertian yang luas. Korupsi dapat berarti penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga dapat berarti memungut uang atau biaya secara ilegal bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak seharusnya. Ciri-ciri korupsi menurut Alatas (1986, h. 13-146 dalam Antoni, 2013) adalah: a) Korupsi melibatkan lebih dari satu orang; b) Korupsi umumnya dilakukan secara rahasia; c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik; d) Mereka yang melakukan korupsi biasanya berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum; e) Mereka yang terlibat dalam korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan tersebut; f) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan; g) Biasanya terjadi pada badan publik atau masyarakat umum; h) Korupsi merupakan bentuk pengkhianatan kepercayaan; i) Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pelaku; dan j) Korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. 26
Dalam kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, menurut Martini (2012, h. 1) dari Transparency International, kemungkinan disebabkan sejumlah faktor, yaitu: sumber daya publik sebagian besar berasal dari sumber daya alam, kepentingan pribadi dan terhubung secara politik dengan jaringan, pegawai negeri memiliki gaji rendah, kualitas peraturan yang rendah, dan independensi peradilan yang lemah. Selain itu, pejabat lokal diberikan kekuasaan diskresi yang luas, sumber daya tanpa akuntabilitas yang tepat dan mekanisme penegakan hukum. Korupsi di Indonesia dilihat dari sisi historis ternyata sudah mendarah daging sejak lama. Tindakan korupsi diperkirakan semakin parah ketika VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) berkuasa di Indonesia (KPK, 2017, h. 202). VOC menularkan praktik-praktik korupsi ke masyarakat Indonesia, bahkan korupsi lah yang membuat serikat dagang ini akhirnya bangkrut pada akhir abad ke-18. Kemudian, memasuki masa kerajaan-kerajaan di Nusantara juga terdapat jejak korupsi di Tanah Air. Seperti disampaikan sejarawan Hendaru Tri Hanggoro bahwa pada masa itu jumlah pajak desa yang harus dibayarkan, dicurangi dengan digelembungkan oleh para pejabat lokal yang memungut pajak dari rakyat yang masih buta huruf (KPK, 2017, h. 202-203). Kemudian, fenomena mewabahnya korupsi di Asia menandai periode pasca Perang Dunia Kedua dan kemerdekaan (Alatas, 1987, h. 88). Sebenarnya, ketika berada di bawah pemerintahan kolonial pada negara-negara tersebut juga terdapat korupsi, tetapi dinamika dan gejalanya sangat berubah, seiring dengan lepasnya negara-negara tersebut dari penjajahan barat. Perubahan drastis dalam hal korupsi ini menurut Alatas (1987, h. 88) terutama dipengaruhi karena: a) Merebaknya korupsi 27
selama masa peperangan yang mendahului masa kemerdekaan; b) Secara tiba-tiba urusan pemerintahan menjadi banyak; c) Meningkatnya kesempatan korupsi dalam skala yang lebih besar dan lebih tinggi secara mendadak; d) Lahirnya berbagai tingkat kepemimpinan yang terdiri dari orang-orang yang memiliki martabat moral rendah; e) Pemimpin perjuangan kemerdekaan tidak mempunyai pengalaman dalam membina pemerintahan yang bersih dan efisien. Bahkan, beberapa di antaranya bersikap masa bodoh dan kurang bermoral; serta f) Terjadinya manipulasi dan intrik melalui korupsi, kekuatan keuangan, dan bisnis asing. Korupsi membawa dampak yang dapat dilihat dari beragam perspektif. Dalam konteks di Indonesia, yakni: Pertama, korupsi memberikan beban yang besar pada transaksi bisnis, karena hampir semua transaksi dengan birokrat memerlukan pembayaran gelap yang besar (Snape, 2000 dalam Arifianto, n.d., h. 15-16). Kedua, korupsi juga mempunyai dampak yang besar bagi budaya orang Indonesia. Menurut The Jakarta Post (2000 dalam Arifianto, n.d., h. 16) banyak komentator sosial telah menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki budaya yang toleran terhadap perilaku korupsi, dimana perilaku sosial dan norma budaya telah mengakar dan toleran terhadap perilaku korup yang sebenarnya sulit untuk diperangi. Ketiga, dengan adanya korupsi maka menghancurkan kepercayaan warga negara terhadap pejabat pemerintah dan birokrat, serta telah mengurangi otoritas dan kredibilitas mereka di mata warga negara. Hal ini dapat mendorong berbagai masalah sosial utama seperti peningkatan tingkat kejahatan, penurunan solidaritas sosial, dan meningkatkan penggunaan kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah, karena jalan 28
hukum resmi tidak mungkin diperoleh akibat prevalensi korupsi dalam sistem hukum di Indonesia (Lindsey, 2000 dalam Arifianto, n.d., h. 16-18). Selain itu, menurut Alatas (1987, h. 178-200) bahwa korupsi membawa pengaruh-pengaruh yaitu: 1) Menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan pada masyarakat, 2) Menumbuhkan ketidakefisienan menyeluruh dalam birokrasi, 3) Menyuburkan jenis kejahatan lain di masyarakat, 4) Melemahkan semangat perangkat birokrasi, 5) Menimbulkan pengaruh ekonomi seperti harga-harga menjadi mahal, 6) Menaikkan biaya pelayanan, 7) Mempengaruhi produktivitas masyarakat, 8) Mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya dirasakan di negara berkembang seperti Indonesia saja, dampak dari korupsi juga dialami negara maju seperti di Balkan Barat. Negara-negara Balkan Barat terdiri dari Kosovo, Albania, Macedonia, Montenegro, B & H, Croacia, dan Serbia. Menurut Bushi (2015, h. 80-81) dampak dari korupsi di negara Balkan Barat, yaitu: 1) Meningkatkan biaya transaksi sehingga dapat mengurangi laba pengusaha. 2) Mengurangi daya saing doktrin ekonomi yang diterima secara luas sebagai penghasil kinerja pertumbuhan ekonomi. 3) Mencegah perusahaan yang mengandalkan pada analisis dan berpusat pada akumulasi pengetahuan. Sehingga lebih mengandalkan kemampuan menembus ke dalam sistem dengan metode tidak langsung "buying skills", maka menjadi tidak disarankan jika ada wirausahawan yang ingin membangun aktivitasnya sepenuhnya berdasarkan pada metode modern, kompetitif, dan transparan. 4) Menyebabkan delegitimasi lembaga, pengusaha, dan stakeholders. 29
2.2 Jejak Kajian Komunikasi Korupsi di Universitas Brawijaya Dalam mengkaji fenomena korupsi terdapat berbagai perspektif yang dapat digunakan. Salah satunya dengan menggunakan perspektif komunikasi yaitu informasi dan jaringan komunikasi seperti yang digagas oleh Dahlan (1978, 1982, 1983, 1997, 2011, dalam Antoni, 2013). Upaya memperkenalkan perspektif jaringan dalam menggali fenomena korupsi terlihat dalam karya Dahlan (1978 dalam Antoni, 2013) yang menjelaskan tentang fenomena penyebaran (contagion) gaya hidup mewah di kalangan pejabat. Pendekatan studi jaringan komunikasi memiliki arti penting untuk mendalami permasalahan korupsi (Dahlan, 1980 dalam Antoni, 2013) Selain itu, Dahlan (1982 dalam Antoni, 2013) juga menjelaskan mengenai fenomena hubungan dalam aspek informal seperti: keluarga, teman, tempat asal bekerja, dan sebagainya yang menjadi penyebab adanya konflik kepentingan di kalangan pejabat. Dahlan (1983 dalam Antoni, 2013) juga mengingatkan betapa pentingnya dimensi informasi dalam masalah korupsi. Komunikasi korupsi menurut Antoni (2013) adalah dimensi komunikasi dalam proses perbuatan korupsi. Korupsi merupakan perbuatan melanggar hukum yang senantiasa dilakukan secara tersembunyi termasuk upaya menyamarkan (deception), secara bersama-sama (hubungan antar individu di dalam konteks tertentu), memiliki ikatan yang erat, dan saling percaya. Komunikasi korupsi merupakan jenis komunikasi yang memiliki kekhususan yaitu komunikasi tertutup (Antoni, 2013). Komunikasi tertutup adalah komunikasi yang dilakukan hanya oleh kalangan anggota kelompok dan tidak terdapat akses bagi pihak luar. Disebut sebagai komunikasi tertutup menurut Antoni (2013) karena 30
31 merupakan komunikasi rahasia yang diterapkan untuk keperluan tertentu. Kerahasiaan dalam komunikasi tertutup ditandai dengan penggunaan kode-kode verbal yang hanya dapat dipahami oleh anggota kelompok. Praktik komunikasi tertutup dapat ditemukan dipraktekkan dalam berbagai bidang kehidupan lainnya seperti pada dunia bisnis (praktik kartel, saham, dan sebagainya), intelijen, kelompok- kelompok bawah tanah (secret society, dan berbagai kejahatan teroganisir. Dalam kata lain, komunikasi korupsi merupakan upaya mendekati permasalahan korupsi dari perspektif Ilmu Komunikasi. Perbuatan korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dan merugikan kepentingan orang banyak. Ilmu Komunikasi menurut Littlejohn dan Foss (2014) mengkaji tentang struktur pesan, pengembangan pesan, pemaknaan dan penciptaan pesan, dinamika interaksi, serta hubungan antar organisasi atau dinamika institusi dan masyarakat. Struktur pesan didasarkan pada pendekatan linguistik, pemaknaan didekati dengan psikologi sosial dan antropologi, interaksi melalui pendekatan sibernetik, dan hubungan antar organisasi sebagai kajian makro pada level masyarakat. Keseluruhan pendekatan dalam komunikasi tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan korupsi (Antoni, 2017). Lebih jauh, menurut Antoni (2017) juga dapat menggunakan berbagai bidang kajian seperti Komunikasi Keluarga, Studi Media, Jaringan Komunikasi, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Internasional, Komunikasi Politik, Biologi Komunikasi, Sejarah Komunikasi, Public Relations, dan sebagainya. Tipe komunikasi korupsi menurut Mayangsari (2017) yaitu komunikasi interpersonal tatap muka dan komunikasi grup dengan pesan verbal dan nonverbal, simbol dan gestur. Komunikasi internal terjadi di antara anggota legislatif, sekretaris
legislatif dan bendahara untuk melakukan aksi korupsi (Mayangsari, 2017). Sementara, komunikasi eksternal terjadi antara legislatif dan kontraktor proyek juga dapat menjadi pemicu korupsi (Mayangsari, 2017). Aktor mengucapkan kata-kata untuk menentukan besaran nilai suap dan kesunyian sebagai persetujuan dalam penyelewengan anggaran. Karakteristik komunikator adalah memanipulasi orang, tidak merasa bersalah, terjebak oleh lawan politik dan justifikasi bahwa mereka harus melakukan korupsi untuk melayani konstituen dan publik. Media komunikasi dalam kasus korupsi adalah kwitansi laporan perjalanan, teks dan chat media serta laporan rapat. Kajian Komunikasi Korupsi merupakan rintisan kajian baru dalam ranah Ilmu Komunikasi. Disertasi Antoni (2013) yang meneliti tentang fenomena korupsi Gayus Tambunan menggunakan jaringan komunikasi interlocking directorate mempertegas kuatnya dimensi komunikasi dalam proses korupsi. Kemudian, setelah diselesaikan penelitian Antoni (2013) dirintis beberapa penelitian untuk tugas akhir mahasiswa baik pada tingkat sarjana maupun pasca sarjana di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, serta beberapa penelitian dosen di FISIP Universitas Brawijaya. Berikut merupakan beberapa penelitian dalam ranah komunikasi korupsi di Universitas Brawijaya: Baroes (2018) meneliti tentang komunikasi keluarga tentang konstruksi sosial orangtua dan anak pada pendidikan antikorupsi sebagai upaya mencegah perilaku korupsi berbasis keluarga. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Termasuk dalam bidang kajian komunikasi keluarga dan studi korupsi yang menggunakan teori Social Construction of Reality. Data dalam 32
penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan kajian jurnal ilmiah tentang family communication and corruption. Hasil dari penelitian Baroes (2018) terhadap tiga keluarga di Kota Bekasi adalah pendidikan antikorupsi di dalam keluarga tidak berdiri sendiri, melainkan terdapat proses internalisasi, eksternalisasi, dan objektifasi yang menghasilkan konstruksi sosial terhadap pendidikan antikorupsi berbasis keluarga. Hal baru yang ditemukan adalah adanya bahasa bernuansa islami yang digunakan dalam proses konstruksi sosial pendidikan antikorupsi, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya membawa pengaruh pada pendidikan antikorupsi. Kurniawati (2018) meneliti tentang strategi apologia terduga dan tersangka koruptor di Indonesia. Data penelitian ini diperoleh dari quote news atau pernyataan koruptor dalam berita media online dalam kurun waktu 2012-2017. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif deskriptif dengan paradigma positivistik. Hasil penelitian Kurniawati (2018) ini menunjukkan bahwa terduga dan tersangka koruptor aparat pemerintah yang terkena operasi tangkap tangan cenderung tidak menggunakan strategi denial. Sedangkan, terduga dan tersangka koruptor aparat pemerintah yang ditetapkan sebagai tersangka bukan melalui operasi tangkap tangan cenderung menggunakan strategi bolstering dalam menghadapi krisis atau tuduhan dan dugaan korupsi yang mengarah kepadanya. Kajian tentang komunikasi korupsi juga dilakukan oleh Lestari (2017) yang membahas tentang konstruksi tindak korupsi dalam Film Negeri Tanpa Telinga. Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif dan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Melalui teknik analisis tekstual Alan McKee dengan metode dokumentasi. Film Negeri Tanpa Telinga dipilih karena merupakan film yang 33
34 menceritakan tentang korupsi yang dilakukan politikus di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017) adalah korupsi dalam film ini dikonstruksikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh politikus yang memiliki pendidikan tinggi, wawasan luas, mengerti hukum dan agama. Bentuk korupsi yang dilakukan dalam film ini adalah suap menyuap dan penggelapan jabatan. Temuan lain dalam penelitian Lestari (2017) adalah dalam film ini bahwa perempuan dianggap sebagai alat memperlancar korupsi dengan menggunakan tubuhnya sebagai hadiah suap dan pemuas nafsu pejabat. Selain itu, Primadina (2014) meneliti tentang pengaruh terpaan pemberitaan korupsi di televisi terhadap sikap anti korupsi pada mahasiswa. Populasi penelitian merupakan mahasiswa aktif Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, Malang, yang menonton pemberitaan tentang korupsi di televisi. Peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu regresi linear sederhana. Hasil penelitian Primadina (2014) menunjukkan bahwa terpaan pemberitaan korupsi di televisi secara signifikan mempengaruhi sikap anti korupsi pada mahasiswa sebesar 81,6 %. Anisa (2015) meneliti tentang studi jaringan komunikasi korupsi pada Proyek Hambalang, Proyek Kemendiknas dan Proyek Wisma Atlet Jakabaring Palembang Sumatera Selatan. Penelitian ini berfokus pada jaringan korupsi yang melibatkan para pejabat negara dan pengusaha seperti Muhammad Nazaruddin, Wafid Muharam, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum dan Mindo Rosalina Manulang. Sumber data dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan dari setiap aktor yang terlibat. Hasil penelitian Anisa (2015) ini membuktikan bahwa jaringan yang terbentuk membentuk Interlocking Directorate dimana antar aktor saling
berhubungan dan arah panah pada jaringan komunikasi korupsi cenderung dua arah. Jaringan korupsi cenderung memiliki Density rendah karena kasus korupsi tidak hanya melibatkan segelintir aktor saja, melainkan membutuhkan banyak aktor lain untuk dapat mendukung jalannya jaringan korupsi. Selain itu, jaringan komunikasi setiap aktor memiliki Degree tersendiri. Degree bertujuan untuk melihat siapa saja aktor yang memiliki peran aktif dalam jaringan dan Betweeneess menunjukkan hubungan aktor dengan aktor lainnya dalam suatu jaringan. Nurhasanah (2017) meneliti tentang pemahaman korupsi pada masyarakat Kota Malang sebagai pemahaman sadar masyarakat melalui ekspresi atau pernyataan yang berkaitan dengan korupsi. Metodologi dalam penelitian ini adalah fenomenologi interpretatif. Hasil penelitian ini menunjukkan keragaman makna pada istilah "korupsi" yang memiliki arti, yaitu: 1) Mengambil sesuatu atau hak milik orang lain; 2) Perilaku yang didorong oleh impuls dari keinginan pribadi karena keserakahan; 3) Mengambil hak publik untuk kepentingan pribadi; 4) Memperoleh keuntungan pribadi dengan memanfaatkan otoritas yang ada untuk merugikan orang lain; 5) Perilaku yang biasanya dilakukan oleh elit politik; 6) Sama dengan pencurian atau pencurian yang dilakukan oleh kelompok pelaku. Menurut Nurhasanah (2017) pemahaman masyarakat terhadap korupsi sangat beragam karena ditentukan oleh pemahaman sadar masing-masing individu. Pengungkapan makna korupsi dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah menempatkan korupsi dalam langkah- langkah edukatif bagi masyarakat melalui contoh-contoh terkait dan menyatukan makna yang sama dalam program anti korupsi berdasarkan komunikasi efektif yang mengacu pada standar normatif. 35
Menurut Wardhani (2017) pada penelitiannya bahwa film berjudul "Sebelum Pagi Terulang Kembali" produksi Cangkir Kopi Production dengan KPK, USAID, dan Transparency International menampilkan tentang permasalahan korupsi. Elaboration Likelihood Model digunakan untuk menjelaskan proses kognitif ketika proses persuasi dalam film berlangsung. Penelitian Wardhani (2017) menggunakan paradigma positivistik dengan metode penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimen yang digunakan yaitu post-test only control group design. Tujuan dari penelitian Wardhani (2017) yaitu untuk menemukan pengaruh paparan film terhadap institutional trust mahasiswa. Terdapat dua kelompok berbeda yaitu kelompok eksperimen (dengan treatment berupa film "Sebelum Pagi Terulang Kembali" dan kelompok kontrol. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa FISIP. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa berdasarkan elaboration likelihood model (ELM), paparan film diproses melalui rute sentral dan periferal. Film terbukti memiliki pengaruh terhadap instutional trust pada mahasiswa. Sedangkan, penelitian Mosisa (2016) menggali mengenai bagaimana jaringan korupsi baik secara relasional dan posisional yang terbentuk melalui enam putusan pengadilan terdakwa pelaku korupsi sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga mencari aspek kultural melalui conversation analysis pada empat transkrip telepon yang tersedia di Putusan Pengadilan Susi Tur Andayani. Dari segi relasional dan posisional diperoleh bahwa jaringan komunikasi korupsi pada penelitian ini memiliki kerapatan yang rendah, menandakan bahwa jaringan tersebut merupakan jaringan yang kompleks. Sedangkan, dari segi kulturalnya diperoleh bahwa percakapan tentang korupsi adalah salah satu bentuk percakapan 36 ini
37 institusional dan terdapat pihak-pihak yang lebih mempunyai kuasa dan kontrol dalam percakapan. Dalam penelitian Laila (2017) data diperoleh dari video persidangan dan wawancara media untuk melihat bagaimana tersangka korupsi mempresentasikan dirinya yang dapat mengindikasikan sikap delapan tersangka korupsi terhadap kasus korupsi mereka masing-masing. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan interpretatif. Penelitian ini menggunakan analisis teks dialogis Perspektif Hermeneutika Gadamer yang dianalisis mengunakan teori Dramaturgi yang dicetuskan oleh Erving Goffman. Hasil penelitian Laila (2017) adalah bahwa adanya kecenderungan pada delapan tersangka korupsi memanipulasi performance ketika diliput oleh media khususnya pada persidangan dan wawancara media. Performance tersangka korupsi tersebut menunjukkan bahwa mereka berusaha mengelola kesan sebagai pihak yang tidak bersalah dan sebagai korban dengan memunculkan ciri khas self presentation masing-masing. Selain itu, menurut Laila (2017) bahwa tersangka korupsi juga melakukan pertunjukan drama di dalam proses kasus korupsi mereka. Untuk melakukan performance tersebut mereka menggunakan atribut sesuai dengan background kehidupan seperti agama, pendidikan, budaya serta kedudukan dalam keluarga. Tujuan dari performance mereka mengarah pada sikap tidak merasa bersalah meskipun pada akhirnya delapan tersangka korupsi tersebut dijatuhi hukuman bahkan dua diantaranya telah keluar dari sel tahanan. Meski berfokus pada manajemen krisis yang dilakukan humas pemda atas krisis karena kepala daerah yang ditangkap secara OTT karena kasus korupsi, penelitian ini lebih lanjut diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam ranah
government public relations dalam hal ini humas pemerintahan daerah dalam melakukan komunikasi korupsi. 2.3 Humas Pemerintahan Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada humas Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Jawa Timur dalam menjalankan strategi manajemen krisis. Pemerintah Daerah tingkat II (kabupaten atau kota) merupakan bagian dalam proses pemerintahan di Indonesia. Sehingga, humas Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota secara konseptual termasuk dalam humas pemerintahan. Humas pemerintahan merupakan humas yang berada di lembaga pemerintahan atau terdapat di luar ranah perusahaan atau swasta, tidak memiliki orientasi pada keuntungan, serta melayani kepentingan publik. Oleh karena itu, peneliti menggunakan konsep humas pemerintahan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian ini. Dalam buku "Public Relations" yang ditulis oleh Jefkins (2003, h. 10) dijelaskan bahwa humas melaksanakan seluruh bentuk komunikasi terencana, baik ke dalam maupun ke luar, antara organisasi dengan khalayak (publiknya) untuk mencapai tujuan yang berlandaskan saling pengertian. Definisi lain disampaikan oleh Cutlip, Center dan Broom (2007, h.67) bahwa pada dasarnya humas merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara seseorang ataupun organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk meraih dukungan publik. Secara lebih mendalam, pelaksanaan fungsi humas tersebut meliputi berbagai aktivitas berikut ini: (1) Hubungan internal, (2) Publisitas, (3) Advertising, (4) Press agentry, (5) Public 38
affairs, (6) Lobbying, (7) Manajemen isu, (8) Hubungan investor, (9) Pengembangan (Cutlip dkk., 2007, h. 11-27). Begitu pentingnya fungsi dan luasnya aktivitas yang dikerjakan oleh humas membuat profesi humas menjadi kebutuhan dalam setiap organisasi, termasuk di dalamnya lembaga pemerintah. Definisi humas pemerintah pada buku "The Practice of Government Public Relations" menurut Bowen (2012, h. 159-160) yaitu melaksanakan fungsi komunikasi yang menghubungkan interaksi pemerintah dengan warga negara, dengan regulator, lembaga legislatif serta perpanjangan tangan dalam kebijakan pemerintah Humas pemerintah juga membantu memfasilitasi komunikasi dengan konstituensi dan publik pemerintahan. Humas dalam bidang pemerintahan menurut Sularso (2006) sebagai organisasi yang bersifat nonprofit, lebih banyak mengacu pada pembentukan dan pemeliharaan hubungan dengan anggota organisasi dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengannya. Bahkan, tugas yang diemban oleh humas pemerintah lebih berat. Hal ini dikarenakan, humas pemerintah tidak hanya sekadar membangun dan mempertahankan citra departemen di lingkungannya sendiri melainkan juga harus dapat mencerminkan citra pemerintah, negara dan bangsa di mata masyarakat maupun dunia internasional. Selain itu, juga dikarenakan pada era globalisasi informasi dan keterbukaan segala sesuatu yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dapat segera diketahui oleh masyarakat luas dalam hitungan detik. Oleh karena itu, menurut Sularso (2006) humas pemerintah harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan prinsip-prinsip good corporate governance, yaitu: 39
prinsip kepastian hukum, prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip profesionalitas. Secara umum, fungsi dan tugas humas pemerintah dan swasta hampir sama. Hanya saja, perbedaan yang paling pokok antara fungsi dan tugas humas di instansi pemerintah dengan nonpemerintah terletak pada tidak adanya unsur komersial (Sularso, 2006). Dalam hal ini, menurut Sularso (2006) meskipun humas pemerintah juga melakukan kegiatan yang sama seperti publikasi, promosi, dan periklanan, namun humas pemerintah lebih menekan pada public service (pelayanan publik). Sebab melalui program kegiatan humas, pemerintah dapat menyampaikan informasi mengenai kebijakannya. Menurut Kusumastuti (2002, h. 37) humas di institusi pemerintahan bertugas ke dalam dan ke luar. Ke luar dalam arti humas pemerintah mempublikasikan kebijakan, memberikan informasi mengenai kebijakan, rencana dan hasil kerja lembaga secara teratur, serta berusaha menciptakan pengertian kepada masyarakat mengenai peraturan dan perundang-undangan dan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Sedangkan, ke dalam memiliki arti humas memungkinkan untuk memberi masukan bagi pejabat mengenai berbagai informasi yang dibutuhkan maupun kemungkinan reaksi masyarakat dalam kebijakan yang dikeluarkan lembaga, baik yang sedang diusulkan, akan dilaksanakan, maupun sedang dilaksanakan. Terdapat dua alasan penting suatu lembaga pemerintahan perlu melakukan kegiatan kehumasan menurut Sularso (2006, h. 27), yaitu: (1) Pemerintahan yang demokratis wajib melaporkan kegiatannya kepada warga negaranya. Sebab, jika 40
publik tidak memperoleh informasi dari lembaga yang berkompeten maka akan merugikan pemerintah itu sendiri. (2) Pelaksanaan pemerintah yang efektif membutuhkan partisipasi dan dukungan aktif warga negaranya. Di samping kedua hal tersebut, hubungan masyarakat harus dijalankan administrator publik menurut Lee (2012, h.12), baik suka atau tidak, dikarenakan beberapa penyebab, yakni: (1) Persyaratan dalam pemerintahan yang demokratis, erat kaitannya dengan masyarakat dalam administrasi publik, (2) Humas membantu lembaga melakukan suatu misi secara efektif, dan terkadang biayanya tidak terlalu mahal. Merupakan penggunaan humas secara pragmatis, yang berfokus pada administrasi dalam administrasi publik. (3) Kategori yang paling kontroversial, yaitu penggunaan humas secara politis untuk memajukan lembaga otonomi dan kekuasaan. 2.3.1 Tujuan Humas Pemerintah Menurut Lee (2012, h. 12-24), terdapat beberapa tujuan humas pemerintah, yakni: (1) Media relations, (2) Laporan publik, (3) Bertanggung jawab kepada publik (sebagai warga negara, pelanggan dan klien), (4) Meningkatkan pelayanan dan produk, (5) Edukasi publik dan kampanye pelayanan publik, (6) Menciptakan kepatuhan publik terhadap hukum dan peraturan, (7) Menggunakan publik sebagai mata dan telinga lembaga, (8) Meningkatkan dukungan publik. Adapun menurut Harvey (dalam Theaker, 2004, h. 221-222) bahwa "Otoritas lokal sangat beragam dalam menempatkan pentingnya praktik humas profesional." Lebih lanjut, Brian (dalam Theaker, 2004, h. 221-222) menyebutkan beberapa tujuan dari fungsi humas, yaitu: 41
1. Untuk membangun, memelihara, dan memproyeksikan karakter dan identitas otoritas. 2. Untuk menciptakan pemahaman tentang kebijakan, prosedur, dan kegiatan otoritas, dengan menjaga pelanggan agar mendapat informasi semaksimal mungkin. 3. Untuk menanggapi, jika perlu, pada kritik terhadap otoritas. 4. Untuk membangun dan memelihara saluran komunikasi publik secara efektif yang tersedia bagi otoritas, dan untuk mengembangkan berbagai teknik yang sesuai. 5. Untuk menciptakan dan memelihara di dalam otoritas akan kesadaran perlunya berkomunikasi dengan berbagai kelompok pelanggannya, dan untuk memastikan tingkat responsif yang berkelanjutan terhadap kebutuhan dan pendapat pelanggan. 6. Umumnya, untuk mengelola fungsi humas otoritas dan untuk memberi nasihat tentang implikasi humas pada kebijakan dan aktivitas otoritas serta pada perumusan kebijakan hubungan masyarakat. 2.3.2 Peran Humas Pemerintah Dalam suatu lembaga, humas memegang peranan yang mendasar. Terdapat dua peran dominan humas menurut Broom dan Dozier (dalam Cutlip, 2000, h. 37-44; Theaker, 2004, h. 57-58) yaitu: 1. Teknisi Komunikasi (The communication technician) Humas dalam menjalankan perannya sebagai teknisi komunikasi, memerlukan individu yang sangat terampil dalam melakukan program dan aktivitas 42
43 komunikasi seperti menulis rilis berita, mengedit in house-magazine, dan mengembangkan website organisasi. Peran ini juga meliputi bagaimana humas memutuskan implementasi mekanisme komunikasi yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan organisasi. Selain itu, dalam peran ini humas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan organisasi. 2. Manajer Komunikasi (The communication manager) Humas pada peran ini berada dalam koalisi dominan, sehingga dapat merencanakan, mengelola dan memfasilitasi program komunikasi, memberikan nasihat kepada manajemen, serta membuat keputusan kebijakan. Terdapat beberapa peran turunan lainnya dalam peran humas sebagai manajer komunikasi, yaitu: a. Penasihat Ahli (The Expert Prescriber) Humas dipandang memegang otoritas dalam komunikasi, sehingga manajemen bergantung dalam hal pemecahan solusi suatu masalah. Sebagai penasihat ahli, humas melakukan penelitian dan menentukan permasalahan-permasalahan, kemudian mengembangkan program komunikasi dan mengimplementasikannya bersama dengan bagian-bagian lain dalam organisasi. Dalam menjalankan peran ini, humas harus berhati- hati karena seringkali praktisi humas terlalu percaya diri dan menganggap dirinya memegang otoritas yang besar dengan pengetahuan yang eksklusif. Pada situasi seperti krisis, penting bagi para ahli untuk membimbing dan memberikan saran, namun dalam jangka panjang hal
tersebut berguna untuk mengembangkan pemikiran, keahlian dan pengetahuan humas pada organisasi, b. Fasilitator Komunikasi (The Communication Facilitator) Humas bertindak sebagai perantara dalam menginterpretasi, memediasi, dan menjaga komunikasi dua arah yang terbuka antara organisasi dan publiknya. Humas dipercaya menjadi perwakilan organisasi dan bertindak untuk kepentingan bersama, baik stakeholder maupun organisasi. Selain itu, sebagai fasilitator komunikasi humas berusaha menghilangkan batasan-batasan dan membangun hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dasar dalam peran ini adalah untuk terciptanya mutual understanding agar memfasilitasi pengambilan keputusan yang baik dan menguntungkan semua pihak. c. Fasilitator Pemecah Masalah (The Problem Solving Facilitator) Humas bekerja sama dengan bagian lain dalam organisasi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan di organisasi. Humas ikut terlibat dalam berbagai keputusan strategis, mulai dari menetapkan tujuan, menentukan kebutuhan komunikasi, hingga memberikan saran dalam implementasi program organisasi. Sebagai fasilitator pemecahan masalah, humas dianggap terampil dalam membantu pihak lain dalam menganalisis dan menemukan solusi, sehingga kemudian diundang dalam koalisi pengambilan keputusan di organisasi. Pada kenyataannya, sebagian besar praktisi humas melakukan kombinasi dari peran-peran tersebut, seringkali semuanya secara bersamaan (Theaker, 2004, h. 58). 44
Lebih lanjut, dijelaskan Theaker (2004) bahwa secara umum, praktisi humas junior cenderung berperan di tingkat teknisi, sementara praktisi senior menjalankan peran manajerial. Menurut Kriyantono (2017) bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara praktik humas pemerintah dan swasta terkait dengan dimensi peran manajerial dan teknisi komunikasi. Baik humas pemerintah maupun swasta lebih sering menerapkan peran teknisi komunikasi daripada manajerial komunikasi. Namun, humas pemerintah lebih sering melakukan peran manajerial dibandingkan humas swasta. Selain itu, menurut Kriyantono (2017) ditemukan bahwa praktik yang dilakukan humas pemerintah sudah berkembang sesuai tuntutan demokratisasi dan paradigma pemerintahan yang good governance dalam pelayanan publik. Humas pemerintah menurut Ruslan (2006, h. 343) memiliki peran ganda, yaitu keluar berupaya memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan lembaga kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran, sementara ke dalam wajib menyerap reaksi, aspirasi atau opini khalayak, untuk disesuaikan demi kepentingan lembaga atau tujuan bersama. Peran taktis dan strategi kehumasan pemerintah menurut Ruslan (2006, h. 344), meliputi: (1) Jangka pendek: humas berusaha memberikan pesan dan informasi kepada masyarakat umum, dan khalayak tertentu sebagai target sasarannya. Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, dan mempengaruhi opini masyarakat dengan upaya untuk "menyamakan persepsi" dengan tujuan dan sasaran instansi terkait (2) Jangka panjang: terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan (decision making process), memberikan saran, gagasan dan ide-ide cemerlang serta 45
kreatif dalam menyukseskan program kerja instansi yang bersangkutan dan hingga pelaksanaan pembangunan nasional. Terakhir, bagaimana upaya untuk menciptakan citra atau opini masyarakat yang positif. 2.3.3 Fungsi Humas Pemerintah Untuk mendukung kinerja lembaga pemerintahan, menurut Ruslan (2006, h. 343-344) humas pemerintah Indonesia memiliki beberapa fungsi pokok, pada dasarnya yaitu: (1) Mengamankan kebijaksanaan pemerintah; (2) Memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan atau informasi tentang kebijaksanaan dan program kerja secara nasional kepada masyarakat; (3) Menjadi komunikator dan mediator yang proaktif untuk dapat di satu sisi menjembatani kepentingan instansi pemerintahan dan menampung aspirasi, serta di sisi lain memperhatikan keinginan- keinginan publiknya; dan (4) Menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun panjang. 2.3.4 Tugas Humas Pemerintah Menurut Dimock dan Koening (dalam Ruslan, 2006, h. 342) pada umumnya tugas-tugas dari humas instansi atau lembaga pemerintahan, yaitu: a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja; b. Menanamkan keyakinan, kepercayaan serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang baik sosial, budaya, ekonomi, politik dan menjaga stabilitas serta keamanan nasional; 46
47 c. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah perlu dijaga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing. Secara lebih spesifik, tugas humas lembaga pemerintah menurut Rachmadi (1996, h. 78) adalah: a. Memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai kebijakan, langkah-langkah serta tindakan pemerintah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa informasi yang diperlukan secara terbuka, jujur dan objektif. b. Memberi bantuan kepada media berupa bahan-bahan informasi tentang kebijakan, langkah-langkah dan tindakan pemerintah, termasuk fasilitas peliputan kepada media untuk acara-acara resmi yang penting. Pemerintah merupakan sumber informasi yang penting bagi media, sehingga sikap keterbukaan informasi sangat dibutuhkan. c. Mempromosikan kemajuan pembangunan ekonomi dan kebudayaan yang telah diraih oleh bangsa kepada khalayak baik di dalam maupun luar negeri. d. Memantau pendapat umum mengenai kebijakan pemerintah, dan kemudian menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk feedback kepada pimpinan instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan sebagai input. 2.4 Regulasi Humas Pemerintah Daerah di Indonesia 2.4.1 Landasan Hukum Praktik kegiatan kehumasan di ranah pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan peran, tugas, dan fungsi kehumasan dalam pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah. 2.4.2 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan A. Humas Pemerintah Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda (2011, h. 2) Humas Pemerintah adalah "Aktivitas lembaga dan atau individu penyelenggara pemerintahan, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya". B. Lembaga Kehumasan Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda (2011, h. 3) Pasal 1 bahwa Lembaga Kehumasan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang kemudian disebut Lembaga Kehumasan adalah "Unit organisasi dalam suatu lembaga pemerintahan yang melakukan fungsi manajemen bidang komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan". Pasal 2 disebutkan bahwa Lembaga Kehumasan melaksanakan tugas kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. C. Tugas Lembaga Kehumasan Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda (2011, h. 3) Pasal 3 mengenai Tugas Lembaga Kehumasan adalah: 48
a. memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah. b. mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, proporsional dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat. c. menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah secara lengkap, utuh, tepat dan benar kepada masyarakat. d. memberikan pemahaman kesamaan visi, misi dan persepsi antara masyarakat dan pemerintah. e. menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah D. Fungsi Lembaga Kehumasan Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda (2011, h. 3) Pasal 3 bahwa Fungsi Lembaga Kehumasan yaitu sebagai tempat komunikasi pemerintah kepada masyarakat. E. Wewenang Lembaga Kehumasan Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda (2011, h. 3) Pasal 9 tentang Wewenang Pejabat Kehumasan Kemendagri, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota adalah: a. mencari, mengolah dan menganalisa informasi; b. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan strategis kehumasan untuk menigkatkan citra pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab; c. memberikan informasi kebijakan; d. menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintahan, politik, pembangunan dan kemasyarakatan; e. menanggapi berita dan pendapat publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 49
F. Ruang Lingkup Kehumasan Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda (2011, h. 3-4) Pasal 10 mengenai Ruang Lingkup Kehumasan mencakup: a. Manajemen hubungan masyarakat; b. Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga; c. Pengembangan analisa media dan informasi; d. Manajemen komunikasi krisis; e. Analisa pemberitaan media massa; f. Tatakelola infrastruktur kehumasan; g. Konsultasi publik; h. Pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi; i. Pengawasan penyelenggaraan kehumasan; dan j. Evaluasi penyelenggaraan kehumasan. Berangkat dari Permendagri tersebut diketahui bahwa salah satu ruang lingkup kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah manajemen komunikasi krisis. Hal ini yang menjadi landasan dari segi regulasi dalam penelitian ini. G. Definisi Manajemen Komunikasi Krisis Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda (2011, h. 6) Pasal 14 bahwa definisi Manajemen Komunikasi Krisis diarahkan pada penataan sistem dan hubungan komunikasi internal organisasi. Penanganan krisis dalam manajemen komunikasi krisis dilakukan pada unit kerja masing-masing. Manajemen komunikasi krisis ini mencakup: a. Penyusunan dan sosialisasi manual penanganan isu dan krisis; b. Komunikasi dalam situasi krisis; 50
c. Pembentukan kelompok kerja pusat penanganan krisis; d. Pengawasan perkembangan situasi krisis; dan e. Pelaporan perkembangan krisis. 2.5 Krisis 2.5.1 Definisi Krisis dalam Pemerintahan Para ahli menjelaskan berbagai dimensi tentang definisi krisis dalam pada suatu organisasi. Krisis dapat terjadi di setiap organisasi. Tidak ada organisasi, baik publik maupun privat (swasta) yang kebal atau memiliki imun dari adanya krisis (Ulmer, Sellnow & Seeger, 2007, h. 1). Dalam organisasi, krisis memiliki perbedaan dengan kejadian tidak menyenangkan lainnya. Menurut studi klasik yang dilakukan Hermann (1963 dalam Ulmer dkk., 2007, h. 5-7) mengidentifikasi tiga karakteristik krisis, yaitu: 1) Surprise; 2) Threat; 3) Short response time. Hal ini berarti bahwa krisis merupakan kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, menimbulkan ancaman karena terjadi di luar kendali organisasi, serta memerlukan respon atau penanganan secara cepat. Terjadinya krisis dalam organisasi menimbulkan beberapa dampak. Coombs dalam bukunya "Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding" (2007, h. 23) menyatakan bahwa: "A crisis is the perception of an unpredictable event that threatens important expectancies of stakeholders and can seriously impact the organization's performance and generate negative outcomes." Dari definisi tersebut, diperoleh bahwa krisis menurut Coombs (2007, h. 2-3) merupakan suatu kegiatan yang tidak direncanakan, dapat membahayakan harapan 51
stakeholders, dapat berdampak serius pada performa organisasi, dan dapat menghasilkan sesuatu yang negatif. Selain itu, krisis juga berdampak pada upaya mencapai tujuan organisasi. Ulmer, Sellnow & Seeger (2007, h. 7) mendefinisikan bahwa: "An organizational crisis is a spesific, unexpected, and non-routine event or series of events that create uncertainty and threaten or are perceived to threaten an organization's high priority goals." Krisis pada organisasi menurut Ulmer, Sellnow & Seeger (2007, h. 7) adalah sesuatu yang spesifik, tidak diduga, dan kegiatan tidak rutin atau serangkaian kegiatan yang menimbulkan ketidakpastian dan mengancam atau dianggap mengancam suatu prioritas utama dalam tujuan organisasi. Begitu besarnya potensi dampak krisis yang merugikan organisasi membuatnya menjadi perhatian dari berbagai pihak. Menurut Regester dan Larkin (2005, h. 165) krisis merupakan: "An event which causes the company to become the subject of widespread, potentially unfavourable, attention from the international and national media and other groups such as customers, shareholders, employees, and their families, politicians, trade unionists and environmental pressure groups who, for one reason or another, have a vested interest in the activities of the organization." Dengan adanya krisis dalam perusahaan, menurut Regester dan Larkin (2005, h. 165) membuatnya menjadi subjek pembicaraan kalangan luas, berpotensi untuk tidak disukai, memperoleh perhatian baik dari pihak media internasional maupun nasional dan berbagai kelompok lain, seperti konsumen, pemegang saham, karyawan dan keluarganya, politisi, serikat perdagangan dan kelompok peduli lingkungan, yang karena satu dan lain alasan, memiliki ketertarikan terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. 52
53 Krisis dapat menyerang organisasi apapun, namun taruhannya sangat tinggi terutama bagi organisasi pemerintahan dan hubungan dengan publiknya, karena pemerintah bertugas untuk memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat (Liu & Levenshus, 2012, h. 101). Ketika krisis terjadi, kehidupan dan mata pencaharian masyarakat dapat terkena risiko. Sehingga, government communicators berada di garda terdepan dalam menghadapi media dan pengawasan masyarakat pada masa krisis dan setelah krisis. Karena semua mata tertuju pada pemerintah, maka government communicator bertugas mengurangi ketidakpastian, menurunkan risiko, dan memberikan informasi penting dalam rangka penyelamatan krisis. Untuk mengelola krisis dengan sebaik-baiknya, government communicators harus mengidentifikasi krisis yang muncul sedini mungkin. Menurut Liu dan Levenshus (2012, h.102) dalam buku "The Practice of Government Public Relations" terdapat lima karakteristik umum dari krisis, yaitu: 1) Krisis membuat adanya kerusakan harta benda, cedera, korban jiwa, dan/atau kerusakan reputasi; 2) Krisis merugikan dan mempengaruhi banyak orang; 3) Krisis memiliki awal dan akhir yang dapat diidentifikasi; 4) Krisis relatif mendadak; 5) Krisis memperoleh liputan media yang luas dan perhatian publik. 2.5.2 Tipe Krisis dalam Pemerintahan Setiap krisis unik. Krisis dapat dikategorikan berdasarkan tipe-tipenya. Dengan adanya kategori ini akan membantu memahami jenis krisis apa kemungkinan akan dihadapi oleh organisasi. Selain itu, dengan mengetahui tipe-tipe krisis juga dapat membantu menghindari, merencanakan, dan merespon krisis. Dalam krisis pemerintahan atau
54 urusan publik, menurut Liu & Levenshus (2012, h. 103) sebagian besar berada pada tiga kategori, yaitu: 1) Krisis sistemik. Krisis ini berdampak pada operasional organisasi secara keseluruhan; 2) Krisis permusuhan. Krisis ini melibatkan penentangan terhadap suatu organisasi. Pihak lawan menyerang beberapa aspek organisasi (Misalnya: pesan, keputusan, posisi, atau vote). 3) Krisis citra atau reputasi. Krisis ini dapat menimbulkan keraguan dalam hal etika, penilaian, maupun kredibilitas suatu organisasi, seringkali termasuk melibatkan para pemimpinnya. Beberapa ahli juga menyebut krisis ini sebagai krisis persepsi publik. Lebih lanjut, Liu & Levenshus (2012, 103-104) menjelaskan bahwa krisis itu kompleks dan dapat terjadi dalam lebih dari satu kategori selama terjadinya krisis. Ahli krisis komunikasi lainnya juga menjelaskan tipe krisis lain dalam organisasi. Seperti: serangan teroris (domestik atau asing), bencana alam, krisis ekonomi, dan krisis transportasi. 2.5.3 Tahapan Krisis Steven Fink (1986) merupakan ahli yang pertama mengusulkan model bagaimana perkembangan suatu krisis dalam bukunya Crisis Management: Planning for the Inevitable. Model Fink (dalam Coombs, 2007, h. 14) disebut juga four-stage model. Fink menggunakan metafora penyakit pada dunia medis untuk mengidentifikasi empat tahapan dalam siklus hidup krisis, yaitu: (1) Prodromal crisis stage Tahap ini terjadi ketika muncul pertanda atau gejala awal tentang potensi krisis.
(2) Acute or crisis breakout Pada tahap ini terdapat peritiwa pemicu yang terjadi bersamaan dengan kerusakan yang ada. Dalam kata lain, pada tahap ini krisis terjadi. Organisasi menjadi sorotan pers dan masyarakat karena informasi yang berkembang. (3) Chronic crisis stage Tahap ini disebut juga sebagai fase pembersihan. Karena merupakan periode recovery krisis dari self-analysis of self-doubt dan healing. (4) Resolution crisis stage Terdapat beberapa sinyal yang menunjukkan bahwa krisis tidak lagi menjadi perhatian dari stakeholders karena krisis sudah berakhir. Sehingga, operasional organisasi mulai berjalan secara normal. Tahap ini seharusnya dilakukan secara berkelanjutan karena krisis tidak berhenti begitu saja pada tahap ini. Pendekatan kedua yang banyak digunakan dalam melihat tahapan-tahapan krisis digagas oleh Ian Mitroff, seorang penulis dan pakar krisis. Mitroff (1994 dalam Coombs, 2007, h. 15) menjelaskan five stage model, yaitu: (1) Signal detection Berusaha mengidentifikasi tanda-tanda peringatan adanya krisis dan mengambil tindakan pencegahan krisis. (2) Probing and prevention, Anggota dalam organisasi mencari faktor risiko krisis dan berupaya mengurangi potensi bahaya dari krisis. 55
(3) Damage containment Krisis terjadi di organisasi dan anggota organisasi mencoba melakukan tindakan untuk mencegah kerusakan akibat krisis agar tidak menyebar ke bagian organisasi yang lain maupun ke lingkungan sekitar oganisasi. (4) Recovery Anggota organisasi bekerja dan berupaya untuk mengembalikan operasi bisnis agar kembali berjalan normal sesegera mungkin. (5) Learning Anggota organisasi meninjau kembali dan mengkritik upaya manajemen krisis. Sehingga, akan menjadi pembelajaran dan menambah memori organisasi. Perbedaan utama yang disampaikan Mitroff dibanding dengan tahapan krisis yang dikemukakan oleh Fink adalah menyoroti learning sebagai tahap yang terpisah dengan resolution. 2.6 Manajemen Krisis 2.6.1 Definisi Manajemen Krisis Menurut Fink (1986, h. 15) dalam bukunya "Crisis Management Planning for the Inevitable" mengartikan krisis sebagai: "Unstable time or state of affairs in which a decisive change is impending - either one with the distinct possibility of a highly desirable and extremely positible outcome or one with a distinct possibility of a highly undesirable outcome. It is usually a 50-50 proposition, but you can improve the odds." Krisis berpotensi dapat membawa dampak positif ataupun negatif terhadap organisasi tergantung pada bagaimana manajemen krisis yang dilakukan organisasi 56
tersebut. Mempersiapkan diri menghadapi krisis merupakan bagian dari manajemen krisis. Fink (1986, h. 15) menjelaskan bahwa mempersiapkan krisis merupakan seni untuk menghilangkan berbagai risiko potensial dan ketidakpastian dalam organisasi agar dapat mengontrol takdir organisasi sendiri. Sependapat dengan Fink, menurut Kreps (1990, h. 233) manajemen krisis adalah aktivitas humas untuk meminimalisir bahaya dalam keadaan darurat yang dapat menyebabkan kerusakan pada organisasi. Munculnya suatu krisis dalam organisasi bermula dari adanya isu-isu baik yang disadari atau tidak oleh organisasi. Maka dari itu, menurut Smith (2009, h. 26) manajemen krisis merupakan suatu proses yang dilakukan organisasi untuk menangani isu-isu yang ada di luar kendali organisasi. Sedangkan, menurut Devlin (2007, h. 1) manajemen krisis didefinisikan sebagai tindakan khusus yang diambil untuk memecahkan masalah yang disebabkan oleh krisis. Manajemen krisis menurut Coombs (2010, h.20) merupakan serangkaian faktor yang dirancang untuk memerangi krisis dan untuk mengurangi kerusakan yang ditimbulkan. Secara lebih mendalam, manajemen krisis berusaha mencegah atau mengurangi dampak negatif dari suatu krisis, sehingga dapat melindungi organisasi, pemangku kepentingan (stakeholders), dan/ atau industri dari kerusakan. Manajemen krisis sebagai suatu proses melibatkan banyak bagian, seperti langkah pencegahan, rencana manajemen krisis, hingga evaluasi pasca krisis. Komponen penting dalam manajemen krisis adalah komunikasi (Coombs, 2010, h. 17). Oleh karena itu, menurut Wood (2004, h. 93) "Tell it first, tell it fast" merupakan salah satu mantra dalam manajemen krisis yang efektif. Seperti yang disampaikan Fawkes (2004, h. 7) pula bahwa manajemen krisis adalah 57
mengkomunikasikan pesan dengan jelas dalam situasi yang berubah secara cepat atau darurat. Contoh pelaksanaan manajemen krisis (Fawkes, 2004, h. 7) adalah berurusan dengan media setelah kecelakaan kereta api besar atas kepentingan polisi, rumah sakit, atau otoritas lokal. Dalam suatu organisasi, peran manajemen krisis dilakukan oleh suatu tim krisis. Tim krisis inilah yang akan memberikan saran pragmatis dan berguna untuk menghadapi situasi sulit. Menurut Reddi (2009, h. 203) dalam bukunya "Effective Public Relations and Media Strategy" disebutkan bahwa peran Chief Excecutive Officer (CEO) sebagai kepala tim krisis sangat penting. Selain itu, humas juga memiliki peran penting untuk dilakukan dalam manajemen krisis. Humas merupakan profesi antisipatif yang harus meramalkan masalah yang dihadapi organisasi dan menyiapkan hubungan masyarakat krisis untuk menjaga agar media dan pemangku kepentingan mendapatkan informasi mengenai krisis (Reddi, 2009, h. 203). 2.6.2 Langkah-Langkah Manajemen Krisis Coombs (2007, h. 17) dalam proses manajemen krisis three macro stages yang meliputi: precrisis, crisis, dan post-crisis. Disebut "macro" karena tahapan- tahapan berikut ini bersifat umum dan setiap tahap mengandung sejumlah tahapan yang lebih spesifik atau level mikro. Menurut Coombs (2007, h. 17-19) tahapan dalam manajemen krisis, yaitu: (1) Pre-crisis Pada tahap ini dilakukan tindakan sebelum suatu krisis ditemukan. Anggota organisasi harus proaktif dalam melakukan tindakan yang memungkinkan untuk mencegah krisis. Bagaimanapun, tidak semua krisis 58
59 dapat dicegah, sehingga anggota organisasi harus bersiap untuk menghadapi krisis. Tahap Pre-Crisis ini meliputi: a) Signal Detection Manajer krisis harus mengidentifikasi sumber peringatan, mengumpulkan informasi yang terkait potensi dan risiko krisis, dan menganalisis informasi tersebut. Selain itu, manajer krisis juga harus mengembangkan sistem untuk mendeteksi potensi krisis dan meresponnya. b) Crisis Prevention Langkah-langkah pencegahan mencakup: manajemen isu, penghindaran risiko, dan manajemen reputasi. Manajemen isu berarti mengambil tindakan untuk mencegah agar isu tidak menjadi krisis. Penghindaran risiko memiliki arti menghilangkan atau menurunkan tingkat risiko. Manajemen reputasi berusaha menyelesaikan permsalahan dalam hubungan dengan stakeholeder yang dapat meningkatkan atau justru merusak reputasi perusahaan. c) Crisis Preparation Persiapan krisis biasanya melibatkan identifikasi kerentanan pada krisis, pembentukan tim krisis, pemilihan spokespersons, penyusunan rencana manajemen krisis (CMP), pengembangan portofolio krisis (memuat daftar krisis yang paling mungkin menimpa suatu organisasi), dan penataan sistem komunikasi krisis.
60 (2) Crisis Event Dimulai dengan peristiwa pemicu yang menandai awal mula krisis. Jika respon krisis yang dilakukan tidak tepat, maka akan membuat situasi semakin buruk. Krisis berakhir ketika dianggap sudah diselesaikan. Selama peristiwa krisis, manajer krisis harus menyadari bahwa organisasi berada dalam situasi krisis dan perlu mengambil tindakan yang tepat. Komunikasi dengan stakeholders melalui kata-kata dan tindakan juga merupakan aspek yang penting dalam fase ini. Tahap krisis ini meliputi: a) Crisis Recognition Berusaha memahami bagaimana satu perisitiwa disebut sebagai krisis, bagaimana menjual krisis kepada manajemen, dan sarana untuk mengumpulkan informasi terkait krisis. b) Crisis Containment Berfokus pada respons krisis organisasi, termasuk bagaimana pentingnya dan isi respon pada awal krisis (Seperti pembuatan dan penyebaran pesan krisis kepada orang-orang di luar tim), hubungan komunikasi dengan manajemen reputasi, rencana kontingensi, dan rencana tidak lanjut. (3) Post-crisis Tindakan dalam tahap ini membantu a) Membuat organisasi lebih siap dalam menghadapi krisis berikutnya, b) Memastikan stakeholders menerima kesan positif terhadap upaya manajemen krisis organisasi, c) Memastikan bahwa krisis benar-benar telah berakhir. Dalam tahap ini juga
61 meliputi evaluasi manajemen krisis, mengambil pembelajaran dari krisis, dan tindakan pasca krisis lainnya. Seperti tindak lanjut komunikasi terhadap stakeholders dan terus memantau isu berkaitan dengan krisis. Gambar 2. 1 Tahapan Manajemen Krisis Sumber: Diolah peneliti dari Coombs (2007) Sedangkan, menurut Regester & Larkin (2005, h. 218-232) dalam buku "Risk Issues and Crisis Management in Public Relations" hal-hal yang harus diperhatikan dalam manajemen komunikasi krisis adalah: 1. Memastikan semua pihak penting dalam organisasi memahami rencana manajemen krisis 2. Menyiapkan background information organisasi Satu jam pertama dalam krisis disebut sebagai "golden hour" karena sangat penting. Humas dapat mengisi masa ini dengan mengambil inisiatif
memberikan background information bagian perusahaan yang terdampak krisis kepada media. Hal ini akan: a) Memberikan waktu untuk mengumpulkan dan memeriksa informasi tentang kejadian sebelum dirilis kepada media, dan b) Menunjukkan kepada media bahwa organisasi jelas akan bekerja sama dan berkomunikasi dengan mereka. Selain itu, dengan adanya background information ini diharapkan dapat membuat wartawan mulai membingkai cerita, menulis dan kemudian mempublikasikannya. 3. Menyiapkan press centre Sebaiknya press centre dengan cepat didirikan di hotel, balai kota, atau desa. Hal ini dikarenakan jika dilakukan di lingkungan perusahaan, maka dianggap masih berisiko. 4. Memastikan eksekutif terlatih untuk menghadapi konferensi pers dan wawancara Konferensi pers diadakan bertujuan untuk perusahaan memiliki kesempatan menceritakan kisahnya sendiri sekali atau dua kali dalam sehari, serta untuk memperbaiki kesalahan informasi yang ditulis oleh jurnalis. Sekitar pukul 10.30 dan 15.30 umumnya dianggap sebagai waktu yang tepat untuk mengadakan konferensi pers karena masih memenuhi sebagian besar deadline jurnalis. Latihan dan persiapan merupakan kunci. 5. Membentuk tim respon telpon untuk menjawab panggilan media dan kerabat korban Ketika terjadi krisis, dimungkinkan adanya ratusan panggilan yang harus diterima segera. Sehingga, humas maupun departemen sumber daya manusia 62
biasanya tidak sanggup untuk mengatasinya. Oleh karena itu, solusinya adalah melatih karyawan dari disiplin ilmu lain dalam organisasi untuk menangani panggilan dari media maupun kerabat korban. 6. News release News release merupakan alat komunikasi utama dalam situasi krisis. Sepanjang periode krisis, rilis berita harus terus dikeluarkan dengan cepat. Memberikan nomor, waktu dan tanggal sebelum rilis dikeluarkan adalah hal yang penting untuk dilakukan. Sehingga, memudahkan jurnalis mengamati kronologi krisis dengan mudah. 7. Menggunakan website Situs web perusahaan dapat menjadi cara yang cepat dan efektif untuk berkomunikasi langsung dengan stakeholders tanpa risiko interpretasi oleh media. Semakin banyak informasi yang digunakan wartawan, maka situs web memainkan peran penting dalam berkomunikasi dengan stakeholders dan media. Humas dapat menggunakan situs web untuk memposting rilis berita dan background information tentang situasi krisis. 8. Memastikan karyawan mendapat cukup informasi Karyawan sebaiknya tidak memperoleh informasi baru melalui media, seperti yang sering terjadi. Karena karyawan merupakan "ambassador perusahaan" dan dimungkinkan untuk perlu menjelaskan krisis kepada pelanggan, keluarga, dan teman mengenai apa yang terjadi. Sehingga, bagi karyawan penting untuk mendapatkan rasa memiliki bersama atas masalah tersebut. Seharusnya juga ada kebijakan yang menjelaskan bahwa bukan merupakan 63
peran dari karyawan untuk berbicara kepada media mengenai masalah krisis, kecuali humas dan pihak terkait. 9. Koordinasi mengenai respon perusahaan dengan pihak terkait 10. Ketika krisis berhasil, evaluasi kembali pembelajaran dari krisis Dalam ranah pemerintahan, saat ini, tantangan dan peluang yang dihadapi staf humas pemerintah ketika krisis lebih besar dari sebelumnya (Liu & Levenshus, 2012, h. 104). Hal ini dikarenakan humas pemerintah lebih banyak menghadapi masyarakat dan pengawasan media. Dengan adanya new media membuat organisasi dapat menceritakan sisi cerita mereka sendiri dan berkomunikasi langsung dengan stakeholders. Komunikasi krisis yang sangat baik dapat membantu mencegah krisis, mempercepat mengakhiri krisis, dan membantu organisasi pulih lebih cepat serta belajar lebih banyak dari krisis. Gambar 2. 2 Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Manajemen Krisis Sumber: Diolah peneliti dari Regester dan Larkin (2005) 64
65 Menurut Liu dan Levenshus (2012, h. 105) untuk mengelola krisis secara efektif, government communicator terlibat dalam perencanaan, respon, hingga upaya pemulihan. Sehingga, manajer krisis yang excellent perlu mengingat tantangan komunikasi utama terutama yang lazim di sektor pemerintah untuk beberapa frasa krisis, yaitu: anggaran terbatas untuk komunikasi, permintaan untuk informasi tinggi baik dari warga maupun media massa, berbicara dengan satu suara saat mengoordinasikan respon krisis antar pemerintah, dan kerangka kerja hukum yang membatasi bagaimana dan kapan informasi dapat disebarluaskan. Dalam buku "The Practice of Government Public Relations" Liu dan Levenshus (2012, h. 106-121) menjelaskan tahapan secara rinci dalam manajemen krisis. Yaitu: 1. Preparing for Crises Humas pemerintah harus terus memperhatikan lingkungan untuk mengidentifikasi dan memantau masalah yang dapat menimbulkan ancaman pada organisasi. Pekerjaan dalam tahap pra-krisis ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu: 1) Menurunkan kemungkinan dan frekuensi terjadinya krisis; 2) Menahan atau membatasi bahaya dari krisis; 3) Tujuan akhirnya adalah untuk membantu organisasi belajar dari krisis. Terdiri dari: a) Environmental Scanning and Issues Management Isu dapat berubah menjadi krisis yang menuntut adanya perhatian segera dan intens. Pemindaian lingkungan dapat membantu mengurangi kemungkinan adanya krisis dengan mengidentifikasi
66 risiko, isu dan tanda-tanda peringatan bahwa suatu krisis akan segera terjadi. Memindai umpan balik internal dan korespondensi dari karyawan dan entitas pemerintah diperlukan untuk mengetahui masalah yang ada di internal sebelum bocor ke media dan forum publik. Setelah masalah ditemukan, humas pemerintah dapat mengembangkan strategi untuk mengelola isu tersebut agar dapat menyelesaikan atau mencegahnya dari eskalasi. b) Relationship Management Pemerintah kemungkinan kehilangan sebagian reputasi jika dianggap bertanggung jawab atas krisis. Oleh karena itu, penting untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholders. Hubungan yang kuat dan saluran komunikasi dua arah dengan publik juga dapat membantu mengingatkan humas pemerintah tentang potensi konflik sebelum krisis. Dengan adanya saluran komunikasi dua arah ini berguna untuk mengirim dan menerima pesan dan umpan balik dari publik, government communicators juga dapat berkomunikasi lebih cepat dengan penduduk yang terkena dampak dan tertarik pada terjadinya krisis. c) Crisis Management Team Penting untuk melibatkan para spesialis lintas fungsi yang dapat berpikir dalam berbagai peran dan tanggung jawab. Crisis management team (CMT) harus memasukkan anggota inti dalam fungsi organisasi. Selain fungsi komunikasi seperti humas,
67 pemasaran dan hubungan media, fungsi umum lainnya juga diwakili, termasuk kepemimpinan (Misalnya: kepala staf, sekretaris, direktur eksekutif), hukum, TI keamanan, operasi, keuangan dan penganggaran. Keanggotaan tim harus mencerminkan sifat atau tipe krisis yang akan dihadapi. CMT memiliki banyak tugas , yaitu: 1) Merespon krisis dan mengawasi proses pengambilan keputusan selama respon dan pemulihan krisis; 2) Mengumpulkan informasi tentang krisis dan menentukan penyebabnya; 3) Memantau kebutuhan dan tanggapan publik terhadap krisis dan menyebarkan informasi penting kepada stakeholders yang diprioritaskan. 4) Merancang, menguji dan memodifikasi rencana manajemen krisis. d) Crisis Management Plan Beberapa tujuan dengan adanya Crisis Management Plan (CMP) adalah: 1) Mengurangi risiko dan membantu pemerintah merespon krisis secara lebih cepat, efisien, dan dengan lebih sedikit kesalahan dan pengawasan; 2) Meningkatkan kemampuan organisasi untuk pulih dari krisis; 3) Memenuhi tanggung jawab moral dan etika pemerintah kepada karyawan dan rakyat yang mewakilinya; 4) Mengawasi kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan; 5) Mengurangi keseluruhan paparan hukum dan hubungan masyarakat yang negatif terhadap pemerintah selama krisis.
e) Crisis Communication Plan CMP juga harus mengandung rencana komunikasi krisis yang mengidentifikasi stakeholders utama (Seperti: media, karyawan, dan perwakilan lembaga pemerintah lainnya) serta informasi kontak mereka sebagai komunikator krisis yang digunakan selama krisis. Stakeholder ini akan bervariasi tergantung pada tipe krisis. Memutuskan untuk berbicara dengan juru bicara resmi terhadap media dan mewakili suara pemerintah menjadi suatu hal yang sangat penting. Dalam rencana ini juga harus fokus pada pelatihan juru bicara sehingga karyawan yang ditunjuk dapat berlatih berbicara dengan media resmi dan bekerja dengan komunikator lain untuk mengoordinasikan pesan di berbagai media (websites, blog, Twitter, Facebook, pesan teks ponsel, dan lain-lain). f) Crisis Training Ketika CMP diterapkan, tim manajemen krisis dan karyawan lain harus dilatih untuk melaksanakan rencana tersebut. Pelatihan ini melibatkan karyawan dalam proses persiapan krisis, membantu menunjukkan kemungkinan krisis dan konsekuensi potensial krisis. Melibatkan karyawan di pelatihan krisis juga memberikan kesempatan untuk karyawan menyampaikan umpan balik tentang rencana tersebut. Dengan demikian, karyawan akan cenderung lebih mudah mengidentifikasi dan mengomunikasikan isu serta 68
risiko sebelum berubah menjadi krisis kepada pemimpin organisasi. Gambar 2. 3 Tahap Preparing for Crises Sumber: Diolah peneliti dari Liu dan Levenshus (2012) 2. Responding to Crises Merupakan fase paling singkat dari tiga fase krisis, tetapi juga paling intens karena mendapat perhatian tinggi dari media, masyarakat, dan karyawan. Selama fase ini, komunikator harus 1) Fokus pada penyelesaian krisis dan 2) Mengurangi reputasi dan/atau kerusakan relasional. Respon awal krisis sangat penting karena menentukan nada pada liputan media sehingga dapat memberikan pemahaman publik mengenai apa yang terjadi dan mengapa. Untuk membantu menyusun pesan respon krisis, komunikator dapat mempertimbangkan bagaimana media kebanyakan membingkai krisis. 69
Untuk semua krisis, media paling tertarik untuk mengetahui tanggung jawab organisasi. Media juga sering fokus pada dampak krisis, konsekuensi ekonomi, respon krisis, konflik antara yang merespon krisis, pahlawan yang muncul, korban, dan membuat perbandingan dengan krisis sebelumnya. Saat menetapkan strategi pesan, tujuan utama komunikator adalah 1) Untuk menyelesaikan krisis 2) Mengurangi kerusakan reputasi dan hubungan. Dilakukan dengan providing instructing information dan adapting information. 1) Instructing information. Dengan memberitahu warga tentang tindakan apa yang harus dilakukan untuk melindungi dari ancaman fisik apapun berkaitan dengan krisis (Misalnya: tempat mencari perlindungan dan perilaku pencegahan penyakit). Beberapa krisis, seperti skandal, tindak memerlukan instruksi informasi. 2) Adapting information. Diperlukan untuk semua jenis krisis. Dilakukan dengan a) Menyatakan keprihatinan terhadap warga yang terkena dampak krisis b) Menginformasikan kepada masyarakat bagaimana organisasi akan mencegah krisis serupa di masa depan. Untuk mengurangi kerusakan reputasi dan relasional, komunikator harus fokus menyusun pesan krisis secara transparan dan konsisten. Transparansi berarti bahwa komunikator harus sejujur mungkin mengapa krisis terjadi dan bagaimana organisasi merespon. Konsistensi mengharuskan juru bicara krisis berkomunikasi dengan satu suara menggunakan titik pesan yang sama. 70
71 Gambar 2. 4 Tahap Responding to Crises Sumber: Diolah peneliti dari Liu dan Levenshus (2012) 3. Recovering from a Crisis Komunikator pemerintah dapat mengetahui bahwa organisasi telah memasuki fase pasca krisis ketika situasinya tidak lagi membutuhkan fokus dan perhatian sepenuhnya dari manajemen dan kepemimpinan organisasi. Masa recovery bisa berlangsung selama bertahun-tahun dalam beberapa kasus. Tujuan dari tahap ini yaitu: belajar, meningkatkan risiko dan manajemen krisis, serta mempertahankan legitimasi organisasi. Komunikator pemerintah dapat berperan dalam mencapai ketiga tujuan tersebut dengan memenuhi komitmen informasi yang dibuat selama krisis, memberikan informasi tindak lanjut kepada stakeholder, dan membantu mengevaluasi manajemen krisis organisasi. Survei, focus groups,
wawancara dan analisis konten media menjadi teknik evaluasi yang umum digunakan. Secara umum, organisasi menilai dan mengevaluasi krisis dalam empat bidang, yaitu: 1) Kerusakan (misal: manusia, keuangan dan lingkungan), 2) Reputasi (misal: atribusi kesalahan), 3) Media (misal: jumlah dan nada berita, visual, dan editorial), serta 4) Output hubungan publik (Misal: konferensi pers, rilis berita, dan konten situs web). Dalam evaluasi ini, humas perlu menyesuaikan mekanisme berdasarkan kelompok stakeholders. Terdapat pula strategi renewal. Renewal menandakan pendekatan yang lebih optimis terhadap respon krisis dimana organisasi dan manajemen belajar dari krisis sehingga organisasi menjadi lebih kuat dan lebih baik daripada sebelum krisis. Renewal akan lebih mudah dilakukan jika organisasi bertindak secara etis dan bertanggung jawab serta memiliki hubungan yang kuat dengan stakeholder sebelum krisis terjadi. Gambar 2. 5 Tahap Recovering from a Crisis Sumber: Diolah peneliti dari Liu dan Levenshus (2012) 72
Penelitian terdahulu yang membahas tentang manajemen krisis adalah penelitian Sezgin dan Telingun (2016) yang berjudul "Crisis Management in Strategic Public Relations and Case Studies". Terdapat empat kasus yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu Dominos Pizza tahun 2009, Kasus Flu Burung atau Virus H5N1 tahun 2005, Kapsul Tylenol Johnson & Johnson tahun 1982, dan Kaleng Pepsi tahun 1993. Ketika terjadi krisis, perencanaan strategis adalah hal penting yang harus dilakukan praktisi public relations. Hal yang penting bukanlah mencegah krisis melainkan siap menghadapi masalah dalam krisis. Setiap rencana harus terdiri dari beberapa tindakan pencegahan lengkap dengan skenario krisis. Setiap orang di organisasi harus mengetahui tanggung jawabnya dalam menangani krisis. Dalam penelitian ini, Sezgin dan Telingun (2016) menemukan bahwa satu hal utama yang harus diperhatikan ketika krisis adalah saluran komunikasi. Suatu organisasi dapat bertahan menghadapi krisis dengan bantuan dan dukungan media. Sebab melalui media, perhatian dari publik suatu organisasi dapat lebih dikontrol. Publik cenderung mempercayai apa yang disampaikan, terutama melalui televisi, radio, internet, dan sumber komunikasi tertulis lainnya. Disebutkan pula bahwa, dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, menurut Sezgin dan Telingun (2016) bahwa departemen humas harus berhati-hati dan juga ahli dalam mengelola media sosial. Pada intinya, dari penelitian ini diperoleh bahwa dengan perencanaan strategi humas yang baik, maka setiap krisis dapat diatasi. Oleh karena itu, humas harus memiliki informasi mengenai audien yang dituju dan menjadi ahli dalam sumber komunikasi. 73
74 Selain itu, penelitian terdahulu lainnya dalam ranah manajemen komunikasi krisis adalah penelitian dari Gentilucci (2007) dengan judul "Managing Communication During a School Crisis: A Case Study". Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini tentang kematian seorang siswa di sebuah sekolah kecil bernama San Pablo School. San Pablo School memiliki manajemen krisis yang dirancang dan dilakukan dengan baik oleh David Thompson, yang merupakan pengawas sekaligus kepala sekolah San Pablo beserta staf sekolah yang lain. Beberapa bulan setelah tragedi tersebut, Thompson merefleksikan bagaimana keputusan komunikasi yang dibuat sekolah hingga akhirnya dapat mengatasi tragedi tersebut. Thompson menjelaskan masalah yang dihadapi dan menawarkan saran penting untuk kepala sekolah yang menangani keadaaan serupa (Gentilucci, 2007). Yaitu: 1) Memberikan perhatian dan proaktif memberikan informasi; 2) Berkomunikasi terlebih dahulu secara pribadi dengan pihak yang paling terdampak krisis. Thompson memutuskan untuk pertama menyebarkan informasi kepada siswa dan orang tua menggunakan panggilan telepon dan pertemuan tatap muka; 3) Berbicara melalui media dengan satu suara; 4) Mencari nasihat dari para ahli; 5) Jalankan rencana komunikasi. Thompson dan stafnya memodifikasi rencana dengan menggunakan pendekatan personal karena lebih cocok dengan kondisi krisis yang terjadi; 6) Membentuk persepsi publik tentang manajemen krisis. Thompson dan pihak Sekolah San Pablo menerima pujian atas manajemen krisis yang dilakukan. Orang tua, pemimpin komunitas, dan media lokal memuji karena ketepatan waktu dan respon yang tepat untuk kematian Gabriela. Selain itu, penerapan strategi personal juga mendukung manajemen krisis tersebut. 7) Belajar dari kesalahan.
2.7 Teori-Teori Humas Menangani Krisis Menurut St. John & Pearson (2016) beberapa teori yang lebih langsung membahas mengenai skenario krisis adalah Situational Crisis Communication Theory dan Image Repair Theory. Kedua teori tersebut juga menjadi acuan dalam penelitian ini. 2.7.1 Situational Crisis Communication Theory (SCCT) Teori ini mulai dikembangkan oleh Coombs dan rekan-rekannya pada tahun 1995. Premis dalam SCCT adalah krisis merupakan peristiwa negatif, sehingga stakeholders akan membuat atribusi pada bagaimana tanggung jawab penanganan krisis, dan atribusi tersebut akan mempengaruhi bagaimana stakeholders berinteraksi dengan organisasi dalam krisis (Coombs, 2010, h. 38). SCCT berorientasi pada audiens karena berusaha menjelaskan bagaimana orang memahami krisis, reaksi mereka terhadap strategi respons krisis, dan reaksi khalayak pada organisasi yang mengalami krisis. Sifat situasi krisis membentuk persepsi dan atribusi audiens. Inti pada SCCT adalah tanggung jawab krisis. Atribusi tanggung jawab krisis memiliki pengaruh signifikan pada bagaimana orang memandang reputasi suatu organisasi saat krisis dan respon afektif serta perilaku mereka terhadap organisasi yang mengalami krisis (Coombs, 2010, h. 38-39). Krisis merupakan suatu ancaman bagi reputasi organisasi. Tanggung jawab krisis merupakan faktor utama yang menentukan ancaman yang ditimbulkan oleh krisis. Penelitian awal SCCT berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk tanggung jawab krisis dan ancaman yang ditimbulkan oleh krisis. 75
SCCT menjelaskan dua tahapan untuk menilai ancaman dalam krisis (Coombs, 2010, h. 39), yaitu: 1) Menentukan pandangan stakeholders dalam mengkategorisasikan tipe krisis. Terdapat tiga tipe pengelompokan krisis menurut SCCT, yaitu: 1) Victim atau korban (tanggung jawab atau ancaman krisis rendah), 2) Accident atau kecelakaan (tanggung jawab atau ancaman krisis minimal), dan 3) Intentional atau disengaja (tanggung jawab atau ancaman krisis kuat). Tiga kategori tersebut menggambarkan peningkatan level atribusi tanggung jawab krisis dan ancaman yang ditimbulkan oleh krisis. Menentukan tipe krisis dapat menetapkan basis ancaman dalam krisis. 2) Kemudian, menentukan apakah terdapat dua faktor penguat krisis lainnya. Dengan adanya faktor tersebut dapat diketahui atribusi dari tanggung jawab krisis dan dapat meningkatkan ancaman dari krisis, yaitu: (1) Crisis history. Sejarah krisis menjelaskan apakah organisasi memiliki pengalaman krisis yang sama pada masa sebelumnya. Sejarah krisis dapat meningkatkan ancaman dari krisis. Dengan adanya krisis di masa lalu maka membentuk pola "perilaku buruk" organisasi. Stakeholders akan menuntut atribusi tanggung jawab krisis yang lebih besar ketika juga terjadi krisis organisasi di masa lalu; (2) Prior reputation. Reputasi sebelumnya adalah seberapa baik atau buruknya suatu organisasi memperlakukan stakeholder di masa lalu, dalam kata lain keadaan umum hubungan organisasi dengan stakeholder. Organisasi dengan reputasi negatif sebelumnya dikaitkan dengan tanggung jawab krisis 76
yang lebih besar untuk krisis yang sama dibanding dengan organisasi yang tidak dikenal atau organisasi yang memiliki reputasi positif sebelumnya. Manajer krisis harus mengetahui tingkat ancaman krisis untuk bisa menentukan respon krisis yang sesuai. Menurut SCCT bahwa setiap respon krisis harus dimulai dengan instructing dan adjusting information (Coombs, 2010, h. 40). Instructing information berarti menyampaikan kepada stakeholders bagaimana cara melindungi diri dari sebuah krisis. Sedangkan, adjusting information membantu stakeholders untuk mengatasi masalah psikologis karena krisis. Dapat berupa ungkapan simpati, informasi dasar tentang peristiwa krisis, dan tindakan korektif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis yang sama. Ketika adjusting dan instructing information telah disampaikan, maka kemudian manajer krisis dapat melakukan upaya perbaikan reputasi organisasi. Tabel 2. 1 Tipe Krisis dan Respon Pesan Ketika Krisis Tipe krisis Respon Pesan Ketika Krisis Victim crisis Dapat dikelola dengan menggunakan instructing dan adjusting information Accident crisis Dapat menambah justifikasi dan/atau alasan untuk instructing dan adjusting information Intentional crisis or accident Menuntut adanya permintaan maaf dan/atau crisis kompensassi yang ditambahkan, selain instructing dan adjusting information Sumber: Coombs (2007 dalam Coombs, 2010, h. 41) SCCT menjelaskan beberapa strategi respon krisis yang dapat digunakan untuk memperbaiki reputasi, mengurangi dampak negative, dan untuk mencegah niat perilaku yang buruk. Strategi respon krisis dalam SCCT dibagi menjadi tiga strategi 77
78 utama (Deny, Diminish, dan Rebuild) serta satu strategi tambahan (Reinforcing), yaitu: Tabel 2. 2 Strategi Respon Krisis SCCT Tipe prioritas Strategi Respon Krisis Strategi respon primer Strategi menyangkal (Deny Strategy) (Fokusnya bervariasi Dengan membuktikan bahwa organisasi tidak untuk mencoba bertanggung jawab atas krisis. Baik menyebutkan melindungi organisasi bahwa krisis tidak terjadi atau orang lain yang hingga membantu korban bertanggung jawab atas krisis tersebut. krisis - level akomodasi) Attack the accuser: menentang seseorang atau sekelompok yang mengklaim perusahaan tersebut bersalah atas adanya krisis. Dapat meliputi ancaman dengan menggunakan kekerasan (Contoh: gugatan terhadap penuduh) Denial: menyatakan bahwa tidak ada krisis yang terjadi Scapegoat: menyalahkan beberapa orang atau kelompok dari luar organisasinya mengenai terjadinya krisis. Strategi mengurangi efek krisis (Diminish strategies) Dengan berusaha untuk meminimalkan tanggung jawab krisis organisasi dan/atau mengurangi kegentingan dari krisis. Excuse: berusaha meminimalkan tanggung jawab dengan mengklaim bahwa organisasi tidak memiliki kendali atau tidak mampu mengontrol peristiwa yang menyebabkan krisis Justification: organisasi meminimalkan
79 kerusakan yang dirasakan dengan menyatakan bahwa tidak ada kerusakan serius atau cedera atau mengklaim bahwa korban layak menerima apa yang diterima Strategi membangun kembali (Rebuild Strategies) Strategi ini sangat akomodatif dan berusaha untuk meningkatkan persepsi organisasi melalui kompensasi yang diberikan dan/atau permintaan maaf. Compensation: organisasi memberikan ganti rugi berupa uang ataupun barang kepada korban krisis Apology: organisasi bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap krisis yang terjadi dan meminta maaf kepada publik Strategi respon sekunder Strategi Memperkuat (Reinforcing Strategies) Berusaha menambahkan informasi positif tentang organisasi. Paling baik digunakan untuk mendukung tiga strategi utama. Strategi meneguhkan (Bolstering strategies): Mengingatkan masyarakat kinerja baik organisasi di masa lalu ─ Reminder: organisasi mengingatkan stakeholders usaha-usaha baik yang telah dilakukan sebelumnya. ─ Victimage: Menjelaskan bahwa organisasi merupakan korban atas terjadinya krisis
Ingratiation: memuji stakeholders yang menunjukkan dukungannya terhadap organisasi Sumber: Coombs (2007, h. 139-141 dan Coombs, 2010, h. 40-41)
2.7.2 Image Repair Theory William L. Benoit pada tahun 1995 menggagas sebuah teori yang diberi nama image restoration. Dalam perkembangannya, teori ini disebut juga image repair theory (Benoit, 2015). Teori ini merupakan pengembangan dari Teori Apologia yang dicetuskan oleh Ware dan Linkugel pada tahun 1973. Teori Apologia menggunakan pendekatan retorika yang berfokus pada pembicara tunggal dan lebih banyak diaplikasikan pada retorika yang bersifat korporat dan bukan berpusat pada individu. Benoit kemudian menggagas tipologi yang lebih komprehensif dan dapat diaplikasikan dalam situasi krisis manapun (Cowden & Sellnow, 2002, h. 199) Terdapat dua asumsi utama yang menjadi dasar dalam teori strategi image repair, menurut Benoit (2015, h. 14) yaitu: 1) Komunikasi dikonseptualisasikan sebagai aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu; dan 2) Mempertahankan reputasi positif adalah salah satu tujuan utama komunikasi. Pesan dalam strategi image repair berfokus pada satu tujuan tertentu, yakni memperbaiki reputasi (Benoit, 2015, h. 20). Hal ini dikarenakan wajah, citra, atau reputasi merupakan hal yang sangat penting. Sehingga, ketika hal tersebut terancam, maka perlu untuk mengambil tindakan untuk mengatasi. Pomerantz (1978, dalam Benoit, 2015, h. 20) sebuah serangan pada wajah, citra, atau reputasi seseorang terdiri dari dua komponen, yaitu: 1) Terjadi tindakan yang tidak diinginkan; dan 2) Anda bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Benoit (2015, h. 22-29) menjelaskan bahwa strategi image repair terdiri dari lima kategori besar, tiga di antaranya memiliki subkategori, yaitu: 80
1. Denial Salah satu strategi untuk menghadapi serangan, secara sederhana adalah dengan menyangkal tindakan yang tidak diinginkan. Denial juga dapat ditambahkan dengan penjelasan yang dapat merusak fakta atau menunjukkan kurangnya bukti pendukung. Terdapat dua jenis denial, yaitu simple denial dan shift blame atau menyalahkan pihak lain. Strategi shifting the blame mungkin lebih efektif daripada simple denial karena a) Memunculkan target lain sehingga khalayak bisa mengalihkan perasaan sakit dari terdakwa b) Menjawab pertanyaan yang mungkin membuat khalayak ragu untuk menerima simple denial. 2. Evasion of Responsibility Pihak yang tidak dapat menyangkal melakukan suatu tindakan dapat menghindari atau mengurangi tanggung jawab yang seharusnya dilakukan. Terdapat empat varian dalam strategi ini, yaitu: a) Provocation : Dengan menyerang pihak lain yang merugikan, sehingga memancing tindakan ofensif. b) Defeasibility : Menunjukkan bahwa adanya kurang informasi atau ketidakmampuan organisasi mengontrol faktor penting dalam situasi. Dengan demikian, organisasi tidak dapat disebut bertanggung jawab penuh atas tindakan tersebut. c) Accident: Menyebutkan alasan terjadinya situasi krisis karena kecelakaan atau faktor ketidak sengajaan. d) Good intentions : Menunjukkan bahwa organisasi sudah melakukan usaha sebaik mungkin dalam rangka menangani krisis namun hasilnya dapat belum maksimal bagi pihak lain. Pernyataan ini muncul karena niat baik organisasi. 81
3. Reducing the offensiveness Organisasi berusaha mengurangi dampak negatif krisis terutama yang dialami oleh khalayak dan melindungi citra serta reputasi organisasi. Terdapat enam varian, yaitu: a) Bolstering : Dengan menyampaikan atribut positif yang dimiliki organisasi atau tindakan positif yang telah dilakukan organisasi di masa lalu. Hal ini dilakukan untuk menambah keyakinan baru atau mengingatkan khalayak tentang kepercayaan yang dilupakan dan dikaitkan dengan nilai-nilai positif. b) Minimization : Mencoba meminimalisir dampak negatif krisis dengan meyakinkan bahwa krisis yang terjadi tidak seburuk seperti yang muncul pertama kali. c) Differentiation : Organisasi berusaha membedakan tindakan yang dilakukan dengan tindakan lain yang serupa dan kurang diinginkan atau termasuk dalam tindakan yang termasuk kurang ofensif. d) Transcendence : Dilakukan dengan menempatkan tindakan dalam konteks yang berbeda. Dalam hal ini, bertujuan untuk mengarahkan perhatian khalayak pada hal lain, seperti nilai-nilai yang diduga lebih tinggi, sehingga membenarkan perilaku tersebut. e) Attacking accuser : Menyerang penuduh dengan menantang untuk memberikan bukti yang kuat dilakukan agar mengurangi kerusakan citra. f) Compensation : Menawarkan memberi ganti rugi dapat berupa barang berharga atau layanan serta penggantian uang. 4. Corrective Action Dilakukan untuk memulihkan situasi, memperbaiki kesalahan dan membuat perubahan untuk mencegah terulangnya situasi krisis. Perbedaan antara strategi ini dengan kompensasi adalah pada tindakan korektif membahas 82
sumber aktual krisis, kemudian menawarkan untuk memperbaiki kerusakan di masa lalu dan/atau mencegah terulangnya krisis. Sedangkan, kompensasi melalui pemberian hadiah untuk mengimbangi situasi krisis, bukan memperbaiki kerusakan. 5. Mortification Organisasi mengakui tindakan kesalahan yang dilakukan, menyesali dan menyampaikan permohonan maaf. Mortifikasi adalah strategi perbaikan citra yang sangat kompleks. Tidak ada konsepsi universal tentang pemintaan maaf. Hal ini dapat meliputi penerimaan eksplisit atas kesalahan, ekspresi penyesalan, atau permintaan untuk pengampunan. Penelitian terdahulu yang menggunakan teori Image Restoration dan sesuai dengan konteks dalam penelitian ini yaitu krisis pada pemerintahan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ly-Le (2015) berjudul "Government Crisis Assessment and Reputation Management. A Case Study of the Vietnam Health Minister's Crises in 2013-2014". Di Vietnam, banyak pengumuman pemerintah memperoleh penerimaan negatif dari publik. Nguyen Thi Kim Tien, Menteri Kesehatan Vietnam adalah salah satu yang menerima banyak respon negatif tersebut. Oleh karena itu, penelitian Ly-Le (2015) mengangkat studi kasus mengenai skandal Kim Tien selama periode 2013- 2014. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Menteri Kesehatan Vietnam meremehkan pentingnya banyak skandal kesehatan pada tahun 2013-2014 sehingga pada akhirnya meningkat menjadi krisis dalam pemerintahan. Selain itu, strategi respon publik yang buruk semakin merusak reputasinya hingga publik meminta agar 83
dia mundur. Kim Tien menggunakan Strategi Image Restoration yang paling tidak disukai publik, yaitu denial dan evading responsibility. Kemudian, beralih ke strategi yang lebih disukai publik, yaitu corrective action dan reducing offensiveness. Namun, strategi yang tidak pernah digunakan adalah mortification, admitting responsibility, dan apologizing. Menteri Kim Tien juga telah menunjukkan simpati dalam tanggapan, namun karena waktu dan strategi yang dipilih tidak tepat, sehingga simpati tersebut dianggap tidak tulus dan palsu. Penelitian terdahulu lain dilakukan oleh Naby dan Ibrahim (2017) berjudul "Managing the Reputation of the Federation Internationale de Football Association (FIFA): The Case of the Corruption Crisis". Krisis korupsi terjadi setelah pihak berwenang Swiss menangkap beberapa pejabat Federation Internationale de Football Association (FIFA) dan mengeluarkan dakwaan pidana sehubungan dengan tawaran untuk 2018 dan Piala Dunia 2022. Sumber dari penelitian yang dilakukan Naby dan Ibrahim (2017) adalah news releases, press conferences, dan website FIFA. Dari penelitian Naby dan Ibrahim (2017), ditemukan bahwa FIFA melakukan beberapa strategi komunikasi untuk menjaga reputasi selama krisis, dan strategi denial atau penolakan menjadi strategi yang paling banyak digunakan. Baik oleh direktur komunikasi dan Presiden FIFA. Mereka menegaskan bahwa tidak terdapat krisis. Berkaitan mengenai hubungan dengan stakeholder, sebagian besar sponsor merasa tidak puas dengan adanya krisis. Krisis mempengaruhi hubungan sponsor antara FIFA dan mitra mereka; sehingga nantinya pada proses pembaruan kontrak bergantung pada perubahan di dalam FIFA, termasuk reformasi serius dan transparansi yang lebih besar. Secara umum, FIFA gagal dalam mengelola 84
85 reputasinya selama krisis dan tidak mengklarifikasi prosedur yang ada untuk memulai strategi pembaruan atau reform. Selain itu, dalam manajemen reputasi dan komunikasi krisis tersebut terdapat keterbatasan dalam penggunaan media massa, terutama pada teknologi baru. Selain itu, penelitian terdahulu lainnya yang menggunakan teori SCC dan IRT dilakukan oleh Gamage (2016) dengan judul "Using Image Restoration and Situational Crisis Communication Theories for Effective Crisis Communication". Penelitian ini merupakan tinjauan analitik dari strategi manajemen krisis dan rencana yang diterapkan oleh Fonterra Sri Lanka selama krisis di tahun 2013 tentang kontaminasi racun bahan kimia dalam produk susu. Insiden tersebut viral di media dalam waktu semalam dan mengancam bisnis hingga ke tingkat yang menghancurkan. Namun, ketika krisis tersebut berkembang Fonterra Sri Lanka merespon dengan cepat, memberikan fakta dan penyesuaian yang akurat. Dari penelitian Gamage (2016) ditemukan bahwa press briefings dan mass scale awareness programs menjadi strategi utama yang dilakukan Fonterra dalam mengurangi kerusakan akibat krisis dan untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik. Press briefings adalah sumber yang paling sering digunakan dalam artikel koran. Pendapat Direktur Pelaksana Fonterra Sri Lanka dikutip empat kali. Sementara, pendapat dari Manajer Public Relations Fonterra dikutip 13 kali. Strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengelola krisis dapat dianalisis dengan Image Restoration Theory (IRT). Perusahaan melakukan Corrective Action, melalui renovasi mekanisme produksi dan mengambil langkah-langkah tepat untuk menjamin keamanan produk. Tim manajemen krisis Fonterra Sri Lanka sukses dalam
mengomunikasikan level tanggung jawab krisis dan ancaman krisis yang membahayakan perusahaan Berdasarkan Situational Crisis Communication Theory (SCCT), krisis yang dihadapi Fonterra Sri Lanka termasuk dalam preventable cluster (dapat dicegah) karena disebabkan kesalahan manusia. Organisasi dalam kluster krisis menghasilkan atribusi yang kuat untuk bertanggung jawab bersama dengan ancaman berat terhadap reputasinya. Strategi respon krisis Fonterra Sri Lanka dalam analisis SCCT lebih merupakan strategi Deny dan Rebuild. 2.8 Praktik Manajemen Krisis Humas di Berbagai Negara Dalam jurnal yang ditulis oleh Verhoeven, Tench, Zerfass, Moreno, dan Vercic (2014) berjudul "Crisis? What crisis? How European professionals handle crises and crisis communication" dilakukan penelitian pada 43 negara di Eropa melalui European Communication Monitor (ECM) 2013. ECM merupakan survei tahunan terhadap praktisi komunikasi Eropa. Penelitian ini dilakukan sejak 2007 oleh kelompok riset dari lima univeritas di Eropa yang dipimpin oleh Universitas Leipzig di Jerman. Terdapat 2710 orang yang mengisi survei dengan lengkap. Responden terbanyak merupakan manajer komunikasi atau CEO konsultan komunikasi (43.2 %); pimpinan departemen (28.4 %); konsultan atau bagian dari tim komunikasi profesional (22.5 %). Mayoritas responden telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun (58.3 %), adalah perempuan (58 %), dan rata-rata berusia 40.9 tahun. 67.1 % responden memiliki gelar master atau lebih tinggi. Sebagian besar (74.8 %) bekerja di departemen komunikasi dalam organisasi (perusahaan saham gabungan, 26.2 %; perusahaan pribadi, 18.9 %; 86 ini
milik pemerintah, sektor publik atau organisasi politik, 16.3 % dan organisasi non profit atau asosiasi, 13.5 %) dan 25.2 % responden merupakan konsultan komunikasi yang bekerja secara freelance atau untuk agensi dan konsultan. Sebagian besar responden (35.3 %) bekerja di Eropa Barat, kemudian diikuti Eropa Utara (26.2 %), Eropa Selatan (24.5 %) dan Eropa Timur (14.1 %). Krisis paling penting yang dihadapi responden tahun lalu, yaitu 1) Menyebut krisis institusi; 2) Krisis performa (Seperti: kegagalan produk atau layanan, kerusakan jalur produksi) paling sering, 13.7 %; 3) Diikuti krisis manajemen atau kepemimpinan (Seperti: suksesi manajemen puncak, masalah kepatuhan, kelakuan tidak etis), 12.1 %; 4) Krisis finansial atau ekonomi (Seperti: penurunan pendapatan dan laba, hilangnya pangsa pasar); 5) Krisis karena rumor atau kegagalan komunikasi, 5.9 %; 6) Krisis dalam industri (Seperti: konflik dengan pekerja atau serikat pekerja, mogok), 5.4 % dan 7) Krisis alami (Seperti: bencana, kecelakaan), 4.3 %. Perbedaan krisis yang dialami juga dipengaruhi tipe organisasi, misalnya sebagian besar masalah keuangan dirasakan perusahaan swasta serta sebagian besar krisis manajemen dan kepemimpinan dialami organisasi nirlaba. Strategi komunikasi yang dilakukan praktisi dalam menghadapi krisis yang paling penting, yaitu: 1) Strategi memberikan informasi (82.9 %). Merupakan strategi yang paling banyak digunakan sejauh ini. Strategi ini meliputi memberikan informasi, memberikan stakeholders dengan fakta dan gambaran tentang situasi, menjelaskan langkah selanjutnya, dan lain-lain; 2) Strategi simpati (26.3 %). Dilakukan dengan menunjukkan perasaan simpati kepada pihak yang dirugikan karena krisis dan menggarisbawahi kompetensi dan niat serius dari organisasi. 3) Strategi defensif 87
(19.4 %). Dilakukan dengan menunjukkan bahwa situasinya berbeda, memberikan interpretasi alternatif dan menyalahkan orang lain. 4) Strategi apology (16.8 %). Meminta maaf kepada stakeholders mengenai situasi, mengambil tanggung jawab dan berjanji akan melakukan yang lebih baik ke depan. 5) Strategi sit out (10.2 %). Ditandai dengan tidak berkomunikasi sama sekali. Dalam situasi krisis, instrument komunikasi yang paling banyak digunakan yaitu: 1) Media relations (75.8 %). Seperti membagikan informasi ke media, wawancara; 2) Komunikasi personal dengan pengambil keputusan kunci (70.8 %); 3) Melalui media milik organisasi (45.2 %). Seperti websites dan internet; 4) Media sosial (39.9 %); 5) Dialog, seperti roundtables dengan stakeholders (35.2 %); 6) Dan melalui media berbayar (7.8 %). Sehingga, dari jurnal yang ditulis Verhoeven dkk. (2014) didapatkan bahwa aspek kunci dalam respon krisis dan strategi image restoration adalah informasi, simpati, dan defense. Variasi instrument yang digunakan oleh berbagai jenis organisasi, kecuali dialog, merupakan indikasi bahwa komunikasi krisis mungkin lebih tergantung pada konteks dan budaya orgaisasi dan kurang pada pertimbangan profesional yang didukung oleh bukti empiris. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, beberapa teori dalam strategi respon krisis atau crisis respons strategies (CRS) telah dikembangkan di Barat, dengan Image Repair Theory yang digagas oleh Benoit dan Situational Crisis Communication Theory oleh Coombs. Namun, para ahli di negara-negara non-Barat berpendapat bahwa penggunaan paradigma barat dalam analisis krisis non-Barat tidak sepenuhnya dapat menangkap nuansa dan pengaruh budaya (Lee, 2005 dalam Hu dan 88
89 Pang, 2016). Sehingga, meneliti krisis dengan fokus strategi respon krisis yang asli sangat diperlukan. Lain halnya dengan strategi respon krisis di Eropa, apa yang dilakukan praktisi di bagian Corporate Communication atau manajemen krisis di Cina. Dalam jurnal "Public Relations Practitioners Perceptions of the Use of Crisis Response Strategies in China" (Hu dan Pang, 2016) ditemukan tiga strategi dalam respon krisis. Penelitian ini menggunakan metode wawancara kepada 20 praktisi yang memiliki pengalaman tiga sampai 5 tahun di 20 perusahaan atau di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta di Cina. Strategi respon krisis di Cina menurut Hu dan Pang (2016, h. 333-335) yaitu: 1) Strategi Barnacle. Dilakukan dengan mengikuti pemerintah pusat dengan cermat, terjadi ketika BUMN mengandalkan pemerintah pusat untuk memudahkan penyelesaian masalah dan menekan suara-suara negatif dengan meminjam pengaruh pemerintah); 2) Strategi Third Party Endorsement. Di Cina, digunakan oleh perusahaan untuk membantah tuduhan, meminimalisir dampak krisis, atau membuat permintaan maaf kepada publik. Strategi ini digunakan dengan strategi lain untuk memperkuat atau menunjukkan kekuatan kolektif. Pihak ketiga dianggap sebagai ahli dan otoritas yang meminjamkan kekuasaan, kredibilitas, dan suara untuk organisasi yang gagal dalam krisis. Pihak ketiga merupakan sumber yang mengarahkan opini publik, komitmen terhadap penyelesaian masalah, dan tekad untuk mengambil tindakan korektif; 3) Strategi Setting Up New Topics. Di Cina, alih-alih memberikan penjelasan yang jelas, perusahaan malah mengangkat topik yang tidak relevan, mendramatisasi, atau membuat aksi publisitas
untuk mengalihkan perhatian. Ini adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan swasta dalam jangka pendek untuk mengalihkan perhatian publik dan dalam jangka panjang berguna untuk keluar dari bayang-bayang krisis. Sementara, BUMN menggunakan strategi dengan memulai proyek baru bersama pemerintah untuk menarik perhatian publik dari krisis dan meminimalkan dampak kerusakan akibat krisis. Dalam jurnal Hu dan Pang (2016, h. 334-335) tersebut juga dijelaskan faktor sosial-kontekstual yang turut berkontribusi dalam penggunaan ketiga strategi tersebut. Pertama, pengaruh pemerintah dan kedekatan hubungan dengan BUMN sangat menentukan ketergantungan mereka pada otoritas pemerintah. Fitur budaya, kontrol media, dan kepercayaan publik terhadap pihak yang berwenang juga disebutkan ketika membahas Strategi "Barnacle". Strategi "Third party endorsement" dapat dikaitkan dengan budaya kolektivisme dan kepatuhan masyarakat Cina terhadap otoritas, yang merupakan refleksi dari sistem patriarki lama dan monarki otokratis. Selain itu, praktisi berpendapat bahwa gaya komunikasi tidak langsung, kurangnya profesionalisme media, dan rentang perhatian audien yang menurun berkontribusi pada penerapan Strategi "Setting up new topics". 2.9 Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari maraknya fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena kasus korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati dan Wali Kota khususnya di Jawa Timur belakangan ini. Hal ini menjadi krisis dalam pemerintahan karena 90
penangkapan terhadap kepala daerah itu merupakan suatu kejadian yang tiba-tiba terjadi secara tidak terduga dan dapat mengganggu operasional organisasi. Selain itu, disebut krisis karena dapat mengancam reputasi pemerintahan daerah tersebut. Pemberitaan di media yang banyak memuat headline mengenai OTT kepala daerah juga membuat exposure media semakin meningkat terhadap pemerintahan daerah tersebut. Dalam menangani kondisi krisis karena OTT korupsi tersebut, humas pemerintah daerah kabupaten dan kota melakukan berbagai strategi manajemen krisis. Hal ini dikarenakan salah satu ruang lingkup kehumasan humas pemda adalah manajemen komunikasi krisis. Strategi manajemen krisis merupakan sekumpulan tindakan yang disiapkan untuk menangani krisis dan mengurangi kerusakan yang ditimbulkan akibat krisis. Komponen penting dalam manajemen krisis adalah komunikasi. Bagaimana proses penciptaan hingga penyampaian pesan untuk merespon krisis dan menjaga reputasi organisasi menjadi hal yang perlu dirumuskan dan dilakukan dengan baik oleh humas pemda kabupaten dan kota ketika melakukan manajemen krisis. Krisis dalam lembaga pemerintahan karena kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah ini dapat digali dengan melihat tahapan serta strategi dalam manajemen krisis, mulai dari pra-krisis, krisis, hingga pasca-krisis. 91
Gambar 2. 6 Kerangka Pemikiran 92
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Paradigma dan Jenis Penelitian Paradigma digagas oleh Thomas Kuhn pada tahun 1970. Secara umum, paradigma keilmuan adalah keseluruhan sistem dalam berpikir. Paradigma menurut Neuman (2014, h. 96) merupakan kerangka terorganisir dalam suatu teori dan penelitian, yang di dalamnya meliputi asumsi dasar, pokok permasalahan, model penelitian yang berkualitas, dan metode untuk menemukan jawaban. Seringkali sulit untuk mengenali paradigma yang digunakan karena begitu implisit, berdasarkan asumsi, dan diterima begitu saja. Padahal, paradigma merupakan model atau kerangka referensi yang digunakan untuk melakukan observasi dan pemahaman (Babbie, 2013, h. 57-58). Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif. Interpretatif dalam ilmu sosial menekankan pada pemaknaan dari tindakan sosial, konstruksi makna secara sosial, dan relativisme nilai (Neuman, 2014, h 103-104). Paradigma interpretatif berangkat dari etika (acuan moralitas), frame (pola pikir), rasionalitas, dan tema atau nilai budaya (Bungin, 2010, h. 46). Lebih lanjut, dijelaskan Neuman bahwa penelitian interpretatif dilakukan untuk mengembangkan pemahaman terhadap kehidupan sosial dan menemukan bagaimana manusia mengonstruksi makna dalam keadaan alami. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui manajemen krisis yang dilakukan Humas Pemda kabupaten atau kota di Jawa Timur. Peneliti menggunakan paradigma interpretatif karena menggali kehidupan sosial dunia humas pemerintahan, secara 93
spesifik dalam mengatasi krisis karena kepala daerah ditangkap secara OTT oleh KPK. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Wahyuni (2015, h. 17) merupakan cara untuk mendapatkan pengetahuan dengan menemukan makna melalui pengembangan pemahaman secara keseluruhan. Sehingga, penelitian kualitatif menggali kekayaan, kedalaman, dan kompleksitas dari suatu fenomena. Penelitian kualitatif tidak berangkat dari teori, melainkan berangkat dari fenomena kenyataan di masyarakat (Ardial, 2014, h. 249). Menurut Ruslan (2004, h. 212) penelitian kualitatif lebih tepat digunakan untuk meneliti bidang sosial, khususnya komunikasi, secara mendalam untuk lebih mengetahui fenomena- fenomena mengenai aspek kejiwaan, perilaku, sikap, tanggapan, opini, perasaan, keinginan dan kemauan seseorang atau kelompok. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif karena berusaha menggali strategi manajemen krisis yang dilakukan Humas Pemda kabupaten atau kota di Jawa Timur dalam mengatasi fenomena yang terjadi yaitu Kepala Daerah yang ditangkap secara OTT oleh KPK beberapa tahun belakangan. Menurut Bungin (2013, h. 48) penelitian sosial dengan menggunakan format deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, situasi, atau variabel yang ada di masyarakat yang menjadi objek dari suatu penelitian. Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian deskriptif menurut Neuman (2014, h. 38-39), yaitu: 1) Menghasilkan gambaran secara terperinci dan akurat, 2) Menemukan data baru yang berlawanan dengan data terdahulu atau sebelumnya, 3) Menghasilkan sekumpulan kategori atau jenis klasifikasi, 4) Menjelaskan tahapan proses, 94
5) Mendokumentasikan proses atau mekanisme sebab-akibat, 6) Melaporkan latar belakang atau konteks situasi. 3.2 Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Studi kasus secara mendalam memeriksa satu contoh kejadian dari beberapa fenomena sosial yang terjadi di masyarakat (Babbie, 2013, h. 338). Menurut Daymon dan Holloway (2008, h. 162) Studi Kasus merupakan penelitian secara intensif, dengan menggunakan berbagai sumber bukti (bisa kualitatif, kuantitatif atau keduanya), terhadap suatu entitas yang dibatasi oleh tempat dan waktu. Kasus yang dimaksud dapat berupa sebuah organisasi, kumpulan orang seperti kelompok sosial atau kelompok kerja, komunitas, peristiwa, proses, isu ataupun kampanye. Di samping itu, studi kasus dirancang untuk memunculkan detail dari sudut pandang partisipan dengan menggunakan berbagai sumber data (Tellis, 1997, h. 1). Penelitian kualitatif dan studi kasus tidak identik, tetapi "Hampir semua penelitian kualitatif berusaha mengonstruksi representasi berdasarkan pengetahuan secara mendalam dan terperinci tentang suatu kasus" (Ragin dalam Neuman, 2014, h. 42). Hal ini dapat terjadi karena penelitian studi kasus memiliki banyak kelebihan. Menurut Neuman (2014) kelebihan dalam penelitian studi kasus, yaitu: (1) Validitas konseptual. Studi kasus membantu untuk "membersihkan" dan mengidentifikasi konsep atau variabel yang paling sesuai dengan inti penelitian. 2) Dampak heuristik. Membantu membangun teori baru, mengembangkan suatu konsep, dan menggali batas-batas di antara konsep terkait. 95
96 3) Identifikasi kausal. Studi kasus memiliki kemampuan untuk membuat perincian proses dan mekanisme sosial dimana satu faktor dapat mempengaruhi yang lain. 4) Kemampuan untuk menangkap kompleksitas peristiwa atau situasi multifaktor dan melacak proses melewati ruang dan waktu. 5) Kalibrasi. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pengukuran konsep dengan pengalaman dan standar yang nyata. 6) Elaborasi holistik. Studi kasus dapat menguraikan seluruh situasi atau proses secara holistik dan memungkinkan penggabungan berbagai perspektif atau sudut pandang. Studi kasus menurut Gustafsson (2017) didefinisikan sebagai studi intensif tentang seseorang, sekelompok orang atau unit, yang bertujuan untuk menggeneralisasi beberapa unit. Metode studi kasus tidak bertujuan untuk menganalisis kasus, tetapi studi kasus merupakan cara yang baik untuk mendefinisikan kasus dan mengeksplorasi suatu keadaan untuk dapat memahaminya (Cousins, 2005 dalam Gustafsson, 2017). Metode studi kasus menurut Yin (2003, h. 2) memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan penuh makna dalam peristiwa di kehidupan nyata, seperti siklus hidup individu, serta proses organisasi dan manajerial. Metode studi kasus sesuai untuk digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami krisis reputasi secara mendalam (Yin dalam Naby dan Ibrahim, 2017, h. 6). Oleh karena itu, metode studi kasus dipilih dalam penelitian ini karena berusaha mengetahui secara holistik bagaimana strategi manajemen krisis Humas Pemda
Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dalam menangani krisis atas kasus OTT korupsi kepala daerah. 3.3 Multiple Case Study Dalam penelitian studi kasus, dapat berupa single atau multiple case studies (Yin, 2003). Penelitian ini masuk ke dalam kategori multiple case studies karena bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen krisis Humas Pemda tiap kabupaten dan kota di Jawa Timur dalam menangani krisis akibat OTT kepala daerah. Hal ini dikarenakan, multiple case studies menurut (Eisenhardt & Graebner, 2007 dalam Gustafsson, 2017) memiliki keuntungan yaitu dapat menciptakan teori yang lebih meyakinkan karena saran yang dihasilkan sangat didasarkan pada beberapa bukti empiris. Oleh karena itu, lebih lanjut dijelaskan bahwa banyak kasus memungkinkan penjelajahan yang lebih luas dari pertanyaan penelitian dan evolusi teoritis. Lebih lanjut, Yin (2003) menyebutkan bahwa desain multiple case studies lebih disarankan dibanding desain single case studies karena memberikan dasar yang kuat dan tepat untuk menghasilkan penelitian berkualitas baik, yang berasal dari triangulasi bukti dibandingkan dengan desain single case study. Sependapat dengan hal tersebut, menurut Baxter & Jack (2008 dalam Gustafsson, 2017) bahwa bukti yang terdapat dalam multiple case studies dinilai kuat dan dapat diandalkan. Pemilihan kasus yang akan digali dalam penelitian menjadi hal penting yang harus dilakukan. Hal ini bertujuan agar dapat memaksimalkan apa yang digali dalam periode waktu yang tersedia untuk penelitian (Tellis, 1997, h. 2). Berbeda dengan penelitian survei yang menentukan pemilihan studi kasus berdasarkan pengambilan sampel acak, menurut Al-Qur'an (2010, h. 108) para ahli telah membuat kesepakatan 97
bersama bahwa pemilihan kasus dalam studi kasus dilakukan berdasarkan pengambilan sampel teoritis. Zaborek (2009, h. 7) menyebutkan bahwa seperti banyak dikemukakan ahli dalam bidang studi kasus (Seperti Michael Patton, Robert Yin, dan lain sebagainya), tidak terdapat aturan spesifik untuk ukuran sampel dalam penyelidikan kualitatif. Jika terdapat pedoman dalam literatur studi kasus, maka tidak setepat seperti dalam buku statistik mengenai menentukan sampel dalam metode survei. Ukuran sampel dalam penelitian studi kasus tergantung pada apa yang ingin diketahui peneliti, tujuan penelitian, apa yang akan berguna dalam penelitian, apa yang akan memiliki kredibilitas, dan apa yang dapat dilakukan dalam waktu dan sumber daya yang tersedia (Patton, 2002, h. 244-245). Lincoln dan Guba (1985) juga menggaris bawahi untuk mengindari "point of redundancy". Hal ini terjadi ketika analisis penelitian tidak diperkaya secara signifikan saat memasukkan suatu tambahan kasus ke dalam sampel. Para ahli berupaya membuat kuantifikasi untuk memudahkan melakukan penentuan kasus dalam penelitian studi kasus. Seperti yang dilakukan Perry (1998, h. 785-802) yang menyimpulkan berdasarkan pengalaman dalam program Ph.D di Australia dan tinjauan literatur bahwa jumlah kasus minimum dalam penelitian studi kasus berkisar antara 2 hingga 4 kasus, dan jumlah kasus maksimum berkisar 10, 12 hingga 15 kasus. Sedangkan, Zaborek (2009, h. 8) menyarankan kisaran yang agak sempit yaitu 4 hingga 8 kasus, dengan jumlah yang tepat bergantung pada: 1) Bagaimana analisis terperinci pada tingkatan setiap kasus (Semakin kompleks analisis dan semakin banyak sumber data yang akan digunakan, maka semakin sedikit 98
99 jumlah kasus yang diperlukan); 2) Seberapa banyak informasi diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian (Peneliti harus menyadari bahwa mencapai titik redundansi dengan mencakup setiap sumber data dengan setiap pertanyaan penting dalam penelitian). Berikut ini merupakan taktik yang dapat dilakukan untuk menentukan kasus dalam penelitian studi kasus menurut Zaborek (2009, h. 8-9): 1) Typical cases (Melihat karakteristik paling umum dari fenomena yang diteliti); 2) Extreme cases (Observasi tidak biasa akan menghasilkan wawasan yang dapat berguna untuk menjelaskan masalah penelitian. Beberapa ahli percaya bahwa kasus ekstrim akan "kaya informasi" sehingga layak untuk digali secara mendalam); 3) Diversified cases (Observasi memastikan tingginya variasi penyebab, hasil, dan kondisi kontekstual dari fenomena yang dipelajari); 4) Most accessible cases (Kasus yang memungkinkan adanya kemudahan akses ke sejumlah besar sumber informasi). Multiple case studies menjadi penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui variasi strategi yang dilakukan Humas Pemda Kabupaten dan Kota di Jawa Timur (diversified cases). Serta, dalam pelaksanaan turun lapang peneliti akan mempertimbangkan kemudahan akses ke sumber informasi (most accessible cases). Mengingat terdapat beberapa daerah kabupaten atau kota di Jawa Timur yang kepala daerahnya ditangkap secara OTT oleh KPK karena kasus korupsi, maka peneliti dalam menentukan kasus yang diangkat juga akan berpedoman pada "point of
redundancy" dan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Menurut Yin (2009, h. 179-183) terdapat empat jenis laporan tertulis dalam penelitian studi kasus, yaitu: a) Laporan studi kasus tunggal klasik; b) Laporan multikasus dari kasus tunggal klasik, c) Laporan studi kasus dengan format tanya jawab; d) Laporan multikasus tanpa sajian kasus tunggal. Dalam penelitian ini, laporan studi kasus ditulis dengan menggunakan jenis keempat yakni laporan multikasus tanpa sajian kasus tunggal. Dalam studi multikasus, studi-studi kasus individual tidak selalu perlu disajikan dalam laporan penelitian (Yin, 2009, h. 183). Sebab, kasus-kasus individual tersebut, pada dasarnya hanya berfungsi sebagai dasar bukti bagi studi kasus tersebut untuk kemudian digunakan dalam lintaskasus. Hal ini digunakan dalam buku Herbert Kauffman yang berjudul The Administrative Behavior of Federal Bureau Chiefs (1981) mengenai enam pimpinan biro pemerintahan Federal (Yin, 2009, h. 183). Tujuan dari penulisan buku tersebut tidak untuk memotret satu per satu pimpinan secara terlepas. Melainkan buku tersebut mensintesiskan pelajaran-pelajaran dari kesemua sosok pimpinan tersebut dan diorganisasikan berdasarkan topik-topik yang ada seperti bagaimana para pimpinan menetapkan segala sesuatu, bagaimana mereka menerima dan meninjau kembali informasi, dan bagaimana mereka memotivasi staf mereka. Pada penelitian ini berupaya mensintesiskan bagaimana humas pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur dalam melakukan manajemen krisis atas kepala daerah yang ditangkap secara operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dan 100
diorganisasikan berdasarkan tahapan manajemen krisis, yaitu sebelum krisis (pre crisis), ketika krisis (crisis event), dan setelah krisis (post crisis). Sehingga, penulisan laporan multi kasus tanpa sajian kasus tunggal dianggap cocok untuk penelitian ini. 3.4 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Bagian Humas dan Protokol kabupaten atau kota di Jawa Timur yang kepala daerahnya ditangkap secara OTT oleh KPK karena kasus korupsi. Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan fokus penelitian, menurut Siyoto dan Sodik (2015, h. 44) yaitu: motivasi peneliti, kemampuan peneliti, lokasi penelitian, sumber data, waktu, pendekatan atau metode yang digunakan, buku sumber yang tersedia serta etika dan birokrasi. Melihat hal-hal tersebut, terutama pada lokasi penelitian, waktu, dan kemampuan peneliti, maka rencananya penelitian ini dilakukan di Kota Batu, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Pasuruan. Bupati Pamekasan, Bupati Nganjuk, dan Bupati Jombang juga ditangkap secara OTT oleh KPK karena kasus korupsi di tahun 2017- 2018, namun Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang tidak menjadi objek penelitian dalam penelitian ini karena lokasinya yang jauh serta keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti. Jawa Timur sendiri dipilih karena menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), korupsi kepala daerah terbanyak berada di Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan sejak bulan April hingga Juni 2019 untuk menggali data penelitian di tiap- tiap daerah tersebut secara lebih mendalam. 101
3.5 Teknik Pemilihan Informan Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemilihan informan secara purposif atau purposive sampling. Purposive sampling merupakan jenis sampling yang paling tepat dalam penelitian kualitatif (Bandur, 2016, h. 297). Lebih lanjut, teknik tersebut sesuai dengan metode penelitian studi kasus. Menurut Daymon dan Holloway (2008, h. 167) sesuai dengan metode penelitian studi kasus, maka penarikan sampel yang dilakukan bersifat purposif. Hal ini berarti bahwa sampel yang dipilih disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Dalam kata lain, peneliti harus memberikan alasan untuk strategi penarikan sampel yang dipilih. Sampling purposif menurut Rakhmat (2002, h. 81) dilakukan dengan memilih orang-orang tertentu karena dianggap mewakili statistik dan tingkat signifikansi (berdasarkan penelitian tertentu), dan prosedur pengujian hipotesis, tidak dapat digunakan dalam rancangan sampling nonprobabilitas. Menurut Neuman (2014, h. 466) informan yang ideal dalam suatu penelitian memenuhi empat karakteristik berikut ini: A. Memahami dengan baik atau familiar dengan budaya daerahnya serta melihat sendiri kejadian di lokasi penelitian. B. Ikut terlibat secara mendalam pada kegiatan di lapangan. Sehingga dapat memberikan refleksi berupa wawasan yang bermanfaat. C. Dapat menghabiskan waktu bersama peneliti karena wawancara dimungkinkan dapat memakan waktu hingga berjam-jam. D. Merupakan individu non analitis. Yaitu orang yang pragmatis dan tidak analitis namun cukup memahami situasi di lokasi penelitian. 102
Agar informan yang dipilih dapat menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka penentuan subjek sebagai informan penelitian ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini: 1. Informan memiliki jabatan struktural sebagai Kepala Bagian atau Kepala Bidang Humas Pemerintahan Daerah kabupaten atau kota yang kepala daerahnya ditangkap secara OTT 2. Informan merupakan pihak yang berwenang dalam perumusan dan pelaksanaan strategi manajemen krisis Humas Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Jawa Timur dalam menangani kasus Kepala Daerah yang ditangkap secara OTT oleh KPK 3. Informan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai strategi manajemen krisis Humas Pemerintah Daerah dalam menangani kasus Kepala Daerah yang ditangkap secara OTT oleh KPK Informan penelitian yang mewakili kriteria tersebut adalah Kepala Humas Kota Batu, Kepala Kepala Humas Kabupaten Tulungagung, Kepala Humas Kota Blitar, dan Kepala Humas Kota Pasuruan. 3.6 Sumber Data Sumber data merupakan salah satu yang paling penting dalam penelitian (Bungin, 2013, h. 129). Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. a. Data Primer Menurut Ardial (2014, h. 359-361), data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama di lokasi atau objek penelitian. 103
Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan informan mengenai strategi manajemen krisis Humas Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Jawa Timur atas kasus Kepala Daerah ditangkap secara OTT oleh KPK. b. Data Sekunder Data sekunder merupakan data dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi atau perusahaan (Ruslan, 2004, h. 29-30). Data sekunder digunakan peneliti sebagai pendukung informasi dari data primer. Menurut Marzuki dalam Ardial (2014, h. 359-361) data sekunder diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: (1) Internal data, merupakan data yang diperoleh dari dalam perusahaan atau organisasi yang dilakukan penelitian. (2) Eksternal data, merupakan data yang diperoleh dari sumber luar (di luar perusahaan atau organisasi objek penelitian). Data sekunder internal dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen maupun gambar yang dihasilkan oleh Humas Pemda Kabupaten atau Kota di Jawa Timur yang menjadi informan. Sedangkan, data sekunder eksternal dalam penelitian ini meliputi pemberitaan-pemberitaan di media mengenai fenomena OTT atas korupsi yang dilakukan Bupati atau Walikota di Jawa Timur. 3.7 Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data (input) merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur secara sistematik, logis dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung atau primer maupun tidak langsung atau sekunder untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan (process) suatu riset secara besar 104
untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban (output) dan sebagai upaya unuk memecahkan persoalan yang dihadapi peneliti (Ruslan, 2004, h. 27). Yin (1994) menyebutkan enam sumber bukti pada pengumpulan data dalam protokol studi kasus, yaitu: 1) Dokumentasi. Dapat berupa surat, memorandum, agenda, laporan studi, atau berbagai hal yang dapat ditambahkan dalam database. Salah satu kegunaan paling penting dari dokumen adalah untuk menguatkan bukti yang dikumpulkan dari sumber lain. 2) Catatan arsip, 3) Wawancara, 4) Observasi langsung, 5) Observasi partisipan, dan 6) Artefak. Tidak semuanya diperlukan dalam setiap studi kasus, tetapi berbagai sumber data penting untuk reliabilitas penelitian studi kasus (Yin, 1994; Stake, 1995; Tellis, 1997, h. 8).. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan: 1) Dokumentasi Disebut juga sebagai metode dokumenter. Menurut Bungin (2013, h. 153- 155), metode dokumenter merupakan metode yang digunakan dalam menelusuri data historis. Secara rinci, terdapat berbagai bahan dokumenter, yaitu: 1. Autobiografi, 2. Surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, 3. Kliping, 4. Dokumen pemerintah maupun swasta, 5. Cerita roman dan cerita rakyat, 6. Film/microfilm/foto dan sebagainya. Dokumenter dibagi menjadi dokumen pribadi dan dokumen resmi (Bungin, 2013, h. 153-155). Dalam penelitian ini, fokus dengan menggunakan dokumen resmi. Dokumen resmi terdiri atas: dokumen intern dan ekstern (Bungin, 2013, h. 153-155). Dokumen intern dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen maupun gambar yang dihasilkan oleh Humas Pemda Kabupaten atau Kota di Jawa Timur yang menjadi 105
106 informan. Sedangkan, dokumen ekstern dalam penelitian ini meliputi pemberitaan-pemberitaan di media mengenai fenomena OTT atas korupsi yang dilakukan Bupati atau Walikota di Jawa Timur. 2) Wawancara Metode wawancara atau metode interview meliputi cara yang dilakukan seseorang, untuk tujuan tertentu, dengan mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari responden, dengan bercakap-cakap secara tatap muka (Koentjaraningrat, 1991, h. 129). Peneliti memilih wawancara karena bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai strategi manajemen krisis yang dilakukan Humas Pemda Kabupaten atau Kota di Jawa Timur dalam kasus Kepala Daerah yang ditangkap secara OTT oleh KPK. Peneliti menggunakan wawancara sistematik. Wawancara sistematik merupakan wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman (guide) tertulis mengenai apa yang akan ditanyakan kepada informan (Bungin, 2013, h. 134-135). Dengan adanya pedoman tersebut memudahkan peneliti dalam menggali data yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan, terdapat beberapa fungsi dari wawancara sistematik menurut Bungin (2013), yaitu: (1) Pedoman wawancara dapat membimbing alur wawancara khususnya dalam mengarahkan hal-hal yang harus ditanyakan, (2) Dapat mengurangi kemungkinan melalaikan beberapa hal yang sesuai dengan permasalahan penelitian, (3) Dapat meningkatkan kredibilitas penelitian karena secara ilmiah jenis wawancara ini dapat meyakinkan karena dipertanggungjawabkan secara tertulis. Wawancara dilakukan kepada beberapa Kepala Humas Pemerintah Daerah Kabupaten atau
Kota di Jawa Timur. Sehingga, dengan wawancara sistematik akan lebih memudahkan peneliti ketika melakukan wawancara ke humas tiap daerah tersebut. Menurut Yin (2003) berikut merupakan prosedur pengumpulan data pada penelitian studi kasus: 1) Merancang protokol studi kasus Disiapkan sebelum proses pengumpulan data dan tidak hanya termasuk instrumen wawancara, melainkan juga prosedur dan tindakan yang diperlukan untuk dapat menggunakan instrumen (Al-Qur'an, 2010, h. 110). Protokol ini penting untuk mengetahui perkembangan penelitian secara keseluruhan serta membantu peneliti untuk fokus pada tugas dan tujuan utama penelitian. Menurut Yin (2003, h. 69) protokol studi kasus terdiri atas: (a) Overview penelitian studi kasus (Mencakup tujuan penelitian, permasalahan, dan topik dalam penelitian); (b) Prosedur lapangan (Menjelaskan prosedur akses ke tempat penelitian, sumber informasi, timetable pengumpulan data); (c) Pertanyaan studi kasus. Pertanyaan spesifik yang harus diingat peneliti selama pengumpulan data; (d) Panduan dalam laporan studi kasus. Meliputi outline dan format laporan. 2) Proses pengumpulan data Yin (1994) menjelaskan tiga prinsip dalam pengumpulan data untuk penelitian studi kasus, yaitu: 1) Menggunakan berbagai sumber data, 2) Membuat database studi kasus, 3) Menjaga rantai bukti. 3) Menganalisis data studi kasus 4) Menarik kesimpulan dan rekomendasi 107
Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti karena karakteristik sosok informan penelitian. Sosok yang diwawancara dalam penelitian ini adalah Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur. Humas pemda dapat disebut sebagai elit. Hal ini dikarenakan, elit menurut Hakim (2013) merupakan orang-orang yang karena posisi dan atau perannya dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupan orang banyak sehingga setiap perilaku, pengambilan keputusan dan pola pikir elit menjadi menarik untuk dipelajari secara lebih mendalam. Posisi elit humas ini lebih tinggi secara strata sosial sehingga menimbulkan kesungkanan untuk dipelajari. Akan tetapi, peneliti menyadari bahwa peradaban dunia yang semakin egaliter turut berkontribusi terhadap perubahan strata sosial dan pergaulan sosial yang salah satunya berdampak pada berkurangnya kesenjangan antara elit dan non-elit (Hakim, 2013). Adanya perubahan sosial ini telah setidaknya mengurangi masalah kesungkanan walaupun masih menyisakan kesulitan-kesulitan. Kesulitan-kesulitan ini dimaknai oleh peneliti sebagai tantangan dalam pengumpulan data penelitian. Dalam suatu penelitian, penting bagi peneliti untuk mempercepat upaya membina rapport, yaitu hubungan saling percaya, saling memahami dan saling menyepakati antara pewawancara dan yang diwawancara (Hakim, 2013). Peneliti berupaya mendapatkan kepercayaan dengan mempersiapkan segala persyaratan administrasi untuk mengurus perijinan penelitian di Bakesbangpol. Ketika mengurus perijinan di Bakesbangpol, respon yang diperoleh peneliti beragam. Ada pegawai Bakesbangpol yang melihat judul penelitian peneliti langsung menanyakan apakah peneliti mempunyai saudara di bagian humas pemerintah 108
tersebut, ada juga pegawai Bakesbangpol di daerah lain yang menanyakan apakah peneliti yakin mengambil judul tersebut karena dirasa sensitif isu yang diangkat. Selama proses mengurus perijinan penelitian di Bakesbangpol, peneliti selalu berusaha meyakinkan dengan menjelaskan bahwa peneliti tidak membahas mengenai permasalahan korupsinya, melainkan apa yang dilakukan humas pemda ketika kepala daerahnya ditangkap secara OTT oleh KPK. Proses mengurus perijinan penelitian di Bakesbangpol tiap daerah kabupaten dan kota relatif sama. Hanya saja, di Bakesbangpol salah satu kota terdapat peraturan yang berbeda dengan di daerah lain. Sehingga, mengharuskan peneliti untuk 1) Mengurus surat ijin penelitian di Bakesbangpol, 2) Setelah mendapat surat dari Bakesbangpol, peneliti menyerahkan surat ijin penelitian tersebut ke Bagian Humas, 3) Bagian Humas memberikan surat keterangan apakah penelitian disetujui untuk dilakukan atau tidak, 4) Kemudian, surat tersebut diberikan peneliti kembali ke Bakesbangpol, 5) Peneliti ke Bagian Humas untuk memberikan daftar pertanyaan wawancara dan lembar informasi penelitian. Setelah dari Bakesbangpol, peneliti kemudian langsung ke Bagian Humas Pemerintah Daerah. Peneliti terlebih dahulu memberikan lembar informasi penelitian dan daftar pertanyaan wawancara sebelum hari wawancara dilakukan ke pegawai yang ada di bagian humas pemda. Serta peneliti menyampaikan hendak mewawancara Kabag atau Kasubag Humas Pemda terkait. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kepercayaan humas yang diwawancara dan agar humas mengetahui apa yang ingin digali dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Harvey (2011 dalam Hakim, 2013) bahwa salah satu cara mendapatkan kepercayaan 109
adalah dengan berusaha bersikap se-transparan mungkin, menyediakan informasi meliputi: siapa peneliti, dimana peneliti bekerja, apa tujuan penelitian, siapa yang mensponsori penelitian, berapa lama wawancara akan berlangsung, bagaimana data tersebut akan digunakan, dimana hasil penelitian itu akan disebarkan, dan apakah informasi dalam penelitian tersebut bersifat anonim atau tidak. Harapannya, dengan diberikan lembar informasi penelitian maka humas dapat mengetahui gambaran penelitian yang sedang dilakukan serta dengan diberikannya daftar pertanyaan wawancara maka humas dapat memahami hal-hal apa saja yang digali oleh peneliti. Ternyata, di setiap daerah posisi humas dapat menjadi bagian dari Sekretariat Daerah atau juga dapat dipegang oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika (Diskominfo). Peneliti baru mengetahui dan menemukan hal tersebut ketika mengurus perijinan di Kota Pasuruan. Setelah dari Bakesbangpol, peneliti menuju ke Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai surat yang dibuat Bakesbangpol. Ternyata, ketika di sana, salah seorang pegawai menjelaskan bahwa yang menjalankan peran humas internal di Kota Pasuruan adalah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, sedangkan yang menjalankan peran humas eksternal di Kota Pasuruan adalah Diskominfo. Mengetahui hal tersebut, kemudian peneliti kembali ke Bakesbangpol untuk memperbaiki surat perijinan penelitian. Setelah itu, peneliti menyerahkan surat ijin penelitian beserta lembar informasi penelitian dan pertanyaan wawancara ke pegawai yang ada di Diskominfo Kota Pasuruan. Menurut Hakim (2013) status sosial tinggi yang dimiliki elit membuat adanya kesenjangan antara peneliti dan responden sehingga hubungan antara keduanya tidak seimbang, dengan elit berada pada posisi yang lebih tinggi dari peneliti. Selain itu, 110
111 dari segi pengetahuan yang dimiliki elit juga lebih tinggi. Oleh karena itu, seorang peneliti harus pintar dalam menempatkan diri. Menyadari hal tersebut, peneliti melakukan beberapa hal. Di antaranya yaitu: peneliti datang lebih awal, memposisikan diri sebagai seseorang yang ingin tahu lebih dalam dan menggali mengenai humas dalam manajemen krisis, membuka wawancara dengan menanyakan hal-hal umum dan tipe pertanyaan terbuka, serta aktif memberikan respon atas jawaban informan. Selain itu, peneliti juga terlebih dahulu meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam dalam wawancara. Interaksi yang terjalin ketika wawancara antara peneliti dan informan cenderung formal karena peneliti sebelumnya juga tidak memiliki kedekatan personal dengan humas pemda. Dalam proses wawancara, karakteristik jawaban yang diberikan oleh masing-masing informan juga beragam. Terdapat informan yang lugas dan blak-blakan dalam memberikan jawaban, terdapat informan yang apa adanya dalam memberikan jawaban, serta terdapat informan yang terkesan defensif dan menjawab pertanyaan hanya pada tataran permukaan. Durasi wawancara berkisar 25 menit, 45 menit hingga 1 jam 20 menit. Hal ini dikarenakan humas ada yang bercerita panjang lebar mengenai OTT, diskusi mengenai skripsi, hingga humas juga ada yang memiliki kesibukan lain sehingga waktunya terbatas untuk wawancara. Menurut Harvey (2011 dalam Halim, 2013) bahwa durasi wawancara tidak dapat ditentukan secara pasti, karena tergantung pada beberapa hal, seperti karakteristik pewawancara, karakteristik responden, waktu, lokasi dan konteks wawancara.
112 Pada tahap akhir wawancara, peneliti dan informan 3 yang merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik di Diskominfo Pasuruan sempat berdiskusi mengenai manajemen krisis humas pemerintah daerah. Peneliti berusaha tetap menjaga hubungan baik dengan informan karena peneliti membawa nama instansi perguruan tinggi dan pribadi serta untuk memudahkan peneliti ketika membutuhkan informasi lanjutan untuk penelitian. Beberapa hari setelah wawancara, informan mengirimkan video ketika konferensi pers pasca OTT. Hal ini dikarenakan, ketika wawancara peneliti menanyakan kepada informan apakah ada dokumentasi berupa foto atau video ketika konferensi pers, kemudian informan menjanjikan akan dicarikan terlebih dahulu dan dikirim kepada informan. Selain itu, upaya menjaga hubungan baik dilakukan peneliti di Kabupaten Tulungagung dengan menyampaikan terimakasih kepada Pak Nanang selaku Kasubag Pemberdayaan Informasi Bagian Humas Pemda Kabupaten Tulungagung karena telah memberikan informasi mengenai jadwal yang memungkinkan untuk wawancara dengan Pak Sudarmaji, Kabag Humas Pemda Kabupaten Tulungagung. 3.8 Teknik Analisis Data Analisis data kualitatif menurut Lacey dan Luff (dalam Al-Qur'an, 1010, h. 111) merupakan kata-kata dalam jumlah besar yang diperoleh dari wawancara atau observasi, kemudian dideskripsikan dan dirangkum untuk dicari hubungan antara berbagai tema yang diperlukan dalam proses analisis untuk dapat menjawab permasalahan penelitian. Yin (2009, h. 140-158) menjelaskan bahwa terdapat tiga teknik analisis yang sebaiknya digunakan atau dalam kata lain merupakan bentuk analisis dominan, yaitu
1) Penjodohan pola. Untuk analisis studi kasus, salah satu strategi yang paling digemari adalah penggunaan logika penjodohan pola. Logika ini membandingkan pola empiris dengan pola yang diprediksikan (atau dengan beberapa prediksi alternatif. Jika merupakan studi kasus deskriptif, maka penjodohan pola relevan dengan pola-pola variabel spesifik yang diprediksi dan ditentukan sebelum pengumpulan data; 2) Pembuatan eksplanasi. Tujuannya adalah menganalisis data studi kasus dengan cara membat suatu eksplanasi tentang kasus yag bersangkutan; 3) Analisis deret waktu. Strategi ini secara langsung analog dengan analisis deret waktu yang diselenggarakan dalam eksperimen dan kuasi eksperimen. Dalam penelitian ini menggunakan salah satu teknik analisis seperti yang disampaikan Yin yaitu penjodohan pola. Secara keseluruhan, tahapan dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014, h. 12-14). Tiga tahap dalam analisis dan pengumpulan data tersebut menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014, h. 14) membentuk siklus yang interaktif. Metodologi analisis data kualitatif ini meliputi tiga tahap, yaitu: (1) Kondensasi data Kondensasi data dilakukan dengan memilah dan memilih informasi yang diperoleh dalam penelitian (berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dll) yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Ketika data diseleksi, peneliti kemudian mengkategorisasikan data-data dengan coding. Lalu, data diurutkan dan disederhanakan dalam bentuk ringkasan atau memo analitik. 113
114 Kondensasi data dilakukan terus menerus sepanjang penelitian kualitatif hingga laporan akhir selesai. Kondensasi data merupakan bagian dari analisis. Data kualitatif dapat ditransformasikan dalam berbagai cara, seperti: melalui seleksi, melalui penulisan secara ringkas atau parafrase, dan lain sebagainya. (2) Penyajian data Penyajian data merupakan tahap kedua dalam analisis. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan memahami fenomena dan temuan dalam penelitian, untuk kemudian membuat rencana yang berikutnya. Data-data dapat dikumpulkan dan disajikan secara sistematis dalam bentuk teks naratif, grafik, bagan dan chart. Selain itu, matriks juga dapat digunakan untuk menganalisis pola atau respon pada pertanyaan penelitian. Dalam penyajian data menggunakan matriks, termasuk di dalamnya terdapat aktivitas menentukan baris dan kolom matriks untuk data kualitatif dan memutuskan data mana yang harus dimasukkan ke dalam sel. (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi Tahap terakhir dalam analisis data penelitian adalah penarikan kesimpulan terhadap data-data yang telah disajikan sebelumnya dengan melihat kesesuaian data penelitian di lapangan atau verifikasi data. Setelah memperoleh data yang valid, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk memberikan hasil akhir dari penelitian.
115 3.9 Keabsahan Data Penelitian Penelitian kualitatif menurut para ahli seharusnya dinilai dengan menggunakan kriteria yang berbeda dengan yang digunakan peneliti kuantitatif. Lincoln dan Guba (1985, 1994 dalam Bryman, 2012, h. 390) mengusulkan bahwa perlu untuk menentukan persyaratan dan cara penetapan dalam menilai kualitas penelitian kualitatif untuk memberikan alternatif reliabilitas dan validitas. Lincoln dan Guba (dalam Bryman, 2012, h. 390) mengusulkan dua kriteria utama dalam menilai penelitian kualitatif, yaitu trustworthiness dan authenticity. Alasan utama Lincoln dan Guba (dalam Bryman, 2012, h. 390) tidak mendukung aplikasi standar reliabilitas dan validitas pada penelitian kualitatif karena keduanya mensyaratkan adanya realitas sosial tunggal di masyarakat. Padahal, menurut mereka bahwa mungkin terdapat lebih dari satu kebenaran. Dalam kata lain, Lincoln dan Guba mengkritik pandangan bahwa terdapat kebenaran absolut mengenai dunia sosial yang menjadi tugas ilmuwan sosial mengungkapkan. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya memenuhi dua kriteria kualitas penelitian kualitatif, yaitu (Bryman, 2012, h. 390-393) : 1. Trustworthiness Trustworthiness dalam penelitian terdiri dari empat kriteria. yaitu: a) Credibility Credibility atau kredibilitas penelitian dipengaruhi oleh praktik penelitian yang baik dan pengumpulan temuan penelitian kepada masyarakat yang diteliti untuk konfirmasi bahwa peneliti benar-benar memahami objek yang diteliti (Bryman, 2012, h. 390). Dilakukan dengan menggunakan teknik
116 validasi responden atau validasi anggota. Teknik lain yang direkomendasikan untuk digunakan adalah triangulasi. Pada penelitian ini yang menjadi informan merupakan Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota di Jawa Timur yang kepala daerah terkena kasus korupsi dan ditangkap secara OTT oleh KPK. Pemilihan informan ini dianggap dapat menjadi representasi dan mempunyai kredibilitas karena berhubungan langsung dengan objek penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan satu kali wawancara mendalam dengan informan dan dokumentasi. b) Transferability Berkaitan dengan penelitian kualitatif yang berusaha menyajikan kedalaman data, dalam kriteria ini peneliti menjabarkan data dan konteks yang memungkinkan pembaca menilai apakah temuan dapat diterapkan dalam situasi dan konteks yang berbeda (Bryman, 2012, h. 390-392). Pada penelitian ini pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing informan penelitian sama. Serta, peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema atau metode yang relevan untuk dijadikan acuan dan perbandingan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran dalam situasi atau konteks yag berbeda dalam ranah manajemen krisis korupsi yang dilakukan di pemerintahan. Peneliti lain dapat menggali mengenai humas swasta dalam manajemen krisis pimpinan yang korupsi untuk memperkaya fenomena.
c) Dependability Dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian (Bryman, 2012, h. 392). Mulai dari perumusan masalah, pemilihan partisipan penelitian, turun lapang, transkrip wawancara, analisis data, hingga penarikan kesimpulan hasil penelitian. Bertujuan agar temuan penelitian dapat dikaitkan, sehingga temuan harus konsisten dan akurat agar pembaca mampu mengevaluasi hasil analisis dengan menelusuri proses pengambilan keputusan yang dilakukan peneliti (Daymon dan Holloway, 2008, h. 147). Pada penelitian ini dependability dicapai dengan menggali informasi dari informan yang berbeda daerah yaitu humas pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur sehingga informasi yang diperoleh bervariasi. Selain itu, peneliti juga menunjukkan laporan penelitian dan sumber data untuk dikoreksi apakah sudah memadai atau belum kepada dosen pembimbing. Sehingga, lebih lanjut peneliti mampu mengkonseptualisasikan secara benar apa yang diteliti dan konsisten atas seluruh proses penelitian. d) Confirmability Menjelaskan secara terbuka proses detail dan hasil temuan penelitian yang dikerjakan peneliti (Bryman, 2012, h. 392-393). Serta, tidak memperbolehkan nilai-nilai pribadi atau kecenderungan teoretis mempengaruhi pelaksanaan dan temuan penelitian. Pada penelitian ini, menyajikan data berupa pengalaman subjek yang diperoleh melalui wawancara mendalam sehingga peneliti dapat mengetahui mengenai manajemen krisis yang dilakukan humas pemda kabupaten dan kota di 117
118 Jawa Timur dalam menangani krisis karena kepala daerah ditangkap OTT oleh KPK. Hasil transkrip wawancara dimasukkan ke dalam lampiran sebagai bukti bahwa data yang disajikan dan dianalisis merupakan data yang sebenarnya. Selain itu, juga melalui perekaman ketika wawancara dan foto lapangan sehingga informasi yang diperoleh akurat. 2. Authenticity Untuk melengkapi empat kriteria trustworthiness, Lincoln dan Guba (dalam Bryman, 2012, h. 393) mengusulkan kriteria authenticity. Kriteria ini mengangkat seperangkat isu yang lebih luas dan berdampak pada penelitian. Berikut merupakan kriteria-kriteria tersebut: Fairness. Apakah penelitian ini mewakili perbedaan sudut pandang di antara anggota dalam social setting? Ontological authenticity. Apakah penelitian ini membantu masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan sosial mereka? Educative authenticity. Apakah penelitian ini membantu masyarakat untuk lebih menghargai perbedaan perspektif dalam social setting mereka? Catalytic authenticity. Apakah penelitian ini dapat mendorong anggota untuk terlibat dalam perubahan lingkungan sekitarnya? Tactical authenticity. Apakah penelitian ini memberdayakan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk terlibat dalam suatu tindakan? Kriteria authenticity yang terkandung dalam penelitian ini adalah fairness dan onthological authenticity. Fairness dapat dilihat dari informan penelitian ini
merupakan humas pemerintahan daerah beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur. Sehingga, dapat mewakili perbedaan sudut pandang di antara anggota dalam social setting. Sedangkan, onthological authenticity bahwa diharapkan dari penelitian ini dapat menambah pemahaman masyarakat khususnya akademisi dan praktisi humas dalam menangani atau manajemen krisis dalam organisasi khususnya pemerintahan daerah karena kasus OTT. 3.10 Etika Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti sangat memperhatikan etika penelitian. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Creswell (2009, h. 87) bahwa penulisan dan pemahaman tentang etika diperlukan untuk membangun argumentasi penelitian dan menjadi topik penting dalam proposal penelitian. Etika memegang peran sentral dalam penelitian. Dikarenakan penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang akan berfokus pada informan yang menjadi sumber data, sehingga menurut Creswell (2009) terdapat kemungkinan diperlukannya informasi mengenai informan yang bersifat pribadi. Disinilah etika menjembatani terwujudnya proses membangun kepercayaan antara peneliti dengan informan. Secara umum, Neuman (2014, h. 147) menjelaskan terdapat hukum dan kode etik yang mengatur beberapa larangan dalam penelitian, yaitu: menyebabkan kerugian yang tidak perlu pada partisipan; sebaiknya membuat persetujuan dengan partisipan sebelum penelitian; dan tidak perlu mempermalukan atau menyampaikan informasi yang berbahaya mengenai individu tertentu untuk tujuan penelitian. Etika penelitian menjadi hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam tiap tahapan penelitian. Mulai dari menentukan permasalahan dalam penelitian, 119
tujuan dan pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, hingga penulisan dan penyebarluasan hasil penelitian (Creswell, 2009, h. 87-92). Dalam penelitian ini, peneliti berpedoman pada pertimbangan etika tersebut. Secara lebih spesifik, penelitian ini lebih menitikberatkan pertimbangan etika terkait dalam beberapa tahap, yaitu: (1) Tahap pengumpulan data. Terdapat berbagai masalah etika yang muncul selama tahap penelitian ini. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan menurut Creswell (2009, h. 89-91) adalah tidak menempatkan partisipan dalam risiko; mempertimbangkan kebutuhan khusus bagi populasi yang rentan; menggunakan informed consent form untuk ditandatangani partisipan sebelum terlibat penelitian, form tersebut menyatakan bahwa hak partisipan akan dilindungi selama pengumpulan data; peneliti harus menghormati lokasi penelitian agar tidak terganggu; baik peneliti dan partisipan harus memperoleh manfaat dari penelitian; serta peneliti perlu mengantisipasi kemungkinan informasi berbahaya yang dapat diungkapkan selama proses pengumpulan data. (2) Kemudian, pada tahap analisis dan interpretasi data. Menurut Creswell (2009, h. 91) meliputi bagaimana penelitian melindungi anonimitas individu, peran dan kejadian dalam penelitian; analisis data harus disimpan dalam jangka waktu yang wajar (Sieber dalam Creswell menyarankan 5-10 tahun); kepemilikan data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis harus jelas; serta penelitian harus menghasilkan informasi yang akurat. 120
(3) Tahap penulisan dan penyebarluasan penelitian. Pertimbangan etika dalam tahap ini mencakup: penggunaan bahasa atau kata yang bias, tidak memalsukan hasil penelitian untuk kepentingan pribadi, menyalahgunakan temuan hasil penelitian untuk kepentingan peneliti maupun pihak tertentu, menyebutkan kontribusi pihak lain yang membantu dalam penelitian, dan mempublikasikan hasil penelitian (Creswell, 2009, h. 92). 121 tidak
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 4.1.1 Profil Pemerintah Kabupaten Tulungagung 4.1.1.1 Filosofi Logo Pemerintah Kabupaten Tulungagung Gambar 4. 1 Logo Pemerintah Kabupaten Tulungagung Sumber: Website Pemerintah Kabupaten Tulungagung (tulungagung.go.id, 2019) Lambang daerah Kabupaten Tulungagung digambar dalam dasar berupa perisai berbentuk jantung memiliki 5 (lima) sudut dan terbagi atas 6 (enam) warna dan mengandung arti yaitu: a. Putih : Kesucian b. Kuning : Kemasyhuran c. Coklat : Kokoh d. Hijau : Kemakmuran e. Hitam : Abadi f. Biru Muda : Kesetiaan 122
Sedangkan, makna lambang daerah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut: 1. Bentuk Perisai berbentuk jantung bersudut 5 (lima) memiliki makna yaitu dalam segala perjuangan dan pembelaan daerah selalu berpegang pada prinsip lima dasar yaitu Pancasila. 2. Tulungagung Nama daerah Kabupaten Tulungagung memiliki dua arti, yaitu: a. Sumber air yang besar (Tulung = sumber air, Agung = besar) b. Pertolongan yang besar (Tulung = pertolongan, Agung = besar) 3. Dasar a. Perisai berlancip 5 Berarti dasar/falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia "Pancasila". b. Warna hitam dan kuning Hitam melambangkan keabadian dan kuning melambangkan kemasyhuran. Keduanya mencerminkan tekad di dalam mengamalkan dasar falsafah negara dengan disertai jiwa yang terkandung di dalam Pancasila secara murni dan konsekuen, demi tercapainya masyarakat Tata Tentrem Kerto Raharjo. 4.1.1.2 Visi, Misi dan Prinsip Pemerintah Kabupaten Tulungagung Visi "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia yang Profesional Berdasarkan Iman dan Taqwa" 123
124 Misi 1. Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian / pengembangan kebudayaan; 2. Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas; 3. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratif; 4. Peningkatan pembangunan infrastrutur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor lain; 5. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirausahaan; 6. Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu. Prinsip-Prinsip Prinsip dan nilai merupakan koridor bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung yang akan menjadi penyelaras gerakan pembangunan sekaligus menjadi pengikat persatuan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan. Prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung yaitu: 1. Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik serta dalam setiap tahap pembangunan secara bertanggung jawab. 2. Demokrasi, yaitu manajemen pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat yang dilandasi dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme
3. Transparansi, yaitu ketersediaan berbagai informasi kebijakan publik dan pembangunan yang memadai bagi masyarakat 4. Akuntabilitas, yaitu kemampuan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat. 4.1.2 Profil Pemerintah Kota Batu 4.1.2.1 Filosofi Logo Pemerintah Kota Batu Gambar 4. 2 Logo Pemerintah Kota Batu Sumber: Website Pemerintah Kota Batu (batukota.go.id, 2019) Berikut merupakan arti bentuk logo Kota Batu: Tabel 4. 1 Arti Logo Kota Batu Bentuk Arti Bintang Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bermakna meskipun berbeda suku, agama, dan pandangan hidup tetap menjunjung tinggi kerukunan umat beragama 125
Padi dan Kapas Gunung Keris Rantai Candi Warna Dasar Hijau Air Perisai Warna Merah Putih Tulisan Kota Batu 126 Melambangkan pangan dan sandang yang terdiri dari padi berjumlah 17 dan kapas berjumlah 10 mempunyai makna tanggal dan bulan peresmian Kota Batu Melambangkan kekuatan dan kebesaran yaitu Kota Batu berada pada lereng Gunung Panderman, gunung Arjuno, dan Gunung Welirang yang memiliki kekayaan alam yang cukup besar terutama mata air yang menyatu menjadi sungai brantas, serta keanekaragaman flora dan fauna sehingga menjadi daya tarik wisata Berwarna keemasan dengan posisi tegak yang melambangkan jiwa ksatria, kekuatan, ketajaman pikir, batin dan perjuangan yang pantang menyerah serta kepribadian yang berbudaya untuk mencapai Kota Batu kedepan Warna hitam yang melambangkan Persatuan dan Kesatuan dalam Negara Republik Indonesia. Rantai berjumlah tiga diartikan bahwa hubungan antara Manusia dengan Tuhan serta alam dan sesamanya adalah unsur yang tidak terpisahkan. Melambangkan sistem pemerintahan Kota Batu yang tertib, rapi, dan teratur. Dengan gambar filosofi petak-petak sawah melambangkan Kota batu adalah daerah Agraris, mengandung arti filosofi "Gemah Ripah Loh Jinawi" (Daerah subur) dan sebagian besar masyarakatnya bertani. Melambangkan suber kehidupan yang lestari. Memiliki 5 sisi yang melambangkan pemerintah Kota Batu berdasarkan Pancasila sebagai Dasar negara Republik Indonesia. Melambangkan Bendera Indonesia. Menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintah Kota Batu.
Hakaryo Guno Merupakan makna Condro Sengkolo yang mengandung arti Mamayu Berkarya Guna Membangun Negara. Condro Sengkolo 1934 adalah Bawono Tahun Jawa yang merupakan peresmian Pemerintah Kota Batu dengan nilai kata : Hakaryo = 4, Guno = 3, Mamayu = 9, Bawono = 1 berjumlah 17, sebagai tanggal peresmian Kota Batu, dengan jumlah suku kata 11 bermakna dasar. Hukum peresmian Kota Batu diatur dalam UUN 11 Tahun 2001. Sumber: Website Pemerintah Kota Batu (batukota.go.id, 2019) 4.1.2.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Batu Visi Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera Misi 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Berlandaskan Nilai Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal 2. Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia 3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata 4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Profesional 127
4.1.3 Profil Pemerintah Kota Pasuruan 4.1.3.1 Filosofi Logo Pemerintah Kota Pasuruan Gambar 4. 3 Logo Pemerintah Kota Pasuruan Sumber: Website Pemerintah Kota Pasuruan (pasuruankota.go.id, 2018) Berikut merupakan arti bentuk logo Kota Pasuruan: Tabel 4. 2 Arti Logo Kota Pasuruan Bentuk Arti Perisai Bulat Telur Mempunyai makna melukiskan sifat - sifat ketahanan dari segenap potensi yang terdapat dalam Kota Pasuruan Pita Merah Putih Menjiwai semangat ketahanan Tugu berwarna kuning Latar Belakang Melambangkan seolah olah Kota Pasuruan diapit oleh Gunung Pegunungan Tengger dan selat Madura Padi 17 butir & Melukiskan kemakmuran dan kesejahteraan Kota Pasuruan, baik Kapas 8 meliputi sandang pangan, unsur-unsur perekonomian yang lain 128
129 maupun yang meliputi kemajuan dari pada pembangunan di segala bidang Pita Putih dengan Mempunyai arti Berani Teguh Hati dan Setya kepada pimpinan tulisan Sura Dira Negara dan Agama, perkataan Sura Pati juga melambangkan Satyapati bahwa masyarakat Kota Pasuruan akan mengingat pahlawan Untung Soeropati Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Pasuruan, Nomor 7/1971 yang ditetapkan pada tanggal 28 September 1971, dan diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 22 Juni 1972 Nomor : 27 / B Sumber: Website Pemerintah Kota Pasuruan (pasuruankota.go.id, 2018) 4.1.3.2 Visi, Misi, dan Moto Pemerintah Kota Pasuruan Visi Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri Misi 1. Peningkatan layanan kualitas pendidikan 2. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat 3. Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif 4. Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak 5. Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik
7. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni dan kesalehan sosial Moto Tabel 4. 3 Moto Kota Pasuruan BERIMAN Masyarakat Kota Pasuruan adalah masyarakat yang menjunjung tinggi keimanan, dengan melaksanakan setiap ajaran agama yang dianutnya HIJAU Kota Pasuruan merupakan kota ramah lingkungan yang memanfaatkan sumber daya alam dan energi secara efektif dan efisien, memiliki ruang terbuka hijau, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, dan menyinergikan lingkungan alami dan buatan melalui peningkatan peran serta masyarakat AMAN Masyarakat Kota Pasuruan aman melakukan aktifitas apapun dan terbebas dari ancaman dan gangguan dari berbagai bentuk kejahatan manusia termasuk juga bencana alam KREATIF Masyarakat Kota Pasuruan dikenal sebagai masyarakat yang kreatif dan inovatif TAAT Masyarakat Kota Pasuruan harus menaati segala peraturan yang berlaku di Kota Pasuruan INDAH Kota Pasuruan dikenal sebagai kota yang indah, memiliki tata ruang kota yang rapi, lingkungan yang asri, dan memiliki pemandangan hijau di setiap sudut kota Dasar Hukum : Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/660/423.033/2014 tentang Moto Kota Pasuruan Sumber: Website Pemerintah Kota Pasuruan (pasuruankota.go.id, 2018) 130
131 4.1.4 Profil Pemerintah Kota Blitar 4.1.4.1 Filosofi Logo Pemerintah Kota Blitar Gambar 4. 4 Logo Pemerintah Kota Blitar Sumber: Website Pemerintah Kota Blitar (blitarkota.go.id, 2018) Berikut merupakan arti bentuk logo Kota Blitar: Tabel 4. 4 Arti Logo Kota Blitar Bentuk Arti Perisai bersudut lima Pancasila Bintang emas Ke-Tuhanan, Kesempurnaan, keluhuran Pita merah dan putih Kebangsaan Gapura dengan tembok Lambang Sumpah pemuda tanggal 28-10-1928 berdirinya batu merah 28 buah (14 Kota Blitar tanggal 14-2-1906 serta semangat di kanan 14 di kiri) pemberontakan PETA tanggal 14-2-1944. Ganesya Lambang semangat belajar Gunung Lambang jiwa kuat dan dinamis Keris Lambang Kepahlawanan yang maju terus pantang mundur menghadapi musuh. Padi/kapas Kemakmuran/ kesejahteraan Sumber: Website Pemerintah Kota Blitar (blitarkota.go.id, 2018)
Berikut merupakan arti penggunaan warna pada lambang Kota Blitar : Tabel 4. 5 Arti Warna Logo Kota Blitar Warna Arti Merah Berani, bersemangat, revolusioner Putih Suci, bersih Hitam Kuat, sentosa, tahan uji Biru Setia, luas Hijau Harapan, subur Kuning Luhur dan murni Sumber: Website Pemerintah Kota Blitar (blitarkota.go.id, 2018) 4.1.4.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar Visi "Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021" Misi 1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing tinggi 3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pada sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif 5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso 6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional 132
4.2 Humas dan Protokol Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota 4.2.1 Humas dan Protokol Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung, berikut merupakan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Tulungagung: 4.2.1.1 Tugas Humas dan Protokol Kabupaten Tulungagung Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas yaitu menyusun kebijakan daerah di bidang kehumasan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan dan koordinasi di bidang kehumasan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi program kegiatan dan menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya. 4.2.1.2 Fungsi Humas dan Protokol Kabupaten Tulungagung Pasal 23 ayat (2) dijelaskan bahwa Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Tulungagung, mempunyai fungsi yaitu: a. Sebagai juru bicara pimpinan daerah; b. Perumusan dan perencanaan komunikasi terkait pencitraan pimpinan daerah; c. Pengolahan informasi yang mendesak terkait langsung dengan pimpinan daerah; d. Pendokumentasian aktivitas dan statement pimpinan daerah; e. Analisa isu yang berkembang; f. Fasilitasi manajemen komunikasi krisis yang terkait pimpinan daerah ( manajemen reputasi). g. Pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah yang membutuhkan pengaturan keprotokoleran; h. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha bagian, penatausahaan perjalanan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas: Pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang humas dan protokol; dan j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai tugas dan fungsinya. 133 i.
4.2.1.3 Struktur Organisasi Gambar 4. 5 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung Sumber: Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2016 (dalam Peraturan.bpk.go.id, 2016) 134
Gambar 4. 6 Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Tulungagung Sumber: Dokumen Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Tulungagung 135
136 4.2.2 Humas Kota Batu Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 68 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Keseketariatan Daerah Kota Batu, berikut merupakan tugas, fungsi dan struktur organisasi Bagian Humas Sekretariat Kota Batu: 4.2.2.1 Tugas Humas Kota Batu Pasal 31 (1) dijelaskan bahwa Bagian Humas Sekretariat Kota Batu mempunyai tugas yaitu menyiapkan perencanaan, rumusan kebijakan, pembinaan administrasi dan teknis, koordinasi, pengendalian dan evaluasi urusan peliputan dan dokumentasi acara pemerintah daerah, pelayanan informasi penyelenggaran kebijakan pemerintah daerah, dan publikasi informasi. 4.2.2.2 Fungsi Humas Kota Batu Pasal 31 ayat (2) dijelaskan bahwa Bagian Humas Sekretariat Kota Batu mempunyai fungsi yaitu: a. Penyiapan bahan perumusan strategi dan kebijakan rencana kerja Bagian Hubungan Masyarakat; b. Pengendalian program dan kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat; c. Penyiapan bahan pelayanan dan pengendalian informasi kepada masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah; d. Penyiapan dan pengendalian jumpa pers, evaluasi, dan klarifikasi berita; e. Pengendalian koordinasi dan kerja sama dengan pengelola media massa; e. Penyiapan data dan informasi bahan penerbitan media; f. Penyiapan naskah sambutan/pidato Kepala Daerah; dan h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten yang membidangi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
4.2.2.3 Struktur Organisasi Gambar 4. 7 Struktur Organisasi Bagian Humas Kota Batu Sumber: Peraturan Wali Kota Batu Nomor 68 Tahun 2016 (dalam jdih.batukota.go.id, 2016) 137
4.2.3 Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kota Pasuruan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, berikut merupakan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kota Pasuruan: 4.2.3.1 Tugas Pokok Diskominfo Kota Pasuruan Pasal 2 dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, serta bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. 4.2.3.2 Fungsi Diskominfo Kota Pasuruan Pasal 3 dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kota Pasuruan, mempunyai fungsi yaitu: a. Penyusunan perencanaan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; b. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. 138
4.2.3.3 Struktur Organisasi Gambar 4. 8 Struktur Organisasi Diskominfo Kota Pasuruan Sumber: Website Kota Pasuruan (pasuruankota.go.id, 2018) 4.2.4 Humas dan Protokol Kota Blitar 4.2.4.1 Tugas Pokok Humas dan Protokol Kota Blitar Dilansir dari website Pemerintah Kota Blitar (blitarkota.go.id), tugas pokok Humas dan Protokol Kota Blitar adalah mengelola informasi dan dokumentasi pimpinan daerah, melaksanakan urusan protokoler daerah serta menyiapkan perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. 139
4.2.4.2 Fungsi Humas dan Protokol Kota Blitar Dilansir dari website Pemerintah Kota Blitar (blitarkota.go.id), fungsi Humas dan Protokol Kota Blitar yaitu: a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; b. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan / atau kegiatan Humas dan protokol ; c. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; d. Perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dan Protokol berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah ; e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas peliputan, pemberitaan, kerja sama media dalam rangka fasilitasi kegiatan pimpinan daerah; f. Penyusunan program dan/atau kegiatan di bidang hubungan masyarakat dan Protokol; g. Penyusunan naskah informasi Walikota ; h. Perencanaan dan pelaksanaan jumpa pers dengan Walikota i. Penyusunan dan penyelenggaraan acara protokoler dinas ; j. Pelaksanaan dokumentasi kegiatan Walikota; k. Pelaksana juru bicara pemerintah daerah sesuai dengan petunjuk Walikota; 140
141 l. Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan tugas peliputan, pemberitaan, kerja sama media rangka fasilitasi kegiatan pimpinan daerah; m. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan sekretariat daerah secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; n. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi sekretariat daerah; o. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang hubungan masyarakat;pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4.2.4.3 Struktur Organisasi Gambar 4. 9 Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokol Kota Blitar Sumber: Perda Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2010 (dalam jdih.blitarkota.go.id, 2017) 142
143 4.3 Profil Informan Dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi atau data melalui wawancara dengan informan. Informan dalam penelitian ini merupakan pihak humas pemerintahan daerah yang melaksanakan upaya manajemen krisis karena kepala daerah yang terkena operasi tangan tangan pada kasus korupsi rentang waktu tahun 2017-2018. Kemudian, untuk mempermudah dalam menganalisis hasil peneltian ini, peneliti menggunakan kode untuk masing-masing informan, yaitu: 1. Sudarmaji, S.Sos., M.Si., beliau disebut sebagai informan 1. Informan 1 ini merupakan Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung. Informan 1 berasal dari Tulungagung, lahir tanggal 10 Januari 1971. Pendidikan terakhir yang ditempuh informan 1 adalah S2 di Universitas Merdeka, Malang, pada jurusan Administrasi Publik. Informan 1 sudah menjabat sebagai Kabag Humas dan Protokol selama tiga tahun di Kabupaten Tulungagung. Wawancara dengan informan 1 dilakukan di Ruang Kerja Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Tulungagung. Wawancara dilakukan pada Senin, 20 Mei 2019 pukul 10.45-11.30 Proses wawancara berlangsung dengan baik. 2. CS merupakan inisial dari informan 2. Informan 2 adalah Kasubag Publikasi dan Kerjasama Pers di Bagian Humas Kota X. Informan ini lahir di Pasuruan, 9 Februari 1973. Latar belakang pendidikan informan 2 adalah S2 jurusan manajemen. Informan ini telah berkarir selama hampir dua tahun di Bagian Humas Kota X. Wawancara
144 berlangsung pada Selasa, 21 Mei 2019 pukul 10.00 - 11.20. Wawancara dengan informan dilakukan di Ruang Kerja Kasubag Publikasi dan Kerjasama Pers. Proses wawancara berlangsung dengan baik dan informan antusias dalam menjawab pertanyaan dan menjelaskan. 3. Gatot Budiono, S.E., beliau disebut sebagai informan 3. Informan 3 merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) Kota Pasuruan. Informan ini lahir di Malang, 15 Mei 1968. Latar belakang pendidikan informan 3 adalah S1 jurusan manajemen di Pasuruan. Informan sudah bekerja di Diskominfo Kota Pasuruan selama sekitar 2 tahun atau sejak Diskominfo berdiri pada tahun 2017. Wawancara dilakukan Ruang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kota Pasuruan. Diskominfo Kota Pasuruan berlokasi satu gedung dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan. Wawancara berlangsung pada Senin, 17 Juni 2019 pukul 11.15-11.40 disela-sela kesibukan beliau menyelesaikan pekerjaannya. Proses wawancara berlangsung dengan baik. 4.4 Kronologi OTT 4.4.1 Deskripsi Kronologi OTT Korupsi Wali Kota Batu Dilansir dari (2017) KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Eddy Rumpoko (ER), Wali Kota Batu, dan sejumlah pihak, di Kota Batu, Jawa Timur, pada Sabtu (16/9/2017). ER ditangkap KPK di rumah
dinasnya, Jalan Panglima Sudirman nomor 98, Batu, sekitar pukul 13.30 WIB. Eddy mengaku sedang mandi dan kaget atas kedatangan tim KPK secara tiba-tiba. KPK menjelaskan bahwa suap untuk Wali Kota Batu tersebut dapat terungkap berkat laporan masyarakat yang mengatakan akan adanya transaksi korupsi. Kasus ini bermula pada Sabtu pukul 12.30 WIB, ketika pengusaha Filipus Djap bertemu dengan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu, Edi Setyawan. Ketika itu, Filipus memberikan EDS uang senilai Rp 100 juta. Selang 30 menit kemudian, Filipus mendatangi rumah dinas wali kota Batu memberikan suap Rp 200 juta, yang diduga bagian dari total nilai suap Rp 500 juta untuk ER. Sekitar Rp 300 juta, telah didapat Eddy dalam bentuk potongan untuk pelunasan pembayaran mobil Toyota Alphard miliknya. Lalu, mereka dibawa tim KPK ke Mapolda Jawa Timur pukul 15.30 WIB. Mereka tiba di Mapolda Jatim dan melakukan pemeriksaan awal sekitar pukul 17.30 WIB. Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan menjadi tersangka terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Batu, yakni pada proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair, dengan proyek senilai Rp 5,26 miliar. Setelah pemeriksaan di Polda selama beberapa jam, sekitar pukul 20.40 ER langsung diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK (Tempo, 2017). Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Tempo (2017), terdapat lima orang yang diamankan dalam kasus dugaan fee proyek di Kota Batu. Dua di antaranya adalah walikota Batu dan pihak swasta yang diduga sebagai penyuap. Kemudian, Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Batu pada Senin (18/9/2017) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, melalui surat keputusan pelaksana tugas Wali Kota Batu yang 145
146 diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, melalui Gubernur Jawa Timur 2018) 4.4.2 Deskripsi Kronologi OTT di Tulungagung dan Blitar Dilansir dari Tempo.co (2018), KPK menjelaskan bahwa OTT di Tulungagung dan Blitar merupakan tindak lanjut dari informasi adanya penyerahan uang dari seorang kontraktor bernama Susilo Prabowo kepada Agung Prayitno. Uang senilai Rp 1 miliar diserahkan kepada Agung melalui istri Susilo, yaitu Andriyani di rumah Susilo di Blitar pada Rabu, 6 Juni 2018 pukul 17.00 WIB. Ketika meninggalkan rumah Susilo, tim KPK kemudian mengamankan Agung di depan rumah Susilo beserta uang Rp 1 miliar di dalam kardus. Sekitar pukul 16.30, Susilo meninggalkan rumah untuk mengambil uang Rp 1,5 miliar dari Maybank untuk diberikan kepada Bambang Purnomo yang diduga sebagai perantara Wali Kota Blitar. Bambang berniat memberikan uang tersebut ke Samanhudi, di toko miliknya yang berlokasi di Blitar. Sekitar pukul 17.10, Susilo kembali ke rumah. Pada pukul 18.00, Bambang tiba di rumah Susilo membawa uang Rp 1,5 miliar di kardus yang diakuinya diterima dari Susilo. Tim KPK lalu membawa Susilo, Bambang, dan Andriani ke Polres Blitar untuk menjalani pemeriksaan awal. Agung dibawa KPK ke Pendopo Pemkab Tulungagung dan menangkap Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung Sutrisno pada pukul 17.39. Kemudian tim KPK membawa Agung dan Sutrisno ke Polres Bitar untuk diperiksa. Pada Kamis (7/6/2018) tim KPK membawa Susilo, Agung, Bambang, dan Sutrisno ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK.
147 KPK menetapkan Agung Prayitno dari kalangan swasta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Sutrisno, Susilo Prabowo sebagai kontraktor, dan Bambang Purnomo dari swasta sebagai tersangka. Juga Walikota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Keenam orang tersebut diduga terlibat dalam dua perkara yang berbeda. Dilansir dari (2018) pada perkara di Tulungagung, Susilo Prabowo diduga memberi hadiah atau janji senilai Rp 1 miliar melalui Agung Prayitno kepada Syahri Mulyo. Uang tersebut diduga berkaitan dengan fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. Diduga ini merupakan pemberian ketiga. Sebelumnya, beliau diduga telah menerima pemberian pertama senilai Rp 500 juta dan pemberian kedua senilai Rp 1 miliar. Sedangkan, dalam perkara di Blitar, Susilo diduga memberi hadiah atau janji senilai Rp 1,5 miliar melalui Bambang Purnomo kepada Samanhudi Anwar 2018). Uang tersebut diduga berkaitan dengan ijon proyek pembangunan Sekolah Lanjutan Pertama di Blitar dengan nilai kontrak sebesar Rp 23 miliar. Fee ini diduga bagian dari 8 persen yang menjadi bagian untuk Wali Kota dari total fee 10 persen yang disepakati. Total KPK menyita tiga kardus uang senilai Rp 2,5 miliar hasil OTT (Tempo.co, 2018). Muh. Samanhudi Anwar dan Syahri telah menjadi tersangka, namun belum berhasil ditangkap KPK hingga Kamis (7/6/2018) 2018). KPK pun menghimbau agar keduanya segera menyerahkan diri.
Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar akhirnya menyerahkan diri dengan datang ke Gedung KPK di Jakarta, sekitar pukul 18.30, Jumat (8/6/2018) 2018). Kemudian, Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo juga telah menyerahkan diri ke kantor KPK, sekitar pukul 21.30 WIB pada hari Sabtu (9/6/2018) 2018). Kemudian, Wakil Bupati Tulungagung terpilih Maryoto Bhirowo langsung ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Bupati Tulungagung saat dilantik bersama dengan Bupati Tulungagung terpilih Syahri Mulyo disaksikan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (25/9/2019) 2018). Syahri Mulyo lalu langsung dinonaktifkan karena telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus suap proyek infrastruktur di Tulungagung. Sedangkan, Wakil Wali Kota Blitar Santoso memperoleh mandat sebagai pelaksana tugas Wali Kota Blitar setelah mendapat surat mandat dari gubernur pada Selasa (12/2/2019) 2019). Selain itu, Santoso menjelaskan dirinya mengetahui bahwa Wali Kota Blitar non aktif Samanhudi telah mengajukan pengunduran diri sebagai wali kota. Dengan proses pengunduran diri tersebut, ketika surat sudah turun maka Santoso tidak perlu menunggu inkracht Samanhudi. 4.4.3 Deskripsi OTT KPK di Pasuruan Dilansir dari Tirto.id (2018), Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Wali Kota Pasuruan Setiyono dan 3 orang lainnya sebagai tersangka. Setiyono diamankan secara OTT oleh KPK di rumah dinasnya pada Kamis (4/10/2018). Kasus ini diungkap bermulai dari adanya laporan masyarakat 148
mengenai transaksi terkait proyek pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KLUT-KUMKM). Sebelumnya, pada Kamis (4/10/2018) pukul 05.30 WIB petugas KPK menuju kawasan Sekar Gadung, Pasuruan dan mengamankan seorang staf bernama Wahyu Tri Hardianto (WTH) di rumahnya. KPK menyita kartu ATM dan buku tabungan milik Wahyu beserta uang tunai Rp 5,1 juta. Serta, KPK mengamankan laptop berisi data proyek di Pasuruan, HP, dan dokumen berisi tabel/rekap proyek di Pemkot Pasuruan. Selain itu, KPK juga mengamankan kartu ATM atas nama Supaat dan bukti transfer senilai Rp 15 juta dari rekening Supaat ke rekening Wahyu. Kemudian, sekitar pukul 06.00 WIB petugas KPK mengamankan Hud Mudhlor (HM), pemilik CV. M dan perwakilan CV. M Muhammad Baqir (MB). Petugas mengamankan tas milik Baqir yang di dalamnya terdapat dokumen terkait proyek. Keduanya lalu dibawa ke rumah Baqir dan KPK juga menyita buku tabungan miliknya. Pada pukul 06.30 WIB, KPK mengamankan Dwi Fitri Nurcahyo yang merupakan Staf Ahli/Plh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pasuruan. KPK turut mengamankan ponsel, laptop, dan komputer miliknya. Tak berselang lama, pukul 06.44 WIB, KPK menuju rumah dinas Wali Kota Pasuruan Setiyono. KPK kemudian membawa Setiyono bersama sejumlah barang bukti elektronik. Belum berhenti sampai disitu. Pukul 07.00 WIB, KPK mengamankan Hendrik, keponakan sekaligus Staf Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Pasuruan. KPK juga menyita uang tunai senilai Rp 24.750.000 yang berada dalam kardus. Serta, petugas juga mengamankan 10 buku tabungan dan 3 kartu ATM. Terakhir, 149
petugas mengamankan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Siti Amini di kantornya. Kemudian, ketujuh orang tersebut dibawa ke Polres Pasuruan untuk menjalani pemeriksaan awal. Setelah itu, empat orang yaitu Wali Kota Pasuruan Setiyono; Staf Ahli/Plh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo; Staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto; dan Muhammad Baqir selaku swasta yang diduga sebagai penyuap. Setiyono diduga sebagai penerima suap berkaitan dengan proyek pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KLUT-KUMKM). Uang suap diterima melalui orang-orang dekat Setiyono. Diduga Wali Kota Setiyono telah mengatur proyek-proyek yang ada di Kota Pasuruan. Menurut Wakil Ketua KPK pada keterangan pers, Jumat (5/10/2018) bahwa pengaturan tersebut dilakukan oleh 3 orang stafnya yang dijuluki "Trio Kwek-Kwek". Setiyono diduga menerima fee sebesar 5-7 persen untuk masing-masing proyek bangunan dan proyek pengairan. Pada kasus pembangunan KLUT-KUMKM, Setiyono diduga memperoleh sekitar Rp 200 juta atau 10 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang mencapai angka Rp 2,29 miliar. Selain itu, perusahaan rekanan harus membayar sekitar Rp 20 juta atau 1 persen dari HPS sebagai jatah untuk pokja. Kemudian, untuk menggantikan jabatan Setiyono sebagai Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo, Wakil Wali Kota Pasuruan, ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pasuruan pada Senin (8/10/2018), empat hari pasca penangkapan Setiyono 150
151 2018). Surat keputusan penunjukan tugas baru untuk Teno itu bernomor 131.425/1806/011.2/2018. 4.5 Penyajian Data Bagaimana proses pengumpulan data yang telah dipaparkan pada Bab III Teknik Pengumpulan Data sebelumnya mempengaruhi jawaban-jawaban yang diberikan informan ketika wawancara.. Karakteristik jawaban yang diberikan oleh masing-masing informan juga beragam. Terdapat informan yang lugas dan blak- blakan dalam memberikan jawaban, terdapat informan yang apa adanya dalam memberikan jawaban, serta terdapat informan yang terkesan defensif dan menjawab pertanyaan hanya pada tataran permukaan. Hal tersebut dikarenakan posisi humas pemda yang dapat disebut sebagai elit sehingga perlu upaya ekstra dari peneliti untuk membina rapport atau hubungan saling percaya dalam penelitian. Sesuai dengan yang disampaikan Hakim (2013) bahwa status sosial dan pendidikan tinggi yang dimiliki elit membuat adanya kesenjangan antara peneliti dengan informan, sehingga hubungan antara keduanya tidak seimbang, oleh karena itu seorang peneliti harus pintar menempatkan diri. Berikut merupakan data-data yang ditemukan dalam penelitian ini: 4.5.1 Pemahaman Humas Pemda tentang Krisis dalam Pemerintahan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan penelitian mengenai pendapat informan tentang krisis dalam pemerintahan, diperoleh gambaran bahwa: Menurut informan 2, terdapat beberapa kejadian yang dapat dikategorikan sebagai suatu krisis dalam pemerintahan. Pertama, seperti kejadian OTT pada
2017 lalu. Kedua, terdapat potensi krisis ketika momen Pemilu seperti pada 2019 ini. Ketiga, ketika ada bencana. "Nek krisis dalam pemerintahan itu satu .. kayak OTT gini. Kan jadi duka bagi kita. Soale bapake kan .. wis istilahe onok duka gitu lah. Nah kita kan .. anake kan yo susah kan gitu a. Terus yang kedua .. krisisnya itu kalau .. anu apa jenenge .. Pemilu ini lo. Nah Pemilu ini krisis tapi mudah- mudahan .. Alhamdulillah di kota X ini .. sing nyoblos bertambah .. bukan angka golput yang bertambah .. nah itu kan juga krisis mbak. Maksute itu .. bukane kita itu istilahne mengada-ada .. tidak ... Semoga Kota X ini kondusif. Kenapa kok seperti itu? Karena Kota X ini kan kota pariwisata. Kalau Kota X tidak kondusif itu berdampak pada semuanya. Ketiga, kalau ada krisis karena bencana." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Informan 2 juga menambahkan bahwa saat ini krisis bisa terjadi karena adanya hoax. Contohnya beberapa waktu yang lalu di kota X terdapat hoax yang dapat mempengaruhi citra kota tersebut dan berdampak pada masyarakat. "Terus sekarang ini .. yang krisis nek menurut saya itu hoax. Contoh kemarin .. ndak tau siapa yang bikin ya .. hoax itu. Apel Ana itu dibuang mbak .. cul. Ndak tau itu siapa yang mbuang. Tapi kita sudah menemukan maksute iki opo .. merusak citra. Sekarang kan gitu mbak .. Ana itu gini gini .. akhirnya turun harga .. nah petani resah. (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Lebih lanjut, informan 2 menjelaskan dari hoax kemudian Pemerintah Daerah langsung membuat strategi untuk mengatasi kejadian tersebut. Dari strategi itulah dapat menjadi suatu bahan pemberitaan bagi media. Informan 2 juga berpesan bahwa sebagai humas dalam menyikapi krisis harus tenang. "Ibu Walikota langsung bertindak .. Ayo ditulung iki .. kan iku bagian dari kita .. petani kita. Jadi kita membagikan apel waktu itu di Tahun Baru. Orang macet itu lo mbak .. kasih apel Ana. Nah dalam hal itu citranya Apel Ana tinggi. Disini kan kita juga ada media .. yang merespon istilahnya tingkah dari walikota itu. Dalam artian itu .. tindakan dari Bu Walikota. Dengan tindakan yang istilahnya damai .. menyejukkan .. Itu nanti meningkatkan penghargaan tadi. Nah seperti itu mbak contohnya gitu lo. Sekarang kan macem-macem mbak .. tindakane orang kepengen njatuhin itu kan macem macem .. jadi kita harus menyikapi dengan .. yowis istilahe itu .. ndak marah, ndak emosi, ndak apa .. kita harus tabah aja." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) 152
Sedangkan, informan 3 menjelaskan bahwa suatu kejadian dianggap sebagai krisis ketika mengganggu pelayanan publik dan terjadi stagnan di lingkungan pemerintahan daerah. "Dadi krisis itu kalau mungkin sudah mengganggu pada pelayanan publik dan macem macem sehingga terjadi stagnan disitu mungkin itu saya katakan krisis." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) "Mungkin contohnya ya .. saya boleh mencontohkan yang ada di daerah lain ya .. mungkin seperti yang di Malang sampai sekian orang kena itu sehingga otomatis mengganggu pemerintahan itu mungkin bisa dikatakan krisis. Jadi koyok ndek Malang sampai sekian DPRD sama Wali Kotanya juga kena itu mungkin ada krisis disitu." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) Menurut informan 1, pihaknya belum pernah mengalami krisis dalam pemerintahan. Lebih lanjut, informan 1 menjelaskan bahwa dalam artian misalnya ketika ada personel yang purna atau sedang menjalankan ibadah maka ada pihak yang menggantikan. Menurutnya, jika kondisi yang terjadi di Kabupaten Tulungagung adalah masih dalam status sebagai Bupati dan langsung menjadi tersangka karena ditangkap secara OTT, dimungkinkan hal tersebut dapat menjadi krisis dalam pemerintahan. "Apa ya ... Selama ini belum ada kita mengalami krisis pemerintahan. Sebab gini kita kalau memang ada personel nggih .. atau mungkin karena sudah purna dan sebagainya kan sudah ada Pj kalau memang seumpama belum ada pelantikan. Otomatis ndak ada ... Seumpama pejabatnya menjalankan ibadah umroh juga ndak ada masalah sebab ada Plh. Apa ya sini .. Saya kira ndak ada .. ndak ada. Mungkin kalau bupatinya tersangka langsung jadi ditangkap OTT seperti yang sampeyan sampaikan kita bisa menjawab. Sebab kita ndak merasakan sih itu. Sebab pejabatnya memang sudah diganti. Jadi sebelum peristiwa itu memang beliau sudah mengundurkan diri. Ndak ada .. memang sudah diganti. Apalagi memang sudah dilantik lagi. Jadi ndak ada itu krisis pemerintahan." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) "Saya kira ndak ada .. krisis ndak ada sih. Mungkin kalau kita kehabisan pegawai baru terjadi krisis." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) 153
4.5.2 OTT Kepala Daerah dan Krisis Pemerintahan dalam Pandangan Humas Pemda Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan penelitian mengenai pendapat informan tentang pandangan terhadap OTT kepala daerah, diperoleh gambaran bahwa: Menurut informan 2, manusia bukan malaikat sehingga dapat melakukan suatu kesalahan. Sehingga kejadian OTT tersebut dimaknai sebagai suatu cobaan. Hal ini dikarenakan menurut informan 2 bahwa seorang kepala daerah sudah dianggap seperti orang tua sendiri. "Cobaan. Kenapa kok seperti cobaan? Menungso iku guduk malaikat. Kenapa? Suatu saat .. ojok o kepala daerah. Kitanya sendiri itu lo .. yo naudzubillahimindalik .. ojok sampe .. mungkin ada aib atau apa. Nanti pasti ada di kita. Jadi kita memaknai itu bukan ... oo welek wong iku. Jadi kita memaknai itu wis .. cobaan itu aja. Opo maneh yang ditangkep itu bapak kita. Kan ndak mungkin .. dulur iku .. jenenge wong tuwo iku .. apik terus itu ndak mungkin. Nah salah satu .. mungkin yowis dianggep cobaan saja lah." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Pandangan berbeda disampaikan oleh informan 1. Kejadian OTT terhadap kepala daerah tidak dianggap sebagai krisis dalam pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan, menurut informan 1 posisi Bupati di Tulungagung sudah digantikan oleh Penjabat (Pj) dari Pejabat Eselon II Provinsi yaitu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur. "Ndak .. ndak ada. Sebab bupatinya masih ada kok. Pj itu pejabat .. Yang perlu digarisbawahi ya bahwa OTT kemarin itu posisi bupati sudah mengundurkan diri. Jadi beliau itu sebenarnya purnanya Bulan Mei, tapi berhubung beliau mencalonkan lagi maka Bulan Februari beliau harus mengundurkan diri. Jadi terkait dengan OTT dan sebagainya Pak Bupati sudah enggak ada. Sebab disini Tulungagung sudah dianu .. Pj. Pak Jariyanto gitu lo. Jadi kita ndak ada masalah .. sebab bupatinya bukan beliau. Sudah mengundurkan diri .. karena mencalonkan lagi. Begitu pula dengan wakil bupatinya juga mengundurkan diri karena menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan harus mengundurkan diri." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) 154
Senada dengan pandangan tersebut, dijelaskan oleh informan 3. Kejadian OTT terhadap kepala daerah tidak dimaknai sebagai krisis. Hal ini dikarenakan pemerintahan daerah masih memiliki sosok Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah sebagai pemimpin pemerintah kota. Selain itu, pemerintah kota masih bisa berjalan normal meskipun terdapat kendala. "Sebetulnya, kalau ngomong berita krisis tak kiro masih belum yo .. Kita masih punya Pak Wawali .. punya Pak Sekda .. sebagai pemimpin yang memotori pemerintah kota walaupun terjadi hal yang seperti tadi. Jadi Pak Wawali maupun Pak Sekda masih bisa memiloti Pemerintah Kota Pasuruan. Jadi selama pemerintah kota masih bisa berjalan lancar .. menurut saya mungkin masih belum krisis." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) "Pemerintah Kota biarpun terjadi OTT tapi pemerintahannya masih bisa berjalan lancar walaupun ada kendala itu pastilah .. tapi masih bisa berjalan normal." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) Dengan adanya OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menurut informan 2 menimbulkan syok pada pemerintahan daerah X. Syok pada kondisi pelayanan publik ini berlangsung selama beberapa hari saja. "Dampaknya ya mungkin .. istilahnya itu syok ya. Syok itu dalam artian .. wong nek umpamane .. digedori kan ya kaget. Nah tapi yo hanya berjalan beberapa hari. Soale ngene lo mbak .. syoke itu bukan karena ditangkep sebetulnya ya. Syoke itu karena .. adanya aparat mbak." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Berkaitan dengan kronologis OTT di Kabupaten Tulungagung yang telah dijabarkan pada poin sebelumnya, menurut informan 1 OTT tersebut tidak memiliki dampak terhadap kondisi pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung. "Ndak ada (dampak). Beliau itu memang sudah bukan bupati. Jadi ndak ada istilahnya dampak dan lain sebagainya. Kondisinya Normal .. ndak ada apa-apa. (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) 155
Sependapat dengan informan 1, menurut informan 3 pelayanan publik di Kota Pasuruan masih berjalan lancar. Hanya saja, informan 3 juga menjelaskan bahwa pasti terdapat dampak dari kejadian OTT. "Intinya .. dampak saya katakan ada yo pasti ada .. tapi kalau dikatakan tidak ada ya mungkin ndak tepat lah. Contohnya ada proyek yang tertunda. Tapi secara umum pelayanan publik masih berjalan lancar. Jadi tidak ada kendala terhadap pelayanan publik di pemerintah kota. Perijinan jalan .. terus pendidikan jalan .. kesehatan jalan .. semua tidak ada kendala." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) 4.5.2.1 Sikap Humas Pemda Terkait OTT Kepala Daerah Menurut informan 1, humas bersikap pasif dalam menanggapi kejadian OTT tersebut. Pasif dalam arti menunggu kabar dan justru mengetahui informasi soal penangkapan dari media. Sebab, menurutnya KPK biasanya yang menginformasikan terkait penangkapan. "Ndak .. ndak (ke lokasi OTT). Itu biasanya kalau ada seperti itu dari KPK sendiri yang langsung mengeluarkan press release. Kita disini juga ndak tahu beliau posisi dimana, beliau dibawa kemana, dan sebagainya kita memang belum tahu. Kita hanya pasif menunggu kabar. Dan memang ada beberapa setelah itu bahwa besoknya Kepala PU ditangkap. Kita baru tahu dari media juga. (Sudarmaji, wawancara, 20 Juni 2019) Informan 2 dan informan 3 juga menjelaskan sikap humas dalam menghadapi OTT kepala daerah. Informan 2 menyampaikan bahwa sikap humas terkait insiden tersebut adalah patuh bekerja sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Hal ini juga yang diinstruksikan oleh pimpinan. "Sikap dari humas .. kita ya menurut mekanisme saja. Kita ini bekerja sesuai aturan. Itu juga petunjuk dari atasan. Dan kita disini motonya .. dari Bapak Presiden kan .. Kerja Kerja Kerja. Nah itu aja yang dijalankan. Jadi kita ini bekerja .. bukan istilahne dari diri kita sendiri. Tapi harus sesuai dengan aturan .. itu prinsip sudah sekarang ini. (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Informan 3 menjelaskan bahwa Diskominfo Kota Pasuruan kaget dengan insiden OTT ini. Kemudian, menyikapi peristiwa OTT kepala daerah dengan 156
berusaha menetralkan atau tidak membuat suasana semakin gaduh. Hal ini dilakukan dengan tidak memberikan statement yang justru malah membuat berita semakin besar. Selain itu, menurut informan 3 humas perlu untuk hati hati dalam menunggu sekaligus memantau proses hukum yang berjalan. .. paling ndak kita sudah "Dari kita yo itu tadi istilahe kaget berkolaborasi dengan pihak Pak Wawali maupun media dalam penyampaian informasi itu kejadian seperti ini. "(Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) "Intinya, kalau kita dan fungsi humas ya harus bisa menetralkan minimal membuat suasana tidak semakin gaduh. Kita harus membuat semakin bisa adem walaupun dalam kenyataan ada berita yang mungkin tidak mengenakkan bagi pemerintah kota. Nah kita harus bisa meredam, minimal kita tidak memberikan suatu statement yang mungkin malah berita itu membuat semakin besar .." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) "...ya kita harus hati-hati menunggu proses hukum itu sampai berjalan ke arah mana." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) 4.5.3 Manajemen Krisis Humas Pemda Terkait OTT Kepala Daerah 4.5.3.1 Sebelum OTT (Pre Crisis) 4.5.3.1.1 Environmental Scanning and Issues Management Humas harus mengetahui isu-isu atau kabar yang berkaitan dengan organisasi. Dalam ranah pemerintahan daerah, maka humas pemerintahan daerah seharusnya peka dan mengetahui isu atau kabar tentang pemerintahan daerah. Berkaitan dengan isu sensitif seperti korupsi apalagi yang menimpa kepala daerah, baik informan 1, 2, maupun 3 sama-sama tidak mengetahui informasi akan dilakukannya Operasi Tangkap Tangan terhadap kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. "Ndak ada. Belum ada sama sekali. Memang itu KPK sangat profesional. Jadi kita masalah isu dan lain sebagainya ndak ada." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) "Maksute .. kalau ada penangkapan .. yo ndak ngerti mbak." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) 157
"Ndak tau sama sekali. Sehingga onok kejadian itu ya sangat memukul kita lah .. kaget lah. Jenenge ae OTT ..." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) Humas perlu untuk mengetahui perkembangan berita yang ada di media terutama berkaitan dengan pemerintahan daerahnya. Baik informan 1, 2, maupun 3 sama-sama menuturkan selalu memantau pemberitaan di media. Informan 1 menganggap media sebagai suatu bentuk kontrol terhadap pemerintahan daerah. Sehingga, pihaknya selalu melakukan monitoring terhadap pemberitaan yang ada di media. Dari hasil monitoring tersebut, jika ada pemberitaan negatif akan langsung diinformasikan kepada dinas terkait. "Selalu selalu. Jadi kan memang media itu sebagai kontrol ya. Kadang- kadang juga memang seumpama dari Radar ada seperti kejadian "Alun- Alun Tulungagung Tidak Bersih" berarti kan itu menjadi kontrol bagi kita. Makanya kita segera menghubungi dari dinas terkait untuk "Heh, Alun-Alun sedang menjadi sorotan ini lo". Kemudian, misale pelayanan kesehatan disana dokternya kurang ramah dan lain sebagainya. Kita memberitahu Kepala Dinas Kesehatan: "Eh doktere sampeyan diberi pembinaan gini gini atau mungkin datengnya terlambat dan sebagainya". Tetep. Karena media itu kontrol." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) Menurut informan 2, pemantauan terhadap pemberitaan di media memang dilakukan setiap hari bukan karena adanya OTT. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi humas yaitu memantau kegiatan kepala daerah yang diberitakan di media. "Kita itu tugas kita setiap hari dalam artian itu fungsinya kita itu kegiatan yang ada di Pemerintahan Kota X khususnya kegiatan Wali Kota sama wawali .. itu memang dipantau. Dalam artian itu apa .. disini ada kliping koran .. ada tiap hari .. bukan karena OTT. Setiap hari memang dipantau." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Informan 3 menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pemantauan terhadap pemberitaan di media dan membuat kliping. Hanya saja, menurutnya tugas untuk membuat kliping sebelumnya dilakukan oleh bagian Humas Protokol kemudian 158
159 sekarang dimasukkan ke Diskominfo Kota Pasuruan. Sehingga, dalam pengerjaan hasilnya belum sedetil seperti yang ada di humas karena faktor tenaga kerja yang kurang. Serta, informan 3 menjelaskan bahwa waktu kasus tersebut kliping masih dikerjakan di tempat Protokol. "Kita kliping membuat walaupun tidak sempurna ya .. karena dulu kliping itu masih ada di Humas Protokol nah sekarang itu dimasukkan ke kita sehingga kita juga kliping walaupun tidak .. opo yo .. sedetil yang di humas. Karena tenagane yo kurang gitu mbak" (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) Dari hasil monitoring pemberitaan yang ada di media humas dapat mengetahui opini masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Menurut informan 1 dirinya merasa terbantu dengan media karena turut menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya dalam kasus OTT di Tulungagung posisi beliau sudah tidak menjabat sebagai bupati. "Kita berterimakasih kepada media karena media-media ini juga memberitahu kepada masyarakat bahwa disini beliau sudah bukan menjabat bupati lagi gitu lo. Jadi disitu masyarakat taunya juga dari pemberitaan-pemberitaan media. Kita sangat terbantu sekali dengan adanya media-media yang seperti itu." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) Sedangkan, menurut informan 2 hasil pemberitaan media terhadap kasus OTT kepala daerah ini biasa saja. Dalam artian bahwa media lebih fokus memberitakan perkembangan kasus OTT kepala daerah. "Kasus ini .. apa ndak ada apa-apa kok mbak masalahnya .. ya wis biasa saja." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) 4.5.3.1.2 Pihak yang Membuat dan Menerapkan Strategi Manajemen Krisis Dari hasil wawancara peneliti kepada informan tentang pihak di pemerintahan daerah yang membuat dan menerapkan strategi manajemen krisis dilaksanakan oleh pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:
Menurut informan 2, tidak ada tim khusus dalam menerapkan manajemen krisis. Dalam rangka penanganan krisis semua dilakukan berdasarkan instruksi dari Kepala Daerah. Lebih lanjut, maka Kepala Daerah yang akan mengumpulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk mendiskusikan dan mencari pemecahan masalah krisis. "Gini mbak .. nek menerapkan itu ndak ada. Istilahne langsung khusus gitu ndak ada .. ya itu kan dari petunjuk Bu Wali. Nanti beliaunya itu mengumpulkan SKPD yang bersangkutan." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Dijelaskan lebih lanjut oleh informan 2 contoh-contoh pihak yang turut merancang dan menerapkan strategi manajemen krisis. Pihak yang terlibat pada dasarnya merupakan pihak yang sesuai tupoksi dalam rangka mencapai tujuan mengatasi krisis. ".... Contoh kalau krisis bencana .. ya BPBD .. gitu lo. Kalau yang kemarin .. kayak apel itu .. ya Dinas Pertanian yang diperlukan itu seperti apa nanti .. sama didukung ya itu tadi bidang-bidang yang sesuai dengan tupoksi .. itu aja." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Informan 3 juga menyebutkan bahwa pembuatan dan penerapan strategi manajemen krisis berdasarkan instruksi pimpinan daerah. Menurut informan 3 dalam hal ini dipimpin oleh Wakil Wali Kota didampingi bersama Sekretaris Daerah dan Plt Kepala Dinas Kominfo. 4.5.3.1.3 SOP Manajemen Krisis Dari hasil wawancara peneliti kepada informan penelitian mengenai prosedur penanganan krisis oleh pemerintahan daerah, peneliti mendapatkan hasil berikut ini: 160
Menurut informan 1, 2 dan 3, mereka tidak memiliki peraturan dalam menangani krisis. Dalam menangani krisis, menurut informan 2 pemerintahan daerah bekerja sesuai dengan kebijakan atau petunjuk dari kepala daerah. "...ya itu tadi yang nangani krisis itu tadi sumbernya dari kebijakan atau petunjuk dari pimpinan. Bukan dari humas." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Informan 3 menyebutkan bahwa pada kejadian OTT tersebut, Wakil Wali Kota langsung menyampaikan agar pemerintahan daerah dapat segera mengeluarkan statement supaya masyarakat dapat mengetahui perkembangan terkini. "Nah itu memang kita masih secara SOP kita belum punya." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) "...tapi waktu itu memang Pak Wawali menyampaikan bahwa kita harus cepet mengeluarkan statement sehingga masyarakat juga akan bisa mengetahui." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) Sependapat dengan hal tersebut, menurut informan 1 bahwa humas sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri merupakan juru bicara dari bupati. Dalam artian apa yang disampaikan oleh humas kepada pejabat tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sama halnya dengan apa yang diinstruksikan bupati. ".. kalau itu tadi SOP secara anu memang .. kita itu kalau ngomong memang tertera dalam Peraturan Kemendagri, kita itu kan juga juru bicaranya bupati. Jadi apa yang saya sampaikan, pasti pejabat-pejabat tiap OPD itu juga mesti seperti apa yang didawuhkan pak bupati. Saya itu ngomong A gitu berarti sudah mewakili beliau, jadi seperti beliau yang memerintahkan." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) itu kan sebagaimana sudah Kemudian informan 1 juga menjelaskan bahwa ketika keputusan yang dikeluarkan oleh bupati berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan maka OPD harus memberikan penjelasan. Humas dan masing-masing OPD terkait pada dasarnya harus memiliki komunikasi dua arah yang baik. 161
"Yang menjadi titik kendala bila mana nanti keputusan-keputusan itu dari beliaunya ternyata di lapangannya kok berbeda gitu lo. Makanya "Hei iki wayahe ngulon, sampeyan ojok ngetan" nah gitu. Berarti nanti harus ada penjelasan dari OPD, "Ini lo pak, karena ini karena ini karena ini" mungkin dengan adanya itu sudah oke maka nanti jadi oke. Jadi masing- masing OPD itu apa yang saya sampaikan, mesti mengetahui "O mesti sudah opo sing didawuhne Pak Bupati sama." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) 4.5.3.1.4 Training Manajemen Krisis Untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi krisis, biasanya dalam suatu organisasi dilakukan training atau pelatihan bagaimana seharusnya menangani krisis. Hal ini dilakukan karena krisis dapat membawa dampak negatif bagi organisasi. Menurut informan 1, 2, dan 3 tidak atau belum pernah dilakukan training manajemen krisis di humas pemerintahan daerah. "Kayake belum pernah kayake .. entah kalau humas yang dulu ya. Kalau di Kominfo .. saya kan masih dua tahun .. masih belum pernah." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) Informan 2 kemudian menjelaskan bahwa apa yang seharusnya dilakukan dalam menangani krisis sudah melekat dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. "Gini mbak .. itu sudah melekat di tempat atau SKPD masing-masing. Guduk masalah korupsi lo .. sesuai tugas dan fungsi setiap SKPD masing- masing." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) 4.5.3.2 Respon ketika OTT Baik informan 1 maupun informan 2 sebagai humas tidak langsung ke tempat OTT. Menurut informan 2, beliau tidak ke lokasi OTT karena bukan merupakan tupoksi humas. Informan 2 menjelaskan bahwa tupoksi humas adalah melakukan pemberitaan atau mempublikasikan kegiatan pimpinan daerah dan hal yang benar, positif, serta kejadian sebenarnya seperti apa kepada masyarakat. 162
"Ndak .. (ke lokasi OTT). dalam artian begini .. kita hanya sifatnya .. tupoksi kita itu kan publikasi. Ya kita publikasikan kegiatan bu wali .. tindakan bu wali .. terus pemberitaan yang positif .. serta pemberitaan yang benar kepada masyarakat. Jadi masyarakat tahu .. kejadian yang sebenarnya itu seperti apa. Kalau umpama mendatangi apa .. bukan tupoksi kita." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Sedangkan, respon yang berbeda dilakukan di Kota Pasuruan. Informan 3 menjelaskan bahwa pasca kejadian OTT terhadap Wali Kota Pasuruan, Wakil Wali Kota langsung mengadakan konferensi pers pada hari yang sama. OTT dilakukan pagi hari oleh KPK kemudian konferensi pers oleh Pemerintah Kota Pasuruan berlangsung sekitar pukul 11. Konferensi pers disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pasuruan bersama Plt Kepala Dinas Kominfo dan Sekretaris Daerah. Berikut merupakan penjelasan informan 3 mengenai alasan pemilihan konferensi pers di Kota Pasuruan terkait kasus OTT kepala daerah: "Ya secara publik itu menjadi kewajiban pemerintah juga untuk bisa menyampaikan bahwa di Pasuruan telah terjadi kejadian seperti itu .. karena media juga berharap statement pemerintah bagaimana kan gitu. Apakah ada kendala setelah itu kan gitu .. Sehingga pemerintah kota khususnya Pak Wawali membuat konferensi pers itu." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) Konferensi pers dilakukan di Kantor Wali Kota. Wakil Wali Kota pada waktu itu yang langsung mengomando karena situasinya sangat mendesak dan konferensi pers harus segera dilaksanakan. Sebelumnya, menurut informan 3 Wakil Wali Kota langsung memanggil Sekretaris Daerah dan Plt Kadis Kominfo untuk bertemu dan langsung kemudian menyampaikan konferensi pers. Berikut merupakan inti pesan yang disampaikan Wakil Wali Kota menurut informan 3 dalam konferensi pers tersebut: "Jadi intinya begini konferensi pers itu menyampaikan bahwa Pak Wawali terus berupaya untuk kita bisa mengikuti proses hukum itu sehingga masyarakat tahu bahwa pemerintah telah berbuat sedemikian rupa untuk bisa memiloti pemerintahan daerah .. walaupun ada kejadian ini. Sambil menunggu proses selanjutnya terhadap proses hukumnya Pak 163
164 Wali waktu itu. Itu aja statementnya Pak Wawali." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) 4.5.3.2.1 Komunikasi Internal Humas memiliki peran ganda yaitu ke dalam dan keluar. Peran ke dalam diwujudkan dengan adanya komunikasi internal. Namun, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, terkait dengan kasus OTT terhadap kepala daerah, baik informan 1, 2, 3 sama-sama mengungkapkan bahwa tidak melakukan komunikasi internal di lingkungan pemerintahan daerah. "Ndak ada. Makanya kita santai saja." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) Menurut informan 2 komunikasi internal bukan menjadi bagian dari tanggung jawab humas. Komunikasi internal menurut informan 2 dan 3 berada pada ranah pimpinan daerah yaitu kepala daerah atau yang mewakili. "... itu bukan tupoksi humas. Humas itu cuman liputan kegiatan yang ada saja." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) "Bukan .. Itu ranahnya yang pertama pimpinan tertinggi itu kan wali kota. Wali kota ndak ada ya wakil walikota nanti yang menjabarkan itu semua. Ndak ada wakil walikota .. sekda. Jadi itu bukan ranahnya humas." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Informan 3 menjelaskan bahwa bentuk komunikasi internal yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota adalah berpesan pada pemerintah harus ekstra hati-hati dalam menyampaikan statement. "... sesuai apa yang disampaikan Pak Wawali memang untuk kita yang sesama pemerintah bahwa kondisi itu .. kita harus hati-hati bener menyampaikan statement. Jangan sampai nanti setelah Pak Wawali menyampaikan statement .. ada statement yang lain. Nah ini adalah ranahnya Pak Wawali. Sehingga kita harus sama-sama hati .. jangan mudah menyampaikan statement yang mungkin malah membuat pekerjaan menjadi tidak nyaman." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019)
165 4.5.3.2.2 Komunikasi Eksternal a) Konten Respon Humas Pemda Terhadap OTT Kepala Daerah Untuk mengetahui respon humas pemerintah daerah kabupaten atau kota atas Operasi Tangkap Tangan kasus korupsi terhadap bupati atau walikota, respon humas berupa pernyataan yang terdapat di pemberitaan media dikategorikan dan dianalisis ke dalam Coombs (1995) Situational Crisis Communication Theory dan Benoit (1995) strategi Image Restoration, yang akan dibahas dalam subbab pembahasan. Pernyataan tersebut dianalisis lebih lanjut untuk melihat respon humas sebagai bagian dalam manajemen krisis atas OTT tersebut. Data berupa tanggapan humas pemerintah daerah kabupaten dan kota dikumpulkan dari pemberitaan portal media online baik lokal maupun nasional, seperti Tempo.co, dan lain-lain. Periode yang dianalisis adalah dari waktu OTT pada masing-masing kepala daerah hingga tiga bulan pasca OTT. Berikut merupakan pernyataan-pernyataan humas terkait OTT kepala daerah di pemberitaan media online: Tabel 4. 6 Pernyataan Humas Pemda terkait OTT Kepala Daerah No. 1. Humas Kota/Kabupaten Kabupaten Tulungagung Pernyataan Humas di Pemberitaan Media terkait OTT Kepala Daerah 1) "Beliau diamankan di depan pendopo," kata Sudarmaji, Kepala Bagian Humas Pemkab Tulungagung (7/6/2018). Selain Kepala Dinas PUPR, Sutrisno juga merupakan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perairan Tulungagung. "Jadi Pak Sutrisno bukan terjaring OTT karena tidak ada barang bukti, hanya diamankan," jelas Sudarmaji. berkoordinasi Sudarmaji Tulungagung dan mencari penangkapan Sutrisno. Polres informasi mengenai dengan (Tempo.co, 2018)
2) "Setahu kami hanya Pak Tris (Sutrisno)," ujar Sudarmaji (7/6/2018). "Informasi yang kami peroleh, beliau dibawa ke Blitar," tambah Sudarmaji. "Setahu saya beliau diajak masuk ke mobil, dan belum ada BB yang diambil dari Tulungagung," ujarnya. Sementara Pemkab Tulungagung masih belum memberi statemen resmi, karena menunggu status resmi dari KPK. "Biasanya kan satu kali 24 jam akan ada status resmi dari KPK," pungkas Sudarmaji. 2018) 3) Bahkan beredar kabar Sekda Tulungagung, Indra Fauzi turut diperiksa oleh KPK. Saat hal itu kami konfirmasi ke Kabag Humas Setda kab Tulungagung, Sudarmaji, mengaku belum mengetahui pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah ASN di kabupaten Tulungagung. "Saya kok malah belum tahu, "jawab Sudarmaji singkat (28/7/2019). Namun dirinya berjanji untuk menginformasikan kepada awak media segala hal tentang pemeriksaan yang dilakukan KPK di Tulungagung. "Kalau ada informasi nanti saya kabari," tandasnya. 2018) 4) "Kalau sesuai aturan, mekanismenya seperti itu (Bupati Tulungagung Syahri Mulyo usai dilantik kemudian dicopot). Digantikan Maryoto Bhirowo dengan status pelaksana tugas (Plt). Posisi Wabup Tulungagung terdapat mekanisme tersendiri. Wakil Bupati akan dijabat dari unsur parpol pengusung). Tapi pastinya seperti apa besok, saya belum Senin konfirmasi," (24/9/2018). 2018) jelas Sudarmaji pada 166
2. 3. 4. Kota Pasuruan Kota Blitar Kota Batu Peneliti tidak menemukan pernyataan humas Kota Pasuruan di pemberitaan media online lokal dan nasional. Pernyataan yang mewakili pemerintahan daerah Kota Pasuruan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pasuruan yang kemudian menjadi Plt Wali Kota Pasuruan Peneliti tidak menemukan pernyataan humas Kota Blitar di pemberitaan media online lokal dan nasional 1) "Saya belum tahu terkait informasi dari media. Jadi belum ada komunikasi apa-apa dan belum ada pernyataan apapun," kata Shanty melalui telepon, Sabtu (16/9) malam. Hingga saat ini, Shanty mengaku belum bisa menghubungi Walikota, Eddy Rumpoko. Pihaknya hanya memantau siaran televisi dan media online. "Saya belum bisa menghubungi," tegasnya. Shanty mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan Walikota, Jumat (15/9) di ruang kerjanya. Saat itu, dirinya menyampaikan laporan terkait acara peringatan hari jadi Kota Batu. "Kemarin ketemu, terkait laporan hari jadi Kota Batu, setelah itu tidak ada komunikasi lagi," pungkasnya. 2017) 2) Kepala Humas Pemkot Batu Shanti Rahayuningsasi saat ditemui di Kantornya, Senin (25/9) siang mengatakan bahwa tanggal 16 Oktober 2017 Pemkot Batu akan melakukan ruwatan dan selamatan tolak balak dengan harapan agar pemkot Batu terhindar dari musibah dan terhindar dari bencana. "Selamat itu untuk membuang sial, Hari ini kita melakukan rapat persiapan sekaligus koordinasi dengan dinas-dinas, terkait ruwatan dan selamatan yang akan direncanakan bulan depan itu, agar pelaksanaan ruwatan itu sukses," Kata Shanti. 167
Tujuan dari ruwatan itu kata dia untuk membebaskan para pegawai yang berkantor di Batu itu bebas dari bencana, bebas musibah dan para pegawai yang mengabdi di Batu dapat bekerja dengan baik serta ditunjukan jalan yang benar yang diridloi oleh Allah SWT. Lanjut dia, Rencana ruwatan itu juga dibarengi dengan doa bersama yang melibatkan tokoh agama, Kiyai, ulama, tokoh Masyarakat dan para pegawai di lingkungan pemkot Batu. "Sementara ini Kita belum bisa memastikan, siapa orang yang melakukan ruwatan itu karena sekarang kita masih lagi koordinasi dengan orang yang mengetahui nama-nama yang bisa melakukan ruwatan, misalnya ki Kondo Buwono dan Ki Joko setiyo," jelas Shanti. 2017) b) Bentuk Strategi Manajemen Krisis Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan penelitian, mengenai strategi manajemen krisis yang dilakukan humas pemerintahan daerah terkait kasus OTT kepala daerah karena kasus korupsi adalah sebagai berikut: Informan 3 menjelaskan bahwa strategi manajemen krisis yang dilakukan berdasarkan arahan Wakil Wali Kota Pasuruan adalah dengan menyampaikan bahwa pihak Pemerintahan Daerah Kota Pasuruan harus segera mengeluarkan statement sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan informasi. "...waktu itu memang Pak Wawali menyampaikan bahwa kita harus cepet mengeluarkan juga akan bisa mengetahui." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) statement sehingga masyarakat Sedangkan, menurut informan 2, secara umum yang dilakukan humas pemerintahan daerah X adalah melihat keadaan situasi yang terjadi. Hal ini 168
dilakukan agar tidak dianggap melindungi berkaitan dengan kasus yang menimpa kepala daerah. "Jadi, yang kita tonjolkan yang pertama itu kita bukane memback up, tapi membiarkan, dalam artian itu lihat keadaan atau sikon. Biar kita ndak dikira melindungi atau gimana gimana, tidak ya .." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Lebih lanjut, informan 2 memaparkan strategi manajemen krisis yang dilakukan Humas Pemerintahan Daerah X, yaitu menginformasikan kejadian secara apa adanya, prestasi-prestasi pemerintahan daerah X, capaian pembangunan, sistem di pemerintahan daerah X, dan penyampaian visi dan misi kepada masyarakat. "Kita menginformasikan kejadian itu kepada masyarakat ya apa adanya .. itu satu. Yang kedua .. kita sebelumnya juga menginformasikan prestasi- prestasi yang ada di Pemerintahan Kota X. Yang ketiga .. capaian pembangunan yang ada di Kota X. Mulai dari awal sampai dengan saat ini. Terus yang ketiga, dari sisi sistem yang ada di Pemerintahan Kota X. Hasil yang dicapai. Contohnya, dari hasil istilahne .. dari segi pertumbuhan penduduk, pengangguran ada apa gimana tambah merosot, terus dari angka pembangunan yang ada yang telah dicapai Pemerintah Kota X itu apa aja. Itu bisa nanti ketahuan. Terus yang terakhir dalam hal penyampaian visi dan misinya." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Strategi tersebut di atas dilakukan oleh informan 2 agar tidak muncul persepsi negatif dari masyarakat mengenai pemerintahan daerah karena kepala daerahnya ditangkap secara OTT. Informan 2 juga menyebutkan bahwa prestasi yang dicatatkan oleh kepala daerahnya banyak. "...dipikir ngkok ... wis kotane welek .. ketangkep maneh. Nah, tapi kan tidak. Jadi ojok dipikir beliaunya itu juga .. ndak anu .. opo jenenge .. jelek. Prestasinya juga banyak. Nah itu lek sampeyan pengen lihat prestasinya ada foto-fotonya di depan. Sek sebagian iku .. ngkok nek ditumpuk yo gak cukup iku..." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Sedangkan, menurut informan 1 bahwa ketika dalam kondisi krisis humas akan mengikuti arahan pimpinan daerah dan mengikuti berlangsungnya suatu 169
kegiatan seperti apa. Dari situ kemudian bersama dengan berbagai pihak berusaha untuk mencari jalan keluarnya. ".. Jadi humas itu hanya mengikuti apa yang sudah menjadi .. yang pertama mengikuti pimpinan daerah. Kedua kalinya kalau memang sudah mencapai krisis seperti yang sampeyan sampaikan mau .. sing koyok demo dan sebagainya, maka kita hanya mengikuti kegiatan seperti apa, misalnya Demo Perangkat Desa, misalnya ujiannya ndak fair dan sebagainya nanti yang menangani paling yo Satpol PP, asisten I yang mbina, terus kemudian Kesbang sama pemerintah kumpul. Itu gimana, apa kendalanya di lapangan. Terus kemudian apa setelah itu menemui pendemo, Camatnya juga diundang. Kenapa ini kok demo? Ada apa ini di lapangan? Aturannya gimana? Lo kok ndak podo? Cari titik temunya. Gitu ..." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) Lebih lanjut, informan 1 menjelaskan ketika terdapat pemberitaan negatif di media mengenai Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung maka humas akan menghubungi dinas atau bagian terkait untuk meminta konfirmasi dan informasi. Jika tidak dijawab oleh pihak yang bersangkutan dampaknya akan dipanggil oleh Bupati. "....kita sama media memang kalau ada pemberitaan negatif seperti yang disampaikan tadi ya. Misalnya maringono ada korupsi gitu ya .. Kita panggil anunya .. Opo bener iki .. Ini gini gini pak. Contoh lagi. pelayanan. Misale pelayanan Puskesmas atau mungkin Pelayanan KTP tidak sesuai, kita panggil Kepala Dinas terkait. Biasanya kita foto terus kita share. Hei, Pak ini apa betul? Mohon info. Kemudian mesti dijawab. Kalau ndak jawab, nanti malah dipanggil Pak Bupati malahan. Daripada dipanggil Pak Bupati, lebih baik saya konfirmasi seperti itu." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) Menurut informan 1, keluhan masyarakat yang diperoleh humas dari pemberitaan media maupun disampaikan langsung ke media sosial Pemerintah Kabupaten Tulungagung akan diteruskan langsung ke dinas atau bagian terkait. ".... Jadi kita secara otomatis selalu memberi tahu pelaksana di lapangan. Saya share .. ini ada ini.. seperti itu tadi. Masalah lampu di PP mati. Itu sudah dimuat di Radar. Atau mungkin nah seperti ini (Menunjukkan gambar di handphone) Ini saya lihat di Instagram. Sampeyan biar ngerti ya .. Basuki ini .. instagram ini. Dari Nur Cahyo .. dari warga ya ini masuk di Instagram. Basuki ini dari IG terus dikirimkan ke saya. Terus dari saya tadi langsung kirimkan ke PUnya. Nah ini .. langsung. Matur 170
suwun infonya. Ini menerima untuk ditindaklanjuti. Ini hari ini. Seperti itu. Bahkan Alun-Alun yang bau pesing apa itu. Warga juga gitu. Telpon Pak Bupati langsung." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) Komunikasi melalui PR Tools Dari hasil wawancara kepada informan penelitian mengenai humas saat melakukan tindakan dan berkomunikasi dalam program strategi manajemen krisis atas OTT kepala daerah adalah sebagai berikut: Baik informan 1 maupun 2 sama-sama tidak menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait kasus OTT kepala daerah ini melalui medium seperti news release, holding statement, maupun press conference. Alasan yang berbeda kemudian disampaikan informan 1 dan 2. Informan 1 memilih untuk tidak membuat karena kronologi kasus OTT yang terjadi di Tulungagung dan posisi jabatan pihak terkait sudah digantikan. "Ndak (membuat news release dll) .. sebab beliau bukan bupati. Kan sudah ada Pj itu tadi." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) Menurut informan 2, pihaknya memilih untuk tidak membuat news release, holding statement, maupun press conference karena khawatir dianggap justru menjadi situasi yang genting. "Ndak ada. Ngkok gitu itu seolah-olah nanti tambah anu mbak .. genting .. padahal biasa." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Sedangkan, menurut informan 3 pihaknya memilih menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui konferensi pers. Serta, tetap melakukan pemberitaan positif mengenai pemerintah kota. "Hanya konferensi pers itu saja .. ndak ada yang lain. Apapun itu kan pemerintah kota harus tetap melakukan pemberitaan positif kalau kita ikut-ikut media mengekspos yang negatif yo jadinya juga tidak bagus." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) 171
172 Menyediakan Banyak Saluran Komunikasi Dalam kondisi normal maupun krisis, humas menggunakan berbagai media dalam menyampaikan pesan kepada publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diperoleh bahwa humas pemerintahan daerah baik informan 1, 2 maupun 3 sama-sama tetap aktif dalam mengelola media sosial dan website ketika kejadian OTT terhadap kepala daerah. Selain itu, baik informan 1, 2 maupun 3 sama-sama menggunakan media cetak, elektronik, dan media online. Informan 1 menambahkan bahwa bentuk kerjasama dilakukan baik dengan media harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan. "Kita kerjasama dengan media, baik cetak, elektronik maupun maya. Yang maya itu ada Facebook, Twitter, Instagram. Yang paling banyak itu kita berkarya sekarang di Instagram. Media massa itu semua sudah kita jangkau. Ini hampir 148 media, cetak dan online, baik mingguan, harian, bulanan bahkan ada juga mungkin yang tahunan. Kadang-kadang mungkin kalau foto-foto tok. Tergantung personilnya." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) "Disini media itu ada media cetak sama media elektronik. Media cetak itu dibagi koran itu ada harian dan mingguan .. sama online. Terus kalau media elektronik itu ya .. di tv-tv itu. Tv lokal, regional sama nasional. Tv Pemerintah X juga ada. Sosial media juga ada disini .. youtube dan instagram .. tapi diserang karo hacker." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) "Kita punya Radio Ramapati .. punya medsos .. twitter, website, juga kita kerjasama dengan media online. Tahun ini kerjasama dengan 5 media online. Kita juga kerjasama dengan media cetak Radar, Birawa .. itu yang sering kita gunakan." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) Informan 2 menceritakan lebih lanjut pengalaman media sosial pemerintahan daerahnya yang pernah diserang oleh hacker. Bentuk penyerangan dari hacker tersebut bermacam-macam. Salah satunya seperti konten di media sosial tidak bisa diupload.
"Mulai berdiri yoh disuerang tok wis .. jadi istilahne koyok uji ilmu itu lo. Contoh ya .. satu ini diserang .. dees .. iso. Satu ini .. nanti .. diserang teko kene .. teko kone .. teko kene. " (CS, wawancara, 21 Mei 2019) "Iyo .. yang jelas kan itu. Jenenge diserang kan dirugikno kene. Ngkok gaiso diwoco opo sing iki .. wadah dah macem-macem. Istilahne opo yo nek ngarani yo .. koyok kenek virus ngono lo .. modelnya seperti itu. Nggak tau kok gitu .. gitu lo. " (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Media relations Penting bagi humas pemerintahan daerah untuk dapat menjalin hubungan baik dengan media. Hal ini dikarenakan media dapat mempengaruhi opini masyarakat. Baik informan 1, 2 maupun 3 selama ini sama-sama memahami hal tersebut dan sama-sama menjaga hubungan baik dengan media. Dengan adanya kasus OTT kepala daerah juga tidak mempengaruhi hubungan antara media dengan humas. Menurut informan 3 untuk menjaga hubungan baik dan menyamakan persepsi agar pemerintah daerah dan media dapat berjalan beriringan setiap tahunnya diselenggarakan jumpa pers. "Baik-baik. Kita selalu mengakomodir apa yang menjadi anunya media. Misalnya: "Pak, minta ruang jurnalis" .. kita berikan. "Pak, minta fasilitas komputer" .. kita buatkan juga di belakang. Ruangan itu khusus untuk wartawan. Tapi wartawan satu sama juga punya kepentingan sendiri-sendiri. Kadang-kadang ndak selalu ngepos disini. Macem-macem lah." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) lainnya "Baik-baik saja." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) "Sebetulnya lek dengan media kita cukup baik lah. Karena tiap tahun kita juga ada istilahe semacam apa ya .. jumpa pers antara pemerintah kota dengan wartawan untuk menyamakan persepsi sehingga kita bisa berjalan seiring." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) 4.5.3.4 Setelah OTT 4.5.3.4.1 Hubungan dengan stakeholders Humas berperan menjaga hubungan baik antara organisasi dengan para stakeholders. Informan 2 menjelaskan bahwa pasca OTT tetap harus membuka 173
diri secara apa adanya dalam hal hubungan dengan stakeholder. Hal ini dikarenakan, menurut informan 2 sebenarnya stakeholders sudah mengetahui mana yang salah dan betul karena OTT ini merupakan masalah yang menimpa pribadi individualnya bukan semuanya. "Kalau umpama dengan stakeholder, itu jangan menutup. Kita membuka aja, apa adanya. Dalam artian itu, kalau toh memang itu salah, ojo ditutupi. Ya memang salah .. gitu lo. Tapi kita membuka .. tidak menutup. Yang kedua .. mereka toh sekarang juga tau kok. Dalam artian ini .. mana yang salah dan mana yang betul .. gitu lo. Itu nanti di umum tau semua nantinya. Jadi kita melanjutkan aja .. kalau umpama kita kan kepingin .. istilahnya pemerintahan yang bersih. Ya itu aja dijalankan. Kan ini istilahnya kalau OTT ini kan .. kan pribadi individualnya. Yaa itu nanti mereka juga tau." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) .. bukan semuanya Informan 2 kemudian menjelaskan bahwa dalam menjalin hubungan dengan stakeholder dilakukan penonjolan dan peningkatan dalam hal pelayanan kepada publik. Serta, harus bekerja dengan menerapkan visi dan misi wali kota. "....Terus yang ketiga .. dari segi .. apa jenenge .. penonjolan dalam hal pelayanan. Pelayanan nantinya itu kita tingkatkan. Dari visi dan misi walikota .. itu kan ndak mungkin jelek .. ya itu saja yang diterapkan. Dan kita ndak perlu takut dengan masalah .. istilahnya tambah korup. Kita kan rutinitas disini kan .. ada istilahnya pemeriksaan dari BPK, dari Inspektorat, terus dari BPKP Provinsi. Dan disitu nanti mencantumkan poin apakah ini buruk, atau WTP, atau baik. La disitu nanti ... ketauan." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Sedangkan, menurut informan 1 dan 3 hubungan pemerintahan daerah dengan stakeholder tetap terjalin baik pasca insiden tersebut. Hubungan baik ini tetap terjalin menurut informan 1 karena bupati Tulungagung yang ditangkap secara OTT pada saat itu sebenarnya sudah tidak menjabat dan telah digantikan oleh Pj (seperti yang sudah dijelaskan pada beberapa poin sebelumnya). "Alhamdulillah. Baik-baik. Panggah OTT sampeyan iki .. ndak-ndak OTT." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) 174
"Sampai saat ini mungkin masih baik ya. Masih belum ada pengaruh yang berarti lah untuk temen-temen investor dan lain-lain masih baik lah." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) 4.5.3.4.2 Dampak terhadap Citra Pemerintahan Daerah Fenomena Operasi Tangkap Tangan atas kasus korupsi terhadap kepala daerah membawa pengaruh pada citra pemerintahan daerah. Menurut informan 2 dan 3 kejadian tersebut cukup membawa pengaruh pada citra pemerintahan daerah kota. "Kalau dampaknya itu pasti ada .. tapi ndak terlalu banyak. Ndak terlalu banyak ..." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) "Yang jelas kejadian itu sedikit banyak memberi pengaruh pada citra pemerintah kota." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) Menurut informan 1 di Kabupaten Tulungagung pada mulanya yang menjadi fokus warga masyarakat adalah Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun hal tersebut berusaha diatasi dengan pengangkatan Plt untuk Dinas Pekerjaan Umum sehari pasca OTT. "Awalnya sih .. yang menjadi fokus itu PU ya. PU itu kok ternyata begini begini begini. Tapi dari warga sendiri juga punya pandangan. Artinya pro kontra memang ada. Salah satu sisi contoh. Lo dalane yo panggah enek kok e? Terus, opone sing kurang? Dalane yo maleh apik dan lain sebagainya. Terus adalagi yang bilang. Di beberapa IG atau waktu itu saya sempat turun ke jalan, ngetrail dan sebagainya kan juga biasa cari- cari info toh. Ngomong, loh pancen dalan sakmene mestine iso dadi anggaran 10 maleh 9 dibuat jalan. Terus, nyuwun sewu, ada juga yang seperti itu ada. Tapi kan semua itu punya pandangan yang memang lain kan. Terutama dengan PU. Kemarin kita waktu PU ketangkep seperti itu, sehari setelah itu Pak Bupati langsung mengangkat Plt. Pltnya dulu Kepala Bappeda. Sudah, sudah tertangani." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) Sebagai seorang humas harus memiliki pemahaman mendalam mengenai jalannya organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Humas Pemerintahan Daerah 175
juga dituntut untuk memahami aturan-aturan secara umum yang berlaku di pemerintahan. Berikut kemudian informan 1 menjelaskan mekanisme pengisian jabatan di pemerintahan daerah: ".... dengan tertangkapnya Kepala PU kemarin langsung dialihkan ke Plt. Nah Plt itu kemudian karena sudah menjabat .. dikembalikan lagi. Sekarang yang menjabat Pltnya itu Sekretaris PU. Sudah. Hanya secara kepemerintahannya itu sudah berjalan seperti biasanya. Dan ndak ada masalah lagi. Toh di pemerintahan itu .. kalau memang kepalanya ndak ada, ya berarti wakilnya. Gitu aja lo. Kalau wakilnya ndak ada ya berarti diganti Plt orang luar." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) 4.5.3.4.3 Upaya Mengembalikan Citra Sebagai garda penjaga citra dan reputasi organisasi, humas perlu mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan citra organisasi yang terdampak suatu krisis. Menurut informan 2 pada dasarnya yang dilakukan untuk mengembalikan citra sama halnya dengan strategi manajemen krisis yaitu menunjukkan prestasi pemerintahan daerah. Senada dengan hal tersebut, informan 3 menjelaskan bahwa upaya mengembalikan citra dilakukan dengan banyak mempublikasikan berita positif yang ada di Kota Pasuruan, kegiatan dan lain-lain agar dapat membentuk opini masyarakat. "Ya untuk mengembalikan seperti tadi .. prestasi kita tunjukkan .. sama aja." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) "Ya tentunya kita lebih banyak mengekspos berita positif yang ada di Kota Pasuruan terkait pembangunan dan macem-macem .. sehingga opini masyarakat bisa terbentuk bahwa selama ini pemerintah kota masih berjalan .. dengan ada berita positif dari kegiatan dan macem-macem kan banyak event-event itu .. sehingga akan sangat berpengaruhlah untuk mengembalikan citra positif pemerintah." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) Sementara, menurut informan 1 yang dilakukan untuk mengembalikan citra berdasarkan instruksi dari pimpinan adalah untuk bekerja apa adanya. Hal 176
tersebut menjadi titik perhatian informan 1 dalam melakukan pekerjaan. Informan 1 juga menjelaskan bahwa terkait kasus OTT, pemerintahan daerah menyerahkan kembali semua persepsi kepada masyarakat agar dapat mengetahui dan menilai sendiri. "... Jadi sebetulnya pengembalian citra dan sebagainya itu kemarin kita penekanan .. sudah bekerja apa adanya..." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) "... Dari instruksinya pimpinan, sudahlah kalau memang itu nanti anu ... menjadi titik perhatian kita dan dikembalikan ke masyarakat biar tahu. Sudahlah apa adanya." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) Selain itu, menurut informan 1 bahwa di Kabupaten Tulungagung dilakukan beberapa upaya dalam rangka memperbaiki sistem pemerintahan yang berlaku agar tidak mengulangi kejadian Operasi Tangkap Tangan serupa. Yaitu, penerapan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis Web, penerapan e-government, dan pemberlakuan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Menurut informan 1 SIRUP dan E-Government ini sebetulnya sudah diberlakukan sebelum kejadian OTT, hanya belum secara keseluruhan. Berikut merupakan penjelasan informan 1: "SIRUP itu sistem informasi .. hmm unit pokoke pengadaan barang itu lewat elektronik. Dan ndak semuanya itu bisa gitu lo. Kan kebanyakan disini itu memang baru saja. Baru tahun ini. Sekarang pemberitaan media lewat SIRUP juga. Beli sekecil apapun, misale mau beli komputer juga harus dilewatkan SIRUP." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) "... Dan sekarang kita juga serba E. Semuanya itu serba E. E- Planningnya, E-Budgetingnya. Kita langsung kirim ke rekening perusahaan" (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) itu sebelum sudah diberlakukan. Tapi masih belum "Sebetulnya semuanya. Sekarang dengan adanya itu .. semua ngomong aja wis opo eneke. Apalagi disini sudah membuat TPP, Tunjangan .. hmm tambahan penghasilan dari pegawai-pegawai itu. Nah dengan adanya itu .. sudah wis pegawai itu dapat gaji dan dapat TPP, ndak usah rono-rono lah. Baru 177
tahun ini juga. Memang sudah tuntutan ini. Tuntutan dari KPK bahwa setiap pegawai harus ada TPPnya untuk kesejahteraan. Dengan adanya TPP itu yasudah jangan macem-macem. Biar ndak ada lagi OTT tangkap tangan..." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) Selain itu, informan 1 juga menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu Wakil Bupati sudah melakukan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) zona integritas bebas KKN di Provinsi. 4.5.3.5 Temuan Lain Dalam penelitian ini juga diperoleh beberapa temuan di luar kerangka pemikiran penelitian. Temuan tersebut berkaitan dengan sensitivitas isu korupsi kepala daerah di mata humas, program tentang korupsi, sosialisasi internal untuk pencegahan korupsi, dan peran humas dalam pencegahan korupsi. Hal ini merupakan temuan yang menarik karena dapat mengetahui pandangan humas tentang kepala daerah yang ditangkap secara OTT karena kasus korupsi, program pemerintahan daerah tentang korupsi, sosialisasi internal pencegahan korupsi dan peran humas dalam pencegahan korupsi. Berdasarkan kegiatan turun lapang yang dilakukan peneliti, satu dari empat informan penelitian ini yaitu informan Y yang merupakan humas pemerintahan daerah yang kepala daerahnya ditangkap karena OTT, tidak berkenan untuk diwawancara. Hal ini dikarenakan, menurut beliau isu yang diangkat dalam penelitian ini yaitu korupsi yang dilakukan kepala daerah merupakan isu yang sensitif. Selain itu, beliau menyebutkan bahwa takut salah dalam memberikan statement. Beliau juga memberikan penjelasan bahwa tidak berkenan diwawancara karena proses penyidikan masih berlangsung. Temuan lain berikutnya yang diperoleh peneliti melalui wawancara adalah mengenai program atau kegiatan yang dibuat oleh humas tentang korupsi baik 178
sebelum maupun sesudah kejadian OTT kepala daerah. Informan 1 menjelaskan bahwa secara organisasi humas memang tidak membuat program atau kegiatan tentang korupsi baik sebelum maupun setelah kejadian OTT. Hanya saja, menurut beliau dinas lain melakukan tersebut. Seperti Saber Pungli dari Kepolisian dan Inspektorat serta program dari Kejaksaan yaitu TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah). "Secara organisasi humas sendiri memang ndak ada. Tapi dari beberapa dinas yang lain istilahnya seumpama Inspektorat. Itu ada Saber Pungli. Anggotanya ya beberapa dinas itu. Baik dari Kepolisian dan lain sebagainya itu ada. Tapi gabung jadi satu dalam wadah menjadi Saber Pungli. Kepalanya dari Inspektorat." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) "TP4D itu punyanya program dari Kejaksaan. Jadi sana itu, kejaksaan itu juga mengawal kegiatan-kegiatan ini sesuai alur, sesuai jalurnya. Misalnya mau proyek ini. Mulai dari awal, mulai dari pelaksanaan sampai dengan evaluasinya harus sesuai dengan jalur. Wis diawasi dari awal. Bilamana nanti itu pelaksanaannya masih 20 persen rodok miring gitu, nanti dikembalikan pengawasannya itu. Jadi ndak nanti sudah selesai baru ada temuan. Nah itu enggak. Jadi dari kejaksaan itu juga ikut mendampingi supaya nanti ndak terlalu kebablasen itu. Jadi tetep lurus. TP4D istilahnya." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) Senada dengan hal tersebut, informan 3 juga menjelaskan mengenai peran inspektorat pada tataran pencegahan korupsi. "...kita sudah punya inspektorat .. ya mungkin pada tataran pencegahan .. disana ada program untuk itu." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) Informan 3 menjelaskan bahwa program dalam ranah korupsi telah ada di program pemerintah karena pada pemerintahan daerah terdapat pengawasan dan fungsi pelaksana pemerintahan. "Sebetulnya kalau ranah korupsi itu yo .. itu ada dan tidak ada OTT .. itu sudah ada lah di program pemerintah. Karena di pemerintah kan ada fungsi pengawasan, fungsi pelaksana pemerintahan .. yang jelas itu sudah ada .." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) 179 fungsi
180 Sedangkan, menurut informan 2, mengenai program tentang korupsi, pihaknya berusaha menghimbau untuk bekerja sesuai dengan aturan, mengingatkan bahwa jika sampai melanggar maka akan dikenai sangsi dan ditanggung oleh pihak yang bersangkutan. "Cuma kita menghimbau .. dalam artian itu .. kita bekerja harus sesuai dengan aturan .. itu aja. Ya harus kita patuhi .. yo istilahe itu .. nanti sangsinya itu ditanggung sendiri .. itu aja." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Temuan lain yang didapat peneliti melalui wawancara adalah mengenai sosialisasi internal pencegahan korupsi. Menurut informan 1 hal ini langsung dilakukan oleh pimpinan daerah yaitu dalam hal ini Bupati. Penyampaian pesan pencegahan tindakan korupsi ini dilakukan ketika rapat staf yang diselenggarakan minimal satu kali setiap bulannya. "... Jadi Pak Bupati itu setiap bulan minimal ya ada rapat staf satu kali. Jadi Kepala OPD itu ndak boleh diwakilkan. Misalnya ada Dinas keluar harus ditunda. Misalnya ada kepentingan lainnya juga ndak boleh diwakilkan. Jadi dengan adanya itu Pak Bupati mesti mengarahkan, mesti ngomongi, mesti pesen.. instruksi lah jangan sampai terulang kejadian- kejadian yang seperti itu. Jaga Tulungagung. Mesti setiap bulan disampaikan minimal satu kali." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) Selama ini menurut informan 3 belum ada sosialisasi internal pencegahan korupsi. Hal ini dikarenakan tupoksinya lebih melekat pada Inspektorat. "Selama ini inspektorat. (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) .. belum ya. Karena tupoksinya lebih melekat pada Hal serupa disampaikan oleh informan 2, berdasarkan penjelasan beliau diperoleh bahwa di lingkungan internal pemerintahan daerah X hanya menghimbau untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Hal ini dikarenakan, menurut informan 2 sebenarnya pada dasarnya setiap orang sudah mengerti bahwa korupsi adalah perbuatan yang melanggar peraturan.
"Ngene lo mbak .. sakjane pencegahan itu ndak ada ya. Dalam artian .. eh kon ojok ngene .. orang itu tau semua. Conto saiki conto ya .. nah itu kan ada tulisan .. anu korupsi .. orang kan tau semua. Umpamane kudu ngene .. kudu ngene .. kan wis ngerti gitu lo. Cuman ya itu tadi menghimbau." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Temuan lain dalam penelitian ini mengenai peran humas dalam hal pencegahan korupsi menurut informan 2 adalah peran informasi. Peran ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) humas pemerintahan daerah yaitu melakukan peliputan kepada masyarakat. "Peran informasi sesuai dengan tupoksi .. Jadi sebagai sarana peliputan pada masyarakat." (CS, wawancara, 21 Mei 2019) Senada dengan hal tersebut, menurut informan 3 setiap kegiatan dari pemerintahan daerah maupun Inspektorat tentang pencegahan korupsi maka akan dipublikasikan atau diekspos oleh Diskominfo Kota Pasuruan. Informan 3 lebih lanjut menjelaskan bahwa jika dapat terlibat lebih jauh, pihaknya berharap dapat bekerjasama dengan pihak terkait. "Tentunya kita kan juga bisa mengeskpos kegiatan pemerintah kota terkait pencegahan itu. Yang mengupload adalah kita .. ke media sosial maupun ke media cetak. Itu kita yang mengekspos walaupun pelaksananya adalah Inspektorat." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) Berdasarkan penjelasan informan 1, peran humas lebih pada mengamati pemberitaan di media soal isu-isu korupsi yang dilakukan instansi pemerintahan daerah. Kemudian, jika terdapat pemberitaan soal isu diduga korupsi maka humas akan langsung menghubungi pihak terkait untuk memastikan kebenarannya. Informan 1 juga menjelaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan yang memiliki hak jawab kepada media soal dugaan atas kasus korupsi yang diberitakan. Hal ini menurut informan 1 termasuk dalam pencegahan korupsi karena sebagai upaya konfirmasi akan kebenaran suatu peristiwa. 181
"...Gambarannya seperti ini. Diduga ada penyelewengan gitu ya. Nah dengan adanya itu terus kita perlu konfirmasi ke .. misalnya diduga permainan sertifikat. Nah baru kita panggil .. atau ndak kita panggil, tapi kita WA, menanyakan ini apa betul. Setelah itu nanti camat menjelaskan." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) "...Hei, opo betul gini gini gini. Sebetulnya ndak Pak. Gini gini gini gini. Nah ndak. Kalau memang ndak. Panggil media yang bersangkutan. Namanya media kan dibuat sedemikian rupa. Kadang-kadang media itu ada yang enak, ada yang ndak. Kalau yang ndak kan nanti juga bisa melaporkan ke kejaksaan. Tapi kalau itu memang sudah dijelaskan, sudah terang. Sudah tinggal medianya sendiri. Istilahnya itu ada hak jawab dari OPD yang bersangkutan. Nah dengan adanya saya ngomong, saya sampaikan itu, otomatis penjelasan dari media itu bisa ditackle oleh yang bersangkutan. Sehingga bisa lurus. Ndak hanya miringnya saja. Diduga ada permainan, diduga ... Nah dengan adanya diduga-diduga itu kan masyarakat mbacanya sudah miring. Nah tapi setelah itu dari yang bersangkutan, saya kabari. Jelaskan ini, hak jawab sampeyan. Media pasti ada hak jawabnya." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) "Itu juga namanya pencegahan koyok sampeyan misale nduwe prasangka yang buruk. Biar tau. O ternyata yang itu ndak hanya buat itu tapi juga untuk ini ini ini." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) Menurut informan 1 bahwa pekerjaan humas berada dalam lingkup sekretariat daerah bukan pelaksana di lapangan seperti Camat, Dinas-Dinas, maupun Badan-Badan yang ada di pemerintahan daerah. 4.6 Pembahasan Berdasarkan penyajian data yang telah dijabarkan di atas, berikut merupakan pembahasan penyajian data penelitian. Pembahasan terbagi menjadi empat bagian, pertama adalah pemahaman humas pemerintahan daerah tentang krisis, kedua mengenai OTT dan krisis dalam pandangan humas pemda, ketiga tentang manajemen krisis humas pemda terkait OTT kepala daerah, dan terakhir temuan lain dalam penelitian. 4.6.1 Pemahaman Humas Pemda Mengenai Krisis dalam Pemerintahan Coombs (2007, h. 2-3) menjelaskan definisi krisis sebagai suatu kegiatan yang tidak direncanakan, dapat membahayakan harapan stakeholders, dapat 182
berdampak serius pada performa organisasi, dan dapat menghasilkan sesuatu yang negatif. Secara umum, krisis dimaknai sebagai suatu situasi kejadian yang lebih banyak menghasilkan dampak negatif terhadap organisasi dibanding sebaliknya. Seperti disampaikan Regester dan Larkin (2005, h. 165) bahwa dengan adanya krisis dalam perusahaan dapat membuatnya menjadi subjek pembicaraan kalangan luas, berpotensi untuk tidak disukai, memperoleh perhatian baik dari media internasional maupun nasional dan berbagai kelompok lain, seperti konsumen, pemegang saham, karyawan dan keluarganya, politisi, serikat perdagangan dan kelompok peduli lingkungan, yang karena satu dan lain alasan, menjadi memiliki ketertarikan pada segala kegiatan yang dilakukan perusahaan. Krisis dapat terjadi pada organisasi apapun. Namun, menurut Liu dan Levenshus (2012, h. 101) taruhannya menjadi sangat tinggi terutama pada organisasi pemerintahan dan hubungan dengan publiknya, karena pemerintah memiliki tugas untuk memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, humas pemerintahan menjadi garda terdepan dalam menghadapi media dan pengawasan masyarakat pada masa krisis dan setelah krisis. Hal ini dikarenakan, semua mata tertuju pada pemerintah, sehingga humas pemerintahan memiliki tugas untuk mengurangi ketidakpastian, menurunkan risiko, dan memberikan informasi penting dalam rangka penyelamatan krisis. Humas pemerintahan daerah Kabupaten Tulungagung dan Kota X, serta Diskominfo Kota Pasuruan yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki beragam pemahaman dan pengalaman mengenai krisis dalam pemerintahan. Menurut informan 3, terjadi krisis dalam pemerintahan ketika terdapat suatu kejadian yang mengakibatkan terganggunya pelayanan publik dan menimbulkan 183
stagnan di lingkungan pemerintahan. Hal ini menurut Liu dan Levenshus (2012, h. 103) termasuk dalam kategori atau tipe krisis sistemik (systemic crises), karena krisis berdampak pada operasional organisasi secara keseluruhan. Krisis sistemik ini sering terjadi di luar kendali pemerintah dan seringkali sulit diprediksi. Informan 3 mencontohkan krisis seperti kejadian di Kota Malang dimana puluhan anggota DPRD dan Wali Kota ditangkap oleh KPK, sehingga memiliki dampak yaitu mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Pemahaman tersebut berbeda halnya dengan yang disampaikan informan 2. Informan 2 menjelaskan beberapa kejadian yang menurutnya dapat dikategorikan sebagai krisis dalam pemerintahan. Yaitu: kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT), Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki potensi krisis, bencana, dan hoax. Kejadian OTT dapat dikategorikan sebagai krisis citra atau reputasi (image / reputation crises). Menurut Liu dan Levenshus (2012, h. 103) krisis tipe ini dapat menimbulkan keraguan dalam hal etika, penilaian, maupun kredibilitas organisasi, karena seringkali melibatkan para pemimpinnya. Kejadian OTT pada kepala daerah akan membuat masyarakat menilai lebih jauh bagaimana kredibilitas organisasi pemerintahan daerah. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dalam benak masyarakat pada pemerintahan daerah melihat bagaimana pemimpin daerahnya ditangkap oleh KPK karena tersandung kasus korupsi. Kemudian, Pemilu disebut sebagai potensi krisis menurut informan 2. Di Indonesia pada tahun 2019 terdapat penyelenggaran Pemilu dan Pemilihan Legislatif (Pileg) secara serentak. Potensi krisis dapat terjadi terutama pasca pengumuman hasil Pemilu dan Pileg. Hal ini sesuai dengan penjelasan Liu dan Levenshus (2012, h. 103) dan dapat dikategorikan sebagai krisis permusuhan 184
(adversarial crises). Dikategorikan sebagai krisis permusuhan, karena dapat memunculkan ketegangan di antara dua kubu pendukung pasangan calon serta melibatkan pertentangan terhadap organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah KPU selaku penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Pihak yang tidak terima dengan hasil keputusan, dapat menyerang beberapa aspek organisasi, seperti: pesan, keputusan, posisi, atau vote. Oleh karena itu, Pemilu dapat disebut sebagai potensi krisis karena jika terjadi gesekan atau konflik di masyarakat akibat perbedaan pandangan terhadap hasil pemilu, maka akan berdampak pada situasi dan kondisi di daerah tersebut. Kondisi daerah yang tidak kondusif lebih lanjut akan berdampak pada jalannya roda pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di kota atau kabupaten tersebut. Kejadian ketiga menurut informan 2 yang dapat disebut sebagai krisis dalam pemerintahan adalah bencana. Bencana menurut ahli krisis komunikasi termasuk dalam tipe krisis lain dalam organisasi (Liu dan Levenshus, 2012, h. 104). Kejadian bencana dapat menimpa banyak orang dalam satu waktu bersamaan secara tidak diduga sehingga membutuhkan penanganan yang cepat khususnya dari pemerintahan dan dibantu dengan berbagai elemen terkait. Oleh sebab itu, bencana alam dimasukkan Ulmer, Sellnow dan Seeger (2007, h. 11-12) ke dalam salah satu tipe unintentional crises (krisis yang tidak disengaja) karena berncana alam tidak dapat dihindari meski dapat diantisipasi. Misalnya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kemungkinan ancaman bencana alam sebelum organisasi melakukan investasi dalam hal fasilitas dan sarana prasarana di organisasi. 185
186 Terakhir, informan 2 menyebut hoax dapat menimbulkan krisis. Secara historis, menurut Sellnow, Parrish dan Semenas (2019, h. 124-125) bahwa hoax disebut sebagai krisis karena hoax biasanya dilihat sebagai serangan tunggal pada suatu organisasi atau struktur tertentu. Hoax menggunakan klaim mengenai kesalahan atau kegagalan organisasi untuk menodai reputasi organisasi. Dalam hal ini, informan 2 memberikan contoh adanya hoax tentang produk khas daerah berupa buah yang dikabarkan banyak dibuang. Dengan adanya hoax ini, menurut informan 2 kemudian merusak citra dan menimbulkan turunnya harga komoditas tersebut sehingga merugikan petani. Lebih lanjut, Wali Kota kemudian mengambil tindakan untuk memperbaiki citra buah tersebut melalui bagi-bagi buah ketika Tahun Baru sehingga memperoleh peliputan positif dari media. Kejadian yang terjadi di Kota X ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bowman (2004 dalam Sellnow dkk., 2019, h. 125) bahwa hoax dapat mengganggu dan menimbulkan kerugian finansial, hanya saja seringkali dapat dengan cepat diselesaikan. Meski demikian, penanganan terhadap hoax oleh pihak pemerintahan daerah perlu dilakukan secara cepat, tepat dan ekstra hati-hati agar publik tidak semakin bertanya-tanya dan penasaran bahkan berujung percaya pada hoax yang beredar. Berdasarkan berbagai bukti yang ada, menurut Liu dan Levenshus (2012, h. 104) menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi pada hakikatnya akan mengalami semacam krisis. Namun, menurut penuturan informan 1, pihaknya belum pernah mengalami krisis dalam pemerintahan. Informan tersebut juga menjelaskan bahwa mungkin terjadi krisis ketika pemerintahan daerah kehabisan pegawai.
Berdasarkan pemaparan di atas, diperoleh bahwa pemahaman humas pemerintahan daerah mengenai krisis dalam pemerintahan begitu beragam. Terdapat humas pemda yang menjelaskan belum pernah sama sekali mengalami krisis dalam pemerintahan hingga humas pemda yang dapat menjelaskan beberapa kejadian yang termasuk dalam krisis pemerintahan. Perbedaan pandangan tersebut dimungkinkan dapat terjadi karena faktor pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki masing-masing humas pemda. Peneliti berpendapat bahwa humas pemerintahan daerah perlu menggali dan memahami lebih dalam mengenai situasi krisis dalam pemerintahan. Meskipun kondisi krisis bukanlah sesuatu hal yang diharapkan terjadi, namun humas yang memegang peran sentral dalam manajemen krisis organisasi perlu memahami terlebih dahulu apa itu krisis dalam pemerintahan sehingga ketika terjadi krisis dapat menanganinya dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Liu dan Levenshus (2012, h. 104) yang menjelaskan bahwa humas pemerintahan perlu memiliki pemahaman umum tentang berbagai jenis krisis agar dapat membantu mengantisipasi dan merencanakan jenis krisis yang dapat mempengaruhi organisasinya. 4.6.2 OTT Kepala Daerah dan Krisis Pemerintahan dalam Pandangan Humas Pemda Menurut Liu dan Levenshus (2012, h. 102) terdapat lima karakteristik umum suatu kejadian dapat disebut sebagai krisis, yaitu: 1) Krisis membuat adanya kerusakan harta benda, cedera, korban jiwa, dan/atau kerusakan reputasi; 2) Krisis merugikan dan mempengaruhi banyak orang; 3) Krisis memiliki awal dan akhir yang dapat diidentifikasi; 4) Krisis relatif mendadak; 5) Krisis memperoleh liputan media yang luas dan perhatian publik. 187
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan informan yang merupakan humas pemerintahan daerah yang kepala daerahnya ditangkap secara OTT oleh KPK, diperoleh bahwa 1 dari 3 informan menyebutkan kejadian tersebut dimaknai sebagai krisis, sedangkan 2 lainnya tidak menganggap sebagai krisis. Humas pemerintahan daerah yang menganggap sebagai krisis dikarenakan hal ini menurutnya cobaan yang menimpa kepala daerah yang sudah dianggap seperti orang tua sendiri. Sedangkan, humas pemerintahan daerah yang menganggap kejadian tersebut bukan merupakan krisis karena pemerintahan kota / kabupaten masih memiliki sosok pimpinan daerah yang menggantikan yaitu Penjabat (Pj) ataupun Wakil Wali Kota. Operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah berdasarkan studi literatur sebenarnya dapat dikatakan memenuhi hampir semua karakteristik umum suatu kejadian disebut sebagai krisis. Pertama, OTT karena kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah mempengaruhi reputasi pemerintahan daerah. Menurut Pillay (2016, h. 118-119) bahwa baik korupsi bernilai kecil maupun besar sama- sama memiliki dampak terhadap reputasi. Korupsi kecil sebagian besar dilakukan dalam bentuk suap atau menerima suap. Sedangkan, korupsi besar melibatkan kesepakatan berskala besar yang melibatkan pejabat publik senior atau politisi dan perusahaan. Dalam hal ini, OTT KPK terhadap kepala daerah di Jawa Timur semuanya karena perkara kasus suap yang berarti termasuk dalam korupsi kecil. Reputasi menurut Fombrun (2018, h. 144) menggambarkan persepsi publik dari tindakan masa lalu dan prospek organisasi di masa depan, serta menggambarkan daya tarik organisasi secara keseluruhan terhadap semua publiknya jika dibandingkan dengan organisasi sejenis maupun pesaing. Menurut 188
Fombrun (2018, h. 59) reputasi dibangun dan dipertahankan melalui dua hal, yaitu: a) Membentuk identitas yang unik b) Menampilkan citra secara koheren dan konsisten kepada publik. Elemen yang berpengaruh terhadap reputasi karena OTT kasus korupsi pada kepala daerah adalah citra. Menurut Goje (2010, dalam Oluwatobi, 2012, h. 183) bahwa korupsi menyangkal sarana dasar dalam mata pencaharian warga biasa, hal ini memperburuk pengangguran dan mengikis citra sebagai suatu bangsa dan individu. Kaitan antara korupsi dan citra ini ditemukan peneliti melalui wawancara terhadap informan, seperti yang disampaikan oleh informan 2 dan 3 bahwa kejadian OTT tersebut mempengaruhi citra pemerintahan daerah. Kedua, OTT dapat disebut sebagai krisis karena mempengaruhi banyak orang. Dalam hal ini, dampak dari OTT dapat dilihat dari pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Menurut informan 2, OTT menimbulkan syok pada kondisi pelayanan publik pemerintahan daerah dan berlangsung selama beberapa hari. Selain itu, menurut informan 3, OTT membuat adanya proyek pemerintahan yang tertunda. Namun, secara umum informan 1 dan 3 menyebutkan bahwa pasca OTT pelayanan publik masih berjalan lancar dan normal. Ketiga, OTT yang dilakukan oleh KPK dapat disebut sebagai krisis karena waktu pelaksanaan yang relatif mendadak dan tidak ada yang dapat memprediksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, mereka menjelaskan bahwa sama sekali tidak mengetahui sebelumnya bahwa akan dilakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap kepala daerahnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terakhir, OTT dapat disebut sebagai krisis karena mendapat liputan media yang luas dan perhatian publik. Fenomena korupsi di Indonesia menurut Gautama 189
190 (2017, h. 41) menjadi lahan pemberitaan utama di media, baik media konvensional, new media, maupun media dalam jaringan atau daring. Begitu halnya dengan kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah. Hal ini dikarenakan, menurut Wulandari dan Rachmaria (2019, h. 2) bahwa penangkapan atas kasus korupsi kepala daerah yang dilakukan oleh KPK memiliki nilai berita (news value) yang tinggi karena mengandung empat nilai berita. Yaitu: a) Aktual (timeliness) memiliki arti bahwa penetapan kepala daerah sedang atau baru saja terjadi. b) Public figure karena selaku kepala daerah merupakan seorang public figure yang memiliki daya tarik sehingga menarik perhatian publik. c) Dampak (impact) yaitu hal yang berdampak luas. Kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah mempunyai dampak terhadap masyarakat luas, sehingga masyarakat perlu mengetahui perkembangan informasi lebih lanjut. d) Konflik (conflict) karena berita penangkapan kepala daerah sebagai tersangka mengandung konflik. 4.6.2.1 Sikap Humas Pemda tentang OTT Kepala Daerah Sikap humas pemerintahan daerah dalam menanggapi Operasi Tangkap Tangan terhadap kepala daerah beragam. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, setidaknya terdapat empat sikap humas. Pertama, sikap humas pemerintahan daerah terhadap OTT kepala daerah adalah pasif menunggu kabar dari Komisi Pemberantasan Korupsi melalui media. Sikap ini sebenarnya kurang sesuai dengan salah satu fungsi humas pemerintahan menurut Ruslan (2006, h. 343-344) yaitu menjadi komunikator dan mediator yang proaktif untuk dapat di satu sisi menjembatani kepentingan instansi pemerintahan dan menampung aspirasi, serta di sisi lain memperhatikan keinginan-keinginan publiknya. Dalam hal ini, seharusnya humas pemerintahan daerah selain
memantau perkembangan informasi di media juga proaktif memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pasca insiden OTT. Sehingga, tercipta mutual understanding antara organisasi dan publiknya. Kedua, sikap humas pemerintahan daerah terhadap OTT kepala daerah sesuai instruksi pimpinan adalah tetap bekerja sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang harus dijalankan oleh humas pemerintah menurut Suprawoto (2018, h. 82) yaitu profesional. Asas profesional ini menuntut praktisi humas mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten dalam melaksanakan tugas. Ketiga, humas pemerintahan daerah menyikapi peristiwa OTT kepala daerah dengan berusaha menetralkan suasana atau setidaknya tidak membuat semakin gaduh. Hal ini dilakukan dengan humas berhati-hati dalam memberikan statement agar tidak justru membuat berita semakin besar. Sikap ini sesuai dengan salah satu fungsi pokok humas menurut Ruslan (2006, h. 343-344) yaitu menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Terakhir, sikap humas pemerintahan daerah terhadap OTT kepala daerah yaitu memantau proses hukum yang berjalan. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi humas pemerintah menurut Suprawoto (2018, h. 68) yaitu information seeking. Berarti bahwa humas pemerintah sebagai pencari informasi organisasi sehingga disebut juga sebagai mata dan telinga lembaga. 191
4.6.3 Manajemen Krisis Humas Pemda terkait OTT Kepala Daerah Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, tidak ditemukan fakta tersurat bahwa humas pemda melakukan manajemen krisis atas kasus OTT kepala daerah berdasarkan tahapan umum seperti: pre crisis, crisis event, dan post crisis. Namun, untuk mempermudah memahami kinerja yang dilakukan humas pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur yang kepala daerahnya ditangkap secara OTT oleh KPK karena kasus korupsi, maka langkah yang dilakukan humas pemda akan dikategorikan berdasarkan tahapan-tahapan dalam manajemen krisis yang dikemukakan Coombs (2007) dan Liu dan Levenshus (2012), yaitu: pre crisis, crisis event, dan post crisis. 4.6.3.1 Sebelum OTT (Pre Crisis) Tahapan sebelum Operasi Tangkap Tangan atau dapat disebut sebagai Pra Krisis merupakan tahapan-tahapan kegiatan dimana peran humas pemerintahan daerah yang dilakukan sebelum krisis akibat OTT kepala daerah oleh KPK terjadi. Masa-masa krisis di pemerintahan daerah kabupaten dan kota dimulai sejak tanggal OTT dilakukan oleh KPK. Tahapan-tahapan bagian dari peran humas pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur yang dilakukan sebelum OTT pada kepala daerah tersebut, digolongkan dalam tahap pre crisis. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan humas pemda kabupaten dan kota di Jawa Timur pada tahapan sebelum OTT kepala daerah (pre crisis): 4.6.3.1.1 Environmental Scanning and Issues Management Menurut Coombs (2007, h. 18) bahwa sebagian besar krisis mengeluarkan tanda peringatan dini. Oleh karena itu, seorang manajer krisis harus dapat mengidentifikasi sumber peringatan, mengumpulkan informasi terkait potensi dan 192
risiko krisis, dan menganalisis informasi tersebut. Dalam kaitannya dengan kejadian Operasi Tangkap Tangan karena kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan yang merupakan humas pemerintahan daerah kota dan kabupaten yang berbeda di Jawa Timur, tahapan environmental scanning dan issues management spesifik pada kasus korupsi kepala daerah ini tidak dilakukan dan ditemukan. Berdasarkan penuturan informan, diperoleh bahwa mereka tidak mengetahui isu atau informasi tentang akan terjadinya OTT pada kepala daerah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Satria (2017) bahwa Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK memiliki arti yaitu pelaksanaan penangkapan secara tiba-tiba sesuai dengan rencana yang telah dikembangkan. Oleh karena itu, baik pihak yang ditangkap maupun orang yang berada di sekitarnya tidak mengetahui kejadian tersebut. Suatu isu dapat berubah menjadi krisis sehingga menuntut adanya perhatian dan tindakan yang segera dan intens dari organisasi. Menurut Liu dan Levenshus (2012, h. 106-107) environmental scanning dapat membantu mengurangi kemungkinan adanya krisis dengan mengidentifikasi risiko, isu dan tanda-tanda peringatan bahwa suatu krisis akan segera terjadi. Secara umum, praktik environmental scanning and issues management selalu dilakukan oleh baik informan 1, 2, maupun 3 yang merupakan humas pemerintahan daerah baik sebelum, ketika, maupun setelah terjadi OTT melalui monitoring pemberitaan di media dan pembuatan kliping koran. Informan 1 menyadari hal tersebut perlu dilakukan karena media merupakan kontrol dari pelaksanaan kinerja dari pemerintah. Pandangan tersebut sesuai dengan salah satu fungsi media massa dan fungsi pers nasional seperti 193
194 dirumuskan dalam Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yaitu kontrol sosial (Sangaji, 2017, h. 48). Fungsi kontrol sosial dari pers tersebut lebih rinci dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang antara lain disebutkan bahwa pers dalam melaksanakan kontrol sosial sangat penting untuk mencegah teerjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun akan penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Humas sebagai jembatan antara organisasi dengan publiknya memiliki kewajiban untuk selalu memperbarui dan mengetahui informasi yang berkaitan dengan organisasi. Hal ini dikarenakan, humas bertugas membantu manajemen untuk mengetahui dan menanggapi pendapat publiknya, sehingga humas bertindak sebagai suatu sistem tanda bahaya (early warning system) untuk membantu manajemen berjaga-jaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan terbutuk, serta menggunakan penelitian dan teknik-teknik komunikasi yang efektif dan persuasif untuk dapat mencapai hal tersebut (Rachmadi, 1994, h.44). Sama halnya dalam pelaksanaan manajemen krisis, humas berperan sebagai early warning system untuk dapat mengetahui potensi dan sinyal adanya krisis. Kegiatan mengumpulkan informasi potensi dan risiko krisis ini penting untuk dilakukan seorang humas, karena seperti yang disampaikan Coombs (2007, h. 18) bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis. Informan 1 menjelaskan bahwa ketika terdapat keluhan masyarakat yang disampaikan ke humas atau diketahui secara langsung oleh humas maka akan disampaikan langsung ke dinas terkait untuk ditindak lanjuti. Misalnya: ketika humas (informan 1) mengetahui bahwa
pelayanan kesehatan di suatu daerah kurang ramah atau baik, maka akan langung memberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan. Kegiatan yang dilakukan oleh informan 1 tersebut sesuai dengan peran yang melekat pada seorang humas. Menurut Broom dan Dozier (dalam Theaker, 2004, h. 57-58) bahwa terdapat dua peran dominan humas, yaitu teknisi komunikasi dan manajer komunikasi. Kegiatan humas menyampaikan keluhan masyarakat langsung ke dinas terkait untuk ditindak lanjuti menunjukkan peran humas dalam manajer komunikasi. Khususnya pada peran turunan fasilitator komunikasi. Dalam perannya sebagai fasilitator komunikasi, menurut Broom dan Dozier (dalam Theaker, 2004, h. 57-58) bahwa humas bertindak sebagai perantara dalam menginterpretasi, memediasi, dan menjaga komunikasi dua arah yang terbuka antara organisasi dan publiknya. Selain itu, humas dipercaya untuk menjadi perwakilan organisasi dan bertindak untuk kepentingan bersama, baik stakeholders maupun organisasi. 4.6.3.1.2 Pihak yang Membuat dan Menerapkan Strategi Manajemen Krisis Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diperoleh bahwa menurut penjelasan informan 2 dan 3 pihak yang membuat strategi manajemen krisis adalah kepala daerah atau yang mewakili. Informan 2 kemudian menjelaskan bahwa kepala daerah atau yang mewakili tersebut dalam menangani krisis akan mengumpulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Misalnya: ketika terjadi krisis karena bencana maka perlu melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sedangkan, informan 3 mencontohkan ketika dilakukan konferensi pers pasca OTT terhadap kepala daerah, maka pihak yang memimpin pelaksanaan strategi manajemen krisis 195
tersebut adalah Wakil Wali Kota dengan didampingi bersama Sekretaris Daerah dan Plt Kepala Dinas Kominfo. Dari hasil wawancara dengan informan di atas, tidak ditemukan fakta tersurat adanya keterlibatan humas pemerintahan daerah dalam tim manajemen krisis. Peneliti berpendapat bahwa humas pemda seharusnya dapat diikutsertakan lebih jauh dan memiliki peran lebih besar baik dalam perancangan maupun implementasi strategi manajemen krisis. Hal ini dikarenakan humas merupakan sosok yang mengetahui kondisi publik di lapangan. Sesuai dengan beberapa tugas tim manajemen krisis menurut Liu dan Levenshus (2012, h. 107) yaitu mengumpulkan informasi tentang krisis, menentukan penyebabnya, memantau kebutuhan dan tanggapan publik terhadap krisis serta menyebarkan informasi penting kepada stakeholder prioritas. Sehingga, apa yang ditemukan humas nantinya dapat berguna dalam untuk didiskusikan dan menentukan solusi masalah sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Menurut Ruslan (2000) bahwa manajemen krisis dalam kehumasan bertujuan untuk menghadapi krisis dengan suatu tindakan perencanaan yang telah disiapkan humas untuk mencegah meluasnya dampak negatif akibat krisis. Hal tersebut sesuai pula dengan peran manajerial komunikasi yang dimiliki humas dengan peran turunan yaitu sebagai penasihat ahli (the expert prescriber) dan fasilitator pemecahan masalah (the problem solving facilitator). Menurut Broom dan Dozier (dalam Theaker, 2004, h. 57-58) bahwa humas berperan sebagai penasihat ahli karena memegang otoritas dalam komunikasi. Dalam artian yaitu humas melakukan penelitian, menentukan permasalahan, kemudian mengembangkan program komunikasi dan mengimplementasikannya 196
bersama dengan bagian lain dalam organisasi. Di sisi lain, humas berperan sebagai fasilitator pemecahan masalah karena bekerjasama dengan bagian lain di organisasi untuk mengidentifikasi hingga terlibat dalam pemecahan masalah di organisasi (Broom dan Dozier dalam Theaker, 2004, h. 57-58). Humas memang bukanlah satu-satunya pihak yang terlibat dalam tim manajemen krisis. Menurut Liu dan Levenshus (2012, h. 107) penting untuk melibatkan para spesialis lintas fungsi untuk dapat berpikir dalam berbagai peran tanggung jawab manajemen krisis. Keanggotaan dalam tim manajemen krisis harus mencerminkan sifat atau tipe krisis yang dihadapi. Lebih lanjut, Liu dan Levenshus menjelaskan bahwa dalam tim manajemen krisis harus memasukkan anggota inti dalam fungsi organisasi. Selain fungsi komunikasi seperti humas, pemasaran dan hubungan media, fungsi umum lainnya juga diwakili, termasuk kepemimpinan (Misalnya: Kepala staf, sekretaris, direktur eksekutif), hukum, TI, keamanan, operasi, keuangan dan anggaran. 4.6.3.1.3 SOP Manajemen Krisis Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 dan 3, diperoleh bahwa humas pemerintahan daerah tersebut sama-sama belum memiliki peraturan atau standard operating procedure (SOP) dalam manajemen krisis. Selain itu, informan 1 dan 2 juga menuturkan bahwa dalam upaya manajemen krisis tergantung kebijakan, petunjuk, atau instruksi dari pimpinan. Menanggapi temuan data pada humas pemerintahan daerah tersebut, bahwa tidak terdapat strategi baku dalam menghadapi krisis, peneliti mempunyai tiga pandangan terhadap kondisi tersebut. Pandangan pertama adalah humas pemda terkesan kurang memahami dan matang dalam mempersiapkan dan 197
melakukan strategi manajemen krisis karena tidak memiliki strategi baku di lingkungan pemerintahan daerahnya. Padahal, menurut Cutlip, Center dan Broom (2000, h. 328) bahwa membuat suatu strategi merupakan salah satu poin penting yang perlu dilakukan humas dalam mempersiapkan organisasi menghadapi krisis. Selain itu, desain standard operating procedure (SOP) terbukti sangat penting dimiliki dalam mengelola isu dan krisis organisasi menurut Prayudi (2016, h. 18- 19) dapat dilihat dari kajian manajemen isu dan krisis berkembang pesat sejak pertengahan tahun 1970-an. Pandangan peneliti yang kedua adalah sikap humas pemda yang tidak memiliki pedoman khusus dalam manajemen krisis dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan setiap krisis mempunyai sifat dan penanganan yang berbeda. Sesuai dengan pendapat Wilcox dan Glen (2006, h. 257-258; Wisudani, 2009) yang menjelaskan bahwa perancang manajemen konflik tertangguh sekalipun, tidak akan mempunyai perencanaan yang sesuai pada krisis tertentu. Senada dengan hal tersebut, White dan Mazur (1995, h. 206; Wisudani, 2009) menyebutkan bahwa manajemen krisis bukan hanya sekedar memiliki petunjuk manual, melainkan lebih dari itu juga memiliki kemampuan untuk menghadapi sesuatu yang tidak terduga dengan cepat dan respon efektif. Lebih lanjut, White dan Mazur menjelaskan bahwa pada kenyataan, jika mempunyai dan menggunakan sebuah petunjuk yang kaku, justru dapat membuat mati kutu. Serta, pandangan peneliti yang terakhir adalah humas pemda yang menjadi informan belum mengetahui adanya pedoman yang dibuat oleh pemerintah dalam mengelola komunikasi krisis di lingkungan instansi pemerintah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 198
199 Birokrasi (Menpan RB) Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan menteri berupa pedoman ini ditujukan bagi humas instansi pemerintah yang berada di kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), lembaga nonstructural (LNS), sekretariat lembaga tinggi negara dan lembaga negara, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Dalam pedoman ini dijelaskan bagaimana langkah-langkah penanganan krisis, pengelolaan krisis hingga komunikasi krisis. Dalam Permenpan RB tersebut disebutkan bahwa salah satu krisis yang dapat diantisipasi adalah praktik suap dan penyelewengan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa praktik suap dan penyelewengan ini memiliki bobot peluang terjadi sangat besar serta dapat menimbulkan dampak krisis yang sangat mengganggu operasional. 4.6.3.1.4 Training Manajemen Krisis Liu dan Levenshus (2012, h. 11) menjelaskan bahwa pelatihan krisis melibatkan karyawan dalam proses persiapan terjadinya krisis dan membantu menunjukkan kemungkinan krisis serta konsekuensi potensial krisis. Dengan melibatkan karyawan di pelatihan krisis juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk dapat menyampaikan umpan balik tentang rencana penanganan krisis. Sehingga, karyawan akan cenderung lebih mudah mengidentifikasi dan mengomunikasikan isu dan risiko sebelum berubah menjadi krisis kepada pemimpin organisasi. Dalam kaitannya dengan manajemen krisis yang dilakukan humas pemerintahan daerah, berdasarkan hasil wawancara dengan humas pemerintahan
daerah diperoleh bahwa menurut informan 1 dan 3 belum pernah diselenggarakan pelatihan atau training berkaitan dengan manajemen krisis. Sedangkan, informan 2 menjelaskan bahwa bagaimana penanganan krisis di pemerintahan daerah sudah melekat pada setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai tugas dan fungsinya. Menurut argumentasi peneliti, training manajemen krisis perlu dilakukan di lingkungan pemerintahan daerah khususnya bagi humas pemerintahan daerah. Sesuai dengan pendapat para ahli krisis yang sering menyebutkan perlunya melatih tim krisis (Augustine, 1995; Mitroff dkk., 1996; Pauchant & Mitroff, 1992; Walsh, 1995; Williams & Olaniran, 1994; Coombs, 2007, h. 74). Hal ini dikarenakan pelatihan atau training manajemen krisis dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan tim krisis (Coombs, 2007, h. 75). 4.6.3.2.Respon Ketika OTT Menurut Coombs (2007, h. 127) bahwa komunikasi menghadirkan tantangan unik selama fase respon krisis, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, tim krisis harus mengumpulkan dan memproses informasi untuk membuat keputusan. Secara eksternal, stakeholders harus diberi tahu tentang krisis dan tindakan yang harus diambil untuk mengatasinya, termasuk melaporkan kemajuan organisasi menuju pemulihan. 4.6.3.2.1 Komunikasi Internal Komunikasi internal menurut Nova (2011, h. 241) adalah pertukaran informasi antara manajemen organisasi dengan publik internalnya, yaitu para karyawan. Dalam ranah komunikasi krisis internal, menurut Regester dan Larkin (2005, h. 228-229) bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan dalam 200
manajemen komunikasi krisis adalah memastikan karyawan mendapat cukup informasi. Dijelaskan lebih lanjut oleh Regester dan Larkin bahwa karyawan sebaiknya tidak mendapatkan informasi baru melalui media, seperti yang sering terjadi. Hal ini dikarenakan karyawan merupakan "ambassador perusahaan" dan dimungkinkan untuk perlu menjelaskan krisis kepada pelanggan, keluarga, dan teman mengenai apa yang terjadi. Dikaitkan dengan kejadian OTT pada kepala daerah, berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 dan 3 yang merupakan humas pemerintahan daerah, diperoleh bahwa komunikasi internal masuk dalam ranah pimpinan tertinggi di daerah yaitu Wali Kota. Namun, karena Wali Kota ditangkap maka peran tersebut dilakukan oleh Wakil Wali Kota atau yang menggantikan. Selain itu, menurut informan 1 dan 2 bahwa komunikasi internal pemerintahan daerah terkait kasus OTT bukan menjadi tupoksi ataupun ranah dari humas pemerintahan daerah. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi internal beragam. Informan 3 menjelaskan bahwa Wakil Wali Kota Pasuruan berpesan pada pemerintah untuk ekstra hati-hati dalam menyampaikan statement. Berikut merupakan petikan hasil wawancara dengan informan 3 mengenai pesan Wakil Wali Kota dalam komunikasi internal pemerintahan daerah: "... sesuai apa yang disampaikan Pak Wawali memang untuk kita yang sesama pemerintah bahwa kondisi itu .. kita harus hati-hati bener menyampaikan statement. Jangan sampai nanti setelah Pak Wawali menyampaikan statement .. ada statement yang lain. Nah ini adalah ranahnya Pak Wawali. Sehingga kita harus sama-sama hati .. jangan mudah menyampaikan statement yang mungkin malah membuat pekerjaan menjadi tidak nyaman." (Gatot, wawancara, 17 Juni 2019) 201
Sedangkan, informan 1 menjelaskan bahwa pesan komunikasi internal yang disampaikan oleh Bupati pengganti kepala daerah yang terkena OTT adalah mengenai instruksi pencegahan tindakan korupsi. Pesan tersebut disampaikan dalam rapat staf minimal satu kali setiap bulan. Berikut merupakan petikan hasil wawancara dengan informan 1 mengenai pesan Bupati baru dalam komunikasi internal pemerintahan daerah: ".... Jadi dengan adanya itu Pak Bupati mesti mengarahkan, mesti ngomongi, mesti pesen.. instruksi lah jangan sampai terulang kejadian- kejadian yang seperti itu. Jaga Tulungagung. Mesti setiap bulan disampaikan minimal satu kali." (Sudarmaji, wawancara, 20 Mei 2019) 4.6.3.2.2 Komunikasi Eksternal Menurut Nova (2011, h. 241) komunikasi eksternal biasanya dilakukan oleh manajeme perusahaan kepada para pelanggan, masyarakat, dan pemerintah. Pembahasan komunikasi krisis eksternal menurut Coombs (2007, h. 128) harus mencakup bentuk (form) dan konten (content). Bentuk merupakan bagaimana suatu respon harus diberikan. Sedangkan, konten merupakan apa yang dikatakan. a) Konten Respon Krisis Berikut merupakan analisis tentang konten respon krisis yang dilakukan Humas Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam pemberitaan di media online berdasarkan Situational Crisis Communication Theory (Coombs, 2007) dan Image Restoration Theory (Benoit, 2015): 202
203 Case 1. OTT di Tulungagung Tabel 4. 7 Analisis Respon Krisis Humas Pemkab Tulungagung Pernyataan Humas Strategi 1. "Jadi Pak Sutrisno bukan terjaring OTT Denial/Mi OTT Kepala Dinas karena tidak ada barang bukti, hanya nimization PUPR diamankan," jelas Sudarmaji. (7/6/2018) 2. "Setahu saya beliau diajak masuk ke mobil, Transcend OTT Kepala Dinas dan belum ada BB yang diambil dari ence PUPR Tulungagung," ujarnya. (7/6/2018) 3. "Saya kok malah belum tahu, "jawab Defeasibil Pemeriksaan KPK Sudarmaji singkat (28/7/2019). ity/Correc terhadap Sekda tive Action dan Sejumlah ASN Namun dirinya berjanji untuk di Tulungagung menginformasikan kepada awak media segala (28/7/2018) hal tentang pemeriksaan yang dilakukan KPK di Tulungagung. "Kalau ada informasi nanti saya kabari," tandasnya. 4. "Kalau sesuai aturan, mekanismenya seperti Defeasibil Menjelang itu (Bupati Tulungagung Syahri Mulyo usai ity Pelantikan Plt dilantik kemudian dicopot). Digantikan Bupati (24/9/2018) Maryoto Bhirowo dengan status pelaksana tugas (Plt). Posisi Wabup Tulungagung terdapat mekanisme tersendiri. Wakil Bupati akan dijabat dari unsur parpol pengusung). Tapi pastinya seperti apa besok, saya belum konfirmasi," jelas Sudarmaji pada Senin (24/9/2018). Sumber: Data diolah peneliti Pada saat terjadi OTT terhadap Kepala Dinas PUPR, pernyataan Humas Pemkab Tulungagung termasuk dalam kategori denial karena menolaknya
204 menyebutnya sebagai penangkapan secara OTT sebab tidak adanya barang bukti. Denial menurut Coombs (2007, h. 14) ketika manajer krisis menyatakan bahwa tidak ada krisis sekaligus mungkin menjelaskan mengapa tidak ada krisis. Pernyataan 1 juga termasuk dalam kategori minimization karena menyebutkan bahwa kejadian tersebut hanya penangkapan. Minimization menurut Benoit (2015, h. 24) mencoba meminimalisir dampak negatif krisis dengan meyakinkan bahwa kejadian yang terjadi tidak seburuk yang dibayangkan. Selain itu, pada pernyataan 2 saat terjadi OTT terhadap Kepala Dinas PUPR termasuk dalam kategori transcendence karena menjelaskan bahwa beliau diajak masuk ke mobil dan belum ada barang bukti yang dibawa. Transcendence menurut Benoit (2015, h. 25) dilakukan dengan menempatkan tindakan dalam konteks yang berbeda, bertujuan untuk mengarahkan perhatian khalayak pada hal lain sehingga membenarkan perilaku tersebut. Kemudian, ketika terdapat pemeriksaan KPK terhadap Sekretaris Daerah dan sejumlah Aparat Sipil Negara (ASN) di Tulungagung, pernyataan Humas Pemkab Tulungagung termasuk dalam kategori defeasibility karena menunjukkan ketidaktahuan atau kurangnya informasi terhadap kejadian yang ada di pemerintahan daerah. Defeasibility menurut Benoit (2015, h. 27) menunjukkan adanya kurang informasi atau ketidakmampuan organisasi mengontrol faktor penting dalam situasi. Pernyataan humas tersebut juga termasuk dalam kategori corrective action karena Humas Pemkab berusaha akan membagikan informasi mengenai kejadian tersebut kepada media ketika mengetahuinya. Corrective action menurut Benoit (2015, h. 26) dilakukan untuk memulihkan situasi,
memperbaiki kesalahan dan membuat perubahan untuk mencegah terulangnya situasi krisis. Case 2. OTT Wali Kota Batu Tabel 4. 8 Analisis Respon Krisis Humas Pemkot Batu Pernyataan Humas Strategi 1. "Saya belum tahu terkait Defeasibility OTT Wali Kota informasi dari media. Jadi belum ada komunikasi apa-apa dan Batu belum ada pernyataan apapun," (16/9/2017) kata Shanty melalui telepon, Sabtu (16/9) malam. "Saya belum bisa menghubungi," tegasnya. "Kemarin ketemu, terkait laporan hari jadi Kota Batu, setelah itu tidak ada komunikasi lagi," pungkasnya. 2. Kepala Humas Pemkot Batu Corrective Action Menjelang Acara Shanti Rahayuningsasi saat ditemui di Kantornya, Senin Doa Bersama, (25/9) siang mengatakan bahwa Ruwatan, dan tanggal 16 Oktober 2017 Pemkot Selamatan di Kota Batu akan melakukan ruwatan dan selamatan tolak balak dengan Batu (25/9/2017) harapan agar pemkot Batu terhindar dari musibah dan terhindar dari bencana. "Selamatan itu untuk membuang sial, Hari ini kita melakukan 205
rapat persiapan sekaligus koordinasi dengan dinas-dinas, terkait ruwatan dan selamatan yang akan direncanakan bulan depan itu, agar pelaksanaan ruwatan itu sukses," Kata Shanti. Tujuan dari ruwatan itu kata dia untuk membebaskan para pegawai yang berkantor di Batu itu bebas dari bencana, bebas musibah dan para pegawai yang mengabdi di Batu dapat bekerja dengan baik serta ditunjukan jalan yang benar yang diridloi oleh Allah SWT. Lanjut dia, Rencana ruwatan itu juga dibarengi dengan doa bersama yang melibatkan tokoh agama, Kiyai, ulama, tokoh Masyarakat dan para pegawai di lingkungan pemkot Batu. Sumber: Data diolah peneliti Pada saat terjadi OTT terhadap Wali Kota Batu pernyataan Humas Pemkot Batu termasuk dalam kategori defeasibility karena menunjukkan ketidaktahuan atau kurangnya informasi akan kejadian tersebut. Defeasibility menurut Benoit (2015, h. 27) menunjukkan adanya kurang informasi atau ketidakmampuan organisasi mengontrol faktor penting dalam situasi. 206
Kemudian, pernyataan Humas Pemkot Batu menjelang acara doa bersama, ruwatan, dan selamatan di Kota Batu masuk dalam kategori corrective action karena kegiatan tersebut menunjukkan upaya pemerintahan daerah untuk mendoakan agar terhindar dari musibah maupun bencana. Corrective action menurut Benoit (2015, h. 26) dilakukan untuk memulihkan situasi, memperbaiki kesalahan dan membuat perubahan untuk mencegah terulangnya situasi krisis. Dari data tersebut, diperoleh bahwa kategori defeasibility dan corrective action merupakan taktik yang paling banyak digunakan dalam pernyataan humas pemerintahan daerah menanggapi kasus OTT kepala daerah. Defeasibility menurut Benoit (2015, h. 29) masuk dalam strategi evade responsibility (menghindari tanggung jawab). Sedangkan, kategori lain yang digunakan dalam pernyataan humas pemda adalah transcendence, minimization, dan denial. Namun demikian, strategi motification atau meminta maaf dan menunjukkan simpati dalam tanggapan tidak pernah digunakan oleh humas pemda. b) Bentuk Strategi Manajemen Krisis Selain konten, terdapat tiga bentuk strategi manajemen krisis yang dilakukan humas pemerintahan daerah terkait kasus Operasi Tangkap Tangan terhadap kepala daerah. Yaitu: konferensi pers, menyebarkan informasi mengenai pemerintahan daerah, dan berkomunikasi melalui banyak saluran. Berikut merupakan pembahasan tentang tiga bentuk strategi manajemen krisis tersebut: ─ Konferensi Pers Konferensi pers menurut Folkerts (1999 dalam Fisher, n.d.) merupakan kesempatan bagi pejabat publik untuk menunjukkan kepada media dan publik bahwa mereka terorganisir, efektif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi 207
bencana. Konferensi pers yang dilakukan secara teratur dan terjadwal sepanjang krisis dapat memberi informasi penting kepada media agar tetap mengetahui perkembangan terbaru untuk disampaikan, sehingga dapat menghilangkan kekhawatiran publik dan mempersiapkan untuk menghadapi situasi darurat. Konferensi pers hanya dilakukan oleh salah satu dari tiga humas pemerintahan daerah dalam penelitian ini. Senada dengan pendapat Folkerts, berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3, diperoleh bahwa alasan diselenggarakannya konferensi pers adalah karena menjadi kewajiban pemerintah secara publik untuk menyampaikan mengenai kejadian Operasi Tangkap Tangan terhadap Wali Kota Pasuruan. Selain itu, alasan lain menurut informan 3 adalah karena media menunggu bagaimana statement dari Pemerintah. Menurut informan 3 konferensi pers atas OTT terhadap kepala daerah di pemerintahan daerah kota Pasuruan diselenggarakan berdasarkan inisiasi dan komando dari Wakil Wali Kota Pasuruan. Karena situasi mendesak, beliau kemudian memanggil Sekretaris Daerah dan Plt Kepala Dinas Kominfo untuk bertemu dan langsung menyampaikan konferensi pers. Konferensi pers diselenggarakan di Kantor Wali Kota Pasuruan pukul 11 pagi pada hari yang sama dengan OTT pukul 5.30. Pemilihan waktu ini mendekati waktu yang disampaikan Regester dan Larkin (2005, h. 219) sebagai waktu yang tepat untuk mengadakan konferensi pers karena masih memenuhi sebagian besar deadline wartawan yaitu pukul 10.30 dan 15.30. Inti pesan dalam konferensi pers yang disampaikan Wakil Wali Kota menurut informan 3 adalah memberitahu kepada masyarakat bahwa pemerintah telah berbuat sedemikian rupa untuk memiloti pemerintah daerah. Serta, 208
pemerintahan daerah akan mengikuti dan menunggu proses hukum selanjutnya terhadap Wali Kota. Konferensi pers ini sesuai dengan bentuk rekomendasi komunikasi krisis yang dicetuskan Coombs (2007, h. 128) yaitu harus cepat, konsisten dan terbuka. Dengan diselenggarakannya konferensi pers di hari yang sama dengan OTT maka menunjukkan kecepatan pemerintahan daerah dalam merespon kondisi tersebut. Konsistensi atau yang disebut dengan berbicara dengan satu suara menurut informan 3 dilakukan dengan pegawai pemerintahan daerah tidak memberikan suatu statement yang justru membuat berita semakin besar. Serta, keterbukaan ditunjukkan dengan ketersediaan pemerintahan daerah kepada media untuk pemenuhan informasi melalui konferensi pers. Seperti disampaikan Seeger dan Sellnow (2019) bahwa konferensi pers selama krisis dan sesi tanya jawab dapat sangat membantu dalam menciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka dan kemudahan akses serta arus informasi yang bebas. Menurut Coombs (2007, h. 78) bahwa spokesperson atau juru bicara merupakan suara organisasi selama krisis. Spokesperson dalam konferensi pers atas kasus OTT di Kota Pasuruan adalah Wakil Wali Kota. Tanggung jawab utama spokesperson adalah mengelola keakuratan dan konsistensi pesan yang datang dari organisasi (Coombs, 2007, h. 78). Pemilihan Wakil Wali Kota sebagai spokesperson secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintahan daerah akan tetap berjalan meski tanpa sosok wali kota. Seperti yang disampaikan Brataas (2018, h. 79) bahwa salah satu manfaat adanya konferensi pers adalah sebagai kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan dan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan adanya statement langsung dari Wakil Wali 209
Kota dalam konferensi pers maka menunjukkan keakuratan dan konsistensi pesan dari pemerintahan daerah. Lebih lanjut, pembahasan dalam hal konten respon pesan terdapat pada subbab selanjutnya. Sedangkan, dua informan lainnya menjelaskan alasan tidak membuat news release atau holding statement serta tidak membuat press conference yaitu: Pertama, kondisi posisi kepala daerah yang ditangkap secara OTT sudah bukan kepala daerah lagi sebab sudah digantikan oleh Penjabat (Pj); dan Kedua, humas pemerintahan daerah menganggap jika membuat atau menggunakan public relations tools tersebut dapat menimbulkan persepsi genting di masyarakat. Padahal, berdasarkan studi literatur menurut Nikolaev (dalam Coombs, 2010, h. 269) bahwa press conferences merupakan salah satu metode utama dalam elemen dasar rencana manajemen krisis secara face to face atau personal. Serta, menurut Nikolaev (dalam Coombs, 2010, h. 270) menjelaskan bahwa press conference juga menjadi salah satu alat public relations yang utama dan paling efektif. ─ Penyampaian Informasi Mengenai Pemerintahan Daerah Liu dan Levenshus (2012, h. 114) menjelaskan bahwa terdapat dua tujuan strategi pesan respon krisis. Pertama untuk menyelesaikan krisis dan kedua untuk mengurangi kerusakan reputasi dan hubungan. Verhoeven dkk. (2014, h. 108) menyampaikan bahwa strategi respon krisis yang paling banyak digunakan oleh praktisi profesional di Eropa adalah strategi informasi. Strategi memberikan informasi ini meliputi memberikan fakta dan gambaran tentang situasi kepada stakeholders, menjelaskan langkah selanjutnya terkait krisis, dan lain sebagainya. 210
211 Strategi ini berbeda dengan yang dilakukan humas pemerintahan daerah dalam merespon OTT kepala daerah. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa strategi manajemen krisis yang dilakukan informan 2 dan 3 di antaranya yaitu penyampaian informasi kepada masyarakat di luar ranah krisis. Menurut informan 2 pihaknya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai: a) Kejadian atau kegiatan apa adanya; b) Prestasi pemerintahan daerah; c) Capaian pembangunan. Seperti angka pengangguran; d) Hasil sistem pemerintahan daerah. Seperti: pertumbuhan penduduk; e) Penyampaian visi dan misi pemerintahan daerah. Senada dengan hal tersebut, informan 3 menuturkan salah satu strategi manajemen krisis yang dilakukan adalah melakukan pemberitaan positif mengenai pemerintahan daerah. Strategi respon krisis tersebut dapat disebut sebagai strategi Setting Up New Topics. Menurut Hu dan Pang (2016, h. 334) Setting Up New Topics merupakan salah satu strategi respon krisis yang dilakukan praktisi humas di Cina berupa mengangkat topik yang tidak relevan, mendramatisasi, atau membuat aksi publisitas untuk mengalihkan perhatian. Dalam hal ini, berkaitan dengan strategi humas pemerintahan daerah memberikan informasi mengenai pemerintahan daerah di luar ranah krisis dapat dilihat sebagai upaya mengurangi kerusakan reputasi dan hubungan dengan stakeholders serta upaya untuk mengalihkan perhatian publik terhadap kejadian OTT kepala daerah. ─ Menyediakan Banyak Saluran Komunikasi dan Media Relations Scanlon (1975 dalam Kriyantono, 2015, h. 255-256) menyebutkan bahwa setiap krisis juga merupakan krisis informasi, jika organisasi tidak mampu mengontrol informasi berdampak pada kegagalan mengontrol krisis. Suatu
informasi disampaikan melalui saluran komunikasi. Saluran komunikasi juga menjadi satu hal utama yang harus diperhatikan ketika krisis menurut Sezgin dan Telingun (2016, h. 87). Suatu organisasi dapat bertahan menghadapi krisis dengan bantuan dan dukungan media. Sebab melalui media, perhatian dari publik suatu organisasi dapat lebih dikontrol karena publik cenderung mempercayai apa yang disampaikan media, terutama melalui televisi, radio, internet, dan sumber komunikasi tertulis lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diperoleh bahwa humas pemerintahan daerah baik informan 1, 2 maupun 3 selama ini menyediakan banyak saluran komunikasi. Mulai dari cetak, elektronik, online, media sosial hingga website. Ketiga informan juga menjelaskan bahwa media sosial dan website humas pemerintahan daerah tetap aktif digunakan ketika kejadian OTT terhadap kepala daerah. Dengan demikian, menunjukkan adanya prinsip keterbukaan dan komunikasi dua arah terhadap publik dari organisasi. Saluran komunikasi ini menurut masing-masing informan berupa: a) Informan 1: Kerjasama dengan media, baik cetak, elektronik, maupun online. Media sosial ada Facebook, Twitter, Instagram. Total hampir ada 148 media, cetak dan online, baik harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Saat ini banyak menggunakan humas pemerintahan daerah banyak menggunakan Instagram. b) Informan 2: Media cetak, elektronik, dan online. Media cetak dibagi menjadi koran harian, mingguan, dan online. Media elektronik seperti TV lokal, regional, dan nasional. Media sosial ada Youtube dan Instagram 212
c) Informan 3: Kerjasama dengan media cetak seperti Radar dan Birawa. Tahun ini kerjasama dengan media online. Selain itu, juga punya Radio Ramapati, media sosial, Twitter, dan Website. Kerjasama dengan media dapat berjalan dengan baik jika humas menjaga hubungan baik dengan media. Menjaga hubungan baik dengan media atau disebut kegiatan media relations menurut Wardhani (2008, h. 1) merupakan aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh humas untuk menjalin hubungan baik dengan media massa untuk mencapai pengertian, serta dukungan dalam bentuk publikasi organisasi yang maksimal dan berimbang. Begitu pentingnya humas melakukan media relations hingga disebutkan oleh Lattimore dkk. (2010, h. 200) bahwa media relations dan kerja publisitas yang hebat menjadi tulang punggung bagi kinerja public relations. Ketiga informan yang merupakan humas pemerintahan daerah menuturkan bahwa mereka selama ini berusaha menjaga hubungan baik dengan media. Informan 1 menjelaskan bahwa hubungan baik itu salah satunya diwujudkan dengan cara memfasilitasi kebutuhan awak media. Seperti adanya ruang jurnalis dan fasilitas komputer untuk jurnalis. Sedangkan, informan 3 menjelaskan bahwa media relations yang dijalin selama ini melalui adanya kegiatan jumpa pers. Jumpa pers menurut Abdullah (2001, h. 82) merupakan satu kegiatan media relations yang paling dikenal selain penyebaran siaran pers. Jumpa pers disebut juga konferensi pers. Jumpa pers biasanya dilakukan menjelang, menghadapi, ataupun setelah terjadi peristiwa atau kegiatan penting dan besar. Kelebihan jumpa pers dibanding siaran pers terletak pada aspek diskusi atau tanya jawab. Informan 3 menjelaskan bahwa jumpa pers setiap 213
tahunnya dilakukan antara pemerintahan daerah dengan wartawan untuk dapat menyamakan persepsi sehingga dapat berjalan seiring dengan media. 4.6.3.3 Setelah OTT (Post Crisis) Tahap ini terjadi setelah kejadian Operasi Tangkap Tangan pada kepala daerah, ketika situasi sudah mulai mereda dan perhatian masyarakat dan media sudah tidak terlalu fokus pada krisis di pemerintahan daerah. Tahapan ini merupakan tahap dimana pemerintahan daerah khususnya humas pemda, ditutut untuk segera memulihkan kembali citra organisasi yang sempat terganggu dengan adanya krisis. Sebelum memasuki tahapan recovery, seorang humas harus melakukan evaluasi kegiatan manajemen krisis yang telah dilakukannya. Evaluasi manajemen krisis menurut Liu dan Levenshus (2012, h. 120) berguna untuk dapat meningkatkan pencegahan, mitigasi, dan respon krisis organisasi, humas pemerintah harus mengevaluasi sebaik apa tim manajemen krisis dan pemimpin organisasi dalam melaksanakan setiap aspek manajemen krisis. Tiga elemen yang relevan menurut Coombs (2007, h. 156) untuk mengevaluasi dampak krisis terhadap reputasi, yaitu: 1) Skor reputasi sebelum dan sesudah krisis, 2) Media dan liputan internet dari krisis, 3) Umpan balik stakeholders. Dalam hal ini, berkaitan dengan kondisi pasca kejadian Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kepala daerah, berikut merupakan penjelasan informan dalam penelitian yang merupakan humas pemerintahan daerah mengenai kondisi pasca OTT: Pertama, informan 2 dan 3 menjelaskan kejadian OTT terhadap kepala daerah karena kasus korupsi mempengaruhi citra pemerintahan daerah. Menurut 214
argumentasi peneliti, hal ini dapat terjadi karena tindakan korupsi yang dilakukan kepala daerah tidak mencerminkan pelaksanaan good governance. Good governance menurut Bank Dunia merupakan "suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, serta menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha" (Suprawoto, 2018, h. 227). Sehingga, tindakan korupsi dinilai dapat mempengaruhi citra pemerintahan daerah. Hal ini sesuai yang disampaikan Goje (2010, dalam Oluwatobi, 2012, h. 183) bahwa korupsi menyangkal sarana dasar dalam mata pencaharian masyarakat, hal ini memperburuk pengangguran dan mengikis citra sebagai suatu bangsa dan individu. Sedangkan, menurut informan 1 di Kabupaten Tulungagung yang menimbulkan pro dan kontra perbincangan di masyarakat lebih spesifik pada dinas yang kepala dinasnya ditangkap karena OTT yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintahan daerah langsung mengangkat Plt untuk Dinas PUPR. Kedua, dari segi tone pemberitaan media. Informan 1 menjelaskan bahwa media turut membantu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kepala daerah yang ditangkap secara OTT tesebut sudah tidak menjabat sebagai bupati. Sementara, menurut informan 2 pemberitaan di media mengenai pemerintahan daerah pasca OTT biasa saja. Hal ini dapat menunjukkan bahwa menurut humas pemerintahan daerah bahwa pemberitaan di media lebih cenderung pada sosok 215
216 yang ditangkap atau pribadi individu, tidak secara umum menyasar pemerintahan daerah. Terakhir, dari sisi hubungan dengan stakeholders. Informan 2 menjelaskan bahwa hubungan dengan stakeholder pasca kejadian OTT adalah pihaknya tidak menutup-nutupi atau membuka apa adanya mengenai kejadian OTT. Menurut informan 2, stakeholders mengetahui mana yang salah dan betul. Lebih lanjut, informan 2 menjelaskan bahwa OTT lebih ke pribadi individual. Dari pemerintahan daerah sendiri berusaha mengatasinya dengan penonjolan atau peningkatan dalam hal pelayanan, serta, berusaha menjalankan kegiatan sesuai dengan visi dan misi wali kota. Sedangkan, informan 1 dan 3 menyebutkan bahwa hubungan dengan stakeholders pasca OTT baik-baik saja dan tidak terdapat pengaruh yang berarti. Menurut argumentasi peneliti mengevaluasi hubungan antara stakeholders dengan pemerintahan daerah pasca OTT menjadi hal yang cukup sulit dilakukan mengingat roda pemerintahan terus berjalan dengan keluarnya peraturan mengenai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota ataupun adanya Penjabat (Pj) Wali Kota. Hal ini sesuai yang disampaikan Coombs (2007, h. 157) bahwa evaluasi stakeholders memiliki keterbatasan ketika digunakan untuk mengevaluasi reputasi karena merupakan pengganti yang tidak tepat untuk pengukuran reputasi aktual. Dari kejadian Operasi Tangkap Tangan terhadap kepala daerah karena kasus korupsi ini, ternyata membawa pembelajaran mengenai manajemen krisis khususnya bagi humas pemerintahan daerah. Informan 3 menjelaskan bahwa manajemen atau penanganan terhadap kejadian OTT kemarin merupakan suatu ilmu baru baginya. Karena sebelumnya humas pemerintahan daerah belum pernah
melakukan hal demikian. Mengingat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pasuruan juga baru berjalan selama dua tahun. Hal ini disebut sebagai renewal sesuai yang disampaikan Liu dan Levenshus (2012, h. 121) dalam tahap recovering from a crisis. Renewal merupakan pendekatan yang lebih optimis terhadap respon krisis dimana organisasi dan manajemen belajar dari krisis sehingga organisasi menjadi lebih kuat dan lebih baik daripada sebelum krisis. Dengan adanya OTT terhadap kepala daerah, maka membuat humas pemerintahan daerah belajar bagaimana seharusnya ke depan agar lebih siap dan sigap menghadapi kondisi krisis dalam pemerintahan daerah. Kemudian, setelah kejadian krisis, terdapat tahapan recovery yang merupakan tantangan besar bagi praktisi kehumasan. Sebab pada tahap ini perlu membangun kembali kepercaaan publik dan memperbaiki reputasi. Sesuai yang disampaikan White dan Mazur (1995, h. 211; Wisudani, 2009) bahwa ketika krisis telah berakhir, maka organisasi menghadapi tugas untuk dapat membangun kembali sehingga dapat mengembalikan kepercayaan publik dan membangun kembali reputasi. Begitu pula tanggung jawab yang diemban oleh humas pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur pasca insiden kepala daerah ditangkap secara OTT oleh KPK. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan penelitian, berkaitan dengan pengaruh citra pemerintahan daerah pasca kasus OTT pada kepala daerah, diperoleh beberapa hal yang dilakukan humas pemerintahan daerah untuk mengembalikan citra pemerintahan daerah, yaitu: 1) Menekankan pada kerja apa adanya (Informan 1); 2) Menunjukkan prestasi pemerintahan daerah (informan 2) atau mempublikasikan berita positif pemerintahan daerah (informan 3); 3) 217
Memperbaiki sistem dalam pemerintahan agar tidak terulang kejadian serupa (informan 1) dengan adanya SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), E-Government, pemberian TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai), dan MoU Zona Integritas Bebas KKN (informan 1). E-Government menurut Information Resources Management Association (2015, h. 2306) merupakan istilah umum pada lembaga pemerintah mengenai teknologi informasi (seperti Internet dan sistem berbasis web) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan lembaga lainnya. Manfaat utama E-Government adalah pemberdayaan warga negara yang lebih besar untuk partisipasi publik melalui akses terhadap informasi, peningkatan interaksi dengan bisnis dan industri, manajemen pemerintah yang lebih efisien dan efektif, mengurangi korupsi, biaya yang lebih rendah, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas. 4.6.3.4 Temuan Lain Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa hasil temuan yang dianggap dapat memperkaya kajian mengenai humas pemerintahan, manajemen krisis, dan korupsi. Temuan-temuan tersebut meliputi pandangan humas tentang kepala daerah yang ditangkap secara OTT karena kasus korupsi, program pemerintahan daerah tentang korupsi, sosialisasi internal pencegahan korupsi dan peran humas dalam pencegahan korupsi. Temuan lain pertama dalam penelitian ini yaitu tentang adanya humas pemerintahan daerah Y yang tidak berkenan untuk diwawancara perihal manajemen krisis yang dilakukan dalam menghadapi kasus OTT yang dilakukan kepala daerah. Menurut informan tersebut karena hal yang diangkat dalam 218
219 penelitian ini merupakan isu yang sensitif, takut salah memberikan statement, dan karena penyidikan terhadap kasus korupsi kepala daerah tersebut masih berjalan. Apa yang dilakukan humas pemerintahan daerah Y menurut pandangan peneliti kurang tepat. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan salah satu asas humas pemerintah dan syarat terwujudnya good governance di suatu negara yaitu keterbukaan. Menurut Suprawoto (2018, h. 228) bahwa humas pemerintah merupakan garda terdepan pendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Ditambah lagi, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi unuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain itu, masyarakat juga memiliki landasan kuat untuk mendapatkan jaminan akses informasi dengan jelas, kapan dilayani, informasi apa yang dapat diakses dan lain sebagainya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Suprawoto, 2018, h. 228). Temuan lain kedua mengenai program tentang korupsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1, beliau menyebutkan bahwa bagian humas pemerintahan daerah tidak pernah membuat program dalam ranah korupsi baik berupa pencegahan maupun sosialisasi anti korupsi. Sedangkan, menurut informan 3, dalam ranah korupsi sudah terdapat dalam program pemerintah karena pemerintah memegang fungsi pengawasan dan pelaksana pemerintahan. Lebih lanjut, informan 3 menjelaskan untuk tataran program pencegahan korupsi
berada dalam ruang lingkup inspektorat. Hal ini sesuai dengan penjelasan informan 1, bahwa program tentang korupsi dilaksanakan oleh Inspektorat, beberapa dinas, serta Kepolisian dalam wadah bernama Saber Pungli. Satgas Saber Pungli merupakan singkatan dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dibentuk bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli. Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli dan Kepmenko Polhukam Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli.id, n.d.). Satgas Saber Pungli merupakan gabungan anggota dari 9 Kementerian dan Lembaga, yaitu: 1) Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3) Kejaksaan Agung Republik Indonesia; 4) Kementerian Dalam Negeri; 5) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; 7) Ombudsman Republik Indonesia; 8) Badan Intelijen Negara; 9) Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Kegiatan Saber Pungli ini memiliki tiga tujuan, yaitu: a) Tertangguhnya praktek pungli yang dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; b) Terbangunnya perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan masyarakat dengan prinsip zero pungli namun tetap mengutamakan pelayanan prima, dan; c) Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku (Saberpungli.id, n.d.). Kegiatan Saber Pungli dilaksanakan pada seluruh wilayah yurikdiksi Indonesia khususnya pada 36 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, serta 495 Kota/Kabupaten di Indonesia. 220
221 Selain itu, menurut informan 1 juga terdapat program TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) dari Kejaksaan yang bertujuan mengawasi kegiatan atau proyek-proyek agar berjalan sesuai dengan ketentuan, mulai dari pelaksanaan sampai evaluasi. Pembentukan TP4D sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari-jakbar.go.id, n.d.). Hal ini dilandasi mengingat pentingnya peran Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun didaerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. TP4 terdiri atas tiga komponen, yaitu: a) TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI; b) TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di tingkat Provinsi; dan c) TP4D Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di tiap wilayah kota. TPD memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 1) Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing. 2) Memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara. 3) Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap
222 tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir. 4) Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. 5) Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan. 6) Melaksanakan penegakkan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara (Kejari- jakbar.go.id, n.d.). Selain itu, menurut informan 2 pelaksanaan program atau kegiatan dalam ranah korupsi di pemda X berupa himbauan agar pegawai pemerintahan daerah dalam bekerja harus sesuai dengan aturan. Secara umum, berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, diperoleh bahwa humas pemerintahan daerah kabupaten dan kota secara khusus belum pernah membuat program atau kegiatan dalam ranah korupsi. Melihat fenomena korupsi pada tataran pemerintahan daerah di Indonesia yang berkembang saat ini, humas pemda sepertinya perlu untuk melakukan terobosan- terobosan berupa program atau strategi untuk melawan korupsi. Hal ini dikarenakan korupsi dapat merusak pelaksanaan good governance yang dicita- citakan masyarakat. Menurut Biegelman & Biegelman (2010) bahwa korupsi mengancam good governance, pembangunan ekonomi berkelanjutan, proses demokrasi dan praktik bisnis yang adil. Di sisi lain, humas merupakan penghubung antara organisasi dan publik, karena humas melayani tujuan untuk
menyeimbangkan kepentingan organisasi dan publik melalui manajemen hubungan (Heath, 2006 dalam Mudenda, 2015). Didukung pula dengan pandangan Kriyantono (2018) bahwa mengacu pada Permenpan RB Nomor 30 tahun 2011 seharusnya humas pemerintah turut menaruh perhatian dalam menyosialisasikan program nasional anti korupsi di lembaga pemerintah. Humas pemerintahan daerah di Indonesia dapat mereplikasi apa yang dilakukan humas di Kantor Polisi Negara Zambia dalam melaksanakan program- program untuk melawan korupsi. Dalam penelitian Mudenda (2015), dijelaskan bahwa berangkat dari kondisi Kantor Polisi di negara Zambia atau Zambia Police Service (ZPS) yang dinilai sebagai salah satu lembaga publik dengan korupsi tertinggi di Zambia, membuat ZPS mulai memerangi korupsi dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh public relations (PR). Strategi yang dilakukan PR ZPS untuk melawan korupsi yaitu: a) Membawa masyarakat lebih dekat ke Kepolisian Zambia (20 %); b) Membuat petugas ZPS lebih sensitif terhadap hak warga negara (30 %); c) Menumbuhkan kepekaan petugas tentang bahaya korupsi dan pelanggaran kriminal lainnya (40 %) serta d) Memberikan informasi terbaru tentang kegiatan layanan di Kepolisian Zambia (10 %). Program sensitization atau menumbuhkan kepekaan ini diberikan kepada petugas polisi di ZPS dan menunjukkan dampak yaitu: a) Adanya perubahan positif untuk melawan korupsi (50 %); b) Takut diidentifikasi (30 %); dan Mampu menyadarkan warga mengenai bahaya korupsi (20 %). Dalam menjalankan program sensitization tersebut, humas bekerjasama dengan Anti Corruption Comission (90 %) dan tidak (10 %). Temuan lain ketiga tentang sosialisasi internal pencegahan korupsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diperoleh dari informan 2 dan 3 223
224 bahwa tidak terdapat sosialisasi internal dalam rangka pencegahan korupsi. Menurut informan 2, kegiatan pencegahan tidak ada karena pada dasarnya setiap orang sudah mengerti bahwa korupsi adalah perbuatan melanggar peraturan. Selain itu, menurut informan 3 bahwa selama ini belum ada sosialisasi internal pencegahan korupsi karena tupoksinya lebih melekat pada Inspektorat. Sedangkan, menurut informan 1 sosialisasi internal pencegahan korupsi disampaikan Bupati ketika rapat staf setiap bulan minimal satu kali yang dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam kegiatan tersebut, Bupati memberikan instruksi agar tidak sampai terulang kejadian korupsi yang pernah terjadi. Hal ini menunjukkan masih minimnya sosialisasi internal bagi pegawai pemerintahan daerah mengenai pencegahan korupsi. Didukung oleh hasil riset Kriyantono (2018) dengan rekan dosen yang lain, ditemukan bahwa hanya 37 % dari total 50 responden humas yang mengaku sudah pernah melaksanakan program anti korupsi. Meski demikian, 71 % dari program tersebut justru fokus pada publik eksternal. Menurut Lubbe dan Puth (2002 dalam Mudenda, 2015) bahwa salah satu tugas atau fungsi praktisi humas adalah internal education. Dalam hal ini memiliki arti yaitu orang-orang dalam organisasi perlu diberi informasi tentang rencana dan peran mereka di dalamnya. Dalam rangka melawan praktik korupsi, humas pemerintahan daerah dapat melakukan fungsinya yaitu memberikan internal education melalui sosialisasi internal pencegahan korupsi. Seperti yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur diselenggarakan kegiatan Workshop Komunikasi Pencegahan Korupsi melalui media sosial bagi pemerintahan daerah se-Kaltim. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPK bidang Kehumasan dan Dinas
Kominfo sebagai wujud integrasi pencegahan korupsi (Humas Provinsi Kaltim, 2019). Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai upaya pencegahan korupsi melalui medsos di masing-masing daerah. Workshop berlangsung selama dua hari, 27-28 Juni diikuti oleh 40 peserta dari kabupaten dan kota se-Kaltim. Pada hakikatnya, program pencegahan korupsi tidak hanya dapat berupa sosialisasi atau workshop saja. Melainkan juga dapat melalui media sosial seperti yang dilakukan di Kutai Timur. Selama ini, upaya komunikasi dalam rangka pencegahan korupsi dilakukan dengan penyebaran informasi atau berita yang diunggah di website Humas Kutim kemudian dibagikan ke Facebook, Instagram dan Whattsapp (Humas Kutai Timur, 2019). Temuan lain terakhir dalam penelitian ini yaitu peran humas dalam pencegahan korupsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diperoleh bahwa menurut informan 2 peran humas dalam pencegahan korupsi adalah peran informasi, sesuai dengan tupoksi humas pemerintahan daerah yaitu melakukan peliputan kepada masyarakat. Senada dengan hal tersebut, menurut informan 3 bahwa humas pemerintahan daerah bertugas untuk mempublikasikan atau mengekspos kegiatan pemerintahan daerah dan Inspektorat yang berada dalam ranah pencegahan korupsi. Hal ini sesuai dengan peran humas menurut Broom dan Dozier (dalam Theaker, 2004, h. 57-58) yaitu sebagai teknisi komunikasi (the communication technician). Peran ini mencakup bagaimana humas memutuskan dan melakukan implementasi komunikasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam hal ini yaitu untuk mencegah terjadinya korupsi. Peran untuk menyampaikan informasi mengenai pemerintahan daerah ini menurut Rusmadi sebenarnya bukan hanya tugas humas pemda, melainkan juga 225
memerlukan peran serta dari semua aparatur sipil negara (Humas Provinsi Kaltim, 2017). Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Rusmadi, setiap ASN seharusnya memiliki informasi dan pengetahuan mengenai apa yang pemda lakukan. Sehingga, jika terdapat pemberitaan yang tidak benar mengenai pemerintahan daerah bukan hanya menjadi tugas humas untuk dapat menyampaikan klarifikasi kepada masyarakat melainkan menjadi tugas bagi semua ASN. Selain itu, menurut informan 1 peran humas dalam pencegahan korupsi adalah mengamati pemberitaan di media soal isu-isu korupsi yang dilakukan pemerintahan daerah kemudian mengonfirmasi ke pihak terkait jika terdapat berita penyelewengan. Menurut informan 1 hal ini termasuk dalam ranah pencegahan korupsi sebagai upaya konfirmasi akan kebenaran suatu peristiwa. Peran humas ini sesuai dengan peran humas dalam ranah manajemen komunikasi menurut Broom dan Dozier (dalam Theaker, 2004, h. 57-58) yaitu humas bertindak sebagai fasilitator komunikasi. Berarti bahwa humas bertindak sebagai perantara dalam menginterpretasi, memediasi, dan menjaga komunikasi dua arah yang terbuka antara organisasi dan publiknya. Dasar dalam peran ini adalah demi terciptanya mutual understanding agar memfasilitasi pengambilan keputusan yang baik dan menguntungkan. Menyadari peran humas pemerintahan daerah yang masih cukup terbatas dalam pencegahan korupsi, informan 3 menjelaskan jika diijinkan untuk dapat berperan lebih jauh, pihaknya berharap dapat bekerjasama lebih mendalam dengan pihak terkait yang memiliki tupoksi terkait pengawasan maupun pembinaan SDM seperti BKD dan Inspektorat. 226
BAB V PENUTUP 5.1 Simpulan Berdasarkan temuan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap manajemen krisis Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur atas kasus OTT KPK terhadap Bupati dan Walikota, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai krisis dalam pemerintahan, yaitu ketika: a) Terjadinya suatu kejadian yang mengakibatkan terganggunya pelayanan publik dan kondisi stagnan di lingkungan pemerintah, b) Operasi Tangkap Tangan oleh KPK, c) Pemilihan Umum (potensi krisis), d) Bencana, e) Hoax. Serta, salah seorang humas pemda menjelaskan belum pernah mengalami krisis dalam pemerintahan sebab semuanya sudah terdapat regulasinya. 2. Satu dari tiga Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota memaknai OTT KPK terhadap Kepala Daerah sebagai krisis, sedangkan dua humas lainnya tidak menganggap sebagai krisis. Humas pemerintahan daerah yang memaknai sebagai krisis dikarenakan kejadian tersebut berpengaruh terhadap pelayanan publik dan citra pemerintahan daerah, serta disebut sebagai cobaan yang menimpa kepala daerah yang sudah dianggap seperti orang tua sendiri. Sedangkan, humas pemerintahan daerah yang menganggap kejadian OTT bukan merupakan krisis karena 227
pemerintahan kota / kabupaten masih memiliki sosok pimpinan daerah yang menggantikan yaitu Penjabat (Pj) ataupun Wakil Wali Kota. 3. Humas pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur menyikapi secara beragam OTT terhadap kepala daerah, yaitu: a) Pasif menunggu kabar dari KPK melalui media, b) Tetap bekerja sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, c) Berusaha menetralkan suasana dengan berhati-hati dalam memberikan statement, d) Memantau proses hukum yang berjalan. 4. Manajemen krisis humas pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur terhadap OTT kepala daerah dibagi menjadi: sebelum OTT (pra crisis), ketika OTT (crisis event) dan setelah OTT (post crisis). 5. Sebelum OTT (Pre Crisis) a) Humas pemerintahan daerah tidak ada yang mengetahui isu atau informasi tentang akan terjadinya OTT b) Humas Pemerintahan daerah rutin melakukan monitoring pemberitaan mengenai pemerintahan daerah di media baik sebelum, ketika, dan setelah OTT c) Tidak terdapat SOP manajemen krisis pemerintahan daerah. Upaya manajemen krisis tergantung kebijakan pimpinan dan melekat pada setiap SKPD sesuai tugas dan fungsinya d) Tidak pernah diselenggarakan training manajemen krisis di humas pemerintahan daerah 228
229 e) Pihak yang membuat strategi manajemen krisis adalah kepala daerah atau yang mewakili. Kemudian, sebelum menerapkan berdiskusi dengan SKPD yang bersangkutan. 6. Ketika OTT (Crisis Event) Respon humas pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur ketika OTT dibagi menjadi komunikasi internal dan eksternal. a) Komunikasi internal dilakukan oleh Wakil Wali Kota atau yang menggantikan. Pesan komunikasi internal berupa instruksi atau mengingatkan agar tidak terulang kejadian serupa dan harus berhati- hati dalam memberikan pernyataan ke masyarakat terkait kasus OTT. b) Komunikasi eksternal yang dilakukan humas pemda dilihat dari segi konten dan bentuk strategi manajemen krisis. Berdasarkan kontennya, kategori defeasibility (menyatakan kekurang atau ketidaktahuan akan suatu informasi) dan corrective action (tindakan perbaikan) menjadi taktik yang paling banyak digunakan dalam pernyataan humas pemerintahan daerah atas kasus OTT di media. Kategori lain yang digunakan dalam pernyataan humas adalah transcendence, minimization, dan denial. Berdasarkan bentuknya strategi manajemen krisis yang dilakukan adalah: a) Menyampaikan informasi mengenai pemerintahan daerah, b) Menyediakan banyak saluran komunikasi dan media relations, c) Konferensi pers.
230 7. Setelah OTT (Post Crisis) a) Evaluasi Manajemen Krisis Evaluasi dilihat dari tiga aspek, yaitu 1) Mempengaruhi citra pemerintahan daerah serta menimbulkan pro dan kontra di masyarakat spesifik pada dinas yang kepala dinasnya ditangkap; 2) Media cenderung lebih memberitakan kasus OTT pada individunya bukan pemerintahan daerah secara umum. Serta, media turut membantu menginformasikan bahwa posisi OTT terhadap salah satu kepala daerah yang ditangkap sebenarnya sudah tidak menjabat; 3) Hubungan dengan stakeholders tidak terdapat pengaruh yang berarti. b) Renewal Kejadian OTT terhadap kepala daerah ini menjadi ilmu dan pembelajaran baru bagi humas pemerintahan daerah dalam hal manajemen krisis atas kepala daerah yang ditangkap secara OTT oleh KPK. c) Recovery Strategi mengembalikan citra pemerintahan daerah atas kejadian OTT terhadap kepala daerah, yaitu: a) Menekankan kinerja pemerintahan daerah apa adanya; b) Menunjukkan prestasi pemerintahan daerah atau mempublikasikan berita positif tentang pemerintahan daerah; c) Memperbaiki sistem dalam pemerintahan agar tidak terulang kejadian serupa dengan adanya SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), E-Government, TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai), dan MoU Zona Integritas Bebas KKN.
5.2 Studi Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki fokus pada bagaimana pemahaman humas pemerintahan daerah mengenai krisis, pandangan humas atas OTT kepala daerah sebagai krisis, dan strategi manajemen krisis yang dilakukan humas pemerintahan daerah atas kepala daerah yang ditangkap secara OTT oleh KPK. Peneliti pada akhirnya menemukan batasan penelitian yaitu tidak mengidentifikasi hubungan antara pemahaman humas pemda tentang krisis, pandangan humas tentang OTT terhadap kepala daerah sebagai krisis, dan strategi manajemen krisis yang dilakukan atas kasus tersebut. Serta, peneliti juga tidak menggali efektifitas penggunaan strategi manajemen krisis atau tidak menjelaskan tepat tidaknya manajemen krisis yang dilakukan humas pemda melainkan berfokus pada bagaimana implementasi strategi manajemen krisis yang dilakukan humas pemda. Pada penelitian ini, peneliti memiliki hambatan dalam hal akses dan waktu sehingga tidak dapat melakukan pengumpulan data ke seluruh humas pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur yang kepala daerahnya ditangkap secara OTT karena kasus korupsi. Sehingga, dalam proses pengumpulan data hanya diwakili oleh tiga informan dari kabupaten dan kota yang berbeda dan satu informan tidak berkenan untuk diwawancara. Penelitian ini menghadirkan sudut pandang informan yang menjabat sebagai Kepala Bagian atau Kepala Sub Bagian atau Kepala Bidang pada humas pemerintahan daerah dan/atau Dinas Komunikasi dan Informasi. Namun, dalam penelitian ini tidak menggali lebih dalam tentang keterlibatan staf humas pemerintahan daerah dalam manajemen krisis. Selain itu, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh kedalaman data dan tidak bertujuan untuk 231
232 menggeneralisir temuan pada humas pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur karena belum dapat dianggap mewakili seluruh Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga tidak bisa digeneralisir untuk fenomena pada situasi krisis selain karena OTT korupsi pada kepala daerah di Indonesia. Oleh karena itu, atas keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti menyarankan untuk dapat dikembangkan dalam penelitian ke depan, berupa pengembangan topik manajemen krisis atas pimpinan yang korupsi, baik di dalam lingkungan pemerintah maupun non pemerintah serta keterlibatan staf humas dalam manajemen krisis. Dengan pengembangan tersebut diharapkan studi tentang pemahaman humas mengenai krisis dan implikasinya terhadap pelaksanaan manajemen krisis dapat lebih komprehensif. 5.3 Rekomendasi Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai manajemen krisis Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur atas OTT KPK terhadap Bupati dan Walikota di Jawa Timur, peneliti memberikan rekomendasi antara lain yaitu: 5.3.1 Rekomendasi Akademis Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai manajemen krisis Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur atas OTT KPK terhadap Bupati dan Walikota di Jawa Timur, peneliti memberikan rekomendasi antara lain yaitu: a. Masih minimnya penelitian tentang pengaruh pemahaman humas mengenai krisis terhadap strategi manajemen krisis yang dilakukan pada humas pemerintahan, sehingga diharapkan untuk dapat meningkatkan
233 penelitian dengan menggunakan pemahaman humas tentang crisis management serta pengaruh atau keterkaitannya dalam strategi manajemen krisis yang dilakukan. b. Penelitian ini menjabarkan strategi manajemen krisis yang dilakukan humas pemda atas kasus OTT pada kepala daerah, tetapi belum mengungkap mengenai keterlibatan staf humas pemda dalam manajemen krisis. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, dapat menggunakan penelitian kuantitatif, kualitatif, atau mixed methods sehingga dapat memperkaya temuan dalam penelitian maupun metodologi yang digunakan dalam penelitian manajemen krisis oleh humas. c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada instansi-instansi yang lain seperti kementerian, pemerintah provinsi, BUMN, maupun swasta dengan topik krisis akibat pimpinan ditangkap karena kasus korupsi. Sehingga hal tersebut kelak dapat menjadi rekomendasi dari akademisi kepada instansi terkait, untuk mendorong agar selalu memperhatikan pemahaman humas mengenai krisis dan mempersiapkan serta melakukan manajemen krisis dalam organisasi agar kondisi krisis dapat diatasi dan instansi tersebut kembali mendapat citra positif di mata masyarakat. d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat berfokus untuk menelusuri secara mendalam strategi komunikasi pencegahan korupsi di suatu daerah yang membawa dampak signifikan pada menurunnya angka korupsi agar dapat direplikasi di daerah-daerah lain.
5.3.2 Rekomendasi bagi Pemerintahan Daerah a. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa tidak adanya training mengenai krisis dan manajemen krisis dalam humas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kompetensi humas pemerintahan daerah melalui training mengenai krisis dan manajemen krisis. Sehingga, melalui training tersebut diharapkan humas pemerintahan daerah dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan mendalam dalam menangani krisis. Mengingat humas memiliki peran sentral dalam mengelola krisis dan tantangan yang dihadapi humas saat ini semakin beragam. Sehingga, humas harus selalu siap jika sewaktu-waktu terjadi krisis dalam organisasi. a. Bagian Humas Pemerintahan Daerah diharapkan selanjutnya dapat mengetahui dan memiliki pedoman atau standard operating procedure (SOP) mengenai penanganan krisis. Mengingat sebenarnya hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Instansi Pemerintah. b. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa masih minimnya peran humas pemda dalam melakukan upaya pencegahan untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, Bagian Humas Pemerintahan Daerah diharapkan dapat mengambil dan memberikan lebih banyak peran dalam rangka pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah baik berupa program-program kehumasan, sosialisasi ataupun workshop internal, 234
235 maupun penyebaran informasi untuk pencegahan korupsi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah dan menjaga citra serta reputasi pemerintahan daerah di hadapan stakeholders.
DAFTAR PUSTAKA Buku Abdullah, A. (2001). Press relations: Kiat berhubungan dengan media massa. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Alatas, S. H. (1987). Korupsi, sifat, sebab dan fungsi. Jakarta: LP3ES Alatas, S. H. (1986). Sosiologi korupsi: Sebuah penjelajahan dengan data kontemporer. Jakarta: LP3S Amundsen, I. (1999). Political corruption: an introduction to the issues. Bergen: Chr. Michelsen Institute. Ardial. (2014). Paradigma dan model penelitian komunikasi. Jakarta: Bumi Aksara Babbie, E. (2013). The practice of social research (13th ed.). China: Wadsworth, Cengage Learning. Bandur, A. (2016). Metodologi, desain dan teknik analisis data dengan NVivo 11 Plus. Jakarta: Mitra Wacana Media. Benoit, W. L. (2015). Accounts, excuses, and apologies: Image repair theory and research (2nd ed.). Albany, New York: State University of New York. Bungin, B. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers. Bungin, B. (2013). Metodologi penelitian sosial dan ekonomi: Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran (Ed. 1). Jakarta: Prenadamedia Group. Bowen, S. A. (2012). Dalam Lee, M., Neeley, G., dan Stewart, K (Ed.). The practice of government public relations (h. 157-177). New York: CRC Press, Taylor & Francis Group. Brataas, K. (2018). Crisis communication: Case studies and lesson learned from international disasters. United Kingdom: Routledge. Coombs, W. T. (2007). Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding (2nd ed.). California: Sage Publications. Coombs, W. T. & Holladay, S. J. (2010). The handbook of crisis communication. United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd. 236
Creswell, J. W. (2009). Research design: qualitative and quantitative and mixed methods approaches (3rd ed.). USA: SAGE Publications. Cutlip, S. M., Center, A. H. & Broom, G. M. (2007). Effective public relations (Ed. 9). Jakarta: Kencana. Daymon, C. & Holloway, I. (2008). Metode-metode riset kualitatif dalam public relations dan marketing communications. Yogyakarta: Bentang. Denzin, N. (1984). The research act. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Devlin, E. S. (2007). Crisis management planning and execution. New York: Auerbach Publications. Fawkes, J. (2004). Public relations and communications. Dalam Theaker, A. (Ed. 2). The public relations handbook (h. 18-31). Canada: Routledge, Taylor & Francis e-Library Fink, S. (1986). Crisis management: planning for the inevitable. New York: American Management Association. Hamzah, A. (1983). Korupsi dalam pengelolaan proyek pembangunan. Jakarta: Akademik Pressindo. Information Resources Management Association. (2015). Public affairs and administration: Concepts, methodologies, tools, and applications. USA: Information Science Reference. Jefkins, F. (2003). Public relations. Jakarta: Erlangga. Klitgaard, R., Abaroa, R. M., & Parris, H. L. (2000). Corrupt cities: a practical guide to cure and prevention. Califonia: Institute for Contemporary Studies Press. Koentjaraningrat. (1991). Metode-metode penelitian masyarakat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). Memahami untuk membasmi: buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2017). Kisah korupsi kita: Anatomi kasus-kasus besar dalam kajian interdisipliner. Jakarta: KPK. Kreps, G. L. (1990). Organizational communication (2nd ed.). California: SAGE Publications 237
Kriyantono, R. (2018). Meneropong praktik Public Relations di Indonesia dengan teori dan reset (Disertai contoh-contoh riset kontemporer. Malang: UB Press Kusumastuti, F. (2002). Dasar-dasar humas. Bogor: Ghalia Indonesia. Lattimore, dkk. (2010). Public relations: profesi dan praktik. Jakarta: Salemba Humanika. Lee, M. (2012). Dalam Lee, M., Neeley, G., dan Stewart, K (Ed.). The practice of government public relations (h. 9-25). New York: CRC Press, Taylor & Francis Group. Lee, M., Neeley, G., dan Stewart, K. (2012). The practice of government public relations. New York: CRC Press, Taylor & Francis Group. Lincoln, Y. & Guba, E. (1985). Naturalistic inquiry. USA: SAGE Publications. Littlejohn, S. W. & Foss, K. A. (2014). Teori komunikasi: Theories of human communication (9th ed.). Jakarta: Salemba Humanika. Liu, B. F. & Levenshus, A. B. (2012). Crisis public relations for government communicators. Dalam Lee, M., Neeley, G., & Stewart, K (Ed.). The practice of government public relations (h. 101-124). Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group Neuman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (7th ed.). United States of America: Pearson Education Limited. Nikolaev, A. G. (2010) Dalam Coombs, W. T. & Holladay, S. J. (262-283). The handbook of crisis communication. United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd. Nova, F. (2011). Crisis public relations: Bagaimana PR menangani krisis perusahaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Miles, M. B., Huberman, A. M. & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: a methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, California: SAGE Publications. Oluwatobi, A. O. (2012). Corruption and local government administration in Nigeria: A discourse of core issues. European Journal of Sustainable Development, 1 (2), 183-198. 238
Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). California: SAGE Publications. Pillay, P. (2016). Ethics and accountability in South African municipalities: The struggle against corruption. African Journal of Public Affairs, 9 (2), 115- 126. Prayudi. (2016). Manajemen isu dan krisis. Yogyakarta: LPPM UPN Veteran Yogyakarta. Rachmadi, F. (1996). Public relations dalam teori dan praktek: Aplikasinya dalam badan usaha swasta dan lembaga pemerintah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Rakhmat, J. (2002). Metode penelitian komunikasi dilengkapi contoh analisis statistik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Reddi, C.V. (2009). Effective public relations and media strategy. New Delhi: PHI Learning Private Limited Regester, M. & Larkin, J. (2005). Risk issues and crisis management in public relations (4th ed.). London: Kogan Page. Ruslan, R. (2008). Manajemen public relations dan media komunikasi: Konsepsi dan aplikasi (ed. 9). Jakarta: Rajawali Pers Ruslan, R. (2006). Manajemen public relations dan media komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Ruslan, R. (2004). Metode penelitian: Public relations dan komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Seeger, M. W. & Sellnow, T. L. (2019). Communication in times of trouble: Best practices for crisis and emergency risk communication. USA: Wiley Blackwell. Siyoto, S. & Sodik, A. (2015). Dasar metodologi penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing Smith, R. D. (2009). Strategic planning for public relations (3rd ed.). New York: Routledge. St. John, B. & Pearson, Y. E. (2016). Crisis communication & crisis management: An ethical approach (1st ed.). USA: SAGE Publications 239
Suprawoto. (2018). Government public relations: Perkembangan dan praktik di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group. Theaker, A. (2004). The public relations handbook (2nd ed.). Canada: Routledge, Taylor & Francis e-Library Ulmer, R. R., Sellnow, T. L., & Seeger, M. W. (2007). Effective crisis communication: Moving from crisis to opportunity. Thousand Oaks, California: Sage Publications. Wardhani, D. (2008). Media relations: sarana membangun reputasi organisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. Wahyuni, S. (2015). Qualitative research method: theory and practice (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat Wood, E. (2004). Corporate communication. Dalam Theaker, A. (Ed. 2). The public relations handbook (h. 83-94). Canada: Routledge, Taylor & Francis e-Library Yin, R. K. (2003). Case study research: design and methods (3rd ed.). California: SAGE Publications. Yin, R. (1994). Case study research: Design and methods (2nd ed.). Thousand Oaks, California: SAGE Publishing. Jurnal Al Qur'an, M. N. (2010). How to use multiple case studies in international business research: methodological aspects. International Review of Business Research Papers, 6 (2), 104-119. Arifianto, A. (n.d.). Corruption in Indonesia: Causes, History, Impacts, and Possible Cures. Diakses pada 10 Juni 2019, Biegelman, M. T. & Biegelman, D. R. (2010). Foreign corrupt practices act compliance guidebook: Protecting your organization from bribery and corruption. Canada: John Wiley & Sons, Inc. Bushi, P. (2015). Impact of corruption in governance of the Western Balkan countries. International Journal of Humanities Social Sciences and Education, 2 (5), 78-84. 240 dari
Cowden, K. & Sellnow, T. L. (2002). Issues advertising as crisis communication: Northwest airlines' use of image restoration strategies during the 1998 pilot's strike. Journal of Business Communication, 39 (2), 193-219. Gamage, D. (2016). Using image restoration and situational crisis communication theories for effective crisis communication. International Journal of Scientific and Research Publications, 6 (5), 465-470. Gautama, M. I. (2017). Analisis framing pemberitaan operasi tangkap tangan Patrialis Akbar di media daring lokal dan nasional. Jurnal Socius, 4 (1), 41-49. Gentilucci, J. L. (2007). Managing communication during a school crisis: A case study. Journal of School Public Relation, 28 (4), 318-330. Gustafsson, J. (2017). Single case studies vs multiple case studies: A comparative study. Academy of Business, Engineering and Science Halmstad University. Diakses 59cba3.pdf Hakim, L. N. (2013). Ulasan metodologi kualitatif: Wawancara terhadap elit. Aspirasi, 4 (2), 165-172 Hikmawati, P. (2018). Operasi tangkap tangan dalam penanganan kasus korupsi. Negara Hukum, 9 (1), 19-38. Hu, Y. & Pang, A. (2016). Public relations practitioners perceptions of the use of crisis response strategies in China. Public Relations Review, 42, 333-335. Ka'bah, R. (2007). Korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 37 (1), 77-89. Kaufmann, D. (1997). Corruption: The facts. Foreign Policy, 107, 1-17. Kriyantono, R. (2017). Peran manajerial dan teknisi humas lembaga pemerintah dan swasta. Jurnal Aristo, 6 (1), 1-17. Ly-Le, T. M. (2015). Government crisis assessment and reputation management. A case study of the vietnam health minister's crises in 2013-2014. International Journal of Pure Communication Inquiry, 3 (1), 32-46. Martini, M. (2012). Causes of corruption in Indonesia. Journal U4 Anti Corruption Resource Centre, 338, 1-11 241 dari
Mayangsari, I. D. & Naila, F. (2017). Corruptive communication: Process and prevention (Case study of Indonesian Legislative Councils. International Conference on Transformation in Communication Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 150, 188-192. Meng, J. & Pan, P. L. (2013). Revisiting image-restoration strategies: An integrated case study of three athlete sex scandals in sports news. International Journal of Sport Communication, 6, 87-100. Mistar, D. G. & Dewi, M. (2017). Komunikasi krisis pemerintahan (studi kasus pada Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau pasca kasus suap Annas Maamun tahun 2014). Jurnal Komunikasi, 11 (2), 177- 187. Morris, S. D. & Klesner, J. L. (2010). Corruption and Trust: Theoretical Considerations and Evidence from Mexico. Comparative Political Studies, 43 (10), 1258-1285. Naby, L. A. & Ibrahim. (2017). Managing the reputation of the Federation Internationale de Football Association (FIFA): The case of the corruption crisis. Public Relations Journal, 11 (2), 1-18. Nola, L. F. (2013). Operasi Tangkap Tangan oleh KPK. Info Singkat, 5 (24), 1-4. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Perry, C. (1998). Processes of a case study methodology for postgraduate research in marketing. European Journal of Marketing, 32 (9), h. 785-802. Petrovici, A. (2014). PR in crisis situations. A case study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 149, 714-718. Sangaji, A. (2018). Pemanfaatan media massa oleh Pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi. Jurnal Flobamora, 1 (01), 44-55. Sellnow, T. L., Parrish, A., & Semenas, L. (2019). From hoax as crisis to crisis as hoax: Fake news and information disorder as disruptions to the discourse of renewal. Journal of International Crisis and Risk Communication Research, 2 (1), 121-142. Sezgin, M. & Telingun, K. (2016). Crisis management in strategic public relations and case studies. International Journal of Social Science, 47, 77-88. 242
Sularso, A. (2006). Profesionalisme humas dalam menghadapi tantangan. Jurnal Komunika, 9 (2), 21-31. Tanzi, V. (1998). Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures. IMF Staff Papers, 45 (4), 1-39 Tellis, W. M. (1997). Application of a case study methodology. The Qualitative Report, 3 (3), 1-19. Verhoeven, P., Tench, R., Zerfass, A., Moreno, A., & Vercic, D. (2014). Crisis? What crisis? How European professionals handle crises and crisis communication. Public Relations Review, 40, 107-109. Wulandari, S. & Rachmaria, L. (2019). Operasi tangkap tangan KPK lima kepala daerah dalam bingkai Beritasatu TV 2017. Pantarei, 3 (2), 1-7. Zaborek, P. (2009). Application of multiple case study method in doctoral dissertation. Dalam Strzyzewska, M (Ed.). Selected methodological issues for doctoral students (h. 83-98). Diakses dari ResearchGate. Zhang, E. & Benoit, W. L. (2009). Former minister Zhang's discourse on SARS: Government's image restoration or destruction?. Public Relations Review, 35, 240-246. Peraturan-Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Instansi Pemerintah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 243
Skripsi Aldila, D. (2012). Analisis strategi Humas Universitas Indonesia dalam menangani isu dan krisis organisasi (Studi kasus pada pemberitaan di media online mengenai Save UI). (Skripsi Sarjana, Universitas Indonesia, 2012). Diakses dari Dwika%20Aldila.pdf Anisa, R. (2015). Tikus-tikus yang menggerogoti negeri ku (Studi jaringan komunikasi korupsi pada proyek Hambalang, Proyek Kemendiknas dan Proyek Wisma Atlet Jakabaring Palembang Sumatera Selatan). (Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya, tahun 2015). Baroes, S. S. (2018). Anti-corruption & Family communication (Studi komunikasi keluarga dengan pendekatan interpretatif mengenai konstruksi sosial orangtua dan anak pada pendidikan antikorupsi sebagai upaya mencegah perilaku korupsi berbasis keluarga). (Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya, 2018). Kurniawati, R. W. (2018). Analisis isi strategi apologia terduga dan tersangka koruptor di Indonesia (Studi deskriptif kuantitatif terhadap quote news pada kasus korupsi dalam selama 2012-2017). (Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya, 2018). Laila, F. (2017). Self presentation delapan tersangka korupsi pada persidangan dan wawancara media (Studi pemaknaan hermeneutika Gadamer terhadap self presentation delapan tersangka korupsi di media). (Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya, 2017) Lestari, N. A. (2017). Konstruksi tindak korupsi dalam film Negeri Tanpa Telinga (Analisis tekstual Alan McKee dalam film Negeri Tanpa Telinga). (Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya, 2017). Mosisa, N. (2016). Jaringan komunikasi korupsi politik pada sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (Studi analisis jaringan komunikasi terhadap 11 kasus korupsi sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010- 2013). (Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya, 2016). Primadina, R. D. (2014). Ketika tikus merajalela, anjing-anjing penjaga bersuara (Analisis kultivasi pengaruh terpaan pemberitaan korupsi di televisi 244
245 terhadap sikap anti korupsi pada mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, Malang). (Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya, tahun 2014). Putra, O. W. (2012). Manajemen krisis PT. Lion Mentari Airlines dalam Menangani Berita-Berita Negatif di Media Massa (Kasus: Maskapai Sering Delayed dan Pilot Sabu). (Skripsi Sarjana, Universitas Indonesia, 2012). Diakses dari Wardhani, D. A. (2017). Pengaruh pemrosesan persuasi dalam film "Sebelum Pagi Terulang Kembali" terhadap institutional trust di kalangan mahasiswa. (Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya, 2017) Wisudani, N. A. (2009). Manajemen krisis public relations PT Pertamina (Persero) Unit Pengolahan IV Cilacap (Studi kasus tentang manajemen krisis oleh Hupmas PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap pasca perolehan predikat hitam dalam Program Audit "Proper" periode tahun 2002-2003). (Skripsi Sarjana, Universitas Airlangga, tahun 2009) Tesis Nurhasanah, A. (2017). The understanding of corruption among the people of the city of Malang in sociocultural context (A communicative phenomenological study using the gadamer approach). (Tesis Magister, Universitas Brawijaya, 2017) Mudenda, H. (2015). Effectiveness of communication strategies used by the public relations practitioners in the fight against corruption: A case of Zambia police service. (Tesis Master of Public Relations and Communication, Faculty of Business, Finance and Management, Cavendish University Zambia, 2015). Disertasi Antoni. (2013) Hubungan saling mengunci sebagai bentuk komunikasi korupsi (Studi jaringan komunikasi interlocking directorate dalam kasus korupsi sebagai bentuk komunikasi korupsi). (Disertasi Doktoral, Universitas Indonesia, 2013).
Internet Aji, G. G. Menggagas keseimbangan peran media. Diakses pada 9 Februari 2019, dari keseimbangan-peran-media Arif, S. (2018). Ini dampak dari OTT KPK pada proyek fisik di Blitar. Diakses pada 14 Februari 2019, dari Atmasasmita, R. (2017). OTT KPK. Diakses pada 1 April 2019, dari Belarminus, R. (2017). KPK paparkan kronologi OTT kasus suap Wali Kota Batu. Diakses pada 1 Maret 2019, Belarminus, R. (2018). KPK sebut Bupati Tulungagung Syahri Mulyo Telah Menyerahkan Diri. Diakses pada 1 Maret 2019, Bernie, M. (2018). Kronologi penangkapan Wali Kota Pasuruan dan 3 orang lainnya. Diakses pada 1 Maret 2019, dari Bomantama, R. (2018). Dilantik jadi Plt Bupati Tulungagung, Maryoto diminta Soekarwo tak ikuti jejak Syahri Mulyo. Diakses pada 1 Maret 2019, dari Chrysnha. (2018). Jawa Timur "sumbang" jumlah terbanyak kepala daerah korupsi versi ICW. Diakses pada 9 Februari 2019, Dewi, S. (2018). Deretan kepala daerah yang terjaring OTT KPK sepanjang 2018. Diakses pada 14 Februari 2019, 246 dari dari dari dari
Dewi, S. (2018). KPK pecahkan rekor OTT terbanyak dalam sejarah. Diakses pada 12 Juni 2019, dari Fadhil, H. (2018). Dari 2012, total sudah 34 kepala daerah kena OTT KPK. Diakses pada 9 Februari 2019, daerah-kena-ott-kpk Faizal, A. (2017). Jadi Plt Wali Kota Batu, Punjul diminta siapkan pelantikan walkot baru. Diakses pada 1 Maret 2019, Faizal, A., Kuwado, F. J., dan Hartik, A. (2017). Kronologi OTT Wali Kota Batu Eddy Rumpoko oleh KPK. Diakses pada 1 Maret 2019, dari Fuad, A. (2018). Soal pemeriksaan Walikota Pasuruan oleh KPK, begini penjelasan Wawali. Diakses pada 21 Juni 2018, Hiariej, E. O. (2017). Memaknai tertangkap tangan. Diakses pada 12 Juni 2019, dari Irfan, M. F. (2017). Catatan buruk korupsi di dunia. Diakses pada 20 April 2019, dari Gabrillin, A. (2018). Wali Kota Blitar Menyerahkan Diri ke KPK. Diakses pada 1 Maret 2019, menyerahkan-diri-ke-kpk Hadi, N. (2017). Begini kronologi OTT Walikota Batu Eddy Rumpoko. Diakses pada 1 Maret 2019, dari 247 dari dari dari dari
Humas Kutai Timur. (2019). Perangi korupsi lewat medsos, Humas Kutim ikuti workshop KPK RI. Diakses pada 15 Juni 2019, kpk-ri/full Humas Provinsi Kaltim. (2019). KPK gelar workshop komunikasi cegah korupsi melalui medsos. Diakses pada 15 Juni 2019, korupsi-melalui-medsos Humas Provinsi Kaltim. (2017). Semua ASN bantu tugas kehumasan. Diakses pada 15 Juni 2019, dari tugas-kehumasan Hendartyo, M. (2018). Kronologis OTT KPK di Blitar dan Tulungagung. Diakses pada 1 Maret 2019, tulungagung/full&view=ok Kejari Jakbar. (n.d.). TP4D, apakah itu? Diakses pada 1 Juni 2019, dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Diakses pada 10 Februari 2019, dari korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). TPK berdasarkan jenis perkara. Diakses pada 20 April 2019, dari Kriyantono, R. (2018). Peran humas sebagai aktor pemberantasan korupsi. Diakses pada 1 Juni 2019, Kumparan. (2018). Mendagri: sejak 2004, ada 313 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Diakses pada 8 Desember 2018, 248 dari dari dari dari dari
Kumparan. (2017). 7 kepala daerah yang terjaring OTT KPK selama 2017. Diakses pada 12 Juni 2019, ott-kpk-selama-2017 Kumparan. (2017). KPK pecahkan rekor, lakukan 19 OTT sepanjang tahun 2017. Diakses pada 12 Juni 2019, ott-sepanjang-tahun-2017 Malang Post. (2017). Gubernur puji ER, karena majukan Batu. Diakses pada 9 Februari 2019, dari Ono. (2018). Gubernur tunjuk Teno jadi Plt Wali Kota Pasuruan. Diakses pada 1 Maret 2019, dari Rachman, D. A. (2018). Kronologi OTT KPK di Tulungagung dan Blitar. Diakses pada 1 Maret 2019, Rofiq, A. (2019). Samanhudi undur diri, Santoso jadi Plt Walikota Blitar. Diakses pada 1 Maret 2019, Rachman, D. A. (2019). ICW: Kerugian negara akibat korupsi pada 2018 capai Rp 9,29 triliun. Diakses pada 11 Juni 2019, Rachman, D. A. (2018). Kaleidoskop 2018, daftar 29 OTT KPK sepanjang 2018. Diakses pada 14 Februari 2019, Redaksi. (2016). Leica Marzuki jadi saksi ahli IG, istilah OTT kacaukan hukum acara. Diakses pada 8 Januari 2018, 249 dari dari dari dari dari dari dari
hukum-acara Risalah, D. F. (2018). Ini daftar lengkap 19 OTT KPK sepanjang 2017. Diakses pada 14 Februari 2019, Satgas Saber Pungli. (n.d.). Satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Diakses pada 1 Juni 2019, dari Satria, H. (2017). Bacot Fahri Hamzah dan substansi OTT. Diakses pada 9 Februari 2019, dari hamzah-dan-substansi-ott/ Siddiq, T. (2018). Capaian KPK 2018, serapan anggaran 90 persen hingga rekor OTT. Diakses pada 27 Desember 2018, Suparman, F. (2018). 2018, KPK catatkan rekor penangkapan koruptor. Diakses pada 12 Juni 2019, penangkapan-koruptor Taher, A.P. (2018). KPK beberkan modus korupsi 32 kepala daerah yang terjaring OTT. Diakses pada 8 Desember 2018, dari Taufiqurrahman. (2017). OTT KPK berimbas pada amburadulnya APBD Pamekasan. Diakses pada 14 Februari 2019, Lain-Lain Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi v Antoni. (2017). Modul kajian komunikasi korupsi: Rintisan bidang kajian komunikasi korupsi melalui kolaborasi Jurusan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi se-Malang Raya dan NGO Anti Korupsi. (Pengabdian kepada Masyarakat, Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Brawijaya, 2017) 250 dari dari dari dari
LAMPIRAN Lampiran 1. Pedoman Wawancara Informan Data Diri Informan Nama : TTL : Pekerjaan : Jabatan : Lama bekerja : Pendidikan terakhir : Pertanyaan 1. Bagaimana sikap Humas Pemda menyikapi OTT KPK kepada kepala daerah terkait? 2. Apakah peristiwa tersebut dimaknai sebagai krisis dalam pemerintahan daerah? 3. Peristiwa apa saja yang menurut Humas Pemda dapat dikategorikan sebagai krisis dalam pemerintah daerah? 4. Apa yang dilakukan Humas Pemda ketika terjadi OTT kepala daerah oleh KPK? Langsung ke tempat atau seperti apa? 5. Apakah Humas Pemda ikut mendokumentasikan (foto dan rekaman) ketika OTT? 6. Setelah kepala daerah ditangkap, bagaimana dampaknya terhadap kondisi pelayanan publik di kabupaten/kota tersebut? Apakah ada proyek yang tertunda, pembatalan investasi, dan lain sebagainya? 7. Bagaimana strategi manajemen krisis jangka pendek yang dilakukan Humas Pemda? (Pasca OTT - 1 minggu kemudian) 8. Lalu, bagaimana strategi manajemen krisis jangka panjang yang dilakukan Humas Pemda? (>7 hari) 9. Apakah Humas Pemda membuat news release, holding statement, press conference, dan lain sebagainya terkait OTT kepala daerah tersebut? 10. Siapa saja pihak di pemerintah daerah yang membuat dan menerapkan strategi manajemen krisis? 251
11. Apakah media sosial dan website Pemda tetap aktif dan digunakan ketika OTT kepala daerah terjadi? 12. Bagaimana Humas Pemda menyampaikan pesan/informasi kepada masyarakatnya? Melalui media apa saja? 13. Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan pihak media massa? 14. Apakah selama kasus OTT tersebut terjadi, Humas Pemda melakukan monitoring terhadap pemberitaan di media? Bagaimana cara Humas Pemda memonitoring? Bagaimana hasil dari monitoring tersebut? 15. Bagaimana komunikasi internal yang dilakukan Humas Pemda kepada seluruh bagian dari Pemerintahan Daerah terkait OTT kepala daerah? 16. Apakah humas memiliki SOP dalam menangani krisis? 17. Selama menangani krisis karena kasus OTT kepada kepala daerah apakah telah sesuai dan berpedoman pada SOP tersebut? 18. Apakah sebelum KPK melakukan OTT, Humas Pemda sudah mengetahui adanya isu mengenai kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah? 19. Jika mengetahui, kemudian apa yang dilakukan Humas Pemda? 20. Apakah pernah dilakukan training kepada Humas Pemda untuk menghadapi krisis dalam pemerintahan? 21. Bagaimana hubungan Pemerintahan Daerah dengan stakeholders terkait pasca OTT? 22. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat kasus OTT tersebut bagi Pemda Kota atau kabupaten tersebut, khususnya pada citra Pemerintahan Daerah? 23. Apakah ada program-program yang dilakukan Humas Pemda untuk mengembalikan citra Pemda tersebut? 24. Apakah sebelum dan sesudah kasus OTT tersebut Humas dan Pemerintah Daerah pernah membuat program atau kegiatan dalam ranah korupsi? 25. Apakah terdapat sosialisasi kepada internal pemerintahan daerah mengenai pencegahan korupsi? 26. Bagaimana peran humas dalam pencegahaan korupsi? Apakah sebagai penyedia informasi atau ada peran yang lain? 252
Lampiran 2. Lembar Informasi Penelitian 253
255
Lampiran 3. Lembar Persetujuan Penelitian 256
257
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian 258
259
260
261
262
263
264
265
Lampiran 5. Transkrip Wawancara Penelitian - Informan 1 Nama : Sudarmaji, S.Sos., M.Si. Jabatan : Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung Waktu : 20 Mei 2019 pukul 10.45 Tempat : Ruang Kerja Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Tulungagung Durasi : 45 menit Keterangan : Peneliti disingkat menjadi A dan informan menjadi S A : Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi S : Waalaikumsalam. Selamat pagi A : Sebelumnya, terimakasih Bapak karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. S : Sama-sama Mbak. A : Baik. Saya mulai wawancaranya nggih Pak. Jadi pada tahun 2018 lalu, ada OTT KPK terhadap Bupati Tulungagung. Bupati tidak ditangkap langsung pada saat itu, tapi Kepala Dinas PUPR langsung pada waktu tersebut ya Pak. Dari Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sendiri menyikapi OTT KPK tersebut bagaimana Pak? S : Gini, perlu saya jelaskan ya. Yang perlu digarisbawahi ya bahwa OTT kemarin itu posisi bupati sudah mengundurkan diri. Jadi beliau itu sebenarnya purnanya Bulan Mei, tapi berhubung beliau mencalonkan lagi maka Bulan Februari beliau harus mengundurkan diri. Jadi terkait dengan OTT dan sebagainya Pak Bupati sudah enggak ada. Sebab disini Tulungagung sudah dianu .. Pj. Pak Jariyanto gitu lo. Jadi kita ndak ada masalah .. sebab bupatinya bukan beliau. Sudah mengundurkan diri .. karena mencalonkan lagi. Begitu pula dengan wakil bupatinya juga mengundurkan diri karena menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan harus mengundurkan diri. A : Berarti dari kasus OTT tersebut dimaknai seperti apa Pak oleh Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung? Apakah dimaknai sebagai krisis atau bukan? 266
S : Ndak .. ndak ada. Sebab bupatinya masih ada kok. Pj itu pejabat. A : Plt gitu ya pak berarti? S : Bukan .. pejabat. Karena bupati dan wakil bupatinya ndak ada. Makanya diisi oleh pejabat, dari Pejabat Eselon II Provinsi. Nah kebetulan sini diisi oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Jadi ndak ada .. ndak ada krisis. A : Kalau peristiwa-peristiwa lain yang menurut Humas Pemerintah Daerah dikategorikan sebagai krisis dalam pemerintahan, apa contohnya pak? Mungkin yang selama bapak menjabat sebagai Kabag Humas dan Protokol? S : Apa ya ... Selama ini belum ada kita mengalami krisis pemerintahan. Sebab gini kita kalau memang ada personel nggih .. atau mungkin karena sudah purna dan sebagainya kan sudah ada Pj kalau memang seumpama belum ada pelantikan. Otomatis ndak ada ... Seumpama pejabatnya menjalankan ibadah umroh juga ndak ada masalah sebab ada Plh. Apa ya sini .. Saya kira ndak ada .. ndak ada. Mungkin kalau bupatinya tersangka langsung jadi ditangkap OTT seperti yang sampeyan sampaikan kita bisa menjawab. Sebab kita ndak merasakan sih itu. Sebab pejabatnya memang sudah diganti. Jadi sebelum peristiwa itu memang beliau sudah mengundurkan diri. Ndak ada .. memang sudah diganti. Apalagi memang sudah dilantik lagi. Jadi ndak ada itu krisis pemerintahan. A : Ketika terjadi Operasi Tangkap Tangan oleh KPK di Kabupaten Tulungagung, apakah Humas langsung ke tempat OTT atau seperti apa pak? S : Ndak .. ndak. Itu biasanya kalau ada seperti itu dari KPK sendiri yang langsung mengeluarkan press release. Kita disini juga ndak tahu beliau posisi dimana, beliau dibawa kemana, dan sebagainya kita memang belum tahu. Kita hanya pasif menunggu kabar. Dan memang ada beberapa setelah itu bahwa besoknya Kepala PU ditangkap. Kita baru tahu dari media juga. A : Setelah penangkapan kepada Bupati dan Kepala Dinas PUPR tersebut, apakah ada dampak terhadap kondisi pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung? S : Ndak ada. Beliau itu memang sudah bukan bupati. Jadi ndak ada istilahnya dampak dan lain sebagainya. A : Jadi kondisinya bagaimana Pak ketika saat itu? 267
S : Normal .. ndak ada apa-apa. Ndak masalah. Ndak apa-apa. Sebab apa .. bukan beliau bukan bupati A : Dari Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sendiri kemudian apakah membuat press release, holding statement, press conference, dan lain sebagainya? S : Ndak .. sebab beliau bukan bupati. Kan sudah ada Pj itu tadi. A : Media sosial dan website dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung juga tetap aktif ketika masa tersebut? S : Tetap. Seperti biasa. Ndak masalah. A : Selama ini dari Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung menyampaikan pesan dan informasi kepada masyarakat melalui media apa saja Pak? S : Kita kerjasama dengan media, baik cetak, elektronik maupun maya. Yang maya itu ada Facebook, Twitter, Instagram. Yang paling banyak itu kita berkarya sekarang di Instagram. Media massa itu semua sudah kita jangkau. Ini hampir 148 media, cetak dan online, baik mingguan, harian, bulanan bahkan ada juga mungkin yang tahunan. Kadang-kadang mungkin kalau foto-foto tok. Tergantung personilnya. A : Hubungan dengan media massa selama ini bagaimana Pak? S : Baik-baik. Kita selalu mengakomodir apa yang menjadi anunya media. Misalnya: "Pak, minta ruang jurnalis" .. kita berikan. "Pak, minta fasilitas komputer" .. kita buatkan juga di belakang. Ruangan itu khusus untuk wartawan. Tapi wartawan satu sama lainnya juga punya kepentingan sendiri-sendiri. Kadang-kadang ndak selalu ngepos disini. Macem-macem lah. A : Baik ketika kasus tersebut terjadi, juga sebelum dan setelahnya, Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung apakah melakukan monitoring terhadap pemberitaan yang ada di media? S : Selalu selalu. Jadi kan memang media itu sebagai kontrol ya. Kadang- kadang juga memang seumpama dari Radar ada seperti kejadian "Alun-Alun Tulungagung Tidak Bersih" berarti kan itu menjadi kontrol bagi kita. Makanya kita segera menghubungi dari dinas terkait untuk "Heh, Alun-Alun sedang menjadi sorotan ini lo". Kemudian, misale pelayanan kesehatan disana dokternya 268
kurang ramah dan lain sebagainya. Kita memberitahu Kepala Dinas Kesehatan: "Eh doktere sampeyan diberi pembinaan gini gini atau mungkin datengnya terlambat dan sebagainya". Tetep. Karena media itu kontrol. A : Berarti setelah didapat informasi-informasi dari media langsung disampaikan ke dinas terkait? S : Iya .. kita baca. A : Selama OTT, tone pemberitaan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung apakah media juga sudah aware kalau ini posisinya sudah bukan bupati atau bagaimana Pak? S : Kita berterimakasih kepada media karena media-media ini juga memberitahu kepada masyarakat bahwa disini beliau sudah bukan menjabat bupati lagi gitu lo. Jadi disitu masyarakat taunya juga dari pemberitaan- pemberitaan media. Kita sangat terbantu sekali dengan adanya media-media yang seperti itu. A : Kemudian pak, apakah ada komunikasi internal yang dilakukan humas pemda kepada seluruh bagian dari pemerintah daerah terkait OTT kepala daerah ini? S : Ndak ada. Makanya kita santai saja. A : Dari Humas Pemkab Tulungagung sendiri apakah memiliki SOP atau aturan ketika menangani krisis harus seperti apa pak? S : Seperti krisis-krisis yang sampeyan sampaikan tadi? A : Iya pak. S : Gini .. kalau itu tadi SOP secara anu memang .. kita itu kalau ngomong memang itu kan sebagaimana sudah tertera dalam Peraturan Kemendagri, kita itu kan juga juru bicaranya bupati. Jadi apa yang saya sampaikan, pasti pejabat- pejabat tiap OPD itu juga mesti seperti apa yang didawuhkan pak bupati. Saya itu ngomong A gitu berarti sudah mewakili beliau, jadi seperti beliau yang memerintahkan. Yang menjadi titik kendala bila mana nanti keputusan-keputusan itu dari beliaunya ternyata di lapangannya kok berbeda gitu lo. Makanya "Hei iki wayahe ngulon, sampeyan ojok ngetan" nah gitu. Berarti nanti harus ada penjelasan dari OPD, "Ini lo pak, karena ini karena ini karena ini" mungkin dengan adanya itu sudah oke maka nanti jadi oke. Jadi masing-masing OPD itu 269
270 apa yang saya sampaikan, mesti mengetahui "O mesti sudah opo sing didawuhne Pak Bupati sama." A : Berarti semuanya bergantung atau sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Bupati. Lalu, apakah ada peraturan tersendiri spesifik yang dimiliki bagian Humas dan Protokol dalam menangani krisis Pak? S : Ndak ada sih. Ndak ada ndak ada. A : Baik Pak. Pertanyaan-pertanyaan saya tadi itu kan ketika OTTnya pak. Nah sekarang, pertanyaan saya mengenai sebelum kejadian tersebut. Apakah dari Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sudah mengetahui sebelumnya, ada isu mungkin atau kabar-kabar kalau misalnya KPK akan datang ke Tulungagung untuk terus melakukan OTT pak? S : Ndak ada. Belum ada sama sekali. Memang itu KPK sangat profesional. Jadi kita masalah isu dan lain sebagainya ndak ada. A : Kemudian, di Humas Pemkab Tulungagung apakah pernah ada pelatihan atau training dalam rangka melatih bagian Humas dan Protokol bagaimana sih caranya jika sewaktu-waktu harus menghadapi krisis? S : Krisis .. coba yang spesifik, krisis apa misalnya? A : Krisis misalnya di suatu daerah tiba-tiba ada demo besar-besaran karena suatu hal dan itu akhirnya mempengaruhi pemerintahan daerah. S : Jadi gini .. kita itu selalu mengikuti kegiatan kepala daerah. Nah, implementasinya di lapangan apa yang menjadi penerjemah pelaksana di lapangan itu kan mesti OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Nah, tentunya misalnya seumpama menangani demo itu sudah include paling yang menangani Kesbang, Satpol, dan juga nanti ... tergantung demo apa nanti misalnya perangkat berarti pemerintahan juga ikut. Nah dari situ semuanya nanti mesti diwadahi oleh seorang asisten yang mimpin. Bilamana nanti asisten ndak ada, berarti harus Pak Sekda yang memimpin. Terus kemudian, pendemo itu juga dipersilakan masuk menyampaikan .. kadang-kadang sudahlah dalam satu kali pertemuan itu kadang- kadang sudah bisa diputuskan kadang memang belum bisa. Karena apa? Aturan ternyata di lapangan dengan aturan itu berbeda. Kalau memang aturan sama yang di lapangan sama .. Hanya tinggal menyinkronkan. Sudah .. Jadi humas itu hanya mengikuti apa yang sudah menjadi .. yang pertama mengikuti pimpinan daerah.
Kedua kalinya kalau memang sudah mencapai krisis seperti yang sampeyan sampaikan mau .. sing koyok demo dan sebagainya, maka kita hanya mengikuti kegiatan seperti apa, misalnya Demo Perangkat Desa, misalnya ujiannya ndak fair dan sebagainya nanti yang menangani paling yo Satpol PP, asisten I yang mbina, terus kemudian Kesbang sama pemerintah kumpul. Itu gimana, apa kendalanya di lapangan. Terus kemudian apa setelah itu menemui pendemo, Camatnya juga diundang. Kenapa ini kok demo? Ada apa ini di lapangan? Aturannya gimana? Lo kok ndak podo? Cari titik temunya. Gitu ... A : Kalau misalnya ada potensi krisis karena pemberitaan di media. Jadi pemberitaan di media menyebutkan kalau ada suatu hal yang negatif terus apa pernah ada training gitu pak? S : Ndak .. kita sama media memang kalau ada pemberitaan negatif seperti yang disampaikan tadi ya. Misalnya maringono ada korupsi gitu ya .. Kita panggil anunya .. Opo bener iki .. Ini gini gini pak. Contoh lagi. Bukan yang korupsi ya. Korupsi terlalu anu ya .. Kalau media ndak mungkin, kalau media ngomongin korupsi berarti harus ada dasarnya ya. Contoh misale seumpama .. apa ya, misale pelayanan sudah ya tadi. Misale pelayanan Puskesmas atau mungkin Pelayanan KTP tidak sesuai, kita panggil Kepala Dinas terkait. Biasanya kita foto terus kita share. Hei, Pak ini apa betul? Mohon info. Kemudian mesti dijawab. Kalau ndak jawab, nanti malah dipanggil Pak Bupati malahan. Daripada dipanggil Pak Bupati, lebih baik saya konfirmasi seperti itu. A : Berarti langsung Pak Sudarmaji yang mengonfirmasi ke dinas terkait? S : Iya, langsung konfirmasi seperti itu. Biasanya gitu. Memang kebanyakan gitu. Jadi kita secara otomatis selalu memberi tahu pelaksana di lapangan. Saya share .. ini ada ini.. seperti itu tadi. Masalah lampu di PP mati. Itu sudah dimuat di Radar. Atau mungkin nah seperti ini (Menunjukkan gambar di handphone) Ini saya lihat di Instagram. Sampeyan biar ngerti ya .. Basuki ini .. instagram ini. Dari Nur Cahyo .. dari warga ya ini masuk di Instagram. Basuki ini dari IG terus dikirimkan ke saya. Terus dari saya tadi langsung kirimkan ke PUnya. Nah ini .. langsung. Matur suwun infonya. Ini menerima untuk ditindaklanjuti. Ini hari ini. Seperti itu. Makanya seperti itulah .. 271
A : Berarti sampai keluhan masyarakat yang diketahui humas langsung diteruskan ke Dinas terkait infonya ya Pak? S : Iya .. He em. Bahkan Alun-Alun yang bau pesing apa itu. Warga juga gitu. Telpon Pak Bupati langsung. A : Berarti nanti dari Pak Bupati turun ke Bapak ... S : Iya saya yang biasanya ikut menangani. Sampai akhirnya Satpol biasanya keliling patroli. A : Lalu, bagaimana hubungan pemerintah daerah dengan stakeholder seperti investor, media dan masyarakat pasca OTT seperti apa Pak? S : Alhamdulillah. Baik-baik. Panggah OTT sampeyan iki .. ndak-ndak OTT. A : Istilahnya kan gitu Pak kalau di media. S : Bukan-bukan. Itu makanya sampeyan luruskan. A : Tapi bukan krisis ya Pak di sini .. S : Ndak ada, ndak ada. A : Bagaimana dengan proyek pemerintah pasca kejadian tersebut? Apakah ada yang terbengkalai atau seperti apa? S : Ndak ndak. Di kita yang teken (tanda tangan) Pak Bupati, kalau ndak ada baru wakilnya. Ada wakilnya .. gitu loh. A : Hmm berarti ... istilahnya apalagi ya Pak kalau bukan OTT saya bingung. S : Bukan memang. Makanya itu. A : Iya, jadi setelah kejadian tersebut Pak, apakah ada dampak khusus atau dampak tersendiri bagi citra Pemerintah Daerah di Kabupaten Tulungagung menurut Bapak? S : Awalnya sih .. yang menjadi fokus itu PU ya. PU itu kok ternyata begini begini begini. Tapi dari warga sendiri juga punya pandangan. Artinya pro kontra memang ada. Salah satu sisi contoh. Lo dalane yo panggah enek kok e? Terus, opone sing kurang? Dalane yo maleh apik dan lain sebagainya. Terus adalagi yang bilang. Di beberapa IG atau waktu itu saya sempat turun ke jalan, ngetrail dan sebagainya kan juga biasa cari-cari info toh. Ngomong, loh pancen dalan sakmene mestine iso dadi anggaran 10 maleh 9 dibuat jalan. Terus, nyuwun sewu, ada juga 272
yang seperti itu ada. Tapi kan semua itu punya pandangan yang memang lain kan. Terutama dengan PU. Kemarin kita waktu PU ketangkep seperti itu, sehari setelah itu Pak Bupati langsung mengangkat Plt. Pltnya dulu Kepala Bappeda. Sudah, sudah tertangani. Karena memang berpengalaman. Sudah semuanya pekerjaan ini gamungkin berhenti dengan tertangkapnya Kepala PU kemarin. Dengan adanya itu, langsung dialihkan ke Plt. Nah Plt itu kemudian karena sudah menjabat .. dikembalikan lagi. Sekarang yang menjabat Pltnya itu Sekretaris PU. Sudah. Hanya secara kepemerintahannya itu sudah berjalan seperti biasanya. Dan ndak ada masalah lagi. Toh di pemerintahan itu .. kalau memang kepalanya ndak ada, ya berarti wakilnya. Gitu aja lo. Kalau wakilnya ndak ada ya berarti diganti Plt orang luar. Saya kira ndak ada .. krisis ndak ada sih. Mungkin kalau kita kehabisan pegawai baru terjadi krisis. Hehehehe A : Kayaknya tapi juga ndak mungkin ya Pak kalau kehabisan pegawai. Hehehehe. Kemudian, masih berkaitan dengan citra, seperti yang Bapak sampaikan tadi, berarti apakah ada program-program dari Humas Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengembalikan citra dari Dinas PUPR sendiri maupun Pemkab Tulungagung secara umum? S : Sebetulnya kegiatan-kegiatan seperti itu kan aturannya sudah ada. Dasarnya juga sudah ada. Kemudian kalo memang ada gini gininya .. atau memang ada rodok mbliyutnya kan ya memang oknum-oknum yang anu gitu ya. Jadi sebetulnya pengembalian citra dan sebagainya itu kemarin kita penekanan .. sudah bekerja apa adanya. Ndak ada. Seperti hari ini misalnya mau Hari Raya gitu ya. Banyak media-media yang sowan (22.10) Jeda sejenak karena ada staf humas yang mengajukan dokumen dan harus ditandatangani. A : Iya Pak. Yang program itu Pak. Kembali bekerja seperti biasanya. S : Nah jadi gini, dengan adanya itu kan kita baru .. Dari instruksinya pimpinan, sudahlah kalau memang itu nanti anu ... menjadi titik perhatian kita dan dikembalikan ke masyarakat biar tahu. Sudahlah apa adanya. Jangan mengatur seperti itu. Sebab gini dari beberapa kejadian-kejadian itu kan juga sebetulnya dari ... kalau pengalaman yang Plt ya. Sebetulnya kalau seumpama lewat SIRUP lewat anu itu yang menang tender itu mesti orang tertentu. 273
A : SIRUP itu apa Pak? S : SIRUP itu sistem informasi .. hmm unit pokoke pengadaan barang itu lewat elektronik. Dan ndak semuanya itu bisa gitu lo. Kan kebanyakan disini itu memang baru saja. Baru tahun ini. Sekarang pemberitaan media lewat SIRUP juga. Beli sekecil apapun, misale mau beli komputer juga harus dilewatkan SIRUP. A : Pemberitaan media itu maksutnya kerjasama dengan media gitu Pak? S : Iya. Jadi media itu harus daftar dulu di Kominfo sana. A : O .. Jadi ndak langsung dengan bagian Humas ya Pak? S : Ndak .. jadi ndak cul-culan itu ndak ada. Dan sekarang kita juga serba E. Semuanya itu serba E. E-Planningnya, E-Budgetingnya. Kita langsung kirim ke rekening perusahaan A : Berarti sistem ini diberlakukan setelah kejadian tersebut Pak? S : Sebetulnya itu sebelum sudah diberlakukan. Tapi masih belum semuanya. Sekarang dengan adanya itu .. semua ngomong aja wis opo eneke. Apalagi disini sudah membuat TPP, Tunjangan .. hmm tambahan penghasilan dari pegawai-pegawai itu. Nah dengan adanya itu .. sudah wis pegawai itu dapat gaji dan dapat TPP, ndak usah rono-rono lah. Baru tahun ini juga. Memang sudah tuntutan ini. Tuntutan dari KPK bahwa setiap pegawai harus ada TPPnya untuk kesejahteraan. Dengan adanya TPP itu yasudah jangan macem-macem. Biar ndak ada lagi OTT tangkap tangan sing koyok sampeyan omongne mau A : Media yang memberitakan begitu Pak hehehe ... Baik pak. Ini beberapa pertanyaan terakhir Pak terkait dengan korupsi secara umum. Jadi, sebelum dan sesudah kejadian tersebut apakah dari Humas Pemerintah Kabupaten Tulungagung pernah membuat program dalam ranah korupsi? Mungkin pencegahan korupsi atau sosialisasi korupsi gitu Pak. S : Secara organisasi humas sendiri memang ndak ada. Tapi dari beberapa dinas yang lain istilahnya seumpama Inspektorat. Itu ada Saber Pungli. Anggotanya ya beberapa dinas itu. Baik dari Kepolisian dan lain sebagainya itu ada. Tapi gabung jadi satu dalam wadah menjadi Saber Pungli. Kepalanya dari Inspektorat. Terus kemudian .. apalagi ya. TP4D itu punyanya program dari Kejaksaan. Jadi sana itu, kejaksaan itu juga mengawal kegiatan-kegiatan ini sesuai 274
alur, sesuai jalurnya. Misalnya mau proyek ini. Mulai dari awal, mulai dari pelaksanaan sampai dengan evaluasinya harus sesuai dengan jalur. Wis diawasi dari awal. Bilamana nanti itu pelaksanaannya masih 20 persen rodok miring gitu, nanti dikembalikan pengawasannya itu. Jadi ndak nanti sudah selesai baru ada temuan. Nah itu enggak. Jadi dari kejaksaan itu juga ikut mendampingi supaya nanti ndak terlalu kebablasen itu. Jadi tetep lurus. TP4D istilahnya. Tim Pengendali .. wis golekono yo di mbah google. TP4D apa .. Tim Pengendali Program Pembangunan Daerah opo ya. A : Baik Pak. Mungkin kalau yang kerjasama dengan KPK berarti belum pernah ada ya Pak? S : Kita kemarin juga sudah MoU Zona Integritas Bebas KKN baru saja ini. Yang menjadi penyelenggara juga dari Inspektorat dan KPK. Bapak Wakil Bupati kemarin sudah MoU di provinsi zona integritas. A : Kemudian, apakah ada sosialisasi kepada Pemerintah Daerah mengenai pencegahan korupsi? Mungkin dari arahan Bapak Bupati atau seperti apa gitu Pak? S : Tetep tetep. Jadi Pak Bupati itu setiap bulan minimal ya ada rapat staf satu kali. Jadi Kepala OPD itu ndak boleh diwakilkan. Misalnya ada Dinas keluar harus ditunda. Misalnya ada kepentingan lainnya juga ndak boleh diwakilkan. Jadi dengan adanya itu Pak Bupati mesti mengarahkan, mesti ngomongi, mesti pesen instruksi lah jangan sampai terulang kejadian-kejadian yang seperti itu. Jaga Tulungagung. Mesti setiap bulan disampaikan minimal satu kali. A : Ketika rapat itu ya Pak S : Iya, ketika rapat. A : Kalau dari peran humasnya terhadap pencegahan korupsi, apakah sebagai penyedia informasi atau ada peran yang lain? S : Terutama koyok yang sampeyan sampaikan tadi ya. Satu sisi misale sebetulnya ndak secara langsung menjurus gitu ya. Gambarannya seperti ini. Diduga ada penyelewengan gitu ya. Mainnya kan diduga diduga kalau di media. Nah dengan adanya itu terus kita perlu konfirmasi ke .. misalnya diduga permainan sertifikat. Nah baru kita panggil .. atau ndak kita panggil, tapi kita WA, menanyakan ini apa betul. Setelah itu nanti camat menjelaskan ... Sebab 275
pekerjaannya humas itu kan ada di sekretariat. Jadi humas itu pekerjaan sekda. Bukan seperti pelaksana di lapangan. Camat itu pelaksana di lapangan. Dinas itu pelaksana di lapangan. Badan juga pelaksana di lapangan. Nah humas kan masuk di sekretariat, jadi ndak masuk secara langsung. Dan kemudian misal ada diduga gini gini. Nanti berita itu langsung saya sampaikan ke Pak Camat. Hei, opo betul gini gini gini. Sebetulnya ndak Pak. Gini gini gini gini. Nah ndak. Kalau memang ndak. Panggil media yang bersangkutan. Namanya media kan dibuat sedemikian rupa. Kadang-kadang media itu ada yang enak, ada yang ndak. Kalau yang ndak kan nanti juga bisa melaporkan ke kejaksaan. Tapi kalau itu memang sudah dijelaskan, sudah terang. Sudah tinggal medianya sendiri. Istilahnya itu ada hak jawab dari OPD yang bersangkutan. Nah dengan adanya saya ngomong, saya sampaikan itu, otomatis penjelasan dari media itu bisa ditackle oleh yang bersangkutan. Sehingga bisa lurus. Ndak hanya miringnya saja. Diduga ada permainan, diduga ... Nah dengan adanya diduga-diduga itu kan masyarakat mbacanya sudah miring. Nah tapi setelah itu dari yang bersangkutan, saya kabari. Jelaskan ini, hak jawab sampeyan. Media pasti ada hak jawabnya. A : Berarti bapak yang menghubungkan tapi yang menjawab hal tersebut OPD yang bersangkutan Pak? S : Iya. Sebab yang tau secara riil di lapangan OPD. Itu juga namanya pencegahan koyok sampeyan misale nduwe prasangka yang buruk. Biar tau. O ternyata yang itu ndak hanya buat itu tapi juga untuk ini ini ini. A : Baik Pak. Jadi sudah selesai wawancaranya. Mohon ijin jadi ada beberapa pertanyaan tambahan seperti struktur bagian humas karena kalau di website itu saya lihatnya hanya yang bagian atas-atasnya atau kepala-kepalanya aja, Pak Sudarmaji, Pak Nanang dan dua lagi, mungkin yang bawahnya itu Pak. Nanti kira-kira strukturnya bisa saya peroleh dimana ya Pak? Atau tanya dengan mbak tadi yang pakai kacamata? S : Iya bisa bisa. Di websitenya humas ndak ada ya? A : Ada tapi yang atasnya saja Pak. Nggih Pak. Sekali lagi terimakasih banyak Bapak Sudarmaji atas kesediaannya. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang berkenan. S : Sama-sama. 276
Transkrip Wawancara Penelitian - Informan 2 Nama : CS (Inisial) Jabatan : Kasubag Publikasi dan Kerjasama Pers Pemerintahan Daerah Kota X Waktu : 21 Mei 2019 pukul 10.00 Tempat : Ruang Kerja Kasubag Publikasi dan Kerjasama Pers Durasi : 80 menit Keterangan : Peneliti disingkat menjadi A dan informan menjadi C. Di awal wawancara peneliti dan informan diskusi tentang fenomena yang terjadi di Indonesia. Peneliti kemudian meminta ijin untuk merekam apa yang disampaikan informan. Urutan pertanyaan yang ditanyakan peneliti tidak sesuai dengan pedoman karena menyesuaikan penjelasan dari informan C : Jadi, yang kita tonjolkan yang pertama itu kita bukane memback up, tapi membiarkan, dalam artian itu lihat keadaan atau sikon. Biar kita ndak dikira melindungi atau gimana gimana, tidak ya .. Terus yang kedua nanti kita pemberitaan itu bukan yang jelek, dadi prestasi yang kita tonjolkan di Pemerintahan Kota X. Dalam artian itu, yang pertama itu penghargaan yang diterima. Terus yang kedua, pembangunan apa yang dicapai. Mulai dari awal sampai dengan saat ini. Terus yang ketiga, dari sisi sistem yang ada di Pemerintahan Kota X. Hasil yang dicapai. Contohnya, dari hasil istilahne .. dari segi pertumbuhan penduduk, pengangguran ada apa gimana tambah merosot, terus dari angka pembangunan yang ada yang telah dicapai Pemerintah Kota X itu apa aja. Itu bisa nanti ketahuan. Terus yang terakhir dalam hal penyampaian visi dan misinya. A : Mohon ijin mulai dari awal ya Pak. Sebelumnya terimakasih Pak karena sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Baik Pak. Jadi penelitian ini untuk skripsi saya jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya dengan Dosen Pembimbingnya Bu Pia tentang manajemen krisis 277
humas pemerintahan daerah di Jawa Timur terkait kasus OTT kepala daerah. Bagaimana hubungan dengan stakeholder pasca OTT tersebut Pak? C : Kalau umpama dengan stakeholder, itu jangan menutup. Kita membuka aja, apa adanya. Dalam artian itu, kalau toh memang itu salah, ojo ditutupi. Ya memang salah .. gitu lo. Tapi kita membuka .. tidak menutup. Yang kedua .. mereka toh sekarang juga tau kok. Dalam artian ini .. mana yang salah dan mana yang betul .. gitu lo. Itu nanti di umum tau semua nantinya. Jadi kita melanjutkan aja .. kalau umpama kita kan kepingin .. istilahnya pemerintahan yang bersih. Ya itu aja dijalankan. Kan ini istilahnya kalau OTT ini kan .. bukan semuanya .. kan pribadi individualnya. Yaa itu nanti mereka juga tau. Terus yang ketiga .. dari segi .. apa jenenge .. penonjolan dalam hal pelayanan. Pelayanan nantinya itu kita tingkatkan. Dari visi dan misi walikota .. itu kan ndak mungkin jelek .. ya itu saja yang diterapkan. Dan kita ndak perlu takut dengan masalah .. istilahnya tambah korup. Kita kan rutinitas disini kan .. ada istilahnya pemeriksaan dari BPK, dari Inspektorat, terus dari BPKP Provinsi. Dan disitu nanti mencantumkan poin apakah ini buruk, atau WTP, atau baik. La disitu nanti ... ketauan. Uda itu aja kalau menurut saya. A : Berarti pak .. hmm menurut bapak sendiri, kalau sikap humas Pemerintah Daerah Kota X menyikap OTT KPK kepada kepala daerah tersebut gimana Pak? C : Sikap dari humas .. kita ya menurut mekanisme saja. Kita ini bekerja sesuai aturan. Itu juga petunjuk dari atasan. Dan kita disini motonya .. dari Bapak Presiden kan .. Kerja Kerja Kerja. Nah itu aja yang dijalankan. Jadi kita ini bekerja .. bukan istilahne dari diri kita sendiri. Tapi harus sesuai dengan aturan .. itu prinsip sudah sekarang ini. A : Kemudian pak, berarti peristiwa tersebut itu menurut bapak sebagai humas dimaknai sebagai krisis dalam pemerintahan daerah atau bukan Pak? C : Bukan krisis .. cobaan. Kenapa kok seperti cobaan? Menungso iku guduk malaikat. Kenapa? Suatu saat .. ojok kepala daerah. Kitanya sendiri itu lo .. yo naudzubillahimindalik .. ojok sampe .. mungkin ada aib atau apa. Nanti pasti ada di kita. Jadi kita memaknai itu bukan ... oo welek wong iku. Jadi kita memaknai itu wis .. cobaan itu aja. Opo maneh yang ditangkep itu bapak kita. Kan ndak 278
mungkin .. dulur iku .. jenenge wong tuwo iku .. apik terus itu ndak mungkin. Nah salah satu .. mungkin yowis dianggep cobaan saja lah. A : Baik Pak. Kemudian menurut humas Pemerintah Daerah sendiri peristiwa-peristiwa apa yang sekiranya bisa dikategorikan sebagai krisis dalam pemerintahan? C : Nek krisis dalam pemerintahan itu satu .. kayak OTT gini. Kan jadi duka bagi kita. Soale bapake kan .. wis istilahe onok duka gitu lah. Nah kita kan .. anake kan yo susah kan gitu a. Terus yang kedua .. krisisnya itu kalau .. anu apa jenenge .. Pemilu ini lo. Nah Pemilu ini krisis tapi mudah-mudahan .. Alhamdulillah di X ini .. sing nyoblos bertambah .. bukan angka golput yang bertambah .. nah itu kan juga krisis mbak. Maksute itu .. bukane kita itu istilahne mengada-ada .. tidak ... Semoga Kota X ini kondusif. Kenapa kok seperti itu? Karena Kota X ini kan kota pariwisata. Kalau Kota X tidak kondusif itu berdampak pada semuanya. Terus sekarang ini .. yang krisis nek menurut saya itu hoax. Contoh kemarin .. ndak tau siapa yang bikin ya .. hoax itu. Apel Ana itu dibuang mbak .. cul. Ndak tau itu siapa. A : Apel Anang Pak? C : Apel Ana .. Ana. Koyok apel saiki onok apel manalagi .. Itu dibuang .. jret. Ndak tau dibuang .. siapa yang mbuang. Tapi kita sudah menemukan maksute iki opo .. merusak citra. Sekarang kan gitu mbak .. Ana itu gini gini .. akhirnya turun harga .. nah petani resah. Ibu Walikota langsung bertindak .. Ayo ditulung iki .. kan iku bagian dari kita .. petani kita. Jadi kita membagikan apel waktu itu di Tahun Baru. Orang macet itu lo mbak .. kasih apel Ana. Nah dalam hal itu citranya Apel Ana tinggi. Disini kan kita juga ada media .. yang merespon istilahnya tingkah dari walikota itu. Dalam artian itu .. tindakan dari Bu Walikota. Dengan tindakan yang istilahnya damai .. menyejukkan .. Itu nanti meningkatkan penghargaan...... tadi. Nah seperti itu mbak contohnya gitu lo. Sekarang kan macem-macem mbak .. tindakane orang kepengen njatuhin itu kan macem macem .. jadi kita harus menyikapi dengan .. yowis istilahe itu .. ndak marah, ndak emosi, ndak apa .. kita harus tabah aja. A : Berarti nama apel dari X itu apel Ana ya Pak? C : Macem-macem. 279
A : O .. saya baru tahu Pak. C : Macem-macem .. salah satunya itu apel Ana. Iya itu salah satu krisis di perekonomian .. A : Kemudian pak, berarti yang dilakukan humas pemda ketika kejadian tersebut apakah langsung datang ke tempat untuk mendokumentasikan atau seperti apa Pak? C : Bukan .. dalam artian begini .. kita hanya sifatnya .. tupoksi kita itu kan publikasi. Ya kita publikasikan kegiatan bu wali .. tindakan bu wali .. terus pemberitaan yang positif .. serta pemberitaan yang benar kepada masyarakat. Jadi masyarakat tahu .. kejadian yang sebenarnya itu seperti apa. Kalau umpama mendatangi apa .. bukan tupoksi kita. A : Berarti ketika peristiwa tersebut ... humas ndak kesana .. ke lokasi kejadian untuk foto-foto atau mendokumentasikan ya Pak? C : Ndak ... A : Kemudian, dampaknya setelah kejadian tersebut terhadap kondisi pelayanan publik di Kota X seperti apa Pak? C : Dampaknya ya mungkin .. istilahnya itu syok ya. Syok itu dalam artian .. wong nek umpamane .. digedori kan ya kaget. Nah tapi yo hanya berjalan beberapa hari. Soale ngene lo mbak .. syoke itu bukan karena ditangkep sebetulnya ya. Syoke itu karena .. adanya aparat mbak. A : Kemudian, apakah ada proyek yang tertunda, pembatalan investasi dan lain sebagainya Pak? C : Ndak ada. Semua berjalan sesuai dengan perencanaan karena SOP yang ada di Kota X semua sudah terlaksana dan sudah baku. A : Pasca OTT hingga 1 minggu kemudian strategi manajemen krisis seperti apa pak yang dilakukan oleh Humas Pemda Kota X? C : La ya itu tadi. Kita menginformasikan kejadian itu kepada masyarakat ya apa adanya .. itu satu. Yang kedua .. kita sebelumnya juga menginformasikan prestasi-prestasi yang ada di Pemerintahan Kota X. Yang ketiga .. capaian pembangunan yang ada di Kota X. Ngkok dipikir istilahne itu .. dipikir ya mbak ya .. dipikir ngkok ... wis kotane welek .. ketangkep maneh. Nah, tapi kan tidak. Jadi ojok dipikir beliaunya itu juga .. ndak anu .. opo jenenge .. jelek. Prestasinya 280
juga banyak. Nah itu lek sampeyan pengen lihat prestasinya ada foto-fotonya di depan. Sek sebagian iku .. ngkok nek ditumpuk yo gak cukup iku. Itu penghargaan yang besar-besar. A : Berarti terkait kasus tersebut apakah Humas Pemda Kota X membuat news release, holding statement atau press conference atau seperti apa Pak? C : Ndak ada. Ngkok gitu itu seolah-olah nanti tambah anu mbak .. genting .. padahal biasa. A : Kalau di pemerintah daerah sendiri Pak di humas khususnya siapa pihak yang bagian untuk membuat dan menerapkan strategi manajemen krisis Pak? Selama ini mungkin .. C : Gini mbak .. nek menerapkan itu ndak ada. Istilahne langsung khusus gitu ndak ada .. ya itu kan dari petunjuk Bu Wali. Nanti beliaunya itu mengumpulkan SKPD yang bersangkutan. Contoh kalau krisis bencana .. ya BPBD .. gitu lo. Kalau yang kemarin .. kayak apel itu .. ya Dinas Pertanian yang diperlukan itu seperti apa nanti .. sama didukung ya itu tadi bidang-bidang yang sesuai dengan tupoksi .. itu aja. A : Kemudian Pak, ketika waktu tersebut, apakah media sosial dan website dari Pemerintah Daerah tetap aktif seperti biasa? C : Tetep aktif seperti biasa. A : Dari Humas Pemerintah Daerah Kota X menyampaikan pesan maupun informasi kepada masyarakat melalui media apa saja Pak selama ini? C : Disini media itu ada media cetak sama media elektronik. Media cetak itu dibagi koran itu ada harian dan mingguan .. sama online. Terus kalau media elektronik itu ya .. di tv-tv itu. Tv lokal, regional sama nasional. Tv Pemerintah X juga ada. Sosial media juga ada disini .. youtube dan instagram .. tapi diserang karo hacker. Indonesia iku ngono mbak .. maju titik itu ndak bisa .. ndak tau saya sendiri. A : Barusan Pak diserang hackernya? C : Mulai berdiri yoh disuerang tok wis .. jadi istilahne koyok uji ilmu itu lo. Contoh ya .. satu ini diserang .. dees .. iso. Satu ini .. nanti .. diserang teko kene .. teko kone .. teko kene. A : Diserangnya itu dalam bentuk apa Pak? 281
C : Yo macem-macem mbak .. A : Kontennya jadi ndak bisa diupload kah atau bagaimana pak? C : Iyo .. yang jelas kan itu. Jenenge diserang kan dirugikno kene. Ngkok gaiso diwoco opo sing iki .. wadah dah macem-macem. Istilahne opo yo nek ngarani yo .. koyok kenek virus ngono lo .. modelnya seperti itu. Nggak tau kok gitu .. gitu lo. A : Kemudian, ketika waktu kejadian tersebut Pak hubungan Pemerintah Daerah dengan media massa seperti apa Pak? C : Baik-baik saja. A : Ketika kasus tersebut terjadi, apakah Humas Pemerintah Daerah Kota X juga melakukan monitoring pemberitaan di media Pak? C : O .. ndak .. ngapain. Ndakwis seperti biasa aja. Mereka juga tau mana yang baik dan mana yang buruk. A : Tapi setiap harinya di Humas Pemkot X ini menyimak pemberitaan di media Pak? C : Gini lo ya. Di humas .. bukan menyimak. Kita itu tugas kita setiap hari dalam artian itu fungsinya kita itu kegiatan yang ada di Pemerintahan Kota X khususnya kegiatan Wali Kota sama wawali .. itu memang dipantau. Dalam artian itu apa .. disini ada kliping koran .. ada tiap hari .. bukan karena OTT. Setiap hari memang dipantau. A : Kemudian waktu itu Pak bagaimana hasil dari pemberitaan di media terhadap kasus ini Pak? C : Kasus ini .. apa ndak ada apa-apa kok mbak masalahnya .. ya wis biasa saja. A : Kalau dari komunikasi internal yang dilakukan Humas Pemerintah Daerah kepada seluruh bagian dari Pemerintah Daerah terkait OTT ini seperti apa Pak? C : Gini .. itu bukan tupoksi humas. Humas itu cuman liputan kegiatan yang ada saja. A : Berarti komunikasi internal bukan masuk ranahnya humas ya Pak? 282
C : Bukan .. Itu ranahnya yang pertama pimpinan tertinggi itu kan wali kota. Wali kota ndak ada ya wakil walikota nanti yang menjabarkan itu semua. Ndak ada wakil walikota .. sekda. Jadi itu bukan ranahnya humas. A : Kemudian pak apakah humas memiliki SOP dalam menangani krisis gitu Pak? C : Krisis opo maksute .. ya itu tadi yang nangani krisis itu tadi sumbernya dari kebijakan atau petunjuk dari pimpinan. Bukan dari humas. A : Apakah dari Humas Pemerintah Daerah sudah mengetahui adanya isu tentang kasus korupsi tersebut atau belum sebelumnya? C : Maksute .. kalau ada penangkapan .. yo ndak ngerti mbak. A : Apakah dari Humas Pemerintah Daerah itu pernah melakukan atau dilakukan training untuk menghadapi krisis dalam pemerintahan? C : Maksute yoopo .. A : Jadi ketika misalnya ada satu krisis dalam pemerintahan itu gimana harusnya menghadapinya seperti apa, apakah pernah ada sosialisasi atau workshop sebelumnya? C : Gini mbak .. itu sudah melekat di tempat atau SKPD masing-masing. Guduk masalah korupsi lo .. sesuai tugas dan fungsi setiap SKPD masing-masing. A : Kemudian Pak, bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat kasus tersebut ke citra pemerintahan daerah menurut bapak? C : Kalau dampaknya itu pasti ada .. tapi ndak terlalu banyak. Ndak terlalu banyak ... A : Apakah ada program-program yang dilakukan Humas Pemerintahan Daerah untuk mengembalikan citra pemerintahan daerah tersebut Pak? C : Ya untuk mengembalikan seperti tadi .. prestasi kita tunjukkan .. sama aja. A : Apakah sebelum dan sesudah kasus tersebut dari pemerintahan daerah X pernah membuat program atau kegiatan dalam ranah korupsi? C : Cuma kita menghimbau .. dalam artian itu .. kita bekerja harus sesuai dengan aturan .. itu aja. Ya harus kita patuhi .. yo istilahe itu .. nanti sangsinya itu ditanggung sendiri .. itu aja. Kita di Pemerintahan Kota X itu masih tinggi untuk 283
menjalankan aturan yang ditetapkan sama atasan. Bukan kemauan atasan lo .. tapi aturan. A : Kalau dari internal pemerintahan daerah sendiri apakah ada sosialisasi mengenai pencegahan korupsi gitu Pak? C : Ngene lo mbak .. sakjane pencegahan itu ndak ada ya. Dalam artian .. eh kon ojok ngene .. orang itu tau semua. Conto saiki conto ya .. nah itu kan ada tulisan .. anu korupsi .. orang kan tau semua. Umpamane kudu ngene .. kudu ngene .. kan wis ngerti gitu lo. Cuman ya itu tadi menghimbau. Nek umpamane sampeyan onok pelatihan .. yo ndak onok mbak. Ndak ada. Di semua daerah ya ndak mungkin ada itu. A : Berarti peran humas dalam pencegahan korupsi itu apakah sebagai penyedia informasi atau ada peran lain C : Peran informasi sesuai dengan tupoksi .. Jadi sebagai sarana peliputan pada masyarakat. A : Baik Pak terimakasih banyak atas waktunya. C : Sama-sama mbak Transkrip Wawancara Penelitian - Informan 3 Nama : Gatot Budiono, S.E. Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Waktu : 17 Juni 2019 pukul 11.15 Tempat : Ruang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kota Pasuruan Durasi : 25 menit Keterangan : Peneliti disingkat menjadi A dan informan menjadi G A : Selamat siang Pak Gatot, sebelumnya terimakasih atas waktu yang telah diberikan sehingga saya berkesempatan mewawancarai bapak. Sebelum memulai wawancara saya izin untuk merekam wawancara ini ya Pak. G : Iya siang Mbak. Silakan. A : Baik. Boleh dijelaskan Pak mungkin kalau di Pasuruan kan pelaksana fungsi dan tugas humas itu kan di Diskominfo nah itu kira-kira kenapa dan sejak kapan Pak? 284 Pak?
285 G : Humas itu secara fungsi dialihkan ke Kominfo itu secara normatif sejak 2017. 2017 sebagian masih di humasnya protokol sebagian masih di Kominfo. Terus pada 2018 koyoke disana tupoksi itu sudah mulai dikurangi dialihkan ke Dinas Kominfo. Karena Kominfo juga masih dua tahun otomatis tidak sesempurna dalam kehumasan koyok daerah lain yang Dinas Kominfonya sudah berdiri sejak lama. Ada kekurangan pastilah .. namanya organik baru. A : Lalu, bagaimana tugas dan ruang lingkup pekerjaan humas yang ada di Dinas Kominfo Kota Pasuruan Pak? G : Disini kami melakukan manajemen informasi dan komunikasi secara persuasif, efektif, dan efisien .. melalui berbagai media kehumasan. Tujuannya biar bisa tercipta hubungan yang harmonis dengan publik .. sama bisa menciptakan citra dan reputasi Pemerintah Kota Pasuruan yang positif. A : Kemudian, menurut Bapak Gatot bagaimana sikap humas Pemerintah Daerah Kota Pasuruan menyikapi OTT KPK pada Wali Kota Pasuruan? G : Intinya, kalau kita dan fungsi humas ya harus bisa menetralkan minimal membuat suasana tidak semakin gaduh. Kita harus membuat semakin bisa adem walaupun dalam kenyataan ada berita yang mungkin tidak mengenakkan bagi pemerintah kota. Nah kita harus bisa meredam, minimal kita tidak memberikan suatu statement yang mungkin malah berita itu membuat semakin besar .. ya kita harus hati-hati menunggu proses hukum itu sampai berjalan ke arah mana. A : Apakah peristiwa tersebut menurut Pak Gatot dimaknai sebagai krisis dalam pemerintahan daerah? G : Sebetulnya, kalau ngomong berita krisis tak kiro masih belum yo .. Kita masih punya Pak Wawali .. punya Pak Sekda .. yang itu sangat .. hmm opo yo .. sebagai pemimpin memotori pemerintah kota walaupun terjadi hal yang seperti tadi. Jadi Pak Wawali maupun Pak Sekda masih bisa memiloti Pemerintah Kota Pasuruan. Dadi krisis itu kalau mungkin sudah mengganggu pada pelayanan publik dan macem macem sehingga terjadi stagnan disitu mungkin itu saya katakan krisis. Jadi selama pemerintah kota masih bisa berjalan lancar .. menurut saya mungkin masih belum krisis. Atau mungkin ada krisis kecil krisis besar gitu mungkin? A : Awalnya mungkin dari yang kecil bisa jadi besar gitu Pak.
G : O.. gitu ya A : Jadi menurut Pak Gatot selama bekerja di pemerintahan daerah mungkin peristiwa-peristiwa apa saja yang menurut humas pemerintah daerah bisa dikategorikan sebagai krisis Pak? Kan tadi efeknya adalah pelayanan publik .. Tapi mungkin kejadian seperti apa Pak? G : Mungkin contohnya ya .. saya boleh mencontohkan yang ada di daerah lain ya .. mungkin seperti yang di Malang sampai sekian orang kena itu sehingga otomatis mengganggu pemerintahan itu mungkin bisa dikatakan krisis. Jadi koyok ndek Malang sampai sekian DPRD sama Wali Kotanya juga kena itu mungkin ada krisis disitu. Kalau Pemerintah Kota biarpun terjadi OTT tapi pemerintahannya masih bisa berjalan lancar walaupun ada kendala itu pastilah .. tapi masih bisa berjalan normal. Pelayanan publik juga masih lancar. A : Lalu yang dilakukan humas pemerintah daerah ketika terjadi OTT kepada kepala daerah oleh KPK itu seperti apa Pak? Apakah humas langsung ke tempat atau bagaimana? G : Jadi waktu itu Pak Wawali langsung mengadakan konferensi pers terkait kejadian itu. Waktu itu kejadian pagi, Pak Wawali konsepkan untuk konferensi pers jam sebelasan sekian. A : Berarti di hari yang sama ya Pak? G : Iya di hari yang sama. Itu Pak Wawali sudah menyampaikan .. akan konferensi pers bersama Pak Plt Kepala Dinas Kominfo dan Pak Sekda mengklarifikasi ke pihak media. A : Kenapa akhirnya di Pemerintah Kota Pasuruan memilih untuk konferensi pers ketika ada OTT itu Pak? G : Ya secara publik itu menjadi kewajiban pemerintah juga untuk bisa menyampaikan bahwa di Pasuruan telah terjadi kejadian seperti itu .. karena media juga berharap statement pemerintah bagaimana kan gitu. Apakah ada kendala setelah itu kan gitu ... Sehingga pemerintah kota khususnya Pak Wawali membuat konferensi pers itu. A : Lokasinya dimana Pak waktu itu? G : Lokasinya waktu itu di Kantor Walikota 286
A : Jadi yang mempersiapkan untuk konferensi pers tersebut apakah dari Diskominfo atau bekerjasama dengan bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Pak? G : Jadi waktu itu langsung dikomando oleh Pak Wawali karena memang situasinya sangat mendesak harus bisa segera menyampaikan di konferensi pers. Pak Wawali langsung memanggil Pak Sekda, Pak Kadis Kominfo untuk bertemu terus langsung menyampaikan konferensi pers disitu. A : Inti pesan yang ingin disampaikan ketika konferensi pers apa Pak? G : Jadi intinya begini konferensi pers itu menyampaikan bahwa Pak Wawali terus berupaya untuk kita bisa mengikuti proses hukum itu sehingga masyarakat tahu bahwa pemerintah telah berbuat sedemikian rupa untuk bisa memiloti pemerintahan daerah .. walaupun ada kejadian ini. Sambil menunggu proses selanjutnya terhadap proses hukumnya Pak Wali waktu itu. Itu aja statementnya Pak Wawali. A : Setelah kepala daerah tertangkap bagaimana dampaknya terhadap kondisi pelayanan publik di Kota Pasuruan ini? G : Intinya .. dampak saya katakan ada yo pasti ada .. tapi kalau dikatakan tidak ada ya mungkin ndak tepat lah. Contohnya ada proyek yang tertunda. Tapi secara umum pelayanan publik masih berjalan lancar. Jadi tidak ada kendala terhadap pelayanan publik di pemerintah kota. Perijinan jalan .. terus pendidikan jalan .. kesehatan jalan .. semua tidak ada kendala. A : Menanggapi kejadian tersebut ... strategi manajemen krisis jangka pendek seperti apa yang dilakukan humas pemerintah daerah Kota Pasuruan Pak kira-kira? G : Kominfo berdiri masih dua tahun yo .. sehingga kejadian ini mungkin juga menjadikan pelajaran bagi kami bagaimana cara-cara menangani kejadian seperti ini. Nah itu memang kita masih secara SOP kita belum punya. Ini pengalaman pertama bagaimana kita untuk bisa memanajemen kejadian seperti itu. Nah itu kita .. SOP belum ada .. tapi waktu itu memang Pak Wawali menyampaikan bahwa kita harus cepet mengeluarkan statement sehingga masyarakat juga akan bisa mengetahui. (Ada panggilan masuk di handphone informan) Memang yang berperan disini adalah Pak Wawali dan Dinas 287
Kehumasan untuk bisa memanajemen. Tapi selama ini memang kita belum pernah melakukan manajemen seperti ini .. dari kejadian ini baru .. o ternyata butuh seperti ini A : Selain konferensi pers dari humas pemerintah daerah apakah juga membuat news release atau holding statement .. atau hanya konferensi pers saja Pak? G : Hanya konferensi pers itu saja .. ndak ada yang lain. Apapun itu kan pemerintah kota harus tetap melakukan pemberitaan positif kalau kita ikut-ikut media mengekspos yang negatif yo jadinya juga tidak bagus. A : Berarti ketika kejadian tersebut istilahnya yang memimpin Pak Wawali langsung lalu pelaksananya Sekretaris Daerah dan Kominfo nggih Pak? G : Iya .. betul. A : Apakah ketika kejadian tersebut media sosial dan website dari Pemerintah Daerah Kota Pasuruan tetap aktif digunakan Pak? G : Tetap aktif tapi karena kita adalah eksposnya itu .. ekspos positif sehingga untuk yang terkait kegiatan OTT itu memang tidak kita masukkan medsos karena kita berita positif. Ya kalau informasi yang sifatnya hanya mengalir gitu ya .. mungkin bisa dalam hal itu juga disampaikan telah terjadi ini .. gitu aja. Tapi secara opo .. detail gitu .. ndak lah. Karena apapun itu kita harus juga tetap mempertahankan citra pemerintah daerah A : Kalau selama ini Pak dari Diskominfo Pasuruan menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat melalui media apa saja Pak? G : Kita punya Radio Ramapati .. punya medsos .. twitter, website, juga kita kerjasama dengan media online. Tahun ini kerjasama dengan 5 media online. Kita juga kerjasama dengan media cetak Radar, Birawa .. itu yang sering kita gunakan. A : Ketika kejadian tersebut bagaimana hubungan pemerintah daerah dengan pihak media massa? G : Sebetulnya lek dengan media kita cukup baik lah. Karena tiap tahun kita juga ada istilahe semacam apa ya .. jumpa pers antara pemerintah kota dengan wartawan untuk menyamakan persepsi sehingga kita bisa berjalan seiring. 288
289 A : Di Diskominfo Kota Pasuruan ini selama ini apakah melakukan monitoring terhadap pemberitaan di media kayak misalnya membuat kliping gitu Pak? G : Kita kliping membuat walaupun tidak sempurna ya .. karena dulu kliping itu masih ada di Humas Protokol nah sekarang itu dimasukkan ke kita sehingga kita juga kliping walaupun tidak .. opo yo .. sedetil yang di humas. Karena tenagane yo kurang gitu mbak .. hehe A : Lalu hasil dari monitoring terhadap pemberitaan di media ketika kasus tersebut terjadi seperti apa Pak? G : Waktu kasus itu .. klipinge berarti ndek nggene protokol .. A : O masih disana ya Pak? G : Iya di protokol ... nggih. Dari kita yo itu tadi istilahe kaget .. paling ndak kita sudah berkolaborasi dengan pihak Pak Wawali maupun media dalam penyampaian informasi itu kejadian seperti ini. A : Bagaimana komunikasi internal yang dilakukan Humas Pemda kepada seluruh bagian dari Pemerintah Daerah terkait OTT kepala daerah ini Pak? G : Ya intinya .. kalau sesuai apa yang disampaikan Pak Wawali memang untuk kita yang sesama pemerintah bahwa kondisi itu .. kita harus hati-hati bener menyampaikan statement. Jangan sampai nanti setelah Pak Wawali menyampaikan statement .. ada statement yang lain. Nah ini adalah ranahnya Pak Wawali. Sehingga kita harus sama-sama hati .. jangan mudah menyampaikan statement yang mungkin malah membuat pekerjaan menjadi tidak nyaman. A : Berarti berdasarkan dari instruksi itu ya Pak komunikasi internalnya? G : Iya .. iya A : Sebelum kejadian tersebut apakah kira-kira dari humas .. atau Diskominfo sudah mengetahui adanya isu tentang korupsi .. yang dilakukan oleh kepala daerah itu Pak? G : Ndak tau sama sekali. Sehingga onok kejadian itu ya sangat memukul kita lah .. kaget lah. Jenenge ae OTT ... hahaha A : Iya Pak hehehe. Kemudian Pak, apakah pernah dilakukan training kepada humas pemerintah daerah disini .. atau di Diskominfo untuk menghadapi suatu krisis dalam pemerintahan?
G : Kayake belum pernah kayake .. entah kalau humas yang dulu ya. Kalau di Kominfo .. saya kan masih dua tahun .. masih belum pernah. Mungkin ilmu baru lah bagi kami. A : Kemudian pasca OTT tersebut bagaimana hubungan pemerintah daerah dengan stakeholders terkait .. mungkin investor dan lain sebagainya Pak? G : Sampai saat ini mungkin masih baik ya. Masih belum ada pengaruh yang berarti lah untuk temen-temen investor dan lain-lain masih baik lah. A : Kalau menurut bapak sendiri bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat kasus OTT tersebut ke citra pemerintah daerah Kota Pasuruan pak? G : Yang jelas kejadian itu sedikit banyak memberi pengaruh pada citra pemerintah kota. (Wawancara jeda sejenak karena adzan berkumandang) G : Tapi karena wis terjadi yo kita harus bisa menyikapi. Karena tugasnya Kominfo adalah humas itu memberikan citra positif .. ya tentunya tugas kita harus gaboleh lepas dari bagaimana untuk kembali meningkatkan citra pemerintah seperti awalnya. A : Baik Pak. Berarti kan berpengaruh pada citra Pak, lalu yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kota Pasuruan untuk mengembalikan citra pemerintah daerah tersebut apa Pak? G : Ya tentunya kita lebih banyak mengekspos berita positif yang ada di Kota Pasuruan terkait pembangunan dan macem-macem .. sehingga opini masyarakat bisa terbentuk bahwa selama ini pemerintah kota masih berjalan .. dengan ada berita positif dari kegiatan dan macem-macem kan banyak event- event itu .. sehingga akan sangat berpengaruhlah untuk mengembalikan citra positif pemerintah. A : Apakah sebelum dan sesudah kasus OTT tersebut dari Diskominfo dan Pemerintah Daerah pernah membuat program dalam ranah korupsi gitu Pak? G : Sebetulnya kalau ranah korupsi itu yo .. itu ada dan tidak ada OTT .. itu sudah ada lah di program pemerintah. Karena di pemerintah kan ada fungsi pengawasan, fungsi pelaksana pemerintahan .. yang jelas itu sudah ada .. kita sudah punya inspektorat .. ya mungkin pada tataran pencegahan .. disana ada program untuk itu. 290
A : Apakah ada sosialisasi internal kepada pemerintahan daerah mengenai pencegahan korupsi .. mungkin yang diinisiasi oleh Diskominfo Pak? G : Selama ini .. belum ya. Karena tupoksinya lebih melekat pada inspektorat. Tentunya kita kan juga bisa mengeskpos kegiatan pemerintah kota terkait pencegahan itu. Yang mengupload adalah kita .. ke media sosial maupun ke media cetak. Itu kita yang mengekspos walaupun pelaksananya adalah Inspektorat. A : Jadi yang membuat kegiatannya itu Inspektorat tapi dipublikasikannya oleh Diskominfo ya Pak .. G : Nggih .. kita yang mengekspos A : Terakhir, menurut Bapak bagaimana peran humas dalam pencegahan korupsi selama ini Pak? Mungkin sebagai penyedia informasi atau seperti apa kira-kira Pak? G : Ya tentunya kalau kita boleh terlibat lebih jauh ya .. kita harus bisa kerjasama lebih intens ke dinas-dinas yang mungkin punya tupoksi seperti ini terkait pengawasan, maupun terkait pembinaan SDM. Kan jelas disitu kalau umpane pengawasan dan pembinaan SDM berarti kan ndak boleh neko-neko .. harus luruus berjalan sesuai aturan yang ada. Ya itu mungkin kita bisa lah berkolaborasi dengan pihak BKD maupun inspektorat. Tapi itu pun setiap kegiatan kita juga mengekspos .. kurang lebih itu. A : Baik Pak. Iya. Itu tadi wawancara Pak. Terimakasih banyak nggih Pak. G : Sama-sama mbak. 291
292 Lampiran 6. Catatan Harian Turun Lapang Senin, 22 April 2019 Peneliti mengajukan surat izin penelitian ke Bakesbangpol Kota Batu. Tetapi, ternyata ada berkas yang belum dibawa yaitu proposal penelitian. Sehingga, peneliti harus kembali lagi dan melengkapi persyaratan. Selasa, 23 April 2019 Peneliti mengajukan surat izin penelitian ke Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung dan Bakesbangpol Kota Blitar. Rabu, 24 April 2019 Peneliti mengajukan surat izin penelitian ke Bakesbangpol Kota Pasuruan. Kamis, 25 April 2019 Peneliti mengajukan surat izin penelitian ke Bakesbangpol Kabupaten Jombang. Ternyata, di Jombang pengurusan izin penelitian menjadi satu pintu di Dinas Penanaman Modal. Terdapat persyaratan yang berbeda dengan daerah lain dan belum dimiliki peneliti yaitu persetujuan dari Dinas atau Bagian terkait. Karena jarak yang cukup jauh dan transportasi yang memakan banyak waktu, maka peneliti memutuskan untuk mendiskusikan lebih jauh mengenai pengumpulan data di Jombang dengan dosen pembimbing. Jum'at, 26 April 2019 Peneliti mengajukan kembali surat izin penelitian ke Bakesbangpol Kota Batu. Ketika peneliti sampai sekitar pukul 14.15, pegawai disana memberitahukan kalau sudah tutup. Peneliti baru mengetahui jika Bakesbangpol Kota Batu di hari Jum'at tutup pukul 14.00. Senin, 29 April 2019 Peneliti mengajukan surat izin penelitian ke Bakesbangpol Kota Batu. Kemudian, peneliti menuju Kota Blitar untuk mengambil surat izin penelitian di Bakesbangpol Kota Blitar kemudian mengajukannya ke Bagian Humas Kota Blitar. Sekaligus, peneliti memberikan daftar pertanyaan wawancara dan nomer handphone peneliti untuk lebih lanjut dapat berkomunikasi perihal perkiraan waktu wawancara.
293 Rabu, 8 Mei 2019 Mengambil surat izin penelitian di Bakesbangpol Kota Batu kemudian memberikan di Bagian Humas Batu. Kamis, 9 Mei 2019 Peneliti mengambil surat izin penelitian di Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung lalu mengajukan ke Kantor Bagian Humas Pemkab Tulungagung yang berlokasi di Kantor Bupati Tulungagung. Peneliti bertemu dengan Bapak Nanang selaku Kasubag Pemberdayaan Informasi Bagian Humas Pemkab Tulungagung. Peneliti juga memberikan daftar pertanyaan wawancara. Peneliti membuat janji melalui Pak Nanang untuk wawancara dengan Kabag Humas minggu depan. Selasa, 14 Mei 2019 Peneliti menemui Bagian Humas Kota Batu kemudian diberi surat untuk ke Bakesbangpol. Sekaligus peneliti memberikan daftar pertanyaan wawancara dan nomer handphone peneliti kepada Bagian Humas Kota Batu. Rabu, 15 Mei 2019 Mengambil surat izin penelitian di Bakesbangpol Kota Pasuruan. Kemudian memberikan ke Bagian Protokol dan Komunikasi Kepemimpinan Kota Pasuruan yang berlokasi di Kantor Walikota Pasuruan, bertemu dengan salah satu pegawai di sana dan dijelaskan bahwa Bagian Protokol dan Komunikasi Kepemimpinan memegang fungsi humas ke bagian dalam Kota Pasuruan, sedangkan untuk fungsi humas ke bagian luar dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Peneliti juga sempat browsing di website Kota Pasuruan disebutkan bahwa di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Kemudian, peneliti kembali ke Bakesbangpol untuk memperbaiki surat ijn penelitian yang telah dibuat dan menambahkan tembusannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan. Peneliti lalu mengajukan surat izin penelitian dan melampirkan daftar pertanyaan wawancara serta nomor handphone peneliti ke pegawai Diskominfo Pasuruan yang kantornya berlokasi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pasuruan. Senin, 20 Mei 2019 Wawancara dengan Bapak Sudarmaji, Kepala Bagian Humas Kabupaten Tulungagung di ruangan beliau di Kantor Bupati Tulungagung. Wawancara
berlangsung dengan baik dan pegawai Bagian Humas yang lain juga menyambut peneliti dengan ramah, serta membantu peneliti memperoleh data tambahan penelitian seperti struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi bagian humas Pemkab Tulungagung. Wawancara sebenarnya diundur dari yang sebenarnya tanggal 14 Mei menjadi 20 Mei karena Bapak Sudarmaji masih ada Dinas di luar kota. Peneliti memperoleh informasi perubahan waktu wawancara dari Pak Nanang, selaku Kasubag Pemberdayaan Informasi Bagian Humas Pemkab Tulungagung. Selasa, 21 Mei 2019 Wawancara dengan Bapak CS (inisial) selaku Kasubag Publikasi dan Kerjasama Pers di Bagian Humas Kota X. Berdasarkan disposisi dari Kabag Humas Pemkot X, peneliti diarahkan untuk mewawancarai beliau. Wawancara berlangsung dengan lancar. Rabu, 22 Mei 2019 Peneliti mencoba menemui pegawai Bagian Humas Pemerintah Kota Y untuk menanyakan perihal waktu wawancara karena belum memperoleh kabar dari sebelumnya. Humas Pemkot Y menyampaikan bahwa takut salah dalam memberikan statement dan isu yang peneliti angkat merupakan isu yang sensitif. Beliau juga menyebutkan bahwa kasus korupsi tersebut masih dalam penyidikan. Humas Pemkot Y tersebut kemudian mengarahkan peneliti untuk ke Bakesbangpol dan menjelaskan bahwa surat izin peneliti sudah dibawa oleh pihak Bakesbangpol. Peneliti kemudian ke Bakesbangpol Kota Y dan mencoba menemui pihak yang disebutkan Humas Pemkot Y sebelumnya. Namun, beliau sedang keluar. Peneliti mencoba menemui lagi setelah jam istirahat dan mendapat penjelasan dari beliau bahwa tugas beliau adalah membuatkan surat izin penelitian dan yang memutuskan untuk melakukan penelitian atau wawancara adalah Dinas atau Bagian terkait. Dalam kata lain, Bakesbangpol tidak turut andil. Peneliti kemudian mencoba memastikan dengan menanyakan apakah berarti peneliti ditolak oleh pihak yang bersangkutan, dan beliau menjawab iya. Peneliti kemudian berpamitan dengan beliau dan memutuskan akan mendiskusikan perihal ini kepada dosen pembimbing peneliti. 294
Kamis, 23 Mei 2019 Peneliti mencoba menemui pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan untuk menanyakan perihal waktu wawancara karena belum memperoleh kabar dari sebelumnya. Peneliti kemudian bertemu dengan Bapak Gatot selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pasuruan. Beliau menjelaskan bahwasanya daftar pertanyaan wawancara tersebut hendak dipelajari dan disiapkan terlebih dahulu. Peneliti kemudian meminta nomer handphone beliau untuk lebih lanjut mengonfirmasi waktu wawancara yang diperkirakan beliau bisa berlangsung minggu depan. Rabu, 29 Mei 2019 Pada Hari Senin, 27 Mei 2019 peneliti menelpon Pak Gatot untuk mengonfirmasi waktu wawancara. Beliau menyampaikan bahwa wawancara dapat dilakukan pada hari Rabu. Kemudian, pada hari Rabu, peneliti sudah di kereta hendak perjalanan menuju Kota Pasuruan dan memperoleh informasi dari Bapak Gatot bahwasanya wawancara tidak bisa dilakukan pada hari tersebut. Wawancara ditunda hingga setelah lebaran karena mendadak beliau memperoleh kabar teman satu kantor kecelakaan dan beliau hendak takziah. Senin, 17 Juni 2019 Peneliti melakukan proses wawancara dalam waktu yang relatif singkat di dalam ruangan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Informan terlihat sibuk melakukan berbagai pekerjaan di hari itu. Wawancara dilakukan setelah informan menerima tamu dan mengantarkan tamu menemui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Wawancara berlangsung dengan baik. Wawancara berakhir ketika telah memasuki waktu Sholat Dhuhur dan menjelang istirahat bagi ASN (aparatur sipil negara). 295
Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara dengan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Tulungagung Sumber: Dokumentasi Penulis Wawancara dengan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pasuruan Sumber: Dokumentasi Penulis Konferensi Pers di Kota Pasuruan Sumber: (2018) 296
Lampiran 8. Matriks Hasil Wawancara Informan Informan 1 Konsep Latar Belakang Informan Profil Informan Sudarmaji, S. Sos., M.Si. Kabag Humas dan Protokol Pemda Kabupaten Tulungagung Sudah menjabat 3 tahun sebagai Kabag Humas dan Protokol Pemda Kabupaten Tulungagung Pendidikan S2 Administrasi Publik di Universitas Merdeka Pandangan Humas Pemda Mengenai Krisis dalam Pemerintahan Pemahaman Humas tentang Selama ini belum ada kita Krisis mengalami krisis pemerintahan. Sebab gini kita kalau memang soal personil Informan 2 CS (inisial) Kasubag Publikasi dan Kerjasama Pers Pemda Kota X. Kurang lebih 2 tahun di Bagian Humas Kota X S2 jurusan Manajemen Krisis dalam pemerintahan 1) OTT. Menjadi duka karena kan bapak kita. Anake kan yo susah. 2) Pemilu jadi potensi 297 Informan 3 Gatot Budiono, S.E. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pasuruan Sudah 2 tahun bekerja di Diskominfo Kota Pasuruan S1 jurusan Manajemen di Pasuruan Suatu kejadian dianggap sebagai krisis ketika mengganggu pelayanan publik dan terjadi stagnan.
mungkin karena sudah purna dan sebagainya kan sudah ada Pj kalau memang seumpama belum ada pelantikan. Seumpama pejabatnya menjalankan ibadah umroh juga ndak ada masalah sebab ada Plh. Mungkin kalau bupatinya tersangka langsung jadi ditangkap OTT kita bisa menjawab. krisis. Tapi semoga kota X kondusif. Alhamdullillah disini yang nyoblos bertambah, bukan angka golput yang bertambah. Karena kalau tidak, akan berdampak pada semuanya. 3) Hoax. Karena bisa mempengaruhi citra. Kemarin ada yang membuang apel Ana. Kita sudah menemukan maksutnya apa. Akhitnya turun harga, petani resah, Walikota langsung bertindak. Pas macet tahun baru dibagikan, akhirnya citra Apel Ana tinggi. Media merespon tindakan Walikota. 4) Bencana 298
OTT Kepala Daerah dan Krisis Pemerintahan dalam Pandangan Humas Pemda Pandangan Humas Yang perlu digarisbawahi Dimaknai sebagai cobaan. bahwa OTT kemarin itu posisi Karena manusia itu bukan bupati sudah mengundurkan malaikat. Apalagi yang diri. Jadi beliau itu sebenarnya ditangkap bapak kita. purnanya Bulan Mei, tapi Menurut mekanisme saja. berhubung beliau mencalonkan Bekerja sesuai aturan. Hal itu lagi maka Bulan Februari juga petunjuk dari atasan. beliau harus mengundurkan Disini motonya sesuai Bapak diri. Jadi terkait dengan OTT Presiden kan Kerja Kerja dan sebagainya Pak Bupati Kerja, itu yang dijalankan. sudah enggak ada. Sebab disini Tulungagung sudah dijabat oleh Pj Pak Jariyanto. Jadi tidak ada masalah .. sebab bupatinya bukan beliau. Begitu pula dengan wakil bupatinya juga mengundurkan diri karena menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan harus 299 Tidak dimaknai sebagai krisis karena masih punya sosok Pak Wawali dan Pak Sekda sebagai pemimpin pemerintah kota. Pemerintah kota masih bisa berjalan lancar atau normal meskipun terdapat kendala.
mengundurkan diri. Ndak .. ndak ada (krisis). Karena bupati dan wakil bupatinya ndak ada makanya diisi oleh pejabat, dari Pejabat Eselon II Provinsi. Nah kebetulan sini diisi oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Jadi ndak ada .. ndak ada krisis. Dampak terhadap kondisi Ndak ada. Beliau itu memang daerah sudah bukan bupati. Jadi ndak ada istilahnya dampak dan lain sebagainya. Kondisi daerah normal Manajemen Krisis Humas Pemda terkait OTT Kepala Daerah Sikap Humas Pemda Humas tidak langsung ke tempat OTT. Menimbulkan syok pada kondisi pelayanan publik tapi hanya beberapa hari. Syok itu karena adanya aparat. Tidak ke lokasi OTT karena bukan tupoksi humas. 300 Dampak pasti ada. Misalnya ada proyek yang tertunda. Tapi secara umum pelayanan publik masih berjalan lancar. Harus bisa menetralkan atau minimal tidak membuat
Respon Krisis/Strategi Manajemen Krisis Hanya pasif menunggu kabar. Dan memang ada beberapa setelah itu bahwa besoknya Kepala PU ditangkap. Baru tahu dari media juga. Humas hanya mengikuti pertama pimpinan daerah kedua kalau ada krisis kita hanya mengikuti kegiatan seperti apa. Coba cari titik temunya. Ketika ada pemberitaan negarif di media, maka kita akan panggil pihak yang bersangkutan (dinas terkait atau pelaksana di lapangan) Tupoksi humas publikasi kegiatan walikota dan membuat pemberitaan yang positif dan benar ke masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui kejadian yang sebenarnya seperti apa Yang kita tonjolkan, bukan memback up, tapi membiarkan dalam arti melihat keadaan atau sikon. Agar tidak dikira melindungi atau bagaimana. 1. Menginformasikan kejadian kepada masyarakat apa adanya, 2. Menginformasikan prestasi- prestasi di pemerintahan Kota X 3. Menginformasikan capaian 301 suasana semakin gaduh. Tidak memberikan statement yang mungkin malah membuat berita semakin besar Harus hati-hati menunggu proses hukum. Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa kita harus cepat mengeluarkan statement sehingga masyarakat juga bisa mengetahui. Wawali langsung mengadakan konferensi pers terkait kejadian. OTT pagi, konferensi pers sekitar pukul 11 pagi di hari yang sama. Konferensi
untuk dikonfirmasi. Kemudian mesti dijawab. Kalau tidak dijawab, nanti justru dipanggil Pak Bupati. Selain itu, keluhan masyarakat yang diketahui humas juga diteruskan ke Dinas terkait informasinya. pembangunan di Kota X. 4. Sistem yang ada di pemerintahan Kota X. Contohnya dari segi pertumbuhan penduduk, penggangguran ada apa gimana tambah merosot, angka pembangunan yang dicapai Pemerintah Kota X apa saja. 5. Penyampaian visi dan misinya Strategi tersebut dilakukan agar tidak muncul persepsi negatif di masyarakat. pers dilakukan bersama Plt Kepala Dinas Kominfo dan Sekda. Konferensi pers dilakukan karena menjadi kewajiban pemerintah secara publik untuk menyampaikan bahwa di Pasuruan terjadi kejadian tersebut. Selain itu, media juga menunggu bagaimana statement dari Pemerintah. Lokasi di Kantor Wali Kota. Konferensi pers langsung dikomando Wawali karena situasi mendesak. Wawali langsung memanggil Sekda, Kadis Kominfo untuk bertemu dan langsung menyampaikan konferensi pers. Inti pesan dalam konferensi pers adalah 302
Komunikasi internal Humas tidak ada. Pak Bupati setiap bulan minimal rapat staf satu kali. Kepala OPD tidak boleh diwakilkan. Misal ada dinas keluar harus ditunda. Misal ada kepentingan lain tidak boleh diwakilkan. Disitu Pak Bupati mesti berpesan dan menginstruksikan agar jangan sampai terulang kejadian Bukan tupoksi atau ranahnya humas. Humas itu cuman liputan kegiatan yang ada saja. Komunikasi internal masuk ranah pimpinan tertinggi yaitu wali kota. Wali Kota tidak ada ya Wakil Walikota nanti yang menjabarkan semua. Tidak ada Wakil Walikota ya Sekda. 303 memberitahu kepada masyarakat bahwa pemerintah telah berbuat sedemikian rupa untuk memiloti pemerintah daerah. Serta, mengikuti dan menunggu proses hukum selanjutnya terhadap Wali Kota. Wakil Wali Kota berpesan pada pemerintah untuk harus ekstra hati-hati dalam menyampaikan statement. Jangan sampai setelah Pak Wawali menyampaikan statement .. muncul statement lain. Selain itu, jangan mudah menyampaikan statement yang justru malah membuat pekerjaan menjadi tidak nyaman.
Komunikasi melalui PR Tools Menyediakan Banyak Saluran Komunikasi seperti itu. Jaga Tulungagung. Setiap bulan mesti disampaikan minimal satu kali. Tidak membuat, karena beliau bukan bupati. Sudah ada Pj itu tadi Kerjasama dengan media, baik cetak, elektronik maupun maya. Yang maya itu ada Facebook, Twitter, Instagram. Yang paling banyak itu kita berkarya sekarang di Instagram. Media massa itu semua sudah kita jangkau. Ini hampir 148 media, cetak dan online, baik mingguan, harian, bulanan bahkan ada juga mungkin yang tahunan. Tidak ada. Nanti kalau membuat itu (news release, holding statement atau press conference) nanti tambah genting padahal biasa. Disini media itu ada media cetak sama media elektronik. Media cetak itu dibagi koran itu ada harian dan mingguan .. sama online. Terus kalau media elektronik itu ya .. di tv-tv itu. Tv lokal, regional sama nasional. Tv Pemerintah Kota X ada. Sosial media juga ada disini .. youtube dan instagram .. tapi diserang karo hacker. 304 Hanya konferensi pers. Serta tetap melakukan pemberitaan positif terkait Pemerintah Kota Punya Radio Ramapati, media sosial, twitter, website, dan kerjasama dengan media online. Tahun ini kerjasama dengan 5 media online. Kerjasama juga dengan media cetak seperti Radar dan Birawa. Tetap aktif. Ekspos hal positif. Soal OTT tidak dimasukkan media sosial. Informasi yang
Media relations Sebelum OTT Mengetahui isu atau informasi tentang OTT Monitoring pemberitaan di media Media sosial dan website tetap aktif seperti biasa Baik. Kita selalu mengakomodir apa yang diperlukan media. Seperti: ruang jurnalis dan fasilitas komputer Tidak ada isu atau kabar sama sekali. Memang itu KPK sangat profesional. Selalu selalu (dilakukan baik sebelum, ketika OTT, maupun setelah). Jadi kan memang media itu sebagai kontrol ya. Media sosial dan website tetap aktif seperti biasa Baik-baik saja. Tidak tahu kalau ada penangkapan Kliping koran ada setiap hari bukan karena OTT. Setiap hari memang dipantau. 305 sifatnya hanya mengalir. Hanya disampaikan telah terjadi hal tersebut saja, tidak secara mendetail. Karena harus tetap mempertahankan citra pemerintahan daerah. Cukup baik. Karena tiap tahun ada kegiatan jumpa pers antara pemerintah kota dengan wartawan untuk menyamakan persepsi sehingga bisa berjalan seiring. Tidak tahu sama sekali. Kejadian tersebut sangat memukul kita. Membuat kliping walau tidak sempurna. Karena dulu kliping dilakukan oleh Humas Protokol, sekarang dimasukkan
Tone pemberitaan terhadap pemda Kadang-kadang juga memang seumpama dari Radar ada seperti kejadian "Alun-Alun Tulungagung Tidak Bersih" berarti kan itu menjadi kontrol bagi kita. Makanya kita segera menghubungi dari dinas terkait untuk "Heh, Alun-Alun sedang menjadi sorotan ini lo". Kemudian, misale pelayanan kesehatan disana dokternya kurang ramah dan lain sebagainya. Kita memberitahu Kepala Dinas Kesehatan: "Eh doktere sampeyan diberi pembinaan gini gini atau mungkin datengnya terlambat dan sebagainya". Kita berterimakasih kepada media karena media-media ini Tidak ada apa-apa .. yawis biasa saja. 306 di Diskominfo tapi belum sedetil di humas. Karena faktor tenaga yang kurang. Waktu kasus tersebut kliping di tempatnya Protokol.
SOP Penanganan Krisis juga memberitahu kepada masyarakat bahwa disini beliau sudah bukan menjabat bupati lagi gitu lo. Jadi disitu masyarakat taunya juga dari pemberitaan-pemberitaan media. Kita sangat terbantu sekali dengan adanya media- media yang seperti itu. Sebagaimana tertera dalam Peraturan Kemendagri, Humas sebagai juru bicara Bupati. Apa yang disampaikan, sesuai yang diperintahkan Pak Bupati kepada pejabat-pejabat tiap OPD. Yang menjadi titik kendala ketika keputusan-keputusan itu berbeda dengan di lapangan Tergantung kebijakan atau petunjuk dari pimpinan. Bukan dari humas. 307 Belum ada. Tapi waktu itu memang Wakil Wali Kota menyampaikan agar kita segera mengeluarkan statement supaya masyarakat dapat mengetahui.
Training manajemen krisis Pihak yang membuat dan menerapkan strategi manajemen krisis maka nanti harus ada penjelasan dari OPD. Humas tidak memiliki peraturan tersendiri spesifik dalam menangani krisis. Tidak ada.
Hal itu sudah melekat di tempat atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) masing-masing sesuai tugas dan fungsi setiap SKPD. Menerapkan secara langsung khusus tidak ada. Asalnya dari petunjuk Wali Kota. Nanti beliau yang mengumpulkan SKPD yang bersangkutan. Contoh kalau krisis bencana ya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Kalau yang apel itu Dinas Pertanian sama 308 Sepertinya belum pernah. Entah kalau humas yang dulu. Selama di Kominfo kan masih dua tahun, masih belum pernah. Dipimpin Wakil Wali Kota didampingi bersama Sekretaris Daerah dan Plt Kepala Dinas Kominfo.
didukung bidang-bidang yang sesuai tupoksi. Pasca OTT Hubungan dengan stakeholders Baik-baik. Pertama, dengan stakeholder Masih baik. Masih belum ada jangan menutup. Kita pengaruh yang berarti membuka saja apa adanya. Dalam artian itu, kalau toh memang salah jangan ditutupi. Kedua, mereka tahu mana yang salah dan betul. Kita ingin pemerintahan yang bersih maka itu yang dijalankan. OTT ini kan bukan semuanya, tapi lebih ke pribadi individualnya. Nanti mereka juga tahu. Ketiga, penonjolan atau peningkatan dalam hal pelayanan. Menerapkan visi dan misi walikota. Dampak terhadap citra Awalnya, yang menjadi fokus Dampaknya itu pasti ada .. tapi Sedikit banyak memberi 309
Upaya untuk mengembalikan citra itu PU ya. PU kok ternyata begini. Pandangan dari warga memang ada pro kontra. Pengembalian citra dan sebagainya kita penekanan bahwa sudah bekerja apa adanya. Dari instruksi pimpinan menjadi titik perhatian kita dan dikembalikan ke masyarakat biar tahu. Selain itu, sekarang dan sebelum (kejadian OTT) sebetulnya sudah diberlakukan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Dulu tapi masih belum semuanya. Kebanyakan disini memang baru saja. Baru tahun ndak terlalu banyak. Ndak terlalu banyak ... Untuk mengembalikan seperti tadi prestasi kita tunjukkan. Sama saja. 310 pengaruh pada citra pemerintah kota. Lebih banyak mengekspos berita positif yang ada di Kota Pasuruan terkait pembangunan, kegiatan dan lain-lain sehingga opini masyarakat bisa terbentuk bahwa selama ini pemerintah kota masih berjalan dan mengembalikan citra positif pemerintah.
ini. Beli sekecil apapun harus dilewatkan SIRUP. Mau beli komputer sama pemberitaan media juga. Media harus daftar dulu di Kominfo. Sekarang serba E. Ada E- Planning, E-Budgeting. Diberlakukan TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai), jadi pegawai dapat gaji dan TPP untuk kesejahteraan biar tidak ada lagi OTT. Bapak Wakil Bupati sudah MoU Zona Integritas Bebas KKN baru saja ini. 311
Temuan Lain Program tentang korupsi Secara organisasi humas sendiri memang ndak ada. Tapi dari beberapa dinas yang lain istilahnya seumpama Inspektorat. Itu ada Saber Pungli. Anggotanya ya beberapa dinas itu. Baik dari Kepolisian dan lain sebagainya itu ada. Tapi gabung jadi satu dalam wadah menjadi Saber Pungli. Kepalanya dari Inspektorat. TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) itu punyanya program dari Kejaksaan. Jadi sana itu, Cuma menghimbau untuk bekerja harus sesuai dengan aturan . Nanti sangsi akan ditanggung sendiri. 312 Ada dan tidak ada OTT sudah ada program dalam ranah korupsi di program pemerintah. Karena di pemerintah ada fungsi pengawasan dan fungsi pelaksana pemerintahan. Kita punya inspektorat yang berada pada tataran pencegahan. Disana terdapat program untuk hal tersebut.
Sosialisasi internal pencegahan korupsi Peran humas dalam pencegahan korupsi kejaksaan itu juga mengawal kegiatan-kegiatan ini sesuai alur, sesuai jalurnya. Pak Bupati setiap bulan minimal rapat staf satu kali. Kepala OPD tidak boleh diwakilkan. Misal ada dinas keluar harus ditunda. Misal ada kepentingan lain tidak boleh diwakilkan. Disitu Pak Bupati mesti berpesan dan menginstruksikan agar jangan sampai terulang kejadian seperti itu. Jaga Tulungagung. Setiap bulan mesti disampaikan minimal satu kali. Ketika ada pemberitaan di media misal bahwa diduga ada penyelewengan maka humas konfirmasi. Kalau berita Sebenarnya pencegahan itu tidak ada. Dalam artian, sebenarnya orang udah tau semua harusnya seperti apa. Jadi ya itu tadi menghimbau. Peran infomasi sesuai dengan tupoksi. Jadi sebagai sarana peliputan pada masyarakat 313 Selama ini belum. Karena tupoksinya lebih melekat pada inspektorat. Tapi kita dapat mengekspos kegiatan pemerintah kota terkait pencegahan tersebut. Diskominfo yang mengupload ke media sosial dan media cetak. Jadi yang membuat kegiatan inspektorat kemudian dipublikasikan oleh Diskominfo. Kalau boleh terlibat lebih jauh, kita harus bisa bekerjasama lebih intens ke dinas yang punya tupoksi terkait
tersebut salah, maka media yang bersangkutan dipanggil untuk diberi penjelasan. Istilahnya hak jawab dari OPD bersangkutan. Itu juga namanya pencegahan. 314 pengawasan dan pembinaan SDM. Dalam arti mungkin bisa berkolaborasi dengan pihak BKD dan inspektorat. Tapi, setiap kegiatan kita juga yang mengekspos.