IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Jenggawah Kabupaten Jember) SKRIPSI diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam Oleh : WIKE WAHYU TRISNAWATI NIM : S20184062 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH NOVEMBER 2022 i i
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Jenggawah Kabupaten Jember) SKRIPSI diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam Oleh: WIKE WAHYU TRISNAWATI NIM: S20184062 Disetujui Pembimbing: Basuki Kurniawan M.H. NIP. 198902062019031006 ii
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Jenggawah Kabupaten Jember) SKRIPSI telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Hari : Kamis Tanggal : 10 November 2022 Tim Penguji Ketua Sekretaris Sholikul Hadi, S.H.,M.H NIP. 1975070120090 Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H NIP. 19880419 201903 1 002 Anggota : 1. Dr. Ishaq, M.Ag. ( ) 2. Basuki Kurniawan, M.H ( ) Menyetujui Dekan Fakultas Syariah Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I NIP. 197809252005011002 iii
Artinya; Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi.(An-Nur; 33)1 1 M. Quraish Shihab, Al-Qur"an dan Maknanya, Jakarta:Lentera Hati, 2020 iv ....
PERSEMBAHAN Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk: 1. Kedua orang tuaku, Ayah Kafrawie Adi Pranata dan Ibu Suswati yang selama ini selalu memberi motivasi, nasihat, dukungan, serta do"a yang terbaik tanpa henti untuk untuk masa depan penulis. Semoga Ayah dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dan Semoga Allah SWT. membalas kebaikan Ayah dan Ibu dengan kebaikan dunia dan akhirat. 2. Teruntuk kedua adikku, Wahildatus Sholehah dan Muhammad Wiko Kafrawie Putra yang selalu memberi semangat dan do"a 3. Teruntuk Kakung dan Emak yang senantiasa selalu mendoakan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur. 4. Teruntuk Mas Muhammad A"roful Umam yang selalu membantu, jadi pendengar yang baik, dan menjadi tempat berkeluh kesah. Saya ucapkan terimakasih atas semangat, do"a serta dukungannya, sehingga terselesaikannya skripsi. v
KATA PENGANTAR Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, atas terselesainya penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Jenggawah Kabupaten Jember)" Hal ini bukanlah menjadi akhir dari sebuah pencarian ilmu pengetahuan, akan tetapi menjadi suatu langkah awal proses kehidupan untuk menuju insan yang lebih baik. Berkat dukungan dan do"a dari banyak pihak sehingga skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyadari dan menyampaikan banyak terimakasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama kegiatan belajar di lembaga ini. 2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan ijin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian. 3. Dr. Abdul Wahab, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang selalu memberikan arahannya dalam program perkuliahan yang kami tempuh. 4. Bapak Basuki Kurniawan, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing saya demi terselesaikannya skripsi ini. vi
5. Para guru dan dosen, yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu, doa dan motivasi kepada penulis. 6. Segenap staf Akademik dan anggota Fakultas Syariah atas bantuan dalam proses keperluan Akademik selama masa perkuliahan hingga keperluan untuk skripsi ini. 7. Bapak Subagio S.H Selaku Kepala Kepolisian Sektor Jenggawah yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Jenggawah 8. Bapak Aiptu Ahmad Rinto selaku Kanit Reskrim Polsek Jenggawah yang telah membantu memberikan informasi dalam penelitian skripsi ini. 9. Kepada staf pihak Kepolisian Sektor Jenggawah saya ucapkan terimakasih banyak atas informasinya dan telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. 10. Serta semua pihak yang tidak mungkin saya sebut satu-persatu yang telah membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini. Jember, 20 September 2022 Penulis vii
ABSTRAK Wike Wahyu Trisnawati, 2022: Implementasi Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Jenggawah, Kabupaten Jember) Kata Kunci : hak korban, tindak pidana, kejahatan seksual, anak sebagai korban, pemerkosaan. Fenomena kejahatan seksual di Indonesia sangat sering terjadi, anak menjadi korban dari perbuatan bejat dan tidak beradab. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan termuat dalam Undanng- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pemerintah melalui peraturan tersebut menjelaskan bahwa masalah ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak- hak yang dibutuhkan oleh korban pemerkosaan. Disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui apakah Kepolisian Sektor Jenggawah mengimplementasikan pemenuhan hak anak sebagai korban pemerkosaan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi pemenuhan hak perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan di Kepolisian Sektor Jenggawah? 2) Kendala apa saja yang dialami pihak Kepolisian Sektor jenggawah? 3) Bagaimana konsep perlindungan anak berdasarkan UUPA? Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui sejauh mana terhadap anak sebagain korban pemerkosaan di Kepolisian Sektor Jenggawah, wilayah Kecamatan Jenggawah. Kabupaten Jember. 2) Mengetahui apa saja kendala yang dialami selama proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan di Kepolisian Sektor Jenggawah. 3) Mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan UUPA. implementasi perlindungan hukum Metode penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan pada realita yang ada dan didukung sumber data primer, pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan metode pendekatan kualitatif, mengkaji aturan hukum sesuai realita dan obyeknya adalah Kepolisian Sektor Jenggawah, Kab. jember. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kepolisian Sektor Jenggawah tidak memiliki penyidik khusus anak dan juga tidak mendatangkan psikolog anak. Tidak adanya rehabilitasi sosial yang diberikan oleh pisah Kepolisian Sektor Jenggawah, namun pihak kepolisian Sektor Jenggawah memberikan nasihat-nasihat sosial kepada korban dan selalu mengunjungi rumah korban untuk melihat bagaimana keadaan dan perkembangan korban setelah apa yang telah dialami oleh korban, seminggu sekali pihak kepolisian mengunjungi korban untuk meninjau perkembangannya dan memberikan nasihat sosial. Namun banyak hak korban yang belum dipenuhi terhadap anak korban pemerkosaan seperti, edukasi nilai agama, pendampingan oleh psikolog, restitusi, dan rumah aman (Shelter) viii
DAFTAR ISI Halaman Judul ... i Persetujuan Pembimbing ... ii Pengesahan Tim Penguji ... Motto ... Persembahan ... v Kata Pengantar ... vi Abstrak ... viii Daftar Isi... Daftar Tabel ... xii BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Fokus Penelitian ... 10 C. Tujuan Penelitian ... 10 D. Manfaat Penelitian ... 10 E. Definisi Istilah ... 12 F. Sistematika Pembahasan ... 18 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 21 A. Penelitian Terdahulu ... 21 B. Kajian Teori ... 30 BAB III METODE PENELITIAN... 48 A. Metode Pendekatan Masalah ... 48 B. Sifat Penelitian ... 49 C. Lokasi Penelitian ... 50 D. Subyek Penelitian ... 50 ix Hal iii iv ix
E. Teknik Pengumpulan Data ... 50 F. Analisis Data ... 54 G. Keabsahan Data ... 54 H. Tahap-tahap Penelitian ... 55 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 57 A. Subyek Penelitian ... 57 B. Penyajian Data dan Analisis ... 64 C. Pembahasan Hasil Temuan ... 68 1. Implementasi Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Sesuai Undang- Undang Perlindungan Anak Di Polisi Sektor Jenggawah 69 2. Kendala yang dialami pihak kepolisian Polisi Sektor Jenggawah ... 73 3. Bagaimana Konsep Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Berdasarkan UUPA... 75 BAB V PENUTUP ... 80 A. Kesimpulan ... 80 B. Saran ... 81 DAFTAR PUSTAKA ... 83 x
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Pernyataan Keaslian Tulisan 2. Surat Izin Penelitian 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian 4. Jurnal Kegiatan Peneitian 5. Pedoman Observasi 6. Dokumentasi 7. Biodata Penulis xi
DAFTAR TABEL No. Keterangan 2.1 Orisinilitas Penelitian Terdahulu ... 28 4.1 Pejabat Polisi Sektor Jenggawah ... 58 4.2 Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia ... 59 xii Hal
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai apa yang telah tertera dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas mengatakan bahwa Negara Indonesia merupakan suatu Negara Hukum. Negara yang berdiri kokoh diatas hukum. Hukum adalah kumpulan atau seperangkat aturan-aturan yang mengatur setiap hubungan dalam lingkungan bermasyarakat, Hukum juga memanifestasikan dirinya dalam aturan-aturan kehidupan sosial. Hukum mengatur dan juga memaksa manusia untuk mentaati aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas, yaitu berupa hukuman bagi yang melanggar hukum. Sebagai negara hukum, hukum dijadikan sebagai pedoman, untuk memberikan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Adanya apresiasi, komitmen, dalam menjamin warga negara sesuai dengan kedudukannya dalam hukum serta menjunjung tinggi HAM, dan ini merupakan hal yang penting.2 Apabila terjadi perbuatan pidana yang mana itu merugikan hak dan kepentingan orang lain dalam bermasyarakat, maka orang yang telah melakukan tindak pidana wajib mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya demi menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Penegakan hukum sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang aman dan tertib, maka dari itu hukum harus ditegakkan oleh semua para aparat penegak hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana 2 Bambang Waluyo, Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1. 1
dimulai dari penyidikan hingga sampai pada sidang di pengadilan. Dalam Pasal 1 angka 1 KUHP, wewenang penyidikan diserahkan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau para pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang telah diberi wewenang khusus oleh Undang-undang dalam melakukan penyidikan. Sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Pasal 1 angka 2, yang mana menjelaskan cara untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna memperjelas suatu kejadian serta guna menemukan tersangka.3 Kemudian penyidik melakukan tindakan dengan memanggil korban tindak pidana untuk dimintai keterangan terkait peristiwa yang telah korban alami. Selama dalam proses penyelidikan dan selama menceritakan keterangannya pada saat proses penyidikan, korban tindak pidana tersebut harus diberi hak perlindungan hukum. Korban dari tindak pidana kejahatan seksual tentu saja bisa dari semua kalangan. Bukan hanya orang dewasa maupun orang tua, bahkan anak dibawah umurpun tentu sangat bisa menjadi korban tindak pidana. Mengenai anak, anak adalah anugerah serta amanah dari Tuhan. Maka wajib bagi para orang tua dalam merawat, menjaga, mengasuh juga mendidik anak-anaknya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap anak. Anak adalah tanggung jawab antara manusia dengan Tuhannya bukan hanya merupakan tanggung jawab pribadi antara manusia. Karena Tuhan yang telah mempercayai dan juga memberi amanah tersebut.4 Banyak sekali kasus kejahatan seksual terhadap perempuan khususnya terhadap anak di Indonesia. Inilah salah satu penyebab buruknya perlindungan 3 Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 90. 4 Supeno Hadi, Kriminalisasi Anak, (Jakarta: PT. Gramedika Pustaka Utama, 2010), 24. 2
terhadap anak di Indonesia. Karena anak masih belum bisa hidup mandiri. Hal ini tentunya menuai berbagai kritik dari masyarakat. bangsa Indonesia yang dilanda krisis multi dimensi dan tambah diperparah lagi dengan maraknya pornografi maupun porno aksi di tengah-tengah masyarakat yang dipertontonkan secara vulgar melalui acara-acara televisi maupun media elektronik lainnya. Hal yang demikian akan mengakibatkan rusaknya moral generasi bangsa Indonesia, hal ini juga yang menjadi pemicu kasus tindak pidana kriminal berupa pelecehan seksual maupun pemerkosaan di Indonesia.5 Pemerkosaan (verkrachting) yang berarti bersetubuh dalam bahasa belanda. Jadi pemerkosaan adalah upaya pelampiasan hasrat seksual pria terhadap seorang wanita dengan suatu cara yang dianggap moral dan legal.6 Negara kita Indonesia, hak asasi manusia dapat diketahui dari ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional Republik Indonesia berbeda dengan ideologi kapitalis liberal yang berpandangan individualistis, serta ideologi sosialis komunis yang memahami kolektivitas masyarakat. Pancasila mengakui dan melindungi hak-hak individu dan warga negara, secara ekonomi maupun politik. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional dalam sistem hukum Indonesia berada pada tataran tertinggi, norma dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Norma-norma yang menjadi dasar Undang-Undang Dasar Negara yang merupakan inti dari UUD 1945 disebut juga dengan istilah grondrecht (UUD).7 5 Armando Brilian H. Lukar, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan. (Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013), 54. 6 S Wignjo Soebroto, Kejahatan Pemerkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu- Ilmu Sosial (Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 1997), 21. 7 Ridwan Syah Beruh, Membumikan Hukum Tuhan: Perlindungan Ham Perspektif Hukum Pidana Islam, (Bekasi: Pustaka Ilmu, 2015). 18 3
Fenomena berupa kekerasan seksual, pelecehan seksual, hingga pemerkosaan di Indonesia pada perempuan dewasa maupun anak yang dilakukan oleh para pria yang berpendidikan maupun pria yang awam. Hal ini mencerminkan bahwa telah parahnya kerusakan moral bangsa ini. Fenomena kekerasan terhadap anak sangat banyak kontroversi dari berbagai kalangan dikarenakan banyaknya stasiun TV swasta yang mempertontonkan hal-hal yang tidak layak untuk dipertontonkan, tontonan yang vulgar seperti hal-hal berbau kriminal, seperti kasus, perdagangan anak, kekerasan, pemerkosaan, sodomi dan pembunuhan. Keberadaan anak yang belum bisa hidup mandiri sangatlah membutuhkan perlindungan dari orang lain terutama orang tua dan keluarga.8 Melindungi anak sama halnya seperti melindungi sumber daya manusia dan membangun generasi Indonesia secara untuh untuk masyarakat yang adil dan makmur.9. Posisi lemah seorang perempuan sangat sangat kurang dalam melindungi dirinya sendiri. Dalam Pasal 1angka (1) UU 39/1999 yang menjelaskan bahwa sedari dalam kandungan pun HAM telah melekat dalam diri. Dan tentunya negara harus melindungi hak asasi tersebut terhadap setiap manusia di negaranya yang merupakan negara hukum. Pemerintah dan semua orang lain bekerja sama untuk melindungi kehormatan dan perlindungan martabat manusia. Anak-anak, seperti semua manusia lainnya, memiliki hak-hak mereka. Hak asasi anak telah tercantum dalam 8 Armando Brilian H. Lukar, 53. 9 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 1. 4
konvensi PBB dan UUD 1945.10 karena setiap anak yang lahir nantinya menjadi generasi penerus dan pembangun bangsa di masa depan. Kekerasan seksual harus diperhatikan lagi. Karena masalah anak lebih cenderung dikesampingkan oleh lembaga yang kompeten dibidangnya dalam sistem peradilan pidana tersebut memang sudah sepatutnya untuk memberikan perlindungan dan memberi perhatian lebih berdasakan hukum yang berlaku. Tidak seharusnya hal seperti itu terjadi, karena bagaimanapun anak yang merupakan korban memiliki hak dalam hal perlindungan dan hak untuk mendapat keadilan. Sesuai yang telah tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945 dan Perubahannya Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak perlindungan diri, keluarga, Martabat dan kekayaannya,berada di bawah kendalinya dan memiliki rasa aman dan perlindungan dari ancaman melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia." Pasal 28 G UUD 1945 dan perubahannya, Ayat (1) Pasal 28G UUD 1945 menyatakan: Ancaman rasa takut melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Pasal 28 (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "agar tercapainya keadilan dan kesetaraan maka setiap orang berhak atas kesempatan, kepentingan, dan perlakuan yang sama".11 Saat ini yang perlu dipertanyakan kepada pemerintah adalah perihal apa saja yang yang pemerintah telah upayakan untuk memenuhi hak perlindungan anak untuk mewujudkan hak anak atas perlindungan hukum 10 Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, 90. 11 Sitti Arni Amir, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,(Alumni: Universitas Hasanuddin), 2. 5
untuk menjamin kelangsungan hidupnya yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, sejauh mana upaya pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut. Sesuai apa yang telah termuat dalam Pasal 20 UU 23/2002. Berkenaan dengan perlindungan anak pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama melaksanakan pemenuhan dalam hal perlindungan anak. Mengenai tindak pidana seksual, diskriminalisasi banyak terjadi pada perempuan terutama pada anak (dibawah 18 tahun) berdasarkan UUPA.12 Menurut pendapat susanto, mengatakan bahwa "Pemerkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sangat serius dan menimbulkan kerugian serta keprihatinan sosial juga kekhawatiran masyarakat" tindak pidana pemerkosaan tidak selalu mengenai persetubuhan, melainkan segala macam perbuatan berupa penyerangan dan pemaksaan yang melibatkan alat kelamin". Tindak pidana pemerkosaan yang korbannya adalah anak telah diatur dalam UUPA 23/2002 yang telah dirumuskan dalam pasal 81. Unsur perkosaan adalah ancaman dan bentuk kekerasan dalam hubungan seksual dengan perempuan di bawah umur. Susunan hukum dalam kaitannya dengan rumusan hukum dalam UU Pemerkosaan menjadi standar dan mekanisme atau proses hukum dalam struktur sistem peradilan pidana. Akibatnya, ada risiko bahwa semua laporan yang dilaporkan seorang perempuan tentang insiden perkosaan atau bentuk perbuatan kriminal yang dialaminya akan diabaikan dan dianggap tidak sesuai rumusan hukum yang berlaku.13 12 Armando Brilian H. Lukar, 53. 13 Abu Huraerah, 11. 6
Berkaitan dengan beberapa hal yang telah dipaparkan diatas, maka pemerintah melalui UU 35/2014 terkait perubahan UU 23/2002 secara substansial telah memberikan upaya perlindungan khusus mengenai Perlindungan Anak, serta mencakup hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan seksual yang tercantum dalam Pasal 69A. Perlindungan khusus untuk anak korban kejahatan seksual, yang dimaksud oleh pasal 59 ayat (2) huruf j.14 Kasus pidana seperti ini harus lebih ditekankan lagi begitu pula dengan hukum-hukum yang harus lebih diketatkan lagi. Maraknya kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan terutama perempuan yang tergolong masih anak-anak seperti yang telah dialami oleh seorang anak yang masih berumur 15 tahun diperkosa secara bergilir oleh tujuh pemuda yang terjadi di Kecamatan Jenggawah, kasus ini telah ditangani oleh pihak Polsek Jenggawah. Kanit Reskrim Polisi Sektor Jenggawah yaitu Aiptu Ahmad Rinto mendapat laporan dari orang tua korban lalu pihaknya segera melakukan visum terhadap korban di RSD dr.Soebandi yang hasilnya menyatakan bahwa korban tersebut hamil 1 bulan, 2 dari 7 pelaku yang terkait dengan pemerkosaan ini sudah tertangkap dengan mendatangi lokasi rumah temannya yang berada di Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah dan polisi menangkap pelaku tersebut. 5 dari tersangka tersebut masih dalam pengintaian Polisi. 15 14 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan, (Bandung: Mandar Maju,2010), 19 15 Aiptu Ahmad Rinto, wawancara, 15 agustus 2021 7
Menurut keterangan pelaku juga korban, tindak pemerkosaan tersebut di dua tempat dan waktu yang berbedan. Pemerkosaan pertama pada bulan september awal di persawahan, sedangkan pemerkosaan yang kedua kalinya terjadi pada akhir bulan september dirumah salah satu pelaku. Korban mengaku bahwa sebelum korban diperkosa, dia (korban) di cekoki minuman keras sehingga korban tidak sadarkan diri. Korban diperkosa oleh 7 pemuda ini ketika korban sedang tidak sadarkan diri. Sesuai pengakuan dari pelaku yang sudah tertangkap.16 Kelanjutan berita tersebut dari data yang telah diperoleh oleh penulis, stelah 2 pelaku telah tertangkap diawal, 3 diantaranya juga telah tertangkap oleh kepolisian, sedangkan 2 diantaranya melarikan diri. Akhirnya kedua pelaku pulang dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan diproses lebih lanjut. Kini ke-tujuh pemuda itu telah tertangkap.17 Berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak anak sebagai korban pemerkosaan , hak-hak korban kejahatan seksual tercakup dalam UU 35/2014. Pemenuhan hak-hak perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. sebagaimana yang tercakup dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dan Pasal 71D, yang menunjukkan bahwa korban berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang memang seharusnya menjadi kewajiban pelaku. Ketentuan restitusi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.44/2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta 16 perkosa-bocah-15-tahun/ 17 Aiptu Ahmad Rinto, Wawancara, Jenggawah, 20 Agustus 2021. 8
Bantuan Kepada Saksi dan Korban.18Secara lebih khusus lagi, dalam rangka untuk melindungi serta pemenuhan atas hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan, menyangkut pemberian pelayanan khusus dan pendampingan kepada korban, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak No.1/2010, memuat mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu (SPMBLT) terhadap perempuan dan anak sebagai korban.19 Sesuai dengan uraian kasus diatas. Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan studi kasus mengenai kasus tersebut. Pemerkosaan yang dilakukan bersama-sama di wilayah Kecamatan Jenggawah, dengan melakukan penelitian mengenai kasus tersebut tepatnya di Polisi Sektor Jenggawah (Polsek Jenggawah) untuk mengetahui tentang implementasi pemberian hak perlindungan hukum yang korban dapatkan, apakah telah diterapkan dan telah sesuai dengan peraturan perlindungan anak. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Jenggawah)" 18 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 170. 19 Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 9
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian kasus yang telah dipaparkan diatas. Maka penulis menguraikan pokok rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apa Saja Implementasi pemenuhan hak perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan di Kepolisian Sektor Jenggawah? 2. Apa saja kendala yang dialami pihak Kepolisian Sektor Jenggawah? 3. Bagaimana konsep pemenuhan hak perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan berdasarkan UUPA? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagain korban pemerkosaan di Kepolisian Sektor Jenggawah, wilayah Kecamatan Jenggawah 2. Mengetahui apa saja kendala yang dialami selama proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan di Kepolisian Sektor Jenggawah. 3. Untuk mengetahui konsep pemenuhan hak perlindungan hukum berdasarkan UUPA D. Manfaat Penelitian Manfaat dilakukaknnya penelitian ini adalah berkontribusi dalam memberikan informasi setelah menyelesaikan penelitian. Manfaat penelitian yang bersifat teoretis serta praktis. Bermanfaat untuk penulis, instansi, juga masyarakat. Manfaat penelitian ini bersifat realistis. 10
11 1. Manfaat Teoretis Secara teoritis, adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu serta ikut memberikan kontribusi dan menyampaikan tambahan wawasan mengenai hak perlindungan apa saja yang seharusnya korban dapatkan atas kejahatan seksual yang telah ia alami, terutama bagi anak yang masih dibawah umur. Mengkaji tentang hak korban atas perlindungan anak yang sesuai dengan UU Perlindungan Anak. 2. Manfaat Praktis a. Bagi Peneliti Penulis dapat menyumbangkan pikirannya kepada semua para pihak yang terkait dalam kasus pemerkosaan terhadap anak, mengetahui bagaimana implementasi atau bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh lembaga terhadap anak sebagai korban dari kejahatan seksual yang dilakukan secara bersama-sama dalam pemenuhan hak perlindungan korban. b. Bagi Instansi Berharap penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan pengetahuan dan bisa dijadikan bahan dalam beragumentasi untuk para mahasiswa tentang hak perlindungan anak terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan. Dapat dijadikan masukan bagi instansi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-
kasus yang serupa. Khususnya untuk para penyidik terhadap proses penyelesaian kasus pemerkosaan terhadap anak. c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama bagi praktisi hukum dan praktisi hukum pidana dalam hal lain yaitu dapat memberikan masukan untuk memecahkan kasus hukum yang ada. d. Bagi Pemerintah/ Pembuat Kebijakan Dengan adanya penelitian ini diharapakan dapat menjadi wacana baru sekaligus dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang ada e. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anaknya. Agar tidak terjadi hal-hal diluar keinginan orang tua. Berharap hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi kemaslahatan dalam hidup manusia E. Definisi Istilah Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.20 Disebut juga 20 Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah, 47. 12
dengan penjelasan arti dan makna dari setiap kata kunci yang tertera pada judul dan fokus penelitian berdasar dengan maksud dan pemahaman peneliti. Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian, maka definisi istilah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Implementasi Secara etimologis, konsep Implementasi menurut kamus Webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu Implement. Dalam kamus, Implementas berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.21 Definisi dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu. 2. Pemenuhan Hak Menurut pendapat Prof. Dr. Notonagoro yang dikutip dari situs Kabar Harian mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, beliau mengatakan bahwa hak merupakan suatu tindakan atau hal yang diterima oleh suatu pihak yang secara prinsipil tidak bisa digugat oleh pihak lain atau orang lain.22 Pemenuhan hak yaitu upaya suatu pihak untuk dapat memenuhi hak pihak lainnya yang memang menjadi tanggungjawab pihak tersebut. 21 diakses pada 20 November 2022 pukul 18.00 wib 22 Kabar Harian, "Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban sebagai Warga Negara" Agustus 2 2021 13
14 3. Perlindungan Hukum Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perlindungan adalah tempat berlindung, suatu hal (perbuatan dan sebagainya). Jadi, Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya untuk melaksanakan hak dan berkontrubusi dalam pemberian bantuan perlindungan bersifat hukum untuk meyakinkan saksi dan korban. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas korban, hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang terwujud dalam bentuk seperti ganti rugi, santunan, perawatan kesehatan, dan bantuan hukum, dan bentuk perlindungan lainnya untuk menerapkan apa yang tertera dalam undang- undang dalam pelaksanaan perlindungan korban.23 Satjipto Raharjo menyatakan pendapatnya, ketentuan perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain itulah yang dimaksud dengan perlindungan hukum itu. Seluruh masyarakat diberikan perlindungan ini sehingga mereka dapat menggunakan semua hak hukum mereka yang disediakan oleh undang-undang. Perlindungan hukum untuk rakyat meliputi 2 hal, yaitu: a. Perlindungan hukum preventif. Bentuk perlindungan ini diberikan kepada seluruh rakyat, mereka diberi kesempatan dalam menyuarakan pendapatnya, dan mengajukan keberatannya, sebelum mendapat keputusan pemerintah dengan bentuk yang definitif (pasti). 23 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 2.
15 b. Perlindungan ukum represif. Suatu bentuk perlindungan hukum yang lebih dikhususkan pada penyelesaian kasus-kasus sengketa.24 4. Anak Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Seorang anak adalah anugerah dari Tuhan dan harus dijaga, dirawat, dan dibesarkan sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Dilihat dari sudut pandang agama, anak bukan hanya sekedar keturunan biologis, namun anak adalah suatu anugerah. Orang tua bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya. Anak-anak adalah tanggung jawab transendental antara manusia dan Tuhan. Oleh karena itu, anak tidak hanya antara tanggung jawab pribadi dengan orang lain, tetapi juga antara manusia dengan Tuhannya. Semua orang tua kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas sifat dan perilaku anak-anaknya selama berada di dunia.25 Secara harfiah, anak merupakan seorang aset yang artinya ia nantinya akan meneruskan generasi keluarga, bangsa, dan negara. Anak yang akan berkontribusi untuk negara, sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa, sebagai penerus untuk menggapai tujuan bangsa. Masa depan bangsa berada dalam genggaman anak bangsa, jika kepribadian anak semakin baik. Maka, semakin baik juga masa depan bangsa. Begitupun sebaliknya, jika sifat dan perilaku anak yang 24 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 2. 25 Supeno Hadi, Kriminalisasi Anak, (Jakarta: PT. Gramedika Pustaka Utama, 2010), 24.
16 merupakan generasi itu buruk atau bobrok, maka akan buruk atau bobrok pula masa depan bangsa.26 5. Korban Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korban adalah pihak yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Korban adalah orang yang menderita secara lahir dan batinnya akibat dari perbuatan orang lain yang melanggar hak asasi manusia orang yang bersangkutan, suatu akibat dari perbuatannya untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain, melakukan hal yang bertentangan dengan hak asasi orang yang menderita.27 Korban merupakan seseorang yang menderita secara materiil, fisik, dan juga psikis dalam sebuah kejahatan. Sehingga korban mengalami depresi, trauma, dan lain sebagainya yang menyebabkan korban tidak bisa berkembang secara baik. 6. Pemerkosaan a. Pengertian Pemerkosaan Secara umum,"pemerkosaan" pada umumnya mengacu pada penetrasi penis ke dalam vagina. Namun pada kenyataannya, segala bentuk perbuatan seksual yang tidak melibatkan penetrasi tetapi tetap memaksakan juga merupakan tindak pemerkosaan. Sesuai dengan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan adalah segala bentuk pemaksaan untuk berhubungan seksual 26 D.Y. Witanto, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta: Kencana, 2012), 59. 27 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 41.
dalam bentuk apapun, yang tidak secara sadar korban setujui; bertentangan dengan keinginan atau keinginan pribadi.28 b. Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam Orang yang melakukan pemerkosaan berarti melakukan tindak pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Ulama mengategorikan pemerkosaan sebagai tindakan zina. Hukumannya adalah had yang sudah ditetapkan dalam kasus perbuatan zina. Jika pelaku belum menikah, hukumannya cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Jika pelakunya sudah menikah maka hukuman rajam bisa dilaksanakan. Dalam kasus pemerkosaan ada pengecualian bagi korban. Korban pemerkosaan tidak dikenakan hukuman zina. Jika tindakan zina, maka dua pelakunya sama-sama mendapatkan hukuman had. Namun dalam pemerkosaan, sang korban terbebas dari hukuman. Dalilnya adalah Alquran surah al-An'am ayat 145. "Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Imam Malik dalam Al-Muwatha' berpendapat, orang yang memperkosa wanita selain dijatuhi hukuman had zina juga mendapat sanksi tambahan. Sang pelaku diharuskan membayar mahar kepada wanita. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, pemerkosa hanya mendapatkan had zina saja tanpa kewajiban membayar mahar.29 28 Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Victimology ( Ilmu Tentang Korban), (Jakarta : PTIK, 2018), 16. 29 Hidayat, Taufik. Pandangan Hukum Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak. Vol. 15, 2013, 18 17
Jika tindakan pemerkosaan dibarengi dengan tindakan penyiksaan atau perampasan harta maka hukumannya bisa ditambah. Beberapa ulama berpendapat, tambahan hukuman bagi pemerkosa yang menyiksa atau merampas harta sesuai dengan Alquran surah al-Maidah ayat 33. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang (keluar daerah). Yang demikian itu, (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar."30 Pendapat yang sama juga pernah dilontarkan KH Ali Mustafa Yakub. Kiai Ali berpendapat bahwa pemerkosaan terdapat unsur paksaan. Sehingga hukuman yang dijatuhkan bukan hanya had zina namun juga takzir karena paksaannya. Takzir ditetapkan oleh hakim dan bisa saja lebih berat dari hukuman had seperti hukuman mati. Kiai Ali menerangkan dalam ushul fiqh ada bab ikrah (pemaksaan). Yang dibahas pada bab ini, justru tentang hukum bagi si korban yang dipaksa. Bahwa pembebasan hukuman berlaku karena ikrah. Sementara hukuman bagi pelaku bisa berupa takzir. Takzir ini boleh lebih berat dari had, hal ini berdasarkan pendapat Syekh Abdul Qadir Audah. Soal hukum kebiri ada perbedaan pendapat di kalanga ulama. Ulama golongan klasik banyak yang melarang paraktik kebiri. Pendapat ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu 30 Ismatu Ropi, Jarnhari.. Citra Perempuan Dalam Islam. (Jakarta: Ikapi, 2013), 19. 18
19 Abdil Bar dalam Al Istidzkar, Imam Ibnu Hajar al Asqalani dalam Fathul Bari, Imam Badruddin al 'Aini dalam 'Umdatul Qari, Imam al Qurthubi dalam al Jami' li Ahkam Alquran dan Imam Shan'ani dalam Subulus Salam. Para ulama yang mengharamkan kebiri berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud RA yang mengatakan, "Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu, kami bertanya kepada Nabi SAW, 'Bolehkah kami melakukan pengebirian?'. Maka Nabi SAW melarangnya." (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban). Ketua MIUMI KH Hamid Fahmy Zarkasy berpendapat, pemerintah boleh- boleh saja menjadikan kebiri sebagai salah satu pilihan hukuman bagi terpidana kasus pedofilia. Namun, ijtihad seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman sangatlah menentukan. Tidak seluruh kasus yang akan mendapat hukuman kebiri. Hakim bisa berijtihad dengan kaidah fikih, ad dharuratu tubihu al-mahdhurat (keadaan terdesak dapat membolehkan hukuman yang sebenarnya terlarang).31 Kondisi darurat yang dimaksudkan kaidah fikih ini benar-benar sesuai dengan definisinya, yakni sudah pada tahap mengancam jiwa. Misalnya, pelaku perkosaan tersebut melakukan tindakan pembunuhan atau penyiksaan secara sadis kepada korbannya. Atau, bila hasratnya tidak terpenuhi, dia bisa menghilangkan nyawa korban. 31 Ismatu Ropi, Jarnhari.. Citra Perempuan Dalam Islam. (Jakarta: Ikapi, 2013), 20.
7. Hukum Pidana Islam Dalam Bahasa arab kata pidana Islam dinamakan jinayah. Konsep jinayah berasal dari kata jana, yajni yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Maka hukum pidana Islam atau jinayah disini dapat dikatakan sebagai kejahatan atau kriminal, seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dan yang lainnya.32Hukum Islam merupakan hukum yang dianut umat muslim. Sedangkan hukum pidana Islam merupakan hukum yang menjelaskan tentang hukum pidana dalam hukum Islam. Secara garis besar Uulama membagi hukum kepada dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh"i. a. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf. b. Hukum wadh"I berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum taklifi. Misalnya, hukum taklifi menjelaskan bahwa sholat wajib dilaksanakan umat Islam, dan hukum wadh"I menjelaskan bahwa waktu matahari bergelincir di tengah hari menjadi sebab tanda bagi wajibnya seseorang menunaikan sholat dzuhur.33 32 Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. Hukum Pidana Islam (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2013), 13. 33 Dr. Misbahuddin, S.Ag., M.Ag Ushul Fiqh I(Makassar: Alauddin University Press, 2013), 29 20
21 8. Tinjauan Umum Kepolisian Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata polisi adalah "instansi yang bertugas menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap mereka yang melanggar hukum), polisi adalah anggota dari suatu instansi pemerintah (pegawai pemerintah yang ditugasi untuk memelihara ketertiban umum)".34 Polisi merupakan alat penegak hukum Negara yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat dikarenakan setiap daerah memiliki badan kepolisian ditiap tingkat wilayahnya.35 Dalam penulisan skripsi ini, penulis bertujuan untuk menggali informasi terkait penanganan kasus ini dan ingin mengetahui seberapa jauh Kepolisian Sektor Jenggawah memberikan pelayanan atau mengimplementasikan pemenuhan hak perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. F. Sistematika Pembahasan Dalam bagian ini terdapat penjelasan mengenai alur apa saja yang akan dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan. Disusun perbab, setiap bab akan memberikan penjelasan dalam satu pembahasan yang utuh sesuai dengan langkah-langkah dan berurutan seperti halnya langkah-langkan yang terdapat dalam sebuah penelitian. Sistematika pembahasan ini dibentuk dalam 34 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), 763. 35 Budi Rizki Husin, Studi Lembaga Penegak Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 15
sebuah bentuk deskriptif naratif jadi format penulisannya bukan seperti halnya daftar isi.36 Dalam pembagian pembahasan melalui per-bab sangat diperlukan untuk kepentingan penulisan, serta mempermudah audien untuk mencermati pembahasan dan membantu dalam langkah penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: Bab I, adalah pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari dua sub bab lagi yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis. Terdapat definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Bab II, pada bab ini membahas tentang kajian pustaka yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu, kajian teori dan Undang-undang yang behubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai hak perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan. Bab III, dalam bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang digunakan, serta meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan tahap-tahap penelitian. Bab IV, bab ini berisi tentang penyajian data dan analisis yang memuat gambaran umum dari penelitian yang dibahas yakni Pelaksanaan Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan. Bab V, bab ini berisikan penutup yakni kesimpulan sebagai jawaban dari petanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya dan berisi saran. 36 Tim Penyususn, Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember, (Jember: IAIN Jember Press, 2019) 73. 22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu Dalam bagian penelitian terdahulu ini memaparkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan lalu membuat ringaksan pada penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan maupun belum terpublikasikan seperti artikel, jurnal, tesis, skripsi, dan lain sebagainya. Penelitian terdahulu ini juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan perbandingan serta menjelaskan apa perbedaannya. Dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu antara lain: 1. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Ie Wayan Dani 10.410.045, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018. Dengan judul skripsi "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga Di Kabupaten Bantul)". Fokus penelitian dari skripsi ini yaitu; 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul. 2. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat SAPA terhadap korban anak akibat kekerasan seksual di Kabupaten Bantul. 3. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan kendala peran Lembaga Swadaya Masyarakat SAPA dalam menangani kasus anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul.37 37 Moh. Ie Wayan Dani 10.410.045, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018). 23
24 Hasil yang diperoleh dari Penelitian tersebut. Pertama, Perlindungan Hukum terhadap anak korban pemerkosaan di Kabupaten Bantul sangat baik. Dengan membuat produk-produk hukum yang melindungi para anak korban yang menjadi korban kekerasan seksual.. Kedua, (LSM) SAPA berperan dalam upaya dalam memenuhi pelayanan terhadap perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban tindak pidana seksual daerah Kabupaten Bantul. Ketiga, faktor yang menjadi pendukung SAPA.38 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian tersebut sama-sama membahas tentang masalah hak anak korban pemerkosaan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian ini fokus kepada perlindungan anak dan peran Lembaga Swadaya Masyarakat SAPA, masyarakat, dan keluarga korban. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis tentang pelaksanaan hak perlindungan hukum apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi anak korban pemerkosaan dan melakukan penelitian ditempat yang berbeda. 2. Skripsi yang ditulis oleh Wilda Musafir 1410112164, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2019. Dengan judul skripsi "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TIGKAT PENYIDIKAN (Studi 38 Moh. Ie Wayan Dani 10.410.045, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).
25 Kasus Di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung)". Fokus penelitian dari skripsi ini yaitu; 1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung. 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung.39 Hasil yang diperoleh dari Penelitian tersebut. Pertama, secara umum dapat dikatakan bahwa, dalam melaksanakan pemenuhan perlindungan hukum saat dalam proses penyidikan di Polres Sijunjung telah sesuai aturan yang berlaku. Tapi ada beberapa hak perlindungan hukum yang belum terlaksana seperti pendampingan oleh Psikolog, pemberian ganti rugi, rehabilitasi sosial, dan pemberian nasihat hukum kepada korban. Serta pemisahan dari orang dewasa yang belum efektif karena pemeriksaan dilakukan secara bergantian. Kedua, mengalami beberapa kendala yaitu : kesulitan dalam mendapatkan keterangan korban, karena kondisi mental anak (korban) tersebut. Tidak memiliki penyidik anak, sarana-prasarana yang ,asih belum lengkap, dan cukup banyak masyarakat yang masih keberatan dalam memberikan keterangan.40 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini sama-sama membahas tentang 39 Wilda Musafir 1410112164, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Tingkat Penyidikan"(Studi Kasus Di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung), (Universitas Andalah, Padang, 2019). 40 Wilda Musafir 1410112164, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Tingkat Penyidikan"(Studi Kasus Di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung), (Universitas Andalah, Padang, 2019).
pelaksanaan perlindungan hukum anak yang menjadi korban pemerkosaan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini lebih menekankan dalam menjelaskan faktor apa saja yang yang dapat mempengaruhi keberhasilan para penegak hukum. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menekankan dalam hal hak perlindungan sesuai UU yang berlaku dan penelitian ditempat yang berbeda. 3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Khikmah 12340142, Program Ilmu Hukum, Fakultas Syari"ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016. Dengan judul skripsi "PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI BANTUL". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam mengaplikasikan UU Perlindungan anak dan apakah hak korban dari tindak pidana kejahatan seksual terpenuhi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul.41 Hasil yang diperoleh dari Penelitian tersebut. Pertama, upaya dalam pelayanan pemenuhan hak perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana telah dilaksanakan sesuai dengan aturan UU Perlindungan Anak. Kedua, upaya dalam pelayanan pemenuhan hak atas korbah yang telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang adalah yaitu 41 Nurul Khikmah 12340142,"Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual di Pengadilan Negeri Bantul"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016). 26
: 1. Prosesi persidangan dilakukan secara tertutup, perlindungan dengan pendampingan terhadap korban disetiap proses pemeriksaan. 2. Pemberian nasihat serta edukasi mengenai kesehatan reproduksi, diberikannya edukasi tentang nilai-nilai kesusilaan, pelayanan rehabilitasi sosial, pendampingan oleh ahli psikologi, serta diberikannya rumah aman (shelter) setelah prosesi sidang selesai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini sama-sama membahas tentang pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan.42 Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian ini tidak membahas kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban. 4. Skripsi yang ditulis oleh Albert Lolong, B11106790, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Delik Pemerkosaan Anak Yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Kasus Putusan : No. 1547/PID.B/2009/PN.MKS)" Berfokus pada hasil ketetapan dalam persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil dalam penanganan kasus pemerkosaan anak berdasarkan Putusan 1547/Pid.B/2009/PN.MKS bahwa oleh karena terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana 42 Nurul Khikmah 12340142,"Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual di Pengadilan Negeri Bantul"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016). 27 No.
28 "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan" maka ketentuan pidana minimum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan ketentuan imperatif sifatnya maka ketentuan pidana minimum itu akan ikut dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini sama-sama membahas tentang pemerkosaan anak, perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah skripsi ini membahas delik-delik pemerkosaan, dan menganalisa putusan pengadilan, dan dilakukan di PN Makassar, sedangkan penulis memfokuskan pada implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, dan penelitian dilakukan ditempat yang berbeda. 5. Skripsi yang ditulis oleh Adella Erida Nasution 1706200091, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021, yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI (Studi di Kepolisian Medan Labuhan) skripsi ini berfokus pada faktor apa saja yang menyebabkan anak menjadi korban
No . Nama, Tahun, Universitas 1. Moh. Ie Wayan Dani, 2018, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2. Wilda Musafir, 2019, Universitas Andalas, Padang. 29 kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri dan apa saja upaya penanggulangan dalam mengurangi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri. Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama- sama membahas tentang anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah terkait fokus penelitian dan obyek penelitian. Tabel 2.1 Orisinilitas Penelitian Terdahulu Judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga Di Kabupaten Bantul) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TIGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus Di Reserse Kriminal Jenis Penelitian & pendekatan Penelitian Hukum Empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif Penelitian Hukum Empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif Persamaan Membahas tentang pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan. Membahas tentang pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan. Perbedaan a.) Fokus kepada perlindungan anak dan peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, keluarga, masyarakat, dan keluarga korban. b.) Lokasi Penlitian di wilayah kabupaten bantul. a.)Penelitian ini lebih menekankan dalam menjelaskan faktor apa saja yang yang dapat mempengaruhi keberhasilan para penegak hukum. b.) Lokasi penelitian di
3. Nurul Khikmah, 2016, , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 4. Albert Lolong, 9. B11106790, 2013, Universitas Hasanuddin, Makassar. 05. Adella Erida Nasution 1706200091, 2021, Universitas Muhammadi yah Sumatra Utara, Polres Kabupaten Sijunjung) PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI BANTUL Tinjauan Yuridis Delik Pemerkosaan Anak Yang Dilakukan Bersama- sama (Studi Kasus Putusan : No. 1547/PID.B/2009/PN .MKS) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI (Studi di Kepolisian Medan Labuhan) Penelitian Hukum Empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif Penelitian Hukum Library Research, dengan menggunakan pendekatan kualitatif Penelitian Hukum Empiris, dengan menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif Membahas tentang pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan. Membahas tentang pemerkosaan anak di bawah umur Membahas tentang pemerkosaan anak di bawah umur 30 wilayah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. a.) Tidak membahas kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban. b.) Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Bantul. a). Berfokus pada delik-delik pemerkosaan anak yang dilakukan secara bersama-sama b). Menganalisa putusan pengadilan a). berfokus pada faktor penyebab anak menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah tiri b). Lokasi penelitian yang berbeda
B. Kajian Teori 1. Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dalam Hukum Islam tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran atas nilai-nilai ajaran agama. Hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Tetapi di sini masih ada toleransi sedikit "kekerasan" yang boleh dilakukan selama hal itu tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual. 43 Menurut para fukaha, tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Ini adalah pendapat yang sangat teliti dan mampu memuat setiap bentuk melawan hukum dan kejahatan yang bisa digambarkan, sehingga masuk di dalamnya seperti melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut dan mencabutnya, dan lain-lain.44Dalam hukum Islam, tindak kekerasan fisik termasuk perbuatan jarimah, yaitu perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya mendapat sanksi atau hukuman. Kekerasan yang 43 Syukron Mahbub, "Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya", Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1, No 2, Desember, 2015, h. 223. 44 Ensiklopedia Hukum Pidana Islam IV, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), h. 19 31
32 dilakukan orang tua ini selain berimplikasi pada diberlakukannya hukum qisas atas orang tua, orang tua juga bisa dicabut kekuasaannya karena telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang seharusnya mendidik, menjaga dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya. Selain itu dasarnya semua agama menolak kekerasan sebagai prinsip dalam melakukan suatu tindakan, karena kekerasan merupakan tindakan yang bersifat amoral yang menghendaki pemaksaan terhadap pihak lain yang berarti pelanggaran terhadap asas kebebasan dalam interaksi sosial.45
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". Ayat ini memberikan pemahaman bahwa manusia dilarang membuat kerusakan di bumi ini. Kerusakan adalah segala sesuatu yang dapat membuat kerugian bagi pihak lain, sehingga Allah sangat membenci para pelaku kerusakan. Tindakan perusakan ini sendiri dapat menimpa apa saja dan siapa saja dan dalam bentuk apapun juga, seperti pembunuhan, penganiayaan dan perbuatan keji lainnya. Oleh sebab itu, keseriusan syariat Islam terhadap perlindungan anak adalah mutlak, tidak ada keraguan didalamnya dan mampu menjadi pelopor keberlangsungan hak asasi manusia di dunia. Perlu dikemukakan di sini bahwa perhatian syariat Islam terhadap perlindungan anak sudah dimulai sejak kurang lebih 1398 45 Misaroh, "Kekeraasan Orang Tua dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam", Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia", Vol. 2, No. 2, Mei 2013, h. 263
33 tahun yang lalu. Islam selalu memelihara kepentingan anak bukan hanya setelah lahir, melainkan semenjak ia masih berada dalam kandungan. Islam secara khusus telah menggariskan hak-hak yang harus diberikan pada anak. Dalam Alquran surat al-Balad ayat 1, 2, dan 3
Artinya: "Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah). Dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini. Dan demi bapak dan anaknya." (Q.S. al-Balad:1-3). Dalam ayat di atas Allah Swt telah bersumpah dengan anak sebagai bukti kecintaan Tuhan terhadap anak. Pelajaran yang diberitahu oleh Allah Swt melalui sumpah-Nya, bahwa Allah Swt memenuhi janji -Nya untuk penaklukan kota Mekkah dari tangan kafir Quraiys, menyelamatkan manusia dan juga anak-anak.46 Hukum Islam melarang semua bentuk kekerasan fisik terhadap anak, akan tetapi dalam permasalahan tertentu dan dalam aturan tertentu diperbolehkan menggunakan tindakan ta"dib (pengajaran) demi kemaslahatan anak untuk masa depan. 2. Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Allah SWT mengharamkan perbuatan zina. Di dalam QS. Al-Nûr: 2, Allah SWT berfirman:
46 Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak", Jurnal Ilmiah Syariah," Vol 15, No. 2, 2016, h.116.
Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman". (QS. An-Nur: 2) Di dalam ayat di atas, Allah SWT sekaligus menyinggung soal had (hukuman) bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan. Ibnu Katsir di dalam Kitab Tafsirnya menyampaikan penjelasan dari ayat tersebut sebagai berikut:47 نإف ،ليصفت ويف ءاملعللو دلحا في نيازلا مكح اهيف ةيمركلا ةيلآا هذى نيعي يذلا وىو اًنصمح وأ ،جوزتي لم يذلا وىو ًاركب نوكي نأ امإ وليخ لا نيازلا نإف جوزتي لم ًاركب ناك اذإ امأف ،لقاع غلاب رح وىو حيحص حاكن في ئطو هدلب نع ًاماع برغي نأ امإ كلذ ىلع دازيو ،ةيلآا في امك ةدلج ةئام هدح لىإ بيرغتلا نأ هدنع نإف وّللا وحمر ةفينح بيلأ ًافلاخ ،ءاملعلا روهجم دنع برغي لم ءاش نإو بّرغ ءاش نإ ماملإا يأر Artinya: "Ayat yang mulia ini menghendaki penjelasan tentang had pezina, dan para ulama dalam hal ini memiliki perincian. Yang dinamakan pezina, tidak mengenyampingkan kondisi yang kadangkala pelakunya adalah perempuan yang masih perawan dan belum menikah, dan adakalanya merupakan orang yang terjaga kehormatannya, yaitu orang yang melakukan pernikahan secara shahih sementara ia adalah seorang yang merdeka, baligh dan berakal. Jika pelaku adalah perempuan yang masih perawan dan belum menikah, maka had baginya adalah 100 kali cambukan sebagaimana bunyi ayat. Had ini ditambah adakalanya dengan cara mengasingkannya selama satu tahun dari negaranya, sebagaimana hal ini adalah kesepakatan jumhur ulama kecuali Imam Abu Hanîfah rahimahu allah. Menurut Abu Hanifah, pandangan perlu diasingkan atau tidak adalah mengikut pada pandangan Imam. Jika imam memutus perlu 47 Muhammad Syamsudin, Kekerasan Seksual Dalam Fiqih, Jurnal Bahtsul Masail Qanuniyah Munas Nu, Bawean, 2019. 2 34
pengasingan maka diasingkan, namun jika diputus tidak perlu, maka tidak diasingkan."48 Bagaimana bila kedua bunyi teks ayat dan tafsirnya di atas kita bawa ke ranah kekerasan seksual misalnya pemerkosaan? Penting sebelumnya untuk diketahui bahwa dalam ranah kekerasan seksual, yang wajib terkena had zina adalah pelaku kekerasan (mukrih) dan bukan korban (mukrah/mustakrah) sebagaimana hal ini diketahui berdasarkan hadits: ىلع سيل yang ةهركتسملا دح dipaksa/diperkosa). (tidak had bagi perempuan Jika mengikut bunyi teks di atas, maka pihak yang berlaku sebagai mukrih/mustakrih/pemerkosa, dapat dihukum menurut dua jalur perzinaan, tergantung pada kondisi mukrih itu sendiri.49 Kondisi yang dipertimbangkan, adalah: 1. Pertimbangan status perkawinan. Apakah pelaku merupakan seorang yang sudah menikah atau belum 2. Usia pelaku pemerkosaan. Terkait dengan usia pelaku, dalam syariat dikenal dengan hukum taklifi yaitu hukum yang hanya berlaku untuk orang yang sudah mukallaf.50 Maksud dari mukallaf adalah mereka yang telah berusia baligh, berakal, dan merdeka sehingga wajib mengikuti ketentuan nash syariat. 3. Pertimbangan faktor agama. Dalam hal ini, kadang pelaku dan korban adalah pihak yang memiliki status agama berbeda. Menikahkan pelaku dan korban yang memiliki status agama yang berbeda merupakan kebijakan yang dibenarkan oleh syariat. Dilihat dari segi status perkawinan, maka ada dua kategori pelaku, yaitu: 1. mereka dikelompokkan sebagai pezina ghairu muhshan, yakni pelaku belum nikah sama sekali 2. mereka 48 Ismâ"îl ibn Umar Ibn Katsîr, Tafsir Al-Qurân al-"Adhîm,: Juz 6, (Beirut: Dâr Thayibah, 2002), 10. 49 Ismâ"îl ibn Umar Ibn Katsîr, Tafsir Al-Qurân al-"Adhîm,: Juz 6, (Beirut: Dâr Thayibah, 2002), 10. 50 Muhammad Syamsudin, Kekerasan Seksual Dalam Fiqih, Jurnal Bahtsul Masail Qanuniyah Munas Nu, Bawean, 2019, 3 35 tidak
dikelompokkan sebagai pezina muhshan, yakni pelaku merupakan orang yang sudah menikah Pelaku sendiri juga bisa dikelompokkan menurut hubungan familinya, yaitu: 1. adakalanya masih ada hubungan famili dengan korban (misalnya: kakak, paman, bapak), dan 2. adakalanya merupakan orang lain yang tidak ada hubungan famili dengan korban. Terkadang dalam tradisi masyarakat sering dilakukan upaya jalan pintas yaitu menikahkan kedua pelaku dan korban apabila tidak ada hubungan famili. Solusi ini kadang berjalan efektif, namun di sisi yang lain juga bisa membawa mudarat bagi korban karena 1) dapat berakibat pada semakin leluasanya pelaku memperalat korban, 2) apalagi bila antara pelaku dan korban adalah pihak yang berbeda agama/keyakinan, ditambah lagi 3) apabila sebelumnya ada permusuhan antara kedua pelaku dan korban. Untuk pelaku yang masih ada hubungan famili, tidak mungkin diambil cara kekeluargaan melalui jalan menikahkan keduanya karena pernikahan tersebut bertentangan dengan nash agama. Sementara di sisi yang lain, pihak korban harus menerima keadilan. Had untuk pezina ghairu muhshan berdasarkan nash, dapat dikenai hukuman berupa: 1. Dicambuk sebanyak 100 kali 2. Diasingkan (taghrib) selama satu tahun Adapun untuk had pelaku zina muhshan, yang mana pelaku merupakan pihak yang sudah pernah menikah, sementara korban ada kemungkinan sudah menikah dan ada kalanya juga belum, maka dalam teks nash syariat ditetapkan had bagi pelaku adalah rajam (hukuman mati).51 Apabila memaksa bahwa penjenjangan hukum harus diberlakukan terhadap kasus pemerkosaan zina muhshan, maka ada beberapa 51 Muhammad Syamsudin, 3. 36
pertimbangan lain untuk hukum bagi pelaku zina muhshan ini yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Tebusan akibat penghilangan keperawanan (arsy al-bikarah), yang akan disampaikan dalam tulisan mendatang 2. Had hukuman yang sebanding dengan hukuman mati (misalnya: penjara seumur hidup) Kembali ke soal zina ghairu muhshan, khusus untuk taghrib (pengasingan), ada dua pandangan hukum dalam syariat. Pertama, menurut jumhur ulama adalah muthlaq perlu pengasingan. Kedua, menurut Imam Abu Hanifah, diserahkan keputusannya kepada hakim, apakah hakim perlu melakukan pengasingan atau tidak. Jika hakim memandang perlu dilakukan pengasingan, maka pihak pemerkosa diasingkan keluar dari wilayah tempatnya berada. Namun, apabila imam memutuskan tidak perlu diasingkan, maka tidak dilakukan pengasingan. Sudah pasti dalam hal ini yang dijadikan bahan pertimbangan adalah sisi keadilan. Di satu sisi pihak korban mengalami kerugian psikis dan fisik berupa hilangnya kehormatan yang bisa jadi akan terus membekas terhadap dirinya. Sementara itu, pihak pelaku juga memiliki pertimbangan yang sama, bahwa ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.52 Yang harus menjadi catatan adalah bahwa setiap individu pelaku memiliki hak yang melekat pada dirinya, yaitu: (1) hak untuk bertaubat (2) Hak untuk diterima kembali dimasyarakat setelah menjalani hukumannya. 52 Muhammad Syamsudin, 4 37
3. Konsep Perlindungan Anak Dalam Perspektif Al Qur'an Pertama, Hakikat anak dalam al-Qur"an dapat dilihat dari term- term yang digunakan al-Qur"an untuk menyebut anak seperti term walad, ibn, sabiyy, tifl, gulam, zurriyyah, dan hafadah. Dari term-term tersebut dapat disimpukan bahwa anak adalah karunia Allah yang tumbuh dan berkembang melalui proses panjang dan bertahap. Sebagai makhluk, ia memiliki sejumlah keterbatasan untuk memenuhi kebutuhannya. Potensi tumbuh kembang anak sangat tergantung pada peran keluarga, masyarakat, dan lembaga yang terkait. Kedua, hak anak dalam perspektif al-Qur"an adalah hak-hak anak yang diatur dalam al- Qur"an agar anak bisa mempertahankan eksistensinya dan menjalani kehidupannya sebagai manusia secara baik. Hak anak, sebagaimana hak manusia pada umumnya, adalah hak yang diberikan oleh Tuhan dengan landasan moral dan hukum yang kuat, baik dalam al-Quran maupun hadis.53 Diketahui bahwa al-Qur"an memberikan dan menetapkan hak- hak yang komprehensif dan maksimal terhadap anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hak-hak anak tersebut ditujukan untuk menjamin lima pilar pokok kehidupan manusia (ad- daruriyyat al-khams) sebagaimana terdapat di dalam teori maqasid asy- syari"ah sehingga hak-hak anak dapat dikelompokkan kepada hak yang berkaitan dengan agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan, dan harta. Dari kelima kelompok hak ini, dikembangkan hak-hak yang 53 Shofiyah, "Konsep Perlindungan Anak Dalam Perspektif Al Qur"an" Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 1 Nomor 1 Juni 2017, 8. 38
banyak dan beragam sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, seperti hak penanaman akidah, pembinaan ibadah, hak identitas ke-Islaman, hak hidup, hak perawatan kesehatan, hak kebutuhan pokok dan gizi yang baik, hak perhatian dan kasih sayang, hak mendapatkan teman dan lingkungan yang baik, hak atas kesucian dan kebaikan keturunan, hak kejelasan nasab, hak atas nama dan identitas yang baik, hak pengembangan intelektual, pengembangan kecerdasan emosi, hak berpendapat, hak pengembangan kecerdasan kinetis, hak atas nafkah, hak atas warisan, hak atas jaminan masa depan, dan sebagainya.54 Ketiga, Anak memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terwujud dengan baik. Hal ini terjad akibat keterbatasan dan kelemahan anak yang rentan terhadap pelanggaran hak. Karena itu, Dalam al- Qur"an, perlindungan terhadap hak anak dapat diklasifikasi kepada dua bentuk, yaitu bentuk perwujudan dan penguatan hak (min janib al-ijad) dan bentuk pemeliharaan hak anak dari pelanggaran (min janib al- i"dam). Pada bentuk pertama, al-Qur"an memerintahkan segala sesuatu yang dapat memenuhi, menguatkan, dan menyempurnakan hak anak. Di samping itu, al-Qur"an berupaya memberdayakan anak-anak dengan mendidik mereka agar mengetahui dan menyadari hak mereka sendiri. Hal ini untuk mendidik anak menjadi mandiri dan menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi perwujudan dan penegakan hak-hak anak. 54 Shofiyah, "Konsep Perlindungan Anak Dalam Perspektif Al Qur"an" Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 1 Nomor 1 Juni 2017, 9. 39
Pada perlindungan bentuk kedua, al-Qur"an berupaya keras mencegah dan melarang segala bentuk sesuatu yang dapat mengurangi, membahayakan, dan menghapuskan hak-hak anak. Dalam konteks ini, al-Qur"an membuat ketentuan- ketentuan hukum yang melarang segala bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak anak, seperti tindak kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk kekerasan emosional, kekerasan bicara, kekerasan fisik, dan sebagainya. 55 hukum pidana Islam memiliki peranan penting. Berbagai aturan hukum perlindungan anak memerlukan sanksi hukum agar ketentuan hukum tersebut lebih dipatuhi dan lebih dapat melindungi hak-hak anak dengan lebih baik. Di samping pemberian sanksi yang bersifat duniawi, al-Qur"an juga memberikan ancaman sanksi moral, seperti sanksi eskatologis, untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak. 3. Tindak Pidana a. Pengertian Tindak Pidana Dalam bahasa Belanda, ditemukannya istilah "Strafbaar feit" dari KUH Pidana yang artinya "tindak pidana" dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang menerjemahkan bahasa Belanda kedalam bahasa Indonesia dan menerapkan istilah "strafbaar feit" yang berarti tindak pidana.56 Tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana (strafbaar feit) dalam KUH Pidana. Maka karena itu 55 Shofiyah, 10. 56 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 55. 40
para ahli hukum pidana memberikan pendapatnya dalam memberikan penjelasan mengenai arti atau makna dari suatu istilah. sederhananya, bisa dikatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dimana pelakunya harus dipidanakan. Istilah "strafbaar feit" yang merupakan "tindak pidana" dalam bahasa Indonesia, istilah ini diperkenalkan oleh pihak Departemen kehakiman dan istilah ini digunakan dalam hukum pidana khusus. Misalnya; UU Tipikor, UU Tindak Pidana Narkotika, UU terkait Pornografi. Dalam tindak pidana terdapat istilah menggambarkan pengertian gerak gerik (tingkah laku), dan gerak gerik jasmani. Dalam hal tersebut juga terdapat seseorang yang untuk tidak berbuat tetapi dengan tidak berbuatnya, dia telah melakukan tindak pidana.57 Namun mengenai kewajiban untuk berbuat, akan tetapi dia tidak berbuat, yang dalam Undang-undang telah diatur dalam Pasal 164 KUHP. Berdasarkan penjelasan dalam dalam pasal ini, mengharuskan untuk seseorang agar melaporkan kepada pihak yang berwajib, jika akan timbul tindak kejahatan tetapi dia tidak melaporkannya, dia akan dikenakan sanksi.58 Beberapa penjelasan lain tentang tindak pidana, antara lain: a. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa : "tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana". 57 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta ; PT. Rajafindo Persada, 2012), 49 58 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta ; PT. Rajafindo Persada, 2012), 50. 41 yang
42 b. D. Simons, mengatakan bahwa : strafbaar feit "tindak pidana" adalah suatu perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana, dan bersifat melawan hukum, yang berkaitan dengan kesalahan, dan dan dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggung jawab. c. G. A. Van Hammel, berpendapat : sebagaimana yang telah diterjemahkan oleh Moeljatno. "strafbaar feit adalah perbuatan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet. Bersifat melawan hukum, dan patut untuk dipidana (strafwaardig), dan dilakukan dengan kesalahan.59 Didalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering menjumpai yang namanya "kejahatan". Mengenai kejahatan ini menunju pada suatu perbuatan yang mana perbuatan itu bertentangan dengan kaidah. Namun tidak semua perbuatan yang dianggap melanggar kaidah merupakan suatu perbuatan kejahatan. Contoh seseorang melempar kardus ke kebun tetangga, padahal seharusnya ia berikan kepada tukang sampah atau membuangnya ke tempat sampah. Hal ini merupakan hal yang tidak sopan dan mengganggu tetangga dan merupakan hal yang melanggar kaidah, akan tetapi bukan suatu perbuatan kejahatan, akan tetapi termasuk dalam kenakalan yang termuat dalam Pasal 489 KUHP. 59 Supeno Hadi, 26.
43 Jadi, tindak pidana merupakan setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai bentuk "kejahatan atau pelanggaran", baik yang telah disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. b. Unsur- unsur Tindak Pidana Jika kita berupaya menjelaskan rumusan delik ke dalam komponen-komponennya. Dalam ilmu hukum pidana, suatu perbuatan merupakam "een doen" atau "een niet doen" atau dapat diartikan "hal melakukan sesuatu" atau "hal tidak melakukan sesuatu" dan yang terakhir dalam doktrin adalah "een nalaten" yang berarti "hal yang mengalpakan sesuatu yang ditetapkan oleh Undang-undang" 60 Apapun tindak pidana yang ada dalam KUHP pada umumnya bisa kita uraikan kedalam unsur-unsur yang dapat kita bagi menjadi 2 macam unsur, adanya komponen subjektif dan objektif. Aspek subjektif adalah sesuatu yang secara inheren dimiliki oleh pelaku, meliputi segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan aspek objektif adalah sesuatu yang berhubungan dengan keadaan yang harus dilakukan oleh pelaku.61 Unsur-unsur subjektif dalam tindak pidana meliputi : a. Kesenjangan (dolus) atau tidak sengaja (culpa) b. Niat (Tujuan) atau (Voornemen) dari suatu perbuatan percobaan atau "poging" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) 60 Frans Maramis, 61. 61 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, (Bandung; Refika Aditama, 2011), 27
44 KUHP.Memiliki berbagai tujuan atau oogmerk seperti dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya. c. Pra-perencanaan atau "Voorbedachteraad" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. d. Perasaan takut yang terkandung dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP. 62 Unsur-unsur objektif dalam tindak pidana meliputi : a. Ada perbuatan melawan hukum (wederrechtteliklheid). b. Kualitas pelaku, Misalnya, situasi sebagai PNS. c. Kausalitas, hubungan antara kejahatan sebagai sebab, dengan kenyataan sebagai akibat.. Unsur-unsur tindak pidana merupakan suatu hal yang tersembunyi yang hakikatnya ada dalam diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk segala yang ada dalam hati dan pikiran pelaku yaitu seperti niat dan tujuan pelaku melakukan hal tersebut yang mana hal tersebut melawan hukum atau perbuatan pidana. c. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Tindak pidna dalam KUHP dibagi menjadi dua, buku II memuat tentang tindak pidana serta ancaman pidananya, dan buku III memuat tentang segala bentuk pelanggaran. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: 62 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, (Bandung; Refika Aditama, 2011), 28
45 a. Faktor ekonomi. Hal ini berpengaruh dalam kehidupan karena pola hidup yang konsumtif, pemenuhan untuk kehidupan hidup, dan juga gaya hidup. b. Faktor mental. Kurangnya terhadap pemahaman agama, pengaruh film-film, dan tontonan dalam televisi. c. Faktor pribadi. Hal ini terkait dengan umur, jenis kelamin, ras/golongan, nasionalitas, alkoholisme yang memberi efek buruk.63 Tindak pidana merupakan suatu bentuk kejahatan. Faktor-faktor sosial merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap suatu perbuatan tindak pidana. 3. Korban Pemerkosaan Berdasarkan kamus Crime Dictionary. Victim (korban) adalah orang yang menderita tekanan fisik atau mental, kehilangan harta benda, atau kematian karena cedera oleh pelaku kejahatan atau sejenisnya. Yang dimaksud di sini adalah jelas bahwa "orang yang mengalami penderitaan fisik, emosional, atau sejenisnya" disebut sebagai korban dari beberapa bentuk kegiatan atau kejahatan ilegal. Jadi, korban pemerkosaan adalah pihak yang yang menderita (terluka dan sebagainya) akibat suatu kejahatan seksual dalam perbuatan perkosaan. 63 Stepen Huwitz, Kriminologi, Saduran Moeljatno, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 86.
4. Tindak Pidana Pemerkosaan a. Pengertian Tindak pidana Pemerkosaan Definisi perkosaan menurut KBBI diartikan sebagai; 1). kekerasan, paksaan, 2) gegabah, kuat, perkasa. Sedangkan arti dari memperkosa adalah menggagahi, menundukkan dengan kekerasan, melanggar dengan kekerasan. Hal ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku. Komnas Perempuan Mendefinisikan pemerkosaan sebagai suatu penyerangan berupa pemaksaan untuk berhubungan seksual dengan memasukkan penis, jari, maupun benda lain ke dalam vagina, rektum (anus), atau mulut korban. Penyerangan tidak hanya dilakukan dengan paksaan, kekerasan, maupun ancaman kekerasan. Pelaku melakukan manipulasi secara halus untuk melancarkan aksinya.64 Pemerkosaan merupakan suatu delik yang dilakukan disertai dengan ancaman kekerasan maupun dengan kekerasan yang bersifat memaksa. Pemerkosaan merupakan kejahatan seksual yang berkaitan dengan nafsu kelamin dan norma kesusilaan. Kejahatan kesusilaan ini didalamnya juga ada pemerkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP. Menurut pemaparan dari Soetandyo Wignjosoebroto, perkosaan merupakan suatu perbuatan usaha untuk melampiaskan nafsu seksual dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, dengan melakukan tindakan yang tentunya melanggar menurut norma, 64 diakses pada tanggal 9 September 2021. 46
47 moral dan juga hukum yang berlaku. Dalam pengertian ini, yang disebut perkosaan adalah suatu perbuatan seseorang yang dengan cara memaksa untuk melampiaskan nafsu seksualnya. Hal ini juga merupakan peristiwa yang melanggar norma-norma yang juga melanggar tata tertib sosial. 65 Menurut pemaparan dari R. Sugandhi, definisi dari perkosaan ialah seorang laki-laki yang melakukan pemaksaan terhadap perempuan, yang mana perempuan itu bukan istrinya dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut. Laki- laki tersebut secara paksa mengharuskan kelaminnya untuk masuk kedalam lubang kemaluan seorang perempuan (korban) dan kemudian mengeluarkan air mani. Paf Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan bahwa perkosaan merupakan suatu perbuatan seseorang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan yang memaksa seorang perempuan agar untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan.66 Pemerkosaan adalah suatu kejahatan seksual dengan sifat "memaksa" korban yang mana korban bukan istrinya untuk disetubuhi oleh pelaku biasanya disertai dengan suatu ancaman dan kekerasan. b. Unsur-unsur Pemerkosaan Mengenai unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan ini, telah dijelaskan dan disebutkan dalam Pasal 285 KUH Pidana yang menjelaskan 65 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual,(Bandug: Refika Aditama, 2011), 40 66 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual,(Bandug: Refika Aditama, 2011),. 40
48 bahwa barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan untuk bersetubuh dengannya diluar ikatan perkawinan, maka pelaku dipidana penjara paling lama dua tahun. Bagian inti dari delik (delict bestanddelen) dalam pasal ini disebutkan yaitu:67 a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. b. Dengan paksaan (memaksa) c. Dengan seorang perempuan yang bukan (istrinya). Dalam pasal 76 D Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23/2002 tentang perlindungan anak. Mengenai unsur pemerkosaan terhadap anak (dibawah umur) yaitu sebagai berikut: a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. b. Dengan memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. c. Persetubuhan yang dilakukan dengan seorang anak.68 Karakteristik yang utama dari suatu tindak pidana pemerkosaan adalah pemerkosaan "bukan" sebagai bentuk ekspresi agresitivitas atau kekerasan dalam seksualitas. Tetapi, pemerkosaan merupakan ekspresi seksual dari agresitivitas. Terkait dengan tiga unsur tersebut diatas menunjukkan bahwa, dalam kasus pemerkosaan ditekankan bahwa dalam 67 Andi Hamzah, Delik Tertentu (Special Delicten) Dalam KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 14. 68 Andi Hamzah, Delik Tertentu (Special Delicten) Dalam KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 15.
49 suatu kasus pemerkosaan harus dapat membuktikan bahwa dalam suatu kasus tindak pidana perkosaan harus terdapat unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan, seperti; diancam akan dibunuh, dirampas haknya / hak asasi lainnya, dilukai, dan lain sebagainya. Suatu tindak kekerasan tersebut dijadikan sebagai bagian dari perbuatan untuk memperlancar aksinya untuk menyetubuhi korban.69 Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur pokok dari pemerkosaan yaitu dengan adanya keekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan yang dimana tidak ada ikatan perkawinan antara korban dengan si pelaku. c. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemerkosaan Secara tidak langsung maupun secara langsung banyak faktor yang mempengaruhi tindak pidana pemerkosaan (seksual). Meliputi perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin maju yang juga berdampak pula pada perubahan nilai-nilai sosial dan budaya. Hal ini memberi dampak dan pengaruh tersendiri terhadap suatu motif atau modus dalam suatu bentuk kejahatan maupun kekerasan.70 Orang yang melakukan suatu tindak kejahatan bisa dilihat dari : a. Agama, seseorang yang kurang dalam hal kerohanian berpengaruh terhadap keimanannya hingga kurang terbentuknya mental dan moralnya. 69 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Negara Independen untuk Perlindungan Anak, KPAI, Jakarta, 2006, 15 70 Mulyana W.Kusuma,.Kejahatan& penyimpangan dalam perspektif Kriminologi,(Jakarta: yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), 4
50 b. Pendidikan seseorang yang kurang pendidikan cenderung tidak berpikir dua kali untuk melakukan sesuatu. Sehingga dia melakukan tindakan menyimpang atau hal-hal negatif. c. Pergaulan, pergaulan sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian diri, maka jika kita salah dalam bergaul berdampak pada pembentukan kepribadian yang kurang baik maupun kepribadian yang bisa dibilang buruk. d. Lingkungan yang kurang baik, hal ini bisa memicu dalam pembentukan mental dan kepribadian yang tidak baik. e. Penggunaan narkotika, orang yang kecanduan atau ketergantungan terhadap narkotika, dia cenderung akan melakukan ha-hal yang termasuk dalam penyimpangan, termasuk tindak pidana kejahatan maupun kekerasan demi untuk mendapat suatu hal yang ia inginkan.71 Kesimpulan dari apa yang telah disebutan diatas adalah bahwasannya pentingnya pendidikan terutama pendidikan agama berpengaruh terhadap keimanannya hingga terbentuknya mental dan moralnya, dan pentingnya memilih lingkungan atau pergaulan yang baik agar tidak terjerumus pada hal-hal yang buruk. d. Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Suatu tindak pidana pemerkosaan hanya bisa dibuktikan menggunakan suatu alat bukti dan barang bukti. Pembuktian dalam hal tindak pidana sering terdapat kendala atau kesulitan. Kesulitan yang 71 Mulyana W.Kusuma,.Kejahatan& penyimpangan dalam perspektif Kriminologi,(Jakarta: yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), 5
51 biasanya terjadi adalah tidak adanya saksi, dan terdakwa tidak mau mengakui bahwa bukan ia yang melakukan terkait peristiwa yang telah terjadi. Terdakwa yang selalu beralasan bahwa perbuatan tersebut didasarkan karena suka sama suka atau alasan-alasan pembelaan yang lain sebagainya. Sehingga sulit dalam memutuskan perkara. Pembuktian tindak pidana pemerkosaan telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUH Pidana, yaitu: a. Unsur barang siapa. b. Unsur dengan kekerasan, ancaman kekerasan, dengan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk berhubungan tubuh dengannya. Agar dapat membuktikan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana pemerkosaan, dapat dibuktikan dengan berdasarkan pada alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.72 Unsur-unsur yang telah dijelaskan diatas adalah sesuatu perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang pingsan ataupun tidak berdaya, teluka, tertekan, hingga korban sangat merasa ketakutan. e. Jenis-jenis Pemerkosaan Pemerkosaan digolongkan menjadi beberapa, dilihat dari motif pelaku dalam melakukan perbuatan pidana pemerkosaan, yaitu: a. Seductive Rape Hal ini terjadi karena pelakunya tidak rasional dan telah terangsang oleh nafsunya. Mayoritas perkosaan ini terjadi karena 72 Iwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia, Volume 6, 2 September 2018. 8
52 kedua belah pihak sudah saling kenal. Contohnya termasuk diperkosa oleh teman, anggota keluarga, atau teman dekat (pacar). b. Sadistic Rape Perkosaan jenis ini merupakan perkosaan yang dilakukan dengan sadis oleh sang pelaku. Karna dengan hal ini, pelaku bisa mendapatkan suatu kepuasan seksual. Bukan karena tubuhnya, tetapi karena perbuatan kekerasan yang pelaku lakukan terhadap korban. c. Anger Rape Anger Rape merupakan pemerkosaan yang dilakukan dalam menunjukkan kemarahan pelaku.73 Pemerkosaan sejenis ini yang biasanya disertai dengan bentuk tindakan yang brutal secara fisik yang tujuannya bukan untuk kepuasan seksual, tetapi untuk pelampiasan amarah. d. Domination Rape Perkosaan samacam ini, si pelaku ingin menunjukkan dominannya terhadap korban. Tujuan utamanya merupakan ingin menguasai korban secara seksual. Dan pelaku menunjukkan bahwa ia yang berkuasa terhadap orang tertentu. Misal: pemerkosaan pembantu oleh majikannya. e. Exploitation Rape Hal ini terjadi karena korban ketergantungan terhadap pelaku baik secara sosial maupun ekonomi. Pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban tanpa menggunakan kekerasan fisik. 73 Iwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia, Volume 6, 2 September 2018. 5.
53 f. Victim Precipated Rape Jenis ini merupakan pemerkosaan yang terjadi yang menempatkan bahwasannya korban sebagai pencetusnya.74 5. Dampak Pemerkosaan Terhadap Anak Anak merupakan kelompok yang mana ia sangat rentan terhadap kekeraran seksual. Anak menjadi tidak berdaya ketika diancam agar tidak memberitahu kepada siapapun terkait apa yang telah ia alami. Pelaku mampu menguasai korban dengan tipu dayanya, atau dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP, sehingga kejahatan semacam ini sulit dihindari. Pada umumnya kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap saat setelah kejadian itu telah terjadi dan hal ini tak sedikit berdampak fatal.75 Banyak dampak berbahaya yang disebabkan dari kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini berpengaruh pada kondisi psikologis anak, fisik, dan sosialnya. Diantaranya yaitu: a. Anak menjadi tidak percaya diri dan menjadi pribadi tertutup. b. Timbul rasa bersalah, mengalami stress, hingga depresi. c. Mengalami gangguan traumatik setelah kejadian yang dia alami. d. Anak bisa menjadi lebih agresif dikemudian hari, hal ini berpotensi melakukan tindakan-tindakan kriminal. Bahkan bisa menjadi calon pelaku kekerasan. e. Susah untuk makan dan tidur, sering mengalami mimpi buruk. 74 Iwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia, Volume 6, 2 September 2018. 5. 75 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Negara Independen untuk Perlindungan Anak, KPAI, Jakarta, 2006, 15
54 f. Bisa terjangkit penyakit menular seksual. g. Mengalami kecemasan yang berlebihan dan mudah merasa takut. h. Gangguan psikis yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. i. Disfungsi seksual.76 Dampak-dampak yang tersebut diatas juga tergantung pada seberapa lama perbuatan kekerasan yang dialami oleh korban. Rasa trauma yang ditimbulkan akan bertambah besar jika kekerasan yang terjadi tehadapnya semakin sering, akhirnya akan membutuhkan tindakan pemulihan dan dengan rentan waktu yang sangat lama untuk memulihkan kondisi mental dan psikis korban. Keluarga terutama orangtua sangat berperang penting dalam memberikan edukasi kepada anak-anak mereka untuk memberikan pengetahuan tentang batasan-batasan dirinya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis bertujuan untuk menggali informasi terkait penanganan kasus ini dan ingin mengetahui seberapa jauh Kepolisian Sektor Jenggawah memberikan pelayanan atau mengimplementasikan pemenuhan hak perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. 6. Penanggulangan Terhadap Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur Berikut beberapa langkah yang bisa orang tua lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak Anda: Diakses pada 02 Oktober 2021
1. Jangan berikan pakaian yang terlalu terbuka karena bisa menjadi rangsangan bagi tindakan pelecehan seksual; 2. Tanamkan rasa malu sejak dini dan ajarkan si kecil untuk tidak membuka baju di tempat terbuka, juga tidak buang air kecil selain di kamar mandi; 3. Jaga si kecil dari tayangan pornografi baik film atau iklan;77 4. Ketahui dengan siapa anak Anda menghabiskan waktu dan temani ia saat bermain bersama teman-temannya. Jika tidak memungkinkan maka sering-seringlah memantau kondisi mereka secara berkala; 5. Jangan membiarkan anak menghabiskan waktu di tempat-tempat terpencil dengan orang dewasa lain atau anak laki-laki yang lebih tua; 6. Jika menggunakan pengasuh, rencanakan untuk mengunjungi pengasuh anak Anda tanpa pemberitahuan terlebih dahulu; 7. Beritahu anak agar jangan berbicara atau menerima pemberian dari orang asing; 8. Dukung anak jika ia menolak dipeluk atau dicium seseorang (walaupun masih keluarga), Anda bisa menjelaskan kepada orang bersangkutan bahwa si kecil sedang tidak mood. Dengan begitu anak Anda belajar bahwa ia berwewenang atas tubuhnya sendiri; 9. Dengarkan ketika anak berusaha memberitahu Anda sesuatu, terutama ketika ia terlihat sulit untuk menyampaikan hal tersebut;78 10. Berikan anak Anda waktu cukup sehingga anak tidak akan mencari perhatian dari orang dewasa lain. 77Roy Syahputra, Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan, Lex Crimen Vol. VII/No. 3 /Mei/2018, 9 78 Roy Syahputra, Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan, Lex Crimen Vol. VII/No. 3 /Mei/2018, 10 55
BAB III METODE PENELITIAN Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan cara merumuskan, menggali, menganalisa data, membahas, dan menyimpulkan suatu masalah dalam penelitian. Pada umumnya, metode ini adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan tertentu dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah ini adalah rumusan kegiatan yang akan diteliti yang berdasarkan keilmuan, yaitu dengan rasionalis, empiris, dan juga secara sitematis.79 Metodologi penelitian hukum empiris merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan, dengan tahap-tahap tertentu yang memang dibenarkan dalam tahap penelitian, terkait cara pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data, serta penulisan laporan dalam penelitian dan pengembangan ilmu. Sesuai dengan pembahasan- pembahasan yang disusun dalam penelitian ini. Maka dibutuhkan adanya metode untuk digunakan dalam pengumpulan data, antara lain : A. Metode Pendekatan Masalah Dalam penelitian ini, dari permasalahan yang telah dirumuskan tersebut diatas akan dipecahkan menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis (norma hukum) karena dalam mengkaji atau menganalisa permasalahan ini turut serta menggunakan bahan-bahan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis (data sekunder dan primer). Pendekatan empiris (kenyataan sosial, kultural) yang mengkaji sesuai aturan hukum yang berlaku 79 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 11 56
dan sesuai dengan realita yang terjadi didalam masyarakat.80 Maka dalam penelitian ini menganalisa permasalahan yang mengkombinasikan bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer. Dalam penelitian ini bertitik fokus sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan apa yang diteliti dilapangan, untuk me ndapatkan faktor pendukung serta hambatannya. Melalui metode yuridis empiris ini, diharapkan bisa mengetahui terkait suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diterapkannya metode yuridis empiris ini karena objek kajiannya adalah suatu lembaga penegak hukum yang terkait dengan permasalah yang ada dalam penelitian ini dan pelaksanaan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlindungan anak khususnya UU No. 23 Tahun 2002 jo dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak agar dapat diterapkan dalam mengkaji atau menganalisa dan membahas segala permasalahan yang ada dalam penelitian ini.81 B. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menjelaskan suatu masalah dengan cara mendeskripsikannya dengan cara mengumpulkan data, penyusunan olah data, analisis data, lalu kemudian dijelaskan dan diberikan penilaian.82 80 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), 7 81 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), 7 82 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Data dan Analisis Data Sekunder, (Ed. Revisi. 2, Cet. 4. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 2. 57
58 C. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian penelitian akan dilaksanakan. Dalam lokasi penelitian ini, peneliti akan melaksanakan penelitian di Kecamatan Jenggawah tepatnya di Polisi Sektor Jenggawah yang merupakan lembaga penegak hukum daerah Kecamatan Jenggawah. D. Subyek Penelitian Subyek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti, baik itu orang maupun organisasi atau lembaga terkait. Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek dari penelitian ini adalah orang, yakni Kanit Reskrim Polisi Sektor Jenggawah. 83 E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah suatu faktor yang menyangkut kualitas hasil dari sebuah penelitian. Oleh sebab itu teknik dalam pengumpulan data adalah hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam suatu tahap penelitian. Dalam teknik pengumpulan data terdiri atas data primer dan data sekunder.84 1. Data primer Data primer adalah informasi yang telah diberikan oleh orang- orang yang dapat dipercaya, dalam hal ini informan subjek penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, dan berbentuk ucapan, gerak tubuh, atau sikap. Dalam penelitian kualitatif (empiris), informasi dimaksudkan untuk dikumpulkan berdasarkan realita yang ada sekarang. 83 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, ( Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009 ), 91. 84 Purhantara, Wahyu, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) 79.
59 Sumber informasi utama meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.85 a. Bahan Hukum Primer Data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen visual/grafis (tabel, notulen, catatan, rapat, dll), gambar (dokumen), film, rekaman video, dan lain-lain, disebut sebagai data sekunder dan dapat digunakan untuk memperkuat data-data primer. Untuk melengkapi penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder untuk melengkapi pengetahuan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan instansi terkait dengan data sekunder yang dibutuhkan. Menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi dokumenter, tinjauan pustaka, dan pemanfaatan literatur serta melakukan teknik wawancara untuk metode yang digunakan untuk pengumpulan data. Dengan memberikan pertanyaan- pertanyaan untuk memperoleh tanggapan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan wawancara mampu untuk mengkonfirmasi atau memverifikasi kebenaran informasi atau informasi yang diterima.86 Peneliti melakukan wawancara dengan pihak kepolisian Sektor Jenggawah, yakni: 85 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Data dan Analisis Data Sekunder, (Ed. Revisi. 2, Cet. 4. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 2 86 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 35.
1) Aiptu Ahmad Rinto (Kanit Reskrim) 2) Kanit Intel Aiptu Misyanto (Kanit Intel) 3) Aipda Teguh (Kasium) 4) Aitu Agus Mulyadi (KA SPKT Shief. A) b. Wawancara Wawancara merupakan salah satu metode yang paling berpotensial untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan adalah wawancara, yang merupakan proses yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada responden atau narasumber secara langsung.87 Penulis melakukan wawancara dengan pihak polisi Sektor Jenggawah sebagai narasumber untuk mendapatkan informasi. c. Observasi Observasi juga merupakan metode pengumpulan data. Observasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian, Karena memang tidak semua penelitian menggunakan teknik pengumpulan data.88 Penulis melakukan observasi untuk mengamati implementasi apa saja yang telah diterapkan oleh pihak Polisi Sektor Jenggawah dalam menangani kasus tersebut. Data-data didapatkan dari dokumen grafis (tabel, notulen, catatan, rapat, dll) foto-foto (dokumen), film, rekaman vidio, dan 87 Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 37 88 P. Joko Subagoyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Cetakan ke-4, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 33. 60
wawancara mendalam dengan lembaga yang bersangkutan yang dapat memperkuat data penelitian. Serta menambahkan data dari literatur. d. Data Sekunder Bahan hukum primer yang penyusun gunakan meliputi: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentamg Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban. 7) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; F. Analisis Data Analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri berikut diantaranya: (1) latar alamiah (natural setting), (2) penjelasan makna dalam 61
sudut pandang subyek penelitian, (3) cara pandang menyeluruh atau holistik yang tidak dapat diisolasi hingga terlepas dari konteksnya, (4) peneliti yang merupakan instrumen utama dalam mengungkap makna yang terkait nilai dan konteks, (5) data kualitatif diungkapkan atau dijelaskan melalui relasi alamiah antara peneliti dengan informan, (6) sampel dipilih dengan didasarkan dengan tujuan penelitian, bukan sampel random atau acak, (7) menganalisis data secara induktif, (8) mengarah pada penyusunan teori berdasarkan data lapangan. 89 Dalam analisis data dengan metode kualitatif pada dasarnya menggunakan analisis deskriptif yang diawali dengan pengelompakan data yang sama, lalu melakukan interpretasi pemberian makna dalam setiap kategori atau unit-unit yang berhubungan antara satu dengan lainnya. Penelitian kualitatif membuat analisis data dan menarik kesimpulan. Hal ini mengartikan bahwa penelitian dengan metode kualitatif berhubungan erat dengan nilai dan tempat, serta tidak bersifat universal. G. Keabsahan Data Keabsahan data merupakan bagian pembuktian yang dilakukan untuk menyesuaikan data yang telah didapat kemudian disesuaikan dengan realita atau kenyataan dilapangan. Pembuktian dalam keabsahan data adalah langkah untuk mengurangi kesalahan pemrosesan data yang akan membahayakan validitas kesimpulan akhir penelitian. Hal ini dapat dicegah dengan cara menunjukkan legitimasi data. Peneliti berusaha mengembangkan data, yang 89 Firman, Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif, (Alumni: Universitas Negeri Padang), 2. 62
dapat diandalkan secara ilmiah, dan agar memiliki kredibilitas tinggi sehingga diharuskan untuk melakukan verifikasi keabsahan data tersebut.90 Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur triangulasi untuk memastikan keakuratan data dengan membandingkannya dengan data dari sumber lain yang digunakan dalam fase penelitian lapangan lainnya. H. Tahap-Tahap Penelitian. Pada bagian ini penulis menyusun dengan beberapa tahapan, agar pada penelitian ini tersusun dengan sistematis. Penulis juga menguraikan rencana-rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Dimulai dengan pendahuluan, pengembangan, penelitian sebenarnya, hingga penulisan laporan penelitian.91 Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif ada tiga tahapan, yaitu : 1. Tahap Pra Lapangan Peneliti mengumpulkan data dan bahan-bahan referensi terkait upaya apa saja yang pemerintah lakukan dalam memenuhi hak perlindungan kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan. Melalui pengumpulan data sekunder yang dapat dipercaya guna mencari teori yang relevan. 2. Tahap Pelaksanaan Riset Pada tahap ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data primer yang didapat dengan cara melakukan 90 Binti Maunah, Dialektika Pembelajaran Sosiologi Pendidikan, (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2019), 67. 91 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021), 50. 63
wawancara terhadap informan yang bersangkutan. Kemudian data yang telah didapatkan dianalisis dan ditafsirkan atau dijabarkan menurut metode dan teori serta pendapat peneliti. 3. Tahap Pasca Riset Pada tahap ini, peneliti menganalisa data-data yang didapatkan. Pada proses analisis data kualitatif ini, Reduksi data, visualisasi data, dan penarikan kesimpulan semuanya dilakukan oleh peneliti. 64 telah
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Subyek Penelitian 1. Sejarah Polisi Sektor Jenggawah Bahwa pada tahun 1967 Aiptu Rachwi yang selaku kepala polisi sektor jenggawah meminta kepada Kepala Desa Jenggawah sebidang tanah yang akan digunakan untuk membangun Polsek jenggawah. Lalu kemudian pada tahun 1967 oleh Kepala Desa Jenggawah diberikan sebidang tanah Kas Desa yang terletak di Dusun Langsepan Desa Jenggawah Kec. Jenggawah Kab. Jember seluas + 6000 M2 dengan batas - batas sebelah utara : Sekolahan SDN VI Jenggawah, sebelah Timur : Tanah sawah milik penduduk, sebelah Selatan : Rumah penduduk, sebelah barat : Jalan umum raya kawi.92 Aiptu Rachwi bersama dengan para anggota dan dibantu oleh warga Masyarakat dan perusahaan - perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Jenggawah membangun Polsek Jenggawah secara gotong royong hingga selesai dan kemudian dibuatkanlah sebuah prasasti yang ditandatangani oleh Aiptu Rachwi sebagai bentuk sejarah pendiri Sekaligus Kepala dari Polisi Sektor Jenggawah. Pada tahun 2013 Kapolsek Jenggawah AKP Tulus Dwi Sutarta mengajukan permohonan pengajuan sertifikat atas tanah dan bangunan milik Polsek Jenggawah yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa 92 Aiptu Misyanto, Wawancara, Jenggawah, 15 Mei 2022 65 65
No 1. 2. 3. 4. 66 Jenggawah (Sunan Hilal) dan Kepala Kecamatan Jenggawah (Bambang Saputro S.H, M.Si) ke Badan pertanahan Kabupaten jember namun hingga saat ini Surat sertifikat tanah dan bangunan milik Polsek Jenggawah belum turun. Demikian sejarah berdirinya Polsek jenggawah hingga saat ini93 Kantor Polsek Jenggawah berupa gedung luas ........ m2 diatas sebidang tanah luas + 6000 m2 terdiri 7 ruangan, 2 ruang tahanan dan 1 ruang penyimpanan barang butki. Gedung tersebut dibangun pada tanggal 19 Pebruari 1967 selesai tanggal 19 Agustus 1967, kantor Polsek Jenggawah mengalami beberapa kali renovasi / perbaikan dan dalam operasionalnya didukung oleh satuan dibawahnya yakni Polsubsektor : Polsubsektor Ajung jalan Mh. Tamrin Desa Ajung Kec. Ajung. Polsek Jenggawah memiliki luas wilayah 8814982 ha, pada tahun 2015 penduduknya sudah mencapai : 147161 jiwa dari berbagai etnis (Jawa, madura, Cina dan Arab dll), terdiri dari 15 Desa 2 Kecamatan.94 a. Kecamatan Jenggawah b. Kecamatan Ajung.95 Tabel 4.1 Pejabat Polisi Sektor Jenggawah NAMA SUBAGIO,S.H TEGUH AGUS W. AKHMAD RINTO AGUS MULYADI PANGKAT AKP AIPDA AIPTU AIPTU NRP 66050097 81080477 75060164 71080203 JABATAN KAPOLSEK KASIUM KANIT RESKRIM KA SPKT SHIEF. A 93 Aiptu Misyanto, Wawancara, Jenggawah, 15 Mei 2022 94 Aipda Teguh Agus, Wawancara, Jenggawah, 15 Mei 2022 95 Aiptu Agus Mulyadi, Wawancara, Jenggawah, 15 Mei 2022.
67 5. 6. 7. 8. 9. 10. DIDIK SISWANDOKO BENNY ALEX EFFENDI SUPRAMONO SUGENG HARIYADI MISYANTO IW. WINARTA AIPTU AIPTU AIPTU AIPTU AIPTU AIPTU 70120253 68040108 68090167 75090903 78100568 74120240 KA SPKT SHIEF. B KA SPKT SHIEF. C KANIT SABHARA KANIT BINMAS KANIT INTEL KANIT PROVOS 11. 12. 13. KUKUH SETYO MULYONO RAHMAD SUDARTOK VIVIN MUJIANTO AIPTU AIPTU AIPDA 75050416 76120546 80041149 ANGGOTA ANGGOTA 14. SUNANTO HADI 15. DEDI KRIDO S. AWALUL ADRIANTO M. NURI ARIFANDI M 18. M. ISA MULKI 14. SUNANTO HADI 15. DEDI KRIDO S. AWALUL ADRIANTO M. NURI ARIFANDI M 18. M. ISA MULKI 17. AIPDA BRIPKA BRIPKA BRIPKA BRIGPOL 82090987 85021066 85030347 86040527 88010974 ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA PRATAMA BIMA A. NUR SALIM ZAIROQI NINING P. SAENOL DEFIE KURNIAWAN S. 25. AGUS SUTIONO Sumber : Arsip Kepolisian Sektor Jenggawah 19. BRIPTU 93070708 ANGGOTA PENGATUR 196803012009101001 ANGGOTA PENGATUR 196810272007011003 ANGGOTA PENGATUR 198208052009102001 ANGGOTA 197604032009101001 ANGGOTA 20. 21. 22. 23. 24. 20. 21. 22. 23. 24. JURU P H L
ANGGOTA
ANGGOTA
Tabel 4.2 Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia 1. Fungsi Kepolisian Pasal 2 :" Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat". Sedangkan Pasal 3: "(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negri sipil dan/atau c. bentuk- bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing- masing. 2. Tugas pokok Kepolisian Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No.2 tahun 20002 adalah sebagai berikut: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. Menegakkan hukum c. Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. ", penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI. 3. Kewenangan Kepolisian Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. tugas dan weweang Polri Sesuai dengan rumusan fungsi, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi : tugas pokok, 1. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emtif) Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah Community Policing, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari community policing tersebut. Namun, konsep dari Community Policing itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan luar, selain harus dilihat dari administrasi sistem kepolisian Negara pemerintahannya, sistem kepolisian terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. juga Konsep Community Policing sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia ( Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan ( siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampong, secara bergantian masyarakat merasa bertangggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga 68
ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiata-kegiatan khusus. 2. Tugas di bidang Preventif Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselematan orang, benda dan barang , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tekhnik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan. termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan 3. Tugas di bidang Represif Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1) , yaitu wewenang " diskresi kepolisian" yang umumnya menyangkut kasus ringan. KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur Criminal Justice sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa: 1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana; 2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan; 3. Mencari serta mengumpulkan bukti; 4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi; 5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana. Sumber : Arsip Kepolisian Sektor Jenggawah 3. Kronologi Pemerkosaan Anak di Kecamatan Jenggawah Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh tujuh orang pemuda di Kecamatan Jenggawah ini merupakan kasus pertama yang ada di Kecamatan Jenggawah. Tujuh pemuda ini dilaporkan telah memperkosa anak yang masih berusia 15 tahun dengan melakukannya secara bergantian. Kanit Reskrim Polsek Jenggawah yaitu Aiptu Ahmad Rinto mengatakan bahwa mendapatkan laporan kasus tersebut langsung dari orang 69
tua korban, sehingga pihak polsek jenggawah segera melakukan visum terhadap korban yang masih dibawah umur tersebut di RSD dr. Soebandi.96 Setelah hasil keluar, ternyata hasil visum tersebut korban dinyatakan telah hamil satu bulan. Dengan berbekal bukti-bukti yang ada, Aiptu Ahmad Rinto dan pihak polsek jenggawah segera melakukan pengejaran terhadap tujuh pelaku pemerkosaan tersebut.97 Informasi yang telah diterima dinyatakan bahwa, dua pelaku tersebut berada dirumah temannya yang bertempat di Dusun Kebonsadeng, Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah. Polisi segera mendatangi lokasi terebut dan melakukan penangkapan terhadap keduanya yaitu bernama Bahul yang berumur 21 tahun, dan Taufiq yang berumur 23 tahun. Selama proses penangkapan, salah satu pelaku berusaha kabur melalui dapur, kemudian pihak polisi kembali melakukan penangkapan pelaku tersebut di tempat yang berbeda. Lima dari tujuh pelaku tersebut masih dalam pengintaian Polisi. Tindakan pemerkosaan tersebut dilakukan didua tempat dan waktu yang berbeda, dari keterangan pelaku dan juga korban. Pemerkosaan pertama pada bulan september awal di persawahan, sedangkan pemerkosaan yang kedua kalinya terjadi pada akhir bulan september dirumah salah satu pelaku. Korban mengaku bahwa sebelum korban diperkosa, dia (korban) di cekoki minuman keras sehingga korban tidak sadarkan diri. Korban 96 Aiptu Ahmad Rinto, Wawancara, Jenggawah, 15 Mei 2022 97 Aiptu Ahmad Rinto, Wawancara, Jenggawah, 20 Agustus 2021. 70
diperkosa oleh 7 pemuda ini ketika korban sedang tidak sadarkan diri. Sesuai pengakuan dari pelaku yang sudah tertangkap.98 Dua pelaku telah tertangkap diawal, tiga diantaranya juga telah tertangkap oleh kepolisian, mereka sempat melarikan diri ke Pulau Dewata namun akhirnya mereka pulang dan segera dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian sektor jenggawah , sedangkan dua diantaranya melarikan diri kepulauan madura dengan waktu yang terbilang cukup lama sekitar dua minggu, sehingga orang tua mereka membujuknya agar mereka pulang dengan ancaman jika mereka tidak pulang, maka mereka akan terus menjadi buronan polisi dan akan tambah memberatkan hukuman merka nantinya. Akhirnya kedua pelaku pulang lalu menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan diproses lebih lanjut. Kini ke-tujuh pemuda itu telah tertangkap.99 Aiptu Ahmad Rinto mengatakan bahwa ada salah satu pelaku ingin menikahi korban, sehingga pihak kepolisian menanyakan terlebih dahulu kepada pihak orang tua dan korban apakah mereka mau atau menolak, hingga mereka bersepakat mau untuk menikahkan putrinya (korban).100 Lalu pihak kepolisian polsek jenggawah dan orang tua korban menikahkan korban di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah dengan salah satu pelaku yang diketahui namanya yakni bernama Taufiqurrohman. Aiptu Ahmad Rinto menjelaskan lebih lanjut bahwa hal yang dilakukan tersebut 98 perkosa-bocah-15-tahun/ diakses pada 15 Agustus 2022, pukul 13.22. 99 Aiptu Ahmad Rinto, Wawancara, 20 Agustus 2021 100 Aiptu Ahmad Rinto, Wawancara, 20 Agustus 2021 71
tidak akan meringankan hukuman pelaku walaupun pelaku telah menikahi korban dan hukuman akan tetap berlaku sebagaimana seperti yang telah ditetapkan. Korban dan 7 orang pelaku pemerkosaan anak dibawah umur tersebut yakni: Korban Pemerkosaan Berinisial :DM, pelaku terkait pemerkosaan yakni: Taufiqurrohman (Karyawan Swasta), Lutfianto (Karyawan Swasta), M. Mahmud Kusairi (Buruh Bangunan), Bahul (Petani), M. Hidayat (Karyawan Swasta), M. Khulaifi (Buruh Bangunan)101 Salah satu dari pelaku bertanggung jawab untuk menikahi korban, namun bahwa hal yang dilakukan tersebut tidak akan meringankan hukuman pelaku walaupun pelaku telah menikahi korban dan hukuman akan tetap berlaku sebagaimana seperti yang telah ditetapkan. Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan implementasi pemenuhan hak perlindungan hukum apa saja yang telah diberikan oleh pihak Kepolisian Sektor Jenggawah terhadap anak sebagai korban pemerkosaan. B. Penyajian Data dan Analisis Bagian ini memuat tentang bagaimana implementasi pemenuhan hak terhadap anak korban pemerkosaan di Kepolisian Sektor Jenggawah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan : 101 Aiptu Ahmad Rinto, Wawancara, 20 Agustus 2021. 72
1. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur Korban Pemerkosaan Dan Kekerasan Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Menurut UU No.35/2014 korban pemerkosaan dan penyerangan anak berhak atas perlindungan hukum. Tempat berlindung dan mengayomi hal itulah yang dimaksud dengan kata "perlindungan" (hal perbuatan, dsb). Perlindungan dalam KBBI mengacu pada metode, proses, atau tindakan perlindungan. Sedangkan hukum adalah peraturan pemerintah yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat (Negara).102 Perlindungan hukum digunakan sebagai contoh cara kerja hukum, khususnya untuk memperlihatkan bahwa hukum dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan ketentraman. Terlepas dari kenyataan bahwa seks dan pemerkosaan memiliki karakteristik mendasar yang secara teori mudah dibedakan, masyarakat seringkali menganggap bahwa mereka memiliki arti yang sama karena hierarki sosial. Pemerkosaan terjadi ketika ada kontak fisik atau ketakutan akan kontak fisik; Persetubuhan terjadi ketika ada bujukan yang digunakan untuk merayu sehingga korban mau untuk melakukan hubungan intim.103 Kanit Reskrim Jenggawah Aiptu Ahmad Rinto mengungkapkan: "Saat dilakukannya penyidikan, berdasarkan keterangan pelaku dan korban, mereka mengungkapkan bahwa aksi kejahatan seksual tersebut dilakukan di waktu dan di dua tempat yang berbeda. Aksi pertama dilakukan pada awal september diarea persawahan, sedangkan aksi kedua dilakukan pada akhir september dirumah 102 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Anak Di Indonesisa, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 2. 103 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1997).5 73
74 Bahul, salah satu pelaku pemerkosaan. Korban dicekoki minuman keras hingga teler"104 Dari penuturan diatas, jelas bahwa korban dibuat tidak sadarkan diri.105 Sanksi hukuman bagi ke-tujuh pelaku tersebut sesuai penuturan kanit reskrim Polsek jenggawah: "Para pelaku tersebut akan dijerat dengan pasal 81 dan 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014. Ancaman hukuman maksimalnyanya 15 tahun penjara, dan sekarang para pelaku dihukum 5 tahun penjara" Tutur Aiptu Ahmad Rinto. Bila korban tidak berdaya sebab perbuatan pelaku, kemudian menyetubuhinya, hingga perbuatan tersebut masuk ke dalam wujud pemerkosaan, sebab membuat pingsan ataupun tidak berdaya oleh KUHP disamakan dengan seperti kekerasan. 2. Perlindungan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Pengertian yang tercantum dalam kompensasi, restitusi, dan bantuan baik dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban khususnya dalam peraturan pemerintah No. 44/2008: Ganti kerugian adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi secara penuh yang menjadi haknya. bertanggung jawab. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, bisa berbentuk pengembalian harta atau barang, pembayaran ganti rugi atas kerugian atau penderitaan, 104 Aiptu Ahmad Rinto, Wawancara, 20 Agustus 2021 105 Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, 4
atau penggantian biaya atas tindakan tertentu. Bantuan adalah pelayanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.106 Korban yang berinisial DM Mengatakan: Disana saya hanya diberikan pendampingan oleh pihak kepolisian, mulai dari pemeriksaan saat di Kepolisian Sektor Jenggawah, saat saya melakukan visum, pada saat persidangan, dan saat saya menikah di KUA yang pada saat itu salah satu pelaku ingin bertanggung jawab lalu menikahi saya. Tapi pada saat saya visum tidak ada pemberian dana visum dari pihak kepolisian, dan semua murni dari dana pribadi keluarga saya." Lalu keluarga dari pihak korban menambahkan; "seharusnya pihak yang berwajib itu memberikan pelayanan khusus bagi anak saya, ataupun bagi abak atau perempuan yang menjadi korban seperti anak saya, seharusnya kita diberi bantuan, biaya visum saja dari uang pribadi, kenapa hanya diberi pendampingan saja apa tidak ada yang lain selain hanya pendampingan. Harusnya juga pihak kami diberi pelayanan yang khusus, dan harusnya kami diberi bantuan hukum, karena kami ini kan orang awam yang tidak mengerti apa-apa tentang kasus yang anak kami alami. Menurut saya memang pihak kepolisian tegas dalam menangani kasus yang seperti ini. Semoga nanti kedepannya ini menjadi masukan untuk aparat penegak hukum untuk lebih dipenuhi lagi atas hak-hak perlindungan hukum terhadap korban" tidak Dalam pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan hukum di Kepolisian Sektor Jenggawah implementasi ini tidak diterapkan, tidak adanya pemberian bantuan medis maupun pemberian bantuan psikososial. Saat dilakukannya wawancara dengan Kanit Reskrim Aiptu Ahmad Rinto mengatakan: 106 Fristiani P. Mondoringin, Tinjauan Yuridis Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Lex Privatum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016, 1. 75
"Pihak Kepolisian Jenggawah tidak memiliki psikolog anak" tuturnya. Secara garis besar perlindungan terhadap anak korban tindak pidana asusila dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu: a. Menghukum pelaku tindak Menghukum pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dengan hukuman yang berat, sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga dapat mencapai tujuannya. b. Dengan pemberian ganti rugi atau restitusi terhadap korban, ganti rugi tersebut dibebankan kepada si pelaku kejahatan asusila. c. Dengan merehabilitasi anak-anak korban kejahatan asusila.107 Sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban kejahatan HAM berat sudah seharusnya mendapatkan dukungan medis dan bantuan perawatan psikologis dan psikososial. Namun Kanit Reskrim polsek Jenggawah mengungkapkan: "Polisi Sektor Jenggawah tidak memiliki Penyidik khusus anak dan tidak memiliki psikolog anak. Hanya saja kami pihak polsek jenggawah mengunjungi untuk melihat rumah perkembangannya."108 korban Dari penuturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual di wilayah jenggawah tidak laksanakan oleh lembaga yang bersangkutan. 107 Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III No.2, 2016, 7 108 Aiptu Ahmad Rinto, Wawancara, 20 Agustus 2021 76
C. Pembahasan Hasil Temuan Perbuatan asusila yang berkaitan dengan kejahatan seksual, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, kehamilan paksa, dll karena masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Tindakan pidana ini semakin merajalela sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat terutama bagi para orang tua yang memiliki perempuan yang kini semakin rentan menjadi sasaran pelecehan seksual yang berdampak sangat buruk bagi anak. Hak dan perlindungan anak adalah masalah yang mempengaruhi seluruh negara dan dunia, bukan hanya beberapa wilayah geografis tertentu. Anak adalah generasi muda yang "rentan, tergantung, polos, dan berkebutuhan khusus" yang hak dan martabatnya harus dijaga, oleh karena itu harus lebih diperhatikan lagi penegakan hak dan perlindungannya. Pembahasan mengenai hasil temuan dari Skripsi ini berdasarkan perolehan data yang peneliti dapatkan selama proses penelitian dilapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di Polisi Sektor Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, mengenai pelaksanaan pemenuhan hak terhadap anak korban pemerkosaan yang ada di Polisi Sektor Jenggawah. Mencakup tentang implementasi apa saja yang telah diterapkan oleh pihak Kepolisian Sektor Jenggawah kepada korban yang sesuai dengan Undang- Undang Perlindungan Anak. 77
1. Implementasi Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Di Polisi Sektor Jenggawah Dapat dianalisa bahwa yang berkaitan dengan tindak kejahatan seksual yang melanggar HAM, dan diantaranya hak untuk memperoleh perlindungan, hak untuk berpartisipasi serta berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Disetiap negara hak anak telah diatur dalam UU 39/1999 Tentang HAM. Perlindungan Hukum terhadap korban dari kejahatan seksual ini maupu diwujudkan dalam bentuk misalnya, seperti melalui pemberian kompensasi dan pemberian restitusi terhadap korban, dalam bentuk pelayanan medis, dan juga berupa pemberian bantuan hukum terhadap korban. Kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur memberi efek yang sangat buruk, baik dampak fisik maupun dampak emosional bagi anak yang menjadi korban. Dan sudah seharusnya korban diberikan perlindungan dan pelayanan yang layak. Berdasarkan keterangan dari para pelaku dan juga korban, mereka bertetangga dan saling mengenal. Dan kasus ini secara spontan ataupun tidak spontan bisa terjadi. Secara spontan terjadi misalnya dikarenakan para pelaku melihat korban yang cantik, berpakaian yang terbuka atau seksi sehingga dapat membangkitkan nafsu seksual para pelaku, yang kemudian membuat mereka memiliki niat untuk melampiaskan hawa nafsunya kepada korban. Sedangkan yang secara tidak spontan, diketahui bahwa para pelaku dan korban bertetangga, mereka juga sudah lama saling 78
mengenal. Pelaku dari dulu mempunyai niat untuk melampiaskan hawa nafsunya kepada korban sehingga mencari waktu yang tepat agar hal tersebut tidak diketahui orang lain. Sehingga korban dicekoki minuman keras oleh ketujuh pelaku dan diperkosa secara bergantian oleh para pelaku dirumah kediaman salah satu pelaku pemerkosaan tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pihak kepolisian dengan pihak polsek jenggawah dan observasi di Polisi Sektor Jenggawah, kabupaten Jember. Telah mendapatkan bahwasannya saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, Kanit Reskrim Aiptu Ahmad Rinto menuturkan bahwa anak yang menjadi korban pemerkosaan dipisahkan dari para pelaku saat dilakukannya pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan dengan suasana yang tidak dibuat tegang didalamnya. Korban diperiksa oleh kepolisian dengan didampingi oleh walinya dan dilakukan pendampingan oleh pihak kepolisian. Kanit Reskrim Aiptu Ahmad Rinto mengatakan bahwa Kepolisian Sektor Jenggawah tidak memiliki penyidik khusus anak dan juga tidak mendatangkan psikolog anak. Seharusnya pihak kepolisian menyediakan pendampingan anak oleh psikolog atau pemberian bantuan hukum kepada korban, hal ini sangat membantu korban tersebut dalam memulihkan kembali mentalnya dan membantu melancarkan proses dalam penyidikan agar anak tidak merasa ketakutan selama proses penyidikan. Dalam pemenuhan hak perlindungan anak, pihak kepolisian Sektor Jenggawah 79
80 juga tidak memberikan pelayanan medis terhadap korban pemerkosaan yang dimana dibutuhkan oleh korban yang masih dibawah umur untuk dilakukannya pemeriksaan medis yang dia butuhkan. Tidak adanya rehabilitasi sosial yang diberikan oleh pihak kepolisian Sektor Jenggawah, akan tetapi seminggu sekali pihak kepolisian Sektor Jenggawah memberikan nasihat-nasihat sosial dan juga masukan kepada korban dan selalu mengunjungi rumah korban untuk melihat bagaimana keadaan dan perkembangan korban setelah apa yang telah dialami oleh korban, seminggu sekali pihak kepolisian mengunjungi korban untuk meninjau perkembangannya dan memberikan nasihat sosial. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pihak Polsek Jenggawah hanya memberikan pelayanan berupa : a. Pendampingan saat dalam proses pemeriksaan tanpa penyidik khusus anak; b. Suasana tidak dibuat tegang saat dilakukan pemeriksaan sehingga korban tidak merasa tertekan; c. Pendampingan saat korban melakukan visum; d. Pendampingan saat dalam proses dalam pengadilan; e. Setiap seminngu sekali mengunjungi rumah korban untuk melihat bagaimana keadaan dan perkembangan korban meninjau perkembangann serta pemberian nasi nasihat-nasihat sosial serta motivasi yang membangun kepada korban.
Kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan diatas mengenai pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan hukun terhadap anak korban pemerkosaan di polisi sektor jenggawah belum atau tidak sepenuhnya menerapkan dan melaksanakan pemenuhan hak anak korban sebagaimana yang telah dimuat dalam undang-undang perlindungan anak. Karena Pihak Polisi Sektor Jenggawah tidak mempunyai penyidik khusus anak, tidak mendatangkan psikolog anak, tidak memberikan rehabilitasi sosial, tidak memberikan pendampingan psikolog sosial pada saat proses pengobatan hingga pemulihan, tidak adanya pemberian pelayanan medis, dan lain sebagainya yang telah diatur. Lembaga-lembaga ini sangat perlu didukung oleh pekerja sosial, dokter, psikolog, dan pengacara/lawyer. Perlu dilakukan upaya untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang hampir mendekati dengan tenaga profesional tersebut untuk kondisi daerah yang tidak memungkinkan, dengan tujuan agar lembaga ini dicapainya tujuan yang diinginkan. Pembiayaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat lokal baik secara individu maupun kelompok. 2. Kendala yang dialami pihak Kepolisian Sektor Jenggawah Kasus pemerkosaan seperti ini biasanya baru terungkap setelah berminggu-minggu atau bahkan berbulan karena korban tidak berani untuk segera melaporkan. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Jenggawah yaitu Aiptu Ahmad Rinto dan beliau 81
mengatakan bahwa kendala yang dihadapi selama proses penangkapan yakni : a. Dari pihak korban sendiri, korban tidak segera melapor kepada pihak kepolisian terkait apa yang telah korban alami, karena korban merasa malu menjadi korban pemerkosaan. Korban tidak ingin orang tuanya tahu atau orang lain tahu karena secara tidak langsung akan mencemarkan nama baik keluarga korban, dan hal tersebut merupakan aib. b. Korban tidak terbuka ketika dalam proses penyidikan, karena merasa takut dan merasa malu. Namun korban memang harus menceritakan segala hal terkait apa yang telah terjadi pada dirinya. Dan pihak kepolisian meyakinkan akan merahasiakan identitas korban agar dapat memberikan informasi. Korban takut jika pengakuannya tersebut akan diketahui oleh masyarakat bahwa dia adalah korban pemerkosaan sehingga dia tidak dihargai atau dikucilkan dilingkungannya. Namun pihak penyidik benar-benar meyakinkan bahwa penyidik tidak akan mengekpos identitas korban, melainkan hanya untuk meminta keterangan dari korban untuk menemukan para pelaku dan mengetahui kronologi kejadiannya. c. Dua dari tujuh pelaku melarikan diri saat dilakukan penangkapan, kondisi ini sangat menyulitkan bagi pihak kepolisian dalam proses penangkapan. Dua pelaku pemerkosaan tersebut sempat melarikan diri, yang satu melarikan diri ke Pulau Madura, dan yang satu lagi 82
melarikan diri ke Pulau Dewata, Bali. Lalu, Pihak kepolisian mendatangi rumah kedua pelaku yang melarikan diri untuk memberikan pengertian kepada keluarga pelaku, menyuruh orang tua pelaku untuk membujuk anaknya tersebut agar mau pulang, dan orang tua pelaku menasehati korban via telepon menjelaskan bahwasannya bagaimanapun dan selama apapun pelaku melarikan diri hidupnya tidak akan tenang dan akan tetap menjadi incaran polisi, dan yang akhirnya korban berhasil dibujuk untuk pulang dan menyerahkan diri kepada polisi. d. Tidak adanya saksi yang melihat kejadian pemerkosaan tersebut. Karena tentu tidak mungkin kasus pemerkosaan dilakukan dalam keramaian. Kasus pemerkosaan ini baru terungkap setelah berminggu- minggu terjadi. Hal ini terjadi karena tidak adanya saksi mata yang melihat kejadian tersebut. e. Pihak Kepolisian Sektor Jenggawah tidak memiliki penyidik khusus anak yang seharusnya ada sesuai dalam Undang-Undang. f. Kurangnya sarana dan prasarana seperti : 1) Tidak adanya Rumah Aman (Shelter), karena rumah aman ini penting untuk korban, karena kondisi korban yang pasti mengalami trauma, atau tekanan mental dan pasti takut untuk menghadapi masyarakat sekitar rumah korban yang mungkin akan mengucilkan korban. 83
2) Tidak ada pendanaan Visum Et Repertdum dari pihak kepolisian Sektor jenggawah. Pihak kepolisian juga tidak memiliki pelayanan medis sehingga korban dibawa ke Rumah Sakit terdekat untuk dilakukannya pemeriksaan visum dan beban biaya visum tersebut dibebankan kepada pihak korban. Selain itu Kanit Reskrim Aiptu Ahmad Rinto menjelaskan bahwa tidak ada kendala lain yang dihadapi selain yang telah dijelaskan diatas, dan proses kasus ini berjalan dengan lancar. 3. Konsep Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Berdasarkan UUPA dan Hak Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam membahas pemenuhan hak-hak terhadap anak korban kejahatan seksual tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap anak sebagai korban. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak harus memperhatikan dan berpatokan pada asas-asas serta tujuan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi demi mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas dan sejahtera, serta sesuai dengan prinsip dasar Konveksi Hak-Hak Anak, yakni meliputi: 84
a. Non diskriminasi, artinya bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain dengan alasan apapun. b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan olreh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama. c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dimana ketiga unsur ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara atau pemerintag, masyarakat, keluarga, dan orang tua. d. penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. 1. Bentuk Hak Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Mengutip dari buku arif gosita yang menjelaskan bahwa, jika ingin memberikan suatu bentuk perlindungan terhadap korban, maka yang perlu diperhatikan adalah hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yang telah dialaminya yaitu:109 109 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan, (Bandung: Mandar Maju,2010), 19 85
a. Korban berhak atas kompensasi (keringanan) dan restitusi atas penderitaannya sesuai dengan kapasitas si pemberi kompensasi atau restitusi (ganti rugi). b. Korban berhak untuk menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (menolak pemberian karena tidak membutuhkannya) c. Kompensasi atau restitusi terhadap ahli warisnya apabila korban meninggal dunia akibat perbuatannya. d. Hak pembinaan dan rehabilitasi. e. Berhak mendapatkan kembali hak miliknya. f. Hak untuk melindungi diri dari intimidasi saat melaporkan atau menyaksikan korban. g. Hak atas Nasihat Hukum (Bantuan Hukum) h. Hak atas upaya hukum (recht middelen)110. Berkaitan dengan beberapa hal yang telah dipaparkan diatas, maka pemerintah melalui UU No.35/2014 memuat tentang perubahan atas UU No. 23/2002 Mengenai Perlindungan anak pada hakekatnya memberikan perlindungan khusus, termasuk hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 69A. Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan dengan upaya sebagai berikut; 110 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan, (Bandung: Mandar Maju,2010), 19 86
87 a. Memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi, menanamkan nila-nilai agama, serta nila-nilai asusila. b. Pemberian rehabilitasi sosial. c. Memberikan pendampingan psikososial pada saat proses pengobatan hingga sampai pemulihan. d. Memberikan pendampingan dan perlindungan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di setiap proses pengadilan.111 Hak-hak korban kejahatan seksual yang lainnya juga termuat dalam Pasal 71D yang menjelaskan bahwa korban berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang mana menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan.112 Secara lebih khusus lagi, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1/2010, yang memuat Standar Pelayanan Minimal Layanan Terpadu terhadap perempuan dan anak korban kejahatan, dalam rangka melindungi hak-hak anak korban tindak pidana terkait pemberian pelayanan dan pendampingan kepada korban agar mereka dapat menggunakan haknya. Kejahatan Terhadap Anak. Telah diperjelas dalam pasal-pasal berikut peraturan perundang-undangan yang 111 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan . 20. 112 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 170.
mengatur tentang pemberian pelayanan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, meliputi;113 Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan meliputi layanan: a. Penanganan pelaporan atau pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; b. Pelayanan kesehatan untuk perempuan dan anak korban; c. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; d. Penegakan dan pelayanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.114 Berdasarkan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan-peraturan lainnya terkait pemenuhan perlindungan hukum, para aparat penegak hukum maupun lembaga- lembaga yang berwajib lainnya seharusnya sebisa mungkin untuk berupaya dalam mengimplementasikannya demi kesejahteraan korban kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. 113 Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 114 Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010. 88 hak
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pihak Kepolisian tidak memiliki penyidik khusus anak dan juga tidak mendatangkan psikolog anak. Tidak adanya rehabilitasi sosial yang diberikan oleh pisah kepolisian Sektor Jenggawah, namun seminggu sekali pihak kepolisian mengunjungi korban untuk meninjau perkembangannya dan memberikan nasihat sosial serta memotivasi korban agar tidak mengalami stress maupun depresi. Dapat disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan hak perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan di polisi sektor jenggawah belum atau tidak sepenuhnya menerapkan dan melaksanakan pemenuhan hak anak korban sebagaimana yang telah dimuat dalam undang-undang perlindungan anak. 2. Kendala yang dihadapi selama proses penangkapan yakni hanya terkendala pada tidak adanya saksi yang melihat kejadian tersebut, dan kasus ini dilaporkan oleh orang tua korban, juga terkendala karena beberapa orang pelaku-pelaku yang sempat kabur keluar pulau jawa saat penangkapan, Selain itu Kanit Reskrim Aiptu Ahmad Rinto menjelaskan bahwa tidak ada kendala lain yang dihadapi selain yang telah dijelaskan tersebut, dan proses kasus ini berjalan dengan lancar 3. Pihak kepolisian tidak mengimplementasikan pemenuhan atau pelayanan sepenuhnya berdasarkan UUPA. Karena kepolisian hanya memberikan pelayanan pendampingan. Selebihnya tidak ada. 89
B. Saran 1. Pihak Kepolisian Sektor Jenggawah seharusnya tidak hanya memberikan nasihat-nasihat sosial saja, walaupun telah memberikan pendampingan kepada korban saat proses penyidikan, namun perlu untuk memenuhi hak- hak anak korban yang lainnya sesuai dengan UU Perlindungan Anak, Seperti memberikan upaya perlindungan khusus, dan mencakup hak-hak terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual yang tercantum dalam Pasal 69 A, yaitu sebagai berikut ; Perlindungan khusus untuk anak korban kejahatan seksual, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan dengan upaya sebagai berikut; a. Memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi, menanamkan nila- nilai agama, serta nila-nilai asusila. b. Pemberian rehabilitasi sosial. c. Memberikan pendampingan psikososial pada saat proses pengobatan hingga sampai pemulihan. d. Memberikan pendampingan dan perlindungan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di setiap proses pengadilan. 2. Kepolisian mengadakan pertemuan antara polisi-polisi lain, kejaksaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Rumah Sakit, dan Dinas sosial untuk meninjau perkembangan hukum perempuan dan anak, mengadakan pelatihan penanganan perkara anak, dan lain-lain. Minimal 3 bulan sekali. 90
91 3. Mengadakan penyuluhan disetiap daerah/desa mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan kejahatan seksual, edukasi tentang nilai kesusilaan, edukasi nilai-nilai agama, pemberian pendampingan psikososial, dan penyediaan rumah aman (Shelter). 4. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi mewujudkan pemenuhan perlindungan anak. Keluarga dan masyarakat sekitar perlu semakin memperhatikan anak, menumbuhkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak, serta menanamkan nilai moral sedini mungkin.
DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012) Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Victimology ( Ilmu Tentang Korban), (Jakarta : PTIK, 2018) hlm. Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 37 Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) Andi Hamzah, Delik Tertentu (Special Delicten) Dalam KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985) Badan Pusat Statistik, Statistik Gender Tematik- Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia, (Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017) Bambang Waluyo, Vitimologi Perlindungan Korban dan Saksi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cetakan ke-2. Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008) Budi Rizki Husin, Studi Lembaga Penegak Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2009) Binti Maunah, Dialektika Pembelajaran Sosiologi Pendidikan, (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2019) Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, , 1997) Didik M Arif Mansur, Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006) D.Y. Witanto, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta: Kencana, 2012) 92
Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki, Perempuan Dalam Wacana Perkosaan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 1997) Ensiklopedia Hukum Pidana Islam IV, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008) Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016) Ismâ"îl ibn Umar Ibn Katsîr, Tafsir Al-Qurân al-'Adhîm,: Juz 6, (Beirut: Dâr Thayibah, 2002) Joko Subagoyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Cetakan ke-4, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 33. Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, (Jakarta: Cipta Manunggal, 2001) Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan, (Bandung: Mandar Maju,2010) M.Ghufran H dan Kordi K, Durhaka Kepada Anak.(Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015) Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Data dan Analisis Data Sekunder, (Ed. Revisi. 2, Cet. 4. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014) Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) Purhantara, Wahyu, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) Ridwan Syah Beruh, Membumikan Hukum Tuhan: Perlindungan Ham Perspektif Hukum Pidana Islam, (Bekasi: Pustaka Ilmu, 2015) Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, (Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010) Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, ( Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009 ) Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006) 93
Supeno Hadi, Kriminalisasi Anak, (Jakarta: PT. Gramedika Pustaka Utama, 2010) Supeno Hadi, Kriminalisasi Anak, (Jakarta: PT. Gramedika Pustaka Utama, 2010) Stepen Huwitz, Kriminologi, Saduran Moeljatno, (Jakarta: Bina Aksara, 1986) S Wignjo Soebroto, Kejahatan Pemerkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut (Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial Berencana Indonesia, 1997) Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta ; PT. Rajafindo Persada, 2012) Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021) Topo Santoso, Seksualitas Dan Hukum Pidana, (Jakarta: IND. HILL- CO,1997) Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005) W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985) B. JURNAL Armando Brilian H. Lukar, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan. (Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013) Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017 Erlinda, M.Pd., Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014. Hana Aulia Putri, Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga, No.1 Volume 6, Januari 2021 Iwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia, Volume 6, 2 September 2018 Misaroh, "Kekeraasan Orang Tua dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam", Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia", Vol. 2, No. 2, Mei 2013 94
Muhammad Syamsudin, Kekerasan Seksual Dalam Fiqih, Jurnal Bahtsul Masail Qanuniyah Munas Nu, Bawean, 2019 Moch. Ichwan Kurniawan,"Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)", Jurnal Studi Hukum Pidana, (2021) Nurwahyudi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan, Alumni: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.. Firman, Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif, (Alumni: Universitas Negeri Padang) Fitri Wahyuni, Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia, (Jurnal : Universitas Islam Indragiri) Sitti Arni Amir, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, (Alumni: Universitas Hasanuddin) Shofiyah, Konsep Perlindungan Anak Dalam Perspektif Al Qur"an, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 1 Nomor 1 Juni 2017, 8. Syukron Mahbub, "Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya", Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1, No 2, Desember, 2015 Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak", Jurnal Ilmiah Syariah," Vol 15, No. 2, 2016 C. SKRIPSI Albert Lolong, B11106790, "Tinjauan Yuridis Delik Pemerkosaan Anak Yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Kasus Putusan : No. (Skripsi: Universitas Hasanuddin, 1547/PID.B/2009/PN.MKS)" Makassar, 2013) Adella Erida Nasution 1706200091, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi di Kepolisian Medan Labuhan), (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021) Moh. Ie Wayan Dani 10.410.045, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018) 95
Nurul Khikmah 12340142,"Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual di Pengadilan Negeri Bantul"(Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016) Wilda Musafir 1410112164, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Tingkat Penyidikan"(Studi Kasus Di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung), (Skripsi: Universitas Andalah, Padang, 2019) D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; E. WEBSITE pelecehan- n%20atau%20fobia%20tertentu pemerkosaan/ 96
97 PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Wike Wahyu Trisnawati NIM : S20184062 Program Studi : Hukum Pidana Islam Fakultas : Syariah Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur- unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun. Jember, 20 September 2022 Saya yang menyatakan Wike Wahyu Trisnawati NIM. S20184062
101 PEDOMAN OBSERVASI A. Tujuan Tujuan dari observasi ini adalah mengetahui sejauh mana implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagain korban pemerkosaan di Polisi Sektor Jenggawah, wilayah Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. B. Pembatasan Observasi Sumber data yang akan di observasi guna membatasi penelitian ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Sejarah berdirinya Polisi Sektor Jenggawah, Kabupaten Jember. 2. implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagain korban pemerkosaan di Polisi Sektor Jenggawah, Kabupaten Jember. 3. Kendala yang dihadapi saat menangani kasus tersebut.\ 4. Perlindungan anak berdasarkan UUPA C. Pedoman Wawancara 1. Tujuan Tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan juga data-data, baik tulisan maupun secara lisan tentang pemenuhan hak perlindungan anak sebagai korban pemerkosaan di Polisi Sektor Jenggawah, Kabupaten Jember. 2. Responden a. Aiptu Ahmad Rinto (KANIT RESKRIM) b. Kanit Intel Aiptu Misyanto (KANIT INTEL)
c. Aipda Teguh (KASIUM) d. Aitu Agus Mulyadi (KA SPKT SHIEF. A) 3. Daftar Pertanyaan 1. Bagaimana sejarah berdirinya Kepolisian Sektor Jenggawah? 2. Apakah Kepolisian Sektor Jenggawah memiliki penyidik khusus anak? 3. Apakah Kepolisian Sektor Jenggawah memisahkan korban dengan pelaku saat dilakukan penyidikan? 4. Apakah Kepolisian Sektor Jenggawah memberikan pendampingan pada setiap prosesnya? 5. Apakah Kepolisian Sektor Jenggawah memberikan pelayanan khusus terhadap anak sebagai korban seperti pendampingan oleh psikolog anak, ataupun pemberian bantuan hukum terhadap korban? 6. Apakah Kepolisian Sektor Jenggawah memberikan pelayanan medis ? 7. Apa saja kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Jenggawah pada proses penyelesaian kasus ini? 8. Apakah Kepolisian Sektor Jenggawah telah memenuhi hak pelayanan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan? 102
DOKUMENTASI Wawancara dengan Kanit Reskrim Polisi Sektor Jenggawah (Aiptu Ahmad Rinto) 103
Wawancara dengan Aiptu Agus Mulyadi Wawancara dengan Aiptu Misyanto 104
Wawancara dengan Aiptu Misyanto 105
Pemberian Berkas Sejarah Polsek Jenggawah Wawancara dengan Aipda Teguh 106
Aiptu Winarta Kanit Provos Polsek Jenggawah Wawancara dengan Aiptu Agus Mulyadi (KA SPKT Shief. A) 107
BIODATA PENULIS A. Identitas Diri Nama : Wike Wahyu Trisnawati Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 26 Oktober 2000 Agama : Islam Alamat : Dsn. Cangkring Baru RT.001/RW.21 , Cangkring, Kec. Jenggawah, Kab. Jember Email : No. Hp : 0853-3937-5536 B. Riwayat Pendidikan TK Dharma Wanita (2005-2006) SD Negeri Cangkring 02 (2006-2012) SMP Negeri 01 Jenggawah (2012-2015) SMA Darussalam Blokagung (2015-2018) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-2022) 108