KETERANGAN PERS Nomor: 09/HM.00/II/2024 Catatan Komnas HAM RI Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 Komnas HAM RI telah melakukan pengamatan situasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di 14 Provinsi dan 50 Kabupaten/Kota pada 12-16 Februari 2024. Fokus pengamatan situasi ini mencakup pemenuhan hak pilih kelompok marginal-rentan, netralitas Aparatur Negara, diskriminasi dan intimidasi, serta hak kesehatan dan hak hidup Petugas Pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, Komnas HAM mencatat beberapa temuan fakta sebagai berikut: 1. Hak Pilih Kelompok Marginal-Rentan Hampir seluruh Rumah Sakit tidak memiliki TPS Khusus sehingga ratusan tenaga kesehatan dan pasien kehilangan hak pilih. Ribuan WBP kehilangan hak pilih karena tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTb. Sebanyak 1.804 WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki e-KTP. Sementara di Rutan Kelas IIB Kabupaten Poso sebanyak 205 WBP yang masuk dalam DPTb tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara. Hal yang sama juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas tidak dapat IIA Manado dimana 101 WBP yang menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara. terdaftar sebagai DPTb Minimnya Pemilu akses bagi kelompok disabilitas. Selain sarana dan prasarana di lokasi TPS yang tidak ramah disabilitas, Komnas HAM juga tidak menemukan adanya surat suara braile bagi pemilih netra. Banyak pekerja yang tidak bisa memilih dan kehilangan hak pilihnya karena harus bekerja pada hari pemungutan suara. Hal ini sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/ Buruh dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang tidak mewajibkan Perusahaan untuk meliburkan para pekerja pada hari H Pemilu. Kesempatan untuk mendapatkan upah lebih dengan tetap bekerja pada hari pemungutan suara menjadi celah bagi Perusahaan untuk tetap mempekerjakan para pekerja dan mengabaikan hak pilih mereka. Banyak pekerja di IKN yang tidak bisa memilih karena tidak tersosialisasi dengan baik untuk mengurus surat pindah memilih ke lokasi kerja mereka di IKN. Minimnya atensi Penyelenggara Pemilu terhadap pemenuhan hak pilih kelompok masyarakat adat dan terpencil. Sebanyak 600 orang Masyarakat Adat Baduy Luar belum memiliki eKTP sehingga tidak terdaftar sebagai pemilih. Selain itu, kekhususan wilayah masyarakat adat juga menjadi tantangan yang belum mampu diatasi oleh Penyelenggara Pemilu bagi pemenuhan hak pilih kelompok masyarakat adat.
Ratusan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di berbagai pantai sosial tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar sebagai DPTb di lokasi panti sosial. Minimnya sosialisasi Penyelenggara Pemilu kepada pengurus panti-panti sosial menyebabkan banyak PMKS dan WBS yang tidak dapat menggunakan hak pilih. 2. Netralitas Aparatur Negara Temuan terkait netralitas Aparatur Negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta Pemilu tertentu. Bebrapa temuan penting Komnas HAM terkait netralitas Aparatur Negara diantaranya adalah sebagai berikut: Sebanyak 12 Kepala Desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungan kepada salah satu peserta Pemilu. Rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta Pemilu tertentu. Adanya arahan Walikota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta Pemilu tertentu. Seorang oknum ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta Pemilu tertentu. Beredarnya video ajakan Pj. Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak masyarakat untuk memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang mendukung pembangunan IKN. Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada Peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 24 Januari 2024. 3. Hak Kesehatan dan Hak Hidup Petugas Pemilu Merujuk pada data temuan lapangan Komnas HAM, Kementerian Kesehatan (per 21/02/2024), dan KPU RI, terdapat 3.909 Petugas Pemilu yang sakit dan sebanyak 71 Petugas Pemilu meninggal dunia. Kelelahan dan faktor komorbid menjadi penyebab utama banyak Petugas Pemilu yang sakit dan meninggal dunia. Berdasarkan temuan Komnas HAM di berbagai daerah: A. KPU RI dan Bawaslu RI telah melaksanakan sebagian rekomendasi Komnas HAM: a. KPU telah menerapkan batas atas usia Petugas KPPS, yakni 55 tahun. Sedangkan Bawaslu RI tidak menerapkan batas usia maksimal. Komnas HAM merekomendasikan batas usia maksimal 50 tahun. b. KPU-Bawaslu di daerah telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi semua calon KPPS dan Pengawas TPS yang dilaksanakan oleh Puskesmas maupun Klinik Swasta. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, kolesterol, gula darah, selain berat dan tinggi badan. Surat keterangan hasil pemeriksaan digunakan sebagai syarat pendaftaran calon KPPS. c. Dinas Kesehatan telah menyiapkan Puskesmas, tenaga Kesehatan dan ambulans desa selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Tenaga Kesehatan dan ambulans bersiaga di kantor desa/kelurahan. d. Semua KPPS telah diberikan asuransi ketenagakerjaan. Premi asuransi dibayar oleh Pemda, hasil koordinasi KPU dan Pemda setempat. e. Di setiap TPS telah disediakan vitamin, sebagai bagian dari biaya operasional TPS.
B. KPU RI dan Bawaslu RI belum melaksanakan sebagian rekomendasi Komnas HAM yang paling penting, yakni: a. KPU RI tidak berhasil membuat kebijakan untuk mengurangi beban kerja KPPS, sehingga KPPS bekerja melebihi beban kerja yang wajar. Sebagian besar KPPS begadang dua malam (dan dua hari), sejak sehari sebelum hari H untuk mendirikan TPS, hingga dini hari setelah hari H. Kebijakan penyalinan form C-Hasil secara elektronik (foto copy) dari yang semula manual, ternyata tidak berhasil menurunkan durasi waktu kerja KPPS. b. KPU RI tidak memasukkan materi Bantuan Hidup Dasar (Basic Life Support) sebagai bagian dari Materi Bimtek KPPS, sehingga KPPS tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi situasi darurat di TPS. Materi Bimtek hanya focus pada proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk tata cara Sirekap. Materi ini direkomendasikan oleh Kemenkes untuk dimasukkan sebagai bagian dari Bimtek KPPS. KPU telah mengirimkan Surat Edaran tentang panduan penanganan situasi darurat tertanggal 10 Februari 2024, tetapi hampir tidak ada jajaran KPU di daerah yang mengetahui surat tersebut. c. Lingkungan TPS secara umum juga masih tidak sehat. Misalnya masih terdapat makanan ringan berupa gorengan, minuman kopi yang berlebihan, juga asap rokok. 4. Temuan Lainnya Banyak TPS yang terlambat melaksanakan proses pemungutan suara karena ketidaksiapan Petugas Pemilu dalam menyelenggarakan proses pemungutan suara. Penyebabnya antara lain karena keterlambatan logistik Pemilu, cuaca, dan keterlambatan para saksi hadir di lokasi TPS. Minimnya sosialisasi Penyelenggara Pemilu terkait prosedur pindah memilih sehingga banyak masyarakat yang kehilangan hak pilihnya karena harus bekerja di luar domisili. Penyelenggara Pemilu sangat pasif dalam mendorong pemenuhan hak pilih bagi kelompok marginal-rentan. Berdasarkan temuan fakta di atas, Komnas HAM memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1. Mendorong KPU RI sebagai penyelenggara Pemilu untuk melakukan upaya mitigasi meningkatnya angka kematian dan sakit Petugas Pemilu dengan memberikan keleluasaan kepada Petugas Pemilu untuk beristirahat dan menghimbau agar Petugas Pemilu tidak segera melakukan aktivitas fisik berat, termasuk rutinitas pekerjaan, sebelum kembali mengikuti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kami juga mendorong agar terhadap Petugas Pemilu dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala, baik oleh tenaga kesehatan dari RSUD/Puskesmas. Komnas HAM menekankan bahwa Negara harus hadir dan bertanggung jawab untuk memastikan seluruh Petugas Pemilu mendapatkan akses terhadap pemenuhan hak kesehatan dan hak hidup yang layak bagi kemanusiaan. Kelalaian Negara dan Penyelenggara Pemilu dalam memastikan hak kesehatan dan hak hidup Petugas Pemilu berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap HAM. 2. Negara dan Penyelenggara Pemilu harus memastikan bahwa keluarga dan/atau ahli waris Petugas Pemilu yang meninggal dunia harus mendapatkan hak-hak dasar yang menjadi hak mereka.
3. Menghimbau para Peserta Pemilu, baik Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden maupun Partai Politik, untuk menyikapi hasil penghitungan cepat secara bijaksana dan menunggu keputusan resmi dari KPU RI sebagai hasil Pemilu yang sah dan berkekuatan hukum. 4. Menghimbau para Peserta Pemilu, baik Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden maupun Partai Politik, untuk berperan aktif menjaga situasi dan kondisi yang kondusif, tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memprovokasi masyarakat dan menyebabkan terjadinya kekerasan serta konflik horizontal, termasuk di tingkat daerah. 5. Mendorong para Peserta Pemilu yang merasa keberatan terhadap hasil Pemilu untuk memperjuangkan keadilannya melalui jalur hukum yang berlaku, baik melalui Bawaslu, DKPP maupun Mahkamah Konstitusi. 6. Mendorong Pemerintah dan para pihak untuk bersinergi menjaga situasi dan kondisi nasional agar tetap aman dan kondusif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jakarta, 21 Februari 2024 Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Atnike Nova Sigiro Nara hubung: Pramono Ubaid Tanthowi Ketua Tim Pemilu