Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | iii Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Penulis : Arief Surachman, Arwanto, Asep Husni Y. Rosadi, Donny Triana, Dyan Vidyatmoko, Hermawan Thaheer, Kartiko E. Putranto, Samudro, Sawarni Hasibuan, Sri Handoyo Mukti, Sri Wijayanti, Sudarmin, Suharto Ngudiwaluyo. Editor & Reviewer : Asep Husni Y. Rosadi, Yudi Widayanto, Fathoni Moehtadi Desainer Sampul : Imam Setyawan Copy Editor Layout Editor Proof Read : Ria Ariani : Ria Ariani : Hadiyati Tarwan Cetakan pertama, Oktober 2020 Diterbitkan oleh: BPPT Press Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Anggota IKAPI, No.476/DKI/III/2014 Alamat Redaksi : Gedung 2 BPPT Lantai 4, Jl. MH Thamrin No.8 Jakarta Gedung Teknologi 3 Lantai 2, Kawasan Puspiptek Serpong , Tangerang Selatan, Banten 15314 Telp. (021) 75791260 - 262; Fax. (021) 75791281 Email: bpptpress@bppt.go.id Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri /editor Asep Husni Y. Rosadi,-- Jakarta: BPPT Press, 2020 xxiv + 200 hlm.; 18,2 x 25,7 cm ISBN: 978-602-410-169-5 1. Kebijakan I. Judul 2. Strategi Teknologi 3. Industri
iv | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | v KONTRIBUTOR PENULISAN PENULIS ARIEF SURACHMAN. Lahir di jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 dari Jurusan Teknik Indonesia, S2 Manajemen Strategi pada Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Management Business and Administration/ Sekolah Bisnis Manajemen ITB dan S3 Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saat ini bekerja di Pusat Sistem Audit Teknologi BPPT dengan jabatan Ahli Perekayasa Madya. Bidang keahlian yang ditekuni adalah energy , power plant dan strategic management. ARWANTO. Lahir di Jakarta. Menyelesaikan Pendidikan S1 dari Jurusan Teknik Gas dan Petrokimia - Universitas Indonesia, pada tahun 1993. Pendidikan S2 dan S3 diselesaikan dari Universitas Indonesia. dengan bidang studi Materials Science. Mulai bekerja di BPPT sejak tahun 1994 pada Pusat Sistem Industri Primer, Kedeputian Analisis Sistem. Saat ini ditugaskan sebagai Direktur Pusat Sistem Audit Teknologi, sebelumnya sebagai Direktur Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi, Direktur Pusat Audit Teknologi dan pernah menjadi Kepala Bidang Manajemen Difusi Teknologi. Selain itu Penulis juga sebagai dosen pada Jurusan Teknik Mesin - Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Bidang Penelitian yang dilakukan Analisis Kauntitatif, Manajemen Teknologi, Strategi Teknologi dan Audit Teknologi. ASEP HUSNI Y. ROSADI. Lahir di Garut. Menyelesaikan pendidikan S1 dari Jurusan Teknik Fisika ITB, S2 Manajemen Keuangan Sekolah Tinggi Manajemen PPM dan S3 Teknologi Industri Pertanian IPB. Saat ini bekerja di Pusat Sistem Audit Teknologi BPPT dengan jabatan Peneliti Utama Bidang Kebijakan Industri. Sebelumnya penah menjabat Direktur Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi, Kepala Bidang Perencanaan Inovasi Teknologi, dan Kepala Bidang Kemampuan Inovasi Teknologi. Selain itu penulis juga menjadi dosen Program Pascasarjana di Universitas Islam Jakarta. Bidang penelitian yang dilakukan adalah kebijakan industri, kebijakan teknologi, manajemen strategi dan manajemen sumberdaya manusia. DONNY TRIANA. Lahir di Kuningan. Menamatkan S1 pada Jurusan Teknik Mesin, ISTN Jakarta, S2 Teknik Mesin Universitas Indonesia, dan sedang menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Indonesia. Sejak tahun 2007 sampai sekarang bekerja pada Pusat Sistem Audit Teknologi (PSAT)-BPPT, dengan jabatan Perekayasa Madya. Sebelumnya tahun 2001-2007 bekerja di Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi dan Otomasi. (MEPPO) BPPT. Pada tahun 1997-2001 bekerja di PT. Toyota Astra Motor, PT. Altrak 1978. Bidang keahlian/penelitian: energi, manufaktur. DYAN VIDYATMOKO. Lahir di Malang. Menyelesaikan sarjana Sosial Ekonomi Pertanian IPB, Postgraduate Diploma dan Master of Science bidang Ekonomi Pertanian
vi | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri dari University of Reading, Inggris, dan doktor dalam bidang Manajemen Bisnis dari IPB. Saat ini bekerja di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan jabatan Analisis Kebijakan Ahli Utama. Sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Agribisnis di Kementerian yang sama. Pernah juga menjadi Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi, Asisten Deputi Urusan Penyelarasan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kementerian Riset dan Teknologi, serta Direktur Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi dan Peneliti Madya di BPPT. Selain juga menjadi dosen Magister Manajemen Agribisnis di IPB dan Magister Manajemen di Perbanas serta pengajar Cost Benefit Analysis pada Pelatihan Analis Kebijakan di LAN. Bidang keahlian dan penelitian adalah ekonomi pertanian dan kebijakan publik. HERMAWAN THAHEER, lahir di Balikpapan. Pendidikan Sarjana hingga Doktor ditempuh di Institut Pertanian Bogor Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Saat ini penulis berprofesi Sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Pakuan Bogor dan Program Studi Magister Teknik Industri Universitas Mercu Buana Jakarta. Sebelumnya penulis pernah menempati posisi Sebagai Kepala Lembaga Sertifikasi IPB (2002-2012), Ketua Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Djuanda Bogor (2007-2011), Assistant to President PT Mutuagung Lestari Jakarta (1994-2002), Factory Manager PT Indrasakti Gemilang (TEMPO Group) (1992- 1993), Planning & Control Manager PT Indosemar Wonobhakti Semarang (1991-1992), Glue Laboratory Assistant PT Dwima Manunggal Raksa Balikpapan (1988-1991). Bidang keahlian yang ditekuni adalah Teknologi Proses dan Manajemen Agroindustri, Standardisasi & Sertifikasi Sistem Manajemen Industri. KARTIKO E. PUTRANTO. Lahir di Surabaya. Menyelesaikan pendidikan Diplome d'Ingenieur Jurusan Genie Mecanique di Universite de Technologie de Compiegne, Diplome d'Etudes Approfondies (DEA) Jurusan Controles de Systemes di Universite de Technologie de Compiegne dan Doctor of Philosophy Jurusan Development Technology di the University of Melbourne. Saat ini bekerja di Pusat Sistem Audit Teknologi BPPT dengan jabatan Auditor Teknologi Utama. Bidang keahlian yang ditekuni adalah teknologi perkeretapian, audit teknologi, manajemen teknologi dan industri. SAMUDRO. Lahir di Banyuwangi. Menyelesaikan sarjana dari Teknik Perkapalan ITS, Master of Engineering dan doktor dari Hiroshima University Jepang. Pernah menjabat Direktur Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa - BPPT. SAWARNI HASIBUAN, lahir di Pematang Siantar. Pendidikan Sarjana dan Doktor ditempuh di Institut Pertanian Bogor Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Pendidikan Magister ditempuh di Institut Teknologi Bandung Program Studi Teknik dan Manajemen Industri. Sejak tahun 1989-2015 bekerja di Universitas Djuanda Bogor, dan sejak tahun 2015 sampai saat ini merupakan Dosen Tetap di Universitas Mercu Buana Jakarta. Saat ini menjabat Ketua Program Studi Magister Teknik Industri
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | vii Universitas Mercu Buana Jakarta. Sebelumnya penulis pernah menempati posisi sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Djuanda Bogor, Ketua Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Djuanda Bogor, Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Mercu Buana, dan Direktur LPPM Universitas Mercu Buana. Bidang keahlian yang ditekuni penulis adalah Manajemen Industri, Green and Sustainable Manufacturing, Performance Management, dan Manajemen Rantai Pasok. SRI HANDOYO MUKTI. lahir di Jakarta. Pendidikan S1 di Teknik Sipil ITB, S2 di Teknik Lingkungan ITB. Saat ini bekerja sebagai Perekayasa Utama di BPPT dibidang Pengkajian Kebijakan Teknologi. Bidang keahlian yang ditekuni: strategi teknologi, audit infrastruktur, pengembangan techno park, dan model simulasi sistem kebijakan teknologi. teknologi, valuasi teknologi, tekno-ekonomi, manajemen SRI WIJAYANTI. Lahir di Kuningan. Menyelesaikan pendidikan sarjana jurusan Statistika di Institut Pertanian Bogor. Saat ini bekerja di Pusat Sistem Audit Teknologi BPPT dengan jabatan Fungsional Umum. Bidang keahlian yang ditekuni adalah data science. SUDARMIN. Lahir di Manera, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan pendidikan D3 di Politeknik Negeri Ujung Pandang Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Telekomunikasi, S1 dari Jurusan Teknik Elektro dan Telekomunikasi di Univeristas Muslim Indonesia, dan S2 Jurusan Teknologi Informasi Universitas Gadjah. Saat ini bekerja di Pusat Sistem Audit Teknologi BPPT dengan jabatan Perekayasa Muda. Bidang keahlian yang ditekuni adalah Sistem Informasi, Audit Teknologi, Strategi Teknologi, dan Penilaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi SUHARTO NGUDIWALUYO. Lahir di Jakarta. Menamatkan S1 dari Jurusan Teknik Kimia, ITS Surabaya, S2 Jurusan Ecosystem Engineering di Tokushima University- Jepang. Bekerja di BPPT pada Pusat Sistim Audit Teknologi BPPT dengan jabatan Fungsional Perekayasa Madya. Sebelumnya bekerja pada Pusat Teknologi Agroindustri. Bidang keahlian: agroindustri dan lingkungan. E-mail. suharto.ngudiwaluyo@bppt.go.id EDITOR DAN REVIEWER ASEP HUSNI Y. ROSADI. Lahir di Garut. Menyelesaikan pendidikan S1 dari Jurusan Teknik Fisika ITB, S2 Manajemen Keuangan Sekolah Tinggi Manajemen PPM dan S3 Teknologi Industri Pertanian IPB. Saat ini bekerja di Pusat Sistem Audit Teknologi BPPT dengan jabatan Peneliti Utama Bidang Kebijakan Industri. Sebelumnya penah menjabat Direktur Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi, Kepala Bidang Perencanaan Inovasi Teknologi, dan Kepala Bidang Kemampuan Inovasi Teknologi.
viii | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Selain itu penulis juga menjadi dosen Program Pascasarjana di Universitas Islam Jakarta. Bidang penelitian yang dilakukan adalah kebijakan industri, kebijakan teknologi, manajemen strategi dan manajemen sumberdaya manusia. YUDI WIDAYANTO. Lahir di Blitar. Saat ini bekerja sebagai Analis Kebijakan - Ahli Madya di Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi - BPPT. Menamatkan sarjananya di Statistika - ITS tahun 1993, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE UI tahun 2001 dan lulus program doktoral di Teknologi Industri Pertanian - IPB tahun 2013. Aktif dalam kegiatan analisis kebijakan publik dengan menyusun Naskah Akademis dan Policy Brief di beberapa K/L. Menggeluti bidang Penguatan SIDa (Sistem Inovasi Daerah) dan Pengukuran Tingkat Kesiapan Inovasi dengan menulis beberapa Modul Bimtek dan Pelatihan. Pengarang beberapa buku antara lain: Daerah Cerdas, Ruang Publik Kreatif, Database Teknologi untuk Daerah Cerdas dan serta beberapa Panduan Penguatan SIDa. FATHONI MOEHTADI. Menyelesaikan pendidikan S1 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara FISIP UI, S2 Public Administration dari University of Southern California Los Angeles Amerika Serikat dan S3 Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Saat ini bekerja di Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi (PTKSSI), BPPT, dengan jabatan fungsional Peneliti Utama. Pernah diperbantukan di Kementerian Riset dan Teknologi dari tahun 1981-2000, dengan jabatan Asisten Deputi Pemberdayaan SDM Iptek dan Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Iptek. Selain juga pernah diperbantukan di Dewan Riset Nasional (DRN) dan Komite Inovasi Nasional (KIN).
x | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri memberikan data, informasi serta diskusi yang sangat bermanfaat untuk memperkaya khazanah pemikiran dan mempertajam rekomendasi yang diusulkan. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan BPPT Press beserta Dewan Editor dan Reviewer yang telah bersedia menerbitkan, merevisi dan memberikan saran serta perbaikan supaya buku ini menjadi lebih baik. Dan terakhir, kami memberikan penghargaan dan terima kasih kepada para perekayasa/ peneliti pada Program Pengkajian dan Penerapan Strategi Teknologi yang telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan kemudian menuliskannya untuk menjadi buku yang bermanfaat. Begitu juga penghargaan kami berikan kepada penulis makalah dari luar BPPT yang telah bersedia mencurahkan pemikirannya untuk memperkaya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Tangerang Selatan. Juni 2020 Dr. Ir. Arwanto Direktur Pusat Sistem Audit Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | xi KATA PENGANTAR Perubahan teknologi di era digital saat ini melesat sangat cepat, dimana berbagai prediksi dan pola-pola perilaku masyarakat yang pada dasawarsa sebelumnya hanya menjadi angan-angan sekarang sudah menjadi kenyataan. Saat ini sudah sulit membatasi dan memisahkan antara mana yang menjadi ranah ilmu-ilmu sosial, budaya, seni, ekonomi, ilmu hayati, atau ilmu-ilmu teknik karena masing-masing berkontribusi terhadap cepatnya perubahan perilaku masyarakat di berbagai bidang. Perubahan yang terjadi, disatu sisi membuka peluang bagi usaha-usaha baru yang didukung oleh inovasi teknologi dan kreatifitas yang tiada batas tetapi disisi lain perubahan ini mengancam industri-industri besar yang mapan jika tidak melakukan perombakan dalam budaya kerja-nya. Dibidang profesi, perubahan yang terjadi mengakibatkan sebagian pekerjaan akan hilang digantikan oleh layanan daring dan otomasi. Untuk dapat ikut dalam aliran perubahan yang terjadi, perlu disusun strategi yang sifatnya dinamis, responsif terhadap perobahan dan dapat mengolah banyaknya data dan informasi yang tersedia secara cepat dan riil time. Oleh karena itu perumusan kebijakan dan penetapan langkah-langkah strategis perlu didukung oleh perangkat-perangkat yang dapat mengikuti pola-pola perubahan secara dinamik di berbagai aktivitas masyarakat sehingga dapat ditetapkan kebijakan dan langkah strategis didalam kondisi arus yang bergerak. Hal ini mengakibatkan kebijakan harus dikeluarkan tepat waktu (tidak tertinggal), mampu mengarahkan aliran perubahan dengan langkah-langkah strategi yang dinamis kearah tujuan yang diinginkan, dimana sasaran dan tujuan ini juga tidak diam tetapi bergerak maju secara dinamis. Jika kebijakan dan langkah strategis yang diterapkan terlalu lamban maka akan mengakibatkan sasaran dan tujuan melesat jauh meninggalkan kebijakan-kebijakan dan langkah strategis yang ditetapkan secara statis dibelakangnya. ini merupakan hasil akumulasi pengetahuan Tim Pengkajian dan Buku Penerapan Strategi Teknologi - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mengulas tentang beberapa metode dan kerangka model formulasi kebijakan dan strategi, dengan beberapa kasus antara lain: kebijakan pengembangan ekosistem bisnis pertanian tanaman pangan (padi) dan pemetaan industri perkebunan (Kakao), kebijakan pemanfaatkan energi baru (panas bumi) dan kemampuan teknologi di industri energi baru dan terbarukan, kebijakan
xii | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri pertumbuhan industri manufaktur (perkapalan), sistem pengelolaan sampah kota, strategi dan bisnis teknologi perkeretaapian, serta penyelarasan kebijakan dan strategi teknologi. Dengan selesainya buku Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang membantu terwujudnya buku ini dan kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi perkembangan industri di Indonesia yang berbasis pada inovasi teknologi. Tangerang Selatan, Juni 2020 Sri Handoyo Mukti Kepala Program Pengkajian dan Penerapan Strategi Teknologi Pusat Sistem Audit Teknologi, Deputi PKT Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | xv DAFTAR ISI KONTRIBUTOR PENULISAN ... v SAMBUTAN DIREKTUR ... ix KATA PENGANTAR ... xi PRAKATA ... xiii DAFTAR ISI ... xv DAFTAR TABEL ... xvii DAFTAR GAMBAR ... xix Bab I. Prolog: Strategi dan Kebijakan Teknologi ... 1 Asep Husni Y Rosadi Bab II. Kerangka Model Perumusan Kebijakan dan Strategi Teknologi ... 11 Sri Handoyo Mukti Bab III. Perceptual Interface dalam Mendukung Formulasi Kebijakan di Era Digital ... 35 Sudarmin Bab IV. Kebijakan Pengembangan Ekosistem Bisnis Padi Melalui Klaster ... 45 Dyan Vidyatmoko Bab V. Kebijakan Pemanfaatan Potensi Energi Panas Bumi untuk Pembangkit Listrik di Indonesia ... 63 Arief Surachman Bab VI. Kebijakan Pertumbuhan Industri Galangan Kapal di Indonesia dengan Menggunakan Analytical Hierarcy Process ... 81 Samudro, Asep Husni Y. Rosadi dan Arwanto Bab VII. Sistem untuk Mendukung Kebijakan Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan ... 97 Suharto Ngudiwaluyo
xvi | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Bab VIII. Strategi Bisnis dan Teknologi Industri Perkeretaapian Indonesia: Rencana dan Pencapaian ... 115 Kartiko E. Putranto dan Sri Wijayanti Bab IX. Kemampuan Teknologi di Industri Energi Baru Terbarukan ... 131 Asep Husni Y. Rosadi dan Donny Triana Bab X. Pemetaan Teknologi Industri Olahan Kakao ... 143 Sawarni Hasibuan dan Hermawan Thaheer Bab XI. Epilog: Menyelaraskan Kebijakan dan Strategi Teknologi ... 193 Asep Husni Y. Rosadi INDEKS ... 197
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | xvii DAFTAR TABEL Tabel 2. 1. Cara Mencari Informasi ... 21 Tabel 2. 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi ... 23 Tabel 2. 3. Skenario Pengembangan Strategi ... 29 Tabel 5. 1. Kategori Geothermal Systems Tabel 5. 2. Potensi panas bumi Indonesia status Desember 2012 (Dalam MW) 67 ... 72 Tabel 6. 1. Perbandingan tingkat kepentingan Tabel 6. 2. Hasil tabulasi nilai kriteria yang telah dibobot ... 88 Tabel 6. 3. Hasil tabulasi perbandingan masing-masing alternatif untuk kriteria 85 produksi ... 89 Tabel 6. 4. Hasil tabulasi perbandingan masing-masing alternatif untuk kriteria produksi yang telah dibobot untuk setiap alternatif ... 89 Tabel 6. 5. Hasil tabulasi perbandingan masing-masing alternatif untuk setiap kriteria yang telah dibobot ... 91 Tabel 6. 6. Hasil tabulasi perbandingan masing-masing alternatif untuk setiap kriteria yang telah dibobot secara keseluruhan ... 91 Tabel 9. 1. Taksonomi kemampuan teknologi Tabel 9. 2. Taksonomi kemampuan teknologi di industri energi baru terbarukan ... 139 134 Tabel 10. 1. Produksi kakao dunia tahun 2020 Tabel 10. 2. Perkembangan stream industri kakao di Indonesia ... 148 Tabel 10. 3. Indeks pemanfaatan teknologi di industri kakao ... 149 Tabel 10. 4. Evaluasi teknologi pada proses produksi biji kakao (cacao bean) 156 Tabel 10. 5. Indeks pemanfaatan teknologi di industri hulu kakao ... 158 Tabel 10. 6. Evaluasi teknologi pada proses produksi cocoa liquor, cocoa butter, dan cocoa powder ... 162 Tabel 10. 7. Indeks pemanfaatan teknologi di industri antara kakao ... 163 Tabel 10. 8. Evaluasi teknologi pada proses produksi cokelat ... 167 Tabel 10. 9. Indeks pemanfaatan teknologi di industri hilir kakao ... 168 Tabel 10. 10. Ilustrasi standar perbaikan efisiensi teknologi produksi pada 144 industri hulu-antara-hilir kakao ... 170
xviii | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Tabel 10. 11. Standar pemanfaatan teknologi penggunaan energi pada industri kakao ... 173 Tabel 10. 12. Standar pemanfaatan teknologi lingkungan pada pabrik industri kakao ... 174 Tabel 10. 13. Standar pemanfaatan teknologi terhadap tenaga kerja pada industri kakao ... 176 Tabel 10. 14. Standar pemanfaatan teknologi terhadap pembiayaan pada industri kakao ... 177 Tabel 10. 15. Standar pemanfaatan teknologi untuk riset pabrik industri kakao ... 177 Tabel 10. 16. Gap Analysis Penerapan Teknologi di Industri Kakao, Aspek Teknologi Proses Produksi ... 179 Tabel 10. 17. Gap Analysis Penerapan Teknologi di Industri Kakao, Aspek Teknologi Pengelolaan Energi ... 181 Tabel 10. 18. Gap Analysis Penerapan Teknologi di Industri Kakao, Aspek Teknologi Pengelolaan Lingkungan ... 182 Tabel 10. 19. Gap Analysis Penerapan Teknologi di Industri Kakao, Aspek Pengelolaan Tenaga Kerja ... 183 Tabel 10. 20. Gap Analysis Penerapan Teknologi di Industri Kakao, Aspek Teknologi pada Pengelolaan Biaya ... 184 Tabel 10. 21. Gap Analysis Penerapan Teknologi di Industri Kakao, Aspek Teknologi pada Pengelolaan Riset ... 184
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | xix DAFTAR GAMBAR Gambar 1. 1. Formulasi strategi ... 2 Gambar 1. 2. Model kebijakan, strategi dan implementasi ... 3 Gambar 2.1. Implentasi Kebijakan Teknologi di Sektor Riil 13 Gambar 2.2 Alur Perumusan Kebijakan dan Strategi Teknologi ... 15 Gambar 2.3. Perlunya Intelijen Teknologi ... 16 Gambar 2.4. Arah Pelaksanaan Intelijen Teknologi ... 17 Gambar 2.5. Intelijen Teknologi Mendukung Perumusan Strategi Teknologi ... 18 Gambar 2. 6. Kerangka Model Intelijen Teknologi (Elbit Systems Ltd, 2009) .... 19 Gambar 2. 7. Pelaksanaan Proses Intelijen Teknologi ... 20 Gambar 2. 8. Aspek terkait perumusan Strategi Teknologi ... 22 Gambar 2. 9. Proses Perumusan Strategi (Voros, 2004) ... 25 Gambar 2. 10. Proses Perumusan Strategi (Penyederhanaan) ... 26 Gambar 2. 11. Contoh Simulasi Dinamika Sistem: Dampak Skenario Investasi terhadap Pertumbuhan Industri Galangan Kapal (Mukti, 2017) ... 30 Gambar 3. 1. Information Flow Gambar 3. 2. Perceptual UI ... 39 Gambar 3. 3. Natural Human Interaction ... 40 Gambar 3. 4. ilustrasi Perceptual Interface ... 40 Gambar 3. 5. elemen VBI ... 41 Gambar 4. 1. Konsep Klaster Bisnis Padi Gambar 4. 2. Konsep Klaster Bisnis Padi ... 53 Gambar 4. 3. Rule Base Klaster Bisnis Padi dan Deskripsinya ... 54 Gambar 4. 4. Usulan Model Pengelola Klaster Bisnis Padi ... 56 Gambar 4. 5. Model bisnis klaster bisnis padi ... 58 Gambar 5. 1. Daerah Cincin Api Gambar 5. 2. Skematik Model Panas bumi ... 66 Gambar 5. 3. Penggunaan langsung panas bumi dunia dari tahun 1995 - 2010 39 52 65 ... 67 Gambar 5. 4. Penggunaan panas bumi dunia untuk pembangkit listrik sampai tahun 2030... 68 Gambar 5. 5. Perbandingan emisi gas CO2 dari batubara, gas dan panas bumi 69 Gambar 5. 6. Skema dry steam atau direct steam power plant (EPRI, 2010).... 70
xx | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Gambar 5. 7. Skema flash steam power plant (EPRI, 2010) ... 70 Gambar 5. 8. Skema binary cycle power plant (EPRI, 2010) ... 71 Gambar 5. 9. Temperatur sumber energi panas bumi di Indonesia ... 73 Gambar 5. 10. Rencana pembangunan PLTP di Indonesia dari tahun 2006-2025 ... 74 Gambar 6. 1. Struktur hierarki dalam AHP 85 Gambar 7. 1. Prinsip merubah kota menjadi zero waste. Gambar 7. 2. TPA Bandar Gebang, Bekasi ... 101 Gambar 7. 3. Bank Sampah di Bandar Lampung (Ulfaridha, 2017) ... 103 Gambar 7. 4. Bank Sampah di Kabupaten Gresik (Prasetyo et al, 2017) ... 104 Gambar 7. 5. Alat Pengolah sampah palstik jadi BBM ... 105 Gambar 7. 6. Insinerator pembakar sampah di Benda Baru, Pamulang, 100 Tangerang Selatan... 106 Gambar 7. 7. Insinerator Dr. Ishenny ... 107 Gambar 7. 8. PLTSa di Sumur Batu Bekasi ... 108 Gambar 7. 9. PLTSa di Bandar Gebang Bekasi ... 109 Gambar 8. 1. Strategi bisnis dan teknologi: peran dan strategi Gambar 8. 2. Strategi bisnis dan teknologi: mekanisme dan produk ... 121 Gambar 8. 3. Strategi bisnis dan teknologi: realisasi produk ... 126 Gambar 9. 1. Produk PT. Alpen Steel 136 Gambar 9. 2. Bengkel Permesinan CV. Cihanjuang Inti Teknik ... 136 Gambar 10. 1. Sebaran industri kakao di Indonesia 146 Gambar 10. 2. Pohon industri Kakao (Kemenperin, 2011) ... 147 Gambar 10. 3. Posisi indeks penerapan teknologi pada industri kakao ... 149 Gambar 10. 4. Fermentasi/pemeraman biji kakao untuk memperbaiki mutu 151 Gambar 10. 5. Proses pengolahan biji kakao pada industri hulu kakao ... 153 Gambar 10. 6. Posisi indeks penerapan teknologi pada industri hulu kakao ... 158 Gambar 10. 7. Proses pengolahan biji kakao menjadi cocoa liquor, cocoa butter, dan cocoa powder... 160 Gambar 10. 8. Proses pemisahan lemak pada industri antara pengolahan kakao ... 161 120 Gambar 10. 9. Proses pengolahan produk dark chocolate dan milk chocolate dari bahan baku produk antara cocoa mass/cocoa liquor dan cocoa butter ... 165
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | xxi Gambar 10. 10. Tahapan proses pengolahan produk cokelat untuk produk konsumsi dan industri ... 166 Gambar 10. 11. Posisi indeks penerapan teknologi pada industri hilir kakao . 169
xxii | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | xxiii
Bab I. Prolog: Strategi dan Kebijakan Teknologi Asep Husni Y Rosadi PENGANTAR Strategi dan kebijakan merupakan dua rangkaian kata yang banyak digunakan dalam lingkungan pemerintahan dan bisnis. Kedua kata tersebut merujuk kepada upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan atau membuat kondisi lebih baik bagi suatu organisasi. Pengertian kedua kata tersebut sering samar sehingga disampaikan dengan pernyataan yang sama, tetapi ada juga yang secara implisit membedakannya. Kebijakan merupakan suatu pernyataan atau prinsip tindakan yang diadopsi atau diusulkan oleh suatu organisasi atau individu (Oxford English Dictionary). Kebijakan adalah prinsip panduan yang digunakan untuk menetapkan arah dalam suatu organisasi (Bizmanualz, 2005). Kebijakan dirancang untuk mencapai suatu tujuan, yang memuat pernyataan apa yang menjadi legal, sebagai harapannya. Kebijakan dikembangkan dalam kerangka pernyataan misi, atau kerangka idiologi organisasi. Kebijakan bagi masyarakat tercantum dalam hukum dan dokumen kenegaraan. Kebijakan dalam bisnis tercantum dalam aturan perusahaan, laporan keuangan, hukum bisnis, lingkungan dan standar yang ditetapkan (Anderson, 2011). Sementara itu, strategi merupakan metodologi yang digunakan secara konsisten untuk mencapai misi atau tujuan jangka panjang atau keseluruhan, serta untuk (Anderson, 2011). Strategi merupakan mengimplementasikan kebijakan sekumpulan keputusan dan aksi manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang dari suatu organisasi. Sebagai dua rangkaian, maka batas antara strategi dan kebijakan dinyatakan dalam dua pandangan berbeda. Pandangan pertama menyatakan bahwa strategi merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan. Artinya kedudukan strategi lebih tinggi (strategis) dari kebijakan. Pandangan ini didasarkan kepada argumen bahwa strategi adalah rencana khusus yang dibuat untuk mencapai posisi pasar dan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sementara itu, kebijakan mengacu pada seperangkat aturan yang dibuat oleh organisasi untuk
2 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri pengambilan keputusan yang rasional. Strategi adalah rencana tindakan sedangkan kebijakan adalah prinsip tindakan. Strategi berkaitan dengan faktor lingkungan eksternal. Di sisi lain, Kebijakan dibuat untuk lingkungan internal bisnis (Bagal, 2016). Selain itu, kebijakan merupakan pedoman dalam pengambilan keputusan (Wheelen dan Hunger, 2012). Pandangan ini secara sederhana digambarkan sebagai berikut. Dalam formulasi strategi, maka strategi merupakan rencana untuk mencapai misi dan tujuan organisasi, sementara kebijakan merupakan petunjuk dalam pembuatan keputusan yang diformulasikan dalam strategi Gambar 1. 1. Formulasi strategi (Sumber: Wheelen dan Hunger, 2012) Pandangan kedua menyatakan bahwa kebijakanlah yang menjadi dasar dalam merumuskan strategi. Artinya kebijakan memiliki poisis yang lebih tinggi dari strategi. Pandangan ini menyatakan bahwa, kebijakan didasarkan pada ambisi yang disepakati dengan pernyataan niat yang eksplisit, dan menjadi tindakan yang disetujui. Sementara strategi memberikan peta jalan yang jelas dan menguraikan bagaimana kebijakan akan membuahkan hasil dan dapat disempurnakan selama jangka panjang kebijakan (WHO, 2018). Dalam pandangan ini, maka strategi merupakan langkah atau peta jalan untuk menjabarkan kebijakan.
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 3 Gambar 1. 2. Model kebijakan, strategi dan implementasi (Sumber: WHO, 2018) KEBIJAKAN TEKNOLOGI DAN STRATEGI TEKNOLOGI Untuk kebijakan dan strategi teknologi, banyak literatur yang menbuat perbedaan yang jelas. Kebijakan teknologi merupakan ranah pemerintah untuk merumuskannya, sementara strategi teknologi adalah ranah dari organisasi/ perusahaan. Kebijakan teknologi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang di dalamnya mencakup kebijakan penelitian (riset dan pengembangan), program teknologi canggih, kemitraan publik / swasta, program difusi teknologi, insentif fiskal, klaster inovatif dan lainnya dengan maksud untuk mengidentifikasi praktik terbaik (OECD, 2002). Kebijakan teknologi (termasuk di dalam sains, teknologi dan inovasi) sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dengan menyertakan program di bidang pertahanan, ruang angkasa, dan transportasi, selain bidang- bidang lainnya. Kebijakan teknologi kemudian berkembang dan menjadi lebih kompleks, dengan melibatkan berbagai faktor dan aktor yang melakukan intervensi dalam proses tersebut. Sebagai bagian dari sistem inovasi, kebijakan integrasi dan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan teknologi merupakan lainnya, seperti kebijakan industri, kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, kebijakan kewirausahaan, kebijakan fiskal, pengembangan dan perencanaan regional, kebijakan pendidikan dan pelatihan serta kebijakan lainnya (UNCTAD, 2019). Kebijakan teknologi merupakan ranah dari pemerintah suatu negara untuk mempengaruhi dan mengendalikan industri, pasar, pengembangan teknologi
4 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri dan kebijakan pemerintah lainnya. Kebijakan ini dapat berupa fungsional, horizontal atau vertikal dan dapat dianalisis dalam tingkat: nasional, strategis dan spesifik (Lall dan Teubal, 1988). Kebijakan teknologi juga sangat erat terkait dengan kebijakan ekonomi, karena pembiayaan investasi dalam inovasi sering mengalami kegagalan, selain juga disertai dengan investasi sumberdaya manusia yang memerlukan subsidi di bidang pendidikan dan pelatihan. Pada sisi lain, industri merupakan kegiatan strategis yang sangat penting dalam ketahanan nasional. Kemudian teknologi standar (berbagai pengukuran) merupakan barang publik yang diatur dengan kebijakan pemerintah (Hall, 2002). Sementara strategi teknologi lebih merupakan upaya organisasi dalam mencapai apa yang menjadi tujuan (visi) dan memenuhi misinya. Strategi teknologi sebagaimana strategi fungsional lainnya dalam organisasi (seperti strategi keuangan, strategi pemasaran, strategi produksi, dan strategi sumberdaya manusia), memiliki dua tujuan. Pertama berupa terjemahan dari keseluruhan strategi organisasi menjadi seperangkat instruksi jangka panjang yang koheren untuk pengembangan teknologi, baik melalui pengembangan produk atau proses atau pengembangan teknologi di masa depan. Kedua merupakan pengembangan peluang atau opsi berbasis teknologi bagi organisasi untuk mengarahkan perkembangan masa depan, yaitu menyediakan kemampuan yang memungkinkan organisasi untuk membentuk masa depannya. Dalam praktiknya strategi seperti itu dinyatakan dalam serangkaian proyek penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan oleh organisasi. Fokus strategi teknologi adalah pilihan proyek individu yang 'menarik', dan menentukan bentuk portofolio proyek yang akan mendukung strategi organisasi (De Meyer, 2006). Strategi teknologi berkaitan dengan penerapan teknologi dengan keseluruhan tujuan kompetitif dan bisnis organisasi (Hampson dan Tatum, 1993). Strategi strategi yang berkaitan dengan eksploitasi, teknologi adalah aspek pengembangan dan pemeliharaan jumlah total pengetahuan dan kemampuan perusahaan (Ford, 1988). Hal ini mencakup (1) kebijakan, perencanaan dan prosedur dalam melakukan akusisi pengetahuan dan kemampuan, (2) mengelola pengetahuan dan kemampuan dalam organisasi, serta (3) mengeksplotasinya untuk menghasilkan keuntungan. Dengan memperhatikan ranah kebijakan teknologi dan strategi teknologi, maka buku ini disusun. Buku ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu bagian konsep, bagian kebijakan teknologi dan bagian strategi teknologi. Bagian pengantar (konsep) terdiri dari dua bab, yaitu Kerangka Model Perumusan Kebijakan dan Strategi
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 5 Teknologi (Bab II) dan Perceptual Interface dalam Mendukung Formulasi Kebijakan di Era Digital (Bab III). Bagian pertama tentang kebijakan teknologi sebagai bagian dari kebijakan nasional/ regional/ daerah. Bagian ini terdiri dari empat bab, yaitu Kebijakan Pengembangan Ekosistem Bisnis Padi Melalui Klaster (Bab IV), Kebijakan Pemanfaatan Potensi Energi Panas Bumi Untuk Pembangkit Listrik di Indonesia (Bab V), Kebijakan Pertumbuhan Industri Galangan Kapal di Indonesia dengan Menggunakan Analytical Hierarcy Process (Bab VI), dan Sistem untuk Mendukung Kebijakan Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan (Bab VII). Bagian kedua membahas tentang strategi teknologi yang diaplikasikan di organisasi (perusahaan/ industri). Bagian ini terdiri dari tiga bab, yaitu Strategi Bisnis dan Teknologi Industri Perkeretaapian Indonesia: Rencana dan Pencapaian (Bab VIII), Kemampuan Teknologi di Industri Energi Baru Terbarukan (Bab IX) dan Pemetaan Teknologi Industri Olahan Kakao (Bab X). Pada bagian konsep (Bab II) dijelaskan bagaimana posisi kebijakan dan strategi teknologi. Strategi teknologi diartikan sebagai pola-pola dan pilihan-pilihan alternatif proses implementasi hasil riset hingga ke pasar yang dapat diambil dari hasil analisis pengembangan skenario. Sedangkan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan (Wikipedia).Kebijakan yang dimaksudkan adalah serangkaian pengaturan dalam menciptakan iklim yang kondusif dimana proses implementasi riset hingga ke pengguna dapat dipercepat, diantaranya adalah dengan memberikan insentif dan disinsentif. Proses perumusan strategi teknologi secara umum dapat dalam tahapan sebagai berikut: (1) Kegiatan intelijen teknologi yang meliputi: akuisisi data (survey: eksternal/internal), penyusunan database dan analisis/pemetaan data; (2) Kegiatan pengembangan skenario: menggali isu strategis, identifikasi driving factors, foresight, alternatif pilihan strategi teknologi; dan (3) Kajian dampak: melakukan kajian dari alternatif pilihan strategi untuk mengetahui dampaknya sehingga dapat diformulasi strategi yang dipilih serta dukungan kebijakan yang harus disiapkan. Pada bagian ini (Bab III) juga memuat bagaimana dukungan kebijakan dengan persepsi user interface. Model interaksi manusia ke manusia dan interaksi dengan media, yang memungkinkan orang untuk berinteraksi dengan teknologi
6 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri dengan cara yang alami, efisien, dan mudah dipelajari. Interaksi tersebut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di era Revolusi Industri 4.0. Keberhasilan kegiatan ini perlu dukungan kebijakan pada serta pengembangan cyber university, risbang hingga inovasi. kelembagaan, bidang studi, kurikulum, sumber daya, Pada bagian pertama, kebijakan teknologi (secara nasional/ regional/ daerah) digunakan dalam mendukung pencapaian teknologi di sektor pangan (padi), energi (listrik panas bumi), transportasi (galangan kapal), dan lingkungan (sampah). Kebijakan teknologi untuk membangun ekosistem bisnis padi (Bab IV). merupakan bagian dari konsep penataan bisnis menggunakan pendekatan klaster. Pengembangan ekosistem bisnis padi melalui klaster pada dasarnya tidak hanya berbicara pertanian saja, tetapi juga merupakan transformasi pertanian yang melibatkan pengembangan jasa seperti pembiayaan, lainnya secara utuh. Model pengembangan ekosistem bisnis padi melalui klaster memerlukan 8 (delapan) pilar, yaitu perubahan paradigma agrisbisnis, konsolidasi kelembagaan, adopsi inovasi teknologi, kemudahan akses pembiayaan, pelibatan off taker, penerapan IT, dukungan logistik dan sinergi antar stakeholder. Pilar-pilar ini saling terkait dan merupakan model rekayasa sosial, ekonomi, teknologi dan nilai tambah. Model ini sedang diujicoba Kemenko Perekonomian dan Kementerian terkait pada beberapa daerah di Indonesia. industri dan logistik, pemasaran dan jasa Tidak semua negara di dunia ini memiliki energi panas bumi, hanya negara- negara yang dilalui oleh cincin api yang memiliki energi panas bumi. Indonesia adalah salah satu negara yang dilalui oleh cincin api dunia, memiliki 117 gunung berapi aktif (Bab V). Potensi energi panas bumi Indonesia diperkirakan sebesar 40% dari potensi energi panas bumi dunia atau sekitar 28.617 MW dari potensi yang dimilki ini baru sekitar 4.5% yang dimanfaatkan untuk energi listrik. Kebijakan Pemerintah Indonesia akan terus menambah kapasitas listrik tenaga panas bumi, dengan menggunakan terpasang pembangkit teknologi yang tersedia. Rencananya pada tahun 2025 kapasitas terpasang pembangkit panas bumi di Indonesia sebesar 9500 MW. Kapal dan industri galangan kapal memiliki peran dalam pembangunan ekonomi, terutama dampak multipliernya (multiplier effect). Kapal menjadi pengerak ekonomi dengan menjadi alat angkut orang dan barang, sarana dalam menangkap dan mengolah ikan, serta alat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mengingat besarnya peran kapal dan galangan kapal, maka perlu dianalisis kebijakan yang dapat mendorong industri galangan kapal nasional (Bab VI). Metode yang pertumbuhan
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 7 digunakan adalah metode analisis pendapat pakar, serta metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Pendapat pakar yang dijadikan rujukan adalah pernyataan mereka di bebagai media yang berhubungan dengan industri galangan kapal.. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor kebijakan keuangan, komponen dan produksi memiliki nilai kumulatif perbandingan terbobot (prioritas rata-rata) tertinggi dibandingkan dengan faktor (sub-kriteria) lainnya. Sementara kebijakan menyiapkan skema pembiayaan pembangunan kapal menjadi kebijakan yang dianggap relatif paling penting dibandingkan dengan alterntaif lainnya Pengelolaan sampah perkotaan banyak dilakukan secara tradisional, tetapi kurang memperhatikan pengelolaan berkelanjutan dan kurang sehat secara lingkungan. Masalah pada pengelolaan sampah padat, terutama berupa masalah penampungan, pengumpulan, pemindahan dan pemrosesan. Masalah tersebut menjadi beban yang berat bagi Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Salah satu kebijakan teknologi dalam penyelesaian masalah tersebut di beberapa daerah adalah dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai kebutuhan. Teknologi seperti teknologi pirolisis, proses thermal, proses hidrothermal karbonisasi, serta mengubah sampah (plastik) menjadi bahan listrik. Dengan kebijakan teknologi tersebut, beban bakar dan tenaga permasalahan sampah bagi daerah menjadi berkurang (Bab VII). Bagian kedua memuat mengenai strategi teknologi yang dilakukan oleh organisasi (perusahaan/ industri) untuk meningkatkan daya saing mereka, terutama untuk kasus di industri manufaktur (kereta api, energi terbarukan dan kakao). Strategi bisnis dan teknologi di industri kereta api sangat berperan dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing perusahaan (Bab VIII). Strategi teknologi ini dirancang untuk dilakukan dalam empat tahapan, yaitu: (1) licensing dan co-manufacturing, (2) co-design dan co-manufacturing, (3) joint product development dan (4) joint technology R&D. Secara garis besar terdapat dua jenis teknologi dalam kereta berpenggerak, yaitu yang bersifat mechanical dan yang bersifat electronic/electrical. Untuk bidang mechanical (body dan bogie-wheelset), kemampuan rancang bangun dan produksi body sudah terbukti, sedangkan untuk bogie-wheelset, masih didatangkan dari luar negeri. Pada sisi lain, bidang electronic/electrical (sistem propulsi) tidak menjadi fokus utama dalam penguasaan teknologi. Dari telaah yang dilakukan, diketahui bahwa penerapan strategi terbukti lebih mudah pada produk dengan teknologi rendah dan jauh lebih sulit pada pada produk dengan kompleksitas teknologi yang tinggi. Selain itu diketahui bahwa pencapaian kemampuan
8 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri teknologi perlu dibarengi dengan pencapaian bisnis agar keduanya dapat berkelanjutan. Pada dasarnya strategi teknologi dalam peningkatan kemampuan teknologi di industri melalui tiga aktivitas (Bab IX). Ketiga aktivitas terkait dengan tahapan kegiatan teknologi, rekayasa dan produksi, yaitu: tahap awal dan desain (pra- studi kelayakan, studi kelayakan, desain dasar dan desain detil), tahap konstruksi (rekayasa, procurement dan konstruksi), serta tahap operasi (operasi dan perawatan). Tahap awal dan desain terutama untuk turbin, generator, dan kontrol relatif sudah memadai. Pada tahap konstruksi, seperti konstruksi sipil, instalasi peralatan, commisioning, procurement peralatan, dan rekayasan detil (detailed engineering) kemampuan perusahaan relatif masih terbatas. Dalam tahap operasi dan perawatan, kemampuan unit pembangkit untuk melakukan perubahan-perubahan teknis telah dikuasi dengan baik. Kegiatan rutin seperti: balancing, kontrol kualitas, major inspections, perbaikan preventif, asimilasi proces, asimilasi desain produk, adaptasi minor, aliran kerja, skeduling, pengendalian sediaan (untuk kegiatan operasi dan perawatan) telah dilakukan. Meskipun masih bersifat parsial, belum merupakan perubahan sistem secara keseluruhan. Lemahnya kemampuan tahap konstruksi, karena proses pembelajaran teknologi yang sangat terbatas. Perusahaan untuk mengembangkan kemampuan mereka. teknologi terutama pada tidak memperoleh pengalaman yang cukup Strategi teknologi dilakukan melalui pemanfaatan teknologi untuk industri olahan kakao (Bab X). Pemetaan dilakukan pada industri hulu, antara, dan hilir dengan mempertimbangkan aspek teknologi: pengolahan, penggunaan energi, pengelolaan lingkungan, ketenaga-kerjaan, riset, dan keuangan. Pelaku industri hulu sebagian besar adalah perusahaan kecil menengah yang berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sementara industri antara dan industri hilir pelakunya didominasi industri besar dan penanaman modal asing (PMA). Secara umum industri hulu kakao relatif masih tertinggal. Industri hulu berdasarkan hasil survai pada aspek teknologi pengolahan baru mampu memenuhi 2 dari 5 kondisi ideal. Sementara untuk industri antara dan hilir, aspek teknologi pengolahan, setidaknya mencapai 8 kondisi ideal. Untuk aspek teknologi penggunaan energi memperlihatkan bahwa untuk industri hulu sama sekali belum tampak menggunakan teknologi ideal pada pengelolaan energinya, tetapi untuk industri antara dan hilir telah memenuhi 2 dari 6 kondisi ideal. Untuk aspek penggunaan teknologi pada pengelolaan lingkungan industri hulu juga masih teringgal. Pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan lingkungan pada industri hulu barulah 3 dari 8 kondisi ideal, sementara untuk
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 9 industri antara dan hilir sudah mampu memenuhi hampir 8 dari 12 kondisi ideal. Pada sisi lain, penggunaan teknologi dalam aspek ketenagakerjaan relatif tidak jauh berbeda. Industri hulu sudah mampu setidaknya memenuhi 4 dari 7 kondisi ideal, sementara industri antara dan hilir sudah mencapai 6 dari 7 kondisi ideal. DAFTAR PUSTAKA Anderson, K. 2011, "Appraisal policy and strategy", Mittuniversitetet. diakses 7 Februari 2020] Bagal, S., 2016. "The Differences between strategies and policies", policies-sanjeev, diakses 6 Februari 2020] Bizmanualz, 2005. "Policies, procedures & processes" diakses 7 Februari 2020] De Meyer, A. , 2006, "Technology strategy", Working Paper Series 20/2006, Judge Business School, University of Cambridge Ford, D., 1988, "Develop your technology strategy", Long Range Planning, Vol. 21 (5) hlm. 85-95 Hall, B.H., 2002, "The assessment: technology policy", Oxford Review of Economic Policy, Vol 18 (1), hlm. 1-9 Hampson, K.D. dan C.B. Tatum, 1993, "Technology strategy for construction automation", G.H. Watson, R.L. Tucker dan J.K. Walters (ed), Automation and Robotics In Construction X,. Elsevier Science Publishers, B.V. Lall, S. dan M. Teubal, 1988, "Market stimulation technology policies in developing countries: A framework with examples from East Asia", World Development, Vol. 26 (8), hlm. 1369-1385 OECD [Organisation for Economic Co-Operation and Development], 2002. "Technology Policy and the Environment", science/inno/1830589.pdf, diakses 7 Februari 2020] UNCTAD [United Nations Conference on Trade and Development], 2019. A FRAMEWORK for Science, Technology and Innovation Policy Reviews: Harnessing innovation for sustainable development. Geneva: UNCTAD
10 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri diakses 8 Februari 2020] Wheelen, T.L. dan J.D. Hunger, 2012. Strategic Management and Business Policy, 13th Edition. Pearson: New Jersey WHO [World Health Organization], 2018, Handbook For National Quality Policy And Strategy: A Practical Approach for Developing Policyand Strategy to Improve Quality of Care. Geneva: WHO
Bab II. Kerangka Model Perumusan Kebijakan dan Strategi Teknologi Sri Handoyo Mukti ABSTRACT In formulating a technology strategy, it is necessary to introduce the environment of internal and external conditions (competitors), where to get strategic information in order to formulating of strategy, it requires the activities of Technology Intelligence. in the form of database The amount of data obtained requires structuring management that can be added to the decision support system, where the results of the analysis still require input from experts and industry players to obtain strategic issues and problems faced in the field and future technological development trends. In the formulation of strategy, it is important to foresight various possible alternatives for future technological trends, as well as to develop unpredictable future scenarios of change using the Scenario Planning methodology. To get a more detailed view and quantitative impact, each scenario can be simulated, where one simulation method that can be used is the System dynamics method. Key words: technology strategy, technology intelligence, foresight, system dynamics ABSTRAK Dalam merumuskan strategi teknologi perlu dilakukan pengenalan terhadap lingkungan kondisi internal maupun eksternal (pesaing), dimana untuk mendapatkan informasi strategis dalam rangka perumusan strategi perlu kegiatan Intelijen Teknologi. Banyaknya data yang diperoleh membutuhkan penataan dalam bentuk manajemen basis data yang dapat ditambahkan dengan sistem pendukung pengambilan keputusan, dimana hasil analisis masih membutuhkan masukan dari para pakar dan pelaku industri untuk mendapatkan isu strategis dan permasalahan yang dihadapi di lapangan serta tren perkembangan teknologi kedepan. Dalam perumusan strategi, penting untuk mem-foresight berbagai kemungkinan alternatif trend teknologi kedepan, serta mengembangkan berbagai skenario perubahan kedepan yang sifatnya unpredictable menggunakan metodologi Perencanaan Skenario. Untuk mendapatkan melihat gambaran yang lebih rinci dan dampak kuantitatif maka setiap skenario dapat disimulasikan, dimana salah satu metode simulasi yang dapat digunakan adalah metode System dynamics. Kata kunci: strategi teknologi, intelijen teknologi, foresight, sistem dinamik
12 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri PENDAHULUAN Peran teknologi dewasa ini semakin penting dengan adanya keterbukaan pasar global. Setiap negara akan berusaha untuk meningkatkan penguasaan teknologinya untuk dapat tetap berperan dalam perdagangan internasional. Dengan keterkaitan yang semakin kompleks dalam proses produksi barang dan jasa, dimana rantai pertambahan nilainya cukup panjang dan melibatkan beberapa industri dan lintas negara, maka suatu negara harus menetapkan fokus kebijakan strategi teknologinya sehingga dapat memperoleh nilai tambah yang optimal dalam suatu mata rantai proses produksi barang dan jasa. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001, BPPT sebagai lembaga Negara mempunyai wewenang antara lain (1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dan (2) pemberian rekomendasi penerapan teknologi dan melaksanakan audit teknologi. Oleh karenanya, arah dan strategi pengembangan dan pemanfaatan teknologi pada masa yang akan datang perlu diformulasikan agar memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi pengguna teknologi tersebut. Dalam memformulasikan kebijakan dan strategi teknologi perlu dilakukan langkah-langkah yang terstruktur serta dapat ditelusuri sehingga kebijakan yang ditetapkan mudah untuk diimplementasikan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Langkah yang dilakukan dalam perumusan strategi pada tahap awal adalah melakukan pemetaan teknologi untuk memperoleh gambaran penguasaan teknologi tertentu. Pemetaan teknologi memerlukan data dan informasi yang akan disusun dalam suatu database intelijen teknologi yang akan menjadi landasan bagi perumusan strategi teknologi yang akan diambil. Menurut Narayanan (2001), Strategi Teknologi adalah pola-pola dalam pemilihan teknologi oleh suatu perusahaan. Pilihan-pilihan ini meliputi komitmen terhadap sumber daya untuk pemberian, pemeliharaan, penyebaran dan ketertinggalan dari kemampuan teknologi. Dalam kasus teknologi EBT, gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: - Apa tujuan untuk pengembangan teknologi - - Bagaimana skenario pengembangan teknologi untuk masing-masing Isu apa yang mempengaruhi pilihan teknologi dimasa depan pilihan Program apa yang harus dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan Kegiatan utama apa yang harus dilakukan serta tahapannya
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 13 Dalam kajian ini strategi teknologi diartikan sebagai pola-pola dan pilihan- pilihan alternatif proses implementasi hasil riset hingga ke pasar yang dapat diambil dari hasil analisis pengembangan skenario. Sedangkan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan (Wikipedia). danpengembangan KEBIJAKAN DAN REGULASI TEKNOLOGI skenario & strategi Kelembagaan (KKIP, Konsorsium)TOT, Offset, Imbal BeliKewajiban beli produk DNPembatasan Impor Sekama PendanaanDampak EkonomiInsentif (Pajak, PMN) IntervensiProduksi + KAPASITASUTILISASILOCAL CONTENT/IMPORTMapping Kapabilitas Insentif/Disinsentif Demand(Pasar)Supply(Produksi) PERMINTAAN DALAM NEGERIPERMINTAAN EKSPORPosisi Pasar IntervensiPasarInvestasi Lingkungan/Iklim kebijakanImplementasi Sektor riil Gambar 2.1. Implentasi Kebijakan Teknologi di Sektor Riil Dalam kajian ini, kebijakan yang dimaksudkan adalah serangkaian pengaturan dalam menciptakan iklim yang kondusif dimana proses implementasi riset hingga ke pengguna dapat dipercepat, diantaranya adalah dengan memberikan insentif dan disinsentif.
14 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Oleh karena itu kebijakan yang direkomendasikan adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif sehingga hasil riset dapat diimplementasikan dan dapat diterima pasar, sedangkan strategi dikembangkan untuk mendapatkan pilihan- pilihan berupa skenario langkah-langkah terbaik dalam proses riset, penerapan di industri dan difusi/komersialisasi hingga untuk memenuhi permintaan pasar di masa depan. Gambar berikut memperlihatkan alur proses perumusan rekomendasi kebijakan dan strategi teknologi hingga di sektor riil. Alur proses dari riset - pengembangan produk - industri hingga sampai ke pengguna perlu dipetakan permasalahannya dan dilakukan foresight untuk memperkirakan arah pengembangan teknologinya sehingga diperoleh suatu rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran dan memperlancar proses hilirisasi riset hingga pilihan- pilihan strategi apa yang harus diterapkan pada masing-masing lembaga. Untuk dapat memformulasikan rekomendasi kebijakan dan alternatif strategi pengembangan teknologi hingga ke pengguna (pasar), maka perlu dilakukan langkah-langkah mulai dari akuisisi data, pemetaan hasil, analisis, pengembangan alternatif strategi hingga perumusan rekomendasi kebijakan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.2. Dalam penerapannya, tidak harus semua langkah dikerjakan, tergantung pada lingkup strategi atau kebijakan teknologi yang akan dirumuskan. Kadang kala hasil analisis intelijen teknologi sudah cukup untuk merumuskan alternatif strategi yang akan diambil, tetapi untuk merekomendasikan strategi dan kebijakan teknologi dengan skala nasional, maka kajian/simulasi dampak yang terjadi harus dilakukan untuk memperkecil risiko kegagalan dalam implementasinya. Proses perumusan Strategi Teknologi secara umum dapat dalam tahapan sebagai berikut : 1. Kegiatan intelijen teknologi yang meliputi: akuisisi data (survey: eksternal/internal), penyusunan database dan analisis/pemetaan data. 2. Kegiatan pengembangan skenario: menggali isu strategis, identifikasi driving factors, foresight, alternatif pilihan strategi teknologi. 3. Kajian dampak: melakukan kajian dari alternatif pilihan strategi untuk mengetahui dampaknya sehingga dapat diformulasi strategi yang dipilih serta dukungan kebijakan yang harus disiapkan.
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 15 PERENCANAANSKENARIO INTELIJENTEKNOLOGI REKOMENDASI KEBIJAKAN TEKNOLOGI HASIL ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS FORMULASISTRATEGI ANALISIS ALTERNATIFSTRATEGI SIMULASI/DAMPAK Gambar 2.2 Alur Perumusan Kebijakan dan Strategi Teknologi Model intelijen teknologi dibutuhkan agar proses akuisisi dan pemrosesan data dapat dilakukan lebih cepat dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang dengan pesat. Sedangkan pengembangan skenario dilakukan agar informasi dari hasil intelijen teknologi dapat diperkaya dengan memprediksi alternatif di masa depan (foresight) sebagai masukan dalam perumusan strategi teknologi sehingga dapat dipertimbangkan risiko dan ketidakpastian di masa depan. Kajian dampak dilakukan untuk menilai dampak masing-masing alternatif strategi yang diambil sehingga dapat dianalisis untung ruginya dari berbagai variabel yang dipertimbangkan. INTELIJEN TEKNOLOGI Pengertian Dasar Dari berbagai pengertian yang berkembang, jika ditarik garis merahnya maka pengertian intelijen teknologi dapat dijabarkan sebagai: aktivitas yang memungkinkan suatu perusahaan/negara meng-identifikasi peluang-peluang
16 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri dan ancaman secara teknologi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dimasa yang akan datang dan keberlanjutan dari bisnis perusahaan/negara. Kegiatan intelijen teknologi ini dilatarbelakangi oleh : Teknologi merupakan kunci persaingan usaha diera globalisasi. - Perubahan teknologi atau siklus hidup teknologi semakin cepat (time compression), sehingga mengikuti perkembangan teknologi semakin perlu. - Tidak ada suatu perusahaan atau Negara menguasai teknologi dari hulu hingga hilir sehingga kecenderungan integrasi teknologi semakin besar. - Pada level perusahaan dan industri, harus mampu memanfaatkan peluang dan bersiaga menghadapi potensi ancaman. Disisi pemerintah, dibutuhkan dalam rangka membuat kebijakan dan strategi nasional dalam memberikan arah pada kegiatan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sehingga mampu mendukung dan menyelesaikan persoalan teknologi pada level perusahaan dan industri. Mengikuti Perkembangan Teknologi adalah PERLU PERUSAHAAN : memanfaatkan PELUANG bisnis baru dan bersiaga menghadapi potensi ANCAMAN PEMERINTAH : membuat KEBIJAKAN yang tepat terkait penerapan teknologi Gambar 2.3. Perlunya Intelijen Teknologi Tujuannya secara umum adalah menangkap dan menyebarkan informasi teknologi yang dibutuhkan untuk perencanaan strategi dan pengambilan keputusan. Dengan semakin pendeknya siklus hidup teknologi dan bisnis yang semakin meng-global, maka memiliki kemampuan intelijen teknologi yang efektif menjadi semakin penting. Secara khusus, Intelijen Teknologi bertujuan melayani perusahaan untuk membuat bisnis untuk menciptakan nilai dengan dukungan pengembangan strategi, pengambillan keputusan dan aksi dan
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 17 mempercepat pengiriman hak-hak atau penawaran baru dan berkontribusi kepada pengembangan bisnis baru dengan: a. Pelacakan pengembangan teknologi dan mengidentifikasi peluang-peluang secara teknis dan komersial. b. Mengidentifikasi pasar dan permintaan-permintaan saat ini dan masa depan. c. Pelacakan teknologi-teknologi kompetitif pesaing dan pelanggan. d. Mengidentifikasi sumberdaya-sumberdaya eksternal (R&D Partnership, external experts, dsb) untuk mengoptimalkan pemanfaatan kompetensi dan sumberdaya. e. Mengkombinasikan informasi yang ada dan pengetahuan dengan pengetahuan baru dan menemukan pengetahuan baru melalui analisis, wawasan dan kesimpulan serta komunikasi. f. Mendukung pembangkitan ide-ide baru. g. Membagi dan mempengaruhi (mendongkrak) kemampuan internal perusahaan. Pengembangan Pengembangan Penyusunan Produk/Proses Bisnis Kebijakan Gambar 2.4. Arah Pelaksanaan Intelijen Teknologi Kegiatan Intelijen Teknologi pada dasarnya adalah : Mendapatkan dan menganalisis informasi. - Menyebarkan hasil (untuk dimanfaatkan dalam perumusan strategi teknologi). Jadi intelijen teknologi adalah proses dari mulai mendapatkan data, mengolah dan menganalisis informasi yang dibutuhkan dalam merumuskan strategi. Oleh sebab itu pelaksanaan intelijen teknologi yang efektif memerlukan adanya interaksi antara pihak-pihak yang melakukan proses mendapatkan dan menganalisis informasi dengan pihak-pihak yang memanfaatkannya, sehingga
18 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri tidak terjadi pemberian mengakibatkan biaya tinggi. informasi yang salah atau berlebihan yang Mendapatkan & Menganalisis Informasi Menyebarkan Hasil Strategi Teknologi/Bisnis, Kebijakan Terkait Teknologi Gambar 2.5. Intelijen Teknologi Mendukung Perumusan Strategi Teknologi Kerangka model intelijen teknologi Kerangka model intelijen teknologi telah dikembangkan oleh berbagai pihak diantaranya adalah sebagaimana pada Gambar 2.6. Pada model intelijen teknologi yang dikembangkan Narayanan (2001), langkah- langkahnya adalah sebagai berikut : Scanning - Monitoring - Forcasting - Assesing Sedangkan pada model WIT (Wise Intelligent Technology), langkah-langkahnya meliputi: Koleksi data melalui data gateway - Processing - Analisis - Diseminasi
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 19 Forecasting Scanning Monitoring Assessing Kerangka Model Intelijen Teknologi dari Narayanan (2001) Kerangka Model Intelijen Teknologi dari WIT (Wise Intelligence Technology) Gambar 2. 6. Kerangka Model Intelijen Teknologi (Elbit Systems Ltd, 2009) Dari berbagai pustaka yang ada, model intelijen teknologi memiliki aspek- aspek: Akuisisi data. Sumbernya bisa eksternal, internal, dan dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup. Proses akuisisi data ini dapat berupa kegiatan scanning, monitoring survey secara terbuka, melalui seminar, dari mulut kemulut, tukar menukar tenaga ahli, studi literature, browsing internet, langgaran journal atau abstrak dan semua saluran informasi dari berbagai media dapat dimanfaatkan. Saat ini dengan arus informasi yang semakin terbuka dan deras, maka mengelola data intelijen teknologi menjadi hal yang cukup penting. Data Base Intelijen Teknologi. Dengan informasi yang begitu deras, maka hasil intelijen teknologi perlu dikelola dengan perangkan Komputer yang memadai untuk dapat dimanfaatkan dengan cepat dan efisien Data Process dan Analisis. Dilakukan untuk mengolah data mentah menjadi informasi intelijen strategis yang sesuai dengan kebutuhan itu perlu dilakukan analisis/ forecast, perumusan strategi. Selain simulasi kondisi Busssiness as Usual serta perhitungan statistic sederhana. Dukungan DSS yang menyatu dengan Database sangat membantu proses analisis. Penyajian hasil. Disiapkan dalam format yang sesuai dengan kebutuhan, apakah laporan menyeluruh, summary, atau hanya grafik-grafik yang penting.
20 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Proses Intelijen Teknologi dapat disederhanakan sebagaimana pada Gambar 2.7. Gambar 2. 7. Pelaksanaan Proses Intelijen Teknologi Mencari Informasi (Akuisisi Data) Dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti : Scanning - Monitoring - Trawl - Mining - Survey/sensus, assessment, audit terkait teknologi dan industri - Dan lain-lain Survey Untuk mendapatkan data juga dilakukan survey atau assessment atau audit dimana kegiatan ini dapat bersifat TRAWL dan MINE sekaligus. internal, dapat Monitoring Kegiatan monitoring merupakan kegiatan pengumpulan data secara terus menerus dan dapat dilakukan baik internal maupun eksternal, dapat juga
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 21 bersifat terbuka atau tertutup. Kegiatan monitoring umumnya hanya mengamati beberapa indicator kunci saja yang memang sangat dibutuhkan. Tabel 2. 1. Cara Mencari Informasi Internal Eksternal Terbuka TRAWL Merubah informasi Tacit di dalan perusahaan menjadi Explicit (pengetahuan & keahlian personil internal diberdayakan) SCAN Mengumpulkan berbagai informasi secara luas (status dan pengembangan teknologi) di luar perusahaan yang dapat berdampak pada perusahaan Terarah MINE Menggali,mengumpulkan dan menyarikan informasi explicit/tertulis yang sudah pernah dikumpulkan di dalam perusahaan, namun tersebar diberbagai unit/personil TARGET Mengumpulkan informasi yang terfokus pada suatu teknologi tertentu dan memonitor secara seksama perkembangannnya Sumber : Kerr et al, 2006 dalam Mortara et al, 2009 Aspek/Lingkup Informasi yang dibutuhkan dalam perumusan Strategi Teknologi tentunya tidak hanya terkait teknologi-nya saja tetapi meliputi hal-hal yang terkait lainnya. Aspek terkait ini antara lain : 1. Aspek Teknologi (riset - pengembangan): Teknologi eksisting (elemen, varian, teknologi terkait, kematangan, teknologi bebas), Teknologi mendatang (status R&D, teknologi yang akan dibutuhkan), Teknologi baru yang berpotensi mengalahkan teknologi eksisting, - Dukungan Riset dan Pengembangan, 2. Aspek Produksi (kaji terap teknologi di industri) Kapasitas Produksi, - Produktivitas, - Efisiensi,
22 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Tingkat Teknologi (technoware, humanware, orgaware dan infoware) yang digunakan, dll 3. Aspek Bisnis/Pasar/Pengguna : - Pemain yang terlibat, - Kompetitor dan kemampuannya, - Kondisi pasar (share), - Ekspor-impor, - Substitusi Pasar,dll 4. Aspek Lingkungan (Faktor yang berpengaruh) : - Kelembagaan : kolaborasi, klaster industri - Regulasi (mandatori, TKDN, insentif, disinsentif) - Kebijakan makro. Fokus KAJIAN DANPENERAPANINDUSTRI KEBIJAKAN/REGULASI Survei/EksplorasiPasar DN, PasarLN, Pasar Ekspordan Substitusi INTELIJEN TEKNOLOGI ANALISIS RISET DANPENGEMBANGAN Eksplorasi RisbangPerguruan Tinggi,Lembaga Riset,Industri Scanning, Monitoring, Assesing,Forecasting DEMAND/PASAR Survey/ ObservasiIndustriKlaster Industri danKolaborasi Riset -Industri Transfer TeknologiAudit Teknologi Gambar 2. 8. Aspek terkait perumusan Strategi Teknologi Melakukan Analisis Data dan informasi yang diperoleh hasil intelijen teknologi (termasuk hasil survey) pada area riset dan pengembangan (Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang), Penerapan Teknologi (di Industri), Pasar, dan regulasi/kebijakan yang ada kemudian dilakukan analisis. Kegiatan analisis yang dilakukan meliputi:
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 23 Tabel 2. 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Riset dan Pengembangan Technology Foresight Siklus Hidup Teknologi Tahapan Inovasi Teknologi Technology Capability Technology Readiness Level (Tingkat Kesiapan Teknologi) Tahapan Inovasi Teknologi Technology Planning/ Roadmap Valuasi Teknologi Pengkajian dan Penerapan di Industri Pertumbuhan Industri dan kontribusi teknologi Audit Teknologi Technology Assessment/ Teknometrik (THIO) Daya Saing Industri, Klaster industri, Karakteristik Industri TKDN Transfer Teknologi, Komersialisasi Teknologi, Inkubasi Teknologi Manufacturing Readiness Level Sumberdaya Manusia Pasar/Demand Regulasi/Kebijakan Pasar Dalam Negeri Fokus Bidang Teknologi Pasar Ekspor Pasar Impor Kelembagaan Kolaborasi Sumberdaya Manusia Pasar Substitusi Mandatori, insentif, disinsentif Kajian Finansial dan Ekonomi, Pertumbuhan TFP, analisis risiko Pertumbuhan Lapangan Kerja, peningkatan pendapatan masyarakat Analisis Input Output Kajian lingkungan hidup, kependudukan, sosial, dan ekonomi Sumber : PSAT BPPT, 2019 Catatan : Analisis yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan Penyebaran Hasil Analisis tentunya akan disebarkan kepada pihak-pihak yang Hasil analisis berkepentingan. Penyebaran hasil analisis yang dilakukan dalam perusahaan biasanya memiliki pola: Hierarkis: hasil analisis diberikan dari staf Manajemen. Hierarkis: hasil analisis diberikan dari staf Manajemen. Partisipatoris: hasil analisis dari staf seluruhnya dibahas di middle manajemen.
24 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Hibrid: Hasil analisis dari staf disampaikan ke top manajemen, hanya yang dianggap relevan yang dibahas di middle manajemen Untuk perumusan strategi yang sifatnya lebih makro (misalnya di level industri, pemerintah daerah atau Negara), maka hasil analisis umumnya diberikan kepada : Masing-masing instansi yang menangani sektor tertentu - Instansi penerima informasi akan melakukan analisis strategis terkait informasi yang diterima untuk menetapkan strategi kedepan (biasanya dilakukan oleh Tim yang akan merumuskan skenario kebijakan dan strategi) PENGEMBANGAN SKENARIO Kegiatan Perumusan Strategi umumnya didominasi oleh aktivitas foresight, dimana menurut Voros (2004) Kerangka Perumusan Strategi-nya sebagaimana Gambar 2.9. Beberapa ahli yang merumuskan perencanaan skenario memiliki langkah-langkah yang kurang lebih sama, dimana kegiatan yang dilakukan meliputi : Input Menyiapkan input: review berbagai data dan report, termasuk hasil intelijen teknologi. Foresight Kegiatan Foresight merupakan kegiatan Pemikiran Strategis yang bersifat eksploratif, intuitif, sintesis, deduktif, kreatif, disruptif, berisikan info yang belum lengkap (incomplete/ambiguous), serta menghasilkan (men-generate) banyak pilihan (option). Kegiatan Foresight dilakukan melalui : Pelaksanaan FGD, untuk men-generate isu, trend dan tema-tema strategis. - Analisis, untuk menjawab "what seems to be happening ?" dengan menganalisis tren, isu dan tema-tema strategis serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan (drivers of change). Interpretasi, untuk menjawab "What's really happen ?" melakukan pendalaman analisis, untuk melihat hal yang terjadi dengan berbagai
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 25 faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan. Proses ini dapat menggunakan metodologi System dynamicss, baik hanya melalui pengambaran Struktur Dinamisnya (Causal Loop Diagram), atau sampai simulasi secara numerik-nya. Prospeksi, untuk menjawab "What might happen ?" akan menghasilkan skenario-skenario strategi yang mungkin dari berbagai opsi strategi yang dikembangkan. Gambar 2. 9. Proses Perumusan Strategi (Voros, 2004) Output/Hasil Hasil dari kegiatan Foresight yang dilakukan berupa pilihan strategi yang merupakan penjabaran strategi dari berbagai opsi strategi yang telah dikembangkan skenario-nya. Strategi Strategi yang dirumuskan dapat berupa :
26 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Strategy Development: evaluasi opsi, menguji pilihan-pilihan, mengambil keputusan, menetapkan arah dan tujuan. Strategic Planning: implementasi, analitic, deduktif, berbagai tindakan-tindakan strategis yang harus dilakukan. Pertimbangan-pertimbangan strategi inilah yang akan menjadi rekomendasi terhadap langkah-langkah strategi yang mungkin serta pertimbangannya. Proses perumusan Strategi Teknologi dapat disederhanakan sebagaimana Gambar 2.10. Hasil Intelijen Strategis Input Explorasi Isu-isu Strategis Pengembangan Skenario Pilihan Strategis Formulasi Strategi STRATEGI Gambar 2. 10. Proses Perumusan Strategi (Penyederhanaan) Input Input dalam proses perumusan strategi diproleh dari Kegiatan Intelijen Strategis yang dilakukan melalui proses akuisisi data, pengolahan dan analisis. Eksplorasi Isu-Isu Strategis Dari hasil analisis data dan informasi kegiatan intelijen teknologi, dapat isu-isu strategis yang dapat dapat dikembangkan dengan diidentifikasi
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 27 melakukan kegiatan partisipatori (FGD), Penentuan partisipan yang terlibat adalah komponen yang sangat menentukan dalam proses penyusunan skenario. Tingkat pengetahuan, pengalaman, dan subyektifitas partisipan sangat berpengaruh dalam menentukan sesuatu kejadian di masa datang. Adalah penting melibatkan luar, seperti dari pihak masyarakat, pakar, atau pihak yang tertarik, untuk memperbaiki pandangan partisipan. juga orang-orang Kegiatan yang dilakukan meliputi : Review hasil analisis intelijen teknologi. - FGD dengan pakar. - FGD dengan para pihak terkait (mewakili riset, regulator). - Penetapan Review hasil analisis intelijen teknologi. - FGD dengan pakar. - FGD dengan para pihak terkait (mewakili riset, regulator). - Penetapan isu-isu strategis yang mempengaruhi perubahan (ekonomi,produktivitas, pasar, lingkungan, persaingan, dll). Pengembangan Skenario Perencanaan skenario dilakukan dengan menurunkan isu-isu strategis yang diperoleh dengan menentukan faktor-faktor utama yang dapat menjadi variabel dalam penentuan keberhasilan skenario. Pemilihan faktor-faktor utama dapat dilakukan dengan memilih isu-isu strategis terpenting (dapat dilakukan secara partisipatori), yang akan menjadi variabel yang menentukan dampaknya dalam jangka pendek atau panjang. Variabel yang ada kemudian dikelompokkan mana yang bisa diprediksi dampaknya mana yang tidak. Variabel penting yang tidak bisa diprediksi dampaknya akan menjadi alternatif strategi. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Menetapkan faktor-faktor utama dalam lingkungan sekitarnya. b. Indentifikasi Variabel Kunci yang dapat diprediksi: variabel ini yang akan menjadi penentu perubahannya dimasa depan. c. Identifikasi Variabel Kritis yang tidak terduga: Variabel ini kritis terhadap perubahan tetapi tidak bisa diprediksi atau sulit untuk diprediksi karena memiliki peluang-peluang yang tidak terduga. d. Pengelompokan Variabel: Variabel yang tidak bisa dikendalikan kita keluarkan atau dikelompokkan sebagai faktor eksogenus (diluar jangkauan kebijakan yang akan diskenariokan seperti kondisi pasar global). Variabel
28 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri yang lebih dapat dikendalikan dikelompokkan atas (1) tingkat pengaruhnya tingkat terhadap perubahan ketidakpastiannya (dapat diprediksi, tidak terduga). (tingkat kepentingannya) serta (2) e. Identifikasi kekuatan penggerak utama: Variabel yang dapat diprediksi diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya. Variabel tidak terduga diurutkan menurut tingkat penting dan ketidak-pastiannya. Dengan dasar pertimbangan ini, serangkaian fakor penggerak utama akan terbentuk : (1) Urutan variabel yang dapat diprediksi berdasarkan tingkat kepentingannya, (2) Urutan variabel yang tidak terduga berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat ketidakpastiannya. f. Pemilihan logika skenario: tahap ini adalah tahap dimana pemikiran ditantang berkreasi tinggi, bertujuan untuk membangun satu set skenario yang masuk akal/logis, yang akan membantu dalam menentukan jumlah dan karakteristik dari skenario yang akan disusun. g. Penyusunan skenario: Logika-logika skenario yang dibentuk pada tahap sebelumnya, dirangkai pada ini tahap mempertimbangkan kembali variabel-variabel utama skenario yang sudah lain: faktor penggerak utama dan diidentifikasi sebelumnya, antara hubungan yang mungkin dapat terjadi antara satu dengan lainnya, setiap faktor kuncinya, dan kecenderungan yang telah diidentifikasi pada tahap- tahap sebelumnya. ini. Penyusunan skenario h. Kajian kesesuaian skenario: kaji kesesuaian tiap skenario dari logikanya yang terbentuk, identifikasi hal-hal utamanya, termasuk yang berhubungan dengan kekurangan terbesarnya. Pada tahap ini, skenario di cek lagi dapat meyakinkan kuncinya terhadap konsistensinya. variabel-variabel hingga i. Pengkajian implikasi skenario dalam perencanaan strategis: implikasi dari suatu skenario diuji dengan membalik arah alur logikanya, dari hasil menuju isu dasarnya. Dari sini akan ditemukan kekuatan skenario tersebut, dan strategi apa yang perlu diambil untuk menyikapi skenario tersebut. Pilihan Strategis Alternatif strategi dikembangkan berdasarkan variabel dengan ketidak-pastian yang tinggi. Misalnya : Skenario - 0 : Kondisi saat ini, kondisi dasar
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 29 Skenario -1 : Jika harga minyak dunia tinggi Skenario - 2 : Jika harga minyak dunia rendah Tabel 2. 3. Skenario Pengembangan Strategi Skenario 0 (BAU) Kondisi Dasar 1 2 Strategi Riset dan Pengembangan Var : ... Strategi : ... Var : ... Strategi : ... Var : .... Strategi : ... Strategi Penerapan Industri Var : ... Strategi : ... Var : ... Strategi : ... Var : .... Strategi : ... Strategi Pasar Var : ... Strategi : ... Var : ... Strategi : ... Var : .... Strategi : ... Strategi Regulasi & Kelembagaan Var : ... Strategi : ... Var : ... Strategi : ... Var : .... Strategi : ... KAJIAN DAMPAK Simulasi Alternatif strategi berdasarkan skenario yang dikembangkan dapat dikaji dampaknya berdasarkan beberapa variabel kunci yang menjadi indiktor penilaian skenario dan alternatif strategi yang dikembangkan. Kajian dampak ini dilakukan untuk me-mitigasi risiko terhadap implementasi skenario. Kajian dampak dapat dilakukan : a. Kuantitatif: Kajian dampak kadang dilakukan dengan simulasi yang didukung aplikasi komputer (misalnya System dynamics), sehingga dapat dievaluasi masing-masing alternatif skenario terhadap variabel-variabel (peningkatan utama seperti: pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, emisi/limbah), dan kesejahteraan sosial (peningkatan peningkatan pendapatan GDP/kapita). lingkungan b. Kualitatif: Jika tidak memungkinkan secara kuantitatif, kajian dampak juga dapat dilakukan secara kualitatif dengan melakukan temu pakar (FGD) dan kajian literatur berdasarkan benchmark. Formulasi Strategi Teknologi Formulasi strategi teknologi dapat dilakukan melalui FGD dengan mengundang para pihak terkait dengan materi hasil kajian dampak (simulasi) berbagai alternatif skenario yang dikembangkan. Kegiatan partisipatori ini dilakukan
30 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri untuk melengkapi berbagai aspek yang tidak tercover dalam kajian yang bersifat teknokratis seperti aspek politis, masukan para pakar dibidangnya mengenai technology foresight, masukan terhadap aspek finansial, atau socio culture, dll. Gambar 2. 11. Contoh Simulasi Dinamika Sistem: Dampak Skenario Investasi terhadap Pertumbuhan Industri Galangan Kapal (Mukti, 2017) Rekomendasi Kebijakan Teknologi Hasil formulasi strategi teknologi kemudian disusun berdasarkan "siapa" sehingga kebijakan yang direkomendasikan dapat melakukan "apa" dialamatkan kepada para pihak yang berkepentingan, dan dapat menjelaskan : Kebijakan apa yang diinginkan ??? - Siapa (institusi) yang menjadi lead, siapa (institusi) pendukung, siapa yang terkena dampak (siapa melakukan apa) ??? Lokus kebijakan (lokasi, sektor) ??? - Waktu (periode) pelaksanaan kebijakan ??? - Alasan atau manfaat kebijakan ??? - Bagaimana langkah-langkah penerapan kebijakan ??? - Faktor pendukung apa yang perlu disiapkan ???
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 31 PENUTUP Kesimpulan 1. Dalam merumuskan strategi teknologi perlu dilakukan pengenalan terhadap lingkungan kondisi internal maupun eksternal (pesaing) 2. Metodologi untuk mendapatkan informasi strategis dalam rangka perumusan strategi perlu kegiatan Intelijen Teknologi 3. Kegiatan intelijen teknologi diperlukan karena kondisi saat ini dimana siklus hidup teknologi semakin pendek (time compression), terbukanya pasar global serta integrasi lintas negara dalam proses produksi. 4. Kegiatan intelijen teknologi dapat disesuaikan dengan tujuan maupun anggaran yang dimiliki, dimana pemanfaatan jaringan internet sangat mendukung. 5. Semua jalur untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terhadap teknologi yang dimaksud harus dibuka seperti kegiatan monitoring, scanning, mining, trawl, assessment atau audit teknologi terutama untuk mendapatkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan, peluang serta ancaman dari pesaing. 6. Banyaknya data yang diperoleh membutuhkan penataan dalam bentuk manajemen basis data yang dapat ditambahkan dengan sistem pendukung pengambilan keputusan (Decision Support Systems = DSS) 7. Hasil intelijen yang disajikan dengan dukungan DSS masih membutuhkan masukan dari para pakar dan pelaku industri untuk mendapatkan isu dan permasalahan yang dihadapi di lapangan serta tren perkembangan teknologi kedepan. 8. Kegiatan untuk menggali isu-isu strategis yang berkembang dapat dilakukan melalui diskusi terbatas dengan berbagai metode seperti : brainstorming, Delphy, ZOPP maupun metode partisipatori lainnya. 9. Dalam perumusan strategi, penting untuk mem-foresight berbagai kemungkinan alternatif trend teknologi kedepan, serta mengembangkan skenario perubahan kedepan yang sifatnya unpredictable menggunakan metodologi Perencanaan Skenario. 10. Metodologi Perencanaan Skenario dilakukan untuk mengembangkan isu-isu strategis yang tergali dan berbagai alternative skenario dari memberikan beberapa opsi pilihan. 11. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci dan kuantitatif, tiap opsi skenario dapat disimulasikan, salah satunya dapat menggunakan metode simulasi System dynamics, walaupun untuk melakukan simulasi membutuhkan pemahaman perilaku sistem yang lebih mendalam.
32 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri 12. Gambaran kondisi masa datang yang dijabarkan dari masing-masing opsi kemudian diformulasikan dalam strategi untuk menyiasati kemungkinan yang terjadi. 13. Kondisi yang berubah-ubah membutuhkan strategi yang berjenjang berdasarkan tahapan jangka pendek, menengah dan panjang. 14. Strategi jangka pendek inilah yang pada akhirnya akan diturunkan dalam tindakan-tindakan yang lebih terukur. Saran 1. Dalam menggali informasi yang sifatnya kedalam institusi atau perusahaan, yang assessment perlu dilakukan dikembangkan dan audit terhadap kinerja teknologi yang telah diterapkan. 2. Kerjasama dengan kementerian teknis, BPS dan LIPI terutama dalam teknologi terhadap kegiatan pengembangan database kapabilitas teknologi di Indonesia. 3. Menetapkan prioritas teknologi yang harus dimonitoring secara berkala 4. Perlunya sistem kelembagaan yang dapat menyalurkan hasil perumusan strategi teknologi yang dikembangkan. 5. Perlunya dukungan regulasi untuk dapat membakukan kerangka strategi teknologi dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 6. Perlu adanya dukungan finansial khususnya dalam melakukan intelijen teknologi (dan menyusun hasilnya dalam manajemen basis data) serta mengadakan/membuka ruang bagi forum-forum diskusi yang menggalang informasi dan permasalahan dari para pelaku bisnis dan teknologi. DAFTAR PUSTAKA Conway Maree, 2014, Foresight : an Introduction, a Thinking Futures Reference Guide, licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 3.0 Unported License. Permissions beyond the scope of this licence may be available at Elbit Systems Land and C4I - Tadiran Ltd., 2009, Wise Intelligence, 5 Hagavish St. Netanya 42507, Israel, E-mail: Forester JW, 1971, World Dynamics, Cambridge:Wright-Allen Press-MIT, Kerr, C.I.V.. L. Morata, R. Phaal dan D.R. Probert, 2006, "A conceptual model for technology intelligence", International Journal of Technology Intelligence and Planning, Vol 2 (1), hlm. 73-93
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 33 Mortara, L, Kerr CIV, Phaal R, Probert DR, 2009, "A toolbox of elements to build technology intelligence systems", International Journal of Technology Management, Vol. 47, hlm. 322-345 Mukti, Sri Handoyo, 2017, Skenario Pertumbuhan Industri Galangan Kapal (Investasi dan Kontribusi Teknologi). Tangerang Selatan: Publikasi Internal Pusat Sistem Audit Teknologi, PKT, BPPT. Narayanan V.K, 2001, Managing Technology and Innovation for Competitive Advantage, New Jersey: Prentice Hall. PSAT [Pusat Sistem Audit Teknologi], 2019. Laporan Kegiatan Penerapan dan Pengembangan Strategi Teknologi. Tangerang Selatan: BPPT Porter A. L, 2004, "Quick Technology Intelligence Processes", EU-US Seminar: New Technology Foresight, Foresight and Assessment Methods, Seville 13-14 May Ringland Gill, 1999, Scenario Planning, Managing for the Future, John Wille and Son Ltd. Sterman, John D, 2000, Business Dynamics : Systems Thinking and Modelling for Complex World, New York: McGraw-Hill Companies Inc. Voros, Joseph, 2004, A Generalized 'Layered Methodology' Framework, Australian Foresight Institute, Swinburne University og Technology, John Street Hawthorn, VIC 322, Ausutralia Wee Chow-Hou, Lee Khai-Sheang, B.W. Hidayat, 2001, Sun Tzu Perang dan Manajemen, Jakarta: Elex Media Komputindo,
34 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri
Bab III. Perceptual Interface dalam Mendukung Formulasi Kebijakan di Era Digital Sudarmin ABSTRACT Humans are the central character of an interaction system. The system is designed to help humans, so that what the user needs is a top priority. In order to be able to finish well, we must understand human capabilities and limitations. The interaction model helps to understand what is happening to the interaction between the user and the system. In order to accommodate a wider scenario, tasks, users, and preferences, we need to move towards a natural interface, intuitive, adaptable, and unobtrusive. The aim of the new focus on Human Computer Interaction (HCI), called Perceived User Interface (PUIs), is to make human-computer interaction more like how people interact with each other and with the world. In the context of policy-making in the digital age and indispensable social media interaction system dynamic and up to date so that the delivery and implementation of policy is easy implementation. Keywords: model, computer, interaction, policy ABSTRAK Manusia merupakan karakter sentral dari sebuah sistem interaksi. Sistem dirancang untuk membantu manusia, sehingga apa yang menjadi kebutuhan user merupakan prioritas utama. Agar dapat mendesai degan baik, kita harus memahami kemampuan dan keterbatasan manusia. Model interaksi membantu untuk memahami apa yang terjadi pada intekasi antara user dan sistem. Dalam rangka mengakomodasi skenario lebih luas, tugas, pengguna, dan preferensi, kita perlu bergerak menuju antarmuka yang alami, intuitif, adaptif, dan tidak mengganggu. Tujuan dari fokus baru di Human Computer Interaction (HCI), yang disebut Perceptual User Interface (PUIs), adalah untuk membuat lebih seperti bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dan dengan dunia. Dalam konteks perumusan kebijakan di era digital dan sosial media sangat diperlukan sistem interaksi yang dinamis dan mengikuti perkembangan terbaru sehingga penyampaian dan penerapan kebijakan mudah dalam implementasinya. interaksi manusia-komputer Kata Kunci: model, komputer, interaksi, kebijakan
36 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri PENDAHULUAN Interface komputer saat ini, bagaimanapun, terutama fungsional daripada sosial, yang digunakan terutama untuk aplikasi produktivitas kantor. Sementara itu, perkembangan di dunia saat ini menjadi lebih dari sekedar menggunakan "kabel" - komputer sudah bisa menemani dalam perjalanan kemanapun, memediasi kegiatan kita sehari-hari, akses kami ke informasi, dan interaksi sosial ilmuwan mengembangkan suatu bidang ilmu yang difokuskan pada desain, evaluasi dan implementasi yang berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer. Bidang ilmu ini dikenal dengan nama Interaksi Manusia-Komputer (Human Computer Interaction / HCI). Tujuannya adalah memahami prinsip-prinsip perancangan sistem interaksi yang efektif, sehingga suatu peralatan (termasuk di dalamnya perangkat lunak) disukai oleh penggunanya. sehari-hari. Di negara-negara industri maju, para Interaksi Manusia-Komputer dapat terjadi bila manusia sebagai pengguna peralatan komputer memberikan aksi yang dimengerti oleh komputer tersebut. Komputer akan menjalankan suatu fungsi sesuai program yang sudah dimuat didalamnya. Jadi tujuan manusia tercapai dengan bantuan komputer yang sudah diprogram untuk menjalankan fungsi tertentu. PERCEPTION USER INTERFACE Interaksi Alamiah Teknik interaksi manusia yang paling alami adalah yang kita gunakan dengan orang lain dan dengan dunia di sekitar kita yaitu, orang-orang yang mengambil keuntungan dari penginderaan dan persepsi kemampuan alami, bersama dengan keterampilan sosial dan konvensi yang kita peroleh pada usia dini. Peningkatan kemampuan alami mengarah kecenderungan untuk berinteraksi dengan teknologi dengan cara sosial, untuk model interaksi manusia-komputer setelah interaksi manusia-manusia. Persceptual user interface tersebut, akan mengambil keuntungan dari kedua kemampuan manusia dan mesin untuk merasakan, memahami, dan alasan. Defenisi Percepcion User Interface interaktif, Persepsi User antarmuka model multimodal setelah interaksi manusia-ke-manusia alami, dengan tujuan memungkinkan orang untuk berinteraksi dengan teknologi Interface dapat didefinisikan sebagai: "Sangat
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 37 dengan cara yang sama dengan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan dengan dunia fisik." Sifat persepsi interface ini harus dua arah (Turk dan Robertson, 2000) yaitu, keduanya mengambil keuntungan dari persepsi mesin lingkungannya (terutama mendengar, melihat, dan pemodelan orang-orang yang berinteraksi dengan itu), dan meningkatkan kemampuan persepsi manusia yang paling efektif berkomunikasi dengan orang-orang (misalnya melalui gambar, video, dan suara). Ketika ada penginderaan terlibat, harus transparan dan tidak mengganggu - pengguna tidak harus diminta untuk mengenakan perangkat canggung atau membatasi untuk berkomunikasi. Sistem tersebut akan berfungsi untuk mengurangi ketergantungan pada kedekatan yang dibutuhkan oleh keyboard dan mouse sistem. Mereka akan memungkinkan orang untuk mentransfer keterampilan sosial alami mereka untuk interaksi mereka dengan teknologi, mengurangi beban dan pelatihan kebutuhan kognitif pengguna. Interface tersebut akan mencakup lebih luas pengguna dan tugas dari sistem interface) tradisional, karena representasi semantik GUI (graphical user interaksi dapat diberikan secara tepat oleh masing-masing perangkat atau lingkungan. Interface persepsi juga akan memanfaatkan kemampuan manusia untuk melakukan dan melihat beberapa hal sekaligus, sesuatu yang antarmuka saat ini tidak melakukannya dengan baik. User interface persepsi harus mengambil keuntungan dari kemampuan persepsi manusia dalam rangka untuk menyajikan informasi dan konteks dalam cara yang berarti dan alami. Jadi kita perlu lebih memahami visi manusia, persepsi pendengaran, konvensi percakapan, kemampuan haptic, dll. Demikian pula, PUIs harus mengambil keuntungan dari kemajuan dalam visi komputer, pidato dan pengakuan suara, pembelajaran mesin, dan pemahaman bahasa alami, untuk memahami dan disambiguate alami mekanisme komunikasi manusia. Ini bukan tugas-tugas sederhana, namun kemajuan sedang dibuat di semua bidang di berbagai laboratorium penelitian di seluruh dunia. Penekanan utama dalam komunitas PUI tumbuh pada mengintegrasikan berbagai sub disiplin ilmu pada tahap awal. Sistem lain untuk mengintegrasikan suara dan gerakan (visual, diterapkan untuk parsing video laporan cuaca. Contoh lain dari integrasi yang erat antara modalitas "speechreading" masyarakat. Sistem ini mencoba informasi visual dan pendengaran untuk untuk menggunakan kedua memahami ucapan manusia - yang juga apa yang dilakukan orang, terutama di lingkungan yang bising.
38 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Salah satu alasan utama yang GUI menjadi begitu populer adalah diperkenalkan itu, pengembang bisa sebagai platform aplikasi-independen. Karena membangun aplikasi di atas arsitektur berdasarkan aktivitas yang konsisten, menggunakan toolkit umum widget dengan tampilan dan nuansa yang konsisten. Model ini memberikan pengguna dengan model mental yang relatif konsisten interaksi dengan aplikasi. Dapatkah PUIs menyediakan platform yang sama untuk development? Apakah ada setara persepsi dan sosial terhadap peristiwa GUI atom seperti klik mouse dan keyboard peristiwa? (Sebagai contoh, suatu peristiwa yang seseorang memasuki TKP, seorang pengguna melihat monitor atau mengangguk kepalanya). Information Flow Adapun aspek-aspek dalam information flow pada Peseptual User Interface (Turk, 2001) adalah: Perceptive: Manusia: Seperti kemampuan persepsi (apa yang pengguna katakan, siapa yang merupakan pengguna, di mana pengguna, apa yang dia lakukan?). Multimodal Orang Menggunakan beberapa modalitas untuk berkomunikasi (berbicara, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan lainnya). Multimedia teks, Grafis, audio dan video. Persepsi Dalam rangka untuk merespon dengan tepat, benda/ruang kebutuhan untuk diperhatikan adalah: - Orang dan, - Context. Mesin harus menyadari lingkungan mereka: - Siapa, Apa, Kapan, Dimana dan Mengapa? Antarmuka harus adaptif terhadap: - Secara keseluruhan situasi, - Individual pengguna.
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 39 Gambar 3. 1. Information Flow Gambar 3. 2. Perceptual UI
40 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Gambar 3. 3. Natural Human Interaction Gambar 3. 4. ilustrasi Perceptual Interface Mengapa menggunakan PUIs? Banyak alasan, termasuk: model GUI terlalu lemah, terlalu membatasi, untuk cara kita akan menggunakan komputer di masa depan
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 41 Ukuran: Satu tidak cocok untuk semua persyaratan HCI, diverse dari perangkat mobile yang kecil untuk perangkat yang lebih besar dan kuat. Transfer Alam, keterampilan sosial: Mudah untuk belajar, - Simplicity: Simple natural, adaptif, - Technology Coming: tidak lagi tuli, bisu, dan buta, - Untuk Mengaktifkan kedua kesadaran kontrol dan kesadaran. Vision Based Interfaces (VBI) Isyarat visual yang penting dalam komunikasi, isyarat visual Berguna untuk: - presence, - lokasi, - identitas (dan usia, jenis kelamin, kebangsaan, dll), - ekspresi -Facial, - bahasa -Body, - attention (tatapan arah), - gestures untuk kontrol dan komunikasi, - gerakan bibir, - aktivitas. Gambar 3. 5. elemen VBI Beberapa area aplikasi VBI aksesibilitas, komputasi hands-free,
42 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri masukan permainan, - antarmuka sosial, - telekonferensi, - peningkatan pengenalan suara (speech reading), - pengguna aplikasi-aware, - - biometrics, - analisa gerakan (obat-obatan, olahraga). lingkungan cerdas, FORMULASI KEBIJAKAN DI ERA DIGITAL Era digital adalah masa dimana semua manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat walaupun salng berjauhan. Kita dapat dengan cepat mengetahui informasi tertentu bahkan real time. Menurut Wikipedia, era digital bisa juga disebut dengan globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya yang banyak disebabkan oleh kemajuan infrastruktur telekomunikasi, transportasi dan internet. Lima elemen penting yang harus menjadi perhatian dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di era Revolusi Industri 4.0, yaitu dukungan kebijakan pada elemen sektor sebagai berikut: 1. Persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data Information Technology (IT), Operational Technology (OT), Internet of Things (IoT), dan Big Data Analitic, mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil terutama dalam aspek data literacy, technological literacy dan human literacy. revolusi terhadap 2. Rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan industri 4.0 dalam mengembangkan responsif transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan. Selain itu, mulai diupayakannya program Cyber University, seperti sistem perkuliahan distance learning, sehingga mengurangi intensitas pertemuan dosen dan mahasiswa. Cyber University ini nantinya diharapkan menjadi solusi bagi anak bangsa di pelosok daerah untuk menjangkau pendidikan tinggi yang berkualitas.
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 43 3. Persiapan sumber daya manusia khususnya dosen dan peneliti serta perekayasa yang responsif, adaptif dan handal untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Selain itu, peremajaan sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur pendidikan, riset, dan inovasi juga perlu dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan, riset, dan inovasi. 4. Terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung Revolusi Industri 4.0 dan ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan di Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, LPNK (lembaga pemerintah non-kementerian), Industri, dan Masyarakat. 5. Terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi. PENUTUP Orang memperlakukan Media - termasuk komputer, dan teknologi secara umum, dengan cara yang menunjukkan hubungan sosial dengan media. Persepsi User interface, model setelah manusia ke manusia interaksi dan interaksi dengan dunia fisik, dapat memungkinkan orang untuk berinteraksi dengan teknologi dengan cara yang alami, efisien, dan mudah dipelajari. Pemahaman semantik aplikasi dan user semantik, yang penting untuk mencapai tunggal interface persepsi, akan memungkinkan spesifikasi antarmuka untuk bermigrasi antara beragam rangkaian pengguna, aplikasi, dan lingkungan. Kebijakan strategis perlu dirumuskan dalam berbagai aspek mulai dari serta pengembangan cyber university, risbang hingga inovasi. kelembagaan, bidang studi, kurikulum, sumber daya, DAFTAR PUSTAKA Turk, M, 2001, Perceptual User Interface, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA, Microsoft Reserach. Turk, M., G. G. Robertson, 2000, Perceptual Interface, k13.pdf. Ida Ayu Primashanti, Lecture Note IMK,
44 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri B. Reeves and C Nass, "The Media Equation: How People Treat Computers, Television, and New Media Like Real People and Places," Cambridge University, September 1996.
Bab IV. Kebijakan Pengembangan Ekosistem Bisnis Padi Melalui Klaster Dyan Vidyatmoko ABSTRACT The agricultural sector has an important role for the Indonesian economy. One of the main problems facing the agricultural sector is the area of land owned by agricultural production businesses or farmers. Most agricultural business households in Indonesia own less than 0.5 hectares of land. The purpose of this paper is to examine the concept of structuring rice business using a different approach that is developing a rice business ecosystem through clusters. Rice business ecosystem development through clusters basically does not only talk about agriculture. The development of this ecosystem is also a transformation of agriculture which involves the development of industry and services such as financing, logistics, marketing and other services as a whole. The rice business ecosystem development model through clusters requires 8 (eight) interrelated pillars which are social, economic, technological and value added engineering models. This model is being tested by the Coordinating Ministry for Economic Affairs and related Ministries in several regions in Indonesia. Keywords: agricultural, farmer, rice, clusters, ABSTRAK Sektor pertanian memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Salah satu masalah utama sektor pertanian adalah luas lahan yang dimiliki pelaku usaha atau petani. Sebagian besar rumah tangga usaha pertanian di Indonesia memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Tujuan penulisan ini adalah mengkaji konsep penataan bisnis padi menggunakan pendekatan pengembangan ekosistem bisnis padi melalui klaster. Pengembangan ekosistem ini tidak hanya berbicara pertanian saja, tetapi juga merupakan transformasi pertanian yang melibatkan pengembangan industri dan jasa seperti pembiayaan, logistik, pemasaran dan jasa lainnya secara utuh. Model pengembangan ekosistem bisnis padi melalui klaster memerlukan 8 (delapan) pilar yang saling terkait dan merupakan model rekayasa sosial, ekonomi, teknologi dan nilai tambah. Model ini sedang diujicoba Kemenko Perekonomian dan Kementerian terkait pada beberapa daerah di Indonesia. Kata kunci: pertanian, petani, padi, klaster
46 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri PENDAHULUAN Sektor pertanian memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, yaitu berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), kesempatan kerja, sumber pendapatan, dan dalam perekonomian regional (Soekartawi, 2010). Peran sektor pertanian dalam PDB masih menunjukkan hasil yang cukup besar, meskipun secara tren menunjukkan penurunan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir (BPS, 2018). Sektor pertanian juga merupakan penyerap terbesar tenaga kerja, yaitu sekitar 37,75 juta tenaga kerja atau 35 persen dari total tenaga kerja pada tahun 2015 (BPS, 2016). Sektor pertanian juga merupakan salah satu penghasil devisa negara, pemasok bahan baku bagi industri lain dan memberikan insentif bagi sektor lain. Data dan informasi pertanian padi berikut memberikan sebagian gambaran bagaimana kondisi ekosistem bisnis padi di Indonesia. Salah satu masalah utama yang dihadapi sektor pertanian adalah luas lahan yang dimiliki pelaku usaha produksi pertanian atau petani. Dari total 26,14 juta rumah tangga usaha pertanian di Indonesia, 55,33 persen di antaranya (atau 14,3 juta rumah tangga usaha pertanian) memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar (BPS, 2013). Jumlah rumah tangga petani gurem ini sebagian besar (71 %) berada di pulau Jawa. Sejak tahun 2003, jumlah rumah tangga petani gurem ini terus menurun sekitar 25 persen. Akibat kepemilikan lahan kecil membuat skala ekonomi minimum tidak tercapai sehingga berdasarkan biaya on-farm saja, pendapatan yang bisa dinikmati petani dengan lahan 0,4 Ha hanya sebesar Rp 292.000 per bulan dengan Indeks Pertanaman 1,4 (Kemenko Perekonomian, 2017). Dengan demikian, petani mempunyai usaha off-farm untuk dapat menghidupi keluarganya. Studi kasus di beberapa daerah seperti Karawang dan Tanah Datar menunjukkan bahwa secara proporsi petani padi mempunyai sumber pendapatan dari beragam usaha seperti padi, palawija, sayur dan buah, sebagai pedagang, angkutan, pegawai (28 %) dan sebagai buruh bangunan (Sadikin, 2008; Rahmadani, 2017). Padahal, petani gurem tersebut mempunyai peran yang cukup besar dalam produksi pertanian di Indonesia. FAO (2011) memperkirakan bahwa petani gurem di dunia menghasilkan 4/5 dari produk pangan di dunia. Berbagai upaya Pemerintah dilakukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani melalui beragam Instrumen kebijakan (1) dukungan dalam bentuk pemerintah tersebut antara perlindungan harga melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan pembatasan impor (tarif, kuota, perizinan); (2) dukungan dalam bentuk transfer anggaran kepada petani melalui input variabel ( subsidi pupuk dan instrumen. lain berupa:
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 47 subsidi benih/bibit), melalui input tetap (bantuan peralatan budidaya, panen dan pasca panen); (3) transfer pelayanan pendukung usaha tani (Kredit Usaha Rakyat (KUR), kelembagaan penyuluhan, pemeriksaan, sertifikasi, asuransi, litbang) dan (4) bantuan bencana alam dan serangan hama penyakit. Namun berbagai upaya tersebut masih belum berjalan optimal. Subsidi dan bantuan langsung benih unggul serta pemberian gratis alsintan belum meningkatkan produktivitas, belum mendorong lahirnya industri penghasil benih dan alsintan yang sesuai dengan kebutuhan petani. Masih banyak bantuan top down pasca panen yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan petani. Petani penggarap atau landless farmers masih mencari pembiayaan kepada informal money lenders seperti tengkulak. Akibatnya, petani kemudian menjadi (1) pemburu rente ekonomi di sektor pertanian (perantara, bakul, pemberi jasa transportasi), (2) kelompok pedagang yang mempunyai omzet yang terus meningkat dan lebih besar dari petani budidaya dan (3) kelompok pedagang perantara yang biasanya lebih disukai oleh perbankan sebab baki kredit mereka terus naik. Di sisi lain menunjukkan bahwa setiap tahapan budidaya, panen, pascapanen, pengolahan, logistik dan pemasaran, konsumen dikerjakan oleh masing-masing pelaku dan tidak terintegrasi. Petani, pedagang pengumpul dan pengiriman, pengolahan dan penyimpanan, pengemasan dan distribusi, wholesale dan retail dan konsumen masing-masing tersekat dan kurang bersinambungan. Demikian pula, Kementerian yang terlibat dalam value chain padi masih belum terintegrasi. Dengan latar belakang demikian, sudah saatnya kita menata kembali pembangunan padi. Dalam arti bagaimana memberikan level of playing yang adil bagi petani padi agar dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Sehingga petani padi mempunyai kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan skala ekonomi usahatani, dan yang paling penting terjadi peningkatan pendapatan petani. Caranya dengan menata bisnis padi menggunakan pendekatan berbeda yaitu mengembangkan ekosistem bisnis padi melalui klaster. Pengembangan ekosistem bisnis padi melalui klaster pada dasarnya tidak hanya berbicara pertanian saja. Pengembangan ekosistem ini merupakan transformasi pertanian yang melibatkan pengembangan industri dan jasa lainnya secara utuh. seperti pembiayaan, Pengembangan ekosistem ini merupakan model dengan melakukan rekayasa sosial, ekonomi, teknologi dan nilai tambah. logistik, pemasaran dan jasa
48 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri METODOLOGI Konsep Ekosistem Bisnis Istilah ekosistem berasal dari ilmu ekologi. Ekosistem mempunyai dua arti yaitu (1) ekosistem sebagai afiliasi dimana ekosistem dilihat sebagai komunikasi antar pelaku dalam afiliasi jaringan dan platform. Pengertian ini berfokus pada pelaku dan (2) ekosistem sebagai struktur, dimana ekosistem sebagai konfigurasi dari kegiatan value proposition dan berfokus pada kegiatan (Adner, 2016). Istilah ekosistem bisnis diperkenalkan Moore (1996) dan digunakan untuk keperluan strategi yang harus dipertimbangkan ketika menghadapi persaingan di luar persaingan dalam industri. Moore (1996) mengartikan ekosistem bisnis suatu komunitas ekonomi yang didukung oleh fondasi interaksi organisasi dan individu yaitu organisme dunia bisnis. Lebih lanjut, Moore menyatakan komunitas ekonomi ini menghasilkan nilai barang dan jasa kepada konsumen, dimana konsumen sendiri sebagai anggota ekosistem. Anggota ekosistem lain meliputi pemasok, produsen, pesaing dan pihak terkait lainnya. Mereka bekerja berdampingan sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing serta cenderung untuk saling menyelaraskan dengan arahan yang dipimpin oleh satu atau beberapa perusahaan. Perusahaan yang memimpin peran leadership tersebut mungkin bisa berganti tetapi fungsi pemimpin ekosistem akan membuat visi bersama untuk menyelaraskan investasi dan saling mendukung peran. Lansiti dan Levien (2004) juga mengartikan jaringan bisnis sebagai ekosistem. Adner (2016) menyatakan bahwa terdapat empat elemen ekosistem bisnis. Keempat elemen tersebut meliputi pertama, aktivitas (activities) yaitu kegiatan spesifik untuk menghasilkan barang yang mempunyai value proposition. Kedua, pelaku (actors) yaitu suatu entitas yang melakukan aktivitas. Satu pelaku mungkin melakukan aktivitas beragam, tetapi pelaku banyak bisa melakukan satu kegiatan, Elemen ketiga adalah posisi (positions) yaitu posisi dimana aliran kegiatan dilakukan pelaku dan peran yang dilakukan setiap pelaku dalam ekosistem. Elemen keempat adalah interaksi (links) dimana terjadi saling transfer atau interaksi bervariasi, dari bahan, informasi, pengaruh, pembiayaan dan bentuk lainnya. interaksi para pelaku dalam ekosistem. Bentuk Konsep Klaster Konsep dasar klaster berawal dari hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa keterkaitan horizontal dan vertikal beberapa usaha dan letak (lokasi) usaha- usaha yang saling terkait yang berdekatan merupakan faktor-faktor penting
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 49 bagi daya saing perusahaan dan daerah (Porter, 1990). Gagasan ini mendorong kesadaran pengambil kebijakan akan pentingnya menciptakan keterkaitan dan aglomomerasi (pengelompokan) usaha-usaha untuk meningkatkan keunggulan daya saing usaha-usaha tersebut. fenomena istilah dan definisi digunakan untuk menjelaskan Berbagai pengelompokkan perusahaan-perusahaan yang saling terkait. Beberapa diantaranya adalah klaster, sentra industri, lingkungan innovatif, dan lain-lain. Namun istilah yang paling banyak digunakan dan dibahas disini adalah klaster. UNIDO (2013) mengartikan klaster sebagai suatu konsentrasi geografis perusahaan yang saling terkait dan lembaga terkait yang menghadapi tantangan yang sama dan kesempatan. Jumlah perusahaan yang dianggap sebagai klaster dapat bervariasi tergantung pada ukuran suatu negara. Andersson (2004) menyatakan bahwa klaster secara umum didefinisikan sebagai proses perusahaan dan aktor-aktor lain yang saling bekerja sama di dalam konsentrasi area geografis, bekerja sama dalam fungsional tertentu dan membangun hubungan serta aliansi yang bekerja untuk meningkatkan daya saing kolektif mereka. Enright (1992) mendefinisikan klaster sebagai perusahaan-perusahaan yang sejenis/sama atau yang saling berkaitan, (1998) berkumpul dalam menyebutkan bahwa klaster (lokal) menyediakan pengetahuan, hubungan dan motivasi yang unik di suatu perekonomian global, dan sifat-sifat lainnya yang dapat mendorong produktivitas dan meningkatkan daya saing. suatu batasan geografis tertentu. Porter Dengan demikian banyak pengertian klaster yang diajukan oleh para pakar. Dalam konsep ini pengertian klaster yang digunakan adalah pengertian klaster yang dibuat oleh Porter (1998) yaitu klaster adalah konsentrasi geografis perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu. Mereka berhubungan karena kebersamaan dan saling melengkapi. Perusahaan- perusahaan dalam klaster mendapatkan keuntungan dari terbentuknya efisiensi kolektif (collective efficiency) yaitu (a) Secara bersama, mereka memberikan efek spill over/ keuntungan kepada perusahaan-perusahaan lain lingkungan sekitar dan (b) Mereka melaksanakan aksi bersama (joint actions) agar efek bekerja sama yang sifatnya aktif bagi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam klaster (active effects). Pelaku-pelaku klaster dapat dibagi dalam empat kelompok besar (Cluster Navigators Ltd, 2016) yaitu: Bisnis inti (core businesses): adalah usaha-usaha yang menjadi peserta utama dalam klaster.
50 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Bisnis pendukung (support businesses): terdiri dari usaha-usaha yang secara langsung dan tidak langsung mendukung bisnis-bisnis yang menjadi inti klaster. Termasuk di dalamnya adalah pemasok-pemasok mesin-mesin khusus, komponen, bahan baku, dan perusahaan-perusahaan jasa termasuk modal pendanaan/ventura, pengacara, disain, pemasaran dan humas.
Infrastruktur pendukung lunak (soft support infrastructure): di dalam klaster dengan kinerja tinggi, bisnis-bisnis inti dan pendukung tidak bekerja terpisah. Klaster yang sukses melibatkan komunitas yang luas seperti sekolah-sekolah lokal, universitas, politeknik, asosiasi perdagangan lokal dan profesional, lembaga pengembangan ekonomi dan kegiatan-kegiatan pendukung lain,
infrastructure): berupa Infrastruktur pendukung keras (hard support infrastruktur fisik pendukung seperti jalan raya, pelabuhan, pembuangan limbah, jaringan komunikasi, dan lain-lain. Faktor Determinan Keberhasilan Klaster ini Keberhasilan klaster sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Berikut beberapa literatur yang membahas hal-hal yang berperan penting terhadap keberhasilan pengembangan klaster. RDAs (2002) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator umum yang menjadi kunci sukses dalam melaksanakan program pengembangan klaster, yaitu (1) faktor kunci sukses (critical success), yaitu terdapat networking dan kemitraan, terdapat basis inovasi yang kuat yang mendukung aktifitas R & D, dan terdapat kompetensi/keahlian yang kuat, (contributing success) yang meliputi (2) infrastruktur terdapat perusahaan besar, budaya kewirausahaan yang kuat dan akses pada sumber keuangan. (3) faktor pelengkap/komplementer (complementary success), terdiri dari akses ke jasa spesialis, akses pasar, akses terhadap jasa pendukung bisnis, persaingan, akses informasi, komunikasi dan kepemimpinan, aspek virtual dan dampak ekonomi eksternal. faktor penyumbang sukses yang memadai, Bank Indonesia (2015) telah melakukan penelitian terhadap 17 indikator dari RDAs pada klaster binaan Bank Indonesia. Hasil penelitian tersebut telah mengidentifikasi indikator sukses klaster dari empat aspek sebagai pilar, yaitu prasarana bisnis, SDM klaster, kelembagaan klaster dan peran pemerintah. Rosenfeld (1997) menyatakan keberhasilan klaster dapat dilihat dari beberapa faktor penentu kekuatan klaster yaitu spesialisasi, kapasitas penelitian dan pengembangan, pengetahuan dan keterampilan, pengembangan sumber daya
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 51 manusia, jaringan kerjasama dan modal sosial, kedekatan dengan pemasok, ketersediaan modal, jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan dan visi bersama. HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Dasar Model Klaster Bisnis Padi Untuk melaksanakan konfigurasi kebijakan ekonomi berkeadilan yang mendesak dilakukan pada berbagai sektor, Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 April 2017 di Kabupaten Boyolali telah meluncurkan paket Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (termasuk petani) yang berkelanjutan. KPE tersebut memiliki 3 (tiga) pilar utama, meliputi Lahan, Kesempatan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pilar Pertama berdasarkan lahan meliputi (a) Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial yang berkaitan dengan pembagian akses lahan yang adil seluruh masyarakat, penetapan prioritas penerima TORA dan bagi pengembangan usaha pertanian dengan metode aglomerasi atau klaster; (b) Pertanian dengan petani gurem (smallholder) dan petani tanpa lahan (landless) berkaitan dengan land consolidation untuk sawah; (c) perkebunan terkait dengan rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas; (d) perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan; dan (e) nelayan serta petani budidaya rumput laut. Terkait pengembangan usaha pertanian dengan metode klaster, penulis mengajukan model pengembangan ekosistem bisnis padi. Model pengembangan ekosistem bisnis padi melalui klaster memerlukan 8 (delapan) pilar yang saling terkait (Gambar 4.1). Pilar pertama, adanya perubahan paradigma agribisnis, yaitu perubahan dari lahan kecil menjadi konsolidasi lahan (sehingga memenuhi skala ekonomi yang efisien). Dikelola secara corporate farming; perubahan dari bisnis budidaya semata menjadi bisnis terintegrasi hulu-hilir (value chain). Dan perubahan dari hanya menanam tanaman padi menjadi mixed farming. Pilar kedua, konsolidasi kelembagaan, yaitu terbentuknya manajemen pengelola klaster sebagai organisasi bisnis dan penguatan kerja sama antar petani di sisi produksi. Perlunya edukasi petani menjadi entrepreneur dan adanya pendampingan serta kemitraan dari pemerintah dan swasta. Pilar ketiga, perlunya penerapan/adopsi inovasi teknologi melalui kebaruan input produksi kebaruan praktik budidaya, kebaruan teknologi pasca panen dan kebaruan packaging (kemasan). Pilar keempat, dukungan kemudahan akses pembiayaan untuk pembiayaan usahatani (input produksi, alsintan),
52 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri pasca panen, dryer, penggilingan padi dan gudang, pembiayaan pengolahan produk turunan padi dan asuransi pertanian. Pilar kelima, perlunya pelibatan off taker sebagai penjamin hasil produksi sekaligus sebagai avalis serta mendukung melalui pendampingan. Pilar keenam adalah penerapan IT untuk pemetaan lahan dan pelaku usaha dan sistem informasi pertanian terintegrasi pada petani. Pilar ketujuh adalah dukungan logistik untuk sistem logistik yang efisien dan pemasaran online. Untuk menerapkan semua pilar tersebut di atas, perlu didukung sinergi para pelaku ekosistem bisnis padi. Sinergi untuk visi bersama dan implementasi kegiatan secara terpadu diantara pelaku ekosistem. Gambar 4. 1. Konsep Klaster Bisnis Padi Agar pengembangan ekosistem bisnis padi dapat diterapkan, ada beberapa prinsip utama yang perlu dilakukan yaitu mendorong terbentuknya klaster- klaster petani (Gambar 4.2). Dikelola secara corporate farming dan mix farming. Dukungan pemerintah, BUMN, dan swasta dalam menyediakan input produksi, pembiayaan, pengolahan, pemasaran, pendampingan dan bantuan
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 53 teknis. Serta informasi teknis mengenai bibit, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan logistik Gambar 4. 2. Konsep Klaster Bisnis Padi Secara umum skema klaster padi adalah membentuk kelompok dengan skala tertentu (200-300 petani dengan luas 100-150 Ha) atau satu klaster satu desa. Usulan ini mengingat terdapat gap antara kondisi saat ini, lahan sawah dibawah 1 Ha yang masih belum tersertifikasi/tersertifikasi secara perorangan dengan kondisi yang diusulkan. Untuk itu diperlukan aturan seperti komitmen bahwa lahan untuk klaster dan tidak dialihfungsikan, jika tanah dijual, pembeli sepakat lahannya tetap sebagai bagian dari klaster. Lahan perhutanan sosial / TORA yang ditanami padi perlu dikelola secara klaster. Rule base Klaster Bisnis Padi mengatur beberapa aspek yang perlu diterapkan dalam klaster bisnis padi yaitu luas lahan dan jumlah petani yang diperlukan, sistem pengelolaan lahan, pengelola kelompok, adopsi inovasi teknologi, dukungan akses ketersediaan sarana prasarana, penjualan hasil produk klister
54 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri dan modal usaha dan pendampingan. Deskripsi dari masing-masing aspek terlihat pada Gambar 4.3 Gambar 4. 3. Rule Base Klaster Bisnis Padi dan Deskripsinya Sebagai salah satu pelaku utama dalam pelaksanaan klaster bisnis padi, petani mempunyai hak dan kewajiban dalam klaster bisnis padi. Hak petani dalam klaster bisnis padi meliputi (a) mendapatkan informasi mengenai bibit, teknik budidaya yang baik dan benar, pasar, dan harga, (b) mendapatkan akses KUR dan kemudahan ketersediaan input produksi, (c) mendapatkan pembinaan dan pendampingan untuk teknis budidaya dan pembiayaan, (d) mendapatkan bantuan pengawasan cara panen dan pengelolaan pasca panen untuk mencapai mutu yang disepakati dan (e) mendapatkan off taker untuk memperoleh harga yang lebih baik. Kewajiban petani dalam klaster bisnis padi adalah (a) menyediakan lahan (milik atau sewa, hak kelola) untuk budidaya (b) dengan menghimpun diri secara berkelompok dengan petani lainnya yang lahan usahanya berdekatan dan sama-sama ditanami, (c) melakukan penanaman dengan jenis varietas dan spesifikasi lainnya yang sudah disepakati oleh petani dan pengelola kelompok, (d) melakukan pemeliharaan dan panen sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh petani dan pengelola kelompok, (e) melakukan pengawasan terhadap cara panen dan pengelolaan pasca panen luas lahan yang sudah ditentukan pengelola kelompok,
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 55 untuk mencapai mutu hasil yang sudah disepakati oleh petani dan pengelola kelompok, (f) melakukan pemilihan dan penyotiran hasil produksi sesuai kriteria yang sudah disepakati oleh petani dan pengelola kelompok, (g) petani berkewajiban menjual hasil panen sesuai kesepakatan petani dan pengelola kelompok dan (h) membayar dan melunasi KUR secara tepat waktu Adanya klaster bisnis padi diharapkan dapat memberikan benefit bagi pelaku- pelaku utama yang terlibat dalam pelaksanaan klaster bisnis padi. Pelaku- pelaku utama yang diharapkan akan mendapat benefit adalah petani, swasta, pemerintah dan konsumen. Benefit bagi petani adalah (a) meningkatkan produktivitas dan skala ekonomi, (c) mendapatkan kemudahan akses KUR, input produksi, (d) jaminan pemasaran dan kepastian harga jual (kestabilan harga), (e) menjadi usahatani komersial modern, (f) mengurangi biaya produksi, (g) meningkatkan mutu hasil, (h) peningkatan capacity building SDM petani dalam teknik budidaya dan penanganan pasca panen, (i) petani bekerja bersama dalam produksi dan saling membantu, (j) petani dapat meningkatkan kegiatan lain dalam on-farm dan off-farm. (b) meningkatkan pendapatan, Bagi pemerintah dengan adanya klister bisnis padi diharapkan dapat memberikan benefit berupa (a) pembinaan terhadap pelaku usaha padi lebih mudah, (b) anggaran yang dikeluarkan pemerintah lebih efisien, (c) terjadi sinergitas lintas sector, (d) peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, ilmu pengetahua, (f) mengurangi (e) terjadinya transfer kemiskinan, (g) meningkatkan ketersediaan beras, (h) memberi peluang kegiatan on-farm dan off-farm bagi petani, (i) meningkatkan industri dryer dalam negeri. Benefit bagi swasta berupa kemudahan dan kontinuitas mendapatkan pasokan bahan baku yang bermutu dan mengurangi biaya produksi perusahan. Manfaat bagi kontinuitas terketersediaan pasokan beras, kestabilan harga dan adanya jaminan mutu secara berkelanjutan. informasi dan konsumen berupa Model Pengelola Klaster Bisnis Padi Kemenko Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang konsolidasi kelembagaan klister bisnis padi di Karanganyar, Ponorogo dan Bandar Lampung pada bulan September- Oktober 2018. Tujuan dari FGD adalah untuk mendapatkan model kelembagaan klaster bisnis padi yang sesuai dengan karakteristik lokal dimana lokasi percontohan klaster akan dipilih. FGD melibatkan lebih dari 10 instansi terkait yang berasal
56 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri dari Kementerian/LPNK, Pemda, Universitas, petani dan LSM. Berdasarkan hasil FGD maka diusulkan model pengelola klaster bisnis padi sebagaimana terlihat pada Gambar 4.4. Gambar 4. 4. Usulan Model Pengelola Klaster Bisnis Padi Peran PT. Mitra Bumdes Bersama (PT MBB) sebagai pengelola klaster adalah (a) dan mengorganisir dan pendampingan/pelatihan pemenuhan/ penyediaan input produksi (lahan, pupuk, benih, pengairan, alsintan, obat-obatan, tenaga kerja) serta pengelolaan alsintan, RMU dan Gudang, (b) intermediasi dan pendampingan/pelatihan pengajuan kur dan asuransi usaha tanaman pangan (AUTP) serta pendanaan lainnya, (c) tahapan manajemen mengorganisir usahatani/budidaya, pendampingan/pelatihan penanganan pasca panen, hasil panen, dan penyerapan serta penjualan hasil panen, (e) operator program kementerian, channeling/keagenan produk- produk BUMN dan layanan terpadu Bumdes/ Bumdesma, petani/ poktan/ gapoktan. untuk kebutuhan dan pendampingan/pelatihan dan (d) mengorganisir
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 57 Peran Gapoktan diharapkan dalam (a) Menyiapkan ketersediaan lahan (milik lahan yang sudah atau sewa hak kelola) untuk budidaya dengan ditentukan PT MBB, (b) Menghimpun petani secara berkelompok yang lahan usahanya berdekatan dan sama-sama ditanami, (c) Melakukan penanaman dengan jenis varietas dan spesifikasi lainnya yang sudah disepakati oleh petani dan PT MBB, (d) Melakukan pemeliharaan dan panen sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh petani dan PT MBB. luas Peran Bumdes/Bumdes Bersama adalah (a) Melakukan pengawasan terhadap cara panen dan pengelolaan pasca panen untuk mencapai mutu hasil yang sudah disepakati oleh petani dan PT MBB, (b) Melakukan pemilihan dan penyotiran hasil produksi sesuai kriteria yang sudah disepakati oleh petani dan PT MBB, (c) Melakukan operasional unit usaha dryer, RMU dan Gudang. Pelaksanaan Model Pengembangan Klaster Bisnis Padi Berdasarkan model bisnis Canvas diperoleh model bisnis klaster bisnis padi sebagaimana terlihat pada Gambar 4.5. Untuk melaksanakan pengembangan ekosistem bisnis padi melalui klaster dilakukan beberapa tahapan pelaksanaan yaitu (1) koordinasi dan sinkronisasi konsep klaster padi dengan melibatkan Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian BUMN, IPB dan Universitas Padjadjaran dan Pemerintah Daerah. Melalui kegiatan ini dicapai penyamaan persepsi tentang konsep klaster (2) implementasi konsep OVOP (One Village One Product). Dalam tahap ini, implementasi OVOP Padi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dijadikan pintu masuk untuk memulai penerapan klaster bisnis padi. Hal-hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengecek MoU OVOP, memilih lokasi percontohan OVP). Tahap (3) adalah OVOP padi dan memliih mengintegrasikan implementasi OVOP Padi dengan konsep klister bisnis padi. Dalam tahapan ini yang dilakukan adalah memilih calon lokasi hasil integrasi. Berdasarkan usulan Kementerian Desa dan PDT dan disepakatan antar K/L dan didapatkan delapan calon lokasi untuk penerapan pengembangan klaster bisnis padi. Dari delapan calon lokasi tersebut dilakukan survei untuk menentukan kelayakan calon lokasi. Survei dilakukan oleh tim gabungan dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kemen Desa dan PDT, Kementerian Pertanian dan Pemda setempat. Ada beberapa kriteria untuk menentukan kelayakan calon lokasi yaitu kelembagaan (bobot 30 %), keberadaan off taker (bobot 25 %),
58 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri lokasi (bobot 20 %) dan komitmen pemerintah (bobot 15 %). Kelembagaan yang diamati meliputi adanya penggerak (10%), modal sosial (10%) dan keinginan dan kemauan yang kuat (10 %). Komitmen yang diamati adalah pemerintah pusat (10 %) dan pemerintah daerah (10%). Off taker yang diamati antara lain adanya penjamin hasil produksi ( 10 %), adanya avalis (10 %) dan adanya pendampingan terhadap petani (5 %). Lokasi yang diamati adalah (kemudahan akses (7%), keseragaman varietas (7 %), adanya mix farming dan off-farming (2%), adanya benih unggul (2 %) dan penerapan budidaya GAP (2%). Berdasarkan atas kriteria tersebut, dipilih lima calon percontohan yang dianggap layak yaitu Dusun Santren, Ponorogo, Jawa Timur, Desa Ngemplak, Karanganyar, Jawa Tengah, Desa Wonosari, Mesuji, Lampung, Desa Palakka, Barru, Sulsel dan Desa Kapuh, HSS, Kalsel. Gambar 4. 5. Model bisnis klaster bisnis padi Langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi kebutuhan klaster, pembuatan action plan dan langkah berikutnya adalah tahap implementasi. Tiga tahapan terakhir ini sedang dilaksanakan di dua lokasi yaitu di Ponorogo
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 59 dan Karanganyar. Pelaksanaan kegiatan ini hanya di dua lokasi karena keterbatasan anggaran. PENUTUP Kesimpulan Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani melalui beragam instrumen. Namun berbagai upaya tersebut masih belum berjalan optimal. Dengan latar belakang demikian, sudah saatnya kita menata kembali pembangunan padi. Dalam arti bagaimana memberikan level of playing yang adil bagi petani padi agar dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Sehingga petani padi mempunyai kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan skala ekonomi usahatani, dan yang paling penting terjadi peningkatan pendapatan petani. Caranya dengan menata bisnis padi menggunakan pendekatan berbeda yaitu mengembangkan ekosistem bisnis padi melalui klaster. Pengembangan ekosistem bisnis padi melalui klaster pada dasarnya tidak hanya berbicara pertanian saja. Pengembangan ekosistem ini merupakan transformasi pertanian yang melibatkan pengembangan industri dan jasa seperti pembiayaan, lainnya secara utuh. Pengembangan ekosistem ini merupakan model dengan melakukan rekayasa sosial, ekonomi, teknologi dan nilai tambah. logistik, pemasaran dan jasa Rekomendasi Model pengembangan ekosistem bisnis padi melalui klaster memerlukan delapan pilar yang saling terkait dan merupakan model rekayasa sosial, ekonomi, teknologi dan nilai tambah. Kedelapan pilar terdiri dari perubahan paradigm agrisbisnis, konsolidasi kelembagaan, adopsi inovasi teknologi, kemudahan akses pembiayaan, pelibatan off taker, penerapan IT, dukungan logistic dan sinergi antar stakeholder. Untuk mengetahui keberhasilan dari model ini maka perlu dilakukan kaji terap model. Sebagai langkah penerpan tersebut, model ini sedang diujicoba oleh Kemenko Perekonomian dan Kementerian terkait pada beberapa daerah di Indonesia. Evaluasi dari kaji terap tersebut dapat dijadikan bahan dalam mengaplikan model di berbagai daerah lainnya. Tentu saja dalam penerapan model, perlu dilakukan kajian potensi dan kekhasan setiap daerah, agar penerapan model dapat lebih optimal.
60 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri DAFTAR PUSTAKA Adner, R, 2016. "Ecosystem as structure: an actionable construct for strategy". 39-58 DOI: Journal 10.1177/0149206316678451 of Management Vol. 43 (1), hlm. Andersson, T., S. S. Serger, R. Sorvik dan E. Wise, 2004. The Cluster Policy White Book. International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development (IKED) Bank Indonesia, 2015. Kajian Identifikasi Indikator Sukses Klaster. Jakarta: Bank Indonesia Badan Pusat Statistik (BPS), 2013 diakses dari Diakses 17 Mei 2019 Badan Pusat Statistik (BPS), 2016 diakses dari Diakses 17 Mei 2019 Badan Pusat Statistik (BPS), 2018, diakses dari Diakses 17 Mei 2019 Cluster Navigators Ltd, 2016. Cluster Development Handbook. Enright, M.J. 1992. "Why local cluster are the way to win the game", World Link. Vol. 5, hlm. 24- 25. Food and Agriculture Organization. 2011. FAO Data-bases and Data-sets. Diakses 17 Mei 2019. Lansiti, M., & Levien, R. 2004. The Keystone Advantage: What the New Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy, Innovation, and Sustainability. Boston, MA: Harvard Business Press Kemenko Bidang Perekonomian, 2017. Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Moore, J. F. 1996. The Death of Competition: Leadership ond Strategy in the Age of Business Ecosystems. New York, NY: HarperCollins Porter, M.E., 1998, "Clusters and the new economics of competition". Harvard Business Review. Issue Nov/Dec 1998 Porter, M.E. 1990. The Competitive Advantage of Nation. Boston: Harvard Bussines Review
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 61 Porter, M.E. 1990. From Competitive Advantage to Corporate Strategy. Boston: Harvard Bussines Review Rahmadani, S, 2017. "Bersiasat Dengan Sumber Pendapatan; Analisis Struktur- Agensi Sumber Pendapatan Ganda Petani Miskin Sawah Nagari Batipuah Baruah, Kab. Tanah Datar". Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Vol. 6 (1), hlm 11-22 ISSN : 2301-8496 (Print), ISSN : 2503-1570 (Online) Regional Development Agencies (RDAs), 2002. "A Report to the Department of Trade and Industry and the English", Research Paper 02/50 Rosenfeld S.A. 1997, "Bringing business clusters into the mainstream of economic development", European Planning Studies, Vol. 5 (1), hlm. 2-23. Sadikin, I, dan K.Subagyono, 2008. Kinerja Beberapa Indikator Kesejahteraan Petani Padi di Perdesaan Kabupaten Karawang 2008. Bandung: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat. Soekartawi, 2010. Agribisnis dan Aplikasi. Rajawali Pers. Jakarta. UNIDO. 2013. The UNIDO Approach to Cluster Development: Key Principles and Project Experiences for Inclusive Growth. Vienna: UNIDO.
62 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri
Bab V. Kebijakan Pemanfaatan Potensi Energi Panas Bumi untuk Pembangkit Listrik di Indonesia Arief Surachman ABSTRACT Geothermal energy is including renewable energy, so geothermal energy has no effect on the increasingly scarce and expensive fossil energy. Besides that, one of the other advantages of geothermal energy is that it is environmentally friendly. Not all countries in the world have geothermal energy, only countries traversed by the ring of fire have geothermal energy. Indonesia is one of the countries traversed by the world ring of fire, has 117 active volcanoes. Indonesia's geothermal energy potential is estimated at 40% of the world's geothermal energy potential, or around 28,617 MW of this potential, only about 4.5% is used for electrical energy.The Indonesian government will continue to increase the installed capacity of geothermal power plants, planned in 2025 the installed capacity of geothermal power plants in Indonesia is 9500 MW. Keywords: renewable energy, geothermal energy, Indonesia's geothermal energy potential ABSTRAK Energi panas bumi adalah termasuk energi terbarukan, sehingga energi panas bumi tidak berpengaruh pada semakin langka dan mahalnya energi fosil. Selain itu salah satu keunggulan lain dari energi panas bumi adalah ramah lingkungan. Tidak semua negara di dunia ini memiliki energi panas bumi, hanya negara-negara yang dilalui oleh cincin api yang memiliki energi panas bumi. Indonesi adalah salah satu negara yang dilalui oleh cincin api dunia, memiliki 117 gunung berapi aktif. Potensi energi panas bumi Indonesia diperkirakan sebesar 40% dari potensi energi panas bumi dunia atau sekitar 28.617 MW dari potensi yang dimilki ini baru sekitar 4.5% yang dimanfaatkan untuk energi listrik. Pemerintah Indonesia akan terus menambah kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi, direncanakan pada tahun 2025 kapasitas terpasang pembangkit panas bumi di Indonesia sebesar 9500 MW. Kata kunci : energi terbarukan, energi panas bumi, potensi energi panas bumi Indonesia.
64 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri PENDAHULUAN Salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas hidup dan sebagai penggerak kemajuan ekonomi dan sosial dari satu negara adalah adanya ketersediaan energi listrik. Semakin banyak ketersediaan listrik dan akses masyarakat mudah terhadap energi listrik maka kualitas hidup, kemajuan eknonomi dan tingkat sosial dari satu negara semakin tinggi (Sugiono, 2010), sehingga ketersediaan energi listrik dan akses masyarakat pada layanan listrik di setiap negara terus ditingkatkan. Menurut Badan Energi Internasional (IEA) pada tahun 2030 diperkirakan permintaan energi listrik dunia akan semakin bertambah dengan tingkat pertambahan permintaan energi untuk negara-negara berkembang sebesar 65% (REN21, 2007). Untuk Indonesia pertambahan permintaan energi listrik dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 rata-rata per tahunnya sebesar 8,5% (PT PLN (Persero), 2011). Saat ini Indonesia sedang membangun pembangkit listrik untuk memenuhi permintaan energi listrik yang semakin meningkat, pembangkit listrik yang akan dibangun masih didominasi oleh energi fosil, sampai dengan tahun 2030 diperkirakan pembangkit yang menggunakan energi fosil sebesar 78,32% (Permana, 2012). tingkat pertambanhan sebesar 1,6% dan Penggunaan energi fosil secara terus-menerus akan mengakibatkan timbulnya permasalahan dunia, seperti semakin berkurangnya cadangan energi fosil (Asif & Muneer, 2007) (Tsatsaronis, Kapanke, & Marigorta, 2008) sehingga harga bahan bakar energi fosil di pasar dunia semakin mahal (Yari, 2010). Selain itu penggunaan bahan bakar energi fosil dapat mencemari udara dan menipisnya lapisan ozon (Arslan & Kose, 2010) karena penggunaan energi fosil dapat menambah konsentrasi gas CO2 di udara sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim (Kanoglu, Ayanoglu, & Abusoglu, 2007) diperkirakan penambahan konsentrasi gas CO2 yang ada di udara lebih dari 50% berasal dari sektor energi (Karekezi, 2002). Pencemaran lingkungan ini dapat bertambah lagi dengan semakin banyaknya populasi dunia (Ozgener, 2007) sehingga pemakaian energi pun juga bertambah maka keadaan ini akan memaksa orang untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber energi fosil. Salah satu solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh pemakaian energi primer jenis fosil adalah dengan menggunakan energi panas bumi (Oktay, Coskun, & Dincer, 2008) karena energi panas bumi termasuk energi jenis energi terbarukan (Sofyan, 2012) yang ramah lingkungan yang dapat mengurangi gas rumah kaca (Armannsson, Fridriksson, & Kristjansson, 2005) dan merupakan energi masa depan dunia (Hepbasli & Ozgener, 2004).
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 65 Energi panas bumi ini berasal dari aktifitas geologi yang banyak terdapat pada daerah cincin api atau ring of fire di mana Indonesia termasuk di dalam daerah ini (Duffield & Sass, 2003). METODOLOGI Panas bumi dalam bahasa Yunaninya adalah geothermal, yaitu geo berarti bumi, thermal berarti panas, maka geothermal dapat diartikan sebagai panas atau energi yang dihasilkan dari bumi. Energi yang terkandung dalam panas bumi berupa fluida air di mana fluida air ini dapat berbentuk fasa uap, cair atau campuran keduanya. Fluida air ini berada pada kedalaman lebih dari 1 km di bawah permukaan bumi (Daud, 2009). Energi panas bumi ini berada pada lokasi yang dilalui oleh cincin api (ring of fire) yang diperlihatkan pada Gambar 5.1. (Duffield & Sass, 2003) seperti yang ada di Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jepang, Indonesia, Filipina, Selandia Baru dan negara lainnya. Gambar 5. 1. Daerah Cincin Api Energi atau panas yang berada pada fluida air ini berasal dari energi peluruhan radioaktif yang berada pada pusat bumi di mana temperaturnya dapat mencapai 6.650oC , Geothermal Power Plant: Principles, (DiPippo R.
66 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Applications, Case Studies and Invironmental Impact, 2007), lalu energi ini bergerak ke permukaan bumi melalui proses konduksi dan konveksi (Gehringer & Loksha, 2012), diperkirakan bahwa energi yang disalurkan dapat mencapai 42 juta MW. Energi panas bumi terjadi karena adanya tiga unsur penting pada lokasi tertentu di dalam bumi yaitu adanya sumber panas, lapisan permeable dan air, dimana air ini berasal dari air hujan atau salju yang mencair masuk ke dalam bumi dan terperangkap pada lapisan impermeable maka terbentuklah sumber panas bumi seperti yang terlihat pada Gambar 5.2. (Geothermal Energy Association, 2012). Energi panas bumi yang berada di dalam bumi dapat memasok kebutuhan konsumsi dunia selama 100.000 tahun (EPRI, 2010). Gambar 5. 2. Skematik Model Panas bumi Berdasarkan temperatur fluidanya, enthalpi panas bumi dapat diklasifikasikan menjadi enthalpi rendah, sedang dan tinggi tetapi pengklasifikasian dengan ini membingungkankarena seharusnya paling sedikit dua variabel cara dibutuhkan untuk menentukan keadaan thermodinamikanya (Lee, 2001). Pengklasifikasian panas bumi memang belum dibakukan, ada yang mengklasifikasikan panas bumi dalam lima kategori berdasarkan karekteristik setiap reservoarnya. Untuk memberikan kategori pada panas bumi maka digunakan kriteria-kriteria seperti pada Tabel 5.1, sehingga didapatkan 5 kategori panas bumi yaitu: hot-water sistem, two-phase, liquid-dominated systems, low-enthalpy systems, two-phase, liquid-dominated, medium-enthalpy system, two-phase, liquid-dominated-high-enthalpy system dan two-phase, vapour-dominated systems (Eylem & O'Sullivan, 2011).
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 67 Tabel 5. 1. Kategori Geothermal Systems Category Hot-water Two-phase, liquid-dominated Low- enthalpy220oC Medium- enthalpy High-enthalpy Two-phase, vapour- dominated Sumber: Eylern &O'Sullivan, 2011 Temperatur (T) T<220oC 220oC<T<250oC 250oC<T<300oC 250oC<T<330oC 250oC<T<330oC Production enthalpy (h) h < 943 kJ/kg 943 kJ/kg < 1100 kJ/kg 1100 kJ/kg < 1500 kJ/kg 1500 kJ/kg < 2600 kJ/kg 2600 kJ/kg < 2800 kJ/kg Penggunaan panas bumi diperkirakan sejak dari 2000 tahun yang lalu, di mana panas bumi pada saat itu pada mulanya digunakakan secara langsung, dari data terakhir yang diperoleh dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 penggunaan panas bumi secara langsung tingkat pertumbuhannya dapat dilihat seperti pada Gambar 5.3. (Lund, 2010). Gambar 5. 3. Penggunaan langsung panas bumi dunia dari tahun 1995 - 2010.
68 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Panas bumi yang dimanfatkan secara langsung seperti untuk pemanas, pemandian, memasak dan pertanian (Anderson & Lund, 1979). Sedangkan panas bumi yang digunakan untuk pembangkit pertama kali dioperasikan tahun 1904 di daerah Larderello, Italia (DiPippo R. , Geothermal Power , 2008). Panas bumi saat ini sudah banyak digunakan oleh berbagai negara-negara sebagai pembangkit listrik seperti Amaerika Serikat, Jepang, Islandia, Selandia Baru, Meksiko, Kenya, Indonesia dan Filipina, diperkirakan penggunaan energi panas bumi untuk pembangkit listrik dunia akan megalami pengingkatan, dapat dilihat pada Gambar 5.4. Gambar 5. 4. Penggunaan panas bumi dunia untuk pembangkit listrik sampai tahun 2030. Energi panas bumi yang digunakan sebagai pembangkit listrik yang biasanya disebut dengan pembangkit listrik panas bumi merupakan pembangkit listrik yang yang mempunyai sifat ramah terhadap lingkungan (Duffield & Sass, 2003), terbarukan dan berkelanjutan (Holm & Blodgett, 2012). Emisi gas buang CO2 pembangkit listrik panas bumi lebih sedikit dibandingkan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara, emisi gas buang CO2 yang berasal dari listrik berbahan bakar batu bara 12 kali pembangkit lebih besar dari listrik tenaga panas bumi, sedangkan emisi gas CO2 dari pembangkit
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 69 pembangkit listrik berbahan bakar gas 6 kali lebih besar dari pembankit listrik panas bumi seperti yang diperlihatkan pada Gambar 5.5. (EPRI, 2010). Selain itu juga, luas daerah yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik panas bumi lebih kecil dibandingkan dengan luas daerah pembangkit yang menggunakan energi fosil (Risch, 2012). Keunggulan lainnya adalah pembangkit listrik panas bumi dapat menopang beban dasar listrik (DiPippo R. , Geothermal Power , 2008) karena mempunyai continous untuk memproduksi listrik (Edrisi & Michaelides, 2012), hal ini disebabkan energi panas bumi tidak berfluktuasi terhadap cuaca atau musim (EPRI, 2010). Gambar 5. 5. Perbandingan emisi gas CO2 dari batubara, gas dan panas bumi Ada tiga jenis pembangkit listrik panas bumi yang digunakan saat ini (Risch, 2012), yaitu: 1. Dry steam, 2. Flash steam, 3. Binary cycle. Pada jenis dry steam atau direct steam power plant, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5.6., jenis uap yang digunakan adalah vapour dominated (dry- steam). Uap kering yang dihasilkan dari beberapa sumur produksi disalurkan melalui pipa ke turbin (DiPippo R. , 1999). Flash steam plants, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5.7, apabila fluida yang berada pada reservoar panas bumi berupa campuran uap-cairan, maka fluida ini tidak dapat langsung dialirkan ke turbin karena dapat merusak turbin,
70 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri sehingga cairan harus dipisahkan terlebih dahulu dengan uap kemudian uap yang dihasilkan dialirkan ke arah turbin (DiPippo R. , 1991). Gambar 5. 6. Skema dry steam atau direct steam power plant (EPRI, 2010) Gambar 5. 7. Skema flash steam power plant (EPRI, 2010)
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 71 Binary cycle plants, pada siklus ini fluida pada panas bumi tidak langsung digunakan untuk mengerakkan turbin tetapi fluida pada panas bumi digunakkan sebagai sumber panas untuk menguapkan fluida kerja (n-pentane) melalui alat penukar kalor, karena fuida panas bumi tidak mempunyai energi yang cukup untuk menggerakan turbin secara langsung (Gehringer & Loksha, 2012), dapat dilihat pada Gambar 5.8. Gambar 5. 8. Skema binary cycle power plant (EPRI, 2010) Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang dilalui oleh cincin api sehinnga banyak gunung berapi berada di Indonesia. Gunung berapi ini terbentang dari pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku dan Sulawesi yang jumlahnya 117 gunung berapi aktif. Sehingga Indonesia mempunyai potensi energi panas bumi sebesar 28.617 MW, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5.2 (Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI, 2014). Potensi energi panas ini bumi yang sangat besar yang dimiliki pemanfaatannya belum maksimal terutama untuk pembangkit listrik. Indonesia, sampai saat
72 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Secara umum pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pemanfaatan secara langsung dan pemanfaatan secara tidak langsung. Pemanfaatan secara langsung yaitu memanfaatkan secara langsung panas yang terkandung pada fluida panas bumi untuk berbagai keperluan seperti pemanas ruangan, pertanian/agroindustri, perikanan, yaitu pariwisata, memanfaatkan energi panas bumi untuk pembangkit listrik (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2011), (Jennejohn, Gawell, & Blodgett, 2012). sedangkan pemanfaatan secara tidak langsung Tabel 5. 2. Potensi panas bumi Indonesia status Desember 2012 (Dalam MW) (Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI, 2014) Energi Potensi (MW) No Pulau Jumlah Lokasi Sumber Daya Speku- latif Hipote- tis Cadangan Terduga Mungkin Ter- bukti Total Sumatera Jawa Bali-Nusa Tenggara 3 4 Sulawesi 5 Maluku 6 7 1 2 Kalimantan Papua Total 90 71 28 65 30 12 3 256 3.089 1.710 360 1323 545 145 75 7.247 2.427 1.826 417 119 97 0 0 4.886 6.849 3.708 1.013 1.374 429 0 0 13.373 15 658 0 150 0 0 0 823 380 12.769 9.717 1.815 1.805 2.030 1.071 145 75 2.288 28.617 15 78 0 0 0 Pemanfaatan energi panas bumi secara tidak langsung di Indonesia dimulai dengan eksploitasi sumber panas bumi pertama kali yang dilakukan sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1926 yang berlokasi di Kawah Kamojang yang terletak di Pulau Jawa dan salah satu sumurnya sampai sekarang masih menghasilkan uap. Pada waktu itu yang melakukan eksplorasi Volcanological Section dari Pemerintah Kolonial Belanda (Hochstein & Sudarman, 2008). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1964 dan 1968, UNESCO dan Perancis memberikan bantuan dan merekomendasikan kepada Indonesia untuk lebih memanfaatkan energi panas bumi. Pada tahun 1969, Pemerintah Indonesia telah mendukung program eksplorasi yang dilakukan oleh Power Research Institute dan Geothermal Survey of Indonesia dan pada tahun 1970-1972 dan pada tahun 1971 Pemerintah Indonesia telah mendapat bantuan teknis dari USAID dan UNESCO (Manalu, 1988). Kapasitas PLTP Terpasang 122 1.134 7,5 80 0 0 0 1.343,5
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 73 Selama tiga dekade (1970-2000) pencarian sumber energi panas bumi di Indoensia terus dilakukan. Pencarian ini dengan menggunakan teknologi dan metodologi baru. Energi panas bumi di Indonesia mempunyai temperatur sedang antara 120OC sampai dengan 220OC dan temperatur tinggi antara 220OC sampai dengan 340OC, seperti yang terlihat pada Gambar 5.9 (Hochstein & Sudarman, 2008). Gambar 5. 9. Temperatur sumber energi panas bumi di Indonesia Untuk melihat pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia terutama untuk pembangkit listrik, akan dibandingkan Indonesia dengan negara-negara lain yang mempunyai potensi panas bumi juga, sehingga terlihat perbandingan pemanfaatan energi panas bumi yang telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik yang ada di Indonesia.
74 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri HASIL DAN PEMBAHASAN PLTP yang pertama kali di bangun setelah Indonesia merdeka adalah PLTP Kamojang yang dibangun pada tahun 1978, PLTP ini dibangun sebagai proyek percontohan dengan kapasitas daya terpsang 0,25 MW. Pada tahun 1983 PLTP Kamojang Unit I beroperasi secara komersial dengan daya terpasang sebesar 30 MW dan PLTP Kamojang ditambah lagi dengan Unit II dengan kapasitas 110 MW. Saat ini energi panas bumi di Indonesia yang sudah dimanfaatkan untuk energi listrik sebesar 1.196 MW yang berasal dari tujuh lokasi pembangkit listrik: Darajat (260 MW), Dieng (60 MW), Kamojang (200 MW), Gunung Salak (377 MW), Sibayak (12 MW), Lahendong (60 MW), dan Wayang Windu (227 MW) (Sukhyar, 2010). Untuk yang akan datang Pemerintah Indonesia akan terus menambah lagi kapasitas terpasang PLTP, oleh karena itu pada tahun 2006 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 5/2006, tentang Kebijakan Energi Nasional, direncanakan pada tahun 2025 total daya terpasang PLTP sebesar 9500 MW seperti yang terlihat pada Gambar 5.10. Plus Skenario Crash Program Tahap II (4925 MW) Kondisi saat ini 2012 9500 MW (Target) 3500 MW WKP Baru 2006 2020 1400 MW WKP Baru 4600 MW 3442 MW 852 MW (Produksi) 6.151 MW 1158 MW Existing WKP + WKP Baru 2025 2000 MW 1.226 MW 1148 MW Existing WKP 2016 6000 MW 2008 1442 MW Existing WKP Gambar 5. 10. Rencana pembangunan PLTP di Indonesia dari tahun 2006-2025 Potensi panas bumi yang sudah dimanfaatkan sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 4,5% (Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI, 2014). Pemanfaatan panas bumi di Indoensia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan pemanfaatan yang sudah dilakukan oleh Philipina yaitu sudah sebesar 44,5% dari potensi panas bumi yang milikinya. Penyebab masih rendahnya
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 75 pemanafaatan energi geothermal ini adalah tingginya biaya investasi dan terbatasnya skema pembiayaan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang beranggotakan negara-negara maju dan berkembang mempunyai satu mekanisme pendanaan yaitu clean development mechanism (CDM) yang dituangkan pada Protokol Kyoto, di mana setiap negara yang dapat mengurangi emisi yang mencemarkan lingkungan akan mendapatkan bantuan pendanaan. Untuk negara-negara berkembang mekanisme pendanaan ini dapat pula dijadikan sebagai alternatif bentuk bantuan pendanaan proyek-proyek pembangunan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Untuk pemanfaatan tenaga panas bumi UNFCCC mempunyai dua jenis bantuan, yang pertama adalah bantuan dana untuk pemanfaatan tenaga panas listrik dan yang kedua dalah bantuan dana bumi untuk pembangkit telah pemanfaatan panas bumi untuk pemanas mendapatkan pendanaan dari CDM untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi Derajat Unit III dengan kapasitas 110 MW yang dioperasikan oleh PT. Chevron Geothermal Indonesia (Dewi & Sugiyono, 2011). ruangan. Indonesia Protokol Kyoto berakhir pada tahun 2012 yang lalu sampai dengan sekarang belum ada lagi kelanjutan dari mekanisme CDM. Tetapi dengan berkahirnya Protokol Kyoto, Pemerintah Indonesia tetap berencana untuk meningkatkan produksi listrik panas bumi, dengan target pada tahun 2025 produksi energi listrik yang brasala panas bumi sebesar 9.500 MW (Pambudi, 2014). PENUTUP Kesimpulan 1. Energi primer yang digunakan untuk pembangkit di Indonesia sampai dengan tahun 2030 masih didominasi oleh energi fosil, diperkirakan sampai mencapai 78,32%. 2. Cadangan energi fosil semakin berkurang dan harganya semakin mahal dan dapat mencemari lingkungan. 3. Potensi energi panas bumi di Indonesia sebesar 40% dari potensi dunia atau sekitar 28.670 MW yang dimanfaatkan sebesar 1.343,5 MW atau sekitar 4,5%.
76 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Saran 1. Pemerintah Indonesia hedaknya harus mengurangi pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar energi fosil selain cadangannya semakin menipis dan harganya semakin mahal, penggunaan bahan bakar fosil juga dapat mencamari lingkungan. 2. Pemerintah terus meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi senagai pembangkit listrik, selain karena energi panas bumi ramah Indonesia memiliki cadangan lingkungan, terbesar panas bumi di dunia. Indonesia hendaknya juga dapat DAFTAR PUSTAKA Anderson, D., & Lund, J. (1979). Direct utilization of geothermal energy: a layman's guide. Oregon: Oregon Institute of Technology. Armannsson, H., Fridriksson, T., & Kristjansson, B. R. (2005). CO2 emissions from geothermal power plants and natural geothermal activity in Iceland. Geothermics, 286-296. Arslan, O., & Kose, R. (2010). Exergoeconomic optimization of integrated in Simav, Kutahya. Energy Conversion and geothermal system Management, 663-676. Asif, M., & Muneer, T. (2007). Energy supply, its demand and security issues for developed and emerging economies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 1388-1413. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (2011). Kajian PLTP Skala Kecil di Indonesia. Jakarta: BPPT. Daud, Y. (2009). Energi Geothermal anugerah Besar untuk Bangsa Besar dan Peran UI dalam Pengembangannya. Depok: Laboratorium Geothermal Universitas Indonesia. Dewi, R. E., & Sugiyono, A. (2011). CDM Financing for Geothermal Project in Indonesia: Current Status and Post 2012 Prospect. World Renewable Energy Conggress. DiPippo, R. (1991). Geothermal energy electricity generation and environmental impact. Energy Policy, 798-807. DiPippo, R. (1999, June). Small geothermal power plants: design, performance, and economics. GHC Bulletin.
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 77 DiPippo, R. (2007). Geothermal Power Plant: Principles, Applications, Case Studies and Invironmental Impact. Oxford: Elsevier. DiPippo, R. (2008). Geothermal Power . Grid-Connected Renewable Energy. USAID. Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI. (2014). Pengembangan Panas Bumi di Indonesia. Jakarta: Kementerian ESDM. Duffield, W. A., & Sass, J. H. (2003). Geothermal energy: Clean power from the earth's heat. Menlo Park: DIANE Publishing. Edrisi, B. H., & Michaelides, E. E. (2012). Effect of the working fluid on the optimum work of binary-flashing geothermal power plants. Energy. EPRI. (2010, February 28). Geothermal Power: Issues, Technologies, and for Research, Development, Demonstration, and EPRI: Opportunities Deployment. Diambil kembali dari Eylem, K. S., & O'Sullivan, M. J. (2011). Reinjection in geothermal fields: A review of worldwide experience. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 47-55. Gehringer, M., & Loksha, V. (2012). Geothermal handbook: planning and financing power generation. Washington D.C.: ESMAP World Bank. Geothermal Energy Association. (2012). Geothermal Basics: Q&A. Diambil kembali Council: Geothermal dari Resources Hepbasli, A., & Ozgener, L. (2004). Development of geothermal energy utilization in Turkey: a review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 433-460. Hochstein, M. P., & Sudarman, S. (2008). History of geothermal exploration in Indonesia from 1970 to 2000. Geothermics, 220-266. Holm, D. A., & Blodgett, L. (2012). Geothermal Energy and Greenhouse Gas Emissions. Geothermal Energy Association. Jennejohn, D. B., Gawell, K., & Blodgett, L. (2012). Geothermal: International Market Overview Report. Washington D.C.: Geothermal Energy Association.
78 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Kanoglu, M., Ayanoglu, A., & Abusoglu, A. (2007). Exergoeconomic analysis of geothermal district heating systems: A case study. Applied Thermal Engineering, 1303-1310. Karekezi, S. (2002). Renewables in Africa - meeting the energy needs of the poor. Energy Policy, 1059-1069. Lee, K. C. (2001). Classification of geothermal resources by exergy. Geothermics, 431-442. Lund, J. W. (2010). Direct utilization of geothermal energy 2010 worldwide review. Geothermics, 12. Manalu, P. (1988). Geothermal development in Indonesia. Geothermics, 415- 420. Oktay, Z., Coskun, C., & Dincer, I. (2008). Energetic and exergetic performance investigation of the Bidadic geothermal district heating system in Turkey. Energy and Buildings, 702-709. Ozgener, L. (2007). Exergoeconomic analysis of geothermal district heating system: A case study. Applied Thermal Engineering, 1303-1310. Pambudi, N. A. (2014). Exergy analysis and optimization of Dieng single-flash geothermal power plant. Energy Conversion and Management, 405- 411. Permana, A. D. (2012). Outlook Energi Indonesia 2012. Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. PT PLN (Persero). (2011). Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero). PT PLN (Persero). REN21. (2007). REN21. Diambil kembali dari REN21: Risch, E. C. (2012). Geothermal Energy: The Economics of West Virginia's EGS Potential. Center for Business and Economic Research, Marshal University. Risch, E. C. (2012). Geothermal Energy: The Economics of West Virginia's EGS Potential. Marshal University. Sofyan, Y. (2012). Development of a new simple hydrostatic equilibrium model for sustainable evaluation in geothermal energy. Energy Procedia, 205- 2010.
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 79 Sugiono, A. (2010). Peran PLTN Dalam Mendukung Komitmen Pemerintah Seminar Nasional Untuk Mengurangi Emisi CO2. Prosiding Pengembangan Energi Nuklir III. Sukhyar, R. (2010). Geothermal Energy Update: Geothermal Energy Indonesia. Proceedings World Development and Utilization Geothermal Congress 2010 . Bali. in Tsatsaronis, G., Kapanke, K., & Marigorta, A. M. (2008). Exergoeconomic estimates for a novel zero-emission process generating hydrogen and electric power. Energy, 321-330. Yari, M. (2010). Exergetic analysis of various types of geothermal power plants. Renewable Energy, 112-121.
80 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri
Bab VI. Kebijakan Pertumbuhan Industri Galangan Kapal di Indonesia dengan Menggunakan Analytical Hierarcy Process Samudro, Asep Husni Y. Rosadi dan Arwanto ABSTRACT Ships and shipbuilding industry have an important role in economic development, especially its multiplier effect. The ship becomes an economic development by being a means of transporting people and goods, means of catching and processing fish, as well as tools to maintain the unity of the unitary state of the Republic of Indonesia. Given the magnitude of the role of ships and shipbuilding, it is necessary to analyze policies that can drive the growth of the national shipbuilding industry. The method used is expert opinion analysis method, and Analytical Hierarchy Process (AHP) method. The experts who are referenced persons are shipping industry players, shipping association officials, and researchers/ academics. The results of the analysis show that the factors of financial policy, component and production have the highest cumulative value of weighted ratio (highest priority) compared with other (sub-criteria) factors. While the policy of setting up a vessel financing scheme becomes a policy that is considered to be relatively most important compared to other alternatives. Keywords: shipbuilding, analytical hierarchy process, economy, policy ABSTRAK Kapal dan industri galangan kapal memiliki peran dalam pembangunan ekonomi, terutama dampak multipliernya (multiplier effect). Kapal menjadi pengerak ekonomi dengan menjadi alat angkut orang dan barang, sarana dalam menangkap dan mengolah ikan, serta alat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mengingat besarnya peran kapal dan galangan kapal, maka perlu dianalisis kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan industri galangan kapal nasional. Metode yang digunakan adalah metode analisis pendapat pakar, serta metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Pakar yang menjadi narasumber adalah pelaku industri perkapalan, pengurus asosiasi perkapalan, serta peneliti dan akademisi. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor kebijakan keuangan, komponen dan produksi (prioritas rata-rata) tertinggi memiliki nilai kumulatif perbandingan terbobot
82 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri dibandingkan dengan faktor (sub-kriteria) lainnya. Sementara kebijakan menyiapkan skema pembiayaan pembangunan kapal menjadi kebijakan yang dianggap relatif paling penting dibandingkan dengan alterntaif lainnya. Kata kunci: galangan kapal, analytical hierarchy process, ekonomi, kebijakan PENDAHULUAN Industri pembuatan kapal dan perahu (galangan kapal) memiliki peran dalam pembangunan ekonomi, terutama dampak multipliernya (multiplier effect). Meskipun kontribusi sektor kapal dan jasa perbaikannya hanya menyumbang sekitar 0,08% terhadap PDB nasional (BPS, 2010), tetapi dampak ikutannya berperan besar dalam perekonomian nasional, karena memiliki keterkaitan dengan industri/ sektor pemasok dan pendukung di belakangnya serta keterkaitan dengan industri/ sektor pengguna di depannya. Kapal menjadi pengerak ekonomi dengan menjadi alat angkut orang dan barang, menjadi sarana dalam menangkap dan mengolah ikan, serta menjadi alat dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dampak langsung kapal, yang berupa relatif kecil secara nasional, Sebagai negara kepulauan, maka alat untuk mengangkut orang dan barang yang relatif murah dan mudah adalah kapal. Menghubungkan dua daerah di dua pulau yang berbeda tidak bisa dilakukan melalui angkutan darat, karena belum dihubungkan oleh jembatan, dan sangat mahal kalau menggunakan angkutan udara. Angkutan laut dengan menggunakan kapal menjadi alternatif yang paling rasional. Untuk mengangkut dan memindahkan orang menggunakan kapal penumpang, kapal feri, kapal pesiar dan kapal Ro-Ro (roll on-roll off). Selain itu, untuk mengangkut barang dari satu pulau ke pulau lainnya dibutuhkan kapal barang/ kargo/ kontainer, kapal tanker, kapal bulkcarrier, kapal tongkang kapal hopper tongkang, kapal angkat berat dan kapal floating production. Pemindahan orang dan barang oleh kapal-kapal tersebut memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian nasional dan daerah. Kapal juga menjadi sarana dalam penangkapan ikan. Kapal ikan yang banyak digunakan dapat berupa kapal nelayan tradisional yang digerakan dayung, layar dan motor kecil dengan bobot kecil sampai kapal ikan komersial modern factory ship (fish processing ship) seperti pukat hela (trawler), pukat tarik (seiner), rawai (longliner), troller, squid jigger, barges, whaler dan dregder
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 83 dengan bobot ribuan ton. Kapal-kapal tersebut memungkinkan meningkatkan kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian nasional. Kapal juga menjadi sarana untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara. Kapal-kapal untuk keperluan patroli laut dan pantai (Kementerian Perhubungan dan Kepolisian), sampai kapal armada perang Angkatan Laut (fregat, korvet, kapal selam, kapal cepat rudal, armada patroli dan kapal pendukung). Meskipun tidak memiliki dampak ekonomi langsung, tetapi kapal-kapal tersebut menjadi alat dalam menjaga kestabilan keamanan perekonomian nasional. Karena besarnya dampak ekonomi dan keamanan dari kapal, maka perlu dianalisis faktor-faktor apa saja yang memiliki peran besar dalam industri pembuatan kapal (galangan kapal) mempengaruhi pertumbuhan nasional. Karena kalau melihat pertumbuhan industri, industri galangan kapal Indonesia relatif berkembang stagnan bahkan menurun. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan produksi kapal sejak tahun 1998. Jika pada tahun 1998 produksi kapal dalam negeri mencapai 325.000 ton (Ma'ruf, 2014), maka pada tahun 2014 produksi kapal sebanyak 66,9 ribu ton, tahun 2015 sebanyak 91,7 ribu ton dan tahun 2016 sebanyak 51,4 ribut ton (UNCTAD, 2017). Penurunan produksi menunjukkan ada masalah besar yang dihadapi oleh industri galangan kapal nasional. Permasalahan yang dihadapi tentu saja berupa permasalahan yang ada dalam industri galangan kapal sendiri (internal) dan permasalahan yang timbul karena pengaruh faktor luar (eksternal). Dengan memahami faktor-faktor tersebut, maka dapat dirumuskan kebijakan apa yang sesuai untuk meningkatkan pertumbuhan industri galangan kapal. Penentuan kebijakan untuk mendorong tumbuhnya industri galangan kapal nasional, dilakukan dengan membandingkan dari berbagai kebijakan yang memiliki dampak besar. Sehingga kebijakan yang diambil merupakan pilihan kebijakan terbaik untuk mendukung berkembangnya industri galangan kapal nasional. Makalah ini memaparkan bagaimana penentuan kebijakan untuk mendorong tumbuhnya industri galangan kapal, dari berbagai alternatif kebijakan dengan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi industri galangan kapal nasional. METODOLOGI Untuk mengetahui bagaimana besarnya peran dari setiap faktor tersebut, maka perlu dilakukan penelitian. Faktor mana yang paling dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan industri galangan perlu diketahui, supaya dapat
84 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri dilakukan perbaikan dalam meningkatkan pertumbuhan industri. Penelitan mengenai faktor yang memiliki peran besar dalam mempengaruhi dapat dilakukan dengan berbegai metode, baik kuantitatif maupun kualitatif. Metode kualitatif diantaranya dengan menggunakan penilaian para pakar. Pakar yang digunakan adalah mereka yang memahami industri galangan kapal lebih dari orang awam. Pakar dapat terdiri dari pelaku industri (manajemen, pegawai), asosiasi industri (pengurus), penentu kebijakan di pemerintahan (pejabat di Kementerian Perindustrian dan Dinas Perindustrian Daerah), akademisi/ ilmuwan (dosen dan peneliti senior bidang industri galangan kapal di perguruan tinggi/ lembaga penelitian), serta masyarakat perkapalan (orang yang banyak mengamati dan terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan industri galangan kapal. Pernyataan para pakar diperoleh melalui wawancara langsung, pernyataan di forum resmi (seminar, lokakarya, focus group discussion - FGD, kuliah umum, dan lainnya), serta pernyataan/ wawancara di media massa. Berdasarkan pernyataan dan wawancara dengan pakar, maka faktor-faktor tersebut dianalisis untuk melihat pengaruhnya serta bagaimana peran faktor- faktor tersebut terhadap pertumbuhan industri galangan kapal. Pakar yang menjadi narasumber adalah pelaku industri perkapalan, pengurus asosiasi perkapalan, pejabat pemerintahan, serta peneliti dan akademisi. Pernyataan dan wawancara pakar dilakukan berdasarkan pernyataan yang mereka sampaikan di media, wawancara langsung dan diskusi serta tanya jawab langsung. Dari hasil analisis kemudian dilakukan analisis skenario kebijakan. Penyusunan skenario dapat menggunakan berbagai metode, seperti Priority Setting, Delphi, Scenario Analysis, System Dynamics, Analytical Hierarcy Process, dan lainnya. Tulisan ini hanya membahas bagaimana menyusun skenario pertumbuhan industri galangan kapal menggunakan metode Analytical Hierarcy Process atau AHP. Analytical Hierarcy Process (AHP) merupakan metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty (Saaty, 2005; 2008). AHP melibatkan berbagai faktor (kriteria) yang kompleks dan pilihan penentuan keputusan (alternatif) yang beragam dengan menggunakan suatu hirarki. Hirarki berupa struktur multi level dengan level pertama berupa penentuan tujuan (goal), level kedua penentuan kriteria (criterion) dan sub kriteria (sub- criterion); dan level terakhir adalah penentuan alternatif (alternative). Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok- kelompoknya yang kemudian diatur sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Struktur hierarki AHP terlihat pada Gambar 6.1.
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 85 Gambar 6. 1. Struktur hierarki dalam AHP Untuk industri galangan kapal, kriteria disusun dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan industri (galangan), yaitu faktor eksternal (sub-kriteria) dibandingkan tingkat dan kepentingannya terhadap kriteria lainnya, dengan perbandingan 9 mutlak sangat penting, 7 sangat penting sekali, 5 sangat penting, 3 lebih penting, 1 sama penting. faktor internal. Setiap kriteria Tabel 6. 1. Perbandingan tingkat kepentingan
86 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Begitu juga untuk penentuan alternatif, diperoleh berdasarkan keputusan yang harus diambil supaya tujuan tercapai, dalam hal ini adalah kebijakan apa saja supaya pertumbuhan industri galangan kapal meningkat. Semua alternatif tersebut masing-masing dibandingkan tingkat kepentingannya terhadap setiap kriteria, dengan perbandingan 9 mutlak sangat penting, 7 sangat penting sekali, 5 sangat penting, 3 lebih penting, 1 sama penting. Alternatif terbaik dari hasil perhitungan yang dijadikan sebagai bahan untuk membuat kebijakan. HASIL DAN PEMBAHASAN Dengan menggunakan proses AHP, berdasarkan pandangan kajian literatur dan para pakar kemudian ditentukan tujuan, kriteria, dan alternatif sebagai berikut. 1. Penentuan tujuan: menyusun kebijakan yang harus dilakukan supaya pertumbuhan industri galangan kapal di Indonesia meningkat. 2. Penentuan Kriteria: faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan industri (galangan), yaitu faktor eksternal dan faktor internal (Lamb, 1988; Shenoi, 1989; Mahyudin, 2017; OTA, 1983; Iskendar, 2015; Hayman et al., ; Wijnolst dan Wergeland, 2009; Logam, 2016; Jain, 2015; Blagojevic dan Barisic, 2011; Shenoi, 1989; Andrews dan Haney, 1965; Hassler et al., 2015; Giovacchini dan Sercic, 2012). Dan berdasarkan pernyataan para pakar, maka faktor internal dan eksternal yang berpengaruh kuat adalah: a. Sub kriteria faktor ekternal: ekonomi makro, kebijakan industri, kebijakan keuangan, sarana-prasarana, persaingan dan politik. b. Sub kriteria faktor internal: produksi, komponen, teknologi, SDM, anggaran, dan pasar. 3. Penentuan alternatif: keputusan yang harus diambil supaya tujuan tercapai. industri galangan kapal meningkat Kebijakan supaya pertumbuhan (Panigrahi, 2014; Nikonova, 2009; He dan Qian, 2014; Iskendar, 2015; Hehn, 2015; Koenig et al., 2001; Mahyudin, I. 2017; PwC, 2013; Hossain dan Zakaria, 2017; Kim, 2015; UNIDO, 2015; UK Marine Industries Alliance, 2011; Logam, 2016; OECD, 2017). Alternatif yang memiliki dampak yang cukup besar adalah: a. Menyiapkan skema pembiayaan pembangunan kapal b. Mengurangi bea masuk dan insentif pajak c. Mempermudah pendirian industri komponen kapal,
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 87 d. Melakukan penggabungan atau kerjasama operasi antar galangan industri dan kekuatan finansial lintas kapal, termasuk sinergi (terutama galangan kapal BUMN) Dari ketiga proses tersebut di atas, maka dapat dibuat struktur hierarki untuk galangan kapal di Indonesia. Dengan memperhatikan tujuan dari kegiatan, yaitu, "menyusun skenario pertumbuhan industri galangan kapal di Indonesia atau kebijakan apa yang harus dilakukan supaya pertumbuhan industri galangan kapal di Indonesia meningkat", maka dipilih kriteria berdasarkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan industri galangan kapal. Kriteria yang dipilih adalah dari faktor ekternal: ekonomi makro, kebijakan industri, kebijakan keuangan, sarana-prasarana, persaingan dan politik. Sementara dari faktor internal adalah: produksi, komponen, teknologi, SDM, anggaran, dan pasar. Berdasarkan perbandingan tingkat kepentingan setiap kriteria (sub-kriteria) terhadap kriteria (sub-kriteria) lainnya, maka diperoleh tingkat kepentingan masing-masing kriteria (sub-kriteria). Hasilnya kemudian dinormalisasi/ dibobot untuk setiap kriteria, sehingga diperoleh nilai kriteria (sub-kriteria) terbobot seperti terlihat pada Tabel 6.2. Dari hasil perhitungan, tampak bahwa sub- kriteria kebijakan keuangan, komponen dan produksi memiliki nilai kumulatif perbandingan terbobot (prioritas rata-rata) tertinggi dibandingkan dengan sub- kriteria lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa, berdasarkan pandangan para pakar ketiga sub-kriteria (faktor) tersebut memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan faktor lain dalam mempengaruhi pertumbuhan industri galangan kapal.
88 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Tabel 6. 2. Hasil tabulasi nilai kriteria yang telah dibobot Prod Kom Tekn SDM Keu Pas EkM KIn KKe SPr Per Pol Prioritas/ rata-rata Produksi 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 0,19 0,18 0,16 0,17 0,17 0,17 Komponen 0,18 0,18 0,21 0,17 0,17 0,20 0,17 0,19 0,18 0,20 0,17 0,17 0,18 Teknologi 0,04 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 SDM 0,06 0,06 0,04 0,06 0,08 0,08 0,06 0,05 0,06 0,04 0,06 0,06 0,06 Keuangan 0,09 0,09 0,08 0,06 0,08 0,08 0,06 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 Pasar 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Ekonomi Makro 0,06 0,06 0,04 0,06 0,08 0,04 0,06 0,05 0,06 0,04 0,06 0,06 0,06 Kebijakan Industri 0,09 0,09 0,08 0,12 0,08 0,08 0,11 0,09 0,09 0,12 0,10 0,10 0,10 Kebijakan Keuangan 0,18 0,18 0,21 0,17 0,17 0,20 0,17 0,19 0,18 0,20 0,19 0,19 0,19 Sarana/ Prasarana 0,04 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,06 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Persaingan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Politik 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Jumlah 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Keterangan: Prod = produksi; Kom = komponen; Tek = teknologi; SDM = sumberdaya manusia; Keu =keuangan; Pas = pasar; EkM = ekonomi makro; Kin = kebijakan industri; KKe = kebijakan keuangan; SPr = Sarana dan Prasarana; Per = persaingan; Pol = politik
Kemudian dari empat alternatif, yaitu: (1) Menyiapkan skema pembiayaan pembangunan kapal; (2) Mengurangi bea masuk dan insentif pajak; (3) industri komponen kapal, dan (4) Melakukan Mempermudah pendirian penggabungan atau kerjasama operasi antar galangan kapal, termasuk sinergi lintas industri dan kekuatan finansial (terutama galangan kapal BUMN). Keempat alternatif tersebut dibandingkan tingkat kepentingannya terhadap masing-masing kriteria. Misal berdasarkan kriteria (sub-kriteria) produksi, alternatif mana yang paling penting. Apakah menyiapkan skema pembiayaan pembangunan kapal lebih penting dibandingkan dengan mengurangi bea masuk dan insentif pajak, dan berapa besar tingkat kepentingannya? (9, 7, 5, 3 atau 1). Begitu juga apakah mengurangi bea masuk dan insentif pajak lebih penting dari mempermudah pendirian industri komponen kapal. Dan seterusnya, sehingga untuk setiap kriteria diperoleh perbandingan setiap alternatif terhadap tiga alternatif lainnya. Hasil dari perbandingan setiap alternatif terhadap alternatif lainnya untuk setiap kriteria (sub-kriteria) produksi terlihat pada Tabel 6.3. Tabel 6. 3. Hasil tabulasi perbandingan masing-masing alternatif untuk kriteria produksi Sub-Kriteria Produksi Pembiayaan Insentif bea/ pajak Industri komponen Merger Jumlah Pembiayaan 1,00 0,14 0,50 0,33 1,98 Insentif bea/pajak 7,00 1,00 5,00 3,00 16,00 Industri komponen 2,00 0,20 1,00 0,50 3,70 Merger 3,00 0,33 2,00 1,00 6,33 Tabel 6.3 kemudian dinormalisasi/ dibobot untuk setiap kriteria, sehingga diperoleh nilai terbobot seperti terlihat pada Tabel 6.4. Tabel 6. 4. Hasil tabulasi perbandingan masing-masing alternatif untuk kriteria produksi yang telah dibobot untuk setiap alternatif Sub-Kriteria Produksi Pembiayaan Insentif bea/ pajak Industri komponen Merger Pembiayaan 0,51 0,07 0,25 0,17 Insentif bea/pajak 0,44 0,06 0,31 0,19 Industri komponen 0,54 0,05 0,27 0,14 Merger 0,47 0,05 0,32 0,16 Prioritas/ rata-rata 0,49 0,06 0,29 0,16
90 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Perbandingan masing-masing alternatif untuk setiap sub-kriteria kemudian ditabulasikan dalam Tabel 6.5. Hasil Tabel 6.5 kemudian dibobotkan untuk setiap sub-kriteria dan dinyatakan dalam Tabel 6.6. Berdasarkan prioritas keseluruhan alternatif keputusan (kebijakan) yang telah terbobot, dari empat alternatif yang dipilih: 1. Menyiapkan skema pembiayaan pembangunan kapal prioritas keseluruhan = 0,29. 2. Mengurangi bea masuk dan insentif pajak prioritas keseluruhan = 0,23. 3. Mempermudah pendirian keseluruhan = 0,23. 3. Mempermudah pendirian keseluruhan = 0,23. 4. Melakukan penggabungan atau kerjasama operasi antar galangan kapal, termasuk sinergi lintas industri dan kekuatan finansial (terutama galangan kapal BUMN) prioritas keseluruhan = 0,26. Dengan memperhatikan hal di atas, maka alternatif ke-1, yaitu: menyiapkan skema pembiayaan pembangunan kapal menjadi kebijakan yang dianggap relatif paling penting dibandingkan dengan alterntaif lainnya. Sehingga skenario untuk meningkatkan pertumbuhan industri galangan kapal adalah menyiapkan skema pembiayaan pembangunan kapal.
Tabel 6. 5. Hasil tabulasi perbandingan masing-masing alternatif untuk setiap kriteria yang telah dibobot Prod Kom Tekn SDM Keu Pas EkM KIn KKe SPr Per Bobot kriteria Skema pembiayaan pembangunan kapal Insentif bea masuk dan pajak Mempermudah industri komponen Penggabungan galangan kapal BUMN 0,17 0,49 0,06 0,29 0,16 0,18 0,10 0,22 0,44 0,24 0,04 0,16 0,06 0,29 0,49 0,06 0,12 0,06 0,31 0,51 0,08 0,49 0,29 0,06 0,16 0,04 0,29 0,49 0,16 0,06 0,06 0,37 0,35 0,10 0,19 0,10 0,19 0,06 0,30 0,45 0,19 0,29 0,49 0,06 0,16 0,04 0,30 0,06 0,19 0,45 0,02 0,47 0,21 0,22 0,10 Tabel 6. 6. Hasil tabulasi perbandingan masing-masing alternatif untuk setiap kriteria yang telah dibobot secara keseluruhan Prod Kom Tekn SDM Keu Pas EkM KIn KKe SPr Per Pol Bobot kriteria Skema pembiayaan pembangunan kapal Insentif bea masuk dan pajak Mempermudah industri komponen Penggabungan galangan kapal BUMN 0,17 0,08 0,01 0,05 0,03 0,18 0,02 0,04 0,08 0,04 0,04 0,01 0,00 0,01 0,02 0,06 0,01 0,00 0,02 0,03 0,08 0,04 0,02 0,00 0,01 0,04 0,01 0,02 0,01 0,00 0,06 0,02 0,02 0,01 0,01 0,10 0,02 0,01 0,03 0,04 0,19 0,05 0,09 0,01 0,03 0,04 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 Keterangan: Prod = produksi; Kom = komponen; Tek = teknologi; SDM = sumberdaya manusia; Keu =keuangan; Pas = pasar; EkM = ekonomi makro; Kin = kebijakan industri; KKe = kebijakan keuangan; SPr = Sarana dan Prasarana; Per = persaingan; Pol = politik Pol 0,02 0,29 0,12 0,11 0,49 Prioritas/ rata-rata 0,29 0,23 0,23 0,26
PENUTUP Berdasarkan pernyataan para pakar, faktor internal dan eksternal yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengembangan industri galangan kapal adalah: ekonomi makro, kebijakan industri, kebijakan keuangan, sarana- prasarana, persaingan dan politik (faktor ekternal), dan produksi, komponen, teknologi, SDM, anggaran, dan pasar (faktor internal). Faktor internal dan eksternal yang berpengaruh kuat ini menjadi dasar penentuan kriteria (sub- kriteria) dalam AHP. Berdasarkan berbagai literatur baik dalam dan luar negeri, serta pandangan para pakar dalam negeri, terdapat beberapa kebijakan yang memiliki dampak yang cukup besar dalam peningkatan pertumbuhan galangan kapal, diantaranya adalah: (1) Menyiapkan skema pembiayaan pembangunan kapal; (2) Mengurangi bea masuk dan insentif pajak; (3) Mempermudah pendirian industri komponen kapal, dan (4) Melakukan penggabungan atau kerjasama operasi antar galangan kapal, termasuk sinergi lintas industri dan kekuatan finansial (terutama galangan kapal BUMN). Keempat kebijakan ini menjadi bagian penentuan alternatif dalam AHP. Berdasarkan perbandingan tingkat kepentingan setiap kriteria (sub-kriteria) terhadap kriteria (sub-kriteria) lainnya, tampak bahwa sub-kriteria kebijakan keuangan, komponen dan produksi memiliki nilai kumulatif perbandingan terbobot (prioritas rata-rata) tertinggi dibandingkan dengan sub-kriteria lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa, berdasarkan pandangan para pakar ketiga sub-kriteria (faktor) tersebut memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan faktor lain dalam mempengaruhi pertumbuhan industri galangan kapal. Berdasarkan prioritas keseluruhan alternatif keputusan (kebijakan) yang telah terbobot, dari empat alternatif yang dipilih, diperoleh: (1) Menyiapkan skema pembiayaan pembangunan kapal, prioritas keseluruhan = 0,29; (2) Mengurangi bea masuk dan insentif pajak, prioritas keseluruhan = 0,23; (3) Mempermudah pendirian industri komponen kapal, prioritas keseluruhan = 0,23; dan (4) Melakukan penggabungan atau kerjasama operasi antar galangan kapal, termasuk sinergi lintas industri dan kekuatan finansial (terutama galangan kapal BUMN), prioritas keseluruhan = 0,26. Dengan memperhatikan hal di atas, maka menyiapkan skema pembiayaan pembangunan kapal menjadi kebijakan yang dianggap relatif paling penting dibandingkan dengan alterntaif lainnya.
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 93 DAFTAR PUSTAKA Aiginger, K. 2014. "Industrial Policy for a sustainable growth path", Policy Paper No. 13, the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 290647. WWWforEurope Policy Paper series Andrews, B.V dan D.G. Haney, 1965. Conceptual Design of Mechanized Shipyard for FDL(X) Production. FDL Project Office, Bureau of Ships, Departement of the NAVY, Washington, DC Assistant Secretary of the Navy, 2016. 2014 Naval Shipbuilding and Repair Industry Benchmarking. Part 1: Shipbuilding. Royal HaskoningDHV, First Marine International Blagojevic, B. dan M. Barisic, 2011. "Application of modern computer technology for production of old types of ships", dalam 15th Internatioanl Research/ Expert Conferenece: Trend in the Development of Machinery and Associated Technology, Prague, Czech Republic Brodda, J. 2014. "The Shipbuilding and Offshore Marine Supplies Industry", dalam OECD Working Party on Shipbuilding, Workshop on Shipbuilding and Offshore Industry. Dekhtyaruk, Y., I. Karyshev, M. Korableva, N. Velikanova, 2014, "Foresight in civil shipbuilding - 2030", dalam Foresight-Russia, Vol. 8(2), hlm. 30-45 Detik, 2015. "26 BUMN rugi Rp. 11,7 triltun, ini daftanya", selasa, 26 Mei 2015 Detik, 2017, "Mengenal 6 BUMN yang tambah rugi setelah disuntik modal", diakses 31 oktober 2017 Gasparotti, C. 2009, "The internal and external environment analysis of Romanian naval industry with SWOT model", dalam Management & Marketing, Vol. 4 (3), hlm. 97-110 Giovacchini, E. dan J. Sercic, 2012, Industry Transformation Report: Shipbuilding Industry. European Cluster Observatory, Stockholm School of Economics and European Commission Hassler, J., I. Rosenberg, A. Bjorrklund, H.C. Bjornland, Y. Gustafsson dan O.N. Skans, 2015. Swedish Fiscal Policy
94 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri He, Y., dan X. Qian, 2014, "Analysis of the life cycle of China sipbuilding industry", dalam Internatioanl Business and Management, Vol. 8 (2), hlm. 174-178 Hehn, W. 2015, European Maritime Industries and LeaderSHIP 2020 Initiative. European commission HHI [Hyundai Heavy Industries Group], 2017. HHI Shipbuilding Group: Better than the Best. Ulsan: Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. Holtrop, M.W., 1963. Monetary Policy in an Open Economiy: Its Objectives, Instruments, Limitations, and Dilemmas. Essays In International Finance No. 43, Department of Economics, Princeton Unversity Horska, H., 2011, Fiscal Policy, Government Budget, Public Debt. Skoda Hoshino, T., 2013, Successful Turnaround Strategies in Matured Industries: Analysis of the Japanese Shipbuilding Industry. A Thesis of Ritsumeikan Asia Pacific University Hossain, K.A., dan N.M.G. Zakaria, 2017, "A study on global shipbuilding growth, trend and future forecast", dalam Procedia Engineering, Vol 194, hlm. 247-253 Iskendar, 2015. "Tantangan dan peluang industri perkapalan nasional: sebuah kajian aspek kebutuhan R&D teknologi perkapalan untuk peningkatan daya sain nasional", dalam FGD Penentuan Prioritas Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Bidang Indonesia, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jakarta, 28 Desember Industri Transportasi Jain, A. 2015. Technology in Shipbuilding. Vedam Design & Technical Consultancy Johansson, D. 2001. The Dynamics of Firm and Industry Growth: The Swedish Computing and Communication Industry. Disertasi di Departement of Industrial Economics and Management, Royal Institute of Technology (Kungliga Tekniska Högskolan, KTH) JPPN, 2017, "Duh, industri galangan kapal terpuruk, sudah 184 perusahaan yang tutup", Kim, K.S., 1985, "Industrial policy and industrialization in South Korea: 1961 - 1982 - lessons on industrial policies for other developing countries", Working Paper # 39, the Helen Kellogg Institute for International Studies.
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 95 Kim, S., 2015, "A state-run enterprise: A bane or a boon? A case of the Korea Shipping Corporation, 1950-1968", dalam the Asian Journal of Shipping and Logistics, Vol. 31 (3), hlm. 385-404 Koenig, P.C, H. Narita dan K. Baba, 2001, "Strategies and outcomes in the two sectors of the Japanese shipbuilding industry", dalam the 2001 Ship Production Symposium, the Society of Naval Architects and Marine Engineers, Michigan, June, 13-15 Lamb, T., 1988. "Group technology in shipbuilding", dalam Journal of Ship Production, Vol 4(1), hlm. 30 -50 Logam, E.K., 2016. Peran Teknologi dan Klasterisasi Industri Perkapalan untuk Menunjang Daya Saing Bangsa dalam Bidang Kemaritiman. Jakarta, Kongres Teknologi Nasional Lumaksono, H. 2014, "Implementation of SWOT-FAHP method to determine the best strategy on development of traditional shipyard in Sumenep", dalam Academic Research International, Vol. 5 (5), hlm. 56 - 67 Ma'ruf, B. 2007, "A systematic approach to stratgey formulation for medium- sized shipyards", dalam Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 6 (2), hlm. 169 - 178 Ma'ruf, B. 2014. Strategi Pengembangan Industri Kapal Nasional Berbasis Teknologi Produksi dan Pasar Domestik. Jakarta: Orasi Pengukuhan Professor Riset Bidang Teknik Maritim BPPT. Mahyudin, I. 2017, Industrial Collaboration on Equipment and Ship Component. Japan-Indonesia Industrial Cooperation, Jakarta, 23 Agustus Nikonova, K. 2009, Legal Aspects on Shipbuilding Financing: Legal Evaluation of Financial Risks in the Pre-Delivery Phase. Faculty of Law, University of Oslo NOBE, 2014. The shipbuilding and Ship Repair Sectors in the Candidate Countries: Poland, Estonia, the Czech Republic, Hungary and Slovenia. Jonschera Poland: NOBE Independent Center for Economic Studies OECD, 2009. Shipbuilding industry in Chhinese Taipei. OECD Council Working Party on Shipbuilding (WP6) OECD, 2017. "Imbalances in the shipbuilding industry and assessment of policy the Coucil Working Party on responses". C/WP6(2016)6/FINAL, Shipbuilding (WP6),
96 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri OECD, 2017. Peer Review of the Norwegian Shipbuilding Industry. OECD Publications OTA [Office of Technology Assessment - USA], 1983. An Assessment of Maritime Technology and Trade. Washington DC: US Government Printing Office Panigrahi, S. 2014, "Asian Shipbuilding: A dynamic market", dalam GTR Export Finance Supplement 2014, GTRView PWC, 2013. Industry Sectors: Analysis and Forecasting. ProcewaterhouseCooper PWC, 2015. The Economic Contribution of the Australian Maritime Industry. PricewaterhouseCoopers. Saaty, T. L., 2005. Theory and Applications of the Analytic Network Process, Pittsburgh, PA: RWS Publications, 4922 Ellsworth Avenue, Pittsburgh, PA 15213. Saaty, T. L., 2008. "Relative measurement and its generalization in decision making why pairwise comparisons are central in mathematics for the intangible factors the analytic hierarchy/network measurement of process", RACSAM. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. Serie A. Matematicas, Vol 102(2), hlm. 251-318 SEA Europe, 2017. Market Forcast Report 2017. Brussel: SEA Europe Shipyards' & Maritime Equipment Association Shenoi, R.A, 1989. Ship Production Technology, Depertemnet of Ship Science, the University of Southampton UK Marine Industries Alliance, 2011. A strategy for Growth for the UK Marine Industries. Department for Business, Innovation and Skills UNCTAD, 2017 "Ships built by country of building, annual, 2014-2016" UNIDO, 2015. Industrial Development Report 2016: The Role of Technology and Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial Development. Vienna: : United Nations Industrial Development Organization, : United Nations Industrial Development Organization, Wijnolst, N. dan T. Wergeland, 2009. Shipping Innovation. Amsterdam: IOS Press
Bab VII. Sistem untuk Mendukung Kebijakan Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan Suharto Ngudiwaluyo ABSTRACT Garbage is a big problem in all cities in Indonesia. Problems that arise at each stage of solid waste management such as collection, transfer, transportation and processing are where these problems tend to increase in landfills (TPA). This paper describes several solutions to reduce the volume of waste, including developing a Waste Bank, processing waste into fuel oil, thermal processing technology and garbage power plant and implemented in several regions in Indonesia. Keywords: waste, solutions, waste bank, thermal process, fuel oil, power plant ABSTRAK Sampah menjadi masalah besar di semua kota di Indonesia. Masalah yang muncul pada setiap tahap pengelolaan sampah padat seperti penampungan, pengumpulan, pemindahan, transportasi dan pemrosesan dimana masalah-masalah ini cenderung semakin meningkat pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Makalah ini memaparkan beberapa lain adalah mengembangkan Bank Sampah, pengolahan sampah menjadi bahan bakar minyak, dan teknologi proses thermal yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. solusi untuk mengurangi volume sampah antara Kata Kunci: sampah, solusi, bank sampah, proses thermal, bahan bakar minyak, pembangit listri k PENDAHULUAN Pembangunan yang terus dilakukan akan membawa dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Akibat yang ditimbulkan adalah perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan yaitu sampah (Purwanti et al, 2015). Salah satu tantangan lingkungan terbesar di dunia adalah peningkatan eksponensial dalam peningkatan sampah kota (padat
98 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri perkotaan) sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi, industrialisasi, pembangunan ekonomi, serta pola konsumsi yang berubah (Ayodele et al, 2018). Sampah perkotaan yang dibuang di tempat pembuangan sampah, diolah secara tradisional tidak berkelanjutan dan tidak sehat secara lingkungan (Randolph et al, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Meidiana and Gamse (2011) mengidentifikasi bahwa sebagian besar TPA dioperasikan sebagai TPA open dumping terkontrol, sekalipun tempat pembuangan sampah tersebut didesain sebagai Sanitary Landfill (Munawar dan Fellner, 2013). Sebagai konsekuensinya praktek ini antara lain menimbulkan emisi lindi yang mengandung polutan organik dan kandungan nitrogen serta gas rumah kaca (greenhouse gases, GHG). Terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (non renewable resources) memaksa orang-orang untuk berpikir keras bagaimana menyelamatkan sumber daya alam yang masih ada tersebut. Sistem pengelolaan sampah Zero Waste (ZW) menjadi salah satu jalan keluar dalam mengelola sampah dan sumber daya dalam sebuah kota secara berkelanjutan (Zaman and Lehmann, 2011). Sumber daya alam yang tak dapat diperbarui semakin terbatas jumlahnya akibat ekploitasi yang berlebihan. Eksploitasi sumber daya yang terbatas ini secara terus menerus akan menimbulkan ketidakpastian masa depan. Hal ini harus dicegah, oleh karenanya manusia harus melakukan konsumsi yang berkelanjutan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan (1) penghindaran sampah (waste avoidance), (2) efisiensi material dan (3) pemulihan sumber daya (Lehmann, 2011). Pada negara yang penduduknya berpenghasilan tinggi, dilakukan pendekatan yang dikenal dengan istilah Integrated Waste Management (IWM), dimana dalam hal memilih dan menerapkan pengelolaan sampah sesuai dengan teknologi dan program manajemen yang telah ditetapkan (Tchobanoglous and Kreith, 2002). Kota-kota di seluruh dunia menghasilkan sekitar 1,3 miliar ton sampah padat setiap tahun dan volume ini diperkirakan akan meningkat menjadi 2.2 miliar ton pada tahun 2025 (Hoornweg and Bhada-Tata, 2012). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menyebutkan total sampah di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 14% adalah sampah plastik (Sudirman, 2016). Kota Medan, Sumatera Utara disebut sebagai kota terkotor oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kategori kota metropolitan. Sementara
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 99 Bandar Lampung, Lampung dan Manado, Sulawesi Utara disebut sebagai kota terkotor untuk kategori kota besar. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan kota-kota tersebut mendapat nilai paling rendah pada saat penilaian program Adipura periode 2017-2018. KLHK juga mencatat Kota Sorong, Kupang dan Palu sebagai kota sedang terkotor. Untuk kategori kota kecil terkotor adalah Waikabubak di Sumba Barat, Waisai di Raja Ampat, Ruteng di Manggarai, Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah, Bajawa di Kabupaten Ngada (Ratnawati, 2019). Sampah menjadi masalah besar di semua kota di Indonesia. Masalah yang muncul pada setiap tahap pengelolaan sampah padat seperti penampungan, pengumpulan, pemindahan, transportasi dan pemrosesan dimana masalah- masalah ini cenderung semakin meningkat pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Oleh karena itu, upaya untuk menghilangkan sampah atau meminimalisasi jumlah sampah dengan berbefai metode pengolahan menjadi ini akan menganalisis bagaimana mengatasi hal penting. Makalah permasalahan sampah tersebut dengan menggunakan kearifan local Indonesia, dengan menggunakan berbagai pola yang telah dilakukan oleh masyarakat. METODOLOGI Menciptakan sampah berarti menguras sumber daya alam, menggunakan energi dan air, tekanan terhadap lahan, mencemari lingkungan dan pada akhirnya menciptakan biaya tambahan untuk mengelola sampah. Kita harus bergerak ke posisi dimana tidak ada lagi hal seperti sampah, semuanya harus dirubah, inilah yang disebut dengan Zero Waste (menihilkan sampah). Zero Waste (ZW) merupakan salah satu konsep yang paling visioner dalam menyelesaikan masalah sampah. Sejumlah kota-kota besar di dunia seperti Adelaide, San Francisco dan Stockholm telah mendeklarasikan diri sebagai kota Zero Waste dan mereka berusaha mencapai target yang ditetapkan dan menjadi kota-kota pertama yang menerapkan ZW (Zaman and Lehmann, 2013). Prinsip merubah kota menjadi zero waste dapat dilihat pada Gambar 7.1 berikut. Sejumlah kota di dunia tahun 1995 menerapkan undang-undang No Waste untuk mencapai target tahun 2010 dan Canberra menjadi kota pertama di dunia yang sukses mencapai target ZW (Connett, 2013).
100 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Gambar 7. 1. Prinsip merubah kota menjadi zero waste. Makalah ini akan memaparkan mengenai bagaimana mengurangi sampah yang telah dilakukan masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang berdasarkan data-data sekunder yang diperoleh dari literatur, jurnal, diskusi dengan peneliti sampah serta dokumen resmi lainnya. Analisis dimulai dengan memaparkan mengenai sistem pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Pemerintah Daerah. Kemudian dilanjutkan dengan solusi pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh masyarakat melalui: (1) Bank Sampah di Bandar Lampung dan Gresik, (2) pengolahan sampah menjadi bahan bakar minyak di Boyolali; (3) teknologi proses thermal di Tangerang Selatan dan Bekasi; dan (4) pembangkit listrik tenaga sampah di Bekasi. HASIL DAN PEMBAHASAN Sistem Pengeloaan Sampah di Indonesia Pada umumnya sistem pengelolaan sampah perkotaan adalah tanpa pemilahan (pemisahan) mulai dari sampah rumah tangga, kemudian diangkut ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara), selanjutnya diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Sistem ini masih menimbulkan dampak lingkungan antara
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 101 lain: (1) menimbulkan gas rumah kaca (GRK), (2) menimbulkan air lindi yang mencemari tanah, dan (3) memerlukan areal TPA yang luas (Gaol dan Warmadewanthi, 2017). Sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang ada selama ini adalah pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan oleh Dinas Kebersihan yang mengangkut sampah dari TPS menuju TPA. Hal ini dianggap masih kurang optimal, karena masih banyak keterbatasan dalam fasilitas maupun finansial (Damanhuri dan Padmi 2010). Permasalahan yang ada dalam TPA adalah: (1) semakin meningkatnya timbunan sampah di perkotaan, (2) semakin berkurangnya lahan di perkotaan dan (3) belum diterapkannya sistem pengurangan sampah secara optimal sehingga semakin menambah beban pada TPA (Yustikartini et al, 2017). TPA Bandar Gebang Bekasi pada Gambar 7.2. Gambar 7. 2. TPA Bandar Gebang, Bekasi dioptimalkan) Problem yang dihadapi muncul pada setiap tahap pengelolaan sampah padat seperti penampungan, pengumpulan, pemindahan, transportasi dan pemrosesan dimana masalah-masalah ini cenderung semakin meningkat pada titik akhirnya yaitu landfill (Meidiana dan Gamse, 2011).
102 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Studi yang dilakukan terhadap kondisi pengelolaan persampahan di kota Banda Aceh menunjukkan hasil masih kurang memadai dan sampah memerlukan pengolahan lebih lanjut di di TPA Kampung Jawa. Sampah daun diolah menjadi kompos, sedangkan sampah plastik dan kertas tidak dilakukan pengolahan. Persentase sampah organik, kertas dan plastik yang dihasilkan kota Banda Aceh masing-masing sebesar 89,1 %; 2,5 %; 0,74 %. Berat sampah yang dihasilkan oleh Kota Banda Aceh adalah 86057,64 ton/bulan. Sedangkan jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota Banda Aceh 0,58 kg/orang/hari dengan jumlah penduduk Banda Aceh sebanyak 242.943 jiwa (Faisal, 2014). Begitu juga di Kota Samarinda, Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda di Kecamatan Sambutan belum maksimal. Kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut adalah kurang memadai penyediaan sarana dan kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan sampah (Sari et al, 2017). Solusi Pengurangan Sampah Potensi reduksi sampah kota dapat ditetapkan berdasarkan material balance, dengan memperhitungkan recovery factor setiap komponen sampah. Recovery factor adalah presentase setiap komponen sampah yang dapat dimanfaatkan kembali, di-recovery atau di daur ulang. Selebihnya merupakan residu yang memerlukan pembuangan akhir atau pemusnahan (Trihadiningrum et al, 2015). Bank Sampah Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka beberapa peraturan daerah dalam pengelolaan sampah masyarakat menggunakan metode 3R (reduce, reuse, recycle). Pengolahan sampah secara 3R belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terkait dengan sikap masyarakat terhadap pengolahan sampah 3R, antara lain tidak melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenis sampah (Ediana et all, 2018). Pelakasanaan implementasi program 3R (reduce, reuse, dan recycle) melalui Bank Sampah dalam upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Bandar Lampung berjalan cukup baik. Hambatan dalam implementasi program lain: (1) sumber daya manusia belum mampu Bank Sampah antara
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 103 mengoperasikan fasilitas yang ada, (2) tidak adanya tempat untuk pemasaran produk daur ulang dan (3) harga sampah yang tidak stabil (Ulfaridha, 2017). Gambaran kegiatan Bank Sampah di Bandar Lampung dapat dilihat pada Gambar 7.3. Gambar 7. 3. Bank Sampah di Bandar Lampung (Ulfaridha, 2017) Pada pelaksanaan program bank sampah di Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik memiliki konsep sampah yang ditibang diberi imbalan sejumlah uang, dan sampah yang terkumpul akan dijual ke pabrik. Beberapa sampah didaur ulang menjadi barang kerajinan. (Prasetyo et al, 2017). Kegiatan Bank Sampah di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Gambar 7.4.
104 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Gambar 7. 4. Bank Sampah di Kabupaten Gresik (Prasetyo et al, 2017) Pengolahan Sampah Menjadi Bahan Bakar Minyak Sampah plastik di Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Boyolali diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengolahan sampah plastik tersebut belum rutin dilakukan tiap hari, sebab TPST Asri Berkah Mandiri terkendala bahan baku sampah plastik. TPST Asri Berkah Mandiri juga memproduksi pupuk hasil olahan sampah organik. Pupuk tersebut belum dijual di pasaran, namun masih sebatas untuk pemupukan tanaman program penghijauan desa (Widodo, 2018). Alat pengolah sampah palstik menjadi BBM di Desa Tawangsari Boyolali dapat dilihat pada Gambar 7.5.
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 105 Gambar 7. 5. Alat Pengolah sampah palstik jadi BBM Teknologi Proses Thermal Aplikasi teknologi pirolisis efektif dalam pengolahan sampah perkotaan yang ramah lingkungan dan ekonomis. Proses pirolisis sampah mengurangi emisi dan logam berat, mengurangi logam alkali dan korosi dengan menahan pembentukan NOx karena suhu yang lebih rendah (Tursunov, 2014). Proses thermal merupakan teknologi yang dapat mengurangi volume limbah, mengekstrak energi dan nilai tambah produk selama pemrosesan limbah. Namun bahan bakunya sebagian besar memiliki nilai kalori rendah yang menyebabkan masalah pada proses thermal. Pirolisis merupakan proses thermal (pembakaran dan gasifikasi) yang lebih menjanjikan daripada proses lainnya (Chabra et al, 2016). Teknologi proses secara thermal untuk pengolahan sampah merupakan bagian dari sistem pengelolaan sampah berkelanjutan. Teknologi thermal dapat digunakan untuk memproses sampah kota sekaligus menghasilkan energi dengan kemampuan reduksi sampah yang sangat signifikan. Salah satu teknologi yang telah berkembang adalah insinerasi yang bisa menjadi solusi bagi timbunan sampah di Indonesia (Hanif, 2018). Alat insinerator untuk pengolah sampah dapat dilihat pada Gambar 7.6.
106 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Gambar 7. 6. Insinerator pembakar sampah di Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan. Dalam pirolisis, biomassa terdekomposisi, biomolekul yang mudah menguap dikondensasi menjadi bio-oil. Pemanasan yang bebas oksigen, memungkinkan pemanasan biomassa ke suhu di atas batas kestabilan panas dan menghasilkan produk yang lebih stabil dan residu padat. Beberapa biomolekul yang menguap dikondensasi menjadi fase cair yang disebut bio-oil (Patwardhan et al, 2011). Proses karbonisasi selain pirolisis, gasifikasi, torrefaksi adalah hidrothermal karbonisasi (HTC) dan flash karbonisasi. Proses hidrothermal karbonisasi untuk mengatasi bahan biomassa yang mengandung kadar air yang tinggi. Proses hidrothermall tergantung pada suhu dibawah tekanan jenuh, untuk produk biokar (dibawah 250oC), bio-oil (250-400oC) dan gas (diatas 400oC) (Cha et al, 2016). Masalah pembakaran sampah dengan insinerator adalah adanya kandungan air yang terlalu tinggi sehingga memerlukan banyak energi (perlu suhu pembakaran sampai 1.450oC). Untuk mengatasi masalah energi pada pembakaran sampah adalah dengan menggunakan katalis. Pengaruh penambahan katalis BSF Additive 1% pada proses pembakaran adalah menaikkan suhu dari 450oC menjadi 758oC, karena biokatalis bisa menghilangkan air dalam sampah. Aktivasi sel aktif enzyme biocatalyst bereaksi
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 107 dengan air dengan cepat sehingga jika dipanaskan seketika air menguap keluar dari sampah sehingga sampah menjadi karbon yang kandungan air sangat kecil. Karbon yang dihasilkan dari sampah bisa digunakan untuk menetralkan keasaman tanah pertanian. Masalah lain pada pembakaran sampah adalah asap yang dikeluarkan oleh cerobong insinerator yang bisa menimbulkan dampak lingkungan. Teknologi untuk menghilangkan asap tersebut adalah dengan electrical precipitation yang mahal. Dengan penambahan BSF Additive 1% pada proses pembakaran di incinerator dapat menurunkan asap (particulate matter index dari 70% menjadi 20% (penurunan 74.42%). Penambahan biokatalis BSF Additive pada proses pembakaran sampah dengan insinerator menunjukkan bahwa biokatalis dapat yang dapat mengurangi penggunaan energi, menghasilkan dimanfaatkan untuk pertanian dan mengurangi polusi asap (Noor, 2016). karbon Dr. Ishenny Mohammad Noor telah menciptakan insinerator menggunakan teknologi radiasi panas atau karbonisasi. Insinerator Dr. Ishenny dioperasikan di Kota Langsa Aceh sejak tahun 2016 untuk proses pengolahan sampah. Kapasitas insinerator Dr. Ishenny dapat mengolah sampah sebanyak 5 ton per hari selama 24 jam operasi. Insinerator Dr. Ishenny dapat dilihat pada Gambar 7.7. Gambar 7. 7. Insinerator Dr. Ishenny
108 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Secara ringkas proses insinerator Dr. Ishenny sebagai berikut, sampah dimasukkan ke insinerator dengan suhu pembakaran 400oF (204oC) dilakukan secara terus menerus dan bertahap. Produk yang dihasilkan berupa biokarbon dan asap cair. Asap yang keluar dari insinerator ditangkap oleh hydrocyclone dikondensasi menghasilkan asap cair yang bisa digunakan sebagai biopestisida. Hasil karbonisasi sampah dengan insinerator Dr. Ishenny berupa biokarbon sekitar 5-10% dari jumlah sampah. Manfaat biokarbon dalam memperbaiki kondisi tanah antara lain (1) meningkatkan nutrisi tanah, (2) daya simpan air tanah, daya simpan pupuk dalam tanah, (3) meningkatkan kandungan oksigen tanah, (4) meningkatkan pH tanah, (5) meningkatkan aktivitas mikroba tanah dan (6) menurunkan kontaminasi tanah (Zhu et al, 2017). Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Solusi lain untuk mengatasi sampah adalah dengan menggunakan Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sumur Batu di Bekasi, Jawa Barat dibangun oleh PT. Nusa Wijaya Abadi mulai 2016 dan sampai saat ini masih dalam tahap uji coba. PLTSa ini dirancang mampu menghasilkan listrik sebanyak 1,5 megawatt. Teknologi yang digunakan adalah circulating heat combustion boiler-system (CHCB) ramah lingkungan. PLTSa ini juga dirancang mampu memusnahkan sampah sebanyak 700 ton sampah perhari (Azzam, 2019). PLTSa di Sumur Batu bisa dilihat pada Gambar 7.8. Gambar 7. 8. PLTSa di Sumur Batu Bekasi
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 109 PLTSa yang lain juga sedang di uji coba di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bandar Gebang Bekasi, mulai diresmikan pada tanggal 25 Maret 2019. Alat pembangkit ini dirancang mampu mengolah 100 ton sampah perhari dan menghasilkan listrik sebanyak 700 kilowatt/hour (kwh) (Buana, 2019). PLTSa di Bandar Gebang dapat dilihat pada Gambar 7.9. Gambar 7. 9. PLTSa di Bandar Gebang Bekasi PENUTUP Sampah selalu menjadi permasalahan di berbagai tempat terutama adalah sampah perkotaan. Sampah perkotaan yang dibuang di tempat pembuangan sampah, diolah secara tradisional tidak berkelanjutan dan tidak sehat secara lingkungan. Problem yang dihadapi muncul pada setiap tahap pengelolaan sampah padat seperti penampungan, pengumpulan, pemindahan, transportasi dan pemrosesan dimana masalah-masalah ini cenderung semakin meningkat pada titik akhirnya yaitu landfill atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Beberapa solusi untuk mengurangi volume sampah antara lain adalah me- ngembangkan Bank Sampah, pembakaran (insinerasi) dan membangun Pem- bangit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
110 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Proses pembakaran atau insinerasi sampah dapat menghasilkan BBM, biokar- bon dan asap cair. Biokarbon dapat digunakan untuk media tanam yang dapat memperbaiki kondisi tanah. Asap cair dapat digunakan sebagai biopestisida. UCAPAN TERIMAKASIH Ucapan terimakasih disampaikan kepada khususnya kepada Dr. Ishenny Mohammad Noor sebagai inventor alat karbonisasi sampah di Aceh yang telah memberikan berbagai informasi terkait dengan penulisan paper ini. DAFTAR PUSTAKA Ayodele, TR., MA. Alao, ASO. Ogunjuyigbe. 2018. "Rycyclable resources from municipal solid waste: Assessment of its energy, economic and environmetal benefits in Nigeria". Resources, Conservation & Recycling. Vol. 134, hlm. 165-173. Azzam, M. 2019. "Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Sumur Batu Bekasi bisa suplai energi ke 9.000 rumah". Warta Kota 12 Februari. Buana, G. 2019. "PLTSa Bantar Gebang Diklaim Pertama di Indonesia". Media Indonesia 25 Maret. Cha, JS., SH. Park, SC. Jung, C. Ryu, JK. Jeon, MC Shin,dan YK Park. 2016. "Production and utilization of biochar: A review". Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Vol. 40, hlm. 1-15. Chabra, V., Y. Shastri, dan S. Bhattacharya. 2016. "Kinetic of Pyrolysis of Mixed Municipal Solid Waste- A Review". Procedia Environmental Sciences, Vol. 35, hlm. 513-527. Connett, P. 2013. The Zero Waste Solution. Vermont: Chelsea Green Publishing. Damanhuri E dan Padmi T. 2010. Diktat Kuliah TL - 3104 Pengelolaan Sampah. Bandung: Institut Teknologi Bandung Ediana, D., F. Fatma., dan Yuniliza. 2018. "Analisis pengolahan sampah masyarakat di Kota Payakumbuh". Jurnal Endurance. Vol. 3(2) hlm. 238- 246. Faisal, M. 2014. "Analisis laju alir sampah dan emisi carbon yang dihasilkan Kota Banda Aceh". Jurnal Teknik Kimia USU, Vol. 3(4), hlm. 6-11.
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 111 Gaol, M.L dan IDAA Warmadewanthi. 2017. "Prediksi Dampak Lingkungan Pengelolaan Sampah di TPA Jabon, Kabupaten Sidoarjo." Jurnal Teknik ITS. Vol.6(2), hlm. 462-467. Hanif, M. 2018. "Aplikasi teknologi thermal untuk pengolahan sampah". Proseding Seminar Nasional dan Konsultasi Teknologi Lingkungan. Jakarta, 20 September, hlm. 135-144. Hoornweg, D. dan P. Bhada-Tata. 2012. "What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management". Urban Development Series Knowledge Papers. World Bank. Lehmann, S. 2011. "Resource recovery and materials flow in the city: zero in urban waste and development", Sustainable Development Law & Policy, Vol. 11(1), hlm. sustainable consumption as paradigms Meidiana, C. dan T. Gamse. 2011. "The new Waste Law: challenging Indonesia", Waste landfill operation future opportunity Management & Research, Vol. 29(1), hlm. 9-20. for in Munawar, E and J. Fellner. 2013. Guidelines for Design and Operation of ISWA-the Municipal Solid Waste Landfills International Solid Waste Association. in Tropical Climates', Noor, IM. 2016. Cara Cerdas Masyarakat Indonesia Menghemat Belanja BBM Dengan Produk Biocatalyst Fuel Technology. Jakarta: Noor Amalindo Patwardhan, PR., RC Brown., dan BH Shanks. 2011. "Understanding the Fast Pyrolysis of Lignin". ChemSusChem. Vol. 4, hlm. 1629-1636. Prasetyo, D., AB Purnomo, dan TI Rahayaan. 2017. "Pelaksanaan Program Bank Sampah dalam Sistem Pengolahan Sampah di Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik". Penamas Adi Buana. Vol.1(1). hlm. 7-11. Purwanti WS, Sunartono, Haryono. 2015. "Perencanaan Bank Sampah Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang", Jurnal Reformasi. Vol. 5(1): hlm 149-156 Randolph, P., RR. Bansode, OA. Hassan, DJ. Rehrah, R Ravella, MR Reddy, DW Watts, JM Novak, M Ahmedna. 2017. "Effect of biochars produced from solid organic municipal waste on soil quality parameters". Journal of Environmental Management, Vol. 192, hlm. 271-280. Ratnawati, RV. 2019. "KLHK Sebut Medan, Bandar Lampung dan Manado Kota Terkotor". Berita Antara 24 Januari.
112 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Sari, DK., I. Surya., Anwar. 2017. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda di Kecamatan Sambutan". E-Journal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 (4). hlm. 1497-1508. Sudirman. 2016. "Sampah di Indonesia Capai 64 Juta Ton Per Tahun". Tempo.co 21 Februari Tchobanoglous, G dan F. Kreith. 2002. Handbook of Solid Waste Management. New York. USA: McGraw-Hill Trihadiningrum, Y., Laksono, I. J., Dhokhikah, Y., Moesriati, A., Radita, D. R. dan Sunaryo, S, 2015. "Community activities in residential solid waste reduction in Tenggilis Mejoyo District, Surabaya City, Indonesia". Journal of Material Cycles and Waste Management. Springer Japan. doi: 10.1007/s10163-015-0440-5. Tursunov, O. 2014. "A comparison of catalysts zeolite and calcined dolomite for gas production from pyrolysis of municipal solid waste (MSW)". Ecological Engineering, Vol. 69, hlm. 237-243. Ulfaridha, G. 2017. Implementasi Program 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) melalui Bank Sampah dalam Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Bandar Lampung. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Widodo, T. 2018. "TPST Asri Olah Sampah Plastik Jadi BBM". Radar Solo 15 Agustus. Yustikarini, R., P. Setyono, Wiryanto. 2017. "Evaluasi dan kajian penanganan sampah dalam mengurangi beban tempat pemmrosesan akhir sampah di TPA Milangsari Kabupaten Magetan". Proceeding Biology Education Conference. Vol.14(1), hlm. 177-185. Zaman, AU and S. Lehmann. 2011. "Urban growth and waste management optimization towards zero waste city". City, Culture and Society, Vol. 2: hlm. 177-187. Zaman, A U. dan S. Lehmann. 2013. "The zero waste index : a performance measurement tool for waste management systems in a zero waste city". Journal of Cleaner Production. Vol 50, hlm. 123-132. Zhu, X., B. Chen, L. Zhu, dan B. Xing. 2017. "Effects and mechanisms of biochar- microbe interactions in soil improvement and pollution interactions in
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 113 soil improvement and pollution remediation: A review". Environmental Pollution, Vol. 227, hlm. 98-115
114 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri
Bab VIII. Strategi Bisnis dan Teknologi Industri Perkeretaapian Indonesia: Rencana dan Pencapaian Kartiko E. Putranto dan Sri Wijayanti ABSTRACT The railway industry is one of the industries that are considered strategic and become a show case for the development of industrial technology capabilities in in Indonesia. This paper examines the application of the strategy and achievements of this industry after nearly 40 years of existence. It is important to see the success of the strategy implemented to become lessons for the efforts to improve technological capabilities in Indonesia. This paper is based on the research conducted on the achievements of this industry up to the early 2000s, current data from the railway industry, field observations and discussions with key personnel. Based on the analysis conducted, it has been found that the application of the strategy has been easier on products with lower technology and far more difficult on products with higher technological complexity. In addition, it is known that the achievement of technological capabilities needs to be coupled with business achievements so that both can be sustainable. Keywords: railway industry, strategy, technological capability ABSTRAK Industri perkereteapian merupakan salah satu industri yang dianggap strategis dan menjadi etalase pengembangan kemampuan teknologi pada industri di Indonesia. Tulisan ini menelaah penerapan strategi dan pencapaian industri ini setelah hampir 40 tahun berdiri. Hal ini penting untuk melihat keberhasilan strategi yang diterapkan untuk menjadi pembelajaran bagi usaha peningkatan kemampuan teknologi di Indonesia. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan tentang pencapaian industri ini hingga awal tahun 2000an, data dari industri kereta api terkini, observasi lapangan dan diskusi dengan personil kunci. Dari telaah yang dilakukan, diketahui bahwa penerapan strategi terbukti lebih mudah pada produk dengan teknologi rendah dan jauh lebih sulit pada pada produk dengan kompleksitas teknologi yang tinggi. Selain itu diketahui bahwa pencapaian kemampuan teknologi perlu dibarengi dengan pencapaian bisnis agar keduanya dapat berkelanjutan. Kata kunci: industri kereta api, strategi, kemampuan teknologi,
116 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri PENDAHULUAN Sejarah panjang transportasi kereta api di Indonesia, tepatnya di Jawa, dimulai dengan pembangunan jalur kereta api sepanjang 26 km dengan rute Kemijen- Tanggung di Jawa Tengah pada tahun 1864 oleh sebuah perusahaan swasta ini dibuka Indische Spoorweg Maatschappij (NISM). Jalur Nederlansch padatahun 1868. Sejak itu pembangunan jalur kereta api dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta maupun pemerintah Hindia-Belanda, khususnya di Jawa dan Sumatera. Hingga pada tahun 1928, panjang jalur angkutan berbasis jalan rel di Indonesia mencapai hampir 7.500 km. Setelah masa pendudukan Jepang, perang kemerdekaan, masa-masa 1960 hingga 1980an, panjang jalur kereta api yang dapat dioperasikan mengalami penurunan hingga sekitar 5.000 km saja (PT Kereta Api Indonesia, 2020). Walaupun mengalami penurunan panjang total jalur, angkutan kereta api pada saat itu tetap menjadi salah satu tulang punggung angkutan penumpang, khususnya di pulau Jawa. Hingga pada pertengahan dekade 1970an, pemerintah saat itu bermaksud merevitalisasi angkutan perkeretapain. Pengembangan, tidak hanya diarahkan pada jasa transportasi kereta api namun juga pada industri perkeretapian. Pada tahun 1980 itu, menurut data BPS, angka kilometer penumpang di Jawa mencapai 5.410 juta penumpang-km (Badan Pusat Statistik, 1981). Tahun 1981 ditandai dengan didirikannya Industri Kereta Api Indonesia atau PT. INKA di Madiun, berlokasi di bekas Balai Yasa lokomotif uap milik Perusahaan Jawatan Kereta Api. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mempunyai peran yang cukup penting pada proses pendirian dan pengembangan awal industri ini. Pada awalnya PT. INKA hanya dapat memproduksi sarana kereta api sederhana berupa gerbong untuk angkutan barang. Kemampuan ini ditingkatkan dengan melakukan lisensi pembuatan kereta penumpang mulai tahun 1984. Setelah itu, untuk lebih meningkatkan kemampuannya, PT. INKA mendefiniskan strategi pengembangannya dengan mengadopsi tidak hanya strategi bisnis saja atau strategi teknologi saja, namun dengan mengintegrasikan keduanya menjadi strategi bisnis dan teknologi. Pendefinisian ini dibarengi dengan bergabungnya PT. INKA ke dalam Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) pada tahun 1989, yang pada saat itu diarahkan untuk menjadi motor penggerak pengembangan industri dengan dukungan penerapan teknologi di INKA berusaha itu, terutama mulai awal 1990an PT. Indonesia. Sejak
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 117 menerapkan strategi bisnis dan teknologi melalui perannya dan berbagai projek perkeretaapian di Indonesia. Tulisan ini bermaksud memaparkan apa yang kemudian terjadi 30 tahun kemudian, yaitu pada awal tahun 2020. Apakah strategi tersebut berhasil? Apa yang menjadi kendala dan faktor suksesnya? Apa yang menjadi tantangan ke depan dan apakah strategi tersebut masih relevan, dengan memperhatikan berbagai kemajuan dan perubahan teknologi yang dewasa ini sudah, sedang dan akan terus terjadi. TINJAUAN PUSTAKA Strategi Bisnis dan Teknologi industri/perusahaan untuk tumbuh dan Strategi bisnis diperlukan suatu berkembang. Strategi bisnis jangka panjang, misalnya tentang investasi berupa peralatan, investasi aset untuk R&D, cara mengendalikan informasi, standardisasi produk dan kemitraan. Intinya, strategi bisnis moderen, tidak hanya semata berfokus pada rugi/laba namun juga perlu memperhatikan hal lain, terutama yang menyangkut kompleksitas produk dan teknologi (Saphiro, 1989). ini membutuhkan komitmen dalam Sementara industri/perusahaan untuk melakukan pilihan-pilihan, dimana pilihan yang ambil akan sangat menentukan kelangsungannya. Terdapat empat aspek dalam penenetuan pilhan stategi, yaitu (Courtney, 1998): itu, strategi bisnis juga menuntut 1) Postur strategi, yaitu salah satu pendekatan yang diambil oleh perusahaan/industri untuk menerapkan kekuatan bisnis pada kebutuhan pasar saat ini dan masa mendatang. Suatu perusahaan biasanya memilih salah satu dari tiga postur strategis umum, diantaranya: (a) merubah dalam artian merancang dan menciptakan peluang baru di pasar, (b) beradaptasi dengan memberikan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi di pasar serta perubahan dari keinginan pelanggan, atau (c) menunggu dan melihat apa yang terjadi di pasar sebelum mengambil suatu tindakan 2) Sumber keunggulan bersaing, misalnya: kekuatan regulasi, penguasaan pangsa pasar atau kemampuan teknologi. Keunggulan bersaing adalah jantung dari kinerja perusahaan dalam pasar yang kompetitif dan membicarakan tentang bagaimana sebuah perusahaan benar-benar menempatkan strategi-strategi generik ke dalam praktik (Porter, 1985).
118 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri 3) Konsep bisnis berupa pilihan implementasi, seperti jenis produk atau target pengguna (4) langkah-langkah dalam melakukan implementasi cara mendapatkan teknologi dan marketing Penelitian lebih akhir menunjukkan bahwa model bisnis menggambarkan dan menjelaskan cara perusahaan bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan strategi bisnis menjelaskan bagaimana, dimana dan untuk tujuan apa model bisnis akan digunakan. Sehingga kesesuaian antara model bisnis dan strategi bisnis perlu diperhatikan. Namun, banyak perusahaan yang tidak menyadari keterkaitan antara model bisnis dan strategi bisnis. Padahal penelitian menunjukkan bahwa perusahaan akan berkembang lebih baik bila terdapat mutualisma antara model bisnis dan strategi bisnis (Štefan, 2016). Salah satu strategi yang dapat digunakan bersama dengan strategi bisnis adalah strategi dalam hal teknologi. Sejak lama, strategi teknologi dianggap penting untuk dipunyai suatu industri sebagai salah satu "senjata" untuk dapat terus bersaing, terutama terkait dengan produk inovasi yang makin canggih dan berubah dengan cepat. Strategi teknologi dapat ditelaah dengan memperhatikan tiga hal besar, yaitu (Adler, 1989): 1) Lingkungan eksternal dari industri/perusahaan, 2) Pengorganisasian strategi, dan 3) Projek/aktivitas sebagai ajang implementasi strategi Pentingnya mengintegrasikan startegi bisnis sebagaimana biasa dengan strategi berdasarkan pendangan technologist telah disimpulkan oleh (Campos, 2009). Selain hal-hal tersebut diatas, penelitian yang lebih terkini menunjukkan bahwa perusahaan/industri lagi menentukan sendiri apa yang dikembangkan atau dibuatnya. Industri perlu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan pengguna. Lebih dari itu, untuk tetap dapat bersaing, industri perlu menciptakan keunggulan yang sulit ditiru oleh pesaing lain (Teece, 2010). tidak dapat Salah satu pengalaman sebuah industri di suatu negara yang dianggap cukup berhasil dalam menerapkan strategi teknologi dan diikuti oleh keberhasilan dari sisi bisnis adalah pengembangan kereta cepat atau High Speed Train di Korea. Bahkan negara ini kemudian menuliskan pengalamannya sebagai knowledge sharing untuk negara berkembang sebagai pembelajaran (Choi, 2014). Hingga dewasa ini startegi teknologi masih relevan untuk dibahas, terutama untuk produk inovasi berteknologi canggih. Hal ini dicontohkan dalam hal pengembangan teknologi pesawat terbang (Elliott, 2019).
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 119 Dengan sedikit mengulas tentang strategi bisnis dan strategi teknologi yang dikenal dan diterapkan di dunia sejak tahuin 1990an hingga menjelang era 2020an ini, berikut tulisan ini akan mengulas salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia. METODOLOGI Untuk lebih memberi struktur dalam tulisan ini, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Telaah penelitian (jurnal ilmiah) terdahulu, 2. Telaah data sekunder, 3. Telaah data primer. Telaah penelitian (jurnal ilmiah) terdahulu yang digunakan sebagai referensi oleh penulis yaitu mengenai strategi dan teknologi di industri perkeretaapian Indonesia. Kemudian telaah data primer dilakukan terhadap data dari hasil observasi lapangan yang didapat secara langsung melalui proses wawancara, diskusi terbatas, serta pengamatan. Observasi lapangan tersebut merupakan pengalaman dan keterlibatan penulis sejak tahun 1995 hingga sekarang dalam berbagai projek dan kegiatan terkait industri perkeretaapian di Indonesia. Sedangkan telaah data sekunder dilakukan terhadap data dan informasi yang didapat dari sumber-sumber resmi industri perkertaapian di Indonesia, sebagai contoh salah satunya adalah data produksi dan suplai yang tercatat dalam industri tersebut. HASIL DAN PEMBAHASAN Strategi Bisnis dan Teknologi PT. INKA Strategi bisnis dan teknologi yang digunakan PT. INKA, sesuai dengan prinsip yang saat itu diterapkan Bapak B.J. Habibie sebagai Menteri Riset dan Teknologi, sekaligus kepala BPIS, yaitu mulai dari akhir dan berakhir di awal, yang artinya melakukan usaha untuk mampu membuat terlebih dahulu baru setelah itu secara bertahap melakukan penelitian dan pengembangan. Stratetgi ini dicoba diterapkan tidak saja di PT. INKA namun juga di ke sepuluh industri strategis yang bernaung di bawah BPIS (Putranto, 2003). Di PT. INKA, strategi bisnis dan teknologi tersebut dirancang untuk dilakukan dalam empat tahapan, yaitu: (1) licensing dan co-manufacturing, (2) co-design
120 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri dan co-manufacturing, (3) joint product development dan (4) joint technology R&D (Putranto, 2003). Keempat tahap ini kemudian lebih diperinci dalam peran, strategi bisnis dan strategi teknologi yang diambil seperti dapat dilihat pada Gambar 8.1. Gambar 8. 1. Strategi bisnis dan teknologi: peran dan strategi Selanjutnya untuk setiap tahapan, juga sudah direncanakan kurun waktu, mekanisme dan produk yang akan mampu dihasilkan, seperti dapat dilihat pada Gambar 8.2. Strategi bisnis dan teknologi tersebut, diharapkan tidak hanya melibatkan PT. INKA sebagai industri sarana kereta api, namun juga dapat melibatkan industri strategis lain yang dapat menunjang industri perkeretaapian secara umum. Disamping itu, pada sisi sumber daya manusia, peran aktif tenaga-tenaga yang diperkirakan akan menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi di berbagai strata baik di dalam maupun luar negeri akan mampu mendorong berhasilnya strategi ini.
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 121 Gambar 8. 2. Strategi bisnis dan teknologi: mekanisme dan produk Implementasi Strategi Tahap pertama: subcontractor 1982-1991 Pada tahap pertama ini, PT. INKA mendapat pesanan terutama dari perusahaan nasional seperti PJKA/Perumka, Pupuk Sriwijaya dan Pertamina. Pada tahap ini berbagai jenis kereta penumpang dan kereta barang dapat diproduksi. Hal ini sesuai dengan strategi yang dijalankan, yaitu menyasar produk obsolete technology (teknologi lama) melalui proses licensing dari industri luar negeri. Produk yang dihasilkan tidak berteknologi tinggi, yaitu kereta yang tidak berpenggerak. Desain didapat dari licensing. Badan kereta dibuat di Madiun, sedang beberapa komponen utama seperti roda didatangkan dari luar negeri. Pada era ini industri strategis lain juga mendapat kesempatan untuk melakukan alih teknologi melalui licensing seperti komponen air brake oleh PINDAD dan bogie oleh Barata yang digunakan pada kereta-kereta produksi PT. INKA. Tidak berhenti pada produk kereta tidak berpenggerak, PT. INKA berusaha mengembangkan kemampuannya untuk membuat kereta berpenggerak, khususnya kereta rel listrik (KRL). Pada tahun 1987 melalui licensing dari sebuah perusahaan Jepang (Nippon Sharyo) PT. INKA merakit untuk pertama kalinya 4 unit dari satu rangkaian kereta rel listrik berteknologi DC-rheostatic, untuk dioperasikan pada jaringan kereta api perkotaan Jabotabek.
122 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Tahap pertama implementasi strategi bisnis dan teknologi ini dapat dikatakan cukup berhasil. Secara bisnis keberhasilan ini didapat melalui cukup banyaknya pesanan dari perusahaan milik negara. Bahkan pada tahun 1991, PT. INKA melakukan ekspor 150 container wagons ke Malaysia. Secara teknologi, proses licensing yang melibatkan beberapa industri strategis yakni PT. INKA, Pindad dan Barata, secara nyata telah membuat industri Indonesia mampu membuat produk sarana kereta api. Pada nasional penghujung tahun 1980an, keberhasilan tahap pertama ini mendorong dilakukannya usaha untuk melanjutkan ke strategi tahap kedua, melalui pembuatan produk yang teknologi yaitu kereta berpenggerak. lebih rumit secara Tahap kedua: integrator 1992-2001 Sesuai dengan strategi yang dijalankan, pada kurun waktu ini, PT. INKA menyasar produk standardized technology melalui proses co-design dan co- manufacturing dengan mitra industri luar negeri. Produk yang dihasilkan berteknologi lebih tinggi, yaitu kereta berpenggerak. Strategi ini diimplementasikan melalui projek besar alih teknologi pembuatan kereta rel listrik (KRL), yang dikenal dengan projek Progressive Manufacturing Plan (PMP). Projek yang sudah dirintis sejak tahun 1989 ini melibatkan Indonesia-Belgia-Belanda. Industri nasional yang konsorsium tiga negara terlibat adalah INKA-LEN-Pindad. Sedang dari Belgia adalah BN dan dari Belanda adalah Holec. Tujuannya adalah membuat 32 set KRL atau 128 unit kereta. Proses desain dilakukan secara bersama, kemudian awalnya dua set KRL dibuat secara built-up di Eropa dengan memberi kesempatan kepada tenaga-tenaga langsung proses pembuatannya. Selanjutnya produksi di Madiun dilakukan pula secara bertahap dengan cara Semi-Knock-Down, kemudian Complete-Knock-Down dan akhirnya Complete Manufacturing. Kereta rel listrik yang dibuat ini menggunakan teknologi yang pada saat itu dianggap modern, yaitu teknologi motor traksi AC-induksi dan pengendali VVVF (variable voltage variable frequency). Komponen motor traksi dirakit di pabrik PT. Pindad, Bandung dan komponen inverter VVVF dirakit di pabrik PT. LEN, Bandung. Pada tahun 1994, rangkaian pertama mulai dioperasikan di jaringan kereta api Jabotabek. Sedang rangkaian KRL terakhir diselesaikan pada tahun 2000. Indonesia untuk melihat Hal yang sangat disayangkan dan menjadi pelajaran yang sangat penting adalah bahwa KRL hasil projek alih teknologi ini pada saat dioperasikan mengalami
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 123 banyak kendala sehingga keandalannya dianggap rendah. Sebagai catatan, kereta yang dibuat tidak melalui fase prototyping, namun langsung masuk ke series production. Akibat dari ketidakandalan armada KRL tersebut, Perumka (yang berubah menjadi PT. KAI) mengalami kesulitan operasi. Selain projek alih teknologi dari Eropa ini, PT. INKA juga melakukan produksi KRL dengan sumber teknologi Negara lain. yaitu dari Korea (2 set KRL ABB- Hyundai) dan dari Jepang (2 set KRL Hitachi) yang semuanya menggunakan teknologi AC-induksi VVVF. Produksi KRL-KRL ini tidak melalui proses co-design langsung perakitan di Madiun. KRL & co-manufacturing, melainkan berteknologi modern ini juga tidak menunjukkan keandalan yang tinggi ketika dioperasikan, yang mengakibatkan Perumka/PT. KAI mengalami kesulitan operasi. Selain kekurangberhasilan sarana yang dibuat dalam pengoperasian, ada keberhasilan produksi sekaligus operasi dari sarana yang diproduksi PT. INKA. ini merupakan pemain penting dalam desain dan Industri di Madiun pembuatan kereta penumpang kelas JS950, dikenal sebagai kereta api Argo Bromo, yang diluncurkan pada tahun 1995. Kereta penumpang ini dilengkapi teknologi yang lebih baru saat itu, yaitu disc-brake dan bolsterless bogie, yang memungkinkan menempuh Jakarta-Surabaya dalam 9 jam. Lokomotif yang digunakan adalah lokomotif diesel-electric DC/DC berteknologi General Electric, yang dirakit di Madiun melalui kerjasama denga Perumka, PT. LEN (komponen kelistrikan) dan PT. Barata (body frame). Tahap kedua ini belum dapat dikatakan sebagai berhasil untuk produk KRL, bukan karena tidak dapat mendesain atau membuat, namun karena produk KRL yang dibuat ternyata kurang andal dalam pengoperasian. Usaha-usaha telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, namun kendala lingkup konsorsium, pengadaan komponen dan kemampuan teknis dalam negeri membuat kendala operasi tetap ada yang membuat sejumlah KRL hasil alih teknologi tidak dapat beroperasi. Akhir kurun waktu tahap kedua ini merupakan masa yang cukup sulit dengan dibubarkannya BPIS pada 1998 dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat itu. Ketidakandalan KRL produksi PT. INKA saat itu mendorong PT.KAI untuk memilih opsi mengimpor 74 unit KRL bekas dari Jepang dengan teknologi lama (DC rheostatic) di tahun 2000. Tahap ketiga: follower 2002-2011 Pada awal kurun waktu ini, PT. INKA melakukan usaha menjadi sistem integrator secara mandiri untuk produk KRL yang disebut sebagai KRL Indonesia
124 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri (KRL-I). PT. INKA melakukannya mulai dari design-from-scratch, procuring, manufacturing hingga testing. Salah satu bagian yang tersulit pada kereta berpenggerak ini adalah sistem propulsi. Teknologi propulsi yang digunakan adalah teknologi yang dianggap moderen, yang terdiri dari motor traksi, inverter daya dan pengendalinya. Untuk hal ini, PT. INKA menggunakan teknologi dari Toshiba, Jepang. Sebanyak 2 set rangkaian (8 unit kereta), yang dianggap sebagai prototype, berhasil dibuat dengan sumber dana dalam negeri. Saat itu, apabila uji operasi prototype ini berhasil baik, maka diharapkan sejumlah KRL akan dipesan untuk jaringan KRL Jabotabek. Namun demikian, hasil uji operasi tidak benar-benar seperti yang diharapkan, sehingga pesanan KRL yang diharapkan tidak terjadi. Sementara itu, PT. KAI terus melanjutkan kebijakan untuk melakukan impor kereta bekas dari Jepang yang memang kondisinya masih cukup bagus dan andal untuk dioperasikan, sekalipun menggunakan obsolete technology. Dengan tidak datangnya pesanan KRL, peningkatan kemampuan teknologi KRL melalui pengalaman membuat KRL dalam jumlah banyak tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, PT. tetap berusaha memproduksi kereta berpenggerak jenis lain, yaitu Kereta Rel Diesel (KRD) dan Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE). Dalam hal ini PT. INKA bertindak sebagai sistem integrator dalam arti, PT. INKA melakukan desain, membuat bagian-bagian yang bisa dibuat sendiri, mengadakan bagian-bagian dari pemasok dalam negeri dan juga melakukan procurement berbagai komponen yang tidak dibuat di dalam negeri. Sedangkan proses perakitan dan uji kereta dapat dilakukan di fasilitas PT. INKA. INKA Antara tahun 2007 hingga 2014 berhasil dibuat 13 set KRD yang dioperasikan oleh PT. KAI sebagai angkutan regional dibeberapa kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh dan Lampung. Sangat disayangkan bahwa kembali terjadi berbagai kendala, baik teknis maupn komersial ketika KRD-KRD tesebut dioperasikan. Beberapa rangkaian KRD tersebut kini telah dihentikan pengoperasiannya karena kendala teknis. Pada periode ini PT. INKA juga melakukan rekondisi KRL HOLEC-BN menjadi sempat dioperasikan untuk tersebut KRDE. KRDE-KRDE menghubungkan beberapa kota di Jawa Tengah dan Yogayakarta. Namun demikian, kembali berbagai kendala teknis timbul pada saat operasional KRDE. rekondisi Periode ini ditutup dengan kesempatan bagi PT. INKA untuk membuat 10 set KRL dengan dana dari KfW Jerman. Kesepuluh set atau 40 unit KRL dapat diselesaikan dan dimaksudkan untuk beroperasi di jaringan KA Jabotabek.
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 125 Sayang, sekali lagi berbagai kendala teknis membuat KRL-KRL tersebut tidak dapat dioperasikan sebagaimana dimaksudkan. Dengan demikian pada periode ketiga ini, strategi bisnis dan teknologi belum dapat mencapai apa yang direncanakan, yaitu mampu membuat push-pull diesel electric train dengan teknologi maju via joint product development, untuk layanan kereta jarak jauh. Tahap keempat: leader 2012-2021 Mengingat pada periode sebelumnya, rencana menjadi technology follower belum tercapai, maka rencana mencapai technology leader belum menjadi target pada periode ini. Produk jenis baru dari PT. INKA pada masa ini meliputi lokomotif diesel hidrolik, KRDE angkutan bandara di Padang, KRL angkutan bandara di Jakarta, LRT Palembang dan LRT Jabodebek. Lokomotif diesel hidrolik dibuat sebanyak 5 unit namun belum dioperasikan untuk layanan komersial. Lokomotif ini dikembangkan sepenuhnya oleh PT. INKA. Sedang komponen-komponen utama seperti mesin disel dan penggerak hidrolik masih didatangkan dari luar negeri. Selain berhasil membuat desain baru untuk kereta penumpang, pencapaian PT. INKA dalam merancang bangun kereta berpenggerak adalah rancang bangun layanan Bandara dan produksi 1 set KRDE (terdiri dari 4 unit) untuk International Minangkabau, KRL untuk layanan Bandara Soekarno-Hatta, 8 set LRT (masing-masing terdiri dari 3 unit) untuk Palembang (2018), dan terakhir adalah 31 set (186 unit) LRT Jabodebek, yang hingga awal 2020 ini masih menunggu untuk uji coba di lintas. Untuk produk KRDE, KRL maupun LRT tersebut, PT. INKA dapat dianggap bertindak sebagai sistem integrator. Perbedaaan dengan projek alih teknologi pada tahap kedua (1992 - 2001), pada projek-projek ini, PT. INKA tidak menggandeng PT. LEN atau PT. PINDAD, namun bekerjasama dengan industri mancanegara, yaitu Bombardier dan CAF. Sementara itu, pada periode ini, terdapat satu projek kereta cepat antara Jakarta - Bandung, namun sarana kereta api yang akan digunakan berasal dari China (CRCC). Projek lain yang tengah direncanakan pemerintah adalah pembangunan kereta semi-cepat Jakarta - Surabaya. Untuk projek kedua ini, pihak pemerintah menginginkan bahwa PT. INKA dapat terlibat dalam penyediaan sarana kereta apinya. Dengan demikian pada periode keempat ini, strategi bisnis dan teknologi belum dapat mencapai apa yang direncanakan, yaitu mampu membuat high
126 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri speed train dan new trasnport system dengan state-of-the-art technology via joint technology R&D. HASIL DAN PEMBAHASAN Strategi bisnis dan teknologi pada awalnya dapat diimplementasikan dan hasilnya sesuai rencana. Namun demikian seiring dengan maskin kompleksnya teknologi yang harus dikuasai, implementasi strategi tidak dapat semulus yang direncanakan, seperti terlihat pada gambar berikut. KeretaRelListrik•LighRail Transit•Lokomotif Keretapenumpang•Gerbongbarang KeretaRelListrik1982-19911992-20012002-20112012-2021 Keretapenumpang•Gerbongbarang Keretapenumpang•Gerbongbarang Keretapenumpang•Gerbongbarang KecanggihanProduct Standard productsCustomized productsNew generic productNew product family Gambar 8. 3. Strategi bisnis dan teknologi: realisasi produk Dalam menguasai teknologi yang lebih kompleks dan moderen, dalam hal ini kereta berpenggerak, PT. INKA tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Secara garis besar terdapat dua jenis teknologi dalam kereta berpenggerak, yaitu yang bersifat mechanical dan yang bersifat electronic/electrical. Bidang mechanical, terbagi lagi dua golongan besar, yaitu menjadi body dan bogie-wheelset. Dalam hal body, kemampuan rancang bangun dan produksi PT.
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 127 INKA sudah terbukti untuk kereta berpenggerak dengan kecepatan maksimal 120 km/jam. Sedang untuk bogie-wheelset, komponen utama seperti roda perlu didatangakan dari luar negeri. Sementara itu, bidang electronic/electrical yang notabene adalah sistem propulsi, bukan menjadi bidang fokus utama untuk penguasaan teknologi secara internal di PT. INKA. Padahal sistem propulsi merupakan teknologi inti dari kereta berpenggerak dan sifatnya cukup kompleks. Awalnya PT. LEN dan PT. PINDAD diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknologi dalam hal sistem propulsi. Namun pada kenyataannya, dan PT. LEN dan PT. PINDAD, dengan usaha yang sudah dilakukan masing-masing, ternyata belum dapat mengejar kemajuan teknologi dalam bidang ini. Masalah keandalan yang terjadi pada produk-produk terdahulu, seperti KRL Holec/BN atau KRL KfW umumnya adalah pada sistem propulsi ini. Padahal keandalan adalah menjadi hal yang sangat utama bagi operator kereta api seperti PT. KAI. Bagi operator, ternyata KRL berteknologi lama namun andal masih lebih disukai daripada KRL berteknologi baru namun kurang andal. Masyarakat penggunapun tidak mempersoalkan kecanggihan teknologi sarana KRL yang digunakan selama aspek keamanan dan kenyamanan terpenuhi. Hal ini menjadi paradigma yang harus diperhatikan, dimana pengguna tidak bisa didikte oleh pembuat; Pembuat harus mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan pengguna, sekalipun pasti diharapkan kebuthan pengguna akan dapat dipenuhi dengan penerapan teknologi yang lebih moderen. ternyata Bahkan pada periode setelah dasawarsa 2010an, ketika PT. INKA mengerjakan projek KRL bandara atau LRT, tantangan datang tidak hanya dalam hal teknologi, namun juga dalam hal cost eficiency. Komponen bersifat mechanical seperti body, jendela, pintu yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri mendapat pesaing yang kuat dari fabrikan luar negeri dengan kualitas baik dan harga lebih murah. Dengan sendirinya daya saing PT. INKA akan melemah bila tetap menggunakan pemasok dalam negeri yang hanya mampu membuat komponen dengan mutu dan harga yang kalah bersaing. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan pemasok atau yang disebut sebagai piramida industri sangat perlu untuk dilakukan. Hal yang cukup ironis adalah bahwa kebutuhan sarana kereta berpenggerak terus bergerak naik. Misalnya kebutuhan untuk angkutan kereta api jabotabek. Pada tahun 2000, angka penumpang-km layanan KRL Jabotabek sudah mencapai 18.291 juta. Pada tahun 2018 angka ini meningkat pesat menjadi 27.045 juta penumpang-km. (Dharmawan, 2018). Tingkat kepadatan yang
128 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri sudah melebihi batas nyaman sudah menjadi pemandangan yang biasa pada jam sibuk. PT. KAI terus berupaya menambah armada KRL yag sayangnya bukan dibuat di dalam negeri. Kini angkutan kereta antar kota yang masih menggunakan locomotive hauled train, yaitu kereta penumpang yang ditaik lokomotif, makin cenderung pada penggunaan kereta push-pull atau multiple unit. PT. INKA sudah mengantisipasi hal ini dengan mengeluarkan konsep desain KRDE regional dan KRDE semi cepat antar kota pada tahun 2019. Meskipun pencapain strategi bisnis-teknologi belum seperti yang diharapkan, terdapat sisi positif dari implementasi strategi tersebut, yaitu terdapatnya peningkatan kemampuan SDM terutama yang terlibat dalam projek alih teknologi dan pengembangan teknologi. SDM-SDM itulah yang kini menempati posisi-posisi upper-level dalam perusahaan dan kini berusaha mengejar ketinggalan dalam pencapaian target strategi melaui keberanian dalam melibatkan diri dalam berbagai projek perkeretapain nasional dan internasional. Bila dibandingkan dengan Korea Selatan misalnya, maka terlihat bagaimana negara ini dengan relatif cepat dapat menguasai teknologi tinggi perkeretapian. Pada 1993, Korea Selatan baru mengawali alih teknologi kereta cepat dari GEC Alsthom Perancis, mirip dengan kegiatan alih teknologi KRL yang dilakukan di Indonesia mulai awal 1990an itu juga. 15 tahun kemudain, pada tahun 2008 korea Selatan sudah mampu merancang bangun kereta cepat sendiri yang diberi nama KTX Sancheon. Industri perkertetapain nasional Korea yang utama adalah Hyundai-Rotem. Seperti dimaklumi, industri sarana kereta api ini dapat industri yang lebih cepat dengan dukungan piramida berkembang mendukungnya dengan kuat. Selain itu pemerintah Korea juga mempunyai program yang dijalankan yaitu menghubungkan kota-kota besar di Korea dengan kereta cepat. Keberadaan projek nasional dan keterlibatan industri dalam projek nasional merupakan salah satu kunci dari kemajuan industri sarana kereta api Korea, baik dari segi teknologi maupun bisnis. PENUTUP Dari pembahasan pengalaman industri perkeretapain Indonesia di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 129 1. Strategi teknologi perlu dimiliki oleh sebuah bidang industri untuk memberi panduan dari usaha-usaha yang dilakukan dalam jangka pendek dan panjang agar lebih efektif. 2. Penerapan strategi bisnis dan teknologi yang berujung pada dihasilkannya suatu produk atau inovasi perlu dievaluasi dalam rangka perbaikan ke depan. 3. Penerapan strategi teknologi akan kurang berhasil bila tidak ada kegiatan atau projek secara berkelanjutan yang akan menjadi muara bagi produk/inovasi yang dihasilkan. 4. Penerapan teknologi yang kompleks memerlukan keterlibatan tidak hanya industri utama namun juga industri pendukung. strategi untuk penguasaan 5. Piramida industri yang terkait perlu turut dibangun bila diinginkan penggunaan komponen dalam negeri lebih besar DAFTAR PUSTAKA Adler, P. S. 1989. Technology Strategy: A Guide to Literature. Research in Tehnological Innovation, Management and Policy, Vol.4, hlm. 25-151. Badan Pusat Statistik. 1981. Statistik Indonesia. Jakarta: BPS. Campos, H. M. 2009. Technology Strategy dan New Technology Based Firms. Journal of Technology Management and Innovation, Vol.4(4) hlm.. Choi, J.-S. 2014. Korea's High-speed Rail Construction and Technology Advances. Gyeonggi-do: The Korea Transport Institute (KOTI). Courtney, H. 1998, Spring. What is Business Strategy? World Economic Affairs, pp. 46-47. Dharmawan, H. 2018. Statistik Perhubungan Buku I. Jakarta: Pustikom - Kemenhub. Elliott, G. 2019. Accelerating Ambition - Technology Strategy. London: Aerospace Technology Institute. Perkeretaapian, D. J. 2020. Direktorat Jenderal Perkerteaapian. Retrieved Jenderal Perkerteaapian: from Direktorat February 26, 2020, Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1st ed.). New York: NY: Free Press.
130 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri PT Kereta Api Indonesia. 2020. Sejarah Perkeretaapian. Retrieved February 26, 2020, from Sejarah Perkeretaapian: perkeretapian Putranto, K. 2003. Implementing a technology strategy in developing countries The experience of the Indonesian rolling stock industry. Technological Forecasting & Social Change, Vol. 70, hlm. 163-176. Putranto, K. 2003. International technology transfer and distribution of technology capabilities: the case of railway development in Indonesia. Technology in Society, Vol.25, hlm. 43-53. Saphiro, C. 1989. The Theory of Business Strategy. RAND Journal of Economics, Vol. 20(1). Štefan, S. 2016. Relationship between Business Strategy and Business Model Studied in a Sample of Service Companies. Journal of Competitiveness, Vol. 8(4), hlm. 72 - 84. Teece, D. J. 2010. Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning, vol.43, hlm. 172-194.
Bab IX. Kemampuan Teknologi di Industri Energi Baru Terbarukan Asep Husni Y. Rosadi dan Donny Triana ABSTRACT There are three activities related to activities of technology, engineering and production, i.e.: the initial and design stage (pre-feasibility study, feasibility study, basic design and detailed design), construction stage (engineering, procurement and construction), and the operation stage (operation and maintenance). This paper describes how to map the technological capability in renewable energy companies. Data used in the form of data results of discussions, interviews and visits to the PT. Cintek and PT. Alpen Steel. Analysis of the technological capability approach using Lall (1992) and Bell and Pavitt (1995). The analysis showed that the ability of technology to the construction stage in the company's new renewable energy is still relatively underdeveloped. Weak technological capabilities at that stage because the learning process of technology is very limited. The Company did not acquire enough experience to develop their skills. Keywords: technological capability, renewable energy ABSTRAK Terdapat tiga aktivitas terkait dengan kegiatan teknologi, rekayasa dan produksi, yaitu: tahap awal dan desain (pra-studi kelayakan, studi kelayakan, desain dasar dan desain detil), tahap konstruksi (rekayasa, procurement dan konstruksi), serta tahap operasi (operasi dan perawatan). Makalah ini memaparkan bagaimana peta kemampuan teknologi di perusahaan energi baru terbarukan. Data yang digunakan berupa data hasil diskusi, wawancara dan kunjungan ke PT. Cintek dan PT. Alpen Steel. Analisis kemampuan teknologi menggunakan pendekatan Lall (1992) dan Bell dan Pavitt (1995). Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan teknologi untuk tahap konstruksi di perusahaan energi baru terbarukan relatif masih tertinggal. Lemahnya kemampuan teknologi pada tahap tersebut karena proses pembelajaran teknologi yang sangat terbatas. Perusahaan tidak memperoleh pengalaman yang cukup untuk mengembangkan kemampuan mereka. Kata kunci: kemampuan teknologi, energi baru terbarukan
132 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri PENDAHULUAN Energi merupakan infrastruktur dasar dalam pembangunan suatu negara. Energi digunakan untuk menggerakkan kegiatan industri, transportasi serta rumah tangga. Ketersediaan energi menjadi sangat penting dalam kehidupan dan gerak perekonomian. Oleh karena itu, ketersediaan pasokan energi harus dijamin oleh pemerintah supaya roda perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Sumber energi yang sangat penting untuk kegiatan industri dan rumah tangga adalah energi listrik. Sebagai sumber yang penting, maka penyediaan energi listrik harus dapat terjamin ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, harga yang wajar dan mutu yang baik. Sampai saat ini, ketersediaan energi belum mampu memenuhi kebutuhan energi nasional. Misal dalam hal rasio elektrifikasi yang baru mencapai 64,3% dan jumlah desa yang sudah dialiri listrik baru sekitar 91,9%. Kapasitas terpasang energi listrik sampai tahun 2008 sebesar 29.765 MW dengan pertumbuhan sekitar 7,1% pertahun. Kapasitas terpasang tersebut, sebanyak 83,7% adalah pembangkit yang dikelola oleh PT. PLN dan afiliasinya, 13,6% dikelola swasta, dan 2,7% dikelola secara terintegrasi. Untuk menjaga kelangsungan pasokan sesuai dengan kebutuhan energi listrik, berdasarkan UU No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, yang mengamanatkan kepada pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk membuat RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) di wilayahnya masing-masing dengan mengacu kepada RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional). RUKN merupakan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No: 2682 K/21/MEM/2008 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2008 s.d. 2027. Dalam RUKN disebutkan bahwa dalam rangka terciptanya industri ketenagalistrikan yang efektif, efisien, dan mandiri serta mewujudkan tujuan pembangunan ketenagalistrikan, maka usaha penyediaan tenaga listrik berazaskan pada peningkatan manfaat, keadilan, efisiensi, berkelanjutan, optimasi ekonomi, kemampuan sendiri, usaha yang sehat, kelestarian fungsi lingkungan, keamanan dan keselamatan. Sebagai upaya untuk membangun energi nasional yang memiliki kemampuan sendiri serta usaha yang sehat, maka diperlukan industri penyedia energi yang efisien dan berdaya saing. Berbagai faktor dapat mempengaruhi efisiensi dan tingkat daya saing industri, dan salah satu faktor penting adalah melalui peningkatan kemampuan teknologinya (Thee, 2006; Zulkieflimansyah, 2006, Islam, 2001, Kong, 2006 dan Carlsson dan Taymaz. 1993). Kemampuan
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 133 teknologi merupakan proses pembelajaran (technological learning) yang distimuli dari berbagai faktor sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan perubahan teknis (technical change). Kemampuan perubahan teknis tersebut berguna untuk meningkatkan kapasitas produksi (production capacity) sebagai bagian dalam kegiatan proses produksi (Bell dan Pavitt, 1993). Kemampuan teknologi bersifat dinamis yaitu penguasaan teknologi untuk melakukan perubahan teknis. Kemampuan teknologi mencakup serangkaian proses dalam memilih, memperoleh, membangkitkan dan menerapkan teknologi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemampuan teknologi berbeda untuk setiap sektor, dalam sektor industri misalnya, elemen kemampuan teknologi tersebut mencakup rekayasa produksi, manufakturing barang modal serta penelitian dan pengembangan (Dahlman dan Westphal, 1981). Keberhasilan peningkatan kemampuan teknologi dalam ekonomi dipengaruhi oleh berbagai kegiatan seperti: mendorong kegiatan R&D di perusahaan besar, memperbesar kontribusi universitas dalam kegiatan inovasi, memperkuat organisasi intermediari, serta menyediakan infrastruktur dan lingkungan yang menunjang (Yusuf dan Nabeshima, 2007). Keberhasilan penguasaan teknologi tidak terlepas dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, seperti kebijakan substitusi impor, insentif fiskal untuk kegiatan R&D serta memperkuat output teknologi dari lembaga riset dan industri (Ray, 2008). Dengan membuat pemetaan kemampuan teknologi, maka dapat diketahui kondisi kemampuan teknologi yang terjadi di industri, termasuk industri energi baru terbarukan (EBT). Peta tersebut akan menggambarkan letak persoalan penting dan kritis yang dihadapi perusahaan dalam meningkatkan kemampuan teknologi mereka. Pada bagian mana dalam peta, perusahaan sudah memiliki kemampuan untuk mengelola teknologi mereka, dan pada bagian mana pula kemampuan teknologi tersebut berada pada kondisi kritis, yang memerlukan penanganan secepatnya. Bagian yang kemampuan teknologinya rendah, padahal bagian tersebut merupakan core competence dalam bisnis perusahaan, adalah persoalan penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki persoalan tersebut merupakan hal yang harus segera dilakukan perusahaan. METODOLOGI Metodologi penelitian terdiri dari dua hal, yaitu: metode untuk memperoleh data serta metode analisis data dan informasi. Metode memperoleh data adalah metode untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
134 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dan informasi tentang pengembangan teknolopgi dan R&D teknologi yang ada di industri energi baru terbarukan (terutama PT. LEN dan CV. Cihanjuang Inti Teknik di Bandung). Data primer diperoleh dengan wawancara, diskusi terbatas serta pengamatan langsung. Diskusi dan wawancara dilakukan dengan nara sumber yang terdiri dari Manajemen serta pakar ketenagalistrikan. Sementara data sekunder berupa data-data yang berkaitan dengan kemampuan teknologi yang ada di industri enegri baru internet, hasil penelitian terbarukan. Data sekunder diperoleh dari sebelumnya, BPS, instansi pemerintah dan penyedia data lainnya. Data sekunder diperoleh dengan mengunjungi situs website instansi/ perusahaan, membeli dari sumber data, dan mengunjungi langsung penyedia data. Tabel 9. 1. Taksonomi kemampuan teknologi Level of Technological Capabilities Simple, routine (experience based) Adaptive, duplicative (search based) Pre- Investment Pre-FS, FS, site selection, investment scheduling Search for technology, contract negosiation, bargaining suitable terms, information systems Technological Functions and Related Activities Project Execution Civil equipment erection, commission- ing constr, Equipment procurement, detailed engineering, training recruitment skilled staff & Process Engineering Debugging, balancing, QC, preventive maint., process assimilation Equipment stretching, process adaptation, cost saving, tech licensing Product Engineering Product design assimilation, minor adaptations Product improvement, licensing and assimilating imported tech Industrial Engineering Work flow, scheduling, time-motion studies, inventory control Monitoring productivity, improved coordination Sumber: diadopsi dari Lall, 1992 dan Bell. dan Pavitt, 1995 Sementara metode analisis data menggunakan kerangka yang digunalan oleh (Bell dan Pavitt, 1993 dan Lall, 1992). Kemampuan teknologi dapat ditinjau dari sisi perusahaan. Secara umum terdapat lima aktivitas yang terkait dengan kegiatan teknologi, rekayasa dan produksi. Kelima aktivitas tersebut berupa tahapan yang terdiri dari kegiatan: pra-investasi (pre-investment), pelaksanaan
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 135 (project execution), rekayasa proses (process engineering), rekayasa produk (product engineering), sampai rekayasa industri (industrial engineering). Untuk mengetahui kemampuan teknologi yang telah dicapai, maka masing-masing tahapan tersebut diukur dalam dua tingkatan (level) kemampuan teknologi, yaitu level satu yang berupa kegiatan rutin dan sederhana, berbasiskan pengalaman sehari-hari dalam membuat atau mengoperasikan kegiatan dan level dua yang berupa penyesuaian, duplikasi dan perbaikan yang berbasis kegiatan riset dan inovasi yang dilakukan perusahaan. Dengan menggambarkan aktivitas dan level kemampuan teknologi, maka dapat dibuat pemetaan mengenai kemampuan teknologi yang telah dicapai oleh perusahaan/ industri. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis kemampuan teknologi di industri EBT nasional dilakukan melalui hasil diskusi dan peninjauan lapangan terhadap kegiatan produksi dan manajemen PT. Alpen Steel dan CV. Cihanjuang Inti Teknik di Bandung. Hasil kunjungan adalah sebagai berikut. 1. PT. Alpen Steel merupakan perusahaan yang bergerak dibidang renewable energy (energi terbarukan). Beberapa produk yang dihasilkan: fabrikasi wind turbine, solar power developer, dan micro-hydro engineering serta aplikasi teknologi renewable energi untuk masyarakat pesisir. 2. CV. Cihanjuang Inti Teknik (Cintek) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan peralatan Pembangkit Tenaga Air, khususnya mycro- hydro dan turbine. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain: turbine cross flow, propeller open flume, dan turbo propeller. Pada awal berdirinya CV Cintek merintis usaha dibidang industri mesin produksi, pupuk dan pengecoran logam. Melalui alih teknologi pembuatan turbin yang dipelajari dari Luzen, Swiss, dan pengembangan energi dari GTZ. Kini CV Cintek sudah mampu memproduksi peralatan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) mencakup peralatan listrik, alat kontrol, sampai turbin generatornya. Perusahaan ini sudah memanfaatkan sebanyak mungkin komponen local, bahkan saat ini sudah mencapai 100 %. CV. Cintek telah memasok turbin untuk PLTMH lebih dari 200 lokasi ke seluruh Indonesia. Perusahaan ini telah membangun sendiri peralatannya mulai dari konstruksi sipil, perlengkapan elektromekanik, transmisi dan distribusi listrik kepada masyarakat. Desain turbin listrik PLTMH produksi CV Cintek telah memiliki paten dari Ditjen HKI dengan merek Hanjuang. Walaupun CV Cintek kini lebih memfokuskan diri untuk memproduksi turbin untuk PLTMH dengan kapasitas pembangkitan sampai 200 KW, namun CV Cintek
136 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri sebetulnya mampu memproduksi pembangkitan yang lebih besar, atau pembangkit listrik mini hidro. turbin listrik dengan kapasitas Wind Turbine Pelacak Surya PLT Bayu Gambar 9. 1. Produk PT. Alpen Steel Gambar 9. 2. Bengkel Permesinan CV. Cihanjuang Inti Teknik
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 137 Untuk mendorong pemanfaatan aliran air sungai dengan debit yang rendah melalu PLTMH, maka pemerintah (Kementerian ESDM dan DEN) membuat roadmap (peta jalan) pengembangan PLTMH sampai tahun 2025. Roadmap tersebut disusun sejak tahun 2005. Beberapa bagian dalam roadmap tersebut telah dicapai, tetapi beberapa bagian lainnya belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Dalam kegiatan litbang misalnya, perusahaan di Indonesia sudah mampu melakukan pengembangan turbin low head dan melakukan efisiensi turbin dan pengembangan total sistem, meskipun harus terus ditingkatkan. Dengan menggunakan taksonomi kemampuan teknologi terdapat lima tahapan kemampuan teknologi (Tabel 9.1). Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen serta kunjungan lapangan di CV. Cihanjuang Inti Teknik dan PT. Alpen Steel Bandung, kegiatan teknologi dan rekayasa untuk industri EBT secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga tahapan kegiatan. Ketiga tahapan tersebut adalah: (1) tahap awal dan desain yang terdiri dari pra-studi kelayakan (pre-feasibility study), feasibility study, basic design dan detail design; terdiri dari kegiatan engineering, procurement, dan construction; serta (3) tahap operasi yang berupa kegiatan operation dan maintenance. (2) tahap konstruksi yang Hasil pengamatan dan diskusi dengan nara sumber, diperoleh gambaran sebagai berikut. 1. Tahap awal (pre-feasibility study, feasibility study, basic design dan detailed design). Pada tahap awal baik untuk kegiatan yang sifatnya rutin, seperti pra-studi lokasi, kelayakan (pre-feasibility study), feasibility study, penentuan pembuatan skedul kegiatan investasi serta basic design, kemampuan industri EBT pada dasarnya sudah cukup memadai. Penguasaan kemampuan analisis kelayakan dalam hal teknis, ekonomi dan lingkungan hampir semuanya dilakukan. Begitu juga dalam kegiatan detailed design dan penentuan teknologi terbaik yang akan digunakan terutama untuk turbin, generator, dan kontrol hampir semuanya dilakukan oleh perusahaan. Meskipun demikian, kegiatan negosiasi kontrak masih perlu ditingkatkan karena sebagian besar hasil tahap awal tersebut belum dapat diwujudkan. 2. Tahap konstruksi (engineering, procurement dan construction - EPC); Pada tahap konstruksi, seperti konstruksi sipil, instalasi peralatan, commisioning, procurement peralatan, dan rekayasan detil (detailed
138 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri engineering) kemampuan kedua perusahaan relatif masih terbatas. CV Cintek sudah mampu memproduksi peralatan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) mencakup peralatan turbin listrik, alat control, sampai generatornya dengan memanfaatkan sebanyak mungkin komponen lokal dimana saat ini sudah mencapai 100 %. Desain turbin listrik PLTMH produksi CV Cintek telah memiliki paten dari Ditjen HKI dengan merek Hanjuang. Walaupun CV Cintek kini lebih memfokuskan diri untuk memproduksi turbin untuk PLTMH dengan kapasitas pembangkitan sampai 200 KW, namun CV Cintek sebetulnya mampu memproduksi turbin listrik dengan kapasitas pembangkitan yang lebih besar, atau pembangkit listrik mini hidro. Kemampuan ini hampir sama dengan yang diperoleh negara berkembang lainnya seperti Mesir (Vidican, 2012). Meskipun berbeda dengan Tiongkok dan India yang memiliki penguasaan lebih cepat (Fu, 2011). 3. Tahap operasi (operation dan maintenance) Dalam tahap operasi dan perawatan, kemampuan unit pembangkit untuk melakukan perubahan-perubahan teknis telah dikuasi dengan baik. Kegiatan rutin seperti: balancing, kontrol kualitas, major inspections, perbaikan preventif, asimilasi proces, asimilasi desain produk, adaptasi minor, aliran kerja, skeduling, pengendalian sediaan (untuk kegiatan operasi dan perawatan) telah dilakukan. Meskipun demikian, perubahan- perubahan teknis pada umumnya masih bersifat parsial, belum merupakan perubahan sistem secara keseluruhan. Perubahan-perubahan itu dilakukan melalui upaya-upaya inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi produksi. Kemampuan teknologi yang telah dicapai oleh perusahaan (terutama CV. Cintek) pada setiap tahapan di atas, terutama untuk tahap awal-desain dan tahap operasi-perawatan, diperoleh melalui pembelajaran teknologi yang terakumulasi sejak lama. Pembelajaran teknologi yang terjadi pada umumnya lebih banyak bersifat pembelajaran internal, meskipun juga disertai dengan bimbingan dari ahli luar. Cara-cara pembelajaran yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut: a Pendampingan oleh tenaga ahli/ konsultan asing pada tahap awal pengoperasian. SDM perusahaan diharuskan untuk belajar secara intensif dari tenaga ahli tersebut terutama dari Luzen, Swiss, dan pengembangan energi dari GTZ. b Pelatihan-pelatihan internal, yang berupa magang dari senior kepada yunior. Pegawai baru dididik selama sekitar tiga tahun untuk mengenal
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 139 seluruh kegiatan operasi, dari satu peralatan operasi ke peralatan operasi lainnya. Proses pendidikan tersebut sebagian besar dilakukan melalui magang dari atasan atau senior kepada yunior, sehingga terjadi transfer pengetahuan dan keahlian. Tabel 9. 2. Taksonomi kemampuan teknologi di industri energi baru terbarukan Tingkat Kemampuan Teknologi Tahap Awal dan Desain Tahapan Kegiatan Teknologi Tahap Konstruksi Tahap Operasi dan Perawatan Simple, routine (hasil pengalaman) Adaptive, duplicative (hasil yang dilakukan perusahaan) riset Pre-feasibility study (FS), FS, penentuan lokasi, skedul investasi, desain dasar Pembuatan detail desain, menentukan teknologi terbaik, membuat dan negosiasi kontrak, membangun sistem informasi Konstruksi sipil, instalasi peralatan, commissioning Procurement peralatan, detailed engineering, merekrut staf dg kualifikasi baik, melatih staf Balancing, kontrol kualitas, major inspection, perbaikan preventif, asimilasi proces, asimilasi desain produk, adaptasi minor, aliran kerja, skeduling, pengendalian sediaan (untuk kegiatan operasi dan perawatan) Perbaikan peralatan, adaptasi proses, penghematan biaya, perbaikan produk dan proses, memonitor produktivitas, dan kerjasama perbaikan lintas unit/ perusahaan Sumber: Hasil penelitian PENUTUP Secara umum kemampuan teknologi perusahaan EBT (mikro-hidro) relatif sudah memadai, terutama untuk tahap kelayakan, desain, operasi dan perawatan, tetapi untuk tahap rekayasa, procurement dan konstruksi relatif masih tertinggal. Lemahnya kemampuan dalam rekayasa, procurement dan konstruksi karena proses pembelajaran yang terbatas. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut diantaranya dengan memformulasikan kebijakan yang dapat mendorong supaya proses pembelajaran tersebut dapat berlangsung. Kebijakan yang diusulkan disesuaikan dengan kebijakan yang telah ada, dengan memberi penekanan pada upaya peningkatan kemampuan belajar tersebut.
140 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Sebagai contoh. kebijakan meningkatkan penyediaan pasokan tenaga listrik terutama mikro-hidro dan solar sel diarahkan untuk memperbanyak pembangunan pembangkit skala kecil-menengah untuk mendorong industri nasional menunjukkan dan membuktikan kemampuan penguasaan teknologi dalam kegiatan studi kelayakan, desain, rekayasa, procurement dan konstruksi. DAFTAR PUSTAKA Bell, M, dan K Pavitt, 1993. "Accumulating technological capability in developing countries". dalam Proceedings of The World Bank Annual Conference on Development Economics 1992: World Bank, hlm. 257-281 Bell, M. dan K. Pavitt, 1995. "The development of technological capabilities". International dalam Competitiveness, Washington, The World Bank, hlm.69-101 I.U. Haque (ed.), Trade, Technology and Carlsson, B dan E. Taymaz, 1993. "Technological capabilities and international industries". dalam Review of competitiveness Industrial Organization, Vol. 8, hlm. 293-313, in the engineering Dahlman, C dan L E. Westphal, 1981. "The meaning of technological mastery in relation to transfer of technology". dalam The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 458, hlm 12-26 Fu, X, 2011. "Key Determinants of Technological Capabilities for a Green Economy in Emerging Economies", dalam World Economic and Social Survey 2011. United Nations Department of Economic and Social Affairs Islam, M.N 2001, "Strengthening technological capability for industrial competitiveness in Bangladesh". dalam Science Technology & Society, Vol. 6 (1), hlm. 133-158 Kong, 2006. Learning, Evolution of Technology Capabilities And Its Impacts on Industrial Growth of Electronics Industry in China. National Research Center for Science and Technology for Development (NRCSTD), Ministry of Science and Technology, PRC Lall, S. 1992. "Technological capabilities and industrialization". Dalam World Development, Vol. 20 (2), hlm. 165-186 Ray, A. S. 2008. Emerging Through Technological Capability: An Overview of India's Technological Trajectory. New Delhi: Indian Council For Research On International Economic Relations
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 141 Thee, K. W. 2006. "Kemampuan teknologi dan peningkatan daya saing industri Indonesia". Dipresentasikan pada Malam Penganugerahan Habibie Award, 30 Nopember, Jakarta. Vidican, G, 2012. Building Domestic Capabilities in Renewable Energy: A Case Study of Egypt. Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik gGmbH Yusuf, S dan K. Nabeshima, 2007. "Strengthening China's technological capability". The World Bank Development Research Group, Policy Research Working Paper 4309, August Zulkeifliemansyah, 2006; Teknologi dalam ilmu ekonomi.
142 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri
Bab X. Pemetaan Teknologi Industri Olahan Kakao Sawarni Hasibuan dan Hermawan Thaheer ABSTRACT The pattern of heavy development of the cocoa industry to the upstream and intermediate industries also indirectly makes the pattern of developments in the use of technology follow. Utilization of technology is mapped in the upstream, intermediate industries by considering aspects of processing, energy use, and downstream environmental management, employment, research, and finance. The map of the use of industrial technology in the business of the cocoa processing industry in Indonesia does not seem to have reached an ideal condition. A very visible gap is in the upstream industry, even though the whole set of technological problems in the intermediate and downstream industries is largely determined by the upstream industry. Strengthening the industry and improving industrial performance can be done through improving the quality of cocoa beans, increasing the use of appropriate technology in the upstream industry. While the intermediate industry is more focused on efforts to manage product quality and sanitation. Keywords: cocoa industry, industrial technology, upstream industry, downstream industry ABSTRAK Pola perkembangan industri kakao yang berat kepada industri hulu dan antara tersebut secara tidak langsung juga menjadikan pola perkembangan pemanfaatan teknologi mengikutinya. Pemanfaatan teknologi dipetakan pada industri hulu, antara, dan hilir dengan mempertimbangkan aspek pengolahan, penggunaan energi, pengelolaan lingkungan, ketenaga-kerjaan, riset, dan keuangan. Peta pemanfaatan teknologi industri dalam bisnis industri pengolahan kakao di Indonesia tampak belum mancapai kondisi ideal. Gap yang sangat tampak adalah pada industri hulu, padahal industri antara dan hilir sangat seluruh rangkaian permasalahan teknologi di ditentukan oleh industri hulu. Penguatan industri dan peningkatan kinerja industri dapat dilakukan melalui perbaikan peningkatan mutu biji kakao, peningkatan pemafaatan teknologi tepat guna pada industri hulu. Sementara industri antara lebih ditekankan kepada upaya pengelolaan kualitas produk dan sanitasinya. Kata kunci : industri kakao, teknologi industri, industri hulu, industri hilir
144 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri PENDAHULUAN Pohon kakao (Theobroma cacao) yang dikenal di Indonesia sejak tahun 1560 menjadi komoditi yang penting sejak tahun 1951. Pemerintah Indonesia mulai menaruh perhatian dan mendukung industri kakao pada tahun 1975, setelah PT Perkebunan VI berhasil meningkatkan produksi kakao per hektar melalui penggunaan bibit unggul Upper Amazon Interclonal Hybrid. Tanaman tropis tahunan ini berasal dari Amerika Selatan, penduduk Maya dan Aztec di Amerika Serikat dipercaya sebagai perintis pengguna kakao dalam makanan dan minuman. Sampai pertengahan abad ke XVI, selain bangsa di Amerika Selatan, hanya bangsa Spanyol yang mengenal tanaman kakao (Barani, 2010). Dari Amerika Selatan tanaman ini menyebar ke Amerika Utara, Afrika dan Asia. Produksi kakao dunia masih menunjukkan trend peningkatan. Data yang dirilis ICCO, produksi biji kakao dunia tahun 2017-2018 sebesar 4,65 juta ton dan meningkat menjadi 4,85 juta ton tahun 2019, atau mengalami peningkatan sebesar 3,9 persen. Afrika merupakan benua penghasil kakao terbesar di dunia yang memasok hampir 70% dari total produksi kakao dunia. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga produsen kakao terbesar dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Tabel 10. 1. Produksi kakao dunia tahun 2020 No Negara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pantai Gading Ghana Indonesia Nigeria Kamerun Brazil Ekuador Peru Republik Dominika Kolombia Produksi (ton) 2,034,000 883,652 659,776 328,263 295,028 235,809 205,955 121,825 86,599 56,808 Sumber: Pada periode 2000-2009 produksi kakao Indonesia masih menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 3,46 % per tahun, melampaui produsen utama kakao dunia yaitu Pantai Gading yang hanya meningkat sekitar 0,88 % per
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 145 tahun (Depdag, 2009). Menurut Kementan (2016), peningkatan produksi kakao di Indonesia tersebut karena adanya perluasan areal pertanaman kakao oleh petani dan kegiatan rehabilitasi pertanaman kakao yang sudah rusak atau tua melalui Gerakan Nasional (Gernas) Kakao tahun 2010. Namun dalam lima tahun terakhir, produksi kakao Indonesia terus mengalami penurunan. Direktorat Jenderal Perkebunan merilis data estimasi produksi kakao Indonesia tahun 2019 sebesar 596.500 ton, namun ditargetkan pada tahun 2024 dapat meningkat menjadi 970.830 ton. Hingga saat ini, ekspor kakao dari negara-negara penghasil kakao sebagian besar masih dalam bentuk biji kakao. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah dari proses pengolahan biji kakao masih dinikmati oleh negara-negara pengimpor seperti Eropa (Belgia, Inggris, dan Swiss), Amerika Serikat, Malaysia, dan Australia sehingga nilai tambah tidak dinikmati Indonesia sebagai penghasil biji kakao. Indonesia sebagai negara produsen biji kakao menyadari pentingnya melakukan pengolahan untuk menciptakan nilai tambah, karena selama ini Indonesia belum sepenuhnya dapat melakukan pengolahan menjadi produk- produk setengah jadi atau produk jadi. Kendala terbesar yang dihadapi adalah tingginya integrasi vertikal perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak dalam industri pengolahan kakao. Industri kakao di Indonesia memiliki peranan penting khususnya dalam perolehan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja. Industri ini memiliki keterkaitan yang luas, baik ke hulu (up-stream) berupa peningkatan pendapatan petani melalui harga biji kakao yang lebih kompetitif maupun ke hilir (down-stream) berupa penyerapan tenaga dan perluasan sektor industri dan sektor jasa yang terkait. Industri olahan kakao termasuk salah satu sektor prioritas yang harus dikembangkan sesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035. Kementerian Perindustrian berkomitmen memacu pengembangan hilirisasi industri pengolahan kakao di dalam negeri karena akan meningkatkan nilai tambah, struktur industri, dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, untuk merangsang pertumbuhan industri hilir kakao di Indonesia agar nilai tambah produk olahan kakao juga dapat dinikmati di dalam negeri, maka sejak tahun 2010 pemerintah dengan PMK No. 67/PMK.011/2010 telah menerapkan kebijakan bea keluar (BK) bagi biji kakao. Penerapan kebijakan BK biji kakao tersebut dimaksudkan turut menjamin pasokan bahan baku biji kakao bagi industri pengolahan kakao di dalam negeri serta mendorong berkembangnya industri pengolahan kakao domestik.
146 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Penerapan BK kakao yang berlaku sejak 2010 tersebut ternyata mampu memberikan dampak positif bagi industri pengolahan biji kakao dalam negeri, tercermin dari adanya peningkatan kapasitas produksi. Produksi kakao olahan Indonesia tahun 2011 mencapai 280.000 ton meningkat sebesar 115% dibandingkan sebelum penerapan BK kakao pada tahun 2009 yang hanya 130.000 ton. Investasi baru di industri hilir kakao juga meningkat dan diprediksi kapasitas produksi industri pengolahan kakao meningkat menjadi 400.000 ton pada tahun 2014. Data terakhir menunjukkan kapasitas terpasang seluruh pabrikan pengolah kakao Indonesia tahun 2018 telah mencapai 800.000 ton per tahun dengan tingkat utilisasi sekitar 50%. Penyebaran industri pengolahan kakao di Indonesia memiliki pola seperti Gambar 10.1. Gambar 10. 1. Sebaran industri kakao di Indonesia Industri hulu menyebar luas di daerah Sulawesi Tenggara, Tengah dan Selatan. Sementara industri antara terdapat di Sumatera Utara, Banten dan Sulawesi Selatan. Adapun industri hilir banyak ditemukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Ekspor biji kakao Indonesia menunjukkan trend penurunan sejak BK kakao diterapkan. Ekspor biji kakao ke luar negeri terus menurun dari tahun ke tahun, digantikan dengan produk olahan, sehingga memberikan nilai tambah lebih baik. Perusahaan Kakao Berjumlah 19 pada 2016 Persaingan industri
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 147 dalam mendapatkan bahan baku biji kakao di Indonesia kian ketat. Hal ini terjadi karena investasi industri pengolahan kakao bertambah. Biji kakao merupakan bahan baku produk pangan dan non pangan (obat- obatan dan kosmetik). Biji kakao yang akan dijadikan bahan baku pangan berbeda dalam hal penanganan pasca panennya dengan bahan baku non pangan. Untuk bahan baku pangan, diperlukan proses fermentasi agar dapat diperoleh cita rasa yang baik, sedangkan biji kakao yang digunakan sebagai bahan baku non pangan tidak memerlukan proses fermentasi. Menurut Kemenperin (2011), biji kakao yang telah kering dipisahkan antara kulit (shell) dan liquor-nya, dari liquor akan diperoleh lemak (fat) dan cake. Sementara dari kulit biji dan liquor tersebut, lebih lanjut akan diperoleh bermacam-macam produk seperti yang dapat dilihat pada Gambar 10.2. Gambar 10. 2. Pohon industri Kakao (Kemenperin, 2011)
148 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Sementara menurut Kemendag (2011), terdapat sembilan jenis komoditi hasil olahan kakao komersial berdasarkan Harmony System (HS) 6 digit, yaitu : 1) Pasta kakao tidak dihilangkan lemaknya, 2) Pasta kakao dihilangkan lemaknya, 3) Mentega, lemak, dan minyak kakao, 4) Bubuk kakao tidak mengandung tambahan gula, 5) Cokelat dan olahan makanan lainnya yang mengandung kakao, 6) Olahan lainnya dalam bentuk balok, lempeng atau batang dengan berat lebih dari 2 kg atau dalam bentuk cair, pasta, bubuk, butiran, 7) Cokelat olahan dan makanan lainnya mengandung kakao diisi, 8) Cokelat olahan dan makanan lainnya mengandung kakao tidak diisi, dan 9) Produk lainnya. Menurut Depdag (2009), dari sembilan jenis komoditi hasil olahan kakao komersial, komoditi olahan kakao yang banyak diminati oleh pasar dunia adalah mentega, lemak, serta minyak kakao (HS 1804.00) dan bubuk kakao tidak mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya (HS 1805.00). Dua jenis komoditi kakao olahan tersebut banyak digunakan sebagai bahan baku penunjang industri-industri makanan dan minuman di dunia. Industri olahan kakao berdasarkan pohon industri yang berkembang di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) stream industri, yakni up stream (hulu), mid stream (antara), dan down stream (hilir) sebagaimana disajikan pada Tabel 10.2. Tabel 10. 2. Perkembangan stream industri kakao di Indonesia Stream Up Stream (Hulu) Mid Stream (Antara) Down Stream (Hilir) Kelompok Industri Pengolahan Bji Kakao (Cacao Bean) Pabrik Kakao Olahan (Cocoa Processing) Confectionary Plant Food and Beverage Kimia Oleokimia Feed Plant Produk Komersial Utama: biji kakao (cacao bean) ikutan, shell & pulp, pakan ternak Utama: cocoa butter, cocoa cake, cocoa liquor, cocoa powder Utama: cokelat, permen Utama: ice minuman, essence Utama: pektin, jelly, alkohol, sabun, kosmetik Utama: fatty acid Utama: silage, single cell protein cream, biscuit, roti, METODOLOGI Makalah ini akan melakukan kajian mengenai pemanfaatan teknologi di industri kakao. Metode yang digunakan adalah penilaian pemanfaatan teknologi di industri kakao telah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian (2011). Penilaian pemanfaatan berdasarkan 6 (enam) indikator yakni: a)
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 149 teknologi produksi, b) energi, c) lingkungan, d) sumberdaya manusia, e) biaya produksi, dan f) riset, didasarkan pada hasil survai di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penilaian indeks pemanfaatan teknologi pada industri kakao tersebut disajikan pada Tabel 10.3. Tabel 10. 3. Indeks pemanfaatan teknologi di industri kakao Aspek Penilaian Indeks Hasil Penilaian Keterangan Teknologi Produksi Energi Lingkungan Sumberdaya Manusia Biaya Produksi Riset Indeks Akhir Status Pemanfaatan Low Level Medium level Upper Level Kurang dari 15 15-20 Lebih dari 20 Sumber : Kementerian Perindustrian (2011) Posisi pemanfaatan teknologi pada industri kakao di Indonesia dibandingkan dengan perkembangan teknologi pengolahan kakao yang tersedia saat ini (standar atau level maksimum - max level) disajikan pada Gambar 10.3. Research Technology 11 9 7 5 3 1 -1 Energy Max... Costing Environment Human Gambar 10. 3. Posisi indeks penerapan teknologi pada industri kakao
150 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri HASIL DAN PEMBAHASAN Evaluasi Teknologi di Industri Hulu Kakao Industri hulu kakao yang berkembang di Indonesia saat ini adalah industri biji kakao (cacao bean) dan pulp processing sebagai bahan baku pakan ternak. Industri pengolahan limbah kakao seperti kulit buah kakao (pod kakao), batang tua, daun kakao, dan cairan lindi biji kakao belum berkembang secara komersial. Limbah pengolahan kakao dewasa ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai pupuk (Hetharina, 2005). Pasar biji kakao (cacao bean) dunia secara umum dapat dibagi atas dua segmen berdasarkan mutu biji yaitu segmen pasar untuk biji kakao bermutu tinggi yang dicirikan oleh biji terfermentasi dengan sempurna (dikategorikan sebagai Well Fermented Cocoa Beans atau WFCB) dan segmen pasar untuk biji kakao dengan mutu fisik yang cukup baik tetapi tidak difermentasi (dikategorikan sebagai Fair Average Quality atau FAQ). Standar mutu untuk kategori WFCB sangat ketat tetapi permintaan pasar dunia sangat besar yaitu sekitar 2,4 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari total produksi kakao dunia. Sebaliknya, biji kakao kategori FAQ tidak terlalu ketat memperhatikan mutu biji dan permintaan dunia untuk kakao kategori ini relatif kecil yaitu sekitar 600.000 ton per tahun atau sekitar 20% dari total produksi dunia (ICCO, 2008). Kakao Indonesia yang mampu bersaing pada pasar WFCB hanya sekitar 2% dari total ekspor. Penyebab utamanya adalah karena petani kakao yang memproduksi sekitar 80% dari total produksi Indonesia masih belum melakukan penanganan pascapanen dengan baik, terutama belum dilaksanakannya proses fermentasi biji (Gambar 10.4). Fermentasi biji kakao akan menghasilkan senyawa Theobromin yang memberikan aroma khas kakao. Menurut Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka, 2004) 70% produksi biji kakao belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) karena petani tidak memfermentasi kakao terlebih dulu. Akibatnya rasa serbuk kakao menjadi kurang enak dan masih banyak bercampur kotoran, sisa kulit, sampah dan kerikil. Tujuan ekspor biji kakao Indonesia sebagian besar ke Amerika Serikat dan Malaysia karena pasar tersebut masih mau menerima biji kakao non-fermentasi, sementara pasar Eropa lebih menginginkan biji kakao fermentasi. Kesediaan pasar ekspor menerima biji kakao non-fermentasi mendorong petani semakin enggan melakukan fermentasi karena ternyata masih ada pasar yang mau menerima meskipun harganya rendah.
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 151 Gambar 10. 4. Fermentasi/pemeraman biji kakao untuk memperbaiki mutu Karena 90% biji kakao Indonesia belum difermentasi, industri pengolahan kakao mengandalkan impor biji kakao dari Pantai Gading dan Ghana karena kualitas biji kakao dari kedua negara tersebut lebih baik dibanding Indonesia. Biji kakao Pantai Gading dan Ghana merupakan hasil fermentasi sehingga kualitas dan harganya juga lebih mahal (Gockowski et al., 2011). Industri membutuhkan biji kakao impor sebagai bahan pencampur produk olahan kakao untuk memperkuat taste produk cokelat. Produk cokelat adalah produk makanan olahan dimana harganya tergantung pada kualitas dan taste, sehingga kualitas bahan baku signifikan peranannya bagi industri pengolahan kakao. Proses pengolahan buah kakao menentukan mutu produk akhir kakao, karena dalam proses ini terjadi pembentukan calon citarasa khas kakao dan pengurangan citarasa yang tidak dikehendaki, misalnya rasa pahit dan sepat. Pada prinsipnya dikenal dua metode pengolahan biji kakao, yaitu (1) metode konvensional dan (2) metode sime cadbury. Pada prinsipnya kedua metode tersebut tidak terlalu berbeda, tetapi khusus pada kakao lindak dengan metode konvensional dihasilkan biji kakao yang mempunyai tingkat keasaman lebih tinggi sedangkan citarasa khas kakao relatif lebih rendah. Untuk
152 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri mengatasinya sebaiknya biji kakao diolah dengan metode Sime Cadbury, umumnya ini dilaksanakan pada perusahaan besar (PTP dan PBS). Tahapan poses pengolahan biji kakao umumnya mengikuti tahapan berikut, yaitu (1) proses pemeraman, (2) pemecahan buah, (3) fermentasi, (4) perendaman dan pencucian dan penutasan, (5) pengeringan biji kakao, (6) sortasi, (7) pengemasan dan penyimpanan biji. Tidak semua produsen melakukan proses pencucian dan penutasan. Tahapan proses pengolahan kakao tersebut dapat dilihat pada Gambar 10.5. Pemeraman Pemeraman buah bertujuan untuk memperoleh keseragaman kematangan buah dan memudahkan pengeluaran biji dari buah kakao. Caranya adalah dengan memasukkan buah kakao ke dalam keranjang rotan atau sejenisnya dengan alas daun-daunan dan permukaan tumpukan ditutup dengan daun. Pemeraman dilakukan dengan menimbun buah kakao hasil panen di kebun selama 5-12 hari tergantung kondisi setempat dan tingkat kematangan buah. Pemecahan Buah Pemecahan atau pembelahan buah kakao dimaksudkan untuk mendapatkan biji kakao, pemecahan buah kakao harus dilakukan secara hati-hati, agar tidak melukai atau merusak biji kakao. Pemecahan buah kakao dapat menggunakan pemukul kayu atau memukulkan buah satu dengan buah lainnya, kontak langsung biji kakao dengan benda-benda logam harus dihindari karena dapat menyebabkan warna biji kakao menjadi kelabu. Selanjunya biji kakao dikeluarkan lalu dimasukan dalam ember plastik atau wadah lain yang bersih, sedang empulur yang melekat pada biji dibuang. Fermentasi Proses fermentasi merupakan tahapan pengolahan biji kakao yang vital dan mutlak untuk menjamin dihasilkannya citarasa maupun aroma cokelat (cocoa flavor) yang baik. Dengan proses fermentasi, selain dapat memperbaiki dan mengembangkan citarasa, juga dapat mengurangi rasa pahit, astringent dan keasaman serta memperbaiki kenampakan biji kakao. Acidifikasi biji kakao oleh sangat penting untuk fermentasi berlangsung asam asetat pengembangan flavor. Fermentasi juga menyebabkan berkurangnya polifenol terlarut dan pada tahap ini juga terjadi pengurangan/pengeluaran theobromin dan kafein serta komponen-komponen volatil (alkohol, ester dan aldehid). Di selama
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 153 samping itu, fermentasi dapat menghambat proses perkecambahan, kulit biji menjadi longgar dan pulpa biji hancur sehingga akan mempermudah proses pengeringan. Gambar 10. 5. Proses pengolahan biji kakao pada industri hulu kakao (Puslitkoka, 2004) Wadah/alat fermentasi yang dibutuhkan adalah kotak fermentasi terbuat dari lembaran papan atau berupa keranjang bambu, daun pisang, atau karung goni. Ada beberapa cara fermentasi biji kakao yaitu (1) fermentasi dengan kotak/peti fermentasi, (2) fermentasi menggunakan keranjang bambu, dan (3) fermentasi dengan menggunakan alas daun pisang.
154 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Di perkebunan Negara, biji kakao umumnya difermentasikan di dalam kotak berlubang yang berukuran 1,83 m x 0,91 m dengan tinggi 0,15 m. Biji dibalik setiap 48 jam, selama fermentasi berlangsung 4-6 hari (Hamdani, 2009). Pada tingkat petani dikenal dua metode fermentasi kakao, fermentasi dengan kotak/peti fermentasi atau menggunakan keranjang bamboo. Kotak/peti fermentasi biasanya dibuat dari lembaran papan yang berukuran panjang 60 cm dengan tinggi 40 cm (mampu menampung + 100 kg biji kakao basah), setelah itu kotak ditutup dengan karung goni/daun pisang. Pada hari ke-3 dilakukan pembalikan agar fermentasi biji merata. Pada hari ke-6 biji kakao dikeluarkan dari kotak fermentasi dan siap untuk dikeringkan. Apabila digunakan keranjang bambu sebagai wadah fermentasi, perlu dibersihkan terlebih dahulu dan dialasi dengan daun pisang sebelum biji kakao dimasukkan (kapasitas keranjang biasanya dapat menampung + 50 kg biji kakao basah). Aroma akan terbentuk 36 jam setelah masa pertama fermentasi. Biji-biji yang terfermentasi dengan baik (fully fermented) ditandai dengan adanya warna cokelat gelap pada 80 persen kulit luar biji dan adanya pori-pori di dalam biji. Pada biji yang terfermentasi sebagian (half fermented), biji kakao berwarna coklat tua, tetapi tidak ada pori-pori, sedangkan pada fermentasi yang gagal (bad fermented) warna biji ungu dan tidak ada pori-pori di dalam biji. Perendaman dan Pencucian Proses ini tidak mutlak dilakukan tergantung kebiasaan dan permintaan konsumen. Tujuan perendaman dan pencucian adalah menghentikan proses fermentasi dan memperbaiki kenampakan biji karena biji yang tidak dicuci memberikan kenampakan yang kurang menarik. Namun pencucian yang terlalu bersih sehingga selaput lendirnya hilang sama sekali, selain menyebabkan kehilangan berat juga membuat kulit biji menjadi rapuh dan mudah terkelupas. Pencucian setengah bersih akan memperbaiki kenampakan fisik dan mempercepat pengeringan tanpa terlalu banyak menurunkan rendemen. Untuk meningkatkan jumlah biji bulat dengan kenampakan menarik dan warna coklat cerah, sebelum pencucian dilakukan perendaman ± 3 jam baik secara manual (dengan tangan) atau dengan bantuan mesin cuci. Umumnya biji kakao yang dicuci adalah jenis edel sedangkan jenis bulk tergantung pada permintaan pasar. Pengeringan Pelaksanaan pengeringan dapat dilakukan dengan menjemur, memakai mesin pengering, atau kombinasi keduanya. Pada proses pengeringan terjadi sedikit
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 155 fermentasi lanjutan dan kandungan air menurun dari 55- 60 % menjadi 6-7 %, selain itu terjadi pula perubahan-perubahan kimia untuk menyempurnakan pembentukan aroma dan warna yang baik. Biji kakao yang kurang kering dengan kandungan air di atas 8% memudahkan biji ditumbuhi jamur. Pengeringan biji, baik yang melalui proses pencucian maupun tanpa pencucian, dapat dilaksanakan dengan bantuan sinar matahari selama 5-7 hari atau pengering buatan. Untuk mengeringkan biji kako hingga kadar air mencapai 7-8 persen diperlukan waktu 2-5 hari, tergantung kondisi cuaca. Jika cuaca tidak memungkinkan, pengeringan dapat dilakukan dengan alat pengering buatan. Dengan pengering buatan proses pengeringan biji berlangsung pada suhu 65 o C. Beberapa perkebunan Negara melakukan pengeringan dengan pengering 68 jam. Dengan buatan selama 32 pengeringan, biji basah di lapangan mengalami pengurangan berat sampai 37 persen (Hamdani, 2009). jam dengan pembalikan biji setiap 3 Sortasi Sortasi biji kakao kering bertujuan untuk memisahkan antara biji baik dan cacat berupa biji pecah, kotoran atau benda asing lainya seperti batu, kulit dan daun- daunan. Sortasi dilakukan setelah 1-2 hari dikeringkan agar kadar air seimbang, sehingga biji tidak terlalu rapuh dan tidak mudah rusak. Saat ini proses sortasi biji umumnya masih dilakukan secara visual, dengan membuang biji-biji yang jelek dan rendah mutunya, selain itu proses sortasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan ayakan untuk memisahkan biji kakao dengan kotoran- kotoran. Di Ghana, biji kakao yang mempunyai kadar kulit ari 11,5-12 persen, kadar lemak 57 - 58 persen dan kelembaban biji 6 - 7 persen digolongkan bermutu baik (Siregar,et al. 1998). Di Indonesia, penetapan mutu biji dinyatakan dengan jumlah biji per 100 g contoh. Biji kelas A jumlahnya 90 - 100 butir setiap 100 g contoh. Biji kelas B jumlahnya 100 - 110 butir setiap 100 g contoh dan biji kelas C jumlahnya 110 - 120 butir setiap g contoh. Pengemasan dan Penyimpanan Biji kakao dikemas dengan baik di dalam wadah bersih dan kuat, biasanya menggunakan karung goni dan tidak dianjurkan menggunakan karung plastik. Sebaiknya biji kakao tidak disimpan bercampur dengan produk produk pertanian lainnya yang berbau keras, karena biji kakao dapat menyerap bau- bauan tersebut. Biji kakao dapat bertahan 3 bulan dalam penyimpanan jika disimpan dalam ruangan dengan kelembaban tidak melebihi 75%, ventilasi cukup dan bersih (Essien et al. , 2010). o C-
156 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Survai pendataan pada industri hulu (down stream) kakao dilakukan di sentra industri biji kakao yang berlokasi di Makassar, sehingga diperoleh evaluasi untuk setiap tahapan proses sebagaimana Tabel 10.4. Sementara itu limbah pengolahan kakao yang merupakan biomassa sangat potensial diolah menjadi pupuk organik. Buah coklat terdiri dari 74% kulit buah, 2% plasenta, dan 24 % biji. Potensi kulit buah segar kakao dari 1 hektar perkebunan kakao sekitar 15-22 m3/ha/tahun. Disamping sebagai pupuk organik, kulit buah kakao juga berpotensi untuk penyediaan pakan ternak ruminansia terutama pada musim kemarau. Menurut Goenadi (2005), pemanfaatan kulit buah kakao sebagai pakan ternak dapat diberikan dalam bentuk segar maupun dalam bentuk tepung setelah diolah melalui/tanpa fermentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada ternak domba, penggunaan kulit buah kakao dapat digunakan sebagai substitusi suplemen sebanyak 15 % atau 5 % dari ransum. Namun sebelum limbah kulit buah kakao perlu digunakan difermentasikan terlebih dahulu untuk menurunkan kadar lignin yang sulit dicerna oleh hewan dan untuk meningkatkan kadar protein dari 6-8 % menjadi 12-15 %. Pemberian kulit buah kakao yang telah diproses pada ternak sapi dapat meningkatkan berat badan sapi sebesar 0,9 kg/ hari. sebagai pakan ternak, Tabel 10. 4. Evaluasi teknologi pada proses produksi biji kakao (cacao bean) Processing Step Pemeraman Pemecahan Buah Fermentasi Detail Step memilih lokasi penimbunan yang bersih dan terlindung dai matahari membelah buah kakao dengan pemukul kayu/golok/ sabit - pengambilan biji kakao dari belahan buah dan plasenta - pemisahan biji sehat dan cacat - kotak kayu - keranjang bambu Applied Technology Record Kegiatan pemeraman dilakukan pada saat panen rendah untuk mendapatkan jumlah minimal buah dalam proses fermentasi, pada saat panen puncak pemeraman tidak diperlukan. Penanganan pascapanen kakao dengan kapasitas besar dapat menggunakan mesin pemecah kulit buah kakao Potensi kontaminasi senyawa kimia dari pupuk, pestisida, minyak, dan kotoran dapat mengganggu proses fermentasi atau mencemari produk akhirnya. Umumnya petani menggunakan golok/sabit. Fermentasi kakao yang telah selesai biasanya ditandai atau dapat diketahui, antara lain ialah pulp mudah dibersihkan dari kulit biji, kulit biji berwarna coklat, dan bau asam cuka yang sangat jelas. Biji-biji kakao yang belum cukup mengalami fermentasi warna
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 157 Processing Step Detail Step Applied Technology Record Perendaman dan Pencucian Pengeringan biji direndam selama 1 2 jam kemudian dilakukan pencucian ringan secara manual atau mekanis. - Penjemuran matahari pulpnya putih, kulit biji belum berwarna coklat dan baunya masih berbau alkohol. Kapasitas fermentor yang besar 300 kg dengan daya listrik sebesar 2000 watt. Sebagian besar bahan baku industri pengolahan kakao berasal dari unfermented cacao. Biji kakao dari buah yang sudah diperam selama 7-12 hari tidak perlu dicuci karena kadar kulitnya sudah rendah. Kegiatan perendaman dan pencucian tidak umum ditemukan di tingkat petani. Penjemuran dilakukan dengan menggunakan cahaya matahari langsung di atas lantai jemur selama 7-9 hari hingga kadar air maksimal 7,5 %. Kontaminasi kotoran dan bahan asing serta kontrol waktu pengeringan umumnya secara manual. Metode pengeringan yang umumnya dipilih perusahaan. Penggunaan mesin pengering pemanasan udara dengan sumber`panas steam Mekanis Sortasi dan Grading Pengemasan dan Penyimpanan Kombinasi penjemuran matahari dan mekanis - Manual atau ayakan/mesin sortasi Memasukkan biji kakao ke dalam karung/goni Dilakukan penjemuran terlebih dahulu selama 1 - 2 hari hingga kadar air 20-25%, setelah itu dimasukkan ke dalam mesin pengering. Mengelompokan biji kakao berdasarkan ukuran, dan memisahkan dari kotoran atau benda asing lainnya seperti batu, kulit dan daun-daunan. Sebagian besar masih menggunakan cara manual Kondisi dan lokasi gudang penyimpanan harus bersih, kelembaban < 75%, ventilasi baik dan dijauhkan berbau produk keras/aroma menyengat. dari yang Tumpukan maks. kakao < 6 karung Dengan menggunakan metode penilaian pemanfaatan teknologi pada up- stream (industri hulu) kakao telah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian (2011). Penilaian pemanfaatan berdasarkan 6 (enam) indikator yakni: a) teknologi produksi, b) energi, c) lingkungan, d) sumberdaya manusia, e) biaya produksi, dan f) riset, didasarkan pada hasil survai di Provinsi Sulawesi Selatan.
158 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Hasil penilaian indeks pemanfaatan teknologi pada up-stream industri kakao tersebut disajikan pada Tabel 10.5. Tabel 10. 5. Indeks pemanfaatan teknologi di industri hulu kakao Aspek Penilaian Indeks Hasil Penilaian Keterangan Teknologi Produksi Energi Lingkungan Sumberdaya Manusia Biaya Produksi Riset Indeks Akhir Status Pemanfaatan 4,473684 2,105263 0,736842 1,973684 2,763158 0,421053 12,47368 Low Level Kurang dari 15 Sumber : Kementerian Perindustrian (2011) Posisi pemanfaatan teknologi pada Indonesia dibandingkan dengan perkembangan teknologi pengolahan kakao yang tersedia saat ini disajikan pada Gambar 10.6. Pada Gambar 10.6 terlihat bahwa pemanfaatan teknologi pada industri hulu kakao baru hanya pada tataran teknologi produksi, itupun dengan indeks rendah, kurang dari indeks penilaian standar. Sementara itu pada aspek energi, lingkungan, ketenaga-kerjaan, riset, dan biaya produksi keterlibatan pemanfaatan teknologi masih kurang. industri hulu kakao di Gambar 10. 6. Posisi indeks penerapan teknologi pada industri hulu kakao
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 159 Evaluasi Teknologi di Industri Antara Kakao Biji kakao dapat diproduksi menjadi empat jenis produk antara kakao (middle stream) seperti cocoa liquor, cocoa butter, cocoa cake, dan cocoa powder. Produksi cocoa liquor, cocoa butter, dan cocoa powder dilakukan melalui tahapan pembersihan (cleaning), penyangraian (roasting), pengupasan kulit dan alkalinasi (kibble & winnow), penggilingan (grinding), dan pengempaan (pressing). Kakao massa (cocoa liquor) adalah produk antara kakao berbentuk pasta yang diperoleh dari kakao nib (keping biji kakao) melalui proses mekanis tanpa menghilangkan kandungan lemaknya. Proses pengolahan kakao bubuk dan lemak kakao dilakukan dalam satu rangkaian, langsung dari biji kakao kering menjadi dua produk tersebut. Prinsip dasar dari pengolahan ini adalah pemisahan fraksi secara mekanis, yakni pengempaan. Lemak kakao adalah lemak yang diperoleh dari kakao massa melalui proses pengempaan hidrolik. Kakao bubuk adalah produk kakao berbentuk bubuk yang diperoleh dari kakao massa setelah dihilangkan sebagian lemaknya dengan atau tanpa perlakuan alkalisasi (Nabilah, 2013). Kakao bubuk juga dapat diolah langsung dari biji buah kakao yang telah/tanpa difermentasi melalui proses penggilingan menjadi serbuk. Tahapan proses pengolahan biji kakao menjadi produk antara kakao disajikan pada Gambar 10.7. Screening Untuk memastikan bahwa bahan baku biji kakao yang akan diolah aman dari kontaminasi, maka pada tahap awal dilakukan screening untuk menghilangkan semua bahan-bahan yang asing yang mungkin tercampur. Penyangraian Biji kakao yang akan dipergunakan untuk proses pembuatan bubuk sebaiknya telah difermentasi dan sesuai SNI 2323-2008 agar diperoleh cita rasa yang khas dengan kandungan theobromin yang cukup. Penyangraian biji kakao kering memerlukan waktu sekitar 15 menit agar matang. Penyangraian merupakan tahap awal proses produksi makanan dan minuman cokelat dan bertujuan untuk membentuk aroma dan citarasa khas cokelat dari biji kakao. Proses penyangraian akan menghentikan sama sekali aktifitas enzim polifenolase, lemak. menguapkan air terikat, dan melemahkan dinding sel penahan Penyangraian dilakukan pada suhu 115 - 120 oC selama 20 - 30 menit. Penyangraian menyebabkan pengembangan aroma spesifik cokelat dengan adanya reaksi Maillard, karamelisasi gula, degradasi protein dan pembentukan
160 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri komponen volatil seperti pyrazin yang merupakan salah satu komponen flavor yang diinginkan (Joel et al., 2013). Gambar 10. 7. Proses pengolahan biji kakao menjadi cocoa liquor, cocoa butter, dan cocoa powder. Pemisahan Kulit Biji Pada proses penyangraian, sisa kulit ari yang semula menempel pada daging biji (nib) umumnya terlepas sehingga perlu dilakukan penyosohan. Alkali dengan konsentrasi ringan dapat ditambahkan untuk membantu proses hidrolisis, kulit biji (shell) dapat diolah menjadi pakan ternak dan kompos. Pemastaan Proses penggilingan menyebabkan dinding-dinding sel daging biji pecah dan cairan lemak keluar dari dalam biji sehingga daging biji yang semula padat menjadi cairan kental yang disebut pasta kakao. Pasta kakao merupakan campuran lemak kakao yang berbentuk cair dan partikel non-lemak yang mempunyai bentuk padat.
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 161 Gambar 10. 8. Proses pemisahan lemak pada industri antara pengolahan kakao Pengempaan Dinding sel pembungkus lemak dipecahkan secara paksa dengan menggunakan perlakuan fisik-mekanis, yakni pengempaan. Mesin kempa yang dipergunakan dapat secara manual dengan ulir, semi otomatis dengan hidrolik, atau full automatic yang umumnya dilengkapi dengan saringan. Pengempaan secara manual hanya cocok untuk tingkat produksi rendah, tetapi untuk menghasilkan 3,500 kg bubuk per bulan sudah harus mempergunakan pengempaan hidrolik. Lemak kakao cair akan menerobos saringan dan keluar dari dinding silinder. Lemak kakao terdiri dari sejumlah gliserida dari asam-asam lemak stearat, palmitat, oleat dan sedikit linoleat. Lemak kakao berwarna putih-kekuningan, pada suhu kamar berbentuk padat namun rapuh/getas, titik leleh 35 oC, angka penyabunan 188-198, angka iod 35-40, asam lemak bebas sebagai asam oleat yang diijinkan 1,5 %. Penggilingan dan Pengeringan Sisa hasil kempaan adalah bungkil coklat (cocoa cake) yang tertinggal di dalam silinder. Bungkil merupakan bahan baku utama dalam pembuatan bubuk coklat (cocoa powder) setelah melalui proses penghalusan dan pengeringan pada suhu antara 34-40 oC menggunakan oven untuk menguapkan sisa lemak dan pengayakan dengan mesin pengayak 120 mesh.
162 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Pengemasan Sifat higroskopis dari bubuk cokelat mengharuskannya untuk segera dikemas agar tidak mengeras karena penyerapan uap air. Selain kemasan plastic, dapat pula dipergunakan alumunium foil sebelum dikemas dengan menggunakan karton. Lemak kakao dicetak untuk memudahkan pengepakan. Pengerasan dapat dilakukan melalui proses hidrogenasi, namun untuk kasus pengolahan skala industri kecil di lingkungan perkebunan rakyat, lemak cukup dipisahkan, dicetak, dan dikemas saja. Survai pendataan pada industri antara kakao (middle stream) dilakukan pada industri kakao olahan, sehingga diperoleh evaluasi dalam setiap tahapan proses sebagaimana Tabel 10.6. Beberapa industri di Indonesia melakukan pemisahan cocoa butter dan cocoa powder, dilanjutkan dengan mengolah cocoa powder menjadi produk hilir. Pabrik terintegrasi hulu-antara-hilir kakao umumnya ditemukan di pulau Jawa, sementara sebagian besar pabrik di Sulawesi hanya menghasilkan produk antara. Tabel 10. 6. Evaluasi teknologi pada proses produksi cocoa liquor, cocoa butter, dan cocoa powder Processing Step Cleaning Roasting Winnowing Grinding Pressing Detail Step pemisahan semua benda asing dari biji kakao - Proses pemben- tukan flavor dan aroma Proses Proses pemisahan kulit biji dan inti biji kakao (nib) Proses penggilingan menghasilkan cocoa liquor Pemisahaan cocoa butter dan cocoa cake Applied Technology Record Tidak ada teknologi khusus dipergunakan, proses pemisahan benda asing dapat dilakukan secara manual atau mekanis. Teknologi yang dipergunakan adalah penyangraian. Suhu, waktu, dan tingkat kelembaban penyangraian tergantung jenis biji kakao yang digunakan dan jenis cokelat atau produk yang akan dihasilkan. Teknologi yang dipergunakan saat ini adalah dengan proses alkalisasi, biasanya menggunakan kalium karbonat. Pemisahan kulit biji (shell) menggunakan mesin penampi (winnowing machine) Dalam bentuk setengah hancur, inti biji kakao memasuki proses penggilingan menghasilkan cocoa liquor (kakao partikel tersuspensi dalam cocoa butter). Suhu dan tingkat penggilingan bervariasi sesuai dengan jenis mesin penggilingan yang digunakan dan produk yang akan dihasilkan. Dapat menggunakan teknologi pengempaan secara manual dengan ulir, semi otomatis dengan hidrolik, atau full automatic dilengkapi dengan saringan. Persentasi lemak kakao yang dipress disesuaikan dengan keinginan produsen. Teknologi penggilingan dan pengeringan menggunakan Milling and Cacao cake digiling,
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 163 Drying dikeringkan, dan diayak oven. Consumer Packing Pengemasan cocoa butter dan cocoa powder Sebelum dikemas dengan menggunakan karton, umumnya digunakan kemasan plastik atau alumunium foil Berdasarkan karakteristik industrinya, produk antara cocoa butter, cocoa powder, dan cocoa liquor di Indonesia dibangun mendekati pasar dan/atau bahan baku. Industri makanan yang merupakan konsumen akhir/turunan cocoa liquor terkonsentrasi di pulau Jawa, demikian juga dengan industri hilir kakao hampir seluruhnya di pulau Jawa. Penilaian pemanfaatan teknologi pada mid-stream industri kakao oleh Kementerian Perindustrian RI (2011) menggunakan 6 (enam) indikator yakni : a) teknologi produksi, b) energi, c) lingkungan, d) sumberdaya manusia, e) biaya produksi, dan f) riset didasarkan pada hasil survai di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Banten. Hasil penilaian indeks pemanfaatan teknologi pada mid-stream industri kakao tersebut disajikan pada Tabel 10.7. Tabel 10. 7. Indeks pemanfaatan teknologi di industri antara kakao Aspek Penilaian Indeks Hasil Penilaian Keterangan Teknologi Produksi Energi Lingkungan Sumberdaya Manusia Biaya Produksi Riset Indeks Akhir Status Pemanfaatan 6,842105 2,105263 1,289474 2,039474 3,776316 0,631579 16.68421 Medium Level Kurang dari 20 Posisi pemanfaatan teknologi pada mid-stream industri kakao di Indonesia dibandingkan dengan perkembangan teknologi pengolahan kelapa sawit yang tersedia saat ini diperlihatkan pada Gambar 10.8.
164 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Research Technology 11 9 7 5 3 1 -1 Energy Real Level Costing Environment Human Gambar 10.8. Posisi indeks penerapan teknologi pada industri antara kakao Evaluasi Teknologi di Industri Hilir Kakao Pasar cokelat merupakan konsumen terbesar dari produk antara kakao. industri hilir kakao karena Industri cokelat dikelompokkan menggunakan bahan baku dari industri antara yakni cocoa liquor, cocoa powder dan cocoa butter. Produsen cokelat pada umumnya memproduksi tiga macam cokelat jadi, yaitu cokelat pekat (dark chocolate), cokelat susu (milk chocolate), dan cokelat putih (white chocolate). Ketiga macam cokelat tersebut dibedakan berdasarkan komposisinya, yaitu dari kandungan cokelat, gula, serta bahan tambahan lain. Tahapan proses produksi dark chocolate dan milk chocolate pada prinsipnya tidak berbeda, hanya saja untuk produk milk chocolate ditambahkan bahan lain berupa susu (Gambar 10.9). sebagai Selain itu, juga terdapat cokelat jenis couverture yang merupakan cokelat premium yang sering digunakan oleh para profesional di industri untuk membuat pastry ataupun untuk membuat kue (Atkinson et al, 2009). Untuk membuat cokelat couverture minyak cokelat dan gula ditambahkan pada pasta cokelat (cocoa mass) kemudian diadoni dan digiling menjadi butiran kecil. Hasilnya lalu masuk ke mesin penggilas untuk diaduk hingga memiliki tekstur yang ini dapat berlangsung hingga berhari-hari sesuai kelembutan yang diinginkan. Kemudian hasil akhir cokelat melewati proses "tempering" dimana temperatur dari cokelat diturunkan hingga tercapai konsistensi yang diinginkan (Atkinson et al., 2009). Pada Gambar 10.10 disajikan secara umum pengembangan produk hilir kao, baik untuk konsumsi maupun industri. lembut. Proses
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 165 Gambar 10. 9. Proses pengolahan produk dark chocolate dan milk chocolate dari bahan baku produk antara cocoa mass/cocoa liquor dan cocoa butter Umumnya cokelat batangan yang beredar di Indonesia adalah compound chocolate, bukan real chocolate. Compound chocolate komposisinya hampir sama dengan courverture chocolate, tetapi cocoa butter yang ada digantikan oleh lemak nabati lainnya yang murah, seperti minyak sawit atau kedelai. Pada suhu yang sama, real chocolate cenderung lebih mudah meleleh dibandingkan dengan compound chocolate. Compound chocolate lebih banyak digunakan untuk cokelat dekorasi dan terkadang juga untuk ganache, pralin, dan lain-lain, karena pertimbangan harga yang jauh lebih murah dari courverture. Produk cocoa powder dibedakan menjadi coklat bubuk yang rendah lemak (sebagian besar lemaknya telah dihilangkan), coklat bubuk dengan kadar lemak sedang (kandungan lemak sekitar 10-22 %), coklat bubuk untuk minuman atau sarapan (kadar lemak cokelat di atas 22 %, dan coklat bubuk yang diproses dengan teknik Dutch. Cocoa powder umumnya digunakan sebagai penambah citarasa pada biscuit, ice cream, minuman susu dan kue. Sebagian lagi juga digunakan sebagai pelapis permen atau manisan yang dibekukan. Cocoa powder juga dikunsumsi oleh industri minuman seperti susu cokelat. Industri hilir kakao mengalami masa sulit ketika kapasitas terpasangnya mencapai titik terendah yakni 54% pada tahun 2009 karena hanya 5 dari 15
166 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri perusahaan yang beroperasi. Pasca kebijakan bea keluar terdapat peningkatan kapasitas industri pengolahan kakao dari 130.000 ton pada tahun 2009 menjadi 150.000 ton pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 280.000 ton pada tahun 2011. Kapasitas industri olahan kakao diproyeksikan sebesar 400.000 ton pada tahun 2014. Gambar 10. 10. Tahapan proses pengolahan produk cokelat untuk produk konsumsi dan industri Survai pendataan pada industri hilir (down stream) kakao dilakukan pada industri cokelat konsumsi yang berlokasi di Provinsi Banten. Jenis produk cokelat konsumsi yang dihasilkan berupa cokelat pasta, cokelat batang, cokelat blok, cokelat butir, dan cokelat spread. Evaluasi tahapan proses sebagaimana Tabel 10.8. diantaranya meliputi tahap-tahap pencampuran, pelembutan, penghalusan (conching), tempering, dan pencetakan. Bahan yang digunakan diantaranya cacao liquor, gula halus, susu, cacao butter. Seluruh bahan
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 167 tersebut dicampur dengan perbandingan tertentu, kemudian dilembutkan dengan mesin tipe roll sampai diperoleh ukuran partikel < 20 µm. Tabel 10. 8. Evaluasi teknologi pada proses produksi cokelat Processing Step Mixing/Refining Conching Tempering Pencetakan Detail Step - Pencampuran bahan Penghalusan Pengadukan - Penambahan flavor Proses pemanasan bertahap, Penurunan suhu - Pemanasan Pembentukan butir, batang, atau spread Applied Technology Record Seluruh bahan dicampur dengan perbandingan tertentu, kemudian dilembutkan dengan mesin stainless steel tipe roll sampai diperoleh ukuran partikel < 20 µm Pasta kakao yang rasanya agak manis diaduk nonstop hingga mengeluarkan hawa panas yang menandai bahwa rasa asam dari pasta berkurang. Pada awal tempering adonan coklat dipanaskan secara bertahap dari suhu 33 oC menjadi 48 oC selama 10-12 menit, kemudian didinginkan sampai 33 oC, diturunkan lagi sampai 26 oC, dan dipanaskan lagi sampai 33 oC. Adonan yang telah melalui tahapan conching dan tempering untuk memperoleh cokelat butiran, batang, atau spread. Temperatur masih mengikuti kondisi dari poses tempering. Cokelat ditampung dalam kemasan komersial, sesuai dengan volume yang diinginkan selanjutnya siap dicetak Packing Pengemasan Conching dilakukan pada suhu 60-70 oC selama 24-96 jam. Pada conching ini adonan coklat dihaluskan terus-menerus, biasanya menjelang akhir conching ditambahkan lesitin dan vanili. Selama conching air dan senyawa cita rasa yang tidak diinginkan menguap, partikel coklat, gula dan susu akan terselimuti dengan baik oleh lemak kakao sehingga memberikan sensasi halus. Tempering bertujuan untuk membentuk salah satu jenis kristal tertentu yang terdapat pada lemak cokelat. Cara yang paling umum adalah pertama-tama memanaskan cokelat sampai bersuhu lebih dari 45 oC, melalui proses thermal struktur cokelat akan leleh. Pendinginan cepat menjadi suhu 26-27 oC akan menyebabkan pembentukan polimorf stabil dan tidak stabil menjadi kristal. Suhu dipertahankan pada titik ini untuk meratakan pembentukan kristal secara menyeluruh pada campuran pasta dan untuk pembentukan kristal secara lengkap. Selanjutnya suhu dinaikkan kembali menjadi 30-32 oC untuk melelehkan semua kristal yang tidak stabil. Tempering akan membentuk kristal lebih stabil. Ketika melakukan proses tempering, cokelat cokelat yang
168 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri dipertahankan agar dalam keadaan kering oleh karena itu dibutuhkan proses conching sebelum dilakukan tempering. Tempering sangat mempengaruhi coklat karena jika tempering kurang baik maka dapat menyebabkan coklat melekat pada cetakan, memiliki warna yang buram serta terbentuk blooming dikarenakan bentuk kristal lemak pada coklat belum stabil. Selain itu tempering juga berfungsi untuk mendistribusikan kristal lemak secara menyeluruh pada campuran bahan. Tempering dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perubahan bentuk kristal pada lemak karena jika tidak dilakukan tempering maka bentuk kristal lemak tidak stabil sehingga coklat yang dihasilkan akan mudah meleleh (Minifie, 1999). Penilaian pemanfaatan teknologi pada industri hilir kakao (up-stream) oleh Kemenperin (2011) didasarkan pada 6 (enam) indikator yakni: a) teknologi produksi, b) energi, c) lingkungan, d) sumberdaya manusia, e) biaya produksi, dan f) riset yang diolah dari hasil survai di Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta. Hasil penilaian indeks pemanfaatan teknologi pada up-stream industri kakao tersebut disajikan pada Tabel 10.9. Secara umum posisi pemanfaatan teknologi pada industri hilir cokelat di Indonesia dibandingkan dengan perkembangan teknologi pengolahan cokelat yang tersedia saat ini dapat dilihat pada Gambar 10.11. Tabel 10. 9. Indeks pemanfaatan teknologi di industri hilir kakao Aspek Penilaian Teknologi Produksi Energi Lingkungan Sumberdaya Manusia Biaya Produksi Riset Indeks Akhir Status Pemanfaatan Indeks Hasil Penilaian Keterangan 9,210526 2,236842 2,210526 1,973684 3,868421 1,578947 21,07895 High Level Lebih dari 20
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 169 Technology Research 11 9 7 5 3 1 -1 Energy Real Level Costing Environment Human Gambar 10. 11. Posisi indeks penerapan teknologi pada industri hilir kakao Evaluasi Pemetaan Teknologi Industri Kakao Walaupun Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga dunia, namun hingga saat ini Indonesia masih belum berhasil memperoleh nilai tambah dari pengolahan kakao. Nilai tambah kakao industri pengolahan kakao dan industri cokelat yang berada di negara-negara Eropa (Belgia, Inggris, dan Swiss), Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia. Di sektor hulu industri kakao, kualitas dan harga biji kakao Indonesia kalah bersaing dengan biji kakao Pantai Gading dan Ghana karena tidak difermentasi, kurang kering, ukuran biji tidak seragam dan banyak mengandung kotoran. Akibatnya beberapa Negara konsumen menerapkan automatic detention dan automatic discount atas biji kakao asal Indonesia. justru dinikmati oleh Pemberlakuan automatic detention untuk biji kakao kepada seluruh negara pengekspor menjadi momentum untuk memperbaiki mutu biji kakao dalam negeri. Pedoman pemrosesan biji kakao yang benar telah diterbitkan oleh Organisasi Kakao Internasional (International Cocoa Organisation/ICCO) yang berlokasi di London. Sejak dibentuk tahun 1973, ICCO telah melahirkan tujuh perjanjian. Perjanjian Kakao Internasional ke-tujuh, dinegosiasikan pada tahun 2010 di Genewa dan mulai berlaku aktif untuk sementara pada bulan Oktober 2012. Tujuan dari ICCO adalah untuk menciptakan suatu ekonomi kakao dunia yang berkelanjutan. Pedoman pemrosesan biji kakao tersebut dijadikan acuan dalam Panduan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices
170 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri (GHP) Kakao Fermentasi, sekaligus mengantisipasi pelaksanaan SNI Wajib No. 2323-2008/amd1:2010 untuk biji kakao. Standar Ideal Teknologi Industri Kakao a. Standar Teknologi Produksi Kakao Hingga saat ini standar teknologi produksi pada industri hulu kakao lebih banyak mendapat perhatian dibandingkan industri antara dan hilir kakao. Ketersediaan biji kakao bermutu akan memperkuat keterkaitan antara industri hulu-antara-hilir kakao domestik sehingga mampu menciptakan nilai tambah kakao dan daya saing yang lebih tinggi dari yang ada sekarang. Pada Tabel 10.10 disajikan petunjuk umum standar peningkatan aspek produksi kakao yang berkelanjutan dengan beberapa indikator telah disesuaikan. Tabel 10. 10. Ilustrasi standar perbaikan efisiensi teknologi produksi pada industri hulu-antara-hilir kakao Tahap Pengolahan Rincian Pengendalian Pencegahan Hasil Diharapkan 1. Pemanenan buah kakao Industri Hulu Kakao (cocoa bean)
Sortasi buah
Buah sudah masak berwarna kuning. Tidak melukai batang pohon. Buah diproses lebih lanjut segera. a. Pemisahan buah berkualitas baik dengan buah yang rusak karena hama atau penyakit. Rendemen maksimal dan menjamin kondisi fisiologis yang optimal dalam hal pembentukan senyawa penyusun lemak di dalam biji. Biji terpisah dengan baik antara bernas dan non bernas serta biji cacat/ busuk. b. Buah yang sehat langsung diproses fermentasi, biji busuk atau cacat tidak dilanjutkan dengan fermentasi. Pemeraman Pemecahan buah
Dilakukan pada saat panen rendah dengan menimbun buah kakao hasil panen di kebun selama 5 - 12 hari tergantung kondisi dan tingkat kematangan buah Dilakukan secara hati-hati agar tidak melukai atau merusak biji Mengurangi kandungan lendir atau pulp yang melapisi biji kakao basah, memastikan jumlah sesuai kebutuhan pengolahan Mencegah terjadinya pra-fermentasi
Tahap Pengolahan Fermentasi Perendaman dan pencucian biji Pengeringan biji Sortasi dan grading biji kakao Pengemasan dan penyimpanan biji Sistem Manajemen Rincian Kotak kayu tunggal/ bertingkat, ember/ keranjang bambu. Tergantung permintaan pasar Para- para/lantai semen Pengering mekanis Manual Mesin sortasi
Sanitasi Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 171 Pengendalian Pencegahan Hasil Diharapkan kakao, biji kakao dijaga agar tetap bersih atau tidak tercampur dengan kotoran dan tanah. Ketinggian biji kakao minimal 40 cm agar suhu fermentasi mencapai 45-48 oC. Dilakukan pengadukan untuk meningkatkan aerasi dan aktivitas bakteri serta perataan panas. Lama fermentasi optimal 4- 5 hari. a. Biji direndam selama 1-2 jam, Pulp mudah terlepas, terbentuk precursor cita rasa cokelat yang baik, warna coklat cerah dan bersih. lalu dilakukan pencucian ringan secara manual atau mekanis. b. Biji kakao hasil pemeraman 7-12 hari tidak perlu dicuci karena kadar kulitnya sudah rendah. Kadar air biji kakao maksimal 7-8% Pengeringan selama 7-9 hari di bawah sinar matahari; 40-50 jam pada suhu 50-60 oC dengan pengering mekanis; atau kombinasi sinar matahari (1-2 hari) dan pengering mekanis (10-20 jam) Pengelompokan berdasarkan jumlah biji per 100 gr biji kakao a. Cat berminyak tidak dibenarkan karena dapat mengkontaminasi aroma biji kakao. b. Ruangan bersih, kelembaban < 75 %, ventilasi cukup, dan tidak dicampur dengan produk pertanian lain yang berbau keras Fermentasi terhenti, mempercepat proses pengeringan, memperbaiki penampakan biji dan mengurangi kadar kulit. Memperpanjang umur simpan biji kakao Menekan kontaminasi jamur Biji kakao terfermentasi sesuai permintaan pasar atau SNI No. 2323- 2008/amd1: 2010 Biji kakao terkemas dengan baik bersih terbebas dari kontaminasi bau atau mikroorganisme dan infestasi serangga. c. Biji kakao kering terfermentasi dikemas dengan karung goni 60 kg, kondisi bersih, bebas hama dan bau asing, dijarit rapat atau cara lain persetujuan pembeli HACCP Terhindar dari kontaminasi mikroorganisma merugikan selama
172 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Tahap Pengolahan Rincian Pengendalian Pencegahan Hasil Diharapkan Pasca Panen Good Handling Practices pengolahan Sistem penanganan yang baik 2. Penanganan bahan baku Industri Antara Kakao (cocoa liquor, cocoa mass, cocoa butter, cocoa powder)
Persyaratan kadar air dan kontaminasi benda asing Memastikan bahan baku biji kakao yang akan diolah aman dari kontaminasi. Menghasilkan cita rasa yang khas dengan kadar theobromin yang cukup pada biji kakao sangrai Menghasilkan roasted nibs Mensterilisasi biji kakao dan membentuk cita rasa dari prekursor cita rasa melalui reaksi Maillard
Roasting Proses untuk memisahkan sisa kulit ari yang menempel pada daging biji kakao Pemecahan dinding-dinding sel daging biji agar cairan lemak keluar dari dalam biji membentuk pasta kakao. Menggunakan mesin tekanan hidrolik (hydraulic press) untuk mengempa cocoa liquor dan memisahkan fraksi cair cocoa butter dari cocoa liquor Penghalusan dan pengeringan pada suhu 34-40 oC dengan oven untuk menguapkan sisa lemak dan diayak dengan saringan 120 mesh Pengerasan dan pencetakan cocoa butter
Winnowing Menghasilkan cocoa liquor
Grinding Pressing Pemisahan lemak kakao Menghasilkan cocoa butter yang keluar dari silinder dan cocoa cake tertinggal di mesin silinder Cocoa powder ukuran 120 mesh dengan kandungan lemak 20- 22 % Pressed cocoa butter Milling, drying, and siever
Hidrogenasi/n on hidrogenasi Filling Cooling Packing cocoa powder/cocoa butter terisi pada plastik/ aluminium foil dan bebas kontaminasi Pengisian cocoa powder ke dalam plastik/aluminium foil dan cocoa butter ke dalam plastic menggunakan mesin batch/ otomatis (automatic filling) Pemasukan cocoa powder/cocoa butter dalam kemasan sekunder, memudahkan untuk penanganan lanjut Cartoning Cocoa powder yang telah dikemas, cocoa butter dalam kemasan sekunder karton/drum 3. Mixing/ Refining Industri Hilir Kakao (Chocolate, Confectionary) Pencampuran - Penghalusan Penggunaan mixer stainless steel untuk dicampur dengan perban- dingan tertentu, kemudian dilem- Refined chocolate mass
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 173 Tahap Pengolahan Rincian Pengendalian Pencegahan Hasil Diharapkan Conching Tempering Pengadukan - Penambaha n flavor dan emulsifier Proses pemanasan bertahap, - Penurunan butkan dengan mesin stainless steel tipe roll sampai diperoleh ukuran partikel < 20 mu. Perbandingan komposisi cocoa liquor, cocoa butter, cocoa powder dan susu akan menentukan viscositas produk chocolate Conching dilakukan pada suhu 60- 70 oC selama 24-96 jam. Penga- dukan pasta kakao hingga mengeluarkan hawa panas yang menandai bahwa rasa asam dari pasta berkurang. Pemanasan bertahap hingga 33oC menjadi 48 oC selama 10-12 menit, lalu didinginkan bertahap sampai 33oC hingga 26 oC, dan dipanaskan lagi sampai 33 oC. Conche chocolate mass Dark chocolate/milk chocolate/white chocolate suhu Moulding Packing Pemanasan Pembentukan butir, batang, atau spread Pengemasan Temperatur dipertahankan pada 30-33oC, adonan dicetak untuk memperoleh cokelat berbentuk butiran, batang, atau spread. Chocolate dikemas dalam kemasan komersial, sesuai dengan volume yang diinginkan Dark chocolate/milk chocolate/white chocolate yang telah dicetak Dark chocolate/milk chocolate/white chocolate dalam kemasan b. Standar Teknologi Pemanfaatan Energi Industri Kakao Industri kakao umumnya menggunakan energi industri, sementara pada industri antara medium dan hilir yang umumnya berlokasi di perkotaan masih bergantung kepada bahan bakar fossil fuels. Pada Tabel 10.11. dirangkum standar teknologi penggunaan energi pada industri kakao. listrik di hulu Tabel 10. 11. Standar pemanfaatan teknologi penggunaan energi pada industri kakao Tahap Pengolahan Rincian Pengendalian Pencegahan Hasil Diharapkan 1. Drying Industri Hulu Kakao (cacao bean) Fuels Biogas Methane Recovery
174 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Tahap Pengolahan Transportation Penerangan 2. Power Plant Rincian Fuels Listrik Negara Industri Antara dan Hilir Kakao Fuels Heating System Generator Distribusi Fuels Pengendalian Pencegahan Biodisel/bioetanol Surya atau terbarukan lain Minyak Bakar/Diesel Industri Generator Listrik Konservasi energi Konservasi energi Batu bara Hasil Diharapkan Mengurangi fossil fuels Renewable Hemat energi Pemasangan Kapasitor Mengurangi konsumsi solar Penerangan Boiler Listrik Negara Diesel/Minyak Bakar Boiler tekanan tinggi Condensates Recovery Surya atau terbarukan lainnya Produksi steam normal Menghemat air dan energi Renewable c. Standar Teknologi Pengelolaan Lingkungan Industri Kakao Teknologi pengolahan lingkungan pada industri kakao baik pada industri hulu, antara dan hilir tidak banyak berbeda. Standar pemanfaatan teknologi pengolahan lingkungan pada industri kakao disarikan pada Tabel 10.12. Tabel 10. 12. Standar pemanfaatan teknologi lingkungan pada pabrik industri kakao Tahap Pengolahan Rincian Pengendalian Pencegahan Hasil Diharapkan Release to water Emission to air Land Contamination Kualitas limbah cair Kuantitas Kualitas gas buang Kebisingan Kualitas limbah/ sampah Memenuhi persyaratan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sederhana, peringkat Proper minimal Biru Memenuhi baku mutu Mengupayakan reduce, recycle, dan reuse Memiliki cerobong asap Memenuhi persyaratan ambang bising Tidak mencemari tanah, biodegradable Soil remediation Air buangan tidak mencemari lingkungan Debit sesuai Baku Mutu Lingkungan (BML) Minimisasi effluent Land application Minimisasi pencemaran udara < 80 dB Limbah/sampah berbahaya tidak dibuang ke tanah Lahan bekas timbunan
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 175 Tahap Pengolahan Rincian Pengendalian Pencegahan Hasil Diharapkan Resources Management Waste Management Public Opinion Environmental Management Kuantitas Water Management Lendir fermentasi kakao Waste Water Treatement Unit Solid Waste Treatement Air Pollution Control Hazardous Material Handling Greening Image Sistem Manajemen Lingkungan dapat diperbaiki Kuantitas menurun Volume limbah padat yang dibuang ditekan dan dikendalikan Melakukan water conservation Penggunaan fresh water Pemanfaatan menjadi nata de kakao atau sari buah berkurang Produk bernilai ekonomis Minimisasi Limbah Pengolahan primer dan sekunder dengan End of pipe technology Pemanfaatan limbah pod kakao sebagai pupuk atau pakan Monitoring emisi bergerak dan tidak bergerak Memiliki ijin menyimpan, mengelola, dan memindahkan bahan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Program penanaman pohon di lingkungan industri Corporate Social Responsibility ISO 14001:2015 Good housekeeping Effluent memenuhi BML cair Pertanian berkelanjutan Memenuhi BML udara Kontaminasi dicegah Taman untuk masyarakat sekitar Program kepedulian pada masyarakat sekitar industri Menerapkan Sistem manajemen Lingkungan d. Standar Teknologi Pada Ketenagakerjaan Aspek yang distandardisasi untuk ketenagakerjaan adalah penguasaan teknologi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja. Penguasaan teknologi terkait dengan sejauh mana tenaga kerja pada industri kakao memanfaatkan teknologi, baik di sektor hulu-antara-hilir. Keselamatan dan kesehatan kerja juga diperhatikan terkait dengan penggunaan teknologi. Aspek kesejahteraan kaitannya dengan penerapan teknologi adalah untuk menilai sejauh mana teknologi tersebut meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Aspek ketenagakerjaan yang dievaluasi terkait dengan kajian pemetaan teknologi ini disajikan pada Tabel 10.13
176 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Tabel 10. 13. Standar pemanfaatan teknologi terhadap tenaga kerja pada industri kakao Tahap Pengolahan Rincian Pengendalian Pencegahan Hasil Diharapkan Penguasaan Teknologi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kesejahteraan Karyawan Management System Peningkatan kompetensi tenaga kerja Health and Safety Equipment Program Pendidikan dan Pelatihan secara terprogram, sistematis dan berkelanjutan Penyediaan dan penggunaan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Safety & Health Management System Penerapam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3/ISO 45001) Dicipline Control Penggunaan sistem kontrol dan akses elektronik untuk absensi di industri antara daan hilir kakao Penggunaan berbagai media komunikasi efektif dengan karyawan Penerapan sistem insentif untuk remunerasi di hulu industri kakao Sistem penilaian kinerja yang fair, Carrer Path Planning yang baik. Information Acces Payroll System Penilaian Kinerja Kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai di industri antara dan hilir industri kakao Tingkat kecelakaan kerja rendah Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di terbentuk (K3) perusahaan Memudahkan pengendalian dan klaim hak karyawan Informasi berlangsung cepat, terutama harga pasar Memotivasi peningkatan mutu kakao fermentasi Memudahkan pengendalian & klaim hak karyawan e. Standar Teknologi Pada Aspek Pembiayaan Industri Kakao Evaluasi akan memperhatikan pengaruhnya penggunaan teknologi terhadap struktur biaya, profitabilitas usaha, dan harga jual produk. Rangkuman hasil evaluasi pembiayaan tersebut disajikan pada Tabel 10.14. penerapan teknologi terhadap aspek pembiayaan
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 177 Tabel 10. 14. Standar pemanfaatan teknologi terhadap pembiayaan pada industri kakao Tahap Pengolahan Rincian Pengendalian Pencegahan Hasil Diharapkan Investasi Costing Pricing Profitability Premyses Modern Equipment Plant Utilities Pembebanan biaya Investasi premises untuk memenuhi persyaratan GMP Investasi peralatan modern untuk mendukung teknologi produksi Investasi peralatan pendukung dan utilities Pengaturan pembebanan biaya teknologi pada struktur biaya Pengaruh biaya teknologi pada struktur harga produk Pengaruh penerapan teknologi pada profitabilitas perusahaan Fasilitas pabrik lebih baik Peremajaan mesin-mesin lama Fasilitas utilities lebih baik, mesin pengelola lingkungan, transportasi dan lain-lain Menghasilkan biaya kompetetif Harga produk masih mampu bersaing Indeks profitabilitas tinggi f. Standar Teknologi Pada Riset Kakao Peranan riset terhadap pengembangan teknologi yang akan dijadikan patokan standar dalam industri kakao disajikan pada Tabel 10.15. Tabel 10. 15. Standar pemanfaatan teknologi untuk riset pabrik industri kakao Tahap Pengolahan Riset produk dan proses Riset pengelolaan lingkungan Rincian Fermentasi kakao Optimasi proses produksi cocoa butter Diversifikasi Produk Cleaner Tachnology End of pipe technology Pengendalian Pencegahan Riset yang berkaitan dengan peningkatan mutu biji kakao secara massal Riset yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan rendemen cocoa butter Riset yang berkaitan dengan pengembangan produk hilir kakao Riset berkaitan dengan pemanfaatan limbah cair dan padat Pemanfaatan teknik baru dalam pengelolaan limbah Hasil Diharapkan Perbaikan mutu biji kakao yang berkelanjutan Perbaikan mutu produk antara kakao Pasar produk hilir industri kakao berkembang Pertanian kakao yang berkelanjutan Industri kakao ramah lingkungan
178 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Tahap Pengolahan Riset berkaitan dengan Energi Rincian Energi untuk proses produksi Energi untuk keperluan umum Pengendalian Pencegahan Pengembangan teknologi energi alternatif dalam sistem produksi kakao Pengembangan teknologi berbasis energi alternatif untuk penerangan, transportasi Hasil Diharapkan Energi terbarukan berbasis kakao Energi terbarukan berbasis kakao Gap Analysis Pemanfaatan Teknologi Industri Kakao Kesenjangan teknologi yang dipergunakan pada industri kakao saat ini, diperbandingkan dengan kondisi ideal yang telah berkembang dilakukan berdasarkan survai lapangan. Analisa kesenjangan (gap analysis) dilakukan terhadap kelima tolok ukur standar yakni teknologi produksi, energi, lingkungan, sumberdaya manusia, pembiayaan, dan riset. g. Analisis Pemanfaatan Teknologi pada Industri Kakao industri kakao Penilaian terhadap aspek pemanfaatan teknologi pada menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi pada industri hulu kakao masih perlu ditingkatkan hingga tingkat maksimum. Sementara pada industri antara dan hilir, sejumlah besar pelaku merupakan perusahaan multinasional sehingga pemanfaatan teknologi relatif lebih berkembang dibandingkan pada industri hulu kakao. Penerapan bea keluar terhadap biji kakao yang mulai diterapkan sejak tahun 2010 telah mendorong industri antara kakao meningkatkan utilisasinya. Penggunaan peralatan berbahan stainless steel pada industri antara dan hilir akan mengurangi resiko keamanan produk. Tahapan proses conching dan tempering adalah tahapan yang paling kritis pada proses produksi chocolate, sementara untuk industri antara kakao tahapan yang memerlukan control cermat adalah pada proses pemastaan dan pengempaan. Hampir seluruh perusahaan antara kakao yang disurvey telah memanfaatkan teknologi full mekanis dengan sistem kontrol otomatis. Berbeda dengan produk hilir, teknologi yang digunakan masih semi mekanis dengan sistem kontrol manual. Teknologi yang digunakan baik pada industri antara maupun hilir kakao sepenuhnya diimpor dari Eropa/Amerika. Pengemasan produk pada hulu industri kakao masih rawan mengalami kontaminasi baik disengaja ataupun tidak, terutama serangga dan kontak
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 179 dengan produk pertanian lainnya. Hasil survey menemukan rata-rata produk dengan kualitas utama pada industri hulu kakao sebesar 80-95%, pada industri antara lebih dari 95%, dan pada industri hilir hanya sebesar 70-80%. Kondisi kelangkaan bahan baku masih ditemukan pada sejumlah industri hulu kakao, dimana kurang dari 40% kebutuhan bahan baku biji kakao yang mamapu terpenuhi akibatnya kapasitas terpasangnya hanya sekitar 50%. Sementara pada industri antara dan hilir kakao kondisinya lebih baik, karena tingkat utilisasinya telah melampaui 70%. Sistem manajemen produksi di seluruh industri antara dan industri hilir kakao relatif telah tertata dengan baik, hanya saja pada industri hulu masih perlu banyak pembenahan. Untuk itu Kementerian Pertanian telah mengeluarkan Pantuan Teknis GAP dan GHP dalam rangka mengantisipasi kewajiban fermentasi terhadap biji kakao. Sementara itu, penerapan SNI Wajib terhadap kakao bubuk telah mendorong penerapan GMP dan sistem manajemen mutu ISO 9001 pada industri antara kakao. Hasil gap analysis penerapan teknologi di industri Kakao untuk aspek Teknologi Proses Produksi disajikan pada Tabel 10.16. Tabel 10. 16. Gap Analysis Penerapan Teknologi di Industri Kakao, Aspek Teknologi Proses Produksi Indikator Penilaian Sortasi bahan baku Fermentasi biji kakao Standar Ideal Kecepatan dan ketepatan penanganan bahan Pengendalian suhu dan lama fermentasi Industri Hulu Belum terpenuhi Belum terpenuhi Industri Medium Dipenuhi dengan kondisi - Industri Hilir Dapat Dipenuhi
Pengendalian aerasi Papan/Keranjang bambu Pengeringan biji kakao Mixing & refining Bahan baku terhindar dari cemaran kontaminasi: para- para atau semi mekanis Sistem kontrol otomatis dalam mengendalikan kualitas produk Sanitasi sebagian terpenuhi
Dapat dipenuhi Terpenuhi
Dapat dipenuhi
180 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Indikator Penilaian Standar Ideal Industri Hulu Industri Medium Industri Hilir Pressing Conching Tempering Pengemasan Machines and Equipment Sistem Management chocolate Kualitas cocoa butter memenuhi syarat minimal kadar lemak 50% Kontrol ketepatan suhu dan lama waktu conching untuk mengurangi rasa asam pada pasta chocolate Kontrol suhu dan lama tempering memastikan baiknya kualitas produk chocolate Penerapan sistem pengemasan yang memberikan aspek perlindungan terhadap produk Peralatan kontak produk berbahan stainless steel Preventive Maintenance System Menerapkan salah satu sistem manajemen (GMP, HACCP, ISO 9001, SNI Produk, Halal)
Sebagian besar memenuhi persyaratan
Belum Terpenuhi Sebagian terpenuhi Memenuhi standar mutu Memenuhi standar Baru dapat memenuhi sebagian persyaratan Sudah menerapkan Sudah menerapkan ISO 9001, HACCP, SNI roduk, GMP, Halal, SMK3/ISO 45001
Sebagian terpenuhi Memenuhi standar mutu Memenuhi standar Sudah dapat memenuhi persyaratan material Sudah menerapkan Sudah menerapkan ISO 9001, HACCP, ISO 22000, SNI Produk, GMP, Halal, SMK3/ISO 45001 h. Analisis Pemanfaatan Teknologi pada Pengelolaan Energi Teknologi pengelolaan energi di industri hulu kakao berpeluang untuk ditingkatkan sebagaimana hasil Gap Analysis pada Tabel 10.17. Di beberapa industri hulu kakao telah memanfaatkan biomass pod kakao sebagai sumber pakan dan bahan bakar untuk boiler, disamping pemanfaatannya sebagai pupuk pertanian. Problematika masih ditemukan pada fasilitas transportasi
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 181 beberapa perusahaan masih menggunakan bahan bakar subsidi. Sementara industri antara dan industri hilir kakao masih sangat bergantung kepada bahan bakar fossil. Beberapa industri antara dan hilir kakao telah peduli pada penghematan energi dan mulai menggunakan sistem kontrol untuk pengendalian konsumsi energi, sehingga setidaknya mampu menghemat 10 % energi setiap tahunnya, juga memasang sensor cahaya pada lampu penerangan khususnya jalan dan bangunan yang hanya nyala pada malam hari. Industri antara lebih peduli penggunaan listrik tersebut mengingat sumber pembangkit yang menggunakan bahan bakar minyak. Tabel 10. 17. Gap Analysis Penerapan Teknologi di Industri Kakao, Aspek Teknologi Pengelolaan Energi Indikator Penilaian Power Plant Heating System Transportation Energy Management System Standar Ideal Berbahan bakar biomassa atau biogass Steam Turbine Generator Penggunaan bahan bakar biomassa atau biogas Boiler terintegrasi dengan Steam Turbin Generator Penggunaan sebagian Biodiesel Penerapan ISO 50001 Industri Hulu Belum Belum Belum Belum Belum
Industri Medium Dipenuhi dengan kondisi Belum Belum Belum Sudah dengan Obligasi Belum Industri Hilir Belum Belum Belum Belum Sudah dengan Obligasi Belum i. Analisis Pemanfaatan Teknologi pada Pengelolaan Lingkungan Tekanan dunia internasional terhadap aspek lingkungan pada produk kakao Indonesia tidak sebesar apa yang dihadapi oleh industri sawit dan industri pulp&kertas. Namun demikian isu pembangunan ekonomi kakao berkelanjutan yang digulirkan oleh ICCO tetap menekankan pentingnya aspek pengelolaan lingkungan (GAP), perlindungan lahan, perlindungan badan air, pengelolaan erosi permukaan terkait implementasi Good Agriculture Practises
182 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri lahan, pemeliharaan produktifitas lahan, dan sebagainya. Sementara untuk industri antara dan hilir perlu lebih cermat menangani aspek lingkungan yang terkait dengan buangan ke badan air, kontaminasi tanah, dan emisi udara. Dari perusahaan yang disurvey belum ada yang memiliki kinerja lingkungan yang baik, terbukti dari peringkat Proper masih masuk kategori Merah. Hasil Gap Analysis penerapan teknologi di industri Kakao, Aspek Teknologi Pengelolaan Lingkungan disajikan pada Tabel 10.18. Tabel 10. 18. Gap Analysis Penerapan Teknologi di Industri Kakao, Aspek Teknologi Pengelolaan Lingkungan Indikator Penilaian Standar Ideal Industri Hulu Industri Medium Industri Hilir Release to water Memenuhi persyaratan BML pemerintah daerah/ pusat, Peringkat proper minimal Biru Recycle, Recovery, Reuse Emission to air Memenuhi persyaratan Land Contamination Resources Management Waste Management BML pemerintah daerah/ pusat, mendukung program langit biru Mengurangi kontaminasi tanah Leacheate Management Water Conservation (Recycle and Reuse) Rendemen/Yield Control Waste Water Tretament Unit beroperasi optimal Solid Wastes Tretament Unit beroperasi optimal Air Pollution Control Public Opinion Environmental Management Sistem Hazardous Materials Handling Program pencitraan terhadap masyarakat berhasil Penerapan ISO 14001
Belum ada Dapat Dipenuhi Dilakukan Belum ada Rendah - Kurang Belum Optimal - Konflik lahan tidak signifikan - Tidak Terpenuhi Cukup Dapat Dipenuhi Dilakukan Belum optimal Baik Belum optimal Baik Belum Optimal Belum dipenuhi Dapat dipenuhi Sebagian sudah memenuhi TidakTerpenuhi Belum ada Dapat Dipenuhi Dilakukan Belum optimal Baik Belum optimal Baik Belum Optimal Dapat dipenuhi Dapat dipenuhi Sebagian sudah memenuhi
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 183 j. Analisis Pemanfaatan Teknologi Pada Pengelolaan Tenaga Kerja Pemanfaatan teknologi pada pengelolaan tenaga kerja dan keterlibatan tenaga kerja pada pemetaan teknologi menjadi aspek penting untuk dievaluasi sebagaimana Tabel 10.19. Keberadaan teknologi tidak dapat dilepaskan daripada peranan tenaga kerja. Pemanfaatan teknologi tampaknya belum berjalan baik pada tenaga kerja di industri hulu kakao, sementara di industri antara dan hilir kakao penggunaan tenaga kerja terlatih dan tidak terlatih seimbang. Tabel 10. 19. Gap Analysis Penerapan Teknologi di Industri Kakao, Aspek Pengelolaan Tenaga Kerja Indikator Penilaian Penguasaan Teknologi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kesejahteraan Karyawan Management System Standar Ideal Program pelatihan kompetensi berlangsung baik Tingkat kecelakaan kerja Penerapan SMK3 Penggunaan teknologi pada pengendalian disiplin Kemudahan akses informasi Sistem pengendalian remunerasi berjalan baik Sistem penilaian kinerja fair dan Carrer Path Planning yang baik. Industri Hulu Rendah Zero accident - Kurang Kurang Belum dipenuhi Belum dipenuhi Industri Medium Cukup Rendah Cukup Tinggi Baik Cukup Belum dipenuhi Industri Hilir Baik Rendah Cukup Tinggi Baik Cukup Belum dipenuhi k. Analisis Pemanfaatan Teknologi Pada Pengelolaan Biaya Pemanfaatan teknologi pada pengelolaan biaya dilaksanakan untuk mempelajari sejauh mana dampak penggunaan teknologi di industri kakao berpengaruh pada aspek pembiayaan. Evaluasi tersebut terkait dengan struktur biaya produksi, profitabilitas, dan kebijakan harga jual produk. Hasil evaluasi disajikan pada Tabel 10.20.
184 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Tabel 10. 20. Gap Analysis Penerapan Teknologi di Industri Kakao, Aspek Teknologi pada Pengelolaan Biaya Indikator Penilaian Standar Ideal Investasi Costing Pricing Investasi premises untuk memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices Investasi peralatan modern untuk mendukung teknologi produksi Investasi peralatan pendukung dan utilities Pengaturan pembebanan biaya teknologi pada struktur biaya Pengaruh biaya teknologi pada struktur harga produk Profitability Pengaruh penerapan teknologi pada struktur profitabilitas perusahaan Industri Hulu Tidak signifikan Tidak signifikan Tidak signifikan Tidak signifikan Tidak signifikan Tidak signifikan Industri Medium Cukup Efisien Tinggi Lebih hemat Lebih hemat Lebih bersaing Berkuran g Industri Hilir Cukup Efisien Tinggi Lebih hemat Lebih hemat Lebih bersaing Tinggi l. Analisis Pemanfaatan Teknologi Pada Pengelolaan Riset Pemanfaatan teknologi pada pengelolaan riset dilaksanakan untuk mempelajari peningkatan nilai tambah dan daya saing dari rantai nilai industri kakao sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 10.21. Industri kakao di Indonesia umumnya belum memiliki lembaga riset internal, kecuali beberapa industri antara kakao yang berlokasi di Provinsi Banten telah melakukan kegiatan penelitian secara terencana dan memperoleh komitmen pendanaan dari perusahaan. Walaupun lembaga atau divisi riset di industri kakao sudah terbentuk, namun belum intensif melakukan penelitian pengembangan produk hilir kakao. Sebagian besar lembaga penelitian lebih banyak melakukan penelitian pada perbaikan mutu biji kakao sebagai bahan baku dan pengolahan limbah padat pulp kakao untuk produksi pakan. Tabel 10. 21. Gap Analysis Penerapan Teknologi di Industri Kakao, Aspek Teknologi pada Pengelolaan Riset Indikator Penilaian Riset produk dan proses Standar Ideal Riset untuk optimalisasi proses produksi dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan Riset terkait aspek Industri Hulu Terbatas
Industri Medium Terbatas Riset masih Industri Hilir Terbatas Riset sebatas
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 185 Riset pengelolaan lingkungan Riset berkaitan dengan Energi pengembangan produk Riset berkaitan dengan minimisasi limbah Pengembangan teknik-teknik baru dalam pengelolaan limbah Pengembangan teknologi penggunaan energi alternatif dalam sistem produksi Pengembangan teknologi penggunaan energi alternatif untuk penerangan, transportasi Cukup dilakukan Cukup dilakukan
Terbatas kurang Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas pengembangan varian sejenis Riset masih kurang Riset masih kurang Riset masih kurang Riset masih kurang Industri kakao di Indonesia tidak banyak melakukan riset terhadap teknologi proses, secara keseluruhan teknologi pengolahan adalah "given" dari negara perakit peralatan. Hal tidaklah mengherankan mengingat perkembangan teknologi permesinan industri yang lamban di Indonesia. Fenomena yang juga terjadi hampir pada seluruh industri di Indonesia. Oleh karenanya, pengembangan produk, teknologi pengolahan, konservasi lingkungan, energi terbarukan, dan berbagai inovasi strategis masih menjadi tantangan industri kakao nasional. tersebut PENUTUP Kesimpulan Perkembangan industri kakao di Indonesia tampak terlalu progresif di mana ditandai dengan diversifikasi produk turunannya yang juga terbatas diproduksi dalam negeri. Sejalan dengan itu, perkembangan industri hilir kakao juga termasuk sedang-sedang saja sekalipun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberikan insentif hilirisasi. Di sisi lain, laju pertumbuhan areal kebun juga tidak tampak signifikan, bahkan beberapa areal masyarakat di sentra produksi seperti Sulawesi Tengah, banyak dikonversi menjadi Kelapa Sawit yang dianggap masyarakat lebih menjanjikan.
186 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Indonesia memiliki industri hulu berupa pengolahan awal buah kakao menjadi biji kakao kering, dan banak diupayakan oleh masyarakat dalam sekala kecil. Industri antara yang mengolah biji kakao kering menjadi produk antara berupa lemak dan bubuk kakao, dimana beberapa penamanan modal dalam negeri telah ikut bermain. Industri hilir yang mengolah lemak dan bubuk kakao untuk menjadi produk makanan dan minuman juga ada di Indonesia, sekalipun didominasi oleh Penanaman Modal Asing. Gaya hidup generasi milenial sesungguhnya banyak mendukung konsumsi terutama produk minuman. Kedai Kopi dan Cokelat produk kakao, sesungguhnya telah berkembang dengan pesat, tetapi dukungan industri hilir pengolahan bahan minuman dari kakao tersebut tidak menjanjikan. Industri antara memang tumbuh, seiring dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengenakan beban bea pada ekspor biji kakao. Namun demikian, industri hilir masih belum menggeliat dan ekspor hanya bergeser dari bahan baku menuju produk setengah jadi. Pola perkembangan industri kakao yang berat kepada industri hulu dan antara tersebut secara juga menjadikan pola perkembangan pemanfaatan teknologi mengikutinya. Pemanfaatan teknologi dipetakan pada industri hulu, antara, dan hilir dengan mempertimbangkan aspek pengolahan, penggunaan energi, pengelolaan lingkungan, ketenaga-kerjaan, riset, dan keuangan. tidak langsung Rekomendasi Survai dan pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian hingga Tahun 2011 memperlihatkan penerapan teknologi Industri yang masuk kategori low pada sector hulu, namun high level pada sector antara, maupun hilir. Pemanfaatan teknologi pada sektor industri hilir pengolahan kakao tampak tinggi tingkatannya karena sebagian besar pemainnya adalah industri besar dan Penanaman Modal Asing (PMA). Sementara pada industri hulu dimainkan oleh pemain dalam negeri (PMDN). Permasalahan kualitas, yakni biji kakao kering terfermentasi, dan sustainabilitas pasokan bahan baku. Permasalahan yang perlu dicermati adalah kurang berperannya perusahaan nasional dalam pengembangan sector hilir, namun didominasi oleh perusahaan multinasional. industri antara dan Analisis yang dilakukan untuk menemukan Gap antara penerapan teknologi industri yang diharapkan ideal dengan hasil survai menunjukkan bahwa pada aspek teknologi pengolahan, setidaknya 8 kondisi ideal dapat dicapai oleh
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 187 industri antara dan hilir pengolahan kakao di Indonesia. Sementara industri hulu baru mampu memenuhi 2 dari 5 kondisi ideal. Analisa Gap teknologi dalam penggunaan energi memperlihatkan bahwa hanya 2 dari 6 kondisi ideal yang dapat dipenuhi oleh industri antara dan hilir. Sementara industri hulu sama sekali belum tampak menggunakan teknologi ideal pada pengelolaan energinya. terhadap aspek Sementara itu Gap analisis aspek penggunaan teknologi pada pengelolaan lingkungan untuk industri antara dan hilir sudah progresif di mana mampu memenuhi hampir 8 dari 12 kondisi ideal. Namun pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan lingkungan pada industri hulu barulah 3 dari 8 kondisi ideal. Pada penggunaan teknologi dalam aspek ketenagakerjaan, setidaknya 6 dari 7 kondisi ideal telah dipenuhi oleh industri antara dan hilir. Sementara industri hulu sudah mampu setidaknya memenuhi 4 dari 7 kondisi ideal. Persoalan ketenagakerjaan memang mendapat perhatian serius bagi industri di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada aspek pengelolaan biaya, penerapan teknologi di industri antara dan hilir dusah dapat memenuhi ke 6 dari 6 kondisi ideal. Sebaliknya pada industri hulu, belum satupun kondisi ideal yang dapat tercapai. Kondisi demikian dapat mengkhawatirkan di mana para pemain industri hulu mengalihkan bisnisnya pada komoditas lain yang menggiurkan. Sementara pada aspek riset, penggunaan teknologi masih terbilang terbatas pada semua industri hulu, antara, dan hilir. Hal tersebut memang ditandai dengan lambannya perkembangan percabangan pohon industri kakao dalam negeri. Pada kesimpulannya, peta pemanfaatan teknologi industri dalam bisnis industri pengolahan kakao di Indonesia tampak belum mancapai kondisi ideal. Gap yang sangat tampak adalah pada industri hulu, padahal seluruh rangkaian permasalahan teknologi di industri antara dan hilir sangat ditentukan oleh industri hulu. Penguatan industri dan peningkatan kinerja industri dapat dilakukan melalui perbaikan peningkatan mutu biji kakao, peningkatan pemafaatan teknologi tepat guna pada industri hulu. Sementara industri antara lebih ditekankan kepada upaya pengelolaan kualitas produk dan sanitasinya. Diversifikasi produk turunan atau produk komersial baru dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga riset dan perguruan tinggi. Pengembangan produk dari produk samping atau limbah menjadi kajian menarik yang sudah saatnya
188 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri di-scaling up ke skala industri komersial. Selain itu, riset menuju efisiensi dalam sistem produksi juga harus mendapat prioritas. Tantangan terbesar industri pengolahan kakao adalah mengarah ke sistem otomasi agar segera kompatibel dengan industri cerdas pada era industri 4.0. Persoalan sumberdaya manusia menjadi klasik karena bukan hanya peningkatan kemampuan (skill), tetapi juga kebiasaan kerja (work habit). Tenaga kerja di industri pengolahan kakao harus disiapkan menghadapi era disruption, termasuk peningkatan kemampuannya menguasai teknologi tinggi. Belum semua produk kakao mandatory terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI), terutama pada produk antara. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar industri antara belum menganggap perlu menerapkan sistem pengendalian kualitas yang maksimal. Pemerintah perlu menambahkan persyaratan SNI wajib bagi produk-produk antara pengolahan kakao, selain juga tetap mengawasi produk yang telah wajib SNI. Fasilitasi dapat diberikan untuk pengembangan sumberdaya manusia dan insentif bagi pengadaan teknologi/mesin khususnya bagi industri hulu dan antara. DAFTAR PUSTAKA Afoakwa, EO. 2008. Cocoa and chocolate consumption - Are there aphrodisiac and other benefits for human health?. S Afr J Clin Nutr. 21(3). Akinnuli B. O., Ayodeji S.P , dan Omeiza A. J. 2014. Computer Aided Design for Cocoa Beans Processing Yield Prediction. International Journal of Applied Science and Technology Vol. 4, No. 5; October 2014. Pp 82-91. Asselstine, M., J.M. Mollo, J.M. Morales, dan V. Papanikolopoulos. 2016. Cocoa Liquor, Butter, & Powder Production. Senior Design Report. University of Pennsylvania School of Engineering and Applied Science Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Philadelphia Atkinson, C., M. Banks, C. France, and C. McFadden. 2009. Chocolate and Coffee Bible. Hermes House, London. Australian Center For International Agricultural Research. 2008. Integrated Pest And Disease Management For Sustainable Cocoa Production. Cocoa Coconut Institute Papua New Guinea dan University Of Sydney. Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Ekspor-Impor Komoditas. Publikasi terbatas, Badan Pusat Statistik.
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 189 Barani AM. 2010. Bukan Sebuah Mimpi : Menjadi Produsen Kakao Terbesar di Dunia. PT Ideals Agro Abrar, Jakarta. Boateng, D.O. 2012. Pre-Harvest Cocoa, Their Diseases, Pests And Parasites. Insect Science And Crop Protection Strategies In The Global World CMAA. 2012. Standard Guidelines For Shipment Of Cocoa Beans In Containers. The Cocoa Merchantsʹ Association Of America, Inc. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan (Depdag). 2009. Unggulan Pertanian Infonesia. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia Essien, W.F., S. Navarro, dan P. Villers. 2010. Hermetic Storage: A Novel Approach To The Protection Of Cocoa Beans. African Crop Sci/ J., Vol. 18, No. 2 Farah, D.M.H., Zaibunnisa, A.H. dan Misnawi. 2012. Optimization of cocoa beans roasting process using Response Surface Methodology based on concentration of pyrazine and acrylamide. Int. F. Research. J. 19(4) Frysto, C.C. 2009. Pengaruh Penyimpanan Biji Kakao Hasil Fermentasi dan Non-Fermentasi Terhadap Pertumbuhan Aspergillus sp dan Kontaminasi Senyawa Aflatoksin. Tesis. Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Bogor. Gockowski, J., V. Afari-Sefa, D. B. Sarpong, Y.B. Osei-Asare, dan A.K. Dziwornu. 2011. Increasing Income of Ghanaian Cocoa Farmers:Is Introduction of Fine Flavour Cocoa a Viable Alternative. Quarterly J. Int. Agri. 50. No. 2 Goenadi DH. 2005. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kakao di Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta. Hamdani NS. 2009. Studi Kelayakan Pendirian Industri Pengolahan Kakao (Threobrama cacao L) Skala Industri Kecil - Menengah (IKM) di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Hermawan T. 2014. Risk Profile: Serangga Hidup Dalam Biji Kakao Kering. Laporan Kajian. Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, Jakarta Hetharina D. 2005. Analisis Tekno-Ekonomi Pendirian Agroindustri Pengolahan Kakao. Paper. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
190 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Indocommercial. 2009. Business Profile : Cocoa Industry and Its Marketing Prospect in Indonesia. PT. Capricorn Indonesia Consult Inc, No. 407 - 25 Th of Juli 2009. ICCO. 2008. Manual Best Known Practises in Cocoa Production. Version 1. Consultative Board on The World Cocoa Economy, Sixteenth Meeting- Berlin Jiang Y, Jolly P, Preko P, Wang JS, Ellis WO, Phillips TD. 2008. Aflatoxin-related immune dysfunction in health and in human immunodeficiency virus disease. Clin Dev Immunol 1-12. Joel, N., B. Pius, A. Deborah, dan U. Chris. 2013. Production and quality evaluation of cocoa products (plain cocoa powder and chocolate). Am. J. Food. Nutr. 3(1) Kementerian Perdagangan RI (Kemendag). 2011. Unggulan Pertanian Indonesia untuk Dunia. Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin). 2011. Pemetaan Teknologi pada Industri Agro dan Kimia, Industri Agro. Laporan Kajian. Dirjen Departemen Perindustrian. Kusuma, Y.T.C., S. Suwasono, dan Sih Yuwanti. 2013. Pemanfaatan Biji Kakao Inferior Campuran Sebagai Sumber Antioksidan Dan Antibakteri. Berkala Ilmiah PERTANIAN. Volume 1, Nomor 2, November 2013 Liu Y dan Wu F. 2010. Global Burden of Aflatoxin-Induced Hepatocellular Carcinoma: A Risk Assessment. Environmental Health Perspectives 118:818-24. Minifie BW. 1999. Chocolate, Cocoa, and Confectionary: Science and Technology. Third Edition. Aspen Publishers, Maryland. Nabilah, N.H. 2013. Kaji Ulang Rencana HACCP Pada Proses Pembuatan Produk Kakao Di PT. Bumitangerang Mesindotama - Tangerang. Laporan Kajian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Bogor. Navarro, S., Navarro, H., Finkelman, S, Jonfia-Essien, W.A. 2010. A novel approach to the protection of cocoa beans by preventing free fatty acid formation under hermetic storage. International Working Conference on Stored Product Protection. 10th Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan). 2016. Outlook Kakao. Kementerian Pertanian RI, Jakarta.
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 191 Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka). 2004. Panduan Lengkap Budidaya Kakao. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Agromediasi Pustaka, Jember. Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian. 2006. Prosedur Investasi Bidang Usaha Perkebunan dan Pabrik Pengolahannya. Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian, Jakarta. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. 2004. Panduan Lengkap Budidaya Kakao. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Agromediasi Pustaka, Jember. Pucciarelli, D.L. 2013. Review Cocoa and Heart Health: A Historical Review of the Science. Nutrients 2013: 5, Pp. 3854-3870. Selamat, J dan S. Mookiah. 2017. Safety of Cocoa and Cocoa Products: Hazards and Control. Proseeding. Indonesian International Cocoa Symposium 2017 (Incosy 2017), Jakarta 18-20 October 2017 Setiawati RM. 2004. Penentuan Produk Unggulan Berbasis Kakao Sebagai Alternatif Untuk Meningkatkan Pendapatan Industri Kecil Menengah (IKM). Tesis. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Standar Nasional Indonesia. SNI Biji Kakao. Statistik FAO. 2010. Top Production Coccoa 2008. Sudjarmoko, B. 2013. "State Of The Art" Industrialisasi Kakao Indonesia. SIRINOV, Vol 1, No 1, April 2013. Hal : 31 - 42. Turcotte, A.M., P.M. Scott, and B. Tague. 2013. Analysis of cocoa products for ochratoxin A and aflatoxins. Mycotoxin Res (2013) 29:193-201 Tresliyana, A., A. Fariyanti, dan A. Rifin. 2015. Daya Saing Kakao Indonesia Di Pasar Internasional. Jurnal Manajemen & Agribisnis, Vol. 12 No. 2, Juli 2015. Pp. 150-162 Wahyudi T, TR Panggabean dan Pujianto, editor. 2009. Panduan Lengkap Kakao : Manajemen Agribisnis dari Hulu Hingga Hilir. Penebar Swadaya, Jakarta. Wangge, E.S.A., D.N. Suprapta, dan G.N.A.S. Wirya. 2012. Isolasi dan identifikasi jamur penghasil mikotoksin pada biji kakao kering yang dihasilkan di flores. J. Agric. Sci. and Biotechnol. Vol. 1, No. 1. Wang,P., Peng-Fei L., Xia-Lin Z., Li-Zhen C., Chao-Liang L., dan Xiao-Ping W. 2012. New artificial diet for continuous rearing of the bean podborer, Maruca vitrata. J. Insect Sci. Vol. 13. Article 121.
192 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri
Bab XI. Epilog: Menyelaraskan Kebijakan dan Strategi Teknologi Asep Husni Y. Rosadi KEBIJAKAN ATAU STRATEGI Terminologi strategi dan kebijakan banyak digunakan dalam lingkungan penyusunan arah ke depan di lingkungan pemerintahan dan bisnis. Dengan dua madzhab yang berbeda dalam mengkategorikan kebijakan dan strategi, tidak lantas menjadikan penyusunan strategi dan kebijakan lantas diabaikan. Arah ke depan organisasi, harus dirumuskan melalui strategi dan kebijakan, sehingga memiliki jalur yang jelas dan mudah untuk dicapai dan dievaluasi milestonenya. Uraian tentang kebijakan teknologi dan strategi teknologi dalam buku ini dijabarkan dalam ranah yang berbeda. Kebijakan teknologi digunakan untuk mendorong teknologi komoditas pada lingkup yang luas - makro (nasional/ regional/ daerah). Sementara itu, strategi teknologi diuraikan pada lingkup yang lebih terbatas - mikro organisasi (perusahaan/ industri). Seperti telah dijelaskan di atas, kebijakan teknologi merupakan ranah dari pemerintah untuk mempengaruhi dan mengendalikan industri, pasar, pengembangan teknologi dan kebijakan pemerintah lainnya. Kebijakan ini dapat berupa fungsional, horizontal atau vertikal dan dapat dianalisis dalam tingkat: nasional, strategis dan spesifik (Lall dan Teubal, 1988). Kebijakan teknologi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang di dalamnya mencakup kebijakan penelitian (riset dan pengembangan), program teknologi canggih, kemitraan publik / swasta, program difusi teknologi, insentif fiskal, klaster inovatif dan lainnya dengan maksud untuk mengidentifikasi praktik terbaik (OECD, 2002). Sementara itu, fokus strategi teknologi adalah pilihan proyek individu yang 'menarik', dan menentukan bentuk portofolio proyek yang akan mendukung strategi organisasi (De Meyer, 2006), serta berkaitan dengan penerapan teknologi dengan keseluruhan tujuan kompetitif dan bisnis organisasi (Hampson dan Tatum, 1993) dan berkaitan dengan eksploitasi, pengembangan dan pemeliharaan jumlah total pengetahuan dan kemampuan perusahaan (Ford, 1988).
194 | Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri Penyelarasan kebijakan teknologi yang dilakukan pemerintah dan strategi teknologi yang dilaksanakan oleh organisasi/ perusahaan akan menjadi sinergi yang dapat mendorong kemampuan teknologi di industri akan meningkat dengan pesat, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing negara. PENYELARASAN DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING Untuk mencapai keberhasilan kebijakan teknologi perlu didukung oleh kebijakan lainnya, yang relevan dan terkait, terutama kebijakan ekonomi (fiskal, keuangan, investasi, pembiayaan), kebijakan industri dan kebijakan energi. Pada sisi lain, untuk meningkatkan keberhasilan strategi teknologi, maka penentuan jenis teknologi, proses pembelajaran serta manajemen dan kesiapan teknologi menjadi faktor yang berperan penting. Penulis-penulis makalah dalam buku ini telah mencoba menggambarkan keselarasan antara kebijakan teknologi dan strategi teknologi, baik dari sisi konsep maupun dalam implementasi. Pada bagian konsep, penyelarasan kebijakan dan strategi teknologi dijelaskan sebagai upaya pengaturan dalam menciptakan iklim yang kondusif dimana proses implementasi riset hingga ke pengguna dapat dipercepat, melalui serangkaian tahapan dari mulai kegiatan intelijen teknologi; kegiatan pengembangan skenario dan menggali isu strategis; sampai kajian dampaknya sehingga dapat diformulasi strategi yang dipilih serta dukungan kebijakan yang harus disiapkan. Kebijakan teknologi untuk membangun ekosistem bisnis padi dengan menggunakan pendekatan klaster, atau kebijakan pemanfaatan potensi energi panas bumi yang akan menambah kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi, atau kebijakan pengembangan industri kapal dan industri galangan, yang akan membawa dampak multiplier; serta kebijakan pengelolaan sampah perkotaan melalui teknologi pirolisis, proses thermal, proses hidrothermal karbonisasi, serta mengubah sampah (plastik) menjadi bahan bakar dan tenaga listrik merupakan beberap contoh kebijakan yang langsung berdampak pada industri. Pada sisi lain, industri juga menyiapkan strategi teknologi untuk meningkatkan daya saing mereka. Tetapi keberhasilan penerapan strategi ini akan lebih optimal, jika diikuti dengan kebijakan teknologi yang dibutuhkan. Seperti strategi bisnis dan teknologi di industri kereta api sangat berperan dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing perusahaan. Penerapan strategi terbukti lebih mudah pada produk dengan teknologi rendah dan jauh lebih sulit
Kebijakan dan Strategi Teknologi di Industri | 195 pada pada produk dengan kompleksitas teknologi yang tinggi. Hal ini menujukkan bahwa ada variable akusisi teknologi yang belum dikuasai oleh industri. Dan ini membutuhkan kebijakan yang memudahkan, atau memfasilitas dalam melakukan akusisi atau pembelajaran teknologi untk produk atau proses yang kompleks. Padahal arah ke depan penguasaan teknologi yang kompleks dengan bantuan big data dan control berbasis computer dan IoT (internet of things) menjadi ukuran daya saing perusahaan. Begitu juga, strategi teknologi dalam peningkatan kemampuan teknologi di industri energi terbarukan, dimana lemahnya kemampuan teknologi terutama pada tahap konstruksi, karena proses pembelajaran teknologi yang sangat terbatas. Perusahaan, tidak memperoleh pengalaman yang cukup untuk mengembangkan kemampuan mereka. Dukungan kebijakan teknologi yang memadai berupa dukungan kebijakan industri dan fiskal, dengan memberi kesempatan IKM untuk mengarap proyek konstruksi dengan teknologi terbaru, akan mendorong mereka belajar dengan cepat serta pengalaman yang cukup. terutama industri kecil menengah (IKM) Hal yang sama dalam pelaksanaan strategi teknologi melalui pemanfaatan teknologi untuk industri olahan kakao, dimana secara umum industri hulu kakao relatif masih tertinggal. Dari berbagai aspek teknologi: pengolahan, penggunaan energi, pengelolaan lingkungan, ketenaga-kerjaan, riset, dan keuangan, kemampuan industri hulu relatif terbatas. Pelaku industri hulu sebagian besar adalah perusahaan kecil menengah (IKM). Kemampuan ini tertingal untuk hamper seluruh aspek teknologi. Kondisi ini dapat direduksi dengan dukungan kebijakan yang memadai. Berbagai kebijakan seperti penguatan industri dan peningkatan kinerja industri dapat dilakukan melalui perbaikan peningkatan mutu, peningkatan pemafaatan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan juga kebiasaan kerja (work habit), termasuk peningkatan (skill), tetapi kemampuannya menguasai teknologi tinggi. DAFTAR PUSTAKA De Meyer, A. , 2006, "Technology strategy", Working Paper Series 20/2006, Judge Business School, University of Cambridge Ford, D., 1988, "Develop your technology strategy", Long Range Planning, Vol. 21 (5) hlm. 85-95