Risalah Autentik DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI I DENGAN AKADEMISI/PAKAR Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat Ke- Jenis Rapat Sifat Rapat Hari, Tanggal Waktu Tempat : 2022-2023 : III : 15 : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) : Terbuka : Rabu, 25 Januari 2023 : 11.45 s.d. 14.08 WIB : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 Ketua Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-PKS) Acara : Dalam rangka mendapatkan masukan dan pandangan terkait Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi I DPR RI) Hadir : A. ANGGOTA DPR RI 19 orang anggota hadir dari 50 orang anggota dengan rincian 1. PIMPINAN 1. Meutya Viada Hafid. 2. H. Bambang Kristiono, S.E. 3. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari. 2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 4 orang hadir dari 11 orang Anggota 1. H. Irmadi Lubis. 2. Junico BP Siahaan, S.E. 3. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H. 4. Drs. Mukhlis Basri
2- 3. FRAKSI KARYA: 3 orang hadir dari 7 orang Anggota GOLONGAN PARTAI 1. Dave Akbarsyah Fikarno, M.E. 2. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., A.K., M.B.A., C.F.E. 4. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA: 2 orang hadir dari 7 orang Anggota 1. Sugiono 5. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT: 2 orang hadir dari 5 orang Anggota 1. Muhammad Farhan 2. Hillary Brigitta Lasut, S.H. 6. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA: 2 orang hadir dari 5 orang Anggota 1. A. Helmy Faishal Zaini 2. H. Bachrudin Nasori, S.Si., M.M. 7. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT: 2 orang hadir dari 5 orang Anggota 1. Rizki Aulia Rahman Natakusumah. 2. H. Darizal Basir, S.Sos., M.B.A. 8. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: 1 orang hadir dari 5 orang Anggota 9. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL: 2 orang hadir dari 4 orang Anggota 1. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si. 2. Hj. Farah Puteri Nahlia, M.Sc. 10. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN: 1 orang hadir dari 1 orang Anggota 1. H. M. Arwani Thomafi B. UNDANGAN 1. Dekan Fakultas Hukum UI, Dr. Edmond Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.
3- 2. Pakar Teknologi Informasi ITB, Ono Widodo Purbo. 3. Ketua Cyber Law Center UNPAD, Dr. Hj. Shinta Dewi, S.H., LL.M. 4. ICR Telkom University, Dr. Helni Mutiarsih Jumhur. JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh, Selamat siang, Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Saudara Dr. Edmond Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. Dekan Fakultas Hukum UI, yang sekarang sedang berada di Bali dan bergabung dengan kita melalui zoom. Kemudian, Bapak Ono Widodo Purbo, pakar teknologi informasi dari ITB, Kemudian, Dr. Hj. Shinta Dewi, S.H., LL.M. Ketua Cyber Law Center, UNPAD. Kemudian, Dr. Helni Mutiarsih Jumhur, pakar kebijakan ICR Telkom University, Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Juga selamat datang Ibu Ketua, dalam RDPU Komisi I DPR RI hari, Rabu, 25 Januari 2023. Rapat hari ini sudah diikuti beberapa anggota dari berbagai fraksi, namun sebagian melalui Zoom meeting. Dengan demikian Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan pakar dan akademisi juga LSM, hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 11.45 WIB) Bapak-Ibu, Saudara-Saudara sekalian. RDPU Komisi I DPR RI dengan para pakar akademisi, LSM, dimaksudkan dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selanjutnya mempersingkat waktu, kita ingin mendapatkan paparan dari yang hadir dulu, yang hadir secara fisik. Kalau gitu kita dahulukan Pak Edmond ya, Pak Edmond kami persilakan menyampaikan pada kesempatan yang
4- pertama. Kami persilakan waktu Bapak 15 menit kurang lebih. Silakan, Pak Edmond. DEKAN FAKULTAS HUKUM UI (Dr. EDMOND MAKARIM, S.Kom., S.H., LL.M.): Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang, Suara saya cukup terdengar, Bapak-Ibu? KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Terdengar, Pak. DEKAN FAKULTAS HUKUM UI (Dr. EDMOND MAKARIM, S.Kom., S.H., LL.M.): Oke, baik, alhamdulillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, para wakil rakyat yang kami hormati dan kami muliakan, Para narasumber, rekan sejawat, Pak Ono, Ibu Sinta, Ibu Helni, Sebagaimana telah saya sampaikan untuk naskah lengkap saya sudah sampaikan komplit ya, tabel perbandingannya Undang-Undang ITE, revisi, kemudian revisi pertama, dan revisi kedua, dan kemudian lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Dan, selanjutnya mungkin sedikit menayangkan power point saya, apakah sudah terlihat ya, sudah ya? KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Sudah. DEKAN FAKULTAS HUKUM UI (Dr. EDMOND MAKARIM, S.Kom., S.H., LL.M.): Saya akan percepat saja untuk penyampaian pertama saya adalah evolusi telematika yang berawal dari sistem pertahanan yang kemudian dimanfaatkan oleh dunia pendidikan dan kemudian dimanfaatkan oleh industri dan perdagangan. Lalu dari evolusi itu awalnya hukum itu linier mengikuti (suara tidak jelas) teknologinya, seperti Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Pos itu terpisah, kemudian (suara tidak jelas) juga terpisah.
5- Dulu dia Postel, kemudian dia masuk ke dalam Kominfo, kemudian penyiaran tv dan radio di dalam konteks (suara tidak jelas) adalah bukan user yang diatur tapi si provider broadcaster yang diatur. Kemudian, komputer terkait dengan.... KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Pak Edmond, saya sela sebentar. Bisa agak keras, Pak, karena ini di sini terdengar tapi kurang gimana ya caranya ya. DEKAN FAKULTAS HUKUM UI (Dr. EDMOND MAKARIM, S.Kom., S.H., LL.M.): Microphone-nya sudah saya maksimalkan. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Oh, gitu ya, ya sudah oke lanjut. DEKAN FAKULTAS HUKUM UI (Dr. EDMOND MAKARIM, S.Kom., S.H., LL.M.): Lalu, kemudian kita cermati bahwa pembicaraan tentang keberadaan sistem komunikasi elektronik global yang berbasis komputer, sesungguhnya telah ada sebelum dipopulerkannya internet untuk pemakaian publik. Jadi sebenarnya dia ada dalam konteks berpikir seperti electronic data interchange. Kalau sekiranya ini mic-nya masih kurang bagus saya lepaskan mic-nya ini coba kalau. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Sudah, sudah. DEKAN FAKULTAS HUKUM UI (Dr. EDMOND MAKARIM, S.Kom., S.H., LL.M.): Cukup terdengar ya? KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Sudah. DEKAN FAKULTAS HUKUM UI (Dr. EDMOND MAKARIM, S.Kom., S.H., LL.M.): Oke. Lalu hal yang terpenting di dalam konteks pandangan terhadap keberadaan sistem elektronik adalah dia merupakan transformasi dari bentuk organisasi dan manajemen yang terkait. Kemudian, dalam menyikapi hal ini dinamika sejarahnya bahwa beberapa negara mengaturnya terpisah-pisah. Jadi, dia linear apa yang dirubah pelan-pelan gitu. Nah, kemudian Indonesia
6- ITE mendapatkan pandangan dari perspektif dengan Undang-Undang akademisi Australia, Bapak bisa lihat jejak digitalnya (suara tidak jelas) bahwa yang pertama disebut single omnibus law adalah Undang-Undang ITE, karena di dalamnya ada soal informasi elektronik (suara tidak jelas), kemudian ada transaksi elektronik, ada tanda tangan elektronik, ada (suara tidak jelas), dan cyber crime. Jadi sejarahnya dulu memang kami awalnya membantu Kementerian Perdagangan, karena itu judul awalnya adalah RUU IETE (Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik). Kemudian rekan dari UNPAD membuat undang- undang judulnya PTI. Dan, kemudian di masyarakat sendiri pun dari Forum Policy juga menyampaikan konsep berpikir tentang RUU tentang Tindak pidana TI. Lalu kemudian tiga hal ini menjadi satu, di mana pembicaraan tentang cyber crime itu langsung didatangkan dari Convention Microsoft of Europe si pembuatnya. Waktu itu yang datang ke DPR dan ke kami adalah Alexander Shader dan Christina Sjuman. Dan, mereka menjelaskan beberapa hal dan yang kita terima saat itu adalah substantive law-nya. Jadi keberadaan cyber crime seperti itu bukan sekonyong-konyong tapi bisa dikroscek kepada salah satu Anggota DPR RI saat itu adalah Pak Ganjar, Pak Ganjar yang menjadi Gubernur sekarang di Jawa Tengah, itu menanyakan kepada sidang saat itu kalau konsep cyber crime ditawarkan pada awalnya, kok seperti tidak merujuk kepada ketentuan atau organisasi yang berlaku global. Oleh karena itu, di-adopt-lah convention of cyber crime dalam konteks berpikirnya adalah mengikuti kaidah umum. Di mana kalau kita bicara cyber crime dua hal, yaitu computer as a target and computer as a tool. Nanti saya ingin menyampaikan keterkaitannya dengan KUHP yang baru. Tapi inti yang ingin saya sampaikan dari keberadaan Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE bisa dikatakan lex specialis terhadap keberadaan sistem elektronik dan dia mencakup sistem elektronik yang berbasiskan internet protokol dan other protokol yang mungkin akan tumbuh kemudian, karena ini at the end juga merupakan hal yang dicakupnya. Nah, secara hukum pada saat bahwa hanya terkotak-kotakan pada undang-undang tertentu, sebenarnya ada upaya dari pemerintah untuk membuat undang-undang konvergensi untuk menyatukan cara berpikir telekomunikasi media dan informatika sebagaimana yang saya gambarkan tadi. Dan, dalam berkembang kemudian ada dinamika bahwa sistem pemerintahan juga membuat kemungkinan keputusan berbasis elektronik. Dua isu terakhir yang dimaksud secara global adalah tentang privasi dan perlindungan data pribadi, serta isu cyber security. Di mana serangan yang pertama sebenarnya adalah bukan physical act tapi lebih pyscological act manusia yang berlandaskan Pancasila sila kedua "kemanusiaan yang adil dan beradab", malah justru yang ditanamkan bangsa Indonesia seakan-akan tidak sopan, tidak adil, dan tidak beradab, karena kalimatnya bukan tidak sopan sebenarnya bahasa Inggrisnya uncivilized.
7- Nah, saya perlu mengingatkan tentang (suara tidak jelas) Pasal 622 ayat (1) huruf R dalam UNdang-Undang 1/2023 KUHP, menyatakan tegas mencabut beberapa pasal pidana Undang-Undang ITE, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) intersepsi ilegal, Pasal 31 ayat (2) pengecualian intersepsi oleh penegak hukum juga ikut dicabut, Pasal 36 yang dikatakan semua tindakan cyber crime tadi yang merugikan orang lain, itu sebenarnya secara tidak langsung adalah larangan komersialisasi cyber crime. Ada orang melakukan tindak pidana tapi itu ternyata adalah sebagai nafkah dia, karena dalam perkembangan terakhir justru pelaku cyber crime adalah salah satu cari uangnya dari sana. Sehingga, kalimat yang merugikan itu sebenarnya masih ada, cuma mungkin tidak semua orang bisa membaca pasal 36 dengan tepat jika tidak melihat bagaimana pembahasannya dulu. Pasal 45 ayat (1) ancaman pidana penyebaran konten ilegal dicabut juga. Pasal 45 ayat (3) ancaman pidana cyberstalking juga dicabut. Pasal 45 ayat (2) ancaman pidana bohong dan SARA juga dicabut. Kemudian ancaman pidana ilegal akses, ancaman pidana illegal interception. Dan Pasal 51 ayat (2) ancaman pidana terhadap Pasal 36, yaitu komersialisasi atau tindakan mencari nafkah dengan melakukan kejahatan. Sehingga jika ada ilegal akses, ilegal interception kemudian data interference dan sistem interference yang ditujukan untuk merugikan orang lain, nah, itu kan berarti adalah suatu tindakan yang terkait dengan kegiatan intelijen yang menuju kepada perseorangan. Catatan saya terhadap pranaskah menurut saya kalau hanya pasal- ini itu, rasanya, kita akan berdebat masalah apakah selama pasal permasalahan di undang-undang itu ITE di permasalahan susbtansi dari normal itu ataukah justru letaknya pada penegakkan hukumnya. Nah, saya boleh mengutip sedikit Pasal 406 huruf a, dari Undang- Undang KUHP yang dimaksud dengan melanggar keasusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai hidup dalam masyarakat, di tempat, dan waktu perbuatan tersebut. Kalau ini yang dipakai batasan keasusilaan, contohnya maaf seakan-akan kalau ada adult material ditawarkan terhadap komunitas tapi tidak menjamin adanya larangan akses anak atau menawarkan sesuatu, kemudian audience-nya tidak menjadi kewajiban untuk dijaga. Itu yang kurang satu prinsipnya, harusnya adalah konteks community dan audience. Jadi, kalau ada adult material diakses oleh orang dewasa tanda kutip dalam komunitasnya, misalnya entah dia dokter, entah apa terserah, tapi kalau tidak dapat dipastikan bahwa yang akan mengakses adalah seorang anak bisa. Atau dalam kata lain terbuka sehingga audience-nya bisa seorang anak maka itu menjadi pelanggaran keasusilaan. Jadi, masih ada yang kurang komprehensif dari penjelasan Pasal 406. Lalu Pasal 506, yang dimaksud dengan kabar bohong adalah tidak hanya pemberitahuan palsu tentang suatu fakta tetapi juga pemberitahuan palsu tentang suatu keuntungan yang diharapkan. Mungkin Bapak-Ibu masih ingat waktu KUHP dibahas, masih anak STM ikut demo melawan KUHP, sementara dia juga tidak tahu tapi dia bergerak ke pusat itu karena ada tawaran
8- dia orang berkumpul kena uang 100 ribu. Itu yang terjadi pada saat mahasiswa digabung dengan anak STM, waktu kejadian itu. Itu yang saya dapat dari pihak penegak hukum. Lalu kabar bohong yang berdampak hukum di dalam naskah usulan, digantungkan pada kata keonaran. Sementara, di Pasal 190 ayat (1) dari KUHP yang baru yang dimaksud dengan kerusuhan adalah suatu kondisi yang menimbulkan kekacauannya atau kerusakan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit tiga orang. Bagaimana pendefinisian dari si lingkup penjelasan dari Pasal 190 ayat (1) tentu berbeda dengan yang diusulkan dalam naskah revisi undang-undang kedua. Nah, penting untuk dicatat bagi para penegak hukum tentu harus punya ukuran. Bagaimana degradasi tindakan dari ada empat kata yang akan keluar di situ, huru-hara, kerusuhan, kekacauan, keonaran. Itu kalau ada dibilang spektrum kerusakan harusnya itu menjadi penentu. Kalau bohong tapi tidak berdampak kepada publik, misalnya saya mengatakan laut mati itu saya bunuh atau langit biru saya yang cat, itu sudah jelas bohong tapi tidak ada dampak hukumnya, tidak ada akibat hukumnya karena itu pembual besar orang kan begitu, itu bohong. Tapi kalau kita, misalkan KUHP sudah punya definisi seperti ini revisi yang diajukan justru berbeda, di mana keonaran yang dipersepsikan lebih dari kerusuhan sementara KUHP juga mengenal ada kata-kata kekacauan, keonaran, huru hara, dan kerusuhan. Yang dianggap paling tinggi degradasinya adalah kerusuhan, jadi tentu itu harus ada perbaikan. Terlebih dari itu, saya mencermati seharusnya beberapa catatan dalam implementasi Undang-Undang ITE, jangan hanya digantungkan pada sisi pidananya, tapi kita cermati perbedaan definisi informasi elektronik dengan dokumen elektronik. Pada saat yang lalu itu terjadi perdebatan antara saya dengan sesama antara narasumber saat itu apakah perlu kita debatkan antara informasi elektronik dengan dokumentasi elektronik. Karena kalau sekarang kita bilang informasi elektronik adalah setiap (suara tidak jelas) baik dalam bentuk yang menjadi program komputer atau yang akan menjadi data semata seterusnya itu adalah suatu informasi elektronik. Jadi, informasi elektronik itu adalah (suara tidak jelas) itu yang paling besarnya, di dalamnya ada program komputer, ada data, dokumen, dan seterusnya. Jadi, kalau informasi elektronik itu akan didefinisikan menjadi lebih jelas atau menjadi lebih bagus, karena masih ada kebingungan di masyarakat tentang perbedaan yang signifikan antara IE dengan dokumen elektronik. Kalau saya memberikan contohnya adalah sederhananya sewaktu sosialisasi informasi elektronik berujung hanya kepada konten belum ada recording-nya, dokumen elektronik itu adalah kepada e-record-nya. Lalu ada definisi juga yang harus di-clear-kan tentang electronic signature dan electronic certificate yang mungkin perlu ada perbaikan definisi. Halo, apakah masih bisa saya lanjutkan?
9- KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Masih, lanjut, lanjut. DEKAN FAKULTAS HUKUM UI (Dr. EDMOND MAKARIM, S.Kom., S.H., LL.M.): Selanjutnya, definisi penyelenggaraan sistem elektronik. Sering dipersepsikan hanya sistem komputer, padahal sistem elektronik itu pada saat kita menggabungkan dua pengertian yang dari UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures, itu kita gabungkan juga dengan definisi komputer sistem di dalam (suara tidak jelas) cybercrime. Oleh karena itu, adalah letaknya yaitu mencakup komponen dan fungsinya. Sehingga pada saat dia diselenggarakan, maka yang harusnya terjadi bukan hanya berpikir bahwa penyelenggara tersebut operator tapi mencakup vendor atau developer terhadap product liability atas program komputer. Dengan kata lain definisi penyelenggara adalah setiap pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik. Sistem elektronik pun harusnya dipersepsikan tidak hanya sistem komputer tetapi juga sistem komunikasi, termasuk artificial intelligence. Syscom sebagai suatu kebendaan selain keutuhan, kebendaan, dia (suara tidak jelas) dapat dilakukan penyitaan. Ada kasus, Bapak-Ibu mungkin masih bisa mencermati dulu kasus SISMINBAKUM, disita oleh Kejaksaan. Kemudian, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, saat itu saya juga menyampaikan pandangan bahwa Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE di belakang hari akan terkesan kontrak produktif, karena kalau keputusan administrasi pemerintahan saat itu e-Gov sedang berkembang. Bisa jadi dia akan masuk juga dalam dunia sistem transaksi tanah, sehingga seharusnya Pasal 5 ayat (4) tidak dipersepsikan Pasal 5 ayat (4) itu menjadi batu sandungan, karena seharusnya undang-undang sektornya tetap bergerak. Namun kenyataannya sering dipersepsikan bahwa dia menjadi penghambat. Oleh karena itu, akan lebih clear di revisi Undang-Undang ITE, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE dicabut saja, karena pengecualian ayat-nya itu sendiri sebenarnya kalau kalimatnya dan tapi orang membacanya atau. Kemudian, kedudukan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan mengikat yang dapat dikatakan sebagai perluasan alat bukti yang telah dikenal, itu kategorisasi alat bukti dalam hukum acara yang sebelumnya. Atau kehadirannya sebagai alat bukti baru atau alat bukti lain yang berdiri sendiri sepanjang jelas peristiwa hukumnya dan subjek hukumnya yang bertanggung jawab terhadap informasi elektronik tersebut. Sebagai satu contoh adalah dokumen (suara tidak jelas) yang Bapak-Ibu tanda tangani dengan tanda tangan digital yang didukung oleh certificate digital. Maka itu dikatakan sebagai suatu informasi elektronik yang mengikat, sah dan mengikat. Kemudian lebih banyak mengemuka ternyata cyber crime terhadap online defamation ketimbang lainnya. Yang lucunya itu terjadi setelah revisi Undang-Undang ITE yang pertama, yang merevisi jumlah ancamannya yang tadinya 6 tahun menjadi 4 tahun. Tetapi, secara prosedur justru dikembalikan
10- kepada KUHAP yang sangat tergantung kepada pendekatan subjektif dari penegak hukum. Tentu hal itu menjadi pertanyaan apakah kurang tepat substansi hukumnya ataukah penerapannya. Saya melihatnya perkenankan saya dengan sependek sepemahaman saya dan pengamatan saya, lebih tepat bukan substantifnya tapi di dalam penegakan hukumnya. Karena kalau untuk dari aduan mestinya adalah bukan prioritas pertama, justru dari pidana biasa yang dalam cyber crime itu yang harusnya menjadi prioritas untuk diselesaikan ketimbang pencemaran nama baik. Karena masih ada mekanisme pencemaran nama baik diselesaikan secara perdata, sehingga jika kita memang berbeda kepada prinsip bahwa itu ultimum remedium maka pidana hanya pada konteks tertentu. Karena utamakanlah dulu penyelesaian perdatanya, sehingga sudah tepat jika ada peraturan tentang bagaimana penerapan restorative justice dalam konteks ini. Lalu timbul pertanyaan, apakah freedom of expression yang selama ini terjadi di internet ofensif gitu ya, ataukah representasi dari sila kedua dan kenapa terjadi. Apakah persepsinya karena kebebasan mutlak tanpa batasan dan pertanggungjawaban hukum. Kemudian terkait dengan itu pula, konteksnya adalah sejauh mana pengumuman didefinisikan secara hukum. Pengumuman secara online dulu terjadi perdebatan antara para ahli, bahwa apakah untuk yang computer as a tools, yaitu suatu tindakan tindak kejahatan yang kemudian dia melakukannya dengan komputer perlu dalam satu undang-undang khusus. Karena pada saat itu pernah ada kasus tentang nama domain yaitu bukan orang berebut domain tapi ada pihak lain menggunakan domain atau mendaftarkan nama domain kompetitor untuk kecurangan. Dan, pada saat itu dalam KUHP ada pasal persaingan curang, kemudian terjadi perdebatan apakah perlu kita kualifikasi penjelasan apa yang dimaksud pengumuman secara online. Oleh karena itu, beberapa keluar walaupun sudah ada dalam KUHP kemudian ada Undang- Undang ITE. Tetapi, dijelaskan pengumuman dalam konteks itu, yaitu mendistribusikan yaitu activety disseminator. Yang kedua transmisi, transmisi yang disampaikan di sini adalah penggunaan signal yang terpancar secara publik, lalu kemudian membuat dapat diakses oleh publik. Kemudian juga ada catatan terhadap implementasi kebijakan blocking and filtering yang boleh tadi akan bertentangan dengan prinsip Net-neutrality dan juga berpotensi unfair competition di belakang hari. Jika ternyata ada orang yang melaporkan dan terafiliasi dengan perusahaan lain, dia ingin menghambat suatu penyedia sistem untuk dapat diakses oleh lebih banyak orang. Lalu, kemudian online advertising yang bersifat mengganggu, mungkin Bapak-Ibu masih ingat kalau akses internetnya lewat apa...,network kok nggak keliatan banyak advertising, tapi kalau Bapak-Ibu masuk lewat mobile ini advertising-nya siapa? Advertising-nya situs yang kita kunjungi atau jangan- jangan advertising yang disisipkan oleh mobile operator, sehingga jalan terus seperti tercegat-cegat, mau ke mana-mana harus dihilang-hilangin dulu, di exit- exit dulu. Itu kerjaannya siapa? Dan, itu sebenarnya adalah posisinya adalah
11- inter (suara tidak jelas) advertising, dia seperti interception, seharusnya itu tidak boleh. Lalu perkembangan belakang hari directive on electronic signature Uni Eropa telah berubah menjadi electronic identity and authentication service, atau kita sebutnya electronic identification, authentication, and trust sevices disingkatnya e-IDAS dan ini dibahas lagi di dunia di UNCITRAL. Ada dalam naskah lampiran yang Bapak-Ibu terima, di situ ada perbandingan, table perbandingan antara ketentuan e-IDAS Uni Eropa dengan e-ID and trust services dalam UNCITRAL. Lampirannya cukup banyak saya berikan naskah lengkap berikut kepada standar-standar teknis dalam penyelenggaraan tanda tangan. Lalu, isu online privacy dan perlindungan data pribadi yang kemudian sudah diatur lebih lanjut menjadi undang-undang khusus PDP. Namun masih ada beberapa hal yang belum sesuai harapan, khususnya isu kelembagaan independen dan tanggung jawab pemerintah jika dia menjadi pengelola data pribadi itu sendiri. Tanggung jawab kepastian penghapusan data pribadi bertanggung jawab ke siapa terhadap perolehan yang tidak halal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, kalau ada suatu barang dicuri kan barangnya harusnya disita dan dimusnahkan. Harusnya dikejar siapa pihak-pihak luar negeri yang mendapat kebocoran data dari kita, kita tuntut untuk dihapuskan dari situsnya. Lalu, kemudian isi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah mencakup seluruh instansi yang terkait dengan keamanan, dan pertahanan, serta ketahanan nasional. Karena konteks seperti bjorka, itu seakan-akan kan tidak ada yang ngaku itu data siapa. Data yang telah terpapar sebelumnya atau telah bocor sebelumnya kemudian didaur ulang, bisa juga dipersepsikan seperti itu. Tapi kalau semuanya instansi yang terkait pertahanan dan keamanan tidak ada yang mengambil satu tanggung jawab tentu kesannya adalah punya kewenangan tapi terjadi pembiaran. Sehingga, seharusnya di dalam Pasal 40 Undang-undang ITE dimasukkan saja isu cyber security di dalamnya dan kepastian bahwa semua instansi yang terkait keamanan harus berkolaborasi menyelesaikan masalah itu. Jadi, pertanyaannya apakah dapat dimasukkan dalam revisi Undang- Undang ITE sebagai tambahan dari inisiatif DPR, karena dia adalah merupakan syarat akuntabilitas. Keamanan adalah satu satu aspek akuntabilitas dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Daripada kita menunggu satu undang- undang khusus tentang cyber security. Kemudian, karena ada satu konflik yang boleh jadi kemungkinan adalah konflik antar negara dapat dieskalasi menjadi lintas negara, maka negara seharusnya punya satu kewenangan baru, yaitu kemungkinan tindakan retaliasi atau balasan bahasa lainnya counter measures terhadap tindakan- tindakan yang ofensif kepada sistem elektronik nasional, baik dia merupakan ancaman, gangguan, ataupun serangan kepada sistem elektronik Indonesia yang berpotensi konflik antar bangsa dan negara, sehingga wajar kalau kita (suara tidak jelas).
12- Selebihnya ini adalah data-data yang ingin saya sampaikan, ada kesalahan sedikit konstitusi kita (suara tidak jelas) Mengatakan Pasal 20 (suara tidak jelas) bahwa informasi itu, setiap orang berhak untuk memperoleh informasi dan seterusnya. Kemudian dikatakan boleh mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan. Sementara international covenant on civil and political right, mereka cuma tiga, seek mencari, receive menerima, dan forward meneruskan. Jadi, semua tindakan memperoleh informasi di internet, download bukan ikhtiar yang mengakibatkan seseorang yang men-download mengklaim hak kepemilikan atas hak usahanya. Jadi, awalnya ICCPR cuma tiga tapi Indonesia cukup melebihi ya, sangat berlebih. Yang seharusnya mencari, dan meneruskan, serta mengolah, masuk kata-kata memiliki dan menyimpan. Lalu juga ada konteks data pribadi. (suara kurang jelas) Jika hak cipta menyatakan foto saya adalah intelektual properti, tapi mengapa set data atribut item yang melekat kepada diri saya itu tidak dipersepsikan sebagai kebendaan. Lebih menarik lagi jika kompilasi data, orang bikin data, gitu ya berlangganan data Facebook itu bisa diklaim sebagai hak cipta. Tapi mengapa setiap orang yang justru datanya dihimpun tidak dianggap sebagai satu kebendaan yang melekat kepada dirinya. Itu pertarungan antara kepentingan nasional dengan kepentingan global sebagaimana yang saya sampaikan dalam slide sebelumnya. juga selalu dipersepsikan bahwa seakan-akan kebebasan berekspresi adalah kebebasan mutlak, padahal yang diratifikasi oleh Indonesia dan ICCPR kalimatnya jelas, the exercise of the right provided for in paragraph 2 of this articles carries with it special duties and responsibilities. Pada saat setiap orang menjalankan kebebasannya sebagai hak, maka seharusnya dia juga menjamin tidak ada penyalahgunaan hak kebebasannya, yaitu adanya tanggung jawab hukum, special duties dan responsibilities. Ada tanggung jawab hukum, kewajiban hukum, dan pertanggungjawabannya atau responsibiitasnya dan harus menghargai hak orang lain right reputation of others, national security, public order, public health, dan moral. Lalu Jadi, dari situ saya juga juga melihat lagi kepada konstitusi, kenapa teknologi kok di Indonesia jadi seakan-akan menjadi satu kewajiban. Pada saat pemerintah menyatakan ini dijalankan ini menjadi kewajiban. Padahal seharusnya teknologi tetap harus dalam konsepsi nilai kegunaan, utility-nya. Kapan dia diterapkan harus berbanding lurus dengan (suara tidak jelas) terhadap siapa masyarakatnya, termasuk bagaimana dan kebudayaannya. Karena teknologi juga tidak terlepas dari kebudayaan, sehingga teknologi menjadi lebih dewasa dan tidak merugikan. Contoh sederhana, dalam penerapan e-toll yang mengakibatkan masyarakat harus beli kartu. Padahal yang punya keinginan untuk melakukan efisiensi cetak uang adalah pemerintah. Harusnya keberadaan kartunya disubsidi oleh pemerintah. Lalu juga ada yang yang perlu diperhatikan adalah lahirnya Undang- Undang Teknologi, Undang-Undang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang menyatakan bahwa semua teknologi pada saat dia dikembangkan dalam Balitbangnya, istilahnya Litbang kita, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Harus ada perizinannya karena ada model high risk yang harus
13- dikomunikasikan kepada komisi etik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisnas. Lalu Undang-Undang 30/2014 yang memberikan kewenangan kepada (suara tidak jelas) administrasi negara memberikan (suara tidak jelas) administrasi pemerintah elektronik. Cuma lucunya di sini adalah ayat (4)-nya, ayat (5)-nya, jika terjadi perbedaan antara yang elektronik dengan yang kertas, justru yang dipegang kertas. Itu jadi keliru kalau yang originalnya elektronik ya yang harus dipegang originalnya, yang elektronik bukan yang kertasnya. Yang kertasnya adalah bilamana aslinya kertas kemudian ditransformasikan ke elektronik, baru ayat (5)-nya jalan, tapi kalau nggak justru keliru. Contohnya adalah pengesahan badan hukum ditetapkan secara elektronik oleh Dirjen AHU, maka Bapak-Ibu menge-print-nya itu adalah salinannya sebenarnya, yang aslinya original elektronik itu. Jadi, maksudnya Undang-Undang ITE dengan pendekatan pertama informasi elektronik itu adalah memperjelas originalitas elektronik itu di situlah yang harus bernilai dari awalnya. Kalau bahasanya UNCITRAL adalah legal value of electronic people. Suatu informasi elektronik tidak boleh ditolak kehadirannya di muka persidangan hanya karena semata-mata bentuknya elektronik. Dan itu jelas, jadi diterima sebagai alat bukti tiga syarat, yaitu dianggap tertulis bilamana informasi elektronik itu dapat disimpan dan dibaca kembali, dianggap memenuhi unsur sains jika ada subjek hukum yang bertanggung itu ditandai dengan penggunaan tanda tangan elektronik. Lalu yang ketiga adalah original yang disimpan dan dibaca kembali dapat dipastikan tidak berubah. jawab terhadap informasi itu. Maka Lalu, ada juga Undang-Undang Perdagangan yang, atau tentang perdagangan via sistem elektronik dan mencakup, ada juga (suara tidak jelas) ternyata sistem elektronik itu tidak sebagaimana yang dinyatakan pada saat digunakan. Demikian pula perkembangan jabatan notaris. Di dalam Undang- Undang 2 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (3) menyatakan kewenangan (suara tidak jelas) salah satunya adalah cyber notary. Tapi lucunya sampai sekarang tidak dijalankan dengan dalih Pasal 5 ayat (4) seakan-akan tidak memberikan ruang. Padahal hal yang sama seharusnya juga menjadi dalil pada saat keputusan administrasi pemerintahan memberikan keputusannya secara elektronik, tapi ternyata tidak dia tetap berjalan. Dan, kemudian Indonesia juga meratifikasi hak convention tentang apostille, yaitu pengurangan syarat-syarat terhadap legalisasi foreign public document. Oleh karena itu, perlu juga dimasukkan di sini kebijakan tentang bagaimana public repository document yang terjadi. Agar jangan sampai lucu pada saat di luar negeri sistem electronic apostille tidak lagi digantungkan pada tanda tangan dari spesimen fisik bentuk tanda tangan, kita malah meratifikasi apostille tapi mempersyaratkan bahwa tanda tangan yang akan di reposite adalah tanda tangan spesimen, simbolik, padahal harusnya tidak seperti itu.
14- Isu cyber security sebagaimana saya sampaikan akan berdampak kepada ekskalasi, di mana kejahatan tidak hanya dilihat dari kejahatannya tapi dilihat bagaimana dia diselenggarakan, modusnya, awalnya. Dari sebelum kejahatan, pasca kejahatan, dampaknya seperti apa, pandangan opininya. Maka di belakangnya ada state actor dan non-state actor dan boleh jadi ada organized crime yang lintas border. Dengan demikian, saya juga ingin memberikan catatan bahwa dalam perkembangan terakhir itu negara dituntut di UN norm of responsible state behaviour in cyberspace, interstate corporation national security, kemudian ada prevent misuse of ICT in your territory, tidak boleh semata-mata menyediakan secara sengaja fasilitas di negaranya untuk menyerang negara lain. Namun uniknya (suara tidak jelas) bukan orang Indonesia yang buat, sehingga orang Indonesia tahunya cuma itu berjalan dengan well, yakin gitu ya, baik, working properly. Padahal kalau cloud ada malicious cloud, kita tidak punya akses untuk membuka, sehingga trust-nya sangat berada dalam kondisi percaya dengan satu branded tertentu saja. Lalu serangan-serangan tidak boleh kepada critical infrastructure, harus ada response for request for assistance, harus ada supply, keyakinan supply-chain security, ada kewajiban melaporkan kerentanan, dan seterusnya, dan tidak boleh menyerang emergency response state. Jadi, catatan usulan revisi kedua ini saya ingatkan, sebaiknya tidak hanya aspek pidananya saja melainkan juga aspek keperdataannya dan administrasinya, karena itu yang sekarang sangat kita butuhkan untuk mendorong digital ekonomi. Kalau memang kita mau menuju digital ekonomi, saya harap itu tidak menjadi (suara tidak jelas) tapi menjadi konsen kita. Itu hanya bisa terjadi kalau ada legal confidence. Economic confidence sangat tergantung pada legal confidence, tidak mungkin ada transaksi jual beli jika tidak ada kepastian tentang hak milik itu sendiri. Entitas dan kepastian penggunanya dalam transaksi elektronik keuangan hanya berdampak strategis lainnya. Lucunya tahu-tahu ada instansi lain yang menyatakan kalau untuk pinjam meminjam lewat fintech nggak perlu penggunaan tanda tangan digital yang didukung oleh certificate digital. Itu malah jadi lucu karena ada dampak strategis, harusnya dikatakan wajib bagi semua transaksi elektronik khususnya keuangan dan transaksi strategis lainnya. Lalu, mohon maaf saya sedang di bandara, kalau ada gangguan dari pengumuman bandara, mohon dimaafkan. Lalu berikutnya adalah yang kedua, idealnya semua tindak pidana berada dalam satu kodifikasi KUHP. Seharusnya kita berpersepsi bahwa untuk konten illegal yang fokusnya adalah penggunaan sistem komputer secara melawan hukum, artinya tindak pidana sebelumnya telah ada harusnya dianggap selesai, idealnya di KUHP. Sayangnya faktanya di KUHP tidak cukup, kalau boleh saya jujur mengatakan itu tidak cukup. Lalu harus ada yang menyebutkan tentang computer as a target. Di mana kejahatan terhadap sistem elektronik itu sendiri yang menjadi sasaran. Dulu hal itu baru jadi perdebatan saja sebagai unethical conduct tapi begitu dia masuk sebagai satu perumusan KUHP berarti kan dia sudah jadi
15- kriminalisasi. Contohnya, ngotak ngatik barang orang tanpa minta izin, dulu dirasa sah-sah saja, tapi begitu ini jadi jaringan publik yang ngotak ngatik orang sembarangan kalau nggak punya hak, itu contohnya. Lalu kemudian ada perbaikan dan penambahan definisi informasi elektronik itu jelas meng-clear-kan bahwa yang dimaksud informasi elektronik adalah kontennya. Yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah mencakup semuanya dalam konteks ada recording-nya, e-record. Lalu sistem elektronik untuk fasilitas kepentingannya bukan kepada lingkup sistem elektronik itu berinteraksi. Saya lihat PP 71 menyatakan bahwa PSE lingkup privat dan lingkup publik. Seharusnya adalah sistem elektronik yang tujuannya untuk kepentingan publik, pelayanan publik, atau untuk kepentingan privat. Jadi proporsinya yang menentukan bahwa perbedaan (suara tidak jelas). Kedua, penyelenggara SE harusnya mencakup kepada vendor, agar jangan sampai besok ada orang bikin program komputer, bikin produk IT, bikin (suara tidak jelas) dia bilang yang salah operatornya, padahal bisa jadi yang salah adalah (suara tidak jelas) atau (suara tidak jelas) yang mereka tidak tahu sebelumnya, tidak sadar, atau sengaja jangan-jangan menciptakan hidden code untuk security hole di belakang hari. Kemudian adalah penambahan definisi tentang identitas digital yang mencakup yang berbasis credentials contoh KTP, dan yang noncredential. Apakah harus kita lepaskan ke dalam ketentuan hukum yang bertanggung jawab jika orang bikin login dengan Yahoo, sementara Yahoo tidak pernah memeriksa identitas orang, sementara email yang dipakai email Yahoo ternyata itu merepresentasikan identitas dia dalam berkomunikasi kepada pihak lain, atau disebut juga soft identity providers. Mungkin Bapak-Ibu kalau lihat di playstore, di-download itu kan ada login with Yahoo, login with Google, Facebook, dan seterusnya. Itu harus ada aturan bahwa tentang keotentikan ini bagaimana, karena sertifikat adalah maksudnya mengkonfirmasi jelas bahwa identitas itu benar terkonfirmasi. Lalu berikutnya adalah kriptografi dan sistem persandian, karena ini menjadi esensi. Slide yang terakhir dari saya, Bapak-Ibu, perlu di pertegas informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dan mengikat jika dihasilkan oleh sistem keamanan yang reliable dan rational certified. Jangan sampai besok ada teknologi negara lebih bagus, karena dia berdasarkan best practices-nya negara dia, padahal belum tentu nationally accredited menurut kita. lain yang menyatakan dia Harus tegas penjelasan pencabutan Pasal 5 ayat (4), karena sejarahnya dulu Pasal 5 ayat (4) itu hanya semata-mata dibuat agar tidak ada sesuatu yang sangat bombastis. Karena saat itu belum terpikirkan bahwa ada e-gov yang baik. Walaupun sampai sekarang seharusnya e-gov-nya harus menjadi lebih baik, tapi setahu saya masih government centric belum user centric. Lalu, revisi tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik menjadi e- IDAS, sebagaimana yang terjadi dalam Uni Eropa dan juga UNCITRAL, berikut keberadaan profesi penunjang.
16- Dan, yang berikutnya adalah kepastian tentang penyelenggaraan trustmark. Pasal 40 memuat peraturan keamanan cyber nasional. Pembatasan tanggung jawab negara terhadap perlindungan yang tidak setara dan reciprocal dari kegiatan cross border yang tidak diketahui atau dilaporkan pada negara. Jadi, tadi ada soft law yang menyatakan responsible state behaviour in cyberspace. Harus ada secara perundang-undangan yang menyatakan negara mengesepsi bila kondisi-kondisi tertentu. Lalu kewenangan untuk melakukan retaliasi atau (suara tidak jelas) setelah dilakukannya do diligence terhadap serangan kepada sistem elektronik nasional. Dan, kewenangan negara untuk memastikan penghapusan data di luar negeri dan penutupannya. Tentu pertanyaannya, Pak Edmond, kok capek- capek mikirin tentang (suara tidak jelas) retaliasi. Bapak-Ibu, perlindungan HAKI itu berlaku di seluruh negara, karena ada konvensi internasional mengikat. Tapi, manakala ternyata ada perdagangan yang tidak fair, Brasil dan India pernah membuat sesuatu yang akibatnya produk Amerika yang dilindungi dengan HAKI tidak dilindungi di negaranya. Demikian dari saya, yang kita harapkan bahwa setelah ada revisi Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan identitas digital dan tanda tangan elektronik, serta sertifikat elektronik, maka akan menjadi lebih baik. Kalau boleh saya mengusulkan jangan hanya dipersepsikan dalam konteks pidananya saja, apalagi jika itu hanya menyangkut satu tindakan ilegal konten, karena seharusnya dianggap esepsinya telah selesai. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya telah memberikan dokumen secara lengkap. Bapak-Ibu bisa lihat di lampirannya berikut table perbandingan dari Undang-Undang ITE yang original, kemudian ada revisi pertama yang berakibat begitu membahananya pencemaran nama baik, walaupun ancaman pasal telah dikurangi, sayangnya acaranya kembali kepada KUHAP. Lalu yang ketiga, adalah tentang isu privacy dan data pribadi, national cyber security yang harusnya juga dimuat dalam revisi. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada ketua sidang, semoga apa yang saya sampaikan cukup jelas, karena saya khawatir terganggu oleh pengumuman di bandara. Terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Terima kasih, Pak Dr. Edmond Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. atas penjelasannya yang sangat komprehensif dan cukup visioner. Jadi, membuat kita punya gambaran yang jauh lebih luas daripada mungkin usulan revisi yang disampaikan oleh pemerintah dan kita. Mudah-mudahan nanti akan bisa memberikan masukan yang lebih berarti bagi revisi kedua Undang-Undang ITE. Sekali lagi terima kasih, Pak Edmond Makarim.
17- Selanjutnya, dari ruangan ini, siapa mau duluan? Ya? Ladies first boleh, Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi, S.H., LL.M ,silakan. KETUA CYBER LAW CENTER UNPAD (Dr. Hj. SHINTA DEWI, S.H., LL.M.): Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Pertama-tama terima kasih kepada dewan yang terhormat ini sudah mengundang saya untuk sharing tentang revisi dari Undang-Undang ITE yang kedua ini. Mendengar tadi paparan Pak Edmond, sebetulnya kami juga memiliki satu pemikiran yang sama. Karena mengingat proses pembentukan dan amandemen undang-undang di Indonesia itu memerlukan suatu proses dan waktu yang panjang gitu ya. Jadi, sangat disayangkan kalau dalam proses yang panjang itu hanya beberapa pasal saja yang direvisi, padahal kalau kita lihat dalam proses pembentukannya Undang-Undang ITE itu kan informasi dan transaksi elektronik. Jadi, yang di sini di-highlight adalah hanya masalah informasinya. Padahal transaksi elektroniknya dan hal lain juga masih memerlukan satu revisi dan perbaikan gitu ya. Jadi saya juga mengusulkan bahwa revisi ini harusnya secara komprehensif, karena banyak juga masalah- masalah yang memang harus dibenahi di sini. Menarik di sini di dalam bab menimbang, gitu ya, jadi kalau di dalam bab menimbang seakan-akan hanya yang dilihatnya adalah masalah-masalah, apa gangguan ya, masalah gangguan, kemudian masalah-masalah, banyaknya kasus salah satunya ya kasus tentang pencemaran nama baik tadi yang sudah dijelaskan secara komprehensif oleh Pak Edmond, gitu ya. Jadi, sebetulnya kita harus melihat Undang-Undang ITE ini secara lebih luas lagi, jadi tidak hanya kepada unsur-unsur kekacauan, unsur-unsur kasus, unsur-unsur pidana, tetapi juga harus melihat potensinya seperti apa, kalau dikaitkan dengan transaksi elektroniknya sendiri gitu. Tadi, pasal-pasal tentang pidana tentunya sudah dipaparkan oleh Pak Edmond ya. Saya sepakat bahwa pasal salah satunya adalah Pasal 27 yang banyak sekali masalah itu sebetulnya sudah diatur di dalam KUHP gitu ya. Jadi, sebetulnya yang kita harapkan adalah revisi ini juga memperhatikan kasus- kasus cyber crime yang baru gitu yang muncul di dalam prakteknya seperti itu. Nanti kita di dalam slide selanjutnya kita bahas di situ. Kemudian juga di sini jenis-jenis kejahatan cyber lain, mungkin ini bisa di-skip saja, ini sudah dipaparkan. Lanjut tadi sudah, nah, ini jadi di sini ada jenis kejahatan cyber lain yang memang belum direspon oleh Undang-Undang ITE ini sendiri. Yang banyak kasus di Indonesia ini tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain juga melakukan hal yang sama, melakukan revisi terhadap Undang-Undang cyber-nya. Hanya memang di Indonesia karena waktu itu kita mengambil sikap untuk mengatur secara komprehensif, sama sebetulnya waktu pertama itu kita mengadopsi pendekatan India. Jadi, menyatukan antara informasi dan transaksi elektronik. Tapi tantangannya tentunya setelah 10
18- tahun berlalu ada hal-hal yang memang harus di respon secara lebih spesifik lagi, jadi tidak terlalu umum ya. Jadi, kasus-kasus di Indonesia yang muncul adalah kasus contohnya cyber bullying. Di negara Filipina sendiri bahkan di negara-negara Australi itu sudah masuk ke dalam pasal pengaturan di dalam cyber crime-nya. Kemudian, juga cyber stalking, dan kasus yang sekarang banyak muncul sebetulnya kasus doxing dikaitkan dengan pengancaman untuk mengekspos data pribadi untuk menagih hutang sebetulnya. Memang di sini sudah ada pasalnya tetapi tidak ada kalimat atau belum ada kalimat tentang, biasanya di dalam kasus data pribadinya yang akan diekspos, baik foto, ataupun baik informasi-informasi yang bersifat pribadi, karena kasus ini banyak muncul di Indonesia. Salah satu contoh negara yang memang berani untuk mengatur secara spesifik itu adalah Hongkong. Jadi, Hongkong ada yang namanya undang-undang doxing yang dikaitkan dengan perlindungan data pribadi seperti itu. Selanjutnya, next. Nah, yang konsen kami sebetulnya di Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang ITE, yaitu tentang kewajiban untuk menghapus ya. Jadi, pada waktu itu mungkin kita juga terpengaruh oleh perkembangan atau hingar-bingar yang terjadi di Uni Eropa, dengan satu kasus right to be forgotten. Hanya memang yang diambilnya separuhnya begitu. Jadi di sini kan di Undang-Undang ITE, Undang-Undang 19/2016 itu, di sini dikatakan bahwa penghapusan itu untuk data pribadi yang tidak relevan dan harus ada keputusan pengadilan. Sedangkan, kalau kita melihat dari negara asalnya saja, asalnya di Uni Eropa itu tidak sesimpel itu. Karena yang harus dilihat bahwa penghapusan itu tidak berlaku secara absolut, jadi harus ada limitasinya gitu ya. Jadi, limitasinya tidak sekadar bahwa data pribadi itu tidak relevan, tetapi juga harus lihat ini syarat- syaratnya yang kami ambil dari negara asalnya gitu ya. Jadi, harus dilihat itu boleh dihapus ya, tidak melalui keputusan pengadilan tapi mereka mengatakan dengan secepatnya atau undo delay itu memberi waktu kira-kira satu bulan. Hanya memang kalau di Uni Eropa yang diberikan kewajiban adalah search engine, jadi bukan PSE ya. Jadi, search engine link-nya yang harus di take down gitu. Jadi, dilihat jadi tujuan apabila tujuan datangnya sudah selesai ya itu boleh dihapus. Kemudian apabila subjek data menarik kembali persetujuannya, kemudian juga data pribadi itu tidak diproses atau diproses tidak sesuai dengan tujuan khususnya gitu ya. Terutama kalau berhadapan dengan konsen ya, kalau tidak ada konsen kemudian juga data pribadi anak itu serta merta bisa meminta untuk dihapus ya. Kemudian juga apabila data pribadi diproses secara melawan hukum. Jadi, ini syarat-syarat yang memang ditetapkan di negara di mana kasus ini muncul seperti itu. Jadi, kalau di Indonesia cukup pendek, hanya data itu tidak relevan dan harus melalui keputusan pengadilan. Nah, ini juga banyak menimbulkan pertanyaan di dalam prakteknya. Lanjut silakan, ini di depan ke belakang, nah itu belakang ya. Nah, ini kekecualiannya maaf betul ini, jadi kekecualiannya tentu penghapusan ini tidak absolut ya, jadi apabila dia berhadapan dengan kewajiban atau hak masyarakat
19- untuk mendapatkan informasi gitu ya. Kemudian juga data pribadi diproses itu dalam menerapkan amanah undang-undang, itu tidak bisa diminta untuk dihapus ya, kemudian juga untuk kepentingan penelitian, sejarah, dan statistik. Jadi menurut saya mumpung ini ada kesempatan untuk merevisi, sebaiknya juga dipikirkan direvisi juga pasal-pasal lainnya, yang di dalam praktek juga menimbulkan ketidakpastian pertanyaan dari masyarakat, bagaimana proses ini harus dilakukan. Lanjut, kemudian juga masalah-masalah tentang penyadapan yang memang itu masalah lama. Bisa dilanjutkan, next, jadi untuk penyadapan juga ini juga apa sebelumnya, sebelumnya ya. Ini dalam masalah penyadapan ini juga masalahnya belum selesai, karena belum ada satu pun aturan yang memang bisa menjadi satu mekanisme yang akan menimbulkan atau menciptakan satu kepastian hukum dalam proses penyadapan. Jadi ini tidak hanya di Indonesia, seperti saya katakan misalnya di negara-negara lain pun ada revisi terhadap Undang-Undang ITE dan dimasukkan pasal-pasal tentang penyadapan ini, gitu ya. Kemudian juga ini adalah persoalan yang lama gitu sebetulnya, Jadi bagaimana sih otoritas resmi yang ditunjuk dalam undang-undang untuk memberikan izin penyadapan, mekanismenya seperti apa. Kemudian sebetulnya ganti rugi bisa tidak masyarakat yang merasa diperlakukan mungkin tidak sesuai dia bisa menuntut ganti rugi. Jadi mekanisme ini belum ada di Indonesia yang bisa secara jelas mengatur mekanismenya. Baik, lanjut masalah konten moderasi itu juga sebetulnya sudah diatur di dalam Permen Kominfo, tetapi sebaiknya juga ini masuk ke dalam ranah atau form-nya dimasukkan ke dalam undang-undang karena berkaitan tentunya dengan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia. Walaupun tadi dikatakan bahwa hak itu tidak bersifat absolut tentunya, tapi keseimbangan ini yang memang harus diciptakan oleh undang-undang ini, gitu ya. Jadi, tentang bagaimana konten moderasi ini, karena masih dalam bentuk permen ya, Permen Kominfo, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir mungkin ini tentang pelanggaran hak cipta, itu di Pasal 25 tetapi tidak ada sanksinya di dalam Undang-Undang ITE itu. Padahal kalau kita lihat ke dalam konvensi internasional, jadi cyber crime konvensi walaupun Indonesia belum menjadi peserta, tetapi ini secara internasional sudah dianggap membentuk prinsip-prinsip pengaturan secara internasional. Di situ dikatakan bahwa pelanggaran hak cipta itu masuk ke dalam crime, kejahatan, tetapi ini juga belum diatur di dalam Undang-Undang ITE. Pasal 25 hanya mengatur selintas tapi bagaimana sanksi yang harus di apa..., yang bisa diterapkan di sini gitu. Jadi, mungkin dari saya hanya menambahkan saja dari tadi yang sudah dipaparkan dan konsep berpikirnya kira-kira sama seperti kebanyakan para akademisi, bahwa revisinya itu sebaiknya secara komprehensif, secara hati- hati dilakukan kajian lagi, karena banyak juga hal-hal yang memang masih belum jelas di dalam Undang-Undang ITE dan memerlukan satu penyesuaian-
20- penyesuaian disesuaikan dengan tentunya kasus-kasus yang muncul di dalam praktek di Indonesia sendiri. Mungkin pada Pimpinan Sidang, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hj. Shinta Dewi. Selanjutnya Ibu Dr. Helni Mutiarsih Jumhur. Silakan, Ibu. Nanti gongnya Pak Ono. PAKAR KEBIJAKAN ICR TELKOM UNIVERSITY (Dr. HELNI MUTIARSIH JUMHUR): Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para dewan yang saya hormati, Terima kasih telah mengundang saya untuk memberikan masukan terhadap Perubahan Kedua dari Undang-Undang 11/2008 junto 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE. Tadi dari Pak Edmond dan Bu Shinta sudah disampaikan tentang masukan-masukan yang menyatakan bahwa sebaiknya perubahan dari undang-undang ini dilakukan secara komprehensif. Kalau saya ingin memberikan masukan fokus pada apa yang menjadi perubahan dari undang-undang yang sedang dilakukan. Karena memang ada beberapa hal yang krusial, mungkin nanti saya fokus kepada apa yang terjadi dalam cyber crime di perlindungan konsumen. Karena itu merupakan satu persoalan yang case-nya sudah sangat banyak dan kita memerlukan suatu peraturan yang bisa melindungi konsumen. Namun sebelumnya, selanjutnya slide-nya. Saya melihat dulu drafting- nya, bahwa saya sangat setuju ketika ada perubahan Pasal 27 ketika ditambahkan diketahui oleh umum, karena memang kalau saya lihat bahwa di dalam pembuatan regulasi yang terkait dengan dunia cyber itu kita mengalami suatu challenge, ya, coba slide ketiga ya, saya ingin memperlihatkan bahwa..., satu lagi bisa lagi. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan ketika kita men-draft suatu peraturan yang kita harus mem-blended antara dunia nyata dan dunia cyber gitu. Misalnya saya contohkan ketika misalnya ada beberapa kalimat distribusi, transmisi, diketahui umum, kemudian informasi, dan dokumen elektronik, itu dua hal yang harus kita terjemahkan dalam dunia nyata dan dunia cyber.
21- Di akademisi sekarang lagi tren ada istilah teori duality regulasi, di mana kita mem-blended antara peraturan yang ada di dunia nyata dan di dunia cyber. Mungkin ketika sekarang posisinya kita masih berada di web 2.0 ya, jadi masih ada interaksi manusia yang meskipun tidak banyak tapi nanti ketika kita sudah di era web 3.0 misalnya kasus metaverse, atau blokchain, atau cryptocurrency itu akan lebih complicated lagi. Saya menyepakati ketika ada perubahan draft di Pasal 27, karena memang kalau di dunia teknologi ketika dinyatakan transmisi, transmisi itu sebenarnya kan perpindahan data dari satu tempat ke tempat lain, dan secara teknologi itu sebenarnya sudah diketahui oleh umum. Tapi untuk menjaga supaya persepsi sama, karena kadang-kadang dalam suatu kasus yang terjadi di cyber crime seringkali beberapa pihak tidak memiliki persepsi yang sama tentang satu kasus, di mana cyber crime di PSE ini kan sebenarnya melibatkan tidak hanya manusia. Lari ke slide yang atasnya, di atasnya yang ekosistem. Sebenarnya ini yang harus pertama kita pahami, bahwa ketika kita melihat suatu peraturan yang kita mem-blended antara dunia nyata dan dunia cyber, starting pertama yang harus kita lihat adalah ekosistem. Karena di beberapa peraturan yang pernah saya bantu susun, misalnya turunan dari Undang-Undang ITE, PSE, PP 71, dan PP 80, itu ternyata setiap PSE mempunyai ekosistem yang berbeda. Jadi memang saya tarik dulu bahwa di Undang-Undang ITE ini sebenarnya ada ekosistem yang secara generik dunia nyata kita ada subjek hukum, objek hukum, dan kemudian ada infrastruktur. Nah, di beberapa pasal perubahan ini subjek hukumnya yang saya lihat ada dua, ada orang dan ada konsumen. Dan sebenarnya kalau di Undang- Undang ITE yang namanya subjek hukum itu kan ada orang, ada badan usaha, ada negara, ada masyarakat, yang itu treatment-nya beda-beda tapi memang saya fokus ke sini dulu gitu, ke dalam perubahan kedua Undang-Undang ITE ini, bahwa ada subjek hukum yang diatur yaitu tentang orang dan konsumen. Kemudian kita juga melihat ada objek yang diatur, yaitu tentang informasi elektronik, dokumen elektronik, dan juga mungkin ada kerugian material yang saya lupa tidak menuliskan. Karena memang nanti di dunia cyber kerugian material itu kalau kita kaitkan dengan peraturan PP 80 tentang e- commerce, nanti juga ada material yang sifatnya digital dan nondigital. Kemudian yang ketiga adalah tentang sarananya gitu, di mana bahwa kejahatan yang terjadi di dunia cyber atau di penyelenggaraan sistem elektronik ini dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, ini yang kadang-kadang sering kali memberikan persepsi yang beda antara tiap orang, karena misalnya kita akan memiliki persepsi yang beda ketika kata-kata distribusi di dalam misalnya Undang-Undang 72/2014 tentang Perdagangan atau distribusi di dalam sistem teknologi gitu. Kemudian kata-kata transmisi, ini kan sudah ada di beberapa peraturan di Undang-Undang 36/1999 tentang Telekomunikasi, kemudian di Undang-
22- Undang 32/2002 tentang Penyiaran, bahwa transmisi itu sebenarnya sifatnya adalah penyebaran informasi yang sudah pasti diketahui oleh umum. Jadi, secara prinsip saya setuju ketika kita memfokuskan bahwa diketahui oleh umum. Jadi, kalau di sinikan ada perubahan kalimat yang asalnya mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses. Kemudian ditambahkan yang baru untuk diketahui umum, menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum, tetap ada kata mendistribusikan dan mentranmisikan. Ini juga, kan untuk memberikan satu fokus bahwa ini merupakan delik biasa ya, bukan delik aduan, karena di Pasal 29 kan ada cyber crime yang merupakan delik aduan. Selanjutnya, ke bawah saja langsung ya ke Pasal 28, ya selanjutnya saja ini hanya untuk referensi saja. Selanjutnya, konsen saya yang lain adalah, oh ya sebelum saya lupa, saya mengusulkan bahwa di perubahan Pasal 27 itu sebaiknya di ayat (1), (2), (3), (4) ditambahkan kalimat yang sama dengan ayat (1), yaitu untuk diketahui umum, menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum. Karena esensinya di Pasal 27 ayat (1) itu kan bicara tentang kesusilaan, ayat (2) itu tentang perjudian, kemudian ini ayat (3) pencemaran nama baik, dan yang keempat adalah tentang pemerasan atau pengancaman, d an ini kan sifatnya delik biasa ya. Jadi saya memberikan rekomendasi bahwa. F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH): Pak Ketua, 27 atau 28 dulu, Ibu? PAKAR KEBIJAKAN ICR TELKOM UNIVERSITY (Dr. HELNI MUTIARSIH JUMHUR): 27 dulu, maaf tadi. F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH): Ini 28 ini. PAKAR KEBIJAKAN ICR TELKOM UNIVERSITY (Dr. HELNI MUTIARSIH JUMHUR): Maaf. F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH): Ada di-slide-nya nggak? PAKAR KEBIJAKAN ICR TELKOM UNIVERSITY (Dr. HELNI MUTIARSIH JUMHUR): Ada, ada, maaf tadi saya lupa memberikan, mohon maaf. Jadi saya fokus di Pasal 27 dulu ya, jadi ini di Pasal 27 yang slide pertama. Terus maju lagi, terus lagi, ke atas, nah ini dia mohon izin. Jadi sebelum saya lompat ke Pasal 28, saya merekomendasikan bahwa karena ini kan sebenarnya semua
23- esensinya adalah delik biasa, sebaiknya memang setiap ayat ditambahkan kalimat untuk diketahui umum, menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum, supaya tidak ada pemahaman yang berbeda tentang arti transmisi, karena secara teknologi transmisi itu sudah diketahui oleh umum. Baru sekarang loncat ke Pasal 28, Pasal 28 yang menjadi konsen saya adalah Pasal 28 ayat (1). Di sini ada perubahan yang asalnya ada dua ayat sekarang menjadi satu ayat "setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitaan bohong atau informasi yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik". Ini menjadi konsen saya karena ketika saya menyusun PP 80, ternyata di dalam penyelenggaraan PSE tiap-tiap penyelenggaraan sistem elektronik, baik publik ataupun private itu ternyata sudah diatur secara khusus dan memang ini yang jadi persoalan, seperti saya sampaikan di awal bahwa kadang-kadang setiap PSE itu mempunyai ekosistem yang berbeda. Misalnya, seperti tadi saya sebutkan di Undang- Undang ITE ini karena sifatnya generik, jadi PSE-nya secara umum tapi misalnya kalau kita spesifik lari ke e-commerce itu ekosistemnya berbeda ya, karena ada platform, ada merchant, ada kurir, kemudian ada konsumen. Sehingga, treatment dari perlindungan konsumennya juga berbeda, sehingga memang agak sulit kalau misalnya pasal tentang kerugian bagi konsumen dicantumkan di ayat ini. Kecuali misalnya ayat ini sebagai enabler, tetapi misalnya treatment-nya diserahkan kepada peraturan masing-masing. treatment dari konsumen itu di Slide selanjutnya, saya memberikan beberapa peraturan yang sudah membahas tentang perlindungan konsumen di dunia cyber. Pada awalnya kan kita punya Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang ini memang saya melihat Undang-Undang Konsumen ini treatment-nya hanya kalau kita mengistilahkan hanya untuk di dunia nyata gitu. Ketika masuk ke dunia cyber, undang-undang ini tidak cukup bisa memenuhi menyelesaikan beberapa persoalan yang terkait dengan konsumen. Dan, waktu kita menyusun PP 80 Tahun 2018, Kemendag menyatakan bahwa akan dilakukan penyesuaian Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, sehingga tidak hanya melakukan suatu perlindungan hukum bagi konsumen di dunia nyata tapi juga di dunia cyber. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena waktu kita menyusun Undang-Undang PP 80 dari Undang-Undang Perdagangan ternyata kesulitannya adalah ketika kita menyebutkan siapakah konsumen. Konsumen di dalam Undang-Undang 8/1999 itu ada dua, konsumen akhir dan konsumen antara. Kemudian ini saya tidak tuliskan ya, konsumen di Undang-Undang 36/1999 itu juga berbeda Undang-Undang Telekomunikasi. Kemudian ketika kita menyampaikan ekosistem konsumen di dunia e- commerce itu ada 8, itu ternyata harus dilakukan penyesuaian. Akhirnya hanya 4 konsumen yang bisa kita masukkan ke dalam PP 80. Kemudian, kita lihat juga bahwa di dalam perbankan itu juga sudah ada aturan yang terkait dengan perlindungan konsumen. Kemudian di OJK juga sudah ada pengaturan terhadap perlindungan konsumen. Kenapa ini menjadi hal perhatian saya, karena sebenarnya kalau lihat di PP 71, terkait dengan perlindungan konsumen yang ada di perbankan dan lembaga pembiayaan itu adalah sesuatu yang
24- dikecualikan. Jadi, dikatakan di Pasal 2 ayat (4) penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik tidak termasuk penyelenggaraan elektronik di lingkup publik yang merupakan otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan. Artinya Undang-Undang ITE ini sebenarnya tidak menjangkau perlindungan konsumen yang terkait dengan perbankan dan OJK gitu. Nah, sementara ini juga di Undang-Undang Perdagangan kemudian di PP 80 tentang Konsumen, ini juga sudah diatur secara khusus gitu. Karena memang kalau di Undang-Undang ITE, PSE-nya itu menyangkut PSE yang generic, kan ada lingkup publik dan private ya. Kalau publik itu misalnya kan e- government, smart city, e-health, dan sebagainya, kalau private kan ada e- commerce dan sebagainya gitu. Dan, itu ternyata tidak bisa di-treatment secara generik dalam pemberlakuan perlindungan konsumen. Selanjutnya, ini beberapa definisi yang saya berikan dari beberapa peraturan yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya, ini beberapa contoh ya, bahwa kenapa Undang-Undang 8/1999 waktu itu menjadi agak kesulitan ketika kita treatment di dalam penyelenggaraan sistem elektronik di PMSE ya, perdagangan melalui sistem elektronik. Karena waktu itu kita menyampaikan 8 ekosistem dari konsumen, akhirnya diberikan approval kan biasa yang melakukan approval untuk drafting itu Setneg dan Kumham. Dinyatakan bahwa harus comply terhadap Undang-Undang Nomor 8/1999. Akhirnya di-approve ini dianggap comply bentuk B2B, B2C, kemudian C2C, G2C. Dan pengertiannya terhadap pasal definisi konsumen akhir yang ada di Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jadi, kembali lagi ke tadi Pasal 28, ketika membuat pasal generik seperti itu sepertinya agak sulit diimplementasikan karena PSE di kita kan macam-macam bentuknya gitu dan ekosistemnya bermacam-macam. Memang Undang-Undang ITE ini memberlakukan standar dari penyelenggaraan sistem elektronik secara teknologi tapi lebih spesifik beberapa hal itu memang harus dilakukan treatment secara spesialis. Selanjutnya, ini sebelum ke 29, ini juga beberapa hal terkait dengan perlindungan konsumen. Slide sebelumnya, oh nggak ada ya, oh ya boleh yang tadi saja saya tidak cantumkan. Satu lagi yang di-treatment secara khusus tentang perlindungan konsumen adalah penyelesaian sengketa gitu. Jadi di beberapa undang-undang, di Undang-Undang Konsumen, kemudian PP 80, kemudian di peraturan Bank Indonesia, mereka sudah punya cara melakukan sengketa konsumen. Sengketa konsumen ini bisa dilakukan secara alternative dispute resolution atau di pengadilan. Dan, ini tiap penyelenggaraan sistem elektronik mempunyai treatment yang berbeda-beda ketika terjadi cyber crime atau sengketa konsumen pada bidangnya masing-masing. Ini selanjutnya adalah Pasal 29, kalau ini saya tidak ada komen karena ini draft-nya sudah sesuai. Kalau menurut saya ini terkait dengan cyber bullying, di mana memang ditujukan kepada pribadi dari pasal dan sanksi sudah dijelaskan bahwa ini sifatnya adalah sesuatu yang ditujukan kepada diri pribadi. Tetapi, memang sebaiknya nanti diberikan pemahaman, maksud saya meminta penjelasan dari ahli teknologi ya karena sebenarnya kalau dinyatakan bahwa mengirimkan informasi dari person to person itu kalau di dunia cyber merupakan sesuatu yang agak blur pengertiannya. Karena misalnya kalau
25- saya mengirimkan berita melalui WhatsApp, itu sebenarnya kalau secara teknologi dikatakan bukan pengiriman berita person to person, karena pihak lain kan bisa membaca ketika misalnya jaringannya tidak sesuai dengan keamanan informasi. Jadi, memang mungkin nanti bisa disesuaikan lagi pemahamannya, dimintakan pengertian yang bisa dicantumkan di penjelasan. Yang dimaksud dengan pengiriman informasi elektronik berisi kekerasan yang ditujukan secara pribadi, secara teknologi itu clear-nya seperti apa gitu dan itu bisa dicantumkan di dalam pasal penjelasan. Kemudian Pasal 36, ini saya tidak ada komen karena memang sudah clear apa yang dibahas, karena ini menyangkut pasal tentang beberapa hal ya dari mulai penyadapan, kemudian transfer informasi, kemudian ada juga tentang penyediaan hardware ya, perangkat keras, dan perangkat lunak. Ini mungkin nanti harus disesuaikan juga dengan Undang-Undang 36/99, karena memang di Undang-Undang Telekomunikasi juga sudah ada standar-standar yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan hardware dan software di bidang ICT. Selanjutnya Pasal 45, saya tidak ada komen karena memang ini sudah dilakukan penyesuaian ya di KUHP Pidana dan Undang-Undang Pidana yang terbaru. Yang menjadi komen saya adalah di Pasal 45A kembali lagi ke perlindungan konsumen. Ini kalau misalnya pasal perlindungan konsumen akan tetap dilakukan, di pasalnya akan tetap ada di sini memang sebaiknya dilakukan penyesuaian karena kalau saya lihat tentang sanksi pidana di pasal ini dengan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kalau di sini sebenarnya sanksinya lebih rendah untuk sanksi ini ya, sanksi uangnya ya 1 miliar, kalau di Undang-Undang Konsumen itu kan 2 miliar. Tapi untuk pidana penjaranya di sini 6 tahun kalau di konsumen itu 5 tahun. Jadi, kembali lagi sebenarnya saya memang merekomendasikan sebaiknya untuk terkait dengan konsumen kalau di sini agak generik mungkin agak susah untuk dicantumkan di sini. Jadi, biarkan treatment-nya ada di peraturan masing-masing di tiap-tiap penyelenggaraan sistem elektronik yang sudah membuat regulasi terkait dengan objek masing-masing yang tadi saya sampaikan, misalnya di perbankan gitu, kemudian di perdagangan, kemudian mungkin nanti di e-government, dan sebagainya. Hanya itu yang saya bisa sampaikan, terima kasih, semoga masukan dari saya bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Helni Mutiarsi Jumhur, S.H. Terakhir Pak Onno, silakan, Pak.
26- PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Terima kasih Pimpinan Sidang. Teman-teman Anggota Dewan yang terhormat dan semuanya, Izin share, oh sudah boleh. Oke, saya bukan ahli hukum judul saya keder di ruangan ini soalnya, tadi 3 orang ahli hukum semua, saya bukan, saya kerjanya melanggar hukum. Jadi, poin saya bukan karena pasal atau ayat tapi lebih ke arah esensi transaksi elektronik seperti apa dan permasalahan yang ada di lapangan seperti apa, kira-kira itu. Untuk memberi gambaran saya akan ngasih lihat dulu masalah yang ada, yang terjadi di lapangan dan jujur cita-cita yang ada di kepala saya, karena saya membayar pajak saya pengennya undang-undang ini bisa bermanfaat buat rakyat Indonesia, bukan sekedar undang-undang di tanda tangan. Kalau kita jujur terus terang undang-undang ini tidak bisa dipakai untuk menangkap pelaku, susah banget, jujur. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini, saya akan ngasih, saya hampir tiap hari terima komplain dari banyak orang nih jujur. Saya masuk ke channel YouTube saya saja anda nggak usah subscribe nggak apa-apa, Onno Center, channel saya Onno Center, sebentar ini saya pindahin dulu ke channel saya juga. Jadi, saya kerjanya sebetulnya kayak mendidik hacker sama mendidik cyber security. Mau nggak mau kita kalau ngajarin cyber security saya harus ngajarin orang nge-hack. Ibaratnya ginilah, kalau mau didik polisi yang bagus, yang hebat, mau nggak mau harus ngasih tahu bagaimana cara maling yang hebat itu kerja, jadi itu yang saya kerjain sih. Saya sebenarnya mengajarinya polisinya, cuman mau nggak mau saya harus ngajarin bagaimana masuk neraka juga gimana caranya kasih tahu juga, kira-kira kayak gitu. Oke, kita akan coba, saya akan coba ngelihat ke channel saya, saya pengen lihat comment sih sebenanya, karena banyak orang itu nanti masuknya di komentar. Oke, saya cuplik komentar-komentar dengan keyword yang sederhana banget, keyword-nya di copy saja. Saya akan buang ini, saya masukin kata kuncinya ditipu. Oke, ini banyak loh komen ditipu itu "Kang Onno, saya mau minta tolong saya baru saja ditipu", dan ditipunya juga parah ini, "teman saya habis ketipu 27 juta", ini nggak bisa diproses sama polisi nggak bisa diproses. Jadi, kita punya Undang-Undang Transaksi Elektronik tidak bisa memproses penipuan seperti ini nggak bisa, asli. Istri saya kena Rp6 juta, menantu saya kena Rp3 juta, beberapa teman, bahkan waktu itu ada seorang Ibu di Klaten kena 200 juta, bahkan guru saya sendiri profesor di Institute Teknologi Bandung kena 200 juta, nggak bisa diproses, gitu. Jadi, kita punya masalah besar, oke kita bagus punya inisiatif Undang-Undang Transaksi Elektronik segala macam, tapi kalau ada masalah rakyat lapor ke polisi stop habis. Duit sudah ditransfer ke account sebelah sana enggak bisa ditarik, nggak bisa.
27- Waktu itu saya sempat roadshow sama teman-teman BCA, kenapa roadshow waktu itu, banyak nasabah BCA ketipu. Ketipunya sederhana banget, mereka adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi internasional. Jadi, order-nya pakai email doang ke pabrik di Cina, "Pabrik, saya persen sekian container produk apa", nanti pabriknya bilang, "Oke produk saya kirim tolong transfer ke account ini", beres kan. Hacker masuk nih jebret, dia bilang "eh, barang sudah dikirim sekian kontainer tolong kirim ke account ini", account-nya account hacker-nya, kan gampang bikin email palsu gampang kan. Bikinkah email palsu, kirim email, ketipu, dan itu yang ketipu nggak satu, dua. Jadi saya jalan sama BCA ke beberapa kota, ngomong di depan, saya demoin cara nipunya, saya demoin cara nipunya, asli saya demoin. Serius, Pak? Jadi lama ini, parah, gue merasa berdosa. Oke, ini parah kalau yang ini. Oke, ini saya bentuknya simulasi ya, simulasi tapi saya akan jalanin dua software di sini. Saya nggak pernah seperti ini, cuma ini saya harus jalanin dulu, ini kasih cerita dulu lah. Yang Anda lihat di depan ini adalah simulator untuk jaringan, ini free, semuanya free ya, semua software yang dipakai free. Saya akan masukin server korban, saya masukin di server buat latihan serangan. Kemudian saya akan masukin komputer yang buat attack, buat nyerang, saya pakai kali linux ini free bisa diambil di internet semuanya. Kemudian dua- duanya akan sambungin ke internet, sorry ini kita pakai wifi ya, oke agak ribet kalau pakai wifi, saya harus pasang router dulu ini, waduh ribet ini saya pasang router. Oke, saya pasang router, ini masih belum di-setting. F-PDIP (JUNCIO BP SIAHAAN, S.E.): Pak Sturman, sampai sini masih ngikutin, Pak Sturman ya. PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Gue kagak enak ini. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Kalau kira-kira nggak nyambung nggak usah. PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Kalau nggak gini deh, saya coba ceritain global semuanya. F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): Pimpinan, izin Pimpinan, sedikit. Saya kenapa, benar kata beliau tadi itu Pak Onno, karena kalau kita tahu bagaimana mencegah pencuri kita harus tahu dulu bagaimana dia mencuri, kan begitu, Pak. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Kira-kira cukup nggak dengan penjelasan tadi, tanpa harus beliau itu harus mempraktekan, karena waktunya memang.
28- PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Saya kalau boleh saran gini, saya kan coba ini global semuanya. F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): Iya sebentar, sebentar saja. PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Nanti kalau ada waktu lebih baru saya demoin. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Kayaknya nggak ada waktu lebih, Pak. PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Saya stres, biasanya kalau ada waktu lebih, ini jujur ini pelajaran satu semester, aku stres ini. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Oke, saya kira lanjut penjelasannya saja, Pak. PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Saya ceritain globalnya, jadi lupa tadi ngomong sampai mana saya lupa. Jadi ini orang banyak ditipu, ini satu masalah paling besar, waktu kita lapor ke polisi stop. Kalau minta uangnya lagi ke bank, nggak bisa juga, karena peraturan di bank kalau kita sudah transfer nggak bisa dibalikin itu duit, jadi kita punya masalah banget. Oke, saya kasih contoh istri saya saja langsung. Jadi, saya sudah bilang sama istri saya, "hati-hati", dan waktu itu dia kasih pinjam uang ke tetangganya lewat Facebook, tetangganya sebelumnya pernah pinjam uang, buat uang sekolah anak, dikasih dibalikin lagi nggak masalah. Yang jadi masalah, Facebokk tetangga istri saya di-hack sama orang, kan nggak susah nge-hack Facebook. Facebook di-hack, hacker-nya baca apa yang dilakukan transaksi di Facebook, terus teman istri saya yang sudah di-hack tadi kirim message ke istri saya pinjam uang. Istri saya berusaha telepon nih teman lagi tapi hacker- nya jago, di telepon sebelah sana dibikin sibuk tapi akhirnya istrinya mikirnya positif dong, "oh, oke ini kayaknya memang butuh banget", ditransfer itu duit ke account hacker 2,5 juta hilang. Jadi, kira-kira teknik-teknik serangannya kira-kira kayak gitu, coba Bapak-Ibu bayangkan baca di Undang-Undang Transaksi Elektronik, barang buktinya seperti apa kalau sudah kasusnya seperti itu. nggak bisa, nggak ada barang bukti yang bisa diakui sama Undang-Undang Elektronik nggak ada. Kalau Bapak baca baik-baik di Undang-Undang Elektronik itu harus tadi, Pak
29- Edmond sudah berapi-api haru ada certificate authority-lah, harus ada tanda tangan digital, harus ada sertifikat digital, segala macam. Lah, kita pakai Facebook emang ada itu semua? Nggak ada. Jadi, kita melakukan transaksi yang sederhana kayak gitu tanpa segala macam, sertifikat segala macam dibawa ke pengadilan, nggak bisa. Kenapa? Bayangkan ini yang barang bukti yang dipakai adalah screenshot, screenshot whatsaap-lah, screenshot email, kasih ke hakim, pertanyaannya sederhana saja, screenshot ini bisa kita rubah nggak sih sebenarnya, bisa kan? Kalau kita ngerti komputer screenshot bisa kita rubah. Sesuatu yang bisa dirubah dibawa ke hakim jadi barang bukti nggak sah, itu yang jadi masalah. Dan, kita harus di undang-undang ini jelas harus ada tanda tangan dan segala macam, oke kalau itu dipakai memang jadi sah, tapi inikan di-screenshot nggak ada tanda tangan kita. Nah, itu satu oke. Saya pelan-pelan ya, saya pelan-pelan akan membangun ini semua. Waktu itu, Ibu Ida, Diskominfo Jawa Barat, "No, ajarin dong teman-teman di Jawa Barat ASN tentang cyber security", oke saya ajarain. Ajarinnya lucu sih tentang tanda tangan kita oleh teman-temannya. Oke saya coba kasih lihat contoh ya, ini saya kasih contoh, misalnya saya bikin surat kepada yang terhomat Bapak Kharis, maaf, Pak. Dengan hormat, terus apa ya, saya nulis gini ya, terus tanda tangan nieh hormat saya. Ini pakai zoom, saya lagi pakai zoom ke teman-teman ASN Jawa Barat saya pakai zoom. Waktu itu sih saya ngirim suratnya karena di Jawa Barat waktu itu saya ke gubernurnya Ridwan Kamil. Dengan hormat saya kasih tanda tangan saya dong, insert image saya kasih tanda tangan saya, ini misalnya tanda tangan, tempel. Oke, saya kecilin lah biar ada (suara tidak jelas) dikit, oke saya kecilin sedikit ya. Oke, sekarang pertanyaannya, ini pakai zoom, zoom bisa cek dong, saya tanya. Oke, teman-teman semua pertanyaannya sederhana saja apakah dokumen saya sah atau tidak sah, silakan jawab di chat, sebagian besar akan jawab sah. Secara ITE, ini, tidak sah dan bangsa ini kecuali Anggota Dewan tahu bahwa ini tidak sah, tapi sebagian besar tahunya sah. Masalah, ya. Pakai kayak ginian kasih barang bukti ke polisi nggak sah, nggak bisa dipakai di pengadilan ini, gitu ya. Kemudian sebelumnya ada orang, kenapa sih senyum-senyum lihat gue. Ibu Meutya belum ada tadi, ada keluar lagi. F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): Pak Onno, nanya sedikit, Pak. Yang nggak sah tanda itu tangannya atau suratnya? Secara keseluruhan. PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Secara keseluruhan nggak boleh ini, Pak. Oh, ternyata seru ya.
30- F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): Biar ini, karena kita sudah mau di sini kita sudah menggunakan tanda tangan elektronik soalnya. PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Nah, teman-teman BSSN ngomongnya gini, "kita sekarang pakai tanda tangan", ini mohon ya nyebut lembaga ya. Dan dia benar..., dalam tanda kutip saya benar, BSSN ngomong ini "kita sekarang sudah pakai tanda tangan elektronik", oke bagus. Nanti kalau ada dokumen dengan tanda tangan elektronik ada QR Code-nya, gitu kan. Oke, gue demoin langsung. Nih, kita cari di googling, ini gampang kita cari QR Code, cari, ketemu banyak dong QR Code. Oke, saya download ini satu, biar cepat nggak saya praktekin ya, ini gampang kan download, kayak ginian gampang, sudah gitu saya masukin di sini. Jadi dokumen ini saya ganti pakai QR Code, pertanyaannya dokumennya sah atau tidak sah. Jawab di-chatting lagi, sah, kagak sah. Ya kalau Bapak- bapak Anggota Komisi I DPR RI sih ngerti, yang masalahnya kita berhadapan dengan rakyat Indonesia yang kagak ngarti, padahal itu ASN, kagak ngerti kayak ginian. Belum lagi nanti aparat polisi nggak ngerti, jadi kita berhadapan seperti itu, bangsa ini parahnya seperti itu. Sudah mulai kebayang kan masalahnya. Oke, sekarang saya naikin lagi ke masalah, sorry saya akan coba cepat saja ya, biar kalau nanti ada apa-apa. Kita masalah yang seru lagi, ini sudah beres ya. Nah, kita naik, kita main transaksi elektronik. Tadi Pak Edmond, Bu Helni, segala macam ngomong harus ada sertifikat digital segala macam. Oke, sertifikat digital itu ada yang mengeluarkan namanya certificate authority. Oke, kita lihat yang paling sederhana, apakah di Indonesia ada certificate authority? Ada, Kominfo punya, BSSN punya. Oke, sekarang kita melakukan transaksi pakai web, supaya aman pakai dong, oke semua ngerti pakai Supaya bisa beroperasi harus ada certificate authority-nya, iya kan. Mari kita lihat pakai browser Saudara-Saudara, kita pakai browser saja. Kayak gini nggak bisa pakai slide kan? Nggak bisa, makanya minta mohon izin slide dikasih, materi dikasih semua, bisa Bapak-Ibu ambil di sini sih sebenarnya. Ada lmsonocenter.or.id/pustaka/doc saya kasih URL-nya ke teman-teman. Ini bisa diambil sih tapi saya nggak akan pakai itu. Nah, sekarang saya kasih lihat masalah dengan certificate authority. Oke, kita masuk ke setingan di Chrome, ini Google Chrome, setingan ada privacy sama security, ini terkait dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik. Oke, kita turun ke bawah, kita butuh yang namanya. Oke, kita masuk ke security, kita turun ke paling bawah, di sini ada manage certificate. Di dalam manage certificate itu ada yang tanda tangan sertifikat, certificate authority di situ ada, klik di sini, masuk ke authority, certificate authority itu ada di Undang- Undang ITE, harus ada certificate authority dan harus ada di Indonesia. Beres, ya? Oke, kita klik yang ini, silakan dicari yang Indonesia yang mana. Cari sampai bulukan, kagak ada, Indonesia di sini tidak ada Bapak-Ibu, oke silakan dicari, nggak ada, sampai mati, adanya Taiwan, Cina ada, semua
31- ada, Indonesia nggak ada di sini. Tapi kalau Bapak-Ibu nanya sama Kominfo, sama BSSN, "kita punya certificate authority", kagak ada di-browser, itu yang jadi masalah tidak ada di-browser. Konsekuensinya apa yang terjadi adalah semua bank, semua yang melakukan transaksi mereka kan harus punya sertifikat. Yang tanda tangan sertifikat siapa? Luar negeri. Memang mereka punya sales office di Indonesia sekarang, karena dipaksakan. Tapi server-nya ada di mana? Kagak ada di Indonesia, server-nya ada di luar semua itu. Minta maaf saya ngomong blak-blakan, bukan-bukaan saja ya. Jadi kita punya masalah seperti itu. Ini kita ada ya mungkin solusinya adalah bikin sales office, cuma sebenarnya kita belum full karena kalau server-nya masih ada di luar, oke. Itu urusan transaksi. Saya akan masuk ke sini, mapping saya. Dari tadi Ibu Shanti, Ibu Helni, segala macam, Pak Edmond urusan pidana. Kalau boleh ya, oke lah kalau mau merubah pidana silakan, cuma yang lain tolong diperhatikan juga. Tadi item barang bukti sudah saya highlight, masalah transaksi juga sudah saya highlight. Sekarang eksploitasi transaksi, ini nggak ada di undang-undang sih, di Undang-Undang ITE belum ada. Kalau ada transaksi boleh nggak kita melakukan eksploitasi dari transaksi yang dilakukan. Oke, contoh eksploitasi ya, sederhana saja transaksi elektronik. Dan, ini penting juga masalahnya eksploitasi transaksi ini penting dilakukan Republik Indonesia juga. Contoh, eksploitasi transaksi, pemerintah, kabinet misalnya punya anggaran belanja segala macam. Mereka beli barang apa, apa segala macam, dari situ dia ingin melakukan prediksi perdukunan, ke depan dia butuh barang apa sih. Untuk bisa melakukan proses perdukunan dia ngeliat sejarah kan, jadi transaksi yang dilakukan sebelumnya seperti apa, dari sejarah sebelumnya dia bisa prediksi ke depan seperti apa, itu eksploitasi transaksi sih sebenarnya, sah. Kita lihat eksploitasi transaksi yang bisa bikin sakit hati, oke. Nggak usah jauh-jauh lah saya masuk ke toko-toko online. Saya masuk ke Tokopedia, saya masuk ke Bukalapak, saya masuk ke..., pokoknya situs-situs santai lah, Shopee, oke saya masuk ke situs-situs ini. Oke, kita lihat proses eksploitasi transaksinya ya, jangan khawatir ini urusannya ke informa, tadi ke Bu Shinta urusan penyadapan, segala macam sih. Oke, kalau kita masuk ke situs-situs ini semuanya ada iklannya, ini kelihatan sambel kering, oncom mak enok Bandung. Soalnya saya di Jakarta sengsara tidak bisa dapat sambel oncom, yang ada di Lembang doang, jadi ini Ono lagi ngidam judulnya. Pertanyaannya kok, ini kalau kita lihat masing-masing ini ya, ini pasti semua ada iklannya nih, Bapak-Ibu pasti lihat ini. Kalau Anda masuk ke situs- situs e-commerce seperti ini pasti ada iklan. Kalau saya nanya apakah iklan setiap orang sama atau beda? Pasti semua orang akan bilang beda, setiap orang iklannya akan beda, tidak akan ada iklan yang sama untuk setiap orang. Menarik kan, mungkin kita nggak pernah kepikir seperti itu. Kenapa iklannya beda? Karena dia akan melakukan profiling-kan, klasifikasi, Onno tuh makhluk apa sih, oh ternyata Onno sukanya oncom, oh Onno sukanya elektronik, dia kasih iklan yang sesuai dengan Onno. Akibatnya prosentase Onno untuk ngeklik iklan tadi jadi tinggi banget. Dan, ini jadi punya masalah di dunia
32- tempatnya Mbak Meutya itu, masalah dia, iklannya lari ke dunia cyber. Oke, karena cyber lebih presisi dia melakukan profiling si pemirsanya. Oke, di dunia tv, radio, segala macam pusing iklannya lari ke sebelah sini. Kenapa bisa lari ke sebelah sini? karena kita melakukan eksploitasi dari transaksi tadi, gitu ya. setelah dia eksploitasi kita sudah bisa melakukan klasifikasi Onno makhluk apa iklannya pas persis dengan yang Onno mau. Makanya kalau orang pasang iklan lebih suka di situ. Pertanyaannya ini sah atau? Nggak ada di Undang- Undang Transaksi Elektronik. Belum ada. Oke, jadi ini PR tambahan saya bukan ahli hukum, saya nggak bisa tulis pasal, ayat, tapi ini adalah tindak lanjut dari proses transaksi sebenarnya. Jadi ada transaksi terus dieksploitasi lagi, oke. Dan, ini eksploitasinya dahsyat- dahsyat banget sih, contohnya ya bisa di Facebook lah, di mana, semuanya melakukan transaksi dan eksploitasi sih sebenarnya. Kita semua dieksploitasi sama media sosial dalam bentuk iklan di sebelah kanan. Ini kayak iklan-iklan kayak gini keluarnya kan karena dia tahu Onno sukanya apa, sudah gitu di- profilling iklan. Dia cari duit, semua cari cuan, cari duit, gimana caranya dia dapat duit, supaya presisi di mata-matailah kita, gitu. Oke, kalau tadi negara Republik Indonesia kabinet memata-matai laporan anggaran terus dia melakukan forecasting kira-kira ke depan akan beli apa, anggarannya buat apa saja, sah. Ini juga sama, jadi proses eksploitasi adalah mata-mata sih sebenarnya. Dan, ini kalau di dunia cyber ini kita maka yang namanya artificial intelligence, atau machine learning, atau deep learning. Ada lagi isu satu lagi yang masuk ke dalam transaksi elektronik adalah urusan artificial intelligence, machine learning, deep learning, dan itu power full banget karena data kita sudah gede banget, kita mainannya seperti itu, supaya kita bisa secara presisi kita bisa melakukan klasifikasi dan forecasting perdukungan enaknya kayak gimana. tiap-tiap kementerian/lembaga, Oke, kira-kira poin besarnya seperti itu. Saya ulang lagi saja biar kebayang. Jadi urusan pidana, ya, oke silakan, cuma kalau bisa tolong dipikirkan yang lain. Tadi transaksi banyak saya kasih beberapa contoh, masalah paling besar kita di barang bukti. Selain barang bukti juga nanti follow up, dari si aparat penegak hukumnya. Kasihan rakyat kita sudah banyak banget yang ketipu, istri saya kena, mertua saya, mertua laki, menantu kena juga. Yang satu lagi yang belum sama sekali terbahas di transaksi elektronik adalah eksploitasi dari transaksi yang ada. Sekian dulu, terima kasih banyak, Ketua Sidang, dan teman-teman semua, saya kembalikan. Wabillahi taufik walhidayah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.
33- Menarik sekali, jadi dengan gong tadi menjadi kayaknya permasalahan ini jadi nampak semuanya. PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Saya belum demoin loh tadi. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Nggak usah, Pak, jangan didemoin nanti terlalu jauh. Dari cerita saja kita sudah bisa membayangkan betapa masih terlalu banyak yang belum diatur dalam undang-undang ini. Saya sepakat dengan Bapak-Ibu semuanya, bahwa mestinya sekalinya kita melakukan revisi, ya mestinya walaupun mungkin tidak sempurna tapi ya jangan hanya terbatas di situ saja. Karena untuk proses melakukan revisi juga butuh persiapan, butuh waktu, butuh masuk prolegnas, segala macam, itu saya kira memang kita melihatnya juga demikian. Bapak-Ibu, saya kira hari ini, ini semua direkam untuk nanti kami akan dikirim ke Anggota Panja akan dikirim semua rekamannya, karena sebagian bertabrakan dengan jadwal yang lain. Jikalau mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin tapi tidak terlalu panjang. Silakan. F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): Izin, Pimpinan. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Yang senior dulu, senior artinya umurnya lebih. F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): Terima kasih. Karena semangatnya Pak Onno, Ibu Meutya keluar dari sangkar, jadi langsung datang kemari, luar biasa. KETUA KOMISI I DPR RI (MEUTYA VIADA HAFID): Bukan Pak, ini beliau sahabat dari tahun 90-an. F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): Oh, makanya, waktu Ibu Shinta tadi karena nggak sahabat jadi nggak termasuk Bu. Bapak-Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, Saya terima kasih ada pencerahan yang luar biasa hari ini kepada kami, nanti kalau kita mau evaluasi, kita revisi Undang-Undang ITE ini. Karena memang banyak sekali persoalan-persoalan yang ada di lapangan yang belum tertuang dalam rancangan undang-undang atau undang-undang yang sudah
34- ada. Karena memang percepatan dari perubahan akibat teknologi ini sangat cepat, sangat cepat dan kita selalu tertinggal dalam peraturan perundang- undangan. Jadi, kalau undang-undang selama ini kita revisi 5 sampai 10 tahun, sekarang ini nggak bisa lagi kalau undang-undang ini, bila perlu tiap tahun atau dua tahun sudah direvisi. Karena perubahannya, perubahan kejahatan, pelanggaran pidana, maupun apapun itu yang Bapak-Ibu katakan tadi, termasuk Pak Onno katakan tadi ini sangat cepat berubah. Sehingga kami, Pak Onno, dan Bapak-Ibu sekalian, bukan hari ini saja kita nanti, tolong nanti kita diskusi lagi, Pak, saya mau coba mendalami lagi, Pak. Karena bagaimana pun kami di DPR ini selalu terlambat kita kalau kita tidak melihat dengan cepat perubahan-perubahan khususnya akibat teknologi terhadap, teknologi yang berkaitan dengan informasi dan digitalisasi. Saya kira itu, Pimpinan. Terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian, tadi sebenarnya mau saya dalami tapi karena sudah terlalu siang ini. Kayaknya sudah makan siang duluan, cuma saya terima kasih nanti bila perlu, Pimpinan, kita diskusi lagi dengan beliau atau banyak lagi pakar-pakar yang lebih baik. Terima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Pak Rizki, silakan. F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH): Sedikit, Pak Ketua, Terima kasih, Pimpinan, Anggota Komisi I yang saya hormati, Saya Rizki Natakusumah Pak, dari Fraksi Partai Demokrat, Bapak-Ibu yang hadir secara fisik maupun online. Mungkin kita harus satukan persepsinya dulu Pak, karena tadi banyak sekali sebenarnya insight atau masukan- masukan yang meaning full yang sebenarnya kita bisa adopsi untuk merevisi Undang-Undang ITE ini mungkin secara keseluruhan. Tapi, kami di Komisi I itu fokus kepada i-nya, Pak, informasinya gitu loh. Kita di sini komisi yang mengurusi kedaulatan tapi juga apa..., dealing atau berkaitan dengan kebebasan berpendapat, saran, dan lain sebagainya. Karena salah satu mitra kami adalah Kementerian Kominfo, jadi tadi yang disampaikan sebenarnya sangat baik. Tapi saya ingin masuk ke substansinya karena kemarin kita dengar statement dari Wamen Kumham bahwa Pasal 27 ayat (1) dan (3), dan Pasal 28 ayat (2) itu dicabut oleh RKUHP. Nah, ini yang sebenarnya butuh kejelasan dari pihak kementerian ataupun sebenarnya dari para pakar. Nah, kalau misalnya Pasal 27 ayat (1) dan (3), kemudian Pasal 28 ayat (2) dicabut oleh KUHP, apakah baiknya kita masih tetap atur dalam undang-undang atau revisi Undang-Undang ITE ini, tapi diganti secara substansinya atau benar-benar kita lepaskan ke KUHP tersebut.
35- Saya yakin, Bapak dan Ibu sudah dengar kemarin statement dari Wamen Kumham. Apa perlu saya bacakan, Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE selama ini disebut sebagai pasal karet dan dicabut. Dan, beliau sampaikan ini menjadi kabar baik untuk kebebasan berpendapat, katanya seperti itu. Nah, saya minta masukan dari Bapak dan Ibu semua, apakah artinya kita masih bakal atur dalam revisi undang-undang ini, karena ini menyangkut komisi kami kebebasan berpendapat bukan transaksi elektroniknya, itu di Komisi XI mungkin atau di Baleg, karena menyeluruh itu, Pak. Jadi itu masukan pertama. Nah, yang secara spesifik saya mau tanyakan mungkin nggak usah dijawab secara utuh, nanti bisa dikasih jawaban tertulis. Tadi Ibu Dr. Shinta kayaknya yang masalah penyadapan. Nah, ini gimana Bu, kita mau mengakomodirnya nih, ditaruh di mana, pasalnya di mana, Babnya di mana, biar TA-TA fraksi atau tenaga-tenaga ahli fraksi kami bisa langsung bikin DIM sandingannya, karena kita butuh masukan konkret. Masyarakat sudah nunggu undang-undang ini untuk direvisi, sekarang kesempatan ada di depan kita, kita butuh masukan konkret pasalnya, DIM-nya seperti apa, sandingannya seperti apa, bunyinya seperti apa untuk meng-counter atau untuk menyandingkan dengan DIM yang sudah disusun oleh pemerintah. Mungkin bisa dikasih jawaban singkat di situ. Secara umum itu mungkin, Bu Ketua, terima kasih. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Baik, terima kasih. Silakan Bapak-Ibu, Pak Onno silakan duduk. Tapi sambil menunggu tadi saya klarifikasi, bukan karena Pak Onno sahabat, tadi Pak Onno ada, waktu Ibu-Ibu tidak ada. Saya masih menyusui jadi tadi break sebentar untuk menyusui, kembali lagi ke sini untuk mendengarkan, mudah- mudahan dari Ibu-Ibu ada sedikit yang bisa saya dengarkan sekaligus menjawab Bapak-Ibu, Bapak-Bapak dari Komisi I yang tadi sudah bertanya dan melakukan pendalaman. Silakan, mungkin, Ibu Shinta terlebih dahulu. F-P. DEMOKRAT (H. DARIZAL BASIR, S.Sos., M.B.A.): Sedikit, Ibu Ketua. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Ada, Pak Darizal, silakan, Pak Darizal. F-P. DEMOKRAT (H. DARIZAL BASIR, S.Sos., M.B.A.): Terima kasih, Ibu Ketua. Rekan-rekan Komisi I, Bapak-Ibu para pakar yang saya hormati, Terima kasih atas masukannya, mudah-mudahan perubahan rancangan nanti akan semakin mantap. Nah, saya mencoba bertanya tentang fakta yang
36- berkembang di tengah-tengah masyarakat kita ini. Sebab bagaimana pun juga ini mungkin juga sebagai dampak dari kemajuan IT kita. Ini baru-baru saja ya, bagaimana pandangan pakar atas surat edaran Mensos yang jadikan dasar oleh Kominfo untuk menghapus konten mengenai pengemis online. Kemudian yang kedua, tentang konten-konten yang dilarang seperti misalnya perjudian, pornografi. Nah, bagaimana batas pornografi yang dilarang ya dalam kemajuan IT ini, apakah batasannya. Sebab, saya suka menonton fighting ya, Pak, pada channel Indovision 304, itu ada iklan perempuan mandi. Nah, apakah ini termasuk konten pornografi atau yang bagaimana ini. Sebab kalau saya lihat ini cukup syur juga itu ya, perempuan mandi di pantai, duduk di pasir. Nah, apakah ini termasuk yang pornografi yang dilarang atau bagaimana. ini marak berkembang kejahatan-kejahatan di antaranya mutilasi, kemudian ada pembunuhan satu keluarga dalam rumah tangga, kemudian ada juga pembunuhan berantai. Nah, apakah ini termasuk dampak langsung atau tidak langsung dari kemajuan IT kita ini. Demikian, Pak, saya ingin pendapat pakar bagaimana. Terima kasih, Pimpinan. Kemudian yang ketiga, beberapa waktu belakangan KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Baik, terima kasih yang terhormat, Bapak Darizal. Itu mungkin konteksnya dikembalikan apakah undang-undang ini sudah dianggap cukup untuk kemudian meminimalisir dampak-dampak seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Darizal, yang saat ini meresahkan masyarakat. Silakan, mungkin Ibu Shinta terlebih dahulu. KETUA CYBER LAW CENTER UNPAD (Dr. Hj. SHINTA DEWI, S.H., LL.M.): Terima kasih pada Ibu Meutya atas kesempatannya. Dalam menjawab tadi pertanyaan Pak Rizki, ya tentang penyadapan. Memang ini sudah hampir 10 tahun ditunggu oleh masyarakat, ini sebetulnya nanti akan diatur di mana sebetulnya. Jadi, kalau menurut pendapat saya ini harus masuk juga ke dalam revisi ini, karena memang sampai sekarang kita belum tahu ini nantinya akan diselesaikan di mana. Karena dulu di dalam RUU tentang Cyber Crime tidak jadi, kemudian di dalam RUU tentang Cyber Security juga tidak jadi, gitu ya. Jadi menurut saya ini, penyadapan ini juga kalau memang memungkinkan ini harus dimasukkan juga ke dalam Undang-Undang ITE ini, gitu ya. Tadi saya sedikit komentar tentang masalah informasi dan transaksi elektronik, karena memang undang-undangnya adalah informasi dan transaksi elektronik. Jadi menurut saya sebaiknya ya untuk pasal-pasal di luar ini, itu yang saya konsen sebetulnya Pasal 26 ayat (3) itu juga menimbulkan dan pertanyaan di dalam masyarakat tentang penghapusan di dalam informasi atau data pribadi. Karena di dalam Undang-Undang PDP ini belum jelas masuknya, hanya penghapusan tapi bagaimana prosesnya ini belum diatur di sana. Kita sedang, akademisi sedang menunggu lembaganya seperti apa, karena
37- idealnya memang aturan-aturan yang belum jelas di dalam Undang-Undang PDP itu oleh lembaga. Jadi, ini mumpung ada kesempatan Undang-Undang ITE ini akan direvisi, pasal-pasal di luar yang tadi disarankan juga sebetulnya harus dilihat kembali, karena Undang-Undang ITE kan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektroniknya, seperti itu. Jadi mungkin itu jawaban dari saya, mungkin akan ditambahkan nanti oleh Ibu Helni dan Pak Edmond. Mengenai Pasal 27, menurut saya karena sudah ada di KUHP dan ada khususnya mengatur tentang transaksi elektronik, kalau menurut saya pribadi sebagai akademisi saya pikir harusnya kembalikan saja kepada KUHP, karena nanti overlapping di dalamnya. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih atas kesempatannya. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Silakan ladies first lagi ya, Ibu Helni, silakan. PAKAR KEBIJAKAN ICR TELKOM UNIVERSITY (Dr. HELNI MUTIARSIH JUMHUR): Terima kasih, Ibu Pimpinan. Izin saya memberikan pendapat dari pertanyaan yang pertama tentang beberapa ayat yang sudah dihilangkan karena adanya, sudah dicabut karena adanya Undang-Undang KUHP Pidana. Kalau saya mungkin agak berbeda pendapat dengan Bu Shinta, bahwa karena ini ranahnya spesifik tentang cyber gitu, jadi sebaiknya memang ada pasal khusus yang terkait dengan cyber crime yang memang tentu saja menggunakan asas-asas yang ada di KUH Pidana, tapi pasalnya ditempatkan secara khusus di Pasal 27 ini gitu. Jadi saya masih merasa bahwa treatment dari dunia cyber dan dunia nyata itu agak susah disatukan dalam suatu perundang-undangan. Jadi, kalau pendapat saya bahwa pasal ini harus tetap ada di Undang-Undang ITE sebagai pasal lex specialis yang akan membantu menyelesaikan beberapa persoalan pidana yang terjadi di dunia cyber. Karena tetap kalau saya baca di Pasal 42 Undang-Undang ITE bahwa beberapa hal yang terjadi di dunia cyber tetap menggunakan asas-asas yang ada di KUH Pidana. Jadi artinya kalau tadi saya menyatakan tentang konsep duality kita masih mem-blended antara kaidah- kaidah yang ada di dunia cyber dan di dunia nyata, tetapi kita harus men- treatment secara lex specialis itu saja. Kemudian, pertanyaan yang kedua dari Pak Darizal ya tentang konten pornografi ya, Pak. Jadi saya ingat tahun 2000 berapa ya, 2000 itu ada pernah ada RUU Pornografi ya, Pak, dan itu susah sekali pembuatannya gitu. Akhirnya kalau tidak salah, saya waktu itu ikut beberapa kali gitu, karena ternyata misalnya hal kecil saja, Pak, ini mohon maaf. Misalnya di buku biologi itu kan ada beberapa gambar-gambar gitu ya, ternyata kalau didefinisikan di Undang- Undang Pornografi itu sudah kena sanksi gitu. Jadi, waktu itu disampaikan berkali-kali tentang beberapa kaidah-kaidah, indikator tentang apa sih pornografi gitu. Apalagi misalnya kalau di Indonesia dikaitkan dengan masalah
38- budaya, saya ingat waktu itu tahun 2012 kalau tidak salah. Misalnya kan di Indonesia juga tidak hanya mandi ya, Pak, misalnya ada baju kemben itu ternyata dianggap pornografi, tari jaipong dianggap pornografi. Kayaknya apa ya setiap gerakan kita sudah terkategori gitu. Jadi kalau saya secara pribadi ketika mengikuti pembuatan Undang- Undang ITE di awal gitu, kemudian membuat PP 71, saya berpikir bahwa definisi atau aturan tentang asusila yang ada di Undang-Undang ITE sudah cukup sebenarnya. Karena memang saya melihat bahwa Kominfo sendiri kan dia memiliki treatment-treatment yang lebih teknis dan saya pikir itu tidak harus dimasukkan ke dalam undang-undang. Karena memang apalagi di dunia cyber indikator dari pornografi itu ternyata lebih generik gitu. Jadi, kalau ini izin, kalau di dunia nyata misalnya mohon izin, misalnya kalau di Indonesia pakai bikini itu adalah pornografi, kalau di luar kan nggak gitu. Tapi ternyata kalau di dunia cyber ada beberapa kaidah-kaidah yang itu dianggap sebagai kaidah general di dunia cyber. Jadi, kembali lagi pendapat saya bahwa apa yang sudah diatur di Undang-Undang ITE tentang masalah asusila atau nanti larinya ke pornografi itu sudah cukup. Mungkin nanti kalau misalnya dirasa bahwa beberapa hal sudah menimbulkan suatu keresahan masyarakat, Kominfo harus mempunyai treatment khusus, misalnya membuat suatu peraturan menteri yang lebih teknis atau misalnya membuat suatu mekanisme edukasi terhadap masyarakat gitu, misalnya kan ada program IT literasi dan sebagainya. Jadi itu, terima kasih. F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH): Ibu Ketua, boleh interupsi sedikit. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Silakan. F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH): Terima kasih, Ibu Ketua yang paling baik hati satu DPR. Pertama, mungkin Ibu Dr. Shinta, mungkin nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut, bisa ditunjukkan, karena Pak Sturman, juga sama Bu Ketua, dan Pimpinan semua, kemarin kita baru selesai membahas Undang-Undang PDP. Dan setiap kali kita bahas Undang-Undang PDP kayaknya Dirjen Aptika selalu menekankan right to be forgotten. Jadi, nanti bisa ditunjukkan kelemahannya di mana dan kalau mau diatur ulang atau diatur kembali atau ditingkatkan aturannya terkait dengan right to be forgotten ini di mana? Di undang-undang atau revisi Undang- Undang ITE ini. Kemudian tadi terkait dengan konten, tadi saya sepakat sama Bu Dr. Helni sebenarnya, karena yang jadi dilema adalah gimana kita mau menerjemahkan nilai-nilai sosial yang kita rasakan di kehidupan nyata dan dunia online. Jadi dunia online bukan dikasih kebebasan seluas-luasnya gitu loh, tapi tadi Ibu bilang mungkin bisa melalui Permen Kominfo yang lebih teknis.
39- Yang menjadi pikiran saya seperti ini Bu, nah ini sebenarnya substansinya yang saya harapkan pembahasan seperti tentang kebebasan berpendapat. Di satu sisi kita pengen kasih tapi di sisi lain tentu kita harus menjaga agar jangan sampai terjadi kegiatan anarkis dan lain sebagainya menyangkut SARA di dunia maya atau di dunia online. ini, karena ini kan menyangkut sebenarnya pembatasan hak asasi manusia untuk berekspresi dan berpendapat. Nah, kalau tadi Ibu sebutkan nanti bisa diatur dalam Permen yang lebih teknis, tapi faktanya ini menyangkut hak asasi manusia dalam memiliki kebebasan berpendapat. Apakah tidak baik kalau misalnya terkait dengan pemblokiran konten, alasannya seperti apa, dan lain sebagainya, itu apakah tidak baik kalau misalnya diatur secara teknis dalam undang-undang, karena ini menyangkut hak asasi manusia. Bukan hanya sebatas peraturan pemerintah atau peraturan Menteri, itu sebenarnya yang kita ingin dari Fraksi Partai Demokrat ingin tanyakan. Itu, Ibu Ketua, terima kasih. Yang jadi pertanyaan saya, F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): Izin Bu, saya sedikit. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Ya, ternyata Pak Edmond juga masih ada bersama kita. Jadi nanti kita bisa lengkap juga mendapat tanggapan dari Pak Edmond. Pak Sturman tadi belum dijawab yang punya Pak Sturman, ada pertanyaan lanjutan? F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): Saya hanya ingin menyampaikan begini apa yang dikatakan oleh Pak Rizki ini. Jadi Kumham sudah mencabut pasal undang-undang, ini sebenarnya melanggar, Pak. Tidak boleh pemerintah mencabut undang-undang sepihak, Undang-Undang P3, Peraturan Pembuatan Perundang-undangan itu mengatakan dan tidak bisa serta-merta. Yang bisa sekarang kita sudah membuat revisi Undang-Undang P3 yang baru, yang sudah di paripurnakan kemarin, dan sudah diundangkan, dan bahkan sudah masuk ke ada yang mencoba untuk membatalkan itu lewat MK. Jadi undang-undang dengan metode omnibus law. Yang sudah kita lakukan walaupun dalam proses sebenarnya bukan materinya yang di persoalkan tapi proses formilnya yang dianggap terlalu cepat. Jadi, nggak bisa serta merta "oh, kita cabut saja", nggak bisa, nggak boleh, karena revisi undang-undang antara pemerintah dan DPR itu. Jadi kalau ada setia itu, itu artinya. F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH): Berarti Wamen Kumham melanggar hukum ya.
40- F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): Melanggar peraturan P3, Pak. F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH): Oke. F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): P3 itu nggak bisa, nggak bisa seenaknya cabut-cabut oleh sepihak harus antara pemerintah dan DPR. Demikian, terima kasih. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Baik, terima kasih. Kita dengarkan dulu Pak Onno, kalau boleh kita ke Pak Edmond dulu. Silakan, Pak Edmond. DEKAN FAKULTAS HUKUM UI (Dr. EDMOND MAKARIM, S.Kom., S.H., LL.M.): Ya, suara saya terdengar jelas? KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Jelas, Pak, clear. DEKAN FAKULTAS HUKUM UI (Dr. EDMOND MAKARIM, S.Kom., S.H., LL.M.): tidak mau memperlihatkan wajah (suara tidak jelas) Pertama adalah kata kunci hukum adalah (suara tidak jelas) understanding terhadap validatif dari kata-kata yang dirumuskan. Saya mau mengingatkan bahwa sebenarnya keberadaan alat bukti yang sah, tolong dibedakan dengan keabsahan dan fakta. Alat bukti yang sah adalah alat bukti. Saya harus mendekat kepada microfon bukan KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Pak Edmond, kami mohon maaf wajah tetap harus bisa kita lihat, Pak, karena ini terekam sehingga jelas betul meskipun kita tahu suara Pak Edmond, tapi akuntabilitasnya tetap terlihat wajah. Silakan. DEKAN FAKULTAS HUKUM UI (Dr. EDMOND MAKARIM, S.Kom., S.H., LL.M.): Saya lanjutkan Bu, jadi dalam hukum acara kita alat bukti itu ada dua, alat bukti yang untuk akte, alat bukti yang satu tentu di situ ada dua, ada yang akte bawah tangan, ada akte yang otentik. Akte yang bawah tangan tergantung para pihak, ada orang bertransaksi lewat email, ada orang bertransaksi dengan
41- cara memberikan tulisan di dalam kertas tisu itu boleh secara hukum. Sepanjang tidak menampikkan, tidak ada penampikkan dari para pihak, maka mengikat para pihak, jadi sah dan mengikat kata kuncinya sebenarnya. Yang berikutnya adalah nggak ada kata-kata kontrak adalah harus tertulis gitu ya. Kontrak adalah pada saat syarat subjektifnya kesepakatan, percakapan berdasarkan tindak tertentu (suara tidak jelas) Dan bukan objek yang dilarang. Jadi pada saat membedakan informasi elektronik jadi barang bukti yang sah sepanjang kalau pemahamannya lemah akan ada penampikkan, bukan tidak sah dia sah hadir di muka persidangan tapi derajat mengikat hakimnya. Hakim jadi terlihat nggak terhadap kualitasnya, sehingga kalau ada sistem yang dapat dijamin bahwa ada keamanannya karena ini adalah medium komunikasi yang open, (suara tidak jelas) protocol yang seharusnya itu di protokol. Jadi prinsipnya adalah sejauhmana kita mensosialisasikannya, no security berarti no evidence karena ada kemungkinan penampikan di belakang hari, oleh karena itu gunakanlah yang certified. Kemudian, penggunaan tanda tangan digital dan sertifikat digital yang tidak ada dalam web browser itu adalah kondisi monopolistik. Bukan hal yang tidak mungkin, jika dimisalkan itu akan bisa, misalnya harus sistem yang adaptornya sehingga dia bisa masukkan diberikan ke dalam web browser. Di Belgia saja walaupun dia mengikuti yang artinya di web browser dia dengan posisi yang negosiatif, jadi teknolopoli. Mungkin Mas Onno masih punya (suara tidak jelas). Jadi menurut saya, saya ingatkan bahwa kata-kata alat bukti yang sah itu artinya hadir di muka persidangan dan dia harus dilihat sejauh mana mengikatnya adalah (suara tidak jelas) keamanan. Kemudian tadi tindakan profiling, setiap ada Undang-Undang HAM yang melarang bahwa setiap orang dilarang dijadikan objek penelitian tanpa persetujuan, di dalam penjelasan pasal tersebut yang menyatakan termasuk data pribadinya. Jadi kegiatan profiling semenjak ada Undang-Undang HAM merupakan perbuatan melawan hukum, sayangnya belum ada yang gugat, itu saja. Kalau itu digugat ke MA, orang tahu bahwa itu ada hukum yang sudah ada. Sayangnya hukum yang sudah ada sering kali tidak dioptimalkan penegakkannya. Kemudian, apakah pencemaran nama baik perlu diatur lagi? Menurut hemat saya jika sesuatu, cyber crime yang dimaksudkan. Kan tiga nih cyber crime, satu komputernya nggak dirusak tapi tujuannya digunakan untuk memfasilitasi melawan hukum, sehingga pola pikir kita adalah mengkualifikasi tindakan yang pernah ada. Apakah dengan model pemberatan atau dengan perumusan unsur pidana yang diperlukan kejelasannya. Maka tadi saya katakan pengumuman tadi, kalau pengumuman secara kertas bagaimana, pengumuman secara internet bagaimana. Kata-kata transmisi adalah mengatakan menggunakan gelombang signal elektromagnetik disampaikan encoded sampai kepada tujuan. Jadi, pola pikirnya mohon dalam konvergensi, ini konvergensikan juga, jangan di-linierkan sehingga akibatnya seakan-akan selalu ada pembedaan antara nyata dengan
42- dunia cyber. Dunia cyber adalah dunia nyata, kalau saya ini almarhum nggak bisa komunikasi sama Bapak-Ibu lewat cyber. Cyber adalah elektronika, elektromagnetik semua adalah code pasti 0 dan 1, jadi certain kalau dia nggak certain nggak bisa diatur. Jadi membedakan, policy pertama membedakan antara fisik dengan dunia cyber, itu alirannya cyber separatis, itu tidak dianut. Makanya ada ketentuan hukum nasional yang menyatakan kalau memang tukang fitnah yang fitnah online jadi fitnah online, sama unsurnya yang kita buat. Kesusilaan dalam arti sempit pornografi, kesusilaan dari arti luas adalah tidak pantas di masyarakat. Apakah dampaknya kepada penghapusan konten, dilihat dulu 4 hal. Konteks, penjelasan tentang apa yang dianut rumusan pornografi. Ada dua rumusan pornografi di dunia, ada yang satu kalimat yang membakukan ketelanjangan, ada yang dua, apa pun sepanjang tujuannya adalah membangkitkan hawa nafsu pembacanya itu memenuhi pornografi. Kita bagaimana diteliti batasan kontennya apa. Misalnya kalau ketelanjangan itu adalah dikatakan sehelai kain, maka jadi tidak telanjang. Tapi poin pentingnya adalah batasan konten. itulah Kedua, batasan konteks dibicarakan dalam konteks apa, communities. Community kalau orang adanya di Papua mau dikatakan nggak susila, tetap susila, yang nggak bisa kalau dipentaskan di Jakarta jadi audience. Jadi, ini pun sudah ada dikenal dalam praktek, silakan ditanyakan kepada kejaksaan bahwa kesusilaan batasan-batasannya jelas. Dan, itu (suara tidak jelas) tadi batasan dalam Undang-Undang KUHP, cuma saya kritik yang belum ada adalah audience gitu lho. Karena dalam konteks tertentu kalau di negeri lain itu hak, tapi kalau di Indonesia tanpa hak. Jadi dia boleh orang luar silakan nonton di luar tapi jangan dibawa ke dalam, tapi yang di dalam nggak bisa mengatakan men-shutdown, men-takedown si konten yang ada di sana. Yang ada adalah di-blocking and filtering, karena itu bukan situs yang bisa dipisah menurut kesusilaan Indonesia. Jadi blocking and filtering itu jalan. Jadi sepanjang yang illegal content itu sudah dalam berpikir computer as a tool boleh di KUHP. Tapi, begitu kita bicara adalah computer as a target itu yang belum baik diserap ke dalam KUHP. Nah, intercept, intercept itu sering kali disalahgunakan sama penyadapan, padahal penyadapan dalam konteks Undang-Undang Telekomunikasi itu disebutnya wiretapping. Mencuri dengan memperoleh informasi melakukan kegiatan surveillance and monitoring itu dua kepentingan yang sah sepanjang penegakan hukum dan intelijen demi keamanan negara. Tapi, kalau intelijen keamanan negara tidak jadi alat bukti, karena itu semua cuma seperti dia, dia dengar tapi dia nggak jadi alat bukti. Sehingga, dia tidak perlu meminta izin pengadilan sebagai representasi kekuasaan kehakiman. Tapi, kalau penegak hukum karena dia akan dipakai jadi alat bukti dan kemudian dia akan melanggar right against self incrimination. Orang diberangus dengan mulutnya sendiri padahal dia tidak bermaksud seperti itu, itu right against self incrimination. Sehingga penyadapan dalam konteks begitu namanya memperoleh informasi sebagai bagian dari surveillance and monitoring yang merupakan bagian dari search penggeledahan, penyitaan elektronik, meng-copying itu kan di sita dia, jadi dengar diambil, padahal itu akan jadi alat bukti makanya perlu izin pengadilan.
43- Selemah-lemahnya pemahaman adalah bagaimana orang hukum menyita surat di kantor pos, itu yang berita di dalam kertas, iya kan? Kan bukan alat teleks-nya yang dibawa pulang, tapi kertasnya toh. Nah, dalam konteks illegal interception itu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah semua orang boleh melakukan interception? Nggak boleh, itu kegiatan terlarang. Sehingga megatakan bahwa illegal interception tata caranya diatur dalam undang- undang agak berlebihan. Beda, undang-undang tata cara membayar pajak, semua orang punya kewajiban membayar pajak, kalau intercept nggak, intercept itu adalah bentuk ketiga dari, pertama eavesdropping, curi dengar lewat tembok pakai gelas, kedua wiretapping kalau ada wire di-tap, jadi kalau begitu yang ketiga interception dicegat, makanya kalimatnya pakai switching yang kena di sini, lebih daripada switching. Kalau switching istilahnya wiretapping tapping, tapi kalau begitu pakai switching (suara tidak jelas) Internet ya kalimatnya intercept, dicegat. Akibatnya informasi tidak jadi terkirimkan dari a ke b, dicegat berarti nggak jadi alat bukti, pertimbangannya keamanan nasional. Tapi, kalau dicegatnya adalah didengerin, diambil itu alat bukti, maka itu penegakan hukum, tidak perlu izin pengadilan. Di situ konteks intersepsi, kalau begitu dibuat ada kata-kata undang- undang tata cara intersepsi harus dengan undang-undang itulah kontra produktifnya, sehingga akibatnya KPK jadi OTT saja terus pikirannya. Intercept tidak boleh dilakukan bagi yang tidak berwenang, dan yang bagi berwenang pun hanya limitative untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana hukuman mati, diancam seumur hidup, atau lebih dari 5 tahun. Jadi, nggak bisa orang intercept demi, maaf maling ayam itu contoh. Dia bisa ada intercept, bisa, jadi ada kurang tepat pada saat MA memutus PP tentang Intercept salah. Coba baca penjelasan dari hakim yang initiative opinion (suara tidak jelas) Itu yang benar kalau menurut saya. Lalu yang berikutnya adalah apakah boleh illegal content dihapus? Pornografi anak kejadian alamiahnya tidak boleh ada. Antara orang dewasa dengan anak nggak boleh, itu kejadian alamiahnya nggak boleh ada. Yang nonton nggak boleh ada, apalagi yang nyimpen, apalagi yang meranin. Jadi boleh dihapus? Boleh, tapi buktikan dulu bahwa konten itu illegal. Tapi beda jangan persepsikan sama dengan blocking and filtering, kalau blocking and filtering orang cuman diblok saja nggak sampai ke sana. Blocking and filtering itu artinya konten yang masih ada di situ, silakan yang ngapusin dua kemungkinan, yang punya konten itu take down atau sistemnya dia sistem elektronik membuangnya agar jangan sampai si penyelenggara sistem elektronik dianggap tindakan penyertaan, karena fasilitas utamanya adalah space-nya dia yang dipakai untuk melakukan publikasi. Dan, notice and take down policy itu adalah policy yang merupakan best practices. Jadi, saya ingin meminta waktu nanti untuk menjelaskan lebih juah tentang hal yang tadi agar kita sebagai satu bangsa itu konsisten. Kalau ada ada pembedaan fisik dengan elekronik, akibatnya secara fisik orang sopan, secara elektronik tidak sopan adalah bagian hukumnya. Padahal salah, menurut saya kenapa harus ada duality personality, kalau saya (suara tidak jelas) certain buat apa kita bicara transaksinya. Transaksinya adalah semua perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik, baik dalam konteks
44- private dalam kontrak elektronik maupun perbuatan tindakan diskresi, vandalizes seterusnya dalam kegiatan publik. Demikian saya mohon izin, karena sudah mulai ada pengumuman- pengumuman lagi. Jangan sampai saya telat pesawat, jadi mohon izin ya Bapak-Ibu. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Ya, silakan, Pak, safety flight. DEKAN FAKULTAS HUKUM UI (Dr. EDMOND MAKARIM, S.Kom., S.H., LL.M.): Jadi lebih kurang saya mohon maaf sebelumnya. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Terima kasih banyak, Pak Edmond. Kemudian terakhir sekali, Pak Onno Purwo. PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Terima kasih, Ibu Meutya. DEKAN FAKULTAS HUKUM UI (Dr. EDMOND MAKARIM, S.Kom., S.H., LL.M.): Wassalamu'alaikum. Terima kasih. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Wa'alaikumussalam, Pak, hati-hati dijalan. Silakan, Pak Onno. PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Langsung saja, yang pertama masalah Mensos tadi ya. F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH): Menhumham, Pak. PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Ya, Kumham, ini bukan dari sisi hukum ya saya ngomongnya. Dari sisi teknologi saya punya concern kalau sampai dicabut di Kumham sana tidak ada ayat, pasal urusan elektroniknya soalnya. Jadi, kalau kita barang bukti seperti
45- apa yang bisa diajukan di sana nggak ada urusannya. Jadi, kalau bisa di-cover di undang-undang yang ITE tadi. F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH): Untuk Pasal 27 dan 28, karena sudah dicabut di RKUHP yang baru nanti. PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Kalau boleh saran sih benar kata, Pak, ini tadi kalau bisa jangan deh, soalnya. F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH): Sudah, sudah Pak, sudah final tinggal di Paripurnakan. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Di KUHP-nya, kalau di sini kan nggak, ini kan surat presiden jadi... F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH): Jadi, tetap akan kita (suara tidak jelas) kembali. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Karena ini surat presiden, ini lebih. PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Kalau masih R kan masih bisa. F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): Izin, jadi undang-undang itu membuat undang-undang tidak boleh undang-undang lain mencabut undang-undang yang sudah eksis, itu loh, Pak. Kecuali kita membuat, memperbaiki Undang-Undang P3 itu boleh dengan metoda omnibus, itu yang boleh karena akan diperbaiki. Walaupun digugat, Pak, di MK. PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Kalau saya cenderung ngegugat sih, karena secara teknologi mereka kan punya masalah soalnya. F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH): Yang jadi pertanyaan saya sebenarnya karena sudah dicabut di KUHP tersebut, itu kan persetujuan antara Pemerintah dan DPR, Pak.
46- F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): Kalau itu boleh, Pak, tapi bukan mencabut di Undang-Undang ITE, nggak boleh. F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH): RKUHP di situ bunyinya mencabut Pasal 27 ayat (1) dan (3) dan 28 ayat (2) di Undang-Undang ITE. F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): Itu yang nggak boleh. F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH): Walaupun persetujuan. F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): Karena dia tidak ada, kita kan ada dibuat peraturan pembuatan undang- undang, Pak. Kecuali menggunakan metoda omnibus boleh, kalau yang itu nggak boleh. Terima kasih. F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH): Oke, terima kasih. Pak, silakan. PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Saya sangat berharap Bapak-Ibu bisa memperjuangkan. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Ya, nanti mungkin kita kroscek lagi karena ini kan di ranah komisi lain juga, tapi saya rasa sih mudah-mudahan itu tidak terjadi. PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Kalau itu berhasil saya berterima kasih banget. Sekarang ini masalah kedua tadi masalah batas pornografi dan sebagainya. Saya cara berpikirnya mungkin gini ya, di alam semesta kan, di dunia itu ada tiga jenis aturan ya. Aturan tertulis yang kita lakukan sekarang, aturan dari atas yang bikin manusia, sama aturan tidak tertulis hukum adat, hukum rimba, tergantung kita mau main yang mana. Kalau kita main dengan aturan tertulis nentuin pornografi levelnya gimana, judi level gimana, pasti anda pusing bikin ayat, pasalnya, gitu ya. Kalau
47- kita tahu internet, di internet kita banyak bermain dengan aturan tidak tertulis loh, dengan etika, dengan netiket, dengan consensus, kesepakatan user. Jadi kita bermain dengan hukum yang tidak tertulis tadi. Misalnya jujur nih ya jujur, saya sudah ditegur sama YouTube sampai tujuh kali dan sudah diancam tiga kali channel saya akan di-delete sama YouTube, karena alasannya saya melanggar konsensus pemirsa YouTube. Karena channel saya banyak ngasih lihat teknik-teknik hacking. Bisa kayak gitu ya, jangan khawatir kekuasaan ada di tangan platform bukan di tangan Anggota Dewan minta maaf ini. Jadi, ada kalau di sini ada Anggota Dewan yang terhormat, di sana ada platform yang terhormat, rada kurang ajar di sini sakit hati juga. Jadi, tergantung kita mau menyikapinya seperti apa sih, kalau kita tergantung Bapak-Ibu pingin memperkuat hukum tertulisnya silahkan sah-sah saja, dengan konsekuensi kita harus bisa kayak Tuhan kan, menentukan batasnya seperti apa. Atau kita memperkuat si platform tadi, misalnya kalau anda jalanin platform anda harus mengumpulkan pendapat masyarakat konten mana yang, informasi mana yang tidak baik gitu. Bisa juga di sini bikin badan yang nanti ngasih masukan ke platform-nya juga sebagai masukan dari masyarakat, kan ini kan wakil masyarakat juga ya jadi bisa ngasih masukan. Jadi, bisa punya mekanisme seperti itu sih sebenarnya, jadi kita tidak sampai harus nge-set bahwa oke kalau begini itu sudah kategorinya pornografi, itu ya kita bikin kesepakatan saja. Terus aturan-aturan itu kan juga bisa berupa kesepakatan masyarakat juga, oke kalau konten seperti ini umur berapa yang boleh akses, karena semua user di YouTube segala macam kan harus ngasih tahu ya, ulang tahunnya kapan, segala macam jadi kita bisa tahu sebetulnya. Jadi bisa mekanisme itu bisa dimainkan sih di dunia itu. Nah, yang ada saya akan urusan tadi informasi. Saya terkesan tadi mungkin banyak bermain urusan perdukunannya di transaksi ya, padahal informasi kita bisa bermain dukun juga loh hati-hati. Jadi, informasi kita bisa dari informasi yang ada di-posting sama teman-teman di media sosial, sama DPR di media sosial, taruh di koran, dan sebagainya saya bisa melakukan crawling, kita bisa ambil semua informasi tadi dan saya bisa melakukan klasifikasi. Kira-kira, Onno tuh sejahat apa sih orangnya. Onno itu sukanya apa sih, jadi bukan dari transaksi loh. Dari informasi yang posting jadi Undang- Undang ITE, I-nya itu juga bisa dilakukan klasifikasi sama forecasting. Ke depannya Onno akan melakukan gerakan apa sih, kira-kira gitu. Misalnya ke depan Onno akan bikin 5G buat desa dengan dana masyarakat tanpa pakai aturannya Kominfo, itu bisa keluar kayak gitu loh. Karena kelihatan dari postingan seminar yang dilakukan di YouTube, dari tulisan yang di media sosial orang bisa fasilitasi itu. Nah, apakah hal seperti, jadi ini sudah di atas informasinya. Informasi kita eksploit, jadi informasi kita kumpulkan dan dieksploitasi. Kalau selama ini undang-undang kan lebih informasi apa, bullying, hoax, segala macam ya lebih ke informasinya. Bagaimana kalau informasi ini kita kumpulkan terus dieksploitasi, nah sah nggak? Seperti apa eksploitasi yang dilakukan. Contoh lagi yang lebih ekstrim, ini tahun 2024 sudah dekat jadi bisa ekstrim banget dan sudah saya praktekan, jangan khawatir.
48- Kalau Bapak-Ibu ngasih ceramah atau apa di webinar segala macam paling ekstrem mungkin Pak Presiden, ya. Rekaman suaranya Pak Presiden kan gampang dapatnya ya, menteri kan gampang dapatnya ya, oke. Bisa nyari aplikasi digital dan sebagainya, saya masukin suara rekaman-rekaman itu, bahkan kalau mau gila kita masukin video-video segala macam, terus saya bisa bikin saya yang ngomong. Suara saya berubah jadi suara Bapak Presiden, muka saya berubah jadi Bapak Presiden, orang tidak akan tahu bahwa itu bukan dia yang ngomong. fake dan sebagainya. Sekarang lebih dahsyat lagi, lebih parah lagi, bahkan bukan hanya seperti itu saja pakai GPT-3 AI kita bisa bikin lagu. Jadi, bukan hanya kayak ginian ya, kita bikin lagu, saya kumpulin misalnya lagunya Anang, Krisdayanti, Anang dikumpulin semua lagunya, saya ngarang lagu sembarangan keluarnya lagunya Anang persis, orang akan nyangka itu lagunya dia, padahal yang ngarang bukan. Jadi pakai AI kita bisa miripin sesuatu dengan referensi yang kita dapat, bukan hanya masalah ini ya masalah politik segala macam nggak, semua bidang bisa digituin sekarang. Jadi itu informasi bisa sedahsyat itu, bukan hanya transaksi saja. Tapi ini kategorinya sudah eksploitasi dan informasi ya, dan tidak ada di undang-undang sih. Mungkin sudah pernah dengar yang namanya deep KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Itu kita singgung sedikit di pelindungan data pribadi, Pak. PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Oke. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Tapi hanya yang berupa data pribadi untuk tidak tereksploit meskipun dia tetap. PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI ITB (ONNO WIDODO PURBO): Saya cukupkan sekian dulu, saya tahu ini agak berbahaya dilanjutkan. Silakan, Bu. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Baik, tapi untuk konteks ITE sudah cukup ya tadi masukan dari yang terhormat Pak Onno, yang terhormat Ibu Shinta, yang terhormat Ibu Helni, yang terhormat Pak Edmond Makarim, dan ini menjadi masukan yang amat penting. Kami tadi mungkin dasar-dasarnya sudah disampaikan oleh Pak Kharis yang memimpin lebih awal, bahwa ini surat presiden dan kita menindaklanjuti itu, dan agenda pertama kami adalah pemanggil pakar untuk mendapatkan masukan sebelum kami nanti membahas lebih lanjut dengan pemerintah. Jadi, yang
49- pertama kita dengan pakar dulu untuk mendapatkan apa sih respon terhadap usulan pemerintah ini. Dan, kalau boleh saya garis bawahi untuk menutup, bahwa tadi dari keempat narasumber ini sebetulnya menyatakan, koreksi saya, Bapak-Ibu kalau salah, bahwa sesungguhnya terhadap usulan oke-oke saja. Namun demikian, sesungguhnya ada harapan bahwa ini lebih holistik, tidak hanya membahas urusan sanksi-sanksi saja. Kami apalagi, Bu, karena kami ini revisi kedua pada pasal-pasal yang sama. Jadi, ketika kita di 2000 berapa 15 ya pasalnya ini juga, Pak. Kemudian kita ketemu di 2022 pasalnya juga sama, padahal teknologi evolving harusnya pasal-pasal lain yang menyangkut teknologi itu sudah banyak yang bisa dilakukan perubahan dan revisi. Saya rasa itu, terima kasih banyak. F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): Izin, Bu, sedikit sebelum ditutup. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Tutup ya, ini soalnya dari jam 11.00 belum makan siang. F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): Iya, sedikit saja, saya hanya menyampaikan kepada kita nanti beliau- beliau ini pakar. Tapi, nanti untuk RDPU berikutnya mungkin kita undang juga orang-orang korban dari ITE itu, Bu, atau pelakunya juga, banyak sekali itu, Bu. Mereka merasa. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Ya, kita lihat kasus-kasusnya ya. F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.): Terima kasih, Bu. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG): Baik, terima kasih sekali, Pak Sturman, masukannya. Bapak-Ibu sekalian, kita bisa tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil'alamin, rapat kami tutup.
50- Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 14.08 WIB) Jakarta, 25 Januari 2023 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT, Sartomo, S.S., M.Si NIP. 196808111996031001