Menimbang PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 31 ayat (2) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa standar pemeriksaan keuangan negara disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan; b. bahwa standar pemeriksaan keuangan negara merupakan patokan yang wajib dipedomani dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; c. bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan standar pemeriksaan yang berlaku dan kebutuhan organisasi Badan Pemeriksa Keuangan sehingga perlu diganti;
Mengingat Menetapkan 2 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara; : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); MEMUTUSKAN: : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA. Pasal 1 Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3 - 2. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 3. Pernyataan Standar Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PSP adalah standar pemeriksaan yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. 4. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 5. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban. 6. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 7. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. 8. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. dan
4 - 9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya. Pasal 2 SPKN dinyatakan dalam bentuk PSP. Pasal 3 (1) SPKN terdiri dari: a. Kerangka Konseptual Pemeriksaan; dan b. PSP. (2) Kerangka Konseptual Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini. (3) PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. PSP Nomor 100 tentang Standar Umum; b. PSP Nomor 200 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan; dan c. PSP Nomor 300 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan. (4) PSP Nomor 100 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini. (5) PSP Nomor 200 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini. (6) PSP Nomor 300 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.
5 - Pasal 4 SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan memadai. Pasal 5 SPKN berlaku bagi: a. BPK; b. akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk dan atas nama BPK; c. akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang; dan d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Pasal 6 (1) BPK membentuk suatu Komite yang bertugas mengevaluasi penerapan dan mengembangkan SPKN. (2) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK. (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Dewan Konsultatif dan Panitia Kerja yang dibantu oleh Sekretariat. (4) Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan pihak di luar BPK sebagai narasumber. Pasal 7 Hasil evaluasi atas penerapan dan/atau hasil pengembangan SPKN dilaporkan secara periodik kepada BPK paling sedikit satu kali setiap tahun.
6 - Pasal 8 Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, pemeriksaan yang masih berlangsung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707). Pasal 9 Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini. Pasal 10 Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
7 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2017 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd HARRY AZHAR AZIS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd Nizam Burhanuddin
I. PENJELASAN ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA UMUM Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, selanjutnya melalui ketentuan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mengadakan satu BPK yang bebas dan mandiri yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka menjamin mutu hasil pemeriksaan keuangan negara maka pelaksanaan pemeriksaan perlu dilaksanakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan.
II. 9 - Standar pemeriksaan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan selama ini adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007. SPKN tersebut menggunakan referensi utama The Generally Accepted Government Auditing Standards (GAGAS) Tahun 2003. GAGAS telah mengalami revisi sebanyak dua kali, dengan revisi terakhir tahun 2011. Standar pemeriksaan sektor privat yang berlaku di Indonesia (Standar Profesional Akuntan Publik/SPAP) maupun internasional (International Standards on Auditing/ISA dan International Standards of Supreme Audit Institutions/ISSAI) telah berkembang dan mengalami banyak perubahan. SPAP, ISA, dan ISSAI disusun dengan menggunakan pendekatan pengaturan standar berdasarkan prinsip (principle-based standards). Sebelumnya, standar pemeriksaan menggunakan pendekatan pengaturan standar berdasarkan aturan yang lebih rinci/detail (rule-based standards). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan standar pemeriksaan dan kebutuhan organisasi BPK sehingga perlu diganti sesuai dengan perkembangan standar pemeriksaan terkini. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas.
10 - Pasal 5 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan pihak lainnya adalah pengawas dari berbagai instansi atau tenaga ahli yang melakukan tugas pemeriksaan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Yang dimaksud peraturan pelaksanaan adalah Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) dan peraturan pelaksanaan lainnya yang mengacu pada SPKN. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6010
LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA KERANGKA KONSEPTUAL PEMERIKSAAN
Kerangka Konseptual Pemeriksaan DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN ... ... 1-5 TUJUAN KERANGKA KONSEPTUAL ... 6-7 LINGKUP KERANGKA KONSEPTUAL ... 8 GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA Mandat Pemeriksaan Keuangan Negara ... 9 Kemandirian BPK ... 10 Wewenang BPK ... 11-13 Definisi Pemeriksaan Keuangan Negara ... 14-15 Lingkup Pemeriksaan Keuangan Negara ... 16-17 Jenis Pemeriksaan Keuangan Negara ... 18 Manfaat Pemeriksaan Keuangan Negara ... 19 Transparansi dan Akuntabilitas Pemeriksaan Keuangan Negara 20 UNSUR-UNSUR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA ... 21 Tiga Pihak dalam Pemeriksaan Keuangan Negara ... 22-26 Hal Pokok (subject matter) dan Informasi Hal Pokok (subject matter information) ... 27-30 Kriteria Pemeriksaan ... 31-33 Bukti Pemeriksaan ... 34-38 Laporan Hasil Pemeriksaan ... 39-40 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ... 41-42 PRINSIP-PRINSIP PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA ... 43 Kode Etik ... 44-48 Pengendalian Mutu ... 49 Manajemen dan Keahlian Tim Pemeriksa ... 50-54 Risiko Pemeriksaan ... 55 Materialitas dalam Pemeriksaan Keuangan Negara ... 56 Dokumentasi Pemeriksaan ... 57 Komunikasi Pemeriksaan ... 58-59 PENGEMBANGAN STANDAR PEMERIKSAAN ... 60-65 PERATURAN HUBUNGAN PERUNDANG-UNDANGAN, STANDAR PEMERIKSAAN, DAN KETENTUAN LAIN ... KERANGKA KONSEPTUAL, 66-69 Badan Pemeriksa Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Kerangka Konseptual Pemeriksaan KERANGKA KONSEPTUAL PEMERIKSAAN PENDAHULUAN 1. Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut, UUD 1945 mengamanatkan Pengelolaan Keuangan Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Keuangan Negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk mencapai tujuan bernegara, Keuangan Negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 3. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dibentuk satu BPK yang bebas dan mandiri. Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). 4. BPK melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa. 5. Penyusunan standar pemeriksaan memerlukan acuan dan dasar berupa Kerangka Konseptual Pemeriksaan. Pengembangan kerangka konseptual ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penyusunan standar pemeriksaan internasional yang relevan. Badan Pemeriksa Keuangan 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Kerangka Konseptual Pemeriksaan TUJUAN KERANGKA KONSEPTUAL 6. Kerangka Konseptual Pemeriksaan ini, yang selanjutnya disebut Kerangka Konseptual, mendasari pengembangan SPKN. Kerangka Konseptual bertujuan sebagai acuan dan dasar bagi: a. BPK, Pemeriksa, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, serta akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang; b. penyusun standar pemeriksaan; dan c. pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan pihak- pihak lain yang terkait dengan standar pemeriksaan dan/atau pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 7. Kerangka Konseptual bukan merupakan standar dan/atau prosedur pemeriksaan. Kerangka Konseptual menjadi acuan bagi pengembangan standar pemeriksaan. Dalam hal terdapat permasalahan yang belum diatur dalam standar pemeriksaan, maka Pemeriksaan mengacu kepada Kerangka Konseptual. LINGKUP KERANGKA KONSEPTUAL 8. Kerangka Konseptual meliputi: a. Gambaran umum pemeriksaan keuangan negara; b. Unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara; c. Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara; d. Pengembangan standar pemeriksaan; dan e. Hubungan antara Kerangka Konseptual, ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaam, dan ketentuan lain. GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA Mandat Pemeriksaan Keuangan Negara 9. UUD 1945 memberi mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Badan Pemeriksa Keuangan 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Kerangka Konseptual Pemeriksaan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan badan lain sesuai dengan undang-undang. Mandat tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kemandirian BPK 10. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dibentuk satu BPK yang bebas dan mandiri. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya. Wewenang BPK 11. Dalam pelaksanaan tugasnya BPK memiliki wewenang sebagai berikut: a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, Badan Pemeriksa Keuangan 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Kerangka Konseptual Pemeriksaan bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK; e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK; h. membina jabatan fungsional pemeriksa; i. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; j. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; k. memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain; l. memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan m. memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 12. BPK dapat memberikan: a. pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN, BLU, BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; b. pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Kerangka Konseptual Pemeriksaan c. keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. 13. Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK, Pemeriksa, dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi yang berwenang. Definisi Pemeriksaan Keuangan Negara 14. Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, pemeriksaan keuangan negara memberikan keyakinan yang memadai. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 15. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka untuk mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip- prinsip tata kelola yang baik. Lingkup Pemeriksaan Keuangan Negara 16. Lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip- prinsip tata kelola yang baik. 17. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara Badan Pemeriksa Keuangan 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Kerangka Konseptual Pemeriksaan berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lingkup Keuangan Negara tersebut meliputi: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Jenis Pemeriksaan Keuangan Negara 18. Jenis pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Tujuan suatu pemeriksaan menentukan jenis pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. Badan Pemeriksa Keuangan 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Kerangka Konseptual Pemeriksaan Manfaat Pemeriksaan Keuangan Negara 19. Pemeriksaan BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, antara lain melalui: a. penyediaan hasil pemeriksaan termasuk di dalamnya kesimpulan yang independen, objektif dan dapat diandalkan, berdasarkan bukti yang cukup dan tepat; b. penguatan upaya pemberantasan korupsi berupa penyampaian temuan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian dalam pengelolaan keuangan negara kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti, serta berupa pencegahan dengan penguatan sistem pengelolaan keuangan negara; c. peningkatan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam bentuk rekomendasi yang konstruktif dan tindak lanjut yang efektif; d. peningkatan kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan; e. peningkatan efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan f. peningkatan kepercayaan publik atas hasil pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara. Transparansi dan Akuntabilitas Pemeriksaan Keuangan Negara 20. BPK wajib melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya secara ekonomis, efisien, dan efektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya, BPK memublikasikan hasil pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui berbagai media, baik konvensional maupun dalam jaringan (daring). Badan Pemeriksa Keuangan 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Kerangka Konseptual Pemeriksaan UNSUR-UNSUR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA 21. Unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara meliputi: a. Hubungan tiga pihak, yang terdiri atas: 1) pemeriksa keuangan negara, 2) pihak yang bertanggung jawab, dan 3) pengguna LHP; b. Hal pokok (subject matter) dan informasi hal pokok (subject matter information); c. Kriteria pemeriksaan; d. Bukti pemeriksaan; e. Laporan hasil pemeriksaan; dan f. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Tiga Pihak dalam Pemeriksaan Keuangan Negara 22. Pemeriksaan keuangan negara melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu (1) pemeriksa keuangan negara; (2) pihak yang bertanggung jawab; dan (3) pengguna LHP. Pemeriksa Keuangan Negara 23. BPK adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK dapat menugaskan Pemeriksa BPK dan/atau tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Pemeriksa BPK adalah Pelaksana BPK yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Tenaga ahli dan/atau pemeriksa di luar BPK dapat sebagai orang-perorangan maupun lembaga dari luar BPK. 24. Pemeriksaan keuangan negara juga dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, pemeriksaan dilaksanakan dengan berdasarkan pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan SPKN. Pedoman penggunaan SPKN oleh akuntan publik akan diatur BPK dalam suatu ketentuan. Laporan yang dihasilkan oleh akuntan publik tersebut Badan Pemeriksa Keuangan 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Kerangka Konseptual Pemeriksaan wajib disampaikan kepada BPK untuk dievaluasi. Pelaksanaan evaluasi mengikuti tata cara yang ditetapkan BPK. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Pihak yang Bertanggung Jawab 25. Pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang diperiksa, yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok dan/atau bertanggung jawab mengelola hal pokok, dan/atau bertanggung jawab menindaklanjuti hasil pemeriksaan antara lain Presiden, Menteri, dan Kepala Daerah. Pengguna LHP 26. Pengguna LHP adalah lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap LHP. a. Lembaga Perwakilan Lembaga perwakilan yang dimaksud yaitu DPR, DPD, dan DPRD. Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya. Lembaga perwakilan dapat meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan atau meminta BPK melakukan pemeriksaan lanjutan. Lembaga perwakilan dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan. b. Pemerintah Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. c. Pihak lain yang berkepentingan Yang dimaksud pihak lain yang berkepentingan antara lain masyarakat, instansi penegak hukum, dan lembaga yang mempunyai kepentingan terhadap LHP. Badan Pemeriksa Keuangan 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Kerangka Konseptual Pemeriksaan Hal Pokok (subject matter) dan Informasi Hal Pokok (subject matter information) 27. Hal pokok adalah hal-hal yang diperiksa dan/atau hal-hal yang menjadi perhatian dalam suatu penugasan pemeriksaan, yang dapat berupa informasi, kondisi, atau aktivitas yang dapat diukur/dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu. Informasi hal pokok adalah hasil evaluasi atau hasil pengukuran hal pokok terhadap kriteria. Hal pokok dan informasi hal pokok memiliki bentuk yang beragam dan karakteristik yang berbeda tergantung tujuan pemeriksaannya. Hal pokok dan informasi hal pokok dapat berupa, tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut: a. kinerja atau kondisi keuangan (sebagai contoh: posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas historis atau prospektif), dalam hal ini informasi hal pokok dapat berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang tercermin dalam laporan keuangan; b. kinerja atau kondisi nonkeuangan (sebagai contoh: kinerja suatu entitas), dalam hal ini informasi hal pokok mungkin merupakan indikator utama efisiensi dan efektivitas; c. karakteristik fisik (sebagai contoh: kapasitas suatu fasilitas), dalam hal ini informasi hal pokok dapat berupa dokumen tentang spesifikasi; d. sistem dan proses (sebagai contoh: pengendalian internal atau sistem teknologi informasi atau entitas), dalam hal ini informasi hal pokok dapat berupa asersi tentang efektivitas; e. perilaku (sebagai contoh: praktik tata kelola korporasi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia), dalam hal ini informasi hal pokok dapat berupa suatu pernyataan kepatuhan atau suatu pernyataan efektivitas. 28. Hal pokok memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang mencakup sampai sejauh mana informasi atas hal pokok tersebut bersifat kualitatif atau kuantitatif, objektif atau subjektif, historis atau prospektif, dan terkait dengan suatu titik waktu atau melingkupi periode tertentu. Karakteristik tersebut akan mempengaruhi: Badan Pemeriksa Keuangan 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Kerangka Konseptual Pemeriksaan a. tingkat ketepatan dalam mengukur dan mengevaluasi hal pokok tersebut berdasarkan kriteria; dan b. tingkat kemampuan bukti yang tersedia untuk memberikan keyakinan. 29. LHP menyajikan karakteristik tertentu dan mempertimbangkan dampak dari karakteristik tersebut yang relevan dengan pengguna LHP. 30. Penentuan hal pokok dapat dikatakan tepat, jika: a. dapat diidentifikasi dan memungkinkan evaluasi dan pengukuran yang konsisten terhadap kriteria yang telah diidentifikasi; dan b. memungkinkan untuk diterapkan prosedur dalam memperoleh bukti yang cukup dan tepat serta mendukung kesimpulan guna memberikan keyakinan yang memadai. Kriteria Pemeriksaan 31. Kriteria pemeriksaan adalah tolok ukur yang digunakan dalam memeriksa dan menilai hal pokok, dalam hal ini informasi yang diungkapkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk tolok ukur penyajian dan pengungkapan yang relevan. Setiap pemeriksaan menggunakan kriteria pemeriksaan yang sesuai dengan konteks pemeriksaannya. Kriteria pemeriksaan yang digunakan bergantung pada sejumlah faktor, antara lain tujuan dan jenis pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan yang digunakan harus tersedia bagi pengguna LHP sehingga pengguna memahami proses evaluasi dan pengukuran suatu hal pokok. 32. Kriteria pemeriksaan yang sesuai menggambarkan karakteristik sebagai berikut: a. relevan, memberikan kontribusi kepada kesimpulan guna membantu pengambilan keputusan oleh pengguna; b. lengkap, faktor-faktor relevan yang dapat memengaruhi kesimpulan tidak ada yang diabaikan; c. andal, memungkinkan pengevaluasian dan pengukuran yang konsisten terhadap hal pokok oleh pemeriksa lain yang mempunyai kualifikasi yang sama; Badan Pemeriksa Keuangan 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Kerangka Konseptual Pemeriksaan d. netral, memberikan kontribusi kepada kesimpulan yang bebas dari keberpihakan; dan e. dapat dipahami, mudah dipahami oleh pengguna sehingga pembuatan kesimpulan menjadi jelas, komprehensif, dan tidak rentan terhadap penafsiran yang berbeda-beda. 33. Kriteria pemeriksaan dapat bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, standar yang diterbitkan organisasi profesi tertentu, kontrak, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh entitas yang diperiksa, atau kriteria yang dikomunikasikan oleh Pemeriksa kepada pihak yang bertanggung jawab. Bukti Pemeriksaan 34. Bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh Pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan. Pemeriksa mempertimbangkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. 35. Kecukupan bukti pemeriksaan merupakan ukuran kuantitas bukti pemeriksaan, yang dipengaruhi oleh penilaian Pemeriksa atas risiko pemeriksaan dan kualitas bukti pemeriksaan. Ketepatan bukti pemeriksaan merupakan ukuran kualitas bukti pemeriksaan yaitu relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan. 36. Kecukupan dan ketepatan bukti pemeriksaan saling berhubungan satu sama lain. Kuantitas bukti yang lebih banyak belum tentu dapat mengompensasi kualitas bukti yang buruk. 37. Bentuk bukti pemeriksaan bermacam-macam, seperti catatan transaksi elektronis/fisik, komunikasi tertulis atau elektronis dengan pihak di luar entitas yang diperiksa, hasil observasi Pemeriksa, maupun keterangan lisan/tertulis dari pihak yang diperiksa. Metode yang digunakan dalam pemerolehan bukti bisa termasuk inspeksi, observasi, permintaan keterangan, konfirmasi, rekalkulasi, prosedur analitis, dan/atau teknik lainnya. 38. Pemeriksa mempertimbangkan hubungan antara biaya pemerolehan bukti dengan kegunaan informasi yang diperoleh. Kesulitan atau biaya yang timbul untuk memperoleh bukti tidak boleh dijadikan Badan Pemeriksa Keuangan 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Kerangka Konseptual Pemeriksaan alasan untuk menghilangkan suatu prosedur pengumpulan bukti ketika prosedur alternatif tidak tersedia. Pemeriksa menggunakan pertimbangan profesionalnya dan menerapkan skeptisisme profesional dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti, untuk mendukung LHP. Laporan Hasil Pemeriksaan 39. Pemeriksa membuat LHP berupa laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang diperoleh tentang informasi hal pokok. LHP berisi hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan. Struktur dan format LHP ditetapkan lebih lanjut dalam standar pelaporan. LHP digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 40. LHP yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali yang memuat rahasia negara dan/atau mengandung unsur pidana yang diproses hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. LHP yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 41. LHP ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola keuangan negara selaku pihak yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPK memantau secara periodik pelaksanaan tindak lanjut atas LHP dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan, dan pihak yang bertanggung jawab. 42. Pemeriksa mempertimbangkan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya yang berhubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan. Badan Pemeriksa Keuangan 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Kerangka Konseptual Pemeriksaan PRINSIP-PRINSIP PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA 43. Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara adalah ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar pemeriksaan dan Pemeriksa dalam melakukan Pemeriksaan, yang meliputi: a. Kode etik; b. Pengendalian mutu; c. Manajemen dan keahlian tim Pemeriksa; d. Risiko pemeriksaan; e. Materialitas; f. Dokumentasi pemeriksaan; dan g. Komunikasi pemeriksaan. Kode Etik 44. Untuk mewujudkan BPK yang independen, berintegritas, dan profesional demi kepentingan negara, setiap Anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara harus mematuhi kode etik. Kode etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Kode etik ditetapkan oleh BPK. Independensi, integritas, dan profesionalisme adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh Anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara. Independensi 45. Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa juga harus bertanggung jawab untuk terus-menerus mempertahankan independensi dalam pemikiran (independence of mind) dan independensi dalam penampilan (independence in appearance). Badan Pemeriksa Keuangan 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Kerangka Konseptual Pemeriksaan Integritas 46. Integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai. Profesionalisme 47. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (due care), ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sikap profesional pemeriksa diwujudkan dengan selalu bersikap skeptisisme profesional (professional skepticism) selama proses pemeriksaan dan mengedepankan prinsip pertimbangan profesional (professional judgment). 48. Skeptisisme profesional berarti pemeriksa tidak menganggap bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah tidak jujur, tetapi juga tidak menganggap bahwa kejujuran pihak yang bertanggung jawab tidak dipertanyakan lagi. Pertimbangan profesional merupakan penerapan pengetahuan kolektif, keterampilan, dan pengalaman. Pertimbangan profesional adalah pertimbangan yang dibuat oleh pemeriksa yang terlatih, memiliki pengetahuan, dan pengalaman sehingga mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk membuat pertimbangan yang wajar. Pengendalian Mutu 49. Untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK, mutlak diperlukan standar pengendalian mutu. Sistem pengendalian mutu BPK harus sesuai dengan standar pengendalian mutu supaya kualitas pemeriksaan yang dilakukan tetap terjaga. Sistem pengendalian mutu harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal seperti supervisi, review berjenjang, monitoring, dan konsultasi selama proses pemeriksaan. Sistem pengendalian mutu BPK ditelaah secara intern dan juga oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia. Badan Pemeriksa Keuangan 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Kerangka Konseptual Pemeriksaan Manajemen dan Keahlian Tim Pemeriksa 50. BPK menjamin Pemeriksa memiliki keahlian yang diperlukan. Tim Pemeriksa harus secara kolektif memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi yang diperlukan dalam Pemeriksaan. Hal ini termasuk pengetahuan dan pengalaman praktis dari Pemeriksaan yang dilakukan, pemahaman atas standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemahaman tentang operasional entitas, serta kemampuan dan pengalaman untuk mempraktikkan pertimbangan profesional. BPK merekrut sumber daya manusia dengan kualifikasi yang sesuai, memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas, menyiapkan standar dan pedoman pemeriksaan, serta menyediakan sumber daya pemeriksaan yang cukup. Pemeriksa menjaga kompetensi profesional mereka melalui pengembangan profesional berkelanjutan. 51. Pengembangan kapasitas pemeriksa mencakup pertukaran ide dan pengalaman pemeriksaan dengan komunitas pemeriksa internasional. Hal tersebut diwujudkan dalam kongres, pelatihan, seminar, dan kelompok kerja di tingkat internasional. 52. Pemeriksa dapat menggunakan hasil pekerjaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK. Prosedur pemeriksaan harus memberikan dasar yang cukup saat menggunakan hasil kerja pihak lain. Pemeriksa harus memperoleh bukti yang menjamin kompetensi dan independensi tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK, serta kualitas hasil pekerjaannya. 53. Penggunaan hasil pekerjaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tersebut untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama, serta mengurangi kemungkinan duplikasi pekerjaan. Hal ini dimungkinkan karena pada prinsipnya, baik Pemeriksa maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bertujuan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. 54. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menggunakan SPKN dalam melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Badan Pemeriksa Keuangan 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Kerangka Konseptual Pemeriksaan Risiko Pemeriksaan 55. Pemeriksa mewaspadai, menyadari, mempertimbangkan, dan mengelola risiko pemeriksaan. Risiko pemeriksaan adalah risiko bahwa hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pemeriksa mengembangkan prosedur pemeriksaan dan melaksanakannya dengan tujuan mengurangi risiko pemeriksaan. Materialitas dalam Pemeriksaan Keuangan Negara 56. Pemeriksa mempertimbangkan materialitas pada proses pemeriksaan. Konsep materialitas bersifat relevan untuk semua pemeriksaan. Sesuatu bersifat material jika pengetahuan mengenai hal tersebut dapat memengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna LHP. Materialitas ditentukan menggunakan pertimbangan profesional dan bergantung pada interpretasi pemeriksa terhadap kebutuhan pengguna LHP dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Materialitas memiliki aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Pertimbangan materialitas memengaruhi keputusan mengenai sifat, saat, dan lingkup prosedur pemeriksaan dan evaluasi hasil pemeriksaan. Dokumentasi Pemeriksaan 57. Dokumentasi pemeriksaan yang memadai memberikan pemahaman yang jelas atas prosedur pemeriksaan yang dilakukan, bukti yang diperoleh dan kesimpulan. Dokumentasi pemeriksaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronis. Dokumentasi menyediakan informasi bagi Pemeriksa yang berpengalaman dan tanpa pengetahuan sebelumnya mengenai pemeriksaan tersebut, untuk dapat memahami: (1) sifat, saat, lingkup, dan hasil dari prosedur yang dilakukan, (2) bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan pemeriksaan, (3) alasan di balik semua hal signifikan yang memerlukan pertimbangan profesional, dan (4) kesimpulan. Dokumentasi pemeriksaan harus dikelola dalam suatu sistem pengelolaan dokumentasi pemeriksaan yang aman, tidak cepat rusak, teratur, efisien, dan efektif. Badan Pemeriksa Keuangan 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Kerangka Konseptual Pemeriksaan Komunikasi Pemeriksaan 58. Pemeriksa membangun komunikasi yang efisien dan efektif pada seluruh proses pemeriksaan. 59. Komunikasi mencakup proses yang digunakan oleh BPK atau Pemeriksa dalam pemerolehan data dan informasi dalam rangka pengumpulan bukti pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak yang bertanggung jawab. Pemeriksa dapat mengomunikasikan hal-hal terkait pemeriksaan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. PENGEMBANGAN STANDAR PEMERIKSAAN 60. Pengembangan standar pemeriksaan meliputi prosedur penyusunan standar, revisi standar, dan interpretasi standar. Pengembangan standar pemeriksaan mempertimbangkan perkembangan standar di lingkungan profesi secara nasional maupun internasional. Proses pengembangan standar pemeriksaan mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (due process) agar dihasilkan standar pemeriksaan yang diterima secara umum. Langkah-langkah tersebut antara lain konsultasi dengan pemerintah, organisasi profesi di bidang pemeriksaan, dan mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional. 61. Penyusunan standar pemeriksaan dilakukan berdasarkan acuan kerangka konseptual ini. Langkah-langkah penyusunan standar pemeriksaan meliputi pengidentifikasian topik atau masalah, riset terbatas, penulisan draft standar, peluncuran exposure draft standar, dengar pendapat exposure draft standar, pembahasan tanggapan dan masukan atas exposure draft standar, konsultasi draft standar dengan Pemerintah, dan finalisasi serta penetapan standar. 62. Revisi standar pemeriksaan dapat berupa revisi mayor dan revisi minor atas standar pemeriksaan. Revisi mayor adalah penambahan, pengurangan, atau perubahan menyeluruh suatu subbab di dalam pernyataan standar pemeriksaan, sedangkan revisi minor adalah penambahan, pengurangan, atau perubahan istilah penting, kalimat Badan Pemeriksa Keuangan 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Kerangka Konseptual Pemeriksaan dan/atau paragraf dalam suatu subbab pernyataan standar pemeriksaan. 63. Interpretasi standar pemeriksaan adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas standar pemeriksaan. 64. Pengaturan atas pengembangan standar pemeriksaan ditetapkan lebih lanjut oleh BPK. 65. Peninjauan kembali standar pemeriksaan perlu dilakukan dalam hal terjadi perubahan dalam lingkungan pemeriksaan keuangan negara. HUBUNGAN KERANGKA KONSEPTUAL, KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, STANDAR PEMERIKSAAN, DAN KETENTUAN LAIN 66. Kerangka Konseptual ini tidak menggantikan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kerangka Konseptual tidak menetapkan ketentuan dan prosedur pemeriksaan. Ketentuan dan prosedur tersebut akan diatur dalam standar pemeriksaan yang dikembangkan dengan mengacu pada Kerangka Konseptual ini dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 67. Selain standar pemeriksaan, BPK juga menerbitkan kode etik, standar pengendalian mutu, ketentuan penggunaan pemeriksa dari luar BPK, ketentuan tentang pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan ketentuan-ketentuan lain. 68. Sebagai penjabaran dari standar pemeriksaan, BPK menerbitkan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pemeriksaan, pedoman manajemen pemeriksaan, dan ketentuan lain yang bersifat penjabaran. Badan Pemeriksa Keuangan 19
Kerangka Konseptual Pemeriksaan 1 69. Peninjauan kembali Kerangka Konseptual perlu dilakukan dalam hal 2 terjadi perubahan dalam lingkungan pemeriksaan keuangan negara. KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd HARRY AZHAR AZIS Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd Nizam Burhanuddin Badan Pemeriksa Keuangan 20
LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA PSP 100 STANDAR UMUM
PSP 100 - Standar Umum DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN Ruang Lingkup... ... 1-2 Tanggal Efektif ... 3 TUJUAN ... 4 DEFINISI ... 5 KETENTUAN Etika ... 6 Independensi, Integritas, dan Profesionalisme ... 7-8 Pengendalian Mutu ... 9-12 Kompetensi ... 13-19 Pertimbangan Ketidakpatuhan, Kecurangan dan Ketidakpatutan ... 20-24 Komunikasi Pemeriksaan ... 25-28 Dokumentasi Pemeriksaan ... 29-31 Hubungan dengan Standar Profesi yang Digunakan oleh Akuntan Publik ... 32 Kewajiban Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Akuntan Publik dalam Pemeriksaan Keuangan Negara ... 33 MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN Independensi, Integritas dan Profesionalisme ... A1-A9 Kompetensi ... A10-A12 Pertimbangan Ketidakpatuhan, Kecurangan, dan Ketidakpatutan ... A13 Komunikasi Pemeriksaan ... A14 Badan Pemeriksa Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 PSP 100 - Standar Umum PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 100 STANDAR UMUM PENDAHULUAN Ruang Lingkup 1. PSP ini mengatur standar umum untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. 2. Standar umum ini berkaitan dengan etika; independensi, integritas, dan profesionalisme; pengendalian mutu; kompetensi; pertimbangan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan; komunikasi pemeriksaan; dan dokumentasi pemeriksaan dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan; hubungan dengan standar profesi yang digunakan oleh akuntan publik; serta kewajiban Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan negara. Tanggal Efektif 3. PSP ini berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan. TUJUAN 4. Tujuan pemeriksa dalam melaksanakan Standar Umum adalah sebagai dasar untuk dapat menerapkan standar pelaksanaan dan standar pelaporan secara efektif. Dengan demikian, standar umum ini harus diikuti oleh BPK dan semua Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan. Badan Pemeriksa Keuangan 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 PSP 100 - Standar Umum DEFINISI 5. Untuk tujuan standar ini, istilah di bawah ini bermakna sebagai berikut: a. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. b. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. c. Hal pokok (subject matter) adalah hal-hal yang diperiksa dan/atau hal-hal yang menjadi perhatian dalam suatu penugasan pemeriksaan, yang dapat berupa informasi, kondisi, atau aktivitas yang dapat diukur/dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu. d. Informasi hal pokok (subject matter information) adalah hasil evaluasi atau hasil pengukuran hal pokok terhadap kriteria. e. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. f. Kode Etik BPK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. g. Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak dan dipandang tidak memihak kepada siapapun, serta tidak dipengaruhi dan dipandang tidak dipengaruhi oleh siapapun. h. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai. i. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas. Badan Pemeriksa Keuangan 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 PSP 100 - Standar Umum j. Profesional adalah hal yang berkaitan dengan sebuah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. k. Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan atau hal-hal lain selama pemeriksaan. l. Pertimbangan profesional adalah penerapan dari pengetahuan kolektif, keterampilan, etika, dan pengalaman pemeriksa pada proses pemeriksaan. m. Standar pengendalian mutu adalah patokan untuk menilai sejauh mana proses pemeriksaan berjalan sesuai standar pemeriksaan. n. Sistem pengendalian mutu adalah seperangkat prosedur dan kebijakan yang diterapkan untuk memastikan praktik-praktik pemeriksaan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. o. Kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu. p. Kompeten adalah cakap atau mampu di bidang yang dikuasainya. q. Tenaga ahli adalah orang yang memiliki keahlian dalam hal-hal atau bidang tertentu, yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan bukan merupakan Pemeriksa. r. Kecurangan (fraud) adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga. s. Ketidakpatutan (abuse) adalah perilaku yang kurang atau tidak layak dilakukan bila dibandingkan dengan perilaku orang yang bijaksana dan menggunakan akal sehat dengan Badan Pemeriksa Keuangan 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 PSP 100 - Standar Umum mempertimbangkan praktik tata kelola keuangan publik yang baik. t. Faktor risiko kecurangan adalah peristiwa atau kondisi yang mengindikasikan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan atau memberikan peluang untuk melakukan kecurangan. u. Indikasi awal kecurangan adalah gejala-gejala (red flags) yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kecurangan. v. Predikasi adalah keseluruhan dari peristiwa, keadaan pada saat peristiwa itu, dan segala hal yang terkait atau berkaitan yang dapat membawa seseorang yang memiliki akal sehat, profesional, dan memiliki tingkat kehati-hatian, untuk yakin bahwa fraud telah, sedang atau akan terjadi. Predikasi adalah dasar untuk memulai PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif. w. Komunikasi pemeriksaan adalah proses yang digunakan oleh BPK atau Pemeriksa dalam pemerolehan data dan informasi dalam rangka pengumpulan bukti pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak yang bertanggung jawab. x. Dokumentasi pemeriksaan adalah dokumentasi atas prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan, bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik oleh Pemeriksa. KETENTUAN Etika 6. Anggota BPK dan Pemeriksa harus melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prinsip-prinsip etika sebagai elemen penting nilai akuntabilitas dan harapan publik kepada BPK dan Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan. Badan Pemeriksa Keuangan 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 PSP 100 - Standar Umum Independensi, Integritas, dan Profesionalisme 7. Anggota BPK dan Pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi prinsip-prinsip etika yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme yang merupakan nilai- nilai dasar BPK. (Ref. Para. A1-A2) 8. Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama, skeptisisme profesional, dan pertimbangan profesional di seluruh proses pemeriksaan. (Ref. Para. A3-A9) Pengendalian Mutu 9. BPK harus menetapkan suatu standar pengendalian mutu untuk memastikan kualitas hasil pemeriksaan. 10. Dalam menerapkan standar pengendalian mutu, BPK harus menetapkan dan mengembangkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan agar Pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Sistem pengendalian mutu terdiri dari prosedur dan kebijakan untuk memastikan pemerolehan hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Pemeriksa harus menerapkan sistem pengendalian mutu pada saat penugasan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan LHP adalah tepat sesuai dengan kondisinya. Kompetensi 13. Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Kompetensi profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat profesional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atau dokumen lainnya yang menyatakan keahlian. (Ref: Para. A10 - A11) Badan Pemeriksa Keuangan 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 PSP 100 - Standar Umum 14. BPK harus menentukan kompetensi yang dibutuhkan untuk memastikan Pemeriksa memiliki keahlian yang sesuai untuk melakukan penugasan pemeriksaan. 15. Pemeriksa harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan paling singkat 80 (delapan puluh) jam dalam 2 (dua) tahun. Penggunaan Tenaga Ahli 16. BPK dapat menggunakan tenaga ahli yang kompeten. (Ref: Para. A12) 17. Dalam penggunaan tenaga ahli, BPK harus meyakini bahwa tenaga ahli tersebut independen, memenuhi kualifikasi, kompeten dalam bidangnya, dan harus mendokumentasikan keyakinan tersebut. Penggunaan Tenaga Pemeriksa di Luar BPK 18. BPK dapat menggunakan tenaga pemeriksa di luar BPK dan harus independen dan memiliki kompetensi yang diperlukan. Kompetensi tenaga pemeriksa di luar BPK dibuktikan dengan sertifikat profesional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atau dokumen lainnya yang menyatakan keahlian. Pendidikan Berkelanjutan Bagi Tenaga Ahli dan Tenaga Pemeriksa di Luar BPK 19. BPK bertanggung jawab untuk memastikan tenaga ahli dan tenaga pemeriksa di luar BPK yang terlibat dalam proses pemeriksaan memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan. Pertimbangan Ketidakpatuhan, Kecurangan, dan Ketidakpatutan 20. Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kontrak, dan produk hukum lainnya yang berpengaruh langsung dan material terhadap hal pokok/informasi hal pokok yang diperiksa. Pengaruh langsung dan material dapat berupa: Badan Pemeriksa Keuangan 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 PSP 100 - Standar Umum a. hal yang menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan; b. hal yang menyebabkan penyimpangan kinerja terkait aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas; c. hal yang menyebabkan kekurangan penerimaan dan penyimpangan administrasi; dan/atau d. hal yang menyebabkan potensi kerugian negara/daerah dan/atau kerugian keuangan negara/daerah. 21. Pemeriksa harus mengindentifikasi faktor risiko kecurangan dan menilai risiko adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh kecurangan (fraud) dan/atau ketidakpatutan (abuse). Risiko tersebut harus dianggap sebagai risiko yang signifikan (significant risks) dan Pemeriksa harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang terkait dengan risiko tersebut. (Ref: Para. A13) 22. Apabila terdapat risiko ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi kecurangan dan ketidakpatutan yang secara signifikan memengaruhi hal pokok/informasi hal pokok yang diperiksa, Pemeriksa harus memodifikasi prosedur untuk mengidentifikasi terjadinya kecurangan dan/atau ketidakpatutan, serta menentukan dampaknya terhadap hal pokok/informasi hal pokok yang diperiksa. 23. Pemeriksa harus mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi kecurangan, ketidakpatutan, dan/atau kerugian negara/daerah, serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap hal pokok/informasi hal pokok yang diperiksa sesuai ketentuan. 24. PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif hanya dilakukan ketika terdapat predikasi yang memadai. Predikasi dapat berasal dari temuan pemeriksaan selain PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif, informasi pihak internal maupun eksternal BPK. Temuan atau informasi tersebut harus diuji kelayakannya sebelum bisa diterima sebagai predikasi. Badan Pemeriksa Keuangan 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 PSP 100 - Standar Umum Komunikasi Pemeriksaan 25. Pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan, supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dan/atau pemangku kepentingan terkait. (Ref: Para. A14) 26. Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan bentuk, isi, dan intensitas komunikasi. 27. Apabila ada penghentian pemeriksaan, Pemeriksa harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada pejabat yang memberikan penugasan. 28. BPK harus mengomunikasikan secara tertulis alasan penghentian pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa, entitas yang meminta dilakukan pemeriksaan, lembaga perwakilan, dan/atau instansi penegak hukum. Dokumentasi Pemeriksaan 29. Pemeriksa harus menyusun dokumentasi pemeriksaan yang memadai secara tepat waktu pada seluruh tahapan pemeriksaan dan memberikan pemahaman yang jelas atas prosedur pemeriksaan yang dilakukan, pertimbangan profesional, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat. 30. Pemeriksa harus menyusun dokumentasi pemeriksaan guna memberikan informasi yang jelas dan memadai. Melalui dokumentasi tersebut, Pemeriksa lain yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan atas pemeriksaan tersebut dapat memahami sifat, waktu, lingkup, dan hasil dari prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan, bukti yang diperoleh dalam mendukung temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksaan, serta alasan dibalik semua hal signifikan yang dibutuhkan dalam mengambil pertimbangan profesional dan kesimpulan terkait. 31. BPK harus mengembangkan sistem dokumentasi pemeriksaan yang efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Badan Pemeriksa Keuangan 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 PSP 100 - Standar Umum Hubungan dengan Standar Profesi yang Digunakan oleh Akuntan Publik 32. Dalam pemeriksaan keuangan, Standar Pemeriksaan ini memberlakukan standar audit yang dimuat dalam SPAP yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik, sepanjang tidak diatur lain dalam Standar Pemeriksaan ini. Kewajiban Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Akuntan Publik dalam Pemeriksaan Keuangan Negara 33. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, dan akuntan publik yang memeriksa keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang relevan dalam Standar Pemeriksaan ini. MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN Independensi, Integritas, dan Profesionalisme Independensi (Ref: Para. 7) A1. BPK perlu memperhatikan gangguan pribadi terhadap independensi pemeriksanya. Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan Pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Pemeriksa bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang di BPK apabila memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu antara lain: a. memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa; b. memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa; Badan Pemeriksa Keuangan 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 PSP 100 - Standar Umum c. pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; d. mempunyai hubungan kerja sama dengan entitas atau program yang diperiksa; dan e. terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereviu laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa. Integritas (Ref: Para.7) A2. Integritas antara lain diwujudkan dalam sikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. Gangguan terhadap integritas meliputi antara lain: a. meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan; b. menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; c. memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa; dan d. mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai fakta dan/atau bukti-bukti dalam Pemeriksaan. Kemahiran Profesional (Ref: Para. 8) A3. Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan, menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan, serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil pemeriksaan. Badan Pemeriksa Keuangan 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 PSP 100 - Standar Umum Skeptisisme Profesional (Ref: Para. 8) A4. Pemeriksa harus merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pemeriksaan dengan sikap skeptisisme profesional. Pemeriksa mengakui bahwa keadaan tertentu dapat menyebabkan hal pokok menyimpang dari kriteria. Sikap skeptisisme profesional berarti Pemeriksa membuat penilaian kritis dengan pikiran yang selalu mempertanyakan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh selama pemeriksaan. A5. Pemeriksa harus menggunakan skeptisisme profesional dalam menilai risiko terjadinya kecurangan yang secara signifikan untuk menentukan faktor-faktor atau risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi pekerjaan pemeriksa apabila kecurangan terjadi atau mungkin telah terjadi. A6. Pemeriksa harus menggunakan skeptisisme profesional terhadap hal- hal, antara lain, sebagai berikut: a. bukti pemeriksaan yang bertentangan dengan bukti pemeriksaan lain yang diperoleh; b. informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan tanggapan terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti pemeriksaan; c. keadaan yang mengindikasikan adanya kecurangan dan/atau ketidakpatutan; dan d. kondisi yang memungkinkan perlunya prosedur pemeriksaan tambahan selain prosedur yang dipersyaratkan dalam pedoman pemeriksaan. Pertimbangan Profesional (Ref: Para. 8) A7. Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional dalam membuat keputusan tentang: a. hal pokok/informasi hal pokok; b. kriteria yang sesuai; c. pihak-pihak yang terkait pemeriksaan; d. tingkat keyakinan; e. lingkup pemeriksaan; f. risiko pemeriksaan; Badan Pemeriksa Keuangan 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 PSP 100 - Standar Umum g. prosedur pemeriksaan yang akan digunakan terkait dengan risiko pemeriksaan; dan h. materialitas. A8. Pemeriksa juga harus menggunakan pertimbangan profesional dalam mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti pemeriksaan yang diperoleh, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan keseluruhan pemeriksaan telah dilakukan. A9. Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional dalam membuat kesimpulan berdasarkan bukti pemeriksaan yang diperoleh. Kompetensi (Ref: Para.13) A10. Kompetensi profesional mencakup pendidikan dan pengalaman. Kompetensi profesional tidak hanya diukur secara kuantitatif dengan berapa lama pengalaman pemeriksaan, karena hal tersebut tidak dapat menggambarkan secara akurat jenis pengalaman yang dimiliki pemeriksa. Elemen terpenting bagi Pemeriksa adalah mempertahankan kecakapan profesional melalui komitmen untuk belajar dan pengembangan dalam seluruh kehidupan profesional pemeriksa. A11. Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemeriksaan menurut standar pemeriksaan harus secara kolektif memiliki kompetensi: a. latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman, serta pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan; b. pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan); c. keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan; dan d. keterampilan yang memerlukan pengetahuan khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan pemeriksaan yang dilaksanakan. Badan Pemeriksa Keuangan 12
PSP 100 - Standar Umum 1 Penggunaan Tenaga Ahli (Ref: Para.16) 2 A12. Tenaga ahli dapat digunakan untuk memberikan saran kepada 3 Pemeriksa maupun menjadi bagian dari tim Pemeriksa. 4 5 Pertimbangan Ketidakpatuhan, Kecurangan, dan Ketidakpatutan 6 A13. Pemeriksa hanya berkepentingan terhadap indikasi awal kecurangan 7 yang menimbulkan dampak material terhadap opini ataupun 8 kesimpulan. Walau Pemeriksa menemukan indikasi awal 9 kecurangan, Pemeriksa tidak berwenang untuk menyatakan 10 kecurangan telah terjadi karena istilah kecurangan merupakan ranah 11 hukum. (Ref: Para. 21) 12 13 Komunikasi Pemeriksaan (Ref: Para. 25) 14 A14. Pemeriksa mengomunikasikan hal-hal yang terkait dengan proses 15 pemeriksaan, antara lain tujuan pemeriksaan, lingkup pemeriksaan, 16 waktu pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, temuan pemeriksaan, dan 17 kesulitan atau batasan yang ditemui saat pemeriksaan. Khusus PDTT 18 dalam bentuk pemeriksaan investigatif, Pemeriksa dapat membatasi 19 komunikasi tentang hal-hal yang terkait dengan proses pemeriksaan. 20 KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd HARRY AZHAR AZIS Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd Nizam Burhanuddin Badan Pemeriksa Keuangan 13
LAMPIRAN III PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA PSP 200 STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
PSP 200 - Standar Pelaksanaan Pemeriksaan DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN Ruang Lingkup ... 1-5 Tanggal Efektif ... 6 TUJUAN ... 7 DEFINISI ... 8 KETENTUAN Perencanaan ... 9-10 Hubungan Pemeriksaan BPK dengan Perencanaan Strategis 11 Perencanaan Penugasan ... 12-24 Pemerolehan Bukti ... 25-32 Pengembangan Temuan ... 33-36 Supervisi ... 37 MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN Hubungan Pemeriksaan BPK dengan Perencanaan Strategis . A1-A2 Perencanaan Penugasan ... A3-A18 Pemerolehan Bukti ... A19-A20 Pengembangan Temuan ... A21-A23 Supervisi ... A24-A27 Badan Pemeriksa Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 PSP 200 -Standar Pelaksanaan Pemeriksaan PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 200 STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN Ruang Lingkup 1. PSP ini mengatur tanggung jawab Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan yang mencakup perencanaan, pengumpulan bukti pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan supervisi. 2. Perencanaan berkaitan dengan tanggung jawab Pemeriksa dalam menghubungkan topik pemeriksaan yang akan dilakukan dengan perencanaan strategis BPK dan menyusun perencanaan untuk setiap penugasan pemeriksaan. 3. Pengumpulan bukti berkaitan dengan tanggung jawab Pemeriksa dalam merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat, mendukung penarikan kesimpulan yang akurat, sesuai karakteristik yang harus dimiliki oleh bukti pemeriksaan dalam suatu pemeriksaan. 4. Pengembangan temuan pemeriksaan berkaitan dengan tanggung jawab pemeriksa dalam mengembangkan temuan pemeriksaan berdasarkan bukti pemeriksaan yang diperoleh. 5. Supervisi berkaitan dengan tanggung jawab Pemeriksa dalam memberikan arahan dan panduan kepada Pemeriksa selama pemeriksaan untuk memastikan pencapaian tujuan pemeriksaan dan pemenuhan standar pemeriksaan. Tanggal Efektif 6. PSP ini berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan. Badan Pemeriksa Keuangan 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 PSP 200 -Standar Pelaksanaan Pemeriksaan TUJUAN 7. Tujuan Pemeriksa dalam menerapkan standar ini adalah untuk: a. merencanakan pemeriksaan yang berkualitas agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; dan b. merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. DEFINISI 8. Untuk tujuan standar ini, istilah di bawah ini bermakna sebagai berikut: a. Perencanaan strategis adalah proses penyusunan visi dan misi yang disusun BPK setiap periode 5 (lima) tahunan dan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Renstra memuat visi dan misi BPK yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun, dan antara lain memuat kebijakan dan strategi pemeriksaan yang menjadi prioritas. b. Perencanaan penugasan adalah proses yang meliputi penetapan strategi pemeriksaan secara keseluruhan dan pengembangan rencana pemeriksaan. c. Pengendalian intern adalah proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dimonitor oleh pimpinan dan personel entitas yang bertanggung jawab terhadap tata kelola entitas untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas. d. Risiko pemeriksaan adalah risiko terjadinya kemungkinan bahwa temuan, kesimpulan, dan/atau rekomendasi Pemeriksa tidak benar atau tidak lengkap, sebagai akibat dari faktor-faktor seperti bukti yang tidak cukup dan/atau tidak tepat, prosedur pemeriksaan yang tidak memadai, atau kelalaian yang disengaja maupun informasi yang menyesatkan. e. Tujuan pemeriksaan berkaitan dengan alasan dilaksanakannya suatu pemeriksaan. Secara spesifik, tujuan pemeriksaan akan menentukan jenis pemeriksaannya. Badan Pemeriksa Keuangan 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 PSP 200 -Standar Pelaksanaan Pemeriksaan 1) Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern; 2) Tujuan pemeriksaan kinerja adalah untuk menguji dan menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas, serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan; 3) Tujuan PDTT dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai (patuh) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Tujuan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif adalah untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. f. Lingkup pemeriksaan adalah pernyataan yang jelas mengenai fokus, luas, dan batasan pemeriksaan. g. Kriteria adalah tolok ukur yang digunakan dalam memeriksa dan menilai hal pokok, dalam hal ini informasi yang diungkapkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk tolok ukur penyajian dan pengungkapan yang relevan. h. Uji petik adalah pemilihan beberapa unsur dalam suatu populasi sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan atas keseluruhan populasi. i. Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi sumber dari sampel yang akan dipilih, dimana Pemeriksa berkeinginan untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan data tersebut. j. Risiko uji petik adalah risiko bahwa kesimpulan Pemeriksa yang didasarkan pada sampel yang dipilih berbeda dengan kesimpulan apabila prosedur pemeriksaan yang sama diterapkan pada keseluruhan populasi. Badan Pemeriksa Keuangan 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 PSP 200 -Standar Pelaksanaan Pemeriksaan k. Supervisi adalah kegiatan yang mencakup pemberian arahan dan panduan kepada Pemeriksa selama pemeriksaan untuk memastikan pencapaian tujuan pemeriksaan dan pemenuhan standar pemeriksaan dengan tetap menerima informasi mutakhir tentang masalah signifikan yang dihadapi, melaksanakan review atas pekerjaan yang dilakukan, dan memberikan pelatihan (training) dan bimbingan (mentoring) yang efektif dalam rangka pelaksanaan pengendalian mutu. l. Kelangsungan usaha (going concern) adalah asumsi bahwa suatu entitas dipandang bertahan dalam tugas dan fungsi atau bisnisnya untuk masa depan yang dapat diprediksi. m. Indikasi awal kecurangan adalah tanda-tanda yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kecurangan. KETENTUAN Perencanaan 9. BPK dan Pemeriksa harus merencanakan pemeriksaan dengan sebaik-baiknya. 10. BPK harus membuat perencanaan strategis untuk memenuhi pelaksanaan tugas pemeriksaan dan harapan pemangku kepentingan. Hubungan Pemeriksaan BPK dengan Perencanaan Strategis 11. BPK harus berpedoman pada Renstra BPK dalam menyusun rencana tahunan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan kinerja dan PDTT, Pemeriksa harus menentukan hal pokok yang akan diperiksa. Pemeriksa harus menetapkan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan hal pokok tersebut. (Ref: Para. A1- A2) Perencanaan Penugasan 12. Pemeriksa harus menyatakan secara jelas tujuan pemeriksaan atas informasi hal pokok atau hal pokok yang akan diperiksa. Badan Pemeriksa Keuangan 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 PSP 200 -Standar Pelaksanaan Pemeriksaan 13. Pemeriksa harus memastikan kejelasan setiap penugasan pemeriksaan yang dilakukan. (Ref: Para. A3) 14. Pemeriksa harus memperoleh pemahaman atas entitas dan/atau hal pokok/informasi hal pokok yang diperiksa yang diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan, menentukan materialitas, risiko, jenis dan sumber bukti, serta auditabilitas. (Ref: Para. A4-A6) 15. Pemeriksa harus memperoleh pemahaman yang memadai atas pengendalian intern dengan menggunakan pertimbangan profesional. (Ref: Para. A7-A9) 16. Pemeriksa harus menilai dan merespons risiko pemeriksaan dengan menggunakan pertimbangan profesional. (Ref: Para. A10-A11) 17. Pemeriksa harus mengidentifikasi dan mengukur risiko material sebagai akibat dari kecurangan. 18. Pemeriksa harus memutakhirkan penilaian dan respons terhadap risiko tersebut sepanjang proses pemeriksaan dengan menggunakan pertimbangan profesional. 19. Pemeriksa harus merancang prosedur yang memadai untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang memadai dan layak atas risiko kecurangan yang telah teridentifikasi. 20. Pemeriksa harus menetapkan kriteria yang tepat sebagai dasar untuk menilai hal pokok atau informasi hal pokok yang diperiksa. (Ref: Para. A12-A15) 21. Pemeriksa harus mempertimbangkan materialitas pada seluruh proses pemeriksaan dengan menggunakan pertimbangan profesional. (Ref: Para. A16-A17) 22. Pemeriksa harus memutakhirkan penilaian terhadap materialitas sepanjang proses pemeriksaan berdasarkan penilaian risiko dengan menggunakan pertimbangan profesional. 23. Dalam pemeriksaan keuangan, Pemeriksa harus mempertimbangkan kelangsungan usaha (going concern) dan peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal LHP. (Ref: Para. A.18) 24. Pemeriksa harus memutakhirkan rencana pemeriksaan apabila diperlukan selama proses pelaksanaan pemeriksaan. Badan Pemeriksa Keuangan 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 PSP 200 -Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pemerolehan Bukti 25. Pemeriksa harus merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang tepat untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat. (Ref: Para. A19) 26. Pemeriksa harus menerapkan prosedur yang telah dirancang untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan layak atas risiko kecurangan yang telah teridentifikasi. 27. Pemeriksa harus menentukan respons keseluruhan jika ditemukan indikasi awal kecurangan/indikasi kecurangan di dalam pemeriksaan. 28. Pemeriksa harus mempertimbangkan kecukupan dan ketepatan bukti dalam mengidentifikasikan sumber-sumber data potensial yang berasal dari entitas yang diperiksa, hasil analisis Pemeriksa, atau pihak-pihak lain. (Ref: Para. A19) 29. Pemeriksa harus melakukan pendalaman jika dalam pemerolehan bukti, Pemeriksa menduga bahwa dokumen tidak otentik atau isi dokumen telah dimodifikasi tetapi tidak diinformasikan kepada Pemeriksa. 30. Pemeriksa harus memodifikasi prosedur pemeriksaan yang diperlukan apabila bukti pemeriksaan yang diperoleh dari satu sumber bertentangan atau tidak konsisten dengan bukti yang diperoleh dari sumber lain atau Pemeriksa memiliki keraguan atas keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti pemeriksaan. 31. Pemeriksa dapat memperoleh bukti dengan menggunakan uji petik pemeriksaan untuk memberikan dasar yang memadai bagi Pemeriksa untuk menarik kesimpulan. 32. Sepanjang proses pemeriksaan, Pemeriksa harus me-review kecukupan dan ketepatan bukti dan menghubungkannya dengan tujuan pemeriksaan serta meresponsnya dengan menganalisis kebutuhan untuk memodifikasi prosedur pemeriksaan. (Ref. Para. A20) Badan Pemeriksa Keuangan 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 PSP 200 -Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pengembangan Temuan 33. Pemeriksa harus mengembangkan temuan pemeriksaan apabila menemukan ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria. 34. Pemeriksa harus mempertimbangkan unsur temuan yang terdiri dari kondisi, kriteria, akibat, dan sebab dalam mengembangkan temuan pemeriksaan. Namun unsur yang dibutuhkan untuk sebuah temuan pemeriksaan bergantung pada tujuan pemeriksaan. (Ref: Para. A21) 35. Pemeriksa dapat membuat temuan pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan dalam rangka menarik kesimpulan dan/atau rekomendasi. (Ref: Para. A22) 36. Apabila menemukan indikasi awal kecurangan, Pemeriksa harus menindaklanjuti indikasi awal kecurangan tersebut sesuai dengan ketentuan. (Ref: Para. A23) Supervisi 37. Pemeriksa harus disupervisi dengan baik. (Ref: Para. A24-A27) MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN Hubungan Pemeriksaan BPK dengan Perencanaan Strategis (Ref: Para. 11) A1. Pemahaman atas Renstra diperlukan untuk memberikan arahan strategis dalam penyusunan rencana pemeriksaan tahunan, penentuan harapan penugasan, dan tujuan pemeriksaan. A2. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan penentuan hal pokok antara lain ekspektasi masyarakat dan materialitas suatu hal pokok. Perencanaan Penugasan A3. Informasi yang perlu dipahami bersama antara lain hal pokok/informasi hal pokok yang akan diperiksa, lingkup dan tujuan pemeriksaan, akses terhadap data yang dibutuhkan, laporan yang akan dihasilkan, proses pemeriksaan, pihak yang dapat dihubungi Badan Pemeriksa Keuangan 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 PSP 200 -Standar Pelaksanaan Pemeriksaan selama pemeriksaan, dan peran, serta tanggung jawab seluruh pihak yang terkait dengan pemeriksaan. (Ref: Para. 13) A4. Pemahaman atas entitas dan/atau hal pokok/informasi hal pokok yang diperiksa dapat diperoleh dari pengetahuan yang telah dimiliki Pemeriksa atas entitas dan/atau hal pokok/ informasi hal pokok yang diperiksa dan hasil pengumpulan informasi yang dilakukan selama pemeriksaan. (Ref: Para. 14) A5. Pemahaman atas entitas dan/atau hal pokok/ informasi hal pokok yang diperiksa dapat diperoleh dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah hasil pemahaman atas pengendalian intern, penilaian risiko, serta temuan pemeriksaan. (Ref: Para. 14) A6. Pemahaman atas entitas dan/atau hal pokok/informasi hal pokok yang sesuai dengan pemeriksaan bergantung pada pengetahuan Pemeriksa atas lingkungan pengendalian. Pemahaman pemeriksa atas lingkungan pengendalian entitas merupakan hal yang penting, karena lingkungan pengendalian menjadi dasar bagi sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas. (Ref: Para. 14) A7. Pemahaman atas pengendalian intern mencakup kondisi pengendalian intern yang relevan baik dari sisi waktu maupun substansi dengan pemeriksaan atau yang sifatnya material terhadap hal pokok/informasi hal pokok. (Ref: Para. 15) A8. Pemahaman atas entitas dan lingkungannya serta pemahaman atas pengendalian intern yang relevan dengan pemeriksaan atau yang sifatnya material terhadap hal pokok/informasi hal pokok, akan terkait dengan proses penilaian risiko, termasuk di dalamnya penilaian risiko adanya kecurangan dan ketidakpatutan. Efektivitas pengendalian intern yang relevan dengan pemeriksaan dapat memengaruhi risiko pemeriksaan. Selanjutnya, Pemeriksa dapat memodifikasi sifat, waktu, atau lingkup prosedur pemeriksaan sesuai dengan penilaian Pemeriksa atas pengendalian intern dan hasil dari uji pengendalian intern. (Ref: Para. 15) A9. Pertimbangan profesional digunakan untuk menentukan apakah suatu pengendalian secara individual atau bersama-sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 PSP 200 -Standar Pelaksanaan Pemeriksaan yang lain merupakan hal yang relevan dengan pemeriksaan atau sifatnya material terhadap hal pokok/informasi hal pokok. (Ref: Para. 15) A10. Penilaian dan respons dilakukan dengan mempertimbangkan risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi yang berhubungan dengan entitas dan hal pokok/informasi hal pokok yang diperiksa. (Ref: Para. 16) A11. Pemeriksa memperoleh pemahaman atas sistem pengendalian intern yang relevan dengan pemeriksaan, termasuk di dalamnya pengelolaan risiko yang dimiliki entitas yang diperiksa serta memadai atau tidaknya pengelolaan risiko tersebut dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Ketika memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang relevan dengan pemeriksaan, Pemeriksa harus mengevaluasi desain pengendalian tersebut dan memastikan apakah pengendalian tersebut memang dilakukan. (Ref: Para. 16) A12. Penetapan kriteria dipengaruhi oleh hal pokok/informasi hal pokok yang diperiksa dan tujuan pemeriksaan. Kriteria dalam pemeriksaan keuangan berbentuk formal, yaitu standar akuntansi yang merupakan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan oleh penyusun laporan keuangan. (Ref: Para. 20) A13. Dalam pemeriksaan kinerja, apabila tidak tersedia sumber kriteria formal yang sesuai dengan rancangan tujuan pemeriksaan, Pemeriksa dapat mengembangkan kriteria pemeriksaan berdasarkan pada sumber tertentu dan diungkapkan secara transparan. (Ref: Para. 20) A14. Dalam pemeriksaan kinerja dan PDTT dengan bentuk pemeriksaan kepatuhan, apabila Pemeriksa mengidentifikasi adanya pertentangan antara beberapa sumber kriteria yang digunakan, Pemeriksa harus menganalisis konsekuensi dari adanya pertentangan tersebut, dan meresponsnya dengan melakukan beberapa hal berikut: a. memodifikasi tujuan pemeriksaan atau hal pokok/informasi hal pokok yang akan diperiksa; b. memutuskan untuk tidak melakukan penilaian atas hal pokok/informasi hal pokok; atau Badan Pemeriksa Keuangan 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 PSP 200 -Standar Pelaksanaan Pemeriksaan c. melibatkan para ahli untuk memperoleh pandangan atas adanya pertentangan beberapa sumber kriteria. (Ref. Para. 20) A15. Apabila berdasarkan pertimbangan profesional Pemeriksa memutuskan untuk memilih salah satu sumber kriteria, Pemeriksa harus mengungkapkan adanya pertentangan sumber kriteria dan alasan pemilihan sumber kriteria tertentu dalam LHP. Pemeriksa dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah atas isu pertentangan sumber kriteria. (Ref: Para. 20) A16. Sesuatu dapat dinilai material jika pengetahuan mengenai hal tersebut mungkin akan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna LHP. Materialitas meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan materialitas memengaruhi keputusan mengenai sifat, waktu, dan luas prosedur pemeriksaan dan evaluasi hasil pemeriksaan. Khusus pemeriksaan kinerja dan PDTT dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan, materialitas juga dipertimbangkan dalam penentuan topik dan kriteria pemeriksaan. (Ref: Para. 21) A17. Hal-hal yang menjadi pertimbangan profesional dalam menentukan tingkat materialitas antara lain kebutuhan pengguna LHP, misalnya perhatian dari para pemangku kepentingan, kepentingan umum, dan dampak bagi masyarakat; karakteristik bawaan pada suatu hal atau sekelompok hal; konteks keterjadian suatu hal; dan persyaratan perundang-undangan. (Ref: Para. 21) A18. Pemeriksa harus memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk mengetahui adanya peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan entitas yang diperiksa terkait kelangsungan usaha (going concern) serta peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal LHP yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang telah diidentifikasi. (Ref: Para. 23) Pemerolehan Bukti A19. Pemeriksa dapat memperoleh data dan informasi dengan melakukan antara lain pengamatan, wawancara, survei, dan pengukuran. Dalam menentukan metode perolehan data, Pemeriksa menggunakan Badan Pemeriksa Keuangan 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 PSP 200 -Standar Pelaksanaan Pemeriksaan pertimbangan profesional. Apabila diperlukan, Pemeriksa dapat menggunakan tenaga ahli untuk membantu perancangan metodologi pemerolehan data dan informasi. (Ref: Para. 25, 28) A20. Kecukupan bukti didasarkan pada keyakinan Pemeriksa bahwa bukti tersebut menghasilkan kesimpulan yang andal. (Ref: Para. 32) Pengembangan Temuan A21. Unsur temuan pemeriksaan disebut lengkap sepanjang tujuan pemeriksaan telah dipenuhi. Temuan pemeriksaan secara jelas mengaitkan tujuan pemeriksaan dengan unsur temuan. (Ref: Para. 34) A22. Apabila terdapat ketidakefektifan pengendalian intern atau ketidakpatuhan, kecurangan, dan/atau ketidakpatutan yang material tetapi tidak mendukung secara langsung tujuan pemeriksaan, Pemeriksa harus mendiskusikan hal tersebut secara berjenjang untuk diputuskan apakah akan dilakukan pemeriksaan khusus yang terkait atau tidak. (Ref: Para. 35) A23. Dalam hal Pemeriksa menemukan indikasi awal kecurangan, Pemeriksa dapat menindaklanjutinya dengan mengusulkan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif. (Ref: Para. 36) Supervisi (Ref: Para. 37) A24. Supervisi dilakukan secara berjenjang dan dimaksudkan untuk menjamin pencapaian tujuan pemeriksaan dan pencapaian kualitas pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan. A25. Sifat dan luas supervisi, serta review atas hasil pekerjaan Pemeriksa dapat bervariasi bergantung pada sejumlah faktor, seperti jumlah personel dalam tim Pemeriksa, pentingnya pekerjaan pemeriksaan, dan pengalaman Pemeriksa. A26. Supervisi mencakup hal-hal sebagai berikut: a. memantau kemajuan pemeriksaan; b. mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan setiap anggota tim Pemeriksa, termasuk kecukupan waktu yang diberikan untuk melaksanakan pekerjaannya, pemahaman atas instruksi Badan Pemeriksa Keuangan 11
PSP 200 -Standar Pelaksanaan Pemeriksaan 1 yang diberikan, dan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan 2 pendekatan yang telah direncanakan; 3 c. mengarahkan Pemeriksa ke hal signifikan yang timbul selama 4 pemeriksaan, mempertimbangkan signifikansi hal tersebut dan 5 memodifikasi pendekatan yang telah direncanakan dengan tepat; 6 dan 7 d. mengidentifikasi hal yang perlu dikonsultasikan atau 8 dipertimbangkan oleh anggota tim Pemeriksa yang lebih 9 berpengalaman selama pemeriksaan. 10 A27. Pihak yang melakukan supervisi juga memfasilitasi kegiatan 11 mentoring dalam tim Pemeriksa selama proses pemeriksaan. KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd HARRY AZHAR AZIS Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd Nizam Burhanuddin Badan Pemeriksa Keuangan 12
LAMPIRAN IV PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA PSP 300 STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN
PSP 300 - Standar Pelaporan Pemeriksaan DAFTAR ISI Paragraf Pendahuluan Ruang Lingkup ... 1-2 Tanggal Efektif ... 3 Tujuan ... 4 Definisi ... 5 Ketentuan Keharusan Menyusun Laporan ... 6-7 Unsur LHP ... 8-19 Pelaporan Informasi Rahasia ... 20 Penerbitan dan Distribusi Laporan ... 21-23 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ... 24 Materi Penerapan dan Penjelasan Lain Keharusan Menyusun Laporan ... A1-A7 Unsur LHP ... A8-A16 Badan Pemeriksa Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 PSP 300 - Standar Pelaporan Pemeriksaan PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 300 STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN Ruang Lingkup 1. PSP ini mengatur kewajiban Pemeriksa dalam menyusun LHP untuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. 2. LHP berfungsi untuk: (1) mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku; (2) menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan; (3) membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab; dan (4) memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya dilakukan. Tanggal Efektif 3. PSP ini berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan. TUJUAN 4. Tujuan Pemeriksa dalam menerapkan standar pelaporan ini adalah untuk: a. merumuskan suatu kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan evaluasi atas bukti pemeriksaan yang diperoleh; dan b. mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terkait. Badan Pemeriksa Keuangan 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 PSP 300 - Standar Pelaporan Pemeriksaan DEFINISI 5. Istilah-istilah dalam standar ini bermakna sebagai berikut: a. LHP adalah laporan tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan. b. Pengguna LHP adalah pihak-pihak yang menggunakan LHP BPK, antara lain lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap LHP. c. Kesimpulan adalah penafsiran logis mengenai hal pokok/informasi hal pokok yang didasarkan atas hasil pengujian bukti dan bukan sekedar ringkasan temuan. d. Rekomendasi adalah saran dari Pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. KETENTUAN Keharusan Menyusun Laporan 6. Pemeriksa harus menyusun LHP secara tertulis untuk mengomunikasikan hasil pemeriksaannya. 7. Pemeriksa harus menyusun LHP secara tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas. (Ref: Para. A1- A7) Unsur LHP 8. LHP harus memenuhi unsur laporan sesuai dengan jenis pemeriksaannya. Unsur LHP antara lain: a. Pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan; b. Tujuan, lingkup, metodologi; c. Kesimpulan; d. Temuan pemeriksaan; Badan Pemeriksa Keuangan 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 PSP 300 - Standar Pelaporan Pemeriksaan e. Rekomendasi pemeriksaan; f. Tanggapan pihak yang bertanggung jawab; dan g. Penandatanganan LHP. Pernyataan bahwa Pemeriksaan Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Pemeriksaan 9. Pemeriksa harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Dalam hal Pemeriksa tidak dapat melaksanakan standar pemeriksaan karena pembatasan lingkup yang material, hal tersebut harus dinyatakan dalam laporan. Tujuan, Lingkup, Metodologi 10. Pemeriksa harus memuat tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan secara jelas dalam LHP. Informasi tersebut penting bagi pengguna LHP agar dapat memahami maksud dan jenis pemeriksaan, serta memberikan perspektif yang wajar terhadap apa yang dilaporkan. (Ref: Para. A8-A10) Kesimpulan 11. Pemeriksa harus menyusun kesimpulan atas hasil pemeriksaan. Kesimpulan merupakan jawaban atas pencapaian tujuan pemeriksaan. (Ref: Para. A11-A12) 12. Kesimpulan harus dinyatakan secara jelas dan meyakinkan. Kekuatan kesimpulan ditentukan oleh bukti yang meyakinkan dan didukung dengan metodologi yang tepat. Temuan Pemeriksaan 13. Pemeriksa harus mengungkapkan temuan dalam LHP apabila terdapat ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria. (Ref: Para. A13) 14. Temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi awal kecurangan disajikan dalam LHP tanpa menjelaskan secara mendetail dugaan kecurangan tersebut. Namun Pemeriksa lebih menitikberatkan Badan Pemeriksa Keuangan 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 PSP 300 - Standar Pelaporan Pemeriksaan penjelasannya kepada dampak temuan tersebut terhadap hal pokok/informasi hal pokok sesuai tujuan pemeriksaan. Rekomendasi Pemeriksaan 15. Rekomendasi pemeriksaan harus bersifat konstruktif dan berguna untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan. (Ref: Para. A14-A15) 16. Pemeriksa wajib memberikan rekomendasi dalam pemeriksaan kinerja. Dalam pemeriksaan selain pemeriksaan kinerja, apabila Pemeriksa dapat mengembangkan temuan pemeriksaan secara memadai, Pemeriksa dapat membuat rekomendasi. Khusus pada PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif, Pemeriksa tidak memberikan rekomendasi. Tanggapan Pihak yang Bertanggung Jawab (Ref: Para. A16) 17. Pemeriksa harus memperoleh tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan dari pihak yang bertanggung jawab. Namun demikian, terkait dengan kerahasiaan informasi, dalam PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif, Pemeriksa tidak meminta tanggapan. 18. Pemeriksa harus memuat tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa pada lLHP. Penandatanganan LHP 19. LHP ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota BPK. Wewenang penandatanganan LHP dapat didelegasikan kepada penanggung jawab pemeriksaan yang memiliki kompetensi. Pelaporan Informasi Rahasia 20. Apabila informasi tertentu dilarang diungkapkan kepada umum, LHP harus mengungkapkan sifat informasi yang dilarang diungkapkan tersebut dan ketentuan yang melarang pengungkapan informasi tersebut. Pertimbangan pemeriksa mengenai tidak diungkapkannya Badan Pemeriksa Keuangan 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 PSP 300 - Standar Pelaporan Pemeriksaan informasi tertentu tersebut harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Penerbitan dan Distribusi Laporan 21. BPK harus menyerahkan LHP tepat waktu kepada lembaga perwakilan, pihak yang bertanggung jawab, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima LHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 22. Dalam hal yang diperiksa merupakan informasi rahasia maka pendistribusian LHP tersebut dapat dibatasi. 23. Informasi yang diperoleh melalui PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif merupakan informasi rahasia. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 24. BPK memantau secara periodik tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan dan pihak yang bertanggung jawab. Tujuan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu lembaga perwakilan dan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola. MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN Keharusan Menyusun Laporan (Ref: Para. 7) Tepat Waktu A1. LHP harus tepat waktu agar informasi yang disampaikan bermanfaat secara maksimal. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna LHP. Oleh karena itu, Pemeriksa harus merencanakan penerbitan laporan tersebut secara semestinya dan melakukan pemeriksaan dengan dasar pemikiran tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 PSP 300 - Standar Pelaporan Pemeriksaan Lengkap A2. LHP harus lengkap memuat semua informasi dari bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. LHP juga harus menyajikan secara memadai detail informasi yang dibutuhkan agar memberikan pemahaman yang memadai bagi pengguna atas hal yang diperiksa, temuan, dan kesimpulan pemeriksa. Akurat A3. LHP harus akurat dalam menyajikan informasi, didukung oleh bukti yang cukup dan tepat. Laporan yang akurat akan memberikan keyakinan kepada pengguna LHP bahwa hal yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan. Satu ketidakakuratan dalam LHP dapat menimbulkan keraguan atas keandalan seluruh laporan tersebut dan dapat mengalihkan perhatian pengguna LHP dari substansi laporan tersebut. Apabila terdapat data yang dapat memengaruhi kesimpulan pemeriksaan yang tidak dapat diuji lebih lanjut oleh Pemeriksa, Pemeriksa harus secara jelas menunjukkannya dalam LHP. Objektif A4. LHP harus objektif. Pemeriksa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pemeriksa harus menyajikan LHP secara seimbang dan tidak memihak; dan b. Pemeriksa harus menyajikan LHP sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan. Meyakinkan A5. LHP harus meyakinkan. Agar meyakinkan, LHP harus menyajikan hubungan logis antara tujuan pemeriksaan, kriteria, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi (bila ada). Informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna laporan untuk mengakui validitas temuan tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi. Laporan yang disusun dengan cara ini dapat membantu pihak yang Badan Pemeriksa Keuangan 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 PSP 300 - Standar Pelaporan Pemeriksaan bertanggung jawab untuk memusatkan perhatiannya dalam melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan. Jelas A6. LHP harus jelas yaitu mudah dibaca dan dipahami. Pemeriksa harus menulis laporan dengan bahasa yang jelas, tidak ambigu, sesederhana mungkin, dan sedapat mungkin menghindari penggunaan istilah-istilah teknis. Pemeriksa juga harus menyusun LHP dengan logis untuk memberi kejelasan dan pemahaman bagi pengguna LHP. Ringkas A7. LHP harus ringkas yaitu tidak memuat informasi yang tidak perlu atau tidak sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Laporan yang menyajikan informasi yang kurang memadai atau memuat hal-hal yang tidak relevan akan berdampak pada kesalahpahaman pembaca atas informasi LHP. Unsur LHP Tujuan, Lingkup, Metodologi (Ref: Para.10) A8. Tujuan pemeriksaan mengungkapkan hal yang ingin dicapai dari pemeriksaan tersebut. A9. Lingkup pemeriksaan mencakup pengidentifikasian objek/sasaran pemeriksaan, aspek yang diperiksa, organisasi, lokasi geografis, dan periode yang dicakup dalam pemeriksaan. A10. Metodologi menggambarkan seluruh proses pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan digunakan tenaga ahli, penggunaan tenaga ahli tersebut harus diungkapkan dalam LHP. Badan Pemeriksa Keuangan 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 PSP 300 - Standar Pelaporan Pemeriksaan Kesimpulan (Ref. Para. 11) A11. Pemeriksa memberikan kesimpulan atas tujuan pemeriksaan. Khusus pemeriksaan keuangan, pemeriksa menyatakan kesimpulan dalam bentuk opini. A12. Contoh format opini untuk pemeriksaan atas laporan keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Temuan Pemeriksaan (Ref. Para.13) A13. Pemeriksa mengungkapkan temuannya dengan unsur-unsur yang dapat disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan. Misalnya PDTT dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan maka unsur temuan yang harus ada adalah kondisi, kriteria, dan akibat. Unsur sebab bersifat opsional tergantung dengan kedalaman pengujian yang dilakukan Pemeriksa untuk dapat menentukan penyebab utama dari ketidakpatuhan yang timbul. Hal ini juga terkait dengan ketidakharusan bagi Pemeriksa untuk memberikan rekomendasi. Pada pemeriksaan keuangan, temuan juga dapat disampaikan dalam bentuk koreksi atas angka dalam laporan keuangan, kesalahan penyajian, dan kekurangan pengungkapan. Rekomendasi (Ref. Para.15) A14. Rekomendasi hanya diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Rekomendasi harus dapat mendorong perbaikan atas kelemahan yang ditemukan, tetapi tidak melampaui apa yang menjadi batas tanggung jawabnya. A15. Rekomendasi harus secara jelas menyatakan apa yang harus diperbaiki serta siapa yang berwenang untuk melaksanakan perbaikan yang direkomendasikan. Rekomendasi harus disampaikan sejalan dengan tujuan, temuan, dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Badan Pemeriksa Keuangan 8
PSP 300 - Standar Pelaporan Pemeriksaan 1 Tanggapan Pihak yang Bertanggung Jawab (Ref: Para.17) 2 A16. Khusus untuk PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif, karena 3 tujuan pemeriksaannya adalah untuk mengungkapkan indikasi 4 kerugian negara dan/atau tindak pidana maka Pemeriksa tidak 5 meminta tanggapan tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab. KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd HARRY AZHAR AZIS Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd Nizam Burhanuddin Badan Pemeriksa Keuangan 9
LAMPIRAN IV.1 PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2017 ILUSTRASI PSP 300.A CONTOH FORMAT OPINI 1. OPINI "WAJAR TANPA PENGECUALIAN" BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan atas Laporan Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Keuangan yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan jawab atas penyusunan dan bertanggung penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung jawab BPK Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan keuangan penyajian untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemeriksaan penyusunan dan wajar laporan
yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK. Opini Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/ Badan... . tanggal 31 Desember 20XX, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor ..../LHP/... ./05/20XX dan Nomor ..../LHP/... ./05/20XX tanggal .... Mei 20XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini... , ... Mei 20XX BADAN P EMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN, ... , CA Register Negara Akuntan No ...
2. CONTOH OPINI "WAJAR TANPA PENGECUALIAN DENGAN PARAGRAF PENEKANAN SUATU HAL" BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan atas Laporan Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Keuangan yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan jawab atas penyusunan dan bertanggung penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung Jawab BPK Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan keuangan penyajian untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang oleh digunakan penyusunan dan wajar laporan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat
serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK. Opini Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/ Badan... . tanggal 31 Desember 20XX, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penekanan Suatu Hal Keuangan BPK . yang menjelaskan bahwa pada TA 20XX terjadi perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/ Badan.... yang mengakibatkan ... Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut. menekankan pada Catatan .... atas Laporan Laporan atas SPI dan Kepatuhan Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor ..../LHP/... ./05/20XX dan Nomor ..../LHP/.... /05/20XX tanggal .... Mei 20XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini... , ... Mei 20XX BADAN P EMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN, ... , CA Register Negara Akuntan No ...
3. OPINI "WAJAR DENGAN PENGECUALIAN" (KARENA PEMBATASAN RUANG LINGKUP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan atas Laporan Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Keuangan yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan jawab atas penyusunan dan bertanggung penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung Jawab BPK Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan keuangan penyajian untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang oleh digunakan penyusunan dan wajar laporan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat
serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian. Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian Sebagaimana Diungkap dalam Catatan .... dan lampiran 1.I.3 atas Laporan Keuangan, [NAMA ENTITAS] menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember 20XX sebesar Rp XXX. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp XXX tidak didukung dengan rincian. [NAMA ENTITAS] telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, tetapi belum dilaksanakan secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas. Opini Wajar Dengan Pengecualian Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam keuangan Pemerintah/Kementerian/ Lembaga/Badan.... tanggal 31 Desember 20XX, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. semua hal yang material, posisi Laporan atas SPI dan Kepatuhan Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor ..../LHP/... ./05/20XX dan Nomor ..../LHP/... ./05/20XX tanggal ... Mei 20XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini... , ... Mei 20XX BADAN P EMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN, ... , CA Register Negara Akuntan No ...
4. OPINI "WAJAR DENGAN PENGECUALIAN" (KARENA ADANYA PENYIMPANGAN STANDAR AKUNTANSI) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan atas Laporan Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Keuangan yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung Jawab BPK Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material . Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian laporan keuangan intern yang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang oleh digunakan relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat
serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian. Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan ... atas Laporan Keuangan, [NAMA ENTITAS] menyajikan aset tetap per 31 Desember 20XX sebesar Rp XXX. [NAMA ENTITAS] telah melakukan penilaian aset tetap yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 20XX sebesar Rp XXX. Namun, hasil penilaian kembali tersebut belum disajikan dalam Neraca [NAMA ENTITAS] tanggal 31 Desember 20XX sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Apabila hasil penilaian kembali atas aset tetap yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 20XX tersebut disajikan, nilai aset tetap per tanggal 31 Desember 20XX akan meningkat sebesar Rp XXX. Opini Wajar Dengan Pengecualian Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 20XX, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor ..../LHP/... ./05/20XX dan Nomor ... /LHP/... ./05/20XX tanggal ... Mei 20XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini... , ... Mei 20XX BADAN P EMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN, ... , CA Register Negara Akuntan No ...
5. OPINI "TIDAK WAJAR" BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan atas Laporan Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Keuangan yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan jawab atas penyusunan dan bertanggung penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung Jawab BPK Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material . Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pengungkapan dalam pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian laporan keuangan intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang oleh digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat
serta evaluasi atas penyajian keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini Tidak Wajar. Dasar Opini Tidak Wajar Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan ....... atas Laporan Keuangan, [NAMA ENTITAS] menyajikan aset tetap per 31 Desember 20XX sebesar Rp XXX. [NAMA ENTITAS] telah melakukan penilaian aset tetap yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 20XX sebesar Rp XXX. Namun, hasil penilaian kembali tersebut belum disajikan dalam Neraca [NAMA ENTITAS] tanggal 31 Desember 20XX sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Apabila hasil penilaian kembali atas aset tetap yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 20XX tersebut disajikan, nilai aset tetap per tanggal 31 Desember 20XX akan meningkat sebesar Rp XXX. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan ........ atas Laporan Keuangan, [NAMA ENTITAS] menyajikan pendapatan negara bukan pajak dan belanja barang Tahun 20XX masing-masing sebesar Rp XXX dan Rp XXX. Nilai tersebut belum termasuk penerimaan dan pengeluaran dari XX satker di lingkungan [NAMA ENTITAS] sebesar Rp XXX karena penerimaan tersebut digunakan langsung oleh satker di lingkungan [NAMA ENTITAS] untuk membiayai operasinya masing-masing. Apabila [NAMA ENTITAS] mengakui penerimaan yang digunakan langsung tersebut sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan negara bukan pajak dan belanja barang tahun 20XX akan meningkat masing-masing sebesar Rp XXX. Opini Tidak Wajar Menurut opini BPK, karena signifikansi dari hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini Tidak Wajar, laporan keuangan yang disebut di atas tidak menyajikan secara wajar, posisi keuangan [NAMA ENTITAS] tanggal 31 Desember 20XX, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. laporan
Laporan atas SPI dan Kepatuhan Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor ..../LHP/... ./05/20XX dan Nomor ... /LHP/... ./05/20XX tanggal ... Mei 20XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini... , ... Mei 20XX BADAN P EMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN, ... , CA Register Negara Akuntan No ...
6. OPINI "TIDAK MENYATAKAN PENDAPAT" BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan atas Laporan Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK berwenang memeriksa Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung jawab BPK Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK yang sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Namun, karena hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini Tidak Menyatakan Pendapat, BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan. Dasar Opini Tidak Menyatakan Pendapat Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan ..... atas Laporan Keuangan, [NAMA ENTITAS] melaporkan persediaan per 31 Desember 20XX sebesar Rp XXX. Satuan kerja pengelola persediaan di lingkungan [NAMA ENTITAS] tidak menyelenggarakan kartu persediaan untuk mencatat mutasi persediaan secara memadai. Satuan kerja tidak melakukan inventarisasi fisik atas Persediaan yang dimilikinya per 31 Desember 20XX. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut di atas posisi per 31 Desember 20XX. Dengan demikian, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas. Sebagaimana diungkap dalam Catatan ...... atas Laporan Keuangan, [NAMA ENTITAS] menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember 20XX sebesar Rp XXX. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp XXX tidak didukung dengan rincian. [NAMA ENTITAS] telah memiliki
kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, tetapi belum dilaksanakan secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut di atas posisi per 31 Desember 20XX, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Dengan demikian, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas. Opini Tidak Menyatakan Pendapat Karena signifikansi dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini Tidak Menyatakan Pendapat, BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu opini atas Laporan Keuangan [NAMA ENTITAS] tanggal 31 Desember 20XX serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan atas SPI dan Kepatuhan Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor ..../LHP/... ./05/20XX dan Nomor ... /LHP/... ./05/20XX tanggal ... Mei 20XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini... , ... Mei 20XX BADAN P EMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN, ... , CA Register Negara Akuntan No ...