RANCANGAN Menimbang: Mengingat: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR.... TAHUN... TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Perencanaan Ruang Laut dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo; 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345); MEMUTUSKAN:
Menetapkan: 2 - PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO
1 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. 3. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 4. Kawasan Taman Nasional Komodo adalah Kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap lingkungan hidup di perairan Taman Nasional Komodo maupun perairan disekitarnya yang meliputi perairan yang berada diantara dua kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 5. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap- tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
2 - 6. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana kelautan yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 7. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. 8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. 9. Kawasan Konservasi adalah kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. 10. Alur Laut adalah ruang laut yang pemanfaatannya ditujukan untuk alur pelayaran dan/atau pipa/kabel bawah laut. 11. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. 12. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. 13. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. 14. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
3 - kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 15. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. 16. Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. 17. Izin Pengelolaan Perairan di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 18. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/atau zona peruntukan. 19. Obyek Vital Nasional adalah lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. 20. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. 21. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang
4 - disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 22. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaran perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi. 23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan. Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo meliputi: a. peran dan fungsi; b. tujuan, kebijakan, dan strategi; c. rencana Struktur Ruang Laut; d. rencana Pola Ruang Laut; e. rencana pemanfaatan ruang laut; f. pengendalian pemanfaatan ruang laut; dan g. peran serta Masyarakat.
5 - Pasal 3 (1) Batas RZ KSN Kawasan TN Komodo meliputi: a. sebelah utara berupa perairan Laut Flores yang ditarik dari garis pantai utara Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada koordinat 120°9'43" Bujur Timur - 8°6'26" Lintang Selatan memanjang hingga perairan Laut Flores pada koordinat 119°19'31" Bujur Timur -8°11'51" Lintang Selatan pantai utara Pulau Banta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat; b. sebelah barat, yaitu: 1. perairan Laut Flores pada koordinat 119°19'31" Bujur Timur - 8°11'51" Lintang Selatan hingga garis pantai Tanjung Torolando, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada koordinat 119°2'48" Bujur Timur - 8°26'17" Lintang Selatan; 2. Tanjung Torolando, pada koordinat 119°2'48" Bujur Timur - 8°26'17" Lintang Selatan ke arah selatan sepanjang pantai Sape hingga Tanjung Torobaku Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada koordinat 119°1'0" Bujur Timur - 8°44'33" Lintang Selatang; 3. Tanjung Torobaku, pada koordinat 119°1'0" Bujur Timur - 8°44'33" Lintang Selatan hingga perairan Selat Sumba pada koordinat 119°6'51" Bujur Timur - 8°57'11" Lintang Selatan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat; c. sebelah selatan berupa perairan Selat Sumba Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 119°6'51" Bujur Timur - 8°57'11" Lintang Selatan yang memanjang hingga perairan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat,
6 - Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada koordinat 119°48'48" Bujur Timur - 9°2'45" Lintang Selatan; d. sebelah timur, yaitu: 1. perairan Lembor Selatan, pada koordinat 119°48'48" Bujur Timur - 9°2'45" Lintang Selatan hingga garis pantai Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada koordinat 119°53'0" Bujur Timur - 8°49'52" Lintang Selatan; 2. garis pantai Lembor Selatan, pada koordinat 119°53'0" Bujur Timur - 8°49'52" Lintang Selatan ke arah utara sepanjang pantai barat Pulau Flores hingga garis pantai utara Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 120°13'29" Bujur Timur - 8°18'18" Lintang Selatan; 3. garis pantai utara Macang Pacar pada koordinat 120°13'29" Bujur Timur - 8°18'18" Lintang Selatan hingga perairan Laut Flores yang ditarik dari garis pantai utara Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada koordinat 120°9'43" Bujur Timur 8°6'26" Lintang Selatan. (2) Peta batas RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
7 - BAB II PERAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Peran Pasal 4 RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo berperan sebagai alat operasionalisasi rencana tata ruang laut, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah, arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K, dan alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Taman Nasional Komodo. Bagian Kedua Fungsi Pasal 5 RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo berfungsi untuk: a. pemberian arahan alokasi ruang laut di sebagian di Perairan Pesisir dalam penyusunan RZWP-3-K; b. penyelarasan rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang wilayah; c. alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo; d. mewujudkan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo; e. dasar penetapan lokasi untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo; dan f. sarana pengendalian pemanfaatan ruang laut di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo.
8 - BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI Bagian Kesatu Tujuan Pasal 6 RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan yang terpadu dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian lingkungan dan wisata warisan dunia. Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Pasal 7 (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil secara optimal dan berkelanjutan; dan b. perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi dan biota laut. (2) Strategi untuk pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mengendalikan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengakibatkan kerusakan ekosistem yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem; b. optimalisasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
9 - c. mengalokasikan ruang yang proporsional antara zona inti dan pemanfaatan lainnya di kawasan konservasi; d. mengatur dan mengendalikan kegiatan yang tidak ramah lingkungan; dan e. mengefektifkan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil di wilayah perairan. (3) Strategi untuk perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi dan biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. menata dan mempertahankan fungsi perlindungan ekosistem Kawasan konservasi dan biota laut; b. mengembangkan sarana-prasarana dan pengawasan kawasan konservasi; c. menata dan mengendalikan prasarana dan sarana pariwisata di kawasan konservasi; dan d. menata dan mengendalikan kegiatan di sekitar alur migrasi biota. Pasal 8 (1) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan melalui wisata warisan dunia untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. pengembangan pariwisata berskala dunia yang seimbang dan selaras dengan usaha pelestarian lingkungan; b. pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting nasional yang mendukung ekonomi kelautan berbasis pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat; dan c. sinkronisasi pengembangan antarsektor dan antarkawasan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional.
10 - (2) Strategi untuk pengembangan pariwisata berskala dunia yang seimbang dan selaras dengan usaha pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. menata dan mengendalikan sarana dan prasarana pariwisata di kawasan konservasi; b. mengembangkan kegiatan pelestarian lingkungan dan mempertahankan keaslian dan keunikan daerah sebagai daya tarik wisata; dan c. mengatur kegiatan pariwisata untuk menjaga lingkungan; (3) Strategi untuk pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting nasional yang mendukung ekonomi kelautan berbasis pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. melindungi dan menjamin akses masyarakat lokal dalam pengusahaan kegiatan ekonomi; b. mengembangkan prasarana dan sarana untuk memacu pertumbuhan sektor pariwisata; c. menjamin penyediaan Program Strategis Nasional; d. mengalokasikan wilayah perairan untuk pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting nasional; e. mengembangkan dan mengatur jaringan transportasi laut, pipa dan/atau kabel bawah laut; f. mengembangkan sistem pengawasan, pengamanan, dan perawatan untuk mendukung kegiatan telekomunikasi, jasa maritim, dan industri perikanan, dan penyediaan energi serta ketenagalistrikan; g. pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung pariwisata dan kesejahteraan masyarakat; dan h. mengalokasikan dan menata alur pelayaran dan perlintasan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan laut dan akses nelayan.
11 - (4) Strategi untuk sinkronisasi pengembangan antarsektor dan antarkawasan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. menguatkan integrasi kegiatan pariwisata di luar TN Komodo dan destinasi wisata sekitarnya; b. memadukan dan menguatkan konektivitas antara wisata di TN Komodo dengan destinasi wisata sekitarnya; c. mengelola secara terpadu kegiatan pariwisata dan perlindungan lingkungan diwilayah perairan dan daratan; d. menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan dalam kawasan dan/atau zona di wilayah perairan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; e. meningkatkan nilai tambah dan investasi kegiatan pariwisata dan kegiatan terkait lainnya; dan f. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan. BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT Bagian Kesatu Umum Pasal 9 Rencana Struktur Ruang Laut RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo terdiri atas: a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.
12 - Bagian Kedua Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan Pasal 10 (1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan. (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. destinasi wisata bentang alam laut, terdiri atas: 1. perairan sekitar Pulau Banta, Kecamatan Sape dan sebagian perairan sekitar Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat; 2. perairan sekitar Pulau Bidadari, Pulau Kenawa, dan perairan sekitar Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. destinasi wisata alam pulau-pulau kecil, terdiri atas: 1. perairan sekitar Pulau Kelapa, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat; 2. perairan sekitar Pulau Sabolon Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Tokohele, dan Pulau Sebayur Besar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. sentra produksi perikanan tangkap di Kecamatan Sape, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. sentra produksi perikanan budidaya di Kecamatan Sape, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13 - Pasal 11 Susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang KSN. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut Pasal 12 Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan b. tatanan kepelabuhanan perikanan. Pasal 13 (1) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi: a. pelabuhan pengumpul; dan b. pelabuhan pengumpan. (2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan mempunyai hierarki pelabuhan kelas I. (3) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 (1) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam 13 ayat (1) huruf b meliputi pelabuhan pengumpan regional.
14 - (3) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Pelabuhan Sape di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. (4) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 (1) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dikembangkan sesuai dengan rencana induk pelabuhan Perikanan. (2) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring. (3) Pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a. Pelabuhan Perikanan Sape di Kabupaten Bima; dan b. Pelabuhan Perikanan Labuhan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat. Pasal 16 Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 digambarkan dalam peta Struktur Ruang Laut KSN Kawasan Taman Nasional Komodo dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
15 - BAB V RENCANA POLA RUANG LAUT Bagian Kesatu Umum Pasal 17 (1) Rencana Pola Ruang Laut RZ Kawasan Taman Nasional Komodo terdiri atas: a. pola ruang laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo; dan b. arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K. (2) Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengelompokan arahan pemanfaatan ruang laut berdasarkan dominasi fungsi ruang dan kondisi oseanografi perairan Kawasan Taman Nasional Komodo. Bagian Kedua Pola Ruang Laut untuk Kegiatan Bernilai Penting dan Strategis Nasional di Perairan Kawasan Taman Nasional Komodo Pasal 18 Pola ruang laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di Perairan Kawasan Taman Nasional Komodo terdiri atas: a. Kawasan Pemanfaatan Umum; b. Kawasan Konservasi; dan c. Alur Laut. Pasal 19 Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas: a. Zona KPU-PL yang merupakan Zona Pelabuhan; b. Zona KPU-W yang merupakan Zona Pariwisata; dan c. Zona KPU-EN yang merupakan Zona Energi.
16 - Pasal 20 (1) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan area pengembangan pelabuhan. (2) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Zona KPU-PL-01 yang merupakan Pelabuhan Nasional; b. Zona KPU-PL-02 yang merupakan Pelabuhan Perikanan; dan c. Zona KPU-PL-03 yang merupakan Area Labuh Jangkar Kapal. (3) Zona KPU-PL-01 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa area pengembangan Pelabuhan Pengumpul dan Pelabuhan Pengumpan Regional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Zona KPU-PL-02 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Pelabuhan Perikanan pada tahap penumbuhan ekonomi jejaring yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. (5) Zona KPU-PL-03 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Area Labuh Jangkar yang terdiri atas: a. KPU-PL-03-a yang merupakan labuh jangkar untuk kapal kecil; b. KPU-PL-03-b yang merupakan labuh jangkar untuk kapal mati; c. KPU-PL-03-c yang merupakan labuh jangkar untuk kapal yatch dan/atau cruise; (6) Zona KPU-PL-03 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk kepentingan penatanaan labuh jangkar kapal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17 - Pasal 21 (1) Zona KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, berupa area pengembangan wisata diluar Kawasan Taman Nasional Komodo; (2) Zona KPU-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Zona KPU-W-Wb yang merupakan area wisata bentang alam laut; dan b. Zona KPU-W-Lp yang merupakan area wisata alam pulau-pulau kecil. (3) Zona KPU-W-Wb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. Zona KPU-W-Wb-01 yang merupakan area wisata bentang alam laut di perairan sekitar Pulau Banta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat; b. Zona KPU-W-Wb-02 yang merupakan area wisata bentang alam laut di perairan sekitar Pulau Kenawa, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. Zona KPU-W-Wb-03 yang merupakan area wisata bentang alam laut di perairan sekitar Pulau Bidadari, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; d. Zona KPU-W-Wb-04 yang merupakan area wisata bentang alam laut di perairan sekitar Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e. Zona KPU-W-Wb-05 yang merupakan area wisata bentang alam laut di perairan sekitar Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. (4) Zona KPU-W-Lp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. Zona KPU-W-Lp-01 yang merupakan area wisata alam pulau-pulau kecil di perairan sekitar Pulau Kelapa, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
18 - b. Zona KPU-W-Lp-02 yang merupakan area wisata alam pulau-pulau kecil di perairan sekitar Pulau Sabolon Besar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. Zona KPU-W-Lp-03 yang merupakan area wisata alam pulau-pulau kecil di perairan sekitar Pulau Seraya Kecil, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; d. Zona KPU-W-Lp-04 yang merupakan area wisata alam pulau-pulau kecil di perairan sekitar Pulau Tokohele, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e. Zona KPU-W-Lp-05 yang merupakan area wisata alam pulau-pulau kecil di perairan sekitar Pulau Sebayur Besar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasal 22 (1) Zona KPU-EN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, berupa wilayah perairan di Kawasan Taman Nasional Komodo yang digunakan sebagai pendukung operasional Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas; (2) Zona KPU-EN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Zona KPU-EN-01 yang merupakan pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Bima 2; b. Zona KPU-EN-02 yang merupakan pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas MPP Flores; dan c. Zona KPU-EN-03 yang merupakan pendukung pengembangan energi baru dan terbarukan. area area area
19 - Pasal 23 (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi: a. Kawasan Konservasi Perairan; dan b. Kawasan Lindung Lainnya. (2) Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa meliputi kawasan konservasi yang berada pada: a. KK-01 yang merupakan kawasan konservasi perairan di Pulau Banta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat; b. KK-02 yang merupakan kawasan konservasi perairan di Pulau Kelapa, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat; c. KK-03 yang merupakan kawasan konservasi perairan di Pulau Sebayur Besar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. KK-04 yang merupakan kawasan konservasi perairan di Pulau Longos, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. (3) Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan S.N yang merupakan Taman Nasional Komodo; (4) Kawasan S.N sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan berupa Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Komodo yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 24 Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas: a. A.L yang merupakan Alur Pelayaran; b. A.P yang merupakan alur pipa bawah laut; c. A.K yang merupakan alur kabel bawah laut; dan d. A.B yang merupakan alur migrasi biota.
20 - Pasal 25 (1) A.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berupa Alur Pelayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) A.P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa A.P yang merupakan alur pipa bawah laut untuk kegiatan energi mesin gas. (3) A.K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c berupa A.K.t yang merupakan alur kabel bawah laut untuk kegiatan telekomunikasi. (4) A.B sebagaimana dimaksud pada ayat 24 huruf d merupakan alur migrasi biota laut yang dilindungi. Bagian Ketiga Arahan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 26 (1) Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b pada RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo berupa arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum. (2) Arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. RP-1; dan b. RP-2. Pasal 27 (1) RP-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap di sebagian perairan sekitar Kabupaten Manggrai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2) RP-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan kawasan yang memiliki fungsi
21 - utama untuk kegiatan pariwisata, hutan mangrove, dan pembudidayaan ikan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Manggrai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pasal 28 (1) Rencana pola ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 27 digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (2) Rincian luas setiap kawasan dan zona beserta daftar koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. BAB VI RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT Pasal 29 (1) Rencana pemanfaatan ruang laut merupakan upaya perwujudan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang laut Kawasan Taman Nasional Komodo 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. (2) Rencana pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. program utama; b. lokasi program; c. sumber pendanaan; d. pelaksana program; dan e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
22 - Pasal 30 Program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dan huruf b ditujukan untuk mewujudkan: a. Rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Taman Nasional Komodo dengan Rencana Struktur Ruang Laut; dan b. Rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Taman Nasional Komodo dengan Rencana Pola Ruang Laut. Pasal 31 (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 32 Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; dan/atau c. Masyarakat. Pasal 33 (1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun. (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
23 - (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kawasan Taman Nasional Komodo yang meliputi: a. tahap pertama pada periode 2019; b. tahap kedua pada periode 2020-2024; c. tahap ketiga pada periode 2025-2029; d. tahap keempat pada periode 2030-2034; dan e. tahap kelima pada periode 2035-2037. Pasal 34 Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang laut di Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT Bagian Kesatu Umum Pasal 35 (1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang laut di Kawasan Taman Nasional Komodo. (2) Pengendalian pemanfaatan ruang laut terdiri dari: a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan pemberian insentif; d. ketentuan pemberian disinsentif; dan e. ketentuan sanksi.
24 - Bagian Kedua Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Paragaraf 1 Umum Pasal 36 (1) Peraturan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Struktur Ruang Laut; b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan Taman Nasional Komodo; dan c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K. (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan (4) Ketentuan mengenai Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25 - Paragraf 2 Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Struktur Ruang Laut Pasal 37 Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan. b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut. Pasal 38 Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan Perikanan budidaya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan; 2. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan Perikanan budidaya yang mendukung ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai; dan 3. pemanfaatan ruang laut di destinasi wisata benatang alam laut dan destinasi alam pulau- pulau kecil yang mendukung pengembangan kegiatan ekowisata; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pengembangan destinasi
26 - wisata benatang alam laut dan destinasi alam pulau- pulau kecil. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana dan prasarana pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; Pasal 39 Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. penelitian dan/atau pendidikan; 2. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepelabuhanan; 3. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran; 4. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran; 5. pemeliharan lebar dan kedalaman alur; 6. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran; 7. pelaksanaan hak lintas damai; 8. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran; dan/atau 9. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan
27 - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pelayaran. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan sarana dan prasarana Laut. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan; 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran; 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di Laut yang mengganggu Alur Pelayaran; 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan/atau 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana Laut. Paragraf 3 Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pola Ruang Laut Pasal 40 Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi; dan c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur Laut.
28 - Pasal 41 Peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, terdiri atas: a. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-01; b. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-02; c. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-03-a; d. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-03-b; e. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-03-c; f. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-W-Wb- 01, KPU-W-Wb-02, KPU-W-Wb-03, KPU-W-Wb-04, dan KPU-W-Wb-05; g. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-W-Lp- 01, KPU-W-Lp-02, KPU-W-Lp-03, KPU-W-Lp-04, dan KPU-W-Lp-05; h. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-EN-01, dan KPU-EN-02; dan i. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-EN-03. Pasal 42 Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk untuk Zona KPU- PL-01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. penelitian dan/atau pendidikan; 2. pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang; 3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; 4. penyediaan fasilitas sandar kapal; 5. penyediaan perairan tempat labuh; 6. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; 7. pengembangan pelabuhan jangka panjang; 8. penyediaan fasilitas pembangunan pemeliharaan kapal; 9. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat; dan
29 - 10. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar; 11. pengalokasian ruang perairan pandu; dan/atau 12. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pelayaran. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. monitoring dan evaluasi; 2. pengerukan alur pelabuhan; 3. Wisata Bahari; 4. pembangunan bangunan pengamanan pantai; 5. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; dan/atau 6. kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; 2. pembangunan sampah dan limbah; dan/atau 3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi zona KPU-PL-01. Pasal 43 Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk untuk Zona KPU- PL-02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. penelitian dan/atau pendidikan; 2. pelaksanaan bongkar muat kapal perikanan; 3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; 4. penyediaan fasilitas sandar kapal perikanan, penyediaan perairan tempat labuh; 5. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal perikanan; 6. pengembangan pelabuhan jangka panjang, 7. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal perikanan;
30 - 8. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat; 9. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar; dan/atau 10. kepelabuhanan perikanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepelabuhanan dan/atau kepelabuhanan perikanan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. monitoring dan evaluasi; 2. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan/atau 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan perikanan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan perikanan. Pasal 44 Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk untuk Zona KPU- PL-03-a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan merupakan kegiatan labuh jangkar bagi kapal penangkap ikan dibawah 5 GT dengan alat penangkapan yang diperbolehkan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat merupakan pengoperasian kapal kecil yang tidak mengganggu kegiatan kapal wisata, dan kapal yang beroperasi di Pelabuhan Pengumpul; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. pengambilan dan pembuangan air balas; 2. pembuangan minyak, bahan cair beracun, muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan, kotoran, sampah dari kapal yang masuk dalam Zona KPU-PL-03-a; 3. pertambangan; dan
31 - 4. pemanfaatan ruang laut yang dapat merusak Zona KPU-PL-03-a. Pasal 45 Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk untuk Zona KPU- PL-03-b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan merupakan kegiatan lego jangkar bagi kapal mati; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. penelitian dan/atau pendidikan; 2. kegiatan penangkapan ikan; dan 3. kegiatan bongkar kapal; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. pengambilan dan pembuangan air balas; 2. pembuangan minyak, bahan cair beracun, muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan, kotoran, sampah dari kapal yang masuk dalam Zona KPU-PL-03-b; 3. pertambangan; dan 4. pemanfaatan ruang laut yang dapat merusak Zona KPU-PL-03-b. Pasal 46 Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk untuk Zona KPU- PL-03-c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan merupakan kegiatan lego jangkar bagi kapal wisata (yacht dan/atau cruise); b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat merupakan pengoperasian kapal wisata (yacht) yang tidak mengganggu kegiatan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan alur migrasi biota laut; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. pengambilan dan pembuangan air balas; 2. pembuangan minyak, bahan cair beracun, muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan,
32 - kotoran, sampah dari kapal yang masuk dalam Zona KPU-PL-03-c; 3. pertambangan; dan 4. pemanfaatan ruang laut yang dapat merusak Zona KPU-PL-03-c. Pasal 47 Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-W-Wb-01, KPU-W-Wb-02, KPU-W-Wb-03, KPU-W-Wb-04, dan KPU-W- Wb-05 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; dan 2. pembangunan sarana dan prasarana dasar. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing ulur pada saat tidak ada kegiatan pariwisata; 2. labuh jangkar kapal; 3. pembangunan bangunan pengamanan pantai; 4. pembangunan sarana dan prasarana wisata; dan 5. penelitian dan pendidikan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif; 2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 3. pembuangan sampah dan limbah. Pasal 48 Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-W-Lp-01, KPU-W-Lp-02, KPU-W-Lp-03, KPU-W-Lp-04, dan KPU-W-Lp- 05 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
33 - 1. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; dan 2. pembangunan sarana dan prasarana dasar. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata. 2. kegiatan perikanan; 3. labuh jangkar kapal; 4. pembangunan bangunan pengamanan pantai; 5. pembangunan sarana dan prasarana wisata; dan 6. penelitian dan pendidikan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif; 2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 3. pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang permanen; 4. pembuangan sampah dan limbah. Pasal 49 Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-EN-01 dan KPU-EN-02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan energi listrik tenaga mesin gas yang memperhatikan kelestarian lingkungan; b. penelitian dan pengembangan pendidikan. c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan 2. monitoring dan evaluasi. d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
34 - 2. perikanan budidaya; 3. wisata bahari; 4. permukiman; 5. perdagangan dan jasa; dan/atau 6. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi KPU-EN- 01 dan KPU-EN-02. Pasal 50 Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-EN-03 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemanfaatan ruang laut untuk energi baru dan terbarukan; dan 2. penelitian dan pengembangan pendidikan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pembangunan sarana prasarana penunjang pengembangan energi baru terbarukan dan konervasi energi; dan 2. bimbingan teknis supervisi pengendalian dan pengawasan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif; 2. perikanan budidaya; 3. wisata bahari; 4. permukiman; 5. perdagangan dan jasa; dan/atau 6. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi KPU-EN- 03. Pasal 51 Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi: a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk KK-01, KK- 02, KK-03, dan KK-04; dan
35 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan S.N. Pasal 52 Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk KK-01, KK-02, KK-03, dan KK-04 sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. penelitian dan/atau pendidikan; 2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; 3. perlindungan habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; 4. perlindungan vegetasi pantai; 5. penangkapan ikan skala kecil dengan alat penangkapan ikan aktif; 6. perikanan budidaya skala kecil; 7. pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi; dan/atau 8. rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. monitoring dan evaluasi; dan/atau 2. pariwisata dan rekreasi. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 2. semua jenis kegiatan penambangan; 3. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, 4. menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
36 - 5. pemasangan tanda batas Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan pengelolaan Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 6. pembuangan sampah dan limbah. Pasal 53 Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan S.N. Pasal 54 Peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan KK-SN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur sesuai dengan Ketentuan Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan Taman Nasional Komodo yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasal 55 Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, terdiri atas: a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.L; b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.P; c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.K.t; dan d. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.B. Pasal 56 Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. penelitian dan/atau pendidikan;
37 - 2. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan; 3. pengerukan alur pelayaran; 4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; 5. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau 6. pemanfaatan alur pelayaran oleh masyarakat lokal. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan untuk mendukung alur pelayaran nelayan, alur pelayaran wisata, dan alur pelayaran khusus lain dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang mengganggu fungsi A.L; 2. kegiatan usaha Pertambangan; 3. pembangunan Bangunan dan Instalasi di Laut selain untuk fungsi navigasi; 4. perikanan budidaya; 5. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau 6. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis. Pasal 57 Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk A.P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif; 2. pelaksanaan konservasi.
38 - 3. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan 4. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar A.P; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. wisata bahari; 2. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut; dan 3. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. pertambangan mineral; 2. kegiatan pengkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik; 3. labuh jangkar; 4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan/atau 5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi A.P. Pasal 58 Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk A.P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b mengikuti ketentuan rencana umum dibidang ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 59 Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.K.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. penelitian dan/atau pendidikan; 2. kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif; 3. pelaksanaan konservasi; 4. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan/atau
39 - 5. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar A.K.t; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. Wisata Bahari; 2. perikanan budidaya; 3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut; dan/atau 4. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. pertambangan mineral; 2. kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik; 3. labuh jangkar; 4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan/atau 5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi A.K.t. Pasal 60 Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. wisata bahari; 2. perlindungan dan pelestarian ekosistem; dan 3. perlindungan dan pelestarian biota parimanta, penyu, dan mamalia laut. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. wisata bawah air; 2. pendirian dan/atau penempatan kabel atau pipa bawah laut; dan 3. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. pertambangan; 2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan
40 - 3. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi Alur A.B. Paragraf 4 Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K Pasal 61 (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; (2) Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam RZWP- 3-K. Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Pasal 62 (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilaksanakan melalui pemberian izin lokasi perairan dan izin Pengelolaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pasal 63 Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dan disinsentif sebagaimana
41 - dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk: a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang laut dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo; b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Taman Nasional Komodo agar sejalan dengan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo; dan c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Taman Nasional Komodo yang sejalan dengan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo. Pasal 64 (1) Insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh: a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan b. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada masyarakat. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang diprioritaskan pengembangannya. Pasal 65 (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian keringanan pajak; dan/atau b. pengurangan retribusi. (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
42 - a. kemudahan perizinan; b. penyediaan prasarana dan sarana; c. penghargaan; dan/atau d. publikasi atau promosi. (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 66 (1) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi: a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah; b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau c. publikasi atau promosi daerah. (2) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat meliputi: a. pemberian keringanan pajak; b. pengurangan retribusi; c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau d. kemudahan perizinan. (3) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat wajib diberikan dalam bentuk pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan. (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 67 Disinsentif diberikan untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Laut pada kawasan yang dibatasi pengembangannya. Pasal 68 (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal. (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
43 - (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persyaratan khusus dalam perizinan; b. kewajiban memberi imbalan; c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau d. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik. (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Ketentuan Sanksi Pasal 69 (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo. BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 70 Peran serta Masyarakat dalam perencanaan ruang laut dilakukan pada tahap: a. perencanaan zonasi Kawasan Taman Nasional Komodo; b. pemanfaatan ruang laut; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang laut.
44 - Pasal 71 Bentuk peran serta Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a berupa: a. masukan mengenai: 1. persiapan penyusunan RZ KSN Kawasan Kawasan Taman Nasional Komodo; 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 4. perumusan konsepsi RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo; dan/atau 5. penetapan RZ KSN Kawasan Kawasan Taman Nasional Komodo. b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Taman Nasional Komodo. Pasal 72 (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Taman Nasional Komodo dapat secara aktif melibatkan Masyarakat. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Masyarakat dan/atau Masyarakat Lokal yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Kawasan Taman Nasional Komodo, yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi Kawasan Taman Nasional Komodo, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi. Pasal 73 Bentuk peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b berupa: a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang laut;
45 - b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut; c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya pelindungan lingkungan Laut; d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan; e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 74 Bentuk peran serta Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c berupa: a. masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut, ketentuan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo yang telah ditetapkan; c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut yang melanggar RZ yang telah ditetapkan; dan
46 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo. Pasal 75 Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI Pasal 76 (1) RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan. (2) Peninjauan kembali RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Pelaksanaan Peninjauan kembali RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 77 Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka: a. ketentuan mengenai alokasi ruang dalam peraturan daerah tentang RZWP3K yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini; dan b. ketentuan mengenai alokasi ruang dalam peraturan daerah tentang RZWP3K yang bertentangan dengan peraturan presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan presiden ini ditetapkan.
47 - BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 78 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 79 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN NOMOR TAHUN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO
PETA BATAS PERENCANAAN RZ KSN KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO
PETA BATAS PERENCANAAN RZ KSN KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO SKALA 1: 250.000
LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN NOMOR TAHUN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT KETERANGAN GAMBAR SKALA KETELITIAN 1:50.000 Sumber Peta 1. Data garis pantai, Batas Administrasi, dan Toponimi diperoleh dari Data Digital Kebijakan Satu Peta (KSP) 2018 2. Peta laut Pushidros-AL lembar 295 3. Data RZWP-3-K Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 - 2037 (Perda No. 12 Tahun 2017) 4. Data RZWP-3-K Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 - 2037 (Perda No. 4 Tahun 2017) 5. Kepmen ESDM No. 1567 K/21/MEM/2018 ttg Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018 - 2027 6. Kepmenhub No 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional 7. Kepmenhub No 898 Tahun 2018 Penetapan Alur-pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-pelayaran Pelabuhan Labuhan Bajo Dan Alur-pelayaran Pulau Komodo Keterangan Peta - -
Sistem Grid Geografis Datum Horizontal WGS 1984 Kedalaman Informasi pada peta ini berskala 1 : 50.000 Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Presiden tetang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
INDEKS PETA
LAMPIRAN III PERATURAN PRESIDEN NOMOR TAHUN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
Kawasan Pemanfaatan Umum KPU-PL KPU-W KPU-EN Kawasan Konservasi KK S.N Arahan Pemanfaatan Ruang Laut PETA RENCANA POLA RUANG LAUT KETERANGAN GAMBAR SKALA KETELITIAN 1:50.000 Sumber Peta 1. Data garis pantai, Batas Administrasi, dan Toponimi diperoleh dari Data Digital Kebijakan Satu Peta (KSP) 2018 Peta laut Pushidros-AL lembar 295 2. 3. Data RZWP-3-K Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 - 2037 (Perda No. 12 Tahun 2017) 4. Data RZWP-3-K Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 - 2037 (Perda No. 4 5. 6. 7. Tahun 2017) Kepmen ESDM No. 1567 K/21/MEM/2018 ttg Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018 - 2027 Kepmenhub No 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional Kepmenhub No 898 Tahun 2018 Penetapan Alur-pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur- pelayaran Pelabuhan Labuhan Bajo Dan Alur-pelayaran Pulau Komodo Keterangan Peta - -
Sistem Grid Geografis Datum Horizontal WGS 1984 Kedalaman Informasi pada peta ini berskala 1 : 50.000 Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Presiden tetang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
INDEKS PETA
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG LAUT A. Sistem pusat pertumbuhan kelautan 1. Pengembangan destinasi wisata bentang alam laut di Kelurahan Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat 2. Pengembangan destinasi wisata bentang alam laut di Pulau Bidadari, dan Pulau Kenawa 3. Pengembangan destinasi wisata bentang alam laut di Pulau Gili Banta dan Perairan Kec. Lambu Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Bima LAMPIRAN V PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN RZ KSN KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO INSTANSI PELAKSANA SUMBER PENDANAAN I (2019) II (2020-2024) WAKTU PELAKSANAAN III (2025-2029) IV (2030 -2034) V (2035 - 2038) Pemda, Masyarakat, Kementerian Pariwisata, KKP Pemda, Masyarakat, Kementerian Pariwisata, KKP Pemda, Masyarakat, Kementerian Pariwisata, KKP APBN, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan APBN, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan APBN, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan APBD, APBD, APBD,
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI INSTANSI PELAKSANA 4. Pengembangan destinasi wisata alam pulau-pulau kecil di Pulau Kelapa Kabupaten Bima Pemda, Masyarakat, Kementerian Pariwisata, KKP 5. Pengembangan destinasi wisata alam pulau-pulau kecil di Pulau Sabolon Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Tokohele, dan Pulau Sebayur Besar Kabupaten Manggarai Barat Pemda, Masyarakat, Kementerian Pariwisata, KKP 6. Pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat Pemda, Masyarakat, KKP, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan B. Sistem jaringan sarana dan prasarana kelautan 1. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Kemenhub, Dishub 2. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan regional Sape Kabupaten Bima Kemenhub, Dishub 3. Pembangunan pelabuhan muatan barang Ai Bari Manggarai Barat dan Teluk Pemerintah Kemenhub, masyarakat Daerah, KKP, SUMBER PENDANAAN APBN, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan APBN, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan APBD, APBD, APBD, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan APBN APBN, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan APBN, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBD, APBD, APBD, I (2019) II (2020-2024) WAKTU PELAKSANAAN III (2025-2029) IV (2030 -2034) V (2035 - 2038)
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI Sape Kabupaten 4. Penambahan angkutan penyebrangan tetap dan teratur Sape, Kabupaten Bima 5. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Perikanan. Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT A. KAWASAN PEMANFAATAN UMUM Zona Pelabuhan 1. pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan penumpang, dan pelabuhan wisata internasional Kabupaten Manggarai Barat Dan Kabupaten Bima 2. Pendalaman alur dan zona pelabuhan umum dan perikanan 3. Pengembangan fasilitas untuk pemasaran regional produk perikanan 4. Pengembagan bisnis perikanan di pelabuhan perikanan Teluk Sape Kabupaten Bima Teluk Sape Kabupaten Bima Teluk Sape Kabupaten Bima INSTANSI PELAKSANA Pemerintah Kemenhub, masyarakat Daerah, KKP, APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan Kemenhub, masyarakat KKP, Kemenhub, KKP, dan/atau APBN pendanaan sumber lain yang sah KKP, DKP, BUMN dan swasta SUMBER PENDANAAN APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. KKP, Provinsi dan Swasta APBD, Pemeritah APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. dan/atau APBN pendanaan sumber lain yang sah. APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah I (2019) II (2020-2024) WAKTU PELAKSANAAN III (2025-2029) IV (2030 -2034) V (2035 - 2038)
NO USULAN PROGRAM UTAMA 5. Membangun jaringan transportasi terpadu antara PP dengan jaringan transportasi regional/nasional 6. mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan 7. pengelolaan jalur pelayaran 8. Penataan area lego jangkar kapal yacth dan cruise Zona Pariwisata 1. pengembangan obyek- obyek wisata alam bawah laut 2. pengembangan konektivitas melalui paket wisata (darat dan laut) LOKASI Teluk Sape Kabupaten Bima dan Labuan Bajo Kabupaten manggarai Barat Kabupaten Bima dan Kabupaten manggarai Barat Kabupaten Bima dan Kabupaten manggarai Barat Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Bima dan Kabupaten INSTANSI PELAKSANA SUMBER PENDANAAN Kementerian ESDM, PLN APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. Kemenhub, masyarakat KKP, APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBD Kemenhub Kemenhub APBN, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan APBN, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan APBD, APBD, Kemenpar, Kementerian masyarakat KKP, PUPR, APBN. dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. PBD Kemenpar, KKP, masyarakat kemenhub, APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBD I (2019) II (2020-2024) WAKTU PELAKSANAAN III (2025-2029) IV (2030 -2034) V (2035 - 2038)
NO USULAN PROGRAM UTAMA 3. pengembangan konektivitas paket wisata di TN komodo dengan Pulau Sumbawa dan Labuan Bajo 4. penyediaan prasarana dan sarana penunjang wisata 5. pengembangan tempat sandar, terminal khusus pariwisata, atau Pelabuhan Wisata Zona Energi 1. Pengembangan PLTMG 2 Bima 2. Pengembangan Bima PLTMG MPP Flores 3. Pengambangan Terminal khusus PLTMG LOKASI Manggarai Barat Kabupaten Bima dan Kabupaten manggarai Barat Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Bima Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat INSTANSI PELAKSANA Kemenpar, KKP, masyarakat kemenhub, Kemenpar, masyarakat KKP, Kemenpar, KKP, masyarakat kemenhub, ESDM, Masyarakat ESDM, Masyarakat ESDM, Masyarakat SUMBER PENDANAAN APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBD APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBD APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBD APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. dan/atau APBN pendanaan sumber lain yang sah. APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. I (2019) II (2020-2024) WAKTU PELAKSANAAN III (2025-2029) IV (2030 -2034) V (2035 - 2038)
NO USULAN PROGRAM UTAMA 4. Penelitian untuk pengembangan energi baru dan terbarukan 5. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan energi baru dan terbarukan B. KAWASAN KONSERVASI 1. Revisi rencana pengelolaan TN Komodo 2. Pengalokasian dan penetapan ruang dalam zona bahari untuk kegiatan wisata terbatas 3. Pengalokasian dan penetapan ruang untuk tambat dan labuh kapal wisata 4. Penyiapan regulasi tentang aktivitas wisata bahari 5. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas pengelolaan Kawasan Konservasi 6. Pengendalian dan pengawasan kegiatan wisata dan LOKASI Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Barat INSTANSI PELAKSANA ESDM ESDM KLHK KLHK Dishub, KLHK, KKP Kemenhub, KLHK, KKP, Kemenpar KLHK, KKP dan Pemda KLHK dan KKP SUMBER PENDANAAN APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. dan/atau APBN pendanaan sumber lain yang sah. APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBD APBN, dan/atau APBD I (2019) II (2020-2024) WAKTU PELAKSANAAN III (2025-2029) IV (2030 -2034) V (2035 - 2038)
NO USULAN PROGRAM UTAMA perikanan yang merusak lingkungan 7. Rehabilitasi ekosistem Terumbu Karang yang mengalami kerusakan 8. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan monitoring, konservasi, penelitian dan perngembangan B. ALUR LAUT Alur Pelayaran 1. Penataan jalur pelayaran umum 2. Penataan dan pengelolaan jalur transportasi wisata 3. Pengamanan alur perikanan tradisional LOKASI Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat INSTANSI PELAKSANA KLHK, KKP dan Pemda KLHK, Kemen PUPR, KKP, Kemenristekdikti Pemda dan Masyarakat Kemenhub, KKP Kemenhub, Kemenpar KKP, Kemenhub, KKP SUMBER PENDANAAN pendanaan sumber lain yang sah. APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBD APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBD dan/atau APBN pendanaan sumber lain yang sah. APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBD I (2019) II (2020-2024) WAKTU PELAKSANAAN III (2025-2029) IV (2030 -2034) V (2035 - 2038)
NO USULAN PROGRAM UTAMA 4. Penyediaan angkutan penumpang, barang dan wisata Alur Pipa Bawah Laut 1. menyediakan ruang untuk alur pipa penunjang Depo BBM Instalasi pipa energi 2. Alur Kabel Bawah Laut 1. Penyediaan ruang untuk kabel telekomunikasi 2. Penggelaran kabel telekomunikasi 3. Penggelaran jaringan Pallapa Ring LOKASI Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten manggarai Barat Kabupaten Bima Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat INSTANSI PELAKSANA Kemenhub, Kemenpar, KKP dan masyarakat ESDM, Kemenhub ESDM, Kemenhub Kemkominfo, masyarakat dan Kemkominfo, masyarakat dan Kemkominfo, masyarakat dan SUMBER PENDANAAN APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBD APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. dan/atau APBN pendanaan sumber lain yang sah. I (2019) II (2020-2024) WAKTU PELAKSANAAN III (2025-2029) IV (2030 -2034) V (2035 - 2038)
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI 4. Penataan titik pendaratan kabel laut 5. Pengawasan dan perawatan jalur kabel telekomunikasi bawah laut 6. Pengkajian ruang untuk kabel listrik bawah laut Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat Alur Migrasi Biota 1. Sosialisasi pengamanan alur migrasi biota laut dilindungi 2. Pengendalian kegiatan di sekitar alur migrasi biota Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat D. KOORDINASI DAN KELEMBAGAAN 1. pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan INSTANSI PELAKSANA Kemkominfo, masyarakat dan Kemkominfo, masyarakat dan ESDM, Kemenhub KLHK, KKP dan Pemda KLHK, KKP dan Pemda KKP, Pemda SUMBER PENDANAAN APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. dan/atau APBN pendanaan sumber lain yang sah. APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBD APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBD APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBD I (2019) II (2020-2024) WAKTU PELAKSANAAN III (2025-2029) IV (2030 -2034) V (2035 - 2038)
NO USULAN PROGRAM UTAMA 2. koordinasi untuk mengharmonisasikan kepentingan pusat dan daerah 3. penyelarasan program atau kegiatan pembangunan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan program atau kegiatan pembangunan lintas Daerah sinergitas pendanaan program atau kegiatan pembangunan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan program atau kegiatan pembangunan lintas Daerah 4. 5. Pelayanan perizinan di perairan LOKASI INSTANSI PELAKSANA Kemendagri, Bappenas Kemenko.Perekonomian, Kemenko.Kemaritiman, Bappenas Bappenas KKP, Pemda SUMBER PENDANAAN APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBD APBD APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah. APBD APBN, APBD I (2019) II (2020-2024) WAKTU PELAKSANAAN III (2025-2029) IV (2030 -2034) V (2035 - 2038)