BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut " good governance " (kepemerintahan yang baik). Agar "good governance" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, perlu diperhatikan adanya mekanisme untuk meregulasi akutabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Penjabaran azas akuntabilitas tersebut Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian prinsip dasar dari Perpres tersebut mengharuskan semua Instansi Unit Kerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sistem AKIP). Sebagai Penjabaran dari Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Pemerintah membuat pedoman Sistem AKIP berupa modul-modul dasar Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 1
Tahun 2018 ini sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Program Kerja Tahunan. Bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun 2013 - 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2017 berdasarkan pada indikator (Inputs, Outputs, Outcomes dan Benefits) diatur pula mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas kepada Walikota ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2017. Sebelum membahas akuntabilitas kinerja dipandang perlu mengurai gambaran umum Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sebagai lokus dalam laporan ini. 1.2 Tugas dan Fungsi Sesuai Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata memiliki susunan, kedudukan dan tugas pokok sebagai berikut : 1. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah. 2. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengerahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas. 3. Kepala Dinas memiliki tugas meliputi: a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dinas; b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja dinas untuk mendukung visi dan misi daerah; c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan serta pariwisata; LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 2
d. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas; e. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan satuan organisasi dinas; f. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas; g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan serta pariwisata; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya. Sekretaris Dinas Sekretaris Dinas tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Rincian tugas Sekretariat : a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat; b. mengoordinasikaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas; c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan dinas; d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan dinas; e. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; f. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga; g. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dinas; h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat; LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 3
i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat membawahkan : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan dinas; c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas; d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan dinas; e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas; f. mengelola kepegawaian di lingkungan dinas; g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan dinas; h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan : a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian keuangan; b. melaksanakan penatausahaan keuangan; c. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan dinas; d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan; e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 4
f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dinas; c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; d. melaksanakan penyusunan rencana anggaran; e. mengoordinasikan penyusunan data statistik yang berhubungan dengan bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata beserta dengan penunjangnya; f. melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata beserta penunjangnya; g. melaksanakan pengelolaan data base pengembangan sistem informasi kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata; h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Kepemudaan dan Olahraga Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan, pengordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program kepemudaan dan keolahragaan. Rincian tugas Bidang Kepemudaan dan Olahraga: a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga; b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan; LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 5
c. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data statistik yang berhubungan dengan bidang kepemudaan dan keolahragaan; d. menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengembangan kepemudaan dan keolahragaan; e. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaa; f. menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan organisasi kepemudaan, kepramukaan dan olahraga; g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Kebudayaan; h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Kepemudaan dan Olahraga membawahkan : a. Seksi Kepemudaan; Seksi Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengembangan kegiatan kepemudaan. Rincian tugas Seksi Kepemudaan: melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kepemudaan; melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan kepemudaan; melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi di bidang kepemudaan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengelolaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan; melaksanakan penyiapan bahan pemerdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan serta kepramukaan; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Kebudayaan; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 6
b. Seksi Olahraga. Seksi Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, dan penyelenggaraan pembinaan, pengendalian pengelolaan dan pengembangan olahraga. Rincian tugas Seksi Olahraga: melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Olahraga; melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan olahraga; melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pembinaan olahraga pendidikan secara terintegrasi, terarah,sistematis dan berkesinambungan dalam sistem Pendidikan Nasional; melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan olahraga; melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan organisasi olahraga; melaksanakan penyiapan bahan pengendalian prosedur perawatan, pengelolaan dan pengamanan aset atau sarana prasarana olahraga; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Olahraga; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Kebudayaan Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kebijakan yang meliputi pengembangan dan pemeliharaan nilai-nilai tradisi, budaya, kesenian,perfilman, sejarah dan kepurbakalaan. Rincian tugas Bidang Kebudayaan: a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Kebudayaan; b. menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengembangan sumberdaya kebudayaan; LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 7
c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan standar pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang meliputi kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala; d. menyelenggarakan perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan kebudayaan; e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Kebudayaan; f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Kebudayaan, membawahkan : a. Seksi Budaya, Sejarah dan Nilai Tradisi Seksi Budaya, Sejarah dan Nilai Tradisi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian pemberdayaan dan kerjasama di bidang kebudayaan, kesejarahan dan nilai-nilai tradisi. Rincian tugas Seksi Budaya, Sejarah dan Nilai Tradisi: melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Budaya, Sejarah dan Nilai Tradisi; melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan bidang budaya, kesejarahan dan nilai-nilai tradisi; melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs serta pendirian dan pengelolaan museum; melaksanakan upaya fasilitasi pengembangan dan pelestarian nilai budaya, tradisi dan kesejarahan; melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang kebudayaan, kesejarahan dan nilai-nilai tradisi; menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pengembangan dan pelestarian budaya, sejarah dan nilai tradisi; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Budaya, Sejarah dan Nilai Tradisi; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 8
b. Seksi Bina Kesenian. Seksi Bina Kesenian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan, pengendalian dan pengembangan bidang kesenian. Rincian tugas Seksi Bina Kesenian: melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Bina Kesenian; melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan kesenian; melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kesenian tradisional; melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan dan promosi kesenian tradisional; melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian; melaksanakan penyiapan bahan pengendalian prosedur perawatan, pengelolaan dan pengamanan aset atau sarana prasarana kesenian seni; melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada para seniman dalam rangka untuk meningkatkan pengembangan seni baik tradisional maupun non tradisional; menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pengembangan kesenian; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Bina Kesenian; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pariwisata Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kebijakan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Rincian tugas Bidang Pariwisata : a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pariwisata; b. menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif; LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 9
c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan standar pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif; d. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata; e. mengoordinasikan upaya pengembangan ekonomi kreatif; f. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; g. menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Pariwisata; i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pariwisata, membawahkan : a. Seksi Destinasi Wisata; Seksi Destinasi Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pembinaan, pengendalian dan pengembangan destinasi wisata. Rincian tugas pokok Seksi Destinasi Wisata: melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Destinasi Wisata; melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Usaha Sarana Wisata; melaksanakan penyiapan bahan untuk grand design pengembangan daya tarik wisata; melaksanakan pengelolaan dan pembinaan Objek Daya Tarik Wisata melaksanakan pengawasan dan pengendalian Objek Daya Tarik Wisata dan Usaha Sarana Wisata; menyiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin kepariwisataan; melaksanakan bimbingan atau pelatihan sumber daya pariwisata; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Destinasi Wisata; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 10
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan pengembangan Ekonomi Kreatif. Rincian tugas Seksi Ekonomi Kreatif: melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ekonomi Kreatif; melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengembangan Ekonomi Kreatif; melaksanakan penyiapan bahan untuk grand design pengembangan ekonomi kreatif; melaksanakan fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi kreatif; melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi pelaku ekonomi kreatif; melaksanakan penyiapann bahan kerjasama dan kemitraann untuk pengembangan ekonomi kreatif; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ekonomi Kreatif; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Seksi Pemasaran. Seksi Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan pemasaran kepariwisataan. Rincian tugas Seksi Pemasaran: melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemasaran; melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, dan pedoman dan penyelenggaraan kerjasama pemasaran kepariwisataan; melaksanakan penyiapan bahan penetapan branding dan tagline pariwisata skala daerah; melaksanakan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata; melaksanakan penyiapan penetapan dan pelaksanaan partisipasi dan penyelenggaraan pameran serta event seni, budaya dan pariwisata daerah; LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 11
melaksanakan penyusunan bahan kerja sama dan kemitraan untuk pemasaran kepariwisataan; melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemasaran serta penyuluhan pariwisata; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemasaran; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.3 Isu Strategis Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis adalah kondisi/ hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/ kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/ hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. isu-isu strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya yang menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, sasaran dan tujuan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya untuk periode lima tahun kedepan, yaitu : 1. format dan struktur kelembagaan (SOTK) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan struktur Kabinet pembangunan jilid II khususnya yang terkait dengan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif serta kementerian pendidikan dan kebudayaan dan Kementerian pemuda dan olahraga belum disesuaikan. Oleh karena itu agar tufoksi Dinas lebih fokus dan mempunyai hubungan vertikal yang efektif maka diperlukan pengkajian SOTK Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Beberapa opsi yang dapat dipilih yaitu LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 12
a. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif b. Kantor Pemuda dan Olahraga Untuk urusan bidang Kebudayaan digabungkan kembali dengan Dinas Pendidikan. 2. Masih rendahnya jumlah dan mutu/kompetensi SDM aparatur yang terkait dengan bidang Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga. A. Bidang Kepariwisataan Permasalahan Utama sektor pariwisata adalah ; 1. Pengembangan industri Pariwisata yang belum optimal. Terutama pada aspek kurangnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kepariwisataan, rendahnya kuantitas SDM Pariwisata dan kesadaran masyarakat setempat, rendahnya kesiapan teknologi komunikasi dan informasi, kebijakan dan peraturan kepariwisataan tidak terintegrasi dan rendahnya nilai investasi kepariwisataan; 2. Pengembangan destinasi Pariwisata belum optimal. Terutama disebabkan perubahan iklim dan bencana alam, ketidaksiapan masyarakat pada daerah yang menjadi destinasi wisata, ketidaksiapan sarana, prasarana dan infrastruktur destinasi dan rendahnya nilai, jumlah dan pertumbuhan investasi, serta iklim usaha yang tidak kondusif 3. Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar wisata didalam dan luar negeri. Terutama akibat terbatasnya system informasi kepariwisataan, strategi perluasan dan penetrasi pasar wisata yang belum matang dan kurangnya sarana promosi pariwisata 4. Lemahnya kelembagaan. Terutama kurangnya koordinasi antar pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat, sehingga menghambat kinerja investasi kepariwisataan dilokasi destinasi pariwisata; serta 5. Rendahnya kualitas SDM Pariwisata dan kesiapan masyarakat SDM Aparatur masih perlu diberikan peningkatan kompetensi,baik peningkatan kompetensi teknis, kompetensi generik, maupun jenjang strata pendidikan ; SDM industri masih bermasalah dalam hal kualitas kompetensi dan masyarakat belum memiliki perilaku sapta pesona, belum LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 13
menjadi pelaku utama usaha pariwisata didaerah setempat dan belum cukup aktif dalam mendukung penciptaan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan. Permasalahan Utama sektor Ekonomi Kreatif adalah adalah ; 1. Pengembangan Industri kreatif belum optimal. Terutama disebabkan kurangnya daya tarik industri, adanya posisi dominan usaha kreatif, model bisnis industri kreatif yang belum matang serta resiko usaha yang harus dihadapi 2. Pengembangan konten, kreasi dan teknologi kreatif belum optimal. Terutama disebabkan infrastruktur internet belum memadai, infrastruktur gedung pertunjukan belum memenuhi standar, mahalnya mesin produksi, mahalnya piranti lunak penghasil produk dan jasa kreatif, kurangnya riset konten dan kurangnya aktifitas pengarsipan konten. 3. Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif didalam dan luar negeri. Terutama disebabkan kurangnya apresiasi terhadap kreativitas local, kurangnya konektivitas jalur distribusi nasional, terkonsentrasinya pasar luar negeri, tingginya biaya promosi, belum diterapkannya system pembayaran online dan rendahnya monitoring terhadap royalty, lisensi, hak cipta. 4. Lemahnya institusi industri kreatif. Terutama disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang mengatur tata kelola masing-masing subsektor industri kreatif; iklim usaha belum cukup kondusif, apresiasi yang rendah dan pembajakan yang tinggi dan transaksi elektronik belum diregulasi dengan baik; 5. Minimnya akses pembiayaan selaku sektor ekonomi kreatif. Terutama disebabkan belum sesuainya skema pembiayaan dengan karakteristik industry kreatif yang umumnya belum bankable, high risk high return, cash flow yang fluktuatif, serta asset yang bersifat intangible; dan 6. Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal. LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 14
Sumber daya alam maupun sumber daya manusia, antara lain masalah kelangkaan bahan baku, kurangnya riset bahan baku, kesenjangan antara pendidikan dan industry, serta standarisasi dan sertifikasi yang belum baik. B. Bidang Kepemudaan dan keolahragaan 1. Belum tersedianya sarana pembinaan kepemudaan (Gedung pemuda) 2. Rendahnya wawasan entrepreneurship dikalangan pemuda 3. Rendahnya kemandirian para pemuda dalam berorganisasi 4. Belum memilikinya infrastruktur olahraga yang refresentatif (terkait dispute asset Kabupaten/Kota) 5. Rendahnya kesadaran dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pengembangan olahraga 6. Sarana dan prasarana olah raga masyarakat masih kurang 7. Belum memadainya kelembagaan / SOTK yang menangani olahraga 8. Kurang/terbatasnya dana untuk pembinaan olahraga 9. Fasilitasi dan penghargaan terhadap atlet yang berprestasi masih kurang. C. Bidang Kebudayaan. 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencintai budaya/kesenian tradisional 2. Masih terbatasnya sarana pembinaan kebudayaan (Gedung dan Perlengkapan) 3. Terbatasnya kegiatan event dan promosi kebudayaan nasional 4. Terbatasnya sarana prasarana pengembangan seni dan budaya. Hal ini ditunjukan hanya terdapat 1 gedung kesenian untuk menampung kreatifitas seni dari seniman yang ada di Kota Tasikmalaya; 5. Lunturnya nilai budaya daerah akibat pengaruh budaya asing/ globalisasi; 6. Pendataan, perlindungan dan pelestarian cagar budaya belum mendapat perhatian serius. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdapat 13 benda cagar budaya; 7. Hambatan regulasi soal pengelolaan cagar budaya; 8. Pelestarian seni budaya daerah masih lemah. LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 15
1.4 Landasan Hukum Pelaksanaan penyusunan LKIP Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya Tahun 2017 memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Konerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025; LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 16
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya tahun 2013-2017; 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 106 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya; 14. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kelurahan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya; 15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. 1.5 Sistematika Penulisan Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 17
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran: 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 18
BAB II PERENCANAAN KINERJA 1.1 Rencana Strategis Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa yang dimaksud Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai ketentuan Bab IV pasal 12 PP No. 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Maka untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut, Dinas perlu menetapkan visi dan misi yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis. Sehingga setiap pelaksanaan kewenangan memiliki arah yang jelas dan bisa berlangsung secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna. A. VISI Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya menetapkan visi dan misi serta nilai-nilai organisasi sebagai berikut : "TERWUJUDNYA KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI DESTINASI WISATA YANG DIDUKUNG OLEH KEWIRAUSAHAAN PEMUDA AKTIVITAS OLAHRAGA DAN KREATIVITAS BUDAYA PADA TAHUN 2017" B. MISI Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar visi yang telah ditetapkan terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 19
mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Misi Mengembangkan Industri Kreatif Memfasilitasi Stock of knowledge masyarakat menjadi Tujuan sebuah hasil karya yang bernilai jual tinggi Sasaran Meningkatnya kunjungan pariwisata Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yg Misi mendukung kepariwisataan dan kebudayaan Tujuan Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha dan Aparatur Sasaran Meningkatnya kinerja pelaku usaha dan aparatur Menggali & mengembangkan nilai-nilai luhur seni & Misi budaya yg berwawasan lingkungan menanamkan nilai-nilai luhur seni budaya yang Tujuan berwawasan lingkungan Sasaran Terbinanya organisasi seni dan budaya Mempercepat pertumbuhan ekonomi penciptaan Misi lapangan kerja & peluang berusaha Membuka Peluang usaha, mengentaskan kemiskinan Tujuan dan membuka lapangan pekerjaan Sasaran Meningkatnya kuantitas destinasi wisata LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 20
Meningkatnya prestasi keolahragaan yang didukung oleh Misi sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai Tujuan Meningkatkan prestasi olahraga di Kota Tasikmalaya Peningkatan prestasi para atlit melalui peningkatan Sasaran sarana dan prasarana olahraga Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas pemuda Misi yang aktif dalam pembangunan Tujuan Meningkatkan peranan pemuda dalam pembangunan Sasaran Terbinanya organisasi kepemudaan C. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut : Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 2013 2014 Target 2015 2016 1 Memfasilitasi Stock of knowledge masyarakat menjadi sebuah hasil karya yang bernilai jual tinggi Meningkatnya kunjungan pariwisata Jumlah kunjungan wisata 360,884 396,972 436,669 480,336 LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 2017 528,370 21
2 Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha dan Aparatur 3 menanamkan nilai-nilai luhur seni budaya yang berwawasan lingkungan 4 Membuka Peluang usaha, mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan 5 Meningkatkan prestasi olahraga di Kota Tasikmalaya Meningkatnya kinerja pelaku usaha dan aparatur Terbinanya organisasi seni dan budaya Meningkatnya kuantitas destinasi wisata Peningkatan prestasi para atlit melalui peningkatan sarana dan prasarana olahraga Persentase stakeholde r dan aparatur yang dibina Persentase organisasi seni dan budaya yang terbina Jumlah objek wisata Jumlah Pelaku Olahraga/ Atlet Kota Tasikmalay a yang berprestasi 95% 95% 8 120 95% 96% 8 130 100% 96% 9 140 100% 97% 9 150 6 Meningkatkan peranan pemuda dalam pembangunan Terbinanya organisasi kepemudaan Persentase kelompok kepemuda an yang terbina 79% 81% 83% 86% 1.2 Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata melalui Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata. Bersamaan dengan review rencana strategis Dinas juga dilakukan review target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 100% 97% 9 160 88% 22
Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya : LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 23
N O SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN PENJELASAN 1. Meningkatnya kunjungan pariwisata 2. Meningkatnya kinerja pelaku usaha dan aparatur 3. Terbinanya organisasi seni dan budaya 4. Meningkatnya kuantitas destinasi wisata 5. Peningkatan prestasi para atlit melalui peningkatan sarana dan prasarana olahraga Jumlah kunjungan wisata Persentase stakeholder dan aparatur yang dibina Persentase organisasi seni dan budaya yang terbina Jumlah objek wisata Jumlah Pelaku Olahraga/Atlet Kota Tasikmalaya yang berprestasi Orang Persentase Persentase Lokasi Orang Jumlah wisatawan yang berkunjung berdasarkan okupansi hotel dan tiket tempat wisata yang terjual di Kota Tasikmalaya Persentase jumlah stakeholder dan aparatur yang dibina terhadap jumlah total stakeholder dan aparatur yang existing Persentase jumlah organisasi seni dan budaya yang dibina terhadap jumlah total organisasi seni dan budaya yang existing Jumlah objek wisata alam dan non alam yang terdapat di Kota Tasikmalaya Mengacu kepada Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tent Ang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 FORMULASI Jumlah wisatawan yang menginap hotel dan jumlah tiket wisata yang terjual 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ stakeholder dan aparatur 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑖𝑛𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ stakeholder dan aparatur 𝑥 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑖𝑏𝑢𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑖𝑛𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑖𝑏𝑢𝑎𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑥 100% Jumlah objek wisata alam dan non alam yang terdapat di Kota Tasikmalaya Jumlah atlet yang memperoleh medali emas, perak dan perunggu dalam kejuaran tingkat nasional, provinsi, dan Kota/Kabupaten 24 SUMBER DATA Kasi Pemasaran Kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kasi Bina Kesenian Kasi Destinasi Wisata Kasi Olahraga PENANGGUNG JAWAB DATA KEPALA DINAS KEPALA DINAS KEPALA DINAS KEPALA DINAS KEPALA DINAS
Nomor 0186 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun 2015-2019 6. Terbinanya organisasi kepemudaan Persentase kelompok kepemudaan yang terbina Persentase Mengacu kepada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 2009 Tentang Kepemudaan LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑢𝑑𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑢𝑑𝑎𝑎𝑛 25 𝑥 100% Kasi Kepemudaan KEPALA DINAS
1.3 Perjanjian Kinerja 2017 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Cipedes Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013-2017, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut : Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 No. Sasaran Indikator Sasaran Target 1 Meningkatnya kunjungan pariwisata Jumlah kunjungan wisata 528,370 2 Meningkatnya kinerja pelaku usaha dan aparatur Persentase stakeholder dan aparatur yang dibina 100% 3 Terbinanya organisasi seni dan budaya Persentase organisasi seni dan budaya yang terbina 97% 4 Meningkatnya kuantitas destinasi wisata Jumlah objek wisata 9 5 Peningkatan prestasi para atlit melalui peningkatan sarana dan prasarana olahraga Jumlah Pelaku Olahraga/Atlet Kota Tasikmalaya yang berprestasi 160 LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 26
6 Terbinanya organisasi kepemudaan Persentase kelompok kepemudaan yang terbina LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 88% 27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2017 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata. A. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 28
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Tabel 3.1 Pengelompokan Predikat Nilai Capaian Kinerja No Capaian Kinerja Interpretasi 1. > 100 % Melebihi/Melampaui Target 2. =100 % Sesuai Target 3. < 100 % Tidak Mencapai Target Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013- 2017 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2017 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut : Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 29
Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator B. Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2017 menunjukan hasil sebagai berikut : Tabel 3.2 Pengukuran Atas Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 No. Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian 1 Meningkatnya kunjungan pariwisata Jumlah kunjungan wisata Nilai 528,370 589,000 111% 2 Meningkatnya kinerja pelaku usaha dan aparatur Persentase stakeholder dan aparatur yang dibina % 100 100 100% LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 30
4 Terbinanya organisasi seni dan budaya Persentase organisasi seni dan budaya yang terbina % 97 103 5 Meningkatnya kuantitas destinasi wisata Jumlah objek wisata Lokasi 9 8 6 7 Peningkatan prestasi para atlit melalui peningkatan sarana dan prasarana olahraga Terbinanya organisasi kepemudaan Jumlah Pelaku Olahraga/Atlet Kota Tasikmalaya yang berprestasi Persentase kelompok kepemudaan yang terbina Orang % 160 88 160 120 Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2017 adalah sebesar 107 %. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukan pada indikator Jumlah kunjungan wisata yaitu sebesar 111%, indikator Persentase organisasi seni dan budaya yang terbina yaitu sebesar 106%, indikator Persentase kelompok kepemudaan yang terbina yaitu sebesar 136. Capaian kinerja yang sesuai target ditunjukan pada indikator Persentase Persentase stakeholder dan aparatur yang dibina dan indikator Jumlah Pelaku Olahraga/Atlet Kota Tasikmalaya yang berprestasi . Adapun capaian kinerja yang tidak mencapai target adalah Jumlah objek wisata yaitu 89%. C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2017. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013-2017 sebanyak 7 (tujuh) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut: LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 31 106% 89% 100% 136%
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 No. Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi 1 Meningkatnya kunjungan pariwisata Jumlah kunjungan wisata Nilai 528,370 589,000 2 4 Meningkatnya kinerja pelaku usaha dan aparatur Terbinanya organisasi seni dan budaya Persentase stakeholder dan aparatur yang dibina Persentase organisasi seni dan budaya yang terbina % % 100 97 100 103 5 Meningkatnya kuantitas destinasi wisata Jumlah objek wisata Lokasi 9 8 6 7 Peningkatan prestasi para atlit melalui peningkatan sarana dan prasarana olahraga Terbinanya organisasi kepemudaan Jumlah Pelaku Olahraga/Atlet Kota Tasikmalaya yang berprestasi Persentase kelompok kepemudaan yang terbina Orang % 160 88 160 120 RATA- RATA Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel dibawah ini : Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 NO. 1 SASARAN STRATEGIS Melebihi/Melampaui Target CAPAIAN 50 % 2 3 Sesuai Target Tidak Mencapai Target 33 % 17 % LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 Capaian 111% 100% 106% 89% 100% 136% 107% 32
Tidak Mencapai Target , 17% Sesuai Target , 33% Melebihi/Mela mpaui Target , 50% Tabel 3.5 Pencapaian Target Sasaran Tahun 2017 NO SASARAN 1 1 Meningkatnya kunjungan pariwisata 2 Meningkatnya kinerja pelaku usaha dan aparatur Terbinanya organisasi seni dan budaya 2 3 JUMLAH INDIKATOR 3 1 1 1 Melampaui Target 4 1 1 % 5 100% 100% TINGKAT PENCAPAIAN Sesuai Target 6 % 7 1 100% 4 1 Meningkatnya kuantitas destinasi wisata 5 6 Peningkatan prestasi para atlit melalui peningkatan sarana dan prasarana olahraga Terbinanya organisasi kepemudaan RATA-RATA 1 1 1 100% 1 100% 6 3 50% 2 33.3% LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 Dibawah Target 8 1 1 33 % 9 100% 16.7%
Tabel 3.6 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran NO SASARAN JUMLAH INDIKATOR 1 2 3 A Meningkatnya kunjungan pariwisata 1 Melampaui Target 1 2 Sesuai Target 0 3 Dibawah Target 0 B Meningkatnya kinerja pelaku usaha dan aparatur 1 Melampaui Target 0 2 Sesuai Target 1 3 Dibawah Target 0 C Terbinanya organisasi seni dan budaya 1 Melampaui Target 1 2 Sesuai Target 0 3 Dibawah Target 0 D Meningkatnya kuantitas destinasi wisata 1 Melampaui Target 0 2 Sesuai Target 0 3 Dibawah Target 1 E Peningkatan prestasi para atlit melalui peningkatan sarana dan prasarana olahraga 1 Melampaui Target 1 2 Sesuai Target 0 3 Dibawah Target 0 F Terbinanya organisasi kepemudaan 1 Melampaui Target 1 2 Sesuai Target 0 3 Dibawah Target 0 LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 % 4 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 34
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan pembandingan antara lain : kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator tujuan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2013-2017, analisis pencapaian kinerja secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.7 Tabel Tujuan dan Indikator Tujuan No. Misi Tujuan Indikator Tujuan 1 Mengembangkan Industri Kreatif Memfasilitasi Stock of knowledge masyarakat menjadi sebuah hasil karya yang bernilai jual tinggi Nilai PRDB Kota Tasikmalaya 2 4 Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yg mendukung kepariwisataan dan kebudayaan Menggali & mengembangkan nilai-nilai luhur seni & budaya yg Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha dan Aparatur menanamkan nilai-nilai luhur seni budaya yang berwawasan lingkungan Nilai IKM Persentase pemahaman nilai seni dan budaya LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 35
berwawasan lingkungan 5 6 7 Mempercepat pertumbuhan ekonomi penciptaan lapangan kerja & peluang berusaha Meningkatnya prestasi keolahragaan yang didukung oleh sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas pemuda yang aktif dalam pembangunan Membuka Peluang usaha, mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan Meningkatkan prestasi olahraga di Kota Tasikmalaya Meningkatkan peranan pemuda dalam pembangunan Jumlah wirausaha baru Persentase prestasi olahraga tingkat nasional, provinsi dan kota Persentase peranan pemuda terhadap pembangunan Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan dan indikator sesuai dengan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah : LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 36
Tabel 3.7 Tabel Target Indikator Tujuan 2017 No. Tujuan Indikator Tujuan 1 Memfasilitasi Stock of knowledge masyarakat menjadi sebuah hasil karya yang bernilai jual tinggi Nilai PRDB Kota Tasikmalaya 2 Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha dan Aparatur Nilai IKM 4 menanamkan nilai-nilai luhur seni budaya yang berwawasan lingkungan Persentase pemahaman nilai seni dan budaya 5 Membuka Peluang usaha, Jumlah wirausaha baru mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan 6 Meningkatkan prestasi olahraga di Kota Tasikmalaya Persentase prestasi olahraga tingkat nasional, provinsi dan kota 7 Meningkatkan peranan pemuda dalam pembangunan Persentase peranan pemuda terhadap pembangunan Tabel 3.8 Tabel Target dan Realisasi Indikator Tujuan 2017 No. Tujuan Indikator Tujuan Target 1 Memfasilitasi Stock of knowledge masyarakat menjadi sebuah hasil karya yang bernilai jual tinggi Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha dan Aparatur 2 Nilai PRDB Kota Tasikmalaya Nilai IKM 800.000 73 LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 Target 800.000 73 100% 100 orang 100% 100% Realisasi % 782.088 97% 75.77 103% 37
4 menanamkan nilai-nilai luhur seni budaya yang berwawasan lingkungan Persentase pemahaman nilai seni dan budaya 100% 100% 5 Membuka Peluang usaha, mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan Jumlah wirausaha baru 100 orang 58 6 Meningkatkan prestasi olahraga di Kota Tasikmalaya Persentase prestasi olahraga tingkat nasional, provinsi dan kota 100% 100% 7 Meningkatkan peranan pemuda dalam pembangunan Persentase peranan pemuda terhadap pembangunan 100% 100% Pada umumnya, target tujuan dalam renstra yang telah ditetapkan dalam renstra 2013-2017 bisa tercapai 100% hanya pada tujuan Memfasilitasi Stock of knowledge masyarakat menjadi sebuah hasil karya yang bernilai jual tinggi dengan indicator Nilai PRDB Kota Tasikmalaya yang msh dibawah 100% serta tujuan Membuka Peluang usaha, mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan dengan indicator Jumlah wirausaha baru yang baru mencapai 58%. Hal tersebut mengingat pada saat maping peserta dan dilanjutkan dengan pelatihan untuk para calon wirausaha baru banyak peserta yang berguguran sehingga dari target 100 orang wirausaha baru, baru 58 orang yang berhasil. D. Realisasi Anggaran Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam rencana strategis, pada tahun 2017 Dinas melaksanakan 15 program yang dijabarkan kedalam 60 kegiatan dengan total anggaran Rp. 6,505,595,000 untuk belanja langsung. Adapun penyerapan anggaran tahun 2017 adalah Rp. 5,869,927,295 atau sekitar 90.23%. LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 100% 58% 100% 100% 38
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran 2017 Kode Rekening Belanja / Sub Belanja / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Keu (Rp). BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,475,994,841 Belanja Pegawai 3,475,994,841 Gaji dan Tunjangan 2,004,863,666 Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1,462,800,000 Insentif Pemungutan Retribusi Belanja Retribusi 8,331,175 BELANJA LANGSUNG 6,505,595,000 BELANJA LANGSUNG NON URUSAN 1,998,500,000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,331,000,000 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,000,000 01 01 01 02 05 06 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 164,000,000 30,000,000 10,000,000 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 200,000,000 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40,000,000 01 01 01 11 12 13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40,000,000 35,000,000 20,000,000 LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 Anggaran Realisasi Keu (Rp). 3,142,276,228 3,142,276,228 1,882,087,318 1,252,190,982 7,997,928 5,869,927,295 1,766,447,018 1,161,717,791 510,000 135,773,247 13,714,405 5,378,400 198,051,708 39,951,010 27,974,800 31,654,700 19,888,825 % 90.40% 90.40% 93.88% 85.60% 96.00% 90.23% 88.39% 87.28% 25.50% 82.79% 45.71% 53.78% 99.03% 99.88% 69.94% 90.44% 99.44% 39
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20,000,000 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 50,000,000 01 01 01 18 21 22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai 400,000,000 300,000,000 20,000,000 02 02 02 02 02 02 05 07 22 23 24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 564,500,000 36,000,000 32,000,000 145,000,000 123,500,000 56,000,000 02 30 15,000,000 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur 50,000,000 02 48 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 107,000,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 58,000,000 03 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 15,000,000 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 43,000,000 05 05 03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25,000,000 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 18,845,000 43,007,800 321,119,896 293,108,000 12,740,000 522,339,427 35,600,000 31,948,000 144,734,755 104,783,349 35,808,923 14,724,600 49,170,000 105,569,800 46,994,200 7,480,000 39,514,200
17,465,200 94.23%
86.02%
80.28%
97.70%
63.70%
92.53%
98.89%
99.84%
99.82%
84.84%
63.94%
98.16%
98.34%
98.66%
81.02%
49.87%
91.89%
69.86%
79.30%
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5,000,000 06 06 06 06 02 04 06 07 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 13 Program Perencanaan Kerja 20,000,000 13 01 Penyusunan Rencana Kerja 5,000,000 13 02 Penyusunan Rencana Strategis 15,000,000 BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB/PILHAN 4,507,095,000 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1,477,095,000 17 09 Pengiriman Misi Kesenian 180,000,000 17 21 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah 94,950,000 17 24 Pasanggiri Mojang Jajaka 150,404,000 17 25 Fasilitasi Alat Musik / Peralatan Kesenian 105,000,000 17 28 Pentas Seni/Gelar Budaya Daerah 256,000,000 17 17 17 17 39 40 42 43 Pendataan Benda Cagar Budaya (BCB) Kota Tasikmalaya Pembinaan Saka Widya Budaya Bhakti Pentas Seni / Gelar Budaya Daerah (Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan Tahun 2016) Pengadaan Sarana prasarana Gedung Kesenian 25,000,000 50,000,000 15,741,000 600,000,000 21 Program Perencanaan Pembangunan LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 3,965,200 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 17,930,400 3,965,200 13,965,200 4,103,480,277 1,345,590,152 174,816,900 92,020,000 95,487,750 103,754,770 203,150,000 19,419,010 48,785,000 15,741,000 592,415,722 67.50% 67.50% 67.50% 67.50% 89.65% 79.30% 93.10% 91.04% 91.10% 97.12% 96.91% 63.49% 98.81% 79.36% 77.68% 97.57% 100.00% 98.74% 94.29% 41
Daerah 45,000,000 21 21 46 63 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Kepemudaan, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 30,000,000 15,000,000 16 16 09 16 21 16 23 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Seleksi dan pelatihan/ Training Centre Paskibraka Partisipasi Kegiatan Kepemudaan Tingkat Regional dan Nasional Penyusunan Detail Engginering Design (DED) Bumi Perkemahan Bungursari 493,000,000 320,000,000 73,000,000 100,000,000 17 17 01 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda 390,000,000 150,000,000 17 03 Pelatihan Keterampilan Mengemudi 200,000,000 17 10 Sosialisasi dan Rekruitmen Wirausahabaru Sektor Pariwisata dan Kepemudaan 40,000,000 18 18 01 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda 50,000,000 50,000,000 20 20 20 32 37 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan Olahraga Lanjut Usia Seleksi dan Pengiriman Invitasi Olahraga Tradisional dan Pasanggiri Pencak Silat 317,000,000 50,000,000 112,000,000 20 40 Pembinaan Olahraga Masyarakat 75,000,000 LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 42,432,312 27,562,050 14,870,262 386,850,630 316,035,130 70,815,500
372,827,655 138,997,105 199,335,000 34,495,550 49,075,000 49,075,000 307,674,000 48,967,900 111,273,300 68,252,800 91.87% 99.14% 78.47% 98.76% 97.01% 0.00% 95.60% 92.66% 99.67% 86.24% 98.15% 98.15% 97.06% 97.94% 99.35% 91.00% 42
20 41 Pekan Paralyimpic Pelajar Nasional (Peparpenas) 80,000,000 21 21 21 29 42 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Olahraga Pemeliharaan Stadion dan Taman Dadaha 315,000,000 95,000,000 220,000,000 15 15 15 20 22 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Penyelenggaraan Tasik Creative Festival 2017 Tasikmalaya Culture Carnival 2017 TCC 1,020,000,000
15 23 Pembuatan Media Promosi 120,000,000 15 24 Tasik Invesment Expo and Confrence (TIEC) 100,000,000 15 25 Pelatihan Kapasitas Kepariwisataan 50,000,000 15 26 Tasikmalaya Culture and Craft Festival 750,000,000 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 250,000,000 16 14 Pemeliharaan Objek Wisata Situ Gede 150,000,000 16 15 Penyusunan Detail Engginering Design (DED) Penataan Kios Situ Gede 100,000,000 17 Program Pengembangan Kemitraan 150,000,000 17 10 Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepariwisataan 150,000,000 JUMLAH 9,981,589,841 1. Evaluasi Capaian Kinerja Program / Kegiatan Analisis Efisiensi Per-Kegiatan : LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 79,180,000 298,580,000 89,628,000 208,952,000 1,003,021,528
112,441,250 98,557,500 47,426,726 744,596,052 148,047,000 148,047,000
149,382,000 149,382,000 9,012,203,523 98.98%
94.79%
94.35%
94.98%
98.34%
93.70%
98.56%
94.85%
99.28%
59.22%
98.70%
99.59%
99.59%
90.29%
a. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pengiriman Misi Kesenian, realisasinya sesuai target; b. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah, realisasinya sesuai target; c. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka, realisasinya sesuai target; d. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Alat Musik / Peralatan Kesenian, realisasinya sesuai target. e. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pentas Seni/Gelar Budaya Daerah, realisasinya sesuai target; f. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pendataan Benda Cagar Budaya (BCB) Kota Tasikmalaya, realisasinya sesuai target; g. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pembinaan Saka Widya Budaya Bhakti, realisasinya sesuai target; h. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pentas Seni / Gelar Budaya Daerah (Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan Tahun 2016), realisasinya sesuai target; i. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pengadaan Sarana prasarana Gedung Kesenian, realisasinya sesuai target; j. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Kepemudaan, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata, realisasinya sesuai target; k. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, realisasinya sesuai target; l. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Seleksi dan pelatihan/ Training Centre Paskibraka, realisasinya sesuai target. m. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Partisipasi Kegiatan Kepemudaan Tingkat Regional dan Nasional, realisasinya sesuai target n. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Penyusunan Detail Engginering Design (DED) Bumi Perkemahan Bungursari, realisasinya sesuai target LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 44
o. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda, realisasinya sesuai target p. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Mengemudi, realisasinya sesuai target q. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Rekruitmen Wirausahabaru Sektor Pariwisata dan Kepemudaan, realisasinya sesuai target r. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda, realisasinya sesuai target. s. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Olahraga Lanjut Usia, realisasinya sesuai target. t. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Invitasi Olahraga Tradisional dan Pasanggiri Pencak Silat, realisasinya sesuai target. u. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pembinaan Olahraga Masyarakat, realisasinya sesuai target. v. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pekan Paralyimpic Pelajar Nasional (Peparpenas), realisasinya sesuai target. w. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Olahraga, realisasinya sesuai target. x. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Stadion dan Taman Dadaha, realisasinya sesuai target. y. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pembuatan Media Promosi, realisasinya sesuai target. z. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Tasik Invesment Expo and Confrence (TIEC), realisasinya sesuai target. aa. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pelatihan Kapasitas Kepariwisataan, realisasinya sesuai target. bb. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Tasikmalaya Culture and Craft Festival, realisasinya sesuai target. cc. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Objek Wisata Situ Gede, realisasinya sesuai target. LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 45
dd. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Penyusunan Detail Engginering Design (DED) Penataan Kios Situ Gede, realisasinya sesuai target. ee. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepariwisataan, realisasinya sesuai target. Sementara Anggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 9.981.589.841,00 terdiri dari : i. Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung : Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.475.994.841,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.142.276.228,00 (90,40%). ii. Belanja Langsung sebesar Rp. 6.505.595.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.869.927.295,00 atau 90.23%. Anggaran dan realisasi APBD Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya tahun 2017, sebagai berikut : Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian a. Pendapatan : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 40.000.000 52.000.000 130.00 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 126.623.500 160.410.000 126.68 Jumlah Pendapatan 166.623.500 212.410.000 127.48 b. Belanja : Belanja Tidak Langsung 3.475.994.841 3.142.276.228 90,40 Belanja Langsung 6.505.595.000 5.869.927.295 90,23 Jumlah Belanja 9.981.589.841 9.012.203.523 90,29 LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 46
Pencapaian Target Pendapatan tahun 2017 mencapai 127.48% realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai 90,40% dan Belanja Langsung mencapai 90,23% dikaitkan dengan pencapaian Outputs kegiatan tersebut tercapai 100%, dengan demikian terjadi efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olaharaga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya. LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 47
BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya Tahun 2017. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dari hasil Analisis Kinerja diperoleh capaian akhir kinerja pencapaian sasaran Dinas Kepemudaan Olaharaga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya Tahun 2017, sebagai berikut : 1. Seluruh kegiatan berjalan dengan baik dengan realisasi sesuai target 2. Seluruh kegiatan berdampak pada peningkatan Arus Kunjungan Wisatawan dan peningkatan PAD yang disebabkan adanya peningkatan pelayanan. 3. Seluruh Kegiatan menumbuhkan rasa cinta dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur seni budaya berwawasan lingkungan di masyarakat 4. Seluruh Kegiatan berdampak pada peningkatan dan pembinaan peran serta kepemudaan dan pembinaan pemasyarakatan olahraga serta sarana dan prasarana olahraga. LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 48
Dalam tahun 2017, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang ingin dicapai. Dari beberapa sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, pada umumnya telah melebihi target yaitu 50% dan sesuai target yaitu mencapai 33% sedangkan yang tidak sesuai target adalah sebesar 17% yang disumbang dari sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja Dinas melalui indikator tingkat kehadiran pegawai dan nilai akuntabilitas kinerja. Adapun solusi untuk menanggulangi permasalahan kuantitas destinasi wisata adalah dengan menggandeng investor dari dalam maupun luar daerah untuk membuka wisata baru serta melakukan promosi potensi daerah Kota Tasikmalaya ke daerah lain. Untuk penyerapan anggaran, pada tahun 2017 Dinas melaksanakan 15 program yang dijabarkan kedalam 60 kegiatan dengan total anggaran Rp. 6,505,595,000 untuk belanja langsung. Adapun penyerapan anggaran tahun 2017 adalah Rp. 5,869,927,295 atau sekitar 90.23%. Pemecahan Masalah dan Saran - saran 1. Dana yang lebih memadai, upaya promosi yang lebih maksimal dengan waktu pelaksanaan yang lebih memadai. 2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pada objek wisata harus lebih ditingkatkan. 3. Kegiatan pembinaan keolahragaan serta kepemudaan untuk lebih ditingkatkan intensitasnya serta lebih variatif. 4. Penggalian kekayaan budaya benda dan tak benda lebih ditingkatkan. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tasikmalaya. LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 49
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang kami sampaikan. Tasikmalaya, Maret 2018 Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya Drs. H. UNDANG HENDIANA, M.Pd. NIP. 19620511 198603 1 007 LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 50