Ny Menimbang Mengingat =~ = Ws BUPATI NAGAN RAYA PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023-2026 DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA BUPATI NAGAN RAYA, a. Instruksi Menteri Dalam bahwa untuk menindaklanjuti Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh (Pj) Bupati Nagan Raya dalam penyelenggaraan Pejabat pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026; bahwa berdasarkan pada Diktum KEDUA Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten 'Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Ace Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Nomor Tahun 2006 11 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 4, Undang-Undang Dipindai dengan CamScanner
4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang- 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Tahun 2014 Nomor 23 tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 6485) Lembaran Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Nomor Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Ancaman yang Membahayakan rangka Menghadapi Sistem Stabilitas Perekonomian dan/atau (Lembaran Negara Keuangan Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 21, Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Indonesia Nomor Republik Tahun 2015 1 Nasional Indonesia Tahun 2008 Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Nomor Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11. Peraturan Pemerintah Dipindai dengan CamScanner
11. 12. 13. 14, 15. 16, 17. 18. 19, 20. 21. 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Nomor Penganggaran Sinkronisasi Republik Pembangunan Nasional Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar (Lembaran Negara Republik Indonesia Pelayanan Minimal Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178}; dan Perencanaan Proses Negara (Lembaran Nomor 6056); Ne 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor Pemerintahan Laporan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Nomor Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah tentang dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang (Lembaran Negara Penyelenggaraan Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 2017 tentang Peraturan Pembangunan Pelaksanaan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Nomenklatur Kodefikasi, Tentang Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 22. Peraturan Menteri Evaluasi Penyelenggaraan dan Tahun 2019 Pemerintah Nomor 72 Penataan Ruang tahun 59 Presiden Nomor Pencapaian Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Klasifikasi, dan Dipindai dengan CamScanner
Menetapkan 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 24. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9); 25. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62); 26. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Llembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31) ; 27. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023-2026. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nagan Raya. 4, Penjabat Bupati (Pj. Bupati) adalah Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan untuk memegang jabatan Bupati untuk sementara waktu (sampai Kepala Daerah definitif dilantik). 6. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten. Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023- 2026 yang selanjutnya disebut RPK Nagan Raya adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk masa 4 (empat) Tahun Kedepan Terhitung Sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026. 8. Rencana Dipindai dengan CamScanner
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023- 2026 adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026. 9. Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) adalah dokumen perencanaan pembangunan kabupaten Nagan Raya untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA Pasal 2 Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 Pembangunan Menengah merupakan Dokumen Daerah Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Penyelenggaraan pedoman Kepala Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Perencanaan untuk Daerah sebagai Pasal 3 (1) Rencana PembangunanKabupaten Nagan Raya Tahun 2023- 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut: BABI BAB II BABII BABIV BAB V BAB VI : Pendahuluan; : Gambaran umum Kabupaten Nagan Raya; : Gambaran Keuangan Daerah; : Permasalahan dan Isu Strategis; : Tujuan dan Sasaran, : Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Nagan Raya; Kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah; BAB BAB VIII: Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah; dan BAB IX : Penutup. (2) Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023- termuat dalam 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (1) Pasal 4 Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diguakan sebagai: a. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 2023- 2026; dan b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK). BAB III Dipindai dengan CamScanner
BAB III PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023-2026 Pasal 5 (Pj) Kepala Daerah melakukan pengendalian dan terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten (1) Penjabat evaluasi Nagan Raya. (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya; dan b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya. (3) Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023- 2026 dapat dilakukan perubahan apabila: a. hasil pengedalian dan evaluasi menunjukan adanya ketidak dengan kondisi sesuaian antara asumsi eksisting; perensanaan b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; terjadi perubahan yang mendasar; dan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. d. terjadi BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya. Ditetapkan di Suka Makmue pada tanggal 2022 M _2Z Maret 19 Sya'ban 1443 H fporsn AGAN RAYA,4 ' M. JAMIN IDHAM Suka Makmue Diundangkan di pada tanggal 23 Maret 2022M ZO Sya'ban 1443 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, Al ARTHA BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR: 412 Dipindai dengan CamScanner
RPK VevAN at rye) TNR IWIN OP. F< DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ... i-1 DAFTAR TABEL ... i-5 DAFTAR GAMBAR ... i-16 BAB I PENDAHULUAN ... I-1 1.1. Latar Belakang ... I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ... .. I-12 1.3. Hubungan Antar Dokumen ... I-16 1.4. Maksud dan Tujuan ... I-17 1.5. Sistematika Penulisan ... I-18 BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA ... II-1 2.1. Aspek Geografi dan Demografi ... .. II-1 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ... II-3 2.1.1.1. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi ... II-3 2.1.1.2. Topografi ... II-5 2.1.1.3. Geologi ... II-5 2.1.1.4. Hidrologi ... II-5 2.1.1.5. Klimatologi ... II-7 2.1.1.6. Penggunaan Lahan ... II-9 2.1.2. Demografi ... II-12 2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah ... II-14 2.1.3.1. Pengelolaan Kawasan Lindung ... II-15 2.1.3.2. Pengelolaan Kawasan Budidaya ... II-16 2.1.3.3. Kawasan Rawan Bencana Alam ... II-18 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ... II-20 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ... II-20 2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB ... II-20 2.2.1.2. Pendapatan per Kapita ... II-23 2.2.1.3. Laju Inflasi ... II-24 2.2.1.4. Kemiskinan ... II-26 2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia ... II-30 2.2.1.6. Ketimpangan Pendapatan ... II-32 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ... II-34 2.2.2.1. Angka Melek Huruf ... II-34 2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah ... II-35 2.2.3. Fokus Seni Budaya Dan Olah Raga ... II-37 2.3. Aspek Pelayanan Umum ... II-37 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan ... II-37 2.3.1.1. Pendidikan Islami ... II-37 2.3.1.2. Keagamaan Syariat Islam ... II-38 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib ... II-40 2.3.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar ... II-40 DAFTAR ISI & Sew i-1
RPK VevAN at rye) TNR IWIN OP. F< 2.3.2.1.1. Pendidikan ... II-40 2.3.2.1.2. Kesehatan ... II-46 2.3.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ... II-68 2.3.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ... II-74 2.3.2.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ... II-76 2.3.2.1.6. Sosial ... II-76 2.3.2.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar ... II-78 2.3.2.2.1. Ketenagakerjaan ... II-78 2.3.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ... II-79 2.3.2.2.3. Pangan ... II-83 2.3.2.2.4. Pertanahan ... II-83 2.3.2.2.5. Lingkungan Hidup ... II-84 2.3.2.2.6. Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil ... II-86 2.3.2.2.7. Perhubungan ... II-86 2.3.2.2.8. Komunikasi dan Informatika ... II-88 2.3.2.2.9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ... II-89 2.3.2.2.10. Penanaman Modal ... II-96 2.3.2.2.11. Kepemudaan dan Olah Raga ... II-98 2.3.2.2.12. Kebudayaan ... II-100 2.3.2.2.13. Perpustakaan ... II-101 2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan ... II-102 2.3.3.1. Pariwisata ... . II-102 2.3.3.2. Pertanian ... II-104 2.3.3.3. Perkebunan ... II-109 2.3.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral ... II-112 2.3.3.5. Perdagangan ... II-113 2.3.3.6. Perindustrian ... II-115 2.3.3.7. Transmigrasi ... II-115 2.3.3.8. Kelautan dan Perikanan ... II-117 2.3.4. Penunjang Urusan ... II-124 2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan ... II-124 2.3.4.2. Keuangan... II-125 2.3.4.3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan ... II-125 2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan ... II-126 2.3.4.5. Pengawasan ... II-126 2.3.4.6. Sekretariat Dewan ... II-126 2.4. Aspek Daya Saing Daerah ... II-127 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ... II-127 2.4.1.1. Pengeluaran Rata-Rata Rumah Tangga DAFTAR ISI & Sew i-2
RPK VevAN at rye) TNR IWIN OP. F< per Kapita ... II-127 2.4.1.2. Pengeluaran Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)... II-127 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ... II-128 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ... II-129 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ... II-132 2.5. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Pada RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 ... II-133 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ... III-1 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ... III-2 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK ... III-4 3.1.1.1. Pendapatan Nagan Raya ... III-11 3.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah Nagan Raya ... III-12 3.1.1.1.2. Dana Perimbangan ... III-15 3.1.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ... III-17 3.1.1.2. Belanja Daerah Nagan Raya ... III-20 3.1.1.3. Pembiayaan Nagan Raya ... III-22 3.1.1.4. Neraca Nagan Raya ... III-23 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ... III-32 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ... III-34 3.2.2. Analisis Pembiayaan ... III-36 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ... IV-1 4.1. Permasalahan Pembangunan ... IV-2 4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ... IV-3 4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ... IV-4 4.1.3. Aspek Pelayanan Umum ... IV-6 4.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ... IV-15 4.2. Isu-Isu Strategis ... IV-16 BAB V TUJUAN DAN SASARAN ... V-1 5.1. Tujuan dan Sasaran ... V-1 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA ... VI-1 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ... VII-1 7.1. Kerangka Pendanaan ... VII-1 7.1.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Nagan Raya ... VII-1 7.1.1.1. Proyeksi Pendapatan ... VII-2 7.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah ... VII-2 7.1.1.1.2. Pendapatan Transfer ... VII-8 7.1.1.2. Belanja Daerah ... VII-11 DAFTAR ISI & Sew i-3
RPK VevAN at rye) TNR IWIN OP. F< 7.1.1.3. Pembiayaan ... VII-13 7.1.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan ... VII-15 7.1.3. PendanaanPembangunan dari CSR ... VII-17 7.2. Program Perangkat Daerah ... VII-20 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH ... VIII-1 BAB IX PENUTUP ... IX-1 9.1 Kaidah Pelaksanaan ... IX-1 9.2 Pedoman Transisi ... IX-1 DAFTAR ISI & Sew i-4
RPK VevAN at rye) TNR IWIN OP. F< DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1: Target Pembangunan Makro Nasional ... I-4 Tabel 2.1: Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya ... II-1 Tabel 2.2: Jumlah Desa/Gampong dan Kemukiman Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya ... II-2 Tabel 2.3: Rekapitulasi Status Desa dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2020 ... II-3 Tabel 2.4: Cekungan Air Tanah di Kabupaten Nagan Raya ... II-6 Tabel 2.5: Sebaran Sumber Air Baku di Kabupaten Nagan Raya ... II-7 Tabel 2.6: Kondisi Suhu Udara dan Kelembapan Tahun 2020 ... II-8 Tabel 2.7: Kondisi Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2020 ... II-8 Tabel 2.8: Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya ... II-10 Tabel 2.9: Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan Tahun 2020 ... II-12 Tabel 2.10: Persentase dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan Tahun 2020 ... II-13 Tabel 2.11: Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Nagan Raya Per Kecamatan Tahun 2020 ... II-13 Tabel 2.12: Kawasan Strategis Kabupaten Nagan Raya ... II-14 Tabel 2.13: Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Kabupaten Nagan Raya .... II-17 Tabel 2.14: Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya ... II-18 Tabel 2.15: Tingkat Inflasi Tahun 2017-2021 (persen) ... II-25 Tabel 2.16: Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh, Nagan Raya Tahun 2017-2021... II-27 DAFTAR ISI & Sew i-5
RPK VevAN at rye) TNR IWIN OP. F< Tabel 2.17: Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2013-2020 ... II-30 Tabel 2.18: Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 - 2021 ... II-31 Tabel 2.19: Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan Nasional ... II-33 Tabel 2.20: Jumlah Penghafal Al-Qur`an (Hafiz 30 Juz), Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah dari Tahun 2017-2021 ... II-38 Tabel 2.21: Pendukung Pelaksanaan dan Pengawasan Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2017-2021 ... II-39 Tabel 2.22: Realisasi Penerimaan Zakat/Infaq/Sadaqah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 ... II-40 Tabel 2.23: Rasio Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021... II-41 Tabel 2.24: Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2020 ... II-42 Tabel 2.25: Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2020 ... II-43 Tabel 2.26: Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Nagan Raya, 2020 ... II-43 Tabel 2.27: Perkembangan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (unit)... II-44 Tabel 2.28: Perkembangan Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2017-2020 (orang) ... .. II-45 Tabel 2.29: Perkembangan Rasio Peserta Didik-Ruang Kelas Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-46 Tabel 2.30: Kualifikasi Guru Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-46 Tabel 2.31: Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-47 Tabel 2.32: Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2019 ... II-48 DAFTAR ISI & Sew i-6
RPK VevAN at rye) TNR IWIN OP. F< Tabel 2.33: Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2021 ... II-49 Tabel 2.34: Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-50 Tabel 2.35: Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 - 2021 ... II-51 Tabel 2.36: Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-202 ... II-52 Tabel 2.37: Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021... II-53 Tabel 2.38: Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-54 Tabel 2.39: Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-55 Tabel 2.40: Cakupan Pertolongan Persalinan Kabupaten Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 ... II-56 Tabel 2.41: Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-57 Tabel 2.42: Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-58 Tabel 2.43: Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-58 Tabel 2.44: Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019 ... II-59 Tabel 2.45: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA(+) di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-60 Tabel 2.46: Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-60 Tabel 2.47: Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-61 DAFTAR ISI & Sew i-7
RPK VevAN at rye) TNR IWIN OP. F< Tabel 2.48: Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-62 Tabel 2.49: Penderita Tuberkulosis Paru BTA di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-62 Tabel 2.50: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-63 Tabel 2.51: Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021... II-64 Tabel 2.52: Daftar Lokus Intervensi Kegiatan Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 ... II-65 Tabel 2.53: Data Kasus Covid-19 Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 ... II-67 Tabel 2.54: Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2021 (Km) ... II-68 Tabel 2.55: Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2021 ... II-69 Tabel 2.56: Akses Sanitasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2019 ... II-70 Tabel 2.57: Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dan Sanitasi Layak Kabupaten Nagan Raya (persen) Tahun 2017-2021 ... II-70 Tabel 2.58: Persentase Kondisi Irigasi menurut Daerah Irigasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 ... II-71 Tabel 2.59: Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 - 2021 ... II-73 Tabel 2.60: Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021... II-73 Tabel 2.61: Rasio Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021... II-74 Tabel 2.62: Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2020 ... II-75 Tabel 2.63: Persentase Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 ... II-75 DAFTAR ISI & Sew i-8
RPK VevAN at rye) TNR IWIN OP. F< Tabel 2.64: Jumlah Linmas dan Lembaga Swadaya dan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 - 2021 ... II-76 Tabel 2.65: Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-77 Tabel 2.66: Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2020 ... II-80 Tabel 2.67: Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRK Tahun 2017-2021 ... II-81 Tabel 2.68: Rasio KDRT Tahun 2017-2021 ... II-81 Tabel 2.69: Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020... II-82 Tabel 2.70: Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Nagan Raya Dibandingkan dengan Provinsi Aceh Tahun 2019 ... II-83 Tabel 2.71: Produksi Beras Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-83 Tabel 2.72: Timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-85 Tabel 2.73: Kasus Pencemaran Air yang di Akibatkan Oleh Limbah Industri ... II-85 Tabel 2.74: Jumlah kepemilikan Administrasi Kependudukan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2021 ... II-86 Tabel 2.75: Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-87 Tabel 2.76: Jumlah Penumpang Datang Dan Berangkat di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 ... II-88 Tabel 2.77: Kondisi Industri Makanan dan Tembakau di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit) ... II-89 Tabel 2.78: Kondisi Industri Kain dan Kulit di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit) ... II-90 Tabel 2.79: Kondisi Industri Kayu di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit) ... II-90 Tabel 2.80: Kondisi Industri dari Besi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit) ... II-91 DAFTAR ISI & Sew i-9
RPK VevAN at rye) TNR IWIN OP. F< Tabel 2.81: Kondisi Industri Dari Bahan Galian di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit) ... II-92 Tabel 2.82: Kondisi Industri Dari Kertas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit) ... II-93 Tabel 2.83: Kondisi Industri Barang Lainnya di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit) ... II-94 Tabel 2.84: Kondisi Industri Jasa di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit) ... II-95 Tabel 2.85: Jumlah dan Status Koperasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-96 Tabel 2.86: Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-97 Tabel 2.87: Pertumbuhan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-97 Tabel 2.88: Tenaga Kerja Perusahaan (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 ... II-98 Tabel 2.89: Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-99 Tabel 2.90: Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-99 Tabel 2.91: Perkembangan Kebudayaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-100 Tabel 2.92: Jumlah Pustaka Daerah menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit) ... II-101 Tabel 2.93: Objek Wisata Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 ... II-102 Tabel 2.94: Jumlah Sarana/Fasilitas Pariwisata (unit) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-103 Tabel 2.95: Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-105 Tabel 2.96: Pembinaan Kelompok Tani Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021... II-107 DAFTAR ISI & Sew i-10
RPK VevAN at rye) TNR IWIN OP. F< Tabel 2.97: Jenis Kelembagaan Pertanian di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 ... II-107 Tabel 2.98: Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2021 (Ekor) ... II-108 Tabel 2.99: Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-109 Tabel 2.100: Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Karet di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-110 Tabel 2.101: Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kakao Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020 ... II-111 Tabel 2.102: Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Dalam di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020 ... II-111 Tabel 2.103: Perkembangan Daya Terpasang, Produksi, dan Listrik Terjual pada PT. PLN (Persero) Cabang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 ... II-112 Tabel 2.104: Lokasi Transmigrasi dan Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-116 Tabel 2.105: Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi Lokal Yang Menetap Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-116 Tabel 2.106: Fasilitas Sarana dan Prasarana Transmigrasi Lokal di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-117 Tabel 2.107: Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Nagan Raya, 2017-2021 ... II-117 Tabel 2.108: Produksi Perikanan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-118 Tabel 2.109: Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tangkap Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 ... II-118 Tabel 2.110: Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-119 Tabel 2.111: Perkembangan Produksi Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan Kabupaten Nagan Raya, 2017-2021 ... II-120 DAFTAR ISI & Sew i-11
RPK VevAN at rye) TNR IWIN OP. F< Tabel 2.112: Perkembangan Produksi (ton) Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 ... II-120 Tabel 2.113: Jumlah Nelayan, Kelompok dan Pembinaan Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-121 Tabel 2.114: Kondisi PPI, TPI, dan Pasar Kabupaten Nagan Raya, 2021 ... II-122 Tabel 2.115: Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-123 Tabel 2.116: Cakupan Produksi Ikan Kelompok Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-123 Tabel 2.117: Jumlah Bongkar Muat Barang di Bandar Udara Cut Nyak Dhien Tahun 2018-2021 ... II-128 Tabel 2.118: Jumlah Penumpang melalui Bandar Udara Cut Nyak Dhien Tahun 2018-2021 ... II-129 Tabel 2.119: Lama Proses Pelayanan, Jumlah Persyaratan (Dokumen), dan Biaya Perijinan Kabupaten Nagan Raya ... II-130 Tabel 2.120: Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2017-2019 (%) ... II-133 Tabel 2.121: Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 ... II-134 Tabel 2.122: Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 ... II-135 Tabel 3.1: Pengesahan APBK Tahun 2017-2021 ... III-4 Tabel 3.2: Laju Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... III-8 Tabel 3.3: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... III-11 Tabel 3.4: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... III-12 Tabel 3.5: Anggaran dan Realisasi Pajak Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... III-13 Tabel 3.6: Anggaran dan Realisasi Retribusi Nagan Raya Tahun 2017-2021 III-14 DAFTAR ISI & Sew i-12
RPK VevAN at rye) TNR IWIN OP. F< Tabel 3.7: Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... III-14 Tabel 3.8: Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2017-2021 ... III-15 Tabel 3.9: Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... III-16 Tabel 3.10: Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... III-17 Tabel 3.11: Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... III-17 Tabel 3.12: Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... III-18 Tabel 3.13: Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017-2021 ... III-19 Tabel 3.14: Realisasi Belanja Daerah Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... III-20 Tabel 3.15: Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Nagan Raya Tahun 2017-2021... III-22 Tabel 3.16: Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... III-24 Tabel 3.17: Realisasi Aset Tahun 2017-2020 ... III-27 Tabel 3.18: Realisasi dan Pertumbuhan Aset Tahun 2017-2020 ... III-27 Tabel 3.19: Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020... III-29 Tabel 3.20: Analisis Realisasi Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2017-2020 ... III-35 Tabel 3.21: Defisit Rill Anggaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 .. III-38 Tabel 3.22: Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... III-39 Tabel 3.23: Realisasi Komposisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... III-41 DAFTAR ISI & Sew i-13
RPK VevAN at rye) TNR IWIN OP. F< Tabel 5.1: Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ... V-4 Tabel 6.1: Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ... VI-2 Tabel 6.2: Arah Kebijakan Pembangunan Nagan Raya Tahun 2023-2026 ... VI-6 Tabel 6.3: Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif, Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ... VI-7 Tabel 7.1: Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ... VII-3 Tabel 7.2: Proyeksi Retribusi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ... VII-4 Tabel 7.3: Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023-2026 ... VII-5 Tabel 7.4: Proyeksi Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ... VII-6 Tabel 7.5: Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026... VII-7 Tabel 7.6: Proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ... VII-9 Tabel 7.7: Proyeksi Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2023-2026 ... VII-10 Tabel 7.8: Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ... VII-12 Tabel 7.9: Proyeksi Pembiayaan Tahun 2023-2026 ... VII-14 Tabel 7.10: Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026... VII-16 Tabel 7.11: Proyeksi Pendanaan Pembangunan dari TJSLP/CSR di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ... VII-18 Tabel 7.12: Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ... VII-18 DAFTAR ISI & Sew i-14
RPK VevAN at rye) TNR IWIN OP. F< Tabel 8.1: Penetapan Indikator Makro Kabupaten Nagan Raya, 2023-2026 ... VIII-2 Tabel 8.2: Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya, 2023-2026 ... VIII-2 Tabel 8.3: Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nagan Raya, 2023-2026 ... VIII-4 DAFTAR ISI & Sew i-15
RPK VevAN at rye) TNR IWIN OP. F< DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1: Target Pembangunan Makro Nasional ... I-3 Gambar 2.1: Persentase Luas Wilayah Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan ... II-2 Gambar 2.2: Jumlah Desa/Gampong Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya... II-3 Gambar 2.3: Peta Administrasi Kabupaten Nagan Raya ... II-4 Gambar 2.4: Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagan Raya ... II-9 Gambar 2.5: Persentase Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya ... II-11 Gambar 2.6: Struktur Ruang Kabupaten Nagan Raya ... II-15 Gambar 2.7: Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya ... II-19 Gambar 2.8: Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya ... II-20 Gambar 2.9: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nagan Raya (Triliun Rupiah) Tahun 2016 - 2020... II-21 Gambar 2.10: PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Nagan Raya (Triliun Rupiah), Tahun 2016 - 2020 ... II-22 Gambar 2.11: Struktur PDRB Kabupaten Nagan Raya (persen)... II-22 Gambar 2.12: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya (persen), Tahun 2016-2020 ... II-23 Gambar 2.13: PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Nagan Raya (juta rupiah), Tahun 2016-2020 ... II-24 Gambar 2.14: Perkembangan tingkat Inflasi Nasional, Aceh dan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-25 Gambar 2.15: Persentase Kemiskinan Nasional, Aceh dan Nagan Raya Tahun 2017-2021 ... II-27 Gambar 2.16: Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2020 ... II-28 DAFTAR ISI & Sew i-16
RPK VevAN at rye) TNR IWIN OP. F< Gambar 2.17: Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2020 ... II-29 Gambar 2.18: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017 - 2021 ... II-31 Gambar 2.19: Indeks Gini Nasional, Provinsi Aceh dan Kab. Nagan Raya ... II-33 Gambar 2.20: Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020 (persen) ... II-34 Gambar 2.21: Perkembangan Angka Melek Huruf Dewasa di Kabupaten Tahun 2012-2020 (persen) ... II-35 Gambar 2.22: Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya, Aceh dan Nasional, Tahun 2015-2021 (Tahun) ... II-36 Gambar 2.23: Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Kelompok Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019 ... II-79 Gambar 2.24: Grafik Indeks Pembangunan Gender Kab. Nagan Raya Tahun 2010 - 2020 ... II-80 Gambar 2.25: Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2015-2020 (Persen) ... II-105 Gambar 2.26: Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (persen), Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 ... II-114 Gambar 2.27: Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 ... II-114 Gambar 2.28: Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019* ... II-115 Gambar 3.1: Proporsi realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2015-2021 ... III-36 DAFTAR ISI & Sew i-17
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah ditetapkan oleh Pemerintah akan dilakukan secara serentak pada Tahun 2024, sesuai dengan aturan didalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Penyelenggaraan Pilkada Serentak ini akan berdampak antara lain terjadinya kekosongan Kepala Daerah definitif, khususnya bagi daerah-daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada Tahun 2022. Tercatat sebanyak 101 Kepala Daerah di Tanah Air yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2022, terdiri dari 7 orang Gubernur (termasuk Aceh) dan 94 orang Bupati/Walikota dimana diantaranya terdapat 20 orang Kepala Daerah (Bupati/Walikota) di Aceh. Berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah baik pada jenjang provinsi maupun kabupaten/kota mengakibatkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2017- 2022 dengan sendirinya tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman untuk implementasi program dan kegiatan pembangunan daerah periode berikutnya. Ini sesuai dengan arahan dan instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Pasal 201 Poin 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menetapkan pemungutan suara serentak nasional untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemungutan suara serentak kepala daerah ini menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah, baik pada jenjang propinsi maupun kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2022. Untuk itu, sesuai dengan Pasal 201 Poin 9 akan diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota definitif melalui Pilkada serentak secara nasional. Disamping itu, sebagai dampak dari kebijakan pemilihan kepala daerah serentak juga menyebabkan terjadinya kekosongan dokumen perencanaan PENDAHULUAN I-1
pembangunan daerah, terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengingat RPJMD merupakan jabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, maka dengan berakhirnya periode jabatan kepala daerah tentu berakibat pada berakhirnya pula periodesasi RPJMD sebagai acuan dan pedoman pembangunan, sehingga pejabat kepala daerah yang diangkat tidak mempunyai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2023-2026. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, maka disusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026. Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya periode tahun 2017-2022 akan berakhir tanggal 09 Oktober 2022. Sesuai dengan Inmendagri tersebut, maka Kabupaten Nagan Raya wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya (RPD) Tahun 2023-2026. Dalam konteks pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga telah menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk itu dalam perumusan RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Penyelarasan Target Indikator Makro Dan Program Prioritas Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024; A. Indikator Makro Target Indikator makro nasional tahun 2020-2024 menjadi acuan untuk menentukan target indikator makro daerah. Indikator makro nasional dapat dilihat pada Gambar 1.1. yang diuraikan sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4-6,0 persen per tahun dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar 3,0-5,0 persen. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas, dengan target 2,0-4,0 persen. PENDAHULUAN I-2
bk Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pun diharapkan turun menjadi 6,5-7,0 persen dan 4,0-4,6 persen pada tahun 2024. Indeks pembangunan manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Indeks ketimpangan pendapatan (indeks gini) diharapkan meningkat mencapai 0,370-0,374. Gambar 1.1 Target Pembangunan Makro Nasional SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN 2020-2024 © Penumbuban ekonomi dihatapkan ciagut 7,3-8.0 20,0-2 12" Setass manjage Hatiitaa @angan target2 G-42.O% perturmbuhan ehonom inilast tela moniad! poortas. 2.0-4,0..... re 7,9-10,8 .. per ot §,8-7,5 TPT Tingkat pun 657.0% can dharaphan Semeonura 40-46% IFA meninghal menjadi 73.94 made 2024 yang mengndhonhan perbaikanhusitas sumber caya dan kervsenear mend 27094 peas tanun Giharapkan oo xr < 5.600-5.930 £,0-4.6 75.54 B. Program Prioritas Nasional (PN) Penyelarasan Program Prioritas Nasional menjadi hal yang penting untuk untuk disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026. Terdapat enam Prioritas Nasional yang berkaitan dengan ekonomi, Sumber Daya Manusia, Revolusi Mental dan Kebudayaan, Infrastuktur, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan, Stabilitas Keamanan dan Pelayanan Publik. Masing-masing Prioritas Nasional ini memiliki Program Prioritas (PP) Nasional yang penting untuk disinergikan oleh seluruh daerah. Untuk lebih rinci dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. PENDAHULUAN I-3
RPK segue BD. Tabel 1.1 Target Pembangunan Makro Nasional No Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional Keterangan Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk I PN-1 Pertumbuhan yang Berkualitas Pemenuhan kebutuhan energi dengan 1 mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan PN-1,PP1 (EBT) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk 2 PN-1, PP2 mendukung pertumbuhan ekonomi Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas 3 PN-1, PP3 konsumsi pangan Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, 4 dan kelautan PN-1, PP4 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil 5 PN-1, PP5 Menengah (UMKM), dan koperasi Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan 6 investasi di sektor riil, dan industrialisasi PN-1, PP6 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan 7 penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) PN-1, PP7 8 Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing PN-1, PP8 Ekonomi II Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya PN-2 Saing 1 Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan PN-2 PP-1 2 Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial PN-2 PP-2 3 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan PN-2 PP-3 Peningkatan pemerataan layanan pendidikan 4 PN-2 PP-4 berkualitas 5 Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda PN-2 PP-5 6 Pengentasan kemiskinan PN-2 PP-6 7 Peningkatan produktivitas dan daya saing PN-2 PP-7 Revolusi Mental dan Pembangunan III PN-3 Kebudayaan Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila 1 PN-3, PP1 untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan PENDAHULUAN I-4
RPK segue BD. No Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional Keterangan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati 2 PN-3, PP2 diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia Memperkuat moderasi beragama untuk 3 mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni PN-3, PP3 sosial Peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas 4 bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan PN-3, PP4 berkarakter Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung IV PN-4 Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 1 Infrastruktur pelayanan dasar PN-4, PP1 2 Infrastruktur ekonomi PN-4, PP2 3 Infrastruktur perkotaan PN-4, PP3 4 Energi dan ketenagalistrikan PN-4, PP4 5 Transformasi digital PN-4, PP5 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan V PN-5 Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1 Peningkatan kualitas lingkungan hidup PN-5, PP1 2 Peningkatan ketahanan bencana dan iklim PN-5, PP2 3 Pembangunan rendah karbon PN-5, PP3 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan VI PN-6 Transformasi Pelayanan Publik 1 Konsolidasi demokrasi PN-6, PP1 2 Optimalisasi kebijakan luar negeri PN-6, PP2 3 Penegakan hukum nasional PN-6, PP3 4 Reformasi birokrasi dan tata kelola PN-6, PP4 5 Menjaga stabilitas keamanan nasional PN-6, PP5 2. Penyelarasan Terhadap Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026; Penyelarasan Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 menjadi hal yang penting untuk disinergikan terhadap Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026. Penyelarasan tersebut dilakukan terhadap isu strategis PENDAHULUAN I-5
Pemerintah Aceh. Adapun isu strategis Pemerintah Aceh yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 antara lain:
Peningkatan Kualitas Demokrasi;
Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur;
Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam;
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan;
Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan; Optimalisasi Kemandirian Pangan;
Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;
Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis; Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana;
Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan. 3. Kesesuaian Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025; Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah masuk pada Tahapan Pembangunan Ke-4, yang merupakan rangkaian akhir tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025. Tahapan dan prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya pada tahap keempat (periode tahun 2020 - 2025) diarahkan pada optimalisasi pembangunan di seluruh sektor/bidang. Penekanannya adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dengan fokus pembangunan pada peletakan dasar-dasar pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Pada tahap terakhir ini, diharapkan seluruh sasaran pembangunan jangka panjang untuk setiap periode beserta targetnya akan dapat tercapai. Adapun tahapan dan prioritas pembangunan dalam RPJP Kabupaten Nagan Raya pada periode keempat (2020-2025) adalah sebagai berikut: PENDAHULUAN I-6
Optimalisasi pembangunan di seluruh sektor/bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dan pembangunan fokus peletakan dasar-dasar pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan;
Pertumbuhan PDRB diharapkan setara dengan Provinsi Aceh; Tingkat kemiskinan menjadi di bawah 10 persen; Tingkat pengangguran terbuka menjadi 2-3 persen;
Pemantapan industrilisasi berbasis pertanian melalui pengembangan pusat informasi dan pemasaran komoditas unggulan yang telah menjadi nilai tambah yang berbasis teknologi dan informasi, serta mendukung kemitraan UKM dan swasta nasional dan asing dalam pemasaran produk unggulan di level nasional dan internasional serta mengembangkan cluster agroindustri;
Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan DPRK Nagan Raya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan kualitas pelayanan dasar, perizinan dan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan berbiaya wajar menurut aturan berlaku, serta optimalisasi reformasi birokrasi kearah pelayanan publik dengan dukungan teknologi e-government dan teknologi informasi yang terkini untuk aspek pelayanan perizinan investasi dan perizinan lainnya;
Peningkatan kualitas pendidikan melalui penambahan jumlah dan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, kemampuan berinovasi dan kreativitas;
Pembangunan SDM yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pnguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembinaan akhlak mulia, cerdas, dan mampu bersaing di dunia Internasional;
Pelayanan kesehatan yang mampu menurunkan angka Stunting, Wasting dan obesitas, meningkatkan angka harapan hidup, angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian Ibu (AKI), yang pada akhirnya mampu meningkatkan angka IPM;
Pembangunan infrastruktur melalui pemantapan sarana dan prasarana publik seperti jalan, jembatan, perumahan dan permukiman, serta tersedianya air bersih dan sanitasi yang pada akhirnya dapat mencapai indikator SDG's terkait dengan pembangunan infrastruktur mendekati 75% dari target SDG's;
Pembangunan sistem transportasi darat, laut, dan udara yang menjamin arus pergerakan orang, barang, dan jasa serta difokuskan pula pada lancarnya aktivitas pabrikasi dan kegiatan ekspor; PENDAHULUAN I-7
Penguatan sistem teknologi komunikasi, informasi dan telematika;
Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pemberdaayan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak;
Pemantapan pemerintahan dan pelayanan umum melalui pemantapan kapasitas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan DPRK Kabupaten Nagan Raya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mantapnya kualitas pelayanan dasar pelayanan dasar, perizinan dan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dengan biaya wajar menurut aturan berlaku, dan pemantapan reformasi birokrasi kearah pelayanan publik dengan dukungan teknologi e-goverment dan teknologi informasi yang terkini;
Pembangunan kebudayaan melalui pengembangan kembali khazanah budaya, adatistiadat, kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional yang berkembang di kabupaten Nagan Raya, menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat terutama pada kalangan generasi muda dalam peran sertanya untuk pembangunan. 4. Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022; Hasil evaluasi capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Nagan Raya antara lain :
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nagan Raya menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sebesar 67.78 meningkat menjadi 69.31 pada tahun 2021. Angka Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya apabila dibandingkan dari tahun 2017 sebesar 19,34 % menurun pada tahun 2021 sebesar 18,23%. Namun hal ini tidak sesuai dengan taerget yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022. Oleh karena itu menjadi perhatian serius seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Nagan Raya agar selanjutnya bersinergi dalam menyusun program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nagan Raya meningkat dari tahun 2017 sebesar 4.11 % menjadi 5,11 % pada tahun 2021. PENDAHULUAN I-8
Pertumbuhan Ekonomi menurunkan dari tahun 2017 sebesar 3.95 % menjadi 3.54 % pada tahun 2021. 5. Isu-Isu Yang Berkembang
Penanganan Covid-19 Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak secara signifikan terhadap kesehatan, tetapi juga berdampak negatif terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penanganan Covid-19 menjadi prioritas program yang harus diimplementasikan pada tahun 2023-2026.
Pelaksanaan demokrasi terutama dalam hal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang, Pemerintah sudah menetapkan untuk melaksanakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 (Pilpres dan Pileg) dan Pilkada pada tanggal 27 November 2024 dan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 90/3037 tanggal 28 April 2021 dimana pemerintah daerah diminta dukungan anggara sukses Pemilu dan Pilkada ditahun 2024 untuk pendidikan politik, forum kerukunan, dan gerakan mitra bersama. Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Pelaksanaan demokrasi ini menjadi program yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Nagan Raya. 6. Kebijakan Nasional Dana wajib (mandatory spending) yang disediakan pemerintah dalam formula anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan perintah undang-undang, seperti dana wajib untuk pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sebesar 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid 19) dan dampaknya pemerintah daerah wajib menyediakan dukungan pendanaan penanganan pendemi covid-19 paling sedikit sebesar 8 persen dari alokasi DAU sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. PENDAHULUAN I-9
Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah Daerah yang APBD nya diatas Rp.1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) diharuskan mengalokasikan anggaran pengawasan paling sedikit sebesar 0,75 persen dari total belanja daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. 7. Jadwal Tahapan Penyusunan RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 Dalam proses penyusunan RPD Tahun 2023-2026 ini dilalui beberapa tahapan dan tata cara, antara lain sebagai berikut: Sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 18 Januari 2022. Penyusunan Draft RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 yang telah di mulai sejak tanggal 19 Januari 2022; Pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tentang Isu Strategis dan Sasaran RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 pada tanggal 21 Januari 2022; Desk Pra Fasilitasi RPD Kab/ Kota di Bappeda Aceh pada tanggal 3 Februari 2022; Penyesuaian/ penyempurnaan/perbaikan Dokumen RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 sesuai Berita Acara Hasil Kesepakatan Desk Penyesuaian Antara RPA dan RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 pada tanggal 4 Februari s/d 10 Februari 2022; Pembahasan Draft RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 dengan Tim Penyusun RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 pada tanggal 11 Februari 2022; Pra desk penyusunan Renstra SKPK dalam rangka singkronisasi terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Lainnya pada tanggal 21 s.d 24 Januari 2022 ; Forum Konsultasi Publik Rancangan RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023- 2026 dengan seluruh Pemangku Kepentingan/ stakeholder Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 14-15 Februari 2022; PENDAHULUAN I-10
Penyesuaian/ penyempurnaan/perbaikan Dokumen RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 sesuai Berita Acara Forum Konsultasi Publik Rancangan RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 pada tanggal 15 Februari s/d 16 Februari 2022; Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Dokumen RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 pada tanggal 17 Februari 2022; Penyesuaian/ penyempurnaan/perbaikan Dokumen RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 sesuai Hasil Reviu APIP terhadap RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 pada tanggal 25 Februari 2022; Melakukan Hearing Public (Dengar Pendapat) dengan dalam Rangka Penyempurnaan Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 dengan Tokoh Masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang berdomisili di Banda Aceh pada tanggal 01 Maret 2022; Pengajuan RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ke Bappeda Provinsi Aceh untuk difasilitasi direncanakan tanggal 02 Maret 2022; Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 pada tanggal 03 Maret 2022;
Fasilitasi/ evaluasi Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ke Provinsi Aceh pada tanggal 08 Maret 2022;
Penetapan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 pada tanggal 14 Maret 2022;
Penyerahan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 kepada DPRK Nagan Raya pada tanggal 15 Maret 2022. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; 2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Nagan Raya sampai dengan Tahun 2025; PENDAHULUAN I-11
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022; 4. RPA Provinsi atau Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026; 5. Isu-isu strategis yang berkembang; 6. Kebijakan nasional; dan 7. Regulasi yang berlaku . Terdapat perbedaan yang substantif antara dokumen RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 dengan RPJMD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022. Adapun perbedan tersebut antara lain : 1. RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 2. Penyusunan Dokumen RPD Kabupaten Nagan Raya 2023-2026 bersifat Teknokratik; 3. Peyusunan RPD tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah. 4. Jangka waktu dokumen RPD adalah 4 tahun. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran, antara lain sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176); 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PENDAHULUAN I-12
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses PENDAHULUAN I-13
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan PENDAHULUAN I-14
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022; 31. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9). 32. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 - 2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62); 33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023 - 2026; 34. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan PENDAHULUAN I-15
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya; 35. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Nagan Raya Tahun 2005-2025. Selain itu, dipedomani pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Daerah Nagan Raya Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti Rencana Strategis (Renstra) SKPK Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja (RKPD) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah yang saling berkaitan sebagai berikut : 1. RPJP Kabupaten Nagan Raya dengan periode waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah disusun dengan mengacu kepada RPJP Provinsi Aceh dan diselaraskan dengan RTRW Kabupaten Nagan Raya; 2. Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 dengan periode waktu 4 (empat) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan tahunan bersifat indikatif dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Nagan Raya dan memperhatikan RPA Tahun 2023-2026 dan RPJMN Tahun 2020- 2024; 3. RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Nagan Raya, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya (RKPK) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, mulai dari tahun 2023-2026; 4. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan PD, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya PENDAHULUAN I-16
(Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, mulai dari tahun 2023 - 2026; 5. RKPD Nagan Raya merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKA dan program strategis Provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD dan APBK; 6. Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah menjadi pedoman dalam penyusunan DPA-PD. Dengan hubungan yang demikian ini diharapkan tercipta integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara daerah dan provinsi. Adanya jaminan keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan ini, termasuk dalam hal penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya akan berdampak positif pada penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 1.4. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut: 1. Menjabarkan visi dan misi yang dmuat dan diarahkan dalam RPJPD Kabupaten Nagan Raya kedalam bentuk tujuan, sasaran, serta strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah; 2. Menjadi pedoman dan acuan untuk penyusunan Renstra SKPD, RKPD, KUA- PPAS, dan APBK Tahun 2023- 2026; 3. Menjadi instrumen evaluasi capaian dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya selama periode Tahun 2023-2026; 4. Menjamin terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan sinergis antara perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya dengan pembangunan Provinsi dan Nasional, termasuk dengan provinsi yang berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya; 5. Menyikapi kondisi kekinian akibat dampak dari Pandemi Covid-19 dan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, PENDAHULUAN I-17
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, ada pula arahan yang dimaktub dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri No.050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menuntut adanya penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah; 6. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022; dan 7. Menjadi pedoman bagi Pejabat (Pj) Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama periode Tahun 2023-2026. 1.5. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan RPD yang memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan BAB II : GAMBARAN UMUM Dalam bab ini menyajikan dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan sosial, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil analisis dan kajian. Informasi gambaran umum yang selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, tujuan, sasaran pokok, dan kebutuhan perumusan arah kebijakan PENDAHULUAN I-18
BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yaitu terkait Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka pendanaan : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Bab ini memuat informasi Permasalahan Pembangunan, Isu strategis daerah yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPD ini karena menjadi dasar utama kebijakan pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan mendatang : TUJUAN DAN SASARAN Penyajian dalam bab ini menguraikan tentang perumusan tujuan dan sasaran yang menggambarkan keterkaitan antar elemen perencanaan dalam satu matrik : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS Dalam bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih dan kemudian menjelaskan hubungannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Bab ini memuat seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya baik yang bersifat program prioritas disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan dan kerangka pendanaan yang mencakup pengeluaran urusan wajib dan mengikat dan prioritas utama. PENDAHULUAN I-19
BAB VIII BAB IX : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Memuat target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Nagan Raya terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. : PENUTUP Merupakan penutup dari keseluruhan penyusunan RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026. PENDAHULUAN I-20
@waswalLONoni"Aywary BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA 2.1. Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kabupaten yang beribukota Suka Makmue ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Nagan Raya merupakan kabupaten baru sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat. Saat ini, secara administratif Kabupaten Nagan Raya dibagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, 30 (tiga puluh) kemukiman dan 222 (dua ratus dua puluh dua) desa/gampong. Wilayah administrasi kecamatan di lingkup Kabupaten Nagan Raya adalah: Darul Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong, Seunagan, Suka Makmue, Seunagan Timur, Beutong Ateuh Banggalang dan Tripa Makmur. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Darul Makmur dengan luas wilayah 1.027,93 Km2 atau 29,06% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya, serta wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Suka Makmue sebesar 51,56 Km2 atau 1,45% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. Secara rinci luas wilayah setiap kecamatan dan jumlah desa di Kabupaten Nagan Raya tersaji pada Tabel 2.1 dan 2.2; Gambar 2.1 dan 2.2. Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Luas Wilayah Persentase Luas No Kecamatan Ibu Kota (Km2) Wilayah 1 Darul Makmur Alue Bilie 1,0027,93 29.00 2 Tripa Makmur Kabu 189.41 5.34 3 Kuala Ujong Fatihah 120.89 3.41 4 Kuala Pesisir Padang Rubek 76.34 2.15 5 Tadu Raya Alue Bata 347.19 9.79 6 Beutong Babussalam 1,017.32 28.70 7 Beutong Ateuh Kuta Teungoh 405.92 11.45 Benggalang 8 Seunagan Jeuram 56.73 1.60 9 Suka Makmue Lueng Baro 51.56 1.45 10 Seunagan Timur Keude Linteung 251.61 7.10 Nagan Raya Suka Makmue 3,544.90 100.00 Sumber: Nagan Raya Dalam Angka, 2021 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-1
@\W/ANTRALINASNTAN]Wael TT terepope. Coat or ' Gambar 2.1. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan 35 30 25 20 15 10 5 0 Darul Makmur Tripa Makmur Kuala Kuala Kuala Pesisir Tadu Raya Beutong Beutong Ateuh Banggala ng Seunaga n Suka Makmue Seunaga n Timur Persentase Luas Wilayah 29 5,34 3,41 2,15 9,79 28,7 11,45 1,6 1,45 7,1 Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (diolah) Tabel 2.2. Jumlah Desa/Gampong dan Kemukiman Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya No Kecamatan Kemukiman Gampong/Desa 1 Kuala Pesisir 3 16 2 Darul Makmur 5 40 3 Tripa Makmur 2 11 4 Kuala 2 17 5 Tadu Raya 2 22 6 Beutong 4 24 7 Beutong ateuh Banggalang 1 4 8 Seunagan 5 35 9 Suka Makmue 2 19 10 Seunagan Timur 4 34 Jumlah Total 30 222 Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-2
RPK came bk Gambar 2.2. Jumlah Desa/Gampong Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya @ Kuala Pesisir @ Kuala @ Suka Makmue mw Seunagan @ Seunagan Timur w Beutong @ Beutong ateuh Banggalang @ Tadu Raya @ Ttripa Makmur @ Darul Makmur Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 Status Gampong di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang berjumlah 222 Gampong memiliki beberapa tingkatan status. Pada tahun 2020 terdapat 37 Gampong yang meningkat statusnya menjadi 2 tingkatan, 7 Gampong meningkat 1 tingkatan, 175 Gampong statusnya tetap dan 3 Gampong statusnya turun setingkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.3. Rekapitulasi Status Desa dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2020 No Status Desa 2019 Tahun 2020 1 Maju 15 16 2 Berkembang 72 109 3 Tertinggal 119 90 4 Sangat Tertinggal 16 7 Jumlah 222 222 Sumber: Kemendes, 2021 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Secara astronomis Kabupaten Nagan Raya terletak pada lokasi 03o 43' 50" - 04o 37' 55" Lintang Utara (LU) dan 96o 11' 23" - 96o 47' 58" Bujur Timur (BT) dan memiliki luas wilayah 3.544,90 Km2 atau 354.490 Ha atau sebesar 6,25 % dari luas GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-3
a Provinsi Aceh. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat; 2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat; 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudera Indonesia; 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan batas - batas wilayah administratif diatas, Kabupaten Nagan Raya memiliki posisi yang sangat strategis karena dilintasi oleh jalan nasional yang merupakan jalur pantai Barat Sumatera yang menghubungkan Ibukota Provinsi Aceh dengan wilayah kabupaten di pesisir barat selatan . Selain itu wilayah ini juga dilintasi oleh jalan strategis Nasional yang menghubungkan wilayah Pantai Barat - wilayah Pantai Timur dan Tenggara melalui Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu, posisi Kabupaten Nagan Raya yang dikelilingi Samudera Indonesia, tepatnya dibagian selatan, memungkinkan terbukanya peluang yang sangat besar untuk mewujudkan arus perputaran orang, barang, dan jasa melalui jalur laut, baik wilayah pantai barat-selatan maupun dengan pusat pemerintahan provinsi Aceh (Banda Aceh) dan Kabupaten Aceh Besar/sabang atau pun ke Sumatera Utara. Gambar 2.3. Peta Administrasi Kabupaten Nagan Raya " | 1 M t Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya, 2015 - 2035 Bila dilihat dari struktur dan jenis,tanah di Kabupaten Nagan Raya terdiri dari jenis tanah podzolit coklat, Alluvial, Podzolit merah kuning, Andosol, Rock Out GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-4 camcaeamlWie
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR Croups, Renzina, Litosol, Mediterandan beberapa jenis tanah lainnya. Jenis tanah yang ada diwilayah ini berpengaruh besar terhadap pengembangan sektor pertanian dan perkebunan serta jenis tanaman yang cocok dikembangkan. Jenis tanah tersebut pada umumnya relatif subur dan pada tanah tersebut sesuai untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Beberapa jenis tanah yang mempunyai sifat yang mempunyai resiko erosi yang tinggi dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga perlu dilindungi. 2.1.1.2 Topografi Wilayah Kabupaten Nagan Raya memiliki Kemiringan lereng bervariasi antara 0-8% sampai dengan lebih dari 40% serta ketinggian antara 0 - 2775 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan ketinggian wilayah pemukiman 0 - 600 mdpl. Berdasarkan ketinggian, Kabupaten Nagan Raya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Wilayah dengan ketinggian 0-25 m dpl, tersebar dengan luas ± 64.636 Ha atau 65,31% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. 2. Wilayah dengan ketinggian 25-50 m dpl, tersebar dengan luas ±1.525,20 Ha atau 10,65% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. Wilayah dengan ketinggian 50-100 m dpl, tersebar dengan luas ±10.196,40 Ha atau 10,30% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. 3. Wilayah dengan ketinggian 100-200 m dpl, tersebar dengan luas ± 61.150 Ha atau 6,21% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. 4. Wilayah dengan ketinggian 200-300 m dpl, tersebar dengan luas ± 4.275,55 Ha atau 4,32% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. 5. Wilayah dengan ketinggian 300 m dpl, tersebar dengan luas ± 2.180,20 Ha atau 2,20% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. 2.1.1.3 Geologi Jenis Tanah di Kabupaten Nagan Raya terdiri dari tanah Alluvial, Podsolik coklat, Grumosol, Regosol, Podsolik merah kuning, Andosol, Litosol, Mediteran, Organosol, dan Podsolik. Jenis tanah ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap kesesuaian tanaman yang dapat dikembangkan. Jenis tanah tersebut pada umumnya relatif subur dan pada tanah tersebut sesuai untuk pengembangan pertanian, dan tanaman perkebunan atau tahunan. Sedangkan jenis tanah mempunyai sifat yang mudah tererosi dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga mempunyai resiko erosi yang tinggi. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-5
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR 2.1.1.4 Hidrologi Kabupaten Nagan Raya masuk ke dalam lintasan Wilayah Sungai (WS) Woyla - Batee yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Seunagan, Trang, Tripa dan Seumayam. Selain itu terdapat dua DAS yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu DAS Tadu dan Seuneuam. Kabupaten Nagan Raya dialiri beberapa sungai yang tergolong besar seperti Krueng Beutong, Krueng Seunagan, Krueng Trang, Krueng Tripa, Krueng Tadu, dan Krueng Seumayam. Sebagai daerah hulu, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan sering terjadinya banjir pada musim penghujan terutama di daerah hilir. Kondisi ini (banjir) diperparah oleh karakteristik wilayah di mana perbandingan panjang sungai dan perbedaan ketinggian (kontur) relatif curam, sehingga curah hujan yang terjadinya di daerah hulu (daerah atas) akan sangat cepat mengalir ke daerah hilir (bawah). Danau yang tersebar didalam wilayah Kabupaten Nagan Raya seluas 210,01 Ha terdiri dari danau seluas 115,56 ha dan sempadan danau seluas 94,45 ha. Sebaran luas dan lokasi danau, sebagai berikut:
Kecamatan Seunagan Timur seluas 57,91 ha terdiri dari danau seluas 13,15 Ha dan sempadan danau seluas 44,76 ha;
Kecamatan Beutong seluas 47,90 ha terdiri dari danau seluas 22,99 ha dan sempadan danau seluas 24,91 ha;
Kecamatan Tadu Raya seluas 357,09 ha terdiri dari danau seluas 68,44 ha dan sempadan danau seluas 288,65 ha; dan
Kecamatan Tripa Makmur seluas 35,46 ha terdiri dari danau seluas 10,98 ha dan sempadan danau seluas 24,48 ha. Pengelolaan Air Tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Cekungan air tanah di Kabupaten Nagan Raya seluas 205.343,46 ha. Rincian Cekungan Air Tanah terlihat pada Tabel 2.3. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-6
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR Tabel 2.4. Cekungan Air Tanah di Kabupaten Nagan Raya NOCATKABUPATENKECAMATANLUAS (ha)1MeulabohNagan RayaDarul Makmur73.547,25 Kuala12.089,35 Kuala Pesisir6.109,97 Tadu Raya34.420,65 Beutong24.041,59 Seunagan5.673,31 Suka Makmue5.156,31 Seunagan Timur23.281,39 Tripa Makmur18.486,39 2TelegeNagan RayaBeutong Ateuh Banggalang2.537,25 Sumber: RISPAM Kabupaten Nagan Raya 2016 Potensi Sumber Air Baku yang dapat dijadikan sebagai sumber air minum dengan memperhatikan aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas di Kabupaten Nagan Raya, terdapat beberapa titik lokasi yang dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.5. Sebaran Sumber Air Baku di Kabupaten Nagan Raya SungaiRawaDanauAir TerjunMata AirEmbung1Darul Makmur10 - - 1 2 - 2Kuala2 - - - 1 - 3Kuala Pesisir4 2 - - - 1 4Tadu Raya8 - 1 - - - 5Beutong9 - - 1 - - 6Seunagan3 - - - 1 - 7Suka Makmue- - - - - - 8Seunagan Timur2 - - - 2 - 9Tripa Makmur4 - - - - - 10Beutong Ateuh Banggalang1 - - 1 1 - Titik Lokasi Sumber Air BakuNoKecamatan Sumber: RISPAM Kabupaten Nagan Raya 2016 2.1.1.5 Klimatologi Tahun 2020 Kabupaten Nagan Raya memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,1o C sampai 27,8o C. Suhu terendah terjadi di Bulan Oktober yaitu 22,9o C dan suhu tertinggi terjadi di Bulan Maret yaitu 32,8o C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 75 - 91 %. Curah hujan yang terjadi selama Tahun 2020 untuk Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan juli yaitu 739 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan juni yaitu 152,0 mm. Jumlah hari hujan tertinggi tejadi pada bulan November dan Desember sebesar 21 hari dan terendah terjadi pada bulan Juni sebesar 10 hari. Penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 81,8 % dan terendah terjadi pada bulan September sebesar 40,9 %. Kondisi suhu udara, kelembapan, curah hujan, hari hujan, dan penyinaran matahari disajikan pada Tabel 2.5 dan 2.6. dibawah ini. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-7
@waswalLONoni"Aywary Tabel 2.6. Kondisi Suhu Udara dan Kelembapan Tahun 2020 Suhu Kelembaban Bulan Rata- Rata- Minimum Maksimum Minimum Maksimum rata rata Januari 23.7 27.3 31.9 87 75 98 Februari 23.6 27.4 32.1 75 87 98 Maret 23.8 27.8 32.8 72 85 96 April 23.9 27.2 32.3 77 89 97 Mei 23.9 27.2 32.3 76 88 96 Juni 23.4 27.0 32.2 72 84 94 Juli 23.1 26.5 31.9 75 87 96 Agustus 23.2 27.0 32.5 73 86 96 September 23.1 26.5 31.6 78 89 96 Oktober 22.9 26.1 31.3 81 90 98 November 23.5 26.4 31.0 83 91 97 Desember 23.2 26.4 31.0 83 91 97 Sumber : Nagan Raya Dalam Rangka Tahun 2021 Tabel 2.7. Kondisi Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari Tahun 2020 Jumlah Curah Penyinaran Bulan Jumlah Hari Hujan Hujan Matahari Januari 579.0 15 81.8 Februari 242.0 12 73.6 Maret 337.0 12 77.2 April 595.0 19 67.5 Mei 385.0 19 67.5 Juni 152.0 10 67.5 Juli 739.0 18 62.7 Agustus 249.0 14 61.8 September 250.0 17 40.9 Oktober 459.0 20 47.2 November 444.0 21 47.7 Desember 307.0 21 56.3 Sumber : Nagan Raya Dalam Rangka Tahun 2021 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-8
(ANGELA IRYANA\ RPK oes bk 2.1.1.6. Penggunaan Lahan Pemanfaatan dan penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya yang telah diklasifikasikan peruntukkannya sesuai perundang-undangan dan kebutuhan daerah. Kawasan lindung terdiri atas hutan lindung dan kawasan lindung gambut seluas 129.103,91 Ha, sedangkan selebihnya dari total luas daerah tersebut merupakan kawasan budidaya. Secara umum pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya digunakan untuk keperluan areal permukiman, perkebunan, persawah, ladang tegalan, areal budi daya perikanan darat, semak belukar dan hutan. Alokasi ruang terbesar berupa hutan lindung yaitu mencapai luas 129.103,91 Ha atau 36,41 persen dan lahan perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar (Swasta Nasional) seluas 54.662,31 Ha atau 15,42 persen. Sedangkan seluas 170.723,78 Ha atau 48,16 persen digunakan untuk keperluan lain sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan kebutuhan penggunaaan lahan oleh masyarakat setempat. Berikut di bawah ini gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya yang ditampilkan dalam bentuk Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagan Raya. Gambar 2.4. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagan Raya OOKUBEN ELS. 2PM HIDLP STRATERIS- CEARAN LINGR UNGAN RENCAMA PENEANGUNAM JANGKA WENENGAH OABLAN) CABUPATEN ALGAN RAYA 6 Cs Aceh Barat Daya 2 OWE Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya, 2015 - 2035 Berdasarkan sebarannya, pola penggunaan lahan di Kabupaten Kabupaten Nagan Raya terbagi atas tiga wilayah yaitu wilayah pantai, wilayah tengah dan wilayah pedalaman. Wilayah pantai di dominasi kegiatan tambak dan sawah, wilayah GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-9
@waswalLONoni"Aywary tengah kegiatan perdagangan dan jasa serta sawah dan wilayah pedalaman kegiatan dominan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan. Penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya didominasi oleh hutan, perkebunan dan pertanian lahan kering. Sesuai dengan kondisi penggunaan lahan untuk Bandara sebesar 103,25 Ha atau 0,03%, danau sebesar 114,89 Ha atau 0,03 %, hutan sebesar 163.459,49 Ha atau 46,11 %, industri sebesar 334,80 Ha atau 0,09 %, perkebunan sebesar 54.417,29 Ha atau 15,35 %, perkebunan masyarakat 32.964,54 Ha atau 9,30%, pemukiman sebesar 8.517,18 Ha atau 2,40%, pertanian lahan kering 61.520,71 atau 17,35%, rawa sebesar 13.271,65 Ha atau 3,74%, sawah 12.777,64 Ha atau 3,60%, sungai 2.194,20 Ha atau 0,62% dan tanah terbuka 4.815,49 Ha atau 1,36 % dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Nagan Raya untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut dan gambar berikut ini. Tabel 2.8. Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya Luas Lahan Persentase Luas Lahan No Keterangan (Ha) (%) 1 Bandara 103,25 0,03 2 Danau 114,89 0,03 3 Hutan 163.459,49 46,11 4 Industri 334,80 0,09 5 Perkebunan 54.417,29 15,35 6 Perkebunan Masyarakat 32.964,54 9,30 7 Pemukiman 8.517,18 2,40 8 Pertanian Lahan Kering 61.520,71 17,35 9 Rawa 13.271,65 3,74 10 Sawah 12.777,64 3,60 11 Sungai 2.194,20 0,62 12 Tanah Terbuka 4.815,49 1,36 Jumlah 354,491.13 100.00 Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-10
RPK came bk Gambar 2.5. Persentase Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya @ Keterangan 2% 003% 0.03% 0% @ Bandara 0.02% @ Danau @ Hutan @ industri @ Perkebunan @ Perkebunan Masyarakat @ Pemukiman @ Pertanian Lahan Kering 2% m@ Rawa m@ Sawah 0.37% Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 Lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Nagan Raya mempunyai luas 24.759,2 Ha yang terdiri dari : a. Kecamatan Darul Makmur dengan luas 2.241,3 Ha; (Sawah 94,3 Ha, Tegalan 2.147 Ha;) b. KecamatanTripa Makmur dengan luas 1.500,8 Ha; (Sawah 77,8 Ha, Tegalan 1.423 Ha); c. Kecamatan Kuala dengan luas 2.236,2 Ha; (Sawah 822,2 Ha, Tegalan 1414 Ha); d. Kecamatan Kuala Pesisir dengan luas 863,7 Ha;( Sawah 146,7 Ha, Tegalan 717 Ha); e. Kecamatan Tadu Raya dengan luas 3.539,1 Ha; (sawah 326,1 Ha, Tegalan 3213 Ha); f. Kecamatan Beutong dengan luas 3.539,1 Ha; ( Sawah 1.536,9 Ha, tegalan 4.368 Ha); g. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dengan luas 961,9 Ha; (Sawah 342,9 Ha, 618 Ha ) h. Kecamatan Seunagan dengan luas 1.757,1 Ha; (Sawah 1044,1 Ha, Tegalan 713 Ha ) ; i. Kecamatan Suka Makmue dengan luas 2.247,1 Ha; (sawah 1.541,1 Ha, Tegalan 706 Ha); GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-11
@\W/ANTRALINASNTAN]Wael TT terepope. Coat or ' j. Kecamatan Seunagan Timur dengan luas 3.507,3 Ha; (sawah 1.694,3 Ha, Tegalan 1813 Ha). 2.1.2. Demografi Penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2020 sebanyak 168.392 jiwa, sementara itu jumlah rasio jenis kelamin penduduk perkecamatan tahun 2020 sebesar 102,02. Dilihat dari distribusinya, jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Darul Makmur sebesar 46.412 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu sebesar 1.190 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2020 mencapai 48 Jiwa/Km2. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Seunagan mencapai 281 Jiwa/Km2. Dan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu 5 Jiwa/Km2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.9. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan Tahun 2020 LAJU JUMLAH PERTUMBUHAN KECAMATAN PENDUDUK PENDUDUK 2010-2020 Darul Makmur 49.412 2.30 Tripa Makmur 9.038 1.31 Kuala 22.350 1.83 Kuala Pesisir 17.338 2.01 Tadu Raya 14.731 2.70 Beutong 13.701 0.86 Beutong Ateuh Banggalang 1.990 1.59 Seunagan 15.924 0.93 Suka Makmue 9.931 2.09 Seunagan Timur 13.977 1.36 NAGAN RAYA 168.392 1.83 Sumber: Nagan Raya Dalam Angka, 2021 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-12
@\W/ANTRALINASNTAN]Wael TT terepope. Coat or ' Tabel 2.10. Persentase dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan Tahun 2020 KECAMATAN PERSENTASE KEPADATAN PENDUDUK PENDUDUK Darul Makmur 29.34 48 Tripa Makmur 5.37 48 Kuala 13.27 185 Kuala Pesisir 10.30 227 Tadu Raya 8.75 42 Beutong 8.14 13 Beutong Ateuh Banggalang 1.18 5 Seunagan 9.46 281 Suka Makmue 5.90 193 Seunagan Timur 8.30 56 NAGAN RAYA 100.00 48 Sumber: Nagan Raya Dalam Angka, 2021 Tabel 2.11. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Nagan Raya Per Kecamatan Tahun 2020 KECAMATAN RASIO JENIS KELAMIN Darul Makmur 103.57 Tripa Makmur 100.98 Kuala 102.32 Kuala Pesisir 105.06 Tadu Raya 103.53 Beutong 101.04 Beutong Ateuh Banggalang 103.48 Seunagan 98.83 Suka Makmue 98.30 Seunagan Timur 98.73 NAGAN RAYA 102.02 Sumber: Nagan Raya Dalam Angka, 2021 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-13
R P IK VN GV IPYENTAN TANSTUDM 07.27.07. 6 IES 2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah Kawasan strategis Kabupaten Nagan Raya ditetapkan berdasarkan nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersinergi. Berikut Kawasan strategis Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035. Tabel 2.12. Kawasan Strategis Kabupaten Nagan Raya NOSUDUT KEPENTINGANKAWASAN Kawasan AgropolitanKualaCot KumbangKuala PesisirKuala TrangSuka MakmueCot PeuradiTadu RayaSarah MantokTripa MakmurMon DuaDarul MakmurSimpang Deli Kilang2Ekonomi Kawasan MinapolitanKuala PesisirPadang RubekBeutongBlang LeumakPante AraTadu rayaSarah MantokTripa MakmurMon Dua3Ekonomi Kawasan Cepat TumbuhKuala Pesisir4Ekonomi Kawasan Koridor Perdagangan dan JasaKualaUjung FatihahBlang TeungohSimpang Peut5Ekonomi Kawasan Percepatan Daerah TertinggalBeutong Ateuh Banggalang4 (Empat) Gampong6Ekonomi Kawasan PariwisataKawasan Danau Laut TaduTadu Raya6 (Enam) GampongKawasan Krueng IsepBeutongPante AraKawasan Bantaran Irigasi JeuramBeutongKeude SeumotKawasan Air Terjun Krueng ItamTadu RayaKrueng Itam7Kawasan PLTUKuala PesisirSuak PuntongKawasan Industri Skala BesarKuala PesisirKawasan Industri Skala MenengahTadu RayaCot RambongKuala Tadu8Kawasan Rawan Bencana TsunamiKuala Pesisir10 (sepuluh) GampongTadu Raya3 (tiga) gampongTripa Makmur5 (lima) gampongSumber Daya Alam/ Teknologi TinggiFungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Sumber: RTRW Kab. Nagan Raya Tahun 2015-2035 Selanjutnya, pengembangan wilayah disusun berdasarkan rencana struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Kabupaten Nagan Raya memiliki satu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-14
RPK came bk dan satu Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan beberapa Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta beberapa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara, PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang akan dipromosikan menjadi PKL. PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kawasan dan PPL kawasan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan dalam skala lingkungan. Gambar 2.6. Struktur Ruang Kabupaten Nagan Raya 322 Ah ff of Hg AnySephe wY st Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2015 - 2035 2.1.3.1. Pengelolaan Kawasan Lindung Sebagian Wilayah Kabupaten Nagan Raya merupakan Kawasan Lindung, sehingga dalam pemanfaatan kawasan harus mengacu pada pola pemanfaatan ruang kawasan lindung yang bertujuan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antara wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana pemanfaatan Kawasan Lindung di Kabupaten Nagan Raya bertujuan untuk: GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-15
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR a) Mengarahkan fungsi kawasan lindung yang meliputi rencana pemanfaatan ruang kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya, kawasan suaka alam, kawasan perlindungan setempat dan kawasan bencana; b) Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber air; c) Mengendalikan pemanfatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana pemanfaatan kawasan lindung di Kabupaten Nagan Raya seluas 126.108.96 Ha adalah: a) Kawasan lindung Kawasan hutan lindung di Kabupaten Nagan Raya terdapat wilayah Kecamatan Seunagan Timur seluas 2.446,702 Ha berada di Gampong Pulo Teungoh; Kecamatan Beutong seluas 75.149,446 Ha berada di Gampong Blang Neang, Pante Ara, Pante Bayam, dan Ujong Blang; Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang seluas 30.026,599 Ha berada di Gampong Babah Suak, Blang Meurandeh, Blang Puuk dan Kuta Teungoh; dan Kecamatan Darul Makmur seluas 21.486,159 Ha berada di Gampong Alue Rambot, Alue Waki, Krueng Alem dan Krueng Seumanyam. b) Kawasan perlindungan setempat Kawasan perlindungan setempat di wilayah Kabupaten Nagan Raya dibagi dalam tiga jenis yaitu kawasan sempadan pantai seluas 497,45 Ha, kawasan sempadan sungai seluas 8.961,28 Ha dan kawasan sekitar danau 156,71 Ha. 2.1.3.2 Pengelolaan Kawasan Budidaya Pengembangan kawasan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya bertujuan untuk menjaga kualitas daya dukung Kabupaten Nagan Raya. Adapun kawasan budidaya diperuntukkan untuk: pemukiman, pertanian tanaman pangan, tanaman tahunan/perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata, pengembangan hutan rakyat, industri, lahan basah, lahan kering dan transmigrasi. Luas areal kawasan lindung dan budidaya di Kabupaten Nagan Raya. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-16
@waswalLONoni"Aywary Tabel 2.13. Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Kabupaten Nagan Raya Luas Areal No Uraian Kawasan Lindung(Ha) Kawasan Hutan Lindung 1 Kawasan Hutan Lindung 126.108,96 Kawasan Yang Memberi PerlindunganKawasan Bawahnya 1 Kawasan Rawa gambut 11.380,71 Kawasan Perlindungan Setempat 1 Kawasan Spamdan Pantai 497,45 2 Kawasan Spamdan Sungai 8.961,28 3 Kawasan sekitar Danau 156,71 Kawasan Hutan Produksi 1 Hutan Produksi 16.348,253 2 Hutan Produksi Terbatas 6.637,598 3 Hutan Produksi Koversi 4.658,14 Kawasan Rawan Bencana Alam 1 Kawasan Rawan Longsor 6.523,94 2 Kawasan Rawan Pasang dan Abrasi 15.702,08 3 Kawasan Rawan Kebakaran 1,363.60 4 Kawasan Rawan Banjir 92,352.28 Kawasan Pertanian 1 Kawasan Lahan Basah 12.777,64 2 Kawasan Lahan Kering 64.520,71 Kawasan Perkebunan 1 Perkebunan Besar 54.417,29 2 Perkebunan Rakyat 2.064,40 Kawasan Peternakan 1 Peternakan Besar 113,33 Tabel 2.12 di atas memperlihatkan perbandingan lahan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Status Penguasaan Lahan Budidaya di wilayah Kabupaten Nagan Raya saat ini yang terindentifikasi dapat digolongkan menjadi dua yaitu: Hak Guna tanah (HGU) dan Hak Milik. Penggunaan lahan yang termasuk status HGU diantaranya Hak Penguasaan Hutan (HPH), Perkebunan Besar dan Hutan GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-17
Tanaman Industri (HTI). Pemanfaatan lahan juga untuk berbagai kegiatan pemukiman, pertanian, perkebunan, perdagangan dan jasa serta perkantoran. Tabel 2.14. Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Kawasan Hutan Kawasan No Kecamatan Lindung Budidaya (Ha) (%) (Ha) (%) 1 Darul Makmur 2 3 4 5 6 7 8 Kuala Kuala Pesisir Tadu Raya Beutong Seunagan Suka Makmue Seunagan Timur Beutong Ateuh Banggalang 9 21,486,159 - - - 75,149,446 - - 2,446,702 30,026,599 16,6 - - - 58,2 - - 1,9 23,3 4,608,15 - - - 5,986,29 - - 5,246,36 5,246,36 29,69 - - - 37,79 - - 33,12 33,12 10 Tripa Makmur Jumlah
129,108,96 100
1,584,080 100 Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 2.1.3.3 Kawasan Rawan Bencana Alam Pada umumnya kondisi geografis, geologis, hidrologis maupun demografis sangat mempengaruhi tingkat kerawanan bencana di suatu daerah. Bencana alam yang terjadi meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir dan pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia, konflik dengan alam). Dalam beberapa tahun terakhir, bencana yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya antara lain: banjir genangan, abrasi pantai, longsor, erosi, dan kebakaran lahan. Banjir genangan merupakan bencana tahunan yang melanda beberapa kawasan yaitu Kecamatan Tripa Makmur, Tadu Raya, Kuala Pesisir dan Darul Makmur. Bencana tanah longsor juga sering terjadi di jalan Lintas Tengah Aceh yaitu di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang merupakan wilayah perbukitan yang GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-18 Weed GBies
RPK came bk curam (Singgah Mata). Selain itu, bencana kebakaran lahan yang diakibatkan baik oleh faktor alam yaitu cuaca ekstrim pada musim kemarau maupun faktor kesadaran manusia yang rendah akan kepeduliannya terhadap lingkungan. Berdasarkan potensi rawan bencana di Kabupaten Nagan Raya dapat diklasifikasikan dalam beberapa kondisi yaitu : 1. Kawasan rawan longsor meliputi Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang; 2. Kawasan rawan gelombang pasang meliputi Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya dan Tripa Makmur; 3. Kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Tadu Raya, Tripa Makmur, Kuala, Kuala Pesisir dan Darul Makmur; 4. Kawasan rawan kebakaran lahan meliputi Kacamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Kuala. 5. Kawasan rawan tsunami ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi daerah seluruh wilayah pesisir Kabupaten Nagan Raya. 6. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota. Permasalahan utama dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Nagan Raya terutama untuk bencana dengan skala menengah keatas antara lain belum terpadunya koordinasi antara unsur pemerintah dengan swasta dan masyarakat sipil lainnya. Hal lain yang membuat kurang optimalnya penyelenggaraan layanan penanggulangan bencana adalah partisipasi masyarakat dalam pengurangan resiko bencana masih terbatas hanya pada saat terjadinya bencana (fase tanggap darurat), serta sarana dan prasarana pendukung yang masih belum memadai. Gambar 2.7. Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya | | Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2015 - 2035 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-19
RPK came bk Bencana lainnya yang berpotensi terjadi di kabupaten Nagan Raya adalah bersumber dari perilaku manusia atau aktifitas yang ditekuni oleh masyarakat itu sendiri. Bencana tersebut terjadi akibat faktor kelalaian, pengetahuan masyarakat yang rendah, ketidaktahuan dan lainnya. Bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti kebakaran, konflik sosial dan pencemaran lingkungan (polusi udara dan limbah industri). Eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam seperti penambangan yang tidak dikelola dengan baik diperkirakan akan menimbulkan masalah baru terhadap kualitas lingkungan hidup. Gambar 2.8. Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya PETA DI RISIXO KABUPATEN MULT! NAGAN BENCANA RAYA = same pe 2 a" vey Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Tahun 2018 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB Perekonomian suatu daerah secara menyeluruh dapat digambarkan dengan PDRB. Meningkatnya nilai PDRB dapat menunjukkan peningkatan perekonomian suatu daerah, begitu juga sebaliknya. Dilihat dari PDRB Kabupaten Nagan Raya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan terjadi peningkatan nilai PDRB tahun 2016-2020. Ini menunjukkan kinerja perekonomian Kabupaten Nagan Raya meningkat dalam lima tahun terakhir sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2016, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Nagan Raya sebanyak 6,16 triliun rupiah dan terus meningkat menjadi RP 7,67 triliun tahun 2020. Rata-rata kenaikan tiap tahun sebanyak 0,40 triliun rupiah dalam lima tahun terakhir. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-20
RPK came b Gambar 2.9. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nagan Raya (Triliun Rupiah) Tahun 2016 - 2020 9 8 7 6 D000] 5 4 3 2 1 0 2016 2019* 2018 2017 Tahun 6,57 6,16 6,93 7,42 Sumber : Tinjauan Perekonomian Kab. Nagan Raya Tahun 2021 2020** 7,67 Sementara PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB yang masih dipengaruhi oleh perubahan harga. Untuk melihat nilai PDRB yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga (perkembangan riil) maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010. Nilai PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2016-2020 seperti pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Tahun 2016, nilai PDRB atas dasar harga konstan adalah 5,64 triliun rupiah dan terus naik menjadi 6,76 triliun rupiah pada tahun 2020. Kenaikan ini menunjukkan selama tahun 2016-2020 terjadi peningkatan produktivitas (output) ekonomi secara agregat (menyeluruh) dari keseluruhan kategori lapangan usaha di kabupaten Nagan Raya. Secara rata-rata, PDRB ADHK Kabupaten Nagan Raya mengalami kenaikan periode 2016-2020. Oleh karena itu, kenaiikan PDRB ADHB lebih lebih besar dibandingkan kenaikan PDRB ADHK selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga lebih dominan dibandingkan dengan kenaikan produksi di Kabupaten Nagan Raya. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-21
RPK came bk Gambar 2.10. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Nagan Raya (Triliun Rupiah), Tahun 2016 - 2020 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 noo0l 2016 2017 2018 2019* 2020** Tahun 5,64 5,86 6,12 6,53 6,76 Sumber : Tinjauan Perekonoian Kab. Nagan Raya Tahun 2021 Struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari besarnya peranan atau kontribusi masing-masing kategori atau lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB suatu daerah. Struktur ekonomi disebut berubah jika terjadi perubahan kategori atau lapangan usaha yang dominan dalam pembentukan PDRB digantikan dengan kategori lainnya pada suatu daerah dalam periode tertentu. Sampai tahun 2020 struktur ekonomi masyarakat Nagan Raya masih didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terlihat dari yang paling besarnya kontribusi kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Nagan Raya. Kategori ini masih menjadi andalan bagi masyarakat Nagan raya yang ditunjukkan dengan kontribusinya yang tinggi dari tahun ke tahun. Tahun 2020 kontribusi kategori ini sudah mencapai 45,74 % dalam pembentukan PDRB Kabupaten Nagan Raya. Keberadaan kategori ini bersifat padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di kabupaten Nagan Raya. Gambar 2.11. Struktur PDRB Kabupaten Nagan Raya (persen) 50 46,63 40 30 20 10 9,43 11,73 9,85 5,24 3,58 3,8 10,74 0 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Pertambangan dan Penggalian Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib Industri Pengolahan Transportasi dan Pergudangan Kategori Lainnnya 2016 46,63 9,43 11,73 9,85 5,24 3,58 3,8 10,74 Sumber : Tinjauan Perekonomian, 2021 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-22
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya menunjukkan tren yang positif pada periode waktu 2016-2020. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir sebesar 0,46 persen. Dari tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya sempat melambat sebesar 4,05 persen dan tahun 2017 menjadi 3,95 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya tahun 2019 yaitu 6,77 persenmerupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, seperti terlihat pada grafik berikut ini. Gambar 2.12. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya (persen), Tahun 2016-2020 6,77 4,05 3,95 4,29 3,54 2016 2017 2018 2019* 2020** o- Pertumbuhan Ekonomi 4,05 3,95 4,29 6,77 3,54 Sumber : Tinjauan Perekonomian Kab. Nagan Raya Tahun 2021 2.2.1.2 Pendapatan Per Kapita Kondisi taraf hidup dan kesejahteraan warga Kabupaten Nagan Raya salah satunya dapat dilihat daribesaran nilai pendapatan per-kapita penduduknya. Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan per-kapita masyarakat penduduk Kabupaten Nagan Raya secara umum menunjukkan tren peningkatan secara persentase menurut ADHK, selama kurun waktu tahun 2017-2021, walaupun pada tahun 2021 angka tingkat pendapatan perkapita sedikiit mengalami angka pertumbuhan yang lebih rendah jika di bandingkan dengan tahun 2020. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-23
RPK sasaninawe & K TASUDN202.2 7.00.5 MMP Gambar 2.13. PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Nagan Raya (juta rupiah), Tahun 2016-2020 PDRB Per Kapita ADHB 44,33 45,12 42,11 40,73 38,93 2016 2017 2018 2019* 2020* oe PDRB Per Kapita ADHB Sumber : Tinjauan Perekonomian Kab. Nagan Raya Tahun 2021 Dari Gambar 2.13 diatas menjelaskan bahwa pendapatan per-kapita atas dasar harga konstan (ADHK) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,61 persen per-tahun. berdasarkan ADHK tersebut, pendapatan per-kapita penduduk Kabupaten Nagan Raya selama kurun waktu antara 2017-2021 menunjukkan tren peningkatan ADHK. Hingga tahun 2021, pendapatan per-kapita ADHK penduduk Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar Rp. 19,53 juta, yang meningkat secara rata- rata 3,61 persen per-tahun , dimana pada tahun 2017, saat itu nilai pendapatan per- kapita ADHK penduduk Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar RP. 19,17 juta. PDRB per kapita Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2016 PDRB per kapita Kabupaten Nagan Raya mencapai 38,93 juta rupiah. Dalam lima tahun terakhir PDRB per kapita sudah mengalami peningkatan. Pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi terjadi tahun 2020. Pada tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Nagan Raya atas dasar harga berlaku mencapai 45,12. Artinya, setiap penduduk di Kabupaten Nagan Raya rata-rata dapat menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar 45,12. juta rupiah selama tahun 2020. 2.2.1.3 Laju Inflasi Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum pada suatu tahun tertentu. Seberapa besar tingkat inflasi yang terjadi selama ini di Kabupaten Nagan Raya dapat dicermati dari angka inflasi Kabupaten Meulaboh. Mengutip publikasi data BPS, pada tahun 2021, data yang ada menunjukkan, tingkat inflasi di daerah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017 dan tahun 2021 berada di atas rata-rata nasional, dan bahkan berada di atas Banda Aceh. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-24
@waswalLONoni"Aywary Perkembangan kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Nagan Raya yang tergambar dari laju inflasi selama ini mulai menunjukkan kecenderungan dapat lebih terkendali dan terjaga dengan cukup baik. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kemajuan yang perlu tetap dipertahankan, agar daya beli masyarakat tetap dapat menjangkau upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Tabel 2.15. Tingkat Inflasi Tahun 2017-2021 (persen) Daerah 2017 2018 2019 2020 2021 Nagan Raya 3,3 2,44 5,6 2,87 1,13 Banda Aceh 3,83 1,27 3,13 4,86 0,06 Nasional 3,36 3,35 3,02 3,68 0,1 Sumber: BPS Aceh 2021 Gambar 2.14. Perkembangan tingkat Inflasi Nasional, Aceh dan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 6 5,6 4,86 5 4 3,3 3,83 3,36 3,35 3,13 3,02 2,87 3,68 3 2,44 2 1,27 1,13 1 0,06 0,1 0 2017 2018 2019 2020 2021 Nagan Raya Banda Aceh Nasional Sumber: BPS Aceh 2021 Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah kiranya perlu terus berupaya ikut berperan dalam menjaga serta mendorong terciptanya stabilitas harga-harga secara umum agar dimasa mendatang tidak menyebabkan inflasi yang tinggi. Inflasi GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-25
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR yang tinggi dapat menyulitkan kehidupan anggota masyarakat yang berpenghasilan tetap dan rendah. Salah satu upaya penting yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menjamin distribusi barang-barang dan jasa dengan lancar, dan membuka peluang peningkatan produksi lokal, terutama barang-barang kebutuhan pokok yang mampu dihasilkan oleh daerah serta peningkatan peran dan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Nagan Raya. 2.2.1.4 Kemiskinan Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialpolitik. Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. 1. Persentase Penduduk Miskin Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selama ini telah dan akan terus memberikan perhatian khusus dengan upaya yang sungguh-sungguh dalam kaitannya dengan penanggulangan masalah kemiskinan. Berbagai program pembangunan yang dapat mengurangi angka kemiskinan akan terus diprioritaskan dan diintensifkan pelaksanaannya. Sektor pembangunan terkait dalam hal ini seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Begitu halnya dalam konteks kewilayahan, prioritas program pembangunan yang mengarah pada upaya pengurangan angka kemiskinan di daerah ini nantinya akan langsung lebih diarahkanpada wilayah-wilayah yang selama ini dinilai menjadi kantong- kantong kemiskinan di wilayah perkotaan, pegunungan dan sebagian diantaranya yang ada di wilayah pesisir. Selama periode 2017-2021, implementasi kegiatan pembangunan dalam kaitannya dengan upaya mengurangi jumlah penduduk miskin dalam hal ini masih perlu mendapat perhatian lebih serius. Hal ini didasarkan pada fenomena, bahwa meskipun persentase angka kemiskinan Kabupaten Nagan Raya beberapa tahun GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-26
@\W/ANTRALINASNTAN]Wael TT terepope. Coat or ' terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2017 persentase kemiskinan Kabupaten Nagan Raya sebesar 19,34 persen. Tahun 2018 samapi dangan tahun 2020 di tingkat kemiskinan juga mengalami perubahan penurunan masing-masing di angka 18,97 persen, 17,79 persen dan 17,07. Begitu juga halnya untuk tahun 2021 tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,02 persen. Tabel 2.16. Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh, Nagan Raya Tahun 2017-2021 Daerah 2017 2018 2019 2020 2021 Nasional 10,12 9,66 9,22 10,19 9,71 Provinsi Aceh 15,92 15,68 15,01 15,43 15,33 Kab, Nagan Raya 18,97 17,97 17,70 17,02 18,23 Sumber: BPS Kab. Nagan Raya Tahun 2021 Gambar 2.15. Persentase Kemiskinan Nasional, Aceh dan Nagan Raya Tahun 2017-2021 25 20 15 10 18,97 17,97 PLHWIMLH 17,70 17,02 15,92 15,68 15,33 15,43 15,01 9,71 10,12 10,19 9,66 9,22 18,23 5 0 2017 2018 2019 2020 2021 Nasional Provinsi Aceh Kab, Nagan Raya Sumber: BPS Kab. Nagan Raya Tahun 2021 Berdasarkan data BPS rata - rata persentase penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya termasuk daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di Provinsi Aceh. Salah satu faktor yang mungkin dapat menyebabkan masih GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-27
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR belum maksimalnya dampak dari upaya keras Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam hal penanggulangan kemiskinan, kenyataan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya selama kurun waktu tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berbagai kemungkinan penyebab, seperti dampak dari Covid-19, dorongan inflasi dan naiknya harga-harga barang dan jasa yang cenderung ikut mendorong naiknya batas garis kemiskinan, dimana hal ini tentunya dapat mempengaruhi besaran jumlah penduduk miskin maupun angka kemiskinan itu sendiri. Kondisi dan kenyataan tersebut pula yang dinilai perlu mendapat perhatian sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam kaitannya dengan upaya yang sudah, sedang maupun yang masih akan dilakukan dalam hal perencanaan dan penyusunan berbagai program pembangunan terkait upaya penanggulangan kemiskinan maupun program-program pembangunan lain yang lebih berpihak pada golongan masyarakat miskin. Gambar 2.16. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2020 4,5 4 3,5 3 3,84 3,14 3,7 3,17 3,33 2,5 2,53 2 1,5 1 0,5 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2021 Dari Gambar 2.16 diatas menggambarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran pesuduk dari garis kemiskinan. Nilai agregat dari poverty gap index menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai poverty gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-28
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR bantuan dan program. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Berdasarkan perkembangannya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang di dapat mencapai 3,84. Pada tahun berikutnya 2020 terjadi penurunan menjaddi 3,33. Gambar 2.17. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2020 1,2 1,06 1 1,01 0,94 0,8 0,86 0,83 0,6 0,58 0,4 0,2 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2021 Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nagan Raya dapat diturunkan secara efektif. Gambar 2.17 menunjukkan efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nagan Raya tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami penurunan yang konsisten dari 1,06 menjadi 0,94 pada tahun 2020. Secara umum, hal ini berarti GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-29
(ANGELA IRYANA\ RPK oes bk program dan kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya cukup efektif menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari tahun ke tahun. Selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami penurunan. Tahun 2015, penduduk miskin berkisar sebesar 20,13 persen turun menjadi 19,25 persen pada tahun 2016, tahun 2017 persentase kemiskinan sedikit mengalami kenaikan sebesar 19.34 persen dan kembali turun menjadi 18.97 pada tahun 2018. Tahun 2019, penduduk miskin Kabupaten Nagan Raya sebesar 17,97 persen dan ditahun 2020 kembali turun menjadi 17,20 persen. Gambaran terkait angka kemiskinan dan garis kemiskinan Kabupaten Nagan Raya beserta angka perbandingannya, dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut: Tabel 2.17. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2013-2020 Jumlah Persentase Garis Kemiskinan Tahun Penduduk Penduduk (Rupiah/kapita/bulan) Miskin (Ribu) Miskin 2013 353.231 32.66 21.75 2014 356.221 31.91 20.85 2015 361.359 31.32 20.13 2016 374.236 30.31 19.25 2017 400.811 31.06 19.34 2018 426.827 31.06 18.97 2019 446.144 29.93 17.97 2020 493.121 29.99 17.70 Sumber: Nagan Raya Dalam Angka, 2021 2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, IPM yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu wilayah. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-30
RPK came bk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Nagan Raya pada tahun 2021 sebesar 69,31 dan masuk dalam kategori "sedang". Pencapaian ini meningkat 1,53 poin dari indeks tahun 2017 yang tercatat 67,78. Angka tersebut menunjukkan angka IPM Nagan Raya berada di bawah rata-rata Aceh pada tahun 2021 yaitu sebesar (72,18) dan Nasional (72,29). Dan posisi Kabupaten Nagan Raya berada pada peringkat 16 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.18. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 - 2021 CZE No Uraian 1 Nasional Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 70,81 71,39 71,92 71,94 72,29 2 Provinsi Aceh 70,6 71,19 71,9 71,99 72,18 3 Kab, Nagan Raya 67,78 68,15 69,11 69,18 69,31 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 Gambar 2.18. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017 - 2021 73 72 70,6 71,39 71,19 71,92 71,9 71,94 71,99 72,29 72,18 71 70 69 68 67 66 65 70,81 fit 68,15 67,78 2017 2018 A 2019 69,11 [S 69,31 69,18 2020 2021 a Nasional a Provinsi Aceh a Kab, Nagan Raya Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 2.2.1.6 Ketimpangan Pendapatan Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-31
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Menurut (Todaro dan Smith, 2006), seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia, bahwa nilai Gini Ratio yang terletak antara 0,50-0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36-0,49 menunjukan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20-0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata). Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan 0 (nol) dan 1 (satu). Walaupun dalam kenyataannya masih terdapat banyak pertimbangan untuk menyatakan kemerataan tingkat pendapatan masyarakat, Indeks Gini menjadi salah satu ukuran yang memenuhi empat kriteria, yaitu prinsip anonimitas (tidak memandang siapa yang dihitung apakah kaya atau miskin), prinsip independensi skala (tidak bergantung pada perekonomian suatu negara), prinsip independensi populasi (tidak bergantung jumlah penduduk), serta prinsip transfer (mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan). Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Indeks Gini valid untuk digunakan sebagai alat ukur ketimpangan yang umum digunakan Indeks gini Kabupaten Nagan Raya tahun 2019 adalah 0,252 menunjukkan bahwa di Kabupaten Nagan Raya pemerataan pendapatan penduduk masuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Walaupun mengalami fluktuasi dari tahun 2017 s/d 2021 namun masih tergolong kesejangannya rendah dan berada dibawah indeks Aceh dan Nasional. Peningkatan ketimpangan ini berbanding terbalik dengan laju indeks gini di Provinsi Aceh dan Indonesia. Untuk indeks gini Provinsi Aceh dan Indonesia, trendnya terus menurun. Perkembangan indeks gini Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan Indonesia dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Hal ini menandakan menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menghambat pertumbuhan. Hal ini karena ketimpangan menyebabkan kebijakan redistribusi pendapatan yang mahal. Tabel 2.19. Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Kabupaten Nagan Raya 0,231 0,284 0,252 0,275 0.268 2 Provinsi Aceh 0,329 0,325 0,319 0,323 0,323 3 Indonesia 0,393 0,389 0,380 0,385 0,381 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-32
@\W/ANTRALINASNTAN]Wael TT terepope. Coat or ' Gambar 2.19. Indeks Gini Nasional, Provinsi Aceh dan Kab. Nagan Raya 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 2017 2018 2019 2020 2021 Kab. Nagan Raya
Provinsi Aceh
Nasional Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 Kurun waktu 2012-2019, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Nagan Raya cenderung stabil, meskipun berfluktuasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mengalami perubahan. Tahun 2012 angka TPAK mencapai 59.41 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 61,36 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nagan Raya juga berfluktuatif selama 2012-2019. Kendati demikian, adanya kemajuan dalam penurunan angka pengangguran di Kabupaten Nagan Raya selama dua tahun terakhir (2015-2019). Tahun 2012, angka TPT mencapai 7,63 persen. Angka TPT tersebut menurun berkisar 50 persen pada periode 2013-2019. Sampai tahun 2019, tercatat TPT di Kabupaten Nagan Raya sebesar 5.35 persen. Gambar 2.20. Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020 (persen) 7,63 59,41 7,77 60,26 3,69 63,74 3,97 59,51 4,03 61,13 4,11 62,75 5,94 60,83 5,35 61,63 5,11 66,61 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TPT 7,63 7,77 3,69 3,97 4,03 4,11 5,94 5,35 5,11 TPAK 59,41 60,26 63,74 59,51 61,13 62,75 60,83 61,63 66,61 Sumber : BPS Kab. Nagan Raya Tahun 2021 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-33
Wdd g 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 2.2.2.1 Angka Melek Huruf Angka melek huruf merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa baca/tulis di suatu daerah, dengan keseluruhan jumlah penduduk usia diatas 15 tahun di daerah tersebut. Angka melek huruf menunjukan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Angka melek huruf yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat. Angka melek huruf juga menggambarkan keberhasilan suatu daerah dalam pelaksanaan program wajib belajar hingga ke tingkat pendidikan menengah pertama (SMP/sederajat), dimana rata-rata usia normal peserta didik adalah 15 tahun. Angka Melek Huruf pada Tahun 2014 berkisar sebesar 97.20 persen, artinya terdapat 2,80 persen penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis, dimana angka ini terus meningkat pada tahun 2015 sebesar 96.35 persen, tahun 2016 angka melek huruf di Kabupaten Nagan Raya menurun menjadi 93.41 persen dan kembali meningkat kembali pada tahun 2017 sebesar 95,54 persen , pada tahun 2018 sebesar 96,25 persen dan pada tahun 2020 menjadi 97,05 persen. Gambar 2.21. Perkembangan Angka Melek Huruf Dewasa di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2020 (persen) Angka Melek Huruf 98 98 97,2 97,05 97 96,35 96,25 96 95 94 93 93,57 0) 93,93 93,41 93,41 92 91 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Meskipun capaian angka melek huruf di Kabupaten Nagan Raya mengalami perbaikan dan peningkatan, namun masih terjadinya disparitas antara penduduk dewasa laki-laki dan perempuan. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-34
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR 2.2.2.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan indikator lainnya dalam bidang pendidikan. Kedua indikator tersebut termasuk juga dalam komponen pembentuk IPM, sebagai variabel baru menggantikan variabel angka melek huruf dalam perhitungan IPM, untuk dimensi pengetahuan (pendidikan). Mengutip BPS, angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Angka Harapan Lama Sekolah-HLS (Expected Years of Schooling -EYS) didefnisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Berbagai upaya pembangunan pendidikan yang diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mampu meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, kendati belum mencapai angka ideal. Tahun 2018, angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Nagan Raya sebesar 8.26 Tahun, Kemudian, angka rata-rata lama sekolah tersebut meningkat menjadi 8.5 Tahun pada Tahun 2019. Dan sebesar 8.68 tahun pada tahun 2020, adapun angka rata-rata lama sekolah untuk Aceh tahun 2018 sebesar 9.09 tahun, tahun 2019 sebesar 9.18 dan tahun 2020 sebesar 9.33 tahun. Untuk Nasional tahun 2018 angka rata-rata lama sekolah sebesar 8.17 Tahun, pada tahun 2019 dan 2020 angka rata-rata lama sekolah adalah sebesar 8.34 Tahun dan 8.48 Tahun. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berupaya keras meningkatkan rata- rata lama sekolah penduduk dewasa. Program penyetaraan pendidikan melalui Paket A, B, dan C dipandang juga bermanfaat dalam memperbaiki kualitas SDM dan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Sepanjang tahun 2018- 2020, Pemerintah Nagan Raya dinilai cukup berhasil meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk, meskipun belum mencapai target pemerintah. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-35
RPK "scores BD Gambar 2.22. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya, Aceh dan Nasional, Tahun 2015-2021 (Tahun) 10 9,5 \ \ 9,32 9,36 9,42 9,46 9,59 9,71 9,77 9 8,5 8 7,5 7 hd 8,42 \ 8,22 8,32 8,25 8,24 2015 2016 2017 8,5 8,58 8,26 2018 8,75 8,5 2019 8,9 8,97 8,68 8,69 Mt 2020 2021
Nagan Raya
Aceh
Nasional Sumber : BPS Aceh , 2022 Meskipun angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa bergerak naik secara signifikan, kebijakan lanjutan dan inovasi-inovasi pembangunan pendidikan guna meningkatkan mutu dan kualitas SDM masyarakat, tetap dibutuhkan. Disamping mempertahankan kebijakan pendidikan gratis yang telah gulirkan selama ini, kebijakan pendidikan lainnya yang pro-masyarakat miskin terus diupayakan dilaksanakan secara berkelanjutan, seperti peningkatan bantuan beasiswa (diupayakan berlanjut ke perguruan tinggi), pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas, peningkatan pembangunan PAUD, serta penyediaan fasilitas pendukung pendidikan yang memadai di setiap jenjang pendidikan dan antar wilayah. 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Posisi geografis yang strategis dan ditunjang oleh beragamnya etnis masyarakat di Provinsi Aceh menggambarkan peninggalan keragaman budaya dan seni dengan nilai sejarah yang tinggi, begitu juga dengan Kabupaten Nagan Raya yang memiliki keragaman budaya dan seni yang diwariskan oleh leluhur. Adapun beberapa keragaman budaya dan seni tersebut perlu dijaga dan dilestarikan keberdaannya sebagai bentuk identitas dari suatu daerah. Adapun keragaman budaya dan seni yang ada di Kabupaten Nagan Raya dapat terlihat dari beberapa kebiasaan masyarakat terutama dalam perayaan pesta perkawinan, sunat rasul, keragaman makanan khas, dan tradisi lainnya yang terus dijaga dan dilestarikan. Selain itu terdapat juga beberapa situs sejarah budaya GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-36
@waswalLONoni"Aywary antara lain, 8 (delapan) makam, 1 (satu) rumah tradisional, 1 (satu) benteng dan 3 (tiga) tempat bersejarah. 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan 2.3.1.1 Pendidikan Islami Pendidikan Islami adalah proses pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai islami yang bertujuan untuk memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Pendidikan islami di Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan melalui lembaga-lembaga formal maupun non formal. Beberapa lembaga pendidikan islami yang merupakan lembaga formal seperti Madrasah-madrasah yang dikelolah oleh Kementerian Agama dan sekolah islam terpadu yang dikelola oleh pihak swasta. Selain itu terdapat sejumlah lembaga pendidikan non formal seperti pesantren dan dayah yang dikelola oleh ulama-ulama terkemuka di Kabupaten Nagan Raya. Berkaitan dengan lembaga pendidikan formal terdapat 14 (empat belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 5 (lima) Madrasah Ibtidaiyah Swasta, 2 (dua) Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 8 (delapan) Madrasah Tsanawiyah Swasta, 1 (satu) Madrasah Aliyah Negeri dan 2 (dua) Madrasah Aliyah Swasta. Selanjutnya juga terdapat 2 (dua) Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Swasta dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT). Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya berkaitan dengan penghafal Al-Qur`an (Hafiz 30 Juz), Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.20. Jumlah Penghafal Al-Qur`an (Hafiz 30 Juz), Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah dari Tahun 2017 - 2021 NO INDIKATOR TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah Penghafal penghafal Al-Qur`an 23 orang 23 orang 40 orang 70 orang 80 orang 2 Angka melek Al-Qur`an penduduk usia 6-21 tahun 82% 83% 85% 90% 90% 3 4 Angka melek Al-Qur`an penduduk usia > 21 tahun Persentase dayah yang memenuhi standarisasi pendidikan dayah 79% 10% 80% 10% 82% 11% 85% 57% 87% 85% Sumber : Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, 2022 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-37
@waswalLONoni"Aywary 2.3.1.2 Keagamaan Syariat Islam Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist dengan tujuan terciptanya kemaslahatan dan kebaikan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan pengawasan terhadap penegakan Syari`at Islam di Kabupaten Nagan Raya, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait seperti Dinas Syari`at Islam, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah termasuk unsur TNI dan POLRI. Syari`at Islam harus dipahami sebagai suatu rahmat sehingga dalam pelaksanaanya akan timbul suatu kesadaran untuk melaksanakannya secara ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai syariat islam dikalangan masyarakat belum optimal direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat. Dalam pelaksanaan Syari`at Islam, ulama memiliki peranan yang sangat penting. Selain menjadi panutan umat, ulama juga menjadi motor penggerak pelaksanaan Syari`at Islam. Disamping itu ulama juga menjadi pembimbing bagi umat dalam rangka menerangkan maksud dan tujuan isi yang terkandung dalam Al-Qur`an dan Hadist dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa faktor pendukung perkembangan pelaksanaan dan pengawasan Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2017- 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.21. Pendukung Pelaksanaan dan Pengawasan Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2017-2021 TAHUN No Uraian Kegiatan 2017 2018 2019 2020 2021 1 Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Keagamaan 454 Unit 454 Unit 454 Unit 458 Unit 463 Unit 2 Pembinaan Dakwah Agama bagi Masyarakat 204 orang 207 orang 212 orang 217 orang 220 orang 3 Rata-rata jamaah mesjid per waktu shalat 32 orang 32 orang 33 orang 35 orang 38 orang 4 Jumlah Mesjid yang melaksanakan sholat 5 (lima) waktu secara rutin 48 Mesjid 49 Mesjid 50 Mesjid 50 Mesjid 55 Mesjid 5 Pembinaan Dinul Islam 267 orang 271 orang 278 orang 280 orang 280 orang GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-38
@waswalLONoni"Aywary TAHUN No Uraian Kegiatan 2017 2018 2019 2020 2021 6 7 Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam Jumlah Kader Ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi 51% 158 orang 40% 160 orang 40% 164 orang 70% 200 orang 80% 210 orang Sumber: Dinas Syariat Islam dan Satpol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya 2022 Salah satu bentuk komitmen pemerintah Aceh dalam merealisasikan syariat islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan umat adalah dengan telah ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal , dimana Baitul Mal diberi kewenangan untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, wakaf, perwalian (Ziswaf dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Realisasi dari penerimaan zakat/infaq/sadaqah Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.22. Realisasi Penerimaan Zakat/Infaq/Sadaqah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 NO TAHUN REALISASI PENERIMAAN ZIS (Rp.) 1 2017 7.809.500.000 2 2018 5.922.847.908 3 2019 5.017.703.487 4 2020 6.916.300.000 Sumber : Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Berdasarkan data di atas, dapat dilihat perkembangan realisasi penerimaan ZIS di Kabupaten Nagan Raya bersifat fluktuatif, pada tahun 2017 penerimaan ZIS sejumlah Rp. 7.809.500.000,-. Sementara pada tahun 2018 menurun menjadi Rp. 5.922.847.908,-. Dan kembali meningkat menjadi Rp. 6.916.300.000,- pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena perubahan status kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten, sekarang telah berubah pengelolaan menjadi kewenangan pemerintah provinsi (sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), sehingga tenaga pendidik Sekolah Menengah Atas berubah status dari yang dulunya Aparatur Sipil Negeri Kabupaten, sekarang menjadi GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-39
@waswalLONoni"Aywary Aparatur Sipil Negeri Provinsi. Dan dengan adanya perubahan status ini berpengaruh terhadap penerimaan ZIS di Kabupaten Nagan Raya. 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib 2.3.2.1 Layanan Urusan Wajib Dasar 2.3.2.1.1. Pendidikan A. Pendidikan Anak Usia Dini Secara umum layanan TK/RA bagi penduduk usia 4-6 Tahun masih belum merata sampai ke seluruh pelosok desa/gampong di Kabupaten Nagan Raya. Jumlah lembaga TK/ RA di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 adalah sebanyak 35 unit dengan jumlah siswa 1.577 orang. Jumlah ini meningkat menjadi 38 unit pada Tahun 2016 dengan jumlah siswa 2.209 orang, kemudian pada Tahun 2020 meningkat lagi menjadi 50 unit dengan jumlah siswa 2,482 orang. Berdasarkan data tahun 2012, persentase penduduk usia 4-6 tahun yang telah memasuki TK/RA sebesar 18,71 persen dari total penduduk usia 4-6 tahun (8.430) orang. Sedangkan pada tahun 2020 partisipasi penduduk usia 4-6 tahun mengalami peningkatan yaitu menjadi 28,94 persen dari total penduduk usia 4-6 tahun (8.575) orang. selanjutnya rasio pendidikan anak usia dini di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020 secara rinci disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.23. Rasio Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 TAHUN NO JENIS 2017 2018 2019 2020 2021 1 TK/RA 50 50 50 50 47 2 Siswa 2,287 2,506 2,582 2,482 4.735 3 Penduduk Usia 4-6 Tahun 9,595 9,787 9,983 8,575 8.436 4 Rasio (%) 4,20 3,91 3,87 3,45 1783,00 5 Rasio Ketersedian sekolah per 10.000 penduduk 0,01 0,0 0,01 0,01 0,01 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya 2022 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-40
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR B. Angka Partisipasi Kasar (APK) APK merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. APK adalah rasio jumlah peserta didik, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan selama lima tahun terakhir terlihat bervariasi. Pada Tahun 2019, APK tingkat SD/MI sebesar 109,30 persen, turun menjadi 107,85 persen pada tahun 2020. Untuk tingkat pendidikan SMP/MTs, capaian APK pada tahun 2019, tercatat APK tingkat SMP/MTs sebesar 103,50 persen dan menurun menjadi 100,24 persen tahun 2020. Untuk tingkat pendidikan SMA/SMK/MA, capaian APK pada tahun 2019 sebesar 81,57 persen dan meningkat menjadi 85,15 persen tahun 2020. Tabel 2.24. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2020 APK Jenjang Pendidikan 2019 2020 SD/MI/ Sederajat 109,3 107,85 SMP/MTs/Sederajat 103,5 100,24 SMA/SMK/MA/Sederajad 81,57 85,15 Sumber : Nagan Raya Dalam Angka, 2021 Indikator pendidikan lainnya yaitu angka pendidikan murni (APM). APM merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. Berbeda dengan APK, APM menggunakan batasan kelompok umur. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai dengan GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-41
@waswalLONoni"Aywary usianya. Semakin tinggi APM menandakan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. C. Angka Partisipasi Murni (APM) Perkembangan APM Kabupaten Nagan Raya selama tahun 2019-2020 bervariasi antar jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI, capaian APM sebesar 99,70 persen tahun 2019, dan turun menjadi 99,34 persen. APM SMP/MTs tahun 2019 sebesar 86,02 persen sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 86,64 persen. untuk APM SMA/SMK/MA pada tahun 2019 sebesar 68,39 persen dan pada tahun 2020 naik menjadi 68,60. Sedangkan untuk perguruan tinggi belum ada data. Tabel 2.25. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2020 APM Jenjang Pendidikan 2019 2020 SD/MI/ Sederajat 99,7 99,34 SMP/MTs/Sederajat 86,02 86,64 SMA/SMK/MA/Sederajad 68,39 68,6 Sumber : Nagan Raya Dalam Angka, 2021 D. Persentase Penduduk Usia 17-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok, Umur Sekolah, Dan Partisipasi Sekolah Tabel 2.26. Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin,Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Nagan Raya, 2020 Tahun 2020 Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Sekolah Lagi Laki-Laki 7-12 0,00 99,88 0,12 13-15 0,00 98,89 1,11 16-18 0,00 82,10 17,90 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-42
@waswalLONoni"Aywary Tahun 2020 Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah 19-24 Tidak/Belum Pernah Sekolah 0,00 Masih Sekolah 21,13 Tidak Sekolah Lagi 78,87 7-24 0,00 68,64 31,36 Perempuan 7-12 13-15 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 16-18 2,21 86,52 11,27 19-24 0,00 29,78 70,22 7-24 0,40 76,32 23,29 Jumlah 7-12 0,00 99,94 0,06 13-15 0,00 99,38 0,62 16-18 1,22 84,55 14,23 19-24 0,00 24,82 75,18 7-24 0,19 72,27 27,54 Sumber: Nagan Raya Dalam Angka, 2021 E. Sarana dan Prasarana Pendidikan Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah secara bertahap. Jumlah Sekolah Tahun Ajaran di Kabupaten Nagan Raya, 2017-2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Tabel 2.27. Perkembangan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (unit) TAHUN NO JENJANG PENDIDIKAN 2017 2018 2019 2020 2021 Pendidikan Umum 1 TK 38 38 39 2 Sekolah Dasar (SD) 135 135 136 137 137 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 39 39 39 40 40 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-43
@waswalLONoni"Aywary TAHUN NO JENJANG PENDIDIKAN 2017 2018 2019 2020 2021 Pendidikan Agama 1 RA 11 11 11 11 11 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI) 20 20 20 20 20 3 Madrasah Tsanawiyah (MTs) 12 12 12 12 12 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, 2022 Perkembangan peserta didik/murid pada semua jenjang pendidikan menunjukkan fluktuatif. Gambaran lebih lanjut, perkembangan peserta didik menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat tabel berikut. Tabel 2.28. Perkembangan Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2017-2020 (orang) NO JUMLAH PESERTA DIDIK 2017 2018 TAHUN 2019 2020 2021 1 SD 14.836 14.796 14.727 14.981 14.490 2 SMP 5.707 5.626 5.597 5.650 4.625 Jumlah 20.543 20.422 20.324 20.631 19.115 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Jumlah peserta didik tingkat sekolah dasar mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Begitu pula dengan jumlah peserta didik yang sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Jumlah peserta didik per ruang kelas umumnya jauh lebih rendah daripada standar nasional yang ditemui pada semua jenjang pendidikan. Di tingkat SD, jumlah peserta didik per ruang kelas berkisar 17 orang per ruang kelas (kondisi tahun 2021). Angka ini lebih rendah dari batas atas sebanyak 28 murid per ruang kelas yang ditetapkan dalam standar nasional atau berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM). GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-44
@waswalLONoni"Aywary Daya tampung ruang kelas dibawah SPM pendidikan, disatu sisi berdampak positif bagi peserta didik dalam memperoleh pembelajaran. Pembelajaran bagi seorang peserta didik lebih mudah terawasi oleh guru yang berdampak pada kenyamanan peserta didik mengikuti pelajaran di kelas. Kendati demikian, kondisi tersebut juga dianggap tidak efisien. Namun berdasarkan kondisi di lapangan, masih terdapat kesenjangan antar wilayah dalam Kabupaten Nagan Raya mengenai rasio peserta didik-ruang kelas. Masih banyak sekolah yang memerlukan ruang kelas baru. Karena jumlah peserta didiknya banyak. Tabel 2.29. Perkembangan Rasio Peserta Didik-Ruang Kelas Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 NO RASIO PESERTA DIDIK - RUANG KELAS TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 1 Sekolah Dasar 17 17 16 17 17 2 Sekolah Menengah Pertama 22 23 23 24 24 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, 2022 Guru berperan penting dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan peserta didik. Selama delapan tahun terakhir (2012-2021), Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus mengupayakan penambahan guru guna memenuhi kebutuhan guru di setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2017, pada tingkat pendidikan SD, guru yang mengabdi sebanyak 137 orang untuk guru dengan kualifikasi D1/D2/D3 dan 1.292 orang guru dengan kualifikasi DIV/S1. Jumlah guru ini menurun apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022, dimana jumlah guru SD yang kualifkasi D1/D2/D3 sebanyak 194 orang berkurang dan guru dengan kualifikasi guru DIV/S1 sebanyak 811 orang. Guru SMP yang mengajar pada tahun 2017 sebanyak 66 orang dengan kualifikasi D1/D2/D3 dan 561 orang guru dengan kualifikasi DIV/S1. Jumlah guru ini menurun apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022, dimana guru dengan kualifikasi D1/D2/D3 sejumlah 66 orang, sedangkan guru dengan kualifikasi DIV/S1 sejumlah 315 . Gambaran lebih lanjut perkembangan Guru menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-45
@waswalLONoni"Aywary Tabel. 2.30. Kualifikasi Guru Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 - 2021 TAHUN KUALIFIKASI NO JUMLAH GURU 2017 D1/ D2/ D3 DIV/ S1 2018 D1/ D2/ D3 DIV/ S1 2019 D1/ D2/ D3 DIV/ S1 2020 D1/ D2/ D3 DIV/ S1 2021 D1/ D2/ D3 DIV/ S1 1 SD 137 1.292 136 1.286 135 1.248 183 826 194 811 2 SMP 66 561 64 541 62 551 45 310 45 315 Jumlah 203 1.853 200 1.827 197 1.799 228 1.136 239 1.126 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, 2022 2.3.2.1.2 Kesehatan A. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Pada tahun 2017 di Kabupaten Nagan Raya jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 33 bayi dengan jumlah kelahiran hidup sebesar 2.926. Dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 52 Angka Kematian Bayi (AKB) dengan jumlah kelahiran hidup sebesar 2.734 bayi. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Kesehatan harus mencari solusi terhadap permasalahan ini. Untuk mencapai target penurunan Angka Kematian Bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.31. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu 33 39 22 52 52 2 Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu 2.926 3.088 3.021 2.828 2.734 Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (%) 11 11 7,28 18,38 19,01 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-46
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR B. Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Nilai normatif Akaba > 140 sangat tinggi, antara 21 - 140 sedang dan <20 rendah. Angka Kematian Balita merupakan mempresentasikan. peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Salah satu target dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah menurunkan jumlah kematian Anak dengan menghitung AKB dan AKABA di suatu Negara. Upaya percepatan penurunan AKB dan AKABA menjadi prioritas sektor kesehatan baik di tingkat nasional maupun daerah dan secara konsisten menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD) seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Angka Kematian Balita Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2017 yaitu sebesar 36.9 %. Dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 19.6%. Untuk mencapai target penurunan kematian balita, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi balita menjadi prioritas utama. Faktor penyebab terjadinya penurunan Angka kematian balita di Kabupaten Nagan Raya juga sama seperti faktor penyebab terjadinya penurunan kematian pada bayi yaitu karena adanya beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui dinas kesehatan diantaranya melakukan Audit Maternal perinatal yaitu upaya dalam penilaian pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di masyarakat sampai fasilitas pelayanan kesehatan, Kendala yang timbul dalam upaya peningkatan mutu pelayanan akan dapat menghasilkan suatu rekomendasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. Selanjutnya juga dilakukan pembinaan terhadap petugas kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.32. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017 - 2019 Tahun Angka Kematian Balita (%) 2017 2018 2019 2020 2021 36,9 12 8,94 1,4 19,6 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-47
@waswalLONoni"Aywary C. Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah bayi (usia 0 - 28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Masalah utama penyebab kematian pada bayi dan balita adalah pada masa neonatus. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi. Angka Kematian Neonatus (AKN) di Kabupaten Nagan Raya tahun 2017 sebesar 7.8 % dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 13.89% per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi lebih separuh (68 persen) terhadap jumlah kematian bayi. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.33. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2021 No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu 23 31 30 37 38 2 Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu 2.947 3.121 2.256 2.828 2.734 Angka Kematian Neotal per 1000 kelahiran hidup 7,8 9,93 13,3 13,08 13,89 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 D. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Kematian Ibu atau maternal death didefinisikan sebagai "kematian yang terjadi saat kehamilan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memperhitungkan durasi dan tempat kehamilan, yang disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan" (WHO, 2004). Konsep maternal death ini berbeda dengan konsep maternal mortality ratio, atau yang lebih dikenal sebagai Angka Kematian Ibu (AKI) jika mengacu pada definisi Badan Pusat Statistik (BPS). Baik BPS maupun WHO mendefinisikan maternal mortality ratio/AKI sebagai angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2004; BPS, 2012). Dalam lima tahun terakhir kasus kematian ibu di Kabupaten Nagan Raya terus meningkat drastis. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 Angka Kematian Ibu di GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-48
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR Kabupaten Nagan Raya sebesar 99.8%, dan semakin meningkat drastis pada tahun 2021 sebesar 438.91%. Angka ini tergolong cukup tinggi. Untuk itu perlu upaya- upaya untuk terus menekan kasus kematian ibu, yang pada akhirnya diharapkan tidak ada lagi kematian ibu selama hamil, melahirkan, dan nifas pada tahun yang akan datang. Upaya efektif dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional dengan fasilitasi kesehatan yang baik, meningkatkan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dan penanganan komplikasi maternal. Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.34. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 - 2021 TAHUN ANGKA KEMATIAN IBU (%) 2017 99.8 2018 28.40 2019 331.02 2020 141.44 2021 438.91 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 E. Rasio posyandu per satuan balita Rasio posyandu merupakan perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita untuk setiap 1.000 balita disuatu wilayah, pada umumnya posyandu ada disetiap desa dan bisa juga satu desa terdapat lebih dari satu posyandu hal ini dimungkinkan karena jumlah penduduknya yang banyak, luas desa yang terlalu lebar sehingga masyarakat sulit mendatangi posyanndu. Penyediaan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Rasio posyandu sebagaimana yang disajikan menggambarkan bahwa tingkat ketersediaan posyandu sudah memadai, namun yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian masyarakat untuk memanfaatkan posyandu semaksimal mungkin. Rasio posyandu di atas menggambarkan bahwa tingkat pemanfaatan posyandu oleh masyarakat belum maksimal, dimana masih tingginya Angka Kematian Balita. Hal ini berarti banyak posyandu yang belum difungsikan secara maksimal oleh masyarakat. Saat ini jumlah Posyandu di Nagan GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-49
@waswalLONoni"Aywary Raya sampai Tahun 2021 sebanyak 257 unit dengan jumlah Balita 18.582 dengan rasio posyandu per satuan balita 14.80 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2.35. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 - 2021 NO URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah posyandu 257 257 257 257 275 2 Jumlah balita 7.455 5.846 3.680 18.402 18.582 Rasio posyandu per satuan balita 34,47 43,96 69,84 69,84 14,80 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 F. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nagan Raya saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, polindes dan puskesmas pembantu/pustu). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas. Kondisi tertentu ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. Kapasitas layanan satu puskesmas di satu kecamatan dengan jumlah penduduk antara 30.000- 50.000 jiwa. Puskesmas yang tersedia saat ini sudah sesuai kebutuhan sebanyak 14 unit untuk jumlah penduduk 167.294 jiwa pada tahun 2019. Sementara rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 adalah 0,08, rasio Poliklinik tahun 2020 adalah 0,05, dan rasio Puskesmas Pembantu (Pustu) 0,26. Meskipun ketersediaan sarana sudah memadai, namun tingkat pelayanan dan fasilitasnya perlu ditingkatkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-50
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR Tabel 2.36. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Rasio Puskesmas per satuan penduduk 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 2 Rasio Poliklinik per satuan penduduk 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 3 Rasio Pustu per satuan penduduk 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya 2022 G. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Rasio Rumah sakit persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk, penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 sebanyak 168.392 jiwa jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 1 unit yaitu Rumah sakit Umum pemerintah, sehingga rasio rumah sakit terhadap penduduk di Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 sebesar 0,01 artinya jumlah rumah sakit di Kabupaten Nagan Raya sudah memenuhi dari sisi jumlah namun kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan. H. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Jumlah dokter spesialis yang ada di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021 yaitu 19 dokter spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Nagan Raya untuk melayani 168.392 jiwa penduduk Kabupaten Nagan Raya atau dengan rasio 19/100.000 penduduk. Hal ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 20/100.000 penduduk (1:5.000 penduduk) yang artinya 1 orang dokter spesialis melayani 5.000 penduduk, sedangkan kebutuhan dokter spesialis yang ideal adalah sebanyak 31 dokter, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih kekurangan dokter spesialis sebanyak 12 dokter. Jumlah seluruh dokter umum di Kabupaten Nagan Raya adalah 40 orang atau dengan rasio 40/100.000 penduduk. Hal ini sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 40/100.000 penduduk (1:2.500 penduduk), para dokter umum ini tersebar di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Nagan Raya. Total jumlah Dokter gigi adalah 10 orang atau 10/100.000 penduduk, Hal ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 11/100.000 penduduk (1:9.000 penduduk), sedangkan kebutuhan dokter gigi yang ideal adalah sebanyak GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-51
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR 17 dokter, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih kekurangan dokter umum sebanyak 7 dokter. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.37. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah Dokter Spesialis 8 12 15 17 19 2 Jumlah Dokter Umum 53 47 52 59 40 3 Jumlah Dokter Spesialis Gigi 0 0 0 0 0 4 Jumlah Dokter Gigi 5 5 9 10 10 5 Jumlah Penduduk 161.328 164.483 167.294 168.392 168.392 6 Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 7 Rasio Dokter Umum per satuan penduduk 0,03 0,03 0,03 0,04 0,02 8 Rasio Dokter Spesialis Gigi per satuan penduduk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, 2022 I. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Pada tahun 2021, jumlah tenaga kesehatan sebanyak 949 orang. Secara umum, rasio tenaga kesehatan per penduduk untuk semua jenis tenaga kesehatan masih rendah, kecuali untuk tenaga perawat dan bidan yang sudah mencukupi (standar nasional untuk perawat dan bidang masing-masing 170 orang dan 100 tenaga per 100.000 penduduk). Rasio tenaga medis tahun 2021 sebesar 0.56 persen. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-52
@waswalLONoni"Aywary Tabel 2.38. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 No Uraian 2017 2018 2019 Ce 2020 2021 1 Jumlah Perawat 165 169 163 172 239 2 Jumlah Bidan 298 309 372 406 503 3 Jumlah Perawat Gigi 9 9 14 14 16 4 Jumlah Teknis Kefarmasian 22 22 22 22 34 5 Jumlah Apoteker 3 2 8 9 16 6 Jumlah Kesehatan Masyarakat 39 37 34 34 92 7 Jumlah Kesehatan Lingkungan 5 9 10 11 16 8 Jumlah Nutrisionis 24 24 17 17 23 9 Jumlah Dietisien 0 0 0 0 0 10 Jumlah Fisioterapis 12 12 9 9 1 11 Jumlah Okupasi Terapis 0 0 0 0 0 12 Jumlah Terapis Wicara 0 0 0 0 0 13 Jumlah Akupuntur 0 0 0 0 0 14 Jumlah Radiografer 3 3 3 3 0 15 Jumlah Radioterapis 11 11 11 11 0 16 Jumlah Elektromdis 6 6 6 6 0 17 Jumlah Teknisi Gigi 18 18 13 13 0 18 Jumlah Analis Kesehatan 5 7 9 9 9 19 Jumlah Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 0 0 0 0 0 20 Jumlah Penduduk 161,328 164,483 167,294 168.392 168.392 21 Rasio Perawat per satuan penduduk 102 102 97 102 0,14 22 Rasio Bidan per satuan penduduk 184 188 222 242 0,3 23 24 25 26 27 28 Rasio Perawat Gigi per satuan penduduk Rasio Teknis Kefarmasian per satuan penduduk Rasio Apoteker per satuan penduduk Rasio Kesehatan Masyarakat per satuan penduduk Rasio Kesehatan Lingkungan per satuan penduduk Rasio Nutrisionis per satuan penduduk Rasio Fisioterapis per satuan penduduk 6 14 2 24 3 14 5 13 1 22 5 14 8 13 5 20 6 10 8 12 5 20 6 10 0,01 0,02 0,01 0,05 0,01 0,01 29 7 7 5 5 0 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-53
No Uraian 2017 @waswalLONoni"Aywary Ce 2018 2019 2020 2021 30 31 32 33 34 Rasio Radiografer per satuan penduduk Rasio Elektromedis per satuan penduduk Rasio Analisis Kesehatan per satuan penduduk Rasio Rekam Medis dan Informasi Kesehatan per satuan penduduk Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk 2 4 3 0 0,4 2 4 4 0 0,38 2 3 4 0 0,45 2 3 4 0 0,51 0 0 0 0 0,56 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, 2022 J. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah angka jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah ibu yang mengalami komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali seratus persen. Cakupan komplikasi kebidanan di Kabupaten Nagan Raya tahun 2017 yang tertangani sebesar 45.05 persen. Tahun 2018 s/d tahun 2020 meningkat menjadi 100 persen. Terjadi penurunan cakupan komplikasi kebidanan di Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 sebesar 42.79 persen. Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya disajikan pada Tabel dibawah ini. Tabel 2.39. Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 NO Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama 355 788 325 325 561 561 530 530 258 603 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 45,05 100 100 100 42,79 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-54
@waswalLONoni"Aywary K. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis secara umum berfluktuasi, tahun 2017 sebesar 90.69 persen turun menjadi 79.55 persen pada tahun 2020, dan kembali meningkat menjadi 90.55 persen pada tahun 2021 Cakupan persalinan yang tinggi terjadi di Puskesmas Ujong Fatihah dan Simpang Jaya, sementara itu yang terendah berada di Puskesmas Beutong Ateuh. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2.40. Cakupan Pertolongan Persalinan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 NO Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama 3528 3890 3063 3516 2977 3511 2817 3541 2731 3016 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90.69 87,12 84.79 79,55 90,55 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya 2022 L. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah Universal Child Immunization atau yang biasa disingkat UCI. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana 80 persen dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Pencapaian desa UCI di Kabupaten Nagan Raya selama 2017-2022 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2017 desa UCI di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 61.26 persen, dan semakin menurun pada tahun 2021 sebesar 23.42 persen. Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut pemerintah harus meningkatkan sosialisasi imunisasi kepada masyarakat secara lebih intensif. Data Cakupan desa Universal Child Immunization (UCI) dapat dilihat pada tabel di bawah ini. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-55
@waswalLONoni"Aywary Tabel 2.41. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 NO Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah Desa / Kelurahan UCI 136 113 91 73 52 2 Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan 222 222 222 222 222 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 61,26 50,90 40,99 32,88 23,42 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 M. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Balita dengan gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas, hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Rata berat badannya hanya sekitar 60-80 persen dari badan ideal. Kasus balita gizi buruk di Kabupaten Nagan Raya pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 terdapat 4 kasus gizi buruk dan yang tertangani 100 persen, tahun 2018 terdapat 16 kasus dan tertangani 100 persen, tahun 2019 terdapat 18 kasus dan tertangani 100 persen,dan pada tahun 2020 terdapat 5 kasus dan tertangani 100 persen. Sampai dengan Tahun 2021 cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan menurut Puskesmas mencapai 100 persen dengan kasus meningkat mencapai 10 kasus. Upaya pemerintah kedepan untuk meningkatkan persentase penanganan kasus balita gizi buruk akan dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas sosialisasi perbaikan gizi keluarga kepada seluruh masyarakat. Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2021 di sajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.42. Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 NO Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 4 16 18 5 10 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-56
@waswalLONoni"Aywary NO Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 2 Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama 4 16 18 5 10 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 N. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak. Pada tahun 2017, cakupan imunisasi campak di Kabupaten Nagan Raya sebesar 73.55 persen. Sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 80.32 persen. Namun terjadi penurunan pada tahun 2021 sebesar 51.62 persen. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.43. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 NO Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun 2383 2604 2481 1996 1721 2 Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama 3240 3242 3334 3326 3334 Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak 73,55 80,32 74,42 60,01 51,62 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 O. Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani Cakupan penanganan balita pneumonia dari tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017, Cakupan penanganan balita pneumonia sebesar 49.24 persen dan semakin menurun pada tahun 2021 sebesar 25.75 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-57
@waswalLONoni"Aywary Tabel 2.44. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 - 2019 NO 1 2 Uraian Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama 2017 2018 354 267 719 733 GIIEE 2019 2020 2021 255 205 197 746 756 765 Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani 49,24 36,43 34,18 27,12 25,75 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 P. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA+. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ adalah Angka yang menyatakan jumlah penderita TBC BTA+ yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja kesehatan selama setahun dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA + dalam kurun waktu yang sama dikali dengan seratus persen. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ dari tahun 2017 sampai tahun 2021 menunjukkan penurunan, Pada tahun 2017, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ sebesar 80.00 persen. Dan semakin turun pada tahun 2021 sebesar 39.00 persen. Kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mengobati dirinya semakin rendah. Untuk itu diperlukan sosialisasi terkait penyakit dan penerapan pola hidup sehat (perilaku hidup sehat) kepada masyarakat sejak dini. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ di Kabupaten Nagan Raya disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2.45. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA(+) di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 NO Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun 176 230 284 166 174 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-58
@waswalLONoni"Aywary NO Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 2 Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama 220 256 284 446 446 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+) 80,00 89,84 100 37,2 39,0 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 Q. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Kasus Tuberkulosis (TB) Paru pada tahun 2017 terdapat 176 kasus baru dan lama atau 0.11 persen per 100.000 penduduk, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 284 kasus baru dan lama atau 0.17 persen per 100.000 penduduk. Pada Tahun 2021 terdapat 174 kasus per 100.000 penduduk. Dari data tersebut dapat dilihat kasus TBC baru dan lama bersifat fluktuatif. Hal ini sangat baik karena dilakukannya deteksi dini penyakit TBC yang bertujuan untuk penemuan dini dan mencegah terjadinya TBC kronis serta kegiatan tersebut harus tetap ditingkatkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.46. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 - 2021 NO URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 Banyaknya Kasus Penderita TBC (baru dan lama) Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama 176 230 284 166 174 161.329 164.483 167.294 168.392 168.392 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) 0,11 0,14 0,17 0,10 0,10 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 R. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah kasus TB yang meninggal dunia dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2017 terdapat 2 kasus yang meninggal atau 0.001 persen per 100.000 penduduk, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 8 kasus yang meninggal atau 0.005 persen per 100.000 penduduk. Pada tahun 20121 kasus kematian akibat TB menurun menjadi 0.002 persen per 100.000 penduduk. Walaupun tingkat kematian karena tuberkulosis masih rendah, namun terdapat GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-59
@waswalLONoni"Aywary kasus TB yang meninggal menjadi perhatian pemerintah dalam penatalaksanaan penemuan kasus dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.47. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah Paisen TB yang meninggal 2 5 8 4 4 2 Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama 161.329 164.483 167.294 168.392 168.392 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 0,001 0,003 0,005 0,002 0,002 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 S. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Jumlah kasus TB yang mendapat pengobatan dalam program DOTS mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dimana pada tahun 2017 terdapat 176 kasus dari 220 perkiraan kasus (80 persen) dan pada tahun 2019 terdapat 284 kasus dari 284 perkiraan kasus (100 persen). Pada tahun 2021 terdapat 174 kasus dari 446 kasus (39.01 persen). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran penderita TB untuk mendapatkan pengobatan yang tepat dengan menggunakan program DOTS masih sangat rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.48. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS 1 2 176 230 220 256 80,00 89,84 284 166 174 284 446 446 100 37,22 39,01 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-60
@waswalLONoni"Aywary T. Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS Jumlah kasus Tuberkulosis (TB) Paru yang diobati dan sembuh dalam program DOTS mengalami penurunan. Pada tahun 2017 terdapat 176 kasus dan yang sembuh sebanyak 167 kasus (94.89 persen), sedangkan pada tahun 2020 terdapat 166 kasus dan yang sembuh sebanyak 159 kasus (87.3 persen). Tahun 2021 terdapat 174 kasus dan yang sembuh 80 kasus (45.98 persen). Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpatuhan penderita TB dalam pelaksanaan pengobatan dalam program DOTS dan diharapkan peran serta pegutas kesehatan untuk menjemput bola serta peran dari lintas sektor dalam mendukung program DOTS. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 2.49. Penderita Tuberkulosis Paru BTA di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 Jumlah pasien Tuberkulosis Paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama 167 176 197 230 256 284 159 166 80 174 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS 94,89 85,65 90,14 87,3 45,98 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 U. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui nyamuk Aides Aegypti, yang ditandai dengan demam disertai perdarahan bawah kulit, selaput hidung, dan lambung. Jumlah kasus DBD di Kabupaten Nagan Raya bersigat fluktuatif, pada tahun 2017 terdapat 21 kasus dan semua kasus ditangani sesuai SOP, pada tahun 2019 terdapat 36 kasus dan semua kasus ditangani sesuai SOP, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 11 kasus dan semua kasus ditangani sesuai SOP. Tindakan penanganan yang telah dilakukan diantaranya perawatan penderita oleh tenaga kesehatan serta tindakan pemberantasan nyamuk penyebab DBD melalui foging dan abatesasi, guna pemutusan mata rantai nyamuk penyebab DBD, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-61
@waswalLONoni"Aywary Tabel 2.50. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 CT No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 Tahun Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 1 32 21 23 11 36 23 36 21 32 2 11 CT Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 V. Angka Kejadian Malaria Malaria merupakan penyakit menular endemis dan merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia, demikian juga di Indonesia. Penderita Malaria tahun 2012 adalah 60 kasus atau 41,99 per 100.000 penduduk dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan 2 kasus atau 2,57 per 100.000 penduduk. Dari seluruh kasus malaria yang ada, telah dilakukan tindakan penanganan sesuai SOP secara keseluruhan oleh tenaga kesehatan. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.51. Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu 1 3 2 0 0 2 Jumlah penduduk pada pertengahan tahun 161,329 164,489 167,294 168.392 168.392 Angka Kejadian Malaria 0,62 1,82 1,20 0,00 0,00 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 W. Stunting Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-62
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (Bawah 5 Tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Situasi ini jika tidak diatasi dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan. Penanganan stunting perlu koordinasi antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat Umum, dan lainnya. Presiden dan Wakil Presiden berkomitmen untuk memimpin langsung upaya penanganan stunting agar penurunan prevalensi stunting dapat dipercepat dan dapat terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu upaya percepatan penurunan prevalensi stunting adalah Kemendagri telah menetapkan beberapa lokus stunting. Dalam RPJMN 2020-2024 penekanan angka stunting ditargetkan menjadi 19% pada 2024 dari yang saat ini 30,8% (Riskesdas 2018). Upaya ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan intervensi gizi spesifik dan sensitive. Salah satu lokus stunting untuk lingkup Kabupaten/ Kota adalah kabupaten Nagan Raya Kenapa ditetapkannya lokus stunting untuk kabupaten Nagan Raya karena masih tingginya angka stunting di Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya untuk pencegahan dan penanganan stanting di kabupaten Nagan Raya tahun 2020, berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 050/212/Kpts/2020 Tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi, Pelaksana, Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Nagan Raya tahun 2020. Bupati Nagan Raya telah menetapkan beberapa lokus pencegahan dan penanganan stunting di kabupaten Nagan Raya yang memenuhi standar indikator World Health Organization (WHO) yaitu dengan prevelensi stunting diatas 20 % dan lokasi dengan permasalahan yang tinggi terhadap sanitasi dan air bersih yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya. Berikut adalah daftar lokus intervensi kegiatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Kabupaten Nagan Raya tahun 2020. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-63
Tabel 2.52. Daftar Lokus Intervensi Kegiatan Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 NO KECAMATAN DESA PERSENTASE STUNTING JUMLAH RUMAH TANGGA YANG TELAH MENGGUNAKAN SANITASI LAYAK JUMLAH SELURUH RUMAH TANGGA PADA TAHUN TERSEBUT 1 Tripa Makmur 2 Tripa Makmur 3 Beutong 4 Beutong Banggala KUTA TEUNGOH 5 Tadu Raya 6 Kuala Pesisir 7 Kuala Pesisir NEUBOK YEE PK LUENG KEUBEU JAGAT KUTA JEUMPA RANTAU SELAMAT COT RAMBONG ARONGAN SIMPANG DELI KILANG PAROM SUKARAMAI GUNONG REUBO SUAK PALEMBANG KUTA ACEH MAKARTI JAYA PANTON PANGE PAYA UNDAN ALUE KAMBUEK ALUE GAJAH ALUE RAMBOT BLANG BINTANG UJONG KRUENG 8 Darul Makmur 9 Seunagan 10 Darul Makmur 11 Kuala 12 Darul Makmur 13 Seunagan 14 Darul Makmur 15 Tripa Makmur 16 Seunagan 17 Suka Makmue 18 Suka Makmue 19 Darul Makmur 20 Kuala 21 Tripa Makmur 22 Beutong Banggala BLANG MEURANDEH 23 Kuala Pesisir 24 Darul Makmur 25 Kuala 26 Kuala 27 Darul Makmur 28 Darul Makmur 29 Kuala Pesisir 30 Kuala Pesisir LUENG T BEN SERBA GUNA Alue Ie Mameh BLANG BARO BLANG BARO UJONG LAMIE KUALA BARO PULO Sumber : Dinkes Kabupaten Nagan Raya, 2021 54,05 48,28 47,62 47,37 46,24 43,24 42,86 42,11 40,00 40,00 39,39 39,34 38,89 38,10 38,10 37,93 36,59 36,36 35,77 35,05 34,78 34,38 33,33 33,01 32,47 28,57 28,33 26,45 24,24 16,67 118 456 79 82 320 130 248 106 170 221 69 105 88 58 100 150 77 28 335 271 122 93 140 236 188 97 211 120 167 63 128 463 104 146 320 130 248 147 219 259 85 269 103 179 125 170 124 28 368 300 132 122 153 600 218 181 226 360 173 93 X. Corona Virus Disease -19 (COVID-19) Infeksi Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, China. Lokasi kemunculannya pertama kali ini, membuat covid-19 juga dikenal dengan GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-64 CAKUPAN RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN SANITASI LAYAK 92,19 98,49 75,96 56,16 100,00 100,00 100,00 72,11 77,63 85,33 81,18 39,03 85,44 32,40 80,00 88,24 62,10 100,00 91,03 90,33 92,42 76,23 91,50 39,33 86,24 53,59 93,36 33,33 96,53 67,74 Weed GBies
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR sebutan Wuhan virus. Gejala covid-19 bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala covid-19 yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi covid-19 adalah:
Demam tinggi disertai menggigil
Batuk kering
Pilek
Hidung berair dan bersin
bersin
Nyeri tenggorokan
Sesak napas Gejala covid-19 tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gejala infeksi virus ini dapat muncul mulai dua hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Selain China, Covid-19 yang disebut WHO sebagai pandemi menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Jepang, Korea Selatan, bahkan hingga ke Indonesia. Sampai dengan tanggal 2 desember 2020 di Indonesia tercatat yang terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 543.975 orang dengan angka kesembuhan sebanyak 454.879 orang, yang meninggal dunia sebanyak 17.081 orang dan yang masih menjalani perawatan sebanyak 72.015 orang. Untuk Aceh tercatat yang terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 8.310 orang dengan angka kesembuhan sebanyak 6.631 orang, dan yang meninggal dunia sebanyak 329 orang, sisanya masih dalam perawatan. Kabupaten Nagan Raya pertama sekali terjadi lonjakan kasus pada bulan Agustus Tahun 2020 dengan jumlah 17 kasus dan meninggal 4 Kasus, meningkat menjadi 68 kasus pada bulan September dengan jumlah yang meninggal 7 kasus, kemudian pada bulan Oktober menurun menjadi 40 kasus, yang meninggal 5 kasus. Sampai Kabupaten Nagan Raya tercatat yang terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 157 orang dengan angka kesembuhan sebanyak 136 orang, dan yang meninggal dunia sebanyak 17 orang, dan 1 orang masih dalam perawatan atau orang dalam pengawasan. Untuk Kabupaten Nagan Raya data covid 19 lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-65
@waswalLONoni"Aywary Tabel 2.53. Data Kasus Covid-19 Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 KASUS COVID - 19 NO BULAN ORANG DALAM SEMBUH PENGAWASAN MENINGGAL 1 APRIL
2 MEI
3 JUNI
4 JULI
5 AGUSTUS 17
4 6 SEPTEMBER 68
7 7 OKTOBER 40
5 8 NOVEMBER 9
1 9 DESEMBER 2 1 TOTAL 136 1 17 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Tingginya kasus Pandemi Covid-19 di Kabupaten Nagan Raya, menjadikan kabupaten ini masuk dalam zona merah dan mempengaruhi banyak sektor bukan hanya kesehatan masyarakat, tapi juga pendidikan, perekonomian yang mempengaruhi stabilitas keuangan daerah/kabupaten baik pada sisi pendapatan maupun belanja kabupaten. 2.3.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1. Pekerjaan Umum A. Jalan Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada tahun 2021, kondisi baik jalan kabupaten 246,124 Km mengalami peningkatan sepanjang 153.91 km dari kondisi awal tahun 2017. Perkembangan Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan Tahun 2017-2021 ditunjukkan pada tabel dibawah ini. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-66
@waswalLONoni"Aywary Tabel 2.54. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2021 (Km) Tahun Kondisi jalan 2017 2018 2019 CT 2020 2021 Baik 92,212 118,906 272,27 274,609 246,124 Sedang 59,611 60,316 191,492 409,037 446,925 Rusak Ringan 53,459 52,443 189,171 213,183 198,946 Rusak Berat 719,139 692,756 271,488 27,592 32,426 Jumlah 924,421 924,421 924,421 924,421 924,421 Sumber : Dinas PUPR Kab. Nagan Raya, 2022 Selanjutnya Perkembangan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini yang menggambarkan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk tahun 2017-2021, menunjukkan bahwa selama periode tersebut mengalami peningkatan. Rasio panjang jalan Kabupaten Nagan Raya adalah sebesar 0.057 persen tahun 2017 meningkat menjadi 0,146 persen pada tahun 2021. Tabel 2.55. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 Tahun NO Kondisi jalan 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jalan Baik (km) 92.212 118.906 272.27 274.609 246.124 2 Jumlah Penduduk (jiwa) 161.329 164.483 167.294 168.392 168.392 Rasio Panjang Jalan 0.057 0.072 0.163 0.163 0.146 Sumber : Dinas PUPR Kab. Nagan Raya, 2022 Untuk Kawasan Permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan Roda 4 diantaranya meliputi kawasan Gampong Twi meulusong, Gampong Blang Teungku, GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-67
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR Gampong Kila, Gampong Kandeh, Gampong Blang Lango, dan Gampong Gunong Kong. Persentase perbandingan terhadap Jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk dengan Rasio 6/222 atau sebesar 0,027. B. Sanitasi Untuk pelayanan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya, rasio rumah tinggal berakses sanitasi layak pada tahun 2018 sebesar 52,00 %. Pada tahun 2021 rasio rumah tinggal berakses sanitasi layak meningkat menjadi sebesar 73, 48 %. Perkembangan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya meningkat pesat dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 30,08 %, namun pada tahun 2020 tidak ada pendataan, sehingga data tahun 2020 disamakan dengan tahun 2019. Untuk tahun 2021 meningkat sebesar 8,63 %. Secara umum dari tahun 2018 hingga tahun 2021 rata-rata peningkatan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya sebesar 12,90 % hal ini disebabkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akses sanitasi kepada masyarakat seperti : Adanya upaya penurunan kasus stunting, peningkatan sanitasi perdesaan, peningkatan promosi kesehatan. Namun demikian masih terdapat permasalahan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih sehat, masih kurangnya pemicuan terhadap kesehatan masyarakat, masih terdapat desa yang belum bebas dari buang air besar sembarangan (BABS). secara rinci akses sanitasi Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 2.56. Akses Sanitasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2021 URAIAN 2018 Tahun 2019 2020 2021 Rasio Rumah Tinggal dengan Akses Sanitasi Layak (%) 52,00 67,64 67,64 73,48 Pertumbuhan (%)
30,08 0 8,63 Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dari Tahun 2017-2021 meningkat sebesar 13,26 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 30,08%. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membangun sarana dan prasarana air minum serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-68
@waswalLONoni"Aywary Air Minum layak. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dari Tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.57. Proporsi akses Air Minum Layak Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 No Uraian 2017 2018 Tahun 2019 2020 2021 1 Akses Air Minum Layak 53,76 52,00 67,64 72,24 86,29 2 Pertumbuhan (%)
3,27 30,08 6,80 19,45 Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 C. Irigasi Pelayanan irigasi di wilayah Kabupaten Nagan Raya khususnya pada daerah irigasi, tahun 2021 terdiri dari 1 daerah irigasi kewenangan pusat (DI Jeuram) seluas ±6.000 Ha dan 37 daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang melayani hampir seluruh Kabupaten Nagan Raya menjadi kewenangan daerah seluas ±1.583 Ha. Adapun Kondisi Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Nagan Raya bisa dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.58. Persentase Kondisi Irigasi menurut Daerah Irigasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Luas Areal (Ha) Kondisi (%) No Nama Daerah Irigasi 1 D.I Alue Buluh 2 D.I Alue Geureugah 3 D.I Alue Jamok 4 D.I Alue Paku 5 D.I Alue We 6 D.I Babah Dua 7 D.I Blang Meureundeh 8 D.I Blang Seunong Status Irigasi Semi Teknis Tidak Berfungsi Tidak Berfungsi Tidak Berfungsi Semi Teknis Tidak Berfungsi Semi Teknis Semi Teknis Berdasarkan Permen 14/2015 150 200 200 200 200 90 80 141 Baku (Pemetaan IGT) 18 0 0 0 37 0 0 66 Baik 22,74 0 0 0 28 0 0 23,6 Rusak Ringan 34,11 0 0 0 42 0 0 35,4 Rusak Berat 43,15 0 0 0 30 0 100 41 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-69
@waswalLONoni"Aywary Luas Areal (Ha) Kondisi (%) No Nama Daerah Irigasi 9 D.I Blang Teungku 10 D.I Bungong Status Irigasi Semi Teknis Teknis Berdasarkan Permen 14/2015 75 485 Baku (Pemetaan IGT) 19 418 Baik 27,6 23,08 Rusak Ringan 41,4 34,62 Rusak Berat 31 42,30 Talo 11 D.I Cot Mee 12 D.I Gunong Kupok 13 D.I Gunong Nagan 14 D.I Gunung Reubo 15 D.I Karian 16 D.I Kila 17 D.I Krueng Alem 18 D.I Puloe Raga 19 D.I Rambong 20 D.I Semambek 21 D.I Seneuam 22 D.I Twi Meuleusong 23 D.I Twi Pongoh 24 D.I Alue Meujein 25 D.I Alue Lahu 26 D.I Alue Rambot 27 D.I Blang Aman Tadu 28 D.I Blang Neuang 29 D.I Blang Puuk 30 D.I Gunong Langoe 31 D.I Krueng Mangkom 32 D.I Krueng Seumayam 33 D.I Lawa Batu Tidak Berfungsi Tidak Berfungsi Tidak Berfungsi Semi Teknis Semi Teknis Semi Teknis Semi Teknis Semi Teknis Semi Teknis Semi Teknis Tidak Berfungsi Semi Teknis Semi Teknis Tidak Berfungsi Tidak Berfungsi Tidak Berfungsi Semi Teknis Semi Teknis Semi Teknis Semi Teknis Tidak Berfungsi Tidak Berfungsi Tidak Berfungsi Semi Teknis Semi Teknis 70 100 102 198 100 100 200 300 330 200 334 200 100 200 180 70 200 85 200 175 120 200 200 0 0 0 113 23 17 50 109 129 23 0 34 51 0 0 0 37 37 177 39 0 0 0 0 0 0 24,5 23,32 20,68 26,04 24,63 22,3 23,31 0 21,81 17,6 0 0 0 23,02 26,89 15,2 28,9 0 0 0 0 0 0 36,75 34,98 31,02 39,06 36,94 33,45 34,96 0 32,71 26,4 0 0 0 34,53 40,33 22,8 43,35 0 0 0 0 0 0 38,75 41,7 48,3 34,90 38,43 44,45 41,73 0 45,48 56 0 0 0 42,45 32,78 62 27,75 0 0 0 34 D.I Padang Rubek 35 D.I Pante Ara 65 431 37 82 13,35 25,32 20,02 37,98 66,63 36,7 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-70
@waswalLONoni"Aywary Luas Areal (Ha) Kondisi (%) No Nama Daerah Irigasi 36 D.I Suka Mulia 37 D.I Teuminyeu (Alue Seupeng) TOTAL Status Irigasi Tidak Berfungsi Semi Teknis Berdasarkan Permen 14/2015 300 350 6.931 Baku (Pemetaan IGT) 0 67 1.583 Baik 0 21,07 Rusak Ringan 0 31,6 Rusak Berat 100 37,33 Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya 2022 Jaringan Irigasi merupakann saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagiaan, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam dua kategori yaitu saluran irigasi primer dan saluran irigasi sekunder. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian. Berdasarkan data dari tahun 2017-2021 total panjang jaringan irigasi mengalami kenaikan. Panjang jaringan irigasi dari tahun 2017 sebesar 72.712 meter mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 73.212 meter, sedangkan luas lahan budidaya pada tahun 2017 sampai tahun 2021 tidak mengalami p[erubahan, yaitu seluas 1.602 Ha. Karena luas lahan budidaya tidak mengalami perubahan, sehingga rasio panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pada tahun 2017 adalah 45.39 persen sedikit meningkat menjadi 45.70 persen pada tahun 2021. Adapun rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.59. Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 - 2021 No Jaringan Irigasi Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 Total Panjang Jaringan Irigasi (m) Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha) 72.712 1.602 72.712 1.602 73.212 1.602 73.212 1.602 73.212 1.602 Rasio Jaringan Irigasi 45,39 45,39 45,70 45,70 45,70 Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya 2022 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-71
waswalLONoni"Aywary D. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tempat ibadah merupakan sarana bagi umat beragama untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan Agama dan kepercayaan masing-masing. Di Kabupaten Nagan Raya secara resmi sebagian besar sarana tempat ibadah hanya dimiliki oleh umat Islam, berupa Mesjid, Mushalla. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah tempat ibadah dibagi dengan jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2017 rasio tempat ibadah sebesar 3,3 persen dan pada tahun 2019 sebesar 3,1 persen. Tabel 2.60. Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 Tahun No Uraian 2017 2018 2019 1 Jumlah Tempat Ibadah 497 497 497 2 Jumlah Penduduk 152.130 158.959 162.682 Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk 3,3 3,1 3,1 Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya 2022 E. Penataan Ruang Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau di kabupaten Nagan Raya merupakan Ruang Terbuka Hijau Eksisting yakni seluas 261,40 Ha atau (7,80 % dari luas kawasan perkotaan). Ruang Terbuka Hijau akhir tahun perencanaan yakni 743.97 Ha (30 % dari luas kawasan perkotaan), meliputi:
Kecamatan Suka Makmue;
Kecamatan Kuala;
Kecamatan Kuala Pesisir;
Kecamatan Darul Makmur ;
Kecamatan Seunagan;
Kecamatan Beutong;
Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang; dan
Kecamatan Tadu Raya GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-72
@waswalLONoni"Aywary Tabel 2.61. Rasio Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ee ee Uraian 2017 2020 2018 No 2021 2019 1 Luas Ruang 75 Ha 75 Ha 75 Ha 75 Ha 75 Ha Terbuka Hijau (Ha) 2 Luas Kawasan
Budidaya CEIDZJZ Rasio Ruang 0.00930 0.00931 0.00932 0.00934 0.00933 Terbuka Hijau Sumber : DLH Kab. Nagan Raya, 2022 2.3.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman A. Rasio Rumah Layak Huni Rumah yang layak harus dimaknai dari beberapa segi, diantaranya: segi sosiologis, filosofis, kesehatan, legalitas maupun dari sisi pisik, apalagi dari sisi energi yaitu hemat energi. Paling tidak rumah dan pemukiman yang layak memenuhi syarat minimal bagi kebutuhan manusia untuk hidup secara manusiawi. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk, perkembangan rumah layak huni mulai tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.62. Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 Tahun No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah Rumah Huni layak 607 0 709 320 0 2 Jumlah Penduduk 158.223 161.329 164.483 168.392 168.392 Rasio Rumah Layak Huni 0,38 0,00 0,43 0,19 0,00 Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya, 2022 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-73
@waswalLONoni"Aywary B. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Areal kawasan kumuh sesuai dengan SK kumuh pada Tahun 2021 terdiri atas beberapa kawasan permukiman yang ada dalam 10 Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya. Adapun persentasenya bisa dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.63. Persentase Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 Tahun No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Luas Kawasan Kumuh (ha) 108,33 108,33 108,33 108,33 105,73 2 Luas wilayah (ha) 354.491 354.491 354.491 354.491 354.491 Persentase areal kawasan kumuh 0,031 0,031 0,031 0,031 0,030 Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya, 2022 2.3.2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Stabilitas kondisi politik dan keamanan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keadaan yang kondusif tersebut akan menciptakan suasana aman, tertib, tentram dan damai guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tujuan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis. Tabel 2.64. Jumlah Linmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 - 2021 NO TAHUN JUMLAH LINMAS (ORANG) 1 2017 824 2 2018 1286 3 2019 1286 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-74
@waswalLONoni"Aywary NO TAHUN CT JUMLAH LINMAS (ORANG) 4 2020 1286 5 2021 1286 Sumber : Satpol PP WH dan Linmas Kab. Nagan Raya Tahun 2022 Dilihat dari segi jumlah personil Linmas pada tahun 2012 berjumlah 852 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 1286 orang. Rasio jumlah anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) juga belum bisa memenuhi target dan cenderung berkurang setiap tahunnya dikarenakan banyak anggota Linmas yang masuk usia tua dan meninggal dunia serta tidak ada regenerasi sebab kurang diminati dari kaum muda gampong karena minimnya perhatian pemerintah. 2.3.2.1.6. Sosial A. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial berupaya keras dalam melakukan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Sosial (PMKS) guna mengurangi jumlah penurunan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial, diantaranya seperti kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterasingan/keterpencilan, korban bencana, diskriminasi, korban tindak kekerasan dan eksploitasi. Adapun jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bedasarkan jenis permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.65. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 No Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial Tahun/Jumlah (Jiwa) 2017 2018 2019 2020 2021 1 Anak Dengan Kecatatan 42 43 44 49 55 2 Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu 706 708 710 750 3 Anak Terlantar 1 2 7 7 3 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-75
@waswalLONoni"Aywary No Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial Tahun/Jumlah (Jiwa) 2017 2018 2019 2020 2021 4 Anak Berhadapan dengan Hukum
5 11 16 8 5 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
768 768
768 768
6 Korban Tindak Kekerasan
7 Lanjut Usia Terlantar
Penyandang Disabilitas
298
2592 9
Tuna Susila
10 Pengemis
2 11 Gelandangan
12 Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan
3 13
Korban Penyalahgunaan Napza
14 Fakir Miskin
6.692
6014 15 Rumah Tidak Layak Huni
223
16 Keluarga Rentan
943
17 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
18 Korban Bencana Alam
19 Pekerja Migran Bermasalah Sosial
20 Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)
Sumber : Dinas Sosial Kab. Nagan Raya, 2022 Secara umum penduduk Kabupaten Nagan Raya tidak memiliki asurasi kesehatan dan asuransi jiwa sebagai perlindungan dan jaminan bagi keluarganya setelah meninggal dengan program asuransi bagi masyarakat. Tingginya angka kemiskinan, fakir miskin dan keluarga rentan di Kabupaten Nagan Raya, menjadi GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-76
(ANGELA IRYANA\ RPK oes PL DP perhatian Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya untuk memberikan perlindungan sosial melalui santuan kematian. Dengan kebijakan program asuransi kematian bagi masyarakat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhannya. 2.3.2.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar 2.3.2.2.1 Ketenagakerjaan Angkatan kerja yang berkualitas sangat ditentukan dari tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja, pada umumnya mampu berkiprah dalam mendorong percepatan pembangunan, atau mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Secara umum, tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Nagan Raya masih rendah. Tahun 2017, tingkat partisipasi Angkatan kerja sangat menonjol, yaitu mencapai 26,75 persen. Berdasarkan komposisi usaha yang paling banyak penduduk bekerja di sektor pertanian sebesar 42,26 persen. Kemudian sektor industry pengolahan penduduk yang bekerja sebesar 37,71 persen. Kemudian penduduk yang bekerja pada sektor jasa sebesar 20,02 persen. Gambar 2.23. Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Kelompok Lapangan Usaha Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019 @Pertanian #8 Industri Pengolahan MJasa Sumber : Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2020 2.3.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks ini merupakan pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Adapun IPG Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2010 berkisar sebesar 80,25 persen, Tahun GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-77
RPK came b 2018 sebesar 89,92 persen. Ada kenaikan persentase sebesar 8 persen selama delapan tahun terakir. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Nagan Raya menunjukkan persentasi berfluktuatif dimana kondisi pada tahun 2012 lebih baik dari kurun waktu lima tahun terakhir, oleh karenanya perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang pro gender serta mengintegrasikan program-program pembangunan di SKPK dengan Pengarusutamaan Gender. Faktor-faktor yang mempengaruhi IPG pada penduduk laki-laki antara lain APS SD sederajat dan rasio jenis kelamin saat lahir, sedangkan faktor yang mempengaruhi IPG pada penduduk perempuan yaitu APS SMA sederajat, dan rasio jenis kelamin sejak lahir. Selanjutnya, guna meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan APS SD penduduk laki-laki dan APS SMA bagi penduduk perempuan. Kesenjangan Indek Pembangunan Gender pada tahun 2010 sebesar 82,25 persen meningkat tajam hingga pada tahun 2014 sebesar 90,40 persen dan mengalami penurunan pada data terakhir tahun 2018 sebesar 89,92 persen. Dan pada tahun 2019 dan 2020 terjadi kenaikan menjadi 90,31 persen. Gambar 2.24. Grafik Indeks Pembangunan Gender Kab. Nagan Raya Tahun 2010 - 2020 90,4 89,62 89,74 89,8 89,92 90,31 90,31 86,63 82,63 80,25 81,16 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IPG 80,25 81,16 82,63 86,63 90,4 89,62 89,74 89,8 89,92 90,31 90,31 Sumber : BPS Kab. Nagan Raya, 2021 2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Keterwakilan perempuan di dalam pemerintahan masih tergolong minim, dikarenakan beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan maupun kemauan dalam berpartisipasi untuk mengatasi berbagai rintangan yang dihadapi di lembaga GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-78
@waswalLONoni"Aywary pemerintah dan faktor-faktor lainnya. Adapun keterlibatan perempuan di lembaga pemerintahan Kabupaten Nagan Raya terlihat sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.66. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2020 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pekerja 1 perempuan di 2,083 2,188 2,372 2,458 2,645 2,824 pemerintah Jumlah Pekerja 2 18,253 18,361 18,550 18,650 18,850 18,993 Perempuan Persentase pekerja perempuan di 11.41 11.92 12.79 13.18 14.03 14.87 lembaga pemerintah Sumber : BKPSDM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 (data diolah) 3. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRK Keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten Nagan Raya masih minim dibandingkan dengan perwakilan dari laki-laki, hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dalam penyelenggaran pemilu. Proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif terlihat pada Tabel berikut. Tabel 2.67. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRK Tahun 2017-2021 No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah kursi DPRK yang diduduki 1 3 3 4 4 4 perempuan 2 Jumlah total kursi di anggota DPRK 25 25 25 25 25 Persentase kursi yang diduduki 12% 12% 16% 16% 16% perempuan di DPRK Sumber : Bagian Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, 2022 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-79
waswalLONoni"Aywary 4. Rasio KDRT Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tabel 2.68. Rasio KDRT Tahun 2017-2021 Tahun No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah KDRT 5 2 3 0 3 2 Jumlah rumah tangga 41.214 42.019 42.737 46.464 39.351 Rasio KDRT 0,012 0,005 0,007 0,000 0,007 Sumber : DPMGP4 Kab. Nagan Raya tahun 2022 Kejadian KDRT di Kabupaten Nagan Raya yang dilaporkan dan tercatat dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 5 kasus dengan rasio KDRT sebesar 0.012 persen. Dan pada tahun 2021 terdapat 3 kasus dengan rasio KDRT sebesar 0.007 persen. 5. Rasio Angka Partisipasi Murni Perempuan terhadap laki-laki berdasarkan jenjang pendidikan Perkembangan APM Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2017-2020 juga bervariasi antar jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI, capaian APM tahun 2017 sebesar 22.675 persen, tahun 2018 sebesar 22.463, tahun 2019 sebesar 18.245 dan tahun 2020 sebesar 18.148. Pada tingkat SMP/Mts, capaian APM tahun 2017 sebesar 8.116 persen, tahun 2018 sebesar 9.279, tahun 2019 sebesar 6.921 dan tahun 2020 sebesar 7.109. Selanjutnya pada tingkat SMA/MA, capaian APM tahun 2017 sebesar 7.121 persen, tahun 2018 sebesar 4.235, tahun 2019 sebesar 14.375 dan tahun 2020 sebesar 4.232. Lebih rinci perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut jenjang pendidikan dan jenis Kelami tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-80
RPK came bk Tabel 2.69. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 JENIS NO URAIAN UAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 1 SMA/MA 3.269 2.997 2.043 1976 3.852 1238 2.332 2.256 4232 2 SMP/Mts 4.297 5.318 3.561 3,661 3.819 3.61 3,360 34 7.109 3 SD/MI 11827 11.757 94 9351 10.848 10.706 8.801 8.797 18.148 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, 2021 Selanjutnya perbandingan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Nagan Raya dengan Aceh dan Nasional pada tahun 2019 adalah Angka Partisipasi Murni(APM) tingkat SD/MI di Kabupaten Nagan Raya tahun 2019 tercatat 95,45 persen. Angka ini lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan APM Aceh yaitu 95,39 % dan berada di atas rerata APM nasional yaitu 92,88 persen. Sementara itu, Kabupaten Nagan Raya tingkat APM SMP/ MTs yaitu 77.24 masih berada di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional yaitu 79.02 persen dan 77.45 persen. Demikian juga dengan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/MA, Kabupaten Nagan Raya masih berada lebih unggul yaitu 69,37 persen di bandingkan dengan APM Aceh yaitu 69,27. Sedangkan APM SMA/MA Kabupaten Nagan Raya berada di bawah APM Nasional yaitu 70,90. Tabel 2.70. Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Nagan Raya Dibandingkan dengan Provinsi Aceh Tahun 2019 APM berdasarkan Kabupaten Aceh Nasional Jenjang Pendidikan Nagan Raya APM SD/MI 95,45 95,39 92,88 APM SMP/MTs 77,24 79,02 77,45 APM SMA/MA 69,37 69,27 70,90 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-81
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR 2.3.2.2.3 Pangan Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanan. Pada tahun 2017-2021 terjadi surplus beras dan pangan. Hal ini menunjukkan produksi beras untuk mencukupi kebutuhan beras penduduk masih terjadi surplus yang dapat dikonsumsi penduduk di luar Kabupaten Nagan Raya. Tabel 2.71. Produksi Beras Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Produksi Beras (kg) 102,892,900 111,537,205 32,950,130 77,759,140 76,100,100 2 Kebutuhan Beras (kg) 19,493,760 19,493,760 20,120,640 18,669,388 19,100,100 3 Surplus Beras (kg) 90,339,140 92,043,445 12,829,490 59,089,752 57,000,000 Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2022 2.3.2.2.4. Pertanahan 1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. pemerintah akan memberikan status legal bagi tanah-tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat, termasuk yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Redistribusi dan legalisasi aset/tanah bagi masyarakat miskin/ekonomi lemah merupakan salah satu program prioritas daerah dalam mendukung reformasi agraria. Informasi yang terkait dengan lahan menjadi sangat penting dalam pengembangan lahan tersebut secara rapi, adil dan penggunaan yang tepat. Maka dibutuhkan Sistem Informasi Pertanahan yang efektif, efisien dan terintegrasi sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan reformasi agraria. 2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara Konflik atas tanah yang berkepanjangan, yang melibatkan komunitas, perusahaan perkebunan serta pertarungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sengketa, konflik dan perkara pertanahan sepertinya tidak pernah surut, bahkan cenderung terus meningkat baik intensitas maupun keragamannya, seiring dengan semakin sulitnya akses untuk memiliki tanah dan bertambahnya GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-82
(ANGELA IRYANA\ RPK oes bk kesenjangan posisi tawar-menawar antara ketiga aktor pembangunan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah. Penanganan dan penyelesaian terhadap konflik pertanahan didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang meliputi mekanisme pelayanan pengaduan dan informasi, pengkajian, penanganan, dan penyelesaian konflik pertanahan, serta bantuan hukum dan perlindungan hukum. Penanganan konflik pertanahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan. Penanganan konflik pertanahan dilaksanakan secara komprehensif melalui kajian akar permasalahan, pencegahan dampak konflik, dan penyelesaian konflik. 2.3.2.2.5. Lingkungan Hidup Pengelolaan persampahan di Kabupaten Nagan Raya dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan penerapan teknologi tepat guna bagi SKPK pengelola persampahan. Disadari bersama bahwa dalam pengelolaan sampah tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah, namun peran swasta dan masyarakat harus dilibatkan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Adapun timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2017 sebesar 19,56 persen dan terus meningkat menjadi 26,37 persen pada tahun 2021. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.72. Timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 Tahun No Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 1 Volume Timbulan Sampah yang ditangani (m³) 7.952 16.559 9.565 16.310 11.469 2 Total Timbulan Sampah (m³) 40.654 41.449 42.158 42.434 43.488 Timbunan sampah yang ditangani (%) 19,56 39,95 22,69 38,44 26,37 Sumber : DLH Kabupaten Nagan Raya, 2022 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-83
@waswalLONoni"Aywary Disamping pelayanan persampahan, Kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup juga menangani tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pelaku usaha / industri. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel di bawah ini : Tabel 2.73. Kasus Pencemaran Air yang di Akibatkan Oleh Limbah Industri No Uraian 2018 2019 2020 2021 Kasus Pencemaran Air 1 1 Kasus 4 Kasus 10 Kasus 4 Kasus dari Limbah perusahaan Kasus Pencemaran Air 2 dari Limbah perusahaan 1 Kasus 4 Kasus 10 Kasus 4 Kasus yang tertangani Persentase Penyelesaian 100 100 100 100 Pencemaran Air Sumber : DLH Kabupaten Nagan Raya, 2022 2.3.2.2.6 Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi kependudukan kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Administrasi kependudukan seperti dari kepemilikan akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga. Berdasarkan cakupan kepemilikan akte kelahiran, kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga dari Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut : Tabel 2.74. Jumlah kepemilikan Administrasi Kependudukan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2021 No Uraian 2018 Tahun 2019 2020 2021 1 Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran 5.636 5.327 5.868 6.112 2 Jumlah Kepemilikan Kartu Tanda Pernduduk 109.252 114.025 114.508 115.557 3 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga 46.398 41.303 46.464 34.097 4 Jumlah Kepemilikan Kartu Indentitas Anak (%) 0 11 6.409 6.941 Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-84
waswalLONoni"Aywary 2.3.2.2.7. Perhubungan Sarana dan prasarana untuk mendukung adanya jalur angkutan perairan/laut perlu menjadi perhatian pemerintah, hal ini dikarenakan jalur pengangkutan yang tersedia terutama untuk pengangkutan barang hanya lewat darat sehingga untuk mendukung pengembagan Kabupaten Nagan Raya sebagai Kawasan Agro Industri maka pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan juga fasilitas lainnya yang dapat mendukung hadirnya tranportasi laut terutama untuk pengangkutan barang. Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah tercermin dari rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Selama tahun 2017-2021, rasio panjang jalan kabupaten terhadap kendaraan penumpang di Kabupaten Nagan Raya mengalami penurunan. Hal tersebut juga sangat dipengaruhi dari pertumbuhan pertambahan pembangunan jalan dan pertumbuhan jumlah kendaraan penumpang. Tabel 2.75. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 Tahun No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jalan Kabupaten 924,421 924,421 924,421 6,90 6,90 2 Jumlah Kendaraan Penumpang 202 205 216 5 7 Rasio 4,58 4,51 4,28 1,38 1 Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2022 Dari tabel tersebut terlihat bahwa Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Nagan Raya tercatat pada tahun 2017 adalah 4,58 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sejumlah 1 persen. 1. Perhubungan Udara Aktivitas ekonomi yang kian berkembang membutuhkan jasa pelayanan transportasi udara yang efektif dan efisien. Kabupaten Nagan Raya telah memiliki GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-85
(ANGELA IRYANA\ RPK oes bk Bandar Udara Cut Nyak Dhien yang terletak di Gampong Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir. Di wilayah barat-selatan Aceh, Bandar Udara Cut Nyak Dhien tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya saja, namun juga masyarakat dari Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Barat. Jasa pelayanan transportasi udara tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian keluar daerah, atau sebaliknya. Bandar Udara Cut Nyak Dhien menjadi bandara utama, setelah bandar udara T. Cut Ali di Kabupaten Aceh Selatan yang menjadi primadona masyarakat/pengusaha dalam bepergian untuk wilayah barat, Aceh. Adapun jumlah penumpang datang dan berangkat melalui Bandar Udara Cut Nyak Dhien dapat dilihat pada table dibawah ini. Tabel 2.76. Jumlah Penumpang Datang Dan Berangkat di Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2020 Tahun No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Penumpang Datang 21.803 19.601 18.725 4.733 854 2 Penumpang Berangkat 21.768 18.288 18.500 4.297 862 Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Nagan Raya Tahun 2022 Dari tabel tersebut terlihat bahwa penumpang datang dan penumpang berangkat melalui Bandara Cut Nyak Dhien dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2017, masyarakat berpergian ke luar daerah melalui Bandara Cut Nyak Dhien sebanyak 21.768 orang, menagalami penurunan menjadi 854 orang pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemic Covid 19. 2. Perhubungan Laut Di samping transportasi darat, jalur transportasi laut juga sangat berperan dalam mendukung kelancaran perputaran orang, barang, dan jasa. Perannya juga begitu besar dalam percepatan ekonomi daerah di wilayah pesisir. Namun, aktivitas jasa transportasi laut di Nagan Raya belum ada. Kondisi ini berkait erat minimnya sarana dan prasarana pendukung. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-86
@waswalLONoni"Aywary 2.3.2.2.8. Komunikasi dan Informatika Perkembangan teknologi informasi semakin menunjukkan kemajuan yang lebih baik di Kabupaten Nagan Raya. Layanan internet sebagai kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi yang aktual dan cepat telah berkembang di Kabupaten Nagan Raya. Dukungan infrastruktur teknologi informasi dari berbagai investasi dunia usaha/swasta dan BUMN, merupakan pendorong semakin teraksesnya layanan internet dan informasi bagi masyarakat Layanan komunikasi berupa telepon seluler/handphone sudah menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Nagan Raya. Penggunaan handphone merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari saat ini. Kendati demikian, telepon rumah juga masih diminati masyarakat sebagai sarana komunikasi. 2.3.2.2.9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi usaha kecil dan menengah (UKM) yang cukup menggembirakan. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, jumlah industri di Kabupaten Nagan raya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, terdapat 3.198 unit industri tradisional di Kabupaten Nagan Raya. Jumlah industri tersebut mengalami peningkatan sebanyak 5.130 unit pada tahun 2021. Penyumbang terbanyak pada industri ini di tahun 2021 adalah industri makanan dan tembakau sebanyak 1437 unit. Jumlah industri barang lainnya berada pada posisi berikutnya, yaitu makanan dan tembakau dan industri dari bahan galian, masing- masing sebanyak 1.250 unit. Tabel 2.77. Kondisi Industri Makanan dan Tembakau di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit) No Kecamatan Industri Makanan dan Tembakau 2017 2018 2019 2020 2021 1 Darul Makmur 96 113 125 165 171 2 Tripa Makmur 2 36 40 46 46 3 Kuala 107 173 220 222 225 4 Kuala Pesisir 88 117 127 128 128 5 Tadu Raya 32 47 52 55 56 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-87
@waswalLONoni"Aywary No Kecamatan Industri Makanan dan Tembakau 2017 2018 2019 2020 2021 6 Beutong 73 106 115 120 120 7 Beutong Ateuh Banggalang 3 13 13 13 13 8 Seunagan 228 278 299 302 302 9 Suka Makmue 107 148 150 151 151 10 Seunagan Timur 140 223 223 224 225 Jumlah 876 1254 1364 1426 1437 Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022 Tabel 2.78. Kondisi Industri Kain dan Kulit di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit) No Kecamatan Industri Kain dan Kulit 2017 2018 2019 2020 2021 1 Darul Makmur 102 57 109 112 123 2 Tripa Makmur 22 11 26 27 28 3 Kuala 57 22 81 84 84 4 Kuala Pesisir 58 34 62 63 64 5 Tadu Raya 15 15 41 44 44 6 Beutong 32 21 40 42 42 7 Beutong Ateuh Banggalang 2 2 4 6 6 8 Seunagan 102 28 188 189 189 9 Suka Makmue 53 10 71 71 71 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-88
@waswalLONoni"Aywary No Kecamatan Industri Kain dan Kulit 2017 2018 2019 2020 2021 10 Seunagan Timur 79 30 150 153 153 Jumlah 522 230 772 791 804 Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022 Tabel 2.79. Kondisi Industri Kayu di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit) No Kecamatan Industri Kayu 2017 2018 2019 2020 2021 1 Darul Makmur 53 57 57 59 72 2 Tripa Makmur 9 11 11 11 11 3 Kuala 18 22 24 26 27 4 Kuala Pesisir 19 34 34 36 36 5 Tadu Raya 11 15 15 17 18 6 Beutong 20 21 21 22 22 7 Beutong Ateuh Banggalang 4 2 2 3 3 8 Seunagan 28 28 31 31 31 9 Suka Makmue 10 10 12 12 12 10 Seunagan Timur 29 30 30 32 33 Jumlah 201 230 237 249 265 Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-89
@waswalLONoni"Aywary Tabel 2.80. Kondisi Industri dari Besi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit) No Kecamatan Industri dari Besi 2017 2018 2019 2020 2021 1 Darul Makmur 14 4 4 4 4 2 Tripa Makmur 3 1 1 3 3 3 Kuala 22 17 17 17 17 4 Kuala Pesisir 13 3 3 4 4 5 Tadu Raya 2 2 2 2 2 6 Beutong 1 1 1 3 3 7 Beutong Ateuh Banggalang
0 0 1 1 8 Seunagan 11 7 7 7 7 9 Suka Makmue 1 1 1 1 1 10 Seunagan Timur 9 9 9 9 9 Jumlah 76 45 45 51 51 Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022 Tabel 2.81. Kondisi Industri Dari Bahan Galian di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit) No Kecamatan Industri dari Bahan Galian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Darul Makmur 1 1 109 112 112 2 Tripa Makmur
0 26 26 26 3 Kuala 496 513 581 570 570 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-90
@waswalLONoni"Aywary No Kecamatan Industri dari Bahan Galian 2017 2018 2019 2020 2021 4 Kuala Pesisir 1 1 62 62 62 5 Tadu Raya 1 0 41 42 42 6 Beutong
34 40
36 36
7 Beutong Ateuh Banggalang
8 Seunagan
4 188 180 180 9 Suka Makmue 4 4 71 72 72 10 Seunagan Timur 1 0 150 146 146 Jumlah 504 557 1272 1250 1250 Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022 Tabel 2.82. Kondisi Industri Dari Kertas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit) Kecamatan Industri dari Kertas 2017 2018 2019 2020 2021 Darul Makmur 7 0 0 0 0 Tripa Makmur 1 0 0 0 0 Kuala 16 0 0 0 0 Kuala Pesisir 1 0 0 0 0 Tadu Raya 2 0 0 0 0 Beutong 6 0 0 0 0 Beutong Ateuh Banggalang
0 0 0 0 Seunagan 13 0 0 0 0 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-91
@waswalLONoni"Aywary Kecamatan Industri dari Kertas 2017 2018 2019 2020 2021 Suka Makmue 5 0 0 0 0 Seunagan Timur 6 0 0 0 0 Jumlah 57 0 0 0 0 Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022 Tabel 2.83. Kondisi Industri Barang Lainnya di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit) No Kecamatan Industri Barang Lainnya 2017 2018 2019 2020 2021 1 Darul Makmur 24 27 35 38 40 2 Tripa Makmur 2 6 9 11 12 3 Kuala 11 34 51 54 55 4 Kuala Pesisir 24 27 35 37 39 5 Tadu Raya 19 2 4 6 6 6 Beutong 74 67 72 73 73 7 Beutong Ateuh Banggalang 5 6 7 7 7 8 Seunagan 199 29 42 44 44 9 Suka Makmue 34 18 27 27 27 10 Seunagan Timur 150 27 32 35 35 Jumlah 542 243 314 332 338 Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-92
@waswalLONoni"Aywary Tabel 2.84. Kondisi Industri Jasa di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit) No Kecamatan CT Industri Jasa 2017 2018 2019 2020 2021 1 Darul Makmur 32 217 217 218 218 2 Tripa Makmur 17 29 29 30 32 3 Kuala 25 150 150 153 153 4 Kuala Pesisir 70 126 126 126 126 5 Tadu Raya 47 41 41 46 46 6 Beutong 53 46 46 48 48 7 Beutong Ateuh Banggalang 29 5 5 6 6 8 Seunagan 68 184 184 186 186 9 Suka Makmue 25 82 82 82 82 10 Seunagan Timur 54 87 87 88 88 Jumlah 420 967 967 983 985 Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022 Industri yang berkembang di Kabupaten Nagan Raya pada umumnya masih skala kecil dan menengah. Distribusi aktivitas industri tersebut relatif merata di setiap kecamatan serta memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing wilayah. Sentra pengembangan industri makanan dan tembakau terdapat di Kecamatan Seunagan, Seunagan Timur, Darul Makmur, dan Kuala Pesisir. Mayoritas industri kayu berada di Seunagan, Beutong Ateuh Banggalang, Seunagan Timur, dan Beutong. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana tabel berikut. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-93
@waswalLONoni"Aywary Tabel 2.85. Jumlah dan Status Koperasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 TAHUN No URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah Koperasi Unit 194 170 141 138 143 2 Jumlah Koperasi Aktif Unit 85 85 87 90 95 3 Jumlah Koperasi Tidak Aktif Unit 109 85 54 48 48 4 Jumlah Koperasi yang dibina Unit 20 20 25 25 30 5 Jumlah Anggota Koperasi Orang 9.519 8.964 5.859 7.084 7.213 Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022 Pada tahun 2017, jumlah koperasi di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 197 unit koperasi. Angka tersebut menurun menjadi 143 unit pada tahun 2021. Koperasi berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat kecamatan dan gampong. Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa, diharapkan peran koperasi lebih optimal dalam menumbuh kembangkan percepatan pembangunan desa/gampong. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memprioritaskan penguatan kelembagaan koperasi melalui perbaikan manajemen dan pengelolaan koperasi, perluasan akses permodalan dan pasar, serta perbaikan sumberdaya manusia sehingga koperasi berkiprah secara berkelanjutan dalam perbaikan kesejahteraan anggota. 2.3.2.2.10. Penanaman Modal 1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Pertumbuhan ekonomi identik dengan berapa besar investasi yang masuk dan berapa banyak jumlah investor baik dari PMDN maupun PMA yang ikut menanamkam modalnya disuatu daerah berikut serapan tenaga kerja local dan asing. Jumlah investor di Kabupaten Nagan Raya, baik Investor Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2017, jumlah investor di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 47 perusahaan dan semakin menurun pada tahun 2021 sejumlah 7 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-94
@waswalLONoni"Aywary perusahaan yang merupakan Investor Penanaman Modal Dalam Negeri. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.86. Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 No. Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 PMA 11 11 11 11 0 2 PMDN 36 38 36 36 7 Jumlah 47 49 47 47 7 Sumber : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Investasi di sektor Perkebunan merupakan investasi yang paling dominan di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya diikuti investasi sektor kelistrikan seperti pembangunan PLTU di suak Puntong, PLTA di Kecamatan Beutong, Beutong Ateuh Banggalang dan Kecamatan Darul Makmur. Nilai investasi Berskala Nasional di Kabupaten Nagan Raya selama 5 (lima ) tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, Nilai investasi Berskala Nasional di Kabupaten Nagan Raya sejumlah Rp. 257.156.203.571,- dan terus meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.136.832.822.235,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.87. Pertumbuhan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya 2017-2021 No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 PMA 8.689.110.204 18.980.967.123 25.731.266.739 28.654.645.200 2.028.896.955.000 2 PMDN 248.467.093.367 196.385.619.728 182.220.790.505 77.943.047.896 107.935.867.235 Nilai Investasi berskala Nasional (PMA+PMDN) 257.156.203.571 215.366.586.851 207.952.057.244 106.597.693.096 2.136.832.822.235 Sumber : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-95
@waswalLONoni"Aywary Jumlah penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja PMA ditambah dengan jumlah tenaga kerja PMDN. Jumlah penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2017 sampai dengan 2020 terus mengalami penurunan, bahkan terjadi penurunan yang sangat drastis pada tahun 2021. Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan jumlah seluruh perusahaan (PMA/PMDN). Rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2017 sampai dengan 2020 terus mengalami penurunan, bahkan terjadi penurunan yang sangat drastis pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.88. Tenaga Kerja Perusahaan (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya 2017-2020 No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Tenaga Kerja PMA 1.831 1.793 1.761 2.164 190 2 Tenaga Kerja PMDN 6.905 6.873 5.704 6.147 58 Jumlah Tenaga Kerja 8.736 8.666 7.465 8.311 248 4 Jumlah PMA/PMDN 47 49 47 47 7 5 Rasio Daya SerapTenaga Kerja 18587,23 17685,71 15882,98 17682,98 3542,86 Sumber : DPMTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 2.3.2.2.11. Kepemudaan dan Olah Raga Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur, sejahtera dan berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Di bawah ini data tentang jumlah klub olahraga serta data lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tabel berikut ini : GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-96
@waswalLONoni"Aywary Tabel 2.89. Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 Tahun No Indikator Unit 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah lapangan /sarana 1 Unit 236 241 243 244 246 olahraga 2 Jumlah Klub Olah raga Klub 182 182 194 219 225 3 Jumlah cabang Olah raga Buah 14 16 18 20 23 Jumlah Organisasi 4 Buah 10 10 28 32 36 kepemudaan Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2022 Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah membangun dan mengembangkan berbagai sarana olahraga yang tersebar di kecamatan dan ibukota Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah lapangan/sarana olahraga pada sampai dengan tahun 2017 berjumlah 236 unit . Jumlah klub olahraga yang menjadi wadah dalam pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Nagan Raya sampai tahun 2021 adalah sebanyak 225 klub olah raga dengan jumlah cabang olah raga sebanyak 23 cabang. Tabel 2.90. Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 Tahun No Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 1 Cakupan pembinaan olahraga 100 100 100 100 100 2 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi 84 88.2 89.96 90.48 90.50 3 Cakupan pembinaan atlet muda 30.45 32.90 45.80 50.38 60.38 4 Jumlah atlet berprestasi 2 17 19 22 69 5 Jumlah prestasi olahraga 5 17 22 8 9 Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-97
@waswalLONoni"Aywary Berdasarkan data di atas, Kabupaten Nagan Raya sangat minim memperoleh prestasi di bidang olahraga. Namun Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berupaya untuk terus memberikan pembinaan kepada atlet-atlet muda di Kabupaten Nagan Raya. 2.3.2.2.12. Kebudayaan Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Adapun benda situs dan kawasan cagar budaya yang yang dikelola secara terpadu juga tidak mengalami peningkatan. Berdasarkankan data dari tahun 2012 s/d 2016 hanya terdapat 3 cagar budaya yang dikelola secara terpadu yaitu Mesjid Jamik Syaikhunna Gudang Buloh, Mesjid Peuleukung dan Museum Alquran. Untuk tahun 2017 s/d 2020 bahkan sudah tidak ada lagi cagar budaya yang dikelola secara terpadu . Untuk benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ditahun 2017 dan 2018 berjumlah 3 dan bertambah menjadi 4 benda, situs dan kawasan benda, situs dan kawasan yang dilestarikan ditahun 2019. Padahal Kabupaten Nagan Raya memiliki 17 tempat bersejarah, 18 mesjid dan 45 makam. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.91. Perkembangan Kebudayaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 Tahun No Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 1 Rasio Jumlah Cagar Budaya yang dikelola 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2 Rasio benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 3:80 3:80 4:80 4:80 4:80 Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 Pengembangan sektor kebudayan di Kabupaten Nagan Raya masih belum optimal. Gedung kesenian yang ada di Kabupaten Nagan Raya hanya tersedia 1 unit. Begitu juga dengan organisasi yang berkiprah di bidang seni di Kabupaten Nagan Raya hanya 1 organisasi, sementara Group Kesenian di Kabupaten Nagan Raya semakin meningkat. Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-98
@waswalLONoni"Aywary pengembangan dan pelestarian kebudayaan karena sektor kebudayaan akan dapat menunjang sektor pariwisata di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini disebabkan karena pilar pariwisata bertumpu pada wisata budaya dan wisata alam. Potensi bidang kebudayaan di Kabupaten Nagan Raya akan terjaga kelestariannya bila adanya lembaga budaya yang terus menerus melaksanakan peran pelestarian. 2.3.2.2.13. Perpustakaan Jumlah perpustakaan Kabupaten di Nagan Raya dalam kurun waktu 2017 hingga 2021 hanya 1 (satu) unit, sedangkan perpustakaan gampong mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2017 jumlah perpustakaan gampong sebanyak 45unit dan terus meningkat menjadi 57 unit pada tahun 2021. Tabel 2.92. Jumlah Pustaka Daerah menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit) No Kecamatan 2017 2018 2019 2020 2021 1 Seunagan 8 8 8 8 8 2 Beutong 3 3 3 4 4 3 Seunagan Timur 4 4 4 5 5 4 Suka Makmue 6 6 6 6 6 5 Kuala 8 8 9 10 10 6 Kuala Pesisir 7 7 7 7 7 7 Tadu Raya 4 4 4 5 5 8 Darul Makmur 4 4 4 5 5 9 Tripa Makmur 3 3 3 5 5 10 Beutong Banggalang Ateuh 2 2 2 2 2 Jumlah 45 49 50 57 57 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nagan Raya Tahun 2022 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-99
@waswalLONoni"Aywary 2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.3.3.1 Pariwisata Kabupaten Nagan Raya memiliki daya tarik dan objek wisata yang beragam dan unik serta tersebar di seluruh kecamatan. Pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Nagan Raya belum dikelola dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa kawasan wisata yang sudah dijadikan tujuan wisata, belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang sektor pariwisata. Begitu juga dengan promosi wisata belum dikemas dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Jika sektor pariwisata dikembangkan dengan baik maka akan memberikan dampak yang cukup besar bagi pengembangan ekonomi daerah serta dapat mendorong tumbuhnya sektor-sektor jasa lainnya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya kedepan akan mengupayakan pengembangan sektor wisata secara terpadu antara wisata sungai, pantai, dan danau serta wisata religi. Pemerintah juga perlu mengupayakan kerja sama lintas sektor dalam mengemas sektor wisata baik promosi, pemasaran serta kerjasama pengembangan atau pengelolaan sektor wisata dengan pihak swasta. Sebaran obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Nagan Raya untuk lebih jelas dapat dilihat sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.93. Objek Wisata Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 JUMLAH NO KECAMATAN JENIS OBJEK WISATA OBJEK WISATA Wisata Alam Krueng Isep Panorama Gunung Singgah Mata 1 Beutong Bendungan Irigasi Jeuram 5 Masjid Dayah Makam Teungku Di Seumot Wisata Pantai Indah Naga Permai 2 Kuala Pesisir 2 Wisata Pantai Seunagan Wisata Pantai Suak Dama 3 Tripa Makmur Arung Jeuram Krueng Tripa 3 Situs Kerajaan Islam Ujong Raja Danau Laut Tadu 4 Tadu Raya 2 Air Terjun Krueng Antoeng Alue Gani GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-100
@waswalLONoni"Aywary JUMLAH NO KECAMATAN JENIS OBJEK WISATA OBJEK WISATA Seunagan Makam Habib Muda Seunangan 5 1 Timur Mesjid Jamik Syaikhunna Gudang 6 Kuala Buloh 1 7 Suka Makmue Taman Makam Pahlawan 1 8 Darul Makmur Air Terjun Alue Waki 1 Beutong Ateuh Batee Meucureh Cut Nyak Dhien 9 Banggalang 1 10 Seunagan Makam Indatu Kuta Aceh 1 Jumlah 18 Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2022 Untuk objek wisata di Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 di Kecamatan Beutong terdapat 5 objek wisata yaitu Wisata Alam Krung Isep, Panorama Gunung Singgah Mata, Bendungan Irigasi Jeuram dan Makam Teungku di Seumot, di Kecamatan Kuala Pesisir terdapat 2 objek wisata yaitu Wisata Pantai Indah Naga Permai dan Wisata Pantai Seunagan, di Kecamatan Tripa Makmur terdapat 3 objek wisata yaitu Wisata Pantai Suak Dama, Arung Jeuram Krueng Tripa dan Situs Kerajaan Islam Ujong Raja, di Kecamatan Tadu Raya terdapat 2 objek wisata yaitu Danau Laut Tadu dan Air Terjun Krueng Antoeng Aluen Gani, di Kecamatan Seunagan Timur terdapat 1 objek wisata yaitu Makam Habib Muda Seunagan, di Kecamatan Kuala terdapat 1 objek wisata yaitu Mesjid Jami' Syaikhunna Gudang Buloh, di Kecamatan Suka Makmue terdapat 1 objek wisata yaitu Taman Makam Pahlawan, di Kecamatan Darul Makmur terdapat 1 objek wisata yaitu Air Terjun Alue Waki, di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang terdapat 1 objek wisata yaitu Batee Meucureh Cut Nyak Dhien dan di Kecamatan Seunagan terdapat 1 objek wisata yaitu Makam Indatu Kuta Aceh. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-101
@waswalLONoni"Aywary Tabel 2.94. Jumlah Sarana/Fasilitas Pariwisata (unit) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 No Jenis Sarana SEED Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 1 Hotel/Wisma/Losmen 4 4 4 4 4 2 Rumah Makan / Restoran 16 16 16 16 16 3 Warung Kopi/Café 23 23 23 23 23 4 Mushalla 3 3 3 4 4 5 MCK 2 2 2 3 3 Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2022 Tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah ketersediaan sarana akomodasi berupa hotel / wisma / losmen sebagai salah satu pendukung pariwisata di Kabupaten Nagan Raya masih sangat minim. Terdapat 4 unit hotel/wisma/losmen yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan dengan fasilitas memadai. Untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan bukan hanya fasilitas akomodasi yang sangat diperlukan tapi juga sangat didukung dengan sarana pendukung di kawasan wisata memadai. 2.3.3.2 Pertanian Dalam kurun waktu tahun 2015-2020 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yang berada di sekitar angka 35-45 persen. Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan subsektor yang paling dominan. Hal ini terlihat dari kontribusi yang mencapai 30-40 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku dalam lima tahun terakhir. Sedangkan dalam kurun waktu tahun 2015-2020 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga masih memberi kontribusi terbesar dan terus meningkat terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yang berada di sekitar angka 40-50 persen. Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian juga masih merupakan subsektor yang paling dominan. Hal ini terlihat dari kontribusi yang mencapai 40-45 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku dalam beberapa tahun terakhir. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-102
WANAnicestAwawal \ @ y Gambar.2.25. Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2015-2020 (Persen) 50 45,63 45,89 45,85 45,35 45,74 45 42,59 40,11 40,47 40,48 40,09 40,51 40 35 37,05 01.00 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 30 25 01.00 1. Pertanian, Peternakan dan Jasa Pertanian 20 15 01.00 2. Kehutanan dan Penebangan Kayu 10 01.00 3. Perikanan 5 3,48 2,05 3,45 2,08 3,35 2,06 3,33 2,04 3,25 2,01 2,01 3,21 0 2015 2016 2017 2108 2019 2020* Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nagan Raya 2021 Tabel 2.95. Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Padi Produksi (ton) 181,000 180,278 130,582 144,648 107,023 Luas areal tanam(ha) Luas areal panen (ha) Produktivitas padi (ton/ha) 25,609 24,981 7.25 25,111 24,866 7.25 29,199 17,888 7.30 7,569 19,685 7.35 13,226 14,561 7,35 2 Jagung Produksi(ton) 4,096 5,363 5,600 5,267 3,223,9 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-103
No 3 4 5 6 7 @waswalLONoni"Aywary Uraian Luas areal tanam (ha) Luas areal panen (ha) Produktivitas jagung(ton/ha) 2017 540 512 8.00 2018 755 650 8.25 2019 745 640 8.75 Ce) 2020 2021 369 471 602 399 8.75 8,08 Kedelai Produksi (ton) 950 1,119 782.9 42 Luas areal tanam (ha) Luas areal panen (ha) Produktivitas kedelai(ton/ha) 530 500 1.90 637 589 1.90 450 412 1.90 11 21 2 Kacang Tanah Produksi (ton) 680 756 1,500 388 319,5 Luas areal tanam (ha) Luas areal panen (ha) Produktivitas Kacang Tanah (ton/ha) 164 170.0 4.00 155.0 189.0 4.00 450.0 375.0 4.00 97 97 4.00 60 71 4,5 Kacang Hijau Produksi (ton) 37.5 37.5 30 33 Luas areal tanam (ha) Luas areal panen (ha) Produktivitas Kacang Hijau (ton/ha) 30 25 1.5 30 25 1.5 32 20 1.5 12 22 1,5 Ubi Kayu Produksi (ton) 3,186 2,403 2,547 1,251 288 Luas areal tanam (ha) Luas areal panen (ha) Produktivitas ubi kayu (ton/ha) 366 354 9.00 276 267 9.00 309 283 9.00 60 139 9.00 17 32 9 Ubi Jalar GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-104
@waswalLONoni"Aywary No Uraian 2017 2018 2019 Ce) 2020 2021 Produksi (ton) 780 351 695.5 156 208 Luas areal tanam (ha) Luas areal panen (ha) Produktivitas ubi jalar (ton/ha) 130 120 6.5 77 54 6.5 126 107 6.5 25 24 6.50 22 32 6,5 Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022. Tabel di atas menggambarkan jenis komoditas tanaman pangan unggulan di Kabupaten Nagan Raya, meliputi padi, jagung, kacang tanah, kedele, dan ubi kayu. Di wilayah barat-selatan Aceh, Kabupaten Nagan Raya termasuk penghasil padi terbesar. Cakupan pembinaan kelompok tani diukur dengan jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan dari jumlah seluruh kelompok tani tahun 2017-2021 sebagai berikut. Tabel 2.96. Pembinaan Kelompok Tani Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 Tahun No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan (APBA, OTSUS dan APBN) 290 516 406 446 119 2 Jumlah kelompok tani 1107 1230 1235 1.481 1.242 Cakupan bina kelompok tani (%) 26,20 41,95 32,87 30,11 9,58 Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Kelembagaan pertanian yang ada di Kabupaten Nagan Raya, meliputi kelompok tani sebanyak 1.107 kelompok, UPJA 51 unit, kios pertanian 34 unit, KTNA 78 kelompok, koperasi tani 10 unit, BPP 10 unit, dan BBU 2 unit, seperti terlihat pada tabel berikut. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-105
@waswalLONoni"Aywary Tabel 2.97. Jenis Kelembagaan Pertanian di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 NO JENIS KELEMBAGAAN SATUAN 1 BBU Unit { JUMLAH 2 2 Koperasi Tani Unit 10 3 UPJA Unit 51 4 Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Unit 10 5 Kios Pertanian Unit 34 6 Kelompok Tani Unit 1.107 7 Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Unit 78 Jumlah 1.292 Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nagan Raya 2021 Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi yang besar dalam peternakan, terutama ternak besar sapi dan kerbau. Potensinya juga sangat memungkinkan untuk ditingkatkan mengingat masih tersedianya bahan baku sebagai sumber pakan ternak. Selama tahun 2021, perkembangan populasi ternak di Kabupaten Nagan Raya cenderung berluktuatif. Adapun jumlah kerbau sebanyak 9.527 ekor, sapi 12.816 ekor, kambing 15.473 ekor dan domba 2.137 ekor. Tabel 2.98. Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2021 (Ekor) Jenis Ternak (ekor) Kecamatan Sapi Kerbau Kambing Domba 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Darul Makmur 2,530 2.122 213 405 1,116 1.244 223 258 Tripa Makmur 978 1.146 603 689 700 982 57 238 Kuala 1,356 1.124 1,110 1125,000 1,035 1.287 83 113 Kuala Pesisir 2,723 2.901 562 593 698 7.131 130 135 Tadu Raya 2,231 3.136 319 419 503 789 219 239 Beutong 50 232 1,203 1.271 114 361 75 109 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-106
@waswalLONoni"Aywary Jenis Ternak (ekor) Kecamatan Sapi Kerbau Kambing Domba 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Beutong Ateuh Banggalang 46 33 62 72 221 215 27 37 Seunagan 454 1.134 1,669 1.402 1,368 1.542 141 706 Suka Makmue 594 673 1,387 1.617 1,062 1.225 117 143 Seunagan Timur 221 315 1,377 1.934 237 697 141 159 T o t a l 11,183 12.816 8,505 9.527 7,054 15.473 1,213 2.137 Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nagan Raya Tahun 2022 Sentra pemeliharaan sapi terbesar di Kabupaten Nagan Raya terdapat di Kecamatan Darul Makmur. Beberapa kecamatan lainnya yang merupakan juga sentra pemeliharaan sapi meliputi Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Kuala. Untuk peternakan kerbau, sentra pemeliharaannya terdapat di Kecamatan Seunagan, disamping itu juga Kecamatan Seunagan Timur dan Beutong. 2.3.3.3 Perkebunan Sektor perkebunan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap perekonomian Kabupaten Nagan Raya, termasuk sumber pendapatan masyarakat. Dari sisi aspek sosial, usaha perkebunan telah mampu memberikan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi masyarakat dimana secara langsung ikut mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Nagan Raya mempunyai potensi areal yang luas untuk pengembangan perkebunan mencapai 77.164 Ha. Tabel 2.99. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2017-2021 Poroduksi Kepala Produktifitas No Tahun Luas Areal (ha) Sawit (ton) Kelapa Sawit (%) 1 2017 50.664 115.078 3,147 2 2018 51.566 108.354 2,976 3 2019 51.321 529.137 14,312 4 2020 51.198 520.272 14,312 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-107
@waswalLONoni"Aywary No Tahun Luas Areal (ha) Poroduksi Kepala Produktifitas Sawit (ton) Kelapa Sawit (%) 5 2021 52.228 547.888 14,750 Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya, 2022 Tabel di atas memperlihatkan jumlah komoditas kelapa sawit merupakan andalan perkebunan Kabupaten Nagan Raya. Kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021), perkembangan luas areal dan produksi kelapa sawit terus meningkat. Tahun 2017, tercatat luas areal perkebunan kelapa sawit 50.664 Ha, sementara tahun 2021 meningkat mencapai 52.228 ha. Luas tanam yang cenderung bertambah berimplikasi positif terhadap peningkatan produksi kelapa sawit. Hingga akhir tahun 2021, tercatat produksi kelapa sawit di Nagan Raya sebanyak 547.888 ton, meningkat dari produksi tahun 2017 (sebanyak 115.078 ton). Karet merupakan komoditas andalan ekspor dan terus dikembangkan petani di Nagan Raya. Luas areal yang ditanami petani memperlihatkan penurunan. Tahun 2017, tercatat areal karet yang ditanami petani berjumlah 13.553 Ha. Akhir tahun 2021, areal penanaman komoditas karet menurun menjadi 6.725 Ha, sehingga produksi karet juga ikut menurun. Tabel 2.100. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Karet di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2017-2021 No Tahun Luas Areal (ha) Produksi Karet (ton) Produktifitas Karet (%) 1 2017 13.553 5.314 0,392 2 2018 19.220 4.515 0,235 3 2019 8.834 4.078 0,462 4 2020 8.835 4.078 0,751 5 2021 6.725 4,276.89 0,820 Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya 2022 Kakao sebagai komoditas ekspor juga ditanami petani Nagan Raya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021), areal perkebunan kakao atau bahan baku coklat di Kabupaten Nagan Raya menurun. Pada tahun 2017, luas areal kakao GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-108
@waswalLONoni"Aywary di Kabupaten Nagan Raya seluas 5312 Ha, dan menurun menjadi 1.725 Ha pada tahun 2021. Kondisi ini menandakan bahwa minat petani untuk membudidayakan coklat sebagai komoditas andalan daerah semakin menurun. Sampai akhir tahun 2021, produksi kakao di Kabupaten Nagan Raya tercatat 108,55 ton. Pada tahun 2012 produksi kakao masih sebanyak 1. 081 ton. Itu artinya produksi kakao menurun setiap tahunnya dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi karena setiap tahun luas areal penanaman kakao perkebunan rakyat mengalami penurunan. Tabel 2.101. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kakao Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2020 No Tahun Luas Areal (ha) Populasi Kakao (ton) Produktifitas Kakao (%) 1 2017 5312 1081 0,20 2 2018 4700 643 0,14 3 2019 2820 575 0,20 4 2020 2820 576 0,20 5 2021 1725 108,55 0,35 Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya, 2022 Komoditas kelapa dalam memperlihatkan peningkatan luas tanam di Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2017, luas areal komoditas kelapa dalam mencapai 1.486,60 ha dan samakin meningkat menjadi 2.750 Ha pada tahun 2021. Namun kondisi ini berbanding terbailk dengan produksi kelapa dalam selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2017, produksi kelapa dala mencapai 1050,64 ton dan semakin menunjukan penurunan produksi pada tahun 2021 sebanyak 287.50 ton. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada table di bawah ini. Tabel 2.102. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Dalam di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2020 No Tahun Luas Areal (ha) Populasi Kelapa Dalam (ton) Produktifitas Kelapa Dalam (%) 1 2017 1.486,60 1050,64 0,71 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-109
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR No Tahun Luas Areal (ha) Populasi Kelapa Dalam (ton) Produktifitas Kelapa Dalam (%) 2 2018 1.487,60 1108,15 0,74 3 2019 2.785,98 560,22 0,20 4 2020 2.785,98 560,22 0,20 5 2021 2.750 287.50 0,25 Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya, 2022 Pengembangan komoditi perkebunan di Nagan Raya terutama untuk perkebunan rakyat selama ini masih dihadapkan beberapa permasalahan substansial yang hampir sama dengan permasalahan di sektor pertanian pangan dan hortikultura, yaitu permasalahan ketersediaan bibit unggul dan penanganan pasca panen. Sebagian besar bibit unggul masih harus didatangkan dari daerah lain dan sulit diakses oleh petani, serta harga yang relatif mahal. Akibatnya petani cenderung menggunakan bibit yang bukan klon/varietas anjuran sehingga berimbas pada rendahnya produktivitas perkebunan rakyat terutama jika dibandingkan dengan perkebunan besar. Permasalahan pasca panen terutama berkaitan dengan masih rendahnya harga komoditi di tingkat petani sehingga hasil kebun tidak dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya harga komoditi perkebunan ditingkat petani disebabkan terutama akibat rendahnya kualitas pengolahan hasil panen, lemahnya sistem kelembagaan petani, dan minimnya ketersediaan unit pengolahan hasil perkebunan. 2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Fasilitas Listrik Pelayanan listrik di Kabupaten Nagan Raya dikelola PT. PLN (Persero). Selama tahun 2017-2020, produksi listrik oleh PT. PLN (Persero) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Nagan Raya terus meningkat. Produksi listrik tahun 2017 sebesar 80.655.023 Kwh. Produksi listrik tersebut meningkat menjadi 87.495.323 Kwh tahun 2020. Daya terpasang listrik sebesar 38.646.700 VA tahun 2017, dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 49.555.350 VA. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-110
@waswalLONoni"Aywary Tabel 2.103. Perkembangan Daya Terpasang, Produksi, dan Listrik Terjual pada PT. PLN (Persero) Cabang Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2017-2020 Tahun Daya Terpasang (VA) Produksi Listrik (Kwh) Listrik Terjual (Kwh) 2017 38.646.700 80.655.023 69.646.160 2018 42.883.950 86.555.701 75.910.966 2019 47.168.200 93.401.590 83.516.568 2020 49.555.350 87.495.323 76.760.240 Sumber : PT. PLN Kab. Nagan Raya 2020 Dalam upaya mendukung stabilisasi distribusi kelistrikan di wilayah pantai timur, tengah, dan pantai barat, serta wilayah selatan Aceh, pemerintah pusat telah membangun PLTU di Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. PLTU tersebut merupakan bagian integral dari rencana pemerintah pusat untuk pengembangan listrik 10.000 MW di seluruh Indonesia. PLTU tersebut memiliki kapasitas listrik 2x110 Megawatt (MW). Luas area PLTU Nagan Raya mencapai 70 hektar, dengan total investasi senilai Rp.2,36 triliun. Adanya pembangkit listrik tersebut diharapkan masalah kelistrikan di Kabupaten Nagan Raya, termasuk wilayah pantai barat-selatan Aceh dapat teratasi secara berkelanjutan serta berdampak positif terhadap percepatan aktivitas ekonomi masyarakat. 2.3.3.5. Perdagangan Posisi Kabupaten Nagan Raya yang berada pada jalur lintas nasional di wilayah barat selatan Aceh, terbuka peluang yang sangat besar untuk pengembangan perdagangan. Ketersediaan infrastruktur jalan serta didukung transportasi darat dan udara yang memadai merupakan pendorong untuk berkembangnya aktivitas perdagangan di Kabupaten Nagan Raya. Saat ini, pusat perdagangan terbesar terdapat di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, dan Jeuram, Kecamatan Suka Makmue. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Nagan Raya yaitu selalu di atas 10 persen pada 2015-2019. Secara umum Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terus tumbuh lebih GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-111
RPK came bk dari 3 persen walaupun berfluktuasi selama periode 2015-2019, Tahun 2015 katagori ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,02, tahun 2019 menjadi 3,85 %. Gambar 2.26. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (persen), Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 73 1.76 0.75 1,49 6,86 9,02 4,33 4.30 3,89 205 206 20m7 208* 2B°° GEESE Kontibusi / Contribution (%) =@==PertumbuhanGrowth (%) Sumber : BPS Nagan Raya, 2020 Gambar 2.27. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 13 1.73 1.76 4.75 4,49 6,86 9,02 4,3 4.20 3,89 206 Gi 206 Kontribusl/ Contribution (6) 2017 20%" 2Ree =@== PertumbuhanGrowth (%) Sumber : BPS Nagan Raya, 2020 Secara umum Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terus tumbuh lebih dari 3 persen walaupun berfluktuasi selama periode 2015-2019, Tahun 2015 katagori ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,02, tahun 2019 menjadi 3,85%. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-112
RPK sasaninawe TASUDN202.2 7.00.5 MMP 2.3.3.6 Perindustrian Industri pengolahan merupakan salah satu lapangan usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian . Sektor industri yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya hanya subsektor industri nonmigas. Kontribusinya sector industri semakin meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada tahun 2015, kategori industri memiliki kontribusi sebesar 3.09 persen dan menurun menjadi 3,73 persen pada tahun 2019. Kenaikan kontribusi tersebut seiring dengan naiknya kontribusi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini karena sektor ini didominasi peranannya oleh jenis industri makanan dan minuman yang mengolah hasil-hasil dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan seperti industri pengolahan padi, industri CPO (Crude Palm Oil) dan industri lainnya yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA). Gambar 2.28. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019* ee ed ed GEE Konwibusi Contribution (6) = - @= - = PertusnbuhewGrowth (%) Sumber : BPS Nagan Raya, 2020 2.3.3.7 Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan 5 lokasi transmigrasi dari tahun 2017-2021. Tahun 2017, penempatan jumlah KK pada 5 lokasi transmigrasi tersebut sebanyak 538 KK. Dan meningkat pada tahun 2021 sebanyak 571 kepala keluarga dari 5 kolasi tersebut. Untuk lebih jelas lokasi transmigrasi dan jumlah kepala keluarga di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana terlihat pada tabel berikut. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-113
@waswalLONoni"Aywary Tabel 2.104. Lokasi Transmigrasi dan Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 Jumlah Kepala Keluarga No Lokasi 2017 2018 2019 2020 2021 1 UPT.IV. Seneuam Gampong Sumber Bakti 330 330 330 352 339 2 UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk 30 30 30 30 30 3 UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep 85 85 85 90 85 4 UPT Ujong Lamie Gampong Ujong Lamie 68 68 86 90 90 5 UPT Keutubong Tunong Gampong Blang Lango 25 25 25 25 27 Jumlah 538 538 556 587 571 Sumber : Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya Tahun 2022 Adapun jumlah Transmigrasi lokal Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2017- 2021 ada 4 (empat) . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.105. Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi Lokal Yang Menetap Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 NO NAMA TRANSMIGRASI LOKAL 2017 2018 2019 2020 2021 1 UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk 30 30 30 30 42 2 UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep 85 85 85 90 85 3 UPT Ujong Lamie Gampong Ujong Lamie 68 68 86 90 88 4 UPT Keutubong Tunong Gampong Blang Lango 25 25 25 25 25 Jumlah 208 208 226 235 240 Sumber : Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya Tahun 2022 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-114
@waswalLONoni"Aywary Adapun fasilitasi dilokasi transmigrasi tersebut belum memadai, sarana dan prasarana masih kurang, Status sekolah dasar belum Negeri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.106. Fasilitas Sarana dan Prasarana Transmigrasi Lokal di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 NO NAMA TRANSMIGRASI LOKAL Kondisi Jalan Jembatan Gorong- Gorong Listrik Status Sekolah Dasar (Swasta) 1 UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk Baik ada Tidak Ada 2 3 4 UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep UPT Ujong Lamie Gampong Ujong Lamie UPT Keutubong Tunong Gampong Blang Lango Kurang Baik Baik Kurang Baik Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak ada 22 KK belum ada ada Swasta Swasta Swasta Sumber : Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya Tahun 2022 2.3.3.8 Kelautan dan Perikanan Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Nagan Raya selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2017, produksi perikanan laut sebanyak 1.796,10 ton. Pada tahun 2021, produksi perikanan meningkat menjadi 2.570,52 ton. Namun pada tahun 2021, produksi perikanan laut menurun drastic menjadi 549,76 ton. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada table dibawah ini. Tabel 2.107. Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Nagan Raya, 2017-2021 No Tahun Nilai Produksi Produksi 1 2017 32.329.836.072 1.796,10 2 2018 45.493.425.215 2.401,57 3 2019 47.478.519.000 2.865,29 4 2020 36.277.598.000 2.570,52 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-115
@waswalLONoni"Aywary No Tahun Nilai Produksi Produksi 5 2021 9.345.920.000 549,76 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya, 2022 Potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih didominasi melalui perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap beberapa tahun terakhir dari tahun 2017 s/d 2020 selalu meningkat. Pada tahun 2017 sebesar .617,08 ton menjadi 3.430,57 ton pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 jumlah perikanan tangkap menurun menjadi 940,84 ton. Sementara untuk produksi perikanan budidaya dari tahun 2017 s/d 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, produksi perikanan budidaya sebesar 640,21 ton menjadi 1.095,30 ton pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada table di bawah ini. Tabel 2.108. Produksi Perikanan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah Produksi ikan (ton) 3.257,29 4.498,03 4.804,49 4.641,87 2.036,14 2 Budidaya 640,21 1.245,49 1.056,50 1.211,30 1.095,30 3 Perikanan tangkap 2.617,08 3.252,54 3.747,99 3.430,57 940,84 4 Target Daerah (ton) 2.600 3.420,15 3.591,16 3.769 4.032 5 Capaian Produksi Ikan (%) 125,28 131,51 133,89 123,15 50,50 Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2022 Beberapa kendala yang dihadapi dalam bidang kelautan dan perikanan sebagian besar masih merupakan usaha sambilan dan belum berorientasi bisnis, keterbatasan kemampuan sumberdaya nelayan dan aparatur dinas. Upaya meningkatkan produksi tangkap laut terkendala sarana prasarana, iklim/ cuaca yang cenderung tidak bersahabat, sehingga frekuensi (trip) nelayan melaut berkurang, keterbatasan permodalan usaha, dan belum berkembangnya pasca panen dan pengolahan produk. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-116
@waswalLONoni"Aywary Tabel 2.109. Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tangkap Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 No Jenis 2020 Jumlah CD 2021 1 Panjang garis pantai 74,4 km 74,4 km 2 Luas laut 446,4 km2 446,4 km2 3 Luas perairan umum 814 km2 814 km2 4 5 Jumlah pangkalan pendaratan ikan (PPI) Jumlah tempat pendaratan ikan (TPI) 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 6 Jumlah kapal motor 125 unit 111 unit 7 Jumlah perahu motor 146 unit 146 unit 8 Jumlah nelayan tetap 538 orang 536 orang 9 Jumlah nelayan tidak tetap 2016 orang 2248 orang 10 Jumlah pemasar ikan 900 orang 900 orang 11 Jumlah kelompok pengolahan ikan 46 orang 46 orang 12 Jumlah unit pengolahan 46 unit 46 unit 13 Jumlah produksi ikan olahan 229,90 229,90 14 Jumlah pasar ikan / depo 7 unit 7 unit Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2022 Jumlah rumah tangga perikanan Budidaya sampai dengan tahun 2021, mencapai 945 rumah tangga. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, peningkatan masyarakat dalam berusaha di bidang budidaya perikanan cukup tinggi. Wilayah-wilayah dengan jumlah rumah tangga perikanan besar di Kecamatan Seunagan Timur, Beutong dan Darul Makmur. Tabel 2.110. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 No Kecamatan 2017 2018 2019 2020 2021 1 Darul Makmur 76 84 94 131 125 2 Tripa Makmur 38 41 41 49 49 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-117
@waswalLONoni"Aywary No Kecamatan 2017 2018 2019 2020 Cd 2021 3 Kuala 68 71 73 83 80 4 Kuala Pesisir 49 52 55 59 53 5 Tadu Raya 60 63 65 71 67 6 Beutong 155 157 161 161 148 7 Beutong Ateuh Banggalang 37 44 44 50 52 8 Seunagan 82 86 89 89 87 9 Suka Makmue 95 98 100 103 98 10 Seunagan Timur 167 171 173 181 186 JUMLAH 827 867 895 977 945 Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2022 Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan yang sangat drastis nilai produksi perikanan budidaya di Kabupaten Nagan Raya. Nilai produksi tersebut terjadi di semua jenis budidaya perikanan, meliputi perairan umum, air tawar, dan air payau. Pola budidaya perikanan yang masih bersifat tradisional dan belum menggunakan teknologi yang modern turut menjadi pemicu belum berkembangnya aktivitas ekonomi perikanan dan kelautan di Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu, peran dunia usaha/swasta yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan sangat diperlukan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, ditujukan juga untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak serta berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tabel 2.111. Perkembangan Produksi Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan Kabupaten Nagan Raya, 2017-2021 No Budidaya Perikanan 2017 2018 2019 2020 2021 1 Perairan Umum 32.803.600.000 35.640.000.000,00 35.299.200.000,00 34.424.400.000,00 15.643.280.000,00 2 Air Tawar 14.724.830.000 33.592.311.000 30.177.500.000 34.453.500.000 26.287.200.000,00 3 Laut 32.329.836.072 45.493.425.215 47.478.519.000 36.277.598.000 9.345.920.000 Jumlah 114.725.736.215 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya Tahun 2022 79.858.266.072 112.955.219.000 105.155.498.000 51.276.400.000 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-118
@waswalLONoni"Aywary Tabel 2.112. Perkembangan Produksi (ton) Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 No Jenis Ikan 2017 2018 2019 Co) 2020 2021 1 Lele 89,20 289,66 200,00 150,00 149 2 Mujair 61,07
3 Ikan Mas 88,85 13,91 268,5 205,3 190,3 4 Nila 389,00 941,92 588,00 856 756 5 Ikan Lainnya 12,09 1.245,49 1.056,50 1.211,30 1.095,30 Jumlah 640,21 1245,49 1056,50 2422,60 2190,60 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya Tahun 2022 Sektor perikanan dan kelautan berkontribusi positif dalam mendorong penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya. Tahun 2021, tercatat nelayan tetap di Kabupaten Nagan Raya mencapai 536 orang jumlah nelayan. Sedangkan rumah tangga yang bermata pencaharian sebagai petani budidaya ikan di kolam mengalami peningkatan , dari 827 rumah tangga tahun 2017 menjadi 1.075 rumah tangga tahun 2021. Dalam jangka menengah ke depan, pembinaan terhadap nelayan, petani ikan, petani tambak, dan pelaku pengolah ikan, diupayakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berlanjut. Selain itu, pelatihan teknis budidaya, pengolahan pasca panen, dan penyediaan fasilitas perikanan diupayakan terus meningkat sehingga berperan signifikan dalam perbaikan taraf hidup masyarakat nelayan. Tabel 2.113. Jumlah Nelayan, Kelompok dan Pembinaan Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 Nelayan Tetap Orang 538 538 538 538 536 Nelayan Tidak Tetap Orang 1.311 1.311 1.311 2016 2248 Jumlah Petambak RT 183 185 185 185 185 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-119
@waswalLONoni"Aywary Uraian Satuan 2017 2018 CT 2019 2020 2021 Jumlah Petani Ikan Kolam RT 827 867 895 1,058 1,075 Jumlah Petani Ikan Perairan Umum RT 120 140 155 170 200 Kelompok Nelayan Kelompok 22 28 36 46 50 Jumlah Nelayan yang dibina Orang 20 28 36 46 46 Jumlah Petambak yang dibina Orang 10 15 18 20 20 Jumlah petani ikan yang dibina Orang 905 930 1.050 550 551 Jumlah kelompok Budidaya Ikan Kelompok 67 75 86 91 93 Jumlah kelompok pengolahan Ikan Kelompok 40 41 46 46 46 Jumlah Kelompok pengolahan ikan yang dibina Kelompok 19 19 19 46 46 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya Tahun 2022 Jumlah prasarana yang tersedia di sektor kelautan dan perikanan masih sangat minim bila dibandingkan dengan potensi perikanan Kabupaten Nagan Raya. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Nagan Raya ini belum didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Kedepan, perlu pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, seperti pelabuhan perikanan, pengembangan balai benih ikan, pengembangan sarana tangkap serta motorisasi armada perikanan dalam upaya meningkatkan daya jelajah dan produktivitas nelayan. Tabel 2.114. Kondisi PPI, TPI, dan Pasar Kabupaten Nagan Raya, 2021 Kecamatan Nama PPI Nama Pasar Lokasi Darul Makmur
Pasar Alue Bilie Pasar Bukan Pasar Seumayam Desa Alue Bilie Desa Lamie Desa Serbajadi Tripa Makmur TPI Babah Lueng TPI Kuala Tripa
Kuala
Desa Simang Peut Desa Simang Peut GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-120
@waswalLONoni"Aywary Kecamatan Nama PPI Nama Pasar SE Lokasi Kuala Pesisir PPI Kuala Tuha Pasar Langkak Pasar Jembes Desa Padang Rubek Tadu Raya PPI Kuala Tadu
Beutong
Pasar Beutong Ulee Jalan Beutong Ateuh Banggalang
Seunagan
Pasar Jeuram Cot Meugat Suka Makmue
Pasar Lueng Baro Lueng Baro Seunagan Timur
Pasar Uteun Pulo Desa Uteun Pulo Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya, 2022 Jumlah pembinaan kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah telah diberikan dari tahun 2017 s/d 2022 dengan capaian yang selalu meningkat. Tabel 2.115. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 Tahun No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan 20 28 36 46 50 2 Jumlah kelompok nelayan 22 28 36 46 50 Cakupan pembinaan kelompok nelayan (%) 90,91 100 100 100 100 Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2022 Jumlah produksi ikan tangkap tahun 2012-2019 masih didominasi dari hasil kelompok nelayan. Hal ini menunjukkan efektivitas kelompok nelayan dalam produksi ikan tangkap, karena adanya pengembangan kapasitas dan bantuan permodalan bagi kelompok nelayan. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-121
(ANGELA IRYANA\ RPK oes bk Tabel 2.116. Cakupan Produksi Ikan Kelompok Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 Tahun No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah produksi ikan (ton) hasil kelompok nelayan 2.194,52 2.764,64 3.184,79 3.000,54 1.730,72 2 Jumlah produksi ikan (ton) 2.617,08 3.252,54 3.747,99 3.430,57 2.036,14 Cakupan produksi perikanan kelompok nelayan (%) 83,85 85,00 84,97 87,46 85,00 Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2022 2.3.4 Penunjang Urusan 2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan Lingkup perencanaan pembangunan merupakan salah satu layanan urusan wajib yang paling penting dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Nagan Raya di bidang perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut; pelaksanaan tugas umum ketatausahaan badan, melakukan koordinasi pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan perekonomian, infrastruktur, pemerintahan, sumber daya manusia, keistimewaan, sosial budaya dan penelitian, evaluasi pengembangan pembangunan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan dari tugas pokok dan fungsi yaitu: menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK); menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK); melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) berdasarkan rumusan hasil Musrenbang GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-122
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR Kabupaten; mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran; menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran; meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah. Capaian indikator perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya sudah dalam tahapan penyempurnaan penyelesaiaan dokumen. Seperti halnya dokumen RPJPD dan dokumen RTRW yang sudah ditetapkan dengan Qanun , dan pada tahun 2019 telah dilakukan revisi dokumen RPJPD dan tahun 2020 sedang proses pembuatan Qanun. dan untuk dokumen tahunan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2.3.4.2 Keuangan Pengelolaan keuangan Kabupaten Nagan Raya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sejak tahun 2012-2019 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Keberhasilan membaiknya pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penghargaan WTP yang diberikan kepada Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2008- 2019, dicapai berkat kerja keras semua pihak, baik unsur pemerintah maupun masyarakat. Capaian indikator pengelolaan keuangan Kabupaten Nagan Raya telah Seperti Opini BPK terhadap laporan keuangan, persentase belanja langsung dengan belanja tidak langsung dan persentase belanja pendidikan telah sesuai dengan kententuan yang berlaku. 2.3.4.3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Pelaksanaan roda pemerintahan belum maksimal dikarenakan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna pengembangan e-government (sistem elektronik pemerintahan). Dalam hal ini proses kebijakan simpeg (administrasi kepegawaian elektronik) masih dalam pengembangan sehingga pelaksanaan tata kelola pemerintahan belum optimal terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-123
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR Pembinaan dan peningkatan kinerja aparatur memerlukan suatu mekanisme pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Tatacara pemberian penghargaan dilakukan secara selektif dan terukur sesuai dengan kinerja dan produktivitas aparatur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain, pemberian sanksi yang tegas kepada aparatur pemerintah yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya sehingga memberi efek jera kepada aparatur yang bersangkutan sekaligus menjadi pembelajaran bagi aparatur lainnya. Tatacara pemberian penghargaan dan sanksi kepada aparatur diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Kualitas pelayanan publik belum maksimal. Hal ini terlihat masih banyaknya berbagai gerakan reformasi publik (public reform) yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangkan menuntut haknya masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, seperti diantaranya; kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan perlindungan. Salah satu wujud dari upaya pemenuhan hak masyarakat dalam pelayanan publik adalah terpenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan pada masing- masing bidang yang merupakan target yang harus dicapai oleh Nasional dan Pemerintah Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian; 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai, mutasi, dan bidang umum kepegawaian; 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian; 5. Pelaksanaan kesekretariatan badan; dan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-124
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang di ukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. 2.3.4.5. Pengawasan Pelayanan bidang urusan pengawasan memberikan informasi seperti persentase tindak lanjut temuan, persentase pelanggaran pegawai dan jumlah temuan BPK terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik administrasi maupun keuangan. 2.3.4.6. Sekretariat Dewan Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRK Nagan Raya; Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRK Nagan Raya untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMK Nagan Raya maupun RKPK Nagan Raya; dan Terintegrasi Program-Program DPRK Nagan Raya untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan Pembentukan Perda dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRK Nagan Raya. 2.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah atau kapasitas ekonomi daerah harus memiiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang akan masuk dan telah berada pada suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Nilai Konsumsi Rumah Tangga per kapita Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2015 sampai 2019 terus meningkat. Nilai Konsumsi Rumah Tangga per kapita tahun 2019 telah mencapai 20.07 juta rupiah. Nilai ini meningkat dari tahun 2015 yang hanya mencapai 16.83 juta rupiah. 2.4.1.1. Pengeluaran Rata-Rata Rumah Tangga per Kapita Nilai konsumsi rumah tangga perkapita digunakan untuk memperoleh gambaran besarnya rata-rata konsumsi yang dilakukan rumah tangga maupun GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-125
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR perorangan di suatu wilayah. Konsumsi rumah tangga perkapita dapat menjadi ukuran mengenai pendapatan penduduk. Semakin tinggi pengeluaran/konsumsi rumah tangga per kapita maka semakin tinggi pendapatan penduduk tersebut. Nilai Konsumsi Rumah Tangga per kapita Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2015 sampai 2019 terus meningkat. Nilai Konsumsi Rumah Tangga per kapita tahun 2019 telah mencapai 20.07 juta rupiah. Nilai ini meningkat dari tahun 2015 yang hanya mencapai 16.83 juta rupiah. 2.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan) Selama lima tahun terakhir, pola konsumsi masyarakat Kabupaten Nagan Raya untuk makanan cenderung mengalami penurunan, meskipun proporsinya masih diatas 50 persen. Selanjutnya data untuk rata-rata pengeluaran sebulan untuk tahun 2017 sebesar 359.118, untuk tahun 2018 sebesar 376.027 , dan pada tahun 2019 sebesar 398.667. 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Fasilitas wilayah/infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah dalam ketersediaan (availability) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor pada suatu daerah atau antar daerah (wilayah). Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur diantaranya dapat dilihat dari fasilitas perhubungan, pengairan/irigasi, air bersih serta energi dan telekomunikasi. Aktivitas ekonomi yang kian berkembang membutuhkan jasa pelayanan transportasi udara yang efektif dan efisien. Kabupaten Nagan Raya telah memiliki Bandar Udara Cut Nyak Dhien yang terletak di Gampong Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir. Bandar udara ini dapat disinggahi pesawat sejenis Fokker, dan diupayakan dalam jangka panjang mampu melayani pesawat berbadan besar sesuai kondisi landasan dan prasarana pendukungnya. Di wilayah barat-selatan Aceh, Bandar Udara Cut Nyak Dhien tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya saja, namun juga masyarakat dari Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Barat. Jasa pelayanan transportasi udara tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian keluar daerah, atau sebaliknya. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-126
@waswalLONoni"Aywary Aktivitas bongkar dan muat barang di Bandar Udara Cut Nyak Dhien cenderung berfluktuatif. Untuk tahun 2018 sampai 2020 barang yang dibongkar muat bisa dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.117. Jumlah Bongkar Muat Barang di Bandar Udara Cut Nyak Dhien Tahun 2018-2021 Tahun No Uraian 2018 2019 2020 2021 Barang Bagasi Barang Bagasi Barang Bagasi Barang Bagasi 1 Muat 3,493 118,209 11,651 68,85 10,052 16,44
3,868 2 Bongkar 1,767 94,496 2,967 50,87 574 9,519
4,638 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Adapun jumlah penumpang untuk tahun 2018 sampai 2021 melalui Bandara Cut Nyak Dhien bisa dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.118. Jumlah Penumpang melalui Bandar Udara Cut Nyak Dhien Tahun 2018-2021 Tahun No Uraian 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah Penumpang Datang 19.601 18.725 4.733 854 2 Jumlah Penumpang Berangkat 182.388 18.500 4.297 862 Sumber : Nagan Raya Dalam Angka Kab. Nagan Raya 2022 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor terkait potensi dan peluang investasi yang dimiliki daerah serta kemudahan perijinan. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-127
@waswalLONoni"Aywary Kemudahan perijinan dalam proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Adapun jenis-jenis perijinan yang dilayani antara lain: a) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan); b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan); c) IUI (Izin Usaha Industri); d) TDI (Tanda Daftar Industri); e) IMB (Izin Mendirikan Bangunan); dan e) HO (Izin Gangguan). Saat ini pelayanan perijinan di Kabupaten Nagan Raya sudah berada pada satu atap layanan proses administrasi pelayanan perizinan dilakukan dengan menggunakan Sistim Informasi Manajemen (SIM) Perizinan. Waktu proses pelayanan sebagaimana tertuang dalam SOP yang telah ditetapkan pada peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 065/252/2015 tanggal 1 Nopember 2015. Tabel 2.119. Lama Proses Pelayanan, Jumlah Persyaratan (Dokumen), dan Biaya Perijinan Kabupaten Nagan Raya No. Jenis Perizinan Jenis Data Keterangan 1 SIUP Waktu proses pelayanan (hari) Jumlah persyaratan (berkas) Biaya mengurus persyaratan 7 1 Tidak dipungut biaya 2 TDP Waktu proses pelayanan (hari) Jumlah persyaratan (berkas) Biaya mengurus persyaratan 2 4 Tidak dipungut biaya 3. IUI 4. TDI Waktu proses pelayanan (hari) Jumlah persyaratan (berkas) Biaya mengurus persyaratan Waktu proses pelayanan (hari) Jumlah persyaratan (berkas) Biaya mengurus persyaratan 3 9 Tidak dipungut biaya 12 6 Tidak dipungut biaya 5. IMB Waktu proses pelayanan (hari) Jumlah persyaratan (berkas) Biaya mengurus persyaratan 14 14 225.000xkoefesien(sesuai 6. HO Waktu proses pelayanan (hari) Jumlah persyaratan (berkas) Biaya mengurus persyaratan Qanun) 7 7 Tidak dipungut biaya Sumber : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-128
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR Pajak daerah Kabupaten Nagan Raya meliputi pajak hotel , pajak restoran (Rumah Makan dan Katering); pajak hiburan (Pagelaran Kesenian/Musik/Tari, Pameran, Balap Kendaraan Bermotor); pajak reklame (reklame papan, kain, melekat/stiker, baliho dan billboard); pajak penerangan jalan PLN; pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan. Hasil Retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum dan jasa usaha. Untuk retribusi jasa umum terdiri dari: a. Retribusi pelayanan kesehatan; b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum ; d. Retribusi Pelayanan Pasar; e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ; Sedangkan untuk retribusi jasa usaha terdiri dari : a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan; c. Retribusi penyediaan dan / atau peneyedotan Kakus; d. Retribusi Rumah Potong Hewan; e. Retribusi Tempat Penjualan Produksi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu (seperti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan , Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Penerbitan sertifikat Kesempurnaan dan Kebangsaan (Pas Kecil). Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat penanam modal. Ini ditandai oleh keselarasan regulasi bidang penanaman modal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, produk-produk hukum yang tumpang- tindih atau saling bertentangan akan membingungkan dan menyulitkan penanam modal dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Karena itu, pembenahan legislasi bidang penanaman modal perlu terus dilakukan. Beberapa Perda yang mendukung iklim usaha adalah : 1) Qanun Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; 2) Qanun Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Peternakan Rakyat dan Perusahaan peternakan; 3) Qanun Nomor 17 Tahun 2007 Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-129
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR Beberapa faktor penyebab belum optimal investasi di Nagan Raya antara lain adalah: 1) belum optimalnya promosi investasi; 2) lemahnya dukungan regulasi investasi dan 3) belum adanya insentif, kemudahan investasi dan jaminan keamanan bagi investor. 4) Lahan Terbatas untuk sektor perkebunan. Karena itu, Pemerintah harus melakukan beberapa hal: 1) peningkatan promosi investasi; 2) menyediakan regulasi, insentif, kemudahan dan jaminan keamanan bagi investor. 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang kreatif, terampil, disiplin, produktif, dan profesional serta mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan pembangunan. Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat salah satunya dari tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk. a. Kualitas Tenaga Kerja (Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi ( S1, S2, S3)) Penduduk berpendidikan Sarjana atau S1/S2/S3 2016 sebesar 4,92 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S1, 0,26 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S2 dan 0,00 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S3. b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) Angka Beban Tanggungan atau Dependency Ratio merupakan suatu ukuran untuk mengetahui produktivitas penduduk. Angka Beban Tanggungan merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang berumur tidak produktif (belum produktif/umur di bawah 15 tahun dan tidak produktif lagi/umur 65 tahun ke atas) dengan yang berumur produktif (umur 15-64 tahun). Angka ini GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-130
RPK vacancaca TAIN 209.2 -709.5 MR dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Adapun persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Angka Beban Tanggungan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2016 sebesar 50,96. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Nagan Raya yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung paling kurang 56 orang yang tidak produktif. Kondisi ini mengalami perubahan yang sangat drastis dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, rata-rata dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 69 penduduk tidak produktif. Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (<15 tahun) dan naiknya proporsi penduduk produktif. Meningkatnya proporsi penduduk produktif dibandingkan proporsi penduduk tua serta penurunan penduduk usia remaja, berimplikasi positif terhadap perubahan angka beban tanggungan secara keseluruhan. Dengan kata lain, struktur umur penduduk Kabupaten Nagan Raya berada pada tahap transisi antara penduduk muda menjadi penduduk tua. Hal ini karena proporsi penduduk mudanya (di bawah 15 tahun) semakin berkurang dari 30 persen, tetapi proporsi penduduk tuanya (usia 65+) masih kurang dari 5 persen. Tabel 2.120. Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2017-2019 (%) Tahun 0-14 15-64 65 tahun + Angka tahun tahun Ketergantungan 2017 29,13 28,93 29,05 21,13 2018 66,34 66,44 67,30 43,29 2019 4,51 4,62 3,63 47,55 Sumber : BPS Kab. Nagan Raya Tahun 2020 Dari tabel diatas terlihat bahwa Angka ketergantungan bisa didapat dari penjumlahan kelompok umur < 0-14 tahun + < 15-64 tahun / 65 tahun+, maka angka ketergantungan untuk tahun 2017 adalah 21,13 %, tahun 2018 adalah 43,29 % dan tahun 2019 adalah 47,55 % GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-131
No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2.5. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Pada RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk Tahun 2017-2022. Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJMK Nagan Raya sampai tahun 2021, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.121. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 Indikator 2 Kinerja Standar (satuan) 3 Kondisi Awal (2017) 4 2018 5 2019 6 Target 2020 7 2021 8 2022 9 2018 10 Realisasi 2019 11 2020 12 2021 13 Opini Audit BPK atas laporan keuangan Tingkat Kapabilitas Akuntalitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) WTP/WDP Level Scor WTP 2 2,32 WTP 2 2,891 WTP 2 blm ada WTP 2 2,82 WTP 3 2,89 WTP 3 2,94 WTP 2 2,891 WTP 2 2,00 WTP 2 baik
2 belum ada penilaian Nilai LAKIP Nilai C C C C CC B C C C Belum diproses Kemenp an Jumlah ZIS yang terhimpun Persentase penyelesaian kasus pelanggaran syariat islam Rp. Milyar % 7545 50 8980 100 6150 100 6916 70 6920 80 6920 80 8980 100 6,15 100 7,32 70 7,928 80 Angka Kemiskinan % 19,34 18,97 17,97 17,70 17,00 16,50 18,97 17,97 17,7 18,23 Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jumlah kawasan Strategis Persentase akses sanitasi Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu Unit % % Kawasan % % 29 46,65 4,11 3 42 20 0 NA 5,91 9 52,00 60 127 NA 5,35 9 67,64 80 231 3,87 5,11 9 67,64 60 231 4,89 5,0 9 73,44 80 331 5,8 4,2 9 80,04 80 0 NA 5,91 9 52,00 60 127 NA 5,35 9 67,64 80 227 2,61 5,11 9 67,64 90 0 0,05
9 73,48 90 Prevalansi Stunting % 26,2 37,7 26,48 17,3 16,5 15,5 37,7 26,48 26 17,3 Kabupaten Layak Anak level
pratama pratama
0 0 Pertumbuhan PDRB % 3,95 4,29 6,77 3,54 4,06 4,58 4,29 6,77 3,54
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Persentase PAD terhadap pendapatan Sumber : Bappeda Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Index 67,78 68,15 69,11 69,18 69,80 % 9,89 6,50 7,79 7,79 7,80 70,00 7,80 68,15 9,89 69,11 7,79 69,18 8,93 69,31 4,44 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-132 CAPAIAN 14 Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Weed GBies
Tabel 2.122. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 No 1 Indikator 2 Satu an 3 Kondi si Awal (2017 ) 4 2018 5 2019 6 Target 2020 7 2021 8 2022 9 2018 10 Realisasi 2019 11 2020 12 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 PDRB per kapita ADHB Rp (Juta) 39,07 42,14 44,62 45,01 46,08 47,10 42,14 44,62 45,12 2 Indek Gini Ratio % 0,231 0,284 0,252 0,275 0,233 0,212 0,284 0,252 0,275 3 Jumlah Penduduk Miskin Orang 31.060 31.060 29.930 29.611 28.440 27.604 31.060 29.930 29,990 4 Angka Melek Huruf % 93,41 96,25 98,00 97,50 98,00 98,50 96,25 98,00 97,58 5 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahu n 8,24 8,21 8,50 8,68 8,80 9,00 8,21 8,50 8,68 6 Angka Harapan Lama Sekolah Tahu n 14,09 14,44 14,56 15,00 15,25 15,50 14,11 14,12 14,13 7 Angka Usia Harapan Hidup Tahu n 68,70 68,89 69,14 69,05 70,00 70,20 68,89 69,14 69,22 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB Kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas terhadap PDRB Kontribusi sektor konstruksii terhadap PDRB Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kontribusi sektor Transportasi dan perdagangan terhadap PDRB Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB Kontribusi sektor jasa keuangan dan informasi terhadap PDRB Kontribusi sektor Real Estat terhadap PDRB Kontribusi sektor jasa perusahaan terhadap PDRB Kontribusi sektor adminirtrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial terhadap PDRB Kontribusi sektor pendidikan terhadap PDRB Kontribusi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial terhadap PDRB Kontribusi sektor jasa lainnya terhadap PDRB Produksi sektor pertanian padi dan palawija Produksi pertanian padi Produksi sektor perkebunan Produksi perkebunan sawit ASPEK DAYA SAING DAERAH 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 % % % % % % % % % % % % % % % % Ton Ton Ton Ton 37,34 10,14 3,53 0,07 8,86 11,69 3,79 0,359 2,26 1,34 2,41 0,25 5,22 1,70 1,77 0,51 190.54 3 170.15 1 128.06 4 316.16 4 36,48 8,19 3,87 0,09 9,86 11,75 3,69 0,420 2,15 1,52 2,54 0,26 5,61 1,86 1,84 0,53 210000 180.27 8 124.55 1 117.81 9 24,46 7,92 3,73 0,08 10,60 11,49 3,61 0,430 2,13 1,52 2,53 0,27 5,62 2,04 1,92 0,93 190.30 0 130.58 2 5.931,9 7 529.13 7,25 24,46 7,98 3,85 0,90 11,00 11,67 3,75 0,55 3,50 1,68 2,75 0,38 5,20 2,20 2,10 1,50 190.00 0 155.00 0 71.643 564.73 0 24,46 8,01 3,90 0,10 12,00 12,05 3,95 0,65 2,75 1,75 2,89 0,58 5,30 2,30 2,20 1,75 195.00 0 160.00 0 137.35 3 600.32 5 24,46 8,05 4,00 0,12 13,00 12,57 4,04 0,77 3,05 2,05 3,07 0,75 5,50 2,40 2,50 1,85 197.00 0 165.00 0 203.06 4 635.91 9 36,48 8,19 3,87 0,09 9,86 11,75 3,69 0,420 2,15 1,52 2,54 0,26 5,61 1,86 1,84 0,53 210000 180.27 8 124.55 1 117.81 9 24,46 7,92 3,73 0,08 10,60 11,49 3,61 0,430 2,13 1,52 2,53 0,27 5,62 2,04 1,92 0,93 190.30 0 130.58 2 5.931,9 7 529.13 7,25
7,86 3,53 0,08 11,72 10,78 3,11 0,39 2,19 1,52 2,56 0,26 5,49 2,20 2,01 0,54 180.30 0 127.50 0 526.22 2 520.27 2 1 Rasio ketergantungan Indek s 50,96 50,50 50,31 50,59 50,86 51,14 50,50 50,31 50,11 ASPEK PELAYANAN UMUM Layanan Urusan Wajib Dasar 1 Pendidikan GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA 2021 13
30,710 98,00 8,96 14,14
181.20 0 127.70 0 260.74 2 547.88 8
CAPAIAN 14 Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Tidak ada capaian Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai II-133 SKPK 15 BPS BPS BPS Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Kesehata n Dinas Soisal BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS DISTAN NAK DISTAN NAK DISBUN DISBUN BPS Weed GBies
No 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 0 1.1 1 1.1 2 1.1 3 1.1 4 1.1 5 2 2.1. 2.2. Indikator 2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka partisipasi kasar APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B APK SMA/SMK/ Angka pendidikan yang ditamatkan Tamat SD Sederajat Tamat SLTP sederajat Diploma I/II/III Diploma IV/S1 S2/S3 Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka partisipasi sekolah Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Melanjutkan (AM): Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Fasilitas Pendidikan: Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1 Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka kelangsungan hidup bayi Satu an 3 Kondi si Awal (2017 ) 4 2018 5 2019 6 Target 2020 7 2021 8 2022 9 2018 10 % 23,83 25,61 25,86 40,50 50,50 65,00 25,61 % % 109,47 79,71 78,30 95,00 96,00 97,00 79,71 % 106,90 98,27 91,81 83,00 84,00 85,00 98,27 % 86,02 88,35 73,75 90,00 91,00 92,00 88,35 % 26,70 99 99 100 100 100 99 % 16,87 90 90,56 100 100 100 90 % 3,33 3,50 4,00 4,50 5,50 6,00 3,50 % 3,72 45 50 50 60 65 45 % 0,59 1,50 2,00 2,50 3,50 4,00 1,50 % 98,73 99,71 81,88 95 96 97 99,71 % 88,83 91,82 53,67 83 84 85 91,82 % 99,36 0,27 0,24 95 96 97 0,27 % 99,11 1,55 1,45 83 84 85 1,55 % 100 98,03 97,50 85,50 88,50 90,50 98,03 % 91,15 96,54 90,10 84,50 85,50 90 96,54 % 85,70 95,55 97,15 97,50 98 98,79 95,55 % 87,60 94,31 98,20 98,30 98,50 98,77 94,31 Rasio Index 69,82 71,05 73,02 75,50 78,50 80,73 71,05 Rasio Index 33,71 35,10 35,71 55,50 65,50 70,22 35,10 Rasio Index 75,66 66,18 67,18 74,50 73,50 80 66,18 Rasio Index 81,63 54,31 55,39 81,00 85,00 87 54,31 Rasio Index 71,18 51,15 49,00 70,50 75,50 80 51,15 Rasio Index 69,96 43,57 41,32 71 75 80 43,57 % 37,51 94,33 97,74 93,50 94,50 96 94,33 % 53,16 67,44 79,88 81,5 83,5 86,5 67,44 /1000 Kelahi ran /1000 Kelahi ran 5,18 4,85 11,00 7,30 7,20 6,28 7,50 N/A 7,30 6,12 7,00 6,00 11,00 7,30 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA Realisasi 2019 11 25,86 78,30 91,81 73,75 99 90,56 4,00 50 2,00 81,88 53,67 0,24 1,45 97,50 90,10 97,15 98,20 73,02 35,71 67,18 55,39 49,00 41,32 97,74 79,88 7,20 6,28 2020 12 39,54 101,53 100,39 95,49 98,77 93,56 4,50 50 2,50 95,27 77,24 96 84 98,12 92,13 97,89 98,53 75,61 54,87 73,50 64,38 69,70 62,81 98,25 81,50 9,19 11,30 2021 13 42,17 100,00 100,00 96,26 98,83 95,25 5,25 60 3,00 89,74 70,04 97 85 98,73 92,46 98,12 98,72 76,32 61,55 74,50 61,27 72,64 56,32 98,72 83,50 2,75 18,87 CAPAIAN 14 Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai II-134 SKPK 15 Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Weed GBies
No 1 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.1 0. 2.1 1. 2.1 2. 2.1 3. 2.1 4. 2.1 5. 2.1 6. 2.1 7. 2.1 8. 2.1 9. 2.2 0. 2.2 1. 2.2 2. 2.2 3. 2.2 4. 2.2 5. Indikator 2 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Puskesmas Poliklinik Pustu Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Gigi Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Cakupan balita pneumonia yang ditangani Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Angka kejadian Malaria Cakupan kunjungan bayi Cakupan pembantu puskesmas @waswalLONoni"Aywary Satu an 3 /1000 Kelahi ran /1000 Kelahi ran /1000 00 Kelahi ran Kondi si Awal (2017 ) 4 36,90 13,86 99,68 2018 5 12,00 10,00 28,40 2019 6 8,94 12,58 331,02 Target 2020 7 36,37 12,59 N/A 2021 8 36,12 11,98 150,00 2022 9 35,97 11,79 140,00 2018 10 12,00 10,00 28,40 Realisasi 2019 11 8,94 12,58 331,02 2020 12 1,40 13,08 141,44 2021 13 19,60 13,09 438,91 CAPAIAN 14 Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai /1000 Balita 19,76 18,60 17,31 N/A 19,00 19,50 18,60 17,31 13,97 14,80 Sudah Tercapai /1000 Pend uduk /1000 Pend uduk /1000 Pend uduk /1000 Pend uduk /1000 Pend uduk /100. 000 Pend uduk /100. 000 Pend uduk /100. 000 Pend uduk /1000 Pend uduk 0,09 0,00 0,30 0,01 0,03 0,24 0,03 0,02 0,08 0,05 0,28 0,01 0,03 0,35 0,06 0,36 0,08 0,05 0,28 0,01 0,03 0,29 0,05 0,08 0,09 0,05 0,31 0,01 0,03 0,24 0,28 0,18 0,09 0,05 0,31 0,01 0,03 0,29 0,83 0,53 0,09 0,05 0,31 0,01 0,03 0,29 0,84 0,54 0,08 0,05 0,28 0,01 0,03 0,35 0,06 0,36 0,08 0,05 0,28 0,01 0,03 0,29 0,05 0,08 0,08 0,05 0,29 0,01 0,40 0,23 0,11 0,05 0,08 0,05 0,29 0,01 0,41 0,23 0,11 0,05 Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai 3,84 3,87 4,13 4,39 4,89 5,39 3,87 4,13 0,51 0,68 Tidak Tercapai % 52,25 45,63 80,00 53,01 53,68 53,76 45,63 80,00 75,00 43,00 Tidak Tercapai % 93,11 82,79 85,00 87,00 88,00 90,00 82,79 85,00 80,00 91,00 Sudah Tercapai % 77,33 59,90 40,99 78,46 79,44 79,56 59,90 40,99 32,8 23,42 Tidak Tercapai % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sudah Tercapai % 91,62 80,30 74,42 92,95 94,12 94,26 80,30 74,42 60 51,61 Tidak Tercapai % 18,76 36,42 47,38 19,03 19,27 19,3 36,42 47,38 27,12 25,8 Sudah Tercapai % 49,03 89,94 51,15 49,74 50,36 50,44 89,94 51,15 37,2 39 Tidak Tercapai /100. 000 pend uduk /100. 000 pend uduk 102,19 2,56 140,00 3,04 160,20 2,99 91,08 2,25 86,65 2,2 85,96 2,04 140,00 3,04 160,20 2,99 97,5 2,35 100 2,30 Tidak Tercapai Tidak Tercapai % 63,38 89,84 100,00 64,3 65,1 65,2 89,84 100,00 37,2 39 Tidak Tercapai % 68,33 85,65 92,82 69,32 70,19 70,29 85,65 92,82 87,3 45,9 Tidak Tercapai % 100 100,00 100 100 100 100 100,00 100 100 100 Sudah Tercapai /100. 000 pend uduk 2,39 1,82 0,60 1,98 1,81 1,33 1,82 0,60 0 0 Sudah Tercapai % 84,73 84,10 117,61 86,82 87,91 88,04 84,10 117,61 95,30 103,14 Sudah Tercapai % 21,17 21,17 21,17 21,17 21,18 21,19 21,17 21,17 0,22 0,22 Tidak Tercapai GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA II-135 SKPK 15 Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n
No Indikator 1 2 2.2 6. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 2.2 7. Cakupan pelayanan nifas 2.2 8. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 2.2 9. Cakupan pelayanan anak balita 2.3 0. 2.3 1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) 2.3 2. Persentase balita gizi buruk 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.1 . Pekerjaan Umum: 3.1. 1. 3.1. 2. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk 3.1. 3 Jumlah sawah yang terlayani irigasi 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4.1 Jumlah rumah layak huni yang terbangun 4.2 4.3 4.4 5 5.1 Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab Persentase akses air minum Perpipaan Persentase akses air minum non Perpipaan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindah an) 5.2 Persentase Penegakan PERDA 6 6.1. 6.2. 6.3. Sosial Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase PMKS yang tertangani Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 6.4. Adanya regulasi santunan kematian Layanan Urusan Wajib Non Dasar 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1. Tenaga Kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Rasio daya serap tenaga kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 2.2. 2.3 Rasio KDRT 3 Pangan Satu an 3 Kondi si Awal (2017 ) 4 2018 5 2019 6 Target 2020 7 2021 8 2022 9 2018 10 % 93,50 81,18 82,05 95,81 97,01 97,15 81,18 % 92,12 82,03 99,80 94,39 95,57 95,71 82,03 % 71,27 79,74 100,00 76,71 78,43 78,55 79,74 % 81,68 91,44 107,00 87,91 89,89 90,02 91,44 % 91,13 53,72 95,2 95,23 96,42 96,56 53,72 % 100 100 100 100 100 100 100 % 0,07 0,10 0,10 0,06 0,07 0,06 0,10 % 243,54 221,93 2 242,56 261,56 286,56 311,56 221,93 2 Rasio Index 0,057 0,072 0,163 0,173 0,131 0,142 0,072 Ha 17.597 9,051 9,051 5.700 5.700 5.700 9,051 Unit 607 0 709 709 809 909 0 Unit 29 0 127 231 231 331 0 % 42 52,00 67,64 72,24 76,74 81,04 52,00 % 0 0 10 10 10 10 0 % 98,75 98,85 98,85 99,10 99,94 99,49 99,99 % 100 100 100 90 90 90 90 % 24,83 N/A N/A N/A N/A N/A % 23,74 N/A N/A N/A N/A N/A % 23,74 N/A N/A N/A N/A N/A Ada/ Tidak ada Tidak Ada ada ada ada ada ada ada kasus 5,00 10,00 13,00 4,00 3,00 3,00 10,00 % 7.864 7.674 7.876 3818 8582 8.660 7.674 Orang 20,18 20,18 17,24 19,19 19,44 19,69 20,18 % 52,27 52,30 52,35 52,00 52,35 52,36 52,30 % 16,00 16,00 16,50 16,00 16,00 16,00 16,00 % N/A 0,30 0,20 0,36 0,36 0,36 0,30 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA IY, a EVAN WU) 26 Realisasi 2019 2020 2021 CAPAIAN 11 12 13 14 82,05 79,03 93 Tidak Tercapai 99,80 79 90 Tidak Tercapai 100,00 9,80 20,45 Tidak Tercapai 107,00 70,39 68,93 Tidak Tercapai 95,2 73 78 Tidak Tercapai 100 100 100 Sudah Tercapai 0,10 0,03 0,06 Sudah Tercapai 242,56 274,60 9 246,12 4 Sudah Tercapai 0,163 0,163 0,146 Sudah Tercapai 9,051 5,700 5,700 Tidak Tercapai 709 1069 1113 Sudah Tercapai 127 227 327 Sudah Tercapai 67,64 10 72,24 10 86,29 10 Sudah Tercapai Sudah Tercapai 99,49 99,00 99,50 Sudah Tercapai 90 90,10 90,20 Tidak Tercapai 16,95 17,85 Tidak Tercapai belum ada capaian 2,61 0,05 belum ada capaian ada ada ada Sudah Tercapai 13,00 10,00 5,00 Sudah Tercapai 7.876 7.491 7.439 Tidak Tercapai 17,24 19,19 19,44 Sudah Tercapai 52,35 belum ada capaian 16,50 16,50 16,50 Sudah Tercapai 0,20 0,007 0,10 Sudah Tercapai II-136 SKPK 15 Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n PU PR PU PR PU PR PUPR/ Distanna k PERKIM/ Baitul Mal PERKIM PERKIM PERKIM SATPOL PP dan WH SATPOL PP dan WH DINSOS DINSOS DINSOS DINSOS Bagian Keisra Disnaker trans Disnaker trans Disnaker trans Bag. Pemerint ahan DPMGP4 DPMGP4
No 1 3.1. 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8 8.1 8.1 8.2 8.3 Indikator 2 Ketersediaan pangan utama Lingkungan Hidup Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Persentase LSM aktif Persentase LPM Berprestasi Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Total Fertility Rate (TFR) Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio Akseptor KB Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15- 19 tahun (ASFR 15- 19) Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum Angkutan Darat Angkutan Udara Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Satu an 3 Kondi si Awal (2017 ) 4 2018 5 2019 6 Target 2020 7 2021 8 2022 9 2018 10 % 100 100 100 100 100 100 100 Ada/ tidak ada Ada tidak ada tidak ada tidak ada Ada Ada tidak ada Ada/ tidak ada Tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada Ada Ada tidak ada Ada/ tidak ada Tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada Ada Ada tidak ada % 7,80 10 11 12 19 27 10 % 73,80 89,31 89,91 90,67 91,70 92,60 89,31 % 88,51 81,13 81,13 91,95 93,87 95.20 81,13 Suda h/ belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah % 85,28 89,31 89,91 90.95 92.45 94.16 89,31 % 70 100 100 100 100 100 100 Kelo mpok 222 222 222 222 222 222 222 Kelo mpok 222 222 222 222 222 222 222 % 100 100 100 100 100 100 100 % NA NA NA 100 100 100 NA % 100,00 100,00 100,00 100 100 100 100,00 % 100 100 100 100 100 100 100 % NA NA NA 100 100 100 NA % NA NA NA 100 100 100 NA % 2,05 2,15 2,17 2,15 2,10 2,00 2,15 % 0,47 2 2,5 2,5 2 2 2 Anak 3 3 2 2 2 2 3 % 90 86 83 83 85 85 86 % 81,91 86,0 83,0 83,0 85,0 90,0 86,0 /1.00 0 pere mpua n 0,89 0,87 0,8 0,83 0,82 0,8 0,87 % 100 100 100 100 100 100 100 Traye k 3 3 3 6 7 8 3 Frek 1.298 1271 962 1463 1518 1573 1271 Indek s 1,8 1,8 2 3,5 4 4,5 1,8 Unit 1,265 420 518 669 724 779 420 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA Realisasi 2019 11 100 tidak ada tidak ada tidak ada 11 89,91 81,13 Sudah 89,91 100 222 222 100 NA 100,00 100 NA NA 2,17 2,5 2 83 83,0 0,8 100 3 962 2 518 2020 12 100 tidak ada tidak ada tidak ada 13 90,56 88,74 Sudah 90,56 100 222 222 100 0 100 100
2,77 2,1 3 69 69 0,87 100 5 242 2,5 375 2021 13 100 tidak ada tidak ada tidak ada 14 93,79 89,37 Sudah 93,79 100 222 222 100 0 100 100
2,77 2,1 3
69 69
0,87 100
7 36
CAPAIAN 14 Sudah Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Perlu Kerja Keras Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai II-137 SKPK 15 DKPP DLH DLH DLH DLH Disdukca pil Disdukca pil Disdukca pil Disdukca pil DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Weed GBies |
No 1 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9 9.1 9.2 9.3 10 10. 1 10. 2 11 11. 1 11. 2 11. 3 12 12. 1. 12. 2. 12. 3. 12. 4. 12. 5 12. 6 13 13. 1 13. 2 13. 3 14 14. 1. 15 15. 1. 15. 2 15. 3 16 16. 1. Indikator 2 Jumlah Bandar Udara Jumlah Terminal Tipe B Jumlah Terminal Tipe C Persentase layanan angkutan darat Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Pemasangan Rambu- rambu Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang yang terangkut angkutan umum Angkutan Udara Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Bandara Komunikasi dan Informatika Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Cakupan Layanan Telekomunikasi Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah Persentase koperasi aktif Persentase koperasi tidak aktif Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Kepemudaan dan Olah Raga Jumlah Organisasi pemuda yang aktif Cakupan pembinaan olahraga Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah atlet berprestasi Jumlah prestasi olahraga Statistik Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Buku "kabupaten dalam angka" Buku "PDRB" Persandian Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Satu an 3 Kondi si Awal (2017 ) 4 2018 5 2019 6 Target 2020 7 2021 8 2022 9 2018 10 Unit 1 1 1 1 1 1 1 Unit 1 1 4 1 1 1 1 Unit 4 1 4 0 0 0 1 % 7,08 7,13 7,93 9,77 10,61 11,41 7,13 % 8,61 6,77 7,95 11,01 11,81 12,61 6,77 % 29 33 37 44 49 54 33 Rasio Index 76,98 83,00 87,67 82,98 84,98 86,98 83,00 Orang 26.640 37.894 37.225 26.747 26.792 26.846 37.894 Kg 159.84 0 217,96 5 134,33 8 160,48 0 160,75 3 161,07 4 217,96 5 % 0,40 N/A N/A 0,44 0,44 0,51 N/A % 80 85 85 85 85 95 85 % 74 85 85 85 85 85 85 % 43,68 50,30 73.88 75.00 80.00 90.00 50,30 % 56,32 49,70 26.12 25.00 20.00 10.00 49,70 Inves tor 5,33 4 2 6 6 6 4 Rp (Milya r) Rp (Milya r) 500,00 148,52 215 52,08 207 14,16 218 14,16 219 52,08 240 57,29 215 52,08 Organ isasi 10 16 28 32 36 40 16 % 100 100 100 100 100 100 100 % 84,00 88,30 89,98 90,48 92,28 94,08 88,30 % 30,45 32,90 45,80 50,38 55,42 60,96 32,90 Atlet 2 17 19 22 25 28 17 Prest asi 5 17 22 8 10 11 17 Ada/ti dak Ada ada ada Ada ada ada ada Ada/ti dak Ada/ti dak Ada Ada ada ada ada ada Ada Ada ada ada ada ada ada ada % N/A 50 50 50 50 50 50 Festiv al 2 2 1 0 3 2 2 % 3 3 4 0 1 2 3 unit 0 0 0 0 2 1 0 Orang 1781 1210 925 500 900 1100 1210 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA Realisasi 2019 11 1 4 4 7,93 7,95 37 87,67 37.225 134,33 8 N/A 85 85 73.88 26.12 2 207 14,16 28 100 89,98 45,80 19 22 ada ada ada 50 1 4 0 925 2020 12 1 0 0 9,72 5,93 12,5 81,95 10.651 36,539 0,51 95 85 65,22 34,78 3 1,625 207 32 100 90,48 50,38 22 8 ada ada ada 70 0 0 0 978 2021 13 1 0 0 0
12 83,95 1.716 8,501 0,51 95 85 66,43 33,57 7 21,384 821 36 100 92,28 55,42 25 10 ada ada ada 70 3 1 2 3557 CAPAIAN 14 Sudah Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai II-138 SKPK 15 Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub DISKOMI NFOTIK DISKOMI NFOTIK DISKOMI NFOTIK Disperin dagkop dan UKM Disperin dagkop dan UKM DPMPTS P DPMPTS P DPMPTS P Disbudpa rpora Disbudpa rpora Disbudpa rpora Disbudpa rpora Disbudpa rpora Disbudpa rpora BPS BPS BPS Diskomin fotik Disbudpa rpora Disbudpa rpora Disbudpa rpora Dinas Perpusta kaan dan Arsip
No Indikator 1 2 16. 2. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 16. 3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk 16. 4 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun 16. 5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 16. 6 17 17. 1. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Kearsipan Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 17. 2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan Layanan Urusan Pilihan Pariwisata 1 1.1. Kunjungan wisata 1.2. 2, 2.1. 2.2. Lama kunjungan Wisata Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Cakupan bina kelompok petani 2.3. Jumlah Produksi Gabah/Padi 3 Energi dan Sumber Daya Mineral 3.1. Persentase rumah tangga pengguna listrik 3.2. Rasio ketersediaan daya listrik 3.3. Persentase pertambangan tanpa ijin 4 Perdagangan 4.1. Ekspor Bersih Perdagangan 5 Perindustrian 5.1. Cakupan bina kelompok pengrajin 6 6.1. Tansmigrasi Jumlah transmigran lokal 6.2 Jumlah transmigrasi 7 7.1. Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan (Ton Produksi Persentase Terhadap Target Produksi Aceh) Produksi perikanan ikan Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya 7.2. 8 8.1. 8.2 9 Cakupan bina kelompok nelayan Peternakan Populasi ternak besar (sapi dan kerbau) Populasi ternak kecil (kambing dan domba) Pertanahan 9.1 Persentase luas lahan bersertifikat 9.2 Penyelesaian kasus tanah negara Penunjang Urusan 1 Perencanaan Pembangunan Satu an 3 Kondi si Awal (2017 ) 4 2018 5 2019 6 Target 2020 7 2021 8 2022 9 2018 10 kolek si N/A 31.456 32.469 32.598 34.430 34.630 31.456 /1.00 0 Pend uduk % 0,42 0,42 0,42 1 1 0,42 Orang 1.597 1,023 1,023 700 600 700 1,023 Judul 2.877 7.095 7.595 7.724 8.670 8.870 7.095 Orang 0 2 2 2 2 2 2 % 2,22 1,55 2,62 2,70 3,00 5,00 1,55 Orang 1 1 2 2 2 2 1 % 90,05 90,70 93,10 0,00 90,06 87,06 90,70 Hari 15,00 16,06 16,21 0,00 14,63 15,21 16,06 ton 6.858 7.250 7.300 9.500 9.700 9.800 7.250 % 93,63 95,50 94,25 97.00 100,00 100,00 95,50 Ton 170.15 180,27 130,58 155,00 160,00 165,00 180,27 1 8 2 0 0 0 8 % 93,00 95,78 96,99 98,57 99,02 100 95,78 Rasio Indek s 97,00 98,00 98,50 100 100 100 98,00 % 63,08 70,59 70,00 87,56 92,01 100 70,59 Milyar 150 150 200 152 104 56 150 % 65,25 70,25 75,35 82 85 90 70,25 UPT 4 5 5 4 4 4 5 KK 208 208 226 235 228 221 208 % Ton Ton 3.257, 29 2.617, 08 4.498,0 3 3.252,5 4 4.804,2 7 3.747,7 7 3.769,1 6 3.029,6 0 4.031,5 7 3.181,0 8 4.233,1 5 3.340,1 3 4.498,0 3 3.252,5 4 Ton 640,21 1.245,4 9 1.056,5 0 739,56 850,49 893,02 1.245,4 9 % 90 100,00 100 96,00 98,00 100,00 100,00 ekor 20.824 21.210 19.198 22.489 23.036 23.589 21.210 ekor 12.169 13.646 13.635 13.609 14.089 14.569 13.646 % 66,20 70,23 75,44 80,32 85,14 90,53 83,25 % 0 30 40 50 60 70 0 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA Realisasi 2019 11 32.469 0,42 1,023 7.595 2 2,62 2 93,10 16,21 7.300 94,25 130,58 2 96,99 98,50 70,00 200 75,35 5 226 4.804,2 7 3.747,7 7 1.056,5 0 100 19.198 13.635 89,58 0 2020 12 32.598 0,42 700 7.724 3 2,27 1 0,00 0,00 7.350 96,30 121,20 98,57 98,70 87,56 N/A 80,27 5 410 4.641,8 7 3.430,5 7 1.211,3 0 100 20.753 22.593 90,02 14,29 2021 13 34.430 1 800 9.121 5 4,54 1 90,06 14,63 7.400 96,45 122,20 99,02 99,52 92,01 N/A 82,50 5 410 2.036,1 4 940,84 1.095,3 0 100 22.602 17.607 98,45 14,29 CAPAIAN 14 Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Akan dicapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai belum ada capaian Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai II-139 SKPK 15 Dinas Perpusta kaan dan Arsip Dinas Perpusta kaan dan Arsip Dinas Perpusta kaan dan Arsip Dinas Perpusta kaan dan Arsip Dinas Perpusta kaan dan Arsip Dinas Perpusta kaan dan Arsip Dinas Perpusta kaan dan Arsip Disbudpa rpora Disbudpa rpora Distanna k Distanna k Distanna k Bag. Perekono mian dan SDA Bag. Perekono mian dan SDA Bag. Perekono mian dan SDA Disperin dagkop dan UKM Disperin dagkop dan UKM Disnaker trans Disnaker trans DKPP DKPP DKPP DKPP DKPP Distanna k Distanna k Dinas Pertanah an Dinas Pertanah an
No 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4 4.2. 4.3. 4.4. 5 5.1. 5.2. 5.3. 6 Indikator 2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan QANUN Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMK yang telah ditetapkan dengan QANUN Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPK yang telah ditetapkan dengan PERBUB Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK Penjabaran Konsistensi Program RKPK kedalam APBK Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Keuangan Opini BPK terhadap laporan keuangan Persentase SILPA Persentase SILPA terhadap APBD Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Persentase belanja pendidikan (20%) Persentase belanja kesehatan (10%) Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Penetapan APBD Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Penelitian dan pengembangan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Penerapan SIDa: Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Pengawasan Persentase tindak lanjut temuan Persentase pelanggaran pegawai Jumlah temuan BPK Sekretariat Dewan Satu an 3 Kondi si Awal (2017 ) 4 2018 5 2019 6 Target 2020 7 2021 8 2022 9 2018 10 Ada/ tidak Tidak tidak Ada ada ada ada tidak Ada/ tidak Ada Ada tidak ada ada ada Ada Ada/ tidak Ada Ada Ada ada ada ada Ada Ada/ tidak Ada Ada Ada ada ada ada Ada Ada/ tidak Ada Ada Ada ada ada ada Ada Ada/ tidak Ada Ada Ada ada ada ada Ada Ada/ tidak Ada Ada Ada ada ada ada Ada WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP % 1,04 0,702 0,472 0,55 0,55 0,55 0,702 % 1,03 0,698 0,471 0,50 0,50 0,50 0,698 % 22,46 14,99 9,84 7,00 4,00 1,00 14,99 % 20,00 22,05 21,34 21,69 20,00 20,00 22,05 % 10,00 15,69 15,69 19,08 10,00 10,00 15,69 % 1,04 0,79 1,00 0,87 0,75 0,66 0,79 % 10,00 0,04 0,12 15,00 10,00 10,00 0,04 Tepat /Tida k Tepat Wakt u Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu jam 120 jam 120 jam 120 jam 120 jam 120 jam 120 jam 120 jam % 16,79 0,040 0,038 0,05 0,05 0,05 4,013 % 40,20 0,00 0,004 0,01 0,02 0,02 0,000 jabat an 22 18 33 40 40 40 18 jabat an 426 421 433 195 147 147 421 jabat an 2.220 2.091 2.081 2.037 2.500 3.494 2.091 % N/A N/A 15 20 25 30 15 Suda h/ Belu m Sudah Belum Belum Sudah Sudah Sudah Belum % N/A N/A N/A N/A 20 30 N/A % N/A 30 30 30 40 50 25 % 80 83 88 90 90 90 83 % 0,5 91 91 0,65 0,51 0,5 91 Temu an 24 63 91 28 25 24 63 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA Realisasi 2019 11 Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada WTP 0,472 0,471 9,84 21,34 15,69 1,00 0,12 Tepat Waktu 120 jam 3,836 0,428 33 433 2.081 20 Belum N/A 30 88 91 91 2020 12 Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada WTP 0,435 0,435 7,703 19,46 18,79 0,94 0,23 Tepat Waktu 120 jam 0 0,8547 34 2612 2.048 30 Belum 2 43 80 0,65 20 2021 13 Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 1,465 1,465 9,99 21,22 14,15 0,83 0,14 Tepat Waktu 120 jam 4,672 1,0273 34 2611 2.001 50 sudah 2 64 89 0,5
CAPAIAN 14 Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Akan dicapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai II-140 SKPK 15 Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda BPKD BPKD BPKD BPKD BPKD BPKD BPKD BPKD BPKD BKPSDM BKPSDM BKPSDM BKPSDM BKPSDM BKPSDM Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Inspekto rat Inspekto rat Inspekto rat
No Indikator 2 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Pendidikan Jumlah Penghafal Al- Qur'an (Hafiz) 30 Juz Angka melek Al- Quran penduduk usia 06 - 21 tahun, yang beragama islam Angka melek Al- Quran penduduk umur > 21 tahun, yang beragama islam Standarisasi Pendidikan Dayah Persentase dayang Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe) Kebudayaan Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim Persentase keputusan, seruan, imbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah Meningkatnya pemahaman terhadap Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah, Seni , Adat, Istiadat Aceh yang Bernilai Luhur Keagamaan Pemberdayaan sarana dan prasarana keagamaan (%) Pembinaan dakwah agama bagi masyarakat Rata-Rata Jamaah mesjid (Agung dan Jamik) Per Waktu Sholat Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin 1 6.1. 6.2. 6.3. 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Pembinaan Dinul Islam 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4 4.1. 4.2. 4.4. Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi Jumlah Penghimpunan ZISWAF Jumlah ZISWAF yang disalurkan Kesatuan dan Perdamaian Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik Jumlah Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Konflik Jumlah Anak Korban Konflik Yang Mendapat Perhatian Pemerintah Satu an 3 Kondi si Awal (2017 ) 4 2018 5 2019 6 Target 2020 7 2021 8 2022 9 2018 10 Ada/T idak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada/T idak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada/T idak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Orang 23 23 30 70 80 100 23 % 82 83 85 100 120 130 83 % 79 80 82 100 110 120 80 Ada/T idak Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada % 10 10 11 57 85 100 10 gamp ong 6 0 0 30 35 25 0 % 73 0 0 25 30 20 0 % 82 0 0 15 25 30 0 wilay ah 34 0 0 17 23 30 0 Unit 454 454 454 458 463 470 454 Orang 204 207 212 217 220 223 207 Orang 32 31 32 35 38 40 31 Mesji d 48 48 49 50 55 60 48 Orang 267 271 270 280 290 300 271 % 50 100 100 70 80 80 100 Orang 158 160 164 200 210 220 160 Rp (000) 7.545 8.980 6.150 6.916 6.920 6.920 8.980 Rp (000) 7.545 8.980 6.150 6.916 6.920 6.920 8.980 Orang N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Orang N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Orang N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA Realisasi 2019 11 Ada Ada Ada 30 85 82 Ada 11 0 0 0 0 454 212 32 49 270 100 164 6.150 6.150 N/A N/A N/A 2020 12 Ada Ada Ada 70 90 85 Ada 57 30 25 15 17 458 217 35 50 270 70 0 7,32 6.916 N/A N/A N/A 2021 13 Ada Ada Ada 80 90 87 Ada 85 35 30 25 23 463 220 38 55 280 80 0 7.928 7.363 N/A N/A N/A CAPAIAN 14 Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai belum ada capaian belum ada capaian belum ada capaian II-141 SKPK 15 Sekretari at DPRK Sekretari at DPRK Sekretari at DPRK DSI DSI DSI DSI DSI Disbudpa rpora Disbudpa rpora Disbudpa rpora Disbudpa rpora DSI DSI DSI DSI Satpol PP dan WH Satpol PP dan WH DSI Baitul Mal Baitul Mal Kesbang pol Kesbang pol Kesbang pol
No Indikator 1 4.5. 2 Jumlah Rumah Korban Konflik Yang di Bangun Keistimewaan dan Kekhususan Aceh 1 1.1. 1.2. Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah 1.3. Jumlah LSM Satu an 3 Unit Kondi si Awal (2017 ) 4 N/A 2018 5 N/A 2019 6 N/A Target 2020 7 N/A 2021 8 N/A 2022 9 N/A 2018 10 N/A ada/ti dak N/A ada tidak ada ada ada ada ada Kegia tan N/A
ada ada
LSM 2 5 4 4 5 5 5 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA Realisasi 2019 11 N/A tidak ada
4 2020 12 N/A tidak ada tidak ada 6 2021 13 N/A tidak ada tidak ada 10 CAPAIAN 14 belum ada capaian Tidak Tercapai Tidak Tercapai Sudah Tercapai II-142 SKPK 15 Kesbang pol Kesbang pol Kesbang pol Kesbang pol
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian yang tepat mengenai kemampuan keuangan daerah dan memperoleh suatu keyakinan dalam memproyeksikan anggaran selanjutnya dalam melakukan pendanaan terhadap rencana pembangunan Kabupaten. Dengan melakukan analisis yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Dasar dalam melakukan proyeksi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 menggunakan analisis tren yang didasarkan pada data historis 5 (lima) tahun terakhir dari 2017-2021 untuk memberikan gambaran kinerja realisasi APBK tahun selama tahun dimaksud yang dapat dipergunakan sebagai dasar analisis, mencakup analisis kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) menjadi refleksi keputusan politik antara eksekutif dan legislatif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sudah selayaknya memberikan jaminan secara keseluruhan bagi peningkatan pelayanan serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Kondisi kesehatan keuangan daerah menjadi satu faktor yang sangat penting dalam mendorong terciptanya suatu pemerintahan yang efisien dan efektif. Sejauh manakah kesehatan keuangan suatu daerah, dapat kita telusuri dari kondisi anggarannya. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Kemampuan keuangan daerah akan memberikan daya dukung terhadap manajemen pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, diantaranya dapat diukur melalui kapasitas Pendapatan Asli Daerah GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
(PAD), rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meeliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan seluruh daerah telah diberikan kewenangan msing- masing sesuai dengan peraturan perundangn-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah, oleh karenanya maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan Kabupaten Nagan Raya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan pengelolaannya. Faktor pandemi covid-19 juga sangat mempengaruhi kondisi keuangan daerah yaitu dari tahun 2019-2022 yang relatif menurun dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi sulit. Akan tetapi diproyeksikan ke depannya akan semakin membaik atau pulih pasca pandemi covid-19 yang angkanya semakin membaik dengan adanya program vaksinasi dari pemerintah. 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Penilaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat dari kinerja pencapaian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya baik dari pelaksanaan non program maupun program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam APBK. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan pendekatan prestasi kerja dalam penyusunan APBK, setiap alokasi GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-2
biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi: 1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; 2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 3. Penerimaan daerah; 4. Pengeluaran daerah; 5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta 6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Kinerja keuangan yang disajikan dalam Bab ini merupakan kinerja keuangan dari realisasi keuangan selama 5 (lima) Tahun terkahir Tahun 2017-2019 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh. Kinerja Keuangan yang disajikan dalam bab ini dikeuluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKD) Nagan Raya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan rentang periode 2017 hingga 2020 (audited), sedangkan tahun 2021 merupakan realisasi yang belum diaudit (unaudited). GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-3
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya merupakan instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan Keuangan Kabupaten Nagan Raya yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya. Secara umum kinerja pelaksanaan APBK dapat dilihat dari aspek ketepatan waktu penetapan APBK dan tingkat realisasinya. Berdasarkan Tabel 3.1 diketahui selama periode tahun 2017-2021 pengesahan APBK di Nagan Raya selalu tepat waktu yang dilakukan pengesahannya antara bulan November dan Desember. Tabel 3.1 Pengesahan APBK Tahun 2017-2021 Tahun Nomor Qanun Tanggal Pagu (Rp.) Pengesahan 2017 Qanun Nomor 8 27 Desember 2016 1,342,388,146,373.00 tahun 2016 2018 Qanun Nomor 6 27 Desember 2017 1,137,442,705,073.00 tahun 2017 2019 Qanun Nomor 8 27 Desember 2018 1,304,066,370,950.00 tahun 2018 2020 Qanun Nomor 8 23 Desember 2019 1,293,481,943,599.14 tahun 2019 2021 Qanun Nomor 3 23 Desember 2020 1,237,988,722,284.00 tahun 2020 Sumber : Badan Pengelola Keuangan Nagan Raya,2022 Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga dapat dilihat dari perkembangan APBK dari tahun ke tahun. Analisis pengelolaan Keuangan GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-4
Kabupaten Nagan Raya pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. APBK merupakan wujud dari kesepakatan bersama dari pihak eksekutif dengan legislatif dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya melalui pengelolaan keuangannya maka analisis pengelolaan keuangan dilakukan terhadap APBK dan Laporan Keuangan Kabupaten Nagan Raya pada umumnya. Sebelum melakukan analisis pengelolaan keuangan, terlebih dahulu kita harus memahami jenis objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBK. Secara umum struktur APBK merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : A. Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya dikelompokkan atas beberapa komponen: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 2. Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (non fisik/fisik). 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari pendapatan hibah, dana darurat, bantuan dana kontigensi, dana bagi hasil provinsi, GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-5
dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi. B. Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya terdiri dari beberapa komponen: 1. Belanja Tidak Langsung (BTL) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dan belanja tidak terduga serta Belanja Transfer ke Pemerintah Pusat. 2. Belanja Langsung (BL) yang didalamnya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. C. Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya terdiri dari: 1. Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu (SiLPA). GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-6
2. Pengeluaran Pembiayaan yang didalamnya meliputi penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-7
No. 1 Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 Target Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 PENDAPATAN 1.138.556.108.950,68 982.156.185.125,24 1.125.215.929.047,06 1.143.988.633.866,93 1.100.054.282.888,30 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 74.051.054.126,89 97.118.515.691,03 87.625.375.251,38 109.062.630.923,57 96.135.476.225,30 Pajak Daerah 19.480.004.604,00 16.086.658.524,00 17.297.157.591,75 15.373.830.424,00 14.796.064.566,00 Retribusi daerah 1.801.485.225,00 1.170.887.425,00 2.113.863.563,00 1.114.023.375,00 1.051.604.400,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 2.915.223.053,45 2.920.346.661,00 2.925.867.025,00 2.925.320.229,00 2.447.755.261,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah DANA PERIMBANGAN 42.322.839.444,74 621.196.403.776,00 70.382.393.230,03 667.610.847.884,00 58.172.155.976,94 673.321.655.285,00 82.284.243.249,59 636.322.138.520,00 71.079.212.256,30 661.319.226.353,00 Dana Bagi Hasil Pajak 13.780.044.888,00 14.533.109.751,00 11.852.238.112,00 15.309.367.003,00 28.098.761.913 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 5.028.594.087,00 5.206.846.471,00 5.094.615.270,00
9.091.687.565 Dana Alokasi Umum 506.544.842.000,00 501.612.944.200,00 514.300.667.890,00 485.041.973.000,00 477.108.051.000 Dana Alokasi Khusus 95.842.922.801,00 146.257.947.462,00 142.074.134.013,00 71.847.647.994,00 147,020,725,875.00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 443.308.651.047,79 217.426.821.550,21 364.268.898.510,68 398.603.864.423,36 19,958,466,000.00 Pendapatan Hibah
23.876.770.069,36 Pendapatan Dana Darurat Bantuan Dana Kontigensi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
22.799.141.318,79
25.263.000.550,21 23.473.440.000,00
26.285.544.950,68
32.432.076.903,00 29.233.056.629 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Rata-rata Pertumbuhan % 3,57 1,24 6,04 (-18,26) 6,03 1,58 1,38 12,72 1,21 0,66 12,24 1,82
18,5 III
2 3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (Otsus) BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Trasfer Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Penyesuaian Saldo Awal Penerimaan Kembali Piutang PENGELUARAN PEMBIAYAAN 237.040.752.800,00 192.163.821.000,00 185.426.767.000,00 194.783.734.000,00 90.948.227.681,00 183.468.756.928,00 0 129.083.146.560,00 147.511.283.451,00 0 1.142.011.208.104,00 987.053.457.994,62 1.126.913.767.809,17 1.132.517.829.317,00 1.085.183.932.744.32 584418714215.00 585463547009.62 601873429083.12 601423425764.47 631918131022.01 379805531400.00 404177503897.62 409786587325.48 377122108096.15 341,459,718,686.81 190,409,660,272.00 176,198,493,112.00 183,951,071,757.64 214,715,749,544.32 276,291,912,840.20 11,989,798,161.00 2,502,800,000.00 3,266,000,000.00 4,999,075,260.00 4,348,806,915.00 2,213,724,382.00 2,584,750,000.00 4,869,770,000.00 4,586,492,864.00 9,817,692,580.00 336.680.572.689,00 186.621.969.989,00 293.442.563.407,05 281.956.623.182,53 222,646,463,547.31 640.874.000,00 2.054.898.500,00 1.211.436.000,00 3.560.981.923,00 3,931,761,000.00 220271047200.00 212498809996.00 230386339319.00 245576798447.00 226687577175.00
413.645.496,00 1.312.109.099,00 2.796.733.072,00 1,579,482,150.00 220.271.047.200,00 212.271.047.200,00 229.074.230.220,00 242.780.065.375,00 225,108,095,025.00 15.242.479.093,09 11.789.852.612,51 7.009.830.528,52 5.311.991.766,41 15.782.796.316,34 15.177.209.984,51 11.787.379.939,77` 6.892.579.743,13 5.311.991.766,41 16.782.796.316,34 65.269.108,58 2.472.672,74 489.584,39
116.761.201,00
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 22,68
3,22 2,31 1,34 10,33 3,63 42,23 1,91 63,55 180,07 -- 179,96 13,86 13,85
III
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1.000.000.000,00 Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), Tahun 2021 (unaudited), Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya (diolah) GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
III
Secara umum kondisi APBK di Kabupaten Nagan Raya dalam periode 2017- 2021 mengalami tren yang fluktuatif, baik komponen pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Kondisi pendapatan terendah terdapat pada di tahun 2018. Defisit anggaran terjadi pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2021, dimana realisasi Belanja Nagan Raya lebih tinggi jika dibandingkan realisasi Pendapatan Nagan Raya. Sementara pada tahun 2020 terjadi surplus anggaran, hal ini dikarenakan realisasi Belanja Nagan Raya lebih rendan jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Nagan Raya. 3.1.1.1 Pendapatan Nagan Raya Realisasi pendapatan di Kabupaten Nagan Raya pada periode 2017-2021 menunjukkan tren yang fluktuatif. Realisasi pendapatan terjadi peningkatan pada tahun 2018 hingga 2020, namun mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021. Realisasi pendapatan terendah terdapat pada tahun 2018 sebesar 982 juta. Bila dilihat dari capaiannya per tahun, terlihat bahwa persentase pendapatan Nagan Raya terhadap nilai target tercatat tinggi di atas 81 persen meskipun terdapat juga realisasinya menurun. Realisasi pendapatan Nagan Raya mengalami fluktuatif atau turun naik pada tahun 2017 hingga 2019 kemudian baru terjadi peningkatan pada tahun 2020 hingga 2021. Realisasi pendapatan Nagan Raya mengalami puncak tertingg pada tahun 2021 sebesar 96 persen. Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Nagan Raya Tahun 2017-2021 Anggaran Realisasi Pertumbuhan Tahun (Rp) (Rp) % (%) 2017 1.266.663.945.370 1.138.556.108.950,68 89,89 0,9 2018 1.109.758.966.210 982.156.185.125,24 88,50 13,73 2019 1.279.480.445.950 1.125.215.929.047,06 87,94 14,56 2020 1.221.726.149.907 1.143.988.633.866,93 93,63 1,66 2021 1.145.834.771.001 1.100.054.282.888,30 96,00 3,84 Rata-Rata Pertumbuhan AAGR 3.57 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (Audited), 2021 (Unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah(diolah) Besarnya angka Pendapatan Nagan Raya tidak dapat dipisahkan dari beberapa komponen penyusun pendapatan diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah,sebagaimana tertuang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-11
3.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah Nagan Raya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nagan Raya dalah pendapatan yang dihimpun berdasarkan peraturan daerah(Qanun) sesuai dengan peraturan perundang- undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten Nagan Raya untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nagan Raya Tahun 2017-2021 Anggaran Realisasi Pertumbuhan Tahun (Rp) (Rp) % (%) 2017 116,121,893,442.49 74,051,054,126.89 63.77 28,93 2018 130,411,018,024.00 97,118,515,691.03 74.47 31,15 2019 139,486,871,966.00 87,625,375,251.38 62.82 9,77 2020 110,641,161,007.99 109,062,630,923.57 98.57 24,46 96,135,476,225.30 2021 100,132,542,939.00 96,00 11,85 Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR) 1,24 Sumber: Laporan Keuangan pemerintah kabupaten nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah(diolah) Tabel 3.4 menggambarkan bahwa realisasi PAD Nagan Raya selama periode 2017-2021 mengalami penurunan. Realisasi PAD Nagan Raya terjadi penurunan yang signifikan pada pada tahun 2019. Meskipun demikian realisasi PAD Nagan Raya terus membaik dengan tercapainya realisasi sebesar 98,57 persen pada tahun 2020 dan 96 persen pada tahun 2021. Meskipun secara pencapaian realisasi PAD yang cukup baik dari tahun ke tahun, namun pendapatan dari komponen PAD harus terus dapat ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus memberikan upaya optimal dalam peningkatan PAD menuju kemandirian fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Nagan Raya. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan diantaranya: 1) Penyusunan regulasi pemungutan Pajak Nagan Raya; 2) Penyusunan regulasi pemungutan Retribusi Nagan Raya; 3) Membangun teknologi informasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor; 4) Membangun layanan unggulan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor; 5) Pemutakhiran basis data subjek dan objek Pajak Kendaraan Bermotor; 6) Melakukan pelatihan teknis aparatur pemungutan Pajak dan Retribusi GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-12
Nagan Raya; 7) Melakukan koordinasi dan penegakan hukum; 8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemungutan Pajak dan Retribusi Nagan Raya di lingkungan Pemerintah Nagan Raya. a. Pajak Nagan Raya Sektor perpajakan di Kabupaten Nagan Raya tercatat bahwa terjadinya peningkatan realisasi pajak dari tahun 2017 hingga 2021. Peningkatan realisasi pajak tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp. 14.796.064.566,00 mencapai 114 persen. Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Pajak Nagan Raya Tahun 2017-2021 Tahun Anggaran Realisasi Pertumbuhan (Rp) (Rp) % (%) 2017 22,546,369,793.49 19,480,004,604.00 86.40 1,78 2018 19,833,675,569.00 16,086,658,524.00 81.11 17,42 2019 20,675,500,000.00 17,297,157,591.75 83.66 7.52 2020 18,775,099,899.26 15,373,830,424.00 81.88 11,12 2021 12,937,919,380.00 14,796,064,566.00 114,36 3.76 Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR) 6,04 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (diolah) b. Retribusi Nagan Raya Sektor retribusi sama halnya dengan sektor perpajakan, karena dapat dilakukan pemungutan melalui jasa atau pemberian izin tertentu oleh pemerintah kabupaten Nagan Raya untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha. Pencapaian angka realisasi retribusi Nagan Raya secara keseluruhan masih belum cukup baik, hal itu ditandai dengan terjadinya tren fluktuatif dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017 realisasi retribusi Nagan Raya masih 24.66 persen. Sedangkan dari tahun 2018 hingga 2021 persentase realisasi retribusi sudah mencapai di atas 50 persen dengan angka tertinggi pada tahun 2018 sebesar 114 persen meskipun masih dalam tren fluktuatif. Secara garis besar pertumbuhan realisasi retribusi Nagan Raya sebesar minus 18,26. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-13
Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Retribusi Nagan Raya Tahun 2017-2021 Anggaran Realisasi Pertumbuhan Tahun (Rp) (Rp) % (%) 2017 2018 2019 7,304,996,700.00 1,801,485,225.00 1,026,521,205.00 1,170,887,425.00 3,367,996,700.00 2,113,863,563.00 24.66 114.06 62.76 35.20 -35.00 80.54 2020 2021 1,170,887,425.00 1,114,023,375.00 1,085,098,683.00 1,051,604,400.00 95.14 96.91 47.30 -5.60 Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR) 18.26 Sumber: Laporan Keuangan pemerintah kabupaten nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (diolah) c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Kabupaten Nagan Raya Yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Nagan Raya Tahun 2017- 2021 Selain dari dua sektor yang telah disebutkan yaitu pajak dan retribusi, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga memberikan kontribusi yang cukup baik namun masih berfluktuatif. Pencapaian realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.447.755.261.-, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 2,925,867,025,-. Secara rata- rata pertumbuhan dari sektor ini mencapai 6,03 dalam kurun waktu 2017-2021. Besarnya target dan realisasi pengelolaan keuangan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dapat dilihat dari Tabel 3.7. Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Nagan Raya Tahun 2017-2021 Tahun 2017 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 5,500,000,000.00 2,915,223,053.45 % 53.00 Pertumbuhan (%) -3,75 2018 3,028,940,639.00 2,920,346,661.00 96.41 0,18 2019 11,000,000,000.00 2,925,867,025.00 26.60 0,19 2020 3,700,000,000.00 2,925,320,229.00 79.06 0,02 2021 1,200,000,000.00 2,447,755,261.00 203.98 16,33 Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR) 6,03 Sumber: Laporan Keuangan pemerintah kabupaten nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (diolah) frionvioernvonrgvor4ng554y544 4444444444444444444444 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-14
d. Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penambahan dari hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, hasil pemanfaatan kekayaan daerah, pendapatan zakat, pendapatan, BLUD merupakan komponen dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Bila dilihat pada tabel 3.8, realisasi pendapatan pada sektor kelompok ini cenderung kurang baik arena tren yang masih fluktuatif dari semua segi baik jumlah realisasi, persentase realisasi, maupun pertumbuhan rata-rata dari periode 2017 hingga 2021. Realisasi tertinggi dari pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdapat pada tahun 2020 sebesar Rp. 92.574.777.124,57 dengan persentase pencapaian 102,07 persen. Sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2017 dengan capaian sebesar Rp. 52.769.564.297.89 atau 61,17 persen. Jika dihitun rata- rata pertumbuhan secara tahunan dari tahun 2017 hingga 2021 diperoleh capaian 12,73 pada kelompok ini. Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2017-2021 Anggaran Realisasi Pertumbuhan Tahun (Rp) (Rp) % (%) 2017 86,270,526,949.00 52,769,564,297.89 61.17 35,51 2018 109,550,821,250.00 79,860,969,742.03 72.90 51.34 2019 115,443,375,266.00 68,214,354,096.63 59.09 14.58 2020 90,695,173,683.73 92,574,777,124.57 102.07 35.71 2021 77,546,524,876.00 71,079,212,256.30 91.66 23,22 Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR) 12,73 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (diolah) 3.1.1.1.2. Dana Perimbangan Pada prinsipnya dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendanai kebutuhan daerah. Dana perimbangan Kabupaten Nagan Raya secara keseluruhan mengalami tren fluktuatif pada periode 2017 hingga 2021. Realisasi dana perimbangan tertinggi terdapat pada tahun 2019 sebesar Rp. 673.321.655.285,00 atau dengan capaian 96,40 persen. Rata-rata pertumbuhan tahunan dari tahun 2017 hingga 2021 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-15
mencapai 1,38. Perkembangan dana perimbangan nagan Raya dapat dilihat pada Tabel 3.9. Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Nagan Raya Tahun 2017-2021 Anggaran Realisasi Pertumbuhan Tahun (Rp) (Rp) % (%) 2017 639,312,573,000.00 621,196,403,776.00 97.17 4,57 2018 680,524,764,534.00 667,610,847,884.00 98.10 7,47 2019 698,470,150,000.00 673,321,655,285.00 96.40 0,86 2020 657,313,853,823.00 636,322,138,520.00 96.81 5,50 2021 663,408,208,438.00 661,319,226,353.00 99,68 3,93 Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR) 1,38 Sumber: Laporan Keuangan pemerintah kabupaten nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (diolah) A. Dana Alokasi Umum (DAU) Besaran dana perimbangan sangat tergantung dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan SDA lainnya. Realisasi DAU di Nagan Raya dari tahun 2017 hingga 2021 bisa dikatakan sangat baik dengan cenderung stagnan meskipun masih mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuatif). Persentase realisasi dari target yang ditetapkan sangat baik pada 2017 dan 2021 dengan capaian 100 persen. Sedangkan pada tahun 2018 hingga 2020 masih sangat baik dengan persentasi 98.49 persen. Dana Alokasi Umum(DAU) menurun pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 sebesar Rp. 485.041.973.000,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp. 477.108.051.000,00 dikarenakan penurunan dana transfer Pemerintah Pusat melalui DAU tersebut dialihkan dalam penanganan pandemic covid-19 yang terjadi di Indonesia. Besarnya anggaran dan realisasi DAU di Nagan Raya dari tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.10. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-16
Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Nagan Raya Tahun 2017-2021 Anggaran Realisasi Pertumbuhan Tahun (Rp) (Rp) % (%) 2017 506,544,842,000.00 506,544,842,000.00 100.00 1,76 2018 507,106,599,000.00 501,612,944,200.00 98.92 0,97 2019 522,187,942,000.00 514,300,667,890.00 98.49 2,53 2020 487,688,377,000.00 485,041,973,000.00 99.46 5,69 2021 477,108,051,000.00 477,108,051,000 100.00 1,64 Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR) 0,66 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah(diolah) B. Dana Alokasi Khusus (DAK) Selain DAU, dana perimbangan selanjutnya yang sangat berpengaruh terhadap proporsi pendapatan Nagan Raya yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Bila dilihat realisasinya, DAK di Nagan Raya bisa dikatakan masih mengalami tren fluktuatif baik dari segi realisasi anggaran atau persentase realisasinya. Pada tahun 2020 realisasi DAK sebesar Rp. 135,970,798,517.- dengan capaian 99.45 persen. Perkembangan DAK di Nagan Raya dari tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.11 Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nagan Raya Tahun 2017-2021 Anggaran Realisasi Pertumbuhan Tahun (Rp) (Rp) % (%) 2017 110,352,495,000.00 95,842,922,801.00 86.85 17,38 2018 149,203,278,000.00 146,257,947,462.00 98.03 52,60 2019 153,782,146,000.00 142,074,134,013.00 92.39 2,86 2020 136,710,935,000.00 135,970,798,517.00 99.45 4,30 2021 155,843,326,000.00 147,020,725,875 94.34 8,13 Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR) 12,24 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah(diolah) GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-17
C. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Selanjutnya, dana perimbangan yang juga memberikan andil pada proporsi pendapatan di Nagan Raya yakni Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak (hidrokarbon dan SDA lainnya). Realisasi DBH pajak mengalami tren fluktuatif (peningkatan-penurunan) pada periode tahun 2017-2021 dengan rata-rata pertumbuhan 12,72. Besarnya proporsi DBH disesuaikan dengan penerimaan negara atas penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan dan orang pribadi dalam negeri atas PPh, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) serta PPh atas pemungutan/pemotongan penghasilan wajib pajak menurut Pasal 21 UU PPh. Perkembangan DBH Pajak di Nagan Raya dari tahun 2017 hingga 2021 terdapat pada Tabel 3.12 Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Nagan Raya Tahun 2017-2021 Anggaran Realisasi Pertumbuhan Tahun (Rp) (Rp) % (%) 2017 22,415,236,000.00 18,808,638,975.00 83.91 15,57 2018 24,214,887,534.00 19,739,956,222.00 81.52 4,95 2019 16,704,890,000.00 11,852,238,112.00 70.95 39,95 2020 32,914,541,823.00 15,309,367,003.00 46.51 29,16 2021 22,127,926,173.00 28,098,761,913 126,98 83,63 Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR) 12,72 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah(diolah) 3.1.1.1.3. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Realisasi dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama periode tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuatif. Peningkatan realisasi lain-lain pendapatan nagan raya tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 443.038.651.047,79 dengan capaian 86.71 persen. Pada sektor ini Nagan Raya mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 20.523.088.000,00 dikarenakan hanya pendapatan Hibah Dana BOS yang ada. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-18
Tabel 3.13 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017-2021 Anggaran Realisasi Pertumbuhan Tahun (Rp) (Rp) % (%) 2017 511,229,478,928.00 443,308,651,047.79 86.71 12,51 2018 298,823,183,652.23 217,426,821,550.21 72.76 50,95 2019 441,523,423,984.00 364,268,898,510.68 82.50 67,54 2020 453,771,135,077.00 398,603,864,423.36 87.84 9.43 2021 20,654,085,265.00 19,958,466,000.00 99.36 94,99 Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR) 1,82 Sumber: Laporan Keuangan pemerintah kabupaten nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (diolah) 3.1.1.2. Belanja Daerah Nagan Raya Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya. Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, bahwa pengelompokan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah telah diatur dengan ketetapan dimana Belanja Daerah terdiri dari 4 komponen Belanja diantaranya :
Belanja Operasi;
Belanja Modal;
Belanja Tidak Terduga (BTT); dan
Belanja Transfer. Bila dilihat dari komponen Belanja Nagan Raya selama periode tahun 2017-2021, rata-rata realisasi Belanja Nagan Raya mencapai 92,30 persen. Realisasi ini terdiri dari:
Belanja Operasi sebesar 87,27;
Belanja Transfer sebesar 93,83 persen;
Belanja Modal sebesar 87,18 persen, dan
Belanja Tidak Terduga sebesar 48,67 persen. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-19
Pada kelompok Belanja Operasi, Perkembangan realisasi Belanja Nagan Raya dari tahun 2017 hingga 2021 terdapat pada Tabel 3.14. Tabel 3.14 Realisasi Belanja Daerah Nagan Raya Tahun 2017-2021 Tahun Rata- Rata Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 (%) BELANJA DAERAH 89,16 88,09 85,99 92.30.00 92,53 92.30.00 Belanja Operasi 89,51 89,66 86,2 90,65 92,48 87,27 Belanja Pegawai 89,58 93,08 88,23 92,49 97,77 88,27 Belanja Hibah 85,21 96,84 82,13 83.97 84,39 83.97 Belanja Bantuan Sosial 78,24 55,25 96,72 85.82 89,79 85.82 Belanja Barang dan Jasa 89,82 83,31 81,85 87.84 87,29 87.84 Belanja Transfer 94,37 93,38 93,2 94,79 94,28 93,83 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
18,29 30,86 75.72 54,24 75.72 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya 94,38 94,14 94,29 95.07.00 94,77 94,21 Belanja Modal 86.59.00 79.04.00 80.93 94.87 96.24.00 87,18 Belanja Tidak Terduga 21,36 58,71 48,46 48.67 60,25 48.67 Sumber: Laporan Keuangan pemerintah kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah(diolah) a. Belanja Operasi Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi tersebut antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Hibah. Pada kelompok Belanja Operasi, Belanja Pegawai memiliki proporsi realisasi terbesar, dengan realisasi pada tahun 2021 mencapai 97,77 persen. Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRK serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati. Pengelompokan Belanja Pegawai sebagaimana yang di atur GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-20
di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 juga mengelompokkan bahwa pengeluaran Pemerintah Nagan Raya yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau tujuan organisasi merupakan bagian dari Belanja pegawai. Pada tahun 2021, kelompok Belanja Hibah memiliki realisasi sebesar 84,39 persen. Penggunaan Dana Hibah tersebut mengacu kepada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi Belanja Hibah pada tahun 2021 tersebut juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi di tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 96 persen, Belanja hibahmemiliki proporsi realisasi paling kecil dalam Belanja Operasi. b. Belanja Modal Belanja modal adalah pengeluaran Pemerintah Nagan Raya yang digunakan untuk perolehan aset tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Realisasi belanja modal periode tahun 2017-2021 mencapai 87,18 persen atau setara dengan Rp. 2,053,296,064,827,78 dari total rencana anggaran sebesar Rp. 2,364,266,486,099,00. Pada tahun 2021, realisasi belanja modal Nagan Raya mencapai 96,24 persen, yang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok belanja modal diantaranya: 1) Belanja Modal Tanah; 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. c. Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Realisasi belanja tidak terduga selama periode tahun 2017-2021 mencapai 48,67 persen atau sebesar Rp. 14,059,857,223.00 dari total anggaran sebesar Rp. 25,872,200,000.00. Sedangkan belanja tidak terduga pada tahun 2021 hanya mencapai 60,25 persen, atau sebesar Rp. 3,931,761,000,00 dari Rp. 6,525,000,000,00 yang direncanakan. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-21
d. Belanja Transfer Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah kabupaten/kota. Secara garis besar, pengelompokan belanja transfer Nagan Raya dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk belanja diantaranya belanja bagi hasil kepada provins/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah daerah. Dari kedua kelompok belanja tersebut, belanja bantuan keuangan memiliki proporsi realisasi paling besar mencapai 94,21 persen, atau sebesar Rp. 1,369,030,712,340.00 dari Rp. 1,455,630,625,125.40 yang telah ditargetkan. Sedangkan pada kelompok transfer bagi hasil memiliki realisasi sebesar 75,72 persen, atau mencapai Rp. 6,101,969,817,00 dari Rp. 18,286,794,035,00 yang termasuk pada periode 2017-2021. 3.1.1.3. Pembiayaan Nagan Raya Pembiayaan Aceh terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Nagan Raya yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Nagan Raya, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang Nagan Raya dan penerbitan obligasi Nagan Raya. Sementara pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Nagan Raya, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman dan pembayaran nilai nominal obligasi. Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Nagan Raya Tahun 2017-2021 Anggaran Realisasi Pertumbuhan Tahun % (Rp.) (Rp.) (%) 2017 14,177,209,984.51 15,242,479,093.09 107.51 64,45 2018 10,787,379,939.77 11,789,852,612.51 109.29 22,65 2019 31,000,000,000.00 7,009,830,528.52 22.61 40,54 2020 5,311,991,766.41 5,311,991,766.41 100.00 24,22 2021 15,782,796,316.00 15,782,796,316.00 100 197,11 Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR) 11,70 Sumber: Laporan Keuangan pemerintah kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (diolah) GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-22
Realisasi pembiayaan Nagan Raya selama periode tahun 2017-2021 cenderung mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2017 realisasi pembiayaan Nagan Raya mencapai Rp. 15,242,479,093.09, dan terus mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuatif) hingga 2021 dengan capaian sebesar Rp. 15,782,796,316.00. Namun pada tahun 2019 realisasi pembiayaan mengalami penurunan sejumlah Rp. 7,009,830,528.52, sebesar 26.61 persen. 3.1.1.4. Neraca Nagan Raya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan neraca daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah. Berdasarkan penyajian data neraca, dapat diketahui tentang jumlah Aset, baik Aset Lancar maupun Aset Tidak Lancar serta kewajiban dan Ekuitas Dana dalam periode tertentu. Aset daerah dapat memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Sementara kewajiban menggambarkan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya pemerintah. Kewajiban pemerintah dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 1) kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang pihak ketiga,utang belanja dan utang jangka pendek lainnya; 2) kewajiban jangka panjang yang mencakup utang dalam negeri-setor perbankan/obligasi dan utang jangka panjang lainnya. Seterusnya, dari ekuitas dana dapat pula diketahui kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Selama periode tahun 2017-2020 rata-rata pertumbuhan Aset Pemerintah kabupaten Nagan Raya mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 4,88% dimana rata-rata pertumbuhan dari Aset Lancar mencapai 3,41% sedangkan rata- rata pertumbuhan dari Aset Tetap mencapai 6,99%. Sementara untuk kewajiban Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2020 mengalami rata-rata pertumbuhan mencapai 173,58% dan ekuitas dana mencapai 4,59%. Untuk lebih rinci mengenai kondisi perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selama tahun 2017-2020, dapat dilihat pada Tabel 3.16 di bawah ini. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-23
Tabel 3.16 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 U R A I A N 2017 2018 2019 2020 ASSET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah 9.602.334.734,14 4.268.387.291,81 1.385.879.358,56 5.215.099.895,88 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.612.975,00 84.000,00 141.450,00 478.838,96 Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD 275.412.426,00 898.752.684,00 1.060.474.749,00 10.823.868.164,00 Kas di Bendahara FKTP 1.778.022.890,13 1.624.071.726,00 1.431.468.375,00 674.288.153,00 Kas Lainnya
358.917,00
Setara Kas 14.266.689,00 38
Piutang Pajak 10.429.173.852,00 12.026.767.720,00 13.174.095.254,00 14.437.156.679,00 Piutang Retribusi 5.610.000,00 5.610.000,00 5.610.000,00 5.610.000,00 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 12.312.181.100,00 21.594.062.228,00 33.343.891.000,00 8.608.727.400,00 Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.254.392.645,00 Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 5.943.051.585,66 10.062.669.372,68 8.592.735.376,00 4.867.339.810,00 Piutang Lainnya 4.915.200,00
Penyisihan Piutang 4.100.778.541,90 5.162.785.377,98 6.256.680.387,20 7.190.149.919,30 Belanja Dibayar Dimuka 648.641.000,00
62.796.313,15 Persediaan 7.368.119.702,81 9.456.879.434,51 11.897.098.683,06 10.938.109.156,69 Jumlah Aktiva Lancar 44.398.293.838,34 55.005.540.620,34 67.453.598.344,27 52.766.778.400,88 INVESTASI JANGKA PANJANG GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Rata - Rata Pertumbuhan (%) 44,53 4,47
165,72 0,36
18,34 26,87 63,8
8,13
6960,68
68,24 3,41 III
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Jumlah Investasi Permanen ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Tuntutan Ganti Rugi Aset Tak Berwujud Amortisasi Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Pihak Ketiga Utang Belanja 11.750.000.000,00 11.750.000.000,00 11.750.000.000,00 11.750.000.000,00 11.750.000.000,00 11.750.000.000,00 11.750.000.000,00 11.750.000.000,00 152.905.806.172,00 135.225.313.788,00 162.067.945.528,00 181.822.569.588,00 293.039.451.631,00 305.981.489.428,00 336.689.486.730,00 406.127.059.953,00 878.368.854.865,00 843.045.888.300,00 909.452.910.611,00 952.420.251.321,00 917.376.041.565,00 1.027.868.401.115,00 1.185.885.007.107,00 1.295.095.927.380,00 41.556.580.456,00 40.978.874.796,00 45.496.598.752,00 47.707.570.502,00 133.794.233.970,00 119.713.983.770,00 123.740.603.356,00 135.762.825.159,00 692.599.023.958,00 767.673.290.684,00 868.447.464.435,00 988.331.606.661,00 1.724.441.944.701,00 1.705.140.660.513,00 1.897.390.639.649,00 2.030.604.597.242,00
184.845.786,00 184.845.786,00 12.889.888.400,00 13.599.388.400,00 5.169.993.900,00 5.169.993.900,00
8.701.479.500,00 4.520.646.300,00 4.719.953.100,00 75.358.783.958,65 77.123.033.958,65 34.499.051.699,65 27.729.672.749,65
1.764.250.000,00 1.654.250.000,00 1.654.250.000,00 88.433.518.144,65 80.441.538.644,65 33.678.995.085,65 26.710.309.335,65 1.869.023.756.683,99 1.852.337.739.777,99 2.010.273.233.078,92 2.121.831.684.978,53
31.786.685.580,00 19.116.399.068,00 43.440.119.626,14 137.100.247,00 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 0 0 16,52 11,87 7,46 19,57 17,42 39,37
6,59
10,53
17,43
19,61 4,88
III
Utang Jangka Pendek Lainnya 44.998.674.048,00 61.735.969.053,00 79.199.933.754,95 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 76.785.359.628,00 80.852.368.121,00 122.589.345.892,09 45.943.981.281,10 Jumlah Kewajiban 76.785.359.628,00 80.852.368.121,00 122.589.345.892,09 45.943.981.281,10 EKUITAS Ekuitas Dana Ekuitas 1.792.238.397.055,99 1.771.485.371.656,99 1.887.683.887.186,83 2.075.887.703.697,43 Jumlah Ekuitas Dana 1.792.238.397.055,99 1.771.485.371.656,99 1.887.683.887.186,83 2.075.887.703.697,43
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1.869.023.756.683,99 1.852.337.739.777,99 2.010.273.233.078,92 2.121.831.684.978,53 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (Audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
173,58 173,58 4,59 4,59 4,88 III-26
Tabel 3.17 Realisasi Aset Tahun 2017-2020 ASET ASET LANCAR ASET TETAP Tahun Jumlah (Rp.) Jumlah (Rp.) Jumlah (Rp.) 2017 1.869.023.756.683,99 44.398.293.838,34 1.724.441.944.701,00 2018 1.852.337.739.777,99 55.005.540.620,34 1.705.140.660.513,00 2019 2.010.273.233.078,92 67.453.598.344,27 1.897.390.639.649,00 2020 2.121.831.684.978,53 52.766.778.400,88 2.030.604.597.242,00 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017- 2020 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah). Sesuai dengan yang disajikan dalam Tabel 3.17, secara keseluruhan realisasi aset Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2017-2020 berfluktuasi cenderung meningkat/naik. Peningkatan realisasi aset terjadinya penambahan pada Aset Tetap karena adanya realisasi belanja modal sedangkan Aset Lancar mengalami penurunan karena terjadi pengeluaran belanja yang mengakibatkan menurunnya kas atau bank dan meningkatnya penyisihan piutang yang dapat mempengaruhi jumlah dari aset lancar. Realisasi aset yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Tetap cenderung mengalami peningkatan (naik). Tabel 3.18 Realisasi dan Pertumbuhan Aset Tahun 2017-2020 Realisasi Aset Realisasi Aset Lancar Realisasi Aset Tetap Tahun Jumlah (Rp.) Pertumbuha n (%) Jumlah (Rp.) Pertumbuh an (%) Jumlah (Rp.) Pertumbu han (%) 2017 1.869.023.756.683,99 9,98 44.398.293.838,34 19,03 1.724.441.944.701,00 11,6 2018 1.852.337.739.777,99 0,89 55.005.540.620,34 23,89 1.705.140.660.513,00 1,12 2019 1.988.561.119.384,37 8,53 67.453.598.344,27 22,63 1.897.390.639.649,00 11,27 2020 2.121.831.684.978,53 5,55 52.766.778.400,88 21,77 2.030.604.597.242,00 7,02 Rata-Rata 4,88 03.41 6,59 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 2020 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah). GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-27
Sebagaimana yang disajikan dalam tabel 3.18 diatas diketahui pertumbuhan aset pemerintah Kabupaten Nagan Raya sangat berfluktuasi. Pertumbuhan positif terhadap total aset terjadi pada tahun 2017-2020. Jika dilihat dari segi aset lancar, pertumbuhan positif terjadi pada tahun 2018 dan 2019. Sedangkan pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2017 dan 2020 dengan pertumbuhan negative tertinggi mencapai 26,16%. Kemudian dari segi aset tetap pertumbuhan positif terjadi pada tahun 2017, 2019 dan 2020. Sebaliknya realisasi aset tetap mengalami pertumbuhan negative pada tahun 2018 sebesar 1,12 persen. Dalam rangka memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial daerah, perlu dilakukan analisa atau interprestasi terhadap data finansial yang tercermin dalam laporan keuangan daerah. Terdapat dua bentuk umum rasio keuangan yang sering digunakan dalam menganalisis kondisi keuangan dan kinerja yaitu rasio likuiditas (liquidity ratio) dan rasio solvabilitas (solvability ratio). Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek. Pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan dalam membayar hutang jangka pendeknya disebut Pemerintah Daerah yang liquid. Tingkat likuiditas suatu daerah dapat diukur dengan beberapa cara diantaranya dengan menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek/hutang lancar (Current Ratio). Cara lainnya ialah dengan menunjukkan kemampuan Daerah membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan dibanding asset lain. Cara ini lebih dikenal dengan Quick Ratio analysis. Sementara rasio solvabilitas yang disebut juga dengan rasio leverage digunakan untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh daerah dengan dana yang dipinjamkan dari pemerintah pusat/swasta/investor. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio leverage adalah total debt to equity ratio (rasio hutang terhadap ekuitas) dan total debt to total asset ratio (rasio hutang terhadap total aktiva). GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-28
Tabel 3.19 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 RASIO RUMUS 2017 2018 2019 Aset Lancar 44.398.293.838,34 55.005.540.620,34 67.453.598.344,27 Kewajiban Jangka Pendek 76.785.359.628,00 80.852.368.121,00 122.589.345.892,09 Current Ratio 0,58 0,68 0,55 Rasio Likuiditas Aset Lancar-Persediaan 37.030.174.135,53 45.548.661.185,83 55.556.499.661,21 Kewajiban Jangka Pendek 76.785.359.628,00 80.852.368.121,00 122.589.345.892,09 Quick Ratio 0,48 0,56 0,45 Total Hutang 76.785.359.628,00 80.852.368.121,00 122.589.345.892,09 Total Aset .1.869.023.756.683,99 1.852.337.729.777,99 2.010.273.233.078,92 Rasio Solvabilitas Rasio Total Hutang/Aset Total Hutang 0,04 76.785.359.628,00 0,04 80.852.368.121,00 0,06 122.589.345.892,09 Total Ekuitas 1.792.238.397.055,99 1.771.485.371.656,99 1.887.683.887.186,83 Rasio Hutang/Modal 0,04 0,05 0,06 Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya 2017-2020, data diolah GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 2020 52.766.778.400,88 45.943.981.281,10 1,15 41.828.669.244,19 45.943.981.281,10 0,91 45.943.981.281,10 2.121.831.684.978,53 0,02 45.943.981.281,10 2.075.887.703.697,42 0,02 III-29
Dari Tabel 3.19 diatas diketahui Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek yang segera harus dipenuhi dengan mencairkan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan dari 0,58 di tahun 2017 menjadi 1,15 di tahun 2020. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kemampuan membayar hutang jangka pendek Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tidak memadai. 1. Current ratio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. Berdasarkan tabel diatas, current rasio selama periode tahun 2017-2020 juga mengalami peningkatan, dari sebesar 0,58 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 1,15 persen pada tahun 2020. Current ratio yang baik memiliki parameter sebesar 1,5-3. Sedangkan Kabupaten Nagan Raya memiliki rata-rata pertumbuhan sebanyak 0,74 selama 4 tahun terakhir. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membayar hutang jangka pendek belum memadai. 2. Quick ratio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, Quick ratio selama periode tahun 2017-2020 berfluktuasi , dari sebesar 0,48 pada tahun 2017 menjadi sebesar 0,91 pada tahun 2020. Quick ratio terendah berada pada tahun 2019 sebanyak 0,45. Nilai quick ratio yang baik bernilai 1. Sedangkan Kabupaten Nagan Raya memiliki rata-rata pertumbuhan sebanyak 0,60 selama 4 tahun terakhir. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membayar hutang jangka pendek juga masih belum memadai. 3. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Selama periode tahun 2017-2020, rasio total hutang terhadap aset menunjukan tren penurunan yaitu dari angka 0,04 pada tahun 2017 menjadi 0,02 pada tahun 2020. Sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh hutang terhadap asset masih berfluktuasi. Meskipun demikian kemampuan keuangan GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-30
4. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya relatif sangat kuat dalam pelunasan seluruh kewajibannya. Rasio Hutang terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Selama periode tahun 2017-2020, Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkisar antara 0,01 sampai 0,08. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh dibawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Nagan Raya, sehingga dapat diartikan kemampuan keuangan juga masih relatif kuat bila akan melakukan peminjaman dana untuk pembangunan terebih yang bersifat jangka panjan. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-31
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBK yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan beberapa strategi berupa: a. Optimalisasi penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan lebih menitikberatkan pada (1) potensi daripada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (2) tidak memberatkan masyarakat; (3) tidak merusak lingkungan; (4) Mudah diterapkan dan dilaksanakan (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai maupun materinya serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten. Kebijakan pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat memberikan akuntabilitas yang obyektif dan proporsional pada kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada perdagangan dan jasa. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-32
b. Peningkatan koordinasi dan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang berhubungan dengan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan regulasi perundangan/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu, kebijakan Belanja Daerah ditujukan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Nagan Raya, antara lain untuk pengembangan perangkat pendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan pelaksanaan Syariat Islam. Untuk mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan keberpihakan APBK pada kebutuhan masyarakat, maka arah dan kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut: a. Anggaran belanja diarahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang secara langsung dapat menyentuh kepentingan masyarakat dengan melaksanakan prinsip akuntabel, transparan, adil dan bertanggungjawab. b. Besaran belanja daerah untuk setiap bidang pelayanan public dialokasikan secara proporsional sesuai dengan tingkat prioritas serta melakukan efisisiensi anggaran pada belanja pegawai. c. Belanja pegawai diarahkan untuk:
Pemberian gaji
Penyediaan anggaran tambahan penghasilan PNS;
Pemberian tunjangan untuk Ketua, Wakil ketua, Anggota DPRK;
Penyediaan anggaran untuk pembayaran tunjangan profesi guru dan tambahan peghasilan guru. d. Pemberian hibah dalam rangka mendukung fungsi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, semi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah serta organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dilakukan melalui upaya yang jelas, selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. e. Pemberian bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan urgensitas tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam rangka mendukung upaya-upaya penanggulangan dan permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-33
dan peningkatan SDM yang dilakukan secara jelas, selektif/tidak mengikat, rasional dan jumlahnya dibatasi. Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negerti (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Didalam Permendagri tersebut terdapat penyesuaian terhadap nomenklatur rekening belanja dari nomenklatur yang sebelumnya sudah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Mengacu pada Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 membuat klasifikasi mengenai Belanja Daerah, terdiri dari: a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. c. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBK untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. d. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Anggaran merupakan salah satu instrument ekonomi sebuah pemerintahan dalam menjalankan kebijakan dan rencananya. Kebijakan dan rencana ini akan diterjemahkan kedalam bentuk program dan kegiatan. Untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah seharusnya merencanakan, menyusun, dan melaksanakan seluruh kegiatan yang telah terangkum dalam rencana keuangan tahunan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Hal ini dilakukan agar pengelolaan APBK dapat menjadi tolok ukur dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Adanya gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah kabupaten Nagan Raya pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-34
menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut berupa proporsi belanja untuk pememuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2017-2021 : Tabel 3.20 Analisis Realisasi Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2017-2021 Tahun Total pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran) (Rp) Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) Persentase (%) 2017 1.142.011.208.104,00 379.805.531.400,00 33,26 2018 987.053.457.994,62 404.177.503.897,62 40,05 2019 1.126.913.767.809,17 409.786.587.325,48 36,36 2020 1.132.517.829.317,00 377.122.108.096,15 33,3 2021 1.085.868.477.759,82 330.762.058.831,31 30,46 Rata-rata 40,79 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (Audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah). Berdasarkan Tabel 3.20 diketahui proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran tahun 2017-2021 diketahu berkisar antara 33.26 persen sampai 30.46 persen dengan rata-rata proporsi per tahun sebesar 40,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2017- 2021 masih ideal (dibawah 50 persen), dengan kata lain porstur belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan public lebih besar dibandingkan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Tren realisasi proporsi total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama periode tahun 2017-2019 cenderung meningkat. Persentase realisasi proporsi tertinggi terdapat pada tahun 2018 yang mencapai 40,05%. Namun proporsi belanja ini mengalami penurunan mulai dari GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-35
tahun 2019 hingga tahun 2021. Penurunan ini daoat diartikan karena anggaran belanja dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Nagan Raya. Untuk lebih rinci, persentase mengenai realisasi pemenuhan belanja aparatur dapat dilihat pada Gambar 3.7 Gambar 3.1 Proporsi realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2015-2021 Sumber : BPKD Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2022 3.2.2 Analisis Pembiayaan Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan selama periode tahun 2017-2021, diketahui defisit anggaran terjadi pada tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya antara jumlah Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya. Adanya defisit anggaran pada tahun 2017, 2018 dan 2019 menunjukkan pengelolaan APBK belum berjalan optimal, sehingga kedepan diharapkan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, Zakat/Infaq/Sadaqah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sehingga dengan meningkatnya pendapatan dapat menjadi penyeimbang terhadap GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-36
pertumbuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal APBK diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. SiLPA Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat sebagai berikut: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-37
Tabel 3.21 Defisit Rill Anggaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 TAHUN URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021 Realisasi Pendapatan Daerah 1.138.556.108.950,68 982.156.185.125,24 1.125.215.929.047,06 1.143.988.633.866,93 1.102.357.355.525,57 Dikurangi Realisasi: Belanja Daerah 1.142.011.208.104,00 987.053.457.994,62 1.126.913.767.809,17 1.132.517.829.317,00 1.085.868.477.759,82 Pengeluaran Pembiayaan
Defisit Riil 3.455.099.153,32 4.897.272.869,38 1.697.838.762,11 11.470.804.549,93 16.488.877.765,75 Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020(audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah). GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-38
Tabel 3.22 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 Tahun URAIAN 2017 2018 2019 2020 Jumlah Persent ase SiLPA Jumlah Persenta se SiLPA Jumlah Persent ase SiLPA Jumlah Jumlah SiLPA 11.787.379.939,77 6.892.579.743,13 5.311.991.766,41 16.782.796.316,34 Pelampauan Penerimaan PAD (42.070.839.315,60) (36,23) (33.292.502.332,97) (25,53) (51.861.496.714,62) (37,18) (1.578.530.084,42) Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 18.116.169.224,00 67.920.827.880,21 2,83 13,29 12.913.916.650,00 81.396.362.102,02 1,9 27,24 25.148.494.715,00 77.254.525.473,32 3,6 17,5 20.991.715.303,00 55.167.270.653,64 Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020(audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah). GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Persen tase SiLPA (1.43) 3,19 12,16 2021 Jumlah 32.271.674.082,09 (1.578.530.084,42 ) 2.088.982.085,00 130.997.265,00 III-39 Persenta se SiLPA 1,69 0,31 0,63
Dari Tabel 3.22 diketahui SiLPA tertinggi adalah pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 32.271.674.082,09 sebaliknya SiLPA terendah adalah pada tahun 2019 sebesar Rp.5.311.991.766,41. Secara keseluruhan bila dilihat dari tren SiLPA selama periode tahun 2017-2021 berfluktuasi. SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif Jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif merupakan sebaliknya yaitu tidak efektifnya penerimaan PAD dan tidak di barengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Dari hasil evaluasi terhadap SiLPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan jumlah SiLPA Kabupaten Nagan Raya dapat disesuaikan. Realisasi komposisi sisa lebih perhitungan anggaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 3.34. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-40
Tabel 3.23 Realisasi Komposisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 Tahun 2021 Tahun 2020 Tahun 2019 Tahun 2018 Tahun 2017 URAIAN Rupiah 5.311.991.766,41 % 100 Rupiah 11.787.379.939,77 - 42.070.839.315,60 % 100 - 36,23 % 100 % 100 - 37,18 Rupiah 15.177.209.984,51 Rupiah 16.782.796.316,34 Rupiah 6.892.579.743,13 Jumlah SiLPA
Penerimaan PAD 1.578.530.084,42 - 20.991.715.303,00 59.745.257.701,99 - 166.898.992.716,00 33.292.502.332,97 36,44 51.861.496.714,62 25,53 Penerimaan Dana Perimbangan Penerimaan Transfer Pusat Lainnya Penerimaan Transfer Provinsi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penghematan Belanja Tidak Langsung (BTL) Penghematan Belanja Langsung (BL) Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan 12.913.916.650,00 25.148.494.715,00 1,9 20,41 3,60 8.765.670.724,00 1,49 10.360.467.700,00 - 64.810.858.680,21 12,24 26.809.000.000,00 0,00 100 - 71,46 7,45 3,58 - 23,91 17.248.133.900,00 2.190.000.000,00 - 41.444.165.803,00 7.292.530.766,61 54.587.362.102,02 68,36 65.799.965.473,32 22,05 11.533.104.850,64
6,98 100
2.100.000.000,00 11.454.560.000,00
13,04 2.100.000.000,00
60.818.440.840,00 127.141.719.984,00 46.231.902.412,25
10,18 63.965.797.292,52 9,79 42.398.810.206,38 7,12 19,25 17,53 - 78,09 11,82 78.011.506.411,00 48.288.409.945,15 140.320.405.085,11
17,34 91.094.077.949,00 18,7 119.600.880.848,31
0,43
2.472.672,74 0,02 24.990.169.471,48
65.269.108,58
100 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100 1.000.000.000,00 100 1.000.000.000,00 100
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah) GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-41 % 100 1,43 3,19 1,11 56,10 6,30 7,34 8,08 100
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Perencanan pembangunan kabupaten adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dengan memanfaatkan dan mengalokasi sumber daya yang ada. Dengan mempertimbangkan kondisi kekinian Kabupaten Nagan Raya berikut permasalahan pembangunan, serta tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi, maka agenda pembangunan kedepan harus dirumuskan ke dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan yang mampu menyelesaikan isu-isu strategis dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang jelas dan terukur selama periode tahun 2023-2026. Dalam konteks ini, perumusan strategi-strategi pembangunan yang tepat dan terarah selama tahun 2023-2026 penting diberi fokus. Strategi ini dirancang sesuai dengan kondisi kekinian yang sedang dan diperkirakan akan dihadapi oleh Kabupaten Nagan Raya. Permasalahan kemiskinan yang masih tinggi merupakan isu krusial yang dihadapi oleh Kabupaten Nagan Raya. Kendatipun sebelum 2020 telah menunjukkan grafik penurunan yang landai, namun adanya pandemi Covid 19 menjelang pertengahan tahun 2020 telah menyebabkan angka kemiskinan di Kabupaten ini kembali mengalami kenaikan. Pada Maret 2021, angka kemiskinan di Nagan Raya adalah sebesar 17,02%, menurun 0,68 poin dibanding dengan Maret 2020 (17,07%). Dampak pandemi ini juga menyebabkan terjadinya kenaikan angka pengangguran sebagai akibat terganggunya lapangan usaha ekonomi di daerah ini, khususnya di sektor informal. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak orang yang kehilangan mata pencaharian (usahanya tutup) dan terbatasnya ruang gerak sehingga menyebabkan produktivitas menurun. Begitu juga halnya dengan angka IPM. Pada tahun 2020 angka IPM Nagan Raya masih 69,18%, atau dibawah angka rata-rata Nasional (17,94 persen) dan juga dibawah rata-rata Aceh (71,99 persen). Berbagai faktor pembatas, termasuk adanya pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir ini telah berimbas pada kurangnya daya dorong pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya menjadi relatif rendah, mengalami penurunan di triwulan ketiga 2020, yakni hanya tumbuh 3,54 persen. Saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya mulai kembali bergerak naik meskipun masih relatif rendah jika dibandingkan dengan sejumlah kabupaten atau kota lain di Aceh. Secara sektoral, Nagan Raya dilimpahi oleh berbagai potensi sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, serta sumberdaya mineral (pertambangan). Dari kontribusi dalam PDRB Nagan Raya sektor pertanian PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-1
(perkebunan, peternakan dan perikanan) selama 5 tahun terakhir ini mencapai kisaran 35-45 persen. Disusul sektor perdagangan dengan kontribusinya sebesar 11,49 persen. Kontribusi sektor industri pengolahan sendiri relatif masih rendah, yakni hanya 6,96 persen. Ini mengindikasikan bahwa hasil produksi pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan langsung di daerah ini selama ini pada umumnya masih dijual tanpa melalui proses pengolahan, sehingga bukan produk jadi atau setengah jadi. Artinya, berbagai potensi ekonomi yang dimiliki ini belum dikelola secara baik, sehingga tidak menghasilkan nilai tambah yang tinggi bagi daerah dan pelaku usaahnya. 4.1. Permasalahan Pembangunan Nagan Raya Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Nagan Raya dalam 5 tahun terakhir menunjukkan arah yang posisitf. Namun demikian, masih diperlukan upaya perbaikan dan penyempurnaan melalui akselerasi atau percepatan proses pembangunan daerah yang lebih terarah. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai selama ini telah diupayakan secara optimal, namun demikian belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan yang ada. Pelbagai kendala masih dihadapi oleh pemerintah daerah baik dikarenakan kompleksitas permasalahan dan isu-isu strategis yang mengemuka, juga disebabkan oleh terbatasnya anggaran pembangunan yang tersedia. Lebih lanjut terjadinya pademi Covid-19 dalam dua terakhir ini ikut menambah beban dan kompleksitas permasalahan di daerah. Kondisi ini menyebabkan tuntutan untuk menjawab tantangan pembangunan yang ada semakin besar dan tidak ringan. Disaat yang sama kehidupan masyarakat di Nagan Raya pun semakin dinamis seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di daerah ini. Salah satu permasalahan yang paling penting yaitu pelaksanaan kehidupan berdemokrasi diantaranya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada. Jumlah pemilih Nagan Raya yang memiliki hak suara pada pemilu 2019 adalah 120.805 pemilih, dan pengguna hak pilih 102.983 pemilih dengan persentase sebesar 85,23 persen. Jumlah ini lebih tinggi dari Provinsi Aceh sebesar 79,7 persen dan partisipasi nasional sebesar 81,69 persen. Untuk itu perlu adanya upaya dalam peningkatan penggunaan hak pilih di Kabupaten Nagan Raya agar lebih maksimal. Dilandasi oleh pertimbangan di atas, maka program yang dirancang didalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya untuk periode tahun 2023- 2026 hendaknya mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-2
Dengan upaya ini keinginan masyarakat Nagan Raya menggapai harapan perbaikan taraf kehidupannya dapat direalisasikan lebih maksimal. 4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Permasalahan yang berkaitan dengan Aspek Geografi dan Demografi dapat ditelaah dari karakteristik lokasi dan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi. Masing-masing permasalahan untuk aspek ini diuraikan sebagai berikut: A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Nagan Raya memiliki posisi yang sangat strategis karena dilintasi oleh jalan nasional yang merupakan jalur pantai Barat Sumatera yang menghubungkan Ibukota Provinsi Aceh dengan wilayah kabupaten di pesisir barat selatan. Selain itu wilayah ini juga dilintasi oleh jalan strategis Nasional yang menghubungkan wilayah Pantai Barat - wilayah Pantai Timur dan Tenggara melalui Kabupaten Aceh Tengah. Namun sampai saat ini nagan raya belum dapat menggunakan manfaat yang dapat diperoleh dari posisi yang sangat strategis karena dilintasi jalan nasional tersebut. Maafaat yang dapat digunakan antara lain dengan cara membangun sentra-sentra produksi UMKM dan akses pemasarannya. B. Wilayah Rawan Bencana Dalam beberapa tahun terakhir, bencana yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya antara lain: banjir genangan, abrasi pantai, longsor, erosi, dan kebakaran lahan. Banjir genangan merupakan bencana tahunan yang melanda beberapa kawasan yaitu Kecamatan Tripa Makmur, Tadu Raya, Kuala Pesisir dan Darul Makmur. Bencana tanah longsor juga sering terjadi di jalan Lintas Tengah Aceh yaitu di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang merupakan wilayah perbukitan yang curam (Singgah Mata). Selain itu, bencana kebakaran lahan yang diakibatkan baik oleh faktor alam yaitu cuaca ekstrim pada musim kemarau maupun faktor kesadaran manusia yang rendah akan kepeduliannya terhadap lingkungan. C. Demografi Dilihat dari distribusinya, jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Darul Makmur sebesar 46.412 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu sebesar 1.190 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2020 mencapai 48 Jiwa/Km2. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Seunagan mencapai 281 Jiwa/Km2. Dan Kecamatan dengan kepadatan PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-3
penduduk terkecil yaitu Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu 5 Jiwa/Km2. Laju pertumbuhan penduduk di Nagan Raya mencapai 1,83 persen sementara laju pertumbuhan penduduk di Aceh 1,65 persen. Hal ini menandakan bahwa beban pertumbuhan penduduk di nagan raya sangat tinggi. 4.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Permasalahan yang mencakup pada aspek kesejahteraan masyarakat meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan Aceh, Laju Inflasi, Pendapatan per kapita, Ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). 1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2016 angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya sebesar 4,05 persen. Pada tahun 2019 angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya mencapai 6,77 persen merupakan angka tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 3,12 persen. Kondisi ini lebih tinggi angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh sebesar 2,82 persen namun masih lebih rendah dari angka pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 3,51 persen. 2. Pendapatan Per Kapita Pendapatan per-kapita atas dasar harga konstan (ADHK) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,61 persen per-tahun. berdasarkan ADHK tersebut, pendapatan per-kapita penduduk Kabupaten Nagan Raya selama kurun waktu antara 2017-2021 menunjukkan tren peningkatan ADHK. Hingga tahun 2021, pendapatan per-kapita ADHK penduduk Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar Rp. 19,53 juta, yang meningkat secara rata-rata 3,61 persen per-tahun , dimana pada tahun 2017, saat itu nilai pendapatan per-kapita ADHK penduduk Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar RP. 19,17 juta. 3. Angka Kemiskinan Pada tahun 2017 persentase kemiskinan Kabupaten Nagan Raya sebesar 19,34 persen. Tahun 2018 samapi dangan tahun 2020 di tingkat kemiskinan juga mengalami perubahan penurunan masing-masing di angka 18,97 persen, 17,79 persen dan 17,07. Begitu juga halnya untuk tahun 2021 tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 18,23 persen. Namun PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-4
kondisi kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya masih jauh tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Aceh sebesar 15,33 persen dan Nasional sebesar 9,71 persen pada tahun 2021. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021 sebesar 3,5 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Aceh sebesar 2,95 dan Nasional sebesar 1,67. Selanjutnya Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021 sebesar 0,94 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Aceh sebesar 0,81 dan Nasional sebesar 0,42. 4. Laju Inflasi Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum pada suatu tahun tertentu. Seberapa besar tingkat inflasi yang terjadi selama ini di Kabupaten Nagan Raya dapat dicermati dari angka inflasi Kabupaten Meulaboh. Mengutip publikasi data BPS, pada tahun 2021, data yang ada menunjukkan, tingkat inflasi di Kota Meulaboh pada tahun 2017 dan tahun 2021 berada di atas rata-rata nasional, dan bahkan berada di atas Banda Aceh. Namun pada tahun pada tahun 2018 angkat inflasi di Kota Lhokseumawe berada di bawah angka nasional akan tetapi dibawah rata-rata Aceh. Tingkat inflasi di Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 menalami penurunan di bawah rata-rata Aceh bahkan di bawah rata-rata nasional. Namun pada tahun 2021 posisi ini berubah menjadi tertinggi baik di tingkat rata-rata nasional maupun di tingkat rata-rata provinsi. Perkembangan kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Nagan Raya yang tergambar dari laju inflasi selama ini mulai menunjukkan kecenderungan dapat lebih terkendali dan terjaga dengan cukup baik. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kemajuan yang perlu tetap dipertahankan, agar daya beli masyarakat tetap dapat menjangkau upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kelompok masyarakat miskin. 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Nagan Raya pada tahun 2021 sebesar 69,31 dan masuk dalam kategori "sedang". Pencapaian ini meningkat 1,53 poin dari indeks tahun 2017 yang tercatat 67,78. Angka tersebut menunjukkan angka IPM Nagan Raya berada di bawah rata-rata Aceh pada tahun 2021 yaitu sebesar (72,18) dan Nasional (72,29). Dan posisi Kabupaten Nagan Raya berada pada peringkat 16 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2017 sampai dengan 2021. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-5
6. Ketimpangan Pendapatan Indeks gini Kabupaten Nagan Raya tahun 2019 adalah 0,252 menunjukkan bahwa di Kabupaten Nagan Raya pemerataan pendapatan penduduk masuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Walaupun mengalami fluktuasi dari tahun 2017 s/d 2021 namun masih tergolong kesejangannya rendah dan berada dibawah indeks Aceh dan Nasional. Peningkatan ketimpangan ini berbanding terbalik dengan laju indeks gini di Provinsi Aceh dan Indonesia. Untuk indeks gini Provinsi Aceh dan Indonesia, trendnya terus mengalami penurunan. 7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nagan Raya mengalami peningkatan selama kurun waktu 4 (empat) Tahun terakhir. Pada tahun 2017, TPT Kabupaten Nagan Raya sebesar 4,11 persen meningkat menjadi 4,99 persen pada tahun 2021. Kondisi ini masih berada dibawah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Aceh sebesar 6,30 persen dan Nasional sebesar 6,49 persen pada tahun 2021. 4.1.3 Aspek Pelayanan Umum A. Layanan Urusan Keistimewaan Aceh 1. Pendidikan Islami Pendidikan Islami adalah proses pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai islami yang bertujuan untuk memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Pendidikan islami di Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan melalui lembaga-lembaga formal maupun non formal. Beberapa lembaga pendidikan islami yang merupakan lembaga formal seperti Madrasah-madrasah yang dikelolah oleh Kementerian Agama dan sekolah islam terpadu yang dikelola oleh pihak swasta. Selain itu terdapat sejumlah lembaga pendidikan non formal seperti pesantren dan dayah yang dikelola oleh ulama-ulama terkemuka di Kabupaten Nagan Raya. 2. Keagamaan Syariat Islam Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist dengan tujuan terciptanya kemaslahatan dan kebaikan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan pengawasan terhadap penegakan Syari`at Islam di Kabupaten Nagan Raya, diperlukan koordinasi yang baik antara PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-6
pihak-pihak terkait seperti Dinas Syari`at Islam, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah termasuk unsur TNI dan POLRI. Syari`at Islam harus dipahami sebagai suatu rahmat sehingga dalam pelaksanaanya akan timbul suatu kesadaran untuk melaksanakannya secara ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Berdasarkan kondisi pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya masih menunjukkan permasalahan salah satunya ditinjau dari rata-rata jamaah mesjid per waktu shalat. Pada tahun 2017 jumlah jamaah sebanyak 32 Orang dan mengalami peningkatan menjadi 38 Orang pada tahun 2021. Begitu pula jumlah mesjid yang melaksanakan sholat 5 (lima) waktu secara rutin masih dikategorikan rendah bila dibandingkan dengan total mesjid yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2017 jumlah mesjid yang melaksanakan sholat 5 (lima) waktu secara rutin sebanyak 48 mesjid dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 55 mesjid yang melaksanakan sholat 5 (lima) waktu secara rutin pada tahun 2021. B. Layanan Urusan Wajib 1. Layanan Urusan Wajib Dasar a. Pendidikan Berdasarkan data tahun 2012, persentase penduduk usia 4-6 tahun yang telah memasuki TK/RA sebesar 18,71 persen dari total penduduk usia 4-6 tahun (8.430) orang. Sedangkan pada tahun 2020 partisipasi penduduk usia 4-6 tahun mengalami peningkatan yaitu menjadi 28,94 persen dari total penduduk usia 4-6 tahun (8.575) orang. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan selama lima tahun terakhir terlihat bervariasi. Pada Tahun 2019, APK tingkat SD/MI sebesar 109,30 persen, turun menjadi 107,85 persen pada tahun 2020. Untuk tingkat pendidikan SMP/MTs, capaian APK pada tahun 2019, tercatat APK tingkat SMP/MTs sebesar 103,50 persen dan menurun menjadi 100,24 persen tahun 2020. Untuk tingkat pendidikan SMA/SMK/MA, capaian APK pada tahun 2019 sebesar 81,57 persen dan meningkat menjadi 85,15 persen tahun 2020. Angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2017 sebesar 8,25 Tahun dan terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 8,69 Tahun. Kondisi ini masih rendah bila dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Aceh sebesar 9,77 Tahun dan Nasional sebesar 8,97 Tahun. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-7
b. Kesehatan
Pada tahun 2017 di Kabupaten Nagan Raya jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 33 bayi dengan jumlah kelahiran hidup sebesar 2.926 bayi. Mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 52 Angka Kematian Bayi (AKB) dengan jumlah kelahiran hidup sebesar 2.734 bayi. Kondisi Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Nagan Raya masih tinggi bila dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi Provinsi Aceh sebanyak 11 bayi per 1000 Kelahiran hidup.
Pada Tahun 2019 AKABA Kabupaten Nagan Raya turun menjadi 60 balita per 1000 kelahiran hidup. Untuk mencapai target penurunan kematian balita, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi balita menjadi prioritas utama.
Dalam lima tahun terakhir kasus kematian ibu di Kabupaten Nagan Raya terus meningkat drastis. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Nagan Raya sebesar 99.8%, dan semakin meningkat drastis pada tahun 2021 sebesar 438.91%. Angka ini tergolong cukup tinggi. Untuk itu perlu upaya-upaya untuk terus menekan kasus kematian ibu, yang pada akhirnya diharapkan tidak ada lagi kematian ibu selama hamil, melahirkan, dan nifas pada tahun yang akan datang.
Pada tahun 2021 Angka Harapan Hidup Kabupaten Nagan Raya adalah 69,22 Tahun. Kondisi ini masih di bawah rata-rata Angka Harapan Hidup Provinsi Aceh yaitu 69,96 Tahun dan rata-rata nasional yaitu 71,57 Tahun.
Bupati Nagan Raya telah menetapkan beberapa lokus pencegahan dan penanganan stunting di kabupaten Nagan Raya yang memenuhi standar indikator World Health Organization (WHO) yaitu dengan prevelensi stunting diatas 20 % dan lokasi dengan permasalahan yang tinggi terhadap sanitasi dan air bersih yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2021 pravelansi stunting di Kabupaten Nagan Raya sebesar 37,32 persen. Kondisi ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan prevelansi stunting Provinsi Aceh sebesar 33,20 persen dan prevelansi stunting Nasional sebesar 24,40 persen.
Kabupaten Nagan Raya pertama sekali terjadi lonjakan kasus pada bulan Agustus Tahun 2020 dengan jumlah 17 kasus dan meninggal 4 Kasus, meningkat menjadi 68 kasus pada bulan September dengan jumlah PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-8
yang meninggal 7 kasus, kemudian pada bulan Oktober menurun menjadi 40 kasus, yang meninggal 5 kasus. c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Panjang jalan Kabupaten dengan kondisi baik masih sangat kecil persentasenya sebesar 26,6 persen atau setara dengan 246.124 Km dari total panjang jalan Kabupaten yaitu 924.421 Km.
Rasio panjang jalan Kabupaten Nagan Raya adalah sebesar 1,12 tahun 2012 menurun menjadi 0,163 pada tahun 2019. Hal ini berarti dalam 0,163 meter panjang jalan melayani 1 (satu) orang penduduk pada tahun 2019.
Persentase perbandingan terhadap Jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk dengan Rasio 6/222 atau sebesar 0,027 d. Sanitasi
Akses air minum layak pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 86,29 %. Adapun kriteria yang digunakan untuk menghitung pencapaian akses air minum layak terdiri dari Jaringan Perpipaan dan jaringan bukan perpipaan. Untuk jaringan bukan perpipaan terdiri dari : sumur gali terlindung, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, terminal air, mata air terlindung dan penampungan air hujan serta depot air minum. Untuk jaringan perpipaan, akses air minum tahun 2021 hanya 4,27%. e. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk, perkembangan rumah layak huni sampai 2019 sebesar 0,431 persen. f. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Stabilitas kondisi politik dan keamanan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keadaan yang kondusif tersebut akan menciptakan suasana aman, tertib, tentram dan damai guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tujuan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-9
g. Sosial
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial berupaya keras dalam melakukan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Sosial (PMKS) guna mengurangi jumlah penurunan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial, diantaranya seperti kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterasingan/keterpencilan, korban bencana, diskriminasi, korban tindak kekerasan dan eksploitasi 2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar a. Ketenagakerjaan
Tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Nagan Raya masih rendah. Tahun 2017, tingkat partisipasi Angkatan kerja sangat menonjol, yaitu mencapai 26,75 persen. Berdasarkan komposisi usaha yang paling banyak penduduk bekerja di sektor pertanian sebesar 42,26 persen. Kemudian sektor industry pengolahan penduduk yang bekerja sebesar 37,71 persen. Kemudian penduduk yang bekerja pada sektor jasa sebesar 20,02 persen. b. Pangan Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanan. Pada tahun 2012-2019 terjadi surplus beras dan pangan setara beras di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini menunjukkan produksi beras untuk mencukupi kebutuhan beras penduduk masih terjadi surplus yang dapat dikonsumsi penduduk di luar Kabupaten Nagan Raya. c. Kepemudaan dan Olahraga
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah membangun dan mengembangkan berbagai sarana olahraga yang tersebar di kecamatan dan ibukota Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah lapangan/sarana olahraga pada sampai dengan tahun 2021 berjumlah 236 unit . Jumlah klub olahraga yang menjadi wadah dalam pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Nagan Raya sampai tahun 2021 adalah sebanyak 225 klub olah raga dengan jumlah cabang olah raga sebanyak 23 cabang. Minimnya jumlah prestasi olahraga ini juga sangat dipengaruhi dengan jumlah atlet yang berprestasi yang juga mengalami penurunan, pada tahun 2016 hanya ada 3 orang atlet yang berprestasi, yaitu atlet canagn olahraga silat, taekwondo dan bulutangkis. Hal ini juga disebabkan karena sedikit sekali pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-10
Nagan Raya terhadap para atlet muda, hal ini ditunjukkan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 pembinaan tersebut mengalami penurunan yaitu 0,29% pada tahun 2016. Selanjutnya untuk tahun 2017 Jumlah prestasi adalah 5 prestasi, meningkat di tahun 2018 menjadi 17 prestasi, masih terus meningkat di tahun 2019 menjadi 22 prestasi. Dan ditahun 2020 Jumlah prestasi di bidang olah raga kembali menurun hingga mencapai 8 prestasi. d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masih rendahnya partisipasi perempuan di ruang publik, terutama dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. dikarenakan beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan maupun kemauan dalam berpartisipasi untuk mengatasi berbagai rintangan yang dihadapi di lembaga pemerintah dan faktor-faktor lainnya. e. Pertanahan
Konflik atas tanah yang berkepanjangan, yang melibatkan komunitas, perusahaan perkebunan serta pertarungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sengketa, konflik dan perkara pertanahan sepertinya tidak pernah surut, bahkan cenderung terus meningkat baik intensitas maupun keragamannya, seiring dengan semakin sulitnya akses untuk memiliki tanah dan bertambahnya kesenjangan posisi tawar-menawar antara ketiga aktor pembangunan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah. f. Lingkungan Hidup
Disadari bersama bahwa dalam pengelolaan sampah tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah, namun peran swasta dan masyarakat harus dilibatkan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Adapun timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2017 sebesar 19,56 persen dan terus meningkat menjadi 26,37 persen pada tahun 2021.
Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau yang masih rendah sebesar 7,80% dari 30 % dari luas kawasan perkotaan sebesar 743.97 Ha. g. Perhubungan
Selama tahun 2012-2019, rasio panjang jalan kabupaten terhadap kendaraan penumpang di Kabupaten Nagan Raya berfluktuatif. Hal tersebut juga sangat dipengaruhi dari pertumbuhan pertambahan pembangunan jalan dan pertumbuhan jumlah kendaraan penumpang. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-11
h. Koperasi dan UKM
Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi usaha kecil dan menengah (UKM) yang cukup menggembirakan. Data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nagan Raya tahun 2020, mencatat bahwa jumlah industri tradisional di Nagan Raya adalah sebanyak 3587 unit pada tahun 2019. Penyumbang terbanyak pada industri ini di tahun 2019 adalah industri dari besi dan industri jasa, masing- masing sebanyak 967 unit. Jumlah industri barang lainnya berada pada posisi berikutnya, yaitu makanan dan tembakau dan industri dari bahan galian, masing-masing sebanyak 772 unit.
Dampak COVID-19 bagi pelaku UMKM terhadap produktivitas yang dihasilkan mengalami penurunan sehingga perlu adanya bantuan modal untuk pengembangan usaha. Selain itu, koperasi aktif hanya sebesar 66,43 persen dari 195 koperasi yang ada. Pembinaan koperasi masih rendah yaitu sebanyak 30 koperasi, untuk itu pemberdayaan koperasi menjadi penting terhadap keberlangsungan aktivitas pelaku usaha. 3. Layanan Urusan Pilihan a. Kebudayaan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Nagan Raya masih rendah dan belum menjadi perhatian khusus. Hal ini terlihat dari tidak ada pemeliharaan 3 cagar budaya yang dikelola khusus oleh Pemerintah Daerah serta masih minimnya jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 4 benda dari 80 item. Selain itu, tidak ada event kebudayaan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Nagan Raya untuk peningkatan pelestarian kebudayaan lokal maupun nasional. b. Pariwisata Pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Nagan Raya belum dikelola dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa kawasan wisata yang sudah dijadikan tujuan wisata, belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang sektor pariwisata. Begitu juga dengan promosi wisata belum dikemas dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Jika sektor pariwisata dikembangkan dengan baik maka akan memberikan dampak yang cukup besar bagi pengembangan ekonomi daerah serta dapat mendorong tumbuhnya sektor-sektor jasa lainnya. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-12
c. Pertanian dan Kehutanan Dalam kurun waktu tahun 2015-2020 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yang berada di sekitar angka 35-45 persen. Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan subsektor yang paling dominan. Hal ini terlihat dari kontribusi yang mencapai 30-40 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku. d. Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam upaya mendukung stabilisasi distribusi kelistrikan di wilayah pantai timur, tengah, dan pantai barat, serta wilayah selatan Aceh, pemerintah pusat telah membangun PLTU di Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Adanya pembangkit listrik tersebut diharapkan masalah kelistrikan di Kabupaten Nagan Raya, termasuk wilayah pantai barat-selatan Aceh dapat teratasi secara berkelanjutan serta berdampak positif terhadap percepatan aktivitas ekonomi masyarakat. e. Perdagangan Saat ini, pusat perdagangan terbesar di Kabupaten Nagan Raya terdapat di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, dan Jeuram, Kecamatan Suka Makmue. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Nagan Raya yaitu selalu di atas 10 persen pada 2015-2019. f. Perindustrian Sektor industri yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya hanya subsektor industri nonmigas. Dilihat dari segi kontribusi atau peranannya terhadap PDRB Kabupaten Nagan Raya, sektor ini memiliki kontribusi di atas dua persen dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Kontribusi ini relatif masih kecil dalam membentuk perekonomian yang kuat di kabupaten Nagan Raya. Walaupun begitu, kontribusinya memiliki tren naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 kategori ini memiliki kontribusi sebesar 2,36 persen dan naik menjadi 3,53 persen pada tahun 2016. Dan Pertumbuhan industri pengolahan naik lagi sebesar 6,96% di tahun 2019. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-13
g. Kelautan Perikanan Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Nagan Raya yang tergarap saat ini masih relatif menggembirakan. Implikasinya, produksi perikanan laut berfluktuatif sepanjang delapan tahun terakhir. Tahun 2012, produksi perikanan laut 279.57 ton. Jumlah produksi perikanan laut tersebut terus meningkat hinga pada tahun 2019 tercatat sebanyak 2.865.29 ton atau senilai Rp. 47.478.519.000,-. Produksi perikanan laut tersebut tertinggi selama delapan tahun terakhir. h. Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan 5 lokasi transmigrasi dari tahun 2017-2021. Tahun 2017, penempatan jumlah KK pada 5 lokasi transmigrasi tersebut sebanyak 538 KK. Dan meningkat pada tahun 2021 sebanyak 571 kepala keluarga dari 5 lokasi tersebut. Adapun untuk transmigrasi lokal 4 lokasi dari tahun 2017-2021 penempatan jumlah KK terus meningkat di tahun 2021 jumlah KK yang menetap sebanyak 240 KK. Di lokasi transmigrasi lokal banyak fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai perlu peningkatan jalan, jembatan, gorong-gorong, UPT Ujong Lamie listrik belum memadai ada 22 KK yang belum memiliki listrik. 4. Penunjang Urusan Pilihan a. Perencanaan Pembangunan Lingkup perencanaan pembangunan merupakan salah satu layanan urusan wajib yang paling penting dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Nagan Raya di bidang perencanaan pembangunan daerah. b. Keuangan Capaian indikator pengelolaan keuangan Kabupaten Nagan Raya telah Seperti Opini BPK terhadap laporan keuangan, persentase belanja langsung dengan belanja tidak langsung dan persentase belanja pendidikan telah sesuai dengan kententuan yang berlaku. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-14
c. Kepegawaian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pelaksanaan roda pemerintahan belum maksimal dikarenakan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna pengembangan e-government (sistem elektronik pemerintahan). Dalam hal ini proses kebijakan simpeg (administrasi kepegawaian elektronik) masih dalam pengembangan sehingga pelaksanaan tata kelola pemerintahan belum optimal terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas. d. Penelitian dan Pengembangan Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang di ukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. e. Pengawasan Pelayanan bidang urusan pengawasan memberikan informasi seperti persentase tindak lanjut temuan, persentase pelanggaran pegawai dan jumlah temuan BPK terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik administrasi maupun keuangan. 4.1.4 Aspek Daya Saing Daerah a. Kemampuan Ekonomi Daerah Nilai Konsumsi Rumah Tangga per kapita Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2015 sampai 2019 terus meningkat. Nilai Konsumsi Rumah Tangga per kapita tahun 2019 telah mencapai 20.07 juta rupiah. Nilai ini meningkat dari tahun 2015 yang hanya mencapai 16.83 juta rupiah. b. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Fasilitas wilayah/infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah dalam ketersediaan (availability) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor pada suatu daerah atau antar daerah (wilayah). Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-15
c. Iklim Berinvestasi Beberapa faktor penyebab belum optimal investasi di Nagan Raya antara lain adalah:
belum optimalnya promosi investasi;
lemahnya dukungan regulasi investasi
belum adanya insentif, kemudahan investasi dan jaminan keamanan bagi investor.
Lahan Terbatas untuk sektor perkebunan. Oleh karena itu, Pemerintah harus melakukan beberapa hal:
peningkatan promosi investasi;
menyediakan regulasi, insentif, kemudahan dan jaminan keamanan bagi investor. d. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang kreatif, terampil, disiplin, produktif, dan profesional serta mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan pembangunan. 4.2. Isu-Isu Strategis Isu-isu strategis yang ditangani melalui proses pembangunan Kabupaten Nagan Raya tetap mencermati isu-isu strategis yang terjadi di tingkat Aceh dan nasional. Keseluruhan isu strategis diupayakan untuk ditangani dengan mengimplementasi program dan kegiatan yang tepat. Isu strategis merupakan perbedaan (gap) antara kondisi saat ini (existing condition) dengan harapan yang tergambar lewat tujuan pembangunan selama periode 2023-2026 sebagai masa transisi. Adapun isu-isu strategis nasional, provinsi, dan Nagan Raya antara lain sebagai berikut: a) Isu strategis untuk lingkup nasional meliputi: 1. Peningkatan produktivitas dan skala ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung kedaulatan pangan (melalui food estate dan korporasi petani dan nelayan); 2. Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan per PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-16
kapita (melalui pengembangan major project pengembangan industri dan UMKM terpadu; 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan (jalan tol dan pembangkit listrik); 4. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera; dan 5. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing- masing daerah. b) Isu strategis di Aceh meliputi: 1. Peningkatan Kualitas Demokrasi; 2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur; 3. Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam; 4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia; 5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan 6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat; 7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem; 8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; 9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan 10. Optimalisasi Kemandirian Pangan; 11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran; 12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis; 13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana; 14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan; Adapun Isu Strategis Kabupaten Nagan Raya Adapun isu-isu strategis pembangunan yang ada di Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-17
1. Peningkatan Kualitas Demokrasi Kabupaten Nagan Raya salah satu juga Kabupaten berada dibawah Pemerintah Aceh sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, akan menghadapi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu menyiapkan pendanaan yang mencukup dan fasilitas yang memadai. Di samping itu Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga perlu mendorong pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang adil, transparan dan bebas money politic dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan keterwakilan perempuan dalam pesta demorasi tersebut. 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Masih terdapat hal-hal yang berkaitan dengan masih kurangnya kemampuan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: a. Membangun profesionalisme, kompetensi, dan integritas aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dengan meningkatkan moral, kejujuran, dan ketulusan dalam bekerja; b. Meningkatkan pelayanan publik atau pelayanan umum yang bersifat responsif/aktif; c. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan praktik good and clean governance mencakup penguatan gerakan anti korupsi, transparansi, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), penguatan audit internal, dan partisipasi masyarakat madani dalam membangun rasa memiliki dan bertanggung jawab; d. Penguatan azas akuntabilitas berupa pertanggung jawaban pejabat publik terhadap masyarakat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan Penguatan manajemen sistem informasi yang meliputi: pengelolaan database dan monitoring dan pengendalian 3. Pelaksanaan Syariat Islam dan Keistimewaan Aceh Dalam hal pelaksanaan penerapan syariat Islam, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan membaca Al-Quran di kalangan anak anak, orang dewasa dan lanjut usia diupayakan melalui kegiatan berupa kelompok pengajian membaca Al Quran dengan memberdayakan balai-balai dan meunasah pada setiap gampong. Mengoptimalkan peran ulama dalam pembangunan dan peningkatan SDM tentang syariat Islam juga penting dalam mempengaruhi minat belajar Al quran dan PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-18
ilmu agama di kalangan masyarakat. Upaya ini dilakukan bersamaan dengan peningkatan pelatihan dan pemberian beasiswa dalam ikhtiar mencetak ulama di lembaga pendidikan yang ada. Selanjutnya, kegiatan dan event-event islami yang masih kurang pembinaannya selama ini perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, ketersediaan pendanaan yang memadai perlu disediakan oleh pemerintah daerah, baik melalui APBK maupun sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat dan dapat dipertanggung jawabkan. Disamping itu, perhatian terhadap peningkatan minat pemuda dalam pemahaman syariat Islam penting diberikan. Untuk hal tersebut, peran pemuda dalam pelaksanaan syariat Islam perlu dibina dengan baik terutama melalui pemberdayaan karang taruna yang ada serta sosialisasi dan pembinaan pemuda tentang bahaya aliran sesat. Secara bersamaan, penting juga diberikan perhatian terhadap keberadaan regulasi yang berkaitan dengan kelengkapan instrumen hukum/pembinaan tentang penguatan syariat Islam (narkoba, hari besar Islam, waktu shalat, waktu adzan, pakaian, olahraga, pertunjukan kesenian dan rekreasi). Pembentukan instrumen hukum ini dinilai sangat penting dalam rangka penguatan implementasi syariat Islam di daerah Nagan Raya. Penanganan perdamaian yang masih menyisakan pekerjaan rumah adalah pemberdayaan ekonomi, terutama janji penyediaan lahan. Umumnya penyediaan lahan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada mantan kombatan/tapol napol dan korban konflik hanya berupa pembagian lahan tanpa adanya legalitas (pengurusan sertifikat tanah) dan tidak diikuti dengan program pengembangan ekonomi yang konkrit. Sebahagian dari tanah yang dibagi tersebut masih berupa kawasan hutan produksi atau hutan produksi terbatas yang masih membutuhkan proses yang panjang sehingga dapat dimanfaatkan. Begitu halnya mengenai Bidang Keistimewaan, Syariat Islam dan Perdamian Aceh, dengan tujuan untuk memantapkan sistem pendidikan dayah, Kelanjutan program reintegrasi serta Kelanjutan program kelembagaan asimetris. 4. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Isu pelayanan pendidikan yang berkualitas di tujukan untuk meningkatkan aksesibilitas sektor pendidikan dasar dan menengah keseluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatnya aksesibilitas sektor pendidikan diharapkan dapat menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, dan angka melek huruf. Disamping itu dalam rangka mencapai PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-19
pelayanan pendidikan yang berkualitas juga dapat dilakukan dengan pemerataan guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan kompentensi, sertifikasi, dan kualifikasi tenaga pendidikan. Isu ini juga diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan pendidikan vokasional yang unggul dan berdaya saing. Berkaitan dengan upaya peningkatan literasi masyarakat, dapat dilakukan dengan optimalisasi fasilitas dan pelayanan pustaka daerah maupun gampong. Selain itu juga dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu kunci penting untuk meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Nagan Raya. Layanan pendidikan yang baik dan layak akan memotivasi dan memudahkan masyarakat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga berdampak pada perbaikan kualitas SDM. Dengan modal keterampilan yang tinggi akan memperbesar peluang mereka meraih kesempatan kerja dalam dunia kerja. Peningkatan peran skill development center (SDC) perlu terus didorong untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan dapat diterima di pasar tenaga kerja. Selain itu, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu menjadi fokus dalam peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia. 5. Penanggulangan Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Nagan Raya masih mengalami masalah tingginya angka kemiskinan. Angka kemiskinan di kabupaten ini berada di atas rata-rata angka nasional dan rata-rata Aceh. Adanya pandemi Covid 19 turut menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan di Nagan Raya. Selain persentase kemiskinan yang tinggi, Kabupaten Nagan Raya juga harus memastikan terpenuhinya layanan dasar, jaminan dan perlindungan sosial, serta meningkatkan pendapatan masyarakat minimal di atas garis kemiskinan ekstrem (setara 1,9 USD) per hari. Sarana dan prasarana pertanian dan perikanan termasuk pasar rakyat dan pasar induk perlu dioptimalkan serta dikembangkan. Hal ini penting untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Pendekatan untuk menangani persoalan dan sasaran di atas bersifat menyeluruh dan multi sektoral. Dalam hal ini beberapa kebijakan dapat ditempuh antara lain seperti penciptaan iklim usaha yang kondusif dan prospektif, sehingga kegiatan pembangunan dapat berlangsung dan diarahkan lebih bersifat intensif tenaga kerja (labor intensive) di masing-masing sektor baik langsung maupun tidak langsung. Disamping itu, kebijakan sektoral juga ditempuh untuk meningkatkan nilai tukar petani. Dalam konteks ini, proses perencanaan dan pelaksanaan usaha PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-20
yang berorientasi perluasan kesempatan kerja terus diupayakan, khususnya di daerah-daerah padat penduduk, miskin, dan juga di daerah-daerah pemukiman baru. Upaya penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan keahlian dan pengembangan sarana pendukung usaha serta akses permodalan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Dengan upaya ini diharapkan dapat mendorong masyarakat miskin keluar dari kemiskinan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan berkelanjutan. 6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dalam bidang kesehatan difokuskan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan fasilitas kesehatan, kualitas, dan kuantitas tenaga kesehatan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung sarana dan prasarana yang ada termasuk lingkungan serta mempertimbangkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui penanganan isu strategis ini, maka pelayanan kesehatan diharapkan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat secara berkualitas, terukur, dan akuntabel. Pemasalahan yang masih ditemui antara lain adalah masih adanya angka kematian bayi sekitar 12/1000 kelahiran dan terjadinya kematian balita 13/1000 bayi yang hidup. Disamping itu, masih ada jumlah bayi ber gizi buruk sekitar 16/1000 bayi. Untuk itu, permasalahan ini harus mampu ditekan sekecil mungkin dan seoptimal mungkin dapat ditiadakan. Isu stunting juga mesti diberikan perhatian mengingat angka stunting di Nagan Raya masih 27,17 persen, atau melebih angka nasional yang hanya 20,0 persen. Sementara itu, jumlah puskesmas dan posyandu sudah memadai dengan ratio 1 : 78. Namun, yang harus dioptimalkan adalah peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan dan obat-obatan. Angka penularan Covid 19 di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan angka dalam beberapa bulan terakhir terus mengalami penurunan dengan ditandai berkurangnya kasus harian yang ditemukan. Meskipun demikian tingkat kewaspadaan dan upaya pencegahan tidak boleh lemah. Hal ini penting mengingat perkembangan pandemi Covid 19 sangat dinamis, di mana setiap saat dapat bermutasi menjadi varian-varian baru yang lebih berbahaya. Untuk itu penanganan Covid 19 saat ini lebih menitikberatkan pada penciptaan imunitas masyarakat melalui perluasan cakupan vaksisasi, dan aksi pencegahan lainnya seperti tetap memakai masker, menjaga jarak, menunda atau membatasi perjalanan dan juga mengiringi dengan doa. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-21
Masih tingginya kasus stunting memberikan implikasi buruk terhadap pembangunan dan kemajuan di Kabupaten Nagan Raya. Stunting mengancam kualitas dan produktivitas sumber daya manusia (SDM). Anak-anak yang stunting rentan diserang oleh berbagai penyakit, sehingga akhirnya dapat menurunkan perkembangan daya saing SDM. Intervensi untuk menurunkan angka Stunting dilakukan secara terintegrasi dengan fokus pada upaya percepatan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi stunting terintegrasi. Ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pencapaian penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Nagan Raya. Pelaksanaan intervensi penurunan stunting juga merupakan bagian dari isu strategis nasional yang intinya untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, kreatif dan produktif. 7. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan serta Pengelolaan UMKM, Pengembangan Agrobisnis dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Kabupaten Nagan Raya Perkembangan perekonomian di Nagan Raya dapat dilihat melalui laju pertumbuhan PDRB. dalam kurun waktu 2017-2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya menunjukkan kecederungan yang terus meningkat, meskipun sedikit berfluktuasi. Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Nagan Raya dengan kontribusi mencapai 44,99% dari total PDRB, meskipun perannya terus cenderung menurun. Hal ini terlihat dari tren pertumbuhan PDRB sector pertanian yang menurun dari 6,1% pada tahun 2017 menjadi 1,99% di tahun 2021. Kebijakan- kebijakan pemerintah kabupaten, terkait penetapan dan pengembangan sektor unggulan yang selalu mampu memacu pertumbuhan ekonomi pada trend yang positif sangat diperlukan. Dalam menciptakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peran pemerintah sangat besar dalam memberikan kontribusi dengan suatu kebijakan untuk mengalokasikan pengeluaran pemerintah dengan memprioritaskan sektor pertanian sebagai sektor unggulan, dimana peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan pembangunan pada sektor pertanian memungkinkan pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dan secara tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan penduduk kabupaten. Dalam hal ini, pengembangan difokuskan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan diikuti dengan meningkatan diversifikasi pangan. Kendatipun nilai kontribusi pertanian jauh lebih tinggi dibanding sektor lainnya, namun pertumbuhan sector ini relatif lambat. Di sisi lain, sektor non pertanian terus berkembang dengan memanfaatkan lahan pertanian. Hal ini PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-22
berpengaruh pada terjadinya pergeseran strata sosial dimana dari sebelumnya keluarga petani menjadi keluarga yang tidak lagi bertumpu mata pencahariannya pada sektor pertanian. Dalam kaitan ini, perlu dibentuk qanun/regulasi yang mengatur pemanfaatan dan penggantian lahan, khususnya lahan yang beralih fungsi dengan cara memperluas lahan pertanian. Upaya ini dapat dilakukan memalui pencetakan sawah baru dan mengoptimalkan sawah-sawah yang tidak produktif, dengan tetap memperhatikan RTRW Kabupaten Nagan Raya. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana untuk ketahanan pangan yang memadai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan juga penting diberikan perhatian. Hal ini diikuti dengan penyediaan bibit unggul, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, sarana irigasi yang memadai, penyediaan alat-alat produksi pertanian, dan pengaturan musim tanam (serentak). Namun demikian, sektor pertanian tetap harus dipacu pada aspek off farm-nya dengan mendorong berkembangnya proses hilirisasi yang berbasis pertanian, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi petani dan memperbaiki nilai tukar petani. Jika ini dapat diwujudkan, maka harapan disparitas pendapatan di sektor pertanian tidak terpaut jauh dengan sektor non pertanian yang diperkirakan pertumbuhannya terus akan meningkat Berdasarkan sebaran penggunaan lahan, di Kabupaten Nagan Raya penggunaannya terbagi atas tiga wilayah yaitu wilayah pantai, wilayah tengah, dan wilayah pedalaman. Wilayah pantai didominasi kegiatan sawah, wilayah tengah kegiatan perdagangan dan jasa serta sawah, dan wilayah pedalaman kegiatannya lebih dominan perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan kehutanan. Sesuai kondisi geografis dan topografi wilayahnya, terdapat lahan budidaya yang dinilai berpotensi untuk diarahkan peruntukannya bagi pengembangan sektor perkebunan dan hutan produksi. Ini tentunya juga membutuhkan perhatian dan fokus dengan menyusun dokumen konsep perencanaan pembangunan dimasa mendatang. Dengan demikian terdapat sinergi dan kesesuaian program-program yang diusulkan dalam perencanaan dengan konsep rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang ada. Potensi sektor perikanan terutama subsektor kelautan di Nagan Raya selama ini didukung dengan keberadaan fasilitas tempat pendaratan ikan (TPI) yang tersebar di sejumlah kecamatan pesisir, di samping juga adanya pelabuhan pendaratan ikan (PPI), beserta infrastruktur penunjang operasional lainnya. Namun demikian, upaya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sektor perikanan tersebut memerlukan keseriusan dan komitmen dari semua pihak. Dengan demikian, potensi sektor kelautan yang melimpah ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Semua ini dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan nilai PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-23
kearifan lokal (local wisdom), terutama menyangkut dengan konsep pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (sustainable development). Kebijakan lain yang harus diambil oleh pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah menyiapkan skema hulu-hilir yang berbasis kawasan. Kontribusi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan mencapai 44,94 persen (2021), sementara kontribusi sektor perdagangan sebesar 11 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 6,72% terhadap PDRB ADHB Tanpa Migas (2021). Ke depan, para pelaku ekonomi diharapkan tidak lagi menjual bahan mentah, tetapi harus diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kabupaten Nagan Raya harus merubah orientasi pasar produknya dari pasar lokal ke pasar regional, provinsi, dan nasional. Untuk itu, harus disiapkan infrastruktur dan suprastruktur agar kegiatan ekspor dapat dilakukan melalui kepabeanan dalam wilayah Aceh dan tidak lagi melalui provinsi lain. Dalam hal ini Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi yang cukup baik dalam pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT), berbasis ketersediaan bahan baku yang tersedia di daerah, seperti dari sektor perkebunan yang relatif besar sehingga menghasilkan produk turunan misalnya, proses penciptaan added value dengan merubah Tandan Buah Segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO) yang sudah dimulai oleh 11 unit Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Nagan Raya serta kawasan peternakan terpadu. Selain itu, optimalisasi peran koperasi, usaha/kelompok usaha kecil dan menengah perlu juga dilakukan dengan dukungan pendampingan dan dana yang memadai. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat mengundang investor dengan melakukan promosi dan memberikan kemudahan dalam berinvestasi serta mengusahakan agar keamanan daerah tetap kondusif. 8. Ketenagakerjaan, Penurunan Angka Pengangguran dan Perluasan Lapangan Kerja Semakin tinggi dan beragamnya lulusan pendidikan, baik pendidikan menengah, kejuruan maupun pendidikan tinggi (universitas, politeknik, poltekkes dan lainnya) membutuhkan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Untuk itu, diperlukan peningkatan kompetensi keahlian lulusan melalui magang industri dan pelatihan/training pada lembaga asosiasi profesi yang sesuai dengan pasar kerja. Pemerintah dan pengusaha menciptakan dan memperluas lapangan kerja/usaha baru, serta mengoptimalkan keberadaan Balai latihan kerja (BLK) yang sebelumnya kurang berfungsi. Pengiriman tenaga kerja profesional ke luar negeri, mengundang investor untuk berinvestasi, mengusahakan keamanan yang kondusif, dan PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-24
melaksanakan kerja sama investasi baik dengan investor lokal maupun investor asing juga perlu diupayakan ke depan. Selain itu, perlu mengaktifkan dan mengoptimalkan sentra sentra industri yang telah ada dan mempromosikan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Kabupaten Nagan Raya. Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunkan angka kemiskinan dari 17,70 persen tahun 2021 menjadi minimal 13%-14% pada tahun 2023-2026. 9. Pembangunan Infrastruktur Strategis Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasaranan ikut mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Nagan Raya. Adanya wabah pandemi Covid-19 dalam dua terakhir ini juga ikut memperlemah kinerja ekonomi daerah ini. Meskipun saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya mulai pulih dan bergerak naik, namun masih relatif rendah dibanding dengan kabupaten/kota di seluruh di Aceh. Pada triwulan III 2021, pertumbuhan ekonomi Nagan Raya hanya tumbuh 3,02 persen. Isu strategis untuk kegiatan pekerjaan umum untuk menunjang pertumbuhan ekonomi didominasi oleh pembangunan jalan kabupaten, jalan kecamatan, dan jalan desa, serta pengairan, air minum, dan drainase. Data terakhir (2021) menunjukkan bahwa, panjang jalan kabupaten yang telah dibangun seluruhnya 924,421 km, terdiri dari jalan kondisi baik 272,270 km, kondisi sedang 191,429 km, rusak ringan 189,171 km, dan rusak berat 271, 448 km. Perbaikan jalan yang ada selama ini belum optimal. Jalan aspal baru hanya mencapai 72 persen, akan direncanakan akan ditingkatkan menjadi 90 persen. Pembangunan jembatan yang menghubungkan kecamatan dan desa perlu ditingkatkan menjadi jembatan permanen dan mengikuti lebar jalan baru. Areal persawahan di kabupaten ini mulai berkurang. Banyak lahan produktif yang telah berubah fungsi untuk peruntukan perumahan dan sarana industri/perdagangan. Kesemua ini menyebabkan terjadinya penyusutan produksi padi. Diperlukan regulasi tentang pencegahan alih fungsi lahan. Disamping itu perlu mempertahankan lahan irigasi yang telah ada dan diikuti dengan usaha mencetak sawah baru. Selain itu, ada irigasi yang kekurangan air, sehingga harus dibangun jaringan irigasi untuk mengairi air yang dapat digunakan pada saat kekurangan air dan antisipasi kekurangannya pada musim kemarau. Permasalahan drainase lahan dan drainase irigasi yang belum optimal dibangun memerlukan perencanaan dan pembangunannya ke depan. Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak merupakan bagian dari pelayanan dasar masyarakat yang sangat dibutuhkan. Dengan pengembangan PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-25
infrastruktur dasar dan juga konektivitas antarwilayah, maka diharapkan dapat menurunkan kesenjangan antarwilayah pembangunan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini, peningkatan kualitas infrastruktur dasar yaitu irigasi, air baku, dan infrastruktur pemukiman seperti sarana air minum, persampahan, drainase lingkungan, jalan lingkungan diharapkan dapat memberi manfaat tidak hanya pada peningkatan aktivitas perekonomian, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur dasar merupakan bahagian pelayanan dasar masyarakat yang sangat dibutuhkan seperti air minum dan sanitasi layak. Pengembangan infrastruktur dasar dan juga konektivitas antarwilayah diharapkan dapat menurunkan kesenjangan wilayah pembangunan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang meliputi irigasi, air baku, infrastruktur pemukiman meliputi sarana air minum, persampahan, drainase lingkungan, jalan lingkungan diharpakan akan memberi manfaat tidak hanya pada peningkatan aktivitas perekonomian, namun juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Nagan Raya. 10. Peningkatan Prasarana dan Sarana Budaya, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Wilayah Kabupaten Nagan Raya mempunyai topografi yang umumnya wilayah pegunungan dan pantai. Hal ini dapat dijadikan sebagai promosi wisata lokal berupa wisata sejarah, wisata alam, wisata pantai, wisata buatan, dan wisata minat khusus. Kekayaan adat dan budaya serta adat istiadat yang beragam ini menarik untuk dikembangkan sebagai bagian dari promosi pariwisata. Banyaknya area pantai dan sungai serta daerah irigasi yang luas pun menarik dimanfaatkan sebagai objek wisata daerah. Wisata kuliner dengan beragam macam makanan dan minuman dapat dijadikan sebagai komoditas objek wisata. Semua potensi wisata ini perlu didata untuk selanjutnya direncanakan dengan baik dan dibangun atau dikembangkan dan dilestarikan sehingga dapat meningkatkan sumber PAD Nagan Raya. Pengelolaan sarana penunjang wisata seperti hotel dan penginapan lainnya perlu dioptimalkan. Untuk itu, penguatan profesionalisme tenaga kepariwisataan perlu ditingkatkan sehingga memenuhi standar pelayanan sebagai objek wisata. Peran pemuda dan pemudi dalam pembangunan di Kabupaten Nagan Raya selama ini belum optimal Perkumpulan pemuda dalam bentuk karang taruna pada umumnya berada dalam kondisi yang relatif pasif. Ke depan, diperlukan pembinaan PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-26
yang terkait dengan pembinaan manajemen dan penyediaan sarana dan prasrana dengan menyediakan alokasi pendanaan yang memadai. Kegiatan keolah-ragaan selama ini belum berkembang dengan baik. Prestasi para atlit/pemain yang ada di daerah ini belum mempunyai mencuat ditingkat nasional maupun propinsi. Hal ini disebabkan minimnya SDM pelatih, wasit dan juri. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dioptimalkan kualitas SDM pelatih, wasit, dan juri. Hal ini dapat dilakukan melalui pengiriman mengikuti kegiatan training baik di tingkat propinsi maupun tingkat nasional. Sarana dan prasarana olah raga yang berstandar nasional di kabupaten ini juga masih terbatas. Karenanya diperlukan peningkatan sarana dan prasarana tersebut. Di sisi lain, pembinaan para olahragawan yang prestasi juga masih minim dan kurang terarah. Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga yang telah ada juga kurang terawat dan terpelihara disebabkan kurangnya pendanaan dan promosi. Untuk itu perlu dioptimalkan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga yang telah ada. Perhatian untuk pembina, pelatih, dan pelaku olahraga di Nagan Raya perlu ditingkatkan pada masa mendatang. Selain upaya strategis diatas, diperlukan kebijakan pengembangan kemampuan pemuda disertai pememberian ruang yang optimal bagi pemuda untuk turut serta dalam proses pembangunan daerah. Beberapa kebijakannya antara lain: (i). Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan; dan (ii). Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan: 1) Menggiatkan organisasi kepemudaan (karang taruna) di tingkat RW/Kelurahan/Gampong; dan 2) Melakukan pendampingan pemuda menjadi agen perubahan bagi generasi muda di tingkat kota (pemuda pelopor). 11. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan difokuskan pada perwujudan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Selain itu, peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas terutama industri perkebunan dan pertambangan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Persoalan persampahan selalu menjadi hal rumit dalam masyarakat yang masih kurang memiliki kepekaan terhadap kebersihan lingkungan. Ketidakdisiplinan dalam memelihara kebersihan dapat menciptakan suasana yang tidak PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-27
menyenangkan akibat adanya timbunan sampah. Kondisi ini memunculkan bau tidak sedap, lalat berterbangan, dan gangguan berbagai penyakit, serta berpeluang terjadinya pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas estetika. Perilaku membuang sampah sembarangan ini tidak mengenal tingkat pendidikan maupun status sosial. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebersihan menjadi faktor yang paling dominan. Masyarakat masih tidak mengetahui ataupun tidak mau tahu akan bahaya yang terjadi akibat tidak menjaga lingkungan sekitar. Salah satu bentuk perilaku masyarakat adalah membuang sampah di sungai. Kondisi ini menyebabkan lingkungan di sekitar tepi sungai terlihat sangat kotor akibat tumpukan sampah, dan menyebarkan aroma yang tidak sedap, bahkan menyebabkan pemandangan estetika yang sangat buruk. Untuk saat ini, pengelolaan masalah sampah di Nagan Raya secara umum baru teratasi sebesar 60 persen. Untuk itu, diperlukan kebijakan khusus dalam meningkatkan kinerja pengelolaan sampah agar persoalan sampah bisa terselesaikan secara tuntas. Pertumbuhan rata-rata sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang mengalami pertumbuhan yang positif. Namun demikian, berkenaan dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan, maka diperlukan sosialisasi dan regulasi hal kebersihan lingkungan dan termasuk pembuatan regulasi persampahan di seluruh kabupaten ini. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-28
BAB V TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai di Kabupaten Nagan Raya tetap mengacu pada pencapaian visi dan misi daerah yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005- 2025. Hasil evaluasi terhadap RPJM Nagan Raya Tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa sejumlah indikator tujuan dan sasaran telah dilaksanakan dan dicapai. Meskipun demikian, terdapat juga program dan kegiatan yang tetap direncanakan untuk dilanjutkan kembali pelaksanaannya dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya periode 2023-2026. Tahapan perencanaan pembangunan Nagan Raya telah memasuki tahap yang keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya. Tahapan pembangunan keempat ini merupakan rangkaian akhir dari tahapan pembangunan jangka panjang Kabupaten ini. Pada akhir periode ini diharapkan dapat dicapai, "TERWUJUDNYA KABUPATEN NAGAN RAYA YANG ISLAMI, MAJU, SEJAHTERA, DAN DAMAI PADA TAHUN 2025", sebagai sebuah kondisi ideal yang ingin dicapai oleh masyarakat Nagan Raya. Kondisi ideal ini dinilai sangat relevan jika dikaitkan dengan amanah yang tertuang didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam dokumen RPJP Kabupaten Nagan Raya 2005-2025 telah ditentukan 7 (tujuh) sasaran pokok dari prioritas pembangunan pada periode keempat tersebut, yakni: (1) Terwujudnya pembangunan masyarakat yang berkualitas dan islami; (2). Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang produktif; (3). Terciptanya tata pemerintahan yang baik; (4). Terwujudnya pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan; (5). Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah; (6). Terwujudnya Pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan; dan (7). Terwujudnya penanggulangan dan pengurangan masyarakat miskin. Tahapan dan prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya pada tahap keempat (periode tahun 2020 - 2025) diarahkan pada optimalisasi pembangunan di seluruh sektor/bidang. Penekanannya adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dengan fokus pembangunan pada peletakan dasar-dasar pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Pada tahap terakhir ini, diharapkan seluruh sasaran pembangunan jangka panjang untuk setiap periode beserta targetnya akan dapat tercapai. TUJUAN DAN SASARAN V-1
Adapun tahapan dan prioritas pembangunan dalam RPJP Kabupaten Nagan Raya pada periode keempat (2020-2025) adalah sebagai berikut: 1. Optimalisasi pembangunan di seluruh sektor/bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dan pembangunan fokus peletakan dasar-dasar pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan; 2. Pertumbuhan PDRB diharapkan setara dengan Provinsi Aceh; 3. Tingkat kemiskinan menjadi di bawah 10 persen; 4. Tingkat pengangguran terbuka menjadi 2-3 persen; 5. Pemantapan industrilisasi berbasis pertanian melalui pengembangan pusat informasi dan pemasaran komoditas unggulan yang telah menjadi nilai tambah yang berbasis teknologi dan informasi, serta mendukung kemitraan UKM dan swasta nasional dan asing dalam pemasaran produk unggulan di level nasional dan internasional serta mengembangkan cluster agroindustri; 6. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan DPRK Nagan Raya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan kualitas pelayanan dasar, perizinan dan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan berbiaya wajar menurut aturan berlaku, serta optimalisasi reformasi birokrasi kearah pelayanan publik dengan dukungan teknologi e-government dan teknologi informasi yang terkini untuk aspek pelayanan perizinan investasi dan perizinan lainnya; 7. Peningkatan kualitas pendidikan melalui penambahan jumlah dan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, kemampuan berinovasi dan kreativitas; 8. Pembangunan SDM yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pnguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembinaan akhlak mulia, cerdas, dan mampu bersaing di dunia Internasional; 9. Pelayanan kesehatan yang mampu menurunkan angka Stunting, Wasting dan obesitas, meningkatkan angka harapan hidup, angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian Ibu (AKI), yang pada akhirnya mampu meningkatkan angka IPM; 10. Pembangunan infrastruktur melalui pemantapan sarana dan prasarana publik seperti jalan, jembatan, perumahan dan permukiman, serta tersedianya air bersih dan sanitasi yang pada akhirnya dapat mencapai indikator SDG's terkait dengan pembangunan infrastruktur mendekati 75% dari target SDG's; TUJUAN DAN SASARAN V-2
11. 12. 13. 14. 15. 16. Pembangunan sistem transportasi darat, laut, dan udara yang menjamin arus pergerakan orang, barang, dan jasa serta difokuskan pula pada lancarnya aktivitas pabrikasi dan kegiatan ekspor; Penguatan sistem teknologi komunikasi, informasi dan telematika; Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pemberdaayan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak; Pemantapan pemerintahan dan pelayanan umum melalui pemantapan kapasitas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan DPRK Kabupaten Nagan Raya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mantapnya kualitas pelayanan dasar pelayanan dasar, perizinan dan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dengan biaya wajar menurut aturan berlaku, dan pemantapan reformasi birokrasi kearah pelayanan publik dengan dukungan teknologi e-goverment dan teknologi informasi yang terkini; Pembangunan kebudayaan melalui pengembangan kembali khazanah budaya, adatistiadat, kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional yang berkembang di kabupaten Nagan Raya, menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat terutama pada kalangan generasi muda dalam peran sertanya untuk pembangunan; Pembangunan kepemudaan dan olahraga melalui peningkatan kualitas pemuda sebagai individu dan dalam organisasi kepemudaan, pemenuhan sarana olahraga dan peningkatan prestasi atlit Kabupaten Nagan Raya ditingkat Provinsi dan Nasional. TUJUAN DAN SASARAN V-3
NO 1 1 1.1 2 2.1 Tujuan 2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Sasaran 3 Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Nagan Raya, serta peran lembaga demokrasi. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tabel 5.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 Indikator 4 Jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam pemilu Satuan 5 Persen Kondisi Awal 2021 9 0,87 2023 7 0,87 Target 2024 2025 8 9 0,88 0,89 2026 10 0,95 Jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam pemilu persen 0.85 0.87 0.88 0.89 0.95 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Persen 62,58 65,00 66,00 67,00 68,00 Opini BPK WTP/WDP WTP WTP WTP WTP WTP TUJUAN DAN SASARAN Kondisi Akhir 2026 11 0,95 0.95 68,00 WTP Sumber Data 12 Kesbangpol, Setdakab (Bag. Pemerintahan) Kesbangpol, Setdakab (Bag. Pemerintahan) Seluruh OPD BPKD V-4
NO 1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Tujuan 2 Menegakkan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat Sasaran 3 Meningkatnya profesionalitas ASN Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Meningkatnya nilai SAKIP Indikator 4 Indeks profesionalitas ASN Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai LPPD Nilai SAKIP Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam Satuan 5 Kondisi Awal 2021 9 Indeks 26,14 Indeks 1,76 Scor Baik Nilai 36,63 C Persen 60,00 TUJUAN DAN SASARAN 2023 7 59,00 2,00 Sangat Baik 60 B 70,00 Target 2024 2025 8 9 60,00 65,00 2,30 2,45 Sangat Baik Sangat Baik 65 B 70 BB 76,00 81,00 2026 10 70,00 2,50 Sangat Baik 81 A 85,00 Kondisi Akhir 2026 11 70,00 2,50 Sangat Baik 81 A 85,00 Sumber Data 12 BKPSDM (Semua SKPK) Diskominfotik, Setdakab (Bag. Organisasi) Setdakab Setdakab (Bag. Organisasi) Dinas Syariat Islam / Satpol PP dan WH V-5
NO 1 3.1 3.2 3.3 3.4 4 Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kebudayaan serta Kapasitas Sumber Daya Manusia Sasaran 3 Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan Tersalurkannya ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah) Tegaknya Syariah dalam bermasyarakat Meningkatnya kualitas Pendidikan dayah Indikator 4 Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam Persentase Dayah yang memenuhi standarisasi Satuan 5 Orang Rasio Persen Kondisi Awal 2021 9 95,00 100,00 60,00 Persen 85,00 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 69,31 TUJUAN DAN SASARAN 2023 7 100,00 100,00 70,00 86,00 70,2 Target 2024 2025 8 9 105,00 110,00 100,00 100,00 76,00 81,00 87,00 88,00 71,2 71,53 2026 10 115,00 100,00 85,00 89,00 74,42 Kondisi Akhir 2026 11 115,00 100,00 85,00 89,00 69,31 Sumber Data 12 Dinas Syariat Islam / Sekretariat MPD/Sekretariat MPU Sekretariat Baitul Mal Satpol PP dan WH Dinas Syariat Islam Dinas Pendidikan, Dinkes, RSUD, DPMGP4, Bappeda, Disbudparpora, Perkim, Disnakertrans, Disperindagkop V-6
NO 1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya akses pendidikan Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya kualitas Penduduk Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olahraga Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Menurunnya angka stunting Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan Indikator 4 Angka rata-rata lama sekolah Persentase guru yang lulus pendidikan profesi guru (PPG) Satuan 5 Tahun Persen Kondisi Awal 2021 9 8.96 83.5 2023 7 9.00 83.72 Target 2024 2025 8 9 9.18 9.24 83.91 84.03 2026 10 9.32 84.46 Angka Partisipasi Kasar Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah atlet berprestasi Atlet 25,00 15,00 35,00 25,00 40,00 Persentase Masyarakat yang menerapkan PHBS Persen 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 Prevalansi Stunting Persen 17,30 16,50 15,40 14,20 13,00 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 92,07 92,67 92,98 93,28 93,58 TUJUAN DAN SASARAN Kondisi Akhir 2026 11 9.32 84.46 100,00 40,00 95,00 13,00 93,58 Sumber Data 12 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Disbudparpora Dinkes, RSUD Dinkes, Perkim, DPMGP4, DKPP, Bappeda V-7
NO 1 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 5 Tujuan 2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Strategis untuk Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan serta Sasaran 3 Tercapainya status Kabupaten Layak Anak Tertanganinya Covid-19 Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan Meningkatnya life Skill masyarakat Meninngkatnya Kelestarian Kebudayaan Indikator 4 Satuan 5 Kondisi Awal 2021 9 2023 7 Target 2024 2025 8 9 2026 10 Kondisi Akhir 2026 11 Kabupaten Layak Anak Level madya madya pratama madya Nindya Nindya Jumlah kasus yang tertangani Persen 85,00 90,00 92,00 95,00 99,00 99,00 Tipe Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C C B B B B Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan Penyelenggaraan festival seni dan budaya Persentase Penduduk Miskin Pertumbuhan Ekonomi Persen Festival Persen Persen 19,93 3 18,23 3,54 23,42 2 18,00 4,20 23,42 3 16,00 4,30 23,42 2 15,50 4,40 23,42 3 15,00 4,50 23,42 3 15,00 4,50 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 4,99 4,08 3,92 3,78 3,64 3,64 TUJUAN DAN SASARAN Sumber Data 12 DPMGP4 Dinkes RSUD Disnakertrans/Disperindagkop Disbudparpora/MAA Dinsos, Setdakab, Perkim, Distanak, DKPP, Disperindagkop,Disbun, Bappeda, DPMGP4, PUPR, DLH, BPBD V-8
NO 1 5.1 5.2 5.3 5.4 Tujuan 2 Pengembangan UMKM Terpadu (Hulu-Hilir), Agroindustri dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran Sasaran 3 Menurunnya beban penduduk miskin Meningkatnya kemandirian desa Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Menurunnya tingkat Indikator 4 Satuan 5 Kondisi Awal 2021 9 Persentase Penduduk miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Indeks Desa Membangun Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penduduk miskin Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen Indeks Persen Persen 75,00 0,62 97,76 4,99 TUJUAN DAN SASARAN 2023 7 80,00 0,64 500 4,08 Target 2024 2025 8 9 85,00 90,00 0,65 0,66 400 300 3,92 3,78 2026 10 95,00 0,68 200 3,64 Kondisi Akhir 2026 11 95,00 0,68 200 3,64 Sumber Data 12 Dinsos, Setdakab DPMGP4 Dinsos, Setdakab Disnakertrans V-9
NO 1 5.5 5.6 5.7 Tujuan 2 Sasaran 3 pengangguran terbuka Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Meningkatnya ketahanan pangan Meningkatnya kontribusi sektor perekonomian Indikator 4 Satuan 5 Kondisi Awal 2021 9 Jumlah Pemberdayaan ekonomi Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHB Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB ADHB Persen Indeks Persen Persen Persen 75,00 71,64 44,94 4,39 9,49 TUJUAN DAN SASARAN 2023 7 80,00 74,27 45,11 4,49 10,20 Target 2024 2025 8 9 85,00 90,00 75,59 76,91 45,34 45,55 4,59 4,61 10,50 10,80 2026 10 95,00 78,23 45,70 4,65 11,20 Kondisi Akhir 2026 11 95,00 78,23 45,70 4,65 11,20 Sumber Data 12 Setdakab DKPP Distanak/ DKPP/ Disbun Disperindagkop Disperindagkop V-10
NO 1 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 Tujuan 2 Sasaran 3 Terkendalinya tingkat inflasi daerah Meningkatnya kualitas jalan kabupaten Meningkatnya kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani Meningkatnya kualitas dan akses air bersih Meningkatnya kualitas dan akses sanitasi Meningkatnya dan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau Meningkatnya kualitas Indikator 4 Satuan 5 Kondisi Awal 2021 9 Jumlah angka Inflasi Persen 1,13 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Persen 40,95 Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Persen 22,43 Persentase penduduk berakses air minum Persentase Rumah tangga bersanitasi Persen Persen 4,27 73,48 Jumlah rumah layak huni yang terbangun Unit 1.029 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 73,96 TUJUAN DAN SASARAN 2023 7 1,01 42,25 24,67 6,40 73,98 1.079 57,42 Target 2024 2025 8 9 0,90 0,70 43,55 44,85 27,14 29,85 7,42 8,41 74,48 74,98 1.129 1.179 57,65 57,88 2026 10 0,50 46,15 32,83 9,37 75,48 1.229 58,11 Kondisi Akhir 2026 11 0,50 46,15 32,83 9,37 75,48 1.229 58,11 Sumber Data 12 Bappeda/Setdakab (Bag. Ekonomi) PUPR PUPR/ Distannak Perkim Perkim Perkim/Baitul Mal DLH V-11
NO 1 5.15 Tujuan 2 Sasaran 3 Lingkungan Hidup Meningkatnya ketahanan terhadap Kebenbencanaan Indikator 4 Satuan 5 Kondisi Awal 2021 9 Indeks Kapasitas Daerah Indeks 0,36 TUJUAN DAN SASARAN 2023 7 0,38 Target 2024 2025 8 9 0,40 0,41 2026 10 0,42 Kondisi Akhir 2026 11 0,42 Sumber Data 12 BPBD V-12
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Nagan Raya tahun 2023-2026 sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB V sebelumnya, maka ditetapkan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan yang akan dijalankan selama 4 (empat) tahun, mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Nagan Raya 2023-2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1. berikut ini. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN VI-1
Tujuan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Menegakkan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 Sasaran Strategi 1.1.1 Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Nagan Raya, serta peran lembaga demokrasi 1.1.2 Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 2.1.1 Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 2.2.1 Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi pengelolaan aset daerah Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik 2.3.1 Peningkatan layanan sistem pengadaan berbasis elektronik Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2.4.1 Pemantapan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Meningkatnya profesionalitas ASN 2.5.1 Peningkatan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan 3.1.1 Penguatan Peran Ulama dalam Pembangunan Tersalurkannya ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah) 3.2.1 Optimalisasi Ziswaf melalui tersedianya data Muzakki dan Mustahik Tegaknya Syariah dalam bermasyarakat 3.3.1 Peningkatan Pelaksanaan Dan Pengawasan Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya Meningkatnya kualitas Pendidikan dayah 3.4.1 Peningkatan kapasitas guru dayah serta sarana dan prasarana dayah STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN Arah Kebijakan 1.1.1.1Peningkatan peran lembaga pendidikan melalui pendidikan dan pengembangan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 1.1.2.1Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan 2.1.1.1Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang baik 2.2.1.1Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah 2.3.1.1 Penyediaan layanan berbasis digital 2.4.1.1 Pelayanan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat yang optimal 2.5.1.1 Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur 3.1.1.1 Peningkatan kapasitas ulama 3.2.1.1 Penyediaan Database Ziswaf 3.3.1.1 Penguatan pelaksanaan dan pengawasan syariat islam 3.4.1.1 Penguatan kelembagaan dayah VI-2
Tujuan Menaikkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Sasaran Strategi Meningkatnya akses pendidikan 4.1.1 Peningkatan profesionalisme dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatnya kualitas pendidikan 4.2.1 Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatnya kualitas Penduduk 4.3.1 Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olah Raga 4.4.1 Peningkatan Kualitas Kepemudaan dan Olah Raga Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 4.5.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang merata, terjangkau dan berkeadilan, serta upaya promotif-preventif Menurunnya angka stunting 4.6.1 Penanganan stunting yang terintegrasi Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan 4.7.1 Peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pembangunan Tercapainya status Kabupaten Layak Anak 4.8.1 Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tertanganinya Covid-19 4.9.1 Peningkatan ketahanan kesehatan menghadapi pandemi Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan 4.10.1 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Meningkatnya life Skill masyarakat 4.11.1 Peningkatan pelatihan keterampilan masyarakat dalam memiliki kompetensi keahlian Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan 4.12.1 Peningkatan Kelestarian Kebudayaan STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN Arah Kebijakan 4.1.1.1 Ketersediaan SDM pendidik dan tenaga kependidikan 4.2.1.1 Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 4.3.1.1 Optimalisasi Balai Latihan Kerja 4.4.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga 4.5.1.1 Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 4.6.1.1 Integrasi penanganan Stunting 4.7.1.1 Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan 4.8.1.1 Ketersediaan Pemenuhan hak anak 4.9.1.1 Optimalisasi daya tahan kesehatan masyarakat terhadap penyakit menular 4.10.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan 4.11.1.1 Ketersediaan pelatihan ketrampilan yang sesuai kompetensi 4.12.1.1 Pemeliharaan pelestarian budaya lokal VI-3
Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Strategis untuk Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan serta Pengembangan UMKM Terpadu (Hulu-Hilir), Agroindustri dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 Sasaran Strategi Menurunnya beban penduduk miskin 5.1.1 Peningkatan kesadaran penduduk miskin tentang pentingnya meningkatkan taraf hidup melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan Meningkatnya kemandirian desa 5.2.1 Peningkatan Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Ekologi Desa 5.2.2. Peningkatan kapasitas aparatur gampong Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 5.3.1 Pemberdayaan ekonomi masyarakat Menurunnya tingkat pengangguran terbuka 5.4.1 Perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha Meningkatnya Pendapatan Masyarakat 5.5.1 Optimalisasi potensi ZIS untuk peningkatan pendapatan masyarakat Meningkatnya ketahanan pangan 5.6.1 Peningkatan ketersediaan dan akses pangan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 5.7.1 Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan 5.7.2 Perbaikan iklim investasi 5.7.3 Peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional Terkendalinya tingkat inflasi daerah 5.8.1 Penguatan peran pemerintah daerah dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Meningkatnya kualitas jalan kabupaten 5.9.1 Peningkatan dan pemeliharan jalan dan jembatan STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN Arah Kebijakan 5.1.1.1Pemberdayaa sosial dan perlindungan serta jaminan sosial 5.2.1.1 Pemberdayaan dan peningkatan ketahanan sosial dan kemasyarakatan 5.2.2.1 Pemberdayaan aparatur dan masyarakat gampong 5.3.1.1 Peningkatan pemberdayaan kesejahteraan rakyat 5.4.1.1 Penyediaan Lapangan kerja 5.5.1.1 Intensifikasi penerimaan ZIS 5.6.1.1 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan 5.7.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan 5.7.2.1 Peningkatan kemudahan berinvestasi 5.7.3.1 Penyediaan sarana dan prasarana pasar tradisional 5.8.1.1 Stabilisasi harga pasar 5.9.1.1 Penyediaan jalan dan jembatan yang baik VI-4
Tujuan 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 Sasaran Strategi Meningkatnya kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani 5.10.1 Peningkatan kelembagaan pengelola irigasi, komisi irigasi, P3A dalam program pengembangan sistem irigasi Meningkatnya kualitas dan akses air bersih 5.11.1 Pemenuhan infrastruktur penyediaan air bersih Meningkatnya kualitas dan akses sanitasi 5.12.1 Peningkatan infrastruktur penyediaan sanitasi dan air limbah Meningkatnya dan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau 5.13.1 Pemanfaatan dana desa dan ZIS untuk pembangunan dan rehab rumah layak huni Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 5.14.1 Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Meningkatnya ketahanan terhadap Kebenbencana 5.1.15 Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN Arah Kebijakan 5.10.1.1 Optimalisasi bidang irigasi 5.11.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana air bersih 5.12.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan air limbah 5.13.1.1 Optimalisasi penyaluran ZIS 5.14.1.1 Pencegahan kerusakan lingkungan 5.1.15.1 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran VI-5
Untuk itu, Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya difokuskan untuk menjadi acuan penyusunan program prioritas yang diimplementasikan setiap tahunnya sebagaimana yang di sajikan pada Tabel 6.2. Tabel 6.2. Kebijakan Pembangunan Nagan Raya Tahun 2023-2026 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Mewujudkan kemandirian pangan dan penanggulangan dampak Covid-19 untuk pengentasan kemiskinan serta memantapkan pelaksanaan syariat Islam. Menyukseskan pesta demokrasi dan meningkatkan kualitas dan daya saing SDM dalam pengentasan kemiskinan. Meningkatkan nilai tambah melalui penyediaan infrastruktur dan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan untuk memantapkan kemandirian ekonomi serta pengentasan kemiskinan Memantapkan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan untuk kemandirian ekonomi serta pengentasan kemiskinan Selanjutnya berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nagan Raya tahun 2023-2026 yang diuraikan sebelumnya, perlu ditentukan program strategis pembangunan berdasarkan nomenklatur yang telah ditetapkan, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.3 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN VI-6
NO 1 1 1.1 2 Tujuan 2 Meningkatk an partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi Meningkatk an tata kelola pemerintaha n dan pelayanan publik Sasaran 3 Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Nagan Raya, serta peran lembaga demokrasi. 8 8 TABEL 6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF, KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023-2026 Tahun/Target Kode Program Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 2025 2026 K Rp K Rp K Rp K Rp 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam pemilu Persen 0,87 0,87 1.019.682.976 0,88 1.029.879.806 0,89 1.050.477.402 0,95 1.081.991.724 Jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam pemilu persen 0.85 0.87 1.019.682.976 0.88 1.029.879.806 0.89 1.050.477.402 0.95 1.081.991.724 0 1 0 1 0 4 0 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Ada/tidak Kegiatan Tidak ada Tidak ada Ada Ada 10.207.000 1.009.475.976 Ada Ada 10.309.070 1.019.570.736 Ada Ada 10.515.251 1.039.962.150 Ada Ada 10.830.709 1.071.161.015 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Persen 62,58 65,00 658.702.437.573 66,00 669.249.074.786 67,00 676.133.771.476 68,00 679.696.384.562 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 17 18 0,95 1.081.991.724 0.95 1.081.991.724 Ada 10.830.709 Ada 1.071.161.015 68,00 679.696.384.56 2 VI-7 OPD 19 Kesbangpol, Setdakab (Bag. Pemerintahan) Kesbangpol, Setdakab (Bag. Pemerintahan) Kesbangpol Kesbangpol Seluruh OPD
NO 1 2.1 Tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 5 Kode 4 0 2 0 2 Program 5 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Opini BPK WTP/WDP WTP WTP 241.088.909.050 WTP 243.499.798.141 WTP 233.538.525.288 235.873.910.541 Opini Audit BPK atas laporan keuangan WTP/WDP WTP WTP WTP WTP Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP WTP WTP WTP WTP Persentase SILPA % 1,46 0,56 0,57 0,58 Persentase SILPA terhadap APBD Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana % % 1,465 9,99 0,51 1,02 0,52 1,04 0,53 1,06 Persentase belanja pendidikan (20%) % 21,22 20,4 20,81 21,22 Persentase belanja kesehatan (10%) % 14,15 10,2 10,4 10,61 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung % 0,83 0,67 0,69 0,7 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa % 0,14 10,2 10,4 10,61 Penetapan APBD Tepat/Tidak Tepat Waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 248.369.794.103 240.591.388.752 K 15 WTP WTP WTP 0,6 0,54 1,08 21,65 10,82 0,71 10,82 Tepat waktu 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 255.820.887.926 WTP 255.820.887.926 247.809.130.414 247.809.130.414 WTP WTP 0,6 0,54 1,08 21,65 10,82 0,71 10,82 Tepat waktu VI-8 OPD 19 BPKD BPKD
NO 1 Tujuan 2 Sasaran 3 5 6 6 7 Kode 4 0 2 0 1 0 1 0 1 0 3 0 3 0 2 0 6 Program 5 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Opini Audit BPK atas laporan keuangan WTP/WDP WTP WTP 774.481.585 WTP 782.226.401 WTP Tingkat Kapabilitas Akuntalitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Level 2 3 63.125.400 3 63.756.654 3 Persentase tindak lanjut temuan % 89 90 1.979.528.786 92 1.999.324.074 94 Persentase pelanggaran pegawai Jumlah temuan BPK % Temuan 0,5 20 0,4 18 0,39 16 0,38 15 Nilai Lakip Nilai 36,63 C 60 B 66.129.025 65 B 66.790.315 70 B 7.130.600 7.201.906 6.208.150 6.270.232 7.860.320 7.938.923 6.840.350 6.908.754 6.121.350 6.182.564 6.320.750 6.383.958 5.784.155 5.841.997 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 797.870.929 65.031.787 2.039.310.555 68.126.122 7.345.944 6.395.636 8.097.702 7.046.929 6.306.215 6.511.637 5.958.836 K 15 WTP 3 96 0,37 14 81 A 2026 Rp 16 821.807.057 66.982.741 2.100.489.872 70.169.905 7.566.322 6.587.505 8.340.633 7.258.336 6.495.401 6.706.986 6.137.602 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 17 18 WTP 821.807.057 3 66.982.741 96 2.100.489.872 0,37 14 81 A 70.169.905 7.566.322 6.587.505 8.340.633 7.258.336 6.495.401 6.706.986 6.137.602 VI-9 OPD 19 BPKD Inspektorat Inspektorat 10 Kecamatan Kec. Kuala Kec. Kuala Pesisir Kec. Darul Makmur Kec. Tripa Makmur Kec. Tadu Raya Kec. Suka Makmue Kec. Seunagan
NO 1 Tujuan 2 Sasaran 3 7 Kode 4 0 1 0 2 Program 5 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp 6 7 8 9 10 11 12 5.600.000 5.656.000 7.650.450 7.726.955 6.612.900 6.679.029 Nilai Lakip Nilai 36,63 C 60 B 13.453.045 65 B 13.587.575 1.700.000 1.717.000 1.500.000 1.515.000 1.800.000 1.818.000 1.300.000 1.313.000 1.253.045 1.265.575 1.400.000 1.414.000 1.600.000 1.616.000 1.300.000 1.313.000 1.600.000 1.616.000 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN Tahun/Target K 13 70 B 2025 Rp 14 5.769.120 7.881.494 6.812.610 13.859.327 1.751.340 1.545.300 1.854.360 1.339.260 1.290.887 1.442.280 1.648.320 1.339.260 1.648.320 K 15 81 A 2026 Rp 16 5.942.194 8.117.938 7.016.988 14.275.107 1.803.880 1.591.659 1.909.991 1.379.438 1.329.614 1.485.548 1.697.770 1.379.438 1.697.770 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 17 18 5.942.194 8.117.938 7.016.988 81 A 14.275.107 1.803.880 1.591.659 1.909.991 1.379.438 1.329.614 1.485.548 1.697.770 1.379.438 1.697.770 VI-10 OPD 19 Kec. Seunagan Timur Kec. Beutong Kec. Beutong Ateuh Banggalang 10 Kecamatan Kec. Kuala Kec. Kuala Pesisir Kec. Darul Makmur Kec. Tripa Makmur Kec. Tadu Raya Kec. Suka Makmue Kec. Seunagan Kec. Seunagan Timur Kec. Beutong
NO 1 Tujuan 2 Sasaran 3 7 Kode 4 0 1 0 5 Program 5 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp 6 7 8 9 10 11 12 1.400.000 1.414.000 Nilai Lakip Nilai 36,63 C 60 B 24.123.565 65 B 24.364.801 2.600.000 2.626.000 2.700.000 2.727.000 3.000.000 3.030.000 2.600.000 2.626.000 2.700.000 2.727.000 2.300.000 2.323.000 2.700.000 2.727.000 3.023.565 3.053.801 2.500.000 2.525.000 2.600.000 2.626.000 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN Tahun/Target K 13 70 B 2025 Rp 14 1.442.280 24.852.097 2.678.520 2.781.540 3.090.600 2.678.520 2.781.540 2.369.460 2.781.540 3.114.877 2.575.500 2.678.520 K 15 81 A 2026 Rp 16 1.485.548 25.597.660 2.758.876 2.864.986 3.183.318 2.758.876 2.864.986 2.440.544 2.864.986 3.208.323 2.652.765 2.758.876 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 17 18 1.485.548 81 A 25.597.660 2.758.876 2.864.986 3.183.318 2.758.876 2.864.986 2.440.544 2.864.986 3.208.323 2.652.765 2.758.876 VI-11 OPD 19 Kec. Beutong Ateuh Banggalang 10 Kecamatan Kec. Kuala Kec. Kuala Pesisir Kec. Darul Makmur Kec. Tripa Makmur Kec. Tadu Raya Kec. Suka Makmue Kec. Seunagan Kec. Seunagan Timur Kec. Beutong Kec. Beutong Ateuh Banggalang
NO 1 Tujuan 2 Sasaran 3 5 5 5 Kode 4 0 1 0 5 0 1 0 3 0 2 0 2 Program 5 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK Ada/ tidak Ada Ada 2.365.683.246 Ada 2.389.340.078 Ada 203.168.269 205.199.952 Persentase implementasi rencana kelitbangan. Sudah/ Belum sudah sudah sudah sudah Penerapan SIDa: Sudah/Belu m sudah sudah sudah sudah Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. % 2,0408163 3 10 30 50 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. % 2 10 30 50 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. % 64 65 70 75 1.840.334.386 1.858.737.730 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan QANUN Ada/ tidak Ada Ada Ada Ada STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 2.437.126.880 209.303.951 1.895.912.484 K 15 Ada sudah sudah 80 80 80 Ada 2026 Rp 16 2.510.240.686 215.583.069 1.952.789.859 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 17 18 Ada 2.510.240.686 215.583.069 sudah sudah 80 80 80 1.952.789.859 Ada VI-12 OPD 19 BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA
NO 1 2.2 Tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya profesionalitas ASN 2 2 Kode 4 1 0 1 0 1 2 1 7 Program 5 PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMK yang telah ditetapkan dengan QANUN Ada/ tidak Ada tidak tidak Ada Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPK yang telah ditetapkan dengan PERBUB Ada/ tidak Ada Ada Ada Ada Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN Ada/ tidak Ada Ada Ada Ada Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK Penjabaran Konsistensi Program RKPK kedalam APBK Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Ada/ tidak Ada/ tidak Ada/ tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Persentase luas lahan bersertifikat % 61,34 67,63 173.056.280 71,01 174.786.843 74,56 Penyelesaian kasus tanah negara % 60 66 47.300.175 69 47.773.177 72 Indeks profesionalitas ASN Indeks 26,14 59,00 2.404.128.740 60,00 2.428.170.027 65,00 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 178.282.580 48.728.640 2.476.733.428 K 15 Ada Ada Ada Ada Ada Ada 78,29 75 70,00 2026 Rp 16 183.631.057 50.190.499 2.551.035.431 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 17 18 Ada Ada Ada Ada Ada Ada 78,29 183.631.057 75 50.190.499 70,00 2.551.035.431 VI-13 OPD 19 Dinas Pertanahan Dinas Pertanahan BKPSDM (Semua SKPK)
NO 1 2.3 Tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik 5 5 2 Kode 4 0 3 0 4 1 6 0 2 0 2 0 3 Program 5 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 864.128.740 872.770.027 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah % jabatan jabatan jabatan 4,67 34 2611 2001 4,67 36,00 2.612,00 2.182,00 4,67 36,00 2.612,00 2.232,00 4,67 37,00 2.612,00 2.232,00 1.540.000.000 1.555.400.000 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan jam 120 120,00 120,00 120,00 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 4,67 4,67 4,67 4,67 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks 1,76 2,00 1.667.664.020 2,30 1.684.340.660 2,45 350.260.000 353.762.600 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 890.225.428 1.586.508.000 1.718.027.473 360.837.852 K 15 4,67 37,00 2.615,00 2.232,00 120,00 4,67 2,50 2026 Rp 16 916.932.191 1.634.103.240 1.769.568.298 371.662.988 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 17 18 916.932.191 4,67 37,00 2.615,00 2.232,00 1.634.103.240 120,00 4,67 2,50 1.769.568.298 371.662.988 VI-14 OPD 19 BKPSDM BKPSDM Diskominfotik, Setdakab (Bag. Organisasi) Diskominfotik
NO 1 Tujuan 2 Sasaran 3 2 2 2 2 Kode 4 1 6 2 1 2 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 Program 5 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp 6 7 8 9 10 11 12 Cakupan Layanan Telekomunikasi % 85,00 86,00 87,00 Proporsi rumah tangga dengan akses internet jumlah 85,00 86,00 87,00 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks 1,76 2,00 2,30 835.028.015 843.378.295 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan % 0,51 0,61 0,66 Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu % 90,00 92,00 94,00 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunakasi Perangkat Daerah % 50,00 52,00 100.000.000 54,00 101.000.000 Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu % 90,00 92,00 101.255.105 94,00 102.267.656 125.120.900 126.372.109 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN Tahun/Target K 13 88,00 88,00 2,45 0,07 95,00 55,00 95,00 2025 Rp 14 860.245.861 103.020.000 104.313.009 128.899.551 K 15 89,00 89,00 2,50 0,08 97,00 56,00 97,00 2026 Rp 16 886.053.237 106.110.600 107.442.399 132.766.538 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 17 18 89,00 89,00 2,50 886.053.237 0,75 97,00 56,00 106.110.600 97,00 107.442.399 132.766.538 VI-15 OPD 19 Diskominfotik Diskominfotik Diskominfotik Disdukcapil
NO 1 2.4 Tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggara an Pemerintah Daerah (LPPD) 2 4 7 Kode 4 1 8 0 1 0 1 0 6 0 2 0 6 Program 5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk % 93,79 98,25 98,75 98,95 Rasio bayi berakte kelahiran % 89,37 90,50 92,50 93,25 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/ belum Sudah Sudah Sudah Sudah Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) % 93,79 98,25 98,75 98,95 Laporan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Indeks 114,00 120,00 156.000.000 140,00 157.560.000 150,00 Nilai LPPD Scor Baik Sangat Baik 13.925.392.108 Sangat Baik 14.064.646.029 Sangat Baik Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Scor Baik Sangat Baik 5.995.782.316 Sangat Baik 6.055.740.139 Sangat Baik Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Scor Baik Sangat Baik 66.129.025 Sangat Baik 66.790.315 Sangat Baik 7.130.600 7.201.906 6.208.150 6.270.232 7.860.320 7.938.923 6.840.350 6.908.754 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 160.711.200 14.345.938.950 6.176.854.942 68.126.122 7.345.944 6.395.636 8.097.702 7.046.929 K 15 99,40 94,00 Sudah 99,40 170,00 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 99,40 94,00 Sudah 99,40 165.532.536 170,00 165.532.536 14.776.317.118 Sangat Baik 14.776.317.118 6.362.160.590 Sangat Baik 6.362.160.590 70.169.905 Sangat Baik 70.169.905 7.566.322 7.566.322 6.587.505 6.587.505 8.340.633 8.340.633 7.258.336 7.258.336 VI-16 OPD 19 DPMPTSP Setdakab Setdakab 10 Kecamatan Kec. Kuala Kec. Kuala Pesisir Kec. Darul Makmur Kec. Tripa Makmur
NO 1 Tujuan 2 Sasaran 3 7 Kode 4 0 1 0 2 Program 5 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp 6 7 8 9 10 11 12 6.121.350 6.182.564 6.320.750 6.383.958 5.784.155 5.841.997 5.600.000 5.656.000 7.650.450 7.726.955 6.612.900 6.679.029 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Scor Baik Sangat Baik 56.681.570 Sangat Baik 57.248.386 6.031.570 6.091.886 5.700.000 5.757.000 5.800.000 5.858.000 5.600.000 5.656.000 5.800.000 5.858.000 5.650.000 5.706.500 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN Tahun/Target K 13 Sangat Baik 2025 Rp 14 6.306.215 6.511.637 5.958.836 5.769.120 7.881.494 6.812.610 58.393.353 6.213.723 5.872.140 5.975.160 5.769.120 5.975.160 5.820.630 K 15 Sangat Baik 2026 Rp 16 6.495.401 6.706.986 6.137.602 5.942.194 8.117.938 7.016.988 60.145.154 6.400.135 6.048.304 6.154.415 5.942.194 6.154.415 5.995.249 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 17 18 6.495.401 6.706.986 6.137.602 5.942.194 8.117.938 7.016.988 Sangat Baik 60.145.154 6.400.135 6.048.304 6.154.415 5.942.194 6.154.415 5.995.249 VI-17 OPD 19 Kec. Tadu Raya Kec. Suka Makmue Kec. Seunagan Kec. Seunagan Timur Kec. Beutong Kec. Beutong Ateuh Banggalang 10 Kecamatan Kec. Kuala Kec. Kuala Pesisir Kec. Darul Makmur Kec. Tripa Makmur Kec. Tadu Raya Kec. Suka Makmue
NO 1 Tujuan 2 Sasaran 3 7 Kode 4 0 1 0 5 Program 5 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp 6 7 8 9 10 11 12 5.700.000 5.757.000 5.500.000 5.555.000 5.400.000 5.454.000 5.500.000 5.555.000 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Scor Baik Sangat Baik 26.723.565 Sangat Baik 26.990.801 2.600.000 2.626.000 2.700.000 2.727.000 3.000.000 3.030.000 2.600.000 2.626.000 2.700.000 2.727.000 2.300.000 2.323.000 2.700.000 2.727.000 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN Tahun/Target K 13 Sangat Baik 2025 Rp 14 5.872.140 5.666.100 5.563.080 5.666.100 27.530.617 2.678.520 2.781.540 3.090.600 2.678.520 2.781.540 2.369.460 2.781.540 K 15 Sangat Baik 2026 Rp 16 6.048.304 5.836.083 5.729.972 5.836.083 28.356.535 2.758.876 2.864.986 3.183.318 2.758.876 2.864.986 2.440.544 2.864.986 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 17 18 6.048.304 5.836.083 5.729.972 5.836.083 Sangat Baik 28.356.535 2.758.876 2.864.986 3.183.318 2.758.876 2.864.986 2.440.544 2.864.986 VI-18 OPD 19 Kec. Seunagan Kec. Seunagan Timur Kec. Beutong Kec. Beutong Ateuh Banggalang 10 Kecamatan Kec. Kuala Kec. Kuala Pesisir Kec. Darul Makmur Kec. Tripa Makmur Kec. Tadu Raya Kec. Suka Makmue Kec. Seunagan
NO 1 2.5 Tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya nilai SAKIP 4 Kode 4 0 2 0 2 Program 5 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 3.023.565 3.053.801 2.500.000 2.525.000 2.600.000 2.626.000 7.780.075.632 7.857.876.388 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda Ada/Tidak Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Nilai SAKIP Nilai 36,63 C 60 B 399.616.343.655 65 B 407.572.119.928 70 BB STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 3.114.877 2.575.500 2.678.520 8.015.033.916 409.223.277.522 K 15 Ada Ada Ada 81 A 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 3.208.323 3.208.323 2.652.765 2.652.765 2.758.876 2.758.876 8.255.484.934 8.255.484.934 Ada Ada Ada 404.778.575.789 81 A 404.778.575.789 VI-19 OPD 19 Kec. Seunagan Timur Kec. Beutong Kec. Beutong Ateuh Banggalang Setwan DPRK Setdakab (Bag. Organisasi)
NO 1 Tujuan 2 Sasaran 3 Kode 4 Program 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Nilai LAKIP Nilai 36,63 C 60 B 399.616.343.655 65 B 407.572.119.928 70 BB 141.541.539.607 144.301.599.630 756.485.091 771.236.550 40.186.417.489 40.970.052.630 63.028.352.788 64.257.405.667 6.674.773.427 6.804.931.509 3.065.438.183 3.125.214.228 1.379.511.807 1.406.412.287 2.367.247.270 2.413.408.591 3.862.798.869 3.938.123.447 2.957.280.057 3.014.947.018 2.492.710.641 2.541.318.498 1.211.249.366 1.234.868.729 1.105.859.810 1.127.424.076 1.229.345.402 1.253.317.638 1.921.933.039 1.959.410.733 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 409.223.277.522 144.878.806.028 774.321.496 41.133.932.840 64.514.435.290 6.832.151.235 3.137.715.085 1.412.037.936 2.423.062.226 3.953.875.941 3.027.006.806 2.551.483.772 1.239.808.204 1.131.933.772 1.258.330.908 1.967.248.376 K 15 81 A 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 404.778.575.789 81 A 404.778.575.789 143.953.146.361 143.953.146.361 769.374.201 769.374.201 40.871.119.916 40.871.119.916 62.136.639.660 62.136.639.660 6.788.499.254 6.788.499.254 3.117.667.596 3.117.667.596 1.403.016.143 1.403.016.143 2.407.580.797 2.407.580.797 3.928.613.836 3.928.613.836 3.007.666.654 3.007.666.654 2.535.181.832 2.535.181.832 1.231.886.821 1.231.886.821 1.124.701.621 1.124.701.621 1.250.291.180 1.250.291.180 1.954.679.232 1.954.679.232 VI-20 OPD 19 Semua SKPK Dinas Pendidikan Sekretariat MPD Dinkes BLUD RSU - SIM PUPR PUPR Kesbangpol Satpol PP dan WH BPBD Dinas Syariat Islam Dinsos Sekretariat Baitul Mal Sekretariat MPU Sekretariat MAA Disnakertrans
NO 1 Tujuan 2 Sasaran 3 Kode 4 Program 5 Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 4.235.770.068 4.318.367.585 1.168.014.919 1.190.791.209 6.145.858.133 6.265.702.367 2.647.427.769 2.699.052.611 3.463.597.709 3.531.137.864 2.225.692.238 2.269.093.237 2.631.832.165 2.683.152.892 2.920.410.882 2.977.358.895 2.962.226.233 3.019.989.644 2.130.975.652 2.172.529.677 3.456.718.873 3.524.124.891 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 4.335.641.055 1.195.554.374 6.290.765.176 2.709.848.821 3.545.262.415 2.278.169.610 2.693.885.504 2.989.268.330 3.032.069.603 2.181.219.795 3.538.221.391 K 15 2026 Rp 16 4.307.939.777 1.187.915.738 6.250.572.219 2.692.535.055 3.522.611.025 2.263.613.928 2.676.673.730 2.970.169.297 3.012.697.104 2.167.283.546 3.515.614.987 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 17 18 4.307.939.777 1.187.915.738 6.250.572.219 2.692.535.055 3.522.611.025 2.263.613.928 2.676.673.730 2.970.169.297 3.012.697.104 2.167.283.546 3.515.614.987 VI-21 OPD 19 DPMGP4 DINAS PERTANAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP Disdukcapil Dinas Perhubungan Diskominfotik Disperindagkop DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disbudparpora Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKPP
NO 1 Tujuan 2 Sasaran 3 Kode 4 Program 5 Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 7.607.760.828 7.756.112.165 2.536.053.286 2.585.506.325 17.123.276.111 17.617.179.995 448.971.215 457.726.154 5.381.858.429 5.486.804.668 7.915.816.245 8.070.174.662 5.301.785.943 5.405.170.769 18.339.336.621 18.696.953.685 307.415.172 316.667.340 2.415.889.423 2.462.999.266 4.866.662.288 4.961.562.203 2.549.593.123 2.599.310.189 1.707.672.087 1.740.971.693 2.063.341.131 2.103.576.283 2.009.046.741 2.048.223.152 1.666.784.913 1.699.287.218 2.522.409.093 2.571.596.071 2.088.389.288 2.129.112.879 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 7.787.136.613 2.595.848.350 17.687.648.715 459.557.058 5.508.751.887 8.102.455.360 5.426.791.452 18.771.741.500 338.803.123 2.472.851.264 4.981.408.451 2.609.707.429 1.747.935.580 2.111.990.588 2.056.416.045 1.706.084.367 2.581.882.455 2.137.629.331 K 15 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 7.737.383.040 7.737.383.040 2.579.262.956 2.579.262.956 17.574.638.790 17.574.638.790 456.620.856 456.620.856 5.473.555.369 5.473.555.369 8.050.687.152 8.050.687.152 5.392.118.596 5.392.118.596 18.787.312.721 18.787.312.721 336.638.442 336.638.442 2.457.051.722 2.457.051.722 4.949.581.237 4.949.581.237 2.593.033.487 2.593.033.487 1.736.767.670 1.736.767.670 2.098.496.658 2.098.496.658 2.043.277.192 2.043.277.192 1.695.183.853 1.695.183.853 2.565.386.292 2.565.386.292 2.123.971.589 2.123.971.589 VI-22 OPD 19 Distannak Dinas Perkebunan SETDAKAB KDH/WKDH Setwan DPRK DPRK BAPPEDA BPKD Sekretariat Korpri BKPSDM Inspektorat Kec. Darul Makmur Kec. Suka Makmue Kec. Kuala Kec. Kuala Pesisir Kec. Tripa Makmur Kec. Beutong Kec. Seunagan Timur
NO 1 3 3.1 Tujuan 2 Menegakkan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat Sasaran 3 Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan 9 Kode 4 0 1 0 2 Program 5 PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 2.105.144.930 2.146.195.257 1.592.562.626 1.623.617.598 1.297.106.678 1.322.400.258 Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam Persen 60,00 70,00 76.662.877.307 76,00 77.429.506.080 81,00 Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi Orang 95,00 100,00 34.347.128.251 105,00 34.690.599.534 110,00 34.060.157.701 34.400.759.278 Pemberdayaan sarana dan prasarana keagamaan (%) Unit 463,00 463,00 463,00 463,00 Pembinaan dakwah agama bagi masyarakat Orang 220,00 222,00 222,00 222,00 Rata-Rata Jamaah mesjid (Agung dan Jamik) Per Waktu Sholat Orang 38,00 50,00 60,00 60,00 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 2.154.780.038 1.630.112.068 1.327.689.859 78.978.096.202 35.384.411.524 35.088.774.464 K 15 85,00 115,00 463,00 222,00 60,00 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 2.141.012.717 2.141.012.717 1.619.696.956 1.619.696.956 1.319.206.983 1.319.206.983 81.347.439.088 85,00 81.347.439.088 36.445.943.870 115,00 36.445.943.870 36.141.437.697 36.141.437.697 463,00 222,00 60,00 VI-23 OPD 19 Kec. Seunagan Kec. Tadu Raya Kec. Beutong Ateuh Banggalang Dinas Syariat Islam / Satpol PP dan WH Dinas Syariat Islam / Sekretariat MPD/Sekretariat MPU Dinas Syariat Islam
NO 1 3.2 Tujuan 2 Sasaran 3 Tersalurkanny a ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah) 9 9 Kode 4 0 1 0 1 0 3 0 4 Program 5 PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU) ACEH PROGRAM BAITUL MAL Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin Mesjid 55,00 60,00 65,00 70,00 Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi Orang 95,00 100,00 105,00 110,00 Jumlah Penghafal Al-Qur'an (Hafiz) 30 Juz Orang 80,00 90,00 100,00 110,00 Angka melek Al- Quran penduduk usia 06 - 21 tahun, yang beragama islam % 90,00 92,00 94,00 96,00 Angka melek Al- Quran penduduk umur > 21 tahun, yang beragama islam % 87,00 88,00 89,00 90,00 Standarisasi Pendidikan Dayah Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Persentase dayang Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe) % 85,00 86,00 87,00 88,00 Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi Orang 95,00 100,00 125.854.050,00 105,00 127.112.590,50 110,00 Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan Rasio 100,00 100,00 7.222.574.235 100,00 7.294.799.977 100,00 7.222.574.235 7.294.799.977 Jumlah ZIS yang terhimpun Rp. Milyar 792,00 832,00 874,00 918,00 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 129.654.842,31 7.440.695.977 7.440.695.977 K 15 75,00 115,00 120,00 98,00 91,00 Ada 89,00 115,00 100,00 964,00 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 75,00 115,00 120,00 98,00 91,00 Ada 89,00 133.544.487,58 115,00 133.544.488 7.663.916.856 100,00 7.663.916.856 7.663.916.856 7.663.916.856 964,00 VI-24 OPD 19 MPU Sekretariat Baitul Mal Baitul Mal
NO 1 3.3 Tujuan 2 Sasaran 3 Tegaknya Syariah dalam bermasyarakat 1 Kode 4 0 5 0 2 Program 5 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Jumlah Penghimpunan ZISWAF Jumlah Penghimpun an ZISWAF Rp (000) 792,00 832,00 874,00 Jumlah ZISWAF yang disalurkan Jumlah ZISWAF yang disalurkan Rp (000) 792,00 832,00 874,00 Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam Persen 60,00 70,00 871.900.620,00 76,00 880.619.626,20 81,00 628.610.000 634.896.100 Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,kein dahan) Persentase Penegakan PERDA Pembinaan Dinul Islam Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam % % % Orang % 60,00 65,00 30,00 9,00 60,00 70,00 71,00 60,00 20,00 70,00 76,00 75,00 67,00 22,00 76,00 81,00 79,00 71,00 25,00 81,00 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 898.232.018,72 647.594.022 K 15 918,00 918,00 85,00 85,00 82,00 75,00 30,00 85,00 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 918,00 918,00 925.178.979,29 85,00 925.178.979,29 667.021.843 667.021.843 85,00 82,00 75,00 30,00 85,00 VI-25 OPD 19 Satpol PP dan WH Satpol PP dan WH
NO 1 3.4 Tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya kualitas Pendidikan dayah 9 Kode 4 0 1 0 2 Program 5 PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin Mesjid 55,00 60,00 243.290.620 65,00 245.723.526 70,00 24.150.000 24.391.500 24.221.500 24.463.715 24.650.000 24.896.500 24.500.000 24.745.000 24.443.000 24.687.430 24.626.120 24.872.381 24.350.000 24.593.500 24.000.000 24.240.000 24.350.000 24.593.500 24.000.000 24.240.000 Persentase Dayah yang memenuhi standarisasi Persen 85,00 86,00 34.221.274.201 87,00 34.563.486.943 88,00 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 250.637.997 24.879.330 24.952.989 25.394.430 25.239.900 25.181.179 25.369.829 25.085.370 24.724.800 25.085.370 24.724.800 35.254.756.682 K 15 75,00 89,00 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 258.157.137 75,00 258.157.137 25.625.710 25.625.710 25.701.579 25.701.579 26.156.263 26.156.263 25.997.097 25.997.097 25.936.614 25.936.614 26.130.924 26.130.924 25.837.931 25.837.931 25.466.544 25.466.544 25.837.931 25.837.931 25.466.544 25.466.544 36.312.399.382 89,00 36.312.399.382 VI-26 OPD 19 10 Kecamatan Kec. Kuala Kec. Kuala Pesisir Kec. Darul Makmur Kec. Tripa Makmur Kec. Tadu Raya Kec. Suka Makmue Kec. Seunagan Kec. Seunagan Timur Kec. Beutong Kec. Beutong Ateuh Banggalang Dinas Syariat Islam
NO 1 4 4.1 Tujuan 2 Meningkatk an Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kebudayaan serta Kapasitas Sumber Daya Manusia Sasaran 3 Meningkatnya akses pendidikan 1 9 1 Kode 4 0 1 0 1 0 1 0 7 0 2 0 2 Program 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Standarisasi Pendidikan Dayah Ada/Tidak Ada Ada 161.116.500,00 Ada 162.727.665,00 Ada Standarisasi Pendidikan Dayah Ada/Tidak Ada Ada 34.060.157.701 Ada 34.400.759.278 Ada Indeks Pembangunan Manusia Indeks 69,31 70,2 192.734.105.769 71,2 194.832.254.673 71,53 Angka rata-rata lama sekolah Tahun 8.96 9.00 59.689.427.765 9.18 60.286.322.043 9.24 59.689.427.765 60.286.322.043 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik % % 98,12 98,72 98,26 98,90 98,26 98,98 98,56 99,08 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 165.982.218,30 35.088.774.464 198.660.275.172 61.492.048.484 61.492.048.484 K 15 Ada Ada 74,42 9.32 98,71 99,36 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 170.961.684,85 Ada 170.961.684,85 36.141.437.697 Ada 36.141.437.697,48 204.481.461.746 69,31 204.481.461.74 6 63.336.809.938 9.32 63.336.809.938 63.336.809.938 63.336.809.938 98,71 99,36 VI-27 OPD 19 Sekretariat MPD Dinas Syariat Islam Dinas Pendidikan, Dinkes, RSUD, DPMGP4, Bappeda, Disbudparpora, Perkim, Disnakertrans, Disperindagkop Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
NO 1 4.2 4.3 Tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya kualitas Penduduk 1 Kode 4 0 1 0 2 Program 5 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Rasio ketersediaan sekolah/pendudu k usia sekolah pendidikan dasar Rasio Index 76,32 76,51 76,66 76,81 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Persentase guru yang lulus pendidikan profesi guru (PPG) Rasio Index Persen 61,55 83.5 61,88 83.72 29.844.713.883 61,97 83.91 30.143.161.021 61,99 84.03 29.844.713.883 30.143.161.021 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar Rasio Index 74,50 74,87 74,98 75,12 Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Rasio Index Rasio Index Rasio Index 61,27 72,64 56,32 61,65 72,97 56,63 61,89 73,18 56,79 61,93 73,71 56,87 Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1 % 98,72 98,99 99,17 99,54 Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) % 83,50 83,72 83,91 84,03 Angka Partisipasi Kasar Persen 100,00 100,00 30.313.152.933 100,00 30.616.284.462 100,00 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 30.746.024.242 30.746.024.242 31.228.610.151 K 15 76,98 62,08 84.46 75,52 61,98 74,03 56,92 99,84 84,46 100,00 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 76,98 62,08 31.668.404.969 84.46 31.668.404.969 31.668.404.969 31.668.404.969 75,52 61,98 74,03 56,92 99,84 84,46 32.165.468.456 100,00 32.165.468.456 VI-28 OPD 19 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
NO 1 Tujuan 2 Sasaran 3 1 Kode 4 0 1 0 2 Program 5 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 29.844.713.883 30.143.161.021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 69,31 70,20 71,20 71,53 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 42,17 42,66 43,17 43,61 APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B % % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 APK SMA/SMK/ % 96,26 96,44 96,62 96,78 Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah Tahun Tahun 8,96 14,14 9,00 14,26 9,18 14,38 9,24 14,45 Angka Pendidikan Tamat SD Sederajat % 98,83 98,92 99,02 99,32 Angka Pendidikan Tamat SLTP sederajat % 95,25 95,66 95,85 95,96 Angka Pendidikan Tamat Diploma I/II/III % 5,25 5,35 5,49 5,72 Angka Pendidikan Tamat Diploma IV/S1 % 60,00 60,80 60,96 61,12 Angka Pendidikan Tamat S2/S3 % 3,00 3,14 3,28 3,58 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A % 97,00 97,19 97,55 97,71 Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B % 85,00 85,44 85,76 85,89 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 98,73 98,96 99,11 99,38 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 30.746.024.242 K 15 74,42 43,88 100,00 100,00 96,93 9,32 14,58 99,66 96,03 5,89 61,33 3,75 97,88 85,97 99,59 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 31.668.404.969 31.668.404.969 74,42 43,88 100,00 100,00 96,93 9,32 14,58 99,66 96,03 5,89 61,33 3,75 97,88 85,97 99,59 VI-29 OPD 19 Dinas Pendidikan
NO 1 Tujuan 2 Sasaran 3 2 Kode 4 2 3 0 2 Program 5 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp 6 7 8 9 10 11 12 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 92,46 92,82 92,82 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 89,74 89,96 90,07 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 70,04 70,43 70,74 413.761.500 417.899.115 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Rasio perpustakaan persatuan penduduk Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahu n Orang koleksi /1.000 Penduduk Orang 3557,00 34.430 1,00 800,00 3900,00 37.430 1,2 900,00 4000,00 40.430 1,5 1000,00 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Orang 5,00 8,00 10,00 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Judul 9.121 10.121 11.121 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN Tahun/Target K 13 92,97 90,43 70,74 4500,00 43.430 1,8 1250,00 15,00 12.121 2025 Rp 14 426.257.097 K 15 93,18 90,68 70,91 5000,00 46.430 2,00 1500,00 20,00 13.121 2026 Rp 16 439.044.810 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 17 18 93,18 90,68 70,91 439.044.810 5000,00 46.430 2,00 1500,00 20,00 13.121 VI-30 OPD 19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
NO 1 4.4 4.5 Tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olahraga Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2 2 2 1 Kode 4 2 4 1 9 1 9 0 2 0 2 0 3 0 2 0 5 Program 5 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 54.677.550 55.224.326 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku % 4,54 6,81 10,22 12,22 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Orang 1,00 2,00 3,00 4,00 Jumlah atlet berprestasi Atlet 25,00 15,00 6.290.423.565 35,00 6.353.327.801 25,00 Jumlah prestasi olahraga Prestasi 10,00 20,00 5.415.153.768 21,00 5.469.305.306 15,00 Jumlah Organisasi pemuda yang aktif Organisasi 36,00 29,00 875.269.797 29,00 884.022.495 29,00 Persentase Masyarakat yang menerapkan PHBS Persen 75,00 80,00 1.000.258.895 85,00 1.010.261.484 90,00 1.000.258.895 1.010.261.484 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup /1000 Kelahiran 2,75 6,38 6,11 5,08 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup /100000 Kelahiran 438,91 330,40 307,30 280,39 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 56.328.812 6.416.861.079 5.523.998.359 892.862.720 1.030.466.714 1.030.466.714 K 15 15,35 5,00 40,00 22,00 29,00 95,00 4,30 250,22 2026 Rp 16 58.018.676 6.481.029.689 5.579.238.342 901.791.347 1.061.380.715 1.061.380.715 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 17 18 58.018.676 15,35 5,00 40,00 6.481.029.689 22,00 5.579.238.342 29,00 901.791.347 95,00 1.061.380.715 1.061.380.715 4,30 250,22 VI-31 OPD 19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Dinkes, RSUD Dinkes
NO 1 4.6 4.7 4.8 Tujuan 2 Sasaran 3 Menurunnya angka stunting Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan Tercapainya status Kabupaten Layak Anak 1 4 Kode 4 0 2 0 1 0 2 0 2 Program 5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Puskesmas /1000 Penduduk 0,08 0,09 0,09 0,09 Puskesmas Unit 14,00 16,00 16,00 16,00 Poliklinik /1000 Penduduk 0,04 0,05 0,05 0,06 Poliklinik Unit 6,00 9,00 9,00 10,00 Pustu /1000 Penduduk 0,29 0,28 0,28 0,28 Pustu Unit 49,00 49,00 49,00 49,00 Prevalansi Stunting Persen 17,30 16,50 37.655.857.713 15,40 38.032.416.290 14,20 Prevalansi Stunting persen 17,30 16,50 37.655.857.713 15,40 38.032.416.290 14,20 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 92,07 92,67 5.995.782.316 92,98 6.055.740.139 93,28 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persen 7,00 8,00 5.995.782.316 9,00 6.055.740.139 10,00 Kabupaten Layak Anak Level madya madya 58.765.000 pratama 59.352.650 madya STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 38.793.064.616 38.793.064.616 6.176.854.942 6.176.854.942 60.539.703 K 15 0,09 16,00 0,07 12,00 0,27 49,00 13,00 13,00 93,58 10,00 Nindya 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 0,09 16,00 0,07 12,00 0,27 49,00 39.956.856.554 13,00 39.956.856.554 39.956.856.554 13,00 39.956.856.554 6.362.160.590 93,58 6.362.160.590 6.362.160.590 10,00 6.362.160.590 62.355.894 Nindya 62.355.894 VI-32 OPD 19 Dinkes, Perkim, DPMGP4, DKPP, Dinkes Bappeda SETDAKAB DPMGP4
NO 1 4.9 4.1 0 4.1 1 Tujuan 2 Sasaran 3 Tertanganinya Covid-19 Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan Meningkatnya life Skill masyarakat 2 1 1 2 Kode 4 0 8 0 2 0 2 0 7 0 6 0 2 0 2 0 3 Program 5 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Kabupaten Layak Anak level madya madya 58.765.000 pratama 59.352.650 madya Jumlah kasus Covid yang tertangani Persen 85,00 90,00 196.000.000 92,00 197.960.000 95,00 Jumlah pasien Covid yang mendapatkan pelayanan Pasien 200,00 220,00 98.000.000 230,00 98.980.000 240,00 50.000.000 48.490.000 48.000.000 50.490.000 Tipe Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C C 20.360.000.000 B 20.563.600.000 B Akreditasi Rumah Sakit Skor C C 20.360.000.000 B 20.563.600.000 B Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan Persen 19,93 23,42 994.749.625 23,42 1.004.697.121 23,42 943.564.000 952.999.640 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat % NA 13,33 13,33 13,33 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 60.539.703 201.919.200 100.959.600 49.479.800 51.479.800 20.974.872.000 20.974.872.000 1.024.791.064 972.059.633 K 15 Nindya 99,00 250,00 B B 23,42 13,33 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 62.355.894 Nindya 62.355.894 207.976.776 99,00 207.976.776 103.988.388 250,00 103.988.388 50.994.194 50.994.194 52.994.194 52.994.194 21.604.118.160 B 21.604.118.160 21.604.118.160 B 21.604.118.160 1.055.534.796 23,42 1.055.534.796 1.001.221.422 1.001.221.422 13,33 VI-33 OPD 19 DPMGP4 Dinkes BLUD/Dinkes BLUD RSU - SIM Dinkes RSUD BLUD RSU SIM Disnakertrans/Disperindag kop Disnakertrans
NO 1 4.1 2 Tujuan 2 Sasaran 3 Meninngkatny a Kelestarian Kebudayaan 2 Kode 4 0 7 0 4 Program 5 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp 6 7 8 9 10 11 12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,99 4, 08 3,92 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Besaran Pencari kerja yang Terdaftar yang ditempatkan. % % % 19,93 64,99 0,05 23,42 67,49 0,06 51.185.625 23,42 68,53 0,06 51.697.481 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Festival 3 2 334.974.075 3 509.131.663 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Persen 1 4 30.857.395 3 31.165.969 169.116.680 170.807.847 104.116.680 105.157.847 65.000.000 65.650.000 Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi gampong 35 47 14 Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim % 30 35 34 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN Tahun/Target K 13 3,78 23,42 69,58 0,06 2 4 50 40 2025 Rp 14 52.731.431 514.222.979 31.477.629 172.515.925 106.209.425 66.306.500 K 15 3,64 23,42 70,63 0,07 3 3 50 50 2026 Rp 16 54.313.374 519.365.209 31.792.405 174.241.085 107.271.520 66.969.565 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 17 18 3,64 23,42 70,63 0,07 54.313.374 3 519.365.209 3 31.792.405 174.241.085 107.271.520 66.969.565 50 50 VI-34 OPD 19 Disnakertrans Disbudparpora/MAA Disbudparpora Disbudparpora MAA
NO 1 Tujuan 2 Sasaran 3 Kode 4 Program 5 PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA) Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp 6 7 8 9 10 11 12 Persentase keputusan, seruan, imbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah % 25 35 35 135.000.000 136.350.000 Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi gampong 35 47 14 Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim % 30 35 34 Persentase keputusan, seruan, imbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah % 25 35 35 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN Tahun/Target K 13 40 50 40 40 2025 Rp 14 137.713.500 K 15 70 50 50 70 2026 Rp 16 139.090.635 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 17 18 70 139.090.635 50 50 70 VI-35 OPD 19 MAA
NO 1 5 5.1 Tujuan 2 Meningkatk an Pertumbuha n Ekonomi melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Infrastruktu r Strategis untuk Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan serta Pengemban gan UMKM Terpadu (Hulu-Hilir), Agroindustri dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) dalam Menanggula ngi Kemiskinan dan Penganggur an Sasaran 3 Menurunnya beban penduduk miskin 5 1 1 Kode 4 0 2 0 6 0 6 0 4 0 2 0 5 Program 5 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Persentase Penduduk Miskin Persen 18,23 18,00 156.020.732.734 16,00 154.236.128.027 15,50 Persentase Penduduk miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persen 75,00 80,00 2.272.490.560,00 85,00 2.295.215.465,15 90,00 Persentase PAD terhadap pendapatan % 4,44 7,80 1.537.246.445 7,96 1.552.618.909 8,12 Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan % 424.639.460 428.885.855 Jumlah Penduduk Miskin Orang 30.710,00 30.610,0 0 310.604.655 313.710.702 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 153.756.806.560 2.341.119.775,27 1.583.671.288 437.463.572 319.984.916 K 15 15,00 95,00 8,28 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 153.942.712.483 15,00 153.942.712.48 3 2.411.353.367,89 95,00 2.411.353.367,89 1.631.181.426 8,28 1.631.181.426 450.587.479 450.587.479 329.584.463 329.584.463 VI-36 OPD 19 Dinsos, Setdakab, Perkim, Distanak, DKPP, Disperindagkop,Disbun, Bappeda, DPMGP4, PUPR, DLH, BPBD Dinsos, Setdakab BPKD Dinsos Dinsos
NO 1 5.2 Tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya kemandirian desa 2 2 2 Kode 4 1 3 1 4 1 3 0 4 0 4 0 5 Program 5 DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Indeks Desa Membangun Indeks 0,62 0,64 8.499.428.930 0,65 8.584.423.219 0,66 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik % 70,00 100,00 395.693.260 100,00 399.650.193 100,00 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kelompok 222,00 222,00 3.810.366.900 222,00 3.848.470.569 222,00 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kelompok 222,0 222,0 3.810.366.900 222,00 3.848.470.569 222,00 Persentase LSM aktif Persentase Posyandu aktif % % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 393.643.925 397.580.364 Persentase LPM Berprestasi Persentase PKK aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat % % % % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 8.756.111.684 407.643.196 3.925.439.980 3.925.439.980 405.531.972 K 15 0,68 100,00 222,00 222,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2026 Rp 16 9.018.795.034 419.872.492 4.043.203.180 4.043.203.180 417.697.931 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 17 18 0,68 9.018.795.034 100,00 419.872.492 222,00 4.043.203.180 222,00 4.043.203.180 100,00 100,00 417.697.931 100,00 100,00 100,00 100,00 VI-37 OPD 19 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4
NO 1 5.3 Tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 7 Kode 4 0 1 0 3 Program 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kelompok 222,00 222,00 89.357.945 222,00 90.251.524 222,00 8.900.000 8.989.000 8.350.000 8.433.500 9.500.000 9.595.000 8.750.000 8.837.500 8.657.945 8.744.524 9.150.000 9.241.500 9.250.000 9.342.500 9.200.000 9.292.000 8.700.000 8.787.000 8.900.000 8.989.000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penduduk miskin Persen 98 500 15.995.782.316 400 16.055.740.139 300 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 92.056.555 9.168.780 8.602.170 9.786.900 9.014.250 8.919.415 9.426.330 9.529.350 9.477.840 8.962.740 9.168.780 16.176.854.942 K 15 222,00 200 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 94.818.252 222,00 94.818.252 9.443.843 9.443.843 8.860.235 8.860.235 10.080.507 10.080.507 9.284.678 9.284.678 9.186.997 9.186.997 9.709.120 9.709.120 9.815.231 9.815.231 9.762.175 9.762.175 9.231.622 9.231.622 9.443.843 9.443.843 16.362.160.590 200 16.362.160.590 VI-38 OPD 19 10 Kecamatan Kec. Kuala Kec. Kuala Pesisir Kec. Darul Makmur Kec. Tripa Makmur Kec. Tadu Raya Kec. Suka Makmue Kec. Seunagan Kec. Seunagan Timur Kec. Beutong Kec. Beutong Ateuh Banggalang Dinsos, Setdakab
NO 1 5.4 5.5 Tujuan 2 Sasaran 3 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka Meningkatnya Pendapatan Masyarakat 4 2 3 3 3 2 2 Kode 4 0 1 0 7 3 2 3 2 3 2 1 8 1 8 0 2 0 5 0 2 0 3 0 4 0 2 0 5 Program 5 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 15.995.782.316 16.055.740.139 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen 4,99 4,08 346.614.536,00 3,92 350.080.681,36 3,78 26.993.936 27.263.875 Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun kasus 79,37 63,49 63,49 47,62 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek % 39,83 52,18 58,26 64,33 Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Orang 7.953,00 7.973,00 7.993,00 8.013,00 Jumlah transmigrasi UPT 4,00 4,00 51.140.080,00 4,00 51.651.480,80 4,00 Jumlah transmigran lokal KK 410,00 410,00 62.190.520,00 410,00 62.812.425,20 410,00 Jumlah Pengembangan Kawasan Transmigrasi 4 Kawasan
1,00 130.675.000,00 1,00 131.981.750,00 1,00 Rasio daya serab tenaga kerja % 13,75 15,00 75.615.000,00 17,00 76.371.150,00 19,00 Jumlah Pemberdayaan ekonomi Persen 75,00 80,00 388.654.000,00 85,00 392.540.540,00 90,00 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Rp (Milyar) 186,00 194,00 388.654.000,00 197,00 392.540.540,00 201,00 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 16.176.854.942 357.082.294,99 27.809.153 52.684.510,42 64.068.673,70 134.621.385,00 77.898.573,00 400.391.350,80 400.391.350,80 K 15 3,64 47,62 70,38 8.033,00 4,00 410,00 1,00 21,00 95,00 205,00 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 16.362.160.590 16.362.160.590 367.794.763,84 3,64 367.794.763,84 28.643.427 28.643.427 47,62 70,38 8.033,00 54.265.045,73 4,00 54.265.046 65.990.733,92 410,00 65.990.734 138.660.026,55 1,00 138.660.027 80.235.530,19 21,00 80.235.530 412.403.091,32 95,00 412.403.091,32 412.403.091,32 205,00 412.403.091 VI-39 OPD 19 SETDAKAB Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans DPMPTSP Setdakab Setdakab
NO 1 5.6 5.7 Tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya ketahanan pangan Meningkatnya kontribusi sektor perekonomian 2 2 2 3 Kode 4 0 9 0 9 0 9 2 7 0 4 0 5 0 3 0 5 Program 5 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Indeks 71,64 74,27 153.465.165,00 75,59 154.999.816,65 76,91 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor 70,80 71,80 19.897.165,00 72,90 20.096.136,65 73,90 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor 70,80 71,80 23.672.000,00 72,90 23.908.720,00 73,90 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor 70,80 71,80 109.896.000,00 72,90 110.994.960,00 73,90 Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHB Persen 44,94 45,11 26.453.994.245,84 45,34 23.473.722.154,63 45,55 Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Persen 4,39 4,49 4,59 4,61 Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB ADHB Persen 9,49 10,20 10,50 10,80 152.500.000,00 154.025.000,00 Produksi sektor pertanian palawija Ton 3.828,40 3.836,06 3.839,90 3.843,74 Produksi pertanian padi Ton 102.936,8 0 103.555, 35 103.866, 01 104.177, 61 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 158.099.812,98 20.498.059,38 24.386.894,40 113.214.859,20 20.828.214.001,24 157.105.500,00 K 15 78,23 74,00 74,00 74,00 45,70 4,65 11,20 3.847,58 104.490, 14 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 162.842.807,37 78,23 162.842.807,37 21.113.001,16 74,00 21.113.001 25.118.501,23 74,00 25.118.501 116.611.304,98 74,00 116.611.305 17.829.366.241,34 45,70 17.829.366.241,34 4,65 11,20 161.818.665,00 161.818.665 3.847,58 104.490, 14 VI-40 OPD 19 DKPP DKPP DKPP DKPP Distanak/ DKPP/ Disbun Disperindagkop Disperindagkop Distannak
NO 1 Tujuan 2 Sasaran 3 3 3 3 Kode 4 2 7 2 7 2 7 0 4 0 3 0 2 Program 5 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Ton/ha 6,50 6,52 6,60 6,70 98.756.200,00 99.743.762,00 Populasi ternak besar (sapi dan kerbau) ekor 22.343,00 22.387,6 9 22.432,4 6 22.477,3 3 Populasi ternak kecil (kambing dan domba) ekor 17.607,00 17.642,2 1 17.677,5 0 17.712,8 5 25.245.032.545,84 22.252.670.837,63 Produksi sektor pertanian palawija Ton 3.828,40 3.836,06 3.839,90 3.843,74 Produksi pertanian padi Ton 102.936,8 0 103.555, 35 103.866, 01 104.177, 61 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar ton/ha 6,50 6,52 6,60 6,70 700.000.000,00 707.000.000,00 Produksi sektor pertanian palawija Ton 3.828,40 3.836,06 3.839,90 3.843,74 Cakupan bina kelompok petani Ton 102.936,8 0 103.555, 35 103.866, 01 104.177, 61 Cakupan bina kelompok petani ton/ha 6,50 6,52 6,60 6,70 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 101.738.637,24 19.582.741.657,90 721.140.000,00 K 15 6,70 22.522,2 8 17.748,2 8 3.847,58 104.490, 14 6,70 3.847,58 104.490, 14 6,70 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 6,70 104.790.796,36 104.790.796 22.522,2 8 17.748,2 8 16.546.529.727,70 16.546.529.728 3.847,58 104.490, 14 6,70 742.774.200,00 742.774.200 3.847,58 104.490, 14 6,70 VI-41 OPD 19 Distannak Distannak Distannak
NO 1 Tujuan 2 Sasaran 3 3 3 2 2 2 3 Kode 4 2 7 3 1 1 8 1 7 1 7 3 0 0 7 0 2 0 4 0 6 0 8 0 3 Program 5 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp 6 7 8 9 10 11 12 257.705.500 260.282.555 Produksi sektor pertanian palawija Ton 3.828,40 3.836,06 3.839,90 Cakupan bina kelompok petani Ton 102.936,8 0 103.555, 35 103.866, 01 Cakupan bina kelompok petani % 62,02 53,94 52,30 Jumlah industri Pengolahan Unit 4.145,00 4.195,00 883.935.215 4.245,00 892.774.567 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Investor 64,00 66,00 55.132.810 68,00 55.684.138 500.000.000 505.000.000 Persentase Koperasi Aktif % 66,43 70,97 75,16 Persentase Koperasi aktif % 33,57 29,03 24,84 Cakupan Bina kelompok pengrajin % 75,35 76,86 100.158.000 78,54 101.159.580 Jumlah UTTP yang ditera/teraulang Unit 38,00 53,00 500.000.000 74,00 505.000.000 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN Tahun/Target K 13 3.843,74 104.177, 61 56,32 4.295,00 70,00 76,43 23,57 80,58 104,00 2025 Rp 14 265.488.206 910.630.058 56.797.821 515.100.000 103.182.772 515.100.000 K 15 3.847,58 104.490, 14 60,62 4.345,00 72,00 81,25 18,75 82,62 146,00 2026 Rp 16 273.452.852 937.948.960 58.501.755 530.553.000 106.278.255 530.553.000 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 17 18 273.452.852 3.847,58 104.490, 14 60,62 4.345,00 937.948.960 72,00 58.501.755 530.553.000 81,25 18,75 82,62 106.278.255 146,00 530.553.000 VI-42 OPD 19 Distannak Disperindagkop DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disperindagkop Disperindagkop Disperindagkop Disperindagkop Disperindagkop
NO 1 5.8 5.9 Tujuan 2 Sasaran 3 Terkendalinya tingkat inflasi daerah Meningkatnya kualitas jalan kabupaten 4 1 2 Kode 4 0 1 0 3 1 5 0 3 1 0 0 2 Program 5 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Jumlah angka Inflasi Persen 1,13 1,01 994.011.578 0,90 1.003.951.694 0,70 Penurunan angka inflasi Persen 1,13 1,01 994.011.578 0,90 1.003.951.694 0,70 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Persen 40,95 42,25 71.019.862.000 43,55 71.730.060.620 44,85 71.019.862.000 71.730.060.620 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Persen 40,95 42,25 43,55 44,85 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Index 0,01 0,01 0,01 0,01 Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) % 26,63 28,24 29,86 31,48 1.900.402.000 1.919.406.020 Jumlah arus penumpang angkutan umum (Angkutan Darat) Trayek 7,00 7,00 7,00 7,00 Pemasangan Rambu-rambu % 12,00 13,00 14,00 15,00 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Rasio Index 83,95 83,95 83,95 83,95 Jumlah uji kir angkutan umum Unit
275,00 368,00 549,00 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 1.024.030.728 1.024.030.728 73.164.661.832 73.164.661.832 1.957.794.140 K 15 0,50 0,50 46,15 46,15 0,01 33,09 7,00 16,00 83,95 764,00 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 1.054.751.649 0,50 1.054.751.649 1.054.751.649 0,50 1.054.751.649 75.359.601.687 46,15 75.359.601.687 75.359.601.687 75.359.601.687 46,15 0,01 33,09 2.016.527.965 2.016.527.965 7,00 16,00 83,95 764,00 VI-43 OPD 19 Bappeda/Setdakab (Bag. Ekonomi) Setdakab (Bag. Ekonomi) PUPR PUPR Dinas Perhubungan
NO 1 5.1 0 5.1 1 Tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani Meningkatnya kualitas dan akses air bersih 1 3 1 Kode 4 0 3 2 7 0 3 0 2 0 3 0 3 Program 5 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Rasio ijin trayek Indeks 15,00 15,00 20,00 25,00 Persentase layanan angkutan darat % 5,80 5,80 7,30 9,60 Jumlah Pelabuhan Laut, Darat/Udara/ Terminal Bis (Terminal Tipe B) Unit 1,00 1,00 1,00 Jumlah Pelabuhan Laut, Darat/Udara/ Terminal Bis (Terminal Tipe B) Unit 3,00 4,00 4,00 4,00 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum % 4,50 6,50 7,50 Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Persen 22,43 24,67 21.899.271.000 27,14 22.118.263.710 29,85 Rasio jaringan irigasi Rasio Index 45,70 45,70 13.280.671.000 45,66 13.413.477.710 45,69 Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Persen 22,43 24,67 8.618.600.000 27,14 8.704.786.000 29,85 Persentase penduduk berakses air minum Persen 4,27 6,40 670.359.152 7,42 677.062.744 8,41 670.359.152 677.062.744 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 22.339.446.347 13.547.612.487 8.791.833.860 690.603.998 690.603.998 K 15 36,00 13,45 1,00 5,00 9,50 32,83 45,71 32,82 9,37 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 36,00 13,45 1,00 5,00 9,50 22.562.840.811 32,83 22.562.840.811 13.683.088.612 45,71 13.683.088.612 8.879.752.199 32,82 8.879.752.199 711.322.118 9,37 711.322.118 711.322.118 711.322.118 VI-44 OPD 19 PUPR/ Distannak PUPR Distannak Perkim Perkim
NO 1 5.1 2 5.1 3 5.1 4 Tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya kualitas dan akses sanitasi Meningkatnya dan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup 1 1 2 Kode 4 0 3 0 4 1 1 0 6 0 3 0 3 Program 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 Persentase penduduk berakses air minum Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan % % 4,27 5,41 6,40 9,70 7,42 11,79 8,41 13,81 Persentase Rumah tangga bersanitasi Persen 73,48 73,98 1.274.500.000 74,48 1.287.245.000 74,98 Persentase Rumah tangga bersanitasi Persen 73,48 73,98 1.274.500.000 74,48 1.287.245.000 74,98 Jumlah rumah layak huni yang terbangun Unit 1.029,00 1.079,00 312.206.500,00 1.129,00 315.328.565,00 1.179,00 312.206.500 315.328.565 Jumlah rumah layak huni yang terbangun Unit 1.073 196 198 200 Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab Unit 227 100 100 100 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 73,96 57,42 2.760.276.751 57,65 2.787.879.519 57,88 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten Ada/ tidak ada Tidak Ada Ada 101.140.500 Ada 102.151.905 Ada STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 1.312.989.900 1.312.989.900 321.635.136,30 321.635.136 2.815.758.314 103.173.424 K 15 9,37 15,78 75,48 75,48 1.229,00 202 100 58,11 Ada 2026 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 Rp K Rp 16 17 18 9,37 15,78 1.352.379.597 75,48 1.352.379.597 1.352.379.597 75,48 1.352.379.597 331.284.190,39 1.229,00 331.284.190,39 331.284.190 331.284.190 202 100 2.843.915.897 58,11 2.843.915.897 104.205.158 Ada 104.205.158 VI-45 OPD 19 Perkim Perkim Perkim/Baitul Mal Perkim DLH DLH
NO 1 5.1 5 Tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya ketahanan terhadap Kebenbencana an 2 2 1 1 Kode 4 1 1 1 1 0 5 0 5 0 4 1 1 0 3 0 4 Program 5 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Tahun/Target Indikator Satuan Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 6 7 8 9 10 11 12 13 1.386.856.251 1.400.724.814 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 73,96 57,42 57,65 57,88 Persentase jumlah sampah yang tertangani Persen 26,37 34,07 34,85 35,54 1.272.280.000 1.285.002.800 Jumlah Sarana prasarana persampahan Unit 1.026 1.200 1.500 1.700 Persentase cakupan area pelayanan Persen 4,66 4,66 4,87 5,08 Indeks Kapasitas Daerah Indeks 0,36 0,38 2.979.816.000 0,40 3.009.614.160 0,41 Indeks Kapasitas ketahanan Bencana Indeks 0,36 0,38 314.354.000 0,40 317.497.540 0,41 Indeks Kapasitas ketahanan Bencana Indeks 0,36 0,38 2.665.462.000 0,40 2.692.116.620 0,41 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN 2025 Rp 14 1.414.732.062 1.297.852.828 3.069.806.443 323.847.491 2.745.958.952 K 15 58,11 36,15 2.000 5,31 0,42 0,42 0,42 2026 Rp 16 1.428.879.382 1.310.831.356 3.161.900.636 333.562.916 2.828.337.721 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 17 18 1.428.879.382 58,11 36,15 1.310.831.356 2.000 5,31 0,42 3.161.900.636 0,42 333.562.916 0,42 2.828.337.721 VI-46 OPD 19 DLH DLH BPBD BPBD BPBD
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN VI-47
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 7.1. Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung total kapasitas dan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun ke depan. Sebelum melakukan analisis kerangka pendanaan terlebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Disamping itu, juga diperlukan data-data perkembangan realisasi anggaran dan neraca daerah untuk 4 (empat) tahun serta berbagai informasi pendukung dalam melakukan proyeksi APBK. 7.1.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Nagan Raya Dalam menghitung proyeksi terhadap pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya dilakukan dengan menggunakan analisis dan pertimbangan (judgment) antara lain dengan menganalisis tren realisasi, laju dan rata-rata pertumbuhan realisasi serta asumsi lainnya. Adapun cara atau pendekatan yang dilakukan dalam menghitung proyeksi pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut: 1. Berdasarkan laju pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja 5 (lima) tahun terakhir dari masing-masing kode rekening/ perkiraan dari pendapatan dan belanja. 2. Rata-rata pertumbuhan sejak terjadinya realisasi pendapatan dan belanja dari tahun 2017-2021. 3. Analisis terhadap kecenderungan jumlah realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari tahun 2015-2021 dengan menggunakan pertimbangan (judgment) terhadap ketersediaan dana dalam menentukan jumlah SiLPA Tahun sebelumnya. 4. Jika diperoleh penetapan angka pendapatan dan belanja daerah untuk tahun berikutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka proyeksi pendapatan dan belanja daerah disesuaikan dengan peraturan terkait. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD VII-1
7.1.1.1. Proyeksi Pendapatan Asumsi target penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Nagan Raya untuk tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut: 7.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023-2026 diproyeksikan dengan laju pertumbuhan pendapatan sebesar 1,24% per tahun. Proyeksi tersebut mempertimbangkan realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,24%. PAD diproyeksikan mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi dikarenakan COVID-19. Pemulihan ekonomi diperkirakan akan terus bergerak maju baik terutama dari sektor pajak daerah. Selanjutnya, pemulihan ekonomi daerah yang terus membaik pada tahun 2023-2026 dapat memberikan dampak pada sektor usaha dan perdagangan di Kabupaten Nagan Raya. Besarnya retribusi daerah yang ditingkatkan beberapa tahun mendatang dengan rata-rata proyeksi pertumbuhan sebesar 17,51 persen diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Nagan Raya. Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya pada kelompok Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diprediksikan juga meningkat dengan persentase pertumbuhan sebesar 6,03 persen. Pertumbuhan pengelolaan kekayaan daerah ini didukung oleh penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap BUMA yang ada di Kabupaten Nagan Raya yaitu Bank Aceh Syariah. Sementara itu, Lain-Lain PAD yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 1,58. Berikut Proyeksi Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan (2023-2026): KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD VII-2
Tabel 7.1 Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 Tahun Uraian 2023 2024 2025 2026 Pajak Hotel 18.912.234,00 20.054.532,93 21.265.826,72 22.550.282,66 Pajak Restoran 2.585.844.259,62 2.742.029.252,90 2.907.647.819,78 3.083.269.748,09 Pajak Reklame 544.305.762,25 577.181.830,29 612.043.612,84 649.011.047,05 Pajak Penerangan Jalan 4.877.168.589,71 5.171.749.572,53 5.484.123.246,71 5.815.364.290,81 Pajak Pengambilan Galian Gol C 1.766.904.744,40 1.873.625.790,96 1.986.792.788,73 2.106.795.073,17 Pajak Air Tanah 201.145.345,01 213.294.523,85 226.177.513,09 239.838.634,88 Pajak Sarang Burung Walet 8.732.394,00 9.259.830,60 9.819.124,37 10.412.199,48 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1.766.904.744,40 1.873.625.790,96 1.986.792.788,73 2.106.795.073,17 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 5.890.381.300,83 6.246.160.331,40 6.623.428.415,41 7.023.483.491,70 Jumlah 17.660.299.374,22 18.726.981.456,42 19.858.091.136,39 21.057.519.841,02 Sumber : BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah) KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD Pertumbuhan 6,04% 6,04% 6,04% 6,04% 6,04% 6,04% 6,04% 6,04% 6,04% VII-3
Tabel 7.2 Proyeksi Retribusi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 Tahun Uraian 2023 2024 2025 Retribusi Jasa Umum 842.505.571,50 990.028.297,07 1.163.382.251,89 Retribusi Jasa Usaha 454.202.472,24 533.733.325,13 627.190.030,36 Retribusi Perizinan Tertentu 121.490.651,25 142.763.664,28 167.761.581,90 Jumlah 1.418.198.694,99 1.666.525.286,48 1.958.333.864,15 Sumber : BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah) KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2026 1.367.090.484,19 737.011.004,68 197.136.634,89 2.301.238.123,76 Pertumbuhan (%) 17,51% 17,51% 17,51% VII-4
Tabel 7.3 Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023-2026 Uraian Tahun 2023 2024 2025 2026 Bagian Laba yang Dibagikan 2.595.354.903,24 2.751.854.803,90 2.917.791.648,58 3.093.734.484,99 kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Jumlah 2.595.354.903,24 2.751.854.803,90 2.917.791.648,58 3.093.734.484,99 Sumber : BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah) KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD Pertumbuhan (%) 6,03% VII-5
Tabel 7.4 Proyeksi Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 Tahun Uraian 2023 2024 2025 Lain-Lain PAD yang Sah 80.169.303.766,24 81.435.978.765,75 82.722.667.230,25 81.435.978.765,7 Jumlah 80.169.303.766,24 5 82.722.667.230,25 Sumber: BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah) KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2026 84.029.685.372,48 84.029.685.372,4 8 Pertumbuha n (%) 1,58 % VII-6
Tabel 7.5 Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 Uraian Tahun 2023 2024 2025 2026 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 20.625.703.440,00 20.728.831.957,20 20.832.476.116,99 20.936.638.497,57 Jumlah 20.625.703.440,00 20.728.831.957,20 20.832.476.116,99 20.936.638.497,57 Sumber : BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah) KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD Pertumbuhan (%) 0,5% VII-7
7.1.1.1.2 Pendapatan Transfer Dana perimbangan yang merupakan bagian dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat ke daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang meningkat dan juga berkurang. Komponen Dana Alokasi Umum diprediksi terus mengalami penurunan hingga tahun 2026 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,66 persen. Penurunan tersebut masih diasumsikan bahwa fokus Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi akibat dampak covid-19 di Indonesia. Selain DAU, dana DAK Fisik maupun Non Fisik juga diprediksi bergerak lambat dengan rata-rata penurunan hingga mencapai 0,10 hingga 1,63 persen. Berdasarkan pola pergerakan realisasi dana DAK dari tahun 2018 hingga 2021 dan target DAK 2022 tersebut menggambarkan bahwa alokasi dana tersebut akan berkurang dan hanya akan dialokasikan untuk proyek pembangunan yang strategis. Selanjutnya, dana bagi hasil yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bagi hasil Sumber Daya Alam diprediksi juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,96 %. Pada pendapatan transfer, persentase dana OTSUS akan mengalami penurunan yang cukup signifikan seiring dengan berkurangnya alokasi tersebut sebesar 1 persen dari DAU Nasional mulai dari tahun 2023 hingga 2027. Dengan berkurangnya dana OTSUS tersebut tentu saja akan memberikan guncangan besar bagi pembangunan strategis di Aceh khususnya Kabupaten Nagan Raya. Besaran dana OTSUS untuk 4 (empat) tahun selanjutnya diproyeksikan tetap. Untuk itu, peningkatan serapan PAD yang tergerus oleh penurunan penerimaan dari pendapatan transfer akan diupayakan dengan mengintensifikasi penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta peningkatan penerimaan dari zakat. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD VII-8
Tabel 7.6 Proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 Uraian Tahun 2023 2024 2025 2026 Dana Transfer Umum-Dana Bagi 37.190.449.478,00 39.778.904.761,67 42.547.516.533,08 45.508.823.683,78 Hasil (DBH) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 477.108.051.000,00 473.959.137.863,40 470.831.007.553,50 467.723.522.903,65 Umum (DAU) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi 100.830.483.826,00 100.931.314.309,83 101.032.245.624,14 101.133.277.869,76 Khusus (DAK) Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi 46.190.242.049,00 46.943.142.994,40 47.708.316.225,21 48.485.961.779,68 Khusus (DAK) Non Fisik Jumlah 670.445.431.676,67 679.697.578.633,81 689.077.405.218,96 698.586.673.410,98 Sumber: BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah) KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD Pertumbuhan (%) 6,96 0,66 0,10 1,63 1,38% VII-9
Tabel 7.7 Proyeksi Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2023-2026 Tahun Uraian 2023 2024 2025 2026 Dana Otonomi Khusus dan 45.474.113.840,50 45.474.113.840,50 45.474.113.840,50 45.474.113.840,50 Tambahan Infrastruktur Jumlah 45.474.113.840,50 45.474.113.840,50 45.474.113.840,50 45.474.113.840,50 Sumber: BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah) KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD Pertumbuhan 1% (Penurunan Otsus menjadi 1% dari DAU Nasional) VII-10
7.1.1.2 Belanja Daerah Belanja Daerah secara umum terjadi peningkatan dan penurunan pada beberapa kelompok belanja. Pada kelompok belanja pegawai, terjadi peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 1,34% persen. Adanya Peraturan Presiden No.12 Tahun 2019 mengakibatkan peningkatan pada anggaran untuk belanja pegawai. Hal ini dikarenakan alokasi belanja yang sebelumnya terbagi 2 yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung kini digabungkan menjadi satu kesatuan sehingga kelompok belanja pegawai menjadi bertambah. Berdasarkan hasil proyeksi, alokasi belanja pegawai pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 348.850.449.052,38. Alokasi untuk belanja hibah diasumsikan mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun 2023 dan 2024 merupakan tahun politik. Dengan demikian, alokasi pendanaan untuk hibah kepada masyarakat akan semakin meningkat. Pendanaan untuk hibah perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut secara cermat dan tepat sehingga memberikan efek dan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Belanja Tidak Terduga diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 0,63% sebagai bentuk dana yang akan digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kenaikan ini diprediksikan meningkat dengan melihat tren realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021. Sementara itu, alokasi belanja modal seiring dengan berkurangnya dana OTSUS maka belanja modal juga diproyeksikan akan menurun sebesar 50% dari anggaran tahun 2022. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel tabel di bawah ini. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD VII-11
Tabel 7.8 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 Uraian Tahun 2023 2024 2025 BELANJA OPERASI 653.321.347.658,69 664.862.592.970,28 676.629.618.239,53 Belanja Pegawai 335.194.270.419,65 339.685.873.643,27 344.237.664.350,09 Belanja Hibah 4.506.668.606,01 4.670.260.676,41 4.839.791.138,97 Belanja Bantuan Sosial 9.858.926.888,84 9.900.334.381,77 9.941.915.786,17 Belanja Barang dan Jasa 303.761.481.744,19 310.606.124.268,83 317.610.246.964,29 BELANJA TRANSFER 226.821.454.231,54 226.955.675.425,72 227.090.244.671,81 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ 1.600.805.159,03 1.622.416.028,67 1.644.318.645,06 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa 225.220.649.072,51 225.333.259.397,05 225.445.926.026,75 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.956.531.094,30 3.981.457.240,19 4.006.540.420,81 BELANJA MODAL 201.040.503.374,47 186.625.960.019,41 186.532.528.635,64 JUMLAH 1.085.139.836.359,00 1.096.776.843.372,00 1.108.579.426.812,00 Sumber: BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah) KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2026 628.627.162.160,73 348.850.449.052,38 5.015.475.557,31 9.983.671.832,47 324.777.565.718,56 227.225.165.936,53 1.666.516.946,77 225.558.648.989,76 4.031.781.625,46 186.557.495.965,28 1.120.549.989.603,00 VII-12 Pertumbuhan (%) 1.77 1.34 3.50 0.42 2.25 0.06 1.35 0.05 0.63 (2.40) 1.08
7.1.1.3 Pembiayaan Pembiayaan Kabupaten Nagan Raya diprediksi akan mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga tahun 2026 sebesar 0,13% persen. Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan, alokasi untuk BUMA seperti Bank Aceh Syariah sebagai upaya dalam mewujudkan ruang fiskal yang lebih besar diprediksikan tetap ada dari tahun 2023-2026 dengan mengingat pembiayaan dari tahun 2021 sudah berjalan. Untuk itu, proyeksi pembiayaan Aceh dari Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD VII-13
Tabel 7.9 Proyeksi Pembiayaan Tahun 2023-2026 Tahun Uraian 2023 2024 2025 2026 Penerimaan Pembiayaan 16.782.796.316,34 16.804.613.951,55 16.826.459.949,69 16.848.334.347,62 Pengeluaran Pembiayaan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Jumlah 15.804.613.951,55 15.826.459.949,69 15.848.334.347,62 15.870.237.182,27 Sumber: BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah) KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD Pertumbuhan 0,13% VII-14
7.1.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun dari tahun 2023-2026. Perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang disajikan merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif. Artinya bahwa perkiraan tidak kaku dan dapat menyesuaikan dengan kondisi pada saat proses perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Lebih rinci mengenai kapasitas riil kemampuan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Provinsi Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD VII-15
Tabel 7.10 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 No Uraian 2023 2024 Proyeksi 2025 1 Pendapatan 1.068.335.222.407 1.079.950.383.422 1.091.731.092.464 2 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 16.804.613.952 16.826.459.950 16.848.334.348 Total Penerimaan 1.085.139.836.359 1.096.776.843.372 1.108.579.426.812 3 Belanja Wajib Mengikat 580.337.851.240 585.193.601.367 590.116.156.368 Belanja Pegawai 335.194.270.420 339.685.873.643 344.237.664.350 Belanja Hibah 4.506.668.606 4.670.260.676 4.839.791.139 Belanja Bantuan Sosial 9.858.926.889 9.900.334.382 9.941.915.786 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tak terduga 4 Pengeluaran Pembiayaan 1.600.805.159 225.220.649.073 3.956.531.094 1.000.000.000 1.622.416.029 225.333.259.397 3.981.457.240 1.000.000.000 1.644.318.645 225.445.926.027 4.006.540.421 1.000.000.000 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 503.801.985.118 510.583.242.004 517.463.270.444 Sumber: BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah) KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2026 1.103.679.752.421 16.870.237.182 1.120.549.989.603 595.106.544.004 348.850.449.052 5.015.475.557 9.983.671.832 1.666.516.947 225.558.648.990 4.031.781.625 1.000.000.000 524.443.445.599 VII-16
7.1.3. Pendanaan Pembangunan Dari CSR Dalam mewujudkan pembangunan dalam kerangka berkelanjutan, tentunya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat mengembangkan upaya pembangunan dengan melibatkan mitra pembangunan sebagai salah satu strategi dalam membangun Kabupaten Nagan Raya secara partisipatif dan terintegrasi. Untuk menindaklanjuti pencapaian tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah melakukan kerjasama dengan pelaku usaha yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya melalui penetapan Qanun Nagan Raya No. 6 Tahun 2019 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah dana CSR ini tidak menjadi bahagian Penerimaan Kabupaten Nagan Raya. Dalam hal ini Bappeda Kabupaten Nagan Raya hanya melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap pemanfaatan dana tersebut agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya atau lembaga swasta lainnya. Adapun proyeksi pendanaan pembangunan dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.11 di bawah ini. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD VII-17
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tabel 7.11. Proyeksi Pendanaan Pembangunan dari TJSLP/CSR di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 PERUSAHAAN REALISASI 2021 2022 2023 TARGET 2024 PT. BARA ENERGI LESTARI 2.621.961.201 5.430.366.000 6.550.000.000 7.205.000.000 PT. USAHA SEMESTA JAYA 183.650.000 183.650.000 251.340.000 301.608.000 PT. FAJAR BAIZURY & BROTHERS 188.735.000 207.735.000 284.302.000 341.162.000 PT. SOCFINDO PERKEBUNAN SEUMAYAM 701.013.757 675.962.852 925.112.000 1.110.134.000 PT. SAWIT NAGAN RAYA MAKMUR 146.039.000 209.100.000 286.170.000 343.404.000 PT. KHARISMA ISKANDAR MUDA 72.000.000 185.000.000 253.188.000 303.825.000 PT. BEURATA SUBUR PERSADA 127.868.000 128.720.000 176.164.000 211.396.000 PT. RAJA MARGA 186.900.000 196.500.000 268.926.000 322.711.000 PT. SOCFINDO PERKEBUNAN SEUNAGAN 618.136.554 681.000.000 932.000.000 1.118.400.000 PT. KALLISTA ALAM 306.550.000 306.550.000 419.539.000 503.446.000 PT. SURYA PANEN SUBUR I 580.890.148 625.000.000 855.365.000 1.026.438.000 PT. SURYA PANEN SUBUR II 754.661.708 700.000.000 958.000.000 1.149.600.000 PT. UJONG NEUBOK DALAM 380.350.000 287.000.000 392.783.000 471.339.000 PT. WATU GEDE UTAMA
40.000.000 60.000.000 PT. INDONESIA PACIFIC ENERGY 10.000.000 15.000.000 40.000.000 60.000.000 PT. MEGA MULTI CEMERLANG 10.000.000 15.000.000 40.000.000 60.000.000 PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG JEURAM 1.025.055.000 1.100.000.000 1.500.000.000 1.800.000.000 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 7.925.500.000 361.929.000 409.394.000 1.332.160.000 412.084.000 364.590.000 253.675.000 387.253.000 1.342.080.000 604.135.000 1.231.725.000 1.379.520.000 565.606.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.160.000.000 2026 8.718.050.000 434.314.000 491.272.000 1.598.592.000 494.500.000 437.508.000 304.410.000 464.703.000 1.610.496.000 724.962.000 1.478.070.000 1.655.424.000 678.727.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.592.000.000 VII-18
NO PERUSAHAAN REALISASI 2021 2022 2023 18 PT. SEUNAGAN ENERGI 45.500.000 25.000.000 34.214.000 19 PT. AGRO SINERGI NUSANTARA 133.950.000 64.150.000 87.794.000 20 PT. ENSEM LESTARI 93.400.000 168.400.000 230.469.000 TOTAL 8.186.660.368 11.204.133.852 14.525.366.000 Sumber : Bappeda Kabupaten Nagan Raya, 2022 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD TARGET 2024 41.056.000 105.352.000 276.562.000 16.811.433.000 2025 49.267.000 126.422.000 331.874.000 19.477.214.000 2026 59.120.000 151.706.000 398.248.000 22.592.102.000 VII-19
7.2. Program Perangkat Daerah Untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan tahun 2023- 2026, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selaku penanggung jawab terhadap tercapainya program, indikator, dan target kinerja outcome. Untuk lebih jelasnya di uraikan pada tabel di bawah ini. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD VII-20
X Kode 1 X 01 Program 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator 3 Nilai LAKIP Satuan 4 Nilai Tabel 7.12. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 2025 K Rp K Rp K Rp 5 6 7 8 9 10 11 36,63 C 60 B 399.616.343.655 65 B 407.572.119.928 70 BB 409.223.277.522 141.541.539.607 144.301.599.630 144.878.806.028 756.485.091 771.236.550 774.321.496 40.186.417.489 40.970.052.630 41.133.932.840 63.028.352.788 64.257.405.667 64.514.435.290 6.674.773.427 6.804.931.509 6.832.151.235 3.065.438.183 3.125.214.228 3.137.715.085 1.379.511.807 1.406.412.287 1.412.037.936 2.367.247.270 2.413.408.591 2.423.062.226 3.862.798.869 3.938.123.447 3.953.875.941 2.957.280.057 3.014.947.018 3.027.006.806 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD K 12 81 A 2026 Rp 13 404.778.575.789 143.953.146.361 769.374.201 40.871.119.916 62.136.639.660 6.788.499.254 3.117.667.596 1.403.016.143 2.407.580.797 3.928.613.836 3.007.666.654 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 81 A 404.778.575.789 143.953.146.361 769.374.201 40.871.119.916 62.136.639.660 6.788.499.254 3.117.667.596 1.403.016.143 2.407.580.797 3.928.613.836 3.007.666.654 VII-21 OPD 16 Semua SKPK Dinas Pendidikan Sekretariat MPD Dinkes BLUD RSU - SIM PUPR PUPR Kesbangpol Satpol PP dan WH BPBD Dinas Syariat Islam
Kode 1 Program 2 Indikator 3 Satuan 4 Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 2.492.710.641 2.541.318.498 1.211.249.366 1.234.868.729 1.105.859.810 1.127.424.076 1.229.345.402 1.253.317.638 1.921.933.039 1.959.410.733 4.235.770.068 4.318.367.585 1.168.014.919 1.190.791.209 6.145.858.133 6.265.702.367 2.647.427.769 2.699.052.611 3.463.597.709 3.531.137.864 2.225.692.238 2.269.093.237 2.631.832.165 2.683.152.892 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 2.551.483.772 1.239.808.204 1.131.933.772 1.258.330.908 1.967.248.376 4.335.641.055 1.195.554.374 6.290.765.176 2.709.848.821 3.545.262.415 2.278.169.610 2.693.885.504 K 12 2026 Rp 13 2.535.181.832 1.231.886.821 1.124.701.621 1.250.291.180 1.954.679.232 4.307.939.777 1.187.915.738 6.250.572.219 2.692.535.055 3.522.611.025 2.263.613.928 2.676.673.730 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 2.535.181.832 1.231.886.821 1.124.701.621 1.250.291.180 1.954.679.232 4.307.939.777 1.187.915.738 6.250.572.219 2.692.535.055 3.522.611.025 2.263.613.928 2.676.673.730 VII-22 OPD 16 Dinsos Sekretariat Baitul Mal Sekretariat MPU Sekretariat MAA Disnakertrans DPMGP4 DINAS PERTANAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP Disdukcapil Dinas Perhubungan Diskominfotik Disperindagkop
Kode 1 Program 2 Indikator 3 Satuan 4 Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 2.920.410.882 2.977.358.895 2.962.226.233 3.019.989.644 2.130.975.652 2.172.529.677 3.456.718.873 3.524.124.891 7.607.760.828 7.756.112.165 2.536.053.286 2.585.506.325 17.123.276.111 17.617.179.995 448.971.215 457.726.154 5.381.858.429 5.486.804.668 7.915.816.245 8.070.174.662 5.301.785.943 5.405.170.769 18.339.336.621 18.696.953.685 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 2.989.268.330 3.032.069.603 2.181.219.795 3.538.221.391 7.787.136.613 2.595.848.350 17.687.648.715 459.557.058 5.508.751.887 8.102.455.360 5.426.791.452 18.771.741.500 K 12 2026 Rp 13 2.970.169.297 3.012.697.104 2.167.283.546 3.515.614.987 7.737.383.040 2.579.262.956 17.574.638.790 456.620.856 5.473.555.369 8.050.687.152 5.392.118.596 18.787.312.721 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 2.970.169.297 3.012.697.104 2.167.283.546 3.515.614.987 7.737.383.040 2.579.262.956 17.574.638.790 456.620.856 5.473.555.369 8.050.687.152 5.392.118.596 18.787.312.721 VII-23 OPD 16 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disbudparpora Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKPP Distannak Dinas Perkebunan SETDAKAB KDH/WKDH Setwan DPRK DPRK BAPPEDA BPKD
Kode 1 Program 2 Indikator 3 Satuan 4 Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 307.415.172 316.667.340 2.415.889.423 2.462.999.266 4.866.662.288 4.961.562.203 2.549.593.123 2.599.310.189 1.707.672.087 1.740.971.693 2.063.341.131 2.103.576.283 2.009.046.741 2.048.223.152 1.666.784.913 1.699.287.218 2.522.409.093 2.571.596.071 2.088.389.288 2.129.112.879 2.105.144.930 2.146.195.257 1.592.562.626 1.623.617.598 1.297.106.678 1.322.400.258 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 338.803.123 2.472.851.264 4.981.408.451 2.609.707.429 1.747.935.580 2.111.990.588 2.056.416.045 1.706.084.367 2.581.882.455 2.137.629.331 2.154.780.038 1.630.112.068 1.327.689.859 K 12 2026 Rp 13 336.638.442 2.457.051.722 4.949.581.237 2.593.033.487 1.736.767.670 2.098.496.658 2.043.277.192 1.695.183.853 2.565.386.292 2.123.971.589 2.141.012.717 1.619.696.956 1.319.206.983 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 336.638.442 2.457.051.722 4.949.581.237 2.593.033.487 1.736.767.670 2.098.496.658 2.043.277.192 1.695.183.853 2.565.386.292 2.123.971.589 2.141.012.717 1.619.696.956 1.319.206.983 VII-24 OPD 16 Sekretariat Korpri BKPSDM Inspektorat Kec. Darul Makmur Kec. Suka Makmue Kec. Kuala Kec. Kuala Pesisir Kec. Tripa Makmur Kec. Beutong Kec. Seunagan Timur Kec. Seunagan Kec. Tadu Raya Kec. Beutong Ateuh Banggalang
1 1 1 1 Kode 1 01 01 01 02 02 Program 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator 3 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah Satuan 4 % % Rasio Index Rasio Index Rasio Index Rasio Index Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 269.555.357.405 272.250.910.979 119.539.972.030 120.735.371.750 59.689.427.765 60.286.322.043 98,12 98,26 98,26 98,56 98,72 98,90 98,98 99,08 76,32 76,51 76,66 76,81 61,55 61,88 61,97 61,99 29.844.713.883 30.143.161.021 74,50 74,87 74,98 75,12 61,27 61,65 61,89 61,93 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 277.561.794.422 123.150.079.185 61.492.048.484 30.746.024.242 K 12 98,71 99,36 76,98 62,08 75,52 61,98 2026 Rp 13 285.617.696.004 126.844.581.561 63.336.809.938 31.668.404.969 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 285.617.696.004 126.844.581.561 63.336.809.938 98,71 99,36 76,98 62,08 31.668.404.969 75,52 61,98 VII-25 OPD 16 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1 Kode 1 01 02 Program 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator 3 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1 Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B APK SMA/SMK/ Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah Angka Pendidikan Tamat SD Sederajat Angka Pendidikan Tamat SLTP sederajat Satuan 4 Rasio Index Rasio Index % % Indeks % % % % Tahun Tahun % % Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 72,64 72,97 73,18 73,71 56,32 56,63 56,79 56,87 98,72 98,99 99,17 99,54 83,50 83,72 83,91 84,03 29.844.713.883 30.143.161.021 69,31 70,20 71,20 71,53 42,17 42,66 43,17 43,61 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,26 96,44 96,62 96,78 8,96 9,00 9,18 9,24 14,14 14,26 14,38 14,45 98,83 98,92 99,02 99,32 95,25 95,66 95,85 95,96 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 30.746.024.242 K 12 74,03 56,92 99,84 84,46 74,42 43,88 100,00 100,00 96,93 9,32 14,58 99,66 96,03 2026 Rp 13 31.668.404.969 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 74,03 56,92 99,84 84,46 31.668.404.969 74,42 43,88 100,00 100,00 96,93 9,32 14,58 99,66 96,03 VII-26 OPD 16 Dinas Pendidikan
1 1 1 Kode 1 01 02 02 07 02 Program 2 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator 3 Angka Pendidikan Tamat Diploma I/II/III Angka Pendidikan Tamat Diploma IV/S1 Angka Pendidikan Tamat S2/S3 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Standarisasi Pendidikan Dayah Prevalansi Stunting Satuan 4 % % % % % % % % % Ada/Tidak persen Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 5,25 5,35 5,49 5,72 60,00 60,80 60,96 61,12 3,00 3,14 3,28 3,58 97,00 97,19 97,55 97,71 85,00 85,44 85,76 85,89 98,73 98,96 99,11 99,38 92,46 92,82 92,82 92,97 89,74 89,96 90,07 90,43 70,04 70,43 70,74 70,74 Ada Ada 161.116.500,00 Ada 162.727.665,00 Ada 59.114.116.608 59.705.257.774 17,30 16,50 37.655.857.713 15,40 38.032.416.290 14,20 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 165.982.218,30 60.899.362.930 38.793.064.616 K 12 5,89 61,33 3,75 97,88 85,97 99,59 93,18 90,68 70,91 Ada 13,00 2026 Rp 13 170.961.684,85 62.726.343.817 39.956.856.554 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 5,89 61,33 3,75 97,88 85,97 99,59 93,18 90,68 70,91 Ada 170.961.684,85 62.726.343.817 13,00 39.956.856.554 VII-27 OPD 16 Sekretariat MPD Dinkes
1 1 1 Kode 1 02 02 02 02 02 05 Program 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator 3 Jumlah pasien Covid yang mendapatkan pelayanan Akreditasi Rumah Sakit Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Puskesmas Satuan 4 Pasien Skor /1000 Kelahiran /100000 Kelahiran /1000 Penduduk Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 200,00 220,00 98.000.000 230,00 98.980.000 240,00 50.000.000 48.490.000 48.000.000 50.490.000 C C 20.360.000.000 B 20.563.600.000 B 1.000.258.895 1.010.261.484 2,75 6,38 6,11 5,08 438,91 330,40 307,30 280,39 0,08 0,09 0,09 0,09 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 100.959.600 49.479.800 51.479.800 20.974.872.000 1.030.466.714 K 12 250,00 B 4,30 250,22 0,09 2026 Rp 13 103.988.388 50.994.194 52.994.194 21.604.118.160 1.061.380.715 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 250,00 103.988.388 50.994.194 52.994.194 B 21.604.118.160 1.061.380.715 4,30 250,22 0,09 VII-28 OPD 16 BLUD/Dinkes BLUD RSU - SIM Dinkes BLUD RSU SIM Dinkes
1 1 1 Kode 1 03 03 03 02 03 Program 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator 3 Puskesmas Poliklinik Poliklinik Pustu Pustu Rasio jaringan irigasi Persentase penduduk berakses air minum Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Satuan 4 Unit /1000 Penduduk Unit /1000 Penduduk Unit Rasio Index % % Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 14,00 16,00 16,00 16,00 0,04 0,05 0,05 0,06 6,00 9,00 9,00 10,00 0,29 0,28 0,28 0,28 49,00 49,00 49,00 49,00 86.245.392.152 87.107.846.074 45,70 45,70 13.280.671.000 45,66 13.413.477.710 45,69 670.359.152 677.062.744 4,27 6,40 7,42 8,41 5,41 9,70 11,79 13,81 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 88.715.868.218 13.547.612.487 690.603.998 K 12 16,00 0,07 12,00 0,27 49,00 45,71 9,37 15,78 2026 Rp 13 91.106.392.015 13.683.088.612 711.322.118 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 16,00 0,07 12,00 0,27 49,00 91.106.392.015 45,71 13.683.088.612 711.322.118 9,37 15,78 VII-29 OPD 16 PUPR Perkim
1 1 1 1 1 Kode 1 03 03 04 04 05 06 10 03 Program 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Indikator 3 Persentase Rumah tangga bersanitasi Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) Jumlah rumah layak huni yang terbangun Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab Satuan 4 Persen Persen Index % Unit Unit Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 73,48 73,98 1.274.500.000 74,48 1.287.245.000 74,98 71.019.862.000 71.730.060.620 40,95 42,25 43,55 44,85 0,01 0,01 0,01 0,01 26,63 28,24 29,86 31,48 312.206.500 315.328.565 312.206.500 315.328.565 1.073 196 198 200 227 100 100 100 3.608.426.000 3.644.510.260 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 1.312.989.900 73.164.661.832 321.635.136 321.635.136 3.717.400.465 K 12 75,48 46,15 0,01 33,09 202 100 2026 Rp 13 1.352.379.597 75.359.601.687 331.284.190 331.284.190 3.828.922.479 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 75,48 1.352.379.597 75.359.601.687 46,15 0,01 33,09 331.284.190 331.284.190 202 100 3.828.922.479 VII-30 OPD 16 Perkim PUPR Perkim
1 1 1 1 1 1 Kode 1 05 05 05 06 06 06 02 03 04 02 05 Program 2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator 3 Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan) Persentase Penegakan PERDA Pembinaan Dinul Islam Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam Indeks Kapasitas ketahanan Bencana Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan Jumlah Penduduk Miskin Satuan 4 % % % Orang % Indeks % Orang Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 628.610.000 634.896.100 60,00 70,00 76,00 81,00 65,00 71,00 75,00 79,00 30,00 60,00 67,00 71,00 9,00 20,00 22,00 25,00 60,00 70,00 76,00 81,00 314.354.000 317.497.540 0,36 0,38 2.665.462.000 0,40 2.692.116.620 0,41 735.244.115 742.596.556 424.639.460 428.885.855 30.710,00 30.610,00 310.604.655 313.710.702 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 647.594.022 323.847.491 2.745.958.952 757.448.487 437.463.572 319.984.916 K 12 85,00 82,00 75,00 30,00 85,00 0,42 2026 Rp 13 667.021.843 333.562.916 2.828.337.721 780.171.942 450.587.479 329.584.463 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 667.021.843 85,00 82,00 75,00 30,00 85,00 333.562.916 0,42 2.828.337.721 780.171.942 450.587.479 329.584.463 VII-31 OPD 16 Satpol PP dan WH BPBD BPBD Dinsos Dinsos
2 2 2 2 2 2 Kode 1 07 07 07 07 07 03 04 04 04 Program 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator 3 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Besaran Pencari kerja yang Terdaftar yang ditempatkan. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Satuan 4 % % % % % Persen Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 20.595.773.537 20.119.575.444 1.221.717.636 1.233.934.812 943.564.000 952.999.640 NA 13,33 13,33 13,33 4,99 4, 08 3,92 3,78 19,93 23,42 23,42 23,42 64,99 67,49 68,53 69,58 0,05 0,06 51.185.625 0,06 51.697.481 0,06 1 4 30.857.395 3 31.165.969 4 169.116.680 170.807.847 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 20.427.171.642 1.256.593.770 972.059.633 52.731.431 31.477.629 172.515.925 K 12 13,33 3,64 23,42 70,63 0,07 3 2026 Rp 13 20.848.500.262 1.290.211.712 1.001.221.422 54.313.374 31.792.405 174.241.085 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 20.848.500.262 1.290.211.712 1.001.221.422 13,33 3,64 23,42 70,63 0,07 54.313.374 3 31.792.405 174.241.085 VII-32 OPD 16 Disnakertrans Disnakertrans Disbudparpora
2 2 Kode 1 07 08 05 Program 2 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Indikator 3 Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim Persentase keputusan, seruan, imbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Satuan 4 gampong % % kasus % Orang Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 104.116.680 105.157.847 65.000.000 65.650.000 35 47 14 50 30 35 34 40 25 35 35 40 26.993.936 27.263.875 79,37 63,49 63,49 47,62 39,83 52,18 58,26 64,33 7.953,00 7.973,00 7.993,00 8.013,00 58.765.000 59.352.650 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 106.209.425 66.306.500 27.809.153 60.539.703 K 12 50 50 70 47,62 70,38 8.033,00 2026 Rp 13 107.271.520 66.969.565 28.643.427 62.355.894 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 107.271.520 66.969.565 50 50 70 28.643.427 47,62 70,38 8.033,00 62.355.894 VII-33 OPD 16 Disbudparpora MAA Disnakertrans
2 2 2 2 2 2 2 2 Kode 1 08 09 09 09 09 10 10 10 06 03 04 05 12 17 Program 2 PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN Indikator 3 Kabupaten Layak Anak Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah negara Satuan 4 level Skor Skor Skor % % Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 madya madya 58.765.000 pratama 59.352.650 madya 153.465.165 154.999.817 70,80 71,80 109.896.000,00 72,90 110.994.960,00 73,90 70,80 71,80 19.897.165,00 72,90 20.096.136,65 73,90 70,80 71,80 23.672.000,00 72,90 23.908.720,00 73,90 220.356.455 222.560.020 61,34 67,63 173.056.280 71,01 174.786.843 74,56 60 66 47.300.175 69 47.773.177 72 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 60.539.703 158.099.813 113.214.859,20 20.498.059,38 24.386.894,40 227.011.220 178.282.580 48.728.640 K 12 Nindya 74,00 74,00 74,00 78,29 75 2026 Rp 13 62.355.894 162.842.807 116.611.304,98 21.113.001,16 25.118.501,23 233.821.557 183.631.057 50.190.499 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 Nindya 62.355.894 162.842.807 74,00 116.611.305 74,00 21.113.001 74,00 25.118.501 233.821.557 78,29 183.631.057 75 50.190.499 VII-34 OPD 16 DPMGP4 DKPP DKPP DKPP Dinas Pertanahan Dinas Pertanahan
2 2 2 2 2 2 Kode 1 11 11 11 11 12 12 03 04 11 02 Program 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator 3 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Persentase jumlah sampah yang tertangani Jumlah Sarana prasarana persampahan Persentase cakupan area pelayanan Satuan 4 Ada/ tidak ada Indeks Persen Unit Persen Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 2.760.276.751 2.787.879.519 Tidak Ada Ada 101.140.500 Ada 102.151.905 Ada 1.386.856.251 1.400.724.814 73,96 57,42 57,65 57,88 26,37 34,07 34,85 35,54 1.272.280.000 1.285.002.800 1.026 1.200 1.500 1.700 4,66 4,66 4,87 5,08 125.120.900 126.372.109 125.120.900 126.372.109 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 2.815.758.314 103.173.424 1.414.732.062 1.297.852.828 128.899.551 128.899.551 K 12 Ada 58,11 36,15 2.000 5,31 2026 Rp 13 2.843.915.897 104.205.158 1.428.879.382 1.310.831.356 132.766.538 132.766.538 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 2.843.915.897 Ada 104.205.158 1.428.879.382 58,11 36,15 1.310.831.356 2.000 5,31 132.766.538 132.766.538 VII-35 OPD 16 DLH DLH DLH Disdukcapil
2 2 2 Kode 1 13 13 13 04 05 Program 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator 3 Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Persentase LPM Berprestasi Persentase PKK aktif Satuan 4 % % Sudah/ belum % % Kelompok % % Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 93,79 98,25 98,75 98,95 89,37 90,50 92,50 93,25 Sudah Sudah Sudah Sudah 93,79 98,25 98,75 98,95 789.337.185 797.230.557 70,00 100,00 395.693.260 100,00 399.650.193 100,00 222,00 222,00 3.810.366.900 222,00 3.848.470.569 222,00 393.643.925 397.580.364 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 813.175.168 407.643.196 3.925.439.980 405.531.972 K 12 99,40 94,00 Sudah 99,40 100,00 222,00 100,00 100,00 2026 Rp 13 837.570.423 419.872.492 4.043.203.180 417.697.931 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 99,40 94,00 Sudah 99,40 837.570.423 100,00 419.872.492 222,00 4.043.203.180 417.697.931 100,00 100,00 VII-36 OPD 16 Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4
2 2 2 2 Kode 1 14 14 15 15 04 02 Program 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator 3 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Persentase LSM aktif Persentase Posyandu aktif Jumlah arus penumpang angkutan umum (Angkutan Darat) Pemasangan Rambu- rambu Satuan 4 % % Kelompok % % Trayek % Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3.810.366.900 3.848.470.569 222,0 222,0 3.810.366.900 222,00 3.848.470.569 222,00 100,0 100,0 100,00 100,00 100,0 100,0 100,00 100,00 1.900.402.000 1.919.406.020 1.900.402.000 1.919.406.020 7,00 7,00 7,00 7,00 12,00 13,00 14,00 15,00 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 3.925.439.980 3.925.439.980 1.957.794.140 1.957.794.140 K 12 100,00 100,00 222,00 100,00 100,00 7,00 16,00 2026 Rp 13 4.043.203.180 4.043.203.180 2.016.527.965 2.016.527.965 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 100,00 100,00 4.043.203.180 222,00 4.043.203.180 100,00 100,00 2.016.527.965 2.016.527.965 7,00 16,00 VII-37 OPD 16 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 Dinas Perhubungan
2 2 Kode 1 16 16 02 Program 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator 3 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah uji kir angkutan umum Rasio ijin trayek Persentase layanan angkutan darat Jumlah Pelabuhan Laut, Darat/Udara/ Terminal Bis (Terminal Tipe B) Jumlah Pelabuhan Laut, Darat/Udara/ Terminal Bis (Terminal Tipe B) Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Satuan 4 Rasio Index Unit Indeks % Unit Unit % % Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 83,95 83,95 83,95 83,95
275,00 368,00 549,00 15,00 15,00 20,00 25,00 5,80 5,80 7,30 9,60 1,00 1,00 1,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,50 6,50 7,50 1.185.288.015 1.197.140.895 835.028.015 843.378.295 0,51 0,61 0,66 0,07 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 1.221.083.713 860.245.861 K 12 83,95 764,00 36,00 13,45 1,00 5,00 9,50 0,08 2026 Rp 13 1.257.716.224 886.053.237 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 83,95 764,00 36,00 13,45 1,00 5,00 9,50 1.257.716.224 886.053.237 0,75 VII-38 OPD 16 Diskominfotik Diskominfotik
2 2 2 2 2 Kode 1 16 17 17 17 18 03 06 08 Program 2 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Indikator 3 Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu Cakupan Layanan Telekomunikasi Proporsi rumah tangga dengan akses internet Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi aktif Cakupan Bina kelompok pengrajin Satuan 4 % % jumlah Indeks % % % Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 90,00 92,00 94,00 95,00 350.260.000 353.762.600 85,00 86,00 87,00 88,00 85,00 86,00 87,00 88,00 1,76 2,00 2,30 2,45 600.158.000 606.159.580 500.000.000 505.000.000 66,43 70,97 75,16 76,43 33,57 29,03 24,84 23,57 75,35 76,86 100.158.000 78,54 101.159.580 80,58 675.401.810 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 360.837.852 618.282.772 515.100.000 103.182.772 K 12 97,00 89,00 89,00 2,50 81,25 18,75 82,62 2026 Rp 13 371.662.988 636.831.255 530.553.000 106.278.255 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 97,00 371.662.988 89,00 89,00 2,50 636.831.255 530.553.000 81,25 18,75 82,62 106.278.255 VII-39 OPD 16 Diskominfotik Diskominfotik Disperindagkop Disperindagkop Disperindagkop Disperindagkop
2 2 2 2 2 2 2 Kode 1 18 18 18 18 19 19 19 02 04 05 06 02 03 Program 2 PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA Indikator 3 Rasio daya serab tenaga kerja Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Laporan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Organisasi pemuda yang aktif Jumlah prestasi olahraga Satuan 4 % Investor Rp (Milyar) Indeks Organisasi Prestasi Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 13,75 15,00 75.615.000,00 17,00 76.371.150,00 19,00 64,00 66,00 55.132.810 68,00 55.684.138 70,00 186,00 194,00 388.654.000 197,00 392.540.540 201,00 114,00 120,00 156.000.000 140,00 157.560.000 150,00 6.290.423.565 6.353.327.801 36,00 29,00 875.269.797 29,00 884.022.495 29,00 10,00 20,00 5.415.153.768 21,00 5.469.305.306 15,00 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 77.898.573,00 56.797.821 400.391.351 160.711.200 6.416.861.079 892.862.720 5.523.998.359 K 12 21,00 72,00 205,00 170,00 29,00 22,00 2026 Rp 13 80.235.530,19 58.501.755 412.403.091 165.532.536 6.481.029.689 901.791.347 5.579.238.342 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 21,00 80.235.530 72,00 58.501.755 205,00 412.403.091 170,00 165.532.536 6.481.029.689 29,00 901.791.347 22,00 5.579.238.342 VII-40 OPD 16 DPMPTSP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Setdakab DPMPTSP Disbudparpora Disbudparpora
2 2 2 2 2 2 Kode 1 20 20 21 21 22 22 02 02 07 Program 2 SAING KEOLAHRAGAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA) Indikator 3 Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunakasi Perangkat Daerah Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim Satuan 4 % % gampong % Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 101.255.105 102.267.656 90,00 92,00 101.255.105 94,00 102.267.656 95,00 100.000.000 101.000.000 50,00 52,00 100.000.000 54,00 101.000.000 55,00 135.000.000 136.350.000 135.000.000 136.350.000 35 47 14 50 30 35 34 40 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 104.313.009 104.313.009 103.020.000 103.020.000 137.713.500 137.713.500 K 12 97,00 56,00 50 50 2026 Rp 13 107.442.399 107.442.399 106.110.600 106.110.600 139.090.635 139.090.635 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 107.442.399 97,00 107.442.399 106.110.600 56,00 106.110.600 139.090.635 139.090.635 50 50 VII-41 OPD 16 Diskominfotik Diskominfotik MAA
2 2 Kode 1 23 23 02 Program 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator 3 Persentase keputusan, seruan, imbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Rasio perpustakaan persatuan penduduk Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Satuan 4 % Orang koleksi /1.000 Penduduk Orang Orang Judul Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 25 35 35 40 413.761.500 417.899.115 413.761.500 417.899.115 3557,00 3900,00 4000,00 4500,00 34.430 37.430 40.430 43.430 1,00 1,2 1,5 1,8 800,00 900,00 1000,00 1250,00 5,00 8,00 10,00 15,00 9.121 10.121 11.121 12.121 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 426.257.097 426.257.097 K 12 70 5000,00 46.430 2,00 1500,00 20,00 13.121 2026 Rp 13 439.044.810 439.044.810 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 70 439.044.810 439.044.810 5000,00 46.430 2,00 1500,00 20,00 13.121 VII-42 OPD 16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 3 3 3 3 Kode 1 24 24 27 27 27 02 02 03 Program 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator 3 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan Produksi sektor pertanian palawija Cakupan bina kelompok petani Cakupan bina kelompok petani Satuan 4 % Orang Ton Ton ton/ha Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 54.677.550 55.224.326 54.677.550 55.224.326 4,54 6,81 10,22 12,22 1,00 2,00 3,00 4,00 36.700.535.061 33.822.728.378 35.072.594.246 32.178.508.155 700.000.000,00 707.000.000,00 3.828,40 3.836,06 3.839,90 3.843,74 102.936,80 103.555,35 103.866,01 104.177,61 6,50 6,52 6,60 6,70 25.245.032.546 22.252.670.838 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 56.328.812 56.328.812 31.297.152.489 29.620.047.861 721.140.000,00 19.582.741.658 K 12 15,35 5,00 3.847,58 104.490,14 6,70 2026 Rp 13 58.018.676 58.018.676 28.436.536.206 26.709.118.440 742.774.200,00 16.546.529.728 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 58.018.676 58.018.676 15,35 5,00 28.436.536.206 26.709.118.440 742.774.200 3.847,58 104.490,14 6,70 16.546.529.728 VII-43 OPD 16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Distannak Distannak
3 3 3 Kode 1 27 27 27 03 04 05 Program 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator 3 Produksi sektor pertanian palawija Produksi pertanian padi Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Populasi ternak besar (sapi dan kerbau) Populasi ternak kecil (kambing dan domba) Produksi sektor pertanian palawija Produksi pertanian padi Satuan 4 Ton Ton ton/ha Persen ekor ekor Ton Ton Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 3.828,40 3.836,06 3.839,90 3.843,74 102.936,80 103.555,35 103.866,01 104.177,61 6,50 6,52 6,60 6,70 22,43 24,67 8.618.600.000 27,14 8.704.786.000 29,85 98.756.200 99.743.762 22.343,00 22.387,69 22.432,46 22.477,33 17.607,00 17.642,21 17.677,50 17.712,85 152.500.000,00 154.025.000,00 3.828,40 3.836,06 3.839,90 3.843,74 102.936,80 103.555,35 103.866,01 104.177,61 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 8.791.833.860 101.738.637 157.105.500,00 K 12 3.847,58 104.490,14 6,70 32,82 22.522,28 17.748,28 3.847,58 104.490,14 2026 Rp 13 8.879.752.199 104.790.796 161.818.665,00 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 3.847,58 104.490,14 6,70 32,82 8.879.752.199 104.790.796 22.522,28 17.748,28 161.818.665 3.847,58 104.490,14 VII-44 OPD 16 Distannak Distannak Distannak
3 3 3 3 3 3 3 3 Kode 1 27 30 30 31 31 32 32 32 07 03 02 02 03 Program 2 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PEMBANGUNAN Indikator 3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Produksi sektor pertanian palawija Cakupan bina kelompok petani Cakupan bina kelompok petani Jumlah UTTP yang ditera/teraulang Jumlah industri Pengolahan Jumlah transmigrasi Jumlah transmigran lokal Satuan 4 Ton/ha Ton Ton % Unit Unit UPT KK Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 6,50 6,52 6,60 6,70 257.705.500 260.282.555 3.828,40 3.836,06 3.839,90 3.843,74 102.936,80 103.555,35 103.866,01 104.177,61 62,02 53,94 52,30 56,32 500.000.000 505.000.000 38,00 53,00 500.000.000 74,00 505.000.000 104,00 883.935.215 892.774.567 4.145,00 4.195,00 883.935.215 4.245,00 892.774.567 4.295,00 244.005.600 246.445.656 4,00 4,00 51.140.080,00 4,00 51.651.480,80 4,00 410,00 410,00 62.190.520,00 410,00 62.812.425,20 410,00 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 265.488.206 515.100.000 515.100.000 910.630.058 910.630.058 251.374.569 52.684.510,42 64.068.673,70 K 12 6,70 3.847,58 104.490,14 60,62 146,00 4.345,00 4,00 410,00 2026 Rp 13 273.452.852 530.553.000 530.553.000 937.948.960 937.948.960 258.915.806 54.265.045,73 65.990.733,92 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 6,70 273.452.852 3.847,58 104.490,14 60,62 530.553.000 146,00 530.553.000 937.948.960 4.345,00 937.948.960 258.915.806 4,00 54.265.046 410,00 65.990.734 VII-45 OPD 16 Distannak Disperindagkop Disperindagkop Disnakertrans Disnakertrans
3 4 4 4 4 4 4 4 4 Kode 1 32 01 01 01 01 01 02 02 04 02 02 02 03 02 Program 2 KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DPRD PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator 3 Jumlah Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Penurunan angka inflasi Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota Satuan 4 4 Kawasan Scor Persen Persen Ada/Tidak Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10
1,00 130.675.000,00 1,00 131.981.750,00 1,00 36.761.434.158 37.029.048.500 28.981.358.526 29.171.172.111 Baik Sangat Baik 5.995.782.316 Sangat Baik 6.055.740.139 Sangat Baik 7,00 8,00 5.995.782.316 9,00 6.055.740.139 10,00 15.995.782.316 16.055.740.139 1,13 1,01 994.011.578 0,90 1.003.951.694 0,70 7.780.075.632 7.857.876.388 7.780.075.632 7.857.876.388 Ada Ada Ada Ada KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 134.621.385,00 37.569.629.470 29.554.595.553 6.176.854.942 6.176.854.942 16.176.854.942 1.024.030.728 8.015.033.916 8.015.033.916 K 12 1,00 Sangat Baik 10,00 0,50 Ada 2026 Rp 13 138.660.026,55 38.396.718.354 30.141.233.420 6.362.160.590 6.362.160.590 16.362.160.590 1.054.751.649 8.255.484.934 8.255.484.934 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 1,00 138.660.027 38.396.718.354 30.141.233.420 Sangat Baik 6.362.160.590 10,00 6.362.160.590 16.362.160.590 0,50 1.054.751.649 8.255.484.934 8.255.484.934 Ada VII-46 OPD 16 Disnakertrans SETDAKAB SETDAKAB SETDAKAB SETDAKAB Setwan DPRK
5 5 5 Kode 1 01 01 02 Program 2 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator 3 Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan QANUN Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMK yang telah ditetapkan dengan QANUN Satuan 4 Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/ tidak Ada/ tidak Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 242.663.567.959 245.090.203.638 242.663.567.959 245.090.203.638 1.840.334.386 1.858.737.730 Ada Ada Ada Ada Ada tidak tidak Ada KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 249.992.007.712 249.992.007.712 1.895.912.484 K 12 Ada Ada Ada Ada 2026 Rp 13 257.491.767.942 257.491.767.942 1.952.789.859 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 Ada Ada 257.491.767.942 257.491.767.942 1.952.789.859 Ada Ada VII-47 OPD 16 BAPPEDA
5 5 Kode 1 01 02 03 02 Program 2 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPK yang telah ditetapkan dengan PERBUB Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK Penjabaran Konsistensi Program RKPK kedalam APBK Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK Opini Audit BPK atas laporan keuangan Opini BPK terhadap laporan keuangan Persentase SILPA Persentase SILPA terhadap APBD Satuan 4 Ada/ tidak Ada/ tidak Ada/ tidak Ada/ tidak Ada/ tidak Ada/ tidak WTP/WDP WTP % % Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2.365.683.246 Ada 2.389.340.078 Ada 233.538.525.288 235.873.910.541 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 1,46 0,56 0,57 0,58 1,465 0,51 0,52 0,53 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 2.437.126.880 240.591.388.752 K 12 Ada Ada Ada Ada Ada Ada WTP WTP 0,6 0,54 2026 Rp 13 2.510.240.686 247.809.130.414 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2.510.240.686 247.809.130.414 WTP WTP 0,6 0,54 VII-48 OPD 16 BAPPEDA BPKD
5 5 5 Kode 1 02 02 03 03 04 02 Program 2 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator 3 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Persentase belanja pendidikan (20%) Persentase belanja kesehatan (10%) Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Penetapan APBD Opini Audit BPK atas laporan keuangan Persentase PAD terhadap pendapatan Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Satuan 4 % % % % % Tepat/Tidak Tepat Waktu WTP/WDP % % Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 9,99 1,02 1,04 1,06 21,22 20,4 20,81 21,22 14,15 10,2 10,4 10,61 0,83 0,67 0,69 0,7 0,14 10,2 10,4 10,61 Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu WTP WTP 774.481.585 WTP 782.226.401 WTP 4,44 7,80 1.537.246.445 7,96 1.552.618.909 8,12 864.128.740 872.770.027 4,67 4,67 4,67 4,67 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 797.870.929 1.583.671.288 890.225.428 K 12 1,08 21,65 10,82 0,71 10,82 Tepat waktu WTP 8,28 4,67 2026 Rp 13 821.807.057 1.631.181.426 916.932.191 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 1,08 21,65 10,82 0,71 10,82 Tepat waktu WTP 821.807.057 8,28 1.631.181.426 916.932.191 4,67 VII-49 OPD 16 BPKD BPKD BKPSDM
5 5 Kode 1 04 05 02 02 Program 2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator 3 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase implementasi rencana kelitbangan. Penerapan SIDa: Satuan 4 jabatan jabatan jabatan jam % Sudah/ Belum Sudah/Belu m Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 34 36,00 36,00 37,00 2611 2.612,00 2.612,00 2.612,00 2001 2.182,00 2.232,00 2.232,00 1.540.000.000 1.555.400.000 120 120,00 120,00 120,00 4,67 4,67 4,67 4,67 203.168.269 205.199.952 sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 1.586.508.000 209.303.951 K 12 37,00 2.615,00 2.232,00 120,00 4,67 sudah sudah 2026 Rp 13 1.634.103.240 215.583.069 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 37,00 2.615,00 2.232,00 1.634.103.240 120,00 4,67 215.583.069 sudah sudah VII-50 OPD 16 BKPSDM BAPPEDA
6 6 6 6 7 7 7 Kode 1 01 01 01 01 01 02 03 02 Program 2 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator 3 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Persentase tindak lanjut temuan Persentase pelanggaran pegawai Jumlah temuan BPK Tingkat Kapabilitas Akuntalitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Nilai Lakip Satuan 4 % % % % % Temuan Level Nilai Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 2,04081633 10 30 50 2 10 30 50 64 65 70 75 2.042.654.186 2.063.080.728 2.042.654.186 2.063.080.728 89 90 1.979.528.786 92 1.999.324.074 94 0,5 0,4 0,39 0,38 20 18 16 15 2 3 63.125.400 3 63.756.654 3 342.597.740 346.023.717 342.597.740 346.023.717 36,63 C 60 B 13.453.045 65 B 13.587.575 70 B 1.700.000 1.717.000 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 2.104.342.342 2.104.342.342 2.039.310.555 65.031.787 352.944.192 352.944.192 13.859.327 1.751.340 K 12 80 80 80 96 0,37 14 3 81 A 2026 Rp 13 2.167.472.613 2.167.472.613 2.100.489.872 66.982.741 363.532.518 363.532.518 14.275.107 1.803.880 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 80 80 80 2.167.472.613 2.167.472.613 96 2.100.489.872 0,37 14 3 66.982.741 363.532.518 363.532.518 81 A 14.275.107 1.803.880 VII-51 OPD 16 Inspektorat Inspektorat 10 Kecamatan Kec. Kuala
7 Kode 1 01 02 Program 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator 3 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Satuan 4 Scor Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 1.500.000 1.515.000 1.800.000 1.818.000 1.300.000 1.313.000 1.253.045 1.265.575 1.400.000 1.414.000 1.600.000 1.616.000 1.300.000 1.313.000 1.600.000 1.616.000 1.400.000 1.414.000 Baik Sangat Baik 56.681.570 Sangat Baik 57.248.386 Sangat Baik 6.031.570 6.091.886 5.700.000 5.757.000 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 1.545.300 1.854.360 1.339.260 1.290.887 1.442.280 1.648.320 1.339.260 1.648.320 1.442.280 58.393.353 6.213.723 5.872.140 K 12 Sangat Baik 2026 Rp 13 1.591.659 1.909.991 1.379.438 1.329.614 1.485.548 1.697.770 1.379.438 1.697.770 1.485.548 60.145.154 6.400.135 6.048.304 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 1.591.659 1.909.991 1.379.438 1.329.614 1.485.548 1.697.770 1.379.438 1.697.770 1.485.548 Sangat Baik 60.145.154 6.400.135 6.048.304 VII-52 OPD 16 Kec. Kuala Pesisir Kec. Darul Makmur Kec. Tripa Makmur Kec. Tadu Raya Kec. Suka Makmue Kec. Seunagan Kec. Seunagan Timur Kec. Beutong Kec. Beutong Ateuh Banggalang 10 Kecamatan Kec. Kuala Kec. Kuala Pesisir
7 Kode 1 01 03 Program 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator 3 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Satuan 4 Kelompok Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 5.800.000 5.858.000 5.600.000 5.656.000 5.800.000 5.858.000 5.650.000 5.706.500 5.700.000 5.757.000 5.500.000 5.555.000 5.400.000 5.454.000 5.500.000 5.555.000 222,00 222,00 89.357.945 222,00 90.251.524 222,00 8.900.000 8.989.000 8.350.000 8.433.500 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 5.975.160 5.769.120 5.975.160 5.820.630 5.872.140 5.666.100 5.563.080 5.666.100 92.056.555 9.168.780 8.602.170 K 12 222,00 2026 Rp 13 6.154.415 5.942.194 6.154.415 5.995.249 6.048.304 5.836.083 5.729.972 5.836.083 94.818.252 9.443.843 8.860.235 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 6.154.415 5.942.194 6.154.415 5.995.249 6.048.304 5.836.083 5.729.972 5.836.083 222,00 94.818.252 9.443.843 8.860.235 VII-53 OPD 16 Kec. Darul Makmur Kec. Tripa Makmur Kec. Tadu Raya Kec. Suka Makmue Kec. Seunagan Kec. Seunagan Timur Kec. Beutong Kec. Beutong Ateuh Banggalang 10 Kecamatan Kec. Kuala Kec. Kuala Pesisir
7 Kode 1 01 05 Program 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator 3 Nilai Lakip Satuan 4 Nilai Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 9.500.000 9.595.000 8.750.000 8.837.500 8.657.945 8.744.524 9.150.000 9.241.500 9.250.000 9.342.500 9.200.000 9.292.000 8.700.000 8.787.000 8.900.000 8.989.000 36,63 C 60 B 24.123.565 65 B 24.364.801 70 B 2.600.000 2.626.000 2.700.000 2.727.000 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 9.786.900 9.014.250 8.919.415 9.426.330 9.529.350 9.477.840 8.962.740 9.168.780 24.852.097 2.678.520 2.781.540 K 12 81 A 2026 Rp 13 10.080.507 9.284.678 9.186.997 9.709.120 9.815.231 9.762.175 9.231.622 9.443.843 25.597.660 2.758.876 2.864.986 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 10.080.507 9.284.678 9.186.997 9.709.120 9.815.231 9.762.175 9.231.622 9.443.843 81 A 25.597.660 2.758.876 2.864.986 VII-54 OPD 16 Kec. Darul Makmur Kec. Tripa Makmur Kec. Tadu Raya Kec. Suka Makmue Kec. Seunagan Kec. Seunagan Timur Kec. Beutong Kec. Beutong Ateuh Banggalang 10 Kecamatan Kec. Kuala Kec. Kuala Pesisir
7 Kode 1 01 05 Program 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator 3 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Satuan 4 Scor Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 3.000.000 3.030.000 2.600.000 2.626.000 2.700.000 2.727.000 2.300.000 2.323.000 2.700.000 2.727.000 3.023.565 3.053.801 2.500.000 2.525.000 2.600.000 2.626.000 Baik Sangat Baik 26.723.565 Sangat Baik 26.990.801 Sangat Baik 2.600.000 2.626.000 2.700.000 2.727.000 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 3.090.600 2.678.520 2.781.540 2.369.460 2.781.540 3.114.877 2.575.500 2.678.520 27.530.617 2.678.520 2.781.540 K 12 Sangat Baik 2026 Rp 13 3.183.318 2.758.876 2.864.986 2.440.544 2.864.986 3.208.323 2.652.765 2.758.876 28.356.535 2.758.876 2.864.986 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 3.183.318 2.758.876 2.864.986 2.440.544 2.864.986 3.208.323 2.652.765 2.758.876 Sangat Baik 28.356.535 2.758.876 2.864.986 VII-55 OPD 16 Kec. Darul Makmur Kec. Tripa Makmur Kec. Tadu Raya Kec. Suka Makmue Kec. Seunagan Kec. Seunagan Timur Kec. Beutong Kec. Beutong Ateuh Banggalang 10 Kecamatan Kec. Kuala Kec. Kuala Pesisir
7 Kode 1 01 06 Program 2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator 3 Nilai Lakip Satuan 4 Nilai Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 3.000.000 3.030.000 2.600.000 2.626.000 2.700.000 2.727.000 2.300.000 2.323.000 2.700.000 2.727.000 3.023.565 3.053.801 2.500.000 2.525.000 2.600.000 2.626.000 36,63 C 60 B 66.129.025 65 B 66.790.315 70 B 7.130.600 7.201.906 6.208.150 6.270.232 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 3.090.600 2.678.520 2.781.540 2.369.460 2.781.540 3.114.877 2.575.500 2.678.520 68.126.122 7.345.944 6.395.636 K 12 81 A 2026 Rp 13 3.183.318 2.758.876 2.864.986 2.440.544 2.864.986 3.208.323 2.652.765 2.758.876 70.169.905 7.566.322 6.587.505 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 3.183.318 2.758.876 2.864.986 2.440.544 2.864.986 3.208.323 2.652.765 2.758.876 81 A 70.169.905 7.566.322 6.587.505 VII-56 OPD 16 Kec. Darul Makmur Kec. Tripa Makmur Kec. Tadu Raya Kec. Suka Makmue Kec. Seunagan Kec. Seunagan Timur Kec. Beutong Kec. Beutong Ateuh Banggalang 10 Kecamatan Kec. Kuala Kec. Kuala Pesisir
7 Kode 1 01 06 Program 2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator 3 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Satuan 4 Scor Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 7.860.320 7.938.923 6.840.350 6.908.754 6.121.350 6.182.564 6.320.750 6.383.958 5.784.155 5.841.997 5.600.000 5.656.000 7.650.450 7.726.955 6.612.900 6.679.029 Baik Sangat Baik 66.129.025 Sangat Baik 66.790.315 Sangat Baik 7.130.600 7.201.906 6.208.150 6.270.232 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 8.097.702 7.046.929 6.306.215 6.511.637 5.958.836 5.769.120 7.881.494 6.812.610 68.126.122 7.345.944 6.395.636 K 12 Sangat Baik 2026 Rp 13 8.340.633 7.258.336 6.495.401 6.706.986 6.137.602 5.942.194 8.117.938 7.016.988 70.169.905 7.566.322 6.587.505 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 8.340.633 7.258.336 6.495.401 6.706.986 6.137.602 5.942.194 8.117.938 7.016.988 Sangat Baik 70.169.905 7.566.322 6.587.505 VII-57 OPD 16 Kec. Darul Makmur Kec. Tripa Makmur Kec. Tadu Raya Kec. Suka Makmue Kec. Seunagan Kec. Seunagan Timur Kec. Beutong Kec. Beutong Ateuh Banggalang 10 Kecamatan Kec. Kuala Kec. Kuala Pesisir
8 8 8 Kode 1 01 01 03 Program 2 UNSUR KEWILAYAHAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN Indikator 3 Kegiatan pembinaan politik daerah Satuan 4 Kegiatan Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 7.860.320 7.938.923 6.840.350 6.908.754 6.121.350 6.182.564 6.320.750 6.383.958 5.784.155 5.841.997 5.600.000 5.656.000 7.650.450 7.726.955 6.612.900 6.679.029 1.019.682.976 1.029.879.806 1.019.682.976 1.029.879.806 Tidak ada Ada 1.009.475.976 Ada 1.019.570.736 Ada KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 8.097.702 7.046.929 6.306.215 6.511.637 5.958.836 5.769.120 7.881.494 6.812.610 1.050.477.402 1.050.477.402 1.039.962.150 K 12 Ada 2026 Rp 13 8.340.633 7.258.336 6.495.401 6.706.986 6.137.602 5.942.194 8.117.938 7.016.988 1.081.991.724 1.081.991.724 1.071.161.015 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 8.340.633 7.258.336 6.495.401 6.706.986 6.137.602 5.942.194 8.117.938 7.016.988 1.081.991.724 1.081.991.724 Ada 1.071.161.015 VII-58 OPD 16 Kec. Darul Makmur Kec. Tripa Makmur Kec. Tadu Raya Kec. Suka Makmue Kec. Seunagan Kec. Seunagan Timur Kec. Beutong Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kesbangpol
8 9 9 9 Kode 1 01 01 01 04 02 Program 2 PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN UNSUR KEWILAYAHAN KEKHUSUSAN ACEH PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH Indikator 3 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Pemberdayaan sarana dan prasarana keagamaan (%) Pembinaan dakwah agama bagi masyarakat Rata-Rata Jamaah mesjid (Agung dan Jamik) Per Waktu Sholat Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi Satuan 4 Ada/tidak Unit Orang Orang Mesjid Orang Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 Tidak ada Ada 10.207.000 Ada 10.309.070 Ada 68.489.460.072 69.174.354.673 68.489.460.072 69.174.354.673 34.060.157.701 34.400.759.278 463,00 463,00 463,00 463,00 220,00 222,00 222,00 222,00 38,00 50,00 60,00 60,00 55,00 60,00 65,00 70,00 95,00 100,00 105,00 110,00 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 10.515.251 70.557.841.766 70.557.841.766 35.088.774.464 K 12 Ada 463,00 222,00 60,00 75,00 115,00 2026 Rp 13 10.830.709 72.674.577.019 72.674.577.019 36.141.437.697 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 Ada 10.830.709 72.674.577.019 72.674.577.019 36.141.437.697 463,00 222,00 60,00 75,00 115,00 VII-59 OPD 16 Kesbangpol Dinas Syariat Islam
9 Kode 1 01 02 Program 2 PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH Indikator 3 Jumlah Penghafal Al- Qur'an (Hafiz) 30 Juz Angka melek Al-Quran penduduk usia 06 - 21 tahun, yang beragama islam Angka melek Al-Quran penduduk umur > 21 tahun, yang beragama islam Standarisasi Pendidikan Dayah Persentase dayang Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe) Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin Satuan 4 Orang % % Ada/Tidak % Mesjid Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 80,00 90,00 100,00 110,00 90,00 92,00 94,00 96,00 87,00 88,00 89,00 90,00 Ada Ada Ada Ada 85,00 86,00 87,00 88,00 55,00 60,00 243.290.620 65,00 245.723.526 70,00 24.150.000 24.391.500 24.221.500 24.463.715 24.650.000 24.896.500 24.500.000 24.745.000 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 250.637.997 24.879.330 24.952.989 25.394.430 25.239.900 K 12 120,00 98,00 91,00 Ada 89,00 75,00 2026 Rp 13 258.157.137 25.625.710 25.701.579 26.156.263 25.997.097 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 120,00 98,00 91,00 Ada 89,00 75,00 258.157.137 25.625.710 25.701.579 26.156.263 25.997.097 VII-60 OPD 16 10 Kecamatan Kec. Kuala Kec. Kuala Pesisir Kec. Darul Makmur Kec. Tripa Makmur
9 9 9 Kode 1 01 01 01 02 03 04 Program 2 PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH PROGRAM BAITUL MAL Indikator 3 Standarisasi Pendidikan Dayah Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi Jumlah ZIS yang terhimpun Satuan 4 Ada/Tidak Orang Rp. Milyar Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 24.443.000 24.687.430 24.626.120 24.872.381 24.350.000 24.593.500 24.000.000 24.240.000 24.350.000 24.593.500 24.000.000 24.240.000 Ada Ada 34.060.157.701 Ada 34.400.759.278 Ada 95,00 100,00 125.854.050 105,00 127.112.591 110,00 7.222.574.235 7.294.799.977 792,00 832,00 874,00 918,00 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 25.181.179 25.369.829 25.085.370 24.724.800 25.085.370 24.724.800 35.088.774.464 129.654.842 7.440.695.977 K 12 Ada 115,00 964,00 2026 Rp 13 25.936.614 26.130.924 25.837.931 25.466.544 25.837.931 25.466.544 36.141.437.697 133.544.488 7.663.916.856 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 25.936.614 26.130.924 25.837.931 25.466.544 25.837.931 25.466.544 Ada 36.141.437.697,48 115,00 133.544.488 7.663.916.856 964,00 VII-61 OPD 16 Kec. Tadu Raya Kec. Suka Makmue Kec. Seunagan Kec. Seunagan Timur Kec. Beutong Kec. Beutong Ateuh Banggalang Dinas Syariat Islam MPU Baitul Mal
Kode 1 Program 2 Indikator 3 Jumlah Penghimpunan ZISWAF Jumlah ZISWAF yang disalurkan Satuan 4 Jumlah Penghimpunan ZISWAF Jumlah ZISWAF yang disalurkan Tahun/Target Kondisi Awal 2021 2023 2024 K Rp K Rp K 5 6 7 8 9 10 Rp (000) 792,00 832,00 874,00 Rp (000) 792,00 832,00 874,00 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD 2025 Rp 11 K 12 918,00 918,00 2026 Rp 13 Kondisi Akhir Pada Tahun 2026 K Rp 14 15 918,00 918,00 VII-62 OPD 16
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merujuk pada hasil perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2023-2026 sebelumnya. Indikator makro merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Kabupaten Nagan Raya terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, PDRB per Kapita dan Indeks Gini. Penetapan IKU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya IKU juga digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir periode masa jabatan. Untuk periode tahun 2023-2026 merupakan tahun perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh PJ. Kepala Daerah yang ditunjuk. Indikator kinerja yang baik Makro, IKU maupun IKD sebaiknya memenuhi kriteria spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur, dapat dikuantifikasikan dan harus dapat dihitung/diukur. Selanjutnya, penetapan Indikator Makro, IKU dan IKD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : KINERJA PENYELENGGARAAN PD VIII-1
No 1 2 3 4 5 No 1 2 Tabel 8.1 Penetapan Indikator Makro Kabupaten Nagan Raya, 2023-2026 Indikator Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 Target 2024 2025 2026 Pertumbuhan Ekonomi % 3,54 4,2 4,3 4,4 4,5 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 69,31 70,20 71,20 71,53 72,42 Angka Kemiskinan % 18,23 18,00 17,80 17,50 17,00 PDRB Per Kapita Juta Rupiah 45,12 45,44 45,68 45,75 46,00 Indeks Gini Indeks 0,268 0,267 0,266 0,265 0,264 Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya, 2023-2026 Target Indikator Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 2025 2026 Opini Audit BPK atas laporan keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP Tingkat Kapabilitas Akuntalitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Level 2 3 3 3 3 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026) 4,5 72,42 17,00 46,00 0,264 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026) WTP 3 SKPK Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda SKPK BPKD Inspektorat VIII-2 Sumber Data BPS BPS BPS BPS BPS Sumber Data BPKD Inspektorat
No 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Nilai LAKIP Jumlah ZIS yang terhimpun Persentase penyelesaian kasus pelanggaran syariat islam Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persentase akses sanitasi Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu Prevalansi Stunting Kabupaten Layak Anak Persentase PAD terhadap pendapatan Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 Scor baik baik Nilai 36,63 C 60 B Rp. Milyar 792 832 % 80 81 Unit 227 100 Indeks 3,33 3,02 Indeks 0,94 0,93 % 4,99 4,08 % 73,48 73,98 % 90 92 % 17,3 16,5 Level
madya % 4,44 7,80 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2024 baik 65 B 874 85 100 3,00 0,92 3,92 74,48 94 15,4 pratama 7,96 2025 baik 70 BB 918 85 100 2,98 0,91 3,78 74,98 95 14,2 madya 8,12 2026 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026) sangat baik sangat baik 81 A WTP 964 3 85 85 100 627 2,96 2,96 0,90 0,90 3,64 3,64 75,48 75,48 97 97 13 13 Nindya Nindya 8,28 8,28 SKPK Setdakab (Bag. Pemerintahan) Setdakab (Bag. Organisasi) Baitul Mal Satpol PP dan WH PERKIM Dinsos Dinsos Disnakertrans PERKIM DISKOMINFOTIK Dinkes DPMGP4 BPKD VIII-3 Sumber Data Setdakab (Bag. Pemerintahan) Setdakab (Bag. Organisasi) Baitul Mal Satpol PP dan WH PERKIM BPS BPS Disnakertrans PERKIM DISKOMINFOTIK Dinkes DPMGP4 BPKD
No Indikator 16 Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) No Indikator ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 PDRB per kapita ADHB 2 Indek Gini Ratio 3 Jumlah Penduduk Miskin 4 Angka Melek Huruf Target Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 2025 2026 Rp (Triliun) 2384 2480 2530 2580 2632 Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nagan Raya, 2023-2026 Satuan Kondisi Awal (2021) Target 2023 2024 2025 2026 Juta Rupiah 45,12 45,44 45,68 45,75 46,00 Indeks 0,268 0,267 0,266 0,265 0,264 Jiwa (Ribu) 30,71 29,63 29,42 29,21 28,28 % 98,00 98,12 98,28 98,50 98,62 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026) SKPK Sumber Data 2632 DPMPTSP DPMPTSP Kondisi Akhir (2026) SKPK Sumber Data 46,00 Bappeda BPS 0,264 Bappeda BPS 28,28 Bappeda BPS 98,62 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan VIII-4
No 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 Indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHB Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB ADHB Produksi sektor pertanian palawija Produksi pertanian padi Produksi perkebunan sawit rakyat Produksi perkebunan Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 Tahun 8,96 9,00 9,18 Tahun 14,14 14,26 14,38 % 97.758 500 400 % 44,94 45,11 45,34 % 4,39 4,49 4,59 % 9,49 10,20 10,50 Ton 3.828 3.836 3.840 Ton 102.937 103.555 103.866 Ton 547.888 560.559 569.934 Ton 5.325,79 5.458,93 5.595,41 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 9,24 14,45 300 45,55 4,61 10,80 3.844 104.178 579.310 5.735,29 2026 9,32 14,58 200 45,70 4,65 11,20 3.848 104.490 588.685 5.878,68 Kondisi Akhir (2026) 9,32 14,58 200 45,70 4,65 11,20 3.848 104.490 588.685 6.025,64 SKPK Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Sosial Distanak/ DKPP/ Disbun Disperindagkop Disperindagkop DISTANNAK DISTANNAK DISBUN DISBUN Sumber Data Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Sosial BPS BPS BPS DISTANNAK DISTANNAK DISBUN DISBUN VIII-5
No Indikator ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 2 Pengeluaran Per Kapita ASPEK PELAYANAN UMUM Layanan Urusan Wajib Dasar 1 Pendidikan 1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.2. Angka partisipasi kasar APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 % 54,00 55,00 56,00 Rp (Ribu) 8,22 8,30 8343,00 % 42,17 42,66 43,17 % 100,00 100,00 100,00 % 100,00 100,00 100,00 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 57,00 8402,00 43,61 100,00 100,00 2026 58,00 8464,00 43,88 100,00 100,00 Kondisi Akhir (2026) 58,00 8464,00 43,88 100,00 100,00 SKPK Bappeda Bappeda Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Sumber Data BPS BPS Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan VIII-6
No 1.3. 1.4. Indikator APK SMA/SMK/ Angka pendidikan yang ditamatkan Tamat SD Sederajat Tamat SLTP sederajat Diploma I/II/III Diploma IV/S1 S2/S3 Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 % 96,26 96,44 96,62 % 98,83 98,92 99,02 % 95,25 95,66 95,85 % 5,25 5,35 5,49 % 60,00 60,80 60,96 % 3,00 3,14 3,28 % 89,74 89,96 90,07 % 70,04 70,43 70,74 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 96,78 99,32 95,96 5,72 61,12 3,58 90,43 70,74 2026 96,93 99,66 96,03 5,89 61,33 3,75 90,68 70,91 Kondisi Akhir (2026) 96,93 99,66 96,03 5,89 61,33 3,75 90,68 70,91 SKPK Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Sumber Data Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan VIII-7
No 1.5. 1.6 1.7 1.8 Indikator Angka partisipasi sekolah Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Melanjutkan (AM): Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Fasilitas Pendidikan: Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 % 97,00 97,19 97,55 % 85,00 85,44 85,76 % 98,73 98,96 99,11 % 92,46 92,82 92,82 % 98,12 98,26 98,26 % 98,72 98,90 98,98 Rasio Index 76,32 76,51 76,66 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 97,71 85,89 99,38 92,97 98,56 99,08 76,81 2026 97,88 85,97 99,59 93,18 98,71 99,36 76,98 Kondisi Akhir (2026) 97,88 85,97 99,59 93,18 98,71 99,36 76,98 SKPK Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Sumber Data Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan VIII-8
No Indikator 1.9 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah 1.10 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar 1.11 Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah 1.12 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar 1.13 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata 1.14 Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1 1.15 Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) 2 Kesehatan 2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 2.2. Angka kelangsungan hidup bayi Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 Rasio Index 61,55 61,88 61,97 Rasio Index 74,50 74,87 74,98 Rasio Index 61,27 61,65 61,89 Rasio Index 72,64 72,97 73,18 Rasio Index 56,32 56,63 56,79 % 98,72 98,99 99,17 % 83,50 83,72 83,91 /1000 Kelahiran 2,75 6,4 6,1 /1000 Kelahiran 18,87 15,0 14,1 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 61,99 75,12 61,93 73,71 56,87 99,54 84,03 5,1 13,8 2026 62,08 75,52 61,98 74,03 56,92 99,84 84,46 4,3 12,2 Kondisi Akhir (2026) 62,08 75,52 61,98 74,03 56,92 99,84 84,46 4,3 12,2 SKPK Sumber Data Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan VIII-9
No Indikator 2.3. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 2.4. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup 2.5. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup 2.6. Rasio posyandu per satuan balita 2.7. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Puskesmas Puskesmas Poliklinik Poliklinik Pustu Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 /1000 Kelahiran 19,6 17,0 15,3 /1000 Kelahiran 19,01 17,9 16,6 /100000 Kelahiran 438,91 330,4 307,3 /1000 Balita 26,00 27,00 27,00 /1000 Penduduk 0,08288 0,09240 0,09131 Unit 14 16 16 /1000 Penduduk 0,03552 0,05198 0,05136 Unit 6 9 9 /1000 Penduduk 0,29007 0,28299 0,27962 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 13,3 15,5 280,4 28,00 0,09024 16 0,05640 10 0,27637 2026 11,2 13,7 250,2 28,00 0,08921 16 0,06691 12 0,27321 Kondisi Akhir (2026) 11,2 13,7 250,2 28,00 0,08921 16 0,06691 12 0,27321 SKPK Sumber Data Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan VIII-10
No Indikator Pustu 2.8. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rumah Sakit 2.9. Rasio dokter per satuan penduduk Dokter Umum Dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Spesialis Dokter Gigi Dokter Gigi Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 Unit 49 49 49 /1000 Penduduk 0,00592 0,00578 0,00571 Unit 1 1 1 /1000 Penduduk /1000 Penduduk 0,35518 0,35807 0,36522 Orang 60 62 64 /1000 Penduduk 0,11247 0,12128 0,13125 Orang 19 21 23 /1000 Penduduk 0,07104 0,07508 0,08560 Orang 12 13 15 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 49 0,00564 1 0,37225 66 0,14100 25 0,09588 17 2026 49 0,00558 1 0,37915 68 0,15054 27 0,10594 19 Kondisi Akhir (2026) SKPK Sumber Data 49 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 0,00558 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 1 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 0,37915 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 68 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 0,15054 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 27 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 0,10594 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 19 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan VIII-11
No Indikator Dokter Gigi Spesialis Dokter Gigi Spesialis 2.11. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 2.12. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 2.13. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 2.14. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 2.15. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 2.16. Cakupan balita pneumonia yang ditangani 2.17. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 /1000 Penduduk 0 0,00578 0,01141 Orang 0 1 2 % 43 66 73 % 91 92 93 % 23,42 94,1 94,1 % 100 100 100 % 51,61 95,00 95,00 % 6,8 90 100 % 40,13 85% 90% KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 0,01692 3 76 94 94,1 100 95,00 100 90% 2026 0,02230 4 80 95 94,1 100 95,00 100 90% Kondisi Akhir (2026) SKPK Sumber Data 0,02230 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 4 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 80 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 95 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 94,1 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 100 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 95,00 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 100 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 90% Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan VIII-12
No Indikator 2.18. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 2.19. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 2.20. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS 2.21. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS 2.22. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 2.23. Angka kejadian Malaria 2.24. Cakupan kunjungan bayi 2.26. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 2.27. Cakupan pelayanan nifas Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 /100.000 penduduk 104 231 211 /100.000 penduduk 1,74 31 29 % 100 100 100 % 96,39 90% 90% % 100 100 100 /100.000 penduduk <1 <1 <1 % 100% 100% 100% % 93,00 94 95 % 90,00 91 92 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 190 27 100 90% 100 <1 100% 97,00 93 2026 180 25 100 90% 100 <1 100% 98,00 94 Kondisi Akhir (2026) 180 25 100 90% 100 <1 100% 98,00 94 SKPK Sumber Data Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan VIII-13
No Indikator 2.28. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 2.29. Cakupan pelayanan anak balita 2.30. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2.31. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) 2.32. Persentase balita gizi buruk 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.1. Pekerjaan Umum: 3.1.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 3.1.2. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 % 20,45 40,00 45,00 % 68,93 70,00 72,00 % 13,00 15,00 17,00 % 100% 100% 100% % 0,09 0,80 0,70 % 40,95 42,25 43,55 Rasio Index 0,007 0,007 0,007 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 50,00 73,00 21,00 100% 0,60 44,85 0,007 2026 55,00 75,00 25,00 100% 0,50 46,15 0,007 Kondisi Akhir (2026) 55,00 75,00 25,00 100% 0,50 46,15 0,007 SKPK Sumber Data Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan PU PR PU PR PU PR PU PR PU PR PU PR VIII-14
No Indikator 3.1.3. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) 3.1.4 Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 3.1.5 Rasio jaringan irigasi 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4.1 Jumlah rumah layak huni yang terbangun 4.2 Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab 4.3 Persentase penduduk berakses air minum 4.4 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 4,5 Persentase Rumah Tangga bersanitasi 5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 % 26,63 28,24 29,86 % 22,43 24,67 27,14 Rasio Index 45,70 45,70 45,66 Unit 1029 150 150 Unit 227 100 100 % 4,27 6,40 7,42 % 5,41 9,70 11,79 % 73,48 73,98 74,48 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 31,48 29,85 45,69 150 100 8,41 13,81 74,98 2026 33,09 32,83 45,71 150 100 9,37 15,78 75,48 Kondisi Akhir (2026) 33,09 32,83 45,71 150 100 9,37 15,78 75,48 SKPK PU PR PU PR PU PR PERKIM/Baitul Mal PERKIM PERKIM PERKIM PERKIM Sumber Data PU PR PU PR PU PR PERKIM/Baitul Mal PERKIM PERKIM PERKIM PERKIM VIII-15
No Indikator 5.1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan) 5.2 Persentase Penegakan PERDA 6 Sosial 6.1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 6.2. Persentase PMKS yang tertangani (BPNT) 6.3. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (BNPT) 6.4. Adanya regulasi santunan kematian Layanan Urusan Wajib Non Dasar 1 Tenaga Kerja Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 % 65 71 75 % 30 60 67 % 17.85 200 300 % 11.071 200 200 % 6.054 200 200 Ada/ Tidak ada ada ada ada KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 79 71 100 100 100 ada 2026 82 75 100 100 100 ada Kondisi Akhir (2026) 82 75 100 100 100 ada SKPK SATPOL PP dan WH SATPOL PP dan WH DINSOS DINSOS DINSOS Bagian Keisra Sumber Data SATPOL PP dan WH SATPOL PP dan WH DINSOS DINSOS DINSOS Bagian Keisra VIII-16
No 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.2. Indikator Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Jumlah tenaga kerja di sektor industri Besaran Tenagan Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Besaran Tenagan Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Layak Anak Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 kasus 79,37 63,49 63,49 % 39,83 52,18 58,26 Orang 7,953 7,973 7,993 % NA 13,33 13,33 % 4,99 4,08 3,92 % 19,93 23,42 23,42 % 64,99 67,49 68,53 % 0,050 0,056 0,058 Level
madya pratama KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 47,62 64,33 8,013 13,33 3,78 23,42 69,58 0,062 madya 2026 47,62 70,38 8,033 13,33 3,64 23,42 70,63 0,067 Nindya Kondisi Akhir (2026) 47,62 70,38 8,033 13,33 3,64 23,42 70,63 0,067 Nindya SKPK Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans DPMGP4 Sumber Data Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans DPMGP4 VIII-17
No 2.3 2,4 3 3.1. 4 4.1 4.2 4.3 4.4 Indikator Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Rasio KDRT Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Penanggulangan Bencana dan Kerusakan Lingkungan dan Penanganan Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten Indeks Kapasitas ketahanan Bencana Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 % 16,00 17,00 17,00 % 0'07 0,05 0,05 Skor N/A 71,8 72,9 Ada/ tidak ada tidak ada Ada Ada Ada/ tidak ada tidak ada tidak ada Ada Ada/ tidak ada tidak ada Ada Ada Indeks 0,36 0,38 0,40 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 20,00 0,04 73,9 Ada Ada Ada 0,41 2026 20,00 0,04 74,0 Ada Ada Ada 0,42 Kondisi Akhir (2026) 20,00 0,04 74,0 Ada Ada Ada 0,42 SKPK DPMGP4 DPMGP4 DKPP DLH DLH DLH BPBD Sumber Data DPMGP4 DPMGP4 DKPP DLH DLH DLH BPBD VIII-18
No 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Persentase jumlah sampah yang tertangani Jumlah Sarana prasarana persampahan Persentase cakupan area pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 Indeks 73,96 57,42 57,65 Persen 26,37 34,07 34,85 Unit 1.026 1.200 1.500 Persen 4,66 4,66 4,87 % 93,79 98,25 98,75 % 89,37 90,5 92,50 Sudah/ belum Sudah Sudah Sudah % 93,79 98,25 98,75 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 57,88 35,54 1.700 5,08 98,95 93,25 Sudah 98,95 2026 58,11 36,15 2.000 5,31 99,4 94 Sudah 99,4 Kondisi Akhir (2026) 58,11 36,15 2.000 5,31 99,4 94 Sudah 99,4 SKPK DLH DLH DLH DLH Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Sumber Data DLH DLH DLH DLH Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil VIII-19
No 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 Indikator Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Persentase LSM aktif Persentase LPM Berprestasi Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 % 70 100 100 Kelompok 222 222 222 Kelompok 222 222 222 % 100 100 100 % 100 100 100 % 100 100 100 % 100 100 100 % 100 100 100 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 100 222 222 100 100 100 100 100 2026 100 222 222 100 100 100 100 100 Kondisi Akhir (2026) 100 222 222 100 100 100 100 100 SKPK DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 Sumber Data DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 VIII-20
No 6.9 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Indikator Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Total Fertility Rate (TFR) Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio Akseptor KB Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15- 19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 % 100 100 100 % 2,77 2,60 2,50 % 2,1 2 2 Anak 3 2 2 % 69 70 71 % 69 70,0 71,0 /1.000 perempuan 0,87 0,7 0,65 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 100 2,40 2 2 72 72,0 0,6 2026 100 2,40 2 2 73 73,0 0,5 Kondisi Akhir (2026) 100 2,40 2 2 73 73,0 0,5 SKPK DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 Sumber Data DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 DPMGP4 VIII-21
No 7.7 8 8.1 8.1 8.2 8.3 Indikator Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum Angkutan Darat Angkutan Udara Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Jumlah Bandar Udara Jumlah Terminal Tipe B Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 % 100 100 100 Trayek
Frek 36
576 720
Indeks
15 20
Unit
275 368
Unit 1
Unit 1
KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target
2025 100
8 1152
25 549
2026 100
10 1440
36 764
Kondisi Akhir (2026)
100 10
1440 36
764 1
1 SKPK
DPMGP4 Dishub
Dishub Dishub
Dishub Dishub
Dishub Sumber Data DPMGP4
Dishub Dishub
Dishub Dishub
Dishub Dishub
VIII
No 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9 Indikator Pelabuhan Laut Persentase layanan angkutan darat Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Pemasangan Rambu-rambu Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang yang terangkut angkutan umum Angkutan Udara Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Bandara Komunikasi dan Informatika Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 Unit 1 2 2 %
5,8 7,3
4,5 6,5 % 12 24 38 Rasio Index 83,95 85,63 89,10 Orang 1.716 43.200 54.000 Kg 8.506 212.705 233.976 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 2 9,60 7,5 42 90,25 86.400 257.373 2026 3 13,45 9,5 68 94,41 108.000 283.110 Kondisi Akhir (2026) 3 13,45 9,5 68 94,41 108.000 283.110 SKPK Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Sumber Data Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub VIII-23
No Indikator 9.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 9.2 Cakupan Layanan Telekomunikasi 9.3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon 10 Koperasi, UMKM 10.1 Persentase koperasi aktif 10.2 Persentase koperasi tidak aktif 10.3 Persentase pelatihan untuk pelaku UMKM 10.2 Jumlah pemasaran UMKM 11 Penanaman Modal Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 % 0,51 0,61 0,66 % 85 86 87 % 85 86 87 % 66,43 70,97 75,16 % 33,57 29,03 24,84 % 34,57 14,05 6,89 Unit 74 89 94 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 0,70 88 88 76,43 23,57 9,46 99 2026 0,75 89 89 81,25 18,75 12,81 105 Kondisi Akhir (2026) 0,75 89 89 81,25 18,75 12,81 105 SKPK Sumber Data DISKOMINFOTIK DISKOMINFOTIK DISKOMINFOTIK DISKOMINFOTIK DISKOMINFOTIK DISKOMINFOTIK Disperindagkop dan UKM Disperindagkop dan UKM Disperindagkop dan UKM Disperindagkop dan UKM Disperindagkop dan UKM Disperindagkop dan UKM Disperindagkop dan UKM Disperindagkop dan UKM VIII-24
No Indikator 11.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 11.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 11.3 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 11,4 Rasio daya serap tenaga kerja 11,5 Laporan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan 12 Kepemudaan dan Olah Raga 12.1. Jumlah Organisasi pemuda yang aktif 12.2. Cakupan pembinaan olahraga 12.3. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi 12.4. Cakupan pembinaan atlet muda Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 Investor 64 66 68 Rp (Triliun) 2384 2480 2530 Rp (Milyar) 186 194 197 % 13,75 15,00 17,00 Indeks
120 140 Organisasi 36 29 29 % 100 100 100 % 92,28 92,30 92,32 % 55,42 55,47 55,52 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 70 2580 201 19,00 150 29 100 92,34 55,57 2026 72 2632 205 21,00 170 29 100 92,36 55,62 Kondisi Akhir (2026) 72 2632 205 21,00 170 29 100 92,36 55,62 SKPK DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Sumber Data DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora VIII-25
No Indikator 12.5 Jumlah atlet berprestasi 12.6 Jumlah prestasi olahraga 13 Statistik 13.1 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi 13.2 Buku "kabupaten dalam angka" 13.3 Buku "PDRB" 14 Persandian 14.1. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah 15 Kebudayaan 15.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 Atlet 25 15 35 Prestasi 10 20 21 Ada/tidak ada ada ada Ada/tidak ada ada ada Ada/tidak ada ada ada % 50 52 54 Festival 3 2 3 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 25 15 ada ada ada 55 2 2026 40 22 ada ada ada 56 3 Kondisi Akhir (2026) 40 22 ada ada ada 56 3 SKPK Disbudparpora Disbudparpora BPS BPS BPS Diskominfotik Disbudparpora Sumber Data Disbudparpora Disbudparpora BPS BPS BPS Diskominfotik Disbudparpora VIII-26
No Indikator 15.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 15.3 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu 16 Perpustakaan 16.1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 16.2. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 16.3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk 16.4 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun 16.5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 16.6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat 17 Kearsipan Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 % 1 4 3 unit 2 4 5 Orang 3557 3900 4000 koleksi 34.430 37.430 40.430 /1.000 Penduduk 1 1,2 1,5 Orang 800 900 1.000 Judul 9.121 10.121 11.121 Orang 5 8 10 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 4 6 4500 43.430 1,8 1250 12.121 15 2026 3 8 5000 46.430 2 1500 13.121 20 Kondisi Akhir (2026) 3 8 5000 46.430 2 1500 13.121 20 SKPK Disbudparpora Disbudparpora Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumber Data Disbudparpora Disbudparpora Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip VIII-27
No Indikator 17.1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 17.2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan Layanan Urusan Pilihan 1 Pariwisata 1.1. Kunjungan wisata 1.2. Lama kunjungan Wisata 1.3. Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan 2, Pertanian 2.1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 2.2. Cakupan bina kelompok petani Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 % 4,54 6,81 10,22 Orang 1 2 3 % 90,06 91,08 91,12 Hari 14,63 15,65 15,68 Lokasi 7 3 2 ton/ha 6,50 6,52 6,60 % 62,02 53,94 52,30 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 12,22 4 91,15 15,70 4 6,70 56,32 2026 15,35 5 91,18 15,75 3 6,70 60,62 Kondisi Akhir (2026) 15,35 5 91,18 15,75 3 6,70 60,62 SKPK Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Distannak Distannak Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Distannak Distannak VIII-28
No 4 4.1. 5 5.1. 5.2. 5.3. 6 6.1. 6.2 6.3 Indikator Perdagangan Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang Perindustrian Cakupan Bina kelompok pengrajin Jumlah industri Pengolahan Kawasan Industri Tansmigrasi Jumlah transmigran lokal Jumlah transmigrasi Jumlah Pengembangan Kawasan Trasmigrasi Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 Unit 38 53 74 % 73,91 82,61 86,96 Unit 4145 4195 4245 Unit 0 1 0 KK 410 410 410 UPT 4 4 4 Kawasan 4 1 1 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 104 91,30 4295 0 410 4 1 2026 146 100 4345 0 410 4 1 Kondisi Akhir (2026) 146 100 4345 0 410 4 1 SKPK Disperindagkop dan UKM Disperindagkop dan UKM Disperindagkop dan UKM Disperindagkop dan UKM Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Sumber Data Disperindagkop dan UKM Disperindagkop dan UKM Disperindagkop dan UKM Disperindagkop dan UKM Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans VIII-29
No 7 7.1. 8 8.1. 8.2 9 9.1 9.2 Indikator Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya Peternakan Populasi ternak besar (sapi dan kerbau) Populasi ternak kecil (kambing dan domba) Pertanahan Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah negara Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 Ton 2.036,14 4.344,57 4.561,86 Ton 940,84 3.406,96 3.577,31 Ton 1.095,30 937,61 984,55 ekor 22.343 22.388 22.432 ekor 17.607 17.642 17.677 % 61,34 67,63 71,01 % 60 66 69 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 4.789,46 3.756,18 1.033,28 22.477 17.713 74,56 72 2026 5.029,46 3.943,99 1.085,47 22.522 17.748 78,29 75 Kondisi Akhir (2026) 5.029,46 3.943,99 1.085,47 22.567 17.784 78,29 75 SKPK DKPP DKPP DKPP Distannak Distannak Dinas Pertanahan Dinas Pertanahan Sumber Data DKPP DKPP DKPP Distannak Distannak Dinas Pertanahan Dinas Pertanahan VIII-30
No Indikator Penunjang Urusan 1 Perencanaan Pembangunan 1.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan QANUN 1.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMK yang telah ditetapkan dengan QANUN 1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPK yang telah ditetapkan dengan PERBUB 1.4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN 1.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK 1.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPK kedalam APBK 1.7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 Ada/ tidak Ada Ada Ada Ada/ tidak Ada tidak tidak Ada/ tidak Ada Ada Ada Ada/ tidak Ada Ada Ada Ada/ tidak Ada Ada Ada Ada/ tidak Ada Ada Ada Ada/ tidak Ada Ada Ada KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2026 Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Kondisi Akhir (2026) Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada SKPK Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Sumber Data Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda VIII-31
No Indikator 2 Keuangan 2.1. Opini BPK terhadap laporan keuangan 2.2. Persentase SILPA 2.3. Persentase SILPA terhadap APBD 2.4. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana 2.5. Persentase belanja pendidikan (20%) 2.6. Persentase belanja kesehatan (10%) 2.7. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung 2.8. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa 2.9. Penetapan APBD Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 WTP/WDP WTP WTP WTP % 1,465 0,560 0,57 % 1,465 0,51 0,52 % 9,99 1,02 1,04 % 21,22 20,40 20,81 % 14,15 10,20 10,40 % 0,83 0,67 0,69 % 0,14 10,20 10,40 Tepat/Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 WTP 0,58 0,53 1,06 21,22 10,61 0,70 10,61 Tepat Waktu 2026 WTP 0,60 0,54 1,08 21,65 10,82 0,71 10,82 Tepat Waktu Kondisi Akhir (2026) WTP 0,60 0,54 1,08 21,65 10,82 0,71 11,04 Tepat Waktu SKPK BPKD BPKD BPKD BPKD BPKD BPKD BPKD BPKD BPKD Sumber Data BPKD BPKD BPKD BPKD BPKD BPKD BPKD BPKD BPKD VIII-32
No 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Indikator Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Indeks profesionalitas ASN Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 jam 120 jam 120 jam 120 jam % 4,672 4,672 4,672 % 1,0273 1,0273 1,0273 jabatan 34 36 36 jabatan 2611 2612 2612 jabatan 2.001 2182 2232 Indeks 26,14 59 60 Indeks 1,76 2,00 2,30 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 120 jam 4,672 1,0273 37 2612 2232 65 2,45 2026 120 jam 4,672 1,0273 37 2615 2232 70 2,50 Kondisi Akhir (2026) 120 jam 4,672 1,0273 37 2615 2232 70 2,50 SKPK BKPSDM BKPSDM BKPSDM BKPSDM BKPSDM BKPSDM BKPSDM Diskominfotik, Setdakab (Bag. Organisasi) Sumber Data BKPSDM BKPSDM BKPSDM BKPSDM BKPSDM BKPSDM BKPSDM Diskominfotik, Setdakab (Bag. Organisasi) VIII-33
No Indikator 3.8. Meningkatnya nilai SAKIP 4 Penelitian dan pengembangan 4.2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Penerapan SIDa: 4.3. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. 4.4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. 5 Pengawasan 5.1. Persentase tindak lanjut temuan 5.2. Persentase pelanggaran pegawai Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 Unit 36,63 C 60 B 65 B Sudah/ Belum sudah sudah sudah % 2 10 30 % 64 65 70 % 89 90 92 % 0,5 0,4 0,39 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 70 BB sudah 50 75 94 0,38 2026 81 A sudah 80 80 96 0,37 Kondisi Akhir (2026) 81 A sudah 80 80 96 0,37 SKPK Setdakab (Bag. Organisasi) Bappeda Bappeda Bappeda Inspektorat Inspektorat Sumber Data Setdakab (Bag. Organisasi) Bappeda Bappeda Bappeda Inspektorat Inspektorat VIII-34
No Indikator 5.3. Jumlah temuan BPK 6 Sekretariat Dewan 6.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota 6.2. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda 6.3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran 6,4 Jumlah Qanun yang disahkan Keistimewaan dan Kekhususan Aceh 1 Pendidikan Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 Temuan 20 18 16 Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada/Tidak Ada Ada Ada Peraturan Daerah/ Qanun 8 12 9 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 15 Ada Ada Ada 9 2026 14 Ada Ada Ada 8 Kondisi Akhir (2026) 14 Ada Ada Ada 8 SKPK Inspektorat Sekretariat DPRK Sekretariat DPRK Sekretariat DPRK Sekretariat DPRK Sumber Data Inspektorat Sekretariat DPRK Sekretariat DPRK Sekretariat DPRK Sekretariat DPRK VIII-35
No 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Indikator Jumlah Penghafal Al-Qur'an (Hafiz) 30 Juz Angka melek Al-Quran penduduk usia 06 - 21 tahun, yang beragama islam Angka melek Al-Quran penduduk umur > 21 tahun, yang beragama islam Standarisasi Pendidikan Dayah Persentase dayah Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe) Kebudayaan Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim Persentase keputusan, seruan, imbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah Meningkatnya pemahaman terhadap Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah, Seni , Adat, Istiadat Aceh yang Bernilai Luhur Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 Orang 80 90 100 % 90 92 94 % 87 88 89 Ada/Tidak Ada Ada Ada % 85 86 87 gampong 35 47 50 % 30 35 40 % 25 35 40 wilayah 23 25 27 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 110 96 90 Ada 88 50 45 60 30 2026 120 98 91 Ada 89 50 50 70 35 Kondisi Akhir (2026) 120 98 91 Ada 89 50 50 70 35 SKPK DSI DSI DSI DSI DSI Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Sumber Data DSI DSI DSI DSI DSI Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora VIII-36
No 2.5 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Indikator Jumlah warisan budaya lokal yang ditetapkan Keagamaan Pemberdayaan sarana dan prasarana keagamaan (%) Pembinaan dakwah agama bagi masyarakat Rata-Rata Jamaah mesjid (Agung dan Jamik) Per Waktu Sholat Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin Pembinaan Dinul Islam Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi Jumlah Penghimpunan ZISWAF Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 Unit 29 29 29 Unit 463 463 463 Orang 220 222 222 Orang 38 50 60 Mesjid 55 60 65 Orang 9 20 22 % 60 70 76 Orang 95 100 105 Rp (000) 792 832 874 KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 29 463 222 60 70 25 81 110 918 2026 29 463 222 60 75 30 85 115 964 Kondisi Akhir (2026) 29 463 222 60 75 30 85 115 964 SKPK Disbudparpora DSI DSI DSI DSI Satpol PP dan WH Satpol PP dan WH Baitul Mal/DSI Baitul Mal Sumber Data Disbudparpora DSI DSI DSI DSI Satpol PP dan WH Satpol PP dan WH Baitul Mal/DSI Baitul Mal VIII-37
No Indikator 3.9. Jumlah ZISWAF yang disalurkan Keistimewaan dan Kekhususan Aceh 1 Kesatuan Bangsa dan Politik 1.1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 1.2. Kegiatan pembinaan politik daerah 1.3. Jumlah LSM 1.4. Meningkatnya partispasi pemilih dalam pemilu dan pilkada serentak Satuan Kondisi Awal (2021) 2023 2024 Rp (000) 792 832 874 Ada/tidak Tidak ada Ada Ada Kegiatan Tidak ada Ada Ada LSM 10 11 12 persen 85% 87% 88% KINERJA PENYELENGGARAAN PD Target 2025 918 Ada Ada 13 89% 2026 964 Ada Ada 14 95% Kondisi Akhir (2026) 964 Ada Ada 14 95% SKPK Baitul Mal Kesbangpol Kesbangpol Kesbangpol Kesbangpol Sumber Data Baitul Mal Kesbangpol Kesbangpol Kesbangpol Kesbangpol VIII-38
BAB IX PENUTUP 9.1. Kaidah Pelaksanaan Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 4 (empat) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 dan RTRW Aceh Tahun 2013- 2033 serta mempedomani RPJMN 2020-2024. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 memuat latar belakang maksud tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum daerah, gambaran keuangan daerah, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan, proyeksi pendapatan dan belanja kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-3036. Di samping itu, RPD Kabupaten Nagan Raya ini juga memuat arah kebijakan, kerangka pendanaan pembangunan, indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah. 9.2. Pedoman Transisi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah sampai tersedianya Qanun RPJMK Nagan Raya hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. BUPATI NAGAN RAYA, DTO H. M. JAMIN IDHAM, SE PENUTUP IX-1