BAB II SEJARAH HUBUNGAN RUSIA DAN UKRAINA 2.1. Abad Pertengahan dan Kekaisaran Rusia Sekitar penghujung abad ke-9, wilayah yang sekarang mencakup Barat Rusia, Belarusia dan Ukraina dihuni oleh beberapa kelompok suku Slavic. Hubungan antar suku yang awalnya saling berkonflik satu sama lain mulai berubah dengan munculnya pemegang kekuatan baru. Kekuatan baru ini datang dari suku dari wilayah Novgorod yang mengundang kaum Varangian yang dipimpin oleh seorang raja bernama Rurik. Dengan tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keteraturan, Raja Rurik kemudian melakukan beberapa ekspansi dan berhasil menyatukan suku-suku sepanjang sungai Volga hingga sungai Dniepr. Selama upaya ekspansi ini, Raja Rurik memindahkan pusat pemerintahanya dari Novgorod ke sebuah kota kecil diatas bukit yang bernama Kiev. Dari Kiev, penerus Raja Rurik memerintah sebuah federasi suku-suku yang lebih dikenal dengan sebutan Kievan Rus (Subtelny, 2009, p. 21-25). Melalui perdagangan dan bantuan militer, Kievan Rus di bawah pimpinan Raja Vladimir, berhasil membangun hubungan baik dengan Kekaisaran Byzantium. Selain itu, melalui pernikahan Raja Vladimir dengan saudara perempuan Kaisar Byzantium, menandakan awal masuknya agama Kristen Orthodox ke wilayah Kievan Rus. Pada awal abad ke-11, kejayaan federasi Kievan Rus mulai mengalami penurunan setelah meninggalnya Raja Yaroslav. Penurunan ini disebabkan oleh: menurunnya kegiatan perdagangan dengan Kekaisaran Byzantium yang disebabkan 25
oleh berlangsungnya Perang Salib; pertengkaran mengenai hak penerus antara anggota dinasti Rurik; dan tumbuhnya pemberontakan dari penguasa-penguasa regional (Subtelny, 2009, p. 37-38). Hal ini menyebabkan beberapa wilayah dari Kievan Rus melepaskan diri secara perlahan seiring waktu. Salah satu wilayah pecahan yang muncul dari konflik ini adalah Grand Duchy of Moscow yang berdiri dari gabungan kota republik Rostov, Suzdal, dan Vladimir (Kollman, 1990 p. 377- 387). Kekuasaan Kievan Rus benar-benar menghilang setelah invasi pasukan Mongol yang dipimpin oleh Khan Ozbeg pada abad ke-15. Setelah keberhasilan perlawanan terhadap pasukan Mongol tersebut, Grand Duchy of Moscow melakukan penyatuan wilayah-wilayah bekas Kievan Rus di utara (Subtelny, 2009 p. 77-78). Hal ini membuat Grand Duchy of Moscow menjadi pencetus berdirinya rasa kebangsaan Rusia untuk pertama kalinya. Sementara wilayah modern Ukraina menjadi subyek dari kekuasaan Polish-Lithuanian Commonwealth. Sementara Grand Duchy of Moscow perlahan-lahan berkembang menjadi sebuah Kekaisaran, masyarakat penganut Kristen Orthodox yang ada di wilayah modern Ukraina mengalami tekanan dari pemerintahan Polish-Lithuanian Commonwealth yang menganut Katolik Roma. Perbedaan agama ini berubah menjadi konflik setelah bergejolaknya pemberontakan Cossack (sebutan bagi masyarakat yang hidup di wilayah timur dan selatan modern Ukraina saat itu) pada tahun 1648 (Chirovsky, 1984 p. 174). Asal-usul masyarakat Cossack sendiri masih menjadi perdebatan bagi banyak peneliti. Secara teknis, kata cossack merujuk pada tatanan masyarakat penyintas yang sering berperan sebagai tentara bayaran bagi Kekaisaran Rusia 26
27 maupun Polish-Lithuanian Commonwealth yang saling berlawanan pada periode ini (Subtelny, 2009 p. 108-109). Beberapa peneliti menyatakan bahwa cossack merupakan bangsa nomad yang datang dari Pontiac Steppe, disisi lain ada pula peneliti yang menyebutkan cossack merupakan campuran dari etnis Slav dan bangsa Tatar yang menetap di bagian selatan sungai Dnieper. Namun mayoritas peneliti setuju bahwa rasa kebangsaan Ukraina yang membedakannya dari bangsa Rusia adalah dari berdirinya Cossack Hetmanate pada tahun 1649. Sebagai hetman pertama bagi cossack, Bohdan Khmelnytsky, berhasil melakukan pemberontakan terhadap Polish-Lithuanian Commonwealth dan mendirikan kesatuan politik yang memisahkan pengikutnya dari pengaruh Kerajaan Polandia dan Kekaisaran Rusia (Sysyn, 1990, p.599-600). Dalam upaya untuk membebaskan diri dari kekuasaan Polish-Lithuanian Commonwealth, wilayah yang dikuasai oleh Cossack Hetmanate secara resmi menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Kekaisaran Rusia melalui perjanjian Pereiaslav pada tanggal 18 Januari 1654 (Subtelny, 2009 p. 134-135). Ikatan perjanjian dengan Kekaisaran Rusia ini merupakan salah satu alasan terbesar keberhasilan pemberontakan Cossack Hetmanate dari Polish-Lithuanian Commonwealth. Namun selama dibawah kekuasaan Kekaisaran Rusia, masyarakat Cossack justru dibatasi dalam sejumlah aspek-aspek kehidupan, khususnya pemindahan domisili ke bagian selatan Kekaisaran dan larangan untuk menggunakan bahasa Ukraina dalam edukasi, literatur, dan publikasi (Zhukovsky, 1993). Meskipun didiskriminasi oleh penguasanya, masyarakat Cossack,
khususnya yang berada di wilayah Kuban, tetap setia berada kepada pemerintahan Kekaisaran Rusia. 2.2. Revolusi Bolshevik dan Uni Soviet Revolusi Februari (February Bourgeois Democratic Revolution) yang terjadi di Petrograd (kota St. Petersburg masa sekarang) pada tahun 1917, muncul dari kegagalan pemerintahan Kekaisaran untuk menyediakan jatah makanan bagi tentara, pekerja buruh, dan petani selama Perang Dunia I. Revolusi ini berakhir dengan turun tahtanya Tsar Nicholas sebagai Kaisar Rusia. Pemerintahan sementara Rusia, yang didukung oleh pasukan nasionalis, didirikan sebagai pengganti kekuasaan Tsar yang turun tahta. Pemerintahan justru tetap tidak kompeten dan memunculkan lebih banyak konflik kedepannya (Steele, 1994, p.217). Ketegangan sosial antara pekerja buruh dan penguasa dan keputusan untuk tetap berpartisipasi dalam Perang Dunia I menjadi pemicu unjuk rasa besar-besaran dari kelompok cendekiawan, anggota militer, pekerja buruh, dan petani. Dalam tahun yang sama, Revolusi Oktober (Great October Socialist Revolution) yang diprakarsai oleh Bolsheviks menjadi titik awal dari pemerintahan Soviet Komunis Rusia. Mengikuti perubahan kekuasaan ini, masyarakat Ukraina meluncurkan pemberontakan Kiev pada bulan November demi mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan Ukraina. Berbeda dengan gerakan Revolusi Oktober di Moskow, gerakan pemberontakan ini justru tidak membuahkan hasil yang berarti, yang memunculkan konflik yang berlangsung dari tahun 1917 hingga 1921. Setelah perang saudara Rusia berakhir pada tahun 1922, terbentuk pemerintahan 28
baru Uni Soviet (Union of Soviet Socialist Republics), yang terdiri dari negara soviet Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transcaucasia (Subtelny, 2009 p. 376-385). Kesejahteraan masyarakat Ukraina semakin memburuk dibawah kepemimpinan Josef Stalin. Selama tahun 1932 hingga 1933, pemerintahan otoritas Stalin dan situasi kelaparan yang terjadi di wilayah Uni Soviet merupakan masa terburuk bagi masyarakat Ukraina. Penolakan bantuan dari pemerintahan Uni Soviet, penyitaan barang-barang rumahan, dan larangan berpindah tempat mengakibatkan kematian kurang lebih 7.5 juta masyarakat Ukraina. Situasi ini menimbulkan persepsi bahwa pemerintahan Uni Soviet melakukan Terror-Famine secara sengaja kepada masyarakat Ukraina (Marples, 2009, p.510-518). 2.3. Pasca Pecahnya Uni Soviet Pertengahan tahun 1980, Uni Soviet mengalami krisis ekonomi dan politik yang disebabkan oleh tingginya jumlah korupsi dan gagalnya sistem birokrasi. Selain itu budaya politik yang makin keras kepala semakin memperkuat apatisme masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi tersebut memaksa para petinggi negara dan pemimpin partai untuk melakukan perbaikan kebijakan ekonomi dan politik negara Uni Soviet. Upaya ini dijadikan target utama oleh Yuri Andropov dalam masa pemerintahannya, namu tidak menemukan hasil yang berarti. Tokoh lainnya yaitu Konstantin Chernenko yang mengambil alih upaya ini setelah kematian Andropov tahun 1984. Upaya Chernenko tidak memiliki efek yang berarti karena singkatnya masa jabatan, karena pada tahun 1985 Chernenko meninggal dunia. Tokoh baru yang muncul adalah Mikhail Gorbachev yang merupakan tokoh paling muda yang pernah memimpin partai komunis dalam sejarah Uni Soviet. Gorbachev 29
mencanangkan ide-ide seperti glasnost (keterbukaan) dan perestroika (perbaikan) untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi Uni Soviet. Saat glasnost mendapat reaksi positif karena membawa kebebasan publik, perestroika justru gagal membangun perekonomian Uni Soviet (Djaja, 2012, p.217). Pada tanggal 19 Agustus 1991, Gennadi Yanayev, ketua partai konservatif, melancarkan kudeta terhadap pemerintahan Gorbachev. Namun ketua partai radikal, Boris Yeltsin, muncul sebagai pemeran anti-kudeta dan menyelamatkan pemerintahan Gorbachev. Tindakan Yeltsin ini membuatnya mendapat dukungan dari politisi-politisi Uni Soviet (Djaja, 2012, p.218). Yeltsin juga mendapat dukungan masyarakat Moskow dengan membentuk barikade mempertahankan Gedung Putih yang merupakan Gedung Soviet Rusia di Moskow. Tanggal 8 Desember 1991 beberapa pemimpin republik mengadakan pertemuan rahasia tanpa mengundang Gorbachev. Pertemuan rahasia ini mengumumkan berakhirnya Uni Soviet dan negara-negara bekas konstituennya, yang kemudian membentuk Commonwealth of Independent State (CIS). Tanggal 24 Desember 1991, Mikhail Gorbachev secara resmi mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet dan mengakhiri keberadaan Uni Soviet. Pada tanggal 25 Desember 1991, Uni Soviet berakhir secara resmi dan dirayakan dengan mengibarkan bendera Federasi Rusia. Keberadaan Federasi Rusia sudah diproklamasikan pada tanggal 12 Juni 1990 dalam sidang pertama wakil rakyat Soviet Rusia (RSFSR). Pada tanggal yang sama di tahun berikutnya, Boris Yeltsin dipilih sebagai pemimpin Dewan Tertinggi RSFSR (Fahrurodji, 2005, p.162-164). Walaupun hal itu terjadi pada 30 untuk
masa Uni Soviet masih berdiri, namun hingga kini diperingati sebagai hari kemerdekaan Rusia. Mengikuti pembubaran Uni Soviet, Ukraina secara resmi merdeka pada tanggal 24 Agustus 1991. Pernyataan Kemerdekaan ini ditunjukkan dengan Dewan Agung Ukraina (Verkhovna Rada) menyatakan bahwa hukum dari Uni Soviet tidak lagi mengikat Ukraina dan hanya hukum Soviet Ukraina yang berlaku bagi masyarakat Ukraina. Dengan demikian Ukraina pun secara de facto menyatakan kemerdekaan dari Uni Soviet. Pada 1 Desember 1991, warga Ukraina menyetujui referendum kemerdekaan dari Uni Soviet. Lebih dari 90% warga Ukraina memilih untuk merdeka, dengan suara bulat di setiap wilayah, termasuk 56% di Krimea (BBC News, 2017). 2.4. Sejarah Semenanjung Krimea Semenanjung Krimea merupakan sebuah wilayah yang meliputi 27.000 km2 yang terbentuk dari pegunungan, pesisir, dan padang rumput. Posisi geografis Krimea ditandai dengan pesisir utara dari Laut Hitam dan pesisir barat dari laut Azov. Krimea hanya memiliki dua perbatasan darat yaitu: di utara dengan Oblast Kherson dan di timur dengan Isthmus of Perekop. Perbatasan tersebut kebanyakan mengandung Sivash atau 'Laut Busuk', terbentuk dari sekumpulan laguna, sebagai komposisi lahannya. Berdasarkan data sensus dari pemerintah Ukraina tahun 2001 menyatakan bahwa komposisi masyarakat Krimea terdiri dari: 58.5% etnis Rusia, 24.4% etnis Ukraina, dan 12.1% etnis Tatars. Dari segi penggunaan bahasa, persentase populasi Krimea menggunakan bahasa aslinya sebagai berikut: 77% 31
menggunakan bahasa Rusia, 11.4% menggunakan bahasa Tatar, dan 10.1% menggunakan bahasa Ukraina (Bebler, 2015, p. 218). Gambar 1.1 Peta Wilayah Semenanjung Krimea Krimea sudah menjadi subjek teritorial bagi berbagai macam etnis dan sistem pemerintahan semenjak dahulu kala. Mulai dari kaum Scythia, Goths, Khazar, koloni bagi kaum Yunani, Bulgaria, Genoa, Venice, menjadi bagian dari Kekaisaran Byzantium, Mongol Horde, Kesultanan Ottoman, Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, Ukraina, bahkan Jerman pernah menjadi penguasa wilayah Krimea. Dengan keanekaragaman populasi penduduk yang pernah menduduki Krimea, Setelah tumpasnya kekuasaan Golden Horde dari konflik antar khan, mayoritas penduduk yang menghuni Krimea, Crimean Tatars, mendirikan pemerintahan mereka sendiri dalam bentuk Crimean Khanate pada tahun 1441. Wilayah Khanate ini mencakup semenanjung Krimea, wilayah selatan Ukraina masa sekarang, dan sedikit bagian Rusia masa sekarang. Setelah Kesultanan 32
Ottoman menduduki koloni Genoa di selatan Krimea pada tahun 1475, hubungan baik antara Crimean Khanate dan Kesultanan Ottoman membuat kedua pihak bersekutu. Persekutuan ini lambat laun membuat Crimean Khanate semakin bergantung kepada Kesultanan, yang kemudian mengintegrasikan Khanate sebagai subyek Kesultanan Ottoman. Kepemilikan wilayah Krimea kembali berganti setelah Kekaisaran Rusia mengalahkan Kesultanan Ottoman dalam perang yang terjadi pada tahun 1768 hingga 1774. Kekaisaran Rusia sebagai pemenang dari peperangan tersebut mengambil alih Crimean Khanate, dan mengubah nama Krimea menjadi Taurida (Bebler, 2015, p. 198). Selama berada dibawah kepemimpinan Kekaisaran Rusia, populasi penduduk yang menghuni Krimea berubah secara drastis. Selama periode 1780 hingga 1790an, Kekaisaran Rusia melalui Jenderal Grigoryi Potemkin, melakukan upaya 'Rusifikasi' terhadap Krimea dengan: mengusir mayoritas penduduk muslim Tatar; menghancurkan atau merubah masjid dan monumen- monumen Islami; perpindahan penduduk etnis Rusia ke Krimea; serta menerapkan wajib militer dan keutamaan Kristen Orthodox bagi penduduk Krimea (Bebler, 2015, p. 199-200). Setelah runtuhnya Kekaisaran Rusia dan bangkitnya revolusi bolshevik, nama wilayah yang sebelumnya diganti sebagai Taurida oleh imperialis Rusia dikembalikan ke nama aslinya: Krimea. Pemerintahan otonomi soviet Republik Krimea dijadikan sebagai pemerintahan resmi dan menjadi bagian dari Uni Soviet pada tahun 1922. Selama berada dibawah pimpinan Uni Soviet, Krimea sempat berpindah kekuasaan kepada pasukan Jerman selama tahun 1942 hingga 1944. 33
Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Krimea kembali menjadi bagian dari Uni Soviet. Namun dikarenakan adanya agenda 'pembersihan etnis' pada tahun 1945, Krimea kehilangan status otonominya dan menjadi wilayah Oblast biasa. Selama proses pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, Krimea menjadi republik otonomi yang dinaungi oleh Ukraina yang baru saja merdeka. Perubahan kekuasaan ini terjadi karena selama masa pemerintahannya, Nikita Khrushchev menyerahkan Krimea kepada Ukraina dalam rangka mempererat hubungan antar rakyat Ukraina dan Uni Soviet (Merezhko, 2015, p.169; Žalimas, 2017, p.32). Namun pada referendum konstitusi Ukraina kedua pada tahun 1992, parlemen Krimea justru tidak setuju dengan status Republik Krimea di bawah naungan Ukraina dan ingin kembali menjadi bagian dari Rusia. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Ukraina memberikan hak otonomi lebih kepada Krimea. Sehingga mengubah Republik Krimea menjadi Republik Otonomi Krimea. Namun keinginan untuk bebas dari kekuasaan Ukraina masih ada di dalam agenda parlemen Krimea. Dari segi geopolitik, Krimea memiliki peran yang signifikan dalam hubungan internasional dari Rusia maupun Ukraina. Selama Perang Dingin, kendali semenanjung Krimea merupakan bagian dari rivalitas antara NATO, Ukraina (yang cenderung mendukung NATO), dan Rusia dalam mempertahankan pengaruh di Eropa Timur (Shahi, 2022, p. 4-5; Wojtowicz, 2014, p. 94-96). Secara historis, Krimea memiliki peran penting dalam dominasi dan keamanan Rusia semenjak zaman Kekaisaran hingga masa Uni Soviet (Shahi, 2022, p.2). Letak geografis Krimea memungkinkan akses langsung ke Laut Hitam hingga Laut Mediterania. Krimea juga memiliki sumberdaya alam dalam bentuk mineral dan minyak bumi. 34
Sumberdaya alam tersebut diperkirakan bernilai US$ 10,8 miliar dan memiliki potensi hingga trilliunan US$ (Wojtowicz, 2015, p.94). 35