Wajah Hukum Volume 5(1), April 2021, 388-396 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.421 Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi Reza Iswanto Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351 Correspondence email: reza.iswanto@unbari.ac.id Abstrak. Penelitian ini menjelaskan tentang efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi dan upaya untuk mengefektifitaskan sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris sehingga penelitian ini lebih bersifat deskriptif, sumber datanya adalah sumber primer dan sekunder, pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian adalah pemerintah Kota Jambi dan masyarakat Kota Jambi belum menerapkan sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 terdapat masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan masker ketika berada diluar rumah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat sehingga upaya yang dilakukan yaitu pemerintah Kota Jambi harus menanamkan kesadaran hukum masyarakat Kota Jambi dengan cara mengefektifkan sanksi pidana denda dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020. Kata Kunci: efektifitas, Pidana, Masyarakat, Protokol Kesehatan Abstract. This research describes the effectiveness of criminal sanctions in Article 8 of Jambi Mayor Regulation Number 21 of 2020 in violating the application of health protocols in Jambi City, the factors that affect the effectiveness of criminal sanctions in Article 8 of Jambi Mayor Regulation Number 21 of 2020 in violating the application of health protocols in Jambi City. Jambi City and efforts to streamline criminal sanctions in Article 8 of Jambi Mayor's Regulation Number 21 of 2020 for violating the application of health protocols in Jambi City. The research method used in this research is juridical empirical so that this research is more descriptive in nature, the data sources are primary and secondary sources, the research approach is a case approach, the data collection technique in this research is document study and the data analysis in this research is carried out qualitatively. . The results of the study show that the Jambi City government and the people of Jambi City have not implemented criminal sanctions in Article 8 of Jambi Mayor Regulation Number 21 of 2020, there are Jambi City people who do not use masks when they are outside the home, as for the factors that influence it, namely law enforcement and community factors. so that the efforts made, namely the Jambi City government must instill legal awareness of the people of Jambi City by making effective criminal sanctions fines in Article 8 of Jambi Mayor's Regulation Number 21 of 2020. Keywords: effectiveness, Criminal, Society, Health Protocol PENDAHULUAN Pandemi corona virus disease (Covid-19) ini tidak hanya terjadi di berbagai negara saja, termasuk juga di Indonesia corona virus disease (covid-19) ini telah merajalela sehingga banyak menimbulkan korban bahkan mengakibatkan kematian dalam tahun 2020. Hal yg demikian dapat dilihat dari Satgas Penanganan Covid-19 mengumumkan sebanyak 28 orang terkonfirmasi covid-19 di Provinsi Jambi. Total kasus menjadi 3.096 orang pada Jumat (25/12). Penambahan 28 pasien berasal dari Kota Jambi. Dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, Kota Jambi tercatat sebagai daerah dengan kasus tertinggi mencapai 1.052 orang, sembuh 686 dan kematian 10 orang. 1 Apabila dilihat dari jumlah kasus corona virus disease (covid-19) ini maka Jambi sudah termasuk dalam kategori kasus corona virus disease (covid-19) tertinggi sehingga harus dilakukan antisipasi terhadap masyarakat Jambi agar tidak semakin meningkat jumlah kasus corona virus disease (Covid-19) di Jambi. Dalam melakukan antisipasi supaya corona virus disease (covid-19) tidak meningkat sebenarnya pemerintah Jambi telah menghimbau seluruh masyarakat Jambi untuk melaksanakan protokol kesehatan. Adapun protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah Jambi adalah 3 M yaitu memakai masker ketika berada diluar rumah, kemudian mencuci tangan dengan air bersih dan sabun ketika telah melakukan aktivitas diluar rumah dan menjaga 1 Diunduh 15 Februari 2021. 388
Reza Iswanto, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi jarak antara satu orang dengan orang lain ketika berada di tempat keramaian. Protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah Jambi ini memang harus diterapkan guna untuk memutus mata rantai terjadinya corona virus disease (covid-19) dan juga menjaga kesehatan masyarakat Jambi. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat Jambi yang tidak taat dengan aturan protokol kesehatan terutama dalam penggunaan masker ketika berada di luar rumah. Masyarakat Jambi berpendapat bahwa menggunakan masker akan susah bernafas dan udara yang dihirup juga berasal dari mulut sehingga kita secara tidak sadar menghirup karbon dioksida. Dengan pemikiran demikian maka masih banyak masyarakat Jambi yang tidak menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Tidak hanya itu saja, walaupun ada masyarakat Jambi yang menggunakan Master akan tetapi masker tersebut hanya menutup bagian mulut saja sedangkan hidung tidak ditutupi dengan masker. Seharusnya dalam menggunakan masker yang baik dan benar harus menutupi hidung dan mulut sehingga udara yang berbahaya tidak masuk secara langsung ke hidung dan mulut. Kondisi yang demikian ini yang menjadi sebab sulitnya untuk pemutusan mata rantai corona virus disease (covid-19) yang sekarang ini terjadi. Untuk itu, pemerintah Kota Jambi khususnya Walikota Jambi mengeluarkan Tidak hanya itu saja, walaupun ada masyarakat Jambi yang menggunakan masker akan tetapi masker tersebut hanya menutup bagian mulut saja sedangkan hidung tidak ditutupi dengan masker. Seharusnya dalam menggunakan masker yang baik dan benar harus menutupi hidung dan mulut sehingga udara yang berbahaya tidak masuk secara langsung ke hidung dan mulut. Kondisi yang demikian ini yang menjadi sebab sulitnya untuk pemutusan mata rantai corona virus disease (covid-19) yang sekarang ini terjadi. Untuk itu, pemerintah Kota Jambi khususnya Walikota Jambi mengeluarkan sebuah aturan terkait dengan sanksi pidana terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Aturan hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu Peraturan Walikota Jambi (Covid-19) Di Area Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. Di dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi ini berisikan yaitu setiap masyarakat yang melanggar pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sementara isi dari Pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi yaitu uraian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dipenuhi oleh seluruh masyarakat dalam beraktivitas diluar rumah dengan menggunakan masker. Dengan demikian, apabila masyarakat tidak menggunakan masker di saat berada diluar rumah maka akan dikenakan sanksi pidana dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dikeluarkan sanksi pidana denda tersebut bertujuan untuk masyarakat Jambi taat dalam menjalani protokol kesehatan di masa pandemi covid 19 ini khususnya menggunakan masker disaat berada diluar rumah. Akan tetapi, Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi ini terkait dengan penjatuhan sanksi denda kepada masyarakat kota Jambi belum juga diterapkan oleh pemerintah Kota Jambi. Akibatnya masih banyak masyarakat kota Jambi yang tidak menggunakan masker saat berada diluar rumah. Selain itu juga, banyak masyarakat Jambi berpendapat bahwa menggunakan atau tidak menggunakan masker sama saja, kalau sudah terkena corona virus disease (covid-19), walaupun menggunakan masker tetap terkena corona virus disease (covid-19) juga. Mengingat bahayanya corona virus disease (covid-19) ini dan masih ada masyarakat kota Jambi yang belum mentaati protokol kesehatan maka sudah seharunya Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi ini diterapkan pada masyarakat Kota Jambi demi mencegah terkena corona virus disease (covid-19). Dengan melihat permasalahan diatas maka penulis memberikan batasan dalam makalah ini sehingga mempermudah dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Adapun batasan permasalahn dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi ? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi ? 3. Bagaimana upaya untuk mengefektifitaskan sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi ? 389
Reza Iswanto, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi METODE Dalam melakukan suatu penelitian tentunya ada metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mempermudah peneliti dalam mencari dan mendapatkan data-data baik data-data pokok permasalahan dan data-data pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti di dalam melakukan penelitian ini. Untuk itu, metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. 2 Adapun metode penelitian dalam penelitian ini yaitu adalah penelitian empiris. Penelitian yuridis empiris atau biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis (penelitian lapangan) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.3 Penelitian ini bertipe empiris karena melihat secara langsung ke masyarakat Kota Jambi terkait dengan penerapan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker terhadap masyarakat Kota Jambi ketika berada diluar rumah. Oleh sebab itu, dalam penelitian efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi ini menggunakan penelitian empiris karena mengkaji efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi terhadap masyarakat Kota Jambi. Dalam melakukan penelitian empiris diperlukan suatu pendekatan guna untuk mengetahui hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, pendekatan penelitian terkait permasalahan efektifitas Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara :4 1. Melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negara lain. 3. Objek kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan. Dalam penelitian empiris ini digunakan pendekatan kasus dengan cara melakukan kajian terhadap sanksi pidana kepada masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan masker dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi terhadap masyarakat Kota Jambi. Kemudian rancangan kegiatan dalam penelitian ini dilakukan selama 1 tahun untuk melihat efektivitas penerapan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker yang dilakukan oleh masyarakat kota Jambi. Untuk itu, dalam mengkaji penelitian tentang efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi maka ruang lingkup atau objek yang dikaji dalam penelitian ini yaitu protokol kesehatan dan masyarakat Kota Jambi. Dalam melakukan suatu penelitian tentunya harus menggunakan bahan atau sumber data untuk mencari kebenaran di dalam penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, bahan atau data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :5 1. Penelitian Lapangan (Field Researh) Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. 6 Adapun sumber primer dalam penelitian efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi ini yaitu meneliti secara langsung kepada masyarakat Kota Jambi. Digunakan data primer untuk menjelaskan tentang efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi, dimana Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tersebut berisikan sanksi pidana terhadap masyarakat Jambi yang tidak menggunakan masker ketika berada diluar rumah. Dalam penelitian empiris ini data primer sebagai data pendukung dalam melihat seberapa besar upaya pemerintah Kota Jambi dalam menerapkan sanksi 2 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, metodologi penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal 1. 3 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 15. 4 Ibid, hal 18. 5 Ibid, hal 15. 6 Ibid. 390
Reza Iswanto, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi pidana pada Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 terhadap masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan masker ketika berada diluar rumah. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum empiris maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan.7 Dalam penelitian tentang efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi maka penulis mengambil sumber data sekunder dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, website internet dan jurnal hukum yang ada hubungannya dengan pokok penelitian yaitu terkait dengan efektifitas aturan hukum. Setelah mempelajari buku-buku website internet dan jurnal hukum, kemudian peneliti melihat sejauhmana isi Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi tersebut telah diterapkan di dalam masyarakat Kota Jambi. Selain bahan penelitian Lapangan (Field Researh) dan Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang digunakan dalam penelitian ini, dalam penelitian ini bertempat atau lokasi penelitian tentang efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi ialah di Kota Jambi. Penelitian tentang efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi ini teknik pengumpulan data adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.8 Dengan demikian, di dalam penelitian hukum empiris ini peneliti melakukan sudi dokumennya berupa mengkaji isi Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi, kemudian mengaitkannya dengan buku-buku, website internet dan jurnal hukum yang ada hubungannya dengan efektifitas sanksi pidana Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020. Spesifikasi penelitian efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya.9 Penelitian deskriptif dalam penelitian ini yaitu meneliti dan mengkaji permasalahan terkait dengan sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi, kemudian menjelaskan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi dan upaya untuk mengefektifitaskan sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi tersebut. Mengingat di dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris maka analisis data dalam penelitian efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi ini dilakukan secara kualitatif. Secara kualitatif yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.10 Dengan demikian, dalam penelitian empiris ini memberikan penjelasan terkait dengan hal yang diteliti yaitu efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi, dimana data tersebut memiliki mutu yang berkualitas dan hasil penelitian ini dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur dan sistematik, sebagaimana kalimat-kalimat tersebut akan dituangkan di dalam pembahasan penelitian ini. 7 Ibid, hal 16. 8 Ibid, hal 19. 9 H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 9. 10 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2017, hal 73. 391
Reza Iswanto, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi HASIL DAN PEMBAHASAN Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi Apabila dilihat dari dampak corona virus disease (covid-19) ini maka sangat besar dampak yang ditimbulkan karena tidak hanya banyak korban yang berjatuhan, melainkan juga dampak dari adanya corona virus disease (covid- 19) ini telah banyak orang-orang yang yang terserang corona virus disease (covid-19) ini meninggal dunia sehingga corona virus disease (covid-19) ini sangat dikhawatirkan akan berdampak lebih besar lagi, apalagi yang diserang dari virus corona virus disease (covid-19) ini kebanyakan usia yang rentan atau lanjut usia. Kondisi yang demikian ini biasanya disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan akibat yang ditimbulkan dari adanya corona virus disease (covid-19) ini dan seringkali masyarakat tidak mentaati protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah ketika berada di luar rumah. Dengan tidak adanya kesadaran dari masyarakat tersebut dan tidak mentaati protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker pada saat berada di luar rumah maka Masyarakat khususnya masyarakat Jambi secara tidak langsung telah bersedia untuk menjadi korban dari virus corona virus disease (covid- 19) ini. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan dari adanya corona virus disease (covid-19) ini Maka sudah seharusnya masyarakat kota Jambi menjaga kesehatan pada masa pandemi corona virus disease (covid-19) ini dengan cara mentaati protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah Kota Jambi. Jika masyarakat Kota Jambi telah mentaati protokol kesehatan tersebut maka setidaknya dapat meminimalisir tingkat korban virus corona virus disease (covid-19) ini di Kota Jambi. Tidak hanya itu saja, seharusnya juga ada upaya-upaya dari pihak baik pemerintah Kota Jambi dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan virus corona virus disease (covid-19) ini. Pentingnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi itu berguna untuk menjalin kerjasama antara pemerintah Kota Jambi dan masyarakat Kota Jambi di dalam mengatasi terjadinya penyebaran virus corona virus disease (covid- 19) sehingga virus corona virus disease (covid-19) itu tidak menutup kemungkinan tidak ada lagi di Kota Jambi. Untuk mewujudkan kondisi bebas dari penyebaran corona virus disease (covid-19) pada masyarakat Kota Jambi maka salah satu upaya atau cara dalam mewujudkan hal tersebut tentunya pemerintah Kota Jambi mengeluarkan suatu aturan terkait dengan penanggulangan corona virus disease (covid-19). Di keluarkan aturan hukum tersebut guna untuk ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat kota Jambi sehingga masyarakat Kota Jambi dapat terhindar dari adanya virus corona virus disease (covid-19) dan apabila melanggar aturan hukum tersebut maka masyarakat Kota Jambi akan dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan masyarakat Kota Jambi. Adapun aturan hukum tersebut terkait dengan pedoman penanganan corona virus disease (covid-19) di area publik/dilingkungan usaha dan masyarakat dalam pemberlakuan relaksasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan pada masa pandemi. Adapun aturan secara khusus di wilayah Kota Jambi dalam penanganan virus corona virus disease (covid-19) yaitu Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid- 19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. Dengan adanya Peraturan Walikota ini maka setiap masyarakat kota Jambi yang melanggar protokol kesehatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Walikota tersebut. Adapun sanksi pidana jika masyarakat melanggar protokol kesehatan khususnya tidak menggunakan masker pada saat berada di luar rumah maka akan dijerat dengan Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. Sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 itu dikeluarkan oleh Walikota Jambi dengan tujuan agar di kota Jambi tidak meningkat lagi korban corona virus disease (covid-19) sebab Di Jambi sudah meningkat korban corona virus disease (covid-19) bahkan ada juga masyarakat Kota Jambi yang meninggal dunia karena terinfeksi corona virus disease (covid-19). Sebenarnya dalam mengatasi masalah corona virus disease (covid-19) ini perlu dilakukan pendekatan hukum karena pendekatan hukum ini merupakan faktor penting dalam memberantas corona virus disease (covid-19). Dikatakan demikian karena dengan adanya pendekatan hukum maka apabila ada orang maupun masyarakat Kota Jambi yang tidak mentaati aturan hukum tersebut maka dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan isi yang terdapat di dalam aturan tersebut. Namun, aturan hukum itu untuk sekarang ini di dalam penerapan di lapangannya selalu tidak efektif sehingga menimbulkan hasil yang tidak maksimal. Sementara itu, jika dilihat dari bahaya corona virus disease (covid-19) ini sangat kompleks sebab tidak hanya menimbulkan korban jiwa saja, dengan adanya corona virus disease (covid-19) ini juga memperhambat lalu lintas perdagangan dan sebagainya sehingga tidak heran di suatu negara akan mengalami kerugian dibidang ekonomi. Masalah yang komplek dari corona virus disease (covid-19) ini sebenarnya berkaitan dengan budaya, kesadaran hukum, kemampuan aparat dan kondisi nyata masyarakat. Dikatakan demikian karena sejalan dengan teori sistem 392
Reza Iswanto, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi hukum menurut Lawrence Milton Friedman bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur dan budaya hukum.11 Substansi hukum ini berkaitan dengan seluruh asas dan norma yang terdapat di dalam aturan hukum baik berbentuk tertulis maupun berbentuk tidak tertulis. Substansi hukum dalam hal ini yaitu asas dan norma yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam hal ini struktur hukum yang berwenang dalam membuat peraturan adalah badan legislatif yaitu Walikota Jambi. Sedangkan budaya hukum merupakan kebiasaan maupun perilaku masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Budaya hukum dalam hal ini yaitu perilaku masyarakat Kota Jambi dalam menggunakan masker masih dikategorikan belum dilaksanakan sepenuhnya karena masih ada masyarakat Kota Jambi ketika berada diluar rumah tidak menggunakan masker. Padahal sudah ada aturan hukum maupun substansi hukum yang mengatur terkait dengan sanksi pidana terhadap masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan masker. Tidak hanya itu saja, walaupun masyarakat Kota Jambi belum melaksanakan protocol kesehatan khususnya penggunaan masker di masa pandemi corona virus disease (covid-19) ini, Pemerintah Kota Jambi juga sampai saat ini juga belum sepenuhnya menerapakan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. Pemerintah Kota Jambi hanya melakukan peringatan kepada masyarakat Kota Jambi ketika corona virus disease (covid-19) mulai memuncak pada bulan maret 2020. Sedangkan penjeratan sanksi pidana denda tidak diterapkan kepada masyarakat Kota Jambi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya budaya hukum maka sistem hukum sebaik apapun tidak akan memiliki daya guna. Oleh karena itu, antara budaya hukum dengan sistem hukum harus memang benar-benar seimbang sehingga memiliki daya guna bagi kepentingan publik. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi Efektifitas dalam hal ini berkaitan dengan efektif atau tidaknya suatu aturan hukum (Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi) di dalam masyarakat Kota Jambi. Hal ini senada dengan pendapat Anthoni Allot bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan.12 Apabila dilihat dari fakta yang terjadi di Kota Jambi bahwa masih ada masyarakat Kota Jambi yang tidak mentaati protokol kesehatan terutama tidak menggunakan masker ketika berada diluar rumah. Kondisi yang demikian ini dapat dikatakan tidak efektif karena tujuan dan keberadaan Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi ini tidak diterapkan sehingga akan menimbulkan korban yang lebih banyak lagi terserang corona virus disease (covid-19). Sebenarnya tidak semua aturan hukum dapat diterapkan di dalam kehidupan masyarakat karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut tidak hanya berasal dari aturan hukum saja, termasuk juga kesadaran masyarakat dalam menjalankan aturan hukum serta peran penegak hukum dalam mengefektifkan aturan hukum yang telah berlaku terhadap masyarakat. Jika melihat efektif atau tidaknya suatu aturan hukum maka ada 5 (lima) syarat yaitu :13 1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap. 2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan. 3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum. 4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa. 5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-atauran dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif. 11 Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, 2001, hal 9. 12 H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit, hal 193-194. 13 Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hal 71. 393
Reza Iswanto, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi Apabila diuraikan kelima syarat tersebut maka isi Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi mudah ditangkap sehingga masyarakat Kota Jambi mengerti apabila melanggar aturan tersebut dengan tidak memakai masker maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun, terkait dengan luas tidaknya kalangan masyarakat Kota Jambi mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan maka tidak semua masyarakat Kota Jambi yang mengetahui adanya sanksi pidana denda tersebut sehingga masih banyak masyarakat Kota Jambi yang tidak memakai masker ketika berada diluar rumah. Padahal ada maupun tidak ada sanksi pidana sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi, jika memang masyarakat Kota Jambi sadar terhadap bahaya virus corona virus disease (covid-19) maka masyarakat Kota Jambi sendiri yang mentaati protokol kesehatan, tanpa harus dipaksa dengan menggunakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diutarakan. Kemudian efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dapat dikatakan belum efisien dan efektif Karena pemerintah kota Jambi berikan teguran terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika keluar rumah dan belum ada juga kesadaran serta partisipasi dari masyarakat kota Jambi untuk menerapkan Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/ Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi di dalam kehidupan sehari-hari ketika berada di luar rumah. Selanjutnya dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa jika dihubungkan dengan masalah masyarakat kota Jambi tidak menggunakan masker maka penyelesaian hanya berupa teguran saja dan tidak dikenakan sanksi pidana denda sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. Kemudian adanya anggapan dan pengakuan dari warga masyarakat dalam hal ini belum ada tanggapan dan pengakuan dari masyarakat kota Jambi sehingga masyarakat kota Jambi tidak semuanya mengetahui ada sanksi pidana denda apabila masyarakat kota Jambi tidak menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Selain itu juga, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :14 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Apabila dilihat dari kelima pendapat Soerjono Soekanto diatas maka faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Dilihat dari faktor penegak hukum karena Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi sampai sekarang belum diterapkan oleh penegak hukum dan pemerintah Kota Jambi. Selain itu juga, faktor masyarakat yang menyebabkan Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi ini tidak diterapkan karena masih banyak masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan masker ketika berada diluar rumah. Upaya Untuk Mengefektifitaskan Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi Dalam melakukan efektifitas Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam 14 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 8. 394
Reza Iswanto, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi tentunya tidak semudah yang dipikirkan karena banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan sehingga Pasal tersebut dapat dilaksanakan dan diterapkan baik oleh aparat penegak hukum, pemerintah kota Jambi maupun masyarakat kota Jambi itu sendiri. Selain itu juga, kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.15 Apabila dilihat dari kepentingan masyarakat kota Jambi yang tidak menggunakan masker ketika berada di luar rumah, sebenarnya tidak ada kepentingan masyarakat kota Jambi apabila tidak menggunakan masker. Untuk itu, sudah seharusnya masyarakat kota Jambi menggunakan masker ketika berada diluar rumah karena mencegah penularan corona virus disease (covid-19) yang sekarang ini semakin marak terjadi terutama di Jambi. Mengingat kondisi yang demikian maka Pemerintah Kota Jambi memberikan sanksi pidana denda dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat kota Jambi. Oleh sebab itu, harus ada kesadaran baik dari pemerintah kota Jambi maupun masyarakat kota Jambi akan pentingnya menggunakan masker ketika berada diluar rumah. Dalam hal kesadaran hukum Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.16 Jika dilihat dari penerapan Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi tersebut maka belum ada kesadaran pada masyarakat kota Jambi tentang apa yang harus dilakukan masyarakat kota Jambi untuk menghindari diri dari ancaman bahaya corona virus disease (covid-19). Dengan demikian, sudah seharusnya kesadaran hukum ini harus ditanamkan pada masyarakat kota Jambi dengan cara pemerintah Kota Jambi mengefektifkan sanksi pidana denda dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi (Covid-19) Di Area Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi sehingga tidak ada lagi masyarakat kota Jambi yang tidak menggunakan masker ketika berada di luar rumah. SIMPULAN 1. Efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi adalah belum efektif karena pemerintah Kota Jambi dan masyarakat Kota Jambi belum menerapkan atau melaksanakan sanksi pidana dalam pasal tersebut jika terdapat masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan masker ketika berada diluar rumah. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. 3. upaya untuk mengefektifitaskan sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi adalah pemerintah Kota Jambi harus menanamkan kesadaran hukum masyarakat kota Jambi dengan cara mengefektifkan sanksi pidana denda dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. DAFTAR PUSTAKA Buku Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta : Kencana), 2009. Gunarto, Marcus Priyo, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, (Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro), 2011. Hs, H. Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2013. Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta), 2017. 15 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, 2009, hal 375. 16 Sudikno Mertokusumo, Menigkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Liberti, Yogyakarta, 1981, hal 13. 395
Reza Iswanto, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi Mertokusumo, Sudikno, Menigkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, (Yogyakarta : Liberti), 1981. Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT. Bumi Aksara), 2003 Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2008. Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika), 2002. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi Website 396