PERUBAHAN HUKUM DENGAN SEBAB BERUBAHNYA MASA, TEMPAT DAN KEADAAN Abdul Muthalib Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan Jln. Sambu No. 64 Medan e-mail: Abstract: Legal Changes With The Cause of Time, Place and State This study aims to explore the ulama's view of the change of Islamic law by changing the times, places and circumstances. the renewal of Islamic law can be interpreted as an effort and deed through a certain process with full seriousness done by those who have the competence and authority in the development of Islamic law (Mujtahid) in ways that have been determined based on the rules of law istinbat justified making the Islamic law more fresh and modern, not out of date. This is what Ushul fiqh terminology is known as "Ijtihad".Keywords: Fiqh, Ijtihad, Legal Update. Keywords: Fiqh, Ijtihad, Pembaharuan Hukum. PENDAHULUAN Dalam sistem hukum apapun dan di manapun di dunia ini, hukum mengalami perubahan, pembaharuan. Bagi hukum tanpa kitab suci atau hukum wadh'i, perubahan atau pembaharuan hukum itu dilakukan untuk menyesuaikan hukum dengan perkem- bangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Ini tentu terkait dengan sifat dasar dan ruang lingkup hukum (wadh'i) itu sendiri, yaitu aturan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan hidup antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat. Pembaharuan hukum karenanya me- rupakan keharusan sejarah karena fenomena sosial kemasyarakatan tidaklah statis atau tetap, melainkan selalu berubah. Jadi, selain bersifat permanen, hukum juga berubah. Hukum selain bersifat statis dan tetap, pada saat yang sama juga berubah dan diper- baharui agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Hukum Islam - baik dilihat sebagai produk ilmu maupun sebagai ilmu, serta dari perspektif tajdid - niscaya memerlukan perubahan dan pem- baharuan. (Lahmuddin Nasution, 2001: 254). rahmat yang melepaskan manusia dari berbagai belenggu penghambaan. Islam juga adalah agama yang Islam adalah agama sempurna, mengatur setiap dimensi kehi- dupan. Manusia sebagaimana yang difirman- kan Allah SWT: "Pada hari ini telah kami sempurnakan untukmu, agamamu dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu". Ayat di atas merupakan jaminan dari telah Allah WTt, bahwa agama Islam sempurna dan tidak perlu ditambah. Apalagi mesti disempurnakan dengan sesuatu yang datang dari luar Islam. Akidah, ibadah dan mu'amalat me- rupakan tiga komponen ajaran Islam yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Namun, dalam memahami pesan yang mengatur tata cara itu manusia tiga komponen pelaksanaan sering mengalami kekeliruan. Kekeliruan itu bisa disebabkan keterbatasan manusia, atau dipengaruhi oleh kondisi, ambisi dan lingkungan manusia itu sendiri. Dari keke- liruan pemahaman dan pemikiran itu ter- sebut, pada gilirannya akan mengaburkan warna asli dari ketiga komponen suci di atas. Dalam kondisi demikian, maka sangat dibutuhkan sebuah semangat dan gerakan pembaharuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh hadits di atas tadi. (Nasution, 2001: 225). 72
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari - Juni 2018, ISSN :1829-8419 PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM Pengertian Pembaharuan Hukum Islam Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalah- an dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat. Ijtihad adalah salah-satu wacana dalam pembaharuan. Secara terminologi, ijtihad adalah: "Meng- erahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat". Kata ijtihad hanya digunakan pada usaha yang me- merlukan pengerahan tenaga semaksimal mungkin demi sebuah tujuan. Pembaharuan juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha pentahqiqan. Dengan usaha pentahqiqan ini, akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Cara ini lebih mudah, dibandingkan dengan ijtihad. Meskipun cara ini, barang- kali ijtihad. Dikatakan lebih mudah, karena hanya mengoreksi sebuah pendapat. Akan lebih mudah lagi bila kita memiliki fasilitas di atas. (Mukhtar Yahya dan Fathchurrahman, 1993: 125). Pembaharuan hukum termasuk dalam wilayah Gerakan mendobrak taklid dan meng- hidupkan kembali ijtihad untuk mengem- bangkan hukum Islam disebut gerakan pem- baharuan hukum Islam, sebab gerakan itu muncul untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan per- kembangan baru itu mengandung dua unsur: Pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, seperti masalah bayi tabung. Kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemas- lahatan manusia masa sekarang. (Mukhtar Yahya dan Fathchurrahman, 1993: 126). Yang dimaksud dengan "tidak sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang" adalah ketentuan hukum lama itu yang merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu sudah tidak mampu lagi merealisasi kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat masa kini. Untuk itu perlu di- tetapkan ketentuan hukum baru yang lebih mampu merealisasi kemaslahatan umat yang merupakan tujuan syari'at dengan memper- timbangkan pengetahuan baru yang ditimbul- kan oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi modern. Contonya ketentuan hukum Islam mengenai pemimpin wanita. Ijtihad ulama sekarang telah mem- bolehkan wanita menjadi pemimpin atau kepala negara, padahal ijtihad lama menetap- kan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negara. ini Pembaharuan itu dapat terjadi dalam tiga bentuk atau tiga kondisi. 1. Apabila hasil ijtihad lama itu adalah salah satu dari sekian keboleh-jadian yang dikandung oleh suatu teks Al- Qur'an dan hadith. Dalam keadaan demi- kian, pembaharuan dilakukan dengan mengangkat pula keboleh-jadian yang lain yang terkandung dalam ayat atau hadith tersebut. Contoh, Jumhur ulama telah menetapkan tujuh macam kekayaan yang wajib zakat, yaitu emas dan perak; tanam-tanaman; buah-buahan; barang- barang dagangan; binatang ternak; barang tambang, dan barang peninggalan orang dahulu yang ditemukan waktu digali. Ketujuh macam kekayaan yang ditetapkan wajib zakat itu berkisar dalam ruang lingkup keboleh - jadian arti. (sebagaimana dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu). Pendapat yang menetapkan penghasilan yang datang dari jasa dikenakan zakat, sebagaimana telah dijelaskan, juga tetap berkisar dalam ruang lingkup keboleh- jadian arti teks Al-Qur'an di atas. Abdul Muthalib |73
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari - Juni 2018, ISSN :1829-8419 2. Bila hasil ijtihad lama didasarkan atas 'urf setempat, dan bila 'urf itu sudah berubah, maka hasil ijtihad lama itupun dapat diubah dengan menetapkan hasil ijtihad baru yang berdasarkan kepada 'urf setempat yang itu. Contohnya hasil ijtihad mengenai kepala negara wanita. Hasil ijtihad ulama ter- dahulu menetapkam wanita tidak boleh menjadi kepala negara, sesuai dengan 'urf masyarakat Islam masa itu yang tidak bisa menerima wanita sabagai kepala negara. Dengan berkembangnya paham emansipasi wanita, 'urf masya- rakat Islam sekarang sudah berubah, mereka sudah dapat menerima wanita ijtihad sebagai kepala negara. Hasil ulamapun sudah dapat berubah dan sudah menetapkan bahwa wanita boleh menjadi kepala negara. atau ijtihad telah berubah 3. Apabila hasil ijtihad lama ditetapkan dengan qiyas, maka pembaharuan dapat dilakukan dengan meninjau kembali hasil-hasil ketentuan- ketentuan hukum yang ditetapkan dengan istihsan. qiyas dengan menggunakan Sebagaimana penetapan hukum dengan istihsan merupakan suatu jalan keluar dari kekakuan hukum yang dihasilkan oleh qiyas dan metode-metode istinbat hukum yang lain. Contohnya larangan masuk hasil masjid bagi orang haid yang diqiyaskan kepada orang junub karena sama-sama hadats besar. Ada ulama yang merasa qiyas di atas kurang tepat karena ada unsur lain yang membedakan haid dengan junub, walaupun keduanya sama- sama hadath besar. (Muhammad Wafa' : 2001: 51) tentang ijtihad Menurut Qardhawi (1996 : 107) yang dimaksud dengan Tajdid adalah berupaya mengembalikannya pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru. Hal itu dengan cara memperkokoh yang lemah, memperbaiki yang usang dan menambal kegiatan yang sehingga kembali mendekat pada bentuknya yang pertama, sehingga tajdidu din bukan berarti bermakna mengubah agama tetapi mengembalikannya diketahui, retak menjadi seperti era Rasululloh SAW, para sahabat, dan tabiin. Dari beberapa pengertian tentang pembaharuan tersebut, pembaharuan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengem- bangan hukum Islam (Mujtahid) dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istinbat hukum yang dibenar- kan sehingga menjadikan hukum Islam lebih segar dan modern, tidak ketinggalan zaman. Inilah yang didalam istilah Ushul fiqh dikenal dengan "Ijtihad". (tajdid) Begitu juga terjadinya perubahan serta pembaharuan hukum yang terjadi di Indo- nesia. adanya pembaharuan hukum di islam Indonesia dilandasi dari beberapa faktor berikut: Pertama, Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma didalam kitab fiqh klasik tidak begitu jelas mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan masalah yang terjadi sangat mendesak untuk diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek yang terus mengalami kemajuan sehingga yang adanya mengaturnya. perlu hukum Ketiga, pengaruh reformasi dalam ber- bagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk dijadikan sebagai referensi Hukum dalam membuat hukum nasional. Keempat, pengaruh para pambaru pemikiran hukum Islam baik nasional mau- pun internasional, terutama yang menyang- kut hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi. (Muhyar Fanani, 2010: 76). Di dalam prakteknya pembaharuan Hukum Islam di Indonesia sudah mulai berkembang sejak jaman kemerdekaan yaitu pada tahun 1945 dan kemudian sampai sekarang sudah cukup banyak produk refor- masi hukum Isla tersebut diantaranya yang berperan penting dalam reformasi tersebut adalah ormas-ormas Islam dan yang paling penting adalah bahwa Pengadian Agama selaku lembaga penegak hukum menjadi 74 | Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari - Juni 2018, ISSN :1829-8419 lebih luas kewenangannya untuk melakukan reformasi hukum Islam yaitu dengan adanya UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan juga adanya Undang- kehakiman. Dan tentang Undang nomor 35 Propernas yang menyebutkan bahwa untuk membentuk hukum Nasional salah satu bahan bakunya adalah hukum Agama. tahun 2000 formal pembaharuan Hukum Islam Indonesia ditandai dengan adanya peranan Pegadilan Agama dalam pemeberlakuan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP tahun 1975 yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya yang substansinya mencoba menggeser nilai- nilai fiqh klasik kepada nilai-nilai baru. Secara legal lain yang dituntut berperan dalam pembaharuan Hukum Islam adalah mereka para Hakim Pengadilan Agama, Para Hakim ini dibebani tugas untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai Hukum Islam yang berkembang di masyarakat, dengan ijtihad mereka menemukan hukum yaitu suatu baru menggunakan metode Qiyas, Istihsan, Sadz dzari'ah, (Muhyar 'Urf, dan Maslahah. Fanani, 2010: 78). Pihak terhadap peristiwa hukum Islam kategori fikih. Hukum Islam kategori fikih adalah hasil pemahaman dan rumusan para ulama yang bisa jadi ada yang dipengaruhi oleh keadaan pada masa itu, seperti yang dilandaskan atas 'urf setempat dan karenanya ketentuan itu belum tentu mampu menjawab permasalahan dan per- kembangan baru, artinya belum tentu mampu merealisasikan kemaslahatan umat masa kini yang keadaannya berbeda dengan keadaan pada masa itu. Ajaran asli Al-Qur'an dan hadith selalu mampu manjawab permasalahan-permasa- lahan masyarakat sepanjang zaman dan semua itu dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah, langsung kembali para mujtahid harus kepada ajaran asli Al-Qur'an dan hadith dengan cara berijtihad memahami dan menafsirkan ajaran-ajaran asli tersebut serta memperhatikan dasar-dasar atau prinsip- prinsipnya yang umum. Dengan demikian ketentuan hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad itu betul-betul mampu menjawab masyarakat, permasalahan-permasalahan dalam arti mampu merealisasikan kemas- lahatan umat manusia yang merupakan tujuan shariat Islam. (Fanani, 2010: 79). tempat. Oleh karena Masyarakat Muslim dapat menerima pembaharuan hukum Islam, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun melalui putusan-putusan Pengadilan Agama. Penerimaan ini didasarkan kepada suatu kenyataan bahwa Hukum Islam memang sesuai dengan cita hukum dan rasa keadilan yang selama ini sangat diidamkan oleh masyarakat. Putusan Pengadian agama sangat diperlukan saat ini dalam rangka membentuk kaidah hukum baru yang sesuai dengan perkembangan jaman dengan tidak melupakan konsep-konsep yang dibuat ter- dahulu oleh para Ulama. Karena pem- baharuan hukum Islam mengandung arti gerakan ijtihad menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru maka pembaharuan itu dilakukan dengan cara kembali kepada ajaran asli Al-Qur'an dan hadith dan tidak mesti terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam hasil ijtihad lama yang merupakan TUJUAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM Pembaharuan hukum Islam merupakan suatu keharusan, malahan kewajiban yang mutlak. Pembaharuan atau modernisasi ber- arti berfikir dan bekerja menurut fitrah atau telah sunatullah yang hak. Sunatullah mengejawantahkan dirinya dalam hukum alam, maka untuk menjadi modern manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu. Manusia, karena keterbatasan kemampuannya, tidak sekaligus mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Oleh karena itu hukum Islam pun harus terus menerus mengalami pembaharuan seirama dengan perkembangan pengetahuan manusia terhadap hukum alam agar hukum Islam sesuai dengan kenyataan yang ada dalam hukum alam. penemuan dan Abdul Muthalib |75
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari - Juni 2018, ISSN :1829-8419 Sejak awal Hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain, kecuali kemas- lahatan (keadilan) manusia. Ungkapan bahwa Hukum Islam dicanangkan demi kebahagia- an manusia lahir batin dan duniawi ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia. (Mas'ud 1996: 89). Pembaharuan hukum Islam dimaksud- kan agar ajaran Islam tetap ada dan diterima oleh masyarakat modern. Untuk mengem- balikan aktualitas hukum Islam atau untuk menjembatani ajaran teoretis dalam kitab- kitab fiqh hasil pemikiran mujtahid dengan kebutuhan masa kini. Itu semua dapat ditempuh dengan beberapa cara: 1. Memberikan kebijakan administrasi mujtahid dahulu diinterpretasikan sesuai dengan jiwa hukum dan tuntutan masya- kat pada saat itu. Formulasi baru ber- dasarkan interpretasi baru baru itu ada yang dituangkan dalam Undang-Undang dan ada pula yang berbentuk fatwa. Hal ini pada fiqh munakahat dapat dilihat dalam masalah monogami, bigami, poligami yang dulunya mudah dan tidak bertanggung jawab, mulai dibatasi dan dipersulit, bahkan ditentukan untuk dilakukan dipengadilan. (Djazuli 2000: 109). OBJEK DAN SASARAN PEMBAHA- RUAN HUKUM ISLAM Hal ini sudah dilakukan di Mesir menjelang kehadiran Undang-Undang perkawinan. Dalam kitab fiqh yang belaku disemua madzhab tidak ditemu- kan pencatatan perkawinan. Pada masa mujtahid menghasilkan fiqhnya, hal tersebut dirasakan tidak perlu dan tidak bermanfaat. Pada masa kini pencatatan perkawinan sangat dibutuhkan untuk mengamankan perkawinan itu sendiri. 2. Membuat aturan tambahan Tanpa mengubah dan mengurangi materi fiqh yang sudah ada, dibuat aturan lain yang dapat mengatasi masalah sosial, seperti wasiyyah wajibah yaitu wasiat- wasiat yang diberikan kepada cucu yang tidak menerima waris karena bapaknya telah meninggal lebih dahulu, sedangkan saudara bapaknya masih ada. 3. Talfiq (meramu) Hasil ijtihad tertentu diramu men- jadi suatu bentuk baru, seperti Undang- Undang perkawinan Turki yang meng- gabungkan madzhab Hanafi yang mayo- ritas dengan madzhab Maliki yang mino- ritas. Undang-Undang ini hanya ber- tahan menjelang diberlakukanya Undang- Undang perkawinan Swiss yang hingga sekarang masih berlaku di Turki. 4. Melakukan reinterpretasi dan reformulasi Dalil fiqh yang tidak aktual lagi dikaji ulang, terutama yang menyangkut hubungan dalil dengan rumusan hukum. Dalil yang pernah diiterpretasikan oleh Kembali kepada konsep "tujuan dari hukum Islam" itu sendiri, kita mengacu pada tujuan umum bahwa hukum Islam berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang berkenaan tujuan dengan kehidupan manusia serta spesifik tertentu, perintah hukum tersebut ditetapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran hukum Islam dapat digolong- kan ke dalam dua kategori lebar yaitu spesifik dan umum. Sasaran umum hukum Islam mengarahkan kepada kesejahteraan manusia pada umumnya, baik dalam dunia dan di alam baka. Tujuannya adalah mereka yang memiliki tujuan mewujudkan kesejah- teraan umum manusia, baik di dunia ini dan di akhirat. Sedangkan sasaran spesifik hukum Islam yaitu untuk merealisir aktivitas manusia lebih dangkal, seperti ekonomi, kehidupan berkeluarga, dan politik. Tujuan spesifik hukum Islam adalah hukum Islam yang berusaha untuk mewujudkan dalam ranah sempit aktivitas manusia, seperti ekonomi, kehidupan keluarga, atau tatanan politik. Sebab-sebab pentingnya pembaharuan hukum Islam dilandasi dari beberapa faktor berikut: Pertama, Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma didalam kitab fiqh klasik tidak begitu jelas mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan masalah yang terjadi sangat mendesak untuk diterapkan. 76 | Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari - Juni 2018, ISSN :1829-8419 Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek yang terus mengalami kemajuan sehingga yang adanya mengaturnya. perlu hukum reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk dijadikan sebagai referensi hukum dalam membuat hukum nasional. Keempat, pengaruh para pambaru Islam baik nasional pemikiran hukum maupun yang terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi. Ketiga, pengaruh internasional, METODE PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM itu harus dinamis, sehingga tidak luput dari suatu pembaharuan. Untuk melakukan suatu pembaharuan hukum Islam harus ditempuh melalui beberapa metode. 1. Pendekatan Ta'aqquli (Rasional) Hukum Islam Ulama' terdahulu memahami rukun Islam dilakukan dengan Taabbudi yaitu menerima apa adanya tanpa komentar, sehingga kwalitas illat hukum dan tinjauan filosofisnya banyak tidak terung- kap. Oleh karena itu pendekatan ta'aquli harus ditekankan dalam rangka pem- baharuan hukum Islam (ta'abadi dan ta'aqquli). Dengan pendekatan ini illat hukum hikmah at-tashih dapat dicerna umat Islam terutama dalam masalah kemasyarakatan. 2. Penekanan Zawajir Jawabir) dalam Pidana. (Zawajir Dalam masalah hukum pidana ada unsur zawajir dan jawabir. Jawabir berarti dengan hukum itu dosa atau kesalahan pelaku pidana akan diampuni oleh Allah. Dengan memperhatikan jawabir harus hukum dilakukan sesuai dengan nash, seperti pencuri yang dihukum dengan potong tangan, pezina muhsan yang dirajam, dan pezina ghoiru muhsan didera. Sedangkan zawajir adalah hukum yang bertujuan jera pelaku pidana untuk membuat lagi. sehingga Islam Dalam pembaharuan hukum ini pidana tidak mengulanginya dan mengenai pidana, yang harus ditekankan adalah zawajir dengan demikian hukum pidana tidak terikat pada apa yang tertera dalam nash. 3. Masalah Ijma' Pemahaman yang terlalu luas atas ijmak dan keterikatan kepada ijamak harus dirubah dengan menerima ijmak sarih, yang terjadi dikalangan sahabat (ijma' sahabat) saja,sebagai mana yang dikemukakan oleh asy-syafi'i. Kemung- kinan terjadinya ijmak sahabat sangat ijmak sukuti (ijma' sulit, sedangkan diam) masih diperselisihkan. Disamping itu,ijmak yang dipedomani haruslah mempunyai sandaran qat'i yang pada hakikatnya kekuatan hukumnya bukan kepada ijmak itu sendiri,tetapi pada dali yang menjadi sandarannya. Sedangkan ijmak yang mempunyai sandaran dalil zanni sangat sulit terjadi. 4. Masalik al-'Illat (Cara Penetapan Illat) Kaidah-kaidah yang dirumuskan untuk mendeteksi ilat hukum yang biasa- nya dibicarakan dalam kaitan dengan qiyas. Dalam kaidah pokok dikatakan bahwa "hukum beredar sesuai dengan ilatnya". Ini ditempuh dengan merumus- kan kaidah dan mencari serta menguji alit yang benar-benar baru. 5. Masalih Mursalah Dimana ada kemaslahatan disana ada hukum Allah SWT adalah ungkapan popular dikalangan ulama. Dalam hal ini masalih mursalah dijadikan dalil hukum ini,dapat ditetapkan dan berdasarkan hukum bagi banyak masalah baru yang tidak disinggung oleh al-qur'an dan sunah. 6. Sadd al-Zari'ah Sadd al-zari'ah berarti sarana yang membawa ke hal yang haram. Pada dasarnya sarana itu hukumnya mubah, tetapi karena dapat membawa akan kepada yang maksiat atau haram, maka sarana itu diharamkan. Dalam rangka pembaharuan hukum Islam sarana ini digalakkan. Abdul Muthalib |77
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari - Juni 2018, ISSN :1829-8419 7. Irtijab Akhalf ad-Dararain Dalam pembaharuan hukum Islam kaidah ini sangant tepat dan efektif untuk pemecahan masalah baru. Umpamanya perang di bulan muharram hukumnya haram, tetapi karena pihak musuh menyerang, maka boleh dibalas dengan berdasarkan tersebut,karena serangan musuh dapat menggangu eksistensi agama Islam. 8. Keputusan Waliy al-Amr Keputusan Wali kaidah atau juga ulil amri yaitu semua disebut pemerintah atau penguasa,mulai dari tingkat yang rendah sampai yang paling tinggi. peraturan Undang- Undangan wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan agama. Hukum yang tidak dilarang dan tidak diperintah- kan hukumnya mubah. Contohnya pemerintah atas dasar masalih mursalah menetapkan bahwa penjualan hasil pertanian harus melalui koperasi dengan tujuan agar petani terhindar dari tipu muslihat lintah darat. 9. Memfikihkan Hukum Qat'i al-amr Segala Kebenaran qat'i bersifat absolut. relative. Sedangkan kebenaran Menurut para fukaha, tidak ada ijtihad terhadap nas qat'i (nas yang tidak dapat diganggu gugat). Tetapi kalau demikian halnya,maka hukum Islam menjadi kaku. Sedangkan kita perpegang pada moto: al- Islam salih li kulli zaman wa makan dan tagayyur al-ahkam bi tagayyur al- amkinah wa al-zaman. untuk menghadapi masalah ini qat'i diklasifikasikan men- jadi: Qat'I fi jami' al-ahwal dan Qot'i fi ba'd al-ahwal. Pada qot'I fi al-ahwal tidak berlaku ijtihad, Sedangkan pada qot'I ijtihad dapat diberlakukan. Tidak semua hukum qat'I dari segi penerapanya (tatbiq) berlaku pada semua zaman. (Mahfuz, 2003: 87) fiqh fi ba'd al-ahwal ATURAN-ATURAN PEMBAHARUAN DALAM FIQH independen, seperti para Imam Mazhab (yang meletakkan prinsip- peinsip dan kaedah-kaedah itu sendiri untuk Mujtahid dijadikan landasan berijtihad), dan mujtahid mutlak seperti murid-murid dari para Imam Mazhab (yaitu mereka yang menciptakan sendiri kaedah-kaedahnya, namun hanya menempuh metode salah satu dari imam- imam mazhab yang ada) pada masa sekarang tidak bisa lagi ditemukan. Keberadaan mujtahid semakin meredup sejak munculnya mazhab-mazhab fiqih pada abad ke-II dan ke-III Hijriyah. Yang setiap periode hanyalah mujtahid spesialis atau parsial: yaitu orang alim yang mampu melakukan penggalian hukum dalam suatu masalah tertentu saja, tidak pada masalah-masalah yang lain, atau pada satu bab fiqih tertentu, tidak pada bab fiqih lainnya. Kesimpulannya, ia hanya melakukan penggalian hukum mengenai sebagian hukum saja. tersisa dari Para mujtahid spesialis inilah yang terhadap mampu memenuhi kebutuhan ijtihad pada setiap masa. Mereka berpegang teguh pada Ushul Al-Fiqh, suatu disiplin ilmu yang tiada bandingannya dikalangan lain. Prinsip-prinsipnya umat-umat yang bertumpu pada tiga sumber : 1. Substansi keseluruhan hukum syara' dan konsepsinya, bukan bagian atau partikel- partikelnya. 2. Ilmu kalam, sebab berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah tumbuh dari keimanan terhadap Dzat yang mewajib- kan untuk mengamalkan keduanya, yaitu Allah. 3. Kaeadah-kaedah penggalian hukum dari Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan Sunnah yang keduanya merupakan sumber pokok tasyri'. Dengan bahasa Arablah maqhashid syari'ah akan dapat diketahui. Dengan bahasa arab pula seorang mujtahid dapat mengetahui kalimat-kalimat yang mengandung makna hakiki dan makna majazi atau metaforis, tegas dan konotatif, umum dan khusus, kalimat-kalimat yang ambigu, muthlaq dan muqayyad, serta mafhum dan manthuq. Semuanya itu masuk dalam bahasan bahasa. Seseorang tidak dapat menolak atau menentang kaedah: "Hukum asal dari 78 | Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari - Juni 2018, ISSN :1829-8419 kalimat yang menunjukkan arti perintah ialah wajib dan hukum asal dari kalimat yang menunjukkan arti larangan ialah haram", kecuali apabila indikasi yang terdapat menunjukkan makna wajib menjadi sekedar sunnah, etik, peringatan dan ancaman, do'a ataupun terdapat indikasi yang membelokkan makna sekedar makruh, do'a, haram menjadi petunjuk, penghinaan, menjelaskan akibat dari suatu perbuatan, ataupun keputusasaan. Kaedah tersebut dikenal luas dalam Ushul Al-Fiqh, namun sebagian kalangan hendak menggantinya, mengembangkannya, atau mengabaikan sama sekali tanpa memberikan suatu alternatif yang dapat diterima secara logika, syara', ataupun tradisi. Mengapa mereka petunjuk, pembelajaran tidak bergegas mengadakan perombakan terhadap prinsip- prinsip hukum positif yang kian mencekik leher kita, memalingkan kita dari syariat dan agama kita, dan tidak pula berupaya meng- gantikan apa yang buruk dengan sesuatu yang lebih baik? Para Ulama Ushul telah menyusun sumber-sumber hukum yang telah disepakati, dengan mengacu kepada hadits Muadz bin jabal ra.yang diutus oleh Rasulullah SAW. Untuk menjadi hakim,dai dan sekaligus guru di Yaman. Ketika itu Rasulullah merestuinya untuk mengambil keputusan dengan merujuk pertama-tama pada Al-Qur'an, kemudian Sunnah, lalu dengan berijtihad dengan pendapat yang tepat yang selaras dengan maqhasid syariah serta semangat dan prinsip- prinsip umum syari'ah. ini, seorang mujtahid pertama-tama harus bersandar kepada Al-Qur'an, kemudian Sunnah, baru kemudian Ijma' dan Qiyas. Ketika dia tidak mampu mengahasilkan keputusan hukum dengan menggunakan empat sumber di atas, ia diperbolehkan menggunakan sumber- sumber lain seperti Istihsan (yang merupakan salah satu bentuk qiyas atau pengecualian persoalan parsial dari suatu prinsip dan kaidah umum yang berlandaskan suatu dalil itu). khusus Istishlah atau biasa disebut Kemudian yaitu dengan mashlahah Berdasarkan pada hal yang menunjukkan hal kemaslahatan yang selaras dengan tujuan- tujuan syariat namun tidak ditunjukkan oleh suatu dalil tertentu dari syara'. Dengan mengaitkan hukum dengan muqhashid syariah, akan dapat tercapai kemaslahatan dan terhindari kemudharatan pada masya- rakat. (Mahfuz, 2003: 87). CONTOH-CONTOH PERUBAHAN HUKUM Perubahan Hukum pada masa Sahabat Perubahan fatwa mengenai hukuman bagi peminum khamar. Oleh Rasulullah, peminum khamar tidak diberi hukuman tertentu yang bersifat baku. Kadangkala Rasul memerintahkan dipukul. Sebagian sahabat ada yang memukul dengan tangan, terompah, ada yang dengan terom- pah, ada pula dengan tongkat. Jumlahnya tidak beliau tentukan hingga sampai beliau perintahkan berhenti. Rasulullah juga pernah tidak menghukum peminum khamar. Pada awalnya Rasulullah tidak memberikan hukuman yang berat pada saat-saat awal karena jarak waktu yang terlalu dekat dengan ketentuan yang masih membolehkan mereka meminum khamar. Lambat laun, hukuman tersebut semakin diperberat, meskipun tidak ditentukan batas hukuman yang pasti. Kadangkala hukuman cambuk kurang dari empat puluh kali, namun tidak jarang lebih dari hitungan tersebut. Pada masa khalifah Abu Bakar, hukuman bagi peminum khamar telah ditentukan sebanyak empat puluh cambukan. Namun ketika Umar menjabat khalifah, hukumannya berbeda. Beliau bermusya- warah dengan para sahabat yang lain tentang hukuman tersebut. Beliau berkata: "Telah banyak orang yang meminum minuman keras. Mereka telah berani melakukannya". untuk Sayyidina Ali mengatakan : "Orang- orang yang mabuk karena minuman keras itu akan membual dan berbicara tidak karuan. Apabila mereka membual, mereka membuat perkataan palsu dan mengada-ada seperti menuduh orang lain berzina dan sebagainya. Oleh karena itu, tetapkanlah suatu peraturan yang memberikan hukuman kepada para peminum khamar seperti hukuman terhadap al-mursalah, Abdul Muthalib |79
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari - Juni 2018, ISSN :1829-8419 orang yang menuduh berzina. (Wahbah al- Zuhailiy dan Jamaluddin al-'Atiyah, 2002: 112). khalifah Umar ini menetapkan hukuman bagi peminum khamar sebanyak delapan puluh kali cambukan sebagaimana hukuman para penuduh zina. Musyawarah yang dilakukan khalifah Umar bermula dari surat yang ditulis oleh Khalid Bin Walid. Dalam suratnya, Khalid Bin Walid mengemukakan banyak dijumpai orang-orang yang telah meng- gemari minuman keras dan tidak meng- hiraukan hukuman yang dikenakan. Pada awalnya khalifah Umar menetapkan hukuman empat puluh cambukan bagi peminum khamar. Para peminum khamar terus melakukan kegemarannya, beliau mem- perberat menjadi enam puluh cambukan. Namun mereka tetap saja belum merasa jera. Umar lalu bersikap tegas dengan menetapkan menjadi delapan puluh cambukan. Sedang- kan, pada masa khalifah Utsman Bin 'Affan, hukuman bagi para peminum khamar sebanyak delapan puluh kali dan empat puluh kali cambukan. Atas dasar bahwa makanan pokok seperti kurma, kismis, keju atau syaier. Tapi pada perkembangan selanjutnya, para sahabat berpendapat bahwa setengah sha' gandum sama nilainya dengan satu sha' makanan pokok lainnya. Ibnu Mundzir meriwayatkan Utsman, Ali, Abu Hurairah, Jabir, Ibnu Abbas dan lain-lain telah menetapkan zakat sebesar setengah sha' gandum. Mereka memandang saat itu harga gandum lebih mahal daripada jenis makanan lain. (Mahyuddin Bin Syaraf Al-Nawawi, 1996 : 123). fitrah Perubahan fatwa Umar tentang zakat kuda. Pada awalnya Umar tidak menetapkan zakat bagi kuda. Ketika ia diminta untuk menentukan zakat bagi kuda, beliau mengatakan "Hal itu tidak pernah dilakukan oleh kedua sahabatku terdahulu, Bagaimana mungkin aku akan melakukannya?". Namun pada masa berikutnya beliau menetapkan zakat sebesar satu dinar dari setiap satu ekor kuda. Hal ini dikarenakan tingginya harga kuda saat itu. Umar berpendapat jika empat puluh ekor kambing saja dikenakan sebesar satu ekor kambing, mengapa kuda yang harganya sebanding dengan seratus ekor unta tidak dipungut zakatnya? Dari rangkai cerita di atas para sahabat tidak bertumpu pada satu ketetapan yang baku dalam menetapkan hukuman terhadap para peminum khamar. Mereka menetapkan peraturan berdasarkan kondisi tertentu. Karena tidak ada nash yang pasti, maka fatwa sahabat mengalami perubahan sesuai waktu dan situasi. Bahkan pada masa Sayyidina Ali menjadi khalifah, seorang peminum khamar pernah mendapat hukuman yang lebih berat. Pada saat itu, seorang penyair bernama Najjasyi Al-Haritsi telah meminum khamar pada bulan Ramadhan. Ia kemudian dimasukkan ke dalam penjara setelah dicambuk sebanyak delapan puluh kali. Keesokan harinya, ia dikeluarkan dari penjara dan diberi cambukan sebanyak dua puluh kali lagi. Sayyidina Ali mengatakan "Saya mencambukmu dua puluh kali lagi karena kelancanganmu menentang Allah SWT dan berbuka pada bulan Ramadhan". Perubahan fatwa mengenai zakat fitrah. Rasulullah telah mewajibkan untuk mem- sha' berikan zakat fitrah sebesar satu Fatwa Umar tentang muallaf. Umar mempunyai pandangan tersendiri mengenai pemberian zakat kepada sekelompok orang yang di zaman Rasulullah dan Abu Bakar dikenal sebagai muallaf. Umar berpendapat "Sesungguhnya Allah telah memuliakan Islam dan mencukupi mereka". Mereka tidak lagi perlu diberi zakat. (Al-Nawawi, 1996 : 154) tiga. Menurut keterangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, telah terhadap seorang menjatuhkan ketetapan laki-laki yang mengucapkan tiga talak kepada istrinya hanya dengan satu perkataan saja. Umar mengetahui bahwa pada zaman Rasulullah dan khalifah Abu Bakar talak tiga kali yang diucapkan satu kali saja tetap merupakan talak satu. Pada mulanya Umar juga melaksanakan sama. Namun pada selanjutnya menunjukkan perkembangan bahwa banyak diantara kaum laki-laki yang bermain-main dengan mempermudah talak. Fatwa Umar tentang talak Umar benar-benar 80 | Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari - Juni 2018, ISSN :1829-8419 Dengan penetapan yang tegas bahwa talak tiga jatuh pada perkataan yang diucapkannya satu kali, Umar berharap agar perbuatan seperti itu berkurang. Perubahan fatwa zaman tabi'in dan sesudahnya. ketika Umar bin Abdul 'Aziz menjadi khalifah menetapkan bahwa untuk proses peradilan hanya dibutuhkan seorang telah mengucapkan sumpah. saksi yang Namun ketika ia berada di Syam, ketetapan itu berubah, dengan keharusan menghadirkan dua saksi. Atau contoh lain, pada masa Abu Hanifah, ia telah melaksanakan keputusan dengan kesaksian yang tersembunyi dalam proses peradilan. Namun Abu Yusuf dan Muhammad (Keduanya madzhab Hanafi) cara tersebut ditolak. Sebab mereka melihat telah di kalangan masyarakat. berkembangnya kebohongan air musta'mal tidak boleh digunakan. Ijma' ini terbentuk melalui dua jalan. Pertama, mereka sepakat bahwa musafir yang hanya memiliki sedikit air harus tetap menggunakan air itu (isti'mal dengan cara menumpahkannya iraqah). Seandainya air dapat digunakan kembali tentunya mereka melarang dan menyuruh untuk mengumpulkannya untuk digunakan pada thoharah berikutnya. Kedua mereka berbeda pendapat tentang tindakan yang harus dilakukan bila seseorang hanya tidak cukup untuk memiliki air yang taharahnya, apakah ia harus menggunakan air itu seadanya, kemudian bertayammum ataukan ia boleh langsung bertayammum saja. Kalau saja air musta'mal dapat dipergunakan tentu mereka akan sepakat bahwa orang tersebut harus menggunakan- nya untuk sebagian anggota, dan menam- pungnya agar dapat digunakan kembali untuk anggota berikutnya. Melalui kedua tujuan ini tampak mereka telah sepakat (Ijma') bahwa air musta'mal itu tidak dapat digunakan. (al- Nawawi : 105) ijma' para sahabat bahwa Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab Ushul Fiqhnya menjelaskan bahwa Hukum dapat berubah dengan sebab berubahnya 'urf atau berubahnya kemaslahatan manusia pada masa itu. atau untuk menjaga kehormatan yang begitu penting, atau perubahan hukum dengan sebab kerusakan akhlak dan moral, atau perubahan hukum dengan sebab lemahnya menjaga Agama, maka adanya kewajiban untuk merubah hukum syariat untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kerusakan dan menunjukkan kebenaran serta kebaikan. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan ta'abbudi, ketetapan nilai syariat, dan yang berkaitan dengan ushul al- Syari'ah maka dirubah tidak selamanya, kapanpun dan dimanapun seperti keharaman yang haram, saling ridho dalam persoalan aqad jual beli, dan tidak ada beban dosa yang dipikul oleh orang lain. (Wahbah Al-Zuhailiy, 1986: 1116). dapat 2. Perubahan Hukum karena 'urf. ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﺟﻷﺍ ﺬﺧﺃ ﺯﺍﻮﲜ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﻭﺮﺧﺄﺘﳌﺍ ﱵﻓﺃ , , ﺔﻣﺎﻣﻹﺍ ﻭ ﻥﺃﺮﻘﻟﺍ , ﺪﻨﻋ ﺭﺮﻘﻣ ﻥﺎﻛﺎﻣ ﻪﻴﻓ ﻒﻟﺍﻮﺧ ﻢﻜﺣ ﻮﻬﻓ ﺞﺣﻭ , ﻡﻮﺻﻭ . ﻉﺎﻄﻘﻧﺍﻭ ﺔﻤﺋﺃ ﻢﻬﻨﻣﻭ , ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ , ﻝﺎﳌﺍ ﺖﻴﺑ ﻦﻣ ﺔﻴﻨﻳﺪﻟﺍ ﺮﺋﺎﻌﺸﻟﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﻭ ﲔﻤﻠﻌﳌﺍ ﺎﻳﺎﻄﻋ ﺓﺭﺎﲡ ﻭﺃ ﺔﻋﺍﺭﺯ ﻦﻣ ﺏﺎﺴﺘﻛﻹﺍﺎﺑ ﺀﻻﺆﻫ ﻞﻐﺘﺷﺇ ﻮﻠﻓ , ﻭﺃ ﻥﺃﺮﻘﻟﺍ ﻉﺎﻴﺿ ﻚﻠﺗ , ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺮﺋﺎﻌﺸﻟﺍ (Wahbah Al-Zuhailiy: 835) . Telah memfatwakan dikalangan ulama mutaakhir, bahwa membolehkan mengambil upah dari mengajarkan AlQuran, menjadi Imam sholat lima waktu, tukang azan, dan semua yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah SWT baik dari sholat, puasa, maupun yang berkaitan dengan ibadah Haji. Maka adanya perbedaan karena adanya perubahan hukum yang ditetapkan oleh para ulama. Pendapat ulama Hanafiyah meman- dang perubahan hukum karena sebab perubahan masa, dikarenakan terputusnya gaji kepada guru AlQuran, dan orang-orang yang bekerja di dalam mensyiarkan Islam dari bait al-mal. Jka seandainya mereka disibukkan pekerjaan masingmasing seperti berkebun, berdagang, atau menjadi buruh tentunya akan menye- babkan hilangnya syiar AlQuran dan syiar Agama. dengan urusan Abdul Muthalib |81 ﺓﻼﺻ ﻦﻣ ﺕﺎﻋﺎﻄﻟﺍ ﺮﺋﺎﺳﻭ ﻥﺍﺫﻷﺍ ﻭ , ﻥﺎﻣﺰﻟﺍ ﲑﻴﻐﺘﻟ ﺍﺮﻈﻧ ﺔﻴﻔﻨﳊﺍ ﻝﺎﳘﺇﻭ ﻡﺰﻟ
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari - Juni 2018, ISSN :1829-8419 Begitu juga larangan bagi para gadis remaja untk sholat di masjid berjamaah ﺔﻋﺎﻤﳉﺍ ﺓﻼﺼﻟ ﺪﺟﺎﺴﳌﺍ ﺭﻮﻀﺣ ﻦﻣ ﺕﺎﺑﺎﺸﻟﺍ ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﻊﻨﻣ , ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺮﻟﺍ ﻦﻣﺯ ﰲ ﻝﺎﳊﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻥﺎﻛﺎﻣ ﻑﻼﲞ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ Zuhailiy: 836) remaja untuk Mencegah para gadis menghadiri sholat jamaah, dengan berbeda pada karena Rasul mempertimbangkan kerusakan akhlak dan tersebarnya kerusakan. ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ ﺭﺎﺸﺘﻧﺍﻭ ﻕﻼﺧﻷﺍ ﺩﺎﺴﻔﻟ ﺍﺮﻈﻧ (Al- . , masa SAW, 3. Perubahan hukum Karena Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan tekhnologi Beralih kepada contoh-contoh ketentuan fikih yang dianggap perlu berubah atau dibuat yang baru karena adanya kemajuan ilmu dan teknologi. Contoh-contoh ini adalah mengenai air muthlaq, pengertian safar dalam hubungan dengan shalat qashar, penentuan awal waktu shalat fardu dan puasa Ramadhan serta hari raya, pengertian senif-senif penerima zakat, peradilan pengertian danhukum acara di Arab Saudi, dan yang terakhir hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. (Alyasa' Abu Bakar, 2016: 335). keluarga, sistem Contoh pertama, dalam fikih yang ada sekarang ditetapkan bahwa air yang dianggap bersih dan dapat membersihkan adalah air muthlaq (yaitu air alami, air semula jadi, yang belum dicampur/bercampur dengngan benda lain), yang di dalam kitab-kitab fikih biasa- nya diperincikan menjadi tujuh, yaitu air hujan, air salju, air embun, air mata air, air sumur, air sungai, dan air Taut. Sekiranya dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis serta penjelasan yang diberikan para ulama diperhatikan secara saksama, akan dapat disimpulkan bahwa penyebutan tujuh macam tersebut berkaitan dengan keadaannya sebagai air alami, yang dianggap bersih dan dapat membersihkan. Pada masa sekarang, dengan kemajuan ilmu dan teknologi, air yang sudah kotor (bernajis, tercemar) dengan cara tertentu dapat disuling (disterilisasi, dibersihkan kembali) sehingga menjadi bersih dan memenuhi syarat menurut ilmu kesehatan untuk dikonsumsi dan digunakan sebagai alat untuk membersihkan sesuatu. Pertanyaannya, apakah air kotor yang sudah dibersihkan dengan teknologi tertentu, yang secara ilmiah (ilmu kesehatan) telah me- menuhi syarat sebagai air bersih, dapat dianggap telah memenuhi syarat sebagai air muthlaq menurut fikih, sehingga dapat digunakan sebagai air untuk bersuci (berwudhu dan mandi). Sekiranya dicari Hadis yang secara jelas menyatakan bahwa air kotor (bernajis) dapat dibersihkan dengan cara distrilisasi, tidak akan kita dapatkan karena kegiatan (teknologi) seperti itu tidak ada pada masa Rasulullah." Tetapi kalau kita berpegang pada prinsip yang dipetik dari Hadis-hadis tersebut, bahwa air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air yang (air bersih muthlaq), maka semua air yang sudah bersih, walaupun prosesnya tidak secara alamiah, tetapi dengan bantuan teknologi tentu dapat bahkan harus dianggap sama dengan air yang bersih secara alamiah. Dengan logika ini, air kotor (bernajis) yang dibersihkan dengan teknologi tertentu akan dianggap sebagai air muthlaq (sama seperti air yang bersih secara alamiah) dan karena itu dapat digunakan untuk mensucikan diri." yang dapat membersihkan Contoh kedua, adalah pengertian safar (perjalanan) yang membolehkan qashar shalat. Izin untuk mengqashar shalat ditemukan dalam A1-Qur'an (an-Nisaa' [4] ayat 101). Tetapi penjelasan ten- tang safar yang menyebabkan pelakunya boleh meng- qashar shalat tidak ditemukan dalam Al- Qur'an. Hadis tentang safar yang memboleh- kan qashar shalat, sepanjang bacaan penulis, semuanya merupakan Hadis fi (praktik Nabi), sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Karena itu dapat dimaklumi ini menyebabkan sekiranya Hadis-hadis perbedaan pendapat yang relatif sangat beragam di kalangan ulama. Menurut Imam al-Syafi'i, berdasarkan beliau, sampai riwayat Rasulullah tidak pernah mengqashar shalat dalam perjalanan dengan jarak yang kurang dari dua hari (malam) perjalanan. Karena itu, beliau menyimpulkan bahwa seseorang baru boleh mengqashar shalat kalau melakukan perjalanan dengan waktu tem- yang kepada 82 | Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari - Juni 2018, ISSN :1829-8419 puh mencapai dua malam (laylatayn), yang beliau sebut sama dengan 46 mil Hasyimi (sama dengan 16 farsakh, atau 48 mil biasa, atau setara dengan 88,656 km menurut ukuran kita sekarang). Adapun untuk dirinya sendiri Imam al-Syafi' i berkata, bahwa beliau dengan alasan ihtiyath (pertim- bangan kehati-hatian) baru akan melakukan qashar apabila perjalanan yang beliau laku- kan tersebut menghabiskan waktu tempuh tiga malam (hari) atau lebih. Kalau waktu tempuh perjalanan tersebut tidak sampai tiga hari, maka beliau tidak melakukan shalat qashar." Adapun mengenai waktu paling panjang untuk mengqashar shalat setelah berada di tempat tujuan, Imam al-Syafi' i menggunakan waktu yang digunakanNabi untuk menetap di Mekkah sebagai ukuran yaitu sepuluh hari. Mungkin bermanfaat untuk ditam- bahkan, dalam hubungan dengan rukhshah ibadah, Imam al-Syafi membedakan safar menjadi dua. Untuk kebolehan bertayamum dan mengerjakan shalat sunah di atas kendaraan, kebolehan tidak menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan, dan kebolehan menyapu sepatu ketika berwudhu, beliau menggunakan safar dalam artinya yang mutlak (harfiah), tanpa persyaratan apa pun. Adapun mengenai safar yang membolehkan orang mengqashar shalat dan mewajibkan orang perempuan didampingi oleh muhrim, beliau memberikan persyaratan, yaitu dua hari (malam) perjalanan. Selain Hadis yang digunakan Imam al-Syafi' i di atas, masih ada Hadis lain (semuanya fi li) yang menyatakan bahwa Nabi pernah melakukan qashar shalat ketika baru (sudah) melakukan perjalanan sejauh jarak antara (16.623 m), tiga Madinah dan Dzul Hulaifah (Bir Ali), bahkan ada Hadis yang menyatakan Nabi sudah mengqashar shalat ketika perjalanan yang dia lakukan sudah (baru) mencapai satu farsakh (tiga mil, 3 x 1847 m = 5541 meter). farsakh Jarak safar yang pada masa Rasulullah dan Imam al-Syafi' i sama antara ukuran waktu tempuh yaitu dua hari dengan ukuran jarak tempuh yaitu empat burud, pada masa sekarang setelah kemajuan teknologi menjadi tidak sama, bahkan sangat senjang. Untuk itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama.Kebanyakan mereka cenderung memilih tempuh dan meninggalkan ukuran jarak Indonesia ukuran waktu cenderung berpendapat bahwa orang yang mela- kukan perjalanan baru boleh mengqashar shalat kalau perjalanan yang dia tempuh tersebut berjarak sekitar 90 km, lepas dari apa kendaraanyang dia gunakan. (Wahbah Al- Zuhailiy, 2006 : 243). ternpuh. Ulama jarak safar tempuh atau waktu tempuh pada masa lalu relatif tidak menimbulkan masalah, karena kecepatan alat (moda) transportasi pada waktu itu (berjalan kaki, mengendarai unta, menunggang kuda atau naik perahu layar atau dayung) relatif sama. Dengan kata lain, pada masa dahulu sedikit sekali perbedaan waktu tempuh antara berbagai alat transportasi sekarang yang ada. Tetapi pada masa perbedaan kecepatan antara berbagai alat transportasi sangatlah beragam, sehingga perbedaan waktu tempuhnya menjadi sangat beragam pula.Perbedaan kecepatan antara berbagai alat transportasi seperti berjalan kaki, sepeda motor, mobil, perahu bermotor, kapal mesin, serta pesawat udara sangatlah tinggi. Karena hal tersebut perlu meneliti ulang Hadis- hadis tentang safar yang membolehkan qashar shalat. Mungkin pemahaman berdasar waktu tempuh, akan lebih baik dari pemahaman berdasar tempuh. Perjalanan satu farsakh pada masa Nabi kita pahami sebagai perjalanan satu jam (bukan 5 km) dan perjalanan empat burud kita pahami sebagai perjalanan dua. hari (dua malam, bukan 88 km). Dengan jalan pikiran ini, maka per- jalanan pendek dalam Hadis Nabi tersebut akan dipahami sebagai perjalanan satu jam (pergi ke luar kota dan tidak pulang pada hari yang sama) terlepas dari apa pun moda transportasi yang digunakan. Adapun Hadis yang berisi perjalanan jauh (sekitar 88 km) akan dipahami sebagai perjalanan dua hari satu malam, alat lepas dari transportasi yang digunakan. Sekiranya ukuran yang jauh yang akan kita pakai, maka orang yang melakukan perjalanan dengan jarang sekali yang akan pesawat udara, Mengukur dengan jarak apapun Abdul Muthalib |83
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari - Juni 2018, ISSN :1829-8419 mendapat rukhshah melakukan shalat qashar, karena hanya perjalanan sangat jauh dengan beberapa kali transit yang akan menghabis- kan waktu sampai dua hari satu malam. Perjalanan paling jauh (setengah keliling bumi, dari Indonesia ke Benua Amerika misalnya) secara langsung tidak akan menghabiskan waktu sampai dua hari satu malam. (Al-Zuhailiy, 2006 : 243). sekiranya dilakukan berikutnya, mengenai penentuan waktu shalat wajib limakali sehari semalam, dan penentuan awal bulan kamariah, dengan penentuan awal bulan Ramadhan (awal puasa wajib), awal bulan Syawal (hari raga Idul Fitri, haram berpuasa), dan awal bulan Zulhijah (untuk beberapa upacara haji, termasuk shalat Idul Adha). Hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwa penentuan waktu untuk semua ibadah ini dikaitkan dengan peredaran matahari atau bulan.Dari Hadis-hadis mengenai awal waktu shalat wajib lima kali sehari semalam, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Awal waktu shalat Subuh mulai ketika fajar sidik terbit dan berakhir dengan terbitnya matahari. Contoh dalam hubungan 2. Awal waktu shalat Zuhur mulai setelah matahari tergelincir dan berakhir ketika waktu Asar masuk. 3. Awal waktu shalat Asar mulai ketika bayang-bayang suatu benda sama dengan panjang dirinya ditambah dengan panjang bayangbayang ber- kulminasi dan berakhir ketika matahari terbenam. ketika matahari 4. Awal waktu Magrib mulai setelah matahari terbenam dan berakhir ketika waktu Isya masuk. matahari secara langsung (terbit fajar, ter- gelincir matahari, panjang bayangan, terbenam matahari, atau hilangnya syafaq merah). Para ulama (ilmuwan) masa sekarang mengon- versikan posisi matahari yang ada dalam Hadis di atas ke dalam perhitungan astronomis, misalnya awal waktu shubuh adalah 18° sebelum matahari terbit dan begitu juga awal waktu Isya (akhir waktu Magrib) adalah 18° setelah matahari terbenam. Berdasarkan kon- versi tersebut, para sarjana (ulama) menyusun jadwal waktu shalat fardu untuk berbagai kota dan tempat di dunia. Di Indonesia misalnya sudah beredar jadwal waktu shalat sepanjang tahun untuk hampir semua kota dan kabupaten. Bahkan sudah ada sistem komputer untuk menghitung sendiri waktu shalat di suatu tempat dengan memasukkan posisi (lintang dan bujur) ternpat tersebut ke dalam sistem. PENUTUP Para fukaha telah mengisi era ini dengan berbagai gerakan perkembangan dan kemajuan dalam bidang sosial dan ekonomi. Mereka mempersembahkan kepada umat sesuatu yang tidak ternilai harganya. Mereka tidak tertinggal dalam melaksanakan kewa- jiban berijtihad secara individual maupun kolektif, atau dengan memberikan fatwa resmi.Semua itu dilakukan degan mengeluar- kan fatwa pribadi ataupun melalui berbagai konfrensi dan seminar. Ini adalah arah yang jelas dan sesuai dengan kehendaka Allah serta selaras dengan landasan syariah yang mulia, nash-nashnya. tujuan-tujuan umum- nya, kaedah-kaedah umum dan khusus fiqihnya, serta merealisasikan harapan umat Islam pada setiap masa, zaman, ruang dan waktu artinya bahwa hukum dapat berubah dengan perubahan waktu dan tempat. 5. Awal waktu Isya mulai setelah syafaq merah hilang dan berakhir menjelang fajar shadiq terbit." Pada masa sekarang, setelah ilmu falak (astronomi) berkembang secara relatif sangat maju bahkan mungkin dapat disebut mencengangkan, dan setelah penggunaan jam relatif merata di semua kalangan, maka penentuan awal dan akhir waktu shalat tidak lagi dilakukan dengan mengamati peredaran Perubahan hukum tentunya dibutuh- kan bagi setiap umat sepanjang zaman. Apabila ia datang dan bersumber dari para pakar, pemikir dan mujtahid yang kredibel dan dapat dipercaya,di samping itu, pem- baharuan juga berdasarkan Syari'ah ilahi yang mencakup aturan-aturan yang tetap mapun yang berubah. Pembaharuan hukum harus memperhatikan kondisi-kondisi peru- 84 | Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari - Juni 2018, ISSN :1829-8419 bahan agar ijtihad yang dilakukan murni bagi syari'ah, pendalaman yang cermat terhadap hukum-hukumnya, sebagai bukti atas kelu- wesan, kelapangan dan kemudahannya serta kelayakannya pada setiap ruang dan waktu. DAFTAR PUSTAKA Al-Nawawi, Mahyuddin Bin Syaraf, Raudah al-Talibin wa umdah al-muftin Beirut: Dar al-Fikr juz 2 thn 1996 Al-qardawi, Yusuf, Fi fiqh al-awwalawiyyat, terj. "FIqh Prioritas, penerjemah Muhamad Nur hakim. Jakarta: Gema Insani Press cet ke 4 thn 1996 Alyasa', Abu Bakar, Metode Istislahiyah Pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media Group cetakan ke 1 thn 2016 al-Zuhailiy, Wahbah dan Jamaluddin al-'Atiyah, Tajdid al-fiqh al-Islamiy, terj Kontroversi pembaruan fiqh, Penerbit Erlangga Thn 2002, Al-Zuhailiy, Wahbah, Ushul al-fiqh Al-islamiy, Beirut: Dar al-Fikr juz II cet 1 thn 1986 Djazuli, A. Ushul Fiqh metodologi Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grapindo, cet ke 1 th,. 2000 Fanani, Muhyar, Fiqh Madani konstruksi Hukum Islam di dunia Modern. Yogyakarta: Pustaka pelajar cet ke 1 thn 2010 Mahfuz, Sahal, Fikih Sosial Upaya Pengembangan Mazhab Qauli Dan Mazhab Manhaji. Jakarta: Universitas Islam Negeri, cet ke 2 thn 2003 Mas'ud, Muhammad Khalid, Filsafat Hukum Islam Studi tentang hidup dan pemikiran Abu ishaq Al-syatibi. (Bandung: Pustaka cet ke 1 thn 1996 Nasution, Lahmuddin, Pembaruan Hukum islam dalam mazhab Syafi'i, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, thn. 2001 Wafa', Muhammad Ta'arudh al-Adillati al-Syari'ati min al-kitabi wa al-sunnati wa al-tarjihu bainaha" terj Metode tarjih atas kntradiksi dalil-dalil syara' Jatim:Bangil penerbt Al- izzah cet ke 1 thn 2001. Yahya, Mukhtar dan Fathchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Isami Bandung: PT Al-Ma'arif cet ke 3 thn 1993. Abdul Muthalib |85