ISSN 1979-5572 (print) | ISSN 2541-6480 (online) KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Volume 13 No.2, Desember 2020 Halaman 141-166 The Contextualization of Islamic Law in the Pandemic Period through Fiqhiyyah Rules in the MUI Fatwa No. 14 of 2020 as an Effort to Re-actualize the Concept of Religious Moderation Abdur Rahman Adi Saputera IAIN Sultan Amai Gorontalo ABSTRACT This paper aims to analyze the efforts to re-actualize the concept of religious moderation during the Covid-19 pandemic through the contextualization of Islamic law by applying the principles of fiqhiyyah based on MUI Fatwa No. 14 of 2020. This research applies a descriptive-normative approach by using inductive and deductive thinking methods. The results of the study stated that there had been stagnation in the implementation of community diversity during the pandemic by rejecting the recommendation to carry out physical distancing through government regulations and MUI Fatwa No. 14 of 2020. Even though this Fatwa is part of the relevant efforts of Islamic law to negotiate with situations and conditions, at the same time, in the substance of the fatwa as a knife of analysis. It is practically clear that Islamic law is an instrument that guides people to the concept of Rahmatan Lil Alamin in accordance with the principles of Sholihul Likulli in Zaman wa Makan. Keywords: Contextualization, MUI Fatwa No 14 Year 2020, Religious Moderation ABSTRAK Tulisan ini bertujuan mengupas upaya reaktualisasi konsep moderasi beragama di saat pandemi melalui kontekstualisasi hukum Islam dengan mengaplikasikan kaidah fiqhiyyah dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Adapun penelitian ini mengaplikasikan pendekatan deskriptif-normatif, dengan pengambilan kesimpulan yang menggunakan metode berpikir induktif dan deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa telah terjadi kejumudan dalam tatanan implementai keberagamaan masyarakat di masa
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No.2, Desember 2020: h.141-166 pandemi dengan menolak anjuran untuk melakukan physical distancing melalui aturan pemerintah dan Fatwa MUI no 14 tahun 2020, Padahal Fatwa tersebut merupakan bagian dari upaya relevan hukum Islam untuk bernegosiasi dengan sekaligus beradaptasi situasi dan kondisi, menyelaraskan teks dan konteks realitas yang terjadi saat itu. Maka melalui kaidah fiqih yang tertuang dalam substansi fatwa sebagai pisau analisis, praktis telah menggambarkan secara jelas bahwa Hukum Islam merupakan instrument yang mengarahkan umat pada konsep Rahmatan Lil Alamin serta sesuai pada prinsipnya Sholihul Likulli Zaman Wal Makan. Kata Kunci : Kontekstualisasi, Fatwa MUI No 14 Tahun 2020, Moderasi Beragama PENDAHULUAN Moderasi beragama merupakan sebuah kampanye nyata yang digaungkan oleh negara pada umumnya diartikan hanya untuk melawan pemikiran dan tindakan radikalisme ekstrimisme saja. Bahkan dalam beberapa momentum termasuk dalam beberapa statemen tentang moderasi beragama, pemerintah lebih menitikberatkan pada persoalan keberagamaan di tengah keragaman dan bagaimana membangun harmonisasi diantara umat beragama. Namun dengan kemunculan fenomena mewabahnya virus Corona menjadi salah satu permisalan yang menegaskan bahwa modernisasi beragama tidak hanya melulu berjibaku atau terjangkarkan pada persoalan yang berkaitan dengan interaksi antara umat beragama saja atau bagaimana membangun pluralitas dalam keberagamaan antara umat Islam dan non muslim. Pada kenyataannya umat muslim sendiri sedang dihadapkan dengan darurat pemikiran beragama yang lebih moderat, yang dalam konteks ini bukan hanya ada ditengah atau paradigma yang tidak condong kekiri dan kekanan, melainkan sebuah paradigma pemikiran yang mengusung narasi anti konservatif, normatif, dan tekstual, salah satunya dengan upaya dinamisasi dan kontekstualisasi terhadap ajaran hukum 142
Abdur Rahman Adi Saputera - Kontekstualisasi Hukum Islam di Masa Pandemi Melalui Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Sebagai Upaya Reaktualisasi Konsep Moderasi Beragama Islam. Bagaimana tidak fanatisme terhadap teks-teks keberagamaan yang tidak aktual dapat mengakibatkan kemudharatan yang tentu saja tidak hanya membawa implikasi negatif terhadap diri sendiri melainkan dengan orang banyak, padahal tujuan pokok dari hukum islam yang sesungguhnya adalah menghilangkan kerusakan/kemudharatan dan melahirkan kemaslahatan, bahkan menghilangkan kemudharatan yang dimaksud tersebut merupakam bagian cita dari realisasi untuk menggapai maslahat itu sendiri, salah satunya adalah kehadiran Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yang secara substansial di dalamnya memuat item-item spesifik yang mengatur aktivitas peribadatan umat muslim di masa pandemi, diantaranya larangan atau anjuran untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah dan meniadakan sementara waktu sholat jumat berjamaah di masjid atau kegiatan-kegiatan lainnya yang berpotensi melahirkan kerumunan di Masjid. Namun demikian, secara implementasi dan pemahaman faktual, fatwa ini ternyata melahirkan polemik pro kontra dikalangan semua unsur lapisan masyarakat. Sebagian pro bahkan menerima sekaligus mendukung namun sebagian yang lainya memberikan respon negatif, bahkan ada yang menentang secara terang-terangan. Diantaranya ada yang beranggapan bahwa anjuran untuk tidak melaksanakan serangkaian ibadah berjamaah di masjid dianggap sebagai suatu keputusan dan tindakan yang salah. Sehingga ketika pemerintah kemudian mengadopsi fatwa tersebut dalam bentuk suatu kebijakan ataupun aturan tertentu untuk melakukan sosial listen sing dan tidak melaksanakan ibadah yang berpotensi untuk melahirkan kerumunan, beberapa kalangan masyarakat masih saja tidak mau ataupun bersikeras menentang kebijakan tersebut. 143
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No.2, Desember 2020: h.141-166 Sebagai bahan perbandingan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Firdaus Imaduddin dengan judul: Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. dimana Imaduddin berhasil mengumpulkan data dari 85 orang responden yang dianggap telah mampu mempresentasikan pokok-pokok persepsi masyarakat tentang Fatwa yang dimaksud, dan hasilnya dapat diamati dalam tabel grafik dibawah ini : Ironisnya ternyata masih ada juga masyarakat yang terbukti tidak setuju dengan beberapa item yang dimaksudkan dalam fatwa tersebut.(Imaduddin: 2020) hal ini menurut penulis sendiri disebabkan oleh beberapa indicator, utamanya terhadap pemahaman yang tidak cukup memadai terhadap visi misi ajaran Islam, akhirnya tidak heran terjadi berbagai macam pro dan kontra atau bahkan sikap penolakan terhadap keputusan-keputusan yang lahir dari ijtihad demi membangun kemaslahatan tersebut, dari sinilah diperlukan peranan seluruh stakeholder guna membangun pemikiran keberagamaan yang moderat dan progresif demi kemaslahatan pasti. Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian wacana, dan mengaplikasikan pendekatan deskriptif-normatif karena ditujukan untuk mendiskripsikan pandemi sebagai sebuah fenomena nyata,(Sugiyono: 2017) serta berangkat dari bangunan sumber data primer dan sekunder 144
Abdur Rahman Adi Saputera - Kontekstualisasi Hukum Islam di Masa Pandemi Melalui Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Sebagai Upaya Reaktualisasi Konsep Moderasi Beragama sebagai pendukung, untuk selanjutnya diolah menggunakan Fatwa dan Kaidah Fiqhiyyah sebagai pisau analisis melalui proses descriptive analytic method content, yaitu teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang menifestasi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari dokumen tertentu yang berkaitan dengan focus penelitian. Adapun pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara mengaplikasikan metode berpikir induktif (menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi umum) dan deduktif (menarik kesimpulan dari hal-hal umum menjadi khusus). (Hendriyani: 2017) HASIL DAN PEMBAHASAN Aransemen Definisi, Landasan Hukum, dan Metodologi Fatwa MUI Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam Al-Kasysyaf dari kata (al-fataa/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (Isti'arah). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif. Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab alifta', al-fatwa yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa 145
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No.2, Desember 2020: h.141-166 bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar. Menurut Yusuf al-Qardhawi, Fatwa ialah suatu upaya untuk menjelaskan Hukum Syara' dalam suatu masalah sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta Fatwa (Mustafi) baik permintaan tersebut dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, demikian selaras dengan pendapat Quraish Shihab, yang mendefinisikan fatwa sebagai petuah, nasihat, atau jawaban dari pertanyaan hukum dalam ajaran Islam. Menurut Amir Syarifuddin, fatwa atau ifta' berasal dari kata afta, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa. Adapun landasan Hukum fatwa, terdapat dalam Al-Quran dan Hadist Berikut: َنوُمَلْعَت َلَّ ْمُتْنُك ْنِإ ِرْكِ ذلا َلْهَأ اوُلَأْساَف ۚ ْمِهْيَلِإ ي ِحوُن الَّاَج ِر الَِّإ َكِلْبَق ْنِم اَنْلَس ْرَأ اَم َو Terjemahnya: dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang- orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan [Yakni: orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang Nabi dan kitab-kitab] jika kamu tidak mengetahui (An-Nahl: 43) Dari ibnu abbas r.a. bahwa Sa'ad Bin 'Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW, yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikanya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: "tunaikan nadzar itu atas nama ibumu". (HR Abu daud dan Nasai). 146
Abdur Rahman Adi Saputera - Kontekstualisasi Hukum Islam di Masa Pandemi Melalui Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Sebagai Upaya Reaktualisasi Konsep Moderasi Beragama Metodologi dalam penetapan Fatwa merupakan salah satu komponen yang sangat penting dari segi kedudukan dan juga fungsinya sebagai roh eksistensi MUI dalam menjalankan kesinambungannya untuk melahirkan kemaslahatan kepada umat. Adapun metode yang diaplikasikan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan integral, yaitu 1) Pendekatan Nash Qath'i, 2) Pendekatan Qauli dan 3) Pendekatan Manhaji. Pendekatan Nash Qath'i dilakukan dengan berpegang kepada dalil-dalil al-Qur'an atau Hadis untuk sesuatu problematika apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-Qur'an ataupun Hadis secara jelas. Namun bilamana tidak terdapat dalam nash al-Qur'an maupun Hadis maka tekhnis penjawaban harus dilakukan dengan metode pendekatan Qauli dan Manhaji. Pendekatan Qauli adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para Imam Mazhab dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (Al-Kutub Al-Mu'tabarah). Pendekatan Qauli dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab- kitab fiqih terkemuka (Al-Kutub Al-Mu'tabarah) dan hanya terdapat satu pendapat, kecuali jika pendapat yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (Ta'assur Atau Ta'adzdzur Al-'Amal Atau Shu'ubah Al-'Amal), atau karena alasan hukumnya ('illah) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang (I'adatun Nazhar), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk didijadikan pedoman. (Saputera: 2020) Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh nash Qoth'i dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam 147
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No.2, Desember 2020: h.141-166 kitab-kitab fiqih terkemuka (Al-Kutub Al-Mu'tabarah), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan manhaji. Pendek/atan Manhaji adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (Al-Qowaid Al-Ushuliyah) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (ijtihad jama'i), dengan menggunakan metode: mempertemukan pendapat yang berbeda (al-Jam'u wat taufiq), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (tarjihi), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (Ilhaqi) dan Istinbathi. Dalam persoalan didalamnya terdapat khilafiyah di kalangan imam mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode Al-Jam'u Wa Al- Taufiq. Jika usaha Al-Jam'u Wa Al-Taufiq tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode Tarjih (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggunakan metode perbandingan mazhab (muqaran al-madzahib) dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh perbandingan. Bersikap abai terhadap masyarakat untuk menentukan sendiri pendapat ulama yang akan dipilih sangatlah ironi dan beresiko, pasalnya hel tersebut mengindikasikan sikap ketidak pedulian terhadap kemaslahatan umat, terlebih jika pilihan pendapat (Qaul) ulama yang instimbathnya tanpa melalui prosedur kumulatif, batasan dan patokan. Oleh karena itu, menjadi lazim bagi lembaga fatwa yang memiliki kompetensi untuk memilih pendapat (Qaul) yang rajih (lebih kuat dalil dan argumentasinya) untuk 148
Abdur Rahman Adi Saputera - Kontekstualisasi Hukum Islam di Masa Pandemi Melalui Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Sebagai Upaya Reaktualisasi Konsep Moderasi Beragama dijadikan pedoman bagi masyarakat. Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada pendapat (qaul) yang menjelaskan secara persis dalam kitab fiqh terdahulu (Al-Kutub Al-Mu'tabarah) namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode ilhaqi, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam al-kutub al-mu'tabarah.(Ma'mur: 2018) Sedangkan metode Istinbathi dilaksanakan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode ilhaqi karena tidak ada padanan pendapat (Mulhaq Bih) dalam Al-Kutub Al-Mu'tabarah. Metode istinbathi dilakukan dengan memberlakukan metode Qiyasi, Istishlahi, Istihsani dan Sadd Al- Dzari'ah. Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum (Mashalih 'Ammah) dan intisari ajaran agama (Maqashid Al-Syari'ah). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI benar- benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar dapat menjadi alternatif pilihan umat untuk dapat menjadi pedoman. Substansi, Eksistensi, dan Pola Dinamisasi Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Keberagamaan merupakan suatu aktivitas yang memiliki relevansi erat tentang agama, juga suatu mekanisme kesatuan yang bersifat komprehensif, dengan menjadikan seseorang yang disebut sebagai orang yang beragama tidak sekedar formalitas pengakuan memiliki agama saja. Hal terpenting dalam beragama Islam tentu saja adalah keimanan yang tidak hanya sekedar keyakinan yang lahir dari hati secara normatif melainkan sebuah komitmen untuk dapat mengimplementasikan nilai- nilai kebenaran dari pada ajaran agama itu sendiri dalam ruang tatanan praktik yang bersifat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari atau yang lebih populer di dalam Islam disebut dengan ibadah Amaliyah Syar'iyyah. 149
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No.2, Desember 2020: h.141-166 Secara praktis hal tersebut diwujudkan dengan cara melaksanakan segala perintah dan menjauhi seluruh larangan Allah Ah dan rasulnya maka seseorang yang beragama akan merefleksikan pengetahuan tentang keagamaannya dalam tindakan keberagamaan melalui pelaksanaan ibadah dan mengembangkan tingkah laku positif sebagaimana maqashid addin. Kesadaran tentang beragama merujuk kepada aspek spiritualis setiap individu yang korelatif dengan keimanan kepada Allah. Manusia sendiri dalam hidupnya selalu merindukan sebuah kebahagiaan yang Hakiki dimana kebahagiaan tersebut ternyata bukanlah bersumber dari pola hidup bebas yang tidak terkendali melainkan justru diperoleh melalui model kehidupan yang konsisten mentaati suatu aturan tertentu yaitu nilai agama. Sementara agama sendiri dianggap sebagai suatu komponen penting dalam membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih terarah serta membawa dampak positif dalam kehidupan manusia. Fatwa MUI merupakan bagian penting dari kelangsungan hukum Islam di Indonesia, eksistensinya merupakan bagian dari ikhtiar positif Ulama Indonesia untuk menjawab segala persoalan umat terutama dibidang keagamaan. Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 merupakan salah satu fatwa MUI yang paling kontroversial dan cukup viral, bagaimana tidak kehadiran Fatwa ini sempat mendapatkan respon yang beragam dari hampir setiap elemen masyarakat terutama masyarakat awam, terlebih Fatwa ini dikeluarkan tidak hanya pada masa pandemi melainkan juga disaat umat muslim sedang menanti kehadiran bulan Ramadhan, dan sebagaimana paradigma masyarakat pada umumnya bahwa ramadhan merupakan momentum bulan ibadah bagi setiap muslim terlebih pelaksanaan sholat tarwih berjamaah dimasjid adalah hal yang 150
Abdur Rahman Adi Saputera - Kontekstualisasi Hukum Islam di Masa Pandemi Melalui Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Sebagai Upaya Reaktualisasi Konsep Moderasi Beragama sangat dirindukan. Sedangkan kecenderungan substansi dan esensi dari fatwa ini secara literal normatif justru ambivalen atau paradoks dengan pemahaman masyarakat selama ini tentang ajaran islam pada umumnya terutama dengan persoalan penyelenggaraan ibadah. Ambivalensitas ini bisa saja terjadi apabila terdapat kesalahan interpretasi masyarakat awam yang dipicu oleh fanatisme dan semangat beragama yang berlebihan. Padahal fatwa ini ini dikeluarkan dengan tetap menjaga trelavansi dan mempertimbangkan secara ketat kontekstualisasi permasalahan yang sedang dihadapi umat muslim secara komprehensif yaitu bahayanya virus covid-19. Fatwa ini ini sendiri terdiri dari 10 lembar yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris komisi fatwa yaitu Prof. Dr. H, Hasanudin AF dan Dr. HM. Asrorun Niam Sholeh, MA serta Dewan Pimpinan MUI Indonesia yaitu KH. Muhyiddin Junaedi,MA dan Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag. Pertimbangan MUI dalam menetapkan Fatwa terdiri dari beberapa alasan secara medis, diantaranya: a) Bahwa Covid-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia; b) bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi; c) bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 agar tidak meluas;. Lain dari pada itu alasan logis MUI menetapkan fatwa menurut analisis penulis diantaranya: a) Mekanisme penyebaran dan penularan virus yang sangat mudah dam tergolong cukup massif yaitu melalui transmisi kontak fisik, air liur yang keluar melalui bersin, batuk, dan bahkan benda-benda tertentu yang disentuh oleh orang yang telah terinfeksi akan dapat menular kepada orang-orang yang tidak terinfeksi, b) Sebagaimana yang dilansir oleh WHO dan Kemenkes RI bahwa angka kematian di sebabkan oleh virus covid-19 ini yang sangat 151
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No.2, Desember 2020: h.141-166 mengkhawatirkan, 3) Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk dapat mencegah dan menyembuhkan virus ini, maka jalan terbaik untuk dapat memutus laju penyebaran virus ini adalah dengan melakukan Physical Distancing (Saenong, 2020: 2). Keputusan dan ketetuan hukum tentang tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 sebagaimana yang tertera pada halaman 8-9 antara lain: 1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams). 2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. 3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar Covid-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta 152
Abdur Rahman Adi Saputera - Kontekstualisasi Hukum Islam di Masa Pandemi Melalui Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Sebagai Upaya Reaktualisasi Konsep Moderasi Beragama meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya. b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. 4. Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. 5. Dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid- 19. 153
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No.2, Desember 2020: h.141-166 6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan Covid-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya. 7. Pengurusan jenazah (Tajhiz Al-Janaiz) yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19. 8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait Covid-19 hukumnya haram. 9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (Daf'u Al-Bala'), khususnya dari wabah Covid. Kontekstualisasi Hukum Islam di Masa Pandemi Melalui Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Sebagai Upaya Reaktualisasi Konsep Moderasi Beragama Pada umumnya dalam literatur perspektif bahasa moderat diartikan dengan al-wasatiyah yang didefinisikan sebagai perilaku dalam berinteraksi dan bersosialisasi yang didasari dan dilandasi oleh sikap tawazun atau mengambil Jalan Tengah seimbang tanpa berat ke kanan ataupun kekiri. Menurut Ibnu Faris sebagaimana yang disampaikan oleh Muchlis M Hanafi bahwa Al wasathiyah berasal dari kata whasath yang berarti Adin Tengah 154
Abdur Rahman Adi Saputera - Kontekstualisasi Hukum Islam di Masa Pandemi Melalui Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Sebagai Upaya Reaktualisasi Konsep Moderasi Beragama dan seimbang kata ini pun relevan dengan sebuah Matan hadis dari Rasulullah bahwa sebaik-baiknya urusan adalah Yang pertengahan, karena yang berada di tengah akan terlindungi dari segala macam problematika termasuk dari aib dan cacat yang mengenai bagian ujung dan pinggir.(Murtadlo: 2020) Namun pendapat ini, menurut penulis sendiri perlu ditambahkan dalam ruang kajian kontekstualisasi hukum Islam bahwa wujud moderasi beragama pada masa pandemi tidak hanya harus bersikap adil ataupun di tengah atau bahkan sikap seimbang melainkan perlu adanya penambahan pada sektor reaktualisasi dan sosialisasi terhadap konsep-konsep syariat yang tidak relevan dengan realita dan situasi darurat yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Dalam hal ini hukum Islam sebagai syariat kemudian lazim untuk bernegosiasi dengan waktu dan situasi sekaligus agar dapat beradaptasi sempurna menyelaraskan konsep teks dengan realitas yang ada. Hukum Islam diartikan sebagai suatu perangkat dalam bentuk peraturan yang dilandaskan oleh teks langit berupa Wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah yang mengatur tentang segala bentuk tindak-tanduk tingkah laku dan perbuatan manusia mukallaf. Peraturan yang dimaksud adalah suatu tatanan yang dirumuskan secara sistematis dan terperinci dan kemudian memiliki kekuatan yang mengikat, dan aturan-aturan tersebut lahir dari suatu upaya ya interpretasi yang digali melalui substansi dan esensi dari pada Wahyu dan Sunnah yang lebih populer dikenal dengan sebutan syariat. Syariat sendiri diartikan sebagai suatu jalan, dalam konteks ini dimaknai dengan jalan yang lurus yaitu jalan yang yang dipenuhi oleh petunjuk dari Allah untuk menuju pada suatu kebaikan, artinya syariat secara istilah diartikan sebagai hukum-hukum yang diadakan oleh Allah 155
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No.2, Desember 2020: h.141-166 untuk umatnya yang dibawa oleh Rasulullah baik hukum yang berhubungan dengan Akidah maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan Amaliah.(Saputera and Yasin: 2020) Upaya kontekstualisasi berarti suatu gagasan untuk melakukan adaptasi terhadap suatu situasi dan kondisi yang relevan dengan realita yang ada tentu saja aktivitas tersebut tidak pernah aka lepas dari suatu proses yang dihasilkan melalui penalaran dan penelitian yang mendalam. terlebih pada masa pandemi dimana pemerintah dan ulama berusaha menengahi kondisi yang sedang berlangsung dengan berbagaimacam ikhtiar berupa kebijakan bahkan fatwa dalam item keberagamaan, hal ini merupakan sebuah upaya preventif yang cukup realistis sebagai langkah pendeteksian awal penyebaran virus, dan sudah sewajarnya kondisi tersebut seharusnya dipahami dan disadari oleh masing-masing individu tentang arah dan maksud tujuan tersebut jangan tetap bersabar untuk menunda kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan umum, hal ini juga dilakukan sebagai upaya antisipasi akan kekhawatiran terjadinya banyak implikasi negatif yang akan sangat berpengaruh pada beberapa sektor lini kehidupan masyarakat pada umumnya selain dari kematian. contohnya pada sektor perekonomian yang bisa saja anjlok diakibatkan turunnya daya jual-beli yang berefek pada turunnya produktivitas ditambah dengan kelangkaan barang yang berbarengan dengan turunnya daya jual beli sehingga akan terjadi inflasi secara drastis dan akhirnya memperlebar bentangan kuantitas peta kemiskinan global yang sejak awal sudah cukup menggurita, dari jumlah kurva angka kemiskinan yang semakin meningkat tentu saja akan berpengaruh pada sektor yang lain seperti memicu bertambahnya tingkat kriminalitas yang disebabkan oleh faktor ekonomi atau kemiskinan. 156
Abdur Rahman Adi Saputera - Kontekstualisasi Hukum Islam di Masa Pandemi Melalui Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Sebagai Upaya Reaktualisasi Konsep Moderasi Beragama Salah satu upaya nyata kontekstualisasi hukum islam dimasa pandemi adalah tawaran segar dalam bentuk konsep fleksibilitasi hukum islam melalui Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelengaraan Ibadah di Masa Pandemi, pada umumnya pengertian fleksibilitas Iyalah sesuatu hal yang berhubungan dengan sifat lentur dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai macam kondisi yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu dalam konteks hukum Islam fleksibilitas diartikan sebagai suatu sifat dari pada hukum Islam yang lentur dan dinamis dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan problematika yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi suatu masyarakat yang terus berkembang dan Seiring berjalannya waktu perubahan-perubahan tersebut melahirkan berbagai macam dinamika dan persoalan yang kemudian menuntut hukum Islam agar dapat mampu menjawab problematika yang dimaksud dengan jawaban yang relevan. (Fikri: 2019) lanjut tentang tawaran fleksibilitas melalui fatwa MUI diatas bahwa hal pertama yang harus menjadi kecenderungan adalah kesadaran akan pemahaman tentang luasnya skala bentangan kemanfaatan dan medan netaral yang secara sengaja atau tidak sengaja disinggung oleh teks- teks keagamaan, darisinilah kemudian tugas Mujtahid untuk dapat meyempurnakannya, dengan mengisi ruang-ruang hampa tersebut dengan hal-hal yang membawa kemaslahatan bagi umat, berupa pertimbangan universalitas hukum dan pertimbangan darurat, berikut uraian produk hukum yang dimuat dalam fatwa MUI No 14 Tahun 2020 berupa penelaahan melalui 5 kaidah fikih yang digunakan sebagai pisau analisis, namun pada umumnya seluruh kaidah yang digunakan dalam fatwa ini memiliki interkorelasi dan relevansi yang ideal antara satu dan lainnya, sebagaimana yang tertera pada halaman ke 6 Fatwa tersebut, diantaranya : 157
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No.2, Desember 2020: h.141-166 1. َ رارِض لَّو َر َر (Dilarang َض لَّ dan ََلازيَررضلا membahayakan, dibahayakan dan bahaya harus dihilangkan) Islam merupakan agama yang sangat menghendaki adanya kemudahan dan menolak kemudharatan dalam bentuk apapun, maka dari pada itu segala sesuatu hal yang dapat mendatangkan kemudharatan lazim untuk dihilangkan, kaidah pertama yang digunakan oleh MUI pada fatwa No 14 Tahun 2020 adalah َ رار ِضَلاوَ ر ر ضَلا (Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain). Kaidah ini sendiri berangkat dari sebuah hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, sedangkan dasar hukum dari kaidah ini adalah Q.S Al-Baqarah: 231, dimana Allah Swt pun berfirman: "Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudharatan (bahaya), karena dengan demikian kamu menganiaya mereka". Kata "dharar" menurut bahasa adalah lawan dari bermanfaat, dengan kata lain dapat mendatangkan bahaya atau mudharat jika dikerjakan, baik dampaknya kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. al-Husaini sendiri mengartikan dharar dengan "bagimu ada manfaat tapi bagi orang lain ada bahaya". Sedangkan kata dhirar diartikan dengan "bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain bahaya". Oleh karena itu adanya syariah adalah bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Karena maslahat membawa manfaat dan mafsadat mengakibatkan kemudaratan. Maka terdapat kaidah cabang dari kaidah ََلا َ رار ِضَلاوَ ر ر ض yaitu kaidah لازيَررضلا (Bahaya harus dihilangkan). Wabah virus covid-19 adalah virus yang sangat berbahaya, pada umumnya infeksi covid-19 dapat menyebabkan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Beberapa orang yang terinfeksi kemungkinan akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas bahkan hingga memicu kematian, tercatat angka 158
Abdur Rahman Adi Saputera - Kontekstualisasi Hukum Islam di Masa Pandemi Melalui Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Sebagai Upaya Reaktualisasi Konsep Moderasi Beragama kematian karena virus ini telah menembus angka 5 jutaan didunia. sampai saat ini vaksin virus covid-19 belum juga ditemukan hingga akhirnya kebijakan untuk mengurangi intesitas keramaian dan melakukan Physical Distancing adalah solusi terbaik untuk dapat memutus rantai penyebarannya saat ini. Dalam persoalan ibadahpun demikian, MUI sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam mengayomi permasalahan bidang keagamaan umat Islam turut memberikan sikap dan pernyataan perihal penyelenggaraan ibadah di saat covid-19 mewabah, dengan memeritahkan bagi umat islam (wilayah tidak terkendali/tingkat angka penyebaran tinggi) untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah dan meniadakan untuk sementara waktu sholat jumat berjamaah di masjid dengan alasan keselamatan dan kemaslahatan bersama, dengan asumsi bahwa virus adalah bahaya sementara bahaya harus dihilangkan selaras dengan kaidah لازيَررضلا, untuk selanjutnya merekomendasikan mengganti sholat berjamaah di masjid dengan pelaksanaan sholat berjamaah bersama keluarga di rumah masing-masing, pasalnya mekanisme dan tata cara pelaksanaan ibadah di masjid rentan dengan aktifitas kontak fisik, hal ini tidak lain karena di khawatirkan bagi orang yang tidak terinfeksi akan tertular dari orang yang telah terinfeksi sebelumnya, dan begitupun sebaliknya, maka implementasi kaidah َ رار ِضَلاوَ ر ر ضَلا adalah konsep pilihan yang sangat tepat, yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri atau mengambil resiko yang dapat menyebabkan tertular covid-19 dan begitupun keharusan untuk menjaga orang lain agar terhindar dari bahaya penularan tersebut. 2. اهردقب ردقي ةرورضلل حيبا ام 159
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No.2, Desember 2020: h.141-166 (Sesuatu yang diperbolehkan karena alasan keadaan darurat harus disesuaikan dengan kadar kedaruratannya) Dalam literatur khasanah ilmu fiqih terdapat istilah rukhsah, sebuah aplikasi hukum islam yang didefinisikan oleh Imam al-Baidhawi sebagaih hukum yang keberlakuannya menyelisihi dalil syar'i namun eksistensinya ada dikarenakan terdapat halangan atau udzur. Menurut Imam As syatibi yang dimaksudkan dengan rukhsah Iyalah sesuatu hal yang disyariatkan karena udzur yang sulit, sebagai bentuk pengecualian dari hukum yang bersifat umum atau perbuatan yang dilarang pada asalnya, dengan hanya mencukupkan pada ada hal-hal dan saat yang dibutuhkannya.(Tono 2013) Dari beberapa pengertian tersebut mengantarkan pada sebuah kesimpulan bahwa hukum dari persoalan udzur adalah suatu hukum yang disyariatkan pada ada tahapan yang kedua, sebagai sebuah pengecualian dari hukum asal yang umum atau azimah. Bahwa hukum asal masih tetap diberlakukan atau masih harus dilaksanakan bagi orang-orang yang tidak memiliki udzur, karena faktor tersebut menjadi indikator yang membolehkan pelaksanaan daripada rukhsah. Sedangkan udzur dalam rukhsah sendiri dapat disebabkan oleh 3 indikator utama antara lain : 1) ditemuinya masyaqqah atau kesulitan, 2) terdapat hajat atau keperluan, 3) dalam kondisi yang darurat.(Rafi: 2018) Pada beberapa substansi pokok fatwa MUI No 14 Tahun 2020 terdapat rukhsah yang disebabkan oleh covid-19 sehingga memicu lahirnya indikator darurat, diantaranya seperti pada substansi poin 2 tentang kewajiban sholat jumat, sholat berjamaah lima waktu/rawatib, shalat tarawih dan idul fitri berjamaah di masjid yang kemudian direkomendasikan oleh MUI untuk diganti dan dilaksanakan dirumah saja (Physical Distancing). Namun kebolehan tersebut tidak serta merta 160
Abdur Rahman Adi Saputera - Kontekstualisasi Hukum Islam di Masa Pandemi Melalui Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Sebagai Upaya Reaktualisasi Konsep Moderasi Beragama kemudian dapat disalahartikan dengan penafsiran yang abnormal dan cenderung sangat berlebihan, karena pada dasarnya sifat dari kebolehan yang dimaksud adalah insidentil dan temporal, yaitu tetap menyesuaikan serta mempertimbangkan kondisi, waktu, dan tempat. Artinya kebolehan untuk melaksanakan rangkaian ibadah dan kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang dirumah hanya dapat dilakukan dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, sehingga bila kondisi kembali pada keadaan yang normal seperti sediakala maka umat muslim diharuskan kembali untuk melaksanakannya, selain itu rukhsah yang dimaksudkan oleh kaidah َحيباَام اهردقب َردقي َةرورضلل pada masa mewabahnya covid-19 tidak serta merta menghilangkan esensi dan kewajiban untuk tetap melaksanakan ibadah sekalipun di rumah, karena pada dasarnya dalam kaidah ini jelas menyatakan bahwa sesuatu yang diperbolehkan karena keadaan darurat harus disesuaikan dengan kadar kedaruratannya bukan berarti menghilangkan atau mengguggurkannya karena alasan darurat. Sebagaimana dalam kaidah هلك ََ كرتي َلا َهلك َكردي َلا َام (apa yang tidak dapat dikerjakan semua maka tidak diperkenankan untuk meninggalkan/tidak mengerjakan semuanya) yang memperkokoh impementasi dari kaidah yang dimaksudkan. Diantara nash yang relevan dengan implementasi ini adalah QS. Al-Baqarah: 173 yang berbunyi ِهْيَلَع َمْثِإ َلََف ٍداَع َلَّ َو ٍغاَب َرْيَغ ارُطْضا ِنَمَف (Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya). 3. حلاصمل ا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد 161
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No.2, Desember 2020: h.141-166 (Menolak mafsadah atau kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan) Ibadah merupakan suatu instrumen yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh seorang individu terhadap Tuhannya, Tentu saja tanggung jawab tersebut memiliki konsekuensi yang selaras dengan bentuk tuntutan pemenuhannya. Sehingga dalam konteks ilmu fiqih mendirikan ibadah merupakan bentuk tanggung jawab pemenuhan kemaslahatan terhadap diri sendiri sebagaimana amal ibadah tersebut akan kembali kepada pelakunya, inilah yang dimaksud dengan istilah kesalehan personalis. Melaksanakan ibadah merupakan salah satu bentuk atau upaya untuk memenuhi kemaslahatan setiap individu. Dalam syariat mengenal konsep prioritasi maslahat berdasarkan tingkat kepentingannya: 1) Maslahat Dharuriyah atau kemaslahatan yang berhubungan dengan persoalan atau kebutuhan pokok, 2) Maslahat Hajjiyat atau kemaslahatan yang eksistensinya diperlukan untuk menyempurnakan maslahat dharuriyah, dan 3) Maslahat Tahsiniyyat atau kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan dan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.(Hermanto: 2017) Dalam konteks mewabahnya covid-19 mendahukan kemaslahatan umum dengan melaksanakan rangkaian ibadah di rumah lebih utama dibandingkan menakar pahala ibadah yang bersifat individualis, hal ini relevan dengan implementasi kaidah َدسافملاَءرد حلاصملاَبلجَىلعَمدقم yang menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Salah satu contoh kasus dalam keputusan fatwa MUI No 14 yang dimaksudkan yaitu kewajiban melaksanakan sholat jumat berjamaah 162
Abdur Rahman Adi Saputera - Kontekstualisasi Hukum Islam di Masa Pandemi Melalui Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Sebagai Upaya Reaktualisasi Konsep Moderasi Beragama di masjid yang dibenturkan dengan adanya kebijakan pembatasan ruang gerak atau physical distancing yang disosialisasikan dan digaungkan oleh pemerintah dan MUI selama beberapa kurun waktu tertentu pada saat mewabahnya virus covid-19. Secara normatif kedua hal tersebut merupakan dua bentuk kemaslahatan karena melaksanakannya merupakan perintah agama, perintah melaksanakan kewajiban sholat jumat dan kewajiban untuk menghindari bahaya demi keselamatan jiwa sebagaimana substansi kaidah َ رار ِض َلاو َ ر ر ض َلا, namun bilamamana dua perintah tersebut berada dalam satu keadaan dan kondisi yang sama tentu saja menimbulkan dilematika, oleh karena itu harus ada solusi yang shahih dari tuntunan syariat, maka dalam situasi konteks realitas terkait, berdasarkan teori prioritasi kemaslahatan melakukan physical distancing, menduduki posisi dan skala prioritas kemaslahatan yang lebih utama, dan darurat, dibandingkan melaksanakan perintah sholat jumat berjamaah disaat wabah virus merajalela. 4. رسيتلاَبلجتَةقشملا (Kesulitan akan menarik kepada kemudahan) Masyaqqah (kesukaran) secara etimologi diartikan sebagai keletihan (al-juhd), kepayahan (al-'ina'), dan kesempitan (asy-syiddah). Sedangkan Attaysir secara etimologi berarti kemudahan. Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukkallaf (subjek hukum), sehingga syariah meringankannya sehingga mukkallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran (Syatar, 2012: 62). Ditinjau dari pensyariatannya, hukum-hukum yang terdapat keringanan di dalamnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) hukum-hukum yang di-takhfif sejak permulaan Ahkam 163
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No.2, Desember 2020: h.141-166 Al-Mukhaffafah Ibtida'an dan (2) hukum-hukum yang di-takhfif karena adanya uzur ahkam al-mukhaffafah li al-a'dhar.(Siregar: 2019) Kaidah ini adalah kaidah yang mengilustrasikan dengan jelas karakteristik atau prinsip fleksibilitas dan progresifitas dari hukum islam, dimana dalam pemahaman substansial terdapat ruang yang sangat luas bagi setiap muslim untuk dapat menjalankan perintah agama/syariat dengan sangat mudah tanpa perlu mengahadapi berbagaimacam kesulitan. Dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan syariat melalui kaidah ini mencakup segala aspek kehidupan bagi setiap muslim. ةحلصملاب طونم ةيعرلا ىلع ماملَّا فرصت (Kebijakan pemimpin pertimbangan kemaslahatan) atas rakyatnya dilakukan berdasarkan Eksistensi kaidah ini terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 pada esensialnya adalah sebuah bentuk ajakan kepada kemaslahatan dengan harapan masyarakat dapat menaati dan mematuhi ketentuan substansi fatwa tersebut, dengan berupaya mengajak masyarakat untuk benar-benar percaya dan meyakini bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin dalam hal ini pemerintah, pada masa mewabahnya virus covid-19, sebagaimana kebijakan untuk melakunakan protokol Physical distancing, juga termasuk dalam persoalan penyelenggaraan ibadah seperti sholat jumat, sholat tarwih, sholat Ied dan sholat rawatib dimasjid agar dilaksanakan dirumah saja, serta terdapat unsur pernyataan bahwa keputusan ini benar-benar lahir dari analisis secara medis juga pertimbangan melalu kajian fiqih yang cukup panjang dalam bentuk kebijakan yang murni dikeluarkan agar masyarakat mendapatkan kemaslahatan dan keselamatan jiwa. Pemerintah yang tentu saja telah melakukan sinergisitas berdasarkan rekomendasi para ulama, telah berusaha untuk menggerus pemahaman tekstual konservatif yang 164
Abdur Rahman Adi Saputera - Kontekstualisasi Hukum Islam di Masa Pandemi Melalui Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Sebagai Upaya Reaktualisasi Konsep Moderasi Beragama mengakibatkan stagnasi kejumudan beragama hingga dikhawatirkan akan berpengaruh pada menebalnya sikap fanatisme beragama. Sikap fanatirme beragama inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal dan benih lahirnya aksi-aksi ekstrimis radikalis bahkan kemudian pada pucuknya dapat melahirkan korban jiwa diakibatkan pro dan kontra pemahaman. Dari sinilah upaya pemerintah membongkar kristalisasi pemahaman normatif kearah mederasi dalam pemikiran beragama secara interen. SIMPULAN Secara faktual suatu usaha atas penelaahan terhadap prinsip kontekstualisasi hukum Islam di masa pandemi covid 19 merupakan dari moderasi beragama, dimana yang dimaksudkan dalam konsep ini adalah bagaimana membangun nilai-nilai pemahaman diskursus moderasi beragama yang mungkin selama ini hanya terpaku pada kajian wasatiyah saja atau tentang bagaimana membangun harmonisasi keberagamaan di tengah keragaman atau pluralism. Pada kenyataannya umat muslim sendiri sedang dihadapkan dengan darurat pemikiran yang mengusung narasi anti konservatif, normatif, dan tekstual terlebih dimasa pandemi. Adanya anjuran untuk melakukan physical distancing melalui aturan pemerintah dan Fatwa MUI no 14 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah di Masa Pandemi, bagi masyarakat muslim pada kenyataanya melahirkan pertentangan yang tidak sedikit dari sebagian besar kalangan masyarakat. Padahal Fatwa tersebut merupakan bagian dari upaya relevan hukum Islam untuk bernegosiasi dengan situasi dan kondisi, sekaligus agar dapat beradaptasi sempurna menyelaraskan konsep teks dengan realitas yang ada di masa tersebut. Melalui muatan kajian dan penelaahan kaidah fiqihiyyah yang tertuang dalam substansi fatwa sebagai pisau analisis, maka secara praktis telah mencerminkan dan menggambarkan bahwa 165
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No.2, Desember 2020: h.141-166 Hukum Islam merupakan suatu instrument ajaran yang mengusung konsep Rahmatan Lil Alamin serta sesuai pada prinsipnya Sholihul Likulli Zaman Wal Makan. REFERENCE (1) Fikri, Arif. 2019. "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial." Asas 11 (2): 147-57. (2) Hendriyani, Hendriyani. 2017. "Analisis Isi: Sebuah Pengantar Metodologi Yang Mendalam Dan Kaya Dengan Contoh." Jurnal Komunikasi Indonesia 2 (1): 63-65. (3) Hermanto, Agus. 2017. "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tûfi Dan Al-Ghazali)." AL- 'ADALAH 14 (2): 433-60. (4) "Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Fatwa Mui No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah Covid-19." Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA) 3 (2): 92-113. Imaduddin, Muhammad Firdaus. 2020. (5) Ma'mur, Jamal. 2018. "Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa Dan Bernegara ( Talfi q Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI )." Wahana Akademika 5. (6) Murtadlo, Muhamad. 2020. "Menakar Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi." (7) Rafi, Irsyad. 2018. "Golongan Yang Mendapatkan Rukhṣah Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya." Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam 4 (2): 204-19. (8) Saputera, Abdur Rahman Adi. 2020. "Menelisik Dinamika Dan Eksistensi Fatwa Mui Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19." Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam) 3 (2): 59-78. (9) Saputera, Abdur Rahman Adi, and Hendra Yasin. 2020. "Gagasan Nasikhul Mansukh Dalam Lingkaran Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Reaktualisasi Ajaran Hukum Islam." Ahsana Media 6 (2): 1-10. (10) Siregar, Syapar Alim. 2019. "Keringanan Dalam Hukum Islam." Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 5 (2): 284- 97. (11) Sugiyono. 2017. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi. Metodologi Penelitian. Purwokerto: Percetakan Alphabet. (12) Tono, Sidik. 2013. "Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Al-Syatibi." Al-Mawarid Journal of Islamic Law 13: 26030. 166