TEKNIK PERHITUNGAN TKDN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENERAPAN PDN-TKDN PADA SETIAP TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI PELAKU PENGADAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BADUNG - BALI Oleh : Cak Mustofa Master Trainer - BNSP Mangupura - Badung, 23-24 Agustus 2023
Gedung LKPP 26 Mei 2023 Cak MUSTOFA
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri Pengertian Produk Dalam Negeri Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang : 01 diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, 02 menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan 03 prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 4
PP No. 29 Th. 2018 Istilah - Istilah Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN 1 Besaran Kandungan Dalam Negeri (KDN) pada Barang, Jasa, serta Gabungan Barang dan Jasa Bobot Manfaat Perusahaan BMP 4 Nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 5
Format Perhitungan BMP CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 6
Istilah - Istilah Daftar Inventarisasi Barang/Jasa PDN Daftar produk buatan dalam negeri, yang memuat nama dan alamat produsen, jenis produk, spesifikasi, standard, kapasitas, capaian TKDN, dan capaian BMP yang diterbitkan Menteri Perindustrian PP No. 29 Th. 2018 Preferensi Harga Nilai penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses perhitungan harga evaluasi akhir (HEA) pada pengadaan barang/jasa. Dihitung saat evaluasi harga penawaran • Diberikan untuk barang dgn TKDN ≥ 25%. • Diberlakukan untuk pengadaan > 1 M. • Preferensi untuk barang max 25% & untuk konstruksi yg dikerjakan BU Nasional max 7,5% diatas penawaran BU asing terendah Perpres 12 Tahun 2021 : Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 7
Peran dan Nilai Tambah Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pembangunan Nasional 01 Mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan barang impor 02 Pemberdayaan industri dalam negeri 03 Negara lebih produktif 04 Membuka kesempatan berusaha dan bekerja 05 Mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatkan perekonomian dan ketahanan nasional CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 8
Contoh Kemampuan Industri Dalam Negeri 9
2 6 16 16 13 17 Contoh Produksi Dalam Negeri Kelompok Barang 1 Bahan Penunjang Pertanian 2 Mesin dan Peralatan Pertanian 3 Mesin dan Peralatan Pertambangan 4 Mesin dan Peralatan Migas 4 5 5 Alat berat, konstruksi dan Material Handling 6 Mesin dan Peralatan Pabrik 7 Bahan Bangunan/ Konstruksi 8 Logam & Barang Logam 14 15 9 Bahan Kimia dan Barang Kimia 10 Peralatan Elektronika 11 Peralatan Kelistrikan 12 Peralatan Telekomuni kasi 13 Alat Transport 14 Bahan & Peralatan Kesehatan 15 Peralatan Laboratorium 16 Komputer & Peralatan Kantor 18 19 17 Pakaian & Perlengkap an Kerja 18 Peralatan Olahraga & Pendidikan 19 Sarana Pertahanan 20 Lainnya Untuk mengetahui secara lebih rinci jenis produk dalam negeri dari masing - masing kelompok barang tersebut dapat mengunjungi website CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 10
Contoh Kemampuan Industri Elektronik Dalam Negeri CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 11
Contoh Kemampuan Industri Bahan Konstruksi Dalam Negeri CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 12
Ketentuan Kewajiban Penggunaan Produksi Dalam Negeri 13
Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri UU No. 3 Tahun 2014 Ttg Perindustrian Pasal 86 Kewajiban K/L/PD/BUMN/BUMD/BU Swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara menggunakan PDN dalam setiap pengadaan barang/jasa PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan industri Pasal 58 Kewajiban menggunakan produk dalam negeri (PDN) pada pengadaan barang jasa dilakukan pada tahap perencaan dan pelaksanaan Pasal 61 Kewajiban menggunakan PDN apabil terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40%. CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 14
Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan industri Pasal 57 a. Lembaga negara, kementerian, Lembaga pemerintah non kementerian, Lembaga pemerintah lainnya dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan b. Badan usaha milik negara, badan usaha lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha swasta dalam pengadaan Barang/Jasa yang : 1. Pembiayaannya berasal dari APBN dan APBD; 2. Pekerjaannya dilakukan melalui pola Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau 3. Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 15
Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya jo Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Pasal 4 Tujuan dari pengadaan barang/jasa pemerintah adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri Pasal 66 Pengadaan barang/jasa pemerintah wajijb menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40% CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 16
SPESIFIKASI TEKNIS PRODUK DFALAM NEGERI URUTAN PEMBELIAN PRODUK DALAM NEGERI TKDN ≥40% Nilai TKDN atau TKDN+BMP minimal 40% WAJIB TKDN 25 - <40% Memiliki nilai TKDN di bawah 40% TKDN <25% Memiliki nilai TKDN di bawah 25% BELUM WAJIB PDN NON-TKDN PDN yang belum teridentifikasi nilai TKDN PRODUK IMPOR Jika barang dimaksud adalah barang wajib, maka yang boleh dibeli adalah PDN yang memiliki nilai TKDN minimal 25% Jika barang dimaksud adalah belum wajib, maka diutamakan PDN yang memiliki nilai TKDN, sebelum PDN non-TKDN Impor adalah pilihan terakhir jika benar-benar tidak ada PDN sejenis CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 17
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Pasal 66 ayat (3) KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI Penggunaan produk dalam negeri pada PBJ diwajibkan apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40% Nilai TKDN dan BMP mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian TKDN + BMP = Min 40% CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 18
Peserta Tender A B C D E F Contoh Barang WAJIB Barang TKDN BMP Produk DN 38 0 Produk DN Produk DN 25 28 12 15 Produk DN 10 10 Produk LN Produk LN 0 0 0 0 TKDN + BMP 38 37 43 20 0 0 CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 19
Peserta Tender A B C D E F Contoh Barang TIDAK WAJIB Barang TKDN BMP TKDN + BMP Produk DN 20 0 20 Produk DN 25 12 37 Produk DN 24 0 24 Produk DN 10 10 20 Produk LN 0 0 0 Produk LN 0 0 0 CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 20
Penggunaan Produk Dalam Negeri E-PURCHASING SE LKPP : NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA PROSES E- PURCHASING 1. PPK dalam menyusun perencanaan PBJP serta PA/KPA dalam menetapkan perencanaan PBJP wajib memaksimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri. 2. PPK dan Pejabat Pengadaan dalam proses pemilihan Penyedia khususnya yang menggunakan metode pemilihan E-Purchasing WAJIB mengutamakan Produk Dalam Negeri apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi, dan volume kebutuhan barang/jasa, dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri yang sudah tercantum pada Katalog Elektronik. 3. Ketentuan lebih lanjut terkait Produk Dalam Negeri mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 21
Penggunaan Produk Dalam Negeri E-PURCHASING SK KEPALA LKPP : NO. 122 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK Dilakukan oleh PPK yang meliputi : b. Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri 1 B/J pada e-cat terdapat PDN yang memiliki penjumlahan TKDN + nilai BMP min 40% maka PPK/PP memilih PDN TKDN ≥ 25 %. 2 Apabila angka (1) tidak dapat dipenuhi, maka PPK/PP dapat memilih PDN yang memiliki TKDN < 25%. 3 Apabila angka (1) dan (2) tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN. 4 Apabila angka (1), (2) dan (3) tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk impor CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 22
Pasal 106 Pasal 107 Pasal 109 Ketentuan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PP No. 29 Tahun 2018 Lembaga verifikasi independen TKDN yang melanggar ketentuan (pasal 70) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pencabutan penunjukan sebagai lembaga verifikasi independen TKDN Pejabat yang menangani pengadaan barang jasa dikenai sanksi administrasi sampai dengan sanksi finansial yang melanggar ketentuan pasal 61 PP Nomor 29 Tahun 2018 Produsen barang/jasa dan/atau penyedia yang membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan keterangan yang tidak benar terkait dengan nilai TKDN, atau berdasarkan hasil pemeriksaan ada ketidaksesuaian dalam pengadaan produksi dalam negeri, mendapat sanksi administrasi sampai dengan sanksi finansial CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 23
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Pasal 61 ayat (1) & (2) 1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 57 WAJIB menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan Nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% 2) Produk Dalam Negeri yang WAJIB digunakan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 24
Denda Administratif Apabila Tidak Memprioritaskan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Produsen Barang dan/atau Penyedia Barang/Jasa Sanksi denda administratif sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling tinggi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila Denda produsen penyedia barang/jasa melanggar ketentuan pasal 61 ayat (6) berupa pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi 15% dan pasal 61 ayat (7) berupa 3 (tiga) kali nilai barang yang diimpor. administratif barang dikenakan dan/atau Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak surat pengenaan sanksi denda administratif ditetapkan Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Pasal 110 Denda administratif wajib disetor ke kas negara atau kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Denda administratif merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 25
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Pasal 61 ayat (6) & (7) 6) Besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan atas Produk Dalam Negeri yang diserahkan oleh produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dalam pengadaan Produk Dalam Negeri harus sesuai dengan besaran nilai yang dicantumkan pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 7) Produsen Barang dan/atau penyedia jasa WAJIB MENJAMIN Produk Dalam Negeri yang diserahkan dalam pengadaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diproduksi di dalam negeri. CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 26
Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN, Produm UMK dan Koperasi Dalam Rangka Mensukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan PBJP Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan Produk Dalam Negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Menggunakan Peroduk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan Nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% Mencantumkan SYARAT WAJIB menggunakan Peroduk Dalam Negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/industri Kecil dan Menengah pada semua kontrak kerja sama Memberikan Preferensi Harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 27
Apakah masih boleh IMPORT? Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres 12 Tahun 2021 pasal 66 ayat (5) Pengadaan barang yang berasal dari luar negeri (import) dimungkinkan dalam hal : 01 Barang tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri; atau 02 Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 28
Penggunaan Produk Dalam Negeri SE MENKO MARVES SELAKU KETUA TIMNAS P3DN : NO. B-0087/MENKO/MARVES/PE.00/I/2022 TANGGAL 12 JANUARI 2022 TENTANG PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) yang memiliki TKDN minimal 25% apabila terdapat PDN dengan penjumlahan TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%. 2. Penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN dibawah 25% HANYA DAPAT DILAKUKAN setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri/Pimpinan Lembaga; dan 3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) WAJIB melakukan pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi teknis/KAK dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan PDN. CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 29
SE Bersama : Mendagri & Kepala LKPP
SE Bersama Mendagri & Kepala LKPP Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 31
SE Bersama Mendagri & Kepala LKPP Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 32
SE Bersama Mendagri & Kepala LKPP Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 33
SE Bersama Mendagri & Kepala LKPP Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 33
SE Bersama Mendagri & Kepala LKPP Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 34
SE Bersama Mendagri & Kepala LKPP Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 35
SE Kemenkes : Ttg Penggunaan Sediaan Farmasi & Alkes PDN
SE Menteri Kesehatan No. HK.02.02/I/2378/2022 Tgl. 2 Juli 2022 Kpd seluruh Kadinkes Provinsi, Kadinkes Kab/Kota, Dirut RS UPT Kementerian Kesehatan, dan Direktur RS milik Pemda agar memprioritaskan pengadaan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan memperhatikan hal-hal sbb : 01 a. Memprioritaskan pengadaan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan PDN dengan ketentuan: Apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada Katalog Elektronik terdapat PDN yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40%, maka PPK/PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25%; b. Dalam hal kondisi pada huruf a tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25%; c. Dalam hal kondisi pada huruf b tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk dengan label Produk Dalam Negeri (PDN) namun belum mempunyai nilai TKDN CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 37
02 03 d. e. Dalam hal kondisi pada huruf c tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk impor; dalam hal kondisi pada huruf d tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat menggunakan metode lain selain E-Purchasing Katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Dinkes Provinsi dan Dinkes Kab/Kota melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengadaan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan produksi dalam negeri di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya RS UPT Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit milik Pemda wajib melakukan pelaporan terkait pengadaan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan produksi dalam negeri dan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Pengawasan Peningaktan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 38
04 05 Terhadap RS UPT Kementerian Kesehatan dan RS milik Pemda yang tidak mematuhi ketentuan pada Surat Edaran ini akan DIBERIKAN SANKSI dipertimbangkan untuk tidak mendapatkan bantuan alokasi dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Informasi terkait data alat kesehatan produksi dalam negeri dapat dilihat di laman CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 39
Penerapan TKDN Tahap Perencanaan 40
TAHAP PERENCANAAN CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 41
Contoh Perencanaan Pengadaan Yang memuat klausul TKDN CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 42
Contoh Perencanaan Pengadaan Yang memuat klausul TKDN CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 43
Contoh Hasil Pencarian TKDN Pada website Kemenperin : tkdn.kemenperin.go.id CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 44
Contoh Pencantuman PDN-TKDN Pada Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 45
TKDN Bagaimana Pencarian Informasi Produk ber-TKDN? 46
TKDN Barang WEBSITE : 1. Klik REKAPITULASI CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 47
Pada halaman terakhir terdapat menu Downlod Excel TKDN & BMP CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 48
KEBUTUHAN : FILLING CABINET : Merk : CHITOSE Tipe : Chiba Organizer Spesifikasi Teknis : Dimensi : W 915 x D 400 x H 1.805; Colour : White; Material : Steel Plate; Jumlah Ordner : 40pcs; Jumlah Shelf : 4 shelf (10 ordner/shelf) CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 49
2. Klik SERTIFIKAT CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 50
Klik Kategori Pencarian CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 51
Pilih SALAH SATU KATEGORI PENCARIAN CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 52
Filling Cabinet Klik TAMPILKAN INPUT KATA KUNCI PENCARIAN CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 53
KLIK PADA NAMA PRODUSEN CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 54
TKDN : 61,47 % BMP : 0,00 % Jumlah : 61,47 % WAKTU pencarian TKDN CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 55
PENCARIAN NILAI TKDN UNTUK PRODUK INDUSTRI KECIL Klik TKDN IK CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 56
PENCARIAN NILAI TKDN UNTUK PRODUK INDUSTRI KECIL CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 57
Sertifikat TKDN dan BMP CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 58
TUGAS : PENCARIAN NILAI TKDN PRODUK KEBUTUHAN : CHAIR / KURSI Merk : CHITOSE Tipe : SAM Spesifikasi Teknis : 453 x 456 x 770; Frame Finishing : Powder Coating; Frame Colour : Grey, Silver, White, Orange; UPHOLSTERY MATERIAL : Plate; Weight per Piece (Kg) : 4.7; Contain per Carton : 4; COLOUR OPTIONS : Grey, Silver, White, Orange CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 59
TUGAS : PENCARIAN NILAI TKDN PRODUK KEBUTUHAN : KERTAS PHOTOCOPY Merk : SiDU Tipe : PPT, PPE Spesifikasi Teknis : PPT, PPE (GRAMATUR 70 GSM) CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 60
TUGAS : PENCARIAN NILAI TKDN PRODUK INDUSTRI KECIL KEBUTUHAN : PELECING MAKNYUSS (AYAM DALAM KEMASAN KALENG) Produsen : PR YOLA PRIBUMI Spesifikasi Teknis : Ayam Kampung CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 61
Perhitungan TKDN Sesuai Permenperin No. 16 Tahun 2011 CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 62
Tata Cara Perhitungan TKDN Barang - Cost Based TKDN Barang dapat dilihat pada Daftar Inventaris Barang/Jasa 1 DN Bahan Baku LN 2 DN Tenaga Kerja LN 3 DN Mesin LN 4 Overhead pabrik DN LN 5 Perhitungan persentase TKDN berdasarkan biaya membuat produk (cost of goods). Tidak termasuk keuntungan, biaya overhead Perusahaan & Pajak Bahan dinilai berdasar negara asal; Mesin dinilai berdasar asal & kepemilikan Tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 63
Rumus Perhitungan TKDN Barang Perhitungan TKDN Barang Biaya Komponen DN TKDN = Biaya Produksi Barang Jadi x 100 % CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 64
NILAI TKDN BARANG WEBSITE KEMENPERIN tkdn.kemenperin.go.id Bersertifikat TKDN Tayang di website Kemenperin Nilai TKDN tercantum di website Kemenperin Tidak Bersertifikat TKDN Tidak Tayang di website Kemenperin Nilai TKDN 0 % CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 65
Penerapan TKDN Tahap Persiapan Pengadaan 66
TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN Oleh Pejabat Pembuat Komitmen ❑ Reviu Spesifikasi Teknis/KAK ▪ Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK). PPK melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun pada tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang digunakan untuk menyusun anggaran ▪ Reviu dilakukan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan barang/jasa, harga, pelaku usaha dan alternatif barang/jasa sejenis. ▪ Dalam melakukan reviu ketersediaan barang/jasa perlu memperhatikan: 1) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri (tkdn.kemenperin.go.id); 2) Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI); 3) Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan 4) Produk ramah lingkungan hidup ❑ Reviu Anggaran Dalam DIPA/DPA hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ❑ Berita acara Reviu CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 67
CONTOH : Penetapan Dokumen Spesifikasi Teknis yang telah mencantumkan klausul TKDN CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 68
CONTOH : Penetapan Dokumen Spesifikasi Teknis yang telah mencantumkan klausul TKDN CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 69
CONTOH : Pencantuman klausul PDN dan Nilai TKDN pada Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan konstruksi CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 70
CONTOH : Pencantuman klausul PDN dan Nilai TKDN & Preferensi Harga pada Spek Pekerjaan konstruksi CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 71
PENETAPAN HPS : Konsultan Perencana diminta menghitung perkiraan nilai Kandungan Dalam Negeri Bangunan yang akan dibangun ? CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 72
CONTOH : Penetapan HARGA PERKIRAAN SENDIRI Yang mencantumkan Perkiraan Nilai TKDN CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 73
CONTOH : Penetapan Klausul PDN dan Nilai TKDN pada Dokumen Rancangan Kontrak SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 74
CONTOH : Penetapan Klausul PDN dan Nilai TKDN pada Dokumen Rancangan Kontrak - PEK. KONSTRUKSI SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) Apabila jumlah komponen barangnya banyak, maka pada klausul angka 1) dapat dibunyikan sebagaimana terlampir CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 75
CONTOH : Penetapan Klausul PDN dan Nilai TKDN pada Dokumen Rancangan Kontrak - PEK. KONSTRUKSI SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 76
CONTOH : Penetapan Klausul DENDA GANTI RUGI terkait NILAI TKDN pada Dokumen Rancangan Kontrak SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 77
KEPMEN PUPR No. 602/KPTS/M/2023 Ttg. Batas Minimum nilai TKDN Jasa Konstruksi CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 78
KEPMEN PUPR No. 602/KPTS/M/2023 Ttg. Batas Minimum nilai TKDN Jasa Konstruksi CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 79
KEPMEN PUPR No. 602/KPTS/M/2023 Ttg. Batas Minimum nilai TKDN Jasa Konstruksi CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 80
KEPMEN PUPR No. 602/KPTS/M/2023 Ttg. Batas Minimum nilai TKDN Jasa Konstruksi CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 81
KEPMEN PUPR No. 602/KPTS/M/2023 Ttg. Batas Minimum nilai TKDN Jasa Konstruksi CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 82
KEPMEN PUPR No. 602/KPTS/M/2023 Ttg. Batas Minimum nilai TKDN Jasa Konstruksi CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 83
Penerapan TKDN Tahap Persiapan Pemilihan 84
01 02 a Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan 04 G Ramah Lingkungan Produk ramah lingkungan hidup. 03 l Produk UMK & Koperasi Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dan D SNI Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), TKDN Reviu spesifikasi teknis/KAK untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah menggunakan barang/jasa yang memiliki TKDN yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri dalam website tkdn.kemenperin.go.id Reviu apakah syarat TKDN jika wajib atau tidak, wajib maka Pokja/PP mencantumkan persyaratan TKDN dalam dokumen pemilihan CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 85
01 02 a Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan 04 G Ramah Lingkungan Produk ramah lingkungan hidup. Reviu apakah syarat TKDN jika wajib atau tidak, wajib maka Pokja/PP mencantumkan persyaratan TKDN dalam dokumen pemilihan 03 l Produk UMK & Koperasi Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dan D SNI Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), TKDN Reviu spesifikasi teknis dan detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis dan detailed engineering design telah menggunakan barang/jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 86
CONTOH : REVIU POKJA PEMILIHAN TERHADAP NILAI TKDN PADA DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 87
CONTOH : REVIU POKJA PEMILIHAN TERHADAP NILAI TKDN PADA DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 88
CONTOH : REVIU POKJA PEMILIHAN TERHADAP NILAI TKDN PADA DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 89
CONTOH : REVIU POKJA PEMILIHAN TERHADAP NILAI TKDN PADA DOKUMEN HPS CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 90
CONTOH : REVIU POKJA PEMILIHAN TERHADAP NILAI TKDN PADA DOKUMEN RANCANGAN KONTRAK CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 91
Penerapan TKDN Tahap Pemilihan Penyedia 92
PP NO. 29 TAHUN 2018 PASAL 64 PREFERENSI HARGA CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 93
g f e PERPRES 12 THUN 2021 pasal 67 PREFERENSI HARGA 01 Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima 02 Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 03 Preferensi harga diberikan pada pengadaan Barang dengan ketentuan sebagai berikut: a. Diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25%. b. Diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). c. Diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis d. Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA). e. HEA dihitung dengan rumus HEA = (1 − KP) × HP KP = TKDN × preferensi tertinggi; KP adalah Koefisien Preferensi; HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik. CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 94
g f PERPRES 12 THUN 2021 pasal 67 PREFERENSI HARGA f. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang 04 Untuk Pekerjaan Konstruksi pada metode pemilihan Tender Internasional, preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 95
Ketentuan PDN, TKDN & Preferensi Harga pada MDP Pek. Konstruksi 96
Klausul-Klausul PREFERENSI HARGA Klausul TKDN pada IKP klausul 7.5 Klausul TKDN dan Preferensi pada IKP klausul 7.6 Atas penggunaan produk negeri, dalam peserta penawaran preferensi diberikan sebagaimana harga ketentuan berlaku dengan nilai preferensi sebagaimana tercantum dalam LDP yang Penawaran menyampaikan barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) diberikan preferensi untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Paling rendah 25% Paling sedikit 1 Miliar Klausul pada IKP klausul 17.2.D Dokumen Lain : 1. Formulir rekapitulasi TKDN perhitungan (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga) 2. Daftar barang yang diimpor (apabila ada). CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 97
Klausul-Klausul PREFERENSI HARGA IKP klausul 28.13.c IKP klausul 28.13.c 1 Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan: Nilai TKDN Komponen Barang berdasarkan daftar inventaris barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang urusan menyelenggarakan pemerintah bidang di perindustrian; 2 Harga Preferensi tiap diberikan komponen barang yang TKDN memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima) persen pada nilai CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 98
Klausul-Klausul PREFERENSI HARGA IKP klausul 28.13.c 6 7 Pemberian Harga Harga hanya Pokja keperluan HEA komponen barang Preferensi tidak mengubah dan Penawaran oleh digunakan untuk Pemilihan perhitungan HEA Perhitungan komponen barang dalam penawaran total digunakan untuk peringkat menetapkan pemenang CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 99
1 Metode Pelaksanaan (Kualifikasi Besar/Kompleks) Dokumen Penawaran Teknis IKP Klausul 17.2.b Personel Manajerial Dokumen Subkontrak (Menengah/Besar) Persyaratan Lainnya Formulir penyampaian TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga); 2 3 4 5 6 Peralatan Utama Dokumen RKK CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 100
CONTOH : Penetapan Syarat Nilai TKDN & PREFERENSI HARGA dalam Dokumen Pemilihan PEKERJAAN KONSTRUKSI jika Syarat Preferensi Harga untuk Nilai Paket diatas Rp.1 M LDP : F. Persyaratan teknis: CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 101
CONTOH : Penetapan Syarat Nilai TKDN & PREFERENSI HARGA dalam Dokumen Pemilihan PEKERJAAN KONSTRUKSI jika Syarat Preferensi Harga untuk Nilai Paket diatas Rp.1 M LDP : F. Persyaratan teknis: CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 102
Penyedia menyampaikan Penawaran : SYARAT TKDN & PREFERENSI HARGA CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 103
CONTOH Formulir Penyampaian TKDN Oleh Peserta Tender CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 104
Evaluasi Teknis dan Harga Produk yang memiliki TKDN+BMP paling rendah 40% (empat puluh persen) maka produk luar negeri digugurkan. Hal ini dapat dilakukan dalam hal hanya terdapat 1 (satu) jenis barang dalam 1 (satu) paket. Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) untuk pengadaan atas barang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diperhitungkan preferensi untuk produk yang memiliki TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen). dengan nilai paling sedikit di HEA = (1 - KP) x HP CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 105
PREFERENSI HARGA BARANG HEA = (1-KP) x HP : : : KP KP HP Harga Penawaran (Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik yang Koefisien Preferensi TKDN x Preferensi Harga Tertinggi Barang/Jasa memenuhi persyaratan dan telah dievaluasi). CONTOH : Harga Penawaran : Rp.1.000.000.000,00 TKDN Preferensi 65%: 25%: = (1-(65% x 25%)) x Rp.1.000.000.000,00 = (1-0,1625) x Rp.1.000.000.000,00 = 0,8375 x Rp.1.000.000.000,00 Harga Preferensi : Rp. 837.500.000,00 CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 106
Preferensi Harga BARANG & JASA HEA = 1 - KP X HP CATATAN : Preferensi Barang : Maksimal 25 % Preferensi Jasa : 0 % SEHINGGA MENJADI : HEA = 1 - (TKDN x 25% x HP + 1 - (TKDN x 0% BARANG JASA x HP CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 107
Contoh Perhitungan Preferensi Harga Gabungan BARANG & JASA HEA = 1 - (TKDN x 25% x HP + 1 - (TKDN x 0% Harga Penawaran : Rp.1.000.000,00 Barang : Rp.900.000,00 & Jasa : Rp.100.000,00 TKDN : Barang : 50 % & Jasa : 100% Preferensi : Barang : 25% & Jasa : 0 % HEA = 1 - (50% x 25%) x 900.000 + 1 - (100% x 0%) x 100.000 HEA = 787.500 + 100.000 = 887.500 x HP CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 108
CONTOH : Perhitungan Preferensi Harga PENGADAAN BARANG CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 109
Contoh Perhitungan HARGA EVALUASI AKHIR Jika dalam proses pengadaan menggunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri, maka masih dimungkinkan untuk menggunakan komponen impor. Namun pemberian preferensi harga tetap mengacu bahwa untuk Barang yang diadakan harus sesuai dengan besaran TKDN Barang yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri (diberikan preferensi harga jika TKDN barang tersebut ≥ 25 %). CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 110
Contoh Perhitungan HARGA EVALUASI AKHIR Dengan memperhitungan TKDN perusahaan PT. Cak Mustofa yang semula urutan 3 berdasarkan HEA menjadi pemenang CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 111
Penetapan Pemenang Metode evaluasi harga terendah, penetapan peringkat calon pemenang Penawaran berdasarkan Terkoreksi/HEA terendah. disusun Harga Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar ditetapkan sebagai calon pemenang. Metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran harga dihitung dengan membandingkan harga penawaran dengan harga penawaran harga terendah. NPi = (Harga terendah/Harga i ) x 100% Dimana : NPi Harga i : nilai penawaran harga PTi : HEA (jika memperhitungkan preferensi) CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 112
Penerapan TKDN pada Pelaksanaan Pekerjaan s/d Serah Terima Pekerjaan & Perhitungan Sanksi 113
1 2 Tahap Pelaksanaan & Serah Terima Pada tahap pelaksanakan pekerjaan : PPK melakukan monitoring atas pelaksanaan dan capaian penggunaan produk dalam negeri, dengan meminta bukti penggunaan produk dalam negeri : ➢ Barang : menyerahkan copy sertifikat TKDN ➢ Jasa : bukti penggunaan penyedia jasa dalam negeri Pada tahap Serah Terima : ❖ PPK bersama tim ahli/teknis menghitung Capaian TKDN, dengan memperhatikan bukti-bukti dukung (sertifikat TKDN, ❖ Untuk Pekerjaan konstruksi, Capaian dihitung setelah pekerjaan. Project Owner (PA/KPA/PPK) dengan melibatkan lembaga verifikator ❖ Jika ada penyimpangan atau ketidaksesuaian maka dihitung Sanksi CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 114
Pedoman Pengelolaan Kontrak 1 Bagian dari Kontrak paling berperan dalam mengatur pelaksanaan kontrak adalah ketentuan yang telah ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). 2 SSUK dan SSKK sebagai pedoman pelaksanaan kontrak yang diharapkan dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan kontrak tersebut. CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 115
CONTOH : Penetapan Klausul PDN dan Nilai TKDN pada Dokumen Kontrak - PEKERJAAN KONSTRUKSI SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) Apabila jumlah komponen barangnya banyak, maka pada klausul angka 1) dapat dibunyikan sebagaimana terlampir CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 116
Serah Terima Hasil Pekerjaan Membuktikan yang di diserahkan dalam negeri sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak dan/atau menyerahkan salinan dari sertifikat TKDN atau hasil tangkap layar Nilai TKDN dari website Kemenperin (tkdn.kemenperin.go.id) bahwa benar-benar barang diproduksi CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 117
Perhitungan Sanksi Perlu Diingat ! Jika TKDN yg ditawarkan membuat suatu perusahaan mendapat pekerjaan (kontrak), tetapi realisasinya TKDN tidak tercapai, harusnya dia tidak menang... Mungkin ada perusahaan lain yg lebih layak → Sanksi harus diterapkan CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 118
Evaluasi dan Sanksi Evaluasi dilakukan terhadap : • Pengawasan dan verifikasi realisasi nilai TKDN, • Komitmen lokasi pengerjaan di wilayah Negara Republik Indonesia, • Komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri serta • Kerja sama dengan usaha kecil/koperasi kecil Denda atas keterlambatan penyerahan barang atau pekerjaan dan/atau tidak memenuhi komitmen pencapaian TKDN serta denda lainnya Penyedia menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit maka dikenakan sanksi ganti rugi sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan Sanksi Finansial = (%TKDN penawaran - % TKDN pelaksanaan) x Harga Penawaran CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 119
PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 2018 Pasal 76 : Pengawasan dan Sanksi (Sanksi Administratif & Finansial) Pasal 106 - 110 : Implementasi Sanksi (Surveyor, Pejabat PBJ & produsen/Penyedia) Pasal 106 Lembaga Verifikasi Pasal 107 Pejabat Pengadaan SANKSI Pasal 109 Produsen Barang dan/atau Penyedia B/J CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 120
IMPLEMENTASI SANKSI PP No. 29 Tahun 2018 SANKSI ADMINISTRASI Pasal 107 SANKSI TERHADAP PEJABAT PENGADAAN PERINGATAN TERTULIS DENDA ADMINISTRATIF Pasal 108 DENDA Denda administratif sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling tinggi Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DISETOR KE KAS NEGARA/DAERAH JIKA TIDAK DILAKSANAKAN PEMBERHENTIAN CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 121
IMPLEMENTASI SANKSI PP No. 29 Tahun 2018 CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 122
Pedoman Pengawasan Jasa Konstruksi APBD 123
Permen PUPR No. 1 Tahun 2023 Tentang : Pedoman Pengawasan Jasa Konstruksi Yang dilaksanakan Pemprov/Pemkab/Pemkot CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 124
Permen PUPR No. 1 Tahun 2023 Tentang : Pedoman Pengawasan Jasa Konstruksi Yang dilaksanakan Pemprov/Pemkab/Pemkot CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 125
Permen PUPR No. 1 Tahun 2023 Tentang : Pedoman Pengawasan Jasa Konstruksi Yang dilaksanakan Pemprov/Pemkab/Pemkot CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 126
Permen PUPR No. 1 Tahun 2023 Tentang : Pedoman Pengawasan Jasa Konstruksi Yang dilaksanakan Pemprov/Pemkab/Pemkot CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 127
Permen PUPR No. 1 Tahun 2023 Tentang : Pedoman Pengawasan Jasa Konstruksi Yang dilaksanakan Pemprov/Pemkab/Pemkot Pasal 41 ayat (4) CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 128
Permen PUPR No. 1 Tahun 2023 Tentang : Pedoman Pengawasan Jasa Konstruksi Yang dilaksanakan Pemprov/Pemkab/Pemkot CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 129
Permen PUPR No. 1 Tahun 2023 Tentang : Pedoman Pengawasan Jasa Konstruksi Yang dilaksanakan Pemprov/Pemkab/Pemkot Pasal 54 ayat (2) CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 130
Praktek Perhitungan TKDN : ✓ Pengadaan Barang, ✓ Jasa Lainnya, 131
PERHITUNGAN TKDN PENGADAAN BARANG - JASA BARANG WEBSITE KEMENPERIN tkdn.kemenperin.go.id JASA ESTIMASI CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 132
NILAI TKDN BARANG WEBSITE KEMENPERIN tkdn.kemenperin.go.id Tayang di website Kemenperin Bersertifikat TKDN Nilai TKDN tercantum di website Kemenperin Tidak Tayang di website Kemenperin Tidak Bersertifikat TKDN Nilai TKDN 0 % CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 133
KETENTUAN TKDN PERMENPERIN NO. 16 Tahun 2011 Dibuat Dalam Negeri, TKDN : 0% , X ≤ 100% Berdasarkan Sertifikat TKDN (Khusus Kementerian PUPR) CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 134
KETENTUAN TKDN PERMENPERIN NO. 16 Tahun 2011 DIBUAT SAHAM PEMILIK DN DN LN DN + LN DN LN LN DN + LN % TKDN 100 % 75 % 75 % + ( 25% x Saham DN ) 75 % 0 % Proporsional Saham DN CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 135
KETENTUAN TKDN PERMENPERIN NO. 16 Tahun 2011 JASA UMUM / JASA LAYANAN DN LN 100 % 0 % CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 136
PRAKTEK PERHITUNGAN TKDN PENGADAAN BARANG CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 138
PRAKTEK PERHITUNGAN TKDN PENGADAAN BARANG KDN = Nilai %TKDN x Nilai Kontrak = 35% x 570.000.000 = 199.500.000 KLN = Nilai Kontrak - KDN Nilai TKDN paket = Jumlah KDN Jumlah Nilai Kontrak X 100% = 570.000.000 - 199.500.000 = 370.500.000 = 414.822.250 1.467.250.000 X 100% = 0,2827 x 100 % = 28,27 % CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 139
PRAKTEK PERHITUNGAN TKDN PENGADAAN JASA LAINNYA CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 140
TABEL REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN GABUNGAN BARANG & JASA CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 141
TABEL REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN GABUNGAN BARANG & JASA BARANG Material (Bahan Baku) : Biaya Material yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan : Contoh : Pembersih Lantai, Pembersih Kaca, Semen, Plat baja, Cat dll CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 142
TABEL REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN GABUNGAN BARANG & JASA BARANG Peralatan (Barang Jaadi) : Produk jadi yang mempunyai fungsi tertentu dan akan diintegrasikan pada suatu produk akhir atau paket pekerjaan dan di akhir pekerjaan produk tersebut menjadi milik pengguna barang/jasa Contoh : Sapu, pompa, flashdisk, ATK, mesin diesel, dll CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 143
TABEL REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN GABUNGAN BARANG & JASA JASA Manajemen Proyek/Perekayasaan : Tenaga Kerja yang berasal dari fungsi-fungsi manajemen atau personal/konsultan Tenaga Ahli yang mendukung langsung pekerjaan atau proyek yang sedang dilakukan Contoh : Manajer Proyek, Site Manajer, Engineer, konsultan dll CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 144
TABEL REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN GABUNGAN BARANG & JASA JASA Alat Kerja / Fasilitas Kerja: Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang digunakan dalam pelaksanaan satu paket pekerjaan dan pada akhir pekerjaan tetap menjadi milik penyedia barang/jasa Contoh : Mesin Poles Lantai, Mesin Las, Crane, Dumptruck, Sewa Komputer, sewa Kendaraan, dll CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 145
TABEL REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN GABUNGAN BARANG & JASA JASA Konstruksi / Fabrikasi : • Tenaga Kerja yang terlibat langsung pada proses pekerjaan di lapangan • Biaya untuk pekerjaan konstruksi yang diikat pada suatu kontrak kerja yang merupakan fungsi langsung pada suatu pekerjaan Contoh : Tenaga Cleaning Service, Teknisi, Operator, Mandor, Tukang, dll CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 146
TABEL REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN GABUNGAN BARANG & JASA JASA Jasa Umum : Pekerjaan atau pengurusan untuk memperlancar kegiatan yang berhubungan dengan paket pekerjaan yang sedang dilakukan Contoh : Biaya asuransi, biaya pengiriman, biaya pembuatan laporan, bahan habis pakai (consumable material), biaya penginapan, pemakaian listrik, dll CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 147
TABEL REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN JASA LAINNYA & JASA KONSULTANSI Menggunakan Form D1 - D7 (Kemenperin) D1 MATERIAL LANGSUNG (BAHAN BAKU) 1 Chemical (Fresh Karbol) dll D2 PERALATAN (BARANG JADI) 1 Sapu ijuk 2 Cikrak 3 Chamois 4 Baju Seragam 5 ATK 6 dll CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 148
TABEL REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN JASA LAINNYA & JASA KONSULTANSI Menggunakan Form D1 - D7 (Kemenperin) D3 MANAJEMEN / PEREKAYASAAN 1 Gaji Tenaga Ahli 2 Gaji Tenaga Sub Profesional D4 ALAT KERJA / FASILITAS KERJA 1 Sewa Peralatan 2 Sewa Komputer 3 Sewa Kendaraan 4 dll D5 KONSTRUKSI / FABRIKASI 1 Gaji Tenaga Kerja / Tenaga Terampil 2 Overhead CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 149
TABEL REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN JASA LAINNYA & JASA KONSULTANSI Menggunakan Form D1 - D7 (Kemenperin) D6 JASA UMUM / JASA LAINNYA 1 Jasa Listrik, Telekomunikasi 2 Asuransi, dll D7 REKAPITULASI CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 150
FORMULIR PERHITUNGAN TKDN JASA LAINNYA FORM D1 CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 151
FORMULIR PERHITUNGAN TKDN JASA LAINNYA FORM D2 CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 152
FORMULIR PERHITUNGAN TKDN JASA LAINNYA FORM D3 CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 153
FORMULIR PERHITUNGAN TKDN JASA LAINNYA FORM D4 CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 154
FORMULIR PERHITUNGAN TKDN JASA LAINNYA FORM D5 CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 155
FORMULIR PERHITUNGAN TKDN JASA LAINNYA FORM D6 CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 156
TABEL REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN GABUNGAN BARANG & JASA FORM D7 CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 157
Praktek Perhitungan TKDN : ✓ Jasa Konsultansi ✓ Pekerjaan Konstruksi 158
PRAKTEK PERHITUNGAN TKDN JASA KONSULTANSI CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 159
PRAKTEK PERHITUNGAN TKDN JASA KONSULTANSI Menggunakan Form D1 - D7 D1 MATERIAL LANGSUNG (BAHAN BAKU) 1
D2 PERALATAN (BARANG JADI) 1 ATK D3 MANAJEMEN / PEREKAYASAAN 1 Gaji Tenaga Ahli 2 Gaji Tenaga Sub Profesional CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 160
PRAKTEK PERHITUNGAN TKDN JASA KONSULTANSI Menggunakan Form D1 - D7 D4 ALAT KERJA / FASILITAS KERJA 1 Sewa Peralatan 2 Sewa Komputer 3 dll D5 KONSTRUKSI / FABRIKASI 1 Gaji Tenaga Kerja / Tenaga Pendukung D6 JASA UMUM / JASA LAINNYA 1 Jasa Listrik, Telekomunikasi 2 dll D7 REKAPITULASI CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 161
PRAKTEK PERHITUNGAN TKDN JASA KONSULTANSI FORM D1 CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 162
PRAKTEK PERHITUNGAN TKDN JASA KONSULTANSI FORM D2 CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 163
PRAKTEK PERHITUNGAN TKDN JASA KONSULTANSI Form D3 CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 164
PRAKTEK PERHITUNGAN TKDN JASA KONSULTANSI FORM D4 CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 165
PRAKTEK PERHITUNGAN TKDN JASA KONSULTANSI FORM D5 CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 166
PRAKTEK PERHITUNGAN TKDN JASA KONSULTANSI FORM D6 CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 167
PRAKTEK PERHITUNGAN TKDN JASA KONSULTANSI FORM D7 CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 168
PRAKTEK PERHITUNGAN TKDN PEKERJAAN KONSTRUKSI CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 169
PRAKTEK PERHITUNGAN TKDN PEKERJAAN KONSTRUKSI CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 170
AHSP HPS CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 171
PRAKTEK PERHITUNGAN TKDN PEKERJAAN KONSTRUKSI Target Capaian TKDN yang ditetapkan oleh PPK CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 172
SEKIAN Terima Kasih Semoga bermanfaat Ilmu itu teman dalam kesendirian, sahabat dalam keterasingan, penolong ketika ada kesulitan dan simpanan kematian CAK MUSTOFA Master Trainer BNSP 173