KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA PROFESI PRAJURIT TENTARA NASIONAL YANG BERTUGAS DI LUAR INSTITUSI KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DIUNDANGKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA PROFESI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG BERTUGAS DI LUAR INSTITUSI KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memelihara profesionalisme Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara sesuai dengan profesinya, perlu menetapkan peraturan. Menteri Pertahanan tentang Tenaga profesi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di luar Institusi Kernenterian Pertahanar. dar. Tentara Nasional Indonesia; tentang (Lembaran Negara :Republik Tambahan Lembaran Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara Indonesia Tahun 2002 Negara Republik Indonesia N oraor 41_69); 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Indonesia (Lembaran. 1\1-ga-la Rept; bli k Nasional Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439): 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 i..ental:P, Kementerian Negara (Lembo ran Negara Republik Indonesia Tahun 2608 Nomor 1(36, T,L-tm.baho Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tenkar._g Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 50, Tambahan Lernbafan Negara Indonesia Noin:.)r 51201;
2 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENAGA PROFESI PRAJURIT TENTARA INDONESIA YANG BERTUGAS DI LUAR KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA INDONESIA. TENTANG NASIONAL INSTITUSI NASIONAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tenaga profesi Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah tenaga yang dimiliki Prajurit TNI karena kemampuan di bidang keahlian atau kompetensi khusus melalui izin praktik profesi maupun penugasan. Penugasan adalah rangkaian kegiatan tenaga profesi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang mendapat izin dari atasannya berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari instansi Pemerintah, instansi non Pemerintah dan mandiri tanpa dilengkapi surat izin praktik dari organisasi profesinya. 3. Praktik profesi adalah rangkaian kegiatan tenaga profesi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang mendapat izin dari atasannya berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari instansi Pemerintah, instansi non Pemerintah dan mandiri harus dilengkapi surat izin praktik dari organisasi profesinya. 4. Surat Izin Praktik Profesi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh organisasi profesi kepada tenaga profesi yang akan menjalankan praktik sesuai dengan profesinya dan memenuhi persyaratan. 5. Kompetensi khusus adalah kemampuan yang dimiliki seseorang terkait dengan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku. 6. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. 7 Prajurit adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia. 8. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara. 9. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.
3 10. Instansi Pemerintah adalah satuan kerja atau satuan organisasi kementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan usaha Milik Daerah. 11. Instansi non Pemerintah adalah organisasi atau perusahaan swasta yang berbadan hukum. 12 . Pembina profesi adalah badan atau lembaga yang membina dan bertindak profesional kepada suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik. 13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat struktural di lingkungan Kemhan dan TNI yang terdiri atas: a. Panglima Komando Utama TNI. b. Kepala Badan Pelaksana Pusat. c. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan dan d. Komandan Detasemen Markas Markas Besar TNI. 14. Komando Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah kekuatan TNI yang memiliki fungsi pembinaan kekuatan matra yang berada di bawah komando Kepala Staf Angkatan. 15. Badan Pelaksana Pusat yang selanjutnya disebut Balakpus adalah satuan-satuan kerja tingkat Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan yang bertugas sebagai staf dan pelaksana kegiatan di tingkat pusat dalam lingkup Markas TNI atau Markas Besar Angkatan. 16. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Ropeg Setjen Kemhan adalah unsur pelaksana sebagian tugas Setjen yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem pembinaan kepegawaian Kemhan serta pembinaan PNS Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan. 17. Detasemen Markas Mabes TNI yang selanjutnya disebut Denma Mabes TNI adalah unsur pelayanan yang bertugas melayani kegiatan administrasi personel, logistik, instalasi, urusan dalam dan administrasi umum di lingkungan Markas Besar TNI.
4 BAB II TENAGA PROFESI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA Pasal 2 Prajurit TNI yang mempunyai kemampuan di bidang keahlian atau kompetensi khusus yang akan melaksanakan penugasan atau praktik di luar institusi Kemhan dan TNI berdasarkan kebutuhan dan permmtaan dari: a. Instansi Pemerintah; b. Instansi non Pemerintah; dan/atau c. Mandiri. Pasal 3 (1) Prajurit TNI yang mempunyai kemampuan di bidang keahlian atau kompetensi khusus yang akan melaksanakan penugasan atau praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. tenaga profesi penerbangan; b. tenaga profesi pelayaran; c. tenaga profesi pendidik; d. tenaga profesi medis; e. tenaga profesi para medis; f. tenaga profesi kefarmasian; dan g. tenaga profesi psikolog. (2) Tenaga profesi penerbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pilot; b. mekanik pesawat udara; c. pramugari/ pramugara; d. pengatur lalulintas udara; dan e. parkir pesawat. (3) Tenaga profesi pelayaran sebagaimana dimaksud ayat huruf b terdiri atas: a. nakhoda; b. mekanik mesin;
5 c. navigator; d. telekomunikasi pelayaran; dan e. nautika. (4) Tenaga profesi lainnya yang memiliki sumpah profesi dan kode etik atas izin pembina profesi dan atau atas ijin pejabat yang berwenang. Pasal 4 ( 1) Setiap tenaga profesi prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c yang melaksanakan penugasan profesi di luar Institusi Kemhan dan TNI wajib memiliki izin tertulis penugasan profesi. (2) Izin tertulis penugasan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kemhan atau TNI. Pasal 5 (1) Setiap tenaga profesi prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g yang melaksanakan praktik di luar Institusi Kemhan dan TNI wajib memiliki Surat Izin Praktik Profesi. 2) Surat Izin Praktik Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenaga profesi Prajurit TNI wajib a. Surat Tanda Registrasi sesuai profesi yang masih berlaku; b. tempat praktik; dan c. rekomendasi dari organisasi profesi. Pasal 6 (1) Tenaga profesi prajurit TNI yang melaksanakan penugasan atau praktik di luar institusi Kemhan dan TNI mempunyai hak: a. memperoleh perlindungan dan/ atau bantuan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur; b. bekerja sesuai standar; c. menolak melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika, hukum, agama dan norma yang berlaku di masyarakat; d. memperoleh informasi yang lengkap tentang profesi yang dij alaninya;
6 e. menjadi anggota perhimpunan profesi; dan f. hak-hak lain sesuai profesi yang dijalani. (2) Tenaga profesi prajurit TNT yang melaksanakan penugasan atau praktik di luar Kemhan dan TNT mempunyai kewajiban: a. menjunjung tinggi hukum, kode etik tenaga profesi, norma agama dan norma sosial; b. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan suku, agama, ras dan golongan; dan d. menjalankan tugas profesi sebaik-baiknya sesuai aturan profesi yang dijalani. BAB III PROSEDUR PENUGASAN ATAU PRAKTIK Bagian Kesatu Persyaratan umum dan Persyaratan khusus Pasal 7 Prajurit TNI yang melaksanakan penugasan atau praktik sebagai tenaga profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Pasal 8 (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas: a. diizinkan atau disetujui oleh Komandan Satuan atau Kepala Satuan Kerja; b. memiliki keahlian atau kompetensi khusus; c. memiliki pengalaman sebagai tenaga profesi yang dipersyaratkan; d. berkelakuan baik selama berdinas di Kemhan atau TNI; dan e. sehat jasmani dan rohani. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas: a. telah berdinas sebagai prajurit TNT minimal 5 (lima) tahun; b. selama melaksanakan penugasan atau praktik tidak mengganggu dinas di institusi Kemhan atau TNI;
7 c. memiliki jenjang pendidikan umum minimal SLTA di bidangnya; d. dalam menjalankan profesinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kemhan atau TNI; e. surat izin berlaku paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang; dan f. memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan profesinya yang dibutuhkan oleh pengguna. Bagian Kedua Permohonan Izin Penugasan atau Praktik Profesi Pasal 9 (1) Tenaga profeSi prajurit TNI yang akan melaksanakan penugasan atau praktik profesi membuat permohonan izin penugasan atau permohonan izin praktik profesi kepada Komandan Satuan atau Kepala Satuan Kerja dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Komandan Satuan atau Kepala Satuan Kerja meneruskan permohonan izin penugasan atau permohonan izin praktik profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pangkotama TNI atau Kabalakpus atau Karopeg Setjen Kemhan atau Dandenma Mabes TNI. (3) Pangkotama TNI, Kabalakpus, Karopeg Setjen Kemhan dan Dandenma Mabes TNI mengeluarkan surat izin penugasan atau surat izin praktik profesi. (4) Surat izin penugasan atau Surat Izin Praktik Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Asisten Personel Panglima TNI dan Asisten Personel Angkatan. Bagian Ketiga Tempat dan Waktu Pasal 10 Tempat pelaksanaan penugasan atau praktik tenaga profesi prajurit TNI meliputi: a. Instansi Pemerintah; b. Instansi non Pemerintah; dan/atau c. praktik secara mandiri.
8 Pasal 11 Waktu pemberian penugasan atau praktik profesi bagi Prajurit TNI dilaksanakan di luar jam dinas atau sesuai waktu penugasan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pangkotama TNI atau Kabalakpus atau Karopeg Setjen Kemhan atau Dandenma Mabes TNI. Bagian Keempat Kode Etik Tenaga Profesi Pasal 12 Kode etik tenaga profesi: a. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945; b. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan kemanusiaan daripada kepentingan pribadi; c. mengamalkan dan menghormati agama, kepercayaan, adat istiadat, budaya, norma hukum dan nilai-nilai kemanusiaan dalam melaksanakan tugas; menjalankan tugas-tugas profesi sebagai wujud nyata amal ibadah; e. setiap tenaga profesi memegang teguh rahasia, yang menurut sifatnya atau perintah kedinasan harus dirahasiakan; f. memberikan pelayanan terbaik; g. tidak membeda-bedakan cara pelayanan atau transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada semua orang; h. mengutamakan kemudahan dan tidak mempersulit; i. bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap arogan karena kewenangan; dan j kode etik lainnya diatur oleh organisasi profesi. Pasal 13 Pelanggaran atas kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14 ( 1) Pembinaan dan pengawasan bagi tenaga profesi prajurit TNI yang berdinas di lingkungan Mabes Angkatan yang melaksanakan penugasan atau praktik di luar institusi Kemhan atau TNI dilaksanakan oleh Pangkotama TNI atau Kabalakpus.
9 (2) Pembinaan dan pengawasan bagi tenaga profesi yang berdinas di lingkungan Mabes TNI yang melaksanakan penugasan atau praktik profesi di luar institusi Kemhan atau TNI dilaksanakan oleh Dandenma Mabes TNI. (3) Pembinaan dan pengawasan bagi tenaga profesi yang berdinas di Kemhan yang melaksanakan penugasan atau praktik di luar institusi Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh Karopeg Setjen Kemhan. Pasal 15 Dalam pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pangkotama TNI, Kabalakpus, Karopeg Setjen Kemhan dan Dandenma Mabes TNI membuat laporan kekuatan personel setiap semester bagi tenaga profesi prajurit TNI yang melaksanakan penugasan atau izin praktik profesi kepada Sekjen Kemhan atau Kas Angkatan atau Panglima TNI dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan. BAB V TATARAN KEWENANGAN Pasal 16 (1) Menteri sebagai pengarah mempunyai kewenangan memberikan arahan, mengadakan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan atau ijin praktik profesi Prajurit TNI. (2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dirjen Kuathan Kemhan. Pasal 17 (1) Panglima sebagai penanggung jawab mempunyai kewenangan: a. mengadakan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penugasan dan praktik tenaga profesi Prajurit TNI; b. menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penugasan atau praktik tenaga profesi Prajurit TNI; dan c. menerima laporan kekuatan Prajurit TNI yang melaksanakan penugasan atau praktik. (2) Pelaksanaan tugas Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aspers Panglima TNI. Pasal 18 ( 1) Kepala Staf Angkatan sebagai pelaksana melaksanakan kewenangan: tingkat pusat angkatan
10 a. mengadakan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penyelenggara.an penugasan atau praktik tenaga profesi prajurit TNI di tingkat Angkatan; menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penugasan atau praktik tenaga profesi prajurit TNI di tingkat Angkatan; c. menerima laporan kekuatan personel yang melaksanakan penugasan atau praktik; dan d. membuat dan mengirimkan laporan kekuatan personel yang melaksanakan penugasan atau praktik tenaga profesi Prajurit TNI secara periodik setiap semester kepada Panglima TNI dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan. (2) Kepala Staf Angkatan dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aspers Angkatan. Pasal 19 (1) Pangkotama TNI, Kabalakpus, Karopeg Setjen Kemhan dan Dandenma Mabes TNI melaksanakan kewenangan: a. menerima usulan izin penugasan atau praktik dari Satuan bawah; b. menerima usulan perpanjangan izin penugasan atau praktik; c. meneliti persyaratan dan memproses usulan; d. menerbitkan surat izin penugasan atau praktik; dan e. membuat laporan kekuatan personel yang melaksanakan penugasan atau praktik secara periodik setiap semester. (2) Pangkotama TNI, Kabalakpus, Karopeg Setjen Kemhan dan Dandenma Mabes TNI dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aspers Kotama atau Kabagpers Balakpus. Pasal 20 Komandan Satuan atau Kepala Satuan Kerja melaksanakan kewenangan: a. menerima usul permohonan izin penugasan atau praktik; b. menerima usul perpanjangan izin penugasan atau praktik; c. meneliti persyaratan; dan d. mengajukan usul izin penugasan atau praktik dan perpanjangan izin penugasan atau praktik kepada Pangkotama TNI atau Kabalakpus, atau. Karopeg Setjen Kemhan atau Dandenma Mabes TNI.
11 BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cap/ tertanda RYAMIZARD RYACUDU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Cap/ tertanda YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2109 Autentikasi ...:KeRala Biro Tata Usaha han, urwalaksana Jenderal TNI