Jurnal Kebijakan Publik, Vol.14, No.1, 2023 p-ISSN 1978-0680, e-ISSN 2655-5204 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 POLICY IMPLEMENTATION COUNTERCYCLICAL IMPACT OF THE SPREAD OF COVID-19 Nanda Ade Putra*, Febri Yuliani, Adianto Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau, Simpang Baru, Pekanbaru *Koresponden email: ABSTRAK Kebijakan lockdown atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dilakukan oleh pemerintah berdampak ke sektor perekonomian, banyak masyarakat yang omset usahanya menurun dan penghasilannya berkurang. Mas- yarakat yang punya fasilitas kredit di bank menjadi kesulitan membayar kewajiban angsuran kreditnya sehingga kreditnya macet. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan OJK di Bank Mandiri Kota Dumai dan apa yang menjadi faktor penghambat dari implementasi kebijakan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui tahapan mereduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi data. Untuk memperoleh data yang representatif baik data primer maupun sekunder, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dokumentasi dan studi perpustakaan. Hasil penelitian evaluasi kebijakan menunjukan bahwa implementasi POJK No 11/POJK.03/2020 belum maksimal, dimana masih banyak nasabah yang tidak mau mengajukan karena lokasi nasabah yang jauh dari kantor bank dan karena adanya biaya yang timbul jika nasabah ingin mengajukan penangguhan pembayaran angsuran kredit, serta karena terbatasnya jumlah SDM sehingga prosesnya menjadi lama. Kata kunci: implementasi, stimulus ekonomi, countercyclical, Covid 19 ABSTRACT The lockdown policy or PSBB (Large-Scale Social Restrictions) implemented by the government has had an impact on the economic sector, many people have decreased business turnover and reduced income. People who have credit facilities at the bank find it difficult to pay their loan installment obligations so that their credit is non- performing. This study aims to look at the implementation of OJK policies at Bank Mandiri Dumai City and what are the inhibiting factors for implementing this policy. The research method used is qualitative through the stages of data reduction, presentation or display of data and conclusions or data verification. To obtain representative data both primary and secondary data, researchers used several data collection techniques which included interviews, observation, documentation and library studies. The results of the policy evaluation research show that the implementation of POJK No 11/POJK.03/2020 has not been maximized, where there are still many customers who do not want to apply because the customer's location is far from the bank office and because there are costs incurred if the customer wants to apply for a suspension of credit installment payments, as well as due to the limited number of human resources so that the process becomes long. Keywords: Implementation, economic stimulus, countercyclical, Covid 19 PENDAHULUAN 2019 (COVID-19) secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penu- runan kinerja dan kapasitas debitur dalam meme- nuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiaya- an. Peningkatan risiko kredit berpotensi meng- ganggu kinerja perbankan dan stabilitas sis-tem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang ber- sifat countercyclical. Penyebaran coronavirus disease khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pem- biayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) diterapkan dengan tetap memper- hatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadi- nya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (moral hazard). Kebijakan countercyclical dampak penye- baran coronavirus disease 2019 (COVID-19) di- tujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan Bank Mandiri yang merupakan salah satu bank umum konvensional didirikan pada 2 Okto- ber 1998, sebagai bagian dari program restruk- turisasi perbankan yang dilaksanakan oleh peme- rintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat 71
bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur men- jadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan da- lam pembangunan perekonomian Indonesia. Periode semester 2021 kinerja Bank Man- diri menunjukkan perbaikan yang signifikan di- bandingkan pada tahun 2020, DPK Bank Mandiri pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1.144,64, dan pada Tahun 2021 Rp. 1.291,18 Triliun tumbuh 12,80% YoY, Sedangkan kredit naik dari Rp. 964,73 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.050,16 Triliun pada tahun 2021, tumbuh 8,86% YoY, namun persentase kredit bermasalah di Bank Mandiri. Rasio kredit bermasalah terhadap total kredit kepada pihak ketiga di level 3,22%. Kredit restrukturisasi yang terdampak pandemi juga telah mengalami penurunan menjadi Rp714 triliun (12,51% dari total kredit), dibandingkan dengan akhir 2020 yang sebesar Rp971 triliun (17,50% dari total kredit) Permasalahan kredit yang terjadi pada masa sekarang ini yaitu pandemi COVID-19 berbeda dari biasanya, terlebih lagi Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa kehadiran corona Se- bagai sebuah Bencana berskala Nasional. Apabila melihat dari pertumbuhan ekonomi yang turun drastis, dapat dipastikan akan banyak pelaku usaha dalam hal ini debitur yang mempunyai kredit mengalami kesulitan karena menurunnya bisnis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berusaha untuk mengcounter dampak dari yang ditimbulkan oleh corona berupa stimulus sector perekonomian Indo- nesia dengan mengambil kebijakan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 yang berlaku mulai bulan Maret 2020. Banyaknya penangguhan atau tunggakan pembayaran angsuran dari nasabah/ debitur akibat pandemi COVID-19. Guna mengatasi hal ini, pada Bank Mandiri (Persero) Tbk Dumai mengacu pada Peraturan Otoritas (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekono- mian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 diantaranya yaitu pemberian subsidi bunga res- truktur grace period. Jasa Keuangan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 ten- tang stimulus perekonomian nasional sebagai ke- bijakan countercyclical dampak penyebaran co- rona virus disease 2019 adalah kebijakan untuk merestrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi Jurnal Kebijakan Publik, Vol.14, No.1, 2023 debitur yang mengalami kesulitan akibat pandemi covid. OJK mengimbau bagi bank untuk mem- berikan restrukturisasi terhadap kredit atau pem- biayaan kepada debitur yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi covid dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah tanpa batasan plafon pinjaman Mengacu kebijakan Peraturan OJK Nomor : 11/Pojk.03/2020, tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counterclycal dampak penyebaran coronavirus disease 2019 terkait terhadap para nasabah/ dengan relaksasi kredit debitur yang terkena dampak dan imbas wabah virus covid, bank akan memberikan relaksasi berupa: 1) penundaan pembayaran pokok maupun bunga, 2) perpanjangan jangka waktu maupun penambahan platform kredit. Mengingat situasi dan kondisi protokol penanganan pandemi covid yang harus menerapkan physical distancing. Selain itu, Bank juga akan menghubungi setiap debitur yang terkena dampak ekonomi covid untuk menawarkan relaksasi. Semua debitur yang terkena dampak maupun tidak dari covid dan mengajukan ke bank, pasti akan dilayani dan dipertimbangkan untuk diberikan relaksasi. Pelaksanaan relaksasi ini diprioritaskan un- tuk debitur yang memiliki itikad baik dan ter- dampak akibat covid, beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai berikut: 1) Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh ba- nk/leasing yang dapat disampaikan secara online (email/website) yang ditetapkan oleh bank/leasing) tanpa harus datang bertatap muka. 2) Bank/Lea- sing akan melakukan assesment antara lain ter- hadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran kredit baik pembayaran pokok maupun pembaya- ran bunga. . METODE Penelitian ini dilakukan dengan jenis pene- litian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bersifat analisis deksriptif. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur- prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ketema-tema umum, dan menafsirkan makna data. untuk mengungkap- kan dan menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan me- nyuguhkan apa yang sebenamya terjadi tanpa menambah dan mengurangi. 72
Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data mentah yang telah di peroleh pada saat observasi, wawancara dan survei. Data mentah yang diperoleh baik dalam bentuk tertulis, soft copy dan rekaman ataupun catatan pada saat penelitian, kemudikan dikumpulkan un- tuk di satukan menjadi sebuah data dan informasi yang lebih sederhana untuk dibaca dan dipahami. Kemudian hasil wawancara diidentifikasikan se- suai dengan pertanyaan yang diajukan oleh pene- liti kepada beberapa narasumber yang sudah di- tetapkan menjadi informan penelitian. HASIL DAN PEMBAHASAN Penelitian ini memfokuskan permasalahan yang dapat menerangkan bagaimana pelaksanaan Pelayanan penangguhan pembayaran angsuran kredit di Bank Mandiri Kota Dumai. Untuk me- ngetahui bagaimana Implementasi Kebijakan OJK No No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Per- ekonomian Nasional Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 penulis meng- gunakan konsep teori yang dikemukakan Ripley dan Franklin berpandangan ada tiga variabel pen- ting daiam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu compliance/kepatuhan, kegiatan rutinitas, dan kinerja kebijakan. Compliance/Kepatuhan Kepatuhan adalah fenomena yang mirip de- ngan penyesuaian diri. Perbedaannya terletak pada segi pengaruh legitimasi (kebalikan dengan pak- saan atau tekanan sosial), dan selalu terdapat suatu individu, yakni pemegang otoritas. Kepatuhan didefinisikan sebagai sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan, dengan penuh kesadaran. Kepatuhan sebagai perilaku positif dinilai sebagai sebuah pi- lihan. Artinya individu memilih untuk melakukan, mematuhi, merespon secara kritis terhadap aturan, hukum, norma sosial, permintaan maupun keingi- nan dari seseorang yang memegang otoritas atau- pun peran penting. Kepatuhan dalam konsep implementasi ke- bijakan yaitu pengimplementasian kebijakan da- lam bentuk dokumen perundang-undangan, prog- ram pemerintah, program OJK, yang dilaksanakan para implementor sesuai dengan apa yang tertuang didalam kebijakan tersebut tanpa melakukan tin- dakan yang berkebalikan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan penelitian Implementasi Kebijakan OJK No No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Kebijakan Co- untercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 di tercapainya Bank Mandiri Kota Dumai agar Jurnal Kebijakan Publik, Vol.14, No.1, 2023 proses implementasi kebijakan yang baik, maka diperlukannya kepatuhan yang harus dimiliki para implementor. Sebagai seorang implementor sudah seharusnya mematuhi kebijakan yang telah di- tetapkan sehingga segala aspek yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dapat terimplementasi- kan dengan baik. Diperlukannya kepatuhan dalam mengimple- mentasikan kebijakan, karena dengan adanya ke- patuhan dalam menjalankan suatu kebijakan se- hingga terhindarinya dampak dari pelanggaran yang dapat merugikan berbagai pihak baik itu dari bankir maupun dari nasabah. Kebijakan itu sendiri juga merupakan suatu pelindung bagi nasabah agar tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh pihak bankir. Lebih lanjut lagi, seorang implementor diharuskan mematuhi ke- bijakan karna untuk menghindari persepsi negatif ataupun ketidakpatuhan yang akan dilakukan oleh nasabah. Oleh karena itu, para implementor yang berperan dalam mengimplementasikan Kebijakan OJK No No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Kebijakan Countercy- clical Dampak Penyebaran Covid-19 di Bank Mandiri Kota Dumai harus mematuhi kebijakan tersebut. Berkaitan dengan Implementasi Kebijakan OJK No No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Kebijakan Countercy- clical Dampak Penyebaran Covid-19 di Bank Mandiri Kota Dumai terdapat berbagai pihak yang terkait untuk merealisasikan kebijakan tersebut, salah satunya adalah diperlukannya pengawasan terhadap penagihan maupun pengajuan keberatan terhadap pengurusan penangguhan pembayaran angsuran kredit ini. Hal itu berdampak terhadap kepatuhan yang harus dilakukan pihak perbankan maupun nasabah, karna segala yang berkaitan dengan pengurusan penangguhan pembayaran angsuran kredit ini harus dijalankan secara efektif dan efisien. Berikut wawancara peneliti dengan narasumber. Pengajuan penangguhan ini diperlukannya pengawasan yang dilakukan pihak terkait, karna akan ada nantinya nasabah yang tidak melakukan pengajuan penangguhan pembayaran angsuran kredit ini. Terdapat juga factor yang menyebabkan terjadinya nasabah yang tidak melakukan pengu- rusan penangguhan pembayaran angsuran kredit yaitu baik dari nasabah yang tidak memperdulikan kebijakan yang ada maupun nasabah yang merasa keberatan terhadap segala SOP yang telah diterap- kan didalam pengurusan penangguhan pembaya- ran angsuran kredit. 73
Pengawasan yang dilakukan pihak bukan semata-mata karna ini mencari kesalahan yang dilakukan nasabah tetapi juga bermanfaat untuk mengetahui bagaimana kondisi yang di alami nasabah dalam mengikuti kebijakan yang ada ini. Oleh sebab itu pengawasan yang dilakukan agar menciptakan kondisi yang menggerakkan nasabah untuk memiliki rasa kepatuhan dengan SOP pe- layanan penangguhan pembayaran angsuran kredit ini. Dan juga memunculkan rasa kepatuhan dari pihak implementor dalam melaksanakan tugasnya. Implementasi Kebijakan OJK No No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Kebijakan Countercy- clical Dampak Penyebaran Covid-19 di Bank Mandiri Kota Dumai diperlukannya peran peran- cang agar sesuai dengan kebijakan tersebut. Peran- cangan diperlukan sebagai dasar agar terimple- mentasinya kebijakan tersebut secara efektif dan efisien, sehingga segala hal yang akan dilakukan dapat terproses secara sistematis dan memini- malisir segala dampak yang akan terjadi. Berikut wawancara peneliti dengan narasumber. Terjalankannya Segala hal yang dilakukan agar terjalankan- nya kebijakan ini diperlukannya perancangan, untuk menghindari segala dampak yang bisa muncul pada kondisi yang sewaktu-waktu tidak sesuai dengan SOP yang ada. Segala hal yang sudah dirancang namun dapat tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Hal yang menyebabkan tidak terlaksana dengan baik itu tidak luput dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan perannya. Implementasi Kebijakan OJK No No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekono- mian Nasional Kebijakan Countercyclical Dam- pak Penyebaran Covid-19 di Bank Mandiri Kota Dumai masih terdapat ketidaksesuaian dengan harapan yang ada, karena pada indikator kepatu- han ini masih ditemukannya pihak yang tidak melakukan perannya sebagai implementor seba- gaimana mestinya, kemudian segala perancangan yang ada tidak dilakukan. Sehingga ketidak- patuhan itu dapat menyebabkan kerugian yang dialami nasabah sendiri, karna kebijakan itu sen- diri diperlukan sebagai perlindungan nasabah agar diberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang ada. Kegiatan Rutinitas Rutinitas merupakan suatu hal yang dilaku- kan secara terus-menerus sesuai prosedur yang teratur dan tidak beruhah-ubah. Dan prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalanken untuk mencapai suatu tujuan. Jika kita gabungkan pengertian Jurnal Kebijakan Publik, Vol.14, No.1, 2023 diatas bahwasanya rutin itu adalah suatu langkah- langkah atau tahapan-tahapan pada suatu program (aktivitas/kegiatan tertentu) pada suatu program yang telah dirancang untuk mencapai program, yang dilakukan secara teratur, tidak berubah-ubah. Selain itu rutin biasanya dilakukan secara terus- menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian rutinitas sepertinya sudah memaku kita pada suatu aktivitas tertentu, tanpa kita memiliki pilihan. Implementasi Kebijakan OJK No No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekono- mian Nasional Kebijakan Countercyclical Dam- pak Penyebaran Covid-19 di Bank Mandiri Kota Dumai merupakan kebijakan yang diperlukan untuk menjadi kegiatan rutinitas. Sehingga dengan adanya kegiatan rutinitas terkait penangguhan pembayaran angsuran kredit ini bisa meringankan beban nasabah dan menunjang penurunan kredit bermasalah (Non Performing Loan) khususnya wilayah Kota Dumai. Berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Perlu dilakukan pengurusan penangguhan pembayaran angsuran kredit karna hal itu dapat membantu meringankan nasabah yang usahanya terdampak Covid-19 untuk menunda pembayaran angsuran kredit menekan rasio kredit bermasalah sehingga segala hal-hal yang tidak diinginkan dapat terhindari. Proses pengurusan penangguhan pembayaran angsuran kredit yang sudah memiliki SOP ini bisa menjadi rutinitas nasabah yang ingin menagguhkan pembayaran angsuran kredit apabila terkait SOP nasabah memahami dan mengerti yang ada. Berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait kegiatan rutinitas pemprosesan pengajuan penangguhan pembayaran angsuran kredit, Terkait penagguhan pembayaran kredit ini, apabila nasabah yang kurang memahami terkait segala proses pengurusannya dapat menanyakan kepada Micro Banking Manager, karena segala prosedur yang ada memiliki berbagai tahap sehingga hal tersebut dapat menjadi penghambat nasabah sendiri dalam pengurusan penangguhan pembayaran angsuran kredit ini. Namun pada saat ini masih adanya nasabah yang memahami terkait proses pengurusan dan masih adanya sifat ketidak- pedulian terhadap memahami proses pengurusan penangguhan pembayaran angsuran kredit ini, se- hingga mengakibatkan proses penangguhan yang tidak terlaksana dengan baik. Pembukuan yang ha- rus dilakukan secara rutinitas tidak dapat dilak- sanakan dan menimbulkan hambatan. Adapun dalam proses penagihan dan kebe- ratan apabila tidak dilakukan secara rutin, me- nimbulkan rasa ketidakpedulian nasabah terhadap 74
pengurusan penangguhan pembayaran angsuran kredit ini, karena masih banyaknya nasabah yang acuh terhadap segala prosedur yang ada apabila tidak adanya ketegasan yang dilakukan pihak bank. Pada saat kunjungan lapangan yang dilakukan pihak bank mandiri masih terdapat nasabah yang enggan mengajukan penangguhan pembayaran angsuran kredit, karena mereka beranggapan bah- wasanya itu bukan merupakan kegiatan rutinitas yang dianggap begitu penting. Dan juga pengajuan keberatan yang dilakukan oleh nasabah kepada terkait kurang memahami pihak bank mandiri prosedur pengurusannya, Seharusnya pengurusan ini adalah kegiatan rutinitas yang berguna bagi nasabah dalam jangka panjang maupun dilakukan secara terus menerus. Implementasi Kebijakan OJK No No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekono- mian Nasional Kebijakan Countercyclical Dam- pak Penyebaran Covid-19 di Bank Mandiri Kota Dumai masih minimnya nasabah yang kurang me- mahami dalam pengurusan penangguhan pemba- yaran angsuran kredit itu sendiri sehingga dapat menghambat dalam proses pengajuannya. Oleh karena itu, agar nasabah dapat memahami terkait SOP penangguhan ini diperlukannya kegiatan rutinitas yang dilakukan pihak bank untuk mem- berikan informasi dan pemahaman kepada nasa- bah, sehingga kegiatan administratif dan penang- guhan dapat dilaksanakan secara berkala menjadi rutinitas agar tersusun secara lebih baik. Kinerja Kebijakan Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan ma- salah tertentu yang diorientasikan pada penyele- saian masalah publik. Kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah diharapkan Mampu meng- atasi kebutuhan atau haranan terhadap suatu kon- disi yang mempunyai dampak bagi banyak pihak. Tujuan dari kebijakan yang telah formulasikan dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan ter- sebut atau diistilahkan dengan implementasi ke- bijakan. Oleh karena itu untuk mengetahui ber- hasil tidaknya suatu pelaksanaan implementasi kebijakan khususnya penangguhan pembayaran angsuran kredit di Bank Mandiri Kota Dumai dapat diuraikan, berikut hasil Wawancara peneliti dengan narasumber. Implementasi kebijakan penangguhan pem- bayaran angsuran kredit di Bank Mandiri Kota Dumai jika dikaitkan dengan pendapat ahli yaitu Wayne Person dalam Widodo (2007:40) yang mengatakan bahwa agar dapat menimbulkan Jurnal Kebijakan Publik, Vol.14, No.1, 2023 dampak yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran, policy statement (pernyataan kebijakan) perlu diimplementasikan, oleh karena itu tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan, pada tahap ini aktifitas analisis mencakupi interprestasi dan sehingga pendapat yang dikemukakan oleh informan tersebut sejalan dengan pendapat ahli, sehingga kebijakan tentang penangguhan pemba- yaran angsuran kredit terimple- mentasi pada nasabah khususnya Bank Mandiri Kota Dumai. tersebut dapat Kepentingan kelompok sasaran pada kebija- kan ini telah terpenuhi, yang ditunjukkan oleh keinginan nasabah mengajukan penangguhan di- sebabkan oleh kepentingan pribadi dari nasabah yang membutuhkan penangguhan karena usaha- nya terdampak covid-19. Keperluan nasabah yang mendesak ternyata dapat menimbulkan kemauan nasabah untuk mengajukan penangguhan pemba- yaran angsuran kredit di Bank Mandiri Kota Dumai, hal ini dapat dikatakan bahwa nasabah merasa bahwa kepentingan mereka terakomodir oleh adanya kebijakan tersebut, maka dapat di- gambarkan bahwa kebijakan tersebut dapat di pahami dan memberikan dorongan bagi nasabah untuk mengajukan penangguhan pembayaran ang- suran kredit, terutama bagi nasabah yang usahanya menurun dampak dari covid-19. Kebijakan ini bertujuan untuk kepentingan nasabah, dimana dengan keberadaan penangguhan ini dapat membantu nasabah yang omset usahanya menurun akibat Lock down/PPKM yang diberla- kukan pemerintah untuk menanggulangi penye- baran covid-19 dan untuk bank juga dapat menurunkan potensi kredit bermasalah/macet. Implementasi kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas kredit di Bank Mandiri Kota Dumai agar tidak ada kredit yang macet sehingga diharapkan sasaran kebijakan yang dalam hal ini nasabah dapat menindaklanjuti keberadaan ke- bijakan tersebut. Kelompok sasaran kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok Orang, atau organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan, karena kebijakan penanggu- han ini bertujuan untuk mengatasi suatu permasa- lahan publik yang umumnya di Indonesia dan khususnya di Kota Dumai. Kebijakan tentang penangguhan pembayaran angsuran kredit sudah jelas dan sangat mudah dipahami. Sudah ada dilakukannya sosialisasi atau penyampaian langsung dari pejabat yang mena- ngani bidang tugas yang berhubungan dengan pengangguhan pembayaran angsuran kredit, para pegawai maupun nasabah juga dapat melihat 75
langsung atau mempedomani Peraturan Daerah tentang SOP penangguhan tersebut yang merupa- kan pedoman bagi seluruh pagawai unit kredit dalam penerapan implementasi kebijakan penang- guhan pembayaran angsuran kredit, dimana di dalam Peraturan OJK tersebut sudah jelas dan sudah terperinci tentang penangguhan pembayaran angsuran kredit, sehingga kebijakan tentang pena- ngguhan pembayaran tersebut dapat terimple- mentasi dengan baik sesuai dengan aturan/pedo- man yang ada. SIMPULAN Implementasi Peraturan OJK No.11/POJK. 03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 19 Di Bank Mandiri Kota Dumai sudah dilaksanakan di Bank Mandiri Kota Dumai, na- mun diperlukannya peran pimpinan dan pengawas agar sesuai dengan kebijakan tersebut. Pengawas diperlukan sebagai dasar agar terimplementasinya kebijakan tersebut secara efektif dan efisien, se- hingga segala hal yang akan dilakukan dapat ter- proses secara sistematis dan meminimalisir segala dampak yang akan terjadi. Implementasi kebija- kan tersebut bertujuan untuk membantu nasabah yang terdampak covid-19 dan untuk menurunkan kredit macet di Bank sehingga diharapkan sasaran kebijakan yang dalam hal ini nasabah dapat menindaklanjuti keberadaan kebijakan tersebut . Dampak dari kebijakan tersebut membantu nasabah yang menunda pembayaran kreditnya dan bagi bank dapat menurunkan rasio kredit macet, namun ada beberapa faktor yang menjadi peng- hambat dalam pelaksanaannya Implementasi Pera- turan OJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimu- lus Perekonomian Nasional Kebijakan Counter- cyclical Dampak Penyebaran Covid 19 Di Bank Mandiri Kota Dumai adalah pertama faktor geo- grafis, wilayah tinggal nasabah Bank Bank Mandiri Kota Dumai kebanyakan di pinggiran dan di perkebunan. Kondisi ini sedikit menghambat akses pelayanan ke nasabah. Kedua adalah faktor pemahaman nasabah tentang manfaat dari kebija- kan ini bagi mereka. Ketiga, jumlah SDM yang terbatas. DAFTAR RUJUKAN Abdurrahman. (2020). Covid 19 Wabah, Fitnah, dan Hikmah. Pustaka Amma Alamia. Apriani, R., & Hartanto. Perbankan Deeppublish. dan (2019). Hukum Berharga. Surat Aiyar, S., Bergthaler, W., Garrido, J., Ilyina, A., Jobst, A., Kang, K., Kovtun, D., Liu, Y., Jurnal Kebijakan Publik, Vol.14, No.1, 2023 Monaghan, D., & Moretti, M. (2015). A Strategy for Resolving Europe's Problem Loans. Staff Discussion Notes, 15(19), 1. Devi, S., Warasniasih, N. M. S., & Masdiantini, P. R. Impact of COVID-19 Pandemic on the Financial Performance of Firms on the Indonesia Stock Exchange. Business, & Journal Economics, of Accountancy Ventura, 226-242. Dipoyanti, M. P., Fasa, M. I., Islam, U., Raden, N., Lampung, (2020). Pengaruh Implementasi Pojk No . 11 / Pojk . 03 / 2020 Terhadap Non Performing Financing ( Npf ) Di Bank. 4(11), 34-55. Fahmi, I. (2014). Pengantar Perbankan Teori dan (2020). The 23(2), I., & Syariah, B. Aplikasi. Alfabeta. Fauzan, Muhammad. 2021. ―Prilaku Dalam Restrukturisasi Pembiayaan BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya Di Masa Covid-19 (Implementasi Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020). Jurnal Daun Lontar 7 (1): 43-59. Fernando. (2021). Implementasi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 terhadap Kredit Macet pada Masa Pandemi COVID-19 di Cabang Utama Bank Palembang. Universitas Sriwijaya. BCA Kantor Kalemli-Özcan, S., Laeven, L., & Moreno, D. (2019). Debt Overhang, Rollover Risk, and Corporate Investment: Evidence from the European Ssrn. Crisis. Kasmir. (2005). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT Raja Grafindo Persada. Malik, K., Meki, M., Morduch, J., Ogden, T., Quinn, S., & Said, F. (2020). COVID-19 and the future of microfinance: Evidence and insights from Pakistan. Oxford Review of Economic S138-S168. Policy, Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian. Journal Publicuho, 4(1), 19. Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020, Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Dampak Countercyclical Penyebaran Coronavirus Disease 2019 1 (2020). 126415/Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020.pdf Pramono, W. 36, (2016). Pengawasan Pelayanan 76
Publik Republik Indonesia (Ori) Perwakilan Provinsi Riau. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 5(2), 1-15. Ryant Nugroho Dwijowijoto. (2013). Kebijakan dan Oleh Ombudsman Publik Evaluasi. Elex Media Komputindo. Formulasi, Implementasi Sardiana, A., & Amalia, A. N. (2015). The implementation of pojk 45/2015 on the banking financial performance in indonesia : an analysis. Sihotang, B., & Sari, E. K. (2019). Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2 Tahun 2019, 2(10), 1-6. Jurnal Kebijakan Publik, Vol.14, No.1, 2023 Solihin, A. W. (2014). Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi. Rineka Cipta. Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, (2011). Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy A Conceptual Framework. Administration and Society, 6(4). 445- 488 Implementation Process: Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Persindo. Zulkarnaini, Z., Sujianto, S., Wawan, W., & In Institutional Mashur, D. Sustainable Peatland Management. Jurnal Kebijakan Publik, 13(4), 420-424. Synergy 77