2 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KONTEKSTUAL LAPORAN EITI INDONESIA 2016
Back Cover
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN EITI INDONESIA 2016 LAPORAN KONTEKSTUAL BUKU DUA
LAPORAN 2016 EITI
Laporan Kontekstual 2016 DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK DAFTAR GAMBAR DAFTAR SINGKATAN RINGKASAN EKSEKUTIF 1 PENDAHULUAN 2 TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF 2.1 2.2 2.3 Gambaran Kegiatan Hulu sampai Hilir 2.1.1 2.1.2 Amanat Konstitusi Undang - Undang 1945 Hirarki Hukum Industri Ekstraktif 2.3.1 Sektor Migas Sektor Minerba Kerangka Hukum Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kerangka Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 Kebijakan Fiskal Migas dan Minerba 2.4.1 2.4.2 Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif Perbaikan Tata Kelola Terkait Industri Ekstraktif 2.6.1 Kebijakan Fiskal Sektor Migas Kebijakan Fiskal Sektor Minerba 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.6.9 2.6.10 2.6.11 Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pembenahan IUP Melalui Sertifikasi Clean and Clear Transparansi Pengungkapan Beneficial Ownership - Penerapan Perpres 13/2018 Peraturan Skema GrossSplit Status Terkini Revisi UU Migas dan UU Minerba Perdebatan dan Perkembangan Peraturan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Implementasi Peraturan Divestasi Saham Pengalihan Kontrak ke IUP Rancangan Perubahan ke - 6 PP No. 23/2010 dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perpajakan Batubara Bahan Bakar Minyak Pengenaan PPN terhadap produk LNG 3 PERIZINAN DAN KONTRAK 3.1 Sektor Pertambangan Migas 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Jenis Kontrak yang Berlaku Penetapan Wilayah Kerja (WK) Prosedur Lelang Wilayah Kerja Penawaran WK pada Tahun 2016 1 3 4 5 6 9 13 14 14 14 15 15 15 15 19 23 28 28 32 34 35 35 36 37 38 39 40 40 41 41 42 43 44 44 44 45 46 47
4 5 2 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 3.1.5 Aturan Satu Wilayah Kerja Satu Perusahaan Pengalihan ParticipatingInterest (PI) WK yang Kontraknya Berakhir 3.1.6 3.1.7 Sektor Pertambangan Minerba 3.2.1 Perizinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan Penetapan Wilayah Pertambangan dan IUP Tahun 2016 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Tender WIUP dan Penerbitan IUP Tahun 2016 Aturan Satu IUP Satu Perusahaan 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA Sebaran dan Potensi Industri Ekstraktif di Indonesia 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Indonesia Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba 4.4.1 4.4.2 Sektor Migas Sektor Pertambangan Batubara Sektor Pertambangan Mineral Sektor Minyak Bumi Sektor Gas Bumi Sektor Batubara Produksi Mineral Utama Sektor Migas dan Minerba Ekspor Sektor Minyak Bumi berdasarkan Daerah Utama Ekspor Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama Ekspor Sektor Batubara Berdasarkan Daerah Utama 4.4.3 4.4.4 Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah) BADAN USAHA MILIK NEGARA Hubungan BUMN dan Pemerintah 5.1.1 Kewenangan 5.1.2 Keuangan PT Pertamina (Persero) PT Aneka Tambang (Persero) Tbk PT Bukit Asam (Persero) Tbk PT Timah (Persero) Tbk PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Rencana HoldingBUMN Migas dan Tambang 48 48 49 51 51 51 52 52 52 53 53 54 54 54 55 55 55 57 57 59 60 60 61 61 63 63 64 64 65 65 68 69 69 69 72 75 76 77 78 79 6 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN 6.1 6.2 6.3 6.4 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan 6.1.1 Pertambangan Migas: Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund) Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Pertambangan Rakyat 6.4.1 Jumlah Dana TSP Pertambangan Tanpa Izin (PETI) 7 PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF 7.1 Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit 7.1.1 7.1.2 Proses Perencanaan Pendekatan Penganggaran Nasional Pendangan Umum Industri Ekstraktif Proses Audit di Sektor Industri Ekstraktif 7.1.3 7.1.4 7.2 7.3 Transfer dan Pembayaran Kepada Daerah 7.2.1 Skema Dana Bagi Hasil untuk Industri Ekstraktif 7.2.2 Realisasi DBH pada tahun 2016 Pembayaran dari Perusahaan Migas dan Minerba kepada Pemerintah Daerah 7.3.1 Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Komitmen Antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah (Pemda) 7.3.2 7.4 Isu Terkini dari Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif 7.4.1 Dana Adabi Migas (Petroleum Fund) 8 REKOMENDASI DAFTAR PUSTAKA DAFTAR KATA LAMPIRAN LAMPIRAN 1: Matriks Laporan Kontekstual dan Standar EITI 2016 LAMPIRAN 2: Daftar Smelteryang Sudah Dibangun dan Dalam Progress LAMPIRAN 3: Daftar Kontrak (PKP2B dan KK) yang sudah diamandemen dan beralih ke IUPK LAMPIRAN 4: Rangkuman Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016 80 81 81 82 83 84 84 86 87 87 87 88 89 89 90 91 92 92 93 93 91 95 97 100 102 102 104 106 108
DAFTAR TABEL Tabel 1 Matriks topik pembahasan beserta UU dan peraturan terkait lainnya untuk sektor Minyak dan Gas Bumi Tabel 2 Matriks topik pembahasan beserta UU dan peraturan terkait lainnya untuk sector Minerba Tabel 3 Daftar Undang - Undang terkait industri ekstraktif Tabel 4 Matriks Informasi Kadaster Tabel 5 Informasi ESDM One Mapterkait industri ekstraktif Tabel 6 Ketentuan Perpres 13/2018 Tabel 7 Kebijakan perpajakan pertambangan migas Tabel 8 Komponen kontrak gross split Tabel 9 Kebijakan perpajakan di sector pertambangan minerba Tabel 10 Jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak sector minerba Tabel 11 Penyederhanaan izin sektor minerba Tabel 12 Penyederhanaan izin sektor migas Tabel 13 Rincian IUP non CnC berdasarkan provinsi Tabel 14 Daftar Kontrak Gross Splits.d. Agustus 2018 Tabel 15 Isu Strategis dalam renegoisasi kontrak industri minerba Tabel 16 Kriteria Penilaian Lelang WK Migas Tabel 17 Daftar pengalihan PI selama tahun 2016 Tabel 18 Daftar kontrak PSC yang akan habis masa kontraknya sampai dengan tahun 2024 Tabel 19 Wewenang pemberian IUP Eksplorasi dan Produksi berdasarkan UU No. 4/2009 dan UU No. 23/2014 Tabel 20 Total cadangan mineral di Indonesia Tabel 21 Volume produksi mineral utama tahun 2012- 2016 Tabel 22 Proyek pengembangan migas yang signifikan Tabel 23 Jumlah penyertaan modal Pemerintah Ri Tabel 24 Pay out ratio dan dividen bagian Pemerintah Tabel 25 BUMN yang bergerak di industri ekstraktif Tabel 26 Pembayaran dividen dan laba ditahan PT Pertamina (Persero) Tbk Tabel 27 Realisasi subsidi BBM dan LPG 3 Kg Tabel 28 Pinjaman yang diteruskan kepada PT Pertamina (Persero) Tabel 29 Daftar anak perusahaan dan afiliasi PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang industri ekstraktif Tabel 30 Perubahan kepemilikan wilayah kerja PT Pertamina (Persero) Tbk 16 20 23 26 26 27 29 30 32 32 35 36 37 38 41 47 48 50 51 56 61 65 70 71 72 72 73 73 74 74 Laporan Kontekstual 2016 Tabel 31 Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero) Tabel 32 Daftar pemegang saham PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Tabel 33 Pembayaran dividen dan laba ditahan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Tabel 34 Daftar anak perusahaan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk yang bergerak di bidang industri ekstraktif Tabel 35 Realisasi PKBL PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Tabel 36 Daftar pemegang saham PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tabel 37 Pembayaran dividen dan laba ditahan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tabel 38 Anak perusahaan PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang bergerak di industri ekstraktif Tabel 39 Realisasi program CSR perusahaan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tabel 40 Daftar pemegang saham PT Timah (Persero) Tbk Tabel 41 Pembayaran dividen dan laba ditahan PT Timah (Persero) Tbk Tabel 42 Anak perusahaan PT Timah (Persero) Tbk yang bergerak di industri ekstraktif Tabel 43 Realisasi PKBL PT Timah (Persero) Tbk Tabel 44 Daftar pemegang saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Tabel 45 Pembayaran dividen dan laba ditahan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Tabel 46 Realisasi PKBL PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Tabel 47 Pengalihan saham Pemerintah kepada PT Inalum Tabel 48 Jenis-jenis program TSP Tabel 49 TSP perusahaan migas yang melapor Tabel 50 TSP perusahaan minerba yang melapor Tabel 51 Rangkuman dana reklamasi dan pascatambang perusahaan pelaporan EITI 2016 Tabel 52 Peraturan terkait Pertambangan Rakyat Tabel 53 Skema bagi hasil daerah otonomi khusus Tabel 54 Skema dana bagi hasil pertambangan umum 91 Tabel 55 Sepuluh (10) daerah penerima DBH migas dan minerba terbesar Tabel 56 Tabel tarif PDRD Tabel 57 Jumlah PDRD yang dilaporkan perusahaan pelapor tahun 2016 3 74 75 75 75 76 76 76 77 77 77 77 78 78 78 78 79 79 81 82 82 83 84 91 92 92 93
4 DAFTAR GRAFIK Grafik 1 Kontribusi PDB pertambangan terhadap total PDB (pada harga berlaku) nasional Grafik 2 Penerimaan negara dari industri ekstraktif Grafik 3 Produksi minyak bumi 2012-2016 Grafik 4 Lifting minyak bumi 2012-2016 Grafik 5 Produksi dan liftingminyak bumi berdasarkan 15 wilayah kerja utama Grafik 6 Nilai liftingminyak bumi berdasarkan 15 wilayah kerja utama Grafik 7 Produksi gas bumi 2012-2016 Grafik 8 Liftinggas bumi 2012-2016 Grafik 9 Produksi dan lifting gas berdsaarkan 15 wilayah kerja utama Grafik 10 Nilai lifting gas bumi berdasarkan 15 wilayah kerja utama Grafik 11 Produksi batubara tahun 2012-2016 Grafik 12 Produksi batubara berdasarkan provinsi 2016 Grafik 13 Nilai ekspor sektor pertambangan per komoditas utama, dalam miliar USD Grafik 14 Volume ekspor sektor pertambangan per komoditas utama, dalam juta ton Grafik 15 Kontribusi sektor pertambangan terhadap total nilai ekspor nasional Grafik 16 Nilai ekpor minyak bumi per provinsi tahun 2016 Grafik 17 Kuantitas ekspor minyak bumi per provinsi tahun 2016 Grafik 18 Nilai ekspor gas bumi per provinsi tahun 2016 Grafik 19 Kuantitas ekspor gas bumi per provinsi tahun 2016 Grafik 20 Ekspor batubara berdasarkan daerah tahun 2016 Grafik 21 Kontribusi industri ekstraktif pada lapangan kerja nasional Grafik 22 Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB provinsi Grafik 23 DBH SDA 2016 (dalam miliar rupiah) Grafik 24 Kontribusi tenaga kerja sektor pertambangan dan penggalian Grafik 25 Kontribusi sektor migas dan minerba terhadap total nilai ekspor provinsi Grafik 26 Indeks gini 2016 Grafik 27 Persentase penduduk miskin per 2016 Grafik 28 Statistik dana ASR Grafik 29 Realisasi DBH migas dan minerba 2014- 2016 56 57 57 57 58 58 59 59 59 60 60 60 61 62 62 63 63 64 64 64 65 66 66 66 66 67 67 83 91
Laporan Kontekstual 2016 DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Kegiatan hulu dan hilir sektor migas Gambar 2 Kegiatan hulu dan hilir sektor minerba Gambar 3 Hirarki hukum industri ekstraktif Gambar 4 Tiga Permen ESDM utama yang mengatur pertambangan minerba terbit pada tahun 2016 Gambar 5 Arus kas dalam Kontrak Bagi Hasil Gambar 6 Arus kas dalam Kontrak Gross Split Gambar 7 Tugas dan tanggung jawab instansi pemerintahan di sector pertambangan minyak dan gas bumi Gambar 8 Tugas dan tanggung jawab instansi pemerintahan di sector minerba Gambar 9 Perkembangan Terakhir Jumlah IUP CnC dan Non CnC per 1 Oktober 2018 Gambar 10 Peta jalan BBM satu harga Gambar 11 Dua jenis penawaran wilayah kerja migas Gambar 12 Alur penetapan wilayah kerja minyak dan gas bumi Gambar 13 Alur lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi Gambar 14 Prosedur lelang WK Migas secara online Gambar 15 Jenis wilayah pertambangan Gambar 16 Alur penetapan wilayah izin usaha pertambangan Gambar 17 Alur lelang wilayah izin usaha pertambangan minerba Gambar 18 Sebaran cadangan migas Indonesia 1 Januari 2015 Gambar 19 Sebaran cadangan batubara di Indonesia Gambar 20 Hubungan antara badan usaha milik negara dan pemerintah Gambar 21 Mekanisme pembayaran dividen BUMN Gambar 22 Arus kas penjualan minyak bumi bagian pemerintah dan subsidi BBM Gambar 23 Karakter masyarakat penambang illegal Gambar 24 Penerimaan negara yang berasal dari industri ekstraktif yang dilaporkan dalam LKPP Gambar 25 Siklus APBN Gambar 26 Siklus penghitungan dan penetapan DBH Gambar 27 Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) migas 5 14 15 16 21 30 30 34 34 37 43 45 46 46 47 52 52 53 55 55 70 71 73 85 86 88 89 90
6 DAFTAR SINGKATAN AMDAL Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Antam Aneka Tambang APDB Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN-P Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan AS Amerika Serikat ASM Artisanal and Small-Scale Mining ASR Adandonmentand Site Restoration Baleg Badan Legislatif BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BBM Bahan Bakar Minyak BBNKB Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBTUD Billion British Thermal Unit perDay BEI Bursa Efek Indonesia BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal BLUD Badan Layanan Umum Daerah BMN Barang Milik Negara BO Beneficial Ownership BP Migas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi BPH Migas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPK Badan Pemeriksa Keuangan BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPS Badan Pusat Statistik BPT BranchProfit Tax BUMD Badan Usaha Milik Daerah BUMN Badan Usaha Milik Negara BUMN-K Badan Usaha Milik Negara-Khusus BUT Bentuk Usaha Tetap CAD CanadianDollar CAGR CompoundAnnual Growth Rate CALK Catatan Atas Laporan Keuangan CBM Coal Bed Methane CFO ChiefFinancial Officer CNC Clean and Clear COO ChiefOperating Officer CO₂ Carbon Dioxide CR Cost Recovery CSR Corporate SocialResponsibility DBH Dana Bagi Hasil DEN Dewan Energi Nasional DHPB Dana Hasil Produksi Batubara DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dirjen Direktur Jenderal Ditjen Direktorat Jenderal DJA Direktorat Jenderal Anggaran DJKN DJP DJPK DKI DMO DPD DPR DPRD DR EITI EODB EP ESDM ETBS FATF FMV FTP GPFG GMB G&A G-20 Ha HBA HIP HO H₂S IBRD ICP IMB IMF IMTA IP/PPI IPO IPPKH IPR ISIC IUJP IUP IUPK Jamali JBKP JBT JICA JOB Kab. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Khusus Ibukota Domestic Market Obligation Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dana Reboisasi ExtractiveIndustries Transparency Initiative Easeof Doing Business Eksplorasi dan Produksi Energi Sumber Daya Mineral Equity ToBe Split Financial Act Task Force FairMarket Value First Trance Petroleum Government Pension FundGlobal Gas Metana Batubara General andAdministrative Expense Groupof Twenty Hektare Harga Batubara Acuan Harga Indeks pasar Hinder Ordonantie(Izin Gangguan) Hydrogen Sulfide InternationalBank for Reconstruction and Development IndonesianCrude Price Izin Mendirikan Bangunan International MonetaryFund Izin Mempergunakan Tenaga Asing Interest InitialPublic Offering Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Izin Pertambangan Rakyat InternationalStandard Industrial Classification Izin Usaha Jasa Pertambangan Izin Usaha Pertambangan Izin Usaha Pertambangan Khusus Jawa Madura Bali Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis BBM Tertentu Japan International Cooperation Agency Joint Operation Body Kabupaten
KAP Kantor Akuntan Publik KB Kurang Bayar Kemendagri Kementerian Dalam Negeri Kepmen Keputusan Menteri KESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kg Kilogram Kl Kredit Investasi KIP Komite Informasi Pusat KK Kontrak Karya KKKS, K3S Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKS Kontrak Kerja Sama Korsup Koordinasi dan Supervisi KP Kuasa Pertambangan KPJM Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah KPK Komisi Pemberantasan Korupsi KSO Kerja Sama Operasi KSP Kerja Sama Pemanfaatan K/L Kementerian/Lembaga LAK Laporan Arus Kas LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LB Lebih Bayar LKPP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LNG Liquefied NaturalGas LPG LiquefiedPetroleum Gas LRA Laporan Realisasi Anggaran LSPOP Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak MA Mahkamah Agung MBOPD Thousand Barrels of OilPer Day MDM Migas DataManagement Menhut Menteri Kehutanan Migas Minyak dan Gas Bumi Minerba Mineral dan Batubara MMBTU MillionBritish Thermal Units MMSCFD MillionStandard Cubic Feet Per Day MMSTB MillionStock Tank Barrels MNK Migas Non-Konvensional MSCF ThousandStandard Cubic Feet MTEF Medium-Term Expenditure Framework M&P Maurel& Prom NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak OP Operasi Produksi OSS OnlineSingle Submission PBB Pajak Bumi dan Bangunan PBB PerformanceBased Budgeting PBBKB Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBK Pengangguran Berbasis Kinerja PDB Produk Domestik Bruto PDRB PDRD Pemda Pemkab Pemkot Pemprov Perda Permen Permenhut Perpres PETI PGN PHT PI PKB PKBL PKP2B PLTU PMA PMK PMN PNBP POD POR PP PPID PP INSW PPh PPN PPN PPnBM PSC PSDH PSO PTFI PTK PTSP Raperda Renstra RKAB RKBI Rp RPJMN RPJPN RPTKA Laporan Kontekstual 2016 Produk Domestik Regional Bruto Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Pemeintah Kota Pemerintah Provinsi Peraturan Daerah Peraturan Menteri Peraturan Menteri Kehutanan Peraturan Presiden Pertambangan Tanpa Izin Perusahaan Gas Negara Penjualan Hasil Tambang Participating Interest Pajak Kendaraan Bermotor Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pembangkit Listrik Tenaga Uap Penanaman Modal Asing Peraturan Menteri Keuangan Penyertaan Modal Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Planof Development PayOut Ratio Peraturan Pemerintah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Portal IndonesiaNational Single Window Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai Perencanaan Pembangunan Nasional Pajak Penjualan atas Barang Mewah ProductionSharing Contract Provisi Sumber Daya Hutan Public Service Obligation PT Freeport Indonesia Pedoman Tata Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rancangan Peraturan Daerah Rencana Strategis Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Rencana Kebutuhan Barang Impor Rupiah Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 7
8 RUU Rancangan Undang-Undang RUPS Rapat Umum Pemegang Saham RUPSLB Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SAP Standar Akuntansi Pemerintahan SBI Sertifikat Bank Indonesia SDA Sumber Daya Alam SDM Sumber Daya Manusia SE Surat Edaran SIMPONI Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online SKK Migas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKUP Surat Kemampuan Usaha Penunjang SPOP Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPT Surat Pemberitahuan Tahunan TAC Technical Assistance Contract TSCF TriliunStandard Cubic Feet TSP Tanggung Jawab Sosial Perusahaan UNDP United Nations DevelopmentProgramme USD, US$ UnitedStates Dollar UU Undang-Undang UUD Undang-Undang Dasar WIUP Wilayah Izin Usaha Pertambangan WIUPK Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus WK Wilayah Kerja WP Wilayah Pertambangan WPN Wilayah Pencadangan Negara WPR Wilayah Pertambangan Rakyat WUP Wilayah Usaha Pertambangan WUPK Wilayah Usaha Pertambangan Khusus 3T Terdepan, Terluar dan Tertinggal
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan tahunan kontekstual dibuat dengan tujuan agar industri masyarakat ekstraktif di industri ekstraktif. informasi tambahan sesuai dengan Standar EITI 2016 tentang bagaimana sektor ekstraktif diatur, termasuk penjelasan tentang rezim kontrak dan prosedur perizinan, data produksi dan alokasi pendapatan. lebih memahami luas dapat Indonesia serta isu-isu terkini sektor terkait Laporan Kontekstual memberikan Pada tahun 2016, pemerintah melakukan terobosan untuk meningkatkan industrif ekstraktif. Pertama sistem lelang wilayah kerja minyak dan gas serta pengajuan izin usaha dalam sektor pertambangan dengan sistem online. Sistem online ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah perizinan usaha. Kedua, penerbitan setiap korporasi untuk memberikan detail informasi pemilik manfaat dan menunjuk pejabat atau pegawai untuk melaksanakan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat. tranparansi pengelolaan sektor Perpres 13/2018 yang mewajibkan Berdasarkan standar EITI 2016 dan masukan dari Tim Pelaksana, Laporan Kontekstual mencakup beberapa topik pembahasan yang dibagi kedalam 8 bab yaitu: Laporan Kontekstual 2016 1. Pendahuluan, 2. Tata kelola industri ekstraktif, 3. Perizinan dan kontrak, 4. Kontribusi industri ekstraktif, 5. Peran serta BUMN, 6. Tanggung jawab sosial dan lingkungan, 7. Pengelolaan penerimaan negara dari industri ekstraktif, 8. Rekomendasi Bab pertama memberikan latar belakang tentang EITI yaitu inisiatif global bertujuan untuk mendorong keterbukaan pendapatan dan informasi manajemen industri ekstraktif. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia berupaya untuk megelola industri ekstraktif dengan baik yaitu salah satunya dengan mengimplementasikan standar EITI International berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif. Bab kedua Tata kelola industri ekstraktif di Indonesia berpedoman pada UUD 1945 Pasal 33 yang kemudian diwujudkan dalam ketentuan perundang-undangan industri ekstraktif, 9
10 yaitu UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada sektor migas, terdapat mekanisme baru kontrak kerjasama bagi hasil baru antara pemerintah dan kontraktor, sejak diterbitkannya Permen ESDM No. 8/2017 kemudian diamandemen oleh Permen ESDM No. 52/2017 tentang tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Untuk memberikan kepastian pemerintah mengeluarkan PP No. 53/2017 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Kontrak Gross Split. Di dalam PP ini, pemerintah memberikan ketentuan perpajakan kontrak bagi hasil gross split diantaranya pengaturan biaya produksi termasuk penyusutan sebagai komponen pengurang pajak dan sejumlah insentif pajak yaitu antara lain pembebasan bea masuk atas impor, PPN dan PPNBM atas perolehan dan pemanfaatan barang dan jasa operasi migas pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai saat dimulainya produksi komersial. hukum aspek perpajakan, Pada sektor pertambangan minerba, Pemerintah melalui Kementerian ESDM merombak peraturan di sektor Minerba dengan menyederhanakan seluruh aturan setingkat Peraturan Menteri yang ada menjadi hanya tiga peraturan saja. Tiga peraturan utama sektor minerba tersebut dirancang untuk mencakup tiga terkait pertambangan minerba, yakni: substansi utama 1. Permen ESDM No.11/ 2018 dan Permen ESDM No. 22/2017 terkait substansi kewilayahan, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan minerba . 2. Permen substansi pengusahaan kegiatan usaha pertambangan minerba termasuk kebijakan DMO Batubara. ESDM No. 25/2018 terkait 3. Pemen ESDM No. 26/2018 terkait substansi pengawasan kegiatan usaha pertambangan. Selain Permen diatas, pada Tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Permen ESDM no 43/2018 tentang Perubahan atas Permen No 09/2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi. Pada Permen tersebut dinyatakan bahwa harga saham divestasi dihitung berdasarkan harga pasar yang wajar (fair market value) dengan memperhitungkan jumlah cadangan yang dapat ditambang selama jangka waktu IUP operasi produksi. Bab ini juga membahas beberapa regulasi dan pelaksanaan keterbukaan beberapa informasi yang menurut ketentuan Standar EITI 2016 adalah informasi terbuka bagi publik, diantaranya: 1. Keterbukaan Kontrak Saat ini, dokumen Kontrak Bagi Hasil (PSC) perusahaan (KK) perusahaan migas, dokumen Kontrak Karya Perjanjian Karya pertambangan mineral, dokumen Pengusahaan (PKP2B) perusahaan pertambangan batubara dan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) minerba masih belum dibuka dalam laporan ini. Meskipun, putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang terbuka. Pertambangan Batubara terdapat keputusan Mahkaman Untuk sektor migas, Agung (MA) yang menolak banding KIP mengenai keputusan PN Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan BP Migas (sekarang SKK Migas) perihal pengajuan pembatalan keputusan KIP. Untuk sektor minerba, Ditjen Minerba belum dapat membuka terkait aspek keperdataan dari kontrak. kontrak ke publik karena 2. Informasi Kadaster sistem Kementerian informasi Map: yang mampu menampilkan informasi peta tematik sektor ESDM secara berbagai informasi online. Namun aplikasi tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak (dateofaward) dan izin/kontrak seperti yang disyaratkan dalam durasi dari standar EITI. Untuk memenuhi standar EITI, informasi tanggal berlaku dan berakhirnya kontrak PSC dan IUP, diakomodasi dalam formulir pelaporan yang disampaikan perusahan pelapor yang dapat diakses di ekstraktif.ekon.go.id/license. ESDM telah mempublikasikan One berbasis web (ESDM ini belum memuat 3. Pengungkapan BeneficialOwnership(BO) Pada bulan Maret 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.13/2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme. Untuk menerapkan Perpres No. 13/2018, KESDM mengeluarkan Kepmen ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018 yang mengatur bahwa sebagai persyaratan penerbitan izin, badan usaha wajib memberikan informasi daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir. juga dibahas upaya pemerintah dalam Pada bab ini melakukan perbaikan tata kelola industri ekstraktif diantaranya dengan membentuk Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penerapan perizinan secara online. Tantangan dan isu terkini terkait tata kelola industri ektraktif juga didiskusikan dalam bab ini, diantaranya: i) Transparansi pengungkapan beneficial ownership sebagai Penerapan Perpres 13/2018; ii) Permasalahan peraturan skema gross split; iii) Status terkini terkait Revisi UU Migas dan UU MInerba; iv) Implementasi Peraturan Divestasi Saham terutama di sektor minerba; v) Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan pemberlakuan satu harga BBM. Bab ketiga Tidak terdapat perbedaan ketentuan prosedur lelang wilayah kerja migas sejak diterbitkannya Laporan EITI terbaru yang dilaporkan adalah terkait tahun 2015. Hal dengan prosedur lelang WK yang dilakukan secara online. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memudahkan investor dalam mengikuti proses pelelangan. Pada tahun 2016 dimulai tender untuk kontrak kerjasama dengan skema gross split, namun tidak ada satupun perusahaan yang memenangkan tender WK Migas. Rendahnya minat investor terhadap lelang WK Migas dikarenakan selain harga minyak yang belum stabil pada tahun 2016, juga sebagian investor masih memerlukan waktu untuk mengkaji perubahan dari kontrak PSC ke kontrak Gross Split. Sedangkan di sektor pertambangan, terdapat ketentuan baru dalam prosedur lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diatur dalam Permen ESDM 11/2018 yang kemudian diamandemen oleh Permen No. 22/2018 dimana lelang ditentukan oleh Menteri ESDM dan Gubernur sesuai dengan wilayah kewenangannya. Tidak terdapat lelang terjadi pada tahun 2016 dikarenakan Pemerintah baru menetapkan Wilayah Pertambangan baru pada tahun 2017. Bab keempat Kontribusi terhadap selama tahun 2016 cenderung perekonomian nasional mengalami tahun-tahun sebelumnya. Kontribusi industri ekstraktif terhadap total PDB pada tahun 2016 adalah sebesar 7% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 8% dari total PDB nasional. Pengaruh pemulihan harga komoditas non-migas di tahun 2016 secara tidak langsung mempengaruhi kenaikan produksi sektor ini di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya akan tetapi PDB pertambangan masih mendapatkan tekanan harga minyak yang masih belum pulih pada tahun 2016. Industri Ekstraktif penurunan dibandingkan
Secara nominal, pada tahun 2016 jumlah pendapatan dari industri ekstraktif menurun sebesar 31% menjadi 159,4 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yang sebesar 232,4 triliun rupiah. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2012-2016, pendapatan dari industri ekstraktif di tahun 2016 menurun sebesar 61% dari tahun 2012. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh menurunnya harga minyak dan komoditas pertambangan. Pada tahun 2016, Kontribusi nilai ekspor pertambangan dari total eskpor nasional cukup signifikan yaitu berkisaran antara 21%. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor dari migas dan batubara. Ekspor migas berkontribusi sekitar 8,4% sedangkan nilai ekspor dari batubara mencapai 10% dari total nilai ekspor nasional. Penyumbang ekspor minyak bumi terbesar di tahun 2016 adalah Provinsi Riau dengan nilai ekspor sebesar 2.254 juta dolar dan penyumbang ekspor gas bumi terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai ekspor sebesar 2.782 juta dolar AS. Provinsi Kalimantan Timur merupakan penyumbang ekspor batubara terbesar di tahun 2016 dengan kontribusi ekspor batubara sebesar 58% dari total ekspor batubara nasional. total nilai ekspor nasional Sektor pertambangan memiliki peranan penting dalam perekonomian wilayah terutama di daerah-daerah sumber penghasil tambang dengan menyumbang 20 - 43% PDRB daerah. Bab kelima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibahas pada laporan ini adalah PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, PT Timah dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Seluruh BUMN tersebut berbentuk Persero dan empat BUMN, yaitu PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, PT Timah serta PT PGN telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemerintah RI menguasai 65% saham biasa serta saham Dwiwarna yang memiliki hak veto di tiga BUMN Minerba, 56.97% saham PT PGN dan 100% saham PT Pertamina. Peranan Pemerintah dalam pengelolaan BUMN industri ekstraktif dikuasakan kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM yang masing-masing memiliki wewenang dalam hal dan perumusan, penetapan serta pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral. operasional/manajerial, permodalan Pada tahun 2016, pemerintah tidak melakukan penambahan penyertaan modal di 5 BUMN tersebut. Empat BUMN yang bergerak di industri ekstraktif berkontribusi atas penerimaan dividen Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp8,41 triliun. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tidak membagikan dividen karena profit yang masih kecil Kelima BUMN ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta melakukan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) Pertamina mendapatkan mandat dari Pemerintah untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. Berdasarkan formulir pelaporan EITI 2016, Pertamina telah menyalurkan subsidi BBM dan LPG 3 kg setara dengan Rp38.076 miliar. oleh PT Pertamina (Persero). PT Pada tanggal 29 November 2017 Pemerintah membentuk induk perusahaan (holding) pertambangan yang terdiri dari PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tiga BUMN Pertambangan, yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk mengadakan RUPSLB dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero. Langkah tersebut sesuai dengan PP No. 47/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Inalum (Persero). Laporan Kontekstual 2016 Sedangkan untuk BUMN migas, PT Pertamina menjadi holding BUMN migas dan PGN sebagai anggota holding. Pada tanggal 11 April 2018, telah ditandatangani Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham Negara Republik Indonesia pada PT PGN Tbk dalam rangka penyertaan modal Pemerintah RI ke PT Pertamina (Persero), dimana sebanyak 56,96% saham seri B milik pemerintah di PGN dialihkan ke Pertamina. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Bab keenam Tanggung jawab lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) bagi perusahan industri ekstraktif di Indonesia telah diatur dalam berbagai undang-undang, peraturan pemerintah dan menteri. Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan sejumlah dana biaya yang digunakan restorasi/reklamasi dana Abandonment and Site Restoration (ASR) untuk perusahaan migas, dan dana jaminan reklamasi serta dana pascatambang untuk perusahaan minerba. sebagai lingkungan jaminan yang untuk dinamakan Hingga tahun 2016, dana ASR untuk sektor migas yang ditampung di rekening bank adalah sejumlah US$901 juta dengan rincian: i)Bank Negara Indonesia sebesar US$322,47 juta. ii)Bank Rakyat Indonesia sebesar US$285,13 juta. iii) Bank Mandiri sebesar US$293,16 juta. Sedangkan untuk sektor minerba, sampai saat ini belum terdapat informasi yang bisa diakses oleh publik mengenai dan nasional besaran pascatambang yang dibayarkan oleh perusahaan minerba. Adapun berdasarkan data perusahaan pelapor EITI 2016, jumlah jaminan reklamasi dan dana pascatambang perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi dapat dilihat pada Laporan Rekonsiliasi EITI Tahun 2016. total angka dana reklamasi Sehubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), setiap perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas diwajibkan untuk menyelenggarakan program CSR (berdasarkan UU Perseroan Terbatas), namun besarannya tidak diatur. Sedangkan untuk BUMN, diwajibkan untuk menyelenggarakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang besarannya sebesar maksimum 4% dari laba setelah pajak tahun sebelumnya. Bab ketujuh pengelolaan penerimaan negara dalam industri ekstraktif dimulai dengan proses perencanaan, penganggaran dan audit. Bagian ini memberikan informasi mengenai metode alokasi penerimaan dari industri ekstraktif kepada daerah. industri ekstraktif diterima dalam bentuk Seluruh PNBP dari kas kecuali beberapa penerimaan dari sektor hulu migas yang terkait kontrak bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Indonesia berupa in-kind. Penerimaan in-kindtersebut adalah lifting minyak dan gas bumi bagian pemerintah dan DMO (dikurangi dengan biaya DMO) terkait kontrak bagi hasil yang wewenang pengelolaannya berada di SKK Migas. Penerimaan perpajakan dari sektor ekstraktif diterima seluruhnya dalam bentuk kas. Sejak tahun 2015 diatur penerimaan perpajakan di sektor migas dapat dibayarkan dalam bentuk in-kind, namun realisasinya. Penerimaan sampai saat negara dari industri ekstraktif seluruhnya disetor dalam kas negara dan dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). ini belum terdapat Pada bab ini juga dibahas mengenai proses perencanaan dan penganggaran beserta proses pelaksanaan audit dan mekanisme alokasi penerimaan negara dari industri ekstraktif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Publik dapat mengakses nota keuangan, 11
12 LKPP dan hasil pemeriksaan LKPP oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada laman Kementerian Keuangan dan laman BPK. Untuk pandangan umum industri ekstraktif ke depan, publik dapat mengakses Rencana Strategis Kementerian ESDM untuk tahun 2015-2019 di laman Kementerian ESDM. Alokasi penerimaan negara dari industri ekstraktif dari pusat ke daerah diatur dalam dana bagi hasil (DBH) sesuai dengan UU No. 33/2004 mengenai perimbangan keuangan. Realisasi DBH minyak dan gas bumi pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan yang signifikan yang diakibatkan penurunan harga minyak pada tahun 2015-2016 ke kisaran US$40/barel dibandingkan dengan harga minyak tahun 2014 yang berada di kisaran US$100/barel. Penerima DBH minyak terbanyak adalah Provinsi Riau sebesar Rp1 triliun dan 4 kabupaten di Provinsi Riau termasuk 10 penerima DBH minyak terbesar, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kampar. Penerima DBH gas bumi didominasi oleh daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Penajam Paser, Kota Bontang dan Kota Samarinda. Tujuh (7) daerah di Kalimantan Timur merupakan 10 penerima terbesar DBH minerba. Indonesia belum memiliki dana abadi migas baik di tingkat nasional maupun daerah, akan tetapi beberapa inisiatif sudah muncul. Di tingkat pusat inisiatif masih sangat awal misalnya berasal dari draft revisi UU Migas inisiasi DPR. Sedangkan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih dahulu berinisiatif untuk membentuk dana abadi migas, namun pada perkembangannya rencana ini dihentikan sementara menunggu kejelasan jumlah keuntungan dari penyertaan modal Blok Cepu yang masih dalam proses audit BPK. untuk diberikan Rekomendasi Bab memperbaiki tingkat transparansi dan tata kelola di industri ekstraktif terkait dengan beneficial ownership, keterbukaan kontrak, dan kajian lebih lanjut mengenai isu strategis industri ekstraktif: kedelapan yang 1. Ditjen Migas dan Ditjen Minerba perlu memformulasikan panduan teknis bagaimana menerapkan Perpres 13/2018 untuk perusahaan yang sudah mendapatkan izin. 2. Waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi pemilik manfaat pada masa pelaporan EITI terlalu sempit, formulir sebaiknya dikirimkan jauh deklarasi pemilik manfaat sebelum periode rekonsiliasi pelaporan EITI. 3. Tim Pelaksana EITI meminta PPID ESDM untuk membuka dokumen kontrak dan izin sesuai putusan KIP No. 197/VI/KIP-PS-M-A/2011 dan melaporkan PPID ESDM kepada Menteri ESDM selaku anggota Tim Pengarah EITI Indonesia sekaligus atasan PPID Kementerian ESDM. 4. Memperluas ruang lingkup laporan EITI dan melakukan kajian terpisah untuk isu-isu strategis menggambarkan kinerja industri ekstraktif. Misalnya mengenai kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan penerimaan industri khusus mengenai perbandingan produksi dengan pemakaian dalam negeri dan ekspor pada sektor pertambangan minerba. ekstraktif kajian dan
01 PENDAHULUAN (EITI) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah inisiatif global bertujuan untuk mendorong keterbukaan pendapatan dan informasi manajemen industri ekstraktif. Inisitif ini dapat menggerakan debat publik dan mendorong pengertian yang sama diantara pemangku kepentingan sehingga dapat memperkuat sistem tata kelola industri ekstraktif. EITI disetiap negara dibantu oleh kemitraan multipihak yang terdiri dari perwakilan instansi lembaga swadaya masyarakat, asosiasi pemerintah terkait, industri, perwakilan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan. Kemitraan ini di Indonesia disebut Tim Transparansi. yang mensyaratkan EITI mengeluarkan standar global keterbukaan informasi di rantai nilai industri ekstraktif sampai bagaimana dapat menguntungkan termasuk pendapatan yang dibayarkan oleh perusahaan dan diterima oleh pemerintah, proses pemberian izin/kontrak, ketentuan juga fiskal, mengharuskan untuk mengeluarkan laporan tahunan yang memuat hasil rekonsiliasi pembayaran material dari perusahaan dan yang diterima oleh pemerintah sebagaimana disyaratkan oleh EITI standar. pendapatan publik. dari Informasi industri ini tersebut Standar EITI informasi kadaster, dan lain-lain. Independen suatu Administrator dan informasi kontekstual Indonesia menjadi kandidat negara pelaksana EITI sejak tahun 2010 dan pada tahun 2013 telah Laporan Kontekstual 2016 menerbitkan laporan EITI pertama dengan ruang lingkup tahun 2009. Kemudian Indonesia mendapatkan status compliant pada tahun 2015. Sampai saat ini Indonesia telah menerbitkan Laporan EITI untuk ruang lingkup tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Pada tanggal 23 Februari 2016, Dewan EITI menyetujui standar baru EITI ini menggantikan standar EITI 2013. Standar EITI 2016 memperluas persyaratan keterbukaan informasi kontekstual dan mendorong sistem pelaporan pengembangan perusahaan dan pemerintah. Laporan ini menggunakan dan sebaik mungkin memenuhi persyaratan standar EITI 2016. ("standar EITI 2016"). Standar KAP Heliantono dan Rekan yang berafiliasi dengan Parkel Randall telah ditunjuk sebagai Administrator Independen pada tanggal 28 Agustus 2018. International industri ekstraktif sesuai Laporan ini menggunakan definisi dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif. Dalam Perpres ini yang dimaksud dengan Industri Ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi. Definisi ini merupakan definisi kegiatan hulu pada industri pertambangan. 13
14 02 TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF Industri pertambangan sendiri secara garis besar terbagi menjadi dua jenis kegiatan yaitu: kegiatan usaha hulu (upstream) dan kegiatan usaha hilir (downstream). Kegiatan hulu adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan Kegiatan eksplorasi eksplorasi merupakan untuk kegiatan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan cadangan. Eksploitasi/operasi produksi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak, gas bumi, batubara kegiatan dan mineral yang pengeboran/penambangan, sarana pengangkutan, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian. Sedangkan kegiatan hilir adalah kegiatan pengolahan proses memurnikan, mempertinggi mutu, mempertinggi nilai tambah, kemudian proses pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga. Laporan ini berfokus pada kegiatan usaha hulu. dan eksploitasi/operasi produksi. yang bertujuan perkiraan dan memperoleh lainnya terdiri dari pembangunan dari yang terdiri Sedangkan kegiatan hilir meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan dan niaga. Gambar 1 menjelaskan mengenai kegiatan usaha migas dari hulu sampai hilir. Saat ini pengelolaan kegiatan usaha hulu dan hilir migas masih menggunakan dasar Undang-Undang No. 22/2001, dimana pemerintah menunjuk badan pelaksana dan badan pengatur berdasarkan sektor kegiatan: Usaha hulu migas kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berdasarkan Perpres No. 9/2013, dimana peran dan tanggung jawabnya diawasi oleh Komisi Pengawas sesuai dengan pasal 3 terdiri dari: - Ketua: Menteri ESDM - Wakil Ketua: Wakil Menteri Keuangan membidangi urusan anggaran negara Bab ini mencakup pembahasan mengenai kerangka hukum tata kelola yang mengatur industri ekstraktif di Indonesia, lembaga pemerintah yang terkait dalam tugas dan fungsi industri ekstraktif dan kontrak serta perizinan industri ekstraktif. Selain itu di bagian terakhir bab ini juga membahas tentang perubahan dan perbaikan tata kelola industri ekstraktif yang sedang dilaksanakan pada saat laporan ini ditulis. 2.1 Gambaran Kegiatan Hulu sampai Hilir 2.1.1 Sektor Migas Kegiatan hulu migas meliputi kegiatan eksplorasi atau pencarian cadangan minyak bumi dan eksploitasi atau pengeboran dan pengembangan untuk memproduksi minyak dan gas dari cadangan komersial. Anggota: 1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 2) Wakil Menteri ESDM. Komisi Pengawas menyampaikan laporan kepada Presiden secara berkala paling sedikit satu kali dalam enam bulan (Pasal 5). Usaha hilir migas kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang berdasarkan UU No. 22/2001 pasal 46 mengawasi pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengangkutan gas bumi melalui pipa agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat serta terjamin meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. • Kementerian ESDM cq. Ditjen Migas berperan dalam menetapkan regulasi keteknikan sektor migas baik usaha hulu maupun hilir. Indonesia wilayah seluruh di Gambar 1. Kegiatan Hulu dan Hilir Migas Sumber: berbagaisumber yang
Laporan Kontekstual 2016 2.1.2 Sektor Minerba industri minerba juga Seperti halnya industri migas, memiliki rantai nilai yang dikategorikan pada industri primer (hulu) dan industri sekunder (hilir). Kegiatan usaha hulu berupa kegiatan eksplorasi yaitu untuk menemukan dan menentukan jumlah-nilai sumber daya, cadangan dan operasi produksi untuk menemukan bahan galian tambang. Sedangkan usaha hilir minerba berupa kegiatan usaha pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah bahan galian tambang, dimana nilai tambah pertama adalah menghasilkan produk untuk bahan baku/produk yang akan digunakan untuk industri lanjutan guna menghasilkan produk akhir Terkait dengan EITI, amandemen UUD 1945 yaitu pasal 28F juga mengatur mengenai transparansi dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dengan menyampaikan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. dan informasi Pembahasan lebih rinci bisa dilihat dalam Laporan EITI Tahun 2015. 2.3 Hierarki Hukum Industri Ekstraktif Produk akhir bahan galian tambang mineral adalah produk barang jadi, sementara produk akhir galian tambang batubara adalah sumber energi untuk industri atau untuk pembangkit listrik, pabrik, dan kegiatan industri lainnya. Gambar 2 mengilustrasikan mata rantai usaha pertambangan minerba. Seperti yang diatur dalam UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan hierarki hukum di Indonesia paling utama adalah Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, kemudian peraturan daerah. Gambar 3 mengilutrasikan hierarki hukum dalam industri ekstraktif Pengganti Undang-Undang, Gambar 2. Kegiatan Hulu dan Hilir Minerba Sumber: Diolah, KESDM 2.2 Amanat Konstitusi Undang - Undang 1945 2.3.1 Kerangka Hukum Pertambangan Minyak Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 mengatur prinsip dasar kegiatan perekonomian Indonesia yang berasaskan kekeluargaan yang penyelenggaraannya mengedepankan efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta serta menciptakan bangsa memajukan adalah landasan beberapa ketentuan perundangan dalam industri ekstraktif di Indonesia yaitu UU No. 22/2001 tentang Migas dan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba. prinsip kebersamaan, yang mandiri nasional. Pasal hukum mengatur ekonomi 33 kerangka dan Gas Bumi (Migas) Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi perundangan tertinggi setelah konstitusi di sektor pertambangan minyak dan gas bumi. Pada penerapannya, UU No. 22/2001, telah didukung dengan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Instruksi Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri ESDM, Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan serta Peraturan, Keputusan, Instruksi dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba. sejumlah peraturan/petunjuk 15
16 Gambar 3. Hierarki Hukum Industri Ekstraktif Sumber: UU 12/2001 Kementerian ESDM telah menyajikan informasi regulasi terkait minyak dan gas bumi secara lengkap dan dapat diunduh link pada Untuk topik-topik pengaturan yang signifikan sesuai Laporan EITI 2015 dengan pembahasan yang lebih mendalam link sektor-migas/. dapat dilihat pada Matriks Topik Pembahasan dan Peraturan Perundangan Terkait di Sektor Migas Laporan ruang lingkup EITI 2016 menyarankan laporan ini untuk membahas revisi atau peraturan yang belum dibahas pada Laporan EITI 2015. Oleh karena itu, kami hanya menampilkan matriks untuk topik-topik pengaturan yang signifikan sesuai Laporan EITI 2015 tanpa pembahasan lebih mendalam yang dapat dilihat pada Tabel 1. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan untuk pengaturan baru atau pengaturan revisi. Amandemen dan Peraturan Pelaksana Baru di Sektor Migas Permen ESDM No. 52/2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split Tujuan dan latar belakang dari peraturan menteri tersebut adalah untuk meningkatan efisiensi dan efektivitas kontrak bagi hasil migas dengan memberikan insentif Tabel 1 Matriks topik pembahasan beserta UU dan peraturan terkait lainnya untuk sektor Minyak dan Gas Bumi Topik Undang-Undang dan Peraturan Terkait Deskripsi Singkat Penguasaan dan Pengusahaan UU No. 22/2001 Pasal 3 sampai dengan Pasal 30 PP No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi PP No. 30/2009 tentang Perubahan kedua atas PP No. 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Perpres No. 95/2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Migas Perpres No. 9/2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Permen ESDM No. 48/2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Permen ESDM No. 4/2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan ini bertujuan untuk memberikan ketentuan bahwa minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan yang membentuk badan pelaksana. Keberadaan pemerintah diwakilkan oleh SKK Migas dan BPH Migas. Karakteristik kontrak kerjasama juga ditegaskan dalam peraturan-peraturan ini.
Topik Wilayah Kerja Pengembalian Biaya Pajak Penghasilan Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri (DMO) Penetapan harga gas bumi untuk industri tertentu Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah Kontrak Bagi Hasil - Skema cost recovery Undang-Undang dan Peraturan Terkait UU No. 22/2001 Pasal 33 PMK No.SE-75/1990 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pedoman Penghitungan Biaya dalam rangka Pelaksanaan Perpajakan Kontrak Production Sharing PP No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan Permen ESDM No. 40/2006 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Permen ESDM No. 35/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan gas bumi Permen ESDM No. 28/2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir kontrak kerjasamanya UU No. 22/2001 Pasal 13 PP No.79/2010; PP No. 27/2017 UU No. 22/2001 Pasal 31-32 PP No. 79/2010; PP No. 27/2017 UU No. 22/2001 Pasal 8 dan 22 PP No. 27/2017 PMK No. 139/PMK.02/2013; PMK No. 230/PMK.02/2015 UU No. 22/2001 Pasal 28 dan 46 Permen ESDM No. 40/2016 UU No. 22/2001:Pasal 9 PP No. 35/2004; PP No. 55/2009 Permen ESDM 37/2016 UU No. 22/2001: Pasal 1, Pasal 6 PP No. 79/2010; PP No.27/2017 Laporan Kontekstual 2016 Deskripsi Singkat Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan wilayah hukum pertambangan Indonesia tempat pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan atas pengembalian biaya operasi (cost recovery) yang dikeluarkan kontraktor dalam melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan biaya lainnya yang diperkenankan. Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan pendekatan dalam menghitung pajak penghasilan berdasarkan pada perhitungan pendapatan dan biaya penghasilan yang mengikuti ketentuan dalam kontrak bagi hasil yang berbeda dengan perhitungan pajak penghasilan yang berlaku pada umumnya (uniformity principle). Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan kewajiban bagi kontraktor untuk menyerahkan sejumlah tertentu minyak dan gas bumi untuk pengutamaan konsumsi dalam negeri (domestic market obligation) sepanjang masa produksi sesuai ketentuan dalam kontrak kerjasama yang diserahkan maksimal 25% dari lifting bagian kontraktor. Ketentuan harga dan tata pembayaran juga ditetapkan dalam peraturan ini. Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan harga gas bumi dengan pertimbangan tertentu untuk beberapa industri tertentu, dalam hal harga gas bumi lebih tinggi dari US$6/MMBTU, dapat ditetapkan harga gas bumi tertentu diantaranya untuk industri pupuk, petrokimia, dan industri baja. Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan penawaran 10% participating interest(PI) kepada Badan Usaha Milik Daerah setempat dimana wilayah kerja minyak dan gas bumi berada, sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan pertama kali (plan of development/POD) oleh Menteri ESDM. Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi (production sharing contract - PSC) dimana kontraktor akan menanggung risiko dan biaya atas kegiatan usaha hulu migas. Kontraktor mendapatkan kembali biaya operasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh SKK Migas, setelah wilayah kerja menghasilkan produksi komersial. 17
18 Topik Undang-Undang dan Peraturan Terkait Deskripsi Singkat Kontrak Bagi Hasil - SkemaGross Split (non-cost recovery) UU No. 22/2001: Pasal 1, Pasal 6 Permen ESDM No. 8/2017; Permen ESDM No. 52/2017 Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor dengan memberikan insentif bagi kontraktor untuk bebas dalam menentukan biaya yang dikeluarkan dengan skema gross splityang didasarkan pada pembagian perhitungan atas hasil produksi kotor (gross production) tanpa mekanisme penggantian biaya (cost recovery). Bagi hasil awal (base split) negara dan kontraktor adalah 57:43 untuk minyak bumi dan 52:48 untuk gas bumi. Sumber: berbagaisumber bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi karena kontraktor bebas menentukan sendiri atas biaya yang dikeluarkan, sehingga kontraktor dapat fokus untuk melakukan efisiensi biaya dan mengurangi alur birokrasi atas proses persetujuan biaya yang telah dikeluarkan. Perbedaan mendasar antara grosssplit dan PSC adalah terkait bagi hasil awal (basesplit) dimana untuk minyak bumi sebesar 57% bagian Negara dan 43% bagian Kontraktor. Sementara untuk gas bumi sebesar 52% bagian Negara dan 48% bagian Kontaktor. Implementasi atas Permen ini bahwa konsep gross split sudah mulai diterima oleh investor, terlebih setelah ada penjelasan aturan gross split melalui amandemen peraturan yang dilakukan oleh pemerintah dimana sampai pertengahan tahun 2018, sudah ada 25 Wilayah Kerja yang menggunakan skema grosssplit. (WK) migas Peraturan Pemerintah No. 53/2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53/2017 tentang Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 28 Desember 2017. Secara keseluruhan, PP pajak gross split ini memuat beberapa poin penting seperti tertuang dalam pasal 9 hingga pasal 12. Aturan pasal 9 ayat 2 berbunyi "Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dilakukan pada masa produksi komersial dibebankan sebagai biaya melalui penyusutan atau amortisasi. Ada juga insentif lainnya seperti tertuang dalam pasal 26 ayat 3, Pembebanan biaya operasi fasilitas bersama (cost sharing) oleh kontraktor dalam rangka pemanfaatan barang milik negara di bidang hulu minyak dan gas bumi dikecualikan dari pemotongan pajak pajak pertambahan nilai. penghasilan dan tidak dikenakan Di dalam PP No. 53 Tahun 2017, pemerintah memberikan sejumlah insentif pajak kepada kontraktor migas. Berbagai insentif seperti pembebasan pajak pada tahap eksplorasi dan eksploitasi hingga dimulainya produksi. Selain itu pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan perolehan pemanfaatan jasa operasi migas. PPN Barang Mewah atas (PPN) dan Kontraktor juga tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas impor barang operasi migas dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 100%. Pemerintah juga memberikan tax loss carry forward yang diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun. atau kompensasi kerugian pajak Permen ESDM No. 29/2017 tentang Perizinan Pada kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Permen ini ditetapkan untuk menata perizinan migas menjadi lebih sederhana, transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Sampai dengan tahun 2015, terdapat 104 perizinan kegiatan usaha migas, kemudian tahun 2016 dipangkas menjadi 42 perizinan dan mulai tahun 2017 tersisa 6 perizinan. Permen ini memberi kemudahan bagi pelaku usaha migas. Dalam Permen ESDM tersebut, Kementerian ESDM tinggal mengurusi enam perizinan dan empat non perizinan. Agar aktivitas lebih produktif, industri hulu migas Kementerian ESDM juga bersinergi dengan SKK Migas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Pengelola Portal INSW) Indonesia National Single Window (PP mengembangkan sistem integrasi terkait informasi pemberian fasilitas fiskal atas impor barang operasi keperluan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk kegiatan usaha hulu migas. Impor barang untuk kegiatan operasi hulu migas telah dipangkas dari 42 hari menjadi 24 hari. Kemudian Pemerintah juga menerapkan pengurusan perizinan migas secara online. Adanya sistem ini mampu mempercepat proses pengurusan izin yang semula 40 hari menjadi 10 hingga 15 hari. Bahkan dengan sistem online, jangka waktu pengurusan izin bisa rampung menjadi sekitar 5 hari. harus Berdasarkan diselesaikan dalam waktu 10-15 hari sejak persyaratan lengkap diterima Kementerian ESDM. Pengajuan 1 hari, kemudian evaluasi 7 hari, dan penerbitan izin oleh Menteri ESDM 2 hari. Enam izin ini dapat diajukan secara online, pemohon izin tak perlu datang dan bertatap muka dengan pejabat Kementerian ESDM, juga tak perlu memakai jasa pihak ketiga untuk mengurus izin. Permen tersebut, perizinan Mulai akhir 2017, proses perizinan tersebut telah dilakukan secara online. Namun masih ada lebih dari 200 izin di berbagai instansi. Langkah penyederhanaan izin di Kementerian ESDM diharapkan diikuti oleh instansi- instansi lain yang juga mengurusi izin di sektor migas. Permen ESDM No. 47/2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
40/2017 ditetapkan dengan Permen ESDM No. latarbelakang bahwa untuk melaksanakan pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan migas dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala BPKM. Oleh karenanya Menteri ESDM perlu mendelegasikan wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan usaha migas kepada Kepala BPKM. Perizinan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 merupakan izin ESDM peraturan sebagaimana perundang-undangan mengenai perizinan pada usaha migas yang meliputi: 1.Izin survei; 2.Izin pemanfaatan data minyak dan gas bumi; 3.Izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi; 4.Izin usaha penyimpanan minyak dan gas bumi; 5.Izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi; 6.Izin usaha niaga minyak dan gas bumi. yang menjadi diatur wewenang Menteri dalam ketentuan Permen ESDM No. 47/2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Penetapan dengan pertimbangan bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap mekanisme pengembalian biaya investasi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada akhir masa kontrak kerja sama. Dalam hal kontrak kerja sama tidak diperpanjang, kontraktor baru wajib melakukan penyelesaian atas nilai pengembalian biaya investasi. nilai pengembalian biaya investasi dicantumkan dalam surat penetapan pengelolaan wilayah kerja baru dan kontrak kerja sama baru. Nilai pengembalian biaya investasi yang diterima oleh yang dilakukan oleh kontraktor baru akan diperhitungkan sebagai pengurang biaya operasi pada kontraktor kerja sama existing. Nilai pengembalian biaya investasi yang diselesaikan akan diperhitungkan sebagai biaya operasi kontraktor baru. Permen ini dilatarbelakangi penyelesaian Kewajiban atas kontraktor atas penyelesaian kontraktor baru, Terhadap kontrak kerja sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan terdapat investasi pada akhir masa kontrak kerja sama berdasarkan persetujuan dari SKK Migas yang belum dikembalikan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sesuai pasal 13. Permen ESDM No.51 /2017 tentang Pembinaan dan Tata Kelola BMN pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Permen untuk ini dilatarbelakangi dan ditujukan mewujudkan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang efektif, efisien dan terpadu serta meningkatkan efisiensi cost recovery melalui optimalisasi pengelolaan barang milik negara pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. dapat menyederhanakan serta mengefisiensikan birokrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan barang. Kondisi saat ini menimbulkan biaya operasi yang tinggi akibat biaya sewa dan pengangkutan barang karena kontraktor melakukan praktik menyewa tempat penyimpanan BMN yang tersebar di beberapa tempat tanpa dapat dikontrol oleh pemerintah. Penerbitan Permen ini diharapkan Pasal 3 aturan ini menyatakan, BMN yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, pembinaannya dilakukan oleh Menteri ESDM. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri ESDM melakukan pengaturan mengenai BMN, pengadaan, rencana kebutuhan Laporan Kontekstual 2016 19 penatausahaan, penghapusan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan BMN. pemindahtanganan, pemusnahan, pemanfaatan, pengamanan, Namun Permen ESDM No. 51/2017 telah dicabut berdasarkan Permen ESDM No. 6/2018 dalam rangka penyederhanaan peraturan perundangan-undangan di bidang minyak dan gas bumi. Permen ESDM No. 53/2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 17/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas Permen ini menetapkan ketentuan terkait perubahan atas Permen ESDM tentang organisasi dan tata kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan (SKK Migas). Permen ini diterbitkan Minyak Gas Bumi untuk kelompok nomenklatur penajaman fungsional SKK Migas menjadi kelompok profesional yang tercantum dalam Permen ESDM No. 17/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas. jabatan Kelompok profesional yang dimaksud tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi masisng- masing departemen dan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKK Migas dan berlaku mulai 13 September 2017. Permen ESDM No. 28/2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya Pada peraturan terbaru ini, terdapat perubahan pada ketentuan pasal 12 mengenai besaran signaturebonus. Pada pasal terbaru disebutkan bahwa signature bonus paling sedikit adalah sebesar US$1 juta, dan tidak ada besaran paling banyak atau tidak terdapat batas atas, sehingga potensi penerimaan negara bisa lebih besar. Sementara itu di pasal 12 pada aturan lama, batas signature bonus dipatok paling sedikit US$1 juta dan paling banyak US$250 juta. Berdasarkan Permen ESDM No. 23/2013 sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No. 28/2018, ditetapkan bahwa pengelolaan blok migas yang kontraknya berakhir dapat dilakukan melalui perpanjangan oleh kontraktor saat ini, pengelolaan oleh Pertamina, pengelolaan bersama antara kontraktor dan Pertamina serta melalui lelang. Aturan baru tersebut telah diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2018. 2.3.2 Kerangka Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan setelah perundangan Batubara menjadi konstitusi di sektor pertambangan minerba. Pada penerapannya, UU No. 4/2009, telah didukung dengan berupa sejumlah Peraturan ESDM, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba. Kementerian ESDM telah menyajikan informasi regulasi terkait mineral dan batubara secara lengkap dan dapat diunduh pada link tertinggi peraturan/petunjuk Pemerintah, pelaksanaan Peraturan Menteri Matriks Topik Pembahasan dan Peraturan Perundangan Terkait di Sektor Minerba Laporan ruang lingkup EITI 2016 menyarakan laporan ini untuk membahas revisi atau peraturan yang belum dibahas pada Laporan EITI 2015. Oleh karena itu, pada laporan ini hanya menampilkan matriks untuk topik-topik pengaturan yang signifikan sesuai Laporan EITI 2015 tanpa pembahasan lebih mendalam yang dapat dilihat pada Tabel 2. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan untuk pengaturan baru atau pengaturan revisi.
20 Topik Wilayah Pertambangan Divestasi Saham atas IUP/K Pemilik Modal Asing Pembatasan Ekspor dan Peningkatan Nilai Tambah Reklamasi dan Pascatambang Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri (DMO) Tabel 2 Matriks Topik Pembahasan Beserta UU dan Peraturan Terkait Lainnya untuk Sektor Minerba Undang-Undang dan Peraturan Terkait Deskripsi Singkat UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba, Bab V Pasal 9 sampai dengan Pasal 33 serta Bab XII Pasal 87 sampai dengan Pasal 89 PP No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan Permen ESDM No.11/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah oleh Permen ESDM No. 22/2018 Wilayah Pertambangan (WP) merupakan bagian dari tata ruang nasional yang menjadi landasan bagi kegiatan pertambangan. Penetapan WP beserta aspek-aspek di dalamnya seperti luas dan batas wilayah memberi jaminan hukum atas kegiatan pertambangan di Indonesia. UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba, Bab XIII Pasal 112 PP No.23/ 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, Bab IX Pasal 97 sampai dengan Pasal 99 serta Bab XIV Pasal 112D Permen ESDM No. 9/2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham Minerba, sebagaimana diubah oleh Permen ESDM No.43/2018 PP No.23/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.8/2018 mewajibkan seluruh IUP/K pemilik modal asing setelah 5 tahun sejak berproduksi untuk melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun ke-10 sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Tidak dibedakan apakah melakukan pemurnian sendiri atau tidak, dan tidak dibedakan jenis tahapan IUP-nya. Permen ESDM No.9/2017 mengatur secara spesifik tata cara pelaksanaan divestasi saham tersebut. UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba Bab XIII Pasal 102 dan Pasal 103 PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, Bab VIII Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 serta Bab XIV Pasal 112C PP No. 1/2014, perubahan kedua PP No. 23/2010 PP No. 1/2017, perubahan keempat PP 23/2010 Permen ESDM No.25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba Peraturan ini dimaksudkan untuk menaikkan penerimaan dalam negeri Indonesia dan melindungi kesinambungan produksi mineral Indonesia, dimana hanya mineral yang memiliki kualitas tinggi yang dapat diekspor tanpa melalui proses pengolahan, dan membatasi tambang skala kecil yang umumnya bertujuan memperoleh keuntungan jangka pendek saja. Dalam Permen ESDM No.25/2018, substansi terkait pembatasan ekspor dan peningkatan nilai tambah diatur di Bab IV Pelaksanaan Kegiatan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi, pasal 16 sampai dengan pasal 19. UU No. 4 /2009 tentang Pertambangan Minerba,Bab XIII Pasal 99 sampai dengan Pasal 101 PP No. 78/ 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang Permen ESDM No.26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba Selaku peraturan pengganti Permen ESDM No.07/2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, Permen ESDM No.26/2018 Pasal 22 mengatur bahwa pemegang IUP/K Eksplorasi dan Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana, menempatkan jaminan, serta melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan penetapan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba, Bab III Pasal 4 dan Pasal 5 PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, Bab VII PP No. 8/2018 Selaku peraturan pengganti Permen ESDM No.34/2009 tentang Pengutamaan Pemasok Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Umum, Permen ESDM No.25/2018 pasal 32 mengatur bahwa Menteri melakukan pengendalian penjualan minerba dengan menetapkan jumlah dan jenis kebutuhan Minerba untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation). PP No. 8/2018 mengatur penetapan harga jual batubara dalam rangka kepentingan dalam negeri ditentukan oleh Menteri ESDM.
Laporan Kontekstual 2016 Topik Undang-Undang dan Peraturan Terkait Deskripsi Singkat Kewenangan Pemerintah Daerah UU No.4/2009 tentang Pertambangan Minerba Bab XVII Pendapatan Negara dan Daerah UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Permen ESDM No. 43/2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan IUP, tergantung cakupan wilayah usaha pertambangannya dan kriteria. Selain itu, pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi, misalnya pajak atas mineral bukan logam dan batuan, pajak atas pemakaian alat berat, pajak atas pemakaian air tanah, pajak atas akuisisi tanah dan bangunan, dan lain-lain. Sumber: berbagaisumber Amandemen dan Peraturan Pelaksana Baru di Sektor Minerba Pada tahun 2018, pemerintah melalui Kementerian ESDM merombak peraturan di sektor Minerba dengan menyederhanakan seluruh aturan setingkat Peraturan Menteri yang ada menjadi hanya tiga peraturan saja.¹ Tiga peraturan utama sektor minerba tersebut dirancang untuk mencakup terkait pertambangan minerba, yakni: pertama, terkait substansi kewilayahan, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan minerba (Permen ESDM No.11/ 2018); kedua, terkait substansi pengusahaan kegiatan usaha pertambangan minerba (Permen ESDM No. 25/2018); dan ketiga, terkait substansi pengawasan kegiatan usaha pertambangan (Pemen ESDM No. 26/2018). tiga substansi utama Ketiga Permen hasil penyederhanaan tersebut kemudian diturunkan menjadi 11 Keputusan Menteri yang akan menyediakan pedoman bagi hal-hal spesifik seperti pedoman penerbitan izin, pedoman evaluasi izin, dan lain sebagainya. Penyederhanaan aturan di sektor minerba ini diharapkan akan dapat membuat proses investasi menjadi lebih mudah dan meningkatkan minat investor. Pemberlakuan Permen ESDM No. 25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba secara efektif mencabut:
Permen ESDM No.25/2008 tentang Tata Cara Produksi Penetapan Pertambangan Mineral Nasional Permen ESDM No.23/2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Minerba untuk Kepentingan Dalam Negeri Permen ESDM No.17/2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Minerba Permen ESDM No.33/2015 tentang Tata Cara Pemasangan Tanda Batas WIUP dan WIUPK Minerba Permen ESDM No.41/2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba Permen ESDM No. 05/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri Permen ESDM No. 06/2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian Kebijakan Pembatasan Gambar 4 Tiga Permen ESDM Utama yang Mengatur Pertambangan Minerba Terbit Pada Tahun 2018 Sumber: PermenESDM No. 11, 22, 25, dan 25 Tahun2018 ¹ Ditjen Minerba. Paparan Coffee Morning Ditjen Minerba Kementerian ESDM, 13 Maret 2018 21
22 usaha Seluruh pertambangan minerba yang diatur oleh peraturan menteri di atas, saat ini sepenuhnya diatur secara tunggal oleh Permen ESDM No. 25/2018. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, beserta kewajiban-kewajiban para pemegang IUP/K eksplorasi dan operasi produksi, yang sebelumnya tersebar di beberapa Permen tersendiri kini diatur secara tunggal di dalam Permen ini. Terkait aspek kegiatan usaha pertambangan minerba, Permen lain di luar Permen ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan. Beberapa aspek penting yang termuat di dalam Permen ESDM No. 25/2018: aspek-aspek terkait kegiatan
Pelaksanaan IUP/K Eksplorasi dan IUP/K Operasi Produksi Perihal peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri diletakkan di bawah pembahasan aspek ini Divestasi Saham • Tata cara pelaksanaan divestasi saham diatur di dalam Permen ESDM No. 9/2017 Pengendalian Produksi dan Penjualan Perihal pengutamaan kebutuhan domestik (domestic marketobligation) diletakkan di bawah pembahasan aspek ini Harga patokan komoditas mineral dan batubara Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba Permen ESDM No.11/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah oleh Permen ESDM No. 22/2018 secara efektif mencabut:
Permen ESDM No. 12/2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Minerba Permen ESDM No.28/2013 tentang Tata Cara Lelang WIUPK pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Permen ESDM No.15/2017 tentang Tata Cara Pemberian IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi KK atau PKP2B Permen ESDM No. 34/2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba terkait wilayah, Dengan demikian, usaha kegiatan perizinan, pertambangan minerba sekarang sepenuhnya diatur di dalam Permen ESDM No. 11/2018 yang mengatur aspek: seluruh pelaporan aspek pada dan • • • Penyiapan dan penetapan WIUP atau WIUPK Sistem informasi WP Tata cara pemberian WIUP dan WIUPK Tata cara pemberian perizinan (IUP/K eksplorasi dan operasi produksi, IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP) pemurnian, IUP Hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang IUP dan IUPK RKAB dan pelaporan
Melalui Permen ini, diharapkan aspek mengenai wilayah, perizinan, dan pelaporan khususnya terkait kewenangan pemberian izin serta tata cara pengajuan izin dapat menjadi lebih rapi dan dapat diimplementasikan secara lebih teratur. Salah satu poin pembahasan terkait perubahan yang dimuat di dalam Permen ini adalah terkait investasi di sektor minerba. Melalui Permen ini, BUMN dan BUMD cenderung didorong untuk memiliki peran yang lebih pertambangan. besar Disebutkan di Pasal 23 ayat (1) dan (2) bahwa Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing hanya dapat ikut dalam lelang WIUP logam dan WIUP batubara dengan luas lebih besar dari 500 hektar. Lebih lanjut, pemberian WIUPK mineral logam dan WIUPK batubara diprioritaskan kepada BUMN dan/atau BUMD. Apabila terdapat lebih dari 1 BUMN atau BUMD yang berminat terhadap WIUPK yang ditawarkan, maka pemberian WIUPK tersebut dilakukan dengan cara lelang. WIUPK hanya dapat ditawarkan kepada badan usaha swasta apabila tidak terdapat BUMN atau BUMD yang berminat terhadap penawaran WIUPK tersebut dan/atau apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. terkait pengelolaan area Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba Pemberlakuan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara secara efektif mencabut:
Permen ESDM No. 02/2013 tentang Pengawasan terhadap Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Permen ESDM No. 07/2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba Permen ESDM No. 38/2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba. Penyelenggaraan Dengan demikian, seluruh aspek terkait pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 huruf a dan pasal 96 UU No.4 Tahun 2009 sekarang sepenuhnya diatur di dalam Permen ini. Lebih lanjut Permen ini juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 PP No. 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba. Dengan diberlakukannya seluruh aspek keamanan, keselamatan, Permen ini, pengelolaan lingkungan hidup, pascatambang, tata kelola, serta pemanfaatan sumber daya dan jasa dalam beserta negeri pengawasannya sepenuhnya diatur di bawah kerangka kaidah pertambangan yang baik. tentang Pertambangan Minerba terkait pertambangan minerba Secara konten, Permen ini mengumpulkan seluruh aturan usaha pertambangan yang mengatur pelaksanaan beserta pengawasannya di dalam konteks Kaidah Pertambangan yang Baik sebagai pedoman bagi para pelaku usaha pertambangan.
Laporan Kontekstual 2016 Permen ESDM No. 25 /2018 Pasal 32 tentang Kebijakan DMO Batubara Dalam rangka menjamin pasokan kebutuhan Minerba dalam negeri, menjaga ketahanan ekonomi, menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, dan mengendalikan harga minerba, Pemerintah melalui Permen ESDM No. 25/2018 memberi kewenangan kepada Menteri ESDM untuk melakukan pengendalian penjualan minerba melalui penetapan jumlah dan jenis kebutuhan minerba untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) dan penetapan jumlah dan jenis minerba yang dapat dijual ke luar negeri. Penetapan jumlah dan jenis minerba yang dapat dijual dilakukan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi. Melalui Kepmen ESDM No.23 K/30/MEM/2018, Menteri ESDM menetapkan persentasi minimal DMO batubara bagi seluruh PKP2B dan IUP operasi produksi sebesar 2018. 25% dari Perusahaan yang tidak memenuhi DMO tersebut dikenakan sanksi pemotongan produksi tahun 2019 menjadi maksimal 4 kali dari realisasi DMO tahun 2018. Lebih ESDM No.1395 K/30/MEM/2018, harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum ditetapkan sebesar USD 70 per metrik ton (HBA). HBA USD 70 berlaku untuk tahun 2018 dan tahun 2019 dengan jumlah volume penjualan batubara paling banyak 100 juta metrik ton per tahun. rencana jumlah produksi tahun lanjut, melalui Kepmen Permen ESDM No. 9/2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham Minerba, sebagaimana diubah oleh Permen ESDM No.43/2018 Perubahan paling penting pada Permen ESDM No. 9/2017 dibandingkan dengan Permen pendahulunya (Permen ESDM No. 27/2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham) adalah mekanisme yang digunakan untuk menetapkan harga divestasi saham. Sebelumnya, pada Permen ESDM No. 27/2013, harga divestasi saham ditetapkan berdasarkan biaya penggantian (replacementcost) atas investasi pemegang IUP/K operasi produksi (pasal 13 ayat (1) Permen ESDM No. 27/2013). Dengan diberlakukannya Permen ESDM No. 9/2017, penentuan harga divestasi saham ditetapkan berdasarkan harga pasar yang wajar (fair market value) dengan tidak memperhitungkan cadangan mineral atau batubara pada saat dilaksanakannya penawaran divestasi saham (Pasal 14 ayat (1) Permen ESDM No. 9/2017). Pergantian mekanisme ini menunjukkan pergeseran paradigma pemerintah mengenai proses divestasi saham dari ganti rugi menjadi transaksi pasar. 2.3.3 UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif Selain Undang-Undang Pertambangan Migas dan Undang-Undang Pertambangan Minerba, pengelolaan industri ekstraktif diatur juga oleh undang-undang terkait lainnya. Tabel berikut adalah daftar UU yang signifikan terkait industri ekstraktif: Tabel 3 Daftar Undang-Undang Terkait Industri Ekstraktif Undang-Undang Deskripsi Singkat UU No. 9/2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Undang-undang ini mengatur pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan dan hak negara lainnya yang diperoleh negara yang menjadi sumber penerimaan negara tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah (Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5). UU No. 9/2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Tarif PNBP yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam (terbarukan dan tak terbarukan) diatur dengan undang-undang, kontrak dan/atau peraturan pemerintah yang terkait (pasal 7). Tarif PNBP ditetapkan berdasarkan pertimbangan nilai manfaat, kadar, dan kualitas sumber daya alam; dampak tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan serta sosial budaya; aspek keadilan; dan kebijakan pemerintah. Seluruh penerimaan tersebut wajib disetor langsung ke kas negara dan dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara (pasal 20 dan 29) - Wajib bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBP sampai dengan jatuh
tempo dikenakan denda sebesar 2% per bulan untuk waktu paling lama 24 bulan (pasal 31) nstansi pengelola PNBP dapat mengusulkan penggunaan dana PNBP yang dikelolanya kepada Menteri Keuangan (pasal 33). Menteri Keuangan dapat meminta instansi pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap instansi pengelola PNBP (pasal 50). UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang ini mengatur tentang semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara (pasal 1 ayat 1). Seluruh hak dan kewajiban negara tersebut di atas, dalam tahun anggran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Sementara, hak dan kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD (pasal 3 ayat 5 dan 6). Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah (pasal 22 ayat 1).
24 Undang-Undang UU No. 01/2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 30/2007 tentang Energi UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No. 41/1999 tentang Kehutanan UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas Deskripsi Singkat Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD (pasal 1 ayat 1). Terkait dengan pertanggungjawaban APBN dan APBD, Menteri Keuangan dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah masing-masing memiliki tugas untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (pasal 55 ayat 1 dan pasal 56 ayat 1).
Undang-undang ini mengatur tentang informasi publik yang merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik dan/atau penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (pasal 1 ayat 2). Setiap informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan, bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik (pasal 2 ayat 1). Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang- undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya (pasal 2 ayat 4).
Undang-undang No. 30/2007 mengatur tentang energi, termasuk juga mengatur
tentang kebijakan energi nasional yang perancangan dan perumusannya merupakan tugas dari Dewan Energi Nasional (pasal 11 dan 12). Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggarannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah (pasal 3 ayat 1). UU Lingkungan Hidup juga mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, seperti diantaranya usaha dan/atau kegiatan operasi produksi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, untuk memiliki dokumen AMDAL (pasal 22 ayat 1 dan pasal 23 ayat 1 huruf b). Dokumen amdal akan dinilai oleh Komisi Penilai Amdal dan hasil penilaiannya akan menjadi dasar bagi Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota untuk menerbitkan izin lingkungan (pasal 29, 31 dan 36 ayat 2). Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan (pasal 38 ayat 3). Izin pinjam pakai yang berdampak penting dan memiliki cakupan yang luas serta bernilai strategis diberikan oleh Menteri atas persetujuan DPR (pasal 38 ayat 5). Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka (pasal 38 ayat 4). Pemegang izin pertambangan wajib melaksanakan reklamasi pada kawasan hutan bekas pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan (pasal 45 ayat 2).
Setiap penanam modal berkewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (pasal 15 huruf a dan b). Undang-undang No. 40/2007 mengatur tentang perseroan terbatas, diantaranya adalah tentang kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (pasal 74). Undang-undang No. 40/2007 mengatur tentang perseroan terbatas, diantaranya adalah tentang kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (pasal 74).
Pelayanan barang publik, diantaranya meliputi: pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (pasal 5 ayat 3 huruf b dan c). Salah satu bentuk pelayanan barang publik adalah pelaksanaan PSO (public service obligation) PT. Pertamina (Persero) dengan menyalurkan bahan bakar bersubsidi.
Laporan Kontekstual 2016 Undang-Undang Deskripsi Singkat UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi (pasal 9 ayat 4, pasal 11 ayat 1 dan 2 serta pasal 12 ayat 3) . Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi (pasal 14 ayat 1), dimana urusan yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat (pasal 14 ayat 3) dan urusan yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota (pasal 14 ayat 4). Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (pasal 14 ayat 5). Sumber: berbagai sumber Regulasi tentang Pengungkapan Kontrak dan Perizinan Belum terdapat perkembangan yang signifikan sampai dengan tanggal pelaporan ini atas pemenuhan Standar EITI 2016 Requirement 2.4 yang mensyaratkan adanya keterbukaan atas isi kontrak di industri ekstraktif. Saat ini kontrak bagi hasil (PSC) migas dan kontrak sehubungan dengan pertambangan minerba belum terbuka di publik. Pengungkapan kententuan-ketentuan dalam kontrak baik oleh pemerintah dan perusahaan masih sangat terbatas. Salah satu penyebab instansi-instansi terkait tidak dapat mengungkapkan kontrak-kontrak secara penuh karena informasi dai dalam kontrak dianggap merupakan informasi publik yang dikecualikan (sesuai dengan Pasal 17 dapat mengungkapkan kekayaan alam negara Indonesia. dan 11 UU No. 14/2008) karena seperti di PPID Pembantu Dinas ESDM Jawa Tengah pada Februari 2018 dan di DKI Jakarta. Berdasarkan keterangan dari PPID ESDM² , publik dapat membuat surat permohonan pembukaan salinan kontrak untuk kontraktor sektor hulu minerba. Hal ini dilakukan berdasarkan kepatuhan pada keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 197/VI/KIP-PS-M-A/2011 yang memutuskan bahwa dokumen KK adalah informasi yang terbuka seluruhnya. Demikian juga dengan dokumen IUP, sejumlah putusan KIP yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA) menyatakan dokumen IUP adalah dokumen yang terbuka³. Namun, sampai dengan tanggal pelaporan ini kontrak-kontrak tersebut belum dapat diakses oleh publik. Menurut Ditjen Minerba, data kontrak minerba belum dapat terbuka di publik karena terkait aspek keperdataan dari kontrak. (PSC), pengungkapan baru Untuk kontrak bagi hasil sebatas jumlah tanggal komitmen pasti perusahaan, dan ketentuan-ketentuan umum dalam kontrak. Terkait pengungkapan kontrak bagi hasil, terdapat putusan KIP No. 356/IX/KIP-PS-M- A/2011 yang memutuskan bahwa salinan kontrak PSC terbuka sebagian. BP Migas merupakan informasi kemudian mengajukan pembatalan keputusan KIP tersebut kepada PN Jakarta Selatan dan dikabulkan dan diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Agung (MA)13 yang menolak banding dari KIP. Salah satu pertimbangan MA adalah BP Migas bukan merupakan badan publik seperti dalam definisi UU No. 14/2008. kontrak, periode kontrak, Ketentuan-ketentuan umum dalam kontrak yang berlaku di sektor pertambangan migas dan pertambangan minerba dapat diakses di Laporan EITI tahun 2015. Diharapkan regulasi tentang pengungkapan kontrak dapat diterapkan sebagai inisiatif keterbukaan antara lain sebagai contoh dalam setiap proses negosiasi kontrak. Pengungkapan kontrak harus dapat dimulai sejak tender, dan penandatanganan kontrak. perencanaan, Sebagai tentang reformasi pengungkapan kontrak di Peru menunjukan manfaat dari transparansi pengungkapan kontrak sejak dari proses negoisasi hingga publikasi kontrak⁴. contoh, regulasi UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara garis besar mengatur kewajiban badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan. Kategori informasi publik yang seharusnya dapat diakses publik dan mana yang tidak/dikecualikan. Informasi publik yang dikecualikan atau tidak dapat diakses publik, harus berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik terkait. Beberapa uji konsekuensi tentang pengungkapan kontrak telah dilaksanakan oleh PPID ESDM tersebut merupakan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi Kadaster (Cadastre Information) Ketentuan 2.3 mewajibkan negara pelaksana EITI menyediakan daftar atau informasi kadaster untuk setiap lisensi (izin atau kontrak pertambangan) terkait dengan perusahaan yang masuk dalam ruang lingkup laporan EITI, yaitu mengenai: i. pemilik lisensi; ii. koordinat dari wilayah pertambangan; iii. tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak (date of award) dan durasi dari izin/kontrak; dan iv. jenis komoditas yang diproduksi (jika sudah berproduksi). Standar EITI 2016 Requirement ² EITI Indonesia.2017."Rapat Koordinasi Keterbukaan Kontrak Pertambangan". pertambangan/ dan wawancara bersama PPID ESDM. Diakses pada tanggal 1 November 2017Paparan Coffee Morning Ditjen Minerba Kementerian ESDM, 13 Maret 2018 ³ Salah satunya pada 18 Maret 2016, melalui Putusan Mahkamah Agung No. 614 K/TUN/2015, Hakim Ketua H. Yulius, SH., MH kembali memenangkan JATAM Kaltim atas tuntutannya terhadap Bupati dan Distamben Kutai Kartanegara (Kukar). Hal ini menguatkan putusan KIP dan PTUN yang sebelumnya memerintahkan Bupati dan Distamben Kukar menyerahkan seluruh SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) se-Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyatakan informasi yang diminta adalah data terbuka bukan rahasia ⁴ Transparansi Kontrak dan Perizinan dalam Industri Ekstraktif, Publish What you Pay Indonesia, Februari 2018 diakses melalui: INDONESIA.ORG 25
26 Kementerian ESDM telah mempublikasikan sistem informasi berbasis web atau disebut dengan ESDM One Mapyang mampu menampilkan berbagai informasi peta tematik sektor ESDM secara online (webGIS). Aplikasi ini dapat diakses pada alamat yang memuat informasi-informasi dalam Tabel 4. Akan tetapi, aplikasi ini belum memuat informasi tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak (date of award) dan durasi dari izin/kontrak seperti yang disyaratkan dalam standar EITI. Berikut matriks informasi kadaster yang disyaratkan oleh standar EITI berserta link informasinya: Tabel 4 Matriks Informasi Kadaster Informasi Kadaster Tautan Catatan Pemilik lisensi • ekstraktif.ekon.go.id/license Geoportal: Migas: nama perusahaan operator dan non operator Minerba: nama perusahaan pemilik lisensi Koordinat area lisensi. Jika tidak dipublikasikan ukuran dan lokasi dapat diakses oleh publik dan koordinat dapat diakses oleh publik di instansi yang berwenang dengan biaya yang masuk akal.
Tanggal aplikasi, tanggal berlaku (date of award), dan durasi dari lisensi
asi/laporan
tahunan
ekstraktif.ekon.go.id/license
Pada setiap lampiran laporan tahunan SKK Migas terdapat peta wilayah WK migas termasuk informasi tanggal berlaku dan berakhir Tersedia informasi tanggal berlaku dan tanggal berakhirnya lisensi perusahaan pelapor EITI Komoditas (jika sudah berproduksi) • ekstraktif.ekon.go.id/license Portal ekstraktif hanya tersedia untuk perusahaan pelapor EITI Sumber: berbagaisumber Tabel 5 Informasi ESDM One Map Terkait Industri Ekstraktif Peta Properti Wilayah Kerja Migas Ekplorasi Eksploitasi Proses terminasi • • Nama wilayah kerja • • • Operator • • Jenis kontrak kerja sama Status : Eksplorasi/eksploitasi/proses teminasi Lokasi: offshore/onshore Luas (km) Wilayah Izin Usaha Pertambangan • • • • • • Kontrak Karya PKP2B IUP Mineral logam IUP Batu bara IUP Bukan Logam IUP Batuan IPR • Nama perusahaan • Jenis perizinan • Komoditas Lokasi (provinsi, kabupaten, desa) Data Hulu Migas • • Sumur (Well) Seismic 2D Seismic 3D Sumur • Nama sumur • Nama kontraktor • Status Seismic 2D • • • kontraktor nama area tanggal studi Seismic 3D • • • kontraktor nama area tanggal studi Kawasan Hutan Indonesia • Hutan konservasi • Hutan lindung • Hutan produksi • Hutan produksi terbatas • Hutan produksi yang dapat dikonversi Nomor surat keputusan [Menteri Kehutanan] • • • Tanggal keputusan Luas penunjukkan Status hutan (konversi, lindung, produksi, produksi terbatas, produksi yang dapat dikonversi) Sumber:
Laporan Kontekstual 2016 Revisi atau Penerbitan UU dan Peraturan Pemerintah/Presiden Pengungkapan Pemilik Manfaat Pada bulan Maret 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.13/2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme. Tujuan peraturan ini adalah untuk memerangi praktik tindak pidana pencucian uang, termasuk didalamnya mengenai pendanaan terorisme. Perpres ini juga dapat menjadi pedoman hukum bagi pemerintah untuk memburu para pelaku pencucian uang atau pelaku penghindar perpajakan. Berikut beberapa aturan pokok Perpres 13/2018: dan Pemberantasan Tindak serta kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan. Dalam SE tersebut, perizinan Ditjen Minerba mensyaratkan kewajiban melampirkan data direksi dan komisaris termasuk perubahannya serta daftar seluruh penerima manfaat akhir dari badan hukum sampai dengan orang pribadi. Selain itu, perusahaan juga wajib melampirkan Nomor (NPWP) perusahaan maupun pemegang saham badan hukum dan orang pribadi bagi yang berdomisili di wilayah hukum Indonesia. Kemudian, bagi perusahaan asing juga wajib melampirkan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan NPWP. Perusahaan Minerba dalam proses perizinan harus minimal menyampaikan komposisi pemegang saham. Format formulir yang harus disampaikan dapat dilihat minerba surat/. Pokok Wajib Pajak pada tautan website Untuk menerapkan Perpres No. 13/2018, KESDM mengeluarkan Kepmen ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018 yang mengatur bahwa sebagai persyaratan penerbitan izin, badan usaha wajib memberikan informasi daftar pemegang perseorangan penerima manfaat akhir. saham sampai dengan Sebelumnya Ditjen Minerba mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 16.E/30/DJB/2017 tentang Persyaratan Pelayanan Perizinan informasi lengkap atas penerima manfaat akhir dari pemohon perizinan di bidang pertambangan minerba untuk mendapatkan terkait pemilik Menindaklanjuti peraturan-peraturan manfaat, yang persyaratan diselenggarakan melalui Ruang Pelayanan Informasi telah Investasi mewajibkan pencantuman pemilik manfaat pada saat pengajuan permohonan perizinan. Salah satu contoh persyaratan perizinan yang mewajibkan pencantuman pemilik manfaat dapat diakses dalam link berikut an/. seluruh perizinan Terpadu (RPIIT) Ditjen Minerba Pembahasan penerapan pemilik manfaat dapat dilihat di bagian 2.6.3. Tabel 6 Ketentuan Perpres 13/2018 Topik Ketentuan Definisi Pemilik Manfaat Memiliki modal, baik dalam bentuk uang/saham/aset lainnya yang bernilai lebih dari 25% • Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% • Memiliki hak suara lebih dari 25% • Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun Menerima manfaat dari korporasi • Merupakan pemilik sebenarnya dana atas modal yang disetor/kepemilikan saham (pasal 4- 10) Kewajiban Korporasi Menetapkan pemilik manfaat dari berbagai informasi dan dokumen (pasal 3 dan pasal 11) • Menetapkan kategori pemilik manfaat: i) teridentifikasi; ii) belum teridentifikasi; iii) belum terverifikasi (pasal 12) Menetapkan pemilik manfaat dari berbagai informasi dan dokumen (pasal 3 dan pasal 11) • Menetapkan kategori pemilik manfaat: i) teridentifikasi; ii) belum teridentifikasi; iii) belum terverifikasi (pasal 12) Menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dan menunjuk pejabat serta pegawai untuk penerapan prinsip tersebut dan memberikan informasi mengenai pemilik manfaat (pasal 14 - 22) Memberikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat (pasal 18) • Memberikan pengkinian informasi pemilik manfaat setiap satu tahun (pasal 21) Prosedur pelaporan pemilik manfaat
Informasi pemilik manfaat disampaikan oleh pendiri/pengurus/notaris/pihak lain yang diberi kuasa kepada instansi berwenang (pasal 18) Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dilakukan pada saat: 1) permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha korporasi; ii) korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya (pasal 15) Nama lengkap • Nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi atau paspor Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan • • Alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu indentitas Alamat negara asal, dalam hal warga negara asing Nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas perpajakan sejenis • Hubungan antara korporasi dengan pemilik manfaat Sumber: Perpres13/2018 27
28 Peraturan Pemerintah No. 27/2017 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas Peraturan Pemerintah No. 27/2017 diterbitkan dalam rangka peningkatan penemuan cadangan minyak dan gas bumi (migas) nasional, menggerakkan iklim investasi dan memberikan kepastian hukum pada kegiatan usaha hulu migas, serta fleksibilitas dalam penentuan bagi hasil, pemberian insentif dalam kegiatan usaha hulu baik insentif fiskal maupun-non fiskal. Berikut poin penting yang terdapat dalam PP No. 27/2017, 1. Menteri ESDM menetapkan besaran dan pembagian FTP produksi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjamin penerimaan ESDM dapat menetapkan bentuk insentif kegiatan hulu untuk mendorong pengembangan WK; untuk insentif dalam bentuk imbalan DMO Holiday, Menteri ESDM menunggu persetujuan Menteri Keuangan; Menteri Keuangan memberikan insentif perpajakan dan insentif membantu dalam PNBP keekonomian kegiatan hulu. Pengaturan adanya klausul bagi hasil yang dinamis (slidingscalesplit) pada Kontrak Kerja Sama (PSC) Pemberian insentif perpajakan pada masa eksplorasi maupun eksploitasi dalam rangka peningkatan negara; Menteri rangka 2. 3.
Pada masa eksplorasi, yaitu pembebasan: bea masuk, pungutan PPN atau PPnBM, pungutan PPh 22 impor dan pengurangan PBB sampai dengan 100%. Pada masa eksploitasi diberikan berdasarkan yaitu pertimbangan pembebasan: bea masuk, bea masuk, pungutan PPN atau PPnBM, pungutan PPh 22 impor dan pengurangan PBB sampai dengan 100%. Pembebanan costsharingdikecualikan dari PPh dan tidak dipungut PPN Pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat bukan menjadi objek PPh dan PPN keekonomian, 4. 5. Biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan harus memenuhi persyaratan, diantaranya: a. dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan terkait langsung dengan kegiatan operasi perminyakan di wilayah kerja kontraktor yang bersangkutan di Indonesia; b. menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhi Biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan pada masa eksplorasi dan eksploitasi termasuk biaya cost recovery Pengenaan PPh atas penghasilan uplift dan pengalihan Participating Interest hanya dikenakan sekali dan bersifat final(sudah termasuk PPh Branch ProfitTax) perundang-undangan dan hubungan istimewa. 6. Menambah kewenangan Menteri ESDM untuk menentukan perhitungan penyusutan yang berbeda dalam rangka menjaga tingkat produksi 7. Disusunnya standar dan norma pemeriksaan yang sama dalam bentuk pedoman pemeriksaan yang digunakan oleh SKK Migas, BPKP, dan Ditjen Pajak untuk mengaudit bagi hasil dan pajak penghasilan auditor sehingga waktu pemerintah pemeriksaan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan setelah SPT diterima koordinasi dan membatasi pajak antar jangka penerbitan terdapat hingga Peraturan Menteri Keuangan No.131/PMK.03/2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi & Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas dan Panas Bumi Permen bertujuan untuk lebih memberikan kemudahan dan kepastian hukum untuk percepatan pelaksanaan pembayaran sektor pertambangan migas dan panas bumi yang dilakukan melalui pemindahbukuan atau mekanisme lain. pajak bumi dan bangunan Dalam PMK diatur rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Rekening Minyak dan Gas rekening dalam valuta USD untuk Bumi menampung dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas. adalah seluruh penerimaan Untuk topik perpajakan diatur objek pajak PBB migas adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan usaha pertambangan migas. Kemudian, kontrak migas pada menyampaikan tahun pemberitahuan tertulis kepada kantor pelayanan pajak. dengan Direktorat Jenderal kementerian/instansi kegiatan pelaksanaan sosialisasi, percepatan pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB beserta lampiran (LSPOP), perolehan data SPOP dan LSPOP beserta pelaksanaan klarifikasinya, dan perolehan data pajak lainnya. yang digunakan untuk kegiatan pajak harus terminasi berkoordinasi untuk Pajak teknis terkait Permendagri No.19/2017 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Permendagri ini ditetapkan dengan pertimbangan regulasi penetapan izin gangguan di daerah tidak konsisten dengan semangat pemerintah pusat untuk memperbaiki kemudahan usaha (easeofdoingbusiness) di Indonesia. Permendagri No 19/2017 mencabut semua regulasi sebelumnya perihal penetapan Izin Gangguan di Daerah. 2.4 Kebijakan Fiskal Migas dan Minerba 2.4.1 Kebijakan Fiskal Sektor Migas Kebijakan Pajak dan Tarif Sektor Pertambangan Migas Pendapatan pemerintah dari industri pertambangan migas diterima dalam bentuk produk (in-kind) dan kas yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini. Tabel 7 merangkum kebijakan PPh, PBB dan PPN di industri pertambangan migas.
Laporan Kontekstual 2016 Tabel 7 Kebijakan Perpajakan Pertambangan Migas Jenis Pajak Keterangan Pajak Penghasilan Skema Cost Recovery Tarif pajak penghasilan mengikuti tarif pajak yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak bagi hasil. (PP No. 79/2010, PMK No. 70/2015). Tabel 13 Laporan EITI 2015 merinci tarif pajak dari waktu ke waktu. Skema Gross Split Penghasilan neto akan dikenai pajak badan yang sesuai dengan aturan pajak umum dimana saat ini besaran pajaknya adalah 25%. PBB Migas Objek PBB sektor migas didasarkan pada konsep dimana bumi (permukaan dan tubuh bumi) dan/atau bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan migas. Tata cara pengenaan PBB migas diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-45/PJ/2013 dan PMK No. 267/2014 untuk PSC yang masih dalam tahap eksplorasi. Pajak Dividen Diterapkan pajak dividen (Branch Profit Tax- BPT) PPh pasal 26 sebesar 20% kecuali menerapkan keringanan pajak dividen sesuai dengan perjanjian perpajakan kedua negara (tax treaty). PSC setelah keluarnya PP No. 79/2010 pada umumnya mencantumkan klausul pengurangan bagian kontraktor atas bagi hasil sebelum pajak (stabilization clause) untuk menjaga bagian bagi hasil pemerintah setelah pajak tidak berkurang. Pajak tidak langsung seperti PBB, PPN, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Skema Cost Recovery • Untuk kontrak-kontrak kerja sama migas yang ditandatangani sebelum terbitnya PP No. 79/2010 berlaku konsep assume and dischargedimana perusahaan- perusahaan migas dibebaskan dari pembayaran pajak-pajak yang bersifat tidak langsung. Untuk kontrak-kontrak kerja sama migas yang ditandatangani setelah terbitnya PP No. 79/2010, perusahaan-perusahaan migas diwajibkan membayarkan pajak tidak langsung namun dapat memperhitungkannya sebagai cost recovery. Untuk kontrak-kontrak kerja sama migas tahap eksplorasi dan eksploitasi dibebaskan atas bea masuk atas impor barang, atas PPN (atas barang/jasa tertentu), PPh Pasal 22 atas impor barang dan pengurangan PBB (PP No. 27/2017 Bab VA Pasal 26 A - E gross split Skema Gross Split(non-cost recovery) • Tidak ada pengenaan pajak dari tahapan eksplorasi hingga permulaan masa produksi serta pengenaan indirect taxpada masa produksi diperhitungkan di dalam keekonomian lapangan yang akan dikompensasi melalui split adjustment (PP No. 53/2017). Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor Berlaku tarif umum, namun kontraktor tahap eksplorasi dan kegiatan eksploitasi dibebaskan. Pajak lainnya Mengikuti tarif berdasarkan peraturan pajak pada umumnya Sumber: berbagaisumber, diolah Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Migas Saat ini terdapat dua mekanisme kontrak kerjasama di sektor hulu migas, yaitu kontrak bagi hasil dengan skema costrecoverydan kontrak pembagian kotor (grosssplit- non-cost recovery). Kontrak gross split diberlakukan untuk kontrak perpanjangan dan kontrak kerjasama baru. 1. First Trance Petroleum (FTP) adalah penyisihan sebagian dari lifting. FTP biasanya dibagi antara pemerintah dan kontraktor sesuai dengan proporsi bagi hasil dalam Kontrak Kerja Sama. Terdapat pula untuk PSC dimana pemerintah. insentif dari Kredit pemerintah pengembalian modal yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi pengembangan lapangan migas. (KI) merupakan pembagian tambahan Investasi sebagai hanya FTP 2. Skema Cost Recovery Kontrak bagi hasil adalah kontrak kerja sama pembagian hasil produksi antara pemerintah dan kontraktor dengan biaya operasi yang dapat ditagihkan ke pemerintah. kas perhitungan Gambar 5 mengilustrasikan arus penerimaan negara yang berlaku pada kontrak bagi hasil. 3. Cost Recovery (CR) merupakan mekanisme pengembalian biaya operasi oleh kontraktor kepada pemerintah. 4. EquitytobeSplit(ETBS) adalah jumlah lifting bruto (jika ada), dan CR. yang telah dikurangi FTP, KI ETBS akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor sesuai dengan persentase proporsi bagi hasil sesuai dengan kontrak 29
30 Pasal Pasal 5 Pasal 6 Ayat (2) Gambar 5 Arus Kas dalam Kontrak Bagi Hasil 5. Domestic Market Obligation (DMO) Gross adalah kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 6. DMO Fee adalah imbalan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada kontraktor untuk penyerahan DMOnya. Pajak ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PSC pada ditandatangani. Penghasilan besarannya perpajakan kontrak saat Pendapatan pemerintah dalam bentuk in-kind sesuai dengan skema kontrak bagi hasil adalah sebagai berikut: 7. • • DMO net (DMO gross dikurangi dengan fee DMO yang dibayarkan kepada kontraktor) FTP bagian pemerintah Equity to be Split bagian pemerintah Skema Gross Split (Non-Cost Recovery) Sumber: Peralihan skema kontrak kerja sama antara pemerintah dengan kontraktor dari skema kontrak bagi hasil (ProductionSharingContract) ke skema pembagian kotor (Gross Split) telah dimulai sejak diterbitkannya Permen ESDM No. 8/2017. Gambar 6 adalah mekanisme penerimaan pemerintah sebelum perpajakan dari skema grosssplit. Tabel 8 menjabarkan komponen-komponen dalam kontrak grosssplit. Gambar 6 Arus Kas dalam Kontrak Gross Split Base Split dapat disesuaikan oleh: Komponen variable: Status lapangan 1. 2. Lokasi lapangan 3. Kedalaman reservoir 4. Ketersediaan infrastruktur pendukung 5. 6. Kandungan CO₂ 7. Kandungan H₂S 8. Berat jenis minyak bumi 9. 10. Tahapan produksi Jenis reservoir Tingkat komponen dalam negeri Komponen progresif: 1. Harga minyak bumi 2. Harga gas bumi 3. Jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi Sumber: Tabel 8 Komponen Kontrak Gross Split Definisi Permen ESDM no 8/2017 Permen ESDM no 52 /2017 Bagi hasil awal (base split) Minyak bumi, bagian Negara: 57%; bagian Kontraktor: 43% Minyak bumi, bagian Negara: 57%; bagian Kontraktor: 43% Gas bumi, bagian Negara: 52%; bagian Kontraktor: 48% Komponen Variabel a. Status lapangan Lokasi lapangan b. c. Kedalaman reservoir d. Ketersedian infrastruktur pendukung Tidak ada perubahan
Laporan Kontekstual 2016 Pasal Definisi Permen ESDM no 8/2017 Permen ESDM no 52 /2017 e. f. Kanduangan H2S g. Berat jenis minyak bumi h. i. Jenis reservoirKandungan CO2 Tingkat komponen dalam negeri Tahapan produksi Pasal 6 Ayat (4) Komponen Progressive a. harga minyak bumi b. jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi a. harga minyak bumi b. harga gas bumi c. jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi Pasal 6 Ayat (4a) Komponen Progressive Terhadap jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf c, Menteri dapat menetapkan bonus produksi sebesar o (nol) Pasal 7 Komponen diskresi Diskresi menteri untuk menambah bagi hasil kepada kontraktor migas yang wilayah kerjanya tidak ekonomis dapat diberikan tambahan maksimal 5% sebaliknya jika melebihi keekonomian tertentu, meteri dapat menambah bagi hasil untuk negara maksimal 5%. Tambahan persentase sebesar maksimal 5% dihilangkan Sumber: PermenESDM No. 8/2017, PermenESDM No. 52/2017 Pendapatan pemerintah dalam bentuk kas sesuai dengan skema kontrak bagi hasil, selain pendapatan pajak adalah sebagai berikut: Signaturebonus, diatur berdasarkan status WK baru atau WK dikelola selanjutnya (terminasi). WK baru, besaran bonus berkisar 1 - 41 juta Dolar AS merujuk pada Permen ESDM No. 30/2017. Bonus ditentukan berdasarkan nilai tanda tangan yang tercantum dalam bonus pemberitahuan hasil lelang yang dikeluarkan Direktur Jenderal kepada pemenang lelang. WK dikelola selanjutnya (terminasi) secara umum besaran bonus yang berkisar 1-250 juta Dolar AS. Merujuk pada Permen ESDM No. 23/2018 dan Kepmen No. 1794 K/10/MEM/2018. Besaran bonus ditetapkan dengan formula: 25% x (NPV10%Kontraktor -BiayaInvestasiyang KerjaPasti) NPV10% adalah Net Present Value dari cash inflowdan cashoutflowdari kegiatan usaha hulu migas selama periode tertentu dengan discount rate10%.
Jasa informasi potensi lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi (Bid Document) merujuk pada Permen ESDM No.30/2017 Production bonus adalah sejumlah uang yang harus disetor kepada pemerintah jika suatu wilayah kerja minyak/gas bumi mencapai produksi tertentu atau mencapai produksi kumulatif tertentu yang jumlahnya ditentukan dalam kontrak bagi hasil Kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti eksplorasi Kebijakan PNBP dan Pajak Terkait Lainnya PMK 164/PMK.06/2014 - Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Sesuai dengan peraturan ini, kerja sama pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Menteri Keuangan selaku pengelola barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab menetapkan formula tarif sewa/besaran kontribusi penerimaan negara dari pemanfaatan BMN yang berada pada pengelola barang dalam rangka penyediaan memberi infrastruktur atas persetujuan permohonan formula sewa/besaran kontribusi tarif penerimaan negara dari pemanfaatan BMN yang berada pada pengguna barang dalam rangka penyediaan infrastruktur yang diajukan oleh pengguna barang. Sesuai pasal 10 Permen ini dinyatakan bahwa mitra pemanfaatan penyediaan infrastruktur memiliki kewenangan dan tanggung jawab membayar terkait pemanfaatan penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian. Pasal 19 Permen ini sewa BMN dalam rangka mengatur bahwa hasil yang penyediaan infrastruktur berupa uang sewa merupakan PNBP yang wajib disetorkan ke rekening kas umum negara. Sehingga sesuai pasal 24 Permen ini hasil KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas penerimaan negara yang merupakan PNBP yang wajib disetorkan ke rekening kas umum negara. serta BMN dalam rangka kontribusi BMN penerimaan dalam rangka negara PNBP tersebut disetorkan melalui kas negara dengan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang disingkat dengan nama SIMPONI. Sistem informasi ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran meliputi sistem perencanaan PNBP, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP. Berdasarkan ketentuan kewajiban pembayaran sewa dari kontraktor baru kepada pemerintah atas aset dari pengelolaan wilayah kerja lama yang digunakan oleh kontraktor baru dimana DJKN Kementerian Keuangan mengenakan sewa atas aset BMN tersebut yang memberikan tambahan PNBP Permen ini memberikan 31
32 dan menambah besaran cost recovery serta bagi hasil produksi migas pemerintah yang juga berelasi kepada penurunan DBH SDA migas ke daerah penghasil migas. Permen ESDM No. 30/2017 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Permen ini sesuai pasal 2 menyatakan bahwa pasal 2 jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi meliputi: a. Jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (BidDocument); Bonus tanda tangan (signaturebonus) yang menjadi kewajiban kontraktor; dan Kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti eksplorasi. b. c. Sementara tata cara pemungutan dan tarif sesuai Pasal 7 menyatakan bahwa: a. Jenis PNBP berupa jasa informasi potensi lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a wajib dibayar oleh calon peserta lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi sebelum memperoleh akses dokumen lelang (BidDocument). Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. b. (1) sesuai dengan 2.4.2 Kebijakan Fiskal Sektor Minerba Pendapatan pemerintah dari minerba seluruhnya diterima dalam bentuk kas. industri pertambangan Kebijakan Perpajakan pada Industri Pertambangan Tata cara pengenaan sesuai pasal 3 menyatakan bahwa: a. Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dikenakan atas pemanfaatan jasa informasi potensi lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi. Jenis PNBP berupa jasa informasi potensi lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap calon peserta lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi. b. Tabel 9 merangkum kebijakan PPh Badan, PBB dan PPN di industri pertambangan minerba Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Minerba Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa iuran dan pungutan yang wajib dibayarkan oleh pemegang IUP dan kontraktor KK dan PKP2B yang dijabarkan dalam Tabel 10. Tabel 9 Kebijakan Perpajakan di Sektor Pertambangan Minerba Jenis Pajak Keterangan Pajak Penghasilan Badan IUP Tarif pajak penghasilan adalah 25% dari penghasilan kena pajak Pengurangan sebesar 5% jika perusahaan terdaftar di bursa efek KK/PKP2B Tarif pajak penghasilan mengikuti tarif pajak yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak PBB Objek pajak PBB minerba adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan minerba. Termasuk dalam objek PBB adalah tubuh bumi dalam masa eksplorasi.Tata cara pengenaan PBB sektor pertambangan minerba diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-47/PJ/2015. PPN Produksi dari hasil pertambangan tidak dikenakan PPN. Jika material mentah diproses lebih lanjut maka dikenakan PPN sebesar 10%, tarif yang sama dengan industri lainnya. Pajak lainnya Mengikuti tarif berdasarkan peraturan perpajakan umum Sumber: berbagaisumber, diolah Tabel 10 Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Minerba Jenis Iuran dan Pungutan Wajib Perhitungan dan Tarif Dasar Peraturan Iuran Tetap [Luas Wilayah KP/KK/PKP2B (Ha) x Tarif (Rp/USD)] PP No.9/2012 Tarif Iuran Tetap Jenis IUP Unit Tarif IUP dan IUPK eksplorasi mineral logam dan batubara IUP dan IUPK operasi produksi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mineral bukan logam dan batuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mineral logam dan batubara Per ha/tahun Per ha/tahun Per ha/tahun Per ha/tahun USD 2,00 USD 4,00 USD 1,00 USD 2,00 Iuran eksploitasi/ produksi (royalti [Jumlah Produksi yang Terjual x Persentase Tarif (%) x Harga Jual (USD)] PP No.9/2012
Laporan Kontekstual 2016 Jenis Iuran dan Pungutan Wajib Perhitungan dan Tarif Dasar Peraturan Royalti Mineral untuk KK dan IUP Komoditas Satuan Royalti Nikel Timah Tembaga Bauksit Emas Biji Besi Perak Per Ton Per Ton Per Ton Per Ton Per Kilogram Konsentrat Per Kilogram 5% dari harga jual 3% dari harga jual 4% dari harga jual 3,75% dari harga jual 3,75% dari harga jual 3,75% dari harga jual 3,25% dari harga jual Royalti Batubara PKP2B dan IUP Open cut mining operation Kalori Satuan Royalti ≤ 5.100 > 5.100 - 6.100 > 6.100 Per Ton Per Ton Per Ton 3% dari harga jual 5% dari harga jual 7% dari harga jual Royalti Batubara PKP2B dan IUP Underground mining Kalori Satuan Royalti ≤ 5.100 > 5.100 - 6.100 > 6.100 Per Ton Per Ton Per Ton 2% dari harga jual 4% dari harga jual 6% dari harga jual Penjualan Hasil Tambang (PHT) •
Pungutan yang dikenakan pada pemegang PKP2B PHT dihitung berdasarkan formula Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5% dikurangi tarif royalty Tarif royalti antara 5%-7% tergantung kandungan kalori batubara Kontrak PKP2B Iuran Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Penggantian Nilai Tegakan. PP No. 12/2014 Permenhut No. P68/Menhut II/2014 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Untuk tambang terbuka, tarifnya adalah Rp3.500.000,00 per hektar dikalikan dengan luasan lahan dan dikalikan angka multiplier, tergantung spesifikasi peruntukan tertentu per bagian lahan tambang. Serta Rp1.750.000,00 per hektar untuk area penyangga tambang. IPPKH dibayarkan pada tahun pertama dan setelah tiga tahun penanaman saat reklamasi lahan. • Untuk tambang tertutup, tarifnya adalah Rp4.000.000,00 per hektar dikalikan dengan luasan lahan dan dikalikan angka multiplier, tergantung spesifikasi peruntukan tertentu per bagian lahan tambang. Serta Rp2.000.000,00 per hektar untuk area penyangga tambang. IPPKH dibayarkan pada tahun pertama dan setelah tiga tahun penanaman saat reklamasi lahan. Sumber: berbagaisumber PP No. 33/2014 Ditjen Minerba melakukan kebijakan - kebijakan berikut dalam rangka tata kelola PNBP sektor Minerba 1. Peningkatan kerjasama dengan (Pemda, KPK, BPKP, BPK, Kemendag, Kemenkeu). i. Audit Kewajiban PNBP SDA Minerba (Tim OPN- Instansi terkait BPKP dan BPK RI) ii. Kerjasama informasi data ekspor Mineral dan Batubara dengan Kemendag, Kemenhub dan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu 3. Pemberian sanksi berupa penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan kewajiban PNBP. 4. Penerapan Keputusan Menteri ESDM tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor Mineral dan Batubara (Kepmen 1823.K/30/MEM/2018), yang di dalamnya mengatur tentang tata cara perhitungan dan pelaporan PNBP. iii. Meminta Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsinya antara lain mengawasi pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP. 5. Meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib bayar dan sosialisasi penerapan sistem E-PNBP mineral dan batubara. 2. Penerapan Tata Cara Penyetoran Kewajiban PNBP dibayar di depan sebelum melakukan pengapalan. Pembayaran yang dilakukan selama ini adalah 1 bulan setelah pengapalan. 33
34 2.5 Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif Secara garis besar, terdapat dua kementerian yang terlibat dalam pengelolaan penerimaan negara di sektor industri ekstraktif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). KESDM mempunyai tugas dan fungsi perumusan kebijakan, bimbingan dan pembinaan teknis, dan pengawasan Kemenkeu mempunyai tugas dan fungsi perumusan kebijakan perpajakan dan kepabeanan serta cukai dan mengelola penerimaan negara yang berasal dari industri ekstraktif, berperan sebagai perwakilan pemerintah dalam hal penetapan kebijakan penanaman modal dan pembagian dividen untuk dan dari BUMN industri ekstraktif, serta manajemen alokasi penerimaan negara dari sumber daya alam ke daerah. pelaksanaan kebijakan. Pada sektor migas kegiatan hulu juga dikelola oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan kepada Menteri ESDM atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja, melaksanakan penandatangan kontrak kerjasama, pengawasan pelaksanaan kontrak kerjasama, mengkaji dan memberikan persetujuan untuk rencana pengembangan dan rencana kerja dan anggaran. dengan Ditjen Pemerintah Perimbangan Keuangan persentase pembagian bagi hasil dengan pemerintah pusat. Gambar 7 menggambarkan hubungan antara instansi yang terlibat dalam pengelolaan penerimaan negara di sektor migas. daerah berkoordinasi untuk alokasi Pada sektor minerba, pemerintah daerah provinsi memiliki wewenang dalam menetapkan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta menerbitkan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. juga berwenang Selain itu, pemerintah daerah provinsi untuk menerbitkan rakyat, menerbitkan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus yang komoditas tambangnya berasal dan pemurnian yang komoditas tambangnya berasal dari satu daerah provinsi yang sama, menerbitkan izin usaha jasa pertambangan izin pertambangan untuk pengolahan dan pemurnian Gambar 7 Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintahan di Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi keterangan terdaftar dan surat serta menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. juga Pemerintah Ditjen berkoordinasi untuk Perimbangan alokasi pembagian bagi hasil dengan pemerintah pusat. Gambar 8 menggambarkan hubungan antara instansi yang pengelolaan terlibat penerimaan sektor minerba. daerah dengan Keuangan persentase dalam negara di Sumber: SekretariatEITI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memiliki peranan dalam kaitannya dengan kegiatan industri ekstraktif yaitu mengeluarkan izin eksploitasi yang kawasan hutan serta memakai mengontrol dan mengatur penggunaan kawasan tersebut. Gambar 8 Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintahan di Sektor Pertambangan Minerba Pada sektor hilir migas terdapat Badan Pengatur Hilir Minyak dan yang Gas Bumi didirikan memastikan pasokan minyak dan gas bumi dan dalam memastikan operasi aman bagi penyulingan (refinery), penyimpanan, pengangkutan dan distribusi produk minyak dan gas juga bumi. atas bertanggung dan pengawasan transportasi bahan bakar minyak dan gas melalui jaringan pipa yang dioperasikan perusahaan oleh (badan usaha). (BPH Migas) untuk negeri cukup kegiatan BPH Migas jawab distribusi Rincian tugas masing-masing instansi di atas beserta dasar hukumnya dapat dilihat di Laporan EITI Tahun 2015. Sumber: SekretariatEITI
Laporan Kontekstual 2016 2.6 Perbaikan Tata Kelola Terkait Industri Ekstraktif terkait lelang wilayah izin usaha pertambangan di provinsi tersebut. 2.6.1 Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk untuk mempermudah proses perizinan dalam mendirikan suatu untuk mendekatkan dan usaha. PTSP bertujuan meningkatkan pelayanan serta kepada masyarakat memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan transparan, pelayanan yang cepat, mudah, murah, kepastian, dan terjangkau. Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 14/2015 dan Perpres No. 97/2014 pasal 4 tentang 23 Kementerian/Lembaga, pelayanan yang diberikan oleh BKPM meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non- perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. pendelegasian wewenang dari Sebagai respon atas keluarnya Perpres No. 97/2014, Kementerian ESDM mengeluarkan Permen ESDM No. 25/2015 tentang pelimpahan wewanang pemberian perizinan penanaman modal kepada Kepala BKPM. Meski ada beberapa kewenangan minerba yang ada di tingkat provinsi, pemerintah provinsi tetap melakukan satu koordinasi dengan pemerintah pusat, contohnya adalah salah Sejumlah regulasi dan deregulasi yang cukup intensif dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam periode kebijakan terkecuali 2015-2017, penyederhanaan dan kemudahan di bidang usaha migas dan telah memberikan kontribusi terhadap kenaikan peringkat EODB (EaseofDoingBusiness) Indonesia dimana pada tahun 2015 menempati peringkat 106, meningkat menjadi peringkat 91 pada tahun 2016 dan naik lagi pada tahun 2017 pada peringkat 72 dan turun sedikit ke peringkat 73 di tahun 2018. tidak dengan pertambangan minerba, paling tidak Perizinan di Sektor Minerba ESDM telah Di mengeluarkan untuk mengatur kembali tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan minerba. Dalam pelaksanaan permen ESDM ini, telah dikeluarkan Kepmen ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, serta penerbitan perizinan di bidang pertambangan minerba. sektor minerba, Permen Kementerian ESDM No.11/2018 Bentuk perizinan pada sektor minerba dapat dilihat pada Tabel 11. Tabel 11 Penyederhanaan Izin Sektor Minerba No. Perizinan Tahapan proses Waktu Keterangan 1 IUP/K Eksplorasi 1. Pemenang lelang WIUP mengajukan permohonan ke Menteri/gubernur sesuai dengan kewenangannya 2. Cheklist dan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan 3. Evaluasi dokumen administratif, teknis, lingkungan, finansial 4. Penerbitan Izin : 1 hari : 3 hari : 7 hari Total waktu : 11 hari 2. Cheklist dan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan 3. Evaluasi dokumen administratif, teknis, lingkungan, finansial 4. Penerbitan Izin : 1 hari : 3 hari : 7 hari Total waktu : 11 hari 2 IUP/K Operasi Produksi 1. Pemegang IUP/K Eksplorasi mengajukan permohonan ke Menteri/gubernur sesuai dengan kewenangannya 2. Cheklist dan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan 3. Evaluasi dokumen administratif, teknis, lingkungan, finansial 4. Penerbitan Izin Total waktu : 14 / 11*hari 2. Cheklist dan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan 3. Evaluasi dokumen administratif, teknis, lingkungan, finansial 4. Penerbitan Izin Total waktu : 14 / 11*hari khusus IUPK Jangka waktu: - Mineral logam, batubara, non logam jenis tertentu : 20 th + 2x10 th - non logam: 10 th + 2 x 5 th - batuan : 5 th + 2x5 th 3 IUP/K Pengolahan Pemurnian 1. Badan Usaha/perorangan mengajukan permohonan ke Menteri/gubernur sesuai dengan kewenangannya 2. Cheklist dan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan 3. Evaluasi dokumen administratif, teknis, lingkungan, finansial 4. Penerbitan Izin : 1 hari : 5 hari : 8 hari Total waktu : 14 hari Jangka waktu: 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun tiap kali per-panjangan 4 IUPK Pengangkutan Penjualan 1. Badan Usaha/perorangan mengajukan permohonan ke Menteri/gubernur sesuai dengan kewenangannya 2. Cheklist dan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan 3. Evaluasi dokumen administratif, teknis, lingkungan, finansial 4. Penerbitan Izin : 1 hari : 5 hari : 8 hari Total waktu : 14 hari Jangka waktu: 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun tiap kali per-panjangan 5 Izin usaha Jasa Pertambangan /IUJP) 1. Badan Usaha/perorangan mengajukan permohonan ke Menteri/gubernur sesuai dengan kewenangannya 2. Cheklist dan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan 3. Evaluasi dokumen administratif, teknis, lingkungan, finansial 4. Penerbitan Izin : 1 hari : 6 hari : 7 hari Total waktu : 14 hari Jangka waktu: 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun tiap kali per-panjangan Sumber: PermenESDM No. 34/2017 35
36 ini Ditjen Minerba sedang membangun aplikasi Saat jenis perizinan online minerba perizinan/non-perizinan (rekomendasi/persetujuan) sub sektor minerba yang prosesnya selama ini dilakukan di lingkungan Kementerian ESDM maupun di BKPM. Aplikasi perizinan online ini dibangun sebagai bentuk komitmen Ditjen Minerba dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel baik itu bagi internal maupun eksternal Ditjen Minerba. untuk semua Perizinan di Sektor Migas Di sektor migas, Kementerian ESDM telah mengeluarkan Permen ESDM No. 40/2017 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan usaha migas kepada kepala BKPM. Permen ini mengatur penyederhanaan perizinan dari 42 izin yang ada pada tahun 2016 menjadi 6 izin, yaitu terdiri dari 2 perizinan hulu migas dan 4 perizinan sektor hilir. 2.6.2 Pembenahan IUP Melalui Sertifikasi Clean and Clear Pembenahan IUP melalui sertifikasi Clean and Clear (CnC) sudah banyak dibahas pada Laporan EITI dua tahun terakhir. Penataan ulang IUP ini dalam rangka pembenahan kriteria berdasarkan Permen 43/2015, terutama sejak berlakunya UU No. 4/2009 dimana pemerintah daerah berwenang menerbitkan 43/2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan kriteria kepatuhan IUP, yaitu: 1) kriteria administrasi; 2) kriteria kewilayahan; 3) kriteria teknis; 4) kriteria lingkungan; 5) kriteria finansial. Permen ini juga memuat ketentuan untuk Gubernur melakukan prosedur evaluasi CnC dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri ESDM paling lambat 90 hari kalender sejak penandatanganan berita acara serah terima perizinan dari Bupati/Walikota. IUP yang tidak memenuhi izin pertambangan. Permen Bentuk penyederhanaan perizinan pada sektor migas dapat dilihat pada Tabel 12. Tabel 12 Penyederhanaan Izin Sektor Migas Perizinan yang ada di BKPM Tahun 2016 Penyederhanaan Tahun 2017 (Permen ESDM 29/2017) (Permen ESDM 23/2015) 42 perizinan di sektor migas, antara lain: Memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas Rekomendasi RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) Rekomendasi IMTA (Izin Mempergunakan Tenaga Asing) Rekomendasi Pembukaan atau Pembaharuan Kantor Perwakilan Usaha Migas Rekomendasi RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor)/masterlist Izin Survei Umum Izin Survei ke Luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi serta Coal Bed Methane (CBM) Persetujuan Pengiriman (Ekspor) Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi Izin survei umum Izin pemanfaatan data migas Izin pengolahan Izin penyimpanan Izin pengangkutan Izin niaga serta Coal Bed Methane(CBM) ke Luar Negeri Rekomendasi Penggunakan Wilayah Kerja untuk Kegiatan Lainnya Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua Izin Pemanfaatan Data Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas Persetujuan Evaluasi Bersama / Studi Bersama Konvensional, Gas Metana Batubara, dan Non Konvensional Dan lain-lain Sumber: PermenESDM 23/2015, danPermenESDM 29/2017 Dalam proses perizinan di sektor migas, telah digunakan sistem perizinan online. Online Single Submission(OSS) Setelah melakukan pemutakhiran database IUP, Ditjen Minerba akan melakukan blokir terhadap 2.509 IUP non CnC. Dalam rangka pemblokiran, Ditjen Minerba juga telah berkoordinasi dengan instansi seperti Kemenkumham, 5 terkait Pada pertengahan tahun 2018, Pemerintah meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) atau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk memproses izin berusaha. Namun sesuai dengan penjelasan atas pasal 85 PP No. 24/2018, perizinan berusaha pada sektor pertambangan, minyak dan gas bumi dilakukan di luar OSS oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan, minyak, dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, Ditjen Perdangan Luar Negeri dan tidak memberikan pelayanan terhadap perusahaan yang non CnC. Rincian IUP non CnC berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut: 5 Ditjen Minerba, Laporan Kinerja Tahun 2017, hal. 38
Laporan Kontekstual 2016 No 1 2 3 Tabel 13 Rincian IUP Non CNC Berdasarkan Provinsi Provinsi Bali - Nusatenggara Maluku Jawa Jumlah 47 61 573 pemilik Korporasi wajib mengumpulkan manfaat pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan atau perizinan usaha. Bagi perusahaan yang sudah mendapatkan izin atau dalam proses wajib mengikuti ketentuan prinsip mengenali satu tahun sejak pemilik manfaat paling lambat berlakunya Perpres ini (pasal 30). Pemilik manfaat adalah perseorangan yang sesuai dengan kriteria pemilik manfaat yangdapat dilihat pada tabel 6. informasi 4 5 6 7 8 Kalimantan Papua Sulawesi Sumatera Pusat Total 860 70 462 435 1 2.509 Pepres 13/2018 menyebutkan korporasi yang tidak menetapkan pemilik manfaat (pasal 3), tidak menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat tidak menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat (pasal 18), dan tidak menatausahakan dokumen terkait pemilik manfaat (pasal 22) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Panafsiran "sanksi menurut peraturan perundangan" masih bebas, dapat berdasarkan UU Pencucian Uang dan UU Pendanaan Terorisme atau UU terkait lainnya. (pasal 14), Sumber: Pertambangan-(IUP) Gambar 9 Timeline IUP nasional Catatan: *IUP bukan logam dan batuan tidak memerlukan status CnC (Permen 11/2018) **SK habis masa berlaku dihitung sampai dengan 31 Desember 2017 Sumber: DitjenMinerba Seiring dengan berakhirnya penataan IUP melalui sertifikasi CnC, berdasarkan Permen ESDM No. 11/2018 rekomendasi ekspor (timah murni dan batubara) tidak lagi diperlukan. Gambar 9 menggambarkan perkembangan terakhir jumlah perusahaan CnC dan Non CnC berdasarkan data Ditjen Minerba pada 1 Oktober 2018. 2.6.3 Transparansi Pengungkapan Beneficial Ownership- Penerapan Perpres 13/2018 Seringkali perusahaan secara teknis dijalani oleh pihak lain tetapi pemilik manfaat yang sesungguhnya tidak teridentifikasi karena struktur kepemilikan yang berlapis dan kompleks. Namun demikian, tetap diharuskan menetapkan pemilik manfaat tidak hanya dari lainnya dokumen hukum tetapi dari berbagai seperti lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan dana dalam rangka pembelian saham, pernyataan dari anggota direksi, anggota dewan komisaris dan seterusnya, dokumen lain yang menunjukkan perseorangan atau pihak dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas (pasal 11). korporasi informasi informasi lain Perpres untuk memberikan rincian informasi pemilik manfaat dan menunjuk pejabat atau pegawai untuk melaksanakan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat (pasal 14). ini mewajibkan setiap korporasi 37
38 Formulir pelaporan EITI tahun 2016 memasukkan formulir deklarasi pemilik manfaat. Informasi yang diminta sesuai dengan Perpres 13/2018, yaitu antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, nomor identitas, alamat tinggal, NPWP, alamat negara asal, hubungan pemilik manfaat dengan korporasi dan jumlah kepemilikan saham. Namun, di dalam prosesnya penanggung jawab dari perusahaan pelapor masih kesulitan dalam melaporkan pemilik manfaat, berikut beberapa alasan yang kami terima selama proses pelaporan: tempat
Proses untuk mendapatkan informasi pemilik manfaat diperlukan keahlian khusus dalam menentukan jenjang kepemilikan perusahaan Pihak yang berwenang di perusahaan tidak memiliki akses kepada dokumen perusahan induk Beberapa perusahaan kepemilikan sahamnya tidak ada yang mencapai 25%, dan pihak yang berwenang tidak dapat menentukan pemilik manfaat dengan menggunakan definisi yang kualitatif Oleh karena itu perusahaan pelapor sebagian besar hanya dapat melaporkan pemegang saham langsung dari perusahaan yang juga sebagian besar dimiliki oleh perusahaan bukan perseorangan. Sebagai catatan, selain menjadi negara anggota EITI, Indonesia juga menjadi negara anggota G-20 yang telah menyepakati pentingnya transparansi BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. Tak hanya itu, Indonesia juga harus memiliki peraturan domestik yang sesuai dengan Standar FATF (Financial ActTaskForce) untuk mencegah praktik pencucian uang. 2.6.4 Peraturan Skema Gross Split Sampai pertengahan tahun 2018, sudah ada 23 WK skema gross split. migas Perkembangan positif ini memberikan optimisme pada pemerintah bahwa konsep gross split sudah mulai diterima oleh investor terlebih setelah ada penjelasan aturan gross split melalui amandemen peraturan yang dilakukan oleh pemerintah. yang menggunakan Untuk mengatur masalah perpajakan dalam skema gross split, pemerintah mengeluarkan PP No. 53/2017 tentang aturan perpajakan untuk PSC GrossSplit. Berdasarkan PP ini, tidak ada pengenaan pajak dari tahapan eksplorasi hingga permulaan masa produksi. Adapun pengenaan indirect tax pada masa produksi dapat dikompensasi melalui splitadjustment jika keekonomian lapangannya menjadi buruk. Pelaksanaan transparansi BO di Indonesia merupakan kerja kolektif dari sejumlah kementerian dan lembaga. Hal juga didukung oleh komitmen Indonesia di keanggotaannya dalam sejumlah inisiatif global. ini Penghasilan neto untuk satu tahun pajak bagi kontraktor, dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya operasional. Kerugian pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan tahun pajak berikutnya berturut- turut sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. Tabel 14 Daftar Kontrak Gross Splitsampai dengan Agustus 2018 No Wilayah Kerja Operator Tgl ttd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Andaman I Andaman Ii Brantas Bula (2018) Citarum (2018) East Ganal East Kalimantan & Attaka East Seram Jambi Merang (2018) Kepala Burung (2018) Malacca Strait Merak Lampung North Sumatra Offshore (2018) Offshore North West Java Ogan Komering (2018) Pekawai Raja/Pendopo Salawati (2018) Sanga Sanga (2018) South East Jambi Southeast Sumatra (2018) MP (Andaman 1) Rsc Ltd. Premier Oil Andaman Ltd. Lapindo Brantas Inc. Kalrez Petroleum (Seram) Ltd. PT Cogen Nusantara Energi Eni East Ganal Ltd. PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur Balam Energy Pte. Ltd. PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang Petrogas (Basin) Ltd. Emp Malacca Strait S.A. PT Balmoral Gas PT Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore PT Pertamina Hulu Energi ONWJ (PHE ONWJ) PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering PT Saka Energi Sepinggan PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai Petrogas (Island) Ltd. PT Pertamina Hulu Sanga Sanga Repsol Exploracion South East Jambi B.V. PT Pertamina Hulu Energi Oses PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java PT Saka Energi Yamdena Barat 05/04/2018 05/04/2018 08/08/2018 11/07/2018 07/06/2018 17/07/2018 20/04/2018 17/07/2018 31/05/2018 11/07/2018 11/07/2018 07/06/2018 20/04/2018 18/01/2017 20/04/2018 14/05/2018 31/05/2018 11/07/2018 20/04/2018 17/07/2018 20/04/2018 22 Tuban (2018) 20/04/2018 23 West Yamdena 14/05/2018 Sumber: SKK Migas
Penghasilan neto akan dikenai pajak badan dan dividen yang sesuai dengan aturan pajak umum dimana saat ini besaran pajak badan adalah 25% dan pajak dividen adalah 15%. Pajak badan bersifat tidak tetap dan akan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan umum. Pada pasal 4, Penghasilan bruto terdiri dari yang sifatnya terkait (outside) dari kegiatan PSC. Penghasilan bruto yang terkait langsung dengan kegiatan PSC diantaranya bagian kontraktor atas lifting dikurangi dengan DMO serta over/under lifting, sedangkan yang di luar kegiatan PSC seperti: Uplift (20% final), transfer working interest PSC (5% untuk blok eksplorasi dan 7% untuk blok produksi), penjualan by product dari kegiatan hulu serta faktor lainnya yang menimbulkan nilai manfaat. langsung (direct) dan di luar Pada pasal 5, biaya operasional terdiri dari: 1. 2. 3. Biaya eksplorasi, terdiri dari pemboran eksplorasi, kegiatan geologicalandgeophysical Biaya development, biaya produksi pengolahan, utilitiesdan G&A serta depresiasi Biaya lainnya, seperti biaya transportasi hidrokarbon, biaya pengolahan LNG sampai titik transfer. Sama jika seperti PSC sebelumnya biaya pendanaan kontraktor dari pinjaman tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang pajak. eksploitasi yang meliputi pemboran langsung, biaya bunga Kalau dilihat dari karakteristik biaya di atas, terlihat bahwa jenis biaya ini masih sama dengan jenis biaya yang diatur dalam mekanisme cost recovery pada kontrak PSC sebelumnya. Salah satu yang membedakan antara PSC sebelumnya dan gross split ini pada perlakuan biaya yang dikeluarkan sebelum masa produksi harus dikapitalisasi dan diamortisasi yang dipercepat dengan metode satuan produksi sejak dimulai pada bulan produksi komersial. 2.6.5 Status Terkini Revisi UU Migas dan UU Minerba Sampai dengan tulisan ini dibuat, baik RUU migas maupun minerba masih belum selesai dibahas dan masih harus menempuh beberapa tahapan untuk dapat disetujui sebagai undang-undang. Perkembangan terakhir terkait dengan revisi UU migas adalah Badan Legislatif (Baleg) dan Komisi VII DPR yang merupakan telah pengusul 6 menyepakati RUU migas menjadi usul inisiatif DPR dan akan dibahas pada tingkat selanjutnya. komisi RUU migas Beberapa hal penting yang disepakati dalam RUU migas ini adalah pembentukan badan usaha khusus untuk migas yang akan berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN dan kuota impor minyak yang akan diatur oleh BPH Migas . Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR Republik Indonesia pasal 124 ayat 9, RUU yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR akan disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden akan menunjuk Menteri ESDM sebagai perwakilan untuk membahas RUU bersama dengan DPR. 7 8 Beberapa poin penting yang berpotensi mengalami perubahan dalam UU Migas, 6 Baleg dan Komisi VII Sepakati RUU Migas Menjadi Usul Inisitaif DPR, diakses dari portal resmi DPR pada tanggal 5 Oktober 2018 7 Baleg dan Komisi VII Sepakati RUU Migas Menjadi Usul Inisitaif DPR, diakses dari portal resmi DPR pada tanggal 5 Oktober 2018 8 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, diakses dari pada tanggal 5 Oktober 2018 Laporan Kontekstual 2016 39 sebagaimana telah dibahas dalam Laporan Kontekstual EITI 2015, adalah: a. b. Kepemilikan sumber daya alam tetap di pemerintah sampai dengan titik penyerahan Kegiatan usaha hulu dilaksanakan berdasarkan izin usaha hulu dari pemerintah; tangan c. Dibentuknya yang merupakan BUMN yang mendapatkan izin usaha hulu migas melalui kerja sama dengan pihak lain dan bertindak sebagai pengendali manajemen; Partisipasi Pertamina, yaitu: i. BUMN Khusus (BUMN-K) d. Pertamina mendapatkan izin usaha hulu migas secara mandiri. Badan usaha atau BUT lain harus melalui kontrak kerja sama dengan BUMN-K; Penawaran WK Pertamina mendapatkan prioritas pertama; iii. Untuk perpanjangan izin usaha WK ke-dua izin usaha WK diberikan kepada bersifat ii. berjenjang kalinya, Pertamina; dan e. Dibentuknya/penunjukkan Badan Usaha Penyangga i) Badan Usaha (aggregator) yang terdiri dari Penyangga Minyak Bumi dan BBM Nasional, ii) Badan Usaha Penyangga Gas Bumi Nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; Seluruh produksi migas dari Pertamina dan BUMN-K kepada Badan Usaha Penyangga wajib dijual dengan pengembangan lapangan; f. harga keekonomian g. Masa izin usaha dari pemerintah berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun; h. Masa eksplorasi adalah 10 tahun. RUU minerba telah lebih dahulu disetujui sebagai usul 9 inisiatif DPR , saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPR dengan Pemerintah. DPR mengusulkan perubahan UU Minerba, 0 diantaranya¹ : pada beberapa poin a. Jangka waktu 5 tahun untuk melakukan divestasi dihapus dan tidak terdapat keterangan jangka waktu divestasi. Draf usulan tersebut hanya menyebutkan bahwa pemegang izin yang tambangnya terintegrasi smelter dan PLTU dapat melakukan divestasi dalam jangka waktu 10 tahun sejak melakukan kegiatan penambangan; b. Hak perpanjangan izin operasi secara langsung selama 20 tahun kepada pemegang IUP dan IUPK OP yang membangun smelter atau PLTU sebagai insentif non-fiskal; Pemerintah Pusat memiliki wewenang dalam menentukan harga khusus untuk komoditas mineral dan batubara yang digunakan untuk kepentingan dalam negeri untuk mengendalikan produksi dan ekspor; KK, IUPK wajib untuk melakukan pengolahan dan pemurnian paling lama dua tahun setelah UU Minerba diundangkan; Pemegang izin yang sedang membangun smelter diizinkan untuk melakukan penjualan produk hasil pengolahan dan pemurnian dalam jumlah tertentu sejak UU Minerba tahun paling lama dua diundangkan dan wajib membayar bea keluar. c. wewenang disamping IUP dan d. e. 9 RUU Minerba Telah Disetujui, diakses dari disetujui pada tanggal 5 Oktober 2018 10 Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Tahun 2018
40 Pemerintah juga memberikan beberapa usulan atas RUU minerba inisiatif DPR. Usulan tersebut diantaranya adalah usulan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk mengakomodasi rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pengelolaan perencanaan dalam melakukan pertambangan untuk 11 menambahkan peraturan terkait pelabuhan khusus . dan minerba serta usulan 2.6.6 Perdebatan dan Perkembangan Peraturan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Laporan EITI tahun 2015 telah membahas ketentuan pengolahan dan pemurnian dalam negeri dalam rangka peningkatan ini diamanatkan UU Minerba dan kembali ditegaskan dalam PP No. 1/2017 yang mewajibkan IUP operasi produksi melakukan hasil penambangan di dalam negeri. Pemerintah juga masih memberikan toleransi/relaksasi atas sejumlah ketentuan yang kegiatan sebelumnya peningkatan nilai tambah mineral melalui Permen ESDM 5/2017 (mencabut Permen ESDM 1/2014 dan direvisi kembali dengan Permen ESDM 28/2017) dan 6/2017 (direvisi dengan Permen ESDM 35/2017). Relaksasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan fasilitas kepastian berusaha dan memberikan relaksasi pemurnian dapat menjual hasil pemurnian dengan kadar rendah, dan berkurangnya pemasukan negara dari sektor pertambangan mineral. nilai tambah mineral. Ketentuan pengolahan pemurnian dan ditetapkan terkait Sampai akhir 2017, Indonesia memiliki 24 smelter sudah dibangun dan dalam pengembangan yang terdiri dari 15 smelter nikel, 4 smelter besi, 2 smelter bauksit, 2 smelter 2 mangaan, dan merupakan Target pembangunan smelter dalam renstra untuk tahun 2016 adalah 9 smelter namun hanya dapat direalisasikan 2 smelter. Berikut kendala-kendala dalam pembangunan smelter menurut Ditjen Minerba: 1. Kesulitan dalam menemukan investor dalam kondisi tidak ada cash flow (tidak ada annual revenue). Pembangunan smelter membutuhkan waktu 2-5 tahun, yang dalam keberjalanannya tidak ada kas yang masuk. 1 daftar smelter pembanguan tembaga. Lampiran smelter. 2. Perbankan Indonesia belum cukup percaya terhadap industri fasilitas pengolahan dan pemurnian. 3. Belum optimalnya manfaat dari ditawarkan Pemerintah. 3. Belum optimalnya manfaat dari ditawarkan Pemerintah. 4. Belum tersedianya infrastruktur yang cukup untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, diantaranya sumber energi, listrik, akses jalan, pelabuhan dan lain sebagainya. Dalam rangka mendukung program hilirisasi produk mineral hasil pengolahan di dalam negeri, Menteri Keuangan menerbitkan PMK 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. PMK ini salah satunya mengatur tentang bea keluar barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam yang dalam penentuan tarif bea keluar dikaitkan dengan tahapan kemajuan fisik pembangunan smelter, yakni: untuk kemajuan fisik total pembangunan pembangunan dikenakan tarif 7,5%; fisik 30-50%, tarif 5%; fisik 50-75%, tarif 2,5%; dan fisik di atas 75%, tarif 0%. Sedangkan untuk tarif bea keluar barang ekspor produk mineral logam dengan kriteria tertentu (Nikel dengan kadar < 1,7% dan Washed Bauxite dengan kadar > 42%) dikenakan tarif 10%. Ketentuan dari PMK ini berlaku sampai dengan 11 Januari 2022. 13 dengan sampai 30% dari 11 Ibid 13 PMK 13/PMK.010/2017 mencabut PMK 140/PMK.010/2016 yang mencabut PMK 75/PMK.011/2012 (telah diubah sebanyak 4 kali: PMK 128/PMK.011/2013; PMK 6/PMK.011/2014; PMK 153/PMK.011/2014; dan PMK 136/PMK.010/2015). 2.6.7 Implementasi Peraturan Divestasi Saham Permen ESDM 43/2018 yang mengubah Permen 09/2017 tentang tata saham dan mekanisme penetapan harga saham divestasi pada kegiatan usaha pertambangan minerba mengatur bahwa divestasi saham 51% dapat dilakukan melalui penerbitan saham baru, pengalihan atau penjualan saham yang sudah ada, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepemilikan saham divestasi ditawarkan kepada peserta Indonesia secara berjenjang, dengan kewajiban urut (1) Pemerintah melalui Menteri dengan prioritas: tidak berminat, wajib mekanisme (2) Pemerintah provinsi dan menawarkan kepada lokasi wilayah pemerintah kegiatan usaha pertambangan berada, juga dengan negosiasi. Apabila pemerintah daerah mekanisme provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tidak berminat atau tidak memberikan jawaban tertulis, maka pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi wajib menawarkan divestasi saham kepada (3) lelang. Pemerintah BUMN dan BUMD tanpa melalui melalui menteri dalam menyatakan minat atas penawaran langsung mengikutsertakan divestasi pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMD secara bersama-sama. Selanjutnya BUMN atau BUMD tidak berminat maka perusahaan menawarkan kepada (4) Badan Usaha Swasta Nasional, jika lelang tidak terlaksana (Badan Usaha Swasta Nasional tidak berminat), maka PMA pemegang IUP OP dan IUPK OP dapat menawarkan saham divestasi melalui (5) bursa saham di Indonesia. cara divestasi jika negosiasi, kabupaten/kota dimana saham dapat daerah provinsi, pemerintah BUMN, dan/atau Permen baru ini mengubah ketentuan pasal 14 yang terkait dengan tata cara penetapan harga saham divestasi. Harga saham divestasi dari pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang ditawarkan dihitung peserta berdasarkan harga pasar yang wajar (fair market value) dengan tidak memperhitungkan cadangan mineral atau batubara kecuali yang dapat ditambang selama jangka waktu IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi. Untuk perhitungan harga pasar yang wajar, dapat menggunakan metode discountedcashflowatau melalui perbandingan data pasar (marketdatabenchmarking). kepada Indonesia Pada implementasinya kesepakatan divestasi saham PMA antara perusahaan tambang asing dan pemerintah Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Kasus divestasi Indonesia mendapatkan banyak saham PT Freeport sorotan dari masyarakat. Semula tidak ditemukan kesepakatan antara Pemerintah dan PT Freeport terutama mengenai metode penetapan harga saham divestasi. Pada akhirnya Pemerintah melalui PT Inalum sepakat untuk mengakuisisi saham PT Freeport sebesar 51%. HeadofAgreement (HoA) antara Inalum, Freeport McMoran dan Rio Tinto telah ditandatangani dengan nilai transaksi USD3,85 miliar. Basis perhitungan harga akuisisi 14 ini adalah cash flow potensi bisnis hingga 2041 . Terdapat kondisi kesepakatan HoA, antara lain berupa pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama 5 tahun, stabilitas penerimaan negara, Izin Usaha perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Pertambangan Khusus (IUPK), dampak lingkungan hidup, hingga perpajakan, masa operasi produksi maksimal 2x10 tahun sampai tahun 2041 sesuai ketentuan undang- undang. Besaran pajak penghasilan badan bagi perusahaan pertambangan minerba termasuk Freeport yang diturunkan menjadi 25% dari 35% yang selama ini merupakan tarif pajak Freeport. 14 Reuters. 2017. "Freeport at loggerheads with Indonesia over divestment". diakses pada tanggal 6 November 2017
Laporan Kontekstual 2016 2.6.8 Pengalihan Kontrak ke IUP Pasal 169 UU No. 4/2009 mengatur mekanisme pengalihan sistem kontrak menjadi sistem perizinan, (a) Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya yaitu: Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian; (b) Ketentuan-ketentuan dalam KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU 4/2009 diundangkan kecuali komponen- komponen penerimaan negara; dan (c) Pengecualian tersebut merupakan upaya peningkatan penerimaan negara. Beberapa ketentuan penting yang akan diatur di dalam RPP tersebut antara lain mengenai jangka waktu pengajuan permohonan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK yang dapat diajukan paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya PKP2B. Pemberian kesempatan bagi pemegang PKP2B untuk mengajukan lebih awal permohonan perpanjangan IUPK diharapkan dapat memberikan PKP2B menjadi untuk membuat kesempatan bagi pelaku perencanaan Adapun permohonan perpanjangan, menurut UU No. 4/2009 dapat diberikan 2x10 tahun, yang nantinya akan dilakukan melalui tahapan lelang. usaha investasi jangka panjang. Terdapat 6 isu strategis yang masih mengemuka dalam proses amandemen (renegosiasi) KK dan PKP2B, yang dijelaskan dalam Tabel 15, yaitu tentang: (1) Kelanjutan operasi pertambangan; (3) Kewajiban pengolahan dan pemurnian; dan (4) Kewajiban (6) Kewajiban divestasi; jasa penggunaan adanya pertambangan perubahan direksi juga menghambat pengalihan sistem kontrak kepada sistem IUP. (2) Penerimaan negara; Luas wilayah kerja, tenaga (5) kerja; barang Selain dan dalam negeri. itu Selain revisi PP No. 23 Tahun 2010, pemerintah juga sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur perlakuan perpajakan bagi perusahaan pertambangan batubara. Kerangka dari PP tersebut nantinya akan mengacu kepada PP No. 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan PNBP di bidang usaha Pertambangan Mineral. Dalam PP yang akan diterbitkan diharapkan negara diuntungkan atau penerimaan negara mengalami kenaikan Tabel 15 Isu Strategis dalam Renegoisasi Kontrak Industri Minerba Isu Srategis Keterangan Kelanjutan operasi pertambangan Kelanjutan operasi pertambangan diajukan 2 tahun sebelum berakhirnya kontrak, dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk jangka waktu 2x10 tahun. Penerimaan negara Semua ketentuan keuangan diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kewajiban pengolahan dan pemurnian Perusahaan berkewajiban untuk melakukan pemurnian di dalam negeri Kewajiban divestasi Divestasi 51% (hulu) Luas wilayah kerja Perusahaan wajib menyampaikan rencana kerja jangka panjang sampai dengan berakhirnya kontrak Kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri Pengutamaan dalam pemanfaatan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri Sumber: Lakin Ditjen Minerba Tahun 2017 Lihat Lampiran 3 untuk daftar KK dan PKP2B yang telah menandatangani amandemen dan beralih ke IUPK termasuk daftar KK yang belum menandatangani amandemen untuk status Januari 2018. 2.6.9 Rancangan Perubahan ke - 6 PP No. Oleh karena itu dalam skema penerapan tarif DHPB (Dana Hasil Produksi Batubara) diusulkan naik menjadi 15% dari posisi saat ini sebesar 13,5%. Selain itu, ada juga tambahan PNBP untuk pemerintah pusat dan daerah yang totalnya 10% dari laba bersih, dengan besaran 4% untuk pusat, dan 6% untuk daerah. 23/2010 dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perpajakan Batubara Pemerintah sedang menyusun rancangan perubahan keenam dari PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Revisi ke-6 ini ditujukan untuk memberikan kepastian usaha bagi pemegang Perjanjian Kuasa Pertambangan Batubara (PKP2B) khususnya generasi-1 yang masa berlakunya yang kemudian bentuk Izin Usaha pengusahaannya akan dikonversi menjadi Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai dengan amanat UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara. Sebagaimana diketahui, terdapat sekitar 7 perusahaan pemegang PKP2B generasi-1 yang masa berlakunya akan berakhir di rentang tahun 2019-2025. Oleh karena itu, RPP tersebut sangat diharapkan menjadi dasar hukum untuk kepastian usaha jangka panjang bagi pemegang IUPK eks-PKP2B generasi-1. akan berakhir, Secara umum, total pungutan pajak dan PNBP di RPP ini lebih rendah 8,5% dari aturan yang ada saat ini. Dengan cadangan batubara Indonesia yang tinggal sekitar 69 tahun lagi, penerimaan negara dari pertambangan batubara harus dioptimalkan. Apalagi, kinerja sektor ini berkontribusi besar dalam penerimaan PPh Badan yang bertumbuh 23,3% atau per Agustus 2018 mencapai Rp 154,6 triliun. Saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pajak dan PNBP batubara sedang dibahas (BKF), Kementerian oleh Badan Kebijakan Keuangan, dan Kementerian ESDM. Dalam usulan RPP tersebut, disebutkan bahwa pemegang kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) akan dikenai PPh Badan sebesar 25% dari sebelumnya 45%. Fiskal 41
42 2.6.10 Bahan Bakar Minyak Penyediaan dan Pendistribusian BBM Pada tanggal 24 Mei 2018, pemerintah mengeluarkan Perpres Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Peraturan ini merupakan revisi dari Perpres yang dikeluarkan sebelumnya (Perpres No.191 Tahun 2014). Dengan terbitnya Perpres baru ini, maka meskipun wilayah Jawa, Madura, dan Bali tidak termasuk dalam wilayah penugasan, namun tetap bisa mendapatkan alokasi premium yang berstatus penugasan asalkan disetujui oleh hasil rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan disetujui oleh Menteri terkait. No.43/2018 tentang Menindaklanjuti Perpres tersebut, pada tanggal 28 Mei 2018 telah dikeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di wilayah Jamali. Dalam Kepmen ini, Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) akan menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan alokasi volume penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM khusus penugasan. Dengan Perpres baru ini, premium dengan kadar oktan 88 wajib disalurkan ke termasuk wilayah Jawa, seluruh wilayah Indonesia, Madura, Bali (Jamali). Adapun alokasi untuk premium kadar oktan 88 tahun 2018 di tambah dari 7,5 juta kiloliter menjadi 11,8 juta kiloliter pada tahun 2018 untuk seluruh wilayah di Indonesia. Penetapan harga jual eceran BBM Saat ini mekanisme penetapan harga BBM dibagi menjadi dua, yaitu yang ditetapkan oleh pemerintah dan badan usaha (Pertamina). Pemerintah menetapkan jenis solar dan minyak tanah yang merupakan BBM bersubsidi, kemudian premium yang merupakan BBM bersubsidi serta Premium yang merupakan jenis BBM khusus penugasan (untuk wilayah di luar Jawa Bali). Sedangkan BBM umum seperti pertalite, pertamax series dan produk SPBU non-Pertamina, harganya ditetapkan badan usaha. Penetapan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), dilakukan setiap 3 bulan. Sesuai dengan Perpres No. 43/2018, pemerintah menetapkan dengan antaranya mempertimbangkan kemampuan situasi perekonomian, kemampuan daya beli masyarakat dan ekonomi riil serta daya beli masyarakat. harga jual berbagai eceran di atau aspek keuangan negara Terkait formulasi harga BBM, Kepmen ESDM Nomor 2846 K/12/MEM/2015 mengatur formula harga dasar untuk yang harganya ditetapkan pemerintah dan diberikan subsidi yaitu minyak solar dan minyak tanah. Sedangkan, untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tidak diberikan subsidi, bahkan diberikan biaya tambahan 2% dan didistribusikan di wilayah non Jawa, Madura, Bali (Jamali) yaitu premium RON 88. Adapun harga indeks pasar (HIP) diatur dengan Kepmen ESDM Nomor 2361/K/12/MEM/2017. Jenis BBM Tertentu (JBT) Komponen harga dasar BBM terdiri atas biaya perolehan, biaya penyimpanan dan distribusi serta margin. Biaya perolehan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan BBM, sedangkan biaya penyimpanan dan distribusi merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Permen ESDM Nomor 34 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dimana ayat-ayat pada pasal 4 berubah menjadi: 1. 2. Perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan oleh badan ditentukan usaha Pajak berdasarkan Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10% dari harga dasar. Besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sesuai dengan peraturan daerah provinsi setempat. dengan harga tertinggi harga dasar ditambah 3. Harga jual eceran jenis BBM umum ditetapkan oleh badan usaha dan wajib dilaporkan kepada Menteri ESDM. 4. Dihapus. 5. Dihapus. 6. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, disampaikan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi atas laporan tersebut. 8. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penerapan harga jual eceran jenis BBM umum yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri ESDM menetapkan harga jual eceran jenis BBM umum. Ketentuan cara penyampaian laporan dan pedoman evaluasi harga jual eceran jenis BBM umum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 9. lebih lanjut mengenai tata Pemberlakuan Satu Harga BBM Pemerintah mengeluarkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh wilayah Indonesia melalui Permen ESDM No. 36/2016. Kebijakan ini untuk mencapai akses energi yang berkeadilan dimana tidak ada lagi kesenjangan harga BBM yang signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya di Indonesia. Adapun latar belakang pemberlakuan kebijakan BBM lebih satu harga, antara lain: Harga BBM yang relatif terluar, mahal terdepan); lembaga penyalur BBM. khususnya di daerah 3T (terpencil, terbatasnya infrastruktur distribusi Pemberlakuan satu harga ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017. Adapun jenis BBM yang diatur dalam Permen ESDM tersebut terdiri atas:
Jenis BBM tertentu yang meliputi minyak solar 48 (GasOil) dan Minyak Tanah Jenis BBM khusus penugasan yang meliputi bensin minimum RON 88. Namun kendala ada penerapan kebijakan BBM satu harga, antara lain: demikian beberapa dalam Masih adanya wilayah yang belum memiliki lembaga
penyalur, khususnya di daerah 3T. Infrastruktur transportasi darat yang belum memadai untuk pengangkutan dan pendistribusian BBM, sehingga harus menggunakan mode transportasi laut atau udara. Hal ini sangat mempengaruhi harga jual BBM, khususnya di daerah 3T. Penetapan atau pendirian lembaga penyalur dinilai kurang ekonomis, mengingat volume BBM yang disalurkan relatif kecil, khususnya di daerah 3T.
Laporan Kontekstual 2016 Gambar 10 Peta Jalan BBM Satu Harga Sumber: harga, pemerintah Sesuai peta menargetkan pengoperasian 150 lembaga penyalur hingga 2019, masing-masing 54 titik pada 2017, 50 titik pada 2018, dan 46 titik pada 2019. Gambar 10 menggambarkan peta jalan BBM satu harga. jalan BBM satu 2.6.11 Pengenaan PPN terhadap Produk LNG Namun sejak dikabulkannya judicialreviewatas Peraturan Menteri Keuangan ini oleh Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 5 Tahun 2018, maka LNG adalah jenis barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dasar putusan ini adalah karena LNG bukan merupakan gas bumi yang langsung diambil dari sumbernya tetapi merupakan hasil pengolahan sesuai ketentuan UU No. 42/2009 tentang PPN dan PPNBM. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 252 /2012 pasal 1 ayat 2, LNG tidak termasuk barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan adanya putusan MA ini, maka produsen LNG akan mengenakan PPN pada penjualan produk LNG yang akan dibebankan kepada pembelinya. 43
44 03 PERIZINAN DAN KONTRAK Bab ini membahas proses perizinan dan kontrak di tipe-tipe pertambangan migas dan minerba. Berikut izin/kontrak dan tender pada tahun 2016. kontraktor akan menanggung semua biaya termasuk tahap risiko jika tidak ditemukan cadangan migas di eksplorasi (dryhole). 3.1 Sektor Pertambangan Migas 3.1.1 Jenis Kontrak yang Berlaku Sistem Kontrak Bagi Hasil (ProductionSharing Contract- PSC) Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 5, alur arus kas PSC dimulai dari GrossRevenue dikurangi dengan First Trance Petroleum (FTP), investment credit dan cost recovery, sisanya ("equitytobesplit") akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor sesuai dengan split bagi hasil dalam PSC. Saat ini, sebagian besar blok migas yang beroperasi di Indonesia masih menggunakan sistem kontrak bagi hasil ini. Hasil produksi akan dibagi secara in-kind antara Pemerintah Indonesia dan kontraktor sesuai dengan split yang ditetapkan dalam kontraknya. tahap eksplorasi sampai produksi, Sejak Adapun persentase bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor akan berbeda untuk tiap generasi kontrak sebagaimana yang dirangkum pada Tabel 13 Laporan EITI 2015.
Perjanjian Kerja Sama Operasi (Joint Operation Body- JOB) Jenis kontrak PSC lainnya dikenal dengan Joint Operation Body (JOB-PSC) dimana dalam kontrak ini Pertamina akan bekerja sama dengan kontraktor lain bersama. dengan membentuk Kepemilikan Pertamina dalam blok JOB ini minimal adalah sebesar 50%, dimana perwakilan Pertamina akan menjad GM blok tersebut. Kontrak JOB yang habis masa kontraknya akan dikembalikan kepada pemerintah, selanjutnya pemerintah akan menetapkan pengelola selanjutnya. badan operasi Laporan Kontekstual 2016 Sistem Kontrak Bagi Hasil dengan Skema Gross Split Konsep Skema Gross Split didasarkan pada pembagian bagi hasil dilakukan pada hasil produksi kotor (Gross konsep Production) penggantian biaya (Cost Recovery) yang terjadi pada skema PSC sebelumnya. Namun demikian ada beberapa prinsip yang tetap dipegang dalam skema GrossSplitini yaitu: sehingga menghilangkan
Kepemilikan sumber daya alam tetap berada di tangan negara sampai titik penyerahan hidrokarbon Pengendalian operasi kegiatan hulu migas masih dilakukan oleh SKK Migas. Semua modal dan risiko harus ditanggung oleh kontraktor. Pengaturan skema kontrak bagi hasil gross split merujuk pada peraturan antara lain Permen ESDM No. 8 Tahun 2017, Permen ESDM No. 52 Tahun 2017, dan PP No. 53 Tahun 2017. Lihat bagian 2.4.1 untuk keterangan lebih lanjut mengenai skema gross split. 3.1.2 Penetapan Wilayah Kerja (WK) Tidak terdapat perbedaan prosedur penetapan wilayah kerja migas sejak diterbitkannya Laporan EITI Tahun 2015 sampai dengan penerbitan laporan ini. WK yang diusulkan berasal dari wilayah terbuka, yaitu: Wilayah yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja • Bagian wilayah kerja yang disisihkan berdasarkan kontrak usul kontraktor/Menteri kerjasama disisihkan atau atas WK yang berakhir masa kontraknya Wilayah kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM dapat ditawarkan melalui penawaran lelang dan penawaran langsung yang dirangkum di Gambar 11. Gambar 11 Dua Jenis Penawaran Wilayah Kerja Migas Sebelum penetapan WK dari kedua jenis WK usulan, Ditjen Migas menyampaikan kepada Menteri ESDM mengenai usulan penetapan WK. Kemudian, Menteri dan Ditjen melakukan konsultasi kepada pemerintah daerah. Kemudian WK ditetapkan oleh Menteri ESDM. 45
46 Gambar 12 Alur Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Sumber: DirektoratPembinaanUsaha Hulu, KESDM 3.1.3 Prosedur Lelang Wilayah kerja Proses lelang WK dimulai dengan pengumuman lelang dan penerbitan dokumen lelang untuk masing-masing WK yang ditawarkan oleh Ditjen Migas. Perusahaan yang membeli dokumen lelang akan dicatat sebagai calon hendak Bagi peserta meneruskan proses lelang harus menyerahkan lelang. perusahaan yang dokumen partisipasi paling lambat 120 hari (bagi peserta (bagi peserta lelang penawaran lelang) atau 45 hari langsung) dari tanggal pengumuman lelang. Ditjen Migas dengan membentuk Tim Lelang (untuk WK lelang) atau Tim Penilai (untuk WK penawaran langsung). Peniliaian dilaksanakan berdasarkan penilaian teknis, keuangan, dan kinerja yang diterima oleh Tim Lelang/Tim Penilai. Gambar 13 menggambarkan alur singkat proses lelang. Gambar 13 Alur Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi 1. Pengumuman lelang WK melalui media cetak maupun elektronik atau media KESDM atau 2. Dokumen lelang paling sedikit memuat: i) tata cara lelang ii) informasi geologi dan potensi minyak dan gas bumi iii) perkiraan cadangan dan produksi iv) konsep kontrak kerja sama. Calon peserta lelang wajib membeli dokumen lelang di Ditjen Migas. Ditjen Migas telah meluncurkan e-lelang dimana dokumen lelang sudah dapat diakses secara elektronik. 3. Calon peserta lelang wajib membeli data geologi dan geofisik dari WK yang ditawarkan dari Ditjen Migas Data Management (MDM). Forum klarifikasi akan dilaksanakan oleh pemerintah kepada calon peserta yang membeli dokumen lelang untuk menjelaskan proses lelang. Peserta lelang harus menyerahkan dokumen partisipasi 120 hari (bagi peserta lelang) atau 45 hari (bagi peserta lelang penawaran langsung) dari tanggal pengumuman lelang. Tim lelang akan menilai peserta lelang berdasarkan penilaian teknis terhadap 3 tahun komitmen pasti, penilaian keuangan, dan kinerja perusahaan. Tabel 15 menjabarkan kriteria peniliaian lelang WK Migas. 3. Calon peserta lelang wajib membeli data geologi dan geofisik dari WK yang ditawarkan dari Ditjen Migas Data Management (MDM). Forum klarifikasi akan dilaksanakan oleh pemerintah kepada calon peserta yang membeli dokumen lelang untuk menjelaskan proses lelang. Peserta lelang harus menyerahkan dokumen partisipasi 120 hari (bagi peserta lelang) atau 45 hari (bagi peserta lelang penawaran langsung) dari tanggal pengumuman lelang. Tim lelang akan menilai peserta lelang berdasarkan penilaian teknis terhadap 3 tahun komitmen pasti, penilaian keuangan, dan kinerja perusahaan. Tabel 15 menjabarkan kriteria peniliaian lelang WK Migas. 4. 5. 7. Menteri ESDM akan menunjuk pemenang lelang berdasarkan rekomendasi dari Tim lelang. 8. SKK Migas dan kontraktor menandatangani kontrak kerjasama Sumber: DirektoratPembinaanUsaha Hulu, KESDM
Laporan Kontekstual 2016 Tabel 16 Kriteria Penilaian Lelang WK Migas Penilaian Teknis: a. b. komitmen survei seismik yang meliputi; komitmen jumlah pemboran sumur taruhan (new field wildcat well) dan rencana lokasinya; Penawaran teknis yang wajar dan dapat diimplementasikan akan menjadi pertimbangan. c. Penilaian kinerja: a. b. pengalaman di bidang perminyakan; dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Penilaian keuangan: a. b. besaran signature bonus; kemampuan membiayai rencana kerja komitmen pasti 3 tahun pertama masa eksplorasi; anggaran biaya komitmen pasti; laporan keuangan tahunan untuk tiga tahun terakhir dari peserta lelang yang telah diaudit oleh akuntan publik; laporan keuangan perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan publik. c. d. e. Syarat administrasi lainnya: a. b. c. d. Usulan rencana kerja untuk 6 tahun masa eksplorasi; e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. Formulir aplikasi yang telah diisi; Profil perusahaan peserta lelang; Laporan keuangan dalam 3 tahun terakhir; Surat pernyataan kesanggupan calon peserta lelang membayar bonus-bonus; Surat pernyataan adanya kesepakatan pembentukan konsorsium dan penunjukan operator; Surat pernyataan menerima dan sanggup melaksanakan kontrak kerja sama; Surat pernyataan dari perusahaan induk tentang entitas baru untuk menandatangani PSC; Salinan akta pendirian perusahaan; Surat dukungan dari perusahaan induk yang menyatakan dukungannya untuk melaksanakan komitmen; Asli surat jaminan penawaran; Surat pernyataan untuk tunduk pada hasil lelang; Resi pembelian dokumen lelang; Lisensi paket data; Surat pernyataan yang menyatakan kepatuhan peserta lelang terhadap hasil lelang. Sumber: DirektoratPembinaanUsaha Hulu, KESDM Lelang WK Secara Online lelang WK migas dilakukan secara Sejak tahun 2016, untuk online. Hal memudahkan proses pelelangan. Dengan sistem onlineini, semua pertanyaan untuk klarifikasi dilakukan secara online sehingga tidak ini diharapkan dapat ada proses menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak korupsi. ini dilakukan upaya sebagai dalam mengikuti investor tatap muka. Hal dapun prosedur lelang WK migas secara online dapat dilihat pada Gambar 14. 3.1.4 Penawaran WK pada Tahun 2016 Salah satu cara pemerintah untuk menaikkan cadangan selain mendorong kegiatan dan produksi migas eksplorasi dari yang ada, adalah dengan kontrak menambah jumlah kontrak kerja sama baru. Penawaran WK pada Tahun 2016 Pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia menawarkan WK melalui penawaran langsung (direct proposal) dan melalui Tender. Lihat Gambar 14 Prosedur Lelang WK Migas Secara Online Sumber: Untuk setiap pembelian dokumen lelang akan dikenakan biaya USD 5.000 untuk 1 blok. Yang ditawarkan melalui penawaran langsung (direct proposal) adalah: Seusai dengan Permen ESDM No. 30/2017, pembayaran atas dokumen lelang, signature bonus dan kewajiban finansial komitmen pasti eksplorasi, akan disetorkan melalui kas negara dengan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) Jenderal yang dikelola oleh Direktorat Anggaran Departemen Keuangan. atas tidak terpenuhinya • • • Ampuh • Ebuny • Onin • West Kaimana Bukit Barat Batu Gajah Dua Kasongan Sampit 47
48 Yang ditawarkan melalui tender reguler adalah: • • Oti • Suremana IManakarra Mamuju • SE Mandar • North Arguni • Kasuri II South CPP Dari seluruh WK yang ditawarkan, akhirnya hanya ada satu pemenang yakni WK Migas Oti. Namun karena terdapat perubahan skema kontrak GrossSplitmaka WK Migas Oti dilelang kembali, sehingga praktis tidak ada satupun perusahaan yang memenangkan tender WK migas tahun 2016. Tim Pelaksana menyarankan ini menyebutkan penyebab dari rendahnya minat investor lelang WK migas di tahun 2016. Salah satu mengikuti sebab rendahnya minat investor terhadap lelang WK Migas pada tahun 2016 adalah selain situasi harga minyak yang belum stabil pada waktu itu, juga karena sebagian investor masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan perubahan dari kontrak PSC ke kontrak GrossSplit . Lampiran 4 merangkum hasil lelang tahun 2016. agar Laporan 16 Seiring dengan dikeluarkan Permen ESDM No. 52/2017 sebagai revisi atas Permen ESDM No. 8/2017 terkait perubahan bagi hasil minyak dan gas bumi bagi K3S serta PP No. 53/2017 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Kontak Gross Split, minat investor mulai membaik. Terdapat 5 WK migas berhasil ditandatangani pada tahun 2018 dari 10 WK migas yang ditawarkan pada September 2017. 3.1.5 Aturan Satu Wilayah Kerja Satu Perusahaan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.SE- 75/1990, satu wilayah kerja migas adalah satu entitas badan usaha atau bentuk usaha tetap dan memiliki satu NPWP (prinsip "RingFencing"). Prinsip ini mengatur tata cara CostRecoveryyang menyebutkan bahwa biaya yang terjadi di satu wilayah kerja tidak dapat dibebankan ke dalam wilayah kerja lainnya guna meringankan pajak wilayah kerja lainnya. 3.1.6 Pengalihan Participating Interest (PI) Terkait dengan pengalihan PI pada suatu blok seperti yang dibahas sebelumnya pada Laporan EITI 2015, ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya: 1. 2. 3. 4. 5. Pengalihan PI harus melalui persetujuan Menteri ESDM yang berdasarkan pertimbangan SKK Migas. Kontraktor tidak dapat mengalihkan PI kepada pihak lain yang bukan afiliasinya selama 3 tahun pertama masa eksplorasi. Pembukaan data dalam rangka pengalihan PI kepada pihak lain, wajib mendapatkan izin dari Menteri ESDM melalui SKK Migas. Kontraktor diwajibkan untuk menawarkan 10% PI (dengan penggantian investasi setara dengan 10%) kepada BUMD sejak disetujuinya POD-1, dimana BUMD tidak dapat menjual PI sebagian atau seluruhnya selama 3 tahun sejak tanggal efektif keikutsertaan. Pajak penghasilan kontraktor dari pengalihan participating interest dikenakan pajak penghasilan bersifat finaldengan tarif : a. 5% dari Namun belum dapat dipastikan minat investor terhadap WK migas telah sepenuhnya pulih. Beberapa isu yang sempat muncul setelah keluarnya peraturan pajak gross split diantaranya (1) belum jelasnya implementasi aturan tambahan bagi hasil atas pajak tidak langsung yang dikenakan kepada kontraktor migas setelah dimulainya produksi. Terkait hal ini, pemerintah sudah memastikan tidak akan merevisi Permen yang ada untuk memasukkan klausul baru untuk tambahan split ini dan akan tetap mengacu pada pasal 31 PP No 53/2017 dimana kontraktor bisa mendapatkan tambahan bagi hasil terkait pajak tidak langsung, jika lapangannya tidak ekonomis. (2) pemberian kompensasi pajak (tax loss carry forward) selama 10 tahun tidak sesuai dengan UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 6 ayat 2 dimana tax losscarryforward dibatasi hingga 5 tahun. Namun demikian, pada pasal 31D UU No. 36/2008, disebutkan bahwa ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan migas, panas bumi, batu bara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan/atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, PP No. 53 tidak bertentangan dengan UU No. 36/2008. jumlah bruto untuk pengalihan participating interest selama masa eksplorasi atau b. 7% dari jumlah bruto untuk pengalihan participatinginterestselama masa eksploitasi. Namun demikian pajak penghasilan ini dapat dikecualikan untuk membagi risiko dalam masa eksplorasi dengan syarat sebagai berikut: a. Tidak mengalihkan seluruh Pariticipating Interestyang dimilikinya; b. ParticipatingInterest telah dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun; c. Di wilayah kerja telah dilakukan eksplorasi dan kontraktor telah mengeluarkan investasi untuk melaksanakan yang dimaksud; dan kegiatan eksplorasi d. Pengalihan Participating Interest tidak kontraktor memperoleh keuntungan. dimaksudkan oleh untuk Daftar pengalihan PI selama tahun 2016 yang disetujui dan dilaporkan oleh Ditjen Migas adalah sebagai berikut: Tabel 17 Daftar Pengalihan PI Selama Tahun 2016 No Nomor Surat Tanggal Wilayah Kerja Operator Komposisi Sebelum Pengalihan Interest Komposisi Sesudah Pengalihan Interest 1 SRT- 0014/SKKD3000 /2016/S0 12 Jan 16 North Arafura Mandiri Arafura Utara Limited BP North Arafura Limited 100% Mandiri Arafura Utara Limited 100% 2 575/13/DJM.E/2 016 14 Jan 16 Randugunting PT Pertamina Hulu Energi Randugunting PT Pertamina Hulu Energi Randugunting 40% PT Pertamina Hulu Energi Randugunting 70% PV Randugunting Co Ltd 30% PV Randugunting Co Ltd 30% 16 PWC. 2018. "Oil and Gas inIndonesia-Investment and Taxation Guide".
Laporan Kontekstual 2016 49 No Nomor Surat Tanggal Wilayah Kerja Operator Komposisi Sebelum Pengalihan Interest Komposisi Sesudah Pengalihan Interest PC Randugunting Ltd 30% 3 2273/13/DJM.E/ 2016 22 Feb 16 GMB Lematang PT Methanindo Energi Resources PT Medco CBM Lematang 55% PT Medco CBM Lematang 34% PT Methanindo Energi Resources 40% PT Methanindo Energi Resources 66% PT Saka Energi Indonesia 5% 4 2273/13/DJM.E/ 2016 22 Feb 16 GMB Lematang PT Methanindo Energi Resources PT Medco CBM Lematang 55% PT Medco CBM Lematang 34% PT Methanindo Energi Resources 40% PT Methanindo Energi Resources 66% 5 2273/13/DJM.E/ 2016 31 May 16 Wokam II PT Saka Energi Wokam Murphy Wokam Oil Company Ltd 100% PT Saka Energi Wokam 100% 6 6652/13/DJM.E/ 2016 31 May 16 GMB Sanga Sanga VICO CBM Ltd VICO CBM Ltd 7.5% VICO CBM Ltd 7.5% VIC CBM Limited 15,625% VIC CBM Limited 15,625% BP East Kalimantan CBM Limited 26,25% BP East Kalimantan CBM Limited 38,4375% ENI CBM Limited 26,25% ENI CBM Limited 38,4375% OPICOIL Energy 20% Japan CBM Limited 4,375% 7 11128/13/DJM.E /2016 22 Sep 16 Blok A Aceh PT Medco E&P Malaka PT Medco E&P Malaka 41,6667% PT Medco E&P Malaka 58,3334% KrisEnergy (Blok A Aceh) BV 41,6666% KrisEnergy (Blok A Aceh) BV 41,6666% Japex Blok A Ltd 16,6667% 8 15918/13/DJM.E /2016 30 Dec 16 Randugunting PHE Randugunting PHE Randugunting 70% PHE Randugunting 100% PV Randugunting Co Ltd 30% Sumber: DitjenMigas, Data EITI 2016 3.1.7 WK yang Kontraknya Berakhir Peraturan baru terkait pengelolaan wilayah kerja (WK) kerjasamanya migas dikeluarkan kementerian ESDM pada tanggal 20 April 2018. Permen ESDM No. 23/2018 mencabut Permen ESDM No. 15/2015. Pertimbangan dikeluarkannya Permen dan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak ini adalah untuk mempertahankan dan menjaga kelangsungan investasi pada WK minyak dan kontrak kerjasamanya. gas bumi yang akan berakhirnya Dalam menetapkan pengelolaan WK migas yang berakhir kontrak kerja samanya, ada 3 bentuk kontrak pengelolaan sesuai pasal 2, yaitu:
50 1. 2. 3. Perpanjangan kontrak kerja sama oleh kontraktor. Pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero). Pengelolaan secara bersama antara kontraktor dan PT Pertamina (Persero). Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Menteri ESDM dalam penetapan pengelolaan WK yang berakhir kontrak kerja samanya yaitu: Jika PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor Baru telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, dapat dilakukan penandatanganan sebelum berakhirnya kontrak kerja sama terdahulu dan berlaku efektif sejak tanggal berakhirnya kontrak kerja sama kegiatan terdahulu. persiapan alih operasi setelah mendapatkan persetujuan dari SKK Migas. kontrak sama kerja dapat Selanjutnya dilakukan Potensi cadangan migas dan/atau gas bumi di WK yang bersangkutan. Potensi atau kepastian pasar/kebutuhan. Kelayakan teknis dan ekonomis. Komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan minyak bumi dan/atau gas bumi dalam negeri. 5. Kinerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama. 6. Manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara. 1. 2. 3. 4. PT Pertamina atau pemenang lelang dapat melakukan pembiayaan atau kegiatan operasi yang diperlukan sebelum tanggal efektif kontrak kerja sama baru untuk menjaga tingkat produksi migas di WK tersebut. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melakukan persiapan alih dikembalikan operasi kontrak kerjasama baru. Jika PT Pertamina (Persero) atau tidak mengajukan permohonan kontraktor perpanjangan, Menteri menawarkan WK tersebut melalui lelang. dapat berdasarkan lainnya Untuk melakukan permohonan pengelolaan oleh kontraktor dan/atau PT Pertamina (Persero), Menteri ESDM dapat membentuk Tim Pengelolaan WK Migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya. Tim ini beranggotakan wakil dari unit di lingkungan Kementerian ESDM, serta badan atau instansi lain yang terkait apabila diperlukan. evaluasi terhadap Pasal 25 ayat (1) menyatakan, dalam hal kontrak kerjasama telah berakhir dan Menteri ESDM belum menetapkan pengelola WK tersebut, Menteri dapat menetapkan untuk melakukan pengelolaan sementara sampai dengan ditetapkannya kontraktor secara definitif pada WK dimaksud. kontraktor lama Sesuai dengan Pasal 18 pelaksanaan lelang WK dapat dilakukan sebelum kontrak kerja sama berakhir. Berikut kontrak-kontrak yang akan habis sampai dengan tahun 2024: Tabel 18 Daftar Kontrak PSC yang Akan Habis Masa Kontraknya Sampai Dengan Tahun 2024 No Wilayah Kerja Operator Kontrak Habis 1 Bula Kalrez Petroleum (Seram) Ltd. 31-Oct-19 2 Seram-Non Bula Block CITIC Seram Energy Ltd. 31-Oct-19 3 Pendopo & Raja Block JOB Pertamina - Golden Spike Energy Indonesia, Ltd. 5-Jul-19 4 Jambi-Merang Block JOB Pertamina - Talisman Jambi Merang 9-Feb-19 5 South Jambi B Block Conocophillips (South Jambi) Ltd. 25-Jan-20 6 Makassar Strait - Offshore Area A Chevron Makasar, Ltd. 25-Jan-20 7 Malacca Strait Emp Malacca Strait S.A 4-Aug-20 8 Brantas Lapindo Brantas Inc. 22-Apr-20 9 Salawati Block Job Pertamina-Petrochina Salawati Ltd. 22-Apr-20 10 Kepala Burung Blok Petrogas (Basin) Ltd. 14-Oct-20 11 Rokan Chevron Pacific Indonesia, Inc. 8-Aug-21 12 Bentu Segat EMP Bentu Ltd. 19-May-21 13 Selat Panjang Petroselat, Ltd. 5-Sep-21 14 Coastal Plains And Pekanbaru (Cpp) Block BOB Pertamina - Bumi Siak Pusako 8-Aug-22 15 Tarakan Block PT.Medco E&P Tarakan 13-Jan-22 16 Tungkal Montd'or Oil Tungkal Limited 25-Aug-22 17 Sengkang Block Energy Equity (Sengkang) Pty. Ltd. 23-Oct-22 18 Jabung Block Petrochina International Jabung Ltd. 26-Feb-23 19 Rimau Block PT. Medco E&P Rimau 22-Apr-23 20 Corridor Block Conocophillips (Grissik) Ltd. 19-Dec-23 Sumber: SKK Migas
Laporan Kontekstual 2016 51 3.2 Sektor Pertambangan Minerba 3.2.2 Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan 3.2.1 Perizinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba Penetapan Wilayah Pertambangan Lisensi pertambangan minerba berdasarkan UU No. Izin 4/2009 menganut sistem perizinan yang disebut Usaha Pertambangan (IUP) yang dapat diklasifikasikan berdasarkan wilayah pertambangan izin: 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di daerah WIUP, yang dibagi menjadi : a. b. IUP Eksplorasi IUP Operasi produksi Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Sebuah wilayah dapat ditetapkan sebagai WP jika memiliki kriteria adanya:
indikasi pembawa batubara; atau potensi sumber daya bahan tambang formasi batuan pembawa mineral atau 2. 3. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di daerah Wilayah (WPR) Rakyat Pertambangan dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di WIUP Khusus (WIUPK). WP sendiri terbagi menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Sedangkan WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Wewenang untuk memberikan IUP eksplorasi dan produksi berdasarkan UU No. 4/2009 diberikan kepada: Tabel 19 Wewenang Pemberian IUP Eksplorasi dan Produksi Berdasarkan UU No. 4/2009 dan UU No. 23/2014 Pemberi Izin IUP Eksplorasi IUP Operasi Produksi Area Pertambangan Area Pertambangan dan dampak lingkungan Menteri Terletak di lebih dari satu provinsi Terletak dan berimbas pada lebih dari satu provinsi Merupakan penanam modal asing Gubernur Terletak di beberapa kabupaten/kota tapi dalam satu provinsi Terletak di satu kabupaten/kota Terletak dan berimbas pada beberapa kabupaten/kota tapi dalam satu provinsi Terletak dan berimbas pada satu kabupaten/kota Sumber: UU No. 4/2009 dan UU No. 23/2014 Sedangkan IPR dikeluarkan oleh Gubernur dan IUPK dikeluarkan oleh Menteri ESDM. IUPK diberikan tanpa melihat letak geografis area pertambangan terkait. Pemerintah provinsi berwenang menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di areal tambang yang ada di wilayahnya, sedangkan daerah tambang lintas provinsi serta keterkaitan dengan penanaman modal asing menjadi oleh pusat Kementerian ESDM. kewenangan yang diwakili Dengan adanya sistem perizinan seperti yang dijelaskan di atas, maka Kontrak Karya dan PKP2B yang merupakan perangkat kontrak dari produk UU Minerba sebelumnya masih berlaku jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Demikian juga dengan Kontrak Karya dan PKP2B yang ditandatangani sebelum diberlakukan PP No. 23/2010 (sebagai peraturan pelaksana UU No. 4/2009) dinyatakan jangka waktunya berakhir. sampai tetap berlaku sampai Kontrak Karya dan PKP2B yang belum memperoleh dapat perpanjangan diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang (Pasal 112 PP No. 23/2010). pertama dan/atau kedua
52 Gambar 15 Jenis Wilayah Pertambangan Wilayah Pertambangan (WP) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Wilayah Pencadangan Negara (WPN) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) IzinPertambangan Rakyat (IPR) Wilayah Pencadangan Negara (WUP) Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Sumber: WartaMinerba, EdisiXV April2013 Untuk menetapkan suatu WP, pemerintah pusat (dibantu oleh kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan. Dalam melakukan dapat tersebut, memberikan penugasan kepada lembaga riset negara atau lembaga riset daerah. Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga riset asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri ESDM. pemerintah daerah) melakukan kegiatan pemerintah Penetapan alokasi WIUP dilakukan berdasarkan beberapa kriteria antara lain: • • Daya dukung lindungan lingkungan; • Optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan Tingkat kepadatan penduduk. Letak geografis; Kaidah konservasi;
Rencana WP ditetapkan oleh Menteri ESDM menjadi WP setelah pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, berdasarkan data yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dan dilaporkan secara tertulis kepada DPR. Sebagian dalam penetapan alokasi WP juga dapat dilimpahkan kepada pemerintah provinsi. Penetapan alokasi WP diatur dalam PP No. 22/2010. kewenangan pemerintah pusat 3.2.3 Penetapan Wilayah Pertambangan dan IUP Menteri berdasarkan pengganti investasi berdasarkan ketersediaan: ESDM menetapkan dasar data/atau harga kompensasi harga a. Sebaran formasi batuan pembawa mineral dan batubara; b. Data indikasi mineral logam dan batubara; c. Data potensi mineral logam dan batubara; d. Data cadangan mineral logam dan batubara; e. Sarana dan prasarana pendukung. lelang biaya logam Tahun 2016 Pada tahun 2016 terdapat usulan rekomendasi WIUP batubara dan mineral masing-masing 10 usulan, namun tidak ada penetapan wilayah pertambangan dan IUP pada tahun 2016. 3.2.4 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Penerimaan kompensasi tersebut akan dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal pemberian izin secara prioritas untuk WIUPK kepada BUMN dan BUMD yang berminat oleh Menteri ESDM, kompensasi tersebut harus dibayar paling lambat 30 hari sejak ditetapkan sebagai penerima WIUPK. Lima hari setelah penetapan, BUMN/BUMD wajib mengajukan permohonan IUPK eksplorasi. Penetapan alokasi WIUP mineral logam dan batubara pada satu WP ditentukan oleh pemerintah daerah dan ditetapkan oleh Menteri ESDM. Pemerintah daerah sebelum penentuan WIUP wajib mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka. Dalam hal WIUP mineral logam dan batubara berada dalam kawasan hutan, maka penetapan WIUP dan WIUPK mineral logam dan batubara dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan. 3.2.5 Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Tata cara lelang WIUP diatur dalam Permen ESDM No. 11/2018 yang kemudian diubah dengan Permen ESDM No. 22/2018 dan PP No. 23/2010. Gambar 16 Alur Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pemerintah Daerah Menteri ESDM Menteri Kehutanan Penentuan WIUP Pengumuman WIUP Penetapan WIUP Penggunaan kawasan hutan Sumber: PP No. 22/2010
Laporan Kontekstual 2016 Rencana pelelangan terlebih dahulu harus diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan lelang. Pengumuman rencana lelang WIUPK dilaksanakan oleh Menteri ESDM, sedangkan lelang WIUP dapat dilakukan oleh Menteri atau Gubernur tergantung lokasi WIUP: b. Memiliki minimal 1 orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman minimal 3 tahun; c. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 tahun eksplorasi. Menteri ESDM apabila WIUP berada di lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai. 3. Persyaratan keuangan, antara lain : a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP); Gubernur apabila WIUP berada pada satu provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil dari garis pantai. Sebagai persiapan pelaksanaan lelang maka Menteri ESDM atau Gubernur akan membentuk panitia lelang yang harus memiliki kompetensi di bidang teknik pertambangan, pertambangan, keuangan di bidang pertambangan dan memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di kementerian yang menangani sektor pertambangan. hukum di bidang b. Penempatan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah dari nilai kompensasi data sebesar 10% informasi atau dari total pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; c. Pernyataan bersedia membayar nilai jaminan kesungguhan lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang. Gambar 17 Alur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Minerba Pengumuman Rencana lelang 1 1. Menteri atau Gubernur mengumumkan rencana lelang paling lambat 1 bulan: a. b. Paling sedikit di satu media cetak lokal dan/atau media cetak nasional Laman website resmi /kantor kementerian urusan minerba/pemerintah daerah provinsi. Pengumuman Prakualifikasi 2 2. Setelah 3 bulan pengumuman prakualifikasi dilakukan, dokumen prakualifikasi harus diterima paling lambat 30 hari sejak pengumuman prakualifikasi. Evaluasidokumen Prakualifikasi 3 3. Panitia lelang menetapkan peserta lelang berdasarkan evaluasi kelengkapan persyaratan administrasi, teknis dan finansial serta evaluasi teknis sesuai dengan standar mininum penilaian panitia lelang. Apabila jumlah peserta prakualifikasi hanya satu, panitia harus mengumumkan proses prakualifikasi ulang paling lambat 5 hari sejak batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi. Proses Kualifikasi 4 4. Proses kualifikasi dimulai dengan pengambilan dokumen lelang oleh peserta yang lolos prakualifikasi paling lambat 7 hari sejak tanggal pengumuman pengambilan dokumen lelang. Kemudian panitia lelang menjelaskan proses lelang dan kondisi potensi WIUP. Penyampaian penawaran harga 5 5. Peserta lelang diberikan waktu 5 hari sejak berita acara penjelasan lelang ditandatangani atau setelah kunjungan lapangan. Evaluasi 6 6. Panitia lelang menetapkan peringkat calon pemenang berdasarkan bobot prakualifikasi (40%) dan penawaran harga (60%). Panitia lelang melaporkan hasil penetapan peringkat calon pemenang kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya. Penetapan Pemenang lelang 7 7. Menteri atau Gubernur menetapkan pemenang lelang paling lama 5 hari sejak laporan peringkat hasil pemenang lelang diterima. Sumber: DitjenMinerba, KESDM Syarat utama yang harus dipenuhi peserta lelang yang akan mengikuti proses lelang WIUP adalah: 3.2.6 Tender WIUP dan Penerbitan IUP tahun 2016 1. Persyaratan administratif, antara lain: a. Pengisian formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; Tidak ada penerbitan IUP baru pada tahun 2016 dikarenakan pemerintah baru menetapkan wilayah pertambangan baru pada tahun 2017. b. Pencantuman profil badan usaha beserta akta pendirian masing-masing; 3.2.7 Aturan Satu IUP Satu Perusahaan 2. c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan teknis, antara lain: a. Pengalaman bidang perusahaan pertambangan mineral atau batubara minimal 3 tahun, dan bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan; di Satu perusahaan swasta hanya dapat memiliki satu IUP dan hanya perusahaan yang terdaftar di bursa efek dan perusahaan yang mendapat WIUP untuk non-metal dan/atau batuan yang dapat memiliki lebih dari satu IUP. 53
54 04 KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA Sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya energi dan mineral yang berlimpah, kontribusi industri ekstraktif memegang peranan penting pada perekonomian Indonesia. Meski saat ini peranannya mulai tergeser oleh industri lainnya, ini masih diandalkan oleh namun pemerintah dikarenakan masih banyak potensi sumber daya energi dan mineral yang belum tereksplorasi terutama di kawasan timur Indonesia. kontribusi industri Indonesia saat ini menempati posisi ke-9 dengan sekitar 2,2% dari total cadangan global batubara terbukti . 18 Indonesia dalam pertambangan mineral dunia. Berdasarkan laporan statistik U.S Geological Survey tahun 2017, cadangan dan produksi timah Indonesia meduduki peringkat ke-dua setelah Cina. Cadangan emas Indonesia berkontribusi sebesar 5% dari cadangan global atau menduduki peringkat ke-5 tertinggi. juga mempunyai peranan penting Indonesia memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 3,3 MMSTB/miliar barel dan cadangan gas terbukti sebesar 101 TSCF/triliun standardcubicfeettercatat pada 1 Januari 2016. Peringkat cadangan dan produksi minyak bumi Indonesia tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan negara-negara produsen minyak bumi lainnya. Cadangan dan produksi minyak bumi Indonesia merupakan 0,2% dan 1% dari total cadangan dan produksi minyak bumi dunia. Sedangkan Indonesia adalah 1,5% cadangan gas cadangan gas bumi bumi dunia dan produsen gas bumi terbanyak ke-12 dibandingkan dengan negara-negara lainnya atau merupakan 17 2% total produksi gas bumi dunia . Indonesia adalah salah satu produsen batubara ke-5 tertinggi di dunia, 6% produksi batubara dunia berasal dari Indonesia. Untuk cadangan batubara, 4.1 Sebaran dan Potensi Industri Ekstraktif di Indonesia 4.1.1 Sektor Migas Prospek sumber daya migas Indonesia masih cukup besar dan sebaran terbesar berada berada di wilayah Sumatera, Natuna, Papua dan Jawa. Prospek sumber daya minyak bumi Indonesia terkonsentrasi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 50% kemudian disusul oleh pulau Jawa sebesar 35% dari cadangan minyak bumi nasional. Sedangkan cadangan gas bumi terbesar terdapat di Natuna sebesar 35% dari cadangan nasional dan selebihnya tersebar di wilayah Indonesia timur seperti Papua 13% kemudian disusul oleh Maluku dengan komposisi kontribusi 12% dari total prospek sumber daya gas bumi Indonesia. 17 Peringkat cadangan dan produksi berdasarkan BP Statistic Review tahun 18 Idem 2017
Laporan Kontekstual 2016 Gambar 18 Sebaran Cadangan Migas Indonesia NAD 7,56 111,86 Sumatera Utara Sumatera Tengah Natuna 0,8 184 ,64 303,91 49,87 7,52 2.331,49 Kalimantan 526,22 14,75 Cadangan (MMSTB) Papua Sumatera Selatan 12,92 1.092,85 2,6 45,43 Sulawesi 100,25 10,33 16,73 19,03 Jawa Barat 1.324,61 6,2 3 1.219,52 6,04 Maluku Jawa Timur Cadangan minyak bumi Terbukti (Proven) = 3.306,9 MMSTB Potensial = 3.944,2 MMSTB TOTAL = 7.251,1 MMSTB Cadangan gas bumi Terbukti (Proven) = 101,2 TSCF = 42,8 TSCF Potensial TOTAL = 144,1 TSCF Sumber: StatistikMinyakdan Gas Bumi, DirektoratJenderalMinyakdan Gas Bumi2016, KESDM Gambar 19 Sebaran Cadangan Batubara di Indonesia Aceh Cadangan (juta ton) 417 Riau 609 944 Kalimantan Utara Sumatera Barat Bengkulu 198 79 Jambi 666 11.067 12 Kalimantan Tengah 2.001 7.195 Kalimantan Timur Sumatera Selatan 5.270 Kalimantan Selatan 0,12 Sulawesi Selatan Lampung Total cadangan terkira = 11.484,76 juta ton Total cadangan terbukti = 16.972,53 juta ton = 28.457,29 juta ton Total cadangan Sumber: DitjenMinerba, diolah 4.1.2 Sektor Pertambangan Batubara 4.2 Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Cadangan batubara Indonesia pada akhir tahun 2016 mencapai sebesar 28,5 miliar ton. Sebaran cadangan batubara terkonsentrasi di 3 daerah yaitu Sumatera Selatan (39%), Kalimantan Timur (25%), dan Kalimantan Selatan (19%). 4.1.3 Sektor Pertambangan Mineral Papua memiliki cadangan emas primer, tembaga dan perak hampir 80% dari total cadangan nasional. Hampir seluruh cadangan timah berada di Bangka Belitung. Pulau Kalimantan menyimpan banyak cadangan besi dan 19 bauksit di Kalimantan Barat. Indonesia Grafik 1 menggambarkan secara garis besar kontribusi sektor pertambangan Indonesia terhadap PDB nasional atas dasar harga berlaku. Sejak tahun 2012 hingga 2016 persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB nasional terus menurun dari 12% di tahun 2012 menjadi 7% di tahun 2016. Kontribusi PDB sektor pertambangan pada tahun 2016 menurun sekitar 1% dibandingkan dengan tahun 2015. Pengaruh pemulihan harga komoditas non-migas di tahun 2016 secara tidak langsung mempengaruhi kenaikan produksi sektor tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan harga minyak masih belum pulih pada tahun 2016. ini di Peta sebaran sumber daya dan cadangan berdasarkan daerah di p%202016.pdf Dan 02%20Bidang%20Mineral%20- df dan komoditas dapat diakses 19 Berdasarkan data pada Badan Geologi di laman 55
56 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tabel 20 Total Cadangan Mineral Logam Utama di Indonesia per Tahun 2016 Terkira Terbukti Total Cadangan (Ton) Komoditi Bijih Logam Bijih Logam Bijih Logam Emas Primer 281,19
2.626,66
2.907,85
Bauksit 1.045,78 482,26 236,71 100,35 1.282,49 582,61 Nikel 2.917,04 44,29 238,64 4,28 3.155,68 48,57 Tembaga 325,28 1,75 2.750,98 26,17 3.076,26 27,92 Besi Primer 852,46 97,56 45,85 91,20 898,31 188,76 Pasir Besi 829,14 361,46 67,87 6,61 897,01 368,07 Mangan 84,56 40,93 2,67 2,20 87,23 43,13 Seng 14,59 1,50 5,28 0,78 19,87 2,28 Timah 1.035,02 0,68 826,27 0,22 1.861,29 0,90 Perak 265,92 1,11 2.564,81 0,58 2.830,73 1,69 Sumber: LakipKESDM 2016 Grafik 1 Kontribusi PDB Pertambangan Terhadap Total PDB (Pada Harga Berlaku) Nasional 12% 11% 10% n u i l i r T , n a g n a b m a t r e p r o t k e s i r a d B D P h a p u R i 7% 972 5% 586 387 7% 1.026 4% 625 401 1.039 5% 5% 530 510 8% 882 4% 3% 497 385 7% 891 4% 3% 526 365 a d a p n a g n a b m a t r e P r o t k e S i r a d i s u b i r t n o K B D P l a o t i r a d % , B D P 2012 2013 2014 2015 2016 Total Pertambangan 972 1.026 1.039 882 891 Pertambangan umum 586 625 530 497 526 Pertambangan minyak dan gas bumi 387 401 510 385 365 % Petambangan minyak dan gas bumi 5% 4% 5% 3% 3% % Pertambangan umum 7% 7% 5% 4% 4% % Total Pertambangan 12% 11% 10% 8% 7% Total PDB nasional, Triliun Rp 8.231 9.087 10.570 11.526 12.407 Sumber: BPS (PDB gas bumi(migas) dan pertambangantanpamigas)
Laporan Kontekstual 2016 57 PDB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha BPS dapat dilihat di laman 4.3.1 Sektor Minyak Bumi Volume Produksi dan Lifting Nasional Grafik 3 menunjukkan peningkatan produksi minyak bumi sebesar 6% di tahun 2016 setelah mengalami penurunan produksi selama kurun waktu 2013-2015. 4.3 Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba Grafik 2 Penerimaan Negera dari Industri Ekstraktif , f i t k a r t s k E i r t s u d n I i r a d a r a g e N n a a m i r e n e P h a p u R n u i i l i r T 31% 25% 6% 51.0 24.0 103.3 232.0 28% 24% 5% 37.0 28.4 109.7 230.6 28% 23% 5% 34.5 35.5 108.0 249.5 15% 11% 4% 32.9 29.6 75.4 94.6 10% 7% 3% 24.9 27.2 51.4 55.9 l a o T t s a a t f i t k a r t s k E i r t s u d n I i s u b i r t n o K ) % ( a r a g e N n a a m i r e n e P 2012 2013 2014 2015 2016 Migas - PNBP Kontribusi Pendapatan Ekstraktif % Migas - Pajak Kontribusi Pendapatan Migas % Minerba - PNBP Kontribusi Pendapatan Minerba % Minerba - Pajak Sumber: LKPP, LaporanTahunanDJP Grafik 2 menggambarkan kontribusi industri ekstraktif terhadap penerimaan negara pada kurun waktu 2012- luar pendapatan dividen dari BUMN industri 2016, di ekstraktif. Kontribusi pendapatan dari industri ekstraktif terhadap penerimaan negara cenderung menurun dari tahun ke tahun. Secara nominal, pada tahun 2016 jumlah pendapatan dari industri ekstraktif menurun sebesar 31% menjadi 159 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yang sebesar 232 triliun rupiah. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2012-2016, pendapatan dari industri ekstraktif di tahun 2016 menurun sebesar 61% dari tahun 2012. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh menurunnya komoditas pertambangan. harga minyak dan Peningkatan produksi di tahun ini 2016 sebagian besar merupakan kontribusi Banyu Urip yang beroperasi secara penuh . Sementara itu, meskipun terjadi penurunan ICP di tahun 2016 rata-rata sebesar 17% dibandingkan tahun seiring dengan peningkatan produksi, lifting 2015, minyak bumi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Seperti yang ditunjukkan oleh grafik 4, lifting minyak bumi nasional meningkat sebesar 6,8% dari tahun sebelumnya. 20 Grafik 4 Lifting Minyak Bumi 2012-2016 112 105 96 Grafik 3 Produksi Minyak Bumi 2012-2016 d p o b M 48 40 , i m u b k a y n m i 859 825 790 776 829 i s k u d o r P 860 824 789 786 831 2012 2013 2014 Liftingminyak bumi, Mbopd Rata-rata ICP, US$/bbl 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: LaporanTahunanSKK Migas 2012-2016 Sumber: LaporanTahunanSKK Migas 2012-2016 20 Laporan Tahunan SKK Migas 2016
58 Volume Produksi, Volume Liftingdan Nilai Lifting Minyak Bumi berdasarkan Wilayah Kerja Utama yang dikelola oleh PT Pertamina EP dengan produksi dan liftingsebesar masing-masing 31 juta barel dan 30 juta barel pada tahun 2016 yang merupakan 10% dari total produksi dan liftingminyak bumi nasional. Grafik 5 menggambarkan 15 wilayah kerja utama yang menyumbang sekitar 92% produksi dan lifting minyak bumi nasional. Pada tahun 2016, Blok Rokan yang dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia merupakan penyumbang terbesar produksi minyak bumi di Indonesia dengan produksi dan lifting sebesar 92 juta barel yang merupakan 30% dari total produksi dan lifting minyak bumi pada tahun 2016. Posisi kedua penyumbang produksi dan liftingminyak bumi terbesar dipegang oleh Blok Cepu yang dikelola oleh Exxonmobil Cepu Ltd. Blok Cepu memproduksi 63 juta barel minyak bumi atau 21% dari total produksi minyak bumi di tahun 2016. Lifting minyak bumi Blok Cepu adalah sebesar 62 juta barel atau 21% dari tahun 20 Posisi selanjutnya dipegang oleh Blok Indonesia total lifting nasional di Grafik 6 menggambarkan 15 wilayah kerja utama berdasarkan nilai lifting minyak bumi pada tahun 2016. Blok Rokan menduduki peringkat pertama dengan nilai lifting minyak bumi sebesar US$3,62 miliar atau 30% dari nilai liftingminyak bumi total. Selanjutnya, Blok Cepu dan Indonesia menduduki posisi kedua dan ketiga dengan nilai lifting masing-masing sebesar US$2,47 miliar dan US$1,21 miliar atau sebesar 20% dan 10% dari keseluruhan nilai lifting minyak bumi di tahun 2016. Grafik 5 Produksi dan Lifting Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama l e r a b a 92 92 t u g, j Liftin 63 62 n a d i s k u d o r P 31 30 23 24 13 13 12 12 77 7 6 6 6 56 5 5 44 4 4 3 3 3 3 25 25 Sumber: Data RekonsiliasiSKK Migas2016 Grafik 6 Nilai Lifting Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama 3.62 2.47 D S U r a i l i m g, Liftin 1.21 1.01 0.52 0.48 0.99 i a l i N 0.28 0.25 0.25 0.23 0.20 0.18 0.15 0.13 0.13 Sumber: Data RekonsiliasiSKK Migas 2016
Laporan Kontekstual 2016 59 4.3.2 Sektor Gas Bumi Volume Produksi dan LiftingNasional Volume Produksi, Volume Liftingdan Nilai Lifting Gas Bumi berdasarkan Wilayah Kerja Utama Grafik 7 dan Grafik 8 menunjukan penurunan produksi dan lifting gas di tahun 2016. Penurunan produksi dan lifting diakibatkan oleh penurunan produksi alami dan berakhirnya kontrak ekspor. Grafik 7 Produksi Gas Bumi 2012-2016 d f c s M M , i m u b s a g i s k u d o r P 8150 8130 8218 8078 7938 Grafik yang menyumbang 89% volume produksi dan liftinggas bumi nasional. Blok Mahakam yang dikelola oleh Indonesia Petroleum Ltd. dan Total E&P Indonesie menjadi penyumbang produksi dan lifting gas bumi terbesar di tahun 2016 dengan total produksi dan liftingsebesar 626 juta MSCF dan 514 juta MSCF atau 22% dari volume total produksi dan liftinggas bumi nasional. Posisi kedua penyumbang produksi gas bumi terbesar adalah Blok Berau, Muturi, Wiriagar yang dikelola oleh BP dengan volume produksi gas bumi sebesar 471 juta MSCF atau 16% dari total volume produksi gas bumi nasional di tahun 2016. Sementara, volume lifting gas bumi Blok Berau, Muturi, Wiriagar adalah sebesar 377 juta MSCF atau 16% dari volume lifting gas bumi nasional. Selanjutnya, Blok Indonesia yang dikelola oleh PT Pertamina EP menjadi penyumbang produksi dan lifting gas bumi terbesar ketiga di tahun 2016 dengan volume produksi dan lifting sebesar 362 juta MSCF dan 277 juta MSCF yang merupakan 12% dari total produksi dan liftinggas bumi nasional. 9 menggambarkan blok-blok utama 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: LaporanTahunanSKK Migas 2012-2016 11 Grafik 8 Lifting Gas Bumi 2012-2016 10.7 9.64 6.2 5.62 Grafik 10 menggambarkan 15 wilayah kerja utama berdasarkan nilai lifting gas bumi di tahun 2016. Blok Mahakam menduduki posisi pertama dengan nilai lifting gas bumi sebesar 3,08 miliar USD atau sebesar 23% dari total nilai lifting gas bumi nasional. Selanjutnya Blok Berau, Muturi, Wiriagar dan Indonesia berada di posisi kedua dan ketiga dengan nilai lifting masing-masing sebesar 2,13 miliar USD dan 1,69 miliar USD atau sebesar 16% dan 12% dari total nilai lifting gas bumi nasional di tahun 2016. 7181 2012 7176 2013 6869 2014 6972 2015 6857 2016 Instansi - menyediakan nilai lifting dan tidak produksi. Hal hanya pada saat belum merupakan realisasi penjualan. instansi sektor migas hanya terdapat nilai ini dikarenakan pencatatan realisasi nilai realisasi lifting sedangkan produksi terkait di Liftinggas bumi, BBTUD Harga Gas Rata-Rata, US$/MMBTU Sumber: LaporanTahunanSKK Migas 2016 Grafik 9 Produksi dan LiftingGas Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama F C S M a 626 t u g, j Liftin n a d i s k u d o r P 514 471 377 362 277 357 292 117 112 95 53 88 72 87 83 85 82 85 63 Produksi Lifting 57 48 49 21 42 7 38 36 3632 310 252 Sumber: Data RekonsiliasiSKK Migas 2016
60 ) n o t a u j ( t i s k u d o r P Grafik 10 Nilai Lifting Gas Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama 3.08 2.13 D S U 1.69 r a 1.57 i l i m g, Liftin i a l i N 0.54 0.50 0.49 0.45 0.39 0.32 0.31 0.29 0.19 0.18 0.17 1.35 Sumber: Data RekonsiliasiSKK Migas 2016 4.3.3 Sektor Batubara Grafik 11 menggambarkan produksi batubara Indonesia yang stabil selama kurun waktu 2012-2016. Pada tahun 2016 sekitar 90% kegiatan produksi batubara terkonsentrasi di Pulau Kalimantan karena infrastruktur batubara sebagian besar terdapat di Pulau Kalimantan. Produsen terbesar batubara adalah: Grafik 11 Produksi Batubara Tahun 2012-2016 95 83 73 60 62
PT Kaltim Prima Coal yang berlokasi di Kalimantan Timur yang menyumbang produksi sekitar 13% dari total produksi nasional pada tahun 2016. PT Adaro Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Selatan yang menyumbang produksi sebesar 12% dari total produksi nasional pada tahun 2016. PT Kideco Jaya Agung yang berlokasi di Kalimantan Timur yang menyumbang produksi sekitar 7% dari total produksi nasional pada tahun 2016. 384 474 458 461 434 2012 2013 2014 2015 2016 Produksi batubara, juta ton HBA 6322, US$/ton Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2012-2016 Ditjen Minerba Informasi nilai produksi batubara bukan informasi yang lazim disediakan oleh institusi terkait. Ditjen Minerba menampilkan data produksi per perusahaan di Laporan Kinerja di yang 20MINERBA%202016.pdf tahun 2016 dapat diunduh Grafik 12 Produksi Batubara Berdasarkan Provinsi 2016 4.3.4 Produksi Mineral Utama 221 115 Setelah mengalami penurunan yang tajam di tahun 2015 akibat tembaga kembali meningkat di tahun 2016 seiring dengan pembangunan pabrik pengolahan tembaga di Indonesia. Sementara itu, produksi emas, timah dan nikel matte mengalami penurunan di tahun 2016, dikarenakan penurunan kadar mineral utama pada perusahaan-perusahaan tambang utama. larangan ekspor, produksi 36 33 19 5 5 1 Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2012-2016 Ditjen Minerba
Laporan Kontekstual 2016 61 Tabel 21 Volume Produksi Mineral Utama Tahun 2012-2016 Mineral Utama Unit 2012 2013 2014 2015 2016 Tembaga Ton 410.228 521.025 617.840 197.634 246.155 Emas Ton 53 57 69 97 91 Perak Ton 203 208 252 318 322 Timah Ton 130.809 82.954 60.038 70.073 62.877 Nikel Matter Ton 72.899 78.074 80.341 82.440 78.748 Sumber: Laporan Kinerja tahun 2012-2016, Ditjen Minerba 4.4 Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba 4.4.1 Sektor Migas dan Minerba Kontribusi nilai ekspor pertambangan pada tahun 2012- 2016 mengalami tren menurun yang disebabkan oleh tekanan harga komoditas internasional. Grafik komoditas pertambangan dan kontribusinya pada ekspor nasional untuk kurun waktu tahun 2012-2016. Kontribusi nilai ekspor pertambangan dari total eskpor nasional cukup signifikan yaitu berkisaran antara 21%-34%. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor dari migas dan ekspor migas batubara. berkontribusi sekitar 8%-17% dari total nilai ekspor nasional sedangkan nilai ekspor batubara mencapai 10%- 14% dari total nilai ekspor nasional. 13-15 menggambarkan ekspor Pada tahun 2012-2016, Hasil tambang lainnya, antara lain, terdiri dari bijih besi, bijih seng, bijih timbal dan hasil pertambangan dan penggalian lain seperti batu kerikil, batu hias dan batu apung. Daftar ekspor nasional berdasarkan komoditas dapat diakses di Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi dan Negara yang terdapat di laman resmi BPS. Grafik 13 Nilai Ekspor Sektor Pertambangan Berdasarkan Komoditas Utama (dalam miliar USD) r a y M l i 64.2 , a m a U s a t 59.5 t i d o m o K r e p n a g n a b m a t r e P r o p s k E i D S U 26.2 2.6 12.3 24.5 3.0 10.2 49.2 20.8 1.7 9.2 36.3 16.0 3.3 6.5 30.3 14.5 3.5 5.2 a l i N 20.5 18.1 17.2 10.3 7.0 2012 2013 2014 2015 2016 Total Ekspor Komoditas Pertambangan 64.2 59.5 49.2 36.3 30.3 Hasil tambang lainnya 0.5 0.6 0.2 0.2 0.2 Granit
Bauksit 0.6 1.4
Batubara 26.2 24.5 20.8 16.0 14.5 Bijih nikel 1.5 1.7 0.1
Bijih tembaga 2.6 3.0 1.7 3.3 3.5 Minyak Bumi 12.3 10.2 9.2 6.5 5.2 Gas Bumi 20.5 18.1 17.2 10.3 7.0 Total Ekspor Nasional 190 183 176 150 144 Sumber: Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS
62 Grafik 14 Volume Ekspor Sektor Pertambangan Berdasarkan Komoditas Utama (dalam juta ton) 619.7 r e p n a g n a b m a t r e P r o p s k E e m u o V l n o T a u J t , a m a U s a t t i d o m o K 526.6 384.3 424.3 465.2 408.2 422.3 367.0 15.0 27.8 13.0 25.1 12.4 23.8 15.6 24.8 2012 2013 2014 2015 Total Ekspor Komoditas Pertambangan 526.6 619.7 465.2 422.3 Hasil tambang lainnya 18.1 33.6 13.7 13.2 Granit 2.3 0.3
Bauksit 29.5 57.1 2.1
Batubara 384.3 424.3 408.2 367.0 Bijih nikel 48.4 64.8 4.2
Bijih tembaga 1.1 1.5 0.7 1.7 Minyak Bumi 15.0 13.0 12.4 15.6 Gas Bumi 27.8 25.1 23.8 24.8 Total Ekspor Nasional 600 700 549 508 Sumber: BPS Grafik 15 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Total Nilai Ekspor Nasional 33.8% 32.6% a o T p a d a h r e t n a g n a b m a t r e P r o t k e S i s u b i r t n o K r o p s k E a o T t i r a d % , r o p s k E 13.8% 1.4% 6.5% 10.8% 13.4% 1.6% 5.6% 9.9% 28.0% 11.8% 1.0% 5.2% 9.8% 24.1% 10.6% 2.2% 4.3% 6.9% 10.3 2012 2013 2014 2015 Total Ekspor Komoditas Pertambangan 33.8% 32.6% 28.0% 24.1% Hasil tambang lainnya 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% Granit 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Bauksit 0.3% 0.7% 0.0% 0.0% Batubara 13.8% 13.4% 11.8% 10.6% Bijih nikel 0.8% 0.9% 0.0% 0.0% Bijih tembaga 1.4% 1.6% 1.0% 2.2% Minyak Bumi 6.5% 5.6% 5.2% 4.3% Gas Bumi 10.8% 9.9% 9.8% 6.9% Sumber: BPS 426.8 368.9 3.5 17.0 23.4 2016 426.8 15.6
368.9
1.9 17.0 23.4 514
21.0%
10.0%
2.4%
3.6%
4.8% 7.0 2016
21.0%
0.1%
0.0%
0.0%
10.0%
0.0%
2.4%
3.6%
4.8%
Laporan Kontekstual 2016 63 4.4.2 Ekspor Sektor Minyak Bumi Berdasarkan 4.4.3 Ekspor Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama Daerah Utama Nilai dan volume ekspor minyak bumi di tahun 2016 ditunjukan oleh Grafik 16 dan Grafik 17. Penyumbang ekspor minyak bumi tahun 2016 adalah terbesar di Provinsi Riau dengan nilai ekspor sebesar 2.254 juta dolar AS dan volume ekspor sebesar 7,35 juta ton yang merupakan 43% dari total nilai dan volume ekspor minyak bumi nasional. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur menjadi penyumbang ekspor minyak bumi terbesar kedua dan ketiga dengan nilai ekspor masing-masing sebesar 982 juta dolar AS dan 861 juta dolar AS. Sebagian besar minyak bumi yang diekspor merupakan bagian kontraktor. Grafik 18 dan 19 menggambarkan nilai dan volume ekspor gas bumi dari setiap daerah pengekspor gas bumi di tahun 2016. Penyumbang ekspor gas bumi terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai ekspor sebesar 2.782 juta dolar AS dan volume ekspor sebesar 9 juta ton yang merupakan 40% dan 36% dari total nilai ekspor dan volume ekspor gas bumi nasional. Provinsi Kepulauan Riau dan Papua Barat merupakan pengekspor gas bumi terbesar kedua dan ketiga dengan nilai ekspor masing-masing sebesar 1.846 juta dolar AS dan 1.718 juta dolar AS. Sebagian besar gas bumi yang diekspor merupakan bagian kontraktor. Grafik 16 Nilai Ekspor Minyak Bumi Berdasarkan Provinsi Tahun 2016 2,254.16 Nilai Ekspor, juta US $ Persentase dari Total Nilai Ekspor, % 981.76 43% 861.45 5 346.18 5 19% 17% 297.47 150.53 93.50 95.70 68.09 47.89 0.00 7% 6% 3% 2% 2% 1% 1% 0.0% Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode ISIC 2016-2017, BPS 7.35 Grafik 17 Kuantitas Ekspor Minyak Bumi Berdasarkan Provinsi Tahun 2016 Berat bersih, juta ton Persentase dari Total Kuantitas Ekspor, % 3.11 43.4% 2.79 1.22 18.4% 16.4% 5 7.2% 0.95 5.6% 0.55 5 3.3% 0.27 1.6% 0.26 1.5% 0.24 1.4% 0.20 1.2% 0.00 0.0% Sumber: 2016-2017, BPS
64 Grafik 18 Nilai Ekspor Gas Bumi Berdasarkan Provinsi Tahun 2016 40% 4.4.4 Ekspor Sektor Batubara Berdasarkan Daerah Utama 2,782 26% 1,846 25% 1,718 9% 646 Pada tahun 2016, sekitar 81% hasil produksi batubara nasional diekspor ke luar negeri. Grafik 20 menunjukan volume dan nilai ekspor batubara (kode ISIC 051 dan 052) dari setiap daerah. Provinsi Kalimantan Timur merupakan penyumbang ekspor batubara terbesar di tahun 2016 dengan kontribusi ekspor batubara sebesar 58% dari total ekspor batubara nasional. Posisi penyumbang ekspor batubara terbesar kedua dan ketiga Selatan dan dipegang oleh Kalimantan Utara dengan kontribusi ekspor batubara sebesar 34% dan 4% dari total ekspor batubara nasional. Provinsi Kalimantan Nilai Ekspor, juta US $ Data ekspor dari provinsi asal beserta komoditasnya dalam nilai dan volume dapat diakses di Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode ISIC 2016-2017 yang dipublikasikan oleh BPS. Persentase dari Total Nilai Ekspor, % Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode ISIC 2016-2017, BPS 4.5 Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan Grafik 19 Kuantitas Ekspor Gas Bumi Berdasarkan Provinsi Tahun 2016 36% Tim Pelaksana memutuskan bahwa definisi proyek eksplorasi signifikan adalah proyek eksplorasi yang memiliki cadangan pasti tahapan eksploitasi (pengembangan). terbukti dan akan memasuki 30% Sektor Migas 26% 8% Tabel 22 merupakan sembilan proyek pengembangan yang signifikan dalam hal besaran cadangan dan ruang lingkup pekerjaannya menurut laporan tahunan SKK Migas tahun 2016. Publik dapat mengikuti perkembangan terakhir proyek - proyek dari Laporan SKK Migas resmi yang terkini, yaitu pada Laporan di Tahunan SKK Migas 9 7 6 2 Sektor Minerba Data status pertambangan eksplorasi dapat diakses secara rinci berdasarkan komoditas dan provinsi di laman Badan Geologi Berat Bersih, juta ton Persentase dari Total Kuantitas Ekspor, % Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode ISIC 2016-2017, BPS Grafik 20 Ekspor Batubara Berdasarkan Daerah Tahun 2016 8,827 Berat Bersih, juta ton Nilai Ekspor, juta US $ 4,510 214 125 560 16 5 223 5 5 293 5 115 4 Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Sumatera Selatan Lampung Lainnya Sumber: 2016-2017, BPS
Laporan Kontekstual 2016 Tabel 22 Proyek Pengembangan Migas yang Signifikan Nama Proyek Lokasi Produksi Pertama Estimasi Produksi Jangkrik field and Jangkrik North East Blok Muara Bakau, Selat Makassar 2017 450 MMscfd 200 bopd Madura BD dan MDA-MBH Blok Madura Strait 2017 Madura BD 110 MMscfd 6600 bopd 2019 MDA-MBH 175 MMscfd Wasambo Sulawesi Selatan 2017 80 MMscfd Jimbaran Tiung Biru Bojonegoro, Jawa timur 2019 330 MMscfd Ande Ande Lumut Barat Laut Natuna, Kepulauan Riau 2021 25.000 bopd Jambu Aye Utara Aceh 2020 110 MMscfd Tangguh Train - 3 Blok Tangguh, Bintuni, Papua Barat 2020 700 MMscfd 3.200 bopd IDD Project (joint development) Ganal, Rapak, Makasar Strait and Muara Bakau 2023 Gehem Hub 420 MMscfd 27.000 bopd 2022 Gendalo Hub 700 MMscfd 20.000 bopd Abadi Inpex Masela Blok Masela, Laut Arafuru Maluku 2027 TBD Sumber: LaporanTahunanSKK Migastahun2016 4.6 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan 4.7 Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Kerja Nasional Contoh Daerah) Data BPS dibawah mengilustrasikan kontribusi tenaga kerja di sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang sekitar 1,48 juta pekerja (atau 1,25% dari total angkatan kerja) pada tahun 2016. Industri ekstraktif adalah sektor yang padat teknologi, sehingga penyerapan tenaga kerja tidak setinggi industri padat karya seperti sektor perdagangan (22.5%) dan sektor industri (13%). Grafik 21 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional 1.42 % 1.27% 1.25 % 1.15% 1.25 % Sektor pertambangan memiliki peranan penting dalam perekonomian wilayah terutama di daerah-daerah sumber penghasil tambang. Grafik 22 menunjukkan walaupun sektor pertambangan hanya menyumbang sekitar 7,6% PDB (harga berlaku) nasional, di daerah sektor pertambangan dapat menyumbang 20-43% PDRB daerah. Peranan ini bertambah besar dengan bergeraknya sektor-sektor pengikut (misalnya kontruksi, perdagangan dan jasa) dan munculnya usaha pendukung (pemasok kebutuhan pangan dan sandang) dalam menggeliatkan perekonomian wilayah. Grafik 23 dan 24 menunjukkan Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki SDA industri ekstraktif tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, ditunjukkan dengan kontribusi industri ekstraktif dan DBH provinsi Kalimantan Timur adalah tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Grafik 24-25 juga menunjukan signifikansi kontribusi sektor pertambangan pada daerah - daerah penghasil atas penyerapan tenaga kerja dan tingkat ekspor daerah yang lebih besar dibandingkan rata-rata nasional. 1.60 1.43 1.44 1.32 1.48 2013 Total tenaga kerja (Juta) 2012 2014 2015 2016 % dari total tenaga kerja Sumber: BPS, Surveiper AgustusuntukSetiapTahunnya Penerimaan pemerintah daerah sektor pertambangan misalnya dari DBH dan retribusi dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekstraktif kesejahteraan masyarakat. Kontribusi seharusnya tidak dilihat dari besaran sumbangan PDRB atau pendapatannya saja tapi juga dinilai bagaimana kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan adanya pemerataan pendapatan. langsung dari industri Data penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan BPS. utama-1986---2017.html. usaha dapat diakses di laman 65
66 Grafik 22 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Provinsi2016 Nasional 7.6% Jawa Timur 3.8% Sulawesi Selatan 5.6% Papua Barat 19.1% Sumatera Selatan 19.6% Kalimantan Selatan 20.9% Riau 28.1% Papua 34.9% Kalimantan Timur 43.2% Provinsi Sumber: BPS Provinsi, PDRB 2016 Grafik 23 DBH SDA 2016 (dalam miliar rupiah) Papua Barat Sulawesi Selatan 163 170 Papua Jawa Timur 1,267 1,386 Sumatera Selatan Riau 2,408 2,497 Kalimantan Selatan 2,575 Kalimantan Timur 6,342 Provinsi Sumber: DJPK Grafik 24 Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Pertambangan dan Penggalian Nasional 1.25% Jawa Timur 0.71% Papua Sulawesi Selatan 0.81% 1.10% Riau 1.50% Sumatera Selatan Papua Barat 1.76% 2.03% Kalimantan Selatan 2.83% Kalimantan Timur 8.23% Provinsi Sumber: BPS Provinsi Grafik 25 Kontribusi Sektor Migas dan Minerba Terhadap Total Nilai Ekspor Provinsi Total Nasional Papua Barat 21% 98% Papua 95% Kalimantan Timur 90% Kalimantan Selatan Riau Sumatera Selatan Jawa Timur 16% 11% 5% 80% Sulawesi Selatan 0% Provinsi Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS
Laporan Kontekstual 2016 67 Grafik 26-27 menunjukkan indeks gini dan tingkat kemiskinan di daerah sumber penghasil tambang yang bervariasi relasinya (dapat lebih rendah atau tinggi) dibandingkan dengan rasio nasional. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di beberapa daerah penghasil tambang masih tinggi. Namun sektor untuk menarik pertambangan atas tingkat kesejahteraan daerah memerlukan kajian yang lebih mendalam karena banyak faktor penyebab yang perlu dipertimbangkan ketimpangan kepemilikan sumber daya, kebijakan dalam pembangunan tingkat keterampilan dan faktor daerah, lainnya. kesimpulan relevansi kontribusi lain antara topologi wilayah, Grafik 26 Indeks Gini 2016 Nasional Kalimantan Timur 32.8% 39.4% Riau 34.7% Kalimantan Selatan Sumatera Selatan 35.1% 36.2% Papua Sulawesi Selatan Papua Barat 39.9% 40.0% 40.1% Jawa Timur 40.2% Provinsi Sumber: BPS Grafik 27 Persentase Penduduk Miskin per 2016 Nasional 10.7% Kalimantan Selatan 4.5% Kalimantan Timur 6.0% Riau 7.7% Sulawesi Selatan 9.2% Jawa Timur 11.9% Sumatera Selatan 13.4% Papua Barat 24.9% Papua 28.4% Provinsi Sumber: BPS
68 05 BADAN USAHA MILIK NEGARA
Laporan Kontekstual 2016 Pendirian BUMN ditujukan terutama untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, khususnya meningkatkan penerimaan negara, sejalan dengan UU No 19/2003. BUMN yang berbentuk Persero bertujuan untuk mencari keuntungan, sedangkan yang berbentuk Perum bertujuan untuk melayani kepentingan umum terkait penyediaan barang atau jasa. Kepemilikan negara pada Persero minimal sebesar 51% saham sedangkan pada Perum, negara memiliki 100% Lima BUMN yang bergerak dalam industri ekstraktif saham. seluruhnya berbentuk Persero yaitu PT Antam, PT Bukit Asam, PT Timah dan PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Empat BUMN merupakan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah, PT Perusahaan Gas Negara. Peranan BUMN cukup signifikan di dalam sektor industri ekstraktif di Indonesia. Pertamina menyumbang liftingminyak bumi sebesar 20% dan menyumbang lifting gas sebesar 22% pada tahun 2016. Sedangkan BUMN pertambangan minerba menyumbang 5% penerimaan negara dari pertambangan minerba di tahun 2016. 5.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah 5.1.1 Kewenangan Hubungan BUMN dengan Pemerintah Pusat dapat digambarkan secara garis besar dalam Gambar 20 yang mengilustrasikan dalam melakukan pengangkatan Direksi BUMN, pengawasan dan perumusan kebijakan teknis. kewenangan kementerian Menteri selaku pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada persero berwenang untuk menangani urusan operasional/manajerial BUMN, termasuk untuk pengangkatan direksi berdasarkan keputusan Menteri BUMN. BUMN yang kedudukannya Menteri Keuangan sebagai pengelola kekayaan negara berwenang dalam kaitannya dengan jumlah salah satu sumber modal pemerintah sebagai pendanaan BUMN. Kementerian ESDM berwenang untuk melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral.
5.1.2 Keuangan Penambahan Penyertaan Modal Negara Penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden berdasarkan inisiatif Menteri Keuangan, Menteri BUMN atau Menteri Teknis. Tata cara penyertaan modal negara diatur dalam PP No. 44/2005. Setiap penyertaan dan penambahan penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN harus melalui persetujuan DPR. Namun khusus untuk pembetukan holding BUMN, saham milik pemerintah pada satu BUMN dapat dialihkan (diinbrengkan) menjadi penyertaan modal pada BUMN lain dan tidak perlu melalui mekanisme APBN atau persetujuan DPR sesuai dengan PP No 72/201621. Penyertaan modal negara (PMN) pada perusahaan BUMN, nilainya disajikan sebagai investasi permanen dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. PMN kepada BUMN yang dimiliki negara di atas 51% dicatat dengan metode ekuitas. Tidak terdapat ketentuan free equityatau carriedinterestdari penambahan penyertaan modal negara. 69
70 Gambar 20 Hubungan antara Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Kementerian Energi dan Sumber Daya Kementerian Badan Usaha Milik Negara Sektor / Teknis Pemegang saham Dewan Komisaris Direksi Operasional Badan Usaha Milik Negara Supervisi Konsultasi teknis Pelaporan Sumber: Scoping Study EY Berikut adalah jumlah penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia pada BUMN ekstraktif selama lima tahun terakhir berdasarkan laporan tahunan perusahaan: Tabel 23 Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah RI Item PT Aneka Tambang (Persero) Tbk PT Bukit Asam (Persero) Tbk PT Timah (Persero) Tbk Dalam Jutaan Rupiah Tahun 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara di tahun 2012
Nilai saham Pemerintah RI per 31 Desember 620.000 749.044 163.574 % kepemilikan 65% 65% 65% Tahun 2013 Nilaii saham Pemerintah RI per 31 Desember 620.000 749.044 163.574 % kepemilikan 65% 65% 65% Tahun 2014 Penambahan Penyertaan Modal Negara di tahun 2014
78.479 (pembagian saham bonus) Nilai saham Pemerintah RI per 31 Desember 620.000 749.044 242.053 % kepemilikan 65% 65% 65% Tahun 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara di tahun 2015 942.000*
Nilai saham Pemerintah RI per 31 Desember 1.562.000 749.044 242.053 Kementerian Keuangan Sumber pendanaan Keuangan PT Pertamina (Persero) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Dalam USD penuh Dalam Jutaan USD 55
9.865 196
56,97%
9.865 196
56,97%
9.865 196
56,97%
9.865 196
Laporan Kontekstual 2016 71 Item PT Aneka Tambang (Persero) Tbk PT Bukit Asam (Persero) Tbk PT Timah (Persero) Tbk PT Pertamina (Persero) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Dalam USD penuh Dalam Jutaan Rupiah Dalam Jutaan USD % kepemilikan 65% 65% 65% 100% 56,97% Tahun 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara di tahun 2016
3.552**
Nilaii saham Pemerintah RI per 31 Desember 1.562.000 749.044 242.053 13.417 196 % kepemilikan 65% 65% 65% 100% 56,97% Catatan: *setara dengan penyetoran dana Rp 3.494.820.000.000 **pada tanggal 14 Desember 2015 Kementerian BUMN menyetujui permohonan kapitalisasi laba ditahan mejadi laba disetor sebesar Rp 50 triliun yang setara dengan penyertaan modal disetor US$3.552.146 Sumber: LaporanTahunanBUMN terkait Laba Ditahan dan Pembayaran Dividen Tabel 24 Pay Out Ratiodan Dividen Bagian Pemerintah BUMN membayar pemerintah dividen berdasarkan Pay Out Ratio (POR), yaitu persentase tertentu dibagikan dibandingkan dengan laba bersih BUMN. Nilai POR tersebut ditentukan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan kemampuan finansial dan proyeksi kebutuhan modal BUMN di masa depan. Nilai POR juga dapat ditentukan berdasarkan usulan dari Direksi, kebijakan Pemerintah, usulan Komisi VI DPR RI dan negosiasi antara Kementerian BUMN dengan BUMN yang bersangkutan. kepada jumlah dari dividen yang BUMN PT Aneka Tambang PT Bukit Asam PT Timah PT Pertamina PayOut Ratio 0% 30,4% 9,7% 15,8% Dividen bagian pemerintah Nihil Rp 397 miliar Rp 19,8 miliar USD 499 juta Sementara itu, UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan perusahaan untuk membentuk cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. PT Perusahaan Gas Negara 55,3% USD 96 juta Sumber: Laporan Tahunan BUMN terkait Tahun 2016 Gambar 21 Mekanisme Pembayaran Dividen BUMN Dividen dibayar kepada pemerintah dalam rentang waktu satu bulan sejak dividen ditentukan pada saat RUPS. Dividen dari BUMN disetorkan ke rekening negara sesuai dengan No. 5/PMK.02.2013. Peraturan Menteri Keuangan Pada tahun 2016, tingkat pay out ratio dan besarnya dividen yang diterima pemerintah dari 5 BUMN adalah: Penyertaan Modal dan Pinjaman BUMN oleh Swasta Penyertaan modal dari pihak swasta, salah satunya dengan dalam Peraturan Pemerintah No. 59 /2009. Dalam PP ini dinyatakan bahwa privatisasi dapat dilakukan dengan cara (1) penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, (2) penjualan saham secara langsung kepada investor, dan (3) penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan persero yang bersangkutan. cara privatisasi diatur
72 Terkait dengan pendanaan BUMN melalui pinjaman terutama dari kreditor swasta asing diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.08/2014. Dalam peraturan ini akan diatur tata cara pengadaan pembiayaan mulai dari persiapan seleksi calon kreditor sampai dengan penandatanganan perjanjian pinjaman. Pinjaman Pemerintah yang Diteruspinjamkan kepada BUMN Untuk proyek-proyek strategis, pinjaman pemerintah dalam negeri atau luar negeri dapat diteruspinjamkan kepada BUMN dengan kriteria dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.05/2016. Audit Laporan Keuangan BUMN Tahun 2016 oleh Auditor Independen Kelima BUMN yang bergerak di industri ekstraktif pada tahun 2016 independen. telah diaudit oleh auditor Publik dapat mengakses laporan keuangan BUMN tersebut pada masing-masing laman berikut ini: 5.2 PT Pertamina (Persero) Pertamina menjadi perusahaan perseroan berdasarkan PP No. 31/2003. Pengusahaan migas baik di dalam maupun luar negeri, dan PT Pertamina (Persero) beroperasi baik melalui operasi sendiri maupun melalui beberapa pola kerjasama dengan mitra kerja yaitu Kerja Sama Operasi (KSO), JointOperationBody (JOB), Indonesia Technical Assistance Contract (TAC), Participating/Pertamina Participating Interest (IP/PPI). Pengusahaan migas melalui operasi sendiri dilakukan di 5 (lima) Aset Pertamina EP (PEP), yaitu Aset 1 mencakup Wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Riau, Aset 2 (Sumatera Selatan), Aset 3 (Jawa Barat), Aset 4 (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan Aset 5 (Kalimantan dan Papua). dan Pengusahaan migas oleh PT Pertamina melalui kerja sama dengan mitra kerja untuk wilayah kerja di Indonesia pada tahun 2016 dilakukan dengan 21 proyek kemitraan migas, 14 proyek kemitraan Gas Metana Batubara (GMB), Tabel 25 BUMN yang Bergerak di Industri Ekstraktif No Nama Perusahaan Status di Bursa Efek Laman Laporan Keuangan Audited 1 PT Pertamina (Persero) Tidak Terdaftar presentasi/ 2 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Terdaftar =viewcategory&catid=51&Itemid=60 3 PT Bukit Asam (Persero) Tbk Terdaftar 4 PT Timah (Persero) Tbk Terdaftar 5 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Terdaftar Sumber: situs web BUMN terkait laporan keuangan BUMN Publik dapat mengakses tersebut informasi mengenai berbagai kondisi dan transaksi keuangan, misalnya akuisisi perusahaan, piutang kepada pemerintah dan pihak swasta, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dari BUMN terkait. untuk memperoleh berbagai 2 proyek kemitraan Migas Non-konvensional (MNK), 7 area unitisasi, 15 kontrak TAC (2 diantaranya berakhir di tahun 2016), 32 kontrak KSO, 6 kontrak IP, 7 kontrak JOB-PSC dan 2 kontrak PPI. Rincian mengenai kontrak kerja sama PT Pertamina dengan mitra kerja dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pertamina catatan nomor 42. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Industri Ekstraktif Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) BUMN, mengatur kewajiban perusahaan BUMN untuk melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan yang sumber dananya berasal dari penyisihan maksimum 4% dari tahun buku sebelumnya. Permen ini dibuat untuk melaksanakan amanat Pasal 88 dan 90 dari UU No. 19/2013 tentang BUMN, yaitu BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya usaha keperluan kecil/masyarakat serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN termasuk diantaranya untuk pembangunan infrastruktur untuk fasilitas publik. laba bersih setelah pajak untuk pembinaan Kepemilikan PT Pertamina (Persero) dimiliki 100% oleh Pemerintah Indonesia Laba Ditahan dan Dividen anak perusahaannya, PT membayar dividen kepada pemerintah sebesar USD 499 juta pada tahun 2016 dan telah sesuai dengan data rekonsiliasi EITI 2016. Pertamina (Persero) beserta Tabel 26 Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Pertamina (Persero) Tbk Dividen dan laba ditahan 2016 Dana PKBL dari BUMN relevan untuk Standar EITI Requirement 6.1 tentang biaya sosial. Dividen dibayar kepada pemegang saham Dividen dibayar kepada Pemerintah USD 499 juta USD 499 juta Kerjasama Bisnis antar BUMN Dalam hal melakukan bisnisnya, antar BUMN dapat melakukan kerjasama bisnis seperti dalam sharingfasilitas pipa untuk transportasi minyak atau gas. Sebagai contoh kerjasama bisnis antara Pertamina dan PGN dimana PGN menyewa fasilitas pipa gas yang dimiiliki Pertamina berdasarkan toll fee yang disepakati antara kedua belah pihak sesuai dengan praktek bisnis standar. Laba ditahan dicadangkan USD 4.631 juta Laba ditahan tidak dicadangkan USD 3. Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) 2016
Laporan Kontekstual 2016 73 Mandat Distribusi Subsidi Bahan Bakar Pemerintah melalui BPH Migas memberikan mandat kepada BBM bersubsidi. Dalam mandat tersebut ditentukan jumlah kuota BBM subsidi yang ditetapkan dalam APBN/ APBN- final, setiap tahun BPK melakukan P. Untuk subsidi pemeriksaan terhadap penggantian biaya subsidi BBM. Kemudian pemeriksaan BPK tersebut, Pemerintah memberikan penggantian biaya subsidi final BBM kepada Pertamina. Pertamina untuk mendistribusikan berdasarkan laporan Tabel 27 Realisasi Subsidi BBM dan LPG 3 Kg No Produk Volume 2016 1 Premium (juta kiloliter)
2 Minyak Tanah (juta 0,53 kiloliter) Miliar Rp
1.445 3 Solar (juta kiloliter) 13,56 10.034 Dalam laporan arus kas Pertamina tahun 2016, Pertamina menerima kas dari pemerintah terkait subsidi dan imbalan jasa pemasaran sejumlah USD 2,3 miliar pada tahun 2016 dan USD 3,21 miliar pada tahun 2016. 4 LPG 3 kg (kubik ton) 6.003.801 TOTAL Sumber: FormulirPelaporanPT Pertamina, Data EITI 2016 26.596 38.076 Gambar 22 Arus Kas Penjualan Minyak Bumi Bagian Pemerintah dan Subsidi BBM Peran Pertamina dalam Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Pemerintah Sesuai dengan PTK BP Migas mengenai penjualan minyak mentah/kondensat bagian negara, BP Migas dapat melakukan penunjukan langsung minyak mentah atau kondensat yang akan diolah oleh kilang dalam negeri. PT Pertamina (Persero) mendapatkan penunjukan langsung sebagai penjual minyak mentah/ kondesat bagian negara untuk kebutuhan pasokan kilang dalam negeri berdasarkan keputusan Kepala BP Migas Nomor: KEP-0131/ BPO0000/2012/S2 tanggal 8 Oktober 2012. Lifting minyak bumi bagian pemerintah yang cocok dengan spesifikasinya akan dikirim ke kilang yang dioperasikan oleh PT Pertamina (Persero). Sumber: Berikut nilai realisasi subsidi berbasis kas menurut PT Pertamina (Persero). Peran Pertamina sebagai Pembeli Minyak Mentah/Kondensat Bagian Kontraktor Sesuai Permen ESDM no 42 tahun 2018, pemerintah mewajibkan kontraktor atau afiliasinya untuk menawarkan kepada Pertamina minyak bumi bagian kontraktor (Persero) dan/atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan minyak bumi. Pinjaman yang Diteruskan Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) dan Jaminan Pemerintah atas Pinjaman Perusahaan Tabel 28 Pinjaman yang Diteruskan kepada PT Pertamina (Persero) Lender Total Pinjaman Tujuan Pinjaman Jangka Waktu Pelunasan Suku Bunga Saldo per 31 Desember 2016 Overseas Economic Cooperation Fund Jepang ¥1.172.872.837 Pembangunan DPPU Ngurah Rai Mei 2007 - November 2024 3,1% per tahun ¥663.323.781 (US$5.697) Japan International Cooperation Agency ("JICA") ¥ 26.966.000.000 Lumut Balai Geothermal Power Plant Project Maret 2021 - Maret 2051 ¥4.284.146.996 (US$36.798) International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD") - Bank Dunia LA-8082-ID sebesar US$175.000 Ulubeluand Lahendong Geothermal Clean Energy Investment Project Oktober 2020 - Oktober 2035 US$108.947 International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD") - Bank Dunia LA-TF10417-ID sebesar US$125.000 Ulubeluand Lahendong Geothermal Clean Energy Investment Project Oktober 2021 - April 2051 US$91.830 Sumber: LaporanTahunanPT Pertamina(Persero) Tahun2016
74 Penerimaan dari Jasa Transportasi PT Pertamina (Persero), melalui anak perusahaannya, yaitu Pertagas, menerima toll fee dari KKKS, PGN dan lainnya untuk jasa transportasi produk minyak dan gas bumi melalui pipa yang dimiliki oleh PT Pertamina. Pada tahun 2016, PT Pertamina (Persero) menerima toll fee 22 sebesar USD112.401 ribu . Anak Perusahaan Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero) Pengeluaran tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah tanggung jawab sosial perusahaan dan PKBL. Tabel 31 merupakan jumlah realisasi dana CSR PT Pertamina (Persero) pada tahun 2016. Untuk lebih lengkap informasi tersebut terdapat dalam laporan tahunan PT Pertamina (Persero) 2016 halaman 432 - 455. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2016, PT Pertamina (Persero) memiliki 27 anak perusahaan, 5 perusahaan asosiasi dan 6 entitas ventura bersama. Berikut ini daftar 9 anak perusahaan dan 1 perusahaan operasi bersama yang bergerak dalam bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Indonesia. Tabel 31 Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero) Aktivitas 2016 (Dalam Miliar Rupiah) Pendidikan 29,6 Kesehatan 5,7 Lingkungan 4,5 Perubahan Kepemilikan Wilayah Kerja di Wilayah Indonesia Selama Tahun 2016 Pemberdayaan PROPER 7,7 39,8 Tabel 30 adalah daftar akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina di wilayah Indonesia pada tahun 2016. Ketentuan-ketentuan transaksi sebagian tersedia dalam Laporan Tahunan Pertamina tahun 2016. Bantuan Khusus 38,4 TOTAL 125,6 Sumber: LaporanTahunanPT Pertamina(Persero) 2016, h. 437 Tabel 29 Daftar Anak Perusahaan dan Afiliasi PT Pertamina (Persero) yang Bergerak di Bidang Industri Ekstraktif No Tipe Kepemilikan Perusahaan Persentase saham (2016) Bidang Usaha 1 Kepemilikan langsung PT Pertamina Hulu Energi 100% Eksplorasi dan produksi minyak dan gas 2 Kepemilikan langsung PT Pertamina EP 100% Eksplorasi dan produksi minyak dan gas 3 Kepemilikan langsung PT Pertamina EP Cepu 100% Eksplorasi dan produksi minyak dan gas 4 Kepemilikan langsung Pertamina E&P Libya Limited, British Virgin Island 100% Eksplorasi dan produksi minyak dan gas 5 Kepemilikan langsung PT Pertamina East Natuna 100% Eksplorasi dan produksi minyak dan gas 6 Kepemilikan langsung PT Pertamina EP Cepu ADK 100% Eksplorasi dan produksi minyak dan gas 7 Kepemilikan langsung PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi 100% Eksplorasi dan produksi minyak dan gas 8 Kepemilikan langsung ConocoPhillips Algeria Limited, Cayman Island 100% Eksplorasi dan produksi minyak dan gas 9 Kepemilikan langsung PT Pertamina Hulu Indonesia 100% Eksplorasi dan produksi minyak dan gas 10 Operasi bersama dengan kepemilikan tidak langsung Natuna 2 B.V., Belanda/Netherlands 50% Eksplorasi dan produksi minyak dan gas Sumber: LaporanTahunanPT Pertamina(Persero) Tahun2016 Tabel 30 Perubahan Kepemilikan Wilayah Kerja PT Pertamina (Persero) Tbk No Nama Blok/ Perusahaan Transaksi Kepemilikan Saham/ Participating Interest Harga Catatan 1 Etablissements Maurel et Prom SA (M&P) Akuisisi Participating Interest(PI) 24,53% saham $227 juta Berlaku efektif tanggal 25 Agustus 2016 2 East Ambalat Perolehan Participating Interest(PI) 100% Tidak ada informasi Berlaku efektif tanggal 25 Mei 2016 dengan jangka waktu 30 tahun 3 WKP Gunung Lawu Perolehan Participating Interest(PI) 100% Tidak ada informasi Berlaku efektif tanggal 11 Januari 2016 Sumber: LaporanTahunanPT Pertamina(Persero) Tahun2016 22 Data EITI tahun 2016
Laporan Kontekstual 2016 5.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dalam menerbitkan saham baru dan dalam melakukan merger atau likuidasi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada tahun 1997 melakukan penawaran saham terbuka 35% dari total saham di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1999, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk mencatatkan sahamnya di Australia dengan status foreign exempt entity dan pada tahun 2002, status ini ditingkatkan menjadi ASX Listing yang memiliki ketentuan lebih ketat. Laba Ditahan dan Dividen PT Antam tidak menyetorkan dividen pada tahun 2016 karena laba yang diperoleh di tahun 2016 masih relatif kecil sehingga diputuskan operasional perusahaan. ditahan untuk kepentingan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit dan batubara. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Tabel 33 Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Dividen dan laba ditahan 2016 Dividen dibayar kepada pemegang saham
Dividen dibayar kepada Pemerintah
Dividen dibayar kepada Pemegang saham lain
Laba ditahan dicadangkan Rp 11,6 triliun Laba ditahan tidak dicadangkan (Rp 1,9 triliun) Kepemilikan Sumber: LaporanTahunanPT ANTAM (persero) Tbk2016 Tabel 32 Daftar Pemegang Saham PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Pemegang Saham Porsi Kepemilikan (%) Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Aneka Tambang (Persero) untuk Pinjaman Perusahaan Lain Pemerintah Republik Indonesia Publik 65% 35% PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tidak memiliki jaminan pinjaman dari pemerintah dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tidak memberikan jaminan bagi perusahaan lain. Sumber: LaporanTahunanPT ANTAM (persero) Tbk2016 Pemerintah memiliki modal saham pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk sebesar Rp1,6 triliun di tahun 2015. Pemerintah juga memiliki saham Dwiwarna di PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, yang memberikan pemerintah hak veto dalam menunjuk dan memberhentikan anggota dewan direksi dan komisaris, Anak Perusahaan Menurut laporan tahunan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk anak perusahaan mempunyai tahun perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraktif di bawah ini: 2016, sejumlah Tabel 34 Daftar Anak Perusahaan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk yang Bergerak di Bidang Industri Ekstraktif No Tipe Kepemilikan Perusahaan Persentase saham (2016) Bidang Usaha 1 Kepemilikan langsung Indonesia Coal Resources 100% Eksplorasi dan operator tambang batubara 2 Kepemilikan langsung PT Antam Resourcindo 99,98% Eksplorasi dan operator tambang 3 Kepemilikan langsung PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa (belum beroperasi secara komersial) 99,5% Eksplorasi dan operator tambang 4 Kepemilikan langsung PT Cibaliung Sumberdaya 99,15% Eksplorasi, konstruksi dan pengembangan tambang, penambangan, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan di industri emas 5 Kepemilikan tidak langsung PT GAG Nikel Indonesia (belum beroperasi secara komersial) 100% Eksplorasi dan operator tambang 6 Kepemilikan tidak langsung PT Citra Tobindo Sukses Perkasa 100% Eksplorasi dan operator tambang batubara 7 Kepemilikan tidak langsung PT Jatim Arindo Persada (belum beroperasi secara komersial) 100% Eksplorasi dan operator tambang batubara 75
76 Tabel 34 Daftar Anak Perusahaan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk yang Bergerak di Bidang Industri Ekstraktif No Tipe Kepemilikan Perusahaan Persentase saham (2016) Bidang Usaha 8 Kepemilikan tidak langsung PT Antam Niterra Haltim (belum beroperasi secara komersial) 100% Eksplorasi dan operator tambang batubara 9 Asosiasi PT Nusa Halmahera Minerals 25% Pertambangan emas 10 Asosiasi PT Nikel Halmahera Timur 50% Pertambangan nikel Sumber: LaporanTahunanPT ANTAM (Persero) Tbk2016 Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi) pada Tahun 2016 Berdasarkan Laporan Tahunan PT Aneka Tambang (Persero) 2016, PT Antam tidak melakukan divestasi dan akuisisi di tahun 2016. Tabel 36 Daftar Pemegang Saham PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Pemegang Saham Porsi Kepemilikan (%) Pemerintah Republik Indonesia 65,0% Publik domestik 26,9% Tanggung Jawab Sosial (CSR) PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Publik asing 8,1% Sumber: LaporanTahunanPT. Bukit Asam(Persero) Tbktahun2016 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih merata kesejahteraan masyarakat. serta meningkatkan Sebagai pemegang saham, Pemerintah RI juga memiliki saham Dwiwarna, yang menyediakan hak veto kepada perusahaan. Pemerintah memiliki modal saham sekitar Rp750 miliar. Realisasi PKBL PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 35 Realisasi PKBL PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Laba Ditahan dan Dividen Tabel 37 Pembayaran Dividen & Laba Ditahan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Aktivitas Pengembangan Masyarakat 2016 (Dalam Miliar Rupiah) 68,24 Dividen dan laba ditahan Dividen dibayar kepada pemegang saham 2016 Rp 610,8 miliar Program Kemitraan 70,35 Dividen dibayar kepada Pemerintah Rp 387,0 miliar Program Bina Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Sumber: LaporanTahunanPT ANTAM (persero) Tbk2016 1,47 57,07 Dividen dibayar kepada Pemegang saham lain Laba ditahan dicadangkan Laba ditahan tidak dicadangkan Rp 213,8 miliar Rp 9,9 triliun Rp 1,4 triliun Sumber: Laporan Tahunan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2016 5.4 PT Bukit Asam (Persero) Tbk PT Bukit Asam pada 23 Desember 2002 mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode "PTBA". PT BA bergerak dalam bidang industri tambang batubara, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pengelolaan fasilitas dermaga khusus batubara baik lain, listrik tenaga uap baik untuk pengoperasian pembangkit keperluan sendiri ataupun pihak lain dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan industri pertambangan batubara beserta hasil olahannya. untuk keperluan sendiri maupun pihak Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Bukit Asam untuk Pinjaman Perusahaan Lain tidak Pada tahun 2016 PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, mempunyai jaminan pinjaman kepada pemerintah dan tidak menjaminkan perusahaan kepada perusahaan lain. Pembayaran untuk Jasa Transportasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk melakukan pembayaran kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas jasa pengangkutan batubara. Pembayaran yang dilakukan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk untuk jasa transportasi tersebut di tahun 2016 23 adalah sebesar Rp1,9 triliun dan US$67,4 juta . Kepemilikan Saham Anak Perusahaan Berdasarkan laporan tahunan 2016, rincian anak perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk terkait industri ekstraktif adalah sebagai berikut: 23 Data EITI tahun 2016
Laporan Kontekstual 2016 77 Tabel 38 Anak Perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang Bergerak di Industri Ekstraktif No Tipe Kepemilikan Perusahaan Persentase saham (2016) Bidang Usaha 1 Kepemilikan langsung PT Batubara Bukit Kendi (tidak beroperasi) 75% Pertambangan batubara 2 Kepemilikan langsung PT International Prima Coal 51% Pertambangan batubara 3 Kepemilikan langsung PT Bukit Asam Banko (belum beroperasi) 65% Pertambangan batubara 4 Kepemilikan langsung PT Bukit Asam Metana Ombilin (belum beroperasi) 99,99% Pertambangan gas metana 5 Kepemilikan langsung PT Bukit Asam Metana Enim (belum beroperasi) 99,99% Pertambangan gas metana 6 Kepemilikan langsung PT Bukit Asam Metana Peranap (belum beroperasi) 99,99% Pertambangan gas metana 7 Kepemilikan tidak langsung PT Tabalong Prima Resources (dalam tahap pengembangan) 34,17% Pertambangan Sumber: LaporanTahunanPT. Bukit Asam(Persero) Tbktahun2016 Daftar lengkap anak perusahaan dan perusahaan asosiasi serta wilayah pertambangan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk lengkap terdapat pada Laporan Tahunan PT Bukit Asam tahun 2016. dengan sejumlah operasi sekundernya berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten dan DKI Jakarta. Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi) pada Tahun 2016 Sepanjang tahun 2016. PT Bukit Asam (Persero) Tbk tidak melakukan investasi dan divestasi Kepemilikan Saham Tabel 40 Daftar Pemegang Saham PT Timah (Persero) Tbk Pemegang Saham Porsi Kepemilikan (%) Tanggung Jawab Sosial PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Program CSR Perusahaan adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang terdiri dari Program Pengembangan Masyarakat dan Program Pembangunan Daerah. Realisasi Program CSR Perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang terintegrasi dalam PKBL PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2016 adalah: Pemerintah Republik Indonesia 65% Publik 35% Sumber: LaporanTahunanPT Timah(Persero) Tbktahun2016 Pemerintah memiliki saham Dwiwarna yang memungkinkan pemerintah dalam mengambil keputusan strategis. Saham yang dimiliki oleh pemerintah adalah sekitar Rp 242 miliar di tahun 2016. untuk memiliki hak-hak istimewa Tabel 39 Realisasi Program CSR Perusahaan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Aktivitas 2016 (Dalam Miliar Rupiah) Laba Ditahan dan Dividen Tabel 41 Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Timah (Persero) Tbk Dividen dan laba ditahan 2016 Hubungan Masyarakat Pelayanan Masyarakat 6,7 0,6 Dividen dibayar kepada pemegang saham Rp 30,5 miliar Pemberdayaan Masyarakat 22,4 Dividen dibayar kepada Pemerintah Rp 19,8 miliar Pembangunan Masyarakat Lingkungan 18,6 0,2 Dividen dibayar kepada Pemegang saham lain Rp 10,7 miliar TOTAL 48,5 Laba ditahan dicadangkan Rp 4,7 triliun Sumber: LaporanTahunanPT Bukit Asam(persero) Tbk2016 Laba ditahan tidak dicadangkan Rp 688 miliar Informasi yang lebih lengkap tentang kegiatan tanggung jawab sosial PT Bukit Asam (Persero) dapat diakses pada laman Sumber: Laporan Keuangan Audited PT Timah (Persero) Tbk tahun 2016 Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Timah (Persero) untuk Pinjaman Perusahaan Lain 5.5 PT Timah (Persero) Tbk PT Timah (Persero) Tbk merupakan produsen timah terbesar di Indonesia dan terintegrasi dalam operasi eksplorasi, pertambangan, pengolahaan, pemurnian (smelting) dan pemasaran. Selain itu, PT Timah (Persero) Tbk merupakan eksportir terbesar timah di dunia yang berlokasi di Provinsi Bangka Belitung. Wilayah izin usaha penambangan PT Timah (Persero) Tbk meliputi Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, PT Timah (Persero) Tbk tidak mendapatkan jaminan pinjaman dari pemerintah dan PT Timah (Persero) Tbk tidak menjadi penjamin bagi perusahaan lain seperti tercantum dalam laporan keuangan PT Timah (Persero) Tbk tahun 2016 yang telah diaudit. Anak Perusahaan Berdasarkan laporan tahunan 2016, rincian anak perusahaan PT Timah (Persero) Tbk yang terkait dengan industri ekstraktif adalah sebagai berikut:
78 Tabel 42 Anak Perusahaan PT Timah (Persero) Tbk yang Bergerak di Industri Ekstraktif No Tipe Kepemilikan Perusahaan Persentase saham (2016) Bidang Usaha 1 Kepemilikan langsung PT Timah Investasi Mineral (TIM) 99,9% Pertambangan mineral di luar timah & pemasaran batubara 2 Kepemilikan langsung PT Kutaraja Tembaga Raya 100% Eksplorasi mineral (kegiatan telah dihentikan) 3 Kepemilikan langsung dan tidak langsung melalui PT TIM PT Tanjung Alam Jaya PT Timah (Persero) Tbk dan PT TIM masing-masing sebesar 50% Pertambangan batubara 4 Kepemilikan tidak langsung melalui PT TIM PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE) 99,8% Pertambangan batubara 5 Kepemilikan langsung PT Koba Tin 25% Pertambangan timah Sumber: LaporanTahunanPT Timah(Persero) Tbktahun2016 Wilayah Pertambangan yang Dimiliki oleh PT Timah di Wilayah Indonesia pada Tahun 2016 Konsesi pertambangan yang dimiliki oleh PT Timah (Persero) Tbk di wilayah Indonesia pada tahun 2016 dapat dilihat pada Laporan Tahunan PT Timah (Persero) tahun 2016. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk saat ini merupakan perusahaan transporter gas Indonesia dan mempunyai anak perusahaan yang bergerak di bidang hulu (PT Saka Energi (PT Gagas Energi Indonesia) dan hilir Indonesia). terbesar di Kepemilikan Saham Perubahan kepemilikan (akuisisi dan divestasi) pada tahun 2016 Tabel 44 Daftar Pemegang Saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Berdasarkan Laporan Tahunan PT Timah (Persero) Tbk 2016, PT Timah (Persero) tidak melakukan divestasi dan akuisisi di tahun 2016. Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia Porsi Kepemilikan (%) 56,96% Tanggung Jawab Sosial PT Timah (Persero) Tbk Publik 43,04% Salah satu wujud kepedulian PT Timah (Persero) Tbk terhadap lingkungan terutama di bidang sarana dan prasarana, pendidikan, pelatihan, keagamaan dan olah raga serta program sosial lainnya yang dirangkum dalam satu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program Sumber: LaporanTahunanPT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbktahun2016 Pemerintah memiliki saham Dwiwarna yang memungkinkan pemerintah dalam mengambil keputusan strategis. Saham yang dimiliki oleh pemerintah sekitar USD 196 juta di tahun 2016. untuk memiliki hak-hak istimewa Realisasi PKBL PT Timah (Persero) Tbk tahun 2016, yaitu: Tabel 43 Realisasi PKBL PT Timah (Persero) Tbk Aktivitas 2016 (Dalam Miliar Rupiah) Laba Ditahan dan Dividen Tabel 45 Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Hubungan Masyarakat 4 Dividen dan laba ditahan 2016 Pelayanan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Masyarakat Lingkungan
1 6 0,6 Dividen dibayar kepada pemegang saham Dividen dibayar kepada Pemerintah Dividen dibayar kepada Pemegang saham lain USD 168 juta USD 96 juta USD 72 juta TOTAL 12 Laba ditahan dicadangkan USD 2,6 miliar Sumber: Data EITI 2016 Laba ditahan tidak dicadangkan USD (12) juta 5.6 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Sumber: Laporan Keuangan Audited PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2016 PT PGN berubah menjadi perusahaan perseroan berdasarkan PP 37/1994 yang diiringi dengan penambahan ruang lingkup usaha yang lebih luas, yaitu selain di bidang niaga gas bumi juga di bidang transmisi, dimana PGN berfungsi sebagai transporter. Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) untuk Pinjaman Perusahaan Lain Sejak tahun 2003, PGN telah menjadi perusahan terbuka dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tidak mendapatkan jaminan pinjaman dari pemerintah dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
tidak menjadi penjamin bagi perusahaan lain seperti tercantum dalam laporan keuangan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2016 yang telah diaudit. Anak Perusahaan Berdasarkan laporan tahunan 2016, rincian anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang terkait dengan industri ekstraktif adalah PT Saka Energi Indonesia yang bergerak di bisnis hulu dengan kepemilikan saham sebesar 99,9%. Penerimaan dari Jasa Transportasi PT Perusahaan Gas Negara menerima toll fee dari SPBG Pertamina dan PLN Jambi Merang untuk jasa transportasi gas bumi melalui pipa yang dimiliki oleh PGN. Pada tahun 2016, PT PGN (Persero) menerima tollfeesebesar 2.034 juta rupiah dan 7.716 ribu USD. Panjang Pipa Transmisi yang dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara di Wilayah Indonesia pada Tahun 2016 Panjang pipa transmisi yang dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk di wilayah Indonesia sampai tahun 2016 adalah 2.248 km. Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi) pada Tahun 2016 Pada November 2016, PT Perusahaan Gas Negara melalui PT Saka Energi Indonesia melakukan investasi di sektor hulu dengan mengakuisisi 37,8% participating interest di blok Sanga Sanga, Kalimantan Timur dari BP East Kalimantan Ltd. (26,3%) dan Unimar llc.(11,6%). Tanggung Jawab Sosial PT Perusahaan Gas Negara Salah satu wujud kepedulian PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk terhadap lingkungan terutama di bidang sarana dan prasarana, pendidikan, pelatihan, keagamaan dan olah raga serta program sosial lainnya yang dirangkum dalam satu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program Realisasi PKBL PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2016, yaitu: Tabel 46 Realisasi PKBL PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Aktivitas 2016 (Dalam Miliar Rupiah) Hubungan Masyarakat 11 Pelayanan Masyarakat 24 Pemberdayaan Masyarakat 28 Pembangunan Masyarakat 59 Lingkungan 6,5 TOTAL 129 Sumber: LaporanTahunanPT PerusahaanGas Negara (Persero) Tbktahun2016 5.7 Pembentukan Holding BUMN Migas dan Tambang Pada tanggal 29 November 2017 pemerintah membentuk holding pertambangan yang terdiri dari PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tiga BUMN Pertambangan, yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk mengadakan RUPSLB dan menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan terkait perubahan status perseroan dari persero menjadi non-persero. Laporan Kontekstual 2016 79 Langkah tersebut sesuai dengan PP No. 47/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Inalum (Persero). Keputusan pembentukan holding ini tidak mengubah komposisi saham seri A milik pemerintah di ketiga BUMN pertambangan tersebut. Berdasarkan PP tersebut, jumlah saham milik pemerintah yang diailhkan ke PT Inalum seperti terlihat pada Tabel 47. Tabel 47 Pengalihan Saham Pemerintah kepada PT Inalum BUMN Jumlah saham milik pemerintah yang dialihkan ke PT Inalum Status PT Antam Tbk 15.619.999.999 saham Seri B (65%) Non persero PT Timah Tbk 4.841.053.951 saham Seri B (65%) Non persero PT Bukit Asam Tbk 1.498.087.499 saham Seri B (65,02%) Non persero Sumber: PP No. 47/2017 Tujuan pembentukan holding BUMN pertambangan ini adalah: i) untuk menguasai cadangan dan sumber daya mineral dengan mengupayakan pendanaan untuk melakukan akuisisi sudah melakukan produksi, ii) serta meningkatkan hilirisasi produk melalui kerjasama investasi dengan perusahaan pengolahan tambang holding BUMN satu pertambangan tahun 2018 adalah menyelesaikan proses divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia. perusahaan-perusahaan yang tambang Salah global. target Terkait dengan pembetukan holding BUMN migas, pada tanggal 11 April 2018, telah ditandatangani Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada PT PGN Tbk dalam rangka penyertaan modal RI ke dalam PT Pertamina (Persero) dimana sebanyak 56,96% saham seri B ini milik pemerintah di PGN dialihkan ke Pertamina. Hal sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan telah ditandatanganinya Akta Pengalihan Saham ini, maka Holding BUMN Migas resmi berdiri dengan Pertamina sebagai induk perusahaan (holding) dan PGN sebagai anggota holding. (Persero) PT Pertamina. Dengan Tujuan pembentukan holding BUMN Migas adalah untuk i) sinergi biaya modal karena adanya konsolidasi infrastruktur, ii) menghindari permasalahan konflik alokasi gas yang kerap terjadi antara Pertamina dan PGN, dan iii) skema keseragaman harga dapat terwujud. Proses pembentukan Holding Migas ini dilanjutkan dengan integrasi Pertagas yang merupakan anak usaha proses Pertamina ke PGN. Pada tanggal 29 Juni 2018, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) telah menandatangani perjanjian jual beli (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) untuk memiliki memiliki 51% saham PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan nilai transaksi mencapai Rp 16,6 triliun untuk pembelian untuk 2.591.099 saham yang dimiliki oleh Pertamina di Pertagas. saham bersyarat Meski anggota holding BUMN menjadi non persero, negara tetap memiliki kontrol terhadap perusahaan anggota holding tersebut , baik secara langsung melalui saham Dwiwarna maupun tidak langsung melalui PT Inalum (Persero)/PT Pertamina (Persero) yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara. 24 24 Kementerian BUMN. 2017. "Siaran Pers: Holding Tambang Sesuai Jadwal". Diakses pada tanggal 30 November 2017
80 06 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN Perusahaan yang bergerak dalam industri ekstraktif memiliki tanggung jawab lingkungan dan tanggung jawab sosial seperti yang telah diatur dalam berbagai undang-undang, lihat Bagian peraturan pemerintah, dan peraturan menteri, 2.3.3 tentang UU dan Peraturan Lainnya Terkait Industri Ekstraktif. Dalam rangka tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraktif memiliki kewajiban tanggung jawabnya untuk meyetorkan sejumlah dana yang digunakan untuk biaya restorasi atau reklamasi lingkungan yang disebut dengan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) untuk migas dan Dana Jaminan Reklamasi Pascatambang untuk minerba. Selain itu, perusahaan industri ekstraktif dapat melakukan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, atau yang lebih dikenal dengan istilah Jaminan serta Dana
6.1 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan Pemerintah mengharapkan agar perusahaan pertambangan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kewajiban dalam tanggung jawab sosial dan pengembangan masyarakat diharapkan dapat mencapai harapan ini. Laporan Kontekstual 2016 Dana dan program TSP seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang agar memberikan peningkatan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jenis program TSP dan jumlah dana minimum yang diwajibkan kepada perusahaan tidak diatur secara rinci di berbagai peraturan terkait TSP, lihat sub bab 2.3.3 UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif di bagian penjabaran aturan tanggung jawab sosial. Pengaturan program sangat umum yaitu tanggung jawab sosial atau pemberdayaan masyarakat sekitar tambang dan tangggung jawab lingkungan. Berikut jenis-jenis program TSP yang pada umumnya dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan: Tabel 48 Jenis-jenis Program TSP Tema Konten Infrastruktur Pembangunan jalan, perbaikan persedian air bersih, pendirian bangunan sosial seperti: balai olah raga, balai pemerintahan, masjid/gereja, fasilitas listrik pedesaan. Ekonomi Bantuan usaha kecil, bantuan modal mikro, bantuan bibit tanaman atau peternakan. Pendidikan Beasiswa, training untuk guru, bantuan fasilitas mengajar, program kebudayaan. Kesehatan Bantuan persediaan obat-obatan, bantuan operasi, kampanye dan pendidikan kesehatan, pembangunan pusat kesehatan. Donasi Donasi bencana, donasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan, penyediaan dana bergulir, pinjaman fasilitas perusahaan untuk kegiatan masyarakat. 6.1.1 Jumlah Dana TSP Perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban TSP dan pemberdayaan masyarakat dapat dikenakan sanksi administratif (misalnya seperti yang diatur oleh Pasal 110 PP No. 23/2010) akan tetapi besaran TSP dan pemberdayaan masyarakat tidak diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu perusahaan swasta pada umumnya memiliki aturan alokasi besaran dana untuk TSP dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk BUMN alokasi sumber dana jelas diatur yaitu maksimum 4% dari laba tahun sebelumnya. Tabel 49 dan 50 merupakan ikhtisar jumlah dana TSP yang dilaporkan dalam formulir pelaporan EITI 2016. jika dana TSP Berdasarkan data tersebut bisa dilihat migas jauh lebih kecil dari dana TSP minerba. Hal ini disebabkan oleh luasan pertambangan minerba yang pada umumnya lebih luas dibandingkan dengan migas dan jenis kegiatan operasional yang lebih banyak melibatkan masyarakat sekitar. Penyumbang terbesar dari TSP di sektor minerba adalah PT Freeport yaitu sebesar 73% yang kemudian disusul oleh Newmont Nusa Tenggara dan PT Aneka Tambang masing-masing sebesar 5% dan 3% dari total dana yang dilaporkan perusahaan pelapor 81
82 Tabel 49 TSP Perusahaan Migas yang Melapor Dilaporkan dalam USD Kelompok TSP Dalam Jutaan Rp USD Dalam Jutaan Rupiah (1 USD = Rp 13.436) Total Jutaan Rupiah Hubungan Masyarakat 162 882.773 11.861 12.023 Pelayanan Masyarakat
168.371 2.262 2.262 Pemberdayaan Masyarakat 1.291 7.885.146 105.945 107.236 Infrastruktur 8.387 3.057.791 41.084 49.471 Lingkungan 480 5.558.625 74.886 75.166 TOTAL 10.320 17.552.706 235.838 246.158 Sumber: Data EITI 2016 Tabel 50 TSP Perusahaan Minerba yang Melapor Dilaporkan dalam USD Kelompok TSP Dalam Jutaan Rp USD Dalam Jutaan Rupiah (1 USD = Rp 13.436) Total Jutaan Rupiah Pemanfaatan Sarana dan Prasarana 28.787 339.052 4.556 33.342 Pemberdayaan Masyarakat berupa Peningkatan Ekonomi Penduduk sekitar 63.355 40.221.789 540.420 603.775 Pelayanan Masyarakat 62.132 35.870.783 481.960 544.092 Peningkatan Pendidikan Penduduk Sekitar 59.258 5.419.034 72.810 132.068 Pengembangan Masyarakat 149.290 12.719.403 170.898 320.187 TOTAL 362.821 94.570.070 1.270.643 1.633.464 Sumber: Data EITI 2016 Detail angka TSP masing-masing perusahaan yang termasuk dalam cakupan laporan ini dapat dilihat Laporan Rekonsiliasi pada Tabel 10/Lampiran 5.2 untuk sektor migas dan Tabel 11/Lampiran 2.30 untuk sektor minerba. Pada lampiran tersebut juga dapat dilihat detail lokasi TSP dan jenis pembayaran TSP (inkind/cash). Jumlah Dana Pencadangan dana ASR dilakukan oleh kontraktor setiap satu semester dengan melakukan penyetoran dana dalam satuan USD ke rekening bersama. Pencadangan dana ASR dapat dihitung sebagai berikut: 6.2 Pertambangan Migas: Abandonment and Site Restoration Fund(ASR Fund) Setelah hulu migas. peninggalan fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya dan lingkungan yang telah rusak dapat menjadi kendala yang membahayakan bagi kegiatan lain dan bagi masyarakat sekitar. Untuk itu kontraktor KKS diwajibkan untuk melakukan Abandonment and Site Restoration pada saat berhentinya produksi. berakhirnya kegiatan produksi Kontraktor KKS laporan pencadangan dana ASR masing-masing lapangan dalam suatu wilayah kerja dan menyerahkan kepada Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan. Ruang lingkup laporan tersebut antara lain meliputi rencana kegiatan ASR, perhitungan estimasi biaya ASR dan pencadangan dana ASR setiap semester. diwajibkan untuk menyusun Keterangan: Estimasi Biaya ASR: Estimasi biaya ASR berdasarkan evaluasi terakhir Adjustments: Nilai penyesuaian yang diakibatkan oleh perubahan aset dan perubahan estimasi biaya ASR Dana ASR akan ditempatkan pada rekening bersama dalam bank pengelola yang telah ditetapkan melalui perjanjian antara SKK Migas dan Kontraktor KKS. Setiap semester. SKK Migas akan mengirimkan tagihan dana ASR kepada kontraktor KKS berdasarkan evaluasi perhitungan estimasi biaya dan pencadangan dana ASR. Penempatan dana ASR dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal tagihan. Hingga tahun 2016, dana ASR yang ditampung di rekening bank adalah sejumlah US$901 juta dengan rincian:
Laporan Kontekstual 2016 83 ii)Bank i)Bank Negara Indonesia sebesar US$322,47 juta. Rakyat Indonesia sebesar US$285,13 juta. iii) Bank Mandiri sebesar US$293,16 juta. SKK Migas memiliki kewenangan pengelolaan dana ASR dan wajib melaporkan kepada pemerintah sesuai dengan UU Migas. Grafik 28 Statistik Dana ASR dan dicantumkan dalam RKAB operasi produksi tahunan. Jaminan ini dapat berbentuk: a. Rekening Bersama yang ditempatkan pada bank pemerintah atas nama bersama antara Ditjen Minerba, Gubernur, atau Bupati/Walikota dan produksi pemegang bersangkutan. IUP/IUPK operasi $ S U a u J t CAGR 27% b. Deposito Berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah atas nama bersama antara Ditjen Minerba, Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Produksi pemegang bersangkutan. Bank Garansi oleh bank pemerintah di Indonesia atau bank swasta nasional di Indonesia. Jaminan reklamasi dapat berbentuk cadangan (accounting reserve) apabila pemegang akuntasi IUP/IUPK operasi produksi terdaftar pada bursa efek di Indonesia (dengan penempatan saham >40%) dan memiliki jumlah modal disetor minimal USD 50 juta. IUP/IUPK Operasi c. yang diterbitkan d. 344 497 635 775 901 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: pada-bank-bumn 6.3 Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Perusahaan pertambangan minerba pemegang IUP dan IUPK diwajibkan untuk menempatkan jaminan Reklamasi Eksplorasi dan Reklamasi Produksi dan jaminan pascatambang sesuai Permen ESDM No. 26/2018. 1. 2. Penempatan eksplorasi ditentukan oleh Ditjen Minerba atas nama Menteri, dengan Bupati/Walikota atau Gubernur, kewenangannya. ditempatkan Jaminan seluruhnya yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) eksplorasi awal. Setelah rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi disetujui oleh Ditjen wajib Minerba, menyetorkan jaminan tersebut dalam waktu maksimal 30 hari sejak disetujui berupa deposito berjangka. Jaminan berbentuk deposito berjangka tersebut ditempatkan pada bank pemerintah atas nama bersama antara Ditjen sesuai Minerba, Gubernur, kewenangan IUP/IUPK eksplorasi bersangkutan. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 tahun pertama wajib ditempatkan seluruhnya untuk jika ternyata umur jangka waktu 5 tahun. Namun, tambang kurang dari 5 tahun maka jaminan reklamasi tahap operasi produksi ditempatkan sesuai dengan umur tambang. Serupa dengan penetapan jaminan reklamasi tahap eksplorasi, jenis jaminan ini ditetapkan oleh Ditjen Minerba atau Bupati/Walikota yang berwenang jaminan reklamasi tahap sesuai tersebut IUP/IUPK pemegang eksplorasi atau pemegang Bupati/Walikota dan atas nama Menteri, Gubernur, 3. seluruhnya Jaminan Pascatambang wajib terkumpul sebelum memasuki pelaksanaan dalam 2 pascatambang. Jaminan pascatambang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah atas nama bersama antara Ditjen yang atau Minerba, Gubernur, berwenang dan pemegang IUP/IUPK operasi produksi bersangkutan. jaminan pascatambang ditetapkan oleh Dirjen Minerba atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. tahun Bupati/Walikota Penetapan besaran Sesuai dengan Permen ESDM No. 26/2018, IPR wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan pertambangan. Gubernur melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan termasuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR. Jumlah Dana jumlah penempatan jaminan reklamasi dan jaminan Total pascatambang tahun 2018 yang merupakan kewenangan KESDM, termasuk penempatan dalam USD dengan kurs Rp14.500: • Penempatan jaminan reklamasi Rp 1,310 Triliun Penempatan jaminan pascatambang Rp 866,195 Miliar Tidak terdapat total penempatan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang merupakan kewenangan daerah. informasi Tabel 51 adalah jumlah dana jaminan reklamasi dan dana pacatambang yang dilaporkan perusahaan pelapor sektor minerba. Rincian data yang dilaporkan masing-masing perusahaan pelapor dapat dilihat pada Lampiran 2.30 Lampiran Laporan Rekonsiliasi EITI 2016.. 25 Tabel 51 Rangkuman Dana Reklamasi dan Pascatambang Perusahaan Pelapor EITI 2016 Dilaporkan dalam Rupiah Dilaporkan dalam USD TOTAL Keterangan Rupiiah (dalam jutaan) USD (dalam ribuan) Dalam Jutaan Rupiah (1 USD = Rp 13.436) Rupiah (dalam jutaan) Jaminan Reklamasi 368.534 58.275 782.983 1.151.517 Dana Pascatambang 42.928 25.253 339.299 382.227 TOTAL 411.462 83.528 1.122.282 1.533.744 Sumber: FormulirpelaporanEITI 2016, diolah 25 Ditjen Minerba. 2018. Daftar Data untuk Penyusunan Laporan EITI 2016
84 6.4 Pertambangan Rakyat 6.4.1 Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Banyak masyarakat yang ekonominya tergantung pada usaha pertambangan skala kecil yang dilaksanakan dengan cara mendulang (artisanal) maupun dengan bantuan peralatan mesin. Definisi ArtisanalandSmall- Scale Mining (ASM) secara garis besar adalah kegiatan pertambangan perorangan, dilakukan berkelompok, oleh keluarga, atau koperasi dengan cara yang 26 tradisional dan minimal atau tanpa teknologi . di daerah pertambangan yang secara UU No. 4/2009 Minerba tidak mengenal ASM tetapi mengatur mengenai pertambangan untuk mengakomodir legalitas usaha pertambangan tradisional yang dilakukan oleh rakyat. Pertambangan Rakyat harus dilakukan di Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR). rakyat Rakyat dan mendapatkan Pertambangan Ilegal pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana dan tidak berizin, tidak berwawasan lingkungan dan keselamatan. Tidak menutup kemungkinan perusahaan penambang besar pun melakukan penambangan tanpa izin misalnya menambang di kawasan hutan lindung, namun pada sub bab ini lebih berfokus pada pembahasan penambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat. Penambangan tanpa izin (PETI) ini minim pengawasan dari pemerintah lingkungan yang mengakibatkan PETI berbahaya bagi dan kesehatan serta keselamatan penambang serta rawan PETI mengakibatkan berkurangnya potensi pendapatan negara dari sektor minerba, pemborosan sumber daya mineral, dan Belum menciptakan iklim investasi terdapat release resmi dari pemerintah yang merupakan dari hasil studi yang memadai mengenai berapa jumlah kerugian negara dari PETI. longsor. Selain itu, tidak kondusif. Tabel 52 Peraturan Terkait Pertambangan Rakyat Kriteria penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat - UU Minerba 2009 a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai; b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman c. d. maksimal 25 (dua puluh lima) meter; endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare; e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) - UU Minerba 2009 1. 2. Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada: a. b. c. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare; kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare. Tata Cara Perolehan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pasal 48 PP No. 23/2010 1. 2. Persyaratan administratif a. orang perseorangan. paling sedikit meliputi: 1 1. 2. 3. 4. kelompok masyarakat. paling sedikit meliputi: 1. 2. 3. koperasi setempat. paling sedikit meliputi: 1. 2. 3. surat permohonan; kartu tanda penduduk; komoditas tambang yang dimohon; dan surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. b. surat permohonan; komoditas tambang yang dimohon; dan surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. c. surat permohonan; nomor pokok wajib pajak; akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; komoditas tambang yang dimohon; dan surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. Persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai: a. b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan 4. 5. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter; 3. dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak. c. Persyaratan finansial berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat. Sumber: berbagaisumber, diolah 26 IIED. 2003. "Artisanal and Small Scale Mining". diakses pada tanggal 15 November 2017
Laporan Kontekstual 2016 Gambar 23 Karakter masyarakat penambang ilegal Sumber: PETI merupakan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai kriminal dan dapat diancam hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah) (pasal 158 UU No. 4/2009 tentang Minerba). PETI beberapa penelitian dan Untuk menanggulangi pemerhati PETI sepakat jika PETI merupakan permasalahan yang kompleks sehingga memerlukan solusi yang terpadu dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan hukum. Konsistensi penegakan hukum perlu tetapi pendekatan pengawasan dan pembinaan lebih diutamakan . Pemerintah diharapkan dapat melakukan supervisi dan peningkatan kapasitas masyarakat penambang mengenai penerapan kaidah pertambangan yang baik dan benar (good mining practice). Lebih lanjut pemerintah diharapkan dapat mengakomodasi penambang ilegal dengan adanya kerjasama antara perusahaan pertambangan dengan pertambangan rakyat di wilayah tertentu atau dengan melibatkan BUMD 28 yang dapat memperkerjakan masyarakat penambang . 27 27 Redi, Ahmad. 2016. "Dilema Penegakan Hukum Penambang Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil". MARK.pdf .Diakses pada tanggal 15 November 2017 28 Zulkarnain, Iskandar. LIPI. "Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya. Diakses pada tanggal 15 November 2017 85
86 07 PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF (LKPP), Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat penerimaan negara dari industri ekstraktif secara garis besar berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke kas negara seperti yang diilustrasikan pada Gambar 24. Kas negara dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan yang pengelolaannya diatur dalam UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri. Pendapatan negara yang berasal dari industri ekstraktif dicatat dalam anggaran dan laporan keuangan pemerintah pusat yang dapat diakses di laman Kementerian Keuangan pusat. Menurut PMK No. 275/PMK.05/2014, data keuangan pemerintah disusun dengan berpedoman pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia yang sejalan dengan standar internasional, Gambar 24 Penerimaan Negara yang Berasal dari Industri Ekstraktif yang Dilaporkan dalam LKPP Pendapatan pajak dalam negeri •PPh (pajak penghasilan) Migas •PPh non-Migas [Pertambangan Minerba] •PBB PBB Pertambangan PBB Migas Pajak lainnya Pajak Kas Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerimaan sumber daya alam •Pendapatan minyak bumi •Pendapatan gas bumi •Pendapatan pertambangan umum Pendapatan iuran tetap Pendapatan royalti laba BUMN [industri ekstraktif] (dividen) •PNBP lainnya •Pendapatan minyak mentah (DMO) •Pendapatan penjualan hasil tambang •Bonus-bonus •Pendapatan penggunaan kawasan hutan
seperti Sistem Neraca Nasional (SystemofNationalAccounts), Manual Neraca Pembayaran (The Balance of Payments Manual) dan Manual Statistik Moneter dan Keuangan (The Pada tahun 2016 Indonesia tidak memiliki pendapatan lain (selain pendapatan yang disebutkan di atas) dari industri ekstraktif yang tidak dicatat dalam anggaran negara (APBN) dan tidak memiliki dana cadangan nasional (nationalsovereign wealth and development funds) atau lembaga investasi negara yang mengelola dana yang berasal dari perusahaan industri ekstraktif 7.1 Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit 7.1.1 Proses Perencanaan Sistem perencanaan anggaran di Indonesia dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang yang kemudian diturunkan pada perencanaan pembangunan jangka menengah dan selanjutnya perencanaan jangka Panjang Pembangunan pendek. Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dituangkan dalam UU No. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang masing-masing memiliki tema dan skala prioritas yang berbeda-beda. RPJMN tahun 2015-2019 adalah RPJMN yang ketiga dengan payung hukum Perpres No. 2/2015. Publik dapat mengakses RPJMN melalui laman berikut RPJMN-2015-2019.bpkp. Rencana Jangka 17/2007 yang dibagi menjadi 4 Laporan Kontekstual 2016 87 Ruang lingkup perencanaan pemerintah pusat mencakup berikut : • • • • Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Rencana Kerja Pemerintah berdasarkan Perpres Rencana Kerja Kementerian /Lembaga berdasarkan Peraturan Pimpinan K/L 7.1.2 Pendekatan Penganggaran Nasional Sistem penganggaran di Indonesia menerapkan tiga pendekatan yang sesuai dengan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. yaitu:
Penganggaran Terpadu (unifiedbudget). Penyusunan anggaran terpadu adalah pengintegrasian seluruh di proses lingkungan anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanja. Tujuan dari pengintegrasian ini adalah untuk menghindari duplikasi dalam penyediaan dana. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium-term Expenditure Framework (MTEF). KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan perlu menyeleraskan kebijakan. program yang disusun dalam RPJMN dan renstra ke dalam rencana kerja dan anggaran K/L tahunan. perencanaan K/L penganggaran dan klasifikasi dengan Sehingga K/L
Tujuan KPJM adalah untuk disiplin fiskal yang bisa berjalan berkelanjutan karena anggaran KPJM yang diajukan oleh K/L dengan skema prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Penganggaran atau PerformanceBasedBudgeting(PBB). PBK merupakan yang dilakukan dengan penyusunan memperhatikan pendanaan dengan keluaran (output) dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penyusunan anggaran tersebut mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Maksud dan tujuan PBK adalah: Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (outcome) Berbasis (PBK) Kinerja anggaran keterkaitan antara berupa keluaran (output) dan hasil atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran sesuai dengan renstra dan/atau tugas-fungsi K/L. Proses Anggaran sampai dengan Audit Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pihak yang terkait dalam penyusunan APBN adalah Pemerintah Pusat, DPR dan (masukan pertimbangan dari) (DPR) Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui APBN yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat. Setiap tahunnya APBN memiliki siklus sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. Tahap pertama adalah proses perencanaan dan penganggaran APBN. Dalam proses ini Pemerintah, BPS dan Bank Indonesia menyiapkan asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan rencana anggaran (kapasitas fiskal) oleh Pemerintah Pusat. Terdapat dua kegiatan penting yaitu perencanaan kegiatan dalam tahap ini, (perencana) anggaran dan (penganggaran). Tahap kedua adalah pembahasan APBN. Pada tahap ini, rencana kegiatan yang diajukan oleh K/L, berdasarkan arahan prioritas pembangunan dari Presiden, dibahas bersama dalam trilateralmeeting oleh K/L selaku Chief Operating Officer (COO), Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) dan Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas. Hasil dari pembahasan Nasional tersebut adalah Rancangan Undang-undang (RUU) APBN dan Nota Keuangan yang diajukan kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Nota Keuangan APBN yang dipresentasikan kepada DPR dan APBN laman diakses dapat maupun . Tahap ketiga adalah pembahasan antara Pemerintah dengan mempertimbangkan Pusat masukan Setelah mendapatkan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan DPR, DPR mengesahkan RUU APBN dan menetapkan APBN. Tahap selanjutnya K/L dan Bendahara Umum Negara, dengan mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA), melaksanakan amanat APBN. Sejalan dengan dilaksanakannya APBN, K/L dan Bendahara Umum Negara melakukan pelaporan dan pencatatan untuk membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). perencanaan di APBN-P dan DPR dari DPD. Anggaran 6. BPK melakukan pemeriksaan atas LKPP dari K/L dan Bendahara Pemerintah Pusat. Kemudian setelah proses pemeriksaan selesai, Presiden, paling lambat 6 berakhir, tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR untuk kemudian dibahas dan disetujui oleh DPR. Laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pusat dapat dilihat di situs bulan setelah anggaran Gambar 25 Siklus APBN Sumber: APBN dapat diunduhdi website KementerianKeuangan 7.1.3 Pandangan Umum Industri Ekstraktif Publik dapat mengakses pandangan umum mengenai yang industri dipublikasikan lembaga pemerintah terkait. Berikut beberapa dokumen yang dapat dijadikan acuan publik mengenai sasaran dan strategi beserta asumsi - asumsi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, misalnya estimasi produksi dan target pembangunan infrastruktur penunjang dalam periode perencanaan 5 tahunan. ekstraktif dari berbagai kementerian sumber atau oleh Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM tahun 2015 - 2019 Renstra KESDM tahun 2015 - 2019 memiliki tujuan: 1. 2. 3. 4. 5. Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestic Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga kompetitif Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM Terwujudnya manajemen dan SDM yang profesional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi di Publik ESDM.pdf KESDM dijabarkan oleh masing - masing Direktorat. Renstra Ditjen di renstra Ditjen Minerba di %20DJMB%202015-2019.pdf. dapat detail mengakses renstra rencana strategis Kemudian dapat Migas diakses dan
Laporan Kontekstual 2016 OutlookEnergi Indonesia oleh Dewan Energi Nasional (DEN) DEN, sebagai salah satu tugasnya, melakukan studi tentang kondisi energi Indonesia pada kurun waktu 2013 - 2050. Kondisi energi yang diukur terdiri dari kebutuhan energi Indonesia dan dibandingkan dengan penyediaan energi baik yang berasal dari produksi maupun berasal dari ini bertujuan untuk memberikan referensi bagi pemerintah dan pihak lain tentang prakiraan kondisi energi Indonesia di masa yang acuan akan datang, penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor energi di di Outlook. impor. Proyeksi kondisi energi sehingga dapat menjadikan Indonesia. Outlook ini dapat diakses dana perimbangan yang diatur oleh UU No. 33/2004 dan PP No. antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Bagi Hasil menurut sumbernya dibedakan menjadi DBH perpajakan dan DBH Sumber Daya Alam (SDA - kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan migas, dan pertambangan panas bumi). Dana DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang pengalokasiannya ke daerah berdasarkan persentase yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004. 55/2005 tentang perimbangan keuangan Penjabaran di bawah ini membahas mengenai alokasi dana ke daerah yang berasal dari PNBP migas dan pertambangan umum (minerba). 7.1.4 Proses Audit di Sektor Industri Ekstraktif Sektor Migas SKK Migas dan auditor pemerintah (BPKP, BPK dan Ditjen Pajak) melakukan audit tahunan atas KKS yang sudah berproduksi. Ruang lingkup audit meliputi lifting migas serta aspek cost recovery, termasuk ketaatan terhadap kebijakan akuntansi dan kebijakan-kebijakan lainnya sesuai dengan KKS, ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan sehubungan cost recovery dan ketaatan atas peraturan sehubungan operasi hulu migas. Prinsip DBH Alokasi DBH SDA diatur berdasarkan prinsip origin (derivative) dan prinsip realisasi. Kedua prinsip tersebut harus dipenuhi agar Pemerintah Daerah dapat menerima dana bagi hasil industri ekstraktif. Prinsip derivative berarti sebuah provinsi atau kabupaten/kota harus memiliki aktivitas produksi migas yang dilakukan dalam batas wilayah dan/atau batas kewenangan pengelolaan SDA wilayah laut (dengan batas 12 kilometer dari garis pantai ), dimana daerah penghasil akan mendapatkan porsi yang lebih besar. Sementara prinsip realisasi berarti penerimaan telah diakui serta dicatat dalam Rekening Kas Umum Negara. 29 Sektor Minerba Secara pengawasan pengelolaan substantif keuangan negara dari kegiatan pertambangan minerba pengawasan pengelolaan terutama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari sektor ini. Pemeriksaan (Audit) atas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UU No. 15/2006 tentang BPK maupun oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) No.192/2014 tentang BPKP. dan terkait dan Terdapat yang antara diterapkan oleh BPK, BPKP dan SKK Migas dengan standar audit internasional. Namun tidak dapat dikatakan bahwa standar audit BPK, BPKP dan SKK Migas adalah sama audit internasional. Standar-standar audit tersebut dirancang yang dengan keperluan atau kepentingan khusus berbeda dengan keperluan dilakukannya audit oleh independen terhadap perusahaan-perusahaan. auditor Dalam hal tersebut bahkan mungkin lebih ekstensif daripada standar internasional, sedangkan dalam hal lainnya mungkin tidak seperti yang internasional. Laporan hasil disyaratkan oleh standar pemeriksaan di perbedaan audit standar sesuai dengan standar sekali tidak tertentu, standar-standar dari BPK dapat diakses 7.2 Transfer dan Pembayaran Kepada Daerah Penerimaan negara dari pajak dan sumber daya alam akan ditransfer ke daerah dalam bentuk Penghitungan dan Penetapan DBH Berdasarkan perhitungan dan penetapan DBH untuk satu tahun anggaran. PMK No. 50/PMK.07/2017, ada 4 Alokasi DBH setiap daerah dibagihasilkan dari rencana penerimaan negara yang dibagihasilkan dalam UU APBN berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan peraturan Perpres perundang-undangan, dan ditetapkan dengan tentang rincian APBN. Perubahan alokasi DBH dalam tahun berjalan dilakukan target penerimaan negara yang dibagihasilkan dalam UU APBN- Perubahan tahun berjalan, dan ditetapkan melalui Perpres tentang rincian APBN-P. apabila terdapat perubahan Perubahan alokasi DBH yang terakhir dalam tahun berjalan adalah perubahan alokasi DBH yang sudah didasarkan atas realisasi penerimaan negara selama 9 bulan dan prognosis penerimaan negara selama 3 bulan. Perubahan alokasi tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai prognosis realisasi DBH pada tahun berjalan. Realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan pada tahun berkenaan akan diketahui setelah audit BPK atas LKPP tahun berkenaan dilakukan. Realisasi tersebut akan menjadi dasar Menteri Keuangan untuk menghitung realisasi DBH tahun berkenaan. akan diperhitungkan dengan penyaluran DBH yang dilakukan dalam tahun berkenaan, terhadap selisih kurang akan menjadi alokasi kurang bayar DBH dan terhadap selisih lebih akan menjadi alokasi lebih bayar DBH. Alokasi KB dan LB DBH akan ditetapkan melalui PMK. Angka realisasi DBH dimaksud Gambar 26 Siklus penghitungan dan penetapan DBH Sumber: KementerianKeuanganpadaFGD EITI 2018 di Batam 29 Batas 4 km dari garis pantai adalah bagian dari kabupaten, dan batas 4-12 kilometer dari garis pantai menjadi bagian dari provinsi, yaitu provinsi sebagai produsen. 89 kali
90 rencana Alokasi DBH setiap daerah dibagihasilkan dari penerimaan negara yang dibagihasilkan dalam UU APBN berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan dengan Perpres tentang rincian APBN. Perubahan alokasi DBH dalam tahun target berjalan dilakukan penerimaan negara yang dibagihasilkan dalam UU APBN- Perubahan tahun berjalan, dan ditetapkan melalui Perpres tentang rincian APBN-P. apabila terdapat perubahan Skema pembagian DBH migas mengikuti skema yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004 dan PP No. 55/2005. Dari besaran PNBP migas, 15% dari hasil minyak dan 30% dari hasil gas disalurkan ke daerah dalam bentuk DBH migas. Jumlah PNBP yang dibagihasilkan ke daerah hanya untuk penghasilan dari blok yang beroperasi sampai dengan wilayah laut 12 mil. PNBP dari blok penghasil di atas 12 mil wilayah laut 100% dialokasikan untuk Pemerintah Pusat. Dari bagian daerah tersebut, dibagi menurut daerah penghasil baik provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan skema pada Gambar 27. Perubahan alokasi DBH yang terakhir dalam tahun berjalan adalah perubahan alokasi DBH yang sudah didasarkan atas realisasi penerimaan negara selama 9 bulan dan prognosis penerimaan negara selama 3 bulan. Perubahan alokasi tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai prognosis realisasi DBH pada tahun berjalan. Realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan pada tahun berkenaan akan diketahui setelah audit BPK atas LKPP tahun berkenaan dilakukan. Realisasi tersebut akan menjadi dasar Menteri Keuangan untuk menghitung realisasi DBH tahun berkenaan. akan diperhitungkan dengan penyaluran DBH yang dilakukan dalam tahun berkenaan, terhadap selisih kurang akan menjadi alokasi kurang bayar DBH dan terhadap selisih lebih akan menjadi alokasi lebih bayar DBH. Alokasi KB dan LB DBH akan ditetapkan melalui PMK. Angka realisasi DBH dimaksud 7.2.1 Skema Dana Bagi Hasil untuk Industri Eksraktif Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas DBH Migas untuk Daerah Otonomi Khusus Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan UU otonomi khusus, terdapat tiga provinsi yang berstatus Daerah Otonomi Khusus, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi yang mendapatkan Papua dan Provinsi Papua Barat persentase tinggi lebih 31 dibandingkan daerah lain pada umumnya . 30 dana bagi hasil migas Untuk penerimaan migas yang dihasilkan di provinsi- provinsi tersebut, 30% adalah untuk Pemerintah Pusat dan 70% untuk Pemerintah Daerah dalam bentuk DBH migas. Sehingga dari DBH migas yang umum, Daerah Otonomi 55% sedangkan 15% sisanya dibagi sama skema umum di atas. Sementara dari hasil gas bumi, Daerah Otonomi Khusus mendapatkan 40% sedangkan 30% mengikuti skema umum seperti Gambar 27. Secara ringkas pembagian porsi DBH migas untuk Daerah Otonomi Khusus ditunjukkan pada Tabel 53. Khusus mendapatkan tambahan Berikut skema perhitungan DBH pertambangan migas: Gambar 27 Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) migas PNBP Migas Pemerintah Pusat Minyak Bumi: 84,5% Gas Bumi : 69,5% Pemerintah Daerah Minyak Bumi: 15,5% Gas Bumi : 30,5% DAERAH PENGHASIL DAERAH PENGHASIL : PROVINSI (termasuk 4-12 mil dari garis pantai untuk offshore) DAERAH PENGHASIL : KABUPATEN /KOTA (termasuk 0-4 mil dari garis pantai untuk offshore) Provinsi Penghasil Minyak Bumi: 5,0% Gas Bumi : 10,0% Kab/Kota dalam provinsi (dibagi secara merata) Minyak Bumi: 10,0% Gas Bumi : 20,0% Provinsi Minyak Bumi: 3,0% Gas Bumi : 6,0% Kab/Kota Penghasil Minyak Bumi: 6,0% Gas Bumi : 12,0% Tambahan 0.17%* Tambahan * 0,33% Tambahan* 0,10% Kab/Kota dalam provinsi (dibagi secara merata) Minyak Bumi: 6,0% Gas Bumi : 12,0% Tambahan DBH SDA Migas dapat digunakan sesuai kebutuhdandanprioritasdaerah Tambahan* 0,40% Sumber: PP No. 55/2005, UU No.18/2016 30 Saat ini SDA Migas hanya terdapat di Papua Barat sesuai dengan keterangan dari Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan dalam Workshop Jurnalis EITI. Bogor, 7 September 2015. 31 Presentasi Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan. "Kebijakan DBH SDA". Workshop Jurnalis EITI. Bogor, 7 September 2015. Karena Migas hanya terdapat di Papua Barat.
Laporan Kontekstual 2016 91 Tabel 53 Skema Bagi Hasil Daerah Otonomi Khusus Komoditas % untuk daerah dalam rangka Otsus Tambahan provinsi dalam rangka Otsus Jika daerah penghasil adalah Provinsi Provinsi Kab/Kota lain se-provinsi Jika daerah penghasil adalah Kabupaten Kota Provinsi Kab/Kota Penghasil Kab/Kota se-provinsi Minyak bumi 70% 55% 5% 10% 3% 6% 6% Gas bumi 70% 40% 10% 20% 6% 12% 12% Sumber: DirektoratDana Perimbangan. KementerianKeuangan Alokasi khusus (earmarked) untuk program tertentu Grafik 29 Realisasi DBH Migas dan Minerba 2014-2016 (dalam miliar rupiah) Alokasi khusus (earmarked) untuk program tertentu untuk DBH migas untuk daerah non-otonomi khusus 40,997 Tidak terdapat alokasi khusus untuk DBH. Berdasarkan UU No. 18/2016 seluruh DBH SDA migas termasuk DBH tambahan 0,5% dapat digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. 18,229 Alokasi khusus (earmarked) untuk program tertentu untuk DBH migas otonomi khusus 14,966 13,354 9,082 12,578 Pasal 36 UU No. 21/2001 mensyaratkan Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengalokasikan penerimaan DBH migas paling sedikit 30% untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi. 2014 2015 2016 Sumber: Data EITI 2016 Sedangkan wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 30% DBH migas untuk pendidikan. Pemerintah Provinsi Aceh Catatan: Termasuk daerah otonomi khusus dan untuk DBH minyak bumi dan gas bumi termasuk alokasi 0,5%. Skema dana bagi hasil (DBH) Minerba Bagian daerah dari royalti dan landrent adalah 80%. Pembagian untuk daerah penghasil dan bukan penghasil dapat dilihat pada Tabel 54. Tabel 55 adalah daftar 10 daerah penerima DBH terbesar untuk masing - masing DBH minyak bumi, DBH gas bumi dan DBH minerba. Tabel 54 Skema Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Porsi (%) Jenis DBH Pertambangan Umum % Untuk Daerah Provinsi Kab/Kota Penghasil Kab/Kota Lain dalam Provinsi Landrent Penghasil Kab/Kota 80 16 64
Landrent Penghasil Provinsi 80
Royalti Penghasil Kab/Kota 80 16 32 32 Royalti Penghasil Provinsi 80 26
54 Sumber: DirektoratDana Perimbangan. KementerianKeuangan Penjabaran mengenai proses penyaluran DBH dapat dilihat pada Laporan Rekonsiliasi Tahun 2016. 7.2.2 Realisasi DBH pada Tahun 2016 Grafik 29 menunjukan realisasi DBH migas dan minerba sepanjang yahun 2014-2016. Realisasi DBH minyak dan gas bumi pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan yang signifikan yang diakibatkan penurunan harga minyak pada kisaran US$40/barel dibandingkan dengan harga minyak tahun 2014 yang berada di kisaran US$100/barel. tahun 2015-2016 ke Penerima DBH minyak terbanyak adalah Provinsi Riau sebesar Rp1 triliun dan empat kabupaten dari Provinsi Riau termasuk 10 penerima DBH minyak terbesar, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kampar. Kemudian Penerima DBH gas bumi didominasi oleh daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Penajam Paser, Kota Bontang dan Kota Samarinda. 7 daerah di Kalimantan Timur merupakan 10 penerima terbesar DBH minerba.
92 Tabel 55 Sepuluh (10) Daerah Penerima DBH Migas dan Minerba Terbesar Migas Minerba No Nama Daerah Total DBH Nama Daerah Royalti Iuran Tetap Total 1 Kab. Musi Banyuasin 528.707 Prov. Kalimantan Timur 978.457 9.610 988.067 2 Prov. Riau 496.534 Prov. Kalimantan Timur 796.149 7.455 803.604 3 Kab. Bojonegoro 465.166 Kab. Musi Banyuasin 753.882 13.205 767.087 4 Kab. Bengkalis 441.070 Papua Barat 511.620 3.412 515.032 5 Prov. Kalimantan Timur 370.474 Prov. Sumatera Selatan 500.341 2.705 503.046 6 Kab. Kutai Kertanegara 328.600 Prov. Kepulauan Riau 447.580 1.109 448.688 7 Prov. Sumatera Selatan 316.931 Prov. Aceh 412.281 4.098 416.379 8 Prov. Jawa Timur 301.013 Kab. Penajam Paser Utara 366.517 8.857 375.374 9 Kab. Rokan Hilir 292.771 Kota Bontang 327.314 1.389 328.703 10 Kab. Siak 256.133 Kota Samarinda 293.901 2.445 296.346 Sumber: Data EITI 2016 7.3 Pembayaran dari Perusahaan Migas dan Minerba Tabel 56 Tabel Tarif PDRD kepada Pemerintah Daerah Jenis PDRD Tarif 7.3.1 Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan terhadap perusahaan migas dan minerba. Ketentuan induk aturannya adalah UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah 28/2009 dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 18/1997 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 34/2000. Kebijakan pungutan PDRD dituangkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). dalam kewenangannya untuk pengaturan ini, (PDRD), UU No. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tarif PKB Pribadi untuk kepemilikan pertama minimal 1% dan maksimal 2%. kepemilikan kedua dan seterusnya adalah progresif. minimal 2% dan maksimal 10%. Tarif PKB Umum dan Sosial minimal 0,5% dan maksimal 1%. Tarif PKB Alat-alat Berat dan Alat- alat Besar minimal 0,1% dan maksimal 0,2% adanya UU No. pembatasan jenis pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah (bersifat CloseList); (2) adanya pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan dalam bentuk kenaikan tarif atas maksimum; pemungutan PDRD yang semula bersifat represif dan pembatalan menjadi preventif dan korektif, yakni pada tahapan Rancangan Perda PDRD sebelum ditetapkan harus dievaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan); dan (4) adanya sanksi bagi pemerintah daerah yang menetapkan Perda tanpa melakukan prosedur evaluasi rancangan Perda, yaitu berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi 32 Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau Restitusi . 28/2009 mengatur berikut: (1) (3) adanya sistem pengawasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Tarif BBNKB untuk penyerahan pertama sebesar 20%. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Tarif BBNKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar untuk penyerahan pertama sebesar 0,75%. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% Tarif PBBKB Pribadi maksimal 10%. Tarif PBBKB Umum dan Sosial minimal 50% dari Tarif PBBKB Pribadi Pembayaran PDRD kepada Pemerintah Daerah dari perusahaan umumnya merupakan penerapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Air Permukaan dan Retribusi Izin Gangguan (HO). pertambangan Pajak Air Permukaan Maksimal 10% Sumber: UU No. 28/2009 tentangPDRD Tabel 57 adalah jumlah PDRD yang dilaporkan oleh perusahaan migas dan minerba pada format rekonsiliasi EITI tahun 2016. 32 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. 2013. "Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah"; Kadar Pamuji. "Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah". Jurnal Dinamika Hukum Vol.14 No.3. September 2014.
Laporan Kontekstual 2016 93 Tabel 57 Jumlah PDRD yang Dilaporkan Perusahaan Pelapor Tahun 2016 Dilaporkan dalam Rupiah Dilaporkan dalam USD Total Perusahaan Sektor (dalam jutaan) USD 1USD = Rp 13.436 Rupiah (dalam jutaan) Rupiah (dalam jutaan) Migas 3.464
3.464 Minerba 845.281 12.666.209 170.183 1.015.464 TOTAL 848.745 12.666.209 170.183 1.018.928 Sumber: Data EITI 2016 7.3.2 Komitmen Antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah (Pemda) Selain dalam bentuk PDRD, perusahaan dapat membayar komitmen langsung manajemen perusahaan minerba dengan pemerintah daerah setempat. Pembayaran ini merupakan bentuk partisipasi perusahaan minerba dalam pembangunan berkelanjutan dan kontribusi perusahaan minerba dalam pembangunan daerah. Jumlah pembayaran langsung perusahaan kepada pemerintah daerah berdasarkan komitmen/perjanjian kedua belah pihak berdasarkan perusahaan pelapor dapat dilihat pada Tabel 16 Lampiran 2.30 Laporan Rekonsiliasi EITI Tahun 2016. kepada Pemda berdasarkan 7.4 Isu Terkini dari Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif 7.4.1 Dana Abadi Migas (Petroleum Fund) Dana abadi migas adalah dana abadi/jangka panjang (Sovereign Wealth Fund) yang disisihkan dan dananya bersumber dari pendapatan kegiatan migas yang 33 peruntukkannya diatur oleh Peraturan Pemerintah . Berbagai negara yang kaya sumber daya migas telah mempraktekan pengumpulan dana abadi ini. Alokasi dan mekanisme pengumpulan dana abadi migas berbeda- contohnya Kanada yang beda diberbagai negara, membentuk Alberta Fund yang dengan diawali menyisihkan CAD 1,5 juta kemudian mengumpulan 15% (semula 30%) dari pendapatan royalti dan Norwegia membentuk Government Pension Fund-Global yang sebagian dananya berasal dari seluruh pajak dari kegiatan 34 migas dan dividen dari Statoil (BUMN Migas Norwegia) . Peruntukan petroleum fund juga sangat beragam tergantung kebutuhan spesifik dan tujuan pembangunan pemerintah dan dapat berubah sesuai dengan keadaan termutakhir. fund umumnya dimanfaatkan untuk stabilisasi harga komoditas yang tabungan bagi generasi mendatang ketika fluktuatif, sumber daya alam menipis dan membiayai tujuan strategis pembangunan. 36 35 Pada petroleum Inisiatif Dana Abadi Migas di Indonesia Indonesia belum memiliki dana abadi migas baik di tingkat nasional maupun daerah, akan tetapi beberapa inisiatif sudah muncul. Di inisiatif masih sangat awal misalnya berasal dari draft revisi UU Migas inisiasi DPR. Sedangkan di tingkat Pemerintah Daerah inisiatif ini sudah ada di 37 Kabupaten Bojonegoro dan Kabutapen Musi Banyuasin . Kedua Kabupaten tersebut kaya akan potensi migas. Blok Cepu beroperasi di Kabupaten Bojonegoro dan Blok Ramba/Rimau beroperasi di Musi Banyuasin. tingkat pusat DRAF REVISI UU MIGAS - BAB VIIA DANA MINYAK DAN GAS BUMI. Pasal 37A: "(1) Badan Pengelolaan wajib mengusahakan dan transparan dan akuntabel. (2) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penggantian cadangan terbarukan. dan untuk kepentingan generasi yang akan datang. (3) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumberdari jumlahtertentudarihasiltotal produksi komersial yang disisihkan secara khusus di luar bagian Pemerintah Pusat dan kontraktor." Kabupaten Bojonegoro lebih terdahulu berinisiatif untuk membentuk Dana Abadi Migas. Sedangkan, Kabupaten Musi Banyuasin masih melakukan studi. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Migas telah sudah dikonsultasikan ke berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti Kemendagri dan Bappenas. Rencananya sumber pendanaan akan berasal dari 40% pendapatan DBH migas dan DBH PBB sektor pertambangan dan seluruh Participating Interest yang diterima daerah. Pendapatan dari hasil penempatan portfolio dana abadi hanya dapat digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Namun, pada perkembangannya rencana ini dihentikan jumlah keuntungan dari penyertaan modal Blok Cepu yang masih dalam proses audit BPK. Raperda Dana Abadi Migas direncanakan mengikat selama 50 tahun, namun rencana ini belum masuk dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang. Bojonegoro disusun dan sementara menunggu kejelasan 33 2015. "Mengenal petreleoum fund". 37 Kabupaten Musi Banyuasin tidak spesifik untuk Migas saja tapi lebih umum fund.html diakses pada tanggal 1 November 2017 pada sumber daya alam lain termasuk dari Karet. 34 Poelzer, Greg. 2015. "Global Lesson from Norway Energy Based Economy. WebReady.pdf diakses pada tanggal 1 November 2017 35 IMF. 2013. "Soveriegn Wealth Fund: Aspect of Governance Structure and Investment management". diakses pada tangga 1 November 2017 36 Op.cit
94 Faktor Sukses Pembentukan Dana Abadi memerlukan pertimbangan bisa yang kontraproduktif inflasi, penyalahgunaan dana dan gagal investasi disebabkan oleh keputusan investasi yang tidak prudent. Beberapa faktor di bawah ini, menurut studi UNDP dan IMF, penting untuk kesuksesan Dana Abadi: matang karena misalnya implementasinya menaikkan
Kelembagaan dan Pengelola Dana Abadi Bagaimanapun bentuk lembaga Dana Abadi, apakah melalui dengan pembentukan lembaga independen, operasional dana abadi harus beroperasi secara independen, memiliki rekening sendiri dan peranan pejabat senior minimal. pemerintahan Independensi ini untuk menjamin Dana Abadi dapat beroperasi fokus pada tujuan pendiriannya dan mengurangi pengaruh politik. Government Pension Fund-Global dari Norwegia dioperasikan oleh Bank Sentral berdasarkan mandat yang diberikan oleh Kementerian Abadi Migas Bojonegoro rencananya akan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan memiliki rekening sendiri. Pelaporan dan Transparansi untuk transparansi Pelaporan meningkatkan masyarakat, kepercayaan meningkatkan disiplin dari operator Dana Abadi dan mengurangi risiko korupsi dan missmanagement. Bank Sentral Norwegia sebagai manajer dari Dana Abadi mengeluarkan laporan triwulan dan tahunan, termasuk laporan kinerja dari hasil investasi, semua laporan dipublikasikan. Draft Raperda Dana Abadi Migas telah mengamanatkan keterbukaan informasi publik. Selain itu, Wali Amanah Dana Abadi Migas hasil laporan Bojonegoro akan menyampaikan pengawasan kepada masyarakat melalui DPRD. Strategi Investasi Strategi investasi sangat tergantung pada jenis dana abadi dan mandat yang diberikan. Umumnya pada tahap awal pembentukan, dana abadi biasanya diinvestasikan di produk investasi yang likuid dan berisiko rendah. Norway's Government Pension fokus pada investasi yang Fund-Global beragam (diversification) dan diinvestasikan di luar negeri. Saat ini kebijakan investasi GPFG adalah 60% ekuitas (GPFG memiliki saham di 7000 perusahaan dengan kepemilikan maksimal yang diperbolehkan adalah 5%) dan 40% investasi dengan pendapatan tetap. Sedangkan Dana Abadi Migas Bojonegoro akan diinvestasikan dalam bentuk deposito dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). lembaga yang ada atau sebaiknya sangat Keuangan. Dana penting dan (GPFG) Tentunya masih banyak yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam pembentukan Dana Abadi ini selain dari tiga faktor di atas. faktor lain
08 REKOMENDASI Tim Pelaksana menginginkan agar Laporan EITI dapat memberikan rekomendasi untuk dapat memperbaiki tingkat transparansi dan tata kelola di industri ekstraktif. Berikut rekomendasi yang disepakati bersama sesuai dengan temuan selama penulisan Laporan Kontekstual EITI 2016. 1. Beneficial Ownership. Latar Belakang Seiring dengan berlakunya Pepres 13/2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, , korporasi diwajibkan untuk mengenali pemilik manfaat Pelaporan EITI tahun 2016 Informasi memasukkan formulir deklarasi pemilik manfaat. yang diminta sesuai dengan Perpres 13/2018, antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganeragaan, nomor identitas, alamat tempat tinggal, NPWP, alamat negara asal, hubungan pemilik manfaat dengan korporasi dan jumlah kepemilikan saham. Laporan Kontekstual 2016 Namun, di dalam prosesnya penanggung jawab dari perusahaan pelapor masih kesulitan dalam melaporkan pemilik manfaat, berikut beberapa alasan yang kami terima selama proses pelaporan:
Proses untuk mendapatkan informasi pemilik manfaat diperlukan keahlian khusus dalam menentukan jenjang kepemilikan perusahaan Pihak yang berwenang di perusahaan tidak memiliki akses kepada dokumen perusahan induk Beberapa perusahaan kepemilikan sahamnya tidak ada yang mencapai 25%, dan pihak yang berwenang tidak dapat menentukan pemilik manfaat dengan menggunakan definisi yang kualitatif Oleh karena itu perusahaan pelapor sebagian besar hanya dapat melaporkan dari perusahaan yang juga sebagian besar dimiliki oleh perusahaan bukan perseorangan. pemegang saham langsung 95
96 Rekomendasi Dijen Migas dan Ditjen Minerba perlu memformulasikan panduan teknis bagaimana menerapkan Perpres 13/2018 untuk perusahaan yang sudah mendapatkan izin. Waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi pemilik manfaat pada masa pelaporan EITI terlalu sempit, formulir deklarasi pemilik manfaat sebaiknya dikirimkan jauh sebelum periode rekonsiliasi pelaporan EITI. 2. Keterbukaan Kontrak Latar Belakang Standar EITI 2016 Requirement 2.4 meminta adanya keterbukaan atas isi kontrak yang terkait dengan eksplorasi Pada dan eksploitasi/operasi produksi Informasi Pusat (KIP) pada putusannya tahun 2011, Komisi No.197/VI/KIP-PS-M-A/2011 memutuskan bahwa salinan yang dimohonkan penggugat kontrak merupakan seluruhnya. Berdasarkan keterangan dari PPID ESDM dan wawancara bersama PPID ESDM), publik dapat membuat surat permohonan pembukaan salinan kontrak untuk kontraktor sektor hulu minerba. Hal ini dilakukan untuk mematuhi keputusan KIP di atas. industri ekstraktif. sektor minerba informasi terbuka Sekretariat EITI juga telah melakukan korespodensi dan tindak lanjut kepada PPID ESDM untuk setidaknya membuka kontrak yang telah diputuskan terbuka dalam keputusan KIP. Namun, kontrak-kontrak tersebut masih belum dapat dibuka karena PPID masih harus berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait. Lebih lanjut Ditjen Minerba juga berpendapat jika kontrak terkait penambangan sektor minerba belum dapat dibuka karena menyangkut aspek keperdataan dari kontrak. Rekomendasi Tim Pelaksana EITI meminta PPID ESDM untuk membuka dokumen kontrak dan izin sesuai putusan KIP No. 197/VI/KIP- PS-M-A/2011 dan melaporkan PPID ESDM kepada Menteri ESDM selaku anggota Tim Pengarah EITI Indonesia sekaligus atasan PPID Kementerian ESDM 3. Kajian lebih lanjut untuk isu-isu strategis kinerja industri ekstraktif Latar Belakang laporan EITI ini adalah untuk menggambarkan Tujuan dari pelaksanaan transparansi yang terjadi di sektor industri ekstraktif. Laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan isu-isu strategis terkait kajian secara mendetail mengenai ini memiliki laporan ekstraktif. Maka kinerja keterbatasan dalam memberikan gambaran dan analisa yang mendalam tentang isu-isu strategis seperti yang terkait dengan indikator outcomedan impact. industri Rekomendasi Mengingat mandat laporan EITI menggambarkan pelaksanaan transparansi industri ekstraktif maka sektor terdapat keterbatasan untuk memberikan kajian yang lebih mendalam mengenai isu-isu strategis terkait industri ekstraktif. Oleh karena itu direkomendasikan untuk memperluas ruang lingkup laporan EITI dan melakukan kajian terpisah yang lebih mendalam untuk strategis menggambarkan kinerja industri ekstraktif. Misalnya mengenai kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan penerimaan industri ekstraktif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan mengurangi kemiskinan dan kajian khusus mengenai kelengkapan pelaporan produksi dibandingkan dengan pemakaian sektor pertambangan minerba. informasi di isu-isu yang dianggap dalam negeri dan ekspor pada
Laporan Kontekstual 2016 DAFTAR PUSTAKA Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. 2013. Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Kadar Pamuji. "Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah". Jurnal Dinamika Hukum Vol.14 No.3. September 2014. Badan dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Buku I, II III RPJMN 2015-2019. Diakses Badan Pusat Statistik. 2017. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Desember 2016. Diakses dari: Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Indonesia 2017. Diakses Badan Pusat Statistik. 2018. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2013-2017. Diakses dari: Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Perdagangan Luar Negeri Indoensia Ekspor Menurut Kode ISIC 2016-2017.Diakses dari: Badan Pusat Statistik. Gini Ratio Provinsi. Diakses dari: Badan Pusat Statistik. PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 2014-2018. Diakses dari: miliar-rupiah-2014-2018.html Badan Pusat Statistik. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 1986-2018. Diakses dari: 1986---2018.html Badan Pusat Statistik. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2018. Diakses BP. 2017. Statistical Review of World Energy 2017. Diakses dari: DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2018 Data EITI 2016 Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Ditjen Migas. Indonesia Conventional Oil and Gas Bidding First Round Year 2016. Diakses dari: Ditjen Migas KESDM. E-Tender Guidelines. Diakses dari: Ditjen Minerba KESDM. Format Surat Permohonan. Diakses dari: Ditjen Minerba KESDM. Laporan Kinerja Ditjen Minerba KESDM. Pembahasan Progres Pelaksanaan Kegiatan Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Diakses dari: Ditjen Minerba KESDM. Penyederhanaan Aturan ESDM Ditjen Minerba KESDM. Peraturan Terbaru. Diakses dari: Ditjen Pajak. Laporan Tahunan. Diakses dari: Ditjen Perimbangan Keuangan. 2015. Kebijakan DBH SDA. Diambil dari: Presentasi Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan pada Workshop Jurnalis EITI di Bogor Ditjen Perimbangan Keuangan. Data Dana Bagi Hasil DPR RI. Baleg dan Komisi VII Sepakati RUU Migas Menjadi Usul Inisitaif DPR. Diakses 97 dari: dari: dari: dari:
98 EITI. The EITI Standard 2016. Diambil dari: EITI Indonesia. 2017. Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Kontrak Pertambangan. Diakses dari: EITI Indonesia. Laporan Kontekstual 2015 EITI Indonesia. Laporan Ruang Lingkup EITI 2016 EITI perundangan-sektor-migas/ Indonesia. Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Migas. Diambil dari: Ernst & Young. Scoping Study EY Hentschel, Thomas, Felix Hruschka dan Michael Priester. 2003. Artisanal and Small-Scale Mining Challenges and Opportunities. Diakses dari: IMF. 2013. Soveriegn Wealth Fund: Aspect of Governance Structure and Investment management. Diakses dari: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2017. Capaian Sub Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi semester I/2017. Diakses dari: rev1_2.pdf Kementerian 2011-2016. Diakses dari: 09-11-15-17-52.pdf Energi dan Sumber Daya Mineral. 2017. Minerba dalam Angka Tahun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Database Produk Hukum Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya. Diakses dari: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. ESDM One Map. Diambil dari: Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Laporan Kinerja Kementrian ESDM 2016. Diakses Kementerian di Energi dan Sumber Daya Mineral. Mineral Strategis Kabupaten/Kota. Diakses Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Renstra KESDM 2015-2019 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Statistik Minyak dan Gas Bumi 2016. Kementerian Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Terjadi. Ketimpangan Harga Gas Industri Masih Diakses Korsup Minerba KPK. 2017. Gerakan Nasional - Penyelamatan SDA Indonesia (GNP-SDA) 2015. Mengenal Petroleum Fund. Diakses dari: petroleum-fund.html Poelzer, Greg. 2015. What Crisis? Global Lessons from Norway for Managing Energy-Based Economies. Diakses dari: PT Aneka Tambang Tbk. Laporan Tahunan PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2016 PT Bukit Asam Tbk. Laporan Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun 2016 PT Pertamina (Persero). Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) Tahun 2016 PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun 2016 PT Timah Tbk. Laporan Tahunan PT Timah Tbk Tahun 2016 Publish What you Pay Indonesia. 2018. Transparansi Kontrak dan Perizinan dalam Industri Ekstraktif. Diakses dari: dari: dari: dari:
Laporan Kontekstual 2016 PWC. 2018. Oil and Gas in Indonesia - Investment & Taxation Guide 2017 Redi, Ahmad. 2016. Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil. Jurnal Rechtsvinding. dari: No.3: Vol. 5, 399-420. Diakses Reuters. 2017. Freeport at loggerheads with Indonesia over divestment. Diakses dari: SKK Migas. Laporan Tahunan SKK Migas. Diakses dari: RUU Minerba Telah Disetujui. Diakses dari disetujui USGS. 2017. Mineral Commodity Summaries 2017. Diakses dari: Warta Minerba. 2013. Lingkup Wilayah Pertambangan. Diakses dari: Zulkarnain, Iskandar. Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya. Diakses 99 dari:
100 DAFTAR KATA Badan Usaha (BU) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia Bentuk Usaha Tetap (BUT) didirikan dan berbadan hukum di melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. adalah bentuk usaha yang Indonesia yang luar Barel dipakai dalam perminyakan; satu barel kira-kira 159 liter. (Barrel) adalah satuan ukur volume cairan yang biasa (Barrel Oil per Day - bopd) adalah Barel minyak per hari jumlah barel minyak per hari yang diproduksi oleh sumur, lapangan. atau perusahaan minyak. Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat): pemilik yang sesungguhnya menerima manfaat dari kepemilikan aset dan bukan pemilik aset yang didaftarkan secara hukum. Cadangan (Reserve) adalah endapan mineral yang telah diketahui ukuran, Bentuk, Sebaran, kuantitas dan kualitasnya lingkungan dan dan yang secara ekonomis, teknis, hukum, sosial dapat ditambang pada saat perhitungan dilakukan. Cadangan Terbukti adalah minyak dan gas bumi yang diperkirakan dapat diproduksi dari suatu reservoir yang ukurannya sudah ditentukan dan meyakinkan sehingga eksploitasi dapat dilakukan secara ekonomik. Cadangan Terkira (Probable Reserve) adalah sumber daya mineral terunjuk dan sebagian sumber daya mineral terukur yang tingkat keyakinan geologinya masih lebih rendah, yang berdasarkan studi kelayakan penambangan semua faktor yang terkait sehingga penambangan dapat dilakukan secara ekonomik. telah terpenuhi, Data EITI 2016 adalah data yang dikumpulkan Independent proses Administrator rekonsiliasi sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan Tim Pelaksana. dari perusahaan pelapor untuk Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. Free carry atau carried interest adalah proporsi bagian atas profit yang diterima mitra tanpa memperhitungkan apakah mitra tersebut turut berkontribusi dalam pendanaan. Gas Bumi (Natural Gas) adalah semua jenis hidrokarbon berupa gas yang dihasilkan dari sumur; mencakup gas tambang basah, gas kering, gas pipa selubung, gas residu setelah ekstraksi hidrokarbon cair dan gas basah, dan gas nonhidrokarbon yang tercampur di dalamnya secara alamiah. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang berfungsi untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Industri Ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Komitmen rencana (Firm commitment) kerja/anggaran kontraktor sesuai dengan kontrak PSC untuk tiga tahun pertama masa eksplorasi. pasti adalah Kondensat (Condensate) adalah 1)Hidrokarbon yang pada tekanan dan suhu reservoir berupa gas tetapi 2)Produk cair yang keluar dari pengembunan. 3)Campuran hidrokarbon ringan yang dihasilkan sebagai produk cair pada unit daur ulang gas dengan cara ekspansi dan pendinginan menjadi cair sewaktu diproduksikan. Konsesi adalah pemberian hak, pemerintah, perusahaan, individu atau entitas legal lain. Lifting adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point). izin atau tanah oleh LNG (Liquefied Natural Gas) adalah gas yang terdiri atas metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (-160oC) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan. adalah Campuran berbagai Minyak Bumi hidrokarbon yang terdapat dalam fase cair dalam reservoir di bawah permukaan tanah dan yang tetap cair pada tekanan atmosfer setelah melalui fasilitas pemisah di atas permukaan. (Crude Oil) rencana Planned pengembangan lapangan dalam suatu wilayah kerja yang wajib mendapatkan ESDM persetujuan berdasarkan pertimbangan SKK Migas setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah. on Development (POD) adalah dari Menteri Saham Dwiwarna adalah saham yang dimiliki oleh pemegang saham istimewa (golden share) yang mempunyai hak lebih dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Hak lebih itu terutama dalam proses penunjukan direksi Perusahaan. Di dalam hukum pasar modal Indonesia, saham ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dengan jumlah satu buah. Scoping study EY adalah laporan Ernst & Young dalam rangka membuat ruang lingkup pembahasan laporan EITI 2012-2013.
Sistem kadaster (cadastre system): adalah sistem informasi spatial kepemilikan properti atau tanah yang komprehensif yang biasanya dikelola oleh pemerintah. Terkait Standar EITI 2016 Requirement 2.3. negara pengimplementasi EITI disyaratkan untuk mempublikasikan sistem informasi kadaster. Informasi lisensi. ii)koordinat. iii)tanggal aplikasi. tanggal penerbitan lisensi. dan durasi lisensi; iv)komoditas yang diproduksi untuk lisensi yang sudah berproduksi. yang disyaratkan adalah: i)pemilik Studi bersama (Joint Study) adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara BU atau BUT dengan Ditjen Migas dalam rangka penawaran langsung wilayah kerja dengan melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi data untuk mengetahui potensi Minyak dan Gas Bumi. (Mineral Resource) adalah endapan Sumber Daya Mineral mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya mineral dengan keyakinan geologi tertentu dapat dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak tambang. berubah menjadi cadangan setelah Wilayah Pertambangan Negara (WPN) adalah sebagian Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional setelah melalui proses Penyelidikan Umum dan/atau eksplorasi. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan lndonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. adalah bagian dari Wilayah Hukum Wilayah Terbuka Pertambangan lndonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja. Laporan Kontekstual 2016 101
102 LAMPIRAN LAMPIRAN 1: Matriks Laporan Kontekstual dan Standar EITI 2016 Indeks Bab Judul Bab/Sub Bab 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.3.1 PENDAHULUAN TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF Gambaran Kegiatan Hulu Sampai Hilir Sektor Migas Sektor Minerba Amanat Konstitusi Undang - Undang 1945 Hirarki Hukum Industri Ekstraktif Kerangka Hukum Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) 2.3.2 2.3.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.6.9 2.6.10 2.6.11 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 4 4.1 4.1.1 4.1.2 Kerangka Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif Kebijakan Fiskal Migas dan Minerba di Indonesia Kebijakan Fiskal Sektor Migas Kebijakan Fiskal Sektor Minerba Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif Perbaikan Tata Kelola Terkait Industri Ekstraktif Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu Pembenahan IUP Melalui Sertifikat Clean and Clear Transparansi Pengungkapan Beneficial Ownership- Penerapan Perpres 13/2018 Peraturan Skema Gross Split Status Terkini Revisi UU Migas dan UU Minerba Perdebatan dan Perkembangan Peraturan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Implementasi Peraturan Divestasi Saham Pengalihan Kontrak ke IUP Rancangan Perubahan ke-6 PP No. 23/2010 dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perpajakan Batubara Bahan Bakar Minyak Pengenaan PPN terhadap produk LNG PERIZINAN DAN KONTRAK Sektor Pertambangan Migas Jenis Kontrak yang Berlaku Penetapan Wilayah Kerja (WK) Prosedur Lelang Wilayah Kerja Penawaran WK pada Tahun 2016 Aturan Satu Wilayah Kerja Satu Perusahan Pengalihan Participating Interest(PI) WK yang Kontraknya Berakhir Sektor Pertambangan Minerba Perizinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan Penetapan Wilayah Pertambangan dan IUP Tahun 2016 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Tender WIUP dan Penerbitan IUP tahun 2016 Aturan Satu IUP Satu Perusahaan KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA Sebaran dan Potensi Industri Esktraktif di Indonesia Sektor Migas Sektor Pertambangan Batubara Standar EITI 2016 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 2.1 . 5.1 2.1 . 5.1 2.1 2.1 2.1 2.5 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 6.3 6.3
Indeks Bab 4.1.3 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.4.1 7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 8 Judul Bab/Sub Bab Sektor Pertambangan Mineral Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Indonesia Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba Sektor Minyak Bumi Sektor Gas Bumi Sektor Batubara Produksi Mineral Utama Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba Sektor Migas dan Minerba Ekspor Sektor Minyak Bumi berdasarkan Daerah Utama Ekspor Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama Ekspor Sektor Batubara berdasarkan Daerah Utama Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah) BADAN USAHA MILIK NEGARA Hubungan BUMN dan Pemerintah Kewenangan Keuangan PT Pertamina (Persero) PT Aneka Tambang (Persero) Tbk PT. Bukit Asam (Persero) Tbk PT Timah (Persero) Tbk PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Rencana HoldingBUMN Migas dan Tambang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan Pertambangan Migas: Abandonment and Site Restoration Fund(ASR Fund) Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Pertambangan Rakyat Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF Proses Perencanaan. Penganggaran dan Audit Proses Perencanaan Pendekatan Penganggaran Nasional Pandangan Umum Industri Ekstraktif Proses Audit di Sektor Industri Ekstraktif Transfer dan Pembayaran Kepada Daerah Skema Dana Bagi Hasil untuk Industri Ekstraktif Realisasi DBH pada tahun 2016 Pembayaran dari Perusahaan Migas dan Minerba kepada Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Komitmen antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah (Perda) Isu Terkini dari Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif Dana Abadi Migas (Petroleum Fund) REKOMENDASI Laporan Kontekstual 2016 Standar EITI 2016 6.3 6.3 4.7, 6.3 3.2, 4.7 3.2, 4.7 3.2, 4.7 3.2 3.3. 6.3 3.3. 6.3 3.3. 6.3 3.3. 6.3 3.1 6.3. 4.5 2.6 2.6 2.6, 4.4, 6.1 , 6.2 2.6, 6.2 2.6, 4.4, 6.2 2.6, 6.2 2.6, 4.4, 6.2 6.1 6.1 6.1 2.1 5.1 5.3 5.3 5.3 4.9 5.2 5.2. 5.3 5.2 4.6. 5.2 4.6 5.1 103
104 LAMPIRAN 2: Daftar Smelter yang Sudah Dibangun dan Dalam Progress No Komoditas Perusahaan IUP Perusahaan Pembangunan Smelter Kab/Kota Provinsi 1 Nikel PT Antam Tbk. PT Antam Tbk. Pomalaa Sulawesi Tenggara 2 Nikel PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Gebe Maluku Utara 3 Nikel Bintang Delapan Mineral Bintang Delapan Energi PT Sulawesi Mining Investment Morowali Sulawesi Tengah 4 Nikel PT Gebe Sentra Nikel PT Gebe Industry Nickel Gresik Jawa Timur 5 Nikel PT Trimegah Bangun Persada PT Megah Surya Pertiwi Halmahera Selatan Maluku Utara PT Gene Permai Sentosa PT Kemakmuran Pertiwi Tambang 6 Nikel PT Surya Saga Utama PT Surya Saga Utama Bombana Sulawesi Tenggara 7 Nikel Virtue Dragon Virtue Dragon Konawe Sulawesi Tenggara 8 Nikel PT Mulia Pacific Resources COR Industri Indonesia Morowali Utara Sulawesi Tengah PT Itamatra Nusantara PT Bumi Konawe Abadi (Konawe Utara) 9 Bauksit PT Harita Prima Abadi Mineral PT Well Harvest Mining Ketapang Kalimantan Barat PT Karya Utama Tambangjaya PT Labai Pertiwi Tambang PT Sandai Inti PT Cita Mineral Investindo 10 Bauksit PT Antam Tbk PT Indonesia Chemical Alumina
Kalimantan Barat 11 Bijih Besi PT Sebuku Iron Lateritic Ores (PT SILO) PT Sebuku Iron Lateritic Ores (PT SILO) Kotabaru Kalimantan Selatan 12 Pasir Besi PT Sumber Suryadaya Prima PT Sumber Baja Prima Sukabumi Jawa Barat 13 Mangan PT Indotama Ferro Alloy PT Indotama Ferro Alloy Purwakarta Jawa Barat 14 Mangan PT Imasco Pasific Minerals PT Premier Bumidaya Industri Pasuruan Jawa Timur Kapasitas Input (tpy) Produk Smelter Jenis Kapasitas (tpv) 1.450.000 FeNi 90.000 1.065.000 NPI (10-16% Ni) 120.000 1.600.000 NPI (10-15% Ni) 300.000 641.026 NiOH (99%Ni) 10.000 2.079.732 FeNi 198.158 Tahap I: 700.000 FeNi Luppen Tahap I: 57.044 Tahap II: Tahap II 2.800.000 228.176 Tahap I: FeNi Tahap I: 1.000.000 200.000 Tahap II: Tahap II: 2.000.000 400.000 855.556 NPI 92.400 3.000.000 SGA 1.000.000 1.000.000 CGA 300.000 6.300.000 Sponge Iron 2.677.500 65.847 Cold Bricket Iron 36.367 54.000 SiMn n/a 23.974 kons Mangan Oksida 16.186
No Komoditas 15 Tembaga 16 Nikel 17 Nikel 18 Nikel 19 Nikel 20 Nikel 21 Nikel 22 Bijih Besi 23 Bijih Besi 24 Tembaga Perusahaan IUP PT Batutu Kharisma Permai PT Vale Indonesia PT Indoferro PT Century Metalindo Indonesia Guang Ching Nikel and Stainless Steel Titan Mineral Utama PT Bintang Timur Steel PT Delta Prima Steel PT Meratus Jaya Iron Steel PT Smelting PT Smelting Perusahaan Pembangunan Smelter PT Batutu Tembaga Raya PT Vale Indonesia PT Indoferro PT Century Metalindo Indonesia Guang Ching Nikel and Stainless Steel Titan Mineral PT Bintang Timur Steel PT Delta Prima Steel PT Meratus Jaya Iron Steel PT Smelting PT Amman Mineral Nusat Tenggara Kab/Kota Provinsi Maluku Barat Daya Maluku Sorowako Sulawesi Tengah Cilegon Banten Serang Banten Morowali Sulawesi Tengah Bantaeng Sulawesi Selatan Serang Banten Tanah Laut Kalimantan Selatan Batu Licin Kalimantan Selatan Gresik Jawa Timur Gresik Sumber: DitjenMinerba Laporan Kontekstual 2016 105 Kapasitas Input (tpy) Produk Smelter Jenis Kapasitas (tpv) 1.400.000 Katoda Tembaga 25.000 8.000.000 Ni Matte 80.000 800.000 NPI 200.000 641.026 FeNi 50.000 7.500.000 NPI n/a 530.000 NPI n/a 292.000 NPI (>10% Ni) 120 ton/hari 220.000 Steel n/a 656.250 Sponge Iron, n/a Slab, Billet 1.000.000 Katoda Tembaga 300.000 1.000.000 Lumpur Anoda No info
106 LAMPIRAN 3: Daftar Kontrak (PKP2B dan KK) yang sudah diamandemen dan beralih ke IUPK PKP2B Amandemen Tandatangan Amandemen 5 Agustus 2015 PKP2B Generasi I ++ 1 PT Indominco Mandiri PKP2B Generasi III 1 2 3 4 5 PT Mandiri Intiperkasa PT Trubbindo Coal Mining PT Antang Gunung Meratus PT Bahari Cakrawala Sebuku PT Borneo Indobara 6 7 8 9 PT Gunungbaya Pratamacoal PT Indexim Coalindo PT Jorong Barutama Greston PT Kartika Selabumi Mining Tandatangan Amandemen 23 Desember 2015 PKP2B Generasi III 1 2 3 4 5 6 PD Baratama PT Astaka Dodol PT Banjar Intan Mandiri PT Bara Pramulya Abadi PT Batualam Selaras PT Baturona Adimulya 7 8 9 10 11 12 PT Ekasatya Yanatama (telah diterminasi) PT Karya Bumi Baratama PT Selo Argodedali PT Selo Argokencana Sakti PT Sumber Kurnia Buana PT Tanjung Alam Jaya Tandatangan Amandemen 12 April 2017 PKP2B Generasi I + 1 PT Mulya Harapan Utama 2 PT Tanito Harum PKP2B Generasi II 1 PT Marunda Graha Mineral PKP2B Generasi III + 1 PT Mahakam Sumber Jaya PKP2B Generasi III 1 2 3 4 5 6 PT Asmin Bara Baronang PT Asmin Bara Jaan PT Bangun Banua Persada Kalimantan PT Batubara Selaras Sapta PT Baramutiara Prima PT Bharito Ekatama 7 8 9 10 11 PT Bumi Laksana Perkasa PT Delma Mining Corporation PT Kadya Caraka Mulia PT Pesona Khatulistiwa Nusantara PT Suprabari Mapanindo Mineral Tandatangan Amandemen 14 Nopember 2017 PKP2B Generasi I 1 2 PT Arutmin Indonesia PT Berau Coal 3 4 PT Kaltim Prima Coal PT Kideco Jaya Agung PKP2B Generasi II 1 PT Barasentosa Lestari PKP2B Generasi III 1 2 3 4 PT Intitirta Primasakti PT Juloi Coal PT Kalteng Coal PT Lahai Coal 5 6 7 8 PT Maruwai Coal PT Pari Coal PT Ratah Coal PT Sumber Barito Coal Tandatangan Amandemen 17 Januari 2018 PKP2B Generasi I 1 PT Adaro Indonesia 2 PT Kendilo Coal Indonesia
PKP2B Generasi III 1 2 3 4 5 6 7 8 PT Batubara Duaribu Abadi PT Firman Ketaun Perkasa PT Insani Bara Perkasa PT Interex Sacra Raya PT Kalimantan Energi Lestari PT Lanna Harita Indonesia PT Mantimin Coal Mining PT Multi Tambang Jaya Utama KK Amandemen No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Perusahaan PT Vale Indonesia Tbk PT Tambang Tondano Nusajaya PT Meares Soputan Mining PT Karimun Granite PT Iriana Mutiara Idenburg PT Iriana Mutiara Mining PT Gorontalo Sejahtera Mining PT Tambang Mas Sangihe PT Paragon Perdana Mining PT Galuh Cempaka PT Gag Nikel PT Sorikmas Mining PT Woyla Aceh Mineral PT J Resources Bolaang Mongondow PT Citra Palu Mineral PT Gorontalo Mineral PT Dairi Prima Mineral PT Pasifik Masao Mineral PT Ensbury Kalteng Mining PT Kasongan Bumi Kencana PT Pelsart Tambang Kencana PT Indo Kencana PT Natarang Mining PT Kalimantan Surya Kencana PT Agincourt Resources PT Mindoro Tiris Emas PT Nusa Halmahera Minerals PT Weda Bay Nickel PT Masmindo Dwi Area KK Beralih ke IUPK PT Amman Mineral Nusa Tenggara (dahulu Newmont Nusa Tenggara) KK Belum Tandatangan Amandemen 1 1 PT Sumbawa Timur Mining Laporan Kontekstual 2016 9 10 11 12 13 14 15 16 PT Pendopo Energi Batubara PT Perkasa Inakakerta PT Santan Batubara PT Sarwa Sembada Karya Bumi PT Singlurus Pratama PT Tambang Abadi PT Teguh Sinar Abadi PT Wahana Baratama Mining Tahap Operasi Produksi Operasi Produksi Operasi Produksi Operasi Produksi Studi Kelayakan/Eksplorasi Eksplorasi Konstruksi/Operasi Produksi Eksplorasi Operasi Produksi Operasi Produksi Konstruksi/Operasi Produksi Konstruksi/Operasi Produksi Eksplorasi Operasi Produksi Operasi Produksi Studi Kelayakan/Eksplorasi Konstruksi/Operasi Produksi Studi Kelayakan/Eksplorasi Operasi Produksi Operasi Produksi Studi Kelayakan/Eksplorasi Operasi Produksi Operasi Produksi Studi Kelayakan/Eksplorasi Operasi Produksi Studi Kelayakan/Eksplorasi Operasi Produksi Konstruksi/Operasi Produksi Konstruksi/Operasi Produksi Status PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMDN PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMDN PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA 2 PT Freeport Indonesia 2 PT Kumamba Mining Sumber: DitjenMinerba 107
108 LAMPIRAN 4: Rangkuman Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016 Perusahaan Dokumen Partisipasi No Blok Pembelian Dokumen Penawaran (Bid Document) Dokumen Partisipasi Pemenang Lelang Administrasi Teknis Keuangan Kinerja Penawaran Langsung 1 Ampuh
2 Bukit Barat BU/BUT 1
BU/BUT 2
3 Batu Gajah Dua BU/BUT 3 BU/BUT 4
BU/BUT 4
Tidak lengkap
4 Ebuny
BU/BUT 5
BU/BUT 6 BU/BUT 6
Lengkap Tidak Memenuhi Mamadai
Baik 5
Kasongan Sampit BU/BUT 7
6 Onin BU/BUT 8 BU/BUT 9 Konsorsium 1 - Lengkap Memenuhi Memadai Belum pernah menjadi operator BU/BUT 10 BU/BUT 11
7 West Kaimana BU/BUT 12 BU/BUT 13 Konsorsium 2 - Lengkap Memenuhi Memadai Belum pernah menjadi operator BU/BUT 14 Tender Reguler 1 Kasuri II BU/BUT 15 BU/BUT 15
Lengkap Tidak Memenuhi Sangat Memadai Belum ada catatan 2 Manakara Mamuju BU/BUT 16 BU/BUT 16
Lengkap Memenuhi Sangat Memadai Baik 3 North Arguni BU/BUT 17
4 Oti BU/BUT 18
Azipag Ltd. Azipag Ltd. Azipag Ltd.* Lengkap Memenuhi Sangat Memadai Belum ada catatan 5 South CP
6 South East Mandar
7 Suremana I
Sumber: DitjenMigas Catatan: (-) tidak ada (*) Pemenang mengundurkan diri, KKS belum tandatangan karena pemenang wajib menggunakan PSC Gross Split. Lelang ini menggunakan draft Kontrak PSC Cost Recovery. Pemenang lelang mengundurkan diri & tidak dikenakan kewajiban sesuai SK MESDM No 0030.K/13/DJM.E/2018 tanggal 29 Januari 2018 OE & Split
Tidak Memenuhi
Tidak Memenuhi
Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Memenuhi
Memenuhi
LAPORAN EITI 2016 LAPORAN KONTEKSTUAL Sekretariat EITI Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, lt.4 Jl. Medan Merdeka Barat No.7, Jakarta 10110 - Indonesia Telp: +62 21 3483 2642 Fax: +62 21 3483 2658 Email: sekretariat@eiti.ekon.go.id