Politisi & Jurnalis Dalam Bingkai Politik Indonesia H. Cecep Suryana Dendika Restu Gumilar Sadam Sohibul Ilmi Siti Azzahra Putri Farisati Dermawan Siti Barkah Syahma Zagina Putri Nugraha Wuri Wijayanti Aisyah Arifin Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Politisi & Jurnalis Dalam Bingkai Politik Indonesia Penulis: H. Cecep Suryana Dendika Restu Gumilar Sadam Sohibul Ilmi Siti Azzahra Putri Farisati Dermawan Siti Barkah Syahma Zagina Putri Nugraha Wuri Wijayanti Aisyah Arifin ISBN: 978-623-88160-1-9 (PDF) Editor: Asep Iwan Setiawan Penyunting: Khoiruddin Muchtar Desain Sampul dan Tata Letak: Ridwan Rustandi Rahmat Ridwan Penerbit: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Redaksi: Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jl. AH. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Bandung Telepon : 022-7810788 Fax : 0227810788 E-mail :fdk@uinsgd.ac.id Website : Cetakan pertama, Juli 2022 Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.
KATA PENGANTAR Bahan penulisan buku ini sebagian besar diambil dari bahan perkuliahan yang diberikan pada mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis mencoba menyajikan buku ini kehadapan pembaca, dengan harapan dapat memberikan wawasan tentang politik di Indonesia. Disamping itu, khususnya bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sistem Politik Indonesia, semoga buku ini dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan acuan dalam memahami mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang diajarkan di FDK. Harapan penulis, semoga buku ini dapat memotivasi penulis dan teman-teman di kampus agar dapat meningkatkan minat pada penulisan karya ilmiah dengan baik dalam bentuk buku, diktat maupun penelitian. Sebagai sebuah karya, sudah pasti buku ini jauh dari sempurna. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Keberhasilan penulisan buku ini tidak semata hasil kerja penulis, tanpa bantuan Dosen mata kuliah Sistem Politik Indonesia mustahil buku ini dapat terwujud. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang ikut andil dalam proses pembuatan buku ini, dan meminta maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada baik dalam penulisan kata dan lain-lain, penulis ucapkan terima kasih, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, Amin. Bandung, Juni 2022 Penulis i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... I DAFTAR ISI... II SINOPSIS BUKU ... IV BAB I MENGENAL POLITISI DAN JURNALIS ... 1 A. PENGERTIAN DAN FUNGSI POLITIK ... 1 B. KODE ETIK POLITISI... 16 C. PENGERTIAN DAN FUNGSI JURNALIS ... 30 D. PENGERTIAN JURNALIS ... 40 E. KARAKTERISTIK JURNALIS ... 43 F. PERBEDAAN JURNALIS, WARTAWAN, DAN REPORTER ... 44 G. RESIKO MENJADI JURNALIS ... 46 H. KODE ETIK JURNALISTIK ... 47 I. SEJARAH KODE ETIK JURNALISTIK ... 52 J. PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK ... 54 BAB II TITIK TEMU POLITISI DAN JURNALIS ... 57 A. PERBEDAAN ANTARA POLITISI DAN JURNALIS ... 57 B. CIRI - CIRI DEMOKRASI ... 60 C. KODE ETIK JURNALISTIK ... 69 D. TEKNIK JURNALISTIK (J-SKILLS) ... 70 E. BAHASA JURNALISTIK ... 71 F. PERSAMAAN POLITISI DAN JURNALIS ... 73 G. HUBUNGAN ANTARA POLITISI DAN JURNALIS ... 91 H. PERAN MEDIA DALAM ADVOKASI PERLINDUNGAN DAN HAK KEMERDEKAAN PERS BAGI JURNALIS ... 99 I. MEDIA MASSA SEBAGAI SUMBER PENGARUH POLITIK ... 102 BAB III ADVOKASI DAN PERSAMAAN POLITISI DAN JURNALIS... 104 A. PERKEMBANGAN SISTEM POLITIK INDONESIA ... 104 B. PERKEMBANGAN KEKUASAAN YUDIKATIF DARI MASA ORDE LAMA SAMPAI REFORMASI ... 114 C. POLITISI PALING BERPENGARUH DI INDONESIA ... 119 ii
D. PERKEMBANGAN JURNALISTIK DI INDONESIA ... 136 E. JURNALIS YANG MEMUTUSKAN TERJUN KEDALAM DUNIA POLITISI... 169 BAB IV TITIK TERANG TERKAIT PERAN DAN FUNGSI POLITIK INDONESIA ... 184 A. POLITIK MASA ORDE LAMA ... 184 B. MASA ORDE LAMA ... 184 C. REVOLUSI POLITIK ... 196 D. PROKLAMASI: MAKNA DAN ARTINYA BAGI BANGSA INDONESIA ... 204 E. PERAN DAN FUNGSI POLITIK INDONESIA MASA REFORMASI ... 209 F. PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA POLITIK ... 213 BAB V SUDUT PANDANG JURNALIS TERHADAP POLITIK INDONESIA ... 225 A. PENGERTIAN INDEPENDEN DAN INDEPENDENSI ... 225 B. JURNALIS PEMEGANG PERAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT ... 240 C. PENGERTIAN IDEALISME ... 255 D. IDEALISME POLITIK DALAM IMPLEMENTASI PILKADA ... 256 DAFTAR PUSTAKA ... 271 BIOGRAFI PENULIS ... 275 iii
SINOPSIS BUKU Seperti yang kita ketahui sebelumnya, persamaan antara jurnalis dan juga politisi merupakan satu kesatuan profesi yang memiliki tugas dan juga fungsi untuk membangun integritas negara dalam porsi sesuai bidangnya masing-masing. Tidak hanya karir sebagai politisi dan jurnalis saja, semua cakupan bidang-bidang yang tergabung dalam profesi itu dapat menciptakan satu kesatuan, memperkokoh tali persaudaraan, dan dapat juga membuat suku bangsa dan budaya lain saling menghormati dan menghargai negara Indonesia karena menjunjung tinggi nilai-nilai profesi masyarakatnya. Peranan dan juga fungsi untuk menjadi seorang politisi dan juga jurnalis ini membuat kita menjadi sadar bahwa setiap pekerjaan itu selalu memiliki tuntutan dan juga keistimewaan dalam bidangnya masing- masing. Hal tersebut dapat menjadi landasan evaluasi untuk kita semua dalam mengembangkan diri dengan upaya menemukan potensi diri kita berada di ranah mana. Dalam hal ini, penulis tidak memaksakan pembaca untuk memilih antara dua profesi yang dibahas dalam buku ini, yaitu profesi politisi dan juga jurnalis. Saudara mempunyai hak dan juga kebebasan untuk menentukan mau menjadi apa saudara di kemudian hari. Hal itu perlu saudara pikirkan karena apa yang menjadi pikiran saudara dan juga cita-cita saudara nanti, akan mempengaruhi dan berdampak pada kemajuan negara Indonesia tercinta ini. iv
BAB I MENGENAL POLITISI DAN JURNALIS A. Pengertian dan Fungsi Politik 1. Pengertian Politik secara umum Pengertian politik, atau makna politik secara umum, adalah tahap di mana rakyat dapat membentuk atau menetapkan posisi kekuasaan yang berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam konteks khalayak. Politik adalah pembentukan dan distribusi kekuasaan atas rakyat dalam bentuk proses pengambilan keputusan, terutama di negara-negara. Pemahaman politik dalam hal kepentingan pengguna. Ini membagi pemahaman politik menjadi dua bagian: pemahaman politik dari perspektif kepentingan publik dan pemahaman politik dari perspektif kebijaksanaan. Yang dimaksud dengan politik kepentingan umum adalah segala upaya untuk kepentingan umum baik negara maupun daerah. Cara sederhana untuk memahami politik adalah teori, metode, atau teknik untuk mempengaruhi warga sipil atau individu. Politik adalah tingkatan suatu kelompok atau individu yang membicarakan tentang apa yang terjadi di masyarakat atau negara. Mereka yang melakukan atau terlibat dalam kegiatan politik disebut "politik" (Miriam Budiardjo, 2008:13). 2. Pengertian Politik Secara Etimologi Secara etimologi kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Politisi yaitu orang-orang yang menekuni hal politik. Secara etimologis, kata "politik" masih dikaitkan dengan kata-kata seperti "polisi" dan "politik". Melihat dulu kata "politik", "politik" erat kaitannya dengan tindakan yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, "politisi" adalah mereka yang mempelajari, melacak, dan mempraktikkan perilaku dalam politik (Miriam Budiardjo, 2008: 513). 3. Pengertian Politik Secara Terminologi a. Menunjuk pada satu segi kehidupan insan beserta mengenakan masyarakat. Lebih menunjuk dalam politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas dan mempertahankan kekuasaan (politics). Misal: kejahatan politik, 1
aktivitas politik, hak-hak politik. b. Mengacu pada "seperangkat tujuan yang ingin dicapai" atau "metode atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu". Lebih ke arah politik. Contoh: kebijakan luar negeri, kebijakan dalam negeri, kebijakan fiskal. c. Mengacu pada organisasi isu-isu masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Pemerintah mengatur hubungan masyarakat dan untuk memenuhi masyarakat mengubah kewajibannya (siyasah). Tentu saja, definisi pertama dari ketiga definisi tersebut memiliki makna yang lebih negatif daripada definisi kedua dan ketiga. Karena arah pertama adalah politik kekuasaan, perolehan dan pemeliharaan kekuasaan dapat dilakukan dengan cara apa pun, baik atau buruk, dengan menghalalkan segala cara, demi kepentingan pemimpin atau kelas penguasa. pemerintah 4. Pengertian Politik Menurut KBBI Pengertian politik menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah a. (ilmu) tentang ketatanegaraan atau negara (sistem pemerintahan, prasarana pemerintahan, dsb). b. Segala hal dan tindakan terhadap pemerintah nasional atau negara lain (politik, taktik, dll) c. Bagaimana bertindak (dalam menghadapi atau menghadapi masalah); kebijaksanaan 5. Pengertian Politik Dalam Islam Politik Politik disebut As Siyasah dalam bahasa Arab dan berarti kontrol, pengaturan, pemerintahan dan larangan. Atau, menurut definisi, berarti prinsip dan seni mengatur urusan publik (Ensiklopedia Ilmu Politik). Menurut Yusuf Qardhawi dari Kamus Al Kamil, politik adalah semua tentang pemerintahan dan administrasi masyarakat sipil. Seperti yang kita ketahui, istilah politik tidak pernah ada dalam Islam. Akan tetapi, esensi politik ada dalam Islam yaitu memimpin dan dipimpin. Kata Yasusu yang menjadi akar kata As-siyasah dalam hadits shahih dari Imam Bukhari dari Abu Huraira r.a "(Zaman dahulu) bani Israil itu dipimpin oleh para Nabi" Dalam hadits ini berarti politik Islam 2
atau Siyasah, membimbing dan membimbingnya ke jalan yang benar, menurut penjelasan Ibnu Hajar al Ascarani dalam buku Ibnu Hajar al- Ascarani, Memahami Nabi. Dari definisi politik atau politik As Siyasah berarti harus memiliki seseorang untuk melindungi mereka yang telah dianiaya dari pelanggar hukum. Di sini, pemahaman politik menemukan bayangan yang melindunginya dari hujan anggapan bahwa istilah politik tidak pernah ada dalam literatur Islam. Inilah pemahaman Nabi tentang politik atau definisi As Siyasah. Di sini, pemahaman politik menemukan bayangan yang melindunginya dari hujan anggapan bahwa istilah politik tidak pernah ada dalam literatur Islam. Imam Syafii tidak setuju dengan istilah politik, tetapi setuju dengan Syariah. Makna syariat itu sendiri adalah bahwa segala petunjuk, larangan, harus dan tidak boleh diberikan oleh rasul. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada politik selain mengikuti Syariah." Sebagaimana diketahui, politik tidak lahir pada zaman Nabi SAW. Karena orang tahu kata-kata untuk membimbing dan kata-kata untuk dibimbing, maka politik ada pada waktu itu. Banyak Muslim menentang politik Islam karena pemahaman dan penerapan politik pra- Islam itu korup dan licik. Namun, sementara manajemen kepegawaian yang merupakan makna utama dari politik itu sendiri harus diperhatikan, baik buruknya manajemen adalah soal lain (Muhammad Elvandi, 2011: 34). Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengertian pertama politik dalam Islam mencakup semua kegiatan yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah publik atau masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Menurut Catlin, untuk memahami pemikiran politik perlu diketahui terlebih dahulu kapan terjadinya, karena pemikiran politik yaitu pemikiran politik yang beku sudah ada sejak zaman prasejarah. Untuk mempelajari politik, kita perlu mengetahui apa itu pemikiran politik. Selain teori dan filsafat politik, ada juga istilah tentang pemikiran politik. Atau, istilah kerennya adalah pemikiran politik (Rosalia, 2005: 2). Pemikiran politik merupakan bagian atau dasar dari filsafat politik. Melihat ilmu politik dan teori-teori politik yang ada, itu adalah hasil dari ide-ide tersembunyi dalam arti bahwa ada pemikir politik 3
dengan ide-ide politiknya setiap saat tentang kesatuan atau keberadaan otoritas. Pemikiran politik dapat dipelajari dengan dua cara: objektif dan subjektif. Metode objektif berfokus pada intelek pemikir dan ide-ide politik yang dihasilkan intelek, terlepas dari kepribadian si pemikir. metode subyektif menitikberatkan dalam orangnya, eksklusif yang membuat pemikiran politik itu. Metode yang pertama, mengusut pandangan baru terlepas berdasarkan eksklusif orangnya. Cara pertama dipakai sang Figgis pada bukunya Divine Right of Kings & sang Ruggiero pada History of European Liberalism. Metode yang menitikberatkan dalam orangnya, digunakan contohnya sang Fauquet pada bukunya yang berjudul politique et moralistes du dix neuvième siècle (Dr.Mansyur,2008:23). Politik berasal dari kata yunani polis. Ini berarti negara kota. Secara etimologis, kata politik masih erat kaitannya dengan kata politik, artinya sesuatu yang berhubungan dengan politik. Kata politikus mengacu pada orang yang berurusan dengan masalah politik. Karakter memiliki pandangan yang berbeda tentang pentingnya politik. Menurut para ahli, berikut ini adalah beberapa pengertian politik. a. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan nasional yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mengubah aturan-aturan umum yang mengatur kehidupannya, yang tidak lepas dari gejala konflik dan kerjasama, artinya tidak bisa. b. Menurut F. Isjwara, politik adalah perebutan kekuasaan atau teknologi untuk menjalankan kekuasaan. Dari pendapat ini, saya menyimpulkan bahwa politik adalah kekuasaan sarana dan itu untuk mencapai mempertahankan kekuasaan tujuannya. untuk memperoleh c. Menurut Kartini Kartono, politik dapat diartikan sebagai tindakan atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk sah dalam menegakkan hukum dan keputusan yang masyarakat. Dalam bercirikan yang multiplisitas/kebhinekaan, perselisihan perbedaan, ketegangan dan konflik, maka aturan dan keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah oleh karenanya terbagi di antara situasi sosial 4
masyarakat dengan menegakkan aturan tersebut. d. Ibnu Aqil, politik, adalah urusan praktis yang bermanfaat bagi manusia dan jauh dari mara bahaya, meskipun tidak diarahkan oleh Rasulullah S.A.W. e. Prof. Mr. Dr. J, Barents Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan suatu negara, dan ilmu politik bertugas mempelajari negara-negara tersebut ketika mereka sedang bekerja (Introduction to Political Science, 1978,).hal.17). f. Prof. Moh. Yamin, ilmu politik sebagai ilmu sosial. Yamin mengkaji persoalan kekuasaan di masyarakat. Sifatnya, landasannya, proses kesinambungannya, luasnya lingkungan, dan akibatnya (Ilmu Politik Indonesia 1945 1965 vol. VI, 1965, hlm. 314). g. Ramlan Surbakti, Politik, adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu dan melaksanakan keputusan yang mengikat. Menurut para ahli kebijakan, menurut pengertian politik di atas, politik pada hakikatnya adalah ilmu sosial, dan selama negara merupakan organisasi kekuasaan, sifat dan tujuan negara, serta sifat dan .Kami akan mempelajari secara tujuan gejala informal lainnya. khusus.Kekuatan yang mempengaruhi kondisi dapat mempengaruhinya. Pada hakikatnya politik adalah sarana interaksi atau komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, dan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. 1. Fungsi politik Rekrutmen a. Pengertian Rekrutmen politik berasal dari dua kata, yaitu rekrutmen dan politik. Rekrutmen berarti penyeleksian dan politik berarti urusan negara. Jadi, rekrutmen politik adalah penyeleksian rakyat untuk melaksanakan urusan negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekrutmen politik adalah pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistem sosial berdasarkan sifat dan status (kedudukan), seperti suku, kelahiran, kedudukan sosial dan prestasi atau 5
kombinasi dari semuanya. b. Tujuan Rekrutmen Politik Rekrutmen politik adalah proses memilih atau mempekerjakan anggota kelompok untuk mewakili kelompok dalam posisi administratif atau politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau proses rekrutmen yang berbeda. Anggota partai yang direkrut/dipilih adalah anggota yang memiliki keterampilan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk status atau tugas politiknya. Setiap parpol memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola rekrutmen anggota partai disesuaikan dengan partai politik yang mereka ikuti. Di Indonesia, setiap calon yang diajukan oleh sebuah partai politik diseleksi dengan cermat oleh lembaga publik dan kemudian diangkat secara politik melalui pemilihan umum. Pilihan ini diawali dengan kajian khusus (litsus) tentang pilihan administratif, kesetiaan pada idealisme bangsa. Tujuan rekrutmen politik adalah untuk memenuhi standar (persyaratan) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia (hukum tertulis). c. Objek Rekrutmen Politik Yang berhak dan wajib mengikuti rekrutmen politik adalah semua warga negara Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia yang sah menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, semua warga negara Indonesia, tanpa memandang suku, agama, ras, warna kulit, dll, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam rekrutmen politik yang ada di level (hierarki) apa pun atau untuk berpartisipasi dalam politik. Tentu saja, semua warga negara Indonesia harus terlebih dahulu memenuhi standar (persyaratan) yang ditetapkan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini sesuai dengan kata-kata Pasal 27 (2), yang menyatakan bahwa "semua warga negara memiliki kedudukan hukum dan administrasi yang sama." d. Mekanisme Rekrutmen Politik Mekanisme dalam melaksanakan rekrutmen politik ini dapat 6
dibagi dalam beberapa cara berikut. 1) Pemilihan Umum merupakan salah satu pola rekrutmen politik yang khusus dilakukan bagi setiap warga negara yang memiliki hak politik (political right) serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UUD 1945 dan Peraturan perundang undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan lainnya yang dimaksud adalah peraturan perundang undangan yang berkaitan langsung dengan bidang politik yang meliputi: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 4) Undang-Undang Nomor 2004 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD. e. Pemilu Pola rekrutmen ini dilaksanakan oleh pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk mengembangkan pemimpin politik di semua tingkat (hierarki) pemerintahan negara (legislatif dan administratif) yang lebih luas. Masa jabatan seorang pemimpin politik nasional hanya lima tahun, setelah itu dapat diubah dan dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan (UUD 1945). f. Fit and Proper Test Pola Rekrutmen Legislatif (DPR) dengan mekanisme Fit and Proper Test (Uji Kemampuan dan Kepatutan) bertujuan untuk menyeleksi eksekutif untuk memimpin suatu lembaga tertentu. Lembaga khusus yang dimaksud adalah lembaga tinggi dan lembaga yang memiliki kewenangan luas dan besar untuk kesejahteraan rakyat. Misalnya BPK, MA, TNI, BUMN, Duta Besar, dll. g. Seleksi CPNS Pola rekrutmen ini merupakan pola yang diterapkan oleh Menteri 7
Negara (MENPAN) RI. Semua aturan penyelenggaraan ujian masuk CPNS ditetapkan oleh MENPAN RI, dan peraturan perundang- undangan yang ditunjuk dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh MENPAN RI atau oleh lembaga negara yang membutuhkan pegawai negeri sipil (PNS) baik di tingkat pusat maupun daerah. Hasil rekrutmen ini bertujuan untuk mengisi formasi (jabatan) yang ada di Birokrasi Pemerintah Republik Indonesia. Fungsi mereka adalah untuk melayani masyarakat dan memiliki status pekerjaan tetap selama prestasi dan tindakan mereka tidak melanggar undang-undang ketenagakerjaan pemerintah. Fungsi Komunikasi Politik h. Hakikat dan Pokok-pokok Komunikasi Politik Komunikasi Politik adalah salah satu fitur yang dilakukan oleh partai politik dengan komunikasi informasi, pertanyaan politik, dan semua struktur yang tersedia yang melakukan ide. Partai-partai politik melakukan fungsi sebagai perangkat untuk menyampaikan prinsip dan prinsip seperti pihak, program kerja partai, ide partai. i. Konsep Komunikasi Politik Divisi Teori Komunikasi dalam beberapa konsep disesuaikan dengan sistem politik yang diterapkan di negara yang terlibat. W.L. Rivers, W. Schramm, C.G. Dalam bukunya, Responsibility in Mass Communication, Christian menganalisis tiga konsep: j. Konsep komunikasi dalam sistem politik authoritarianism Konsep ini merupakan komunikasi politik dimana sistem suprastruktur politik mengatur bahkan mengontrol sistem komunikasi politik yang menghubungkan suprastruktur dengan infrastruktur. Artinya, negara memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengelola media untuk komunikasi politik dengan rakyat. Masyarakat tidak memiliki kekuasaan yang kuat untuk mengontrol sistem komunikasi atau hanya dapat menerima semua pesan komunikasi politik yang dikirim oleh negara atau pemerintah. 8
k. Konsep politik dalam sistem politik liberitarianism Dalam konsep ini, lembaga infrastruktur politik memiliki bahkan mengontrol sistem kewenangan besar untuk mengatur komunikasi politik yang menghubungkan suprastruktur dan infrastruktur politik. Singkatnya, masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap pengelolaan media komunikasi politik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Negara hanya berwenang untuk memantau atau mengontrol sistem komunikasi agar tidak melanggar aturan atau undang-undang yang berlaku di negara tersebut yang dapat merugikan masyarakat umum. l. Konsep komunikasi politik dalam sistem politik social Responsibility Theory Dalam komunikasi politik ini, sistem suprastruktur politik mengatur dan bahkan mengendalikan sebagian besar sistem komunikasi politik yang menghubungkan suprastruktur dengan infrastruktur. Artinya, negara memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengelola media untuk komunikasi politik dengan rakyat. Masyarakat tidak memiliki kekuasaan yang kuat untuk mengontrol sistem komunikasi politik atau hanya dapat menerima sebagian besar pesan komunikasi politik yang dikirim oleh negara atau pemerintah. Menurut Sumarno A.P., misalnya, unsur-unsur komunikasi politik meliputi dua unsur: a) Unsur-unsur komunikasi politik dalam lembaga suprastruktur. Unsur ini terdiri dari tiga golongan: legislatif, administratif, dan yudikatif. Ketiga kelompok tersebut terdiri dari: 1) Elit politik. 2) Elit militer. 3) Teknokrat. 4) Kelompok ahli. b) Unsur komunikasi politik dalam sistem infrastruktur politik. Elemen ini terdiri dari beberapa kelompok. Itu adalah: 5) Partai politik. 6) Kelompok kepentingan. 7) Media komunikasi politik. 8) Sekelompok wartawan (seperti within-put). 9) Sekelompok mahasiswa (sebagai within-put). 9
10) Para tokoh politik. 11) Fungsi komunikasi politik. m. Fungsi Komunikasi Politik Fungsi komunikasi politik dapat dilihat dari dua aspek: a) Fungsi komunikasi politik dalam aspek totalitas Terwujudnya bangsa yang stabil dengan menghindari faktor-faktor negatif yang merusak keutuhan bangsa. Ini adalah hubungan yang harmonis antara negara, memberikan komunikasi politik kepada rakyat secara terbuka (komprehensif), menghilangkan hambatan komunikasi antara negara dan masyarakat, artinya Anda memiliki kewajiban untuk membangun. (transparan) dan inklusif b) Fungsi komunikasi politik dalam aspek hubungan suprastruktur dan infrastruktur Sebagai jembatan antara dua bangsa dari entitas negara yang mandiri dalam jalannya sistem dalam kerangka bangsa. Artinya pemerintah berkewajiban untuk mengkomunikasikan (mengklarifikasi) segala kebijakan dan keputusan kebijakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada masyarakat. Aspek- aspek tersebut adalah aspek ideologi, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan, keamanan, dan aspek lain yang terkait dengan sikap dan tindakan politik Indonesia terhadap partai politik internasional (di luar negeri). n. Unsur-unsur Komunikasi Politik Menurut Dan Nimmo, unsur-unsur komunikasi adalah: a) Komunikasi Massa Menurut J.D. Halloran, komunikator massa berlaku juga bagi komunikator politik. Menurut James Rosenau, komunikator politik adalah tempat opini pemerintah tentang "politik nasional dengan banyak masalah". Pejabat yang termasuk dalam klasifikasi adalah: 1) Pejabat Eksekutif (Presiden, Kabinet). 2) Anggota Legislatif (Anggota atau DPD, Ketua DPR Frieder). 3) Pejabat Yudisial (MA, Hakim MK). Menurut Leonard W. Doob, komunikator politik terbagi menjadi tiga jenis: 1) Politisi sebagai komunikator politik Politisi adalah orang yang 10
memiliki kekuasaan untuk berkomunikasi atas nama kelompok atau kelompok. Pesan tersebut mempromosikan dan melindungi tujuan politik. Artinya komunikator politik mempunyai kepentingan kelompok. Namun, beberapa politisi bertindak sebagai ideologi. Kegiatannya terdiri dari pembuatan kebijakan ekstensif, mengejar reformasi, dan dukungan untuk perubahan revolusioner. 2) Komunikator profesional dalam politik Menurut James Carey, komunikator profesional merupakan orang-orang yang menghubungkan elit organisasi atau komunitas dengan khalayak umum. Secara horizontal menghubungkan dua komunitas bahasa yang berbeda dengan tingkat struktur sosial yang sama. Menurut James, sifat komunikator ini adalah bahwa "pesan yang dihasilkan tidak memiliki hubungan yang jelas dengan pikiran dan reaksinya sendiri." Klasifikasi komunikator profesional termasuk wartawan. promotor. 3) Aktivis atau komunikator paruh waktu adalah mereka yang terlibat secara mendalam dalam kegiatan atau komunikasi politik, tetapi kegiatan tersebut bukan merupakan profesinya. Komunikator dalam kategori ini adalah pembicara, pemimpin opini, dan pengamat. 4) Pesan komunikasi politik merupakan pesan yang berkaitan dengan peran negara dalam melindungi segala kepentingan publik (warga negara). Format pesan dapat berupa format keputusan, kebijakan, dan peraturan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, negara, dan negara. 5) Media dalam memberikan komunikasi politik, komunikator politik menggunakan saluran komunikasi politik dan politik yang menarik yang dapat menjangkau semua lapisan khalayak, bangsa, dan negara. Berikut adalah jenis-jenis saluran komunikasi politik: 1) Komunikasi Massa, Proses dimana komunikator politik menyampaikan pesan kepada komunikator (audiens) 11
melalui media, yaitu media seperti surat kabar, radio, dan televisi. 2) Komunikasi interpersonal, yaitu proses penyampaian pesan (message) oleh komunikator secara langsung atau tatap komunikator (audience). muka (face-to-face) kepada Misalnya, dialog, lobi, pertemuan tingkat tinggi (KTT), dll. 3) Komunikasi organisasi, proses penyampaian pesan dari komunikator politik kepada komunikator (audiens) atau komunikasi paralel vertikal (atas-bawah) dan horizontal (kiri-ke-kanan). Misalnya komunikasi antara rekan kerja dengan atasan dan komunikasi antar bawahan (karyawan). Jenis saluran komunikasi yang menarik secara politis meliputi: 1) Kampanye Massa, Media massa radio atau televisi untuk memberikan suara pada partai politik yang dilawannya. 2) Kampanye Interpersonal, yaitu proses mengkomunikasikan pesan (pengaruh) yang memikat dalam bentuk program, prinsip, platform (garis perjuangan), partai politik kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh luas terhadap calon pemilih. Pemilih) Menyerunya untuk memilih partai yang didukung. 3) Kampanye organisasi, yaitu proses mengkomunikasikan pesan (pengaruh) yang memikat dalam bentuk program, prinsip, platform, kekuatan politik partai politik melalui komunikator politik, politik eksekutif, pejabat, dan partai politik. partai politik yang diusungnya, antara lain anggota yang dibagikan kepada anggota organisasi. Khalayak Komunikasi Politik Komunikan atau massa dalam komunikasi politik adalah massa yang termasuk dalam infrastruktur atau suprastruktur politik. Dengan kata lain, semua massa terikat secara hukum oleh konstitusi, hukum, dan ruang lingkup massa negara. Menurut Ball Rokeach dan DeFleur, efek potensial dari komunikasi dapat dibagi menjadi tiga jenis: 12
e. Efek (Umpan Balik) Menurut Ball Rokeach dan DeFleur, efek potensial dari komunikasi dapat dibagi menjadi tiga jenis: 1) Efek kognitif, yaitu efek yang berkaitan dengan pengetahuan tentang pesan yang disampaikan. Dari komunikator perspektif komunikasi politik, pengaruh menciptakan dan menyelesaikan ambiguitas dalam pikiran masyarakat, menyediakan bahan mentah untuk interpretasi pribadi, memperluas realitas sosial dan politik, menetapkan agenda, dan media juga dapat bermain dengan sistem kepercayaan orang. 2) Efek afektif, yaitu efek yang berkaitan dengan pemahaman komunikator terhadap pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, komunikasi politik memiliki tiga efek. a) Nilai-nilai politik dapat diperjelas atau diwujudkan melalui komunikasi politik. b) Ekaristi dapat meningkatkan nilai komunikasi politik. c) Komunikasi politik dapat mengurangi nilai yang dipegang. 3) Efek konatif (behavioral changes), yaitu efek yang terkait perilaku dalam pelaksanaan pesan dengan perubahan komunikasi politik yang diterima komunikator politik. Fungsi Input Sistem Politik Indonesia Sistem politik Indonesia adalah suatu kesatuan atau kumpulan struktur politik, yang kesemuanya mengatur tujuan negara Indonesia, seperti proses penetapan tujuan, upaya pencapaian tujuan, keputusan, pilihan, dan pengutamaan. Tujuan sistem politik Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Input ke sistem politik dapat dibagi menjadi dua bidang: permintaan dan dukungan. Tuntutan atas masalah ini muncul dari kurangnya berbagai sumber yang langka di masyarakat atau kebutuhan masyarakat, dan alokasinya tidak merata. Salah satu tanda kelangkaan ini adalah politik. Dukungan dapat diartikan sebagai upaya masyarakat sistem politik untuk untuk mendukung keberadaan suatu 13
melanjutkannya. Hasil dari sistem politik adalah keputusan dan tindakan. Keputusan dalam hal ini akan membantu agar dapat memilih satu atau lebih tindakan yang akan diambil sesuai dengan permintaan atau dukungan komunitas. Tindakan tersebut harus merupakan implementasi atau tindakan konkrit oleh pemerintah atas keputusan yang dibuat dan disepakati bersama. Fungsi input sistem politik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Sosialisasi politik. 2. Rekrutmen politik. 3. Artikulasi kepentingan. 4. Agregasi kepentingan. 5. Komunikasi politik. Artikulasi Kepentingan Artikulasi kepentingan adalah bisnis yang dilakukan seorang atau grup rakyat supaya kepentingan dan segala keinginannya bisa dipenuhi secara memuaskan. Cara yang biasa dilakukan rakyat agar bisa memenuhi kebutuhan mereka yaitu dengan cara mengartikulasikan seluruh kepentingannya dalam badan politik pemerintah yang mempunyai kewenangan buat menciptakan keputusan atau kebijakan, umumnya kepentingan itu disampaikan melalui wakil-wakil partai politik yang duduk pada Dewan Perwakilan yang bisa mengungkapkan & memperjuangkan kepentingan massa pendukungnya. Agregasi Kepentingan Agregasi kepentingan adalah sebuah proses mengagregasikan kepentingan-kepentingan yang sudah diartikulasikan suatu grup kepentingan, forum-forum, atau organisasi organisasi lainnya. Agregasi kepentingan pada sistem politik di Indonesia berlangsung pada diskusi forum legislatif. DPR & Presiden mempunyai hak untuk mengesahkan Undang-Undang karena kedudukan DPR & Presiden pada agregasi kepentingan merupakan sama, yaitu ke 2 forum ini berhak agar menolak RUU. DPR berupaya merumuskan seluruh tuntutan & kepentingan warga yang diwakilinya. 3. Komunikasi Politik Komunikasi politik mengacu pada cara suatu sistem menyampaikan 14
nilai dan informasi melalui berbagai struktur yang membentuk sistem politik. Komunikasi politik terjadi antara pemerintah dan masyarakat ketika atau disosialisasikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk disahkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui media massa. Media massa juga berperan penting dalam komunikasi politik, yang fungsinya untuk menyuarakan pembangunan dan program kerja pemerintah serta untuk menyampaikan gagasan-gagasan politik. kebijakan pemerintah perlu dikomunikasikan Fungsi Output Sistem Politik Fungsi output sistem politik adalah: 1. Fungsi pembuatan kebijakan Pembuatan kebijakan dalam hal ini didasarkan pada tuntutan dan dukungan, serta berbagai dampak lingkungan yang ada. Pembuatan kebijakan melibatkan pengubahan RUU menjadi peraturan perundang- undangan atau peraturan mengikat lainnya yang menjadi kebijakan publik. Pembentukan kebijakan ini dilakukan oleh lembaga legislatif, antara lain DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD, sebagai wakil aspirasi daerah. 2. Fungsi penerapan kebijakan Penerapan kebijakan dalam hal ini adalah penerapan norma hukum umum dan peraturan lainnya di tingkat warga negara. Ini berarti bahwa lembaga harus mengambil langkah langkah administratif untuk menerapkan peraturan yang tersedia untuk umum. Fungsi pelaksana kebijakan dilakukan oleh instansi pemerintah mulai dari pemerintah pusat dan daerah. 3. Fungsi ajudikasi kebijakan Ajudikasi kebijakan dalam hal ini adalah pengawasan terhadap penegakan hukum oleh warga. Dalam hal ini, terdapat badan khusus yang memantau dan menyelesaikan sengketa terkait pembentukan dan pelaksanaan peraturan. Fungsi yudisial politik dijalankan oleh lembaga yudikatif, antara lain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan lembaga yudikatif. Sistem politik merupakan kesatuan antara struktur dan fungsi politik. Struktur politik dapat dibandingkan dengan mesin dengan komponen 15
yang berbeda dan kemampuan masing masing komponen. Secara garis besar, fungsi politik utama yang dilakukan oleh sistem pemerintahan politik adalah: a. Fungsi perumusan kepentingan adalah fungsi penyusunan dan pengungkapan tuntutan politik suatu negara. b. Fungsi adalah kemampuan untuk mengintegrasikan tuntutan politik dari berbagai partai politik di negara tersebut dan memasukkannya ke dalam kebijakan yang berbeda. integrasi kepentingan c. Fungsi adalah mempertimbangkan berbagai kebijakan yang diajukan oleh partai politik dan partai lain, salah satunya untuk dipilih sebagai kebijakan pemerintah. pembuatan kebijakan secara umum d. Fungsi penegakan kebijakan adalah kemampuan untuk menegakkan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. e. Fungsi pengawasan implementasi kebijakan adalah kemampuan mengkoordinasikan perilaku warga sipil dan pegawai negeri sipil yang menentang atau menyimpang dari kebijakan pemerintah dengan norma-norma yang berlaku. f. Fungsi komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik dari masyarakat umum kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada masyarakat umum. g. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan arah politik anggota masyarakat. h. Rekrutmen politik adalah proses pemilihan orang untuk dipilih atau diangkat dari jabatan yang ada di suatu negara atau partai politik. B. Kode Etik Politisi Pada bagian awal kita telah dikenalkan dengan berbagai pengertian politik dari para ahli beserta fungsinya. Ini menjadi dasar yang harus kita ketahui untuk mengenal apa itu politik. Namun jika ingin mengenal lebih jauh, langkah yang harus ditempuh tidak cukup sampai disitu saja. Minimal kita harus mengetahui tentang pelaku politik atau orang yang berkecimpung dalam bidang politik tersebut. Lantas siapakah dia? Orang tersebut adalah politisi. 16
Berkaca pada keadaan saat ini, pada zaman modern abad ke-20 ini politik di Indonesia telah terlepas dari wadahnya, yaitu etika. Saat ini politik dan politisi bahkan dianggap "jahat" oleh banyak orang. Mengapa? Karena kerap kali menghalalkan segala cara yang jahat demi meraih kemenangan, kekuasaan, dan jabatan yang tinggi; yaitu uang, tekanan, kekerasan, kecurangan, ancaman, fitnah, adu domba, dan masih banyak lagi. Padahal secara deskriptif, politik itu netral. Hanya saja jika sudah dimainkan oleh oknum politisi dalam arti negatif, demi keuntungan diri sendiri, bisa membuat politik menjadi jahat. Di sini diasumsikan, tanpa adanya etika atau moral, maka dunia perpolitikan akan rapuh dalam kebajikan dan cenderung menjadi jahat, karena penuh dengan intrik pribadi demi jabatan dan kekuasaan. Maka dari itu, untuk mengembalikan citra seorang politisi dan politik yang netral, seorang politisi harus memiliki etika-etika yang baik dan terpuji, baik di depan masyarakat maupun di belakang masyarakat, baik yang terlihat oleh masyarakat maupun yang tidak terlihat oleh masyarakat. Mengapa etika itu penting? Karena etika menunjukkan jati diri seseorang. Berbicara tentang etika, mari kita semakin dulu persepsi kita mengenai etika. Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Nah inilah yang dimaksud dengan etika, dan saat ini persepi kita terhadap etika sudah sama. Dalam ruang lingkup sebuah profesi, etika dibentuk atau tercantum dalam kode etik. Sama seperti profesi-profesi lain, politisi juga tentunya memiliki kode etik tersendiri. Kode etik politisi hadir untuk berperan menjadi sebuah landasan dari sikap dan perilaku bagi setiap politisi. Lantas, politisi mana saja yang dimaksud? Berikut adalah tujuh kategori politisinya: 1. Politisi sebagai anggota partai; maksudnya adalah orang yang mempunyai status keanggotaan pada suatu partai politik, baik yang duduk sebagai pengurus partai politik maupun sebagai anggota biasa. 17
2. Politisi sebagai kader partai; maksudnya adalah orang yang memiliki integritas dan militansi sebagai tenaga inti atau sumber daya partai yang memahami cita-cita, tujuan dan platform partai dan telah melewati secara berkesinambungan. kaderisasi pelatihan jenjang atau 3. Politisi sebagai pengurus partai; maksudnya adalah kader partai yang mempunyai jabatan struktural dalam suatu partai politik, terlibat dalam pemberdayaan partai politik, memberikan kontribusi pemikiran, waktu dan kemampuannya guna meningkatkan kinerja partai politik. 4. Politisi sebagai calon anggota legislatif; maksudnya adalah kader partai politik yang memiliki persyaratan dan kemampuan politik yang baik dan dicalonkan untuk menjadi peserta pemilu legislatif mewakili partai politik 5. Politisi sebagai calon pasangan kepala daerah; maksudnya adalah pasangan calon kepala daerah yang dipandang memiliki kemampuan, kapasitas, tanggung jawab dan moral etika yang baik di suatu wilayah tertentu baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. 6. Politisi sebagai calon presiden dan wakil presiden; maksudnya adalah pasangan calon presiden dan atau wakil presiden yang dipandang memiliki kemampuan, kapasitas dan moral etika untuk menjadi peserta pemilu presiden dan wakil presiden mewakili partai politik tertentu atau koalisi beberapa partai politik tertentu; dan 7. Politisi sebagai pejabat publik yang mewakili partai di lembaga negara. Setelah mengetahui politisi mana saja yang ada dalam cakupan kode etik politisi, kita siap untuk melihat apa saja yang tercantum dalam kode etiknya. Sebenarnya dalam kode etik ini mencakup dua aturan etika, yaitu berkenaan dengan identitas politisi dan tentang bagaimana seorang politisi harus memiliki kinerja sebagai politisi yang baik. Berikut adalah penjabaran dari "Kode Etik Politisi": a. Kepentingan Umum 18
1) Setiap politisi dalam menjalankan pekerjaannya harus mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; 2) Ikut memastikan keberlangsungan pelayanan publik sebagaimana mestinya; 3) Wajib menjaga rahasia yang diperoleh karena posisi jabatannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada, hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau sampai dengan masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum; 4) Wajib menerima dan menjawab dengan sepenuh hati setiap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat; dan 5) Wajib menjaga dan memperjuangkan amanat yang diberikan rakyat. b. Kejujuran 1) Setiap politisi wajib mengumumkan harta kekayaan berikut asal usul kekayaan dengan sebenar-benarnya; 2) Setiap politisi wajib membuka identitas personal (status kewarganegaraan, status perkawinan dan kekerabatan, pendidikan, catatan kesehatan mental/ kejiwaan dan fisik serta hasil test psikologi); 3) Setiap politisi wajib membuat rekam jejak riwayat pekerjaan, dan pengalaman organisasi, sebelum memangku jabatan publik; dan 4) Setiap politisi wajib melakukan klarifikasi publik perihal status hukumnya. c. Integritas 1) Dilarang menggunakan kewenangan/kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, organisasi, kelompok, dan golongan yang dapat merugikan kepentingan umum; 19
2) Dilarang berperilaku yang tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan kehormatan, martabat, dan citra politisi; 3) Dilarang bersikap dan/atau bertindak yang bertentangan dengan norma, etika, dan kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat; 4) Dilarang meminta hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki; 5) Dilarang memberikan hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki; 6) Mencegah atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah sampai derajat ketiga untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki; 7) Setiap politisi yang berpindah partai harus melalui proses rekrutmen dan kaderisasi yang berjenjang, sebagai layaknya anggota baru, sekurang kurangnya selama jangka waktu satu tahun; dan 8) Dilarang terlibat dalam kasus korupsi, narkotika, dan obat- obatan terlarang. d. Transparansi atau Keterbukaan 1) Wajib membuka akses publik untuk semua jenis informasi yang terkait dengan parpol secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan; 2) Wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; 3) Wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; 20
4) Wajib memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik; 5) Wajib menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja dan fungsi parpol serta upaya perbaikannya; 6) Wajib melaksanakan proses persidangan etik secara terbuka; 7) Wajib memberikan informasi kepada penegak hukum atas perilaku yang berpotensi pada tindak korupsi, kolusi dan nepotisme; dan 8) Wajib memberikan informasi kepada penyelenggara pemilu dan penegak hukum atas tindakan yang berpotensi pada pelanggaran proses pemilu (contoh, pencurian suara, black campaign, dan tindak pelanggaran lainnya). e. Keadilan atau Fairness 1) Wajib mendengarkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan dan mempertimbangkannya secara adil sebelum sebuah kebijakan publik diputuskan; 2) Wajib mengartikulasikan kepentingan semua pihak secara adil dan tidak memihak pada salah satu kelompok atau golongan; dan 3) Wajib memberikan kesempatan yang sama kepada setiap kader partai untuk menempati kepengurusan partai dan memiliki akses yang sama dalam rekrutmen politik. f. Profesional 1) Dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan; 2) Wajib mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai politisi di atas kegiatan lain secara profesional; 3) Dilarang melakukan rangkap jabatan lain di luar profesi sebagai politisi. 21
4) Politisi yang berkedudukan sebagai pejabat publik wajib bertindak netral dan tidak memihak kepada parpol dan kelompok kepentingan tertentu; 5) Menolak segala sesuatu pemberian dan/atau hadiah yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas sebagai pejabat publik dan menghindari intervensi pihak lainnya; 6) Wajib memenuhi jawabnya sebagai wakil tanggung konstituen; 7) Wajib mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi dengan pihak ketiga atau pribadi yang dapat menimbulkan dalam konflik situasi pelaksanaan tugas sebagai pejabat publik; kepentingan 8) Wajib mengikuti jenjang pengkaderan yang dipedomani sebagai jalur rekrutmen politik; 9) Politisi dilarang memiliki keanggotaan ganda; 10) Setiap politisi harus loyal kepada partai politiknya. Loyalitas tersebut tidak akan mengurangi kebebasannya untuk menyampaikan opini yang kritis terhadap partainya; 11) Setiap politisi harus memiliki tanggung jawab untuk menghormati kode etik partai yang mengatur aktivitas mereka, yang sifatnya tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku; 12) Setiap politisi akan bekerja sama dengan organ partainya untuk memajukan prinsip, nilai, dan etik yang akan membangun demokrasi di antara anggota partai, khususnya terhadap anggota muda partai; 13) Jika politisi menemukan adanya penyalahgunaan di dalam partai, termasuk tindak korupsi dan gratifikasi, maka mereka wajib melaporkan kepada badan badan yang kompeten di dalam partai dan penegak hukum; 14) Tidak mengeksploitasi status atau kekuasaan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, baik langsung maupun tidak langsung, untuk dirinya sendiri, anggota, teman atau orang lain; 22
15) Tidak meminta, menerima, atau menyetujui untuk menerima kemudian, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain setiap hadiah atau manfaat yang mungkin memunculkan kesan atau memberikan kesan yang mempengaruhi penilaian orang lain terhadap kinerja yang bersangkutan; 16) Politisi wajib menolak penggunaan kekerasan sebagai cara penyelesaian perbedaan dan/atau konflik politik yang bersifat internal maupun antara partai politik; dan 17) Politisi dilarang menyerukan dengan iming-iming uang, barang, atau pemberian lainnya agar pemilih tidak hadir di TPS atau sebaliknya menggunakan hak suaranya. g. Taat pada Hukum 1) Setiap politisi wajib menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat dalam penegakan hukum; 2) Setiap politisi wajib memberikan informasi secara aktif dan bekerjasama dengan penegak hukum dalam pengungkapan tindakan melawan hukum; 3) Setiap politisi wajib tunduk pada hukum positif yang berlaku dalam menjalankan profesinya; dan 4) Dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. h. Akuntabel 1) Wajib mempertanggung gugatkan tugas dan tanggung jawabnya kepada publik; 2) Wajib mempertanggungjawabkan semua pengeluaran yang bersumber dari keuangan negara (APBN/APBD) sesuai asas transparansi dan akuntabilitas yang berlaku; 3) Wajib melaporkan secara berkala seluruh sumber penghasilan yang diperoleh baik yang berasal dari keuangan negara maupun dari sumber lainnya; 23
4) Setiap politisi terpilih menjadi pejabat publik sepatutnya bertindak atas dasar kepentingan warga negara yang diberikan kepadanya sesuai dengan norma norma yang berlaku secara universal; dan 5) Setiap politisi harus memperhitungkan setiap pertanyaan ataupun penyelidikan tentang aktivitas dan integritasnya. Mereka harus akuntabel atas perbuatan dan perilaku di ruang publik yang mereka lakukan, serta bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. i. Inklusif dan Non-Diskriminasi 1) Politisi yang menjadi calon legislatif, pasangan calon kepala daerah, calon wakil presiden dan calon presiden dilarang berkampanye menggunakan isu bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam berbagai bentuk; 2) Politisi dilarang menggunakan rumah ibadah untuk kegiatan partai politik, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kegiatan kampanye pileg, pilkada, dan pilpres; 3) Setiap politisi dilarang melakukan pembedaan, pengucilan atau pembatasan atas dasar gender, suku, ras, agama, afiliasi politik, kelompok rentan, kelompok atau golongan, dan status sosial, yang mempunyai dampak meniadakan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas hak asasi manusia; 4) Dilarang membatasi dan menghalangi kader partai untuk berpartisipasi dalam proses rekrutmen dan pencalonan politik atas dasar perbedaan gender, suku, ras, agama, afiliasi politik, kelompok atau golongan, dan status sosial; 5) Memberikan perlindungan dan akses yang sama kepada kelompok rentan dan minoritas; 6) Pantang melakukan sikap intoleran, diskriminasi, seksisme, etnosentrisme, fanatisme dan tindakan lainnya yang tidak menghargai hak-hak dasar setiap warga negara; 24
7) Wajib menghormati kebebasan berekspresi, keberagaman, dan perbedaan; dan 8) Politisi dilarang menggunakan simbol dan bahasa yang sifatnya hasutan, provokasi, ujaran kebencian, dan penghinaan terhadap lawan politik yang berorientasi pada perbedaan etnis, gender, ras, agama, dan antargolongan. j. Hubungan dengan Konstituen dan Masyarakat 1) Setiap politisi wajib memenuhi tanggung jawabnya sebagai wakil konstituen atau masyarakat; 2) Setiap politisi wajib mempertanggungjawabkan kinerja politiknya kepada konstituen atau masyarakat yang memilihnya; 3) Setiap politisi wajib menghormati kebebasan berekspresi, keberagaman, dan perbedaan yang menjadi unsur alamiah masyarakat Indonesia; 4) Politisi bertindak sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh konstituen dan masyarakat yang memilihnya; 5) Politisi wajib menjawab pertanyaan atas aktivitas dan kinerja politiknya yang disampaikan oleh konstituen dan masyarakat; 6) Setiap politisi wajib mendengarkan pendapat yang berbeda dari masyarakat dan para ahli sebelum mengambil keputusan atau kebijakan; 7) Setiap politisi wajib mendengarkan dan mempertimbangan tuntutan yang muncul dari konstituen atau masyarakat terhadap suatu kebijakan atau rencana suatu kebijakan yang akan diputuskan; 8) Setiap politisi wajib menjaga dan menghormati otonomi organisasi masyarakat sipil dalam melakukan hubungan kerja dengan mereka; 9) Setiap politisi dilarang melakukan sikap intoleran, diskriminasi, seksisme, etnosentrisme, fanatisme dan tindakan lainnya yang tidak menghargai hak hak dasar 25
setiap warga negara dalam berhubungan dengan konstituen dan masyarakat; 10) Setiap politisi harus menerima dan menjawab dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan, tuntutan, dan atau keluhan yang disampaikan oleh konstituen masyarakat; 11) Menghormati dan menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan yang ada pada konstituen atau masyarakat; 12) Dalam berhubungan dengan konstituen atau masyarakat, politisi tidak mengeksploitasi status atau kekuasaan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, baik langsung maupun tidak langsung, untuk dirinya sendiri, anggota, teman atau orang lain; 13) Dalam berhubungan dengan konstituen atau masyarakat tidak meminta, menerima, atau menyetujui untuk menerima kemudian, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain setiap hadiah atau manfaat yang mungkin memunculkan kesan atau memberikan kesan yang mempengaruhi penilaian orang lain terhadap kinerja yang bersangkutan; 14) Dilarang meminta hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki; dan 15) Dilarang memberikan hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki. k. Hubungan dengan Politisi Sesama Partai dan Politisi Lain Partai 1) Setiap politisi menjadikan perbedaan pandangan atau pendapat sebagai bagian dari sikap politik dalam berhubungan dengan politisi lain; 2) Setiap politisi dilarang melakukan intimidasi dan kekerasan dalam melakukan negosiasi dan silang pendapat dengan politisi partai lain; 26
3) Setiap politisi wajib menjaga martabat dan kehormatan politisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya; 4) Membangun sikap saling percaya dalam berhubungan dan mengemban tugas dengan sesama politisi; 5) Menghormati privasi dan kehidupan pribadi sesama politisi dan tidak menggunakannya sebagai isu yang dibicarakan secara terbuka atau luas; dan 6) Mengedepankan kepentingan umum dalam melakukan negosiasi politik dalam menyusun dan membuat suatu kebijakan. l. Hubungan dengan Media dan Profesi Sejenis 1) Setiap politisi wajib menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi profesi jurnalistik; 2) Setiap politisi memberikan akses informasi yang sama kepada setiap insan pers yang memiliki profesi jurnalistik tanpa diskriminasi; 3) Hubungan politisi dengan media dibangun atas dasar tidak saling kepercayaan kedua belah pihak dan menyebabkan hilangnya otonomi masing-masing pihak; 4) Melaporkan tanggung jawab politiknya melalui media tanpa ada diskriminasi dan pembatasan media tertentu; 5) Memberikan penjelasan atas permintaan pendapat atau klarifikasi yang diperlukan oleh media; 6) Melakukan konferensi pers secara berkala dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat secara luas melalui media; 7) Setiap politisi yang melakukan kerja sama dengan media untuk suatu kegiatan tertentu wajib diumumkan kepada publik secara luas; 8) Politisi dilarang menguasai dan mendominasi atau mengatur independensi (kedaulatan) redaksi suatu media yang bertentangan dengan kepentingan umum; 27
9) Dilarang meminta hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki; dan 10) Dilarang memberikan hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki m. Hubungan dengan Birokrasi (Administrasi Publik), Peradilan, dan Lembaga-lembaga Negara Lainnya 1) Setiap politisi wajib tunduk dan patuh terhadap prinsip dan proses administrasi publik dan peradilan; 2) Dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses administrasi publik dan peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain; 3) Setiap politisi harus melindungi otonomi peradilan di luar kepentingan mereka sendiri dan orang-orang partai; 4) Setiap setiap penyimpangan dan tindakan seseorang yang melawan hukum; politisi berkewajiban melaporkan 5) Politisi dilarang menjadi pimpinan dan/atau anggota MK, MA, BPK, KY, KPK, Kejaksaan, KPU, dll; dan 6) Politisi dapat menjadi pimpinan dan/atau anggota MK, MA, BPK, KY, KPK, Kejaksaan, KPU, dll setelah mengundurkan diri dan tidak menjadi anggota aktif partai politik minimal atau sekurang-kurangnya selama sepuluh tahun. n. Hubungan Politisi Dengan Dunia Bisnis dan/atau Korporasi 1) Politisi wajib menjaga jarak yang sama dengan berbagai perusahaan/ korporasi; 2) Politisi dapat menerima sumbangan yang tidak mengikat dari perusahaan/korporasi sesuai dengan batas yang dibolehkan oleh undang-undang; 28
3) Politisi dari menerima perusahaan/korporasi yang dapat dikategorikan sebagai sogokan politik demi kepentingan bisnis perusahaan (bribe and kickback); dilarang sumbangan 4) Politisi dilarang menggunakan posisi jabatannya di lembaga-lembaga legislatif/eksekutif untuk mempengaruhi kebijakan institusi negara demi keuntungan bisnis pengusaha, perusahaan atau korporasi, baik perusahaan pribadi, keluarga atau milik orang lain. Itulah penjabaran dari kode etik politisi, terlihat banyak namun memang sepadan dengan fungsi dan pengaruhnya di dalam negara kita, Indonesia. Oleh karena itu, pemberlakuan kode etik ini sudah sesuai dengan kebutuhan, tidak hanya dalam rangka menjaga dan melindungi harkat, martabat, serta kehormatan politisi saja, tetapi juga dalam upaya menegakkan standar perilaku yang memenuhi syarat kepatutan dalam sistem demokrasi. Mari kita kupas setiap garis besarnya yang memang perlu dijelaskan, dimulai dari kepentingan umum. Khusus bagi politisi yang duduk di lembaga perwakilan dan pemerintah, politisi harus selalu memperjuangkan kepentingan umum sebagai bagian dari tugasnya. Kepentingan ini, bisa disebut juga sebagai kepentingan nasional. Singkatnya, untuk menjaga kelangsungan hidup suatu negara, negara harus memenuhi kepentingan nasionalnya. Dengan demikian negara dapat berjalan dengan untuk kepentingan politik nasional, bangsa, negara dan rakyat. Kemudian kejujuran, nilai ini harus melekat dalam perilaku dan bagi setiap tindakan politisi karena politisi memiliki tanggung jawab publik untuk memperjuangkan kepentingan umum. Prinsip ini akan mengarahkan para politisi untuk bersikap dan bertindak adil, tidak berbohong, apalagi mencuri, dan bebas dari penipuan dan sebagainya. Disamping itu, ada integritas. Prinsip ini menekankan pada tindakan yang harus sesuai dengan nilai, keyakinan, atau prinsip-prinsip yang sudah diatur dan disepakati bersama. 29
Transparansi disini untuk mengedepankan atau membuka akses seluas-luasnya atas informasi dan berkaitan dengan kualitas politisi yang lebih baik dalam jangka waktu panjang. Keadilan diperlukan agar setiap masyarakat tidak merasa dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan status sosial ekonomi dan sebagainya. Kemudian profesional tentu sangat diharuskan, ini agar politisi bisa menjalankan setiap tugasnya tanpa mencampurinya dengan urusan pribadi. Taat pada hukum tentu diperlukan supaya politisi menjadi sosok figur bagi masyarakat. Selanjutnya ada akuntabel, ini merupakan suatu prinsip dimana politisi harus mempertantanggun jawabkan kinerjanya secara individu. Kemudian, ada Inklusif dan Non-Diskriminatif. Disini pada dasarnya politisi perlu membangun suatu keterbukaan (inklusivitas) dalam menjalankan fungsi dan perannya serta tidak diskriminatif atau hanya menguntungkan satu pihak atau satu kelompok. C. Pengertian dan Fungsi Jurnalis 1. Pengertian jurnalistik Secara etimologis, diambil dari bahasa perancis yakni journal. Yang memiliki arti sebuah catatan atau laporan harian. Dan dalam artian singkat jurnalistik adalah suatu kegiatan mengenai pencatatan dan pelaporan harian. Dengan demikian, jurnalistik bukanlah pers, dan juga bukan media massa. Melainkan sebuah kegiatan yang dilakukan dalam pers atau media massa dan juga bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik. Jurnalistik dapat dipahami dari tiga sudut pandang, yakni jurnalistik sebagai proses, jurnalistik sebagai teknik, dan jurnalistik sebagai ilmu. Sebagai proses, mempunyai peran mencari, mengelola, menulis, dan menyebarkan kepada khalayak melalui media massa..Sebagai teknik, merupakan keterampilan dalam membuat sebuah karya seperti peliputan berita, wawancara dan melakukan pemberitaan. Dan sebagai ilmu, memiliki peran dalam pengkajian pembuatan dan penyebarluasan sebuah informasi melalui media massa. Sebagai ilmu memiliki sifat dinamis juga dapat terus berkembang sesuai dengan keadaan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta dinamika dalam masyarakat itu sendiri. 30
2. Pengertian Jurnalistik Menurut para ahli : a. Dilansir dalam salah satu website yang mengutip pengertian jurnalistik menurut para ahli, F.Fraser Bond menjelaskan bahwa "jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita serta ulasan mengenai berita, sampai kepada kelompok pemerhati". Dalam pengertian tersebut, penulis meyakini dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa jurnalistik merupakan informasi penting yang dibuat menjadi berita hingga kepada kelompok pemerhati. Bisa dikatakan kelompok pemerhati tersebut multitafsir, karena hal ini tergantung pada berita yang diberikan. Apabila menyangkut pendidikan maka kelompok pemerhati tersebut bisa saja kalangan pendidik, satuan pendidik, siswa, hingga orang tua siswa. b. Dilansir dalam sebuah website, jurnalistik menurut Djen Amar yang tercantum dalam bukunya yang berjudul Hukum Komunikasi Jurnalistik (1984).Ia mengatakan bahwa jurnalistik serta merupakan menyebarkan berita kepada khalayak seluas-luasnya dan secepatnya. kegiatan mengumpulkan, mengolah, c. Dilansir dalam sebuah website Menurut Adinegoro dalam buku Hukum Komunikasi Jurnalistik (1984) karya Djen Amar, jurnalistik merupakan semacam kepandaian karang- mengarang yang pokoknya memberi pekabaran kepada masyarakat, dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. d. Dilansir dalam sebuah website yang mengutip dari buku 4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik karya Azwar, pengertian jurnalistik menurut Onong Uchjana Effendy adalah teknik mengelola berita, mulai dari mendapatkan bahan hingga menyebarluaskannya kepada khalayak. Apa saja yang terjadi di dunia, apakah itu fakta peristiwa atau pendapat yang diucapkan seseorang. Jika diperkirakan akan menarik perhatian khalayak, akan menjadi bahan dasar jurnalistik, dan menjadi sumber berita untuk disebarluaskan kepada masyarakat". 31
e. Dilansir dalam sebuah website yang mengutip dari buku yang berjudul Understanding Magazines, wolseley mengartikan jurnalistik adalah aktivitas pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, termasuk pendapat narasumber, dan hiburan secara sistematik, baik berbentuk majalah maupun siaran. f. Dilansir dalam sebuah website yang menyatakan pendapat menurut Astrid Susanto dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Massa, termasuk dalam kegiatan pencatatan, pelaporan, serta penyebaran tentang kegiatan sehari- hari. jurnalistik g. Dilansir dalam sebuah website yang mengutip dari buku yang berjudul "Jurnalistik Dakwah" karya Asep Syamsul M Romli berpendapat bahwa Jurnalistik merupakan sebuah proses kegiatan dalam mengolah, menulis, dan menyebarluaskan berita dan atau opini melalui media massa. h. Dilansir dari sebuah website yang mengutip pendapat dari buku "Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional" terbitan tahun 2005, Haris Sumadiria menyatakan pengertian Jurnalistik sebagai suatu kegiatan yang menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita. Dilakukan secara berkala, secepat mungkin dan seluas mungkin dan i. Dilansir dari sebuah website yang mengutip pendapat dari buku "Pengantar Jurnalistik, Seputar Organisasi, Produk dan Kode Etik" terbitan tahun 2004, dikutip dari Erik hodgins bahwa Jurnalistik merupakan pengiriman informasi, dari satu tempat ke tempat lain. Pengiriman informasi ini dilakukan dengan benar, seksama, dan cepat dalam rangka membela kebenaran dan keadilan berpikir yang selalu dapat dibuktikan. Dilansir dari sebuah website yang mengutip pendapat dari buku "Jurnalistik, Teori dan Praktik" yang ditulis oleh Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, bahwa asal kata Jurnalistik atau jurnalisme adalah Jurnal, yang berarti catatan j. 32
harian. Dalam hal ini mengacu pada surat kabar, yang menyajikan catatan mengenai kejadian sehari-hari yang terjadi. k. Dilansir dari sebuah website yang mengutip pendapat dari buku"Pengantar Jurnalistik, Seputar Organisasi, Produk & Kode Etik" Kustadi Suhandang mendefinisikan jurnalistik sebagai sebuah atau keterampilan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari. Dilakukan secara indah, untuk memenuhi segala kebutuhan hati nurani pembaca. l. Dilansir dari sebuah website yang mengutip pendapat dari buku "Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi" yang terbit pada tahun 1993, Onong Uchjana Effendy mengartikan Jurnalistik sebagai sebuah teknik dalam mengelola berita. Mulai dari mendapatkan bahan hingga menyebarkannya kepada masyarakat secara luas. Onong U. Effendi juga mengemukakan bahwa pada mulanya jurnalistik hanya mengelola hal - hal yang bersifat informatif saja. Maka dari berbagai definisi tersebut Ahmad Faizin karimi, dalam bukunya yang berjudul Jurnalistik Asyik memahami bahwa "Jurnalistik adalah Proses penyebarluasan peristiwa kepada pembaca dan memperhatikan teknik dan kaidah tertentu". Dan jurnalistik memiliki kata kunci sebagai berikut : seni dan a. Peristiwa, yakni kejadian di awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan fakta di dalamnya b. Penyebarluasan, yakni menyampaikan informasi yang sehat, akurat kepada masyarakat agar dapat diketahui dengan jelas arah dan tujuan pembangunan yang akan ditempuh serta hasil yang dicapai c. Pembaca, dapat mengacu pada orang yang membacakan atau membawakan berita yakni beberapa hal berikut pembawa acara berita, televisi, radio, atau internet d. Teknik/metode, yakni dalam kegiatan jurnalistik pasti menggunakan teknik dan metode e. Dan kaidah 33
3. Jenis-jenis jurnalisme Dalam dunia kejurnalistikan pasti menggunakan media sebagai publikasi, berikut adalah jenis- jenis jurnalisme berdasarkan medianya : a. Jurnalistik cetak (print journalism) adalah salah satu jenis jurnalisme berdasarkan media publikasi atau sering disebut juga "jurnalistik koran" (newspaper journalism) dan "jurnalistik majalah" (magazine journalism), merujuk pada jenis media cetak utama jenis jurnalisme ini merupakan salah satu yang disebut kredibel, karena harus melalui proses yang panjang sebelum sampai di tangan masyarakat. Namun karena sangat proses panjang tersebut, diperlukan fokus yang tinggi dalam menata, letak, atau hal-hal yang menempatkan, mendesain tata mempengaruhi hasilnya tidak ditempatkan dengan kurang baik, akan mempengaruhi masyarakat yang membacanya. Selain itu apabila di halaman mukanya tidak menarik, masyarakat pun akan enggan membacanya tersebut. Karena apabila b. Jurnalistik Media Elektronik Auditif atau yang bisa kita kenal dengan radio, merupakan salah satu jenis jurnalisme dalam media publikasi. Jurnalisme ini sangatlah bergantung dan dipengaruhi oleh pesan verbal, teknolohikal, dan fisikal. Karena jurnalisme ini dipengaruhi oleh pesan verbal maka dalam pengolahan kata, menyusun kalimat, dan paragraf haruslah efektif dan komunikatif ini sangatlah berkaitan dengan mungkin.dan teknologi, hal ini dikatakan juga dengan daya pancar pada radio yang digunakan untuk menyiarkan berita, karena mempengaruhi apakah kekuatan daya pancar tersebut, bisa atau tidak ditangkap dengan jelas oleh para pendengar. Maka dari itu jenis jurnalisme ini sangat bergantung kepada daya pancar. juga media c. Jenis jurnalisme selanjutnya yakni, Jurnalistik media elektronik audiovisual atau yang kita kenal dengan siaran televisi, yang merupakan gabungan dari segi verbal, visual, teknolohikal, dan dimensi gramatikal. Jenis jurnalisme ini merupakan yang paling lengkap, karena semua aspek ada di dalamnya. Namun menurut penulis, yang paling penting dalam jurnalisme ini yaitu gambar 34
dan kata-kata, karena akan menjadi fokus masyarakat yang menonton. d. Dan yang paling terbaru adalah jenis jurnalisme jurnalistik Media online, Jurnalisme online merupakan proses pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebarluasan berita secara online melalui internet. Jurnalisme online di artikan pelaporan fakta yang diproduksi dan disebarluaskan melalui internet. Jenis jurnalisme ini tak hanya proses publikasi berita melalui internet (media online), tapi juga proses peliputan (news gathering, news hunting) banyak dilakukan secara online. Jurnalisme ini pun memiliki "anak" berupa jurnalisme blog, jurnalisme mobil, Jurnalisme media sosial, dan jurnalisme umpan klik/fenomena yang ada di media-media online. Jurnalisme online ini menumbuhkan konsep citizen journalism (jurnalisme warga), pada media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Aktivitas warga jurnalisme online ini yang menyebarluaskan berita lewat platform media social, sehingga ini membuat istilah yang kita sebut warga internet atau disebut Warganet, atau lebih populer dengan kata citizen journalism Kelebihan dan kekurangan jenis-jenis jurnalisme Dalam setiap hal di dunia ini, pasti akan memiliki kelebihan maupun kekurangan. Ini disebabkan akal manusia yang terbatas. Termasuk dalam jenis jurnalisme pun memiliki kelebihan dan kekurangan a. Jurnalisme cetak memiliki kelebihan yakni berita yang diberikan sangatlah kredibel dan minim kesalahan. Sebab jenis jurnalisme ini melalui proses yang sangat panjang. Dimana akan sangat terperinci, namun dibalik kelebihannya tersusun rapi dan jurnalisme ini memiliki kekurangan yakni, apabila jurnalis tidak membuatnya dengan baik dan menarik alhasil berita tersebut hanya berlalu begitu saja. b. Jurnalisme media elektronik auditif, dimana telah kita jelaskan pada jenis-jenis jurnalisme di poin dua jurnalisme ini berpusat pada auditif atau suara. Kelebihannya akan lebih mudah dipahami apabila penyiar membuatnya secara menarik dan juga kejelasan atau kejernihan suara yang dihasilkan baik. Namun situasi nya 35
akan menjadi buruk atau kita sebut kekurangannya apabila jurnalis atau penyiar yang membawakannya kurang jelas dalam berbicara, hal ini tentu akan memunculkan kebingungan kepada para pendengar. Mereka akan bertanya-tanya sebenarnya apakah yang dibicarakan oleh jurnalis tersebut c. Jurnalisme media elektronik audiovisual, atau selalu akrab dengan televisi. Sebetulnya jenis jurnalisme ini bisa sangat sempurna dan minim kesalahan, namun telah penulis sebutkan bahwasannya manusia adalah makhluk yang terbatas dan pasti memiliki kekurangan. Kekurangan dalam jenis jurnalisme ini tidak adalah gangguan pada pemancar yang bisa saja menghubungkan langsung kepada masyarakat, mungkin jarang terjadi tapi bisa saja menjadi kemungkinan yang akan muncul. Selain terkadang sangat cepat dalam pempublikasian, hal ini terkadang membuat "muak" penonton karena terkadang sudut pandang berita yang diberikan tertuju pada satu aspek yang sama. itu jurnalisme ini d. Dan yang terakhir Jurnalisme media online, jenis ini merupakan yang paling terbaru, tercepat, terpopuler, dan juga paling bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Namun kekurangan jurnalisme ini adalah berita yang diberikan terkadang sangat cepat, sehingga beritanya terkadang menimbulkan hoax atau pemalsuan berita. Meskipun sebenarnya tidak semua berita yang ada di media online adalah hasil jurnalis, karena pada hakikatnya media online bisa saja diakses oleh siapapun, apapun, kapanpun, dan dimanapun oleh siapa saja. Maka dari itu sebagai masyarakat diwajibkan mencari keaslian dan kebenaran berita yang ada di media online. Setelah membahas tentang jenis-jenis jurnalisme berdasarkan media. kekurangan serta kelebihannya. Selanjutnya kita akan beralih dan membahas mengenai Fungsi media jurnalistik 4. Fungsi media jurnalistik Sebetulnya media jurnalistik mempunyai fungsi dalam setiap bidang kehidupan bermasyarakat, namun dalam buku ini kita akan 36
membahas setidaknya ada sembilan fungsi media jurnalistik dalam aspek kehidupan masyarakat : a. Sebagai sarana informasi (to inform) Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, disebutkan pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Hal ini meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk lisan, tulisan, suara, gambar maupun media elektronik, dan segala saluran yang tersedia. Salah satu fungsi pers yang paling penting ialah sebagai media informasi. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai berbagai hal melalui pers. Contohnya dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan berbagai bidang lainnya. Oleh karena itu, pers memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat sesuai fakta yang ada di lapangan. b. Sebagai sarana pendidikan (to educate) Dalam perkembangannya, pers juga turut andil dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Sebagai media pendidikan, pers berperan penting dalam pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hidup manusia. Seperti dalam masa pandemi sekarang ini, media Jurnalistik sangatlah mempengaruhi dalam aspek sarana pendidikan. Dimana bisa membantu para dosen dan mahasiswa atau guru dan siswa dalam proses pembelajaran lebih mudah dan juga efisien. c. Sebagai sarana hiburan Dalam sebagai hiburan pers harus menyajikan informasi sesuai aturan yang telah ditetapkan, tetap harus mendidik dan tidak melanggar nilai-nilai moral, tidak mengandung SARA, berbau pornografi dan peraturan lain yang telah ditentukan. d. Sebagai kontrol sosial 37
sebagai pengontrol, mengoreksi, dan mengkritik suatu hal yang bersifat tidak membangun. Pers juga berfungsi untuk mengawasi jalannya birokrasi, sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan dalam pemerintahan seperti Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), dan berbagai penyimpangan lainnya. Dalam kontrol sosial memiliki Fungsi e. Sebagai Agen Pembaharu (Agent of change) Fungsi selanjutnya yakni sebagai agen pembaharu, yang dapat mempengaruhi sehingga mengubah perilaku atau sehingga menggerakkan masyarakat. Baik secara positif, seperti menggerakkan masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam aktivitas membangun dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, menjalankan nilai-nilai sosial dan sebagainya yang memiliki kekuatan besar dalam sebuah proses perubahan sosial. Dan dalam sisi negatif fungsi ini bisa saja disalahgunakan untuk tindakan provokasi yang bisa merusak tatanan masyarakat. Hal ini tentunya harus selalu di saring juga dicerna oleh publik agar tidak terjadi kegiatan yang negatif tersebut. f. Sebagai Pemusat Perhatian Fungsi pemusat perhatian merupakan, informasi berupa hal-hal yang disebut spesifik yang dapat memberikan informasi secara spesifik yang dapat merangsang, juga mengarahkan hingga membuat khalayak memusatkan perhatiannya terhadap suatu informasi tersebut. g. Menumbuhkan Aspirasi Dalam fungsi aspirasi memiliki peranan besar dalam merubah sikap pandangan dan perilaku masyarakat untuk tanggap menerima hal-hal baru serta menumbuhkan aspirasi baru dalam masyarakat. h. Mengenalkan Norma-Norma Sosial Dalam fungsi norma-norma sosial akan membantu dalam bidang hukum dengan menginformasikan bagaimana tindak kejahatan, serta kewajiban dan hak seseorang didepan mata hukum juga dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. 38
i. Sebagai Jembatan penghubung Jurnalistik dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, ataupun sebaliknya, yaitu sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Yang terkait mampu mengembangkan dialog mengenai hal-hal masalah-masalah politik atau semacamnya antara pemerintah dan masyarakat. Selain sisi positif, media pun memiliki sisi negatif, dalam buku Jurnalistik Asyik karya Ahmad Faizin Karimi menjelaskan bahwa: a. Media propaganda yang menyesatkan, menurutnya hal seperti itu kadang terjadi pada situasi di mana media tertentu (umumnya penguasa atau para pemilik modal yang tendensius pada penulis menyimpulkan bahwa media, bisa saja dijadikan sebagai alat untuk kepentingan pribadi para penguasa atau digunakan untuk menutupi kesalahan yang dilakukannya demi mempertahankan citra diri di mata publik. Disini media juga bisa memutar balikan fakta yang terjadi agar masyarakat kembali percaya kepentingan tertentu). Maka disini b. Lalu selanjutnya menurut Ahmad Faizin Karimi "media membawa masuk gagasan atau budaya yang belum tentu baik", karena media pasti akan menyajikan hal-hal atau konten terbaru dan segar untuk masyarakat. Hal ini belum tentu semuanya baik untuk diikuti. Sedangkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memilih konten yang baik atau tidak untuk diterima. Manfaat Aktivitas Jurnalistik Ber-Jurnalisme atau melakukan aktivitas jurnalistik pada hakikatnya bukan hanya sekedar kemampuan pengetahuan dan membuat berita, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan belajar jurnalistik. Bahkan jurnalistik menjadi metode logika dan karakter. Setidaknya ada tujuh manfaat yang di dapat saat belajar jurnalistik: a. Berpikir yang mempertimbangakan banyak sudut pandang dalam memandang holistik, memiliki arti menyeluruh 39
suatu hal atau bisa dikatakan berpikir jauh di depan dibandingkan orang lain dimana akan selalu teliti pada setiap unsur yang ada di berita b. Membuat berpikir kreatif, disini kita akan berpikir sudut pandang yang akan kita berikan kepada publik agar berita tidak sama dengan yang lainnya. c. Berpikir kritis, dimana kita tidak akan mudah percaya terhadap perkataan orang lain secara cepat. Namun akan melakukan pengkajian ulang dari sumber yang lainnya, mencari fakta dan bisa lewat literatur yang sejalan dengan konten tersebut d. Akan melatih kemampuan empati dan meningkatkan rasa keingintahuan, ini bisa membuat kita menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri dan membuat berita menjadi lebih menarik. Dalam pencarian itu membuat kita empati, sebab akan menemukan aspek-aspek kemanusiaan e. Melatih kepercayaan diri, lah "penguping" atau hanya orang yang "mencuri" informasi. Jurnalis dituntut mendekatkan diri kepada sumber berita, mengamati dan banyak bertanya seorang jurnalis bukan f. Membentuk hubungan baik, seorang jurnalis akan memiliki banyak relasi g. Bersifat objektif, meski memiliki banyak relasi jurnalis harus bersikap objektif dengan dibuktikan berita aktual, sesuai fakta, dan apa adanya Setelah sedikit banyak membahas Jurnalistik, selanjutnya kita akan membahas mengenai Jurnalis. Apabila jurnalistik merupakan wadah atau disiplin ilmunya, maka jurnalis merupakan seseorang yang menjalankan tugas untuk menulis berita. Baik dalam media jurnalisme apapun melakukan pencarian, pengumpulan, peliputan, serta penulisan sebuah berita. D. Pengertian jurnalis Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Jurnalis merupakan orang yang memiliki tugas untuk mengumpulkan serta menulis pemberitaan, baik di media massa cetak, maupun elektronik. 40
Kegiatan yang dimaksudkan adalah proses pencarian, pengumpulan, peliputan, dan penulisan berita. Yang selanjutnya berita akan disebarluaskan lewat media massa cetak atau elektronik. Dalam buku Jurnalistik asyik, karya Ahmad Faizin Karimi telah dijelaskan bahwa. Pada tahun 1946, dibentuk Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di solo. Pada waktu yang cukup bersamaan 8 Juni 1946 tokoh-tokoh surat kabar, tokoh-tokoh pers nasional, untuk mengikrarkan berdirinya Serikat Penerbit Suratkabar (SPS). Dan pada tahun 1950 perhatian masyarakat sedikit teralihkan dengan munculnya televisi. Sedangkan pada tahun 2000 muncul situs-situs pribadi ini adalah weblog dan sering disingkat menjadi blog saja. Dalam buku tersebut dijelaskan juga bahwa setidaknya, ada empat jenis sifat manusia berdasarkan pengetahuannya. Yakni orang yang banyak tahu tentang banyak hal, orang yang tahu tentang sedikit hal, orang yang sedikit tahu tentang banyak hal, dan juga orang yang sedikit tahu tentang sedikit hal. Maka bisa disimpulkan bahwa sebagai jurnalis sudah seharusnya kita menjadi orang yang pertama yakni banyak tahu tentang banyak hal, karena kita harus tahu banyak saat bicara tentang politik, tentang hukum, tentang ekonomi, dan segala aspek yang ada di dunia ini dari aspek yang sangat tinggi,sedang, dan kecil meskipun memang tidak mudah dan juga keterbatasan kemampuan manusia.Karena semakin kita melanjutkan pendidikan, bahasan topik kita akan lebih mengerucut dan tidak bisa menguasai semua hal. Maka dari itu dijelaskan kembali dalam buku jurnalistik asyik karya Ahmad Faizin Karimi, setidaknya sebagai jurnalis umumnya harus menjadi seseorang yang sedikit tahu tentang banyak hal apapun itu. Menjadi seorang jurnalis merupakan hak asasi seluruh warga negara, dan tidak ada ketentuan yang membatasi hak seseorang untuk menjadi jurnalis. Pekerjaan jurnalis sendiri sangat berhubungan dengan kepentingan politik, karena jurnalis adalah bidang sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat, perlindungan hak-hak pribadi masyarakat, musuh penjahat kemanusiaan seperti koruptor dan politisi busuk. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya jurnalis harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. 41
Standar ini menjadi alat ukur profesionalisme jurnalis.Profesi jurnalis adalah profesi yang berbeda dalam aspek kesejahteraan karena profesi ini memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan, jurnalis harus memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan yang bukan seorang jurnalis, tidak hanya hal itu jurnalis harus mampu menuliskan setiap informasi dan dibuat berita, maka selain hal pengetahuan jurnalis harus mampu menuliskan berita. 1. Syarat dan Tugas Jurnalis Dalam pasal 1 ayat 3 dan 4 Undang-undang pokok pers adalah karyawan yang melakukan secara kontinu pekerjaannya, kegiatan usaha yang sah berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, uraian gambar-gambar dan lain-lain sebagainya untuk pers, baik media cetak maupun elektronik. Adapun syarat-syarat untuk menjadi jurnalis yaitu : a. Warga Negara Indonesia b. Memahami fungsi, kewajiban dan kedudukan dalam pers yang tercantum dalam pasal 2 dan 3 dalam undang-undang pokok pers c. Berjiwa pancasila dan tidak berkhianat terhadap perjuangan nasional d. Memiliki kecakapan, pengalaman, pendidikan, akhlak tinggi, dan pertanggungjawaban e. Sanggup menaati Kode Etik Jurnalistik f. Sekurang-kurangnya selama tiga tahun aktif melakukan pekerjaan jurnalis g. Tidak tersangkut dalam G-30-S PKI dan aksi-aksi menentang pancasila lainnya h. Diwajibkan menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini persatuan wartawan/jurnalis Indonesia 42
E. Karakteristik jurnalis Ahmad Fauzi mengutip zulkarimein Nasution yang mengutip telah menyebutkan bahwa ada beberapa Rachmat Kriyantono karakteristik dari seorang jurnalis, yakni : a. Menjadi jurnalis itu haruslah kritis dan juga punya rasa ingin tahu yang tinggi, tidak boleh puas dengan informasi dari satu sumber saja. Maka untuk menjadi jurnalis yang baik, diharuskan mencari sumber lain dan juga referensi lain. Hal ini tentu saja sangatlah benar, menjadi jurnalis tidak boleh puas saat memiliki satu sumber informasi saja. Diharuskan memiliki pemikiran kritis, memikirkan kembali logis atau tidaknya dari satu sumber dengan sumber yang lainnya b. Seorang jurnalis harus membuat berita secara komprehensif dan juga menulis berita yang baik pula, berita yang baik menjadi salah satu ukurannya yaitu komprehensif. Dibuat secara lengkap dan benar adanya. Menjadi jurnalis memang harus memberitakan berita yang komprehensif juga memastikan keaslian berita yang akan disampaikan sebelum disebarkan pada masyarakat c. Harus membuat berita yang eksklusif, yakni berita yang dibuat haruslah berbeda dengan media yang lain. Harus bisa membuat sudut pandang pemberitaan yang berbeda dengan yang lainnya. Memang benar ada nya menjadi seorang jurnalis harus bisa membuat sudut pandang lain yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Karena sebetulnya dalam suatu pemberitaan berita atas isu yang diangkat pasti memiliki banyak sekali hal yang bisa dijadikan salah satu sudut pandang yang bisa diambil oleh seorang jurnalis d. Jurnalis itu harus nonprotokoler, dalam peliputan jurnalis haruslah memilikinya. Dalam pakaian, kedatangan, dan posisi keberadaan dalam sebuah kegiatan. Kecuali peliputan kenegaraan atau acara tertentu yang memang mengharuskan dalam ketentuannya. Karena salah satu ciri jurnalis adalah tidak terikat oleh waktu normal kerja, maka jurnalis pun tidak punya pakaian dinas yang sifatnya mengikat atau diwajibkan setiap minggunya. 43
Seorang jurnalis laki-laki pun tidak diwajibkan mempunyai rambut yang terpotong rapih atau badan yang ideal. e. Jurnalis juga adalah orang yang sibuk tapi tidak terikat jam kerja, harus sibuk karena bekerja di bawah deadline. Dan juga harus biasa bekerja dalam jam kerja yang tidak jelas, karena diharuskan siap kapan saja dan kemana saja kapanpun itu f. Jurnalis itu cenderung membela mereka yang tertindas, karena fungsi sebagai media penyambung aspirasi. Maka seorang lah yang menampung aspirasi tersebut dan akan condong pada mereka yang tertindas atau bingung kemana harus menyampaikan aspirasi jurnalistik mempunyai salah satu jurnalis F. Perbedaan jurnalis, wartawan, dan reporter Melansir dari yang melansir dari buku Panduan Lengkap Menulis Artikel, Feature, dan Esai (2006) karya F. Rahardi, jurnalis, wartawan, dan reporter merupakan profesi yang bertugas untuk memperoleh berita dengan cara mendatangi narasumber atau sumber informasi. Sebenarnya, inti pekerjaan jurnalis, wartawan, dan reporter sama saja, untuk mencari, meliput, dan memproduksi sebuah berita yang akan disebarkan luaskan kepada masyarakat. Perbedaannya terletak pada penggunaan istilah saja. Karena ketiganya tetap memiliki makna yang sama, yakni profesi yang mencari berita, mengumpulkan, menulis dan menyebarluaskan kepada masyarakat. Akan berbeda penyebutannya sesuai dengan perusahaan medianya. Maka ini tergantung pada perusahan medianya yang akan memanggil dengan sebutan apa.. 1. Fungsi Jurnalis Seorang jurnalis tentunya memiliki fungsi,sebagai berikut : a. Seseorang yang memberi sudut pandang berbeda dalam satu berita atau informasi. Juga bisa menerangkan apakah berita tersebut komprehensif atau tidak. Dan membuat berita yang authentic b. Jurnalis pun bisa menjadi investigator, yakni harus mengawasi dan membongkar kejahatan yang merugikan 44
publik/masyarakat secara mendalam. Selain mendalam haruslah kredibel dan terperinci c. Jurnalis pun mempunyai fungsi selain mencari berita saja, yakni bisa menjadi penyambung aspirasi antara masyarakat dengan lembaga, pemerintah, atau organisasi terkait. Karena masyarakat yang ingin memberi aspirasi mungkin bingung kemanakah pendapat mereka agar bisa sampai pada lembaga- lembaga yang susah untuk "ditembus" d. Menghormati, menjalankan, dan mematuhi norma-norma dan kode etik jurnalis. Ini merupakan salah satu fungsi jurnalis karena peraturan dibuat untuk dijalankan dan ditaati. e. Menjadi Witness bearer, yakni kejadian-kejadian tertentu harus diteliti dan dipantau kembali dan dapat bekerja sama dengan reporter warga. Karena pada hakikatnya seorang jurnalis haruslah dekat dan warga atau masyarakat, sebab itulah "harta" mereka f. Selanjutnya Empowered, yakni melakukan pemberdayaan antara wartawan dan warga untuk menghasilkan dialog yang terus-menerus terhadap keduanya. Dimana kita selalu memperbaharui keadaan yang memungkinkan kondisinya berubah, sehingga harus selalu mencari dan melakukan dialog dengan warga dan menjaga hubungan baik dengan keluarga g. Smart aggregator, yakni wartawan cerdas harus berbagi sumber berita yang bisa diandalkan, laporan-laporan yang mencerahkan, bukan hanya karya wartawan itu sendiri. Dimana seorang jurnalis haruslah menjadi pemaham yang baik dan memberikan laporan atau berita yang bisa memberi perspektif baik atau buruk h. Forum organizer, yakni organisasi berita, baik lama dan baru, dapat berfungsi sebagai alun-alun di mana warga bisa memantau suara dari semua pihak, tak hanya kelompok mereka sendiri. i. Menjadi Role model, yakni tak hanya bagaimana karya dan bagaimana cara wartawan menghasilkan karya tersebut, 45
namun juga tingkah laku wartawan masuk dalam ranah publik untuk dijadikan contoh atau dengan Etika atau juga Attitude yang baik. G. Resiko Menjadi Jurnalis 1. Jurnalis mempunya resiko yang besar seperti ancaman, penculikan, kecelakan, kekerasan, dan bahaya lainnya. Saat dilapangan jurnalis menjumpai banyak kemungkinan, misal di tempat bencana alam. Mereka rela berkorban mencari informasi bagi masyarakat bahkan dalam situasi segenting apapun mereka tetap profesional memberi informasi dan berita 2. Seorang jurnalis akan bekerja dalam industri yang serba dituntut, karena harus selalu siap dimanapun dan kapanpun. Sehingga dituntut siaga bagaimanapun kondisinya, dan harus rela dalam kondisi apapun untuk memberikan informasi atau berita yang eksklusif. Dituntut dan kesiapsiagaan. kecepatan, kegestian, dalam 3. Jarang mempunyai hari libur, karena harus siap siaga tadi tentunya menjadi seorang Jurnalis harus "rela" apabila tidak memiliki waktu libur yang banyak. Bahkan pada saat hari raya seorang jurnalis harus bisa menerima dan memberikan hasil yang terbaik apabila mendapatkan tugas di lapangan. 4. Harus siap dimusuhi, karena poin yang ini sangatlah akan terjadi. Sebab menjadi jurnalis itu pasti akan ada yang memusuhi, karena berita yang kita berikan pun tidak akan selalu berita baik-baik saja. Dan harus menerima apabila terjadi pro dan kontra dalam berita yang kita sampaikan 5. Harus akrab dengan namanya tenggat waktu, karena setelah meliput satu hal kita harus langsung mengolahnya. Dan setelah selesai kita harus bisa meliput kembali hal yang lainnya yang bisa dijadikan informasi atau berita kepada masyarakat 6. Berteman dengan kesiapsiagaan, karena sudah dibahas pada Point nomor 2 bahwa sebagai seorang jurnalis harus siap siaga dalam hal,waktu, kondisi apapun itu 46
7. Jurnalis itu harus selalu flexibel karena akan berpindah-pindah tempat juga kejadian 8. Siap ditolak, karena penolakan itu akan menjadi hal yang lumrah dalam dunia jurnalis. Dan disitulah kecerdasan seorang jurnalis diperlukan, agar narasumber lain bisa menjelaskan apa yang ingin kita ketahui. H. Kode Etik Jurnalistik Ketentuan hukum UU Pers No. 40 Tahun 1999, wartawan atau jurnalis. Indonesia juga harus tunduk pada "Kode Etik Pemberitaan". Tujuannya agar jurnalis atau jurnalis bertanggung jawab atas profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi. Di Indonesia sendiri banyak terdapat kode etik jurnalistik karena dipengaruhi oleh banyak organisasi jurnalis di Indonesia. Oleh karena itu terdapat berbagai kode etik, antara lain: Kode Etik Jurnalis di Indonesia (KEWI), Kode Etik Jurnalistik Ikatan Jurnalis Indonesia (KEJ-PWI), dan Kode Etik Jurnalistik Jurnalistik Independen. Aliansi Jurnalis (KEJ-AJI). Kode etik profesi merupakan tatanan etika yang disepakati oleh badan profesi. "Kode Etik" biasanya dimasukkan dalam norma sosial, tetapi jika "Kode Etik" diberi sanksi berat, maka akan dimasukkan ke dalam kategori norma hukum. Kode etik juga dapat diartikan sebagai model aturan, prosedur, rambu, dan pedoman yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugasnya secara profesional dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode Etik diartikan sebagai pedoman etika profesi dan pedoman etika, serta dirumuskan dan diatur oleh organisasi profesi. Beberapa orang mengasosiasikan kode etik dengan kode kehormatan, pernyataan hak dan kewajiban, prinsip atau standar profesional, dll. Faktanya, "Kode Etik" diciptakan untuk melindungi organisasi dan anggota profesionalnya dari tekanan atau kejadian buruk. (Suryawati, 2011: 93). Dapat dilihat bahwa "Kode Etik Berita" berawal dari pembentukan organisasi pemberitaan manusia. Sekitar tahun 1991, konferensi informasi tentang puluhan jurnalis diadakan di Taman Ismail Marzuki (TIM) di Manden, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut muncul gagasan untuk 47
mendirikan organisasi jurnalis alternatif independen di luar PWI. Persatuan Jurnalis Indonesia (PWI) didirikan pada saat itu. PWI dan KEWI memiliki "Kode Etik" masing-masing dalam hal pemberian aturan, aturan tersebut akan menjadi tujuan untuk mewujudkan nilai kegiatan pemberitaan. Namun, pada 2006 Dewan Pers telah mengambil ali aturan umum terkait kegiatan pers. Hal itu dilakukan karena Dewan Pers menilai sejumlah alasan, salah satunya Kode Etik Jurnalis Indonesia perlu dilengkapi agar mampu menampung berbagai isu terkini di pers. Pada saat yang sama, sesuai dengan "American Code of Professional Ethics" Pasal 3, Pasal 7, paragraf 7. Resolusi Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diputuskan oleh Dewan Pers. Kode etik pemberitaan juga ditandatangani oleh 29 organisasi berita di Jakarta pada 14 Maret 2006. Dewan Pers mengaturnya melalui Surat Keputusan Nomor 03 / SK DP / III / 2006, yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Dewan Pers Nomor 6 / DP / DP. Peraturan V / 2008. "Kode Etik" PWI yang ada diganti dengan "Kode Etik Berita" yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Dalam hal ini Dewan Pers merupakan badan independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16. Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pembentukan ini merupakan bagian dari upaya mengembangkan kebebasan pers. Beberapa etika yang harus diperhatikan dalam menjalankan tugas dan perilaku jurnalistik di lapangan adalah sebagai berikut (Yunus 2012: 107): 1. Mengaku profesi sebagai wartawan Wartawan harus jujur untuk menyatakan diri sebagai wartawan tanpa berpura - pura. Pencarian berita, narasumber harus diberitahu bahwa dia berhadapan dengan wartawan, sekalipun menimbulkan reaksi yang dapat berbeda - beda. 2. Melindungi kerahasiaan narasumber Wartawan harus menghormati narasumber yang tidak mau disebutkan identitasnya. Apabila diminta, kerahasiaan narasumber patut dijunjung tinggi oleh wartawan. Namun demikian, wartawan harus tetap berusaha meminta izin untuk menyebut narasumber. 3. Mencari narasumber yang memiliki kapasitas Wartawan harus tau kapasitas narasumber yang memadai untuk suatu objek berita. Kesalahan memiliki narasumber akan 48
menjadikan informasi dan berita tidak objektif dapat melenceng dari substansi pemberitaan. 4. Tidak menerima suap, hadiah, atau fasilitas lain dari narasumber Wartawan harus memelihara independensi profesi dengan tidak menerima pemberian apapun dari narasumber atau pihak - pihak yang terkait dengan pemberitaan. Berita yang ditulis wartawan harus bebas dari pengaruh apapun. 5. Mengutamakan akurasi data Wartawan harus mengutamakan akurasi data dan informasi. Tidak semua data/informasi yang datang dari satu narasumber memenuhi keakurasian. 6. Memberi kesempatan klarifikasi Wartawan harus bersedia memberi kesempatan klarifikasi kepada pihak terkait. Dalam pemberitaan untuk mengklarifikasi informasi yang disajikan. 7. Melaporkan secara berimbang Wartawan harus memegang prinsip pemberitaan yang berimbang, tanpa berpihak kepada salah satu sumber. 8. Membedakan dengan tegas fakta dan pendapat pribadi Wartawan harus mampu membedakan antara fakta dan pendapat pribadi, tidak mencampurkan keduanya. Berita harus memiliki kejelasan aturan antara informasi yang sebenarnya. 9. Menggunakan bahasa yang tepat Wartawan harus memiliki kemampuan memilih dan menggunakan bahasa yang tidak menimbulkan kerancuan makna. tepat dalam penulisan berita sehingga 10. Tidak menyembunyikan fakta Wartawan tidak diperkenankan menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi. Berita harus disajikan sesuai dengan fakta yang terjadi tidak ada kepentingan untuk menyembunyikan. Kode Etik yang dibuat oleh masing - masing organisasi wartawan tersebut bersifat mengikat bagi para anggotanya. Beberapa organisasi wartawan, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) telah merumuskan kode etik profesinya sendiri. Bahkan pada tingkat implementasi di lapangan, setiap institusi media 49
massa juga memiliki aturan yang bersifat mengikat bagi wartawan yang biasa dimasukkan ke dalam "pedoman kewartawanan" atau code of conduct masing - masing institusi media. Beberapa Kode Etik Wartawan Indonesia yang dibuat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang diatur dalam 14 (empat belas) keharusan wartawan (Yunus, 2012:109): 1. Mempertimbangkan muatan berita dengan bijaksana. 2. Tidak menyiarkan berita dan gambar yang menyesatkan 3. Tidak menerima imbalan untuk menyiarkan berita. 4. Berita harus disajikan dengan berimbang dan adil 5. Tidak menyiarkan berita atau gambar yang merugikan siapapun. 6. Menghormati asas praduga tak bersalah. 7. Tidak menyebutkan nama dan identitas korban dalam penulisan berita kejahatan seksual. 8. Menuliskan judul yang mencerminkan berita. 9. Menempuh cara yang sopan dan terhormat dalam memperoleh berita. 10. Mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang tidak akurat. 11. Meneliti kebenaran bahan berita dan kompetensi sumber berita. 12. Tidak melakukan plagiat. 13. Harus menyebut sumber berita kecuali yang bersangkutan meminta identitas dirahasiakan. 14. Menghormati kesepakatan dengan narasumber seperti informasi latar belakang. Setiap wartawan diwajibkan untuk mengetahui dan memahami nilai dan norma yang diatur dalam menjalankan profesinya sebagai wartawan, kode etik jurnalistik juga mengatur tentang hak dan kewajiban wartawan dalam menjalankan tugasnya. Kode etik jurnalistik pun bersifat universal, namun inti dari kode etik yang dibuat memiliki kesamaan aturan main, yang disesuaikan dengan kondisi realitas masing - masing organisasi wartawan. 18 (delapan belas) Kode Etik uang yang disusun oleh Aliansi Wartawan Jurnalis Indonesia (AJI) sebagai berikut (Yunus, 2012:110): 50
1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. 2. Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip - prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar. 3. Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. 4. Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya. 5. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui. 6. Jurnalis menggunakan cara - cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen. 7. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar belakang, off the record, dan embargo. 8. Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahui tidak akurat. 9. Jurnalis merahasiakan sumber informasi konfidensial. 10. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin. 11. Jurnalis menghormati privasi seseorang. 12. Jurnalis tidak menyiarkan berita dengan mengumbar kecabulan. 13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimiliki untuk mencari keuntungan. 14. Jurnalis dilarang menerima sogokan. 15. Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak. 16. Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik. 17. Jurnalis menghindari campur tangan dari pihak pihak lain. 18. Kasus - kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh majelis kode etik. 51
I. Sejarah Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sejak lama telah merumuskan kode etik yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggotanya. Pada tanggal 6 Agustus 1999, berbagai organisasi wartawan berkumpul di Bandung untuk membicarakan dan menyepakati Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) dan penafsirannya adalah sebagai berikut (Willing Barus, 2010:253-255): a. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Penafsiran: Wartawan Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melaporkan dan menyiarkan informasi secara faktual dan jelas sumbernya, tidak menyembunyikan fakta serta pendapat yang penting dan menarik yang perlu diketahui publik sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat. b. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk informasi serta memberikan memperoleh dan menyebarkan identitas kepada sumber informasi. Penafsiran: Wartawan informasi dan sumber berita/narasumber, termasuk dokumen dan memotret, dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, kaidah kaidah kewartawanan, kecuali dalam hal investigative reporting. Indonesia dalam memperoleh c. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tidak bersalah, tidak mencampuradukkan fakta dengan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat. Penafsiran: Wartawan Indonesia dalam melaporkan dan menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan. Wartawan tidak memasukkan opini pribadinya. Wartawan sebaiknya, dalam melaporkan dan menyiarkan informasi perlu meneliti kembali kebenaran informasi. Dalam pemberitaan kasus sengketa dan perbedaan pendapat, masing - masing pihak harus diberikan ruang/waktu pemberitaan secara berimbang. 52
d. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. Penafsiran: Wartawan Indonesia tidak melaporkan dan menyiarkan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya, rumor atau tuduhan tanpa dasar yang bersifat sepihak. Informasi yang secara gamblang memperlihatkan aurat yang bisa menimbulkan nafsu birahi atau bisa mengundang kontroversi publik. Untuk kasus seksual,tidak menyebutkan identitas korban, untuk menjaga dan melindungi kehormatan korban. tindak perkosaan/pelecehan e. Wartawan Indonesia tidak terima suap, dan menyalahgunakan profesi. Penafsiran: Wartawan Indonesia selalu menjaga kehormatan profesi dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari sumber berita/narasumber, yang tidak tugas-tugas menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. berkaitan dengan kewartawanannya, f. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Penafsiran: Wartawan Indonesia melindungi narasumber yang tidak bersedia disebut nama dan identitasnya. Berdasarkan kesepakatan, jika narasumber meminta informasi yang diberikan untuk ditunda pembuatannya, harus dihargai. Hal itu juga berlaku untuk informasi latar belakang. g. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani Hak Jawab. Penafsiran: Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat pemberitaan dan penyiaran yang keliru dan tidak akurat dengan disertai permintaan maaf. Ralat ditempatkan pada halaman yang sama dengan informasi yang salah atau tidak akurat. Dalam hal pemberitaan yang merugikan seseorang atau kelompok, pihak yang dirugikan harus diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi. Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran tidak 53
kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk itu (Ditetapkan di Bandung, 6 Agustus 1999 atas nama 26 organisasi wartawan Indonesia. Penafsiran atas poin- poin tersebut dibuat sebuah tim di Jakarta pada 1 September 1999.) Pada 14 Maret 2006 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh 26 dari 35 organisasi pers yang diadakan dan difasilitasi oleh Dewan Pers. Dalam pertemuan tersebut disahkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai pengganti Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). "Kode Etik Berita" yang baru-baru ini disetujui memiliki 11 pasal, lebih baik dari kode etik sebelumnya karena mengatur berbagai isu yang berkembang di media cetak dan media elektronik. Sebelumnya, Kode Etik dinilai kurang memadai untuk menyelesaikan permasalahan di media elektronik. KEJ menjadi rambu bagi jurnalis untuk menjalankan kebebasannya. Meskipun dalam "Kode Etik" tidak mengatur sanksi yang jurnalis patuh pada tegas seperti undang undang, namun setiap ketentuannya, karena jika tidak, maka martabat profesional jurnalis akan rusak. Oleh karena itu, kepatuhan profesional terhadap Kode Etik ini sangat bergantung pada hati nurani jurnalis. (Kusumaningrat, 2009: 105). Ketika kebebasan pers dipertahankan, bahkan dilindungi oleh ideologi nasional (seperti Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa), KEJ menjadi batasan jurnalis. Guna menjamin kebebasan pers dan memenuhi hak publik untuk mengetahui, KEJ dibentuk untuk menjaga kepercayaan publik serta menjaga landasan moral dan etika profesi yang berintegritas dan profesional. Reporter mendirikan dan mematuhi Japan Judicial Society atas dasar ini. J. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Kode etik jurnalistik bukan hanya persyaratan tertulis, tetapi harus diterapkan oleh seluruh anggota pers. Penerapan kode etik jurnalistik menjadi penting karena dapat menentukan arah perkembangan jurnalistik bangsa Indonesia. Semua pihak memiliki tanggung jawab etis untuk memantau penerapan kode etik bagi pers dan media massa. (Yunus, 2012: 111). 54
Secara konsisten, penerapan kode etik berita yang dijanjikan pada akhirnya akan mengarah pada persepsi masyarakat tentang rutinitas dan perilaku pemberitaan yang objektif dan profesional. Indikator tersebut dapat dilihat dengan menampilkan berita yang berkualitas dan berbobot, menjaga independensi, dan menciptakan masyarakat yang memahami informasi yang bebas dan bertanggung jawab. juga harus menyasar pada upaya industri jurnalistik untuk berpartisipasi dalam pendidikan publik melalui penyajian informasi dan berita sesuai dengan sistem nilai dan norma yang dianut masyarakat. Selain itu, untuk menayangkan berita kepada publik, kegiatan pemberitaan berusaha menjalin komunikasi yang efektif dengan cara yang dapat diterima semua pihak, terutama narasumber dan pembacanya. Semangat penerapan "Kode Etik Pemberitaan" Dalam perkembangan pesat dan persaingan media massa dewasa ini, penerapan kode etik jurnalistik menjadi tantangan yang sangat besar. Era komunikasi tidak mengenal batas, dan pers serta media massa telah melanggar "Kode Etik Jurnalistik" dalam kegiatan pemberitaannya. (Yunus, 2012: 112-113). Beberapa agenda revitalisasi kode etik jurnalistik antara lain (Yunus,2012:113): 1. Orientasi jati diri 2. Tanggung jawab pemberitaan 3. Konflik kepentingan 4. Pengungkapan fakta dan opini 5. Inisiatif hak koreksi dan hak jawab Pengawasan Kode Etik Jurnalistik Pengawasan terhadap "Kode Etik Berita" terkait dengan kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemberitaan di tempat. Untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran dalam pemberitaan atau penulisan berita di bidang ini, maka perlu dilakukan pemantauan terhadap penerapan "Kode Etik Berita". Dalam hal ini, perilaku jurnalis di bidang ini dan fungsi pengawasannya (terlepas dari pantas atau tidaknya) harus diawasi sesuai dengan "Kode Etik Berita" (Yunus, 2012: 115). Pengawasan terhadap penerapan kode etik jurnalistik pada dasarnya merupakan tanggung jawab lembaga yang ditunjuk oleh masing-masing 55
organisasi jurnalis (seperti PWI dan AJI). Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memiliki lembaga yang disebut Dewan Pers, sedangkan Persatuan Wartawan Indonesia (AJI) memiliki lembaga yang disebut Majelis Kode Etik. 1. Dewan Pers Dewan Pers memiliki beberapa tugas antara lain sebagai berikut (Yunus, 2012:116): a. Memberikan pernyataan penilaian dan rekomendasi dalam hal terjadinya pelanggaran Kode Etik, penyalahgunaan profesi wartawan, dan memelihara kemerdekaan pers. b. Membuat kebijakan pers yang bersifat mendidik insan pers dan bersifat non yuridis. c. Mempublikasikan kebijakan atau rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Pers melalui media massa. b. Majelis Kode Etik Majelis Kode Etik mempunyai tugas antara lain sebagai berikut (Yunus, 2012:117): 1) Melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan kode etik. 2) Melakukan pemeriksaan dan penelitian yang berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik oleh anggota AJI. 3) Mengumpulkan dan meneliti bukti - bukti pelanggaran kode etik 4) Memanggil anggota yang dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik. 5) Memberikan putusan tentang ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik. 6) Meminta pengurus AJI untuk menjatuhkan sanksi atau melakukan pemulihan nama. 7) Memberikan usulan, masukan, dan pertimbangan dalam penyusunan atau pembaharuan kode etik yang dianggap perlu. 56
BAB II TITIK TEMU POLITISI DAN JURNALIS A. Perbedaan Antara Politisi dan Jurnalis Setelah mengenal pengertian politisi dan jurnalis, kode etik politik dan jurnalistik, serta fungsinya, jelas kita dapat menyimpulkan bahwa antara politisi dan jurnalis keduanya mempunyai tugas, fungsi, dan ruang lingkup yang berbeda. Mengapa demikian ? Jawabannya sangat mudah, politisi atau politikus adalah seseorang yang terlibat dalam politik, bisa juga kita sebut sebagai ahli politik yang menjadi figur dalam pemerintah. Politisi dalam kinerjanya, membentuk bagian eksekutif dari sebuah pemerintah, kantor pemimpin negara, bagian legislatif, dan pemerintahan di tingkat regional maupun lokal. Profesi ini penting dalam pemerintah, khususnya dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan aktivitas politik. Tugas dari seorang politikus biasanya terlibat langsung dalam urusan politik praktis. Beberapa aktivitas politik yang berhubungan dengan profesi ini adalah aktivis partai politik. Karier politikus adalah menjadi pejabat negara, seperti pejabat partai politik misalnya, untuk melakukan tugas yang dipercayakan oleh pemerintah. Ada pula karier pengurus partai, staff administrasi atau sekretaris partai, organisator lapangan, dewan pengurus partai, baik yang berposisi di cabang maupun pusat. Dari pemaparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa politikus atau politisi memiliki tugas dan juga peran utama dalam ranah perpolitikan suatu negara, dalam membentuk bagian eksekutif dari sebuah sistem pemerintahan, kantor pemimpin negara, bagian legislatif, dan pemerintah di tingkat regional maupun lokal. Dalam hal ini, makna politik sendiri menurut Ramlan Surbakti yaitu, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat mengenai kebaikan bersama masyarakat yang menetap di suatu wilayah tertentu.1 1 Ibid., 2-5. 57
Sedangkan F. Isjwara berpendapat bahwa politik adalah salah satu teknik perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan atau sebagai menjalankan kekuasaan. Dengan demikian, politik itu sebagai sebuah sarana memperjuangkan kekuasaan serta mempertahankannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.2 Lebih jauh untuk menciptakan kualitas politikus yang bermartabat dan bermoral, ada yang namanya etika politik, merupakan pedoman orientasi dan pegangan normatif untuk menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia. Karenanya, pokok permasalahan etika politik adalah persoalan legitimasi etis kekuasaan. Untuk itu, setiap penguasa dituntut untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya, dan bila ia tidak mampu memenuhinya, maka kekuasaan itu dianggap tidak sah.3 Jadi, tampaklah di sini adanya keterkaitan erat antara etika dan sistem atau pola berpikir setiap pribadi dan kelompok masyarakat. Berdasarkan landasan itu pula, dapat saya katakan, cakupan politisi itu hanya pada aspek dan sistem negara saja, terbatas oleh sistem pemerintahan, dan berfokus pada otonomi negara tempat ia melakukan aktivitas politik. Meski begitu, peran politisi sangat besar bagi ketahanan dan kemajuan politik bangsa Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan yang tentunya dapat dirasakan oleh masyarakat juga. Manfaat dan Tujuan Politik Politik dilakukan dengan tujuan tertentu untuk mencapai hasil yang maksimal guna kepentingan pribadi, golongan, ataupun bangsa dan negara diantaranya : 1. Agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum Norma hukum merupakan rangkaian aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan, agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya 2 Ibid., 22-30 3 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1999),1. 58
pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik .4 Dengan mengetahui pengertian norma hukum, setidaknya kita mengetahui fungsi norma hukum itu sendiri, diantaranya: a. Norma hukum dapat digunakan sebagai pedoman untuk memberikan tindakan hukum bagi pelanggar hukum. b. Norma hukum dapat memberikan sanksi kepada pelanggar hukum agar ia jera dan tidak mengulangi kembali kesalahannya. c. Norma hukum berfungsi untuk menciptakan rasa aman masyarakat, mengarahkan untuk menjadi pedoman dan menggerakkan perilaku. d. Norma hukum juga dapat menjadi sarana pembangunan masyarakat untuk mencapai tujuan kemajuan bersama-sama. Jika di dunia ini tidak diterapkan norma hukum, tentu manusia ibarat hewan yang berkeliaran dengan bebas, negara akan menjadi rimba. Tidak terbayang akan banyaknya konflik-konflik dan perpecahan yang terjadi di negara ini jika tidak diterapkannya norma hukum. Pengertian konflik sendiri, secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu "con" yang artinya bersama dan "fligere" yang artinya benturan atau bertabrakan.5 Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok - kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah.6 Paul Conn berpendapat bahwa konflik merupakan sebuah aktivitas yang bertujuan untuk mempengaruhi proses dari pembentukan dan pelaksanaan kebijakan sebagai sebuah upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai.7 4 Atik Catur Budiati (2009). Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA (PDF). Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. hlm. 37. 5 Setiadi, Elly M. (2011). Pengantar sosiologi : pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial : teori, aplikasi dan pemecahannya. Kencana. 6 Rauf, Maswadi (2001). Konsensus dan Konflik Politik. Jakarta: DIKTI. 7 Susan, Novri (2009). Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 59
Kita dapat mengetahui bahwa konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan yang dibawa individu dengan sebuah interaksi perbedaan-perbedaan tersebut tidak didasari dengan sikap saling toleransi, sehingga timbullah situasi yang berbeda persepsi dan akhirnya menimbulkan konflik antara anggotanya atau kelompok. Konflik akan hilang jika adanya kesepakatan untuk perdamaian. Apabila tidak ada hal itu maka konflik akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. 2. Menciptakan kekuasaan dalam masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. 8 B. Ciri - Ciri Demokrasi Adapun ciri ciri suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Berikut ciri-ciri demokrasi : 1. Keputusan pemerintah untuk semua rakyat Segala keputusan yang akan diambil berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat. 2. Menjalankan Konstitusi Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat, harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal ini sudah tertuang di dalam penetapan Undang-undang, di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga Negara. 3. Adanya Perwakilan Rakyat Di dalam sistem demokrasi, terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. 8 Wikipedia. Pengertian demokrasi. Diakses pada 02-04-2022. 60
ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih melalui pemilihan umum dan kekuasaan dan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh anggota dewan terpilih. 4. Adanya Sistem Kepartaian Di Indonesia sendiri, lembaga Partai sendiri merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang sah. 5. Membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip negara kesatuan dan persatuan sendiri yaitu : a. Bhinneka Tunggal Ika Prinsip pertama persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, hal itu sejalan dan tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009, tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bhinneka tunggal Ika memaknai kita agar mengakui bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang berbeda karena kita memiliki satu tujuan yang sama. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu mempersatukan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda menjadi tetap satu. Prinsip ini menjauhkan masyarakat Indonesia dari perilaku diskriminasi hingga persatuan dan kesatuan bersama dapat tercapai. b. Nasionalisme Indonesia Prinsip nasionalisme Indonesia mendorong kita untuk lebih tali mencintai bangsa, dengan pondasi utama membangun kekeluargaan antar warga, dan menumbuhkan rasa rela berkorban bagi negara atau bisa kita sebut sebagai tindakan bela negara. Dengan adanya prinsip nasionalisme Indonesia, juga mendorong masyarakat luas dalam memiliki cita-cita dan tujuan yang sama bagi kemajuan bangsa. 61
c. Kebebasan yang Bertanggung Jawab Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab adalah prinsip yang memberikan kebebasan individu untuk berperilaku dan berpendapat namun tetap mempertimbangkan kepentingan bersama. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, merupakan tindakan nyata mendorong demokrasi namun tetap mengindahkan hak asasi manusia juga kepentingan bangsa. d. Wawasan Nusantara Wawasan nusantara adalah pedoman dan cara pandang bangsa Indonesia yang dilandaskan oleh Pancasila dan Undang- Undang Republik Indonesia. Wawasan nusantara mempersatukan cara pandang bangsa, pedoman, dan aturan dalam meraih tujuan bangsa dan mempertahankan persatuan serta kesatuan. e. Persatuan Pembangunan Prinsip terakhir, dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah persatuan pembangunan demi mewujudkan cita- cita reformasi. Prinsip ini mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam dalam satu tujuan yaitu mewujudkan cita-cita reformasi bangsa. luhur yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih baik, maju, sejahtera, dengan kebebasan demokrasi dan pemerintah yang transparan serta pro terhadap rakyat. Cita-cita reformasi memiliki tujuan 6. Mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan menciptakan masyarakat yang sejahtera kita akan lebih mudah mencapai tujuan bersama. Cara yang bisa kita lakukan untuk memajukan kesejahteraan umum diantaranya dengan meningkatkan ketahanan budaya dan sosial masyarakat berdasarkan nilai luhur dari budaya lokal. Tak hanya itu, kita juga dapat menata kehidupan masyarakat menjadi tertib, taat hukum, aman, dan harmonis. Pengembangan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada juga perlu kita tingkatkan. 62
a. Melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. Makna dari melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara yaitu dalam arti, kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga negara seperti contohnya makna dan arti penting pekerjaan bagi masyarakat yang tercermin dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini peran pemerintah yaitu menyediakan lapangan pekerjaan untuk para generasi bangsa dan tenaga tenaga kerja bangsa agar mendapatkan pekerjaan yang layak. b. Menjaga keamanan dan perdamaian negara. Menjaga keamanan dan perdamaian negara dengan membentuk pertahanan militer yang kuat. c. Menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. Menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara guna kemajuan bangsa itu sendiri. d. Manfaat Politik Manfaat politik bagi suatu negara yaitu dapat mempermudah tujuan negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Tak hanya itu, politik juga dapat mengakomodir kepentingan semua pihak saat pemerintah membuat sebuah kebijakan. Manfaat politik bagi rakyat sendiri, dapat terlihat sebagai alat untuk menyampaikan sebuah kritik dan juga pendapat. Dengan menguasai politik warga juga akan memahami aturan kenegaraan. Selanjutnya, manfaat politik bagi warga negara lainnya yaitu meningkatkan kemampuan negosiasi. Kemampuan negosiasi ini sangat penting dan diperlukan yaitu untuk memberikan penawaran yang tentu lebih menarik dibandingkan yang lain. Selain itu, dalam politik juga kita diajarkan bagaimana caranya untuk berempati terhadap masyarakat tanpa membeda-bedakan baik itu dalam segi suku, bangsa, ras, dan agama sehingga dapat tercipta sebuah kesejahteraan yang tidak lagi menyimpang, 63
dan perbedaan tidak lagi terlihat lebih menonjol sehingga kita sama rata untuk bersama-sama membangun negeri. e. Jenis Sistem Politik Ada beberapa sistem politik secara umum digunakan oleh berbagai negara yakni: 1) Sistem Politik Liberalisme Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan- pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.9 2) Sistem Politik Fasisme Negara fasis bersifat totaliter serta penyelenggaraannya tidak berdasarkan hukum, melainkan berdasarkan ideologi atau kepentingan gerakan yang menguasai Negara. Negara fasis melulu berdasarkan kekuasaan dan meremehkan hukum. Ideologi Negara fasis condong kearah chauvinisme, suka memandang hina terhadap Negara, bangsa, kebudayaan lain. Kesamaan hak dan harkat dari semua bangsa, kebudayaan lain.10 3) Sistem Politik Demokrasi Liberal Sistem politik demokrasi liberal adalah sistem politik yang tatanan menjunjung pemerintahannya komunikasi demokrasi liberal menjamin hak-hak warga negara di atas kekuasaan pemerintah. tinggi nilai-nilai kebebasan individu. Dalam Secara konstitusional, sistem politik liberal ini memberikan keleluasaan warganya dalam memberikan kritik serta masukan kepada pemerintah. Sistem politik ini banyak digunakan oleh negara-negara maju dan beberapa negara di dunia salah satunya Indonesia pada masa pasca reformasi yang menganut sistem demokrasi liberal dengan sistem presidensial multipartai. 9 Wikipedia. Demokrasi Liberal. diakses 2022-04-01. 10 Franz magnis-suseno, kuasa dan moral, Pt Gramedia, Jakarta ,thn , hlm. 27 64
4) Sistem Politik Otokrasi atau Otokratik Sistem Politik Otokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang kepemimpinannya dikuasai oleh satu orang. Kegiatan politik masyarakat tidak dapat dilakukan secara bebas. ini kegiatan politik masyarakat hanya akan mengganggu peningkatan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Biasanya negara yang baru merdeka yang menggunakan sistem ini meskipun sudah ada sejak pemerintahan Republik Romawi. dunia Bagi sistem negara mendapatkan II kemerdekaannya dan mengadopsi sistem ini sebagai sistem pemerintahan. Pasca perang banyak 5) Sistem Politik Oligarki Sistem politik Oligarki adalah sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat. Pengelompokan ini bisa berdasarkan status kekayaan, garis keturunan keluarga atau militer. Artinya sistem ini menghendaki kedaulatan negara sepenuhnya oleh satu atau segelintir orang. Pada tataran praktisnya sistem ini hampir sama dengan sistem politik otokrasi. Negara yang menggunakan sistem ini seperti China dan Vietnam. 6) Sistem Politik Otoriter Sesuai dengan namanya sistem politik otoriter adalah sistem pemerintahan yang di mana kekuasaannya sepenuhnya pada negara maupun pribadi tertentu. Dalam sistem ini kebebasan individu hilang, sebab kekuasaan biasanya dipegang oleh satu orang saja atau segelintir. Pada sistem politik otoriter bisa saja negara itu masih menerapkan sistem kerajaan di mana yang memegang kendali atas suatu negara adalah raja, dan pergantian pemerintahan pun ditarik atas garis keturunan. Jadi dalam hal ini masyarakat tidak dapat ikut campur, karena semua hal yang berlaku itu mutlak adalah keputusan oleh raja atau segelintir orang saja. 7) Sistem Politik Diktator Sistem politik diktator adalah sistem politik yang dimana pemerintah ah berlaku secara otoriter serta cenderung sewenang-wenang terhadap rakyat. Aspirasi dan kebebasan rakyat tidak ada dalam sistem politik ini sebab biasanya kekuasaan berawal dari proses gejolak politik, kekerasan ataupun kudeta. 65
Jadi sistem politik diktator ini berlaku untuk negara-negara yang yang di dibangun atas dasar perbuatan kekuasaan politik sehingga menimbulkan kekerasan ataupun kudeta. Sistem Politik Demokrasi Sesuai dengan namanya sistem politik demokrasi adalah sebuah sistem yang di mana rakyat berkuasa penuh atas suatu proses kepemimpinan. Yang kita kenal lebih familiar nya yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi dalam sistem ini rakyat dapat untuk turut andil dalam melaksanakan proses pelaksanaan pemerintahan. Tetapi pada sistem ini keadaan sosial, politik serta kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum agar hak-hak individu warga negara pun terjaga. 8) Perilaku Politik Masyarakat Dalam menghadapi politik, masyarakat menunjukkan kecenderungan sikap yang disebut "perilaku politik". Berikut adalah beberapa perilaku politik masyarakat dalam sebuah negara. 9) Radikal Radikal ditandai dengan perilaku yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap suatu keadaan yang dihadapi dan ingin adanya perubahan secara cepat dan mendasar. Kelompok yang memiliki perilaku radikal biasanya berkarakter kuat dan susah untuk diajak kompromi. Perilaku radikal dapat menyebabkan adanya perselisihan hingga kerusuhan apabila tidak ditindak dengan cermat dan hati-hati. Sebab, kelompok radikal cenderung tidak mengindahkan orang lain dan temannya sendiri. 10) Liberal Liberal ditandai dengan mengidentifikasikan suatu masyarakat yang berpikiran bebas dan maju. Perilaku liberal ini juga dicerminkan dengan masyarakat yang ingin adanya suatu perubahan secara cepat dan progresif. 11) Konservatif Perilaku yang menunjukkan kepuasan dengan keadaan politik sekarang, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi ada perubahan dalam tatanan politiknya. 66
12) Moderat Kelompok perilaku politik moderat dikasihkan suatu kelompok yang merasa sudah cukup puas dengan keadaan politik yang sudah ada. Perilaku ini mencerminkan masyarakat yang mampu berpikir maju, namun belum dapat menerima perubahan secara cepat seperti yang ada pada perilaku radikal. Perubahan yang terjadi secara lambat namun progresif. 13) Status Quo Perilaku politik status quo yaitu perilaku masyarakat yang merasa sudah cukup puas dengan kondisi politik yang ada. Perilaku ini berusaha mempertahankan keadaan yang sudah ada tanpa adanya perubahan kondisi politik. Lalu bagaimana dengan jurnalis ? Jurnalistik (journalistiek, Belanda) bisa dibatasi secara singkat sebagai kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan, dan penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Ditelusuri dari akar katanya (diurna 'harian', Latin; jour 'hari', Prancis), jurnalistik adalah kegiatan membuat laporan harian, mulai dari tahap peliputan sampai dengan penyebarannya. Jurnalistik sering disebut juga sebagai jurnalisme (journalism).Berdasarkan media yang digunakannya, jurnalistik sering dibedakan menjadi jurnalistik cetak (print journalism) dan jurnalistik elektronik (electronic journalism). Beberapa tahun belakangan ini muncul pula jurnalistik online (online journalism).11 Ahli atau akademisi lainnya membuat definisi jurnalistik antara lain sebagai berikut:12 a. Jurnalistik adalah kepandaian dalam hal mengarang yang tujuan pokoknya adalah untuk memberikan kabar/ informasi pada masyarakat umum secepat mungkin dan tersiar seluas mungkin (Adinegoro, Hukum Komunikasi Jurnalistik, 1984). 11 Kris Budiman. PELATIHAN JURNALISTIK - INFO JAWA 12-15 DESEMBER 2005 12 Dasar-Dasar Jurnalistik: Sejarah, Pengertian, Jenis Jurnalisme, Produk, Kode Etik, Bahasa, Teknik, Media. diakses pada 16 Maret 2022 67
b. Jurnalistik merupakan sebuah proses kegiatan dalam mengolah, menulis, dan menyebarluaskan berita dan atau opini melalui media massa (Asep Syamsul M Romli, Jurnalistik Dakwah, 2003). c. Jurnalistik adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam mencatat dan melaporkan serta menyebarkan informasi kepada masyarakat umum. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan kegiatan sehari-hari (Astrid Susanto, Komunikasi Massa, 1986) d. Jurnalistik merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan berita secepat mungkin dan seluas mungkin kepada khalayak (Djen Amar, Hukum Komunikasi Jurnalistik, 1984). e. Journalism embraces all the forms in which and through which the news and moment on the news reach the public. Jurnalistik mencakup semua bentuk cara/ kegiatan yang dilakukan hingga sebuah ulasan/ berita dapat disampaikan kepada publik (Fraser Bond, An introduction to Journalism, 1961). f. Jurnalistik adalah teknik dalam mengelola berita, mulai dari mendapatkan bahan hingga menyebarkannya kepada masyarakat secara luas. (Onong U. Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi,1993). Dari beberapa pengertian para ahli diatas, kita dapat mengetahui bahwa jurnalistik merupakan suatu kegiatan menulis, menganalisis, dan melaporkan suatu peristiwa kepada khalayak melalui media massa secara teratur, memeriksa kebenaran atau suatu Informasi yang disampaikan, melakukan wawancara kepada narasumber agar memperoleh informasi yang akurat untuk disampaikan kepada khalayak. Seorang jurnalis juga berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, yang merupakan himpunan etika profesi kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. 68
Lalu jurnalistik disebut jurnalis atau wartawan ? KBBI menyebutkan, wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Wartawan disebut juga juru warta atau jurnalis.13 a. Jurnalis/Wartawan adalah orang yang melakukan aktivitas jurnalistik secara rutin (UU No. 40/1999 tentang Pers). b. Inggris: Journalist, Reporter, Editor, Paperman, News Man.14 Kualifikasi Wartawan: a. Menaati Kode Etik (Codes of Conduct) b. Menguasai Bidang Liputan (Beat) c. Menguasai Teknik Jurnalistik (J-Skills) Wartawan adalah orang yang bekerja di sebuah media massa dengan melakukan aktivitas jurnalistik (peliputan dan penulisan berita) secara rutin, menaati kode etik, menguasai tema liputannya, dan menguasai teknik jurnalistik terutama menulis berita dan wawancara. C. Kode Etik Jurnalistik Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak manusia yang dilindungi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta deklarasi universal hak asasi manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan komunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki yang meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman, masyarakat, agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, serta kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap individu, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Kode etik jurnalistik adalah etika profesi wartawan.15 dan norma-norma 13 KBBI 14 Dasar-Dasar Jurnalistik: Sejarah, Pengertian, Jenis Jurnalisme, Produk, Kode Etik, Bahasa, Teknik, Media. diakses pada 16 Maret 2022. 15 Sumadiria, Haris. 2017. Bahasa Jurnalistik. Cetakan keTujuh.Bandung : Simbiosa Rekatama Media 69
Ciri utama seorang wartawan yang profesional yaitu menaati kode etik, sama seperti halnya dokter, pengacara, dan kaum profesional lain yang memiliki dan menaati kode etik. Berikut ini merupakan ringkasan kode etik jurnalistik : 1. Berjiwa independen,akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. 2. Profesional (tunjukkan identitas; hormati hak privasi; tidak menyuap; berita faktual dan jelas sumbernya; tidak plagiat; penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik). tidak mencampurkan fakta dan opini yang 3. Berimbang, menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. 4. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 5. Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. 6. Memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia memberikan identitas maupun keberadaannya. 7. Menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record". 8. Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi SARA. 9. Hormati kehidupan pribadi, kecuali untuk kepentingan publik. 10. Mencabut, merawat, dan memperbaiki berita yang keliru atau tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada audiens. 11. Melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional. D. Teknik Jurnalistik (J-Skills) Teknik Jurnalistik (Journalism Skills) merupakan suatu keahlian atau keterampilan khusus dalam reportase,penulisan dan penyuntingan suatu berita, serta wawasan dan penggunaan bahasa jurnalistik atau bahasa media. 1. Teknik Reportase: Observasi, Wawancara, Studi Literatur. Wartawan harus piawai wawancara dan mengamati peristiwa. Wartawan juga harus andal dalam riset data atau studi literatur. 2. News Writing. Penulisan berita adalah keterampilan utama wartawan. 70
3. News Reporting (for Radio/TV): News Reading, Spoken Reading, News Script Writing). Sedangkan untuk wartawan media elektronik (TV/Radio) harus piawai menyajikan berita (News Presenting) secara langsung (Live report) ataupun menjadi presenter berita di studio. 4. Editing. Sebelum beryersang tita dipublikasikan, wartawan harus mampu memilah dan memilih informasi yang disajikan. 5. Bahasa Jurnalistik. Wartawan harus menguasai kaidah bahasa jurnalistik, yakni bahasa pers atau bahasa media, dengan ciri khas ringkas, lugas, dan mudah dipahami. Secara praktis, dasar jurnalistik yang wajib dimiliki wartawan adalah keahlian meliput peristiwa, menulis beritanya, melakukan wawancara, dan menaati kode etik. E. Bahasa Jurnalistik Bahasa jurnalistik didefinisikan sebagai bahasa yang digunakan oleh para wartawan, redaktur, atau pengelola media massa dalam menyusun dan menyajikan, membuat, menyiarkan, dan menayangkan berita serta laporan peristiwa atau pernyataan yang benar, aktual, penting dan atau menarik dengan tujuan agar mudah dipahami isinya dan cepat ditangkap maknanya. (Haris Sumadiria) Dalam buku bahasa jurnalistik yang ditulis oleh Drs. AS Haris Sumadiria M.Si. Terdapat empat fungsi utama bahasa jurnalistik di mana di antaranya : 1. Sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri 2. Sebagai alat komunikasi 3. Sebagai alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. 4. Sebagai alat mengadakan kontrol sosial Karakteristik bahasa jurnalistik sendiri meliputi : 1. Bahasa jurnalistik harus sederhana. 2. Bahasa jurnalistik harus singkat dan tidak bertele-tele. 3. Bahasa jurnalistik harus padat dan juga lugas. 4. Bahasa jurnalistik tentunya harus tegas. 71
5. Bahasa jurnalistik harus jenis, tembus pandang, transparan, jujur, tulus, tidak menyembunyikan sesuatu yang lain bersifat negatif serta prasangka atau fitnah. 6. Bahasa jurnalistik harus menarik. 7. Bahasa jurnalistik juga harus demokratis demokratis berarti bahasa tingkatan, pangkat, kasta, atau jurnalistik perbedaan dari pihak yang menyapa dan pihak yang disapa. tidak mengenal 8. Bahasa jurnalistik harus populis di mana bahasanya harus akrab di telinga masyarakat. 9. Bahasa jurnalistik juga mengedepankan aspek logis. 10. Bahasa jurnalistik harus bersifat gramatikal di mana bahasanya mengikuti kaidah tata bahasa baku. 11. Bahasa jurnalistik harus menghindari kata tutur, menghindari kata dan istilah asing, serta memilih pilihan kata atau diksi yang tepat. 12. Bahasa jurnalistik harus mengutamakan kalimat aktif, menghindari kata atau istilah teknis, dan tunduk kepada kaidah etika. Produk Jurnalistik: Karya Jurnalistik 1. Berita (News) 2. Opini (Views) 3. Feature 4. Sastra Berita adalah laporan peristiwa. Opini merupakan tulisan yang muat pendapat, penilaian, pemikiran, atau analisis tentang suatu masalah atau sebuah peristiwa. Feature adalah tulisan yang menggabungkan fakta dan opini atau tulisan khas bergaya penulisan karya sastra seperti cerpen atau novel. Foto dan Video masuk dalam produk jurnalistik jika berupa foto jurnalistik dan video jurnalistik. 1. Jenis-jenis berita antara Interpretative News, Etc. lain Hard News, Opinion News, 2. Jenis-jenis Opini antara lain Artikel, Editorial/Tajuk, Kolom, Karikatur, Pojok, Esai, Ilmiah Populer) 3. Jenis-jenis Feature antara lain Tips, Laporan Perjalanan, Biografi, Profil, Resensi, etc 72
F. Persamaan Politisi dan Jurnalis Dalam sub bab ini, kita akan mengetahui persamaan politisi dan jurnalis, setelah pada sub bab sebelumnya dibahas mengenai perbedaan antara keduanya. Kita harus terlebih dahulu memahami proporsi peran antara politisi dan jurnalis yang dimana keduanya merupakan satu kesatuan profesi yang memiliki dampak positif untuk orang banyak. Sebelum lebih jauh, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) profesi merupakan keahlian bidang (keterampilan,kejuruan,dan sebagainya) tertentu. 16 pekerjaan yang dilandasi pendidikan Sedangkan profesi menurut para ahli adalah demikian 17: Menurut Mulyasa, Profesi sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu keahlian khusus. Dalam hal ini, kita dapat mendeskripsikan bahwa profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi khusus untuk bidang profesi tersebut. adalah Menurut Kusnandar, Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat. Menurut A.S Moenir (2002: 63), Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal maupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok/badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika pelayanan profesi dengan mengimplikasikan kewenangan, kompetensi, mencetuskan keterampilan teknis, dan moral, serta mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat. ide, 16 KBBI 17 Pengertian Profesi Menurut Para Ahli 08 Maret, 2020 dalam ahli.html, diakses pada Minggu, 17 April 2022. 73
Dari ketiga pengertian di atas, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa profesi merupakan sebuah pekerjaan yang didasari oleh pendidikan dan keahlian serta penguasaan terhadap sebuah keahlian khusus. Analoginya begini, untuk menjadi seorang politikus kita tentu harus memahami ilmu hukum dan sosial, kita juga harus cakap dalam berkomunikasi, dan sangat penting kita juga harus dapat memahami situasi sosial dalam seluruh keadaan aspek sosial, hukum, dan ekonomi. Tentu semua itu memerlukan pendidikan dan keahlian khusus dan tidak dapat didapatkan dengan instan. Perlu adanya pelatihan serta keseriusan di dalamnya. Begitu juga dengan jurnalis, seorang jurnalis untuk mendapatkan lisensi kejurnalistikannya, dia harus dibekali pembelajar terkait teknik- teknik komunikasi, serta penyebaran informasi sesuai dengan standarisasi tayangan kejurnalistikan yang berpedoman kepada kode etik jurnalistik. 1. Syarat - Syarat Profesi Adapun syarat-syarat dari profesi diantaranya adalah sebagai berikut: a. Memiliki suatu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang khusus Tidak sembarangan orang yang dapat meraih suatu gelar profesi, sangat perlu adanya keterampilan serta pembekalan pada suatu pengetahuan khusus. Terkhusus bagi seorang politikus dan jurnalis. Tentunya, mereka harus dibekali segudang pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang benar-benar terfokus pada prinsip yang menunjang prospek kinerja mereka. Untuk menjadi seorang politisi, orang tersebut tentu harus mengenyam dan paham pendidikan serta materi mengenai seluk-beluk ilmu hukum dan sosial serta memahami etika politik dalam menjalankan tugasnya. Lebih jauh, politik juga dasarnya selalu disandingkan dengan kekuasaan. Politikus tentu harus mengetahui ilmu politik. Sebab, dalam banyak segi akan merupakan bantuan kita untuk menganggap kekuasaan sebagai titik sentral dari studi politik itu sendiri. 74
Pengetahuan politik mencakup studi mengenai manusia, mengenai perlengkapan yang dikembangkan manusia untuk memecahkan permasalahan tersebut, serta mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi manusia untuk mengatasi semua permasalahan itu. Begitu juga dengan jurnalis yang tentu harus memahami betul teknik kejurnalistikan. Apalagi pada saat ini, para jurnalis menghadapi suatu tantangan besar dengan perkembangan arus teknologi yang merevolusi tatanan manusia. Tak jarang hal tersebut mampu membentuk pola pikir yang cepat, instan, dan akurat. Dalam hal ini, saya juga ingin menekankan bahwa ranah jurnalis yaitu media massa, untuk berkecimpung di ranah ini tentu harus benar-benar orang yang memahami betul prinsip- prinsip dasar serta teknik kejurnalistikan, karena dalam ranah komunikasi massa jurnalis itu terikat oleh suatu aliansi atau lembaga yang di mana karya-karyanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Proses penyampaian pesan yang dilakukan jurnalis dalam media massa itu bersifat satu arah, pesan-pesan ini harus memperhatikan pengolahan pesan dengan baik sebelum disampaikan karena tidak ada feedback secara langsung yang dapat diberikan oleh komunikan saat menerima pesan tersebut. Jadi, inilah yang menunjukkan bahwa jurnalis itu merupakan sebuah pekerjaan profesi karena dibekali dengan teknik serta kemampuan khusus. Berbeda dengan ranah media sosial, dimana siapapun dapat mengakses dan mengedit suatu informasi yang kadang diragukan kejelasannya. Sebagai seorang kaum cendekiawan, kita harus memahami konsep dari profesi, jangan salah kaprah. Penting bagi seseorang dengan profesi tertentu memiliki kemampuan khusus agar tidak terjebak dan melenceng dari apa yang menjadi tugas pokok dan juga fungsinya dalam masyarakat. 75
b. Identik dengan berbagai kegiatan yang bersifat intelektual Kegiatan intelektual ini merupakan suatu profesi tersemat kepada seseorang yaitu ketika seseorang itu telah mengenyam pendidikan yang bersifat intelektual. Untuk menjadi seorang politikus, pendidikan yang harus dilakukan minimal 4 tahun untuk jenjang S1, begitupun dengan jurnalis. Syarat-syarat seorang politisi lainnya yaitu sebagai berikut : 1) Menekankan adanya persiapan yang cukup lama serta mendalam baik teori maupun praktik 2) Membutuhkan adanya pelatihan yang bersifat kesinambungan dalam pelaksanaan tugas maupun pekerjaan. 3) Memprioritaskan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan tangan 4) Memiliki organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesinya. Seperti AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia), AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia). 5) Memiliki kode etik maupun standar baku dalam pelaksanaan pekerjaannya. 6) Baik politisi maupun jurnalis keduanya memiliki kode etik yang menjadi landasan dasar dalam pelaksanaan pekerjaannya. Mengenal lebih dekat profesi politisi dan jurnalis 2. Deskripsi Profesi Politisi Profesi politisi merupakan seseorang yang tentunya terlibat dalam kegiatan politik. Politisi termasuk kedalam figur politik yang ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka dari itu, politisi menjadi salah satu profesi yang begitu penting dalam roda pemerintahan dalam mengatur segala aktivitas yang terkait kegiatan politik. Di dalam sebuah negara, nantinya seorang politisi kemudian akan membentuk bagian eksekutif hingga legislatif dari sebuah pemerintah. Perbedaannya sendiri akan kurang begitu terlihat jelas apabila berpedoman kepada pemerintah non-demokratis, contohnya seperti negara-negara yang menganut sistem pemerintahan monarki/absolut atau komunis seperti Arab saudi, Thailand, Rusia, Malaysia, Brunei Darussalam, Korea Utara, China dll. Dalam suatu negara dengan sistem pemerintahan demokratis, para politikus akan membentuk bagian eksekutif dari sebuah pemerintahan dan 76
kantor para pemimpin negara serta bagian legislatif dari sebuah pemerintah baik itu di tingkat lokal dan regional. Pada dasarnya, kebijakan politik sendiri bersifat inklusif. Mengapa demikian? jawabannya sangat mudah, jika suatu kebijakan politik yang dibuat benar, maka akibat positifnya akan dirasakan oleh seluruh warga negara begitu juga sebaliknya. 3. Peran dan Tanggung Jawab Politisi a. Politikus memiliki tugas untuk menyambung informasi dari rakyat ke pemerintah dan sebaliknya. b. Politikus juga bertugas menentukan dan menjalankan kebijakan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. c. Merumuskan serta memutuskan undang-undang dan hukum dalam rapat anggota parlemen baik ditingkat provinsi, kota, hingga kabupaten. d. Meminta serta mengartikulasikan prioritas kebijakan publik, kebutuhan sipil, serta masalah yang diidentifikasi oleh anggota dan pendukung. e. Turut serta mensosialisasikan dan mendidik pemilih yang merupakan warga negara Indonesia dalam berfungsinya sistem politik, pemilu, dan nilai-nilai politik umum di masyarakat. f. Bertugas sebagai seorang pengawal konstitusi dan hak asasi manusia Apa yang harus dimiliki politisi ? Sebagai sebuah figur yang memiliki peranan yang sangat dominan dalam masyarakat, politisi memiliki standar keterampilan serta pengetahuan yang tentunya wajib dimiliki. Berikut ini keterampilan dan pengetahuan yang wajib dimiliki oleh seorang politisi. a. Kemampuan Interpersonal yang sangat baik Sebagai figur publik yang selalu berhubungan dengan ragam kegiatan sosial dengan masyarakat luas, tentu kemampuan interpersonal untuk membentuk suatu keefektifan komunikasi saat berinteraksi sangat penting sekali dimiliki oleh seorang politisi. juga diartikan dengan Kemampuan interpersonal ini dapat 77
memiliki kemampuan presentasi yang baik, serta kemampuan komunikasi tertulis maupun kemampuan lisan. b. Memiliki kemampuan untuk berpikir kritis Menjadi seorang politisi, kamu akan selalu menghadapi dan mencurahkan sebagian besar waktu yang kita miliki untuk menguak sebuah fakta tertentu yang kemudian akan digunakan sebagai argumen. Tentunya, dalam penyampaian argumen tersebut seorang politisi dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis. c. Memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik Profesionalitas serta seorang politisi dilihat dari kemampuannya dalam mengelola waktu dengan baik saat menjalankan tugasnya. sikap d. Kemampuan membangun relasi Kemampuan membangun relasi sangat penting dimiliki oleh seorang politisi. Dengan membangun relasi, seorang politisi akan akan lebih luas mengepakan sayap kariernya. Tak hanya itu, bagi sebagian yang mungkin ingin mencari popularitas dalam hal bisnis hingga politik biasanya mereka akan bergantung pada relasi untuk meraih kesuksesan. e. Kesadaran hukum dan komersial Menjadi seorang politisi tentu akan selalu berkaitan dengan ilmu hukum, sangat penting untuk kita memahami serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai sebuah kesadaran seseorang terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kepribadian yang harus dimiliki seorang politisi a. Berpikir Kritis Kemampuan berpikir kritis menjadi senjata besar bagi seorang politisi, dengan menggunakan logika serta penalaran untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sebuah solusi, alternatif, kesimpulan, ataupun pendekatan permasalahan yang ditangani. b. Penyelesaian Masalah yang cukup kompleks Seorang politisi harus mampu mengidentifikasi masalah yang umumnya bersifat kompleks dan mengulas informasi dalam rangka 78
mengembangkan serta mengevaluasi pilihan dan solusi yang cocok untuk diterapkan. c. Komunikasi Sebagai seorang yang pekerjaannya selalu berkaitan dengan kegiatan sosial, informasi yang disampaikan itu bersifat efektif baik secara lisan maupun tulisan. d. Keseimbangan Emosional Dikarenakan sifat profesional yang terbilang sangat rentan dan beresiko, menjadi seorang politisi hebat akan sangat sulit untuk melakukan pekerjaan mereka dengan optimal. e. Agresivitas Seorang politisi hebat harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan apapun yang ada di depan mata. Mereka tidak harus menjadi pribadi yang kasar, tetapi harus bisa menerapkan agresivitas dengan baik Cara untuk menjadi politisi Untuk menjadi seorang politisi, tentunya bisa dimulai dari hal dasar. Dimana kita dapat bergabung dalam suatu partai politik. Dengan terus tekun menjalankan peran anggota/ pengurusnya, kita dapat dengan mudah ditunjuk menjadi calon politisi yang dicalonkan untuk menjabat di pemerintahan. Selain bergabung dalam partai politik, seorang politisi juga dapat bergabung dengan organisasi masyarakat nasional. Adapun langkah untuk menjadi politisi yaitu sebagai berikut: Pendidikan Strata 1 Jurusan politik merupakan bidang ilmu yang mengkaji segala bentuk fenomena sosial serta dampaknya terhadap masyarakat sosial. Mulai dari teori, praktik politik, sistem politik, hingga perilaku politik. Tak hanya itu, untuk menjadi politisi, kita akan mempelajari lebih banyak teori tentang berbagai sistem politik yang ada di Indonesia dan dunia serta sejarahnya. Sebenarnya, cakupan ilmu politik itu sangat luas, diantaranya mengenai kebebasan politik, politik gender, demokrasi, ideologi politik, partisipasi politik, komunikasi politik dan opini publik, 79
hingga sistem politiknya. Untuk bidang peminatannya, terbagi kedalam lima cakupan berbeda, diantaranya politik Indonesia, partai politik, pemilu, dan parlemen, ekonomi politik, manajemen pemerintahan dan politik lokal. Prospek Kerja Politisi Politisi berperan penting dalam mendidik rakyat atau masyarakat. Seorang politisi memiliki sebuah kapasitas yang memungkinkan dirinya untuk mengetahui berbagai perspektif yang tidak dimiliki oleh rakyat kebanyakan. Politisi sendiri perlu mengajarkan kepada rakyat bagaimana sistem politik bekerja. Dengan begitu, rakyat dapat menentukan pilihan dengan benar, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti menjadi korban politik pada masa-masa berikutnya tidak terjadi. Tentunya, untuk mencapai semua itu perlu adanya kerja keras dari seorang politisi sampai preferensi pemilih benar-benar berdasarkan imajinasi untuk memperbaiki negara, bukan lagi uang recehan. Politisi memiliki peran sebagai seorang yang menegakan impian dan mewujudkan keinginan rakyat. Namun, tidak semua keinginan rakyat boleh dipenuhi. Hanya keinginan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diyakini saja yang harus diperjuangkan. Sementara keinginan-keinginan yang bertentangan dengan nilai-nilai itu harus dicegah. Sebab ketika suatu keinginan yang bertentangan itu diizinkan, maka pasti akan terjadi sebuah kerusakan. Dalam hal ini, politisi harus memiliki cara untuk menghindari keinginan buruk dari rakyat dengan tidak membuat mereka memusuhi politisi sendiri. Sehingga, agenda-agenda yang ditargetkan untuk mencapai sebuah kebijakan politik tidak mendapatkan perlawanan oleh rakyat sendiri. Dalam konteks inilah, sesungguhnya pendidikan politik makin nampak diperlukan. Politisi memiliki jenjang karir yang terkait dengan suatu organisasi atau partai politik tempatnya bergabung. Berkarir di dalam sebuah partai politik hal tersebut merupakan modal awal untuk bisa duduk serta menjadi pemimpin pemerintahan ataupun anggota dari suatu parlemen sebagai puncak jenjang karir seorang politisi. 80
Salah satu jalur yang dianggap paling instan namun sering berhasil adalah dengan bergabung ke dalam suatu partai politik tertentu, lalu kemudian berinovasi dan menghasilkan sebuah karya di sana. Banyak orang yang menggunakan cara ini sebelum mereka akhirnya berkantor di DPR-RI atau malah melenggang sebagai menteri dan penasihat presiden. Indonesia memiliki banyak partai politik yang alirannya beraneka ragam. Namun, bila ingin berkarir secara serius, mungkin ingin menjadi anggota dewan atau presiden, maka minimal harus bergelar secara organisasional, politisi memiliki jenjang karir tersendiri di dalam partainya yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: sarjana. Namun Pengurus Partai atau Organisasi Politik Masyarakat Memulai bergabung menjadi seorang anggota dari partai politik dan mengambil bagian dari pengurus merupakan langkah awal yang harus dijalani partai politik. Jika politikus ingin serius mendapatkan jabatan yang bagus ke depannya, ia harus memulai sebagai pengurus partai yang bergelar S1. Jabatan dasar yang bisa dimulai yaitu dengan menjadi staf administrasi atau sekretaris partai. Majelis Pertimbangan Wilayah Untuk tugas Majelis Pertimbangan Wilayah sendiri, politisi memiliki sebuah tugas diantaranya melaksanakan kebijakan- kebijakan Dewan Pengurus Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, dan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah. Politisi juga berperan untuk memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi atas semua kebijakan serta pelaksanaan program partai agar sesuai dengan tujuan partai dan putusan yang telah dikeluarkan oleh musyawarah wilayah, lembaga-lembaga, partai di tingkat pusat, musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, dan musyawarah kerja wilayah. Selain itu, politisi juga bertugas untuk menyusun rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah kemudian mengajukannya kepada Bendahara Umum Dewan Pengurus Wilayah. Tugas lainnya, yaitu membahas dan mengesahkan rancangan peraturan Majelis Pertimbangan Wilayah 81
atau Dewan Pengurus Wilayah/Dewan Syariah Wilayah atas usul dan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah; Menyelenggarakan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah secara berkala. Organisator Lapangan telah berkecimpung dalam bagian untuk berkampanye dan mengenalkan diri maupun sebagai seorang kandidat yang akan mendapatkan jabatan politik. Jabatan yang akan ditemukan sebagai seorang organisator lapangan adalah sebagai senator. Dewan Pengurus Partai Saat politisi Tugas lain seorang politisi yaitu sebagai dewan pengurus, dimana untuk menjadi seorang politisi disini kita akan bekerja mengumpulkan dana pengatur strategi dan pengawas keuangan. Tak hanya juga berperan dalam kepemimpinan, pengendalian, serta pengevaluasian pelaksanaan kebijakan dari program partai dengan menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah, menetapkan calon anggota DPRD tingkat Kabupaten, juga bertindak atas nama partai dalam penandatangan perjanjian atau persetujuan dengan pihak lain. Tugas lainnya yaitu : a. Penetapan Panduan Partai b. Penyusunan Pedoman Partai untuk selanjutnya diajukan kepada itu, ia MPW c. Penegakkan disiplin organisasi d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partai dengan MPW dan DSW e. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) DPW f. Penyampaian laporan semesteran kepada DPTW g. Pengelolaan barang milik atau kekayaan Partai Sekretariat Dewan Partai Dewan Pengurus Partai bisa berbentuk dewan partai ataupun Ketua Umum Partai. Dewan pengurus ada di tingkat ranting 82
(kecamatan), cabang (kota/kabupaten), daerah (provinsi) hingga pusat. Tugas sekretaris sendiri jika dijabarkan diantaranya: a. Mewakili Ketua Umum saat berhalangan sesuai dengan tugas dan fungsinya b. Koordinasi pelaksanaan tugas DPW c. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan program Partai d. Penyiapan penetapan panduan partai e. Sosialisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sistem manajemen partai f. Koordinasi penyusunan laporan semesteran DPW g. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Sekretaris Umum h. Penyusunan laporan semesteran sekretaris umum i. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh ketua umum. Profesi Jurnalis Deskripsi Karir Seorang Jurnalis Jurnalis atau yang biasa dikenal sebagai seorang wartawan merupakan sebutan untuk seseorang yang melakukan kegiatan kejurnalistikan seperti menulis, menganalisis, dan melaporkan suatu peristiwa kepada khalayak melalui media massa secara teratur. Kegiatan jurnalistik ini dilakukan pada berbagai media massa seperti koran, majalah, radio, televisi, dan juga media online. Spesifikasi ranah jurnalistik yang paling banyak di era saat ini yaitu berada pada posisi jurnalis televisi dan juga media online. Dalam hal ini, yang perlu kita tahu bahwa banyak orang yang menganggap jurnalis itu dianggap sebagai wakil dari suara rakyat mengenai berbagai kejadian yang ada dan terjadi di masyarakat dalam produksi suatu pemberitaan. Dapat dilibatkan juga editor yang melakukan pemeriksaan isi konten untuk menjaga kualitas isi laporan. Menjadi seorang jurnalis di era saat ini harus juga sigap dan melek akan tantangan globalisasi teknologi yang sangat cepat. Hal tersebut mendorong para jurnalis untuk berinovasi dan berkarya tanpa batas dengan 83
daya saing yang tinggi juga. Anda harus ingat, arus komunikasi yang semakin pesat dapat mendorong siapapun dapat membuat dan menyebarkan informasi dengan cepat. teknik jurnalistik sangat baik komunikasi yang baik pula yang harus kamu miliki. Tak hanya teknik komunikasi yang baik, untuk menjadi seorang jurnalis kamu juga harus dilatih memiliki kemampuan di media massa untuk menunjang ketika nanti menjadi seorang reporter maupun seorang redaktur. Prospek kerja jika dibekali Kemampuan yang harus harus dimiliki seorang jurnalis adalah sebagai berikut: 1. Public Speaking Seorang jurnalis harus memiliki kemampuan public speaking yang baik. Dengan kemampuan public speaking yang baik, tentunya akan memudahkan seorang jurnalis dalam menyampaikan gagasan, ide, informasi atau hal lainnya yang baik kepada khalayak sehingga pesan yang dikirim mampu dipahami dan diharapkan dapat memberikan feedback yang diharapkan mampu menciptakan sebuah komunikasi yang efektif. 2. Up-to-date Kecepatan arus informasi yang semakin pesat, membuat seorang jurnalis harus selalu up to date agar bisa bermanfaat bagi publik. Tak hanya tentang up to date, seorang jurnalis juga harus memiliki kepribadian independen yang tinggi. 3. Teknik penulisan yang baik sesuai PUEBI Menjadi seorang jurnalis menuntun kita untuk terbiasa dalam melakukan penulisan, baik itu jurnalis TV maupun jurnalis online bahkan jurnalis foto sekalipun. Mereka harus dikuasai oleh pengetahuan kepenulisan. Tujuannya agar informasi yang mereka sebarkan lebih kredibel serta berpedoman dengan baik sesuai dengan kaidah kebahasaan dan tidak terkesan asal-asalan. 4. Paham kode Etik Jurnalistik Yang paling penting disini adalah seorang jurnalis harus paham akan kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan pedoman yang harus diterapkan oleh jurnalis dalam melakukan tugasnya. Inilah yang 84
membedakan jurnalis dengan cyber Journalism atau siapa saja yang bisa menjadi jurnalis di media sosial. 5. Tahan Banting Seorang jurnalis memiliki tanggung jawab dan juga pekerjaan untuk mencari dan juga menyusun berita tentu, hal ini memerlukan target agar berita yang ditulis atau dipublikasikan dapat dikonsumsi dengan baik di media massa oleh khalayak sehingga memberikan feedback yang baik juga. Syarifudin Yunus dalam buku jurnalistik terapan menegaskan tugas jurnalis terdiri dari: 1) Menyajikan fakta Dengan kode etik yang dibahas di atas, sebagai seorang jurnalis berdasarkan tujuan dan juga peran kita yaitu menyajikan dan menyampaikan sebuah fakta. 2) Menafsirkan fakta Tak hanya menyajikan sebuah fakta, kita juga menafsirkan fakta tersebut agar mudah dipahami khalayak sehingga muncul persepsi positif dari publik. Seperti air yang jernih, berita tersebut harus sampai ke tangan masyarakat. 3) Mempromosikan fakta Selain disajikan dan juga ditafsirkan, fakta tersebut dipromosikan dengan cara disebarluaskan atau dipublikasi kepada khalayak luas. Sehingga, fakta tersebut akan terlihat berhasil ketika masyarakat mampu memberikan feedback berupa kesamaan persepsi antara komunikator dan juga komunikan. Karena pada dasarnya komunikasi di media massa itu bersifat satu arah jadi jurnalis harus benar-benar mengolah pesan dengan baik sebelum disebarluaskan. Menjadi jurnalis memang berat, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Syarat utama menjadi seorang jurnalis sejatinya adalah: 85
1. Mampu menyelesaikan perasaan rendah diri Menjadi seorang jurnalis menuntun kita untuk memandang semua orang itu sama. Maka dari itu, dalam bahasa jurnalistik yang mungkin kita akan pelajari, bahasa jurnalistik itu harus bersifat populis dan juga demokratis. Tidak membedakan entah itu presiden, jenderal, perwira, atau apapun pangkatnya. Jurnalis memandang semua khalayak media yang diberitakan ataupun yang menjadi sasaran sama. 2. Mampu mengurangi perasaan tinggi hati. Bukan berarti ketika kita menjadi seorang jurnalis yang dilindungi hak asasi serta kebebasan pers, kita jadi semena-mena dalam memandang orang lain. Seorang jurnalis harus memiliki perasaan rendah hati dengan tidak merendahkan diri. Syarat ini mungkin terlihat sederhana, namun kenyataannya sangat sulit. Itulah kehebatan seorang jurnalis. Untuk menjadi seorang jurnalis yang proporsional setidaknya diperlukan beberapa kompetensi jurnalistik dibawah ini : 1) Keterampilan menulis Keterampilan menulis merupakan kunci dasar seorang jurnalis merangkai kata-kata untuk disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat memahami substansi isi pesan yang disampaikan.. 2) Keterampilan berbicara Ada istilah bahwa jurnalis merupakan suara dari masyarakat, media adalah wadah untuk jurnalis unjuk diri dalam menyebarkan informasi-informasi yang kredibel. Tentunya seorang jurnalis harus memiliki keterampilan berbicara yang baik agar pesan mampu dikomunikasikan kepada khalayak. Sehingga, khalayak dapat dengan mudah memahami pesan tersebut. 86
3) Mampu melakukan riset dan investigasi Berita yang didapatkan oleh seorang jurnalistik tidak semata-mata hanya berita asal-asalan saja, berita tersebut perlu kajian lebih mendalam untuk mengulik hingga sampai di titik itu adalah sebuah berita fakta. Dalam hal ini, sangat penting sekali untuk jurnalistik memiliki kemampuan meriset dan juga melakukan investigasi atas suatu informasi sebelum informasi tersebut disebarluaskan. 4) Memiliki pengetahuan standar tentang topik yang akan diberitakan. Ketika kita mengkaji suatu permasalahan atau isu, tentunya disini kita harus mengetahui dan memiliki pengetahuan standar tentang topik yang akan diberitakan lewat hasil riset observasi maupun investigasi 5) Memiliki kemampuan teknologi internet Sebagai seorang jurnalis yang hidup di era globalisasi teknologi yang semakin pesat ini, kemampuan teknologi internet sangat dibutuhkan untuk menunjang seorang jurnalis dalam menyebarkan informasi yang akan disampaikan lewat media massa baik itu media televisi, radio, maupun online. 6) Keterampilan audio visual. Teknik ini juga harus dimiliki seorang jurnalis. Pesan yang ditampilkan kepada khalayak itu biasanya memiliki tampilan audio dan juga visual tergantung jenis pesannya. 7) Mampu menggunakan teknologi komputer. Komputer merupakan kunci penting dalam penulisan script informasi yang akan kita sebarkan. 8) Memahami etika Jurnalis harus memahami etika apalagi etika yang sudah tercantum di dalam kode etik jurnalistik. 87
9) Pengetahuan hukum atau legal dan lain sebagainya. Pengetahuan akan hukum dan juga legal atau sosial lainnya itu harus dimiliki seorang jurnalis. Maka dari itu, untuk dididik menjadi seorang jurnalis profesional yang ahli akan ilmu-ilmu hukum, seorang jurnalis itu memerlukan pendidikan khusus. Inilah yang berhubungan dengan profesi yang kita kaji di dalam buku ini. 10) Memperhatikan karir Hal ini berhubungan dengan Citra di mana ketika seorang jurnalis sudah tercoreng Citra baiknya maka apapun informasi yang akan disampaikan itu tidak akan dipercaya oleh masyarakat jadi sangat penting jika jurnalis itu memperhatikan karirnya. Kategori Seorang Jurnalis Jenis-jenis jurnalis dapat kita kategorikan menjadi 2 yaitu : 1. Jurnalis profesional yang menggantungkan hidupnya pada profesinya atau perusahaan media jurnalis proporsional ini bersifat terikat dan cenderung idealis serta politis dan memiliki dedikasi terhadap profesi kewartawanan yang sangat tinggi. 2. Jurnalis freelance yang menggantungkan pada profesi. Namun, jurnalis freelance ini tidak terikat bahkan jurnalis freelance ini lebih bebas dalam menyerahkan karya jurnalistiknya cenderung idealis dan komersial dan memiliki dedikasi yang tidak terukur. Peran dan tanggung jawab jurnalis Menjadi seorang jurnalis tentu memiliki peran serta tanggung jawab yang sangat tinggi sesuai dengan profesi dan juga etika profesi yang terikat olehnya. Berikut ini beberapa peran dan tanggung jawab jurnalis diantaranya : 1. Jurnalis harus mampu menulis, menganalisis, serta melaporkan suatu kejadian kepada khalayak melalui media massa secara teratur. 88
2. Jurnalis harus bisa memeriksa keotentikan serta keakuratan sebuah informasi yang akan disampaikan. 3. Jurnalis harus dapat melakukan wawancara kepada narasumber, hal tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat. 4. Jurnalis harus bisa menjaga komunikasi yang baik dengan warga atau narasumber terkait, hal tersebut bertujuan untuk memastikan pemberian informasi berkelanjutan atau hal-hal yang diperlukan nanti. Pengetahuan dan keahlian yang harus dimiliki jurnalistik diantaranya : 1. Kemampuan berpikir kritis Kemampuan berpikir kritis Ini harus dimiliki oleh seorang jurnalistik agar dapat menuangkan gagasan-gagasan pikirannya melalui karya tulis yang memiliki kredibilitas yang tinggi. 2. Kemampuan melakukan analisis Menganalisis suatu informasi, melakukan penafsiran, serta merumuskannya merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis. Tujuannya yaitu agar informasi yang didapatkan akurat dan dapat dipercaya. 3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik Kemampuan komunikasi yang baik merupakan kunci keberhasilan dari suatu pesan dapat disampaikan dengan baik pula kepada khalayak. 4. Kemampuan bekerja dengan tim. Dalam hasil karya jurnalistik yang dibuat oleh jurnalis hingga sampai ke tangan publik itu memiliki alur yang sangat panjang. Jurnalis harus melewati beberapa revisian dari redaktur yang itu otomatis secara kinerja mereka bekerja secara tim. Untuk menghasilkan karya yang s maksimal, tentunya kemampuan kerja tim harus ditingkatkan. 5. Penguasaan bahasa asing. Bahasa asing saat ini mampu menjadi penunjang seorang jurnalis dalam mengepakkan sayapnya di kancah internasional bahkan dunia. Dengan menguasai bahasa asing, kita akan lebih mudah tidak hanya mencari informasi-informasi mancanegara dan 89
berfokus kepada negeri kita saja, secara otomatis pengetahuan kita pun akan semakin luas untuk di share kepada publik. 6. Pemahaman jurnalistik Sudah pasti ketika kita berkecimpung di dunia kejurnalistikan, kita juga harus mampu memahami kejurnalistikkan dengan baik. Seorang jurnalis yang handal akan menanamkan nilai-nilai kejurnalistikkan di dalam dirinya serta kode etik pers yang menjadi pedomannya. Selebihnya jenjang karir seorang jurnalis bisa dimulai dengan posisi menjadi reporter atau wartawan yang meliput langsung ke lapangan di instansi media. Kemampuan menjadi seorang reporter ini merupakan bekal untuk seorang jurnalis menapaki jenjang karir selanjutnya. Jenjang karir jurnalis sendiri itu bermacam-macam tergantung di mana media tempat dia bekerja, tetapi biasanya untuk media cetak dan media online memiliki pola jenjang yang hampir sama. Sedangkan untuk Media elektronik biasanya akan sedikit berbeda. Jurnalis di media cetak maupun Media elektronik, TV, dan radio dapat memulai karirnya sebagai reporter yang bertugas meliput di lapangan. Pada tahap ini, beberapa juga menyebut sebagai video jurnalis dan stand upper. Beberapa media TV juga ada yang menyebutnya sebagai produser lapangan/asisten redaktur atau kru liput liput. Pada tahap ini, jurnalis mendapatkan kesempatan untuk promosi. Selanjutnya, ada posisi redaktur atau produser di sini peran jurnalis yaitu untuk memanajemen pemberitaan mengoreksi berita tersebut untuk naik ke Media TV. Sedangkan di media tv-nya sendiri disebut produser beberapa orang juga menyebut posisi ini sebagai koordinator liputan redaktur pelaksana atau produser eksklusif. Penyebutan kedua posisi ini tergantung di mana ia bekerja apakah di media cetak atau Media elektronik. Untuk mencapai posisi ini, jika mengikuti pelajaran \umumnya lebih dari 15 tahun pengalaman. Wakil pimpinan redaksi merupakan posisi kedua tertinggi dalam dunia pemberitaan. Dijabat oleh seorang wakil pemimpin redaksi, pemimpin redaksi ini merupakan posisi puncak dari perjalanan karir seorang jurnalis. Seorang pemimpin redaksi diyakini telah memiliki pengalaman panjang dalam industri jurnalis dan memiliki kemampuan manajemen. 90
G. Hubungan Antara Politisi dan Jurnalis Seperti yang kita ketahui sebelumnya, persamaan antara jurnalis dan juga politisi merupakan satu kesatuan profesi yang memiliki tugas dan juga fungsi untuk membangun integritas negara dalam porsi sesuai bidangnya masing-masing. Tidak hanya karir sebagai politisi dan jurnalis saja, semua cakupan bidang-bidang yang tergabung dalam profesi itu dapat menciptakan satu kesatuan, memperkokoh tali persaudaraan, dan dapat juga membuat suku bangsa dan budaya lain saling menghormati dan menghargai negara Indonesia karena menjunjung tinggi nilai-nilai profesi masyarakatnya. Peranan dan juga fungsi untuk menjadi seorang politisi dan juga jurnalis ini membuat kita menjadi sadar bahwa setiap pekerjaan itu selalu memiliki tuntutan dan juga keistimewaan dalam bidangnya masing- masing. Hal tersebut dapat menjadi landasan evaluasi untuk kita semua dalam mengembangkan diri dengan upaya menemukan potensi diri kita berada di ranah mana. Dalam hal ini, penulis tidak memaksakan pembaca untuk memilih antara dua profesi yang dibahas dalam buku ini, yaitu profesi politisi dan juga jurnalis. Saudara mempunyai hak dan juga kebebasan untuk menentukan mau menjadi apa saudara di kemudian hari. Hal itu perlu saudara pikirkan karena apa yang menjadi pikiran saudara dan juga cita-cita saudara nanti, akan mempengaruhi dan berdampak pada kemajuan negara Indonesia tercinta ini. Kunci utama keberhasilan seseorang adalah menentukan keinginan dan juga bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Keberhasilan suatu masyarakat akan menentukan keberhasilan negara. Karena negara turut andil dalam memfasilitasi segala bentuk kegiatan saudara mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga sekurang-kurangnya tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Segala upaya yang dilakukan pemerintah dengan mengakomodasi dana pendidikan dan pemetaan, tentunya untuk menunjang riwayat pendidikan saudara untuk melatih dan mempersiapkan bibit-bibit unggul penerus bangsa, salah satunya yaitu lewat dari profesi di bidang keahlian masing-masing. 91
Antara politisi dan juga jurnalis, mereka memiliki peran dan juga fungsi yang cukup dominan dalam ranah ketahanan suatu negara. Politisi tentang hukum dan politik dalam lewat kemampuan menjalankan roda pemerintahan negara Republik Indonesia agar kuat, jurnalis yaitu menjaga ketahanan sistem informasi yang disampaikan kepada khalayak agar memiliki mutu yang tinggi, sehingga masyarakat menjadi cerdas dengan berita-berita yang cerdas juga. intelektual Dalam 2 sub bab sebelumnya, kita sudah banyak menggali potensi- potensi dan juga mencari tahu tugas dan fungsi hingga peranan politisi dan juga jurnalis. Disini, kita akan melakukan refleksi penggalian diri mengenai minat dan bakat agar kita dapat menentukan profesi apa yang kita inginkan serta fashion kita itu dimana. Seseorang yang cerdas akan cerdas pula dalam bertindak dan menentukan suatu keputusan. Kita tidak boleh terjebak oleh hal-hal yang ambiguitas dan labil. Tentunya, agar kita tidak tersesat dan ketika kita berada di ambang kebimbangan, kita harus menemukan solusi agar kita mampu keluar dari zona nyaman. Keanekaragaman Menjadi seorang politisi dan juga jurnalis yang cerdas, anda harus mengenal apa itu keberagaman profesi, terdapat banyak sekali ragam profesi di Indonesia mulai dari tatanan perangkat negara, profesi yang bergerak di ranah pemerintahan, maupun tenaga teknis. Dalam banyaknya variasi ragam profesi ini, menunjukkan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kalian juga harus mengetahui apa itu keberagaman. Keberagaman sendiri merupakan suatu kondisi dalam kehidupan masyarakat di mana perbedaan itu selalu ada, seperti perbedaan suku, bangsa, agama, ras, serta budaya. Keanekaragaman ini tidak hanya dilihat dari hal-hal di atas saja, tetapi keragaman ini dapat dimaknai secara lebih luas lagi seperti keragaman profesi. atau keterampilan yang ada dalam suatu lingkungan di masyarakat. Keberagaman profesi ini memberikan warna di dalam suatu negara dalam bergerak membangun intensitas masyarakatnya agar lebih maju dengan variasi pekerjaan yang beragam karena segala bentuk pekerjaan itu Keberagaman profesi adalah perbedaan pekerjaan 92
dibutuhkan dan segala bentuk pekerjaan atau profesi memiliki peran dan fungsi juga keistimewaan di dalam masyarakat. Keragaman profesi ini, dapat menghasilkan produk, barang, dan jasa yang tentunya beraneka ragam pula. Sehingga, memudahkan kita dalam memilih sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan kita. Keberagaman profesi juga dapat mempererat persatuan, kesatuan, dan keberagaman, serta memberikan warna dalam kehidupan dalam masyarakat. Memaknai keberagaman dan juga hubungan antara politisi dan jurnalis Hubungan antara politisi dan juga jurnalis terlihat dari perannya yang berkesinambungan. Di mana politisi mewakili pemerintah dalam hal membuat landasan pedoman untuk masyarakatnya, dan media sebagai alat komunikasi massa penyalur informasi mengenai peraturan tersebut. Peran jurnalis disini tentunya melengkapi kinerja dari politisi. peraturan yang menjadi Ketika kita mengembangkan sub topik pembahasan ini, kita akan menemukan sebuah fakta bahwa setiap itu saling berhubungan dan melengkapi. Karena dengan perencanaan yang matang, kita dapat menentukan arah jalan kita. Kita jadi memiliki tujuan kedepannya dan bila kita mengalami masalah dalam melakukannya, kita bisa mengambil cara lain karena kita sudah memiliki rencana yang matang. Doktor Psikologi dari University Of New Hampshire, Durham,Bonnie A.Barlow, dalam disertasinya mengenai potensi diri dan juga personal intelegensia, mendefinisikan potensi diri sebagai sebuah proses kreatif yang dimana berperan untuk memahami pengalaman, menentukan arah, tujuan hidup, menetapkan tujuan, dan membuat rencana berdasarkan tujuan hidup. Potensi diri erat kaitannya dengan istilah pengembangan diri. jenis profesi Dalam disertasinya tersebut, Barlo menjelaskan bahwa potensi diri mencakup 4 segi utama dalam diri seorang. Keempat hal ini antara lain yaitu sebagai berikut: 93
Mengidentifikasi jati diri seseorang jati diri seseorang, penting sekali seseorang Untuk mengenal mengidentifikasi jati diri dimana dengan mengidentifikasi jati diri, kita dapat melakukan sebuah evaluasi dan pemaknaan konsep diri kita. Mengintegrasikan berbagai aspek diri seperti aspek kognitif emosi dan motivasi Aspek diri seperti aspek kognitif, emosi, serta motivasi, merupakan aspek- aspek penunjang di mana kita dapat menemukan jati diri kita. Motivasi lebih banyak menjadi peluang, di mana kita menemukan jati diri sehingga kita menciptakan sebuah ; Proses penciptaan makna pribadi Proses penciptaan makna pribadi muncul ketika kita telah menemukan motivasi yang tersusun dari sebuah emosi, ketika makna pribadi ini telah kita hayati, seperti misalkan ketika kita ingin mewujudkan Indonesia yang maju dengan sistem perekonomian yang baik, kita ingin menjadi penggerak dan juga aktivis. Kita telah menemukan potensi diri kita sehingga dari sana kita akan membuat rencana dan juga tujuan hidup. Membuat rencana dan tujuan hidup Rencana dan tujuan hidup ini akan menjadi pendorong kita dalam mewujudkan impian kita. Kita akan mencapai apa yang kita inginkan lewat rencana dan tujuan hidup yang kita impikan. Meski suatu saat dalam perjalanan kita akan menemukan sebuah keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, ketika kita telah mempunyai rencana dan tujuan hidup, kita akan dengan mudah menyusun strategi kedepannya. Dengan begitu, kita dapat mengartikan dari teorema diatas, potensi diri tersebut dapat kita temukan atau kita gali melalui metode aktualisasi diri. Seseorang dapat bertumbuh dengan memperhatikan lingkungan yang memberikan keterbukaan atas pengungkapan dirinya ingin menjadi apa. Seseorang memerlukan penerimaan empati, penghargaan positif, dan pemahaman dari orang lain. Tanpa hal ini, relasi eksternal dan kepribadian yang sehat akan sulit berkembang. 94
Kita harus menggali potensi diri kita, ingin menjadi apa kita di kemudian hari. Terkait dengan profesi dan juga hubungan antara politisi dan jurnalis, kita sudah mengetahui jelas dalam dua sub bab lalu, mengenai tugas dan juga fungsinya. Dari sini, kita juga harus memahami potensi diri kita yang begitu penting bagi siapapun yang ingin menentukan jenjang pendidikan dan juga menentukan arah ke mana kita akan berkembang di kemudian hari. Mungkin dunia nantinya akan memberikan sebuah harapan yang tak realistis sejak dini, hal itu secara tidak langsung akan membuat seseorang tidak memahami potensi dirinya tetapi ia harus berusaha mencarinya. Ada beberapa karakteristik orang yang ketika telah memahami potensi dirinya, misalkan ketika dia sangat suka memahami situasi-situasi politik, ilmu-ilmu sosial, dan Ia memiliki pikiran kritis untuk membangun Indonesia maju ke depannya, berarti dia sudah memiliki bekal untuk menjadi seorang politisi. Tetapi misalkan ketika seseorang gemar fotografi, menulis artikel, menuangkan ide-ide lewat pikiran, berarti dia telah memiliki atau sudah menemukan fashionnya dalam bidang jurnalis pun dengan profesi-profesi lain. Seseorang dapat memahami potensi diri untuk dapat membantu dirinya menjadi pribadi yang lebih progresif dan maju ke depan juga sukses di kemudian hari. Potensi diri dapat diketahui dari hal-hal kecil yang membuat seseorang mampu meyakini bahwa sesuatu akan berjalan baik jika ia mengerjakan itu semua. Potensi diri dapat digali dengan introspeksi batin mengenai motivasi mengenai 'Apa yang membuat diri seseorang mampu terdorong oleh suatu hal secara berulang dan terus berjalan dengan baik kedepannya?'. Selain introspeksi dan juga mendengar suara batinnya, potensi diri juga dapat kita ketahui dengan melakukan komunikasi kembali pada diri seseorang, apakah sesuatu hal yang ia kerjakan telah sesuai dengan kesadarannya atau belum. Tingkat kepuasan seseorang dalam melakukan sesuatu yang positif dapat menentukan potensi dirinya, tentunya potensi diri adalah suatu hal yang sangat sering sekali muncul meski secara tidak sadar hal itu terus dikembangkan dan dilakukan oleh seseorang, jadi seseorang kadang masih bingung menentukan potensi dirinya 95
Lalu bagaimana kita menggali potensi diri kita ?, dalam buku ini akan dibahas mengenai 5 cara untuk menggali potensi diri kita agar kita dapat memiliki pikiran kritis dan menentukan tujuan kita kedepannya . 1. Mencari tahu apa impian kamu dan mencari tahu apa keahlian kamu Hal pertama yang bisa menjadi kunci dasar untuk kamu menggali potensi diri adalah mencari tahu tentang impian yang kamu inginkan, dan apa yang ingin kamu kerjakan di kemudian hari, langkah tersebut akan memotivasi kamu melakukan tindakan yang progresif kedepannya. Mengetahui impian dan harapan personal, dapat menjadi tolak ukur dalam memahami diri. Mungkin pada sebagian orang hal ini nampak tidak begitu terlihat realistis karena kesannya hanya sekedar berangan-angan. Tetapi bagi seseorang yang ingin menentukan potensi diri, hal ini penting dilakukan. ini nantinya potensi diri akan keluar dan dapat terlihat saat proses meraih impian tersebut. Sebab, melalui proyeksi masa 2. Mengenali kelebihan dan kekurangan diri Pentingnya mengenali kelebihan dan kekurangan diri dapat menjadi acuan dan juga evaluasi diri untuk menyusun strategi. Sangat penting untuk seseorang memiliki kemampuan menganalisis kemampuan dan juga kekurangan dirinya. Seseorang yang tidak memahami kemampuan serta kekurangan dirinya, akan terjebak oleh keadaan yang labil sehingga kadang tidak akan menemukan titik terang solusinya. 3. Mengetahui apa yang anda sukai Kita tidak akan berkembang dan juga bergerak maju apabila kita tidak mengetahui apa yang kita suka. Karena apa yang kita suka itu yang kita akan perjuangkan dan itu pulalah yang mendorong munculnya kita mengetahui potensi diri kita. depan 96
Jika tidak ada yang kita sukai untuk apa kita membuat strategi? Dan untuk apa kita membuat ancang-ancang kalau yang akhirnya dapat membuang waktu saja. 4. Berani untuk gagal Potensi diri kita dapat terwujud apabila kita berani untuk berusaha dan tentunya, ketika seseorang berani berusaha ia harus siap gagal. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari kegagalan, kita dapat mengevaluasi diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mustahil di dunia ini seseorang tidak pernah merasakan namanya kegagalan, banyak orang sukses menemukan jati diri mereka karena mereka belajar dari kegagalan. 5. Konsisten pada tujuan Dengan konsisten pada tujuan yang ingin kamu capai, kamu akan lebih mudah menggapai apapun yang kamu inginkan dan hidup. Kita tidak akan mudah ter district oleh hal-hal lain yang membuat semuanya kacau. Sekilas tentang pandangan masyarakat terkait peran pemuda dalam politik. Berdasarkan hasil riset, ternyata banyak orang Indonesia yang beranggapan bahwa kaum muda sebagai sekumpulan orang yang bersifat apatis, apolitis, atau hanya sekedar sebagai kelompok pemilih saja. Bahkan di ruang politik formal pun kapasitas atau kuota mereka hanya sedikit dari total 570 anggota dewan perwakilan rakyat periode 2014-2019 lalu, hanya sekitar empat persen saja atau 24 orang yang berusia kurang dari 30 tahun. Anggapan mengenai minimnya kompetisi politik bagi kaum muda, berakar pada pandangan masyarakat bahwa mereka sebatas bagian atau sumber dari masalah seringkali dianggap sebagai aset yakni diperlakukan sebatas subjek yang perlu dibimbing oleh orang dewasa agar mencapai visi dan tujuan tertentu. Budaya senioritas memperkuat persepsi ini. Padahal jika ditinjau lebih luas, dari berbagai studi kaum muda juga memiliki kapasitas dalam memimpin dan membangun gerakan apabila mereka memiliki ruang. 97
Nyatanya, banyak sekali kaum muda yang mampu membuktikan mereka mampu menjadi pendidik, relawan, hingga memberi masukan pada progra-program terkait berbagai macam isu politik. Dalam pandangan buku ini, partisipasi kaum muda dalam politik pun itu masih didominasi oleh mereka yang memiliki latar belakang kelas sosial serta ekonomi menengah atas dan memiliki privilege untuk mengakses berbagai sumber daya. Hal ini juga yang harus disiapkan oleh politisi, dimana anda minimalnya harus dibekali oleh pendidikan yang tinggi. Apakah hanya berpendidikan saja sudah cukup? Nyatanya politisi muda dalam ranah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau institusi publik saat ini, kebanyakan mereka memiliki kekayaan yang besar untuk turut andil dan kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak juga politisi muda yang masuk ke partai politik karena keluarga mereka yang juga sebelumnya terlibat dalam suatu partai tersebut. Mendorong partisipasi kaum muda yang bermakna representasi politik kaum muda itu memang penting, namun tidak cukup penting itulah kutipan yang saya dapat dari berbagai artikel yang saya baca. Untuk mewujudkan partisipasi mereka yang bermakna, ada tiga hal yang perlu dilakukan Pertama, partai politik dan pemangku kepentingan harus menekankan dan banyak membangun ruang yang inklusif serta demokratis untuk mereka. Sistem pemilihan umum serta regenerasi partai politik harus mulai dibenahi untuk menjamin kaum muda bisa terpilih secara demokratis berdasarkan kompetisi mereka tanpa harus mengandalkan privilege atau koneksi keluarga. Kedua, memastikan penguatan kapasitas orang muda untuk bisa memberikan dampak yang besar di ruang politik. Ketiga, menciptakan ruang bagi terwujudnya kemitraan antara kaum muda dan kelompok generasi lebih tua untuk saling berbagi kekuasaan dan transfer ilmu. Tentunya membangun partisipasi politik yang bermakna tidak hanya selesai dengan memberikan akses pada kaum muda untuk berpolitik. Kaum muda memerlukan lingkungan yang lebih setara dan inklusif 98
sehingga bisa memiliki dampak yang lebih luas di tingkat instansi publik maupun partai dan organisasi politik. H. Peran Media Dalam Advokasi Perlindungan dan Hak Kemerdekaan Pers Bagi Jurnalis 'Di samping seorang jurnalis harus tunduk pada kode etik, jaminan kemerdekaan pers dan perlindungan terhadap jurnalis seharusnya juga ditegakkan'. Kiranya itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan sebuah keadaan mengenai kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis yang dinilai masih kurang tegas. Hal itu dapat dilihat dari maraknya aksi kekerasan terhadap jurnalis, serta permasalahan izin yang banyak sekali dipersulit baik itu dalam kegiatan wawancara ataupun pengumpulan informasi terkait berita-berita yang memiliki konteks sensitif yang seharusnya diketahui publik, namun sengaja ditutupi oleh oknum-oknum manusia cacat moral. Melihat secara prinsip dan juga moral, merupakan hak semua orang untuk menghindari dan meminimalisir hambatan-hambatan serta batasan atas kemerdekaan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik. Khususnya bagi para jurnalis, yang berperan penting dalam menyebarkan informasi-informasi baik itu berisi edukasi maupun pengetahuan bagi khalayak. Dalam hal ini, Undang-Undang Pers tahun 1999 memberikan wadah perlindungan bagi jurnalis dan awak media untuk melindungi hak- hak jurnalis. Dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Namun, hal tersebut tidaklah berarti jika tidak ditegakkan seiras dengan ketegasan pemerintah dalam berkomitmen. Tidak dapat dipungkiri, dibalik kemerdekaan pers dan kebebasan untuk menyampaikan informasi, kekerasan terhadap jurnalis masih banyak terjadi. Dari data terbaru yang dibagikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tercatat, ada 99
sekitar lebih dari 40-50 kasus kekerasan terhadap jurnalis setiap tahunnya di luar dari kasus permasalahan konflik di Papua. Jika ditinjau lebih jauh mengenai kasus kekerasan terhadap jurnalis di wilayah yang sedang berkonflik seperti di Papua sana, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat ada sekiranya 114 kasus kekerasan yang dialami jurnalis di Papua sepanjang dua dekade terakhir sejak tahun 2000 hingga 2021. Kekerasan terhadap jurnalis di Papua ini cukup beragam. Lebih rinci, dari 141 kasus, 34 diantaranya tercatat merupakan kasus kekerasan yang dialami oleh jurnalis asli Papua, selanjutnya terdapat 40 kasus kekerasan yang dialami jurnalis bukan asli Papua. Sisanya sebanyak 38 kasus intimidasi dan teror ke perusahaan dan media secara umum. Salah satu kasus di tengah konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KBB) di Papua baru-baru ini adalah serangan teror dan intimidasi yang dialami oleh jurnalis Tabloid Jubi, media lokal Papua, Victor Mambor. Teror tersebut terjadi beberapa bulan yang lalu, yaitu pada Minggu (21/4/2021) dini hari, dimana mobil Isuzu D'max yang tengah diparkir di kediamannya dirusak. Fakta yang mencengangkan, sebelum menerima serangan teror, Victor lebih dulu mengalami doxing dan fitnah di media sosial. Melihat kasus diatas, dalam hal ini seharusnya kita perlu menegakan rencana aksi Nasional yang aktif untuk keselamatan jurnalis di Indonesia. Tentunya hal tersebut tidak dapat berjalan sendiri, upaya untuk ini membutuhkan mewujudkan rencana aksi keselamatan kolaborasi dari berbagai pihak, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah, akademisi, organisasi pers serta organisasi masyarakat sipil. Salah satu bentuk upaya untuk melindungi jurnalis adalah dengan terus menerus menagih komitmen pemerintah untuk memproses hukum pelaku kekerasan terhadap jurnalis dengan supremasi hukum yang tegas. jurnalis Lalu apa peran media dalam advokasi perlindungan terhadap hak kemerdekaan pers bagi jurnalis ? Peran paling dasar media dalam advokasi perlindungan terhadap hak kemerdekaan pers bagi para jurnalis adalah menginformasi serta mengedukasi kebebasan pers yang terbuka dengan mengedepankan jurnalisme yang damai dalam mengangkat isu atau konflik. 100
Di Indonesia sendiri yang menganut sistem demokrasi, tentunya akan selalu identik dengan ruang kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, termasuk kebebasan bagi pihak pers. Dalam kebebasan tersebut, tidak berarti pers dapat semena-mena dalam menyampaikan informasi. Disini, peran kebebasan pers lebih mengarah pada kebebasan pers yang disertai dengan tanggung jawab sosial. Hal ini pula yang harus diterapkan dalam diri seorang jurnalis, seorang jurnalis harus memberikan informasi atau berita benar dan menghindari berita bohong (hoax). Jurnalis harus dapat mempengaruhi pemikiran publik secara langsung dengan hal-hal positif yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan ketika menyampaikan informasi kepada khalayak. Selain itu, pers yang bebas adalah pers yang tidak melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini juga berkaitan erat dengan kode etik jurnalistik yang harus dijadikan pedoman pada diri seorang jurnalis. Berbicara mengenai perkara media dan hak asasi manusia, sedikitnya terdapat dua peran yang dapat dimainkan media dalam masalah hak asasi manusia. Yang pertama adalah peran pendidikan. Media dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya menghargai hak asasi manusia. Begitupun dengan jurnalis, jurnalis memiliki hak asasi sebagai manusia sehingga jurnalis juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah saat menjalankan tugasnya. Yang kedua adalah peran monitoring, cara ini bisa dilakukan dengan memantau kinerja negara pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak warga negaranya. Tidak hanya berbicara tentang hak kemerdekaan pers, kita sebagai jurnalis juga harus membenahi diri kita agar menjadi seorang jurnalis yang baik dan jujur, memiliki kredibilitas yang tinggi, berpedoman kepada kode etik jurnalistik yang baik, independent tanpa memihak kubu manapun, dan yang terakhir adalah memiliki keberanian yang tinggi. Supremasi hukum yang tidak tegas dari pemerintah terhadap perlindungan kepada jurnalis saat menjalankan tugas, membuat kita harus 101
terus semangat dan berani berdiri di jalan kebenaran untuk menyebarkan informasi-informasi yang baik kepada khalayak. I. Media Massa Sebagai Sumber Pengaruh Politik Kita dapat melihat suatu perilaku politik dari media massa jika materi- materi politik tersebut dapat kita pelajari dari media massa dan audiens memberikan perhatian terhadap materi dari media massa tersebut. Dalam media massa kerap kali dijadikan rujukan bagi audiens untuk membetulkan pilihan politik,baik dalam memilih partai politik maupun politikus. Oleh karena itu, media massa pun sekaligus dalam menjajakan visi misi, dan program mereka. Berkaitan dengan pandangan mengenai media massa sebagai sumber pengaruh politik, Susano (1986:1) menyatakan semua media yang dimiliki swasta maupun pemerintah sebenarnya merupakan aparatur ideologi. Media massa, terutama pers, karena kemampuannya menyebarluaskan pendapat, dinilai sebagai sumber kekuasaaan. Dengan sendirinya, semua alat komunikasi, baik dimiliki negara maupun tidak, akan berusaha mengemukakan apa yang terbaik menurutnya. Dilihat dari segi komunikan/penonton dalam banyak hal,seperti dikatakan McLuhan, suatu media akan menentukan pesan. Dengan sendirinya, orang akan segera mengetahui isi pesan yang disampaikan dengan mengetahui siapa pemilih pengelola suatu media massa (Susanto, 1982:4). Pengaruh dan akibat sosial politik dari media massa, antara lain : 1. Mampu meningkatkan pengetahuan, serta membangun kesadaran politik masyarakat melalui informasi kepada calon pemilih. 2. Mengakibatkan perubahan sistem nilai,antara lain tentang inovasi. 3. Meningkatkan konsumsi atau suatu model sikap baru dalam bidang ekonomi. 4. Mempengaruhi kebudayaan,walaupun sebaliknya juga diarahkan oleh kebudayaan setempat karena media massa bergerak dalam sistem komunikasi dan sistem nilai yang berlaku. 102
Dengan komunikasi maka realitas sejarah tradisi politik bisa dihubungkan dari masa lalu untuk dijadikan acuan di masa yang akan datang. Hubungannya kita bisa asumsikan bahwa komunikasi ini sebagai proses dari politik berbagai tatanan politik yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat akan berubah. Pola komunikasi politik dapat kita pahami menjadi beberapa bagian seperti di bawah ini 1. Pola komunikasi vertikal Pola komunikasi vertikal ini itu dapat digambarkan dari pimpinan kepada yang dipimpin. 2. Pola komunikasi horizontal Antar Individu Dengan individu dan kelompok dengan kelompok 3. Pola komunikasi formal Dimana proses komunikasi itu melalui jalur jalur organisasi formal 4. Pola komunikasi Informal Jadi pola komunikasi ini terbentuk melalui pertemuan atau tatap muka, namun tidak mengikuti prosedur atau jalur komunikasi. Dalam praktiknya, Komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dalam aktivitas sehari-hari kita tidak satupun manusia itu yang tidak berkomunikasi satu sama lain, bahkan terkadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Studi kasusnya saat ini kita melihat berbagai penilaian dan analisis orang awam yang berkomentar terkait kenaikan harga pangan di pasaran, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab sikap pemerintah dalam mengontrol laju kenaikan harga barang itu merupakan proses dari komunikasi politik. Saluran komunikasi politik yaitu komunikasi massa di mana komunikasi yang dilakukan oleh satu orang kepada banyak orang itu yang bersifat satu arah Baik itu secara langsung maupun terhubung. 103
BAB III ADVOKASI DAN PERSAMAAN POLITISI DAN JURNALIS A. Perkembangan Sistem Politik Indonesia Sebelum mengetahui bagaimana perkembangan sistem politik di Indonesia, sebaiknya kita lihat informasi dasar terlebih dahulu. Informasi dibawah ini menjadi jembatan untuk kita agar lebih paham terkait dengan perkembangan sistem politik yang ada di Indonesia dari masa orde lama sampai reformasi. Disini kita akan membahas dulu mengenai salah satu teori sistem politik. Menurut Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka yang melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakat ataupun berhadap-hadapan dengan masyarakat lainnya). Almond disini menggunakan pendekatan perbandingan dalam menganalisa jenis sistem politik. Jenis sistem politik ini harus melalui tiga tahapan penting, diantaranya adalah: 1. Tahap mencari informasi tentang subjek Para ahli ilmu politik memiliki perhatian yang fokus kepada sistem politik secara keseluruhan, termasuk bagian-bagian atau unit- unit. Seperti badan legislatif, birokrasi, partai, dan lembaga-lembaga politik lainnya. Memilah-milah informasi yang didapat pada tahap satu berdasarkan klasifikasi tertentu. Dengan melakukan pemilahan tersebut, dapat diketahui apa saja perbedaan-perbedaan dari suatu sistem politik yang satu dengan sistem politik yang lain. 2. Menganalisa hasil pengklasifikasian Dengan melakukan penganalisaan dari hasil pemilahan atau pengklasifikasian tersebut, dapat dilihat keteraturan (regularities) dan hubungan-hubungan di antara berbagai variabel dalam masing-masing sistem politik. 104
Menurut Almond, sistem politik dibagi menjadi dua, diantaranya adalah sistem politik otoriter tradisional dan sistem politik modern. Menurutnya, sistem politik tradisional, pembagian kerja tidak jelas, serta satu struktur bisa memiliki banyak fungsi. Namun sebaliknya, sistem politik modern itu pembagian-pembagian kerjanya sangatlah jelas dan juga spesialisasi. Setelah menilik tiga tahapan penting sistem politik menurut Gabriel A. Almond, tak lengkap jika kita tidak mengetahui apa saja ciri-ciri sistem politik menurutnya. Diantaranya adalah: a. Semua sistem politik mempunyai struktur politik. b. Semua sistem politik, baik yang modern maupun primitif, menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda yang disebabkan oleh perbedaan struktur. Kemudian sistem politik ini strukturnya dapat diperbandingkan, bagaimana fungsi fungsi dari sistem-sistem politik itu dijalankan dan bagaimana pula cara atau gaya melaksanakannya. c. Semua struktur politik mempunyai sifat multi-fungsional, betapapun terspesialisasinya sistem itu. d. Semua sistem politik adalah merupakan sistem campuran apabila dipandang dari pengertian kebudayaan. Selain itu, terdapat pula empat faktor yang mempengaruhi kemampuan sistem politik, diantaranya adalah elit politik, sumber material, apparat organisasi, dan tingkat dukungan terhadap sistem politik. Elit politik dilihat dari respon, tindakan, dan tujuan dari elit politik itu sendiri. Kemudian sumber material dilihat dari materi, sarana, dan prasarana. Aparat organisasi dilihat dari kinerja aparat birokrasi, anggota legislatif, dan juga yudikatifnya. Selanjutnya, tingkat dukungan terhadap sistem politik dilihat dari pembayaran pajak dan kebijakan lainnya. Menurut Almond setidaknya ada enam struktur atau lembaga sistem politik, diantaranya adalah kelompok politik dalam kepentingan, parpol, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan birokrasi. Namun demikian, kita juga dapat menempatkan kelembagaan dan kebijakan lain sebagai bagian dari struktur sistem politik, diantaranya adalah militer dan politik luar negeri. Pendekatan 105
struktural-fungsional ini memfokuskan perhatian kepada peran, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan elit-elit, kelompok, dan kelembagaan tersebut dalam sistem politik, baik pada proses input, konversi, output, hingga feedback. Keunggulan dan kelemahan pendekatan yang dikembangkan oleh Almond dan Easton. Keunggulan dari kedua ragam pendekatan yang dikembangkan oleh Easton dan Almond diantaranya adalah: Dalam membuat analisis politik, Easton dan Almond selalu peka akan kompleksitas di antara sistem politik dengan sistem sosial yang lebih besar, yang mana sistem politik adalah subsistemnya. Kesederhanaan pendekatan. Konsep ini dapat dipakai untuk menganalisis berbagai macam sistem politik, demokratis atau otoriter, tradisional atau modern, dan sebagainya. Konsep Easton dan Almond ini berasumsi bahwa semua sistem memproses komponen-komponen yang sama sehingga kedua pendekatan itu bermanfaat dalam upaya mencari metode analisis dan perbandingan sistem politik yang seragam. Konsep yang diajukan oleh Almond ini memberikan arahan untuk mencari data baru yang dapat meluaskan cakrawala perhatian ke masyarakat non-Barat dan non-modern. Kelemahan dari konsep atau pendekatan yang dikembangkan oleh Easton dan Almond, diantaranya adalah: Analisis yang dikemukakan (baik sistem maupun struktural- fungsional) tidak memberikan rumusan yang terbukti secara empirik (tidak menghasilkan teori). Tidak menjelaskan hubungan sebab-akibat. Kedua pendekatan itu lebih mem titik beratkannya pada penjelasan analisis. Analisis struktural-fungsional Almond memiliki masalah ketidakjelasan konsep tentang fungsi. Almond tidak menjelaskan garis-garis yang membatasi fungsi-fungsi dalam masyarakat politik. Kedua pendekatan itu dikritik karena sangat dipengaruhi oleh ideologi demokrasi-liberal Barat. Terlihat jelas pada asumsi Almond yang mengatakan bahwa fungsi-fungsi yang ada di sistem politik di Barat pasti juga ada di sistem non-Barat. 106
juga dikritik kecenderungan ideologisnya karena cara memandang masyarakat yang terlalu organismik. Easton dan Almond menyamakan masyarakat dengan organisme, yang selalu terlibat dalam proses diferensiasi dan koordinasi. Selain itu mereka juga memandang masyarakat sebagai makhluk biologis yang selalu mencari keseimbangan dan keselarasan. Setelah mengetahui informasi ini, saatnya kita mengetahui sekilas tentang kekuasaan yudikatif, serta badan-badannya dalam negara-negara demokratis, yaitu common law dan civil law. Hal ini ditujukan untuk menambah pengetahuan kita terlebih dahulu sebelum masuk ke perkembangan sistem politik di Indonesia. Kedua pendekatan itu Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan peradilan di mana kekuasaan ini menjaga baik tentang undang-undang, peraturan- peraturan dan ketentuan hukum lainnya benar-benar ditaati, yaitu dengan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum atau undang-undang. Selain itu, yudikatif juga bertugas untuk memberikan keputusan dengan adil sengketa-sengketa sipil yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan. Common law, ini terdapat di negara-negara Anglo Saxon dan memulai pertumbuhan di Inggris pada abad pertengahan. Sistem ini berdasarkan prinsip bahwa di samping undang-undang yang dibuat oleh parlemen (statute law), masih terdapat peraturan-peraturan lain yang merupakan common law, yaitu kumpulan keputusan yang dalam zaman lalu telah dirumuskan oleh hakim. Di negara-negara dengan sistem common law, tidak ada suatu sistem hukum yang telah dibukukan atau dikodifikasi. Dalam hal ini, common law mirip dengan sistem Hukum Perdata Adat tak tertulis. Sedangkan civil law, terdapat banyak di Negara Eropa Barat Kontinental. Dalam sistem ini, hukum telah lama tersusun rapi, penciptaan hukum secara sengaja oleh hakim adalah tidak mungkin. Hakim hanya mengadili perkara berdasarkan hukum yang ada dalam kodifikasi saja. Di negara federal kedudukan badan yudikatif, terutama pengadilan federal, mendapat kedudukan yang lebih istimewa daripada negara kesatuan, karena pada biasanya mendapat tugas menyelesaikan persoalan-persoalan konstitusional yang telah timbul antara negara 107
federal dengan Negara bagian, atau antar negara-negara bagian. Sedangkan persoalan seperti itu tidak ditemukan di negara kesatuan. Kita telah mengetahui informasi dasar mengenai sistem politik, selanjutnya kita bisa langsung melihat bagaimana perkembangan dari sistem politik di Indonesia sejak era orde lama hingga pada masa reformasi. Pada era orde lama demokrasi parlementer terjadi di kisaran tahun 1950-1959, yang mana ini adalah era presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959 Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan "sementara", karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih konstituante secara demokratis, namun konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Di era ini, sistem pemerintahan parlementernya telah terjadi beberapa penyimpangan dari ketentuan UUD 1945. Diantaranya ada 108
dua penyimpangan, seperti perubahan fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang dari MPR. Selain terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP - KNIP Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem parlementer kabinet semu (Quasi Parliamentary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan kabinet parlementer murni karena dalam sistem parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah. itu, penyimpangan selanjutnya adalah Landasannya adalah UUD 1950 pengganti konstitusi RIS 1949. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-cirinya diantaranya adalah sebagai berikut: a. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. b. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. c. Presiden berhak membubarkan DPR. d. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Pada era orde lama demokrasi terpimpin, selalu diasosiasikan dengan kepemimpinan Soekarno yang otoriter. Hal itu bermula dari gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 dengan melalui konstituante dan rentetan peristiwa-peristiwa politik yang mencapai klimaksnya dalam bulan Juni 1959 yang akhirnya mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit itu kemudian dikeluarkan dalam suatu acara resmi di Istana Merdeka, mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka sebuah sistem demokrasi yakni Demokrasi Terpimpin. Dekrit yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mendapatkan sambutan dari masyarakat Republik Indonesia yang pada waktu itu sangat menantikan kehidupan negara yang stabil. Namun kekuatan dekrit tersebut bukan hanya berasal dari sambutan yang hangat dari sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi terletak dalam 109
dukungan yang diberikan oleh unsur-unsur penting negara lainnya, seperti Mahkamah Agung dan KSAD. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, Kabinet Djuanda dibubarkan dan pada tanggal 9 Juli 1959, diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Ir. Djuanda bertindak sebagai menteri pertama. Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat. Sepuluh partai politik yang diakui pada saat itu diantaranya adalah sebagai berikut: Partai Masyumi Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia merupakan partai politik Islam terbesar di era zaman liberal. Dibentuk pada 7 November 1945 dan pernah menduduki posisi nomor dua dalam pemilihan umum tahun 1955. Partai Sosialis Indonesia (PSI) PSI adalah partai politik berhaluan kiri yang menganut ideologi sosialisme dan berdiri pada tanggal 12 November 1945. Pendiri sekaligus ketuanya adalah orang yang sama, bernama Amir Syarifuddin. Partai Nasional Indonesia (PNI) PNI merupakan partai tertua di Indonesia, yang lahir pada 4 Juli 1927. Awalnya pada saat itu, nama yang digunakan adalah Perserikatan Nasional Indonesia, diketuai oleh Dr. Tjipto Mangunkusumo. Partai ini pernah memenangkan pemilu pada tahun 1955, sehingga mendominasi kursi parlemen. Partai Marhaen Indonesia (Permai) Mulanya partai ini bernama Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia dan sudah dirintis sejak tanggal 17 Desember 1927. Namun baru secara resmi mendeklarasikan sebagai partai politik pada tanggal 17 Desember 1945 dan dipelopori oleh Iwa Kusumasumantri, JB Assa, SK Werdoyo dan Ir Lono. 110
Partai Rakyat Sosialis (PRS) Partai ini berdiri pada tahun 1945 dan didirikan oleh Sutan Syahrir. Namun pada bulan Desember 1945, PSI bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia yang kemudian membentuk Partai Sosialis. Partai Buruh Indonesia Partai ini awalnya merupakan Barisan Buruh Indonesia yang berdiri pada 15 September 1945 melalui kongres yang dilakukan pada 9 November 1945. Setelahnya, BBI kemudian menyatakan sebagai partai politik dengan nama "Partai Buruh Indonesia". Ketuanya bernama Setiadi, salah satu tokoh yang pernah diasingkan oleh Belanda. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) Parkindo ini secara resmi berdiri pada tanggal 10 November 1945. Diketuai oleh Dr. Ir. W.Z. Johanes dan sekretarisnya bernama Maryono. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, di tanggal 10 Januari Parkindo difusikan ke dalam PDI Partai Demokrasi Indonesia Partai Katolik Republik Indonesia Partai Katolik sudah ada dari tahun 1917, namun secara resmi berdiri sebagai partai politik pada tanggal 12 Desember 1945 di Yogyakarta. Partai ini didirikan oleh umat Katolik Jawa yang dipimpin oleh FS Harijadi. Partai Rakyat Jelata Sutan Dewanis merupakan tokoh sentral berdirinya Partai Rakyat Jelata pada tanggal 8 November 1945, disini ia berperan sebagai pemimpin atau ketuanya. Partai Komunis Indonesia PKI sudah ada sejak tahun 1920-an, namun saat itu belum secara resmi berdiri sebagai partai politik. Barulah pada tanggal 7 November 1945 dan dengan diketuai oleh Mr Mohammad Yusuf Partai Komunis Indonesia secara resmi dibentuk. Semua lembaga yang pernah ada dibubarkan oleh Presiden dan diganti dengan orang-orang pilihan Presiden sendiri. Presiden Soekarno mendeklarasikan diri sebagai presiden seumur hidup, berkembangnya ideologi NASAKOM, dan Indonesia keluar dari organisasi dunia yaitu PBB. Sebagai akhir dari masa demokrasi terpimpin adalah dengan adanya pemberontakan PKI pada tahun 1965. 111
Pada saat orde baru, Soeharto menjabat sebagai Presiden ditandai dengan adanya Supersemar. Saat orde baru pemerintah ORBA bertekad untuk menjalankan UUD 1945 dan pancasila secara murni dan konsekuen. Pada saat orde baru menggunakan sistem demokrasi pancasila yang di bawah kepemimpinan Soeharto dan menganut sistem presidensial. Pada saat kepemimpinan Soeharto begitu kuatnya kepemimpinan atau kekuasaan presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik, dan itu semua mengakibatkan terjadinya sentralisasi kekuasaan pada presiden. Akibat dari kuatnya kekuasaan Presiden atas pemerintahan maka indikator dari demokrasi tidak terlaksana, yaitu rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada, rekruitmen politik dibatasi, KKN merajalela. Kepemimpinan soeharto banyak sekali diwarnai dengan adanya lobi politik yang tidak sehat. Maka dapat disimpulkan bahwa memang benar hubungan komunikasi pribadi lebih menentukan dibandingkan dengan saluran komunikasi formal. Kemacetan yang dialami sistem politik Indonesia saat itu menunjukkan bahwa pada akhirnya komunikasi antar partai politik yang mendudukkan wakilnya di DPR/MPR tak lagi bisa menampung aspirasi rakyat. Contoh yang paling lengkap adalah bagaimana kekuasaan politik Indonesia pada masa terakhir Orde Baru berpusat pada presiden. Seluruh proses komunikasi sistem politik Indonesia akhirnya tergantung pada satu tangan, presiden. Badan legislatif tidak lagi berfungsi sebagai suara rakyat tetapi tak lain hanya mendukung presiden. Kritik yang terlalu keras dilontarkan oleh anggota DPR/MPR akan berakhir dengan pemberhentian tidak hormat. Kasus Sri Bintang Pamungkas menunjukkan bagaimana monopoli komunikasi itu tidak boleh lepas sedikit pun ketika anggota DPR itu sangat vokal dan kritis. Setelah masyarakat indonesia bosan tentang sistem politik yang dijalankan pada saat ORBA maka puncaknya atas tuntutan seluruh masa (dimotori oleh Mahasiswa) maka tanggal 21 Mei 1998 presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh Wapres Prof.B.J Habibie. 112
Setelah masa ORBA telah runtuh maka kemudian munculah masa reformasi, pada saat masa reformasi masih menggunakan demokrasi pancasila dan menganut sistem pemerintahan presidensial. Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa. Saat masa reformasi kemerdekaan dan kebebasan pers sebagai media komunikasi politik yang efektif disahkan, tidak seperti pada saat ORBA yang diliput pers hanya kebaikannya pemerintah saja yang diberitakan. Dalam era reformasi ini upaya untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam kegiatan pemerintah semakin terbuka, sehingga sosialisasi politik pun berjalan dengan baik. Pemerintahan era reformasi merupakan awal untuk menjadi negara yang demokratis, yang sesuai dengan Amandemen UUD 1945 untuk mengatur kekuasaan dalam negara agar lebih demokratis. Dengan tumbuhnya keterbukaan dalam komunikasi politik, masyarakat semakin tahu hak dan kewajibannya. Bahkan aksi-aksi protes sebagai sebuah masukan ke dalam sistem politik menjadi sebuah hal yang tidak aneh. Salah satu manifestasi itu adalah keberanian umat Islam untuk mendirikan partai, sesuatu yang tabu dalam kurun waktu 32 tahun Soeharto berkuasa. Puncak pengekangan itu terlihat dari paket UU Politik dimana asas tunggal partai adalah Pancasila. singkat partai-partai berbasiskan Islam bermunculan mulai dari kalangan pendukungnya Nahdlatul Ulama sampai dengan Muhammadiyah. Apakah mereka mampu menampilkan sebuah format komunikasi politik yang bisa memikat umat dalam pemilu mendatang ? Pertanyaan ini sangat menentukan karena pemilu mendatang akan cenderung mengutamakan sifat-sifat distrik dibandingkan proporsional. Konsekuensinya, partai harus memiliki orang-orang yang mampu mengkomunikasikan gagasan- gagasan partainya ke hadapan masyarakat. Dalam tempo Jika pemerintah sudah berangsur-angsur membuka diri dan memberikan banyak isyarat tentang keterbukaannya, maka partai- partai pun sudah seyogyanya menampilkan sebuah aksi yang lebih 113
dewasa dan bukannya emosional. Persaingan memperebutkan suara akan lebih ketat karena puluhan partai akan terjun dalam kampanye untuk meraih kursi sebanyak-banyaknya di DPR tingkat daerah atau pusat. B. Perkembangan Kekuasaan Yudikatif dari Masa Orde Lama sampai Reformasi 1. Orde Lama ( Masa Demokrasi Terpimpin ) Pada masa demokrasi terpimpin telah terjadi penyelewengan - penyelewengan terhadap asas kebebasan badan yudikatif seperti yang ditetapkan oleh undang - undang dasar 1945 yaitu dengan dikeluarkannya Undang - Undang No. 19 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang dalam pasal 19 undang - undang itu dinyatakan : Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa diatas kepentingan masyarakat yang mendesak, presiden dapat ikut turut campur tangan dalam soal pengadilan. Di dalam penjelasan umum undang undang itu dinyatakan bahwa trias politika tidak mempunyai tempat sama sekali dalam hukum nasional Indonesia karena kita berada dalam revolusi, dan dikatakan selanjutnya bahwa pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang - undang. Nyatalah disini bahwa isi undang - undang itu bertentangan sekali dengan isi dan jiwa undang - undang dasar 1945. Oleh karena itu tetaplah bahwa MPRS sebagai lembaga negara tertinggi dalam sidangnya yang ke-4 antara lain telah mengeluarkan ketetapan MPRS No.XIX Tahun 1966, tentang peninjauan kembali produk - produk legislatif negara di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan undang - undang dasar 1945.sesuai dengan asas kebebasan badan yudikatif seperti tercantum dalam undang - undang No. 14 Tahun 1970 pasal 4 ayat 3 menentukan bahwa " segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak - pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal tersebut dalam undang - undang dasar. 114
Pada masa Orde Lama proses pengangkatan (rekrutmen) Hakim Agung melibatkan ketiga lembaga tinggi negara yaitu eksekutif (Presiden) dan Menteri Kehakiman, yudikatif (MA) dan legislatif (DPR). Aturan ini khusus ditetapkan bagi pemilihan Hakim Agung, sedangkan dalam pemilihan hakim biasa hanya melibatkan pihak yudikatif dan eksekutif. Dalam Pasal 4-11 Ayat (2) KRIS ditetapkan bahwa Ketua, Wakil Ketua dan hakim Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas anjuran DPR dari sekurang-kurangnya 2 (dua) calon bagi tiap-tiap pengangkatan. Pengangkatan (pemilihan) Hakim Agung pada masa Orde Lama meski melibatkan lembaga negara lainnya yakni DPR, namun keputusan akhir tetaplah berada di tangan eksekutif (Presiden). Salah satu penyimpangan dan politisasi dalam pemilihan Hakim Agung yang sekaligus memperlihatkan begitu berkuasanya eksekutif (Kepala Negara) saat itu adalah dengan diangkat dan ditetapkannya Ketua MA sebagai penasehat hukum Presiden dengan pangkat Menteri berdasarkan Per. Pres. 4/1962, LN 38). Meskipun Ketua MA pada saat itu berkilah bahwa ia tidak akan menjadi pejabat eksekutif dan menjadi alat dari pemerintah, namun dalam kenyataannya MA dan kemandiriannya. telah kehilangan kebebasannya 2. Orde Baru Diharapkan bahwa dengan adanya wewenang judicial review ini, dijamin tidak terulang kembali penyelewengan - penyelewengan yang dilakukan oleh Ir. Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Akan tetapi rupanya pemerintah berpendapat lain, seperti terbukti dari undang - undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan - ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menggantikan Undang - Undang No.19 Tahun 1964. Melihat pasal 26 Undang - Undang No. 14 Tahun 1970 yang mengatur hak mahkamah agung untuk menguji dan menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang - undang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pedoman kita dalam hal ini adalah sesuai dengan pasal 130 Undang undang dasar RIS dan pasal 95 Undang - Undang Dasar 115
Sementara 1950 bahwa " Undang - Undang tidak dapat diganggu gugat". Berarti hanya Undang - Undang Dasar dan Ketetapan MPR(S) yang dapat memberi ketentuan apakah Mahkamah Agung berhak menguji undang - undang atau tidak. Tidak disebut hak menguji ini dalam Undang Undang dasar 1945 dan dalam ketetapan MPR(S) yang dapat mengaturnya sebagai suatu perwujudan dari hubungan hukum antara alat perlengkapan Negara yang ada dalam negara, berarti bahwa undang - undang ini ( undang - undang pokok ketentuan kehakiman ) tidak dapat memberikan kepada mahkamah agung kewenangan hak menguji, apalagi secara materiil undang - undang terhadap undang - undang dasar. Hanya undang - undang dasar maupun ketetapan MPR(S) yang dapat memberikan ketentuan. Pemilihan anggota Yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahdep. Status Ketua Mahkamah Agung sudah tidak menjadi menteri. Hakim agung yang berhasil dipilih umumnya didasarkan pada kualitas yang tidak jelas. Adanya indikasi praktek dropping nama dengan cara hakim agung biasanya akan memberikan usulan nama kepada ketua Mahkamah Agung dengan harapan Ketua Mahkamah Agung akan memberikan perhatian kepada kandidat dan memasukkan namanya dalam daftar. Adanya indikasi jaringan, pertemanan, hubungan keluarga dan sebagainya yang mengakibatkan pemilihan dilakukan tidak secara objektif. Beberapa hakim yang ada yang memiliki hubungan satu sama lain, misalnya memiliki latar belakang sosial atau keluarga yang sama. Hubungan seperti ini seringkali mempengaruhi proses penentuan daftar nama yang disusun ketua Mahkamah Agung. Adanya Indikasi praktik-praktik suap dengan cara memberikan hadiah atau membayar sejumlah uang yang dilakukan oleh seseorang yang ingin dicalonkan. dalam prakteknya yudikatif masih didominasi oleh eksekutif, dibuktikan dengan setiap mempresentasikan calon hakim harus disertai memasukkan nama- nama dari militer maupun kejaksaan. Sehingga dalam prakteknya pun masih didominasi eksekutif. Kekuasaan yudikatif tidak bisa memeriksa eksekutif, masalahnya kasus - kasus yang menyangkut presiden, prakteknya presiden diatas lembaga yudikatif. Adanya asas judicial 116
review, sekalipun diakui adanya hak menguji untuk aturan yang lebih rendah dari UU (Pasal 26 UU Nomor 14 Tahun 1970). 3. Masa Reformasi Kekuasaan kehakiman di Indonesia banyak mengalami perubahan sejak masa reformasi. Amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November 2001, mengenai bab kekuasaan kehakiman BAB IX memuat beberapa perubahan (Pasal 24A, 24B, amandemen menyebutkan penyelenggaraan kekuasaan 24C) kehakiman terdiri atas Mahkamah agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah agung bertugas untuk menguji peraturan perundangan terhadap UU. Sedangkan Mahkamah Konstitusi dibawah UU mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD 45. Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (Judicial Review) b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara c. memutuskan pembubaran partai politik d. memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum Memberikan putusan pemakzulan (impeachment) presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela. 4. Mahkamah Agung (MA) Kewenangannya kekuasaan peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha Negara. MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Calon hakim diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung, Hakim agung dipilih berdasarkan kualitasnya. Keputusan mahkamah agung terlepas dari kekuasaan eksekutif. Mahkamah agung bisa Memberikan putusan pemakzulan (impeachment) presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan terhadap Negara, korupsi, pelanggaran berupa pengkhianatan adalah menyelenggarakan 117
penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela. kedudukan yudikatif, eksekutif, legislatif sama, jadi peran yudikatif tidak bisa dipengaruhi oleh eksekutif atau legislatif, yudikatif berdiri sendiri. Peran Lembaga Yudikatif Dalam Sistem Politik Indonesia Menurut (Gabriel Almond) Rekruitmen politik: pemilihan anggota lembaga yudikatif dilakukan oleh eksekutif secara langsung, dan status ketua Mahkamah Agung diberi status menteri. Sosialisasi politik: didominasi oleh eksekutif karena, ketua mahkamah Agung menjadi bagian dari eksekutif, dan pengadilan pun juga tidak terlepas dari kekuasaan eksekutif. Komunikasi politik: didominasi oleh Presiden, karena presiden dapat ikut campur tangan, juga kekuasaan yudikatif tidak bebas dari kekuasaan eksekutif Rekruitmen politik: pemilihan anggota Yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahdep. Status Ketua Mahkamah Agung sudah tidak menjadi menteri. Hakim agung yang berhasil dipilih umumnya didasarkan pada kualitas yang tidak jelas. Adanya indikasi praktek dropping nama dengan cara hakim agung biasanya akan memberikan usulan nama kepada ketua Mahkamah Agung dengan harapan Ketua Mahkamah Agung akan memberikan perhatian kepada kandidat dan memasukkan namanya dalam daftar. Adanya indikasi jaringan, pertemanan, hubungan keluarga dan sebagainya yang mengakibatkan pemilihan dilakukan tidak secara objektif. Beberapa hakim yang ada yang memiliki hubungan satu sama lain, misalnya memiliki latar belakang sosial atau keluarga yang sama. Hubungan seperti ini seringkali mempengaruhi proses penentuan daftar nama yang disusun ketua Mahkamah Agung. Adanya Indikasi praktik- praktik suap dengan cara memberikan hadiah atau membayar sejumlah uang yang dilakukan oleh seseorang yang ingin dicalonkan. Sosialisasi politik: dalam prakteknya yudikatif masih setiap didominasi mempresentasikan calon hakim harus disertai memasukkan nama- oleh eksekutif, dibuktikan dengan 118
nama dari militer maupun kejaksaan. Sehingga dalam prakteknya pun masih didominasi eksekutif. Komunikasi politik: kekuasaan yudikatif tidak bisa memeriksa eksekutif, masalahnya kasus - kasus yang menyangkut presiden, prakteknya presiden diatas lembaga yudikatif. Adanya asas judicial review, sekalipun diakui adanya hak menguji untuk aturan yang lebih rendah dari UU (Pasal 26 UU Nomor 14 Tahun 1970). • Rekrutmen politik: penetapan calon hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, hakim agung dipilih berdasarkan kualitasnya. Sosialisasi politik: keputusan mahkamah agung terlepas dari kekuasaan eksekutif. Mahkamah agung bisa Memberikan putusan pemakzulan (impeachment) presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela. Komunikasi politik: kedudukan yudikatif, eksekutif, legislatif sama, jadi peran yudikatif tidak bisa dipengaruhi oleh eksekutif atau legislatif, yudikatif berdiri sendiri. C. Politisi Paling Berpengaruh di Indonesia Indonesia merupakan sebuah negara yang hebat, besar dan makmur. Terhitung banyak negara-negara lain yang belajar dari Indonesia, termasuk dalam dunia perpolitikannya. Hal ini membuat pula banyak tokoh politik atau yang biasa disebut dengan politisi yang memang terkenal di mata dunia. Tidak hanya satu atau dua tokoh politik Indonesia yang terkenal, namun tidak menutup kemungkinan bahwa puluhan tokoh politik sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga sesudah kemerdekaan yang disegani di dunia. Tokoh politik atau politisi ini memiliki pengaruhnya masing- masing di dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Tentu pengaruhnya memiliki kepentingan dan urgensinya masing-masing. Sehingga para tokoh di bawah ini masuk ke dalam kategori politisi yang berpengaruh di Indonesia dan sudah terkenal di mata dunia atau negara-negara lain. 119
1. SOEKARNO Ir. Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecilnya Kusno Sosrodihardjo dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Hardjodikromo di Tulungagung. Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada 1909 di Mojokerto. itulah sebagai kepala Eerste Inlandse School dan Soekarno pun sekolah ditempat itu. Sejak tinggal kembali bersama orang tuanya, Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno agar dirinya tidak sakit-sakitan lagi dan dapat tumbuh dengan sehat. Sejak kecil Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia. Di Mojokerto sang ayah ditugaskan Tahun 1911 Soekarno pindah lagi ke ELS yang setara dengan Sekolah Dasar (SD) yang khusus dipersiapkan untuk masuk Hogere Burger School (HBS) di Surabaya. Tahun 1915 Soekarno pun menamatkan sekolahnya di ELS dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya, Haji Oemar Said Tjokroaminoto atau HOS Cokroaminoto yang merupakan pendiri Serikat Islam. Sejak itulah Soekarno mulia mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Di Kediaman Cokroaminoto, Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Di sanalah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat, seperti Dr. Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Merekalah pemimpin organisasi National Indische Partij saat itu. Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan pelajaran bagi Soekarno, hingga akhirnya lulus dan tahun 1921. Setelah itu Soekarno pun kembali pindah tempat tinggal, yakni ke Bandung dan tinggal bersama Haji Sanusi untuk melanjutkan pendidikannya di Technische Hooge School (THS) jurusan teknik sipil atau kita kenal sekarang sebagai kampus ITB. Disanalah Soekarno mendapatkan gelar insinyur-nya dengan lulus pada tanggal 25 Mei 1926. 120
Soekarno diwisuda bersama dengan delapan belas unsur lainnya tepat saat Dies Natalis ITB yang ke-61 pada 3 Juli 1926. Menurut Prof. Jacob Clay Sebagai ketua Fakultas di kampus tersebut menyatakaan kebanggannya karena ada 3 orang insinyur orang Jawa, Yakni Soekarno, Anwari, dan Soetedjo, dan gelar insinyur dari daerah lainnya. telah menikahi sejumlah perempuan, yakni Fatmawati, Hartini, Ratna Sari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yurike Sanger, dan Heldy Djafar. Atas pernikahannya tersebut, Soekarno dikarunia 11 orang anak. Sebagian keturunan Soekarno pada akhirnya juga ada yang mengikuti jejak sang ayah di dunia politik Indonesia. Di masa hidupnya, Soekarno Yakni putrinya yang bernama Megawati Soekarnoputri yang pernah menjabat sebagai presiden ke-5 RI, Rachmawati Soekarnoputri, dan Sukmawati Soekarnoputri. Putranya yang pertama dengan Fatmawati, Guntur Soekarnoputra justru tidak terjun ke dunia politik seperti dirinya dan adik-adik perempuannya. Seperti yang telah kita ketahui, Soekarno adalah salah satu dari sekian banyaknya nama tokoh Indonesia yang memiliki peran penting untuk mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaannya. Sosoknya yang memiliki peran sebagai salah satu proklamator kemerdekaan pemimpin dan orator ulung merupakan satu sisi yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah negara Indonesia, termasuk perpolitikan Indonesia pula. Pada masa perang dingin dimana dua kekuatan blok terbesar di dunia saat itu, yaitu Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet saling bersaing untuk memperkuat pengaruh ideologi masing-masing di dunia internasional dengan merekrut negara lain sebagai anggota. Soekarno saat itu menegaskan sikapnya untuk tidak memihak pada blok manapun dan memimpin Indonesia untuk bisa terlepas dari dua pengaruh blok tersebut. Kebijakannya tersebut didampingi oleh sikap beraninya dalam menghimpun pemimpin-pemimpin dunia ketiga untuk menyatakan sikap yang menolak gerakan blok. Inisiatif Soekarno ini ditandai 121
dengan terlaksananya Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (KAA) yang di dalamnya terdapat negara-negara Asia dan juga Afrika yang baru saja merdeka pasca berakhirnya Perang Dunia II. Indonesia sebagai negara inisiator berhasil menggandeng Mesir yang juga berpengaruh dalam pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka untuk menghimpun terbentuknya Gerakan Non-Blok (GNB) sebagai bentuk perlawanan dan juga kemandirian di masa perang dingin. Walaupun Soekarno menolak tegas Gerakan Blok, namun secara umum ia lebih condong ke gerakan kiri yang terlihat berteman baik dengan negara-negara Komunis namun garang terhadap negara Barat. Hal ini juga dipertegas dengan ketakutan Amerika Serikat terhadap kepemimpinan Soekarno yang ditakutkan akan memperkuat pengaruh Uni Soviet dan melemahkan posisinya. Di sisi lain, Soekarno mulai menunjukkan sikap oportunisnya dengan memanfaatkan 'hadiah' berupa peralatan militer dari Amerika Serikat dan juga Uni Soviet kala itu. Dengan cepat Soekarno dan kebijakannya menjadi sangat disegani di dunia Barat, karena jika dipandang dalam geopolitik kala itu, Indonesia di bawah Soekarno merupakan kekuatan Asia yang paling ditakuti bersama dengan Cina dan Vietnam. Disegani di dunia Barat karena ia secara tegas menunjukkan ketidaksukaannya dengan pengaruh dunia Barat dalam sistem internasional kala itu. Apalagi kekuatan militer Indonesia sangat kuat saat itu. Adanya kecaman Indonesia terhadap pengaruh kolonialisme Inggris di Malaysia yang ditandai dengan Dwikora tahun 1964 juga menjadi tanda bahwa Indonesia anti terhadap imperialisme Barat. Puncaknya, ketidaksukaan Soekarno terhadap imperialisme Barat ditandai dengan keluarnya Indonesia sebagai anggota PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk ketidaksukaan Indonesia terhadap pengangkatan Malaysia yang dinilai pro Barat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Kebijakan yang diambil Soekarno disebut dengan "Politik Bebas-Aktif", dimana Indonesia kala itu boleh saja berhubungan dengan negara manapun dan juga aktif mewujudkan serta aktif dalam tersebut berdasar pada kepentingan pendistribusian hubungan 122
nasionalnya. Atas dasar kebijakan Bebas-Aktif Indonesia di masa perang dingin, posisi Indonesia pun kini tidak begitu menunjukkan adanya kekangan terhadap bipolar di masa lampau bahkan yang hingga kini masih terus berjalan meski terselubung. 2. MOHAMMAD HATTA Bung Hatta lahir dari keluarga ulama Minangkabau, Sumatra Barat. Hatta menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu, Bukittinggi. Kemudian pada tahun 1913-1916 melanjutkan studinya ke Europeesche Lagere School (ELS) di Padang. Saat usia 13 tahun, sebenarnya beliau telah lulus ujian masuk ke HBS (setingkat SMA) di Batavia (kini Jakarta). Namun, ibunya menginginkan Hatta agar tetap di Padang lantaran usianya yang masih sangat muda. Akhirnya Hatta melanjutkan studi ke MULO di Padang. Lalu, pada 1919 Hatta pergi ke Batavia untuk studi di Sekolah Tinggi Dagang Prins Hendrik School, Batavia. Di sini, Hatta mulai aktif menulis. Karangannya dimuat dalam majalah Jong Sumatera. Setelah menyelesaikan studinya dengan hasil sangat memuaskan, pada 1921 ilmu Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar perdagangan/bisnis di Nederland Handelshogeschool (bahasa inggris: Rotterdam School of Commerce, kini menjadi Erasmus Universiteit). Di Belanda, Hatta tinggal selama 11 tahun. Pada 27 November 1956, Bung Hatta memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pidato pengukuhannya berjudul "Lampau dan Datang". Semasa sekolah, Hatta terkenal sebagai anak yang cerdas. lulus ujian masuk ke HBS di Batavia, Hatta harus Meski mengurungkan niatnya karena permintaan ibunya untuk tetap di Padang. Akhirnya Hatta melanjutkan sekolah ke MULO di Padang. Keaktifan pada organisasi sudah ditunjukkan Hatta ketika berusia 15 tahun. Berbagai organisasi sudah diikutinya, salah satunya Jong Sumatranen Bond Cabang Padang. Ilmu politiknya semakin berkembang karena sering datang ke pertemuan-pertemuan politik. Salah satu tokoh politik idola Hatta adalah Abdul Muis. Setelah lulus dari MULO, beliau melanjutkan 123
pendidikan ke Batavia di Sekolah Tinggi Dagang Prins Hendrik School pada tahun 1919. Lulus dari Sekolah Tinggi Dagang Prins Hendrik School pada 1921, Hatta pergi ke Rotterdam untuk belajar ilmu bisnis di Nederlandse Handels Hogeschool, Belanda. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hatta tinggal di Belanda selama 11 tahun. Akhir hayat Mohammad Hatta wafat pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kemudian dikebumikan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Bung Hatta diberikan gelar Pahlawan Proklamator pada 23 Oktober 1986 bersama dengan Bung Karno, melalui Keppres No 81/TK/1986. Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Hatta pada 7 November 2012. Hatta adalah tokoh politik atau politisi yang istilahnya berada di balik layar dan di belakang Soekarno. Hatta yang setia mendampingi Soekarno saat pertama proklamasi hingga menjadi wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Mohammad Hatta sebagai seorang pergerakan, pejuang, politikus dan proklamator banyak memberikan sumbangsihnya demi kemerdekaan Indonesia. Semasa kecilnya ia sudah melihat dan merasakan ketidakadilan dan ketertindasan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia yang dilakukan oleh penjajah. Karena latar belakang itulah yang menyebabkan terbukanya hati nuraninya untuk mewujudkan Indonesia merdeka, baik dengan pikiran, tenaga bahkan jiwa dan raganya. Ketika menjadi wakil presiden, Hatta banyak berperan penting dalam perumusan berbagai produk hukum nasional. Selain itu, Hatta juga turut berperan dalam pembentukan tentara Indonesia. Dengan kesibukan Soekarno yang sering di luar kota, maka semua persoalan penting diserahkan kepada Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Hatta pernah berusaha mencari dukungan di dunia internasional untuk mendukung Indonesia menjadi negara merdeka. Dengan usahanya akhirnya India membantu Indonesia dengan cara memprotes dan memberikan solusi kepada PBB agar Belanda dapat dihukum. 124
3. SOEHARTO Soeharto merupakan seseorang yang lahir di Yogyakarta, lebih tepatnya di desa Kemusuk, Argomulyo. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921. Ketika lahir, Soeharto bisa dikatakan sebagai keluarga yang kurang mampu. Soeharto adalah seorang anak yang lahir dari ayah yang bernama Kertosudiro dan ibu yang bernama Sukirah. Ayah Soeharto merupakan seorang petani di desanya dan seorang pembantu lurah dalam mengairi persawahan desa. Soeharto tinggal di rumah Mbah Kromo bisa dibilang cukup lama sekitar empat tahun. Selama empat tahun itulah, Soeharto bisa merasakan dan mendapatkan kasih sayang seperti orang tua yang diberikan oleh Mbah Kromo. Dari rumah Mbah Kromo juga, Soeharto bisa belajar berdiri bahkan sampai bisa berjalan. Saat berusia delapan tahun, Soeharto baru masuk sekolah dasar, tetapi ia beberapa pindah sekolah. Pada awal masuk sekolah, Soeharto bersekolah di Sekolah Dasar (SD) Puluhan, Godean. Namun, ketika ibu dan ayah tirinya pindah rumah ke Kemusuk Kidul maka Soeharto juga pindah sekolah ke Sekolah Dasar (SD) Pedes. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan yang dipilih oleh Soeharto setelah tamat Sekolah Dasar (SD). Untuk menempuh jarak ke sekolah, ketika berangkat dan pulang sekolah Soeharto menggunakan sepeda yang hampir rusak. Setelah tamat dari SMP, Soeharto ingin sekali melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, karena keadaan ekonomi keluarga dan keterbatasan biaya yang dimiliki oleh orang tuanya membuat Soeharto harus mengurungkan niatnya itu. Soeharto sempat mendapatkan dua surat panggilan kerja yang terjadi pada sekitar tahun 1939, surat pertama merupakan surat panggilan dari bank dan surat kedua merupakan surat panggilan dari lembaga ketentaraan. Dan akhirnya yang dipilih oleh Soeharto adalah berkarir di dunia militer. Saat berusia 26 tahun, Soeharto menikahi Siti Hartinah yang berusia 24 tahun. Istri Soeharto merupakan putri dari Soemoharjomo, 125
wedana di Wuryantoro. Soemoharjomo juga merupakan seorang pegawai Keraton Mangkunegaran, Surakarta. Pernikahan Soeharto dan Siti Hartinah terlaksana pada tanggal 26 Desember tahun 1947 dan dilaksanakan di Solo. Keberanian yang dilakukan oleh Soeharto berupa ia berani masuk ke dalam pekarangan rumah kewedanan hanya untuk menggoda Siti Hartinah. Ketika masuk ke pekarangan, Soeharto selalu memetik bunga sehingga ketika ada bunga yang rusak maka Siti Hartinah akan bilang kalau pelaku yang merusak bunga adalah Soeharto. Pernikahan yang terjadi antara Soeharto dan Siti Hartinah memberikan enam orang anak yang terdiri dari tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Berikut nama anak-anak Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Hariyadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih. Ia mempunyai tugas dan tanggung jawab besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur. Di masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia dikenal sebagai pengekspor beras. Hal ini karena program swasembada beras pemerintah saat itu berjalan dengan lancar. Ia memimpin Indonesia selama 32 tahun. Soeharto adalah presiden kedua setelah Soekarno. Saat pergantian kepemimpinan dari era Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto berdampak pada perubahan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia yang diterapkan pada masa Demokrasi Terpimpin adalah politik bebas aktif, kebijakan politik bebas aktif Indonesia adalah dengan tidak memilih atau berpihak pada salah satu kubu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, serta bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berkontribusi menjaga perdamaian dunia dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada dua kubu besar tersebut. Kebijakan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada Manipol USDEK yang merupakan akronim dari Manifesto Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Penerapan politik bebas aktif pada masa Demokrasi Terpimpin bersifat revolusioner dan radikal. Berbeda dengan era kepemimpinan 126
Soekarno, di masa kepemimpinan Soeharto yang dikenal dengan era pemerintahan Orde Baru memiliki arah diplomasi yang sangat berbeda dengan era Orde Lama milik Soekarno. Diplomasi di Era Soeharto disebut juga diplomasi pertumbuhan dan pembangunan, dimana pada masa ini Indonesia relatif lepas dari krisis ekonomi dan meningkatkan kepercayaan dunia, sehingga intensitas dari hubungan multilateral pun bertambah. Pada masa kepemimpinan Soeharto kebijakan luar negeri Indonesia lebih low profile dan lebih kooperatif dengan negara-negara barat, terlihat dimana sangat berbeda dengan Soekarno yang anti barat, di masa kepemimpinan Soeharto justru Indonesia lebih condong ke barat. Landasan kebijakan politik luar negeri Orde Baru secara legalitas ditetapkan dalam Tap No.XII/ MPRS/1966. Menurut Tap MPRS tersebut bahwa politik luar negeri RI secara keseluruhan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. Politik luar negeri Indonesia di awal Orde Baru ini selalu menggandeng militer sebagai selalu dilangkahi dalam mitra utamanya, sedangkan deplu suatu pengambilan keputusan. Walaupun demikian dalam pemerintahan selalu mengalami hambatan dan memperoleh keberhasilannya. Adapun hambatan yaitu karena adanya ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap bantuan Barat dan seringnya terjadi pertentangan antara deplu dan militer dalam masalah politik luar negeri, sedangkan keberhasilannya terbagi dalam beberapa lingkup yaitu nasional, regional, dan internasional. Langkah awal pada kepemimpinan Soeharto adalah melakukan normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Lalu dengan adanya peristiwa G30S/PKI membuat pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok. Politik Indonesia dibawah kepemimpinan Soeharto dengan prinsip anti-komunisnya membuat hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok memburuk, dengan pemikiran bahwa partai komunis di Indonesia pada saat itu mendapat bantuan dari negara tersebut, meskipun hubungan dengan Uni Soviet tetap terjalin dengan baik. 127
Dengan arah diplomasi yang dilakukan Soeharto berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui kerja sama dengan negara lain untuk mendapatkan pinjaman modal dan penangguhan hutang luar negeri demi membantu pemulihan krisis ekonomi Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia mendukung agar investasi-investasi dan pinjaman asing dapat masuk ke Indonesia. Di bawah pemerintahan Orde Baru, Indonesia berusaha untuk membangun stabilitas ekonomi melalui tiga cara yaitu penjadwalan kembali negeri, membangun Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) dan menguatkan Penanaman Modal Asing dengan kebijakan pintu terbuka. Kebijakan pintu terbuka merupakan suatu kebijakan yang memiliki tujuan agar hubungan yang terjalin dengan negara-negara barat semakin erat. 4. BJ. HABIBIE pembayaran utang luar Bernama lengkap Bacharuddin Jusuf Habibie ini lahir di Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Sebelum menjadi orang yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia, BJ Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMAK Dago, Bandung, tahun 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB). Karena kepintaran dan kecerdasannya, BJ Habibie akhirnya melanjutkan studinya di Jerman bersama teman-temannya yang lain. Berbeda dengan teman-temannya yang menggunakan beasiswa untuk kuliah di Jerman, BJ Habibie menggunakan biaya dari ibunya, R.A Tuti Marini Puspowardojo. Keputusannya belajar di Jerman karena petuah Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi nasional, yakni teknologi maritim dan teknologi dirgantara saat Indonesia masih berkembang saat itu. BJ Habibie akhirnya memilih jurusan Teknik Penerbangan spesialis Konstruksi Pesawat Terbang di Rhein Westfalen Aachen Technische Hochschule, Jerman pada tahun 1955. Dari sinilah BJ Habibie belajar menguasai teknologi dan menjadi ahli pesawat terbang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Jadi 128
tidak heran jika ia dijuluki sebagai bapak teknologinya Indonesia karena karyanya yang luar biasa. BJ Habibie merupakan seorang putra Indonesia yang sukses mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia, yaitu dalam bidang penerbangan. Ia pendidikan di salah satu universitas terkemuka di Jerman, BJ Habibie menerapkan konsep ciptaannya di penerbangan (pesawat). Tidak ada saat itu ilmuwan dan profesor yang bisa mengerjakan hal yang sama seperti BJ Habibie. Pada masa kepemimpinan Habibie sebagai presiden, dia banyak mengeluarkan surat keputusan dan undang-undang yang dianggap penting dalam kemajuan dan kebebasan berdemokrasi di Indonesia. Produk-produk hukum yang tersebut termasuk Undang- Undang Kebebasan Pers No 40 Tahun 1999. Undang-undang tersebut menghilangkan pembatasan pers yang berlangsung secara signifikan pada masa Orde baru. Undang-Undang Otonomi Daerah No 20 Tahun 1999 juga keluar pada era pemerintahan Habibie. Melalui undang-undang tersebut, pola pembangunan tidak menggunakan pendekatan dari pusat ke daerah tapi sebaliknya. Daerah-daerah diberi wewenang yang lebih luas dibanding masa sebelumnya, dalam segi pemerintahan dan manajemen keuangan. Politik yang juga merupakan hasil pemerintahan Habibie. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Partai Politik No 2 Tahun 1999. Undang-undang tersebut membuka peluang berdirinya partai-partai politik yang baru. Tidak hanya itu, undang- undang tersebut juga mengatur penyelenggaraan pemilihan umum yang terbuka dan demokratis. lebih demokratis Habibie juga memberikan pengampunan bagi para politikus yang ditahan pada masa pemerintahan Soeharto melalui Keputusan (Keppres) No. 85 Tahun 1998. Lewat Keppres Presiden tersebut, Habibie memberikan amnesti kepada beberapa tahanan politik, seperti yaitu Cancio AH Guterres, Thomas Augusto, Antonio Freitas, Jose Gomez, Hermenegildo da Costa, Luis Pereira, dan Bendito Amaral yang diduga terlibat kasus makar pada era Soeharto. Habibie juga memberikan grasi pada tahanan politik seperti Manan 129
Effendi, Alexander Warrouw, dan Pudjo Prasetyo yang diduga terlibat dalam kasus pemberontakan Gerakan 30 September. Habibie juga mengeluarkan undang-undang yang mendasari pemberantasan korupsi pasca reformasi. Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikeluarkan berdirinya Komisi pada Pemberantasan Korupsi (KPK). 5. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO pemerintahan Habibie mendasari Pensiunan jenderal berbintang empat ini adalah anak tunggal dari pasangan R. Soekotjo dan Sitti Habibah. Darah prajurit menurun dari ayahnya yang pensiun sebagai Letnan Satu. Sementara ibunya, Sitti Habibah, putri salah seorang pendiri Ponpes Tremas. Beliau dikaruniai dua orang putra yakni Agus Harimurti Yudhoyono (mengikuti dan menyamai jejak dan prestasi SBY, lulus dari Akmil tahun 2000 dengan meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara, Magelang yang kemudian menekuni ilmu ekonomi). Pendidikan SR adalah pijakan masa depan paling menentukan dalam diri SBY. Ketika duduk di bangku kelas lima, beliau untuk pertama kali kenal dan akrab dengan nama Akademi Militer Nasional (AMN), Magelang, Jawa Tengah. Di kemudian hari AMN berubah nama menjadi Akabri. SBY masuk SMP Negeri Pacitan, terletak di selatan alun-alun. Ini adalah sekolah idola bagi anak-anak Kota Pacitan. Mewarisi sikap ayahnya yang berdisiplin keras, SBY berjuang untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) setelah lulus SMA akhir tahun 1968. Namun, lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak langsung masuk Akabri. Maka SBY pun sempat menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut 10 November Surabaya (ITS). Namun kemudian, SBY justru memilih masuk Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) di Malang, Jawa Timur. 130
Sewaktu belajar di PGSLP Malang itu, beliau mempersiapkan diri untuk masuk Akabri. Tahun 1970, akhirnya masuk Akabri di Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus ujian penerimaan akhir di Bandung. SBY satu angkatan dengan Agus Wirahadikusumah, Ryamizard Ryacudu, dan Prabowo Subianto. Semasa pendidikan, SBY yang mendapat julukan Jerapah, sangat menonjol. Terbukti, beliau meraih predikat lulusan terbaik Akabri 1973 dengan menerima penghargaan lencana Adhi Makasaya. Sementara, langkah karir politiknya dimulai tanggal 27 Januari 2000, saat memutuskan untuk pensiun lebih dini dari militer ketika dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Tak lama kemudian, SBY pun terpaksa meninggalkan posisinya sebagai Mentamben karena Gus Dur memintanya menjabat Menko Polsoskam. 2001, Presiden Megawati mempercayai dan melantiknya menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong-Royong. Tetapi pada 11 Maret 2004, beliau memilih mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam. Langkah pengunduran diri ini membuatnya lebih leluasa menjalankan hak politik yang akan mengantarkannya ke kursi puncak kepemimpinan nasional. Dan akhirnya, pada pemilu Presiden langsung putaran kedua 20 September 2004, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan perolehan suara di atas 60 persen. Dan pada tanggal 20 Oktober 2004 beliau dilantik menjadi Presiden RI ke-6. Pada tanggal 10 Agustus Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disapa SBY dan Jusuf Kalla dilantik oleh MPR sebagai presiden dan wakil presiden RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Sejak krisis yang dialami bangsa pada tahun 1998, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia belum pulih. Upaya pengentasan kemiskinan yang juga pernah dicanangkan oleh presiden sebelumnya 131
masih belum terlaksana sepenuhnya. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya sejumlah bencana alam terutama tragedi tsunami di Aceh yang merenggut banyak korban dengan kerugian material yang sangat besar. Presiden SBY bersama Kabinet Indonesia Bersatu segera mengambil langkah-langkah penanggulangan pasca bencana. Salah satunya adalah dengan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 mengenai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Selain itu dibentuk pula Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Nias Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang solid berpengaruh jalannya program-program pemerintah sehingga upaya untuk menjaga kesolidan pemerintahan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program pemerintah. Seperti halnya pemerintahan pada era reformasi sebelumnya, pembentukan kabinet pemerintah merupakan hasil dari koalisi partai- partai yang mendukung salah satu pasangan calon presiden saat pemilu presiden, dengan demikian keberadaan koalisi dan hubungan partai- partai yang mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dijaga. Salah satu upaya untuk menjaga kesolidan koalisi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) antara Partai Demokrat dengan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY. Pembentukan Setgab juga bertujuan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan agar arah koalisi berjalan seiring dengan kesepakatan bersama. Setgab merupakan format koalisi yang dianggap SBY sesuai dengan etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana komunikasi politik pada masa pemerintahan SBY terhadap kelancaran Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Konflik berkepanjangan di wilayah Aceh dan Papua yang belum juga berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya, mendapat perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kendati telah dilakukan pendekatan baru 132
melalui dialog pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie termasuk dengan mencabut status DOM yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru, namun konflik di Aceh tidak kunjung selesai. Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah berupaya untuk lebih mengefektifkan forum- forum dialog mulai dari tingkat tingkat internasional. Di tingkat internasional, upaya tersebut menghasilkan Geneva Agreement (Kesepakatan Penghentian Permusuhan/Cessation of Hostilities Agreement (CoHA). Tujuan dari kesepakatan tersebut adalah menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai di antara semua pihak yang berseteru di Aceh. Namun pada kenyataannya, CoHA dan pembentukkan komite keamanan bersama belum mampu menciptakan perdamaian yang sesungguhnya. Belum dapat dilaksanakannya kesepakatan tersebut dikarenakan minimnya dukungan di tingkat domestik, baik dari kalangan DPR maupun militer selain tidak adanya pula dukungan dari pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Pada masa pemerintahan Presiden lokal Aceh hingga Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Hal ini juga tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang berkorelasi dengan penerapan berbagai kebijakan pemerintah yang efektif di lapangan. Transparansi dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting yang berperan sebagai modal sosial dalam pembangunan termasuk adanya sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha dan perguruan tinggi. Selain itu, situasi dalam negeri yang semakin kondusif termasuk meredanya beberapa konflik dalam negeri meningkatkan investor asing untuk menanamkan modal mereka di Indonesia sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat ikut mengurangi angka pengangguran yang di awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih sangat tinggi. keberhasilan beberapa program pembangunan juga tidak terlepas dari adanya stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban serta harmoni sosial. Indonesia. Kondisi ini Reformasi 1998 yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru memberikan ruang seluas-luasnya bagi perubahan sistem dan 133
penerapan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru yang sangat sentralistik menimbulkan kesenjangan terutama bagi wilayah- wilayah yang dianggap kurang mendapat perhatian. Selain itu, pemilihan anggota legislatif dan pejabat eksekutif di daerah-daerah terutama para kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat meningkatkan rasa tidak puas terhadap pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa Reformasi 1998, seperti halnya juga terjadi di beberapa negara lain, menunjukkan bahwa sebuah perubahan hingga dapat mempengaruhi situasi politik nasional bahkan pergantian kepemimpinan, memerlukan energi yang besar dan ide-ide cemerlang sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerbong perubahan itu sendiri. Pengaruh dan ide-ide tokoh masyarakat yang bersinergi dengan semangat pemuda dan mahasiswa yang energik melahirkan sebuah kekuatan besar dalam masyarakat (people power) untuk pada akhirnya melakukan perubahan. Tokoh masyarakat dan pemuda khususnya mahasiswa memainkan peranan penting sebelum dan sesudah peristiwa Reformasi 1998. Tidak hanya sebagai pelaku yang berperan dalam menumbangkan pemerintahan Orde Baru, baik tokoh masyarakat maupun pemuda pada era reformasi juga berpartisipasi secara aktif dalam melanjutkan upaya untuk mewujudkan cita-cita reformasi. 6. PRABOWO SUBIANTO Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo merupakan anak ketiga dan putra pertama yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Ayahnya bernama Soemitro Djojohadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952. Sedangkan Ibunya bernama Dora Marie Sigar atau yang dikenal dengan nama Dora Soemitro. Beliau merupakan seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa. Ibunya berasal dari keluarga Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara. Setelah kelahiran Prabowo Subianto tak lama kemudian ayahnya, Soemitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada 134
Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua kakak perempuan, bernama Biantiningsih Miderawati dan Maryani Ekowati. Beliau juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Hashim Djojohadikusumo. Prabowo merupakan cucu dari Margono Djojohadikusumo yaitu seorang pendiri Bank Negara Indonesia dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Keluarga Djojohadikusumo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara, yang merupakan panglima laskar Pangeran Diponegoro. Nama Prabowo sendiri merupakan nama yang diambil dari pamannya, Kapten Soebianto Djojohadikusumo, yang merupakan seorang perwira Tentara Keamanan Rakyat yang telah gugur pada Pertempuran Lengkong pada Januari tahun 1964 di Tangerang. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah ayahnya adanya keterlibatan dalam menentang pemerintah Presiden Soekarno di dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Prabowo menyelesaikan studi menengahnya Lumpur, International School di Zurich, Swiss; dan The Malaysia; Zurich American School di London, Inggris. Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Soemitro kembali ke negara Indonesia. Lalu Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. di Victoria Institution di Kuala Pada bulan Mei tahun 1983, Prabowo mempersunting Siti Hediati Hariyadi yang merupakan putri dari Presiden Soeharto dan Tien Soeharto. Prabowo dan Siti Hediati dikaruniai seorang anak laki- laki, yaitu Ragowo Hediprasetyo atau Didiet. Akan tetapi pernikahan mereka tidak berjalan sampai tua. Tak lama setelah Orde Baru tumbang, keduanya berpisah pada tahun 1998. Anaknya, Didiet, tumbuh di Boston, Amerika Serikat dan memilih profesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis. tidak mengenal sosok Prabowo Subianto. Walaupun kalah dalam pertarungan Pilpres tahun 2014, sosok Prabowo terkenal sebagai tokoh yang anti barat, bagaimana tidak, sampai-sampai Amerika Serikat memberikan visa kunjungan Prabowo ke negeri tersebut. Siapa yang 135
Sebelum mendirikan partai gerindra, Prabowo pernah menjadi pucuk pimpinan kopassus. Kalah dalam pertarungan Pilpres 2014 tidak menghentikan langkah Prabowo untuk membangun Indonesia. Prabowo terus mengawal kinerja pemerintah sebagai oposisi dan bekerjasama dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. D. Perkembangan Jurnalistik di Indonesia Komunikasi massa menjadi sebuah kekuatan sosial yang mampu membentuk opini publik dan mendorong gerakan sosial. Secara sederhana, komunikasi diartikan sebagai sebuah proses penyampaian pesan secara massal, dengan menggunakan alat media massa. Media massa, menurut Devito (Nurudin, 2006) merupakan komunikasi yang ditujukan kepada massa (khalayak) yang tidak teridentifikasi jumlahnya namun terjadi secara serentak dan banyak. ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana dikemukakan "McLuhan", keberadaan media massa menjadikan dunia sebagai desa (global village). Dunia digambarkan sebagai area seluas desa di mana informasi berkembang pesat dan diterima secara umum pada waktu yang hampir bersamaan. Media massa telah menjadi kekuatan utama dan dapat menyebarkan informasi tentang satu bagian dunia ke bagian lain dunia pada waktu yang hampir bersamaan. Keberadaan media massa saat Jika berbicara tentang sejarah jurnalistik Indonesia, semua ini tidak terlepas dari pengaruh sejarah jurnalistik di berbagai negara, terutama yang berada di kawasan Eropa. Pengaruh-pengaruh tersebut menyebar tentu saja melalui beberapa cara. Salah satunya yang memungkinkan masuknya istilah jurnalistik ke Indonesia adalah melalui penjajahan yang dilakukan oleh negara negara yang ada di Eropa seperti Belanda. Sejarah jurnalisme Indonesia sendiri sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Sejarah perkembangan jurnalistik di Indonesia merupakan tonggak perkembangan media berita Indonesia yang berlanjut hingga saat ini di seluruh dunia. Sejak Indonesia merdeka, perkembangan jurnalistik Indonesia mulai berkembang pesat. Sejarah 136
perkembangan jurnalistik di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pelaporan sebagai jurnalisme atau senjata. Saat masa kemerdekaan (1945-1950), media menjadi alat perebutan informasi. Adapun, media telah menjadi alat provokatif untuk mengajak masyarakat melawan kolonialisme. Tahap kedua sejarah perkembangan jurnalisme di Indonesia terjadi antara tahun 1950-an hingga 1960-an. Selama ini, gejolak politik mulai terjadi di Indonesia. Saat itu, media Indonesia mulai terjerumus ke dalam media politik. Media, khususnya surat kabar, telah menjadi media promosi partai politik. Ini adalah periode dramatis dalam sejarah perkembangan jurnalisme Indonesia, karena media telah menjadi alat untuk merusak citra partai politik lain. Tahap ketiga dalam sejarah perkembangan jurnalisme di Indonesia adalah tahap penekanan pers pada masa Orde Baru. Saat itu, media sering mengkritisi pemerintah di bawah Presiden Soeharto, membatasi aktivitasnya. Saat itu, unsur media dan jurnalisme yang menentang atau mengkritik pemerintah dilarang. Tahap keempat sejarah perkembangan jurnalisme di Indonesia terjadi setelah runtuhnya sistem orde baru. Setelah runtuhnya pemerintahan Soeharto, media memperoleh kebebasan untuk menjalankan misi jurnalistik. Padahal, sejarah perkembangan jurnalisme di Indonesia dimulai dengan adanya kebebasan pers yang ini, media menjadi alat bertanggung pengawasan pemerintah. jawab. Selama periode Di era pasca reformasi, sejarah perkembangan jurnalistik di Indonesia terus berkembang. Sejarah perkembangan jurnalisme Indonesia tidak hanya menjadi alat untuk memantau kinerja pemerintah, tetapi juga bagi industri jurnalistik yang menghadirkan informasi non-politik seperti musik, gaya hidup, hiburan, masakan, dan tema jurnalistik lainnya. Inilah yang mengembangkan jurnalisme dari negara-negara Eropa hingga Indonesia selama ini. Salah satu tonggak terpenting dalam sejarah bangsa Indonesia adalah reformasi sejak tahun 1998 dengan digulingkannya Soeharto Indonesia. Runtuhnya Orde Baru sebagai Presiden Republik 137
mengantarkan era demokrasi dan kebebasan pers yang belum pernah dinikmati oleh rakyat Indonesia. Kebebasan di Indonesia dalam era reformasi ditandai dengan lahirnya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Dengan adanya UU Pers tersebut, setiap orang boleh menerbitkan media massa tanpa harus meminta izin kepada pemerintah seperti sebelumnya. Pers dalam era reformasi tidak perlu takut kehilangan izin penerbitan jika mengkritik pejabat, baik sipil maupun militer. Dengan UU Pers diharapkan media massa di Indonesia dapat menjadi salah satu dari empat pilar demokrasi. Hasilnya adalah sebuah perusahaan di industri media. Mulai dari media TV, radio, media cetak dan media online, Anda dapat dengan mudah menemukannya di Indonesia. Setelah itu, tidak mungkin lagi menghentikan arus informasi selama fase ini. Peran media dalam masyarakat demokratis merupakan salah satu sarana bagi warga negara untuk mengungkapkan pikiran dan pendapatnya, serta memegang peranan penting dalam demokrasi. Outlet berita yang bebas dan bertanggung jawab memainkan peran penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu elemen negara dan pemerintah yang demokratis. Menurut Miriam Budiardjo, salah satu ciri demokrasi adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab. Di sisi lain, esensi demokrasi adalah keinginan dan suara rakyat (individu) dapat mempengaruhi keputusan. Demokrasi juga menuntut partisipasi mereka yang berasal dari kesadaran politik untuk terlibat dan berpartisipasi dalam sistem pemerintahan. Padahal, dalam berbagai bidang kehidupan di negeri ini, masyarakat berhak bersuara tentang pergerakan politik negara. Media merupakan pilar keempat demokrasi setelah administrasi, legislasi, dan keadilan. Pers berperan dalam mengontrol ketiga pilar tersebut, berjalan berdasarkan checks and balances. Untuk memainkan perannya, kita perlu melindungi kebebasan pers agar dapat menyampaikannya secara jujur dan adil. Selain itu, untuk mendukung pilar keempat ini, media juga harus terbebas dari kapitalisme dan politik. Media tidak hanya mendukung kepentingan pemilik modal, tanpa tetapi juga melanggengkan kekuasaan politik 138
mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kemungkinan kebebasan pers dari institusi yang terjebak oleh kepentingan kapitalisme dan politik memicu lahirnya jurnalisme warga. Istilah jurnalisme warga digunakan untuk menggambarkan penyuntingan dan tampilan berita oleh jurnalis non-profesional. Kegiatan jurnalistik yang dilakukan warga sebagai bentuk upaya dan komunikasi opini. Dengan latar belakang ini, jurnalisme warga sebagai bagian dari media merupakan sarana untuk mencapai demokrasi. Wajah demokrasi itu sendiri dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, demokrasi sebagai realitas kehidupan sehari-hari. Kedua, demokrasi yang digambarkan oleh media informasi memiliki citra di satu sisi dan realitas di sisi lain. Asimilasi atau bahkan pemisahan antara keduanya sangat mungkin terjadi. Ironisnya, kini ada keterputusan antara citra dan realitas demokrasi itu sendiri. Istilah yang benar adalah pseudo- demokrasi, sebuah negara yang tampak seperti demokrasi, meskipun telah menurun sebagai citra dan terpisah dari kenyataan yang sebenarnya. Distorsi ini terjadi terutama melalui citra sistematis di media massa. Demokrasi tidak lagi menjadi kenyataan, itu adalah kekuatan pemilik informasi dan penguasa opini publik. Proses demokratisasi suatu negara tidak hanya bergantung pada parlemen, tetapi juga pada pemerintah dan rakyat, dan pada media massa, sarana komunikasi antar rakyat. Keberadaan media massa ini telah banyak diberitakan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, baik dari segi edisi, oplah, maupun penyiarannya. Akses informasi melalui media massa sejalan dengan prinsip demokrasi dan merupakan transformasi yang utuh dan terbuka. Hal ini mutlak diperlukan bagi sebuah negara yang berpegang pada konsep faktor yang demokrasi, namun pada kenyataannya banyak mempengaruhi proses komunikasi ini. Jangkau lokasi tertentu karena pembatasan media massa. Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi telah memicu munculnya media-media lokal di berbagai pelosok Indonesia. Disusul dengan kontrol media nasional, disusul pengiriman reporter dan 139
jurnalis ke berbagai daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam survei ini, kota Salatiga merupakan salah satu kota kecil di Jawa Tengah dan dilindungi oleh puluhan media massa lokal dan nasional. Humas Kota Salatiga telah mengidentifikasi beberapa media tersebut, antara lain media televisi yang terdiri dari: a. TVRI b. MNC c. SCTV d. TA TV e. Cakra TV f. TV KU Dan media cetak terdiri dari: a. Koran Sindo b. Suara Merdeka c. Rakyat Jawa Tengah d. Kedaulatan Rakyat e. Jawa Tengah Pos f. Wawasan g. Radar Semarang Serta media online terdiri dari: a. b. Dan media radio yaitu: a. Zenith b. Suara Salatiga c. Elshinta. Lima belas media tersebut membentuk forum resmi yang disebut Forum Jurnalis Salatiga. Forum tersebut dibuat oleh anggota untuk menjalin komunikasi antar tim media terkait tugas-tugas di 140
wilayah Salatiga. Pembentukan forum tersebut didasari atas kesamaan kepentingan dalam berdiskusi dan bertukar informasi mengenai situasi di Kota Salatiga dan isu-isu terkait. Uniknya, banyak tim media dari berbagai media yang bekerja sama membentuk platform komunikasi dengan pedoman medianya masing-masing. 2. Kondisi Jurnalistik Di Indonesia pada tahun 1933-1945 a. Kondisi Jurnalistik Pada Masa Pemerintahan Belanda Tahun 1933- 1942 Sejarah pers Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori: 1) sejarah pers nasional 2) sejarah pers kolonial 3) sejarah pers Cina Surat kabar nasional yang dimaksud adalah surat kabar dan majalah yang terbit dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah, dan majalah yang terbit dalam bahasa Belanda, terutama untuk orang Indonesia. Pers nasional dijalankan oleh orang Indonesia dan biasanya dari gerakan nasional atau pelopor ingin independen yang memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia pada masa kolonial. Pers Cina yang dimaksud adalah Koran-koran, majalah- majalah dalam bahasa Cina, Indonesia juga Belanda yang diterbitkan oleh golongan penduduk Cina. Pers Kolonial diusahakan oleh orang- orang Belanda, berupa surat kabar, majalah dalam bahasa Belanda, daerah dan Indonesia yang bertujuan membela kepentingan kaum kolonialis Belanda. Di samping membatu usaha-usaha pemerintah Hindia Belanda dan mengkritik pemerintah jika terdapat tindakan- tindakan pemerintah yang dirasakan merugikan modal serta kedudukan kaum kapitalis Belanda. Memang, keadaan pers Indonesia pada masa kolonial sesuai dengan situasi sosial, dan ketiga kelompok masyarakat tersebut mencerminkan situasi penduduk yang kontras. Selama pemerintahan Belanda, setiap individu atau organisasi independen menerbitkan surat kabar atau majalahnya sendiri dan tidak perlu meminta izin untuk menerbitkannya. Namun, setiap publikasi harus dikirim ke pemerintah 141
kolonial Belanda dalam waktu 24 jam setelah meninggalkan percetakan. Jika isi surat kabar atau majalah dianggap tidak pantas, pemimpin redaksi akan dimintai pertanggungjawaban. Jika nama dan alamat penulis jelas, penulis akan dibawa ke pengadilan. Namun, jika penulis menggunakan nama samaran, pemimpin redaksi berurusan dengan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda memiliki kantor berita yang bernama Aneta yang didirikan tahun 1917. Kalangan pers nasional mendirikan kantor berita yang diberi nama Antara. Kantor berita Antara berdiri pada tanggal 13 Desember 1937 di tengah tekanan dari pihak pemerintah Hindia Belanda. Kantor berita Aneta milik Belanda menyiarkan berita-berita yang sifatnya membela kolonialisme dan kapitalisme Belanda. Sedangkan berdirinya kantor Antara dimaksudkan untuk menandingi kantor berita kolonial Aneta, dan juga sebagai suatu usaha untuk mengkoordinasikan dan mempersatukan kekuatan pers nasional dalam bentuk pemberian sumber berita yang nasionalis, dan sesuai dengan jiwa serta pergerakan nasional Indonesia. Dalam sejarah jurnalistik pada abad 20, muncul surat kabar pertama milik Indonesia, bernama Medan Prijaji terbit di Bandung. Surat kabar Medan Prijaji diterbitkan dengan modal dari bangsa Indonesia untuk bangsa Indonesia. Medan Prijaji dimiliki dan dikuasai oleh Raden Mas Djokomono/Tirto Hadisoerjo dan merupakan surat kabar harian berupa surat kabar mingguan yang terbit selama tiga tahun. Surat kabar Indonesia yang muncul pada masa penjajahan Belanda merupakan terompet dari partai-partai politik yang turut muncul setelah Budi Utomo berdiri. Di antara surat kabar yang muncul adalah harian Sedio Tomo di Yogyakarta, Fajar Asia di Jakarta yang dipimpin oleh Agus Salim dan Pikiran Rakyat di Bandung yang dipimpin oleh Soekarno yang mewakili partai Partindo. Pada tanggal 7 September 1931 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan yang disebut Persbreidel Ordonantie. Dalam ketentuannya Gubernur Jenderal diberi hak untuk melarang penerbitan tertentu yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam pasal 2 disebutkan Gubernur Jenderal berhak melarang percetakan, 142
penerbitan, dan penyebaran sebuah surat kabar paling lama delapan hari. Tetapi jika sudah delapan hari surat kabar yang bersangkutan dinilai mengganggu ketertiban umum, maka larangan terbit bisa menjadi lebih lama. b. Kondisi Jurnalistik Pada Masa Pemerintahan Jepang tahun 1942-1945 Jepang telah berperang di Perang Pasifik untuk membangun sebuah kerajaan di Asia. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang tiba- tiba menyerbu Asia Tenggara dan membom Pearl Harbor, pangkalan angkatan laut AS terbesar di Samudra Pasifik. Jepang juga menyerbu Indonesia dalam perjalanannya ke selatan. Pada 11 Januari, pasukan Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Keesokan harinya, 12 Januari 1942, komandan Belanda menyerah ke Pulau Tarakan. Kedatangan tentara Jepang di Indonesia menimbulkan bencana bagi pemerintah kolonial Belanda. Karena dalam waktu yang sangat singkat, Jepang mampu mengalahkan pertahanan para panglima Belanda di beberapa wilayah Indonesia. Kekuatan invasi Jepang ke Jawa lebih tinggi daripada Amerika Serikat, dan Jepang memiliki dukungan udara taktis. Belanda, telah sebaliknya, dihancurkan dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya. tidak memilikinya karena kekuatan udara Pertempuran di Jawa berakhir dengan kemenangan di pihak Jepang. Pada 1 Maret 1942, Tentara Jepang ke-16 mendarat serentak di tiga lokasi: Teluk Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Setelah ibu kota Batavia (Jakarta) mendarat pada tanggal 5 Maret 1942, kota ini dinyatakan sebagai "kota terbuka". Artinya kota Batavia tidak bisa dilindungi oleh Belanda. Setelah Batavia jatuh ke tangan tentara Jepang, pasukan ekspedisi Jepang bergerak ke selatan dan berhasil menguasai Bogor dan Bandung. Dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal H. Ter Poorten Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada tentara ekspedisi Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942 berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dan dengan resmi ditegakkan kekuatan pemerintahan Jepang. 143
Indonesia memasuki suatu periode baru, yaitu periode pendudukan Jepang. Sebelum pecahnya perang Pasifik sampai pendaratan Jepang ke Indonesia, surat kabar di Indonesia masih terbit sebagaimana adanya. Awalnya sebagian pergerakan pers ada yang bersimpati kepada pemerintah Jepang. Simpati itu bermula dari harapan bahwa kedatangan Jepang akan membawa perbaikan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia yang sedang terjajah. Semua itu berdasarkan pada propaganda Jepang yang disiarkan radio Tokyo. Namun dalam kedatangannya Jepang di Indonesia mengubah pola pikirnya yang kemudian banyak masyarakat yang awalnya simpati berubah menjadi kekecewaan. Propaganda yang semula dianggap akan membawa perbaikan kepada Indonesia dengan semboyan "Asia Timur Raya" ternyata tidak terbukti. Propaganda itu ternyata hanya siasat untuk kepentingan Jepang semata. Angkatan perang Jepang yang berada di Indonesia, sepenuhnya mengendalikan media komunikasi massa seperti surat kabar, majalah, kantor berita, radio, film dan sebagainya. Surat kabar dan majalah terbit tanpa izin istimewa akan tetapi diawasi oleh badan-badan sensor. Tulisan-tulisan atau pendapat yang tidak sesuai dengan kehendak Jepang akan dilarang. Surat kabar yang terbit berada di bawah pengawasan badan yang diberi nama Jawa Shinbunkai. Surat kabar berbahasa Belanda, Cina dan Indonesia dihentikan penerbitannya oleh pemerintah militer Jepang. Ada beberapa surat kabar yang masih meneruskan penerbitannya dengan menyatakan kepada Jepang "bahwa penyetopan adalah suatu usaha menekan pikiran dan menghalangi kemajuan Indonesia". Tidak lama kemudian surat kabar tersebut dipaksa juga oleh Jepang untuk tidak terbit lagi. Sebagai gantinya diterbitkan surat kabar Asia Raya pada bulan April 1942 dengan pimpinan Sukardjo Wirjopranoto. pada tanggal 8 Desember 1942 di Jakarta diterbitkan oleh pemerintah surat kabar yang bernama Jawa Shimbun. Surat kabar ini berbahasa Jepang berada di bawah pimpinan Bunshiro Suzuki. Di Bandung, surat kabar Sipatahunan dan Nicork Express Paguyuban Pasundan ditutup oleh pihak Jepang. Setelah itu, Otto 144
Iskandardinata diangkat sebagai manajer umum menggantikan surat kabar Tjahaja. Surat kabar Belanda Mataram di Yogyakarta Digantikan oleh surat kabar Sinar Matahari yang dipimpin oleh R. Sudjito. Surat kabar Indonesia Sedyo Tomo saat ini tidak diizinkan untuk terbit. Di Surabaya, penerbitan dan distribusi semua surat kabar berbahasa Indonesia, Belanda dan Cina dilarang, dan Pemerintah Jepang menerbitkan surat kabar Soeara Asia yang dipimpin oleh R. Tukul Suryohadinoto. Koran-koran di atas yang dilarang dan ditangguhkan penerbitannya, pada hakikatnya berkaitan dengan pertimbangan politik Jepang di Indonesia. Pada tanggal 2 Februari 1943, setelah surat kabar yang berada di bawah pengawasannya beredar, pemerintah pendudukan Jepang mendirikan perserikatan (gabungan) surat kabar-surat kabar di Jawa yang diberi nama Jawa Shinbunkai. Pengurusannya terdiri dari pimpinan redaksi semua surat kabar yang terbit di Jawa termasuk Jawa Shinbun dan kantor berita Domei cabang Jawa. Jawa Shinbunkai dijadikan badan hukum, dan sejak itu semua surat kabar yang dulunya berdiri sendiri berada dalam pengaturan dan pengawasan Jawa Shinbunkai. Pengawasan itu berupa isi, bentuk, jumlah maupun daerah peredarannya semua itu ditentukan oleh organisasi yang telah dibuat Jepang. Selain itu didirikan juga badan sensor pers. Semua artikel tulisan yang dimuat baik di dalam surat kabar maupun majalah, karya berbentuk cerita atau sajak harus melewati badan sensor. Setelah itu baru dapat dicetak dan beredar jika sudah disetujui oleh pegawai yang berwenang memberikan izin. Selain surat kabar dan majalah, Jepang juga menguasai radio swasta maupun pemerintah yang ada di Indonesia. Seperti Perserikatan- Perserikatan Radio Ketimuran (PPRK), Nederlands (NIROM). Setelah Indische Radio Omroep Maatschappij menghentikan semua aktivitas siaran radio, Jepang mendirikan suatu badan yang mengurus dan menyelenggarakan siaran radio baik pusat maupun di daerah-daerah. Badan ini diberi nama Hoso Kanri Kyoku. Pengawasan terhadap radio dilakukan dengan ketat untuk mencegah jangan sampai ada siaran, kecuali siaran-siaran dari studio Jepang 145
untuk didengarkan oleh masyarakat Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang juga, radio umum dipasang hampir di setiap tempat yang ramai sampai di pelosok-pelosok desa dengan maksud agar rakyat bisa mendengarkan siaran propaganda Jepang. Sebagian karyawan surat kabar atau insan pers saat itu ada yang bekerja dan bergabung dengan Jepang karena keterpaksaan nafkah hidup mereka takut terputus. Namun, sebagian dari mereka ada pula yang tidak mau bergabung dengan Jepang mereka tetap setia dengan cita-cita yaitu memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Di zaman pendudukan Jepang, pikiran-pikiran bangsa Indonesia yang dituangkan dalam media pers dijadikan sebagai alat untuk Jepang. Kabar-kabar serta karangan-karangan yang dimuat hanyalah yang pro Jepang saja. c. Kondisi Jurnalistik Pasca Kemerdekaan Tahun 1945-1947 Pada tahun 1944 dengan jatuhnya Saipan dan dipukul mundurnya angkatan Jepang oleh angkatan perang Serikat dari Papua Nugini, kepulauan Solomon dan kepulauan Marshall, maka seluruh garis pertahanan di Pasifik mulai bobol yang berarti kekalahan Jepang telah terbayang. Kemudian Jepang mengalami serangan udara Serikat atas kota-kota Ambon, Makassar, Manado dan Surabaya. Bahkan tentara Serikat telah mendarat di daerah-daerah minyak seperti Tarakan dan Balikpapan. Menghadapi situasi yang kritis, pemerintah Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada telah mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Tindakan ini merupakan langkah konkret pertama bagi pelaksanaan janji Koiso tentang Kemerdekaan Indonesia dikemudian hari. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu, yang mengakhiri perang Pasifik dan menamatkan riwayat kekuasaan tentara Jepang di Indonesia yang telah berlangsung sekitar tahun. Setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno yang didampingi Hatta dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, semua orang menyebarkan berita proklamasi sampai ke luar Jakarta. tiga setengah 146
Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah pemberian dari pemerintah jajahan. Melainkan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia sendiri. Untuk mengisi kemerdekaan rakyat Indonesia harus menyusun kekuatan. Karena terus meskipun menyerang untuk mempertahankan status jajahannya. Salah satu cara rakyat Indonesia mengisi kemerdekaan adalah dengan menyebarkan berita tentang kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya tidak mudah bagi rakyat Indonesia untuk menyebarkan proklamasi kemerdekaan, karena banyaknya wartawan yang berada di bawah ancaman prajurit Jepang. Namun semuanya tidak merasa gentar kekalahan Jepang atas sekutu membuat posisi Jepang terjepit. Indonesia telah dinyatakan merdeka, musuh Koran-koran baru telah lahir di berbagai kota di Jakarta dan Indonesia. Saat itu, surat kabar nasional muncul sebagai konferensi pers. Orientasi mereka hanya pada bagaimana mengamankan dan mengisi kemerdekaan, dan tidak ada tugas yang paling mulia selain mengibarkan merah putih setinggi-tingginya. Setiap wartawan mempunyai peranan sendiri untuk turut serta dalam usaha- usaha mempersatukan rakyat untuk menghadapi usaha kaum penjajah yang ingin kembali ke Indonesia. Setelah Jepang menyerah dan proklamasi berhasil dibacakan, banyak surat kabar yang bermunculan. Seperti Warta Indonesia di Jakarta, Persatuan di Bandung, Suluh Rakyat di Semarang dan Pelita Rakyat di Surabaya. Surat kabar yang muncul ini kemudian menunjukan jati dirinya, tidak ada lagi ancaman-ancaman dari pihak Jepang. Perkembangan pers terus meningkat, dengan dasar itu disahkan undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers yang kemudian disempurnakan lagi dengan undang-undang no. 4 tahun 1967. Fungsi pers Nasional menurut undang -undang tersebut adalah sebagai alat revolusi dan merupakan massa media yang bersifat aktif, dinamis kreatif, edukatif, informatif dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya pikir kreatif dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia. 147
Untuk melaksanakan fungsi, kewajiban dan hak pers dibentuk tiga organisasi profesi yaitu: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) dan Serikat Grafika Pers (SGP). Ketiga organisasi ini kemudian membentuk Dewan Pers yang bertugas untuk mendampingi pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Anggota dewan pers terdiri dari wakil-wakil organisasi dan ahli-ahli dalam bidang pers, sedangkan ketuanya langsung dipegang oleh menteri penerangan. Karena dewan pers bertugas mendampingi pemerintah. Maka secara tidak langsung pers merupakan forum penyalur aspirasi-aspirasi dalam rangka komunikasi timbal balik dan interaksi antara pemerintah, pers dan masyarakat. d. Kontribusi S.K Trimurti Dalam Dunia Jurnalistik Pada Masa Pemerintahan Belanda Tahun 1933-1942 Pada tahun 1932 Surastri Karma Trimurti pindah ke Banyumas yang menjadi ladang perpolitikan yang pertama bagi Surastri Karma ketidaksenangannya melihat Trimurti. Berawal kesewenangwenangan Belanda dalam memperlakukan rakyat Indonesia, hatinya tertegun untuk ikut berjuang. Di Meisjesschool Bayumas tempat ia mengajar, Surastri Karma Trimurti aktif dalam perkumpulan koperasi. Hal itu lakukan untuk menambah wawasan dan pertemanan. Di perkumpulan koperasi itulah ia untuk pertama kali belajar mengetik. dari rasa Surastri Karma Trimurti terjun ke jagat organisasi, ia berbaur menjabat kaum Rukun Wanita. Organisasi perempuan pada masa itu tidak lagi mengurusi masalah perkawinan dan pendidikan saja, tetapi mulai terlibat dalam aktivitas politik. Selain Rukun Wanita Surastri Karma Trimurti juga kerap mengikuti berbagai rapat yang diadakan oleh Budi Utomo. Tidak hanya rajin mengikuti pertemuan dan rapat Surastri Karma Trimurti juga senang membaca. Berbagai macam koran dan majalah yang Surastri Karma Trimurti peroleh dari organisasi dibacanya. Selain juga Surastri Karma Trimurti sering mendengarkan radio. Dari bacaan dan radio itulah Surastri Karma Trimurti mengenal sosok pejuang nasionalis yang bernama Soekarno. itu 148
Pada bulan Agustus tahun 1933 tersiar kabar bahwa Partindo akan mengadakan rapat khusus perempuan dan mencari pembicara perempuan. Dengan tekad yang dimiliki Surastri Karma Trimurti memutuskan untuk berhenti menjadi guru dan bergabung dengan Partindo. Saat itu Surastri Karma Trimurti tidak memperdulikan lagi segala akibat yang akan ia tanggung. Baginya yang terpenting adalah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada tahun 1933 Surastri Karma Trimurti resmi bergabung menjadi kader Perindo cabang Bandung. Di Kota berhawa sejuk yang kemudian dikenal sebagai kota kembang, Surastri Karma Trimurti memulai hidup baru dengan tinggal di rumah yang disediakan bagi para kader Partindo. Di rumah di Jalan Astana Anyar No. 66/21 Bandung, bersama dengan Suprapti, Sukaptinah, Aminah Amatanis, Subiyono dan Nyonya Maskun, ia mulai merangkak belajar tentang politik dan perjuangan. Selain kader perempuan ada juga kader laki-laki di antaranya Soepeno, Sukarni, Wikana dan Asmara Hadi. Selain menaklukkan kongres umum, bagian dalam mengamankan pengaruhnya Partindo juga mengabadikan brevet kisah yaitu Pikiran Rakyat dan Suluh Indonesia Muda. Pikiran Rakyat dipandang lebih berani dalam menyuarakan kritik kepada pemerintah Kolonial Belanda, dan jumlah cetakannya juga lebih banyak setiap minggunya dibandingkan dengan surat kabar Suluh Indonesia Muda. Soekarno adalah sosok yang pertama kali meminta Surastri Karma Trimurti untuk menuangkan tulisannya di surat kabar Pikiran Rakyat. Awalnya Surastri Karma Trimurti menolak, ia merasa tidak cukup percaya diri dengan hasil tulisannya, karena yang biasa menulis di surat kabar Pikiran Rakyat adalah tokoh-tokoh besar Partindo. Namun, Soekarno adalah guru yang baik dan selalu menyakinkan Surastri Karma Trimurti bahwa dirinya pasti bisa melakukannya. Surastri Karma Trimurti tidak dapat mengingkari bahwa kepercayaan Soekarno itulah yang membawanya berkarir dalam bidang tulis menulis atau jurnalistik. Keberhasilan Surastri Karma Trimurti menulis di surat kabar Pikiran Rakyat sekaligus menjadi pintu gerbangnya yang pertama 149
menjadi penulis di surat kabar. Di surat kabar Pikiran Rakyat ini Surastri Karma Trimurti menulis tentang sejarah penjajahan Belanda di Indonesia yang ia tambah dengan nilai-nilai perjuangan dan semangat kemerdekaan. Namun Surastri Karma Trimurti hanya menulis satu kali saja, karena setelah itu surat kabar Pikiran Rakyat tidak lagi terbit. Saat itu surat kabar dijadikan sebagai penyambung suara organisasi dan partai, sekaligus mendekatkan tujuan organisasi ke masyarakat umum. Namun banyak kelemahan yang dimiliki surat kabar Indonesia dibandingkan dengan surat kabar milik Belanda dan Tionghoa. Selain kurangnya modal juga kurangnya iklan sehingga tidak cukup membuatnya bisa bertahan. e. Kontribusi S.K Trimurti Dalam Dunia Jurnalistik Pada Masa Pemerintahan Jepang Tahun 1942-1945 Suara kondisi kekecewaan Sekutu di Perang Pasifik mendagi Jepang santer terdengar. Surastri Karma Trimurti dan Sayuti Melik yang baru saja menikah selama empat bulan harus terusik. Surastri Karma Trimurti ditangkap oleh polisi Belanda dengan tuduhan memihak Jepang. Belanda tidak suka dengan orang-orang yang menurut mereka mendukung Jepang. Siapa saja yang dicurigai mendukung Jepang akan ditawan. Surastri Karma Trimurti yang saat itu sedang hamil anak keduanya dibawa menuju Ambarawa. Setelah seminggu ditawan di Ambarawa, kemudian Surastri Karma Trimurti dibawa ke Garut dengan kereta api. Pada tahun 1942 setelah Belanda benar-benar menyerah tanpa syarat kepada Jepang, semua tawanan dibebaskan. Setelah surat pembebasan diperoleh, Surastri Karma Trimurti kembali ke Jawa Tengah. Pertemuannya kembali dengan Sayuti Melik sangat mengharukan dan membahagiakan. Kepulangan Surastri Karma Trimurti ke Semarang mendapat sambutan dari teman-temannya. Bahkan pemerintah Jepang ikut menyambut baik S.K Trimurti, karena mereka mengira bahwa Surastri Karma Trimurti ditawan Belanda karena membela Jepang. Pemerintah Jepang yang menggantikan Pemerintahan Kolonial Belanda tidak mengizinkan adanya organisasi lembaga ataupun partai. Semua lembaga yang ada harus di bawah kendali pemerintahan Jepang 150
dan dalam pengawasannya. Jepang juga memberlakukan peraturan mengenai sarana publikasi dan komunikasi. Peraturan tersebut menyatakan bahwa semua jenis barang cetakan harus memiliki izin publikasi atau izin terbit. Selain itu Jepang juga melarang suatu penerbitan yang berisi anti terhadap Jepang. Semua barang cetakan dari luar dilarang masuk ke wilayah Indonesia, demikian juga dari dalam dilarang untuk mengirim ke luar negeri. Sementara publikasi antar daerah hanya boleh dilakukan dengan seizin tentara Jepang. Larangan penerbitan meliputi semua surat kabar Belanda, surat kabar Indonesia yang anti Jepang dan surat kabar berbahasa Tionghoa yang mengancam agresi Jepang ke Tiongkok, ancaman hukumannya berupa penjara atau denda. Surat kabar yang dimiliki Surastri Karma Trimurti dan Sayuti Melik juga ditutup paksa oleh Jepang. Padahal surat kabar Pesat telah berkembang menjadi harian. Pemerintah Jepang kemudian mendirikan surat kabar yang diberi nama Sinar Baru dan mendaulat Sayatu Melik sebagai pemimpin redaksi. Dari awal sikap Sayuti Melik memang terbuka dalam hal penerbitan tulisan. Begitu juga saat dirinya ditunjuk menjadi pemimpin Sinar Baru, Sayuti Melik meminta agar tulisannya tidak disensor. Namun hal itu tidak berjalan lama, Jepang rupanya mulai mencurigai Sayuti Melik sebagai komunis bawah tanah. Kemudian Sayuti Melik dijemput paksa oleh polisi Jepang dan ditahan. Setelah dua minggu Sayuti Melik ditangkap, hal yang sama juga dirasakan oleh Surastri Karma Trimurti. Sebenarnya rencana penangkapan terhadap dirinya sudah terdengar saat Surastri Karma Trimurti sedang hamil 9 bulan. Seorang teman menyarankan kepadanya untuk kabur, tetapi dalam kondisi hamil tua Surastri Karma Trimurti tidak bisa berbuat banyak hanya berserah diri. Sampai tiba anaknya berumur dua bulan Surastri Karma Trimurti ditangkap oleh Jepang, tetapi tidak dipenjara melainkan menjadi tahanan rumah. Surastri Karma Trimurti dilarang keluar rumah dan pergi kemana- mana, rumahnya dijaga ketat oleh beberapa polisi Jepang. Hanya beberapa hari menjadi tahanan rumah, kemudian Surastri Karma Trimurti dipanggil oleh Nedaci salah satu polisi Jepang yang bertugas di penjara Jurnatan Semarang. Surastri Karma Trimurti 151
diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang organisasi anti Jepang, tetapi dengan tegas Surastri Karma Trimurti menjawab bahwa ia tidak terlibat. Karena jawabannya itu Surastri Karma Trimurti harus merasakan penyiksaan, karena Jepang menganggap jawaban Surastri Karma Trimurti tidak jujur. Penderitaan Surastri Karma Trimurti sebagai tahanan rumah berakhir saat Soekarno pada tahun 1943 memberikan jaminan kepada Jepang untuk membebaskannya. Nama besar Soekarno yang saat itu menjadi ketua Pusat Tenaga Rakyat cukup ampuh untuk membuat Surastri Karma Trimurti bebas dari tahanan rumah. Setelah bebas sebagai tahanan rumah Surastri Karma Trimurti ditugaskan bekerja di Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yang harus memaksanya pindah ke Jakarta. Di Putera, Surastri Karma Trimurti ditempatkan di bagian penyelidik yang bertugas membagi kebutuhan hidup kepada rakyat. Selain itu Surastri Karma Trimurti juga berada di bagian perempuan yang bernama barisan pekerja perempuan Putera. Organisasi kewanitaan ini kegiatannya adalah memberantas buta huruf, memintal benang dan belajar kerajinan tangan. Surastri Karma Trimurti bekerja di Putera selama 2 tahun. Organisasi Putera dirasakan lebih banyak membawa manfaat bagi Jepang yang Indonesia, rakyat membubarkannya. Dengan Jepang menggantikannya dengan organisasi yaitu Jawa Hokokai. Selain di Jawa Hokokai Surastri Karma Trimurti juga bekerja di Jawa Shinbunkai Honbu atau kantor pusat seluruh Jawa yang dikepalai Jepang. kemudian dibubarkannya pemerintah putera, Pada masa pemerintahan Jepang, kegiatan Surastri Karma Trimurti pada bidang jurnalistik harus terhenti. Ia tidak bisa menulis di surat kabar ataupun majalah lainnya mengenai keadaan masa itu karena adanya larangan dari Jepang, bahwa yang memberitakan hal-hal yang menentang Jepang akan dihukum. D. Jurnalis yang Paling Berpengaruh di Indonesia telah melahirkan berbagai teknologi komunikasi yang sangat berpengaruh. Sekitar akhir abad ke- Dorongan era industrialisasi 152
19 sampai awal abad ke-20 berbagai media komunikasi ditemukan seperti radio, televisi, telepon, jaringan komputer hingga satelit. Pekerjaan umat manusia yang berhubungan dengan komunikasi kepada khalayak menjadi mudah karena segala bentuk terobosan teknologi tersebut. Komunikasi pada abad ke-20 sendiri oleh W. Barnett Pearce (dikutip dalam Littlejohn, 2012, h. 5) digambarkan sebagai sebuah "penemuan revolusioner." Menurut Fisher (dikutip dalam Wiryanto, 2004, h. 3) ilmu komunikasi mencakup banyak disiplin ilmu yang sebelumnya sudah ada dan bersifat eklektik. Sifat eklektik dari ilmu komunikasi digambarkan oleh Wilbur Schramm sebagai sebuah kota purba Babel Dehere, di mana para pengembara melintas, singgah dan meneruskan perjalanannya. sebuah Ilmu komunikasi dipandang persimpangan yang ramai karena semua disiplin ilmu melintasinya. sebagai Barnhurst dan Nerone (2009, h. 17) menjelaskan bahwa sejarah jurnalistik muncul dari dua sumber. Pertama adalah minat intelektual dalam evolusi sarana komunikasi yang merujuk pada karya Plato berjudul Phaedrus ketika membahas masalah kognitif yang berkaitan dengan penulisan. Para pemikir pencerahan di Eropa kemudian sangat memperhatikan bagaimana melek huruf, kemudian melek huruf abjad, hingga pada akhirnya mesin cetak mampu menjadi bagian dari perubahan struktural dalam kehidupan sosial, budaya dan politik. Kedua, sumber untuk sejarah jurnalisme lebih banyak berkutat dari pekerjaan sebagai pekerja berita. Ketika hal tersebut dikembangkan dan di profesionalkan, ia membangun sebuah sejarah untuk dirinya sendiri sebagai sebuah tubuh jurnalistik yang bertumbuh. Kesadaran historis ini adalah ciri perkembangan dari jurnalistik. Surat kabar cetak atau koran sendiri, muncul pertama kali di Eropa pada awal abad ke- 17 yang merupakan bagian dari revolusi cetak (Eisenstein & Johns, dikutip dalam Hanitzsch & Jorgensen, 2009 h. 18) setelah sebelumnya dituliskan secara manual dengan tangan. Bangkitnya sisi religius Kristen menyusul Reformasi Protestan 1517 dan disusul dengan kemunculan institusi ekonomi baru sekaligus bangkitnya masyarakat pasar, aktivis dan pengusaha, membuat surat kabar turut berkembang pesat sejak masa tersebut. 153
Selain narasi awal kebangsaan dan nasionalisme yang menyusup lewat dunia pers, gagasan ini juga muncul dan terbentuk lewat berbagai organisasi bumiputera yang pada mulanya bersifat nasionalis-kultural. Hal ini dapat dilihat dari seorang pensiunan dokter Jawa bernama Mas Wahidin Soedirohoesodo bersama dengan Raden Soetomo dan Raden Goenawan Mangoenkoesoemo yang merupakan siswa ilmu kedokteran di Batavia yang mendirikan organisasi Boedi Oetomo pada Oktober 1908. Perjalanan berdirinya organisasi bumiputera lainnya terus berlanjut, salah satunya yang kemudian menonjol adalah organisasi perkumpulan bernama Sarekat Islam (SI) yang terbentuk pada 1912. Banyak dari anggota Boedi Ooetomo beralih ke organisasi nasionalis politik ini yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan mandiri. Dalam empat tahun sejak didirikan, anggotanya mencapai 360.000 orang (Kahin, 1952, h. 91-93). Kiprah Marco Kartodikromo sebagai seorang jurnalis zaman pergerakan banyak mewarnai berbagai surat kabar yang pernah berdiri selain Doenia Bergerak seperti, Sarotomo, Pancaran Warna, Sinar Hindia, Sinar Djawa, Hidup dan Obromarkoto. Berbagai tulisannya yang tajam dengan memakai bahasa Melayu Rendahan atau Melayu Pasar berhasil membuat Belanda geram dan menjelaskannya ke dalam penjara dalam beberapa kali. Marco Kartodikromo mencatatkan sejarah dengan mendirikan organisasi perkumpulan jurnalis bumiputera pertama bernama Inlandsche Journalisten Bond (AJB) di Solo pada pertengahan 1914. Dari AJB, ia kemudian mendirikan surat kabar Doenia Bergerak sebagai corong propaganda menyuarakan kritik dan narasi perlawanan kepada pemerintah Belanda. Ketika masih mengurus majalah Hidoep di Solo, Marco memilih mundur dari dunia pers dan aktif dalam organisasi pergerakan Sarekat Rakyat (SR) di Solo. SR pada akhirnya bersama dengan PKI turut pemberontakan kepada pemerintah Hindia Belanda pada 1926. Peristiwa ini harus dibayar mahal oleh Marco Kartodikromo dan tokoh pergerakan lainnya. Mereka dibuang ke Boven Digoel di Papua Barat dan menjalani kehidupan sulit di hutan belantara. Marco meninggal dunia pada 19 Maret 1932 karena terserang penyakit malaria dan paru- paru di daerah Tanah Tinggi, sebuah area yang lebih terasing lagi di 154
Boven Digoel untuk para tahanan yang masih keras kepala melawan Belanda. Fenomena ini dapat dilihat dari sudut komunikasi perspektif historis. Menurut Nerone (2006, h. 254-262), studi komunikasi perspektif historis terbagi menjadi dua. Pertama yang terkait dengan aliran Canadian School serta karya James W. Carey dan Neil Postman yang memfokuskan pada narasi perkembangan teknologi komunikasi. Kedua, terkait dengan para ilmuwan yang menekuni sejarah jurnalistik klasik dan sejarah kebebasan pers, yang fokus mencakup kontribusi lembaga media terhadap perkembangan kebebasan demokrasi. Sehingga dari kecenderungan yang pertama dapat disimpulkan memfokuskan pada bentuk, sedangkan yang bagian kedua berfokus pada isi yang terkesan lebih konkret. Sementara jika merujuk pada Schudson (1991, h. 175-189) terkait kajian komunikasi perspektif historis, terdapat tiga kategori yang masing-masing disebut macro- history, history proper dan institutional history. Pertama, macro-history of communication merupakan bidang cakupan yang paling luas dalam studi sejarah komunikasi. Studi ini membahas tentang hubungan antara media dan perkembangan evolusioner manusia. Kategori kedua adalah the history proper of communication yang memusatkan perhatian pada hubungan antara media dan kebudayaan, politik, ekonomi dan sejarah sosial. Sehingga, tidak saja tentang pada bagaimana kemasyarakatan, melainkan juga bagaimana masyarakat bisa membawa pengaruh pada sejarah komunikasi. sejarah komunikasi bisa bercerita institutional history, memfokuskan pada perkembangan media, utamanya adalah media massa meski kemudian berkembang sejarah perkembangan bahasa, perkembangan genre tertentu dari media seperti novel sampai dengan sejarah perfilman. Ketiga dari juga ke ranah Marco Kartodikromo muncul sebagai salah satu jurnalis yang menampilkan ciri khas berani dalam melawan praktik kolonialisme. Latar belakang pendidikan Marco yang tidak tinggi, tetapi memiliki pengaruh dan nama di dunia pergerakan menjadi salah satu nilai 155
menonjol berikutnya dalam melihat kiprah Marco sebagai sosok jurnalis dan aktivis. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan hermeneutika Gadamer, penelitian ini selain berfokus pada sumber data berupa berbagai tulisan Marco di surat kabar yang menunjukkan pemikirannya, juga akan menggunakan berbagai data penunjang lainnya untuk menggali pemikiran dan pergerakan Marco Kartodikromo sampai ia meninggal dunia dalam masa pembuangan di Boven Digoel. Pada 1911, Marco memulai debutnya sebagai jurnalis dengan bergabung magang di Medan Prijaji yang dinahkodai Tirto. Setelah Medan Prijaji bangkrut, ia bergabung dengan Sarotomo sebagai editor merangkap atas undangan Martodarsono. Selain dari Tirto, Marco juga banyak belajar dari teman dekatnya Soewardi. Mengikuti contoh keduanya, Marco akhirnya menerbitkan surat kabar sendiri untuk menyimpan apa yang ingin ia katakan. Untuk mencapai tujuan ini, ia mendirikan Inlandsche Journalisten Bond (AJB) di Surakarta pada pertengahan 1914. Marco kemudian menerbitkan Doenia Bergerak sebagai surat kabar IJB. Dengan demikian, ia memposisikan Doenia Bergerak sebagai surat kabar kaum pergerakan. Marco menduduki jabatan sebagai ketua dan Sosrokoernio sebagai sekretaris. M. Haji Bakri, saudagar batik karya dari Kauman, ditunjuk sebagai bendahara. Hal ini menunjukkan pendanaan mungkin batik Kauman.[viii] IJB dan Doenia Bergerak juga diramaikan punggawa- punggawa Indische Party (IP) seperti Tjipto dan M. Danar Koesoema. Doenia Bergerak sendiri dicetak oleh perusahaan cetak milik Insulinde, organisasi penerus IP, di Bandung. Hal ini membuat orang-orang Belanda menganggap Doenia Bergerak merupakan ujung tombak IP. Di Tangan Marco, Doenia Bergerak kemudian menjadi sarana untuk melancarkan 'perang suara'. Dalam terbitan pertama, Marco langsung tancap gas dan menyerang D.A. Rinkes, penasehat urusan bumiputera yang tergabung dalam Welvaart Commissie. Marco mengkritik Rinkes yang melalui Welvaart Commissie menjadi simbol bagi politik etis pemerintah kolonial Hindia Belanda. Rinkes pula yang Islam dan membantu Tjokroaminoto mendominasi Sarekat administrator pada akhir 1912 didapat dari saudagar-saudagar 156
menggunakannya demi kepentingan pemerintah kolonial. Dalam kritiknya, Welvaart Commissie yang terhormat itu singkatannya menjadi W.C. Gelar Doktor Rinkes juga disamakan doekoen yang tentunya bukan status terhormat di era modern. Selain dengan kurang ajar menyingkat Welvaart Commissie 'W.C.' dan menyebut Rinkes sebagai doekoen yang tak kompeten, Marco juga tak ragu memposisikan dirinya sejajar dalam menderita bersama rakyat kecil, bukannya sebagai juru selamat yang berdiri di ketinggian. Hal ini dapat dilihat ketika ia menulis 'kalau teriakannya (Marco) itu dikabulkan dia juga turut enak.' Dalam surat Marco tersebut tampak pula karakter khas politik kiri yang percaya pada otonomi ketimbang harus menggantungkan nasib pada bangsa lain, yang ia umpamakan sebagai 'Dokter (doekoen)' yang sebatas 'hanja melakukan melakukan semestinya saja.' Sepak terjang Marco melalui Doenia Bergerak juga merambah medan-medan yang tampaknya tak mengandung persoalan. Ia bawa seruan 'kita semua manusia'[xii] ke berbagai seluk-beluk kehidupan masyarakat kolonial. Persoalan- persoalan di stasiun dan kereta misalnya. Marco Kartodikromo : Tokoh Jurnalis Penggerakan dari Blora Marco Kartodikromo lahir di Cepu, Blora yang masuk dalam karesidenan Rembang, Jawa Tengah antara tahun 1889 dan 1890. Memiliki nama lahir Soemarko Kartodikromo, ia disebut-sebut sebagai anak dari seorang asisten wedana 3 dan merupakan keturunan kelima dari Mas Karo Wikoro (Adam, 2003, h.3). Jabatan asisten wedana yang diemban ayahnya merupakan mandat yang diperoleh berdasarkan warisan keturunan. Golongan yang mendapat kedudukan atas dasar keturunan ini masuk dalam kategori sebagai priyayi lama. Sumber lain menyebutkan, Mas Karo Wikoro berprofesi sebagai kepala desa. Marco memiliki empat kakak perempuan. Kakak kedua bernama Kadarijah dan seorang adik bernama Suroso (Toer, 2002, h.21). Melihat status jabatan ayahnya baik sebagai kepala desa maupun asisten wedana, Marco tergolong anak dari seorang priyayi rendahan. Marco kecil adalah salah satu dari penduduk pribumi yang 157
mengalami titik pergantian akhir abad ke-19 ke awal abad 20. Pada periode ini, terdapat perubahan arah kebijakan di tubuh pemerintah Belanda dalam memperlakukan daerah koloninya dengan menerapkan politik etis (Ethische Politiek) atau politik balas budi. Tahun 1901, Ratu Wilhelmina mengutus pemerintah untuk menyelidiki kesejahteraan di Jawa dan dengan ini mengesahkan politik etis. Ada tiga prinsip yang merupakan dasar dari penerapan politik etis, yaitu pendidikan, pengairan dan perpindahan penduduk (Ricklefs, 2008, h.328). Pendidikan menjadi aspek menonjol yang kemudian membawa kepada masyarakat bumiputera ke tahap yang hampir menyamai derajat orang Belanda. Meskipun tetap masih ada penggolongan dan pembatasan jenjang sekolah yang bisa ditempuh antara golongan kalangan rakyat jelata dan para priyayi. Dalam urusan pendidikan, Marco beruntung dengan berhasil mengenyam pendidikan di daerah Bojonegoro, Jawa Timur, sebelah timur Cepu meski hanya tamat sampai Ongko Loro (Tweede Klasse). Ia juga pernah mengenyam pendidikan di sebuah sekolah dasar swasta berbahasa Belanda di Purworejo. Di Bojonegoro, tempat Marco Kartodikromo mengenyam bangku sekolah Ongko Loro, penerapan politik etis dari segi edukasi memang dilakukan dengan aktif oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1920 terdapat 140 Sekolah Desa, disusul pada 1927 terdapat 51 jumlah sekolah di sekolah Ongko Loro. Secara keseluruhan Bojonegoro meningkat dari 148 menjadi 182 buah, termasuk dua di antaranya adalah sekolah khusus wanita yang mengajarkan bidang ekonomi, menjahit, dan pekerjaan tangan. Sistem persekolahan di Bojonegoro bersifat dualistik dengan pembeda bahasa pengantar Belanda dan bahasa pendidikan yang memakai unsur bahasa daerah (vernakular). Dalam masa politik etis, pendidikan modern memang menjadi salah satu aspek penting. Tetapi bagaimanapun Belanda masih menerapkan pembagian status sosial untuk mengakses pendidikan di bangku sekolah yang didirikan. Mereka memprioritaskan anak-anak dari golongan atas seperti priyayi dan bangsawan lainnya dapat mengakses sekolah berbahasa Belanda. 158
Biaya sekolah berbahasa Belanda yang mahal juga menjadi rendah untuk faktor penghambat bagi keluarga bumiputera menyekolahkan putra putrinya. Bagi orang tua yang mampu secara finansial meskipun bukan dari golongan priyayi, sekolah berbahasa Belanda yang dipandang lebih berkelas dapat memberi peluang anak anak mereka untuk masuk di jajaran pejabat sipil pemerintahan Hindia Belanda (Hartono, 2014). Setelah menempuh pendidikan sekolah dasar, karir pekerjaan pertama Marco Kartodikromo yang ditempuh adalah dengan menjadi seorang juru tulis rendahan (klerk) di Dinas Kehutanan sekitar tahun 1905. Sekitar umur 16 tahun, ia melanjutkan karier sebagai juru tulis di Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij (NIS), sebuah perusahaan jawatan kereta api di Semarang. Belum diketahui pasti apa saja tugas dari seorang juru tulis pada masa tersebut. Juru tulis sendiri adalah sebuah pekerjaan yang paling rendah dan berstatus kerja magang di dalam struktur kepegawaian pada masa tersebut. Untuk menjadi pejabat di lingkungan administrasi pemerintahan Pangreh Praja (Inlands Bestuur), seorang bumiputera harus melalui proses kerja magang sebagai juru tulis terlebih dahulu. Ini hanya berlaku untuk para penduduk bumiputera saja (Sudarno, 2015, h.2-3). Saat berkarir di perusahaan kereta api tersebut, Marco bertemu dengan seorang Belanda yang kemudian menjadi guru privatnya dalam mendalami bahasa Belanda. Marco turut pindah pada 1911 ke Bandung seiring dengan koneksi rel kereta api yang menjangkau dari kota ke kota. Ketika ia tiba di Bandung, kota itu sedang berbenah menjadi kotapraja sekaligus daerah administrasi baru. Termasuk munculnya surat kabar Medan Prijaji yang didirikan oleh seorang bumiputera pertama bernama Tirto Adhi Soerjo pada 1907. Kelahiran Medan Prijaji sebagai organ pers tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Sarekat Prijaji yang juga didirikan oleh Tirto. Sarekat Prijaji bertujuan memperjuangkan agar anak-anak Jawa bisa mendapatkan pendidikan Belanda yang setara (Komandoko, 2008, h.25). Marco Kartodikromo kemudian melanjutkan dunia tulis menulis dengan magang di surat kabar Medan Prijaji pada 1911. Di 159
Bandung, Marco melanjutkan dunia tulis menulis dengan magang di surat kabar Medan Prijaji milik Tirto Adhi Soerjo pada tahun 1911. Ia memulai karir menjadi seorang jurnalis. Marco tidak saja bergaul dan belajar kepada Tirto Adhi Soerjo, ia diketahui juga berteman dekat dengan Soewardi Soerjaningrat (Shiraishi, 1997, h. 110). Dari aspek latar belakang, baik Soewardi dan Tirto yang memang dari keluarga ningrat dan keturunan bangsawan. Tirto sendiri berasal dari keluarga ningrat di pesisir utara Jawa di mana kakaknya menjadi Bupati Bojonegoro, sementara Soewardi adalah bangsawan anak dari KPH Soerjaningrat, alias cucu dari Sri Paku Alam III. Mereka berdua pada akhirnya menjadi mentor Marco Kartodikromo dalam berkarier dan bertindak. Marco juga tinggal serumah di tengah- tengah Tirto. Karena status ningrat dan bangsawannya itu, baik Soewardi dan Tirto dapat mengenyam jenjang pendidikan terbaik yang disediakan Belanda yaitu STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) atau sekolah dokter Jawa, hanya Tirto saja yang memilih berhenti di tengah jalan dan lebih senang menggeluti dunia pers dan pergerakan. Dua guru Marco Kartodikromo ini punya riwayat sebagai penulis yang tidak bisa diremehkan pada zaman itu. Soewardi atau bernama gelar bangsawan Raden Mas Suwardi Suryaningrat (kemudian dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara) terkenal saat berani menurunkan tulisan berjudul "Als ik eens Nederlander was" (Andai Aku Seorang Belanda). Tulisan ini berisi reaksi kritis dari seorang Soewardi ketika pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari tahun termasuk para bumiputera untuk perayaan 100 warga, kemerdekaan Belanda dari Perancis pada tahun 1913. Sedangkan Tirto Adhi Soerjo adalah jurnalis bumiputera yang punya banyak pengalaman kewartawanan di dunia pers Hindia Belanda. Sebelum mendirikan surat kabar Medan Prijaji pada 1907, Tirto pernah mendirikan surat kabar Soenda Berita pada 1903. Tahun 1908, ketika Medan Prijaji masih aktif, ia mendirikan surat kabar yang berfokus kepada masalah perempuan bumiputera bernama Poetri Hindia. 160
Dari sederet surat kabar yang didirikan, karir terbaik seorang Tirto Adhi Soerjo ketika menjadi pendiri sekaligus redaktur Medan Prijaji. Ia memakai surat kabar sebagai alat propaganda untuk membangun pembentukan pendapat umum. Di kepala surat kabar bahkan sudah tertulis "organ boeat bangsa jang terperintah di Hindia Olanda, tempat membuka soerabaja", sebuah kalimat yang tendensius dengan muatan politis perlawanan terhadap kemapanan sistem pemerintahan Belanda yang sudah kuat mencengkeram. Selain aktif di dunia surat kabar dan pergerakan lewat organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI), Tirto juga aktif menyusun bacaan-bacaan fiksi seperti "Doenia Pertjintaan 101 Tjerita jang soenggoeh terjadi di Tanah Priangan" yang terbit pada 1906, "Tjerita Njai Ratna" dan "Membeli Bini Orang" pada 1909, dan "Busana" pada 1912. Pada akhirnya, berbagai karya tulis yang dapat memuat aspirasi dan ungkapan perlawanan ini dicontoh oleh berbagai tokoh pers dan pergerakan di generasi selanjutnya. Marco Kartodikromo adalah salah satunya yang kemudian berani mendirikan surat kabar dan dari Soewardi pemikirannya Soerjaningrat. banyak mendapat pengaruh Setelah kematian Tirto Adhi Soerjo, Marco terpaksa pindah ke surat kabar lain bernama Darmo Kondo pimpinan R. Martodharsono yang juga kawan kerjanya di Medan Prijaji (Adam, 1997, h.4). Hanya bertahan setahun, Marco pindah lagi mengikuti jurnalis Sosrokartono yang masih anak didik Tirto itu ke surat kabar bernama Sarotomo pada tahun 1912 di Solo yang juga atas undangan Martodharsono (Shiraishi, 1997, h. 110). Sarotomo tidak lain adalah surat kabar milik organisasi Sarekat Islam (SI) Solo. Surat kabar ini dicetak di Yogyakarta lewat percetakan bernama H. Buning. Bagaimanapun, keberadaan Sarotomo tidak memiliki arti penting dalam fase pertama SI Solo dan pemimpinnya tidak berniat mendirikan percetakan sendiri (Shiraishi, 1997, h. 60- 61). Di Sarotomo, Marco pernah dengan berani menyebut bahwa Welvaart Commissie 6 (Komisi Kesejahteraan Hindia Belanda) yang dipimpin DR. Rinkes - penasehat Gubernur Jenderal untuk urusan 161
pribumi dan bumiputera. Islam tak sepantasnya mengurusi kesejahteraan Menurut Marco, pemerintah Hindia Belanda dengan segala perangkatnya lebih tepat dikatakan sebagai penghisap. Dalam surat kabar Saroetomo edisi 10 November No.142 itu, Marco bahkan berani mengakronimkan Welvaart Commissie menjadi "W.C" yang merujuk kepada jamban. Identik dengan jorok dan beraroma tidak sedap. Tulisan ini tentu saja membuat DR. Rinkes berang hingga mengirim surat ke pengurus Sarekat Islam sekaligus pemimpin Sarotomo, Haji Samanhudi (DB/1994/1). Selama dua tahun di Sarotomo, Samanhoedi tidak banyak mengurusi surat kabarnya hingga pada tahun 1915 setelah berangsur angsur kekurangan modal, Sarotomo dinyatakan bangkrut. Marco naik jabatan sebagai redaksi Sarotomo meski surat kabar tersebut tidak lagi terbit. Sejak berani berpolemik dengan pejabat Belanda, Marco secara resmi menentukan sikapnya untuk menjadi seorang jurnalis yang melawan. Pada tahun 1914, Marco berinisiatif mendirikan Inlandsche Journalisten Bond (IJB), sebuah organisasi yang mewadahi para jurnalis bumiputera dan yang pertama. Marco sendiri menjabat sebagai pemimpin IJB dan menerbitkan surat kabar Doenia Bergerak di Semarang pada tahun yang sama sebagai alat pergerakan pers dari IJB. Posisi Marco pada surat kabar mingguan. Doenia Bergerak adalah sebagai pemimpin redaksi. Berdirinya organisasi ini memberikan tiga catatan karier bagi Marco. Pertama ia memimpin sebuah organisasi perkumpulan sebagai seorang jurnalis layaknya para rekan rekan jurnalis bumiputera yang juga aktif di organisasi pergerakan. Kedua, Marco sekaligus mendirikan sebuah surat kabar sendiri bernama Doenia Bergerak pada 31 Januari 1914 dan menjabat sebagai ketua redaktur. Dan ketiga, Marco berhasil mendirikan sebuah persekutuan dan perkumpulan para jurnalis bumiputera pertama di Hindia Belanda. Surat kabar Doenia Bergerak sendiri menjadi tempat dimana Marco dapat dengan lebih leluasa menulis dan mengatakan segala sesuatu yang berhasil ia amati dan rekam. Pada zaman pergerakan, memiliki sebuah organisasi dan organ pers adalah hal yang umum. Seperti halnya Sarekat Islam yang 162
memiliki surat kabar Saroetomo, Boedi Oetomo yang punya Darmo Kondo, Indische Partij dengan De Express, Insulinde dengan Goentoer Bergerak dan lain sebagainya. Deretan pengurus IJB mayoritas adalah teman Marco di surat kabar Saroetomo. Namun ada juga jurnalis yang bekerja di surat kabar lain seperti Sinar Djawa yang bermarkas di Semarang. Saat Doenia Bergerak terbit pertama kalinya pada tanggal 31 Januari 1914, Marco Kartodikromo langsung membuka polemik meneruskan masalahnya dengan DR Rinkes di surat kabar Saroetomo. Dalam edisi percontohan pertama Doenia Bergerak berjudul Marco: Pro of Contra Dr Rinkes, ia memuat kembali surat dari DR Rinkes yang dikirimkan kepada Samanhoedi dan Sarotomo. Pada Desember 1914, Marco benar-benar terkena jerat persdelict. Penyebabnya karena ia tidak bersedia memberitahukan beberapa penulis rubrik surat pembaca di Doenia Bergerak yang dianggap telah mengkritik pemerintah Belanda (Hartanto, 2017, h. 4). Keempat artikel tersebut berjudul Wong Gede oleh O.J. Dridomeos, Pendapat tentang hal T.H.S. di Hindia oleh Lid IJB, Ah, Javanen zijn erg dom oleh Mr. Juist, Lid IJB Madiun dan Keluh kesah yang amat sangat oleh J.K. van Kalk (Toer, 2002, h.15). Menurut Soe Hok Gie dalam skripsinya berjudul Di Bawah Lentera Merah yang kemudian diterbitkan menjadi buku (1999, h.33), Tjipto Mangunkusumo diduga adalah seseorang yang menulis artikel tersebut yang menyinggung tentang pergerakan nasional dan menggunakan nama anonim di antara empat artikel yang dipermasalahkan oleh Belanda tersebut. Pada Senin, 26 Januari 1915 Marco akhirnya diperiksa oleh Officier van Justitie Semarang di kantor Asisten Residen Solo dan dijatuhi hukuman penjara di Semarang (Hartanto, 2017, h. 4). Sebenarnya jika Marco mau menuruti permintaan kejaksaan Semarang dengan memberikan identitas sebenarnya dari keempat penulis di rubrik surat pembaca Doenia Bergerak, hukumannya akan diringankan. Tetapi Marco memilih tidak melakukan hal tersebut (Suwarsono, 2000, h.20). Pemenjaraan Marco ini mengundang reaksi dari para pegiat pers bumiputera pada saat itu, termasuk para kaum pergerakan serta (Indische Sociaal- organisasi-organisasi mereka seperti ISDV 163
Democratische Vereeniging), Insulinde, Sarekat Islam Solo dan IJB sendiri. ISDV dan Insulinde sendiri menunjukkan keseriusan dengan membentuk Komite Aksi Kemerdekaan Pers. Mereka mengirim telegram kepada Gubernur Jenderal Idenburg untuk mendesak agar hukuman Marco dikurangi (Adam, 1997, h.7). Soewardi Soerjaningrat sebagai orang yang berpengaruh dalam hidup dan jalan pikiran Marco memuji dirinya sebagai seorang ksatria sejati. Ia memuji sekaligus menguatkan hati dan pikiran Marco ketika terjerat delik pers. Di dalam penjara, Marco melanjutkan tulisan roman berjudul "Mata Gelap" yang mulai dikerjakan sejak tahun 1914. Ia berhasil ini pada 1914 sudah menyelesaikan menimbulkan polemik ketegangan dengan redaktur surat kabar Tjhoen Tjhioe. Permasalahannya karena Marco dalam salah satu tulisannya di Mata Gelap memakai kata "Tjina". Polemik ini terus berlanjut dengan saling membalas penjelasan dan argumentasi yang dimuat Marco di beberapa edisi Doenia Bergerak. Meskipun terlihat sengit, polemik yang dianggap oleh redaktur Tjhoen Tjhioe menyinggung etnis atau ras ini, diklaim sesuatu yang biasa. Bukan bermotif kebencian rasial mengingat perang suara di surat kabar pada zaman pergerakan sangatlah kuat dan gencar. tiga jilid buku. Roman ra Semarang dan diketahui membantu Raden S.Z. Gunawan untuk mengelola majalah Pantjaran Warta (Razif, 1991) (dikutip dari Toer, 2002, h.15) pada 30 April 1916 di Betawi. Baru bekerja selama dua bulan, Marco menunjukkan keinginannya untuk berangkat ke negeri Belanda pada 5 Juli 1916. Marco telah mendapat dukungan dari ISDV dan teman- temannya seperti Sosrokoornio yang menggalang dana untuk biaya kepergian Marco. Ia tiba di Belanda pada 29 Agustus 1916 dan menemui Soewardi Soerjaningrat di Den Haag (Adam, 1997, h.8) Marco pulang ke tanah Jawa pada 1917 dan kemudian bergabung bersama Semaun yang tengah menerbitkan surat kabar Sinar Djawa. Ia kembali berurusan dengan pihak berwajib karena tulisan syairnya berjudul Sama Rasa Sama Rata dalam edisi tanggal 10 April 1918. Syair ini mengantarkan Marco ke penjara Weltevreden pada Juli 1917 sampai Maret 1918. Di tahun 1917 Marco juga sempat 164
menulis novel "Student Hidjo" termasuk berlanjut ketika ia dipenjara. Novel ini akhirnya selesai pada tahun 1918 dengan dilansir secara berkala di surat kabar Sinar Hindia. Pada tahun 1919 novel Student Hidjo dibukukan oleh penerbit NV Boekhandel en Drukkerij Masam & Stroink Semarang (Yudiono, 2010, h.110). Pada Februari 1918, Marco dilepas dan setahun berikutnya ia diangkat menjadi komisaris Centraal Sarekat Islam (CSI) dan pindah ke Yogyakarta pada 1920 dan duduk di posisi sekretaris CSI. Setelah IJAB vakum dan tidak ada aktivitas, antara tanggal 8 sampai 9 Maret 1919 atas inisiatif DI Semarang, para jurnalis mengadakan pertemuan yang mengarah kepada perwujudan cita-cita Marco yang ingin agar IJB kembali hidup terutamanya sebagai wadah berserikat memfasilitasi pembelaan bagi para jurnalis yang terkena persdelict 7. Dalam pertemuan tersebut dihadiri 32 utusan yang mewakili 13 surat kabar dan 33 wartawan majalah. Pertemuan itu menghasilkan Tjipto Mangoenkoesoemo yang terpilih sebagai ketua sidang sekaligus mengusulkan untuk menghidupkan kembali IJB yang sudah pernah dirintis oleh Marco Kartodikromo. Dalam sidang tersebut juga timbul polemik mengenai status wartawan keturunan Tionghoa terkait masuk atau tidaknya mereka dalam keanggotaan IJB. Sebanyak 27 suara setuju sedangkan hanya tujuh suara wartawan yang menolak nama-nama pengurus organisasi seperti Misbach dari Islam Bergerak menjadi sekretaris, Hardjosoemitro dari Darmo Kondo sebagai bendahara, para jajaran komisaris seperti Sosrokardono (Surabaya), Semaoen (Semarang), H. Agus Salim (Jakarta), Darna Koesoemah (Bandung). Melihat komposisi kepengurusan ini, IJB baru yang lahir pada 1919 ini lebih beragam dibanding IJB yang pertama kali didirikan pada 1914 ketika didominasi oleh orang SI Solo. seperti Misbach, Semaoen, Sosrokartono memiliki paham anti-kolonial, sedangkan Darna Koesoemah dan Agus Salim masih tidak jelas keberpihakannya pada saat itu. Dalam mosi pertama sidang tersebut, para wartawan menuntut pembebasan Darsono yang masih dipenjara di Surabaya (Gie, 1999, h. 46-47). Mosi tersebut dikirim lewat telegram pada sidang terakhir IJB pada 9 Maret 1919 di Societeit Mangkunegaran Solo kepada Toean Besar Orang-orang 165
Gouverneur Generaal, penguasa tertinggi pada tingkat pemerintahan di tanah jajahan di Buitenzorg 8. Namun dalam sidang IJB tersebut, Marco tidak dimasukkan dalam jajaran pengurus. Belum diketahui secara pasti penyebab mengapa Marco tidak dilibatkan dalam penghidupan IJB 1919 ini. Kemungkinan karena peserta sidang lebih menilai sosok Tjipto Mangoenkoesoemo lebih pantas memimpin IJAB (Hartanto, 2017, h. 154- 155). Karier Marco di persuratkabaran masih berlanjut ketika pada Desember 1920, Marco menerbitkan surat kabar Pemberita yang merupakan corong pers dari organisasi CSI setelah pada bulan April 1920 kembali terkena persdelict karena membela kaum buruh bersama Suryopranoto dan bebas dari penjara pada bulan Oktober. Marco hanya bertahan di CSI sampai Agustus 1921 dan pindah ke Salatiga sebulan kemudian. Marco kembali dijebloskan di penjara, kali ini ia lebih lama mendekam di penjara Weltevreden di Batavia sampai Desember 1923. Setelah menjalani penjara selama dua tahun itu, Marco sempat mengasingkan diri pulang ke Salatiga. Keinginannya ingin mundur dari hiruk pikuk dunia pergerakan (Adam, 1997, h.22). ini, Marco diketahui menerbitkan majalah Hidoep yang pertama kali terbit pada 1 Juni 1924 dan dicetak oleh percetakan VSTP di Semarang. Selain menerbitkan Hidoep, Marco diketahui menjual dan meminjamkan buku dengan mendirikan perpustakaan yang juga dinamakan Hidoep. Dari penjualan bukunya inilah pemasukan keuangan Marco untuk kehidupan dan pembelian surat kabar berasal. Bagi penduduk di tidak diperkenankan hanya menjadi pelanggan perpustakaan, tetapi harus berlangganan majalah Hidup. Marco menjalankan perpustakaannya dengan rapi secara administrasi seperti jam buka perpustakaan, aturan peminjaman, membaca di tempat sampai harga yang ditetapkan. Dari 325 koleksi buku yang dimiliki Marco, rata-rata semuanya berbahasa Belanda. Bagi Marco, hak membaca berlaku bagi semua orang (Hartanto, 2017, h. 201-203). Dari pengasingannya luar Salatiga, Tulisan berseri di majalah Hidup tahun 1924 berjudul "Babad Tanah Jawa" menjadi salah satu karya Marco yang diketahui sebagai model penulisan sejarah modern pertama yang berhasil dilakukan oleh 166
seorang Marco Kartodikromo. Menurut Agung Dwi Hartanto (2017, h. 61- 62), "Babad Tanah Jawa" sudah melewati tahap- tahap metode sejarah, sebagaimana digunakan para sejarawan modern seperti pengumpulan sumber, kritik sumber, penafsiran dan penulisan. Marco tidak segan memakai sumber-sumber babad lain termasuk kemudian mengkritiknya. Secara umum, "Babad Tanah Jawa" bercerita secara ilmiah tentang sejarah Jawa, dan Marco bisa membedakan antara mitos dan fakta sejarah (Wawancara dengan Agung Dwi Hartanto, 15 Juli 2017). Namun tulisan tentang "Babad Tanah Jawa" diketahui belum ditemukan utuh atau kemungkinan memang tidak selesai karena diketahui setelah itu Marco memutuskan turun kembali ke dunia pergerakan bergabung dengan Sarekat Rakyat (SR) di Solo. Hindia Belanda pada akhir tahun 1926 mengalami fase pertama dalam puncak pergerakan melawan Belanda dengan ditandai dengan sejumlah aksi pemberontakan yang diusung oleh PKI di Jawa dan Sumatera Barat pada 1927. Pemerintah langsung bereaksi keras dengan menumpas dan menangkap para anggota PKI dan dampaknya juga menangkap para anggota SR, termasuk Marco Kartodikromo, dan juga serikat buruh lainnya (Shiraishi, 1997, h. 466). Mereka dibuang ke Boven Digoel, sebuah kamp pengasingan yang telah dibuka khusus untuk para gerombolan yang dianggap Belanda sebagai pemberontak. Dalam kurun waktu 1927 sampai 1942, bukan hanya para tahanan dari peristiwa pemberontakan 1926 dan rangkaiannya dari PKI yang dikirim ke Digoel, tetapi pada periode berikutnya terdapat para tokoh dan aktivis dari Partai Republik Indonesia (PARI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia (PARTINDO), Perhimpunan Muslim Indonesia (PERMI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan lainnya (Shiraishi, 2001, h. 6). Marco Kartodikromo tiba di Boven Digoel pada 21 Juni 1927. Meskipun berada di pengasingan yang jauh dari dunia pergerakan dan lingkungan keramaian, Marco tetap giat mencatat dan menulis segala kejadian sehari hari di pengasingan. Tulisan Marco dibuat bersambung dimulai tanggal 10 Oktober sampai 9 Desember 1931 dan semuanya dimuat oleh surat kabar Pewarta Deli. Jumlah keseluruhan tulisan Marco selama di Boven Digoel ada 51 angsuran. Kumpulan tulisan ini 167
sudah pernah diterbitkan secara lengkap menjadi sebuah buku oleh Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) dengan judul Pergaulan Orang Buangan di Boven Digoel yang disunting oleh Koesalah Soebagyo Toer, adik dari Pramoedya Ananta Toer, seorang sastrawan besar Indonesia. Baik Koeslah, Pramoedya dan Marco adalah tokoh yang lahir dari daerah yang sama, yaitu Blora Jawa Tengah. Pemikiran seorang tokoh pers Marco Kartodikromo masih dapat dimunculkan dari tulisan surat kabarnya selama pembuangan. Meskipun lebih berupa catatan harian, namun tulisan-tulisan Marco selama di Boven Digoel tetap tidak bisa dilepaskan dari semangat yang tidak pernah padam dalam melawan kolonialisme dan keinginan untuk menjadi bangsa yang merdeka lepas dari penjajahan. Watak kerasnya dengan pemerintah Belanda masih diperlihatkan, termasuk bagaimana kondisi kekacauan yang terjadi selama berada di kamp pembuangan. Beberapa aktivis pergerakan seperti Marco diceritakan telah mengalami perubahan drastis karena sudah meninggalkan idealisme untuk melawan Belanda. Dengan keadaan di tengah hutan yang terasing, mereka cukup sering berselisih, berkelahi hingga tidak jarang meregang nyawa. Di Boven Digoel, tokoh-tokoh yang dinilai masih keras kepala ditempatkan di daerah Tanah Tinggi. Pemerintah kolonial menamakan orang-orang buangan di Tanah Tinggi sebagai kelompok naturalis, yaitu kelompok yang dinilai berhaluan keras dan menolak kerja sama dengan pemerintah Belanda. Pengasingan di Tanah Tinggi memiliki tujuan agar para tokoh ini tidak mempunyai akses pergaulan dengan orang- orang buangan lainnya dan menderita kesunyian. Marco adalah salah satu diantara para tokoh yang dikirim ke Tanah Tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah para tokoh komunis yang terlibat pemberontakan 1926 dan 1927 seperti, Aliarcham, Sardjono, Ngadiman, dan Winanta (Suwardi, 2003, h. 81). Pada 19 Maret 1932 Marco Kartodikromo menghembuskan nafas terakhir dan dikebumikan di Tanah Tinggi, Boven Digoel termasuk Aliarcham. Kondisi makam mereka sampai dengan hari terakhir penutupan kamp masih terawat dengan baik (Shiraishi, 2000, h. 29). 168
E. Jurnalis Yang Memutuskan Terjun Kedalam Dunia Politisi Profesi jurnalis sering dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang identik dengan keseriusan dan ajang bergengsi. Tetapi pada fenomena saat ini, banyak jurnalis yang banting setir ke profesi lain. Untuk menjadi seorang jurnalis, kita memerlukan kecerdasan dan juga kesehatan. Baik itu secara fisik maupun mental. Karena tekanan yang begitu besar, banyak jurnalis yang kemudian beralih profesi. Alasan itu sebenarnya tidak selalu menjadi faktor utama dari banyaknya jurnalis yang memilih untuk beralih profesi, banyak pula di antara mereka yang beralih karena telah menemukan fashion dan juga minatnya dibidang lain yang kemudian beralih profesi. Peralihan profesi itu beragam ada yang beralih menjadi politisi, praktisi, public relation sampai pengusaha. Lalu apakah boleh seorang jurnalis terjun ke dalam dunia politik dan menjadi seorang politisi tanpa melepaskan statusnya sebagai seorang jurnalis? Nyatanya pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang mungkin membingungkan. Terkadang ketika salah satunya ditentang, kita pasti akan bersuara dengan dalih keadilan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dalam memilih dan berkeinginan sesuai dengan kodrat alamiah nya. Tetapi dalam kodratnya, ketika kita memilih salah satunya, maka kita harus mengorbankan salah satunya juga. Kita tidak bisa egois dan serakah ingin menguasai atau ingin berkecimpung dalam dua bidang tersebut secara bersamaan karena prinsip keduanya berbeda meskipun mereka sama-sama memiliki misi membangun negeri dengan caranya masing-masing. Politisi memiliki kepentingan untuk membangun negeri atas dasar kepentingan dan kemajuan suatu negara. Jurnalis bergerak bersama dan berdiri kokoh atas dasar independen dalam memberitakan suatu berita yang memiliki kredibilitas fakta yang aktual dan terpercaya. Dalam ranah politisi, ada hal yang harus dijaga, yaitu sikap mengabdi kepada partai yang mengantarkannya ke ranah politik suatu negara. Sedangkan dalam kode etik jurnalistik, jurnalis tidak boleh bersikap memihak. Dalam hal ini jurnalis harus bersikap netral, jika seseorang memilih profesi lain, misalkan seperti politisi, pengusaha, atau lainnya atas pemikirannya akan berbeda dengan pola-pola jurnalis. Ini bukan berbicara 169
tentang hak dan juga keinginan, tapi ini berbicara tentang konsistensi serta tanggung jawab dengan kode etik profesinya. Berdasarkan hasil riset, Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo menegaskan, mengenai peran wartawan yang merupakan seorang yang berjiwa independen serta bukan bagian dari tim sukses atau turut andil dalam permainan politik, baik itu di tingkat Pilkada maupun Pilpres. Untuk wartawan yang ingin mencalonkan dirinya sebagai Timses atau menjadi Caleg, sangat diajukan untuk melakukan cuti atau akan lebih terhormat jika ia mengundurkan diri. Sejauh ini, telah diberlakukan sanksi tegas yang dikeluarkan dewan pers, bahwa ketika seorang wartawan yang diketahui tidak bersifat netral maka ia akan dicabut status wartawan utama bagi redaksi media. Kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa didalam suatu profesi, tentu telah tersusun oleh ranah kita masing-masing dan sudah seimbang tidak ada yang buruk di antara politisi dan juga jurnalis, namun ketika dua profesi tersebut disatukan, tentunya tidak seimbang dan bertentangan. Pers merupakan sebuah kepingan di mana wartawannya memiliki kebebasan berekspresi dan berdemokrasi. Kebebasan pers itu bukan hanya dapat memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi, kemerdekaan pers juga harus memberikan ruang untuk siapa saja yang ingin mendirikan perusahaan media. Lalu siapakah jurnalis yang akhirnya banting setir dan turut serta dalam kegiatan fraksi partai politik dan menjadi seorang politisi 170
1. Grace Natalie Sumber : Twitter Grace Natalie Grace Natalie merupakan seorang wanita kelahiran 1098, dia merupakan pendiri Partai Solidaritas Indonesia atau yang lebih akrab disebut PSI. Rekam jejaknya adalah seorang jurnalis. Dalam dunia kewartawanan sendiri yang mengantarkan Grace Natalie untuk terjun kedalam dunia politik dan mendirikan Partai Solidaritas Indonesia sekaligus sebagai ketua umumnya. Selepas mengenyam pendidikan di universitas Kwik Kian Gie, dirinya lalu direkrut dan bekerja sebagai reporter SCTV di akhir tahun 2004 lalu. Di tahun setelah, 2005 dia dipercaya menjadi salah satu anchor Liputan6 SCTV. Dari latar belakang pendidikannya, meski dibekali oleh pendidikan akuntansi, namun Grace justru mencintai profesinya sebagai seorang jurnalis. Rekam jejak selanjutnya di mana pada tahun 2006, Grace melanjutkan karirnya sebagai jurnalis di stasiun Tv ANTV, yang selang dua tahun kemudian di tahun 2008, ia hijrah ke TVOne. Saat ia bekerja menjadi jurnalis di TVOne, Grace sempat mengikuti kursus kilat di Maastricht Science Management Belanda dari Januari hingga April 2009. 171
Dari rekam jejak sejarah ia berkarir menjadi seorang jurnalis, Grace pernah terjun langsung ke daerah konflik dan meliput aksi terorisme yang kala itu marak terjadi di Indonesia. Grace juga dipercaya mengawasi beberapa program berita unggulan TVOne yang tayang saat part time yaitu program Apa Kabar Indonesia Petang. Grace bukan hanya bertanggung jawab pada saat program itu tayang saja, melainkan dimulai saat awal produksi di mana ia memberikan rancangan dan ide kreatifnya. Selama menjadi reporter, Grace dinobatkan sebagai Anchor Of The Years 2008 dan Runner up Jewel Of The Station, Versi blog News Anchor Admirer. Setelah delapan tahun berkiprah dalam dunia jurnalistik, Grace banting setir bergabung dengan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sebagai CEO. tersebut, Grace akhirnya berkeinginan untuk terjun ke dunia politik praktis, yang di mana setelah Pemilu 2014 berakhir resmi mendirikan Partai Solidaritas Indonesia. Di tahun 2015, ia juga memimpin partai tersebut di usianya yang ke 33 tahun. Lewat pengalamannya di SMRC 2. Putra Nababan Sumber Foto : Wikipedia Putra Nababan adalah putra dari Panda Nababan yang merupakan anggota DPR RI periode 2016-2024. 172
Ia lahir di Jakarta 28 Juli 1974 dan mengawali kariernya sebagai jurnalis muda media cetak majalah Forum Keadilan, surat kabar merdeka pada tahun 1965. Mungkin kita sudah familiar dengan wajahnya, dimana setelahnya ia sering muncul di TV dari tahun 2005 di RCTI. Pada program acara Seputar Indonesia RCTI, dia juga menjabat sebagai pemimpin redaksi dan presenter program berita Seputar Indonesia Petang pada tahun 2000 lalu. Ia mewakili RCTI dan sebagai reporter televisi Indonesia yang mendapat kesempatan mewawancarai Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih dari jabatannya pada 23 Agustus 2012. Catatan riwayat menjelaskan, sudah tujuh tahun ia berkarir di RCTI. Pada 3 September 2012, ia memutuskan pindah dengan posisi barunya sebagai pemimpin Redaksi di Metro TV selama empat tahun. Selama berkarir di dunia jurnalistik, ia berhasil mendapatkan penghargaan Panasonic Gobel Award selama empat tahun berturut-turut dalam kategori presenter berita terbaik dalam rentang tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012. Setelah di bidang jurnalis kurang lebih 11 tahun, ia memutuskan jejak ayahnya untuk pindah ke ranah dunia politik. Pada tahun 2019 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Dapil DKI Jakarta I dan terpilih serta dilantik menjadi anggota DPR RI untuk periode 2019-2024 setelah memperoleh 101.769 Suara. Selama bekerja sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, ia ditempatkan di komisi X yang bertugas di bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan sejarah. 173
3. Meutya Hafid Sumber gambar : RRI Meutya lahir di Bandung, pada 3 Mei 1978. Meski lahir di kota Kembang, namun ia besar di luar kota Bandung. Pada tahun 1978 keluarganya memutuskan pindah ke Jakarta dan ia memulai pendidikan dasar di Jakarta, tepatnya di SD Menteng 2, SMPN 1 Jakarta, dan SMAN 8 Jakarta. Setelah itu, ia keluar negeri untuk melanjutkan sekolahnya di Crescent Girl School Singapore dan pendidikan tingginya di salah satu universitas ternama di negeri kangguru tepatnya UNSW Sydney Australia, dengan mengambil jurusan manufacturing engineering. Setelah menyelesaikan studinya, ia kembali ke Indonesia dan bekerja menjadi reporter di Metro TV. Dari beberapa artikel yang dikutip, dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, ia banyak mengalami perlakuan yang sangat mengerikan. Di mana pada tahun 2005, saat ia melakukan peliputan di Irak bersama dengan satu juru kamera Budi. Di sana ia sempat diculik dan disandera oleh sekelompok tentara mujahidin bersenjata di Irak yang lalu ditahan selama tiga hari dalam keadaan selamat. Pengalaman hidupnya selama disandera di Irak dituangkan olehnya pada tahun 2007. Dimana, ia membuat buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam Sandera : Memoar Jurnalis Indonesia disandera di Irak. Banyak penghargaan yang ia raih. Pada tahun yang sama, di 2007 ia terpilih sebagai pemenang penghargaan jurnalistik Elizabeth O'Neil dari pemerintah Australia. Di tahun 2009, ia diminta langsung oleh politikus Burhanuddin Napitupulu untuk masuk ke Golkar sekaligus menjadi calon anggota 174
legislatif wakili rakyat kota Medan. Saat itu, ia memutuskan untuk beralih dan terjun ke partai politik. Namun, ia mengalami kekalahan dan ia kembali maju dalam Pilkada Binjai bersama pasangannya H. Dani Setiawan Isma S.Sos untuk menuju walikota dan wakil walikota Binjai periode 2010-2015. Pasangan ini diusung empat oleh partai, diantaranya Golkar, Demokrat, Hanura Pan,Patriot, PDS, serta 16 partai dan fraksi DPRD Binjai. Sayangnya Meutya kembali kalah. Nasib baik Meutya Hafid datang ketika di tahun 2010 ia justru dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Pada Pemilu berikutnya, ia kembali maju menjadi anggota DPR dari Golkar. Kali ini ia berhasil mendapatkan posisinya dan dia terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara untuk periode 2014 2019. 4. Isyana Bagoes Oka Sumber gambar : Ia merupakan mantan pembawa acara dan penyiar berita. Sebelum masuk ke ranah politik, ia sempat menjadi finalis sekaligus meraih penghargaan juara favorit pilihan pembaca pada pemilihan wajah pembina tahun 2000. Di dunia jurnalistik, ia mulai karirnya pada tahun 2003 setelah lulus jurusan Hubungan dari Universitas Indonesia dengan mengambil Internasional. 175
Saat itu Isyana diterima sebagai reporter di Trans TV. Setelah bekerja disana, Isyana pindah ke Trans7 dimana dia menjadi pembawa acara berita sambil tetap melakukan peliputan. Di tahun 2007, ia bergabung di RCTI sebagai pembawa acara berita dan produser program berita Seputar Indonesia. Pada awal tahun 2013, ia lalu pindah ke Metro TV. Di tahun 2015, Isyana memutuskan untuk hengkang dari dunia jurnalis dan memilih terjun ke dalam politik bergabung bersama Partai Sosial Indonesia (PSI). Motivasi terbesar dia masuk ke dalam partai tersebut didasari oleh neneknya yang juga merupakan seorang anggota DPR dan dia berharap semoga apa yang dicita-citakan tetap sama. Pelajaran berharga datang dari Isyana dimana pada 2015 lalu dia mengirimkan surat terbuka berisi pengunduran diri secara hormat sebagai seorang jurnalis agar tidak muncul persepsi publik bahwa dia bukan lagi jurnalis melainkan seorang politisi. Ia berpandangan bahwa jurnalis itu menganut asas independen, dan sebisa mungkin tidak terlibat dalam aktivitas politik. Dirinya Kembali menekankan, jurnalis itu seharusnya bersikap independen dan dia merasa kalau dirinya tidak lagi independen, maka secara hormat dia akhirnya meninggalkan profesinya. Hal ini menggambarkan bahwa menjadi jurnalis dan juga politisi merupakan pekerjaan serta profesi yang sangat menarik dan luar biasa. Tetapi antara jurnalis dan juga politisi ada pilihan yang harus dikorbankan. 5. Yenny Wahid Sumber gambar : Yenny Wahid merupakan anak dari mantan presiden republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita sebut sebagai Gus Dur. 176
Ibunya merupakan tokoh perempuan dalam organisasi keagamaan besar Nahdlatul ulama bernama Sinta Nuriyah. Yenny kini aktif sebagai Direktur Wahid Institute, lembaga yang berusaha mewujudkan prinsip dan cita-cita intelektual Abdurrahman Wahid dalam membangun pemikiran Islam moderat yang mendorong terciptanya demokrasi, multikulturalisme, dan toleransi di kalangan kaum muslim di Indonesia dan seluruh dunia. Dia meraih gelar master di Harvard Kennedy School of Government. Pada 2006 menjadi staf khusus komunikasi politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat Gus Dur menjadi presiden, Yenny juga berada di samping sang ayah dalam berbagai kunjungan kepresidenan. Di tahun 2009, didapuk sebagai Young Global Leader oleh World Economic Forum. Yenny banyak bergiat dalam forum-forum dialog antaragama dan advokasi isu-isu toleransi di Indonesia. Dia bertugas sebagai responden di Timor-Timur dan Aceh. Sebagai reporter, Yenny memiliki mental tangguh dan tahan banting saat meliput di dua daerah konflik tersebut. Meski sempat kembali ke Jakarta setelah mendapat perlakuan kasar dari milisi, namun sepekan kemudian ia kembali ke daerah liputannya lagi. Hasil liputannya mengenai Timor Timur pasca referendum mendapatkan anugerah Walkley Award. 6. Tina Talisa Sumber foto : Tina Talisa mengawali karirnya dengan menjadi penyiar radio dan pembawa berita di media Net TV. Tak banyak yang tahu kapan ia hengkang dari dunia pertelevisian dan melepaskan profesinya sebagai jurnalis yang saat ini menekuni profesi barunya sebagai seorang politisi. 177
Tina pernah maju menjadi bakal caleg anggota DPR dapil Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bandung. Namun, sayang ia gagal menjadi anggota DPR periode 2019-2024 dikarenakan hanya mendapat 12.804 suara. Latar pendidikannya, Tina merupakan mahasiswa lulusan fakultas kedokteran gigi Universitas Padjadjaran. Sebelumnya, ia sempat menjadi seorang dokter gigi yang kemudian ia kembali melanjutkan kuliahnya di program Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran Bandung. Dari situlah karir jurnalistiknya dimulai. Ia mulai dikenal publik saat masuk ke dunia televisi mulai dari presenter dalam program reportase sore kemudian menjadi asisten produser dan menangkap menjadi News Presenter di TVONE. Tahun 2019 -2014 Tina lalu melanjutkan karirnya di Indosiar sebagai manajer pencari bakat dan pertunjukan, penyiar utama cuaca dan olahraga, sebelum akhirnya terjun ke dunia politik menjadi politisi. 7. Teguh Juwarno Sumber : Teguh Juwarno merupakan pria kelahiran Wonosobo, Jawa tengah pada 1 November 1968 ini mengawali karirnya sebagai reporter Majalah Tempo sejak 1993-1994. Di dunia pers, ia pernah menjadi seorang produser dan presenter di beberapa media seperti RCTI dan Majalah Tempo. Selain menjadi wartawan, ia juga menjabat sebagai kepala Departemen Humas di stasiun televisi RCTI. 178
Teguh Juwarno lalu pindah ke dunia politik dengan menjadi anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional pada 2009-2014 dan 2014- 2019 dari daerah Jawa Tengah IX. Pada tahun 2016, ia dirotasi oleh Fraksi PAN dari komisi X menjadi ketua komisi VI menggantikan Achmad Hafisz Tohir dalam bidang perdagangan, perindustrian, investasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 8. Andy Budiman Sebelumnya Andi Budiman bekerja sebagai jurnalis di media massa yang lalu memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif pada pemilihan umum 2019 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Andi dikenal sebagai seorang aktivis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berekspresi dan pernah menjadi Redaktur Deutsche Welle, lembaga berita publik di Jerman. Salah satu pendiri Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman ini juga berjanji sebelumnya akan membawa ide-ide kebebasan jika terpilih menjadi anggota dewan. 179
9. Achmad Baidowi Achmad Baidowi merupakan seorang anggota Komisi II DPR yang melingkupi Politik, Pemerintahan Dalam Negeri, dan Agraria. yang dilantik pada 28 Juli 2016, menggantikan Fanny Safriansyah. Pria yang lahir pada 13 April 1980 di Banyuwangi ini awalnya sempat meniti karir sebagai wartawan koran Sindo pada tahun 2006 sampai 2013 dengan menjabat sebagai redaktur disana. Saat menjadi wartawan ia sering wara wiri meliput keluar negeri salah satunya meliput ke Malaysia di tahun 2010 dan Korea Selatan pada 2011. Alasan besar ia tertarik dalam dunia politik yaitu saat berkampanye Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilu 1097 dan 1999. Achmad Baidowi dipercaya sebagai ketua departemen hubungan media DPP PPP pada 2011 sampai 2016, kemudian menjadi Tenaga Ahli Ketua Komisi IV DPR tahun 2013-2014, dan menjadi Tenaga Ahli Komisi II DPR pada 2014-2015. 180
10. Djadjat Sudradjat Sumber : Partai Nasdem Djadjat Sudradjat telah 30 tahun berkecimpung di dunia jurnalistik. Terlebih di media group, namanya sangat diperhitungkan karena di dunia jurnalistik nama Djadjat Sudradjat sudah tidak asing lagi. Hampir semua posisi di perusahaan pers pernah diduduki oleh jurnalis senior ini. Mulai reporter, redaktur, hingga dipercaya menjadi Pemimpin Redaksi Media Indonesia, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Umum Lampung Post, hingga anggota Dewan Redaksi Media Group. Hingga pada tahun 2019, ia memutuskan untuk melangkah di jalur yang berada di persimpangan jalan. Iya akhirnya memilih banting stir ke dunia politik yang baru baginya. Ada tawaran untuk maju di pemilihan legislatif di tanah kelahirannya, Kabupaten Banyumas, 2019. Dalam dirinya, Pers merupakan pilihan yang sulit untuk ditinggalkan. Profesi itu sudah sangat mendarah daging dalam diri terlebih ia menganggap bahwa jurnalis bukan hanya sekedar profesi namun lebih dari itu. Jurnalis adalah jalan kemuliaan. Dengan informasi yang seorang jurnalis sampaikan jurnalis mampu mempengaruhi orang orang untuk berbuat dan berperilaku positif dengan media sebagai sarana informasi yang dapat mempengaruhi persepsi khalayak. Jurnalis memegang kendali atas itu, dengan berita yang positif masyarakat akan mempunyai pikiran yang positif pula. Yang tentunya akan berimbas kemajuan pemikiran cerdas masyarakatnya. 181
Sampai akhirnya ia menemukan Benang merah antara politisi dan jurnalis sesungguhnya yang sulit untuk dia pilih. Meski jalan yang ditempuh berbeda, keduanya ternyata memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama baik untuk publik. Sama halnya dengan peranan pers, seluruh potensi dan energi politik seharusnya dikerahkan untuk membangun kebijakan publik, prinsip itulah yang membuat ia memilih banting stir ke ranah politik. Melalui pemberitaan di koran-koran dan juga televisi, jurnalis dapat memperjuangkan kepentingan dan hak asasi publik atas suatu problematika yang terjadi, tujuannya yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Hal itu juga terjadi dengan lembaga politik, seseorang bisa memperjuangkan kepentingan publik dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang lebih menantang, dengan keadaan sosial yang terpampang nyata dalam suatu negara. Politisi harus mampu membuat sebuah rencana bagaimana permasalahan tersebut dapat datasi. Politisi bekerja untuk rakyat yang dipilih oleh rakyat dan tentunya mengabdi untuk rakyat lewat kerja nyatanya. Satu lagi yang membuatnya jatuh hati pada profesi ini, jurnalisme bisa menjadi alat perjuangan. Melalui karya ia bisa mempengaruhi kebijakan negara, agar berpihak kepada kepentingan publik. Nyatanya, ia berhasil terpilih dengan cara elegan. Sesuai komitmennya, ia bertekad membangun Banyumas dari pinggiran. Ia memanfaatkan jaringannya di tingkat pusat untuk ikut mengintervensi pembangunan di Banyumas. Misalnya, ia bekerja sama dengan DPR RI dan BUMN untuk program bedah rumah, bantuan pompa air untuk mengatasi kekeringan di Kecamatan Lumbir, serta penerangan tenaga surya. jurnalistik, Pengalaman Djadjat yang matang sebagai jurnalis membuatnya berpikir out of the box. Ia berani membuat terobosan yang jarang terpikirkan anggota dewan lainnya. Meski ia sadar, program yang imunisasinya kurang menguntungkan secara politis. Umumnya dana aspirasi dipakai untuk pembangunan infrastruktur langsung dirasakan masyarakat. Namun Djadjat memilih yang memanfaatkannya untuk meningkatkan akses layanan pendidikan di masyarakat. Pendidikan merupakan aspek penting untuk memajukan 182
masyarakat. Ia tak segan menggunakan dana aspirasi untuk membeli buku dan mengembangkan perpustakaan di desa. Ia sadar, di tengah budaya literasi yang lemah di Indonesia, di era digital, masyarakat semakin jauh dari buku. Apalagi jika tidak ada fasilitas perpustakaan atau rumah baca di sekitar mereka. Ia tak ingin merawat Dapil dengan hanya berorientasi pada pengumpulan suara. Program-programnya, misal pengembangan perpustakaan, atau institusi pendidikan mungkin baru bisa dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Beda dengan pembangunan infrastruktur yang bisa dirasa langsung masyarakat, sehingga lebih efektif untuk mendongkrak suara. Namun Djadjat tak pernah khawatir kehilangan dukungan. Ia punya banyak jalan untuk memuliakan publik. Kekuasaan hanya di antaranya. 183
BAB IV TITIK TERANG TERKAIT PERAN DAN FUNGSI POLITIK INDONESIA A. Politik Masa Orde Lama Setiap sistem politik memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Hal ini terjadi karena sistem politik memiliki bagian- bagian yang membentuk sistem tersebut, seperti bagian-bagian yang khas dari fitrah manusia, bagian-bagian yang mencerminkan sifat dan tradisi masyarakat, bagian-bagian yang bersifat struktural, dan bagian-bagian yang modern dan tidak penting. kemajuan yang meningkat adalah hasil dari institusi dan praktik lama, sebagian sebagai akibat dari keragu-raguan dalam memodifikasi proses yang masih lemah, dan sebagian lagi sebagai akibat dari pembangunan di luar lingkup masyarakat (Byrnes, 1984). Tak pelak lagi, sistem politik apa pun harus beradaptasi dengan masalah yang sering muncul dan berubah dalam masyarakatnya sendiri dan di dunia yang lebih luas yang diciptakannya. Memang, beberapa negara dan sistem sosial tidak menanggapi pengendalian munculnya kekuatan baru dengan memperkenalkan perubahan, sementara yang lain berjuang dengan sistem politik dari waktu ke waktu, telah berhasil dipertahankan (Byrnes, 1984). Dalam politik sebenarnya, perkembangan sistem politik Indonesia telah melalui tiga periode: orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Ketiganya justru terkadang berkontribusi dan melengkapi perkembangan sistem politik. Ketika pro dan kontra yang terkandung dalam tatanan sistem politik lama diubah dan diselesaikan dalam sistem tatanan politik yang baru. Dan kekuatan dan kelemahan sistem politik orde baru diperbaiki dan disempurnakan dalam sistem politik orde reformasi. B. Masa Orde Lama Semula, sistem politik dibangun untuk mengisi kekosongan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat akibat kehidupan politik negara dan kemerdekaan dari penguasa kolonial. Proses pembangunan negara 184
Indonesia pada sistem politik yang dulu tertib telah menimbulkan berbagai bencana dalam penyelenggaraan negara, yaitu dua perubahan struktur sistem politik yang dikenal dengan sistem politik demokrasi liberal dan sistem politik demokrasi terpimpin parlemen. Dibawakan. Namun, kesamaan antara dua sistem politik demokrasi liberal parlementer dan sebelumnya menunjukkan kekuasaan presiden yang dominan sebagai kepala negara dan penguasa pemerintahan. Sistem politik orde lama sama sekali tidak sejalan dengan kewajiban konstitusional yang terkandung dalam UUD 1945. Hal ini disebabkan oleh situasi negara Indonesia yang baru merdeka saat itu dan situasi di tengah konstruksi politik kelembagaan nasional. Dan pembangunan negara (national building).Sekitar tahun 1945 sampai 1949 sistem politik berjalan dengan kelembagaan negara yang tidak lengkap dan tidak berfungsi, yang secara otomatis berimbas pada lebih banyak peran lembaga eksekutif melalui adanya otoritas dominan presiden dan koalisi partai-partai politik dalam komite nasional Indonesia pusat (KNIP). Secara detailnya, pada waktu itu kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, kekuasaan legislatif dipegang oleh KNIP (komite nasional Indonesia pusat) dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh MA. sistem politik demokrasi orde-pemerintahan Dilihat dari bentuk lembaga negara yang ada, secara resmi terlihat seperti pemisahan kekuasaan antar lembaga negara yang ada, namun dari segi isi, pemisahan kekuasaan ini tidak optimal, melainkan pemisahan kekuasaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya mekanisme regulasi yang berfungsi secara signifikan dan kurangnya perangkat pendukung antara ketiga lembaga tersebut. B. Kurangnya kekuasaan legislatif. Dari segi politik, fenomena politik adalah PNI, Masyumi, PSI, PSII, PRN, PIR, Parindra, PKI, Partai Buruh, BTI, PBI, Parkindo, PKRI. Kabinet bergejolak, karena perbedaan jarak ideologis yang tajam antara koalisi partai dan partai menyebabkan gejolak di kabinet, dari minggu ke minggu mencatat sembilan pergantian kabinet selama periode ini Kabinet berusia berbulan-bulan. Kemudian, sekitar tahun 1950-an, dengan berlakunya Konstitusi 1950, tatanan sistem politik berubah melalui pembentukan lembaga negara baru yang disebut Legislatif (DVR) Parlemen, seorang anggota senior Perdana Menteri. Dan kabinetnya, dan 185
pengadilan Mahkamah Agung.Tambahan lembaga negara lainnya, yaitu Dewan Pengawas Keuangan dan Badan Konstituante. Sebagai mekanisme pelengkap dalam sistem politik demokrasi parlementer diselenggarakannya pemilihan umum dengan menggunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar pada tahun 1955 yang diikuti sekitar 52 partai politik. Pemilihan umum tahun 1955 ini dilakukan sebagai sarana legitimasi penguasa negara dan pengisian jabatan-jabatan politik pada lembaga legislatif. Alhasil ternyata pemilihan umum 1955 tidak menghasilkan partai politik yang mayoritas di parlemen dan apalagi terjadinya perbedaan ideologi yang tajam antar partai politik yang jalannya pemerintahan. Kabinet dan berimbas pada kestabilan pemerintahan juga mengalami kegoncangan konflik kepentingan antar partai politik, seperti masa tahun 1915-1949. Pada tahun 1959, sistem demokrasi parlementer digantikan oleh sistem negara demokrasi terkontrol, dan sejak itu babak baru dalam sistem negara demokrasi telah dimulai. Demokrasi parlementer Demokrasi terkontrol sebagai alternatif dari sistem nasional. Secara teoritis, sistem politik demokrasi terpimpin didasarkan pada mekanisme aturan yang terkandung dalam UUD 1945, pelaksanaan lembaga-lembaga nasional seperti MPRS, DPR dan MA. Namun pada kenyataannya, sistem politik demokrasi terpimpin sangat kuat dan mutlak karena kekuasaan presiden semua lembaga negara inkonstitusional. Presiden pada waktu itu memiliki semua kekuasaan legislatif, administratif dan yudikatif. Pemusatan seluruh kekuasaan lembaga negara di tangan presiden pada akhirnya tidak menghasilkan pembagian kekuasaan antar tidak ada mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, fenomena politik tersebut di atas, melalui munculnya berbagai demonstrasi dan gejolak yang menyerukan pergantian presiden, menyebabkan sistem politik demokrasi bereaksi tidak baik terhadap kelompok masyarakat, dan pada akhirnya sistem politik demokrasi terkemuka juga runtuh. Dan itu dihancurkan. Kehancuran dan keruntuhan sistem politik demokrasi yang terkendali ditandai dengan proses pergantian presiden dan peristiwa G 30 S PKI. Sejak itu, era baru sistem politik, yang dikenal dengan Era Orde Baru, dimulai. lembaga negara, dan 186
1. Masa Orde Baru Pada awal era Orde Baru, para pakar dan penguasa politik pada saat itu mengubah konsep sistem politik demokrasi terkemuka menjadi konsep sistem politik demokrasi Pancasila. Istilah Pancasila digunakan sebagai sumber segala sumber hukum dan merupakan landasan ideal bagi kehidupan politik negara, tetapi landasan formalnya adalah UUD 1945. Sistem demokrasi Pancasila adalah wilayah politik negara, infrastruktur istilah politik dan suprastruktur politik negara. Prasarana politik negara terdiri dari partai politik dan organisasi masyarakat, dan suprastruktur politik negara terdiri dari lembaga tertinggi negara: MPR dan lembaga tinggi negara: DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Dalam sistem demokrasi Pancasila, pemenuhan status politik di lembaga legislatif menggunakan mekanisme hak pilih universal. Dalam mekanisme ini, proses pemilihan umum dilakukan untuk memilih wakil-wakil dari mereka yang duduk di legislatif, setelah itu anggota legislatif memilih hak untuk memilih. Presiden. Dalam pemilihan umum era orde baru, sistem perwakilan proporsional dan sistem daftar digabungkan. juga mampu menstabilkan pemerintahan melalui berbagai strategi kebijakan, seperti strategi fusi partai politik, penerapan asas tunggal Pancasila dan rekayasa politik di dalam komposisi lembaga legislatif sehingga banyak program-program pembangunan dari pemerintahan dapat terwujud dan terlaksana. Strategi fusi partai politik dilakukan sekitar tahun 1973, melalui kebijakan yang dibuat presiden dengan menyederhanakan 10 (sepuluh) partai politik menjadi 3 (tiga) partai politik. Penerapan asas tunggal Pancasila dimaksudkan dengan keharusan partai politik yang ada untuk menggunakan 1 asas tunggal, yaitu Pancasila, sedangkan rekayasa politik di lembaga legislatif dilakukan melalui politik standar ganda, dimana sebagian anggota lembaga legislatif dipilih melalui mekanisme pemilihan umum dan sebagian lagi melalui mekanisme pengangkatan oleh presiden. Sistem politik demokrasi pancasila ini Strategi-strategi kebijakan politik di atas, ternyata lama kelamaan, tepatnya terakhir di usia ke 30 tahun menyebabkan sistem politik demokrasi Pancasila mengalami kemunduran dan keruntuhan, 187
yang begronnya terjadi perkembangan kondisi masyarakat domestik dan masyarakat internasional, yang menunjukkan ketidakpuasan dan cenderung mendesak perubahan aspek kehidupan dengan slogan istilah reformasi. Ternyata akumulasi problem pembusukan politik sangat fatal terjadi melalui pengaturan fusi partai politik dan penerapan asa tunggal Pancasila serta rekayasa politik dalam kelembagaan legislatif dengan mekanisme pengangkatan dan pemilihan anggotanya, ditambah lagi dengan rekayasa hasil pemilu melalui birokrasi menjadi mesin politik bagi pemenangan partai politik tertentu. Akibatnya, semua manipulasi politik tersebut mengakibatkan penguasaan kekuasaan presiden secara mutlak dan tidak terbatas, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam mekanisme kekuasaan saat ini. Eksekutif (presiden) menjadi lebih besar/kuat, yang otomatis menjadikan presiden sebagai badan utama pembuat kebijakan di semua negara bagian. Suara politisi dan tuntutan mereka untuk demonstrasi telah dibungkam oleh gagasan memori partai, dan kehadiran keterlibatan militer yang sangat besar dalam pendekatan keamanan telah semakin membesar-besarkan tuntutan rakyat. Pada tahun 1998, gelembung aspirasi publik meledak dengan demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang menyerukan pergantian presiden dan restrukturisasi politik di bawah sistem politik yang direformasi. 2. Kegagalan Dalam sejarah Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945, sistem politik gagal dua kali, orde lama dan orde baru, serta tiga kali mengubah sistem politik, orde lama, orde baru, dan reformasi. Kegagalan sistem politik antara orde lama dan orde baru disebabkan oleh tidak seimbangnya pemisahan kekuasaan dalam sistem legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan akibatnya tidak ada rakyat, tidak ada kontrol atau pemisahan kekuasaan. .. Pada masa Orde Lama, karena ketidakstabilan di beberapa daerah dan masih awal kemerdekaan yang menunjukkan kerusuhan di parlemen saat itu, Presiden Sukarno memusatkan kekuasaannya pada satu orang (Presiden), yang secara otomatis legislatif dan lembaga- lembaga lain yang menyebabkan kematian kekuasaan. Matinya atau disfungsi lembaga legislatif dan yudikatif membuat kekuasaan 188
presiden dan para pembantunya menjadi tidak terkendali, membuat kebijakan negara seolah menjadi penyesuaian terhadap suka dan tidak suka presiden. Hal ini secara bertahap mempengaruhi dua aspek kehidupan politik negara: satu aspek politik nasional pada saat itu, yang hanya melambangkan kemegahan presiden, dan aspek lain dari kesejahteraan mereka yang belum melihat perbaikan. Ekonomi negara itu standar. Puncak dari kegagalan sistem politik orde lama terlihat dengan adanya persaingan ideologis antara komunis dan Pancasila di kalangan elit politik yang kemudian mendominasi sistem pemerintahan dan merasuki aktivis pemuda dan mahasiswa. Disisi lain, di era orde baru, hal ini disebabkan oleh kemampuan rekayasa politik pemerintahan partai yang berkuasa, yang memutarbalikkan hukum dan kebijakan nasional. Rekayasa politik sering dilakukan dalam proses pemilihan umum dan lembaga legislatif. Dalam proses pemilihan umum, kita menemukan adanya birokrasi yang dijadikan sebagai mesin politik, mulai dari proses memenangkan partai politik hingga proses wasit yang tidak adil dalam proses pemilihan. Lembaga legislatif (MPR dan DPR), di sisi lain, digunakan sebagai wadah untuk mengesahkan petunjuk-petunjuk administratif tanpa dapat menjalankan fungsinya. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami tiga kali perubahan sistem politik, orde lama, orde baru, dan reformasi, setelah dua runtuhnya orde lama dan orde baru dalam sejarahnya sawah. .. Kegagalan sistem politik antara orde lama dan orde baru disebabkan oleh tidak seimbangnya pemisahan kekuasaan dalam sistem legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan akibatnya tidak ada rakyat, tidak ada kontrol atau pemisahan kekuasaan. Pada masa Orde Lama, karena ketidakstabilan di beberapa daerah dan masih awal kemerdekaan yang menunjukkan kerusuhan di parlemen saat itu, Presiden Sukarno memusatkan kekuasaannya pada satu orang (Presiden), yang secara otomatis legislatif dan lembaga- lembaga lain yang menyebabkan kematian kekuasaan. Matinya atau disfungsi lembaga legislatif dan yudikatif membuat kekuasaan presiden dan para pembantunya menjadi tidak terkendali, membuat kebijakan negara seolah menjadi penyesuaian terhadap suka dan tidak 189
suka presiden. Hal ini secara bertahap mempengaruhi dua aspek kehidupan politik negara. Dengan kata lain, salah satu politik nasional pada waktu itu hanya melambangkan kemegahan presiden, dan yang lainnya melambangkan rakyat yang belum makmur dan kesejahteraan ekonomi. Disisi lain, di era orde baru, hal ini disebabkan oleh kemampuan rekayasa politik pemerintahan partai yang berkuasa, yang memutarbalikkan hukum dan kebijakan nasional. Rekayasa politik sering dilakukan dalam proses pemilihan umum dan lembaga legislatif. Dalam proses pemilihan umum, kita menemukan adanya birokrasi yang dijadikan sebagai mesin politik, mulai dari proses memenangkan partai politik hingga proses wasit yang tidak adil dalam proses pemilihan. Sebaliknya, lembaga legislatif (MPR dan DPR) dijadikan sebagai tempat pengesahan petunjuk-petunjuk administratif dan tidak dapat menjalankan fungsi kontrol atau hak mempertanyakan. Legislatif dirancang untuk menjadi tidak lebih dari sebuah lembaga yang tidak berdaya. Puncak dari kegagalan sistem politik di era Orde Baru adalah persaingan ide-ide demokrasi di antara para elit politik, yang kemudian mendominasi lembaga-lembaga politik dan pendidikan (perguruan tinggi) negara dan partai politik dan secara bertahap merasuki gerakan mahasiswa. Jika kegagalan dua periode sistem politik ini dikaitkan dengan teori sistem politik, maka keberlangsungan sistem politik sangat bergantung pada interaksi terbuka antara input, konversi, output, dan umpan balik.Anda dapat menyimpulkan demikian. Jika mekanisme interaksi politik saat ini tidak terwujud, maka dapat diprediksi kelangsungan sistem politik tidak akan bertahan lama. Peristiwa- peristiwa yang berupa tuntutan dan dukungan bagi perkembangan politik berasal dari lingkungan internasional. Dan oleh elit politik dalam masyarakat domestik atau sistem politik itu sendiri. Anda mungkin merasa bahwa sistem politik suatu negara terancam oleh negara-bangsa saingan. Dalam hal ini, kami menemukan bahwa kami membutuhkan lebih banyak sumber daya dalam menghadapi tantangan ini dan kami membutuhkan cara yang lebih efektif untuk mengatur dan memobilisasi mereka. Misalnya, seorang militer biasa atau seorang 190
pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab untuk memungut pajak. Mungkin perlu untuk mengembangkan adaptasi diri struktural, peran baru untuk tetap hidup. Jika ancaman internasional bertahan untuk waktu yang lama, sistem tersebut perlu disesuaikan secara budaya, ditanamkan dalam sikap radikal, dan memperoleh keterampilan dan nilai yang terkait dengan perang. Konstruksi Masa Reformasi Secara harfiah, reformasi adalah perubahan bertahap atau bertahap yang menitikberatkan pada empat landasan sistem politik. Menurut pengertian ini, reformasi sering diartikan sebagai perubahan yang terbatas pada ranah sistem politik, dan reformasi adalah perubahan yang bertahap. Namun, diskusi lain oleh para pemikir sering menjelaskan reformasi dalam dua bidang kekuasaan: wilayah nasional dan wilayah nasional, dengan kata lain, reformasi nasional dan lokal. Kerangka reformasi menggambarkan perubahan bertahap, salah satu titik tekanan pada tatanan atau struktur politik. Artinya, struktur politik yang diciptakan cenderung ke arah demokrasi. Masa reformasi ditandai dengan penggulingan presiden orde baru dan bencana demonstrasi yang dipimpin mahasiswa di masyarakat. Gejolak demonstrasi ini merupakan bentuk respon terhadap detegitimet dalam sistem politik era neo-orde. Segera setelah pengunduran diri Presiden, Mahkamah Agung mengeksekusi sumpah presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, yang telah terpilih sebagai Wakil Presiden sejak Maret dan telah menjadi Menteri Kabinet Orde Baru selama 20 tahun berturut-turut (Emmerson, 2001). Satu-satunya solusi untuk bencana ini adalah perlunya perubahan dengan membangun kembali sistem politik yang ada, melalui gagasan untuk menciptakan kelembagaan negara baru dan bentuk sosial politik baru melalui produk hukum politik baru. Menghadapi seruan perubahan, pemerintahan Presiden Habibie tampaknya tidak punya banyak pilihan selain menempatkan reformasi dalam agenda di segala bidang, terutama di arena politik. 191
Proses perubahan bidang politik dimulai dengan peninjauan kembali semua kesepakatan di arena politik yang dibuat oleh pemerintah orde baru. Dan yang paling mendesak bukanlah perangkat hukum politik, seperti sistem hak pilih universal, sistem kepartaian, dan susunan dan kedudukan MPR/DPR. Sebagai langkah awal, tahun 1999-2002 merupakan tahun Dorongan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dari Undang- Undang Dasar Negara. Ini telah berubah empat kali karena revisi periode. Amandemen UUD 1945 dilaksanakan sebagai prasyarat perubahan dalam kerangka sistem politik Indonesia yang mendorong perubahan lainnya. Pasal 4 Amandemen UUD 1945 memberikan bentuk sistem politik yang sangat berbeda dan pandangan yang cerah bagi perkembangan kehidupan politik yang demokratis. Lembaga negara hanya diformat menjadi tujuh lembaga tinggi yang terdiri dari (DPR + DPD), Presiden, MA, MK, Ky, dan BPK. Artinya pemisahan kekuasaan (separation of power) dalam bentuk di atas. Karena kekuasaan) sudah jelas dan tidak ada lembaga lain yang merasa paling tinggi, diharapkan akan timbul checks and balances antar lembaga- lembaga tinggi yang ada dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan negara. itu, sistem politik pada masa reformasi menunjukkan Selain munculnya sistem baru seperti DPD, MK, dan KY. Ketiga, ketiga sistem ini tidak ada dalam sistem politik lama (orde lama, orde baru). Kewenangan lembaga negara tidak terpusat pada satu lembaga tertentu saja, tetapi dibagi dan merata dalam lembaga negara yang ada. Pada saat yang sama, perubahan dilakukan pada sektor politik masyarakat dengan gagasan untuk menciptakan kembali keberadaan partai politik di masyarakat. Partai politik didaftar ulang, membuka kebebasan untuk membentuk partai politik. Selain itu, konsep pemilu yang bebas dan adil serta penyelenggaraan pemilu yang independen menetapkan aturan mekanisme permainan yang memungkinkan partai politik untuk membawa calon ke legislatif. Di era reformasi, kemunculan partai politik semakin difasilitasi oleh kebijakan negara yang merespon suara mereka yang ingin menerapkan nilai-nilai demokratisasi. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat menggunakan 192
kebebasan politik ini untuk bersatu dan membentuk partai politik, kemunculan partai politik seperti jamur di musim hujan dan tidak sengaja menyebar kesana kemari. Pada tahun 1999, 141 (141) partai politik yang terdaftar di Depkeu berhak memilih dalam pemilu 1999. Banyak partai politik justru menjadi bukti bahwa kebebasan politik banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, karena pemilihan eksekutif secara de facto oleh Tim 11 yang dibentuk oleh pemerintah, jumlah partai yang resmi berpartisipasi dalam pemilihan umum 1999 merosot dari 141 (141) menjadi hanya 48 (41). 8) Partai politik. Pilihan de facto ini seperti mengecualikan partai politik yang tidak memenuhi syarat pemilu federal 1999. Misalnya, beberapa partai tidak memiliki kantor di asosiasi distrik, sementara yang lain tidak memiliki kualifikasi ganda warga sebagai pengelola dunia politik. Partai politik, partai politik, yang tidak memiliki kepemimpinan di tingkat kabupaten, dll. Pemilu 1999 merupakan kemunculan partai politik baru dengan wajah lama di era reformasi. Dengan kata lain, negara Indonesia kembali ke era multi-partai, yang semula sekitar 48 (48), sekitar 32 tahun kemudian pada saat ini. ) Partai Politik. Kemudian, pada Pemilu 2004, tatanan kehidupan politik berubah dalam bentuk penerbitan produk hukum politik baru dan otomatis penggantian hukum politik sebelumnya. Undang-undang politik baru ini memuat aturan yang lebih ketat tentang persyaratan partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum 2004. Persyaratan atau pilihan ini diatur dalam Pasal UU. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan undang- undang ini mengatur partai politik berdasarkan konsep ambang batas pemilu dan syarat perolehan kursi di DPR, DPRD negara bagian, dan DPRD kabupaten/kota. Partai politik yang tidak memenuhi syarat tersebut dilarang mengikuti pemilihan umum 2004. Akibatnya, jumlah partai yang semula 48 (48) pada pemilihan umum 2004, turun menjadi hanya 24 (20). -Empat partai politik yang secara resmi dan sah ikut serta dalam pemilihan parlemen 2004. Pemilu oleh 24 partai pada tahun 2004 merupakan reformasi partai 193
kedua setelah reformasi Indonesia. Penurunan jumlah 4.444 parpol ini disebabkan oleh konflik suara masyarakat di parpol. Keberagaman parpol dipandang sebagai salah satu penyebab kurangnya konsentrasi dalam proses reformasi. Multipartai lebih banyak menunjukkan bentuk perilaku arogan. Banyak pihak yang mengabaikan kepentingan masyarakat karena berbuat lebih banyak dan tidak sesuai dengan kepentingannya. Dalam kurun waktu sekitar empat tahun, reformasi sistem politik akan dilakukan dengan empat kali pergantian presiden yang menunjukkan check and balance yang sangat kuat dari legislatif hingga eksekutif. Jika checks and balances yang begitu cepat berlangsung lama tanpa diimbangi peran lembaga negara lainnya, beberapa potensi masalah yang lebih besar dan melemahnya sistem reformasi politik: Ada tanda-tandanya. Pertama, isu banyaknya parpol dalam dua pemilu cukup membingungkan program dan roda pemerintahan. Apalagi, karena saat ini tidak ada partai politik yang memiliki mayoritas di parlemen, maka satu-satunya kecenderungan anggota DPR untuk bertindak secara politik adalah membentuk koalisi dan perundingan bersama yang mewakili kepentingan yang tidak mencerminkan keinginan rakyat Indonesia. Sebagai hasil dari koalisi dan negosiasi, terbentuklah kabinet perwakilan partai politik yang kemudian dikenal dengan kabinet unit. Persoalannya, kabinet terpadu partai ini sangat rentan terhadap konflik yang berdampak pada pemerintahan. Misalnya, tidak memperhitungkan tuntutan dan duplikasi antar parpol bisa berdampak pada gejolak program kabinet. Kedua, persoalan sistem pemilu adalah kecenderungan regulasi untuk memperkuat parpol daripada calon anggota parlemen, sehingga mendorong peran parpol yang tetap dominan terhadap calon legislatif. Hal ini tidak mendukung kepentingan yang lebih besar dari wakil rakyat legislatif terhadap aspirasi masyarakat umum. Ketiga, masalah presiden bukan dengan mayoritas partai legislatif. Pada masa reformasi, semangat politik perdagangan ternak berkembang di parlemen melalui koalisi (transaksi politik) yang mempengaruhi pemilihan presiden. Bukan karena partai politik 194
menjadi mayoritas dalam pemilihan presiden, tetapi karena koalisi partai politik menjadi mayoritas. Menciptakan model presidensial yang dimiliki oleh banyak partai politik. Secara otomatis tertarik untuk melayani kepentingan partai-partai itu selama masa kepresidenan daripada kepentingan rakyat. Keempat, persoalannya, masih banyak partai yang beroperasi secara tradisional dibandingkan dengan partai modern. Setelah pemilihan umum, partai politik tidak menjalin hubungan dekat dengan pemilih. Partai politik belum menciptakan sistem kontrol dan pelayanan yang baik dan efektif terhadap keinginan rakyat. Partai politik suka menikmati kekuasaan yang diperolehnya. Situasi ini akan menggerogoti peran politik bengkak sebagai jembatan keinginan rakyat. Dalam hal ini, dalam wawancara dengan Banjarmasin Post Media pada tahun 2007, Orleto Rx menyebutnya sebagai partai politik Indonesia yang sangat jauh dari anggotanya. Kelima, persoalannya adalah peran DPD di lembaga legislatif salah atau lemah, sehingga tidak mendorong tumbuhnya demokrasi di lembaga legislatif itu sendiri dan tidak mengatasi persoalan di tingkat lokal. DPD sering melakukan crosstalk di daerah, namun ditentang oleh legislatif. Tanpa tatanan DPD ini dan penguatan badan DPD di legislatif, anggota parlemen dari parpol tanpa pesaing cenderung realisasi menjadi pesaing. Gerakan keuntungan, individu dan kelompok legislatif itu sendiri. legislatif ditujukan pada Keenam, isu pendidikan politik rakyat belum menyebar. Pendidikan kewarganegaraan lebih umum di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan. Kontrol masyarakat yang kuat mempengaruhi kecenderungan munculnya lambat dalam proses kekuasaan lembaga negara. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perkembangan sistem politik Indonesia telah melewati tiga zaman: orde lama, orde baru, dan orde reformasi, dan ketiga zaman ini saling berhubungan dari satu zaman ke zaman lainnya. Sistem politik saat itu seolah-olah sedang mengalami reinkarnasi dari sistem lain dengan simbolisme yang hampir sama. Kelebihan dan kekurangan sistem regulasi yang lama telah diperbaiki dan dilengkapi dengan sistem regulasi yang baru. Dan kekuatan dan kelemahan sistem politik orde baru diperbaiki dan 195
disempurnakan dalam sistem politik orde reformasi. Di sisi lain, kelemahan sistem politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem politik dan institusionalisasi yang prematur. C. Revolusi Politik Ketika kita berbicara tentang revolusi politik, pertama-tama kita harus tahu tentang Revolusi Nasional Indonesia. Nah, yaitu konflik bersenjata dan diplomatik antara Republik Indonesia yang baru lahir dan Kerajaan Belanda didukung oleh Sekutu yang diwakili oleh Inggris. Rangkaian acara ini dimulai dari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 hingga persetujuan Indonesia pada Kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 29 Desember 1949. Namun, gerakan revolusioner itu sendiri dimulai pada tahun 1908, dan sekarang adalah tahun kebangkitan bangsa Indonesia. Beberapa insiden berdarah terjadi secara sporadis selama sekitar empat tahun. Ada juga debat politik dan dua intervensi internasional. Dalam hal ini, Belanda hanya bisa menguasai kota-kota besar di Jawa dan Sumatera, bukan desa-desa atau pinggiran kota. Karena perlawanan bersenjata yang sengit dan perjuangan diplomatik, kemerdekaan Belanda Indonesia.Revolusi ini berujung pada berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia; kekuasaan raja-raja mulai dikurangi atau dihilangkan. Peristiwa ini dikenal dengan "revolusi sosial", yang terjadi di beberapa bagian di pulau Sumatra. Salah satu babagan penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peristiwa itu menjadi tonggak penting bangsa Indonesia, karena dengan proklamasi tersebut bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dirinya sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kejadian pada Jumat tanggal 17 Agustus 1945 itu bukan berdiri sendiri secara tunggal, tetapi merupakan puncak dari rangkaian kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Proklamasi oleh sebagian orang dianggap sebagai titik kulminasi perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Dengan cara pandang seperti berhasil ditekan untuk mengakui 196
itu, berarti masuk akal kiranya apabila Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan bagian dari rangkaian panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. kemerdekaan Indonesia tidak didapat sebagai hadiah dari bangsa lain. Kemerdekaan Indonesia melalui Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk menuntut kemerdekaannya lepas dari belenggu penjajahan bangsa asing. Argumentasi itu didasarkan atas perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaannya. Berbagai perjuangan bersenjata telah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menolak dominasi dan kekuasaan asing di wilayah Nusantara. Sepanjang lebih dari tiga abad terjadi konflik berdarah antara penguasa lokal Nusantara dengan pihak asing. Konflik terjadi karena penguasa lokal Nusantara menolak dominasi dan kekuasaan asing di wilayah Nusantara. Pada sisi lainnya, pihak asing mencoba memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan kekayaan alam dan tenaga kerja bangsa Indonesia. Konflik semacam itu terjadi semenjak kedatangan Barat di Nusantara,mulai dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Semuanya itu menunjukkan perjuangan dan upaya bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan upaya untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa lain. Ini membahas persoalan arti Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bagi Bangsa Indonesia, terutama dari keabsahannya dari segi hukum. Oleh karena itu, permasalahan yang hendak dikemukakan dalam artikel ini adalah bagaimana hubungan fungsional antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dan keabsahannya dari segi hukum positif. Persoalan keabsahan Proklamasi 17 Agustus 1945 sangat penting berkaitan dengan perspektif hukum positif. Dalam perspektif tersebut sebuah persoalan harus mempunyai dasar hukum yang benar, karena segala sesuatunya dapat dianggap tidak sah atau ilegal jika tidak mempunyai dasar hukum. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka akan dijawab terlebih dahulu 197
latar belakang munculnya Proklamasi 17 Agustus 1945,sehingga dapat dijadikan landasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, permasalahan yang dikemukakan dalam masalah ini adalah bagaimana hubungan fungsional antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dan keabsahannya dari segi hukum positif. Persoalan keabsahan Proklamasi 17 Agustus 1945 sangat penting berkaitan dengan perspektif hukum positif. Dalam perspektif tersebut sebuah persoalan harus mempunyai dasar hukum yang benar, karena segala sesuatunya dapat dianggap tidak sah atau ilegal jika tidak mempunyai dasar hukum. PPKI Pada 7 Agustus 1945 atas persetujuan Komando Tertinggi Jepang Jendral Terauchi di Saigon dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Zyunbi Iinkai. Soekarno diangkat sebagai ketua, sedangkan M. Hatta bertindak sebagai wakil ketua. PPKI ini mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Tugasnya soal-soal yang berhubungan dengan adalah menyelesaikan kemerdekaan, terutama mengenai UUD yang rancangannya telah ada, dan akan diserahkan kepada PPKI untuk diterima dan disahkan (Juniarto, 1996:25; The Liang Gie, 1993:26). Para anggota PPKI diizinkan untuk melakukan kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri,tetapi mereka diwajibkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan ialah menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia; karena itu bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya, dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Negara Indonesia itu merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, maka cita-cita bangsa 198
Indonesia itu harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang yang bersemangat Hakko-Ichiu. PPKI ini semula jumlah anggotanya hanya 21 orang, namun kemudian atas usul Soekarno panitia itu ditambah lagi sehingga jumlahnya menjadi 27 orang termasuk ketua dan wakilnya.Menurut rencana PPKI akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan kemerdekaan Indonesia akan disahkan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945 (The Liang Gie, 1993:27).Rencana untuk kemerdekaan pada 24 Agustus itu, pada akhirnya berbeda sama sekali. Sekali lagi medan Perang Pasifik ikut mempengaruhi kondisi sosial politik di Indonesia. Pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat dan penyerbuan pasukan Uni Soviet ke Manchuria yang dikuasai Jepang besar pengaruhnya atas ketegaran Jepang terhadap perang pasifik. Dengan kondisi Perang Pasifik yang sudah sangat kritis tersebut, maka pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, suatu kondisi yang sangat tidak diduga sama sekali oleh para pemimpin Bangsa Indonesia saat itu. Kesempatan itu segera dimanfaatkan kelompok pemuda dan gerakan bawah tanah anti Jepang. Sekelompok mahasiswa kedokteran yang memonitor keadaan politik internasional melalui pemancar gelap mengetahui menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Mereka segera menghubungi tokoh-tokoh muda revolusioner, seperti Wikana, Sukarni, dan Chaerul Saleh. Mereka menginginkan kemerdekaan segera diproklamasikan lepas sama sekali dari pengaruh Jepang. Sutan Syahrir termasuk dalam tokoh yang menolak kemerdekaan Indonesia dikaitkan dengan janji Jepang. Syahrir merupakan tokoh pertama yang mendesak diproklamasikannya kemerdekaan oleh Soekarno dan Hatta tanpa menunggu janji Jepang. Kelompok pemuda menolak kemerdekaan yang berbau Jepang. bahkan Dengan pandangan yang seperti itu mereka juga menolak kemerdekaan yang diproklamasikan oleh PPKI, karena PPKI merupakan buatan Jepang. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dengan tokoh-tokoh BPUPKI dan PPKI. M. Hatta berpendapat 199
bahwa soal kemerdekaan Indonesia datangnya dari pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidaklah menjadi soal karena Jepang sudah kalah. Bangsa Indonesia saat itu harus menghadapi sekutu yang akan berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Oleh karena itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi. Soekarno dan Hatta ingin membicarakan masalah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dalam rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945, sehingga dengan demikian tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang. Situasi yang berkembang di Indonesia, khususnya di Jakarta Saat itu menegangkan. Kelompok pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang terlepas dari pengaruh Jepang, sedangkan tokoh-tokoh tua dalam BPUPKI-PPKI dengan motor Soekarno dan Hatta menginginkan proklamasi dapat dilakukan sesuai dengan hasil keputusan rapat sidang PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Apalagi saat itu anggota PPKI sudah mulai berdatangan ke Jakarta. Mereka takut terjadi pertumpahan darah. Sebaliknya, kelompok pemuda berpendapat bahwa partum-pahan darah adalah risiko yang tidak bisa dihindari. Kemungkinan pertumpahan darah dapat terjadi sebab Jepang diminta menjaga status quo di wilayah yang diduduki, sehingga proklamasi bisa dianggap sebagai suatu pelanggaran. Dalam posisi yang genting itu, kelompok pemuda mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur pada 15 Agustus 1945 pukul 20.30 waktu Jawa zaman Jepang. Keputusan rapat yang dipimpin Chairul Saleh menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan pada orang lain dan kerajaan lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan dan sebaliknya diharapkan diadakannya perundingan dengan Soekarno Dan Hatta agar supaya mereka diikutsertakan menyatakan Proklamasi. Hasil rapat itu 200
kemudian disampaikan kepada Soekarno dan Hatta di kediamannya masing-masing. Sekali lagi Soekarno dan Hatta dengan tegas menolak permintaan itu, walaupun hal itu sempat menimbulkan ketegangan ketika Wikana (wakil kelompok pemuda yang bertugas menyampaikan hasil rapat kepada Soekarno) menyatakan akan terjadi pertumpahan darah jika keinginan mereka tidak dilaksanakan Poesponegoro dan Notosusanto. Mendengar ancaman itu Soekarno bukannya takut justru balik menggertak dengan mempersilahkan para pemuda untuk membunuhnya saat itu juga. Soekarno juga mengatakan bahwa dia tidak mau memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu karena terikat dengan kedudukannya sebagai Ketua PPKI, sehingga menurutnya soal proklamasi kemerdekaan harus ditanyakan kepada wakil-wakil PPKI Gagalnya permintaan kelompok pemuda agar Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan yang terlepas dari Jepang, segera mendorong mereka untuk mengadakan rapat lagi. Kali ini rapat diadakan pukul 00.30 waktu Jawa zaman Jepang (atau kira-kira pukul 24.00) menjelang 16 Agustus 1945. Selain dihadiri oleh pemuda-pemuda yang sebelumnya terlibat dalam rapat di Lembaga Bakteriologi, rapat itu juga dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, dr. Muwardi dari Barisan Pelopor dan Shodanco Singgih dari Daidan Peta Jakarta Syu. Dalam rapat itu diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta harus disingkirkan ke luar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang Poesponegoro dan Notosusanto. Rencana itu kemudian dilakukan dengan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok pada pukul 04.30 waktu Jawa zaman Jepang (sekitar 04.00). Rencana itu berjalan lancar karena diperolehnya dukungan berupa perlengkapan tentara Peta dari Cudanco Latief Hendraningrat yang saat itu menggantikan Daidanco Kasman Singodimedjo yang bertugas ke Bandung. Pelaksanaannya dipimpin oleh dr. Soetjipto dari Markas Peta Jaga Monyet dan Soekarno. Sehari penuh Soekarno dan Hatta ada di Rengasdengklok. Rencananya para pemuda bermaksud untuk 201
menekan mereka berdua agar segera memproklamasikan kemerdekaan terlepas dari ikatan dengan Jepang. Akan tetapi,wibawa mereka berdua sebagai tokoh senior pergerakan nasional membuat para pemuda penculiknya segan untuk melakukan penekanan. Di Jakarta sendiri, Ahmad Soebardjo dari golongan tua bertemu dengan Wikana dari kaum muda. Dalam pertemuan itu dicapai kesepakatan bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus segera diadakan di Jakarta. Berdasar halitu, Ahmad Subardjo bersama dengan sekretaris pribadinya Sudiro dengan diantar Jusuf Kunto pergi Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Setelah rombongan Soekarno dan Hatta tiba kembali ke Jakarta, dengan terlebih dahulu kembali ke rumah masing-masing, mereka berdua menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki sikapnya mengenai Proklamasi Kemerdekaan. Dalam pertemuan itu juga hadir Laksamana Maeda, Shigetada Nishijima dan Tomegoro Yoshizumi serta Miyoshi sebagai penterjemah. Dalam pertemuan Soekarno dan Hatta menekankan kepada Nishimura bahwa Jendral Terauchi telah menyerahkan pelaksanaan proklamasi kepada PPKI. Sementara itu, Nishimura menolak proklamasi kemerdekaan karena Jepang telah terikat untuk menjaga status quo di daerah yang didudukinya. Berdasar itu Nishimura melarang Soekarno dan Hatta mengadakan rapat PPKI dalam rangka melaksanakan proklamasi kemerdekaan. hal Oleh karena itu, diputuskan bahwa kemerdekaan Indonesia harus ditentukan oleh bangsa Indonesia sendiri, terlepas dari Jepang. Kemudian segera diadakan pertemuan di rumah Laksamana Maeda, seorang Kepala Kantor Perhubungan Angkatan Laut, yang dianggap cukup aman. Pertimbangan lainnya Laksamana Maeda mempunyai hubungan yang baik dengan Ahmad Subardjo dan para pemuda yang bekerja di kantornya. Di ruang makan rumah itu dirumuskan naskah proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri dan tidur di lantai dua. Miyoshi orang kepercayaan 202
Nishimura juga hadir bersama dengan Mbah Diro, B.M. Diah, dan Sukarni untuk menyaksikan Soekarno, Hatta,dan Ahmad Subardjo membahas perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sementara itu,tokoh-tokoh lainnya baik golongan tua maupun kelompok pemuda menunggu di serambi muka. Soekarno yang menuliskan konsep Proklamasi pada secarik kertas, sedangkan M. Hatta dan Ahmad Subardjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Akhirnya menjelang subuh Soekarno bertiga menemui mereka yang sudah menunggu di serambi muka. Pada saat itu, Soekarno mengajak mereka semua bersama-sama menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Saran itu diperkuat oleh M. Hatta, tetapi oleh Sukarni diusulkan bahwa yang menandatangani naskah Proklamasi cukup dua orang saja, yakni Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul itu juga disetujui oleh mereka yang hadir, sehingga Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah Proklamasi berdasar naskah tulisan tangan Soekarno, disertai dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui. Pada 17 Agustus 1945, akhirnya proklamasi kemerdekaan dilakukan di depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No.56, karena apabila dilakukan di lapangan Ikada dikhawatirkan dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Usul itu disetujui dan pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung di Pegangsaan Timur No 56 pada Jum'at,17 Agustus 1945 pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 10.00) pada saat bulan puasa. Keesokan harinya pada 18 Agustus 1945,PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya. Dalam Sidang itu berhasil ditetapkan Undang-Undang Dasar (UUD)hasil rancangan Panitia Kecil di dalam Panitia Hukum Dasar, yang diketuai oleh Soepomo sebagai UUD bagi negara Indonesia. UUD ini kemudian dikenal sebagai UUD 1945. Meskipun demikian,UUD 1945 tidak sama persis dengan rancangan UUD yang dibuat oleh Panitia Kecilnya Soepomo. Ada beberapa perbedaan, yaitu; 1. Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan. 203
2. Sila Pertama yang semula (dalam Piagam Jakarta) berbunyi: "KeTuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan kalimat: "Ketuhanan Yang Maha Esa" 3. Pasal 6 yang semula (dalam batang tubuh UUD) berbunyi: "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam", diganti dengan "Presiden ialah orang Indonesia asli" 4. Pasal 28 yang semula (dalam batang tubuh UUD) berbunyi "Negara berdasarkan atas KeTuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" 5. (pasal ini kemudian menjadi Pasal 29) (Mahfud MD 1993:52; Bahar, dkk., 1995:414-415). (6) Wakil presiden yang semula dua diubah menjadi satu. PPKI dalam sidangnya itu selain memutuskan mengesahkan UUD 1945 sebagai UUD bagi Bangsa Indonesia, juga membuat keputusan penting lainnya. Keputusan penting itu adalah pengangkatan Soekarno dan M. Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Selain itu, atas usul Soekarno dibentuk sebuah Komite Nasional yang mampu dikumpulkan dengan cepat pada masa-masa genting, karena anggota-anggota PPKI banyak yang akan meninggalkan Jakarta. Tugas komite itu adalah sebagai badan pembantu presiden, selama kondisi di Indonesia masih dalam kondisi darurat. D. PROKLAMASI: MAKNA DAN ARTINYA BAGI BANGSA INDONESIA Dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia berarti bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya secara formal, baik kepada dunia internasional maupun kepada Bangsa 204
Indonesia sendiri, bahwa mulai saat itu Bangsa Indonesia telah merdeka. Merdeka berarti bahwa mulai saat itu bangsa Indonesia mengambil sikap menentukan nasibnya dan nasib tanah airnya dalam segala bidang. Pada sisi lain proklamasi kemerdekaan itu sekaligus juga pernyataan bahwa bangsa Indonesia telah cakap untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan memberitahukan sudah menegakkan suatu negara nasional yang merdeka dan berdaulat. Keterangan kemerdekaan itu memulai "Fajar", bahwa Revolusi Indonesia telah mulai berjalan. Revolusi ini memusnahkan dan meruntuhkan keadaan yang lama dan memunculkan pembentukan negara dan masyarakat baru, negara dan masyarakat Indonesia. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, maka mulai saat itu hanya berlaku tata hukum Indonesia, menggantikan tata hukum kolonial. Dengan proklamasi kemerdekaan itu, segala sesuatu yang berbau kolonial telah digantikan dengan sesuatu yang bersifat nasional. Dengan kondisi itu berarti bangsa Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tata hukum yang sebelumnya, baik tatanan hukum Hindia Belanda maupun tatanan hukum pendudukan Jepang . Hal itulah yang sesungguhnya menjadi tujuan dari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini sesungguhnya wajar bagi sebuah negara yang merdeka. Sebuah negara merdeka haruslah mempunyai tatanan hukumnya sendiri, tidak mengikuti atau masih memakai tatanan hukum kolonial. Proklamasi dengan demikian menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tatanan hukum yang baru. Proklamasi menjadi dasar hukum bagi berlakunya hukum nasional. Dengan demikian,segala macam peraturan, hukum, dan ketentuan yang berlaku dan akan berlaku di Indonesia dasar hukumnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Dengan dasar itu,wajar apabila beberapa jam setelah Proklamasi PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi bagi bangsa Indonesia. Dalam titik inilah peranan proklamasi sebagai dasar hukum bagi berlakunya segala aturan, ketentuan, dan hukum yang berlaku di Indonesia terlihat jelas dan terbukti. Oleh karena itu, wajar 205
bila Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan norma pertama daripada tata-hukum Indonesia. Norma pertama atau ada pula yang menyebutnya sebagai norma dasar atau ada pula yang menyebutnya sebagai aturan dasar, sementara Prof. M. Yamin menyebutnya sebagai Maha Sumber daripada segala aturan hukum. Dalam hal ini yang dimaksudkan sebagai norma dasar adalah norma/aturan/ketentuan hukum yang pertama adanya pada tata-hukum yang bersangkutan, oleh karena itu norma/aturan/ketentuan ini menjadi dasar bagi berlakunya segala macam norma/aturan/ketentuan hukum yang lainnya. Dengan dasar pemikiran itu,maka dapat dikatakan bahwa norma pertama menjadi dasar bagi segala sumber hukum, atau ketentuan/peraturan hukum lainnya. Segala macam ketentuan atau peraturan hukum yang terdapat dalam tata-hukum yang bersangkutan harus dapat dikembalikan kepada norma pertamanya. Dengan demikian,norma pertama ini tidak dapat dicari dasar hukumnya, karena dia sendiri sudah merupakan dasar hukum bagi segala macam norma atau aturan hukum yang berlaku dalam tata-hukum yang bersangkutan. Ilmu hukum positif tidak akan dapat mencari dasar hukumnya, kekuatan berlakunya norma pertama. Akan tetapi,timbulnya norma pertama ini dapat dipelajari dengan pendekatan bidang ilmu lain, seperti filsafat, sosiologis, politis, sejarah, dan sebagainya. Dengan dasar pemikiran yang seperti itu, maka Proklamasi Kemerdekaan yang merupakan norma pertama bagai tata-hukum Indonesia dasarnya tidak akan dapat dicari dalam tata-hukum Jepang maupun Belanda. Hal ini mudah dimengerti sebab pada tata-hukum kolonial tentu saja tidak akan mungkin terdapat suatu ketentuan ataupun aturan yang memungkinkan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Secara logika tidak mungkin dalam suasana kolonial untuk mengkampanyekan kemerdekaan bagi bangsa yang dikuasai oleh penguasa kolonial. Kondisi itu jelas nyata, karena kebebasan politik bagi warga bumiputera juga tidak akan diberikan oleh penguasa 206
kolonial. Pada tingkat yang lebih rendah sekalipun pemerintah kolonial bahkan tidak memberikan tempat bagi kaum bumiputera untuk duduk dalam suatu badan perwakilan yang memungkinkannya untuk menyuarakan segala aspirasi politiknya secara resmi. Dalam suasana kolonial jelas tidak akan terdapat suatu kebebasan politik yang memungkinkan kaum bumiputera untuk mengutarakan segala tuntutan dan aspirasi politik, sehingga sangat jelas bahwa dalam periode kolonial tidak akan dapat ditemui adanya aturan yang memungkinkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam kenyataannya Proklamasi Kemerdekaan adalah tingkatan penutup perjuangan kemerdekaan yang hampir 40 tahun bergolak di Indonesia. Pada sisi yang lain, Proklamasi Kemerdekaan menjadi permulaan atau titik awal pembelaan bagi Negara Merdeka Republik Indonesia. Dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, berkembanglah kekuasaan de jure di seluruh Kepulauan Indonesia dalam tangan dan rakyat dan pemerintah Indonesia. Proklamasi juga menjadi awal kekuasaan de facto sebagian-sebagian, menuju kekuasaan de facto seluruhnya di Kepulauan Indonesia. Berdasar Proklamasi Kemerdekaan terbentuklah Negara Republik Indonesia, yang berusaha mewujudkan segala cita-cita bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan tonggak penting bangsa Indonesia. Melalui proklamasi itu bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan kepada semua bangsa di dunia. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah dengan proklamasi itu, membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui usaha dan perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Kemerdekaan Indonesia didapat bukan hadiah Jepang. Kemerdekaan Indonesia terlepas dari campur tangan Jepang. Hal itu juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bukan merupakan pihak yang kalah dalam Perang Dunia II. Dalam kenyataannya, setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia masih terlibat konflik dengan Jepang, seperti dalam peristiwa Pertempuran Lima Hari di Semarang. Dengan Proklamasi 17 207
Agustus 1945 menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki harga diri yang tinggi, bahkan lebih tinggi dibanding dengan banyak negara lain. Hal itu disebabkan kemerdekaan Bangsa Indonesia diperoleh dengan cara perjuangan berdarah yang menghabiskan banyak dana dan jiwa pejuang Indonesia. Dengan demikian tidak banyak negara di dunia yang kemerdekaannya diperoleh seperti yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Tercatat hanya Amerika Serikat, Aljazair, dan Vietnam yang kemerdekaannya diperoleh dengan cara perjuangan berdarah.Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi awal bangsa Indonesia guna menegakkan hak asasinya sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lain. Bersamaan itu, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 juga menjadi sumber dari segala sumber hukum Bangsa Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, mulailah hukum nasional Indonesia di bumi nusantara ini. Proklamasi menjadi landasan bagi dihapuskannya hukum kolonial, dan sekaligus sebagai permulaan untuk menggantinya dengan hukum yang lebih berpihak kepada manusia dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, seharusnya Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi landasan hukum dan awal bagi kesejahteraan dan kemakmuran Bangsa Indonesia. Sifat Revolusi Politik Aspek ekonomi politik modern yang sering diabaikan adalah kemampuan untuk mengubah dan memperbarui dalam cara kerja demokrasi modern. Terjadi pembalikan demokrasi di mana dunia kita mengalami kemunduran demokrasi, kecuali norma-norma di mana beberapa gerakan sosial dan politik berhasil membuat perbedaan dari bawah. Istilah bottom change itu penting karena banyak ilmuwan politik percaya bahwa revolusi politik yang sebenarnya adalah revolusi yang mengubah sistem dari dalam dan dari bawah. Misalnya, Musim Semi Arab tahun 2011 menyebabkan beberapa kediktatoran di Timur Tengah dan Afrika Utara seiring dengan meningkatnya gerakan sosial mengakui tuntutan dan politik, yang menyebabkan kekuatan perubahan yang mereka ciptakan. Tentu saja, hal ini tidak selalu terjadi 208
jika gerakan sosial berhasil, seperti yang kita lihat ketika gerakan pendudukan AS bubar tanpa mencapai tujuannya. E. Peran dan Fungsi Politik Indonesia Masa Reformasi 1. Pengertian Reformasi Reformasi memiliki arti pergerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Didasari oleh keinginan untuk melakukan perubahan yang disebabkan oleh dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru. Karena meskipun pada orde baru terjadi kepesatan, namun kepesatan tersebut tidak merata dimana yang miskin tambah miskin dan yang kaya tambah kaya. Dan penyumbang terbesar kepada devisa negara malah menjadi daerah yang paling miskin, seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Hal ini mengakibatkan terjadinya gerakan reformasi di negara kita, selain itu pada masa orde baru terjadi peningkatan tindak kejahatan publik yakni korupsi yang sangat merajalela. Selain itu dalam bidang politik pun bersifat otoriter dan bersifat sentralistik, sehingga masyarakat tidak bisa menyuarakan pendapatnya dan tidak ada demokrasi dalam masa itu. 2. Reformasi menurut ahli Menurut Khan, menurutnya reformasi adalah suatu perubahan pokok dalam sistem birokrasi atau pemerintahan, memiliki tujuan untuk mengubah struktur, kebiasaan, maupun tingkah laku Selanjutnya menurut Sinambela,dkk reformasi secara teori adalah perubahan secara ke dalam dan relatif memiliki batasan dan 209
keleluasaan dalam perubahannya melibatkan seluruh elemen di masyarakat Menurut quah, reformasi adalah pengubahan birokrasi publik dan sikap tingkah laku birokrat agar lebih baik lagi Samonte berpendapat bahwa reformasi merupakan perubahan dengan menggunakan perencanaan dan adopsi dalam rangka membuat sistem administrasi sebagai badan yang lebih efektif dalam hal perubahan sosial, politik, maupun aspek yang lainnya 3. Tujuan indonesia melakukan reformasi Saat rakyat Indonesia melakukan reformasi, banyak gejolak yang muncul di dalamnya reformasi dilakukan bukanlah tanpa sebab pastinya ada beberapa hal yang menyebabkan rakyat melakukan reformasi ini. Berikut tujuan rakyat untuk melakukan reformasi : a. Reformasi dilakukan karena terdapat penyelewengan dalam pemilihan presiden kala itu, dalam pasal 7 UUD 1945 belum ada waktu yang jelas berapa lama dibolehkan presiden menjabat kembali. Hal ini menyebabkan Soeharto dapat menjadi presiden selama 32 tahun, ini membuat masyarakat geram karena Soeharto telah menjabat lebih dari enam periode b. Harga-harga barang pokok yang naik sejak Juli 1997, rakyat menuntut pemerintah untuk menurunkannya. c. Pemerintahan kala itu di soroti setelah terjadi penembakan terhadap empat orang mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian sehari setelahnya terjadi kericuhan oleh mahasiswa sebagai aksi meminta penjelasan dan keadilan terhadap pemerintah Dampak Era reformasi atau era pasca-Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto 210
mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Dampak tersebut adalah : a. Kebebasan menyampaikan pendapat Setelah reformasi semua masyarakat Indonesia bebas menyampaikan gagasan, ide, maupun pendapatnya. Presiden masa itu membebaskan dalam penyampaian pendapat dan menghidupkan kembali demokrasi yang telah lama hilang Namun bagi mahasiswa yang akan melakukan aksi turun kejalan atau demonstrasi diwajibkan melapor kepada polisi dan mengabarkan kapan dan tempat serta waktu mereka akan melakukan aksi demonstrasi tersebut. Hal ini dilakukan karena sudah ditetapkan dalam UU nomor 28 tahun 1997 tentang kepolisian Republik Indonesia b. Menghapus Dwifungsi ABRI Peran ABRI (angkatan bersenjata Republik Indonesia) dalam perpolitikkan mulai dikurangi secara kontinu atau bertahap, mulai dikurangi di perwakilan rakyat atau DPR yang sebelumnya berjumlah 75 orang menjadi 38 orang Dulu ABRI memiliki empat angkatan, yakni darat, laut, udara, dan kepolisian RI. Namun sejak tanggal 5 Mei 1999 Polri memisahkan diri dengan ABRI dan berganti menjadi TNI c. Reformasi bidang hukum Pada masa reformasi dilakukan juga hingga bidang hukum, di mana reformasi hukum disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan ini dilakukan oleh B.J Habibie ini sangat diterima dan disambut dengan baik oleh rakyat, karena reformasi dibidang hukum 211
ini sangat mempengaruhi terhadap tatanan yang diinginkan oleh rakyat. Karena pada masa orde baru masyarakat tidak bisa merasakan demokrasi Hukum pada masa orde baru kemudian dianggap sebagai bentuk hukum yang mengebiri Hak Asasi Manusia (HAM), oleh karena itu hukum di orde baru tidak lagi diterapkan pada masa reformasi. d. Tragedi Trisakti Tragedi paling membekas sepanjang Era Orde baru, peristiwa ini terjadi pada Mei 1998 dimana empat mahasiswa yang sedang demonstrasi menuntut Soeharto turun dari kursi tertembak tewas Mereka yang terkenang adalah Elang Mulia, Heri hertanto, Hafidin, dan Hendriawan sie e. Insiden berdarah di medan Terjadi di kota medan mengalami kerusuhan yang melumpuhkan kota tersebut, banyak orang luka-luka akibat unjuk rasa yang mereka lakukan f. Tragedi Yogyakarta Yakni peristiwa berdarah lantaran pengunjuk rasa menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya, peristiwa ini terjadi banyak kekerasan, ratusan korban terluka bahkan ada yang meninggal dunia, yakni yang terkenang Moses Gatotkaca Itulah beberapa dampak dari era reformasi dan penyebabnya, selanjutnya semoga Indonesia kedepannya menjadi bangsa dan negara yang lebih baik lagi untuk keberlangsungan rakyat dan pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dan peran politik masa reformasi. juga 212
g. Partai politik era reformasi Dalam arti modern partai politik adalah sebuah fenomena baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, karena muncul pada abad ke-20. Organisasi partai muncul bersamaan dengan bangkitnya kesadaran masyarakat akan pencariaan jati diri bangsa, Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama setelah rezim orde baru pada tahun 1999, saat itu diikuti oleh 48 partai politik dan berhasil dilaksanakan kemudian partai politik yang ikut serta berkurang hampir setengahnya pada pemilu tahun 2004. Keberhasilan pemilu tahun 1999 dan tahun 2004 Indonesia menjadi negara demokratis ketiga setelah India dan Amerika serikat, bagaimana bisa tidak diurutkan menjadi negara demokrasi ketiga, karena pada tahun 2004 berhasil melakukan pemilu pada 230 juta jiwa dengan latar belakang multietnik,RAS, golongan, serta multi kepercayaan yang sangat beragam. F. Peran dan Fungsi lembaga Politik Mari kita pahami apa itu lembaga politik? Lembaga politik adalah sebuah lembaga sosial yang berfokus pada pelaksanaan wewenang atau kekuasaan yang berhubungan dengan kehidupan berpolitik. Lembaga politik tak hanya mengatur kekuasaan atau kewenangan politik Tetapi juga mencakup aturan tentang penerapan hukuman atau siksaan fisik demi mencapai kepentingan bersama anggota-anggota masyarakat. Adapun ciri-ciri dari lembaga politik, sebagai berikut : 213
1. memiliki komunitas antar individu dan bersatu dalam satu tujuan yang sama, dan terdapat nilai-nilai yang telah disepakati 2. terdapat asosiasi politik atau berkaitan dengan pemerintah 3. menjalankan sebab kepentingan publik dan mempunyai kewenangan yang luas Fungsinya sebagai berikut : Lembaga politik memiliki tiga fungsi utama, sebagai berikut: 1. Menjaga ketertiban di dalam Lembaga politik berfungsi menjaga ketertiban di dalam masyarakat dengan kewenangan yang dimilikinya. Baik itu menggunakan cara persuasif maupun menggunakan cara paksaan fisik. 2. Menjaga keamanan dari luar Lembaga politik, melalui alat-alat yang dimiliki berfungsi mempertahankan negara dan masyarakat dari serangan pihak luar. Melaksanakan kesejahteraan umum Lembaga politik berfungsi merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan pokok sosial, serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pendistribusian kebutuhan pokok tersebut juga menjadi tugas dari lembaga politik. Fungsi dan Peran partai politik masa Reformasi Setelah melalui orde baru dan masuk ke masa reformasi, pertumbuhan Partai Politik di Indonesia didasari atas kepentingan yang sama dalam setiap anggotanya. Karena, Era Reformasi ini melahirkan sistem multi-partai yang menjadi titik awal pertumbuhan partai yang didasari kepentingan dan orientasi politik yang sama di antara anggotanya. 214
Kondisi yang demikian ini perlu dipertahankan, sebab Partai Politik merupakan alat demokrasi untuk mengantarkan rakyat menyampaikan suaranya agar kepentingannya tersampaikan. Tidak ada demokrasi sejati tanpa Partai Politik, Meskipun keberadaan Partai Politik saat ini dianggap kurang baik, bukan berarti dalam sistem ketatanegaraan kita menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik. Keadaan Partai politik seperti sekarang ini hanyalah bagian dari proses demokrasi, dalam kondisi kepartaian yang seperti ini, Pemilihan Umum 2004 digelar dengan bersandar kepada Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Dalam perjalanannya, undang- undang ini dianggap belum mampu mengantarkan sistem kepartaian dan demokrasi perwakilan yang efektif dan fungsional. Undang- undang ini juga belum mampu melahirkan Partai Politik yang stabil dan akuntabel. Masyarakat juga masih belum percaya pada keberadaan Partai Politik, padahal fungsi Partai Politik salah satunya adalah sebagai alat artikulasi kepentingan rakyat. Untuk menciptakan Partai Politik yang efektif dan fungsional diperlukan adanya kepercayaan yang penuh dari rakyat. Tanpa dukungan dan kepercayaan rakyat, Partai Politik akan terus dianggap sebagai pembawa ketidakstabilan politik sehingga kurang mendapat simpati dalam kehidupan rakyat. Saat ini saya akan membahas mengenai salah satu fungsi dan peran politik pada masa reformasi dalam bidang dunia pendidikan dan bermasyarakat, sebelumnya mari kita ulas sedikit arti dari fungsi sebuah pendidikan. Fungsi tersebut merupakan serangkaian tugas yang diemban dan harus diselesaikan oleh pendidikan(Ditto hardi susanto, dkk, 1995: 57) 215
Pendidikan berfungsi untuk menyiapkan masa depan seorang individu, yang diharapkan agar menjadi manusia secara utuh, sehingga ia dapat menunaikan tugas hidupnya secara baik dan dapat hidup wajar sebagai manusia. Fungsi pendidikan terhadap masyarakat setidak-tidaknya ada dua bagian besar, yaitu fungsi preservatif dan fungsi direktif. Fungsi preservatif dilakukan dengan melestarikan tata sosial dan tata nilai yang ada dalam masyarakat, sedangkan fungsi direktif dilakukan oleh pendidikan sebagai agen pembaharuan sosial, sehingga dapat mengantisipasi masa depan. Menurut (Dwi Siswoyo, dkk. 2013: 20-21) Selain itu pendidikan mempunyai tiga fungsi, sebagai berikut: 1. menyiapkan seorang individu dengan cara yang berkualitas, dengan harapan individu tersebut agar menjadi manusia yang sebenarnya 2. Menyiapkan tenaga kerja dan 3. menyiapkan warga negara yang baik. Manusia muda yang belum sempurna, yang masih tumbuh dan berkembang, dipersiapkan ditumbuh kembangkan menjadi manusia, yaitu manusia seutuhnya. Manusia yang utuh mengandung arti utuh dalam potensi dan utuh dalam wawasan. Utuh dalam potensi maksudnya bahwa manusia sebagai subyek yang berkembang, memiliki potensi jasmani dan rohani. Potensi manusia meliputi (1) badan dalam pancaindera, (2) potensi berpikir, (3) potensi rasa, (4) potensi cipta meliputi daya cipta, kreativitas, fantasi, khayal, dan imajinasi, (5) potensi karya, (6) potensi budi nurani yaitu kesadaran budi, hati nurani, dan kata hati. Utuh dalam wawasan dalamarti sebagai 216
manusia yang sadar nilai, yaitu (1) wawasan dunia akhirat, (2) wawasan jasmani rohani, (3) wawasan individu dan sosial, (4) wawasan akan waktu, yaitu masa lalu, sekarang dan yang akan datang. (Dwi Siswoyo, dkk. 2013: 21) Pendidikan untuk menyiapkan manusia sebagai tenaga kerja. Pernyataan ini dapat dimengerti karena dalam hidupnya manusia pasti harus melakukan suatu karya demi hidupnya. Untuk dapat berkarya atau tegasnya tenaga kerja yang bekerja untuk mencari nafkah, maka ia harus disiapkan. Penyiapan manusia menjadi tenaga kerja ini dilakukan melalui pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah. (Dwi Siswoyo, dkk. 2013: 21) Pendidikan menyiapkan manusia sebagai warga negara yang baik. Maksud dari pernyataan ini adalah agar manusia sebagai warga negara suatu negara yang baik, yang dapat melaksanakan semua kewajiban dan menyadari akan haknya secara baik. Melalui pendidikan dimaksudkan agar para warga negara ini menjadi patriotisme nasional. (Dwi Siswoyo, dkk. 2013: 21) 1. Pengertian pendidikan politik Pendidikan politik adalah suatu usaha terencana dalam pemberian pemahaman mengenai politik, dan lebih ditekankan pada warga negara yang sudah bisa ikut memilih dalam pemilihan umum. Adapun tujuan dari pendidikan politik adalah membentuk kesadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi. Pendidikan politik merupakan faktor penting bagi terbentuknya sikap politik warga negara yang mendukung berfungsinya sistem pemerintahan secara sehat. Selain itu sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka 217
memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak di bangun (Alfian dalam jurnal Sunarso) Lewat pendidikan politik individu diajarkan bagaimana mereka mengumpulkan informasi dari berbagai media massa, diperkenalkan mengenai struktur politik, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga pemerintahan (Almond dan Verba dalam jurnal Sunarso). Beberapa definisi mengenai pendidikan politik adalah sebagai berikut a. pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik b. pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, sengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik. c. R. hayer menyebut pendidikan politik ialah usaha membentuk manusia partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. (Kartini Kartono, 2009: 64) Maka dapat disimpulkan bahwa, pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, trencana, bisa bersifat formal maupun informal, dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi, agar warganegara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Dalam proses pendidikan politik melibatkan semua golongan, baik golongan muda hingga golongan tua. Proses pendidikan politik 218
harus dimulai sejak dini, dimana keluarga menjadi tokoh yang berperan sebagai pelaku utamanya. Karena keluarga adalah lingkungan pertama tempat bagi sang anak bersosialisasi. Keluarga menjadi sarana yang paling strategis terutama untuk pembentukan kepribadian dasar dan sikap-sikap sosial bagi sang anak nantinya yang akan berpengaruh dalam orientasi politik. Tujuan utama yang dimiliki oleh pendidikan politik. Pertama, dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Kedua, bahwa dengan adanya pendidikan politik setiap individu tidak hanya sekedar tahu saja tapi juga lebih jauh dapat menjadi seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik. Inti dari pendidikan politik adalah pemahaman politik atau pemahaman aspek aspek politik setiap permasalahan. Dan pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Hidup bermasyarakat itu adalah hidup di tengah banyak dimensi konflik dan ketegangan. Berkaitan dengan pengertian ini, berbuat politik berarti mempengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik-konflik. Peran Pendidikan Politik dalam Masyarakat Pendidikan politik dalam bahasa pendidikan dinyatakan sebagai upaya belajar dan latihan mensistematiskan aktivitas sosial, dan membangun kebijakan-kebijakan terhadap sesama manusia di suatu wilayah negara. (Kartini Kartono, 2009: 68) 219
Dimaksud sebagai upaya belajar karena pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pendidikan politik menumbuhkan skeptisisme politik dan kearifan wawasan politik mengenai peristiwa-peristiwa politik dengan segala jaringan-jaringannya. Dengan begitu orang mampu menjalankan fungsi kontrol politik, verifikasi (pembuktian) terhadap realitas politik yang tengah berlangsung. Skeptisisme harus diartikan sebagai skeptisisme ilmiah, menghindari rasa mudah percaya dan sikap naïf tidak kritis; yaitu gampang percaya dan meyakini "kebenaran" mitos-mitos politik, doktrin-doktrin politik dan propaganda politik yang semuanya bersifat melenakan gaya kognitif (pengenalan). (Kartini Kartono, 2009: 79) Politik dan negara bukan hanya masalah teoretis, fiksi yuridis, atau urusan abstrak dan idealistik, akan tetapi betul-betul merupakan kenyataan telanjang dan fakta keras-kejam, penuh unsur kontroversial atau kontradiktif dan konflik-konflik tajam. Maka yang penting bagi kita semua adalah bukan menetapkan formalitas formalitas resmi dan banyak preskripsi yuridis, akan tetapi apakah proses demokratisasi yang tersirat dalam sila keempat pancasila kita sudah diterapkan dengan benar atau belum di tengah kenyataan kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan politik Indonesia adalah: a. Menampilkan peranan insani/humani setiap individu yang unik selaku warganegara, dengan jalan mengembangkan potensi dan bakat kemampuan semaksimal mungkin 220
b. 2. Agar mampu aktif berpartisipasi dalam proses politik untuk membangun bangsa dan negara. (Kartini Kartono, 2009: 82) Dengan mendapatkan pendidikan politik, sebenarnya orang menambahkan kekuatan intelektual dan fisik untuk ikut menguasai kondisi sosial-politik, bahkan juga ikut memberikan tekanan. Selanjutnya, berdasarkan hak-hak asasi manusia, dalam pendidikan politik itu terdapat dimensi keterbukaan yang prinsipil menuju ke masa-masa yang akan datang yang lebih baik lagi. Selanjutnya, dalam kegiatan belajar politik dan berpolitik itu mau tidak mau orang akan selalu memilih satu pihak atau satu partai, karena orang tidak puas terhadap macam-macam status, kepincangan dan ketidakadilan. Pendidikan politik berkewajiban menerangkan bahwa rakyat tidak boleh dijadikan obyek pembangunan atau obyek yang setiap saat bisa dimanipulasikan oleh para pemimpin. Demikian juga tidak boleh dijadikan bahan rekayasa oleh para pemimpin dan pejabat-pejabat yang berkuasa. Rakyat itu adalah subyek bebas yang otonom, bermartabat, punya hak kebebasan dan kemauan bebas, serta ikut memiliki negara, punya potensi untuk menjadi titah Ilahi dengan misi hidup yang berharga, yang harus dihormati sebagaimana mestinya oleh sesama manusia Oleh sebab itu rakyat tidak boleh dimanipulasi selaku objek, atau dijadikan objek pembangunan atau objek politik. Obyek pembangunan adalah situasi kondisi dan lokasi pembangunan dengan segala persyaratan teknis dan ekologisnya, yang bisa dimanipulasikan, diubah, diganti dan dikondisikan. Bukan rakyat selaku subyek bebas dan bermartabat insani itu yang direkayasa. 221
Dengan demikian tujuan khusus pendidikan politik yang khas dan unik adalah : a. Melatih orang melakukan perbuatan-perbuatan sosial yang baik dan benar, dan pemupukan kabajikan-kebajikan/kebaktian terhadap sesame warganegara. b. Dalam bentuk solidaritas, cinta bangsa sendiri dan tanah air, bekerja kooperatif (gotong royong), "fairplay" jujur dan bersungguh-sungguh, dan memupuk toleransi. (Kartini Kartono, 2009: 87) 2. Fungsi belajar Politik bagi masyarakat Sedikit atau banyak pendidikan politik itu merupakan aktivitas agogus yang terlembagakan, yang secara sistematis dan intensional berusaha mendorong peserta (siswa, orang dewasa, rakyat) untuk berpartisipasi politik lebih aktif lagi dalam membangun lembaga- lembaga kemasyarakatan dan politik, dan membangun budaya bangsa. Makna pendidikan politik itu mengajukan apel terhadap pertanggungjawaban rakyat untuk ikut menata masyarakat lingkungan sendiri dan masyarakat negara. Semua aktivitas itu dilakukan secara bertanggung jawab dalam ikatan-ikatan hidup bersama secara gotong royong atau kolektif, atas dasar: Kesukarelaan disertai ketulusan-keikhlasan, dan
Keterlibatan/tersangkutnya selaku warga negara di medan politik, yang dianggap sebagai missi (amanat) hidup yang harus dilaksanakan di tengah satu budaya politik tertentu. (Kartini Kartono, 2009: 94) Dengan demikian pendidikan politik yang berlangsung di tengah budaya politik itu selalu berkaitan dengan : bidang sosial, ekonomi, seni, ilmu pengetahuan, moral nilai nilai spiritual dan kesusilaan. 222
Maka kultur dan budaya politik itu merupakan manifestasi atau ungkapan dari kegiatan-kegiatan manusia yang terus-menerus berkreasi, sehingga selalu terjadi gerakan-gerakan dan perubahan- perubahan, yang kita kenal sebagai "peristiwa epochal" (peristiwa zaman, kejadian dalam kurun waktu). Artinya, dunia politik itu secara terus menerus mengalami pergeseran dan perubahan dan pada akhirnya memberikan kualitas tertentu pada susunan masyarakatnya, yang dihayati orang secara berbeda-beda pula. (Kartini Kartono, 2009: 94) Oleh sebab itu dalam pendidikan politik dimensi pertanggungjawaban etnis-politik merupakan fundamen dasar bagi usaha pembentukan kepribadian manusia. Sebabnya pendidikan politik itu ditanamkan dua hal pokok, yaitu : a. Pembentukan hati nurani politik, dan b. Pertanggungjawaban etnis-politik berasaskan keadilan, kebaikan dan kebenaran. Kedua hal tersebut di atas secara implisit mewajibkan setiap insan politik untuk berkelakuan baik. Tidak melakukan perbuatan- perbuatan manipulatif dan eksploitatif, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tidak mehalalkan hal-hal licik dan jahat, juga supaya tidak menjadi political animal. Semua perbuatan politik harus berdasarkan suara hati nurani sendiri yang murni, dan sesuai dengan tuntutn hati nurani segenap rakyat. Sebab perbuatan politik tersebut mengenai nasib dan mati-hidupnya rakyat banyak. Maka setiap warganegara harus banyak melakukan kebajikan,dan bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan politiknya. (Kartini Kartono, 2009: 97). 223
3. Manfaat mempelajari peran dan fungsi Politik Semua hal di dunia ini memiliki manfaat meskipun hanya sedikit, berikut manfaat dalam belajar politik: a. Memahami mengenai politik yang berkaitan dengan pemerintahan atau suatu birokrasi yang ada, dimana dapat memahaminya sedikit lebih baik b. Bisa menambah ilmu yang sebelumnya telah kita pelajari, seperti contohnya cara bernegosiasi karena merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan politik. c. Memahami suatu sistem yang ada di masyarakat yang memiliki kesadaran berpartisipasi dalam mengambil suatu keputusan d. Memahami pola perilaku masyarakat dalam kehidupan berpolitik 224
BAB V SUDUT PANDANG JURNALIS TERHADAP POLITIK INDONESIA A. Pengertian Independen dan Independensi Sebelum lebih jauh lagi kita membahas, kita akan mengenal apa itu independen dan independensi? Kata Independen berasal dari bahasa Inggris Independen, yang memiliki arti merdeka, maka memiliki makna tidak bergantung pada siapapun, dan juga berdaulat. Dalam pengertian di sebuah negara akan disebut independen atau merdeka, apabila negara tersebut berdiri sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Setelah mengetahui apa itu independen melalui kata, Makna pengertian independensi merupakan, sikap atau tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Ini berarti semua tindakan yang dilakukan tidak boleh berkaitan dengan lembaga, individu, kelompok dan sebagainya. Sementara, dalam bidang politik apabila jika seseorang ingin dikatakan sebagai seorang yang independen maka ia tidak berafiliasi atau tidak bergantung dengan partai manapun atau pada orang lain. 1. Independensi menurut ahli Menurut Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:64) menyatakan bahwa independensi yaitu: "Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan. Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:58) independensi 225
adalah "Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, netral karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum". Dari beberapa pengertian independensi menurut para ahli diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa independensi merupakan sikap dari dalam diri jurnalis yang tidak mudah dipengaruhi dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugasnya sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam pembuatan berita. 2. Ciri-Ciri Independensi Setelah membahas sedikit mengenai independen dan independensi, selanjutnya kita akan membahas apa ciri-ciri dari independensi. Dalam ciri-ciri ini mencakup individu, lembaga, ataupun negara. Cakupan tersebut setidaknya memiliki pemahaman dan juga seorang yang intelektual tinggi, sebab apabila seseorang memilih menjadi orang yang independen maka haruslah memahami dan bisa mengerjakan semuanya sendiri karena dia mampu tanpa bantuan orang lain. Ia juga biasanya memiliki tekad dan prinsip yang teguh, karena di pastikan ia tidak boleh terpengaruh orang lain. Selain itu biasanya seorang yang independen itu memiliki berbagai kemampuan, salah satunya bisa memecahkan tantangan yang dia hadapi sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Mereka juga menyukai seseorang yang sepemikiran dengan mereka, dan punya empati yang tinggi serta kepiawaian dalam berkomunikasi dengan orang lain. 226
3. Jenis-jenis Independensi Menurut Sukrisno Agoes (2013:34-35) pengertian independen bagi akuntan publik (eksternal audit dan internal auditor) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis independensi: a. Independent in appearance (independensi dilihat dari penampilannya di struktur organisasi perusahaan). In appearance, akuntan publik adalah independen karena merupakan pihak luar perusahaan sedangkan internal auditor tidak independen karena merupakan pegawai perusahaan. b. Independent in fact (independensi dalam kenyataan/dalam menjalankan tugasnya). In fact, akuntan publik seharusnya independen, sepanjang dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesionalnya, bisa menjaga integritas dan selalu menaati kode etik profesionalnya, profesi akuntan publik, dan standar profesional akuntan publik. Jika tidak demikian, akuntan publik in fact tidak independen. In fact internal auditor bisa independen jika dalam menjalankan tugasnya selalu mematuhi kode etik internal auditor dan jasa professional practice framework of internal auditor, jika tidak demikian internal auditor in fact tidak independen. c. Independent in mind (independensi dalam pikiran). In mind, misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan audit adjustment yang material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan findings tersebut untuk memeras auditee walaupun baru pikiran, belum dilaksanakan.In mind 227
auditor sudah kehilangan independensi nya.Hal ini berlaku baik untuk akuntan publik maupun internal auditor" Berdasarkan jenis-jenis Independensi yang dikemukakan diatas maka, seorang jurnalis harus mempunyai sikap tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemberitaan. Seorang jurnalis harus memiliki sikap jujur.Tidak hanya kepada pemilik perusahaan, namun seorang juga harus harus jujur kepada semua pihak termasuk masyarakat, agar masyarakat dapat menilai sejauh mana jurnalis telah bekerja dan masyarakat tidak meragukan integritas dan objektivitas seorang jurnalis. 4. Faktor yang mempengaruhi independensi Dalam semua hal tentunya memiliki faktor atau sebab yang memunculkannya, begitupun dengan independensi yakni yang pertama adalah faktor usia, karena kedewasaan seseorang bisa tumbuh bersama dengan faktor usia sebab sudah banyak pengalaman yang dihadapi menjadi salah satu faktor pemikiran seseorang berkembang sehingga ia mempunya kemampuan yang bertambah setiap harinya. Yang kedua adalah faktor konsep diri, dimana pribadi seseorang dapat terbentuk karena dipenuhi oleh pikiran dan perasaannya maka ini akan menghasilkan individu tersebut mandiri atau tidak dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah faktor yang pendidikan, karena pengetahuan yang tinggi biasanya membawa individu itu untuk mencoba hal-hal baru dan pastinya akan berusaha mewujudkannya tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya yang keempat adalah faktor keluarga karena lelaki atau perempuan pada saat ini setara dan bisa 228
menjadi tulang punggung keluarga, maka ini mempengaruhi independensi mereka dalam kehidupannya. Selanjutnya yang kelima adalah faktor lingkungan, faktor ini sangat mempengaruhi individu seseorang karena pribadi manusia bisa dilihat dari lingkungannya sebab lingkungan sangatlah berpengaruh atas terbentuknya individu dalam menyelesaikan sebuah masalah hidup yang membawa mereka dalam independensi. 5. Sifat-sifat independen Seseorang, lembaga, ataupun negara memiliki beberapa sifat- sifat independen. Mari kita jelaskan secara singkat beberapa sifat-sifat tersebut. Sebagai berikut: a. Memiliki sifat yang teguh dalam pendirian dan tidak terpengaruh oleh individu yang lain b. Memiliki kecerdasaan intelektual dan keahlian yang membuat dirinya merasa mampu melakukan semua hal sendirian c. Biasanya mereka dapat mempengaruhi orang lain karena kepiawaian komunikasi yang dimiliki d. Individu yang independen biasanya memiliki sedikit teman, bahkan kadang tak memiliki teman sebab orang independen bisa menerima pendapat namun sangatlah sulit untuk dipengaruhi e. Mereka yang independen bisa menjadi pemimpin yang baik f. Menjadi motivator yang hebat untuk orang lain karena kecerdasan dan komunikasi yang baik, serta individu yang independen biasanya memiliki sifat yang sabar dalam berbagai hal 229
6. Independensi jurnalis Jurnalisme merupakan kegiatan dari jurnalistik yang mencari, memperoleh, mengelola, serta menyampaikan melalui pers pada publik. Di dalamnya terdapat kandungan idealisme yakni memberi informasi untuk kelangsungan pemberdayaan masyarakat. Menurut Bill K dan Tom R, seorang jurnalis harus memiliki setidaknya sembilan elemen jurnalisme, yaitu : a. Loyalitas Karena jurnalis harus memberi informasi bagi kelangsungan pemberdayaan masyarakat, ini berarti bahwa mereka mengabdi bagi masyarakat dan harus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Disamping loyalitas bagi perusahaan dan pada para pembaca b. Kebenaran Yang diartikan dalam kegiatan jurnalisme adalah kebenaran yang bersifat fungsional sesuai dengan prosedur atau fungsi sebuah peristiwa, dan melalui proses untuk menyikapi sebuah informasi sesuai dengan dilapangan serta melakukan penelitian yang lebih lagi agar kebenaran tersebut benar-benar valid c. Pengecekkan terhadap fakta (independensi) Setelah melalui kebenaran terhadap apa yang mereka cari, mereka akan melakukan verifikasi, mengabdi pada masyarakat, serta memenuhi ketentuan-ketentuan d. Melakukan verifikasi secara disiplin Dalam kegiatan jurnalisme sangatlah dibutuhkan verifikasi terhadap informasi yang telah dicari dan didapatkan, dari 230
informasi yang terkecil hingga sampai yang paling besar. Karena sesuai dengan piramida terbalik dimana fakta yang paling penting diurutkan pada awal dan yang tak terlalu penting diurutkan di akhir e. Sebagai alat pantau pemerintah Di indonesia sendiri orang-orang bawah atau masyarakat sipil yang tidak memiliki kekuasaan, akan sangat sulit untuk memantau mereka yang memiliki kekuasaan yakni pemerintah. Maka dari itu melalui jurnalisme yakni investigative reporting seorang jurnalis bisa melakukannya, dan bisa mengungkap pelanggaran hukum dan bisa mengetahui juga mengabarkan pada publik siapa yang terdakwa dalam suatu kejahatan publik yang sebelumnya dirahasiakan f. Jurnalisme sebagai forum publik Melalui jurnalisme kebenaran dapat ditegakkan dan publik dapat memberikan tanggapan dan sebagainya g. Relevan dan memikat Di dalam jurnalisme kerelevanan dan memikat para pembaca sangatlah dibutuhkan, meski pada faktanya di indonesia sendiri hal ini sangat bertolak belakang karena berita banyak yang memikat namun tidak relevan bahkan tak sesuai fakta yang ada h. Komprehensif Yakni berita yang disampaikan sangatlah proporsional i. Punya pertimbangan pribadi tentang etika dan tanggung jawab sosial 231
Dari sembilan elemen tersebut dalam poin tiga, jurnalis diharuskan independen dimana terhadap masyarakat yang mereka liput dan juga harus dijunjung tinggi. Jurnalis harus bersifat profesional dan berdiri sendiri, juga bertujuan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Meskipun sudah menjadi rahasia umum dan juga jadi kegelisahan masyarakat apakah jurnalis sekarang tetap menjaga independensi atau tidak? Karena seiring perkembangan zaman dewasa ini, berita terus berjalan melalui media internet secara cepat dan banyak dan membuat kehidupan dalam pemberitaan media menjadi tidak jelas dan menggelisahkan terlebih lagi karena kecepatan tersebut sering terjadi hoax. 7. Independensi Media Di Indonesia sendiri, media akan dianggap independen apabila tidak terikat lagi dan dikontrol oleh negara atau pemerintah karena apabila di kontrol oleh pemerintah seringkali pemberitaan tidak berjalan sesuai faktanya. Dan media bisa dianggap independen apabila dapat berjalan sendiri, kebebasan media dilihat dari kuantitas atau jumlah media lebih banyak dibandingkan sebelumnya. kebebasan media diukur dari kebebasan media untuk menulis berita apa saja yang muncul dari semua pihak, termasuk bebas dari kontrol internal media yang menghambat kebebasan ekspresi wartawan. Kebebasan media dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, karena menghendaki peran serta masyarakat sebagai kekuatan sosial didukung pemodal sebagai kekuatan ekonomi, serta 232
negara dan aparaturnya sebagai kekuatan politik untuk membangun dan mendorong demokratisasi pers. Menurut Jakob Oetama, media memiliki peran mencerdaskan bangsa dan masyarakat dan berkembangnya media menumbuhkan persoalan-persoalan publik hingga politik. Selain itu, lewat upaya pencerdasan, kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin tinggi dan tidak akan mudah menempuh jalan main hakim sendiri, termasuk terhadap media. Peran media terhadap tujuan dan pokok kebebasan media, yakni: a. Pengawasan Dengan menyiarkan berita berbagai macam penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga pemerintah, sehingga negara dan birokrasi pemerintahan. Contohnya tindak kejahatan berat yakni korupsi, berita dan informasinya harus di bawah pengawasan media karena publik harus mengetahui realitasnya b. Memberikan ruang Hal ini tentang munculnya perdebatan di ranah publik, untuk memberikan ruang dalam proses perumusan kebijakan publik melibatkan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat c. Sebagai peran mediasi Yakni media dapat menjadi alat mediasi antar aktor dalam proses politik agar pemerintah tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat turut akan 233
Apakah Jurnalis di Indonesia telah Independen? Di indonesia pemberitaan mengenai politik terlihat sangatlah polemik dan penuh drama, karena banyak sekali protes yang diberikan oleh kalangan elite politik apabila keburukannya di tayangkan atau dimuat dalam sebuah berita. Bagaimana tidak? Ketua umum PSSI Edy rahmayadi sempat menyinggung jurnalis sebagai akibat kalahnya Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2018. Dia mengatakan kalau wartawannya baik, maka Timnasnya juga baik. Terlepas dari sisi benar atau tidaknya di kemudian hari, Edy sebenarnya sedikit menyayangkan pemberitaan tentang Timnas Indonesia. Pada saat akan di adakan pemilu yakni tahun 2019, media sedang ramai-ramainya tentang dua kubu besar yang akan bertarung memperebutkan kursi RI satu. Kala itu media harusnya sebagai penengah kepada rasa percaya masyarakat kepada media, justru dalam beberapa kasus malah terbalik, jurnalisme diambil alih oleh pemilik media untuk mempromosikan calon dari Partai politiknya agar menang saat pemilihan nanti. Jurnalis berada di antara dua pilihan. Pertama, pada hakikatnya ia independen dan berpihak pada kebenaran. Kedua, ia mengikuti redaksi media tempat di mana bekerja sebagai jurnalis. Bukan suatu yang mustahil menjelang pemilihan presiden tahun 2024 nanti akan terjadi luapan informasi-informasi SARA untuk menjatuhkan lawannya, apalagi belakangan ini sering sekali terdengar isu bahwa akan ada pencalonan kembali setelah kesempatan mencalonkan diri habis. Media dan Jurnalis sudah sepatutnya tidak ikut berperan dalam memberitakan hal tersebut, dan juga seharusnya menjadi pemantau berita-berita yang beredar juga. Jurnalis berada di antara dua pilihan di dalamnya. Jurnalis mengikuti hakikat jurnalisme 234
atau mengikuti redaksi tempat ia bekerja. Nama dan pekerjaan dipertaruhkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Harus dipihak manakah seorang jurnalis? Pada dewasa ini menjadi seorang jurnalis yang idealis sangatlah sulit, karena Dalam hal ini, seharusnya jurnalis bukan sebagai media humas salah satu calon atau memberitakan kebaikannya. Seorang jurnalis yang baik adalah ia yang memantau calon untuk menginformasikan ke masyarakat. Jikalau ada sebuah ketidakpercayaan dari masyarakat kepada calon tertentu, ia berkewajiban memverifikasi informasi tersebut. Belum lagi, seorang jurnalis harus mengikuti hati nuraninya. Ia harus mempunyai sikap dalam sebuah media atau redaksi tempat ia bekerja. Jurnalis tak seharusnya mengikuti kehendak mutlak dari redaksi. Redaksi juga sebenarnya tidak seharusnya memaksakan sesuatu hal untuk diikuti oleh para jurnalisnya. Sebab seorang jurnalis pun mempunyai hati nurani dalam sebuah pemberitaan yang ia buat. Pada akhirnya, jurnalis dan media sepatutnya harus independen dari sebuah kepentingan politik kekuasaan. Jurnalis dan media harus tetap berpihak, hanya saja keberpihakannya adalah pada kebenaran. Sebab loyalitas utama sebuah media adalah kepada masyarakat, bukan Parpol, dan jurnalis harus tetap tidak terpengaruh dari pihak yang mereka liput, semisal jika ia meliput salah satu dari calon penguasa. 8. Kelebihan dan kekurangan Independensi Setiap hal pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu pula dengan independensi jurnalis ini, berikut penjelasannya: a. Kelebihan Independen 1) Memiliki keahlian 235
2) Tidak tergantung pada siapapun 3) Lebih memiliki ruang yang luas tanpa terkait siapapun dan apapun b. Kekurangan independen Dianggap tak mampu bersaing karena tidak ada yang membantu atau tak ada yang menyokong. 9. Pengertian Netral Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), netral adalah tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak). Dimana sangatlah jelas dalam pengertian tersebut bahwa seorang jurnalis diharuskan tidak berpihak pada siapapun. Netral adalah suatu situasi seseorang yang tidak berpihak kepada orang tertentu, biasanya akan memposisikan diri di tengah-tengah mereka. Netral biasanya terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu tetapi ia tidak memposisikan diri ke pihak mana pun. Netral juga bisa diartikan sebagai tidak memilih, fleksibel dan tidak terkait pada hasil. Orang netral akan bisa dan mampu berkata bahwa ketika ia tidak bisa mendapatkan yang A maka ia akan bisa mendapatkan yang B, C, D dan seterusnya.Netral tidak akan melawan apapun, ia memilih memposisikan diri di tengah-tengah sesuatu yang sedang menjadi fokus. Netral pun tidak merasa ia kalah, takut atau frustasi. Ia hanya memposisikan diri sebagai orang yang tidak terikat yang bersifat biasa saja. Pada titik ini orang netral akan memunculkan kepercayaan dirinya, ia akan merasakan kekuatan yang muncul pada dirinya, tidak mudah diintimidasi, tidak terintervensi dalam situasi apapun kepada siapapun. 236
Orang netral sejatinya ia tidak tertarik dengan konflik, ia merasa bahwa konflik adalah sesuatu yang tidak penting dan membuang- buang waktu. Orang netral akan merasa bahwa dirinya benar dalam kondisi apapun sebab ia tidak memiliki kepentingan untuk mengontrol perilaku orang lain Manfaat menjadi orang netral adalah bahwa ia akan memiliki banyak teman, tidak memposisikan diri di satu pihak tertentu. Ia akan bersikap bahwa semuanya sama saja sehingga ia memiliki kesempatan menjadi bagian dari semuanya. Sedangkan dampak buruk dari orang netral yaitu ia akan banyak diragukan oleh orang lain karena sikapnya yang tidak berpihak ke mana pun. 10. Ciri-Ciri Netral Dalam sebuah kenetralan memiliki ciri-ciri sebagai berikut a. Tidak memihak siapapun Sudah sangat jelas bahwa netral tidak memihak siapapun dan apapun b. Menyatakan bahwa dirinya netral Ketika dalam suatu situasi tidak membela atau melindungi salah satu atau kedua pihak, cenderung memperhatikan, membantu dan mengajarkan bahwa bersikap netral c. Dapat menjadi penengah Dalam suatu masalah bisa jadi penengah yang memfasilitasi hingga konflik tersebut selesai d. Dihormati dan menghormati Yang netral pasti akan menghormati orang yang menghormati pilihannya, karena sedikit konflik atau tidak ada konflik dalam kenetralan tersebut 237
11. Tujuan dan Fungsi Netral Ada beberapa tujuan yang dimiliki olehnya. Berikut ini tujuan dari adanya netral: a. Mencegah terlibatnya dengan pihak manapun. Keberpihakan jurnalis pada satu pihak saja sudah sangat salah, dan pastinya membuat masyarakat kecewa. Maka dari itu, ini adalah tujuan utama dari adanya kenetralan dalam sebuah berita b. Meminimalkan dampak dari perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah. Apabila media bergabung dengan pihak tertentu pasti menyebabkan negatif opini dari publik yang membuat dampak masalah atas berita tersebut makin besar. Dengan menjadi jurnalis dan media yang netral dampak tersebut dapat diminimalkan. c. Menjaga kehidupan yang damai dan tenteram. Dengan menjadi netral , diharapkan kehidupan yang damai dan tentram bagi seluruh pembaca dan masyarakat agar dapat senantiasa terjaga sehingga penyebab konflik sosial seperti apa pun tidak berpengaruh pada opini dan kehidupan masyarakat Jurnalis memiliki Fungsi-fungsi dari kenetralan tersebut dan diharuskan menjalankannya dengan baik, berikut ini beberapa fungsi dari kenetralan jurnalis: a. Menjaga kepercayaan publik kepada jurnalis Tentu dengan menjadi jurnalis di butuhkan sifat netral, karena sebagai jurnalis kita mengabdi kepada masyarakat dan memberikan beritapun kepada masyarakat. Maka dari itu harus selalu netral agar masyarakat percaya kepada jurnalis 238
b. Pihak ketiga dalam perseteruan antara masyarakat dan pemerintah adanya jurnalis dan media yang netral tidak akan terlepas dari fungsi sebagai pihak ketiga, bagi perseteruan antara masyarakat dan pemerintah dalam suatu konflik. yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah jurnalis dan media netral dapat menjadi pendamai dalam perseteruan. c. Penasehat bagi konflik dunia Karena bersifat netral, maka negara netral dapat memberikan pertimbangan yang adil dalam konflik dunia. Inilah fungsi terakhir negara netral yang dapat penulis sampaikan dalam kesempatan ini. Mengapa Jurnalis harus netral? Dalam banyak literatur mengenai jurnalisme, seorang jurnalis diwajibkan bersikap netral. Hal netral diperlukan agar dapat memberikan ruang yang sama terhadap publik-publik dan pihak-pihak secara berimbang mengenai sebuah berita dan membiarkan publik yang menyimpulkan hasil melalui pendapatnya masing-masing. Maka ini berarti seorang jurnalis tidak diperbolehkan berpihak pada manapun, termasuk kepada isu politik atau politik yang mereka percayai dan secara sederhana mengharuskan media bersikap dingin kepada masalah-masalah yang diliputnya baik itu liputan mengenai berita politik. Karena hanya dengan begitu kebenaran dalam berita jurnalistik akan didapatkan. Meskipun kita lihat di lapangan dan faktanya netral ini membawa pada sebuah problematika, baik secara struktural maupun kultural. 239
Independensi ini mesti didasarkan pada kebenaran fakta dan data yang didapatkan dengan berbagai metode seperti observasi, penelusuran dokumen, wawancara, dan lain sebagainya. Melalui metode-metode tersebut, tak ayal jurnalis dapat memperoleh kebenaran sehingga membawa media kepada keberpihakan. Lebih lanjut, media pun secara positif dapat menjalankan kewajibannya dalam kerja jurnalisme. Mengutip Kovach dan Rosenstiel (2001), dijelaskan bahwa media mesti memiliki loyalitas terhadap kepentingan warga atau publik, yang mana hal tersebut hanya dapat dicapai dengan keberpihakan media terhadap publik itu sendiri. B. Jurnalis Pemegang Peran Politik Kepada Masyarakat Sejak indonesia merdeka pada tahun 1945 bangsa indonesia mengalami banyak peristiwa ideologi-ideologi yang mempengaruhi sistem politiknya, membuat Indonesia beberapa kali merevisi akan menjadi seperti apa bangsa dan negara ini. Begitu pula dengan Politik nasional yang dulu pernah ada di fase tekanan rumit dibawah kekuasaan militer kala itu, partai politik sangatlah tak berkuasa dan didominasi kumpulan yang berkuasa saja kala itu. 1. Jurnalisme Jurnalisme adalah suatu kegiatan mencari, mengumpulkan, memvalidasi, mengolah, menyajikan, dan mempublikasikan serta memperluas kepada khalayak. Serta menurut (Tony Harcup,2004)Jurnalisme adalah penulisan ataupun produksi audiovisual terhadap peristiwa yang terjadi dan diinformasikan melalui media publik 240
Menurut Onong E dalam buku dimensi-dimensi komunikasi(1986:124), jurnalisme adalah teknik mengelola berita sejak mendapatkan bahan dan segera memperluaskannya. 2. Komunikasi Massa Sebelum membahas lebih jauh, jurnalisme politik juga sangat erat dengan komunikasi, dikutip dari buku Jurnalisme Politik karya Asep Setiawan, iya mengutip mengenai pengertian kerangka komunikasi menurut John R.Wenburg dan William W. Wilmot juga Kenneth K. Sereno dan Edward Bodaken memberikan tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi agar kita lebih mudah mengorganisir definisi komunikasi. Yakni komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi (Mulyana. 2007). Adapun komunikasi menurut konteksnya, sebagai berikut : a. Komunikasi intrapribadi Yakni komunikasi dengan dirinya sendiri, contohnya yakni ketika seseorang sedang berfikir b. Komunikasi Antarpribadi (interpersonal communication) Sebuah komunikasi tatap muka antara satu individu dengan individu, contohnya dua orang teman yang sedang mengobrol di taman c. Komunikasi Kelompok Komunikasi kelompok yakni komunikasi beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama, atau komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, saling mengenal satu sama lain, juga mempunyai rasa keterikatan sebuah kelompok yang sama. Contohnya teman diskusi, keluarga dan sebagainya. 241
d. Komunikasi Publik Komunikasi publik (public communication) Yakni komunikasi yang dilakukan oleh satu orang atau lebih kepada banyak orang dengan jumlah yang banyak, biasanya heterogen dan semuanya tak saling mengenal namun memiliki tujuan yang sama. Contohnya pidato, ceramah atau khutbah e. Komunikasi Organisasi Komunikasi organisasi (organizational communication) adalah komunikasi yang didalamnya bersifat formal maupun informal serta berlangsung dalam skala besar. f. Komunikasi Massa (mass communication) Merupakan komunikasi yang melalui media massa, baik cetak yakni surat kabar atau majalah, lalu elektronik seperti radio dan televisi lalu berbiaya relatif mahal dan dikelola suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen. Komunikasi Massa dan Media Massa Menurut Galtung and Ruge, 1973 adapun tujuan Media massa adalah : a. Relevansi Seberapa relevan sebuah berita bagi audiens yang bersangkutan? Ini memanglah yang pertama, seperti berita mengenai abrasi atau laut pasang yang di banyak diberitakan pada warga di sekitar wilayah pantai b. Ketepatan waktu Seberapa tepat berita dan waktu yang diberikan penting dalam siklus berita 24 jam hari ini. 242
c. Peristiwa terkini Atau peristiwa yang membuat, yang paling mungkin untuk memimpin topik berita d. Penyederhanaan Cerita yang dapat dengan mudah disederhanakan atau diringkas kemungkinan besar untuk ditampilkan dan lebih menonjol daripada cerita yang berbelit-belit atau sulit untuk dipahami. e. Prediktabilitas Acara tertentu, seperti pemilihan umum, acara olahraga besar,astrologi, peristiwa, dan keputusan hukum, terjadi pada jadwal yang dapat diprediksi. Sebagai acara semakin dekat, biasanya memperoleh nilai berita. f. Tak terduga Di sisi lain, peristiwa seperti bencana alam, kecelakaan, atau kejahatan sama sekali tidak dapat diprediksi. Peristiwa ini juga cenderung memiliki nilai berita yang signifikan. g. Kontinuitas Beberapa peristiwa, seperti perang, pemilihan umum, protes, dan pemogokan, memerlukan cakupan yang berkelanjutan. Peristiwa ini kemungkinan akan tetap menjadi berita untuk waktu yang lama, meskipun tidak selalu sebagai berita utama. h. Komposisi Editor harus mengingat gambaran besarnya jumlah berita yang dipublikasi mereka. 243
i. Negatif Secara umum, editor menganggap berita lebih diberitakan daripada kabar baik 3. Fungsi Komunikasi Adapun fungsi dari komunikasi adalah : a. Fungsi Informasi Media massa Yakni penyebar informasi yang merupakan suatu kebutuhan pembaca, pendengar atau pemirsa. b. Fungsi Pendidikan Media massa merupakan sarana pendidikan bagi khalayaknya, karena media massa banyak menyajikan hal-hal yang sifatnya mendidik, melalui pengajaran nilai, etika, serta aturan yang berlaku kepada pemirsa atau pembacanya. c. Fungsi Mempengaruhi Fungsi mempengaruhi dari media massa secara implisit terdapat pada tajuk, features, iklan, artikel, dan sebagainya, dimana khalayak dapat terpengaruh oleh iklan-iklan yang ditayangkan di televisi maupun surat kabar. d. Fungsi Proses Pengembangan Mental Untuk mengembangkan wawasan kita membutuhkan berkomunikasi dengan orang lain, karena melalui komunikasi, manusia akan bertambah pengetahuannya dan berkembang intelektualitasnya. e. Fungsi Adaptasi Lingkungan layak 244
Setiap manusia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk dapat bertahan hidup. Proses komunikasi membantu manusia dalam proses penyesuain tersebut. f. Fungsi Memanipulasi Lingkungan Memanipulasi lingkungan artinya berusaha untuk mempengaruhi. Setiap orang berusaha untuk saling mempengaruhi dunia dan orang orang yang ada di sekitarnya. Dalam fungsi manipulasi, komunikasi digunakan sebagai alat kontrol utama dan pengaturan lingkungan. Maka bisa disimpulkan dari rangkaian pengertian mengenai jurnalisme dan media massa ini bahwa hasil jurnalistik yang berupa berita dan informasi lainnya yang disampaikan melalui media massa memiliki sejumlah pengaruh terhadap pembaca atau pendengar. Pengaruh itu bisa berasal dari sifat media massa yakni mendidik dan mempengaruhi publik contohnya laporan politik Apa itu Politik? Politik Berasal dari bahasa yunani yaitu "polis" berarti negara atau kota dan "teta" berarti urusan. Politik pertama kali diperkenalkan dan digunakan oleh Aristoteles dimana kata politik pada awalnya, pada masa itu Aristoteles menyebut Zoon Politicon. Dari Zoon Politicon kemudian terus berkembang menjadi polis, politeia, politica, politicos. "Polites" adalah warganegara. "Politeia" adalah hal-hal yang berhubungan dengan negara. "Politika" adalah pemerintahan negara."Politicos" adalah kewarganegaraan, dengan demikian politik berarti menyangkut dengan urusan negara atau pemerintahan.(Asep setiawan,2000) 245
Dikutip dari buku Asep Setiawan Jurnalism Politik, Menurut Ossip K. Flechtheim ilmu politik menurut Ossip K. Flechtheim adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan beserta sifat dan tujuan gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi negara. Dan menurut J. Barents ilmu politik menurut adalah ilmu yang mempelajari kehidupan suatu negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas tugasnya. Goodin: Pengertian ilmu politik menurut Goodin bahwa ilmu politik adalah penggunaan kekuasaan sosial secara paksa. Jadi, ilmu politik dapat diartikan sebagai sifat dan sumber paksaan itu serta cara menggunakan kekuasaan sosial dengan paksaan tersebut. 4. Politik menurut Pakar Indonesia Menurut Miriam Budiardjo ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Orang Yunani seperti plato dan aristoteles menyebutnya sebagai en dam onia atau the good life (kehidupan yang baik). Sedangkan Deliar Noer menyatakan bahwa, ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Sedangkan Sri Sumantri menyatakan bahwa ilmu politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Agenda Setting, jika diurai secara bahasa (etimologi) agenda setting diambil dari Bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, yakni 246
agenda dan setting. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata agenda diartikan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu: a. Buku catatan yang bertanggal untuk satu tahun: acara rapat itu telah dicatat dalam agenda b. Acara (yang akan dibicarakan dalam rapat), hal itu tercantum juga dalam agenda rapat. McCombs dan Shaw percaya bahwa "media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer item arti penting dari agenda berita mereka ke agenda publik". Mereka tidak menyarankan bahwa setiap siaran televisi dan cetak membuat usaha yang disengaja untuk mempengaruhi pendengar, pemirsa, atau pendapat pembaca pada masalah. Media bukan mempengaruhi pikiran masyarakat dengan memberitahu apa yang mereka pikirkan dan apa saja ide atau nilai yang mereka miliki, namun memberi tahu hal dan isu apa yang harus dipikirkan. Masyarakat luas cenderung menilai bahwa apa-apa yang disampaikan melalui media massa adalah hal yang memang layak untuk dijadikan isu bersama dan menjadi cakupan ranah publik. Dengan begitu, masyarakat pun menilai apa yang dianggap penting oleh media adalah hal yang penting juga dan memang harus dipikirkan atau minimal mempengaruhi persepsi mereka terhadap hal tersebut. Sementara itu, Stephen W. Littlejohn (1992) pernah mengatakan, agenda setting ini beroperasi dalam tiga bagian sebagai berikut: a. Agenda media itu sendiri harus diformat. Proses ini akan memunculkan masalah bagaimana agenda setting media itu terjadi pada waktu pertama kali. b. Agenda media dalam banyak hal mempengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. 247
Pernyataan ini memunculkan pertanyaan, seberapa besar kekuatan media mampu mempengaruhi agenda publik dan bagaimana publik itu melakukannya. c. Agenda publik mempengaruhi atau berinteraksi ke dalam agenda kebijakan. Agenda kebijakan adalah pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu. Dengan demikian, agenda setting ini memprediksikan bahwa agenda media mempengaruhi agenda publik, semantara agenda publik sendiri akhirnya mempengaruhi agenda kebijakan. Menurut Siune dan Borre menjelaskan ada tiga jenis pengaruh penyusunan agenda a. tingkat dimana media merefleksikan agenda masyarakat yang disebut representasi. Dalam agenda representasional, masyarakat mempengaruhi media. b. pemeliharaan agenda yang sama oleh masyarakat sepanjang waktu yang disebut dengan ketetapan (persistence). Dalam agenda masyarakat yang tetap, media memiliki sedikit pengaruh. c. ketika agenda media mempengaruhi agenda masyarakat disebut juga dengan persuasi. Jenis pengaruh yang ketiga ini adalah media mempengaruhi masyarakat 5. Jurnalisme Politik Jurnalisme politik adalah sebuah jurnalisme mengenai berita-berita politik, yakni dimana media menyediakan berita politik yang dibutuhkan oleh rakyat agar dapat mengambil keputusan politik yang masuk akal. Menurut Russert dalam Kovach (2001), dua tujuan utama jurnalisme politik adalah: 248
1) Menempatkan kepentingan pihak yang berkuasa agar tetap berkorelasi dan bertanggungjawab kepada kepentingan publik 2) Menjelaskan pada pemilih bagaimana mengaitkan harapan ketika menunaikan hak sebagai warga negara dengan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintahnya Jurnalisme politik ini berjalan karena media dan kekuatan media politik, berikut fungsi media politik : 1) Pemberitaan Fungsi ini merupakan inti atau pokok dalam sebuah media, yakni mencari, mengamati, dan memberikan hasilnya kepada publik mengenai berita politik yang didapatkan. 2) Interpretasi Peran media massa sebagai penafsir dalam wujud informasi terhadap publik. Media massa akan menempatkan suatu realitas sosial dalam konteks tertentu, memilih frame pemberitaan, memilih sumber-sumber tertentu, dan mengemukakan analisis dan interpretasi-interpretasi tertentu. 3) Sosialisasi Sebuah sosialisasi, edukasi, ataupun pendidikan dan berkaitan dengan sistem politik, termasuk didalamnya nilai-nilai yang mendasar seperti kerukunan, patriotisme dan demokrasi. Dalam hal politik, partai politik merupakan salah satu saluran politik selain media massa. 4) Persuasi Media massa menyediakan tempat bagi penyampai pesan, yaitu rakyat yang ingin mendapat keadilan atas peristiwa yang berhubungan dengan politik atau partai politik. Lalu para anggota 249
partai politik yang ingin mencalonkan diri dan melalui media sebagai tempat unjuk diri agar dapat dikenali oleh masyarakat luas. Bentuk persuasi ini dapat terlihat ketika partai atau kandidat tertentu menyampaikan harapan-harapannya kepada masyarakat. 5) Fungsi agenda setting Fungsi ini kemudian akan berpengaruh pada isu yang berkembang di masyarakat, karena realitas/isu yang ditonjolkan atau diutamakan oleh media massa akan menjadi sebuah persoalan yang diutamakan dan diperbincangkan pula oleh masyarakat. Intinya apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting pula oleh masyarakat. 6. Media Dan Kontrol Politik Berita politik berkaitan dengan pembentukan opini maka pemakaian simbol simbol politik dilakukan agar sesuai dengan opini yang hendak dikembangkan, demikian juga strategi pengemasan pesan akan melakukan seleksi fakta untuk mendukung opini tersebut. Sedangkan fungsi agenda setting adalah penentu bagi media dalam membentuk opini publik di tengah masyarakat. (Hamad, 2004 : 4) Para jurnalis yang mencari, mengumpulkan bahan liputan dan menuliskannya dalam bentuk berita politik seringkali kesulitan untuk menjaga obyektivitas pemberitaannya. Hal ini disebabkan baik oleh karena proses redaksi yang melibatkan 3 ranah kegiatan dalam dapur redaksi (newsroom), maupun pengaruh-pengaruh dari luar ruang dapur redaksi yang menarik ulur antara idealisme dan pragmatisme, antara profesional dengan pesanan. 250
Hamad (2004 : 3) mengutip McNair membagi realitas politik dalam tiga bentuk, yaitu: a. Objective political reality, kejadian-kejadian politik sebagaimana adanya b. Subjective reality, kejadian-kejadian politik menurut persepsi para aktor politik dan khalayak. c. dan constructed reality, realitas politik hasil peliputan media Standar penulisan berita oleh media Maka ini sebagai tantangan bagi para jurnalis untuk memegang prinsip dan etika pemberitaan jurnalis sehingga mampu menjalankan fungsi pokoknya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan bahan pertimbangan yang tepat dalam mengambil keputusan politiknya. Adapun ketersambungan antara partai politik dengan media sendiri dapat dianalisis sebagai berikut ini : a. demokrasi mengharuskan adanya penyebaran informasi yang luas, dalam arti sebuah opini dari publik yang dilakukan kalangan atas untuk meraih simpati publik. Yakni upaya mengelola dalam membentuk perang opini pernyataan politik untuk menjatuhkan lawan politik atau menaikan popularitas dirinya sendiri. Diungkapkan oleh Michel Foucault (1976) sangatlah berlaku dalam meng kerangka jurnalisme politik yang berkembang pasca tahun 2004. Pembentukan opini publik melalui media yang secara tidak langsung menggiring pendapat publik dalam hal politik b. Media menjadi alat atau sebuah mesin yang paling mutakhir dan berpengaruh, bagaimana tidak pemilik media kebanyakan adalah petinggi partai politik dan menggunakan segala cara untuk 251
menggunakan bahasa propaganda dalam meraih simpati publik. Publik yang sudah terpengaruh tersebut akan terjerat dan secara tak langsung mengikuti alur politik dari media tersebut. kepemilikan media adalah aset strategis dalam demokrasi. Hal ini dikarenakan media adalah alat efektif dalam menyampaikan aspirasi publik maupun juga melemparkan kritik kepada pemerintah. Konglomerasi kapital melihat dalam konteks tersebut sebagai bentuk alat lobi, Melalui perannya sebagai artikulator publik, konglomerasi media akan berperan aktor filantropis dan altruistik yang memerankan perannya sebagai aktor yang peduli terhadap kepentingan publik. Sedangkan untuk media sendiri, konglomerasi dapat berperan sebagai negosiator dan aktor penekan aktif terhadap pemerintah untuk memenuhi kepentingan media atau memenuhi kepentingan publik secara utuh. Maka konglomerasi media yang menjalankan perannya sebagai pelobi ulung dalam menjalankan perannya baik sebagai agen pemerintah maupun juga agen bagi publik. Pendulum media dan politik kian menuju pada kepentingan kuasa dimana terjadi proses tarik menarik media dalam medan kekuasaan maupun medan perlawanan. Kesemuanya tersebut kembali lagi kepada posisi partai politik tersebut berperan sebagai pertain pemerintah ataukah partai oposisi. 7. Etika Jurnalistik Politik Etika merupakan cabang filsafat Secara etimologi etika, menurut Bertens (1993:4), berasal dari kata Yunani ethos yang berarti watak atau adat. Etika dan moral sama artinya, namun dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan, moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai 252
untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Etika dalam pembahasan ini, meliputi nilai yang menjadi sebuah sarana bagi manusia untuk usaha manusia untuk menjawab berbagai pertanyaan fundamental. Asas-asas atas kesusilaan atau kebaikan atau penalaran terhadap kesusilaan mencakup premis yang bercorak kesusilaan, maupun yang bercorak kenyataan empiris. Ditinjau dari segi teori, mungkin saja ada penalaran yang semata-mata menggunakan premis yang bercorak kesusilaan, namun dalam kenyataannya jarang terdapat. Etika teoritis juga membahas mengenai persoalan, umpama, hubungan-hubungan yang terkecil seperti dalam hubungan satu individu dengan individu lain. Jadi dalam pandangan etis seorang jurnalis adalah bagaimana baik secara individu maupun dalam kelompok sosial harus bisa beradaptasi kan diri sebagai seorang pers sejati, yang secara benar bertanggung jawab atas tindakan yang selalu mengedepankan kode etik jurnalistik. Sedangkan etika normatif, sebenarnya merupakan sebuah aturan yang mengarahkan secara konkrit, tentang bagaimana seharusnya bertingkah laku. Prinsip-prinsip etika profesi : a. Bertanggung Jawab Semua profesi apapun yang bersifat struktural maupun non struktural memiliki prinsip tanggung jawab, dimana hal ini menjadi pondasi yang harus ada dalam jiwa setiap individu. Bertanggungjawab melakukan fungsi dan tugasnya sebagai insan berprofesi, dalam pelaksanaan maupun hasil dari pekerjaan tersebut. Serta selalu berhati-hati dan melaksanakan selalu tugas sesuai dengan ketentuan kerja, karena dampaknya akan terasa pada 253
individu itu sendiri, terhadap rekan kerja, dan juga terhadap perusahaan atau lembaga yang menaungi b. Kebebasan Para profesional tentunya memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya, tanpa ragu-ragu ataupun khawatir. Tetapi memiliki ikatan komitmen dan juga tanggung jawab dalam batasan-batasan dan aspek pekerjaannya yang telah ditentukan dalam kode etik c. Kejujuran Jujur terhadap profesinya dan selalu setia atas apa yang telah dilakukannya merupakan salah satu prinsip etika berprofesi, selalu mengakui atas kesalahan yang diperbuat dan memperbaiki kesalahan tersebut serta berproses menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya d. Keadilan Dalam berprofesi keadilan adalah hal yang harus didapatkan harus sesuai dengan adanya, tanpa mencampuri hak-hak orang lain, mencemari nama baik individu atau lembaga, menjaga kehormatan, martabat, dan nama baik individu, organisasi, lembaga, maupun perusahaan agar terciptanya sebuah keadilan. e. Otonomi Seorang profesional memiliki kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan dan kemampuannya, organisasi dan departemen yang dipimpinnya itu melakukan kegiatan operasional atau kerja yang terbebas dari campur tangan pihak lain. Pekerjaan dapat dikatakan sebuah profesi, sebagai berikut: a. Adanya kebebasan dalam pekerjaan tersebut 254
b. Adanya keterikatan c. Mempunyai keahlian hingga profesional d. Mempunyai tanggung jawab dan keterikatan dengan kode etik Keempat poin diatas merupakan ciri dari jurnalistik, sehingga jurnal dikatakan sebagai profesi, tidak hanya menyangkut kemampuan atau keterampilan dalam menjalankan tugas kewartawanan, mencari, meramu dan menyajikan berita, tetapi juga mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan kode etik dengan ikhlas, konsekuen dan konsisten. Dalam setiap gerak langkah menjalankan tugas jurnalistik, wartawan selalu dipenuhi semangat penjiwaan dan pengalaman kode etik jurnalistik. C. Pengertian Idealisme Idealisme berasal dari kata Yunani kuno-ισμός (-ismos), dengan tambahan akhiran / akhiran "-ism", yang memiliki kata benda abstrak untuk membangun fungsi, tindakan, keadaan, pemahaman / doktrin. Berasal dari kata " ideal". Padahal kata "ideal" sendiri memiliki arti keadaan yang paling diinginkan atau diinginkan 32. Contoh paling sederhana dari idealisme biasanya digunakan dalam semua kualitas politik, sosial, dan pemikiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, idealisme mempunyai implikasi sebagai berikut: 1. Aliran filsafat yang melihat pikiran dan cita-cita sebagai satu- satunya hal yang benar yang dapat dirasakan dan dipahami. 2. Hidup atau berusaha hidup sesuai dengan cita-cita (yaitu dengan kriteria atau pedoman yang dianggap sempurna). 255
3. Sebuah sekte rasial yang menekankan imajinasi dan fantasi untuk menunjukkan keindahan dan kesempurnaan. Namun, sebenarnya tidak sesuai. Idealisme adalah sistem filsafat yang dikembangkan oleh para filosof Barat dan Timur. Di timur, idealisme berasal dari India kuno, dan di barat, idealisme berasal dari filsuf Yunani Plato, yang hidup antara 427 dan 347 SM. Saya tinggal. Idealnya, partai Islam dibangun di atas prinsip- prinsip Fiqh Syariah, yang diatur oleh hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, partai-partai Islam diharapkan mampu bersaing dalam bernegara dan bernegara. Namun pada kenyataannya, partai-partai Islam tidak mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan baik, seperti terlihat ketika mereka cenderung mengesampingkan realis dan idealisme dalam menghadapi hiruk pikuk kekuasaan. Partai-partai Islam tidak lagi kritis terhadap pemerintah (tidak menerapkan amar ma`ruf nahi munkar), dan tampaknya kompromi politik masih terus dilakukan. Artinya, partai Islam melakukan barter politik dengan partai yang berkuasa. Oleh karena itu, seperti di era orde lama dan orde baru, sikap kritis tidak lagi mewarnai aktivitas partai-partai Islam. D. Idealisme Politik dalam Implementasi Pilkada Eep Saefullah Fatah membagi partai Islam menjadi empat kelompok. Pertama, partai politik yang menjadikan umat Islam sebagai basis atau tujuan massanya. Kedua, parpol yang menggunakan label Islam pun tidak berlandaskan Islam. Ketiga, partai-partai Islam Indonesia yang menggabungkan sistem multipartai dengan sistem presidensial untuk mengimplementasikan partai-partai seringkali mengalami dilema ketika mereka berkuasa. Dilema yang ini Islam 256
terkait dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melibatkan tarik ulur antara tuntutan tertentu untuk aktualisasi diri sebagai mayoritas dan realitas kehidupan politik, yang tidak serta merta mendorong aktualisasi diri seperti itu.Tidak selalu. Akibatnya, Partai Keadilan Sejahtera selalu dihadapkan pada berbagai keputusan strategis yang masing-masing berdampak signifikan bagi dirinya sendiri. Bahkan, Partai Keadilan yang makmur dapat mewujudkan prinsip-prinsip politik Islam, yang disebut prinsip-prinsip Sasha. Oleh karena itu, ketika mengangkat penyelenggara negara dalam mengurus kepentingan rakyat, gubernur harus mengutamakan yang memiliki keterampilan dan kemampuan, bukan yang perkotaan. Prinsip bahwa Anda harus menepati janji Anda. Jika menghadapi Pilkada, partai boleh atau tidak mengkampanyekan dukungan publik dan perolehan suara yang besar. Dalam semua kampanye, biasanya kandidat yang didukung partai lah yang membuat janji politik. Jika Anda terpilih atau diberi posisi, Anda harus menepati janji Anda. Perkembangan aspirasi politik baru dalam masyarakat dengan kebutuhan akan partisipasi politik yang lebih besar tentu saja membutuhkan pelembagaan banyak saluran baru, seperti melalui pembentukan partai politik baru (Parpol), tetapi beberapa dunia ketiga. partai baru tidak akan sangat berguna kecuali sistem partai itu sendiri diperbarui. Saat ini, ada ruang besar dan penting untuk debat politik. Banyak sarjana dan intelektual yang membahas berbagai aspek pemikiran politik. Saat ini, ada ruang besar dan penting untuk debat politik. Banyak sarjana dan intelektual yang membahas berbagai aspek pemikiran politik. Pemikir yang mendiskusikan politik dengan Islam biasanya mendukung jenis politik yang ditawarkan Islam, apakah 257
Islam mendukung filsafat politik, menerima ideologi politik tertentu, atau sumber-sumber Islam mendukung bentuk sistem politik tertentu.Saya tertarik untuk melakukannya atau tidak. Kenyataannya, idealisme partai Islam tidak bisa dilepaskan dari langkah selanjutnya. 1. Dimulai dengan pembentukan pengurus yang berkepribadian Islami (Syakhsiyah Islamiyah) melalui pembinaan intensif (halaqoh murakaza) dengan menggunakan bahan dan metode tertentu. Proses ini tidak berhenti mempekerjakan eksekutif politik. Eksekutif yang memperjuangkan Islam untuk kemaslahatan umat manusia, bukan eksekutif yang berambisi memperebutkan kursi. 2. Pengembangan masyarakat (tatsqif jama'i) untuk membangun kesadaran masyarakat akan Islam (al-wa`yu al-am). Kepemimpinan ini harus menghubungkan realitas baru dengan pandangan dan sikap Islam terhadap realitas itu. Telah terjadi. Selama pembinaan ini, nilai-nilai dan hukum Islam diturunkan dari generasi ke generasi. Partai Islam ada di antara orang-orang setiap hari. 3. Memperluas badan partai untuk membentuk pemerintahan (tanmiyat al jasmi al-hizb), memungkinkan kegiatan dan pengembangan umum eksekutif lebih terfokus, dan membentuk kekuatan politik (al-quwwah al-siyasiyah) ). Kekuasaan politik adalah kesadaran politik Islam (al-wa`yu al-siyasi al-islami), yaitu mereka yang memiliki kesadaran bahwa kehidupan sosial dan pemerintahan harus diatur oleh syariat Islam. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan harus dilakukan untuk meningkatkan 258
kesadaran politik Islam di masyarakat yang dilakukan oleh para eksekutif. Semakin banyak eksekutif, semakin cepat kesadaran akan terbentuk dan semakin cepat pula kekuatan politik terwujud. Di sinilah kepentingan orang dikumpulkan dan diperjelas. Apa yang menjadi kepentingan umat tidak terlepas dari syarat dan pedoman syariat Islam. Dengan demikian terjadi komunikasi politik dan sosialisasi politik antara partai politik dengan rakyat, dan masyarakat memiliki kesadaran politik. 4. Ide partai Islam tentu berbeda dengan partai komunis liberal kapitalis sekuler dan komunis sosialis. Bagi pihak Islam, pembuatan aset produktif, termasuk sumber daya alam (SDA), berdasarkan mekanisme Undang-Undang Syariah, yang dibagi menjadi tiga jenis properti: milik pribadi, milik umum dan milik negara. Tidak semua pihak memiliki konsep tentang topik ini. Dengan kata lain, ini bukan pesta sebenarnya, bukan hanya pesta label nama. 5. Massa orang-orang yang sadar politik menuntut perpindahan ke Islam. Di sini, integrasi kepentingan (konsolidasi kepentingan) dan pembentukan kepentingan (klarifikasi kepentingan) didasarkan pada Islam, di mana partai dan rakyat berjuang bersama-sama. 6. Presentasi Islam juga ditujukan kepada ahlul-quwwah dan partai politik berpengaruh seperti politisi, tokoh masyarakat kaya dan media massa. Melalui pendekatan terfokus, Ahlul-Quwwah setuju dan mendukung perjuangan melawan orang-orang partai. Kekuatan politik yang didukung oleh berbagai partai politik tak terbendung. 259
7. Sistem Islam (Syariah) didirikan melalui jalan Ummah. Jalan ini dikenal sebagai "Jalan Tarik al-Ummah (melalui Jalan Ummah)" karena didasarkan pada kesadaran publik dan perjuangan bersama antara partai dan rakyat. Ternyata jalan tersebut merupakan jalan yang damai dan alami. Jangan takut atau takut. Inti dari metode ini adalah tuntutan masyarakat atas kesadaran masyarakat dan kepentingan masyarakat. Masalah umat tidak terbatas pada perasaan moral dan agama. Namun, partai-partai Islam juga memiliki solusi Syariah cerdas yang dapat diterapkan oleh negara, seperti menjamin kebutuhan dasar setiap individu dalam masyarakat (sandang, pangan, perumahan). Mekanisme ini bekerja setelah orang tidak dapat menghubunginya dan keluarga dekatnya tidak dapat menghubunginya. Selain itu, Islam juga menjamin kebutuhan kolektif seperti pendidikan gratis, kesehatan dan keamanan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Aristoteles, seorang filsuf Yunani terkemuka, mengatakan politik adalah ilmu tertinggi. Karena tujuan dan tujuan akhir dari politik adalah merancang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang sehat. Semoga seluruh warga negara merasa terlindungi dan haknya tumbuh menjadi manusia yang sehat sesuai minat dan bakatnya. Oleh karena itu, politik dianggap sebagai seni dan ilmu yang sangat dihormati. Dan idealisme politik ini terkikis ketika politik dipahami hanya sebagai merebut dan mempertahankan kekuasaan untuk kepentingan individu atau kelompok. Menurut para pemikir, prasyarat politik adalah kualitas moral yang harus dimiliki aktor politik, selain kemampuan dan profesionalisme. Dengan kata lain, jika seorang politisi tidak bermoral dan tidak memiliki 260
kemampuan intelektual, bagaimana kita dapat mendidik dan membentuk masyarakat agar dapat hidup dan berkembang dalam masyarakat yang beradab ?. Idealisme Vs Realisme Idealisme politik yang didasarkan pada kepentingan rakyat dan kepentingan umum (bonus commune) selalu menjadi tema utama pidato para elite politik. Namun dalam praktik kehidupan politik, para elite politik seringkali disalahgunakan sehingga mengaburkan tujuan politik. Jadi, pada kenyataannya, politik terkait erat dengan kekuasaan. Para ahli bahkan berbicara tentang fenomena terbatasnya latihan kekuatan sosial. Kekuatan itu sendiri ada di mana-mana, tetapi di setiap orang. Ketika kekuasaan bertemu dengan kekuasaan lain, ada promosi kekuasaan yang saling menguntungkan sampai ada negosiasi dan kesepakatan tentang siapa yang dapat menggunakan kekuasaan mereka dalam kekuasaan dan siapa yang harus menerima diperintah oleh orang lain. .. Oleh karena itu, tidak heran jika politik selalu diperdebatkan secara luas. Ini juga alasan mengapa banyak ahli mengatakan bahwa itu adalah masalah kekuasaan yang menjadi pusat aksi politik. Politik tidak lagi dirancang untuk membangkitkan kepentingan publik, tetapi menjadi batu loncatan untuk kepentingan individu atau kelompok. Pada titik ini, makna politik terdistorsi. Dalam realitas politik, masih ada politisi yang menggunakan cara-cara yang tidak etis. Serangan antara kandidat, upaya untuk memobilisasi massa untuk membatalkan hasil pemilu, serangan fajar dan bahkan kebijakan moneter sering menghiasi berita media arus utama. Realitas ini menunjukkan spiritualitas dan moralitas politisi yang tidak sejalan dengan cita-cita politik. Dan hal-hal ini semakin menekankan kecenderungan politik 261
praktis yang selalu menjadi arah para politisi, yang dikenal dengan kebijakan pinang Panjat. Citra politik yang praktis dan oportunistik muncul dari kecenderungan ke arah kekuasaan dan keuntungan. Hal ini mengurangi citra politik negara. Politisi mengutamakan bahasa ekonomi dan politik praktis dalam perjuangan politik suatu negara. Kata-kata politik pragmatis menekankan siapa yang menang, dan kata- kata ekonomi menekankan keuntungan. Realitas ini juga mengungkapkan bahwa jalannya Festival Panggung Politik jauh dari kata semrawut. Namun, para pemangku kepentingan telah berusaha untuk memastikan keberhasilan setiap kampanye pemilu. Namun yang perlu digaris bawahi adalah seberapa dermawan dan beretika para calon, mengingat kriteria hati nurani. Apakah mereka melakukan hal yang benar? Namun kenyataan negatif ini tidak membuat kita pesimis dengan dunia politik. Di sisi lain, kenyataan ini menimbulkan kesadaran akan pentingnya penerapan etika politik. Etika politik lah yang membimbing dan menciptakan sistem yang lebih adil. Selain itu, diharapkan setiap kontestan akan memimpin partai politik secara lebih etis seiring dengan mulai memainkannya gendang persaingan calon unggulan di daerah. Para politisi ini diharapkan mampu bersaing dengan menghadirkan nuansa kampanye yang perlu lebih edukatif, transparan dan sporty. Dan politisi perlu beralih dari politik praktis dan oportunistik ke politik etis. Kami tidak menggunakan metode tidak langsung untuk meraih kemenangan atau bersaing untuk menunjukkan kualitas moral dan intelektual seorang kandidat. Tentu dalam konteks idealisme politik, semua orang sepakat bahwa untuk membangun masyarakat madani yang berlandaskan sosial politik, perlu dijaga aspek moralitas, etika sipil, dan sportivitas. Oleh karena itu, etika politik sangat dibutuhkan ketika orientasi 262
politik yang ditempuh mengarah pada terciptanya struktur sosial yang beradab dan sejahtera. Dalam pandangan Islam, politik menempati posisi penting selama dijalankan sesuai dengan cita-citanya, yaitu tetap menegakkan agama dan kemaslahatan umat. Mulia, politisi ini bekerja untuk kepentingan masyarakat, dan terutama untuk kepentingan agama Allah. Sebagaimana yang diingatkan oleh rasul Allah dalam sabdanya, "Tidak ada seorang hamba yang dititipkan Allah untuk membimbing manusia, lalu dia meninggal. (HR Muslim) Dengan mengacu pada pandangan Islam, demokrasi sebagai ideologi politik bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Islam ke dalam kebijakan publik. Jenis demokrasi adalah suara mayoritas dan menghormati kebebasan individu. Suara mayoritas melanggar kehormatan dan kemuliaan manusia, dan suara mayoritas tidak memiliki nilai atau nilai hukum. Islam memiliki cara paling demokratis dalam mengatur dan mengatur masyarakat dengan mengandalkan suara rakyat. Firman Allah: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadaNya". (Q.S.ali-Imran: 159). Bagian ini menekankan konsultasi dengan masyarakat atau partisipasi dalam masalah politik dan kebebasan berbicara. Hal terpenting dalam menyepakati sesuatu melalui musyawarah adalah Allah pasti membela orang-orang yang isticama dan bertawakal kepada Allah, sehingga semua 263
pihak harus tetap teguh dalam pilihan kesepakatan. Jika demokrasi merupakan cita-cita politik, maka sistem demokrasi harus memajukan atau aktif mengembangkan kehidupan ekonomi rakyat. Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat sipil dan pembangunan demokrasi merupakan upaya untuk mencapai etika politik. 1. Idealisme Millennial Terminologi "milenial" sering kali disematkan pada kelompok populasi anak muda yang masih "labil", mudah ikut arus zaman, belum berpengalaman, serta belum matang dalam menata pola pikir dan emosi. Kebanyakan orang tidak terlalu memperhitungkan kelompok anak muda ini karena terdapat kecenderungan pola berpikir mereka kadang terlampau idealistis tidak realistis.Sering kita menjumpai anak muda mengambil sebuah keputusan atas dasar emosional dan perasaan belaka. Namun, dalam hidup yang namanya idealisme (pemikiran tentang utopia) sangat diperlukan.Idealisme mendorong orang untuk memiliki harapan dan cita-cita hidup. Idealisme yang terukur dikombinasikan dengan semangat positif akan dapat membuat perubahan kehidupan menjadi lebih baik. Jika pemuda tidak memiliki gairah cita-cita, mereka akan berhenti berusaha. Saat berhenti maka, akan mati. Milenial menjadi harapan sebagai change agent,yaitu pihak yang akan menuntun pada transformasi dunia ini ke arah yang lebih baik melalui perbaikan dan pengembangan. Hal tersebut didukung dengan potensi milenial yang dekat dengan teknologi. Kondisi itu membuat milenial lebih banyak mendapat akses informasi lebih cepat dengan berbagai varian konten di dalamnya. 264
Sisi positifnya adalah milenial menjadi sosok anak muda yang dinamis, responsif pada hal-hal baru,energik, dan optimis. Millennial, diharapkan mampu membawa inovasi cerdas, segar, dan gagasan kreatif. Hingga dunia tidak melulu diwarnai dengan berbagai hal jaman old yang terkadang kaku merespon berbagai dinamika zaman. Milenial dengan semangat dan idenya tersebut selalu dinantikan menjadi change agent di semua sektor kehidupan, termasuk dalam politik. Ketika mengaitkan milenial dengan politik maka, millennial rentan terhadap monopoli politik. Disisi lain milenial dapat menjadi katalisator politik sehingga menciptakan iklim politik baru yang lebih baik.Memang tidak dapat dipungkiri bahwa politik banyak disalahgunakan oleh politisi ecek-ecek demi jabatan, kekuasaan dan pundi-pundi rupiah. Sehingga banyak juga generasi milenial yang berkualitas menghindari wilayah tersebut dan acuh pada politik. Sehingga semakin banyak pula politisi minim kualitas menempati pos-pos penting di pemerintahan. Maka, yang terjadi adalah birokrasi pemerintahan menjadi kacau. Jika hal itu terus berlangsung akan menjadi mata rantai kehancuran suatu negara. Milenial harus dirangsang untuk memiliki sudut pandang bahwa politik bisa menjadi alat yang efisien untuk memberikan kesejahteraan kehidupan. Apabila politik dijalankan dengan cara yang baik maka, sebenarnya kita telah mengelola dunia dengan baik juga. Partisipasi politik generasi milenial sangat berpotensi mengingat persentase jumlah pemilih adalah anak muda, generasi milenial menyumbang suara cukup banyak dalam kontestasi pemilu 2019. Asumsi ini berdasarkan data pada pemilu 2014 dimana pemilih pemula yang didominasi anak muda usia 17-24 tahun berjumlah kurang lebih 18,3 juta. Jumlah tersebut tentu akan bertambah di pemilu 2019. 265
Hal itu menempatkan generasi milenial menjadi sasaran empuk para politisi-politisi yang mendaftar dalam kontestasi pemilu 2019. Karena kondisi idealis pemuda yang masih rentan dipengaruhi tentang isu keberpihakan. Tentunya kita tidak ingin generasi milenial hanya dijadikan sebagai komoditas politik, yang sebatas digunakan elite untuk mendongkrak elektabilitas dan pemadatan jumlah massa.Potensi milenial yang dekat dengan teknologi harus mampu dioptimalkan menguatkan idealisme politik dan partisipasi politik. Milenial dapat mengambil peran strategis untuk menghadirkan iklim politik yang sehat. Maka, milenial yang cakap dan tanggap teknologi, kreatif,serta advokatif akan membuka peluang terciptanya kontestasi politik yang dinamis dan sehat. Contoh partisipasi generasi milenial adalah dengan melakukan pengawasan pemilu 2019. Mendorong gerakan anti golput atau kampanye hastag bernilai positif untuk pemilu yang berkualitas nantinya. Pada akhirnya idealisme politik generasi milenial berada pada tangan masing-masing Millennial. Energi idealisme politik milenial adalah salah satu potensi negeri ini. Tinggal paramilenial ingin melabuhkannya pada pihak mana. Idealisme itu akan terus ditempa dijalan positif atau hanya akan diacuhkan sehingga menjadi bahan monopoli elit pragmatis untuk menguatkan mesin politik saja. Millennial, tentukan sekarang! Akan kau labuhkan dimana idealisme itu akan kausar dengan kepedulian terhadap bangsa atau hanya kau gadaikan dengan zona nyaman dan hedon. Pragmatisme Politik Dalam dunia politik modern, khususnya Indonesia, ada beberapa ciri yang sangat mencolok. Yakni, kapitalisme dalam dunia politik, 266
masyarakat yang tidak dapat diandalkan, politik dinasti, dan kepraktisan dalam dunia politik. Beberapa fenomena di atas saling terkait dan dapat menjadi penyebab antara satu konsep dengan konsep lainnya, tetapi dapat juga terjadi secara parsial. Berbagai karakteristik fenomena di atas sangat menarik dalam memahami dinamika politik Indonesia saat ini. Dalam artikel ini, penulis menganalisisnya dari perspektif praktis dalam dunia politik. Pada dasarnya, kepraktisan adalah kebalikan dari idealisme. Ketika idealisme didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika. Kebenaran, martabat, integritas, dan politik lainnya berdasarkan nilai- nilai politik dan etika, dan prinsip-prinsip praktik, bergeser ke realitas sosial, kepentingan, dan kondisi yang ada yang dialami masyarakat. Pragmatisme karena itu dapat menyebabkan kebijakan pedagang yang menegakkan hukum pasar dalam politik. Di era kepraktisan politik ini, penawaran dan permintaan telah menjadi moto dari semua peristiwa politik. Munculnya hukum pasar atau kebijakan komersial Memberikan peluang besar bagi kapitalis untuk menjadi pemenang persaingan politik. Dengan modal yang mereka miliki, kapitalis dapat membeli posisi strategis partai, bahkan mungkin "membeli partai", dan membeli referensi untuk membeli suara dalam pemilu dan pilkada. Artinya, masyarakat tidak punya harapan masa depan untuk peristiwa politik karena mereka menjual suara mereka dalam pemilihan dan pemilihan kepala daerah. Di sisi lain, kapitalis berhak menentukan arah kebijakan sesuai dengan niat dan arah kapitalis. Kebijakan perdagangan berbasis pragmatisme memiliki berbagai implikasi tidak hanya untuk peristiwa politik, tetapi juga untuk proses pelayanan dan prioritas pembangunan. Jika kapitalis 267
pernah memegang jabatan publik, itu akan terjadi. Para pejabat ini (baik pemerintah maupun legislatif) menerapkan hukum bisnis untuk mengarahkan bantuan, memprioritaskan pembangunan dan melayani masyarakat. Prioritas pembangunan dan pelayanan, seperti perkerasan jalan, bantuan sosial dan pelayanan publik lainnya, lebih diutamakan daripada kelompok atau organisasi di mana pegawai negeri memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan. Suatu daerah, daerah, atau kesatuan sosial yang sedikit memberikan kontribusi kepada kapitalis adalah "kelompok sengsara" karena bahkan tidak diperbolehkan menjangkau atau bahkan menyentuh berbagai fasilitas pelayanan dan program pembangunan. Politik komersial juga dapat terjadi dalam birokrasi pemerintah. Jabatan struktural strategis, yang sering disebut sebagai "jabatan basah", adalah produk yang bisa dijual pejabat kepada birokrat yang menginginkan jabatan strategis tersebut. Posisi Eselon I, Eselon II hingga Eselon III yang strategis seringkali berupa barang dan jasa yang dapat diperdagangkan. Keadilan menjadi subyektif karena pragmatisme berubah menjadi kepentingan praktis aktor (politik dan masyarakat). Tentu saja, bagi mereka yang tidak bisa mendapatkan layanan, mereka akan menemukan pejabat pemerintah dan kapitalis tidak adil. Namun bagi para pejabat ini, mereka akan memiliki pandangan sebaliknya bahwa mereka melakukan keadilan kepada masyarakat sebagai tanggapan atas kontribusi mereka kepada para pejabat. Tentu saja, keadilan dalam konteks PNS adalah keadilan menurut hukum pasar atau kebijakan perdagangan. 268
Harapan masyarakat untuk menghasilkan pejabat publik yang berjiwa negarawan, mungkin akan sulit tercapai dalam era pragmatisme dunia politik ini. Seorang negarawan, akan berprinsip "Think About Our Countries and Think About Next Generation" yang dapat dimaknai berpikir tentang kemajuan dan citra negara, dan berpikir tentang generasi ke depan. Kaum kapitalisme mungkin akan berhenti sampai menjadi politisi dan kapitalisme saja. Pada dasarnya seorang politisi akan menjalankan misinya dengan motto Think About Power, yakni berpikir untuk mendapat kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan bilamana perlu mewariskan kekuasaan (politik dinasti). Apakah negara akan maju, masyarakat akan sejahtera, atau generasi penerus bangsa akan mempunyai prospek masa depan? Itu menjadi urusan yang kedua. Namun yang utama adalah mencapai puncak kekuasaan tersebut. Dengan kekuasaan, para kaum kapitalis akan dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan usaha mereka dan dapat membuat lebih cerah iklim investasi yang akan mereka kembangkan. Antara dunia politik dan dunia usaha menjadi dualitas yang saling mengandaikan bukan dualisme yang saling kontrol. Pertanyaan berikutnya bagaimana menghentikan pragmatisme politik ini? Pragmatisme dunia politik adalah multidimensi. Ibaratkan sebuah penyakit komplikasi, sehingga diperlukan pengobatan atau terapi yang multi level dan holistik. Perlakuan pertama yang bisa diterapkan adalah di level partai, terutama dalam proses rekrutmen politik legislatif, eksekutif, dan pegawai negeri sipil lainnya. 269
Partai politik dapat menerapkan cita-citanya dan menghentikan politik perdagangan, sehingga meminimalkan pedagang politik. Selain itu, partai politik dapat menjalankan fungsi sebagai berikut: pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan politik harus dilakukan oleh generasi muda sejak dini dan melalui perkumpulan pemuda dan pemuda desa baik untuk pelajar, mahasiswa, dan generasi muda di pedesaan. Dalam konteks masyarakat Bali, partai politik dapat bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, sekolah, banjar, desa adat, atau penguasa adat di Bali dalam menyelenggarakan pendidikan politik ini. Langkah pertama ini harus dilanjutkan, setelah partai politik dapat menjalankan fungsi kontrolnya, dengan sanksi pemberhentian pejabat yang tidak menjalankan ideologi dan cita-cita partai. Semoga artikel ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Kita berharap politik dan demokrasi Indonesia sehat dan menghasilkan politisi yang bermartabat. 270
DAFTAR PUSTAKA Admin. Sejarah Perkembangan Sistem Politik Indonesia. sistem-politik.html Ahmad Faizin Karimi, Jurnalistik Asyik edisi revisi : karakter sifat jurnalis (Jawa timur:Caremedia Communication,2020) halaman 16 Almond, Gabriel A dan Bingham G Powel, 1966. Comparative Politics: A Developmental Approach, Boston: Brown Comp Little. Andrain, Charles F,1992. Perubahan Politik dan Perubahan Sosial, Penerjemah Lugman H, Yogyakarta: Tiara Wacana. Arifin, Anwar, Komunikasi Politik, Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi komunikasi Politik di Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2006. Atik Catur Budiati (2009). Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA (PDF). Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Barkah,Siti. 2021. Peran Media Dalam Advokasi Perlindungan dan Hak Kemerdekaan Pers Bagi Jurnalis. Dalam pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional (PJTLN). Bertens, K. 2007. Etika. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. hlm 6 Byrnes, Robert F, 1984. Change in the Soviet Political System Limit and Likelihoods, Review of Politics, University of Notre Dame. Cangara, Hafied, 2009, Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan strategi, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Dasar-Dasar Jurnalistik: Sejarah, Pengertian, Jenis Jurnalisme, Produk, Kode Etik, Bahasa, Teknik, Media. diakses pada 16 -03- 2022. 271
Easton, David, 1965. A Framework For Political Analysis, Neri' \brk: John Wiley & Sons Inc. Emmerson, Donald K (ed.), 2001. Indonesia Beyond Soeharto Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Franz magnis-suseno, kuasa dan moral, Pt Gramedia, Jakarta. Gabriel Almond and G Bingham Powell. 1967. Comparative Politics: A Developmental Approach.. New Delhi. Oxford and IBH Publishing Company. p. 167 Gaffar, Affan, 1999. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada 18-03-2022. Kantaprawira, Rusadi.1988. Sistem politik Indonesia. Bandung : Sinar Baru KBBI Kris Budiman. PELATIHAN JURNALISTIK - INFO JAWA 12-15 DESEMBER 2005 M.Djen Amar, hukum komunikasi jurnalistik (Bandung: penerbit alumni,1984) halaman 30 M.Djen Amar, hukum komunikasi jurnalistik (Bandung: penerbit alumni,1984) halaman 30 Macridis, Roy C and Bernard E Brown,7992. Perbandingan Politik, Alih Bahasa Henry S, Jakarta: Erlangga. Mochtar Pabottingi, 1993. Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik dalam Indonesia dan Komunikasi Politik. Jakarta. Gramedia. p. 54. Oksenberg, Michael dan Dickson, Bruce J, 1998. Kerangka Analisis Reformasi Politik, Seri Publikasi Reformasi Pengertian Profesi Menurut Para Ahli 08 Maret, 2020 dalam 272
profesi-menurut-para-ahli.html, diakses pada Minggu, 17 April 2022. pengertian-karakteristik/ diakses pada 20 Maret 2022 jam 20.48 Phillip, Althoff. 2008.Pengantar sosiologi politik. Jakarta : Raja Grafindo Persada Profesi "jurnalis", Najwa Shihab diakses pada 20 Maret 2022 jam 21.15 Profesi "jurnalis", Najwa Shihab diakses pada 20 Maret 2022 jam 21.15 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1999) Rauf, Maswadi (2001). Konsensus dan Konflik Politik. Jakarta: DIKTI. Romeltea 2018, Jurnalistik Cetak: Pengertian, Karakteristik, dan Jenis- Jenisnya. diakses pada 19 Sarah Viola. 10 Partai Politik Pada Awal Kemerdekaan Indonesia. kemerdekaan-indonesia/ Setiadi, Elly M. (2011). Pengantar sosiologi : pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial : teori, aplikasi dan pemecahannya. Kencana. Siburian, T. Melampaui Politisi, Menuju Negarawan: Refleksi Etis Kristiani. Societas Dei, Vol. 4 No. 1 (2017): 68, 73. Siregar, Amir Effendi (ed.), 1999. Arus Pemikiran Ekonomi Politik Esai-Esai Terpilih, Yogyakarta: Tiara Wacana. Sumadiria, Haris. 2017. Bahasa Jurnalistik. Cetakan keTujuh.Bandung : Simbiosa Rekatama Media. Susan, Novri (2009). Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 273
Syamsuddin Haris,dkk. 2016. Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik. Jakarta : KPK dan LIPI. hlm 32-42 timur:Caremedia Communication,2020) halaman 24 Varma, S.P, 1995. Teori Politik Modern, Penyunting Tohir E, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Undang-Undang Dasar Amandemen Ke 4, Penerbit Citra Umbara, Bandung,2002. Undang-Undang Politik, Penerbit Fokus Media, Bandung, 2003. Wikipedia. Pengertian demokrasi. Diakses pada 02-04-2022. 274
BIOGRAFI PENULIS Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si. Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si. Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Doktorandus {Drs}. Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan berkesempatan 1992 Maret menjadi dosen magang di almamaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya "Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan" dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu, : Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi Jurnalistik,Hubungan Masyarakat, Bimbingan Konseling Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar, workshop, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan. Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah dari kolaborasi terhadap penugasan pada mahasiwa Komunikasi penyiaran Islam semester tahun Pada 275
enam dan mahasiswa jurnalistik semester empat tahun 2022 bekerjasama dengan dosen pengampu Mata Kuliah Sistem politik Indonesia Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tentu saja, amat di sayangkan bila hasil dari penelitian mahasiswanya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia itu ditambah kebaikan dari fihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu : Komunikasi Politik : Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 di terbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu : Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang Banyumas. Buku ke 3, yaitu Komunikasi Kebijakan Pendidikan di terbitkan oleh Jakad Media Surabaya pada tahun 2021. Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdi selama ini. Ada juga tulisannya yang telah terbit di jurnal internasional. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada akun Google Cendikia : Cecep Suryana. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di posting pada akun face book dengan alamat cecep suryana majalengka dan akun instagram dengan alamat csuryana56. 276
Dendika Restu Gumilar Dendika Restu Gumilar, laki-laki kelahiran Sumedang, 05 Mei 1999, adalah anak pertama dari dua bersaudara. Ia telah menamatkan Sekolah Menengah Atasnya pada tahun 2017 dan pada tahun 2017 ia memulai menempuh pendidikan S1 Prodi Ilmu Komunikasi Jurnalistik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung hingga saat ini. Pengalaman dilingkungan pribadinya kejurnalistikan yaitu ia dipilih sebagai Ketua Bidang Logistik dalam acara melaksanakan KOMA pada tahun 2019. Untuk prestasi tidak banyak, namun cukup berkesan. Dari SMP sampai SMA ia mengikutu kejuaraan sepak bola antar SMP sekabupaten Sumedang, dan SMA sekabupaten Sumedang. Dendika memiliki cita-cita sebagai Pesepak bola profesional. Namun untuk saat ini ia memiliki keiningan untuk menjadi orang yg sukses dan memiliki stasiun televisi atau media sendiri. 277
Sadam Sohibul Ilmi Nama saya Sadam Sohibul Ilmi, biasanya akrab dipanggil Adam. Saya lahir di Garut, 04 Januari 2002, Saya anak tunggal , Ayah saya bernama dan Ibu saya bernama Muhammad Yasid Nurhayati. Masa kecil saya lalui di Kota Garut hingga lulus SMA. Saya bersekolah di SD Negeri 01 Pakuwon Garut, MTs. Cilawu Garut, hingga MA Plus An-Nur Cilawu, Kota Garut. Setelah saya menyelesaikan pendidikan wajib lalu melanjutkan kuliah. Saya melanjutkan pendidikan tinggi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengambil prodi Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Selain itu juga saya aktifis organisasi/komunitas yang berada di intra/ekstra kampus. Saya berasal dari sebuah keluarga yang dari segi ekonomi sendiri bisa dikatakan berada di bawah garis kemiskinan. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk menempuh pendidikan sampai jenjang perkuliahan. Kedua orang tua hanya bekerja sebagai buruh pemetik kopi di daerah perbukitan. Sehingga pemasukan sendiri tidak tentu dan sering sekali kami harus tidur dalam keadaan lapar. Sebagai anak tunggal sudah kewajiban sejak kecil membantu ayah ibu mencari nafkah di ladang. Setiap pulang sekolah selalu ada waktu untuk membantu mencari kayu atau tanaman liar yang bisa dimakan. Ini adalah cara paling mudah agar dapur tetap memiliki bahan untuk dimakan. Semua biaya pendidikan ditanggung oleh kepala dusun karena melihat potensi kecerdasan sejak kecil. Ini tidak sia-sia karena keberhasilanku mempertahankan peringkat atas menjadi buktinya. Awalnya saya tidak memiliki niat untuk meneruskan ke perguruan tinggi karena banyaknya kebutuhan biaya. Namun ada tawaran dari sebuah industri tembakau yang ingin membiayai kuliah sampai selesai. Tentu tawaran tersebut tidak gratis karena prestasi sangat menentukan masa depan. Jadi saya selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai terbaik selama menjalani kuliah. saya, 278
Kesempatan emas seperti ini memang tidak selalu dimiliki oleh anak miskin seperti saya. Namun ketika ada kesempatan memang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin agar memperoleh keuntungan. Pada semester ke empat ini saya memiliki target untuk menyelesaikan sebuah penelitian terkait penanaman tembakau. Nantinya hasil karya tersebut akan digunakan untuk mengembangkan potensi perekonomian desa. Siti Azzahra Putri Farisati Dermawan Siti Azzahra Putri Farisati Dermawan, atau akrab di sapa Zahra ini merupakan perempuan kelahiran Bogor 13 Januari 2002. Pada telah tahun 2020 menamatkan sekolah menengah atas di SMAN 1 Cigombong kabupaten Bogor. Sedang menempuh pendidikan Sarjana S1 pada prodi ilmu komunikasi jurnalistik di UIN Sunan Gunung Djati sedang Bandung. mengikuti kegiatan beberapa kemasyarakatan di lingkungan rumah, seperti menjadi ketua posyandu remaja juga mengikuti periode 2021-2022, penyuluhan serta ikut aktif dalam pendampingan keluarga. Penulis sedang banyak menimba pengalaman lewat masyarakat sekitarnya, agar sedikit banyak mengetahui bagaimana sifat dan cara berkomunikasi dengan masyarakat itu sendiri. lalu Penulis sendiri 279
Siti Barkah Siti Barkah atau yang akrab dipanggil Sibar, merupakan wanita kelahiran Karawang, 23 Desember 2002. Sibar merupakan anak ke empat dari empat bersaudara. Ia menamatkan sekolah dasar nya di SDN Cicinde Utara 1, lalu melanjutkan tingkat Sekolah Menengah Pertamanya di MTSN 1 Karawang dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Cikampek. Sejak kecil ia turut aktif dalam kegiatan public speaking dengan banyak mengikuti lomba khutbah dan pidato bahasa Indonesia juga bahasa Arab. Ketika memasuki masa SMA, ia sangat menyukai Akuntansi dan turut aktif dalam kegiatan lomba-lomba tingkat nasional mewakili sekolahnya. Ia berhasil menyabet juara II OSS tingkat sekolah SMAN 1 Cikampek bidang ekonomi serta menjadi juara umum semester jurusan IPS angkatan nya ketika itu. Meski fashion adalah Akuntansi dan segala hal bidang ekonomi bisnis, namun di tingkat kuliah, Sibar memutuskan untuk memilih berkuliah di UIN Sunan Gunung DJati Bandung dengan mengambil program studi Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Bukan tanpa alasan dirinya mengambil jurusan tersebut, sejak kecil dia bercita-cita untuk menjadi seorang jurnalis data yang handal, tak hanya itu impian lainnya muncul, ia juga ingin menjadi seorang jurnalis perang yang memantau situasi di wilayah berkonflik serta ditugaskan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak dan menyebarkan semangat positif, serta perdamaian untuk masyarakat. Latar belakang keluarganya merupakan seorang pedagang dan sangat identik dengan aktivitas ekonomi dan bisnis. Namun ia juga dididik dengan didikan militer oleh ayah dan ibu angkatnya yang merupakan seorang prajurit TNI AD. Berangkat dari sana pula impiannya muncul, ketika ia memiliki cita-cita menjadi seorang jurnalis perang. 280
Di kampus ia turut aktif dalam kegiatan organisasi kampus baik itu di luar maupun di dalam, di luar ia aktif mengikuti kegiatan magang dan juga volunteer yang diadakan oleh lembaga-lembaga swasta. Diantaranya KPID Jawa Barat. Ia juga aktif dalam himpunan mahasiswa jurnalistik yang bergabung dalam bidang pers di bawah naungan Lembaga Pers Mahasiswa Jurnalistik (HIMA). Di sana ia menjabat sebagai redaktur online. Tak hanya itu, ia juga merupakan penerima biasiswa bank Indonesia 2022. Sibar memiliki mimpi untuk menjadi seseorang yang memiliki dampak bagi negeri. Salah satu upayanya yaitu dengan mencerdaskan anak anak negeri Melalui informasi informasi yang bermanfaat yang di mana upaya tersebut agar dapat Mendorong masyarakat dan generasi muda berkontribusi lebih untuk Indonesia tercinta. Syahma Zagina Putri Nugraha Nama : Syahma Zagina Putri Nugraha Tempat, tanggal lahir : Bandung, 20 Desember 2002 Riwayat Pendidikan : Sd MI Al-Azhar SMP Bakti Nusantara 666 SMA Al Masoem Kata-kata motivasi: "Hidup itu bukan tentang apa yang kita dapatkan, akan tetapi hidup itu apa yang kita rasakan, apa yang kita jalani, dan kita yakini karena hidup itu ada jalan cerita maka dari itu kita harus bisa mensyukuri hari ini mengikhlas kan hari kemarin dan menjadi lebih baik lagi untuk hari esok" 281
Wuri Wijayanti Aisyah Arifin Wuri Wijayanti Aisyah Arifin, wanita kelahiran Sumedang, 4 Februari 2022, adalah anak pertama dari dua bersaudara. Ia telah menamatkan sekolah menengah atasnya di SMAN Cimanggung pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 hingga saat ini, sedang menempuh pendidikan S1 prodi Ilmu Komunikasi Jurnalistik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada tahun 2021, ia menjadi anggota divisi TV dari LPM Jurnalposmedia karena keinginan pribadinya untuk memiliki pengalaman praktik jurnalistik lebih banyak lagi. Puji syukur pada tahun 2022, diamanahi sebagai Koordinator Liputan divisi TV dari LPM Jurnalposmedia. Wuri juga turut aktif sebagai anggota Hima Jurnalistik, serta dalam kegiatan HMJ tersebut beberapa kali mendapat kesempatan menjadi MC, moderator, officio bidang, dan juga tugas panitia lainnya. Prestasinya tidak banyak, namun cukup membanggakan. Dalam prestasi tim, dari SMP sampai SMA, ia kerap kali menjuarai beberapa kategori dalam perlombaan paskibra baik tingkat daerah, sampai nasional. Sedangkan untuk prestasi pribadi, ia terpilih sebagai Ibu Lurah Paskibra Kecamatan Cimanggung pada tahun 2017, ia juga berhasil meraih juara 1 pada pertandingan taekwondo nasional (Action Indonesian Youth Student 2021), kategori poomsae senior putri. Selain itu, ia juga terpilih sebagai salah satu reporter pada program Reportase Naru Telkomsel 2021 Untuk saat ini, Wuri memiliki cita-cita atau profesi impian sebagai seorang reporter lapangan atau presenter pada stasiun televisi nasional maupun swasta. Kecintaannya terhadap liputan dan pertelevisian membuatnya bertekad kuat untuk mewujudkan cita-cita atau profesi impiannya tersebut. 282
283