LAPORAN KINERJA 2022 DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2022 dapat disusun dengan baik. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnslansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka Ditjen P2P menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kerja berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja Ditjen P2P merupakan laporan tingkat pencapaian kinerja selama tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022, yang merupakan sasaran program dalam Rencana Aksi Program Ditjen P2P. Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN, Renstra dan RAP Ditjen P2P periode 2020-2024. Tahun 2022 telah dilakukan revisi terhadap Renstra Kementerian Kesehatan dan RAP Ditjen P2P, sehingga Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan mengalami perubahan. Laporan Kinerja Ditjen P2P akan menyajikan capaian dan analisa Indikator Kinerja Program yang telah direvisi. Pencapaian Indikator Kinerja Program tahun 2022 telah menunjukkan capaian yang optimal tetapi masih terdapat gap capaian antar indikator. Laporan kinerja ini akan menjelaskan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran Indikator Kinerja Program P2P. Pada akhirnya, kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja Ditjen P2P melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja, sehingga dapat menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Semoga informasi yang disajikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jakarta, 31 Januari 2023 Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS i |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Direktur Jenderal P2P kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Laporan Kinerja Ditjen P2P menjabarkan capaian kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen P2P, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Program Ditjen P2P Tahun 2020-2024. Rata-rata capaian indikator kinerja Ditjen P2P tahun 2022 sebesar 102% dengan capaian setiap indikator adalah sebagai berikut: 1. Persentase kabupaten/kota yang mencapai target imunisasi rutin, tercapai 74.9% dari target 75% dengan capaian kinerja sebesar 99.9% 2. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) tercapai 42% dari target 45% dengan capaian kinerja sebesar 93% 3. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC, tercapai 68.3% dari target 90% dengan capaian kinerja sebesar 76% 4. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API < 1/1000 penduduk, telah mencapai 459 Kab/Kota dari target 484 Kab/Kota dengan capaian kinerja sebesar 95% 5. Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat, tercapai 82.9% dari target 89% atau dengan capaian kinerja sebesar 92.7% 6. Persentase pengobatan penyakit menular pada balita, tercapai 71.9% dari target 50% atau dengan capaian kinerja sebesar 144% 7. Persentase skreening penyakit menular pada kelompok berisiko, tercapai 94% dari target 95% atau dengan capaian kinerja sebesar 99% 8. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi penyakit tropis terabaikan, tercapai 203 Kab/Kota dari target 166 Kab/Kota atau dengan capaian kinerja sebesar 122% 9. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM, tercapai 514 Kab/Kota dari target 514 Kab/Kota atau dengan capaian kinerja sebesar 100% 10. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengendalian faktor risiko, tercapai 46 Kab/Kota dari target 43 Kab/Kota atau dengan capaian kinerja sebesar 107% 11. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan, tercapai 53.11% dari target 40% atau dengan capaian kinerja sebesar 133% 12. Persentase kabupaten/kota yang memiliki laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan surveilans, tercapai 32.5% dari target 39% atau dengan capaian kinerja sebesar 83% 13. Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital, tercapai 61.04% dari target 60% atau dengan capaian kinerja sebesar 102% 14. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan, tercapai 99.9% dari target 93% atau dengan capaian kinerja sebesar 107% 15. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan, tercapai 85% dari target 90% atau dengan capaian kinerja sebesar 94% ii |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 16. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, tercapai 35.24 dari target 35.3 atau dengan capaian kinerja sebesar 99.8% Untuk kinerja keuangan pada tahun 2022, data per 19 Januari 2022 berdasarkan OMSPAN, 23 Januari 2023, realisasi anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar Rp. 3.531.420.455.454 dari pagu Rp. 4.043.641.889.000 (87.33%). iii |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... i IKHTISAR EKSEKUTIF ... ii DAFTAR ISI ... iv DAFTAR GRAFIK ... v DAFTAR TABEL ... viii DAFTAR GAMBAR ... ix BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. LATAR BELAKANG ... 1 B. ISU STRATEGIS ... 2 C. VISI DAN MISI ... 6 D. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ... 7 E. SUMBER DAYA MANUSIA ... 8 F. SISTEMATIKA PENULISAN ... 11 BAB II PERENCANAAN KINERJA ... 13 A. PERENCANAAN KINERJA ... 13 B. PERJANJIAN KINERJA ... 20 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 24 A. CAPAIAN KINERJA ... 24 B. REALISASI ANGGARAN ... 154 BAB IV PENUTUP... 163 A. KESIMPULAN ... 163 B. TINDAK LANJUT ... 163 iv |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 DAFTAR GRAFIK Grafik 1.2. Distribusi Pegawai Ditjen P2P Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022... 9 Grafik 1.3. Distribusi pegawai berdasarkan pendidikan Tahun 2022 ... 9 Grafik 1.4. Distribusi Pegawai Ditjen P2P Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022 .... 10 Grafik 1.5. Distribusi Pegawai Sekretariat Ditjen P2P Berdasarkan Jabatan Tahun 2022... 10 Grafik 1.6. Distribusi Pegawai Sekretariat Ditjen P2P Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2022 ... 11 Grafik 3.7. Cakupan ODHIV on ART di Regional Asia Pasifik Tahun 2021... 38 Grafik 3.8. Target dan Capaian Persentase ODHA on ART Tahun 2020-2024 ... 38 Grafik 3.9. Cascade HIV dan ART sampai desember 2021 ... 39 Grafik 3.10. Capaian Program HIV AIDS untuk indikator 95 - 95 - 95 Tahun 2018-2022 40 Grafik 3.11. Target dan Capaian Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC Tahun 2020- 2024 ... 45 Grafik 3.12. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB per Provinsi Tahun 2022 ... 46 Grafik 3.13. Sepuluh Negara dengan Penurunan Jumlah Kasus TB ... 47 Grafik 3.14. Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC Tahun 2022 ... 48 Grafik 3.15. Capaian Jumlah Kabupaten/Kota mencapai API Malaria < 1/1000 penduduk Tahun 2018-2022 ... 57 Grafik 3.16. Target dan Capaian Kab/Kota mencapai API < 1/1000 penduduk Tahun 2020- 2024 ... 57 Grafik 3.17. Persentase Pemeriksaan Sediaan Darah ... 58 Grafik 3.18. Persentasi Malaria Positif diobati sesuai standar ... 59 Grafik 3.19. Proporsi Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat Tahun 2020-2024 ... 70 Grafik 3.20. Persentase Kasus Pneumonia Balita yang diberikan antibiotik ... 77 Grafik 3.21. Persentase Kasus Diare yang diberikan oralit dan zinc Tahun 2022 ... 77 Grafik 3.22. Target dan Capaian Persentase Pengobatan Penyakit Menular pada Balita Tahun 2022-2024 ... 78 Grafik 3.23. Target dan Capaian Persentase skrining Penyakit Menular Pada kelompok Berisiko Tahun 2020 - 2024 ... 84 Grafik 3.24. Persentase skrining Penyakit Menular Pada kelompok Berisiko Berdasarkan Provinsi Tahun 2022 ... 84 Grafik 3.25. Persentase Ibu Hamil diskrining Penyakit Menular (Hepatitis B) Berdasarkan Provinsi Tahun 2022 ... 85 Grafik 3.26. Target dan Capaian Jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan Tahun 2022-2024 ... 90 Grafik 3.27. Jumlah Kab/Kota berhasil mencapai eliminasi penyakit Infeksi Tropis Terabaikan per Provinsi Tahun 2022 ... 91 Grafik 3.28. Capaian Kab/Kota Eradikasi Frambusia Tahun 2021-2022 ... 92 Grafik 3.29. Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Yang Mencapai Eliminasi Tahun 2018-2022 ... 92 Grafik 3.30. Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Yang Mencapai Eliminasi Tahun 2022-2024 ... 93 Grafik 3.31. Target dan Capaian Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM Tahun 2020-2024... 99 v |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik 3.32. Capaian Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini FR PTM Tahun 2022 ... 99 Grafik 3.33. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini Hipertensi Tahun 2022 ... 100 Grafik 3.34. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini Diabetes Mellitus Tahun 2022 ... 101 Grafik 3.35. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini Obesitas Tahun 2022 ... 102 Grafik 3.36. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Tahun 2022 ... 103 Grafik 3.37. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini Kanker Payudara Tahun 2022 ... 104 Grafik 3.38. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini Gangguan Indera Tahun 2022 ... 105 Grafik 3.39. Kabupaten/Kota yang melakukan Pengendalian Faktor Risiko PTM Tahun 2022 ... 108 Grafik 3.40. Target dan Capaian Kabupaten/Kota yang melakukan Pengendalian Faktor Risiko PTM Tahun 2022-2024... 108 Grafik 3.41. Kab/Kota yang melaksanakan Pandu PTM ≥80% Puskesmas Tahun 2022 109 Grafik 3.42. Target dan Capaian Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM ≥80% Puskesmas Tahun 2020-2024 ... 110 Grafik 3.43. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Tahun 2022 ... 111 Grafik 3.44. Target dan Capaian Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Tahun 2020-2024 ... 111 Grafik 3.45. Kabupaten/Kota yang melakukan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Tahun 2022 ... 112 Grafik 3.46. Jumlah Kab/Kota yang ≥40% Puskesmasnya Menyelenggarakan Layanan UBM Tahun 2020-2024 ... 113 Grafik 3.47. Target dan Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan Tahun 2020-2024 ... 116 Grafik 3.48. Proporsi Capaian Kabupaten/Kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan Tahun 2022 ... 117 Grafik 3.49. Target dan Capaian Persentase Kabupaten Kota yang memiliki Labkesmas dengan kemampuan surveilans Tahun 2022 ... 129 Grafik 3.50. Provinsi dengan 80% Kabupaten/Kota yang telah memiliki labkesmas dengan mempunyai kemampuan surveilans Tahun 2022 ... 129 Grafik 3.51. Target dan Capaian Persentase Fasyankes terintegrasi sistem surveilans berbasis digital Tahun 2022-2024 ... 133 Grafik 3.52. Fasyankes Yang Menggunakan Aplikasi NAR Dan SKDR Tahun 2022 ... 134 Grafik 3.53. Fasyankes Yang Terintegrasi Puskesmas dan Klinik ... 134 Grafik 3.54. Target dan Capaian Persentase faktor risiko di pintu masuk yang dikendalikan Tahun 2020-2024 ... 138 Grafik 3.55. Capaian Persentase faktor risiko di pintu masuk yang dikendalikan oleh KKP Tahun 2022 ... 139 vi |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik 3.56. Target dan Capaian Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan Tahun 2020 - 2024 ... 142 Grafik 3.57. Persentase capaian rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan Tahun 2022 ... 143 Grafik 3.58. Target Dan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen P2P Tahun 2020-2024 ... ... 150 Grafik 3.59. Distribusi Pagu Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2022 ... 154 Grafik 3.60. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen P2P Tahun 2019-2021 ... 155 vii |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Program P2P ... 14 Tabel 2.2. Indikator Kinera Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Pada RAP Awal Tahun 2020-2024 ... 16 Tabel 2.3. Indikator Kinera Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Pada Revisi RAP Tahun 2020-2024 ... 17 Tabel 2.4. Indikator Kinerja Program pada Renstra Awal dan Renstra Revisi ... 19 Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Awal Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 ... 20 Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Revisi Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 ... 21 Tabel 3.1. Target dan Capaian Indikator Program P2P Tahun 2022 ... 24 Tabel 3.2. Capaian Penduduk Berdasarkan Endemisitas 2022 ... 55 Tabel 3.3. Jumlah Kab/Kota dengan API 1/1000 penduduk Tahun 2022 ... 55 Tabel 3.4. Proporsi Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat Per Provinsi Tahun 2022... 69 Tabel 3.5. Proporsi Kasus Kusta Baru Cacat Tingkat 2 secara global... 71 Tabel 3.6. Analisis SWOT untuk Indikator Kabupaten/Kota Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan Tahun 2022 ... 117 Tabel 3.7. Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi ... 147 Tabel 3.8. HASIL PENILAIAN MANDIRI RB DITJEN P2P TAHUN 2020-2022... 149 Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Tahun 2022 ... 154 Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2022 ... 155 Tabel 3.11. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2022 ... 155 Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2022 ... 156 Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Tahun 2022 ... 157 Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2022 ... 159 Tabel 3.15. Nilai Efisiensi Per Indikator Kinerja Tahun 2022 ... 161 viii |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ... 8 Gambar 3.1. Koordinasi Lintas Kementerian dalam mendukung Program Imunisasi ... 34 Gambar 3.2. Advokasi dan Sosialisasi Lintas Kementerian untuk Pelaksanaan Imunisasi Antigen Baru ... 34 Gambar 3.3. SKB 4 Menteri dan Surat Menko PMK kepada Mendagri ... 34 Gambar 3.4. Sosialisasi Pedoman Praktis Manajemen Program Imunisasi di Puskesmas 35 Gambar 3.5. Pelaksanaan Monitoring SOS di Daerah dengan Geografis Sulit ... 35 Gambar 3.6. Orientasi Petugas Introduksi Antigen Baru ... 35 Gambar 3.7. Pelaksanaan On the Job Training melalui Pembinaan Teknis Program Imunisasi Rutin ... 36 Gambar 3.8. Desk PWS Imunisasi Rutin ... 36 Gambar 3.9. Workshop Modul Kader ... 36 Gambar 3.10. Penemuan Kasus Melalui Skrining (Mobile Clinic) ... 42 Gambar 3.11. Bimbingan Teknis ke Layanan ... 43 Gambar 3.12. Pelatihan Penggunaan TCM ... 50 Gambar 3.13. Pertemuan Advokasi Perpres No 67 tahun 2021 antara Tim Pusat dengan Sekda dan perwakilan daerah di Provinsi Jawa Barat ... 51 Gambar 3.14. Active Case Finding TBC ... 52 Gambar 3.15. Peta Endemisitas Malaria di Indonesia Tahun 2022 ... 54 Gambar 3.16. Pemeriksaan uji silang di lab RSUD Wates dan diskusi dengan tim di Puskesmas Samigaluh I ... 61 Gambar 3.17. Surveilans dan Pengendalian Faktor Risiko Malaria di Kab. Pesawaran dan Kab. Sorong Tahun 2022 ... 63 Gambar 3.18. Peta Sebaran Proporsi Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat ... 68 Gambar 3.19. Sosialisasi ISPA pada kegiatan Germas di Sulawesi Selatan ... 80 Gambar 3.20. Germas dalam Sosialisasi Pengobatan Diare di Kota Surabaya ... 81 Gambar 3.21. Seminar dan deteksi dini Hepatitis ... 87 Gambar 3.22. Advokasi Kepala Daerah untuk Pembangunan Air Minum dan Sanitasi .... 120 Gambar 3.23. Advokasi kepada pemangku kepentingan melalui deklarasi SBS yang disinergikan dengan kegiatan Sail Wakatobi dan Program Intervensi Kesling di Desa... 122 Gambar 3.24. Advokasi dan membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan agar penyelenggaraan kesehatan lingkungan RS merata di Indonesia... 123 ix |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia, menyebabkan kematian ratusan ribu orang diseluruh dunia, membuat sistem kesehatan mengalami tekanan yang sangat besar dan mengganggu juga aktivitas ekonomi dan mengubah perilaku pribadi dan sosial. Pandemi menyadarkan bahwa diperlukan ketahanan kesehatan dan perubahan kebijakan dan strategi dalam menghadapi pandemi. Tahun 2022, sesuai dengan arahan Presiden (Kemenkes) melakukan upaya Republik percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk mewujudkan herd immunity, penanganan pandemi secara lebih baik dan berkelanjutan serta transformasi sektor kesehatan. Transformasi kesehatan dilaksanakan dengan menegakkan enam pilar yakni 1). Tranfromasi Layanan Primer, 2). Transformasi Layanan Rujukan, 3). Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, 4). Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, 5). Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan 6). Transformasi Teknologi Kesehatan. Untuk menjamin pelaksanaan keenam pilar transformasi kesehatan ini maka Kemenkes merevisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sehingga lebih mencerminkan prinsip dan tujuan dari transformasi kesehatan tersebut. Indonesia, Kementerian Kesehatan Sejalan dengan Revisi Renstra Kemenkes, pada tingkat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalikan Penyakit telah dilakukan revisi Rencana Aksi Program (RAP) P2P sebagai upaya untuk menjamin berjalannya tranformasi kesehatan yang telah ditetapkan didalam revisi Renstra Kemenkes tahun 2020-2024. Pada revisi RAP P2P terdapat perubahan indikator baik pada level Indikator Kinerja Program maupun Indikator Kinerja Kegiatan, sehingga dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Ditjen P2P tahun 2022 akan menggunakan indikator yang baru. Laporan kinerja Ditjen P2P akan menjelaskan secara memadai hasil analisis terhadap capaian program, permasalahan dan tantangan serta strategi pemecahan masalah. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud melaksanakan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal P2P adalah untuk: 1 |
B. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 1. Memberikan informasi kinerja Ditjen P2P selama tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Ditjen P2P dalam mencapai sasaran/tujuan strategis instansi. 3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Ditjen P2P untuk meningkatkan kinerjanya. 4. Sebagai salah satu upaya mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi pemerintah. 5. Sebagai alat dan bahan evaluasi guna peningkatan kinerja Ditjen P2P dimasa depan. ISU STRATEGIS 1. Penyakit Tidak Menular Dalam periode tiga dekade terakhir, telah terjadi perubahan beban penyakit dari penyakit menular ke Penyakit Tidak Menular (PTM). PTM menyebabkan kematian pada sekitar 41 juta orang setiap tahunnya, angka ini setara dengan 74% dari seluruh penyebab kematian di dunia. Sekitar 17 juta orang meninggal sebelum usia 70 tahun akibat PTM dan 86% kematian dini tersebut terjadi di negara dengan pendapatan rendah dan menengah (low and middle-income countries). Penyakit kardiovaskular merupakan penyakit tidak menular yang menyebabkan angka kematian tertinggi yakni sekitar 17,9 juta kematian setiap tahunnya, diikuti dengan kanker (9,3 juta kematian), penyakit pernapasan kronik (4,1 juta kematian) dan diabetes (2 juta kematian termasuk penyakit ginjal kronik akibat diabetes). Keempat penyakit tersebut menyebabkan sekitar 80% kematian dini akibat PTM (WHO, 2022). Selain itu terjadi perubahan penyebab utama Disability Adjusted Life Years (DALYs) lost. 10 penyebab utama DALYs di Indonesia tahun 2019 adalah stroke (4,0%; 3.280 per 1000 penduduk), ischaemic heart disease (2,8%; 2.330 per 1000 penduduk), tuberculosis (2.2%; 1.840 per 1000 penduduk), neonatal condition (2,1%; 1.710 per 1000 penduduk), diabetes mellitus (1,8%; 1.4461 per 1000 penduduk), cirrhosis of the liver (1,2%; 961 per 1000 penduduk), diarrhoeal diseases (1,0%; 802 per 1000 penduduk), chronic obstructive pulmonary disease (1,0%; 787 per 1000 penduduk), lower respiratory infections (0,9%; 776 per 1000 penduduk) dan HIV/AIDS (0,9%; 752 per 1000 penduduk). Hampir sama dengan di dunia, lebih dari setengah DALYs lost di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (69%) diantaranya 10,9% disebabkan oleh stroke, 8,6% malignant neoplasms dan 7,7% ischaemic heart disease (GDB 2019; WHO 2019). Tekanan darah sistolik tinggi, tembakau, risiko diet, glukosa plasma puasa tinggi, dan indeks massa tubuh yang tinggi merupakan lima risiko utama yang berkontribusi terhadap penurunan kesehatan yang diukur sebagai DALY pada tahun 2019 (GDB 2019). 2 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan peningkatan prevalensi PTM jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013, PTM yang mengalami peningkatan antara lain kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus, dan hipertensi. Prevalensi kanker naik dari 1,4% menjadi 1,8%, prevalensi stroke naik dari 7% menjadi 10,9% dan penyakit ginjal kronik naik dari 2% menjadi 3,8%. Berdasarkan pemeriksaan gula darah, diabetes melitus naik dari 6,9% menjadi 8,5% dan hasil pengukuran tekanan darah, hipertensi naik dari 25,8% menjadi 34,1%. Kenaikan prevalensi PTM ini berhubungan dengan pola hidup, antara lain merokok, kurang aktivitas fisik serta kurang konsumsi buah dan sayur. Sejak tahun 2013 prevalensi merokok pada remaja (10-18 tahun) terus meningkat, yaitu 7,2% (Riskesdas 2013), 8,8% (Sirkesnas 2016) dan 9,1% (Riskesdas 2018). Demikian juga proporsi kurangnya aktivitas fisik meningkat dari 26,1% menjadi 33,5%, dan 0,8% mengonsumsi minuman beralkohol berlebihan. Tren ini juga diikuti dengan peningkatan penduduk di Indonesia yang cenderung memiliki berat badan lebih (overweight) atau bahkan obesitas dari tahun ke tahun. Overweight meningkat dari 8,6% di tahun 2007 menjadi 13,6% di tahun 2018, obese meningkat dari 10,5% di tahun 2007 menjadi 21,8% di tahun 2018. Sementara itu juga tercatat lebih dari 95,5% masyarakat Indonesia yang berusia lebih dari 5 tahun mengkonsumi kurang dari 5 porsi buah dan sayur dalam sehari. Balitbangkes Kemenkes merilis data terbaru dari Global Youth Tobacco Survey (GYTS) tahun 2019 menunjukkan bahwa 40,6% pelajar di Indonesia usia 13-15 tahun, 2 dari 3 anak laki-laki dan hampir 1 dari 5 anak perempuan sudah pernah menggunakan produk tembakau. Selain itu, 19,2% pelajar saat ini merokok dan di antara jumlah tersebut, 60,6% bahkan tidak dicegah ketika membeli rokok karena usia mereka, dan dua pertiga dari mereka dapat membeli rokok secara eceran. Data GYTS juga menunjukkan hampir 7 dari 10 pelajar melihat iklan atau promosi rokok di televisi atau tempat penjualan dalam 30 hari terakhir, dan sepertiga pelajar merasa pernah melihat iklan di internet atau media sosial. 2. Penyakit Menular Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan infeksi menular seksual (IMS) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia dan Indonesia, dan meluas hingga masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Kasus HIV di kawasan Asia Tenggara menyumbang 10% dari total beban HIV di seluruh dunia. Di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan jumlah orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) berjumlah 543.100 orang. Jumlah ini menurun dari angka sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 643.443 ODHIV. Infeksi baru HIV di Indonesia terus mengalami penurunan, sejalan dengan penurunan infeksi baru HIV global. Namun demikian, penurunan infeksi baru ini belum sebanyak yang diharapkan. Pada populasi kunci tertentu (LSL dan waria) terjadi peningkatan infeksi baru HIV. Secara nasional, epidemi HIV di Indonesia adalah epidemi terkonsentrasi pada populasi kunci dengan prevalensi sebesar 0,26%. Hasil Survei Terpadu Biologi dan 3 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Perilaku (STBP) populasi kunci tahun 2018 menunjukkan prevalensi HIV pada populasi kunci di atas 10%. Terjadi pergeseran pola penularan HIV di mana pada awal tahun 2000 penularan HIV pada penggunaan jarum suntik bersama di kalangan Penasun, sedangkan pada tahun 2020 penularan melalui hubungan seksual merupakan cara penularan HIV utama. Epidemi HIV di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) merupakan epidemi meluas tingkat rendah, dengan angka prevalensi HIV pada populasi umum sebesar 2,3% (STBP Tanah Papua, 2013). Kecenderungan prevalensi HIV lebih tinggi (2,9%) terjadi di wilayah pegunungan dan populasi suku Papua, sementara di dataran rendah dan perkotaan, prevalensi berada di bawah 2,3%. Tujuan pengendalian HIV AIDS pada tahun 2030 adalah mencapai three zero yaitu zero new infection, zero AIDS related death dan zero discrimination yang dilakukan melalui program STOP (Suluh, Tes, Obati dan Pertahankan). Target TOP tahun 2030 sebesar 95-95-95 yaitu 95% orang dengan HIV mengetahui status HIV nya, 95% orang dengan HIV AIDS mendapatkan pengobatan dan 95% orang yang mendapatkan pengobatan HIV tersupresi virusnya. Pada tahun 2021, secara global diperkirakan sebanyak 10,6 juta kasus TBC, meningkat sekitar 4,5% dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 10,1 juta kasus. Dengan demikian angka insidensi meningkat sekitar 3,6% dari tahun 2020. Beban kasus TBC kebal obat juga meningkat dari tahun 2020 menjadi 450.000 pada tahun 2021. Estimasi beban TBC selama pandemi Covid-19 hanya dapat ditentukan regional bagi negara-negara berdasarkan model dinamika negara dan berpendapatan rendah dan menengah. Survei beban kasus TBC dan penyebab kematian terkini dengan cakupan populasi nasional dari sistem registrasi vital nasional dengan cakupan yang besar juga diperlukan untuk memperkirakan dampak pandemi yang lebih akurat. Berdasarkan letak geografisnya, kasus TBC pada tahun 2021 paling banyak di regional Asia Tenggara (45%), Afrika (23%) dan Pasifik Barat (18%), dan persentase yang sedikit di Timur Tengah (8,1%), Amerika (2,9%) dan Eropa (2,2%). Ada 8 negara dengan jumlah kasus dua per tiga dari total kasus global, yaitu India (28%), Indonesia (9,2%), Cina (7,4%), Filipina (7,0%), Pakistan (5,8%), Nigeria (4,4%), Bangladesh (3,6%) dan Republik Demokratik Kongo (2,9%). Data WHO yang dimuat pada Global TB Report 2021, memperlihatkan indikator yang dipakai dalam mencapai tujuan "End the Global TB epidemic" adalah jumlah kematian akibat TBC per tahun, angka kejadian (incidence rate) per tahun serta persentase rumah tangga yang menanggung biaya pengobatan TBC. Menurut TB Global Report tahun 2022 untuk Indonesia, angka kejadian (insidensi) TBC tahun 2021 adalah 354 per 100.000 (sekitar 969.000 pasien TBC), dan 2,27% (22.000 kasus) di antaranya dengan TB/HIV. Angka kematian TBC adalah 52 per 100.000 penduduk (jumlah kematian 144.000) tidak termasuk angka kematian akibat TB/HIV. WHO memperkirakan ada 28.000 kasus Multi Drug Resistance (MDR) di Indonesia. 4 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Menurut World Malaria Report (WMR) tahun 2022 secara global, diperkirakan terdapat 247 juta kasus malaria pada tahun 2021, meningkat dari 245 juta pada tahun 2020, dengan sebagian besar peningkatan ini berasal dari negara-negara di wilayah Afrika. Negara Afrika menyumbangkan sekitar 234 juta (95%) kasus global pada tahun 2021. Wilayah Asia tenggara menyumbang sekitar 2% dari beban kasus malaria secara global. Kasus malaria di wiayah Asia Tenggara berkurang 76% dari 23 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 5 juta pada tahun 2021. Indonesia menyumbangkan kasus malaria terbesar kedua setelah India di wilayah region Asia Tenggara, dengan estimasi kasus oleh WHO sebesar 811.636 pada tahun 2021. Berdasarkan laporan rutin malaria menunjukkan terdapat peningkatan kasus malaria sekitar 30% di Indonesia dari 304.607 tahun 2021 menjadi 400.253 seluruh kasus positif di Indonesia pada tahun 2022 dengan kasus terbesar terdapat di Provinsi Papua yang berkontribusi menyumbang kasus positif sebanyak 356.889 (90%) dari kasus nasional. Penyakit Tropis Terabaikan (Neglected Tropical Diseases/NTDs) adalah sekelompok penyakit tropis yang beragam dan sangat umum terjadi pada populasi berpendapatan rendah di wilayah berkembang. Secara global penyakit ini telah membebani lebih dari 1 milyar penduduk di dunia terutama di daerah tropis dan subtropis WHO telah mengelompokkan 20 jenis penyakit sebagai penyakit tropis terabaikan dan delapan diantaranya ada di Indonesia. Dalam Pertemuan ke 73 World Health Assembly (WHA) secara Virtual tanggal 12 November 2020, WHO telah meluncurkan Roadmap untuk penyakit tropis terabaikan (Neglected Tropical Diseases/NTDs) tahun 2021−2030. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia telah mentargetkan eliminasi dan eradikasi pada penyakit NTDs pada tahun 2030 diantaranya adalah eradikasi frambusia, eliminasi filariasis dan eliminasi rabies. Sebanyak 863 juta orang di 47 negara di seluruh dunia hidup di daerah endemis penyakit filariasis dan beresiko tertular penyakit ini. Indonesia telah menetapkan 236 kabupaten/kota di 28 provinsi sebagai daerah endemis filariasis. Program eliminasi filariasis menjadi memiliki agenda utama yaitu melaksanakan kegiatan Pemberian Obat Pencegahan secara Massal Filariasis untuk memutus rantai penularan Filariasis pada penduduk di semua Kabupaten/Kota Endemis Filariasis serta tatalaksana kasus kronis filariasis. Pada tahun 2021, sebanyak 123.866 kasus frambusia telah dilaporkan terjadi di 13 negara di dunia. Frambusia juga diketahui tercantum dalam rencana nasional penanggulangan penyakit pada 4 negara, termasuk Indonesia. Disebutkan bahwa untuk dapat mendapatkan sertifikasi eradikasi frambusia, nantinya suatu negara harus dapat membuktikan ketiadaan frambusia dengan melaporkan hasil surveilans aktif dan survei serologi pada anak- anak. Penyakit rabies endemis di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Meskipun rabies dapat dicegah, penyakit ini diperkirakan membunuh 59.000 orang di dunia setiap tahunnya. Sekitar 40% dari korban rabies adalah anak-anak berusia di bawah 15 tahun di Asia dan Afrika. Sembilan puluh sembilan persen dari kasus manusia di Asia dan Afrika disebabkan oleh gigitan anjing yang terinfeksi. Sebelumnya, respon 5 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 global terhadap rabies masih terfragmentasi dan tidak terkoordinasi. Tahun 2016, untuk pertama kalinya Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization), Badan Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization), Badan Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties), dan Global Alliance for Rabies Control (GARC) bergabung untuk mendukung negara-negara di seluruh dunia dalam mempercepat aksi-aksi menuju eliminasi rabies yang ditularkan oleh anjing tahun 2030 C. VISI DAN MISI Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong". Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu "Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan". Ditjen P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni "Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas" Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong", maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni: 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja; 2. Perbaikan Gizi Masyarakat; 3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 6 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 4. Pembudayaan GERMAS; 5. Memperkuat Sistem Kesehatan. Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022- 2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni: 1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit; 2. Perbaikan Kualitas Lingkungan; 3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko; 4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan D. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 20202 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, susunan organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; 3. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; 4. Direktorat Pengelolaan Imunisasi; 5. Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan; dan 6. Direktorat Penyehatan Lingkungan. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melaksanakan fungsi antara lain sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak langsung, surveilans dan langsung dan menular, penyakit menular tidak kekarantinaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak langsung, surveilans dan menular, penyakit menular kekarantinaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan; langsung dan tidak 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, surveilans dan kekarantinaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan; 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, surveilans dan kekarantinaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan; 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, surveilans dan kekarantinaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan; 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Struktur organisasi Ditjen P2P mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik 7 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan digambarkan dalam grafik dibawah ini: Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit E. SUMBER DAYA MANUSIA 1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Kelompok Satuan Kerja Pada tahun 2022 pegawai Ditjen P2P sebanyak 4.514 orang. Ditjen P2P memiliki 67 satuan kerja/unit kerja, yakni 1 satuan kerja dan 5 unit kerja di Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 61 Satker. Distribusi pegawai Ditjen P2P tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik 1.1. Distribusi Pegawai pada Ditjen P2P Tahun 2022 Sumber Data: Tim Kerja Kepegawaian dan Umum, 29 Januari 2023 Berdasarkan grafik diatas, maka jumlah pegawai Ditjen P2P terbanyak pada kelompok Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II yaitu 1.656 orang. Jumlah tersebut 8 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 terdiri dari 26 Satker. Selanjutnya diikuti Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas I yaitu 1791 orang dan paling sedikit pada KKP Kelas IV. 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Kelompok Satuan Kerja Ditjen P2P memiliki jumlah pegawai perempuan lebih banyak dari jumlah pegawai laki-laki. Berdasarkan grafik dibawah ini, jumlah pegawai perempuan sebanyak 2.470 orang (55%) dan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 2.044 orang (45%) Grafik 1.2. Distribusi Pegawai Ditjen P2P Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 Sumber Data: Tim Kerja Kepegawaian dan Umum, 29 Januari 2023 3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Pegawai Sekretariat Ditjen P2P memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Distribusi pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik 1.3. Distribusi pegawai berdasarkan pendidikan Tahun 2022 Sumber Data: Tim Kerja Kepegawaian dan Umum, 29 Januari 2023 Berdasarkan grafik di atas, terbanyak adalah Pendidikan S1/DIV sebanyak 2.112 orang. Pendidikan lainnya yaitu DIII sebanyak 1284 orang, S2/Spesialis sebanyak 871 orang, SLTA sebanyak 172 orang, DI sebanyak 39 orang, SLTP sebanyak 14 orang, S3 sebanyak 12 orang dan SD sebanyak 10 orang. latar belakang Pendidikan 9 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur Pegawai Sekretariat Ditjen P2P terbagi menjadi beberapa kelompok umur. Distribusi pegawai berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik 1.4. Distribusi Pegawai Ditjen P2P Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022 Sumber Data: Tim Kerja Kepegawaian dan Umum, 29 Januari 2023 Distribusi pegawai dengan kelompok umur terbanyak yaitu pada kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 896 orang dan diikuti kelompok umut 41-45 tahun sebanyak 858 orang. Sedangkan kelompok umur paling sedikit yaitu pada kelompok umur ≥56 tahun yaitu 218 orang. 5. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Pegawai Ditjen berdasarkan jabatan terbagi menjadi jabatan pelaksana, jabatan struktural, dan jabatan fungsional tertentu, seperti pada grafik berikut ini: Grafik 1.5. Distribusi Pegawai Sekretariat Ditjen P2P Berdasarkan Jabatan Tahun 2022 Sumber Data: Tim Kerja Kepegawaian dan Umum, 29 Januari 2023 Berdasarkan grafik di atas, maka jabatan terbanyak pada Ditjen P2P adalah jabatan fungsional sebanyak 2.712 orang (60%), jabatan pelaksana sebanyak 10 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 1.666 orang (37%) dan struktural sebanyak 136 orang (3%). Adapun jumlah jabatan fungsional tertentu yang berada di Ditjen P2P dapat dilihat pada grafik di bawah ini: Grafik 1.6. Distribusi Pegawai Sekretariat Ditjen P2P Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2022 Sumber Data: Tim Kerja Kepegawaian dan Umum, 29 Januari 2023 Berdasarkan grafik di atas, terdapat 22 kelompok jabatan fungsional yang berada pada Ditjen P2P. Jabatan fungsional terbanyak di Ditjen P2P adalah Epidemiolog Kesehatan sebanyak 774 orang dan Sanitarian sebanyak 439 orang. Selain jabatan fungsional non kesehatan dengan jumlah terbanyak yaitu pranata keuangan APBN sebanyak 103 orang. fungsional kesehatan tersebut, terdapat jabatan F. SISTEMATIKA PENULISAN 1. Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi. 2. Bab II Perencanaan Kinerja Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Ditjen P2P Tahun 2020. 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja a. Capaian Kinerja Organisasi 11 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. b. Realisasi Anggaran Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 4. Bab IV Penutup Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja. 12 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. PERENCANAAN KINERJA Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan RPJPN. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam program pencegahan dan pengendalian penyakit dalam bidang kesehatan ditandai dengan terjaminnya ketahanan sistem kesehatan melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respons terhadap ancaman kesehatan global. Pada tahun 2022, Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 mengalami revisi, yang diikuti dengan Revisi Rencana Aksi Program (RAP). Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, yang mengatur mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan sampai level Eselon I. Kementerian Kesehatan telah merubah Organisasi dan Tata Kerja (OTK) melalui Permenkes No. 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Adanya perubahan OTK ini menjadi salah satu dasar revisi Renstra Kemenkes melalui Permenkes No 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Perubahan Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan ini juga secara otomatis akan merubah struktur program dan kegiatan di Direktorat Jenderal P2P. Selain itu, revisi Renstra juga dilakukan karena terjadinya pandemi Covid-19 sehingga dibutuhkan kebijakan dan strategi untuk menghadapi perubahan yang terjadi dari berbagai sektor dan Kemenkes itu sendiri. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai salah satu program di Kemenkes yang terkait langsung dengan pengendalian pandemi memiliki peran kunci untuk menjamin dimasa depan kejadian Pandemi COVID-19, dan penyakit lain tidak terjadi serta menjamin semua program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dapat berjalan sesuai dengan tahapan pengendalian penyakit baik reduksi, eliminasi Maupin Eradikasi. Saat ini, tantangan utama program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah pengendalian COVID-19 melalui upaya Deteksi dan Vaksinasi. Selain itu kejadian pandemi juga mempengaruhi perubahan waktu pencapaian target pengendalian penyakit. Beberapa panyakit yang seharusnya sudah masuk dalam tahapan reduksi, eliminasi dan eradikasi menjadi tertunda sejak terjadinya panemi tahun 2020-2021. 13 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Dalam revisi RAP Ditjen P2P, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen P2P yakni: Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Program P2P No Tujuan Sasaran Strategis Program 1 Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit komprehensif dan yang berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat 1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit 2. Menurunnya infeksi penyakit HIV 3. Menurunnya Insiden TBC 4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria 5. Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta 6. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular 7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun 8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun 2 Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat. 9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat 3 sistem Terciptanya surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko diwilayah dan pintu masuk. 10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium 11. Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah 12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat 4 tata kelola Terbangunnya program baik, transparan, partisipatif dan akuntabel. yang 13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Guna mencapai sasaran strategis, disusun arah kebijakan Ditjen P2P yakni mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan penekanan pada perluasan dan penambahan jenis vaksinasi, penemuan dan tatalaksana kasus penyakit menular di masyarakat dan pelayanan kesehatan (primer dan rujukan), meningkatkan skrining dan tatalaksana Penyakit Tidak Menular di pelayanan primer, surveilans berbasis laboratorium dan peningkatan kualitas lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan program P2P kemudian dirincikan dalam strategi peningkatan pengendalian penyakit, melalui peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), dan gangguan penglihatan. Selengkapnya strategi ini mencakup: 14 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 1. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit utama, seperti diet tidak sehat, merokok, kurang aktivitas fisik, menggunakan tembakau dan alkohol; termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time, pengendalian vektor, dan perluasan layanan berhenti merokok; 2. Penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respons cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan sistem kewaspadaan dini (early warning systems) kejadian luar biasa dan karantina kesehatan; 3. Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit; 4. Pengendalian resistensi antimikroba; 5. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat. Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan strategis program, sasaran strategis program, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program, maka ditetapkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (IKP). Pada Renstra dan RAP Ditjen P2P awal ditetapkan IKP sebagai berikut: 1. Persentase Orang dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART) sebesar 60% pada akhir tahun 2024; 2. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate) sebesar 90% pada akhir tahun 2024; 3. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sebanyak 405 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 4. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta sebanyak 514 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 5. Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi sebanyak 190 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 6. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia < 18 tahun sebanyak 350 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 7. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM sebanyak 514 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 8. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan sebesar 95% pada akhir tahun 2024; 9. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza sebanyak 514 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 10. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 86% pada akhir tahun 2024; 11. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi penyakit terabaikan sebanyak 472 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024. infeksi 12. Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100% pada akhir tahun 2024; 13. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 100% pada akhir tahun 2024. tropis 15 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Indikator Kinerja Program Ditjen P2P tahun 2020-2024 pada RAB awal digambarkan dalam tabel berikut ini: Tabel 2.2. Indikator Kinera Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Pada RAP Awal Tahun 2020-2024 TARGET SASARAN INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 2024 Menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular serta meningkatnya kesehatan jiwa 1. Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART) 2. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate) 3. Jumlah kabupaten/kota 40 90 325 45 90 345 50 90 365 55 90 385 60 90 405 yang mencapai eliminasi malaria 4. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta 5. Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi 6. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia < 18 tahun 416 80 50 436 93 100 458 106 175 482 150 275 514 190 350 7. Jumlah kabupaten/kota 52 129 232 360 514 yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM 8. Persentase 79,3 83,8 87,9 91,6 95 kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan 9. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis 10 . 11 . 330 56 42 380 65 172 430 74 283 480 83 383 514 86 472 16 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 TARGET SASARAN INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 2024 12 . terabaikan Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan 86 89 93 97 100 13 Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan 80 85 90 95 100 Pada revisi Renstra dan RAP Ditjen P2P, Indikator Kinerja Program Ditjen P2P mengalami perubahan yang digambarkan dalam tabel berikut ini: Tabel 2.3. Indikator Kinera Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Pada Revisi RAP Tahun 2020-2024 No Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target 2022 2023 2024 A Sasaran Program: Meningkatnya upaya 34 Provinsi pencegahan penyakit 1 Persentase kabupaten/kota yang mencapai 75 85 95 target imunisasi rutin B Sasaran Program: Menurunnya Infeksi penyakit 34 Provinsi HIV 2 Persentase cakupan penemuan dan 45 50 60 pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) C Sasaran Program: Menurunnya Insiden TBC 34 Provinsi 3 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus 90 90 90 TBC D Sasaran Program: Meningkatnya kabupaten/ 34 Provinsi kota yang mencapai eliminasi malaria 4 Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API 484 495 500 < 1/1000 penduduk E Sasaran Program: Meningkatnya 34 Provinsi kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta 5 Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat 89 90 90 F Sasaran Program: Meningkatnya pencegahan 34 Provinsi dan pengendalian penyakit menular 6 Persentase pengobatan penyakit menular 50 70 90 pada Balita 17 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 No Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target 2022 2023 2024 7 Persentase skreening penyakit menular 95 100 100 pada kelompok berisiko 8 Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi peyakit tropis terabaikan 166 236 316 G Sasaran Program: Tidak meningkatnya 34 Provinsi prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun 9 Jumlah kabupaten/kota yang melakukan 514 514 514 deteksi dini faktor risiko PTM H Sasaran Program: Menurunnya persentase 34 Provinsi merokok penduduk usia 10-18 tahun 10 Jumlah kabupaten/kota yang melakukan 43 63 90 pengendalian faktor risiko I Sasaran Program: Meningkatnya jumlah 34 Provinsi kabupaten/kota sehat 11 Persentase kabupaten/kota yang memenuhi 40 65 80 kualitas kesehatan lingkungan J Sasaran Program: Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium 12 Persentase kabupaten/kota yang memiliki 39 58 100 laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan surveilans 13 Persentase fasyankes yang telah 60 90 100 terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital K Sasaran kegiatan : Meningkatnya Pelayanan kekerantinaan di pintu masuk negara dan wilayah 51 KKP 14 Persentase faktor risiko penyakit dipintu 93 97 100 masuk yang dikendalikan L Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelayanan surveilans dan lab kesehatan masyarakat 10 BTKLPP 15 Persentase rekomendasi hasil surveilans 90 95 100 faktor risiko penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan M Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan Pusat manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 18 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 No Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target 2022 2023 2024 16 Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat 35,3 35,5 36 Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tabel dibawah ini menunjukkan pembandingan perubahan IKP pada Renstra awal dengan Renstra Revisi: Tabel 2.4. Indikator Kinerja Program pada Renstra Awal dan Renstra Revisi IKP semua (Renstra awal) IKP menjadi (Renstra Revisi) 1. Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART) 1. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) 2. Persentase angka pengobatan TBC (TBC succes rate) keberhasilan 2. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC 3. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 3. Jumlah kabupaten/kota yang eliminasi malaria mencapai API < 1/1000 penduduk 4. Jumlah kabupaten/kota dengan 4. Proporsi kasus kusta baru cacat 4. Proporsi kasus kusta baru cacat tanpa 5. Jumlah kabupaten/kota endemis
filariasis yang mencapai eliminasi 6. Jumlah yang melakukan pencegahan perokok usia < 18 tahun kabupaten/kota 5. Jumlah yang melakukan pengendalian faktor risiko kabupaten/kota 7. Jumlah kabupaten/kota pencegahan melakukan pengendalian PTM yang dan 6. Jumlah yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM kabupaten/kota 8. Persentase yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan kabupaten/kota 7. Persentase kabupaten/kota yang mencapai target imunisasi rutin 9. Jumlah yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza kabupaten/kota
10. Persentase mempunyai pencegahan dan pengendalian KKM kabupaten/kota kapasitas yang dalam
11. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai tropis penyakit infeksi eliminasi terabaikan 8. Jumlah yang mencapai eliminasi peyakit tropis terabaikan kabupaten/kota 12. Persentase faktor resiko penyakit di 9. Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan 9. Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan 13. Persentase hasil surveilans faktor risiko dan penyakit rekomendasi 10. Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan 19 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 IKP semua (Renstra awal) IKP menjadi (Renstra Revisi) berbasis dimanfaatkan laboratorium yang 14. Nilai Reformasi Birokrasi 11. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat dan Pencegahan Jenderal Pengendalian Penyakit
12. Persentase pengobatan penyakit menular pada Balita
13. Persentase skreening penyakit menular pada kelompok berisiko
14. Persentase kabupaten/kota yang kesehatan kualitas memenuhi lingkungan
15. Persentase kabupaten/kota yang memiliki laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan surveilans
16. Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan dokumen pernyataan dan kesepakatan kinerja atas penggunaan anggaran antara Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mewujudkan target-target Indikator Kinerja Program Ditjen P2P. Perjanjian Kinerja Ditjen P2P disusun berdasarkan indikator yang tertuang dalam Revisi Rencana Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024 dan telah mendapat persetujuan anggaran. Perjanjian Kinerja Ditjen P2P Tahun 2022 telah ditandatangani, didokumentasikan dan ditetapkan setelah turunnya DIPA Tahun 2022 sebanyak 2 kali yakni Perjanjian Kinerja Awal yang memuat IKP sesuai RAP awal dan Perjanjuan Kinerja Revisi sesuai dengan RAP Revisi Tahun 2022. Target-target kinerja sasaran kegiatan yang ingin dicapai Ditjen P2P dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut: Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Awal Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 No. Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target 1. Menurunnya penyakit menular, penyakit tidak memular, serta meningkatnya kesehatan jiwa 1. Persentase Orang Dengan HIV- AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART) 2. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate) 50% 90% 20 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 No. Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target 3. kabupaten/kota Jumlah mencapai eliminasi malaria yang 365 kab/kota 4. 5. 6. 7. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi Jumlah yang melakukan pencegahan perokok usia < 18 tahun Jumlah melakukan pengendalian PTM kabupaten/kota kabupaten/kota pencegahan yang dan 458 kab/kota 106 kab/kota 175 kab/kota 232 kab/kota 8. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan Jumlah melaksanakan masalah kesehatan penyalahgunaan napza yang dini jiwa dan kabupaten/kota deteksi 9. 87,9% 430 kab/kota 10. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai dalam pencegahan dan pengendalian KKM kapasitas 74% 11. Jumlah kabupaten/kota eliminasi mencapai infeksi tropis terabaikan yang penyakit 283 kab/kota 12. Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan 93% 2 Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan rekomendasi hasil risiko surveilans dan faktor laboratorium penyakit berbasis yang dimanfaatkan 14. Nilai Reformasi Birokrasi 13. Persentase 90% 79,32 Pada Perjanjian Kinerja Awal Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp. 3.894.947.026.000. Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Revisi Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 No. Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target 1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit 1. Persentase kabupaten/kota mencapai target imunisasi rutin yang 75% 2. Menurunnya Infeksi penyakit HIV 2. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) 45% 3. Menurunnya Insiden TBC 3. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC 3. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC 21 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 No. Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target 4. Meningkatnya kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria 4. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API < 1/1000 penduduk 4. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API < 1/1000 penduduk 5. Meningkatnya 5. Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat 89% kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta 6. Meningkatnya 6. Persentase pengobatan penyakit 50% pencegahan dan pengendalian penyakit menular menular pada Balita 7. Persentase skreening penyakit menular pada kelompok berisiko 7. Persentase skreening penyakit menular pada kelompok berisiko 8. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi peyakit tropis terabaikan 8. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi peyakit tropis terabaikan 7. Tidak meningkatnya 9. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan 514 prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun deteksi dini faktor risiko PTM 8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun 10. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengendalian faktor risiko 10. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengendalian faktor risiko 9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat 11. Persentase yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan kabupaten/kota 40% 10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium 12. Persentase memiliki masyarakat surveilans kabupaten/kota yang kesehatan kemampuan laboratorium dengan 39% 13. Persentase fasyankes terintegrasi dalam sistem surveillans berbasis digital yang telah informasi 60% 11 Meningkatnya Pelayanan kekerantinaan di pintu masuk negara dan wilayah 14. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan 14. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan 12 Meningkatnya pelayanan surveilans dan lab kesehatan masyarakat 15. Persentase rekomendasi hasil surveilans berbasis faktor laboratorium yang dimanfaatkan penyakit risiko 90% 13 Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 16. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 35.3 Pada Perjanjian Kinerja Revisi ditetapakan dengan alokasi anggaran Rp. 3.914.119.011.000. Laporan Kinerja tahun 2022 akan menyajikan penjelasan capaian kinerja dan analisa yang memadai untuk setiap Indikator Kinerja Program sesuai dengan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. 22 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 23 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA Capaian kinerja menggambarkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Berikut adalah target dan capaian indikator program pencegahan dan pengendalian penyakit tahun 2022: Tabel 3.1. Target dan Capaian Indikator Program P2P Tahun 2022 NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 Persentase kabupaten/kota mencapai target imunisasi rutin yang 75% 74.9% 99.9% 2 Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) 3 Cakupan penemuan dan pengobatan 45% 90% 42% 68.3% 93% 76% 4 kasus TBC Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API < 1/1000 penduduk 484 459 95% 5 Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat 89% 82.9% 92.7% 6 Persentase pengobatan penyakit menular 50% 71.9% 144% pada Balita 7 Persentase skreening penyakit menular 95% 94% 99% pada kelompok berisiko 8 Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi peyakit tropis terabaikan 166 203 122% 9 Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM 514 514 100% 10 Jumlah kabupaten/kota yang melakukan 43 46 107% pengendalian faktor risiko 11 Persentase kabupaten/kota yang 40% 53.11% 133% memenuhi kualitas kesehatan lingkungan 12 Persentase kabupaten/kota yang memiliki kesehatan masyarakat laboratorium dengan kemampuan surveilans 39% 32.35% 83% 13 Persentase terintegrasi surveillans berbasis digital fasyankes dalam yang telah informasi sistem 60% 61.04% 102% 14 Persentase faktor risiko penyakit dipintu 93% 99.9% 107% masuk yang dikendalikan 15 Persentase rekomendasi hasil surveilans 90% 85% 94% 24 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN KINERJA faktor laboratorium yang dimanfaatkan risiko penyakit berbasis 16 Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 35.3 35.24 99.8% Rata-Rata Capaian 103% Dari 16 indikator pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020, terdapat 6 indikator yang melebihi target yang ditetapkan, 1 indikator mencapai target 100% sedangkan 9 indikator tidak mencapai target, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 103%. Jika dibandingkan dengan hasil rata-rata capaian tahun 2021, maka rata-rata capaian tahun 2022 (103%) lebih tinggi dari tahun 2021 (96.6%) dengan peningkatan capaian sebesar 6.6%. Gambaran atas upaya peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit pada tahun 2022 dijelaskan pada 16 Indikator Kinerja Program P2P di bawah ini: 1. Persentase kabupaten/kota yang mencapai target imunisasi rutin sebesar 75% a. Penjelasan Indikator Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan menjadi sakit, atau hanya akan tidak hanya memberikan mengalami sakit kekebalan spesifik pada juga dapat membentuk kekebalan kelompok (herd immunity). Kekebalan kelompok di suatu daerah (dalam hal ini kabupaten/kota) dapat terbentuk apabila cakupan imunisasi tinggi dan merata. Indikator yang digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah persentase kabupaten/kota yang mencapai target imunisasi rutin. Indikator ini merupakan indikator komposit yang terpenuhi melalui pencapaian target satu indikator utama yaitu cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), dan salah satu dari empat indikator pendukung yaitu cakupan Imunisasi Lanjutan Baduta, Imunisasi Antigen Baru, Imunisasi Lanjutan Usia Sekolah dan cakupan Status Imunisasi T2+ pada ibu hamil. ringan. Pemberian imunisasi individu yang bersangkutan, tetapi Berubahnya indikator ini sejalan dengan perubahan paradigma mengenai konsep imunisasi lengkap, yang semula hanya imunisasi dasar lengkap, dimana kelengkapan imunisasi cukup hanya imunisasi dasar yang harus dilengkapi sebelum anak berusia 1 tahun, menjadi imunisasi rutin lengkap. Paradigma imunisasi rutin lengkap ini merangkul berbagai kelompok sasaran imunisasi rutin yang merupakan kelompok rentan yaitu bayi, anak usia bawah dua tahun (baduta), dan anak usia sekolah, dan juga menegaskan bahwa tidak cukup seorang anak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap saja akan tetapi harus dilanjutkan hingga seorang anak menyelesaikan sekolah dasarnya. 25 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Selanjutnya, penting untuk menjaga cakupan status imunisasi T2+ pada ibu hamil dalam kategori tinggi di tingkat kabupaten/kota. Setiap target pencapaian masing-masing untuk dapat memastikan bahwa setiap kelompok mendapatkan perlindungan yang optimal melalui pemberian tingkat kabupaten/kota untuk masing-masing indikator tersebut, maka diharapkan konsep kekebalan kelompok pada sasaran lebih menyeluruh. indikator memiliki imunisasi. Dengan tercapainya target pada imunisasi rutin dapat b. Definisi Operasional Persentase kabupaten/kota yang mencapai target imunisasi rutin yaitu jumlah kabupaten/kota yang minimal 2 indikator kegiatan mencapai target (Cakupan IDL, cakupan Antigen Baru, Cakupan Imunisasi Lanjut Baduta, Imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dan cakupan WUS yang memiliki status T2+). Adapun defenisi operasional dan target indikator komposit Persentase kabupaten/kota yang mencapai target imunisasi rutin adalah sebagai berikut: 1) Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat IDL dengan target 80% adalah Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap meliputi 1 dosis Hepatitis B pada usia 0-7 hari, 1 dosis BCG, 4 dosis Polio tetes (bOPV), 1 dosis Polio suntik (IPV), 3 dosis DPT-HB-Hib, serta 1 dosis Campak Rubela (MR) di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. 2) Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru dengan target 80% adalah Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar antigen baru, meliputi imunisasi PCV dan imunisasi rotavirus sesuai dosis jenis vaksin yang digunakan dalam kurun waktu satu tahun. 3) Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta dengan target 80%, adalah Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta (bawah 2 tahun) meliputi 1 dosis imunisasi DPT-HB-Hib serta 1 dosis imunisasi Campak Rubela di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. 4) Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar dengan target 70%, adalah Persentase anak usia kelas 6 Sekolah Dasar (SD) yang sudah mendapat imunisasi lanjutan lengkap meliputi 1 dosis imunisasi DT, 1 dosis imunisasi Campak Rubela, 2 dosis imunisasi Td di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. 5) Persentase wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2+ dengan target 60%, adalah Persentase ibu hamil yang sudah memiliki status imunisasi T2+ di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. indikator persentase Dalam melakukan penilaian dan perhitungan, kabupaten/kota mencapai jumlah kabupaten/kota yang mencapai target cakupan IDL sebagai indikator utama, dan minimal mencapai target salah satu indikator pendukung yaitu cakupan antigen baru/cakupan imunisasi lanjutan baduta/Imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah/cakupan WUS yang memiliki status T2+. target imunisasi rutin didapat melalui 26 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 c. Rumus/cara perhitungan Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai imunisasi rutin = Jumlah Kab/Kota yang mencapai target IDL dan minimal salah satu target cakupan antigen baru, lanjut baduta, lanjutan lengkap di usia sekolah dan cakupan WUS yang memiliki status T2+ x 100% Jumlah Kab/Kota d. Capaian Indikator Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai imunisasi rutin merupakan indikator baru dalam Renstra Revisi Tahun 2022. Indikator ini menggambarkan kinerja program Indikator persentase kabupaten/kota mencapai target imunisasi rutin merupakan komposit dari beberapa indikator dalam program imunisasi yaitu Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Imunisasi Lanjutan Baduta, Imunisasi Antigen Baru, Imunisasi pada Anak Usia Sekolah dan Status Imunisasi T2+ pada Wanita Usia Subur (WUS). imunisasi di Kabupaten/Kota. Berdasarkan data sampai dengan 31 Januari 2023, persentase kabupaten/kota mencapai target imunisasi rutin tercapai 74.9% (385 kabupaten/kota) dari target 75% (386 kabupaten/kota), sehingga capaian kinerja tahun 2022 sebesar 99.9%, seperti yang digambarkan dalam grafik berikut ini: Grafik 3.1. Target dan Capaian Persentase Kab/Kota yang mencapai imunisasi rutin Tahun 2022-2024 Sumber data : Laporan Direktorat Imunisasi per 31 Januari 2023 Dari grafik diatas terlihat bahwa capaian tahun 2022 tidak tercapai dengan gap yang sangat kecil antara target dan capaian, dengan upaya yang lebih optimal maka diperkirakan target indikator tahun 2023-2024 akan dapat tercapai. Faktor utama yang mempengaruhi rutin disebabkan oleh indikator Kab/Kota yang mencapai Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sebagai indikator komposit utama capaiannya hanya 78.4% tidak tercapainya indikator imunisasi 27 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Untuk dapat membandingkan pencapaian kinerja indikator komposit, maka dilakukan pembandingan persentase kabupaten/kota dari masing-masing indikator komposit tersebut selama tahun 2020-2022, kecuali indikator imunisasi antigen baru tidak bisa dibandingkan karena baru mulai dilakukan pada tahun 2022. Adapun capaian setiap indikator komposit digambarkan sebagai berikut: Grafik 3.2. Target dan Capaian Indikator Komposit Imunisasi Rutin Tahun 2022 Sumber data : Laporan Direktorat Pengelolaan Imunisasi per 31 Januari 2023 Dari grafik diatas terlihat bahwa semua indikator komposit imunisasi rutin tidak mencapai target pada tahun 2022 dengan capaian terendah pada persentase Kab/Kota yang mencapai target Imunisasi Td WUS Tahun 2020-2022 (49%) dan capaian tertinggi pada persentase Kab/Kota yang mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap (78.4%). Indikator Imunisasi Dasar Lengkap sebagai indikator komposit utama tidak mencapai target sehingga meskipun capaian indikator komposit pendukung mencapai target tetapi tidak dapat mengungkit capaian imunisasi rutin. Adapun capaian indikator persentase Kab/kota dengan 80% IDL tahun 2020-2022 digambarkan dalam grafik berikut ini: Grafik 3.3. Persentase Kab/Kota dengan 80% Bayi Usia 0-11 Bulan Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2020-2022 Sumber data : Laporan Direktorat Pengelolaan Imunisasi per 31 Januari 2023 28 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik diatas menunjukkan bahwa Persentase Kab/Kota dengan 80% bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap meningkat selama 3 tahun terakhir yakni 56,2% atau 289 Kab/Kota pada tahun 2020, menjadi 60.3% atau 310 Kab/Kota pada tahun 2021 dan 78.4% atau 403 Kab/Kota pada tahun 2022. Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan introduksi imunisasi Campak Rubela dosis ke-2 bagi anak usia baduta, digambarkan melalui indikator persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan campak. Dengan mempertimbangkan target global terhadap minimal kabupaten/kota yang diharapkan dapat mencapai target cakupan imunisasi dosis kedua campak rubella yaitu 80%, maka target ini pula yang digunakan untuk menilai dan membandingkan capaian pada indikator persentase kabupaten/kota yang mencapai target persentase anak usia 12-23 bulan mendapat imunisasi lanjutan campak tahun 2020-2022. Capaian indikator komposit persentase Kab/Kota yang mencapai target anak usia 12-23 bulan mendapat Imunisasi Lanjutan Campak Tahun 2020-2022 digambarkan dalam grafik berikut ini: Grafik 3.4. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Anak Usia 12-23 Bulan Mendapat Imunisasi Lanjutan Campak Rubela Tahun 2020-2022 Sumber data: Laporan Direktorat Pengelolaan Imunisasi per 31 Januari 2023 Pada grafik diatas terlihat bahwa capaian indikator Kab/Kota yang mencapai 80% anak usia 12-23 bulan mendapat imunisasi lanjutan campak tidak mencapai target setiap tahunnya, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 (61.1%) dan terendah pada tahun 2020 (28.6%). Pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target imunisasi lanjutan campak rubella. Pemberian imunisasi Td pada WUS dan ibu hamil di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2010 untuk menggantikan pemberian imunisasi TT yang telah dilakukan tahun 1990-an. Penggantian ini dilakukan sebagai upaya perlindungan dari infeksi penyakit tetanus dan difteri bagi WUS khususnya ibu hamil. Penapisan terhadap status yang belum optimal mengakibatkan monitoring dan evaluasi hanya ditujukan pada persentase cakupan, dengan target tahunan 29 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 minimal 60%. Indonesia berkomitmen untuk melakukan eliminasi tetanus maternal dan neonatal dengan pemerataan cakupan imunisasi Td pada ibu hamil dan memastikan ibu hamil telah mendapatkan status imunisasi T2+ sebelum persalinannya, agar bayi dan ibu terhindar dari penyakit tetanus pada saat ini ditujukan kepada minimal 80% proses persalinan. Pemerataan kabupaten/kota, dan menjadikannya indikator persentase kabupaten/kota yang mencapai target persentase imunisasi td WUS tahun 2020- 2022. Capaian indikator Persentase Kab/Kota yang mencapai target imunisasi Td WUS Tahun 2020-2022 digambarkan pada grafik berikut ini: target pada Grafik 3.5. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Target Persentase Imunisasi Td WUS Tahun 2020-2022 Sumber data : Laporan Direktorat Pengelolaan Imunisasi per 31 Januari 2023 Pada grafik di atas, terlihat adanya gap yang sangat besar antara target kabupaten/kota yang harus mencapai minimal cakupan 60% imunisasi Td2+ pada ibu hamil dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berhasil mencapai target. Capaian tertinggi pada tahun 2022 (49%) dan terendah pada tahun 2021 (20.8%). Capaian persentase Kab/Kota yang mencapai target imunisasi Td WUS Tahun 2022 tidak tercapai (49%) Pemberian imunisasi pada anak sekolah dasar telah dilakukan sejak tahun 1980- an melalui kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Hingga saat ini telah mengalami pengembangan baik usia sasaran/tingkat sekolah maupun vaksin yang diberikan. Pemberian imunisasi pada BIAS ditujukan pada anak SD/sederajat kelas 1 yang mendapat imunisasi Campak Rubela dan DT, kelas 2 dan kelas 5 mendapatkan imunisasi Td. Pada beberapa provinsi dan kabupaten/kota terpilih bahkan telah dilakukan introduksi imunisasi HPV bagi siswi kelas 5 dan 6 SD/sederajat. Target program ditetapkan dengan mempertimbangkan konsep kekebalan kelompok pada anak sekolah yang rentan penularan PD3I karena berkumpul dalam satu waktu yang sama dan dalam jumlah besar, serta kemudahan dalam menjangkau sasaran yang telah berkumpul tersebut. Dalam upaya pemerataan cakupan imunisasi BIAS yang tinggi dan merata, maka ditetapkan target 70%. Capaian indikator Kab/Kota yang 30 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 mencapai target 70% cakupan imunisasi BIAS digambarkan dalam grafik berikut ini: Grafik 3.6. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Target Persentase Imunisasi Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tahun 2020-2022 Sumber data : Laporan Direktorat Pengelolaan Imunisasi per 31 Januari 2023 Pada grafik di atas, terlihat adanya gap yang sangat besar antara target kabupaten/kota yang harus mencapai minimal cakupan 70% imunisasi BIAS dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berhasil mencapai target. Selain itu, selama 3 tahun (2020-2022) capaian indikator ini mengalami peningkatan. Tahun 2020-2021, gap yang sangat besar terjadi karena kondisi pandemi COVID mempengaruhi aktivitas sekolah tetapi peningkatan cakupan dari 28.8% menjadi 73.7% atau sebesar 155.9% pada tahun 2022 karena aktvitas sekolah telah berjalan optimal. e. Analisa Penyebab Kegagalan Pencapaian Indikator persentase kabupaten/kota yang mencapai target imunisasi rutin tidak dapat mencapai target pada tahun 2022. Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target antara lain adanya kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional imunisasi harus menghadapi kegiatan pemberian vaksinasi/imunisasi massal yang membutuhkan fokus dan pengerahan sumber daya tenaga kesehatan yang sangat banyak untuk percepatan penyelesaian kegiatan dan pencapaian target yang cukup tinggi. Kegiatan BIAN merupakan pemberian imunisasi masal Campak Rubela pada kelompok umur 9 bulan hingga <12 tahun atau <15 tahun dengan total sasaran secara nasional sebanyak 36.497.638 orang anak dan target cakupan 95% yang berakhir pada pertengahan November 2022, serta pemberian imunisasi kejar >10 juta anak usia 12-59 bulan yang diselesaikan pada akhir Desember 2022. Kegiatan BIAN dilakukan sebagai upaya menutup kesenjangan imunitas dan memutus rantai penularan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yang meningkat karena menurunnya cakupan imunisasi yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021. Faktor lainnya adalah menurunnya permintaan masyarakat akan imunisasi rutin pada anak menjadi salah satu isu utama yang muncul pasca pandemi COVID-19 31 | (BIAN) pada tahun 2022, sehingga petugas
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 dan pemberian vaksinasi COVID-19 pada anak. Hal ini menyebabkan menurunnya cakupan imunisasi rutin di berbagai daerah dibandingkan sebelum terjadinya pandemi. Selain itu, dalam pelaksanaan program imunisasi dihadapi berbagai permasalahan dan tantangan seperti masih rendahnya komitmen Pemda khususnya dalam pengalokasian tenaga kesehatan dan anggaran. f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Berbagai upaya telah dilakukan sepanjang tahun 2022 untuk target indikator kabupaten/kota mencapai target imunisasi rutin antara lain: a) Peningkatan kualitas pelayanan imunisasi, melalui: 1) Menyusun petunjuk teknis antigen baru, buku saku dan pedoman imunisasi tetanus pada WUS, dan petunjuk teknis mengenai imunisasi pada anak sekolah; 2) Melakukan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam melakukan penapisan dan penentuan status imunisasi tetanus pada WUS; 3) Melakukan sosialisasi dan orientasi kepada petugas kesehatan mengenai petunjuk teknis dan pedoman yang telah dibuat pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya seperti Pedoman Praktis Manajemen Program Imunisasi di Imunisasi di Puskesmas, Petunjuk Teknis Pelayanan Fasyankes Swasta baik yang dilakukan secara daring maupun luring; 4) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan untuk percepatan penyediaan vaksin dan logistik imunisasi serta distribusinya; 5) Melakukan supervisi dan monitoring serta on the job training melalui kunjungan lapangan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan kepada daerah; 6) Melakukan desk review PWS dan data cakupan imunisasi rutin baik IDL, imunisasi lanjutan baduta, imunisasi antigen baru, imunisasi pada WUS; b) Peningkatan kesadaran masyarakat dan permintaan akan layanan imunisasi, melalui: 1) Kegiatan webinar bagi masyarakat umum mengenai pentingnya melengkapi imunisasi pada Pekan Imunisasi Dunia tahun 2022 dengan melibatkan narasumber ahli; 2) Koordinasi dan penguatan sinergitas dengan berbagai organisasi Indonesia seperti MUI, keagamaan dan organisasi profesi di Muhammadiyah, NU, IDAI, IBI, PKK dan lainnya; 3) Penyebarluasan informasi dan pemberian edukasi mengenai imunisasi kepada masyarakat melalui berbagai media informasi seperti pencetakan petunjuk teknis antigen baru, spanduk, leaflet, penayangan iklan layanan masyarakat mengenai imunisasi rutin dan imunisasi lanjutan baduta pada media luar ruang (bandara, stasiun, dan commuterline), dan media sosial (Instagram, Youtube, Facebook, dan TikTok); 32 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 c) Melakukan advokasi dan peningkatan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam hal pelayanan dan penggerakkan masyarakat seperti advokasi dan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Agama. g. Kendala/masalah yang dihadapi Dalam pelaksanaan program imunisasi ditemukan beberapa permasalahan dan tantangan antara lain: a) Kurangnya komitmen Pemerintah Daerah khususnya dalam penyediaan SDM pelaksana dan dana operasional imunisasi; b) Adanya kesenjangan kapasitas dan keterampilan petugas imunisasi dalam imunisasi pengelolaan program khususnya penapisan dalam penentuan status imunisasi Tetanus pada Wanita Usia Subur (WUS); imunisasi dan pelaksanaan layanan c) Adanya penolakan imunisasi oleh masyarakat karena isu kehalalan vaksin, kekhawatiran akan efek simpang vaksin, kekhawatiran akan pemberian vaksinasi COVID-19 pada anak dengan selubung imunisasi rutin; d) Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya imunisasi, khususnya imunisasi lanjutan pada anak usia bawah dua tahun (baduta), adanya vaksin baru dan jadwal imunisasi baru; e) Kekhawatiran orang tua terhadap pemberian imunisasi ganda pada anak yang menyebabkan terjadinya missed opportunity pada anak saat datang ke posyandu untuk mendapatkan dua imunisasi sekaligus; f) Kendala geografis (daerah sulit dijangkau); g) Kurangnya dukungan lintas sektor khususnya lintas kementerian dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama dalam pelaksanaan pemberian imunisasi pada anak sekolah; h) Masih adanya sekolah-sekolah yang memberikan informed consent kepada orang imunisasi dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), dimana hal ini tidak sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan RI No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; tua/wali murid untuk pemberian i) Keterlambatan pengadaan vaksin imunisasi rutin dan logistik imunisasi; j) Belum optimalnya koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta terutama dalam mendapatkan laporan hasil pelayanan imunisasi. 33 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 h. Pemecahan Masalah 1) Melakukan koordinasi intensif dengan lintas Kementerian (Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, dan Kementerian PPA) untuk mendapatkan dukungan mengenai imunisasi. Kegiatan ini menghasilkan SKB 4 Menteri tentang Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik untuk mendukung layanan imunisasi khususnya imunisasi pada peserta didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/bentuk lain sederajat, dan Surat Menko Bidang PMK kepada Mendagri untuk menerbitkan instruksi kepada kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota agar melakukan beberapa upaya yang mendukung peningkatan cakupan imunisasi. Gambar 3.1. Koordinasi Lintas Kementerian dalam mendukung Program Imunisasi Gambar 3.2. Advokasi dan Sosialisasi Lintas Kementerian untuk Pelaksanaan Imunisasi Antigen Baru Gambar 3.3. SKB 4 Menteri dan Surat Menko PMK kepada Mendagri 34 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 2) Melakukan sosialisasi Pedoman Praktis Manajemen Program Imunisasi di Puskesmas secara daring yang ditujukan bagi pengelola imunisasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas; Gambar 3.4. Sosialisasi Pedoman Praktis Manajemen Program Imunisasi di Puskesmas 3) Melakukan koordinasi intensif dan rutin secara daring dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dalam upaya percepatan penyediaan vaksin; 4) Melakukan monitoring Sustainable Outreach Services (SOS) untuk memastikan pelayanan imunisasi dapat menjangkau daerah-daerah dengan geografis sulit; Gambar 3.5. Pelaksanaan Monitoring SOS di Daerah dengan Geografis Sulit 5) Melakukan peningkatan kompetensi petugas kesehatan secara berjenjang baik melalui virtual training maupun secara luring untuk antigen baru; Gambar 3.6.Orientasi Petugas Introduksi Antigen Baru 35 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 6) Melakukan supervisi suportif dan monitoring evaluasi pelaksanaan imunisasi secara berkala dan berjenjanq disertai dengan pelaksanaan on the job training serta pemberian umpan balik/ tindakan perbaikan secara langsung; Gambar 3.7. Pelaksanaan On the Job Training melalui Pembinaan Teknis Program Imunisasi Rutin 7) Pelaksanaan desk PWS imunisasi rutin secara rutin untuk memonitoring cakupan baik IDL, imunisasi lanjutan baduta, status T2+ WUS dan ibu hamil maupun antigen baru. Kegiatan ini dilakukan secara daring dengan mengundang petugas imunisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; I Gambar 3.8. Desk PWS Imunisasi Rutin 8) Melaksanakan workshop modul kader untuk penguatan imunisasi rutin; Gambar 3.9. Workshop Modul Kader 9) Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi di Fasyankes Swasta, dilanjutkan dengan orientasi petugas imunisasi di Fasyankes Swasta. Hal ini untuk menyampaikan standar pengelolaan imunisasi di fasyankes swasta dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas dalam pengelolaan imunisasi di fasyankes swasta. Kegiatan dilakukan secara daring. 36 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 10) Penggunaan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) untuk pencatatan dan rutin pelaporan diharapkan dapat membantu program imunisasi dalam meningkatkan kualitas data cakupan imunisasi dan membantu program imunisasi dalam pencatatan dan pelaporan hasil layanan imunisasi secara real time. rutin. Penggunaan ASIK untuk imunisasi imunisasi 2. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) sebesar 45% a. Penjelasan Indikator Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) adalah orang yang secara positif didiagnosa terinfeksi HIV/AIDS. Indikator ODHA on ART merupakan salah satu indikator dalam pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS. Untuk memutuskan mata rantai penularan HIV AIDS untuk mengakhiri AIDS pada tahun 2030, maka diharapkan setiap ODHA yang ditemukan diobati, sehingga virus dapat tersupresi (jumlah virus didalam tubuh sangat rendah) dan tidak lagi berpotensi menularkan kepada orang lain. b. Defenisi Operasional Jumlah total orang dengan HIV yang ditemukan masuk dalam layanan tes dan pengobatan yang masih mendapatkan pengobatan Anti Retro Virus (ART). Angka ini menggambarkan temuan kasus HIV disuatu wilayah pada waktu tertentu dan mendapatkan penanganan c. Rumus/cara perhitungan Persentase Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus HIV (ODHA on ART) = Jumlah total orang dengan HIV yang ditemukan masuk dalam layanan tes dan pengobatan yang masih mendapatkan pengobatan Anti Retro Virus (ART) jumlah orang dengan HIV yang ditemukan dalam kurun waktu tertentu x 100% d. Capaian Indikator Tahun 2021, Orang Dengan HIV (ODHIV) on ART yang terlaporkan pada Global AIDS Monitoring (GAM) tahun 2021 diantara perkiraan ODHIV di Indonesia mencapai 28% diantara negara-negara di Regional Asia Pasifik. Cakupan tertinggi pada negara Thailand (86%) dan terendah pada negara Afganistan (10%). Secara lengkap dapat terlihat pada grafik cakupan ODHIV on ART dibawah ini: 37 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik 3.7. Cakupan ODHIV on ART di Regional Asia Pasifik Tahun 2021 Sumber data: Global AIDS monitoring, 2021 Penguatan fasilitas layanan kesehatan untuk mampu memberikan tes dan pengobatan, melakukan pencatatan dan pelaporan yang tepat dan lengkap serta penguatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang tersedia diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyakarat. Upaya lain untuk meningkatkan pengetahuan dan peran masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian HIV di Indonesia juga perlu dilakukan untuk menekan stigma dan diskriminasi yan berhubungan dengan HIV. Indikator ODHA on ART menggambarkan sejauh mana program mampu mengendalikan laju transmisi penyakit. Capaian indikator persentase ODHA on ART tahun 2022 belum mencapai target yakni tercapai 42% dari target 45% atau sebesar 93,33%, meskipun demikian terdapat peningkatan capaian pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021. Secara lengkap digambarkan dalam grafik berkut ini: Grafik 3.8. Target dan Capaian Persentase ODHA on ART Tahun 2020-2024 Sumber data: Laporan Tim Kerja HIV dan PIMS, 23 Januari 2023 38 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Dari grafik diatas terlihat selama 2 tahun berturut-turut yakni tahun 2021-2022 capaian ODHA on ART tidak mencapai target. Capaian terendah pada tahun 2021 yakni sebesar 39% dan menurun dari tahun 2020, penurunan capaian ini follow up terkait dengan pandemic COVID-19 sehingga angka Lost diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pertambahan ODHA baru pada tahun 2021 yang mendapatkan pengobatan ARV. Kondisi pandemi yang melandai pada tahun 2022 menyebabkan terjadinya peningkatan capaian pada tahun 2022. Dengan fluktuatifnya capaian ODHA on ART selama 3 tahun terakhir maka diperkirakan capaian tahun 2023-2024 tidak berjalan on track dan perlu upaya keras untuk mencapai target tersebut. to Data kaskade HIV dan ART sampai Desember 2022 menunjukkan dari estimasi ODHIV sebanyak 526.841 orang, diketahui ODHIV yang masih hidup dan mengetahui status sebesar 81% yaitu 429.215 orang. ODHIV yang sedang mendapatkan pengobatan ARV sebanyak 179.659 (42%) dan yang di tes viral load pada tahun 2022 sebanyak 36.821 dimana 91,1% virusnya tersupresi. Secara lengkap dalam grafik berikut ini: Grafik 3.9. Cascade HIV dan ART sampai desember 2021 Sumber data: Laporan Tim Kerja HIV dan PIMS, 23 Januari 2023 Berdasarkan data dari sistem tahun 2018 - 2022, pertambahan ODHIV baru terlihat menurun pada tahun 2020 - 2021 dan pada tahun 2022, tercatat temuan kasus sebesar 42.005 menjadi 428.215 orang mengetahui status dan masih hidup (81%). Jumlah perkiraan ODHIV pada tahun 2020 sebanyak 543.100 orang. Untuk ODHIV yang mengetahui status dan mendapatkan pengobatan ARV, terjadi penurunan pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 terdapat 42% ODHIV mendapatkan pengobatan. Tahun 2020-2021, situasi pandemic Covid-19 mempengaruhi temuan kasus dan pengobatan ARV bagi ODHIV yang terinfeksi HIV. Untuk pemantauan pengobatan ARV, dilakukan pemeriksaan viral load, pada ODHIV yang baru, pemeriksaan ini dilakukan setelah minimal mendapatkan ARV selama 6 bulan, 12 bulan dan seterusnya setiap tahunnya. Pada pemeriksaan ini diharapkan virus ODHIV yang dalam pengobatan ARV tersupresi. Grafik berikut memberikan gambaran pemeriksaan Viral load pada ODHIV yang mendapatkan pengobatan ARV masih rendah. Data menunjukkan baru 19% (33.538 orang) ODHIV informasi HIV, dari telah terdiagnosa 39 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 mengetahui virusnya digambarkan dalam grafik berikut ini: tersupresi. Secara lengkap trend kasus HIV/AIDS Grafik 3.10. Capaian Program HIV AIDS untuk indikator 95 - 95 - 95 Tahun 2018-2022 Sumber data: Laporan Tim Kerja HIV dan PIMS, 23 Januari 2023 Bila dibandingkan dengan indikator RPJMN dan indikator sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Kesehatan yakni menurunnya insidensi HIV menjadi 0,18 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV, maka indikator ODHA on ART akan mempengaruhi insidensi HIV karena apabila ODHA teratur minum ART maka setelah 6 bulan virusnya akan tersupresi dan potensi penularan kepada orang lain menjadi sangat rendah. Hal ini tentu dapat menekan terjadinya infeksi baru. e. Analisa Penyebab Kegagalan Pencapaian Indikator ODHA on ART belum mencapai target pada tahun 2022, beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target antara lain: 1. Belum semua fasyankes mampu melakukan tes dan pengobatan. Setiap orang yang bersiko terinfeksi HIV diharapkan dapat mengakses fasilitas layanan kesehatan untuk mengetahui statusnya apakah terinfeksi HIV atau tidak. Bila terdiagnosa, diharapkan segera mendapatkan pengobatan ARV. Layanan yang hanya mampu melakukan diagnostik, harus membangun jejaring dan mekanisme untuk merujuk dan memastikan orang yang terinfeksi mendapatkan pengobatan. Data dari sistem informasi menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara orang yang sudah mengetahui status dengan orang yang mendapatkan pengobatan. 2. Terdapat jumlah ODHIV yang lost to follow up Pengobatan HIV adalah seumur hidup, pada awal pengobatan (6 bulan) terdapat beberapa keluhan ODHIV dengan obat yang digunakan yang mengakibatkan ODHIV berpikir untuk menghentikan pengobatan. Pengobatan jangka panjang juga mempengaruhi kepatuhan ODHIV dan terdapat lost to lain yang follow up pada setiap periode pengobatan tersebut. Hal 40 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 mempengaruhi adalah ODHIV merasa sudah sehat, tidak membutuhkan pengobatan serta ODHIV merasa bosan menelan ARV dalam waktu lama. 3. Keterbatasan waktu layanan HIV dan IMS hanya pada jam kerja. Angka Orang yang terdiagnosa HIV berada pada usia produktif yaitu 20 - 49 tahun, dimana ODHIV yang bekerja kesulitan untuk akses fasyankes pada jam kerja tersebut. 4. Ketersediaan logistik untuk menunjang pelaksanaan program Penguatan penyediaan logistik (reagen dan obat) yang tepat waktu untuk mendukung pelaksanaan program sangat diperlukan, sehingga setiap orang yang datang ke fasyankes dapat terlayani dengan baik. 5. Pendampingan dan konseling yang belum optimal Pada awal pengobatan ARV, dibutuhkan dukungan pendampingan dan konseling yang dapat membantu ODHIV memahami pentingnya kepatuhan minum ARV, mendapatkan upaya-upaya pencegahan dan bagaimana melakukan pemantauan pengobatan ARV sehingga dapat hidup secara sehat dan tetap produktif tanpa menularkan kepada orang lain terutama pasangan 6. Pengetahuan ODHIV, keluarga dan masyarakat terkait HIV dan PIMS yang belum optimal Orang dengan HIV, keluarga dan masyarakat pada umumnya diharapkan memiliki pengetuan yang baik terkait HIV dan PIMS. Pengetahuan ini akan mendorong setiap orang melakukan upaya pencegahan penularan dan menularkan kepada orang lain sekaligus mendukung pengendalian HIV. Pengetahuan yang baik juga diharapkan dapat menekan stigma dan diskriminasi yang berhubungan dengan HIV dan PIMS. 7. Masih terdapat stigma dan diskriminasi tentang HIV dan PIMS baik eksternal maupun internal ODHIV sendiri. Stigma dan diskriminasi akan mempengaruhi seseorang untuk datang ke fasyankes untuk mendapatkan layanan Kesehatan yang berhubungan dengan HIV dan PIMS. f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ODHA on ART antara lain: 1) Penemuan kasus dini melalui skrining yang dilakukan oleh komunitas Upaya untuk penemuan kasus dini dilakukan dengan memperluas skrining kasus HIV yang dilakukan oleh komunitas dengan menggunakan oral fluid. Skrining ini terutama dilakukan pada populasi kunci yang sangat tersembunyi dan tidak pernah akses fasyankes. Skrining terhadap semua orang berisiko lainnya telah dilakukan secara pasif di fasyankes sejalan dengan Standar Pelayanan Minimum bidang kesehatan. Skrining aktif juga dilakukan oleh fasyankes dan komunitas melalui kegiatan mobile clinic. 41 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Gambar 3.10. Penemuan Kasus Melalui Skrining (Mobile Clinic) 2) Perluasan layanan komprehensif Untuk memastikan semua kasus yang ditemukan mendapatkan pengobatan ARV sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, dilakukan perluasan penyediaan fasyankes komprehensif dimana dapat melakukan upaya promosi kesehatan, pencegahan dan upaya penanggulangan kasus. Percepatan pembentukan fasyankes mampu tes dan pengobatan HIV dan PIMS ini dengan memanfaatkan anggaran APBN, APBD maupun dukungan dana hibah. 3) Mentoring Klinis Penguatan dan peningkatan kualitas layanan Kesehatan dalam memberikan layanan tes dan pengobatan HIV dan PIMS juga dilakukan melalui mentoring. Mentoring ini dilakukan oleh para mentor yang telah dibentuk baik di tingkat Pusat (kementerian Kesehatan), Provinsi dan Kabupaten Kota. Prioritas mentoring diberikan kepada layanan yang baru dikembangkan. Layanan yang telah berjalan namun layanan yang membutuhkan dukungan mentoring dengan berbagai tantangan yang dihadapi. terjadi pergantian petugas dan 4) Penguatan layanan mampu tes dan pengobatan yang telah tersedia Semua layanan yang telah mampu melakukan tes dan pengobatan HIV dan PIMS secara rutin dilakukan penguatan dan update terkait kebijakan pencegahan dan pengendalian HIV dan PIMS di Indonesia. Penguatan ini juga dilakukan melalui webinar serial dengan topik penguatan terkait berbagai upaya yang dilakukan. 5) Bimbingan teknis Menjalankan tugas dan fungsi yang ada, dilakukan bimbingan teknis secara berjenjang ke Dinas Kesehatan, fasyankes dan mitra terkait dalam penerapan kebijakan pemerintah. Bimbingan ini dilaksanakan secara periodik dan terukur untuk melihat progres implementasi Program. 42 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Gambar 3.11. Bimbingan Teknis ke Layanan 6) Monitoring dan Evaluasi Program Monitoring dan evaluasi program perlu dilakukan pada berbagai kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan inovasi dan kebijakan yang harus ditetapkan untuk menutup semua kesenjangan yang ditemukan baik di layanan maupun secara manajemen di dinas Kesehatan. Monitoring Evaluasi pada tahun 2022 dilakukan secara online maupun dilakukan kunjungan lapangan ke Provinsi/Kabupaten/Kota dan Fasilitas layanan Kesehatan sesuai capaian dan kebutuhan program. 7) Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas petugas tentang sistem informasi pencatatan dan pelaporan program pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS sehingga diharapkan informasi dan data yang didapat dari petugas layanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. g. Kendala/masalah yang dihadapi Dalam pelaksanaan program dan kegiatan ditemukan kendala dan permasalahan yakni: 1. Belum semua daerah didukung dengan jaringan internet yang stabil untuk melakukan pencatatan pelaporan secara online. 2. Terdapat berbagai sistem pencatatan pelaporan bidang kesehatan sehingga tidak semua fasilitas layanan kesehatan melakukan pelaporan yang tepat dan lengkap serta terdapat layanan tidak melakukan pelaporan. 3. Adanya rotasi dan mutasi yang cukup tinggi di Provinsi/Kabupaten/Kota dan di fasilitas layanan Kesehatan 4. Koordinasi dan sinergisitas upaya pencegahan dan pengendalian HIV oleh Kementerian/Lembaga terkait dan mitra pembangunan belum terimplementasi di daerah secara optimal 5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap capaian program sampai ke fasyankes secara terintegrasi dengan program lainnya yang terkait. tingkat 43 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 h. Pemecahan Masalah 1) Perluasan layanan mampu tes dan pengobatan untuk HIV dan PIMS melalui kegiatan pelatihan atau orientasi PDP serta di lakukan pendampingan bersama tim mentor Kabupaten/Kota/Provinsi 2) Peningkatan edukasi atau konseling tentang pengobatan ARV secara lengkap dan terus menerus kepada ODHA. 3) Penyediaan KIE yang dikemas sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini yang kemudian disebarluaskan dan bisa diakses dengan mudah tentang pengobatan ARV maupun penyakit HIV serta mendorong penggunaan layanan kesehatan terkait HIV, AIDS dan IMS kepada individu dan kelompok agar lebih aman dari risiko penularan HIV dan IMS. 4) Dukungan dan pemberdayaan kelompok-kelompok dukungan sebaya (KDS) sebagai mitra kerja yang efektif dalam mengurangi stigma dan diskriminasi 5) Pemberdayaan kader, komunitas, dan LSM untuk menjangkau masyarakat, mendampingi ODHA, dan mengembalikan ODHA yang loss to follow up agar bisa mengakses kembali ARV. 6) Penerapan kebijakan ARV multi bulan hingga tiga bulan, multi month dispensing (MMD) bagi ODHA yang stabil dan kerjasama dengan komunitas/pendukung ODHA dan keberlangsungan ARV pada ODHA. untuk memastikan kondisi 7) Melakukan integrasi layanan pada layanan rutin dan membentuk jejaring layanan. 8) Melakukan penyederhanaan sistem pencatatan pelaporan yang terintegrasi berbasis NIK untuk data individu 3. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC sebesar 90% a. Penjelasan Indikator Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage) merupakan indikator yang sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran layanan Penemuan dan pengobatan pasien TBC dalam rangka memutus mata rantai penularan dan mencegah terjadinya kebal obat. Angka ini menggambarkan jumlah kasus TBC yang ditemukan dan mendapat layanan pengobatan yang dilaporkan ke program. Indikator ini juga memberikan gambaran upaya dalam menemukan pasien TBC melalui serangkaian kegiatan penjaringan terduga TBC, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, menentukan diagnosis, menentukan klasifikasi dan tipe pasien dan dilanjutkan pengobatan yang adequat sampai sembuh sehingga tidak menular penyakit TBC ke orang lain. b. Definisi Operasional Definisi operasional cakupan penemuan dan pengobatan TBC adalah persentase semua kasus TBC ditemukan dan diobati yang dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus TBC (insiden). 44 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 c. Rumus/cara perhitungan Cakupan Penemuan dan pengobatan kasus TBC = Jumlah semua kasus TBC ditemukan dan diobati yang dilaporkan Perkiraan jumlah semua kasus TBC (insiden) x 100% d. Capaian Indikator Penanganan kasus dalam Penanggulangan TBC dilakukan melalui kegiatan Penemuan dan Pengobatan TBC untuk memutus mata rantai penularan dengan penemuan kasus melalui penegakan diagnosis, pengobatan dan pelaporan hasil pengobatan. Indikator Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC merupakan indikator yang baru menjadi Indikator Kinerja Program P2P pada Revisi Renstra Tahun 2022, meskipun demikian pada Renstra awal tahun 2020-2024, indikator ini telah menjadi Indikator Kinerja Kegiatan sehingga pembandingan target dan capaian dapat dibandingkan dengan tahun 2020-2021. Capaian Indikator Penemuan dan Pengobatan TBC secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 3.11. Target dan Capaian Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC Tahun 2020-2024 Sumber data: Laporan Tim Kerja Tuberkulosis, 23 Januari 2023 Dari grafik diatas terlihat bahwa capaian indikator cakupan penemuan dan pengobatan TBC tidak mencapai target pada tahun 2022, yakni tercapai 68.3% dari target 90% atau dengan capaian kinerja sebesar 75.9%. Bila dibandingkan dengan capaian target tahun 2020-2021, maka terlihat bahwa selama 3 tahun berturut-turut tidak mencapai target dan gap antara capaian dan target cukup besar, sehingga dapat diperkirakan capaian tahun 2023-2024 juga tidak berjalan on track. Meskipun demikian, dari grafik juga menunjukkan bahwa capaian indikator terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 berdasarkan Global TB Report tahun 2022, terjadi perubahan estimasi insidensi TBC dari semula hanya 824.000 kasus per tahun menjadi 969.000 kasus. Jika jumlah kasus yang ditemukan dan diobati pada tahun 2022 45 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 dibandingkan dengan estimasi kasus TBC awal tahun, yaitu 661.784 kasus dibagi 824.000 kasus dikali 100% maka persentase capaian sebesar 80,31%, lebih besar bila dibandingkan dengan estimasi kasus pada akhir tahun 2022. Hal ini menunjukkan sudah terjadi peningkatan capaian indikator yang signifikan walaupun belum mencapai target. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan perbaikan agar kinerja di masa yang akan datang dapat lebih baik lagi dan mencapai target yang telah ditentukan. Bila dibandingkan capaian cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB per Provinsi maka terlihat gap antar capaian Provinsi terlihat dalam grafik berikut: Grafik 3.12. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB per Provinsi Tahun 2022 Sumber data: Laporan Tim Kerja Tuberkulosis, 23 Januari 2023 Grafik diatas menunjukkan bahwa: a. Terdapat 4 provinsi dengan capaian melebihi target indikator, yaitu Provinsi Jawa Barat (112,24%), Banten (98,33%), Gorontalo (94,84%) dan DKI Jakarta (92,25%). b. Terdapat 5 Provinsi dengan beban kasus tinggi tapi belum mencapai target indikator yakni Provinsi Jawa Tengah (76,31%), Jawa Timur (68,66%), Sulawesi Selatan (66,00%), Sumatera Utara (51,59%) dan Provinsi Sumatera Selatan (49,70%). c. Terdapat 5 Provinsi yang paling rendah capaiannya yakni Provinsi Bangka Belitung (38,36%), Bengkulu (37,21%), Jambi (36,37%), Nusa Tenggara Timur (35,79%) dan Provinsi Bali (30,47%). Bila dibandingkan dengan Indikator Sasaran Strategis (ISS) pada Renstra Kementerian Kesehatan dan RPJMN, yakni indikator Insidensi TB maka indikator cakupan penemuan dan pengobatan pasien TBC dengan indikator insidensi TBC memiliki hubungan negatif, yang artinya jika angka penemuan dan pengobatan pasien TBC semakin tinggi maka diharapkan angka insiden TBC juga akan menurun. Peningkatan indikator penemuan dan pengobatan pasien TBC juga harus diimbangi dengan angka keberhasilan pengobatan yang tinggi sehingga semakin banyak pasien TBC yang ditemukan dan diobati serta hasil pengobatan 46 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 sembuh juga tinggi maka proses penularan penyakit TBC di masyarakat akan berkurang dan kasus TBC juga akan berukurang sehingga angka insiden kasus TBC juga akan menurun. Data Global TB Report 2022, menunjukkan bahwa insidensi TBC di Indonesia sebesar 354 per 100.000 penduduk pada tahun 2021, meningkat bila dibandingkan dengan insidensi TBC tahun 2020 yakni 301 per 100.000 penduduk. Angka insidensi menggambarkan jumlah kasus TBC di populasi, tidak hanya kasus TBC yang datang ke pelayanan kesehatan dan dilaporkan ke program. Angka ini dipengaruhi oleh kondisi masyarakat termasuk kemiskinan, ketimpangan pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan, gaya hidup, dan buruknya sanitasi lingkungan yang berakibat pada tingginya risiko masyarakat terjangkit TBC. Meningkatnya insidensi dari tahun 2020 sebesar 301 per 100.000 penduduk menjadi 354 per 100.000 pada tahun 2021 dimungkinkan karena rendahnya penemuan dan pengobatan TBC selama masa pandemi sehingga potensi penularan dari yang belum ditemukan cukup besar. Bila dibandingkan dengan kondisi penemuan dan pengobatan TBC secara global maka negara-negara yang berkontribusi terhadap penurunan kasus global pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, terlihat pada gambar di bawah ini: Grafik 3.13. Sepuluh Negara dengan Penurunan Jumlah Kasus TB Grafik diatas menunjukkan 10 negara dengan penurunan jumlah pelaporan TBC yang berkontribusi terhadap ≥ 90% penurunan jumlah notifikasi kasus TBC baru secara global pada tahun 2020 dan 2021 dibandingkan dengan tahun 2019. Grafik sebelah kiri menunjukkan penurunan kasus yang dilaporkan tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sedangkan grafik sebelah kanan menunjukkan penurunan kasus yang dilaporkan tahun 2021 dibandingkan tahun 2019. Dari terhadap grafik diatas penurunan global pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 adalah India (41%), Indonesia (14%), Filipina (12%) dan China (8%); dan 6 negara lainnya hingga total 90% dari penurunan global. Selain itu, grafik menunjukkan telah terjadi penurunan besar-besaran notifikasi kasus TBC pada tahun 2020 dan 2021 dibandingkan tahun 2019. Hal ini berpotensi untuk terjadinya penularan besar-besaran dari kasus TBC yang belum ditemukan di masyarakat (undetected/ under diagnosed) maupun yang belum mendapatkan pengobatan (untreated). Dengan demikian memungkinkan meningkatnya insidensi TBC. terlihat bahwa Negara-negara yang berkontribusi 47 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik 3.14. Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC Tahun 2022 Sumber data : Global TBC Report, 2022 Tabel diatas menunjukkan cakupan penemuan dan pengotan kasus TBC secara global. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan capaian penemuan dan pengobatan TBC secara global, yang semula dapat ditemukan sebanyak 7,1 juta pada tahun 2019 dengan angka notifikasi 71%, menjadi hanya 5,8 juta pada tahun 2020 dengan angka notifikasi 58,59%. Sudah terjadi peningkatan capaian pada tahun 2021, dengan penemuan dan pengobatan TBC sebanyak 6,4 juta kasus dan angka notifikasi menjadi 60,38% e. Analisa Penyebab Kegagalan Belum tercapainya target cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada pelaksanaan program TBC. Berkurangnya sumber daya program TBC karena dialihkan dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Penggunaan alat tes cepat molekuler (TCM) untuk diagnosa TBC dan TBC resisten obat, juga dipergunakan untuk diagnosa COVID-19. Selain itu faktor yang mempengaruhi lainnya yakni belum semua kasus TBC baru berhasil ditemukan dan dijangkau, investigasi kontak belum maksimal yang dikarenakan adanya kekhawatiran kader untuk aktif melakukan tracking dan tracing kasus TBC ke masyarakat. Namun demikian, dengan berakhirnya pandemi dan upaya yang semakin aktif dan massif dalam penemuan dan pengobatan kasus TBC mendukung peningkatan persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC. 48 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator 1. Memberikan umpan balik hasil capaian tiap triwulan pada provinsi dan kabupaten/kota yang belum melapor dan capaiannya masih rendah. 2. Upaya melakukan deteksi dini TB/kontak investigasi secara virtual atau dengan memperhatikan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19. 3. Penigkatan kapasitas melalui virtual terkait pencatatan dan pelaporan untuk provinsi, kabupaten/kota (khususnya Rumah Sakit Pemerintah, Swasta, dan DPM/Klinik) 4. Berkolaborasi dengan mitra/ partner untuk menyusun kegiatan intervensi pelayanan TBC pada masa COVID yang bersumber pembiayaan dari Hibah seperti pengiriman obat pada pasien TBC melalui kurir, optimalisasi pengiriamn transport sputum, invenstigasi kontak dan konseling TBC by phone, dukungan komunitas/kader untuk APD dan transport dalam melakukan pelacakan kasus dan sebagai PMO 5. Melakukan supervisi ke Prov. Kab/kota dan faskes terpilih untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dalam rangka meningkatkan capaian indikator. 6. Melaksanakan Pelatihan Penggunaan TCM dan TBC RO Strategi global WHO untuk pencegahan, perawatan dan pengendalian Tuberkulosis (TB) tahun 2015-2035 yang dikenal sebagai End TB Strategy menyerukan diagnosis dini TB dan uji kepekaan obat (DST) universal yang menggaris bawahi peran penting laboratorium dalam strategi tersebut. Untuk memenuhi target End TB Strategy, alat tes cepat TB yang direkomendasikan WHO (WHO-recommended rapid TB diagnostic/WRD) harus tersedia untuk semua orang dengan gejala TB dan semua pasien TB yang dikonfirmasi secara bakteriologis harus diperiksa uji kepekaan setidaknya untuk rifampisin serta semua pasien TB yang resistan terhadap rifampisin harus diperiksa uji kepekaan untuk fluorokuinolon dan obat suntik lini kedua (Second Line Injectable Drugs=SLID). Hal terus melakukan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program sebagai bentuk pengendalian TB termasuk penggunaan alat laboratorium Tes Cepat Molekuler (TCM), penggunaan alur pemeriksaan baru TCM dan perluasan akses penggunaan TCM TB. Alat TCM yang saat ini ada di Indonesia adalah mesin TCM dengan modul 6 color yang dapat digunakan untuk mendeteksi M. tuberculosis (MTB) dan resistensi terhadap rifampisin. Pasien yang rifampisin memerlukan pemeriksaan lanjutan berupa uji kepekaan lini dua secara fenotipik yang membutuhkan waktu 3 bulan. Sementara itu teknologi pemeriksaan TB terus berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah dengan telah tersedianya mesin TCM dengan modul 10 color dan kartrid XDR yang digunakan untuk mendeteksi MTB dan resistensi terhadap INH, obat lini dua golongan fluorokuinolon dan SLID secara bersamaan dalam waktu lebih cepat. Pada bulan September 2022 telah terdistribusi sebanyak 1.812 alat TCM diseluruh Indonesia yang ditempatkan di 725 Rumah Sakit, 32 laboratorium, dan 925 Puskesmas. ini memacu program TB nasional terkonfirmasi resistan terhadap 49 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Peningkatan jumlah layanan baik diagnosis maupun pengobatan harus diimbangi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehubungan dengan hal tersebut diselenggarakan pelatihan pemeriksaan TCM, monitoring data TBC RO serta penyegaran fasyankes mikroskopis untuk mendukung tatalaksana kasus TBC mulai dari penegakan diagnosis sampai tatalaksana pengobatan pasien sebanyak 5 angkatan pada bulan November - Desember 2022. Gambar 3.12. Pelatihan Penggunaan TCM 7. Advokasi dan Monitoring Tindak Lanjut Perpres No. 67 tahun 2021 Pada tahun 2022 dengan telah menurunnya pandemi COVID 19 di Indonsia, perhatian sudah mulai kembali difokuskan pada program tuberculosis. Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan penemuan kasus TBC baik sensitif obat maupun resistan obat, angka keberhasilan pengobatan, investigasi kontak dan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis lebih diintensifkan lagi guna mencapai target indikator program TBC. Komitmen pemerintah dalam eliminasi TBC ditegaskan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada kegiatan "Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC tahun 2030" dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Penerbitan Perpres Nomor 67 Tahun 2021 adalah penegasan kembali tentang komitmen presiden dan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penanggulangan TBC. Sebagaimana amanat pada Perpres No.67 Tahun 2021 bahwa dalam rangka koordinasi percepatan Penanggulangan TBC, dibentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) di pemerintah pusat dan setiap daerah. TP2TB memiliki tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi. Dalam menjalankan amanah tersebut TP2TB di pusat perlu melakukan supervisi program kesehatan yang merupakan kegiatan pembinaan untuk memperbaiki faktor-faktor yang memengaruhi proses 50 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 pelaksanaan program kesehatan di lapangan. Supervisi di tingkat pusat ke tingkat di bawahnya merupakan penerapan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam pelaksanaan program TBC nasional yang melibatkan organisasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan serta multisektor lainnya. Kegiatan ini diharapkan akan memberikan rekomendasi dan langkah tindak lanjut untuk mengatasi hambatan dalam penerapan amanat pada Perpres No. 67 Tahun 2021 di pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Pada Triwulan IV tahun 2022 sudah dilaksanakan Advokasi dan Monitoring Tindak Lanjut Perpres No. 67 tahun 2021 pada Provinsi dengan beban kasus TB yang tinggi seperti: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, serta Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Kegiatan advokasi diikuti oleh Perwakilan Kemenko PMK, Kantor Staf Presiden, Kemendes, Setkab, Kemendagri, Kemenkes dan Mitra. Gambar 3.13. Pertemuan Advokasi Perpres No 67 tahun 2021 Tim Pusat dengan Sekda dan perwakilan daerah di Provinsi Jawa Barat 8. Akselerasi penemuan kasus yang belum ditemukan (undetected cases) melalui kegiatan active case finding (skrining gejala TBC dan X-ray) pada kontak serumah. Pada tahun 2022 telah dilakukan skrining gejala pada populasi umum di 7 kabupaten/kota yakni Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, dan Kota Surabaya. Hasilnya yakni ditemukan 125 kasus (0,3%) dari total 41.960 orang yang diskrining. Pada tahun yang sama juga dilakukan skrining gejala dan X-ray di 3 kabupaten/kota yakni Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, dan terkonfirmasi Kabupaten Bogor yang menghasilkan kasus TBC yang bakteriologis sebesar 73 orang (2,2%) dan 238 (7,3%) kasus TBC yang terdiagnosis klinis dari jumlah yang diskrining TBC sebesar 3.246 orang. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dilakukan upaya akselerasi penemuan kasus yang belum ditemukan (undetected cases) melalui kegiatan active case finding yakni skrining gejala TBC dan X-ray pada kontak serumah di 8 provinsi prioritas yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan pada bulan November 2022 sampai April 2023. Pada kegiatan skrining TBC yang 51 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 dilakukan ini akan dipantau sampai pemberian TPT atau OAT. Sehingga, harapannya juga dapat meningkatkan cakupan pemberian TPT di Indonesia. Gambar 3.14. Active Case Finding TBC g. Kendala/masalah yang dihadapi Pandemi COVID-19 masih mempengaruhi pelaksanaan program TB antara lain: 1. Pemberian terlaksana dengan maksimal karena masih adanya kekhawatiran masyarakat untuk mendatangi fasilitas Kesehatan. Selain itu karena merasa tidak sakit, kontak erat enggan untuk minum TPT. terapi pencegahan TBC (TPT) belum 2. Terganggunya keberlangsungan pengobatan karena pasien tidak datang mengambil obat 3. Terganggunya monitoring pengobatan pasien karena pasien tidak mengumpulkan dahak dan ada kendala pengiriman spesimen. 4. Beberapa laboratorium berhenti melakukan pemeriksaan terduga TBC 5. Pengawasan minum obat terganggu, terutama pada PMO nya adalah kader yang tidak tinggal dekat rumah pasien. Karena masih ada kekhawatiran terkait covid, maka kader tidak secara rutin mendatangi rumah pasien 6. Enabler tidak bisa diberikan secara rutin tetapi enabler diberikan kepada pasien TBC kebal obat yang sudah terkonfirmasi dan mendapatkan pengobatan untuk mendukung pengobatan yang teratur sampai sembuh. Enabler semestinya diberikan secara rutin (setiap bulan) kepada pasien, namun karena masih ada kekhawatiran selama pandemi, maka pemberian enabler 3 bulan sekali. h. Pemecahan Masalah Untuk mencapai target, Program TBC melaksanakan kegiatan yang berdasarkan 6 strategi yaitu: 1) Penguatan Kepemimpinan Program TBC di Kabupaten/Kota - Promosi: Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial - Regulasi dan peningkatan pembiayaan - Koordinasi dan sinergi program 2) Peningkatan Akses Layanan "TOSS-TBC" yang Bermutu Peningkatan jejaring layanan TBC melalui PPM (public-private mix) - Penemuan aktif berbasis keluarga dan masyarakat 52 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Peningkatan kolaborasi layanan melalui TBC-HIV, TBC-DM, MTBCS, PAL, dan lain sebagainya Inovasi diagnosis TBC sesuai dengan alat / saran diagnostik yang baru - Kepatuhan dan Kelangsungan pengobatan pasien atau Case holding - Bekerjasama dengan asuransi kesehatan dalam rangka Cakupan Layanan Semesta (health universal coverage). 3) Pengendalian Faktor Risiko Promosi lingkungan dan hidup sehat. - Penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC. - Pengobatan pencegahan dan imunisasi TBC. - Memaksimalkan penemuan TBC secara dini, mempertahankan cakupan dan keberhasilan pengobatan yang tinggi. 4) Peningkatan Kemitraan melalui Forum Koordinasi TBC Peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TBC di pusat - Peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TBC di daerah 5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Penanggulangan TBC Peningkatan partisipasi pasien, mantan pasien, keluarga dan masyarakat. - Pelibatan peran masyarakat dalam promosi, penemuan kasus, dan dukungan pengobatan TBC. Pemberdayan masyarakat melalui integrasi TBC di upaya kesehatan berbasis keluarga dan masyarakat. 6) Penguatan Sistem kesehatan Sumber Daya Manusia yang memadai dan kompeten. - Mengelola logistic secara efektif. - Meningkatkan pembiayaan, advokasi dan regulasi. - Memperkuat Sistem Informasi Startegis, surveilans proaktif termasuk kewajiban melaporkan (mandatory notification). Jaringan dalam penelitian dan pengembangan inovasi program. 4. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API < 1/1000 penduduk sebesar 484 Kab/Kota a. Penjelasan Indikator Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 22 tahun 2022 tentang penanggulangan malaria serta dokumen rencana strategi (Renstra) 2020-2024 bahwa sampai tahun 2024, Indonesia harus mencapai API < 1 per 1000 penduduk sebesar 500 kabupaten/kota. Annual Parasite Incidence (API) merupakan angka kesakitan malaria per 1000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Capaian indikator API < 1 merupakan salah indikator utama persyaratan eliminasi malaria, selain tidak ada kasus indigenous selama 3 tahun berturut- turut dan positivity rate (PR) mencapai < 5 %. b. Definisi operasional Suatu Kabupaten/Kota yang telah mencapai angka kesakitan kurang dari 1 per 1000 penduduk merupakan salah satu kriteria eliminasi malaria sesuai dengan tentang Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 22 53 | tahun 2022
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 penanggulangan malaria. Selain itu, daerah tersebut harus memenuhi tiga kriteria utama yaitu API kurang dari 1 Per 1000 penduduk, Positivity Rate (PR) kurang dari 5% dan tidak ada penularan setempat malaria selama tiga tahun berturut-turut serta memenuhi beberapa persyaratan lainnya. Status API < 1 per 1000 penduduk diperoleh dari jumlah kasus positif dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Angka kasus kesakitan malaria berupa parasite incidence per tahun, dengan kabupaten/kota sebagai satuan wilayah terkecil. Angka parasite incidence merupakan kasus positif malaria yang diagnosisnya ditegakkan sesuai standar nasional menggunakan mikroskop dan atau RDT. c. Rumus/cara perhitungan Indikator Jumlah Kabupaten/kota yang telah mencapai eliminasi malaria dihitung berdasarkan akumulasi jumlah kab/kota yang mencapai API < 1/1000 penduduk diakhir tahun. Sedangan rumus untuk menghitung API adalah: Annual Parasite Incidence (API) = Jumlah Kasus Positif yang terkonfirmasi laboratorium Jumlah Penduduk x 1000 d. Capaian indikator Secara kumulatif pada tahun 2022 terdapat 459 kabupaten/kota dengan API < 1/1000 penduduk, dimana sekitar 89% penduduk Indonesia berada di wilayah bebas malaria, sedangkan 11% penduduk masih berada pada daerah dengan endemis malaria, seperti digambarkan berikut ini: Gambar 3.15. Peta Endemisitas Malaria di Indonesia Tahun 2022 Tabel berikut ini menunjukkan capaian penduduk berdasarkan endemisitas di Indonesia pada tahun 2022 yakni 54 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Tabel 3.2. Capaian Penduduk Berdasarkan Endemisitas 2022 Penduduk 2022 Kabupaten 2022 No Endemisitas Jumlah % Jumlah % 1 Eliminasi (Bebas Malaria) 243,796,793 89% 372 72% 2 Endemis Rendah (API <1‰) 22,004,854 8% 87 17% 3 Endemis Sedang (API 1 - 5 ‰) 5,457,056 2% 27 5% 4 Endemis Tinggi (API > 5 ‰) 3,600,391 1% 28 5% TOTAL 274,859,094 100% 514 100% Sumber data: Laporan Tim Kerja Malaria, 22 Januari 2023 Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebanyak 372 Kab/Kota (72%) telah bebas malaria sedangkan 142 Kab/Kota di Indonesia masih berada pada daerah endemis malaria. Jumlah Kab/Kota pada tahun 2022 yang mencapai API < 1 per 1000 penduduk sebanyak 459 kabupaten/kota dari target yang ditentukan sebesar 484 kab/kota atau pencapaian kinerja sebesar 94,8%. Berikut jumlah Kab/Kota dengan API < 1/1000 penduduk: Tabel 3.3. Jumlah Kab/Kota dengan API 1/1000 penduduk Tahun 2022 NO PROVINSI JUMLAH KAB/ KOTA Kabupaten/Kota API < 1 per 1000 penduduk Kabupaten/ Kota API > 1 per 1000 penduduk % API < 1 per 1000 penduduk 1 2 3 4 ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU 23 33 19 12 23 30 19 12 0 3 0 0 100% 91% 100% 100% 5 6 7 JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU 11 17 10 11 17 10 0 0 0 100% 100% 100% LAMPUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 10 KEP. RIAU 8 9 15 7 7 15 7 7 0 0 0 100% 100% 100% 11 DKI JAKARTA 6 6 0 100% 12 JAWA BARAT 27 27 0 100% 13 JAWA TENGAH 35 35 0 100% 14 DI YOGYAKARTA 5 5 0 100% 15 JAWA TIMUR 38 38 0 100% 16 BANTEN 8 8 0 100% 17 BALI 9 9 0 100% 55 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 NO PROVINSI JUMLAH KAB/ KOTA Kabupaten/Kota API < 1 per 1000 penduduk Kabupaten/ Kota API > 1 per 1000 penduduk % API < 1 per 1000 penduduk 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA 10 22 14 14 13 10 5 15 13 24 10 13 14 13 13 6 5 15 13 24 0 9 0 1 0 4 0 0 0 0 100% 59% 100% 93% 100% 60% 100% 100% 100% 100% 28 17 17 0 100% 29 GORONTALO 6 6 0 100% 30 SULAWESI BARAT 6 6 0 100% 31 MALUKU 11 8 3 73% 32 MALUKU UTARA 10 9 1 90% 33 PAPUA BARAT 13 3 10 23% 34 PAPUA 29 5 24 17% 459 Sumber data: Laporan Tim Kerja Malaria, 22 Januari 2023 TOTAL 514 55 89% Berdasarkan tabel diatas, sebanyak sebanyak 89% kabupaten/kota di Indonesia telah mencapai API<1 per 1000 penduduk, dimana pada tahun 2022 terdapat 26 Provinsi yang telah mencapai API < 1 per 1000 penduduk. Provinsi dengan Kab/Kota API <1/1000 penduduk adalah Provinsi Papua (17%) dan Papua Barat (23%). Tren capaian Kab/Kota yang mencapai API <1/1000 penduduk digambarkan dalam grafik berikut ini: 56 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik 3.15. Capaian Jumlah Kabupaten/Kota mencapai API Malaria < 1/1000 penduduk Tahun 2018-2022 Sumber data: Laporan Tim Kerja Malaria, 22 Januari 2023 Grafik diatas menunjukkan tren capaian Kab/Kota mencapai API <1/1000 penduduk mengalami peningkatan selama tahun 2018 (453 Kab/Kota), tahun 2019 (460 Kab/Kota), tahun 2020 (467 Kab/Kota), tahun 2021 (471 Kab/Kota) dan menurun pada tahun 2022 (459 Kab/Kota). Selain itu, selama 3 tahun berturut- turut yakni tahun 2020-2022, indikator ini tidak tidak mencapai target seperti dalam grafik berikut ini: Grafik 3.16. Target dan Capaian Kab/Kota mencapai API < 1/1000 penduduk Tahun 2020-2024 Sumber data: Laporan Tim Kerja Malaria, 22 Januari 2023 Dari grafik diatas terlihat bahwa pada gap target dan capaian cukup besar pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, dengan kenaikan target 1.8% dari tahun 2021 ke 2022, capaian mengalami penurunan sebesar 2.5%. Hal ini bukan berarti kinerja tahun 2022 lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya tetapi karena adanya perubahan strategi penemuan yang dilakukan menjadi active case finding dimasyarakat. Bila dibandingkan dengan Indikator Sasaran Strategis (ISS) dalam RPJMN dan Renstra Kemenkes yakni eliminasi malaria maka API <1/1000 penduduk 57 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 merupakan salah satu kriteria utama untuk menilai eliminasi malaria selain Positivity Rate < 5% dan tidak adanya penularan setempat malaria selama tiga tahun berturut-turut. Dengan demikian semakin banyak Kab/Kota yang mencapai API <1/1000 penduduk maka semakin banyak pula Kab/Kota yang mencapai eliminasi malaria. Untuk mencapai target eliminasi malaria maka diperlukan indikator komposit untuk mendukung tercapainya cakupan yaitu persentase konfirmasi sediaan darah serta persentase pengobatan standar yang juga merupakan indikator Pemantauan Program Prioritas Janji Presiden tahun 2022 oleh Kemenko PMK dan KSP (Kantor Staf Presiden). Persentase pemeriksaan sediaan darah adalah persentasi suspek malaria yang dilakukan konfirmasi laboratorium baik menggunakan mikroskop maupun Rapid Diagnostik Test (RDT) dari semua suspek yang ditemukan. Target dan capaian indikator persentase pemeriksaan darah adalah sebagai berikut: Grafik 3.17. Persentase Pemeriksaan Sediaan Darah Sumber data: Laporan Tim Kerja Malaria, 22 Januari 2023 Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa 22 provinsi di Indonesia (65%) telah mencapai target nasional dalam konfirmasi laboratorium terhadap suspek malaria. Target nasional adalah 95% dengan capaian tahun 2022 sebesar 99% dengan jumlah suspek sebanyak 2.957.743 dan jumlah pemeriksaan sediaan darah dikonfirmasi laboratorium sebanyak 2.988.414 orang. Pemberian terapi pengobatan pada pasien malaria saat ini telah diatur sesuai Kepmenkes No. 556 tahun 2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Malaria, dimana pasien positif malaria (berdasarkan pemeriksaan lab) diobati dengan menggunakan ACT dengan dosis yang disesuaikan dengan berat badan pasien. ACT (Artemisinin based Combination Therapy) merupakan obat yang saat ini dianggap paling efektif untuk membunuh parasit Malaria. Persentase Pasien Malaria positif yang diobati sesuai standar ACT (Artemisinin based Combination Therapy) adalah proporsi pasien Malaria yang diobati sesuai standar tata laksana malaria dengan menggunakan ACT. Artemisinin based Combination Therapy (ACT) saat ini merupakan obat yang paling efektif untuk membunuh parasit Malaria. Pemberian ACT harus berdasarkan hasil pemeriksaan 58 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 laboratorium. Target dan capaian indikator Persentasi Pasien Malaria positif yang diobati sesuai standar ACT adalah sebagai berikut: Grafik 3.18. Persentasi Malaria Positif diobati sesuai standar Sumber data: Laporan Tim Kerja Malaria, 22 Januari 2023 Dari grafik di atas tercatat ada 22 kabupaten/kota di Indonesia (65%) telah mencapai target nasional dalam pengobatan malaria sesuai standar. Target capaian pengobatan standar ACT yaitu sebesar 95% sementara capaian pada tahun 2022 yaitu sebesar 93% dengan jumlah positif malaria sebanyak 388.782 orang dan jumlah yang diobati dengan pengobatan standar sebanyak 360.374. Berdasarkan data di atas, capaian indikator persentase pasien malaria positif yang diobati sesuai standar ACT tahun 2022 belum mencapi target. Hal ini dikarenakan anggaran tahun 2022 baru dapat digunakan di pertengahan tahun 2022 sehingga sempat terjadi stock out OAM. e. Analisa Penyebab Keberhasilan Pencapaian Indikator jumlah kabupaten/kota yg mencapai API<1 per 1000 penduduk belum mencapai target yang ditetapkan. Namun hal ini bukan suatu hal yang buruk karena pada tahun 2022 banyak upaya pengendalian malaria yang telah dilakukan, diantaranya yaitu: 1) Terjadi peningkatan penemuan kasus dengan strategi active case finding melalui pemberdayaan kader malaria. 2) Upaya Public Private Mix (PPM) dalam pengendalian malaria yang dilakukan membuat akses layanan semakin terbuka dan baik sehingga berpengaruh juga pada penemuan, pencatatan, dan pelaporan kasus malaria. 3) Surveilans malaria juga semakin baik sehingga pelaporan yang dilaporkan daerah menjadi lebih lengkap, tepat waktu, dan kualitasnya semakin baik. Hal ini berpengaruh pada menurunnya kasus yang tidak dilaporkan (under reporting). 59 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 4) Penyediaan logistik melalui pendekatan epidemiologis (estimasi jumlah suspek yang mau diobati, dll) sehingga lebih tergambar sesuai dengan kasus di lapangan dibandingkan cara perhitungan yang dilakukan sebelumnya melalui pola konsumsi dan buffer 10% saja. 5) Bersama dengan WHO telah dilakukan perhitungan estimasi kasus positif sehingga upaya yang dilakukan lebih tinggi dengan adanya gambaran kasus yang lebih besar. Sehingga dengan dilakukannya berbagai upaya tersebut, menyebabkan adanya peningkatan API di kabupaten/kota di Indonesia terutama pada daerah yang sebelumnya sudah masuk kategori daerah endemis rendah/sedang. Kondisi ini akan terus meningkat di awal perubahan upaya yang dilakukan, namun pada tahun-tahun selanjutnya diharapkan akan terjadi penurunan kasus karena sudah adanya penanggulangan malaria yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan. f. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator Beberapa upaya telah dilakukan untuk mencapai indikator tersebut, antara lain: 1) Diagnostik Malaria Kebijakan pengendalian malaria terkini dalam rangka mendukung eliminasi malaria adalah bahwa diagnosis malaria harus terkonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium baik dengan mikroskop ataupun Rapid Diagnostic Test (RDT). Penegakkan diagnosa tersebut harus berkualitas dan bermutu sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan data yang tepat dan akurat. Berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu diagnosis terus dilakukan. Kualitas pemeriksaan sediaan darah dipantau melalui mekanisme uji silang di tingkat kab/kota, provinsi dan pusat. Kualitas pelayanan laboratorium malaria sangat diperlukan dalam menegakan diagnosis dan sangat tergantung pada kompetensi dan kinerja petugas laboratorium di setiap jenjang fasilitas pelayanan kesehatan. Penguatan laboratorium pemeriksaan malaria yang berkualitas dilakukan laboratorium melalui pengembangan pemeriksa malaria mulai dari laboratorium Puskesmas, Rumah Sakit serta laboratorium kesehatan swasta sampai ke laboratorium rujukan uji silang di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas diagnostik malaria telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022, antara lain: jejaring dan pemantapan mutu tingkat pelayanan seperti a. Pelatihan Jarak Jauh Mikroskopis Malaria (Daring, 14-16 September dan 4-6 Oktober 2022) b. On the Job Training Diagnostik Malaria (Kubu Raya, 25-28 Oktober 2022 dan Sumba Barat, 22-25 November 2022) c. Koordinasi Pemantapan Mutu Laboratorium Pemeriksa Malaria (11 Juli 2022) d. Pelatihan Jarak Jauh Malaria Bagi Tenaga ATLM Fasyankes (13-14 April 2022 dan 19-23 April 2022) 60 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 e. Pelatihan Manajemen Quality Assurance (QA) Laboratorium Malaria (28 November - 3 Desember 2022) f. Pendampingan Diagnosi dan Tatalaksana Malaria di Papua Barat (16-19 Maret 2022) g. On The Job Training Mikroskopis Malaria di Kabupaten Landak (20-24 September 2022) h. On The Job Training Mikroskopis Malaria di Provinsi Jawa Barat (16-30 November 2022) i. Uji Kompetensi Petugas Uji Silang Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (27 November - 1 Desember 2022) Gambar 3.16. Pemeriksaan uji silang di lab RSUD Wates dan diskusi dengan tim di Puskesmas Samigaluh I 2) Tatalaksana Kasus Malaria Kementerian Kesehatan telah merekomendasikan pengobatan malaria menggunakan obat pilihan yaitu kombinasi derivate artemisinin dengan obat lainnya yang biasa disebut dengan Artemisinin based anti malaria Combination Therapy (ACT). ACT merupakan obat yang paling efektif untuk membunuh parasit sedangkan obat lainnya seperti klorokuin telah resisten. Pada tahun 2019 telah ditetapkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Malaria dalam bentuk Keputusan Menkes RI Nomor HK.01.07/Menkes/556/2019. Berdasarkan Kepmenkes juga diterbitkan buku pedoman tata laksana kasus malaria sesuai dengan perkembangan terkini dan hasil riset mutakhir. Adapun penggunaan ACT harus berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya resistensi obat. tersebut Selain penggunaan OAM yang rasional, salah satu pilar untuk mencapai eliminasi malaria adalah menjamin universal akses dalam pencegahan, diagnosis dan pengobatan, sehingga diperlukan keterlibatan semua sektor terkait termasuk swasta (public private mix partnership). Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung kualitas tatalaksana malaria tahun 2022 yaitu: a. Workshop Tatalaksana Kasus Malaria Bagi Fasyankes Kabupaten/Kota di Denpasar (26 September 2022) b. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana Malaria ke Kab. Kulon Progo (10-13 Oktober 2022) 61 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 c. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana Malaria ke Kab. Yapen (31 Oktober-3 November 2022) d. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana Malaria ke Kab. Muara Enim (6-9 Desember 2022) e. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana ke Nusa Tenggara Timur (7- f. 10 Juni 2022) pendampingan diagnosis dan tatalaksana malaria di Kab. Sumba (22- 25 Juni 2022) g. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana Ke Kab. Lampung Selatan (17-20 Mei 2022) h. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana di Kab. Indramayu, Jawa Barat (5-8 April 2022) i. Pendampingan Diagnosis Tatalaksana di Provinsi Gorontalo (23-25 Maret 2022) j. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana Ke Papua Barat (15-18 Maret 2022) k. Supervisi dalam rangka Pertemuan Penguatan Peran Tenaga Kesehatan dalam Tatalaksana dan Sistem Pelaporan Malaria di Kab. Bangka Barat (23-25 Mei 2022) 3) Surveilans Malaria, Sistem Informasi dan Monitoring Evaluasi Surveilans merupakan kegiatan penting dalam upaya eliminasi, karena salah satu syarat eliminasi adalah pelaksanaan surveilans yang baik dimana surveilans diperlukan untuk mengidentifikasi daerah atau kelompok populasi yang berisiko malaria serta melakukan perencanaan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengendalian malaria. Kegiatan surveilans malaria dilaksanakan sesuai dengan tingkat endemisitas. Daerah yang telah masuk pada tahap eliminasi dan pemeliharaan harus melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap setiap kasus positif malaria sebagai upaya kewaspadaan dini kejadian luar biasa malaria dengan melakukan pencegahan terjadinya penularan. Sistem informasi malaria yang disebut SISMAL V2 mulai disosialisasikan pada Tahun 2018 dan sepenuhnya digunakan pada Tahun 2019. Sebanyak 9.155 fasyankes telah melaporkan data malaria melalui SISMAL V2 pada Tahun 2019. Inputan data SISMAL V2 di fasyankes menggunakan excel sehingga beberapa kendala masih ditemui seperti sulitnya melakukan validasi data selain telah mengembangkan ASDK (Aplikasi Satu Data Kesehatan) dengan menggunakan platfom DHIS2. Untuk memudahkan interoperabilitas data dengan data yang lainnya maka migrasi SISMAL V2 ke SISMAL V3 menggunakan DHIS2 perlu dilaksanakan workshop pengembangan Esismal versi 3. Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung kegiatan surveilans, sistem informasi dan monitoring dan evaluasi malaria: itu Pusdatin a. Workshop Pengelola SISMAL (13-14 Oktober 2022) b. On The Job Training SISMAL 62 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 c. Update Modul Surveilans Malaria (28 April 2022) d. Pertemuan Penguatan Surveilans Migrasi Lintas Sektoral Tingkat Kabupaten Kulonprogo Melalui Daring Tanggal 4 November dan 3 Desember 2022 e. Supervisi Monev peningkatan kapasitas surveilans malaria dan notifikasi silang bagi 6 Kabupaten/ Kota yg berbatasan dengan Timor Leste,(2-5 Agustus 2022) f. Workshop Surveilans Migrasi Bagi Tenaga KKP, TNI/Polri dan Dinkes Provinsi (9 Agustus 2022) g. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria Kab Labuhan Batu Utara, Sumut (15-18 Maret 2022) h. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria Kab Bangka Barat Babel (15-18 Maret 2022) i. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria Kab Batubara Sumut (8-11 Maret 2022) j. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria Pada Populasi Khusus (MMP) Kab Rejang Lebong Prov Bengkulu (21-25 Maret 2022) k. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria di Prov NTB Tanggal 18-21 April 2022 l. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria di Bangka Belitung Tanggal 9-13 Mei 2022 m. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria ke Kab Purworejo Jawa Tengah Tanggal 18-21 Mei 2022 n. Surveilans dan Pengendalian Faktor Risiko Malaria di Kab. Pesawaran, Lampung (26-29 Oktober 2022) Gambar 3.17. Surveilans dan Pengendalian Faktor Risiko Malaria di Kab. Pesawaran dan Kab. Sorong Tahun 2022 o. Surveilans dan Pengendalian Faktor Risiko Malaria di Kab. Sorong, Papua Barat (23-26 November 2022) p. Refreshing Penggunaan Sismal bagi Kabupaten/Kota dan Faskes di Provinsi Bali q. Penyusunan Modul Pelatihan SISMAL V3, (1-2 November 2022) r. Supervisi dalam Rangka Pertemuan Refreshing E-Sismal di Banten (24- 26 Mei 2022) 63 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 s. Supervisi dalam rangka Pertemuan Refreshing E-Sismal Tangerang Selatan (17 Juni 2022) t. Asessment Peningkatan Kasus SKD/KLB Malaria di Sumatera Barat Kab Kep Mentawai (22-26 Agustus 2022) u. Asessment KLB Malaria di Maluku Tengah (11-15 Desember 2022) 4) Pengendalian Vektor Malaria Sampai saat ini nyamuk Anopheles telah dikonfirmasi menjadi vektor malaria di Indonesia sebanyak 25 jenis (species). Jenis intervensi pengendalian vektor malaria dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain memakai kelambu insecticide nets), melakukan berinsektisida penyemprotan dinding rumah dengan insektisida (IRS = Indoor Residual Spraying), melakukan larviciding, melakukan penebaran ikan pemakan larva, dan pengelolaan lingkungan. Penggunaan kelambu berinsektisida merupakan cara perlindungan dari gigitan nyamuk anopheles. pembagian kelambu ke masyarakat dilakukan dengan 2 metode, yaitu pembagian secara massal (mass campaign) dan pembagian rutin. Pembagian secara massal dilakukan pada daerah/kabupaten/kota endemis tinggi dengan cakupan minimal 80%. Pembagian ini diulang setiap 3 tahun, jika belum ada penurunan tingkat endemisitas. Pembagian kelambu secara rutin diberikan kepada ibu hamil yang tinggal di daerah endemis tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi populasi prioritas, yaitu ibu hamil dari risiko penularan malaria. Selain tersebut, pembagian kelambu juga dilakukan pada daerah yang terkena bencana. Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung kegiatan pengendalian vektor malaria: (LLINs = Long lasting a. Survei Longitudinal Vektor Ke Kab Keerom Papua Tanggal 18-23 Mei 2022. b. Pemantauan Resistensi Insektisida pada Vektor Malaria ke Sulawesi Utara Tanggal 13-20 Juni 2022. c. Pemantauan Resistensi Insektisida pada Vektor Malaria ke Papua Barat Tanggal 13-20 Juni 2022. d. Pemantauan Resistensi Insektisida pada Vektor Malaria ke Kalimantan Timur Tanggal 13-20 Juni 2022. e. Pemantauan Resistensi Insektisida Pada Vektor Malaria Tanggal 23-30 Agustus 2022 di Provinsi Kalimantan Timur Kab Paser. f. Survei Longitudinal Vektor ke Provinsi NTT Kab Sumba Barat Tanggal 30 Agustus - 4 September 2022. g. Pemantauan Resistensi Insektisida Pada Vektor Malaria di Prov Jambi Kab Batanghari Tanggal 5-12 September 2022. h. Pemantauan Resistensi Insektisida pada Vektor Malaria ke Kab Lampung Selatan. i. Survei Longitudinal Vektor -Pengumpulan Data Lapangan ke NTT Kab Sumba Barat Tanggal 4 - 9 Desember 2022. j. Surveilans Vektor di Daerah Reseptif Kab Kulon Progo Tahun 2022. 5) Promosi, Advokasi dan kemitraan dalam upaya pengendalian malaria 64 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Sosialisasi pentingnya upaya pengendalian malaria merupakan hal yang penting dengan sasaran meliputi pengambil kebijkan, pelaksana teknis dan masyarakat (KIE) kepada masyarakat luas dilakukan dengan membuat Iklan Layanan Masyarakat (ILM) mengenai Malaria. Beberapa kegiatan selama Tahun 2022 dalam mendukung promosi, advokasi dan kemitraan dalam upaya pengendalian malaria yakni: a. Pertemuan Pengembangan Media KIE Tatalaksana Kasus Malaria luas. Komunikasi, Informasi dan edukasi Sebagai Sarana Komunikasi Tanggal 28-29 Maret 2022 b. Cetak Media KIE Hari Malaria Sedunia 2022 c. Instagram (IG) Live dalam Rangka Hari Malaria Sedunia (HMS) Tahun 2022 d. Uji Coba Pengembangan Media KIE Tatalaksana Malaria Sebagai Sarana Komunikasi Tanggal 12-15 Desember 2022 di Sumba Timur 6) Alat dan Bahan serta Media KIE pencegahan dan pengendalian malaria Sarana dan prasarana Malaria adalah bangunan beserta alat dan bahan yang digunakan pada program pengendalian malaria di Indonesia. Alat dan bahan digunakan dalam kegiatan diagnostik (deteksi), pengobatan dan pengendalian vektor. Ketersediaan sarana dan prasarana malaria sangat penting dalam pencapaian eliminasi malaria. Selain itu media kie juga sangat berperan sebagi media untuk promosi dan sosialisasi terkait pencegahan dan pengendalian malaria. Alat dan bahan pengendalian malaria yang diadakan pada tahun 2022 seperti mikroskop trinokuler, mist blower, APD, larvasida malaria, insektisida malaria, RDT malaria, immertion oil dan giemsa. Sedangkan media KIE pencegahan dan pengendalian malaria, yaitu Buku Petunjuk Teknis Pengendalian Faktor Risiko malaria dan Buku Kurikulum dan Pelatihan Tatalaksana Malaria bagi Dokter. g. Kendala/Masalah yang dihadapi Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai eliminasi malaria di Indonesia, ditemukan permasalahan yang menjadi tantangan seperti: 1) Under Reporting pelaporan data pada sistem pencatatan dan pelaporan sismal 2) Pelaporan malaria secara bulanan yang menyebabkan keterlambatan informasi terkait peningktan kasus malaria 3) Kurang berjalannya sistem kewaspadaan dini terkait malaria 4) Setiap kasus positif di daerah endemis rendah dan eliminasi ( API<1 per 1000 penduduk ) tidak segera dilakukan Penyelidikan Epidemiologi ( PE) 1- 2-5. 5) Akses dan cakupan layanan baik Rumah Sakit, klinik, DPS pada remote area masih belum memadai. 6) Pengendalian resistensi Obat Anti Malaria (OAM) dengan prinsip one gate policy, reserve drug policy dan free market control belum optimal. 7) Rujukan layanan dan jejaring tatalaksana belum optimal. 65 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 8) Manajemen ketersediaan OAM terutama artesunate injeksi belum optimal. 9) Pengawasan penggunaan kelambu masih kurang adekuat, daerah belum melakukan pengawasan penggunaan kelambu. 10) Migrasi penduduk mempengaruhi potensi penyebaran malaria. 11) Di daerah endemis rendah banyak terdapat daerah fokus malaria dengan Mobile Migrant Population (MMP) dan kondisi wilayah yang sulit (tambang liar, illegal logging, perkebunan illegal, tambak terbengkelai). 12) Ketepatan dan kelengkapan pelaporan yang belum optimal. 13) Belum semua daerah pembebasan dan pemeliharaan mempunyai pemetaan daerah fokus. 14) Turn Off petugas malaria di daerah. 15) Masih banyak kabupaten/kota stagnan endemis rendah. 16) Peningkatan kasus malaria malaria di beberapa kabupaten/kota kurang berjalanya kegiatan surveilans migrasi malaria di daerah endemis rendah dan tahap pemeliharaan. 17) Komitmen Pemerintah daerah setempat baik terkait kebijkan dan anggaran untuk program malaria di daerah endemis malaria dan bebas malaria yang semakin terbatas h. Pemecahan Masalah Beberapa permasalahan yang disebutkan diatas memerlukan pemecahan masalah sehingga kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien dan indikator dapat dicapai. Berikut ini beberapa pemecahan masalah yang dilakukan: 1) Peningkatan akses layanan malaria yang bermutu. Desentralisasi pelaksanaan program oleh kab/kota. - - Penemuan dini dengan konfirmasi dan pengobatan yang tepat sesuai Integrasi kedalam layanan kesehatan primer. dengan standar dan pemantauan kepatuhan minum obat. Penerapan sistem jejaring public-privite mix partnership layanan malaria. 2) Mendorong kabupaten/kota yang sudah endemis rendah >3 tahun agar segera mencapai eliminasi dengan melakukan advokasi dan memfasilitasi asesmen serta upaya mempercepat eliminasi kabupaten/kota stagnan. 3) Peningkatan upaya percepatan penurunan kasus dan eliminasi malaria di 4) Papua dan IKN. Intervensi kombinasi (LLIN, lingkungan, personal protection, profilaksis) dengan berbasis bukti melalui pendekatan kolaboratif. IRS, Larvasida, pengelolaan 5) Pemantauan efektifitas dan resistensi OAM. 6) Penguatan surveilans termasuk surveilans migrasi, Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) dan penanggulangan KLB. 6) Sosialisasi penggunaan dana yang bisa dimanfaatkan untuk Penyelidikan Epidemiologi baik Dana Dekonsentrasi, DAK non fisik, APBD, Global Fund, Dana Desa, dan Dana Kapitasi. 7) Terdapat tenaga pendamping dari UNICEF dan WHO untuk Dinas Kesehatan Kab/kota dalam mempercepat penurunan kasus dan 66 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 mempercepat eliminasi malaria khususnya Kab/Kota endemis sebagian besar berada di Kawasan Timur Indonesia. 8) Peningkatan akses layanan malaria pada daerah sulit dan populasi khusus seperti penambang illegal, pekerja pembalakan liar, perkebunan illegal dan suku asli yang hidup di hutan. 9) Menjaga daerah yang telah mendapat sertifikat tidak terjadi penularan kembali. 10) Pengembangan pelaporan secara real-time pada SISMAL V3 11) Pelatihan Penyelidikan Epidemiologi termasuk pelatihan pemetaan GIS. 14) Penguatan sistem informasi strategis dan penelitian operasional untuk menunjang basis bukti program. 15) Penguatan manajemen fungsional program, advokasi dan promosi program dan berkontribusi dalam penguatan sistem kesehatan. 5. Proporsi Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat sebesar 89 persen a. Penjelasan Indikator Kasus Kusta Baru tanpa Cacat menunjukkan bahwa penemuan kasus baru kusta yang telah ditemukan sedini mungkin, tidak ditemukan dalam keadaan cacat, baik cacat tingkat 1 dalam bentuk kelemahan dari fungsi ekstremitas maupun cacat tingkat 2 yang merupakan cacat yang dapat permanen terjadi akibat kusta, seperti pada mata, tangan atau kaki. Adanya kasus baru yang ditemukan dalam keadaan cacat dapat disebabkan oleh adanya sitgma, kurangnya pengetahuan mengenai kusta di masyarakat dan pengobatan yang tidak tuntas. Hal ini tentunya akan berdampak dalam kehidupan penderita dalam bekerja dan bermasyarakat. Salah satu strategi nasional dalam program pengendalian penyakit kusta adalah menemukan kasus kusta baru sedini mungkin tanpa cacat, mengobati sampai sembuh dan melakukan monitoring secara Semi Aktif Survey (SAS) pasca pengobatan guna menghindari terjadinya cacat selama pengobatan ataupun pasca pengobatan. Pengobatan diberikan sesuai obat yang terstandar secara global dengan prinsip Multidrug therapy (MDT). Dalam Program Pengendalian Penyakit Kusta digunakan indikator proporsi kasus baru tanpa cacat sebagai monitoring dan evaluasi keberhasilan program tersebut, yang dapat merefleksikan dalam kegiatan bahwa adanya penemuan kasus yang dilakukan secara lebih dini, sehingga dapat menekan angka keterlambatan penemuan kasus dan angka cacat serendah mungkin. b. Definisi operasional Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat adalah Persentase Jumlah Penderita Kusta baru tanpa cacat (cacat tingkat 0) di antara total Penderita Kusta baru yang ditemukan di suatu wilayah dalam periode waktu satu tahun tinggi 67 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 c. Rumus/cara perhitungan Jumlah kasus kusta baru tanpa cacat (cacat tingkat 0) dibagi dengan total kasus kusta baru pada periode tertentu dalam persentase dengan rumus perhitungan sebagai berikut: Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat = Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan (cacat tingkat 0) Jumlah kasus baru yang ditemukan dalam periode 1 tahun d. Capaian indikator Indikator proporsi kasus kusta baru tanpa cacat ditetapkan sebagai indikator nasional pada periode pertama yaitu 2015-2019, kemudian dilanjutkan pada periode selanjutnya yaitu 2020-2024. Evaluasi di akhir periode pertama, diketahui target tidak tercapai selama 5 tahun dalam periode tersebut, sehingga menjadi pertimbangan penetapan target pada periode selanjutnya. Pada periode tahun 2020-2024, target indikator tersebut adalah 87%, 88%, 89%, 90%, dan >90% secara berturut-turut. Peta sebaran proporsi kasus kusta tanpa cacat di Indonesia digambarkan dalam peta berikut ini yang menunjukkan masih banyak daerah di Indonesia yang mempunyai proporsi kasus kusta baru tanpa cacat yang masih rendah yaitu kurang dari 89%. Gambar 3.18. Peta Sebaran Proporsi Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat Peta diatas menunjukkan sebaran proporsi kasus kusta baru tanpa cacat di Indonesia, yang menunjukkan sebanyak 12 Provinsi (35.3%) telah mencapai target minimal 89%, yaitu Provinsi Papua, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Bali, Nusa Tenggata Timur dan Gorontalo, sedangkan Provinsi lainnya belum mencapai target. Secara lengkap capaian proporsi kasus kusta baru tanpa cacat terlihat dalam tabel berikut ini: x 100% 68 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Tabel 3.4. Proporsi Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat Per Provinsi Tahun 2022 No Provinsi 1 ACEH Kasus Kusta Baru 208 Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat (Cacat Tk.0) 181 Proporsi Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat (Cacat Tk.0) 87,02 2 SUMUT 153 105 68,63 3 SUMBAR 54 17 31,48 4 SUMSEL 227 180 79,30 5 RIAU 81 77 95,06 6 KEPRI 36 33 91,67 7 JAMBI 41 13 31,71 8 BENGKULU 26 16 61,54 9 BABEL 32 28 87,50 10 LAMPUNG 126 90 71,43 11 BANTEN 572 475 83,04 12 JABAR 1705 1231 72,20 13 JATENG 973 813 83,56 14 JATIM 2067 1547 74,84 15 DKI JAKARTA 328 303 92,38 16 DIY 36 30 83,33 17 BALI 100 91 91,00 18 NTB 166 151 90,96 19 NTT 281 216 76,87 20 KALBAR 59 48 81,36 21 KALSEL 100 77 77,00 22 KALTENG 83 71 85,54 23 KALTIM 127 110 86,61 24 KALTARA 40 34 85,00 25 GORONTALO 149 134 89,93 26 SULSEL 716 599 83,66 27 SULTRA 218 190 87,16 28 SULTENG 306 287 93,79 29 SULUT 480 455 94,79 30 SULBAR 155 147 94,84 31 MALUKU 287 214 74,56 32 MALUT 609 576 94,58 33 PAPUA 864 842 97,45 34 PAPUA BARAT 690 642 93,04 INDONESIA 12.095 10.923 82,87 Sumber data: Laporan Tim Kerja NTDs, 23 Januari 2023 Dari tabel diatas terlihat bahwa proporsi kasus kusta baru tanpa cacat tertinggi di Provinsi Papua (97.45%) sedangkan terendah di Provinsi Sumatera Barat (31.48%). Sebanyak 12 Provinsi telah mencapai/melebihi target Nasional 89% 69 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 yakni Provinsi Papua, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Bali, NTB dan Gorontalo. Target Indikator Proporsi Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat pada tahun 2020-2023 meningkat 1% setiap tahunnya. Tahun 2022, dari target 89% tercapai 82.89% atau sebesar 93.13%. Capaian indikator ini tidak mencapai target, seperti yang digambarkan dalam grafik dibawah ini: Grafik 3.19. Proporsi Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat Tahun 2020-2024 Sumber data: Laporan Tim Kerja NTDs, 23 Januari 2023 Pada grafik diatas terlihat bahwa capaian indikator proposi kasus Baru Kusta tanpa cacat mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2020, capaian 81,6% dari target 87%, tahun 2021 capaian meningkat menjadi 87% dari target 88%, kemudian pada tahun 2022 menurun menjadi 82,9% dari target 89%. Belum tercapainya target nasional ini dikarenakan dari penemuan kasus baru kusta sebanyak 12.095 kasus, hanya terdapat 10.023 kasus baru kusta tanpa cacat, sedangkan 2.072 kasus ditemukan dalam keadaan cacat, baik cacat tingkat 1 sebesar 1.124 kasus, dan cacat tingkat 2 sebesar 771 kasus. Secara lengkap jumlah kasus kusta baru tanpa cacar per Provinsi digambarkan dalam tabel berikut ini: Berdasarkan Weekly Epidemiological Record, tanggal 9 September 2022, dilaporkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 7.362 kasus baru dengan cacat tingkat 2 (86.8% dari kasus baru) seperti dalam tabel berikut ini: 70 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Tabel 3.5. Proporsi Kasus Kusta Baru Cacat Tingkat 2 secara global Sumber data: Weekly Epidemiological Record Dari tabel diatas terlihat bahwa proporsi kasus kusta baru cacat tingkat 2 di Indonesia sebanyak 678 kasus baru dengan cacat tingkat 2 (6.13% dari kasus baru) menempati posisi ke-3 setelah negara India (1.863 kasus) dan negara Brazil (1.737 kasus). e. Analisa penyebab kegagalan pencapaian Proporsi kasus baru tanpa cacat adalah indikator yang sangat penting dibanding indikator kusta lainnya, karena indikator ini dapat melihat bahwa penderita dan keluarga serta masyarakat mengetahui atau tidak dari gejala kusta secara dini, dan akan mendatangi pelayanan kesehatan untuk meminta penanganan kusta. Tahun 2022, indikator proporsi kasus kusta baru tanpa cacat tidak mencapai target dipengaruhi oleh masih adanya kasus tersembunyi di masyarakat karena adanya stigma dan diskriminasi sehingga penderita kusta enggan untuk berobat, sehingga ditemukan sudah dalam keadaaan cacat. Adanya pandemi Covid-19, menyebabkan fokus pendanaan beralih penanganan covid 19, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada penemuan kasus kusta tidak maksimal. Pada tahun 2021 kegiatan penemuan kasus sudah mulai dapat dilaksanakan dengan pendanaan terbatas dan tetap memenuhi protokol kesehatan. Tahun 2022, anggaran kegiatan penemuan kasus kusta (Intensifikasi Case Finding/ICF) kusta direncanakan akan menggunakan 71 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 dana dekonsentrasi tetapi pada akhirnya pendanaan ditiadakan. Kemudian dengan menggunakan anggaran Pusat, Ditjen P2P mengalokasikan anggaran pendampingan ICF kusta untuk 15 provinsi dan pelaksanaan ICF untuk 43 kab/kota khususnya pada daerah yang tertentu yang merupakan daerah kantong- kantong kusta. Penemuan kasus kusta tanpa cacat di seluruh Kab/Kota sangat tergantung dari pembiayaan pusat, hal ini menyebabkan penemuan kasus kusta baru belum dilakukan secara optimal. Dampak dari anggaran yang diberikan pusat ke beberapa kab/kota dapat terlihat pada penemuan kasus yang meningkat dan hasil capaian proporsi kasus baru tanpa cacat mencapai target, seperti di Provinsi Sulawesi Utara terdapat 6 Kab/Kota yang telah diberikan pendanaan, yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, Kepulauan Talaud, Kota Bitung, Minahasa Tenggara. Data menunjukkan bahwa di Kab/Kota yang memperoleh dana tersebut target mencapai 94,7%. Sedangkan untuk provinsi Sumatera Barat hanya diberikan pendanaan untuk kegiatan penemuan kasus hanya 1 kab/kota saja yaitu Kota Padang Panjang, menunjukkan capaian yang rendah hanya 31.48%. Adanya dukungan alokasi anggaran untuk kegiatan ICF akan meningkatkan penemuan kasus kusta secara dini sehingga proporsi kasus kusta baru tanpa cacat akan meningkat. Penyebab lain tidak tercapainya target karena pengendalian kusta di beberapa kabupaten kota berkaitan dengan letak geografis yang sulit dijangkau, terutama di daerah perbatasan dan kepulauan, sehingga penemuan kasus kusta masih belum maksimal. Saat ini, penemuan kasus kusta lebih banyak ditemukan di daerah yang dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan. f. Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta dan Frambusia (Intensified Case Finding/ ICF) (Pelaksanaan dan pendampingan). Kegiatan tersebut terdiri dari pelaksanaan kegiatan oleh kabupaten/kota endemis kusta terpilih di 43 Kabupaten/kota di 15 Provinsi dan pendampingan pelaksanaan oleh tim pusat menggunakan dana APBN. Pelaksanaan penemuan kasus difokuskan pada daerah lokus kusta dengan tujuan untuk meningkatkan penemuan kasus kusta secara dini. Pada kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan penemuan dan pemeriksaan kasus, namun juga dilakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang penyakit kusta, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kusta dan partisipasi masyarakat dalam penemuan kasus, serta menurunkan stigma dan diskriminasi. Pada kegiatan dilakukan juga advokasi kepada pemangku kepentingan, agar kegiatan selanjutnya dapat berlangsng dengan menggunakan dana BOK daerah masing-masing; 2. Sosialisasi Program P2 Kusta pada saat Hari Kusta Sedunia. Kegiatan ini dilakukan secara daring dengan melibatkan para tenaga medis maupun masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, sehingga kusta dapat ditemukan sedini mungkin dan diobati sampai sembuh; 1. 72 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 3. Workshop Pnencegahan dan Pengendalian Kusta dan Frambusia bagi Dokter Rujukan Kusta dan Frambusia. Kegiatan dilaksanakan secara daring dengan peserta dokter yang melakukan pelayanan di kab/kota dengan narasumber dari PERDOSKI dan PAEI. Tujuan kegiatan yakni meningkatkan kompetensi dokter agar dapat melakukan tatalaksana kusta mulai dari penemuan kasus sampai dengan pengobatan kusta di layanan kesehatan; 4. Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Kusta Bagi Pengelola Program Kusta. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka di Makasar untuk 4 batch, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola kusta dan frambusia baik untuk tatalaksana kusta dan frambusia maupun dalam managemen pencegahan dan pengendalian penyakit menular; 5. Monitoring MDT Program P2P kusta dan managemen logistik obat. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau pencapaian program kusta dan frambusia di kab/kota di provinsi terpilih, serta melakukan on the job training kepada petugas kesehatan di layanan kesehatan baik yang belum dilatih maupun yang telah lama dilatih, guna meningkatkan kompetensi dan melakukan refreshing program kusta dan frambusia sehingga mendapatkan ilmu yang update; 6. Menyelenggarakan Kegiatan Gerakan Masyarakat Kampanye Eliminasi Kusta dan Frambusia bersama mitra pemerintah yaitu DPR RI Komisi IX. Kegiatan dilaksanakan pada 7 kabupaten/kota terpilih, yaitu Kabupaten Garut dan Kota Tasikmalaya (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI (Provinsi Sumatera Selatan), Kabupaten Majene (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kabupaten Batubara (Provinsi Sumatera Utara) dan Kabuoaten Timor Tengah Selatan (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi program kusta dan frambusia kepada masyarakat di wilayah tersebut serta advoksi kepada pimpinan setempat serta lintas program dan lintas sektor untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan kemitraan daerah; 7. Menyelenggarakan Pertemuan Evaluasi Program dan Validasi Data Kohort Nasional P2 Kusta dan Frambusia yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasi program yang dilaksanakan oleh provinsi di Indonesia serta melakukan validasi dan finalisasi data tahun 2021. Kegiatan dilakukan secara daring dengan narasumber dari tim pencatatan dan pelaporan kusta dan frambusia; 8. Fasilitasi Kegiatan Koordinasi dan Kemitraan Program P2P Kusta. Kegiatan ini dilakukan atas dasar kebutuhan daerah dalam pelaksanaan kegiatan, seperti undangan untuk mendampingi kegiatan dalam pelaksanaan program kusta dan frambusia, launching Kemoprofilaksis di Kabupaten Kep. Morotai dan kegiatan kemitraan lainnya. g. Kendala/masalah yang dihadapi 1) Pencapaian target proporsi kusta baru tanpa cacat belum tercapai karena anggaran dekonsentrasi dihilangkan untuk seluruh provinsi, dan keterbatasan dari pendanaan pusat. 73 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 2) Di banyak kabupaten/kota kantong kusta sekalipun, kusta tidak dipandang sebagai prioritas masalah kesehatan masyarakat. Hal ini berakibat sebagian besar wilayah kantong kusta tidak mendapat dukungan dari pemeritah daerah tempat. 3) Masih adanya stigma baik self-stigma pada penderita kusta maupun stigma pada masyarakat dan keluarga penderita dan adanya diskriminasi kusta di masyarakat, akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap penyakit kusta sehingga menghambat penemuan kasus sedini mungkin. 4) Angka mutasi petugas kesehatan yg cukup tinggi menyebabkan program pencegahan dan pengendalian kusta di daerah berjalan kurang maksimal. 5) Sebagian besar daerah kantong kusta berada di lokasi yang sulit dijangkau, menyebabkan sulitnya pencarian kasus dan akses masyarakat menuju pelayanan kesehatan; 6) Belum maksimalnya kemitraan dengan organisasi profesi, rumah sakit dan praktek dokter swasta dalam menciptakan pelayanan kusta yang komprehensif dan terstandar; 7) Pada beberapa daerah endemis rendah, rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang kusta pada petugas dan masyarakat, serta surveilans tidak berjalan dengan adekuat, mengakibatkan terjadinya keterlambatan penemuan kasus; 8) Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara manual dan berjenjang menyebabkan data yang terlaporkan belum maksimal; 9) Logistik MDT (Multi Drug Therapy) untuk mengobati pasien kusta juga mengalami kendala proses distribusi akibat pembatasan kegiatan di negara pengirim. Masalah juga terjadi pada manajemen MDT baik di tingkat Puskesmas ataupun Kabupaten/Kota, di mana terdapat perbedaan pengelolaan mulai dari permintaan, penyimpanan ataupun pengelola. 10) Kegiatan peningkatan kapasitas pengelola program dan monitoring evaluasi baru efektif di 6 bulan terakhir dikarenakan pencairan penggunaan dana yang terlambat. h. Pemecahan Masalah 1) Melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan perangkat digital; 2) Melakukan kegiatan koordinasi pemantauan kabupaten/kota dengan target penemuan kasus baru tanpa cacat; 3) Melakukan validasi data secara berjenjang, mulai dari kabupaten/kota, dan provinsi yang dilakukan dengan menggunaan dana masing-masing daerah; 4) Melakukan superfisi dan monitoring mulai dari pusat ke provinsi, kabupaten sampai puskesmas dan melakukan pendampingan provinsi dan atau kab/kota yang mempunyai penemuan kasus kusta baru terutama yang mempunyai angka kecacatan yang tinggi baik cacat tingkat 1 maupun cacat tingkat 2; 5) Meningkatkan cakupan pemberian kemoprofilaksis kusta pada kasus kontak guna memutus rantai penularan kasus kusta di masyarakat; 74 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 6) Meningkatkan pemantauan pengobatan pada kasus; 7) Meningkatkan kegiatan advokasi dan sosialisasi program terhadap pemangku kepentingan terkait agar dapat meningkatkan komitmen dalam pencapaian target proporsi kasus baru tanpa cacat; 8) Melakukan pemetaan kasus kusta serta memperluas cakupan kegiatan pelaksanaan penemuan kasus kusta secara aktif dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang mempunyai banyak kasus kusta; 9) Menganggarkan dan melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan secara rutin, serta melakukan on the job training pada saat kegiatan di daerah; 10) Meningkatkan kegiatan promosi serta penyebaran media KIE kepada penderita, keluarga penderita, dan masyarakat dalam rangka menurunkan stigma kusta di masyarakat; 11) Melakukan integrasi dengan program dengan program penyakit menular tidak menular, misalnya kusta-TB, kusta- lainnya maupun penyakit frambusia, kusta-filariasis, kusta-ispa, kusta-kesling dan lain-lain; 12) Memperkuat lintas sektor, organisasi profesi dan LSM yang berhubungan dengan kusta agar memperoleh dukungan dalam pelaksanaan program sesuai dengan tupoksi masing-masing; jejaring kemitraan dengan lintas program, 13) Melakukan pengembangan pelaporan yang berbasic online dan real time, sehingga data kasus kusta didapat valid. 6. Persentase pengobatan penyakit menular pada balita sebesar 50% a. Penjelasan Indikator Indikator persentase pengobatan penyakit menular pada balita merupakan indikator menggambarkan kinerja pengendalian ISPA dan diare pada balita. Pengendalian ISPA dititikberatkan pada pengendalian penyakit pneumonia, karena penyakit pneumonia yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap angka kesakitan dan kematian balita. Kegiatannya meliputi deteksi dini dan tatalaksana kasus pneumonia pada balita. Balita yang datang atau berobat dengan keluhan batuk atau kesukaran bernapas harus diberikan tatalaksana pneumonia, dengan menghitung napas selama 1 menit penuh dan melihat ada tidaknya Tarikan Dinding Dada bagian bawah Kedalam (TDDK), baru kemudian diklasifikasi menjadi pneumonia, pneumonia berat dan batuk bukan pneumonia, serta diberikan tatalaksana sesuai klasifikasi yang telah ditentukan. Terdapat perluasan definisi tatalaksana pneumonia standar, yang sebelumnya hanya menekankan pada penemuan kasus melalui pendekatan MTBS menjadi penemuan kasus dan pengobatan standar menggunakan antibiotik. Pengendalian penyakit infeksi saluran pencernaan khususnya diare sangat tergantung dengan tatalaksana yang diberikan. Tatalaksana yang sesuai standar yaitu dengan pemberian oralit dan zinc pada balita diare. Dengan tatalaksana yang benar maka diharapkan terjadinya penurunan angka kematian, angka 75 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 kesakitan serta dapat mencegah terjadinya diare berulang yang nantinya dapat mencegah terjadinya kasus stunting pada balita. b. Definisi operasional Indikator Persentase Pengobatan Penyakit Menular pada balita adalah persentase kasus pneumonia balita yang ditemukan dan diberikan pengobatan antibiotik dan kasus diare balita yang diberikan oralit dan zinc. c. Rumus/cara perhitungan Persentase pengobatan penyakit menular pada balita adalah rerata dari persentase kasus pneumonia pada balita yang diberikan antibiotik dan persentase kasus diare balita yang diberikan oralit dan zinc dibagi 2. Perhitungan persentase kasus pneumonia adalah sebagai berikut: Persentase kasus pneumonia balita yang diberikan antibiotik = Jumlah kasus pneumonia balita yang diobati dengan antibiotik Total kasus pneumonia balita yang ditemukan di Fasyankes Sedangkan perhitungan persentase kasus diare balita yang diberikan oralit dan zinc adalah sebagai berikut: Persentase Persentase kasus diare balita yang diberikan oralit dan zinc = Jumlah kasus diare balita yang diberi oralit dan zinc Total kasus diare balita yang ditemukan di Fasyankes d. Capaian indikator Indikator persentase pengobatan penyakit menular pada balita merupakan indikator baru dalam Revisi Renstra Tahun 2022. Indikator ini terdiri dari 2 indikator komposit yakni persentase kasus balita yang diberikan antibiotik dan persentase kasus diare balita yang diberikan oralit dan zinc. Capaian persentase kasus pneumonia balita yang diberikan antibiotik tahun 2022 adalah sebesar 53.2% dari target 50% dengan kinerja 106.4%. Sebanyak 88.681 balita mendapatkan pengobatan dengan antibiotik dari 166.702 kasus pneumonia balita yang ditemukan. Sampai dengan tanggal 23 Januari 2022 masih ada beberapa Provinsi yang belum mengirimkan laporan sehingga data final capaian masih dapat berubah. Secara lengkap capaian persentase kasus pneumonia balita yang diberikan antibiotik terlihat pada grafik berikut ini: x 100% x 100% 76 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik 3.20. Persentase Kasus Pneumonia Balita yang diberikan antibiotik Sumber data : Laporan Tim Kerja ISPA, 23 Januari 2023 Grafik diatas menunjukkan terdapat 20 Provinsi yang sudah melaporkan capaian diatas target persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standar yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 50%, sedangkan 8 Provinsi belum melaporkan persentase pengobatan. Capaian tertinggi pada Provinsi Aceh (100%) dan Provinsi Kalimantan Utara (100%) dan capaian terendah di Provinsi Sumatera Selatan (1%) Capaian indikator nasional tahun 2022 untuk pengobatan kasus diare sebesar 90,63% dan telah melebihi target pada tahun 2022. Capaian per provinsi digambarkan dalam grafik berikut ini: Grafik 3.21. Persentase Kasus Diare yang diberikan oralit dan zinc Tahun 2022 Sumber data : Laporan Tim Kerja HISP, 23 Januari 2023 77 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik diatas menunjukkan bahwa sebanyak 33 Provinsi telah mencapai target 50% pengobatan kasus diare dengan oralit dan zinc. Capaian tertinggi >100% adalah Provinsi Kalimantan Tengah, DKI Jakarta dan Papua Barat dan capaian terendah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan capaian 42,97%. Capaian Provinsi Sulawesi Tenggara berada di bawah 50% karena pada tahun 2022 hanya 3 kab/kota yang mengirimkan laporan ke pusat sehingga tidak semua data kasus diare terlaporkan dan menyebabkan rendahnya capaian. Dari kedua tersebut diperoleh capaian Persentase pengobatan penyakit menular pada balita sebesar 71.9% dari target 50% dengan capaian kinerja sebesar 143,6%. Indikator ini merupakan indikator baru pada revisi Renstra tahun 2022-2024 sehingga pembandingan target dan capaian tahun 2020-2021 tidak bisa disajikan. Target dan capaian tahun 2022-2024 digambarkan dalam grafik berikut ini: indikator komposit Grafik 3.22. Target dan Capaian Persentase Pengobatan Penyakit Menular pada Balita Tahun 2022-2024 Sumber data : Laporan Tim Kerja ISPA dan Tim Kerja HISP, 23 Januari 2023 Grafik diatas menunjukkan capaian indikator ini telah melebihi target pada tahun 2022 dan 2023 sehingga diperkirakan capaian tahun 2023-2024 akan berjalan on track. e. Analisa penyebab keberhasilan pencapaian Capaian indikator persentase pengobatan penyakit menular pada balita telah melebihi target pada tahun 2022. Persentase kasus pneumonia pada balita yang diberikan antibiotik mencapai mencapai target 53 % dipengaruhi beberapa faktor yakni: 1. Sudah ada pedoman tatalaksana untuk kasus pneumonia balita di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 2. Adanya kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pebgelola program ISPA dalam tatalaksana pneumonia sesuai standar termasuk dalam pencatatan dan peloporan pneumonia 78 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 3. Kegiatan Pendampingan, Supervisi dan Monitoring Evaluasi Program Pneumonia di Tingkat Provinsi dilakukan secara reguler. Persentase pengobatan kasus diare dapat mencapai mencapai dipengaruhi beberapa faktor yakni: 1. Adanya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pengelola program terkait tatalaksana diare sesuai standar dan pencatatan dan pelaporan diare. layanan Pencegahan dan Pengendalian Diare di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan puskesmas 2. Adanya kegiatan pendampingan dan pemantauan kualitas 3. Tersedianya Pedoman Tatalaksana Diare, baik softcopy maupun hardcopy yang dapat menjadi acuan bagi tenaga kesehatan dalam pengobatan balita diare. 4. Kerjasama lintas program yang baik dalam mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Diare. Kerjasama yang telah dilakukan antara yang mengkampanyekan CTPS untuk mencegah penyait diare dan pelaksanaan kajian risiko Analisis Dampak Perubahan Iklim yang di dalamnya mencakup penyakit diare. Kerjasama dengan Direktorat Promosi Kesehatan terkait pembuatan media KIE penyakit enterik yang menjadi salah satu isu prioritas intervensi promosi kesehatan berdasarkan besaran beban penyakit pada kelompok usia anak dan remaja. lain dengan Direktorat Kesehatan Lingkungan f. Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator Kegiatan untuk mencapai target indikator Program Pneumonia antara lain: 1. Penguatan jejaring dan Kemitraan Program Pneumonia Kegiatan koordinasi guna mendukung program kesehatan secara umum dan secara khusus dalam peningkatan capaian program P2 ISPA, terlaksana 36 kegiatan koordinasi di 6 provinsi antara lain di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta. 2. Pertemuan Teknis Penanggung Jawab Program ISPA Tingkat Daerah Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan perubahan indikator ISPA serta penambahan pencatatan pelaporan di laporan rutin ISPA. Kegiatan dilaksanakan secara daring sebanyak 5 kali pertemuan dengan peserta terdiri dari Penanggung Jawab program ISPA di Dinas Kesehatan 34 Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas. 3. Pendampingan, Supervisi dan Monitoring Evaluasi Program Pneumonia Tahun 2022, kegiatan terlaksana di 14 provinsi antara lain; Sumatera Utara, Bangka Belitung, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara dan Papua. 4. Sosialisasi Program P2 Penyakit ISPA (GERMAS) Kegiatan yang dilakukan berupa pertemuan advokasi dan sosialisasi terkait ISPA kepada pemangku kepentingan lokal bekerjasama dengan Pejabat Lintas Sektor, dengan melibatkan Lintas Program, Lintas Sektor terkait dan target 79 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Kepala Puskesmas dan masyarakat. Hasil akhir kegiatan adalah Rencana Tindak Lanjut yang disepakati oleh seluruh peserta dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Aksi Daerah. Advokasi dan Sosialisasi Program P2 Penyakit ISPA (GERMAS) terlaksana di 3 provinsi yaitu Sumatera Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Gambar 3.19. Sosialisasi ISPA pada kegiatan Germas di Sulawesi Selatan 5. Bimbingan Teknis Program P2 ISPA pada petugas ISPA Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas di masing-masing provinsi. Pengendalian ISPA dititik beratkan pada pengendalian penyakit pneumonia, karena penyakit pneumonia yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap angka kesakitan dan kematian balita. Untuk itu diperlukan upaya yang sinergis diantara petugas dilapangan di tingkat pusat sampai dengan puskesmas guna mengendalikan angka morbiditas dan mortalitas ISPA/Pneumonia pada balita tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan program P2 ISPA disemua level berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional yang telah ditetapkan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pada program pencegahan dan pengendalian diare dilakukan beberapa kegiatan antara lain: 1. Sosialisasi Pengobatan Diare, dilakukukan kepada masyarakat dan dilaksanakan bersama mitra Kemenkes, yaitu Komisi IX DPR RI. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penyakit diare, sehingga dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat diare, terutama pada balita. Pada tahun 2022, kegiatan dilaksanakan di 4 lokasi, yaitu Kota Surabaya, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, dan Kota Tomohon. 80 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Gambar 3.20. Germas dalam Sosialisasi Pengobatan Diare di Kota Surabaya 2. Peningkatan kapasitas pengelola program dan tenaga kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petugas diare dan penyeragaman pencatatan dan pelaporan. 3. Bimbingan Teknis Pemantauan Minum Zinc pada Balita Diare Pemantauan minum zinc diperlukan untuk memantau kepatuhan minum zinc pada balita diare secara lengkap selama 10 hari. Pemberian zinc selama sepuluh hari dapat mencegah terjadinya diare berulang dan mengurangi tingkat keparahan penyakit. Diare yang berulang dapat menyebabkan stunting. Kegiatan bimbingan teknis pencatatan dan pelaporan dilakukan di dinas kesehatan setempat dengan mendatangkan petugas puskesmas. Pada kegiatan ini, para petugas puskesmas akan dilatih untuk melakukan pencatatan dan pelaporan secara online melalui SIHEPI (Sistem Informasi Hepatitis dan PISP). 4. Kerjasama dengan organisasi profesi seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Ikatan Dokter Indonesia (IDAI) untuk meningkatkan layanan diare yang komprehensif dan terstandar. 5. Melakukan kemitraan baik internasional seperti civitas lokal maupun akademika, CDC Indonesia, WHO Indonesia, dan UNICEF Indonesia untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dalam keberjalanan program P2 Diare. g. Kendala/Masalah yang dihadapi Masalah yang dihadapi dalam capaian indikator persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standar adalah: 1. Perubahan indikator pada bulan April tahun 2022 yang sebelumnya hanya menekankan pada penemuan kasus melalui pendekatan MTBS menjadi penemuan kasus dan pengobatan standar menggunakan antibiotik mempengaruhi format pencatatan pelaporan sebelumnya tidak ada kolom pengobatan sehingga dibuat format pencatatan pelaporan tambahan 2. Belum semua Puskesmas tersosialisasi dengan penambahan variabel di sistem pencatatan dan pelaporan, hal ini menyebabkan kesulitan dalam perhitungan indikator. 81 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 3. Kurangnya pengetahuan petugas dalam penegakkan diagnosis dan penatalaksanaan pneumonia Masalah yang dihadapi dalam capaian indikator persentase pengobatan kasus diare sesuai standar adalah: 1. Undetected (under-diagnosis cases) Orang yang sakit diare namun belum mengakses layanan, data SDKI tahun 2017 menunjukkan bahwa 4% balita pernah menderita diare dalam 2 minggu sebelum survei. Diantara balita tersebut, 80 persen dibawa ke fasilitas atau tenaga kesehatan. 2. Under-reporting cases Orang yang sudah mengakses layanan, namun belum terlaporkan atau tercatatkan. Bisa terjadi di faskes pemerintah dan swasta baik primer ataupun rujukan. Pada tahun 2022, program Pencegahan dan Pengendalian Diare belum berjejaring dengan fasyankes swasta, sehingga data pasien diare yg mengakses layanan di fasyankes swasta tidak terlaporkan 3. Frekuensi pergantian pengelola program PISP yang sering sehingga kapasitas pengelola program PISP tidak maksimal dalam melaksanakan program. 4. Masih rendahnya kepatuhan pengelola program untuk mengirimkan laporan bulanan PISP propinsi. 5. Tidak teralokasikan kegiatan layanan rehidrasi oral aktif (LROA) dalam anggaran APBN pusat dan dana dekonsentrasi serta APBD sehingga capaian indikator tidak maksimal. 6. Kurangnya dukungan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan masyarakat terhadap penyakit infeksi saluran pencernaan terutama diare baik dalam pelaksanaan laksana diare, surveilans KLB, pelatihan petugas kesehatan, logistik (oralit dan zinc) dan alokasi anggaran untuk kegiatan- kegiatan pendukung tata 7. Belum semua petugas di puskesmas melaporkan data secara online melalui rekapitulasi data SIHEPI sehingga menyulitkan untuk analisis dan khsususnya di level pusat. h. Pemecahan Masalah Upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi antara lain: 1) Mengatasi masalah Undetected (under-diagnosis cases) dengan cara melakukan active case finding dengan kegiatan edukasi di masyarakat dan tokoh masyarakat serta LS dan LP, pemberdayaan kader untuk penemuan kasus di masyarakat. 2) Mengatasi masalah Under-reporting cases dengan melakukan kegiatan fasyankes swasta, validasi data di Puskesmas, penyisiran kasus di mengguankan format catpor standar dan seragam. 3) Peningkatan kapasitas pengelola program dalam tatalaksana termasuk dalam pencatatan dan pelaporan pneumonia dan diare 82 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 4) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam tatalaksana pneumonia dan diare. 5) Optimalisasi kemitraan dengan LSM, akademisi, mitra dalam dan luar negeri, ahli, United Nation serta lintas program. 6) Mobilisasi pendanaan, dan bantuan teknis. 7) Melakukan integrasi program dengan Direktorat Kesehatan Keluarga dan Direktorat Pengelolaan imunisasi dalam hal pencegahan dan pengendalian pneumonia dan diare. 8) Pemanfaatan teknologi informasi untuk penguatan kapasitas, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi program pada masa pandemi Covid 19. 9) Optimalisasi sumber daya yang ada dalam rangka percepatan pencapaian target. 10) Terus mendorong agar petugas pencatatan dan pelaporan di level Puskesmas untuk dapat melaporkan data diare secara online melalui SIHEPI dan juga melaporkan data pneumonia dengan cara memberikan bimbingan dan pelatihan. 7. Persentase skreening penyakit menular pada kelompok berisiko sebesar 95% a. Penjelasan Indikator Indikator Persentase Skrining penyakit menular pada kelompok berisiko merupakan indikator yang menggambarkan penyebaran dan berapa banyak kabupaten/kota yang telah melaksanakan skrining hepatitis B dan C pada populasi berisiko. Hepatitis B dan C merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang bisa menyebabkan sirosis hati, kanker dan kematian sehingga diperlukan skrining sedini mungkin untuk mencegah masalah kesehatan yang mungkin timbul seperti sirosis, kanker hati dan juga untuk mencegah penularan virus hepatitis B dan C. b. Defenisi Operasional Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan atau Hepatiits C pada populasi berisiko. c. Rumus/cara perhitungan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan atau C pada salah satu kelompok berisisiko (ibu hamil, tenaga Kesehatan, WBP, Pednasun, ODHA, pasien HD, dll) dibagi jumlah kabupatem/kota yang ada di Indonesia di kali 100% d. Capaian Indikator Indikator persentase screening penyakit menular pada kelompok berisiko menggambarkan sebaran dan seberapa banyak/kabupaten kota berperan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan melakukan skrining Hepatitis B dan C pada populasi berisiko. Indikator ini merupakan indikator kinerja program sejak tahun 2022 seperti yang tercantum dalam Revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Tahun 2020-2021 indikator 83 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 ini belum menjadi indikator yang akan dinilai sehingga tidak mempunyai target tetapi datanya dikumpulkan oleh Ditjen P2P sehingga capaian bisa diperoleh datanya. Tahun 2022, target kinerja belum tercapai, dari 95% kabupaten/kota yang ditargetkan melaksanakan skrining penyakit menular pada kelompok berisiko, hanya sebesar 94% atau sebanyak 483 kabupaten/kota yang melaksanakan skrining seperti tergambar pada grafik di bawah ini: Grafik 3.23. Target dan Capaian Persentase skrining Penyakit Menular Pada kelompok Berisiko Tahun 2020 - 2024 Sumber data : Laporan Tim Kerja HISP, 16 Januari 2023 Grafik diatas menunjukkan capaian indikator persentase skrining penyakit menular pada kelompok berisiko tidak mencapai target pada tahun 2022 dengan gap target dan capaian sangat kecil sehingga diperkirakan dengan peningkatan target 5% pada tahun 2023-2024 diperkirakan target ini akan tercapai dan berjalan on track bila dilakukan upaya dan kerja keras serta penggalangan kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program yang optimal. Bila dibandingkan capaian indikator persentase skrining penyakit menular pada kelompok beresiko maka terlihat bahwa beberapa Provinsi belum mencapai target yang ditetapkan, seperti yang digambarkan dalam grafik berikut ini: Grafik 3.24. Persentase skrining Penyakit Menular Pada kelompok Berisiko Berdasarkan Provinsi Tahun 2022 Sumber data : Laporan Tim Kerja HISP, 16 Januari 2023 84 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik diatas menunjukkan, dari 34 Provinsi yang ada, terdapat 28 Provinsi (82,4%) sudah seluruh kabupaten/kotanya melaksanakan skrining Penyakit menular (hepatitis B dan atau C) pada populasi berisiko. Meskipun demikian, masih terdapat 6 Provinsi (17,6%) yang kabupaten/kotanya belum mencapai target 95% kabupaten/kota melaksanakan skrining penyakit menular pada kelompok berisiko dengan capaian terendah yaitu Papua (51,7%) kemudian Provinsi Sumatera Utara (75,8%), Papua Barat (76,9%), Sulawesi Tenggara (82,4%), Sulawesi Utara (86,7%) dan Kalimantan Barat (92,9%). Skrining penyakit menular seperti Hepatitis B dan C bertujuan untuk mencegah masalah kesehatan yang mungkin timbul seperti sirosis, kanker hati bahkan kematian dan juga untuk mencegah penularan virus hepatitis B dan C. Di Indonesia penularan Hepatitis B secara umum terjadi secara vertikal yaitu dari ibu hepatitis B kepada bayi yang dilahirkannya, dan bila terinfeksi Virus Hepatitis B saat bayi, 95% akan menjadi kronis. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan skrining hepatitis B pada ibu hamil sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan misalnya dengan pemberian Immunoprofilaksis Hepatitis B (HBIg) pada bayi dari ibu yang terdeteksi hepatitis B dan pengobatan secepatnya kepada ibu yang terdeksi Hepatitis B. Skrining Hepatitis B pada ibu hamil dilakukan dengan pemeriksaan HBsAg (Hepatitis B surface Antigen) baik menggunakan RDT (Rapid DiagnosticTest) maupun Elisa. RDT HBsAg disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Tahun 2022, ibu hamil yang diskrining Hepatitis B sebanyak 50,5% (2.474.351 orangl) dari sasaran 4,897,988 orang, dengan sebaran berdasarkan provinsi seperti tergambar pada grafik di bawah ini: Grafik 3.25. Persentase Ibu Hamil diskrining Penyakit Menular (Hepatitis B) Berdasarkan Provinsi Tahun 2022 Sumber data : Laporan Tim Kerja HISP, 16 Januari 2023 85 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Secara Nasional persentase ibu hamil yang terlaporkan diperiksa Hepatitis B baru mencapai 50,5% hal ini masih jauh dari target seperti tercantum dalam KMK no 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak dimana setiap ibu hamil (100%) wajib diperiksa HIV, SIfilis dan Hepatitis B. Dari grafik diatas terlihat terdapat 14 Provinsi dengan cakupan di atas 50%, dengan capaian tertinggi yaitu Provinsi Lampung sebanyak 84,2% kemudian kalimamantan Tengah 70,8% dan Sumatera Barat 68,6%. Provinsi dengan capaian terendah yaitu Sumatera Utara 14.1 kemudian Kalimantan Barat 17.8, dan Maluku Utara 24.7%. e. Analisa Penyebab Kegagalan Pencapaian Target Indikator Persentase skrining penyakit menular pada kelompok berisiko tahun 2022 sebesar 95% tahun 2022 belum tercapai dengan capaian target hanya sebesar 94%. Data ini belum final karena validasi data masih dilakukan ditingkat provinsi dan akan dilakukan ditingkat Nasional akhir bulan Januari 2023. Faktor yang mempengaruhi antara lain ketersediaan logistic. Logistik untuk pemeriksaan Hepatitis B bagi ibu hamil (RDT HBsAg) diadakan oleh Kemenkes yang kemudian didistribusikan keseluruh Provinsi. Adanya perubahan SOTK di lingkungan Kementerian Kesehatan juga mempengaruhi proses pengadaan barang di lingkungan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular termasuk RDT HbsAg yang mengakibatkan pengadaan dan distribusi logistik RTD HBsAg mengalami keterlambatan dalam penyediaan dan distribusi. Terdapat 197 Kabupaten/Kota yang mengalami kekosongan RDT sejak bulan Agustus 2022 s.d. awal Desember 2022 yang mengakibatkan tahun 2022 pengembangan kabupaten/kota melaksanakan skrining hepatitis B menjadi terhambat. f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator 1. Peningkatan Pengetahuan, Perhatian, Keperdulian dan Komitmen seluruh komponen masyararakat dalam pencegahan dan pengendalian hepatitis melalui rangkaian kegiatan Hari Hepatitis Sedunia : a. Membuat surat Edaran Direktorat Jenderal untuk menghimbau seluruh Dinas Kesehatan provinsi maupun Kabupaten melaksanakan kegiatan dalam rangka peringatan hari hepatitis sedunia, seperti siaran radio, podcast, seminar, dan sebagainya b. Penyebarluasan media seperti buku saku Hepatitis, Flyer serta pemasangan media luar seperti umbul-umbul dan poster. c. Seminar dan Deteksi Dini Hepatitis yang dilaksanakan secara Hybrid dengan tema mendekatkan akses pengobatan karena Hepatitis tidak dapat menunggu. Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi DIY dan Bandung, Jawa Barat. 86 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Gambar 3.21. Seminar dan deteksi dini Hepatitis d. Siaran Radio Kesehatan yang difasilitasi oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI dengan tema tingkatkan akses deteksi dini dan pengobatan dengan melibatkan narsumber Direktur P2PM dan Ketua Perhimpunan Peneliti Hati Indonesi/PPHI) e. Pemberian Penghargaan Kepada Kabupaten/Kota dengan capaian Deteksi Dini Hepatiits terbaik, yang diberikan pada Hari Hepatiits Sedunia/ Penyediaan logistik untuk deteksi dini hepatitis B dan C f. Mengingatkan kembali daerah untuk tetap melaksanakan program Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis B dan C sesuai Surat Edaran tentang Pelaksanaan Dirjen P2P Nomor HK.02.03/III/9204/2020 Pendegahan dan Pengendalian Hepatitis B dan Hepatitis C dalam era New Normal. g. Pembukaan layanan Hepatitis C dengan Pengobatan DAA di beberapa provinsi seperti: Papua, Kepulauan Riau, Banten, dan Kalimantan Tengah. h. Melaksanakan Validasi Data secara Daring dengan mengundang seluruh Provinsi dan Kabupaten Kota. Validasi data dilaksanakan selama 3 hari, dan dibagi dalam 11 kelas, Petugas Validasi disesuaikan dengan penanggung jawab wilayah masing-masing.Pada pertemuan ini juga dilakukan refreshing pencatatan dan Pelaporan agar petugas P2 Hepatitis mampu melakukan pencatatan dan pelaporan. i. Peningkatan pencatatan dan pelaporan data Deteksi Dini Hepatitis baik secara manual maupun elektronik (SIHEPI). j. Menyusun Juknis Pemanfaatn TCM untuk pemeriksaan Hepatitis B dan C bersama Tim Kerja TBC. k. Peningkatan kemitraan dengan organisasi profesi seperti Perhimnpunan (IDAI), Indonesia Indonesia untuk Indonesia Peneliti Hati Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi meningkatkan layanan Hepatitis yang komprehensif dan terstandard. l. Peningkatan kemitraan dengan komunitas kelompok berisiko untuk mendapatkan akses terhadap kelompok berisiko yang susah dijangkau. (PPHI), Ikatan Dokter (POGI) 87 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 g. Kendala/ Masalah yang Dihadapi 1) Masih Kurangnya pengetahuan dan dan keperdulian masyarakat terhadap hepatitis B dan C. 2) Integrasi dan kerjasama antar program masih kurang program terutama dengan KIA, HIV dan Promkes. 3) Under-reporting casee, tidak semua ibu hamil atau populasi berisiko lainnya yang sudah diskrining dicatatkan dan dilaporkan. 4) Program Hepatitis masih belum menjadi prioritas di daerah sehingga mengakibatnya kurangnya kepedulian dinas kesehatan provinsi dan Kabupaten akan program hepatitis termasuk dalam hal pencatatan dan Pelaporan hasil Kegiatan Program Hepatitis. 5) Kurangnya jumlah SDM dan SDM yang rangkap tugas, perpindahan yang begitu cepat, beban kerja yang tinggi merupakan masalah yang hampir ditemukan disemua tingkatan, baik layanan, kabupaten maupun Provinsi. 6) Keterbatasan akses layanan Hepatitis B dan C h. Pemecahan Masalah 1. Mengoptimalkan teknologi komunikasi dalam meningkatkan komunikasi (Koordinasi provinsi, dengan kabupaten/kota dan puskesmas misalnya melalui aplikasi zoom, youtube dan Whatsapp kerjasama) kesehatan dinas dan 2. Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu hamil, bekerjasama dengan subdit HIV dan maternal Neonatal melalui Program Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA) HIV, Sifilis dan Hepatitis B (Triple Eliminasi) 3. Kolaborasi dengan Subdit HIV-AIDS untuk menjangkau populasi Berisiko Hepatitis C 4. Peningkatan Kapasitas Pengelola program dalam Deteksi dini termasuk dalam pencatatan dan pelaporan. 5. Penggerakan dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Hepatitis Virus melalui peringatan hari Hepatitis Sedunia (HHS) 6. Peningkatan kemitraan dengan LSM, akademisi, mitra dalam dan luar negeri, ahli, United Nation, lintas program dalam penanggulangan Hepatitis. 8. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi penyakit tropis terabaikan sebanyak 166 Kab/Kota a. Penjelasan Indikator Penyakit infeksi tropis terabaikan adalah sekelompok penyakit tropis yang beragam dan sangat umum terjadi pada populasi berpendapatan rendah di wilayah berkembang. Dalam pertemuan ke-73 World Health Assembly (WHA) secara virtual tanggal 12 November 2020, WHO telah meluncurkan Roadmap untuk penyakit tropis terabaikan (Neglected Tropical Diseases/NTDs) tahun 2021−2030. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia ikut serta dalam 88 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 kesepakatan global yang ditetapkan oleh WHO untuk melaksanakan eliminasi penyakit tropis terabaikan pada Tahun 2030. Ruang lingkup indikator jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan dalam laporan ini adalah penyakit frambusia, filariasis dan rabies. Eradikasi frambusia adalah upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menghilangkan frambusia secara permanen sehingga tidak menjadi masalah Kesehatan masyarakat secara nasional. Pemerintah Indonesia menetapkan target Eradikasi frambusia di seluruh kabupaten/kota pada tahun frambusia merupakan salah satu upaya yang 2025. Sertifikasi bebas diselenggarakan untuk menilai apakah suatu kabupaten/kota terbukti tidak ditemukan kasus frambusia baru berdasarkan surveilans yang berkinerja baik. Kabupaten/Kota akan mendapatkan sertifikat bebas frambusia setelah dilakukan penilaian program dan surveilans oleh tim penilai bebas frambusia tingkat Provinsi dan Tim Penilai Bebas Frambusia Pusat. Program eliminasi filariasis menjadi program nasional dengan agenda utama melaksanakan kegiatan Pemberian Obat Pencegahan secara Massal (POPM) filariasis untuk memutus rantai penularan Filariasis pada penduduk di semua kabupaten/kota endemis filariasis dapat terjangkau pelayanan kesehatan yang memadai. Indonesia telah menetapkan sebanyak 236 kabupaten/kota di 28 provinsi adalah daerah endemis filariasis. Provinsi non endemis filariasis antara lain DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara. Dalam pengendalian filariasis, sebelum suatu kabupaten/kota dinilai tingkat transmisi filariasisnya, kabupaten/kota tersebut harus telah selesai melaksanakan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis pada seluruh penduduk sasaran di kabupaten/kota tersebut selama minimal 5 tahun berturut-turut dengan cakupan pengobatan minimal 65% dari total jumlah penduduk. Setelah itu kabupaten/kota endemis akan mengalami beberapa tahap evaluasi sebelum ditetapkan eliminasi filariasis. filariasis serta seluruh penderita Selama 5 tahun terakhir kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) rata-rata pertahun adalah 83.775 kasus dengan angka kematian rata-rata 81 orang, situasi ini merupakan tantangan besar bagi Indonesia untuk mencapai target eliminasi rabies 2030. Saat ini di Indonesia ada 26 provinsi yang tertular rabies yang berlokasi di 313 kabupaten/kota. Delapan provinsi yang masih dinyatakan sebagai daerah bebas rabies adalah Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Indonesia sebagai bagian dari negara-negara dunia harus selalu aktif dan turut serta dalam kolaborasi Badan Kesehatan Dunia (WHO), Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE), Badan Pertanian dan Pangan Dunia (FAO), dan Aliansi Global Pengendalian Rabies (GARC), serta lebih dari 100 negara-negara endemik rabies lainnya di dunia dalam berkomitmen menjalankan strategi global eliminasi rabies yang tertuang dalam dokumen berjudul "Zero by 30" (The Global Strategic Plan to end human deaths from dog-mediated rabies by 2030). 89 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 b. Definisi operasional Indikator jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis telah mencapai eradikasi terabaikan adalah frambusia dan atau eliminasi penyakit tropik terabaikan (filariasis dan rabies). Pada program eradikasi frambusia, kabupaten/kota kabupaten/kota dinyatakan bebas frambusia berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Bebas Frambusia setelah melalui proses penilaian. Sedangkan Kabupaten/kota eliminasi filariasis adalah kabupaten/kota endemis yang lulus survei evaluasi penularan (Transmission Assesment Survey) tahap kedua. Kemudian yang dimaksud Kabupaten kota eliminasi rabies adalah Kabupaten/Kota yang tidak ditemukan kasus kematian pada manusia dan spesimen hewan positif rabies dalam kurun waktu dua tahun terakhir. jumlah kabupaten/kota yang telah c. Rumus/cara perhitungan Jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan dihitung dari Jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai eradikasi frambusia dan atau eliminasi penyakit tropik terabaikan (filariasis dan rabies). d. Capaian indikator Indikator jumlah Kab/Kota yang berhasil mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan meliputi frambusia, filariasis dan rabies. Indikator ini merupakan pengembangan dari indikator sebelumnya terkait dengan eradikasi Frambusia. Target dan capaian indikator jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Grafik 3.26. Target dan Capaian Jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan Tahun 2022-2024 Sumber data: Laporan Tim Kerja NTDs dan Zoonosis, 20 Januari 2023 90 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Pada tahun 2022 jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan dari target sebesar 166 kabupaten/kota berhasil dicapai sejumlah 203 kabupaten/kota atau dengan percapaian kinerja sebesar target 2023-2024, dengan capaian 122,29%. Bila dibandingkan dengan melampau target tahun 2022 maka diprediksikan capaian tahun 2023-2024 akan tercapai juga, karena hanya dibutuhkan 33 Kab/Kota yang akan mencapai eliminasi penyakit tropis terabaikan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya komitmen kabupaten/kota dalam melaksanakan program pengendalian penyakit tropis terabaikan antara lain program eradikasi frambusia, eliminasi filariasis, dan eliminasi rabies. Secara lengkap jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan per provinsi dapat dilihat dalam tabel berikut: Grafik 3.27. Jumlah Kab/Kota berhasil mencapai eliminasi penyakit Infeksi Tropis Terabaikan per Provinsi Tahun 2022 Sumber data: Laporan Tim Kerja NTDs dan Zoonosis, 20 Januari 2023 Dari data diatas terdapat 1 provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya berhasil mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan yaitu Provinsi Banten. Namun masih terdapat provinsi yang capaiannya masih 0% antara lain DI ini Yogyakarta, Kepulauan Riau, Maluku Papua, dan Papua Barat. Hal menandakan bahwa program eliminasi penyakit tropis terabaikan di provinsi tersebut belum berjalan dengan baik. Sertifikasi bebas frambusia merupakan salah satu upaya yang diselenggarakan untuk menilai apakah suatu kabupaten/kota terbukti tidak ditemukan kasus frambusia baru berdasarkan surveilans yang berkinerja baik. Unsur yang dinilai frambusia meliputi kegiatan promosi kesehatan, pada sertifikasi bebas pengendalian faktor risiko dan surveilans frambusia yang dilakukan oleh kabupaten/kota. Pada tahun 2021 sebanyak 55 kabupaten/kota telah ditetapkan tahun 2022 berdasarkan frambusia, dan pada sebagai daerah bebas rekomendasi ahli dan Tim Penilai Eradikasi Frambusia ditetapkan sebanyak 158 91 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 kabupaten/kota bebas frambusia. Hasil capaian jumlah kabupaten/kota bebas frambusia tahun 2021-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Grafik 3.28. Capaian Kab/Kota Eradikasi Frambusia Tahun 2021-2022 Sumber data: Laporan Tim Kerja NTDs dan Zoonosis, 20 Januari 2023 Grafik diatas menunjukkan peningkatan capaian jumlah Kab/Kota yang mencapai eradikasi Frambusia dengan peningkatan capaian sebesar 187%. Pemerintah Indonesia menetapkan target Eradikasi Frambusia di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2025. Salah satu syarat mencapai target tersebut adalah surveilans berkinerja baik yang ditandai dengan adanya pelaporan yang rutin dari seluruh puskesmas di Indonesia serta adanya kegiatan penemuan kasus secara aktif berupa pemeriksaan anak sekolah dan pemeriksaan di desa atau puskesmas keliling untuk memperoleh informasi mengenai situasi frambusia yang terjadi di wilayah tersebut. Pada tahun 2018 - 2022, target jumlah kabupaten/kota endemis Filariasis yang mencapai eliminasi berhasil dicapai meningkat setiap tahunnya yakni 38 Kab/Kota tahun 2018 menjadi 103 Kab/Kota pada tahun 2022. Data target dan capaian jumlah kabupaten/kota endemis Filariasis yang mencapai eliminasi tahun 2018-2022 terlihat dalam grafik dibawah ini: Grafik 3.29. Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Yang Mencapai Eliminasi Tahun 2018-2022 Sumber data: Laporan Tim Kerja NTDs, 20 Januari 2023 92 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik diatas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022, sebanyak 103 kabupaten/kota dari 236 kabupaten/kota endemis Filariasis telah berhasil mencapai eliminasi Filariasis. Peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi Filariasis menunjukkan semakin meningkatnya komitmen kabupaten/kota dalam melaksanakan program pengendalian Filariasis melalui Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis selama minimal 5 tahun berturut-turut dengan cakupan minimal 65% total penduduk untuk memutus rantai penularan. Pada tahun 2022 ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan baru program Zoonosis yaitu jumlah kabupaten/kota eliminasi rabies. Data capaian target indicator Jumlah kabupaten/kota eliminasi rabies dapat dilihat dari tabel dibawah ini: Grafik 3.30. Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Yang Mencapai Eliminasi Tahun 2022-2024 Sumber data: Data Tim Kerja Zoonosis Tahun 2022 Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 capaian Indikator jumlah kabupaten/kota eliminasi Rabies dari target 211 kabupaten/kota, berhasil dicapai sebanyak 263 kabupaten/kota atau dengan presentase capaian sebesar 124,64%. e. Analisa penyebab keberhasilan Target indikator jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan pada tahun 2022 berhasil tercapai. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen pusat untuk menyediakan logistik, anggaran, legal aspek, serta asistensi teknis dalam penanggulangan penyakit tropis terabaikan sehingga dapat meningkatkan komitmen Pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyakit tropis terabaikan terutama pada program Eliminasi Rabies dan Eradikasi Frambusia yang telah mencapai target. Pada tahun 2022, terjadi simplifikasi dana dekonsentrasi yang mengakibatkan anggaran beberapa program seperti program NTDs dihapuskan. Berdasarkan 93 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Surat Sekretaris Jenderal Kemenkes Nomor PM.03.03/1/5640/2022 tentang Tanggapan terkait Dampak Simplikasi Menu dan Efisiensi Anggaran Dekonsentrasi Penyakit Tropis Terabaikan maka kegiatan terkait pencegahan dan pengendalian NTDs dapat dialokasikan dengan menggunakan anggaran di internal Ditjen P2P. Dengan demikian kegiatan-kegiatan dalam mendukung pelaksanaan eliminasi penyakit tropis terabaikan untuk program eradikasi frambusia dan eliminasi filariasis dapat dialokasikan sebagian. Eliminasi rabies adalah usaha yang bersifat multisektoral (terpadu) dan lintas program berkelanjutan Peningkatan kerjasama khususnya dengan Kemenko PMK, Kementan, Kemen LHK, Kemendagri, BNPB dan organisasi non profit lainnya terus dilaksanakan. Sejalan dengan One Health Roadmap Eliminasi Rabies Nasional 2030 maka dilaksanakan vaksinasi massal anjing yang reguler dapat menurunkan kasus rabies pada manusia secara bertahap hingga kematian akibat rabies menjadi nol. Vaksin rabies pada manusia (PEP) dapat mencegah kematian pada saat kejadian kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR). lintas sektor dan f. Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator Dalam mencapai jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eradikasi frambusia dilakukan beberapa upaya antara lain: 1. Penguatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dengan disusunnya Buku Petunjuk Teknis Sertifikasi Bebas Frambusia bagi kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2022. 2. Advokasi, Sosialisasi, serta Koordinasi Program Eradikasi Frambusia melalui kegiatan pertemuan Pokja/ Komite Ahli Eliminasi Kusta dan Eradikasi Frambusia, koordinasi Penilaian Sertifikat Frambusia dan workshop P2 Kusta dan Frambusia bagi Dokter Rujukan Kusta dan Frambusia 3. Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Frambusia. 4. Surveilans melalui kegiatan melalui intensifikasi penemuan kasus frambusia (intensified case finding), pelaksanaan dan pendampingan, survei serologi frambusia dan verifikasi kasus frambusia. 5. Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Eradikasi Frambusia melalui kegiatan Assessment eradikasi frambusia, supervisi dan monitoring program p2 kusta dan frambusia termasuk data surveilans dan logistik serta pertemuan evaluasi program dan validasi data kohort Nasional P2 Kusta dan Frambusia yang bertujuan melakukan monitoring dan evaluasi program yang dilaksanakan oleh provinsi di Indonesia serta melakukan validasi dan finalisasi data tahun 2021 dan distribusi KIE serta Pemenuhan RDT dan RPR untuk evaluasi endemisitas dan surveilans aktif frambusia Dalam mencapai jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi Filariasis dilakukan beberapa upaya antara lain: 94 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 1. Penguatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1231/2022 tentang Pelaksanaan POPM Filariasis Ivermectin, Diethyl Carbamazine Citrate, dan Albendazole (IDA) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Bintan, Pangkajene Kepulauan, Bovendigoel, Asmat, Mimika, Sarmi, dan Belitung. Kegiatan POPM IDA dilaksanakan dalam rangka akslerasi Eliminasi Filariasis. regimen 2. Advokasi, Sosialisasi, serta Koordinasi Program penanggulangan filariasis melalui kegiatan koordinasi LS/LP dalam rangka penguatan program pengendalian Filariasis dan koordinasi National Task Force Filariasis (NTF) dan Komite Ahli Pengobatan Filariasis (KAPFI) 3. Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis di daerah Endemis Filariasis selama 5 tahun berturut-turut sebelum memasuki tahap surveilans. 4. Surveilans program filariasis melalui kegiatan surveilans Kasus Kronis Filariasis dan Supervisi survei penilaian pasca POPM Filariasis 5. Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Eliminasi Filariasis melalui kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Minum Obat (POPM) Filariasis dan Kecacingan terpadu, serta Assessment Persiapan Eliminasi Filariasis. 6. Distribusi vaksin, obat, logistik, KIE, dan bahan survei ke daerah. Dalam mencapai jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi Rabies dilakukan beberapa upaya antara lain: 1. Penguatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dengan Penyusunan Permenkes Zoonosis, Pedoman Pengendalian Rabies, Saku Rabies Center, Tatalaksana Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies dan Petunjuk Teknis Surveilans Epidemiologi Rabies Pada Manusia di Indonesia. 2. Advokasi, Sosialisasi, serta Koordinasi Program Eliminasi Rabies melalui kegiatan koordinasi LP/LS Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis, koordinasi dalam rangka hari rabies sedunia dan kampanye Hari Rabies Sedunia. 3. Tatalaksana kasus gigitan hewan penular hewan rabies dengan melakukan cuci luka gigitan hewan penular rabies, pemebrian VaksinAnti Rabies dan atau Serum Anti Rabies bagi semua kasus gigitan hewan penular rabies sesuai indikasi medis. 4. Surveilans melalui kegiatan pembuatan sentinel di wilayah - wilayah tertentu dalam meningkatkan kemampuan petugas dan juga upaya deteksi dini 5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan Penanggulangan Zoonosis dengan Pendekatan One Health bagi Pengelola Program Zoonosis di Provinsi/Kabupaten/Kota, refreshing Tatalaksana Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies kepada Petugas Kesehatan dan Pelatihan Penilaian Risiko Bersama dengan Pendekatan One Health. 6. Monitoring dan Evaluasi dalam rangka eliminasi rabies melalui kegiatan Assessment Rabies Center, Workshop Pencegahan dan Pengendalian 95 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 penyakit Zoonosis, Monitoring Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB Zoonosis terpadu Lintas Sektor (Kemkes, Kementan, KLHK) 7. Distribusi KIE serta pemenuhan VAR dan SAR bagi daerah-daerah yang membutuhkan. g. Kendala/Masalah yang Dihadapi Dalam kendala/permasalahan yakni: pelaksanaan kegiatan Frambusia ditemukan beberapa 1. Adanya simplifikasi dana dekonsentrasi menyebabkan anggaran dekonsentrasi untuk program frambusia ditiadakan 2. Angka mutasi petugas kesehatan yang cukup tinggi menyebabkan program frambusia di daerah berjalan kurang pencegahan dan pengendalian maksimal. 3. Sebagian besar daerah endemis frambusia berada di lokasi yang sulit dijangkau, menyebabkan sulitnya pencarian kasus dan akses masyarakat menuju pelayanan kesehatan 4. Pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran akan pelaporan oleh petugas pengelola program frambusia di tingkat Puskesmas, Kabupaten/Kota dan Provinsi belum maksimal 5. Revisi DIPA Direktorat P2PM tahun 2022 baru terbit pada pertengahan Juli 2022 menyebabkan terbatasnya waktu kegiatan assessment eradikasi frambusia pada beberapa daerah yang telah terjadwalkan. Dalam kendala/permasalahan yakni: pelaksanaan kegiatan Filariasis ditemukan beberapa 1. Kondisi geografis beberapa wilayah di Indonesia yang sulit terjangkau menyebabkan terhambatnya pelaksanaan POPM Filariasis terutama di desa- desa terpencil. 2. Obat donasi (Ivermectin) datang terlambat sehingga POPM IDA terlaksana tidak tepat waktu 3. Kegagalan survei evaluasi pasca POPM di beberapa daerah menyebabkan kabupaten/kota harus mengulang lagi POPM selama 2 tahun sehingga target eliminasi tidak tercapai 4. Kondisi keamanan menyebabkan cakupan POPM Filariasis di Papua rendah, serta pelaksanaan survei evaluasi Filariasis tidak dapat dilaksanakan. 5. Adanya rekomendasi WHO untuk menghentikan sementara alat Brugia Rapid Test sehingga survei Evaluasi Penularan (Transmission Assessment Survei/TAS) Filariasis dilaksanakan menggunakan metode Brugia Impact Survey (BIS) yang membutuhkan sumber daya besar menyebabkan survei TAS di beberapa daerah endemis Brugia Sp tertunda. Dalam kendala/permasalahan yakni: pelaksanaan kegiatan Filariasis ditemukan beberapa 1. Ketepatan pengiriman laporan rabies khususnya dan zoonosis pada umumnya dari provinsi masih dibawah 60 %. 96 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 2. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kurang maksimal dalam membina puskesmas untuk menjadi rujukan rabies center. 3. Masih belum optimalnya sektor Kesehatan hewan untuk memaksimalkan cakupan vaksinasi rabies pada hewan h. Pemecahan Masalah Untuk mengatasi kendala dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Frambusia dilakukan alternatif pemecahan masalah/solusi antara lain: 1. Membuat surat tanggapan simplifikasi menu dan efisiensi anggaran dekonsentrasi penyakit tropis terabaikan ke Sekretaris Jenderal Kemenkes agar kegiatan NTDs dapat dialokasikan dengan menggunakan anggaran di internal Ditjen P2P 2. Bimtek dan pendampingan teknis pada provinsi dan atau kab/kota yang ditargetkan eradikasi frambusia secara intensif. 3. Meningkatkan kegiatan advokasi dan sosialisasi program terhadap pemangku kepentingan terkait agar dapat meningkatkan komitmen dalam pencapaian eradikasi frambusia 4. Menganggarkan dan melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan secara rutin 5. Pelaksanaan assessment eradikasi frambusia pada beberapa kabupaten kota melalui metode daring. Untuk mengatasi kendala dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Filariasi dilakukan alternatif pemecahan masalah/solusi antara lain: 1) Advokasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmen dalam menjangkau daerah-daerah sulit dalam pelaksanaan POPM Filariasis, serta Mengoptimalkan mobilisasi tenaga kesehatan yang ada untuk menjangkau daerah-daerah sulit dan terpencil. 2) Meningkatkan koordinasi dengan WHO terkait penyediaan dan distribusi obat donasi. 3) Optimalisasi koordinasi dan supervisi untuk meningkatkan cakupan POPM filariasis pada daerah gagal survey evaluasi untuk memutus rantai penularan. 4) Menjamin keamanan pelaksanaan POPM dan survei dengan melibatkan seluruh Lintas Sektor khususnya TNI/POLRI jika memungkinkan 5) Optimalisasi anggaran dan sumber daya yang ada untuk melaksanakan survey TAS dengan metode BIS di beberapa kabupaten/kota yang telah memasuki jadwal evaluasi Untuk mengatasi kendala dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Rabies dilakukan alternatif pemecahan masalah/solusi antara lain: 1. Meningkatan sistem pelaporan Bersama dengan merevitalisasi pemanfaatan aplikasi System Informasi Zoonosis dan EID (SIZE). 2. Memperkuat kapasitas SDM untuk tatalaksana GHPR. 3. Koordinasi secara intensif untuk mendorong sektor Kesehatan hewan agar memaksimalkan cakupan vaksinasi rabies pada hewan. 97 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 9. Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini PTM sebanyak 514 Kab/Kota a. Penjelasan Indikator Indikator jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM bertujuan untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular. b. Definisi Operasional Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM. Deteksi ini terdiri dari deteksi dini hipertensi dengan pemeriksaan tekanan darah, deteksi dini diabetes melitus dengan pemeriksaan gula darah, deteksi dini obesitas dengan pemeriksaan indeks masa tubuh, deteksi dini kanker payudara dengan pemeriksaan payudara klinik (SADANIS), deteksi dini kanker leher rahim dengan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan deteksi dini gangguan indera dengan pemeriksaan penglihatan dan pendengaran. c. Rumus/Cara perhitungan Jumlah kumulatif Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM. Sasaran kegiatan dalam indikator ini adalah penduduk sesuai kelompok usia dilakukan skrining PTM prioritas yaitu hipertensi, DM, obesitas, kanker payudara, kanker leher rahim dan gangguan indera. Kabupaten/Kota dikatakan melakukan deteksi dini faktor risiko PTM apabila melakukan 1 atau lebih skrining PTM prioritas. d. Capaian Indikator Indikator jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM tahun 2022 merupakan indikator yang ada dalam Renstra awal tetapi mengalami perubahan defenisi operasional dan cara perhitungan pada Renstra revisi. Pada Renstra awal indikator ini ada pada level Indikator Kinerja Kegiatan dengan numenklatur jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM ≥ 80% Populasi Usia ≥ 15 tahun dengan DO Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM meliputi pemeriksaan TD, GDs, IMT dan lingkar perut pada ≥ 80% populasi usia ≥ 15 tahun. Pada Renstra revisi tahun 2022, indikator ini direvisi menjadi jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM, dengan tidak membatasi populasi usia ≥ 15 tahun, tetapi disesuaikan dengan kelompok usia dengan deteksi dini yang dilakukan. Deteksi dini yang dimaksudkan adalah skrining PTM prioritas meliputi hipertensi, DM, obesitas, kanker payudara, kanker leher rahim dan gangguan indera dengan minimal salah satu skrining dilakukan oleh Kab/Kota. Data diperoleh dari Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) Indikator jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM telah mencapai target 100% yakni dari 514 target Kabupaten/Kota semua Kab/Kota telah melakukan deteksi dini, seperti digambarkan dalam grafik berikut ini: 98 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik 3.31. Target dan Capaian Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM Tahun 2020-2024 Sumber: LAKIP Direktorat P2PTM, 24 Januari 2023 Grafik diatas menunjukkan indikator jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM tidak mencapai target pada tahun 2020-2021 disebabkan oleh adanya kriteria cakupan 80% populasi usia ≥ 15 tahun. Tahun 2022 indikator mencapai target 100% dengan perubahan DO dan cara perhitungan. Dengan target, DO, cara perhitungan dan kriteria yang sama pada tahun 2023-2024 maka diperkirakan capaian tahun 2023-2024 akan berjalan on track dan target akan tercapai. Capaian per Provinsi dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik 3.32. Capaian Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini FR PTM Tahun 2022 Sumber Data: Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), Dashboard Sehat IndonesiaKu Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa semua Kab/Kota di Indonesi telah melakukan deteksi dini faktor risiko PTM. Deteksi dini ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat PTM. Saat ini Indonesia tengah menghadapi beban tinggi penyakit katastropik yaitu stroke, penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, ginjal dan kanker. Beberapa faktor risiko 99 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 yang paling tinggi menyebabkan kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular ini adalah tekanan darah tinggi, konsumsi rokok, asupan gula, garam dan lemak tinggi, serta indeks massa tubuh tinggi (berat badan berlebih). Dengan mengetahui faktor risiko dan penyakit ini diketahui lebih dini atau lebih awal, maka angka kesakitan dan kematian akibat penyakit ini dapat ditekan, pembiayaan kesehatan menjadi lebih kecil, produktifitas dan kualitas hidup masyarakat menjadi meningkat. Adapun jenis deteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular minimal yang harus dilakukan adalah pengukuran obesitas (berat badan, tinggi badan, lingkar perut), tekanan darah, gula darah, kanker payudara dan kanker leher rahim pada wanita, kanker paru, Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK), serta gangguan penglihatan dan pendengaran (komplikasi dari diabetes dan hipertensi). Deteksi dini dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali, kecuali untuk kanker yang dilakukan deteksi dini minimal 3 (tiga) tahun sekali, dan dilakukan secara berkesinambungan. Hipertensi sering disebut sebagai "silent killer" karena kebanyakan orang dengan hipertensi tidak menyadari bahwa dirinya mengalami hal tersebut (tidak ada tanda atau gejala peringatan). Peningkatan tekanan darah ini berkorelasi positif terhadap peningkatan risiko untuk terkena penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan secara berkala guna mendeteksi secara dini adanya peningkatan tekanan darah sehingga dapat dilakukan tatalaksana dini dan menghindari kompikasi yang lebih parah. Deteksi dini hipertensi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Sasaran deteksi ini adalah 208.982.372 penduduk usia 15 tahun. Cakupan deteksi dini per Provinsi digambarkan dalam grafik berikut ini: Grafik 3.33. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini Hipertensi Tahun 2022 Sumber Data: Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), Dashboard Sehat IndonesiaKu Grafik diatas menunjukan bahwa semua kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia telah melakukan deteksi dini hipertensi. Cakupan deteksi dini Hipertensi di Indonesia berdasarkan data SIPTM dan ASIK sebesar 13,57% (28.364.181 dari 208.982.372 penduduk usia 15 tahun). Provinsi dengan 100 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 cakupan deteksi dini tertinggi adalah NTB (48,12%), diikuti Gorontalo (34,84%) dan Banten (24,79%). 3 Provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua (1,65%), DI Yogyakarta (2,83%) dan Bali (3,62%). Terdapat 1 provinsi dengan angka cakupan deteksi dini yang telah melebihi target, yakni NTB dengan cakupan sebesar 48,12%. Diabetes Mellitus adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Insulin adalah hormon yang mengatur glukosa darah. Hiperglikemia, juga disebut peningkatan glukosa darah atau peningkatan gula darah, adalah efek umum dari diabetes yang tidak terkontrol dan seiring waktu menyebabkan kerusakan serius pada banyak sistem tubuh, terutama saraf dan pembuluh darah. Deteksi dini diabetes melitus dilakukan dengan melakukan pemeriksaan gula darah pada penduduk usia 40 tahun (108.163.288 orang) dan penduduk usia 15-39 tahun dengan faktor risiko obesitas (23.592.428 orang) sehingga total sasaran deteksi dini diabetes melitus adalah sebanyak 124.411.045 orang. Grafik 3.34. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini Diabetes Mellitus Tahun 2022 Sumber Data: Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), Dashboard Sehat IndonesiaKu Grafik di atas menunjukan bahwa semua kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia telah melakukan deteksi dini diabetes melitus. Berdasarkan grafik di atas diketahui pula cakupan deteksi dini Diabetes Melitus di Indonesia berdasarkan data SIPTM dan ASIK sebesar 36,6% (45.548.788 dari 124.426.126 sasaran). Provinsi NTB memiliki cakupan deteksi dini tertinggi (203,8%), diikuti Gorontalo (78,3%) dan Jawa Timur (59,5%). 3 Provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua (2,8%), Riau (2,9%) dan DI Yogyakarta (3,9%). Kelebihan berat badan merupakan masalah kesehatan yang serius, dan merupakan faktor risiko untuk banyak penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit karsivaskular (terutama penyakit dantung dan stroke), gangguan musculoskeletal dan kanker. Deteksi dini obesitas dilakukan dengan melakukan pemeriksaan antropometri berupa berat badan dan tinggi badan 101 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 untuk menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT). Sasaran deteksi ini adalah 208.982.372 penduduk usia 15 tahun. Grafik 3.35. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini Obesitas Tahun 2022 Sumber Data: Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), Dashboard Sehat IndonesiaKu Grafik di atas menunjukan bahwa semua kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia telah melakukan deteksi dini Obesitas. Berdasarkan grafik di atas diketahui pula cakupan deteksi dini Obesitas di Indonesia berdasarkan data SIPTM dan ASIK sebesar 15,35% (32.084.310 dari 208.982.372 penduduk usia ≥15 tahun). Provinsi NTB memiliki cakupan deteksi dini tertinggi (50,93%), diikuti Gorontalo (38,83%) dan Lampung (29,39%). 3 Provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua (1,80%), DI Yogyakarta (3,27%) dan Bali (4,23%). Di Indonesia, kanker leher rahim merupakan kanker dengan angka kasus terbanyak ke-2 setelah kanker payudara. Berdasarkan data Globocan 2020, diestimasikan terdapat 36.633 kasus baru kanker leher rahim dengan angka kematian sebanyak 21.003. Artinya lebih dari 57% kasus kanker serviks berakhir dengan kematian. Kanker leher rahim merupakan kanker yang paling dapat dicegah di antara semua jenis kanker. Salah satu upaya untuk mencegah kanker leher rahim adalah dengan melakukan deteksi dini untuk lesi pra kanker sedini mungkin sehingga dapat menemukan adanya ditatalaksana sebelum berkembang menjadi kanker. Deteksi dini kanker leher rahim dilakukan dengan pemeriksaan payudara klinis (SADANIS). Sasaran deteksi dini kanker leher rahim di Indonesia adalah wanita usia 30-50 tahun yakni sebanyak 41.881.534 orang. Target RENTRA tahun 2022 adalah 45% sehingga total target deteksi dini kanker leher rahim sebanyak 18.846.690 orang. 102 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik 3.36. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Tahun 2022 Sumber Data: Laporan Tim Kerja PKKD Grafik di atas menunjukan bahwa terdapat 89% kabupaten/kota (458 kabupaten/kota) di seluruh provinsi Indonesia yang melakukan deteksi dini kanker leher rahim. Adapun provinsi dengan cakupan kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini <100% adalah Provinsi Papua (10%), Papua Barat (38%), Aceh (78%), Maluku (82%), Kalimantan Tengah (93%) dan Jawa Tengah (97%). Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui pula cakupan deteksi dini kanker leher rahim di Indonesia sebesar 9,32% (3.904.160 dari 41.881.534 perempuan usia 30-50 tahun). Provinsi NTB memiliki cakupan deteksi dini tertinggi (34,08%), diikuti Sumatera Selatan (33,49%) dan Kep Bangka Belitung (25,76%). 3 Provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua (0,13%), Papua Barat (0,36%) dan Sulawesi Utara (0,68%). tertinggi di Kanker payudara merupakan kanker dengan Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker payudara ini adalah dengan melakukan deteksi dini untuk menemukan kanker sedini mungkin sehingga dapat menurunkan angka fatalitasnya, pengobatan yang lebih sederhana serta menurunkan lama rawatan dan pembiayaan kesehatan. jumlah kasus Deteksi dini kanker payudara dilakukan dengan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). Sasaran deteksi dini kanker payudara di Indonesia adalah wanita usia 30-50 tahun yakni sebanyak 41.881.534 orang. Target Renstra tahun 2022 adalah 45% sehingga total target deteksi dini kanker payudara sebanyak 18.846.690 orang. 103 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik 3.37. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini Kanker Payudara Tahun 2022 Sumber Data: Laporan Tim Kerja PKKD Grafik di atas menunjukan terdapat 92% Kab/Kota (473 kabupaten/kota) di seluruh provinsi Indonesia melakukan deteksi dini kanker payudara. Adapun provinsi dengan cakupan kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini <100% adalah Provinsi Papua (10%), Papua Barat (54%), Sulawesi Utara (80%), Maluku Utara (80%), Maluku (82%), Kalimantan Tengah (93%), Sulawesi Selatan (96%), Aceh (96%) dan Jawa Tengah (97%). Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui pula cakupan deteksi dini kanker payudara di Indonesia sebesar 10,76% (4.431.417 dari 41.881.534 perempuan usia 30-50 tahun). Provinsi NTB memiliki cakupan deteksi dini tertinggi (35,28%), diikuti Sumatera Selatan (32,46%) dan Kep Bangka Belitung (28,20%). 3 Provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua (0,17%), Papua Barat (0,19%) dan Sulawesi Utara (0,34%). Gangguan penglihatan dan pendengaran memiliki yang multidimensional baik secara fisik yaitu dapat menyebabkan menurunnya kualitas hidup (quality of live), bahkan sampai pada berkurangnya produktifitas seseorang dalam melakukan pekerjaan ataupun aktivitas harian (acitivites of daily living). Deteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran dilakukan lebih dini untuk mencegah terjadinya kedisabilitasan akibat kebutaan dan ketulian. Deteksi dini gangguan indera dilakukan dengan pemeriksaan metode sederhana, pada UKBM dapat dilakukan dengan metode hitung jari dan tes suara/tes berbisik modifikasi. Untuk di FKTP dapat dilakukan dengan menggunakan snellen chart, atau E-Chart. Sasaran deteksi dini kanker payudara di Indonesia adalah pada kelompok usia 7-15 tahun dan ≥15 tahun sebanyak 211.194.683 orang. Target Renstra tahun 2022 adalah 45% sehingga total target deteksi dini gangguan indera sebanyak 95.037.607 orang. implikasi 104 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik 3.38. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini Gangguan Indera Tahun 2022 Sumber Data: Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), Dashboard Sehat IndonesiaKu terdapat 99% kabupaten/kota (508 Grafik di atas menunjukan bahwa kabupaten/kota) di seluruh provinsi Indonesia yang melakukan deteksi dini indera. Adapun provinsi dengan cakupan kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini <100% adalah Papua (83%) dan Papua Barat (92%). Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui pula cakupan deteksi dini indera di Indonesia sebesar 10,37% (25.632.942 dari 247.091.316 penduduk usia 7 - 15 tahun dan ≥ 15 tahun). Provinsi NTB memiliki cakupan deteksi dini tertinggi (35,36%), diikuti Gorontalo (25,61%) dan Lampung (21,18%). 3 Provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua (1,31%), DI Yogyakarta (2,21%) dan Bali (2,42%). e. Analisa Penyebab Keberhasilan Pencapaian Keberhasilan pencapaian indikator mencapai target didorong oleh beberapa faktor pendukung yakni: 1) Penyediaan alat Posbindu KIT dan Bahan Habis Pakai (BHP) melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. 2) Pengadaan Posbindu Kit dan BMHP Gula darah untuk stimulan pengembangan kegiatan pelaksanaan posbindu PTM melalui DAK Fisik. 3) Deteksi dini faktor risiko PTM juga merupakan bagian dari SPM bidang kesehatan yang menjadi tanggungjawab kepala daerah. f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator 1) Penguatan surveilans faktor risiko PTM melalui Sistem Informasi berbasis mobile yang merupakan sistem pelaporan hasil deteksi dini Penyakit Tidak Menular dan faktor risikonya. 2) Pemanfaatan dana dekonsentrasi dalam penyelenggaraan Posbindu PTM yang bertujuan untuk melakukan deteksi dini faktor risiko PTM. 105 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 3) Penyediaan alat Posbindu KIT dan Bahan Habis Pakai (BHP) melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. 4) Advokasi kepada Pemerintah Daerah dalam penggunaan APBD, Anggaran Dana Desa, dan sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular dengan menggiatkan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular melalui Posbindu PTM dan Gerakan Tekan Angka Obesitas 5) Advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk pencapaian target indikator 6) SPM. Integrasi kegiatan Posbindu PTM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Posyandu Lansia, Kampus Sehat dan lainnya. 7) Penguatan NSPK Posbindu, faktor risiko PTM, Pandu PTM, Gangguan Indra/Pendengaran dan kanker. 8) Pembuatan Media Informasi baik cetak maupun elektronik tentang PTM serta penyebarluasan informasi melalui semua kanal media Kementerian Kesehatan RI dan Direktorat P2PTM seperti radio kemenkes, website dan sosial media (facebook, twitter dan Instagram). Inovasi dengan pemanfaatan teknologi dan informasi serta deteksi dini secara mandiri. 9) 10) Penguatan jejaring kemitraan menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah secara terintegrasi, komprehensif, terorganisir, terkoordinasi dengan baik untuk mencapai hubungan kerjasama yang produktif dan kemitraan yang harmonis. Peran serta aktif berbagai pihak lintas program, sektor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, swasta, dunia usaha dan mitra potensial lainnya bersama-sama berupaya menekan kecenderungan peningkatan PTM dengan menurunkan angka mortalitas dan morbiditas melalui program Pandu PTM. 11) Pendampingan Implementasi pandu PTM di FKTP melalui assisten Pandu PTM di Puskesmas. 12) Pertemuan, media briefing dan webinar dalam Rangka Hari Penglihatan Sedunia dan Hari Pendengaran Sedunia, Peringatan Hari Stroke Sedunia, Peringatan Peringatan Hari Diabetes Sedunia, Peringatan Hari Jantung Sedunia, Peringatan Hari Hipertensi Sedunia, Peringatan Hari Ginjal Sedunia dan Peringatan Hari Kanker Sedunia. 13) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan penanggungjawab PTM di daerah. g. Kendala/masalah yang dihadapi 1) Belum optimalnya sosialisasi dan advokasi program pengendalian PTM kepada Pemerintah Daerah. 2) Masih rendahnya komitmen pemangku kebijakan didaerah terhadap program pengendalian PTM. 3) Masih sulitnya akses internet di beberapa daerah. 106 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 h. Pemecahan Masalah 1) Peningkatan kapasitas petugas dan kader dalam pelaksanaan Posbindu PTM melalui pelatihan berjenjang dan pembekalan baik melalui dana dekonsentrasi, APBD, dana DAK Non Fisik maupun dana lain sesuai dengan peraturan yang berlaku 2) Melakukan sosialisasi dan advokasi pengendalian faktor risiko PTM, melalui penguatan Posbindu di daerah. 3) Penguatan sistem informasi deteksi dini berbasis mobile (Aplikasi Sehat IndonesiaKu) 4) Mengintegrasikan kegiatan Posbindu PTM dengan kegiatan Program Indonesia Sehat melalui pendekatan Keluarga Sehat (PIS - PK), Posyandu Lansia, SPM, Germas, Rmah Sehat, Kampus Sehat dan institusi lainnya (OPD, swasta, sekolah, dll) 5) Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran sarana dan prasarana (Posbindu Kit dan Bahan Habis Pakai) sesuai dengan kebutuhan dan jumlah sasaran diwilayah nya. 6) Melakukan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi secara berkala. 7) Meningkatkan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam rangka perluasan cakupan Posbindu dan skrining faktor risiko PTM. 10. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengendalian faktor risiko sebanyak 43 Kab/Kota a. Penjelasan Indikator Indikator jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian faktor risiko PTM bertujuan untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular. b. Definisi Operasional Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian faktor risiko PTM (hipertensi, diabetes dan konsumsi merokok). c. Rumus/Cara perhitungan Jumlah kumulatif Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian faktor risiko PTM (hipertensi, diabetes dan konsumsi merokok). Lingkup pengendalian faktor risiko PTM terdiri dari Kabupaten/Kota yang minimal 80% puskesmasnya melakukan Pelayanan Terpadu PTM (Pandu PTM), penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendali di Puskesmas/FKTP, penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di Puskesmas/FKTP, Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kabupaten/Kota yang melakukan Upaya Berhenti Merokok (UBM). d. Capaian Indikator tahun 2022, terdapat 46 Kabupaten/Kota yang Pada pengendalian PTM seperti digambarkan dalam grafik berikut: telah melakukan 107 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik 3.39. Kabupaten/Kota yang melakukan Pengendalian Faktor Risiko PTM Tahun 2022 Sumber Data: Laporan Direktorat P2PTM, 23 Januari 2023 Berdasarkan grafik diatas, capaian Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian Faktor Risiko PTM terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat (6 Kabupaten/Kota), Sumatera Utara (5 Kabupaten/Kota), dan Nusa Tenggara Timur semua Kabupaten/Kotanya tidak melakukan pengendalian faktor risiko PTM adalah Aceh, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. (5 Kabupaten/Kota). Sedangkan Provinsi yang Indikator jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian faktor risiko PTM telah mencapai target pada tahun 2022 yakni tercapai 46 Kab/Kota dari target 43 Kab/Kota atau sebesar 93.5%, seperti digambarkan dalam grafik berikut ini: Grafik 3.40. Target dan Capaian Kabupaten/Kota yang melakukan Pengendalian Faktor Risiko PTM Tahun 2022-2024 Sumber Data: Laporan Direktorat P2PTM, 23 Januari 2023 108 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Dari grafik diatas terlihat bahwa meskipun target indikator tahun 2022 tercapai tetapi bila dibandingkan peningkatan target tahun 2022 ke tahun 2021 yang cukup tinggi yakni sebesar 46.5%, maka diperlukan upaya dan kerja keras yang optimal sehingga capaian tahun 2023-2024 dapat berjalan on track atau target dapat tercapai. Indikator jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian faktor risiko PTM (hipertensi, diabetes dan konsumsi merokok) merupakan indikator baru yang tertuang pada revisi Renstra tahun 2022. Indikator ini merupakan komposit dari Kabupaten/Kota yang minimal 80% puskesmasnya melakukan Pelayanan Terpadu PTM (Pandu PTM), penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendali di Puskesmas/FKTP, penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di Puskesmas/FKTP, Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kabupaten/Kota yang melakukan Upaya Berhenti Merokok (UBM). Grafik dibawah ini menunjukkan jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM ≥80% Puskesmas Tahun 2022. Grafik 3.41. Kab/Kota yang melaksanakan Pandu PTM ≥80% Puskesmas Tahun 2022 Sumber Data: Laporan Direktorat P2PTM, 23 Januari 2023 Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa secara nasional terdapat 293 Kabupaten/Kota yang telah melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM di ≥80% Puskesmas. Provinsi dengan persentase tertinggi Kabupaten/Kota dalam melakukan PANDU PTM di ≥80% Puskesmas adalah Sumatera Selatan (100%; 17 Kab/Kota), Kepulauan Riau (100%; 7 Kab/Kota), dan DKI Jakarta (100%; 6 Kab/Kota). Sedangkan Provinsi yang dengan persentase terendah Kabupaten/Kotanya dalam melakukan PANDU PTM di ≥80% Puskesmas adalah Papua (0%), Maluku Utara (10%; 1 Kab/Kota dari 10 Kab/Kota yang ada) dan Maluku (18%; 2 Kab/Kota dari 11 Kab/Kota yang ada). Bila dibandingkan capaian indikator Kabupaten/Kota yang telah melakukan PANDU PTM tahun 2020-2022, maka capaiannya terlihat dalam grafik berikut ini: 109 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik 3.42. Target dan Capaian Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM ≥80% Puskesmas Tahun 2020-2024 Sumber Data: Laporan Direktorat P2PTM, 23 Januari 2023 Grafik di atas memperlihatkan terjadi peningkatan jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM di ≥80% Puskesmas tahun 2020-2022. Meskipun demikian selama 3 tahun berturut-turut capaian indikator ini tidak tercapai sehingga diperkirakan target tahun 2023 dan 2024 tidak berjalan on track. Tidak tercapainya target PANDU PTM tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain PANDU PTM sempat terkendala saat pandemi Covid-19, adanya tidak diikuti dengan pelatihan/transfer knowledge, belum semua pengelola program memiliki pemahaman yang sama terhadap definisi operasional indikator Puskesmas PANDU-PTM dan semua upaya percepatan yang diusulkan di tahun sebelumnya termasuk sosialisasi dan pelatihan/TOT baru bisa dijalankan pada tahun 2022. rotasi petugas terlatih yang Indikator komposit lainnya adalah Penyandang Hipertensi yang tekanan darahnya terkendali dan Penyandang Diabetes Melitus yang gula darahnya terkendali, tetapi tidak tersedia datanya dari laporan rutin yang ada di Puskesmas. Indikator komposit Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu upaya untuk menurunkan prevalensi perokok, termasuk perokok pemula (remaja), selain program stop merokok (quit smoking), menaikkan cukai dan harga rokok (pemberlakuan sin tax), dan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok. Capaian Kab/Kota menerapkan KTR tergambar dalam grafik berikut ini: 110 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik 3.43. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Tahun 2022 Sumber: Laporan Tim Kerja PKGI, 23 Januari 2023 Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa secara nasional terdapat 441 Kabupaten/Kota (81.5%) yang telah memiliki peraturan KTR. Namun, masih terdapat 73 Kab/Kota di 18 Provinsi yang belum memiliki peraturan KTR. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020-2022, maka capaiannya tergambar dalam grafik dibawah ini: Grafik 3.44. Target dan Capaian Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Tahun 2020-2024 Sumber: Laporan Tim Kerja PKGI, 23 Januari 2023 Grafik diatas menunjukkan jumlah kab/kota yang menerapkan KTR meningkat setiap tahun dari 285 tahun 2020, menjadi 316 tahun 2021 dan 441 pada tahun 2023, tetapi belum mencapai target pada tahun 2021 dan 2022, maka diperlukan upaya yang optimal sehingga target tahun 2023-2024 akan tercapai. Selain itu penerapan yang dimaksud masih merupakan target secara kuantitas belum sampai pada tahap penerapan KTR dengan penegakan dan pemberian sanksi terhadap KTR. Ada perbedaan definisi operasional dalam perhitungan pencapaian target pada tahun 2021 dengan tahun 2022 sehingga ada peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2021 terhadap pelanggaran 111 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 hanya menghitung berdasarkan kab/kota yang memiliki Perda KTR saja, sedangkan definisi operasional tahun 2022 menghitung berdasarkan kab/kota yang memiliki Perda dan/atau Perkada tentang KTR. Penerapan KTR menjadi bagian dalam upaya pencapaian target untuk menurunkan prevalensi perokok penduduk usia 10-18 tahun, meskipun masih jauh dari harapan. Data Global Youth Tobacco Survey (GYTS, 2019) menunjukkan bahwa perokok usia 13-15 tahun justru meningkat dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019). Sehingga perlu upaya bersama dari semua komponen/unsur baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mendukung upaya ini melalui berbagai kegiatan yang lebih produktif bagi anak-remaja dan edukasi secara berkelanjutan. Daerah-daerah yang telah berhasil dalam penerapan KTR perlu mendapatkan apresiasi sebagai pemicu bagi daerah lain untuk ikut serta mengembangkan penerapan KTR di wilayahnya. Indikator Kabupaten/Kota yang melakukan Upaya Berhenti Merokok (UBM) juga merupakan salah satu upaya untuk menurunkan prevalensi merokok. Cakupan Kab/Kota yang melakukan upaya berhenti merokok (UBM) di ≥40% puskesmasnya disetiap Provinsi digambarkan dalam grafik berikut ini: Grafik 3.45. Kabupaten/Kota yang melakukan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Tahun 2022 Sumber Data: Laporan Tim Kerja PKGI, 22 Januari 2023 Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa secara nasional terdapat 134 Kabupaten/Kota yang telah melakukan pelayanan upaya berhenti merokok di Puskesmas. Provinsi dengan jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan UBM di Puskesmas adalah Sumatera Utara (13 Kab/Kota), Nusa Tenggara Timur (10 Kab/Kota), Jawa barat (9 Kab/Kota) dan Jawa Timur (9 Kab/Kota). Sedangkan Provinsi yang dengan persentase terendah Kabupaten/Kotanya dalam melakukan pelayanan upaya berhenti merokok di Puskesmas adalah Sulawesi Utara, Maluku dan Papua (0). Bila dibandingkan capaian jumlah Kab/Kota yang 112 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 melakukan UBM pada tahun 2020-2022 maka perbandingannya terlihat dalam grafik dibawah ini: Grafik 3.46. Jumlah Kab/Kota yang ≥40% Puskesmasnya Menyelenggarakan Layanan UBM Tahun 2020-2024 Sumber Data: Laporan Tim Kerja PKGI, 22 Januari 2023 Grafik diatas menunjukkan jumlah kab/kota yang ≥40% puskesmas menyelenggarakan layanan UBM mengalami peningkatan dari 13 Kab/Kota tahun 2020 menjadi 94 Kab/Kota tahun 2021 dan 134 Kab/Kota tahun 2022, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Bila dibandingkan selama 3 tahun berturut-turut indikator ini tidak mencapai tergat, sehingga diperkirakan tahun 2023-2024 juga tidak berjalan on track. Selama masa pandemi COVID- 19 layanan UBM di berbagai daerah terhenti karena khawatir risiko penularan. Selain itu data dari daerah belum diinput ke dalam SIPTM sehingga secara otomatis nama puskesmas tercatat dalam sistem sebagai puskesmas yang menyelenggarakan layanan UBM. Begitu juga SDM dan ketersediaan anggaran di masing-masing daerah perlu diperkuat serta ada komitmen bersama untuk mewujudkannya layanan UBM sebagai salah satu upaya dalam menurunkan prevalensi perokok pada penduduk usia 10-18 tahun. tidak akan e. Analisa Penyebab Keberhasilan Pencapaian Indikator Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengendalian faktor risiko PTM tercapai tahun 2022, didorong oleh beberapa faktor pendukung antara lain: 1) Adanya integrasi layanan pengendalian faktor risiko PTM di puskesmas dan FKTP lainnya. 2) Meningkatnya pemerintah daerah yang menerbitkan peraturan dan kebijakan tentang KTR 3) Pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular masuk ke dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) 113 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator 1) Percepatan dan penyempurnaan Sistem Informasi yang merupakan sistem pelaporan hasil Pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular 2) Penguatan surveilans faktor risiko PTM melalui Sistem Informasi berbasis mobile yang merupakan sistem pelaporan hasil deteksi dini Penyakit Tidak Menular dan faktor risikonya. 3) Pemanfaatan dana dekonsentrasi kegiatan pelayanan pengendalian faktor risiko PTM. 4) Percepatan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan 5) Meningkatkan akses layanan konseling UBM untuk masyarakat 6) Penyediaan obat pengendalian faktor risiko PTM oleh pemerintah daerah. 7) Mendorong Integrasi layanan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular dengan program yang ada pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 8) Meningkatkan layanan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular melalui integrasi layanan primer puskesmas dan FKTP lainnya. 9) Advokasi kepada Pemerintah Daerah dalam penggunaan APBD, Anggaran Dana Desa, dan sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular dengan 10) Mendorong pemanfaatan anggaran daerah/dana dekonsentrasi untuk melaksanakan pegendalian faktor risiko PTM di Kab/Kota 11) Advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk pencapaian target indikator SPM. 12) Pembuatan Media Informasi baik cetak maupun elektronik tentang PTM serta penyebarluasan informasi melalui semua kanal media Kementerian Kesehatan RI dan Direktorat P2PTM seperti radio kemenkes, website dan sosial media (facebook, twitter dan Instagram). 13) Penguatan jejaring kemitraan menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah secara terintegrasi, komprehensif, terorganisir, terkoordinasi dengan baik untuk mencapai hubungan kerjasama yang produktif dan kemitraan yang harmonis. Peran serta aktif berbagai pihak lintas program, sektor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, swasta, dunia usaha dan mitra potensial lainnya bersama-sama berupaya menekan kecenderungan peningkatan PTM dengan menurunkan angka mortalitas dan morbiditas melalui program Pandu PTM. g. Kendala/masalah yang dihadapi 1) Sistem Informasi belum optimal, masih dalam proses pengembangan untuk bisa mengakomodir pencatatan dan pelaporan pengendalian DM dan Hipertensi baik di Puskesmas maupun FKTP lainnya (jumlah cakupannya lebih besar). 114 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 2) Belum banyak tersedianya variasi obat-obat Hipertensi dan Diabates Melitus di Puskesmas 3) Masih ada Kabupaten/Kota yang belum mempunyai Peratutan Daerah tentang Kawasan tanpa Rokok 4) Masih rendahnya komitmen pemangku kebijakan didaerah terhadap program pengendalian PTM. 5) Masih sulitnya akses internet di beberapa daerah. h. Pemecahan Masalah 1) Percepatan dan penyempurnaan ASIK serta mendorong Kab/Kota untuk mengoptimalkan penggunaan ASIK di Puskesmas. 2) Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran sarana dan prasarana khususnya obat-obatan hipertensi dan DM sesuai dengan kebutuhan dan jumlah sasaran diwilayah nya. 3) Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor risiko PTM 4) Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan dan kebijakan tentang KTR serta melaksanakan implementasi KTR 5) Meningkatkan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam rangka peningkatan cakupan pengendalian faktor risiko PTM. 6) Meningkatkan advokasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan pengendalian faktor risiko PTM. 7) Peningkatan kapasitas petugas dan kader dalam pelaksanaan risiko PTM melalui pelatihan berjenjang dan pengendalian pembekalan baik melalui dana dekonsentrasi, APBD, dana DAK Non Fisik maupun dana lain sesuai dengan peraturan yang berlaku Melakukan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi secara berkala. faktor 11. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebanyak 40% a. Penjelasan Indikator Kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan merupakan indikator komposit yang menggambarkan status kualitas kesehatan lingkungan skala kabupaten kota. Komposit dari dua indikator RPJMN yaitu desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan dan sarana air minum dengan kualitas air minum sesuai standar. Kemudian ditambah dua indikator Renstra Kemenkes sebelum revisi yaitu Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi standar dan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar. Serta ditambah satu indikator baru yaitu RS melaksanakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang merupakan pengembangan dari indikator RPJMN yaitu Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar. 115 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 b. Definisi Operasional Kabupaten/kota yang memenuhi 3 dari 5 kualitas kesling yaitu kabupaten/kota yang: 1. 50% Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi standar 2. 65% Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar 3. 68% sarana air minum dengan kualitas air minum sesuai standar 4. 60% desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan 5. 40% RS melaksanakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan c. Rumus/cara perhitungan Persentase Kabupaten Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan = Jumlah kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan Jumlah kabupaten/kota d. Capaian Indikator Capaian indikator kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 53,11%, lebih tinggi dari target 40% di tahun 2022. Namun masih perlu upaya lebih keras untuk mencapai target 80% di tahun 2024 seperti digambarkan dalam grafik berikut ini: Grafik 3.47. Target dan Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan Tahun 2020-2024 Sumber data: Direktorat Penyehatan Lingkungan per 9 Januari 2023 Bila sesuai kriteria definisi operasional 3 dari 5 kriteria telah memenuhi kualitas lingkungan, Namun, berdasarkan grafik 3.2 berikut masih terdapat 241 kabupaten/kota yang belum memenuhi kualitas kesehatan lingkungan hal ini bisa terjadi karena hanya memenuhi dibawah 2 indikator, 1 indikator atau bahkan tidak ada yang memenuhi. Hal ini disebabkan belum meratanya indikator penyebaran kabupaten/kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan dan ini dapat menjadi capaian indikator pembentuk komposit dari x 100% 116 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 ancaman untuk pencapaian indikator tersebut, seperti digambarkan pada grafik berikut ini: Grafik 3.48. Proporsi Capaian Kabupaten/Kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan Tahun 2022 Sumber data: Direktorat Penyehatan Lingkungan per 9 Januari 2023 e. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Meskipun pencapaian indikator kabupaten/kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan telah melebihi target yaitu sebesar 53,11% dari target 40%, namun apabila dilakukan analisis lebih dalam terdapat beberapa penyebab yang dapat diantisipasi untuk mencegah kegagalan pencapaian di tahun depan. Apabila kita melakukan analisa berdasarkan analisis SWOT maka terdapat hasil sebagai berikut: Tabel 3.6. Analisis SWOT untuk Indikator Kabupaten/Kota Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan Tahun 2022 Membantu Menghambat Dari Dalam Strenghts (Kekuatan) Indikator pembentuk indikator komposit lebih banyak (lima) dari pada standar minimal (tiga) Weaknesses (Kelemahan) Kriteria yang harus terpenuhi minimal tiga pada suatu kabupaten/kota Dari Luar Opportunities (Peluang) Capaian nasional per masing masing indikator pembentuk indikator komposit telah tercapai melebihi target Threats (Ancaman) Penyebaran capaian indikator pembentuk indikator komposit belum merata 117 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai kabupaten kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan, antara lain: 1. Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi standar Sejak tahun 2022 pencapaian TPP memenuhi standar sudah berdasarkan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021. Beberapa NSPK turunan telah dibuat sebagai pedoman Daerah melakukan percepatan capaian indikator yaitu: a. Buku Pedoman Direktorat Penyehatan Lingkungan telah menerbitkan lima buah buku pedoman penyehatan pangan dan lima video tentang penjelasan IKL berbasis risiko yaitu:
Pedoman Higiene Sanitasi Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau Sejenisnya yang Aman dan Sehat Pedoman Penyelenggaraan Terminal Sehat Pedoman Verifikasi Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) di Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) Pedoman Pengawasan Higiene Sanitasi Pangan Berbasis Risiko Pedoman Higiene dan Sanitasi pada Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) Tempe Kedelai dan Tahu Kedelai Pedoman Tata Cara Pengisian Nomor Registrasi Dalam Logo Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) b. Buku Saku, telah diterbitkan Buku Saku Pengawasan Higiene Sanitasi Pangan Berbasis Risiko. c. Media KIE, yang telah diterbitkan antara lain Media KIE Pangan Aman Sehat di Kantin Sekolah dan Media KIE Pangan Aman Sehat di Masyarakat. d. Video Video Pentingnya Pengawasan TPP melalui Inspeksi Pangan Berbasis Risiko Video Profil Pangan & Mitigasi Bahaya Pangan sebagai Penentu Risiko Pangan Video Ukuran & Riwayat Ketidaksesuaian sebagai Penentu Risiko Bisnis Video Menghitung Risiko Tempat Pengelolaan Pangan & Menghitung Frekuensi Inspeksi Video Bersiap menjadi Petugas Inspeksi Pangan Berbasis Risiko • yang Handal Video Higiene Sanitasi Depot Air Minum Video Manajemen Sampel Depot Air Minum e. Pelaksanaan Kajian, antara lain Pelaksanaan Kajian terkait Standar Baku Mutu Pangan Siap Saji dan Kajian Risk Based Food Inspection 118 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 (RBFI) yang mengkaji implementasi pengawasan higiene sanitasi pangan berbasis risiko. f. Pendampingan kepada Daerah Memberikan pendampingan kepada Daerah dalam melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 melalui dana dekonsentrasi Melaksanakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sentra pangan jajanan di 20 lokus kabupaten/kota Mendampingi daerah dalam melakukan pengawasan pangan siap saji pada event-event khusus seperti jambore nasional, FIBA 2022, G20, Moto GP, Hari Kesehatan Nasional dan hari keamanan pangan sedunia. Mendampingi daerah dalam melakukan pengawasan pangan siap saji pada keadaan darurat seperti gempa Cianjur. g. Penghargaan Kementerian Kesehatan Pada tahun 2022 Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan kepada sentra pangan jajanan/kantin yang memenuhi syarat higiene sanitasi. 2. Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar Kegiatan yang telah dilakukan dalam percepatan pencapaian target indikator TFU pada lokus prioritas menurut RPJMN, yaitu sekolah, pasar, Puskesmas, antara lain: a. Pertemuan Koordinasi Pengawasan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) b. Penyusunan Pedoman Pengawasan/Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) c. Penyusunan Video Pengawasan/Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) d. Pertemuan Evaluasi Pengawasan Kesehatan Lingkungan di Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) per-Triwulan e. Asistensi pengawasan TFU kepada 10 provinsi yang capaian pengawasan TFU rendah Dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di lokasi TFU lainnya, dilakukan kegiatan: a. Penguatan (SLS) menurut Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 kepada petugas Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tingkat provinsi di seluruh Indonesia. implementasi Sertifikat Laik Sehat b. Sosialisasi SLS kepada petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia c. Sosialisasi SLS di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) d. Pertemuan Lintas Sektor terkait KBLI yang Beririsan dengan SLS 119 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 e. Pemberian Penghargaan Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat (PBUS) f. Pengawasan Kesehatan Lingkungan di Asrama Haji sebagai bentuk Perlindungan Kesehatan Haji sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji g. Penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kesehatan turunan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan yang berisi tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Media Air, Udara, Tanah, Pangan, Limbah, dan mengatur faktor kesehatan lingkungan lainnya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat h. Pemantauan kesehatan lingkungan pada situasi dan event-event khusus i. Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Lainnya melalui penyediaan sarana kesehatan lingkungan berupa sarana Cuci Tangan Pakai Sabun, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah, dan rehab dapur. 3. Sarana air minum dengan kualitas air minum sesuai standar a. Sosialisasi dan diseminasi hasil surveilans kualitas air minum TA 2021 kepada pemerintah daerah, pemangku kepentingan serta masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya air minum aman. b. Diskusi dan koordinasi dengan dinas kesehatan untuk meningkatkan pengawasan terhadap sarana air minum secara berkala c. Orientasi pengawasan kualitas air minum yang dilakukan secara virtual seluruh dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kepada kabupaten/kota, dan Puskesmas yang terbagi dalam 3 regional. d. Advokasi kepada pemangku kepentingan di daerah terkait dengan pengawasan kualitas air minum yang telah dilakukan di 10 provinsi yang memiliki capaian indikator air dan sanitasi terendah. Gambar 3.22. Advokasi Kepala Daerah untuk Pembangunan Air Minum dan Sanitasi 120 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 e. Memberikan bantuan teknologi tepat guna air minum di 22 lokasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas air dengan melibatkan B/BTKL-PP di 10 regional f. Mengusulkan nomenklatur pengawasan kualitas air minum dalam kodefikasi nomenklatur perencanaan dan penganggaran daerah sehingga daerah nantinya dapat mengalokasikan pendanaan pengawasan kualitas air minum melalui anggaran masing-masing daerah. 4. Desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan a. Pelucuran dan diseminasi Roadmap Stop Buang Air Besar Sembarangan dan Roadmap Cuci Tangan Pakai Sabun kepada pemerintah kepentingan serta masyarakat khususnya organisasi wanita kemasyarakatan seperti TP PKK, Muslimat NU, Aisyiyah Muhammadiyah, Persit Kartika Chandra, Bhayangkari, Jalasenastri dan organisasi kewanitaan lainnya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).. daerah, pemangku b. Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan capaian desa/kelurahan SBS 100% serta kepada tenaga sanitasi lingkungan terbaik, natural leader terbaik, kepala desa terbaik melalui STBM Award. c. Advokasi kepada pemangku kepentingan pada 10 provinsi dengan capaian indikator air dan sanitasi terendah dan khusus di Provinsi Aceh terkait dengan penanggulangan KLB Polio serta 4 provinsi tambahan lokasi kajian. d. Diskusi dan koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten kota untuk meningkatkan capaian desa/kelurahan SBS secara berkala dengan pengawalan koordinator STBM Provinsi. e. Orientasi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) yang dilakukan secara virtual kepada seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/kota, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman serta Bappeda yang akan menyusun SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten Kota) f. Memberikan bantuan teknologi tepat guna sarana sanitasi di 127 lokasi sebagai salah satu stimulan dan percontohan untuk replikasi melalui anggaran desa dan atau sumber dana lain. Salah satu yang berhasil adalah di Kab. Waktobi yang telah mencapai 100% desa/kelurahan SBS. g. Mengusulkan nomenklatur kegiatan terkait percepatan capaian indikator SBS dalam kodefikasi nomenklatur perencanaan dan penganggaran daerah sehingga daerah kepada Kementerian Dalam Negeri sehingga daerah dapat mengalokasikan pendanaan STBM khususnya SBS melalui anggaran masing-masing daerah. h. Mengembangkan media pembelajaran mandiri berupa e-learning STBM Stunting. 121 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 i. Mengembangkan panduan media KIE dan yang disebarluaskan melalui sosial media untuk peningkatan kesedaran masyarakat infografis j. Menyederhanakan panduan verifikasi SBS dan lima pilar STBM untuk memangkas birokrasi dan biaya. k. Menyampaikan data desa kelurahan SBS kepada Kementerian PUPR untuk dapat dilanjutkan dengan program infrastruktur sarana sanitasi l. Menyusun pedoman keberlanjutan SBS yang dapat digunakan pemerintah kabupaten kota dan pemerintah desa untuk meningkatkan tangga sanitasi menuju aman dan melanjutkan ke pilar STBM lainnya m. Menyusun pedoman KKN Mahasiswa untuk dapat membantu peningkatan capaian SBS n. Menyediakan anggaran lokus STBM di Puskesmas melalui DAK Non Fisik untuk kegiatan pemicuan, pendampingan dan verifikasi SBS o. Menyusun pedoman alternatif pembiayaan sanitasi agar sanitarian dapat memberikan opsi pilihan kepada masyarakat yang telah berubah perilaku higiene sanitasinya p. Melakukan kajian kompetensi tenaga sanitasi lingkungan agar dapat memaksimalkan sumber daya untuk percepatan capaian SBS q. Melakukan kajian dampak SBS dan penurunan kejadian penyakit serta stunting sebagai bahan advokasi kepada pemerintah daerah Gambar 3.23. Advokasi kepada pemangku kepentingan melalui deklarasi SBS yang disinergikan dengan kegiatan Sail Wakatobi dan Program Intervensi Kesling di Desa 122 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 5. RS melaksanakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan a. Pengembangan sistem informasi kelola limbah medis (Sikelim) baru selesai, saat ini dalam proses pembaruan akun pengguna dan integrasi pangkalan data dengan Sikelim yang lama agar seluruh data dapat dilengkapi sehingga mencakup definisi operasional indikator tahun 2020 s.d. 2024. b. Tersedianya pembaruan akun dan pangkalan data Sikelim sehingga data dan informasi kelola limbah medis sesuai dengan kondisi terkini dan definisi operasional dari indikator tahun 2020 s.d. 2024. c. Pembinaan termasuk sosialisasi dan advokasi serta pelatihan luring bagi penanggung jawab program di Dinas Kesehatan Provinsi agar optimal dan dapat diteruskan ke Dinkes dan Fasyankes untuk dapat informasi guna melakukan pelaporan sistem memanfaatkan penyelenggaraan kesehatan lingkungan RS. d. Advokasi dan membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan agar penyelenggaraan kesehatan lingkungan RS merata di Indonesia. Gambar 3.24. Advokasi dan membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan agar penyelenggaraan kesehatan lingkungan RS merata di Indonesia g. Kendala/masalah yang dihadapi Untuk mencapai kabupaten/kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan tentu saja tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, antara lain 1. Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi standar Jumlah TPP yang terus bertambah • Banyak bermunculan variasi pangan siap saji seiring dengan kemajuan teknologi 123 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Tenaga petugas kesehatan lingkungan di Daerah yang terbatas • Perputaran/rotasi petugas kesehatan lingkungan di Daerah yang cepat • Kepatuhan Pelaku usaha memiliki Sertifikat Laik HIgiene Sanitasi (SLHS) masih rendah Kepedulian masyarakat/pelaku usaha yang masih rendah untuk menerapkan higiene sanitasi pangan. 2. Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar Belum optimalnya kepatuhan petugas untuk melaksanakan penginputan data klaim keberhasilan pengawasan dalam e monev Kesling e satu. Belum semua kabupaten/kota sampai dengan tingkat Puskesmas menyediakan reagensia pemeriksaan kualitas Kesehatan lingkungan (air minum dan pangan) sehingga sangat berpengaruh terhadap hasil capaian memenuhi syarat. Puskesmas di seluruh Indonesia, yang sudah memiliki peralatan pengukuran kualitas kesehatan lingkungan baru berjumlah 8.908-unit (86,55%) dari total 10.292 Puskesmas. Pemenuhan peralatan pengawasan Kesehatan Lingkungan Sanitarian Kit belum semua semua Puskesmas terpenuhi. Kapasitas petugas dalam manajemen strategi pengawasan kualitas kesehatan lingkungan di tingkat kab/kota sampai dengan Puskesmas belum optimal. 3. Sarana air minum dengan kualitas air minum sesuai standar Pelaporan pengawasan kualitas air minum yang saat ini masih manual karena sistem pelaporan elektronik yang saat ini masih dalam proses pengembangan untuk dimasukkan beberapa fitur informasi. Kurangnya komitmen daerah dalam penganggaran daerah, yang terbatas hanya sampai pada inspeksi kesehatan lingkungan sehingga daerah tidak dapat melakukan pengambilan sampel air minum. sarana laboratorium yang tidak tersebar merata di seluruh Indonesia serta tidak memiliki sanitarian kit serta reagen pengujian kualitas air. • Belum semua penyelenggara/produsen air minum melaksanakan rencana pengamanan air minum (RPAM). kurangnya pelatihan pengawasan kualitas air minum kepada daerah, hal ini disebabkan pula karena cukup seringnya rotasi pegawai di daerah. 4. Desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan Kurangnya komitmen pimpinan daerah untuk memprioritaskan pencapaian desa/kelurahan SBS. Kurangnya kepedulian dan peran masyarakat secara luas terhadap SBS • Kurangnya pemenuhan akses sanitasi khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan. Keterbatasan lahan dan lahan ilegal pada masyarakat di kawasan kumuh perkotaan. 124 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Keterbatasan akses sanitasi di sekolah dan tempat layanan public • Kurang maksimalnya penyediaan akses sanitasi emergensi di lokasi yang terdampak bencana 5. RS melaksanakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan Pengembangan sistem informasi kelola limbah medis (Sikelim) baru selesai sehingga akun dan pangkalan data masih dalam proses pembaruan. Pemahaman pengguna terhadap pengoperasian dan pengisian formulir di Sikelim masih perlu ditingkatkan melalui diseminasi dan sosialisasi untuk menjangkau seluruh RS di Indonesia. Kemitraan lintas program dan sektor yang perlu diperkuat untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan lingkungan RS yang merata di Indonesia. h. Pemecahan Masalah Secara umum kendala dan permasalahan dalam mencapai indikator kabupaten kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan dapat dipecahkan dengan strategi: 1) Peningkatan pengawasan kualitas kesling 2) Pemetaan wilayah berbasis risiko/ kerentanan menjadi dasar untuk intervensi 3) Peningkatan jejaring kemitraan 4) Meningkatkan advokasi dan sosialisasi kepada pemegang kebijakan 5) Peningkatan kualitas Kesehatan lingkungan melalui intervensi peningkatan akses/perbaikan kualitas untuk pencegahan penyakit 6) Peningkatan kapasitas dan jejaring laboratorium 7) Penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas lingkungan 8) Berkoordinasi dengan stakeholder terkait 9) Pelayanan didukung dengan sistem lingkungan kesehatan informasi/digitalisasi di setiap layanan 10) Berkoordinasi dengan stakeholder terkait 11) Pelayanan kesehatan informasi/digitalisasi di setiap layanan lingkungan didukung dengan sistem 12) Pemberian reward kepada daerah yang berprestasi dalam rangka percepatan pembangunan sanitasi Namun, secara spesifik pemecahan masalah dapat dilakukan dengan: 1. Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi standar Melakukan peningkatan kapasitas petugas kesehatan lingkungan di Daerah secara berkala Membuat video-video pembelajaran tentang pengawasan higiene sanitasi pangan agar mudah diakses oleh Puskesmas. 125 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 2. Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar Melakukan asistensi pengawasan kesehatan lingkungan TFU secara daring bagi provinsi yang capaian pengawasan TFU rendah untuk mendorong pencapaian target per kab/kota. Melakukan fasilitasi teknis dalam perhitungan target indikator dan operasionalisasi pengawasan yang sesuai standar kepada daerah yang masih rendah. Peningkatan kapasitas petugas melalui orientasi penggunaan aplikasi e- satu Menyediakan alternatif pengumpulan data hasil pengawasan dengan cara manual, untuk mengantisipasi adanya hambatan teknis dalam aplikasi e-satu. Pendampingan teknis dengan membentuk tim admin aplikasi e-satu yang bertugas untuk membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh petugas Puskesmas dalam menginput hasil pengawasan TFU. Pada tahun 2023 dukungan pembiayaan pengukuran kualitas kesehatan lingkungan melalui penyediaan reagensia per Puskesmas 3. Sarana air minum dengan kualitas air minum sesuai standar Direktorat Penyehatan Lingkungan telah mengusulkan menu penyediaan reagen di daerah melalui dana alokasi khusus (DAK/BOK) Kesehatan TA 2023 Advokasi kepada pemangku kepentingan di daerah terkait dengan pengawasan kualitas air Orientasi pengawasan kualitas air minum yang dilakukan secara virtual kesehatan kepada kabupaten/kota, dan Puskesmas yang terbagi dalam 3 regional. kesehatan provinsi, dinas seluruh dinas 4. Desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan Membangun komitmen pemerintah daerah untuk pencapaian target SBS dan akses sanitasi Mempercepat pencapaian tangga sanitasi • Melakukan penanganan khusus untuk daerah dengan capaian SBS dan akses sanitasi rendah dan sangat rendah Melakukan penanganan daerah dengan tahapan akhir menuju SBS • Membuat skema pendanaan dan pembiayaan sanitasi untuk masyarakat • Bekerjasama dengan pemangku kepentingan menyediakan pilihan teknologi yang responsif terhadap perubahan iklim Bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk menyediakan akses sanitasi emergensi di daerah rawan bencana Bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk menyediakan akses sanitasi pada masyarakat di kawasan kumuh dengan status tempat tinggal illegal Bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk penyediaan akses sanitasi masyarakat perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan 126 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk penyediaan akses sanitasi sekolah dan tempat publik Memastikan keberlanjutan SBS dan peningkatan sanitasi pasca status SBS 5. RS melaksanakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan Pembinaan termasuk sosialisasi dan advokasi serta pelatihan luring bagi penanggung jawab program di Dinas Kesehatan Provinsi agar optimal dan dapat diteruskan ke Dinkes dan Fasyankes untuk dapat memanfaatkan pelaporan sistem penyelenggaraan kesehatan lingkungan RS. guna melakukan informasi Advokasi dan membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan agar mendukung penyelenggaraan kesehatan lingkungan RS yang merata di Indonesia. Dukungan mitra pembangunan seperti Unicef, WHO, dan UNDP dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi untuk pemantauan dan pelaporan, serta sarana penyelenggaraan kesehatan lingkungan RS. 12. Persentase kabupaten/kota yang memiliki laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan surveilans sebesar 39% a. Penjelasan Indikator Laboratorium kesehatan dengan kemampuan surveilans adalah laboratorium yang memiliki kemampuan dalam mendeteksi dan mengendalikan penyakit potensi KLB/wabah/KKM. Laboratorium kesehatan masyarakat diperlukan dalam rangka mendukung ketahanan kesehatan melalui pemeriksaan penyakit dan faktor risiko kesehatan dengan mempertimbangkan kecepatan dan akurasi pengujian laboratorium, serta kecepatan ketepatan pelaporan hasil pengujian laboratorium, sebagai konfirmasi penyakit tersebut untuk mengetahui pola sebaran kecenderungan penyakit dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, khususnya penyakit potensial KLB/wabah/KKM. Penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB/wabah sesuai dengan Permenkes nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbukan wabah dan upaya penanggulangan serta 24 penyakit yang dipantau dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) yaitu diare, malaria, demam dengue, disentri, demam tifoid, syndrome jaundice akut, flu burung, chikungunya, campak, difteri, pertussis, AFP/polio, antraks, leptospirosis, kolera, meningistis/encephalitis, ILI (Influenza Like Illness), hepatitis, pneumonia, tersangka tetanus/tetanus neonatorum, COVID-19 dan klaster penyakit yang tidak lazim. Laboratorium kesehatan masyarakat yang dimaksud sesuai dengan Peraturan tentang Rencana Strategis Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 127 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Kementerian Kesehatan Tahun 2022 - 2024 ada di 10.134 puskesmas, 233 Labkesda/Balai Laboratorium Kesehatan (BLK), 4 Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK), 10 B/BTKL - PP, 2.787 Laboratorium Rumah Sakit, 1.056 Laboratorium Klinik swasta, 30 Laboratorium Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (B/BKPM), UTD, Lab Prof. Sri Oemiyati, Balai/Lokalitbang, Laboratorium yang berkaitan dengan faktor risiko B/B Veteriner, BBLitVet, B2P2VRP Salatiga dan sebagainya. b. Definisi Operasional Persentase provinsi yang 80% Kabupaten/Kotanya telah memiliki laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas) dan mempunyai kemampuan surveilans epidemiologi (kemampuan dalam mendeteksi dan mengendalikan penyakit potensi KLB/wabah/KKM). Labkesmas yang menjadi sasaran adalah laboratorium kesehatan pada tingkat II ke atas yang ada di wilayah kerja Kab/Kota seperti Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi/Kab/Kota, Laboratorium RSUD Provinsi/Kab/Kota, Laboratorium RS vertikal Kementerian Kesehatan, B/BTKLPP, BBLK, B/BKPM, Balai/Loka Litbang, Laboratorium Prof. Dr. Sri Oemiyati, Laboratorium B2P2VRP Salatiga. Labkesmas yang memiliki kemampuan surveilans epidemiologi merujuk kepada definisi indikator kinerja kegiatan, yaitu: a. Laboratorium kesehatan masyarakat mampu melakukan deteksi dan/atau identifikasi organisme penyebab penyakit berdasarkan metode mikroskopis, serologi, biologi molekuler sederhana dan pengepakan/pengiriman spesimen. b. Laboratorium kesehatan masyarakat mampu mendeteksi dan merespon penyakit emerging disease, new emerging disease, re-emerging disease (Alert digital System) melalui NAR dan/atau SKDR. c. Rumus/Cara Perhitungan Persentase Kabupaten Kota yang memiliki Labkesmas dengan kemampuan surveilans = Jumlah Provinsi dengan 80% Kabupaten/Kota yang telah memiliki labkesmas dan mempunyai kemampuan surveilans epidemiologi Seluruh Provinsi di Indonesia (34 Provinsi) x 100% d. Capaian Indikator Indikator Persentase Kabupaten Kota yang memiliki Labkesmas dengan kemampuan surveilans merupakan indikator baru dalam Revisi Renstra Tahun 2022, capaian indikator persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan kemampuan surveilans sebesar 32,35% dari target 39% yang ditetapkan pada tahun 2022, sehingga capaian kinerja nya sebesar 82,95%. 128 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik 3.49. Target dan Capaian Persentase Kabupaten Kota yang memiliki Labkesmas dengan kemampuan surveilans Tahun 2022 39.00%32.35%82.95%TARGETCAPAIANKINERJA Sumber data: Laporan Direktorat SKK, 24 Januari 2023 yang memiliki Berdasarkan grafik diatas persentase Kabupaten/Kota Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan Kemampuan Surveilans tahun 2022 sebesar 32,35%, dengan capaian kinerja sebesar 82,95%. Capaian indikator tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yang sebesar 39% (14 provinsi). Capaian per Provinsi digambarkan dalam grafik berikut ini: Grafik 3.50. Provinsi dengan 80% Kabupaten/Kota yang telah memiliki labkesmas dengan mempunyai kemampuan surveilans Tahun 2022 Sumber data: Hasil Pemetaan Kapasitas Lab Tahun 2022 129 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa terdapat 11 provinsi dengan 80% Kabupaten/Kota yang memiliki laboratorium Kesehatan dengan kemampuan surveilans, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Laboratorium Kesehatan dengan kemampuan surveilans terbesar terdapat pada laboratorium Rumah Sakit (RSUP dan RSUD), Laboratorium rujukan regional dan Laboratorium rujukan nasional. Sedangkan Laboratorium kesehatan daerah dengan kemampuan surveilans jumlahnya masih sangat sedikit. e. Analisa Penyebab Kegagalan Pencapaian Target Indikator ini tidak mencapai target pada tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1. Belum tersedianya laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh Provinsi dan Kab/Kota. 2. Belum optimalnya pelaksanaan surveilans penyakit, vektor dan faktor risiko penyakit berbasis Laboratorium di daerah - daerah. 3. Belum adanya sistem Informasi laboratorium yang terintegrasi dalam mendukung surveilans berbasis laboratorium. 4. Belum adanya integrasi dan sinkronisasi data dan kebijakan pusat dan daerah dalam sistem surveilans 5. Sarana dan prasarana laboratorium (alat Laboratorium, reagent/Bahan Habis laboratorium dan Gedung) yang belum Pakai (BHP), alat penunjang memenuhi standar, khususnya pada Laboratorium kesehatan daerah. 6. Ketersediaan SDM pada Laboratorium Kesehatan daerah belum merata dan tenaga ATLM, Dokter, terpenuhi sesuai dengan standar seperti Surveilans/Epidemiolog, dll) Selain itu, berubahnya regulasi di pusat terkait dengan penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat menjadi salah satu factor yang mempengaruhi. Pada tahun 2022, terdapat kebijakan peralihan tugas dan fungsi terkait program Laboratorium Kesehatan Masyarakat dari Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan, Ditjen P2P ke Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Ditjen Kesmas. Hal ini diperkuat dengan adanya SE Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1254/2022 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dimana disebutkan bahwa untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Labkesmas dab upaya transformasi Labkesmas, ditetapkan satu pengampu yang berada di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengkoordinasikan kebijakan Tata Kelola Penyelenggaraan Labkesmas. Berdasarkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1332/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim fungsi Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi, Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan sehingga Indikator Kinerja Program (IKP) tersebut sudah tidak lagi selaras dengan tugas dan fungsi terdapat 130 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan. IKP tersebut diusulkan dipindahkan ke Ditjen Kesmas sebagai pengampu Labkesmas. Hasil capaian kinerja IKP tersebut saat ini tidak bisa dimanfaatkan untuk perencanaan program karena tidak terdapat pada Direktorat Surveilans dan mencakup seluruh Kekarantinaan Kesehatan. Oleh karena ini tahun 2023, direkomendasikan bukan pada Ditjen P2P lagi. fungsi yang itu indikator f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Upaya mencapai indikator yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Melakukan pemetaan kapasitas laboratorium pada fasyankes kab/kota dan Provinsi yang berkemampuan surveilans epidemiologi (deteksi penyakit, vektor, faktor risiko Kesehatan) 2. Mendorong tersusunnya regulasi penyelenggaraan Labkesmas 3. Meningkatkan koordinasi antara Lintas Program dan Lintas Sektor terkait baik di pusat maupun di daerah. 4. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan spesimen penyakit melalui pemenuhan alat dan sarpras pendukung laboratorium. 5. Meningkatkan kapasitas petugas pengelola labkesmas di tingkat pusat 6. Melakukan pelatihan/peningkatan kapasitas petugas bagi petugas surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat 7. Melakukan evaluasi kinerja program secara rutin. 8. Memberikan umpan balik dan diseminasi hasil pemetaan kapasitas laboratorium kepada pihak - pihak terkait 9. Melakukan advokasi laboratorium 9. Melakukan advokasi laboratorium tentang penyelenggaraan 10. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans berbasis laboratorium. g. Kendala/Masalah yang dihadapi 1) Terbatasnya tenaga analis Kesehatan (ATLM/Ahli Teknologi Laboratorium Medik pada laboratorium di daerah khususnya pada labkesmas tingkat I dan tenaga surveilans dan/atau tenaga epidemiolog pada laboratorium laboratorium kesehatan daerah baik di provinsi maupun Kab/Kota. jumlah, kualitas dan distribusi 2) Kemampuan surveilans berbasis laboratorium di daerah yang rendah karena keterbatasan sarana prasarana, alat dan/atau bahan habis pakai serta kapasitas petugas. 3) Minimnya dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan laboratorium kesehatan daerah khususnya dalam hal operasional penganggaran. 4) Belum adanya sistem Informasi laboratorium terintegrasi (Sistem Informasi Laboratorium Nasional) yang dapat memantau penyelenggaraan surveilans penyakit berbasis laboratorium. 131 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 h. Pemecahan Masalah Strategi Pemecahan Masalah dalam mencapai indikator persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan Kemampuan Surveilans, adalah: 1. Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan surveilans penyakit berbasis laboratorium 2. Melakukan sosialisasi program surveilans berbasis laboratorium terintegrasi dengan kegiatan lain 3. Dukungan asistensi, bimbingan teknis dan pelatihan/peningkatan kapasitas bagi petugas laboratorium dan petugas surveilans di daerah. 4. Dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk penyelenggaraan surveilans berbasis laboratorium pada laboratorium Kesehatan daerah. 5. Membuat sistem Informasi laboratorium terintegrasi (Sistem Informasi Laboratorium Nasional) 13. Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital sebesar 60% a. Penjelasan Indikator Sistem data kesehatan yang terintegrasi, yaitu sistem dengan arsitektur tata kelola satu data kesehatan, bagian dari sistem big data berbasis single-health identity, dan memiliki sistem analisis kesehatan berbasis kecerdasan buatan/AI (Artificial Intelligence) dan dengan perluasan cakupan single-health identity. Sistem aplikasi kesehatan terintegrasi, yaitu dengan arsitektur interoperabilitas sistem kesehatan, memiliki sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dan memiliki perluasan cakupan. Fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveilans berbasis digital fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi laboratorium kesehatan masyarakat, puskesmas, klinik dan rumah sakit yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveilans berbasis digital. ini menggambarkan b. Definisi Operasional laboratorium kesehatan masyarakat, Persentase puskesmas, klinik dan rumah sakit yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveilans berbasis digital. Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveilans berbasis digital yaitu: - Pencapaian fasyankes yang meliputi fasyankes yang menggunakan Aplikasi NAR dan SKDR (penyakit potensial KLB/wabah) dengan target sebesar 60% Pencapaian untuk fasyankes yang terintegrasi terdiri dari Puskesmas/Klinik dengan target sebesar 60% 132 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 c. Rumus/Cara Perhitungan Persentase Fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveilans berbasis digital = Jumlah puskesmas dan klinik yang terintegrasi sistem surveilans Jumlah seluruh puskesmas dan klinik x 100% d. Capaian Indikator Pada tahun 2022, persentase puskesmas dan klinik yang terintegrasi dan melaporkan hasil surveilans ke sistem informasi Kemenkes dengan target indikator sebesar 60%. Capaian indikator kinerja program yang di dapatkan pada tahun 2022 sebesar 61,04% sehingga capaian kinerja sebesar 101,73%, seperti grafik berikut ini: Grafik 3.51. Target dan Capaian Persentase Fasyankes terintegrasi sistem surveilans berbasis digital Tahun 2022-2024 Sumber data: Laporan Direktorat SKK, 24 Januari 2023 Grafik diatas menunjukkan bahwa persentase puskesmas dan klinik yang terintegrasi dan melaporkan hasil surveilans ke sistem informasi Kemenkes tahun 2022 sebesar 61,04%, dengan total Fasyankes yang ada di NAR PCR sebanyak 1.017 dan RS yang ada dalam SKDR sebanyak 542. Total RSU dan RSK infeksi sebanyak 2.554. Dari grafik terlihat bahwa capaian melebihi target pada tahun 2022, sehingga diperkirakan capaian tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai bila kriteria Fasyankes yang dipergunakan masih sama yakni Puskesmas dan klinik. Indikator ini merupakan indikator baru pada Revisi Renstra Tahun 2022, sehingga pembandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan. Tahun 2022, Fasyankes yang dihitung adalah Puskesmas, klinik dan RS tetapi Labkesmas belum dimasukkan dalam perhitungan. Berikut ini grafik capaian komposit Fasyankes yang menggunakan aplikasi NAR dan SKDR. 133 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik 3.52. Fasyankes Yang Menggunakan Aplikasi NAR Dan SKDR Tahun 2022 605388.30102030405060708090100TARGETCAPAIANKINERJA Sumber data: Laporan Direktorat SKK, 24 Januari 2023 Capaian untuk fasyankes RS yang menggunakan Aplikasi NAR dan Sistem Kewaspadaan dan Respon (SKDR) sebesar 53%. Data NAR PCR, sebagian besar (89,7%) dari RS yang aktif melaporkan kasus melalui aplikasi NAR. Sebanyak 2.800 RS mempunyai akun aplikasi NAR dari 3.122 RS di Indonesia. Sedangkan data SKDR sebesar 16,3%, data tersebut berdasarkan jumlah RS yang melaporkan penyakit dalam SKDR sebanyak 507 dan jumlah RS yang terdaftar yakni 3.122 RS. Indikator komposit lainnya adalah fasyankes yang terintegrasi yang terdiri dari Puskesmas dan klinik dengan capaian dalam grafik berikut ini: Grafik 3.53. Fasyankes Yang Terintegrasi Puskesmas dan Klinik 6077.3128.8020406080100120140TARGETCAPAIANKINERJA Sumber data: Laporan Direktorat SKK, 24 Januari 2023 Capaian untuk fasyankes yang terintegrasi terdiri dari puskesmas/klinik dengan capaian sebesar 77,3%. Data NAR Antigen sebagian besar (83,6%) berdasarkan jumlah faskes (Puskesmas dan klinik) yang aktif melaporkan kasus melalui aplikasi NAR antigen. Sebanyak 18.796 faskes telah melaporkan 134 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 dari 22.494 faskes yang mempunyai akun aplikasi NAR Antigen. Sedangkan data SKDR sebesar 71%, yakni 7.741 puskesmas yang melaporkan penyakit yang ada dalam SKDR dari 10.864 Puskesmas yang terdaftar. e. Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Target Indikator ini mencapai target pada tahun 2021, hal ini disebabkan adanya batasan kriteria yang jelas untuk surveilans berbasis digital yakni data NAR dan SKDR. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target antara lain: 1. Sebagian fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas/klinik) mulai melaporkan penyakit berpotensi KLB untuk deteksi dini penyakit ke dalam aplikasi NAR dan SKDR. 2. Adanya sistem pelaporan yang terintegrasi untuk melaporkan penyakit New Emerging sehingga pelaporan lebih terstruktur. 3. Mulai terbentuknya petugas surveilans di RS. 4. Meningkatnya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan deteksi dini penyakit potensi KLB. 5. Mulai tersedianya sarana dan prasarana pendukung (laptop/komputer dan form pelaporan W2) 6. Koordinasi antara Dinkes Kabupaten/kota dengan RS mulai terjalin. f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Upaya mencapai indikator yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Melakukan evaluasi capaian program tim kerja surveilans, 2. Peningkatan kapasitas SDM (pelatihan/refreshing) 3. Memberikan umpan balik SKDR serta rekomendasi dalam bentuk surat ataupun buletin setiap bulan kepada kepala daerah 4. Revisi regulasi terkait penyelenggaraan Surveilans di RS dan klinik swasta 5. Advokasi Pemanfaatan dana BOK 6. Menetapakan penanggungjawab pengelola pelaporan di RS berdasarkan SK yang di tetapkan oleh pejabat setempat 7. Sosialisasi revisi Pedoman Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon ke provinsi. 8. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans. g. Kendala/Masalah yang dihadapi 1) Pandemi Covid-19 menyebabkan tenaga surveilans di semua level memiliki beban yang tinggi untuk melakukan contact tracing, verifikasi dan validasi data, investigasi, analisa data. 2) Menurunnya pemeriksaan testing di fasyankes meyebabkan fasyankes tidak aktif meginput laporan ke dalam aplikasi NAR 3) Belum semua RS melaporkan penyakit berpotensi KLB ke dalam aplikasi SKDR 4) Masih terdapat fitur dalam aplikasi NAR dan SKDR yang belum terfasilitasi sehingga data yang diharapkan belum dapat terakomodir 135 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 5) Terbatasnya jumlah, kualitas dan distribusi tenaga surveilans (RS, Puskesmas, Kab/Kota dan Provinsi) 6) Dibeberapa provinsi, kabupaten mengalami rotasi atau pergantian penanggung jawab sehingga perlu ada refreshing atau on the job training 7) Masih terdapat wilayah kabupaten/puskesmas di Indonesia Bagian Timur tidak terjangkau oleh jaringan sinyal komunikasi seluler 8) Koordinasi lintas sektor belum terjalin dengan baik untuk verifikasi penyakit h. Strategi Pemecahan Masalah. Strategi Pemecahan Masalah dalam persentase terintegrasi dalam sistem informasi surveilans berbasis digital adalah: 1. Advokasi dan sosialisasi program surveilans terintegrasi dengan kegiatan fasyankes yang telah lain 2. Dukungan asistensi dan bimbingan teknis bagi petugas pelaksana surveilans di daerah 3. Untuk puskemas yang koneksi internetnya kurang, maka Dinkes Kabupaten harus memasukkan laporannya kedalam web SKDR 4. Berkoordinasi dengan BKD untuk membuat peta jabatan epidemiologi di RS 5. Melakukan advokasi kepada kepala Daerah untuk mengalokasikan anggaran 6. Revisi regulasi terkait penyelenggaraan Surveilans di RS dan klinik swasta 14. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan sebesar 93% a. Penjelasan indikator Faktor risiko penyakit yang dikendalikan di pintu masuk adalah faktor risiko yang dapat menimbulkan permasalahan kekarantinaan kesehatan yang terdiri dari faktor risiko pada alat angkut dan isinya, faktor risiko lingkungan darat, air, udara, limbah, dan faktor risiko pada tempat-tempat umum. Pengendalian faktor risiko dilakukan dengan melakukan respon pengendalian terhadap semua faktor risiko yang ditemukan. Faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang dapat berupa pelaku perjalanan dengan suhu tinggi > 37,50 C, karantina, covid positif, sakit, saturasi <95, hamil >32 minggu, atau pada pelaku perjalanan haji dengan Hb <8.5, hamil <14 minggu dan >26 minggu, penyakit menular yang menimbulkan wabah, belum vaksin meningitis, ditemukan ICV palsu/expired, ditemukan positif pada pemeriksaan HIV/TB/malaria baik diwilayah perimeter atau buffer. Pengendalian faktor risiko pada pemeriksaan orang meliputi rujukan, isolasi, tolak berangkat, vaksinasi (tidak termasuk COVID), pertolongan gawat darurat, pemberian obat, ijin angkut orang sakit, surat layak terbang bagi yang beresiko, rekomendasi perjalanan berupa clearance untuk orang selesai karantina. Faktor risiko pada pemeriksaan alat angkut antara lain ditemukannya vektor kecoa, tikus, lalat, nyamuk dan vector lainnya. Selain itu pada alat angkut 136 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 ditemukan ada penumpang positif Covid-19. Respon pengendalian yang dilakukan adalah desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi, deratisasi, pemberian surat bebas karantina kapal dan one-month extention. Pemeriksaan barang meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen jenazah. Faktor risiko yang ditemukan meliputi jenazah penyakit menular atau potensial wabah dengan dokumen yang tidak lengkap. Respon pengendalian yang dilakukan antara lain jenazah tidak diberangkatkan atau tunda keberangkatan sampai dokumen lengkap. Pemeriksaan lingkungan meliputi pemeriksaan Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP) dan pemeriksaan sanitasi air. Pemeriksaan sanitasi TTU dilakukan dengan memeriksa fisik berupa penilaian kondisi higiene dan sanitasi gedung/bangunan dan lingkungan. Pemeriksaan sanitasi TPM dilakukan menyeluruh mulai pemeriksaan higiene bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengelolaan makanan, hingga penyajian makanan. Seluruh aspek lingkungan baik fisik tempat, peralatan maupun penjamah juga diperhatikan dalam pemeriksaan ini. Faktor risiko yang ditemukan dalam pemeriksaan lingkungan meliputi suhu dan kelembaban tinggi, fisik dan kimia lingkungan tidak memenuhi syarat untuk TTU, e coli dan MPN coliform tinggi, ALT untuk usap alat makan dan masak, fisik tidak memenuhi syarat untuk TPP. Ditemukannya coli, MPN coliform, risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi pada sarana air. Disebut faktor risiko bisa sarana tidak memenuhi syarat dan pemeriksaan vector ditemukan indeks tinggi. Pengendalian risiko telah dilakukan bila sarana TTU, TPP dan air yang sebelumnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat setelah pengendalian. b. Definisi Operasional Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun. c. Cara perhitungan Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan = Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan x 100% d. Capaian indikator Capaian indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada tahun 2022 telah tercapai 99,98% dari target 93% dengan capaian kinerja sebesar 107.5%. Data tahun 2022 menunjukkan jumlah faktor 137 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 ririko yang dikendalikan sebanyak 641.433 dari 641.535 faktor risiko yang dikendalikan. Secara lengkap terlihat dalam grafik berikut ini: Grafik 3.54. Target dan Capaian Persentase faktor risiko di pintu masuk yang dikendalikan Tahun 2020-2024 Sumber data : Data 61 KKP melalui google form, 2023 Pada grafik diatas, selama 3 tahun berturut-turut capaian indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan telah melebihi target bahkan melebihi target tahun 2023 sehingga diperkirakan target jangka akhir tahun 2024 juga akan tercapai. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sampai saat ini mewajibkan KKP melakukan kesiapsiagaan untuk pengawasan dan pengendalian COVID-19 dipintu masuk, yang berdampak pada peningkatan lingkungan yang jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan dikendalikan. Faktor risiko terbanyak yang ditemukan adalah pada pemeriksaan orang yakni sebanyak 606.803, pada alat angkut sebanyak 27.072, pada lingkungan sebanyak 8.395 dan terendah faktor risiko pada barang yakni 586 faktor risiko. Pengendalian faktor risiko dilakukan dengan berbagai upaya seperti dalam pemeriksaan faktor risiko pada orang melalui pemberikan rujukan kasus penyakit yang memerlukan pemeriksaan dan pengobatan lanjutan, memberikan vaksinasi meningitis pada calon jemaah, karantina terhadap kasus positif penyakit menular, penundaan keberangkatan terhadap penumpang yang tidak memiliki hasil rapid test/swab test COVID-19 dan pengendalian lainnya. Pengendalian faktor risiko alat angkut dilakukan dengan disinseksi, disinfeksi, fumigasi, penetapan kapal dalam karantina terhadap kapal yang membawa penumpang dengan penyakit menular kekarantinaan. Pengendalian faktor risiko lingkungan dilakukan dengan cara penyehatan TTU, TPM, kegiatan IRS, fogging, larvasida, insektisida, pemberdayaan kader dan Teknologi Tepat Guna. Pengendalian dapat dilakukan oleh KKP sendiri tetapi dapat pula bekerjasama dengan LPLS dan BTKLPP diwilayah kerja lainnya. Semua KKP telah melakukan upaya optimal dalam respon pengendalian faktor risiko yang digambarkan dalam apaian persentase faktor risiko di pintu masuk untuk setiap KKP dalam grafik berikut ini: 138 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Grafik 3.55. Capaian Persentase faktor risiko di pintu masuk yang dikendalikan oleh KKP Tahun 2022 Sumber: Data 51 KKP melalui google form, 2023 Dari grafik diatas telah mengendalikan 100% faktor risiko dipintu masuk sedangkan 4 KKP (7,8%) lainnya masih dibawah 100% yakni KKP Kelas I Medan (99%), KKP Kelas III Palu (99%), KKP Kelas II Jayapura (99%) dan KKP Kelas II Kendari (96%), meskipun demikian capaian ketiga KKP tersebut tetap melebihi target. terlihat bahwa sebanyak 47 KKP (92,2%) 139 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 f. Analisa Penyebab Keberhasilan Tercapainya target indikator persentase faktor risiko di pintu masuk yang dikendalikan didukung oleh beberapa faktor: 1) Tersosialisasinya kegiatan KKP kepada mitra dan lintas sektor serta adanya kerja sama yang baik dengan Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Otoritas Bandara, KSOP Pelindo, Angkasa Pura, Maskapai Penerbangan, Agen Pelayaran, Pengelola TTU dan TPM. Koordinasi dan kerjasama yang efektif, massif, pro aktif dan berkelanjutan antar Lintas Progam Lintas Sektor untuk mewujudkan tingkat hygiene sanitasi di pelabuhan dan bandar udara yang optimal serta menjaga pelabuhan dan bandar udara bebas vektor dan binatang pembawa penyakit pada perimeter dan buffer area 2) SDM yang berkompeten dibidangnya sejalan dengan peningkatan kapasitas yang dilakukan secara reguler untuk SDM di Kantor Kesehatan Pelabuhan. 3) Adanya sarana penunjang kegiatan pengendalian faktor risiko diwilayah KKP. g. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Upaya yang dilakukan dalam mencapai indikator melalui: 1) Pencegahan dan penangulangan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular tertentu dipintu masuk negara dan wilayah melalui pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan. 2) Meningkatkan jejaring, kordinasi dan kerjasama LPLS seperti Satgas, TNI, lainnya untuk kepolisian, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, B/BTKL pengendalian faktor risiko. 3) Pelayanan kesehatan pada situasi khusus arus mudik dan arus balik pada hari besar keagamaan. 4) Pencegahan dan pengendalian HIV AIDS, deteksi terduga TB, terhadap TKBM, ABK dan faktor pemeriksaan penumpang. risiko kesehatan 5) Pemeriksaan higiene sanilasi alat angkut dan pengawasan tindakan fumigasi maupun sanitasi alat angkut seperti disinseksi, disinfeksi, dekontaminasi. lnspeksi sanitasi tempat-tempat umum, gedung, bangunan dan perusahaan di pelabuhan dan bandar udara, serta upaya tindakan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan yang hasilnya kurang dengan diseminasi informasi hasil inspeksi sanitasi tempat-tempat umum. lnspeksi sanitasi tempat pengelolaan pangan (TPP) di pelabuhan dan bandar udara serta saran-saran perbaikan dari kelengkapan administrasi dan kelengkapan teknis. 6) 7) 8) Survey vektor pes, diare, malaria dan DBD pada wilayah kerja KKP. 9) Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan diantaranya ambulance paramedik, kendaraan operasional vektor, thermal scanner dan sarana penunjang lainnya. 140 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 h. Kendala/masalah yang dihadapi ▪ Perbandingan jumlah SDM dengan frekuensi lalu lintas orang dan alat angkut yang sangat tinggi masih menjadi kendala dimana jumlah SDM teknis masih belum mencukupi untuk menunjang kegiatan. ▪ Pada beberapa KKP, proses rujukan memerlukan waktu yang cukup lama apabila pasien berasal dari kapal luar yang ada di muara laut dengan waktu tempuh yang lama. ▪ Masih ditemukan calon penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria untuk menerima vaksin saat skrinning sehingga berpengaruh pada keterlambatan jumlah yang seharusnya terlayani i. Pemecahan Masalah ▪ Penambahan SDM teknis untuk pengendalian faktor risiko di KKP dan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan. ▪ Meningkatkan jejaring kemitraaan, advokasi dan kordinasi dengan Lintas Program Lintas Sektor seperti Satgas, TNI, kepolisian, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, B/BTKL untuk pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara. 15. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 90% a. Penjelasan Indikator Rekomendasi kajian surveilans faktor risiko penyakit yang berbasis laboratorium adalah rekomendasi dari B/BTKLPP tentang hasil surveilans faktor risiko penyakit yang digunakan sebagai upaya deteksi dini pencegahan dan respon kejadian penyakit. Setiap tahunnya B/BTKLPP mengelurakan rekomendasi terkait kajian, pelaksanaan surveilans epidemiologi, survei-survei, hasil pengujian dan kendali mutu laboratorium. Data diperoleh dari laporan hasil monitoring pemanfaatan rekomendasi di instansi penerima rekomendasi B/BTKLPP, Paparan Dinkes Kab/kota, Propinsi, Kasubdit, Direktur, Sesditjen, Dirjen, Ka. B/BTKLPP, LS, LP, dll terkait, Sambutan/ Pidato/ Wawancara/Pers Release yang mengutip rekomendasi, kegiatan dalam RAP/RAK, RKAKL. b. Definisi operasional Rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/Survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko penyakit, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh B/BTKLPP dan stakeholder terkait dalam periode 3 tahun terakhir. 141 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 c. Rumus/cara perhitungan Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan = Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium yang dilaksanakan/ ditindaklajuti oleh B/BTKLPP dan stakeholder terkait sampai dengan 3 tahun sejak rekomendasi dikeluarkan Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium yang disampaikan kepada stakeholder terkait selama 3 tahun terakhir d. Capaian indikator Sebanyak 1967 rekomendasi telah dikeluarkan oleh B/BTKLPP selama 3 tahun terakhir sejak tahun 2020-2023, dan sebanyak telah dimanfaatkan sebanyak 1668 rekomendasi baik oleh B/BTKLPP sendiri maupun lintas sektor lainnya sehingga capaian indikator ini sebesar 85%. Bila dibandingkan dengan target 90% maka indikator ini tidak tercapai dengan capaian kinerja sebesar 94.4%. Capaian persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan digambarkan dalam grafik berikut ini: Grafik 3.56. Target dan Capaian Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan Tahun 2020 - 2024 Sumber data : Data 10 BBTKLPP melalui google form, 2023 Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian setiap tahunnya dari tahun 2020-2022, dan selama 3 tahun berturut-turut, indikator ini tidak tercapai sehingga diperkirakan target pada tahun 2023-2024 tidak berjalan on track. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh masih mininnya rekomendasi yang dimanfaatkan oleh stakeholder di wilayah kerja B/BTKLPP. Grafik dibawah ini menunjukkan bahwa dari 10 B/BTKLPP yang melaksanakan indikator ini sebanyak 3 BTKLPP telah mencapai target 100% sedangkan 7 satker lainnya capaian <100%. Target nasional yang ditetapkan adalah 90% sehingga dari grafik dibawah ini terlihat ada 4 B/BTKLPP yang mencapai target 142 | x 100%
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 dan 6 lainnya tidak mencapai target nasional. B/BTKLPP yang tidak mencapai target adalah BBTKLPP Jakarta, Banjarbaru, Yogyakarta, BTKL Makasar, Batam, Manado dan Ambon. Secara lengkap dalam grafik berikut ini: Grafik 3.57. Persentase capaian rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan Tahun 2022 Sumber data : Data 10 BBTKLPP melalui google form, 2022 e. Analisa Penyebab Kegagalan Pencapaian Pada 4 B/BTKLPP target indikator ini tercapai dan pada 6 satker lainnya tidak tercapai, meskipun demikian secara total indikator ini tidak tercapai, hal ini disebabkan oleh: 1) Perlunya pengembangan kapasitasdan kemampuan laboratorium seperti kemampuan pemeriksaan MAT Leptospirosis di Instalasi Laboratorium Mikrobiologi BBTKLPP Jakarta yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan Surveilans Sentinel dan KLB Leptospirosis, namun pelaksanaannya terkendala tidak tersedianya serovar untuk pemeriksaan MAT Leptospira, sedangkan termasuk mikroskop medan gelap serta reagennya tersedia. laboratorium, tenaga teknis terlatih, peralatan 2) Sebagian stakeholders di daerah memiliki kebijakan dan prioritas masing- masing, terutama penganggaran, sehingga pemanfaatan rekomendasi yang diterbitkan bukan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh stakeholder. 3) Belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi tindak pemanfaatan rekomendasi pada lintas sektor. f. Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator 1. Meningkatkan jejaring, advokasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan teknis tindak lanjut terhadap rekomendasi. 2. Meningkatkan kualitas rekomendasi (surveilans berbasis laboratorium) agar peningkatan pemanfaatan dapat dicapai. 3. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian rekomendasi yang telah diterbitkan kepada stakeholder lanjut terkait 143 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 4. Menyampaikan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dengan metode penyampaian (advokasi) yang lebih praktis, mudah diakses dan dipahami baik melalui surat, WA, dan/atau forum sosialisasi/diseminasi informasi hasil kegiatan disesuaikan dengan kondisi sasaran. 5. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi. 6. Peningkatan kapasitas staf B/BTKLPP untuk menghasilkan SDM yang kompeten. h. Kendala/Masalah yang Dihadapi Dalam mencapai permasalahan yang dialami B/BTKLPP yakni: 1) Belum semua kegiatan target indikator ditemukan beberapa kendala dan terdapat monitoring dan evaluasi sehingga pemantauan terhadap tindaklanjut hasil rekomendasi pada stakeholder belum optimal. 2) Kurangnya koordinasi antar lintas sektor terkait dengan pengambil kebijakan tertinggi pada pemerintah daerah setempat atas tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan. 3) Tidak adanya dokumentasi bukti pemanfaatan untuk rekomendasi yang lama. 4) Anggaran kegiatan untuk kegiatan untuk monitoring dan evaluasi tindaklanjut pemanfaatan rekomendasi belum dianggarkan dengan optimal. i. Pemecahan Masalah Terhadap permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan, BBTKLPP melakukan pemecahan masalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan koordinasi dan jejaring dengan LPLS dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan tindak lanjut yang telah direkomendasikan sehingga terjadi kesinambungan kegiatan. 2) Melakukan pemetaan awal terhadap hasil pelaksanaan kegiatan surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium; 3) Melakukan monitoring evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui tindak lanjut yang telah dilaksanakan, termasuk umpan balik secara tertulis. 4) Bekerja sama dengan instansi lain yang diluar dinas Kesehatan seperti otoritas bandara sehingga mengetahui tindak lanjut yang telah dilaksanakan. 16. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 35.3 a. Pengertian Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek- aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi 144 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu, monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya. Pada tahun 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan kebijakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment), yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan objektif, maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan, diantaranya dari segi kebijakan dan implementasinya. Dari segi kebijakan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 telah dua kali diubah yaitu melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019. Penyempurnaan tersebut mencakup: (1) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan, (2) tingkat kedalaman penilaian/evaluasi sampai dengan ke unit kerja, serta (3) perubahan terhadap sistem daring dan petunjuk teknisnya. Saat ini semua peraturan tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020. Sebagai bentuk implementasi RB Kementerian Kesehatan telah memiliki Road Map RB Kementerian Kesehatan periode 2015-2019 yang telah ditetapkan 145 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/278/2016, dan saat ini sedang menyusun Road Map RB untuk periode 2020-2024. Dalam implementasi RB, sangat diperlukan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala untuk melihat pencapaian target dan sasaran RB yang telah dicanangkan, sehingga dapat disusun upaya perbaikan yang nyata dalam upaya pelaksanaan implementasi RB sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam Road Map RB. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan melalui mekanisme PMPRB yang disampaikan ke Kementerian PAN-RB setiap akhir bulan Maret tahun berjalan dan penilaian eksternal RB dilakukan oleh TRBN Kementerian PAN-RB biasanya dilakukan pada bulan Agustus di tahun berjalan, untuk melakukan validasi hasil PMPRB yang telah disubmit oleh Kementerian Kesehatan. Dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) digunakan 2 (dua) unsur penilaian, yaitu: 1. Komponen Pengungkit (Proses), sebesar 60%, yaitu dengan menilai program-program reformasi birokrasi diukur melalui 8 (delapan) area perubahan. 2. Komponen Hasil, sebesar 40%, yaitu dengan menilai sasaran hasil implementasi RB yang dirasakan public. g. Definisi Operasional Indikator Nilai Reformasi Birokrasi dilingkungan Direktorat Jenderal P2P adalah hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Direktorat Jenderal P2P. Data diperolah dari Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tingkat Unit Utama Kementerian Kesehatan. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah. Penilaian PMPRB tidak hanya difokuskan pada data yang tertuang dalam dokumen formal semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen P2P. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pokja Unit Utama atau Eselon I Kementerian Kesehatan hanya dilakukan terhadap Komponen Pengungkit yang terdiri dari Aspek Pemenuhan dan Aspek Reform. Sedangkan untuk Pokja Kemenkes PMPRB dilakukan terhadap Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. h. Rumus/Cara perhitungan Penilaian dan penyimpulan penilaian atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yakni: 1. Dalam penilaian terdapat 3 variabel, yaitu : (i) komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii) indikator. 2. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut: 146 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 No. Tabel 3.7. Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi Komponen Bobot Sub-Komponen 1. Pengungkit 60% a. Aspek Pemenuhan 20% a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); e. Penataan Manajemen SDM (3%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%) b. Aspek Antara Hasil 10% a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%) d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%); e. Merit System (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. j. Kapabilitas APIP (1%); Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%) c. Aspek Reform 30% a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%) 2. Hasil 40% a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan b. Kualitas Pelayanan 10% 10% a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%) Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%) Publik c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 10% Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%) d. Kinerja Organisasi 10% a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%) Total 100% 1. Setiap sub-komponen pada komponen pengungkit akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub- komponen tersebut. 147 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e atau numerik. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan- pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan- pernyataan yang menggunakan skala ordinal, jawaban numerik diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan- pernyataan yang dapat dihitung langsung ketercapaiannya. 2. Setiap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak" maka akan diberikan nilai 0. 3. Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak" maupun "a/b/c/d/e", asesor harus dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap indikator, dan didukung dengan suatu kertas kerja penilaian mandiri. menggunakan professional judgement- nya 4. Setiap sub-komponen pada komponen hasil akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan angka nominal. 5. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: a. Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub- komponen, sehingga ditemukan suatu angka tertentu, misal: sub- komponen Pengendalian Gratifikasi mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab "Ya" ada 3 (tiga) pertanyaan, maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: (3/10) x 10 = 3; b. Untuk indikator yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub indikator, penyimpulan tentang indikator dilakukan melalui nilai rata-rata; c. Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub- komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d. 100. 6. Pertanyaan atau pernyataan dikategorikan ke dalam 2 level, yaitu pertanyaan atau pernyataan level instansi/pusat dan level unit kerja. Pemetaan beberapa pertanyaan atau pernyataan tersebut sebagai berikut: a. Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada instansi/pusat; b. Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level unit kerja; dan c. Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada instansi/pusat dan level unit kerja. Nilai RB dilingkungan Ditjen P2P diperoleh dari penilaian PMPRB terhadap komponen pengungkit untuk aspek pemenuhan dan aspek reform, sedangkan level level 148 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 aspek hasil antara tidak dilakukan penilaian, demikian pula dengan komponen hasil tidak dilakukan penilaian terhadap unit Eselon I. i. Capaian Indikator Tahun 2022, PMPRB dilakukan secara Online dengan menggunakan instrument bantu berupa aplikasi tekhnologi informasi (TI) berbasis Web untuk kemudahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Hasil PMPRB tahun 2022 menunjukkan nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 35,24. Bila dibandingkan target sebesar 35.3, maka capaian nilai Reformasi Birokrasi Ditjen P2P masih belum mencapai target dengan persentase capaian sebesar 99.8%. Adapun hasil setiap komponen PMPRB Ditjen P2P Tahun 2022 adalah sebagai berikut: Tabel 3.8. Hasil Penilaian Mandiri RB Ditjen P2P Tahun 2020-2022 NO KOMPONEN PENGUNGKIT I. ASPEK PEMENUHAN 1 Manajemen Perubahan 2 Deregulasi Kebijakan 3 Penataan dan Penguatan NILAI STANDAR 14,6 2 1 2 CAPAIAN PENILAIAN TAHUN 2021 14,57 2 1 2 CAPAIAN PENILAIAN TAHUN 2022 14,60 2 1 2 Organisasi 4 Penataan Tata Laksana 5 Penataan Sistem Manajemen SDM 1 1,4 1 1,37 1 1,40 6 Penguatan Akuntabilitas 7 Penguatan Pengawasan 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik II. ASPEK REFORM 1 Manajemen Perubahan 2 Deregulasi Kebijakan 3 Penataan dan Penguatan 2,5 2,2 2,5 21,7 3 2 1,5 2,5 2,2 2,5 20,6 3 2 1,5 2,5 2,2 2,5 20,64 3 2 1,5 Organisasi 4 Penataan Tata Laksana 5 Penataan Sistem Manajemen SDM 3,75 2 3,75 1,62 3,75 1,7 6 Penguatan Akuntabilitas 7 Penguatan Pengawasan 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3,75 1,95 3,75 3,03 1,94 3,75 2.99 1,95 3,75 TOTAL PERSENTASE 36,3 100% 35.16 96.87% 35,24 97.08% Sumber data: Laporan Tim Kerja Hukormas Tahun 2023 Pada tabel di atas terlihat bahwa pada hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen P2P tahun 2022 sebesar 35,24 (97,08%) 149 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 bila dibandingkan dengan nilai standar tertinggi sebesar 36,30 (100%). Pencapaian nilai RB Ditjen P2P tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2021. Capaian Nilai PMPRB Ditjen P2P Tahun 2022 pada aspek pemenuhan sudah mencapai nilai maksimal untuk semua area, terutama di Area Penataan Sistem Manajemen SDM yang mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021, sehingga total nilai Aspek Pemenuhan mencapai nilai maksimal 14,60. Capaian Nilai PMPRB Ditjen P2P pada aspek reform tahun 2022 mengalami peningkatan dari Tahun 2021 untuk area Penataan Sistem Manajemen SDM yang mencapai 1,70 dari nilai maksimal 2,00. Namun, untuk Area Penguatan Akuntabilitas terjadi penurunan dibanding Tahun 2021 yang baru mencapai 2,99 dari nilai maksimal 3,75. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen RAK Setditjen tahun 2020-2024, maka capaian tahun 2020-2022 akan mempengaruhi trend pencapaian nilai RB Ditjen P2P tahun 2023-2024, seperti dalam grafik berikut ini: Grafik 3.58. Target Dan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen P2P Tahun 2020-2024 Sumber data: Laproan Tim Kerja Hukormas Tahun 2023 Dari grafik diatas terlihat bahwa tren capaian selama 3 tahun yakni tahun 2020- 2022, tidak mencapai target sehingga diperkirakan bahwa capaian pada tahun 2021-2024 juga tidak berjalan on track dan target tidak dapat tercapai. j. Analisa Penyebab Kegagalan Indikator Nilai Reformasi Birokrasi pada Ditjen P2P tidak tercapai pada tahun 2021, Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen P2P tahun 2022 sebesar 35,24 dengan persentase 97,08%, sedangkan indikator Nilai Reformasi Birokrasi pada Ditjen P2P setelah dilakukan revisi sebesar 35,30. Ini berarti indikator nilai Reformasi Birokrasi ditjen P2P tahun 2022 belum tercapai. Hal ini disebabkan karena adanya penghitungan pada LKE terutama reform yang belum mencapai nilai maksimal sehingga pada aspek mempengaruhi penghitungan nilainya. Faktor penyebab kegagalan pencapaian indikator terjadi pada 2 (dua) area yang belum mencapai nilai maksimal, yaitu: 150 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 1. Pada area Penataan Sistem Manajeman SDM baru mencapai 1,70 dari nilai maksimal 2,00. Nilai maksimal yang belum tercapai disebabkan karena masih tingginya jumlah pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan Ditjen P2P, namun sudah terjadi persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin pegawai (sebesar 89,89%) di tahun 2022 (sebanyak 9 orang) dibandingkan tahun 2021 (sebanyak 89 orang). 2. Selain itu, area Penguatan Akuntabilitas baru mencapai 2,99 dari nilai maksimal 3,75. Ini disebabkan karena persentase anggaran Ditjen P2P Tahun 2021 yang berhasil direfocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi sebesar 12,46% (Rp 524.000.000, -) dari anggaran total Ditjen P2P tahun 2021 (Rp 4.203.943.210.000, -). k. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator 1. Pada Area Penataan Sistem Manajemen SDM telah dilakukan beberapa upaya antara lain dengan melaksanakan implementasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai melalui berbagai kegiatan di lingkungan Ditjen P2P dengan melaksanakan sosialisasi Budaya ASN BerAKHLAK, Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai, Pelaksanaan Konseling, serta pemantauan oleh atasan langsung (pembinaan). 2. Pada Area Penguatan Akuntabilitas telah dilakukan beberapa upaya antara lain: a. Telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang melibatkan pimpinan satuan kerja Direktorat, KKP, B/BTKLPP dan Dinas Kesehatan Provinsi. b. Menyusun dan merevisi Rencana Strategis Kemenkes, Rencana Aksi Program Ditjen P2P dan Rencana Aksi Kegiatan satker Direktorat, KKP dan B/BTKLPP. c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Perjanjian Kinerja secara berkala. d. Melakukan Rapat Koordinasi Teknis (Rakordit) secara berkala yang melibatkan pimpinan satuan kerja untuk memantau, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil monev. e. Telah dilakukan pemutakhiran data kinerja secara bulanan melalui Aplikasi E-Monev Bappenas, Aplikasi E-Monev DJA Ditjen P2P, e performance dan Matriks sandingan Capaian RPJMN, Renstra, Renja, RKP dan RKAKL Triwulan I s.d IV. f. Mengikutsertakan SDM yang terlibat dalam area penguatan akuntabilitas dalam peningkatan kapasitas akuntabilitas. 3. Pada area manajemen perubahan telah dilakukan beberapa upaya yakni: a. Telah ditetapkan Tim RB sesuai OTK Kemenkes yang baru di lingkungan Ditjen P2P dan semua anggota Tim sudah terlibat aktif b. Rencana Kerja RB disusun selaras dengan Road Map Kemenkes dan telah diinternalisasikan kepada seluruh anggota Tim RB. 151 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RB dilakukan berkala melibatkan para asesor dan penanggung jawab RB internal Ditjen P2P dan hasil evaluasinya telah ditindaklanjuti. d. Pimpinan sebagai role model positif dan AOC telah membuat perubahan dalam bentuk konkrit dan system e. Penerapan perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja oleh anggota organisasi melalui Budaya BERAKHLAK. 4. Pada area deregulasi kebijakan telah dilakukan beberapa upaya antara lain: a. Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat b. Telah dilakukan revisi terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron, c. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki keterkaitan dengan kebijakan lainnya, d. Telah dibuatkan daftar kebijakan terkait pelayanan/perizinan yang baru. 5. Pada area penataan dan penguatan organisasi telah dilakukan beberapa upaya antara lain: a. Evaluasi organisasi dilakukan dalam rangka menilai ketepatan fungsi dan ukuran, kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang dihasilkan dan kemampuan organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi dan penyederhanaan birokrasi 6. Pada area penataan tata laksana telah dilakukan beberapa upaya antara lain: a. Reviu dan penyempurnaan proses bisnis sudah mengacu pada cascade kinerja. b. Penyempurnaan dan penjabaran SOP telah mengacu pada proses bisnis. c. Keterbukaan informasi publik sudah dilaksanakan di seluruh lingkungan Ditjen P2P. d. Pengintegrasian SPBE telah dilakukan untuk mendorong pelaksanaan pelayanan publik lebih cepat, efektif dan efisien. e. Terdapat Transformasi digital pada bidang proses bisnis, administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik yang mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal. f. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi ke dalam SOP. 7. Pada area keterbukaan informasi publik telah dilakukan upaya sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik telah dilakukan kepada Satker UPT, dan monev pelaksanaannya dilakukan secara berkala. Kegiatan keterbukaan informasi publik beserta Daftar informasi Publik sudah dipublikasikan di Website, Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube Ditjen P2P, dan dapat diakses oleh masyarakat. 8. Pada area penataan sistem manajemen SDM telah dilakukan beberapa upaya antara lain: a. Perencanaan kebutuhan pegawai telah disusun sesuai kebutuhan unit kerja, dan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja telah selaras dengan kinerja utama. 152 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 b. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi telah diidentifikasi sesuai dengan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi c. Penetapan kinerja individu telah diukur sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya, dilakukan secara periodik (bulanan), telah dimonev dan sudah dijadikan dasar pemberian reward dan punishment. l. Kendala/masalah yang dihadapi 1. Kurangnya intensitas pertemuan dan koordinasi Tim RB Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam pelaksanaan RB di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Persentase anggaran Ditjen P2P yang direfocussing masih tinggi 3. Masih minimnya inovasi dan penghargaan pada unit kerja ataupun satker dilingkungan Ditjen P2P. h. Pemecahan Masalah a Melibatkan Pimpinan didalam rapat koordinasi Tim RB baik Tim RB Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, maupun Tim RB Kementerian Kesehatan. b Melibatkan para Asessor dalam rapat koordinasi dengan Tim RB Ditjen P2P maupun Tim RB Kementerian Kesehatan. c Mengagendakan rapat rutin Tim RB Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit guna membahas pelaksanaan RB di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan Rencana Kerja RB dan Roadmap RB Kemenkes yang sudah ditetapkan. d Tim RB Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit harus selalu berkoordinasi secara intens dengan Satker Pusat dan UPT Ditjen P2P guna melengkapi isian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB Ditjen P2P beserta data dukung pada 8 Area Perubahan. e Membuat laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen P2P secara periodik per triwulan. f Mengupdate dan mengumpulkan daftar inovasi-inovasi dan penghargaan terbaru di Satker Pusat dan UPT Ditjen P2P. 153 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 B. REALISASI ANGGARAN 1. Realisasi Anggaran Ditjen P2P Pagu anggaran Ditjen P2P Tahun Anggaran 2022 adalah 4.043.641.889.000, yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar 80.56%, hibah langsung luar negeri 17.1%, PNBP 2.42% dan hibah langsung dalam negeri sebesar 0.02%. Secara lengkap distribusi pagu anggaran Ditjen P2P berdasarkan sumber dana terlihat dalam grafik dibawah ini: Grafik 3.59. Distribusi Pagu Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2022 Sumber data : Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Kemenkeu per 23 Januari 2023 Anggaran tersebut terdistribusi di Kantor Pusat sebesar Rp. 2.476.790.000.000, Kantor Daerah sebesar Rp. 1.381.327.898.000 dan Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi sebesar Rp. 185.523.991.000. Adapun realisasi anggaran Ditjen P2P pada tahun 2022 adalah Rp. 3.531.420.455.454 atau sebesar 87.33%. Realisasi tertinggi pada Kantor Daerah yakni 92,06% dan terendah pada Dekonsentrasi yakni 77.70%. Secara lengkap pada tabel berikut ini: Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Tahun 2022 PUSAT2,476,790,000,000 2,115,636,624,542 85.42 2KANTOR DAERAH (UPT)1,381,327,898,000 1,271,625,966,880 92.06 1). KKP1,014,998,105,000 936,702,668,790 92.29 2). B/BTKL-PP366,329,793,000 334,923,298,090 91.43 3DEKONSENTRASI185,523,991,000 144,157,864,032 77.70 4,043,641,889,000 3,531,420,455,454 87.33 Jumlah Total P2P Sumber data : Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Kemenkeu per 23 Januari 2032 Bila dibandingkan dengan target realisasi anggaran yakni 95% maka realisasi anggaran Ditjen P2P tidak melebihi target. Bila dibandingkan realisasi anggaran Ditjen P2P selama 3 tahun terakhir, maka dalam grafik dibawah ini terlihat bahwa 154 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 anggaran Ditjen P2P meningkat dari tahun 2019 ke 2022 sedangkan realisasi fluktuatif dengan realisasi tertinggi pada tahun 2021 dan terendah pada tahun 2022. Grafik 3.60. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen P2P Tahun 2019-2021 Sumber : LAKIP Ditjen P2P, 2019-2022 Bila dibandingkan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja maka realisasi tertinggi pada belanja modal (93,40%), kemudian belanja pegawai (91,14%) dan realisasi terendah pada belanja barang (85,93%), seperti pada tabel berikut ini: Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2022 NoJenis BelanjaPaguRealisasi Sudah SP2D%1BELANJA PEGAWAI631,623,373,000 575,641,554,729 91.14 2BELANJA BARANG3,091,061,190,000 2,656,019,368,569 85.93 3BELANJA MODAL320,927,626,000 299,759,532,156 93.40 4BELANJA BANSOS29,700,000 - - 4,043,641,889,000 3,531,420,455,454 87.33 Jumlah Total Sumber data : Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Kemenkeu per 23 Januari 2023 Bila dilihat realisasi anggaran Ditjen P2P berdasarkan sumber dana maka terlihat bahwa realisasi tertinggi pada Hibah Langsung Luar Negeri (99,21%) dan terendah realisasi Rupiah Murni (84,78%), secara lengkap dalam tabel berikut ini: Tabel 3.11. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2022 NoJenis BelanjaPaguRealisasi Sudah SP2D%1RUPIAH MURNI3,257,418,185,000 2,761,625,859,276 84.78 2PNBP97,712,567,000 86,709,579,465 88.74 3HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI694,675,000 684,272,180 98.50 4HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI687,816,462,000 682,400,744,533 99.21 4,043,641,889,000 3,531,420,455,454 87.33 Jumlah Total Sumber data : Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Kemenkeu per 23 Januari 2023 155 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 2. Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi sebagai satker penerima dana dekonsentrasi tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan dengan total realisasi anggaran Rp. 144,157,864,032 dari pagu Rp. 185,523,991,000 atau sebesar 77.7%. Realisasi tertinggi pada satker Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (97.65%) dan terendah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (74,2%). Secara lengkap realisasi anggaran per Dinas Kesehatan Provinsi terlihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2022 Nama Satker Pagu Realisasi Anggaran Realisasi % Dinkes Prov. Kepulauan Riau 4,099,972,000 4,003,537,893 97.65 Dinkes Prov. Sulawesi Tengah Dinkes Prov. Dki Jakarta 4,848,120,000 4,798,955,000 4,670,454,000 96.34 4,536,258,820 94.53 Dinkes Prov. Kalimantan Utara Dinkes Prov. Bengkulu 3,529,848,000 4,343,740,000 3,222,524,367 91.29 3,912,938,700 90.08 Dinkes Prov. Nusa Tenggara Timur 7,005,812,000 6,232,440,770 88.96 Dinkes Prov. Lampung 5,451,421,000 4,820,556,800 88.43 Dinkes Prov. Gorontalo 3,284,251,000 2,892,958,029 88.09 Dinkes Prov. Sulawesi Tenggara 5,304,086,000 4,649,281,500 87.65 Dinkes Prov. Kalimantan Barat 4,908,035,000 4,292,183,689 87.45 Dinkes Prov. Sulawesi Barat 3,624,344,000 3,140,726,000 86.66 Dinkes Prov. Jambi 4,502,235,000 3,814,089,150 84.72 Dinkes Prov. Sumatera Utara 8,806,984,000 7,451,164,850 84.61 Dinkes Prov. Nusa Tenggara Barat 4,743,333,000 4,011,199,804 84.57 Dinkes Prov. Sulawesi Utara 4,970,710,000 4,190,831,100 84.31 Dinkes Prov. Kalimantan Selatan 4,916,072,000 4,137,480,978 84.16 Dinkes Prov. D.I. Yogyakarta 3,708,091,000 3,076,329,580 82.96 Dinkes Prov. Sumatera Selatan 5,635,176,000 4,654,191,600 82.59 Dinkes Prov. Sulawesi Selatan 6,656,929,000 5,403,428,500 81.17 Dinkes Prov. Riau 4,642,263,000 3,690,481,254 79.50 Dinkes Prov. Jawa Barat 8,586,596,000 6,822,940,000 79.46 Dinkes Prov. Maluku 4,500,980,000 3,570,973,226 79.34 Dinkes Prov. Maluku Utara 4,309,157,000 3,409,642,200 79.13 Dinkes Prov. Jawa Tengah 9,055,786,000 7,047,337,789 77.82 Dinkes Prov. Kalimantan Tengah 4,930,911,000 3,761,693,000 76.29 Dinkes Prov. Papua Dinkes Prov. Kalimantan Timur 9,836,863,000 4,655,224,000 7,277,254,111 73.98 3,415,184,723 73.36 Dinkes Prov. Bali 4,278,383,000 2,919,261,700 68.23 Dinkes Prov. Banten Dinkes Prov. Jawa Timur 4,118,639,000 9,829,015,000 2,779,459,300 67.48 6,529,403,781 66.43 Dinkes Prov. Bangka Belitung 3,779,741,000 2,287,641,231 60.52 Dinkes Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 6,066,597,000 3,504,661,230 57.77 156 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 Nama Satker Realisasi Anggaran Dinkes Prov. Papua Barat 6,133,913,000 2,360,474,397 38.48 Dinkes Prov. Sumatera Barat JUMLAH 5,661,809,000 1,668,879,960 29.48 185,523,991,000 144,157,864,032 77.70 Sumber data : Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Kemenkeu per 23 Januari 2023 Realisasi anggaran dana dekonsentrasi paling rendah dibandingkan realisasi berdasarkan kewenangan lainnya, selain itu terjadi penurunan realisasi anggaran dekonsentrasi pada tahun 2022 (77.7%) bila dibandingkan tahun 2021 (90.8%). Hal ini disebabkan oleh terlambatnya pelaksanaan kegiatan satker dekonsentrasi dan adanya simplifikasi kegiatan dekonsentrasi sehingga pelaksanaan kegiatan baru dimulai pada bulan Agustus 2022. 3. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Data realisasi anggaran per indikator kinerja yang menjadi target dalam RAP Ditjen P2P, diperoleh dari hasil rekapan pemantauan e monev Bappenas tahun 2021 dan laporan setiap substansi. Data realisasi tersebut merupakan akumulasi antara realisasi pada kantor pusat dan dekonsentrasi sedangkan realisasi UPT dihitung tersendiri sesuai dengan indikator. Pada tabel berikut ini digambarkan bahwa realisasi anggaran tertinggi pada indikator Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan yakni sebesar 95,9% dan realisasi terendah pada indikator Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan yakni sebesar 58,1%. Secara lengkap realisasi anggaran per indikator dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Tahun 2022 No Indikator Kinerja Program Pagu Realisasi % 1 2 Persentase kabupaten/kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) 99,243,613,000 384,144,266,000 72,832,253,729 370,517,269,176 73% 96% 3 Cakupan penemuan dan 965,444,308,000 874,872,612,161 91% 4 5 6 pengobatan kasus TBC Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API < 1/1000 penduduk Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat Persentase pengobatan penyakit menular pada Balita 77,887,910,000 9,581,205,000 11,988,793,000 71,083,345,660 7,755,034,640 2,591,774,130 91% 81% 22% 7 Persentase skreening penyakit menular pada kelompok berisiko 194,082,355,000 179,545,164,439 93% 157 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 8 Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi peyakit tropis terabaikan 29,448,355,000 21,064,851,896 9 Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM 16,605,888,000 10,060,429,398 10 Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengendalian faktor risiko 24,438,186,000 18,384,718,226 11 Persentase kabupaten/kota 71,458,164,000 63,788,916,991 yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan 12 Persentase kabupaten/kota yang memiliki laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan surveilans 13 Persentase fasyankes yang 139,765,112,000 295,426,960,717 26,476,862,932 125,860,725,172 telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 14 Persentase faktor risiko 176,415,225,000 158,897,807,006 penyakit dipintu masuk yang dikendalikan 15 Persentase rekomendasi hasil 184,749,382,000 158,336,777,480 surveilans faktor risiko penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan 16 Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 7,565,309,000 6,786,447,647 Sumber Data : Rekapitulasi E Monev Bappenas per 30 Januari 2023 dan Laporan Tim Kerja Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran tertinggi pada indikator Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) yakni sebesar 96%, sedangkan terendah pada realisasi kinerja indikator 1. Realisasi anggaran pada indikator Persentase pengobatan penyakit menular pada Balita masih sangat rendah khususnya untuk komposit persentase pengobatan pneumonia dengan antibiotik dari pagu Rp. 10.775.633.000, hanya tercapai Rp. 1.765.055.800 atau sebesar 16%. Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh adanya pengadaan ARI soundtimer dan pulse oximeter yang tidak dapat terlaksana karena barang yang sesuai spesifikasi tidak tersedia sampai akhir tahun 2022. 2. Realisasi anggaran indikator Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM masih rendah karena adanya Pengadaan HVP DNA dengan PCR hanya terlaksana 50% dari 16.000 tersedia 8000 tes. Hal ini dikarenakan ketersedian d E-Katalog hanya 8.000 tes. Selain itu, pengadaan BHP gula 158 | 72% 61% 75% 89% 19% 43% 90% 86% 90%
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 darah sebesar Rp. 1.082.611.200, - tidak terlaksana, hal ini dikarenakan revisi DIPA ditetapkan pada akhir tahun pada akhir tahun. Kegiatan implementasi Introduksi HPV DNA sebesar Rp. 2.816.714.000, - tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketersedian bahan baru ada di bulan Desember. juga 3. Realisasi anggaran pada indikator persentase kabupaten/kota yang memiliki laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan surveilans sangat rendah, dikarenakan beberapa hal yaitu adanya kegagalan pada 1 output pengadaan swakelola yang disebabkan alasan teknis dan keterbatasan waktu dengan anggaran sebesar 70% dari total anggaran yang tersedia, sisa proses pengadaan barang/jasa, anggaran transportasi spesimen yang tidak terserap oleh daerah, sisa transport perjalanan dinas dan honor narasumber. 4. Realisasi anggaran pada telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital masih karena adanya sisa paket meeting pertemuan, pengadaan swakelola yang gagal lelang dan sisa transport perjalanan dinas. indikator Persentase fasyankes yang Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2022 No Indikator Kinerja Program 1 kabupaten/kota Persentase mencapai target imunisasi rutin Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) 3 Cakupan penemuan dan pengobatan yang 2 Capaian Kinerja 83% 93% 76% Realisasi Anggaran 73% 96% 91% 4 kasus TBC Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API < 1/1000 penduduk 95% 91% 5 Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat 93% 81% 6 7 8 Persentase pengobatan penyakit menular pada Balita Persentase skreening penyakit menular pada kelompok berisiko Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi penyakit tropis terabaikan 144% 99% 122% 22% 93% 72% 9 Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM 100% 61% 10 Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengendalian faktor risiko 107% 75% 11 Persentase kabupaten/kota yang 133% 89% memenuhi kualitas kesehatan lingkungan 12 Persentase kabupaten/kota yang memiliki kesehatan masyarakat laboratorium dengan kemampuan surveilans 83% 19% 159 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 13 Persentase terintegrasi surveillans berbasis digital fasyankes dalam yang telah informasi sistem 102% 43% 14 Persentase faktor risiko penyakit dipintu 107% 90% masuk yang dikendalikan 15 Persentase rekomendasi hasil surveilans berbasis faktor laboratorium yang dimanfaatkan risiko penyakit 94% 86% 16 Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 99.8% 90% Sumber Data : Rekapitulasi E Monev Bappenas per 30 Januari 2023 dan Laporan Tim Kerja Berdasarkan tabel diatas terlihat perbandingan antara capaian kinerja dengan anggaran yang dipergunakan yakni: 1. Terdapat 14 indikator dengan capaian kinerja lebih tinggi dengan realisasi anggaran sedangkan 2 anggaran lainnya realisasi anggaran lebih tinggi daripada capaian kinerja yakni pada indikator Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) dan Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC 2. Pada indikator Persentase pengobatan penyakit menular pada balita, capaian kinerja 144% dapat dicapai dengan 22%, perbandingan ini tidak berarti pencapaian target indikator persentase pengobatan penyakit menular pada balita hanya membutuhkan anggaran yang rendah tetapi beberapa faktor yang dapat dianalisa antara lain penetapan target terlalu kecil sehingga tidak memerlukan anggaran yang besar untuk mencapai target tersebut. Definisi operasional dan cara perhitungan terlalu longgar yakni hanya rerata dari capaian indikator balita pneumonia yang mendapatkan antibiotik dan balita diare yang mendapatkan 3. Pada indikator Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital capaian kinerja sebesar 102% dapat dicapai dengan realisasi anggaran 43%. Hal ini bukan berarti untuk mencapai indikator Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital hanya memerlukan anggaran yang kecil tetapi beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain sistem yang menjadi dimensi perhitungan sudah terbentuk sebelum indikator ini dijadikan sebagai IKP seperti SKDR dan NAR. C. EFISIENSI SUMBER DAYA Berdasarkan PMK No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi 160 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus yang dipergunakan adalah sebagai berikut: E PAKi RAKi CKi : Efisiensi : Pagu Anggaran Keluaran : Realisasi Anggaran Keluaran : Capaian Keluaran Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa miniman efisiensi yang dicapai sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar 0% sampai 100% dengan rumus sebagai berikut: Keterangan: NE : Nilai Efisiensi E : Efisiensi Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan adalah skala minimal 0%. Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh Nilai Efisiensi sebagai berikut: Tabel 3.15. Nilai Efisiensi Per Indikator Kinerja Tahun 2022 No Indikator Pagu Anggaran Keluaran (PAKi) Realisasi Anggaran Keluaran (RAKi) Capaian Keluaran (CKi) Efisiensi Nilai Efisiensi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) 3. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API < 1/1000 penduduk Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat 1. 2. 4. 5. 99,243,613,000 384,144,266,000 965,444,308,000 77,887,910,000 9,581,205,000 72,832,253,729 370,517,269,176 874,872,612,161 71,083,345,660 7,755,034,640 0.83 0.93 0.76 0.95 0.93 0.12 0.03 0.19 0.04 0.13 79% 42% 1% 59% 83% Kategori Efisien Tidak efisien Tidak efisien Efisien Efisien 161 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 No Indikator Pagu Anggaran Keluaran (PAKi) Realisasi Anggaran Keluaran (RAKi) Capaian Keluaran (CKi) Efisiensi Nilai Efisiensi 6. Persentase pengobatan penyakit menular pada Balita 11,988,793,000 2,591,774,130 1.44 0.85 262% Persentase skreening penyakit menular pada kelompok berisiko Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi penyakit tropis terabaikan Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengendalian faktor risiko 11 Persentase 7. 8 9 10 194,082,355,000 29,448,355,000 16,605,888,000 24,438,186,000 179,545,164,439 21,064,851,896 10,060,429,398 18,384,718,226 0.99 1.22 1.00 1.07 0.07 0.42 0.39 0.30 66% 154% 149% 124% 71,458,164,000 63,788,916,991 1.33 0.33 132% kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan 12 Persentase 139,765,112,000 26,476,862,932 0.83 0.77 243% kabupaten/kota yang memiliki laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan surveilans 13 Persentase 295,426,960,717 125,860,725,172 1.02 0.58 195% fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 14 Persentase faktor 176,415,225,000 158,897,807,006 1.07 0.16 90% risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan 15 Persentase 184,749,382,000 158,336,777,480 0.94 0.09 73% rekomendasi hasil surveilans faktor risiko penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan 15 Nilai Reformasi 7,565,309,000 6,786,447,647 1.00 0.10 75% Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sumber Data : Rekapitulasi E Monev Bappenas per 30 Januari 2023 dan Laporan Tim Kerja Indikator disebut efisien bisa nilai efisien sebesar 50%, berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa ada 2 indikator yang tidak berjalan efisien yakni indikator Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) dan indikator Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC, sedangkan 14 indikator lainnya telah efisien sesuai dengan rumus perhitungan tersebut diatas. Kategori Efisien Efisien Efisien Efisien Efisien Efisien Efisien Efisien Efisien Efisien Efisien 162 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Pencapaian kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, IKP telah tercapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 102%. Pencapaian kinerja tahun tahun 2022 (103%) lebih tinggi dari tahun 2021 (96.6%) dengan peningkatan capaian sebesar 6.6%. 2. Terdapat 6 indikator yang melebihi target yang ditetapkan, 1 indikator mencapai target 100% sedangkan 9 indikator tidak mencapai target. Pencapaian kinerja tertinggi pada indikator persentase pengobatan penyakit menular pada Balita sedangkan capaian terendah pada indikator cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC. 3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran tahun 2022, realisasi anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar Rp. 3.531.420.455.454 dari pagu Rp. 4.043.641.889.000 atau sebesar 87.33%. 4. Realisasi tertinggi pada Kantor Daerah yakni 92,06% dan terendah pada Dekonsentrasi yakni 77.7%. 5. Dari hasil perhitungan efisiensi anggaran, terdapat 2 indikator yang tidak berjalan efisien karena realisasi anggaran yang digunakan lebih besar dibandingkan capaian kinerja yang dihasilkan yakni pada indikator Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) dan indikator cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC. 6. Indikator Kinerja Program P2P sebagian besar mengalami perubahan indikator sesuai Revisi Renstra Kementerian Kesehatan dan RAP Ditjen P2P. Tahun 2022. Sebanyak 6 indikator merupakan IKP baru yakni persentase Kab/Kota yang mencapai target imunisasi rutin, persentase pengobatan penyakit menular pada balita, persentase skrining penyakit menular pada kelompok beresiko, persentase Kab/Kota yang memenuhi kualitas Kesehatan lingkungan, persentase Kab/Kota yang memiliki laboratorium Kesehatan masyarakat dengan kemampuan surveilans dan persentase Fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi berbasis digital, sehingga perbandingan capaian tahun 2020-2021 tidak bisa dilakukan pada indikator tersebut, perbandingan dilakukan pada indikator komposit dimensi hitung indikator tersebut. B. TINDAK LANJUT Berikut ini Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan oleh Ditjen P2P yakni: 1. Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat pada tahun 2022 mengalami penundaan dan sebagian besar baru terlaksana pada bulan Juni 2022 yang 163 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 berdampak pada tidak optimalnya realisasi anggaran akibat adanya proses pengadaan yang tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu pada tahun 2023, pelaksanaan program dan kegiatan harus segera mulai pada awal bulan. 2. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dilakukan secara reguler bulanan atau triwulanan dan berjenjang mulai dari satuan kerja Unit Pelaksana Teknis, unit kerja pusat dan Ditjen P2P. 3. Hasil evaluasi indikator Persentase kabupaten/kota yang memiliki laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan surveilans dan indikator Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital akan dialihkan menjadi tanggung jawab ke Direktorat Kesehatan Masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan peralihan tugas dan fungsi terkait program Laboratorium Kesehatan Masyarakat dari Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan, Ditjen P2P ke Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Ditjen Kesmas. Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1254/2022 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dimana disebutkan bahwa untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Labkesmas dab upaya transformasi Labkesmas, ditetapkan satu pengampu yang berada di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengkoordinasikan kebijakan Tata Kelola Penyelenggaraan Labkesmas. Oleh karena itu akan dilakukan revisi terhadap indikator pada Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan. terhadap 4. Hasil analisa tidak tercapainya indikator proporsi kasus kusta baru tanpa cacat, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya anggaran untuk kegiatan penemuan kasus kusta (Intensifikasi Case Finding/ICF) kusta. Penemuan kusta sejak dini secara intensif akan mengurangi proporsi kasus kusta baru tanpa cacat, sehingga anggaran unuk penemuan kusta (ICF) pada perencanaan tahun berikutnya akan dialokasikan. 5. Hasil evaluasi pada laporan kinerja menunjukkan capaian indikator Persentase pengobatan penyakit menular pada balita dan indikator Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi peyakit tropis terabaikan telah tercapai melebihi dari target yang ditetapkan, sehingga pada perencanaan berikutnya akan dilakukan analisa terhadap penyesuaian target, definisi operasional dan cara perhitungan. Direktorat Jenderal P2P selalu berupaya untuk memberikan alternatif solusi terhadap seluruh masalah penyakit guna mencegah, mengendalikan berbagai penyakit menular dan penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat, baik yang bersifat endemis, pandemi, potensial menimbulkan wabah, maupun antisipasi terhadap munculnya penyakit baru. Demikian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 disusun sebagai bahan masukan untuk penyusunan perencanaan tahun 2023 dan 2024. 164 |
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022 LAMPIRAN 165 |
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT I ?t PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerlntahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Budi G. Sadikin Jabatan : Menteri Kesehatan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, tgDesember 202 1 Pihak Kedua, Pihak Pertama /*rap,a Budi G. Sadikin Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
PERJANJIAN KINERJA TA}IVN 2022 DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT No, Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja (1) (21 (3) 1 Menurunnya penyakit menular, penyakit tidak memular, serta meningkatnya kesehatarr jiwa 1 Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART) 2. Persentase angka keberhasilan pengobatal TBC (TBC succes rate) 3. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria 4. Jumlah kabupaten/kota dengal eliminasi kusta 5. Jumlah kabupaten/kota endemis fiIariasis yang mencapai eliminasi 6. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencega-han perokok usia < 18 tahun 7. Jumlah kabupaten/kota melakukan pencegahan pengenda-1ian PTM yang dan 8. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 807o imunisasi dasar lengkap anak usia O-11 bulan 9. Jumlah kabupaten/kota yang melaksalakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dal penyalahgunaal napza 10. Persentase kabupaten/kota yang da-lam mempunyai kapasitas pencegahan dan pengenda-Iian KKM I 1. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi penyakit tropis terabaikan yallg infeksi 12. Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yalg dikendalikan 2 Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerial Kesehatan 13. Persentase rekomendasi surveilans faktor risiko dan berbasis dimanfaatkan laboratorium I . Nilai Reformasi Brrokrasi hasil penyakit yang Target (4) 50% 9Oo/o 365 kab/kota 458 kab/kota 106 kab/kota 775 kab/kota 232 kab/ kota 87 ,90/o 430 kab/kota 7 4o/o 243 kab/ kota 930k 900k 79,32
Program 1. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Program Dukungan Manajemen Pihak Kedua, i,W*A Budi G. Sadikin Anggaran Rp. 2.672.191.885.000 Rp. 1..222.7 55. 1 4 1.OOO Jakarta, t6 Desember 2021 Pihak Pertama, Drdr:!!2"ndonuwu, DHSM, MARS
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESTA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT a 2 5 PERJANJIAN KINERJA TAIJVN 2022 Daiam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selanj utnya disebut pihak pertama Nama : Budi G. Sadikin Jabatan : Menteri Kesehatan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan meiakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta,ll J:uni 2022 Pihak Kedua, Pihak Pertama Budi G. Sadikin Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT No. Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya upaya pencegahan penyakit 1. Persentase kabupaten/kota mencapai ta rgel imunisasi rutin yang 2 Menurunn]ra lnfeksi penyakit HIV 1. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) 45o/o 1. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) 45o/o 3 Menurunnya Insiden 1. Cakupan penemuan dan pengobatan 900k kasus TBC 1. Cakupan penemuan dan pengobatan 900k kasus TBC 4 Meningkatnya kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria 1. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API < 1/100O penduduk 484 5 Meningkatnya kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi kusta 1. Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat a9.k 6 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular 1. Persentase pengobatan menular pada Balita penyakit 2. Persentase skreening penyakit menular 95% pada kelompok berisiko 5Oo/o 3. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi peyakit tropis terabaikan 166 7 Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun 1. Jumlah melakukan PTM kabupaten/ kota deteksi dini faktor yang risiko 514 8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10- 18 tahun 1 Jumlah kabupaten/ kota melakukan pengendalian faktor risiko yang 43 9 Meningkatnya jumlah kabupaten/ kota sehat 1. Persentase memenuhi lingkungan kabupaten/kota yang kualitas kesehatan 4Oo/o
No. Sasaran Program/ Kegiatan (1) (2) 10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium 11. Meningkatnya Pelayanan kekerantinaan di pintu masuk negara dan vrilayah ).2 Meningkatnya pelayanan surveilans dan lab kesehatan masyarakat i3 Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Indikator Kinerja Target (3) 1 Persentase kabupaten/kota yan:g memiliki laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan surveilans (4) 39o/o 2. Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 60% 1. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan 93o/o 1 Persentase rekomendasi surveilans faktor risiko berbasis laboratorium dimanfaatkan hasil penyakit yang 1. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 35.3 1. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 35.3
Program 1 . Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Program Kesehatan Masyarakat 3. Program Dukungan Manajemen Pihak Kedua, la24,*n Budi G. Sadikin Anggaran Rp. 2.627.660.329.000 Rp 1O4.222.165.0O0 Rp 1.232.385.860.000 Jakarta, L1 Juni 2022 Pihak Pertama, Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS
NO PROV INSI ACE H 1 ACEH 2 ACEH 3 4 AC EH ACEH 5 ACE H 6 7 ACEH ACE H 8 9 ACEH 10 ACEH 11 ACEH 12 AC EH 13 AC EH 14 AC EH 15 ACE H 16 ACEH 17 ACEH 18 ACEH 19 ACEH 20 ACEH 2 1 ACEH 22 AC EH 23 ACEH 24 SUMU T 25 SUMUT 26 SUMUT 27 SUMUT 28 SUMUT 29 SUMUT 30 SUMUT 3 1 SUMUT 32 SUMUT 33 SUMU T 34 SUMUT 35 SUMU T 36 SUMUT 37 SUMUT 38 SUMUT 39 SUMUT 40 SUMUT 4 1 SUMU T 42 SUMUT 43 SUM UT 44 SUMUT 45 SUMUT 46 SUMUT 47 SUMU T 48 SUMU T 49 SUMUT 50 SUMUT 5 1 SUMUT 52 SUMUT 53 SUMUT 54 SUMUT 55 SUMUT 56 SUMUT 57 SUMB AR 58 SUMBAR 59 SUMBAR 60 SUMBAR 61 SUM BAR 62 SUMBAR 63 SUM BAR 64 SUMBA R 65 SUMBA R 86 SUMB AR 67 SUMBAR 68 SUMBAR 69 SUMBAR 70 SUMBAR 71 SUMBAR 72 SUMB AR 73 SUMBAR 74 SUMBAR 75 SUMBA R DAF TA R KA B UPA TEN/KOTA DENGAN PENCAPAIAN TERHADAP INDIKA TOR TARGE T IMUNISASI RUTIN KABUPATEN/KOTA CAK UPAN IND IKATOR Imunisas i Dasar Lengkap (60%) CAKUPAN IND IKATOR PENDU KUNG Im uni sasl Lanjutan Baduta (60%) Imunlsasi An tigen Baru (60%) Imunisasi Anak Usia Sekolah (70%) Status Imun isasi T2+ pd WUS (60%) Status Peneapalan terhadap Indikator SIMEULUE AC EH SIN GKIL AC EH SELATAN AC EH TE NGGARA ACE H TI MUR ACE H T ENGAH ACE H BARAT AC EH BE SAR PIDIE BIREUEN AC EH UTARA AC EH BA RAT DAYA GAYO LU ES ACE H TAMI ANG NAGAN RAYA ACE H JAYA BENE R MERI AH PIDIE JAYA KOTA BANDA ACEH KOTA SABA NG KOTA LAN GSA KOTA LHOKS EUMAWE KOTA SUB ULUSSALAM NIAS MANDA ILING NATAL TAPAN ULI SELA TAN TAPANULI TENG AH TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR LABUHAN BATU AS AHAN SIMALUNGU N DA IRI KA RO DELI SERDA NG LANGKAT NIAS SELA TAN HUMBANG HASU NDU TAN PAKPAK BHARAT SAM OS IR SE RDANG BED AG AI BA TU BARA PADANG LAW AS UTARA PADAN G LAWAS LABUHAN BATU SELATA N LABUHAN BATU UTARA NIAS UTA RA NIAS BAR AT KOTA SIBO LGA KOTA TAN JUN G BALA I KOTA PEMATAN G SIAN TAR KOTA TEBING T INGG I KOTA MED AN KOTA BiNJAI KO TA PADANGSIDIMPUAN KOTA GUNUNGSIT OLI KEPULAUA N M ENTAWAI PESIS IR SELATA N SOLaK SIJUNJUNG TANAH DATAR PADA NG PARIAM AN AG AM L1MAPULUH KOTA PASAMA N SOLaK SELATA N DHAR MAS RA YA PASAMAN BARAT KOTA PADA NG KOTA SO LaK KOTA SAWAHLUNTO KOTA PA DA NG PANJ ANG KOT A BUKITTINGGI KOTA PAYAKUMBUH KO TA PARIAMA N 48 ,9 66 ,S 38,6 109,6 34,7 74,4 26,6 35,8 5,1 16,2 49,S 81,3 61,7 73,3 70,1 21,7 86,S 20,6 5 1,9 36,4 99,3 59,9 48,7 104,6 77,S 87,2 92,8 118,0 10 1,0 99 ,8 88,7 110,7 92,0 115,1 97,3 88,9 102,6 92,S 78,8 77,9 99, 0 116,2 108,4 57,9 103,8 100,8 59,6 106,5 117,4 105,1 92,6 86,9 103,1 64,2 79,9 66 ,9 70,6 92,1 85,2 70,9 52,3 86,4 52,7 67,6 80,8 70,8 67,6 55 ,S 79,8 64,3 65, 1 82 ,8 66,0 74,6 80,2 33,5 23,1 16,5 37 ,0 24,0 59, 2 4 ,1 30,0 2,3 16,8 11,7 14 ,0 47,0 44,0 32, 1 13,9 94,9 3,3 31, 4 26,7 46 ,9 29,S 19,2 100,8 115,6 107,4 94 ,7 106,7 84,4 110,8 69,3 112,1 124,0 4,7 113,2 61,0 82,5 93,8 56,3 83,8 90,1 103,3 118,5 77,9 106,8 124,0 96,3 81,7 84,7 129,6 79,9 86,4 94,3 37,3 82,6 72,6 6 1,0 91,5 6 1,6 68,8 31,2 62, 7 23,2 32 ,1 58 ,S 65,4 53,1 36,1 72,3 38,8 62,8 65,5 19,2 29,8 50,0 II Ii 38 ,6 28,0 27,4 5 1, 1 27,3 46 ,0 23,1 11,5 2,8 9,7 20,2 43 ,8 90 ,6 39,2 47,2 35,2 81,S 17,1 15,4 32 ,S 60 ,1 7,8 SO,O 102.7 97 ,6 93,3 80,1 105,4 122,1 33,S 96,6 10,3 94,6 95,4 62,9 112,2 94, 6 114,5 18,9 98,4 99,1 98,S 89,2 105,9 81.3 103 ,7 65,7 99,0 60,3 61,6 54,2 73,0 103,0 70,8 87,4 77,4 80,S 45,2 55,9 77,1 61,6 63,6 74,4 77,S 56,4 35,3 13,9 75,6 19,7 36,7 22,6 20,8 39,S Tidak Terea pai 28,0 Tidak Tereapa i 51,7 T;dak Tereapai 97,7 Tereap ai 44,8 Tidak Terea pai 33,1 Tidak Tereapai 44 ,4 Tidak Tereapai 30,9 Tidak Tercapai 39,1 Tidak Tereapai 21.7 Tidak Tereapai 42 ,8 Tidak Tereapai 76,3 Tercaoa i 50,2 Tidak Tereap ai 45 ,3 Tidak Tereapa i 60, 4 Tidak Tereapa ! 17,3 Tidak Tereapai 32,9 Tercapai 36 ,2 Tidak Tereap ai 51,3 Tidak Tereapai 32 ,0 Tidak Tereapai 68,2 Tereapai 145,5 Tldak Tercapai 32,8 Tida k Terea pai 61 ,S Terca pai 47 ,8 Tidak Tereapai 16,3 Tereapai 63 ,8 Tercacai 25 ,8 Tereapai 49,4 Tereapai 59,2 Tercap ai 67,7 Tercapai 61 ,2 Tercaoat 96, 1 Terca oai 12,3 Terca pai ISO,S Te rea pai 7,0 Tida k Tereapai 20 ,1 Tereapa i 43,2 Tercapai 35,2 Tida k Terca pai 41,6 Tidak Tercaoa 41,0 Tercapai 22,7 Tercaoai 44 ,4 Tercapai 80,4 Tidak Tercaoai 99 ,9 Tereapai 99,0 Tereapai 16,4 Tidak Tereapai 14, 1 Tercan ai 104 ,0 Tercapa i 26,1 Tercapai 36,7 Tercapai 77,7 Terea pai 33 ,9 Tercaoai 2,2 Tidak Tereapai 101,3 Tidak Tereapai 51,6 Tid ak Tercapai 18,1 Tidak Tercaoai 59,2 Te rcapai 42 ,3 Tercapai 31,9 Tldak Tereapai 52,4 Tidak Tereapai 79,2 Tercaoa: 5,3 Tidak Tereapai 33 ,S Tidak Tereapai SO,3 Tidak Terca oai 44 ,2 Tidak Tercapai 43,9 Tidak T erea pai 46,S Tida k Tereapai 70,1 Tidak Tereapai 12,0 Tidak Terca pai 25,9 Tidak Tereapai 68,8 Ter capai 38,9 Tidak Tercaoai 57,3 Tidak Tercaca: 73,1 Tercapa i Skoring Pen eapalan 0 0 0 1 0 0 0 a a a a 1 a a a a 1 a a a 1 a a 1 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 a 1 1 1 0 1 1 a 1 1 1 1 1 1 a 0 a 0 1 1 0 a 1 0 a a a 0 a 0 a a 1 0 a 1
NO PROVINSI 76 RIAU 77 RIAU 78 RIAU 79 RIAU 80 RIAU 8 1 RIAU 82 RIAU 83 RIAU 84 RIAU 85 RIAU 86 RIAU 87 RIAU 88 JAMBI JAMBI 89 90 JAMBI JAMBI 9 1 JAMBI 92 JAMBI 93 94 JAMBI JAMBI 95 JAMBI 96 97 JAMBI 98 JAMBI 99 SUMSEL 100 SUMSEL 101 SUMSEL 102 SUMSEL 103 SUMSEL 104 SUMSEL 105 SUMSEL 106 SUMSEL 107 SUMSEL 108 SUMSEL 109 SUMSEL 110 SUMSEL 111 SUMSEL 112 SUMSEL 113 SUMSEL 114 SUMSEL 115 SUMSEL 116 BENGKULU 117 BENGKULU 118 BENGKULU 119 BENGKULU 120 BENGKULU 121 BENGKULU 122 BENGKULU 123 BENGKULU 124 BENGKULU 125 BENGKULU 126 LAMPUNG 127 LAMPUNG 128 LAMPUNG 129 LAMPUNG 130 LAMPUNG 131 LAMPUNG 132 LAMPU NG 133 LAMPUNG 134 LAMPUNG 135 LAMPUNG 136 LAMPUNG 137 LAMPUNG 138 LAMPUNG 139 LAMPUNG 140 LAMPUNG 141 BABEL 142 BABE L 143 BABEL 144 BABEL 145 BABEL 146 BABEL 147 BABEL 148 KEPRI 149 KEPRI 150 KEPRI 151 KEPRI 152 KEPRI 153 KEPRI 154 KEPRI KABUPATEN/KOTA KUA NTAN SINGINGI INDRAGIRI HULU INDRAGIRI HILIR PELALAWAN SIAK KAMPAR ROKAN HULU BENGKALIS ROKAN HILIR KEPULAUAN MERANTI KOTA PEKANBARU KOTA DUMAI KERINCI MERANG IN SAROLANGUN BATANGHARI MUARO JAMB I TANJ UNG JABUN G TIMUR TANJUNG JABUNG BARAT TEBO BUNGO KOTA JAMBI KOTA SUNGAI PENUH OGAN KOMERING ULU OGAN KOMER ING ILiR MUARA ENIM LAHAT MUSI RAWAS MUSI BANYUAS IN BANYUAS IN OGAN KOMERING ULU SELATAN OGAN KOMERING ULU TIMUR OGAN ILiR EMPAT LAWA NG PENUKAL ABAB LEMATANG ILiR MUSI RAWAS UTARA KOTA PALEMBANG KOTA PRABUMU LIH KOTA PAGA R ALAM KOTA LUBUK L1 NGGA U BENG KULU SELATAN REJANG LEBONG BENGKULU UTARA KAUR SELUMA MUKOMUKO LEBONG KEPA HIANG BENGKULU TENGAH KOTA BENGKULU LAMPUNG BARAT TANGGAMUS LAMPUN G SELATAN LAMPUNG TIMUR LAMPUNG TENGAH LAMPUNG UTARA WAY KANAN TULAN GBAWANG PESAW ARAN PR INGSEWU MESUJI TULAN GBAWANG BARAT PESISIR BARAT KOTA BANDAR LAMPUN G KOTA METRO BANGKA BELITUNG BANGKA BARAT BANGKA TENGAH BANGKA SELATAN BEll TUNG TIMUR PANGKALP INANG KAR IMUN BINTAN NAT UNA LINGGA KEPULAUA N ANAM BAS KOTA BATAM KOTA TANJUNG PINANG CAKU PAN INDIKATOR Imunisasi Dasar Lengkap (80%) 74,1 72,6 67,2 83,3 63,9 96,2 90,3 102,3 87,6 109,2 86,4 120,8 120,3 109,0 119,6 107,4 103,0 119,5 96,2 107,4 88,4 101,4 103,8 105,7 105,8 91,3 108,8 102,7 106,9 96,9 90,9 101,5 126,4 112,8 105,9 104,0 99,4 111,2 113,2 96,9 107,8 99,8 104,6 105,6 87,1 95,3 107,3 96,0 105,5 108,9 110,5 106,7 108,7 99,0 105,9 98,4 111,8 112,8 106,8 115,0 116,5 119,6 103,6 101,9 101,8 90,3 105,1 70,8 71,7 77,7 130,3 115,4 106,5 106,6 108,0 118,3 127,1 92,1 116,6 CAKUPAN INDIKATOR PENDU K UNG Imunlsasl Lanjutan Baduta (80%) Imunisasi Im un lsas l Antigen Anak Usi a Baru (80%) Sekolah (70%) Status Imunisasi T2+ pd WUS(60%) Status Pencapa ian terhadap Indlkator 58,3 33,5 67,2 66,8 38,9 73,6 90,3 40,5 63,1 93,2 59,9 61,6 136.8 82,3 94,6 97,7 97,3 111,0 95,2 117,2 80,2 98,9 161,4 91,2 66,6 104,3 161,7 100,3 125,8 79,6 83,7 100,3 136,0 117,8 74,9 135,2 72,0 192,4 89,6 104,4 98,8 80,9 95,6 75,2 69,2 78,3 92,1 76,2 106,6 111,7 95,9 94,2 147,3 93,S 90,1 82,7 122,5 117,7 128,4 119,9 146,0 127,3 109,2 106,0 114,4 73,0 138,3 57,1 49,9 64,1 128,3 103,5 97,9 98,9 88,0 75,3 121,2 80,1 133,1 81,0 126,6 74,7 74,2 88,0 128,7 114,0 93,0 93,4 69,3 7,6 47,8 19,6 64,9 154,8 48,2 68,4 33,6 62,8 107,8 96,1 111,2 116,8 96,3 127,2 lOS ,S 115,5 98,2 98,9 89,7 101,6 114,0 100,0 110,3 103,7 118,0 94,9 97,6 100,5 88,5 93,7 113,1 47,0 97,2 102,7 103,5 95,0 107,8 101.7 113,2 91,9 75,3 99,4 84,4 103,7 97,3 90,0 107,8 98,6 104,5 103.6 101.7 99,S 104,1 99,9 98,8 105,2 123,5 108,9 111,1 96,9 117,2 93,6 94,3 96,4 95,5 107,5 103,1 80,S 79,6 105,7 68,8 100,7 9 1,4 66,2 95,9 44,t Tidak Tercap ai 24,4 Tidak Tercapai 60,7 Tidak Tercapai 38,7 Tidak Tercapai 19,9 Tidak Tercapai 60,0 Tercap ai 60,2 Tercapai 13,4 Tercapai 40,2 Tidak Tercapai 70,7 Tercap ai 76,9 Tercapa i 124,8 Tercapai 53,7 Tercapai 42,8 Tercap ai 43,3 Tercap ai 38,5 Tercapai 9,5 Tercapai 26,5 Tercapai 153,5 Tercapai 77,1 Terc apai Terca pai 72,3 87,6 Tercapai Tercapai 71,8 114,8 Tercapai 86,4 Tercapai Tercapai 67,4 11,1 Tercapai Terca pai 58,8 Tercapai 108,2 76,2 Tercapai 64,8 Tercapai 98,4 Tercapai 96,1 Tercapai 92,2 Tercapai 36,4 Tercapai 109,2 Terca pai 64,8 Terca pai 105,3 Tercapai 44,6 Tercapai 100,7 Tercapai 21,4 Tercapai 93,8 Tercapai Tercapai 150,6 Tercapai 105,8 36,6 Tercapai 78,4 Ter capai 47,5 Tercapai 40,3 Ter capai Tercapai 70,8 58,7 Tercapai 70,9 Terca pai 55,7 Tercapa i Tercapai 67,2 Tercapai 70,5 18,3 Terca pai 26,7 Tercapai Tercapa i 57,7 Tercapai Tercapai 72,1 92,2 Tercapai 73,7 Tercapai Tercapai 94,0 67,1 Tercapai 92,0 Tercapai 53,5 Tercapai 82,4 Tercapai Tercapai 89,6 55,7 Tidak Tercapai 29,2 Tidak Tercapai 58,9 Tidak Terca pai 85,4 Tercapai 95,8 Tercapa i 64,1 Terca pai Tercapai 85,1 49,6 Tercapai 29,S Tercapai 37,7 T e rca~i 44,8 Tercapai Tercapai 74,2 111,5 Skorlng Pencapalan 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KEPU lAUAN SERIBU 155 OKI JAKAR TA 156 157 DKI JAKA RTA KOTA JAKARTA TIMU R 158 DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT 159 DKI JAKAR TA KOTA JAKARTA BARAT KOTA JAKARTA UT ARA 160 DKI JAKA RTA JA BAR BOGaR 16 1 SUKABUMI JABAR 162 CIAN JUR 163 JA BAR BAND UNG 164 JABAR 165 JABAR GAR UT TASIKMAl AYA JABAR 166 CIAM IS 167 JABAR KUNINGA N 168 JA BAR CIREBON 169 JABAR MA JA lENGKA JA BAR 170 171 JA BAR SUM EOANG IND RAMA YU 172 JABA R SUBANG 173 JA BAR PURWAKARTA 174 JA BAR 175 JA BAR KARAWANG 176 BEKASI JABAR BANDUNG BARA T 177 JA BAR JABAR PAN GANDARAN 178 KOTA BOGa R 179 JABAR KOTA SUKA BUMI 180 JABAR KOTA BANDUNG 181 JABA R 182 JABAR KO TA CIREBON KO TA BE KASI 183 JABAR KOTA DEPOK 184 JABAR KOTA CIMAHI 185 JABAR KOTA TASIKMAlAYA 186 JA BAR KOTA BANJAR 187 JABAR CILACAP 188 JAT ENG 189 JATENG BANY UMAS PU RBAU NGGA JATENG 190 JATENG BANJARNEGARA 19 1 KEBUM EN 192 JAT ENG 193 JATE NG PURWOR EJO W ONOSOB O 194 JATEN G MAGELAN G 195 JATENG BOYOLAU 196 JATENG 197 JATENG KLAT EN SUKOHAR JO 198 JATENG 199 JATENG WONOGIR I KARA NGANYAR 200 JATE NG 20 1 JATE NG SRAGE N GRO BOGA N 202 JAT ENG 203 JATEN G BlORA REMBANG 204 JATEN G PATI JATENG 205 206 JATENG KUDUS JE PARA 207 JAT ENG 208 JAT ENG DE MAK SEMARA NG 209 JATEN G TE MANGGUN G 210 JATENG 211 JATENG KENDAL 212 JATENG BATANG JATENG PEKAlONGAN 213 214 PEMALANG JAT ENG TEGAl 215 JATE NG BR EBE S 216 JATEN G KOTA MAGEl ANG 217 JATEN G KOTA SURA KAR TA 218 JAT ENG KOTA SALATIGA 219 JATENG 220 JATE NG KOTA SEMARANG KOTA PEKAlONGAN 221 JATE NG KOTA TEG Al JATENG 222 KUl ON PROGO 223 DIY 224 BAN TUl DIY 225 DIY GUN UNG KIDUl DIY SlEMAN 226 KO TA YOGYAKARTA 227 DIY PAC ITAN 228 JATIM PON OROGO JATIM 229 TR ENGGAlE K 230 JATIM 231 JATIM TUlUNGAGUN G JATIM BUTA R 232 KED IRI 233 JAT IM OKI JAKAR TA KOTA JAKARTA SElATAN CAKUPAN INOIK ATOR Imun isasi Oasar lengkap (80%) 124,7 103,3 101,7 116,5 103,9 97,0 100,8 100.0 105,7 101,7 99,7 122,3 125,8 in .s 139,5 108,0 111,3 101,4 119,5 105,4 113,1 102,4 116,1 113,9 100,0 101,9 97,5 89,S 100,6 104,9 101,8 104,8 109,9 127,1 106,2 114,0 105,4 128,4 102,3 119,5 116,1 117,7 96,9 94,9 118,5 98,9 120,0 120,7 113,8 108. 1 111,5 119,1 104,7 1210 98,0 99,0 100,1 III ,S 132,3 139,4 118,9 115,4 99,6 150,7 100.0 107.8 124,6 98,3 99,7 87,2 104,1 96,6 118,3 99,7 96,4 105, 3 105.7 94,5 99,2 CAKUPAN INOIKA TOR PENOUKUNG Imunisasi lanjutan Baduta (80%) Imunisasi A nti gen Baru (80%) Imun isas l Anak Usia Sekolah Status Imunisasi T2+ pd (70%) WUS (60%) Status Peneapaian terhadap Ind ikator 144,3 107,4 110,0 135,6 108,7 104 ,7 102,9 84,4 105,0 97,0 97,2 117,8 107,0 116,6 139,9 102,4 105,1 79,5 145,6 124,9 l IS ,S 119,0 110,4 122,1 104,9 104,7 131 ,8 78,4 93,1 134,7 95,7 110,6 102,6 128,3 111.6 117,4 111,4 121,1 97,2 109,6 216 ,5 148,9 110,0 119.9 114,7 104,5 113,9 134,4 139,4 114,2 125,6 158,9 101,4 129,9 93,7 111,0 102,2 88,0 148,4 118,3 109,8 119,8 182,9 248 .8 115,3 122,3 205,4 106,9 66,9 57,4 73,9 53,6 50,6 112,5 94,5 103,8 104,4 97 ,2 103,5 60,4 88,1 109,0 31,8 58,6 48,2 97,2 95 ,4 103,6 107, 1 94 ,9 96,2 85,3 97,7 92,4 90 ,7 90 ,6 91, 6 102,5 108,7 97,1 111,1 111,0 94,4 105,0 t 05,1 104,8 77,9 98,8 102,2 103,7 112,6 101,0 111,6 79,7 82,6 94,9 103 ,0 90,8 98,3 109,6 2 10,1 108,5 101,5 98 ,4 106,9 99 ,6 lOS,S 118.8 100.7 98, 1 105,0 112,8 99.0 98.7 10 1,2 108.2 108,9 100,2 101,6 108,6 110,8 81,4 105,4 98,8 98,4 101,4 94,9 139 ,6 156.2 173, 7 107,3 10 4,8 120 ,3 97,0 99,1 83,9 105,5 134,4 104,6 113.3 110,3 114,7 120,4 94,1 109,7 Tercao ai Ter ca pai 88,8 92,2 Tercapai 91 ,9 Tereapai 78,4 Tereapai 73,3 Terca oai 78 ,9 Terca pal 6 1,5 Tercapal 80,7 Ter eapai 57,7 Ter cap ai Te rca pal 91,1 88 ,1 Tercapat 79,8 Tercaoai 8 1,4 Terca pai 12 1,7 Tercaoai 77 ,3 Ter ca pai 85,9 Tercapai 66,1 Ter eapai Te rcap ai 113,6 79,8 Tercapai 9 1,9 Terca oai 97 ,1 Terca pai 94 ,3 Terca pai 93,4 Tercapai 91 ,5 Tereap ai 86 ,5 Terca oai Tereapai 56 ,6 Ter cap ai 63,9 80 ,7 T ereapai 78 ,9 Terea pai 68,5 Tercapai Tereap ai 122,1 122,7 Tercaoai 88 ,2 Tercapai 71.0 Tereapai 65,0 T ereapai Terca pai 38,0 15,9 Tereap ai Tereapai 95,6 127,7 Terca pai 75,9 Terca pai Tercapal Tercapai 174,4 Tereapai Ter ca pai 79,6 57,7 Tercapai Tercaoai 82,4 80,S Tercapei 95,6 Tereapai 88 ,7 Terca pai Tereap ai 38,5 Te rcapai 102, 1 Te rca pai 62,6 44,3 Tercapai 114,8 Terea pai 129,4 Tereap ai Tereapai 78.8 Terea pai 69.2 16,7 Tereapai 86,7 Tercapat Tercapai 80,6 54,5 Te rca pai 39,2 Tercapai Te rca pai 361,4 Tereapai 112.0 Tercapa i 83,3 Terca pai 118,2 64 ,7 Tercanai 58,7 Ter ca pai 92, 8 Tarcapai Tereap ai 45.6 Tercapai 108.9 Te reapai 24,2 Tercapai 38,2 88 ,1 Terca pai 99 ,7 Tercapai Tercapai 93,2 81,S Tercapa i 84 ,S Tercap ai 100.9 66.3 96,9 94,7 Skorlng Peneapaian 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NO PROVINSI 234 JATIM JATIM 235 236 JATIM 237 JATIM 238 JATIM JATIM 239 240 JATIM 241 JATIM JATIM 242 JATI M 243 244 JATIM 245 JATIM 246 JATIM 247 JATIM 248 JATIM 249 JATIM JATIM 250 251 JATIM 252 JATIM JATIM 253 254 JATIM 255 JATI M JATIM 256 JATIM 257 258 JATIM 259 JATIM 260 JATIM 261 JATIM 262 JATIM JAT IM 263 264 JATIM 265 JATIM BANTEN 266 267 BANTEN 268 BANTEN BANTEN 269 270 BANTEN 271 BANTEN 272 BANTEN 273 BANTEN 274 BALI 275 BALI 276 BALI 277 BALI 278 BALI 279 BALI 280 BALI 281 BALI 282 BALI 283 NTB NTB 284 285 NTB 286 NTB 287 NTB 288 NTB 289 NTB 290 NTB 291 NTB NTB 292 293 NIT NIT 294 295 NIT 296 NIT 297 NTT NIT 298 299 NTT 300 NTT 30 1 NTT 302 NTT 303 NTT 304 NTT 305 NTT 306 NTT 307 NTT NIT 308 309 NTT 310 NTT NIT 311 312 NTT KABUPATEN/KOTA MALANG LUMAJANG JEMBER BANYUWANG I BONOOWOSO SITUBO NOO PROBOLINGGO PA SURUA N SIOOARJO MOJOKERTO JOMBANG NGA NJUK MAOIUN MAG ETAN NGAWI BOJONEGORO TUBAN LAM ONGAN GRESIK BAN GKALAN SAMPANG PAM EKAS AN SUMENEP KOTA KEOIRI KOTA BLiTAR KOTA MALANG KOTA PROB OLINGGO KOTA PA SURUAN KOTA MOJOKERTO KOTA MAOIUN KOTA SURABAYA KOTA BATU PANOE GLAN G LEBAK TAN GERANG SERA NG KOTA TANGER AN G KOTA CILEGO N KOTA SERANG KOT A TANGERANG SELATAN JEMBRANA TABANAN BAOUN G GIANYAR KLUNG KUNG BAN GLI KARAN G ASEM BULELEN G KOTA OENPA SAR LOMBOK BAR AT LOMBOK TEN GAH LOMBOK TIMUR SUMBAWA OOMPU BIMA SUMBAWA BARAT LOMBOK UTARA KOTA MATA RAM KOTA BIMA SUMBA BARAT SUMBA TIMUR KUPANG TIMOR TEN GAH SELATAN TIMOR TENG AH UTARA BELU ALOR LEMBATA FLORE S TIMUR SIKKA ENOE NGAOA MANGGARAI ROTE NOAO MANGGARAI BARAT SUMBA TENGAH SUMBA BARAT OAYA NAGE KEO MANGGARAI TIMUR SABU RAI JUA CAKUPAN INDIKATOR Imunisasi Dasar Lengkap (80%) 102,5 103,0 76,1 105,5 115.0 63,3 98,7 101,9 105,3 105,4 100,6 95,9 98,5 97,3 102,2 107,1 105,9 105,1 104,0 67,9 75,4 90,1 110,2 100,5 95,6 88.4 102,6 104,2 102,3 99,8 104,7 97,9 111,6 106,5 101,3 151,8 99,6 113,8 130,0 104,3 109,2 109,8 102,5 100,5 114,9 107,9 103,8 111,0 103.5 113,3 107,7 117,9 10 1,2 110,7 121.1 82,7 124,1 90,3 113,5 104,0 74,0 90,5 103,4 98,6 93,8 71,2 66,6 89,6 84,8 92,1 77,3 91 ,6 52,7 80,6 99,S 63,4 75,0 103,1 59,9 CAKUPAN INDIKATOR PENDUKUNG Imunisas l Lanjutan Baduta (80%) Imunlsasl Imun lsasl Antigen Anak Usia Sekolah Status Imunlsasi T2+ pd Baru (80%) (70%) WUS(60%) Status Pencapaian terhadap Indikator 100,4 88 ,8 89,5 104.8 105,3 66,7 120,9 106.0 109,4 107.2 102,8 104,6 115,1 103,7 107,3 108,6 112,2 99,9 112,0 50,1 48 ,S 77,5 113,7 99,7 86,3 92,S 98,1 140,0 108 ,0 103,9 112,9 97,5 83,9 120,9 104,0 122,1 108,4 154,6 123,2 108,3 101,8 107,3 96,4 103,8 130,4 104,3 110,6 110,0 88,0 109,1 100,5 114,2 102,4 119,7 89,1 67,9 135,3 75,0 104,5 98,5 59,0 87,6 103,4 117,9 69,6 66,8 54,9 81,6 84,5 93,4 54,3 79,5 61,4 74,4 93,3 57,2 79,6 44, 1 37,7 94,9 94,2 105,3 105,4 88 ,1 88,4 127,7 113,7 128,4 66 ,3 89,4 118.7 78,3 nr.s 86,0 115,6 104,2 106,9 98 ,2 115,5 103,2 95,2 95,8 95,9 110,9 110,0 114,7 114,2 111,3 117,6 106,8 106,0 110,8 103,0 113,6 81,1 61,9 59,7 95,0 149,5 152,7 134,8 105,1 120,2 166,9 169,4 128,8 112,2 101,1 84 ,8 92.1 99,2 94,5 95,7 85 ,5 101,9 108,8 82,8 92,8 101.2 114 ,7 107,0 111,7 112,7 102.5 101,8 119,0 115,2 71,2 91,4 85,S 109,7 103,5 84,0 77,1 91,2 86,S 90,2 120,2 118,9 90,9 68 ,7 99,8 88,5 111,0 95,8 93 ,1 110,7 106,2 85,5 105,9 SO,I 106,6 77,3 98 ,1 96 ,5 Tercapai 105,2 Tereapai Tidak Tercapa i T ercapai Tercapai T;dak Tercapai 99 ,5 94.5 85,6 110,7 107,1 Tercapa i Tereapa i 82,3 Terca pai 98,7 T ereapa i 92,1 Ter capai 74,8 Tercapal 88,0 68,0 Tercaoa i Tereapai 91,5 Terca pai 83,6 84,6 Tereapa i 103,6 Tercap ai 96 ,1 Tercao ai 115, 1 Tercap ai 82,4 Tidak Tercap al T;dak Tereapai 12,6 86,6 Tercaoal Tercap ai 102,9 Tercapal 95,3 Tereap ai 80,7 Tercapai 31,0 183,0 Tereapai 87,2 Tercaoai Terca oai 99 ,9 Tercapai 97,9 103,6 Tereapai 93, 1 Tercaoai Tercapa i 12,9 Tercapai 65,9 87 ,S Tercap ai 103,8 Tercap ai Terca pai 72,5 Tercan al 75,7 77,6 Tercapai Tercapai 74,7 75,9 Tercapai 87,1 Tercapal 113,3 Tercapai 61,0 Tercapai 9 1,8 Tereapa ! 137,0 Tercapai 77,9 Tercap ai 94,9 Terc aoai 99,S Tereapa! Terc apai 53,3 26,2 Tercapai 63,3 Tereapa! Tercaoai 85,9 57 ,0 Tereapa i 78,7 Tercapai 21,2 Tercapai 54,9 Tercaoai Ter caoai 61,6 Tercapai 59,0 Tercapai 178,7 24,5 Tidak Ter capal 28,6 Ter caoai Tercapai 18,9 Tercapai 60,5 47 ,6 Tercaoai Tidak Tercapai 31,7 T;dak Tercapai 35 ,3 Tercapai 49,4 Tercapai Ter capa i 46 .6 27,8 T;dak Tercapai 37,2 Tercap ai 34,4 34,6 Tercaoa i 32,7 Tercapai 25,2 Tidak Tereapai 40 ,2 T;dak Tercanai 47,7 Terca oa! 20,8 Tida k Tercapai 5,9 Tidak Tercapai Skorlng Pencapalan 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0
NO PROVINSI 313 NIT NIT 3 14 315 KAL BAR 3 16 KALBAR 317 KALBAR 318 KALBAR 319 KALBAR 320 KALBAR KAL BAR 321 322 KA LBAR KALBA R 323 324 KALBAR 325 KALBAR 326 KA LBAR 327 KALBAR 328 KALBAR 329 KALTENG KAL TENG 330 33 1 KALTEN G 332 KALTENG 333 KALTEN G 334 KALTENG 335 KALTEN G 336 KALTENG 337 KALTEN G KAL TENG 338 339 KALTEN G 340 KALTENG 341 KALTEN G 342 KALTENG 343 KALSEL 344 KALSEL 345 KALSEL 346 KALSEL 347 KAL SEL 348 KA LSEL 349 KALS EL 350 KAL SEL 35 1 KA LSEL 352 KAL SEL 353 KAL SEL 354 KALS EL 355 KALSEL 356 KA LT IM 357 KA LT IM 358 KA LTIM 359 KAL T IM KA LTI M 360 36 1 KA LT IM KAL T IM 362 363 KA LT IM 364 KA LTIM 365 KA LT IM 366 KALTARA 367 KA LTARA 368 KALTARA 369 KAL TA RA 370 KALT ARA 37 1 SULUT 372 SULUT 373 SUL UT 374 SULUT 375 SULUT 376 SUL UT 377 SULU T 378 SULUT 379 SULUT 380 SULUT 381 SULUT 382 SULUT 383 SULUT 384 SULUT 385 SULUT 386 SULTENG 387 SULTENG 388 SULTENG 389 SULTE NG 390 SULTE NG 39 1 SULTE NG KABUPATEN/KOTA MALAKA KOTA KUPANG SAMBA S BENGKAYANG LAN OAK MEMP AWAH SANGG AU KETA PA NG SINTANG KAP UAS HU LU SEKA OAU MELAWI KAYON G UTAR A KUBU RA YA KOT A PONTIANAK KOTA SINGKAWANG KOT AWARING IN BARAT KO TAWARINGIN TIMU R KA PUAS BARI TO SELATA N BA RITO UTA RA SUKAMARA LAMANOAU SER UYAN KATINGAN PULAN G PISA U GUNUNG MA S BARIT O TIMU R MU RUN G RA YA KO TA PALAN GKA RAY A TAN AH LAUT KOTA BAR U BANJAR BA R ITO KUALA TAPI N HUL U SUNG A I SELA TA N HUL U SUNGAI TEN GAH H ULU S UNGAI UTA RA TA BAL ON G TANAH BUMB U BAL AN GAN KOTA BANJARMAS IN KOTA BANJA R BAR U PAS ER KUTA I BARAT KU TAI KAR TA NE GARA KU TAI TI MUR BE RAU PE NA JAM PAS ER UTARA MAH AKAM UL U KOTA BAlIKPAP A N KOTA SAMA RINOA KOT A BONTANG MAliNAU BUL UN GAN TA NA TIOUNG NUNUKAN KOTA TAR AKA N BOlAANG MONGONOOW MIN AHASA KEPULA UAN SA NG IHE KEPULAUAN TALAU O MIN AH A SA SELA TAN MIN AHASA UTARA BOlAANG MONGONOOW UTA RA SIAU TA GULANOANG BIARO MINAHA SA TENGGARA BOLAAN G MONG ONO OW SE LA TAN BOlAANG MONGON OOW TIMUR KOTA MANAOO KO TA BIT UNG KOTA TOMOHON KOTA KO TAMOBAG U BANG GA I KEPULAU AN BANGGAI MOROWALI PO SO OONG GALA TOll TOll CAKUPAN INOIKATOR Imunisasl Oasar Lengkap (80%) 100,0 94, 9 107,8 88,4 109,8 83,6 94, 9 64,8 89,4 82,7 102,3 85 ,2 68,8 69,7 75,7 43,8 101,1 96,8 80 ,6 91,4 93,2 106,5 125,0 9 1,7 89 ,9 98 ,0 114,5 92 ,5 71.1 83,7 93 ,9 89,4 89,2 92 ,5 90 ,3 100 ,4 100 ,7 75,0 80 ,9 89 ,6 92 ,2 92 ,2 97 ,1 86 ,5 125 ,0 83 ,5 117,7 98 ,0 111,0 160,2 100,6 91,4 98,4 107,6 134,3 253,5 148 ,9 53,2 84,3 116 ,3 70,5 29,6 109 ,6 120 ,7 83.6 117 ,8 66 ,5 79,1 97 ,4 104 ,2 98.6 110 ,0 57.0 86,6 97,S 163,7 86 ,6 91,9 93 ,7 CA KU PA N INOIKATOR PENOUKUNG Imun isa s l Lanjutan Baduta (80% ) Im unisasi Imun is asi A ntigen Anak Us ia Sekolah Status Imunisas l T2+ pd Baru (80%) (70% ) WUS(60%) Status Pencapaian terhadap Ind lk at or 46,0 100 ,2 91,8 75 ,9 95 ,9 59 ,7 93,0 63 ,2 81 ,1 66 ,9 65 ,3 82,0 47 ,9 69 ,8 53 ,6 37,4 84 ,9 83,6 63,6 55,9 76,3 95,2 107 ,2 83 ,5 78,0 88,6 122,1 147,9 45 ,9 56 ,6 70,0 58,0 67,5 64,7 71 ,3 158 ,2 75,9 76,0 62 ,6 93 ,1 83,2 85 ,2 117,2 66 ,5 148,3 53,0 74,2 73 ,7 94 ,1 111 ,7 105,6 80,3 95,3 78,7 102,7 205 ,0 99,5 43,7 74,9 99 ,9 84 ,5 20,5 96,8 106,7 68 ,0 111,0 56,2 86,9 91,5 99,6 77.9 108,2 74,6 83,6 68.1 107,9 76,0 94 ,3 86,8 89 ,7 75,7 129,2 114,2 96 ,4 69,9 104,6 43 ,8 121,4 94 ,5 105,8 100,4 47 ,4 69 ,1 58,4 82 ,8 100,8 99 ,4 93,5 100 ,2 82,0 96 ,7 144,8 81 ,7 99,3 95,2 118,2 10 1,4 103,1 86 ,0 88,8 89 ,6 57,1 84 ,0 90 ,3 87 ,1 73,7 68 ,3 89,0 75 ,9 84,9 86 ,4 82 .4 93, 8 144,6 107,5 118 ,8 108,5 115 ,5 152,7 101,7 116,1 86,4 59,0 127 .3 81,1 82.2 81,8 49,2 81,5 66 ,5 43, 6 43 ,2 9,8 46 ,3 89,9 88,2 73,1 74,4 70 ,8 5.9 95 ,6 83 ,4 119,5 75 ,9 84, 9 55 ,3 Tercapa i 22 ,6 Ter capa l 69,1 68, 7 Tercapai 30, 1 Tercapai Ter capai 77,4 60 ,4 Tercapai 133,1 Tercapai 49,1 Tlda k Terca pai Ter capal 29,8 Tercapai 13,7 Te rcapai 38 ,5 30,8 Tercapai 32,9 Tidak Terca pai Tida k Tercap ai 71,8 47, 8 Tidak Te rcap ai 41,1 Tidak Te rcapai Te rcap ai 55, 8 32 ,4 Te rcapai 3 7,1 Tercapai 38,2 Tercaoai 58,4 Tercapai 31,1 Tercapai 39 ,1 Te rcapa i 55,6 Terca pai Tercap ai 56 ,9 Te rcapa i 28,3 Tercapai 81,2 Ter ca pai 43,5 27,9 Tidak Te rcapai Ter capai 38,9 Te rcapa i 50, 2 16,5 Ter cap ai 6 1,4 Te rcapai 62,4 Ter cap ai 50 ,7 Terca pai 55 ,8 Terca pai 59 ,7 Terca pai 44, 0 39, 1 Terca pai 44 ,0 Terca pai 50 ,7 Tercapai Tercapai 84,4 Tercapai 78,0 34,6 Terc apai 2,6 Ter ca oai Tercap ai 25 ,7 68,0 Terca pai 39,5 Terc apai Tercapai 74 ,2 Tercapa i 164 ,9 Tercapai 322, 0 61,7 Ter ca pai Te rca pai 72,8 148,4 Te rca pai 114,9 Terca oai 196,2 Ter ca oai 5,6 Terca pai 3,6 Tidak Tercapai 37,5 Tidak Terca pai 82,8 Ter caoa i Tidak Tercap ai 67 ,3 17,5 Tid ak Terca pai Tercapai 66,8 21 ,7 Ter capai Tidak Terca pai 0.0 Tidak Tercapai 68,4 Tercap ai 8,7 Tidak Ter caoai 51 ,6 Tidak Tercapat Tercapai 24,5 67 ,5 Ter ca pai 97,9 Tercapai Tercaoa i Tidak Ter capai 142,3 48 .2 52,3 Terca pai 25,4 Ter capai Tercap ai 65, 1 Terca pai 73,9 Tercapai Tercapa i 75,6 102 ,9 Skorlng Pencapaian 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA 392 SULTE NG 393 SULT ENG 394 SULTE NG 395 SULTE NG 396 SU LTENG 397 SULTE NG 398 SULTE NG 399 SULS EL 400 SULSE L 401 SULSE L 402 SULSEL 403 SULSE L 404 SULSEL 405 SULSE L 406 SULSE L 407 SULSE L 408 SULSE L 409 SULSE L 410 SULSEL 411 SULS EL 412 SULSE L 413 SULSE L 4 14 SULSE L 4 15 SULSE L 4 16 SULSEL 417 SU LSEL 418 SULSE L 419 SULSEL 420 SULS EL 421 SULSEL 422 SULSEL 423 SULTRA 424 SULTRA 425 SULTRA 426 SULTRA 427 SULTRA 428 SULTRA 429 SULTRA 430 SULTRA 431 SULTRA 432 SULTRA 433 SULTRA 434 SULTRA 435 SULTRA 436 SULTRA 437 SULTRA 438 SULTRA 439 SULTR A 440 GORON TA LO 44 1 GORO NTALO GORONTALO 442 POHUWATO GORON TALO BONE BOLA NGO 443 GORO NTALO 444 GORONTALO GORO NTALO UTARA 445 446 BUOL PA RIGI MOUTONG TOJO UNA UNA SIG I BANGGAI LAUT MOROWALI UTA RA KOTA PALU SELAYAR BUL UKUMBA BAN TAENG JEN EPON TO TAKA LAR GOWA SINJA I MAR OS PANGKAJ ENE KEPULAUA N BARRU BONE SO PPENG WAJO SIDENR ENG RA PPAN G PINRA NG ENREKANG LUW U TANA TO RAJA LUWU UTA RA LUWU TIMUR TO RAJA UTA RA KO TA MAKA SSAR KO TA PA RE PA RE KO TA PALOPO BUTON MUNA KON AW E KO LAKA KONAWE SELA TAN BOMBANA WAKATOBI KOLAKA UTA RA BUTON UTAR A KONAWE UTARA KOLAKA TIMU R KONAWE KEP ULA UA N MUNA BARAT BUTON SELATA N BUTON T ENGAH KOTA KENDARI KOTA BAU BAU BOAL EMO GORONTALO SULBA R KOTA GORONTA LO MAJE NE CAKUPAN INDIKATOR Im unlsasl Dasar Lengkap (80%) II II II 96,6 79,7 76,3 104,4 67,8 109,9 108,6 88,6 116,5 123,3 115,4 131,0 116,0 128,7 109,8 111,4 128,8 127,9 119,1 104,3 130,9 117,7 96,4 113,6 92,1 105,5 101,6 108,5 113,6 125,7 102,1 113,2 86 ,4 67,9 74,8 86,8 87,3 71,9 93 ,7 91,8 100,5 103,5 137,5 101,6 98,5 111,3 80,3 84,4 81,6 110,8 98,4 94,1 101,3 81,2 94,4 CAKUPAN INDIKATOR PENDUKUNG Imunlsasl Lanjutan Baduta (80%) Imunlsasl Imu nls as l Antigen Anak Usia Sekolah Status Imunlsasl 12 + pd Baru (80 %) (70 %) WUS (60%) Status Pencapaian terhadap Ind lkator 56,2 62,6 48 ,2 52,9 63,6 86,5 131,9 87,8 103,6 123,6 97,4 125,1 100,4 120,6 102,1 138,3 98,9 121,5 112,5 113,6 122,0 101,8 83, 1 106,5 85,7 72,3 98,9 106,6 137,7 122,1 100,9 110,1 51,8 62, 8 60,9 69,8 73,0 46.2 72,8 102,9 88 ,1 78,9 129,6 100,2 78,7 91,0 73, 1 77,7 65,1 109,4 70,7 96 ,6 119,8 67,0 114,6 38, 4 71,7. 65,9 44,7 64,3 89,9 78,5 110,5 100,0 106,0 98 ,8 110,6 90,4 25,8 108,0 101,7 105,1 101,3 103,0 96,8 110,2 105,5 98,8 99,1 107,8 65,5 99,0 98,0 87 ,8 98 ,6 93,4 82,0 68,5 79,9 89,5 92,0 90,9 45,4 81,9 82 ,9 117,4 46,1 94,9 9 1,1 59,8 109,5 53,1 78,9 70,0 15,9 43,8 71,4 87,9 53,0 84,4 33,1 Tidak Terca oal 45,6 Tidak Terca pai Tidak Tercapai 30, 2 59, 4 Tida k Terca pai 41 ,0 Tidak Tercapai Terca pai 55,0 7 1,9 Tercapai Tercapai 32,2 Ter ca pai 45,5 Tercapai 81,8 65,1 Ter cap ai Terca pai 85,5 Tercapai 60 ,1 Te rcapai 26,9 Ter capai 52,2 Ter cap ai 71,4 Te rca pai 76,4 37, 4 Terca pai 70,0 Terca pai 54,7 Te rcapai 81 ,1 Ter capai 57,6 Ter ca pai Ter ca pai 34,7 Tercapai 55,6 26,3 Terca pai 40,4 Tidak Tercapa i 68,7 Terca pai Tercapai 55,2 Tercapai 85,6 Terca pai 72,3 50,6 Tercap ai 39,9 Terca pal 3 1,2 T idak Tercapai 60,0 Tidak Tercapai 40,1 Tidak Tercaoa i 47,9 Ter capai 30, 1 Terca pai Tid ak Tercapai 47,5 T ercapai 65 ,5 49,3 Tercaoal Ter capai 52,6 57,6 Tid ak T ercapai Ter ca pai 39,7 T erca pai 38,7 Tid ak Terca pai 59,8 30,4 Tercap ai 71,0 Te rcapai Ter capai 29,9 Ter ca pai 76,5 Tercapai 80 ,9 Te rcapai 81,2 55,2 Terca pai Tercapai 93,2 82,2 Tercaoa! 46 ,1 Terca oai Skoring Pencapalan 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA 447 SULBAR 448 SULBAR 449 SULBAR 450 SULBAR 451 SULBAR 452 MALU KU 453 MALU KU 454 MALUKU 455 MALUKU 456 MALUKU 457 MALUKU 458 MALUKU 459 MALUKU 460 MALUKU 461 MALUKU 462 MALU KU 463 MALUT 464 MALUT 465 MALUT 466 MALUT 467 MALUT 468 MALUT 469 MAL UT 470 MALUT 471 MALUT 472 MALUT 473 PAPUA BARAT FAKFAK 474 PAPU A BARAT KAIMA NA 475 PAPUA BARAT TELU K W ONDAMA 476 PAPUA BARAT TELUK BINTUNI 477 PAPUA BARAT MANOK WARI 478 PA PUA BARAT Sa RONG SELATAN 479 PAPUABARAT SaRONG 480 PAPUABARAT RAJA AMPAT 481 PAPUA BARAT TAMBRAUW 482 PAPUA BARAT MAYBRAT 483 PAPUA BARAT MAN OKWARI SELATA N 484 PAPUA BARAT PEGUNUN GAN ARFAK 485 PAPUA BARAT KOT A SORO NG 486 PAPUA 487 PAPUA 488 PAPUA 489 PAPUA 490 PAPUA 491 PAPUA 492 PAPUA 493 PAPUA 494 PAPUA 495 PAPUA 496 PAPUA 497 PAPUA 498 PAPUA 499 PAPUA 500 PAPUA 50 1 PAPUA 502 PAPUA 503 PAPUA 504 PAPUA 505 PAP UA 506 PAPUA 507 PAPUA 508 PAPUA 509 PAPUA 510 PAPUA 5 11 PAPUA 5 12 PAPU A 5 13 PAPUA 514 PAPUA POLEW ALI MANDAR MAMASA MAMUJU MAMUJU UTARA MAMUJU TENGAH MALUKU TEN GGARA BARA T MALUKU TENGGARA MALUK U TE NGAH BURU KEPULAUAN ARU SERAM BAGIAN BARAT SERAM BAGIAN TIMUR MALUKU BARAT DAYA BURU SELATAN KOTA AMBON KOTA TUAL HALM AHE RA BARA T HALMAHERA TE NGAH KEP ULAUAN SULA HALMAHE RA SELATAN HALMA HERA UTARA HALMAHE RA TIM UR PULAU MOR OTAI PULAU TALIABU KOTA TERNATE KOTA TIDO RE KEPULAUA N MERAUKE JAYAWIJ AYA JAYAPURA NABIRE YAPEN W AROPEN BIAK NUMFOR PANIAI PUNCAK JAYA MIMIKA BOVEN DIGOE L MAPPI AS MAT YAHUKIMO PEGUNUNGAN BINTANG TOLIKARA SARM I KEEROM WAROPEN SUPIORI MAMBERAMO RAYA ND UGA LANNY JAYA MAMBERAMO TEN GAH YALIMO PUNCAK DOG IYAI INTAN JAYA DE IYAI KOTA JAYAPURA Jumlah Kabupaten/Kota CAKUPAN INDIKA TOR Imunisasi Dasar Leng kap (80%) CAKUPAN INDIKATOR PENDUKUNG Imunisas i Lan jutan Baduta (80%) Imunl sasl Antigen Baru (80%) Imunisasl Anak Us ia Sekolah (70%) Status Imun isa si T2+ pd WUS(60%) Status Pencapaian terhadap Ind lkator 96,9 88,7 87,8 62,8 106,4 120,9 75,3 104, 1 69,0 60 ,3 85,0 83,9 90,0 151,6 61,4 64,4 85,4 90,9 78,8 95,8 101,3 82,6 112,9 118,5 96,5 118,4 113,5 109,5 80,8 38,6 65,9 52,6 128,0 90 ,0 23 1,5 105,5 27,6 75,9 86,5 40,7 124,6 94 ,2 93,4 76,9 14,4 6, 1 838 78,3 81,2 29,3 4,1 4,5 12,7 8 1,4 108,1 61,8 74,2 5,6 9,1 22,1 73,6 29,2 2,4 8,3 3,0 5,9 114 ,2 84,4 73,7 69,9 36,1 96,7 115,9 74,8 110,4 43,3 69,5 55,7 89,9 96,0 87,6 79,2 82,1 72,4 76,5 79,4 66,2 225,1 62,3 181,2 105,9 92,1 126,5 296 ,7 129,9 81,9 48,7 58,8 42,5 72,2 69,9 6 1.8 96,3 57,9 89 ,8 73,6 32,1 115,9 63 ,3 53,1 121,1 53,6 18,9 69,8 62,0 42,4 50,5 16,6 9,2 74,2 56 ,0 84,3 73,7 29,6 7,4 10,1 131,6 12,5 47,0 7,8 3,4 3,1 77,9 73,3 74,5 76,8 83,5 86,9 56, 7 70,9 55,9 77 ,6 93,6 49,7 18,4 48,0 40,3 81,8 61 ,1 45 ,0 106,6 121,3 62,1 32,1 82,6 34,2 28,6 34 ,0 76,4 28,3 33 ,5 9,9 2,1 42,9 111,6 11,7 168,4 91 ,7 42,9 133,1 12,5 88,8 129,6 114,3 81,8 2,3 12,5 4,0 130,7 t 14,1 88,6 14,9 7,8 18,7 1,6 7,8 138,1 61 ,0 Tercapai 23,6 Tercapai 29,2 Tercapai 31,9 Tida k Tercapai 73, 1 Tercapai 56,9 Tercapai 64,6 Tidak Tercaoai 53,1 Tercapai 58,6 Tidak T ercapai 52,0 Tidak Terca pai 20,7 Tidak Tercapai 24,5 Tercapai 8,5 Tercapai 139 ,7 Terca pai 48,5 Tidak Terca pai 36,8 Tidak Terca pai 53,5 Tercapa i 50,9 Tercapai 62,8 Tidak Tercapai 48.7 Tidak Tercapa i 51,2 Tercapai 42,9 Tidak Tercapai 76,4 Tercapai 35,9 Tercapai 89 ,3 Tercapai 87,2 Tercapai 90,0 T ercapai 13,7 Tercapai 43,6 Tercapai 32,3 Tidak Tercapai 64,7 Tidak Tercapai 12,0 Tidak Tercapai 24,2 Tidak Tercapai 116,5 Tercapai 40,5 Tidak Tercapai 28,0 Tercapai 26,3 Tidak T ercapai 1,7 Tidak Tercapai 37 ,5 Tidak Tercap ai 51,9 Tercapai 12,3 Tidak Tercapai 80,2 Tercap ai 18,7 Terca pai 54 ,1 Tidak Tercapai 47,4 Tidak Tercap al 33,1 Tidak Tercap ai 1,1 Tidak T ercapai 60 ,8 Tercapai 17,3 Tida k Tercapai 20,6 Tercapai 45,2 Tidak Tercaoai 0,0 Tidak Tercapai 4,1 Tida k Tercaoai 13,3 Tidak Terca pai 3 ,8 Tercap ai 69,4 Tercap ai 44,0 Tidak Tercapai 34,5 Tidak Tercapai 0,0 Tidak Tercapai 0,0 Tidak Tercapai 2,7 Tidak Tercapai 163,0 Tidak Tercapa i 6,6 Tidak Tercapai 0 ,0 Tidak Tercapai 0,0 Tidak Tercapai 0 ,0 Tidak Terca oai 3,6 Tidak Terca pai 18 ,9 Tercapai 403 314 23 379 252 ~o ,m"" ,,,,, ~"; ~ ~ . I~r.:- Pf "Yf ~i,~ 'On.~~ !l1XPSE 'r'Jj P 1 ~~5 ~ 7l ~ 0'"­ ~ i\ .. .~, MKM DIRO. , . . . 200 1 0<) c.. ' I
~)~~ - - ':J' '';-' Skorlng Pencapaian 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 385 ~
DATA DUKUNG TIMJA HIV AIDS DAN PIMS ODHIV YANG MENJALANI PENGOBATAN ARV PERSENTASE ODHIV YANG MENJALANI PENGOBATAN ARV S.D DES 2022 No. Provinsi ODHIV On ART s.d Des 2022 ODHA Ditemukan dan Masih Hidup s.d Des 2022 % ODHIV yang Menjalani Pengobatan ARV TOTAL 179,659 429,215 42% 1 Aceh 802 1,167 69% 2 Sumut 9,309 23,674 39% 3 Sumbar 1,670 4,323 39% 4 Riau 3,239 6,280 52% 5 Jambi 995 2,026 49% 6 Sumsel 2,201 5,109 43% 7 Bengkulu 556 1,199 46% 8 Lampung 2,921 4,733 62% 9 Babel 1,013 1,791 57% 10 Kepri 4,213 9,764 43% 11 DKI Jakarta 29,050 72,126 40% 12 Jabar 24,375 49,658 49% 13 Jateng 15,509 39,154 40% 14 DIY 3,956 6,867 58% 15 Jatim 24,257 62,387 39% 16 Banten 5,698 13,758 41% 17 Bali 11,614 24,367 48% 18 NTB 1,296 2,480 52% 19 NTT 2,834 5,504 51% 20 Kalbar 3,735 7,715 48% 21 Kalteng 858 1,771 48% 22 Kalsel 1,807 3,511 51% 23 Kaltim 3,376 9,591 35% 24 Kaltara 568 921 62% 25 Sulut 2,767 5,580 50% 26 Sulteng 1,153 1,976 58% 27 Sulsel 5,460 10,893 50% 28 Sultra 1,134 1,784 64% 29 Gorontalo 30 597 5% 30 Sulbar 149 248 60% 31 Maluku 1,300 4,646 28% 32 Malut 781 945 83% 33 Papbar 2,665 5,228 51% 34 Papua 8,368 37,442 22% Mengetahui, Katimja HIV AIDS dan PIMS dr. Endang Lukitosari, MPH
CAKUPAN PENEMUAN DAN PENGOBATAN TBC No Provinsi Estimasi Insiden Jumlah kasus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ACEH SUMUT SUMBAR RIAU KEPRI JAMBI SUMSEL BABEL BENGKULU LAMPUNG BANTEN DKI JAKARTA JABAR JATENG DIY JATIM KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM KALTARA SULUT GORONTALO SULTENG SULSEL SULBAR SULTRA BALI NTB NTT MALUKU MALUT PAPUA PAPUA BARAT Indonesia 23,374 72,738 26,829 31,899 13,896 15,441 38,940 6,823 8,666 34,099 38,200 53,773 148,069 92,870 10,530 107,547 19,586 11,007 17,578 16,573 3,275 10,835 4,718 12,195 35,210 5,020 10,611 14,514 20,830 21,927 7,584 4,896 21,096 7,851 969,000 11,668 37,528 13,836 12,407 5,548 5,616 19,353 2,617 3,225 16,922 37,562 49,604 164,714 70,873 5,522 73,841 11,287 4,286 7,799 8,632 1,672 8,199 4,474 6,548 23,239 2,867 5,745 4,422 9,017 7,847 4,384 3,037 14,476 3,017 661,784 Data per 2 Januari 2023 Jakarta, Januari 2023 an. Direktur P2PM Ketua Tim Kerja Tuberkulosis, dr. Tiffany Tiara Pakasi NIP 197408092001122001 TC (%) 49.92% 51.59% 51.57% 38.90% 39.92% 36.37% 49.70% 38.36% 37.21% 49.63% 98.33% 92.25% 111.24% 76.31% 52.44% 68.66% 57.63% 38.94% 44.37% 52.08% 51.05% 75.67% 94.84% 53.70% 66.00% 57.11% 54.14% 30.47% 43.29% 35.79% 57.81% 62.03% 68.62% 38.43% 68.30%
DAFTAR 459 KABUPATEN/KOTA MENCAPAI API < 1 PER 1.000 PENDUDUK NO Propinsi Kabupaten Jumlah Kasus Positif API Endemisitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SIMEULUE ACEH SINGKIL ACEH SELATAN ACEH TENGGARA ACEH TIMUR ACEH TENGAH ACEH BARAT ACEH BESAR PIDIE BIREUEN ACEH UTARA ACEH BARAT DAYA GAYO LUES ACEH TAMIANG NAGAN RAYA ACEH JAYA BENER MERIAH PIDIE JAYA KOTA BANDA ACEH KOTA SABANG KOTA LANGSA KOTA LHOKSEUMAWE KOTA SUBULUSSALAM NIAS MANDAILING NATAL TAPANULI SELATAN TAPANULI TENGAH TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR LABUHAN BATU SIMALUNGUN DAIRI KARO DELI SERDANG LANGKAT NIAS SELATAN HUMBANG HASUNDUTAN PAKPAK BHARAT SAMOSIR SERDANG BEDAGAI PADANG LAWAS UTARA PADANG LAWAS LABUHAN BATU SELATAN NIAS UTARA NIAS BARAT KOTA SIBOLGA KOTA TANJUNG BALAI
9 5
7 11
32 18
8 10
1 260
1 890
44 2
8 817
714
715 107 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.04 Eliminasi 0.02 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.02 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.02 Eliminasi 0.06 Eliminasi 0.33 Endemis Rendah 0.12 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.03 Eliminasi 0.29 Eliminasi 0.02 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.22 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.49 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.04 Endemis Rendah 0.01 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.06 Eliminasi 1.32 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.76 Endemis Rendah 0.80 Endemis Rendah 0.30 Eliminasi 0.08 Eliminasi 0.08 Eliminasi 0.09 Eliminasi 0.08 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 48 SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR 66 49 SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI 26 50 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 14 51 SUMATERA UTARA KOTA BINJAI 21 52 SUMATERA UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN 15
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 SUMATERA UTARA KOTA GUNUNGSITOLI SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT SOLOK SUMATERA BARAT SIJUNJUNG SUMATERA BARAT TANAH DATAR SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT AGAM SUMATERA BARAT LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT PASAMAN SUMATERA BARAT SOLOK SELATAN SUMATERA BARAT DHARMAS RAYA SUMATERA BARAT PASAMAN BARAT SUMATERA BARAT KOTA PADANG SUMATERA BARAT KOTA SOLOK SUMATERA BARAT KOTA SAWAH LUNTO SUMATERA BARAT KOTA PADANG PANJANG SUMATERA BARAT KOTA BUKITTINGGI SUMATERA BARAT KOTA PAYAKUMBUH SUMATERA BARAT KOTA PARIAMAN RIAU KUANTAN SINGINGI RIAU INDRAGIRI HULU RIAU INDRAGIRI HILIR RIAU PELALAWAN RIAU SIAK RIAU KAMPAR RIAU ROKAN HULU RIAU BENGKALIS RIAU ROKAN HILIR RIAU KEPULAUAN MERANTI RIAU KOTA PEKANBARU RIAU KOTA DUMAI JAMBI KERINCI JAMBI MERANGIN JAMBI SAROLANGUN JAMBI BATANG HARI JAMBI MUARO JAMBI JAMBI TANJUNG JABUNG TIMUR JAMBI TANJUNG JABUNG BARAT JAMBI TEBO JAMBI BUNGO JAMBI KOTA JAMBI JAMBI KOTA SUNGAI PENUH SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU OGAN KOMERING ILIR SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN MUARA ENIM LAHAT SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN BANYU ASIN OGAN KOMERING ULU SELATAN OGAN KOMERING ULU TIMUR SUMATERA SELATAN OGAN ILIR SUMATERA SELATAN EMPAT LAWANG 188
1 88
18 14
3 1 701 1
66 8
214 5
25 1
0.01 Endemis Rendah 0.89 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.04 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.04 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.22 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 2.30 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.06 Eliminasi 0.03 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.54 Endemis Rendah 0.02 Endemis Rendah 0.09 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.03 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Endemis Rendah 0.00 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi
107 108 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS UTARA 109 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG 110 SUMATERA SELATAN KOTA PRABUMULIH 111 SUMATERA SELATAN KOTA PAGAR ALAM 112 SUMATERA SELATAN KOTA LUBUKLINGGAU 113 BENGKULU BENGKULU SELATAN 114 BENGKULU REJANG LEBONG 115 BENGKULU BENGKULU UTARA 116 BENGKULU KAUR 117 BENGKULU SELUMA 118 BENGKULU MUKOMUKO 119 BENGKULU LEBONG 120 BENGKULU KEPAHIANG 121 BENGKULU BENGKULU TENGAH 122 BENGKULU KOTA BENGKULU 123 LAMPUNG LAMPUNG BARAT 124 LAMPUNG TANGGAMUS 125 LAMPUNG LAMPUNG SELATAN 126 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR 127 LAMPUNG LAMPUNG TENGAH 128 LAMPUNG LAMPUNG UTARA 129 LAMPUNG WAY KANAN 130 LAMPUNG TULANGBAWANG 131 LAMPUNG PESAWARAN 132 LAMPUNG PRINGSEWU 133 LAMPUNG MESUJI 134 LAMPUNG TULANGBAWANG BARAT 135 LAMPUNG PESISIR BARAT 136 LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG KOTA METRO 137 LAMPUNG 138 KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBANGKA 139 KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBELITUNG 140 KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBANGKA BARAT 141 KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBANGKA TENGAH 142 KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBANGKA SELATAN 143 KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBELITUNG TIMUR 144 KEPULAUAN BANGKA BELITUNGKOTA PANGKAL PINANG 145 KEP. RIAU KARIMUN 146 KEP. RIAU BINTAN 147 KEP. RIAU NATUNA 148 KEP. RIAU LINGGA 149 KEP. RIAU KEPULAUAN ANAMBAS 150 KEP. RIAU KOTA BATAM 151 152 153 KEP. RIAU DKI JAKARTA DKI JAKARTA KOTA TANJUNG PINANG KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU KOTA ADM. JAKARTA SELATAN 154 DKI JAKARTA KOTA ADM. JAKARTA TIMUR 155 DKI JAKARTA KOTA ADM. JAKARTA PUSAT 156 157 DKI JAKARTA DKI JAKARTA KOTA ADM. JAKARTA BARAT KOTA ADM. JAKARTA UTARA 158 JAWA BARAT BOGOR 159 JAWA BARAT SUKABUMI 160 JAWA BARAT CIANJUR
1 19
8 6
1 430
250 9
109 4
17 48 45 13 14 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.02 Endemis Rendah 0.02 Eliminasi 0.00 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.94 Endemis Rendah 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.23 Endemis Rendah 0.05 Eliminasi 0.02 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.50 Endemis Rendah 0.02 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.28 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.01 Endemis Rendah 0.00 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.02 Eliminasi 0.05 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH BANDUNG GARUT TASIKMALAYA CIAMIS KUNINGAN CIREBON MAJALENGKA SUMEDANG INDRAMAYU SUBANG PURWAKARTA KARAWANG BEKASI BANDUNG BARAT PANGANDARAN KOTA BOGOR KOTA SUKABUMI KOTA BANDUNG KOTA CIREBON KOTA BEKASI KOTA DEPOK KOTA CIMAHI KOTA TASIKMALAYA KOTA BANJAR CILACAP BANYUMAS PURBALINGGA BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO MAGELANG BOYOLALI KLATEN SUKOHARJO WONOGIRI KARANGANYAR SRAGEN GROBOGAN BLORA REMBANG PATI KUDUS JEPARA DEMAK SEMARANG TEMANGGUNG KENDAL BATANG PEKALONGAN PEMALANG TEGAL BREBES KOTA MAGELANG KOTA SURAKARTA KOTA SALATIGA 11 27 2
3 28
39 9
35 1
25 175
43 1
24 21
10 14
2 553
18 17
8 7
11 15
23 5
22 1
3 17
0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.02 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.03 Eliminasi 0.03 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.07 Eliminasi 0.07 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.02 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.77 Endemis Rendah 0.02 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.02 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.03 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.02 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.02 Eliminasi 0.16 Eliminasi
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR BANTEN BANTEN BANTEN BANTEN BANTEN BANTEN BANTEN BANTEN BALI BALI KOTA SEMARANG KOTA PEKALONGAN KOTA TEGAL KULON PROGO BANTUL GUNUNG KIDUL SLEMAN KOTA YOGYAKARTA PACITAN PONOROGO TRENGGALEK TULUNGAGUNG BLITAR KEDIRI MALANG LUMAJANG JEMBER BANYUWANGI BONDOWOSO SITUBONDO PROBOLINGGO PASURUAN SIDOARJO MOJOKERTO JOMBANG NGANJUK MADIUN MAGETAN NGAWI BOJONEGORO TUBAN LAMONGAN GRESIK BANGKALAN SAMPANG PAMEKASAN SUMENEP KOTA KEDIRI KOTA BLITAR KOTA MALANG KOTA PROBOLINGGO KOTA PASURUAN KOTA MOJOKERTO KOTA MADIUN KOTA SURABAYA KOTA BATU PANDEGLANG LEBAK TANGERANG SERANG KOTA TANGERANG KOTA CILEGON KOTA SERANG KOTA TANGERANG SELATAN JEMBRANA TABANAN
11 32
17 8
1 18
16 5
1 40
9 100
17 12
12 2
11 7
7 5
10 5
7 28
139 87
19 0.04 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.04 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.04 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.06 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.04 Eliminasi 0.02 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.03 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.03 Eliminasi 0.05 Eliminasi 0.03 Eliminasi 0.02 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.78 Eliminasi 0.03 Eliminasi 0.02 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.03 Eliminasi 0.02 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi
273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 BALI BADUNG BALI GIANYAR BALI KLUNGKUNG BALI BANGLI BALI KARANG ASEM BALI BULELENG BALI KOTA DENPASAR NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK BARAT NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK TENGAH NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK TIMUR NUSA TENGGARA BARAT SUMBAWA NUSA TENGGARA BARAT DOMPU NUSA TENGGARA BARAT BIMA NUSA TENGGARA BARAT SUMBAWA BARAT NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK UTARA NUSA TENGGARA BARAT KOTA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT KOTA BIMA NUSA TENGGARA TIMUR KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH UTARA NUSA TENGGARA TIMUR BELU NUSA TENGGARA TIMUR LEMBATA NUSA TENGGARA TIMUR FLORES TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR ENDE NUSA TENGGARA TIMUR NGADA NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI BARAT NUSA TENGGARA TIMUR NAGEKEO NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR SABU RAIJUA NUSA TENGGARA TIMUR KOTA KUPANG KALIMANTAN BARAT SAMBAS KALIMANTAN BARAT BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT LANDAK KALIMANTAN BARAT PONTIANAK SANGGAU KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KETAPANG SINTANG KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU SEKADAU KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT MELAWI KALIMANTAN BARAT KAYONG UTARA KALIMANTAN BARAT KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT KOTA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT KOTA SINGKAWANG KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR KALIMANTAN TENGAH KAPUAS KALIMANTAN TENGAH BARITO SELATAN KALIMANTAN TENGAH BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA KALIMANTAN TENGAH LAMANDAU KALIMANTAN TENGAH SERUYAN KALIMANTAN TENGAH KATINGAN KALIMANTAN TENGAH PULANG PISAU KALIMANTAN TENGAH GUNUNG MAS KALIMANTAN TENGAH BARITO TIMUR 28
9 29
11 5
141 7
17 144
1 927 5 402 52 688 23 18 410 29 138 445 6 1 10 258 10 82 5 648 8 3 2 271 35 1
28 10
1 2 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.04 Endemis Rendah 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.29 Endemis Rendah 0.03 Eliminasi 0.03 Eliminasi 0.87 Endemis Rendah 0.39 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.13 Endemis Rendah 0.09 Endemis Rendah 0.08 Endemis Rendah 0.19 Endemis Rendah 0.53 Endemis Rendah 0.02 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.03 Eliminasi 0.03 Eliminasi 0.05 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.02 Endemis Rendah 0.07 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.07 Endemis Rendah 0.04 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.00 Endemis Rendah 0.00 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.02 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.11 Eliminasi 0.06 Eliminasi 0.03 Eliminasi
329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 KALIMANTAN TENGAH KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN KOTA BARU KALIMANTAN SELATAN BANJAR KALIMANTAN SELATAN BARITO KUALA KALIMANTAN SELATAN TAPIN KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI SELATAN KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI TENGAH KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI UTARA KALIMANTAN SELATAN TABALONG KALIMANTAN SELATAN TANAH BUMBU KALIMANTAN SELATAN BALANGAN KALIMANTAN SELATAN KOTA BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN KOTA BANJAR BARU KALIMANTAN TIMUR KUTAI BARAT KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU KUTAI KARTANEGARA KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA KOTA BONTANG KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA MALINAU KALIMANTAN UTARA BULUNGAN KALIMANTAN UTARA TANA TIDUNG KALIMANTAN UTARA NUNUKAN KALIMANTAN UTARA KOTA TARAKAN SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW SULAWESI UTARA MINAHASA SULAWESI UTARA KEPULAUAN SANGIHE SULAWESI UTARA KEPULAUAN TALAUD SULAWESI UTARA MINAHASA SELATAN SULAWESI UTARA SULAWESI UTARA MINAHASA UTARA BOLAANG MONGONDOW UTARA SULAWESI UTARA SIAU TAGULANDANG BIARO SULAWESI UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI UTARA MINAHASA TENGGARA BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR SULAWESI UTARA KOTA MANADO SULAWESI UTARA KOTA BITUNG SULAWESI UTARA KOTA TOMOHON SULAWESI UTARA KOTA KOTAMOBAGU SULAWESI TENGAH BANGGAI KEPULAUAN SULAWESI TENGAH BANGGAI SULAWESI TENGAH MOROWALI SULAWESI TENGAH POSO SULAWESI TENGAH DONGGALA SULAWESI TENGAH TOLI-TOLI SULAWESI TENGAH BUOL SULAWESI TENGAH PARIGI MOUTONG SULAWESI TENGAH TOJO UNA-UNA SULAWESI TENGAH SIGI SULAWESI TENGAH BANGGAI LAUT SULAWESI TENGAH MOROWALI UTARA SULAWESI TENGAH KOTA PALU SULAWESI SELATAN KEPULAUAN SELAYAR
1 14
7 4
160 6
68 52
4 10
20 3
133 31
67 2
74 636
60 90
514 262
1 121 10
61 125
71 1 7 15 17 62 130 16 57 102 8 31 61 1 16 127 0.02 Eliminasi 0.19 Eliminasi 0.15 Endemis Rendah 0.03 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.02 Eliminasi 0.04 Eliminasi 0.07 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.51 Eliminasi 0.08 Endemis Rendah 0.50 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.26 Eliminasi 0.40 Endemis Rendah 0.11 Eliminasi 0.37 Endemis Rendah 0.09 Eliminasi 0.14 Eliminasi 1.14 Eliminasi 0.00 Endemis Rendah 0.53 Endemis Rendah 0.03 Eliminasi 0.03 Eliminasi 0.06 Eliminasi 0.07 Eliminasi 0.18 Eliminasi 0.98 Endemis Rendah 0.17 Endemis Rendah 0.27 Eliminasi 0.50 Eliminasi 0.10 Eliminasi 0.46 Endemis Rendah 0.57 Endemis Rendah 0.01 Eliminasi 0.22 Eliminasi 0.29 Endemis Rendah 0.95 Endemis Rendah 0.66 Eliminasi 0.45 Eliminasi 0.00 Endemis Rendah 0.06 Eliminasi 0.00 Endemis Rendah 0.00 Endemis Rendah 0.02 Endemis Rendah 0.01 Eliminasi 0.12 Eliminasi 0.00 Endemis Rendah 0.59 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.04 Eliminasi 0.20 Endemis Rendah 0.03 Eliminasi 0.07 Eliminasi
383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 SULAWESI SELATAN BULUKUMBA SULAWESI SELATAN BANTAENG SULAWESI SELATAN JENEPONTO SULAWESI SELATAN TAKALAR SULAWESI SELATAN GOWA SINJAI SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN MAROS SULAWESI SELATAN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN SULAWESI SELATAN BARRU SULAWESI SELATAN BONE SOPPENG SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN WAJO SULAWESI SELATAN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN PINRANG SULAWESI SELATAN ENREKANG SULAWESI SELATAN LUWU SULAWESI SELATAN TANA TORAJA SULAWESI SELATAN LUWU UTARA SULAWESI SELATAN LUWU TIMUR SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA SULAWESI SELATAN KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN KOTA PARE-PARE KOTA PALOPO SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA BUTON SULAWESI TENGGARA MUNA SULAWESI TENGGARA KONAWE SULAWESI TENGGARA KOLAKA SULAWESI TENGGARA KONAWE SELATAN SULAWESI TENGGARA BOMBANA SULAWESI TENGGARA WAKATOBI SULAWESI TENGGARA KOLAKA UTARA SULAWESI TENGGARA BUTON UTARA SULAWESI TENGGARA KONAWE UTARA SULAWESI TENGGARA KOLAKA TIMUR SULAWESI TENGGARA KONAWE KEPULAUAN SULAWESI TENGGARA MUNA BARAT SULAWESI TENGGARA BUTON TENGAH SULAWESI TENGGARA BUTON SELATAN SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA KOTA BAU-BAU GORONTALO BOALEMO GORONTALO GORONTALO GORONTALO POHUWATO GORONTALO BONE BOLANGO GORONTALO GORONTALO UTARA GORONTALO KOTA GORONTALO SULAWESI BARAT MAJENE SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT MAMASA SULAWESI BARAT MAMUJU SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH MALUKU MALUKU TENGAH MALUKU BURU MALUKU KEPULAUAN ARU 214 73 61
3 27
14 10
17 18
108 15
28 28
115 90
7 66
19 30
39 95
35 88
85 26
49 205
204 13
141 21
86 9
26 19
18 47
31 30
18 25 15 82 49 0.04 Eliminasi 0.09 Eliminasi 0.29 Eliminasi 0.05 Eliminasi 0.04 Eliminasi 0.11 Eliminasi 0.32 Eliminasi 0.26 Eliminasi 0.04 Eliminasi 0.09 Eliminasi 0.08 Eliminasi 0.07 Eliminasi 0.13 Eliminasi 0.25 Eliminasi 0.17 Eliminasi 0.24 Eliminasi 0.35 Endemis Rendah 0.08 Eliminasi 0.16 Eliminasi 0.86 Endemis Rendah 0.13 Eliminasi 0.09 Eliminasi 0.74 Eliminasi 0.20 Eliminasi 0.38 Endemis Rendah 0.04 Eliminasi 0.09 Eliminasi 0.06 Eliminasi 0.10 Eliminasi 0.46 Eliminasi 0.20 Eliminasi 0.47 Eliminasi 0.00 Eliminasi 0.13 Eliminasi 0.74 Eliminasi 0.18 Endemis Rendah 0.88 Eliminasi 0.61 Eliminasi 0.11 Eliminasi 0.13 Eliminasi 0.03 Eliminasi 0.00 Endemis Rendah 0.02 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.28 Eliminasi 0.01 Eliminasi 0.75 Eliminasi 0.04 Eliminasi 0.03 Eliminasi 0.13 Eliminasi 0.04 Endemis Rendah 0.01 Eliminasi 0.32 Endemis Rendah 0.03 Eliminasi 0.84 Endemis Rendah
438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 MALUKU SERAM BAGIAN BARAT MALUKU SERAM BAGIAN TIMUR MALUKU BURU SELATAN MALUKU KOTA AMBON MALUKU KOTA TUAL MALUKU UTARA HALMAHERA BARAT MALUKU UTARA HALMAHERA TENGAH MALUKU UTARA KEPULAUAN SULA MALUKU UTARA HALMAHERA SELATAN MALUKU UTARA HALMAHERA UTARA MALUKU UTARA HALMAHERA TIMUR MALUKU UTARA PULAU MOROTAI MALUKU UTARA KOTA TERNATE MALUKU UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN PAPUA BARAT SORONG SELATAN PAPUA BARAT MAYBRAT PAPUA BARAT PEGUNUNGAN ARFAK PAPUA PANIAI PAPUA NDUGA PAPUA LANNY JAYA PAPUA DOGIYAI PAPUA DEIYAI Penyusun Riskha Tiara Puspadewi, SKM NIP. 199101282015032002 46 22 5 1 3 1 32 3 133 19 5 39 8 2 218 313 121 4 80 52 0.30 Endemis Rendah 0.88 Endemis Rendah 0.11 Endemis Rendah 0.20 Eliminasi 0.17 Eliminasi 0.02 Endemis Rendah 0.12 Endemis Rendah 0.14 Eliminasi 0.22 Endemis Rendah 0.19 Endemis Rendah 0.08 Endemis Rendah 0.00 Eliminasi 0.07 Eliminasi 0.10 Eliminasi 0.30 Eliminasi 0.07 Endemis Rendah 0.56 Endemis Rendah 0.78 Endemis Rendah 0.00 Endemis Rendah 0.64 Endemis Rendah 0.00 Endemis Rendah 0.28 Endemis Rendah 101 117 Mengetahui Ketua Tim Kerja Malaria dr. Hellen Dewi Prameswari, MARS NIP. 197603152009122002
1) Indikator : Proporsi Kasus Baru Tanpa Cacat (Cacat Tingkat 0) Tahun 2022. No PROVINSI Kasus Kusta Baru Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat (Cacat Tk.0) Proporsi Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat (%) (Cacat Tk.0) 1 ACEH 208 181 87,02 2 SUMUT 153 105 68,63 3 SUMBAR 54 17 31,48 4 SUMSEL 227 180 79,30 5 RIAU 81 77 95,06 6 KEPRI 36 33 91,67 7 JAMBI 41 13 31,71 8 BENGKULU 26 `16 61,54 9 BABEL 32 28 87,50 10 LAMPUNG 126 90 71,43 11 BANTEN 572 475 83,04 12 JABAR 1705 1231 72,20 13 JATENG 973 813 83,56 14 JATIM 2067 1547 74,84 15 DKI JAKARTA 328 303 92,38 16 DIY 36 30 83,33 17 BALI 100 91 91,00 18 NTB 166 151 90,96 19 NTT 281 216 76,87 20 KALBAR 59 48 81,36 21 KALSEL 100 77 77,00 22 KALTENG 83 71 85,54 23 KALTIM 127 110 86,61 24 KALTARA 40 34 85,00 25 GORONTALO 149 134 89,93 26 SULSEL 716 599 83,66 27 SULTRA 218 190 87,16 28 SULTENG 306 287 93,79 29 SULUT 480 455 94,79 30 SULBAR 155 147 94,84 31 MALUKU 287 214 74,56
32 MALUT 609 576 33 PAPUA 864 842 34 PAPUA BARAT INDONESIA 690 12.095 642 10923 Mengatahui, Ketua Tim Kerja NTDs, dr. Regina Tiolina Sidjabat, M.Epid NIP. 196604142001122002 94,58 97,45 93,04 82,87
Provinsi Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Persentase Pengobatan Diare Sesuai Standar Tahun 2022 Kab/Kota Jumlah Balita Diare Oralit Saja Pengobatan Zinc Saja Simeulue Aceh Singkil Aceh Selatan Aceh Tenggara Aceh Timur Aceh Tengah Aceh Barat Aceh Besar Pidie Bireuen Aceh Utara Aceh Barat Daya Gayo Lues Aceh Tamiang Nagan Raya Aceh Jaya Bener Meriah Pidie Jaya Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Subulussalam Provinsi Aceh Medan Binjai T. Tinggi P. Siantar Tanjung Balai Sibolga P. Sidempuan Deli Serdang Langkat Sergai Karo Dairi Pak-pak Barat Simalungun Tobasa Humbahas Samosir Tap. Utara Tap. Tengah Tap. Selatan Madina Batubara Asahan Labuhan Batu Nias Nias Selatan Palas Utara Palas Nias Barat 158 N/A 128 N/A 1,250 158 101 243 1,422 325 1,920 648 51 339 33 322 18 39 61 N/A 155 N/A 25 7,396 3,994 201 180 192 457 653 634 4,161 1,556 253 691 360 108 1,475 459 482 152 529 330 966 1,418 753 944 446 390 93 1,476 1,075 166 11 N/A 70 N/A 226 75 50 57 28 10 127 0 0 35 0 13 0 107 366 N/A 1 N/A 138 1,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 11 N/A 140 N/A 135 75 67 60 56 25 170 0 0 57 0 5 0 23 61 N/A 10 N/A 50 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 562 0 Oralit dan Zinc 129 N/A 0 N/A 957 157 52 116 1,038 283 1,450 648 0 241 33 227 18 0 0 N/A 128 N/A 0 5,477 3,994 201 180 192 457 653 634 4,161 1,556 253 691 360 108 1,475 459 409 152 529 286 966 790 753 944 311 374 93 1,476 950 166 Persentase Pengobatan Diare Sesuai Standar 81.65% N/A 0.00% N/A 76.56% 99.37% 51.49% 47.74% 73.00% 87.08% 75.52% 100.00% 0.00% 71.09% 100.00% 70.50% 100.00% 0.00% 0.00% N/A 82.58% N/A 0.00% 74.05% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 84.85% 100.00% 100.00% 86.67% 100.00% 55.71% 100.00% 100.00% 69.73% 95.90% 100.00% 100.00% 88.37% 100.00%
Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Kab/Kota Nias Utara Gunung Sitoli Labusel Labura Provinsi Sumatera Utara Pasaman Pasaman Barat Agam Tanah Datar Solok Solok Selatan Dharmasraya Sijunjung 50 Kota Pesisir Selatan Kep Mentawai Padang Pariaman Kota Padang Kota Padang Panjang Kota Payakumbuh Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Pariaman Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Pekan Baru Kampar Pelalawan Rokan Hulu Indragiri Hulu Kuantan Singingi Indragiri Hilir Bengkalis Dumai Siak Rokan Hilir Kep. Meranti Provinsi Riau Kota Jambi Sarolangun Batang Hari Tanjab Barat Tanjab Timur Tebo Kerinci Kota Sungai Penuh Muaro Jambi Merangin Bungo Provinsi Jambi Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ilir Muara Enim Lahat Musi Rawas Jumlah Balita Diare 49 157 506 596 25,902 1,048 952 1,013 679 534 402 530 1,585 955 1,545 589 572 1,054 175 301 278 290 247 287 13,036 180 845 99 733 140 280 154 772 722 165 23 543 4,656 841 550 214 70 335 491 271 112 213 743 711 4,551 495 591 1,305 171 315 Oralit Saja 0 0 0 0 139 0 0 149 71 0 4 90 3 37 322 147 3 0 0 0 3 0 12 0 841 10 13 0 74 0 7 2 27 5 41 0 12 191 49 11 0 7 30 7 0 2 0 6 0 112 0 27 73 458 80 Pengobatan Zinc Saja 0 0 0 0 642 0 0 118 9 0 4 6 12 3 22 127 0 0 0 0 0 1 7 0 309 2 8 3 52 0 15 8 3 5 6 0 0 102 7 0 0 6 4 12 0 6 0 0 6 41 0 8 2 574 85 Oralit dan Zinc 49 157 506 596 24,881 1,029 952 997 578 529 401 468 1,586 914 1,201 587 555 1,054 175 301 250 286 226 287 12,376 165 820 92 503 128 243 103 724 671 111 23 530 4,113 760 539 214 57 295 445 249 104 213 731 705 4,312 495 531 1,187 27 112 Persentase Pengobatan Diare Sesuai Standar 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 96.06% 98.19% 100.00% 98.42% 85.13% 99.06% 99.75% 88.30% 100.06% 95.71% 77.73% 99.66% 97.03% 100.00% 100.00% 100.00% 89.93% 98.62% 91.50% 100.00% 94.94% 91.67% 97.04% 92.93% 68.62% 91.43% 86.79% 66.88% 93.78% 92.94% 67.27% 100.00% 97.61% 88.34% 90.37% 98.00% 100.00% 81.43% 88.06% 90.63% 91.88% 92.86% 100.00% 98.38% 99.16% 94.75% 100.00% 89.85% 90.96% 15.79% 35.56%
Provinsi Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Bangka Belitung Kep. Bangka Belitung Kep. Bangka Belitung Kep. Bangka Belitung Kep. Bangka Belitung Kep. Bangka Belitung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau Kep. Riau Kep. Riau Kep. Riau Kep. Riau Kep. Riau Kep. Riau Kab/Kota Musi Banyuasin Banyu Asin Ogan Komering Ulu Timur Ogan Komering Ulu Selatan Ogan Ilir Empat Lawang Penukal Abab Lematang Ilir Musi Rawas Utara Kota Palembang Kota Pagar Alam Lubuk Linggau Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Kota Bengkulu Kabupaten Kaur Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Seluma Kabupaten Bengkulu Tengah Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Mukomuko Kabupaten Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Utara Lampung Barat Tulangbawang Tanggamus Lampung Timur Way Kanan Pesawaran Pringsewu Kab.Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Provinsi Lampung Bangka Belitung Bangka Tengah Bangka Barat Bangka Selatan Belitung Timur Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung Tanjungpinang Batam Bintan Karimun Lingga Natuna Anambas Jumlah Balita Diare 1,560 2,274 370 168 706 105 626 300 6,218 170 27 819 16,220 367 36 64 29 61 N/A 24 2 109 N/A 692 4,596 2,943 84 225 17 1,041 1,110 984 989 514 255 323 123 3,310 290 16,804 1,158 219 341 277 300 139 384 2,818 369 2,100 206 510 204 55 40 Oralit Saja 5 2,032 7 0 441 324 4 75 0 8 1 11 3,546 3 0 0 2 0 N/A 12 1 0 N/A 23 303 81 9 4 0 13 24 71 59 50 4 12 0 28 1 659 6 7 0 0 0 0 0 13 0 77 16 0 18 1 19 Pengobatan Zinc Saja 0 169 11 0 91 2 14 16 0 0 0 2 974 0 0 0 0 1 N/A 0 0 0 N/A 1 228 41 7 1 0 0 0 14 5 2 4 13 0 0 3 318 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 4 0 1 0 7 Oralit dan Zinc 1,556 1,504 363 153 420 0 608 30 3,815 155 26 815 11,797 249 36 64 24 60 N/A 3 0 109 N/A 545 3,978 2,737 56 208 17 942 1,065 906 830 457 226 297 123 3,244 282 15,368 1,152 210 341 277 300 139 384 2,803 325 1,988 180 507 116 55 42 Persentase Pengobatan Diare Sesuai Standar 99.74% 66.14% 98.11% 91.07% 59.49% 0.00% 97.12% 10.00% 61.35% 91.18% 96.30% 99.51% 72.73% 67.85% 100.00% 100.00% 82.76% 98.36% N/A 12.50% 0.00% 100.00% N/A 78.76% 86.55% 93.00% 66.67% 92.44% 100.00% 90.49% 95.95% 92.07% 83.92% 88.91% 88.63% 91.95% 100.00% 98.01% 97.24% 91.45% 99.48% 95.89% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.47% 88.08% 94.67% 87.38% 99.41% 56.86% 100.00% 105.00%
Provinsi Kep. Riau DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Kep. Riau Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka Sumedang Indramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Pangandaran Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara Kebumen Purworejo Wonosobo Magelang Boyolali Klaten Sukoharjo Wonogiri Karanganyar Sragen Grobogan Blora Rembang Pati Kudus Jumlah Balita Diare 3,484 4,960 10,954 11,547 8,855 12,344 326 48,986 15,189 N/A 10,467 6,837 5,006 3,291 4,336 4,794 12,284 4,927 4,508 4,099 5,167 8,608 3,803 5,732 4,495 839 2,639 2,348 5,580 2,709 992 2,136 1,268 879 1,029 123,962 4,649 2,232 4,674 2,860 5,521 686 2,260 672 1,388 1,608 2,436 1,001 1,865 1,218 930 875 1,525 778 1,201 Oralit Saja 131 0 0 0 0 14 0 14 165 N/A 46 44 104 33 84 7 318 97 150 214 27 17 38 58 103 1 129 21 118 1 48 155 109 14 0 2,101 94 71 46 176 6 48 87 0 0 69 203 0 61 13 71 57 90 90 38 Pengobatan Zinc Saja 16 0 0 0 0 0 0 0 128 N/A 53 41 134 52 84 0 145 59 208 31 1 2 147 20 121 10 11 8 14 0 13 2 10 0 0 1,294 128 194 530 121 0 128 202 0 0 113 657 0 119 32 7 67 275 25 3 Oralit dan Zinc 3,213 4,960 10,954 11,547 8,855 12,344 326 48,986 14,292 N/A 9,571 6,094 4,356 2,339 3,934 4,772 11,035 4,415 3,665 3,629 4,265 8,545 3,258 5,242 3,928 660 2,295 2,268 5,370 2,696 771 1,976 989 851 1,022 112,238 4,351 1,795 3,707 2,389 5,499 356 1,700 672 1,402 860 598 1,001 1,498 736 834 662 491 599 1,057 Persentase Pengobatan Diare Sesuai Standar 92.22% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 94.09% N/A 91.44% 89.13% 87.02% 71.07% 90.73% 99.54% 89.83% 89.61% 81.30% 88.53% 82.54% 99.27% 85.67% 91.45% 87.39% 78.67% 86.96% 96.59% 96.24% 99.52% 77.72% 92.51% 78.00% 96.81% 99.32% 90.54% 93.59% 80.42% 79.31% 83.53% 99.60% 51.90% 75.22% 100.00% 101.01% 53.48% 24.55% 100.00% 80.32% 60.43% 89.68% 75.66% 32.20% 76.99% 88.01%
Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Kab/Kota Jepara Demak Semarang Temanggung Kendal Batang Pekalongan Pemalang Tegal Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Bantul Kota Yogyakarta Gunung Kidul Kulon Progo Sleman Provinsi D I Yogyakarta Bangkalan Banyuwangi Kota Batu Blitar Kota Blitar Bojonegoro Bondowoso Gresik Jember Jombang Kediri Kota Kediri Lamongan Lumajang Madiun Kota Madiun Magetan Malang Kota Malang Mojokerto Kota Mojokerto Nganjuk Ngawi Pacitan Pamekasan Pasuruan Kota Pasuruan Ponorogo Probolinggo Kota Probolinggo Sampang Sidoarjo Jumlah Balita Diare 1,054 2,488 2,365 591 1,940 285 1,788 1,700 4,921 1,290 590 1,433 287 6,444 1,122 1,220 67,897 1,205 863 1,110 648 700 4,526 5,474 4,987 1,596 2,926 888 2,377 1,954 52 4,492 3,647 509 2,207 2,241 276 2,784 1,111 3,267 9,278 1,079 3,045 905 1,150 1,664 410 734 2,710 758 1,538 411 1,559 95 9,608 Oralit Saja 62 26 93 8 125 35 115 68 35 47 78 50 5 38 13 3 2,021 55 83 17 7 8 170 4 32 17 31 16 228 64 0 201 383 18 65 5 1 39 0 10 44 29 35 16 9 34 18 2 64 28 52 0 0 0 180 Pengobatan Zinc Saja 129 51 242 20 85 77 313 225 199 37 103 51 0 353 52 78 4,616 8 93 27 36 47 211 0 13 6 3 32 100 0 0 8 234 21 0 0 0 20 0 0 2 8 0 5 0 28 1 0 3 18 15 8 38 5 8 Oralit dan Zinc 644 2,176 1,288 519 1,720 67 1,470 1,206 4,519 1,127 374 1,315 263 6,008 971 980 54,854 1,086 576 999 543 559 3,763 5,468 4,934 1,576 2,836 693 2,033 1,888 52 4,096 2,799 357 2,141 2,236 269 2,649 1,111 3,255 9,190 998 3,006 787 1,026 1,524 388 731 2,484 687 1,463 389 1,521 61 9,484 Persentase Pengobatan Diare Sesuai Standar 61.10% 87.46% 54.46% 87.82% 88.66% 23.51% 82.21% 70.94% 91.83% 87.36% 63.39% 91.77% 91.64% 93.23% 86.54% 80.33% 80.79% 90.12% 66.74% 90.00% 83.80% 79.86% 83.14% 99.89% 98.94% 98.75% 96.92% 78.04% 85.53% 96.62% 100.00% 91.18% 76.75% 70.14% 97.01% 99.78% 97.46% 95.15% 100.00% 99.63% 99.05% 92.49% 98.72% 86.96% 89.22% 91.59% 94.63% 99.59% 91.66% 90.63% 95.12% 94.65% 97.56% 64.21% 98.71%
Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Kab/Kota Situbondo Sumenep Kota Surabaya Trenggalek Tuban Tulung Agung Provinsi Jawa Timur Lebak Pandeglang Tangerang Serang Kota Serang Kota Tangerang Kota Tangerang selatan Kota Cilegon Provinsi Banten Buleleng Jembrana Tabanan Badung Denpasar Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Provinsi Bali Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Dompu Bima Sumbawa Barat Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima Provinsi NTB Kota Kupang Kupang TTS TTU Belu Rote Ndao Alor Flotim Lembata Ende Sikka Ngada Nagekeo Manggarai Manggarai Timur Manggarai Barat Sumba Timur Sumba Barat Jumlah Balita Diare 4,076 222 15,859 4,273 6,036 5,295 111,493 4,770 2,517 15,870 5,490 814 8,627 3,837 1,412 43,337 N/A N/A N/A 854 2,777 N/A 593 N/A 1,120 5,344 3,984 1,529 9,350 1,228 1,063 3,977 367 2,070 2,281 578 26,427 1,129 1,040 533 544 881 555 149 794 370 920 1,039 135 255 494 478 1,013 1,005 290 Oralit Saja 127 9 256 97 39 22 2,175 250 49 413 20 75 0 74 16 897 N/A N/A N/A 31 111 N/A 103 N/A 51 296 60 7 201 57 0 0 5 0 10 0 340 27 2 0 2 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 275 0 Pengobatan Zinc Saja 5 6 3 5 0 0 595 41 39 194 4 60 0 22 5 365 N/A N/A N/A 3 270 N/A 0 N/A 28 301 100 11 176 28 0 6 0 0 0 0 321 14 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 139 0 Oralit dan Zinc 3,881 369 15,476 4,167 5,962 5,271 107,258 4,350 2,293 15,804 5,378 751 8,627 3,566 932 41,701 N/A N/A N/A 722 1,996 N/A 471 N/A 817 4,006 4,087 1,519 8,377 1,138 1,022 3,971 346 2,070 2,269 571 25,370 1,076 1,037 533 541 881 479 147 803 370 926 678 135 255 205 364 937 1,097 290 Persentase Pengobatan Diare Sesuai Standar 95.22% 166.22% 97.58% 97.52% 98.77% 99.55% 96.20% 91.19% 91.10% 99.58% 97.96% 92.26% 100.00% 92.94% 66.01% 96.22% N/A N/A N/A 84.54% 71.88% N/A 79.43% N/A 72.95% 74.96% 102.59% 99.35% 89.59% 92.67% 96.14% 99.85% 94.28% 100.00% 99.47% 98.79% 96.00% 95.31% 99.71% 100.00% 99.45% 100.00% 86.31% 98.66% 101.13% 100.00% 100.65% 65.26% 100.00% 100.00% 41.50% 76.15% 92.50% 109.15% 100.00%
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kab/Kota Sumba Barat Daya Sumba Tengah Sabu Raijua Malaka Provinsi NTT Sintang Sanggau Melawi Landak Kota Pontianak Kayong Utara Sambas Mempawah Bengkayang Kota Singkawang Sekadau Kapuas Hulu Ketapang Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Kapuas Barito Selatan Barito Utara Sukamara Lamandau Seruyan Katingan Pulang Pisau Gunung Mas Barito Timur Murung Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah Hulu Sungai Utara Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Tabalong Balangan Banjarmasin Banjarbaru Banjar Tanah Laut Tanah Bumbu Kotabaru Tapin Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Samarinda Balikpapan Penajam Paser Utara Paser Kutai Kartanegara Bontang Jumlah Balita Diare 1,764 685 244 343 14,660 406 396 228 673 1,106 252 887 781 257 260 423 628 956 292 7,545 721 863 825 405 232 199 100 103 311 314 374 499 776 296 6,018 910 453 689 347 461 2,005 419 541 334 673 640 425 380 8,277 1,207 2,307 103 N/A 2,004 617 Oralit Saja 92 4 3 0 457 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 11 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 45 12 2 42 2 12 4 0 0 17 3 164 23 35 2 N/A 49 33 Pengobatan Zinc Saja 134 29 11 0 367 10 53 2 33 82 6 22 35 31 11 32 48 79 57 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 53 0 30 17 119 2 16 18 0 1 115 0 371 55 30 2 N/A 76 69 Oralit dan Zinc 1,735 627 211 332 13,659 396 264 226 640 1,024 246 865 744 224 222 391 555 877 235 6,909 721 863 825 405 232 199 100 103 311 323 374 499 776 296 6,027 908 359 607 284 442 1,729 382 456 287 669 635 212 283 7,253 1,065 2,109 98 N/A 1,657 404 Persentase Pengobatan Diare Sesuai Standar 98.36% 91.53% 86.48% 96.79% 93.17% 97.54% 66.67% 99.12% 95.10% 92.59% 97.62% 97.52% 95.26% 87.16% 85.38% 92.43% 88.38% 91.74% 80.48% 91.57% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 102.87% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.15% 99.78% 79.25% 88.10% 81.84% 95.88% 86.23% 91.17% 84.29% 85.93% 99.41% 99.22% 49.88% 74.47% 87.63% 88.24% 91.42% 95.15% N/A 82.68% 65.48%
Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Kab/Kota Kutai Timur Kutai Barat Berau Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur Kota Tarakan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Bulungan Kab. Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara Manado Bitung Tomohon Kotamobagu Minahasa Minsel Minut Mitra Bolmong Bolsel Boltim Bolmut Sangihe Sitaro Talaud Provinsi Sulawesi Utara Palu Donggala Sigi Parigi Moutong Poso Tojo Una Una Banggai Bangkep Banggai Laut Morowali Morowali Utara Tolitoli Buol Provinsi Sulawesi Tengah Bantaeng Barru Bone Bulukumba Enrekang Gowa Jeneponto Luwu Luwu Timur Luwu Utara Makassar Maros Palopo Pangkep Jumlah Balita Diare 1,354 448 555 60 8,655 1,783 634 1,264 1,585 203 5,469 591 354 140 202 178 273 222 68 358 254 N/A 109 138 48 140 3,075 1,449 354 341 564 312 149 893 331 315 788 334 411 410 6,651 808 N/A N/A 1,207 2,307 103 N/A 2,004 617 1,354 448 555 60 N/A Oralit Saja 50 60 14 0 266 267 0 82 86 9 444 34 0 85 86 26 53 0 18 1,535 31 N/A 20 205 47 22 2,162 67 0 16 0 2 22 46 34 5 23 3 53 55 326 17 N/A N/A 23 35 2 N/A 49 33 50 60 14 0 N/A Pengobatan Zinc Saja 216 21 47 16 532 111 93 118 22 21 365 0 0 1 95 0 17 0 11 670 19 N/A 0 131 30 20 994 0 0 8 8 1 1 61 9 10 10 15 54 26 203 61 N/A N/A 55 30 2 N/A 76 69 216 21 47 16 N/A Oralit dan Zinc 952 313 438 34 7,070 1,064 613 891 1,472 178 4,218 408 316 11 61 109 175 166 31 132 345 N/A 103 2 20 66 1,945 1,327 0 279 467 295 125 768 279 296 706 316 323 214 5,395 693 N/A N/A 1,065 2,109 98 N/A 1,657 404 952 313 438 34 N/A Persentase Pengobatan Diare Sesuai Standar 70.31% 69.87% 78.92% 56.67% 81.69% 59.67% 96.69% 70.49% 92.87% 87.68% 77.13% 69.04% 89.27% 7.86% 30.20% 61.24% 64.10% 74.77% 45.59% 36.87% 135.83% N/A 94.50% 1.45% 41.67% 47.14% 63.25% 91.58% 0.00% 81.82% 82.80% 94.55% 83.89% 86.00% 84.29% 93.97% 89.59% 94.61% 78.59% 52.20% 81.12% 85.77% N/A N/A 88.24% 91.42% 95.15% N/A 82.68% 65.48% 70.31% 69.87% 78.92% 56.67% N/A
Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Barat Sulawesi Barat Sulawesi Barat Sulawesi Barat Sulawesi Barat Sulawesi Barat Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Kab/Kota Pare-pare Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Takalar Tanah Toraja Tanah Toraja Utara Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Buton Muna Konawe Kolaka Konawe Selatan Bombana Wakatobi Kolaka Utara Buton Utara Konawe Utara Kolaka Timur Konawe Kepulauan Muna Barat Buton Tengah Buton Selatan Kota Kendari Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Boalemo Pohuwato Bone Bolango Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Mamuju Majene Polewali Mandar Mamasa Mateng Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat Kepulauan Tanimbar Maluku Tenggara Maluku Tengah Buru Kepulauan Aru Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur Maluku Barat Daya Buru Selatan Ambon Tual Provinsi Maluku Jumlah Balita Diare N/A N/A N/A N/A 192 N/A N/A N/A N/A N/A 9,655 439 N/A N/A 160 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 134 733 383 527 447 262 359 293 2,271 84 249 552 155 31 217 1,288 681 190 N/A 278 526 N/A 176 236 N/A 554 N/A 2,641 Oralit Saja N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A N/A 295 11 N/A N/A 9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 25 15 36 1 17 17 8 94 26 0 18 182 14 196 436 256 581 N/A 37 0 N/A 52 61 N/A 18 N/A 1,005 Pengobatan Zinc Saja N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A 593 176 N/A N/A 86 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 52 314 107 39 3 29 19 80 277 10 0 51 336 28 196 621 675 1,041 N/A 25 0 N/A 34 125 N/A 42 N/A 1,942 Oralit dan Zinc N/A N/A N/A N/A 180 N/A N/A N/A N/A N/A 7,943 178 N/A N/A 63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 74 315 330 392 442 212 304 199 1,879 46 210 444 185 6 221 1,112 631 186 N/A 243 469 N/A 92 6 N/A 438 N/A 2,065 Persentase Pengobatan Diare Sesuai Standar N/A N/A N/A N/A 93.75% N/A N/A N/A N/A N/A 82.27% 40.55% N/A N/A 39.38% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 55.22% 42.97% 86.16% 74.38% 98.88% 80.92% 84.68% 67.92% 82.74% 54.76% 84.34% 80.43% 119.35% 19.35% 101.84% 86.34% 92.66% 97.89% N/A 87.41% 89.16% N/A 52.27% 2.54% N/A 79.06% N/A 78.19%
Provinsi Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Kab/Kota Halmahera Barat Halmahera Tengah Kepulauan Sula Halmahera Selatan Halmahera Utara Halmahera Timur Pulau Morotai Pulau Taliabu Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Fakfak Kaimana Teluk Wondama Teluk Bintuni Manokwari Sorong Selatan Sorong Raja Ampat Tambraw Maybrat Manokwari Selatan Pegunungan Arfak Kota Sorong Provinsi Papua Barat Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Kerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua Jumlah Balita Diare 17 N/A 270 1,810 N/A 283 N/A 147 749 N/A 3,276 N/A 89 387 2,222 114 295 442 N/A N/A 115 N/A N/A N/A 3,664 210 595 558 913 N/A 271 446 N/A 454 745 1,253 3,028 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 79 10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8,562 Oralit Saja 0 N/A 28 14 N/A 66 N/A 0 82 N/A 190 N/A 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0 26 16 20 0 N/A 0 0 N/A 366 150 28 138 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 56 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 941 Pengobatan Zinc Saja 1 N/A 18 28 N/A 127 N/A 0 171 N/A 345 N/A 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0 43 57 6 0 N/A 0 0 N/A 254 72 30 250 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 42 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 918 Oralit dan Zinc 14 N/A 243 1,157 N/A 130 N/A 146 628 N/A 2,318 N/A 89 387 2,222 114 295 442 N/A N/A 115 N/A N/A N/A 3,664 125 523 441 910 N/A 271 441 N/A 258 364 1,252 2,427 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7,052 Persentase Pengobatan Diare Sesuai Standar 82.35% N/A 90.00% 63.92% N/A 45.94% N/A 99.32% 83.85% N/A 70.76% N/A 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% N/A N/A 100.00% N/A N/A N/A 100.00% 59.52% 87.90% 79.03% 99.67% N/A 100.00% 98.88% N/A 56.83% 48.86% 99.92% 80.15% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50.63% 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 82.36%
Provinsi TOTAL Sumber: Laporan Rutin P2 Diare Kab/Kota Jumlah Balita Diare 619,971 Oralit Saja 21,801 Pengobatan Zinc Saja 19,401 Oralit dan Zinc 561,885 Persentase Pengobatan Diare Sesuai Standar 90.63%
NO PROVINSI 1 Aceh 2 Aceh 3 Aceh 4 Aceh 5 Aceh 6 Aceh 7 Aceh 8 Aceh 9 Aceh 10 Aceh 11 Aceh 12 Aceh 13 Aceh 14 Aceh 15 Aceh 16 Aceh 17 Aceh 18 Aceh 19 Aceh 20 Aceh 21 Aceh 22 Aceh 23 Aceh 24 Sumatera Utara 25 Sumatera Utara 26 Sumatera Utara 27 Sumatera Utara 28 Sumatera Utara 29 Sumatera Utara 30 Sumatera Utara 31 Sumatera Utara 32 Sumatera Utara 33 Sumatera Utara 34 Sumatera Utara 35 Sumatera Utara 36 Sumatera Utara 37 Sumatera Utara 38 Sumatera Utara 39 Sumatera Utara 40 Sumatera Utara 41 Sumatera Utara 42 Sumatera Utara 43 Sumatera Utara 44 Sumatera Utara 45 Sumatera Utara 46 Sumatera Utara 47 Sumatera Utara 48 Sumatera Utara 49 Sumatera Utara 50 Sumatera Utara 51 Sumatera Utara 52 Sumatera Utara 53 Sumatera Utara 54 Sumatera Utara 55 Sumatera Utara 56 Sumatera Utara 57 Sumatera Barat 58 Sumatera Barat 59 Sumatera Barat 60 Sumatera Barat 61 Sumatera Barat 62 Sumatera Barat 63 Sumatera Barat 64 Sumatera Barat 65 Sumatera Barat 66 Sumatera Barat 67 Sumatera Barat 68 Sumatera Barat 69 Sumatera Barat 70 Sumatera Barat 71 Sumatera Barat 72 Sumatera Barat 73 Sumatera Barat 74 Sumatera Barat DATA JUMLAH KABUPATEN/KOTA BERHASIL ELIMINASI PENYAKIT TROPIS TERABAIKAN TAHUN 2022 KAB/KOTA ERADIKASI FRAMBUSIA ELIMINASI FILARIASIS ELIMINASI RABIES Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Bireuen Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie Jaya Kabupaten Simeulue Kota Banda Aceh Kota Langsa Kota Lhoksumawe Kota Sabang Kota Subulussalam Kabupaten Asahan Kabupaten Batu Bara Kabupaten Dairi Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Karo Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Kabupaten Langkat Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Nias Kabupaten Nias Barat Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Utara Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Samosir Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Simalungun Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Toba Samosir Kota Binjai Kota Gunungsitoli Kota Medan Kota Padangsidempuan Kota Pematangsiantar Kota Sibolga Kota Tanjungbalai Kota Tebing Tinggi Kabupaten Agam Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Sijunjung Kabupaten Solok Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Tanah Datar Kota Bukittinggi Kota Padang Kota Padangpanjang Kota Pariaman Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto
Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis
Non Endemis
ELIMINASI PENYAKIT TROPIS TERABAIKAN Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi
NO PROVINSI 75 Sumatera Barat 76 Riau 77 Riau 78 Riau 79 Riau 80 Riau 81 Riau 82 Riau 83 Riau 84 Riau 85 Riau 86 Riau 87 Riau 88 Kepulauan Riau 89 Kepulauan Riau 90 Kepulauan Riau 91 Kepulauan Riau 92 Kepulauan Riau 93 Kepulauan Riau 94 Kepulauan Riau 95 Jambi 96 Jambi 97 Jambi 98 Jambi 99 Jambi 100 Jambi 101 Jambi 102 Jambi 103 Jambi 104 Jambi 105 Jambi 106 Bengkulu 107 Bengkulu 108 Bengkulu 109 Bengkulu 110 Bengkulu 111 Bengkulu 112 Bengkulu 113 Bengkulu 114 Bengkulu 115 Bengkulu 116 Sumatera Selatan 117 Sumatera Selatan 118 Sumatera Selatan 119 Sumatera Selatan 120 Sumatera Selatan 121 Sumatera Selatan 122 Sumatera Selatan 123 Sumatera Selatan 124 Sumatera Selatan 125 Sumatera Selatan 126 Sumatera Selatan 127 Sumatera Selatan 128 Sumatera Selatan 129 Sumatera Selatan 130 Sumatera Selatan 131 Sumatera Selatan 132 Sumatera Selatan 133 Bangka Belitung 134 Bangka Belitung 135 Bangka Belitung 136 Bangka Belitung 137 Bangka Belitung 138 Bangka Belitung 139 Bangka Belitung 140 Lampung 141 Lampung 142 Lampung 143 Lampung 144 Lampung 145 Lampung 146 Lampung 147 Lampung 148 Lampung 149 Lampung 150 Lampung 151 Lampung KAB/KOTA Kota Solok Kabupaten Bengkalis Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Kampar Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Lingga Kabupaten Natuna Kota Batam Kota Tanjungpinang Kabupaten Batanghari Kabupaten Bungo Kabupaten Kerinci Kabupaten Merangin Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tebo: Muara Tebo Kota Jambi Kota Sungaipenuh Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Bengkulu Tengah Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Kaur Kabupaten Kepahiang Kabupaten Lebong Kabupaten Mukomuko Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Seluma Kota Bengkulu Kabupaten Banyuasin Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Lahat Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Kota Lubuklinggau Kota Pagar Alam Kota Palembang Kota Prabumulih Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Mesuji Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pesisir Barat Kabupaten Pringsewu Kabupaten Tanggamus Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Barat ERADIKASI FRAMBUSIA
ELIMINASI FILARIASIS Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis
Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis
Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis ELIMINASI RABIES
Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis
Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis
ELIMINASI PENYAKIT TROPIS TERABAIKAN Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi
NO PROVINSI 152 Lampung 153 Lampung 154 Lampung 155 Banten 156 Banten 157 Banten 158 Banten 159 Banten 160 Banten 161 Banten 162 Banten 163 DKI Jakarta 164 DKI Jakarta 165 DKI Jakarta 166 DKI Jakarta 167 DKI Jakarta 168 DKI Jakarta 169 Jawa Barat 170 Jawa Barat 171 Jawa Barat 172 Jawa Barat 173 Jawa Barat 174 Jawa Barat 175 Jawa Barat 176 Jawa Barat 177 Jawa Barat 178 Jawa Barat 179 Jawa Barat 180 Jawa Barat 181 Jawa Barat 182 Jawa Barat 183 Jawa Barat 184 Jawa Barat 185 Jawa Barat 186 Jawa Barat 187 Jawa Barat 188 Jawa Barat 189 Jawa Barat 190 Jawa Barat 191 Jawa Barat 192 Jawa Barat 193 Jawa Barat 194 Jawa Barat 195 Jawa Barat 196 Jawa Tengah 197 Jawa Tengah 198 Jawa Tengah 199 Jawa Tengah 200 Jawa Tengah 201 Jawa Tengah 202 Jawa Tengah 203 Jawa Tengah 204 Jawa Tengah 205 Jawa Tengah 206 Jawa Tengah 207 Jawa Tengah 208 Jawa Tengah 209 Jawa Tengah 210 Jawa Tengah 211 Jawa Tengah 212 Jawa Tengah 213 Jawa Tengah 214 Jawa Tengah 215 Jawa Tengah 216 Jawa Tengah 217 Jawa Tengah 218 Jawa Tengah 219 Jawa Tengah 220 Jawa Tengah 221 Jawa Tengah 222 Jawa Tengah 223 Jawa Tengah 224 Jawa Tengah 225 Jawa Tengah 226 Jawa Tengah 227 Jawa Tengah 228 Jawa Tengah 229 Jawa Tengah KAB/KOTA Kabupaten Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Lebak Kabupaten Pandeglang Kabupaten Serang Kabupaten Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kota Administrasi Jakarta Barat Kota Administrasi Jakarta Pusat: Menteng Kota Administrasi Jakarta Selatan Kota Administrasi Jakarta Timur Kota Administrasi Jakarta Utara Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bekasi Kabupaten Bogor Kabupaten Ciamis Kabupaten Cianjur Kabupaten Cirebon Kabupaten Garut Kabupaten Indramayu Kabupaten Karawang Kabupaten Kuningan Kabupaten Majalengka Kabupaten Pangandaran Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sumedang Kabupaten Tasikmalaya Kota Bandung Kota Banjar Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cimahi Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banyumas Kabupaten Batang Kabupaten Blora Kabupaten Boyolali Kabupaten Brebes Kabupaten Cilacap Kabupaten Demak Kabupaten Grobogan Kabupaten Jepara Kabupaten Karanganyar Kabupaten Kebumen Kabupaten Kendal Kabupaten Klaten Kabupaten Kudus Kabupaten Magelang Kabupaten Pati Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang: Pemalang Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purworejo Kabupaten Rembang Kabupaten Semarang Kabupaten Sragen Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Tegal Kabupaten Temanggung Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta ERADIKASI FRAMBUSIA
ELIMINASI FILARIASIS Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis ELIMINASI RABIES Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis ELIMINASI PENYAKIT TROPIS TERABAIKAN Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi
NO PROVINSI 230 Jawa Tengah 231 Jawa Timur 232 Jawa Timur 233 Jawa Timur 234 Jawa Timur 235 Jawa Timur 236 Jawa Timur 237 Jawa Timur 238 Jawa Timur 239 Jawa Timur 240 Jawa Timur 241 Jawa Timur 242 Jawa Timur 243 Jawa Timur 244 Jawa Timur 245 Jawa Timur 246 Jawa Timur 247 Jawa Timur 248 Jawa Timur 249 Jawa Timur 250 Jawa Timur 251 Jawa Timur 252 Jawa Timur 253 Jawa Timur 254 Jawa Timur 255 Jawa Timur 256 Jawa Timur 257 Jawa Timur 258 Jawa Timur 259 Jawa Timur 260 Jawa Timur 261 Jawa Timur 262 Jawa Timur 263 Jawa Timur 264 Jawa Timur 265 Jawa Timur 266 Jawa Timur 267 Jawa Timur 268 Jawa Timur 269 DI Yogyakarta 270 DI Yogyakarta 271 DI Yogyakarta 272 DI Yogyakarta 273 DI Yogyakarta 274 Bali 275 Bali 276 Bali 277 Bali 278 Bali 279 Bali 280 Bali 281 Bali 282 Bali 283 Nusa Tenggara Barat 284 Nusa Tenggara Barat 285 Nusa Tenggara Barat 286 Nusa Tenggara Barat 287 Nusa Tenggara Barat 288 Nusa Tenggara Barat 289 Nusa Tenggara Barat 290 Nusa Tenggara Barat 291 Nusa Tenggara Barat 292 Nusa Tenggara Barat 293 Nusa Tenggara Timur 294 Nusa Tenggara Timur 295 Nusa Tenggara Timur 296 Nusa Tenggara Timur 297 Nusa Tenggara Timur 298 Nusa Tenggara Timur 299 Nusa Tenggara Timur 300 Nusa Tenggara Timur 301 Nusa Tenggara Timur 302 Nusa Tenggara Timur 303 Nusa Tenggara Timur 304 Nusa Tenggara Timur 305 Nusa Tenggara Timur 306 Nusa Tenggara Timur 307 Nusa Tenggara Timur 308 Nusa Tenggara Timur KAB/KOTA Kota Tegal Kabupaten Bangkalan Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Blitar Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bondowoso Kabupaten Gresik Kabupaten Jember Kabupaten Jombang Kabupaten Kediri Kabupaten Lamongan Kabupaten Lumajang Kabupaten Madiun Kabupaten Magetan Kabupaten Malang Kabupaten Mojokerto Kabupaten Nganjuk Kabupaten Ngawi Kabupaten Pacitan Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pasuruan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Probolinggo Kabupaten Sampang Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Situbondo Kabupaten Sumenep Kabupaten Trenggalek Kabupaten Tuban Kabupaten Tulungagung Kota Batu Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung kidul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta Kabupaten Badung Kabupaten Bangli Kabupaten Buleleng Kabupaten Gianyar Kabupaten Jembrana Kabupaten Karangasem Kabupaten Klungkung Kabupaten Tabanan Kota Denpasar Kabupaten Bima Kabupaten Dompu Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Utara Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Barat Kota Bima Kota Mataram Kabupaten Alor Kabupaten Belu Kabupaten Ende Kabupaten Flores Timur Kabupaten Kupang Kabupaten Lembata Kabupaten Malaka Kabupaten Manggarai Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten Nagekeo Kabupaten Ngada Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Sikka Kabupaten Sumba Barat ERADIKASI FRAMBUSIA
ELIMINASI FILARIASIS Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis ELIMINASI RABIES Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis
Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis
Non Endemis Non Endemis Non Endemis ELIMINASI PENYAKIT TROPIS TERABAIKAN Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi
NO PROVINSI 309 Nusa Tenggara Timur 310 Nusa Tenggara Timur 311 Nusa Tenggara Timur 312 Nusa Tenggara Timur 313 Nusa Tenggara Timur 314 Nusa Tenggara Timur 315 Kalimantan Barat 316 Kalimantan Barat 317 Kalimantan Barat 318 Kalimantan Barat 319 Kalimantan Barat 320 Kalimantan Barat 321 Kalimantan Barat 322 Kalimantan Barat 323 Kalimantan Barat 324 Kalimantan Barat 325 Kalimantan Barat 326 Kalimantan Barat 327 Kalimantan Barat 328 Kalimantan Barat 329 Kalimantan Selatan 330 Kalimantan Selatan 331 Kalimantan Selatan 332 Kalimantan Selatan 333 Kalimantan Selatan 334 Kalimantan Selatan 335 Kalimantan Selatan 336 Kalimantan Selatan 337 Kalimantan Selatan 338 Kalimantan Selatan 339 Kalimantan Selatan 340 Kalimantan Selatan 341 Kalimantan Selatan 342 Kalimantan Tengah 343 Kalimantan Tengah 344 Kalimantan Tengah 345 Kalimantan Tengah 346 Kalimantan Tengah 347 Kalimantan Tengah 348 Kalimantan Tengah 349 Kalimantan Tengah 350 Kalimantan Tengah 351 Kalimantan Tengah 352 Kalimantan Tengah 353 Kalimantan Tengah 354 Kalimantan Tengah 355 Kalimantan Tengah 356 Kalimantan Timur 357 Kalimantan Timur 358 Kalimantan Timur 359 Kalimantan Timur 360 Kalimantan Timur 361 Kalimantan Timur 362 Kalimantan Timur 363 Kalimantan Timur 364 Kalimantan Timur 365 Kalimantan Timur 366 Kalimantan Utara 367 Kalimantan Utara 368 Kalimantan Utara 369 Kalimantan Utara 370 Kalimantan Utara 371 Gorontalo 372 Gorontalo 373 Gorontalo 374 Gorontalo 375 Gorontalo 376 Gorontalo 377 Sulawesi Barat 378 Sulawesi Barat 379 Sulawesi Barat 380 Sulawesi Barat 381 Sulawesi Barat 382 Sulawesi Barat 383 Sulawesi Selatan 384 Sulawesi Selatan 385 Sulawesi Selatan 386 Sulawesi Selatan KAB/KOTA Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara Kota Kupang Kabupaten Bengkayang Kabupaten Kapuas hulu Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Ketapang Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Landak Kabupaten Melawi Kabupaten Mempawah Kabupaten Sambas Kabupaten Sanggau Kabupaten Sekadau Kabupaten Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kabupaten Balangan Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Kotabaru Kabupaten Tabalong Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Timur Kabupaten Barito Utara Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Kapuas Kabupaten Katingan Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Lamandau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Sukamara Kabupaten Seruyan Kota Palangka Raya Kabupaten Berau Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Paser Kabupaten Penajam Paser Utara Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kabupaten Bulungan Kabupaten Malinau Kabupaten Nunukan Kabupaten Tana Tidung Kota Tarakan Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Pohuwato Kota Gorontalo Kabupaten Majene Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju Tengah Kabupaten Pasangkayu Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba ERADIKASI FRAMBUSIA
ELIMINASI FILARIASIS Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis
Non Endemis
Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis
Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis ELIMINASI RABIES Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis
Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis
ELIMINASI PENYAKIT TROPIS TERABAIKAN Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi
NO PROVINSI 387 Sulawesi Selatan 388 Sulawesi Selatan 389 Sulawesi Selatan 390 Sulawesi Selatan 391 Sulawesi Selatan 392 Sulawesi Selatan 393 Sulawesi Selatan 394 Sulawesi Selatan 395 Sulawesi Selatan 396 Sulawesi Selatan 397 Sulawesi Selatan 398 Sulawesi Selatan 399 Sulawesi Selatan 400 Sulawesi Selatan 401 Sulawesi Selatan 402 Sulawesi Selatan 403 Sulawesi Selatan 404 Sulawesi Selatan 405 Sulawesi Selatan 406 Sulawesi Selatan 407 Sulawesi Tenggara 408 Sulawesi Tenggara 409 Sulawesi Tenggara 410 Sulawesi Tenggara 411 Sulawesi Tenggara 412 Sulawesi Tenggara 413 Sulawesi Tenggara 414 Sulawesi Tenggara 415 Sulawesi Tenggara 416 Sulawesi Tenggara 417 Sulawesi Tenggara 418 Sulawesi Tenggara 419 Sulawesi Tenggara 420 Sulawesi Tenggara 421 Sulawesi Tenggara 422 Sulawesi Tenggara 423 Sulawesi Tenggara 424 Sulawesi Tengah 425 Sulawesi Tengah 426 Sulawesi Tengah 427 Sulawesi Tengah 428 Sulawesi Tengah 429 Sulawesi Tengah 430 Sulawesi Tengah 431 Sulawesi Tengah 432 Sulawesi Tengah 433 Sulawesi Tengah 434 Sulawesi Tengah 435 Sulawesi Tengah 436 Sulawesi Tengah 437 Sulawesi Utara 438 Sulawesi Utara 439 Sulawesi Utara 440 Sulawesi Utara 441 Sulawesi Utara Sulawesi Utara 442 443 Sulawesi Utara 444 Sulawesi Utara 445 Sulawesi Utara 446 Sulawesi Utara 447 Sulawesi Utara 448 Sulawesi Utara 449 Sulawesi Utara 450 Sulawesi Utara 451 Sulawesi Utara 452 Maluku 453 Maluku 454 Maluku 455 Maluku 456 Maluku 457 Maluku 458 Maluku 459 Maluku 460 Maluku 461 Maluku 462 Maluku 463 Maluku Utara KAB/KOTA Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjau Kabupaten Soppeng: Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare Kabupaten Bombana Kabupaten Buton Kabupaten Buton Selatan Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Muna Kabupaten Muna Barat Kabupaten Wakatobi Kota Bau-bau Kota Kendari Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Buol Kabupaten Donggala Kabupaten Morowali Kabupaten Morowali Utara Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Poso Kabupaten Sigi Kabupaten Tojo Una-una Kabupaten Tolitoli Kota Palu Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa Utara Kota Bitung Kota Kotamobagu Kota Manado Kota Tomohon Kabupaten Buru Kabupaten Buru Selatan: Namrole Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Maluku Barat Daya Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Tanggara Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Kabupaten Seram Bagian Timur Kota Ambon Kota Tual Kabupaten Halmahera Barat ERADIKASI FRAMBUSIA
ELIMINASI FILARIASIS Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis
Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis
Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis ELIMINASI RABIES
Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis
Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis ELIMINASI PENYAKIT TROPIS TERABAIKAN Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi
NO PROVINSI 464 Maluku Utara 465 Maluku Utara 466 Maluku Utara 467 Maluku Utara 468 Maluku Utara 469 Maluku Utara 470 Maluku Utara 471 Maluku Utara 472 Maluku Utara 473 Papua 474 Papua 475 Papua 476 Papua 477 Papua 478 Papua 479 Papua 480 Papua 481 Papua 482 Papua 483 Papua 484 Papua 485 Papua 486 Papua 487 Papua 488 Papua 489 Papua 490 Papua 491 Papua 492 Papua 493 Papua 494 Papua 495 Papua 496 Papua 497 Papua 498 Papua 499 Papua 500 Papua 501 Papua 502 Papua Barat 503 Papua Barat 504 Papua Barat 505 Papua Barat 506 Papua Barat 507 Papua Barat 508 Papua Barat 509 Papua Barat 510 Papua Barat 511 Papua Barat 512 Papua Barat 513 Papua Barat 514 Papua Barat KAB/KOTA Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Pulau Taliabu Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kabupaten Asmat Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Boven Dogoel Kabupaten Deiyai Kabupaten Dogiyai Kabupaten Intan Jaya Kabupaten Jayapura Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Keerom Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Mamberamo Raya Kabupaten Mamberamo Tengah Kabupaten Mappi Kabupaten Merauke Kabupaten Mimika Kabupaten Nabire Kabupaten Nduga Kabupaten Paniai Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Puncak Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Sarmi Kabupaten Supiori Kabupaten Tolikara Kabupaten Waropen Kabupaten Yahukimo Kabupaten Yalimo Kota Jayapura Kabupaten Fakfak Kabupaten Kaimana Kabupaten Manokwari Kabupaten Manokwari Selatan Kabupaten Maybrat Kabupaten Pegunungan Arfak Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Tambrauw Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Wondama Kota Sorong TOTAL ERADIKASI FRAMBUSIA
158 ELIMINASI FILARIASIS ELIMINASI RABIES Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis
Non Endemis
Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis Non Endemis 103 263 Jakarta, Januari 2023 Ketua Tim Kerja NTDs dr. Regina Tiolina Sidjabat, M.Epid NIP 196604142001122002 ELIMINASI PENYAKIT TROPIS TERABAIKAN Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi Belum berhasil eliminasi 203
No Provinsi Jumlah Kab/Ko ta 1 1 Aceh 2 3 4 Riau 5 6 7 8 9 10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 13 Jawa Tengah 14 DI Yogyakarta 15 Jawa Timur 16 Banten 17 Bali 18 Nusa Tenggara Barat 19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat 21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan 23 Kalimantan Timur 24 Kalimantan Utara 25 Sulawesi Utara 26 Sulawesi Tengah 27 Sulawesi Selatan 28 Sulawesi Tenggara 29 Gorontalo 30 Sulawesi Barat 31 Maluku 32 Maluku Utara 33 Papua 34 Papua Barat Nasional 2 3 23 33 19 12 11 Jambi 17 Sumatera Selatan 10 Bengkulu Lampung 15 Kepulauan Bangka Belitung7 7 6 27 35 5 38 8 9 10 22 14 14 13 10 5 15 13 24 17 6 6 11 10 29 13 514 Sumatera Utara Sumatera Barat Jumlah Kab/Kota yang Melakukan Deteksi Dini FR PTM 4 23 33 19 12 11 17 10 15 7 7 6 27 35 5 38 8 9 10 22 14 14 13 10 5 15 13 24 17 6 6 11 10 29 13 514 % Kab/Kota yang Melakuka n FR PTM 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% JUMLAH KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN DETEKSI DINI FAKTOR RISIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR Hipertensi Obesitas Diabetes Melitus Kanker Leher Rahim % Cakupan deteksi dini hipertensi Jumlah Kab/Kota Melakukan deteksi dini Hipertensi % Cakupan deteksi dini obesitas Jumlah Kab/Kota Melakukan deteksi dini Obesitas % Capaian deteksi dini DM Jumlah Kab/Kota Melakukan deteksi dini DM % Cakupan deteksi dini kanker leher rahim Jumlah Kab/Kota Melakukan deteksi dini kanker leher rahim 6 11.06% 12.14% 7.50% 5.27% 6.60% 6.13% 8.51% 19.78% 15.97% 8.23% 12.40% 9.60% 6.62% 2.79% 17.17% 27.07% 3.03% 47.02% 14.92% 12.98% 10.88% 14.65% 15.61% 5.23% 13.91% 12.66% 17.24% 12.69% 45.89% 9.28% 5.09% 9.15% 6.40% 1.59% 12.70% 7 23 33 19 12 11 17 10 15 7 7 6 27 35 5 38 8 9 10 22 14 14 13 10 5 15 13 24 17 6 6 11 10 29 13 514 9 12.45% 12.85% 10.18% 5.25% 7.68% 6.36% 9.12% 20.32% 17.08% 10.64% 19.95% 10.23% 7.01% 3.60% 21.38% 27.44% 3.58% 49.70% 20.37% 10.15% 10.83% 16.22% 19.47% 6.52% 12.61% 17.02% 20.48% 16.63% 44.68% 9.63% 4.92% 10.19% 8.33% 1.73% 14.41% 10 23 33 19 12 11 17 10 15 7 7 6 27 35 5 38 8 9 10 22 14 14 13 10 5 15 13 24 17 6 6 11 10 29 13 514 12 13.5% 10.8% 9.2% 6.3% 3.3% 5.0% 8.7% 22.3% 27.8% 8.8% 13.8% 11.2% 9.1% 4.0% 12.9% 28.3% 4.1% 59.6% 10.0% 7.5% 6.0% 15.8% 26.7% 10.4% 14.0% 18.5% 16.1% 12.3% 58.5% 14.5% 3.6% 8.8% 7.7% 2.6% 13.2% 13 23 33 19 12 11 17 10 15 7 7 6 27 35 5 38 8 9 10 22 14 14 13 10 5 15 13 24 17 6 6 11 10 29 13 514 15 3.03% 8.41% 7.50% 2.81% 5.76% 33.49% 11.23% 12.27% 25.76% 4.44% 14.24% 3.65% 16.72% 2.08% 4.71% 19.53% 12.26% 34.08% 8.34% 2.69% 3.56% 3.88% 5.14% 5.35% 0.68% 9.48% 5.36% 1.56% 1.28% 2.79% 1.25% 2.52% 0.13% 0.36% 9.19% 16 18 33 19 17 12 7 11 10 7 15 8 6 27 35 38 5 9 10 22 14 5 14 10 13 6 14 6 17 13 24 9 9 4 5 472 Kanker Payudara Indera % Cakupan deteksi dini kanker payudara Jumlah Kab/Kota Melakukan deteksi dini kanker payudara % Cakupan deteksi dini indera Jumlah Kab/Kota Melakukan deteksi dini Indera 18 19 21 22 4.88% 8.74% 8.21% 2.77% 5.76% 32.46% 10.60% 19.34% 28.20% 4.44% 18.53% 4.53% 16.72% 2.09% 9.83% 16.09% 11.74% 35.28% 10.81% 2.74% 4.11% 3.87% 5.14% 7.39% 0.19% 13.63% 6.17% 3.34% 1.25% 3.80% 1.51% 4.14% 0.17% 0.34% 10.58% 20 33 17 19 12 7 11 10 7 15 8 6 27 35 38 5 9 10 22 14 5 14 10 13 6 12 6 17 13 24 9 9 3 5 471 7.87% 7.13% 7.04% 3.80% 4.56% 3.93% 7.19% 21.18% 10.99% 7.18% 11.03% 8.89% 5.63% 2.21% 15.26% 15.64% 2.42% 35.36% 11.96% 8.95% 8.09% 13.29% 12.26% 5.09% 11.66% 10.34% 15.63% 9.89% 25.61% 6.85% 3.33% 7.41% 1.31% 5.16% 10.37% 23 33 19 12 11 17 10 15 7 7 6 27 35 5 38 8 9 10 22 14 14 13 10 5 15 13 24 17 6 6 11 10 24 12 403 Penyusun laporan, Imanda Zein Fatihah NIP. 199807182022032004
NO PROVINSI 1 ACEH 2 ACEH 3 ACEH 4 ACEH 5 ACEH 6 ACEH 7 ACEH 8 ACEH 9 ACEH 10 ACEH 11 ACEH 12 ACEH 13 ACEH 14 ACEH 15 ACEH 16 ACEH 17 ACEH 18 ACEH 19 ACEH 20 ACEH 21 ACEH 22 ACEH 23 ACEH 24 25 26 27 28 29 SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA 30 Rekap Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2022 Direktorat Penyehatan Lingkungan PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA SBS TFU TPP RS PKAM CAPAI MINIMAL 3 DARI 5 INDIKATOR (60%) (65%) (50%) (40%) (68%) (40%) KAB. SIMEULEU 34.06% 0.00% 4.89% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI KAB. ACEH SINGKIL 14.66% 0.00% 2.77% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI KAB. ACEH SELATAN 5.77% 64.52% 79.93% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI KAB. ACEH TENGGARA 13.77% 9.09% 8.89% 100.00% 52.24% TIDAK MEMENUHI KAB. ACEH TIMUR 53.89% 33.33% 35.00% 0.00% 50.85% TIDAK MEMENUHI KAB. ACEH TENGAH 23.39% 71.08% 34.50% 50.00% 100.00% MEMENUHI KAB. ACEH BARAT 37.89% 83.33% 7.96% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI KAB. ACEH BESAR 37.09% 0.00% 3.40% 0.00% 77.27% TIDAK MEMENUHI KAB. P I D I E 10.67% 76.47% 11.26% 0.00% 53.62% TIDAK MEMENUHI KAB. BIREUN 24.14% 0.00% 55.01% 25.00% 56.34% TIDAK MEMENUHI KAB. ACEH UTARA 17.37% 86.40% 42.18% 0.00% 81.67% TIDAK MEMENUHI KAB. ACEH BARAT DAYA 7.24% 0.00% 22.50% 100.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI KAB. ACEH GAYO LUES 2.76% 43.08% 20.34% 0.00% 53.33% TIDAK MEMENUHI KAB. ACEH TAMIANG 66.20% 0.00% 33.52% 100.00% 100.00% MEMENUHI KAB. NAGAN RAYA 13.51% 0.00% 10.00% 0.00% 51.85% TIDAK MEMENUHI KAB. ACEH JAYA 42.44% 100.00% 29.21% 0.00% 81.54% TIDAK MEMENUHI KAB. BENER MERIAH 31.76% 51.52% 48.81% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI KAB. PIDIE JAYA 33.78% 100.00% 16.41% 0.00% 51.22% TIDAK MEMENUHI KOTA BANDA ACEH 100.00% 0.00% 20.88% 26.67% 100.00% TIDAK MEMENUHI KOTA SABANG 83.33% 100.00% 22.22% 0.00% 100.00% MEMENUHI KOTA LANGSA 6.06% 100.00% 53.10% 25.00% 100.00% MEMENUHI KOTA LHOKSEUMAWE 32.35% 100.00% 5.57% 60.00% 100.00% MEMENUHI KOTA SUMBULUSSAUM 8.54% 0.00% 21.08% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI KAB. N I A S 0.00% 62.07% 48.86% 50.00% 69.23% TIDAK MEMENUHI KAB. MANDAILING NATAL 3.44% 41.67% 38.46% 75.00% 68.25% TIDAK MEMENUHI KAB. TAPANULI SELATAN 13.71% 0.00% 5.45% 100.00% 68.18% TIDAK MEMENUHI KAB. TAPANULI TENGAH 0.93% 0.00% 33.81% 100.00% 69.64% TIDAK MEMENUHI KAB. TAPANULI UTARA 3.97% 0.00% 2.56% 100.00% 68.75% TIDAK MEMENUHI KAB. TOBA SAMOSIR 11.07% 100.00% 4.55% 100.00% 68.42% MEMENUHI KAB. LABUHANBATU 47.96% 100.00% 57.68% 88.89% 68.63% MEMENUHI
NO 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 PROVINSI SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA KABUPATEN/KOTA KAB. ASAHAN KAB. SIMALUNGUN KAB. D A I R I KAB. KARO KAB. DELI SERDANG KAB. LANGKAT KAB. NIAS SELATAN KAB. HUMBANG HASUNDUTAN KAB. PAKPAK BARAT KAB. SAMOSIR KAB. SERDANG BEDAGAI KAB. BATUBARA KAB. PADANG LAWAS UTARA KAB. PADANG LAWAS KAB. LABUHAN BATU SELATAN KAB. LABUHAN BATU UTARA KAB. NIAS UTARA KAB. NIAS BARAT KOTA SIBOLGA KOTA TANJUNG BALAI KOTA PEMATANG SIANTAR KOTA TEBINGTINGGI KOTA MEDAN KOTA B I N J A I KOTA PADANG SIDEMPUAN KOTA GUNUNG SITOLI PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN SBS TFU TPP RS PKAM CAPAI MINIMAL 3 DARI 5 INDIKATOR (60%) (65%) (50%) (40%) (68%) (40%) 7.35% 100.00% 44.03% 0.00% 69.64% TIDAK MEMENUHI 1.94% 50.00% 43.68% 100.00% 68.83% TIDAK MEMENUHI 23.08% 55.56% 20.55% 100.00% 68.12% TIDAK MEMENUHI 19.33% 0.00% 33.33% 83.33% 68.85% TIDAK MEMENUHI 100.00% 33.33% 36.44% 91.30% 68.42% MEMENUHI 10.11% 0.00% 5.70% 88.89% 70.97% TIDAK MEMENUHI 2.60% 33.33% 75.68% 100.00% 68.97% MEMENUHI 31.17% 0.00% 27.40% 0.00% 70.00% TIDAK MEMENUHI 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 68.75% MEMENUHI 43.28% 0.00% 22.22% 100.00% 56.60% TIDAK MEMENUHI 9.88% 68.00% 14.86% 100.00% 56.60% TIDAK MEMENUHI 38.41% 49.34% 16.84% 100.00% 52.63% TIDAK MEMENUHI 47.94% 25.00% 12.92% 100.00% 59.80% TIDAK MEMENUHI 19.74% 100.00% 10.24% 100.00% 53.33% TIDAK MEMENUHI 12.96% 53.77% 31.64% 100.00% 55.26% TIDAK MEMENUHI 32.22% 75.00% 66.67% 100.00% 55.26% MEMENUHI 5.31% 0.00% 33.33% 100.00% 75.56% TIDAK MEMENUHI 0.95% 0.00% 33.33% 100.00% 75.61% TIDAK MEMENUHI 0.00% 0.00% 50.54% 100.00% 100.00% MEMENUHI 6.45% 100.00% 28.88% 100.00% 100.00% MEMENUHI 20.75% 0.00% 9.71% 100.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 8.57% 0.00% 53.68% 100.00% 100.00% MEMENUHI 3.97% 86.67% 43.35% 96.25% 100.00% MEMENUHI 0.00% 0.00% 28.57% 100.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 0.00% 0.00% 58.33% 100.00% 100.00% MEMENUHI 5.94% 63.89% 44.98% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI
NO PROVINSI 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT 74 75 76 RIAU 77 RIAU 78 RIAU 79 RIAU 80 RIAU 81 RIAU 82 RIAU 83 RIAU 84 RIAU 85 RIAU KABUPATEN/KOTA KAB. KEPULAUAN MENTAWAI KAB. PESISIR SELATAN KAB. S O L O K KAB. SINJUNJUNG KAB. TANAH DATAR KAB. PADANG PARIAMAN KAB. AGAM KAB. LIMAPULUH KOTA KAB. PASAMAN KAB. SOLOK SELATAN KAB. DHARMAS RAYA KAB. PASAMAN BARAT KOTA PADANG KOTA SOLOK KOTA SAWAH LUNTO KOTA PADANG PANJANG KOTA BUKIT TINGGI KOTA PAYAKUMBUH KOTA PARIAMAN KAB. KUANTAN SINGINGI KAB. INDRAGIRI HULU KAB. INDRAGIRI HILIR KAB. PELALAWAN KAB. SIAK KAB. KAMPAR KAB. ROKAN HULU KAB. BENGKALIS KAB. ROKAN HILIR KAB. KEPULAUAN MERANTI PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN SBS TFU TPP RS PKAM CAPAI MINIMAL 3 DARI 5 INDIKATOR (60%) (65%) (50%) (40%) (68%) (40%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.53% TIDAK MEMENUHI 100.00% 97.30% 88.52% 25.00% 68.39% MEMENUHI 44.59% 100.00% 64.84% 50.00% 50.63% MEMENUHI 98.39% 100.00% 43.50% 0.00% 68.18% MEMENUHI 2.67% 97.70% 73.59% 50.00% 56.44% MEMENUHI 31.67% 90.00% 49.88% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 32.93% 12.50% 85.09% 50.00% 50.56% TIDAK MEMENUHI 2.53% 100.00% 54.67% 0.00% 50.60% TIDAK MEMENUHI 16.22% 73.91% 48.34% 0.00% 50.60% TIDAK MEMENUHI 0.00% 34.38% 43.94% 0.00% 50.00% TIDAK MEMENUHI 100.00% 0.00% 62.24% 0.00% 68.18% MEMENUHI 0.00% 61.97% 44.92% 0.00% 56.98% TIDAK MEMENUHI 100.00% 77.57% 52.08% 22.22% 75.86% MEMENUHI 100.00% 4.76% 62.61% 20.00% 100.00% MEMENUHI 67.57% 0.00% 69.23% 100.00% 69.23% MEMENUHI 100.00% 4.76% 28.37% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 100.00% 32.43% 63.03% 14.29% 100.00% MEMENUHI 97.92% 68.00% 72.99% 0.00% 69.23% MEMENUHI 100.00% 75.00% 52.90% 0.00% 78.95% MEMENUHI 44.98% 48.68% 33.27% 0.00% 68.09% TIDAK MEMENUHI 45.36% 41.11% 42.81% 66.67% 68.38% TIDAK MEMENUHI 60.59% 47.75% 60.41% 25.00% 79.85% MEMENUHI 80.51% 90.23% 87.02% 0.00% 80.36% MEMENUHI 81.68% 95.65% 56.41% 75.00% 63.29% MEMENUHI 86.00% 69.08% 22.08% 28.57% 70.45% MEMENUHI 60.81% 87.04% 60.23% 0.00% 60.71% MEMENUHI 81.29% 62.96% 46.97% 42.86% 71.54% MEMENUHI 22.84% 55.61% 20.80% 28.57% 60.61% TIDAK MEMENUHI 49.50% 100.00% 42.86% 0.00% 71.95% TIDAK MEMENUHI
NO PROVINSI 86 RIAU 87 RIAU 88 JAMBI 89 JAMBI 90 JAMBI 91 JAMBI 92 JAMBI 93 JAMBI 94 JAMBI 95 JAMBI 96 JAMBI 97 JAMBI 98 JAMBI 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN 114 KABUPATEN/KOTA KOTA PEKAN BARU KOTA DUMAI KAB. KERINCI KAB. MERANGIN KAB. SAROLANGUN KAB. BATANGHARI KAB. MUARO JAMBI KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR KAB. TANJUNG JABUNG BARAT KAB. T E B O KAB. BUNGO KOTA JAMBI KOTA SUNGAI PENUH KAB. OGAN KOMERING ULU KAB. OGAN KOMERING ILIR KAB. MUARA ENIM KAB. L A H A T KAB. MUSI RAWAS KAB. MUSI BANYU ASIN KAB. BANYUASIN KAB. OKU SELATAN KAB. OKU TIMUR KAB. OGAN ILIR KAB. EMPAT LAWANG KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR KAB. MUSI RAWAS UTARA KOTA PALEMBANG KOTA PRABUMULIH KOTA PAGAR ALAM PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN SBS TFU TPP RS PKAM CAPAI MINIMAL 3 DARI 5 INDIKATOR (60%) (65%) (50%) (40%) (68%) (40%) 100.00% 40.48% 32.77% 51.52% 100.00% MEMENUHI 90.91% 40.00% 59.30% 33.33% 82.35% MEMENUHI 54.70% 96.97% 30.72% 100.00% 51.72% TIDAK MEMENUHI 43.72% 68.33% 61.90% 0.00% 75.86% MEMENUHI 100.00% 96.23% 46.10% 0.00% 68.93% MEMENUHI 75.81% 94.87% 52.55% 33.33% 69.35% MEMENUHI 81.29% 100.00% 58.58% 33.33% 68.75% MEMENUHI 36.56% 91.67% 55.40% 0.00% 76.81% MEMENUHI 17.91% 79.26% 54.43% 50.00% 52.11% MEMENUHI 100.00% 76.67% 55.15% 50.00% 68.60% MEMENUHI 41.83% 86.73% 64.19% 12.50% 51.43% TIDAK MEMENUHI 100.00% 85.71% 48.03% 11.76% 100.00% MEMENUHI 92.75% 97.44% 68.00% 0.00% 100.00% MEMENUHI 41.40% 15.32% 50.81% 85.71% 51.58% TIDAK MEMENUHI 35.17% 100.00% 84.29% 0.00% 50.78% TIDAK MEMENUHI 57.65% 99.04% 77.43% 57.14% 50.94% MEMENUHI 60.37% 0.00% 24.40% 0.00% 68.45% TIDAK MEMENUHI 91.46% 10.00% 50.39% 50.00% 68.26% MEMENUHI 88.33% 81.92% 71.99% 66.67% 68.48% MEMENUHI 67.11% 50.00% 39.01% 0.00% 68.49% TIDAK MEMENUHI 81.85% 0.00% 32.58% 0.00% 68.47% TIDAK MEMENUHI 84.94% 0.00% 90.70% 0.00% 68.36% MEMENUHI 45.64% 65.48% 16.79% 33.33% 50.92% TIDAK MEMENUHI 11.54% 100.00% 19.05% 0.00% 51.22% TIDAK MEMENUHI 100.00% 42.86% 25.93% 100.00% 68.33% MEMENUHI 5.62% 100.00% 77.61% 0.00% 50.00% TIDAK MEMENUHI 95.33% 77.02% 33.48% 44.44% 100.00% MEMENUHI 100.00% 100.00% 89.89% 0.00% 100.00% MEMENUHI 100.00% 0.00% 21.84% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI
NO PROVINSI 115 SUMATERA SELATAN 116 BENGKULU 117 BENGKULU 118 BENGKULU 119 BENGKULU 120 BENGKULU 121 BENGKULU 122 BENGKULU 123 BENGKULU 124 BENGKULU 125 BENGKULU 126 LAMPUNG 127 LAMPUNG 128 LAMPUNG 129 LAMPUNG 130 LAMPUNG 131 LAMPUNG 132 LAMPUNG 133 LAMPUNG 134 LAMPUNG 135 LAMPUNG 136 LAMPUNG 137 LAMPUNG 138 LAMPUNG 139 LAMPUNG 140 LAMPUNG 141 142 143 144 145 146 KEP BANGKA BELITUNG KEP BANGKA BELITUNG KEP BANGKA BELITUNG KEP BANGKA BELITUNG KEP BANGKA BELITUNG KEP BANGKA BELITUNG KEP BANGKA BELITUNG 147 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA SBS TFU TPP RS PKAM CAPAI MINIMAL 3 DARI 5 INDIKATOR (60%) (65%) (50%) (40%) (68%) (40%) KOTA LUBUK LINGGAU 100.00% 25.00% 96.18% 0.00% 100.00% MEMENUHI KAB. BENGKULU SELATAN 53.46% 97.62% 41.83% 100.00% 96.15% MEMENUHI KAB. REJANG LEBONG 48.08% 96.39% 43.76% 0.00% 82.89% TIDAK MEMENUHI KAB. BENGKULU UTARA 31.44% 100.00% 31.46% 50.00% 7.84% TIDAK MEMENUHI KAB. K A U R 48.72% 100.00% 28.57% 100.00% 98.04% MEMENUHI KAB. SELUMA 35.15% 100.00% 40.89% 100.00% 96.43% MEMENUHI KAB. MUKO-MUKO 47.37% 92.86% 66.46% 50.00% 32.56% MEMENUHI KAB. LEBONG 37.50% 100.00% 72.04% 0.00% 81.63% MEMENUHI KAB. KEPAHIANG 54.17% 99.02% 51.45% 0.00% 68.29% MEMENUHI KAB. BENGKULU TENGAH 67.13% 83.05% 30.66% 100.00% 82.35% MEMENUHI KOTA BENGKULU 100.00% 100.00% 67.78% 45.45% 100.00% MEMENUHI KAB. LAMPUNG BARAT 100.00% 69.12% 62.32% 0.00% 68.97% MEMENUHI KAB. TANGGAMUS 27.81% 43.82% 53.90% 50.00% 100.00% MEMENUHI KAB. LAMPUNG SELATAN 100.00% 100.00% 67.22% 0.00% 90.64% MEMENUHI KAB. LAMPUNG TIMUR 65.53% 26.67% 48.51% 57.14% 68.38% MEMENUHI KAB. LAMPUNG TENGAH 100.00% 35.62% 56.71% 30.00% 51.94% TIDAK MEMENUHI KAB. LAMPUNG UTARA 29.96% 40.24% 58.66% 50.00% 34.48% TIDAK MEMENUHI KAB. WAY KANAN 100.00% 43.94% 67.13% 0.00% 72.73% MEMENUHI KAB. TULANG BAWANG 100.00% 37.59% 58.59% 75.00% 68.04% MEMENUHI KAB. PESAWARAN 22.92% 66.67% 37.50% 0.00% 81.98% TIDAK MEMENUHI KAB. PRINGSEWU 100.00% 60.00% 39.17% 71.43% 100.00% MEMENUHI KAB. MESUJI 80.95% 42.35% 39.80% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI KAB. TULANG BAWANG BARAT 100.00% 46.15% 39.19% 100.00% 100.00% MEMENUHI KAB. PESISIR BARAT 44.92% 32.26% 48.53% 100.00% 68.89% TIDAK MEMENUHI KOTA BANDAR LAMPUNG 61.90% 39.81% 46.76% 43.48% 100.00% MEMENUHI KOTA METRO 100.00% 84.13% 52.89% 0.00% 100.00% MEMENUHI KAB. BANGKA 95.06% 83.33% 82.74% 66.67% 69.39% MEMENUHI KAB. BELITUNG 53.06% 51.72% 58.90% 25.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI KAB. BANGKA BARAT 35.94% 67.01% 59.11% 0.00% 53.13% TIDAK MEMENUHI KAB. BANGKA TENGAH 80.95% 100.00% 63.60% 0.00% 100.00% MEMENUHI KAB. BANGKA SELATAN 81.13% 87.50% 76.79% 0.00% 100.00% MEMENUHI KAB. BELITUNG TIMUR 100.00% 94.44% 46.91% 100.00% 72.22% MEMENUHI KOTA PANGKALPINANG 80.95% 97.14% 64.72% 14.29% 100.00% MEMENUHI
NO PROVINSI 148 KEP RIAU 149 KEP RIAU 150 KEP RIAU 151 KEP RIAU 152 KEP RIAU 153 KEP RIAU 154 KEP RIAU 155 DKI JAKARTA 156 DKI JAKARTA 157 DKI JAKARTA 158 DKI JAKARTA 159 DKI JAKARTA 160 DKI JAKARTA 161 JAWA BARAT 162 JAWA BARAT 163 JAWA BARAT 164 JAWA BARAT 165 JAWA BARAT 166 JAWA BARAT 167 JAWA BARAT 168 JAWA BARAT 169 JAWA BARAT 170 JAWA BARAT 171 JAWA BARAT 172 JAWA BARAT 173 JAWA BARAT 174 JAWA BARAT 175 JAWA BARAT 176 JAWA BARAT 177 JAWA BARAT 178 JAWA BARAT 179 JAWA BARAT 180 JAWA BARAT 181 JAWA BARAT 182 JAWA BARAT 183 JAWA BARAT KABUPATEN/KOTA KAB. KARIMUN KAB. BINTAN KAB. NATUNA KAB. LINGGA KAB. ANAMBAS KOTA BATAM KOTA TANJUNG PINANG KEPULAUAN SERIBU KOTA JAKARTA SELATAN KOTA JAKARTA TIMUR KOTA JAKARTA PUSAT KOTA JAKARTA BARAT KOTA JAKARTA UTARA KAB. BOGOR KAB. SUKABUMI KAB. CIANJUR KAB. BANDUNG KAB. GARUT KAB. TASIKMALAYA KAB. CIAMIS KAB. KUNINGAN KAB. CIREBON KAB. MAJALENGKA KAB. SUMEDANG KAB. INDRAMAYU KAB. SUBANG KAB. PURWAKARTA KAB. KARAWANG KAB. BEKASI KAB. BANDUNG BARAT KAB. PANGANDARAN KOTA BOGOR KOTA SUKABUMI KOTA BANDUNG KOTA CIREBON KOTA BEKASI PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN SBS TFU TPP RS PKAM CAPAI MINIMAL 3 DARI 5 INDIKATOR (60%) (65%) (50%) (40%) (68%) (40%) 32.39% 82.50% 41.58% 25.00% 75.00% TIDAK MEMENUHI 41.18% 90.63% 65.57% 0.00% 100.00% MEMENUHI 30.26% 82.22% 54.79% 33.33% 65.66% TIDAK MEMENUHI 30.49% 70.37% 76.64% 0.00% 65.00% TIDAK MEMENUHI 7.41% 78.13% 33.58% 100.00% 50.00% TIDAK MEMENUHI 56.25% 86.58% 59.76% 70.00% 100.00% MEMENUHI 33.33% 62.07% 81.58% 50.00% 80.00% MEMENUHI 83.33% 100.00% 46.48% 0.00% 100.00% MEMENUHI 13.85% 67.65% 77.05% 51.85% 100.00% MEMENUHI 15.38% 95.51% 80.35% 93.33% 100.00% MEMENUHI 11.36% 52.63% 64.61% 9.76% 100.00% TIDAK MEMENUHI 23.21% 74.16% 73.53% 13.33% 100.00% MEMENUHI 9.68% 88.57% 74.16% 15.38% 100.00% MEMENUHI 14.22% 64.57% 23.66% 93.33% 75.96% TIDAK MEMENUHI 100.00% 12.73% 13.48% 87.50% 75.30% MEMENUHI 83.61% 80.16% 54.59% 100.00% 70.89% MEMENUHI 100.00% 43.59% 23.94% 44.44% 68.50% MEMENUHI 100.00% 74.05% 43.36% 71.43% 68.25% MEMENUHI 82.34% 49.71% 28.37% 100.00% 69.95% MEMENUHI 71.26% 36.84% 17.50% 100.00% 68.97% MEMENUHI 63.83% 67.21% 42.67% 91.67% 68.39% MEMENUHI 89.62% 79.80% 46.13% 100.00% 68.52% MEMENUHI 64.14% 52.00% 19.45% 100.00% 100.00% MEMENUHI 92.58% 41.07% 10.51% 100.00% 69.04% MEMENUHI 89.87% 57.21% 50.17% 91.67% 78.95% MEMENUHI 100.00% 54.59% 40.68% 80.00% 75.50% MEMENUHI 89.06% 74.85% 50.90% 100.00% 76.40% MEMENUHI 90.94% 39.75% 42.58% 88.00% 78.95% MEMENUHI 35.29% 68.85% 39.67% 95.56% 76.04% MEMENUHI 100.00% 45.81% 33.49% 88.89% 75.25% MEMENUHI 98.91% 30.67% 20.00% 100.00% 76.12% MEMENUHI 2.94% 71.32% 39.29% 88.46% 100.00% MEMENUHI 90.91% 84.29% 56.37% 100.00% 100.00% MEMENUHI 100.00% 58.23% 32.30% 27.27% 100.00% TIDAK MEMENUHI 81.82% 53.40% 43.80% 30.77% 100.00% TIDAK MEMENUHI 37.50% 49.49% 80.15% 15.52% 100.00% TIDAK MEMENUHI
NO PROVINSI 184 JAWA BARAT 185 JAWA BARAT 186 JAWA BARAT 187 JAWA BARAT 188 JAWA TENGAH 189 JAWA TENGAH 190 JAWA TENGAH 191 JAWA TENGAH 192 JAWA TENGAH 193 JAWA TENGAH 194 JAWA TENGAH 195 JAWA TENGAH 196 JAWA TENGAH 197 JAWA TENGAH 198 JAWA TENGAH 199 JAWA TENGAH 200 JAWA TENGAH 201 JAWA TENGAH 202 JAWA TENGAH 203 JAWA TENGAH 204 JAWA TENGAH 205 JAWA TENGAH 206 JAWA TENGAH 207 JAWA TENGAH 208 JAWA TENGAH 209 JAWA TENGAH 210 JAWA TENGAH 211 JAWA TENGAH 212 JAWA TENGAH 213 JAWA TENGAH 214 JAWA TENGAH 215 JAWA TENGAH 216 JAWA TENGAH 217 JAWA TENGAH 218 JAWA TENGAH 219 JAWA TENGAH KABUPATEN/KOTA KOTA DEPOK KOTA CIMAHI KOTA TASIKMALAYA KOTA BANJAR KAB. CILACAP KAB. BANYUMAS KAB. PURBALINGGA KAB. BANJARNEGARA KAB. KEBUMEN KAB. PURWOREJO KAB. WONOSOBO KAB. MAGELANG KAB. BOYOLALI KAB. KLATEN KAB. SUKOHARJO KAB. WONOGIRI KAB. KARANGANYAR KAB. SRAGEN KAB. GROBOGAN KAB. BLORA KAB. REMBANG KAB. PATI KAB. KUDUS KAB. JEPARA KAB. DEMAK KAB. SEMARANG KAB. TEMANGGUNG KAB. KENDAL KAB. BATANG KAB. PEKALONGAN KAB. PEMALANG KAB. TEGAL KAB. BREBES KOTA MAGELANG KOTA SURAKARTA KOTA SALATIGA PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN SBS TFU TPP RS PKAM CAPAI MINIMAL 3 DARI 5 INDIKATOR (60%) (65%) (50%) (40%) (68%) (40%) 100.00% 31.03% 25.55% 16.67% 100.00% TIDAK MEMENUHI 60.00% 64.94% 48.27% 12.50% 100.00% TIDAK MEMENUHI 17.39% 52.78% 32.55% 50.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 92.00% 31.40% 17.83% 25.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 100.00% 86.11% 77.20% 30.77% 68.07% MEMENUHI 100.00% 82.67% 59.49% 42.31% 68.39% MEMENUHI 100.00% 57.14% 81.40% 20.00% 68.45% MEMENUHI 47.48% 96.43% 60.32% 50.00% 68.21% MEMENUHI 100.00% 97.37% 70.83% 18.18% 68.33% MEMENUHI 65.79% 90.43% 78.61% 41.67% 68.16% MEMENUHI 38.49% 75.32% 89.85% 40.00% 68.36% MEMENUHI 100.00% 84.27% 46.17% 0.00% 68.09% MEMENUHI 100.00% 93.04% 68.21% 30.77% 68.45% MEMENUHI 100.00% 70.93% 79.28% 61.54% 68.59% MEMENUHI 100.00% 52.03% 51.96% 11.11% 68.54% MEMENUHI 100.00% 32.04% 40.66% 50.00% 68.28% MEMENUHI 100.00% 100.00% 70.14% 20.00% 68.39% MEMENUHI 100.00% 45.64% 76.81% 45.45% 68.32% MEMENUHI 100.00% 57.18% 84.69% 63.64% 68.45% MEMENUHI 100.00% 75.14% 56.04% 66.67% 68.45% MEMENUHI 100.00% 65.65% 93.90% 33.33% 68.18% MEMENUHI 100.00% 14.29% 48.50% 66.67% 68.29% MEMENUHI 100.00% 94.79% 67.61% 50.00% 61.36% MEMENUHI 100.00% 50.79% 65.12% 33.33% 68.54% MEMENUHI 100.00% 100.00% 91.08% 20.00% 69.19% MEMENUHI 100.00% 66.67% 82.18% 42.86% 69.27% MEMENUHI 100.00% 57.46% 87.62% 75.00% 69.00% MEMENUHI 100.00% 58.24% 71.84% 50.00% 68.39% MEMENUHI 35.89% 47.06% 69.48% 33.33% 70.65% TIDAK MEMENUHI 25.96% 91.43% 65.81% 75.00% 68.25% MEMENUHI 100.00% 50.00% 70.23% 0.00% 68.51% MEMENUHI 100.00% 54.03% 62.62% 50.00% 68.60% MEMENUHI 100.00% 81.54% 97.38% 42.86% 67.30% MEMENUHI 100.00% 93.94% 39.88% 50.00% 100.00% MEMENUHI 100.00% 59.38% 94.65% 27.27% 100.00% MEMENUHI 100.00% 100.00% 87.88% 0.00% 100.00% MEMENUHI
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA 220 JAWA TENGAH KOTA SEMARANG 221 JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN 222 JAWA TENGAH KOTA TEGAL 223 DI YOGYAKARTA KAB. KULON PROGO 224 DI YOGYAKARTA KAB. BANTUL 225 DI YOGYAKARTA KAB. GUNUNG KIDUL 226 DI YOGYAKARTA KAB. SLEMAN 227 DI YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA 228 JAWA TIMUR KAB. PACITAN 229 JAWA TIMUR KAB. PONOROGO 230 JAWA TIMUR KAB. TRENGGALEK 231 JAWA TIMUR KAB. TULUNG AGUNG 232 JAWA TIMUR KAB. BLITAR 233 JAWA TIMUR KAB. KEDIRI 234 JAWA TIMUR KAB. MALANG 235 JAWA TIMUR KAB. LUMAJANG 236 JAWA TIMUR KAB. JEMBER 237 JAWA TIMUR KAB. BANYUWANGI 238 JAWA TIMUR KAB. BONDOWOSO 239 JAWA TIMUR KAB. SITUBONDO 240 JAWA TIMUR KAB. PROBOLINGGO 241 JAWA TIMUR KAB. PASURUAN 242 JAWA TIMUR KAB. SIDOARJO 243 JAWA TIMUR KAB. MOJOKERTO 244 JAWA TIMUR KAB. JOMBANG 245 JAWA TIMUR KAB. NGANJUK 246 JAWA TIMUR KAB. MADIUN 247 JAWA TIMUR KAB. MAGETAN 248 JAWA TIMUR KAB. NGAWI 249 JAWA TIMUR KAB. BOJONEGORO 250 JAWA TIMUR KAB. TUBAN 251 JAWA TIMUR KAB. LAMONGAN 252 JAWA TIMUR KAB. GRESIK 253 JAWA TIMUR KAB. BANGKALAN 254 JAWA TIMUR KAB. SAMPANG 255 JAWA TIMUR KAB. PAMEKASAN PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN SBS TFU TPP RS PKAM CAPAI MINIMAL 3 DARI 5 INDIKATOR (60%) (65%) (50%) (40%) (68%) (40%) 100.00% 65.52% 82.94% 26.67% 68.54% MEMENUHI 57.45% 100.00% 87.62% 44.44% 68.75% MEMENUHI 100.00% 97.67% 82.41% 0.00% 100.00% MEMENUHI 100.00% 100.00% 36.10% 50.00% 70.00% MEMENUHI 100.00% 80.00% 75.61% 41.18% 69.35% MEMENUHI 100.00% 89.33% 76.24% 12.50% 69.23% MEMENUHI 100.00% 97.45% 75.72% 50.00% 69.35% MEMENUHI 100.00% 93.75% 30.15% 29.17% 100.00% MEMENUHI 100.00% 97.58% 68.94% 0.00% 68.57% MEMENUHI 100.00% 58.37% 69.73% 85.71% 68.06% MEMENUHI 100.00% 43.06% 57.24% 33.33% 68.75% MEMENUHI 100.00% 70.71% 84.18% 23.08% 68.29% MEMENUHI 100.00% 77.93% 73.11% 44.44% 68.29% MEMENUHI 78.78% 90.55% 72.05% 0.00% 69.05% MEMENUHI 48.46% 86.51% 49.68% 40.00% 69.33% MEMENUHI 100.00% 86.67% 69.19% 57.14% 66.02% MEMENUHI 24.19% 54.84% 69.95% 7.69% 69.57% TIDAK MEMENUHI 100.00% 58.39% 67.48% 13.33% 100.00% MEMENUHI 91.78% 98.98% 75.19% 0.00% 68.69% MEMENUHI 61.76% 100.00% 57.98% 0.00% 68.54% MEMENUHI 25.76% 40.07% 66.09% 16.67% 68.82% TIDAK MEMENUHI 41.37% 55.00% 54.34% 0.00% 68.18% TIDAK MEMENUHI 55.97% 62.38% 53.30% 0.00% 69.61% TIDAK MEMENUHI 100.00% 90.95% 54.00% 27.27% 69.57% MEMENUHI 67.32% 63.64% 52.39% 71.43% 69.35% MEMENUHI 100.00% 44.93% 89.59% 0.00% 68.67% MEMENUHI 100.00% 47.62% 71.58% 0.00% 69.49% MEMENUHI 100.00% 91.40% 65.15% 33.33% 69.39% MEMENUHI 100.00% 94.64% 75.08% 100.00% 68.42% MEMENUHI 100.00% 100.00% 83.98% 54.55% 68.37% MEMENUHI 58.84% 33.33% 71.86% 0.00% 66.32% TIDAK MEMENUHI 100.00% 86.02% 60.99% 0.00% 68.07% MEMENUHI 100.00% 91.82% 52.24% 0.00% 68.82% MEMENUHI 72.24% 57.98% 70.21% 0.00% 66.67% TIDAK MEMENUHI 100.00% 79.87% 61.81% 0.00% 66.06% MEMENUHI 100.00% 93.33% 75.76% 14.29% 69.86% MEMENUHI
NO PROVINSI 256 JAWA TIMUR 257 JAWA TIMUR 258 JAWA TIMUR 259 JAWA TIMUR 260 JAWA TIMUR 261 JAWA TIMUR 262 JAWA TIMUR 263 JAWA TIMUR 264 JAWA TIMUR 265 JAWA TIMUR 266 BANTEN 267 BANTEN 268 BANTEN 269 BANTEN 270 BANTEN 271 BANTEN 272 BANTEN 273 BANTEN 274 BALI 275 BALI 276 BALI 277 BALI 278 BALI 279 BALI 280 BALI 281 BALI 282 BALI 283 284 285 286 287 288 NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA BARAT 289 KABUPATEN/KOTA KAB. SUMENEP KOTA KEDIRI KOTA BLITAR KOTA MALANG KOTA PROBOLINGGO KOTA PASURUAN KOTA MOJOKERTO KOTA MADIUN KOTA SURABAYA KOTA BATU KAB. PANDEGLANG KAB. LEBAK KAB. TANGERANG KAB. SERANG KOTA TANGERANG KOTA CILEGON KOTA SERANG KOTA TANGERANG SELATAN KAB. JEMBRANA KAB. TABANAN KAB. BADUNG KAB. GIANYAR KAB. KLUNGKUNG KAB. BANGLI KAB. KARANGASEM KAB. BULELENG KOTA DENPASAR KAB. LOMBOK BARAT KAB. LOMBOK TENGAH KAB. LOMBOK TIMUR KAB. SUMBAWA KAB. DOMPU KAB. B I M A KAB. SUMBAWA BARAT PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN SBS TFU TPP RS PKAM CAPAI MINIMAL 3 DARI 5 INDIKATOR (60%) (65%) (50%) (40%) (68%) (40%) 78.92% 41.18% 54.12% 0.00% 69.89% MEMENUHI 100.00% 100.00% 72.63% 27.27% 100.00% MEMENUHI 100.00% 100.00% 85.15% 60.00% 100.00% MEMENUHI 100.00% 90.96% 81.23% 11.11% 100.00% MEMENUHI 82.76% 50.00% 41.11% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 52.94% 96.70% 57.98% 0.00% 100.00% MEMENUHI 100.00% 77.14% 91.46% 0.00% 100.00% MEMENUHI 100.00% 100.00% 79.86% 0.00% 100.00% MEMENUHI 81.17% 75.00% 94.78% 48.39% 100.00% MEMENUHI 100.00% 66.67% 63.78% 0.00% 100.00% MEMENUHI 8.55% 29.92% 25.38% 60.00% 63.89% TIDAK MEMENUHI 24.93% 55.51% 19.15% 75.00% 56.28% TIDAK MEMENUHI 15.33% 72.40% 45.72% 55.56% 69.14% MEMENUHI 22.39% 75.98% 47.09% 33.33% 62.66% TIDAK MEMENUHI 100.00% 65.66% 60.82% 66.67% 100.00% MEMENUHI 100.00% 100.00% 35.41% 85.71% 100.00% MEMENUHI 33.33% 25.00% 33.63% 63.64% 100.00% TIDAK MEMENUHI 24.07% 98.36% 80.85% 93.75% 100.00% MEMENUHI 45.10% 0.00% 69.43% 25.00% 97.06% TIDAK MEMENUHI 34.59% 66.67% 18.60% 40.00% 100.00% MEMENUHI 100.00% 96.00% 72.40% 30.00% 100.00% MEMENUHI 88.57% 97.14% 70.26% 75.00% 100.00% MEMENUHI 88.14% 100.00% 51.46% 100.00% 81.25% MEMENUHI 76.39% 3.85% 28.74% 33.33% 96.36% TIDAK MEMENUHI 37.18% 100.00% 43.84% 66.67% 100.00% MEMENUHI 40.54% 97.44% 29.70% 22.22% 72.31% TIDAK MEMENUHI 97.67% 100.00% 92.73% 59.09% 100.00% MEMENUHI 100.00% 38.82% 38.57% 0.00% 69.32% TIDAK MEMENUHI 100.00% 8.15% 10.93% 0.00% 68.75% TIDAK MEMENUHI 100.00% 78.95% 48.51% 14.29% 68.32% MEMENUHI 100.00% 0.00% 61.73% 0.00% 69.14% MEMENUHI 100.00% 0.00% 60.94% 0.00% 68.33% MEMENUHI 100.00% 100.00% 61.23% 16.67% 68.69% MEMENUHI 100.00% 23.21% 41.53% 50.00% 68.89% MEMENUHI
NO 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KABUPATEN/KOTA KAB. LOMBOK UTARA KOTA MATARAM KOTA BIMA KAB. SUMBA BARAT KAB. SUMBA TIMUR KAB. KUPANG KAB. TIMOR TENGAH SELATAN KAB. TIMOR TENGAH UTARA KAB. B E L U KAB. A L O R KAB. LEMBATA KAB. FLORES TIMUR KAB. S I K K A KAB. E N D E KAB. NGADA KAB. MANGGARAI KAB. ROTE NDAO KAB. MANGGARAI BARAT KAB. SUMBA TENGAH KAB. SUMBA BARAT DAYA KAB. NAGEKEO KAB MANGGARAI TIMUR KAB. SABU RAIJUA KAB. MALAKA KOTA KUPANG KAB. SAMBAS PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN SBS TFU TPP RS PKAM CAPAI MINIMAL 3 DARI 5 INDIKATOR (60%) (65%) (50%) (40%) (68%) (40%) 100.00% 0.00% 51.05% 0.00% 68.29% MEMENUHI 100.00% 30.05% 24.86% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 100.00% 0.00% 31.92% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 16.22% 0.00% 11.11% 25.00% 52.11% TIDAK MEMENUHI 48.08% 34.15% 73.12% 33.33% 51.52% TIDAK MEMENUHI 87.57% 0.00% 13.64% 83.33% 68.46% MEMENUHI 78.42% 56.67% 53.55% 50.00% 68.42% MEMENUHI 11.98% 2.33% 9.56% 0.00% 51.09% TIDAK MEMENUHI 100.00% 14.29% 62.25% 50.00% 69.12% MEMENUHI 100.00% 0.00% 7.41% 50.00% 68.53% MEMENUHI 92.05% 33.78% 12.41% 100.00% 68.75% MEMENUHI 100.00% 19.05% 33.10% 50.00% 68.42% MEMENUHI 50.00% 10.07% 13.88% 33.33% 51.46% TIDAK MEMENUHI 98.92% 38.62% 72.32% 66.67% 69.01% MEMENUHI 86.67% 20.29% 24.22% 100.00% 68.52% MEMENUHI 105.56% 28.57% 9.02% 0.00% 68.25% TIDAK MEMENUHI 27.73% 100.00% 89.08% 0.00% 51.28% TIDAK MEMENUHI 60.36% 57.81% 60.26% 33.33% 68.18% MEMENUHI 27.69% 0.00% 3.45% 100.00% 50.88% TIDAK MEMENUHI 45.80% 14.29% 5.77% 100.00% 68.18% TIDAK MEMENUHI 21.24% 23.53% 42.11% 100.00% 50.00% TIDAK MEMENUHI 63.07% 42.86% 1.96% 100.00% 68.42% MEMENUHI 77.78% 75.00% 16.67% 100.00% 69.09% MEMENUHI 64.80% 53.33% 15.84% 0.00% 51.06% TIDAK MEMENUHI 100.00% 11.59% 60.61% 50.00% 69.39% MEMENUHI 56.52% 59.54% 28.22% 25.00% 66.67% TIDAK MEMENUHI
NO 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 PROVINSI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN/KOTA KAB. BENGKAYANG KAB. LANDAK KAB. PONTIANAK/MEMPAWAH KAB. SANGGAU KAB. KETAPANG KAB. SINTANG KAB. KAPUAS HULU KAB. SEKADAU KAB. MELAWI KAB. KAYONG UTARA KAB. KUBU RAYA KOTA PONTIANAK KOTA SINGKAWANG KAB. KOTAWARINGIN BARAT KAB. KOTAWARINGIN TIMUR KAB. KAPUAS KAB. BARITO SELATAN KAB. BARITO UTARA KAB. SUKAMARA KAB. LAMANDAU KAB. SERUYAN KAB. KATINGAN KAB. PULANG PISAU KAB. GUNUNG MAS KAB. BARITO TIMUR KAB. MURUNG RAYA PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN SBS TFU TPP RS PKAM CAPAI MINIMAL 3 DARI 5 INDIKATOR (60%) (65%) (50%) (40%) (68%) (40%) 15.32% 30.00% 25.68% 0.00% 67.03% TIDAK MEMENUHI 5.13% 25.00% 50.35% 100.00% 67.29% TIDAK MEMENUHI 13.43% 93.33% 56.02% 100.00% 67.21% MEMENUHI 7.10% 40.00% 73.84% 20.00% 67.82% TIDAK MEMENUHI 5.62% 32.17% 29.74% 0.00% 67.02% TIDAK MEMENUHI 20.64% 51.35% 59.70% 28.57% 67.01% TIDAK MEMENUHI 9.93% 39.52% 53.45% 0.00% 66.67% TIDAK MEMENUHI 31.03% 38.24% 30.06% 0.00% 66.67% TIDAK MEMENUHI 12.43% 74.29% 51.50% 25.00% 67.90% TIDAK MEMENUHI 4.65% 70.49% 40.59% 0.00% 67.50% TIDAK MEMENUHI 22.32% 52.38% 27.93% 0.00% 67.50% TIDAK MEMENUHI 75.86% 76.60% 61.16% 40.00% 100.00% MEMENUHI 34.62% 23.91% 18.96% 25.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 86.17% 100.00% 61.35% 75.00% 69.84% MEMENUHI 14.61% 10.45% 56.20% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 18.03% 0.00% 70.89% 100.00% 68.87% MEMENUHI 58.06% 94.34% 55.26% 0.00% 68.97% MEMENUHI 17.48% 51.43% 60.62% 100.00% 70.00% MEMENUHI 50.00% 50.00% 52.14% 0.00% 71.43% TIDAK MEMENUHI 47.73% 25.00% 45.25% 0.00% 69.39% TIDAK MEMENUHI 10.00% 64.29% 45.79% 0.00% 68.67% TIDAK MEMENUHI 36.65% 9.09% 36.55% 100.00% 68.92% TIDAK MEMENUHI 18.18% 61.54% 26.32% 0.00% 68.75% TIDAK MEMENUHI 48.03% 70.27% 46.43% 100.00% 70.00% MEMENUHI 56.31% 100.00% 73.57% 0.00% 68.52% MEMENUHI 5.65% 0.00% 58.33% 0.00% 68.75% TIDAK MEMENUHI
NO 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA KALIMANTAN UTARA KABUPATEN/KOTA KOTA PALANGKARAYA KAB. TANAH LAUT KAB. KOTABARU KAB. BANJAR KAB. BARITO KUALA KAB. TAPIN KAB. HULU SUNGAI SELATAN KAB. HULU SUNGAI TENGAH KAB. HULU SUNGAI UTARA KAB. TABALONG KAB. TANAH BUMBU KAB. BALANGAN KOTA BANJARMASIN KOTA BANJARBARU KAB. P A S E R KAB. KUTAI BARAT KAB. KUTAI KERTANEGARA KAB. KUTAI TIMUR KAB. B E R A U KAB. PENAJAM PASER UTARA KAB. MAHAKAM ULU KOTA BALIKPAPAN KOTA SAMARINDA KOTA BONTANG KAB. MALINAU KAB. BULUNGAN PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN SBS TFU TPP RS PKAM CAPAI MINIMAL 3 DARI 5 INDIKATOR (60%) (65%) (50%) (40%) (68%) (40%) 10.00% 0.00% 23.84% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 19.26% 9.52% 19.09% 20.00% 50.43% TIDAK MEMENUHI 14.36% 10.62% 36.14% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 43.10% 69.52% 48.79% 0.00% 96.05% TIDAK MEMENUHI 14.43% 34.04% 61.39% 100.00% 50.36% TIDAK MEMENUHI 100.00% 36.09% 44.52% 50.00% 71.11% MEMENUHI 50.00% 75.00% 40.18% 20.00% 33.06% TIDAK MEMENUHI 26.04% 68.67% 58.10% 100.00% 100.00% MEMENUHI 54.34% 46.58% 15.10% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 100.00% 43.48% 29.49% 50.00% 69.23% MEMENUHI 87.33% 81.25% 25.64% 100.00% 36.00% MEMENUHI 56.69% 47.17% 48.30% 0.00% 97.87% TIDAK MEMENUHI 15.38% 63.64% 46.29% 7.69% 100.00% TIDAK MEMENUHI 100.00% 58.96% 47.37% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 19.44% 96.36% 68.05% 33.33% 100.00% MEMENUHI 15.87% 75.00% 28.95% 0.00% 92.78% TIDAK MEMENUHI 9.70% 98.63% 69.35% 33.33% 58.62% TIDAK MEMENUHI 34.07% 73.24% 45.76% 55.56% 58.97% TIDAK MEMENUHI 80.00% 96.67% 78.85% 100.00% 100.00% MEMENUHI 64.81% 97.83% 69.23% 0.00% 100.00% MEMENUHI 46.94% 100.00% 36.84% 50.00% 60.00% TIDAK MEMENUHI 85.29% 88.00% 64.16% 13.33% 100.00% MEMENUHI 100.00% 84.92% 41.44% 43.75% 100.00% MEMENUHI 60.00% 100.00% 95.80% 20.00% 100.00% MEMENUHI 23.85% 82.80% 31.36% 66.67% 54.55% TIDAK MEMENUHI 65.43% 83.33% 21.67% 0.00% 68.52% MEMENUHI
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA 368 369 370 KALIMANTAN UTARA KALIMANTAN UTARA KALIMANTAN UTARA KAB. NUNUKAN KAB. TANA TIDUNG KOTA TARAKAN 371 SULAWESI UTARA KAB. BOLAANG MONGONDOW 372 SULAWESI UTARA KAB. MINAHASA 373 SULAWESI UTARA KAB. KEPULAUAN SANGIHE 374 SULAWESI UTARA KAB. KEPULAUAN TALAUD 375 SULAWESI UTARA KAB. MINAHASA SELATAN 376 SULAWESI UTARA KAB. MINAHASA UTARA 377 SULAWESI UTARA 378 SULAWESI UTARA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 379 SULAWESI UTARA KAB. MINAHASA TENGGARA 380 SULAWESI UTARA 381 SULAWESI UTARA KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR 382 SULAWESI UTARA KOTA MANADO 383 SULAWESI UTARA KOTA BITUNG 384 SULAWESI UTARA KOTA TOMOHON 385 SULAWESI UTARA KOTA KOTAMOBAGO 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN KAB. BANGGAI KAB. MOROWALI KAB. P O S O KAB. DONGGALA KAB. TOLI-TOLI KAB. B U O L KAB. PARIGI MOUTONG KAB. TOJO UNA-UNA KAB. SIGI 396 KAB. BANGGAI LAUT PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN SBS TFU TPP RS PKAM CAPAI MINIMAL 3 DARI 5 INDIKATOR (60%) (65%) (50%) (40%) (68%) (40%) 35.00% 83.33% 70.27% 25.00% 56.00% TIDAK MEMENUHI 56.67% 44.90% 58.63% 100.00% 61.29% TIDAK MEMENUHI 5.00% 92.86% 77.90% 42.86% 100.00% MEMENUHI 98.83% 0.00% 42.22% 50.00% 68.85% MEMENUHI 92.22% 0.00% 49.50% 28.57% 68.24% TIDAK MEMENUHI 95.81% 0.00% 77.42% 33.33% 68.48% MEMENUHI 76.47% 0.00% 13.43% 0.00% 54.17% TIDAK MEMENUHI 63.64% 11.76% 0.83% 33.33% 68.89% TIDAK MEMENUHI 93.08% 0.00% 45.18% 100.00% 69.64% MEMENUHI 100.00% 20.00% 69.06% 100.00% 69.81% MEMENUHI 79.57% 0.00% 50.38% 0.00% 68.66% MEMENUHI 88.19% 0.00% 39.20% 50.00% 62.50% TIDAK MEMENUHI 72.46% 0.00% 30.36% 0.00% 50.79% TIDAK MEMENUHI 92.50% 0.00% 23.81% 100.00% 68.42% MEMENUHI 100.00% 53.57% 12.50% 10.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 100.00% 0.00% 13.88% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 100.00% 100.00% 65.38% 33.33% 100.00% MEMENUHI 100.00% 0.00% 56.18% 0.00% 100.00% MEMENUHI 15.28% 42.86% 80.41% 50.00% 64.89% TIDAK MEMENUHI 30.38% 100.00% 74.46% 33.33% 64.58% TIDAK MEMENUHI 49.62% 100.00% 90.45% 0.00% 63.83% TIDAK MEMENUHI 44.38% 75.00% 73.25% 66.67% 62.99% MEMENUHI 34.91% 32.65% 72.41% 0.00% 66.67% TIDAK MEMENUHI 16.19% 9.23% 92.57% 0.00% 65.22% TIDAK MEMENUHI 79.13% 0.00% 68.31% 0.00% 68.18% MEMENUHI 36.29% 51.85% 69.37% 25.00% 66.67% TIDAK MEMENUHI 10.42% 87.10% 73.66% 50.00% 65.42% MEMENUHI 50.00% 0.00% 93.12% 0.00% 65.59% TIDAK MEMENUHI 16.67% 53.57% 84.65% 0.00% 63.64% TIDAK MEMENUHI
NO 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 PROVINSI SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN KABUPATEN/KOTA KAB. MOROWALI UTARA KOTA PALU KAB. KEPULAUAN SELAYAR KAB. BULUKUMBA KAB. BANTAENG KAB. JENEPONTO KAB. TAKALAR KAB. GOWA KAB. SINJAI KAB. MAROS KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN KAB. BARRU KAB. BONE KAB. SOPPENG KAB. WAJO KAB. SIDENRENG RAPPANG KAB. PINRANG KAB. ENREKANG KAB. LUWU KAB. TANATORAJA KAB. LUWU UTARA KAB. LUWU TIMUR KAB. TORAJA UTARA KOTA MAKASSAR KOTA PARE-PARE KOTA PALOPO PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN SBS TFU TPP RS PKAM CAPAI MINIMAL 3 DARI 5 INDIKATOR (60%) (65%) (50%) (40%) (68%) (40%) 51.20% 35.29% 74.26% 100.00% 62.50% TIDAK MEMENUHI 57.78% 0.00% 75.59% 50.00% 100.00% MEMENUHI 100.00% 61.90% 22.64% 0.00% 69.01% TIDAK MEMENUHI 100.00% 40.70% 49.21% 0.00% 68.07% TIDAK MEMENUHI 100.00% 40.48% 49.37% 0.00% 68.29% TIDAK MEMENUHI 100.00% 21.43% 55.28% 50.00% 69.01% MEMENUHI 100.00% 0.00% 6.85% 0.00% 69.23% TIDAK MEMENUHI 100.00% 60.00% 59.36% 100.00% 68.24% MEMENUHI 100.00% 45.61% 44.13% 0.00% 69.35% TIDAK MEMENUHI 95.15% 49.04% 63.72% 0.00% 69.49% MEMENUHI 100.00% 94.70% 65.48% 33.33% 69.57% MEMENUHI 100.00% 44.83% 44.40% 0.00% 68.57% TIDAK MEMENUHI 100.00% 70.18% 35.29% 0.00% 68.75% MEMENUHI 100.00% 32.39% 23.16% 100.00% 72.00% MEMENUHI 100.00% 42.11% 34.93% 0.00% 68.18% TIDAK MEMENUHI 100.00% 29.66% 26.38% 0.00% 68.75% TIDAK MEMENUHI 100.00% 41.18% 34.91% 25.00% 68.83% TIDAK MEMENUHI 100.00% 38.78% 72.80% 0.00% 68.29% MEMENUHI 100.00% 66.67% 42.67% 0.00% 69.05% MEMENUHI 100.00% 0.00% 38.98% 0.00% 68.55% TIDAK MEMENUHI 100.00% 75.29% 92.37% 66.67% 69.23% MEMENUHI 100.00% 50.00% 62.66% 33.33% 68.29% MEMENUHI 100.00% 32.65% 64.96% 100.00% 68.18% MEMENUHI 81.05% 0.00% 32.90% 3.64% 68.75% TIDAK MEMENUHI 100.00% 100.00% 82.91% 14.29% 100.00% MEMENUHI 100.00% 55.22% 54.21% 0.00% 69.23% MEMENUHI
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA KAB. BUTON KAB. MUNA KAB. KONAWE KAB. KOLAKA KAB. KONAWE SELATAN KAB. BOMBANA KAB. WAKATOBI KAB. KOLAKA UTARA KAB. BUTON UTARA KAB. KONAWE UTARA KAB. KOLAKA TIMUR KAB. KONAWE KEPULAUAN KAB. MUNA BARAT KAB. BUTON TENGAH KAB. BUTON SELATAN 438 KOTA KENDARI 439 KOTA BAU-BAU 440 GORONTALO KAB. BOALEMO 441 GORONTALO KAB. GORONTALO 442 GORONTALO KAB. POHUWATO 443 GORONTALO KAB. BONE BOLANGO 444 GORONTALO KAB. GORONTALO UTARA 445 GORONTALO KOTA GORONTALO 446 SULAWESI BARAT KAB. MAJENE 447 SULAWESI BARAT KAB. POLEWALI MANDAR 448 SULAWESI BARAT KAB. MAMASA 449 SULAWESI BARAT KAB. MAMUJU 450 SULAWESI BARAT KAB. MAMUJU UTARA 451 SULAWESI BARAT KAB. MAMUJU TENGAH PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN SBS TFU TPP RS PKAM CAPAI MINIMAL 3 DARI 5 INDIKATOR (60%) (65%) (50%) (40%) (68%) (40%) 76.84% 60.00% 18.45% 100.00% 69.09% MEMENUHI 27.27% 79.13% 13.66% 0.00% 69.09% TIDAK MEMENUHI 41.64% 57.25% 19.19% 66.67% 71.43% TIDAK MEMENUHI 100.00% 90.91% 60.29% 25.00% 69.12% MEMENUHI 98.58% 48.75% 36.02% 0.00% 69.09% TIDAK MEMENUHI 55.32% 80.70% 43.62% 0.00% 68.85% TIDAK MEMENUHI 100.00% 0.00% 14.63% 0.00% 70.00% TIDAK MEMENUHI 69.17% 23.08% 48.41% 0.00% 69.35% TIDAK MEMENUHI 23.08% 88.06% 28.93% 0.00% 69.09% TIDAK MEMENUHI 32.19% 53.57% 5.26% 0.00% 69.23% TIDAK MEMENUHI 48.12% 27.27% 23.16% 100.00% 69.23% TIDAK MEMENUHI 59.46% 85.71% 8.00% 100.00% 68.29% MEMENUHI 9.30% 0.00% 0.00% 0.00% 69.57% TIDAK MEMENUHI 38.96% 68.75% 34.93% 0.00% 69.23% TIDAK MEMENUHI 66.67% 0.00% 36.36% 0.00% 72.22% TIDAK MEMENUHI 100.00% 90.00% 62.30% 58.82% 100.00% MEMENUHI 100.00% 100.00% 51.65% 25.00% 100.00% MEMENUHI 34.52% 92.03% 44.37% 50.00% 86.42% MEMENUHI 11.71% 47.87% 33.82% 20.00% 50.00% TIDAK MEMENUHI 14.42% 73.94% 14.65% 100.00% 79.57% MEMENUHI 16.97% 22.58% 48.40% 50.00% 66.67% TIDAK MEMENUHI 35.77% 42.11% 43.26% 0.00% 84.06% TIDAK MEMENUHI 82.00% 44.66% 17.23% 0.00% 69.23% TIDAK MEMENUHI 64.63% 100.00% 64.89% 0.00% 71.11% MEMENUHI 53.89% 56.60% 61.83% 0.00% 67.39% TIDAK MEMENUHI 13.19% 59.46% 35.58% 0.00% 66.67% TIDAK MEMENUHI 11.11% 29.03% 41.90% 33.33% 68.97% TIDAK MEMENUHI 30.16% 100.00% 36.60% 0.00% 65.00% TIDAK MEMENUHI 35.71% 91.67% 42.86% 0.00% 61.82% TIDAK MEMENUHI
NO PROVINSI 452 MALUKU 453 MALUKU 454 MALUKU 455 MALUKU 456 MALUKU 457 MALUKU 458 MALUKU 459 MALUKU 460 MALUKU 461 MALUKU 462 MALUKU 463 MALUKU UTARA 464 MALUKU UTARA 465 MALUKU UTARA 466 MALUKU UTARA 467 MALUKU UTARA 468 MALUKU UTARA 469 MALUKU UTARA 470 MALUKU UTARA 471 MALUKU UTARA 472 MALUKU UTARA 473 PAPUA BARAT 474 PAPUA BARAT 475 PAPUA BARAT 476 PAPUA BARAT 477 PAPUA BARAT 478 PAPUA BARAT 479 PAPUA BARAT 480 PAPUA BARAT 481 PAPUA BARAT 482 PAPUA BARAT 483 PAPUA BARAT 484 PAPUA BARAT 485 PAPUA BARAT 486 PAPUA 487 PAPUA KABUPATEN/KOTA KAB. MALUKU TENGGARA BARAT KAB. MALUKU TENGGARA KAB. MALUKU TENGAH KAB. PULAU BURU KAB. KEPULAUAN ARU KAB. SERAM BAGIAN BARAT KAB. SERAM BAGIAN TIMUR KAB. MALUKU BARAT DAYA KAB. BURU SELATAN KOTA AMBON KOTA TUAL KAB. HALMAHERA BARAT KAB. HALMAHERA TENGAH KAB. KEPULAUAN SULA KAB. HALMAHERA SELATAN KAB. HALMAHERA UTARA KAB. HALMAHERA TIMUR KAB. PULAU MOROTAI KAB. PULAU TALIABU KOTA TERNATE KOTA TIDORE KEPULAUAN KAB. FAK FAK KAB. KAIMANA KAB. TELUK WONDAMA KAB. TELUK BINTUNI KAB. MANOKWARI KAB. SORONG SELATAN KAB. SORONG KAB. RAJA AMPAT KAB. TAMBRAUW KAB. MAYBRAT KAB. MANOKWARI SELATAN KAB. PEGUNUNGAN ARFAK KOTA SORONG KAB. MERAUKE KAB. JAYA WIJAYA PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN SBS TFU TPP RS PKAM CAPAI MINIMAL 3 DARI 5 INDIKATOR (60%) (65%) (50%) (40%) (68%) (40%) 100.00% 81.82% 0.00% 0.00% 100.00% MEMENUHI 51.69% 67.35% 0.00% 0.00% 85.37% TIDAK MEMENUHI 45.95% 0.00% 0.00% 40.00% 88.41% TIDAK MEMENUHI 20.48% 51.85% 60.36% 0.00% 90.32% TIDAK MEMENUHI 9.24% 95.74% 0.00% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 25.00% 26.92% 61.11% 0.00% 83.72% TIDAK MEMENUHI 44.81% 100.00% 0.00% 0.00% 90.00% TIDAK MEMENUHI 36.75% 0.00% 0.00% 0.00% 42.05% TIDAK MEMENUHI 1.23% 100.00% 0.00% 50.00% 50.68% TIDAK MEMENUHI 10.00% 76.74% 57.74% 45.45% 100.00% MEMENUHI 13.33% 27.78% 0.00% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 23.53% 66.67% 9.84% 50.00% 100.00% MEMENUHI 27.42% 0.00% 45.45% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 2.56% 87.50% 44.83% 0.00% 80.43% TIDAK MEMENUHI 27.84% 98.31% 34.38% 33.33% 37.88% TIDAK MEMENUHI 3.05% 88.89% 46.97% 0.00% 34.69% TIDAK MEMENUHI 4.72% 80.77% 68.99% 100.00% 34.88% MEMENUHI 5.68% 100.00% 64.29% 0.00% 35.29% TIDAK MEMENUHI 4.23% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 64.10% 98.57% 61.94% 30.00% 100.00% MEMENUHI 49.44% 35.00% 93.08% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 18.40% 100.00% 28.57% 0.00% 54.17% TIDAK MEMENUHI 24.42% 100.00% 59.71% 0.00% 54.55% TIDAK MEMENUHI 27.63% 100.00% 34.15% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 29.06% 91.43% 62.91% 0.00% 100.00% MEMENUHI 86.25% 94.83% 89.50% 0.00% 69.64% MEMENUHI 28.46% 93.94% 53.97% 100.00% 77.94% MEMENUHI 48.59% 0.00% 41.20% 20.00% 33.33% TIDAK MEMENUHI 19.01% 27.12% 19.33% 100.00% 34.78% TIDAK MEMENUHI 16.67% 0.00% 75.00% 0.00% 34.48% TIDAK MEMENUHI 33.55% 0.00% 34.21% 0.00% 33.96% TIDAK MEMENUHI 61.40% 50.00% 69.57% 0.00% 34.29% TIDAK MEMENUHI 6.15% 0.00% 0.00% 0.00% 68.00% TIDAK MEMENUHI 61.29% 0.00% 52.94% 0.00% 100.00% MEMENUHI 25.60% 85.14% 83.11% 20.00% 100.00% MEMENUHI 1.28% 100.00% 43.75% 0.00% 39.22% TIDAK MEMENUHI
NO PROVINSI 488 PAPUA 489 PAPUA 490 PAPUA 491 PAPUA 492 PAPUA 493 PAPUA 494 PAPUA 495 PAPUA 496 PAPUA 497 PAPUA 498 PAPUA 499 PAPUA 500 PAPUA 501 PAPUA 502 PAPUA 503 PAPUA 504 PAPUA 505 PAPUA 506 PAPUA 507 PAPUA 508 PAPUA 509 PAPUA 510 PAPUA 511 PAPUA 512 PAPUA 513 PAPUA 514 PAPUA KABUPATEN/KOTA KAB. JAYAPURA KAB. NABIRE KAB. KEPULAUAN YAPEN KAB. BIAK-NUMFOR KAB. PANIAI KAB. PUNCAK JAYA KAB. MIMIKA KAB. BOVEN DIGOEL KAB. MAPPI KAB. ASMAT KAB. YAHUKIMO KAB. PEGUNUNGAN BINTANG KAB. TOLIKARA KAB. SARMI KAB. KEEROM KAB. WAROPEN KAB. SUPIORI KAB. MAMBERAMO RAYA KAB NDUGA KAB. LANNY JAYA KAB. MAMBERAMO TENGAH KAB. YALIMO KAB. PUNCAK KAB. DOGIYAI KAB. INTAN JAYA KAB. DEIYAI KOTA JAYAPURA PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN SBS TFU TPP RS PKAM CAPAI MINIMAL 3 DARI 5 INDIKATOR (60%) (65%) (50%) (40%) (68%) (40%) 46.53% 41.67% 52.80% 66.67% 41.18% TIDAK MEMENUHI 1.23% 74.29% 63.69% 0.00% 41.38% TIDAK MEMENUHI 5.31% 50.00% 39.22% 0.00% 38.71% TIDAK MEMENUHI 106.95% 91.38% 19.90% 0.00% 69.23% MEMENUHI 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 42.86% TIDAK MEMENUHI 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 7.53% 84.27% 71.06% 40.00% 100.00% MEMENUHI 6.25% 81.82% 52.21% 0.00% 100.00% MEMENUHI 2.19% 81.52% 59.76% 0.00% 33.33% TIDAK MEMENUHI 1.02% 34.69% 69.57% 0.00% 50.33% TIDAK MEMENUHI 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 2.17% 87.50% 100.00% 0.00% 100.00% MEMENUHI 0.19% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00% TIDAK MEMENUHI 10.47% 67.65% 50.98% 0.00% 100.00% MEMENUHI 18.03% 66.67% 66.41% 0.00% 34.78% TIDAK MEMENUHI 8.05% 100.00% 90.91% 0.00% 97.22% MEMENUHI 7.89% 100.00% 54.17% 0.00% 100.00% MEMENUHI 13.79% 0.00% 0.00% 0.00% 32.65% TIDAK MEMENUHI 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 1.40% 50.00% 0.00% 0.00% 35.00% TIDAK MEMENUHI 30.51% 100.00% 72.73% 0.00% 34.15% TIDAK MEMENUHI 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 0.00% 100.00% 50.00% 0.00% 100.00% MEMENUHI 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% TIDAK MEMENUHI 3.33% 71.43% 50.00% 0.00% 100.00% MEMENUHI 84.62% 69.62% 73.22% 55.56% 100.00% MEMENUHI 247 249 253 206 389 273
IKP KESIMPULAN Indikator Jumlah Kabupaten/Kota memenuhi Kualitas Kesling minimal 3 dari 5 indikator a) Kabupaten/Kota memenuhi 60% Indikator SBS b) Kabupaten/Kota memenuhi 65% Indikator TFU c) Kabupaten/Kota memenuhi 50% Indikator TPP d) Kabupaten/Kota memenuhi 40% Indikator RS e) Kabupaten/Kota memenuhi 68% Indikator PKAM Perhitungan capaian indikator pada tahun 2022 : 53,11 (Persentase kab/kota memenuhi kualitas kesling minimal 3 dari 5 indikator) x 100% 40 (Target tahun 2022) Target 2022 Capaian Persentase 273 / 514 53.11% 247 / 514 48.05% 40% 249 / 514 48.44% 253 / 514 49.22% 206 / 514 40.08% 389 / 514 75.68% = 132,78% (Melebihi target) Direktorat Penyehatan Lingkungan dr. Anas Ma'ruf, MKM
TAHUN 2022 Provinsi Aceh Bengkulu Jambi Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Lampung Sumatera Barat Sumatera Utara Sumatera Selatan Riau DKI Jakarta Kab/Kota 1 Kota Banda Aceh 2 3 Kota Langsa Kota Lhokseumawe 4 Aceh Besar 5 1 Pidie Jaya Kota Bengkulu 2 3 4 5 1 Bengkulu Selatan Bengkulu Utara Seluma Rejang Lebong Kota Jambi 2 Bungo 3 Merangin 4 Muaro Jambi 1 Kota Pangkal Pinang 2 3 4 5 6 1 2 Bangka Selatan Bangka Barat Bangka Belitung Bangka Tengah Kota Tanjung Pinang Kota Batam 3 Bintan 4 Natuna 5 Karimun 6 Lingga Kota Bandar Lampung 1 2 3 4 1 Kota Metro Pringsewu Tulangbawang Kota Padang 2 3 Kota Padang Panjang Padang Pariaman 4 5 6 1 Pasaman Barat Pesisir Selatan Agam Kota Medan 2 3 4 5 6 1 Kota Binjai Kota Gunungsitoli Deli Serdang Padang Lawas Utara Labuhan Batu Utara Kota Palembang 2 Kota Lubuklinggau 3 Ogan Komering Ulu Kota Pekanbaru 1 Kota Dumai 2 Jakarta Pusat 1 2 Jakarta Barat 3 Jakarta Timur IKK I Instansi Jumlah Labkesmas Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemeriksaan spesimen penyakit menular DO = Labkesmas Kab/Kota yang melaksanakan pemeriksaan spesimen penyakit menular (minimal mampu melakukan deteksi dan/atau identifikasi organisme penyebab penyakit berdasarkan metode mikroskopis, serologi, biologi molekuler sederhana dan pengepakan/pengiriman spesimen) Mikroskopis Serologi RDT Serologis Serologi ELISA Serologi Lainnya Biomolekuler TCM PCR Pengepakan / Pengiriman 1 BLK Provinsi Aceh √ √ √ √ √ √ 2 3 4 RSUD dr. Zainoel Abidin Labkesda Kab/Kota RSUD Cut. Meutia √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5 Balai Litbangkes Aceh √ √ √ √ √ 6 7 RSUD Pidie Jaya Labkesda Provinsi Bengkulu √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ √ 8 RSUD dr. M. Yunus √ √
√ √ √ √ 9 10 RSUD Arga Makmur 11 RSUD Tais 12 RSUD Kab. Rejang Lebong 13 Labkesda Provinsi Jambi RSUD Hasanuddin Damrah Manna √ √ √ √ √ 14 Labkesda Kota Jambi √ √ √ √ √ √ √ - - - -
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 RSUD Abdul Manap 16 RSUD H. Hanafie 17 RSUD Kolonel Abundjani Bangko 18 RSUD Ahmad Ripin 19 Labkesda Kota Pangkal Pinang 20 BLK Provinsi Kep. Bangka Belitung 21 RSUD Depati Hamzah 22 RSUD Kab. Bangka Selatan 23 RSUD Kab. Bangka Barat 24 RSUD Depati Bahrin 25 RSUD drh. Marsidi Judono 26 RSUD Bangka Tengah 27 RSUD Raja Ahmad Tabib 28 RSUD Embung Fatimah 29 BTKL Kelas I Batam 30 RSUD Bintan 31 RSUD Natuna 32 RSUD Muhammad Sani 33 RSUD Encik Mariyam 34 BLK Provinsi Lampung 35 RS AM Provinsi Lampung 36 RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro 37 RSU Pringsewu 38 RSUD MENGGALA 39 Labkesda Provinsi Sumatera Barat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - - - - - - √ √ √ - - - - √ - - - √ √ √ - √ - - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 40 RSUP Dr M Djamil Padang 41 RSUD Kota Padang Panjang 42 RS Paru Sumatera Barat 43 RSUD Padang Pariaman 44 RSUD Pasaman Barat 45 RSUD M Zein Painan 46 RSUD Lubuk Basung 47 Labkesda Provinsi 48 BTKL - PP Kelas I Medan 49 RSUD Dr Pirngadi kota medan 50 RSUD dr. RM Djoelham Binjai 51 RSUD dr M Thomsen Nias 52 RSUD dr. Shamri Tambunan 53 RSUD Gunung Tua 54 RSUD Aek Kanopan 55 BTKL - PP Kelas I Palembang √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ - - - √ - - √ - - - √ √ - - √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - - √ √ √ - - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 56 BBLK Palembang √ √ √ √ √ √ √ RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang 58 RSUD Siti Fatimah 59 Labkesda Kota Lubuklinggau 60 RSUD drh. Ibnu Sutowo Baturaja 61 RSD Madani Kota Pekanbaru 62 RSUD Kota Dumai 63 BBLK Jakarta 64 Labkesda Provinsi DKI Jakarta 65 RSUD Tarakan 66 RSUD Cengkareng 67 RS Kanker Dharmais 68 RS Anak dan Bunda Harapan Kita 69 RS Jantung dan Pembuluh Darah 70 BBTKL - PP Jakarta 71 RSUD Budhi Asih 72 RSUD Pasar Rebo 57 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - √ √ - - √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ IKK II Provinsi yang memiliki Labkesmas Rujukan Spesimen Penyakit berpotensi KLB/wabah (DO = melaksanakan fungsi rujukan labkesmas yang mampu melakukan deteksi dan/atau identifikasi organisme penyebab penyekit berdasarkan metode mikroskopis, serologi, biakan, uji kepekaan obat, biologi molekuler sederhana dan pengepakan/pengiriman spesimen) Metode Rujukan penyakit Biakan Uji kepekaan obat √ √ √ √ - - - √ √ (Obat TB) √ (Obat TB) √ (uji kepekaan sensitive) - - - √ (uji obat IMS) COVID 19, Viral Load HIV, Mikroskopis TB dan Malaria, KLB COVID 19, TB (TCM) - - Malaria Knowlesi, COVID-19, Flu burung, Hepatitis E, WGS - COVID-19 COVID-19, TB MDR, HIV Viral Load, HEPATITIS Viral Load (TCM) TB COVID-19 COVID-19 COVID-19 HIV dan COVID-19 COVID-19, Tuberculosis, HIV, AKI dan AKB TCM TB TCM TB - - - √ √ - - - - - - - - √
TCM TB COVID
19 COVID
TCM TB - - - - - Covid 19, Mikroskopis TB, TCM TB, Mikroskopis Malaria, dan Lab Faktor Resiko Lingkungan - - - √ - - - - √ √ - - - - - - - - - - √ - - √ - - - - - - - - √ (uji kepekaan sensitive) √ (uji kepekaan sensitive, Obat TB) - - - - - - - - - - - - - - - √ - - - - COVID-19, TCM TB, HCV RNA - - HIV, HEPATITIS, MERS, Difteri - - - TB MDR TB RO - - - - - - - Covid-19, TB Paru √ Campak, Rubella, TB MDR, TB LPA, Difteri, malaria, filaria, kecacingan, covid-19, logam dalam darah, chikungunya, monkey pox, √ - - - - √ √ - - √ √ √ √ - - - - - - √ √ - - - - - √ - - Viral Load HIV, Hepatitis C, TB, Covid 19 TCM TB dan PCR √ √ √ Covid 19 Covid 19, AHUA, Lingkungan - - - - COVID-19, Monkey pox - - IKK III Jumlah Labkesmas dan KKP yang bisa mendeteksi peringatan dini dan merespon emerging disease, new emerging disease, re emerging disease DO = Labkesmas dan KKP yang bisa mendeteksi peringatan dini dan merespon emerging disease, new emerging disease, re-emerging disease (Alert digital System) Alert Digital System SKDR NAR PCR dan/atau NAR Antigen SINKARKES √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ - - - - - - - - - - √ - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ IKP I Kab/Kota yang memiliki Labkesmas dengan kemampuan surveilans (Kemampuan dalam mendeteksi dan mengendalikan penyakit potensi KLB/wabah/KKM) (DO= Provinsi yang 80% Kab/Kotanya telah memiliki Labkesmas dan memiliki kemampuan surveilans epidemiologi (Kemampuan dalam mendeteksi dan mengendalikan penyakit potensi KLB/wabah/KKM) Jumlah Kab/Kota dengan Lab berkemampuan surveilans Jumlah Kab/Kota Persentase Kab/Kota 5 23 5 10 4 11 6 7 6 7 4 15 6 19 6 33 3 17 2 12 5 6 21,7% 50,0% 36,4% 85,7% 85,7% 26,7% 31,6% 18,2% 17,6% 16,7% 83,3%
Provinsi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab/Kota 4 5 Jakarta Utara Jakarta Selatan 1 Kota Bandung 2 3 Kota Banjar Kota Bekasi 4 5 Kota Bogor Kota Depok 6 7 8 9 Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Bandung Bandung Barat 10 Bekasi 11 Bogor 12 Cianjur 13 Cirebon 14 Garut 15 Indramayu 16 Karawang 17 Majalengka 18 Pangandaran 19 Purwakarta 20 Subang 21 Sukabumi 22 Sumedang 1 Magelang 2 3 Kota Magelang Kota Semarang 4 Kendal 5 6 7 Sragen Kebumen Banjarnegara 8 9 10 Boyolali 11 Kudus 12 Sukoharjo 13 Wonosobo 14 Brebes 15 Cilacap Jepara Purbalingga 16 Wonogiri 17 Karanganyar 18 Temanggung 19 Kota Surakarta 20 Rembang 21 Kota Pekalongan 22 Klaten 23 Blora 24 Kota Tegal 25 Tegal 26 Pati 27 Banyumas 28 Demak 29 Kota Salatiga 1 Kota Pasuruan 2 Tuban 3 Ponorogo 4 Blitar 5 Nganjuk 6 Pasuruan 7 Jombang 8 Tulungagung 9 Kota Probolinggo 10 Bangkalan 11 Banyuwangi IKK I Instansi Jumlah Labkesmas Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemeriksaan spesimen penyakit menular DO = Labkesmas Kab/Kota yang melaksanakan pemeriksaan spesimen penyakit menular (minimal mampu melakukan deteksi dan/atau identifikasi organisme penyebab penyakit berdasarkan metode mikroskopis, serologi, biologi molekuler sederhana dan pengepakan/pengiriman spesimen) Mikroskopis Serologi RDT Serologis Serologi ELISA Serologi Lainnya Biomolekuler TCM PCR Pengepakan / Pengiriman 73 RSUP Persahabatan √ 74 RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono√ √ 75 RSPI dr. Sulianti Saroso √ 76 RSUD Pasar Minggu √ 77 RSUP Fatmawati √ 78 Labkesda Provinsi Jawa Barat √ 79 Labkesda Kota Bandung √ 80 RSUP dr. Hasan Sadikin 81 RSUD Kota Banjar √ 82 RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid √ √ 83 Labkesda Kota Bekasi √ 84 RSUD Kota Bogor √ 85 Labkesda Kota Depok √ 86 RSUD Kota Depok √ 87 Labkesda Kota Sukabumi √ 88 Labkesda Kota Tasikmalaya √ 89 RSUD Al Ihsan √ 90 RSUD Cililin √ 91 RSUD Kalong Wetan √ 92 Labkesda Kab. Bekasi √ 93 RSUD Bekasi √ 94 RSUD Cibinong √ 95 RSUD Ciawi √ 96 RSUD Sayang Cianjur √ 97 RSUD Waled √ 98 Labkesda Kab. Garud √ 99 RSUD Slamet Garut √ 100 Labkesda Kab. Indramayu √ 101 RSUD Indramayu √ 102 RS Khusus Paru Karawang √ 103 Labkesda Kab. Majalengka √ 104 Labkesda Kab. Pangandaran √ 105 Labkesda Kab. Purwakarta √ 106 RSUD Bayuasih √ 107 Labkesda Kab. Subang √ 108 Labkesda Kab. Sukabumi √ 109 RSUD Pelabuhan Ratu √ 110 Labkesda Kab. Sumedang √ 111 RSUD Muntilan 112 RSUD Tidar √ 113 Balai Labkes dan PAK Provinsi Jateng√ √ 114 RSUD Tugu Rejo √ 115 Labkesda Kab. Kendal √ 116 RSUD drh. Soendowo Kendal √ 117 Labkesda Kab. Sragen √ 118 Labkesda Kab. Kebumen √ 119 Loka Litbang Banjarnegara √ 120 RSUD Hj. Anna Lasmanah 121 RSUD RA Kartini √ 122 RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata √ √ 123 RSUD Pandanarang √ 124 RSUD dr. Loekmono Hadi √ 125 RSUD Ir. Soekarno 126 RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo √ √ 127 RSUD Bumi Ayu √ 128 RSUD Majenang √ 129 RSUD Cilacap √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - √ √ (rusak ringan) - - - - - - √ - - √ √ - - - - - √ √ - - √ √ - - - - - - √ - - √ - √ - - - - √ √ - - - - - - - √ - - √ √ √ √ √ √ √ (rusak ringan) √ √ √ - √ √ √ - - √ - √ - √ √ √ √ √ - √ - - √ - √ √ - - √ √ - √ √ √ √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ √ - √ √ - - √ √ - √ √ √ √ - √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ - - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - - √ √ √ √ - - √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 130 RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Wonogiri √ √
√ √ √ √ 131 RSUD Karang Anyar 132 RSUD Temanggung 133 RSUD dr Moewardi 134 RSUD dr R. Soetrasno 135 RSUD Kraton 136 RSUD Bagas Waras 137 RSUD dr. Suprapto Cepu 138 RSUD Kardinah 139 RSUD dr. Soeselo 140 RSUD AA Soewondo Pati 141 RSUD Prof dr. Soemargono Soekarjo 142 RSUD Sultan Fatah 143 B2P2VRP Salatiga 144 RSUD Dr R Sudarsono 145 RSUD dr R koesma Tuban 146 Labkesda Kab. Tuban 147 RSUD Dr Harjono S 148 RSUD Srengat 149 RSD NGANJUK 150 RSUD Bangil 151 RSUD KABUPATEN JOMBANG 152 RSUD dr. Iskak Tulungagung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - - - - -
√ - - - √ - - - - - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 153 RSUD DR Moh Saleh Kota Probolinggo √ √
√ √ √ √ 154 RSUD syamrabu bangkalan 155 RSUD BLAMBANGAN √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ IKK II Provinsi yang memiliki Labkesmas Rujukan Spesimen Penyakit berpotensi KLB/wabah (DO = melaksanakan fungsi rujukan labkesmas yang mampu melakukan deteksi dan/atau identifikasi organisme penyebab penyekit berdasarkan metode mikroskopis, serologi, biakan, uji kepekaan obat, biologi molekuler sederhana dan pengepakan/pengiriman spesimen) IKK III Jumlah Labkesmas dan KKP yang bisa mendeteksi peringatan dini dan merespon emerging disease, new emerging disease, re emerging disease DO = Labkesmas dan KKP yang bisa mendeteksi peringatan dini dan merespon emerging disease, new emerging disease, re-emerging disease (Alert digital System) Metode Alert Digital System Biakan - √ - - √ √ - √ √ √ - - - - - - - - - - √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - √ √ - - - - - - - - - - - - - - - Uji kepekaan obat - √ √ √ √ - √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - √ √ - - - - - - - - - - - - - - - Rujukan penyakit COVID-19 - COVID-19, AHUA, Flu Burung - COVID-19, WGS COVID-19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WGS - - - - - - - - - - - - - - - SKDR NAR PCR dan/atau NAR Antigen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SINKARKES
√ - - - - - - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
- sampel deteksi penyakit baik dari manusia maupun hewan dan lingkungan
- √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ - √ √ IKP I Kab/Kota yang memiliki Labkesmas dengan kemampuan surveilans (Kemampuan dalam mendeteksi dan mengendalikan penyakit potensi KLB/wabah/KKM) (DO= Provinsi yang 80% Kab/Kotanya telah memiliki Labkesmas dan memiliki kemampuan surveilans epidemiologi (Kemampuan dalam mendeteksi dan mengendalikan penyakit potensi KLB/wabah/KKM) Jumlah Kab/Kota dengan Lab berkemampuan surveilans Jumlah Kab/Kota Persentase Kab/Kota 22 27 29 35 31 38 81,5% 82,9% 81,6%
Provinsi DI Yogyakarta Banten Bali Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kab/Kota 12 Kota Surabaya 13 Sumenep 14 Kota Kediri 15 Mojokerto 16 Madiun 17 Kota Madiun 18 Banyuwangi 19 Sidoarjo 20 Lamongan 21 Trenggalek 22 Kota Batu 23 Bondowoso 24 Magetan 25 Kediri 26 Kota Mojokerto 27 Situbondo 28 Sampang 29 Bojonegoro 30 Ngawi 31 Kota Malang 1 Kota Yogyakarta 2 Bantul 3 4 Gunung Kidul Sleman 5 Kota Serang 1 Kulon Progo 2 Kota Tangerang 3 Kota Tangerang Selatan 4 Tangerang 5 6 7 1 Lebak Kota Cilegon Serang Kota Denpasar 2 Buleleng 3 Gianyar Tabanan 4 5 Karang Asem 6 Klungkung 7 Bangli Jembrana 8 1 Kota Pontianak 2 Sintang 1 Kota Banjarmasin 2 Kota Banjar Baru 3 Tanah Bumbu 4 5 Balangan Tanah Laut 6 Hulu Sungai Selatan 7 Barito Kuala 8 Tabalong 9 Hulu Sungai Tengah 10 Kota Baru 1 Kota Samarinda 2 3 Kota Balikpapan Kota Bontang 4 Kutai Kartanegara 5 Berau 6 Penajam Paser Utara IKK I Instansi Jumlah Labkesmas Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemeriksaan spesimen penyakit menular DO = Labkesmas Kab/Kota yang melaksanakan pemeriksaan spesimen penyakit menular (minimal mampu melakukan deteksi dan/atau identifikasi organisme penyebab penyakit berdasarkan metode mikroskopis, serologi, biologi molekuler sederhana dan pengepakan/pengiriman spesimen) Mikroskopis Serologi RDT Serologis Serologi ELISA Serologi Lainnya Biomolekuler TCM PCR Pengepakan / Pengiriman 156 RSUD Dr.Soetomo √ √ √ √ √ √ √ 157 BBLK Surabaya √ √ √ √ √ √ √ 158 BBTKL PP Surbaya √ √ √ √ √ √ √ 159 Labkesda Kota Surabaya 160 RSUD drh Moh. Anwar 161 RSUD Gambiran 162 RSUD Prof. dr. Soekandar 163 Labkesda Kab. Mojokerto 164 RS Dolopo 165 RSUD Kota Madiun 166 Labkesda Kab. Banyuwangi 167 RSUD Sidoarjp 168 RSUD dr. Soegiri Lamongan 169 RSUD dr. Soedomo Trenggalek 170 RSUD Karsa Husada Batu 171 Labkesda Kab. Bondowoso 172 Labkesda Kab. Magetan 173 RSUD Kediri √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - √ - - - - - √ - - - √ √ √ √ - √ √ - - √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - - √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 174 RSUD dr Wahidin Sudiro Husodomojokerto √ √
√ √ √ √ 175 RSUD Asem Bagus Situbondo 176 RSUD dr Mohammad Zyn 177 Labkesda Kab. Bojonegoro 178 Labkesda Kab. Ngawi 179 RSUD Kota Malang 180 BLK Provinsi DI Yogyakarta 181 RSUD Kota Yogyakarta √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ √ √ - - - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 182 Labkesda Kab. Bantul √ √
√ √ √ 183 BBTKL PP Yogyakarta 184 RSUD Wates 185 RSUD Wonosari 186 RSUP dr. Sardjito 187 Labkesda Provinsi Banten 188 RSUD Provinsi Banten 189 Labkesda Kota Tangerang 190 RSUD Kota Tangerang 191 Labkesda Kota Tangerang Selatan 192 RSUD Kota Tangerang Selatan 193 Labkesda Kab. Tangerang 194 RSUD Kab. Tangerang 195 Labkesda Kab. Lebak 196 RSUD Kota Cilegon 197 RSUD dr Dradjat Prawiranegara 198 BLK Provinsi 199 RSUP IGNG Prof. Ngoerah (RSUP Sanglah) 200 RSUD Buleleng 201 RSUD Sanjiwani Gianyar 202 RSUD Tabanan 203 RSUD Karangasem 204 RSUD Klungkung 205 RSU Bangli 206 RSU Negara √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - - - - - - - - - - - - - - - √ - - √ - √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 207 208 Labkesda Provinsi Kalimantan Barat RSUD Ade Moehammad Djoen √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ 209 Balai Labkes Provinsi Kalimantan Selatan√ 210 RSUD Ulin Banjarmasin √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 211 BBTKL - PP Banjar Baru √ √ √ √ √ √ Balai Litbbangkes Tanah Bumbu 213 RSUD Balanga 214 RSUD Haji Boejasin 212 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 215 RSUD Brigjen DH Hasan Basry Kandangan √ √
√ √ √ √ 216 RSUD H. Abdul Aziz Marabahan √ √
217 RSUD Badaruddin Kasim
√ √ √ 218 RSUD H Daman Huri Barabai √ √
√ √ √ 219 RSUD Pangeran Jaya Sumitra √ √
√ √ √ 220 Labkesda Provinsi 221 Labkesda Kota Samarinda 222 Labkesda Kota Balikpapan 223 Labkesda Kota Bontang √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ √ √ - √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ 224 RSUD Aji Muhammad Parikesit √ √
√ √ √ √ 225 RSUD dr. Abdul Rivai √ √
√ √ √ √ 226 RSUD Ratu Aji Putri Botung √ √
√ √ √ √ IKK II Provinsi yang memiliki Labkesmas Rujukan Spesimen Penyakit berpotensi KLB/wabah (DO = melaksanakan fungsi rujukan labkesmas yang mampu melakukan deteksi dan/atau identifikasi organisme penyebab penyekit berdasarkan metode mikroskopis, serologi, biakan, uji kepekaan obat, biologi molekuler sederhana dan pengepakan/pengiriman spesimen) Metode Rujukan penyakit Biakan Uji kepekaan obat
√ √ √ √ TB, Polio, Difteri, Campak, Rubella, Malaria, HIV, Keracunan makanan leptospira, legionella, covid 19, TB, dengue, zika, chikungunya, malaria, pes - - - - - - - - - - - - -
- √
- √
- √
- √ √
- √
- √
- Covid 19, Malaria, TBC COVID
-19, pemeriksaan kualitas air minum dan kualitas air bersih Covid 19, Malaria, TBC
- Japanese Encephalitis Monkeypox, AHUA
- √ √ COVID
-19, Arbovirus, JE, Leptospirosis,Rotavirus
IKK III Jumlah Labkesmas dan KKP yang bisa mendeteksi peringatan dini dan merespon emerging disease, new emerging disease, re emerging disease DO = Labkesmas dan KKP yang bisa mendeteksi peringatan dini dan merespon emerging disease, new emerging disease, re-emerging disease (Alert digital System) Alert Digital System SKDR NAR PCR dan/atau NAR Antigen √ SINKARKES √ √ - - - - - - - - - - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ - - - - - - √ √ √ √ √ √ √
√ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ - - - √ √ √ √ √ √ √ IKP I Kab/Kota yang memiliki Labkesmas dengan kemampuan surveilans (Kemampuan dalam mendeteksi dan mengendalikan penyakit potensi KLB/wabah/KKM) (DO= Provinsi yang 80% Kab/Kotanya telah memiliki Labkesmas dan memiliki kemampuan surveilans epidemiologi (Kemampuan dalam mendeteksi dan mengendalikan penyakit potensi KLB/wabah/KKM) Jumlah Kab/Kota dengan Lab berkemampuan surveilans Jumlah Kab/Kota Persentase Kab/Kota 5 5 100,0% 7 8 87,5% 8 9 88,9% 2 14 14,3% 10 13 76,9% 8 10 80,0%
Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Jumlah KKP Kab/Kota 7 8 1 Kutai Barat Kutai Timur Kotawaringin Barat 2 Kotawaringin Timur 3 Kapuas 1 1 1 2 Kota Tarakan Kota Mataran Kota Kupang Ende 1 Kota Manado 1 Kota Gorontalo 1 Donggala 1 Soppeng 2 Kota Makassar 1 2 3 4 5 Kolaka Kota Baubau Bombana Konawe Kota Kendari 1 Mamuju 1 1 1 1 Manokwari Kota Ambon Kota Ternate Kota Jayapura IKK III IKK I Instansi Jumlah Labkesmas Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemeriksaan spesimen penyakit menular DO = Labkesmas Kab/Kota yang melaksanakan pemeriksaan spesimen penyakit menular (minimal mampu melakukan deteksi dan/atau identifikasi organisme penyebab penyakit berdasarkan metode mikroskopis, serologi, biologi molekuler sederhana dan pengepakan/pengiriman spesimen) Mikroskopis Serologi RDT Serologis Serologi ELISA Serologi Lainnya Biomolekuler TCM PCR Pengepakan / Pengiriman RSUD Insan Harapan Sendawar 228 RSUD Kudungga 229 RSUD Sultan Imanuddin 227 √ √ √ √ √ √
- √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 230 Labkesda Kotawaringin Timur √ √
√ √ √ 231 RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas √ √
√ √ √ √ 232 RSUD Kota Tarakan 233 RSUD Provinsi NTB 234 Labkesda Provinsi NTT 235 RS Ende √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 236 RSUP PROF DR RD KANDOU MANADO √ √
√ √ √ √ 237 BTKL PP Kelas I Manado RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe 238 √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ 239 Loka Litbang Donggala 240 Labkesda Kab. Soppeng √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 241 RSUP dr. Wahidin Sudiro Husodo √ √ √ √ √ √ √ 242 RS Benyamin Guluh 243 RSUD kota Baubau 244 RSU KAB BOMBANA 245 RSUD Konawe 246 RSU BAHTERAMAS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 247 Labkesda Provinsi Sulawesi Barat √ √ √ √ √ √ √ 248 BTKL - PP Kelas II Ambon 249 RSUD DR. H. CHASAN BOESOIRIE TERNATE 250 Balai Litbangkes Papua 251 RSUD Provinsi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ KKP Kelas IV Entikong - 1 2 KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun - - KKP Kelas I Batam 3 - KKP Kelas II Tanjung Pinang 4 - KKP Kelas II Dumai 5 - KKP Kelas II Pekanbaru 6 - KKP Kelas IV Labuan Bajo 7 - KKP Kelas I Denpasar 8 - 9 KKP Kelas II Banten - 10 KKP Kelas III Yogyakarta - 11 KKP Kelas I Tanjung Priok - 12 KKP Kelas II Cilacap - 13 KKP Kelas II Semarang - 14 KKP Kelas I Surabaya - 15 KKP Kelas II Pontianak - 16 KKP Kelas III Pangkal Pinang - 17 KKP Kelas I Soekarno Hatta - 18 KKP Kelas II Palembang - 19 KKP Kelas I Medan 20 KKP Kelas I Makassar - 271 (20 KKP pada tahun 2022, tetapi sebenarnya semua KKP sudah melaporkan dalam SINKARKES) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IKK II Provinsi yang memiliki Labkesmas Rujukan Spesimen Penyakit berpotensi KLB/wabah (DO = melaksanakan fungsi rujukan labkesmas yang mampu melakukan deteksi dan/atau identifikasi organisme penyebab penyekit berdasarkan metode mikroskopis, serologi, biakan, uji kepekaan obat, biologi molekuler sederhana dan pengepakan/pengiriman spesimen) IKK III Jumlah Labkesmas dan KKP yang bisa mendeteksi peringatan dini dan merespon emerging disease, new emerging disease, re emerging disease DO = Labkesmas dan KKP yang bisa mendeteksi peringatan dini dan merespon emerging disease, new emerging disease, re-emerging disease (Alert digital System) Metode Alert Digital System Biakan Uji kepekaan obat Rujukan penyakit SKDR NAR PCR dan/atau NAR Antigen SINKARKES
√ √
√ √ √ √
√ √ Covid, DBD , JE , Cikungunya , Zika √ √
covid 19, schistosomiasis, malaria
√ √
√ - - - - √ √ √ √ √
√ √ - √ - √ (TB) - √ (TB dan HIV) - Covid-19 (KEPMENKES No. HK.01.07/MENKES/214/2020 Lab Jejaring Covid-19), WGS
covid19, kusta, TB, WGS
√ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ IKP I Kab/Kota yang memiliki Labkesmas dengan kemampuan surveilans (Kemampuan dalam mendeteksi dan mengendalikan penyakit potensi KLB/wabah/KKM) (DO= Provinsi yang 80% Kab/Kotanya telah memiliki Labkesmas dan memiliki kemampuan surveilans epidemiologi (Kemampuan dalam mendeteksi dan mengendalikan penyakit potensi KLB/wabah/KKM) Jumlah Kab/Kota dengan Lab berkemampuan surveilans Jumlah Kab/Kota Persentase Kab/Kota 3 14 1 1 2 5 10 22 1 15 1 1 2 6 13 24 5 17 1 6 1 1 1 1 11 10 29 13 196 514 Ketua Tim Kerja Laboratorium Surveilans, dr. Endah Kusumowardani, M.Epid NIP 197504082005012001 21,4% 20,0% 10,0% 9,1% 6,7% 16,7% 7,7% 8,3% 29,4% 16,7% 9,1% 10,0% 3,4% 7,7%
DAFTAR KABUPATEN/KOTA DENGAN PENCAPAIAN TERHADAP INDIKATOR TARGET FASTANKES YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM SURVEILANS BERBASIS DIGITAL IKK I Unit Pelapor NO Jumlah RS yang terdaftar dalam SKDR Jumlah RS yang melaporkan penyakit dalam SKDR Persentase Jumlah RS yang Mempunyai Akun NAR PCR Jumlah RS Aktif Melapor di NAR PCR Persentase Capaian RS yang terintegrasi 1 3122 507 16 3,122 2,800 89.7 53.0 IKK II Unit Pelapor NO Jumlah Puskesmas yang terdaftar Dalam SKDR Jumlah Puskesmas yang melaporkan penyakit dalam SKDR Persentase Jumlah Puskesmas/Klinik yang Mempunyai Akun NAR Antigen Jumlah Puskesmas/Klinik Aktif Melapor di NAR Antigen Persentase Capaian Puskesmas/Klinik yang terintegrasi 1 10,864 7,741 71 22,494 18,796 83.6 77.4 Note: 1. Jumlah PKM yang ada di Pusdatin: 10.846 dan aktif melaporkan 7.741 2. Jumlah PKM yang mempunyai akun SKDR dan aktif melaporkan : 10.481 3. Jumlah RS yang di Pusdatin = 3.122 dan aktif melaporkan: 2.800 4. Jumlah RS yang terdapatar dalam SKDR dan aktif melaporkan: 770 (masih banyak RS yang belum implementasi ke dalam SKDR), dikarenakan belum semua Provinsi melaksanakan SKDR berbasis RS 1. Faskes (RS) yang punya akun NAR PCR : 1.106 2. Faskes (RS) yang melaporkan hasil di NAR PCR hari ini : 145 3. Faskes (PKM/Klinik) yang punya akun NAR Antigen : 22.909 4. Faskes (PKM/Klinik) yang melaporkan hasil di NAR Antigen: 19.029 Ketua Tim Kerja Surveilans, dr. Triya Novita Dinihari NIP 196711162001122001
DATA FR DI PINTU MASUK YANG DIKENDALIKAN TAHUN 2022 DATA PER 24 JANUARI 2023 Timestamp Satker Jumlah FR yang ditemukan pada orang Jumlah FR yang ditemukan pada alat angkut Jumlah FR yang ditemukan pada barang 1/16/2023 17.33.58 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam 1/16/2023 16.07.53 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar 1/16/2023 17.53.36 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar 1/16/2023 21.27.43 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan 1/17/2023 8.05.18 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta 1/16/2023 19.12.52 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya 1/17/2023 8.59.44 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok 1/16/2023 16.42.08 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon 1/16/2023 16.11.28 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan 1/16/2023 16.17.04 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh 1/17/2023 10.24.27 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung 1/16/2023 16.41.13 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin 1/17/2023 9.49.20 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten 1/17/2023 8.17.40 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap 1/16/2023 22.11.48 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai 1/16/2023 21.13.51 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo 1/16/2023 16.58.42 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura 1/17/2023 7.17.26 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari 1/17/2023 8.53.19 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kupang 546 12.676 359 3.558 438.554 3.726 60.254 1.555 5.845 9 2.383 8.155 138 34 435 1.023 1.821 378 2.240 451 - 30 790 14.160 175 133 16 242 3 1 24 102 - 6 8 22 17 2.028 0 0 2 0 0 33 0 0 0 2 7 1 11 0 0 0 0 1 0 1/17/2023 8.03.29 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado 3.436
0 1/16/2023 16.28.33 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram 1/16/2023 16.28.55 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang 2.743 97 5.763 26 0 0 1/17/2023 7.58.33 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang 1/17/2023 8.10.58 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang 978 173 14 10 0 1 1/17/2023 7.48.29 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru 1.268 11 0 1/16/2023 17.14.55 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak 1/16/2023 17.36.04 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo 17.187 116 1.944 11 0 31 1/16/2023 20.29.08 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda 1/16/2023 16.13.04 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang 13.540 491 147 50 0 0 1/16/2023 16.18.42 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun 519 19 0 1/16/2023 16.42.14 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang 367 12 12 1/17/2023 9.25.12 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan 7.151 3 0 1/17/2023 10.44.43 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ternate 16 7 2 1/16/2023 22.31.17 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu 107 124 107 1/16/2023 16.46.48 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak 69 19 0 1/16/2023 18.51.50 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bitung 27 19 0 Jumlah Faktor Risiko (FR) yang ditemukan pada 5 264 3 53 18 320 156 53 68 270 84 69 960 78 114 47 4 0 46 213 538 23 16 9 25 353 206 114 295 40 378 288 37 935 7 833 Total jumlah FR yang ditemukan 1.002 12.940 394 4.401 452.732 4.254 60.387 1.624 6.155 285 2.475 8.249 161 112 555 1.078 1.847 395 4.314 3.649 9.044 146 1.008 193 1.304 19.484 364 13.801 836 578 769 7.442 62 1.273 95 879 Jumlah Faktor Risiko (FR) yang dikendalikan 1.002 12.940 394 4.372 452.732 4.254 60.387 1.624 6.155 285 2.475 8.247 161 112 555 1.078 1.826 378 4.314 3.631 9.044 146 1.008 193 1.303 19.484 364 13.801 836 578 769 7.442 62 1.273 95 879 Persentase Capaian 100,00% 100,00% 100,00% 99,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,86% 95,70% 100,00% 99,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1/16/2023 16.09.19 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi 1/16/2023 16.09.18 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe 1/17/2023 6.19.39 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari 1/16/2023 20.22.44 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke 1/16/2023 17.04.24 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya 1/16/2023 16.15.33 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu 1/16/2023 19.07.28 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkal Pinang 1/16/2023 17.57.43 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso 1/17/2023 10.11.58 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sabang 1/16/2023 18.51.03 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit 1/17/2023 9.26.06 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong 1/16/2023 16.27.50 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan 1/17/2023 7.49.22 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Yogyakarta 1/17/2023 8.28.50 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Entikong 1/17/2023 10.01.20 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Labuan Bajo Total 8.183 17 1.019 200 3.444 1.260 101 129 7 4 33 50 105 202 75 606.803 1 -
3 23 31 - - 37 1 582 7 27.072 358 7 0 0 133 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 8 0 586 46 18 96 76 189 106 3 245 12 5 290 243 8.395 Ketua Tim Kerja Informasi dan Kerjasama, Indra Jaya, SKM, M.Epid NIP 197509122000031001 8.549 150 1.023 246 3.465 1.356 200 349 113 7 315 63 5 1.082 325 641.535 8.549 150 1.023 246 3.465 1.342 200 349 113 7 315 63 5 1.082 325 641.433 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98%
Nama Satker KKP Kelas II Kendari KKP Kelas II Jayapura KKP Kelas III Palu KKP Kelas I Medan KKP Kelas II Manado KKP Kelas II Pekanbaru KKP Kelas II Banjarmasin KKP Kelas I Batam KKP Kelas I Denpasar KKP Kelas I Makassar KKP Kelas I Soekarno Hatta KKP Kelas I Surabaya KKP Kelas I Tanjung Priok KKP Kelas II Ambon KKP Kelas II Balikpapan KKP Kelas II Banda Aceh KKP Kelas II Bandung KKP Kelas II Banten KKP Kelas II Cilacap KKP Kelas II Dumai KKP Kelas II Gorontalo KKP Kelas II Kupang KKP Kelas II Mataram KKP Kelas II Padang KKP Kelas II Palembang KKP Kelas II Panjang KKP Kelas II Pontianak KKP Kelas II Probolinggo KKP Kelas II Samarinda KKP Kelas II Semarang KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun KKP Kelas II Tanjung Pinang KKP Kelas II Tarakan KKP Kelas II Ternate KKP Kelas III Bengkulu KKP Kelas III Biak KKP Kelas III Bitung KKP Kelas III Jambi KKP Kelas III Lhokseumawe KKP Kelas III Manokwari KKP Kelas III Merauke KKP Kelas III Palangkaraya KKP Kelas III Pangkal Pinang KKP Kelas III Poso KKP Kelas III Sabang KKP Kelas III Sampit KKP Kelas III Sorong KKP Kelas III Tembilahan KKP Kelas III Yogyakarta KKP Kelas IV Entikong KKP Kelas IV Labuan Bajo DATA FR DI PINTU MASUK YANG DIKENDALIKAN TAHUN 2022 DATA PER 24 JANUARI 2023 Persentase Capaian 95,70% 98,86% 98,97% 99,34% 99,51% 99,92% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% KKP Kelas IV Labuan Bajo KKP Kelas IV Entikong KKP Kelas III Yogyakarta KKP Kelas III Tembilahan KKP Kelas III Sorong KKP Kelas III Sampit KKP Kelas III Sabang KKP Kelas III Poso KKP Kelas III Pangkal Pinang KKP Kelas III Palangkaraya KKP Kelas III Merauke KKP Kelas III Manokwari KKP Kelas III Lhokseumawe KKP Kelas III Jambi KKP Kelas III Bitung KKP Kelas III Biak KKP Kelas III Bengkulu KKP Kelas II T ernate KKP Kelas II T arakan KKP Kelas II T anjung Pinang KKP Kelas II T anjung Balai Karimun KKP Kelas II Semarang KKP Kelas II Samarinda KKP Kelas II Probolinggo KKP Kelas II Pontianak KKP Kelas II Panjang KKP Kelas II Palembang KKP Kelas II Padang KKP Kelas II Mataram KKP Kelas II Kupang KKP Kelas II Gorontalo KKP Kelas II Dumai KKP Kelas II Cilacap KKP Kelas II Banten KKP Kelas II Bandung KKP Kelas II Banda Aceh KKP Kelas II Balikpapan KKP Kelas II Ambon KKP Kelas I T anjung Priok KKP Kelas I Surabaya KKP Kelas I Soekarno Hatta KKP Kelas I Makassar KKP Kelas I Denpasar KKP Kelas I Batam KKP Kelas II Banjarmasin KKP Kelas II Pekanbaru KKP Kelas II Manado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 99,92% 99,51% KKP Kelas I Medan 99,34% KKP Kelas III Palu 98,97% KKP Kelas II Jayapura 98,86% KKP Kelas II Kendari 95,70% Ketua Tim Kerja Informasi dan Kerjasama, Indra Jaya, SKM, M.Epid NIP 197509122000031001
JUMLAH REKOMENDASI B/BTKLPP YANG DIMANFAATKAN TAHUN 2022 DATA PER 24 JANUARI 2022 Satker Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan oleh BTKLPP Jumlah Rekomendasi yang dimanfaatkan oleh instansi/satker/ LPLS diluar BTKLPP Total Rekomendasi yang dimanfaatkan BTKLPP Kelas I Batam BTKLPP Kelas I Makassar BBTKLPP Jakarta BTKLPP Kelas I Manado BBTKLPP Yogyakarta BTKLPP Kelas II Ambon BBTKLPP Surabaya BTKLPP Kelas I Palembang BTKLPP Kelas I Medan BBTKLPP Banjarbaru Total 193 131 300 90 321 295 160 129 76 272 1967 12 9 14 9 22 95 80 8 21 10 280 133 105 238 52 227 178 80 121 55 199 1388 145 114 252 61 249 273 160 129 76 209 1668 Ketua Tim Kerja Informasi dan Kerjasama, Indra Jaya, SKM, M.Epid NIP 197509122000031001 Persentase Capaian 75% 87% 84% 68% 78% 93% 100% 100% 100% 77% 85%