DAMPAK KEBIJAKAN PENAMBAHAN KUOTA PADA PELAYANAN JEMAAH HAJI TAHUN 2017 Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Oleh : Muhamad Fahrul F. (1113053000070) KONSENTRASI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2017/1439 H
DAMPAK KEBIJAKAN PENAMBAHAN KUOTA PADA PELAYANAN JEMAAH HAJI TAHUN 2OI7 Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Kornurrikasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Oleh: Muhamad Fahrul Fahroii NIM : 1113053000070 Di bawah Bimbingan : Drs. H. Ahmad Kartono. M.Si KONSENTRASI MANAJEMEN IIAJI DAN UMRAH PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNI\TERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HTDAYATULLAH JAKARTA t439 Ht 2017 M
PENGESAHAN PANITTA UJIAN Skripsi berjudul DAMPAK KEBIJAKAN PENAN{BAHAN KUOTA HAJI PADA PELAYANAN JEMAAH HAJI TAHUN 2017 telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada tanggal l3 Desember 2017 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program studi Manajemen Dakwah Konsenstrasi Manajemen Haji dan Umrah. Jakarta, 13 Desember 20t7 Sidang Munaqasyah Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Anggota ,@# ^^--t, / t J Drs. Cecep Cstrawijaya. M.A NIP: 1967 0818 1998 0310 02 NIP: 1966 1996 0310 01 Anggota Penguji II 20320 0t Pembimbing Drs Ahmad Kafiono
LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Strata 1 (S-l) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber data yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UfN Syarif Hidayatullah Jakafia. Jakarta, 13 Desember 2017
ABSTRAK Muhamad Fahrul F, 1113053000070, Dampak Kebijakan Penambahan Kuota Pada Pelayanan Jemaah Haji Tahun 2017, di bawah bimbingan Drs. H. Ahmad Kartono, M. Si. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah jemaah haji setelah keluar Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1438 H/2017 M sejumlah 221.000 orang, berbeda dengan tahun 2016 yang berjumlah 168.800 orang. sehingga kuota haji tahun 2017 bertambah sebanyak 52.200 orang dibandingkan jumlah kuota tahun 2016. Dalam hal ini Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah haji harus mengantisipasi dengan adanya dampak penambahan kuota dengan harus terus berupaya untuk meningktakan pelayanan jemaahnya, mempersiapkan dan strategi pelayanan, Bagaimana penanganan pemberangkatan dan pemulangan haji bagi jemaah seiring adanya penambahan kuota. Kementerian Agama sebagai institusi penyelenggara ibadah haji harus melakukan terobosan khusus dan melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang terlibat dalam pelayanan jemaah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi sehubungan dengan besarnya jumlah jemaah haji tanpa megurangi kualitas pelayanan terhadap jemaah. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelayanan jemaah haji di Tanah Air. 2) Mengetahui pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. 3) Mengetahui dampak pelayanan jemaah haji akibat bertambahnya kuota. 4) menemukan langkah penyelesaian akibat bertambahnya kuota. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu di mulai dengan mengumpulkan informasi-informasi sebelum dan sesudah musim haji baik dengan melakukan pengamatan, wawancara ataupun dokumentasi untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh orang banyak. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penambahan kuota mengakibatkan dampak positif dan negatif, antara lain : Bagi daftar tunggu dapat memangkas waktu tunggu jemaah haji, pelunasan BPIH waktunya diperpanjang menjadi dua tahap, pelayanan dokumen mengalami keterlambatan dan sebagian pelayanan asrama Embarkasi Aceh dan Surabaya mengalami daya tampung yang kurang, namun demikian hal tersebut telah diantisipasi kemungkinan terjadinya dampak negatif akibat bertambahnya kuota haji. Penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi juga mengalami dampak akibat bertambahnya kuota. Diantaranya, pelayanan akomodasi yang berada di Mina mengalami kekurangan tenda dan toilet karena besarnya jumlah jemaah. Pelayanan katering mengalami kesulitan dalam hal distribusi karena kondisi jalan yang macet. Kemudian pelayanan transportasi di Arab Saudi mengalami keterlambatan karena bertambahnya jemaah situasi dan kondisi jalan sangat crowded. Kata Kunci : Dampak Kebijakan, Kuota Haji, Pelayanan Jemaah Haji i
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, sebab atas kehendak-Nya penyusunan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Banyak rintangan serta hambatan yang penulis lalui, namun berkat Rahmat-Nya semua dapat dilalui dengan baik. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Karena beliaulah suri tauladan yang baik bagi seluruh umat dan alam semesta. Penyusunan penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari banyak peran yang membantu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sehingga penulis mendapatkan kemudahan dan kelancaran, baik secara moril maupun materil. Karena tanpa bantuan-bantuan tersebut tentunya akan sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih serta menyampaikan penghargaan kepada : 1. Dr. Arief Subhan, M.A., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Suparto, M.Ed, Ph.D sebagai Wadek I, Dr. Roudhonah, MA sebagai Wadek II, serta Dr. Suhaimi, M.Si sebagai Wadek III yang telah memberikan banyak ilmu dalam bidang organisasi. 3. Drs. Cecep Castrawijaya, M.A., dan Drs. Sugiharto, M.A., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Haji dan Umrah. 4. Drs. H. Ahmad Kartono, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan mengenai penulisan skripsi dan rela meluangkan waktunya demi memberikan arahan, petunjuk, serta saran yang bermanfaat bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. 5. Tim Penguji Skripsi dalam sidang Munaqasyah, sehingga penulis mendapatkan saran serta masukan untuk perbaikan skripsi. ii
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan pengajaran serta ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 7. Bapak Abdullah (Kepala Bidang Pelayanan Katering Haji), Reza Muhammad (Kasi Pengembangan Sistem Informasi Haji), Bapak Firza, (Kepala Bidang Pelayanan Akomodasi Haji), Ibu Sri Darfatihati (Kasi Monitoring Dan Evaluasi Transportasi Haji), Bapak Nur Alia Fitra, (Kasubdit Pendaftaran Haji), Bapak Afandi (Staf Di Bagian Pendaftaran Haji), Bapak Nurchalis (Kasi Pelayanan Transportasi Udara, Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri) yang sudah bersedia meluangkan waktunya dalam membantu proses penelitian dan pencarian data sehingga penulis dapat menyelesaikannya. 8. Kedua orangtua tercinta dan terkasih, Ibunda Munawarah dan Ayahanda Mamad yang selalu dan tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan nasihat serta motivasi kepada penulis untuk terus menjadi orang yang haus akan ilmu. Kepada adik adik tersayang, Faturahman Fikri dan Faujan Fahmi yang memberikan doa dan semangat kepada penulis. 9. Para Pegawai dan staf TU Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Perpustakaan Fakultas dan Perpustakaan Umum yang sudah melayani dan memberikan kebutuhan untuk menyelesaikan skripsi penulis. 10. Teman-teman Manajemen Dakwah 2013, yang mengajarkan arti kebersamaan yang selalu memberikan semangat, mengingatkan dikala salah. Semoga persahabatan ini tidak pernah putus. 11. Sahabat-sahabat Alang-Alang Mursyidin, sahabat Najib, Nanda, Syukron, Iqbal, Ria dan Sri. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Nurdiansyah, Meike, Erik, Yunus, Dani dan Aris yang menjadi partner selama bergerak. Sahabat-sahabat PMII Cabang Ciputat yang menjadi tempat berproses dan bergerak di luar lingkungan kampus. 12. Serta seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya, namun tentu berperan dalam penyelesaian skripsi ini. iii
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan juga kesalahan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pembacanya terutama bagi penulis sendiri. Terima kasih. Jakarta, 13 Desember 2017 Muhamad Fahrul Fahroji iv
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ABSTRAK KATA PENGANTAR... ii DAFTAR ISI ... v DAFTAR TABEL ... viii DAFTAR LAMPIRAN ... ix BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ... 6 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 6 D. Metodologi Penelitian ... 7 E. Tinjauan Pustaka ... 11 F. Sistematika Penulisan ... 12 BAB II LANDASAN TEORI A. Dampak Kebijakan ... 14 1. Pengertian Dampak ... 14 2. Pengertian Kebijakan ... 15 3. Fungsi Kebijakan ... 20 B. Penambahan Kuota Haji ... 20 1. Pengertian Penambahan Kuota ... 20 v
2. Pengertian Kuota Haji ... 21 3. Pembagian Kuota Haji ... 21 C. Pelayanan Jamaah Haji ... 22 1. Pengertian Pelayanan ... 22 2. Pengertian Jamaah Haji ... 25 3. Macam-macam Jamaah Haji ... 28 BAB III GAMBARAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA A. Sejarah Penyelenggaraan Haji dan Umrah ... 32 B. Visi dan Misi Ditjen PHU ... 39 C. Tugas dan Fungsi Ditjen PHU ... 41 D. Struktur Organisasi Ditjen PHU ... 42 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Mekanisme Pelayanan Jemaah Haji di Tanah Air ... 47 1. Pelayanan Pendaftaran ... 47 2. Pelayanan Dokumen dan Perlengkapan Haji ... 52 3. Pelayanan Asrama Haji ... 56 4. Pelayanan Transportasi Udara ... 60 B. Mekanisme Pelayanan Jemaah Haji di Arab Saudi... 67 1. Pelayanan Akomodasi Haji ... 67 2. Pelayanan Katering Haji ... 77 vi
3. Pelayanan Transportasi Haji ... 78 C. Dampak Pelayanan Haji Akibat Bertambahnya Kuota Haji.81 1. Pelayanan Pendaftaran ... 81 2. Pelayanan Dokumen dan Perlengkapan Haji ... 84 3. Pelayanan Asrama Haji ... 86 4. Pelayanan Transportasi Udara ... 88 5. Pelayanan Akomodasi Haji ... 89 6. Pelayanan Katering Haji ... 91 7. Pelayanan Transportasi Darat ... 93 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 96 B. Saran ... 97 DAFTAR PUSTAKA ... LAMPIRAN vii
DAFTAR TABEL Tabel 1. Struktur organisasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI Tabel 2. Mekanisme Pendaftaran Haji Reguler Tabel 3. Jadwal Penyelesaian Paspor Tabel 4. Alur Penyelesaian Paspor viii
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Foto Dokumentasi Lampiran 2 : Surat Bimbingan Skripsi Lampiran 3 : Surat Permohonan Penelitian Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian Lampiran 5 : Hasil Wawancara Lampiran 6 : SK Menteri Agama tentang Penambahan Kuota ix
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat Istitha'ah, baik secara fisik, finansial, maupun mental. Disamping itu, kesempatan menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam.1 Ibadah haji dilaksanakan setiap tahun di mana seluruh dunia umat Islam datang ke Tanah Suci dan melakukan ibadah haji. Adapun bagi mereka yang belum mampu, akan terus berusaha mengumpulkan uang mereka untuk mendaftar menjadi calon jemaah haji. Begitupun sebaliknya bagi mereka yang sudah mampu, maka segera mendaftarkan diri mereka dan menunggu beberapa tahun kemudian. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji,akomodasi, transportasi, pelayanan haji2 1 Anggito Abimanyu, Kementerian Agama RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Jakarta: Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf, 2009), h..32 2 Muhammad M. Basyuni, Reformasi Manajemen Haji,( Jakarta: FDK Press 2008), h. 1 1
Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, lancar, nyaman dan sesuai dengan tuntunan agama sehingga jemaah haji dapat melaksanakan ibadah hajinya secara mandiri dan memperoleh haji mabrur.3 Salah satu faktor yang mendukung untuk memperoleh haji yang mabrur adalah dengan adanya persiapan-persiapan yang maksimal, seperti persiapan ilmu manasiknya dan kesehatan pribadi dan khususnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah haji indonesia yang tertib, aman, dan lancar, kementerian agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah berkewajiban melaksanakan tugas dari aspek pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji sejak mulai pendaftaran dan tercatat di Siskohat Kemenag secara online dan real time masa tunggu (waiting list), keberangkatan dari Tanah Air ke Arab Saudi, selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, sampai akhirnya kembali ke Tanah Air. Secara tekstual, pelayanan kepada jemaah bertujuan untuk memenuhi kepuasan jemaah dan memberikan fokus pelayanan kepada jemaah.4 Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT : 3 Sumber Paper. Kiat-kiat Melestarikan Haji Mabrur, (Jakarta : Kementerian Agama RI 2005) h. 2 4 2
Artinya : (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. (Q.S Al Baqarah : 197) Dalam Al-qur'an surat At-taubah ayat 105 Allah berfirman :
Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang- orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S At-taubah : 105) Penyelenggaraan Ibadah haji bukanlah pekerjaan yang sederhana, khususnya dalam hal pelayanan jemaah, mengingat jumlah jemaah haji Indonesia yang harus di kelola adalah merupakan jemaah terbanyak di dunia.5 Apalagi pada tahun 2017 adanya penambahan kuota yang tentunya akan memberikan dampak terhadap pelayanan jemaah haji. 5 Muhammad M. Basyuni, "Reformasi Manjemen Haji" h. 9 3
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang penetapan kuota haji tahun 1438 H/2017 M. Menetapkan kuota haji Indonesia tahun 1438 H/2017 M sejumlah 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) orang, terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 204.000 (dua ratus empat ribu) orang dan kuota haji khusus sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) orang. Adapun kuota haji reguler sabagaimana di maksud terdiri atas kuota jemaah haji reguler 202.518 (dua ratus dua ribu lima ratus delapan belas) orang dan kuota petugas haji daerah sebanyak 1.482 (seribu empat ratus delapan puluh dua) orang. Sedangkan kuota haji khusus sebagaimana dimaksud terdiri atas kuota jemaah haji khusus sebanyak 15.663 (lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga) orang dan kuota petugas haji khusus sebanyak 1.337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh).6 Jumlah kuota haji pada tahun 2017 bertambah sebanyak 52.200 orang di bandingkan dengan jumlah kuota haji pada tahun 2016 sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 210 tahun 2016, yang menetapkan kuota haji Indonesia tahun 1437/2016 sejumlah 168.800 (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus) orang yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 155.200 (seratus lima puluh lima ribu dua ratus) orang dan kuota haji khusus sebanyak 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) orang.7 Kondisi seperti ini pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan jemaahnya, karena kuantitas jemaah harus di tingkatkan pelayanannya. Oleh karena itu sebagai pelaksana Kementerian Agama Republik Indonesia perlu meningkatkan berbabgai pelayanan, agar 6 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017, h. 3 7 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 210 tahun 2016, h. 3 4
jemaah puas dan bisa menciptakan grand image yang baik kepada jemaahnya dapat mensosialisasikan tujuan dari terselenggaranya ibadah Haji. Penyelenggaraan ibadah haji bukanlah pekerjaan sederhana, khususnya dalam hal pelayanan terhadap jemaah, mengingat jumlah jemaah haji yang harus di kelola merupakan yang terbanyak di dunia.8 Diharapkan penerapan kebijakan dan manajemen pelayanan terhadap jemaah haji sebelum pemberangkatan dan ketika di tanah suci dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai dengan harapan jemaah haji khususnya dan masyarakat luas umumnya. Dampak dari penambahan kuota yang memang sulit untuk dihindari, maka penyelenggara ibadah haji (Kementrian Agama Republik Indonesia), harus mampu meminimalisir kemungkinan timbulnya permasalahan pelayanan, bagi jemaah yang sedang melakukan ibadah haji. Sehingga diperlukan persiapan dan startegi pelayanan. Bagaimana penanganan pemberangkatan dan pemulangan haji bagi jemaah seiring adanya penambahan kuota. Kementerian Agama sebagai institusi penyelenggara ibadah haji harus melakukan terobosan khusus dan melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang terlibat dalam pelayanan jemaah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi sehubungan dengan besarnya jumlah jemaah haji tanpa megurangi kualitas pelayanan terhadap jemaah. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti mengenai dampak pelayanan jemaah haji akibat adanya penambahan kuota pada tahun 2017, dan kemudian penulis jadikan 8 Muhammad M. Basyuni "Reformasi Manajemen Haji", ( Jakarta: FDK Press 2008) h 9 5
bahan sekaligus objek skripsi dengan judul "Dampak Kebijakan Penambahan Kuota Pada Pelayanan Jemaah Haji Tahun 2017" B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Untuk menghindari terlalu luas dan melebarrnya pembahasan, maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas hanya pada pengaruh pelayanan jemaah haji akibat adanya penambahan kuota. 2. Perumusan Masalah Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut :: 1. Bagaimana mekanisme pelayanan jemaah haji di Tanah Air ? 2. Bagaimana mekanisme pelayanan jemaah haji di Arab Saudi ? 3. Apa saja dampak pelayanan jemaah haji akibat bertambahnya kuota haji ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan penulisan ini secara umum adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui mekanisme pelayanan jemaah haji di Tanah Air. b. Untuk mengetahui pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. c. Untuk mengetahui dampak pelayanan jemaah haji akibat bertambahnya kuota haji. 2. Manfaat Penelitian 6
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat antara lain sebagai berikut : a. Ilmu pengetahuan Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang penyelnggaraan haji, khususnya Pelayanan Haji. b. Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat menambah wawasan khasanah keilmuan bagi para pembaca khususnya mahasiswa manajemen dakwah konsentrasi manajemen haji dan umrah, serta dapat berguna bagi banyak pihak terutama sebagai tambahan refrensi atau perbandingan bagi studi- studi yang akan datang. c. Praktisi Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan baru dan memberikan motivasi bagi para praktisi yang konkret terhadap perkembangan ilmu Pelayanan haji. D. Metodelogi Penelitian 1. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah dengan mengamati kasus dari berbagai sumber data yang digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif, berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau pristiwa secara sistematis. Penelaah berbagai sumber data ini membutuhkan berbagai macam 7
instrument pengumuman data.Karena itu, penulis menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi-dokumentasi, rekaman bukti-bukti fisik.9 Dengan menggunakan analisis deskriptif dimana peneliti berusaha melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat.10 Pendekatan Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan prilaku yang dapat diamati. Kark dan Miller memberikan pengertian penelitian Kualitatif sebagai tradisi penelitian yang tergantung pada pengamatan sesuai dengan orang-orang disekitar objek penelitian dalam bahasa dan peristilahan sendiri.11 Berdasarkan beberapa definisi diatas, penelitian melakukan penelitian dengan menguraikan fakta-fakta yang didapat dan berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan, kemudian diolah dan dikaji agar dapat menghasilkan suatu kesimpulan. 2. Subyek dan Obyek Penelitian Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan.12 Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama RI, sedangkan yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah Dampak 9 Rahmat Kriyantono, Tehnik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta, 2007), cet ke-2 h. 102 10 Jalaludin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005) h.22 11Lexy J. Meloeng, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), edisi revisi cet. Ke-26, h 3 12 Tatang M Arifin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta : Rajawali 1978/2003) h. 92 8
9 Kebijakan Penambahan Kuota Pada Pelayanan Jemaah Haji Tahun 2017. 3. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kementrian Agama RI, yang terletak di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta Pusat 10710. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2017. 4. Teknik pengumpulan Data Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan jenis penilitian di antaranya, yaitu field resaerch (penelitian lapangan), dan menggunakan penelitian case study (studi kasus) di antaranya multiple sourches, document, recording, observation dan File dokumen.13 Selain itu, peneliti juga menggunakan data skunder melalui buku, skripsi, jurnal, majalah, dokumen pemerintah, media elektronik dan surat kabar. Untuk pengambilan data penelitian digunakan metode sebagai berikut: a. Observasi Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan subjek dan objek yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti,14 baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembaran pengamatan, panduan 13 John W Creswell, Qualitative Inquiri & Research Design, Printed in U.S.A, 1998 h. 65 14 Husni Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodelogi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), cet. ke-2, h. 54.
10 pengamatan, dan lainnya.15 Dalam hal ini peneliti observasi langsung ke kantor bagian haji kemeterian Agama RI untuk mengetahui bagaimana dampak pelayanan jemaah haji. b. Wawancara Wawancara yaitu percakapan antara peneliti atau seseorang yang berharap mendapat informasi dari informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi langsung dari sumbernya). 16 Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada staf bagian Haji, divisi pelayanan di kementerian Agama, untuk memperoleh data-data yang mendukung untuk penelitian. c. Dokumentasi Dokumentasi tersebut berupa tulisan-tulisan berbentuk catatan, buku naskah, tesk materi, dokumen ataupun arsip-arsip, yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Dari dokumentasi tersebut, nantinya penulis gunakan untuk mengumpulkan data dengan memperlajari bahan tertulis sehingga dapat membantu penulis dalam mencari informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian. 5. Teknik Analisis Data Analisis data menurut Patton, adalah proses mengatur uraian data. Mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satu uraian dasar.Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti 15 Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. ke-6, h. 51. 16 Rahmat Kriyantono, Tehnik Praktisi Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2007)cet. ke-2, h.116
yang signifikan tehadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.17 Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan realitas yang dikaji, penulis menelaah dan mengamati obyek penelitian kemudian mendeskripsikan mengenai data yang terkumpul dan kemudian menggambarkan obyek penelitian sesuai dengan kenyataan yang ada. 6. Teknik penulisan skripsi Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku "pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi)" terbitan CEQDA (center For Quality Developpment and Assurance) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007. E. Tinjauan Pustaka Setelah penulis melakukan tinjauan pustaka diperpustakaan utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Maka tidak ditemukan judul atau tema yang sama dengan penelitian (skripsi) ini. Namun berdasarkan hasil penelusuran peneliti ada beberapa skripsi yang hampir sama dengan judul, yaitu sebagi berikut: a. Manajemen Pelayanan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Jakarta Pada Musim Haji Tahun 2014 oleh Rahmawati. (1111053100017), Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Skripsi ini terfokus kepada Manajemen Pelayanan PPIH 17 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993) cet ke-10 h.103 11
pada embarkasi jakarta, meskipun sama-sama bidang pelayanan tetapi berbeda dengan yang penulis kaji yang kaitannya dengan dampak pelayanan terhadap penambahan kuota Haji. b. Respon Jemaah Haji Terhadap Pelayanan KBIH An-namiroh Tangerang Tahun 2014 oleh Fuad Hilmi, (1111053100027), Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Yang garis besarnya berisi, bahwa baik subyek maupun obyek memang berbeda. Di mana dalam skripsi ini membahas respon jemaah terhadap pelayanan KBIH. Tentu saja penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan apa yang akan peneliti lakukan .karena peneliti akan melakukan penelitian mengenai kebijakan pemerintah dalam penambahan kuota haji terhadap kualitas pelayanan jemaah haji. F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan terdiri lima bab, adapun pembahasannya secara rinci adalah sebagai berikut : BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodelogi penelitian, Tinjauan Pustaka dan sistematika penulisan. BAB II Tinjauan Teoritis tentang pengertian dampak kebijakan kuota haji meliputi pengertian dampak, kebijkan dan kuota, pengertian pelayanan dan jemaah haji. BAB III Gambaran umum Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia terdiri dari Sejarah penyelenggara haji dan umrah, penyelnggara haji pasca 12
13 kemerdekaan, penyelenggara haji masa orde baru, penyelenggaraan haji pasca reformasi, visi misi ditjen PHU, tugas dan fungsi ditjen PHU dan struktur organisasi Ditjen PHU. BAB IV Analisis dampak kebijakan penambahan kuota terhadap pelayanan jemaah haji tahun 2017. Pada bab ini maka penulis berkonsentrasi pada dampak kebijakan penambahan kuota terhadap pelayanan jemaah haji tahun 2017 serta mekanisme dan langkah penyelesaian pelayanan jemaah haji di Tanah Air maupun di Arab Saudi tahun 2017. BAB V Penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang menjadi penutup dari bahasan skripsi ini.
BAB II TINJAUAN TEORITIS A. Pengertian Dampak Kebijakan 1. Pengertian Dampak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Pengertian yang lain adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentu watak, kepercayaan dan perbuatan orang. Pengaruh adalah sesuatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi.1 Menurut Oto Soemarnoto, dampak adalah pengaruh suatu kegiatan. Sedangkan pengertian dampak menrut Hari Sabari adalah sesuatu yang muncul setelah adanya suatu kejadian. Pengertian dampak secara sederhana bisa di artikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan dan pengawasan internal.2 Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai akibat atau pengaruh ketika akan mengambil suatu keputusan, yang bersifat timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Sejalan dengan itu, dampak 1 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online 2014 2 14
merupakan keadaan di mana ada hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain akibat dari pada apa yang dipengaruhi dan apa yang mempengaruhi.3 Jadi, dampak merupakan penagaruh yang menyebabkan perubahan pada individu, kelompok maupun masyarakat yang dilakukan oleh suatu kegiatan atau program dengan mengakibatkan positif maupun negatif. Dalam hal ini penulis menggunakan indikator dampak sebagai prinsip dasar dampak pelayanan jemaah haji terhadap adanya penambahan kuota haji untuk melakukan penelitian ini. 2. Pengertian Kebijakan Kebijakan adalah terjemahan dari kata "wisdom" yaitu suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang di kenakan pada seeorang atau kelompok orang tersebut tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain ia dapat perkecualian. Artinya wisdom atau kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau masyarakatnya. Pimpinan yang arif sebagai pihak yang menentukan kebijakan, dapat saja pengecualian aturan yang baku kepada seseorang atau sekelompok orang, jika mereka tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain dapat dikecualian tetapi tidak melanggar aturan. 3 Irwan. Dinamika dan perubahan Sosial pada Komunitas Lokal. (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2015) h. 35 15
97 16 Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) mengemukakan bahwa kebijakan adalah kepandaian , kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.4 Istilah kebijakan yang dimaksud dalam buku ini disepadankan dengan kata policy yang dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) maupun kebajikan (virtues). Budi Winarno dan Sholichin Abdul Wahab sepakat bahwa istilah 'kebijakan' ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design. Bagi para policy makers (pembuat kebijakan) dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang di luar struktur pengambilan kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan. Seorang penulis mengatakan, bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Berikut Pengertian kebijakan menurut bebepara ahli : a. Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten 4 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, (Bandung : Alfabeta, 2009) h.
17 dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it). b. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana. c. Richard Rose (1969) sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.5 d. Koontz dan O'Donnell (1987) mengemukakan bahwa kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan. e. Anderson (1979) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan bagian dari perencanaan yang mempersiapkan seperangkat 5 Agustinus Hermino, Kepemimpinan Pendidikan di Era Globallisasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), h. 246-247
keputusan baik yang berhubungan dengan dana, tenaga, maupun waktu untuk mencapai tujuan.6 f. Campbell mengemukakan kebijakan adalah batasan keputusan memandu masa depan. Implikasi kebijakan menurut Mann (1975) mempersyarat dua hal. Pertama, sekelompok persoalan dengan dengan karakteristik tertentu. Kedua, implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika di lihat dari sudut pembangunan pendidikan maka implikasi kebijakan pendidikan nasional adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional, karenanya dalam pengambilan kebijakan selalu di temukan problem. Adapun karakteristik problem tersebut pada dasarnya adalah bersifat publik, sangat konsekuensial, sangat kompleks, di dominasi ketidakpastian, dan mencermiinkan ketidaksepakatan tentang tujuan yang dicapainya. g. Rich (1974) mengemukakan bahwa kebijakan tidak hanya mengatur sistem operasi secara internal, tetapi juga menyajikan pengaturan yang berhubungan dengan fungsi secara definitif di antara sistem. h. poerwadarminta (1984) kebijakan berasal dari kata bijak, yang artinya pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi. Dengan demikian, kebijakan adalah kepandaian atau kemahiran. 6 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontempore, h. 97 18
19 i. Dalam bahasa Arab, dikenal dengan kata arif yang artinya tahu/mengetahui; cerdik/pandai/berilmu. Dengan demikian, seorang yang bijak adalah yang arif, pandai, dan berilmu dalam bidangnya. Kebijakan adalah rangkaian konsep asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi, dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam pencapaian sasaran.7 Dengan demikian dari berbagai pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa kebijakan (wisdom) adalah kepandaian, kemahiran kebijaksanaan, kearifan, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan di dasarkan atas suatu ketentuan dari pemimpin yang berbeda dari aturan yang ada, yang di kenakan pada seseorang karena adanya alasan yang dapat di terima seperti untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena sesuatu alasan yang kuat.8 Menurut Anderson (1984), semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan , baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata.9 Dengan demikian maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dampak kebijakan 7 Ahmad Rusdiana, Kebijakan Pendidikan " dari Filosofi ke Implementasi, (Bandung : Pustaka Setia), 2015 h. 32 8 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, h 98 9
adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. 3. Fungsi Kebijakan Kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan melaksanakan program dan kegiatan, adapun fungsi dari kebijakan itu sendiri yaitu : a. Memberikan petunjuk, rambu dan signal penting dalam menyusun program kegiatan. b. Memberikan informasi mengenai bagaimana srategi akan di laksanakan. c. Memberikan arahan kepada pelaksana. d. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai visi misi sasaran dan tujuan. e. Menyelenggarakan pengelolaan urusan tata usaha.10 B. Penambahan Kuota 1. Pengertian Kuota Kuota berasal dari bahasa latin quota, suatu pembatasan atau penjatahan terhadap keluar masuknya barang kedalam suatu negara atau pasaran internasional dalam periode tertentu. Dari sudut ekonomi, suatu kuota ditetapkan untuk menentukan jumlah barang yang memperoleh izin dalam perdaganagn ekspor dan impor. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan dalam negerinya. Pengertian kuota dapat pula dipakai untuk pembatasan 20 atau
jumlah keluar masuknya orang dari dan untuk suatu negara, misalnya kuota haji.11 2. Kuota Haji kuota haji adalah jumlah jemaah haji untuk masing-masing negara yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi berdasarkan hasil keputusan KTT OKI 1987. Pada tahun 1987 konfrensi tingkat tinggi OKI di Amman Yordania memutuskan bahwa jemaah haji untuk masing-masing negara ditetapkan secara seragam sebesar satu per mil dari jumlah penduduk yang yang beragama Islam di suatu negara.12 3. Pembagian Kuota Haji Kuota haji Indonesia mengacu kepada keputusan KKT OKI tahun 1987 di Amman, Yordania yang merumuskan 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk Muslim suatu negara diberikan 1 kuota, yang jumlah setiap tahunnya ditetatapkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi dan dituangkan dalam MoU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan. Kuota haji reguler dibagi habis untuk seluruh provinsi secara proporsional. Menggunakan rumus 1 per-mil dari penduduk Muslim masig-masing provinsi. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 junto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 pasal 28 ayat (2) menyebutkan Gubernur dapat menetapkan kuota provinsi ke dalam kuota Kabupaten/kota. 11 12 21
22 Kuota haji khsusus dimanfaatkan oleh jemaah haji yang ingin mendapatkan pelayanan khusus yang ditawarkan oleh penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah diberi izin oleh Menteri Agama.13 Dari penjelasan diatas maka dapat dikemukakan bahwa penambahan kuota haji adalah jumlah kuota haji yang sebelumnya berjumlah 211.000 menjadi 221.000 bertamabah 10.000 yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi selaku negara-negara yang tergabung dalam OKI. C. Pelayanan Jemaah Haji 1. Pengertian pelayanan Dalam kamus besar bahasa Indonesia pelayanan diartikan sebagai kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.14 Pelayanan haji yang dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji.15 Yakni pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan keamanan dan hal-hal yang diperlukan oleh jemaah haji. 13 Dirjen PHU, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ibadah Haji, (kemenag RI, 2011). h. 5 14 Departemen pemdidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi ke 3, cet ke 2 h. 446 15 Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, h. 3
23 Menurut kolter dalam sampara lukman16 bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan khususnya meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Kemudian sampara berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivtas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antar konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemeberi layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.17 Para ahli mengungkapkan tentang pengertian pelayanan yang berbeda-beda, diantaranya yaitu : a. Menurut Atep Adya Brata, pelyanan adalah segala usaha penyediaan fasilitas dalam rangka mewujudkan kepuasan para calon pembeli atau pelanggan sebelum atau sesudah terjadinya transaksi18 16 Sampara Lukman, Manajemen Kualitas Pelayanan, (Jakarta : STIA LAN Pres, 2000), h. 8 17 Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 2 18 Atep Adya Brata, Bisnis dan Hukum Perdata Dagas SMK, (Bandung: Armico, 1999), h. 93
24 b. Menurut Fandy Tjipotono, pelayanan adalah bentuk penyajian, tindakan dan informasi yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan pelanggan atau pengguna jasa dalam mewujudkan nilai potensial yang terdukung dalam produk atau jasa inti yang dibeli pelanggan atau pengguna. c. Menurut AS. Moenir, pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung diterima. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pelayanan merupakan tindakan yang dilakukan orang lain agar masing-masing memperoleh keuntungan yang diharapkan dan mendapatkan kepuasan.19 Dari beberapa pendapat tersebut penulis mengemukakan bahwa pelayanan adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang dilakukan seseorang untuk membantu orang lain atau para calon jemaah haji untuk mencapai tujuan dan memberikan kepuasan pelayanan terhadap calon jemaah haji tanpa mengaharap imbalan, akan tetapi mengharap ridhonya. Dengan adanya pelayanan tersebut, maka dapat memudahkan orang lain khususnya para calon jemaah untuk menunaikan ibadah haji. Pelayanan yang baik akan menghasilkan respon yang baik. Maka dari itu, pelayanan tentunya akan memberi dampak yang sangat besar khususnya bagi calon jemaah haji. Karena tanpa pelayanan yang baik maka suatu kegiatan tidak akan berjalan dengan baik. 19 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) h. 15
25 Dalam konteks penyelenggaraan dan pelaksanaan ibadah haji sebagai satu bentuk pelayanan yang selalu mengundang banyak perhatian dari berbagai pihak, Kementerian Agama sebagai penyelenggara formal ibadah haji, menjadi sasaran kritik yang berkembang di masyarakat. Dan kritik yang sering muncul adalah masalah profesionalime pelaksanaan ibadah haji, efesiensi, akuntabilitas dan tentunya tingkat kepuasan dan kenyamanan para jemaah haji, maka diharuskan adanya pelayanan yang profesional dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut.20 2. Ruang Lingkup Pelayanan Adapun ruang lingkup pelayanan haji sebagaimana telah di atur oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, meliputi : a. Pendaftaran Haji dan Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) b. Dokumen dan Perlengkapan Haji c. Akomodasi dan Katering Haji d. Transportasi dan perlindungan jemaah Haji e. Pembinaan Petugas Haji, KBIH, PIHK, PPIU.21 4. Pengertian Jemaah Haji a. Pengertian Jemaah 20 Chunaini Saleh, Penyelenggaraan Haji Era Reformasi: Analisis Internal Kebijakan Publik Departemen Agama, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008) h 25 21 Ahmad Kartono, Manajemen Haji dan Umrah, (Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi) h. 120
Jemaah adalah kata bahasa Arab yang artinya "kelompok" atau "bersama-sama ungkapan shalat berjemaah berarti shalat yang dikerjakan secara bersama-sama dibawah pimpinan seorang imam. Jemaah berarti sekelompok manusia yang terikat oleh sikap, pendirian keyakinan, dan tugas serta tujuan yang sama. Islam mengajarkan Islam menggalang kekompakan dan kebersamaan, yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari pribadi-pribadi muslim, yang berpegang pada norma-norma Islam, menegakan prisnsip "ta'awun" (tolong menolong) dan kerja sama untuk tegaknya kekuatan bersama demi tercapainya tujuan yang sama.22 b. Pengertian Haji Definisi Haji dalam ensklopedia Islam, haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi.23 Diambil dari etimologi bahasa Arab dimana kata haji mempunyai arti qashad, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah syara' haji ialah sengaja mengunjungi Ka.bah untuk melaksanakan serangkaian amal ibadah sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istita'ah, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa 22 Harun Nasution, Ensklopedia Islam Indonesia, (Jakarta. Djembatan, 1992), h. 486 23 Kementerian Agama RI Ditjen PHU, Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia, (Jakarta Ditjen PHU Kemenag RI CV. Duta Praga, 2010), h. 87 26
27 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannnya itu. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, melakukan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Saat ini dasar dan payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.24 Dari penjelaan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian jemaah haji adalah sekelompok orang atau warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan menyengaja untuk menunaikan ibadah haji ke baitullah di antaranya ihram, wukuf, thawaf, sa'i tahallul dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah SWT. 5. Macam-macam Haji a. Haji Reguler Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler diselenggarakan mulai tahap perencanan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan. Tahapan penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dimulai dari tahap perencanaan dan penetapan kuota sampai dengan pemulangan kembali ke tanah air dan pembinaan setelah Ibadah Haji. 24
28 Haji regular biayanya paling murah dan waktu di Arabnya paling lama, disamping tentu saja waktu tunggunya paling lama. Haji regular dikelola pemerintah sejak tahun 1971 dan kemudian dimasukkan dalam system antrian haji yang disebut Siskohat. Kuota Jemaah haji regular dihitung berdasarkan jumlah penduduk muslim per Kabupaten/Kota yang didapatkan dari pembagia kuota nasional. Jadi antrian untuk satu kabupaten berbeda dengan kabupaten lainnya. Sebagai contoh, jika ada dua jemaah haji yang mendaftar dari Kabupaten Magelang dan Kota Magelang dalam waktu yang sama dan mendapatkan nomor porsi, bisa saja estimasi berangkat berbeda tahun, tergantung antrian dan kuota di kabupaten/kota yang bersangkutan. Karena kuotanya per kabupaten, Jemaah haji hanya dapat mendaftar di kabupaten berdasarkan domisili di Kartu Tanda Penduduk. Haji reguler merupakan haji paling murah, seiring dengan tuntutan peningkatan pelayanan haji. Karena meningkatnya kemampuan ekonomi, jemaah haji menuntut perbaikan layanan misalnya terkait dengan akomodasi, menu makan, transportasi dan pelayanan lainnya. Sebelum berangkat ke tanah suci, Jemaah haji reguler mendaptkan bimbingan manasik dari Kemenag di Kabupaten/Kota. Seringkali persiapannya memakan waktu tidak sedikit dan bisa menciptakan keakraban diantara Jemaah haji. Silaturahmi ini terus terjaga sepulang dari berhaji. Setelah latihan manasik, Jemaah haji dikarantina di asrama haji yang didirikan
pemerintah selama beberapa hari/minggu. Karantina diperlukan mengingat tidak sedikit dari jemaah yang tidak faham peraturan sehingga masih membawa barang-barang yang dilarang di penerbangan. Di tanah suci, Jemaah haji reguler bisa menghabiskan waktu antara 30-40 hari. Hampir semua Jemaah haji reguler memiliki kesempatan untuk melakukan Sholat Arbain (40 kali sholat fardhu) selama 8 hari di Masjid Nabawi. Setelah tiba di bandara Jeddah, jika masih lama dari waktu haji, Jemaah reguler akan pergi dulu ke Madinah dan baru kemudian ke Mekkah. Jika datang menjelang puncak haji, akan langsung ke Mekkah dulu baru kemudian ke Madinah. Jemaah haji reguler harus pandai-pandai menjaga stamina agar pada saat ibadah haji kondisi fisik Jemaah prima. Jemaah haji reguler cocok untuk mereka yang memiliki dana terbatas, tetapi ingin lebih lama di tanah suci. Kelompok ini juga mendapatkan dukungan pemerintah yang kuat di Indonesia dan di tanah suci karena banyaknya peserta haji Indonesia telah berusia lanjut dan tidak terbiasa bepergian keluar negeri.25 b. Haji Khusus Haji khusus merupakan tuntutan perbaikan pelayanan yang tidak lagi merasa puas dengan pelayanan haji reguler. Hukum unik di dalam perjalanan haji, jika di wisata lain anda membayar lebih mahal untuk berlibur untuk waktu yang lebih lama, di ibadah haji, 25 dan-non-kuota/ 29
anda membayar mahal untuk waktu yang lebih singkat. Semakin singkat, semakin mahal. Paket haji khusus untuk 21 hari lebih murah dibandingkan dengan 14 hari (puncak ibadah haji hanya 5 hari). Dalam peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanan yang bersifat khusus.26 PIHK wajib memberikan pelayanan, pertama pelayanan bimbingan manasik dan perjalanan haji kepada jemaah haji khusus sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan dan selama di Arab Saudi yang berpedoman pada buku bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Kedua pelayanan dokumen dan dan identitas haji yang diberikan kepada jemaah haji khusus berupa visa haji, DAPIH, Stiker barcode, gelang identitas dan kartu tanda pengenal. Ketiga pelayanan transportasi bagi jemaah haji khusus dengan memperhatikan aspek keamanan, keselematan dan kenyamanan. Keempat pelayanan akomodasi dan konsumsi yang diberikan di Jeddah, Makkah, Madinah dan Arafah Mina. Kelima pelayanan kesehatan bagi jemaah haji khusus seperti pemberian bimbingan kesehatan dan vaksinasi yang diwajibkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. 26 Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, h. 3 30
Pendaftaran haji khusus juga tidak dilakukan di Kantor Kemenag tetapi di Kanwil Kemenag Propinsi atau Kantor Ditjen penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dana awal haji kemudian disetorkan ke rekening pemerintah untuk mendapatkan nomor porsi melalui Siskohat.27 27 PMA No 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus 31
32 BAB III GAMBARAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA A. Sejerah Penyelenggaraam Haji dan Umrah Kapan umat Islam di Indonesia mulai menunaikan ibadah haji tidak diketahui secara pasti, tapi menurut literatur sejarah telah dimulai sejak Islam masuk ke Indonesia pada sekitar abad 12 M, yang dilaksanakan secara perorangan dan kelompok dalam jumlah yang kecil serta belum dilaksanakan secara massal. Sejak berdirinya kerajaan Islam di Indonesia perjalanan haji mulai dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya dan semakin meningkat jumlahnya setelah berdirinya kerjaan Pasai di Aceh pada tahun 1292.1 Pada masa penjajahan Belanda, penyelenggaraan ibadah haji dilakukan untuk menarik hati rakyat sehingga mengesankan bahwa Pemerintah Hindia Belanda tidak menghalangi umat Islam melaksanakan ibadah haji meskipun dengan keterbatasan fasilitas. Dimana pengangkutan haji dilakukan dengan menggunakan kapal dagang yang biasa digunakan untuk mengangkut barang dagangan ataupun ternak. Faktor yang dominan dalam masalah perjalanan haji pada masa penjajahan ini, yaitu keamanan di perjalanan dan fasilitas angkutan 1 Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Haji Dari Masa Ke Masa, (Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2012), h. 8
Jemaah haji masih sangat minim.2 1. Penyelenggaraan Haji Pasca-Kemerdekaan Pada tahun 1948, Pemerintah Indonesia mengirimkan misi haji untuk bertemu Raja Arab Saudi. Misi tersebut mendapatkan sambutan hangat dari Raja Ibnu Saud. Misi haji juga bertujuan menjelaskan kepada dunia Islam perihal politik Indonesia yang tengah melarang umat Islam Indonesia melaksanakan ibadah haji sekaligus meminta dukungan terhadap perjuangan muslim menentang kembalinya penjajahan. Di samping itu, sejumlah usaha perbaikan manajemen pelaksanaan ibadah haji juga dilakukan pemerintah. Antara lain dengan membentuk satu badan khusus untuk urusan haji yang disebut Penyelenggara Haji Indonesia (PHI). PHI berada di setiap karesidenan, karena saat itu karesidenan merupakan pemerintahan daerah yang mengatur, mengolah dan menangani segala urusan administratif masyarakat termasuk di dalamnya memudahkan semua urusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji.3 Pada tanggal 21 Januari 1950, Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI) mendirikan sebuah yayasan khusus menangani kegiatan penyelenggaraan haji, yaitu Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPPHI) yang di ketuai KH. M. Sudjak. Kedudukan PPPHI diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Serikat (RIS) Nomor 3170 tanggal 6 Pebruari 1950, disusul dengan Surat Edaran Menteri Agama RIS Nomor A.III/I/648 tanggal 9 Pebruari 1950 2 Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Haji Dari Masa Ke Masa,, h. 9 3 Muhammad M. Basyuni, Reformasi Manajemen Haji, (Jakarta: FDK Pres, 2008), h. 52 33
yang menunjuk PPPHI sebagai satu-satunya wadah yang sah di samping pemerintah untuk mengurus dan menyelenggarakan haji Indonesia. Sejak saat itulah penyelenggaraan haji ditangani oleh pemerintah, dibantu oleh instansi lain seperti Pamongpraja. Tahun itu merupakan tahun pertama rombongan haji Indonesia yang diikuti dan dipimpin oleh Majelis Pimpinan Haji bersama dengan Rombongan Kesehatan Indonesia (RKI). Dengan dibentuknya Kementerian Agama sebagai salah satu unsur kabinet pemerintah setelah masa kemerdekaan, maka seluruh beban penyelenggaraan ibadah haji ditanggung pemerintah dan segala kebijakan tentang pelaksanaan ibadah haji semakin terkendali. Dengan semakin membaiknya tatanan kenegaraan Indonesia, pada tahun 1964 pemerintah mengambil alih kewenangan penyelenggaraan ibadah haji dengan membubarkan PPPHI yang kemudian diserahkan kepada Direktorat Jenderal Urusan Haji (DUHA).4 2. Penyelenggaraan Haji Masa Orde Baru Tugas awal penguasa Orde Baru sebagai pucuk pimpinan negara pada tahun 1966 adalah membenahi sistem kenegaraan. Pembenahan sistem pemerintahan tersebut berpengaruh pula terhadap PIH dengan dibentuknya Departemen Agama yang merubah struktur dan tata kerja organisasi Menteri Urusan Haji dan mengalihkan tugas PIH dibawah wewenang Dirjen Urusan Haji, termasuk penetapan biaya, sistem manajemen dan bentuk organisasi yang kemudian ditetapkan 4 Zakaria Anshar, Profile Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2008), h. 5 34
dalam Keputusan Dirjen Urusan Haji Nomor 105 tahun 1966. Pada tahun 1967 melalui keputusan Menteri Agama Nomor 92 tahun 1967, penetapan besarnya biaya haji ditentukan oleh Menteri Agama. Pada tahun 1968, keputusan tentang besarnya biaya haji kembali ditetapkan oleh Dirjen Urusan Haji dengan keputusan Nomor 111 tahun 1968. Dalam perjalanan selanjutnya, pemerintah bertanggung jawab secara penuh dalam PIH mulai dari penentuan biaya haji, pelaksanaan ibadah haji serta hubungan antara dua negara yang mulai dilaksanakan pada tahun 1970. Pada tahun tersebut biaya perjalanan haji ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1970. Dalam tahun-tahun berikutnya PIH tidak banyak mengalami perubahan-perubahan kebijakan dan keputusan tentang biaya perjalanan haji ditetapkan melalui Keputusan Presiden.5 Pada tahun 1976, ditandai dengan adanya perubahan tata kerja dan struktur organisasi PIH yang dilakukan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji (BIUH). Sebagai panitia pusat, Dirjen BIUH melaksanakan koordinasi ke tiap-tiap daerah tingkat I dan II di seluruh Indonesia. Dalam hal ini sistem koordinasi dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Dirjen BIUH. Beberapa panitia penyelenggara didaerah juga menjalin koordinasi dengan Badan Koordinator Urusan Haji (BAKUH) ABRI, hal ini dikarenakan BAKUH ABRI memiliki lembaga tersendiri untuk pelaksaan 5 Zakaria Anshar, Profile Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, h. 5. 35
operasional PIH. Setelah tahun 1976, seluruh pelaksanaan operasional perjalanan ibadah haji dilaksanakan oleh Dirjen BIUH. Pada tahun 1985, pemerintah kembali mengikutsertakan pihak swasta dalam PIH, dimana pihak-pihak swasta tersebut mempunyai kewajiban langsung kepada pemerintah. Dalam perkembangan selanjutnya, lingkungan bisnis modern mengubah orientasi pihak-pihak swasta tersebut dengan menyeimbangkan antara orientasi pelayanan dan orientasi keuntungan yang selanjutnya dikenal dengan istilah PIH Plus. Pada tahun 1987 pemerintah mengeluarkan keputusan tentang PIH dan Umrah Nomor 22 tahun 1987 yang selanjutnya disempurnakan dengan mengeluarkan peraturan PIH dan Umrah Nomor 245 tahun 1991 yang lebih menekankan pada pemberian sanksi yang jelas kepada pihak swasta yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pembatasan Jemaah haji yang lebih dikenal dengan pembagian kuota haji diterapkan pada tahun 1996 dengan dukungan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) untuk mencegah terjadinya over quota seperti yang terjadi pada tahun 1995 dan sempat menimbulkan keresahan dan kegelisahan di masyarakat, khususnya calon Jemaah haji yang telah terdaftar pada tahun tersebut namun tidak dapat berangkat. Mulai tahun 2005 penetapan porsi provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) yaitu 1 orang per mil dari jumlah penduduk yang beragama Islam dari masing- 36
masing provinsi, kecuali untuk Jemaah haji khusus diberikan porsi tersendiri. 3. Penyelenggaraan Haji Pasca Reformasi Melalui Kepres Nomor 119 tahun 1998, pemerintah menghapus monopoli angkutan haji dengan mengizinkan kepada perusahaan penerbangan lain selain PT. Garuda Indonesia untuk melaksanakan angkutan haji. Dibukanya kesempatan tersebut disambut hangat oleh sebuah perusahaan asing, Saudi Arabian Airlines untuk ikut serta dalam angkutan haji dengan mengajukan penawaran kepada pemerintah dan mendapat respon yang positif. Sejak era reformasi, setiap bentuk kebijakan harus memenuhi aspek keterbukaan dan transparansi, jika tidak akan menuai kritik dari masyarakat. Pemerintah dituntut untuk terus menyempurnakan sistem penyelenggaraan ibadah haji dengan lebih menekankan pada pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada Jemaah haji serta mengarah pada sisterm yang lebih professional.6 Oleh karena itu, Pada tahun 1999 ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Menurut hukum ketatanegaraan UU tersebut memberikan legitimasi yang kuat bagi Departemen Agama dalam menjalankan kewenangannya guna menyatukan langkah dalam penyelenggaraan ibadah haji.7 Penyelenggaraan haji menjadi tanggung jawab Menteri Agama 6 Zakaria Anshar, Profile Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2008), h. 6 7 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Haji dari Masa ke Masa, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2012), h. 86 37
yang dalam pelaksanaan sehari-hari, secara struktural dan teknis fungsional dilaksanakan oleh Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (BIPH) yang ditetapkan berdasarkan Kepres Nomor 165 Tahun 2000. Dalam perkembangan terakhir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2005, Ditjen BIPH direstrukturisasi menjadi dua unit kerja eselon I, yaitu Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Dengan demikian mulai operasional haji tahun 2007 pelaksanaan teknis penyelenggaraan ibadah haji dan pembinaan umrah berada dibawah Ditjen PHU. 8 Pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang baru. Sebagai pengganti UU Nomor 17 Tahun 1999. Penyempurnaan kebijakan paling mendasar pada UU yang baru antara lain adanya perubahan terhadap salah satu unsur yaitu pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Di dalam Undang-Undang tersebut juga dikatakan bahwa Menteri Agama sebagai koordinator dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Dalam pelaksanaan teknis sehari-hari, Menteri Agama dibantu oleh Ditjen PHU, gubernur dibantu oleh kepala Kanwil Kemenag Provinsi selaku kepala staf penyelenggara haji di tingkat provinsi, bupati/walikota dibantu oleh kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota selaku kepala staf 8 Zakaria Anshar, Profile Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2008), h. 6 38
penyelenggara haji di tingkat kabupaten/kota. Sementara duta besar dibantu oleh Konjen RI selaku koordinator harian dan konsul haji selaku kepala staf penyelenggara haji di Arab Saudi.9 B. Visi dan Misi Ditjen PHU Berpedoman pada keputusan Ditjen PHU Nomor: D/54 tahun 2010 tentang Visi dan Misi Ditjen PHU, disebutkan sebagai berikut:39 1. Visi Terwujudnya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada Jemaah haji dan umrah berdasarkan asas keadilan, transparan, akuntabel dengan prinsip nirlaba. Penjabaran dari Visi Ditjen PHU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pembinaan, diwujudkan dalam bentuk bimbingan, penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat dan Jemaah haji dan umrah. Sedangkan pembinaan petugas diarahkan pada profesionalisme dan dedikasinya. b. Pelayanan, diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. c. Perlindungan, diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan Jemaah haji selama menunaikan ibadah haji dan umrah. d. Asas keadilan, bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah dan tidak 9 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Haji dari Masa ke Masa, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2012), h. 180 39
memihak, tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraannya. e. Transparan, bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan haji dan umrah dapat diketahui oleh masyarakat dan Jemaah haji dan umrah. f. Akuntabel dengan prinsip nirlaba, bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak mencari keuntungan. 2. Misi a. Meningkatkan kualitas penyuluhan, bimbingan pemahaman manasik haji dan umrah. b. Meningkatkan profesionalisme dan dedikasi petugas haji dan umrah. c. Memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui pembinaan haji khusus, umrah dan kelompok bimbingan ibadah. d. Meningkatkan pelayanan pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi dan katering sesuai standar pelayanan minimal penyelenggaraan haji dan umrah. e. Memberikan perlindungan kepada Jemaah sehingga diperoleh rasa aman, keadilan dan kepastian melaksanakan ibadah haji dan umrah. f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana haji serta pengembangan sistem informasi haji. dan 40
41 g. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.10 C. Tugas dan Fungsi Ditjen PHU Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010, Ditjen PHU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Tugas Ditjen PHU mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. 2. Fungsi Sedangkan dalam melaksanakan tugas, Ditjen PHU memiliki fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. c. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dibidang penyelenggaraan haji dan umrah. d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah. e. Pelaksanaan administrasi Ditjen PHU. Selain itu, Ditjen PHU juga melakukan koordinasi dengan kantor misi haji yang berada di Arab Saudi.11 D. Struktur Organisasi Ditjen PHU 10 Kementrian Agama Republik Indonesia , Ditjen Penyelenggara haji dan Umrah, rencana Strategis direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah Tahun 2010-2014. 11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI, h. 56
Struktur organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tertulis dalam PMA No. 10 Tahun 2010 yang direvisi dengan PMA No. 80 Tahun 2013 pada pemecahan Direktorat Pelayanan Haji menjadi Direktorat Pelayanan Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Luar Negeri. Adapun semenjak diterbitkannya PMA No 80 Tahun 2013 susunan organisasi Ditjen PHU adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2. Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah (Ditbina Haji dan Umrah) 3. Direktorat Pelayanan Dalam Negeri 4. Direktorat Pelayanan Luar Negeri 5. Direktorat Pengelolaan Dana Haji (Ditlola Dana Haji)12 Sedangkan struktur organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah sebagai berikut : 12 Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 dengan perubahan sesuai Peraturan Menteri Agama No. 80 Tahun 2013, h. 3 42
43 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Sekretariat Direktorat Jenderal Haji dan Umrah Direktorat Direktorat Direktorat Direktorat Pembinaan Haji Pelayanan Haji Pengelolaan Pelayanan Haji dan Umrah dalam Negeri Dana Haji Luar Negeri Tabel 3.1 Untuk mengetahui secara rinci tentang susunan organisasi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dari tingkat eselon II sampai dengan eselon IV sebagai berikut : 1. Sekretariat Ditjen PHU a. Bagian Perencaaan dan Keuangan 1) Subbagian perencanaan dan evaluasi program 2) Subbagian pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan 3) Subbagian verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan b. Bagian Organisai, Tata Laksana dan Kepegawaian 1) Subbagian organisasi dan tata laksana 2) Subbagian kepegawaian 3) Subbagian hukum dan peraturan perundang-undangan
c. Bagian Sistem Informasi Haji Terpadu 1) Subbagian pengelolaan sistem jaringan 2) Subbagian pengembanga databae haji 3) Subbagian informasi haji d. Bagian Umum 1) Subbagian tata usaha 2) Subbagian rumah tangga 3) Subbagian perlengkapan dan barang milik negara 2. Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah a. Subdirektorat bimbingan Jemaah haji 1) Seksi pengembangan materi bimbingan 2) Seksi operasi bimbingan 3) Seksi pembinaan kelompok bimbingan b. Subdirektorat pembinaan petugas haji 1) Seksi rekruitmen petugas 2) Seksi pelatihan petugas 3) Seksi penilaian kinerja petugas c. Subdirektorat pembinaan haji khusus 1) Seksi perizinan penyelenggaraan ibadah haji khusus 2) Seksi akreditasi penyelenggaraan ibadah haji khusus 3) Seksi pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus d. Subdirektorat pembinaan umrah 1) Seksi perizinan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah 44
2) Seksi akreditasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah 3) Seksi pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah e. Subbagian tata usaha direktorat 3. Direktorat Pelayanan Haji a. Subdirektorat pendaftaran haji 1) Seksi pendaftran haji reguler 2) Seksi pendaftran haji khusus 3) Seksi pembatalan pendaftaran haji b. Subdirektorat dokumen dan perlengkapan haji 1) Seksi dokumen Jemaah haji 2) Seksi pemvisaan 3) Seksi perlengkapan Jemaah haji c. Subdirektorat akomodasi dan katering haji 1) Seksi akomodasi di Arab Saudi 2) Seksi katering Jemaah haji d. Subdirektorat transportasi dan perlindungan Jemaah haji 1) Seksi transportasi udara 2) Seksi transportasi darat 3) Seksi perlindungan dan keamanan Jemaah haji e. Subbagian tata usaha direktorat 4. Direktorat Pengelolaan Dana Haji a. Subdirektorat biaya penyelenggaraan ibadah haji 1) Seksi setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji 45
2) Seksi penyusunan program dan portofolio 3) Seksi akuntansi dan pelaporan setoran awal b. Subdirektorat pelaksanaan anggaran operasional haji 1) Seksi perbendaharaan operasional haji 2) Seksi verifikasi 3) Seksi akuntansi dan pelaporan pelaksanaan c. Subdirektorat pengembangan dan pengelolaan dana haji 1) Seksi pengembangan dana haji 2) Seksi administrasi aset haji 3) Seksi pengembangan sistem akuntansi d. Subdirektorat fasilitasi badan pengelola dana abadi umat 1) Seksi program dan portofolio 2) Seksi perbendaharaan, akutansi dan pelaporan 3) Seksi administrasi umum e. Subbagian tata usaha direktorat13 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama RI, h. 56-73. 46 46
47 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Mekanisme Pelayanan Jemaah Haji di Tanah Air Mekanisme berasal dari bahasa Yunani mechane yang memiliki arti instrumen, sedangkan menurut istilah mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.1 Kemudian untuk mengetahui mekanisme pelayanan haji dalam negeri tahun 2017 bagiamana mekanismenya, sebagai berikut : 1. Pelayanan Pendaftaran Pendaftaran haji dilakukan sepanjang tahun dengan prinsip prioritas keberangkatan sesuai dengan nomor urut pendaftaran (nomor porsi). Adapun mekanisme pendaftarannya dibedakan menjadi dua: haji reguler dan haji khusus. Haji reguler merupakan penyelenggaraan haji secara umum, sementara haji khusus merupakan penyelenggaraan haji yang telah memperoleh izin operasioanal dari Menteri Agama yang pengelolaan, pembiayaan, pelayanannya juga bersifat khusus.2 a. Ketentuan Umum Pendaftaran Haji Untuk ketentuan umum pendaftaran haji telah diatur dalam peraturan Dirjen Penyelenggaraan Haji, ketentuannya sebagai berikut : 1 Lorens Bagus. Kamus Filsafat. (Jakarta: Gramedia 1996). h. 612-613 2 Kementerian Agama Republik Indonesia, Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia, h. 30
48 1) pendaftaran jemaah haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun 2) pendaftaran jemaah haji dilakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota domisili calon jemaah haji sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3) pendaftaran haji wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari 4) Jemaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.3 b. Syarat Calon Jemaah Haji Para jemaah calon haji yang akan mendaftar memiliki syarat seabagai berikut, beragama Islam, berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar, KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas yang sah, Kartu keluarga, akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah, tabungan atas nama jemaah yang bersangkutan, Pas foto berwarna 3 x 4 cm berjumlah 10 lembar dengan latar belakang warna putih dengan ketentuan : a) Warna baju/ kerudung harus kontras dengan latar belakang b) Tidak memakai pakaian dinas c) Tidak menggunakan kacamata d) Tampak wajah minimal 80 persen 3 Wawancara Dengan Reza Muhammad, Kasi Pengembangan Sistem Informasi Haji Kemenag RI 01-08-2017
49 e) Bagi jemaah haji wanita menggunakan busana muslimah. Gubernur dapat menambahkan persyaratan berupa surat keterangan domisili c. Prosedur Pendaftaran Prosedur pendaftaran haji reguler telah dilakukan penyederhanaan, pendaftaran haji memiliki prosedur sebagi berikut:4 1) Jemaah haji membuka rekening tabungan haji pada BPS BPIH sesuai domisili 2) Jemaah haji menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI. 3) jemaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri Agama RI sebesar setoran awal BPIH pada cabang BPS BPIH sesuai domisili. 4) BPS BPIH menerbitkan bukti aplikasi transfer BPIH. 5) BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak lima lembar yang setiap lembarnya ditempel pas foto calon jemaah haji ukuran 3x4 cm dengan rincian sebagai berikut : a) lembar pertama bermaterai cukup untuk calon jemaah haji b) lembar kedua untuk BPS BPIH c) lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota. 4 Keputusan Dirjen PHU Nomor D/28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler, h. 3
50 d) lembar ke empat untuk kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. e) lembar ke lima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 6) Bukti setoran awal BPIH mencantumkan nomor validasi, ditanda tangani, dn dibubuhi stempel BPS BPIH. 7) Selanjutnya jemaah haji menunjukan persyaratan asli dan menyerahkan salinannya, bukti aplikasi transfer asli BPIH dan bukti setoran awal BPIH lembar pertama kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk di verifkasi kelengkapannya paling lambat lima hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH. 8) Jemaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk didaftarkan ke SISKOHAT dan mendaftarkan nomor porsi. 9) Jemaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang berisi nomor porsi pendaftaran, ditandatangani, dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota. 10) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota menerbitkan bukti cetak SPPH sebanyak lima lembar yang setiap lembarnya dicetak/ditempel pas foto calon jemaah haji ukuran 3x4.
51 11) Bagi calon jemaah haji yang sudah menyetor dan setoran awal BPIH namun tidak menyerahkan persyaratan pendaftaran, bukti aplikasi transfer asli BPIH, dan bukti setoran awal BPIH kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota melebihi waktu lima hari kerja, maka pendaftaran dianggap batal dan dana dikembalikan kepada calon jemaah haji tersebut. 5 Tabel 4.1 Mekanisme Pendaftaran Haji Reguler Jemaah haji membuka tabunagan haji dan melakukan setoran awal Debit rekening jemaah haji sejumlah setoran awal dan kredit ke rekening atas nama Menteri Agama kirim data ke sistem switching Siskohat Validasi data oleh siskohat jika valid siskohat generate nomor validasi. dan kirim nomor validasi ke bank cetak bukti transfer dan buku setoran awal Entry nomor validasi. input dan update data jemaah haji ambil data biometris (foto dan sidik jari) Jemaah haji melakukan pendaftaran haji dengan membawa bukti setora awal dan persyartan lainnya sesuai ketentuan Jemaah haji mendapatkan bukti transfer dan bukti setoran awal yang berisi nomor validasi Cetak bkti pendaftaran haji (SPPH) Jemaah haji mendapatkan bukti pendaftaran haji (SPPH) yang berisi nomor porsi. 5 Kementerian Agama, Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016, h. 34
2. Pelayanan Dokumen dan Perlengkapan Haji Sesuai dengan Undang-Undang No 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 dan sesuai dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi mulai tahun 1430 H/ 2009 M jemaah haji Indonesia menggunakan paspor Internasional (ordinary passport). Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI berkewajiban untuk menyediakan dokumen perjalanan haji bagi jemaah haji yang meliputi penerbitan paspor dan proses pemvisaan ke Kedutaan Besar Arab Saudi, dan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH). a. Peyelesaian Paspor Untuk jemaah haji dilakukan secara koordinatif antara Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM. Penyelesaian dokumen paspor dilakukan secara berjenjang mulai dari kementerian Kabupaten/kota, kanwil kementerian agama provinsi dan Kementerian Agama Pusat. Paspor jemaah haji yang sudah diterbitkan oleh kantor imigrasi diserahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota, untuk dikirim ke kantor Wilayah Kementerian Agama dari Kantor Wilayah Kementerian Agama diserahkan ke Kantor kementerian Agama Pusat. Di Kantor Kementerian dilakukan kegiatan penelitian/verifikasi dan proses request visa ke website Kemlu Arab Saudi untuk mendapatkan nomor permohonan 52
53 visa, selanjutnya paspor dikirim ke Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi untuk di proses pemvisaannya. Agar proses dokumentasi dan pengurusan visa berjalan dengan baik, dibutuhkan sebuah tim yang bekerja untuk menyelesaikan. Sebab itulah, kemenag RI membentuk tim penyelesaian paspor dan tim pemvisaan.6 b. Jadwal Penyelesaian Paspor Demi terciptanya kedisiplinan waktu, berikut ini tabel tentang jadwal penyelesaian paspor jemaah haji. Tabel 4.2 No Bulan Kegiatan 1. Rabiul Awal - Jumadil 2. Akhir Jumadil Awal - Jumadil Akhir 3. Raja - Sya'ban 4. Rajab - Ramadhan 5. Rajab - Dzulqo'dah Scanning pasfoto jemaah haji dari bukti setoran awal BPIH Pengadaan pencetakan dan pengirim DAPIH beserta kelengkapannya Pencetakan identitas jemaah haji pada DAPIH Pengiriman paspor jemaah haji ke Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Cq. Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Penyelesaian paspor jemaah haji di pusat 6. 7. Sya'ban - 25 Dzulqo'dah Proses pemvisaan paspor jemaah haji di KBAS Penyerahan paspor yang sudah di visa ke provinsi/pusat Syawal - Dzulqo'dah 6 Wawancara dengan Suryo, Kepala Bidang Pelayanan Dokumen Dan Perlengkapan Haji, Kemenag RI 03-08-2017
c. Pengurusan Visa Haji Visa haji adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Kerajaan Arab Saudi yang memuat persetujuan bagi Warga Negara Indonesia untuk masuk dan melakukan perjalanan (ibadah haji) ke Wilayah Kerajaan Arab Saudi. Untuk request visa, berikut ini adalah tahapan yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian Paspor Jemaah Haji pada Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji, sebagai berikut : 1) Mengentri data dan mengupload foto jemaah haji pada aplikasi request visa ke halaman portal e-hajj pada website kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi untuk melakukan request visa haji. 2) Melakukan grouping data jemaah haji berdasarkan kloter dalam portal e-hajj. 3) Berkoordinasi dengan KUH Jeddah terkait pengisian paket pelayanan jemaah haji. 4) Memonitor status proses request visa apakah sudah approved atau belum. 5) Memberitahukan Bagian Sekretariat jika status telah meningkat menjadi sent to mofa untuk paspor yang akan dikirim ke KBAS. 6) Mencetak stiker barcode hasil pemaduan. 7) Menyerahkan stiker barcode ke petugas Bidang Penempelan Stiker. 54
55 8) Menempelkan stiker barcode pada cover/sampul belakang paspor. 9) Melakukan penempelan stiker nomor koper pada koper paspor. 10) Mengantarkan dan menyerahkan paspor ke jemaah haji ke KBAS. 11) Melakukan scanning machine readable zone pada halaman ID paspor dengan MRTD. 12) Memverifikasi data jemaah haji dan melakukan validasi unutk pencetakan visa. 13) Mencetak dan menggabungkan lembar visa dalam paspor jemaah haji sesuai dengan pemiliknya. Tabel 4.3 Alur Penyelesaian Paspor pengadministr asian paspor jemaah haji penghitungan paspor penelitian paspor jemaah haji penomoran nomonatif pusat percetakan stiker barcode hasil pemaduan request visa pemaduan data dan scanning pas foto scanning paspor dengan MRTD penempelan barcode hasil pemaduan pengiriman paspor ke KBAS penataan paspor jemaah haji untuk di visa pengamblan paspor dari KBAS penyerahan paspor ke petugas provinsi konfirmasi visa
56 d. Identitas Jemaah Haji Indonesia Ada dua identitas jemaah haji Indonesia yang layak dipertahankan, antara lain : 1) Batik Dalam rangka menghadirkan ciri khas jemaah haji Indonesia dalam semangat islam yang merupakan identitas nasional, mulai tahu 1432 H/2011 M, jemaah haji Indonesia menggunakan batik sebagai seragam resmi jemaah haji. Batik merupakan kekayaan budaya bangsa yang menggambarkan perjalanan sejarah, budaya, kisah spiritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia sepanjang kurun sejarah Indonesia. 2) Gelang Jemaah Selain seragam jemaah haji, untuk memudahkan pengenalan identitas, jemaah haji juga diberikan gelang identitas yang terbuat dari bahan monel dan tahan api. Gelang identitas jemaah haji bertuliskan nama jemaah, nomor paspor, nomor kloter dan nama embarkasi. Sehingga diharapkan memudahkan kepada petugas atau siapa saja untuk dapat mengidentifikasi pemegang gelang tersebut apabila ditemukan tersesat atau sedang memerlukan pertolongan.7 3. Pelayanan Asrama Haji Asrama haji yang dibangun pemerintah dan masyarakat awal mulanya hanya di manfaatkan untuk pelayanan akomodosi bagi 7 Kementerian Agama RI, Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia, h. 61-78
57 jemaah haji, namun sejak tahun 1980-an asrama haji tidak saja di manfaatkan untuk kepentingan pelayanan haji tapi juga di manfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama kegiatan umat islam, lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah lainnya. Guna kepentingan pelayanan sebagaimana tersebut di atas, asrama haji harus memenuhi syarat kelayakan antara lain : aspek kenyamanan, keamanan dan kesehatan, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM) dan biaya pengelolaan yang memadai agar pengeolaan asrama haji dapat dilkukan secara profesional, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.8 a. Ruang lingkup pengelolaan asrama haji Sebagai asset besar negara yang harus dikelola secara baik, maka dalam rangka pemeliharaan Asrama Haji perlu adanya pengelolaan Asrama Haji yang meliputi, organisasi, tugas dan fungsi, sumber daya manusia (SDM), keuangan, sarana prasarana, pelayanan/jasa dan pengawasan dan pelaporan b. Ruang lingkup asrama haji Ruang lingkup asrama haji terbagi menjadi tiga yaitu, asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara dan asrama haji transit. c. Pengertian Asrama Haji Asrama Haji mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting sebagai sarana akomodasi persiapan pemberangkatan jemaah haji dan processing custom, immigration and quarantine (CIQ) pada saat 8 Pedoman Pengelolaan Asrama Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI Tahun 2013 M/1434 H, h, 3
58 menjelang keberangkatan menuju Arab Saudi dan saat kepulangan dari Arab Saudi.9 Maka dari itu berikut pengertian Asrama Haji : 1) Asrama haji adalah sarana akomodasi yang diberikan kepada jemaah pada masa operasional penyelenggaraan haji di bawah binaan kementerian agama. 2) Asrama haji embarkasi adalah asrama haji yang melayani proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Arab Saudi meliputi pelayanan akomodasi, konsumsi, bea cukai, dan imigrasi, karantina, city check-in dan layanan lainnya. 3) Asrama haji embarkasi antara adalah asrama haji yang melayani proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dan dari Arab Saudi melalui bandara embarkasi meliputi pelayanan akomodasi, konsumsi, bea cukai, imigrasi, karantina, city check-in dan layanan lainnya. 4) Asrama haji transit adalah asrama yang melayani proses pemberangkatan pemulangan jemaah haji provinsi/kabupaten/kota ke asrama haji embarkasi/asrama haji transit provinsi dan layanan lainnya. 5) Pengelolaan asrama haji adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi da pelaporan asrama haji.10 9 Dirjen PHU Kemenag RI, Pedoman Pengelolaan Asrama Haji, 2013. h. 1 10 Pedoman Pengelolaan Asrama Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI Tahun 2013 M/1434 H. h. 3-4
59 Pemanfaatan asrama haji yang paling utama adalah pada masa operasional haji sebagai tempat pelayanan akomodasi jemaah haji yang meliputi aspek pelayanan, aspek pembinaan, aspek keamanan dan aspek kesehatan bagi jemaah haji. Adapun layanan di asrama haji embarkasi masa operasioanl haji meiputi layanan pemeriksaan dan penanganan kesehatan, layanan pemeriksaan imigrasi, layanan barang bagasi, layanan akomodasi, layanan katering tiga kali makan dan dua kali snack saat keberangkatan ke tanah suci, pemantapan bimbingan manasik, penyerahan gelang identitas, penyerahan living cost jemaah dan layanan penghantaran jemaah ke bandara embarkasi Asrama haji sebagai tempat karantina menjelang keberangkatan ke Arab Saudi harus memiliki kelengkapan fasilitas akomodasi dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan dan kenyamanan. Pemantauan awal yaitu enam bulan, tiga bulan satu minggu sebelum jemaah masuk asrama haji. Pemantauan di laksanakan di tiga belas asrama haji embarkasi dan lima embarkasi antara. Sebagian besar asrama haji telah melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dari tim kesehatan.11 Tujuan adanya asrama haji adalah terciptanya tata kelola asrama haji yang efektif, efesien dan akuntabel agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada jemaah haji dan masyarakat . 11 Kementerian Agama RI, Manajemen Penyekenggaraan Ibadah Haji Indonesia, h. 85-86
60 4. Pelayanan Transportasi Haji Transportasi udara jemaah haji Indonesia dari Tanah Air ke Arab Saudi pergi pulang menggunakan sistem Charter dan merupakan penerbangan langsung tanpa transit kecuali untuk kepentingan pengisian bahan bakar di wilayah tertentu dan karena alasan keselamatan penerbangan harus melakukan pendaratan di suatu wilayah, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efesiensi. a. Masa Operasional Transportasi Udara Jemaah Haji 1) Pelakasanaan penyelenggaraan transportasi udara jemaah haji indonesia tahun 1438/2017 M, dibagi menjadi dua gelombang, pertama gelombang I mendarat di bandara AMMA Madinah dan pulang melalui Bandara KAIA Jeddah dan gelombang II mendarat di Bandara KAIA Jeddah dan pulang melalui Bandara AMMA Madinah. 2) Rencana Perjalanan Haji (RPH) Tahun 1438 H/2017 M : a) Masa operasional pemberangkatan : 30 (tiga puluh) hari b) Masa operasional pemulangan : 30 (tiga puluh) hari c) Gelombnag I : 15 (lima belas) hari d) Gelombang II : 15 (lima belas) hari e) Masa tinggal jemaah paling lama : 41 hari 3) Masa operasi penerbangan fase I (pemberangkatan) penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M, paling lama 30 (tiga puluh) hari: a) Awal pemberangkatan gelombang I dari tanah air ke Madinah tanggal 28 juli 2017
b) Akhir pemberangkatan gelombang I dari Tanah Air ke Madinah Tanggal 11 Agustus 2017 c) Awal pemberangkatan gelombang II dari tanah air ke Jeddah tanggal 12 Agustus 2017 d) Akhir pemberangkatan gelombang II dari tanah air ke jeddah tanggal 26 Agustus 2017 4) Masa operasi penerbangan fase II (pemulangan) penyelenggaraan ibadah haji tahun1438 H/2017 M, paling lama 30 (tiga puluh) hari : a) Awal pemulangan gelombang I dari jeddah ke Indonesia tanggal 6 September 2017 b) Akhir pemulangan gelombang I dari jeddah ke indonesia 20 september 2017 c) Awal pemulangan gelombang II dari Madinah ke Indonesia tanggal 21 september 2017 d) Akhir pemulangan gelombang II dari Madinah ke Indonesia tanggal 5 oktober 2017 5) Ruang lingkup pekerjaan penyelenggaraan transportasi udara jemaah haji Indonesia, yaitu : a) Fase I pemberangkatan mulai dari City check-in di asrama haji embarkasi sampai keluat gate di Bandara Arab Saudi(pre-flight, in-flight dan post flight) b) Fase II pemulangan mulai re-pramanifest peumpang di Makkah dan Madinah sampai di asrama haji Debarkasi (pre-flight, in- flight, dan post-flight) 61
6) Biaya penyelenggaraan transportasi udara jemaah haji Indonesia tahun 1438 H/2017 M dibebanan kepada anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan DIPA Kementerian Agama 7) Kurs transaksi valuta asing menggunakan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada saat penawaran. 8) Penawaran dan pemabayaran dilakukan dengan menggunakan mata unag rupiah. 9) Perusahaan penerbangan yang telah memenhi persyaratan administrasi dan teknis, serta harga yang telah mendapat persetujuan DPR, akan di tetapkan oleh Menteri Agama. 10) Perusahaan penerbangan yang ditetapkan sebagai penyedia transportasi udara jemaah haji Indonesia Tahun 1438 H/2017 M, wajib menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari estimasi biaya transportasi udara jemaah haji Indonesia tahun 1438 H/ 2017 M. 11) Bandar Udara Embarkasi/Debarkasi Haji dan Bandara Tujuan Berikut semua tempat Bandar Udara Embarkasi/Debarkasi di Indonesia: a) Iskandar Muda, Banda Aceh (BTJ) b) Kualanamu, Medan (KNO) c) Hang Nadim, Batam (BTH) d) Minangkabau, Padang (PDG) e) Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang (PLM) f) Halim Perdana Kusuma, Jakarta (HLP) 62
g) Adi Sumarmo, Solo (SOC) h) Juanda, Surabaya (SUB) i) Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepingan, Balikpapan (BPN) j) Syamsuddin Noor, Banjarmasin (BDJ) k) Sultan Hasanuddin, Makassar (UPG) l) Bandara Internasional Lombok, Lombok (LOP) Berikut Bandar Udara Tujuan di Arab Saudi : a) Amir Muhammad Bin Abdul Aziz/AMAA. Madinah (MED) b) King Abdul Aziz International Airport/KAIA, Jeddah (JED) b. Kegiatan Pelayanan Transportasi Udara Pelaksana transportasi udara jemaah haji Indonesia bertanggung jawab memberikan pelayanan terhadap jemaah haji, petugas kloter, dan barang bawaannya pada fase I pemberangkatan sejak dari city check-in di asrama haji sampai keluar gate di bandara Arab Saudi (pre- flight, in-flight dan post-flight), dan fase II pemulangan sejak re- pramanifest di Makkah dan Madinah sampai di asrama haji Debarkasi (pre-flight, in-flight dan post-flight), dengan rincian sebagai berikut : Keberangkatan (Fase I) 1) Di asrama haji dan persiapan di bandara saat keberangkatan menuju Arab Saudi : a) Melakukan proses check-in jemaah haji dan barang bawaan/bagasi. b) Melakukan koordinasi dengan PPIH Embarkasi. 63
64 c) Melaksanakan pengangkutan jemaah haji dan barang bawaan/bagasi dari asrama haji ke bandara embarkasi. d) Menyiapkan petugas untuk membantu jemaah haji e) Melakukan pengawalan terhadap jemaah haji dan barang bawaan/bagasi selama perjalanan darat dari asrama haji ke bandara embarkasi. 2) Di Bandar Udara Embarkasi a) Melakukan proses baggage handling sesuai dengan ketentuan penerbangan. b) Melakukan proses boarding secara tertib dan melakukan dan penghitungan jumlah penumpang pada saat naik ke pesawat udara berdasarkan data penumpang (pax manifest). c) Membantu jemaah haji yang berkebutuhan khusus pada saat proses boarding sampai dengan menaiki pesawat. d) Penanganan keterlambatan penerbangan dan penanganan permasalahan. e) Menyerahkan manifest dan menandatangani berita acara pemberangkatan. 3) Di dalam Pesawat a) Memberikan informasi dan bimbingan kepada jemaah haji selama dalam penerbangan b) Memutar film manasik haji dan kesehatan serta penyampaian informasi lain kepada jemaah haji.
c) Menyediakan dan menyajikan makanan dan minuman sesuai dengan hasil meal test di masing-masing embarkasi. 4) Setelah keluar dari pesawat a) Mengarahkan jemaah haji untuk turun dari pesawat menuju ruang kedatangan untuk proses ke imigrasian, Bea dan Cukai. b) Menyediakan fasilitas kemudahan dan mendampingi jemaah haji yang berkebutuhan khusus untuk turun dari pesawat. c) Menginformasikan kepada jemaah haji lokasi pengambilan bagasi tercatat dan membantu mengambil bagasi tercatat. d) Mendampingi dan menyelesaikan permasalahan jemaah haji selama proses kedatangan sampai keluar gate. Pemulangan (Fase II) 5) Di Arab Saudi a) Melakukan penimbangan barang bagasi tercatat di Makkah bagi jemaah haji yang pulang pada gelombang I dan penimbangan barang bagasi tercatat di Madinah bagi jemaah haji yang pulang pada gelombang ke II. b) Mengangkut barang bagasi tercatat dari hotel di Makkah dan/atau di hotel Madinah ke bandara KAIA Jeddah dan/atau bandara AMMA Madinah. c) Mengangkut barang bawaan jemaah haji (free Baggage) dan barang bagasi tercatat dalam satu kloter bersama-sama dengan pemiliknya. d) Penimbangan dan pengangkutan barang bagasi tercatat di lakukan mulai H-2 sebelum pemulangan kloter pertama. 65
66 e) Mengganti boarding Pass yang hilang setelah berkoordinasi dengan PPIH Arab Saudi. f) Memberikan pelayanan boarding melalui dari persiapan keberangkatan jemaah haji di plasa bandara, mengarahkan jemaah haji dari ruang tunggu di bandara sampai naik ke pesawat. g) Menyiapkan petugas khusus untuk membantu jemaah haji yang kebutuhan khusus. 6) Di bandara debarkasi dan menuju asrama haji debarkasi saat kepulangan: a) Mengangkut jemaah haji beserta barang bagasi tercatat dari bandara debarkasi ke asrama haji debarkasi. b) Memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama di bandara debarkasi. c) Melakukan pengawalan selama perjalanan darat menuju asrama haji. d) Menyerahkan manifest dan menandatangani berita acara kedatangan.12 Dari hasil penilitian tentang pelayanan jemaah haji di Tanah Air sebagaimana poin satu dengan poin empat telah dilakukan mekanisme yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada hambatan atau kendala yang berarti sebagaimana adanya penambahan kuota haji pada tahun 2017. 12 Wawancara dengan Nurchalis, Kasi Pelayanan Transportasi Udara, Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag RI. 03-08-2017
B. Mekanisme Pelayanan Jemaah Haji di Arab Saudi 1. Pelayanan Akomodasi Haji Pelayanan akomodasi (pondokan) jemaah haji merupakan pelayanan yang sangat krusial dan perlu ke hati-hatian dalam penentuan wilayah dan harga. Karena sampai saat ini tidak ada aturan atau ketentuan tentang standar harga akomodasi (pondokan atau gedung) yang dikeluarkan oleh oleh pemerintah Arab Saudi sehingga hampir setiap tahun harga akomodasi naik tajam yang dilakukan oleh para pemilik hotel dan gedung, Ruang lingkup penyediaan akomodasi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi meliputi penyediaan akomodasi untuk jemaah haji dan petugas haji (kloter dan non kloter) di Mekkah, Madinah dan Jeddah sesuai kebutuhannya masing-masing. a. Penyediaan akomodasi di Mekkah meliputi : 1) Jemaah Haji a) Jemaah haji reguler sesuai kuota tahun berjalan b) Petugas haji kloter sebanyak lima orang c) Selisih distribusi minimal sebanyak enam orang per kloter d) Cadangan sebanyak 1 % dari seluruh kuota jemaah haji tahun berjalan sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi. 2) Petugas Haji Non Kloter Kantor sektor, kantor layanan kesehatan dan akomodasi petugas sektor maksimal 100 orang. 67
68 b. Petugas Madinah dan Jeddah menjelang, selama pasca Armina.Penyedian akomodasi di Madinah meliputi : 1) Jemaah Haji Terdiri dari Jemaah haji reguler sesuai kuota tahun berjalan, petugas kloter sebanyak lima orang dan selisih distribusi minimal sebanyak enam orang per kloter 2) Petugas Haji Non Kloter Kantor sektor, kantor layanan kesehatan dan akomodasi petugas sektor minimal 45 orang per sektor dan sektor Airport, Bir Ali dan terminal Hijrah minimal 25 orang per sektor. c. Penyedian akomodasi di Jeddah meliputi kebutuhan untuk akomodasi jemaah haji dan petugas haji kloter yang kepulangannya dari Madinah menuju Tanah Air, melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah International Airport (KAAIA) d. Penyediaan akomodasi jemaah haji sekurang-kurangnya memenuhi lima standar yang meliputi standar kualitas, wilayah, jarak, administrasi dan harga.13 1) Standar Kualitas Hatus memiliki standar bangunan kondisi baik dan layak pakai, jarak paling jauh dari akomodasi jemaah haji ke Masjidil Haram 4.000 meter untuk wilayah Mekkah, jarak 650 Meter dari akomodasi jemaah haji ke Masjid Nabawi dan 13 Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Pedoman Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi. h. 4
akomodasi yang memiliki kemudahan akses ke KAAIA, lift yang memadai sesuai dengan kapasitas gedung, loby dengan luas minimal 50 meter persegi, memiliki ruangan dapur bagi apartemen, tersedia listrik dan lampu penerangan yang cukup di loby, kamar tidur, kamar mandi, dapur dan seluruh bagian gedung lainnya, ganset untuk cadang listirk dan terakhir memiliki tangga darurat.14 2) Standar Wilayah Pertama wilayah adalah lokasi yang mudah dikenali secara umum oleh jemaah haji Indonesia baik di Mekkah, Madinah maupun Jeddah kemudian kedua wilayah dimaksud juga memiliki kemudahan akses ke Masjidil Haram untuk Akomodasi di Madinah dan Bandara King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) untuk akomodasi di Jeddah. 3) Standar Jarak Jarak akomodasi jemaah haji adalah jarak kem Masjidil Haram untuk akomodasi di Mekkah yaitu paling jauh jaraknya 4.398 meter atau 4.4 km, Masjid Nabawi untuk akomodasi di Madinah yaitu jarak paling jauh 1.200 meter atau 1.2 km.15 Dengan tidak melebihi jarak yang telah ditentukan pengukuran jarak perumahan dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi dimulai 14 Wawancara dengan Firza, Kepala Bidang Pelayanan Akomodasi Haji, Kemenag RI 01- 08-2017 dan 11-10-2017 15 69
70 dari batas terluar dan alat ukur yang digunakan adalah theodilit atau alat ukur dorong digital. 4) Standar Administrasi a) Administrasi adalah dokumen kualifkasi yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan. b) Administrasi penawaran adalah dokumen bukti penawaran dari pemilik rumah. c) Administrasi adalah dokumen yang berisi spesifikasi akomodasi yang akan ditawarkan 5) Standar Harga Harga akomodasi jemaah haji di Mekkah yaitu harga satuan setelah melalui negosiasi dengan pemilik/penyewa, dengan tidak melebihi ambang batas harga yang telah ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Untuk harga akomodasi sesuai dengan ketentuan yaitu 850 Riyal (3,21 juta). Dan harga akomodasi jemaah haji di Madinah dan Jeddah adalah harga yang ditetapkan didalam BPIH atau harga yang telah mendapatkan persetujuan Komisi VIII DPR RI. Kemudian harga tersebut, selanjutnya di usulkan oleh Tim negosiasi ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk penetapan penyedia dan kontrak.. 16 16 Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor D/70 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyedian Akomodasi Jemaah Haji Di Arab Saudi, h 5
71 2. Pelayanan Katering Haji Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang peyelenggaraan Ibadah Haji, pemerintah indonesia melakukan pengadaan katering di Arab Saudi untuk jemaah haji Indonesia yang memenuhi standar gizi, kesehatan, kebersihan dan keamanan. Untuk penyedia katering bagi jemaah haji harus memenuhi sekurang- kurangnya persyaratan administrasi, peralatan, tenaga, bahan baku, pengolahan, distribusi, pelayanan, pengawasan dan penjaminan mutu. a. Ruang lingkup pelayanan katering Ruang lingkup pelayanan katering terbagi di wilayah Airport King Abdul Aziz Jeddah, Madinah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Berikut ruang lingkupnya : 1) Airport King Abdul Aziz Jeddah a) Fase kedatangan Pelaksanaan katering diberikan satu boks sesuai dengan menu yang ditentukan, dan di distribusikan diatas bis ketika jemaah haji akan berangkat menuju Madinah (gelombang I) dan Makkah (gelombang II) b) Fase pemulangan Pelayanan katering diberikan satu boks sesuai dengan menu yang ditentukan, dan didistribusikan di area peristitarahatan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah.
2) Madinah a) Pelayanan katering di Madinah pada saat kedatangan dan pada saat meninggalkan Madinah, masing-masing diberikan satu boks makanan. b) Pelayanan katering selama jemaah tinggal di pemondokan Madinah diberikan sebanyak-banyaknya 19 kali dengan menggunakan kemasan boks. Pendistribusiannya dilakukan setiap hari di pemondokan sebanyak dua kali (makan siang dan malam) sesuai dengan menu dan jadwal yang telah ditetapkan dan diberikan minuman kemasan. 3) Arafah, Muzdalifah dan Mina a) Arafah Pelayanan katering di Arafah diberikan/disajikan dalam bentuk boks/prasmanan sebanyak 4 kali, mulai tanggal 8 Dzulhijah malam sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah sebelum keberangkatan ke Muzdalifah, sesuai dengan menu jadwal menu yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan coffe shop. b) Muzdalifah Pelayanan katering di Muzdalifah diberikan satu boks makanan yang didistribusikan kepada setiap jemaah di Arafah menjelang keberangkatan ke Muzdalifah. 72
73 c) Mina Pelayanan katering Mina diberikan/disajikan dalam bentuk kemasan boks/prasmanan sebanyak 11 kali, dan dilengkapi dengan pelayanan coffe shop. b. Teknis Pelaksanaan Pelayanan Katering Teknis Pelaksanaan katerig sebagai berikut : 1) Arafah-Mina a) Pelaksanaan katering oleh perusahaan katering (muta'ahidin) memiliki izin opersi. b) Jemaah haji yang diberikan pelayanan katering di Arafah- Mina seluruhnya di perkirakan 221.000 orang. c) Satu perusahaan katering maksimal melayani 4 maktab dan setiap maktab disediakan satu dapur. d) Pendistribusian katering Armina sebanyak 15 kali dengan menggunakan prasmanan atau boks serta coffe shop, dengan rincian : di Arafah sebanyak 4 kali makan, di Muzdalifah 1 boks makanan diberikan di Arafah menjelang kenerangkatan ke Muzdalifah dan di Mina 11 kali. e) Nama emabarkasi dan kloter, jadwal makanan, menu makanan di pasang pada setiap meja prasmanan. f) Di Arafah disediakan minimal dua meja prasmanan dan di Mina satu meja prasmanan untuk setiap kloter. Selain itu juga disediakan satu meja coffe shop dan satu kulkas.
74 g) Sistem antrian makanan jemaah haji di atur perombongan dan dibuat dua jalur. h) Menyediakan alat pemanas air, apabila tidak dapat difungsikan karena keterbatasan daya listrik, maka dapat digantikan dengan termos air panas dengan jumlah yang memadai. i) Menyediakan makanan dalam boks dan menyimpannya dalam termos penghangat makanan untuk jemaah yang belum mendapatkan makan. j) Distribusi air minum, jus, buah dan coffe shop kepada jemaah haji melalui ketua rombongan dibuktikan dengan tanda terima sesuai ketentuan dalam kontrak. k) Bilamana ditetapkan dengan boks, maka penutup boks dibedakan warnanya, untuk makan pagi warna kuning, makan siang hijau dan makan malam merah dengan mencantumkan tulisan dan logo kementerian Agama Republik Indonesia, batas waktu layak konsumsi, dan nama serta nomor telepon perusahaan katering. l) Penyajian katering kepada jemaah haji dibuktikan dengan tanda terima dari ketua kloter dan bilamana menggunakan boks pendistribusiannya dibuktikan dengan tanda terima ketua rombongan yang diketahui oleh pihak perusahaan katering dan pengawas.
m) Pada tanggal 5 Dzulhijjah (H-3) seluruh dapur di perkemahan Arafah dan Mina harus sudah siap beroperasi khususnya kompor dipastikan dapat digunakan pada waktunya. n) Pada tanggal & Dzulhijjah (H-1) seluruh bahan makanan dan peralatan masak sudah berada di dapur masing-masing. 2) Madinah a) Pelaksana katering adalah perusahaan katering yang memiliki izin operasi di Madinah dan sanggup menjalin kerjasama dengan majmu'ah. b) Jemaah haji yang diberikan pelayanan katering di Madinah seluruhnya diperkirakan 221.000 orang. c) Pendistribusian katering selama berada di Madinah maksimal 19 kali makan. d) Waktu penyajian makanan kepada jemaah haji sebanyak dua kali setiap hari selama kurang lebih 9 hari, makan siang dan malam serta pemberian makan selamat datang dan makan selamat jalan yang diberikan kepada jemaah yang baru tiba atau meninggalkan Madinah, di luar waktu jam makan siang atau makan malam. e) Jadwal distribusi katering jemaah haji : Makan siang jam 11.00 s.d 13.00 Makan malam jam 18.00 s.d 20.00 75
76 f) Menu katering disesuaikan dengan citra rasa masakan Indonesia dan memenuhi standar kesehatan. g) Selain menu makanan, pelaksana katering juga berkewajiban menyediakan minuman kemasan. h) Katering disajikan kepada jemaah haji menggunakan boks. i) Penutup boks dibedakan warnanya, untuk makan siang hijau dan makan malam merah dengan mencantumkan tulisan dan logo Kementerian Agama Republik Indonesia, batas waktu layak konsumsi dan nama serta nomor telepon perusahaan katering. j) Pendistribusian katering dengan menggunakan pemanas tepat waktu dengan menu yang telah ditentukan. k) Perhitungan jumlah jemaah haji yang mendapatkan makanan sesuai dengan angka riil jemaah yang mendapatkan boks makanan, dibuktikan dengan tanda terima yang ditanda tangani oleh ketua rombongan dan perusahaan katering. 3) Jeddah Pelayanan katering jemaah haji pada saat kepulangan di hotel transito Jeddah diberikan sebanyak 3 kali, dalam kemasan boks. Pelaksanaanya menyatu satu paket dengan pelayanan hotel trasito. Sedangkan untuk mekanisme kerja pengadaan katering jemaah haji Indonesia meliputi persiapan, pengumuman calon
77 penyedia katering, pendaftaran calon penyedia katering, cerifikasi administrasi, peninjauan lapangan, penilaian, penetepan perusahaan dan pelaporan. Pelaksanaan tugas tim pengadaan katering jemaah haji Indonesia di Arab Saudi bertujuan untuk : a) Terlaksananya pengadaan katering jemaah haji di Arab Saudi secara transparan dan akuntabel. b) Diperolehnya perusahaan katering yang memenuhi syarat, bermutu dan bertanggung jawab dalam melayani jemaah haji Indonesia di Arab Saudi 3. Pelayanan Transportasi Haji di Arab Saudi Transportasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kewajiban melaksanakan rukun islam yang kelima bagi umat islam yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah dapat terlaksana apabila didukung dengan sarana transportasi, khususnya bagi umat Islam yang tinggal jauh dari tempat pelaksanaan rukun islam tersebut. Seiring dengan pekembangan zaman. Sarana transportasi dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak saja diperlukan untuk mengantarkan jemaah haji dari satu kota ke kota lainnya di tanah suci. Dalam kota Makkah sendiri jemaah memerlukan sarana transportasi untuk mengantarkan mereka dari pemondokan menuju Masjidil Haram dan
sebaliknya untuk melaksanakan shalat lima waktu secara berjemaah, yang kemudian dikenal dengan Transportasi Shalawat.17 a. Transportasi Antar Kota Transportasi jemaah haji antar kota perhajian (Jeddah, Makkah, Madinah) dilaksankan oleh perusahaan bus angkutan jemaah haji yang tergabung dibawah Naqabah Ammah Lissayyarat, pemerintah Indonesia melakukan peningkatan layanan (upgrade) untuk 4 rute pelayanan. Pelayanan Angkutan Antar Kota Perhajian meliputi pelayanan pergerakan jemaah haji pada masa kedatangan dan kepulangan dengan 4 rute pelayanan sebagai berikut : 1) Pemondokan Madinah - pemondokan Makkah 2) Bandara Jeddah - Pemondokan Makkah 3) Pemondokan Makkah - Bandara Jeddah 4) Pemondokan Makkah - Pemondokan Madinah.18 Adapun fasilitas bus yaitu armada bus min tahun 2008, AC, tombol manual darurat pembuka pintu, alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran, ban cadangan, kotak P3K, kulkas dan toilet dan kapasitas min 45 seat. Dengan menggunakan perusahaan pelaksana layanan yaitu perusahaan Saptco, Rawahel, Rabittat Makkah dan Qowafil. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam penyedian pada tahun 2017, maka penyedian dapat dilakukan dengan 17 Kementerian Agama RI, Transportasi Darat Jemaah Haji Indonesia Dari Masa Ke Masa, h. 1 18 Kementerian Agama RI, Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia, h. 133 78
penunjukan langsung dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan. Tahapannya pertama penerimaan berkas, verifikasi administrasi. verifikasi lapangan (kasyfiyah), negosiasi harga dan penetapan perusahaan calon penyedia jasa layanan b. Transportasi Shalawat Sebagai upaya peningkatan layanan angkutan shalawat, pemerintah menetapkan kebijakan bahwa jarak minimal wilayah pemondokan yang mendapatkan layanan shalawat adalah 1.500 m dari Masjidil Haram. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan masukan dari jemaah haji dan hasil pengawasan dari berbagai pihak. Fasilitas bus sebagai berikut : 1) Bus berkapasitas 70 orang, memiliki akses 3 pintu dan ber AC 2) Disusun 11 rute, 37 halte, 1 terminal transit dan 3 terminal akhir 3) Perusahaan bus pelaksana layanan adalah Saptco dan Rawahel Wilayah layanan transportasi shalawat yaitu Aziziyah Janubiyah, Azizayah Syimaliyah, Mabhas Jin, Syisyah, Raudhah, Biban/ Jarwal dan Misfalah/Nakkasah19 c. Transportasi Armina Layanan angkutan masyair/armina sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi yang dilaksanakan oleh Naqabah Amma Lissyyarat, dengan rute Makkah - Arafah, Arafah - Muzdalifah, Muzdalifah - Mina dan Mina - Makkah. Angkutan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1438 H. Pelaksanaan angkutan ini di bagi dalam 3 trip yaitu : 19 Kementerian Agama RI, Transportasi Darat Jemaah Haji Indonesia Dari Masa Ke Masa, h. 62-63 79
Pertama pukul 07.00-12.00 Kedua pukul 12.00-16.00 Ketiga pukul 16.00-24.00 Rasio penggunaan bus adalah 1:144/bus, sehingga setiap maktab dengan jumlah jemaah sebanyak 3000 orang mendapat alokasi bus sebanyak 21 unit. Jumlah yang disiapkan Muassasah untuk mengangkut jemaah haji Indonesia: 1) Pengangkutan jemaah dari Makkah ke Arafah degan jumlah bus 21 unit untuk setiap maktab. 2) Pengangkuan Arafah ke Muzdalifah dengan jumlah bus untuk jemaah yang menempati Mina Jadid sebanyak 14 bus permaktab dan jemaah yang tinggal di Mina disediakan 7 bus permaktab. 3) Pengangkutan Muzdalifah ke Mina menggunakan bus jenis city bus dengan 5 unit permaktab. 4) Pengangkutan Mina ke Makkah menggunakan bus sebanyak 21 unit permaktab. Pergerakan jemaah haji untuk setiap mulai dari Makkah-Arafah-Mina- Makkah sebagai berikut : 1) Pergerakan Makkah - Arafah tanggal 8 Dzulhijjah, untuk pergerakan pertama mulai pukul 08.20 WAS dan terakhir pukul 12.12 WAS. 2) Pergerakan Arafah - Mina tanggal 9 Dzulhijjah, untuk pergerakan pertama mulai pukul 08.00 WAS dan terakhir 24.00 WAS. 80
3) Pergerakan Muzdalifah - Mina tanggal 9-10 dzulhijjah, untuk pergerakan pertama mulai pukul 23.00 WAS dan terakhir 08.00 WAS. 4) Pergerakan Mina - Makkah tanggal 12-13 Dzulhijjah, untuk pergerakan : a) Nafar Awal, pemberangktan pertama mulai pukul 18.30 WAS dan terakhir pukul 22.00 WAS. b) Nafar Akhir, pemberangkatan pertama mulai pukul 08.00 WAS dan terakhir pukul 12.00 WAS. 20 Untuk memberikan kemudahan pengaduan pelayanan transportasi kepada jemaah, maka pengaduan pelayanan transportasi dapat disampaikan melalui call center pengaduan layanan transportasi ke nomor yang ada di stiker pemberitahuan layanan.21 C. Dampak Pelayanan Haji Akibat Bertambahnya Kuota Haji Indonesia mendapatkan jatah kuota haji sebesar 221.000 orang pada 2017. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya, sejak tahun 2013 kuota haji Indonesia dan negara lainnya mengalami penurunan 20 persen karena adanya proyek perluasan fasilitas di Masjidil Haram, Mekkah. Selain pengembalian kuota sebesar 211.000 jemaah, Pemerintah Arab Saudi juga menyetujui permintaan tambahan kuota bagi Indonesia dan memutuskan tambahan 10.000 jemaah. Kenaikan kuota haji ini atas permohonan pemerintah Indonesia yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko 20 Wawancara dengan Sri Darfatihati, Kasi Monitoring Dan Evaluasi Transportasi Haji Kemenag RI 21 Kementerian Agama RI, Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia, h. 149- 151 81
Widodo, didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.22 Penambahan kuota haji menjadi 221.000 tentu saja akan berdampak positif pada daftar tunggu, karena dapat memangkas waktu tunggu jemaah haji hingga tiga tahun. "Rata-rata jadi 14 tahun dari yang semula 17 tahun," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Abdul Jamil.23 1. Dampak Pelayanan Pendaftaran Akibat Bertambahnya Kuota Haji Penambahan kuota haji tahun 2017 untuk pendaftaran jemaah haji sama seperti tahun sebelumnya tidak ada perubahan dari segi mekanisme dan regulasi pendaftaran jemaah haji di kementerian Agama RI. Hanya saja banyaknya animo calon jemaah haji yang melakukan pelunasan BPIH. Pelunasan BPIH reguler dilakukan dua tahap, tahap pertama mulai 10 April 2017 sampai dengan 5 Mei 2017, sedangkan tahap kedua 22 Mei hingga 2 Juni 2017, Jemaah haji yang berhak melunasi pada tahap pertama adalah jemaah lunas tunda tahun lalu, jemaah dengan nomor porsi akibat adanya penambahan kuota tahun ini telah berusia 18 tahun ke atas dengan status belum haji, sementara untuk pelunasan tahap kedua diperuntukkan bagi jemaah haji yang gagal sistem pada k.52.200.Orang 23 82
pelunasan tahap pertama dan jemaah haji lanjut usia (75 tahun ke atas).24 Animo jemaah haji yang melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) hari pertama di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cukup tinggi. Terutama problem dari sisi sistem lantaran terlalu banyaknya calon jemaah yang melunasi. Untungnya kendala seperti itu bisa di antisipasi sehingga tdak adanya masalah terhadap layanan. Karena pihak bank melakukan tiga mekanisme yaitu BRI Syariah dan juga BRI yakni calon jemaah melunasi lewat BRI Syariah, calon jemaah melunasi di BRI sebagai bank transito, dan calon jemaah melunasi di BRI lewat kantor layanan syariah (KLS). Banyaknya mekanisme pembayaran dan saluran pelunasan bertujuan mempermudah calon jemaah. Tahun ini pengumuman pelunasan BPIH oleh Kementerian Agama lebih cepat dibanding tahun lalu. hal ini bermanfaat bagi calon jemaah. Jemaah jadi lebih cepat melunasi dan mendapatkan kepastian keberangkatan dan pelunasan BPIH tahun ini tidak seperti dua tahun lalu dalam bentuk mata uang dolar AS yang sering terkendala oleh nilai tukar. Kini, kendala itu tidak lagi terjadi karena pembayaran menggunakan mata uang rupiah. berharap, ke depannya kerja sama 24 Wawancara Dengan Bapak Nur Alia Fitra, Selaku Kasubdit Pendaftaran Haji Kementerian Agama RI. Tanggal 01-08-2017 83
84 antara bank-bank penerima setoran haji, Kementerian Agama, dan jemaah menjadi semakin baik lagi.25 Dengan banyaknya animo calon jemaah haji yang melakukan pelunasan BPIH di Bank, sehingga menyebabkan problem dari sisi sistem dan mengakibatkan panjangnya antrian di setiap bank pelunasan BPIH. Maka dari itu pemerintah dengan pihak bank memperbanyak mekaisme pembayaran. Jadi, calon jemaah bisa melakukan pelunasan melalui bank BRI syariah, bank BRI sebagai bank transito dan BRI lewat kantor layanan syariah. Itu semua bertujuan untuk mempermudah calon jemaah. Kemudian untuk mengatasi problem sistem karena banyaknya animo calon jemaah haji melakukan pelunasan BPIH, maka Sebelum masuk ke masa pelunasan, BRI Syariah menyiapkan upaya agar sistem tidak bermasalah. Di antaranya melakukan tes stres di mana semua kantor cabang mengakses ke sistem. BRIS juga melakukan pembekalan terhadap kantor-kantor cabangnya hingga menyiapkan suvenir haji. Sehingga tahun ini pengumuman pelunasan BPIH oleh Kementerian Agama lebih cepat di banding tahun lalu sehinga calon jemaah haji cepat mendapatkan kepastian keberangkatan.26 25 Wawancara Dengan Bapak Afandi, Selaku Staf Di Bagian Pendaftaran Haji Kementerian Agama RI. Tanggal 01-08-2017 26 Wawancara dengan Reza Muhammad, Kasi Pengembangan Sistem Informasi Haji, Kementerian Agama RI. 01-08-2017
2. Dampak Penambahan Kuota haji terhadap Pelayanan Dokumen dan Perlengkapan Haji Pada musim haji 2017 ini, Indonesia akan memberangkatkan 221.000 jemaah haji ke Tanah Suci. Jumlah jemaah haji tahun ini mengalami kenaikan 52.200 jemaah dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 168.800 jemaah. Sehingga Kementerian Agama fokus menyelesaikan dokumen jemaah sebelum keberangkatan, seperti paspor dan visa para jemaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci mulai 28 Juli 2017. Secara umum tidak ada dampak seperti pelayanan yang ada di Arab Saudi hanya saja ada penambahan perlengkapan dan jangka waktu penyelesaian dokumen yang lama dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Agama untuk tahun 2017 khususnya bagian penyelesaian dokumen yaitu visa dan paspor mengalami dampak dari penambahan kuota Karena jumlah jemaah alami penambahan luar biasa dibanding tahun lalu. Penambahan 52.200 orang total sekarang sebanyak 221 ribu. Ini butuh fokus perhatian seksama karena sisa waktu menjelang keberangkatan masih belum selesai. Pemerintah harus konsentrasi menuntaskan yang ada di Indonesia terkait dokumen perjalanan jemaah haji disamping persiapan pelayanan yang ada di Arab Saudi sudah selesai. Maka dari itu Kementerian Agama melakukan pengurusan secara bertahap terus mengirim paspor dan pemaketan layanan jemaah yang 85
sudah siap ke KBSA (Kedutaan Besar Saudi Arabia) untuk segera diterbitkan visanya. Dari yang sudah berjalan, sehingga dalam satu hari proses penerbitan visa bisa mencapai 10 ribu. Kementerian Agama akan terus menyelesaikan dokumen yang diperlukan. Status jemaah calon haji juga dapat diperiksa setiap saat menggunakan jaringan elektronik. Tak hanya itu saja, pemberangkatan jemaah calon haji juga dapat dilihat kelengkapannya dari situ, seperti tempat menginap. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan perkembangan jemaah calon haji dapat dipantau, Kementerian Agama akan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi calon jemaah haji. Tujuannya agar perjalanan warga Indonesia yang akan beribadah bisa semakin lancar. 3. Dampak Penambahan Kuota Terhadap Pelayanan Asrama Haji Jemaah haji di Asrama haji yang datang akan disambut oleh petugas-petugas PPIH, kemudian mereka akan menerima sekurangnya tujuh pelayanan, yaitu : pendataan check list jemaah, pemberian passpor, pemberian nomor kamar asrama dan kupon makan, pemberian gelang tanda pengenal, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan imigrasi, hingga pemberian living cost. Setelah menerima seluruh perlengkapan dan living cost, baru jemaah akan diantar ke tempat peristirahatan sambil menunggu jadwal keberangkatan. Kementerian Agama RI telah menyiapkan fasilitas yang akan digunakan oleh jemaah haji diseluruh indonesia selama di Asrama Haji tahun 2017 dengan adanya penambahan kuota. 86
Dalam hal ini Kementerian Agama sebagai pelaksana, perlu menyiapkan upaya antisipasi sejak awal lagi terhadap berbagai masalah dalam penyelenggaraan haji di Asrama Haji tahun 2017 terutama adanya penambahan kuota sehingga berakibat pada daya tampung asrama haji embarkasi yang masih kurang seperti di padang dan surabaya dan berdampak juga pada pelayanan kesehatan di Asrama Haji karena kurangnya tenaga medis yang tidak dibarengi dengan bertambahnya jumlah jemaah haji, seperti asrama haji yang ada di Aceh, karena Asrama haji setempat yang dijadikan Embarkasi Aceh cuma dilengkapi tempat pemeriksaan kesehatan, ambulance dan kendaraan operasional. Justru yang dibutuhkan ruang kesehatan yang permanen untuk embarkasi dan debarkasi, lalu ruang tunggu jemaah sebelum pemeriksaan akhir dan penambahan toilet di tempat pemeriksaan akhir itu belum ada. PPIH menghimbau selama di asrama, jemaah diharapkan tidak melakukan kontak dengan keluarga yang mungkin tinggal di sekitar asrama haji pondok gede. Hal ini dimaksudkan agar jemaah dapat memanfaatkan waktunya untuk beristirahat sebelum menempuh perjalanan haji. Kemudian berpesan, agar para jemaah tidak memakan makanan dari luar yang tidak terjamin kesehatannya, untuk memastikan bahwa kesehatan mereka tetap terjaga.27 27 Wawancara dengan Pak Artanto, Selaku Kasi Persiapan Asrama Haji Kementerian Agma RI 03-08-2017 87
Pelayanan asrama haji tahun 2017 di sejumlah asrama haji embarkasi di Indonesia untuk tahun ini dengan adanya penambahan kuota berdampak pada daya tampung asrama haji embarkasi yang masih kurang seperti di Padang dan Surabaya. Kemudian berdampak pada pelayanan kesehatan di Asrama Haji karena kurangnya tenag medis yang tidak dibarengi dengan bertambahnya jumlah jemaah haji, ada juga di Embarkasi Aceh masih belum ada ruang kesehatan yang permanen. Maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk persiapan haji di asrama haji berikutnya akan membangun asrama haji dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan jemaah haji seperti ruang kesehatan, tambahan tenaga medis sesuai dengan jumlah kuota dan juga melakukan renovasi kembali. Semua bertujuan untuk kenyamanan dan keamanan jemaah ketika akan melakukan ibadah haji. 4. Dampak Penambahan Kuota Haji Terhadap Pelayanan Transportasi Udara Kementerian Agama RI menandatangani perjanjian pengangkutan udara jemaah haji Indonesia 2017 dengan PT Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines di Kantor Kementerian Agama RI. Dua maskapai penerbangan tersebut menyatakan telah meningkatkan pelayanan penerbangan untuk jemaah haji Indonesia. Tahun ini ada beberapa hal yang menjadi kemajuan dibanding tahun lalu. Terutama kemajuan dalam hal kuota jemaah haji yang bertambah. Tahun lalu 88
89 Kemenag RI memberangkatkan 168.000 jemaah, sekarang memberangkatkan 221.000 jemaah. Bertambahnya kuota jemaah tentu harus disertai dengan kesigapan dan kesiapan untuk melakukan pelayanan haji di dalam negeri. Tidak kalah penting dari itu semua, mata rantai haji yang selalu menjadi bagian penting adalah transportasi udara. kedua maskapai tersebut telah mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan angkutan udara. Dua maskapai tersebut juga menyiapkan segala sesuatunya secara rapi karena ada peningkatan jumlah kuota jemaah haji. Peningkatan jumlah kuota tentu akan berimplikasi pada pengorganisasian yang harus lebih rapi lagi. Pihak Kementerian Agama RI menuntut dua maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines melakukan persiapan yang lebih dini. Pesawat dari Garuda Indonesia yang akan digunakan menurutnya masih tergolong baru. Sehingga dapat meningkatkan layanan kepada calon jemaah haji Indonesia. Untuk dampak yang dirasakan pemerintah tahun ini terletak pada waktu operasional jemaah haji ketika pemberangkatan dari Tanah Air ke Tanah Suci yang seharusnya memerlukan waktu 28 hari sekarang ditambah dua hari menjadi 30 hari. Namun itu semua sudah dipersiapkan setahun sebelumnya, ketika selesai musim haji pemerintah langsung mempersiapkan transportasi udara untuk tahun berikutnya.
Transportasi Udara tahun 2017 dengan adanya penambahan kuota hanya berdampak pada waktu penyelesaian pemberangkatan yang seharusnya selesai 28 hari menjadi 30 hari seiring dengan bertambahnya jumlah jemaah dan di tambahnya jumlah armada pesawat, pesawat yang di gunakan adalah Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Maka pemerintah untuk tahun haji berikutnya tidak ada perubahan di transportasi udara.28 5. Dampak Penambahan Kuota Terhadap Pelayanan Akomodasi Kuota haji Indonesia pada tahun 2017 bertambah hingga 52.200 orang jika dibandingkan dengan kuota haji tahun lalu, sehingga total menjadi 221.000 orang tentu saja akan berdampak pada pelayanan akomodasi. Dampak dari penambahan kuota sudah pasti ada penambahan kuantitas kamar hotel dengan jumlah tahun ini 153 hote.29 Dampak selanjutnya yang menjadi perhatian tahun 2017 yaitu permasalahan tenda jemaah yang ada di Mina. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga mengatakan dengan kuota haji Indonesia lebih dari 220.000 orang pada musim haji tahun ini, kondisi di Mina cukup memprihatinkan. Sebab, ada beberapa kloter yang maktabnya tidak menyiapkan tenda yang cukup dengan jumlah jemaah saat berada di Mina. Karena, jika infrastruktur, tenda dan toilet tidak ditambah, dapat menimbulkan persoalan serius. Harusnya orientasi yang dikedepankan 28 Wawancara dengan Nurchalis, Kasi Pelayanan Transportasi Udara, Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag RI 03-08-2017 29 Wawancara Dengan Bapak Firza, Selaku Kasi Akomodasi Luar Negeri Kementerian Agama RI. 03-08-2017 dan 11-10-2017 90
bukan hanya penambahan kuota, tapi penyiapan kapasitas daya tampung tenda dan toilet di Mina. Sehingga tidak adanya jemaah yang berdesakan didalam maktab dan menunggu antrean panjang ketika di Mina. Dalam hal ini pemerintah akan mencoba meyakinkan pemerintah Arab Saudi agar Mina ditata lebih baik. Sementara itu Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengatakan pemerintah Indonesia memberikan catatan atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017 yang puncaknya di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Meminta sejumlah perbaikan, di antaranya dengan menambah jumlah tenda dan toilet di Mina untuk kenyamanan jemaah. Catatan tersebut segera disampaikan kepada pihak pemerintah Arab Saudi yang menyatakan secara keseluruhan pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar, sukses dan cukup istimewa yang bisa dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Kemudian akan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi jemaah haji indonesia tahun berikutnya terutama di Mina.30 6. Dampak Penambahan Kuota Terhadap Pelayanan Katering Haji Jemaah haji Indonesia tahun ini mendapatkan layanan katering sebanyak 25 kali dalam bentuk boks selama di Makkah. Katering berupa makan siang, makan malam, dan roti untuk snack pagi. 30 Wawancara dengan Firza, Kepala Bidang Pelayanan Akomodasi Haji, Kemenag RI 11- 10-2017 91
92 Layanan katering di Mekah terbagi dalam dua fase, yaitu pra Armina (Arafah-Muzdalifah-Mina) dan pasca-Armina. Layanan katering di Mekah pra armina berlangsung sejak 6 hingga 26 Agustus 2017. Dengan Jumlah kloter yang berhasil dilayani sebanyak 499 kloter, dengan jumlah makanan yang didistribusikan 3.559.366 boks Pelayanan konsumsi di Makkah dihentikan sementara dari tanggal 27 Agustus sampai 6 September 2017, Penghentian dilakukan karena bertepatan dengan kegiatan haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau biasa disebut dengan Armina. Selama Armina, jemaah akan mendapatkan layanan katering, sebanyak 15 kali makan dan satu kali snack. Layanan katering di Makkah akan kembali berjalan mulai 6 September 2017. Sedangkan, fase pasca Armina, berlangsung dari 6 hingga 17 September 2017. Total makanan yang didistribusikan pasca-Armina 1.311.772 boks. Kemudian setelah layanan pra Armina dan pasca Armina ada layanan konsumsi untuk jemaah yang berangkat ke Madinah yang disebut sebagai layanan selamat jalan. Layanan ini akan berlangsung sampai keberangkatan terakhir jemaah ke Madinah pada 26 September 2017. Dampak yang di alami penyelenggara katering haji dengan adanya penambahan kuota timbul permasalahan yang ada di lapangan, salah satunya terletak di bagian pelayanan distrubusinya. Dengan bertambahnya jumlah jemaah haji tahun ini menyebabkan bertambahnya sewa hotel sehingga pendistribusian banyak yang
93 terlambat dan makanan ada yang basi dikarenakan perusahaan katering di Arab Saudi yang kurang profesional dan baru bekerja sama tahun ini dengan Kementerian Agama RI.31 Ketidak efektifan distribusi dikarenakan terjadinya pecah kloter di beberapa hotel. Ini imbas dari sistem sewa blocking time bukan satu musim dikarenakan tahun ini ada penambahan jemaah haji sampai 52.000 jemaah. Jadi, tak semua jemaah yang dilayani menempati satu hotel. Bahkan, ada yang satu hotel hanya ditempati 10 jemaah. Pelayanan katering tahun 2017 dengan bertambahnya kuota berdampak pada saat pendistrubusian yang terlambat karena banyaknya jemaah. Sehingga ada beberapa makanan yang basi di karenakan perusahaan katering Arab saudi yang baru bekerja sama dengan pemerintah Indonesia tahun ini dan perusahaan katering yang terhitung baru berdiri. Mengakibatkan ada jemaah yang membeli makanan di luar. Kemudian keterlambatan distribusi katering juga terjadi saat puncak layanan haji, hal ini di akibatkan beberapa jalan di Mekah sudah ditutup dan alihkan karena banyak kuota haji. Maka Kementerian Agama dalam hal ini akan lebih ketat lagi dalam memilih perusahaan katering di Arab saudi dan mempersiapkan tim pendistribusian yang menyesuaikan dengan jumlah kuota haji dan hotel yang ditempati jemaah haji atau dengan memberikan uang saku lebih pada jemaah untuk membeli makan, antisipasi jemaah yang belum kembali ke hotel. secara umum layanan katering di Mekah 31 Wawancara dengan Ibu Tati, Selaku Subdit Pengawasan Haji dan Evaluasi Haji
berjalan lancar. Kendati tidak memungkiri adanya permasalahan di lapangan, namun semuanya bisa diatasi dengan baik.32 7. Dampak Penambahan Kuota Haji Terhadap Pelayanan Transportasi di Arab Saudi Pelayanan transportasi di Arab Saudi tahun ini masih terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi dikarenakan bertambahnya jumlah jemaah haji. Salah satu permasalahan disampaikan pemerintah Indonesia kepada jajaran Naqabah Ammah lis-Sayyarat adalah terkait masih adanya keterlambatan beberapa maktab dalam proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masyair karena banyaknya jemaah haji indonesia. Selain itu masih terdapat armada bus masyair dengan spesifikasi di bawah standar. Permasalahan lainnya yaitu terkait transportasi antar kota perhajian. masih menemukan ada beberapa maktab yang salah entri data akibat bertambahnya armada seiring bertambahnya jumlah jemaah sehingga armada yang datang tidak sesuai kontrak. Pemerintah telah mengumumkan seluruh bus yang melayani jemaah haji Indonesia sudah diremajakan. Namun, temuan di lapangan, peremajaan itu tidak dilakukan menyeluruh, baik tahun produksi maupun asal pabrikan. Tidak seragamnya upgrade bus ini tentu menjadi tanda tanya karena kualitas bus yang disediakan berbeda-beda. Transportasi haji di Arab Saudi tahun ini ada catatan terkait masih adanya keterlambatan beberapa maktab dalam proses pemberangkatan 32 Wawancara dengan Abdullah, Kepala Bidang Pelayanan Katering Haji Kemenag RI 11-10-2017 94
jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masyair khusunya rute dari Mekah menuju Arafah, selain itu masih terdapat armada bus yang spesifikasi dibawah standar. Catatan lainnya terkait transportasi antar kota perhajian yang masih menemukan ada beberapa maktab yang salah entri data sehingga armada yang datang tidak sesuai kontrak. Pemerintah harus mengupayakan akomodasi jemaah harus satu tempat sehingga jemaah haji tidak berpencar sehingga menyulitkan transportasi haji. Walaupun jauh dan satu tempat akan mudah mengakomodir jemaah. Maka pemerintah dalam hal ini pertama akan menyampaikan catatan catatan tersebut kepada seluruh jajaran Naqabah Ammah Lis- Sayyarat dan meminta perbaikan-perbaikan pada musim haji tahun mendatang. Dan dapat menyediakan armada bus yang lebih baik dengan parameter tahun produksi tidak melebihi dua tahun dan asal pabrikan dari Eropa, karena asal pabrikan ini juga penting sebagai jaminan keselamatan terhadap para jemaah.33 33 Wawancara dengan Sri Darfatihati, Kasi Monitoring Dan Evaluasi Transportasi Haji, Kemenag RI 11-10-2017 95
BAB V PENUTUP Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang Dampak Kebijakan Penambahan Kuota Haji Pada Pelayanan Jemaah Haji yang telah dikemukakan sebelumnya dalam beberapa bab melalui proses penelitian dengan melakukan studi kepustakaan, pengamatan, dan wawancara, maka dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut : A. Kesimpulan 1. Penambahan kuota haji berdampak positif pada daftar tunggu, karena jumlah kuota jemaah yang tadinya 168.800 orang menjadi 221.000 orang sehingga dapat memangkas waktu tunggu jemaah haji. 2. Pelayanan jemaah haji tahun 2017 di Tanah Air terdapat beberapa aspek pelayanan yang mengalami perubahan antara lain pelayanan pelunasan BPIH waktunya diperpanjang menjadi dua tahap, proses pelayanan dokumen (paspor dan visa) dan perlengkapan haji mengalami keterlambatan, sebagian Asrama Haji mengalami daya tampung yang kurang seperti di Aceh dan Surabaya, namun sudah diantisipasi langkah penyelesaiannya. Demikian pula pelayanan Transportasi Udara mengalami perpanjangan waktu yang sebelumnya memerlukan waktu 28 hari maka bertambah menjadi 30 hari. 3. Pelayanan jemaah di Arab Saudi, diantaranya pelayanan akomodasi di Mekkah jemaah tinggal di wilayah yang jarak terjauhnya adalah 4.398 meter atau 4,4 km dari Masjidil Haram. Demikian pula di Madinah jemaah haji ditempatkan di wilayah luar Markaziah yang jarak terjauhnya dari Masjid 96
Nabawi adalah 1.200 meter atau 1.2 km. Di Mina mengalami kekurangan tenda dan toilet karena besarnya jumlah jemaah, pelayanan katering mengalami kesulitan dalam hal distribusi dikarenakan bertambahnya jumlah hotel dan kamar ditambah kondisi jalan yang macet ketika musim haji. Demikian pula pelayanan transportasi haji mengalami keterlambatan baik transportasi salawat untuk antar jemput jemaah setiap shalat lima waktu, maupun transportasi taraddudi dari Maktab ke Arafah pada tanggal delapan Dzulhijjah, ke Muzdalifah dan Mina, karena bertambahnya jumlah jemaah sehingga situasi dan kondisi jalan sangat crowded. B. Saran-saran 1. Pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji harus lebih meningkatkan kembali pelayananannya, karena bertambahnya kuota harus di barengi dengan perencanaan yang matang, anggaran yang memadai, SDM yang mumpuni dengan tata kelola manajemen pelayanan haji yang lebih baik. 2. Pelayanan jemaah haji di Tanah Air yang meliputi pelayanan pendaftaran dan pelunasan BPIH,, pelayanan dokumen dan perlengkapan haji, pelayanan asrama haji, dan pelayanan transportasi haji harus benar-benar dipersiapkan dan menyesuaikan dengan jumlah jemaah haji, baik berkaitan dengan masa operasional haji, proses dokumen paspor dan visa, pengadaan kloter, perlengkapan haji, persiapan petugas haji, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Sehingga dampak yang akan timbul akan operasional penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air dapat diantisipasi dan langkah solusinya. 97
3. Pelayanan jemaah haji di Arab Saudi dalam hal ini pemerintah Indonesia harus menyiapkan perencanaan operasional penyelenggaraan haji yang menyeluruh karena dengan bertambahnya kuota secara otomatis akan berdampak pada aspek pelayanan jemaah selama di Arab Saudi, antara lain : akomodasi jemaah haji baik di Madinah maupun di Mekkah. Katering haji di Madinah, di Mekkah dan selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Transportasi salawat dan transportasi taraddudi dari Mekkah ke Arafah, Muzdalifah, Mina pulang pergi. Serta pelayanan ibadah yang tidak kalah peningnya bagi jemaah haji. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah harus mengevaluasi dan memberikan catatan kepada pemerintah Arab Saudi dan pihak perusahaan swasta yang ada di Arab Saudi terkait pelayanan yang diberikan kepada jemaah asal Indonesia, dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada para jemaah haji sebagai tamu-tamu Allah di Tanah Suci. 98
DAFTAR PUSTAKA Abimanyu Anggito Kementerian Agama RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Jakarta: Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf, 2009) Amin Samsul Munir , Ilmu Dakwah. Jakarta: Amzah. 2009. Anshar Zakaria, Profile Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2008) Arifin Tatang M, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta : Rajawali 1978/2003) Bagus Lorens, Kamus Filsafat. Jakarta: (Gramedia 1996) Basyuni Muhammad M., Reformasi Manajemen Haji,( Jakarta: FDK Press 2008) Brata Atep Adya, Bisnis dan Hukum Perdata Dagas SMK, (Bandung: Armico, 1999) Creswell John W, qualitative Inquiri & Research Design, Printed in U.S.A, 1998 Departemen pemdidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustka, 2002) Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Haji Dari Masa Ke Masa, (Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2012) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Pedoman Pengelolaan Asrama Haji, Tahun 2013 M/1434 H Dirjen PHU, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Kemenag RI, 2011) Dirjen PHU Kemenag RI, Pedoman Pengelolaan Asrama Haji, 2013 Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Pedoman Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saud,i 2016 Hermino Agustinus, Kepemimpinan Pendidikan di Era Globallisasi, Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2014 Irwan. Dinamika dan perubahan Sosial pada Komunitas Lokal. (Yogyakarta:
Deepublish publisher, 2015) Lukman Sampara, Manajemen Kualitas Pelayanan, (Jakarta : STIA LAN Pres, 2000) Kartono Ahmad, Manajemen Haji dan Umrah, (Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi) Kementerian Agama Republik Indonesia, Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia, 2016 Kementerian Agama RI Ditjen PHU, Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia, (Jakarta Ditjen PHU Kemenag RI CV. Duta Praga, 2010) Kementrian Agama Republik Indonesia, Ditjen Penyelenggara haji dan Umrah, rencana Strategis direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah Tahun 2010-2014 Kemenag RI, Keputusan Dirjen PHU Tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler No. 28 Tahun 2016 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 210 tahun 2016 Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor D/70 Tahun 2014, Tentang Pedoman Penyedian Akomodasi Jemaah Haji Di Arab Saudi, 2014 Kriyantono Rahmat, Tehnik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta, 2007) Meloeng Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009) Moenir AS, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (jakarta: Bumi Aksara, 2005) Nasution Harun, Ensklopedia Islam Indonesia, (Jakarta. Djembatan, 1992) Rakhmat Jalaludin, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005) | Rusdiana Ahmad, Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi, BANDUNG : Pustaka Setia, 2015
Ratminto dan Winarsih Atik Septi, Manajemen Pelayanan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) Sagala Syaiful, Administrasi Pendidikan Kontemporer, (Bandung : Alfabeta, 2009). Saleh Chunaini, Penyelenggaraan Haji Era Reformasi: Analisis Internal Kebijakan Publik Departemen Agama, (Jakarta: pustaka Alvabet, 2008). Undang-undang No. 13 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Tahun 2008 Usman Husni dan Akbar Purnomo Setiadi, Metodelogi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 1998) Paper Sumber. Kiat-kiat Melestarikan Haji Mabrur (Jakarta : Kementerian Agama RI 2005) Peraturan Pemerintah No 79, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Tahun 2012 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI. Tahun 2010 PMA No 15, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Tahun 2012
DAFTAR PUSTAKA INTERNET
20150701
022405
2836.pdf
jenis
ibadah
haji
reguler
khusus
kuota/
hotel
jemaah
haji/ df
definisi
pengertian.info/pengertian
kuota/
kuota
haji
Lampiran 1. Foto Dokumentasi Foto bersama pak Reza Muhammad selaku Kasi Pengembangan Sistem Informasi Haji, Kementerian Agama RI (01-08-2017) Foto bersama Pak Nurchalis, Kasi Pelayanan Transportasi Udara, Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag RI (03-08-2017)
Foto Bersama Pak Artanto selaku Kasi Persiapan Asrama Haji Dalam Negeri Kemenag RI (03-08-2017) Foto bersama Ibu Tati selaku Subdit Pengawasan dan Evaluasi Haji Kemenag RI (11-10-2017)
HASIL WAWANCARA Nama : Reza Muhammad Jabatan : Kasi Pengembangan Sistem Informasi Haji, Kementerian Agama RI Tempat : Gedung Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, lantai 03 Hari/Tanggal : Selasa, 02 Agustus 2017 Waktu : 11.03 WIB 1. Bagaimana manajemen perencanaan pelayanan pendaftaran haji pada tahun 2017 ? Jawab : Semua mekanisme dan perencanaan pendaftaran kami semuanya mengacu kepada SK. Dirjen No. 28 Tahun 2016 tentang pendaftaran Haji Reguler. Ada juga Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. 2. Apa saja pengaruh pelayanan pendaftaran haji dengan bertambahnya kuota tahun 2017 ? Jawab : Untuk tahun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya karena ada penambahan kuota sampai 221.000 jemaah. Sebenarnya tidak ada dampak sama sekali bagi pendaftaran karena pendaftaran melalui siskohat, Cuma dampaknya terasa ketika di bagian pelunasan BPIH yang di lakukan di Bank, sehingga sistem sedikit terganggu karena banyaknya transaksi.
3. Langkah apa saja yang dilakukan penyelenggara ibadah haji pada pelayanan pendaftaran haji dengan adanya penambahan kuota tahun 2017 ? Jawab : seperti biasa saja, Cuma sekarang dilakukan dua tahap di pelunasan BPIH saja. Kalau yang lainnya normal seperti tahun sebelumnya. TTD Reza Muhammad
HASIL WAWANCARA Nama : Sri Darfatihati Jabatan : Kasi Monitoring Dan Evaluasi Transportasi Haji Kemenag RI Tempat : Gedung Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, lantai 3 Hari/Tanggal : Selasa, 02 Agustus 2017 Waktu : 14.09 WIB 1. Bagaimana perencanaan pelayanan ibadah haji di bagian Transportasi Haji di Arab Saudi ? Jawab : pelayanan transportasi haji di Arab Saudi sudah dipersiapkan dengan maksimal berupa adanya peremajaan Bus baik tranportasi salawat nmapun antar kota dan sudah bekerja sama dengan perusahaan Bus yang profesional, mudah mudahan jemaah puas akan layanan Bus nya. 2. Adakah pengaruhnya dengan bertambahnya kuota haji terhadap pelayanan transportasi haji di Arab Saudi ? Jawab : Dari segi kuantitas mungkin berpengaruh karena sudah pasti kita menyesuaikan dengan jumlah jemaah, namun sepertinya ketika pelaksanaan akan macet karena dengan jumlah kuota tahun lalu sedikit macet apalagi bertambahnya kuota, tetapi pemerintah akan tetap mengantisipasi dan melakukan yang terbaik untuk jemaah.
3. Langkah apa saja yang dilakukan penyekenggara ibadah haji pada pelayanan Transportasi Haji di Arab Saudi dengan adanya penambahan kuota ? Jawab : Tentu Saja kami akan melakukan yang terbaik salah satunya dengan menambah armada dengan fasilitas yang bagus dengan bus dengan keluaran yang baru dan perusahaan bisa di ajak kerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam hal Transportasi Haji. TTD Sri Darfatihati
HASIL WAWANCARA Nama : Firza Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Akomodasi Haji, Kemenag RI Tempat : Gedung Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, lantai 3 Hari/Tanggal : Selasa, 03 Agustus 2017 Waktu : 10.33 WIB 1. Bagaimana perencanaan Akomodasi Haji di Arab Saudi Tahun 2017 ? Jawab : Semuanya sudah di atur dalam keputusan Dirjen PHU Nomor D/70 Tahun 2014. Namun untuk tahun ini adanya penambahan kuota jadi tentu saja pelayanan akomodasi yang paling disoroti. Alhamdulilah semuanya sudah beres tinggal pelaksanaan saja. 2. Apa dampak dengan bertambahnya kuota haji tahun 2017 ? Jawab : Dampaknya pemerintah melakukan penambahan hotel dan tenda di Mina dengan jumlah hotel sekarang 153 hotel secara keseluruhan di mekkah yang membuat jaraknya jauh dari Masjidil Haram tetapi kita sudah siap dengan menyediakan transportasi haji.
3. Adakah peraturan atau regulasi baru untuk mempersiapkan adanya penambahan kuota haji ? Jawab : Tidak ada, semua mengacu pada tahun sebelumnya. TTD Firza
KHMffi NTHRIAI-I AGAMA HHFU MIfi & KT$RAT JH HUH HAt Pff NYETE}IS#AE 'l'rltln I rrp;rfifldlr ltitrtln'I0 llnrat No l"'l Jrhu trt<:tlrlil i,il I t,ri i;r"i* 'rtl I lt]f,'t 1600?00. Frxtlry.fr Wrrlrrrlo vyww llai, hcffidnaB Nr:.ttltul I ;,llllp l)r:l tlt;tl ll .r.i|\lr tl,rt .li1;ll?017 htlrilrl;l Yllt IJr;k;,rtt l]";thrtltitl; lltttrt l]itkW,1ll (litt] llrrltr Kr]ttlt'lfllkil]il t Jlivr.lt ritlilH lr;l;rrrr Nr:1;r:r i ll tlN ! liV,rt rl l {rcl;ly*tttrll;tlt JakArta .lnhrtttit .4ssrtl;rllttl';llitrlrtlttt !'Ut lUtr llr:rk.t,t;t.1t1 ilr:r,rrl,rrr trrl*1h stllti$,ltnyil nlflhilSiswall saudara melakukan peneliilan di hr:r1kilil{l;ll1 l)111'[t1rr,lt .lr,{}ih.r.1i !r*:111i1rL]rrlli'litr;larr f{a1r dan umrah, pada langgal 10 Mgi s d '10 Nervrfrrtrr.r ,rt) l/ ilr;rk.r kr'$itr :;t:r,ll1h,,1rl h*rrrtroh illahaslswa tersebut kepada sauda,a' ala* flilll];.1 N,lrt 1;l NI}K I irt:t;t;ttt t Lilitrlr .lurlrl K I/r lulllt.tt:r,.tiJ lr"lltt rll i 1 t"1rli"'.1r]***;"i) t, 1 llrl.rtr.llt'i11ttrl [)-tkr'".lli I'l;t r:r1l.th l-:tli:"tv.trt ;ln Jd ttt it$lr l.I!..rtt: ;ltl 1; l{a1r Ti+rhadap Penambahan Kuota Ha;i []rnttktJtl .tl;t:; llrlt l't.lll{1tiil'iri} ilrit'lii ',i(l;,lf i\Aii t*ltinA itaSth \AJassalarn Kabag Or"tala, KePegawatan dan ",$s1um, t'. hsan Fah NIF 1 96 1 0306 i ga6o:1 oo5
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNTKASI Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat .ll{l2,Indonesia Website : Telp./Fax: (62-21) 7432728 / 74703580 Email : fi dkom@uinjkt. ac.id Lamp : l(satu)bundel Hal : Bimbingan Skripsi Kepada Yth. Dr. Ahmad Kartono, M.Si Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Assalamu' alaikum Wr. Wh. Bersanra ini kami sampaikan outline dan naskah proposal skripsi yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UfN Syarii ffiaul"1rllah Jakarta sebagai berikut, Nama Nomor Pokok Jurusan Semester Telp. Judul Skripsi Muhamad Fahrul F I I 13053000070 Manajemen Dakwah VIII (Delapan) 0813t4997148 Dampak Pelayanan Jamaah Haji Terhadap penambahan Kuota pada Tahun 2017. Kami mohon kesediaannya untuk membimbing mahasiswa tersebut dalam p,enyusunan dan penyelesaian skripsinya selama 6 bulan dari tanggal 10 Mei s.d. l0 November 2017. Demikian, atas perhatian dan kesediaannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamu' alaikum l4tr. W. il D^ekan Bidang Akademik M.Ed, Ph.D1 10330 199803 I 0044 Tembusan: 1. Dekan 2. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD)
II-.LIII I I KEMENTERIAN AGAMA UNTVERSTTAS ISLAM NEGERT (rirN) SYARIF HIDAYATT]LLAII JAKARTA FAKTTLTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMTII{IKASI Jl. k. H. JuandaNo. 95 Ciputat l54.12Indonesia Telp.ffax : (62-21) 7 432725/ 74703 580 Nomor Lampiran Hal : Un. 0 l/F5/PP.00. 9i36 85 120 l7 :- : Izin Penelitian Skripsi Jakmt4 20 Juli 2017 KepadaYth, Direkorat Jenderal Penyelenggaraan l{aji dar Umroh Di Tempat Assalamu'alaiktm t{r. Wh. Dekan Fakuitas llmu Dakwah dan Itmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerangkarbahwa : Nama NIM Semester Jtrrusan/Prodi Telp. : MuhmradFalrul F : 1113053000070 : VIII (Delapan) : Manajemen Dakwah :08131487148 adalah benar mahasiswa Fakultas IImu Dakwah dan lLnu Komunikasi UIN Syarif Hidayatnllah Jakarta yang akan melaksanakan penettiam/meucai data dalam rangka penulisan skripsi berjudul "Dampak Pelayanan Janaah Haji Terhadap Penarnbahan Kuota Haji Tahun 2017. Sehubungan dengan itu, dimohon kiranya Bapak dapat meaerima yang bersangkuta$ unhrk pelaksanaan kegiatan dimaksud. Demikiaq atas kerjasama dan bantuannya kami uerykan terima kasih. Wssalamu'alaihm Wr. W. Tembusan: 1. Wakil Dekan Bidang Akadernik 2. KalSekprodi Manajemen Dakwah