OPTIMALISASI SISTIM I{UIftM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAI. GUNA MENANGGULANGI ST'ATTTS PRIORTTY WATCE LISTDALAM RANGKA MELINDTNGI PRODTIK INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA DISERTASI Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Menempuh Gelar Doktor Pada Progran Doktor [lmu Hukum Universitas Trisakti OLEH. RR AL,INE GRATIKA NUGRAHANI 210121005 [, PROGRAM PASCA SARJANA DOCTOR TiTVTU HUKUM FAKULTAS IIIIKTTM TINIVERSITAS TRISAKTT 2017
KATA PENGANTAR Puja dan Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Allah Subhannahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan anugerahNya, sehingga penelitian serta panulisan disertasi yang berjudut "Optimalisasi Sistim Hukum Hak Kekayaan Intelektual Guna Menanggulangi Stal.rs Berlahrnya Prioriti Watch List dalam Rangka Melindungi Produk Industri keatif Di Indoresia" , dapat diselesaikan. Disertasi ini diajukan untuli memenuhi syarat rnemperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Trisalti, Jakarta. Peuulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini dapat terwujud atas kesempatan, bimbingan , bantuan serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasi yang sebesar- besarnya kepada yang terhormat Prof . Dr. Adi Sulistiyono,SH, MH selaku Promotor dan yang terhormat Dr. Rosdiana Saleh ,SH.,MH selaku Ko Promotor yang selama penelitian dan penulisan ini telah memberikan kesempatan, bimbingan serta duk:ungan yang tiada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Penulis juga menyarnpaikan ucapan terirnaliasih yang sebesar-besarnya kepada yang Terhormat: i : 1. Bapak Prof.dr Ali Ghufron lr{ukti, MSc, PhD, Rektor lJniversitas Tnsakti beserta Para Wakil Rektor Universitas Trisakti 1,ang telah mernberikarr kesempatan kepada penulis turtuk mengikuti proerarn Doktor llmu Htikuin Pascasarjana Uni versitas Trisakti. ) Bapak Prof .DR.Thob1' N{utis, selakLr Rektor Universitas Tnsakti pada saat penulis mulai mengikuti pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada tahun 201.1. yang telah memberikan kesentpatan dan dukungannya untuk menempulr pendidikan Doktor Ilrnu Hukunr Pascasarjana [Jniversitas Trisakti. 3 Bapak DR.H.l.Kornang Suka'arsana.Sl-{.\{H selaku Dekan Fakultas Hukurn Urriversitas Trisakti vang telah rnernbcrikan kesernpatan,dukungannva untuk nrenempuh pendidikan Doktor Ilrntr I-[rrkum Pascasarjana Liniversiras Trisakti.
4" Para Srakil l)ekan I,ll,III dan IV Fakultas l{u}iurr Universitas Trisakti, Ibu Dr.Hj.wahluni Retnow,.rlandari,sH.MH, Ibu rd Enclang suparseryani, SH.MH, Bapali Dr. Bambang Sucondro,sH.MH dan Ibu Dr.A.M.Tri Anggraini,sH.MH yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. 5. Bapak Prof. Dr.Enyantourv wahid,sH.N{H selaku Keftra program Doktor Ilmu Htrkum Pascasarjana Universitas Trisakti yang telatr memberikan semangat serta dukturgan dalam menyelesaikan pendidikan Doktor Ihnrr Hukun ini. 6 7 Semua pihak yang telah mernbantri dalarn pengumpulan data, baik prirner maupun sekunder dalam rangka penulisan disertasi ini, temtama prof,lnsan BLrdi Maulana, Ibu Ernmawafi,' yunus selaku Konsultan Huktun Senior Bapak Dr.Adriansyah,sH. MH selaku deputi kerjasama, Ibu Lastami.sH.lvIFI selaku Kasubdit Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. segenap Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati beserta jajarannya. 8. 9. Ternan-teman seangkatan penuris daram menempuh studi pada prograrn Doktor Ilrnu Hukum Universitas Trisakti, khususnya Dr.lrasni.SH.lv{FI. Dr. Novina, sH. M[{. Setyaningsih,sH. MH. dan Arif wicaksana.SH. N,lH Dr.lrene r\{aria,e sH ir,lH sahabat penulis dalam suka dan duka yzurg tiada hentinl,a meurben motivasi kepada penulis, rneluangkan waktu untuk berdiskusi serta memberika' dorongan kepada penulis daram rnenyeresaika* disertasi ini 10. 1l Sahabat-sahabatku. r,arrg selalu mernbedka, semangat dan dukungan dan doanya.N{ade A;,u Tirtarvati , sH.lv,lH, sefaningsih sH.N{H. suci Lestari. sIJ.N'lIl, se,ta segenap rekan sejarvat rainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang te lah mernberikan semangat dan dukungan dalarn rnenyelesaikan disertirsi rrr i. Agtrstine Susi \'lul1'ati. Ninik rr.-urcah1,a, Gusti Ilia, selaku rekan penulis 1,arrg selarna ini telah rncinberikan.
12. Seluruh karyawan non dosen Fakuitas Htrkum Universitas Trisakti, yang memberikan dukungan moril kepada penulis. 13. Seluruh Karyawan Pada program pascasarjana Doktor llmu Htrkurn Universitas Trisakti, yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis. Secara khusus rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada orang tua penulis Hj. Ellyn yang telah mendoakan, membimbing serta melimpahkan kasih sayang tiada henti pada penulis dan kepada Almarhum ayah penulis Bapak R.Djoko sawalo selalu melimpahkan kasih sayang tiada henti pada penulis. Disertasi ini khusus penulis dedikasikan kepada suami dan anak-anak tercinta Ir. Dede Gunadi Jatiputra.MM, Aldio pramudya Gunadi, SE.MBA dan Aldela Isadya Gunadi yang telah memberikan kasih sayang, semangat, selalu mendampingi serta mendoakan dan membantu penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian penulisan disertasi ini. Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki, maka kualitas dari disertasi ini masih jauh dari sernpurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan disertasi ini. Besar harapan penulis bahwa disertasi ini bennanfaat bagr siapapun yang membutuhkan turfuk kepentingan ihnu pengetahuan hukum , khususnya Hak Kekayaan Intelekhral. [, iii
Abstrak Industri kreatif ffrerupakan industri yang berasal dari pernanfaatan laeativitas, keterampilan, serta bakar individu ylng sarat dengan muatan Hak Kekayaan lntelektual untuk meociptakan lieselahteraan serta iapang:an pekerj-aan melalul penciptaan dan pemantaatan dayakreasi dan daya cipta karena kreativitas merupakan dasar dari pemberian perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan pada industri kreatif dapat memicu produktifitas, meningkatnya produktifitas rumpu meningkatkan devisa regar4 sekaligus manperkenalkan budaya bangsa dan rnemberikan ketrntungan ganda bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai industri yang berganhurg pada kreatifitas manusia, seharusnya industri kreatif di Indonesia menjadi ssbuah industri yang maju, dan dapat diandalkan, mengingat bangsa Indonesia selain kreatif dan produktifjuga dikenal memiliki seni yang tinggi sejak dahulu. Saat ini lndonesia menjadi salah satu pasar bagi peredaran karya-karya/produk pelanggaran Hak Kekayaan lntelektual yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dianggap tidak memberikan perlindungan Hak Kekayaan milik negara-negara lain. Protes keras negara- negara terhadap Indonesia terutama negara maju seperti Amerika, hingga memberikan status Priority Wacht lrsl sebagai tanda bahwa Indonesia merupakan Negara yang harus diawasi dan diwaspadai. Penelitian ini ditu.lukan unhrk menjawab pertanyaan-pertanyaan 1. Dalam rangka melindungi produk Industri kreatif mengapa sistern hukurn Hak Kekayaan Intelektual Indonesia harus dioptimalisasi ? 2. Bagaimanakah kinerja pemerintah dalam menanggulangi Status Priority Watch List dan pengarulnya pada perlindungan industri kreatif ? 3. Bagairnanakah model yang dapat dikembangkan dalam optimalisasi Sistim hukurn Kekayaan lntelektual Indonesia sehingga dapat menanggulangi Priority Watch /,is/ dan melindtrngi industri kreatif ? Peneiitian ini berbasis pada analisis terhadap nolTna hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, maupun hukum dalam arti puhrsan-putusan pengadilan. Penetitian ini menggrnrakan; pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menyimpulkan l. Sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia merupakan sistem hukum yang dibangun dan diadopsi dari sistem hukum yang berbeda dengan sistetn hukurn Indonesia. Banyaknya sengketa dan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, menandakan keengganan budaya hukum masyarakat Indonesia menerima sistem hulium kekayaan intelehual. 2. Penganrh Piiority Watch List berakibat dihilangkamya kebijakan Geniralized System of Preference (GSP) bagi Indonesia oleh Amerika. Resiko tersebut memicu pemerintah unnrk memberantas pelanggaran Hati Kekayaan Intelektual karena ketidak ,iupuo masyarakat Indonesia. Pengaruh langsung, terhadap industri kreatif dan industri padi umumnya dari hasil usaha pemerintah untuk m6ngatasi masalah Hak Kekayaan Intelektual adalah diberikannya kebijakan GSP oleh Amerika terhadap Indonesia sekalipun status Priority Warch List masih diberikan. Pemerintah Amerika menghargai usaha Indonesia dengan tidak mencabut kebijakan GSP, namun karena masih dianggap belurn mampg *"regak* hukum Hak Kekayaan Intelektual dengan-baik maka statns Prtority Lltatch lisr belum dicabut. 3. Model yang dapat dikembangkan dalam optimalisasi Sistem lrrrkum Kekayaan Intelektual Indonesia guna menanggulangS Pnarity Watch list dan melindungi industri laeatif adalah model yang rnencakup struktur, substansi, budaya hul<um, politik hukum, prasrana dan sarana. Kata-kata Kurci: Kekayaan Intelektual, Industri Kreatif, Prioritv Watch List. Sistern Kekayaan Intelektual. iv
Abstract The creative industry is an industry that comes from the use of creativity, skills, and talents of individuals are consist with material of lntellectual Property to create wealth and jobs through the creation and use of creativity and inventiveness of the protection of krtellectual Property Rights. Protection on the creative induskies can lead to productivity, increased productivity able to increase foreign exchange, as well as introducing the culture of the nation and provide a double beneflt io. o*rr"., of intellectuat proper{ rights. As an industry that relies on human creativity, the creative industries in lndonesia should be an industry that is advanced, and reliable, given the Indonesian people not only creative and productive is also known to have a high art long ago. Currently lndonesia has become one of the markets for the circulation of works i produits Intellectual property Rights violations commiued by people who are not responsible. Indonesia has no real p"*p"rq, protection belongs to other counffies. Strong protest from countri", uguiort lnd,onesia "ght. especially developed countries like America, to provide'status Watch priority List as a sign that Indonesia is a country that should be monitoied and vigilance. This study aimed to answer the questions 1. In order to prit .t the creative industry products why the legal system of intellectual property rights Indonesia should be optimizeO t z. Ho* is the perfonnance of the government in tackling Priority watch List status and its effect on the protection of the creative industries ? 3. How is a model that can be developed in the optimization of Indonesian Intellectual Property system so that it can cope with priority Watch List and protect the creative industries? Thii .esea.ch is based on un analysis of the rule of law, good law in legislation, nor the law in court decisions. This research rnake use of approach to law (statute approach), a comparative approach (comparative approach), and approach cases (case approach). The results of the shrdy concluded 1. The legal system of intellectual properfy Indonesia is a legal system that is built and the adoptiqn from i different legal system or maon"rian legal system. There are still many disputes and infringement of intettectual property .igitr, indicating the reluctance of the legal culture of the people of Indonesiu to u.i"pi the system of intellectual property law. 2. Effect Priority witctr List witl result in the removal of Generalized System of Preference (GSP) policy for Indonesia by the Arnericans. The risk of triggering the government to continue to combat the infringement of intenectual property rights although it is difficult, because of unpreparedness of ihe people of Indonesia. Direct influence on the creative industry and industry in general gf resuits of the government's efforts to address the issue of Intellectual Property zughts iJ still exerts GSp 6y American poliry towards [ndonesia-despite Priority watch List stitus was granted. The US government did not appreciate the efforts of Indonesia to revoke the GSP poticy, but becauie it is still considered not able to enforce the law of Intellectual Property it gfri" with both the prioriq, Watch List starus has not been revoked. 3. The model can be develiped in the optimization of the legal system to tackle Intellectual Propedy Indonesia Watch priority List and protect the creative industry is a modelthat covers the struchre, substance, cultural, legal. political, legal, infrastruchre and facilities. because "basis creativiry is the Keywords: lntellectLral, Creative Industries, Priority Watch List, Intellectual property System.
DAFT'AR ISI Kata Pengantar Abstrak Daftar Isi BAB 1 I'ENDATIULI]AN A. Latar Belakang N{asalah B Pokok Pennasalahan ... C. Tujuan Penelitian D. Metode Penelitian E. N,lanfaat Penelitian F. Kerangka Teori ... G. Kerangka Konsep Dan Defrnisi ... H {sunrsi-.{surnsi I. Sisterratika Penelitian BAB II LEMAHNYA SISTEM HUKTIM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA A. Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual ... I B. Peraturan Perundang undangarr Hali Keka{'aan lntelektual dan pennasalahannya I Hak (.ipta... l. N'lerek J Paten -l Desain lndustri 5 llahasia Dagang 6. Desain fata Letak Sirkuit'l'erpadu Ilalaman i tv YI 1 24 25 25 32 33 49 52 53 54 66 70 81 88 99 108 115
7. Varietas Tanaman KekaYaan Intelektual " 151 BAB III DAMPAK DIBERI-AKUKANNYA STATUS PNOMTY WACHT Sistem Hukum Kekayaan lntelektual Intelektual B. Penganrh Terhadap Pernberian status PWL Bagi Industri Kreatif tndonesia ....... --...... INTELEKTUAL GUNA MENANGGULANGI STATITS INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA A. Urgensi Optimalisa,si Sistem Hukum HKI Dalam Rangka ) ri o ri tv l{/o t ch ['i s t " " "'. " " Menanggut angr I B. Politik Hukun Dalarn Menangguiangi Status PWI' 1. Seiarah Politik Huktul HKI ... "' ' 2. Uusur Komunalisme Pada Sistem Htrkr'rrn HKI Dalam Rangka N'lenanggulangi Status PWL dan Mengernbangkan Industri Kreatif c. Model Sistim Hukum [IKI Indonesia Guna Menanggulangi PWL Dalam Rangka melindungi industri kreatif 1. Optimalisasi Peratttran HKI dan Pernbentukan Hak Kekayaart I'radisional dalam Rangka Mengembanskatr IndtrstriKreatif 2. Optimalisasi Krntria Perneriksa lr4erek Dalam Rangka N{elindungi Indttstrt Kreatii..... 134 135 164 189 Ltq,A*ffh I ry* i I'1 220 223 Zo t\ 232 W.p^ 246 \, fu* 255 r--- g" 255
3. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat Terhadap perlindungan HKI Dalam Rangka Melindungr Industri Kreatif. .. .,287 4. Optimalisasi Sistim Hukum HKI Melalui Pendidikan . ".. ....321 5. Optimalisasi Sistim Hukum HKI Melalui Sarana dan Prasarana...327 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan B. Rekomendasi i vlll 1 -) -1 3i8
A. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan betapa perkembangan industri keatif di Indonesia. meningkat secilra signifikan selama periode 201,0-24rc. Ekonomi kreatif tercatat rata-rata menyumbang 7,8olo terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Nilai tambah ekonomi kreatif mencapai Rp 641,8 trilirur ' dengan perftunbuhan sekitar 5,76ya. Angka tersebut berada di atas pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih; pertambangan dan penggalian: pertanian, perternakan. kehutanan, dan perikanan; j asa-jasa; dan industri pengelohan. Selain itu, sejak tahun 2013, tercatat 5,4 juta usaha industri kreatif yang menyerap angkatan ke{a sebanyak 11,8 juta orang. Angka tersebut 0,630/0, lebih tinggi dari rata-rata pertdmbuhan penyerapan tenaga kerja nasiornl yang justru mengalami perlambatan sebesar A.0lolo pada tahun yang sirma. Statistik tersebut mentrnjukkan potensi industri kreatif terhadap perekonomian Indonesia. PDB ekonomi kreatif disumbang sebagian besar dari subsektor kuliner (32,5o/o), mode (28,3%), kerajin an (14,4%). plnerbitan dau percetakan (8,11%). Sebesar 90% penyerapan tenaga keda dalam industri kreatif dikontribusikan oleh tiga subsektor yaitu subsektor mode (32,33y"), kuiiner (31,48yo), dan kerajinan (26,2%), sementara sisanya brerasal dari tiga belas subsektor lainnya.2 ' hrrps r'lnt tempo. co/read/ne$ si2() l 6i03i( )lr'()9075 ( )()()7/i ndusrri -kreati l - [ttp iiagribisnis co.id/industn-kreatrli
Tabel Perkembangan Ekonomi Kreatif Dari Berbagai Sektor Dari Tahun 2011-201s No. LapanganUsaha ?OLL 2012 2013 2AI{ 201 ) Industri Makanan dan Minuman lndustri Tekstil dan Pakaian Jadi Indusri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 5.24',k 13804 0,28. 5,31 d,'-/o 1,3 5 o,' ,/o 0.25 % 5,t4% 1,36% 0,26% s,32 s,6r o- ,/o 1,32 1,2.1 o/ /o 0,27 0,21 O/'/o o,/ /o o/ /o Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan 0,760h 0,70 0,700/o 0.72 o/ ,/o 4,67 o/ /o dan Sejenisnya lndustri Furnitur 0,29o 0.26 0.26vo 0.27 0.21 o/ /o o/ Ekspor Kerajinan Tangan 1s.5 4% 17 77% 20.18 2t .7 o/ /o 1r)/ L/o 44,3 fashion dan kerajinan o/ ,/o 24.8 % 9 Industri Periklanan 15% 2oo/o ' Sumber: BPS, f'usdatin Kcmenperin Pada tahun 201-5 Indonesia tercatat menjadi salah sahr negara di dunra yang rnerniliki kinerla ekonomi paling baik, perturnbuhan PDB mencapai 4,79 %, lebih tinggi daripada pertrunbuhan ekonomi global yang diperkirakan lranya mencapai 2.1 9o.lklirri vang positif ini tentunya men-iadr rlronrerl varls tepat bagi pernerintah untuk mengokohkan fondasi perekonornian, tenrtalra 1
pada sektor riil. " salah saru sektor riil yang sangat layak naenjadi prioritas adalah ekonomi kreatif, untuk itu perlu ditangani secara serius. Keseriusan pemerintah dalam menangani industn kreatif semakin terlihat ketika pada 20 Januari 2015, melalui peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif dan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 Tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi, Pemerintah membentuk lembaga baru non kementerian bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf;. 3 Bekraf bertanggung jawab terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, bertugas membanfu presiden dalam merumuskan, manetapkan, mengkoordinasikan, dan melakukan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Bekraf mempunyai visi membangun Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam ekonomi kreatif pada 2030 nauti. Untuk mencapai visi tersebut, Bekraf merancang enam misi Lresar, yaitu: 1. Menyatukan seluruh aset dan potensi kreatif Indonesia untuk mencapai ekonomi kreatif yang mandiri. , J. Menciptakan iklim yan$ kondusif bagi pengembangan industri kreatif. Mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional. 4. Membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala aspek yang berhubungan dengan ekonomi kyeatif. 5. Membangun kesadaran dan apresiasi terha/ap hak kekayaan intelektual, termasuk perlindungan hukum terhadap hak cipta. 6. it{erancang dan melaksanakan strategi yang spesifik untuk menempatkan Indonesia dalam peta ekonorni kreatif dunia. Industri kreatif menrpakan industri yans sangat sesuai dengan kondisi selarah. budaya dan sumber daya manrnia Indonesia Berbeda dengan sektor industri lainny'a, produk industri kreatif berasal dari icle-icle kreatif mzurusia I Pemerrntah sedang merancang undang-Undang 1-entanq Ekonorri Krea{rl
sehingga sangat terganhrng pada kerurggirlari sumber daya mzurilsia.a Indonesia sebagai salah satu negara ber.oenducluk terbanyak, merniliki potensi besar mnrk menggali industri-industri kreatif bemafaskan seni dan budaya. Saar iru ada 16 sektor indusfi kreatif sebagaimana diatur dalam perpres T2 Tahun 2015, sektor-sektor tersebut adalah: 1. Arsitektur. 2. Desain urterior; 3. Desain kornunikasi visual; 4. Desain produk; 5. Film, 6. Animasi, dan video; 7. Fotografi, 8. Kriya; 9. Kuliner. 10. Musik; I 1. Fashion; 12. Aplikasidan ganle developer: 13. Perrerbitan; 14. Periklanan; 15. Televisi dan radio; 16. Seni pertunjukan; dan seni rupe. Sebagai industri yang berasal dan' pemanfaatan kreativitas, keterarnpilan. serta bakat individu untuk rnenciptakan kesejahteraan serta lapanga:r pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta, Industri kreatif merupalian industri yang sarat dengan muatan Hak Kekayaan Intelektual HKI,j karena kreativitas menrpakan dasar dan pemberian _ lrfrp itasribisnis.c lnrellactual I'ropertt'lllglrt.i pada arralnra direrjenrahkan rnenjadi Hak Milik Intelektual 'lt\I1) kernudian berubah men.ladi Hak Ke!.ar.aiur lntelektual HKI N,lenurut Bambans Keso*o. 'sirlah Haii Milik Intelektual belum mengganrbarkan unsur-unsur pokok yang rienrbentuk ,l-t
hr--- perlindungan produktifitas, meningkatkan memberikan HKI .6 Perlindungan HKI pada industri kreatif dapat memicu meningkatnya produktifitas industri kreatif terbukti mampu devisa negara, memperkenalkan budaya bangsa dan keuntungan ganda bagr pemilik HKI industri t<reatif yang bersangkutan. pengertian lnrellectutl I'ropert), Rig&r. r'aitu hak kekar.aan dari kemampuan Intelektual perubahan Teqadi lagr dengan dikeluarkannva Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor M 03.PR.07 l0 Tahun 2000 dan Persetujuan Menten Negara Pendavagunaan Aparalur Negara. dalarlr sural Nomor 24A'liPi\Ni 1i2000 istilah "Hah Kekava.an Intelektual" {tanpa':Atas"; dapat disingkat ''HKl" atau alironinr ''HaKI" telah resmi drpakai Surat Keputusan Nlenteri Hukum dan PerLtndang-Undangan tersebut didasan pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor l-11 Tahun l99tt tanggal 1,5 September 1998. tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek berubah menjadi Direktoral Jenderal Hak Atas Kekavaan Intelektual (Ditlen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2t)00 Diqen HAKI berubah rnenjadi Ditlen HKI " lebih tauir dijelaskan bahrva alasan diadakannl.a perubahan isritah HaKI rnenladi HKI antara larn adalah untuk tebih menyesuarkan dengan katdah Baha-sa Indonesia lang tidak menuliskan kata depa.n semacarn ''atas" atau "dari". terutama untuk istilah. perubahan nomenklatur teqadi lagr Pada 22 Apnl 2015 dengan dikeluarkan Peraturan Presiden No -l-{ Tahun 2(115 tentang Kementerian HLrkum dan HAM (Kemenkumham). Dalam Perpres tersebut, setidaknl'a terdapat dua Direklorat Jenderal (Diqen) di lingkungan Kemenkumham l?ng narnan\.a berubah. Salah satunla adalah Ditien Hak Kekavaan Inteleltual menjadi Drtlen-Kekaraan intelektual (Kl) Perubahan dilakukar dengan alasan mengikuti institusi vang menangani bidang kekay.aan intelektual di negara-negara lain N'lar oritas irstitusi nega-ra-negara larn vang menungunibiaung ,ni. tidak mencarrtumkan kata 'hak' dalam nama institusinl'a- ProL Dr. Ahmad lv.l Ramli, Sf-f. l,if,f. FCBATb Direktur Jenderal Kekavaan Intelektual Kemerrterian Hukum Hak Asasi ll,lanusia dalam '-lsu-isu Aktual Kekar.aan Inleleklual dan Kaitannya Dengan Riset dan Pengembangan" nrengatakan pada -lermrnoiogi Kl sejalan dengan istilah Inrellectual Properrt,iang digunikan secara internasional bark teori maupun Praktik. Beberapa corltoh kantor dr beberapa Negara !'ang menggunakan isl.ilah lnte !lecrrutl Proncrty ( keka-r'aan Intelektual) antara larn. ,t ? SIPO (&rrre lntt:lLc*tol l,rrtryrtv Olfice o.l'China) I IPOS (lntcllcttual !'rrsptrn,{)/Jit'e of Stngapore) .l KIPO (r(r.rrca lntcllactuol l)ropert.v Ofice) -5. lP Australia (lntalie ctual l,ropcrtl'O.fiice oJ'Austalia) 6 Kekar aan lnteleklual a{au Hak Kekavaan Intelektual merupa}ian hak 1'ang berasal dari proses \egraran rntelektual. \'artu kegtatal ]'ang drlaliukan berdasarkan kemantpuan berprkir. \eterampilan dan keahlia.n. rang dryelniakan kedalam bentuk berupa kana kana inteleirual. seperli. norel. kan.a senr..piranti lunak dan piranti keras computer. situs inlernet. desain untuk carang-barang i'ang diproduksi secara masal. malihluk hidup hasil rekavasa genetika- invensr ]enenr.lan obat-obalan . rahasia dagarg. merek dan larn sebagainr-a l\{r IPO (lv.lttictl'sic lntcllLcttnl l,roper4'O.[fice) i IPO LiK (lnrcllcccrtutl l'rutpcru-r' O.ffice of {}nited Kingtloml \{enirr-ut httku /'t'ngt:n;Aatigan lndttstri KraatiJ- lndonesia 202-) Dep.lrtemcn pcrindLrsilan. :efinrsi rndustri krealrl'sering kalr menrjuk pada l/l( Deftirtment for (ultttrc_ l,ir:rjra- and Spori tDC\'{S) -l'a-sL l'-orce I()()t{. ienrbaga vang mengelola industn kreatil dr Inggris Deparlernen Pertndustrran RI pun kemLrdran menggunakan definisi 1,ang hamprr serupa.
hra-- Berdasarkan bukti sejarah, sebagai industri yang bergantung pada laeatifitas manusia, sehanrsnya industri kreatif di Indonesia menjadi sebuah industri yang maju, dan dapat diandalkan, mengrngat bangsa Indonesia selain lcreatif dan produktif juga dikenal memilki seni yang tinggi sejak dahulu. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan peninggalan-sejarah yang begitu banyak, salah satunya adalah Borobudur. Borobudur sebuah candi sebagai mega karya nenek moyang bangsa lndonesia yang sampai saat ini masih berdiri kokoh dan mengagumkan. Candi7 yang pembangunaflnya menggrurakan teknologi sistem interlocks tersebut diperkirakan dibangun pada tahun 750 masehi oleh kerajaan 'syailendra yang pada waktu itu menganut agama budha, pembangunan dianggap misterius karena manusia pada abad ke 7 belum mengenal perhitungan arsitektur yang tinggi tetapi borobudur dibangun dengan perhitrurgan arsitekttr yang canggih. e 'Candi adalalr bangunan kuno yang dibual dari batu vang biasanva digunakan sebagai tempat pemujaan, penyirnpanan abu lenazah ra.ja atau pendeta Hrndu dan Buddha pada zaman dahulu Fungsi pembangunan candi adalah untuk memuliakan ra.1a vang telah meninggal dunia. hnp ://kbbi. u'eb. id/candi 3 sislem inlerlcck 1'aitu Penvusunan balu-batucn dibuat asimetris rien ketika cligabungkan saling mengunci satu sama [ain. Dengan tujuan mengamankan jalannva proses serta pengarnanan perlatan dari unit vang paling kecil sampai keseleuruhan sistem. Dinrana alat pengaman tersebut terkait satu dengan 1'ang larnnva. sehingua membentuk satu kesaluan vang akan bekerja secara serenlak apabila kondisi proses atau alat mengalami gangguan I.rt1p.rr' instrumentcorrlrolling blogspot. co. id/20 I html Dan patul iuga diketahui Borobudur tidak menggunakan perekat apapun untuk merekatkan batuannr a. I !'Ca.ndi Borobudur secara fisik begiiu impresit. Memiliki {0 lanlar dengan bentuk persegi dan Candiini begitu menrperhatikan lalsalatr Hal ini membuktikan candi dibangun dengan clesain sangat baik. Beberapa hal rang nrenunjukan bah*a pembangunan candr Borobudur dilakukan dengan perencafl&rl dari teknik )'ang matangpadakondisi pada masa itu. terlihar pada hal-hal berikut ini: a. Candi dibuat diatas bukit dan mengikuti kontur bukit b Candr di bangun dengan menggunakan balok batu adhesit. Jumlah balok batu vang drgunakan untuk membangun Candi Borobudur diperkirakan sekitar -5-i tt(t() mJ atau sekitar 2 juti balok Batu-batu rni diarrrbil dari sungai di sekitarnl,a. c. Jumlah balok batu lang digunakan untuk membargun Candr Borobudur diperkirakan sekilar -s5.(X)() m3 atau sekitar 2 juta balok Batu-batu ini <jiarnbil dari sungai di sekitarn,r.a. Jika Candr BorobudLrr diperkirakan dibangun selama 23 tahun dan 2 talrun pcrtama digunakan untul rnenvrapkan lahan. maka proses pembuatan balok dan pcmasangannva adaiah ?l lahun atatr 7G6-S harr Kalau iuntlah balok batu Borobudur diperkiralan ber.lumlah 2 juta balok- nralia proses pembturta-n balok dan penvusunan balu candi adalah 2 tttltt (XX) 766.i ,. 16 I balok barurhari. Itu -lunrlah )ang relatil tidak banl'al karena bisa drlakukan ilengan cara gotong royong. h1p-tl:rUUfilqrllcjence 6
I .| Prngunci -:x h'! ffi,;; .*=F-ik "'ffi H-S ,.:; , ! ..-li. l'*'#: -'& l. -8".;L*trt Gambar: teknologi Interlock 10 Borobudur hanya salah satu bukti sejarah bahwa bangsa Indonesia adalah ll yang milnpu membuat beragam karya- bangsa yang kreatif dan inovatif karya intelektual bernilai seni dan teknologi tinggr. Karya-karya intelekrual individu tidak kalah banyaknya, seperti keris oleh lain yang dibuat secara Sutosama karya Empu Tanhiltii,r3 Negara Empti Gafldiirig,'2 buku kertagama karya Empu Prapancala dan karya-karya lainya'I5 r0 Indonesianartculture. org/column/detail i* t.rn r, penruru clunia,vang dPTT11,:*-,:T *:1T"1 o".n*iH#ri,td,&ff .ts; ;;b*c,"; uorgbudrlr I*rt .i,,:wtuvr- lT:,.T:b* ;HH:ffi ?:ffi f- ffi;;Jt ;;"J q'*u"" 1iT ry1 q:i.n:^,:"'*1*"1# B[X,',}]i,: Tff;;fi;1"^s* ;;.sisi dan arsitekrur yans sansar rapitr- Ada vang #;r"Jfi ;;ffi ii1"T:f:"Ifl f**:*?H: .,iiffiru'ffi "ffi ;i ;*ti ;;'d; "lokasinva,!"'lo",1l- i:, :*':-*gyffi ll?iliifiiir?&-)fi?l.iilli, i-"ii"!:;'i;[.;*;''il l"tT,.,g^1'^"-''-:'::T*?f:i:H ri"i z,otto 9i T:j5T.:.Y::11,ffi I'#fi T;ilTJili?;ili;fi "?,,il,l; dan menjadi r"pi* J*r" sekitar abad ke-13 dan ke-14. itulah ;ffirtfrfi;li?;& r {:r,^- L^L..-- asnol. mn\:ano Liln manrou membu*;1g ?*::-1"^1*,#?l;[*,.]'i:,.111',?,: ilXi:i:#";"1"*'.*i, borobudui ::Jffi|'j" i'*"'t;;; sepaniang nlasa blpllrs:u uton-nb com/2015i09/seiarah-cardr: U.joL,ld-ulhEll ,, Keris ini dibuat oleh Mpu Gand.ng. alas pesanan Ken Arok seorang rala dari Singosarr keris dengan bentuk dan ,r"J,j,i;;,"*iu.nu bahkan memrliki kemampuan supranatural lang konon dikatakan melebihi kens pusaka masa rtu [ttp l/indokeris blogspot.co.id/20i3/0U7&lrt prul i ulpgcrdals-htrn]. Sutasontakary,a Mpu Tanlular. berbahasa Karri- diperkirakan ditulis pada masa Hal'am \\,r*k"'K,;; Sutiioromenjelaskan nilar pengorbanan dan beias kasih -*r*i"r.1 1,1: sepalutn\.a ditalankan oleh seorang llulclhisatrt'a guna mencapar. kesempumaan sejatl vang nrcnladi ciri a.;arur Mahal'ana. Oleh karcna itu..l\-lp;'fa'tuls nrenrbua( qiaran Si*a dan Buddha rnenladr satu (tunggarl,' sep..ti terungkap dalarn kalimat. ''H-t'cng Buttdha tallryhi sitrQ r.tiuLlev.a .. nrungkn Jinarwa lswatt Siwatalv'(1 lt!nw(1:. hhtnncka.tungg,al ikn tanhnna dharnuna ,.tiltlqrv,o. 1.ang artinl'a adalah ''Hvang Buddha tak ada betlanla dengan Siu.a- raja parade*a ' i':rrena hakikat Jrna (Buddha) dan Srria adalah satu' berbela-beda namun satu tiada kebenaran :erntuka dua" 'I Ncgarakretogamo ditulis Mpu Prapanca parJa ll('i M Oleh Prapanca kitab berberrtuk \ri3\\rn rnr disebut l)esa*,arnana\()acah l)estt-l)esttl. Naskah Negarakretagarradttemukan cir 1,,::rbok pada tahun 181a. 1,ang oleh Brandes drterbitkan tahun l9t)2 Naskah ini cukup lstlrlle\\a oaharrrqmra dnri mtnttnp L^^^:-^-^ r 'ang 1.i
E----- Segala kreatifitas bangsa lndonesia pada masa lalu seolah tinggal sejarah, saat ini lndonesia menjadi salah satu pasar bagi peredaran karya-karyalproduk pelanggaran HKI yang dilalrukan oleh oknum-oknum yang tidak beranggung jawab. Mengutip hasil studi Masyarakat tndonesia Anti peuralsuan, dampak pelanggaran HKI terhadap perekonomian di Indonesia pada za14 htngga paruh pertama 2016 mencapai Rp 65,1 triliun. Nilai kerugian tersebut merujuk pada tujuh sektor industri yang meliputi: obat-obatan (3.g %); Makanan & Minuman (8.5%); Kosmetik (12.6 oA: Software (33.5 %), Barang dari Kulit (37 .2%): Pakaian (38.9 yd; dan Tinta printer (49.4,h).16 Pelanggran HKI merupahan kegiatanyimg sama sekali tirJak mengandung tlnsur kreatifitas, tidak mencerminkan karakter bangsa Indonesia dan pada akhirnya menimbulkan masalah manakala pelanggaran tersebut dilakukan terhadap HKI negara lain. Kondisi tersebut diatas menyebabkan Indonesia dianggap tidak mampu memberikan perlindungan HKI terutama HKI milik negara-negara maju. Protes keras dari negara-oegara tersebut terhadap Indonesia sangat serius, salah satunya adalah Amerika. pemberian status dibanding naskah-naskah Jarva Kuno lainnva i'ang selalu memakai bahasa ),ang indah-Negarakretaganta banvak rnengandung data sejarah secara eksplisit terutanra ,..,,*n! Majapahrl Kalauin Negttrttkretagama terdiri alas 98 pupuh (sejenis iajak vang dilagukani Kebanl'akan menceritakan keagungan Ra.la Hayam Wuruk iebagai penlelmaan Srua dan Buddha Jilga terdapat keterangan rirengenai kou. istaria- keludfga istana i{ajafahir. pei.[aianan flavalr Wuruk ke Lumajang. kegiatan Raja berburu binatang di hutan. kehidupan Gaiah i\,lada- sitiitafr ralanla Singasari dan Malapahit. dan juga riu,a1.'at sang penulis kitab. Piapanca mengakui bahrla ia pun mentrlis kitab-kitab lain seperti Parv,asagara. Bhismasarananrya. Sugatalnia. dan dua kan'an1a 1'ang belum selesat. thha.Abtta dnlambang. Namun. tak satu prur kana-kana tersebut berhasil diketemukan Menurul Slamet Mulyana sejaraq.an indonesia ) ang tuga mengalihbalrasakan Pararaloli vans berbahasa Karvi ke bahasa Indonesia- praDanca ,.b.n"iniu narna satnarar dari seorang dharmacltwksa ring kasogataa (rahib Buddha penasrhat ra.1a) dr Mqapahit vang bemama asli Dang Acana Na.lendra- ner,2ol2l35lkrtab- I rtab-terkerral-dalam-seiarah htm I '5 Kalas ln lainnl a adalah Arlrtna l?tv'aha karya Mpu Kanwa vang ditulis dalam bahasa Kaii.i pada z.aman Arrlangga Rala lv{edang Kamulan- Kaka*in ini dituhs sekitar tahun 94 I-9(i4 Saka alau l0l9-1t)42 Masehi DalantArluna Wiwaha ini. sosok Arjuna diibaratkan sebagai Arrlangga Kare'na populeml'a- cerita inr berkali-kali dilulis ulang dengan berbagar ludul trcrbeda- misalnr a.i!liriltrrc?,(4 dltu lla.\,tv,tn ('t pt(tntng '" Drrektur Penrrdrkan dan Penvelesaran Sengketa Dityen Kekavaan tnrelektual Salmon Pardede pada hitp.i/kabar2{ brsnis corilread/201606I6i kasus-pelan ggaran- ke k ar aan -r n tel ektual
br---- Priority watch l,rsr (pwl-)r7 kepada Indonesia sebagai bukti bahwa Amerika tidak main-main dalam menangani masalah pelanggaran HKI nya. Berdasakan status PWL maka Indonesia merupakan Negara yang menurut Amerika harus diawasi dan diwaspadai. pemberian status tersebut menimbulkan pertanyaan tentang dasar pemberian status pwl- terhadap Indonesia, Apakah ini hanyalah bentuk arogansi Amerika sebagai Negara yang memiliki kepentigan besar dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektualnya atau memang telah te{adi krisis HKIdi Indonesia? Terlepas dari adanya kekhawatiran atas,Keberadaan status pwl. alian menjadi hambatan bagi produk Indonesia pada perdagangan intemasional. Kekhawatiran yang lebih besar sebenarnya adalah apabila terjadi pelanggaran HKI pelaku industri tcreatif rndonesia baik di dalam maupun di luar negeri, mengingat perkembangan industri kreatif di Indonesia semakin meningkat maka kesadaran akan pentingnya perlindungan HKI bagi produk industri kreatilsemakin meninggkat pula. contohnya perlindungan hak cipta lagu pada sek'tor industri kreatif musik sudah mulai dirasakan oleh pelaku industri kreatif dalarn hal ini pencipta lagu. Tuntutan diajukan kepada pemerintah turtuk lebih serius lagi dalam memberantas pelanggaran hak cipta lagu. Akhirnya Bentuk keseriusan pemerintah dihrangkan dengan merevisi Undang-undang Hak cipta 20a2 dengan disahkan dandiundangkannya Undang-undang Hak cipta No.2g Tahun 2a14, dimana pada undang-undang tersebut bertebaran pasal-pasal barti yang mengisi kekosongan peraturan yang selTna ini diperlukan turtuk menyelesaikan masalah di bidang hak cipta, antara lain masalah jual putus. 11 l'riorin' t{atch List adalah status vang diciprakan oleh (lnircd state s l?ade Representative (USI'R) bagi negara mitra dagang Amerika dengan tingkar pelanggaran tertentu terhadap Hak Kekavaan Inteleklual mitik Amerika Amenka Serikat nrelalui UnrtJstates Trade Representati,i.e (uS'rR) sctiap tahun rnengevaluasi perlindungal dan pelrurggaran-pclanggarar) terlradap Kekal.aan Intelektual vang dilaliukan oleh seluruh mitra dagangn.'a.. Negara- vang irelaliukun p"r*ggr; Hak Kekavaan Intelektual dikelompokkan dalam iiga kategori: f'rroritv l;orelgn \l/atch List (PFWL). status ini diberikan untuk negara-negara l.ang b l'north' ll'arch I'tsl (PWL) status ini drberikur kepada negara \,ang harus diperhatikan :3cara prrorrtas karena u'alaupun tingkat pelanggaran Kl nva masrh di baivah-stalus \ang pertanra ::rdr narnun sudah cu.liup tinggr dan mengkhau,atirkan trngkat pelanggaran-nva sudah harus diberikan tinrjala.rr balasan c Il utch lr.rl (WL), negara dengan status inr hartr a drat.asi sala.
br--- Jual putus yang dikenal dimasyarakat diberi batasan 25 tahun, sehingga pencipta lagu akan kembali memperoleh haknya yang selama ini dikuasai oleh penerima ha katas lagu tersebut seolah-olah hak nya beralih tanpa batas waktu. Selain itu dalam rangka menjawab protes keras terhadap maraknya pembajakan telah diberlalcukan pula pasal yang melarang setiap pusat perbelanjaan untuk tidak menjuar barang-barang hasil pelanggaran hak cipta dengan sanksi yang cukup berat. Fenomena ini menunjukan dikala kesadaran bahwa kepentingan pelaku industri kreatif telah terganggu dan dirugikan, maka mturcul pula kesadaran akaa perlunya perlindungan HKI bagr produknya, oleh karenanya perlindungan HKI memang sudah sangat diperlukan bagi pelaku industri kreatif. Adapun tekanan dari negara maju seperti Amerika dengan pwlnya yang dapat berdampak pemberian sanksi berupa tindakan balasan (counter measure) bagi produk industri laeatif Indonesia yang akan merugikan pelaku industri kreatif dan akan berpengaruh buruk pada perekonomian Indonesia, bukanlah alasan utama, tetapi men;adi perhatian penting agar Indonesia menjadi negara yang komitmen pada konvensi internasional yang telah disepakati. Untuk itu optimalisasi sistirn hukum HKI harus dilakukdn, dengan ada alau tidak adanya tekanan dan negara lain. PwL merupakan status yang diciptakan oleh Lfnitecl stqtes Trade Representative yang dikenal dengan sebutan usrR.ls usrR dibentuk dengan misi mengontrol kebijakan perdagangan Amerika Serikat ke arah pembukaan pasar di seluruh dunia. usrR bertanggung jawa/untuk mangembangt<an dan mengkoordinasikan perdagangan internasional Amerika serikat, komoditi, dan kebijakan investasi langsung, mengawasi negosiasi dengan negara lain dan '8 usTR adalah Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat. USTR Iebih berperan sebagai b1dj,l yang rnenangani tirbLingan kerjasama dengan negara- negara lain dan usrR berada dibawah presiden t*grung karena kepala u;srn merupakan anggota dari cabinet 1,ang nrelayani pr.iiO.n- sebagai penasehat di b1lang perdagangan- .negosiator tlan luru bicara dalam masalih ierdagangan (lihat piou iak"tor- faktor yang Mernpengamhi Pengarnbilan Kebijakan Proteisi di Amenka Serikar 10
bir---- menyelesaikan perselisihan perdagangan, termasuk didalamnya yang berhubungan dengan masatah perlindungan HKI. le usrR setiap tahunnya menerbitkan special 301 Report 20. pada laporan tersebut disampaikan daftar negara-negara yang melakukan pelanggaran HKtr milik Amerika, Iengkap dengan status berdasarkan tingkat peranggaran yang dilakukannya. Indonesia bersama negara berkembang lainnya selalu masuk dalam daftar negara pelanggar HKI versi usrR, Hampir setiap tahun2l Indonesia rnemperoleh status PWL.22 status pwl- mengindikasikan tingkat pelanggaran HKI di Indonesia sangat tinggr sehingga perlu diawasi. Sekalipun pemerintah Indonesia telah melalakan langkah antisipasi, mulai dari membentuk dan menghamronisasikan peraturan HKI sebagaimana yang berlaku di wro (world Trode organisation)23 sampai memberikan sanksi keras terhadap pelaku pelanggaran, namun narnpaknya segala upaya tersebut diatas belum membuahkar hasil sebagaimana yang diharapkan. '' USTR. (n.d.). History of the United States Trade Representative. Retrieved fi'orn United State-frade Representative: 't' 'l-lro Of/ice ol the {/nitecl States Trade Representative (LtSTlt) has releasecl it,s rtnntnl "Special 301" i?eport on the atleqtrucy and ef/bctivct1t..s.r o/-{t.5. trotiing parlnerr^' prolection and enforcentent rlf intellectual property right.r 0 P R) releasesi20 1 5/aprillustr-rel eases-annual-special-3 0 1 ti Hanra pada tahun 2()00 dan 2006 lndonesia stalusnl'a menjadi rvalch List -'Berita USTR (/hc (lnired Srata'frade Representative) . Untuk menanggr.rlangi pelanggaran l{KI rang dilakukan negara mitra dagangm'a- Amerika melalui USTR sanipar harus meneib]tkan aturan khusus untuk mengantisipasi pelanggaran Hali Kekal'aan lirtelektual. aturan tersebut biasa disebut dengan artikel l0l. Artikel atau Peraturan khusus 301 atau special 3t)l dan peraturan super 301 atu 301 report . serta pasal VII dari undang-undang pokok perdagagan AS merupakan salah satu senjala pamungkas bidang ekonomi dari negara adikuasa Amerika. Super 301 memben ketenangan bagi penrakilan perdagangan AS alau USTR. guna rnenindak negara 1.ang dizurggap lrcik dalam perdagangan Special 301 telah dibuat sejak tahun l!)tt8 oleh Kongies eS t.r'tu men\.usun ()mntbus lrade qrul ('omrytiliw lct (Rencana Undang-undang Perdagangan dan Kornpetisi) tahun I gtitt I world T'rade Organisation (WTO) alau Organisasi Pedagangan Dunia adalah badan antar- pemerrntah- r'ang mulai berlaku I Januari 199_5.Tugas utamanr.a ada.lah nrendorong perdagangan bebas. dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan sepeni ranffdan non tarifT (misalnla regulasi). menyediakan forum perund,ng* p"rdogangan internasional. ptnrglg53lar sengketa dagang dan memantau kebrlalian perdagangan dr negara-negara a"nggotanra.SLruklur dasar perselujuan WTO meliputi: GATT (General Agreement on TarilTind Trade). GATS (General Agreement Trade and Sen.ice)- TRIPs (Trade Relared Aspects ol Intellectuiil Properties) dan DSB (Dispute Settlements Bodr ) hltp_t^lrrrtenlugA1dldl retrrlakadkerjasanra-nrult ) 1t li
r-- Pada Special 301 Report tahun 2016 lndonesia masih menyandang status "Priority Walch IriI" bersama negara China, lndia, Rusia, Algeria, Argentina, Chile, Pakistan, Thailand dan Venezuela.2a A]asan USTR masih memberikan status PWL pada dasarnya terkait dengan regulasi dan pelaksanaan sistem HKI di lndonesia, terutama dikaitkan dengan akses pasar. Dalam hal ini HKI dalam kerangka berpikir USTR rnerupaka* bagian dari akses p&snr: tndonesia sebagai negara berkembang saat ini, masih dalam proses pengembangan ekosistem HKI yang terdiri dari Kreasi, Perlindungan, Pemanfaatan dan Penegakan Hukum HKI, dengan menempatkan HKI sebagai aspek yang tidak berkaitan langsung dengan akses pasar, dalam hal ini HKI masih berkutat dalarn konteks perlindungan. Oleh karena itu, walauplm upaya lndonesia untuk membangun sistem HKI sudah tinggr baik dari segi regulasi dan praktik, namun AS masih belum puas dengan upaya tersebut karena masih terdapat harnbatan-hambatan dalam akses pasar ke Indonesia yang dihadapi oleh pelaku-pelaku bisnis mereka yang berinvestasi di Indonesia. Hal-hal yang menjadi keberatan antara lain terkait dengan peraturan dan pelaksanaan ketentuan terkait produk famrasi; film; software; lisensi wajib; pelaksanaan paten, data exclusivity, patent telrn restoration (PTR) dan pelaksanaan penegakan hukum HK{25 di Indonesia, serta pada era saat ini sudah merambah pada praktek pasar dalam era digital (digital environment). 26 Berdasarkan data Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran l-lKI (PPHKI)27 menyebutkan bahwa pelanggaran HKI yang paling banyak :* i\4ichael B.G Froman- 2014 USTR Special 30 1 Report:30-,58 Pada Audit HKI Sebagai Sarana Pencegaha.n Pelanggaran HKI Oleh Pelaku Industn Kecil. Arir, Khaerudin. Jurnal Sera.rnbi Hukurn Vol 08 No.02 Agustus 20I4-Januari 2015 Page 107 2; inellsienst sistem 1'udisial penegalian hukum terhadap pelanggaran Kekavaan Intelektual lan-r1 ada dr Indonesia. Beberapa kasus 1'ang menunjukan in efisiensi sitim vudisial HKI antara lain. kasus Pierre Cardin. Koptiam dan IKEA. t'' Dr.Adnansl'ah. Deputl'Director tnternational Cooperation. Direklorat Jenderal Kekal,aan lntelektual. (*arrancara pada tanggal 27 Iv{aret 2017). -' Pernerrntah membentuk tim nasional untuk mengatasr pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (llKI) sesuai rang diamanatkan dalam Keputusan Presiden (Kepprex) No 412()06 pembentukan -I'rnr Na-sional Penanggulangan Pelanggaran tlKI bertuluan untuk melindungr potensi dan kekaraan nasional lang memiliki nilar stralegrs dan ekononris 'fim Nasional Penanggulangan I)eienguaran L{ak Kekavaan Intelektual ('l'imnas PPtIKI) me,npunvar lugas: 12
b---_ dilat<ukan adalah pelanggaran merek, disuzul dengan pelanggaran hak cipta, 28 pelanggaran desain Industri dan paten.'n Una,k rtrr pada disertasi ini penekanan pembahasan akan dilalokan terhadap pelanggaran HKI di bidang merek, karena pembahasan tentang sebab dan akibat terjadinya pelanggaran merek dianggap telah mewakili gambaran kemelut dan permasalahan HKI pada er*trm*ya di indenesia, Adapun jurnlah laperan pelanggara* HKt yang diterima oleh Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa pada Januari hingga Mei 2016 sebanyak 23 laporan. Mayoritas laporan terkait dengan pelanggaran Merek (17 laporan), pelanggaran paten (2 laporan), hak cipta (l laporan) dan desain rndustri (3 laporan).30 Penegakan peraturan HKI di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi pemerintah lndonesia. Salah satu alasan sulitnya penegakan HKI di Indonesia diyakini karena adanya pertentangan antara sifat komunal masyarakat Indonesia yang tidak bisa menerima pemaharnan tentang HKI dengan nilai-nilai falsafah yang mendasari pemilikan HKI. Nilai-nilai tersebut dianggap kurang sesuai dengan kebudayaan Indonesia yang masilt cenderung komunal di mana hak pribadi akan selaltr dikesampingkan ketika berhadapan dengan hak sosial. Hal ini berbeda dengan sistem HKI yang nampak di l. merurnuskan kebrjakan nasronal penanggulangan pelanggaran HKI. 2 menetapkan langkah-largkah nasional vang diperlukan dalam rangka penanggulangan pelanggaran HKI. 3 mengka.ii dan nrenetapkan langkah-langkah pen.velesaian permasalahan strategis mengenal penanggulangan pelanguariur HKI. termasuli pencegahan dan penegakan hukum sesuai tugas pokok deur lungsi instansr masrng-masing anggota: t melakukan koordrnasi daianr sosialisasi dan pendidikan di bidang HKI guna penanggulangan pelanggaran l1KI kepada instansi. lembaga terkait dan masl.arakat melalur berbagar kegratan. \ murgadakan dan menrngkatkan ker.;asama secara bilateral. regionai maupun multrlateral dala:n rangka penan ggul an gan pel anggaran HKI. rt untuk pembajakan Hak Cipta seperti pada pasar pembajakan video vang mencapar 92o,'o. Indonesia menernpatr raflgking ke -l sebagar negara pelanggar hali cipta f:Ugi11u*err1po SliMaiioboro-Jadi-Zona \1 erahPelanggaran-H Kl ) ' Direktur Penr idrkan dan Penvelesaran Sengketa Ditlen Kekavaan Inteleklual Salmon Pardede pada k as us-pelan ggaran- ke kavaan- i ntel ekt ual /kabar2-1 bisnrs 13
Lr---- dalanrnya mendahulukan hak pribadi daripada hak sosial.3r perbedaan pandangan itutah yang sarnpai sekarang masih berakar di Indonesia, sehingga pemberlakuan HKI dalam masyarakat tndonesia menimbullian pertentangan dengan nilai-nilai budaya tradisional yang telah melembaga dalam keNdupan masyarakat, seperti perbedaan anggapan tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HKI menurut ketentuan undang-undang akan tetapi dalam nilai-nilai budaya masyarakat tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Latar belakang sejarah dan budaya memrnjukkan bahwa sebagian besar rakyat lndonesia masih berpegang pada' norma-norrna adat yang tidak mengakui kepemilikan individual atau kepemilikan pribadi atas hasil karya intelektual. cikal bakal dari sistem Hukrun HKI yang ada saat ini bukan tumbuh dari budaya rakyat Indonesia sendiri, melainkan datang dari negara- negara barat yang memiliki kepentingan ekonomi dan nilai-nilai budaya yang sangat berbeda dengan ciri yang dimilki oleh bangsa Indonesia. Faktor-faktor inilah yang banyak dituding sebagai penyebab sulitnya HKI dipahami di Indonesia. Namun, mengingat Indonesia merniliki potensi sebagaimana terlihat pada seinakin berkdmbangnya industri kreatif yang bennuatan HKI, artinya industri kreatif pada akhirnya pasti akan membuttrhkan perangkat HKI untuk melindungi kreatifitas pelalar industri kreatif. Untuk itu diperlukan model sistim HKI yang tidak bertentangan dengan budaya bangsa, namun mampu melindungi HKI siapa saja yang berhak khususnya pelaku Industri Kreatif. Mengingat, Di sisi lain indonesia juga fuenghadapi tekanan negara- negara maju untuk segera memberlakukan peraturan yang sesuai dengan tuntutan merek4-12 apalagi saat id lndonesia telah menjadi anggota organisasi intemasionai tentang Hak Kekayaan Intelektual, oleh karenanya siap atau tidak Indonesia harus mengharmonisasikan dan melaksanakan peraturan '" Budi Agus Rrs*andr. Shabhi l\'lahmashani.Dinanrika Flak Kekaraan Intetektual Dalam il'lasrarakat Krealrl-. total ntedia- Yog_vakarta-2009. hal 8 tt Adi Sulistirono. Meneembangkan pradiema penr.eiesaran Senqketa Non-Li-ertasi Dalam Rangka Pedavagunaan Alternatif Penvelesaian Sengketa Bisnrs ataLr tlal Kekaraan Intelektual. Disertasi. Proqrarl llmu Hukum. Universitas Diponegoro. 20t)2 14
:t HKlnya dengan berpedoman pada perjanjian yang telah disepakati oleh Negara-negara anggota organisasi tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Tanpa kesadaran dan pemahaman yarg berarti malia peraturan itu tidak rnempunyai makna yang positif bagi ekonomi nasional. Yang terjadi bisa saja pemanfaatan peraturan itu dilakukan hanya rnemberi manfaat bagi kepentingan asing dan tndonesia hanya menjadi penonton serta pasar bagi kelangsungan usaha pihak asing.ii Pemnsalahan pada usaha penegakan HKI di Indonesia semakin bertambah dengan banyak kekeliruan yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait yang seyoryanya merupakan instansi penting outu* proses perlindungan Hak Kekayaan lntelektual. Selama ini Pengaditan merupakan instansi yang paling sering disebut memberi andil datam kemelut dan carut marutuya penegakan HKI di Indonesia. Namur, jika ditelusuri lebih dalam lagi, maka pihak yang paling bertanggung jawab atas banyaknya sengketa HKI selama ini adalah Direktorat Jenderal HKI (DJKI), mengapa DJKI, karena DJKi adalah instansi yang memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan diberikan atau tidaknya sebuah hak pada mayoritas HKI. selarna ini aparat DJKI terkesan hanya sebagai administrator dan'melaksanakan peke{aan rutin yang sekedar melaksanakan perundang-trndangan HKI dan bukan sebagai poticy maker, decision maker, apalagl konseptor yang mampu memprediksi dimasa mendatang yang dapat memberi manfaar positif bagi perkembangan perdagangan perindustrian di tanah air.3a oleh itu pada penulisan disertasi ini pembahilsan mengenai strukru, puLu sistim HKI hanya akan membahas perihal instansi DJKI khususnya pemeriksa merek bukan instansi lainnya. Hal ini dilah*an dengan dua pertimbangaq yang pertama sudah banyak tulisan yang melaliukan pembahasan tentang kinerja hakirn sehingga terkesan mayoritas hakim di Indonesia tidak memahami HKI, hal ini dapat kita lihat dari putusan-putusan yang ada selama ini. Menjadi tidak adil jika ada anggapan bahwa semua masalah penegakan hdkum HKI adalah akibat .karena i;uan Budi Maulana. A-B-c Desarn Indusrri. crlra Adrrva Balti. Bandung 2()lO.hai 9 ,,bid hal 13 i5
kegagalan hakin dalam memahami HKI, padahal kesalahan bisa saja dimulai dari pemberian Hak yang kelim dari pihak DJKI sehingga menimbulkan sengketa. Jika DJKI sebagai instansi yang seharusnya sangat paham dengan HKI saja sering keliru maka sangat bisa dimaklumi jika hakim juga gagal paham dalam memutus sebuah perkara HKI. pertimbangan kedua, sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa sengketa HKI yang paling banyak adalah sengketa merek dan sengketa tersebut mayoritas berawal dari kekeliruan pemeriksa merek dalam menjalankan tugasnya saat melakukan pemeriksaan substantif, kiranya hal ini perludikaji lebih mendalam mengapa pemeriksa merek meloloskan permohonan-permohonan pendaftaran hak yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau memberikan hak unhrk sesuatu yalg seharusnya tidak diberikan hak, sebagai contoh baru-baru ini, terungkap bahwa kata " Mendoan" terdaftar sebagai hak atas merek seseorang. Bahkan Kasus merek "Kopitiam" mendapat penguatan sebagai hak atas merek sarnpai tingkat Mahkamah Agung. padahal jelas-jelas tertera datam pasal 20 undang-undang No.20 Tahun 2016 (selanjutnya disingkat Undang-undang Merek) dimana Merek tidak dapat didaftar jika sama dengan, berkaital dengan, atau hanya menydbut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan rurmaumum dar/atau lambang milik umum. Disusul dengan kasus.Mendoan yang cukup mengejutkan dan mengusik ketenangan para pedagang mendoan di daerah Banyumas, purwokerto tempat dimana tempe mendoan berasal dan banyak diperdagangkan. Kata.,Kopitiam,, maupun "Mendoan" merupakan kata yang telah/menjadi milik umum dan penggunaao kata tersebut merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. pemberian hak terhadap pengguna merek orang lain pada Kasus pierre cardiddan tkea menunjukan "ketidakpalnrnan be{amaah" antara pihak DJKI dan Hakim. Dengan menerima permohonan pendaftaran pihak yang tidak berhak atas merek tersebut dan tidak dikabutkannya gugatan dari pemilik hak oleh hakim. Kondisi seperti ini sepatutnya tidak terjadi pada sebuah negara yang telah menjadi anggota beberapa konvensi HKlseperti Indonesia. Disini terlihat 1t- I \l
E-- adanya pemahaman yang kurang pada pemeriksa merek tentang apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keselumhan yang batasannya sudah diatur pada TRIps, undang-undang Merek dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Subtansi Merek. Kondisi diatas harus segera ditangani menglngat permohonan perlindungan rnerek; berdas*rkan data DJKI merupakan permohe*an perlindungan yang paling banyak diajukan dibandingkan HKI lainnya. Seltiirgga jika terjadi peinbiaraii koirdisi di6tdS, maka seiigfteta riieiek dkair sernakin meningkat. Statistik Permohonan {10 Tahun Terakhir) . FF@.E*&-;- 3*t..-.: %f:t-jj 1{ E jg{'q a1 3dl lr, ffi,tJ&r {,1: t" ry--i iir:* i!r.E .{jl h F.(ri rc.J?& ;ari :47-I rilir-t q ]J. lt:o lid.t r FEtrr irerl*r hr*.rB . ii* a-,#$ i,:rr. Per 4 Agusrus 2016, total data KI yang dikelola DJKI berjurnlah l 2g5.763 pennohonan l', dengnn rincian sbh: l. Paten 2. N{erek :1. Desain lndustri .1. IIak Cipta . II8867 : L020 793 :61 147 : 84 869 li- Matlan Kusmana-Plh. DireLtur Teknologi Informasr Kekala^rn lntelektua Kebrlakan Lal.anan Publik Kekar aan lntelektual Berbasis Teknologi Informasi Pada Binrbingan Teknik Bagi Konsultan l{ak Kekaraan Inlelektual. Ja}iarta 22 Julr 2016 \'1
5. Indikasi Geografis :83 6. Rahasia Dagang :4 Pemerintah Indonesia bukan tidak perduli dengan pelanggaran HKI yang te{adi selama ini, berbagai upaya telah dilalffkan. pembentukan dan Pembenahan regulasi di bidang HKI telah dilakukan sejak tahun 1961, pada tanggal trl oLtober 1961 pernerintah RI mengundangkan UU No.21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek perniagaan (uu Merek 1961) turtuk menggantikan uu Merek kolonial Beranda. uU Merek i96l yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang Kekayaan Intelektual. Berdasarkan pasal 24, uu No. 21 Th. 1961, yang berbunyi "Undang-trndang ini dapat disebut undang-undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan." undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. penetapan uU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruanlbajakan. Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi paris lparis Convention far the Protebtion of Industrial property (Stockholm Revision 1967)l berdasarkan Keputusan presiden No. 24 Tahun 1979. partisipasi Indonesia dalam Konvensi paris saat itu beltun penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejurnlah ketentuan, yaitu pasal l s.d. 12, danPasal 28 ayat(l). Pada tanggal 12 Apnl 1982 pemerintah Jeng"sahkan I-IIJ No.6 tahtur 1982 tentang Hak Cipta ( t u Hak Cipta 1982) unhrk menggantikan uu Hak cipta peninggalan Belanda. Pengesahan uu Hak Cipta l9g2 dimaksudkan urtuk mendorong dan metindungi penciptaarl' penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangm. Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem FIKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membenn* sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Kepurusan No. 34/1986 (Tun ini lebih dikenal dengan 18
Lr--* sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencangkup penyusunan kebrjakan nasional di bidang Kekayaan lntelektual, perancangan peratran perundang-undangan di bidang HKIdan sosialisasi sistem HKIdi kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukun dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjubrya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah ar. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahtrn 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Pu,.,r. Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkanrya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan lffeativitas masyarakat. Menyusul pengesahan UU No. 7 tahun 1987 Pemerintah [ndonesia menandatangani sejtunlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari UU tersebut. t Pada tahur 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih firngsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di linglarngan Direktorat Jenderal Hukun dan Perundang-undangan, Departernen Kehakrnlan (Sekarang Kementerian Hukurn dan Hak Asasi Manusia). Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagr bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan 19
untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklirn yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umurn dan khususnya di sektor indusri, teknologi memiliki peranan sangat penting. Pengesahan uu Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke daram negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem hukum Kekayaan lntelektual, tennasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional unhrk menciptakan suatu sistem perlindungan HKIyang efektif. Pada tanggal 28 Agustus 1992 pemerintah RI mengesahkan uu No. 19 tahun 1992 tentang Merek (uu Merek r99z), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. uu Merek 1992 menggantikan uU Merek 1961. pada ranggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Finat Act Embodying the Result of the u*guoy Round oJ' Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual property Ri gh ts (Persetujuan TRIPS ). Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual, yaitu uU Hak cipta 1987 jo. uu No. 6 tahun 1982, uu paten 1999, dan uU Merek l992.Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga uu baru di bidang Kekayaan Intelektual, yaitu w No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, uu No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No :z/Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam upaya untuk menyelaraskan samua peraturan perundang-undangan di bidang HKldenpn Persetujrran Tzups, pada tahun 2001 pernerintah Indonesia mengesabkan undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang paten, dan undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua undang- undang ini menggantikan undang-undang yang larha di bidang terkait. pada peftengahan tahun 2002 tentang Hak cipta yang menggantikan undang- 20
undang yang tama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkanny436 dan dipenghujung tahun 2014 Undang-undang No.19 Tahun 2002 dicabut dan digantikan dengan Undang-undang No.28 Tahuu 2014. Pada tanggal 26 Agustus 2016 diundangkan undang-undang paten yang baru yaitu Undang- undang No.l3 Tahun 2016, tidak lama kemudian pada akhir tahun 2016 tepatnya 25 November 2016 Undang-undang Merek No.15 Tahun 2001 dicabut dengan diundangkan Undang-undang No. 20 Tahtrn 2016. Melalui Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2006, pemerintah kembali menunjukan kesungguhannya dalam memberantas pelanggaran HKldengan membentuk Timnas PPHKI. Timnas HKI melakukan kegiatan-kegiatan yang difokuskan dalam 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu kuratif, preventif, dan represif Ketiga kelompok kegiatan tersebut merupakan implementasi dari tugas Tirnnas HKI sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006, yaitu dalam perumusan kebijakan nasional, pengkajian dalam penyelesaian dan penetapan langkah-langkah nasional permasalahan penanggulangan-pelan ggaran Kekayaan Intelektual. 37 Direktorat Jenderal Kekavaan [ntelektual. Selarah Singkat Peraturan Kekal.aan Intelektual Data dari Timnas PPHKI Di bidang penegakan hukum. selama tahun 2009. jumlah l:asus '.,:,u drtangani penl.idik Polri bequmtah t46 kasus. dengan perincian. 29 kasus dengan status P2l :,terima oleh Kelaksa:ut unluk proses penuntutan)- I kasus dengan slatus P.l9 (sudah drserahka-u ,: Kejaksaan tetapi dikenrbalikan ke penridik POLRI untuk dilengkapi) dan 2 kasus dengan status S?,1 (diberhentika:r penvidikannva karena tidak cukup bukti). Penindakan terhadap kasus hak cipta vang menggunakan sarana cakam optik bequmlah 355 -i3 rutus lima puluh lima) kasus dengan menlita -52 (lima puluh dua) duplikator dan l l() (seratus ,:: rluh) toko/pedagang dengan junrlah tersangka seban-r,ak 3-s I ( tiga ratus linra puluh satu) orang ::.'ran harang bukti berupa cakram optrk seban-r'ak 2 01 I 6tl keping lerdiri dari 510 590 (filcnr). - r9ti (filem porno). 25() 018 (nrusik). -1.1.279 (softrvare) serta menvita l2() unit /(l 031 lcrt) :.:rr,c bulli berupa duplrkator. Dari l5-5 kasus tersebut telah diserahkan ke Kejaksaan sebanlak -. Cengan 2l kasus status P2l (diterirna oleh Kelaksaan untuk proses penuntutan) dan sisanva ,.::,rrak i()7 kasus masih dalam proses. Ke-laksaar Agung telah nrenangani kasus sebanvak dap 178 kasus. Darijunrlah tersebut. 169 ":--: telsh drlimpahkan ke Pengadrlan dan 9 kasus masih dalam proses. Dari l(r9 kasus vang telah - ::pahkan ke Pengadrian tersebut sebanrak (r kasus fang telah memperoleh putusan pengadilan. Penanganan ka-sus lang ditangani oleh Penlidik Pega,rr'ai Negeri Sipil (PPNS) LIKI selama .j-j: :1X19 meliputi masing-rnasrrrg l2 {dua) kasus di bidang hali cipta. l-s (lima belas; kasus dt ::-i merek. i (satu) kasLrs di bidmq desain industri. Selain itu. Direktorat Jenderal t,lKI -:-::.qarl kasus perdata sebanvak 2,j (dua puluh delapan) kasus dr brdang nrerek. Selain :-:--.'i3flan kasus-ka-sus prdana ntaupurt perdata baik dr bidang hali cipta- paten. nrerek dirn desain - -..::-r. Direi'toral .lenderal l-lKI luga melalsanakan pemberian kesaksian ahlr oleh : :r:.'- cege\\3.r Dlrektorat Jenderal t{KI. rang anlara lain meliputi. kesa}isia.n ahlr terhedap 5t) 1l