CUTI ALASAN PENTING A. Diberikan kepada PNS karena : a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak- hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau c. Melangsungkan perkawinan. B. PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/ atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan C. Diberikan kepada PNS karena : a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu salit keras atau meninggal dunia; b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak- hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau c. melangsungkan perkawinan. D. PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/ atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan E. Cuti karena alasan penting diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan Ketentuan Pengajuan Cuti Karena Alasan Penting 1. PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: 2. Ibu, Bapak, Isteri atau Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua, atau Menantu sakit keras atau meninggal dunia; 3. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau 4. Melangsungkan perkawinan. 5. Sakit keras sebagaimana dimaksud pada angka I huruf a dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelavanan Kesehatan. 6. PNS laki-laki yang isterinya melahirkan melalui operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan. 7. Dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga. 8. PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan danlatau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan. 9. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti paling lama 1 (satu) bulan. 10. Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 1, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
11. Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 7, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan cuti karena alasan penting kepada PNS yang bersangkutan. 12. Permintaan dan pemberian cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 dibuat menurut contoh dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran l.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 13. Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti, pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting. 14. Pejabat sebagaimana yang dimaksud pada angka 10 dapat memberikan tzin sementara secara tertulis menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 15. Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus segera diberitahukan kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti. 16. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 12 memberikan hak atas cuti karena alasan penting kepada PNS yang bersangkutan. 17. Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS. 18. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 14, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS. Peraturan (Silahkan klik untuk mendownload) 1. Perka BKN No.24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil 2. Salinan PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
NO 1 NAMA SUB BIDANG Subbid Layanan dan Administrasi Kepegawaian PELAYANAN / KONTAK PELAYANAN 3 Cuti PNS Pengampu : Putri Fristadevi Astuti, S.STP kontak (024)8318846 pesawat 123/ 126 SYARAT 1. 2. Cuti Bersalin Cuti Tahunan (dalam negeri) 3. Upload dokumen pendukung (surat sakit/bersalin dari Dokter) Cuti Sakit (kurang dari 14 hari) 4. upload dokumen pendukung (surat sakit dari Dokter) Cuti Alasan Penting (dalam negeri) upload dokumen pendukung PNS (ybs) ALUR SKPD yang bersangkutan Penetapan/Pemberian Izin Cuti oleh pimpinan SKPD - Alur telah diotomatisasi melalui aplikasi SINAGA