PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran penyelenggaraaan tugas secara profesional, akuntabel, dan bertujuan meningkatkan pelayanan publik dibutuhkan pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien; b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan standar sarana dan prasarana kantor; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; jdih.kemenpppa.go.id
Menetapkan 2 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133); 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Sarana dan Prasarana Kantor adalah ukuran baku ruang kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas. jdih.kemenpppa.go.id
3 - 2. Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan. 3. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan. 4. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat perlengkapannya yang disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika. 5. Ruang Penunjang adalah ruang yang berfungsi menunjang pelaksanaan pekerjaan secara tidak langsung. 6. Perlengkapan Kantor adalah alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan. 8. Ruang Pusat Televisi Sirkuit Tertutup (Closed Circuit Television) yang selanjutnya disebut Ruang Pusat CCTV adalah ruang tempat mengendalikan dan memantau jaringan kamera closed circuit television. 9. Ruang Pusat Layanan Konsultasi dan Manajemen Pengetahuan Terpadu yang selanjutnya di sebut Ruang Konsultasi adalah ruang untuk memberikan konsultasi serta pengelolaan informasi dan pengetahuan terkait kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi para pihak yang membutuhkan. 10. Ruang Layanan Perempuan dan Anak adalah ruang untuk memberikan layanan penerimaan pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan, dan layanan mediasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. 11. Ruang Rapat Bersama (Co-Working Space) adalah ruang kerja baru dimana pegawai bekerja bersamaan dengan orang lain dari unit yang berbeda di satu tempat yang sama. 12. Ruang Pusat Kendali Berbasis Teknologi Informasi jdih.kemenpppa.go.id
4 - (Command Center) adalah ruangan dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan aplikasi, data, jaringan, internet, peladen (server), pengelolaan pertemuan dalam jaringan (daring), serta keamanan data dan informasi yang telah diproses/dianalisa melalui layanan elektronik yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan ketersediaan data untuk internal dan publik. 13. Kendaraan Dinas adalah Sarana kerja berupa alat transportasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 14. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak. Pasal 2 (1) Maksud penyusunan Peraturan Menteri ini yaitu sebagai pedoman bagi: a. pegawai dalam menggunakan Sarana dan Prasarana kantor di lingkungan Kemen PPPA; dan b. unit kerja dalam pengelolaan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan ukuran baku. (2) Standar Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Kemen PPPA bertujuan untuk: a. menciptakan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan kerja; b. menciptakan keleluasaan bergerak secara sehat jdih.kemenpppa.go.id
5 - dan teratur; c. adanya keseragaman tata cara penggunaan Ruang Kantor dan alat Perlengkapan Kantor; d. kelancaran proses pekerjaan serta tugas pengawasan dan pengamanan; dan e. penyediaan pengamanan arsip dan dokumentasi. Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan mengenai standardisasi ukuran, jumlah, bahan, kapasitas, jenis, model, dan/atau tipe Sarana dan Prasarana kantor di lingkungan Kemen PPPA. Pasal 4 Standar Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Kemen PPPA terdiri atas: a. Ruang Kantor; b. Ruang Penunjang; dan c. Kendaraan Dinas. Pasal 5 (1) Ruang Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. ruang kerja; b. ruang tamu; dan c. ruang rapat. (2) Ruang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi: a. Menteri; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; d. Pejabat Administrator; e. Pejabat Pengawas; f. Pejabat Fungsional; g. Pejabat Pelaksana, termasuk staf administrasi; dan jdih.kemenpppa.go.id
6 - h. staf penunjang termasuk manajemen gedung (building management). (3) Standar Ruang Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 6 (1) Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. ruang ibadah; b. lobi; c. ruang pusat data (server); d. Ruang Pusat Kendali Berbasis Teknologi Informasi (Command Center); e. ruang arsip; f. ruang perpustakaan; g. ruang penyimpanan barang; h. Ruang Pusat CCTV; i. ruang poliklinik; j. ruang sentral telepon; k. ruang pos penjagaan keamanan; l. ruang sumber tenaga diesel atau genset; m. ruang pantri; n. toilet; o. ruang panel listrik; p. ruang menyusui; q. ruang tempat penitipan anak; r. ruang forum anak; s. Ruang Layanan Perempuan dan Anak; t. Ruang Konsultasi; u. ruang Dharma Wanita Persatuan; v. ruang lembaga donor; w. Ruang Rapat Bersama (Co-Working Space); x. janitor; dan y. tempat parkir. (2) Standar Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang jdih.kemenpppa.go.id
7 - merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 7 (1) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas: a. Kendaraan Dinas Menteri; b. Kendaraan Dinas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, termasuk yang disetarakan; c. Kendaraan Dinas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan d. Kendaraan Dinas. (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c disediakan bagi pejabat dan pegawai selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut. (3) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disediakan bagi pejabat dan/atau pegawai untuk menunjang tugas kedinasan. (4) Standar Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 8 Standar Sarana dan Prasarana Kantor yang diatur di dalam Peraturan Menteri ini dalam pemenuhannya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pasal 9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenpppa.go.id
8 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2021 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1446 jdih.kemenpppa.go.id
9 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Kemen PPPA bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran penyelenggaraan tugas pegawai serta untuk penataan Sarana dan Prasarana kantor. Pekerjaan kantor yang meliputi mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengolah serta menyimpan data, warkat, dokumen, ataupun hasil pekerjaan kantor lainnya perlu didukung dengan Sarana dan Prasarana yang baik. Di sisi lain, tuntutan target harus dikerjakan dengan cepat dan baik perlu ada perlengkapan maupun peralatan kantor yang dapat membantu mempercepat kerja pegawai, dengan demikian produktivitas kerja mereka senantiasa meningkat. Sarana dan Prasarana kantor di lingkungan Kemen PPPA saat ini belum terstandar sehingga perlu disusun Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kemen PPPA. B. Ruang Lingkup Standar Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Kemen PPPA terdiri atas: jdih.kemenpppa.go.id
10 - 1. Ruang Kantor; 2. Ruang Penunjang; dan 3. Kendaraan Dinas. C. Asas Penataan Sarana dan Prasarana kantor di lingkungan Kemen PPPA dilaksanakan berdasarkan asas: a. tertib; b. adil; c. transparan; d. efisien dan efektif; e. manfaat; f. keselamatan; g. kesejahteraan; h. kepatuhan; dan i. akuntabel. D. Pengertian Umum Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sarana berhubungan langsung dan menjadi penunjang utama dalam suatu aktivitas. Sarana dapat berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak dan umumnya berbentuk kecil dan bisa dipindah-pindah, sedangkan Prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis Sarana. Umumnya Prasarana dimiliki dan dibangun oleh pemerintah dalam bentuk benda tidak bergerak. jdih.kemenpppa.go.id
11 - BAB II RUANG KANTOR A. Jenis Ruang Kantor Ruang Kantor di Kemen PPPA terdiri atas: a) Ruang Kerja Ruang kerja diperuntukkan bagi: a. ruang kerja Menteri; b. ruang kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, termasuk yang disetarakan; c. ruang kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; d. ruang kerja Pejabat Administrator; e. ruang kerja Pejabat Pengawas; f. ruang kerja Pejabat Fungsional; g. ruang kerja Pejabat Pelaksana, termasuk staf administrasi; dan h. ruang kerja staf penunjang, termasuk manajemen gedung (building management). b) Ruang Tamu Ruang Tamu terdiri dari: a. ruang tamu Menteri; dan b. ruang tamu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, termasuk yang disetarakan. c) Ruang Rapat Ruang Rapat terdiri dari: a. ruang rapat Menteri; b. ruang rapat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, termasuk yang disetarakan; c. ruang rapat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan d. Ruang Rapat Bersama. B. Standar Ukuran Ruang Kantor 1. Ruang Kerja a. Menteri : 145 m² b. Tata Usaha Menteri : 72 m² jdih.kemenpppa.go.id
12 - 2. Ruang Istirahat a. Menteri : 30 m² 3. Ruang Tamu a. Ruang tunggu tamu Menteri : 30 m² 4. Ruang Rapat a. Menteri : 127 m² 5. Ruang Kerja a. Sekretaris Kementerian : 90 m² b. Tata Usaha Sekretaris : 37 m² Kementerian 6. Ruang Istirahat a. Sekretaris Kementerian : 28 m² 7. Ruang Tamu a. ruang tunggu tamu Sekretaris : 65 m² Kementerian (dalam ruang kerja) b. ruang tunggu tamu Sekretaris : 6,5 m² Kementerian (depan Tata Usaha) 8. Ruang Rapat a. Sekretaris Kementerian : 5 m² 9. Ruang Kerja a. Deputi : 14,6 m² b. Ruang Tata : 3,4 m² Usaha Deputi 10. Ruang Tamu a. Deputi : 14 m² 11. Ruang Rapat jdih.kemenpppa.go.id
13 - a. Deputi : 18,7 m² 12. Ruang Kerja a. Staf Ahli Menteri : 40 m² 14. Ruang Rapat a. Staf Ahli Menteri : 58,5 m² 15. Ruang Kerja a. Staf Khusus Menteri : 10,8 m² 16. Ruang Tamu a. Staf Khusus Menteri : 35,52 m² 17. Ruang Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (selain Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum): 36 m2 18. Ruang Kerja Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum: 43,61 m² 19. Ruang Kerja Kepala Bagian : 17,64 m² 20. Ruang Kerja Pejabat Fungsional Ahli Madya: 4,86 m2 21. Ruang Kerja Kepala Subbagian: 16 m2 22. Ruang Kerja Pejabat Fungsional Ahli Muda: 3,78 m2 23. Ruang Kerja Pejabat Pelaksana: 0,72 m2 24. Ruang Kerja jdih.kemenpppa.go.id
14 - Administrasi Keuangan: 23,65 m2 25. Ruang Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, termasuk yang disetarakan: Staf Ahli Menteri: 40 m2 26. Ruang Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: 36 m2 27. Ruang Bersama/Umum: a. lantai 11 : 92,8 m² b. lantai 10 : 128 m² c. lantai 6 : 58,5 m2 d. lantai 3 : 1) Ahmad Dahlan : 107 m² 2) Dewi Sartika : 107 m² 3) Ruang Rapat Bersama : 58,5 m2 (Co-Working Space) C. Standar Perlengkapan Ruang Kantor 1. Standar Perlengkapan Ruang Kantor a. Ruang kerja Menteri beralas karpet, dengan perlengkapan: 1) meja kerja dengan kelengkapannya; 2) kursi kerja; 3) kursi hadap; 4) meja untuk telepon; 5) meja rapat; 6) telepon (pesawat otomatis/langsung); 7) telepon (lokal dan interlokal); 8) komputer; 9) alat pencetak (printer); 10) lemari kaca; 11) lemari buku; 12) televisi; 13) kursi tamu; 14) kursi santai; 15) jam dinding; jdih.kemenpppa.go.id
15 - 16) lambang negara; 17) foto presiden dan wakil presiden; 18) bendera nasional; 19) bendera Kemen PPPA; 20) bel; 21) pintu pengaman; 22) Sarana video konferensi; dan 23) ruang istirahat (tempat tidur, lemari pakaian, meja rias, bufet, televisi, dan kamar mandi). b. Ruang kerja Sekretaris Kementerian, dengan perlengkapan: 1) meja biro besar dengan kelengkapannya; 2) kursi kerja; 3) kursi hadap; 4) komputer dengan sambungan internet; 5) meja komputer; 6) alat pencetak (printer); 7) telepon (pesawat otomatis/langsung); 8) lemari buku; 9) bufet kayu; 10) cermin besar/berdiri; 11) jam dinding; 12) televisi; 13) bel; 14) foto presiden dan wakil presiden; 15) lambang negara; 16) Sarana video konferensi; 17) ruang istirahat (tempat tidur, kulkas, dispenser, meja makan, bufet, televisi, dan kamar mandi); dan 18) ruang tamu Sekretaris Kementerian, dengan perlengkapan sofa. c. Ruang kerja Deputi, dengan perlengkapan: 1) meja biro besar dengan kelengkapannya; 2) kursi kerja; 3) kursi hadap; 4) komputer dengan sambungan internet; jdih.kemenpppa.go.id
16 - 5) meja komputer; 6) alat pencetak (printer); 7) telepon (pesawat otomatis/langsung); 8) lemari buku; 9) bufet kayu; 10) cermin besar/berdiri; 11) jam dinding; 12) televisi; 13) bel; 14) foto presiden dan wakil presiden; 15) lambang negara; 16) Sarana video konferensi; dan 17) kamar mandi. d. Ruang kerja Staf Ahli Menteri, dengan perlengkapan: 1) meja biro besar dengan kelengkapannya; 2) kursi kerja; 3) kursi hadap; 4) kursi dan meja tamu; 5) kursi dan meja rapat; 6) telepon (pesawat otomatis/langsung); 7) komputer dengan sambungan internet; 8) alat pencetak (printer); 9) televisi; 10) lemari buku; 11) lemari arsip; 12) foto presiden dan wakil presiden; 13) lambang negara; dan 14) Sarana video konferensi. e. Ruang kerja Staf Khusus Menteri, dengan perlengkapan: 1) meja; 2) kursi kerja; 3) kursi hadap; 4) kursi dan meja tamu (bersama); 5) telepon (pesawat otomatis/langsung); 6) komputer dengan sambungan internet; jdih.kemenpppa.go.id
17 - 7) alat pencetak (printer); 8) televisi; 9) lemari buku; 10) lemari arsip; 11) foto presiden dan wakil presiden; 12) lambang negara; dan 13) Sarana video konferensi (bersama). f. Ruang kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dengan perlengkapan: 1) meja biro dengan kelengkapannya; 2) kursi kerja; 3) kursi hadap; 4) telepon (pesawat otomatis/langsung); 5) komputer dengan sambungan internet; 6) alat pencetak (printer); 7) lemari buku; 8) lemari pakaian; 9) bufet; 10) jam dinding; dan 11) Sarana video konferensi. g. Ruang kerja Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Ahli Madya, dengan perlengkapan: 1) meja kerja; 2) kursi kerja; 3) kursi hadap; 4) lemari; 5) komputer dengan sambungan internet; 6) alat pencetak (printer); dan 7) telepon (lokal). h. Ruang kerja Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional Ahli Muda, dengan perlengkapan: 1) kursi dan meja kerja; 2) kursi hadap; 3) komputer dengan sambungan internet; dan jdih.kemenpppa.go.id
18 - 4) alat pencetak (printer). i. Ruang kerja Pejabat Pelaksana, dengan perlengkapan: 1) meja kerja; 2) kursi kerja; 3) komputer dengan sambungan internet; dan 4) alat pencetak (printer). j. Ruang tamu/tunggu Menteri, dengan perlengkapan: 1) kursi dan meja tamu; 2) lambang negara; 3) foto presiden dan wakil presiden; 4) jam dinding; dan 5) dispenser dan perlengkapan. k. Ruang istirahat Menteri, dengan perlengkapan: 1) tempat tidur; 2) lemari pakaian; 3) meja rias; dan 4) televisi. l. Ruang kamar mandi Menteri, dengan perlengkapan: 1) keran air (shower); 2) cermin; 3) wastafel; 4) toilet; 5) pengering rambut (hair dryer); dan 6) kapstok. m. Ruang tata usaha pada unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dengan perlengkapan: 1) meja kerja; 2) kursi kerja; 3) komputer dengan sambungan internet; 4) alat pencetak (printer); 5) lemari buku; 6) lemari arsip; 7) papan tulis putih; jdih.kemenpppa.go.id
19 - 8) mesin penghancur kertas; dan 9) telepon (lokal) dan faksimili. n. Ruang rapat: 1) kursi; 2) meja; 3) mikrofon meja; 4) foto presiden dan wakil presiden; 5) lambang negara; 6) layar; 7) alat pengeras suara; dan 8) proyektor. o. Ruang administrasi keuangan terdiri dari: 1) Ruang Kerja a) meja kerja; b) kursi kerja; c) komputer dengan sambungan internet; d) alat pencetak (printer); e) lemari buku; f) lemari arsip; g) mesin penghancur kertas; h) telepon (lokal); dan i) brankas. 2) Ruang penyimpanan arsip Keuangan terdiri dari rak-rak arsip. 2. Jenis dan Spesifikasi Perlengkapan Ruang Kantor a. Jenis Perlengkapan Ruang Kantor, terdiri atas: 1) Perabot kantor: meja kerja, meja rapat, meja telepon, meja komputer, meja makan, kursi kerja, kursi hadap, kursi rapat, sofa, lemari arsip, lemari kaca, lemari plat, arsip pendek, lemari buku bacaan, rak kayu/besi, bufet kaca/kayu, brankas, tempat tidur, wastafel, papan tulis putih, cermin, gantungan atribut, jam dinding, karpet, dan tempat sampah. jdih.kemenpppa.go.id
20 - 2) Alat-alat bermesin: a) alat bermesin yang menggunakan listrik perangkat komputer/laptop, alat pemindai (scanner), alat pencetak (printer), lampu, penghancur kertas, proyektor, layar, televisi, mesin fotokopi, pendingin ruangan (air conditioner), kipas penyedot udara (exhaust fan), alat pengeras suara, alat penstabil (stabilizer), kamera, kulkas, dispenser, alat pembuat kopi, mesin ketik elektrik, kamera, pompa air, generator, penghisap debu, kompor listrik, kipas angin, mikrofon, megafon (hornspeaker), alat pompa air susu ibu elektrik (electric breast pump), alat sterilisasi elektrik (electric steam sterilizer), pompa hidran, dan pendeteksi asap. b) alat bermesin tanpa menggunakan listrik alarm, pompa diesel (diesel pump), genset, alat pemancar air otomatis (sprinkler/automatic fire), dan alat pemadam. 3) Papan informasi peta lokasi masing-masing unit kerja, informasi penting lainnya. 4) album foto 5) Alat visual denah ruangan, televisi sirkuit tertutup (closed circuit television/CCTV), kamera video, televisi, dan alat pembaca sidik jari (finger print). 6) Perangkat telekomunikasi pesawat telepon, faksimili, dan sentral telepon otomat (Private Automatic Branch Exchange/PABX). 7) Perangkat pengolah data dan jaringan area lokal (Local Area Network/LAN) atau jaringan area luas (Wide Area Network/WAN) dan internet komputer peladen (server), komputer client, alat perute (router), alat pengalih (switch), modem, radiolink, alat titik akses (acces point), patch panel, kabel Unshielded Twisted Pair (UTP), kabel serat optik, converter F/O to UTP, Video jdih.kemenpppa.go.id
21 - Graphics Array (VGA) splitter, Keyboard, Video, Mouse switch (KVM switch), Uninterruptible Power Supply (UPS), alat pencetak (printer), dan alat pemindai (scanner). 8) Peralatan kearsipan 15) Kotak kartu kendali, nomerator, troli, lemari arsip, foto presiden dan wakil, rak arsip, meja sortir, lembar pengantar, folder, boks arsip, map gantung, lemari roll o'pack, label, sekat/guide, dan out indicator. 9) Alat perlengkapan petugas keamanan jas hujan, lampu senter, pentungan karet/plastik/rotan, borgol, alat pemadam kebakaran, dan radio komunikasi. 10) Alat perlengkapan medis a) alat diagnostik obstetri dan ginekologi Doppler with liquid crystal display (LCD). b) alat pemeriksaan tanda vital (vital sign examination set) standar timbangan berat dan tinggi badan (weight and height scale standard), termometer telinga digital (ear termometer digital), termometer rektal (rectal termometer), tensimeter, dan manset tensi anak. c) alat diagnostik fisik (physic diagnostic set) spatula lidah (spatula tongue), palu refleks (hammer reflex), dan stetoskop littmann. d) infus set tiang infus. e) set darurat (emergency set) lampu periksa (examination lamp), set alat rawat luka (hecting set), wadah bengkok (nierbeken), kom kecil, kom tutup, bak spuit, korentang, tempat korentang, dan tabung oksigen komplit. f) sterilisator g) alat penghancur jarum (needle destroyer). h) kasur tangga ranjang pasien (diagnostic set foot step). i) kotak obat jdih.kemenpppa.go.id
22 - 11) Peralatan Perpustakaan Lemari buku, rak buku, rak koran, rak majalah, komputer, meja baca, kursi, dan pigura. 3. Spesifikasi Perlengkapan Ruang Kantor a. Meja 1) meja kerja a) meja kerja untuk Menteri ukuran : 2,4 x 0,8 cm, tinggi 75 cm. model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, bahan : kayu atau partikel board/kayu solid b) meja telepon Menteri ukuran : 140 x 70 cm, tinggi 60 cm. bahan : kayu atau partikel board c) meja kerja untuk Sekretaris Kementerian ukuran : 2,4 x 0,8 cm, tinggi 75 cm. model/tipe : meja biro atau menyesuaikan bahan : kayu atau partikel board d) meja telepon untuk Sekretaris Kementerian ukuran : 0,7 x 0,6 cm, tinggi 1,4 m. model/tipe : meja biro atau menyesuaikan bahan : kayu lapis laminasi dengan tekanan tinggi (High Pressure Laminate/HPL) e) meja kerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Deputi) ukuran : 2,2 x 0,85 cm, tinggi 75 cm model/tipe : meja biro atau menyesuaikan bahan : kayu atau partikel board f) meja telepon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Deputi) ukuran : 0,7 x 0,6 cm, tinggi 1,4 m model/tipe : meja biro atau menyesuaikan bahan : laminasi dengan tekanan tinggi (High Pressure Laminate/HPL) jdih.kemenpppa.go.id
23 - g) meja kerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Staf Ahli Menteri) ukuran : 220 x 85 cm, tinggi 75 cm model : meja biro atau menyesuaikan bahan : kayu laminasi dengan tekanan tinggi (High Pressure Laminate/HPL) h) meja kerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus Menteri ukuran : 160 x 80 cm, tinggi 75 cm bahan : kayu laminasi dengan tekanan tinggi (High Pressure Laminate/HPL) i) meja kerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ukuran : 220 x 85 cm, tinggi 75 cm model/tipe : meja biro atau menyesuaikan bahan : kayu atau partikel board j) meja kerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ukuran : 211 x 80 cm, tinggi 75 cm model/tipe : meja biro atau menyesuaikan bahan : kayu atau partikel board k) meja kerja untuk Pejabat Administrator ukuran :150 x 75 cm, tinggi 75 cm meja credensa :180 x 50 cm, tinggi 75 cm model/tipe : meja setengah biro atau menyesuaikan bahan : kayu atau partikel board/laminasi dengan tekanan tinggi (High Pressure Laminate/HPL) l) meja kerja untuk Pejabat Pengawas ukuran : 150 x 75 cm, tinggi 75 cm model/tipe : meja setengah biro atau menyesuaikan bahan : kayu atau partikel board/laminasi dengan tekanan tinggi (High Pressure Laminate/HPL) jdih.kemenpppa.go.id
24 - m) meja kerja untuk staf/Pejabat Fungsional Umum ukuran : 120 x 60 cm, tinggi 75 cm model/tipe : meja setengah biro atau menyesuaikan bahan : kayu atau partikel board/laminasi dengan tekanan tinggi (High Pressure Laminate/HPL) n) meja kerja untuk petugas komputer dan petugas yang sifat pekerjaannya spesifik, diatur sesuai kebutuhan. 2) meja tamu a) meja tamu untuk ruang tunggu Menteri ukuran : 100 x 75 x 45 cm model/tipe : biasa bahan : kayu jati atau partikel board 3) meja rapat a) meja rapat Menteri ukuran : 300 x 130 x 80 cm model/tipe : oval bahan : kayu atau partikel board, marmer b) meja rapat untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Kementerian) ukuran : 320 x 120 x 75 cm model/tipe : biasa bahan : kayu atau partikel board c) meja rapat untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Deputi) ukuran : 240 x 120 x 75 cm model/tipe : biasa bahan : kayu atau partikel board d) meja rapat untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Staf Ahli Menteri) ukuran : 150 x 65 x 75 cm jdih.kemenpppa.go.id
25 - model/tipe : biasa. bahan : kayu atau partikel board e) meja rapat untuk ruang rapat besar (ruang rapat lantai 3 standar) ukuran :160 x 75 x 75 cm model/tipe : biasa bahan : kayu atau partikel board/laminasi dengan tekanan tinggi (High Pressure Laminate/HPL) f) meja rapat untuk ruang rapat besar (ruang rapat lantai 10) ukuran :111 x 75 x 75 cm model/tipe : biasa Bahan : kayu atau partikel board/laminasi dengan tekanan tinggi (High Pressure Laminate/HPL) g) meja komputer ukuran : 110 x 60 x 75 cm model/tipe : biasa Bahan : kayu atau partikel board 4) meja operator ukuran : 120 x 65 x 75 cm model/tipe : biasa bahan : kayu jati atau partikel board b. Kursi 1) kursi kerja a) kursi kerja Menteri ukuran : 60 x 60 x 125 cm model/tipe : lima kaki bahan : baja tahan karat (stainless steel) b) kursi kerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Kementerian) ukuran : 50 x 50 x 100 cm jdih.kemenpppa.go.id
26 - model/tipe : lima kaki bahan : baja tahan karat (stainless steel) c) kursi kerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Deputi) ukuran : 50 x 50 cm, tinggi 100 cm model/tipe : lima kaki bahan : baja tahan karat (stainless steel) d) kursi kerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Staf Ahli Menteri) ukuran : 50 x 50 x 120 cm model/tipe : lima kaki bahan : baja tahan karat (stainless steel) e) kursi kerja untuk Staf Khusus Menteri ukuran : 50 x 50 x 100 cm model/tipe : lima kaki bahan : baja tahan karat (stainless steel) f) kursi kerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ukuran : 50 x 50 x 110 cm model/tipe : lima kaki Bahan : baja tahan karat (stainless steel) g) kursi kerja untuk Pejabat Administrator ukuran : 50 x 50 x 110 cm model/tipe : lima kaki Bahan : baja tahan karat (stainless steel) h) kursi kerja untuk Pejabat Pengawas ukuran : 50 x 50 x 110 cm model/tipe : lima kaki Bahan : rangka besi i) kursi kerja untuk Pejabat Pelaksana ukuran : 50 x 50 x 80 cm jdih.kemenpppa.go.id
27 - model/tipe : lima kaki Bahan : rangka besi 2) kursi hadap dan kursi tamu a) kursi hadap di depan meja kerja Menteri kursi perorangan 60 x 50 x 0,90 cm kursi bertangan, beralas karet busa dibungkus kain beludru sandaran tinggi b) kursi tamu di ruang tamu Menteri kursi perorangan 90 x 85 x 80 cm kursi bertangan, sandaran beralas karet busa dibungkus kain c) kursi tamu di ruang tamu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Kementerian) kursi perorangan 97 x 80 x 70 cm d) kursi tamu di ruang tamu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Deputi) kursi perorangan 97 x 80 x 70 cm e) kursi tamu di ruang tamu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Staf Ahli Menteri) kursi perorangan 65 x 70 x 85 (1,2,1) f) kursi tamu /kursi hadap di depan meja staf Menteri kursi perorangan 50 x 50 x 90 cm kursi biasa, sandaran rendah/ukuran setengah tanpa tangan, rangka besi berkaki roda 5 (lima), berputar dudukan dan sandaran beralaskan karet busa, warna disesuaikan g) kursi tamu luar kursi perorangan 95 x 75 x 55 cm kursi biasa, sandaran rendah/ukuran setengah jdih.kemenpppa.go.id
28 - tanpa tangan, rangka besi berkaki roda 5 (lima), berputar dudukan dan sandaran beralaskan karet busa, warna disesuaikan h) kursi tamu di ruang tunggu Menteri kursi biasa dengan ukuran: kursi perorangan 97 x 80 x 70 cm dudukan, sandaran dan tangan beralas karet busa, kursi hadap di depan meja kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya kursi bertangan dan bersandaran sedang, dudukan dan tangan beralas karet busa, warna disesuaikan i) kursi tamu di ruang tamu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya kursi biasa dengan ukuran: kursi perorangan 98 x 80 x 70 cm dudukan, sandaran dan tangan beralas karet busa, warna disesuaikan, kerangka kayu j) kursi hadap di depan meja kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya kursi perorangan 0,16 x 0,15 x 100 cm kursi tanpa tangan, sandaran rendah, dudukan dan sandaran beralas karet busa, warna disesuaikan k) kursi hadap di depan Pejabat Administrator kursi perorangan 50 x 50 x 90 cm dudukan dan sandaran beralaskan karet busa, warna disesuaikan, kaki permanen l) kursi hadap di depan meja kerja Pejabat Pengawas kursi perorangan 50 x 50 x 90 cm kursi tanpa dudukan tangan, sandaran rendah dan dudukan dibungkus karet busa, kaki permanen jdih.kemenpppa.go.id
c. 29 - 3) kursi rapat ukuran : 60 x 50 x 110 cm. model/tipe : lima kaki. bahan : baja tahan karat (stainless steel) 4) kursi rapat Sekretaris Kementerian (tipikal dengan Deputi) ukuran : 0,9 x 0,6 x 0,6 cm. model/tipe : lima kaki. bahan : baja tahan karat (stainless steel) Lemari 1) lemari buku bacaan a) lemari buku untuk Menteri ukuran : 360 x 50 x 75 cm model/tipe : kotak lapis kayu bahan : kayu jati/yang setara b) lemari buku untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Kementerian) ukuran : 200 x 50 x 240 cm bahan : kayu dan kaca c) lemari plakat Menteri ukuran : 200 x 45 x 80 cm (3 pieces) bahan : kayu 2) Lemari Sekretaris Kementerian a) rak buku ukuran : 4,8 x 2,3 x 0,5 cm bahan : kayu dan kaca b) lemari plakat dan televisi ukuran : 1,5 x 0,5 x 0,5 cm bahan : laminasi dengan tekanan tinggi (High Pressure Laminate/HPL) jdih.kemenpppa.go.id
d. 30 - 3) Lemari Deputi a) rak buku ukuran : 3,1 x 2,35 x 0,6 cm bahan : kayu dan kaca b) rak buku ukuran : 2,8 x 2,4 x 0,5 cm bahan : laminasi dengan tekanan tinggi (High Pressure Laminate/HPL) bufet 1) bufet Menteri ukuran : 95 x 50 x 200 cm. bahan : kayu dan kaca jdih.kemenpppa.go.id
31 - BAB III RUANG PENUNJANG A. Jenis Ruang Penunjang Ruang Penunjang di lingkungan Kemen PPPA terdiri atas: a. ruang ibadah; b. lobi; c. ruang pusat data (server); d. Ruang Pusat Kendali Berbasis Teknologi Informasi (Command Center); e. ruang arsip; f. ruang perpustakaan; g. ruang penyimpanan barang; h. Ruang Pusat CCTV; i. ruang poliklinik; j. ruang sentral telepon; k. ruang pos penjagaan keamanan; l. ruang sumber tenaga diesel (genset); m. ruang pantri; n. ruang media; o. toilet; p. ruang panel listrik; q. ruang menyusui; r. ruang tempat penitipan anak; s. ruang forum anak; t. ruang Layanan Perempuan dan Anak; u. Ruang Konsultasi; v. ruang Dharma Wanita Persatuan; w. ruang lembaga donor; x. ruang Rapat Bersama (Co-Working Space) y. janitor; dan z. tempat parkir. B. Standar Ukuran Ruang Penunjang a. ruang ibadah: 17,76 m2 b. lobi: 170,1 m2 c. ruang pusat data (server): a) ruang server : 32,5 m² b) operator : 17,63 m² jdih.kemenpppa.go.id
32 - d. Ruang Ruang Pusat Kendali Berbasis Teknologi Informasi (Command Center): a) ruang rapat : 2,5 m² b) ruang operator : 32,5 m² c) ruang server : 13,5 m2 d) ruang pusat : 6,75 m2 operasi jaringan (Network Operation Center/NOC) e) Fire alarm : 8,1 m2 kebakaran e. ruang arsip: 20,48 m2 f. ruang perpustakaan: 84 m2 g. ruang penyimpanan barang: 9,6 m2 h. Ruang Pusat CCTV: 11,04 m2 i. ruang poliklinik a) dokter gigi : 32,5 m² b) dokter umum : 17,63 m² j. ruang sentral telepon: 20,5 m2 k. ruang pos penjagaan keamanan: 21 m2 l. ruang sumber tenaga diesel (genset): 118,75 m2 m. ruang pantri: 6,72 m2 n. ruang media; o. toilet: a) Menteri : 7,92 m2 b) Sekretaris Kementerian: 4,48 m2 c) Deputi : 7,41 m2 d) pria : 19,61 m2 e) wanita : 28,09 m2 f) difabel : 6,37 m2 p. ruang panel listrik: 7,68 m2; q. ruang menyusui: 6,48 m2; r. ruang tempat penitipan anak; s. ruang forum anak: 36,8 m2; jdih.kemenpppa.go.id
33 - t. Ruang Layanan Perempuan dan Anak: 208,8 m2; u. Ruang Konsultasi; a) Ruang Konsultasi A : 9,45 m2 b) Ruang Konsultasi B : 9,45 m2 v. ruang Dharma Wanita Persatuan: 40 m2; w. ruang lembaga donor: 25,48 m2; x. Ruang Rapat Bersama (Co-Working Space): 110,88 m2 y. janitor: 5,92 m2 z. tempat parkir : 4.114,77 m2 : a) lantai parkir lantai P1 : 1.371,59 m2, terdiri dari : 1) ruang panel : 7,9 m2 2) toilet : 6,75 m2 3) gudang : 11,7 m2 b) lantai parkir lantai P2 : 1.371,59 m2, terdiri dari : 1) ruang tunggu supir : 27,3 m2 2) mushola : 7 m2 3) toilet : 6,75 m2 4) ruang panel : 7,9 m2 c) lantai parkir lantai P3 : 1.371,59 m2, terdiri dari : 1) ruang kerja penjaga keamanan : 8,05 m2 2) Ruang Pusat CCTV : 12,6 m2 3) ruang kerja penjaga rumah: 7 m2 4) gudang : 40,25 m2 5) ruang kerja mekanikal elektrikal (mechanical electrical): 21,35 m2 6) toilet : 67,5 m2 C. Standar Perlengkapan Ruang Penunjang a. Ruang ibadah, dengan perlengkapan: a) karpet; b) rak peralatan sholat; c) rak sandal/sepatu; dan d) sajadah. b. Lobi, dengan perlengkapan: a) meja penerima tamu; b) kursi; jdih.kemenpppa.go.id
34 - c) buku tamu; d) telepon; e) sambungan internet; f) sofa tamu; g) pesawat televisi/liquid crystal display (LCD); h) televisi sirkuit tertutup (Closed Circuit Television/CCTV); i) gantungan koran; j) papan informasi dan album foto; k) lemari aman kebakaran; l) lemari suvenir; dan m) mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). c. Ruang pusat data (server), dengan perlengkapan: a) komputer server; b) perangkat jaringan internet; c) alat perute (router); d) pendingin ruangan; e) alat pengalih (switch); f) modem; g) alat titik akses (access point); h) pemadam thermatik; i) kabel Unshielded Twisted Pair (UTP); j) kabel serat optik; k) converter F/O to UTP; l) Video Graphics Array (VGA) splitter; m) Keyboard, Video, Mouse switch (KVM switch); n) Uninterruptible Power Supply (UPS); o) alat pencetak; p) alat pemindai (scanner); q) meja; r) kursi; s) telepon; t) rak server; dan u) pengukur suhu. d. Ruang Pusat Kendali Berbasis Teknologi Informasi (Command Center); jdih.kemenpppa.go.id
35 - a) meja rapat; b) meja komputer; c) kursi; d) perlengkapan komputer pribadi; e) televisi monitor; f) video wall; g) pendingin ruangan in row; h) Uninterruptible Power Supply (UPS); i) alat pencetak (printer); j) alat pemindai (scanner); k) televisi sirkuit tertutup (Closed Circuit Television/CCTV); l) alarm kebakaran; m) alat perute (router); n) alat titik akses (access point); o) firewall; p) switch; q) peladen (server); r) mixer; dan s) mikrofon nirkabel. e. Ruang arsip, dengan perlengkapan: a) rak besi; b) boks arsip. c) lemari arsip; d) meja; e) kursi; dan f) lemari arsip. f. Ruang perpustakaan, dengan perlengkapan: a) rak buku; b) rak majalah; c) rak surat kabar; d) rak atlas dan kamus; e) lemari katalog; f) lemari arsip; g) meja; h) kursi; jdih.kemenpppa.go.id
36 - i) meja baca; dan j) kursi baca. g. Ruang penyimpanan barang, dengan perlengkapan: a) rak besi; dan b) lemari besi. h. Ruang Pusat CCTV, dengan perlengkapan: a) pesawat televisi/monitor liquid crystal display (LCD); b) sambungan internet; dan c) unit televisi sirkuit tertutup (Closed Circuit Television/CCTV). i. Ruang poliklinik, dengan perlengkapan: a) meja kerja; b) kursi; c) rak peralatan medis; d) lemari kaca/obat; e) tempat tidur pasien; f) komputer dan printer; g) timbangan; h) meja pasien; i) alat medis; j) kursi roda; k. alat pengukur suhu tubuh dan tensi; dan l. lemari obat. j. Ruang sentral telepon, dengan kelengkapan: a) pendingin ruangan; b) sentral telepon otomat (Private Automatic Branch Exchange/PABX); dan c) telepon. k. Ruang pos penjagaan keamanan, dengan perlengkapan: a) meja; b) kursi; c) telepon internal; d) buku tamu; dan jdih.kemenpppa.go.id
37 - e) toilet. l. Ruang ruang sumber tenaga diesel (genset), dengan perlengkapan: a) panel listrik; b) mesin genset; dan c) alat pemadam kebakaran. m. Ruang pantri, dengan perlengkapan: a) piring dan gelas; b) alat dapur; dan c) wastafel. n. Ruang media; a) meja; b) kursi; c) telepon internal; d) perlengkapan pegeras suara; dan e) komputer. o. Toilet: a) toilet tiap lantai, dengan kelengkapan==: 1) kloset; 2) urinoar; 3) wastafel; 4) cermin; 5) washer; 6) kapstok gantungan; 7) keran air; 8) tempat sampah; 9) kipas penyedot udara (exhaust fan); 10) pewangi ruangan; 11) tempat sabun otomatis; dan 12) tempat tisu toilet. b) toilet difabel, dengan kelengkapan: 1) cermin; 2) wastafel; 3) tempat sabun; jdih.kemenpppa.go.id
38 - 4) tempat sampah; 5) pancuran air (jet shower); 6) kloset duduk; dan 7) pegangan kloset. c) toilet tempat parkir lantai P1, dengan kelengkapan: 1) urinoar; dan 2) kloset jongkok. d) toilet tempat parkir lantai P2, dengan kelengkapan: 1) urinoar; 2) kloset jongkok; dan 3) keran wudu. e) toilet tempat parkir lantai P3, dengan kelengkapan: 1) cermin; 2) wastafel; dan 3) kloset duduk. p. Ruang panel listrik: a) Ruang panel listrik lantai P1, dengan kelengkapan: 1) alat pendeteksi asap; 2) saklar; 3) lampu; 4) kotak panel sistem otomasi gedung (building automation system/BAS); 5) kotak panel Master Control Fire Alarm (MCFA); 6) kotak panel telepon; 7) kotak panel lampu penerangan; dan 8) kotak panel pendingin ruangan (air conditioner). b) Ruang panel listrik lantai P2, dengan kelengkapan: 1) saklar; 2) kotak panel sistem otomasi gedung (building automation system/BAS); 3) kotak panel Master Control Fire Alarm (MCFA); 4) kotak panel telepon; 5) kotak panel pendingin ruangan (air conditioner); dan 6) alat pendeteksi asap. c) Ruang panel listrik lantai P3, dengan kelengkapan: 1) lampu; jdih.kemenpppa.go.id
39 - 2) saklar; 3) kotak panel sistem otomasi gedung (building automation system/BAS); 4) kotak panel telepon; 5) kotak panel penerangan; 6) kotak panel pendingin ruangan (air conditioner); 7) kotak panel Master Control Fire Alarm (MCFA); 8) alat pendeteksi panas; dan 9) kipas penyedot udara (exhaust fan). q. Ruang menyusui, dengan perlengkapan: a) sofa; b) meja; c) kulkas; d) alat pompa air susu ibu elektrik (electric breast pump); e) alat sterilisasi elektrik (electric steam sterilizer); dan f) wastafel. r. ruang tempat penitipan anak; a) kursi goyang; b) meja bulat; c) kursi anak; d) kulkas; e) lemari; f) tempat tidur anak; g) tempat tidur bayi; h) toilet; i) wastafel; j) mainan anak; dan k) tempat ganti popok bayi. s. Ruang forum anak; a) lemari; b) rak sepatu; c) dispenser; d) kursi santai (bean bag); e) karpet; jdih.kemenpppa.go.id
40 - f) meja; g) kursi; dan h) komputer. t. Ruang Layanan Perempuan dan Anak; a) lemari; b) sofa; c) meja kerja; d) ruang bermain anak; e) ruang laktasi; f) dispenser; g) kulkas; h) kursi; i) tempat tidur; j) komputer; k) telepon; l) jam dinding; dan m) televisi. u. Ruang Konsultasi; a) meja; dan b) kursi. v. Ruang Dharma Wanita Persatuan; a) lemari; b) meja kerja; c) kursi kerja; d) kulkas; dan e) jam dinding. w. ruang lembaga donor; a) meja kerja; b) kursi kerja; c) lemari; d) sofa; e) dispenser; f) komputer; dan jdih.kemenpppa.go.id
41 - g) printer alat pencetak. x. Ruang Rapat Bersama (Co Working Space) a) meja rapat; b) kursi; c) kursi lesehan; d) meja panjang; e) kursi bar; f) dispenser. g) liquid crystal display (LCD) dan screen layar; h) sistem suara (sound system); i) mikrofon; j) kursi santai (bean bag); dan k) rumput sintetis. y. Janitor, dengan kelengkapan; a) keran air; dan b) perlengkapan pembersih ruangan. z. Tempat parkir terdiri dari: a) lantai parkir lantai P1, dengan kelengkapan: 1) televisi sirkuit tertutup (closed circuit television/CCTV); 2) alat pemadam api ringan (APAR); 3) hidran; 4) sound car call; 5) toilet; 6) panel mekanikal elektrikal (mechanical electrical); 7) mushola; 8) ruang panel; dan 9) gudang. b) lantai parkir lantai P2, dengan kelengkapan: 1) televisi sirkuit tertutup (closed circuit television/CCTV); 2) alat pemadam api ringan (APAR); 3) hidran; 4) sound car call; 5) toilet; 6) panel mekanikal elektrikal (mechanical electrical); jdih.kemenpppa.go.id
c) 42 - 7) mushola; dan 8) ruang tunggu supir. lantai parkir lantai P3, dengan kelengkapan: 1) televisi sirkuit tertutup (closed circuit television/CCTV); 2) alat pemadam api ringan (APAR); 3) hidran; 4) sound car call; 5) toilet; 6) panel mekanikal elektrikal (mechanical electrical); 7) ruang kerja sekuriti; 8) ruang kontrol televisi sirkuit tertutup (closed circuit television/CCTV); 9) ruang kerja pejaga; 10) ruang administrasi penata gerha (house keeping); 11) gudang; dan 12) ruang kerja mekanikal elektrikal (mechanical electrical). jdih.kemenpppa.go.id
43 - BAB IV KENDARAAN DINAS Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Kemen PPPA menyediakan kendaraan yang meliputi: a. Kendaraan Dinas jabatan No. Jabatan Jenis Kapasitas/Isi Silinder Kendaraan (Maksimal) 1. Menteri Sedan 3.500 cc Mini Bus 2.500 cc 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon Sedan 2.500 cc I.a) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon Sedan 2.500 cc I.b) 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Minibus 2.000 cc b. Kendaraan Dinas operasional No. Jenis Kendaraan Kapasitas/Isi Silinder (Maksimal) 1. Minibus /Mikro Bus 4.000 cc 2. Minibus 2.000 - 2.500 cc 3. Sepeda Motor 150 cc MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI jdih.kemenpppa.go.id