LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 5 MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): JAWA TENGAH JAWA TENGAH
LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 5 MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): JAWA TENGAH Tim penulis: Siti Aminah Tardi Hayati Setia Inten Arinta Dea Dini Singgi Fatkhurozi Tim diskusi: Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar
Judul: TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 5 MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): JAWA TENGAH Tim Penulis: Siti Aminah Tardi, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, Fatkhurozi Tim Diskusi: Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar Dimensi Buku: 15,5 × 23 cm Jumlah halaman buku: vi + 52 hlm Penerbit: Komnas Perempuan © Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021 Kajian ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Penelitian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Laporan Penelitian ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dan MaPPI FH UI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan dengan menyebutkan sumber (KOMNAS Perempuan), dan tidak diperjualbelikan. ISBN: 978-602-330-066-2 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310 Tel. +62 21 390 3963 Fax. +62 21 390 3911 mail@komnasperempuan.or.id 2
KATA PENGANTAR Salah satu kerangka hukum dan kebijakan yang didorong oleh Komnas Perempuan adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (disingkat SPPT-PKKTP). Konsep yang dibangun sejak 2003 ini, didasarkan pada kebutuhan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana yang dapat memenuhi hak perempuan atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Tidak dapat dipungkiri perempuan korban kekerasan mengalami hambatan dalam mengakses sistem peradilan pidana, karena sistem hukum belum memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. SPPT-PKKTP diantaranya bertujuan untuk: (1) mempercepat proses penyelesaian perkara; dan (2) memastikan bahwa hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum yang dijamin oleh hukum tidak dilanggar. Sejatinya, para pihak yang dimaksud dalam SPPT-PKKTP adalah subsistem yang tersebar dalam ruang-ruang kerja penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemulihannya, mulai dari penyelidikan dan penyidikan; penuntutan; pemeriksaan dan putusan dalam sidang pengadilan; dan eksekusi putusan pengadilan ditambah dengan subsistem pemulihan. Subsistem pemulihan sendiri terdiri dari pelayanan pelaporan, pelayanan kesehatan termasuk psikologis, psikososial dan rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian cita-cita besar SPPT-PKKTP ialah hukum acara peradilan pidana yang mengakomodasi kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum baik sebagai korban,saksi maupun pelaku tindak pidana. Ditengah tantangan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017). Komnas Perempuan menyambut baik langkah MA sebagai bentuk percepatan pengintegrasian SPPT-PKKTP dalam hukum acara peradilan pidana dan memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Peraturan ini sendiri mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim Dalam Menerapkan i
Perspektif Gender di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan. Terbitnya Perma 3/2017 menjadi oase di tengah stagnannya upaya pembaharuan hukum acara pidana, dan menjadi inspirasi bagi subsistem peradilan pidana lainnya untuk menerbitkan kebijakan internal serupa untuk pemenuhan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Setelah hampir 3 tahun keberlakuannya, Komnas Perempuan memandang penting untuk melakukan kajian sejauh mana Penerapan Perma di lima mitra wilayah SPPT-PKKTP yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan tiga provinsi di Pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.544 Km2 dengan 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan dan 7.809 Desa. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019 tercatat ada 35.812.249 Jiwa dengan 18.066.003 adalah penduduk berjenis kelamin perempuan atau 50,45% dan 17.746.246 penduduk berjenis kelamin laki-laki atau atau 49,55%. Penelitian di Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa belum semuanya mengetahui Perma No. 3 Tahun 2017. Bagi hakim yang mengaku mengetahui Perma tersebut juga belum memiliki pemahaman yang utuh terhadap isi Perma dan bagaimana penerapannya dalam pemeriksaan persidangan dan putusan. Baik Hakim di pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi Semarang mengakui belum pernah mendapatkan sosialisasi khusus mengenai Perma No. 3 Tahun 2017. Karenanya informan Hakim belum pernah menggali atau pun memasukkan kebutuhan ganti rugi, restitusi, dan kompensasi dalam kasus PBH. Dari penelitian ini diberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung (MA), bagi Pemerintah Daerah dan lembaga pendamping PBH dari masyarakat. Meliputi rekomendasi terkait dengan kapasitas pengetahuan dan perspektif Hakim, kerjasama dengan para pihak terutamanya dengan Pemda dan lembaga pendamping PBH dari masyarakat; dan sarana/prasarana atau infrastruktur penunjang termasuk SDM untuk mengimplementasikan Perma 3/2017. Dengan selesainya penelitian ini, Komnas Perempuan menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung yang telah memfasilitasi dan menghubungkan dengan para hakim dalam proses pengumpulan data, MAPPI, IJRS dan FPL yang telah menjadi teman diskusi, para peneliti yang berhasil mengatasi ii
tantangan pandemi covid 19 dalam pengumpulan data, para informan yang bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuannya, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, dan Fatkhurozi sebagai peneliti wilayah Jawa Tengah, Badan Pekerja Komnas Perempuan dan seluruh pihak yang telah mendukung dan memungkinkan kajian penerapan Perma 3/2017 ini terlaksana dengan baik. Kami menyadari bahwa kajian awal ini masih penuh dengan kekurangan. Mudah-mudahan hasil kajian dan rekomendasi dalam penelitian ini bisa sama- sama kita dorong untuk mewujudkan akses keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Amin. Jakarta, April 2021 Siti Aminah Tardi Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan iii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN 1.	Demografi 2. Pola Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 3. Penanganan PBH di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang 4. Teknik Pengambilan Data, Proses Penentuan Informan, Karakteristik Informan. a. Studi dokumen b. Wawancara B. PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI KASUS PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 7 1. Pengetahuan Mengenai Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum a. Pengetahuan Hakim b. Pengetahuan Pendamping 2. Sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017 C. PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI KASUS PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI 1. Pertimbangan Potensi Diskriminasi atau Ketimpangan yang Terjadi Pada PBH dalam Fakta Persidangan (Pasal 4) a. Temuan Pengalaman Hakim b. Temuan Pengalaman Pendamping c. Analisis 2. Larangan Bagi Hakim Selama Pemeriksaan PBH (Pasal 5) a. Temuan Pengalaman Hakim b. Temuan Pengalaman Pendamping c. Analisis 3.	Panduan	bagi	Hakim	untuk	Mengidentifikasi	Hukum	yang	Kondusif bagi PBH dalam Mengadili Kasus (Pasal 6) a. Temuan Pengalaman Hakim iv i iv 1 1 2 3 4 4 5 7 7 10 13 15 15 15 17 18 19 19 19 22 23 23
b. Temuan Pengalaman Pendamping c. Analisis 4. Teguran dari Hakim Kepada Para Pihak yang Mengintimidasi atau Merendahkan PBH Terdakwa/Korban (Pasal 7) a. Temuan Pengalaman Hakim b. Temuan Pengalaman Pendamping c. Analisis 5. Pedoman bagi Hakim untuk Menanyakan Kebutuhan Pemulihan Korban (Ganti Rugi, Restitusi, dan Kompensasi) (Pasal 8) a. Temuan Pengalaman Hakim b. Temuan Pengalaman Pendamping c. Analisis 6. Hak Atas Pendampingan (Pasal 9) a. Temuan Pengalaman Hakim b. Temuan Pengalaman Pendamping c. Analisis 7. Audio Visual (Pasal 10) a. Temuan Pengalaman Hakim sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 b. Temuan Pengalaman Pendamping sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 c. Analisis D. PEMBELAJARAN IMPLEMENTASI PERMA 3 TAHUN 2017 E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Kesimpulan 2. Rekomendasi v 25 25 26 26 27 29 30 30 31 32 33 33 35 37 38 38 40 42 43 47 47 49
A PENDAHULUAN 1. Demografi Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan tiga provinsi di Pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.544 Km2 dengan 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan dan 7.809 Desa. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019 tercatat ada 35.812.249 Jiwa dengan 18.066.003 adalah penduduk berjenis kelamin perempuan atau 50,45% dan 17.746.246 penduduk berjenis kelamin laki-laki atau atau 49,55%.1 Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015 sampai tahun 2019 memperlihatkan angka penurunan. Dari 13,58% di tahun 2015 turun menjadi 10,8 % di tahun 2019. Meskipun demikian masih tedapat 14 Kabupaten di Jawa tengah dengan jumlah penduduk miskinya diatas 10%. Sedangkan Kota Semarang merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskinnya terendah atau terkecil yaitu 3,98%.2 Untuk angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah masih diatas angka rata-rata IPG Nasional. Tahun 2019 angka IPG Nasional adalah 91,07 % sementara angka IPG Provinsi Jawa Tengah tercatat 91,89 %. Tetapi jika angka IPG Jawa Tengah tersebut dilihat per komposit, maka masih terjadi ketimpangan dampak pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka rata-rata lama sekolah perempuan masih dibawah angka rata-rata lama sekolah laki-laki. Demikian pula angka perkapita antara penduduk perempuan dan laki-laki.3 1 Buku Saku DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. 2 3 Ibid. Ibid. 1
Grafik 1. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jawa Tengah Sumber: Buku Saku DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 2. Pola Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) setiap tahunnya sangat tinggi. Dari tahun 2015 sampai 2019 tercatat rata-rata pertahun ada 1.925 perempuan korban kekerasan berbasis gender.4 Tabel 1. Tren kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Perempuan Dewasa 990 984 920 1.017 1.031 809 Anak Perempuan 981 1060 949 866 825 1.085 Jumlah 1.971 2.044 1.869 1.883 1.856 1.894 Kekerasan	fisik	dan	psikis	adalah	jenis	kekerasan	yang	banyak	dialami perempuan dewasa. Sementara untuk anak perempuan, jenis kekerasan yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual.5 Dari 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan daerah dengan jumlah kasus 4 5 Ibid. Ibid. 2
kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi. Pada tahun 2019, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang tercatat sejumlah 135 kasus.6 Sementara LRC-KJHAM tahun 2017 menangani 44 kasus, tahun 2018 menangani 48 kasus dan tahun 2019 menangani 84 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari 84 kasus yang ditangani LRC-KJHAM di tahun 2019, kasus kasus kekerasan seksual adalah kasus yang tertinggi yaitu 40 kasus, kemudian kekerasan dalam rumah tangga (KdRT) yaitu 39 kasus serta kasus trafficking dan pekerja migran 5 kasus.7 3. Penanganan PBH di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang Sepanjang tahun 2020 Pengadilan Negeri Semarang telah menerima 46 kasus perempuan sebagai terdakwa. Jenis tindak pidana yang diduga dilakukan yang tertinggi adalah tindak pidana narkotika (18 kasus) dan penggelapan (15 kasus) dan KdRT (2 kasus). Dari 46 kasus PBH terdakwa, terdapat 4 kasus PBH yang melakukan banding yaitu 2 kasus dalam kasus tindak pidana narkotika dan 2 kasus dalam kasus tindak pidana penggelapan. Dari 4 kasus upaya hukum banding, tercatat 6 7 Ibid. FPL dan LRC-KJHAM, Laporan Situasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, (Semarang: LRC-KJHAM, 2019), hlm. 12. 3
3 kasus PBH terdakwa melakukan upaya kasasi yaitu 1 kasus narkotika dan 2 perempuan kasus penggelapan. Tabel 2. Jumlah Kasus Pidana dengan PBH Terdakwa di PN Semarang Tahun 2020 No Jenis Kasus Pidana Jumlah Kasus Jumlah Kasus Banding Jumlah Kasus Kasasi 1 Narkotika 18 2 1 2 Penggelapan 15 2 2 3 Penipuan 3
4 Pencurian
5 Kesehatan
6 Meninggalkan orang yang perlu ditolong 1
7 KdRT
8 Lain
lain 1
Jumlah Kasus 46 4 3 (Sumber: Diolah dari data kasus pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang, per Desember 2020) Sedangkan untuk Pengadilan Tinggi Semarang di tahun 2020 menerima 26 kasus pidana yang banding dengan perempuan sebagai terdakwa dan perempuan sebagai korban.8 4. Teknik Pengambilan Data, Proses Penentuan Informan, Karakteristik Informan. Pengambilan data di Jawa Tengah dilakukan dengan dua teknik yaitu; a. Studi dokumen Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan data-data pendukung, seperti data kasus, laporan penanganan kasus dan informasi yang terkait dari Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tinggi Semarang, PPT Provinsi Jawa Tengah, PPT Kec. Semarang Timur Kota Semarang, dan lembaga pendamping PBH dari masyarakat yaitu LRC-KJHAM dan LBH Apik Semarang. 8 Data penanganan kasus Pidana/Banding di PT Semarang, per 3 Desember 2020. 4
b. Wawancara Wawancara dilakukan kepada delapan informan yang terdiri dari dua hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani kasus pidana baik PBH terdakwa maupun PBH korban, dua hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menangani kasus pidana (banding) baik yang diajukan PBH terdakwa maupun PBH korban, dua pendamping PBH dari lembaga layanan pemerintah yaitu dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Tengah dan PPT Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, serta dua pendamping dari lembaga layanan masyarakat yaitu dari LRC-KJHAM Semarang dan LBH Apik Semarang. Proses penentuan Informan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: Memiliki pengalaman minimal tiga tahun menangani kasus pidana PBH Dua informan dari hakim Pengadilan Negeri Semarang, dua informan dari hakim Pengadilan Tinggi Semarang, satu informan dari pendamping PPT Provinsi Jawa Tengah, satu informan dari PPT Kota Semarang/PPT Kecamatan Semarang Timur, satu informan dari LRC- KJHAM dan 1 informan dari LBH Apik Semarang. Memiliki pengalaman mendampingi PBH sebagai korban dan /atau PBH sebagai terdakwa. Kemudian Peneliti mengajukan surat permohonan wawancara penelitian kepada lembaga yang dimaksud dengan kriteria sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya lembaga tersebut menentukan informan yang akan diwawancara dengan menandatangani surat kesediaan. Untuk waktu, tempat dan model wawancara apakah dilakukan secara offline ataupun online sepenuhnya disepakati bersama antara informan dengan peneliti. Dari delapan informan, tiga informan memilih wawancara secara online dan lima informan memilih secara offline. Terdapat tujuh informan perempuan dan satu informan laki-laki yaitu dari PPT Provinsi Jawa Tengah. 5
LEMBAGA Pengadilan Negeri Semarang Pengadilan Tinggi Semarang PPT/SPT Provinsi Jateng PPT Kota Semarang/PPT Kec. Semarang Timur LRC-KJHAM LBH APIK Semarang 6 Tabel 3. Karakteristik informan di Jawa Tengah KATEGORI PBH JENIS KELAMIN JABATAN & PROFESI Korban & Terdakwa Perempuan Perempuan Hakim Hakim Anak Perempuan Hakim Tinggi Korban & Terdakwa Perempuan Hakim Tinggi Pengawas Korban Laki-laki Advokat Korban Perempuan Pekerja sosial Korban Perempuan Pekerja sosial Terdakwa Perempuan Direktur/ Advokat WAKTU 27 Nov 27 Nov 3 Des 6 Des 18 Nov 25 Nov 18 Nov 24 Nov KET. Offline Offline Offline Online Offline Offline Online Online
B PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI KASUS PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1. Pengetahuan Mengenai Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum a. Pengetahuan Hakim Informan Hakim Pengadilan Negeri Semarang serta Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mengetahui Perma No. 3 Tahun 2017 sejak ditetapkannya Perma tersebut oleh Mahkamah Agung. Pengetahuan didapatkan melalui website Mahkamah Agung, informasi dari Ketua Pengadilan Tinggi Semarang yang disampaikan pada saat rapat, dari grup whatsapp angkatan maupun grup whatsapp hakim. "Saya tahu (Perma No. 3 Tahun 2017) sudah lama, tahu lewat website Mahkamah Agung, group WA hakim , dan group WA angkatan". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020) "Saya tahu dari website, juga dari Pak Ketua PT pada saat rapat disitu disampaikan bahwa ada Perma No. 3 Tahun 2017 kemudian saya membacanya." (Hasil Wawancara dengan Hakim P4 PT Semarang, 6 Desember 2020) Seluruh Informan Hakim PN Semarang dan Hakim PT Semarang mengakui belum pernah mendapatkan pelatihan khusus tentang Perma No. 3 Tahun 2017 ataupun pelatihan gender baik dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Negeri Semarang, Pemerintah Daerah maupun dari instansi lain. "Perma No. 3 Tahun 2017 ini setelah diberlakukan belum bisa mendorong lahirnya keterampilan khusus bagi hakim karena belum ada pelatihan bagi para hakim. Beda kalau anak, kami yang hakim anak sudah mendapatkan pelatihannya dan juga hakim juga memiliki keterampilan khusus. Kalau 7
terkait Perma ini belum ada pelatihan sehingga hakim belum memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus yang seperti diminta Perma ini". (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020) Informan Hakim PN Semarang dan PT Semarang membaca, memahami dan menafsirkan sendiri berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Para Informan hakim juga menyampaikan bahwa mereka belum mengetahui adanya pedoman pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017. "Ibu hakim kurang tahu, sosialisasi Perma No.3 Tahun 2017 belum ada. Jadi kami membaca dan menafsiri sendiri, belajar sendiri jadi terkadang yang kami baca kelewat". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020) Mengenai pemahaman Hakim tentang isi atau muatan Perma No. 3 Tahun 2017, Hakim PN Semarang memberikan penjelasan mengenai asas, pertimbangan hakim, larangan bagi hakim dan pendampingan bagi PBH di persidangan. Informan hakim P4 PT Semarang menjelaskan dengan cukup urut dan lengkap mengenai muatan atau isi Perma No. 3 Tahun 2017. Hal yang dijelaskan mulai dari latar belakang, tujuan, landasan dasar hukum, ruang lingkup, asas, tata cara, pertimbangan hakim, larangan bagi hakim, pendampingan PBH dan seterusnya. Namun Hakim P3 PT Semarang selainnya menjelaskan muatan atau isi Perma No. 3 Tahun 2017 dengan membaca naskah Perma No. 3 Tahun 2017 dan hanya menjelaskan sistematika atau struktur Perma. "Isinya mengenai ketentuan umum, asas dan tujuannya, pemeriksaan kasus. Didalam Bab III ini ditentukan tata cara pemeriksaan PBH, Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan Pasal 10. Bab IV tentang Uji Materiil dan Bab V tentang Ketentuan Penutup". (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PT Semarang, 3 Desember 2020) Ada beberapa istilah dan konsep kunci yang ada di Perma No. 3 Tahun 2017 dimana konsep-konsep tersebut sangat menentukan substansi dari tujuan Perma No. 3 Tahun 2017, tetapi para hakim belum memahaminya dan bagaimana penerapannya dalam pemeriksaan di persidangan dan dalam	putusan.	Meskipun	konsep-konsep	kunci	tersebut	definisinya	sudah dijelaskan pada Pasal 1. 8
Hakim PN Semarang dan hakim PT Semarang mengakui bahwa mereka masih kesulitan memahami konsep tersebut dengan baik dan juga masih belum jelas bagaimana praktiknya dalam persidangan dan dalam penyusunan putusan. Konsep-konsep kunci tersebut adalah sebagai berikut : 1) Kesetaraan Gender 2) Stereotip Gender 3) Relasi Kuasa 4) Bias Gender 5) Latar Belakang Seksualitas "Hakim itu dalam menjatuhkan putusan kan harus benar-benar adil ya, harus adil. Jadi, tidak boleh hanya melihat dari sisi korban saja, tapi juga pelaku, adil bagi pelaku juga. Misalnya saya kasih contoh, saya kadang kebingungan ini dalam menerapkan ketentuan yang ini, bahwa kita tidak boleh mengusik latar belakang seksualitas PBH, tidak boleh apa ya, riwayat kekerasan, eh riwayat atau latar belakang seksualitasnya. Misalnya begini, dalam kasus perlindungan anak terjadi hubungan seks antara perempuan dan laki-laki dimana keduanya masih dibawah umur. Kalau kita berpegang pada ini nampaknya hanya perlindungan sepenuhnya terhadap perempuan, bagaimana perlindungan terhadap pelaku yang juga masih dibawah umur? yang juga diamanatkan oleh undang-undang untuk kita lindungi. Karena anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, saksi, itu menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak harus dilindungi juga". (Hasil Wawancara dengan Hakim P4 PT Semarang, 6 Desember 2020) "Pasal 5 huruf c, hakim tidak boleh mempertimbangkan latar belakang seksual korban, padahal hakim harus menggalinya agar keputusannya adil." (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020) "Di Pasal 5 huruf C itu 'Hakim tidak boleh mempertanyakan atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksual korban sebagai dasar untuk mengambil keputusan,' nah ini artinya, maksud dari Perma ini kan pada waktu sidang tidak boleh menggali lebih dalam lah mengenai itu. Tetapi itu jadi kendalanya kita. Kita kan musti tahu bahwa latar belakangnya apa. Misalnya pelaku kekerasan seksual itu kok sampai melakukannya, motifnya dia melakukan itu apa? Apakah memang motif ekonomi karena memang mungkin dia dari keluarga yang tidak punya, atau dia dipaksa, atau memang dia suka atau gimana. Nah, kalau udah ada aturan kayak gini kan kita artinya mau mengajukan pertanyaan juga kan nggak 9
berani terlalu dalam kan? Susah itu kalau kita nggak terlalu dalam, (karena) saya jadi ingat Pasal 5 huruf c ini". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020) b. Pengetahuan Pendamping Pendamping PBH telah mengetahui Perma No. 3 Tahun 2017, baik pendamping PBH dari masyarakat yaitu LRC-KJHAM dan LBH Apik Semarang maupun pendamping PBH PPT Provinsi Jawa Tengah dan dari PPT Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. Khusus Pendamping P1 PPT Kec. Semarang Timur, baru mengetahui Perma No. 3 Tahun 2017 pada saat penelitian dan wawancara ini dilakukan. "Baru kemarin. Memang semua PPT belum semua tahu mas (Perma No. 3 Tahun 2017) Saya dikasih tahu sama mba Ninik (Pendamping PPT Seruni Kota Semarang), dan baru membuka..... dari PPT sudah menginformasikan adanya Perma No. 3 Tahun 2017, cuman sekadar pernah disampaikan saja, tetapi kan nggak dibahas (didiskusikan) dan kita juga kan nggak ada pembahasan kan". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, 25 November 2020) Para Pendamping mengetahui Perma No. 3 Tahun 2017 dari diskusi dan pelatihan internal lembaga, diskusi penanganan kasus dan seminar atau workshop. Pendamping LRC-KJHAM mengetahui substansi Perma No. 3 Tahun 2027 dari diskusi internal dan pada saat diskusi penanganan kasus. Kemudian pendamping dari LBH Apik Semarang mengetahui dan memahami susbtansi Perma No. 3 Tahun 2017 dari pelatihan yang diadakan oleh federasi LBH Apik se-Indonesia di Jakarta. "Kami ada pelatihan kapasitas untuk teman-teman LBH Apik se-Indonesia, jadi ketika Perma No. 3 Tahun 2017 itu telah disahkan kami mendapatkan pelatihan terkait dengan Perma No. 3 Tahun 2017". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020) Sementara pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah mengetahui dan memahami Perma No. 3 Tahun 2017 dari kegiatan seminar dan workshop yang diadakan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) berkerja sama dengan Mahkamah Agung pada tahun 2018 sebagai rangkaian kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran program 10
implementasi MoU Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) di Jawa Tengah. "Saya mengetahui Perma itu ketika ada seminar yang diadakan Komnas Perempuan. Salah satu pembicaranya itu dari Komnas Perempuan dan dari hakim dari Pokja Perempuan Mahkamah Agung yang sekarang menjadi pengawas KPK. Kemudian saya mencatat isi Perma itu dan membukanya (membacanya)". (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020) Mengenai pengetahuan dan pemahaman pendamping terkait muatan atau substansi isi Perma No. 3 Tahun 2017, para pendamping dapat memgingat, menceritakan dan memahami muatan Perma yang terkait dengan: 1) Azas 2) Pertimbangan hakim 3) Larangan bagi hakim 4) Akses pendampingan di persidangan. "Muatannya kan menjamin harkat dan martabat perempuan. Kemudian non diskriminasi, kesetaraan gender, kemudian persamaan keadilan di muka hukum. dengan PERMA itu ada kepastian hukum untuk hak-hak PBH". (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020) "Tentang larangan bagi hakim, sama itu mengizinkan pendamping untuk ikut dalam sidang,... ikut mendampingi korban saat sidang". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P2 LRC-KJHAM, 18 November 2020) Semua pendamping mengakui manfaat dan dampak Perma No. 3 Tahun 2017. Dengan Perma No. 3 Tahun 2017, akses pendampingan menjadi lebih mudah, pembelaan dan perlindungan hak-hak PBH di Pengadilan lebih kuat karena memiliki dasar hukum yang memaksa Pengadilan untuk mematuhinya. Sebelum adanya Perma No. 3 Tahun 2017, para pendamping mengakui adanya kesulitan akses pendampingan PBH di Pengadilan. Mereka cukup menunjukkan surat tugas dan tanda pengenal atau ID card dari lembaganya. Dari pengalaman PPT Provinsi Jawa Tengah, masih ditemukan hakim Pengadilan Negeri yang masih menanyakan dan meminta surat kuasa dari PBH Korban layaknya surat kuasa advokat dari PBH Terdakwa. 11
"Pengalamannya waktu itu ada hakim yang masih belum tahu Perma No. 3 Tahun 2017 dan tugas-tugas pendamping sehingga menanyakan...'mana surat kuasanya?' hal itu masih ditanyakan. Kemudian kita jelaskan bagaimana tugas dan fungsi pendamping dan SPT dan PPT itu apa dengan Peraturan Gubernurnya yaitu Pergub yang mengatur itu. Kemudian kita diperbolehkan mendampingi PBH Korban di persidangan". (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020) Menurut Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah ada hal-hal lain yang sangat menentukan terpenuhinya hak-hak PBH dalam persidangan tetapi tidak diatur atau dimuat dalam Perma No. 3 Tahun 2017, sehingga cukup menghambat pendamping dan PBH, yaitu :
Tidak ada muatan Perma No. 3 Tahun 2027 yang mengatur perlindungan keamanan kepada PBH pada saat dipanggil pengadilan untuk memberikan keterangannya dan mengalami ancaman atau kekerasan.
Tidak ada aturan yang menjelaskan siapa yang harus menanggung transportasi, makan dan minum dan akomodasi lainnya pada PBH dipanggil pengadilan untuk memberikan keterangannya. Apalagi kalau PBH itu domisilinya jauh atau di luar kabupaten /kota atau di luar provinsi atau di luar pulau. "Keamanan perempuan korban, karena korban adalah korban tindak pidana perdagangan orang, jadi sangat rentan terhadap ancaman dari luar, karena TPPO kebanyakan dibekingi (dilindungi) pihak-pihak yang punya kekuasaan seperti PJTKI. Korban berangkat dari rumah ke PN Semarang sudah mendapat ancaman dari orang- orang yang membekingi PJTKI. Keluarga korban mendapat ancaman agar memberikan keterangan yang tidak sesungguhnya. Ada 7 perempuan yang menjadi korban, tetapi hanya 4 korban yang datang di persidangan, yang 3 korban ketakutan dan tidak hadir di PN semarang". (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020) "Selain perlindungan keamanan PBH di persidangan yang belum diatur didalam Perma ini juga soal fasilitasi transportasi dan akomodasi (makan dan minum) korban yang dipanggil ke PN untuk dimintai keterangannya, sementara korban tinggal di kabupaten/kota dengan jarak yang jauh dari PN 12
Semarang. Transportasi dan akomodasi PBH ke PN selama ini masih menjadi tanggungjawab pendamping". (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020) Bahkan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur mengatakan bahwa selama masa Pandemi Covid-19, biaya pendampingan korban di PPT Kecamatan dihilangkan, karena anggarannya digunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Biaya pendampingan korban dan pendamping berupa transportasi dan makan akhirnya ditanggung pendamping dari honor /gaji bulanannya. "Selama pandemi Covid, pendamping tidak mendapatkan uang transportasi pendampingan sebesar Rp. 75.000,-, biaya pendampingan memakai gaji bulanan pendamping. Karena anggarannya habis untuk penanganan corona/ covid. Akhirnya tombok pakai uang pribadi. Padahal setiap hari mesti ada pendampingan dan pakai uang dari gaji pendamping. Kebutuhan ATK selama corona juga pakai uang dari gaji tersebut. Padahal selama corona kasusnya banyak banget, pulang sampai malam, pagi ke PA, siang ke PN, pulang malam, jam 20.00 WIB dan terkadang masih sering ditelpon Polsek untuk memberikan pendampingan kepada korban". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, 25 November 2020) 2. Sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017 Hakim dari Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi khusus terkait Perma No. 3 Tahun 2017 baik dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Semarang maupun dari Pengadilan Negeri Semarang. Mereka mengetahui Perma tersebut dari website Mahkamah Agung, grup whatsapp angkatan, grup whatsapp hakim dan dari ketua Pengadilan Tinggi Semarang yang menginformasikannya pada saat rapat. Pengadilan Tinggi Semarang secara khusus belum pernah melakukan sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017 kepada para hakim di Pengadilan Tinggi Semarang dan hakim di Pengadilan Negeri di Provinsi Jawa Tengah. Sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017 di lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang dilakukan dengan diintegrasikan ke dalam rapat, pelaksanaan 13
pengawasan daerah oleh hakim pengawas dari Pengadilan Tinggi dan disosialisasikan pada saat mengadili kasus yang terkait dengan Perma No. 3 Tahun 2017. "Secara khusus belum pernah ada sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017. Tetapi dalam setiap pengawasan di daerah yaitu setahun 2 kali selalu diberikan sosialisasi langsung termasuk Perma No. 3 Tahun 2017. Pada saat mengadili kasus terkait Perma 3/2017 kita sosialisasikan disitu". (Hasil Wawancara dengan Hakim P4 PT Semarang, 6 Desember 2020) "Saya belum tahu ada tidaknya sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017" (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PT Semarang, 3 Desember 2020) 14
C PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI KASUS PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI 1. Pertimbangan Potensi Diskriminasi atau Ketimpangan yang Terjadi Pada PBH dalam Fakta Persidangan (Pasal 4) a. Temuan Pengalaman Hakim Dalam pemeriksaan PBH di sidang pengadilan, informan hakim Pengadilan Negeri Semarang dan hakim Pengadilan Tinggi Semarang mengakui sudah mempertimbangkan Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf g Perma No. 3 Tahun 2017. Hakim P2 PN Semarang mencontohkan dalam kasus pesetubuhan terhadap anak dimana pelakunya adalah bapak tiri korban dan korban tidak hanya sekali disetubuhi dan fakta tersebut terungkap dalam persidangan, maka hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan. "Misalnya ya, kita ambil contoh kasus persetubuhan, ini yang dilaporkan yang terakhir. Padahal kan ternyata ini, anak ini, misalnya sama bapak tirinya, sudah disetubuhi sejak dia SD. Kalau di fakta itu kan akan jadi dasar pertimbangan juga". (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020) Pengalaman serupa juga disampaikan oleh Hakim P1 PN Semarang. Pada saat memeriksa kasus pencurian susu yang dilakukan oleh seorang Ibu hamil, dalam putusannya mempertimbangkan motif pencurian tersebut yaitu untuk menolong anaknya karena anaknya minta susu tetapi Ibu tersebut tidak punya uang dan yang bersangkutan juga sedang hamil serta ditinggal suaminya. "Jadi dia mencuri susu gitu untuk anaknya, terus dia juga dalam keadaan hamil, dan sudah ditinggal pergi suaminya. Nah itu kan terungkap di fakta-fakta di persidangan. Akhirnya itu yang menjadi pertimbangan kita 15
dalam memutuskan kasus itu menyangkut motifnya. Kan ini dia mencuri susu motifnya mau menolong anaknya, kedua dia juga dalam kondisi hamil, akhirnya ya penuntut umum juga kebanyakan perempuan. Jadi akhirnya ya kita putus ya, maksudnya sebelum tanya dia mengandung ini hamil berapa bulan, akhirnya kita putus ....jangan sampai dia lahir, melahirkan di LP". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020) Baik Hakim P2 maupun Hakim P1 PN Semarang juga menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan PBH sebagai korban juga selalu menanyakan dan menggali dampak-dampak yang dialami oleh PBH dan memasukkannya dalam pertimbangan putusan majelis hakim. "Saya selalu menanyakan dampak-dampaknya ke PBH, dan dampak- dampak tersebut kemudian dipertimbangkan dalam putusan hakim". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020) "Itu dia yang perempuan ini, sama untuk yang laki-laki ini saya putusannya beda gitu. Saya bedakan. Ini, karena dia disuruh sama pacarnya antar narkoba dan dia takut sama pacarnya jadi dia melakukan itu. Dia dituntut 5 tahun, saya lupa putusannya berapa kalau nggak salah, saya putus 2 tahun". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020) Selain hakim dari Pengadilan Negeri Semarang, hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa dan membuat putusan banding juga mempertimbangkan Pasal 4 Perma Nomor 3 Tahun 2017. Hakim P4 PT Semarang mencontohkan putusan banding yang dibuatnya dalam kasus "Keraton Agung Sejagat" di Pengadilan Negeri Purworejo. Ketimpangan relasi kuasa yang dialami PBH Terdakwa yaitu isteri raja agung sejagat dimasukkan dalam pertimbangan putusan hakim, sehingga putusannya lebih rendah dari suaminya atau menguatkan putusan pengadilan negeri sebelumnya. Karena menurutnya, dia melakukannya karena sebagai isteri pelaku. Sebagai isteri dalam budaya Jawa sulit menolak suaminya. "Putusan saya selaku hakim yang memeriksa kasus bandingnya di PT Semarang menguatkan putusan PN Purworejo, dimana putusan PN Purworejo untuk PBH Terdakwa (isteri raja agung sejagat) jauh lebih rendah, karena dia sebagai isteri yang dalam budaya jawa isteri kan harus mengikuti atau mematuhi suami." (Hasil Wawancara dengan Hakim P4 PT Semarang, 6 Desember 2020) 16
Tetapi dalam kasus dimana PBH sebagai terdakwa, baik Hakim P2 PN Semarang maupun Hakim P1 PN Semarang sama-sama mengakui kurang begitu cermat mempertimbangkan dampak psikis, relasi kuasa, ketidakberdayaan PBH dan riwayat kekerasan terhadap PBH sebagai terdakwa, misalnya dia korban tetapi menjadi terdakwa. Menurut kedua hakim tersebut, lebih mudah melaksanakan Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf g untuk PBH sebagai korban, ketimbang PBH sebagai terdakwa, karena disitu ada penderitaan korban sehingga mereka mudah terbawa perasaan atau belas kasihan atau empati kepada PBH korban. "Kalau korban terkadang kita terbawa perasaan, belas kasihan atau empati sehingga kita mudah memahami penderitaan korban". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020). b. Temuan Pengalaman Pendamping Menurut para pendamping PBH baik Pendamping L1 PPT Provinsi Jawa Tengah, Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, Pendamping P2 LRC-KJHAM dan Pendamping P3 LBH Apik Semarang mengatakan belum semua hakim menjalankan Pasal 4 huruf a sampai huruf g Perma No. 3 Tahun 2017. Riwayat kekerasan pelaku, diskriminasi yang dialami PBH, relasi kuasa PBH menurut para pendamping belum dipertimbangkan oleh hakim dalam pemeriksaan maupun dalam putusan, baik untuk PBH Terdakwa maupun untuk PBH Korban, meskipun hal tersebut sudah disampaikan PBH dalam persidangan maupun dalam pledoinya. "Di PN Semarang seperti yang saya sebutkan diawal, putusan itu tidak ada hal-hal yang meringankan terkait dia (PBH Terdakwa) sebagai korban KDRT dari anaknya. Kemudian kami juga menjelaskan adanya ketidaksetaraan gender atau ketimpangan relasi kuasa, dan kami sudah menyampaikan hal- hal tersebut didalam pledoi kami, apa yang dinamakan kesetaraan gender, apa yang dimaksud ketimpangan, adanya relasi kuasa karena anaknya ini sering melakukan kekerasan ke ibunya sehingga ibunya takut kalau nggak melakukan apa yang disuruh oleh anaknya seperti dipukul atau dicaci maki, maka ia melakukan apapun yang diminta anaknya termasuk memasukkan sesuatu barang ke dalam tasnya yang ternyata itu narkotika". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020) "Hakim menyalahkan si korban, padahal korban dipaksa /diancam suaminya untuk melacurkan diri". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, 25 November 2020). 17
"Saya diawasi sama suami saya diatas. Ketika saya tidak membawa pelanggan, saya akan dipukuli', kata PBH kepada Majelis Hakim dalam persidangan. (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020) Berdasarkan pengalaman pendamping, hakim lebih mudah mengenali, memahami	dan	mempertimbangkan	dampak-dampak	fisik	dan	psikis	PBH korban serta ketidaksetaraan status sosial PBH, misalnya antara korbannya murid dan pelakunya guru, korbannya anak dan pelaku bapaknya, atau korbannya PRT dan pelaku adalah majikannya. Meskipun para pendamping mengatakan demikian, tetapi mereka juga mengatakan belum semua hakim seperti itu. c. Analisis Dalam pemeriksaan kasus PBH, informan hakim PN Semarang belum sepenuhnya mematuhi dan menjalankan Pasal 4 huruf a sampai huruf g, dimana hakim harus mempertimbangkan ketidaksetaraan satatus sosial,	ketidaksetaraan	perlindungan	hukum,	diskriminasi,	dampak	fisik dan	psikis,	ketidakberdayaan	fisik	dan	psikis,	relasi	kuasa	dan	riwayat kekerasan pelaku. Hakim lebih mudah mengenali, memahami dan mempertimbangkan dampak	fisik	dan	psikis,	ketidaksetaraan	status	sosial	dan	relasi	kuasa yang dialami PBH korban. Sementara untuk PBH Terdakwa, pengalaman hakim dan juga pendamping "kurang cermat" atau belum sepenuhnya mempertimbangkan Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2017. Dalam kasus PBH sebagai terdakwa untuk kasus non kekerasan seksual seperti dalam kasus pencurian susu oleh seorang ibu, hakim bisa memahami dan mempertimbangkan fakta adanya diskriminasi, riwayat kekerasan dan ketidaksetaraan perlindungan hukum dalam pemeriksaan maupun dalam putusan. Tetapi untuk PBH Terdakwa dalam kasus narkotika dan kekerasan seksual berbentuk pemaksaan pelacuran dimana korban menjadi terdakwa, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2017. Terjadinya pembedaan perlakuan tesebut diakui oleh hakim karena masalah subyektif yaitu perasaan dan pandangan atau persepsi hakim terhadap kasus dan PBH. Hakim mengakui untuk PBH korban lebih bisa 18
memahami, berempati, berbelas kasih, dan terbawa perasaan. Namun lain halnya dengan PBH terdakwa. 2. Larangan Bagi Hakim Selama Pemeriksaan PBH (Pasal 5) a. Temuan Pengalaman Hakim Dalam penerapan Pasal 5, hakim cenderung dilematis bersikap di persidangan. Disatu sisi hakim harus membuat kasus lebih jelas dan terang dengan menggali lebih dalam keterangan korban, tapi disatu sisi hakim juga ada kesulitan menggali informasi karena tidak boleh mengungkap dan menanyakan hal terkait latar belakang seksual korban. "Di pasal 5 ini...di huruf C itu 'Hakim tidak boleh mempertanyakan atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksual korban sebagai dasar untuk mengambil keputusan,' ... maksud dari PERMA ini kan pada waktu sidang tidak boleh menggali lebih dalam lah mengenai itu. Tapi jadi kendalanya kita. Kita kan musti tahu bahwa latar belakang- pelaku seksual itu kok sampai, motifnya dia melakukan itu apa. Apakah memang motif ekonomi karena memang mungkin dia dari keluarga yang tidak punya, atau dia dipaksa, atau memang dia suka atau gimana. Nah, kalau udah ada gini kan kita artinya mau mengajukan pertanyaan juga kan nggak terlalu dalam kan? (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020). "Nah kita nanti kena Pasal 5" (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020) "Ketika korbannya ini perempuan ini nggak mau lagi dengan terdakwa, disebar videonya. Susah itu kalau nggak terlalu dalam, karena saya ingat pasal ini (Pasal 5 Perma)" (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020) b. Temuan Pengalaman Pendamping Berbeda dengan pengalaman hakim sebagaimana dijelaskan diatas, pengalaman pendamping justru menyebutkan bahwa selain penasihat hukum dan jaksa, hakim adalah pihak yang paling sering atau banyak mengajukan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas PBH baik PBH korban maupun terdakwa. Semua pendamping menyatakan bahwa hakim masih sering menyalahkan, 19
merendahkan, mengintimidasi, membenarkan diskriminasi atau kekerasan yang dialami PBH serta melakukan stereotip terhadap PBH. Pendamping P2 LRC-KJHAM, Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah menceritakan pengalamannya sewaktu mendampingi korban perkosaan dan korban KdRT (pemaksaan pelacuran dan percobaan pembunuhan oleh suami) di Pengadilan Negeri Semarang, dimana hakim masih menyalahkan, merendahkan, mengintimidasi dan melakukan stereotip terhadap PBH serta membela terdakwa. Hakim melakukannya tidak hanya dengan kata-kata atau kalimat (verbal), tetapi juga dengan gestur tubuh atau wajah yang sinis kepada PBH korban. "....itu tahu nggak penis sudah berdiri, kenapa tidak kamu tendang, jangan- jangan kamu sudah melakukan dengan pacarmu, kamu kok tidak teriak sih". "Kamu pakai pakaian apa? oh pakai itu ya (pakaian jilbab untuk joging)". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P2 LRC-KJHAM, 18 November 2020) "Lha kamu kok mau disuruh kerja seperti itu, kan jadi pembantu bisa, kenapa harus menjual diri? sambil wajah hakim nampak sinis sekali, mukanya tidak enak dilihat". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, 25 November 2020) "Kamu itu dari Brebes naik motor sendiri? Kan kamu tahu kalau kamu itu perempuan, mestinya kamu tahu kalau nekat, risikonya kan sudah tahu? Kamu mau bekerja itu hanya dapat kabar dari Facebook, kan gak semua benar. Kalau mau kerja ya datang ke Disnaker itu baru benar" "Kalau perempuan itu kan sebaiknya pakai kerudung, kalau nggak pakai kan kamu terlihat seksi, kalau perempuan sebaiknya pakai kerudung ya? Kamu dikira mau menggoda laki-laki". "Pakai pakaian ketat seperti itu kan berarti benar-benar sampeyan (kamu) menjualkan diri, berapa hargamu semalam? itu disampaikan sama hakim". (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020) Bahkan menurut pengalaman pendamping dari PPT Provinsi Jawa Tengah, dirinya bersama Jaksa Penuntut Umum pernah bersama-sama mengajukan keberatan kepada hakim di PN Semarang dalam kasus tindak 20
pidana perdagangan orang (TPPO). Saat itu hakim juga menyalahkan, mengintimidasi PBH korban dan justru terkesan membela pelaku / terdakwanya. "...Kamu kan bekerja, sudah diberangkatkan dengan gratis dan diberi makan, kenapa kamu lari, padahal majikan kamu sudah bagus. Itu Terdakwa (sambil hakim menunjuk tangan kearah Terdakwa) kan sudah baik denganmu. Korban tidak menjawab dan menangis". Kemudian saya pendamping dan JPU mengajukan keberatan ke Hakim". (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020) Tidak hanya kepada PBH Korban, terhadap PBH Terdakwa hakim juga masih melakukan pertanyaan dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, membenarkan diskriminasi dan melakukan stereotip terhadap PBH Terdakwa. Pendamping P3 LBH Apik Semarang menceritakan pengalamannya sewaktu mendampingi PBH Terdakwa di PN Semarang dalam kasus narkotika. PBH Terdakwa diminta (dipaksa) anaknya untuk memasukkan sesuatu benda bungkusan kedalam tasnya dan ternyata benda tersebut adalah narkotika. Di persidangan, PBH Terdakwa dilarang Majelis Hakim untuk membacakan pledoinya. Hakim meminta agar dibaca singkat-singkat saja. "...ketika PBH mau membaca pledoi, Majelis Hakim mengatakan 'yang singkat-singkat saja atau kalau perlu tidak usah dibacakan saja' ". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020) PBH Terdakwa merasa sangat kecewa, karena dalam pledoi tersebut, PBH Terdakwa ingin menyampaikan bahwa posisinya adalah korban, dia sering diancam	dan	mendapatkan	kekerasan	fisik	dari	pelaku	(anaknya	PBH) agar bersedia melakukan yang diminta pelaku /anaknya tersebut. Pendamping P3 LBH Apik Semarang juga masih menjumpai hakim yang tertidur atau sibuk melihat handphonenya (HP) pada saat PBH Terdakwa menyampaikan keterangannya. "Hakim anggotanya ada yang tidur, memejamkan mata, sikap JPU tidak bersahabat dengan Pendamping selaku PH dari PBH Terdakwa, dan menganggapnya bukan mitra. JPU ngomong ke pendamping di luar sidang, 21
'mbak kenapa kamu serius banget membela PBH?' " (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020) Ketika ada pertanyaan dari JPU yang merendahkan dan mengintimidasi PBH Terdakwa, hakim juga tidak menegur jaksa tersebut. Hakim hanya diam saja. "Waktu itu JPU berkata: 'tidak mungkin ibu tidak pengedar narkoba, karena ibu adalah pengedar narkoba pasti akan menjadi pengedar narkoba, apalagi jumlahnya 33 gram dan narkoba juga ditemukan ada di tas ibu, tidak mungkin ada anak mau membunuh ibunya, itu pasti akal-akalan, modus". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020) c. Analisis Dari Pengalaman hakim, bahwa yang pernah melakukan pertanyaan atau pernyataan atau sikap tubuh yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas PBH, membenarkan diskriminasi atau melakukan stereotip terhadap PBH adalah Penasehat Hukum (PH) dan terkadang JPU. Sedangkan menurut pengalaman pendamping, tidak hanya PH dan JPU, tetapi justru hakim yang sering melakukan pertanyaan atau pernyataan atau sikap tubuh yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/ atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas PBH, membenarkan diskriminasi atau melakukan stereotip gender terhadap PBH baik PBH terdakwa maupun PBH korban. Pertanyaan atau pernyataan atau sikap tubuh yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas PBH, membenarkan diskriminasi atau melakukan stereotip terhadap PBH tidak hanya dialami PBH dalam kasus KdRT, tetapi juga dalam kasus perkosaan, kasus pemaksaan pelacuran, kasus pekerja migran dan kasus tindak pidana perdagangan orang. Dalam kasus-kasus kekerasan seksual, stigma dan stereotip gender dari hakim begitu sangat kuat dan membuat korbannya "terlukai" kembali dan cenderung menjadikan PBH memilih pasrah. 22
"PBH Terdakwa pasrah menerima putusan hakim. Ada rasa ketakutan terhadap pertanyaan-pertanyaan hakim. Kata korban 'aku terimo mawon, ndak kakean pertanyaan, ora iso jawab (aku terima saja, biar tidak kebanyakan pertanyaan, sebab tidak bisa menjawab), wes (sudah), biar cepat selesai". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, 25 November 2020). Dalam kasus-kasus yang diceritakan pendamping, Hakim tidak pernah netral seutuhnya dalam pemeriksaan dan putusannya. Hakim cenderung menggunakan atau dipengaruhi pandangan subyektifnya yang patriarkal sehingga keluar pernyataan atau pertanyaan atau sikap tubuh yang merendahkan, menyalahkan, membenarkan diskriminasi dan melakukan stereotip terhadap PBH, sebagaimana kalimat-kalimat yang telah disampaikan oleh para pendamping. Bahkan hakim cenderung tidak mempedulikan atau tidak menganggap penting lagi keterangan, atau kesaksian atau pembelaan PBH di persidangan. Sikap hakim seringkali ditemukan tertidur saat sidang, memejamkan mata, sibuk dengan handphone (HP) pada saat PBH memberikan keterangan atau kesaksian atau	pembelaannya.	Subyektifitas	berupa	cara	pandang	atau	perspektif hakim inilah yang mendorong hakim mengabaikan dan melanggar Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2017. Bahkan untuk PBH Terdakwa dalam kasus narkotika, Hakim masih melakukan pembatasan hak PBH Terdakwa sebagaimana dijamin dalam KUHAP yaitu hak untuk membacakan pledoinya secara lengkap, dimana PBH Terdakwa ingin membela dan menjelaskan bahwa dirinya adalah korban yang dipaksa dengan ancaman dan kekerasan oleh pelaku, hak membela diri tersebut diacuhkan oleh Hakim. 3. Panduan bagi Hakim untuk Mengidentifikasi Hukum yang Kondusif bagi PBH dalam Mengadili Kasus (Pasal 6) a. Temuan Pengalaman Hakim Informan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan hakim Pengadilan Tinggi Semarang hanya memberi penjelasan bahwa hakim sudah melaksanakan semua ketentuan dalam Perma No. 3 Tahun 2017. Dengan hadirnya Perma No. 3 Tahun 2017, pemeriksaan dan putusan hakim dilakukan dengan sangat teliti termasuk mempertimbangkan kesetaraan gender dalam 23
peraturan perundang-undangan dan menggali nilai-nilai hukum guna menjamin kesetaraan gender. Mereka mengatakan ketentuan Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017 sangat membantu hakim dalam pemeriksaan dan dalam membut putusan. "....lebih membantu karena disini, di Perma ini juga sudah disebutkan kita sebaiknya harus bersikap seperti yang .... di pasal-pasal ini. Jadi otomatis kita juga jadi lebih teliti, maksudnya lebih membantu. Otomatis kan nanti untuk kita dipersidangan itu kita mengetahui, oh bagaimana sih, seperti apa sebetulnya, dengan kita menggunakan ini, otomatis kita lebih teliti. Jadi hasilnya bisa lebih teliti, lebih detail". (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020) ".....sudah dibuat bahwa hakim didalam membuat putusan, pasal 6 itu harus memperhatikan atau mempertimbangkan kesetaraan gender, kemudian melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender, kemudian menggali nilai- nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan dalam memutuskan. Itu sudah ada semua didalam PERMA ini, makanya sangat membantu kita" (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020) Jawaban hakim sangat normatif dengan mengacu ketentuan Pasal 6 Perma No.3 Tahun 2017. Hakim sama sekali tidak mampu memberikan contoh pengalaman mereka dalam kasus PBH yang mereka periksa dan putus. Tetapi ketika mereka menjelaskan pengalamannya terkait larangan-larangan hakim, mereka mampu dan mudah memberikan contoh pengalaman dalam vonis dan pemeriksaan kasus PBH yang mereka tangani. Termasuk PBH Terdakwa yang berusia anak, Informan Hakim hanya menyebutkan melaksanakan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. "....untuk yang kasus itu mas (narkotika). Ini kasusnya yang perempuan (PBH Terdakwa) ini ternyata masih 16 tahun, otomatis disidangkan anak. Saya vonis kalau nggak salah saya putus 2 tahun. Kalau anak kan setengah dari tuntutan". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 dan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020) "terjadi kasus hubungan seks antara perempuan dan laki-laki dimana keduanya masih dibawah umur. Kalau kita berpegang pada ini (Perma No. 3 Tahun 2017) nampaknya hanya perlindungan sepenuhnya terhadap perempuan, bagaimana perlindungan terhadap pelaku yang juga masih 24
dibawah umur? yang diamanatkan oleh undang-undang, juga patut kita lindungi. Karena anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, saksi, itu menurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak itu kita wajib melindunginya juga". (Hasil Wawancara dengan Hakim P4 PT Semarang, 6 Desember 2020) b. Temuan Pengalaman Pendamping Pengalaman pendamping mengatakan tidak pernah menemukan hakim yang mempertimbangkan ketentuan Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017. Pendamping P3 LBH Apik Semarang menyatakan bahwa dalam membela PBH Terdakwa, dirinya bersama tim kuasa hukum yang lain telah memasukkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait termasuk Konvensi	Internasional	yang	telah	diratifikasi	Pemerintah	Indonesia	seperti UU	No.	7	Tahun	1984	tentang	Pengesahan	Ratifikasi	Konvensi	CEDAW, Konvensi Hak Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ke dalam pledoi. Tujuannya agar hakim menggunakan peraturan perundangan-undangan tersebut dalam membut putusan kasus PBH yang sedang dibelanya. Tetapi menurut Pendamping P3 LBH Apik Semarang, peraturan perundang-undangan yang dimasukkan dalam pledoi PBH tidak pernah dipertimbangkan hakim dalam putusannya. "Pendamping atau advokat PBH Terdakwa sudah memasukkan Perma No. 3 Tahun 2017, sikap-sikap dan perilaku hakim yang melanggar Perma No. 3 Tahun 2017 serta sejumlah undang-undang lain yang terkait seperti Konvensi CEDAW, CRC, Undang-Undang HAM untuk dipertimbangkan hakim melalui Pledoi dan/atau surat urgent action yang ditujukan ke hakim pemeriksa kasus, tetapi tidak pernah dipertimbangkan hakim dalam putusannya. Kami juga buat laporan ke Komisi Yudisial Jawa Tengah dan Komisi Ombudsman Jawa Tengah". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020) c. Analisis Jawaban hakim sebagaimana diuraikan diatas terlihat hanya normatif membacakan isi Pasal 6 Perma No.3 Tahun 2017 namun tidak mampu memberikan contoh-contoh pengalaman penerapannya dalam kasus PBH yang ditangani. Hal ini menguatkan pengalaman pendamping bahwa hakim 25
belum melaksanakan ketentuan Pasal 6 ini, yaitu menggunakan hukum yang	kondusif	seperti	konvensi	yang	telah	diratifikasi	dan	perjanjian- perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia. Hakim di Pengadilan Negeri Semarang mapun di Pengadilan Tinggi Semarang kurang atau tidak mengetahui dan memahami beragam hukum atau peraturan perundang-undangan progresif yang menjamin hak-hak asasi manusia PBH. Berbeda dengan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan hak-hak anak, hakim Pengadilan Negeri Semarang dan hakim Pengadilan Tinggi Semarang sudah mengetahui dan terbiasa menggunakannya pada saat memeriksa dan memutus kasus PBH yang berusia anak. 4. Teguran dari Hakim Kepada Para Pihak yang Mengintimidasi atau Merendahkan PBH Terdakwa/Korban (Pasal 7) a. Temuan Pengalaman Hakim Berdasarkan pengalaman informan hakim Pengadilan Negeri Semarang, hakim akan menegur penasehat hukum atau jaksa penuntut umum atau pihak lain yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas PBH. Hakim P2 PN Semarang pernah menegur penasehat hukum terdakwa karena mengajukan pertanyaan kepada PBH korban yang menjurus dan membuat saksi PBH korban tidak nyaman. "Sudah jangan yang seperti itu lah, sudah ganti pertanyaannya ini. Biasanya mereka nurut kok. Kalaupun misal ada mungkin yang pengacara yang semangatnya menggebu-gebu, (ketika ditegur mereka jawab) 'nggak bu, maaf yang mulia, maksud saya itu untuk menggali' (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020) "Saya menegur PH (penasehat hukum), karena pertanyaan yang menjurus dan ada ekspresi yang tidak nyaman dari korban. Saya katakan kepada PH nya, 'tolonglah janganlah terlalu...". (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020) Demikian dengan Hakim P1 PN Semarang mengatakan pernah menegur PH terdakwa dalam kasus pencabulan. "Dalam kasus cabul korbannya 26
cewek, kadang PH terdakwa bertanya, 'kamu itu dipakai semalam berapa?', kemudian saya katakan kepada Penasehat hukumnya, 'nggak usah bertanya seperti itu, biar hakim yang mempertimbangkan' ". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020) Selanjutnya kalau materi pertanyaan dari PH itu penting tetapi cara dan narasinya membuat PBH korban tidak nyaman, hakim akan meminta PH untuk merubah pertanyaan tersebut. "Kita tegur dan kita katakan, 'kasih pertanyaan yang lain jangan yang gitu, dirubah pertanyaannya' ", (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 dan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020) Untuk teguran hakim kepada JPU, hakim PN Semarang tidak memberikan contoh terguran kepada JPU. Tetapi hakim PN Semarang mengakui terkadang JPU juga melakukan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan atau mengintimidasi PBH Terdakwa. "Ya itu ada, tapi kadang-kadang. Ini karena kan dia ingin membuktikan dakwaannya. Tapi jarang, jaksa kan biasanya sudah terlatih. Kalau pengacara kan memang bersemangat untuk itu ". (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020) b. Temuan Pengalaman Pendamping Menurut pengalaman pendamping, ada beberapa hakim yang menegur penasehat hukum ketika ada pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan atau mengintimidasi PBH Korban. Justru pendamping yang sering mengajukan keberatan ke Majelis Hakim karena Majelis Hakim menyampaikan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, membenarkan diskriminasi yang dialami PBH, melakukan stereotip gender dan mengintimidasi PBH. "Ada hakim yang menanyakan kepada korban perkosaan, dengan pertanyaan begini, ketika tanganmu diikat dan celanamu diturunkan, terus kamu diapakan?, kemudian pendamping melakukan keberatan kekapda Hakim tersebut. Hakim perempuan yang ada disebelah hakim tersebut kemudian berbisik kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim meminta maaf kepada korban atas pertanyaannya". (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020) 27
Dalam kasus lain yaitu dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, Pendamping L1 Jawa Tengah bersama jaksa penuntut umum juga pernah mengajukan keberatan kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Semarang, karena menyampaikan kalimat yang membenarkan diskriminasi dan mengintimidasi PBH Korban. Dan setelah Pendamping dan jaksa penuntut umum mengajukan keberatan akhirnya hakim tidak menanyakannya lagi. "Korbannya ditanya oleh hakim, ..kamu kan bekerja, sudah diberangkatkan dengan gratis dan diberi makan, kenapa kamu lari, padahal majikan kamu sudah bagus. Itu Terdakwa (sambil hakim menunjuk tangan kearah Terdakwa) kan sudah baik denganmu. Korban tidak menjawab dan menangis". Kemudian saya pendamping dan jaksa penuntut umum mengajukan keberatan ke Hakim, karena faktanya korban hanya diberikan makan sehari 1 kali dengan nasi yang sudah basi. Setelah keberatan itu, hakim berhenti tidak menanyakan lagi". (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020) Pengalaman yang berbeda disampaikan oleh Pendamping P3 LBH Apik Semarang. Pada saat mendamping PBH Terdakwa di PN Semarang, hakim sering mengeluarkan pernyataan dan pertanyaan yang merendahkan, membenarkan diskriminasi, mengabaikan fakta bahwa PBH Terdakwa adalah korban kekerasan serta relasi kuasa dengan pelaku. Pendamping P3 LBH APIK membuat laporan atas sikap dan perilaku hakim yang memeriksa kasus tersebut kepada Komisi Yudisial Jawa Tengah dan Ombudsman Jawa Tengah. Dari laporan tersebut, Komisi Yudisial Jawa Tengah kemudian melakukan pemantauan persidangan sebanyak 2 kali, sementara Ombudsman Jawa Tengah belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan atas pengaduan tersebut. Setelah persidangan dipantau oleh Komisi Yudisial Jawa Tengah, ada perubahan sikap Majelis Hakim yang lebih ramah dan tidak lagi mengeluarkan kata-kata lelucon yang merendahkan PBH Terdakwa. "Setelah dilaporkan dan ada pemantauan persidangan oleh KY Jawa tengah sebanyak 2 kali, ada perubahan sikap dari Majelis Hakim. Hakim menjadi lebih ramah dan tidak ada kata-kata 'celelean'9 seperti 'tidak mungkin ibu tidak 9 Celelean adalah pernyataan atau sikap termasuk gesture yang menunjukkan ketidakseriusan atau meremehkan dalam menanggapi sesuatu 28
tahu narkoba'. Kemudian pembacaan pledoi dengan utuh oleh PBH sendiri juga dijinkan oleh hakim padahal sebelumnya diminta untuk dibacakan yang penting - penting atau dianggap sudah dibacakan dengan alasan hakim banyak yang antri sidang". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020) Sementara dari pengalaman pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur dan Pendamping P2 LRC-KJHAM tidak melakukan keberatan kepada hakim karena posisi duduknya tidak disebelah PBH korban atau di depan sidang, melainkan duduk di kursi pengunjung. Sehingga ketika ada pertanyaan atau pernyataan hakim atau PH yang merendahkan atau mengintimidasi korban, pendamping tidak bisa mengajukan keberatan dan kalau mengajukan keberatan karena takut dikeluarkan dari sidang. "...kalau di persidangan sih nggak ada, mas. Aku sebenarnya ingin (mengajukan keberatan), tapi aku takut malah dikeluarkan. Jadi ya sudah Jaksanya itu saling lirik-lirikan begitu dengan aku. Aku sih takut dikeluarkan dari persidangan (kalo aku ajukan keberatan). Kalau dikeluarkan kan nanti aku tidak tahu proses persidangan, nggak tahu temuan-temuan apa saja dalam persidanagan itu. Saat itu saya duduk di tempat duduk pengunjung mas". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P2 LRC-KJHAM, 18 November 2020) c. Analisis Dari pengalaman hakim maupun pendamping, hakim pernah menegur penasehat hukum yang mengeluarkan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, membenarkan diskriminasi yang dialami PBH, melakukan stereotip dan mengintimidasi PBH. Tetapi menurut semua pendamping, tidak semua hakim mau menegur penasehat hukum maupun jaksa penuntut umum. Pihak yang paling sering mengeluarkan pertanyaan dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, membenarkan diskriminasi yang dialami PBH, memberikan stereotip dan mengintimidasi PBH justru adalah dari majelis hakim itu sendiri. Sehingga pendamping sering mengajukan keberatan dan membuat laporan pengaduan mengenai sikap dan perilaku hakim yang melanggar Perma No. 3 Tahun 2017 kepada Komisi Yudisial Provinsi Jawa Tengah dan Ombudsman Provinsi Jawa Tengah. Setelah 29
ada pemantauan persidangan dari Komisi Yudisial Jawa Tengah, barulah hakim meminta maaf kepada PBH dan tidak mengulangi pernyataannya yang merendahkan PBH, bersikap ramah dan tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang merendahkan PBH. Hakim yang seharusnya menjadi subyek utama penegak dan pelaksana Perma No.3 Tahun 2017, justru yang paling banyak melakukan pelanggaran. Pendamping yang memahami isi Perma No. 3 Tahun 2017 serta memahami fungsi dan tugas-tugas pendampingan-pembelaan PBH di persidangan, kehadirannya mampu mencegah dan menghentikan sikap-sikap para pihak yang merendahkan, mengintimidasi, melakukan stereotip dan diskriminasi terhadap PBH selama pemeriksaan sidang di pengadilan. 5. Pedoman bagi Hakim untuk Menanyakan Kebutuhan Pemulihan Korban (Ganti Rugi, Restitusi, dan Kompensasi) (Pasal 8) a. Temuan Pengalaman Hakim Menurut Informan Hakim P1 dan Hakim P2 PN Semarang, dalam persidangan kasus PBH keduanya mengakui selalu menginformasikan di awal persidangan mengenai hak-hak PBH diantaranya ganti rugi, restitusi, kompensasi dan hak atas pendampingan. Keduanya juga menanyakan dampak kasus, kerugian yang dialami PBH dan kebutuhan untuk pemulihan. "Dalam membuat putusan kita mempertimbangkan itu (dampak kasus) yang dalam Pasal berapa, Pasal 6. Dalam sidang cara bertanya nya seperti apa, tidak boleh kasar kepada korban ataupun perempuan yang berkonflik dengan hukum. Kemudian selain pendampingan juga kan kita kasih tahu hak-haknya, misal kalau ada kerugian kan bisa mengajukan apa namanya ganti rugi, dan penggabungan kasus". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020) Setelah diberitahu hak-haknya, terutama dari PBH Terdakwa ada yang menginginkan pendampingan dan ada yang tidak, tetapi banyak yang tidak. Menurut hakim, alasannya adalah karena PBH Terdakwa khawatir jika dimintai biaya jasa pendampingan seperti biaya jasa pengacara atau penasehat hukum. "...biasanya kita tanyakan ini, kamu ini berani... apa perlu pendamping? Lalu dia jawab, nggak usah bu. Kalau dia jawabnya sudah nggak usah, ya saya ya sudah, berarti dia nggak perlu pendampingan. Kalau dia butuh pendamping 30
kita arahkan ke Posbakum dibagian depan. Mungkin karena takut diminta biaya, transport atau apa gitu kan kayak uang jasa pengacara". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020) Meskipun hakim PN Semarang menyatakan selalu menyampaikan hak atas restitusi atau kompensasi, tetapi kedua hakim tersebut mengaku belum pernah menggali kebutuhan restitusi dan kompensasi kepada PBH. Mereka beranggapan, jika menggali restitusi atau kompensasi untuk PBH, prosesnya akan panjang dan nanti jaksa akan kebingungan dalam melaksanakan keputusan tersebut. "Tidak pernah mas, kalau bertanya soal restitusi, kompensasi jadi panjang terus mau kemana, takut jaksa kebingungan, nanti pelaksanannya gimana". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020) Setahu kedua informan hakim PN Semarang, belum pernah ada yang mengajukan ganti rugi atau restitusi atau kompensasi baik oleh Jaksa maupun oleh Penasehat Hukum. Pernyataan ini juga dikuatkan dengan pengakuan informan Hakim P3 PT Semarang yang mengatakan belum pernah tahu ada putusan yang memasukkan restitusi dan kompensasi. "Saya belum pernah tahu mas ada putusan yang memasukkan restitusi, dan kompensasi. Selama saya di PT Semarang tidak mengetahui hal itu". (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PT Semarang, 3 Desember 2020) b. Temuan Pengalaman Pendamping Dari pengalaman para pendamping, memperlihatkan situasi yang berbeda dari yang disampaikan oleh hakim. Menurut pedamping Hakim hanya menggali atau menanyakan dampak atau penderitaan yang dialami korban serta kerugian yang diderita korban untuk kepentingan pemberatan atau hal-hal yang memberatkan. Hakim belum pernah menggali kebutuhan PBH atas ganti kerugian, restitusi dan kompensasi serta memasukkannya dalam putusan. "Kalau untuk putusan hakim sih belum pernah ada yang memuat restitusi itu ya mas. Biasanya kalau restitusi itu kita akseskan dulu ke LPSK mas". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P2 LRC-KJHAM, 18 November 2020) Untuk kebutuhan pemulihan, hakim hanya menggali kebutuhan pemulihan atas pendampingan saja dan itu hanya untuk PBH Terdakwa yang nantinya 31
diarahkan ke Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Semarang. Sementara untuk PBH Korban, hakim tidak pernah menanyakan atau menggali kebutuhan pendampingan. Untuk kebutuhan pemulihan lainya selain pendampingan, misalnya pemulihan medis, psikologis, rehabilitasi sosial, rumah aman dan seterusnya hakim juga tidak pernah menanyakan dan menggali kepada PBH baik PBH korban maupun PBH terdakwa. Bahkan ketika PBH korban menangis dan berteriak, hakim tidak meminta agar PBH korban diberikan pendampingan psikologis. "Ketika Hakim melihat PBH trauma, menangis, menjerit, ada yang keluar atau teriak, terus hakim meminta memperingatkan penasehat hukum pelaku. Tetapi hakim tidak meminta agar korban diberikan pendampingan psikologis. Kita bawa psikolog sendiri ya mas, inisiatif sendiri untuk mendampingi korban, tidak dari hakim". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, 25 November 2020) c. Analisis Hakim belum sepenuhnya menjalankan Pasal 8 Perma No.3 Tahun 2017. Dari pegalaman pendamping, untuk PBH korban hakim tidak pernah menginformasikan hak-hak korban dan hanya menggali dampak kasus dan kerugian atau penderitaan yang dialami PBH korban untuk semata- mata menjadi bahan keputusan yaitu hal-hal yang memberatkan. Sementara untuk PBH Terdakwa, menurut pengalaman pendamping hakim memang sudah menggali kebutuhan pemulihan yaitu sebatas kebutuhan pendampingan atau penasehat hukum. Hakim juga belum pernah menggali kebutuhan ganti rugi, restitusi dan kompensasi dan memasukkannya dalam putusan. Hakim juga belum pernah menggali dan menawarkan kebutuhan pemulihan selain pendampingan seperti pemulihan psikologis, pemulihan medis, rehabilitasi sosial dan sebagainya. 32
6. Hak Atas Pendampingan (Pasal 9) a. Temuan Pengalaman Hakim Hakim mengijinkan pendampingan PBH dipersidangan dan menyatakan tidak pernah menolak setiap permintaan pendamping untuk memberikan pendampingan kepada PBH selama diperiksa di persidangan. Pendamping cukup memperlihatkan kartu tanda pengenal atau ID Card dan surat tugas dari lembaganya. Selama memeriksa kasus PBH di Pengadilan Negeri Semarang, kedua informan hakim menceritakan bahwa pendampingan yang diberikan kepada PBH korban lebih banyak pendampingan untuk menguatkan psikologis korban baik oleh ahli seperti psikolog atau pendamping dari lembaga layanan. Sementara untuk PBH terdakwa lebih banyak kepada pendampingan hukum atau sebagai penasehat hukum. Kedua hakim juga hafal dengan lancar menyebut nama-nama lembaga layanan yang biasa memberikan pendampingan PBH di PN Semarang seperti LBH Apik Semarang, PPT dan LRC-KJHAM. Namun Informan Hakim mengakui belum pernah pernah merekomendasikan atau memberi rujukan pendampingan PBH Korban atau PBH terdakwa kepada lembaga layanan seperti ke PPT Provinsi Jawa Tengah, PPT Kota Semarang, LBH Apik Semarang, LRC-KJHAM dan lembaga layanan lainnya. Hakim beralasan karena tidak mengetahui alamat, nomor telpon dan tata cara merujuk atau merekomendasikan kebutuhan pendampingan PBH kepada lembaga layanan. Hakim memberi rekomendasi pentingnya kerjasama dengan lembaga layanan dan daftar alamat dan telpon lembaga layanan tersebut untuk para hakim. Hakim menceritakan bahwa mereka menginformasikan sejak awal sidang kepada PBH bahwa memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan PBH. Tetapi menurut para hakim, tidak semua PBH menerimanya atau menginginkan untuk diberikan pendampingan. Untuk PBH Terdakwa, jika mereka membutuhkan pendampingan hukum, hakim akan merekomendasikan kepada PBH untuk menghubungi layanan Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Semarang dan diinformasikan bahwa layanan tersebut gratis atau tidak ditarik biaya. Hakim mengakui 33
bahwa, di bagian layanan Posbakum belum ada tulisan "layanan posbakum gratis". Hakim menyadari ketiadaan informasi mengenai biaya tersebut dapat mengurangi keinginan PBH untuk mengakses layanannya. Jika dalam persidangan menemukan PBH merasa takut, cemas atau kurang nyaman, maka hakim akan melakukan 3 hal: 1) Mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang 2) Hakim akan turun dari tempat duduknya menghampiri PBH dan duduk disebelahnya untuk menenangkannya. 3) Menunda sidang, sampai PBH siap menjalani pemeriksaanv/ persidangan "Pada saat korban merasa takut, cemas atau tidak tenang, Terdakwa kita keluarkan dan terkadang saya turun dari kursi dan duduk di samping korban". (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020) "Kalau ada masalah psikologis, hakim akan menskors sidang atau menunda sidang". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020) Para hakim mengakui bahwa dengan adanya pendampingan terhadap PBH, sangat menbantu kelancaran persidangan dan pengungkapan fakta- fakta persidangan, sehingga kasus menjadi jelas dan terang. "dengan adanya pedampingan PBH dalam memberikan keterangan lebih berani, sidang lebih cepat dan fakta semakin terungkap". (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020) Sementara Hakim P1 PN Semarang menyatakan bahwa dengan adanya pendampingan bagi PBH, jika PBH dalam keadaan trauma, cemas dan takut pendamping dapat membantu menenangkannya. "... dalam sidang kadang-kadang perempuan korban usia anak hanya takut, diam, nangis tidak berani bicara, padahal dia saksi kunci. Nah dengan adanya pendamping bisa membantunya". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020) 34
b. Temuan Pengalaman Pendamping Menurut pendamping, setelah ada Perma No. 3 Tahun 2017 akses pendampingan menjadi lebih mudah meskipun harus dengan menunjukkan surat tugas pendampingan dan ID Card/karu tanda pengenal pendamping. Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah menceritakan pengalamannya sewaktu mendampingi PBH Korban di Pengadilan Negeri Semarang, dimana hakim masih menanyakan surat kuasa, apa itu pendamping, kenapa PBH harus didampingi, dan apa itu PPT. Pendamping L1 PPT/ SPT Jawa Tengah kemudian memperlihatkan surat tugas dari PPT Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang mengatur soal PPT, SPT (Satuan Pelaksana Teknis untuk penanganan korban) dan pendampingan korban hingga di pengadilan. Setelah itu hakim menerima pendamping untuk mendampingi PBH korban pada saat diperiksa di persidangan. "Saya ditanyakan surat kuasa oleh hakim, sementara yang dimiliki surat tugas pendampingan dan ID Card, kemudian saya jelaskan Pergub tentang SPT dan PPT yang menjelaskan tugas dan fungsi SPT, PPT dan pendamping. Setelah saya menunjukkan Pergub tersebut, kemudian diperbolehkan untuk mendampingi korban di sidang". (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020) Pendamping P3 LBH APIK Semarang menceritakan bahwa dirinya tetap dimintai hakim menunjukkan surat tugas pendampingan, meskipun surat tugas tersebut sudah dilampirkan dalam berkas kasus PBH sewaktu PBH di BAP di kepolisian. "kita masih ditanyai dan diminta menunjukkan surat tugas pendampingannya, padahal sudah ada dalam lampiran berkas kasusnya". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020) Selanjutnya berdasarkan pengalaman dari pendamping, ijin pendampingan ke hakim dilakukan dengan 2 cara yaitu 1) Pendamping menyampaikan ke JPU agar pendamping diberikan ijin mendamping PBH dan kemudian JPU menyampaikannya ke Majelis Hakim sebelum sidang dimulai bahwa PBH korban akan didampingi oleh pendamping. 35
2) Pendamping meminta ijin langsung ke majelis hakim. "2 korban usia anak yaitu 3 tahun dan 8 tahun menjadi korban kekerasan seksual dalam persidangan dipertemukan dengan pelaku, kemudian korban lari sambil menangis. Pendamping saat itu belum boleh masuk mendampingi korban karena sidang dilakukan secara tertutup. Setelah itu pendamping menyampaikan ke Jaksa pentingnya pendampingan bagi korban dan Jaksa kemudian menyampaikannya ke hakim dan hakim kemudian memperbolehkannya". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, 25 November 2020) Pera pendamping juga menyatakan bahwa selama mendampingi PBH korban atau PBH Terdakwa belum pernah mendengar atau mengetahui ada hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang menginformasikan hak- hak PBH termasuk hak atas pendampingan dalam persidangan sesuai Perma No. 3 Tahun 2017. "Hak-hak PBH belum pernah diinformasikan hakim baik sebelum sidang, di tengah sidang maupun diakhir persidangan, tidak pernah diinformasikan mas". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P2 LRC- KJHAM, 18 November 2020) Seluruh pendamping juga mengakui belum pernah mendapatkan rekomendasi atau rujukan pendampingan PBH dari Hakim maupun Pengadilan Negeri Semarang. Pihak yang sering melalukan rujukan atau rekomedasi pendampingan PBH adalah kepolisian dan kejaksaan. Untuk PBH Terdakwa, biasanya hakim akan merekomendasikan ke Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Semarang. Tetapi menurut pengalaman para pendamping, Para Penasihat Hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Semarang belum memahami Perma No. 3 Tahun 2017 serta belum memiliki perspektif gender dan hak asasi manusia. "Tidak pernah ada rujukan dari hakim atau pengadilan, karena disetiap PN ada Posbakum, biasanya PN akan menunjuk Posbakum untuk memberikan pendampingan hukum, kecuali kalau ada kita punya MoU dengan PN sebelumnya". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020) "Tetapi Bankumnya belum terlalu sensitif gender, hanya sekedar melakukan pendampingan selesai sudah, dalam pembelaannya/pledoi tidak menjelaskan adanya ketidaksetaraan gender dan lain-lain, hanya copy paste 36
dengan pledoi sebelumnya". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020) "...belum pernah ada rujukan dari pengadilan. Dari kepolisian malah sering, bahkan hanya lewat telpon dari polisi, kemudian pendamping datang ke kepolisian untuk memberikan pendampingan". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, 25 November 2020) Pemerintah daerah belum menyediakan layanan bantuan hukum bagi PBH terdakwa dalam kasus yang tidak memiliki dimensi ketimpangan gender atau tidak berbasis gender. LBH Apik Semarang mendapatkan dukungan pembiayaan bantuan hukum bagi PBH terdakwa dari Biro Hukum Sekda Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 2.500,000,- untuk 1 kasus dan dalam 1 tahun mendapatkan 3 kasus saja. "Pendampingan yang disediakan Pemerintah melalui PPT hanya untuk korban kekerasan berbasis gender, kalau terdakwa pun harus sebagai korban kekerasan berbasis gender. Kalau untuk PBH terdakwa non berbasis gender PPT belum menyediakannya. Yang disediakan baru yang terkait dengan kekerasan berbasis gender". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020) c. Analisis Setelah ada Perma No. 3 Tahun 2017, akses pendampingan PBH terutama PBH korban dalam proses persidangan di pengadilan menjadi lebih mudah. Dengan menunjukkan ID Card dan surat tugas pendampingan, pendamping diperbolehkan mendampingi PBH. Namun pendampingan PBH masih merupakan inisiatif dari lembaga layanan belum ada inisiatif dari hakim atau Pengadilan Negeri yang ditemukan dari proses menggali kebutuhan pemulihan terhadap PBH. Sehingga bagi PBH yang tidak melaporkan kasusnya ke lembaga layanan sangat dimungkinkan tidak mendapatkan pendampingan. Apalagi Pengadilan Negeri atau hakim belum pernah merekomendasikan atau merujuk pendampingan PBH ke lembaga layanan. Dari pengalaman pendamping, ada hakim yang masih menyamakan kedudukan dan fungsi pendamping dengan advokat atau penasehat hukum. Sehingga pendamping non hukum masih ditanyakan atau dimintai surat kuasa layaknya penasehat hukum. Posbakum dengan fungsi yang 37
sebenarnya dapat memperluas akses pendampingan bagi PBH Terdakwa di pengadilan, belum bisa dimanfaatkan PBH Terdakwa maupun PBH Korban. Ketiadaan perspektif gender dan informasi mengenai biaya menyebabkan Posbakum kurang dipercaya dalam pendampingan PBH. Selanjutnya ketiadaan informasi mengenai lembaga layanan yang mencakup alamat dan nomor telepon serta tata cara merujuk atau merekomendasikan kepada lembaga layanan membuat hakim tidak pernah melakukan rujukan pendampingan ke lembaga layanan. 7. Audio Visual (Pasal 10) a. Temuan Pengalaman Hakim sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 Pengalaman informan hakim melakukan persidangan secara audio visual untuk kasus PBH baik PBH Korban maupun PBH terdakwa hanya dilakukan di masa pandemi Covid-19. Persidangan secara audio visual di masa pandemi Covid-19 dilakukan semata-mata karena alasan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid - 19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Selama pandemi Covid-19, belum pernah ada pelaksanaan persidangan kasus PBH yang dilakukan secara audio visual karena alasan- alasan sebagaimana dalam Pasal 10 Perma No. 3 Tahun 2017. "...Lah sekarang, sejak bulan Maret, kita lakukan secara online (audio visual). Alasannya ya karena adanya ini pandemi dan sudah ada suratya dari Mahkamah Agung (Surat Edaran)". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 dan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020) Sedangkan sebelum pandemi covid-19, hakim Pengadilan Negeri Semarang mengatakan belum pernah melakukan persidangan secara audio visual baik karena alasan jarak, kondisi mental/kejiwaan PBH, keamanan, hambatan secara	fisik	ataupun	dalam	perlindungan	LPSK.	Semua	persidangan	dilakukan secara offline, meskipun PBH dalam keadaan hamil. "Saya pernah ada yang hamil, tapi tetap dilangsungkan disini (ruang sidang - offline). Nggak pernah pakai audio visual". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020) 38
Kalau PBH korban merasa tidak nyaman atau takut atau akan muncul traumanya ketika diperiksa di persidangan dan bertemu dengan terdakwa dalam sidang, maka hakim akan mengeluarkan terdakwanya dari sidang. "Jika dalam persidangan ada kemungkinan menimbulkan trauma atau ketakutan dari PBH kepada terdakwa, maka saya keluarkan terdakwanya dari sidang". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020) Sementara jika PBH korban atau PBH terdakwa sakit, biasanya hakim akan menanyakan kondisi PBH dan jika PBH dalam kondisi sakit, hakim akan menunda sidang atau jaksa atau penasihat hukumnya akan meminta hakim agar sidang ditunda. "Tapi kan kalau sakit kita tanya, apa sehat nggak? Lagi kurang sehat Bu? kalau kurang sehat ya sudah ditunda". (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020) Selain itu Informan Hakim P1 PN Semarang juga menyampaikan selama memeriksa kasus PBH di Pengadilan Negeri Semarang, belum pernah menanyakan atau menawarkan kepada PBH untuk didengar keterangannya melalui audio visual. "Saya belum pernah, semuanya dilakukan secara offline". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020) Selama memeriksa kasus PBH di Pengadilan Negeri Semarang, hakim juga pernah menemukan adanya jaksa atau penasihat hukum yang mengajukan permohonan pelaksanaan sidang secara audio visual. Menurut Informan Hakim P1 dan Hakim P2 PN Semarang, ada beberapa keuntungan dan kekurangan dari sidang secara audio visual yang dilakukan selama masa pandemi Covid-19. Keuntungannya adalah sidang bisa dilakukan secara tepat waktu dan bagi PBH yang keberatan atau takut bertemu dengan terdakwa, wajah terdakwa atau wajah PBH korban bisa tidak diperlihatkan/tidak ditampilkan. Sedangkan untuk kekurangannya adalah terkadang suaranya tidak jelas, sehingga pertanyaan harus diulang- ulang, kemudian periksanya kurang jelas, hakim tidak bisa melihat gestur para pihak apakah nyaman atau tidak dan mudah capek. 39
b. Temuan Pengalaman Pendamping sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 Dari pengalaman seluruh informan pendamping mengatakan bahwa pelaksanaan persidangan kasus PBH secara audio visual hanya dilakukan pada saat pandemi Covid-19. Alasannya karena mematuhi protokol kesehatan yaitu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sebelum pandemi Covid-19, para pendamping mengatakan belum punya pengalaman mendamping kasus PBH yang sidangnya dilakukan secara audio visual. Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah pernah punya pengalaman satu kali yaitu sidang audio visual di masa pandemi yang dilakukan tidak hanya karena alasan pandemi tetapi juga karena alasan jarak domisili PBH Korban yang berada di luar provinsi yaitu Papua. Menurut pendamping PBH Korban, pelaksanaan persidangan secara online atau audio visual dalam beberapa hal memberikan keuntungan bagi PBH korban dan pendamping. Diantaranya seperti yang disampaikan oleh pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur yaitu korban tidak bertemu langsung dengan pelaku/terdakwa. "... ada hal menguntungkan misalnya korban korban dan pelaku tidak bertemu, akomodasi makan siang ditanggung jaksa". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, 25 November 2020) Dalam persidangan secara online atau audio visual, pendamping PBH korban juga dapat mengajukan keberatan. Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah bersama psikolog PBH Korban pernah mengajukan keberatan agar wajah PBH tidak ditampilkan dan akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim. "... sebenarnya ada mas, dalam kasus TPPO korbannya dari Papua itu, itu hakim mengakomodir permintaan kita dan dikuatkan oleh psikolog agar tidak menampilkan gambar, kemudian dikabulkan hakim". (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020) Selain itu, dalam sidang audio visual pendamping juga tetap harus memperlihatkan ID Card dan surat tugas pendampingan dari lembaga karena tetap ditanyakan oleh Majelis Hakim. "Meskipun dilakukan secara virtual dan pendamping bersidang di tempat atau di kantor PPT, pendamping tetap bisa mengajukan keberatan dan tetap 40
ditanyakan atau memperlihatkan ID Card dan surat tugas". (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020) Untuk teknis pelaksanaan sidang secara audio visual, dilakukan dengan 2 (dua) model. Pertama, para pihak berada di kantor masing-masing; dan kedua, pendamping dan PBH korban datang ke kantor jaksa penuntut umum. Biaya keperluan pelaksanaan sidang secara audio visual menjadi tanggung jawab lembaga para pihak, seperti biaya internet, biaya makan dan minum serta biaya keperluan protokol kesehatan. Sedangkan pendamping dan PBH korban bersidang di kantor JPU, internet dan biaya makan dan minum disediakan jaksa penuntut umum. Untuk PBH Terdakwa, selama pandemi Covid-19 Pendamping P3 LBH Apik Semarang mengeluhkan adanya pembatasan bagi PBH untuk berkomunikasi dengan keluarganya dan dengan pendampingnya atau penasihat hukumnya. Bahkan ketika PBH terdakwa membutuhkan obat-obatan, PBH terdakwa kesulitan untuk memperoleh obat yang harus diminumnya secara rutin. Pendamping P3 LBH APIK Semarang menceritakan, PBH Terdakwa yang dibelanya sempat 1 bulan tidak mendapatkan obat tersebut selama berada di LP. "... kesulitan kami dalam komunikasi tadi, terkait dengan koordinasi yang memang selama pandemi covid ini kami kalau ke Lapas sangat terbatas sekali dan terkait dengan obat juga untuk mitra kami itupun... tidak bisa obat itu langsung masuk ke Lapas atau diterima karena memang harus dikawal. Apalagi selama pandemi ini keluarga korban yang di Jakarta itu tidak bisa pulang karena PSBB selama pandemi, sehingga beberapa bulan itu korban tidak minum obat karena lapas tidak menyediakan obat yang diminum oleh korban". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020) Kendala lainnya adalah terkadang suara hakim tidak jelas, karena sambungan internetnya terputus dan kurang stabil. Ada kekhawatiran juga dari pendamping PBH Terdakwa, kalau sambungan internetnya putus-putus, keterangan PBH terdakwa tidak bisa jelas didengar oleh Majelis Hakim, sehingga merugikan PBH terdakwa. "Persidangan secara daring, kadang-kadang suara hakim tidak jelas karena kadang suaranya putus-putus jaringan internetnya. Kekhawatiran ada kesalahpahaman informasi yang diampaikan PBH karena kendala internet 41
dan kejelasan suara". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020) c. Analisis Pelaksanaan sidang secara audio visual dalam pemeriksaan kasus PBH sebelum pandemi Covid-19 tidak pernah dilakukan oleh hakim, meskipun ada alasan-alasan yang menurut ketentuan Pasal 10 Perma No. 3 Tahun 2017 dapat dilakukan sidang secara audio visual misalnya alasan jarak atau domisili PBH, alasan adanya trauma atau ketakutan PBH korban, alasan sakit atau alasan karena PBH sedang hamil. Hakim memilih menunda sidang atau mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang daripada menawarkan persidangan secara audio visual. Hakim tidak pernah menawarkan kepada PBH dan para pihak untuk dilakukan persidangan secara audio visual. Para pihak seperti JPU dan penasehat hukum atau pendamping juga tidak ada yang pernah mengajukan permohonan sidang secara audio visual. Persidangan secara audio visual hanya dilakukan untuk melaksanakan protokol kesehatan yaitu untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan pengadilan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Seluruh biaya pelaksanaan sidang virtual selama masa pandemi ditanggung oleh institusi yang menjadi lokasi sidang. Untuk PBH Terdakwa, selama masa pandemi, terdapat beberapa pembatasan yang mengakibatkan komunikasi dengan penasihat hukum dan akses untuk mendapatkan obat-obatan menjadi terganggu. Sinyal internet yang tidak lancar dikhawatirkan membuat kesaksian/keterangan PBH Terdakwa tidak bisa jelas didengar dan dipahami oleh Majelis Hakim. 42
D PEMBELAJARAN IMPLEMENTASI PERMA 3 TAHUN 2017 1. Hakim di Pengadilan Negeri Semarang sudah mengenal baik dengan PPT, LBH Apik Semarang dan LRC-KJHAM Semarang, namun ketika mendapati PBH yang membutuhkan pendampingan, hakim tidak merujuk atau merekomendasikan pendampingan PBH ke lembaga layanan tersebut dengan alasan tidak memiliki daftar lembaga layanan dan kerjasama dengan lembaga layanan terkait. Dengan demikian daftar lembaga layanan yang diinformasikan di pengadilan serta adanya kerjasama antara pengadilan dengan lembaga layanan sangat menentukan akses pendampingan PBH di pengadilan. 2. Informan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang serta di Pengadilan Tinggi Semarang masih belum memiliki perspektif serta pemahaman kesetaraan/keadilan gender dan HAM sehingga informan hakim belum mampu memahami konsep-konsep dasar dan aplikasinya dalam praktek persidangan dan pembuatan putusan. Konsep-konsep dasar seperti diskriminasi gender, kesetaraan gender, stereotip gender, latar belakang seksualitas dan lain sebagainya. Sehingga ketika informan hakim harus mengenali/menggali fakta-fakta ketimpangan relasi kuasa-relasi gender, dan diskriminasi gender yang dialami PBH mengalami kesulitan. Untuk itu perspektif dan pemahaman serta pelatihan mengenai gender dan HAM bagi hakim menjadi sangat penting dan menjadi pondasi yang menentukan keberhasilan pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017. Namun pelatihan terkait konsep dasar keadilan gender dan HAM belum didapatkan oleh para hakim khususnya di Pengadilan Negeri. 3. Perma No. 3 Tahun 2017 tidak memberi perintah pembentukan hakim khusus di setiap pengadilan. Artinya semua hakim diharapkan harus dapat memahami serta memiliki kemampuan untuk menjalankan Perma tersebut. Sementara para hakim belum mendapatkan pelatihan mengenai gender dan HAM. Sehingga yang terjadi dalam penelitian ini, hakim kurang 43
memperdulikan Perma No. 3 Tahun 2017 dalam memeriksa dan memutus kasus PBH. Seorang hakim di Semarang mengatakan dengan tidak adanya hakim khusus, menjadikan hakim kurang memiliki tanggungjawab terhadap Perma ini, sehingga mengusulkan adanya peraturan tambahan dari Mahkamah Agung untuk pembentukan hakim khusus yang menangani kasus PBH seperti hakim anak, hakim Tipikor atau hakim lingkungan. Karena dasar lahirnya Perma ini adalah adanya situasi khusus sehingga melahirkan kebutuhan yang khusus bagi PBH dalam pemeriksaan kasus PBH. Namun, adanya Perma ini saja belum cukup mampu menghentikan judicial stereotyping terhadap PBH. Hal ini terllihat dari tidak adanya hakim khusus dan pelatihan gender dan HAM yang menjadikan pegalaman, pengetahuan dan keyakinan subyektif hakim yang patriarkal sering muncul dalam perkataan dan sikap-sikap hakim dalam bentuk stigma, stereotip, pembenaran diskriminasi gender serta intimidasi kepada PBH. 4. Dalam penelitian ini terlihat bahwa PBH terdakwa mendapatkan diskriminasi dalam pelaksanaan Perma baik oleh pengadilan maupun pemerintah daerah. Misalnya minimnya akses bantuan hukum kepada PBH terdakwa. Hakim dan pendamping mengakui bahwa untuk PBH terdakwa non berbasis gender, pemerintah tidak menyediakan pendampingan hukum, sementara PBH terdakwa yang disarankan hakim meminta pendampingan Posbakum tidak semuanya mendapatkan layanan pendampingan hukum dari Posbakum dengan alasan khawatir dimintai biaya jasa pengacara dan belum memiliki perspektif gender dan HAM serta hak PBH lainnya. Dengan peran Posbakum yang semakin dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan tersedia di setiap pengadilan negeri, maka penting menguatkan Posbakum untuk bisa menjadi salah satu pihak yang dapat memperluas akses pendampingan hukum bagi PBH terutama PBH terdakwa. 5. Sosialisasi yang kurang, tidak ada pelatihan yang dibutuhkan hakim, tidak adanya pengetahuan mengenai lembaga layanan pendamping PBH dan tata cara rujukan pengadilan negeri kepada para hakim, serta tidak adanya monitoring dan evaluasi implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 baik dari Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi, menjadikan Perma No.3 Tahun 2017 kurang dikenal dan dipahami oleh hakim. Masalah dan situasi sebagaimana yang dikemukakan oleh pendamping dalam penelitian ini akan	selamanya	tidak	teridentifikasi	atau	tidak	dikenali	karena	tidak	ada 44
monitoring dan evaluasi. Hal ini akan mengakibatkan para hakim akan tetap kukuh berasumsi bahwa Perma No. 3 Tahun 2017 sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk itu diperlukan monitoring dan evaluasi rutin oleh Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi terhadap pelaksanaan Perma ini sehingga berbagai kendala implementasi oleh hakim dapat diselesaikan. 6. Terdapat 3 (tiga) hal penting yang sangat menentukan kemampuan emansipasi - partisipasi PBH dalam persidangan atau dalam membela hak-haknya di persidangan yang tidak ada dalam Perma No. 3 Tahun 2017. Pendamping menyebutkan 3 hal yang penting tersebut adalah perlindungan keamanan dari ancaman dan balas dendam yang terkait dengan pemeriksaannya, dukungan transportasi PBH terutama yang luar daerah/provinsi/kepulauan serta dukungan akomodasi (makan, minum dan tempat tinggal sementara) selama PBH dipanggil oleh pengadilan. Ketiadaan kejelasan hak ini membatasi, mengurangi dan menghilangkan hak PBH untuk tahu, hak untuk terlibat, hak untuk menyampaikan keterangannya/kesaksiannya secara bebas di pengadilan dan seterusnya. Untuk itu Mahkamah Agung perlu mendorong pengadilan negeri dan pengadilan negeri melakukan kerja sama dengan Kepolisian (perlindungan keamanan) dan pemerintah daerah terkait agar dapat mengalokasikan anggaran daerah untuk dukungan transportasi dan akomodasi serta pendirian rumah aman (perlindungan keamanan). 7. Tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai syarat-syarat pendampingan PBH di persidangan oleh lembaga pendamping dalam Perma No. 3 Tahun 2017, menjadikan hakim menentukan syarat-syarat pendampingan di persidangan yang berbeda-beda. Ada hakim yang meminta memperlihatkan ID Card nya saja, ada yang meminta memperlihatkan ID Card dan surat tugas, ada yang meminta memperlihatkan surat kuasa (padahal PBH korban), ada pula yang meminta dasar hukum pendampingan seperti Peraturan Gubernur. Untuk itu perlu kejelasan ketentuan persyaratan pendampingan PBH terutama PBH korban di persidangan di Pengadilan agar	ada	kejelasan	dan	kepastian	dan	mencegah	konflik	kepentingan	hakim dengan lembaga layanan. Mahkamah Agung perlu membuat aturan tambahan untuk mengatur pendampingan PBH. 8. Baik Informan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang maupun di Pengadilan Tinggi Semarang belum menggunakan hukum yang progresif dalam memutus kasus PBH. Informan Hakim sama sekali belum atau tidak 45
mengenal lebih dalam peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan Konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi	dan	ditandatangani	Pemerintah	Indonesia	yang	mendukung kesetaraan gender, seperti Konvensi CEDAW, UU tentang HAM, dan lain sebagainya. Sebaliknya hakim sangat mudah mengenali dan memahami UU tentang Perlindungan Anak dan UU tentang Sistem Peradilan Anak serta menggunakannya untuk mengadili kasus PBH usia anak. 46
E KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Kesimpulan a. Informan Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Semarang belum semuanya mengetahui Perma No. 3 Tahun 2017. Bagi hakim yang mengaku mengetahui Perma tersebut juga belum memiliki pemahaman yang utuh terhadap isi Perma dan bagaimana aplikasinya dalam pemeriksaan dan putusan. Hakim mengakui ada bagian-bagian yang sulit mereka pahami dan terapkan dalam pemeriksaan dan putusan, diantaranya adalah diskriminasi gender, stereotip gender, dan latar belakang seksualitas. Hakim mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan khusus baik pelatihan tentang perma maupun tentang gender dan HAM. b. Baik Hakim di pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi Semarang mengakui belum pernah mendapatkan sosialisasi khusus mengenai Perma No. 3 Tahun 2017 serta belum pernah melakukan sosialisasi Perma tersebut bagi hakim di Pengadilan Negeri Semarang dan bagi hakim di wilayah kerja Pengadilan Tinggi Semarang. Hakim PT Semarang juga belum pernah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) khusus implementasi Perma No. 3 Tahun 2017. Monitoring Perma tersebut diintegrasikan dalam tugas-tugas hakim pengawas yaitu dalam pengawasan daerah atau ketika terdapat pengaduan mengenai Perma No. 3 Tahun 2017. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mengaku belum pernah menerima adanya aduan terhadap implementasi Perma No.3 Tahun 2017 di wilayah kerja Pengadilan Tinggi Semarang. c. Dalam pemeriksaan kasus PBH, informan hakim Pengadilan Negeri Semarang belum sepenuhnya mematuhi dan menjalankan Pasal 4 huruf a sampai huruf g Perma, dimana hakim harus mempertimbangkan 47
ketidaksetaraan status sosial, ketidaksetaraan perlindungan hukum, diskriminasi,	dampak	fisik	dan	psikis,	ketidakberdayaan	fisik	dan psikis, relasi kuasa dan riwayat kekerasan pelaku. Hakim lebih mudah mengenali,	memahami	dan	mempertimbangkan	dampak	fisik	dan psikis, ketidaksetaraan status sosial dan relasi kuasa yang dialami PBH korban. Sementara untuk PBH Terdakwa, pengalaman hakim dan juga pendamping mengaku "kurang cermat" atau belum sepenuhnya mempertimbangkan Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2017. Sehingga terjadi pembedaan perlakuan hakim kepada PBH terdakwa, terlebih kalau kasusnya merupakan kasus narkotika dan kekerasan seksual. d. Hakim belum sepenuhnya meninggalkan sikap-sikap hakim yang dilarang dalam Perma No. 3 Tahun 2017. Dari pengalaman pendamping, hakim adalah pihak yang sering mengeluarkan pernyataan, pertanyaan dan sikap yang merendahkan, melakukan stigma dan stereotip terhadap PBH, membenarkan diskriminasi dan mengintimidasi PBH dalam pemeriksaan, sehingga pendamping sering mengajukan keberatan kepada hakim. Hakim sudah mulai menegur perkataan penasihat hukum yang merendahkan dan mengintimidasi PBH korban, tetapi belum semua perkataan penasihat hukum atau jaksa penuntut umum yang merendahkan PBH selalu ditegur oleh hakim. e. Akses pendampingan PBH oleh lembaga layanan semakin mudah. Karena Perma No. 3 Tahun 2017 tidak mengatur jelas persyaratan pendampingan di persidangan membuat hakim menentukan syarat- syarat pendampingan yang berbeda-beda. Yang termudah adalah hakim hanya meminta menunjukkan ID Card pendamping, sedangkan yang paling berat menurut pendamping adalah meminta ID Card, surat tugas, surat kuasa dari PBH korban dan peraturan yang menjadi dasar tugas pendampingan seperti pengalaman PPT Provinsi Jawa Tengah. Tidak semua PBH yang diperiksa didampingi oleh pendamping terutama PBH terdakwa. Semua inisiatif pendampingan PBH dipersidangan masih dari inisiatif lembaga pendamping. Haikim dan pendamping megakui belum pernah merujuk pendampingan PBH ke lembaga layanan, sebaliknya pendamping tidak pernah menerima rujukan /rekomendasi pendampingan PBH dari hakim atau pengadilan 48
negeri. Pemerintah daerah belum memberikan pendampingan bagi PBH non berbasis gender. Sudah ada dukungan biaya pendampingan hukum untuk PBH terdakwa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi jumlahnya anggaran yang sangat kecil dan hanya dibatasi 3 kasus dalam setahun. f. Informan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang belum pernah menggali atau pun memasukkan kebutuhan ganti rugi, restitusi, dan kompensasi dalam kasus PBH maupun dalam putusan kasus, karena beralasan akan menambah persidangan lebih lama serta akan menjadikan jaksa penuntut umum kesulitan melaksanakan putusan tersebut. Informan hakim mengakui hal tersebut yang terlewat untuk diperhatikan selama mengadili kasus PBH. g. Pelaksanaan sidang audio vidual telah dilaksanakan oleh hakim tetapi dengan alasan-alasan diluar ketentuan Pasal 10 Perma No. 3 Tahun 2017. Sidang audio visual dilaksanakan diwaktu masa pandemi covid-19 untuk sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Alasan kehamilan, jarak domisili PBH korban atau pihak terkait, adanya ancaman terhadap PBH, atau trauma yang dialami PBH belum menjadi alasan perlunya dilakukan sidang audio visual di Pengadilan Negeri Semarang. Hakim mengakui belum pernah ada pihak baik dari PH maupun JPU yang mengajukan sidang audio visual karena alasan tersebut. 2. Rekomendasi Dari wawancara terhadap 8 (delapan) informan di Jawa Tengah, terdapat 3 (tiga) jenis rekomendasi yang diberikan ke Mahkamah Agung (MA), bagi Pemerintah Daerah dan lembaga pendamping PBH dari masyarakat. 3 (tiga) jenis rekomendasi tersebut, yakni: pertama, terkait dengan kapasitas pengetahuan dan perspektif Hakim; kedua, terkait dengan kerjasama dengan para pihak terutamanya dengan Pemda dan lembaga pendamping PBH dari masyarakat; dan ketiga, rekomendasi yang terkait dengan saran dan prasarana atau infrastuktur penunjang termasuk SDM. 49
Berikut rekomendasi yang diberikan 8 (delapan) informan di Jawa Tengah; a. Peningkatan Pengetahuan dan Perspektif Gender Hakim Serta Kemampuan Menerapkan Perma No. 3 Tahun 2017 bagi Hakim dan Pendamping Dalam Persidangan dan Putusan : 1) Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang melakukan pelatihan khusus bagi hakim dan calon hakim mengenai Perma No. 3 Tahun 2017 2) Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang perlu melakukan sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017 dan pelatihan khusus bagi hakim dan calon hakim, terutama hakim di pengadilan negeri, panitera pidana dan lembaga pendamping PBH baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Serta perlu memasukkan Perma No. 3 Tahun 2017 dalam materi pendidikan calon hakim. 3) Mahkamah Agung perlu melakukan pelatihan gender bagi hakim karena hakim di Pengadilan Tinggi Semarang dan di Pengadilan Negeri Semarang mengakui masih kesulitan memahami menerapkan analisis gender, diskriminasi berbasis gender, relasi kuasa, stereotip gender, bias gender, kesetaraan gender, latar belakang seksual, dan sebagainya dalam pemeriksaan persidangan serta dalam putusan. Bahkan hakim Pengadilan Tinggi Semarang merasa tidak begitu banyak praktik terkait dengan penerapan Perma No.3 Tahun 2017. 4) Mahkamah Agung perlu menyusun dan membagikan petunjuk teknis implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 dalam praktek persidangan dan putusan kepada seluruh Hakim yang disertai dengan contoh-contohnya. 5) Pemerintah Daerah perlu melakukan pelatihan implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 bagi pendamping PBH dari PPT Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dari lembaga pendamping PBH dari masyarakat. b. Kerjasama & Koordinasi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Bantuan Hukum dan Lembaga Layanan terkait : 50
1) Mahkamah Agung perlu membuat kerjasama akses pendampingan PBH dalam persidangan di pengadilan dengan kementerian, lembaga, Organisasi Bantuan Hukum atau Organisasi Profesi Advokat dan lembaga penyedia layanan dari masyarakat sebagai rujukan/rekomendasi hakim untuk memberikan bagi pendampingan PBH di pengadilan. 2) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri perlu membuat kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Bantuan Hukum atau Organisasi Profesi Advokat dan lembaga penyedia layanan dari masyarakat sebagai rujukan/rekomendasi hakim untuk memberikan bagi pendampingan PBH di pengadilan. 3) Untuk Provinsi Jawa Tengah yang sudah memiliki perjanjian implementasi SPPT-PKKTP, Pengadilan Tinggi Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memperkuat implementasinya khususnya koordinasi untuk rujukan pendampingan bagi PBH di seluruh Pengadilan Negeri di wilayah kerja Pengadilan Tinggi Semarang c. Penyediaan Sarana & Prasarana/Infrastruktur Penunjang Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017; 1) Pengadilan Tinggi dan/atau Pengadilan Negeri bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, OBH dan lembaga pendamping PBH dari masyarakat menyusun daftar alamat, telpon, email dari lembaga pendamping PBH yang dipercaya korban dan memiliki integritas untuk diberikan kepada hakim pengadilan negeri dan dipublikasikan di kantor setiap kantor pengadilan negeri dengan tanda tangan dan stempel Ketua Pengadilan Tinggi. 2) Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang perlu memfasilitasi ruang tunggu bagi PBH (korban, saksi dan para pihak) di pengadilan negeri. 3) Mahkamah Agung, dengan kementerian terkait dengan Pemerintah daerah untuk memfasilitasi transportasi, akomodasi yaitu makan, minum dan penginapan apablila dipeelukan (misalnya dari luar pulau) bagi PBH selama dipanggil di pengadilan untuk diperiksa. 51
52 4) Mahkamah Agung (MA) dengan kepolisian, kementerian terkait dan dengan Pemerintah Daerah perlu membangun makanisme perlindungan keamanan bagi PBH yang mendapatkan ancaman dan kekerasan selama di panggil untuk diperiksa di persidangan di pengadilan.
Buku ini merupakan laporan penelitian dari hasil kajian Komnas Perempuan terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di wilayah Jawa Tengah. Hasil kajian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 di Jawa Tengah. Kajian ini diharapkan dapat berguna sebagai temuan awal yang akan mendukung kerja-kerja MA RI dalam merumuskan rencana kerja dan alat untuk menilai sosialisasi dan efektivitas Perma 3/2017 serta mendukung kerja-kerja pendamping PBH khususnya mekanisme kerja antar subsistem peradilan pidana dan layanan pemulihan korban. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310 Tel. +62 21 390 3963 Fax. +62 21 390 3911 mail@komnasperempuan.or.id
LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 5 MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): DKI JAKARTA DKI JAKARTA
LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LIMA MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): DKI JAKARTA Tim penulis: Siti Aminah Tardi Hayati Setia Inten Arinta Dea Dini Singgi Dio Ashar Wicaksana Maria Isabel Tarigan Bestha Inatsan Ashilla Tim diskusi: Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar
Judul: TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LIMA MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): DKI JAKARTA Tim Penulis: Siti Aminah Tardi, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, Dio Ashar Wicaksana, Maria Isabel Tarigan, Bestha Inatsan Ashilla Tim Diskusi: Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar Dimensi Buku: 15,5 × 23 cm Jumlah halaman buku: vi + 54 hlm Penerbit: Komnas Perempuan © Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021 Kajian ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Penelitian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Laporan Penelitian ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dan MaPPI FH UI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan dengan menyebutkan sumber (KOMNAS Perempuan), dan tidak diperjualbelikan. ISBN: 978-602-330-065-5 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310 Tel. +62 21 390 3963 Fax. +62 21 390 3911 mail@komnasperempuan.or.id
KATA PENGANTAR Salah satu kerangka hukum dan kebijakan yang didorong oleh Komnas Perempuan adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (disingkat SPPT-PKKTP). Konsep yang dibangun sejak 2003 ini, didasarkan pada kebutuhan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana yang dapat memenuhi hak perempuan atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Tidak dapat dipungkiri perempuan korban kekerasan mengalami hambatan dalam mengakses sistem peradilan pidana, karena sistem hukum belum memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. SPPT-PKKTP diantaranya bertujuan untuk: (1) mempercepat proses penyelesaian perkara; dan (2) memastikan bahwa hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum yang dijamin oleh hukum tidak dilanggar. Sejatinya, para pihak yang dimaksud dalam SPPT-PKKTP adalah subsistem yang tersebar dalam ruang-ruang kerja penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemulihannya, mulai dari penyelidikan dan penyidikan; penuntutan; pemeriksaan dan putusan dalam sidang pengadilan; dan eksekusi putusan pengadilan ditambah dengan subsistem pemulihan. Subsistem pemulihan sendiri terdiri dari pelayanan pelaporan, pelayanan kesehatan termasuk psikologis, psikososial dan rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian cita-cita besar SPPT-PKKTP ialah hukum acara peradilan pidana yang mengakomodasi kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum baik sebagai korban,saksi maupun pelaku tindak pidana. Ditengah tantangan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017). Komnas Perempuan menyambut baik langkah MA sebagai bentuk percepatan pengintegrasian SPPT-PKKTP dalam hukum acara peradilan pidana dan memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Peraturan ini sendiri mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim Dalam Menerapkan i
Perspektif Gender di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan. Terbitnya Perma 3/2017 menjadi oase di tengah stagnannya upaya pembaharuan hukum acara pidana, dan menjadi inspirasi bagi subsistem peradilan pidana lainnya untuk menerbitkan kebijakan internal serupa untuk pemenuhan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Setelah hampir 3 tahun keberlakuannya, Komnas Perempuan memandang penting untuk melakukan kajian sejauh mana Penerapan Perma di lima mitra wilayah SPPT-PKKTP yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku. Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara menjadi representasi kota metropolitan sekaligus barometer bagaimana negara memenuhi hak-hak PBH. Mengingat akses, SDM, sarana dan prasarana di Provinsi DKI Jakarta lebih baik dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Melalui wawancara dengan Hakim dan Pendamping PBH, secara umum pengetahuan hakim di DKI Jakarta sudah mengetahui adanya PERMA 3/2017. Akan tetapi pemahaman ini belum dipahami secara menyeluruh di kalangan para hakim. Belum maksimalnya pemahaman hakim terkait penerapan PERMA 3/2017 dikarenakan beberapa faktor, yaitu belum adanya sosialisasi, pelatihan atau bimbingan teknis secara menyeluruh di kalangan hakim di PN wilayah Jakarta dan pemahaman PERMA 3/2017 yang masih bergantung dari karakter individunya. PERMA 3/2017 sudah banyak dipahami oleh pendamping hukum. Faktor yang mendukung adalah adanya inisiatif sosialisasi terkait PERMA 3/2017 yang dilakukan oleh Komnas Perempuan atau LSM seperti LBH APIK dan MaPPI-FHUI. Dengan demikian pelaksanaan PERMA No. 3/2017 akan berjalan lebih baik apabila para hakim mendapatkan pemahaman secara menyeluruh terkait PERMA 3/2017 Penelitian di Provinsi DKI Jakarta ini memberikan sejumlah rekomendasi kepada para pihak, khususnya kepada Mahkamah Agung, Kanwil Depkumham, BPHN dan Peradi. Selain untuk mengimplementasikan Perma 3/2017 adalah mendorong perubahan UU Bantuan Hukum dan profesi Advokat memberikan bantuan probono untuk korban agar korban dapat mengakses pendampingan bantuan hukum, sebagai salah satu layanan yang diatur dalam Perma. Dengan selesainya penelitian ini, Komnas Perempuan menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung yang telah memfasilitasi dan menghubungkan dengan para hakim dalam proses pengumpulan data, MAPPI, IJRS dan FPL yang telah menjadi teman diskusi, para peneliti yang berhasil mengatasi tantangan ii
pandemi covid 19 dalam pengumpulan data, para informan yang bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuannya, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, Dio Ashar Wicaksana, Maria Isabel Tarigan, dan Bestha Inatsan Ashilla, sebagai peneliti wilayah DKI Jakarta, Badan Pekerja Komnas Perempuan dan seluruh pihak yang telah mendukung dan memungkinkan kajian penerapan Perma 3/2017 ini terlaksana dengan baik. Kami menyadari bahwa kajian awal ini masih penuh dengan kekurangan. Mudah-mudahan hasil kajian dan rekomendasi dalam penelitian ini bisa sama-sama kita dorong untuk mewujudkan akses keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Amin. Jakarta, April 2021 Siti Aminah Tardi Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan iii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN 1.	Demografi	Wilayah 2. Pola Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 3. Metodologi Penelitian a. Teknik pengambilan data b. Tahapan Penelitian c. Penentuan Lokasi Penelitian d. Kriteria Informan Penelitian 4. Keterbatasan Penelitian B. PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI MENGENAI PERMA 3/2017 1. Pengetahuan terhadap PERMA 3/2017 2. Sosialisasi terhadap PERMA 3/2017 C. PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 OLEH HAKIM 1. Pertimbangan Potensi Diskriminasi atau Ketimpangan yang Terjadi pada PBH dalam Fakta Persidangan (Pasal 4 PERMA No. 3 Tahun 2017) 14 a. Temuan Hakim b. Temuan Pendamping c. Analisis 2. Perilaku Hakim yang Dilarang Selama Pemeriksaan (Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017) a. Temuan Hakim b. Temuan pendamping c. Analisis 3. Perilaku Hakim dalam Hukum yang Kondusif bagi PBH dalam Mengadili Perkara a. Temuan Hakim b. Temuan Pendamping c. Analisis iv i iv 1 1 2 3 3 4 5 5 8 9 9 11 14 14 19 22 24 24 25 27 29 29 29 31
4. Perilaku Hakim dalam Menegur Pihak lain yang Mengintimidasi Korban 32 a. Temuan Hakim b. Temuan Pendamping c. Analisis 5. Perilaku Hakim terkait Kebutuhan Pemulihan PBH Korban a. Temuan Hakim b. Temuan Pendamping c. Analisis 6. Perilaku Hakim terkait Hak PBH atas Pendampingan a. Temuan Hakim b. Temuan Pendamping c. Analisis 7. Perilaku Hakim terkait Pemeriksaan Audio Visual a. Temuan Hakim b. Temuan Pendamping c. Analisis 8. Temuan lain tentang Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 D. PEMBELAJARAN TERKAIT IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan PERMA 3/ 2017 2. Hambatan Penerapan PERMA 3/2017 3. Temuan lain di luar PERMA 3/2017 E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Kesimpulan 2. Rekomendasi a. Rekomendasi Terhadap Mahkamah Agung RI b. Rekomendasi Terhadap Para Pihak Relevan DAFTAR PUSTAKA 32 33 33 34 34 35 36 36 36 38 40 40 40 42 44 45 47 47 48 49 50 50 51 51 51 53 v
A PENDAHULUAN 1. Demografi Wilayah DKI Jakarta atau merupakan salah satu provinsi yang merupakan Ibukota negara Indonesia dan berada di sebelah timur pulau Jawa. DKI Jakarta berbatasan dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat (lihat Gambar 1.) Gambar 1. Peta DKI Jakarta Penduduk DKI Jakarta berjumlah 10.557.810 penduduk yang tersebar di 5 Kota, 1 Kabupaten dan 44 Kecamatan1. Penduduk DKI mayoritas berpendidikan 1 Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, DKI Jakarta dalam Angka 2020 (Jakarta: BPS, 2020), hlm. 10 1
tamat SMA/SMK/MA2 dan beragama Islam3. Selain itu, mayoritas penduduknya juga berada pada usia kerja yaitu berada di usia 35-39 tahun dan 30-34 tahun4 dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai5. Rata-rata penghasilan penduduk yang bekerja di sektor formal di DKI Jakarta adalah Rp 3.970.226 sampai Rp 4.719.5616 padahal Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI di tahun 2020 adalah sebesar Rp 4.276.3497. Dengan kata lain, masih ada penduduk di DKI yang memiliki pendapatan di bawah UMP. Lebih lanjut, pada tahun 2019 terdapat 663.355 penduduk miskin di DKI atau pada sekitar 3.42% di mana jumlah penduduk miskin didominasi di Jakarta Utara dan persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kepulauan Seribu (11.98%)8. Jumlah penduduk perempuan sendiri di DKI mencapai 49.93% di mana mayoritas berusia 30-34 tahun dan 25-29 tahun9. Selain itu, dari seluruh perempuan berusia 15 tahun ke atas di tahun 2019, 45.01% memiliki kegiatan bekerja dan 40.87% lainnya mengurus rumah tangga10. 2. Pola Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Secara umum, pada tahun 2019, angka kejahatan di DKI disebutkan oleh BPS (berdasarkan data Polda) walaupun mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2017, DKI masih memiliki peringkat pertama jumlah kejahatan terbanyak di seluruh Indonesia11. Jika dilihat secara lebih rinci, pada tahun 2019, 1.15% atau sekitar lebih dari 100 ribu penduduk di DKI melapor menjadi korban kejahatan12 di mana 66.70% korban kejahatan adalah laki-laki dan 33.30% lainnya adalah perempuan13. Namun, dari seluruh yang menjadi korban kejahatan, hanya 31.00% yang melaporkan ke Polisi14 dan hanya 11.93% yang mendapatkan atau ditemani bantuan hukum15. Jika dilihat lagi lebih dalam dan difokuskan kepada kasus kekerasan Ibid, hlm. 101 Ibid, hlm. 117 Ibid, hlm. 293 Ibid, hlm. 96 Ibid, hlm. 120 Ibid, hlm. 105 Ibid, hlm. 352 Ibid, hlm. 83 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ibid, hlm. 100 11 Badan Pusat Statistik RI, Statistik Kriminal 2020 (Jakarta: BPS RI, 2020), hlm. 141-142 12 Ibid, hlm. 229 13 Ibid, hlm. 230 14 Ibid, hlm. 237 15 Ibid, hlm. 238 2
meskipun tidak ada keterangan dialami oleh laki-laki atau perempuan, data BPS menunjukkan bahwa di DKI pada tahun 2019 tercatat ada 35 kasus perkosaan, 85 kasus pencabulan dan 575 kasus KDRT16. Sedangkan data yang disampaikan oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunannya, bahwa di tahun 2018 tercatat terdapat sekitar 2.318 kasus kekerasan terhadap perempuan17, dan di tahun 2010 terdapat sebanyak 2.222 kasus kekerasan terhadap perempuan18. 3. Metodologi Penelitian a. Teknik pengambilan data Pengambilan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang ingin melihat bagaimana konstruksi suatu realitas sosial dan berfokus pada proses interaktif yang terjadi dalam suatu kondisi19. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi mendalam mengenai suatu hal yang diteliti dan berusaha memperoleh pemaknaan terhadap kondisi tertentu.20 Pendekatan kualitatif ini biasanya didasarkan dengan adanya data yang diperoleh melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi atau analisis konten gambar untuk membangun suatu teori.21 Hasil data yang diperoleh pun bersifat subjektif dan tidak dapat digeneralisir menggambarkan kondisi secara umum, karena biasanya jumlah sampelnya pun tidak terlalu banyak namun menekankan kepada kedalaman data yang diperoleh22. Dari pendekatan kualitatif, digunakan teknik wawancara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai implementasi PERMA 3/2017. Teknik ini dipilih untuk memperoleh cerita berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendamping serta hakim dalam mengimplementasikan PERMA 3/2017 yang tidak dapat diperoleh hanya dengan observasi ataupun analisis komparatif terhadap konten-konten media maupun dokumen administratif. 16 Ibid, hlm. 164-165 17 Komnas Perempuan, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019). 18 Komnas Perempuan, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 9 19 Newman, Lawrence W., Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (New York: Pearson, 2007), hlm. 17 20 Ibid 21 Ibid 22 Ibid, hlm. 71 3
4 b. Tahapan Penelitian Proses kegiatan Review Implementasi PERMA No. 3/2017 ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut: 1) Penyusunan instrumen Instrumen penelitian disusun berdasarkan poin-poin pemantauan dalam kuesioner pemantauan PERMA 3/2017 oleh MaPPI FHUI. Dari kuesioner tersebut kemudian disesuaikan dengan teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara mendalam. Sehingga instrumen yang disusun berupa pedoman wawancara mendalam kepada informan dan disusun sesuai kriteria informan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya 2) Diskusi terfokus dengan pakar Instrumen ini disusun bersama sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Pengada Layanan seperti Yayasan Embun Pelangi Riau, LBH Apik Jakarta dan lain-lain. Selain itu, instrumen juga telah disosialisasikan kepada Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI. 3) Pelaksanaan simulasi instrumen Peneliti kemudian melakukan simulasi instrumen pedoman wawancara mendalam yang telah disusun dan memastikan para pewawancara memahami konteks dan alur wawancara yang harus dilakukan. Dari hasil simulasi ini, kemudian dilakukan penyederhanaan dan perbaikan alur pertanyaan untuk lebih memudahkan wawancara. 4) Pelaksanaan pengambilan data Pengambilan data yaitu wawancara mendalam dilakukan sejak 17 November hingga 21 Desember 2020 secara online bersama para informan. c. Penentuan Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan program Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-
PKKTP) oleh Komnas Perempuan yang merupakan sistem terpadu dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan mengutamakan kerjasama antar pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, serta membuka akses ke pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan.23 Didukung oleh Program MAMPU, 20 (dua puluh) lembaga yang memberikan layanan terhadap korban kekerasan yang tergabung dalam Forum Pengada Layanan (FPL) bekerjasama dengan pemerintah menerapkan konsep SPPT-PKKTP di 5 provinsi melalui kesepakatan bersama maupun peraturan di tingkat daerah24. Saat ini SPPT-PKKTP telah diimplementasikan di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Di tahun 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menganggarkan dana untuk SPPT-PKKTP di 4 Provinsi lain yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Jawa Timur, Bengkulu, Bali25. Dari daftar provinsi tersebut, DKI Jakarta yang merupakan salah satu provinsi penyelenggara SPPT-PKKTP dipilih menjadi lokasi penelitian untuk melihat implementasi PERMA No. 3/2017. Dalam penelitian ini dipilih Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi agar dapat melihat kasus yang ditangani khususnya terkait PBH dengan lebih luas. DKI Jakarta memiliki 5 Pengadilan Negeri (PN) dan 1 Pengadilan Tinggi (PT), di mana dalam penelitian ini dipilih 1 lokasi PN yaitu PN Jakarta Timur. Sedangkan lokasi PT yang dipilih yaitu PT Jakarta. d. Kriteria Informan Penelitian Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu pendamping, hakim PN dan hakim PT. Pemilihan informan ini ditentukan dengan pertimbangan bahwa hakim adalah aktor kunci dalam persidangan dan dalam PERMA 3/2017.Sedangkan untuk pendamping dipilih agar dapat memberikan informasi mengenai implementasi PERMA 3/2017 dari sudut pandang yang berbeda yaitu dari perspektif pihak yang tidak terikat dalam PERMA 3/2017 namun mendampingi PBH selama proses hukum 23 MAMPU, Project Brief, diakses di pada 18 Desember 2020 24 Ibid 25 Ibid 5
6 khususnya di persidangan. Sehingga dapat diperoleh informasi dari dua sudut pandang dan agar memperoleh informasi/data yang komprehensif. Dari kategori tersebut dipilihlah informan dengan kriteria sebagai berikut: 1) Untuk Pendamping: • Pendamping korban kekerasan terhadap perempuan; Pendamping terdakwa yang melakukan tindak pidana namun dilatarbelakangi adanya kekerasan gender terhadap terdakwa; Memiliki pengalaman minimal selama 3 tahun;
Sudah pernah mendampingi sampai proses persidangan; Mendampingi kasus dengan jenis kekerasan terhadap perempuan yang beragam;
Pendamping berasal dari lembaga pemerintahan dan nonpemerintahan 2) Untuk Hakim:
Jenis kelamin yang seimbang minimal satu hakim laki-laki dan satu hakim perempuan untuk melihat relasi keduanya;
Pernah memeriksa PBH Korban dan/atau PBH terdakwa; Memiliki pengalaman minimal selama 5 tahun;
Bukan berasal dari Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Dari kriteria tersebut, untuk wilayah DKI Jakarta dipilih 3 (tiga) orang pendamping	dan	4	(empat)	orang	Hakim	dengan	profil	sebagai	berikut: Tabel 1. Kriteria Informan No. Nama Keterangan 1 Hakim L1 PN Jakarta Timur Hakim PN Jakarta Timur yang selanjutnya disebut sebagai Hakim L1 PN Jakarta Timur Hakim ini berkarir sebagai hakim sejak tahun 1999 dan ditempatkan di berbagai Pengadilan. Di tahun 2017 beliau ditempatkan di PN Arga Makmur Bengkulu dan sejak 2019 menjadi hakim di PN Jakarta Timur. Beliau kerap menangani kasus perempuan khususnya sebagai pelaku dan di isu terorisme
2 3. 4. 5. 6. 7. Hakim P1 PN Jakarta Timur Hakim P2 PT Jakarta Hakim L2 PT Jakarta Pendamping P1 LBH Apik Jakarta Pendamping L1 LBH Masyarakat Jakarta Pendamping L2 P2TP2A Jakarta Hakim PN Jakarta Timur yang selanjutnya disebut sebagai Hakim P1 PN Jakarta Timur Hakim ini berkarir sebagai hakim sejak tahun 90-an dan ditempatkan di beragam Pengadilan. Di tahun 2017 beliau ditempatkan di PN Bale Bandung dan sejak 2019 menjadi hakim di PN Jakarta Timur. Beliau kerap menangani kasus perempuan khususnya sebagai korban dan isu KDRT serta pelaku di isu narkotika Hakim PT Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai Hakim P2 PT Jakarta Hakim ini berkarir sebagai hakim sejak tahun 80-an dan ditempatkan di berbagai Pengadilan. Di tahun 2013 beliau ditempatkan di PN Sidoarjo dan sejak 2016 menjadi hakim di PT Jakarta. Hakim PT Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai Hakim L2 PT Jakarta Hakim ini berkarir sebagai hakim sejak tahun 80-an dan ditempatkan di berbagai Pengadilan. Di tahun 2012 beliau menjabat sebagai Ketua PN Banjarmasin dan di tahun 2018 beliau ditempatkan di PT Makassar. Sejak bulan Mei 2020 menjadi hakim di PT Jakarta. Yang selanjutnya disebut sebagai Pendamping P1 LBH Apik Jakarta Ia menjadi pendamping di LBH Apik Jakarta sejak tahun 2017. Ia kerap mendampingi perempuan sebagai korban di beragam isu khususnya terkait KDRT, aborsi dan sebagainya Yang selanjutnya disebut sebagai Pendamping L1 LBH Masyarakat Jakarta Ia menjadi pendamping di LBH Masyarakat Jakarta sejak tahun 2015. Ia kerap mendampingi perempuan sebagai pelaku di beragam isu khususnya terkait penganiayaan, narkotika dan sebagainya Yang selanjutnya disebut sebagai Pendamping L2 P2TP2A Jakarta Ia menjadi pendamping di P2TP2A Jakarta sejak tahun 2018. Ia kerap mendampingi perempuan sebagai korban di beragam isu khususnya terkait kekerasan seperti KDRT dan sebagainya 7
4. Keterbatasan Penelitian Dalam setiap penelitian tentu saja terdapat sejumlah keterbatasan yang dapat dijadikan pembelajaran untuk penelitian berikutnya agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sebagai berikut: Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dalam penelitian ini belum dapat diperoleh variasi informan penelitian yang beragam dari segi gender maupun pengalaman; Dikarenakan penelitian ini dilakukan saat masa pandemi COVID-19, terdapat beberapa temuan yang masih belum dapat diperoleh secara mendalam, dikarenakan adanya keterbatasan teknologi dan juga proses koordinasi dengan mitra lokal di daerah; Untuk melakukan wawancara dengan hakim membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat memperoleh nama dan kontak hakim yang akan diwawancara. Setelah mendapatkan pun, waktu yang dimiliki hakim untuk wawancara cukup terbatas sehingga ada beberapa hal yang masih belum tergali informasinya;
Kurang mendalamnya hasil wawancara dengan hakim PT dikarenakan adanya keterbatasan waktu hakim untuk diwawancara;
Tidak diperolehnya pendamping pelaku dari lembaga pemerintahan, sehingga masih belum ada perspektif pendamping pelaku dari lembaga pemerintahan dalam penelitian ini. 8
B PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI MENGENAI PERMA 3/2017 1. Pengetahuan terhadap PERMA 3/2017 Secara umum, pendamping baik itu pendamping korban maupun pelaku telah mengetahui substansi PERMA 3/2017 seperti asas-asas dalam PERMA 3/2017, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh hakim (menanyakan riwayat seksual, memberikan pertanyaan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan), apa saja hal-hal yang seharusnya dilakukan hakim (mempertimbangkan	dampak,	kondisi	fisik	dan	psikis,	riwayat	kekerasan, serta latar belakang PBH, menegur pihak yang memberikan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan, mengijinkan adanya pendamping, mempertimbangkan ganti rugi, restitusi dan lainnya), serta pemeriksaan audio visual jarak jauh. Dari perspektif kehakiman, Hakim PN Jakarta Timur cukup mengetahui akan adanya PERMA 3/2017, namun belum terlalu memahami seluruh substansi dari PERMA tersebut. Salah satu Hakim PN Jakarta Timur menyebutkan bahwa dalam PERMA terdapat pengaturan tentang ganti rugi, namun tidak menspesifikasikan	apa	saja	bentuk	ganti	rugi	yang	diatur	dalam	PERMA. "... masalah ini ada di PERMA tentang ada penanggung untuk ganti rugi ya? ..." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Hakim lainnya dari PN Jakarta Timur menyebutkan bahwa PERMA 3/2017 mengatur bahwa kondisi psikis korban harus diutamakan dan jangan sampai korban menjadi lebih trauma lagi. Akan tetapi, Hakim yang bersangkutan tidak merincikan perbuatan apa saja yang harus ataupun yang dilarang oleh PERMA 3/2017 dalam rangka mencegah trauma lebih lanjut pada korban. 9
"... kalau yang PERMA 3 Tahun 2017 ini untuk psikologisnya, psikisnya loh Bu yang diutamakan kalau sebagai korban itu." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Hakim yang sama juga menyatakan bahwa diutamakannya kedudukan korban dalam PERMA 3/ 2017 merupakan hal yang penting, misalnya dalam perkara seperti pemerkosaan dengan alat bukti yang minim. Jika korban tidak dapat dihadirkan atau tidak mau bersaksi, maka perkaranya pun dianggap menjadi tidak ada, sehingga terdakwa dapat diputus bebas. "Adanya perkara ini karena adanya korban. Kalau nggak ada korban, nggak ada perkaranya. Artinya inilah yang utama. Misalkan korban perkosaan. Kalau korbannya nggak ada, nggak bisa dihadirkan, artinya perkara ini diputus bebas Bu." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) "... korbannya ini nggak ada, nggak memberikan keterangan, sedangkan alat bukti tipis ya Bu - misalnya di suatu daerah yang belum maju. Tidak ada CCTV, dalam keadaan badai, tidak ada saksi. Ya...gimana Bu? Jadi keterangan dia aja yang menentukan. (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Kendati demikian, Hakim PN Jakarta Timur juga Hakim yang sama menyatakan bahwa alat bukti pendukung seperti visum tetap perlu. Apabila pembuktian dilakukan dengan hanya mengandalkan keterangan korban, pembuktiannya	menjadi	lemah	dan	malah	bisa	dikatakan	sebagai	fitnah. "... kan kita juga menghargai hak terdakwa. Harus dibuktikan secara keilmuan dan secara formal. Secara keilmuan misalkan ada visum, artinya ilmu kedokteran sudah mencakup terhadap korban ini. Kalau secara formalnya, ada bukti surat. Kalau ga ada itu bisa dikatakan fitnah, Bu." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Selain	itu,	para	Hakim	juga	hanya	mengafiliasikan	ketentuan	dalam PERMA dengan kedudukan PBH sebagai korban. Tidak ada nilai-nilai dalam PERMA yang disebutkan dalam hal mengadili kasus PBH sebagai terdakwa dalam persidangan. Saat ditanya mengenai dampak yang dibawa oleh PERMA 3/2017, salah satu Hakim mengutarakan bahwa terdapat perubahan dengan adanya PERMA 10
3/2017, khususnya dalam hal bagaimana memperlakukan perempuan dalam persidangan. Para Hakim menekankan pentingnya memahami kondisi psikologis perempuan korban di persidangan. "Dengan berlakunya PERMA ini akhirnya kita ya ada perbedaan. Walaupun dulu juga ya kita kalau perempuan itu kita bedakan ya untuk bagaimanapun kita harus tahu kita sebagai perempuan, psikologi mereka kan dalam kedudukan tersebut harus kita perhatikan juga. ... biasanya perempuan itu lebih gimana gitu ya. Kalau sudah sidang itu kadang mereka suka... kurang terbuka gitu untuk menjelaskan bagaimana kasusnya itu, kronologis perkaranya itu sampai terjadi." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) "... kalau yang PERMA 3 Tahun 2017 ini untuk psikologisnya, psikisnya loh bu yang diutamakan kalau sebagai korban itu. ... Itu yang perlu kita lakukan, ya itulah, kalau kita tambahkan motivasi. Jangan lagi semakin membuat dia semakin traumatik, semakin disudutkan. Justru dimotivasi, 'Ya..udah kamu hati- hati. Emang kita dalam ini istilahnya kita lagi sial, bukan kesalahan kamu, yang penting lebih hati-hati,' begitu." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Berkaitan dengan kemudahan implementasi PERMA 3/2017, salah satu Hakim PN Jakarta Timur sendiri memandang bahwa PERMA 3/ 2017 ini mudah untuk diimplementasikan dan membantu dalam menangani perkara PBH. Tidak ada tantangan atau hambatan dalam mengimplementasikan PERMA, karena sebagai tugas sehari-hari, Hakim sudah tahu apa yang harus dijalani, tergantung bagaimana kasusnya. Sebagai tambahan, Hakim yang bersangkutan juga menyebutkan bahwa mudah atau tidaknya implementasi PERMA harus dilihat kembali dari personilnya masing-masing, apakah mau peduli, mengikuti perkembangan, atau justru cuek dan tidak peduli. Dalam satu kesempatan, salah satu Hakim laki-laki pernah diledek oleh sesama rekan Hakim karena pendekatannya yang lebih lembut ketika memeriksa PBH, padahal hal ini dilakukan agar PBH yang diperiksa merasa lebih nyaman dan bisa terbuka, terlebih kalau ada ancaman psikis dari terdakwa atau keluarga terdakwa yang menyebabkan PBH lebih sulit untuk bercerita. 2. Sosialisasi terhadap PERMA 3/2017 Berdasarkan temuan dari pendamping menunjukkan bahwa pendamping mengetahui adanya PERMA 3/2017 dari pelatihan dan diskusi-diskusi yang 11
dilakukan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu perempuan seperti LBH Apik, MaPPI FHUI, dan Komnas Perempuan. Pendamping juga berperan untuk mensosialisasikan atau memberitahukan adanya PERMA 3/2017 di kalangan para pendamping PBH maupun para pihak yang ada di persidangan seperti hakim, jaksa dan pengacara dengan cara membawa hardcopy PERMA 3/2017 ke persidangan. Hal tersebut membawa dampak positif dimana hakim dan pihak lain yang awalnya belum mengetahui PERMA menjadi terinformasikan dan membaca sendiri isi PERMA. Selain itu pendamping yang awalnya tidak diijinkan untuk mendampingi korban di persidangan karena dianggap tidak diperlukan, dibolehkan untuk masuk ke persidangan dan mendampingi korban. "Ya setelah menunjukkan PERMA itu akhirnya dipersilahkan masuk'' (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 LBH Apik Jakarta, 17 November 2020). Sedangkan berdasarkan pengalaman para Hakim PN Jakarta Timur yang diwawancara, menyebutkan bahwa ada rencana dari pimpinan PN Jakarta Timur untuk mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Hakim dalam menangani kasus PBH, namun belum ada kabar lebih lanjut mengenai hal ini. Hingga saat ini, belum ada pelatihan khusus untuk penanganan kasus perempuan terhadap para hakim di wilayah hukum DKI Jakarta. Selain itu, belum	ada	juga	sertifikasi	kompetensi	khusus	bagi	Hakim	untuk	menangani kasus	PBH,	berbeda	dengan	Hakim	untuk	kasus	anak	yang	sudah	ada	sertifikasi khususnya. Dari hasil wawancara dengan PT Jakarta, sosialisasi mengenai PERMA 3/2017 ini belum pernah dilakukan secara khusus meskipun berbagai sosialisasi lain sudah dilakukan hingga 3-4 bulan sekali secara rutin. "Materi yang diberikan sifatnya umum, biasanya berkaitan dengan kode etik hakim, tapi kami berikan juga sedikit materi tentang PERMA" (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PT Jakarta, 10 Desember 2020) Lebih lanjut, berdasarkan keterangan para Hakim PN yang diwawancarai, mereka sepakat bahwa pentingnya ada pelaksanaan pelatihan terkait substansi PERMA 3/2017, khususnya dari sisi pemahaman mengenai kondisi psikologis PBH, agar Hakim dapat belajar cara pendekatan yang baik pada saat bertanya kepada	korban,	sekaligus	dapat	merefleksikan	kesalahan-kesalahan	Hakim yang terdahulu dalam melakukan pemeriksaan kepada PBH. 12
Keinginan para Hakim lainnya adalah perlu dilakukan sosialisasi dan pemberdayaan kepada PBH. Hal ini menjadi penting mengingat rata-rata PBH adalah orang awam hukum, sedangkan PBH sendiri memiliki hak-hak dan kebutuhan yang diatur dalam PERMA 3/ 2017 seperti pendampingan. "PBH ini rata-rata kan orang awam nih Bu. Awam hukum. Artinya perlu lembaga- lembaga pendampingan. Nah ini perlu disosialisasikan lagi dan diberdayakan karena PBH-PBH ini kadang mengalami kerugian, tidak hanya secara materil tapi secara psikis juga. Nah jadi jangan sampai kerugian ini semakin banyak diderita mereka, makanya perlu pendamping. Atau misalnya perlu mendapat kompensasi, tapi dari mana dan bagaimana dia tau, sama siapa dia harus bicarakan, di sinilah harus ada lembaga pendampingan yang aktif di dalam sesuatu kasus." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Hal ini juga disampaikan oleh para pendamping yang diwawancara yang merasa masih perlunya sosialisasi secara lebih masif terhadap PERMA dan pelatihan atau bimbingan teknis. PBH sudah cukup banyak mengalami kerugian akibat tindak pidana, jangan sampai kerugian ini semakin memperparah kondisi mereka. Oleh karena itu, sosialisasi terkait PERMA 3/2017 bagi kepada para PBH menjadi penting, agar PBH bisa mengetahui apa yang menjadi hak- haknya seperti hak untuk memperoleh pendamping, memperoleh kompensasi, dan lainnya. 13
C PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 OLEH HAKIM 1. Pertimbangan Potensi Diskriminasi atau Ketimpangan yang Terjadi pada PBH dalam Fakta Persidangan (Pasal 4 PERMA No. 3 Tahun 2017) a. Temuan Hakim Dalam mempertimbangkan kasus PBH, Hakim PN Jakarta Timur menyebutkan bahwa hakim harus mempertimbangkan latar belakangnya, kondisi keluarganya, bagaimana kedudukan korban, saksi, atau pelaku. Terdapat kasus yang terjadi antara orang tua tiri dan anak serta guru dan murid.	Kendati	tidak	secara	spesifik	diklasifikasikan	sebagai	relasi	kuasa, Hakim mempertimbangkan hal ini sebagai pemberatan berdasarkan undang-undang dengan menyebutkan Pasal 70 KUHP sebagai dasar hukumnya. Lebih lanjut, Hakim juga menyebutkan bahwa ia mempertimbangkan trauma/dampak psikis yang dialami oleh korban pada kasus pencabulan yang dialami oleh santri perempuan sebagai salah satu penguat keyakinan Hakim dan alasan pemberat dalam perkara. "... Akhirnya ini anak jadi ada traumanya, jadi kita buat berat hukumannya. Walaupun memang nggak ngaku, tapi kita ada keyakinan bahwa itu terbukti. Ya... kita tambah hukumannya, diperberat." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Hakim turut menyebutkan bahwa terdapat beberapa perkara di mana korban sampai merasa trauma (ada dampak psikis) kalau naik kendaraan umum karena tindak pidana yang dialaminya. "Saya punya beberapa tuh korban sampai sekarang ketakutan kalau dia naik kendaraan umum," (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) 14
Hal ini menunjukkan bahwa kondisi psikisnya sudah terpukul terlebih kepada perempuan. Karena itu menurut Hakim PN Jakarta Timur, seharusnya Hakim tidak membuat korban menjadi semakin trauma atau disudutkan, melainkan harus diberikan suatu motivasi. Karena itu, dampak psikis menjadi hal yang cukup ditekankan oleh Hakim PN Jakarta Timur, khususnya dalam bersikap dan bertanya kepada PBH. Hakim PN Jakarta Timur juga mengamini bahwa ketidaksetaraan perlindungan hukum perlu dipertimbangkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Hal ini dikarenakan akses perlindungan hukum lebih besar ke pelaku. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan wajib untuk didampingi oleh penasihat hukum dan akses terhadap penasehat hukum juga disediakan oleh negara, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. "... kalau di dalam praktek persidangan kan kita tanya - terhadap pelakunya dulu terdakwanya ya, 'Kamu sudah mengerti terhadap dakwaannya, sudah kamu terima, ngerti? Kamu punya hak kamu mau didampingi pengacara, lawyer, advokat atau mau maju sendiri.' Itu hak dia yang kita sampaikan ya. Lalu kalau ancamannya didakwakan kepada dia lebih dari 9 tahun, dia wajib kita tunjuk seorang pengacara atau lawyer untuk mendampingi dia di persidangan, ini di mata undang-undang." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Di sisi lain, korban masih banyak yang datang ke pengadilan seorang diri, pendampingan terhadap korban masih sangat jarang dibandingkan dengan pendampingan terhadap pelaku. Bahkan kalaupun korban datang dengan didampingi pun, Hakim PN Jakarta Timur berpendapat bahwa terhadap korban masih perlu diberikan perlindungan yang lebih optimal. Misalnya kalau korban takut pada terdakwa sehingga tidak dapat memberikan keterangannya, maka Hakim akan mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang. "...walaupun dia didampingi, tapi korban--apalagi perempuan ya tetap kita utamakan, tetap kita berikan perlindungan maksimal. Contohnya begini, 'Kamu (bertanya pada perempuan korban) memang kenal sama terdakwanya?' 'Kenal, Pak,' 'Kalau kamu ketemu sama dia, takut?' 'Takut.' 15
16 Ya kita keluarkan, Bu. Kita keluarkan si terdakwa ini. Artinya perlindungan terhadap dia selalu kita berikan. Artinya kesetaraan; walaupun ada perbedaan kesetaraan hukum, bukan menjadi alasan perbedaan tadi. Kita fokus ke korban itu, perempuan, ada hak-hak khusus yang kita pertimbangkan." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Sehubungan dengan tindakan mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang, Hakim lain dari PN Jakarta Timur juga menceritakan bahwa tidak adanya terdakwa di ruang sidang memberikan dampak kepada kondisi psikis korban, karena korban menjadi lebih tenang, dan dengan sendirinya korban dapat menceritakan peristiwa yang terjadi pada dirinya. "... dia merasa bahwa terdakwa itu harus kita keluarkan, sepertinya dia agak takut, begitu. Ya kita keluarkan terdakwanya. Jadi, dia bicaranya, ngomongnya enak begitu sama kita. ... si pelakunya itu kan nggak ada. Jadi dia ngomong sendiri, nggak perlu kita tanya lagi gimana kejadiannya." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Hakim PN Jakarta Timur juga menyebutkan ketidaksetaraan perlindungan hukum dalam relasi pernikahan siri. Mengingat pernikahan siri tidak dicatat oleh negara, kedudukan perempuan yang terikat dalam pernikahan siri menjadi lemah di mata hukum. "Kan kawin siri itu nggak terdaftar di negara. Artinya perempuan ini lemah di mata hukum. Misalkan istri seorang PNS, karena dia tidak terdaftar, tidak ada tunjangan khusus untuk dia, tidak ada tunjangan khusus untuk asuransi kesehatan, apabila dia tidak diakui misalnya oleh laki-laki yang hobi banyak istri, lemahlah dia ini, ga terdaftar. Ini juga kita dorong agar perempuan ini jangan maulah dinikah siri walaupun cinta pada waktu itu, karena perjalanan hidup bisa berubah, ekonomi bisa berubah dan akhirnya yang posisi lemah ini adalah perempuan." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Relasi kuasa dan ketidaksetaraan status sosial juga turut menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara PBH, khususnya pada perkara KDRT. Hakim memaparkan bahwa perempuan yang menjadi korban KDRT umumnya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kebanyakan dari mereka adalah seorang ibu rumah tangga. Hal ini menyebabkan suaminya merasa berada dalam posisi yang
dominan dalam perannya untuk menafkahi hidup keluarga, sehingga ia akhirnya merasa dapat memperlakukan istrinya secara semena-mena. "Kasus KDRT, apalagi kalau ekonominya yang menengah ke bawah. si perempuan ini biasanya kan tidak mempunyai pekerjaan, hanya seorang ibu rumah tangga. ... Jadi kadang kala seorang laki-laki kan jumawa, karena dia menafkahi gitu yah yang membiayai hidup keluarga, akhirnya dia memperlakukan istrinya ini semena-mena." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Sehubungan dengan hal tersebut, Hakim PN Jakarta Timur yang bersangkutan menyatakan bahwa seorang suami tidak seharusnya memperlakukan keluarganya secara semena-mena, walaupun suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang membiayai keluarganya. Menafkahi keluarga, menurut Hakim yang diwawancara, merupakan kewajiban laki-laki sesuai dengan kodratnya, dan dengan demikian, laki- laki tidak selayaknya meminta balasan atau hak secara berlebihan kepada istri ataupun anggota keluarga yang lain, karena justru akan bertentangan dengan tujuan dibentuknya keluarga itu sendiri. "... walaupun si pelaku ini adalah kepala rumah tangga yang membiayai, tapi itu keluarga secara hukum adalah bagian dari keluarga dia. Bukan dia musti perlakukan semena-mena. Apalagi waktu melakukan perkawinan itu kan secara undang-undang, artinya dalam pernikahan itu harus menciptakan keluarga yang bahagia dan menyayangi, bukan digebukin. Itu selalu saya pertimbangkan. Dia laki-laki, oke. Tapi itu secara kodrat memang kewajiban dia, tapi dia minta secara berlebih. Salah. Tujuannya salah dia membentuk keluarga, ya. Keluarga itu harus dilindungi dengan penuh kasih kan Bu ya." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) "... KDRT itu posisi perempuan lemah, tapi bukan alasan loh. Kita sampaikan juga. Saya dengan orang lain saja, saya senggol, salah. Apalagi ini istri kamu. Dulu sehari-hari kamu ngapel menemui orang tuanya. Sekarang apa? Kok kamu perlakukan semena-mena? Itu kewajiban kamu kalau membiayai keluarganya. Di mana-mana apalagi seorang bapak memberikan lahir batin terhadap anak dan istri." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) 17
18 Tidak hanya relasi kuasa atau ketidaksetaraan status sosial. Riwayat kekerasan juga banyak ditemukan pada kasus KDRT, dan hal ini menjadi pertimbangan juga oleh Hakim. "... baik secara psikis - mulutnya kasar - maupun secara fisik, nah itu kita pertimbangkan." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) "... biasanya kalau KDRT kan berulang ya, nggak sekali-dua kali dilakukan si pelaku, dan biasanya ngaku kok itu pelakunya bahwa dia melakukan seperti ini." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Akan tetapi, salah satu Hakim PN Jakarta Timur mengutarakan pula kesulitannya dalam memutus kasus KDRT. Di satu sisi, Hakim ingin menggunakan riwayat kekerasan yang dialami korban untuk menghukum berat pelaku, namun di sisi lain, justru korbannya sendiri meminta agar pelaku (biasanya suami) tidak dihukum berat, umumnya karena memikirkan kondisi anak dan karena adanya ketergantungan ekonomi dengan suami. "... di KDRT ini, kita ... agak dilema juga Mbak. Karena kan kita mau menjatuhkan hukuman, ya kan, pas kita sidang, (korbannya berkata) 'Bu, tolong lah Bu. Suami saya ini jangan dihukum berat.' Nah itu gimana?" (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) "Ada seperti itu. 'kasihan anak-anak.' Jadi kita bingung juga kan, dilema juga kita mau buat putusan. Gimana nih. Tapi dia bilang 'Ya demi anak-anak, Bu. Siapa yang ngasih makan anak?' Kan begitu. Atau mungkin ada suaminya malah sudah memperkosa anaknya ini sampai sudah ... berapa kali ya? Malah ibunya membela suaminya. Istrinya itu." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Dalam menghadapi kasus seperti ini, Hakim PN Jakarta Timur menyatakan bahwa harus dilihat kasus per kasusnya. Salah satu kasus yang dijadikan contoh adalah kasus seorang anak yang diperkosa oleh bapaknya sampai hamil dan melahirkan. Sama dengan beberapa perkara KDRT lainnya, sang ibu meminta agar hukuman pelaku diringankan. Akan tetapi, Hakim tetap memutus hukuman yang berat kepada pelaku dan menyampaikan pada sang ibu agar tidak terlalu bergantung pada suami.
" ...kalau berat kita beratkan lah. Kalau sudah anaknya sampai sudah punya anak, ada seperti itu. Anaknya diperkosa bapaknya sampai punya anak, ya kita berat saja. Harusnya kita bilang, 'Kan ibu bisa bantu usaha sendiri, nggak usah bergantung kan sudah jelas.'" (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Ketika ditanya mengenai pengalaman menggunakan keterangan ahli dalam memeriksa kasus PBH, Hakim menyatakan bahwa ahli-ahli dalam kasus PBH masih terbatas pada psikolog dan pengalaman Hakim dalam mendengar keterangan ahli masih terbatas pada kasus anak saja, sedangkan pada kasus perempuan dewasa tidak ada mendatangkan ahli. "... jadi anak ini trauma, ada psikolognya, ya kita tanya psikolognya. Jadi, psikolog ini yang ngomong sama si anak ini, apa yang dilakukan. Karena kan sama kita agak, kalau anak-anak itu suka nggak bisa ngomong ya. Itu ada psikolognya gitu ya. Psikolognya yang kasih tahu ke kita. Ada yang seperti itu." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) b. Temuan Pendamping Dalam kasus-kasus yang didampingi oleh pendamping LBH Masyarakat (LBHM) dan LBH Apik Jakarta, pendamping selalu berupaya untuk menekankan dan memaparkan kepada hakim dan pihak lainnya mengenai latar belakang PBH seperti pendidikan, kondisi sosial-ekonomi, riwayat kekerasan dalam rumah tangga, kondisi kerentanan dan ketimpangan gender yang dialami PBH, memberitahu kepada hakim alasan perempuan berada dalam kondisi-kondisi tertentu. Akan tetapi, dalam beberapa kasus yang didampingi, Hakim masih ada yang tidak tergerak atau sensitif serta masih cenderung pasif untuk menggali faktor-faktor kerentanan yang dimiliki PBH seperti ketidaksetaraan perlindungan hukum, ketidaksetaraan	status	sosial,	dampak	psikis,	ketidakberdayaan	fisik	dan psikis, relasi kuasa dan riwayat kekerasan. Beberapa praktik baik dimana Hakim mempertimbangkan potensi diskriminasi dan ketimpangan gender diantaranya: 1) Perkara pertama didampingi oleh LBHM dimana ada seorang PBH yang merupakan terdakwa dalam perkara narkotika yang berperan sebagai pengguna dan penjual narkotika. Perempuan tersebut memiliki rumah tangga yang bermasalah, suaminya 19
20 berselingkuh, pergi dari rumah dan meninggalkan anak- anaknya. Jaksa menuntut 17 tahun 6 bulan penjara. Hakim saat itu mengabulkan permintaan rehabilitasi bagi terdakwa bahkan terdakwa PBH mendapatkan penangguhan penahanan. Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan mengenai kondisi perempuan terdakwa, menggali kehidupan dan latar belakang perempuan sebagai terdakwa seperti pendidikan, faktor ekonomi, bahkan menggali kondisi rumah tangga terdakwa yang	mengalami	konflik	dengan	suaminya.	Dalam	perkara	ini meskipun hakim tidak menyebutkan secara eksplisit terkait isi PERMA 3/2017, namun hakim telah memiliki perspektif sesuai dengan substansi PERMA 3/2017 dalam penanganan perkara ini. 2) Perkara kedua, yang didampingi oleh LBH Apik Jakarta yaitu kasus perempuan pelaku pencurian yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), PBH terdakwa dituntut 6 tahun penjara. Dalam pledoi penasehat hukum mencantumkan kondisi perempuan pelaku yang mengalami KDRT, kerentanan perempuan, kondisi ekonomi, beban ganda yang dihadapi perempuan, kondisi keluarga, dan motif serta latar belakang menjadi pelaku. Hakim kemudian mempertimbangkan kondisi kerentanan perempuan pelaku dan dalam putusannya hakim menjatuhkan vonis jauh lebih rendah dari tuntutan penuntut umum yaitu 1 tahun 8 bulan penjara. 3) Perkara ketiga, kasus aborsi yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bekerja sebagai terapis di panti pijat. Saat persidangan LBH Apik Jakarta mendatangkan ahli dari psikolog UI, hakim dalam pertimbangannya juga mempertimbangkan kondisi perempuan pelaku, faktor-faktor yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana seperti perempuan terdakwa merupakan korban KDRT yang sering dipukuli oleh suaminya, mengapa perempuan tersebut bekerja di panti pijat, dan kondisi-kondisi lainnya. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan penjara 9 tahun dan hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara 6 tahun.
4) Perkara keempat, kasus PBH terdakwa yang melakukan pengrusakan mobil suaminya, dalam pledoi penasehat hukum menjelaskan mengenai kondisi perempuan yang mengalami KDRT	dari	suaminya,	baik	fisik,	ekonomi,	dan	suaminya	telah menikah lagi tanpa izin. Hakim dalam perkara tersebut akhirnya tidak menjatuhkan pidana penjara, namun hukuman percobaan. Hakim juga sudah mempertimbangkan mengenai ketidaksetaraan status perempuan berhadapan dengan hukum, relasi kuasa, dampak psikis seperti depresi/trauma, serta riwayat kekerasan. 5) Salah satu perkara yang didampingi oleh P2TP2A DKI Jakarta dimana korban merasa takut untuk memberikan keterangan karena ada pelaku di ruang sidang, pendamping kemudian berkomunikasi dengan jaksa dan jaksa menyampaikan kepada hakim. Permintaan tersebut dikabulkan hakim dan pelaku dikeluarkan dari ruang sidang saat korban memberikan keterangan di persidangan. Meskipun telah ada praktik baik dalam penanganan perkara perempuan, menurut para pendamping dari LBH Apik Jakarta dan LBHM baik pendamping PBH pelaku maupun korban, masih terdapat perbedaan perlakuan dan stigma antara perempuan sebagai korban dan perempuan sebagai pelaku. Bagi perempuan korban biasanya masih ada keberpihakan atau simpati karena ia menjadi korban tindak pidana, namun bagi perempuan sebagai pelaku. Biasanya aparat penegak hukum masih berpaku pada KUHAP, perempuan pelaku juga masih mendapatkan stigma yang lebih buruk, dimana hakim maupun aparat penegak hukum masih belum sensitif untuk menggali kondisi kerentanan seorang perempuan pelaku, apa hal yang melatarbelakangi ia menjadi pelaku tindak pidana, apakah ada riwayat kekerasan, riwayat kekerasan, dan lainnya. Misalnya saat LBHM melakukan pendampingan kepada 4 (empat) perempuan yang diancam hukuman mati, setelah digali oleh pendamping ternyata PBH pelaku memiliki riwayat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku lainnya yang merupakan laki-laki, namun riwayat kekerasan dan latar belakang hal-hal seperti ini tidak menjadi perhatian aparat penegak hukum. 21
22 Aparat penegak hukum biasanya hanya melihat kedudukan perempuan sebagai pelaku semata tanpa melihat kondisi atau latar belakang kerentanan perempuan yang menyebabkan ia menjadi pelaku. Pendamping LBHM berharap hakim dapat lebih aktif untuk menggali situasi-situasi yang dihadapi oleh PBH, mengapa perempuan tersebut bisa menjadi pelaku, kondisi apa yang terjadi sehingga melatarbelakangi perempuan menjadi pelaku. Kasus lainnya yang didampingi LBHM, 2 (dua) orang perempuan menjadi terdakwa dalam perkara pencurian barang dengan total harga Rp. 800 ribu. Seharusnya dalam perkara ini hakim menerapkan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang seharusnya diproses dengan persidangan cepat dan pelaku tidak ditahan. Namun saat itu hakim menyidangkan kasus sama seperti kasus pencurian umumnya, selain itu hakim juga mengeluarkan pernyataan yang memojokkan perempuan pelaku. Dalam kasus yang didampingi LBH Apik Jakarta, ada PBH pelaku yang mengalami penyakit lupus yang membutuhkan perawatan, namun saat itu aparat penegak hukum tidak memberikan penangguhan penahanan dengan alasan khawatir akan menghilangkan barang bukti hingga kemudian ia meninggal karena penyakitnya. Padahal pendamping telah mengusahakan adanya surat keterangan dari dokter bahwa PBH membutuhkan perawatan dan harus berobat seminggu sekali. Pendamping juga mengirimkan surat kepada komnas perempuan dan KPPPA namun tidak memberikan perubahan. LBH Apik Jakarta pernah melakukan pendampingan kepada PBH tersangka/ terdakwa yang sedang hamil. Saat itu hakim memiliki perspektif gender yang bagus dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menjerat dan merendahkan perempuan. Hakim juga memberikan pertimbangan atas kondisinya yang sedang hamil tua, mengapa melakukan tindak pidana, alasan ekonomi, dan menjatuhkan vonis yang ringan yaitu 3 bulan pidana penjara dikurangi masa tahanan. c. Analisis Dalam aspek pertimbangan potensi diskriminasi atau ketimpangan, sudah ditemukan banyak perubahan positif dari Hakim yang memeriksa PBH korban di persidangan. Berdasarkan keterangan dari para hakim,
mereka sudah memahami bahwa korban memiliki trauma psikologis atas kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Sehingga menurut para hakim, dampak trauma psikologis ini menjadi dasar untuk memperberat hukuman bagi para pelaku kekerasan seksual. Bahkan, terdapat hakim yang sudah memahami bahwa korban memiliki trauma tersendiri apabila memberikan keterangan atas kasus yang dialaminya di dalam ruangan yang sama dengan pelaku berada. Dalam beberapa kasus yang didampingi oleh para pendamping hukum, terdapat beberapa hakim yang sudah menerapkan substansi dari PERMA 3/2017, yaitu mempertimbangkan kondisi kerentanan PBH berdasarkan kondisi sosial, ekonomi ataupun latar belakang PBH. Sehingga apabila ditemukan suatu kondisi kerentanan ataupun ketimpangan gender yang dialami menjadi dasar pertimbangan bagi para hakim untuk meringankan hukuman PBH pelaku ataupun memberikan rehabilitasi bagi PBH terdakwa dalam perkara narkotika. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 PERMA No.3/2017 yang menyebutkan bahwa hakim agar mempertimbangkan kesetaraan	gender,	mengidentifikasi	ketidaksetaraan	status	sosial, perlindungan	hukum,	dampak	psikis,	ketidakberdayaan	fisik	dan	psikis, relasi kuasa dan riwayat kekerasan. Hal ini juga sesuai dengan pasal 10 yang memperbolehkan saksi korban untuk memberikan keterangan secara audiovisual atau hakim dapat mengeluarkan terdakwa keluar ruang sidang, apabila saksi korban mengalami kesulitan untuk berada dalam satu ruangan bersama pelaku. Namun yang menjadi catatan menarik dalam temuan ini, semua perkara dimana Hakim mempertimbangkan kondisi kerentanan PBH, terdapat faktor para pendamping memberikan bantuan yang maksimal bagi para PBH untuk menguraikan kerentanan PBH selama proses persidangan, bahkan pendamping PBH - LBH APIK Jakarta juga aktif menghadirkan keterangan ahli selama persidangan untuk memberikan keterangan terkait faktor-faktor pelaku melakukan suatu tindak pidana. Sehingga dalam hal ini, peran pendamping bagi PBH juga sangat penting untuk memastikan implementasi PERMA 3/2017 dapat berjalan selama proses persidangan. Meskipun terdapat catatan baik dalam implementasi PERMA 3/ 2017, terdapat temuan yang perlu menjadi perhatian bagi para aparat penegak 23
hukum dalam melihat kondisi kerentanan pelaku PBH selama proses peradilan. Menurut keterangan para pendamping, terdapat perbedaan perlakuan bagi PBH korban dengan PBH pelaku dimana hakim biasanya lebih memperhatikan kerentanan PBH korban. Hal berbeda bagi PBH pelaku, dimana hakim masih terpaku pada perspektif umum dalam KUHAP ataupun stigma buruk bagi pelaku PBH. Aparat penegak hukum memiliki kecenderungan untuk melihat kedudukan perempuan sebagai pelaku semata tanpa melihat kondisi atau latar belakang kerentanan perempuan yang menyebabkan ia menjadi pelaku. Hal ini berdampak terhadap PBH untuk mendapatkan akses keadilan, seperti PBH yang sedang hamil dan membutuhkan perawatan menjadi tidak bisa mendapatkan perawatan ,atau pertanyaan-pertanyaan hakim yang tidak memiliki perspektif gender, serta pertimbangan hakim yang tidak memperhatikan kondisi kerentanan PBH pelaku. 2. Perilaku Hakim yang Dilarang Selama Pemeriksaan (Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017) a. Temuan Hakim Hakim PN Jakarta Timur menyatakan bahwa riwayat seksual korban tidak relevan untuk ditanyakan. "... kalau nggak perlu, untuk apa kita tanya gitu?" (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Hakim tersebut merasa tidak perlu menanyakan dan mempertimbangkan soal riwayat seksual karena hal tersebut bersifat privasi dan tidak relevan. Kalaupun ada hubungan seksual sebelumnya, itu dilakukan karena cinta, bukan karena nafsu kekerasan, sehingga tidak ada hubungannya dengan perkara. Dalam kasus pemerkosaan, Hakim ini menanyakan kepada pelaku kenapa melakukan hal itu. Beberapa pelaku akan menjawab karena korban berpakaian mini. Lalu Hakim tersebut menjawab: "Lalu kalau dia berpakaian mini apa kamu bisa memperkosa dia? Ya nggak boleh. Walaupun secara nafsu kita enggak bisa menutupi, tapi secara hukum ya perilaku kamu salah. Mentang-mentang orang pakaian minim terus bisa 24
sembarangan kamu perkosa? Ya itu haknya dia buat pakai pakaian minim." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Salah satu hal yang dilarang dalam PERMA adalah menggunakan ajaran agama untuk membenarkan diskriminasi terhadap perempuan. Akan tetapi hal ini tidak berarti menggunakan pendekatan ajaran agama dalam memeriksa perkara PBH sama sekali tidak diperbolehkan. Hal ini misalnya dilakukan oleh salah satu Hakim PN Jakarta Timur yang menggunakan ajaran agama terhadap pelaku pencabulan yang terjadi di pesantren. "Seperti yang si ustadz siapa, seperti yang pesantren itu kan, kita kaitkan juga. Itu pertanyaan kita, 'Gimana sih bisa melakukan ini? 'Apa nggak takut ajaran agama? Nggak takut azab?' gitu kan seperti itu. Kita takut-takuti juga." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) b. Temuan pendamping Dalam perkara PBH yang didampingi oleh pendamping LBH APIK Jakarta dan LBHM masih ditemukan Hakim yang masih memberikan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi PBH, mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai latar belakang seksualitas korban dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender. Beberapa contoh misalnya: 1) Hakim masih menanyakan hal-hal yang tidak relevan dengan perkara dan memberikan pertanyaan yang merendahkan, menyalahkan, dan memojokkan PBH. Misalnya menanyakan hubungan privasi antara PBH dan pasangannya secara mendetail, contoh lainnya adalah perkataan hakim berikut: "berarti kamu disini melakukan perselingkuhan? Sehingga terjadinya perbuatan suami kamu" (Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur), Di mana kekerasan yang dilakukan suami seolah-olah dianggap pembenaran. Padahal kasus tersebut korban mengalami kekerasan berat dan mengalami pendarahan hingga hampir meninggal. Ketika terjadi hal tersebut penasehat hukum mengajukan keberatan atas pertanyaan yang tidak substansial 25
26 karena persidangan dilakukan terbuka untuk umum sehingga akan membangun stigma terhadap PBH yang akan menambah beban psikologis bagi PBH. Setelah penasehat hukum mengajukan keberatan atas pertanyaan, hakim kemudian tidak meneruskan pertanyaannya. "Waktu itu kita keberatan dengan pertanyaan Pak hakim yang mempertanyakan yang sangat privasi ya dalam arti ada apa urusan kamu dengan pacar kamu di kamar berbulan-bulan? Itu kan menurut kami nggak ini ya nggak terlalu... ga substansi pertanyaan kasusnya gitu lho. Pertanyaan kasusnya ke mana, dilarikan kemana gitu kan. Bahkan nantinya, mempertanyakan hal-hal lebih detail lagi. Saat itu kita keberatan" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH Masyarakat Jakarta, 13 November 2020). 2) Dalam kasus narkotika yang didampingi LBHM ada PBH pelaku yang ditangkap dengan pasangannya, ketika di persidangan PBH mendapatkan pertanyaan yang tidak relevan yaitu menanyakan hal terkait privasi hubungan PBH dengan pasangan, dimana saat itu penasehat hukum dari LBHM merasa keberatan dengan pertanyaan dari hakim. 3) Ada hakim yang dalam putusannya mempertimbangkan perempuan sebagai perempuan nakal, penggoda laki-laki hidung belang, hakim juga memberikan stereotip sebagai perempuan tidak benar, menanyakan riwayat seksual perempuan, dan mengandung pernyataan lain yang bias gender. "Nah, kenapa hakimnya menanyakan masih perawan atau tidak? Nah, itu dipertanyakan..."AMD, kamu masih perawan gak katanya?. Waktu itu dia langsung shock dan nangis. Nangis histeris di situ karena aku juga sebagai pengacaranya kok tiba-tiba hakimnya menanyakan itu. Itu gak ada sangkut pautnya.(Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 LBH Apik Jakarta, 17 November 2020 Jakarta). Selama ini jika ada sikap atau pernyataan hakim yang merendahkan perempuan atau tidak berperspektif gender, biasanya pendamping mencatatkan dalam laporan lembaga, baik itu catatan atas jalannya persidangan dan mencatat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh
hakim, jaksa dan kuasa hukum pelaku kepada korban. Pendamping dari LBH Apik Jakarta biasanya membuat laporan ke Mahkamah Agung, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri bahwa hakim tidak menjalankan undang-undang dan PERMA 3/ 2017 namun seringkali tidak mendapatkan tanggapan dari pengadilan. Disisi lain berdasarkan cerita pendampingan P2TP2A DKI Jakarta sudah ada hakim yang memiliki perspektif gender, misalnya ketika hakim menggali keterangan dan meminta korban untuk menceritakan kronologis, namun kondisi korban tidak sanggup melanjutkan keterangan atau kronologis secara detail, maka hakim menghentikan pemeriksaan. Hakim sudah paham akan kondisi korban yang harus mengingat kembali kejadian atau peristiwa kekerasan yang dialami dan mengalami trauma dan dampak psikis sehingga mengalami hambatan dalam memberikan keterangan. Ketika hakim melihat bahwa korban mengalami trauma dan kesulitan memberikan keterangan, hakim memberikan pertanyaan yang tidak mendetail dan menyuruh pendamping untuk duduk disamping perempuan korban sehingga korban mendapatkan penguatan dan merasa nyaman ketika memberikan keterangan padahal pendamping tidak meminta hal tersebut "Mau nggak pendampingnya duduk di sebelah kamu?' gitu kan, padahal kita tidak minta, tapi hakim sudah paham karena melihat dari secara psikisnya dia sudah gemetaran kakinya, dia sudah gugup, atau sudah kelihatan kayak misalnya tidak kuat memberikan keterangan, langsung hakimnya menunjuk pendamping dari P2TP2A" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Jakarta, 18 November 2020) c. Analisis Berdasarkan temuan pada aspek perilaku yang dilarang Hakim selama persidangan, terdapat perbedaan keterangan dari para narasumber yang berasal dari kalangan hakim dengan narasumber yang berasal dari pendamping hukum PBH. Berdasarkan keterangan para Hakim yang diwawancarai, mereka sudah memahami bahwa tidak ada relevansinya menanyakan riwayat seksual korban dalam proses persidangan. Menurut mereka, hal ini bersifat privasi serta tidak ada kaitannya dalam perkara. Bahkan ada hakim yang sudah memiliki pandangan bahwa pakaian korban tidak boleh menjadi alasan pembenar bagi pelaku kekerasan seksual 27
28 - menurutnya cara berpakaian seseorang merupakan hak dari orang tersebut, sehingga apabila ada pelaku yang menggunakan alasan tersebut untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dibenarkan secara hukum. Akan tetapi, apabila kita mengacu pada keterangan para pendamping. Masih adanya temuan fakta terdapat para hakim yang memberikan yang merendahkan, memberikan pertanyaan atau pernyataan menyalahkan, dan mengintimidasi PBH, termasuk mempertanyakan dan/ atau mempertimbangkan mengenai latar belakang seksualitas korban dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender. Bahkan terdapat putusan Hakim yang mempertimbangkan perempuan sebagai perempuan nakal, penggoda laki-laki hidung belang. Sayangnya, laporan atas temuan tersebut kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri setempat tidak memberikan respon apapun. Dalam beberapa kasus, sikap hakim yang memberikan pertanyaan merendahkan seperti ini bisa dihentikan apabila para pendamping hukum mengajukan keberatan selama persidangan. Akan tetapi, hal ini bisa berjalan jika pendamping hukum ataupun PBH berani mengajukan keberatan atas pertanyaan tersebut. Kemudian hal ini juga bergantung apakah Hakim selaku pemimpin jalannya persidangan mau menerima keberatan tersebut. Sehingga peran hakim menjadi penting untuk memahami bahwa memberikan pertanyaan atau pernyataan yang tidak sensitif gender tersebut tidak relevan dengan perkara yang ditangani. Apalagi jika mengacu pada temuan pada aspek ini, masih belum meratanya pemahaman hakim dalam konteks perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 PERMA 3/2017 yang melarang hakim untuk menunjukkan sikap atau memberikan pernyataan dan pertanyaan yang bias gender, merendahkan, menyalahkan dan mengintimidasi PBH, menanyakan dan mempertimbangkan riwayat seksual, serta membenarkan diskriminasi dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, praktik tradisional dan penafsiran ahli yang bias gender. Meskipun para hakim yang menjadi narasumber dalam wawancara ini sudah memiliki pemahaman yang baik akan substansi PERMA 3/2017, tetapi fakta lapangan dari para
pendamping masih ditemukan kasus-kasus dimana para Hakim justru mengajukan pertanyaan yang tidak sensitif gender dan relevan. 3. Perilaku Hakim dalam Hukum yang Kondusif bagi PBH dalam Mengadili Perkara a. Temuan Hakim Salah satu Hakim PN Jakarta Timur pernah melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, dalam hal ini adalah perempuan dalam pernikahan siri yang menjadi korban kekerasan rumah tangga. "Untunglah UU KDRT itu melingkupi itu bahwa rumah tangga itu orang yang ada di rumah itu termasuk juga asisten rumah tangga atau pembantu termasuk juga orang-orang yang di situ. Kalau dulu kan sebelum ada UU KDRT di rumah tangga itu harus yang sudah terikat sah yang diatur undang- undang yang punya buku nikah." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) "Kita ambil satu konteks dulu, kata kunci dulu: rumah tangga. Lalu kan alat bukti ada saksi, ada surat, ada ahli, dan terakhir ada petunjuk keterangan terdakwa. Yang nikah kan kita lemah ini menikah siri tidak ada bukti. Tapi dia kan hidup Bu. Artinya dia berinteraksi. Kita panggil mana tetangganya- tetangganya, dari RT ini benar ga? Benar Pak dia sudah serumah punya anak. Artinya secara tersirat dia satu pasangan berumah tangga dan memenuhi secara undang-undang walaupun negara tidak ... apa namanya, tidak secara resmi mengakui dia, tapi secara rumah tangga dia sah. Itu cukup menjadi pedoman kita." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) b. Temuan Pendamping Pendamping belum pernah menemukan hakim yang mempertimbangkan mengenai kebudayaan, aturan adat, praktik tradisional atau penafsiran ahli yang bias gender disebutkan oleh hakim selama persidangan. Berdasarkan pengalaman P2TP2A DKI Jakarta, terkait dengan hak- hak korban seperti hak atas pendampingan hukum, penerjemah, hak pemulihan atas kesehatan dan hak lainnya, belum pernah ditanyakan atau diinformasikan hakim di persidangan. Hakim biasanya hanya 29
30 menanyakan apakah saksi sehat dan sanggup menjalani persidangan sebagai formalitas. Dalam kasus dimana PBH memerlukan penerjemah bahasa asing, pendamping dari LBHM mengalami kesulitan saat mencari penerjemah	bahasa	asing	yang	benar-benar	bersertifikat	dan	tersumpah serta memiliki surat keputusan dari gubernur. Selain itu untuk kebutuhan psikolog ada salah satu perkara yang menghadirkan ahli yang berlatar belakang psikologis yaitu dalam kasus disabilitas psikososial. "Bagaimana sih tentang penerjemah? Ternyata, sepengetahuan dan sependek pengetahuan kita, penerjemahan itu juga harus menunjukkan legalitas dia. Dia harus tersumpah, dia harus punya surat keputusan dari gubernur. Hal- hal itu harus ada. Nah, yang jadi pertanyaan, coba lihat di persidangan yang kek tadi saya bilang. Penerjemahnya uda dikontrak, nggak diperiksa lagi, gitu. Nah, beberapa kasus kita nemuin salah satu penerjemah yang klien kita dampingi itu yang tadi saya bilang dia pakai Bahasa Mandarin, padahal klien kita bisa pakai Bahasa Hokkian, ternyata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setahun kemudian dia diusir oleh hakim. Kenapa? Karena dia tidak punya legalitas. Nah, di Jakarta Barat, hal ini lolos nih nggak diperiksa. Di Jakarta Selatan, Kalau waktu itu kasusnya kasus ini.. sabu berapa ton yang ketangkap di Anyer. Nah, itu penerjemahnya dia lagi. Di Jakarta Selatan, dia ditolak ama hakim. Alasannya apa? Kamu tidak bisa sebagai penerjemah karena kamu tidak menunjukkan legalitas kamu sebagai penerjemah" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH Masyarakat Jakarta, 13 November 2020). Salah satu pengalaman LBH Apik Jakarta di Pengadilan Negeri Depok mendampingi perempuan korban yang mengalami disabilitas mental dimana	secara	fisik	perempuan	tersebut	sudah	dewasa	namun	secara psikologis dan mental masih berusia 10 tahun. Perempuan tersebut menjadi korban perkosaan oleh gurunya di SLB hingga hamil. Hakim dalam persidangan tersebut memiliki perspektif yang sangat bagus, hakim tidak menyidangkan perempuan korban di ruang sidang tapi di perpustakaan pengadilan, hakim memeriksa korban sesuai usia mentalnya (anak-anak) dengan tidak menggunakan toga, melakukan pendekatan kekeluargaan karena PBH sempat histeris saat didudukan di ruang sidang. Pertanyaan- pertanyaan yang diberikan hakim juga sangat baik dengan menggunakan Bahasa Daerah yang dimengerti oleh perempuan korban. Hakim dengan
berbagai upaya telah membuat situasi persidangan menjadi kondusif bagi korban dan agar korban dapat memberikan keterangan dengan nyaman di persidangan. c. Analisis Dalam temuan pada aspek ini, hakim belum sepenuhnya memahami hak-hak dan kebutuhan korban, padahal hak-hak tersebut sudah banyak yang diakomodir oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya baik yang bersifat nasional, regional, maupun institusional. Dalam mengadili perkara PBH hakim seharusnya mempertimbangkan kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis termasuk mengetahui hak hak dan kebutuhan korban, melakukan penafsiran peraturan perundang- undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender, menggali nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan mempertimbangkan penerapan konvensi internasional terkait kesetaraan gender sesuai pasal 6 PERMA 3/ 2017. Kemudian melihat bahwa implementasi PERMA 3/2017 harus direspon oleh pemangku kebijakan MA ataupun pihak eksekutif. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan sistem pendukung, seperti keberadaan penerjemah bahasa ataupun psikolog akan sangat penting untuk memastikan korban PBH mendapatkan keadilan. Akan tetapi ketersediaan sistem pendukung ini masih sangat sulit diakses. Sehingga perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai perlunya dukungan anggaran ataupun akses informasi terhadap keberadaan sistem pendukung ini. 31
Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2020-2024,26 dimana perbaikan sistem hukum pidana dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif, dengan mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini akan sulit tercapai apabila PBH korban dalam proses peradilan masih kesulitan untuk mendapatkan akses seperti penerjemah ataupun pendamping psikologis, karena korban akan kesulitan memberikan keterangan secara utuh terkait peristiwa yang dialaminya. Apalagi dukungan psikologi bagi difabel berhadapan dengan hukum juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.27 4. Perilaku Hakim dalam Menegur Pihak lain yang Mengintimidasi Korban a. Temuan Hakim Berdasarkan pengalaman hakim, selama memeriksa perkara PBH masih belum ada pihak lain seperti Penasehat Hukum ataupun Jaksa Penuntut Umum yang ditegur oleh hakim karena menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang bersifat merendahkan atau mengintimidasi korban. Namun salah satu hakim menyebutkan bahwa kerap juga ia menegur terdakwa jika mengemukakan alasan yang menyalahkan perempuan. Misalnya dalam salah satu perkara pemerkosaan, terdakwa menyebutkan bahwa ia melakukan hal tersebut dikarenakan korban menggunakan pakaian minim. Hakim pun mengingatkan terdakwa bahwa hal tersebut merupakan hak korban dan bukan berarti terdakwa boleh melakukan hal tersebut. "Ya ga boleh aku bilang begini gak da alasan itu itu hak dia, walaupun secara nafsu kita ga bisa menutupi tapi secara hukum secara perilaku ya kamu salah, mentang-mentang orang pakaian minim bisa kamu sembarangan kamu perkosa itu haknya dia, ya Cuma mengingatkan saja" (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) 26 Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lampiran Hal. -VII.15- 27 Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, Ps. 3 32
b. Temuan Pendamping Menurut pendamping ketika ada jaksa atau penasehat hukum memberikan pertanyaan yang melecehkan, merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi PBH misalnya menanyakan pakaian yang digunakan perempuan, posisi perempuan ketika diperkosa, riwayat seksual korban, dan pernyataan lainnya, Hakim tidak berusaha untuk menegur jaksa dan penasehat hukum. Padahal dalam persidangan posisi hakim paling tinggi sehingga seharusnya dapat menegur jaksa atau penasihat hukum yang memberikan pertanyaan atau pernyataan yang melecehkan atau memojokkan perempuan. Ketika mendapati ada pihak yang memberikan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi perempuan, pendamping biasanya mengirimkan surat atau aduan kepada pengadilan dan lembaga pengawasan, dan meminta ketua pengadilan untuk memonitoring kasus tersebut. Namun dalam beberapa kasus tidak mendapatkan masukan dari pengadilan. "Nah, itu itu aku sampai aku bikin ini ya bikin laporan ya laporan ke Mahkamah Agung kalau gak salah dan Pengadilan Tinggi dan PN juga aku cc ke PN bahwa untuk si hakim ini dimonitoring dan dia tidak menjalankan SPPA. Satu, tidak menjalankan SPPA... aku buat di laporanya itu di surat pengaduan ku bahwa dia tidak menggunakan PERMA 3 Tahun 2017 (karena) mempertanyakan seksualnya si PBH" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH Masyarakat Jakarta, 13 November 2020). c. Analisis Dalam temuan ini, peran Hakim sesungguhnya sangat krusial dalam memimpin jalannya persidangan. Bahkan dalam Pasal 7 PERMA 3/2017 ini juga mengamanatkan bagi para Hakim agar menegur apabila ada pihak lain yang mengintimidasi korban. Adanya perilaku Jaksa atau pihak lain yang mengajukan pertanyaan yang tidak sensitif gender dan cenderung menyalahkan korban harus dihindari agar korban tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dan bisa memberikan keterangan secara utuh dalam proses pemeriksaan persidangan. Dalam hal ini menjadi sangat penting bagi para hakim untuk memahami bentuk-bentuk pertanyaan 33
atau pernyataan yang tidak boleh dilakukan kepada PBH selama proses persidangan. Bahkan pihak pengawas internal peradilan dalam hal ini, juga perlu memberikan respon apabila ada laporan hakim yang tidak mengimplementasikan PERMA 3/2017 ini, karena bisa dikaitkan dengan pelanggaran kode etik. Sehingga penting bagi Mahkamah Agung ataupun Komisi Yudisial untuk menelaah pelanggaran pada PERMA 3/2017 ini sebagai bentuk pelanggaran kode etik hakim. 5. Perilaku Hakim terkait Kebutuhan Pemulihan PBH Korban a. Temuan Hakim Berdasarkan pengalaman Hakim PN Jakarta Timur, mereka belum pernah menyarankan restitusi atau ganti rugi dalam bentuk lainnya. Salah satu Hakim PN Jakarta Timur bahkan ragu-ragu dalam menilai apakah pernyataan kesediaan pelaku untuk menikahi korban dapat dikategorikan sebagai kompensasi atau tidak walau pada akhirnya Hakim tidak menyarankan terjadinya pernikahan tersebut. "... ada yang kasusnya seperti itu, tahu-tahu mereka menikah begitu , ..., apa itu enggak dianggap kompensasi kan? Tapi kita nggak sarankan ..." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Hakim lainnya menyatakan belum pernah memberikan restitusi atau kompensasi pada kasus PBH, namun sebelumnya ia pernah mengadili kasus terorisme yang dilakukan oleh JAD, di mana LPSK mengajukan kompensasi bagi korban terorisme. Hanya saja, dalam kasus tersebut pemerintah langsung memberikan kompensasi tanpa melalui putusan pengadilan. "... jadi kan ada peraturan baru, Bu. Sekarang nih terhadap restitusi dan kompensasi itu ada yang langsung turun langsung diturunkan langsung oleh LPSK tanpa dari perintah pengadilan. ... Contoh kasus untuk bom Bali dan bom Marriot Jakarta, itu korban-korbannya tanpa putusan pengadilan langsung dikasih kompensasi oleh negara, asal bisa dibuktikan bahwa dia sebagai korban terhadap kejadian tersebut." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Peraturan yang disebutkan oleh Hakim tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 34
Pemerintah No 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Sebagaimana dilansir pula dalam CNN Indonesia, korban terorisme dapat mendapat kompensasi dari negara di luar proses peradilan. Besaran ganti ruginya akan dinilai oleh lembaga terkait dan disahkan dengan penetapan pengadilan.28 b. Temuan Pendamping Dari hasil temuan Pendamping LBHM belum pernah mengakses kebutuhan pemulihan seperti ganti rugi, restitusi dan kompensasi dalam pendampingan kasus. Pendamping juga belum pernah menemui hakim yang berinisiatif menyuruh jaksa untuk memasukkan restitusi dalam tuntutan, sementara itu selama ini pendamping LBH Apik Jakarta dan P2TP2A DKI Jakarta membantu korban dalam mengajukan restitusi kepada LPSK, dimana LPSK akan membantu menghitung jumlah kerugian dan akan berkoordinasi dengan jaksa untuk memasukkan restitusi di dalam tuntutan. Hambatan yang dialami pendamping dalam mengajukan restitusi yaitu dalam berkoordinasi dengan Jaksa agar mau memasukkan restitusi dalam tuntutan. "Itu penting lho restitusi ...anti rugi mana ada..! LBH APIK kami sebagai pendamping yang memohon ke LPSK. Bahkan itu harus berdebat panjang dulu dengan jaksa baru itu di masukin apa lagi hakimnya belum pernah aku temuin ya." (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 LBH Apik Jakarta, 17 November 2020 Jakarta). Selain itu pengajuan restitusi juga semakin sulit selama masa pandemi dan jadi terbengkalai karena harus selalu berkoordinasi dengan LPSK yang menjadi pihak yang dapat membantu dalam menghitung restitusi. Namun, dalam salah satu kasus perempuan sebagai pelaku yang masih berusia anak, terdapat hakim yang tidak menjatuhkan pidana penjara dan menempatkan anak ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani dan mendapatkan pemulihan psikologis, psikososial serta pendidikan. 28 CNN Indonesia, "LPSK Sebut Korban Teroris Dapat Kompensasi di Luar Peradilan," diakses 12 Januari 2020. 35
c. Analisis Dalam aspek pemulihan korban, masih jarang terjadi dalam praktik peradilan, terutama terkait pemulihan seperti ganti rugi, restitusi dan kompensasi bagi korban. Salah satu temuannya, terdapat hakim masih kebingungan untuk menentukan suatu tindakan yang disebut kompensasi, bahkan hakim sempat kebingungan dalam menilai apabila seorang pelaku mau menikahkan korban merupakan bentuk kompensasi atau tidak meskipun pada akhirnya tidak dipertimbangkan hakim tersebut sebagai bentuk kompensasi. Meskipun ganti rugi, restitusi dan kompensasi adalah inisiatif dari korban atau jaksa, dalam Pasal 8 PERMA 3/2017, Hakim juga didorong untuk secara aktif menanyakan kerugian dan kebutuhan untuk pemulihan serta memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan penggabungan perkara. 6. Perilaku Hakim terkait Hak PBH atas Pendampingan a. Temuan Hakim Hakim PN Jakarta Timur pernah memintakan agar PBH didampingi dalam persidangan, hal ini umumnya dilakukan dalam hal PBH korban memiliki kondisi khusus seperti disabilitas mental. Pada saat itu, Jaksa memberitahukan kepada Hakim bahwa korban memiliki kebutuhan khusus, kemudian Hakim meminta Jaksa agar menyampaikan kepada keluarga korban untuk mendampingi korban. "... jadi yang selalu saya sampaikan seperti itu Bu, ini langsung oleh Jaksanya, 'Pak ini berkebutuhan khusus,' lalu saya sampaikan, 'Tolong sampaikan keluarganya mana supaya di dampingi. Biar dia terbuka, biar dia juga memberikan fakta.'" (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Para Hakim PN Jakarta Timur belum pernah memberitahukan atau memberi informasi kepada PBH mengenai haknya untuk didampingi. Biasanya, para PBH korban akan langsung datang dengan pendamping mereka. Di sisi lain, Hakim akan memberikan izin begitu saja kepada pendamping. Namun ketika ditanya lebih lanjut, salah satu Hakim memaknai kehadiran pendamping, khususnya pendamping PBH dewasa, sebatas pada hadir di 36
ruang sidang, dan karenanya pendamping hanya dapat duduk di kursi pengunjung sidang, berbeda dengan penasihat hukum yang duduk di sebelah terdakwa. "... untuk mendampingi bukan berarti dia... karena kan perempuan ini maksudnya kalau dia misalnya dia kita anggap dia sudah dewasa kan nggak boleh... duduk di depan ya. Dia (pendamping, red) hanya di ruangan sidang." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) "Kalau Terdakwa itu suka ada pengacaranya. Jadi, dia duduk disamping pengacaranya. Untuk pendamping ini dia duduk di ruang sidang. Dia kan nggak punya hak untuk berbicara kan." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Perlakuan yang berbeda diberikan terhadap pendamping anak. Hakim biasanya mengizinkan pendamping anak untuk duduk di sebelah anak tersebut. Hal ini disebabkan pendamping anak, yang biasanya adalah psikolog, sudah termasuk dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada pemeriksaan sebelumnya. "Biasanya anak itu kan pakai psikolognya ya, ... kan sudah termasuk dalam BAP itu. Ya mereka duduk disamping anak itu, korban itu." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Hakim	lainnya	merefleksikan	pula	pengalamannya	di	Kalimantan	Barat pada tahun 2003-2004, di mana pernah ada MoU antara Pengadilan Tinggi Pontianak dengan LBH APIK Pontianak. Hal ini dilaksanakan mengingat banyaknya kasus TPPO yang terjadi kepada perempuan, sehingga dibutuhkan adanya pendamping bagi mereka. "Kalau saya di Kalimantan Barat dulu pernah ada MoU LBH APIK itu dengan Pengadilan Tinggi itu. .... Mestinya seperti itu, ada MoU. Artinya ada ikatan secara moral walaupun ga ada finansialnya dan sudah kontak gitu. Ya artinya sewaktu-waktu misalkan ada perkara yang kita butuhkan kita sudah ada kontaknya. Nggak mencari-cari. Lagian itu makan waktu kan. Akhirnya perkara ini molor, habis masa tahanan, itu kan lebih parah jadinya." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) "Karena pada waktu itu banyak trafficking perempuan ini Bu, nah disitulah ada pendampingan LBH APIK." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) 37
38 Sementara itu, Hakim yang sama menyatakan bahwa inisiatif yang sama belum ada di PN Jakarta Timur. "Kalau secara inisiatif sendiri belum ada kalau di Jakarta Timur." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) b. Temuan Pendamping Secara umum, pada praktiknya pendamping sudah diterima untuk hadir di persidangan oleh Hakim, jika ada yang tidak diperbolehkan masuk biasanya pendamping akan menunjukkan surat tugas dan legal standing bahkan juga menunjukkan PERMA 3/2017. Berdasarkan pengalaman pendamping dari LBHM pernah mendampingi korban penganiayaan di PN Jakarta Barat dimana sebelum proses persidangan berlangsung pendamping memberitahu kepada hakim bahwa korban harus dikuatkan agar berani untuk mengungkapkan fakta atau kesaksiannya, selain itu pendamping juga menyampaikan bahwa korban perlu dijaga keamanannya untuk mencegah intimidasi dari pihak lain. Saat itu pendamping diperbolehkan duduk di kursi penonton di ruang sidang, dan pendamping juga memberikan informasi atau pemahaman kepada korban mengenai pertanyaan yang mungkin muncul dari jaksa, hakim atau pengacara saat persidangan. Dalam suatu kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang didampingi oleh LBH Apik Jakarta, hakim pernah bertanya mengenai mengapa ada keberadaan pendamping dan beralasan bahwa korban yang masih berusia anak sudah didampingi oleh orangtua. Saat itu pendamping dari LBH Apik Jakarta menyebutkan dan memperlihatkan adanya PERMA 3/2017 yang mengatur dibolehkannya pendamping untuk mendampingi PBH. Selanjutnya hakim memperbolehkan pendamping dari LBH Apik Jakarta untuk hadir dalam persidangan. Ada juga kasus dimana hakim tidak memperbolehkan pendamping LBH Apik Jakarta untuk masuk karena alasan sudah ada pendamping dari P2TP2A dan orangtua. Berdasarkan pengalaman LBH Apik Jakarta dan P2TP2A DKI Jakarta hakim tidak pernah menanyakan kepada PBH berusia dewasa apakah didampingi oleh pendamping, sementara untuk anak memang wajib adanya pendamping minimal orang tua.
Berbeda dengan perkara yang didampingi oleh P2TP2A DKI Jakarta dalam mendampingi korban dengan disabilitas mental, pendamping meminta kepada jaksa agar dapat diizinkan mendampingi korban dan menghadirkan juru Bahasa di pengadilan dan akhirnya diizinkan oleh pengadilan. Ketika ada kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, biasanya pendamping P2TP2A juga akan memastikan kepada jaksa mengenai kebutuhan korban dan jika diperlukan untuk menghadirkan ahli maka akan difasilitasi oleh P2TP2A. Berdasarkan pengalaman pendamping LBH Apik Jakarta dan LBHM ketika pendamping tidak diperbolehkan untuk masuk ke persidangan karena sidang merupakan perkara asusila yang tertutup untuk umum, pendamping kemudian menunjukkan PERMA No. 3 Tahun 2017 kepada hakim dan kemudian dibolehkan untuk masuk dan mendampingi korban. Menurut pendamping P2TP2A ada hakim yang sudah mengerti adanya pendamping dan ada yang belum paham, jika hakim sudah paham biasanya tanpa memberikan legal standing dan hanya membawa ID card biasanya sudah dipersilahkan untuk mendampingi. Namun jika hakim belum mengerti, ia akan menanyakan dan bahkan dalam satu kasus pendamping hampir dikeluarkan dari ruang sidang. Saat itu pendamping P2TP2A yang sedang mendampingi seorang PBH yang akan memberikan keterangan saksi korban di pengadilan, Hakim dan penasehat hukum terdakwa menanyakan mengapa ada orang lain selain saksi korban di persidangan, pendamping P2TP2A akhirnya memperkenalkan dan menjelaskan kedudukan pendamping yang bertugas melakukan pendampingan saksi korban sejak di kepolisian serta menunjukkan surat tugas. "Saya pernah waktu itu dimintai keterangan terkait pihak itu bahwa 'Ini siapanya?' 'Ini pendamping, Pak, kita dari P2TP2A' kita perkenalkan diri 'Kita dari P2TP2A, kita berfokus atau concern terkait masalah perlindungan perempuan dan anak' ...apa dan lain selainnya. Lalu, ... kan waktu dia lawyernya itu keberatan dengan adanya kita. Jadi, permasalahan itu terus menjadi suatu perhatian bagi hakim. Akhirnya saat itu kalau dari kita, Mba, ketika kita di pengadilan, kita selalu dibekali dengan surat kuasa khusus yang kita punya dan surat tugas dari P2TP2A sendiri yang dikeluarkan untuk nantinya kalau misalnya ada hal-hal seperti ini kita tunjukkan atau kita berikan kepada hakim 39
ataupun pihak-pihak terkait yang ada di pengadilan tersebut." (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Jakarta, 18 November 2020). c. Analisis Dalam temuan terkait aspek hak pendampingan bagi PBH, beberapa praktik baik dapat dilihat dengan adanya PERMA 3/017. Pernah ada pendamping yang tidak diperbolehkan masuk ke persidangan dengan alasan perkara asusila bersifat tertutup. Akan tetapi ketika pendamping menunjukan PERMA 3/2017 kepada hakim dapat menjadi alasan bagi pendamping untuk masuk ke persidangan dan mendampingi korban. Peran pendamping bagi PBH sangatlah penting, karena berdasarkan keterangan dari LBHM dan LBH APIK Jakarta, keberadaan pendamping non hukum memiliki peran untuk membantu korban dalam menguatkan mental, mencegah intimidasi bahkan membantu memberikan informasi yang jelas kepada korban mengenai pertanyaan dari aparat penegak hukum. Selain itu, peran pendamping psikolog juga sangat penting bagi para korban yang masih berusia anak ataupun memiliki kondisi disabilitas mental. Hal ini merujuk kepada Pasal 9 PERMA 3/2017 yang menyatakan bahwa apabila PBH	memiliki	hambatan	fisik	dan	psikis	dan	membutuhkan	pendamping maka Hakim dapat menyarankan untuk menghadirkan pendamping dan hakim dapat mengabulkan permintaan untuk menghadirkan pendamping bagi PBH. Akan tetapi dalam temuan ini, tidak ditemukan hambatan bagi pendamping dalam proses persidangan. Hanya perlu pemahaman lebih, terkait keberadaan pendamping non-hukum apabila perkaranya merupakan perkara dengan persidangan tertutup (perkara anak dan perkara asusila). Bentuk kerjasama pengadilan dengan membentuk semacam MoU kepada lembaga pendampingan bisa menjadi model agar pengadilan bisa merujuk kepada lembaga tersebut apabila terdapat kasus dimana PBH membutuhkan pendampingan baik secara hukum ataupun non hukum. 7. Perilaku Hakim terkait Pemeriksaan Audio Visual a. Temuan Hakim Berdasarkan keterangan para hakim, belum pernah ada pengalaman melakukan pemeriksaan dengan audio visual pada periode sebelum 40
pandemi COVID-19. Pemeriksaan secara audio visual baru dilaksanakan terhadap terdakwa dari rutan ketika adanya pandemi COVID-19, sedangkan para korban dan saksi tetap datang ke persidangan. "Sekarang kondisi pandemik, kan memang sekarang lagi corona ini kan. Kita sudah ada kesepakatan bersama untuk terdakwa kita periksa secara virtual. .... Saksi juga kalau dia itu nggak bisa hadir juga. Tapi nggak ada. Mereka malah hadir, kebetulan seperti itu." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) "... pandemi kan sudah hampir dari bulan Maret, hampir 9 bulan. Sidang kita online, secara virtual, hanya untuk Terdakwa, Bu. Terdakwanya tidak hadir di persidangan. Saksi tetap hadir." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Ketika bersidang di pengadilan, perlengkapan protokol kesehatan seperti masker dibawa sendiri oleh korban dan saksi, namun untuk hand sanitizer dan cuci tangan sudah disediakan oleh pengadilan, demikian juga dengan pemeriksaan suhu. Bangku-bangku di ruang sidang juga sudah dikurangi sebelumnya ada delapan bangku, sekarang hanya dua. Kapasitas masing- masing bangku juga dikurangi. Sebelumnya dapat ditempati 6-8 orang, sekarang hanya bisa ditempati 3 orang. Begitu juga di ruang kerja para hakim; terdapat partisi mika antara meja yang satu dengan meja yang lainnya. Salah satu Hakim menceritakan pula pengalamannya sebelum menjadi Hakim di PN Jakarta Timur, yakni pada saat beliau menjadi Hakim di Aceh pada 2013-2017. Walaupun tidak bisa menyebutkan waktu pastinya, dalam kurun waktu tersebut ada satu perkara di mana Hakim menerima permintaan dilakukannya pemeriksaan secara audio visual, namun kemudian tidak dapat dilaksanakan karena sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk itu. "Jadi ada beberapa warga masyarakat yang rumahnya terimbas dalam pembangunan perluasan kebon sawit. Mereka merasa terintimidasi. Jadi ada LPSK juga disitu, pada waktu itu ya LPSK juga datang pada waktu itu ya. LPSK nya dari Jakarta lagi langsung waktu itu. Pada waktu itu dia sudah mengajukan audio visual. Sudah kita tes ya memang kondisi-kondisi audio visual yang pada waktu itu nggak semaksimal sekarang. Mungkin karena kita belum familiar. Jaringan di sana juga nggak sebagus di sini. Ya udah 41
42 kita tunda saja, dan kita agendakan sidang berikutnya. Akhirnya orang itu datang juga, akhirnya datang didampingi oleh LPSK." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) Pemeriksaan audio visual pernah juga dilakukan di PN Magelang saat salah satu Hakim menjabat sebagai ketua di PN tersebut. Pada saat itu saksi yang akan diperiksa sedang dalam keadaan hamil, sehingga diarahkan ke ruangan laktasi dan disediakan peralatan audio visual. Jaksa juga diberitahu bahwa PBH yang akan diperiksa memiliki kebutuhan khusus, sehingga harus diperhatikan pula kondisi psikisnya agar tidak sampai tertekan selama proses pemeriksaan di persidangan. "Waktu saya jadi ketua pengadilan, anggota saya itu bertanya, 'Ibu sudah hamil berapa bulan ini? Kalau orang hamil itu kan napasnya udah agak sesak, jadi Ibu tidur-tiduran aja.' 'Emang boleh Pak?' 'Boleh Bu. Asal Ibu bisa memberikan keterangan. Nanti akan antarkan oleh anggota kami. Nanti kita tanyakan dengan orang sistem kami. Kalau jaringannya bagus kita sidang, kalau ga nanti aja.' Jaksa juga diberitahu kalau Ibu ini perlu kebutuhan khusus, jadi jangan dibantah atau ditentang." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020) b. Temuan Pendamping Berdasarkan keterangan dari pendamping LBHM pemeriksaan audio visual jarak jauh dapat terjadi karena kondisi pandemi COVID-19 yang memang membuka peluang dilakukannya persidangan dengan virtual, sementara sebelum COVID pendamping LBHM belum pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukan sidang melalui komunikasi audio visual jarak jauh. Hal yang sama juga dialami oleh pendamping P2TP2A DKI Jakarta, sebelum pandemi belum pernah mendapati sidang yang menggunakan fasilitas pemeriksaan audio visual jarak jauh. Ketika ada hambatan untuk menghadirkan saksi dan korban untuk hadir di persidangan, biasanya hakim lebih memilih untuk menunda sidang hal ini terkait akses dan fasilitas di pengadilan. Biasanya jika jarak masih aksesibel pendamping P2TP2A dapat menjemput korban dalam hal korban memang tidak berdaya dan tidak mampu membayar biaya transportasi. Menurut pendamping, jarak yang jauh seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi para hakim untuk
mengadakan sidang dengan menggunakan sarana komunikasi audio visual jarak jauh karena aturannya telah mengakomodir hal tersebut. "Pasti kalau misalnya ada kesulitan terkait itu (pemeriksaan korban) pasti hakim lebih, lebih memilih opsi ditunda untuk persidangannya. Sehingga, daripada memaksakan dengan daring. Karena saya paham akan hal itu karena mungkin satu terkait masalah akses ataupun terkait koneksi kan keterangan-keterangan disana dia daring itu" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Jakarta, 18 November 2020 Jakarta) Selama COVID dengan adanya sidang secara daring justru dirasa membingungkan pendamping. Dalam praktik sidang online, masing-masing pihak berada di tempatnya masing-masing misalnya penasihat hukum dari kantornya, jaksa dari kantor kejaksaan, hakim dari pengadilan, dan terdakwa dari rutan. Di awal tahun 2020 media yang digunakan masih sangat terbatas yaitu menggunakan video call Whatsapp. Selain itu pendamping dari LBHM juga masih menemukan adanya sidang yang dilakukan di pengadilan. Sidang yang dilakukan secara online juga dirasa membatasi ruang gerak para pihak, salah satunya karena jaringan internet yang tidak selalu baik, tidak semua orang terbiasa untuk memberikan kesaksian di depan kamera dan menggunakan media komunikasi audio visual, Terkait standar pelaksanaan sidang online, apakah pertanyaan dan jawaban yang dimaksud oleh para pihak benar-benar dipahami oleh pihak lainnya. Selain itu karena ada rutan yang tutup dan tidak membuka akses orang luar untuk melakukan kunjungan, membuat hak untuk menerima kunjungan dari penasehat hukum atau pendamping menjadi sulit dan menghambat pencarian fakta hukum untuk pembuktian dalam rangka kepentingan pembelaan tersangka/terdakwa.. "Yang jadi hambatan ...selain itu ya tentu terkait .... apa namanya ....ada hal yang ingin disampaikan dan tidak tersampaikan karena kondisi-kondisi situasional, kurang, kurang... apa namanya kurang memungkinkan, seperti yang tadi saya sampaikan apa, mengiyakan ataupun akhirnya 'Ya sudah lah' dianggap begitu........ Hanya saja mungkin.... apa komunikasi antara hakim baik itu dengan pelaku atau terdakwa ya, terdakwa yang online, ataupun PBH yang online atau daring itu agak susah. Agak membutuhkan waktu 43
44 yang cukup lama ketimbang offline, atau ketimbang sebelum pandemi". (Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A DKI Jakarta). Selain itu, menurut pendamping P2TP2A DKI Jakarta untuk protocol kesehatan selama sidang di pengadilan pada saat covid menggunakan standar protokol kesehatan yaitu dengan pemeriksaan suhu tubuh, disediakan handsanitizer di pengadilan, serta P2TP2A juga menyiapkan sendiri protocol kesehatan seperti membekali staff dengan hand sanitizer, sarung tangan, faceshield, dan lainnya. Sementara itu, pendamping dari LBH Apik Jakarta biasanya memintakan kepada LPSK untuk memfasilitasi pemeriksaan audio visual jarak jauh di pengadilan dan pernah menggunakan pemeriksaan audio visual jarak jauh untuk beberapa kasus, termasuk dalam masa pandemi. Selama masa pandemi, menurut pendamping LBH Apik Jakarta ada persidangan yang dilakukan secara online melalui video conference/ handphone dimana tahanan berada di rutan dan yang hadir di persidangan yaitu jaksa, pengacara dan hakimnya. Namun tetap ada perkara-perkara yang sidang secara langsung di pengadilan salah satunya adalah perkara- perkara perceraian di pengadilan agama yang masih banyak dilakukan di pengadilan. c. Analisis Keberadaan penggunaan sidang jarak jauh secara daring sudah sangat memungkinkan diterapkan pada proses persidangan. Hal ini juga dipicu dengan adanya pandemik COVID-19. Hal ini mendorong penggunaan sidang secara daring tidak hanya terhadap perkara yang melibatkan PBH saja, tetapi juga kesemua jenis perkara. Bahkan Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan kebijakan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam Pasal 10 PERMA No. 3 Tahun 2017 pun disebutkan bahwa pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh dimungkinkan dalam beberapa kondisi misalnya apabila kondisi mental atau jiwa PBH tidak sehat karena rasa takut atau trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog, apabila berdasarkan penilaian hakim keselamatan PBH tidak terjamin jika hadir di persidangan, serta berada di dalam program perlindungan
saksi dan korban LPSK dan berdasarkan penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan. Akan tetapi, permasalahan yang kerap terjadi adalah terkait implementasi pelaksanaan di praktiknya. Seperti keberadaan fasilitas sarana dan prasarana, jaringan internet ataupun kebiasaan dari para pihak dengan menggunakan persidangan secara elektronik. Oleh karena itu, keberadaan PERMA No. 4 Tahun 2020 bisa menjadi acuan bagi para hakim ketika memang dibutuhkan pemeriksaan dengan mekanisme audio visual, meskipun kebijakan ini tetap perlu didukung dengan ketersediaan fasilitas baik sarana, prasarana dan jaringan internet yang baik. 8. Temuan lain tentang Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Beberapa	temuan	lain	yang	muncul	di	antaranya	yaitu	terkait	sertifikasi hakim. Di mana salah satu Hakim PN Jakarta Timur mengatakan bahwa tidak ada hakim khusus untuk menangani perkara PBH. Hal berbeda jika pada perkara yang melibatkan ABH, ada keberadaan hakim yang khusus menanganinya, bahkan ada Surat Keputusan (SK) pengangkatan hakim tersebut. Terdapat Hakim yang menyebutkan satu nama sebagai salah satu hakim anak dan perempuan yang sudah mendapat pelatihan dan sertifikasi	di	diklat.	Sebelum	PERMA,	SK	kekhususan	ini	hanya	ditujukan pada anak, namun dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017, sebenarnya ada perkembangan dimana tidak hanya prosedur khusus untuk menangani perkara ABH, melainkan juga pada perkara PBH. Awalnya hakim yang sudah	memiliki	sertifikasi	anak	dan	perempuan	sudah	ada	satu	majelis atau lebih, namun kondisi saat ini sudah tinggal 2 hakim. Alasannya karena banyak dari hakim-hakim tersebut yang sudah mutasi ke pengadilan wilayah	lain.	Sampai	sekarang,	hakim	dengan	sertifikasi	perempuan	dan anak	akan	diutamakan	sebagai	Hakim	Ketuanya.	Kedepannya,	sertifikasi	ini perlu ditambah lagi agar bisa adaya perspektif yang kaya akan menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Selain itu, disebutkan bahwa diperlukan partisipasi dan keterlibatan dari semua pihak, mulai dari penyidik, rumah tahanan, lapas, sampai Depkumham juga harus bisa terlibat untuk memastikan implementasi PERMA 3/2017. Temuan lain yang disebutkan oleh Hakim PT Jakarta adalah pelaksanaan PERMA 3/2017 ini hanya dievaluasi apabila terdapat laporan saja dari 45
46 masyarakat, dimana hal tersebut disebutkan masih belum terjadi. Meskipun pada dasarnya hakim PT juga dapat melakukan pengecekan melalui berkas-berkas putusan namun hingga saat ini belum ada evaluasi terhadap PERMA 3/2017 itu sendiri. "Evaluasi hanya apabila ada laporan dari masyarakat. setelah diterima, ketua pt membentuk tim dan menunjuk hakim pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim PN yang dilaporkan." (Hasil Wawancara dengan Hakim L2 PT Jakarta, 10 Desember 2020) Temuan lain yaitu, menurut pendamping P2TP2A hambatan dalam melakukan pendampingan PBH saat pandemi COVID-19 di antaranya adalah kesulitan dalam mengakses jadwal persidangan, belum lagi jika sudah mempersiapkan untuk pemberian keterangan di persidangan namun ternyata ada hakim yang positif (COVID-19), sehingga sidang harus ditunda. Hal lain yang ditunjukkan adalah menurut para pendamping PBH di wilayah DKI Jakarta, adanya PERMA 3/2017 sangat potensial dalam membantu memberikan perlindungan terhadap PBH di persidangan, hanya saja yang menjadi masalah adanya implementasinya yang belum menyeluruh karena belum semua hakim mengetahui adanya PERMA. Sehingga kedepan perlu adanya sosialisasi PERMA yang lebih massif. Selama ini jika ada hakim yang melanggar PERMA atau sikap dan tindakannya tidak berperspektif gender, para pendamping akan mencatatnya. Ada beberapa lembaga yang melaporkan hakim tersebut ke KY namun ada juga yang tidak melaporkan dan menindaklanjuti. Menurut pendamping P2TP2A sangat perlu adanya kanal pelaporan untuk pelanggaran PERMA yang akan sangat membantu bagi pendamping dalam memberikan masukan kepada hakim dan memudahkan pendamping yang menemukan pelanggaran atau hal- hal yang tidak sesuai dengan PERMA untuk melapor, akan jauh lebih baik lagi jika pelaporan-pelaporan ini ditempatkan di kantor APH dan dapat ditindaklanjuti ke MA atau KY.
D PEMBELAJARAN TERKAIT IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan PERMA 3/ 2017 Dalam temuan-temuan hasil wawancara baik kepada para hakim ataupun pendamping di wilayah DKI Jakarta, ditemukan beberapa catatan ataupun cerita baik terkait implementasi PERMA No. 3/2017. Seperti contoh, sudah terdapat hakim yang memahami adanya faktor relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual, ataupun dampak psikologis bagi korban kekerasan seksual. Sehingga perlu adanya kesadaran hakim untuk memahami kebutuhan PBH, serta mempertimbangkan faktor-faktor terjadinya kerentanan perempuan. Bahkan ada temuan hakim yang memiliki inisiatif untuk tidak memeriksa korban didalam satu ruangan bersama pelaku, atau memeriksa anak PBH di ruangan lain yang bukan ruangan persidangan, bahkan hakim tersebut berinisiatif melepas toga hakim agar PBH tersebut merasa lebih tenang atau nyaman dalam memberikan suatu keterangan. Dari temuan wawancara, dapat dilihat salah satu faktor pendukung adanya implementasi PERMA 3/2017 adalah keberadaan pendamping hukum yang sudah memahami substansi PERMA 3/2017. Peran pendamping ini sangat krusial untuk membantu para PBH dalam menguraikan kerentanan baik secara ekonomi, sosial ataupun kondisi-kondisi yang dapat melatarbelakangi kerentanan perempuan tersebut dalam suatu tindak pidana. Bahkan para pendamping hukum juga berperan untuk mengajukan keberatan apabila terdapat hakim ataupun pihak lain yang justru merendahkan perempuan selama persidangan. Salah satu contoh peran penting pendamping hukum adalah ketika mereka berusaha membawa salinan PERMA 3/2017 dalam bentuk hard copy di persidangan. Hal ini berkontribusi membantu para hakim dan penegak hukum lainnya untuk mengetahui adanya peraturan terkait PERMA 3/2017. 47
Selain peran pendamping hukum, terdapat juga peran penting pendamping non hukum, seperti keluarga maupun psikolog, untuk membantu PBH yang membutuhkan dukungan baik secara mental ataupun teknis dalam memberikan keterangan selama persidangan. Peningkatan pemahaman pendamping dalam memahami substansi PERMA 3/2017 juga dilatarbelakangi dengan adanya sosialisasi terkait PERMA 3/2017 yang berasal dari Komnas Perempuan, LBH Apik dan MaPPI-FHUI. Peran adanya sosialisasi tersebut membantu para pendamping untuk bisa lebih memahami substansi PERMA 3/2017 serta cara penggunaannya di proses persidangan. Hal ini bisa menjadi suatu masukan bagi MA ataupun KY untuk menerapkan hal serupa agar bisa membantu untuk implementasi penerapan PERMA 3/ 2017 bagi kepada para hakim. 2. Hambatan Penerapan PERMA 3/2017 Dalam temuan hasil penelitian ini, permasalahan yang kerap terjadi adalah masih banyak ditemukan hakim-hakim yang mengajukan pertanyaan merendahkan perempuan atau terkait riwayat seksual PBH yang tidak relevan dengan kasus yang diperiksanya. Bahkan perilaku ini juga terjadi kepada para Jaksa ataupun Penasehat Hukum yang berada di persidangan. Sehingga MA ataupun KY perlu mengawasi kinerja para hakim terkait isu ini, bahkan perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap aspek perilaku hakim yang dilarang selama persidangan, terutama terkait perilaku memberikan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi PBH, mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai latar belakang seksualitas korban dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender. Selain itu, keberadaan substansi PERMA 3/2017 ini juga perlu disosialisasikan kepada penegak hukum selain hakim ataupun advokat. Sehingga kolaborasi dengan pihak Kejaksaan, Kepolisian dan Organisasi Advokat bisa menjadi salah satu metode kedepannya untuk menghilangkan perilaku seperti ini lagi di persidangan. Bahkan pelatihan terkait penggunaan PERMA 3/2017 belum berjalan secara menyeluruh bagi para hakim, terutama terkait pemahaman kondisi psikologis PBH di persidangan. sehingga hal ini bisa berkorelasi dengan keterangan salah satu hakim yang diwawancara. Dimana beliau menyatakan bahwa mudah atau tidaknya implementasi PERMA 3/2017 masih tergantung 48
dari karakter hakim itu sendiri dalam melihat adanya perubahan perspektif. Bahkan lingkungan kerja juga berpengaruh, karena pernah ada kejadian dimana hakim yang mulai menerapkan pendekatan yang lebih lemat lembut justru mendapatkan candaan dari rekan kerja lainnya. Sehingga pemahaman secara menyeluruh di lingkungan kerja hakim sangat penting untuk menciptakan suasana yang mendukung pelaksanaan PERMA 3/2017. Selain itu, perspektif hakim juga ditemukan terdapat perbedaan terhadap PBH di persidangan apabila statusnya adalah pelaku. Terhadap PBH pelaku, cenderung adanya stigma negatif atau tidak secara aktif mendalami kerentanan PBH Pelaku dalam tindak pidana yang dialaminya. Keberadaan pendamping juga sangat penting dalam implementasi PERMA 3/2017, karena banyak PBH yang mengikuti proses persidangan tanpa adanya pendampingan hukum. Sehingga kerap kali PBH mengalami hambatan dan memahami mengenai hak-hak mereka sebagai PBH. Hambatan lainnya juga dukungan sarana dan prasarana dalam memastikan akses keadilan bagi PBH di persidangan. Keberadaan penerjemah atau psikolog bagi PBH sangatlah dibutuhkan, tetapi seringkali ketersediaan atas kedua hal tersebut masih minim. Hal ini terjadi karena keterbatasan informasi ataupun ketersediaannya. Selain itu dukungan teknis juga masih dibutuhkan apabila terdapat pemeriksaan yang menggunakan metode audio visual. 3. Temuan lain di luar PERMA 3/2017 Jika	merujuk	pada	perkara	ABH	perempuan,	keberadaan	sertifikasi	khusus bagi hakim dalam menangani PBH menjadi dibutuhkan. Agar mendorong semakin banyak hakim yang sudah mendapatkan pelatihan terkait PERMA 3/2017	dan	memiliki	kualifikasi	untuk	menangani	perkara	PBH.	Akan	tetapi dalam	konteks	ini,	perlu	dikaji	lebih	dalam	mengenai	dampak	dari	sertifikasi bagi hakim untuk menangani PBH. Perlu belajar juga dari pengalaman sertifikasi	hakim	tindak	pidana	korupsi,	dengan	banyaknya	kasus	korupsi	yang ditangani	tetapi	jumlah	hakim	yang	memiliki	sertifikasi	ini	tidak	sebanding	dengan banyaknya dan persebaran jumlah perkara yang ada. 49
E KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Kesimpulan a. Secara umum, pengetahuan hakim sudah mengetahui adanya PERMA 3/2017. Akan tetapi pemahaman ini belum dipahami secara menyeluruh di kalangan para hakim. Belum maksimalnya pemahaman hakim terkait penerapan PERMA 3/2017 dikarenakan beberapa faktor, pertama belum adanya sosialisasi, pelatihan atau bimbingan teknis secara menyeluruh di kalangan hakim di PN wilayah Jakarta. Kedua, pemahaman PERMA 3/2017 ini juga masih bergantung dari karakter individunya. Akan tetapi pemahaman PERMA 3/2017 ini sudah banyak dipahami oleh pendamping hukum. Faktor yang mendukung adalah adanya inisiatif sosialisasi terkait PERMA 3/2017 yang dilakukan oleh Komnas Perempuan atau LSM seperti LBH APIK dan MaPPI-FHUI. b. Terdapat beberapa hakim yang melakukan suatu terobosan dalam menangani PBH di persidangan. Seperti hakim di wilayah PN Jakarta Timur yang memeriksa PBH di luar ruang sidang, karena hakim tersebut memahami bahwa PBH bisa lebih tenang bercerita jika tidak berada di ruang sidang. Selain itu secara umum, hakim sudah memahami kondisi kerentanan dan psikologis PBH penting untuk dipertimbangkan oleh hakim. Akan tetapi masalahnya, hakim masih ada kecenderungan perbedaan perspektif jika PBH berstatuskan sebagai pelaku. Terhadap PBH sebagai pelaku, hakim masih cenderung adanya stigma negatif atau tidak secara aktif mendalami kerentanan PBH dalam tindak pidana yang dialaminya. c. Pelaksanaan PERMA No. 3/2017 akan berjalan lebih baik apabila para hakim sudah mendapatkan pemahaman secara menyeluruh terkait PERMA 3/2017, termasuk aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, peran pendamping hukum yang sudah memahami substansi PERMA 50
3/2017	sangat	berdampak	signifikan	dalam	membantu	PBH	untuk memahami hak-haknya sebagai PBH di persidangan. Akan tetapi sayangnya, masih banyak PBH yang berperkara di persidangan belum didampingi oleh pendamping hukum. 2. Rekomendasi a. Rekomendasi Terhadap Mahkamah Agung RI 1) Mengadakan sosialisasi atau pelatihan dan bimbingan teknis bagi para hakim terkait penerapan PERMA 3/2017 2) Dalam materi sosialisasi dan pelatihan, penting untuk memasukan pemahaman PERMA 3/2017 bagi PBH yang pelaku. Karena seringkali temuan hambatan terjadi bagi PBH yang pelaku 3) Mahkamah Agung atau pengadilan tiap wilayah, membuat suatu nota kesepahaman bersama dengan lembaga pendamping, baik pendamping hukum, juru bahasa ataupun psikologis. Sehingga jika ada PBH yang membutuhkan adanya pendamping tersebut, bisa dibentuk model rujukan. 4) Perlu adanya mekanisme reward and punishment bagi para hakim dalam melaksanakan implementasi PERMA 3/2017. Sehingga hakim-hakim yang menjalankan implementasi PERMA 3/2017 dengan baik bisa mendapatkan apresiasi dalam kinerjanya sebagai hakim 5) Meningkatkan fasilitas pelaksanaan audio visual apabila terdapat PBH yang membutuhkan.Apalagi Mahkamah Agung baru saja menerbitkan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik b. Rekomendasi Terhadap Para Pihak Relevan 1) Kementerian Hukum dan HAM perlu merevisi UU Bantuan Hukum (Bankum)	untuk	memperluas	definisi	kelompok	rentan	yang berhak menerima bantuan hukum tidak hanya kelompok miskin, tetapi juga kelompok rentan lainnya, seperti perempuan, 51
52 anak dan penyandang disabilitas. Sehingga adanya jaminan ketersediaan bantuan hukum bagi PBH di proses peradilan. 2) Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dapat meningkatkan anggaran bantuan hukum informal, terutama pendidikan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Dimana materi yang digunakan adalah substansi PERMA 3/2017 3) BPHN dapat membentuk suatu portal informasi terkait layanan bantuan hukum bagi PBH, sehingga PBH yang membutuhkan bantuan hukum bisa menggunakan portal tersebut untuk mencari informasi terkait bantuan hukum 4) Kejaksaan perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait PERMA 3/2017. Karena masih terdapat temuan Jaksa selama persidangan melakukan praktik yang merendahkan perempuan di persidangan. 5) PERADI perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait PERMA 3/2017 bagi para advokat. Pembelajaran sosialisasi dan pelatihan bagi pendamping hukum dinilai efektif membantu pemahaman pendamping dalam mendampingi PBH 6) PERADI perlu mendorong implementasi pro bono bagi advokat, terutama terkait isu PBH.
DAFTAR PUSTAKA Buku, Jurnal, Laporan Penelitian Badan Pusat Statistik RI. 2020. Statistik Kriminal 2020. Jakarta: BPS RI Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. 2020. DKI Jakarta dalam Angka 2020. Jakarta: BPS DKI Jakarta Komnas Perempuan. 2018. Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018. Jakarta: Komnas Perempuan Komnas Perempuan. 2019. Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020 Newman, Lawrence W., 2007. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. New York: Pearson Artikel, booklet, laporan daring CNN Indonesia. 22 Juli 2020."LPSK Sebut Korban Teroris Dapat Kompensasi di Luar Peradilan" dalam kompensasi-di-luar-peradilan, diakses 12 Januari 2020 Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 2019. Project Brief SPPT - PKKTP (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan) dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. 53
Buku ini merupakan laporan penelitian dari hasil kajian Komnas Perempuan terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di wilayah DKI Jakarta. Hasil kajian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 di DKI Jakarta. Kajian ini diharapkan dapat berguna sebagai temuan awal yang akan mendukung kerja-kerja MA RI dalam merumuskan rencana kerja dan alat untuk menilai sosialisasi dan efektivitas Perma 3/2017 serta mendukung kerja-kerja pendamping PBH khususnya mekanisme kerja antar subsistem peradilan pidana dan layanan pemulihan korban. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310 Tel. +62 21 390 3963 Fax. +62 21 390 3911 mail@komnasperempuan.or.id
LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 5 MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LIMA MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): KALIMANTAN TENGAH Tim penulis: Siti Aminah Tardi Hayati Setia Inten Arinta Dea Dini Singgi Veni Siregar Tim diskusi: Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar
Judul: TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LIMA MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): KALIMANTAN TENGAH Tim Penulis: Siti Aminah Tardi, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, Veni Siregar Tim Diskusi: Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar Dimensi Buku: 15,5 × 23 cm Jumlah halaman buku: vi + 50 hlm Penerbit: Komnas Perempuan © Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021 Kajian ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Penelitian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Laporan Penelitian ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dan MaPPI FH UI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan dengan menyebutkan sumber (KOMNAS Perempuan), dan tidak diperjualbelikan. ISBN: 978-602-330-070-9 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310 Tel. +62 21 390 3963 Fax. +62 21 390 3911 mail@komnasperempuan.or.id
KATA PENGANTAR Salah satu kerangka hukum dan kebijakan yang didorong oleh Komnas Perempuan adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (disingkat SPPT-PKKTP). Konsep yang dibangun sejak 2003 ini, didasarkan pada kebutuhan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana yang dapat memenuhi hak perempuan atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Tidak dapat dipungkiri perempuan korban kekerasan mengalami hambatan dalam mengakses sistem peradilan pidana, karena sistem hukum belum memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. SPPT-PKKTP diantaranya bertujuan untuk: (1) mempercepat proses penyelesaian perkara; dan (2) memastikan bahwa hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum yang dijamin oleh hukum tidak dilanggar. Sejatinya, para pihak yang dimaksud dalam SPPT-PKKTP adalah subsistem yang tersebar dalam ruang-ruang kerja penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemulihannya, mulai dari penyelidikan dan penyidikan; penuntutan; pemeriksaan dan putusan dalam sidang pengadilan; dan eksekusi putusan pengadilan ditambah dengan subsistem pemulihan. Subsistem pemulihan sendiri terdiri dari pelayanan pelaporan, pelayanan kesehatan termasuk psikologis, psikososial dan rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian cita-cita besar SPPT-PKKTP ialah hukum acara peradilan pidana yang mengakomodasi kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum baik sebagai korban,saksi maupun pelaku tindak pidana. Ditengah tantangan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017). Komnas Perempuan menyambut baik langkah MA sebagai bentuk percepatan pengintegrasian SPPT-PKKTP dalam hukum acara peradilan pidana dan memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Peraturan ini sendiri mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim Dalam Menerapkan i
Perspektif Gender di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan. Terbitnya Perma 3/2017 menjadi oase di tengah stagnannya upaya pembaharuan hukum acara pidana, dan menjadi inspirasi bagi subsistem peradilan pidana lainnya untuk menerbitkan kebijakan internal serupa untuk pemenuhan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Setelah hampir 3 tahun keberlakuannya, Komnas Perempuan memandang penting untuk melakukan kajian sejauh mana Penerapan Perma di lima mitra wilayah SPPT-PKKTP yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Kalimantan yang merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang khas karena sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh puluhan sungai yakni memiliki 11 (sebelas) sungai besar dan 33 (tiga puluh tiga) sungai kecil/anak sungai. Karenanya, memiliki ragam sub etnik dengan adat istiadatnya, yang berkontribusi terhadap cara masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Melalui wawancara dengan Hakim dan Pendamping PBH, diketahui Pengadilan Tinggi Palangka Raya belum pernah melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas kepada hakim-hakim di Pengadilan Negeri. Sementara hakim di Pengadilan Negeri menyatakan membutuhkan pelatihan, sosialisasi dan bahan bacaan untuk menunjang implementasi Perma 3/2017. Karena tidak adanya sosialisasi ini maka Perma 3/2017 dipahami hanya mengatur cara hakim bertanya kepada PBH, bukan merubah perspektif hakim. Sehingga dalam kasus pemeriksaan kekerasan seksual, adanya perdamaian secara adat, latar belakang seksual, alasan suka-sama suka sebagai alasan yang meringankan putusan. Belum dipahaminya Perma 3/2017 ini juga nampak pada para pedamping PBH. Pengetahuan pendamping yang tidak merata mengakibatkan pendampingan dan dorongan pengimpelementasian Perma 3/2017 sebagai kebutuhan korban belum berjalan maksimal. Juga karena pendamping yang tidak memahami Perma 3/2017 menyebabkan mereka tidak mampu melakukan negosiasi dengan para pihak dan hakim untuk menerapkan isi Perma 3/2017 dalam kasus-kasus PBH yang didampingi. Hasil penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi terhadap Mahkamah Agung RI,Komisi Yudisial, Ombudsman RI, Komnas Perempuan, Kementerian PPA, dan ii
Kementerian PPN (Bappenas) untuk bersinergi dalam mensosialisasikan Perma 3/2017 agar dipahami dan diimplementasikan. Dengan selesainya penelitian ini, Komnas Perempuan menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung yang telah memfasilitasi dan menghubungkan dengan para hakim dalam proses pengumpulan data, MAPPI, IJRS dan FPL yang telah menjadi teman diskusi, para peneliti yang berhasil mengatasi tantangan pandemi covid 19 dalam pengumpulan data, para informan yang bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuannya, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, dan Veni Siregar sebagai peneliti wilayah Kalimantan Tengah, Badan Pekerja Komnas Perempuan dan seluruh pihak yang telah mendukung dan memungkinkan kajian penerapan Perma 3/2017 ini terlaksana dengan baik. Kami menyadari bahwa kajian awal ini masih penuh dengan kekurangan. Mudah-mudahan hasil kajian dan rekomendasi dalam penelitian ini bisa sama- sama kita dorong untuk mewujudkan akses keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Amin. Jakarta, April 2021 Siti Aminah Tardi Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan iii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN 1.	Demografi	Wilayah 2. Penanganan Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Pola Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kalimantan Tengah 3. Teknik Pengambilan Data, Proses Penentuan Informan Penelitian, dan Gambaran Karakteristik Informan 4. Keterbatasan Penelitian B. PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI MENGENAI PERMA 3 TAHUN 2017 OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI, HAKIM PENGADILAN TINGGI, DAN PENDAMPING 1. Pengetahuan Hakim 2. Sosialisasi 3. Temuan Lain C. PENERAPAN PERMA DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA BERDASARKAN PENGALAMAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DAN PENDAMPING 4. Pertimbangan potensi diskriminasi atau ketimpangan yang terjadi pada PBH dalam fakta persidangan - Pasal (4) Perma 3/2017 a. Temuan Pengalaman Hakim PN b. Temuan Pengalaman Pendamping c. Analisis 5. Larangan bagi Hakim selama Pemeriksaan PBH (Pasal 5 Perma 3/2017) a. Temuan Pengalaman Hakim PN b. Temuan Pengalaman Pendamping c. Analisis 6.	Panduan	bagi	Hakim	untuk	Mengidentifikasi	Hukum	yang	Kondusif bagi PBH dalam Mengadili Perkara, Pasal 6 Perma 3/2017 iv i iv 1 1 2 3 5 7 7 10 10 12 13 13 15 18 22 22 24 25 26
a. Temuan Pengalaman Hakim b. Temuan Pendamping c. Analisis 7. Teguran dari Hakim Kepada Para Pihak yang Mengintimidasi atau Merendahkan Korban (Pasal 7 Perma 3/2017) a. Temuan Pengalaman Hakim b. Temuan Pengalaman Pendamping c. Analisis 8. Pedoman bagi Hakim untuk Menanyakan Kebutuhan Pemulihan Korban (Ganti Rugi, Restitusi dan Kompensasi) a. Temuan Pengalaman Hakim b. Temuan Pengalaman Pendamping c. Analisis 9. Hak Atas Pendampingan Atau Mengabulkan Permintaan Korban Atas Pendampingan a. Temuan Pengalaman Hakim b. Temuan Pengalaman Pendamping c. Analisis 10. Penggunaan Audio Visual a. Temuan Pengalaman Hakim sebelum dan selama pandemic Covid-19 b. Temuan Pengalaman Pendamping sebelum dan selama pandemi c. Analisis D. PEMBELAJARAN TERKAIT PENGALAMAN IMPLEMENTASI PERMA 3/2017 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan PERMA 3/2017 2. Hambatan Penerapan PERMA 3/2017 E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Kesimpulan a. Pengetahuan dan Sosialisasi Mengenai Perma 3/2017 oleh Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, dan Pendamping di Kalimantan Tengah b. Penerapan Perma di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Berdasarkan Pengalaman Hakim Pengadilan Negeri dan Pendamping mengenai PERMA 3/2017 c. Pembelajaran terkait Pengalaman Implementasi PERMA 3/2017 2. Rekomendasi a. Rekomendasi Terhadap Mahkamah Agung b. Rekomendasi Terhadap Para Pihak Relevan c. Rekomendasi untuk Pendamping v 26 27 27 28 28 29 29 29 29 30 31 31 31 33 34 34 34 38 39 42 42 45 46 46 46 47 47 48 48 48 49
A PENDAHULUAN 1. Demografi Wilayah Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Kalimantan dengan ibukota Palangka Raya. Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km2.1 Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang khas karena sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh puluhan sungai yakni memiliki 11 (sebelas) sungai besar dan 33 (tiga puluh tiga) sungai kecil/anak sungai. Sungai Barito merupakan salah satu sungai terpanjang di Kalimantan Tengah dengan panjang mencapai 900 km memiliki kedalaman mencapai 8 m dan dapat dilayari hingga 700 km.2 Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (satu) kota dengan populasi penduduk pada tahun 2019 yakni sebanyak 2.714.859 jiwa, dengan jumlah laki-laki (1.420.291 jiwa) yang lebih banyak daripada perempuan (1.294.568 jiwa).3 Populasi penduduk terpadat berada di kabupaten Kotawaringin Timur (466.366 jiwa) dan Kapuas (358.820 jiwa).4 Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Tengah pada tahun 2019 mencapai 134.590 ribu jiwa dan mengalami penurunan dibanding tahun 2018 (136.930 ribu jiwa). Namun garis kemiskinan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yakni Rp. 438.248 rupiah/kapita/bulan dibanding tahun 2018 (Rp. 413.529 rupiah/kapita/bulan). Sebagian besar penduduk Kalimantan Tengah berasal dari Suku Dayak yang merupakan suku asli di Kalimantan Tengah, selebihnya merupakan transmigran dari suku Jawa, Melayu, Madura, Bugis, Batak, Flores dan Bali. 1 Badan Pusat Statistik, Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka (2020), hlm. 9. 2 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah 3 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2019, dalam Badan Pusat Statistik, Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka, Tahun 2020, hlm. 124, Ibid. 4 1
2. Penanganan Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Pola Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kalimantan Tengah Tabel 1. Jumlah Penanganan Perkara PBH oleh Informan Hakim di PN Palangka Raya tahun 2019-2020 Jumlah Perkara 3 Tahun Terakhir (2018-2020) PBH Korban PBH Pelaku Jumlah Hakim P1 PN Palangka Raya 10 5 15 Hakim L1 PN Palangka Raya 30 10 40 Hakim P2 PT Palangka Raya 1 2 3 Hakim L2 PT Palangka Raya 15 10 25 Narasumber Hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah bekerja sebagai hakim diatas 13 tahun, dan memiliki pengalaman panjang dalam mengadili PBH baik secara perdata maupun Pidana. Jumlah data kasus yang diinformasikan adalah jumlah kisaran yang ditangani 3 tahun terakhir (2018 - 2020), kecuali Hakim P2 PT Palangka Raya hanya menginformasikan jumlah kasus yang ditangani tahun 2020. Sementara Hakim L2 PT Palangka Raya baru bekerja selama tiga bulan di PT Palangka Raya. Sebelumnya ia merupakan Hakim dari PN Jakarta Selatan. Sehingga jumlah kasus yang diberikan merupakan kasus yang ia tangani selama di instansi tempat ia bertugas sebelumnya. 2
Di wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya hanya Hakim P2 PT Palangka Raya yang mengatakan pernah memeriksa banding kasus pencabulan dimana perempuan sebagai korban. Namun untuk perempuan sebagai pelaku, hakim tersebut tidak ingat. Sementara Hakim L2 PT Palangka Raya mengakui belum ada kasus PBH yang diperiksa dalam perkara banding. Tabel 2. Jumlah Kasus PBH Yang Didampingi Informan Pendamping Di Persidangan (2018-2020) Lembaga Informan Jumlah PBH Korban s.d. persidangan Jumlah PBH Pelaku s.d persidangan Kasus sampai dengan putusan Kasus yang tidak sampai putusan Total PBH dampingan Informan Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah 6 2 8 10 26 P2TP2A Kalimantan Tengah 9 0 3 6 18 Satgas PPA 1 0 1 50 52 PERADI Palangka Raya 15 10 25 6* 56 Catatan: *kasus yang tidak sampai Putusan adalah kasus tahun 2020 (PERADI) Sedangkan kasus PBH yang didampingi oleh pengacara, psikolog dan pendamping cukup beragam mulai dari kasus trafficking, kekerasan seksual, Kekerasan dalam Rumah Tangga) (KdRT) dan persetubuhan/asusila. 3. Teknik Pengambilan Data, Proses Penentuan Informan Penelitian, dan Gambaran Karakteristik Informan Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan aplikasi zoom meeting dengan melibatkan 8 (delapan) narasumber yang terdiri dari Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Psikolog dari P2TP2A, Pengacara dari PERADI Palangka Raya dan Pendamping perempuan korban kekerasan dari Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah. 3
Tabel 3. Informan Penelitian Implementasi Perma 3 Tahun 2017 di Kalimantan Tengah Inisial Lembaga Lama Kerja Profesi Hakim P1 PN Palangka Raya PN Palangka Raya 15 Tahun Hakim Pratama Utama Hakim L1 PN Palangka Raya PN Palangka Raya 14 Tahun Hakim Pratama Utama Hakim P2 PT Palangka Raya PT Palangka Raya 34 Tahun Hakim Tinggi Hakim L2 PT Palangka Raya PT Palangka Raya 32 Tahun Hakim Tinggi Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah Satgas PPA Kalimantan Tengah 4 tahun Pendamping/ pekerja sosial Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah P2TP2A Kalimantan Tengah 6 tahun Psikolog Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah 6 Tahun Pendamping/ pekerja sosial Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya PERADI Palangka Raya 13 Tahun Advokat Proses menentukan Informan dimulai dengan mengirimkan surat resmi dari Komnas Perempuan dan Surat Pengantar dari Pokja PPA di Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan P2TP2A. PN Palangka Raya dipilih karena Palangka Raya merupakan ibukota provinsi dan intervensi SPPT PKKTP juga berfokus di daerah ini. Pasca surat dikirimkan, ketua dari tiga lembaga menunjuk nama-nama informan yang akan di wawancara. Untuk Solidaritas Perempuan, Satgas PPA dan PERADI merupakan rekomendasi dari hasil diskusi dengan lembaga layanan di Kalteng. Tiga lembaga ini juga selalu dilibatkan dalam sosialisasi, diskusi dan koordinasi SPPT PKKTP di Kalimantan Tengah. Karakteristik informan di Pengadilan Negeri sangat beragam. Informan Hakim P1 PN Palangka Raya memiliki latar belakang sebagai Hakim Anak, sehingga sudah memiliki pengetahuan bagaimana berhadapan dengan anak korban kekerasan, kemampuan itu diterapkan dalam menyidangkan PBH. Informan Hakim P1 PN Palangka Raya juga terbiasa kerja dengan lembaga layanan dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan semenjak sebelum bertugas di PN Palangka Raya. Sementara latar belakang Informan Hakim L1 PN Palangka Raya merupakan hakim TIPIKOR di PN Palangka Raya. Ia 4
sudah bekerja selama 4 tahun di PN Palangka Raya dan pada akhir November 2020 akan dimutasi ke PN Trenggalek, Jawa Timur. Sementara untuk di Pengadilan Tinggi, Hakim L2 PT Palangka Raya mengakui baru bertugas sejak Agustus tahun 2020, sehingga belum pernah menangani kasus PBH di PT Palangka Raya. Sementara Hakim P2 PT Palangka Raya sudah memiliki pengalaman 6 tahun bekerja. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki keterbatasan jumlah Psikolog, karena keberadaannya hanya ada di P2TP2A Provinsi. Informan Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah. Pendamping P2 P2TP2A merupakan satu- satunya psikolog yang ada di P2TP2A Kalimantan Tengah sehingga terdapat kesulitan ketika membuat janji dengan yang bersangkutan. Sementara itu, Satgas PPA dalam sejarahnya dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan jaringan pendamping korban di Palangka Raya, fungsinya juga sebagai pendamping penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan di P2TP2A Kalimantan Tengah. Sementara PERADI Palangka Raya merupakan kuasa hukum bagi korban kekerasan yang didampingi oleh P2TP2A. Hal ini bagian dari kesepakatan dalam bentuk Memory of Understanding/MoU PERADI dengan P2TP2A untuk bekerjasama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. 4. Keterbatasan Penelitian Penelitian dilakukan selama masa Pandemi Covid-19. Dengan keterbatasan yang ada baik dalam proses maupun temuan hasil, penelitian hanya dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Hambatan terbesar adalah jaringan internet yang tidak stabil, baik ditempat informan ataupun di tempat peneliti. Wawancara dengan Informan Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah. Pendamping P2 P2TP2A harus dilakukan dua kali karena wawancara pertama di tempat informan mengalami kendala sinyal. Begitupun saat wawancara kedua dengan Informan yang sama, masih terdapat gangguan sinyal, dimana rekaman peneliti tidak dapat tersimpan. Kendala lain adalah jadwal yang mendadak karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan waktu informan. Dalam melakukan wawancara karena dilakukan secara daring, sehingga pewawancara memiliki keterbatasan untuk mengetahui pasti apakah informan 5
benar-benar memahami atau hanya sekedar membaca isi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma 3/2017). Keterbatasan lain adalah terkait data kasus. Baik hakim maupun pendamping menggunakan ingatan, bukan berbais bukti dalam menyampaikan informasi tentang jumlah kasus yang ditangani selama tiga tahun ini (2018- 2020), padahal sebelumnya pewawancara sudah mengirimkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan terkait dengan data yang harus disiapkan. Hakim Pengadilan Tinggi meminta pewawancara untuk melihat SIPP atau menghubungi bagian hukum untuk mengetahui jumlah kasus banding selama tiga tahun terakhir. Pernyataan ini menjadi kendala karena keterbatasan penelitian yang dilakukan melalui online. 6
B PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI MENGENAI PERMA 3 TAHUN 2017 OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI, HAKIM PENGADILAN TINGGI, DAN PENDAMPING 1. Pengetahuan Hakim Dalam wawancara yang dilakukan pada informan hakim, ditemukan bahwa seluruh informan hakim tidak pernah membaca ataupun memahami CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dan tidak memahami tentang UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Para hakim juga belum ada yang membaca buku panduan pedoman mengadili PBH yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung bersama dengan MAPPI FH UI (2018). Wawancara yang dilakukan terhadap hakim di pengadilan negeri, terlihat memahami bagaimana harus bersikap dalam mengadili PBH. Meskipun Hal ini sebagaimana pernyataan: "Umumnya secara general Hakim dibentuk dengan kode etik untuk menempatkan semua orang dalam posisi yang sama. Tidak boleh berat sebelah, tidak boleh memandang jenis kelaminnya. Memang perbedaan perilaku terhadap perempuan terhadap anak dalam teknik bertanya, teknik memeriksa memang harus dibedakan. Apalagi perkara anak yang sifatnya perlindungan. Jadi sejak awal sejak tahun 2006 sejak awal saya menjadi Hakim sudah ditanamkan seperti itu." (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020) Pemahaman hakim tentang HAM dan gender belum merata dipahami informan hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Sehingga untuk menggali pertanyaan tentang ketidaksetaraan status sosial, diskriminasi dan relasi kuasa, riwayat seksual dan kondisi tidak berdaya harus menggunakan beberapa contoh kasus. Dari hakim yang diwawancara, hanya Hakim P1 PN Palangka Raya yang mengetahui tentang adanya Memory of Understanding Sistem Peradilan 7
Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (MoU-SPPT PKKTP) di Kalimantan Tengah, karena pernah mengikuti koordinasi SPPT- PKKTP bersama Komnas Perempuan pada tahun 2018. Dalam sesi wawancara online yang kami lakukan para Informan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi meminta izin untuk sambil membuka dokumen Perma 3 Tahun 2017. Dalam pertanyaan tentang pengetahuan dasar mengenai Perma 3/2017 hampir semua hakim terutama Hakim P2 PT Palangka Raya membaca keseluruhan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Perma 3/2017. Sementara untuk pendamping, hanya Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah yang membaca dokumen Perma 3/2017. Untuk pengetahuan pendamping juga ditemukan cukup beragam. Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah belum mengetahui sama sekali tentang Perma 3/2017 beserta isinya. Kemudian Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah baru mengetahui dan membaca Perma 3/2017 setelah mendapatkan surat dari Komnas Perempuan. Sementara itu pendamping dari Solidaritas Perempuan mengetahui Perma 3/2017 pada tahun 2020 dari media massa. Berbeda dengan Pendamping dari PERADI dan Solidaritas Perempuan, mereka mengakui sudah memahami Perma 3/2017. "Begitu PERMA keluar oleh hakim disampaikan saat sidang, makanya saya ingat- ingat di tahun 2018 sudah mulai virtual-virtual." (Wawancara dengan Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya, 5 Desember 2020) Pendamping dari PERADI dan Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah beranggapan setelah ada PERMA 3/2017, maka payung hukumnya menjadi jelas, misalnya saat saksi (korban) tidak mau bertemu dengan pelaku sementara pelaku ingin bertemu korban dan menganggap semua keterangan korban tidak benar. Maka sebagai pendamping korban bisa meminta kepada hakim untuk mengeluarkan pelaku sebelum sidang, karena saksi korban tidak mau bertemu dengan pelaku. Korban juga dapat memberikan keterangan tapi tidak dihadapan pelaku dan hal tersebut diizinkan dalam PERMA 3/2017 menggunakan audio visual. Jika dioptimalkan Perma 3/2017 dapat membantu hakim menggunakan analisis gender dan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana cara bersikap terhadap PBH, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. 8
Pendamping juga dapat diizinkan untuk menemani korban di persidangan dalam memastikan kondisi korban apakah dalam tekanan psikis atau tidak, hakim dapat menanyakan kepada korban atau pendamping. "Saya sebagai psikolog juga seringkali ditanyakan tentang kondisi korban. Hakim sangat menghargai kondisi psikis korban." (Wawancara dengan Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah, 7 Desember 2020) Keberadaan PERMA 3/2017 sangat penting untuk mendukung pemenuhan hak korban dan juga membantu pendamping untuk tetap terus mendukung korban dalam persidangan. "PERMA 3 Tahun 2017 membantu Hakim dalam memutus Perkara PBH dan sampai saat ini PERMA 3 Tahun 2017 sudah digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara PBH di Pengadilan. Pengadilan Negeri di Palangkaraya sudah menjalankan PERMA tersebut" (Wawancara dengan Hakim P2 PT Palangka Raya, 4 Desember 2020) Pemahaman informan hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya mengatakan bahwa peran hakim harus adil sehingga harus menempatkan perempuan dan laki-laki dalam situasi yang setara dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Menurut Hakim L2 PT Palangka Raya, Perma 3/2017 hanya terkait dengan peran hakim di persidangan tingkat pertama, sementara fungsi hakim Pengadilan Tinggi hanya memeriksa berkas banding. Terkait dengan fungsi pengawasan dan evaluasi akan ditindaklanjuti jika tindakan hakim melanggar kode etik, bukan melanggar Perma. Namun, dalam menyampaikan rekomendasi, Hakim L2 PT Palangka Raya justru memberikan rekomendasinya untuk aktivis perempuan yang diminta lebih aktif dalam sosialisasi PERMA 3/2017 dan masih beranggapan bahwa PERMA 3/2017 ini juga untuk membela gender lain yang tidak hanya perempuan. Informan Hakim P2 PT Palangka Raya juga merasa tidak perlu ada yang direkomendasikan. "Rekomendasi saya aktivis perempuan kurang vokal dalam menyuarakan PERMA 3 tahun 2017. Harusnya lebih vokal dalam mendorong implementasi PERMA ini." (Wawancara dengan Informan Hakim L2 PT Palangka Raya, 3 Desember 2020) 9
2. Sosialisasi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya ditemukan tidak pernah melakukan sosialisasi PERMA 3/2017. Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga tidak pernah melakukan sosialisasi kepada pengadilan-pengadilan negeri di Kalimantan Tengah. "Karena kalau PERMA itu keluar otomatis sudah dilaksanakan. Jadi semua PN sudah tahu dan PT sudah tahu". (Wawancara dengan Hakim P2 PT Palangka Raya, 4 Desember 2020) Namun pernyataan informan Hakim P2 PT Palangka Raya tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Hakim P1 PN Palangka Raya. "PERMA ini sulit diterapkan kalau hakimnya tidak punya perspektif. Sejauh ini saya merasa kalau hakim anak sudah punya perspektif perempuan dan sensitifitas. Sehingga diperlukan sosialisasi...." (Wawancara dengan Informan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020) Untuk lembaga layanan PERADI Palangka Raya dan Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah sudah melakukan diskusi internal mereka untuk memahami PERMA 3/2017. Namun P2TP2A Kalimantan Tengah dan Satgas PPA Kalimantan Tengah belum pernah dilibatkan atau menyelenggarakan sosialisasi tentang PERMA 3/2017 3. Temuan Lain Hakim memiliki keterbatasan untuk memahami PERMA 3/2017 karena belum pernah ada sosialisasi dan pelatihan. Namun Hakim P1 PN Palangka Raya memahami terkait hak-hak perempuan, karena sebelum bertugas di Kalimantan Tengah, ia masuk dalam tim perlindungan dan penanganan perempuan dan anak di Tegal. Sehingga sudah terbiasa melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga dalam penanganan kasus. Para hakim di PN Palangka Raya mengatakan sangat membutuhkan sosialisasi dan pelatihan PERMA 3/2017 untuk para hakim agar memahami tata cara mengadili PBH di persidangan. Mereka juga membutuhkan bahan bacaan yang mudah digunakan dalam implementasi PERMA 3/2017. 10
Berdasarkan pengakuan Informan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah dan Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah, ditemukan masih ada beberapa hakim yang belum memahami tentang PERMA 3/2017. Pendamping juga mengatakan masih ada hakim yang tidak mengizinkan pendamping masuk ruang sidang untuk mendampingi korban. Dalam situasi ini biasanya pendamping akan berkoordinasi dengan jaksa. Seperti yang terjadi saat Solidaritas Perempuan sedang mendampingi PBH sebagai pelaku dalam kasus dugaan trafficking. Hakim juga masih memandang sebelah mata pendamping. Namun kondisi ini tidak terjadi pada advokat dari PERADI dan Psikolog dari P2TP2A. Selama ini sikap hakim selalu mengizinkan mereka untuk mendampingi di ruang sidang dan sudah tidak ada hakim yang memberikan pertanyaan menjerat. "....saat mendampingi kasus trafficking dimana korban sebagai tersangka pada juni 2020, saya sempat tidak boleh masuk oleh hakim, namun akhirnya jaksa membolehkan setelah meminta izin kepada hakim" (Wawancara dengan informan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan 1 Desember 2020) 11
C PENERAPAN PERMA DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA BERDASARKAN PENGALAMAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DAN PENDAMPING Informan Hakim L1 PN Palangka Raya mengatakan bahwa terdapat perbedaan dalam menangani kasus PBH dan laki-laki, yang membedakan adalah sensitivitas dalam menangani kasus PBH. Hakim harus menggunakan kalimat-kalimat tertentu agar tidak menyinggung korban. "Hakim harus memperhatikan tekanan nada suara, perkataan juga diperhalus. Apalagi untuk kasus asusila atau kekerasan seksual saya harus lebih sensitif, karena ada rasa takut, enggan berbicara dari korban. Perlu dipahami perasaan dia, bagaimana kita menjadi dia. Terutama ketika dia jadi korban." (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020) Meskipun secara pemenuhan hak seorang hakim tidak dapat membedakan dan memperlakukan semua sama. Namun Hakim P1 PN Palangka Raya mempunyai pandangan berbeda. "Dalam proses pemeriksaan dan pembuktian saya meminta hakim, jaksa dan pengacara untuk mencari bahasa yang tidak merendahkan korban." (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020) Dari pernyataan diatas, para hakim mengatakan mereka sudah menerapkan pelaksanaan PERMA 3/2017 di PN Palangka Raya dalam sidang yang mereka jalani. Walaupun dalam pernyataan selama ini pengadilan belum membentuk tim hakim khusus untuk menangani perkara PBH. Persidangan perkara PBH hanya berdasarkan penetapan dari Ketua PN. Menurut informan kepada	peneliti,	mungkin	karena	belum	ada	sertifikasi	khusus	sebagai	amanat PERMA 3/2017 untuk menyediakan hakim bagi perkara PBH, karena yang ada sertifikasi	baru	hakim	anak	dan	tindak	pidana	korupsi	(tipikor). 12
PERMA 3/2017 diakui informan Hakim P1 PN Palangka Raya merubah cara pandang hakim dalam melihat dan memahami korban kekerasan terhadap perempuan dalam persidangan. "PERMA ini membuat saya berubah dalam memandang korban dan memahami kasus PBH. Sehingga tidak menyalahkan korban. Sehingga dalam kasus perempuan anak korban perspektif PERMA ini digunakan." (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020) Sementara itu Hakim L1 PN Palangka Raya tetap pada pandangannya: "Yang berubah untuk diterapkan hanya teknik bertanya atau teknik pemeriksaan saja. Karena pada umumnya secara general hakim harus menempatkan semua orang dalam posisi yang sama, tidak boleh berat sebelah dan membedakan karena jenis kelamin atau karena dia perempuan jadi lebih diuntungkan." (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020) 4. Pertimbangan potensi diskriminasi atau ketimpangan yang terjadi pada PBH dalam fakta persidangan - Pasal (4) Perma 3/2017 a. Temuan Pengalaman Hakim PN Dalam pemeriksaan perkara, kedua informan hakim tidak pernah mengidentifikasi	fakta	persidangan	terkait	ekonomi,	dan	politik	antara para pihak yang berperkara; ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak	pada	akses	keadilan	dan	kekhususan	situasi	fisik	dan	psikis korban. Untuk riwayat seksual pada PBH sebagai korban biasanya hakim akan membuka jika berkaitan dengan pembuktian, karena jika tidak diungkap ada alur perkara yang terpotong. Maka harus berkaitan dengan latar belakang kasus, tidak untuk membuka aib korban. Seperti dalam kasus pemerkosaan yang dialami oleh pekerja seks, maka hakim mau tidak mau harus membuka latar belakang korban untuk pembuktian. Hakim P1 PN Palangka Raya mengatakan pernah dalam kasus narkoba, dimana PBH terdakwa dipidana karena menjadi kurir narkoba suaminya dan memiliki alasan. 13
"Untuk kehidupan dia, karena kalau cari yang lain ga dapet. Klasik lah." (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020) Pelaku turut serta menjual narkoba karena kebutuhan ekonomi karena keharusan dan ketimpangan status sosial. Perlakuan hakim sangat berbeda ketika PBH merupakan pelaku. Justru yang dipertimbangkan oleh Hakim P1 PN Palangka Raya adalah ketika PBH menyampaikan keterangan melakukan hal tersebut demi kehidupan anaknya. "Waktu itu saya tanya, ia cuma menyampaikan memikirkan anak, anak saya masih kecil dan dia menyadari semua dia melakukan itu". (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020) Dalam menggali fakta persidangan tentang kesetaraan gender, informan Hakim di PN Palangka Raya harus menempatkan perempuan dan laki- laki pada kondisi yang sama. Fakta persidangan yang biasa dimunculkan biasanya terkait dengan dampak psikis korban, riwayat kekerasan seperti seberapa sering kekerasan yang dilakukan, apakah mengakibatkan luka, apakah ada ancaman. Dalam kasus KDRT dari contoh yang disampaikan kepada peneliti, hakim menanyakan fakta persidangan tentang apakah kekerasan dilakukan karena kamu seorang istri. Hakim P1 PN Palangka Raya mengungkapkan ia memberikan pertanyaan seperti berikut: "Saudara kalau dengan suami berani tidak mengungkapkan apa yang disampaikan? Apakah Merasa kaya rendah diri?.Lalu kalau korban menjawab, saya hanya ibu rumah tangga yang tidak bisa apa-apa. Terus suaminya menganggapnya dia seperti itu. Jadi dalam KdRT itu yang kadang-kadang membuat ibu-ibu tidak berani melaporkan, sudah beberapa kali baru dilaporkan. (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020) Pertanyaan ini menunjukkan ketimpangan relasi kuasa antar suami dan korban, namun situasi ini belum dipahami bahwa kasus seperti ini bagian dari ketimpangan relasi kuasa. Maka peneliti dalam bertanya pada informan hakim harus menggunakan contoh-contoh kasus. Menariknya dalam kasus kekerasan seksual berbasis ITE atau kekerasan berbasis gender online yang ditangani oleh Hakim P1 PN Palangka Raya, 14
ia	tidak	bisa	mengidentifikasi	kerentanan	dan	ketidakberdayaan	korban, karena korban meminta pelaku dibebaskan, padahal pelaku merupakan pihak yang merekam kegiatan seksual dan menyebarkan video. "Kalau kasus yang terakhir suka sama suka tapi videonya itu disebarkan jadi beredar. Dampaknya kepada keluarga dan anak-anaknya. Jadi dia kasusnya hanya malu dengan keluarga. Tapi dia satu sisi juga minta terdakwanya diringankan...." (Wawancara dengan Informan P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020) Dalam	menjawab	pertanyaan	peneliti	tentang	mengidentifikasi	fakta persidangan terkait diskriminasi, kedua informan hakim mengatakan menggunakan	identifikasi	fakta	persidangan	tetapi	tidak	memberikan contoh konkret diskriminasi yang diungkap dalam fakta persidangan, dalam	kasus	apa	dan	seperti	apa	identifikasinya.	Namun	para	informan hakim mengatakan bahwa pertanyaan terkait dengan Pasal 4 sudah dipraktikkan dalam menangani kasus KdRT, kasus penjualan anak dan kasus kekerasan seksual berbasis IT yang disidangkan oleh kedua informan hakim di PN Palangka Raya. Dalam wawancara, para hakim tidak terlalu menggali fakta persidangan ketika PBH adalah pelaku kekerasan. b. Temuan Pengalaman Pendamping Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada para pendamping terkait perubahan perspektif hakim dalam menggali fakta persidangan selama ada Perma, jawabannya sangat beragam. Menurut informan Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya dan Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah, hakim saat ini tunduk dengan PERMA 3/2017. Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya mengatakan bahwa pasca adanya PERMA 3/2017 terdapat banyak perubahan sikap hakim dalam menyidangkan kasus. Pendapat berbeda datang dari informan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah, mereka mengatakan tidak semua hakim menjalankan PERMA 3/2017, karena tergantung perspektif gender dan HAM para hakim. Sementara Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah tidak mengetahui apakah hakim tunduk atau tidak terhadap PERMA 3/2017. 15
Pendapat pendamping berbeda-beda dalam memberikan gambaran tentang apakah hakim mempertimbangkan potensi diskriminasi dan ketimpangan yang terjadi pada PBH dalam fakta persidangan. Informan Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya dan Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah mengatakan bahwa hakim menggunakan atau mempertimbangkan ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara. "saya dan korban pernah ditanyakan hakim terkait ketidaksetaraan korban, misal kenapa korban tidak melawan saat terjadi kekerasan?" (Wawancara dengan Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah, 7 Desember 2020) Pendapat lain datang dari Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah, mereka mengatakan bahwa hakim masih melihat status sosial, seperti saat ia mendampingi perempuan korban kekerasan dari kalangan miskin terdapat perlakuan hakim, "misalnya pelakunya kaya terus korbannya tidak mampu. Korban dipandang sebelah mata" (Wawancara dengan Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah, 37 Desember 2020) Pendapat Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah juga sama dengan pendapat Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah yang mengatakan hakim belum dapat mempertimbangkan ketidaksetaraan status sosial dan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, "kalau korbannya tidak mampu sering tidak ada pengacaranya". (Wawancara dengan Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah, 3 Desember 2020) Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah mengatakan dalam kasus PBH sebagai pelaku dengan tuduhan melakukan perdagangan orang, hakim tidak menggali kondisi rentan PBH karena ditahan dalam situasi hamil. "untuk kasus trafficking yang saya dampingi, korban dalam keadaan hamil hampir keguguran karena diperlakukan kurang manusiawi di Rutan. Ia disuruh ngepel, cuci piring. Ia sulit meminta obat saat sakit. Hal itu tidak pernah ditanyakan oleh hakim dalam persidangan". (Wawancara dengan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah, 1 Oktober 2020) 16
Dalam pertimbangan untuk menggali diskriminasi yang dialami PBH menurut Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah dan Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya, hakim mempertimbangkan hal ini. "Hakim selalu menanyakan yang dialami korban seperti diskriminasi, dampak. Bahkan hakim biasanya juga berkoordinasi dengan P2TP2A tentang psikologis korban, rumah aman. Jaringan kami di Kalteng sudah baik..." (Wawancara dengan Pendamping P4 PERADI, 5 Desember 2020) Menurut Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah, hakim masih sering terdapat perlakuan diskriminasi. Pertanyaan hakim bukan hanya diskriminasi namun seringkali melakukan seksisme. "Pada kasus trafficking hakim menanyakan korban seperti ini, 'mengapa kamu perempuan menjual orang dengan iming-iming uang, kamu kan perempuan?' " (Wawancara dengan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah, 1 Oktober 2020 dan 1 Desember 2020) Terlebih lagi, dalam kasus PBH sebagai pelaku penggelapan uang, hakim membuat pertanyaan yang menyudutkan PBH. "Begini pertanyaan hakim kepada PBH dalam kasus penggelapan uang, 'kenapa kamu menggelapkan uang, buat apa uangnya, karena kamu janda ya butuh uang?'". (Wawancara dengan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan, 1 Desember 2020) Pertanyaan hakim jelas menggambarkan situasi diskriminasi yang dialami PBH sebagai korban ataupun pelaku. Pernyataan pendamping mengutarakan penyataan hakim bahwa dalam mendampingi PBH sebagai korban seringkali hakim merubah atau berhati-hati dalam bertanya. Namun dalam menangani PBH sebagai pelaku, pertanyaan-pertanyaan menjerat masih sering dilontarkan oleh hakim. Sementara itu terkait dengan penggalian fakta persidangan tentang riwayat kekerasan, semua pendamping mengatakan bahwa hakim menanyakan dan menggali riwayat kekerasan. "Misalnya pertanyaan hakim kepada korban 'sudah berapa lama mengalami kekerasan?'" (Wawancara dengan Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah, 7 Desember 2020) 17
Untuk peran hakim dalam memastikan ketersediaan pendamping, menurut Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya, hal itu pernah ditanyakan kepada PBH korban. Namun menurut Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah, Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah dan Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah, hakim tidak pernah menanyakan kepada PBH korban dan tidak pernah memastikan adanya pendamping dalam kasus PBH sebagai korban ataupun saksi atau pelaku. c. Analisis Baik Pengadilan Negeri Palangka Raya maupun Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak pernah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada hakim tentang implementasi PERMA 3/2017 di Kalimantan Tengah. Baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga tidak pernah membentuk hakim khusus yang akan menangani perkara perempuan mulai dari tahap pertama hingga banding. Kedua Informan Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, beranggapan setelah PERMA 3/2017 disahkan maka hakim otomatis sudah tahu cara menjalankannya. Hakim kemudian diminta untuk menerjemahkan dan memahami sendiri tentang pasal-pasal dalam PERMA 3/2017 yang isinya tentang pedoman bagi hakim dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan perspektif gender. Sementara kedua informan Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya mengatakan sangat membutuhkan pelatihan, bahan bacaan yang dijadikan rujukan dan sosialisasi untuk memahami PERMA ini. Sebab, untuk memahami kebutuhan khusus perempuan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, tidak cukup hanya dengan membaca kebijakan berupa PERMA,	karena	menumbuhkan	perspektif	perlu	mendorong	sensitifitas kepada PBH. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan sulit mendorong perspektif gender oleh hakim. Perlakuan hakim yang berbeda dengan PBH korban ketika kondisi PBH merupakan	PBH	pelaku.	Misalnya	saat	mengidentifikasi	PBH	pelaku	yang turut serta dalam kasus narkoba karena kebutuhan ekonomi karena keharusan dan ketimpangan status sosial. Dengan keluarnya pernyataan sebagai alasan "Klasik-lah" yang disebutkan oleh informan Hakim 18
dalam kasus narkoba yang dialami PBH pelaku tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hakim tidak menjadikan alasan PBH pelaku sebagai dasar ketimpangan. Justru yang dipertimbangkan oleh Hakim ketika PBH menyampaikan keterangan melakukan hal tersebut adalah karena demi kehidupan anaknya, bukan diri PBH itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa PERMA 3/2017 belum sepenuhnya dipahami oleh hakim, maka penerapannya menjadi beragam dalam kacamata pendamping. Ketiadaan sosialisasi oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah juga menghambat pemahaman hakim dalam menjalankan PERMA. Maka penting untuk Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan sosialisasi secara merata dan membuat pelatihan gender dan Hak Asasi Manusia bagi hakim untuk mendukung hakim memiliki perspektif gender dalam penerapan PERMA 3/2017. Seluruh informan hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya maupun Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang diwawancara belum pernah membaca Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Convention on The Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) atau	ratifikasi	konvensi	penghapusan	segala	bentuk	diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. CEDAW sebagai latar belakang lahirnya berbagai kebijakan yang berpihak pada pemenuhan hak perempuan, juga menjadi dasar muatan beberapa pasal dalam PERMA 3/2017, namun tidak pernah dijadikan dasar oleh hakim. Maka tidak jauh berbeda kondisinya dalam melakukan wawancara dengan hakim untuk pertanyaan tentang penerapan Pasal 4, peneliti harus memberikan contoh- contoh kasus agar dipahami hakim terkait dengan ketidaksetaraan status sosial PBH, perlindungan hukum PBH, diskriminasi, relasi kuasa yang mengakibatkan PBH tidak berdaya dan riwayat kekerasan. Keterbatasan hakim dikarenakan referensi bahan bacaan yang didapatkan sangat minim, dalam memahami pasal-pasal dalam Perma. Hakim P2 PT Palangka Raya, Hakim L2 PT Palangka Raya dan Hakim L1 PN Palangka Raya berpendapat bahwa harus memperlakukan para pihak secara adil, tidak boleh memandang jenis kelamin karena mereka terikat dengan kode etik. PERMA ini sebagai pedoman yang mengatur tentang hal yang patut dan tidak patut dilakukan saat mengadili PBH. Dapat 19
dikatakan bahwa pelaksanaan PERMA belum sampai merubah perspektif hakim agar memahami diskriminasi dan kerentanan perempuan. Namun pelaksanaannya baru sebatas merubah cara bersikap dan cara bertanya hakim dalam mengadili PBH. Sementara Hakim P1 PN Palangka Raya yang merupakan hakim anak, lebih memiliki sensitivitas terhadap korban. Mungkin dengan latar belakang sebagai hakim anak, sudah terbiasa memahami diskriminasi dan kerentanan perempuan. Maka sangat baik jika pemeriksaan perkara bagi PBH dilakukan oleh hakim khusus. Penting juga melatih kapasitas hakim anak dengan perspektif gender yang baik, agar pelaksanaan PERMA 3/2017 dan pemenuhan hak PBH dalam persidangan dapat terpenuhi. Berdasarkan temuan pendamping diatas, tidak seragamnya jawaban para pendamping dalam melihat sikap hakim terkait kepatuhan para hakim PN Palangka Raya pada PERMA 3/201 dapat disimpulkan bahwa pemerataan pengetahuan pendamping dalam mengetahui isi PERMA dan pelaksanaannya belum merata. Begitupun saat memberikan gambaran tentang bagaimana hakim memberikan pertimbangan dalam menggali fakta persidangan juga dampak	psikis	yang	dialami	PBH	dan	kondisi	ketidakberdayaan	fisik	dan psikis PBH selama pendamping menjalani sidang, respon hakim pun beragam. Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya ada hakim yang sudah mempertimbangkan ketidaksetaraan status sosial sampai dengan relasi kuasa dalam perkara yang ia dampingi. Sedangkan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah menilai hakim belum mempertimbangkan kondisi PBH mulai dari status sosial sampai dengan relasi kuasa yang mengakibatkan PBH tidak berdaya. Begitupun penggalian dampak	psikis	yang	dialami	PBH	dan	kondisi	ketidakberdayaan	fisik	dan psikis PBH selama pendamping menjalani sidang, Pendamping dari P2TP2A dan PERADI mengatakan hakim menggunakan penggalian fakta dampak psikis dan ketidakberdayaan tersebut, sementara dari pendamping Solidaritas Perempuan mengatakan tidak ada penggalian fakta tersebut dan Pendamping dari Satgas PPA tidak menjawab. Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah pun baru memahami PERMA setelah mendapatkan surat dari Komnas Perempuan mengatakan bahwa 20
hakim mempertimbangkan mulai dari status sosial PBH, diskriminasi, dampak	psikis	dan	ketidakberdayaan	fisik	dan	psikis	PBH	serta	relasi kuasa yang mengakibatkan PBH tidak berdaya. Menurutnya yang tidak dipertimbangkan adalah ketidaksetaraan perlindungan hukum dan memastikan adanya pendamping dari hakim kepada korban. Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah menyatakan selama Pendamping dari Satgas PPA mendampingi PBH korban di pengadilan pada 2018, hakim masih melakukan ketidaksetaraan status sosial antar para pihak, membedakan ketika korban adalah orang miskin juga tidak memperhitungkan ketimpangan dan kerugian korban karena relasi kuasa antar PBH dengan lawan. Tetapi semua pendamping menjawab bahwa hakim mempertimbangkan riwayat kekerasan yang dialami PBH. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa hakim lebih ramah dalam persidangan dan menjalankan PERMA 3/2017 ketika pendamping PBH berasal dari P2TP2A dan PERADI. Dari hasil wawancara dengan pendamping diatas terlihat bahwa pendamping juga belum memahami secara keseluruhan PERMA 3/2017. Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah saat wawancara juga dilakukan sambil membaca PERMA. Minimnya sosialisasi PERMA 3/2017 kepada lembaga layanan, juga berdampak pada keterbatasan pendamping untuk memahami PERMA, khususnya untuk pendamping dengan latar belakang dari pekerja sosial dan psikolog. Berbeda dengan PERADI Palangkaraya yang sudah mendapatkan akses untuk mengetahui dan memahami PERMA, karena informan Advokat yang diwawancara juga sudah lama bekerja (13 tahun) untuk isu pemenuhan hak perempuan korban. Keterbatasan pemahaman pendamping mengakibatkan pengawasan terhadap jalannya PERMA tidak optimal, walaupun menurut beberapa pendamping masih ada beberapa pelanggaran yang dilakukan hakim. Namun hal ini tidak bisa diadukan ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, karena pendamping juga belum beranggapan PERMA ini perlu diawasi pelaksanaannya. 21
5. Larangan bagi Hakim selama Pemeriksaan PBH (Pasal 5 Perma 3/2017) a. Temuan Pengalaman Hakim PN Dalam Pasal 5 PERMA 3/2017 tentang larangan hakim dalam pemeriksaan PBH, terdapat empat pertanyaan yang dilarang, diantaranya: (1) menunjukkan sikap atau mengeluarkan pertanyaan/pernyataan yang intimidatif, merendahkan dan/atau menyalahkan; (2) membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional, (3) menanyakan latar belakang seksualitas korban; dan (4) mengeluarkan pertanyaan/ pernyataan yang ber stereotip gender. Terkait dengan sikap hakim untuk tidak bersikap atau mengeluarkan pertanyaan/pernyataan yang intimidatif, kedua hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menjelaskan kalau sudah mempraktekkan dan menjalankannya. Dalam wawancara, hakim mengatakan sudah tidak pernah lagi menanyakan pertanyaan diluar fakta persidangan. Hakim tidak menanyakan yang merendahkan korban. Kedua hakim mengatakan dalam perkara yang dia ikuti sudah melaksanakannya. Menurut Hakim L1 PN Palangka Raya, perilaku hakim yang benar seharusnya memang tidak bertanya pertanyaan yang menyudutkan korban., "Kami paham menempatkan perempuan sebagai korban dalam posisi harus mengikuti dia, bukan dia mengikuti kita. Kita ini tanpa beban tidak seperti dia yang sedang berhadapan dengan hukum ada beban. Tidak hanya perempuan laki-laki juga sama." (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020) Terkait dengan diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional yang merugikan perempuan, menurut informan hakim, pemuka adat di di Kalimantan Tengah sangat menghormati proses hukum. Hukum Adat Dayak tidak mencampuri hukum positif. Dalam kasus pemerkosaan yang sudah diselesaikan secara adat, namun proses hukum dan penjatuhan hukuman tetap dilakukan. "Tidak ada pemerkosaan menggunakan denda adat sebagai hukumnya" (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020) 22
Hakim P1 PN Palangka Raya pun mengatakan bahwa kearifan lokal tidak menghambat proses hukum. Seperti dalam kasus bawa lari perempuan, walau laki-laki sudah membayar denda adat dan sudah ada perdamaian yang disaksikan oleh tokoh adat, hal ini akan digunakan dalam pertimbangan. "Seperti jikalau kasus suka sama suka dalam kasus kawin lari, jika suaminya mau menikahkan menjadi faktor peringan. Namun untuk kasus kekerasan seksual dengan dalih kawin lari tetap menggunakan UU yang ada." (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020) Dalam kasus kawin lari belum dipahami bahwa ini merupakan bentuk dari kekerasan seksual. Dalih suka-sama suka dan kesediaan laki-laki akan menikahi masih menjadi hal yang meringankan. Terkait larangan hakim dalam menanyakan latar belakang seksualitas korban, kedua hakim PN Palangka Raya memberikan pertanyaan yang beragam. Dalam kasus kekerasan seksual, Hakim L1 PN Palangka Raya masih harus menanyakan riwayat seksual jika terkait dengan fakta hukum yang harus masuk dalam pertimbangan. Karena kalau tidak diungkap, ada bagian yang terpotong. Ia memberikan contoh dalam kasus perkosaan yang dialami oleh pekerja seks, namun ada pengakuan dari pelanggan bahwa laporan didasarkan karena kurang bayaran. Dalam kasus seperti ini latar belakang masih diungkap hakim. Lalu Hakim P1 PN Palangka Raya juga masih mengungkap latar belakang seksualitas korban. Seperti saat memeriksa perkara penyebaran video porno oleh pasangan dalam kasus ITE. Diketahui kalau mereka merupakan pasangan selingkuh, dimana salah satunya masih memiliki pasangan resmi. Video itu direkam untuk koleksi pribadi, yang akhirnya disebarkan oleh laki-lakinya, namun korban membela pelaku. Namun pertanyaan ini karena terkait dengan fakta persidangan dan tidak bertujuan untuk merendahkan korban. Hakim P1 PN Palangka Raya, juga pernah mengingatkan korban terkait dengan etika berpakaian saat sidang. "Sejauh ini saya sudah menjalankan, namun saya pernah mengingatkan cara berpakaian korban agar lebih sopan menggunakan pakaian dalam sidang. Karena waktu itu korban menggunakan pakaian menerawang dan tidak sesuai dengan prosedur persidangan". (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020) 23
Terkait larangan hakim untuk mengeluarkan pertanyaan/pernyataan yang berstereotip gender. Dalam wawancara dengan hakim, untuk memperjelas pertanyaan dan membuka pemahaman hakim untuk terkait stereotip gender, maka peneliti harus membarengi dengan contoh kasus. Menurut pengakuan hakim, sudah tidak pernah menanyakan pertanyaan yang mengandung pelabelan negatif perempuan. b. Temuan Pengalaman Pendamping Pengalaman pendamping dalam mendampingi PBH di pengadilan memberikan gambaran beragam tentang apakah hakim sudah tidak memberikan pertanyaan yang merugikan PBH sebagai korban, saksi dan pelaku. Terkait dengan mengeluarkan pertanyaan/pernyataan yang intimidatif, merendahkan dan/atau menyalahkan PBH, jawaban pendamping beragam. Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah mengatakan hakim sudah tidak pernah melakukan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya "Sepanjang saya alami tidak pernah ada pertanyaan itu." (Wawancara dengan Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya, 5 Desember 2020) Sementara pendamping dari Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah mengatakan bahwa masih ada hakim yang memberikan pertanyaan yang intimidatif. Contohnya pernyataan hakim dalam kasus perkosaan anak remaja dampingan Satgas PPA yang menyudutkan perempuan korban, "Hakim menyampaikan 'kamu juga ngapain sengaja di situ, kamu tau kan orang mau buka puasa'." (Wawancara dengan Informan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah,1 Desember 2020) Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah mengungkapkan masih ada hakim, terutama hakim laki-laki yang bertanya sangat intimidatif. "misalnya kasus kekerasan seksual mempertanyakan ngapain kamu malam- malam di situ? Kalau kejadiannya malam, atau kamu pakai bajunya baju apa kok sampai diperkosa?". (Wawancara dengan Pendamping P3 Solidaritas 24
Perempuan Kalimantan Tengah, 1 Oktober 2020, Pendamping P3 Solidaritas Perempuan, 1 Desember 2020) Untuk pertanyaan apakah hakim menanyakan tentang riwayat seksual PBH, jawaban pendamping juga beragam. Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah, Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah dan Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya menyampaikan bahwa hakim sudah tidak menanyakan tentang hal itu. Sedangkan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah menyatakan bahwa hakim pernah menanyakannya. Dalam menjawab pertanyaan tentang apakah hakim masih mengeluarkan pertanyaan/pernyataan yang berstereotip gender, jawaban pendamping berbeda-beda. Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah, Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah dan Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya mengatakan bahwa hakim tidak pernah menanyakan pertanyaan ber stereotip gender. Sedangkan pendamping dari Solidaritas Perempuan mengatakan hakim pernah menanyakan yang bernuansa stereotip, seperti dalam kasus perdagangan orang, hakim masih menanyakan yang menyerang perempuan. Sedangkan dalam pertanyaan apakah hakim pernah menggunakan kearifan lokal untuk membenarkan praktik-praktik tertentu, semua pendamping menjawab bahwa hakim tidak pernah menggunakan kearifan lokal atau praktik tertentu. "Seperti ini kasus perkosaan karena itu wilayah adat, kalau di Kalimantan Dayak. Kasus pemerkosaan tidak perlu mendapat restitusi tapi denda adat. Saya tetap mempertimbangkan meski denda adat sudah dibayar, tapi kalau secara hukum nasional sudah melakukan tindak pidana. Tidak menghapuskan sifatnya sebagai pemaaf" (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020) c. Analisis Informan Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya mengaku sudah tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan intimidatif kepada PBH sebagai korban. Tetapi hakim masih menggunakan latar belakang seksual PBH untuk tujuan pembuktian dan berkaitan dengan fakta persidangan. Para 25
hakim beranggapan bahwa jika latar belakang seksual tidak diungkap akan ada cerita yang alur cerita yang terpotong. Kondisi ini terjadi karena hakim memang belum memiliki sikap sensitivitas gender yang baik, karena mereka diharuskan menafsirkan sendiri Perma 3/2017 tanpa adanya sosialisasi dan pelatihan terlebih dahulu. Situasi sikap hakim tersebut dibenarkan oleh pendamping dari Solidaritas Perempuan dan Satgas PPA, bahwa hakim masih menanyakan pertanyaan yang intimidatif. Walau menurut Pendamping dari P2TP2A dan Advokat dari PERADI hakim sudah tidak melakukannya. Kondisi yang sama juga seperti larangan hakim dalam menggunakan adat yang mendiskriminasi perempuan, seperti pembayaran denda berupa Jipen5 untuk kasus kawin lari, hakim masih menggunakan dalih suka sama suka dan kesediaan pelaku untuk menikahkan sebagai faktor yang meringankan hukuman. Walau kedua hakim bersepakat jika hukum adat tidak bisa mempengaruhi hukum positif. Terkait perspektif dalam menanyakan larangan untuk mengeluarkan pertanyaan yang bernuansa stereotip gender, peneliti harus menggunakan contoh-contoh kasus. Situasi ini menunjukkan bahwa hakim belum memahami konsep diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang diamanatkan PERMA 3/2017, yang merupakan penerjemahan dari Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Kondisi ini dikarenakan hakim juga tidak memiliki bahan bacaan yang memadai sebagai referensi untuk pelaksanaan PERMA 3/2017. 6. Panduan bagi Hakim untuk Mengidentifikasi Hukum yang Kondusif bagi PBH dalam Mengadili Perkara, Pasal 6 Perma 3/2017 a. Temuan Pengalaman Hakim Dalam proses wawancara dengan informan hakim, mereka mengatakan sudah menggunakan Pasal 6 PERMA 3/2017 dalam merumuskan pertimbangan atau putusan. Dalam penjelasannya, kedua hakim PN Palangka Raya hanya memperhatikan adat yang digunakan dalam pertimbangan putusan. Selebihnya hakim hanya mempertimbangkan hukum positif, karena harus memberlakukan terdakwa dan korban setara 5 Jipen adalah denda adat Dayak. 26
untuk mendapatkan keadilan. Penggunaan hukum positif ini diperjelas oleh pendapat Hakim L1 PN Palangka Raya, "Ya dalam hukum pidana pertimbangan dijadikan untuk membuat keputusan. Unsur apa yang dilanggar, perbuatan itu terbukti atau tidak, sifat dari pertanggungjawaban terdakwa. Ini biasanya masuknya disana. Dalam putusan bisa memberikan keadilan bagi korban, keadilan bagi terdakwa. Masuknya di dalam amar putusan. Bisa menjelaskan. Tapi kasusnya misalnya seperti ini, kondisinya seperti ini. Ini sudah dimasukkan dalam memberatkan dan meringankan. Pandangan masyarakat melihat perbuatan ini sebagai perbuatan tercela. Itu bisa digunakan untuk menimbang atau mengkadar pidana yang bisa dijatuhkan pada terdakwa". (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020) Hakim P1 PN Palangka Raya juga mengatakan mereka lebih menggunakan hukum nasional. Saat peneliti menanyakan apakah pernah mengambil keputusan	menggunakan	ratifikasi	CEDAW	sebagai	pertimbangan, hakim mengatakan tidak pernah. Dalam pertimbangan putusan, lebih menggunakan asas-asas yang ada dalam PERMA. b. Temuan Pendamping Pendamping mengatakan selama ini hakim tidak selalu mempertimbangkan kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Namun jika ada yang dipertimbangkan, misal hakim menanyakan pada korban apakah ada perdamaian dari pihak pelaku, jika ada perdamaian menjadi pertimbangan hakim. Lalu hakim meminta bukti perdamaian, seperti surat dari Daman6 dan berapa jumlah Jipen7 yang dikeluarkan pelaku, hal ini akan menjadi pertimbangan hakim. c. Analisis Dalam instrumen penelitian PERMA 3/2017 tidak digali tentang penggunaan hukum tidak tertulis yang dapat menjamin hak perempuan, juga tidak memasukan	pertanyaan	tentang	identifikasi	penggunaan	konvensi	atau	perjanjian internasional sebagai pertimbangan hakim. Hanya ada terkait kearifan lokal dan stereotip gender yang berkait dengan pertanyaan sebelumnya. Sehingga peneliti tidak menggali lebih dalam. 6 Tokoh adat Dayak 7 Denda Adat Dayak 27
Namun dapat disimpulkan bahwa hakim tidak menggunakan dan menerapkan Pasal 6 secara keseluruhan. Para informan hakim masih berpegangan pada hukum positif, kalaupun ada kearifan lokal yang berupa adat dan digunakan untuk kasus-kasus yang memang sudah melalui proses adat sebelumnya. Pendamping juga tidak terlalu memahami isi Pasal 6 PERMA 3/2017 7. Teguran dari Hakim Kepada Para Pihak yang Mengintimidasi atau Merendahkan Korban (Pasal 7 Perma 3/2017) a. Temuan Pengalaman Hakim Walau tidak pernah mendapatkan pelatihan tentang kesetaraan dan keadilan gender, namun kedua hakim PN Palangka Raya menjelaskan bahwa sudah mempraktekannya. Terkait dengan tugas hakim dalam memimpin persidangan agar berjalan dengan baik, informan hakim di PN Palangka Raya sering mengingatkan hingga menegur jaksa, penasehat hukum dan hakim lain jika cara bertanya merendahkan korban. Kedua hakim PN Palangka Raya sangat memahami tugasnya dalam upaya implementasi Pasal 7 PERMA 3/2017. Karena dalam persidangan majelis hakim yang memimpin persidangan, menurut kedua hakim mereka seringkali mengingatkan jaksa dan penasehat hukum terdakwa untuk menggunakan bahasa yang tidak menyinggung korban di persidangan. Seperti dalam kasus perkosaan, penasehat hukum dan jaksa bertanya pada korban seperti "ngapain keluar malam-malam?" "Saya ingatkan. Mohon untuk bisa merubah bahasa kalau tidak saya ambil alih. Saya ubah menjadi pertanyaan yang tidak merendahkan. Saya ganti jadi pertanyaan, Ibu keluar malam tujuannya apa?" (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020) Hakim L1 PN Palangka Raya juga mengatakan, ia sering mengingatkan sikap penasehat hukum karena saking semangat membela kliennya dia sampai menabrak batasan-batasan menempatkan seseorang korban dan situasi yang setara. "Harus diingatkan....ada beberapa penasihat hukum, tapi ini biasanya perkaranya ke Perdata ya, kalau untuk pidana, ada beberapa pengacara karena saking semangatnya dia membela kliennya tapi dia menabrak batasan- 28
batasan sampai sejauh mana ini harus menempatkan seseorang apalagi sebagai korban. Kalau di persidangan harus diingatkan kepada Penasihat Hukum, kalau Jaksa tapi Jaksa umumnya paham karena kepentingannya untuk kepentingan mereka membuktikan suatu perkara kalau saksi dibentak- bentak rugi mereka." (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020) b. Temuan Pengalaman Pendamping Pendamping dari PERADI memperkuat pernyataan para hakim, bahwa setelah ada PERMA 3/2017 hakim sering mengingatkan jaksa dan pengacara jika memberikan pertanyaan yang intimidatif dan merendahkan korban. Hakim juga pernah menerima keberatan dari pendamping. "Atau pun misalnya seperti ini ada penasihat hukum, dia menanyakan terlalu vulgar saat saya memberikan interupsi diterima oleh hakim. Seperti halnya dalam perkara begini (kekerasan seksual) masa lalunya memang dia kurang bagus. Dia pekerja malam. Kemudian dia mendapat Kekerasan Seksual... jelas pidana. Pelaku Kekerasan Seksual tidak bisa kemudian Penasihat Hukum dari terdakwa menanyakan anda bekerja apa, loh anda kan begini -begini. Saya akan keberatan dan hakim akan menerima." (Wawancara dengan Pendamping P4 Advokat PERADI, 5 Desember 2020) Sedangkan Pendamping lain tidak secara tegas menggambarkan situasi ini. c. Analisis Dalam mengatur jalannya persidangan hakim sudah menjalankan tugasnya untuk mengingatkan dan menegur jaksa ataupun pengacara atau hakim lain jika mengeluarkan pertanyaan yang merugikan, mengintimidasi atau merendahkan	PBH.	Hal	ini	terkonfirmasi	oleh	para	pendamping	dalam mendampingi PBH pasca diterbitkannya PERMA 3/2017. 8. Pedoman bagi Hakim untuk Menanyakan Kebutuhan Pemulihan Korban (Ganti Rugi, Restitusi dan Kompensasi) a. Temuan Pengalaman Hakim Kedua hakim PN Palangka Raya tidak pernah memutuskan restitusi, kompensasi dan ganti kerugian untuk korban. Dalam pemeriksaan perkara hakim	hanya	mengidentifikasi	kerugian	yang	dialami	PBH	sebagai	korban 29
dan dijadikan fakta persidangan. Seperti menanyakan kondisi psikologis PBH korban, apa yang korban rasakan, dampak dari kasus serta kerugian moril dan materil. Pertanyaan ini biasa ditanyakan oleh hakim untuk mengungkap kasus kekerasan berimplikasi pada kondisi korban. Menurut Hakim P1 PN Palangka Raya ketika korban terlihat depresi, ia menanyakan apakah korban membutuhkan pemulihan. Fakta-fakta ini akan digunakan dalam pertimbangan. Terkait dengan restitusi, Hakim P1 PN Palangka Raya mengungkapkan sebagai berikut, "Kalau menanyakan apakah ada kerugian materi, iya. Kalau memang ada kerugian materi karena ini pidana setelah nanti terdakwa keluar silahkan kalau dianggap korban ada kerugian materi silahkan disampaikan (maksudnya diajukan)." (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020) "Penggabungan perkara saya belum pernah. Namun saya mengatakan kalau ada kerugian yang ditanggung. Saudara punya hak untuk melakukan Gugatan Perdata." Menurut Hakim L1 PN Palangka Raya, dalam penggabungan perkara dimungkinkan, namun biasanya korban enggan meneruskan, karena sudah cukup dalam penyelesaian kasus pidana. Baik Hakim L1 PN Palangka Raya dan Hakim P1 PN Palangka Raya mengaku tidak pernah menginformasikan atau menanyakan tentang restitusi, kompensasi dan ganti kerugian kepada korban. Sehingga dapat dikatakan Pasal 8 PERMA 3/2017 belum dijalankan oleh hakim. b. Temuan Pengalaman Pendamping Para Pendamping mengatakan terkait dengan pemulihan, biasanya jika PBH membutuhkan pemulihan, maka hakim akan menghubungi P2TP2A untuk dilakukan pemulihan bagi korban. "Jadi kalau di butuh bantuan psikolog kami biasanya bekerja sama dengan P2TP2A, jika hakim menghendaki pemulihan bagi korban maka akan berkoordinasi ke kami. Lalu kami berkoordinasi dengan P2TP2A, minta psikolog dan kemudian rumah aman." (Wawancara dengan Pendamping P4 Advokat PERADI, 5 Desember 2020) 30
Lalu	biasanya	hakim	mengidentifikasi	kerugian	yang	dialami	korban. Pendapat ini diperjelas oleh Pendamping P2 P2TP2A. "Hakim hanya mengidentifikasi kerugian yang dialami korban. Dalam semua kasus yang saya alami, hakim juga menghadirkan pendamping, ahli, psikolog dan psikiater yang mendampingi korban." (Wawancara dengan Pendamping P2 P2TP2A, 7 Desember 2020) Terkait dengan restitusi, kompensasi dan ganti kerugian, para pendamping tidak pernah mengajukan dan beberapa tidak tahu cara mengajukannya. Sehingga restitusi, kompensasi dan ganti kerugian merupakan hal yang baru untuk dipahami pendamping. c. Analisis Dalam	penerapan	PERMA	3/2017,	hakim	hanya	mengidentifikasi dampak kekerasan, kerugian dan pemulihan yang dibutuhkan korban. Namun untuk restitusi, kompensasi dan ganti kerugian, kedua hakim tidak pernah meminta korban untuk mengajukannya dan tidak pernah mengupayakannya. Malah ada para hakim yang justru meminta korban untuk mengajukannya secara perdata dan terpisah dari pidana. Untuk penggabungan perkara, hakim mengetahui namun tidak pernah melakukannya. Pemahaman pendamping tentang restitusi, kompensasi dan ganti kerugian masih rendah dan belum memahami mekanisme cara mengakses atau menghubungkan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sehingga dari informasi yang disampaikan oleh para informan pendamping, mereka belum pernah mengaksesnya untuk korban kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Tengah. Baik advokat maupun pendamping belum pernah ada pengalaman mendampingi korban untuk mengajukan restitusi, kompensasi dan ganti kerugian tersebut. 9. Hak Atas Pendampingan Atau Mengabulkan Permintaan Korban Atas Pendampingan a. Temuan Pengalaman Hakim Hasil wawancara peneliti dengan hakim, mereka mengatakan semua PBH sebagai korban dan terdakwa sudah memiliki pendamping mulai dari penyidikan, kejaksaan hingga persidangan. Sehingga hakim tidak menanyakan lagi kepada korban apakah membutuhkan pendamping. 31
Penjelasan hakim bahwa selama ini jaksa yang menyediakan dan mengkoordinasikan pendamping bagi korban. Jika pelaku biasanya pengacaranya dari Posbakum. Namun keduanya belum pernah menyidangkan kasus PBH yang tidak didampingi. Jadi dari pengakuan hakim, bahwa hakim tidak pernah menginformasikan hak pendampingan bagi PBH. Terkait dengan hak PBH untuk didampingi di dalam persidangan. Kedua hakim PN Palangka Raya mengatakan kalau mereka sudah membolehkan korban untuk didampingi di semua sidang yang mereka lakukan. Menurut pengalaman Hakim L1 PN Palangka Raya mengatakan bahwa kehadiran pendamping cukup membuat korban tenang. Hakim mempersilahkan pendamping duduk di sebelah korban. Pendamping yang dihadirkan adalah orang yang dipercaya korban bisa keluarga, psikolog dan pendamping dari P2TP2A atau lembaga layanan. Hakim P1 PN Palangka Raya juga sudah memperbolehkan pendamping untuk hadir dalam persidangan, "Kalau di majelis saya, saya perbolehkan tapi kalau di majelis lain saya kurang tahu. Tapi temen-temen tampaknya memperbolehkan karena sudah memahami hal itu." (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020) Dalam wawancara, Hakim L1 PN Palangka Raya mengatakan bahwa dalam pemeriksaan kasus PBH, dirinya sering menanyakan kondisi korban kepada pendamping. "Bagaimana kondisi psikologis korban atau bagaimana keadaan kondisi saksi korban? apakah sudah bisa untuk diperiksa. Jika pendamping menyampaikan depresinya dia sudah normal, kondisi psikologisnya sudah bagus. Persidangan bisa kita mulai." (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020) Pertanyaan tersebut diatas untuk memastikan agar saksi dapat memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan. Kedua hakim PN Palangka Raya mengatakan tidak pernah mengadili perkara untuk disabilitas, ODHA dan perempuan hamil. Namun menurut hakim, semua korban PBH berhak mendapatkan pendampingan dan siapapun korbannya pendamping bisa menemani korban saat di persidangan. 32
Terkait ketersediaan pendamping selama ini, menurut hakim untuk korban yang memastikannya jaksa. Biasanya jaksa berkoordinasi dengan P2TP2A dan lembaga layanan masyarakat. Sedangkan untuk PBH yang tidak didampingi hakim akan berkoordinasi dengan Posbakum. b. Temuan Pengalaman Pendamping Menurut pendamping dari Pendamping P1 Satgas PPA, Pendamping P2 P2TP2A dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan, selama ini tidak pernah ada kerjasama pendampingan dengan hakim atau pengadilan. Hakim juga tidak pernah memberikan rekomendasi atau meminta pendampingan dari lembaga layanan milik masyarakat dan pemerintah. Kalaupun ada, hakim hanya merujuk atau meminta pendampingan Posbakum yang tersedia di pengadilan, dimana PERADI Kalimantan Tengah juga bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Palangka Raya. Sama dengan jawaban hakim, menurut Pendamping P1 Satgas PPA dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan selama ini hakim tidak pernah memberikan informasi kepada PBH tentang hak pendampingan. Sementara menurut pendamping P2TP2A, Hakim pernah menginformasikan namun tidak selalu menginformasikan hak pendampingan. Sementara menurut Pendamping P4 Advokat PERADI, hakim selalu menginformasikan hak pendampingan. Terkait dengan akses bagi pendamping untuk dapat mendampingi korban di persidangan, pendamping saat ini bisa masuk untuk mendampingi korban saat sidang. "Setelah ada perma yang saya rasakan hakim lebih menghargai hak-hak korban perempuan dan menghargai atau menganggap penting kehadiran pendamping." (Wawancara dengan Pendamping P2 P2TP2A, 7 Desember 2020) Pendamping juga memahami bahwa peran mereka untuk menguatkan korban. Namun Pendamping P3 Solidaritas Perempuan memiliki pendapat berbeda. Menurutnya, saat mendampingi kasus dugaan perdagangan manusia, pendamping dilarang hakim untuk masuk. Tetapi akhirnya diizinkan masuk, karena jaksa melakukan negosiasi dengan hakim. Pendamping P1 Satgas PPA mengatakan bahwa pengalamannya pada tahun 33
2018 sempat tidak diizinkan masuk oleh hakim. Menurut Pendamping P1 Satgas PPA dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan, lembaga layanan milik masyarakat masih dianggap sebelah mata oleh hakim. Seluruh informan pendamping belum pernah mendampingi kasus orang dengan HIV/AIDS (ODHA), perempuan hamil dan disabilitas hingga proses sidang di pengadilan. Sehingga mereka tidak bisa memberikan gambaran tentang pendampingan bagi kelompok rentan lainnya. Hanya Pendamping P3 Solidaritas Perempuan yang pernah mendampingi perempuan hamil sampai persidangan. Menurut Pendamping P3 Solidaritas Perempuan, tidak ada perbedaan sikap hakim antara PBH dalam kondisi hamil dan PBH yang tidak dalam kondisi hamil. c. Analisis Terlihat bahwa hakim tidak berperan aktif untuk memastikan PBH mendapatkan pendamping. Hakim beranggapan bahwa tugas memastikan pendampingan bagi korban bukan tugasnya, melainkan tugas jaksa. Sedangkan untuk pendampingan bagi PBH terdakwa sudah langsung didampingi oleh Posbakum. Terlihat bahwa referensi hakim untuk hak pendampingan bagi korban bukan hal yang penting. Sepanjang wawancara, Pendamping P4 Advokat PERADI mengatakan menerima rekomendasi dari hakim untuk pendampingan, hal ini karena PERADI Kalimantan Tengah memiliki Posbakum di PN Palangka Raya, sedangkan pendamping lain tidak memiliki Posbakum. Terlihat sikap hakim lebih membuka ruang bagi lembaga PERADI dan P2TP2A karena secara kedudukan hukum keduanya memiliki latar belakang sebagai organisasi advokat dan P2TP2A sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah. Untuk pendamping dari lembaga layanan masyarakat, sepertinya harus bekerja keras untuk melakukan pendekatan agar hakim lebih mengenal konsistensi kerja mereka. 10. Penggunaan Audio Visual a. Temuan Pengalaman Hakim sebelum dan selama pandemic Covid-19 Penggunaan Audio Visual sebagai sarana teleconference, sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Palangka Raya sudah cukup baik 34
seperti ruang audio visual, ruang menyusui, tahanan khusus anak dan ruang kesehatan. Berdasarkan informasi dari Ketua PN Palangka Raya, Paskatu Hardinata, SH., MH, bahwa pada tahun 2018, PN Palangka Raya mendapatkan penghargaan dari Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Terbaik yang menyelenggarakan E-Court. "Teleconference itu sudah ada sejak sebelum adanya Perma 3 tahun 2017. Sudah disediakan sebagai perlengkapan sarana dan prasarana yang harus ada di suatu PN." (Wawancara dengan Hakim L2 PT Palangka Raya, 3 Desember 2020) Hakim P2 PT Palangka Raya menambahkan kalau saat ini di seluruh Pengadilan Negeri yang ada di Kalimantan Tengah sudah tersedia sarana dan prasarana ruang audio visual. "saya kira sudah tidak perlu infrastruktur tambahan karena sudah lengkap semua, maksudnya dalam persidangan standar seperti ruang sidang sudah tersedia. Kalau terkait ruang audio visual sudah ada di semua PN." (Wawancara dengan Hakim P2 PT Palangka Raya, 4 Desember 2020) Kedua hakim memberikan pandangan berbeda tentang praktik penggunaan audio visual dalam kasus kekerasan terhadap perempuan atau kasus yang dihadapi PBH sebelum pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Menurut informan Hakim P1 PN Palangka Raya, sebelum Covid-19, dalam majelis hakim yang ia ikuti sering menggunakan ruang audio visual. Dasar penggunaannya adalah permintaan korban dan permintaan hakim karena melihat kondisi psikologis korban yang masih takut, tertekan dan terancam jika bertemu dengan pelaku atau terdakwa. Biasanya korban menggunakan ruang audio visual untuk memberikan kesaksian dan pelaku ada di ruang sidang (tempat bersebelahan antara ruang audio visual dengan ruang sidang). Sebelumnya korban akan menunggu di ruang tunggu anak, agar tidak bertemu pelaku. Pertimbangan Hakim P1 PN Palangka Raya untuk melakukan pemeriksaan menggunakan audio visual adalah keamanan dan kenyamanan korban. "karena korban takut dengan terdakwa/pelaku. Korban lebih asik mengungkapkan semuanya di saat tidak melihat langsung pelaku/terdakwa. 35
Hal-hal itu yang kami pertimbangkan." (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020) "sudah ada PERMA dan sudah ada aturannya saya berani. Dalam perkara mediasi saya juga menggunakan ini. Terpenting korban bisa komunikasi. Korban disana tidak ada orang lain hanya pendamping." (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020) Audio visual ini juga bermanfaat untuk korban dan saksi yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena jarak tempuh ke pengadilan yang sangat jauh. Hakim L1 PN Palangka Raya, mengatakan sebelum pandemi tidak pernah menggunakan teleconference atau audio visual "saya belum pernah melakukannya, Saya hanya mengeluarkan terdakwa/ pelaku." (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020) Terkait dengan penggunaan teleconference kedua informan hakim PN Palangka Raya pun tidak pernah berhubungan dengan LPSK. Untuk menggunakan audio visual pada kasus perempuan hamil pun tidak ada kekhususan. Menurut Hakim L1 PN Palangka Raya, pada prinsipnya harus jelas dulu kerentanan terhadap korban. Kondisi hamil bukan alasan mendasar. "Harus dijelaskan dulu kerentanan psikologisnya. Audio visual untuk semua kasus yang sesuai alasan dan dampaknya bagi korban. Juga untuk orang yang berada diluar kota." (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020) Sementara Hakim P1 PN Palangka Raya mengatakan belum pernah memeriksa perkara yang korbannya sedang hamil. "Saat orangnya hamil belum pernah tapi kalau memang hamil tidak masalah pakai audio visual teleconference. Yang penting korbannya nyaman tidak merasa tertekan bisa menyampaikan dengan leluasa. Saya dulu pernah waktu kasus perkosaan anak, anaknya masih kecil. Akhirnya saya minta waktu ke Ketua Majelis untuk saya bisa turun dari ruang sidang saya dekati saya ajak kasih permen saya ajak jalan ke taman. Biar bisa menggali pertanyaannya. Namanya anak-anak kalau di ruang sidang ya takut. Saya 36
tanya saya rekam saya tanya pelan-pelan. Yang penting tujuan saya bisa menggali". (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020) Dalam situasi Pandemi Covid-19, semua kasus menggunakan audio visual. Karena menurut kedua hakim PN Palangka Raya memang yang aman dalam situasi seperti ini menggunakan audio visual. Namun terdapat sejumlah kendala dalam pemeriksaan atau persidangan menggunakan metode ini. Kesulitan bukan terkait implementasi PERMA tetapi lebih pada teknis, karena harus bergantung pada sinyal yang baik. Waktu pemeriksaan juga menjadi lebih panjang. Masalah utamanya hakim tidak bisa secara jelas melihat sikap terdakwa. "Kadang kita bicara A disana nanggapnya apa. Masalahnya kemampuan seseorang untuk bisa paham. Kalau teleconference itu teknik saja. Tapi sebenarnya ketika memeriksa lebih enak ketika hakim berhadapan dengan orang yang diperiksa. Kita bisa melihat psikologis nya seperti apa, gestur bahasa tubuhnya dia kita bisa tanggap. Tapi kalau di teleconference bagaimana kita bisa tahu sedang khawatir disana melihat mukanya saja. Kalau memeriksa langsung lebih terlihat misal, kadang orang mulai gelisah, tangan mulai digerakkan mulai pegang-pegang kuku. Ada gestur-gestur yang terlihat gelisah." (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020) Kendala lain adalah infrastruktur atau sarana prasarana di instansi lain. "Seperti kami di PN Palangka sudah punya 2 ruangan audio visual, tapi instansi lain hanya punya 1 ruang. Jadi kendala. Rutan bisa walau hanya pakai laptop kaya gini." (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020) Sedangkan untuk administrasi kedua hakim mengatakan tidak ada kendala. "Kalau administrasi di pengadilan dalam perkara pidana sudah ada Panitera Pengganti. Dalam hal dia berperkara administrasi tidak berpengaruh soal itu. Administrasi bagaimana panitera melakukan minutasi perkara secara tepat waktu. Bagaimana kemudian terdakwa, Penasehat Hukum mendapatkan salinan putusan. Itu teratasi dengan SOP. Dalam SOP sudah ada jangka waktu. Jangka waktu itu baik PBH atau perkara yang lain yang 37
umum pidana, perdata, hubungan Industrial, Tipikor semuanya hampir sama karena sudah jelas untuk administrasi." (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020) Jika terkait dengan akses dokumen PBH kedua hakim PN Palangka Raya juga mengatakan tidak ada kendala karena sudah ada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) online, yang merupakan bagian dari protokol tetap (Protap) Mahkamah Agung agar semua kasus bisa diakses di website. Semua kasus juga sudah menyamarkan dan menghilangkan identitas untuk kasus anak, perceraian dan asusila. b. Temuan Pengalaman Pendamping sebelum dan selama pandemi Berdasarkan pengalaman pendamping sebelum pandemi, beberapa pendamping pernah mengakses audio visual di PN Palangka Raya. Menurut Pendamping P2 P2TP2A, biasanya hakim mengeluarkan terdakwa atau meminta PBH sebagai korban untuk menggunakan ruang audio visual agar tidak bertemu langsung dengan pelaku. Sedangkan Pendamping P4 Advokat PERADI, sejak 2018 sudah sering mengajukan sidang virtual ketika sedang mendampingi PBH sebagai korban. PERMA 3/2017 menjadi payung hukum untuk pelaksanaan sidang virtual bagi korban yang masih mengalami tekanan psikologis dan trauma mendalam. Sedangkan Pendamping P1 Satgas PPA dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan belum pernah mendampingi korban secara virtual sebelum pandemi Covid-19. "... begitu PERMA keluar, oleh pengadilan disampaikan, (kepada pendamping maksudnya). Makanya saya ingat-ingat di 2018 sudah mulai virtual-virtual. Memang tidak banyak (kasus) tapi dilakukan. Kalau tidak virtual, maka korbannya diperiksa di ruang terpisah. Atau misalnya saat korban diperiksa terdakwanya dikeluarkan dulu." (Wawancara dengan Pendamping P4 Advokat PERADI, 5 Desember 2020) Setelah pandemi, semua pendamping lebih banyak melakukan sidang secara virtual, namun masih ada kasus pidana yang dilakukan secara luring (offline). Dalam sidang offline, hanya jaksa dan hakim yang berada di ruang sidang, sementara pelaku ada di rutan dan korban bisa datang di persidangan. Dalam persidangan secara virtual, para pendamping mengatakan yang menjadi kendala utamanya adalah sinyal. 38
Lalu kesulitan untuk melihat psikologis pelaku apakah biasa-biasa saja atau tertekan, karena kalau sidang dilakukan offline hal tersebut akan terlihat, sedangkan sidang online tidak. Pendamping P2 P2TP2A dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan mengatakan selama ini belum pernah mengikuti sidang online, namun pada umumnya kendala sidang online adalah terkait pembuktian. "Sejauh ini kesulitannya hanya tentang pembuktian, karena seringkali terhambat sinyal yang tidak stabil." (Wawancara dengan Pendamping P2 P2TP2A, 7 Desember 2020) "Kadang sinyal kan putus-putus, tidak mendukung pelaksanaan persidangan online. Kadang juga orang yang mengoperasionalkan zoom nya juga gaptek. Jadi salah-salah segala macam. Tapi yang penting masalah sinyal. Ini menjadi kendala dalam memberi kesaksian, jadi terputus-putus, tidak bisa maksimal." (Wawancara dengan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan, 7 Desember 2020) Untuk operasional pelaksanaan persidangan menurut pendamping jika sidang dilakukan sebagian online, maka jaksa dan pengadilan yang memfasilitasi, hal ini disampaikan oleh Pendamping P3 Solidaritas Perempuan. Sementara menurut Pendamping P4 Advokat PERADI, dalam sidang online murni, beban diletakan pada pendamping mulai dari cari tempat yang tidak bising, kuota (pulsa) sampai dengan meminjamkan handphone, karena korban tidak punya handphone. Sedangkan jika sidang dilakukan offline, dimana korban datang di pengadilan, maka protokol kesehatan menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Palangka Raya. c. Analisis Tidak semua hakim menggunakan audio visual untuk mengadili kasus PBH, khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan dimana korbannya mengalami trauma dan belum siap bertemu dengan korban. Penggunaan audio visual tergantung dari cara hakim menilai seberapa PBH membutuhkanya dan atas permintaan PBH. Walaupun saat ini di PN Palangka Raya sudah memiliki ruang audio visual sendiri, namun hakim laki-laki lebih sering menggunakan metode mengeluarkan pelaku saat sidang keterangan saksi korban. Menurut informan hakim, ketersediaan infrastruktur penggunaan audio visual juga bukan untuk pelaksanaan 39
PERMA 3/2017, namun untuk memenuhi standar reformasi peradilan dan menuju Electronics Justice System oleh Mahkamah Agung. Semua proses peradilan dari mulai pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan hingga persidangan dilakukan secara teleconference atau menggunakan audio visual. Dimana Pengadilan Negeri Palangka Raya sudah memiliki ruang dan sarana dan prasarana yang mendukung berlangsungnya sidang online. Namun kondisi berbeda setelah masa pandemi Covid-19. Semua peradilan menggunakan sistem online. Hal ini dikarenakan perintah dari Mahkamah Agung untuk menghindari penularan virus covid-19, sehingga persidangan dilakukan secara online. Lebih lanjut, kesiapan infrastruktur di lembaga atau instansi lain menjadi salah satu penghambat berjalannya persidangan online, sehingga waktu kerja hakim menjadi lebih panjang. Ditambah sinyal yang tidak selalu baik selama persidangan. Hakim memiliki keterbatasan untuk memahami penilaian terhadap sikap korban dan terdakwa selama persidangan online. Hal yang sama juga dirasakan oleh pendamping. Namun sidang online ini sangat bermanfaat bagi korban yang masih mengalami tekanan psikis dan belum berani bertemu dengan pelaku, juga bagi PBH yang rumahnya cukup jauh. Sama dengan pemberlakuan PERMA 3/2017, seharusnya Mahkamah Agung melakukan koordinasi kepada para hakim di Pengadilan Negeri terkait efektifitas	sidang	online dan mempertimbangkan beban yang harus ditanggung pendamping dan korban. Jika korban merupakan kelompok tidak mampu untuk menggunakan handphone saat teleconference dan memperhitungkan beban pulsa yang harus diemban PBH. Pendamping P1 Satgas PPA, Pendamping P2 P2TP2A dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan tidak mengetahui tentang penggunaan audio visual dalam PERMA 3/2017. Masih terdapat kesenjangan pengetahuan antar pendamping, sehingga pendamping dari lembaga ini tidak pernah mengakses penggunaan audio visual untuk kasus yang mengakibatkan korban mengalami trauma psikis, ketakutan dan tertekan yang dibuktikan melalui keterangan dokter atau keterangan psikolog sebelum Covid-19, termasuk berdasarkan penilaian hakim dan keputusan LPSK. Mereka baru 40
memahami adanya penggunaan audio visual selain di masa pandemi yakni setelah membaca PERMA 3/2017. Sementara Pendamping P4 Advokat PERADI sudah menggunakan audio visual sejak tahun 2018. 41
D PEMBELAJARAN TERKAIT PENGALAMAN IMPLEMENTASI PERMA 3/2017 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan PERMA 3/2017 Berdasarkan keterangan para pendamping, penerapan Perma sangat bergantung dari perspektif hakim. Sejauh ini tidak banyak hakim yang memiliki perspektif gender yang baik dalam menangani PBH. Terkait menumbuhkan perspektif, tidak bisa hanya dengan secara naluriah menganggap semua hakim memahami melaksanakan PERMA 3/2017, seperti yang diungkapkan informan hakim di PT Palangka Raya. Tidak adanya sosialisasi tentang PERMA 3/2017 dan pelatihan tentang kebutuhan khusus PBH dalam proses persidangan baik yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung di Kalimantan Tengah, mengakibatkan implementasi PERMA 3/2017 belum maksimal. Lebih lanjut, Mahkamah Agung belum mengeluarkan adanya kebijakan agar terdapat hakim khusus yang terlatih untuk menangani perkara PBH. Karena institusi peradilan merupakan lembaga struktural, dimana pengambil keputusan adalah di Mahkamah Agung dan pengadilan di daerah hanya melaksanakan keputusan dari Mahkamah Agung. Sehingga sulit dimungkinkan hadirnya hakim khusus bagi PBH, tanpa ada instruksi Mahkamah Agung. Sebenarnya PERMA 3/2017 bisa dijadikan dasar hukum untuk pembentukan hakim yang menangani perkara PBH. Mahkamah Agung dapat mendorong para hakim anak menjadi hakim perempuan dan anak, sehingga tidak perlu membentuk kekhususan tersendiri. Hal ini dikarenakan dari pengakuan para pendamping	dan	hakim,	dirasakan	hakim	anak	memiliki	sensitifitas	gender yang lebih baik dari hakim lainnya. Karena sudah terbiasa untuk memahami karakter dan perlakuan khusus bagi anak. Peneliti beranggapan pelaksanaan PERMA 3/2017 tidak akan berjalan efektif tanpa peran pengawasan dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. 42
Mengingat untuk membuat seseorang memahami kebutuhan khusus PBH baik pelaku maupun korban kekerasan dibutuhkan rasa empati dan pemahaman tentang diskriminasi serta kerentanan yang dialami perempuan. CEDAW harus menjadi	landasan	berfikir	dan	alat	analisis	untuk	membongkar	diskriminasi gender di Indonesia. Berdasarkan temuan dan respon saat wawancara di lapangan, Peneliti berpendapat kedua informan di Pengadilan Tinggi Palangka Raya normatif, dan belum memahami fungsi PERMA 3/2017. Hakim-hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi juga membutuhkan bahan-bahan bacaan terkait bagaimana mengimplementasikan PERMA 3/2017 agar sesuai dengan penghormatan terhadap hak asasi perempuan. Mutasi menjadi persoalan klasik di tubuh aparat penegak hukum, khususnya hakim. Seperti Hakim L1 PN Palangka Raya yang pada saat penelitian ini ditulis, ia sudah berpindah ke Pengadilan Negeri Trenggalek, Jawa Timur. Lalu Hakim P1 PN Palangka Raya akan dipromosikan menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Barabai, Kalimantan Selatan. Sebelumnya Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya yang membangun sarana dan prasarana yang berpihak pada korban, dimutasi menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Samarinda. Sehingga pendamping dan korban harus mencari kembali hakim-hakim yang memiliki perspektif yang baik. Peran hakim sebagai pimpinan sidang, memiliki otoritas untuk mengatur sikap dan cara bertanya para pihak, yaitu jaksa dan penasehat hukum terdakwa bahkan sikap hakim lainnya. Peran ini menjadi kunci apakah persidangan mampu menggali fakta persidangan dan membuat pertimbangan- pertimbangan tanpa menyerang, merendahkan dan mengintimidasi PBH baik sebagai korban maupun sebagai terdakwa. Dalam pelaksanaannya beberapa hakim mengatakan hal ini sudah dilakukan. Kedua Informan Hakim Tinggi PT Palangka Raya juga menilai hal ini sudah dijalankan oleh hakim di PN Palangka Raya. Namun beberapa pendamping menilai masih ada hakim laki-laki yang sering memberikan pertanyaan yang merendahkan PBH dalam persidangan. Walaupun ada juga pendamping yang mengatakan bahwa setelah ada PERMA, sikap hakim mengalami perubahan positif dan jarang menanyakan pertanyaan yang merendahkan perempuan. Dalam wawancara dengan peneliti, kedua hakim PN Palangka Raya juga mengatakan masih menanyakan latar belakang seksual PBH, dengan alasan karena terkait dengan alur cerita dalam 43
pembuktian, dimana jika latar belakang seksual tidak ditanyakan, akan ada bagian kronologis yang terputus. Pengetahuan pendamping yang tidak merata untuk mengetahui PERMA 3/2017 menjadi hambatan sendiri. Hanya Pendamping P4 Advokat PERADI yang mengetahui PERMA sejak 2018, selebihnya ada yang tidak mengetahui dan ada yang baru mengetahui. Sehingga dalam proses mendampingi, beberapa pendamping tidak menggunakan PERMA 3/2017 sebagai landasan argumentasi untuk membela hak-hak PBH. Walaupun disatu sisi setelah ada PERMA 3/ 2017, hampir semua hakim memperbolehkan pendamping menemani PBH sebagai korban di dalam sidang. Pengetahuan pendamping menjadi ujung perjuangan agar implementasi PERMA 3/2017 dapat berjalan dengan baik, sehingga hak- hak korban dapat terpenuhi. Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak pernah melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PERMA 3/2017. Para informan hakim tinggi juga beranggapan bahwa pengadilan tinggi tidak memiliki fungsi khusus untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan PERMA 3/2017 di pengadilan negeri, karena mereka hanya tunduk pada kode etik hakim. Mereka baru bisa melakukan pengawasan atau teguran setelah ada pengaduan dari masyarakat, jika tidak ada pengaduan mereka tidak bisa melakukan pengawasan. Koordinasi antar hakim dan lembaga layanan sangat minim. Sehingga hakim sangat jarang melakukan koordinasi atau merekomendasikan kasus- kasus yang tidak didampingi untuk menghubungi lembaga layanan. Hakim beranggapan bahwa jaksa yang bertanggung jawab memastikan adanya pendamping untuk PBH korban, sedangkan untuk PBH sebagai terdakwa sudah ada Posbakum yang akan menyediakan jasa Advokat. Hakim P1 PN Palangka Raya berpendapat bahwa koordinasi implementasi sistem peradilan pidana terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan hanya dapat dilakukan di forum resmi seperti SPPT-PKKTP yang diselenggarakan Komnas Perempuan, namun koordinasi ini jarang dilakukan. Bahkan salah satu informan hakim tidak memahami pendamping dari lembaga layanan masyarakat dan pemerintah. 44
2. Hambatan Penerapan PERMA 3/2017 Hambatan penerapan PERMA 3/2017 adalah sensitivitas gender yang masih lemah oleh hakim dan sikap hakim yang masih berpandangan bahwa dalam hukum memperlakukan perempuan dan laki-laki haruslah sama. Hal ini menjadi hambatan dan kesulitan tersendiri untuk mendorong hakim agar memiliki pemahaman tentang kerentanan perempuan. 45
E KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Kesimpulan a. Pengetahuan dan Sosialisasi Mengenai Perma 3/2017 oleh Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, dan Pendamping di Kalimantan Tengah Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak pernah melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas kepada hakim-hakim di Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan hakim Pengadilan Tinggi merasa sosialisasi dan peningkatan pengetahuan tidak terlalu dibutuhkan oleh hakim, karena semua PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung akan otomatis dipahami oleh hakim. Para hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga terlihat tidak antusias dalam melakukan wawancara, jawaban yang diperoleh hanya dengan menggunakan norma-norma hukum pidana tanpa adanya kreativitas pengembangan penemuan hukum dengan menggunakan instrumen	hukum	internasional	yang	telah	diratifikasi	Indonesia	seperti CEDAW dan lain sebagainya atau terobosan tertentu yang dilakukan untuk PBH. Sementara hakim di Pengadilan Negeri mengatakan sangat membutuhkan pelatihan, sosialisasi dan bahan bacaan untuk menunjang implementasi PERMA 3/2017. Karena tidak adanya sosialisasi ini mengakibatkan para informan hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya beranggapan bahwa PERMA 3/2017 hanya mengatur cara hakim bertanya kepada PBH, bukan merubah perspektif hakim. Sehingga dalam kasus kekerasan seksual, adanya perdamaian secara adat, latar belakang seksual, alasan suka-sama suka sebagai alasan yang meringankan. 46
b. Penerapan Perma di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Berdasarkan Pengalaman Hakim Pengadilan Negeri dan Pendamping mengenai PERMA 3/2017 Berdasarkan wawancara yang dilakukan, hanya Pendamping P4 Advokat PERADI yang sudah memahami PERMA 3/2017. Sementara Pendamping P1 Satgas PPA, Pendamping P2 P2TP2A dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan tidak mengetahui PERMA 3/2017 sebelum dilakukan wawancara. Meskipun Pendamping P3 Solidaritas Perempuan mengatakan sudah mengetahui PERMA 3/2017, namun dalam wawancara yang dilakukan diketahui bahwa yang bersangkutan baru mengetahui PERMA 3/2017. Menurut Pendamping P3 Solidaritas Perempuan dan Pendamping P1 Satgas PPA, penerapan PERMA 3/2017 di Pengadilan Negeri Palangka Raya belum maksimal. Namun menurut Pendamping P2 P2TP2A dan Pendamping P4 Advokat PERADI, penerapannya sudah sangat baik. Keragaman cara menilai tentang implementasi Perma 3/2017 mengerucut pada dua kesimpulan, yakni pertama tentang pengetahuan pendamping yang tidak merata mengakibatkan pengawalan terhadap jalannya PERMA 3/2017 sebagai kebutuhan korban belum berjalan maksimal. Karena pendamping yang tidak memahami PERMA 3/2017 tidak melakukan negosiasi dengan para pihak dan hakim untuk menerapkan isi PERMA 3/2017 dalam kasus PBH yang didampingi. Kedua, terdapat perlakuan hakim yang berbeda bila pendampingnya adalah berasal dari lembaga PERADI dan P2TP2A. Hal ini disebabkan para hakim memahami bahwa pengacara memiliki pemahaman hukum yang baik dan P2TP2A sebagai lembaga layanan yang ditunjuk pemerintah daerah. Perlakukan ini masih sering terjadi di banyak daerah. c. Pembelajaran terkait Pengalaman Implementasi PERMA 3/2017 Jika ingin memastikan penerapan dan pelaksanaan PERMA 3/2017, maka hakim wajib diberi kapasitas dan pemahaman mendasar tentang kebutuhan khusus PBH dalam peradilan. Pelatihan dan sosialisasi juga diperlukan terkait penerapan Perma 3/2017 di lingkup pengadilan yang ada dibawah naungan Mahkamah Agung. Karena hakim tidak bisa menafsirkan sendiri PERMA 3/2017 yang tujuannya merubah cara pandang 47
atau perspektif hakim dalam mendorong tumbuhnya sensitivitas gender yang baik. Nilai-nilai ini tidak akan terwujud jika nilai-nilai dalam PERMA 3/2017 ini tidak diinternalisasi dan diawasi oleh struktur teratas di lingkup pengadilan, yakni Mahkamah Agung. Pembelajaran kebijakan yang dihasilkan di Indonesia jika tidak dikawal atau dilakukan monitoring atas pemberlakuannya, maka pelaksanaannya akan jauh dari tujuan kebijakan itu sendiri. 2. Rekomendasi a. Rekomendasi Terhadap Mahkamah Agung 1) Mahkamah Agung memerintahkan seluruh Pengadilan Tinggi di Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang PERMA 3/2017. 2) Mahkamah Agung membuat program peningkatan kapasitas untuk para hakim muda, calon hakim dan hakim anak terkait keadilan gender dalam proses peradilan. 3) Mahkamah Agung menyediakan bahan bacaan terkait PERMA 3/2017 untuk para hakim. 4) Pokja PPA di Mahkamah Agung membuat SOP khusus tentang tata cara penunjukan hakim dan tata cara sidang bagi PBH. 5) Mahkamah Agung membuat aturan teknis tentang peran dan hak pendamping dalam persidangan PBH. 6) Mahkamah Agung melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan PERMA 3/2017. b. Rekomendasi Terhadap Para Pihak Relevan 1) Rekomendasi terhadap Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan sosialisasi tentang PERMA 3/2017 kepada para pendamping korban dan paralegal.
Pemerintah daerah di tingkat Provinsi dan Kota menunjuk dinas terkait untuk membentuk forum koordinasi penanganan 48
kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, lembaga layanan pemerintah, lembaga layanan masyarakat, Dewan Adat Dayak dan dinas terkait. Serta memfasilitasi pertemuan rutin untuk membahas perkembangan akses keadilan bagi perempuan di Kalimantan Tengah.
Pemerintah daerah menyusun Perda Bantuan Hukum yang menjamin dukungan bagi PBH korban di Palangka Raya.
Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota menunjuk dinas terkait untuk mengawal pelaksanaan SPPT PKKTP. Salah satu tujuannya yakni mendukung implementasi PERMA 3/2017 di Kalimantan Tengah.
Pemerintah daerah Provinsi melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri untuk memastikan hak pendampingan bagi PBH dan mensosialisasikan lembaga- lembaga layanan yang berada di tiap kabupaten/kota. c. Rekomendasi untuk Pendamping 1) Pendamping di Kalimantan Tengah mempelajari lebih dalam tentang PERMA 3/2017. 2) Melakukan sosialisasi PERMA 3/2017 ke internal lembaga layanan dan komunitas. 3) Menggunakan PERMA 3/2017 menjadi bahan negosiasi dalam mendampingi PBH di Pengadilan. 4) Lembaga layanan masyarakat dapat melakukan koordinasi dengan hakim-hakim di Pengadilan Negeri agar lebih dikenal dan menjadi referensi rujukan layanan oleh para hakim. 49
Buku ini merupakan laporan penelitian dari hasil kajian Komnas Perempuan terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di wilayah Kalimantan Tengah. Hasil kajian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 di Kalimantan Tengah. Kajian ini diharapkan dapat berguna sebagai temuan awal yang akan mendukung kerja-kerja MA RI dalam merumuskan rencana kerja dan alat untuk menilai sosialisasi dan efektivitas Perma 3/2017 serta mendukung kerja-kerja pendamping PBH khususnya mekanisme kerja antar subsistem peradilan pidana dan layanan pemulihan korban. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310 Tel. +62 21 390 3963 Fax. +62 21 390 3911 mail@komnasperempuan.or.id
LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 5 MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LIMA MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): KEPULAUAN RIAU Tim penulis: Siti Aminah Tardi Hayati Setia Inten Arinta Dea Dini Singgi Muhammad Rizaldi Warneri Arsa Ilmi Budiarti Meyriza Violyta Tim diskusi: Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar
Judul: TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LIMA MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): KEPULAUAN RIAU Tim Penulis: Siti Aminah Tardi, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, Muhammad Rizaldi Warneri, Arsa Ilmi Budiarti, Meyriza Violyta Tim Diskusi: Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar Dimensi Buku: 15,5 × 23 cm Jumlah halaman buku: vi + 70 hlm Penerbit: Komnas Perempuan © Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021 Kajian ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Penelitian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Laporan Penelitian ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dan MaPPI FH UI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan dengan menyebutkan sumber (KOMNAS Perempuan), dan tidak diperjualbelikan. ISBN: 978-602-330-067-9 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310 Tel. +62 21 390 3963 Fax. +62 21 390 3911 mail@komnasperempuan.or.id
KATA PENGANTAR Salah satu kerangka hukum dan kebijakan yang didorong oleh Komnas Perempuan adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (disingkat SPPT-PKKTP). Konsep yang dibangun sejak 2003 ini, didasarkan pada kebutuhan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana yang dapat memenuhi hak perempuan atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Tidak dapat dipungkiri perempuan korban kekerasan mengalami hambatan dalam mengakses sistem peradilan pidana, karena sistem hukum belum memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. SPPT-PKKTP diantaranya bertujuan untuk: (1) mempercepat proses penyelesaian perkara; dan (2) memastikan bahwa hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum yang dijamin oleh hukum tidak dilanggar. Sejatinya, para pihak yang dimaksud dalam SPPT-PKKTP adalah subsistem yang tersebar dalam ruang-ruang kerja penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemulihannya, mulai dari penyelidikan dan penyidikan; penuntutan; pemeriksaan dan putusan dalam sidang pengadilan; dan eksekusi putusan pengadilan ditambah dengan subsistem pemulihan. Subsistem pemulihan sendiri terdiri dari pelayanan pelaporan, pelayanan kesehatan termasuk psikologis, psikososial dan rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian cita-cita besar SPPT-PKKTP ialah hukum acara peradilan pidana yang mengakomodasi kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum baik sebagai korban,saksi maupun pelaku tindak pidana. Ditengah tantangan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017). Komnas Perempuan menyambut baik langkah MA sebagai bentuk percepatan pengintegrasian SPPT-PKKTP dalam hukum acara peradilan pidana dan memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Peraturan ini sendiri mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim Dalam Menerapkan i
Perspektif Gender di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan. Terbitnya Perma 3/2017 menjadi oase di tengah stagnannya upaya pembaharuan hukum acara pidana, dan menjadi inspirasi bagi subsistem peradilan pidana lainnya untuk menerbitkan kebijakan internal serupa untuk pemenuhan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Setelah hampir 3 tahun keberlakuannya, Komnas Perempuan memandang penting untuk melakukan kajian sejauh mana Penerapan Perma di lima mitra wilayah SPPT-PKKTP yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku. Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi kepulauan yang berada di sebelah utara Indonesia dan berbatasan dengan negara lain. Karakteristik kepulauan dan perbatasan ini berkontribusi pada kekhasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang terjadi. Sehingga menjadi penting untuk memastikan apakah Perma 3/2017 diterapkan dalam penanganan perempuan yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang memiliki dimensi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Melalui wawancara dengan Hakim dan Pendamping PBH, baik hakim PN maupun hakim PT di wilayah Riau menunjukkan pengetahuan yang masih rendah terkait substansi Perma 3/2017. Meski beberapa informan hakim menunjukkan kepedulian terhadap kondisi rentan yang dialami perempuan, tetapi hal tersebut belum konsisten dengan substansi pengaturan yang terdapat di dalam Perma 3/2017. Di sisi lain, pengetahuan pendamping PBH terhadap substansi Perma 3/2017 tidak mendalam, sehingga ragu untuk mendorong upaya penegakannya. Sedangkan penerapan Perma berdasarkan pengalaman Hakim dan Pendamping PBH masih sebatas hak PBH untuk diperiksa dengan pendamping dan sikap hakim untuk tidak merendahkan PBH agar situasi pemeriksaan menjadi nyaman. Sementara hak pemulihan dan kebutuhan PBH lain belum dipahami secara baik. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 yaitu: (i) dorongan dari atasan dalam bentuk pemberian contoh dalam menangani perkara; (ii) sikap empati terhadap PBH yang telah ada pada para hakim; dan (iii) partisipasi public dalam pemenuhan hak korban yang direspon positif oleh hakim. Sedangkan hambatan yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 terletak pada (i) Minimnya sosialisasi; (ii) Miskoordinasi dalam tata kelola proses peradilan pidana terkait penunjukkan pendamping, Dinas Sosial atau Pekerja Sosial guna memberikan pendampingan untuk PBH ii
korban, (iii) Minimnya pemahaman mengenai hak PBH atas pemulihan dan ketimpangan relasi gender; serta (iv) Tidak adanya mekanisme reward dan punishment. Hasil penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi terhadap Mahkamah Agung RI,Komisi Yudisial, Ombudsman RI, Komnas Perempuan, Kementerian PPA, dan Kementerian PPN (Bappenas) untuk bersinergi dalam mensosialisasikan Perma 3/2017. Dengan selesainya penelitian ini, Komnas Perempuan menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung yang telah memfasilitasi dan menghubungkan dengan para hakim dalam proses pengumpulan data, MAPPI, IJRS dan FPL yang telah menjadi teman diskusi, para peneliti yang berhasil mengatasi tantangan pandemi covid 19 dalam pengumpulan data, para informan yang bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuannya, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, Muhammad Rizaldi Warneri, Arsa Ilmi Budiarti, dan Meyriza Violyta sebagai peneliti wilayah Kepulauan Riau, Badan Pekerja Komnas Perempuan dan seluruh pihak yang telah mendukung dan memungkinkan kajian penerapan Perma 3/2017 ini terlaksana dengan baik. Kami menyadari bahwa kajian awal ini masih penuh dengan kekurangan. Mudah-mudahan hasil kajian dan rekomendasi dalam penelitian ini bisa sama-sama kita dorong untuk mewujudkan akses keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Amin. Jakarta, April 2021 Siti Aminah Tardi Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan iii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN 1.	Demografi	Wilayah 2. Pola Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 3. Metodologi Penelitian a. Teknik pengambilan data b. Tahapan Penelitian c. Penentuan Lokasi Penelitian d. Kriteria Informan Penelitian 4. Keterbatasan Penelitian B. PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI MENGENAI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 1. Pengetahuan terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 2. Sosialisasi terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 C. PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 OLEH HAKIM 1. Pertimbangan potensi diskriminasi atau ketimpangan yang terjadi pada PBH dalam fakta persidangan (Pasal 4 PERMA No. 3 Tahun 2017) 16 a. Temuan Hakim b. Temuan pendamping c. Analisis 2. Perilaku hakim yang dilarang selama pemeriksaan (Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017) a. Temuan Hakim b. Temuan pendamping c. Analisis 3. Perilaku Hakim terkait menegur pihak lain yang mengintimidasi PBH (Pasal 7 PERMA No. 3 Tahun 2017) a. Temuan Hakim b. Temuan Pendamping c. Analisis 4. Perilaku Hakim terkait Kebutuhan Pemulihan PBH Sebagai Korban (Pasal 8 PERMA No. 3 Tahun 2017) iv i iv 1 1 2 3 3 4 5 6 8 10 10 13 16 16 19 21 24 24 25 27 31 31 31 31 32
a. Temuan Hakim b. Temuan Pendamping c. Analisis 5. Perilaku Hakim terkait Hak PBH atas pendampingan (Pasal 9 PERMA NO. 3 TAHUN 2017) a. Temuan Hakim b. Temuan Pendamping c. Analisis 6. Perilaku Hakim terkait Pemeriksaan Audio Visual (Pasal 10 PERMA 3/2017) a. Temuan Hakim b. Temuan Pendamping c. Analisis 7. Temuan lain tentang Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 D. PEMBELAJARAN TERKAIT IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan PERMA NO. 3 TAHUN 2017 2. Hambatan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 3. Temuan lain di luar PERMA No. 3 Tahun 2017 E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Kesimpulan a. Pengetahuan dan Sosialisasi Mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017 oleh Hakim PN, Hakim PT, dan Pendamping b. Penerapan Perma di PN dan PT Berdasarkan Pengalaman Hakim PN dan Pendamping mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017 c. Pembelajaran terkait Pengalaman Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 2. Rekomendasi a. Rekomendasi Terhadap MA RI b. Rekomendasi Terhadap Para Pihak Relevan DAFTAR PUSTAKA 32 34 36 38 38 42 45 48 48 51 52 53 56 56 58 61 62 62 62 63 64 65 65 67 69 v
A PENDAHULUAN 1. Demografi Wilayah Kepulauan Riau atau Kepri merupakan salah satu provinsi kepulauan yang berada di sebelah utara Indonesia dan berbatasan dengan negara Malaysia, Vietnam, Kamboja dan Singapura (lihat Gambar 1.) Gambar 1. Peta Kepulauan Riau Penduduk Kepri berjumlah 2.189.653 penduduk yang tersebar di 2 Kota di mana salah satunya adalah Tanjung Pinang sebagai ibukotanya, 5 Kabupaten dan 73 Kecamatan1. Penduduk Kepri, mayoritas berpendidikan tamat SMA/ SMK/MA2 dan beragama Islam3. Selain itu, mayoritas penduduknya juga berada 1 Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2020 (Kepri: BPS, 2 3 2020), hlm. 42 Ibid, hlm. 83 Ibid, hlm. 207 1
pada usia kerja yaitu berada di usia 35-39 tahun dan 30-34 tahun4 dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai5. Rata-rata penghasilan penduduk yang bekerja di sektor formal di Kepri adalah Rp 2.599.315 sampai Rp 4.700.0056 padahal Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau di tahun 2020 adalah sebesar Rp 3.005.4607. Dengan kata lain, masih ada penduduk di Kepri yang memiliki pendapatan di bawah UMP. Lebih lanjut, pada tahun 2019 terdapat 128.460 penduduk miskin di Kepri atau pada sekitar 5.90% persen di mana jumlah penduduk miskin didominasi di Kota Batam dan persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Lingga (12.88%)8.Jumlah penduduk perempuan sendiri di Kepri mencapai 49.04% di mana mayoritas berusia 30-34 tahun dan 35-39 tahun9. Selain itu, dari seluruh perempuan berusia 15 tahun ke atas di tahun 2019, 42.16% memiliki kegiatan bekerja dan 44.49% lainnya mengurus rumah tangga10. 2. Pola Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Secara umum, pada tahun 2019, angka kejahatan di Kepri disebutkan oleh BPS mengalami penurunan dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya11. Jika dilihat secara lebih rinci, pada tahun 2019, 1.02% atau sekitar lebih dari 200 ribu penduduk di Kepri melapor menjadi korban kejahatan12 di mana 66.18% korban kejahatan adalah laki-laki dan 33.82% lainnya adalah perempuan13. Namun, dari seluruh yang menjadi korban kejahatan, hanya 26.30% yang melaporkan ke Polisi14 dan hanya 1.85% yang didampingi atau mendapatkan bantuan hukum15. Jika dilihat lagi lebih dalam dan difokuskan kepada kasus kekerasan - meskipun tidak ada keterangan dialami oleh laki-laki atau perempuan, data BPS menunjukkan bahwa di Kepri pada tahun 2019 tercatat ada 11 kasus Ibid, hlm. 76 4 Ibid, hlm. 86 5 Ibid, hlm. 101 6 Ibid, hlm. 105 7 Ibid, hlm. 114 8 Ibid, hlm. 73 9 10 Ibid, hlm. 82 11 Badan Pusat Statistik RI, Statistik Kriminal 2020 (Jakarta: BPS RI, 2020), hlm. 142 12 Ibid, hlm. 229 13 Ibid, hlm 230 14 Ibid, hlm 237 15 Ibid, hlm. 238 2
perkosaan, 118 kasus pencabulan dan 171 kasus KDRT16. Sedangkan data yang disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto, bahwa dari data kasus kekerasan tahun 2017 sendiri, terdapat 268 korban perempuan dan 248 korban anak lalu meningkat pada tahun 2018 menjadi 294 korban perempuan dan 227 korban anak dan kemudian tahun 2019 kembali naik menjadi 312 korban perempuan dan 240 korban anak17. Lebih khusus, seorang hakim pengadilan tingkat pertama dapat menerima hingga 20 perkara pidana yang melibatkan PBH dalam rentang satu tahun. Dalam perkara tersebut, umumnya PBH berkedudukan sebagai korban. Adapun jenis	perkaranya	bervariasi	mulai	dari	KDRT	fisik,	pencurian,	kecelakaan	lalu lintas, TPPO, dan Kekerasan Seksual (baik dewasa maupun anak). Di tahun 2020 ini, muncul pula beberapa kasus perbuatan cabul dengan anak di bawah umur melalui media internet. Dalam kasus-kasus tersebut PBH berkedudukan sebagai pelaku dan juga korban. 3. Metodologi Penelitian a. Teknik pengambilan data Pengambilan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang ingin melihat bagaimana konstruksi suatu realitas sosial dan berfokus pada proses interaktif yang terjadi dalam suatu kondisi18. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi mendalam mengenai suatu hal yang diteliti dan berusaha memperoleh pemaknaan terhadap kondisi tertentu19. Pendekatan kualitatif ini biasanya didasarkan dengan adanya data yang diperoleh melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi atau analisis konten gambar untuk membangun suatu teori.20 Hasil data yang diperoleh pun bersifat subjektif dan tidak dapat digeneralisir menggambarkan kondisi secara 16 Ibid, hlm. 164 - 165 17 Paparan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto saat menutup kegiatan Workshop Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020 di Imperium One Hotel Harbour Bay, Batam, Jumat (13/4/2020) dilansir di full pada 18 Desember 2020 18 Newman, Lawrence W., Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (New York: Pearson, 2007), hlm. 17 19 Ibid 20 Ibid 3
umum, karena biasanya jumlah sampelnya pun tidak terlalu banyak namun menekankan kepada kedalaman data yang diperoleh21. Dari pendekatan kualitatif, digunakan teknik wawancara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai implementasi PERMA No. 3/2017. Teknik ini dipilih untuk memperoleh informasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendamping serta hakim dalam mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 yang tidak dapat diperoleh hanya dengan observasi ataupun analisis komparatif terhadap konten-konten media maupun dokumen administratif. b. Tahapan Penelitian Proses kegiatan Tinjauan Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut: 1) Penyusunan instrumen Instrumen penelitian disusun berdasarkan poin-poin pemantauan dalam kuesioner pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 oleh MaPPI FH UI. Dari kuesioner tersebut kemudian disesuaikan dengan teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara mendalam. Sehingga instrumen yang disusun berupa pedoman wawancara mendalam kepada informan dan disusun sesuai kriteria informan penelitian yang telah ditentukan juga. 2) Diskusi terfokus dengan pakar Instrumen ini disusun bersama sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Pengada Layanan seperti Yayasan Embun Pelangi Riau, LBH Apik Jakarta dan lain-lain. Selain itu, instrumen juga telah disosialisasikan kepada Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI. 3) Pelaksanaan simulasi instrumen Peneliti kemudian melakukan simulasi instrumen pedoman wawancara mendalam yang telah disusun dan memastikan para pewawancara memahami konteks dan alur wawancara yang harus dilakukan. Dari 21 Ibid, hlm. 71 4
hasil simulasi ini, kemudian dilakukan penyederhanaan dan perbaikan alur pertanyaan untuk lebih memudahkan wawancara. 4) Pelaksanaan pengambilan data Pengambilan data yaitu wawancara mendalam dilakukan sejak 17 November hingga 21 Desember 2020 secara online bersama para informan. c. Penentuan Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan program Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT- PKKTP) oleh Komnas Perempuan yang merupakan sistem terpadu dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan mengutamakan kerjasama antara pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, serta membuka akses ke pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan.22 Didukung oleh Program MAMPU, 20 (dua puluh) lembaga yang memberikan layanan terhadap korban kekerasan yang tergabung dalam Forum Pengada Layanan (FPL) bekerjasama dengan pemerintah menerapkan konsep SPPT-PKKTP di 5 provinsi melalui kesepakatan bersama maupun peraturan di tingkat daerah23. Saat ini SPPT-PKKTP telah diimplementasikan di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Di tahun 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menganggarkan dana untuk SPPT-PKKTP di 4 Provinsi lain yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Jawa Timur, Bengkulu, Bali24. Dari daftar provinsi tersebut, Kepulauan Riau yang merupakan salah satu provinsi penyelenggara SPPT-PKKTP dipilih menjadi lokasi penelitian untuk melihat implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017. Dalam penelitian ini juga hanya dipilih Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi karena agar kasus yang ditangani khususnya terkait Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dapat lebih luas. Kepulauan Riau sendiri memiliki 22 MAMPU, Project Brief, diakses di pada 18 Desember 2020 23 Ibid 24 Ibid 5
6 3 Pengadilan Negeri (PN) dan 1 Pengadilan Tinggi (PT), di mana dalam penelitian ini dipilih 2 lokasi PN yaitu PN Tanjungpinang dan PN Batam. Sedangkan lokasi PT dipilih yaitu PT Pekanbaru. d. Kriteria Informan Penelitian Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu pendamping, hakim PN dan hakim PT. Pemilihan informan ini ditentukan dengan pertimbangan bahwa hakim adalah aktor kunci dalam persidangan dan juga dalam PERMA No. 3/2017 itu sendiri. Sedangkan untuk pendamping dipilih agar dapat memberikan informasi implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dari sudut pandang yang berbeda yaitu dari perspektif pihak yang tidak terikat dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 dan pihak yang melalui proses hukum bersama PBH khususnya di persidangan. Sehingga dapat diperoleh informasi dari dua sudut pandang dan agar memperoleh informasi/data yang komprehensif. Dari kategori tersebut dipilihlah informan dengan kriteria sebagai berikut: 1) Untuk pendamping:
Pendamping korban kekerasan terhadap perempuan;
Pendamping terdakwa yang melakukan tindak pidana namun dilatarbelakangi adanya kekerasan gender terhadap terdakwa;
Lama pengalaman minimal selama 3 tahun;
Sudah pernah mendampingi sampai proses persidangan; Mendampingi kasus dengan jenis kekerasan terhadap perempuan yang beragam;
Pendamping berasal dari lembaga pemerintahan dan nonpemerintahan 2) Untuk Hakim:
Jenis kelamin yang seimbang minimal satu hakim laki-laki
dan satu hakim perempuan untuk melihat relasi keduanya; Pernah memeriksa PBH Korban dan/atau PBH Terdakwa;
Pengalaman hakim minimal selama 5 tahun;
Bukan berasal dari Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak
Dari kriteria tersebut, untuk Kepulauan Riau dipilih 3 (tiga) orang pendamping. 4 (empat) orang hakim PN dan 2 (dua) orang hakim PT, dengan	profil	sebagai	berikut: No. Nama Keterangan 1 Hakim P1 PN Batam Hakim PN Batam yang selanjutnya disebut sebagai Hakim P1 PN Batam Hakim ini berkarir sebagai hakim sejak 15 tahun yang lalu dan ditempatkan di berbagai Pengadilan. Sebelum ditempatkan di PN Batam selama 4 tahun hingga saat ini, beliau pernah ditempatkan di PN Purwakarta, PN Brebes hingga PN Simalungun. Beliau juga kerap mengadili perkara perempuan sebagai korban khususnya di isu pelecehan seksual dan KDRT. Beliau juga kerap mengadili perempuan sebagai pelaku khususnya di perkara penipuan. 2 Hakim P2 PN Batam Hakim PN Batam yang selanjutnya disebut sebagai Hakim P2 PN Batam Hakim ini berkarir sebagai hakim sejak tahun 90-an dan ditempatkan di PN Batam sejak 5 tahun yang lalu. Beliau kerap menangani kasus perempuan seperti salah satunya di isu pelecehan seksual 3. Hakim P3 PN Tanjung Pinang Hakim PN Tanjung Pinang yang selanjutnya disebut sebagai Hakim P3 PN Tanjung Pinang Hakim ini berkarir sebagai hakim sejak tahun 2005 di PN Jambi lalu ditempatkan di berbagai Pengadilan lainnya hingga April 2016 ditempatkan di PN Tanjung ini. Beliau kerap mengadili Pinang hingga saat berbagai perkara perempuan baik sebagai korban, saksi maupun pelaku baik perempuan dewasa maupun anak khususnya di kasus pencabulan, persetubuhan, TPPO dan sebagainya 4. Hakim L1 PN Tanjung Pinang Hakim PN Tanjung Pinang yang selanjutnya disebut sebagai Hakim L1 PN Tanjung Pinang Hakim ini berkarir sebagai hakim sejak tahun 2005 di PN Putussibau lalu ditempatkan di berbagai Pengadilan lainnya/ Pada Desember 2016, beliau ditempatkan di PN Tanjungpinang hingga saat ini. Beliau kerap mengadili berbagai perkara perempuan khususnya anak dan perempuan sebagai saksi khususnya di kasus KDRT, narkotika, perceraian dan sebagainya 7
5. Hakim L2 PT Pekanbaru Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang selanjutnya disebut sebagai Hakim L2 PT Pekanbaru Beliau sudah menjadi Hakim di PT Pekanbaru selama 3 tahun. Sebelumnya, selama lebih dari 4 tahun beliau di PN Jakarta Selatan. 6. Hakim L3 PT Pekanbaru Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang selanjutnya disebut sebagai Hakim L3 PT Pekanbaru Beliau sudah menjadi Hakim di PT Pekanbaru selama 2 tahun. Sebelumnya, sejak tahun 90-an beliau menjadi hakim beragam Pengadilan seperti di PN Kupang dan PN Bandung 7. Pendamping P1 Yayasan Embun Pelangi Riau Yang selanjutnya disebut sebagai Pendamping P1 Yayasan Embun Pelangi Riau Ia menjadi pendamping di Embun Pelangi sejak Ia kerap mendampingi perempuan tahun 2016. sebagai korban di mana kebanyakan masuk ke ranah persidangan pada berbagai isu khususnya terkait KDRT, perceraian, kekerasan seksual dan sebagainya 8. Pendamping L1 LBH PDHB Riau Merupakan pendamping Lembaga Bantuan Hukum Peduli dan Harapan Bangsa, yang selanjutnya disebut sebagai Pendamping L1 LBH PDHB Riau Ia menjadi pendamping di LBH PDHB Riau sejak tahun 2015. Ia kerap mendampingi perempuan sebagai pelaku di beragam isu khususnya terkait narkotika dan sebagainya 9. Pendamping L2 P2TP2A Riau Yang selanjutnya disebut sebagai Pendamping L2 P2TP2A Riau Ia menjadi pendamping di P2TP2A Riau sejak tahun 2008. Ia kerap mendampingi perempuan sebagai korban di beragam isu khususnya terkait pelecehan seksual, persetubuhan dan sebagainya 4. Keterbatasan Penelitian Dalam setiap penelitian tentu saja terdapat sejumlah keterbatasan yang dapat dijadikan pembelajaran untuk penelitian berikutnya agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sebagai berikut: 8
a. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dalam penelitian ini belum dapat diperoleh variasi informan penelitian yang beragam dari segi gender maupun pengalaman; b. Dikarenakan penelitian ini dilakukan saat masa pandemi COVID-19, terdapat beberapa temuan yang masih belum dapat diperoleh secara mendalam, dikarenakan adanya keterbatasan teknologi dan juga proses koordinasi dengan mitra lokal di daerah; c. Untuk melakukan wawancara dengan hakim membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat memperoleh nama dan kontak hakim yang akan diwawancara. Setelah mendapatkan pun, waktu yang dimiliki hakim untuk wawancara cukup terbatas sehingga ada beberapa hal yang masih belum tergali informasinya; d. Tidak diperolehnya pendamping pelaku dari lembaga pemerintahan, sehingga masih belum ada perspektif pendamping pelaku dari lembaga pemerintahan dalam penelitian ini. 9
B PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI MENGENAI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 1. Pengetahuan terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 Berdasarkan pengalaman hakim, pengetahuan mengenai PERMA ini diperoleh bukan dari adanya pelatihan atau sosialisasi namun lebih dari diskusi kasus, hakim yang mencari sendiri dan pelatihan dari pihak eksternal. Secara umum, hakim memahami bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 ini merupakan peraturan yang mengatur bagaimana sikap hakim dalam mengadili perkara PBH. Namun nampak bahwa hakim masih belum memahami secara mendetail isi PERMA itu sendiri. Hal ini ditunjukkan bahwa PERMA ini hanya sebatas mengatur soal pendampingan dan sikap hakim untuk tidak merendahkan PBH hingga terkait situasi pengadilan agar nyaman bagi perempuan. Padahal tentu saja PERMA No. 3 Tahun 2017 berbicara juga soal pemulihan dan kebutuhan PBH lain yang perlu dipertimbangkan saat mengadili PBH. "Tentang pendamping kan PERMA nya tahun 2017, saya pelatihan tahun 2013 kurang begitu mengikuti rupanya ada pendamping. Ini yang kadang-kadang kami lupa, mengingatkan ini harus didampingi sebagai saksi, sebagai korban sebagai Orang yang Berhadapan dengan Hukum saya rasa itu yang menarik pendamping" (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) Selain, pemahaman hakim yang masih belum mendetail, terdapat pula beberapa pandangan hakim yang masih keliru terhadap substansi PERMA No. 3 Tahun 2017. Misalnya, masih ditemukan adanya pandangan dari hakim bahwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan harus digali terlebih dahulu apakah ada latar belakang dari perempuan yang turut berkontribusi menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Padahal, substansi PERMA No. 3 Tahun 2017 menghendaki agar hakim menghindari hal tersebut dengan tujuan agar menghapuskan stereotipe negatif terhadap perempuan. Hal ini 10
mengindikasikan bahwa terdapat hakim yang berupaya melindungi perempuan namun justru malah melakukan diskriminasi. Dalam hal ini, hakim mencoba memisahkan perempuan korban sebagai kelompok rentan dengan perempuan korban sebagai penyebab tindak pidana. "Korban penyebab tindak pidana. Artinya, jangan karena emosional, kepada laki- laki yang melakukan itu. karena memang tidak semua laki-laki sama... Sehingga, memang kita bertanya untuk apa kamu berpakaian seperti itu? ... Pada umumnya, secara psikologisnya, perempuan berpakaian seperti itu agar laki-laki tertarik kepada dia secara umum... Katakan ada yang jahil, katakanlah ada keseimbangan juga kepada si terdakwa. Tapi kalau orang sudah pakai baju bagus, rapi, sopan, nah si laki-laki sudah tidak benar... Tentu disitu kita mempertimbangkan manfaat tujuan hukum disitu sebagai hal yang meringankan" (Hasil Wawancara dengan Hakim L3 PT Pekanbaru, 15 Januari 2021) Hakim juga menyebutkan bahwa memang PERMA ini mengatur tentang bagaimana cara hakim bertanya kepada PBH, namun masih belum dijelaskan bagaimana teknik cara bertanyanya. Sehingga kemudian dikembalikan ke kemampuan dan keahlian hakim masing-masing dalam memimpin persidangan. "Kayaknya tentang cara hakim mengadili PBH dalam persidangan tidak boleh kita merendahkan tidak boleh kita mengatakan ini yang merendahkan. Tapi itu semua perlu pelatihan gimana sih caranya? Yang penting caranya. Cara bertanya yang baik, kata-kata apa yang tidak boleh dilontarkan, mana yang boleh dilontarkan. Memang belum lengkap misalnya kata-kata apa yang boleh dilontarkan." (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) "Perma hanya mengatur teknis Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum? Hanya itu kalau saya baca. Lebih ke itu karena hakim yang memimpin sidang. Jadi bagaimana perempuan itu didudukkan dalam situasi sidang kalau menurut saya,...........kembali lagi bagaimana kemampuan teknik hakim memimpin sidang." (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Batam, 21 Desember 2020) Lebih lanjut, salah satu hakim menyebutkan dengan membandingkan pelatihan yang diperolehnya terkait anak. Ia menyebutkan bahwa jika pelatihan terkait anak diperoleh pengetahuan mengenai bagaimana cara bertanyanya dan teknik yang perlu dilakukan seperti apa. Namun, karena PERMA ini sendiri masih berada dalam tataran peraturan - bukan Undang-Undang seperti SPPA, 11
sehingga masih belum dapat dipahami secara utuh mengenai bagaimana menerapkan PERMA ini sendiri di persidangan. "Kalau saya waktu pelatihan untuk anak, memang kita sulit kan kita hanya mengikuti Undang-undang tapi kalau dalam Diklat itu di dalamnya ada teknik interview ada teknik bagaimana menghadapi anak? Itu dimasukkan teknik interview dimasukkan dalam Diklat itu sehingga kita punya gambaran menghadapi anak seperti ini. Tapi kalau kita hanya PERMA saja kita hanya sebatas menghadapi PBH beda sama yang lain cuma bagaimana caranya" (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Batam, 21 Desember 2020) Sedangkan dari hasil temuan pendamping di Kepri, ditunjukkan bahwa pendamping masih belum memahami PERMA No. 3 Tahun 2017 secara menyeluruh dan jika pun tahu hanya terbatas kepada isu pendampingannya saja. Padahal PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak hanya mengatur soal pendampingan saja. "Hmm, saya sih belum sepenuhnya memahami isi PERMA tersebut dari keseluruhan sampai akhir." (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020) "Kalau yang saya tau itu, ketika ada kasus perempuan berhadapan dengan hukum itu baik itu saksi korban atau pelaku, si hakim wajib menanyakan untuk pendampingan. Jadi untuk mengatur itu sih. Itu aja. Pokoknya kewajiban hakim itu kalau ada PBH yang tidak ada pendampingnya itu wajib ditanyakan dan diberi akses pendampingan." (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020) Bahkan ketika ditanya soal bagaimana PERMA tersebut dapat membantu pendamping, hanya sebagian dalam PERMA tersebut yang disebutkan sebagai hal yang perlu diperhatikan yaitu seperti menguatkan korban, meminta pemeriksaan jarak jauh apabila lokasi jauh, memberi masukan apabila terdapat pertanyaan yang bersifat memojokkan korban. "Kalau yang kami perlu lakukan sih ketika melakukan pendampingan di persidangan itu ya memastikan kalau korban tidak bertemu dengan pelaku di persidangan itu. Kalau korbannya jauh, kita bantu untuk adanya virtual persidangan, kemudian ketika korban tidak mau menceritakan itu kita menguatkan si Korban untuk mau memberikan keterangannya. Kalau menggantikan sih kita belum pernah. Kalau 12
misalnya ada pertanyaan dari beberapa pihak yang tidak berhubungan dengan kasus dan kemudian memojokkan ke korbannya itu kita kasih masukan." (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020) Padahal dalam PERMA disebutkan bahwa terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi apabila ingin melakukan pemeriksaan virtual atau jarak jauh tidak hanya soal lokasi yang jauh. Begitu juga dengan peran pendamping itu sendiri yang lebih kepada kehadirannya di persidangan yang diakui oleh PERMA ini dan hakim dapat mengabulkan adanya permintaan dari PBH untuk menghadirkan pendamping25. Dan jika dipahami secara lebih luas, melalui PERMA ini pendamping dapat turut berperan dalam memastikan akses terhadap keadilan bagi PBH dengan memastikan bahwa hakim mempertimbangkan riwayat kekerasan yang dialami korban, relasi kuasa yang ada dalam perkara, ketidakberdayaan yang dialami PBH dan lain sebagainya. Walaupun demikian, terdapat salah satu pendamping yang memahami bahwa PERMA sebetulnya tidak hanya terbatas pada persoalan pendamping saja namun juga bicara soal bagaimana hakim memperlakukan PBH. Pendamping memberi contoh dengan mengkomparasikan perilaku hakim pada persidangan PBH dan persidangan anak dengan menggunakan nilai-nilai PERMA, dimana ketika memeriksa anak yang berhadapan dengan hukum, hakim nampak langsung menunjukkan perilaku mengkhususkan anak dan hal tersebut tidak terjadi kepada PBH. "Jadi nanti kalau ada anak yang dihadirkan dalam persidangan mereka jadi terkaget gitu kan, oh mereka harus diperlakukan seperti ini. Kalau perempuan kan tidak. Mereka dianggap biasa saja, seolah Perma ini tidak ada. Beda ya dengan peradilan anak tadi ya. Tapi tidak ada kesadaran atau apa. Kan kita bisa lihat tuh ada perubahan mimik, pola perilaku, dan tata caranya kan. Jadi seperti ada efek spontan-nya kalau anak tadi, tapi kalau perempuan itu biasa saja." (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) 2. Sosialisasi terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 Sebagai salah satu aktor kunci dan juga pelaksana PERMA No. 3 Tahun 2017, secara umum, hakim menyebutkan bahwa belum pernah ada sosialisasi khusus terkait dengan PERMA ini. Lebih lanjut hakim menyebutkan juga bahwa jika pun ada sosialisasi yang dilakukan, tidak secara khusus tentang PERMA 25 Indonesia, PERMA No. 3 Tahun 2017, Pasal 9 13
ini dan sebetulnya tidak seluruh PERMA yang diterbitkan itu disosialisasikan. Sehingga, hakim perlu mencari tahu sendiri dan membaca mengenai peraturan tersebut "Dari MA tidak ada sosialisasi kalau situasi dilakukan suatu zoom kemudian dibahas tentang PERMA tapi dilakukan di lingkungan institusi Satkernya. Jadi kaya kemarin persidangan elektronik karena ada hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan kita bawa dalam rapat dan kita bahas. Tapi tidak semua PERMA disosialisasikan kalau ada PERMA masing-masing hakim baca." (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Batam, 21 Desember 2020) "Sosialisasi ada sebatas ini loh norma yang baru, karena kita yang aktif juga mencarinya.Kemudian biasanya kalau sudah ada satu, dua, tiga yang tahu saling memberi tahu. Karena ini baru booming tahun 2018. Hati-hati kalau sidang ada PERMA. Belum ada pelatihan khusus. " (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) "Secara khusus tidak pernah, atau belum pernah kita melakukan sosialisasi itu. Kita tidak punya anggaran untuk itu (sosialisasi), jadi kembali ke keaktifan masing-masing hakim saja. (Hasil Wawancara dengan Hakim L2 PT Pekanbaru, 15 Januari 2020) Disebutkan juga padahal hakim pun masih memerlukan adanya sosialisasi dan pelatihan terkait PERMA No. 3 Tahun 2017 karena jika hanya peraturan saja dan hakim harus membaca sendiri tentu penerapannya akan kembali lagi ke keahlian masing-masing hakim. Perlu juga kemudian ditentukan mekanismenya dan pihak yang memberikan pelatihan tersebut. "Kalau hanya PERMA saja kurang mestinya ditambah keterampilan menghadapi perempuan yang Berkonflik dengan Hukum. Kalau kita hanya teksbook kurang menjamin karena tidak semua hakim mempunyai keahlian dalam menghadapi perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Mungkin bagus kalau dari Komnas Perempuan atau dari mana ada kebijaksanaan untuk melatih tapi gimana ya kebijaksanaanya. MA atau Badan Diklat gimana kebijaksanaanya apakah Badan Diklatnya mengundang. Atau seperti itu. Ada Diklat Sertifikasi".(Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) Di sisi lain, pada temuan pendamping menunjukkan bahwa pendamping telah mendapatkan sosialisasi dari Komnas Perempuan dan KPPPA yaitu terkait dengan SPPT-PKKTP dan PERMA No. 3 Tahun 2017. 14
"Ada beberapa kali sosialisasi-sosialisasi dari komnas juga pernah, pokoknya dari pusat lah tentang SPPT PKKTP ini kan? Jadi, secara tidak langsung Kementrian ini juga di KPP juga pernah, cuman pas pandemi ini kan jarang, kalau dulu-dulu sering." (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020) Sementara itu, disebutkan juga bahwa pihak pengadilan sebagai aktor kunci dalam PERMA ini justru tidak pernah hadir dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh K/L dan terkadang tidak dapat menjawab persoalan di lapangan khususnya terkait keberadaan pendamping ini. "Cuman ya itu, dari unsur pengadilan pun dipanggil juga, cuman dari unsur pengadilan yang dipanggil itu yang datang itu biasanya mitra, itu pun jarang yang datang mitranya. Terkadang mereka tidak bisa juga menjawab persoalan- persoalan dihadapi di lapangan itu." (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020) Selain itu, pendamping juga memperoleh informasi mengenai PERMA ini dari jaringan masyarakat sipil dan pengada layanan melalui beberapa forum diskusi. Di mana dari situ diketahui bahwa PERMA ini dapat menguatkan posisi pendamping di persidangan PBH. "Jujur saja, awalnya saya tau dari teman-teman aktivis. Awal-awal keluarnya dulu kan temen-temen aktivis diskusi tentang itu, kemudian saya riset dikit-dikit dan akhirnya tau" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) "Dapat infonya dari teman-teman pengada layanan. Kalau awalnya sekali sih dari mulut ke mulut karena kami kan dari daerah ya. Dulu pas awal-awal tahun 2016 itu kita susah melakukan pendampingan hingga proses persidangan, nah dari situ kita tau nih kalau ada PERMA untuk menguatkan, gitu" (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020) Sehingga dapat dikatakan bahwa informasi mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017 ini diperoleh bukan dari Pengadilan dalam upaya memastikan terpenuhinya hak PBH atas pendampingan. Namun, lebih kepada pendamping sendiri yang memperoleh informasi tersebut sebagai bentuk inisiatif untuk memastikan peran mereka sebagai pendamping di persidangan lebih kuat dan dimudahkan. 15
C PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 OLEH HAKIM 1. Pertimbangan potensi diskriminasi atau ketimpangan yang terjadi pada PBH dalam fakta persidangan (Pasal 4 PERMA No. 3 Tahun 2017) a. Temuan Hakim Berdasarkan hasil temuan pada hakim, secara umum penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 khususnya pada Pasal 4 ini tergantung kepada perspektif hakim dalam melihat PBH. Dari 4 (empat) orang hakim PN yang diwawancara, 2 (dua) orang menyebutkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum berlaku untuk semuanya. Sehingga pertimbangan- pertimbangan yang diberikan harus sesuai dengan hukum acara itu sendiri. Misalnya terkait ketidaksetaraan status sosial, hakim menyebutkan bahwa tidak mempertimbangkan hal tersebut karena memang seharusnya semua diperlakukan sama. "Saya sudah garis bawahi pada prinsipnya sama semua, orang kaya dan miskin sama,laki-laki dan perempuan sama semua perlakuannya." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020) "Tapi untuk status sosial tidak kita pertimbangkan yang penting hukumnya sudah benar, kemudian yang memberatkan apa yang meringankan apa. Keputusan mengandung asas kepastian hukum" (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) Di sisi lain, seorang hakim menyebutkan juga bahwa perlu dilihat kembali apa latar belakang seseorang dalam melakukan tindakan tersebut. Apabila memang ada kondisi di mana seperti contohnya harus melakukan pencurian karena ditelantarkan suami, maka hal tersebut dapat menjadi poin pertimbangan tersendiri. Begitu juga terkait ketidakberdayaan di mana salah satu hakim menyebutkan bahwa hakim perlu memahami misalnya kondisi PBH ketika tidak melakukan perlawanan karena adanya faktor	fisik	perempuan	yang	lebih	lemah	daripada	laki-laki.	Contoh	lainnya 16
juga adalah ketika ada seorang murid diperkosa oleh gurunya maka perlu dilihat apakah ada ancaman yang diberikan sehingga terjadi hal tersebut. Ditambah lagi, hakim juga perlu untuk melihat undang-undang yang ada untuk menentukan pemberat bagi terdakwa. Misalnya, apabila perkara guru dan murid maka perlu dilihat dalam Undang-Undang bahwa seorang pendidik tidak boleh melakukan hal tersebut. "Dia tidak melawan itu ada laki-laki kuat mendengar suaranya. Kita tahu tenaga laki-laki pasti lebih kuat dari kita. Jadi tidak ada perlawanan, karena takut kalau melawan aku dibunuh, jadi penyerangan itu pasrah, itu harus dipahami oleh hakim. Saya tidak tahu teman saya yang lain kalau saya sudah saya pikirkan sampai ke sana." "Menurut saya harus dipertimbangkan karena ada gurunya laki-laki menyetubuhi anak perempuan, muridnya ada. Tidak berani melawan karena gurunya, alasanya banyak jangan kasih tahu nanti nilaimu di..... Hal yang memberatkan bagi pelaku, seorang guru harusnya melindungi.." (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Batam, 21 Desember 2020) "Undang-undang misalnya guru dan murid, karena dia pendidik jadi alasan yang memberatkan. Kalau itu dosenya malah jadi alasan pemberat." (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) Namun di sisi lain, ada anggapan juga dari hakim yang lain bahwa apabila ada unsur suka sama suka menunjukkan bahwa tidak ada unsur paksaan melainkan lebih ke pembujukan. Padahal bisa jadi ada unsur relasi kuasa namun hakim tidak melihat atau mempertimbangkan hal tersebut. Bahkan ditambahkan bahwa apabila sudah bisa berteriak dan tidak melawan maka itu bersifat suka sama suka dan korban turut berperan dalam tindakan yang terjadi terhadapnya. "Saya akan tanya juga ke perempuanya, kalau dia bilang suka itu bahan dari pertimbangan berarti tidak ada unsur paksaan tapi ada unsur pembujukan" "Kalau misalnya dia udah bisa berteriak udah bisa ngomong tapi berulang terus menerus berarti dia menginginkan... mungkin juga karena pengaruh dari internet dia suka nonton Youtube, mungkin ada keinginan dari korban. Khususnya yang pacaran" "Jika telah dilakukan berulang-ulang persetubuhan. Kita akan menilai bukan hanya terdakwa saja yang bersalah tapi turut andil si korban" (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020) 17
18 Sedangkan secara umum, apabila terkait riwayat kekerasan, hakim kerap menjadikan pertimbangan apalagi jika sudah dilakukan berkali-kali. Walaupun terkadang hal tersebut tidak tertera di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), namun hakim tetap menggali dan menjadikan pertimbangan. Hakim juga menyebutkan bahwa terkait riwayat kekerasan ini sendiri perlu didukung juga dengan adanya visum atau keterangan keluarga. "Tetap kita gali karena kadang itu tidak dimasukkan BAP atau Berita Acara jadi pertimbangan kita untuk menjatuhkan putusan." (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Batam, 21 Desember 2020) "kami akan pertimbangkan apakah dia telah sering mengalami hal yang demikian. Akan memberatkan." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020) "Ya tetap, kalau butuh dari visum, kemudian dari korban mengatakan sejak kapan kejadiannya didukung keterangan ibunya. (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) Salah satu hakim menyebutkan bahwa pada dasarnya kondisi psikis juga turut dipertimbangkan namun kerap terdapat kesulitan ketika sidang dilakukan secara online seperti pada masa pandemi ini. Karena, hakim kerap melihat kondisi psikis itu melalui mimik muka atau gestur tubuh dan ini menjadi sulit dilihat jika tidak secara tatap muka di persidangan. Ditambah lagi, adanya pertimbangan mengenai kondisi psikis ini tidak kemudian sejalan dengan adanya perhitungan ganti rugi terhadap kondisi psikis yang dialami karena disebutkan terdapat kesulitan dalam perhitungan ganti ruginya. "Untuk psikis dengan dia tidak bisa berkata-kata tidak menjawab. Bisa saja ini psikisnya terganggu jadi tetap kita perhatikan tadi saya sudah katakan kalau di persidangan biasa kita bisa periksa dari bahasa tubuh. ..... selama pandemi kami tidak sidang secara langsung, harus sidang on line. Kalau sidang langsung PBH kita bisa lihat mimiknya, bisa lihat wajahnya. ........ kami tidak bisa menilai, karena kami tidak bisa bertemu langsung. Hanya mendengar suaranya saja.Mendengar saja kami kurang jelas apalagi kami tidak bisa melihatnya" (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020) "Kondisi psikis, mentalnya, setelah itu dia sudah traumatis kemudian kita jarang memperhitungkan ganti rugi karena susahnya di situ. Jadi perhitungan
ganti rugi, sebatas gimana sih anak tidak trauma gimana tidak takut lagi." (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) Ditambah lagi soal pertimbangan menggunakan Peraturan Daerah (Perda), disebutkan bahwa hakim cukup jarang dan bahkan tidak pernah menggunakan Perda. Namun, hakim berpendapat bahwa peraturan apapun pada dasarnya tidak boleh dikesampingkan namun perlu dilihat kondisi dan situasinya (kasuistis) serta hakim perlu bijaksana dalam menentukan pertimbangannya tersebut. "Perda tidak boleh dikesampingkan. Peraturan perundang-undangan tetap berlaku. Tapi tetap melihat keadaan atau situasional. (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020) Menariknya, beberapa hakim menunjukkan penerapan analisis gender yang cukup baik namun hanya pada saat menangani perkara narkotika. Dalam hal ini, hakim menerapkan analisis gender terhadap kasus-kasus dimana perempuan terlibat dalam peredaran narkotika. Umumnya, pada kasus-kasus narkotika, perempuan dimanfaatkan oleh suami atau pihak lain untuk terlibat dalam peredaran narkotika. Pada kasus yang demikian, hakim cenderung secara teliti menggali sejauh mana peran perempuan dalam kasus tersebut. "Suaminya membawa narkoba dari suatu daerah ke Pekanbaru. Istrinya duduk di mobil bersamaan dan tahu bahwa suaminya bawa narkotika, tapi diam-diam saja. Akhirnya sama-sama dihukum. Tapi kembali kita lebih menyoroti keberadaan perempuan ini hanya pasif saja hanya tahu saja, akhirnya di tingkat pertama disamakan putusannya. Di tingkat banding, kami memperhatikan lagi bahwa perempuan itu tidak punya kemampuan atau kekuatan apalagi sebagai istri ... Lagi-lagi dia adalah perempuan hanya bisa manut kepada suaminya. Akhirnya kami jadikan pertimbangan kita bedakan putusannya, laki-lakinya kita kuatkan putusan PN nya, perempuannya kita kurangi." (Hasil Wawancara dengan Hakim L3 PT Pekanbaru, 15 Januari 2021) b. Temuan pendamping Pendamping menceritakan pengalamannya bahwa hakim kerap tidak menggali lebih dalam mengenai kondisi psikis PBH, meskipun hal tersebut telah nampak nyata dalam persidangan. 19
20 "Ini dari perspektif korban ya. Jadi saat korban itu diperiksa, itu diteriakin. Tekanan psikisnya itu luar biasa, Sampai ada polisi satu truk yang mengamankan itu." (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) "Jadi dipaksakan tetap dilakukan persidangan dan itu sidang terbuka. Si saksinya ini menangis karena tertekan kan karena teriak-teriak. Si hakim nih kayak "yaaah" gitu loh. Dalam kondisi seperti itu saja tidak terjadi. Korban saja tidak, apalagi dalam konteks pelaku gitu kan" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) "Yang jelas kan sudah disampaikan sama jaksanya kalau dia, si korban ini sudah mengalami, bahkan kita juga sudah menjelaskan melalui penyidik kalau si korban ini sudah dan sedang menjalani terapi psikolog di tempat kita, begitu" . (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020) Lalu, apabila jika memang hakim menanyakan kondisi psikis PBH, cenderung hanya sekilas saja. Lebih lanjut, kondisi psikis PBH tersebut seharusnya sudah diperiksa di tingkat penyidikan, dan bahkan juga sudah disampaikan oleh Jaksa, namun hakim kerap lebih fokus menggali mengenai kronologis tindak pidananya saja. "Yang ditanyanya cuman sekali saja korbanya itu. Di awal persidangannya saja biasanya dia tanya korban itu.... Dia mau tahu kronologinya seperti apa" . (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020) Tidak hanya soal kondisi psikis, terkait relasi kuasa pun ditemukan bahwa hakim	masih	belum	mengidentifikasi	fakta	persidangan	secara	mendalam. "Iya. Kalau kita bicara menggunakan perspektif perempuan seharusnya itu juga dipertimbangkan. Satu, perempuan itu anak-anaknya semua dibiayai, ya otomatis dia nggak bisa melawan lah. Dia nggak bekerja, kehidupannya di cover lah. Akhirnya dia mau, bukan dia sendiri tapi anak-anaknya. Itu saya sampaikan, tapi sama sekali tidak dipertimbangkan" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) Terlebih lagi juga untuk riwayat kekerasan, hakim juga disebutkan nampak enggan untuk menggali lebih dalam, dan apabila pendamping berusaha
menyampaikan mengenai riwayat kekerasan PBH khususnya sebagai pelaku akan cenderung dianggap sebagai pembelaan yang bertujuan meringankan hukuman pelaku. "Tidak ada ketertarikan hakim untuk menggali. Kalau itu kita sajikan dalam persidangan, itu hanya dianggap sebagai pembelaan-pembelaan itu saja, mencari celah untuk meringankan klien." (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) Namun ada juga hakim yang memang secara langsung tidak menanyakan mengenai kondisi psikis yang dialami korban di persidangan namun terlihat pertimbangan dalam putusan dengan memberikan hukuman ke pelaku lebih tinggi. Hal ini berlaku juga untuk pertimbangan-pertimbangan lain seperti apabila korban sudah mengalami kekerasan juga lebih terlihat hasilnya di putusan sebagai pemberat hukuman bagi pelaku. "Kasus pemerkosaan, kemudian korbannya itu sampai sakit lalu dirawat dirumah sakit. Kemudian dampak psikisnya gede, lalu diungkap pendamping di persidangan itu putusannya tinggi. (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020) c. Analisis Dalam Pasal 4 PERMA No. 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender	dan	non-diskriminasi	dengan	mengidentifikasi	fakta	persidangan yaitu seperti ketidaksetaraan status sosial antar pihak, ketidaksetaraan perlindungan hukum, diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan	fisik	dan	psikis,	relasi	kuasa,	dan	riwayat	kekerasan yang dialami. Hal-hal tersebut perlu dijadikan pertimbangan dalam mengidentifikasi	fakta	hukum	untuk	memastikan	PBH	sebagai	korban teridentifikasi	kebutuhannya	baik	saat	maupun	pasca	persidangan. Sebagai salah satu contoh, kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak	negatif	pada	korban,	baik	secara	fisiologis,	emosional,	maupun	psikologis.	Dampak	secara	fisiologis	berupa	luka	fisik,	kesulitan	tidur dan makan, kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit seksual, dan lain-lain.26 Selanjutnya, dampak secara emosional berupa perasaan 26 Sesca, Essah Margaret, Hamidah, Posttraumatic Growth Pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual, Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental Tahun 2018, Vol. 7, hlm. 21
bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan malu, penyangkalan, dan lain-lain.27 Selanjutnya, dampak secara psikologis berupa posttraumatic stress disorder (PTSD), depresi, kecemasan, penurunan kepercayaan diri, gejala obsesif-kompulsif, dan lain-lain28. Dampak psikologis yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dapat diperbaiki hanya dengan konseling psikologis dan pengobatan yang tepat29. Oleh karena itu, apabila hakim masih belum mempertimbangkan dampak psikis yang dialami PBH maka kebutuhan PBH tidak akan terpenuhi dan berpotensi tidak memperoleh pemulihan yang dibutuhkan. Secara lebih luas, dapat dilihat bahwa adanya ketimpangan relasi kuasa dan	gender	dapat	mengakibatkan	penderitaan,	kesengsaraan	fisik,	psikis dan seksual, sehingga berdampak pada kerugian ekonomi, sosial, budaya dan politik.30 Sehingga penting bagi hakim untuk memastikan adanya identifikasi	fakta	persidangan	sesuai	yang	diatur	dalam	PERMA	tersebut. Sayangnya, hal ini masih belum dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh sebagian hakim. Padahal fakta-fakta persidangan tersebut dapat membantu	hakim	untuk	mengidentifikasi	kebutuhan	pemulihan	bagi	PBH nantinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, nampak masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok yang memandang bahwa perlu ada perbedaan perlakuan dalam menyidangkan perkara PBH dan kelompok yang memandang PBH ataupun laki-laki tidak perlu diberikan perlakuan yang berbeda. Hakim yang berpandangan netral umumnya tidak mempertimbangkan semua fakta persidangan yang disebutkan di dalam Pasal 4 PERMA. 1-13, hlm. 2 27 Ibid 28 Ibid 29 Tursilani, Tateki Yoga, Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik terhadap Keberlangsungan Hidup Anak, Jurnal Media Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. 41, No. 1, April 2017, 77-92, hlm. 84 30 Indonesia, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Pasal 1 angka (1) 22
Meskipun demikian, ada juga hakim yang berpandangan bahwa yang perlu	diidentifikasi	hanyalah	fakta-fakta	yang	berhubungan	dengan	delik pidana saja. Dengan kata lain, hakim hanya fokus pada faktor legal dalam mempertimbangkan perkara PBH. Sedangkan, faktor ekstra-legal seperti yang disebut dalam Pasal 4 huruf a dan b umumnya dipandang sebagai hal yang di luar perkara, sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Bagi hakim yang berpandangan bahwa perlu ada perbedaan perlakuan dalam menyidangkan perkara PBH, pengaturan Pasal 4 dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan memang selalu digali dalam persidangan perkara PBH. Bahkan, ada juga hakim yang berpandangan bahwa pasal tersebut perlu ditambah dengan pengaturan mengenai sidang tertutup untuk semua perkara PBH. Di sisi lain, hakim pada kelompok ini juga mengakui bahwa tidak semua hakim berpandangan sama dengan mereka. Umumnya, hal ini dikarenakan hakim-hakim tersebut tidak cukup mahir dalam menggali fakta-fakta tersebut dalam pemeriksaan dan hanya berfokus pada pertanyaan-pertanyaan umum saja mengenai kronologi dan penyebab tindak pidana. Hal tersebut juga tidak terlepas dari bahasa pengaturan	yang	tidak	secara	tegas	menjelaskan	definisi	dan	alasan mengapa fakta-fakta tersebut perlu dipertimbangkan. Ditambah lagi disebutkan bahwa adanya keterbatasan dalam melakukan penggalian fakta hukum untuk kemudian dipertimbangkan karena adanya sidang online di masa pandemi ini. Di mana hakim tidak dapat melihat gestur maupun ekspresi wajah PBH, terlebih kebutuhan PBH yang lain. Apalagi waktu yang diberikan dalam sidang secara online pun cenderung terbatas sehingga hakim cenderung fokus kepada pertanyaan-pertanyaan terkait kronologis kejadian saja. Berbeda dengan para hakim, pengalaman implementasi yang dialami oleh pendamping menunjukkan bahwa umumnya, perkara PBH diperiksa oleh hakim yang tidak memiliki perspektif keadilan gender sehingga tidak menerapkan Pasal 4 PERMA secara menyeluruh. Hal ini terjadi baik oleh pendamping PBH korban maupun pelaku. Hakim hanya menanyakan terkait apa pekerjaan atau pendidikan PBH di awal pemeriksaan. Sedangkan, fakta-fakta lain umumnya tidak digali oleh hakim dan lebih banyak menyerahkan pada jaksa atau penasihat hukum saat pemeriksaan 23
silang. Hal ini juga terlihat dari putusan-putusan perkara PBH yang dinilai oleh pendamping lebih berfokus pada kondisi pelaku ketimbang PBH sebagai korban. 2. Perilaku hakim yang dilarang selama pemeriksaan (Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017) a. Temuan Hakim Secara umum, hakim mengetahui bahwa terdapat adanya larangan untuk bertanya atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan PBH di persidangan. Namun disebutkan bahwa larangan-larangan yang ada belum	diikuti	dengan	penjelasan	yang	lebih	spesifik	di	mana	apa	saja kata atau kalimat yang tidak boleh diucapkan. "Kalau saya jujur saja, laki-laki saja tidak boleh direndahkan di muka persidangan, apalagi perempuan (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Batam, 21 Desember 2020)" "Kalau melihat PERMA kurang jelas larangan-larangan itu. Kasih spesifik lagi apa untuk menggali sebenarnya apa kebenaran yang sesungguhnya itu ada. Kita kadang bertanya melebihi atau maksudnya kadangkala sudah melanggar aturan.... Jadi di PERMA dibuat larangan apa yang dilarang. Spesifiknya kurang jelas apa yang spesifik." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020) Lalu, temuan lain dalam wawancara hakim menunjukkan bahwa perihal riwayat seksual masih kerap ditanyakan dalam persidangan. Salah satunya adalah untuk memperoleh fakta hukum meskipun diketahui bahwa hal tersebut dilarang "Ya pertanyaan seperti itu ada, ya kalau sama pelaku ini kalau sebelumnya pernah, kita juga tanyakan dan gali. Nanti kita didukung juga dengan visum atau saksi yang lain..... paling ditanyakan sudah pernah dengan orang lain tidak? (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) "Kita kadang bertanya melebihi atau maksudnya kadangkala sudah melanggar aturan misalnya kamu ini gimana perempuan kok kaya gitu. Itu sudah tidak boleh. tapi karena kita gali tidak dapat mengatakan kamu perempuan nakal. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Misalnya saya mengatakan kamu ini 24
perempuan nakal, kamu yang menggoda" (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020) Dari penjelasan para hakim, ditunjukkan bahwa pertanyaan terkait riwayat seksual sebetulnya bertujuan untuk menggali fakta hukum, di mana sifatnya cenderung spontanitas untuk memperoleh kebenaran. Salah satu hakim bahkan menyebutkan bahwa pertanyaan atau pernyataan tersebut kerap muncul apabila perkara sulit untuk dicari kebenarannya dan posisi hakim kelelahan karena sudah mengadili banyak perkara. "Itu spontanitas, pertama karena tidak dapat kita temukan kebenarannya atau tidak dapat kita simpulkan apa sebenarnya yang terjadi. Kedua untuk mengetahui lebih dalam apa kejadiannya. Mungkin ya hakim gimana ya kalau bilang kamu nih keterlaluan kamu kadang kegeraman atau kekesalan hati kita memeriksa banyak perkara kadang beraneka ragam. Tidak semuanya korban itu benar-benar korban. Kadangkala kekesalan hakim" (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020) Disebutkan lebih lanjut, bahwa hal tersebut kembali lagi kepada tidak adanya	penjelasan	yang	spesifik	mengenai	hal	apa	saja	di	PERMA	No.	3	Tahun 2017 khususnya pada Pasal 5 yang dilarang meskipun tujuannya untuk menggali kejadian. "Ya itu pasal 5 dijelaskan larangan-larangan mana yang tidak boleh hakim. Lebih detail disebutkan larangan apa saja. Kalau hanya larangan kan kita untuk menggali" (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020) b. Temuan pendamping Berdasarkan pengalaman pendamping, masih ditemukan perilaku hakim yang cenderung menyalahkan perempuan sebagai korban dan seolah-olah apa yang terjadi kepada korban merupakan ulah dari korban itu sendiri. "Misalnya ya, kamu mabuk. Kan pulang jam 3 pagi tuh, masa perempuan keluar atau baru pulang jam 3 pagi gitu kan." (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) "Iya. Karena kedekatannya itu, 'Kenapa kok kamu mau saja disuruh, di ini- ini-ini, dikasih uang jajan,' 'Kenapa kok kamu mau disuruh jemput dia?". (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020) 25
26 "Misalnya gini "Kenapa masih harus keluar malam? Kenapa nggak izin sama orang tua padahal udah tau kalau tempatnya buruk kenapa masih datang?" gitu" (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020) Ditemukan pula adanya hakim yang bertanya dengan nuansa merendahkan korban, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pun tidak ada relevansinya sama sekali dengan substansi perkara. Selain itu, disebutkan bahwa penggalian informasi yang tidak perlu tersebut, kerap pula dianggap sebagai hiburan bagi hakim tanpa kemudian mempertimbangkan kondisi psikis PBH ketika ditanya hal tersebut. "Nah, saat persidangan itu sepertinya dicecar terus ke arah sana. Misalnya, secara seksual itu apakah tidak 'geli' pokoknya yang mengarah kesitu. Terus juga nanya, "apa enggak bau?" terus juga "emang orang mau beli?" gitu kan. Jadi bukan kepada fakta-fakta hukumnya tetapi malah pada aspek- aspek seksual yang menurut saya tidak pantas dipertanyakan" "Saya lebih menganggap hal itu dianggap sebagai hiburan, mungkin maksudnya bercanda. Tetapi kan ada aspek psikologis kan, karena sidangnya terbuka. Kalau misalnya yang ada disitu yang menunggu sidang, okelah. Tapi kalau tahanan lain yang mayoritas cowok-cowok misalnya itu kan pada ketawa-ketawa gitu kan. Itu kan perlakuan yang tidak pantas, yang artinya melanggar PERMA tadi ya" "Nah kalau menemukan perkara-perkara yang menarik seperti ini justru malah dianggap sebagai hiburan. Saya sering melihat seperti itu. Jadi seperti mencari hiburan sendiri dalam proses persidangan itu" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) Selanjutnya juga ditemukan dari pengalaman pendamping bahwa adanya hakim yang menggunakan kondisi kehamilan PBH untuk memberikan pernyataan yang menyudutkan, dan lagi-lagi hal tersebut juga tidak ada hubungannya sama sekali dengan substansi perkara "Nah waktu diproses itu dia dalam kondisi hamil. Bukannya hamilnya yang dipertimbangkan, justru "masa kamu menggunakan uang haram, padahal ada janin di perut kamu" gitu. Sementara, seharusnya itu dianggap sebagai sesuatu yang meringankan. Tetapi justru dipersalahkan dengan keadaan dia" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)
Bahkan menurut pengalaman pendamping, ada juga hakim yang menggunakan stereotip gender dan bermaksud memberi nasihat mengenai apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya, namun justru mengarah ke menyalahkan korban. "Cuman ya itu tadi nasehat-nasehat ya secara umum lah, seperti orang tua kepada anak, begitu. 'Seharusnya sebagai anak nggak boleh seperti ini,' 'Anak itu tidak boleh hmm jalan malam,' ya kayak begitu. Nah, kalau bahasa-bahasa seperti itu ada. (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020) Temuan menarik disampaikan oleh pendamping di mana terdapat perbedaan cara bertanya antara hakim laki-laki dan perempuan. Disebutkan bahwa jika hakim laki-laki yang bertanya akan lebih cenderung untuk malu-malu atau berhati-hati dalam bertanya. Sedangkan, untuk hakim perempuan lebih frontal dan langsung bertanya tanpa ragu kepada perempuan sebagai korban. Di mana baik hakim laki-laki maupun hakim perempuan juga tetap berusaha untuk menanyakan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu ditanyakan dan tidak ada hubungannya dengan perkara "Malah hakim laki-lakinya yang agak inikan, malu-malu begitu kan menanyakan kasus-kasus begitu, nggak terlalu... Hakim perempuannya yang justru, mungkin karena sama-sama perempuan kan, lebih all out dia nanya"(Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020) c. Analisis Dalam Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam pemeriksaan PBH hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang bersifat merendahkan, menyalahkan dan/ atau mengintimidasi PBH. Selain itu hakim juga tidak boleh membenarkan diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan dan praktik tradisional lainnya serta menanyakan riwayat seksual ataupun mengeluarkan pernyataan/pandangan yang mengandung stereotip gender. Dalam temuan di atas dapat dilihat bahwa masih adanya hakim yang kerap menyalahkan korban itu sendiri karena perkara yang dialaminya. Munculnya persepsi tentang perempuan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana karena disebabkan pakaian terbuka, merupakan bentuk victim blaming dan re-viktimisasi yang terjadi, di 27
tengah menguatnya budaya patriarki.31 Bahkan perilaku menyalahkan dan menyudutkan korban ini juga ditujukan kepada PBH yang sedang dalam kondisi hamil, dimana kondisi hamil tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang memperberat posisi PBH di persidangan. Lebih parahnya lagi, kondisi hamil tersebut juga dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh PBH pelaku. Dalam berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, dapat dilihat beberapa faktor yang mendasari tindakan tersebut, antara lain: (a) Karakteristik	fisik	dan	reproduksinya	perempuan	memang	lebih	mudah menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, seperti pemerkosaan atau pemaksaan kehamilan; (b) Dalam relasinya dengan laki- laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan langgengnya mitos, stereotip, aturan, praktik yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan; (c) Dari sisi ekonomi, perempuan dapat dijadikan sarana pengeruk keuntungan, sehingga merebaklah pelacuran, perdagangan perempuan (woman trafficking), atau	pornografi;	(d)	Kekerasan	terhadap	perempuan	sekaligus	dapat digunakan sebagai sarana teror, penghinaan, atau ajakan perang pada kelompok lain32. Disebutkan dalam contoh perkara lain yaitu kekerasan seksual bahwa mengaitkan peristiwa kekerasan seksual dengan moralitas akan berdampak negatif pada bungkamnya para korban. Suara-suara yang dilemahkan ini, justru merasa tersingkir, tersudutkan, disalahkan dan lainnya.33 Faktanya, banyak kasus kekerasan seksual yang justru korbannya mendapatkan stigma, dituduh sebagai pembawa aib, tidak mampu menjaga diri dan martabatnya, hingga terus dikambinghitamkan sebagai penyebab kekerasan seksual. Bahkan, lebih tragis dikucilkan keluarga dan lingkungannya.34 31 Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, (Yogyakarta:UII Press,2003), hal.106 32 Witriyatul Jauhariyah, Akar Kekerasan terhadap Perempuan, diakses di ftnref13 pada 18 Desember 2020 33 Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 4 34 UN Women in Pursuit of Justice, Progress of the World's Women: In Pursuit of Justice (UN Women, 2011) 49, 51., dalam Ustinia Dolgopol, The construction of knowledge about Women, War and Access to Justice, on Imagining Law: Essays in Conversation with Judith Gardam, 28
Sehingga kemudian menjadi penting bagi hakim untuk secara sungguh- sungguh memastikan bahwa sejak awal perkara kekerasan terhadap perempuan ataupun perkara lainnya yang dialami korban perempuan, bukan merupakan salah dari korban itu sendiri. Hal ini perlu dipastikan dengan melakukan penggalian informasi dan fakta hukum dengan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan perspektif yang tidak bias menyalahkan korban terlebih dahulu. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, salah satu hakim menilai bahwa pengaturan Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017 masih belum jelas dalam membatasi hakim. Misalnya, hakim menilai bahwa pertanyaan terkait relasi/riwayat seksual antara korban dan pelaku dalam kasus kekerasan seksual adalah relevan dan dibutuhkan. Hal ini diikuti dengan pernyataan dari hakim yang menjelaskan bahwa pertanyaan tersebut dibutuhkan untuk menentukan apakah PBH benar adalah korban atau bukan. Hakim menilai bahwa hal tersebut bukan merupakan pelanggaran atas Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017 karena menganggap pertanyaan tersebut relevan dengan perkara. Lebih lanjut, hakim juga merasa bahwa meski dirasa kurang mengenakkan bagi korban, namun perlu ditanyakan untuk menggali kebenaran materiil suatu perkara. Di sisi lain, hakim pada dasarnya memahami bahwa siapapun dapat menjadi korban kekerasan seksual, termasuk pekerja seks sekalipun. Hanya saja, hakim perlu memastikan apakah terjadinya persetubuhan atau perbuatan cabul merupakan hasil dari kekerasan/ancaman atau bukan. Hal yang sama juga ditemukan berkaitan dengan pernyataan atau pandangan hakim yang mengandung stereotip gender. Menurut A. Samovar & E. Porter (dalam Mulyana, 2000:218) stereotip adalah persepsi atau kepercayaan yang dianut mengenai kelompok atau individu berdasarkan pendapat dan sikap yang lebih dulu terbentuk. Keyakinan ini menimbulkan penilaian yang cenderung negatif bahkan merendahkan orang lain. Ada kecenderungan memberikan label tertentu pada kelompok tertentu dan termasuk problem yang perlu diatasi adalah stereotip negatif atau merendahkan kelompok lain.35 Dalam hal ini, stereotip negatif kerap kali University of Adelaide Press, 2016, hal 137 35 Fatimah Saguni, Pemberian Stereotip Gender, Jurnal Musawa Tahun 2014 Vol. 6, hal. 200, dapat diakses di 29
30 diberikan kepada PBH, yang menyebabkan posisi PBH dalam persidangan menjadi tersudutkan dan bahkan berpengaruh kepada kondisi psikis PBH. Bagi beberapa hakim, hal ini kembali lagi pada kebutuhan hakim untuk mengungkap kebenaran materiil dari perkara tersebut. Misalnya, beberapa hakim masih melekatkan label negatif terhadap perempuan yang keluar malam, sehingga ketika terjadi peristiwa hubungan seksual atau perbuatan cabul PBH tersebut, hakim cenderung timbul rasa curiga apakah hal tersebut terjadi karena kekerasan/ancaman kekerasan atau karena hal lain. Akan tetapi, tidak semua hakim memiliki pandangan tersebut dimana ada juga hakim yang menilai pengaturan tersebut sebagai aturan hukum yang mengikat baginya dan memilih untuk tidak menanyakan hal tersebut kepada PBH. Jika perlu, hakim tersebut menilai bahwa keterangan korban cukup dibacakan saja tanpa perlu diperiksa silang karena sudah termasuk dalam BAP yang diambil berdasarkan sumpah. Masih belum dipahaminya pengaturan Pasal 5 PERMA oleh hakim juga dirasakan oleh para pendamping. Bagi pendamping PBH Pelaku, tidak jarang klien nya dijadikan bahan olok-olok di dalam persidangan. Pendamping tidak bisa berbuat banyak karena yang bersangkutan berprofesi sebagai advokat dan sehari-hari bertugas di pengadilan tersebut, sehingga tidak berani menegur atau mengingatkan hakim. Bagi pendamping korban, pertanyaan yang bersifat menyalahkan korban tidak hanya datang dari hakim tapi juga dari pihak JPU dan penasehat hukum terdakwa. Ketika terjadi, pendamping korban juga ragu apakah dirinya bisa mengajukan keberatan karena hanya ditugaskan untuk mendampingi korban bukan sebagai pihak yang berperkara dalam sidang. Disisi lain, pendamping juga kesulitan melaporkan apabila ada pelanggaran kepada lembaga pengawas hakim karena umumnya sidang dimana PBH sebagai korban dilakukan secara tertutup dan tidak diperbolehkan untuk mereka persidangan secara audio atau video. stereotype-gender.pdf, diakses pada 12 Januari 2021
3. Perilaku Hakim terkait menegur pihak lain yang mengintimidasi PBH (Pasal 7 PERMA No. 3 Tahun 2017) a. Temuan Hakim Berdasarkan temuan dalam wawancara hakim, secara umum hakim menyampaikan bahwa apabila terdapat pihak lain seperti penuntut umum atau penasihat hukum yang mengeluarkan pernyataan merendahkan atau memojokkan PBH. "Kalau dari Jaksa itu harus membuktikan dakwaannya dia, jadi nanti kalau korban atau pelaku merasa dipojokkan kita menegur saja ada caranya menangani PBH tidak boleh merendahkan paling sebatas teguran saja. Seperti itu yang bisa diterima jaksa. Sudah ada PERMAnya kalau kita tahu kalau mereka tidak tahu, jadi hanya menegur dan memberitahu" (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) Hakim menambahkan pula bahwa praktek menegur pihak lain ini cukup sering terjadi khususnya apabila kasus melelahkan dan dalam upaya mencari kebenaran, para pihak lain cenderung untuk melakukan hal tersebut "Kalau kasusnya sudah melelahkan untuk mencari kebenaran kadang seperti itu. Sering juga terjadi" (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) b. Temuan Pendamping Dalam pengalamannya mendampingi, para pendamping belum secara spesifik	menemukan	ada	perilaku	hakim	menegur	para	pihak	dan	juga penasihat hukum ataupun penuntut umum. c. Analisis Dalam Pasal 7 PERMA No. 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasehat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Menurut hasil studi kuantitatif terkait persepsi masyarakat mengenai penyebab terjadinya kekerasan seksual, 71.5% respondennya masih beranggapan bahwa 31
penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah karena korban genit/centil/ suka menggoda. 69,2% respondennya juga beranggapan bahwa karena korban menggunakan pakaian terbuka dan 51,2% juga menyebutkan karena korban tidak dapat menjaga dirinya sendiri.36 Ditambah lagi terdapat 30.8% menganggap perempuan yang tidak perawan bukan perempuan baik-baik37. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya anggapan bahwa terjadinya suatu kekerasan seksual dikarenakan salah korban itu sendiri dan persoalan keperawanan masih dijadikan patokan soal moral seseorang perempuan. Dengan masih adanya anggapan tersebut, menjadi penting bagi hakim sebagai garda terdepan perlindungan PBH memastikan agar. PBH tidak memperoleh stigma yang sama di ruang sidang. 4. Perilaku Hakim terkait Kebutuhan Pemulihan PBH Sebagai Korban (Pasal 8 PERMA No. 3 Tahun 2017) a. Temuan Hakim Terkait pemulihan terhadap korban, para hakim menyampaikan bahwa hal tersebut penting, namun pada prakteknya pertimbangan pemulihan dengan menggunakan kerangka restitusi, kompensasi ataupun penggabungan perkara merupakan hal yang sulit dilakukan khususnya dalam perkara- perkara pidana. Sehingga, bentuk pemulihan yang diberikan hanya masuk ke hal-hal yang memberatkan atau meringankan di amar putusan. "Pemulihan juga penting kalau ada ahlinya bisa minta pertimbangan ahli kemudian kita juga melihat ternyata butuh pemulihan lama, semua dipertimbangkan....... Masuk di hal-hal yang dipertimbangkan, hal-hal yang memberatkan meringankan" (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) Para hakim pun menyebutkan bahwa belum pernah ada pengalaman dalam memastikan dan memberikan pemulihan dalam perkara pidana. Beberapa yang diketahui adalah dengan menggunakan perkara perdata. "Memang kalau menurut saya akhirnya jatuhnya ke perdata karena tidak sampai sana dalam penjatuhan putusan. Memang tidak dikenal pula sampai 36 INFID dan IJRS, Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender: Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: INFID, 2020), hlm. 55 37 Ibid, hlm. 42 32
ke sana untuk menjatuhkan pidana" (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Batam, 21 Desember 2020) Hal tersebut ditambahkan dengan alasan bahwa menentukan indikator dan jumlah restitusi, kompensasi, dan bantuan pemulihan di perkara pidana itu bukanlah merupakan hal yang mudah. Karena terdapat unsur moral dan psikis di mana jika dalam perkara perdata harus dilakukan dengan mengajukan bukti secara formil. "Ini menilai soal besar kecil sulit juga. Kan soal apakah psikisnya dia moralnya dia. Sulit juga makanya di pidana hampir tidak ada. Sulit juga dipidana. Tapi kalau larinya ke keperdataan ada nilainya yang bisa dia tunjukkan mungkin dia harus berobat. Untuk pemulihan dia butuh biaya atau terapi segala macam. Ke Keperdataan dengan mengajukan bukti secara formil. Pidana belum pernah dan kalau memang itu dibutuhkan Penuntut Umum yang membuktikan bukan hakim." (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Batam, 21 Desember 2020) Bahkan salah satu hakim menyebutkan bahwa ada kasus di mana hakim sendiri enggan untuk membantu atau memberikan mekanisme pemulihan berupa ganti rugi. Karena ia menganggap di kasus tertentu kehilangan tersebut tidak ternilai atau tidak dapat diberi 'harga'. Contohnya dalam kasus perkosaan, harga keperawanan tidak dapat dinilai sehingga tidak dimintakan ganti rugi. "Karena restitusi itu ada hubungan dengan uang ada tawar menawar sementara di persidangan tawar menawar tampaknya kurang etis. Masa dihargai maaf saja kemaluan atau keperawanan dihargai dengan." "Alangkah lebih baik kalau dilaksanakan diluar persidangan karena kurang etis kalau kami mencampuri soal biaya yang diminta pihak korban kepada terdakwa. Ini saya bicara menurut pemikiran saya dan persidangan yang saya tangani karena tiap hakim berbeda pemikirannya." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020) Jikapun pemulihan atau ganti rugi terhadap sesuatu yang ada nilainya itu dapat dilakukan namun lagi-lagi dapat dilakukan melalui mekanisme keperdataan atau hanya pada perkara perdata. "Menurut saya kalau kerusakan, pengobatan itu ada nilainya. Misalnya pemukulan ada luka dipukul pengobatanya jelas kan ada nominal misalnya 33
34 pengobatan 10 juta kan ada kwitansi bahkan kalau seperti itu ada kwitansi 10 juta.. Dilihat case per case. .... apa tidak dipidana, tapi perkara perdata. Kalau sudah terbukti atau inckraht perkara pidananya.....Dapat diajukan secara keperdataan." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020) Ditambahkan kembali oleh hakim bahwa idealnya soal pemulihan itu menjadi tanggung jawab lembaga penanganan korban. Di mana hakim yang menentukan pidananya, dan untuk pemulihannya justru lembaga tersebut lebih mengetahui kebutuhan korban dan memberikan pemulihan yang tepat untuknya. "Bagusnya lagi ada lembaga yang ini setelah pelakunya diputus, pemulihan itu dapat bantuan dari lembaga-lembaga yang ini yang khusus untuk korban- korban karena kita hanya sebatas ini menjatuhkan pidana. Tapi untuk bagaimana nanti pemulihan untuk korban kita bukan eksekutor jadi harus ada khusus tersendiri bagi pihak-pihak yang mengalami traumatic butuh pemulihan. " (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) Tidak hanya itu, pada prakteknya permohonan pemulihan pun juga sebetulnya menjadi wewenang Penuntut Umum untuk mengajukan dan hakim akan berproses dari apa yang ditentukan serta menyesuaikan kembali dengan UU yang ada. Contohnya dalam perkara perdata perceraian terkait nafkah anak, hakim terlebih dahulu memeriksa apa yang dituntut dan buktinya, apakah dapat menafkahi, jumlah anak dan sebagainya "Ya, Penuntut Umum sebagai wakil negara, hakim melihatnya di undang- undangnya nanti diperbolehkan atau tidak untuk restitusi atau penggantian. Tapi kalau di tuntutannya diminta ternyata di undang-undangnya tidak bisa seperti itu......Dalam perdata kita mengajukan hanya apa yang dituntut nah... kalau ada lebih untuk menafkahi tapi nanti kita periksa apakah mampu dia menafkahi apakah masih bisa dengan pekerjaanya itu menggaji memberi nafkah anak istri setelah putus." (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) b. Temuan Pendamping Pendamping menyebutkan bahwa hakim dalam persidangan cenderung hanya berfokus kepada pokok perkara saja dan tidak sama sekali
memperhatikan bagaimana korban setelah dari persidangan ataupun bagaimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap korban di luar hukuman yang tercantum di dalam putusan. Bahkan hakim cenderung tidak ingin berbelit-belit dan menyuruh pendamping untuk langsung mengajukan	ganti	kerugian	tanpa	mengidentifikasi	kebutuhan	pemulihan lainnya. "Iya, nggak ada sama sekali itu. Langsung saja dia pergi ke kasusnya, fokus ke kasusnya, perkaranya itu". (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020). "Kalau restitusi itu kan lebih ke korban ya. Kalau secara langsung ke pelaku itu saya belum pernah denger ya. Malah kita ajukan itu disuruh untuk mengajukan dalam gugatan sendiri" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) Tidak hanya itu, hakim terkadang justru tidak menggunakan opsi adanya pemulihan seperti restitusi, namun lebih memilih menggunakan denda sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Terlebih lagi, pendamping sendiri bahkan masih belum paham bagaimana restitusi harus diajukan. "Enggak sih, nggak ditanya. Jadi restitusi emang belum ada sih kalau disini. Kita juga bingung masuknya dari mana. Kita pernah sudah ada satu yang pakai restitusi tapi setelah putusan justru itu berubah menjadi denda." (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020) Restitusi sendiri masih belum dipahami tidak hanya oleh hakim namun oleh Aparat Penegak Hukum lainnya seperti Polisi dan Jaksa yang memiliki peran dalam proses hukum pidana. Ditambah lagi, rumit dan terbatasnya proses pengajuan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai salah satu aktor kunci yang juga menjadi hambatan bagi pendamping untuk memperjuangkan hak korban atas pemulihan "Terkait restitusi tadi, kepolisian dan kejaksaan masih bingung dari mana mereka ngitungnya dsb" (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020) "Nggak pernah. Kalau pendamping kan selalu bilang ke Polsek kan, kalau misalnya ada restitusi. Tapi polseknya juga masih bingung ketika sudah P21 ya sudah, berkas yang ada yang dikirim ke kejaksaan. Di kejaksaan sendiri 35
juga nggak paham tentang restitusi." (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020) "Pernah tapi ribet. LPSK itu punya standarnya lah nggak semua kasus itu dia mau gitu" (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020) c. Analisis Dalam Pasal 8 PERMA No. 3 Tahun 2017 khususnya pada ayat (1) disebutkan bahwa hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa kebutuhan PBH sebagai korban dapat beragam tergantung dengan dampak yang dialaminya. Upaya mencapai keadilan bagi korban guna mendapat akses peradilan yang adil dan setara merupakan bagian hak asasi manusia yang paling dasar, seperti hak terbebas dari diskriminasi, hak atas kesetaraan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Tetapi pada kenyataannya, banyak hambatan dialami para korban, bahkan mereka dibatasi dan dihalangi aksesnya untuk mencari keadilan. Rintangan tersebut terjadi karena pengaturan hukum acara pidana Indonesia hanya terfokus pada hak-hak tersangka dan terdakwa, juga struktur penegakan hukum yang tidak terpadu dengan proses pemulihan, serta budaya hukum yang masih menyalahkan korban38. Selain itu, rintangan lainnya yang dirasakan pendamping yaitu PERMA ini tidak punya daya paksa karena tidak ada pengaturan mengenai sanksi di dalamnya. Sehingga apabila hakim tidak menjalankan ketentuan yang ada di dalam PERMA tersebut, maka hal tersebut tidak dapat dipersoalkan oleh pendamping. Sebagai salah satu contoh perkara, bagi korban kekerasan seksual memiliki risiko penderitaan yang berlapis dan berjangka panjang tidak hanya bagi dirinya sendiri namun juga keluarganya. Sehingga mereka sangat membutuhkan sistem penanganan, perlindungan dan pemulihan yang komprehensif, terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan. Upaya pemulihan sendiri dimaknai di dalam RUU P-KS sebagai upaya mendukung korban kekerasan seksual untuk menghadapi proses hukum dan (atau) mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat, dengan 38 Ibid, hal 5-6 36
berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban39. Oleh karena itu, ruang lingkup	pemenuhan	hak	korban	atas	pemulihan	mencakup	(i)	fisik,	(ii)	psikologis, (iii) ekonomi, (iv) sosial dan budaya dan (v) ganti kerugian.40 Upaya pemulihan ini menjadi penting bagi korban untuk dapat kembali pada	keadaan	semula	baik	secara	fisik,	psikis,	sosial	hingga	ekonomi setelah perkara yang ia alami. Begitu pula dengan kebutuhan pemulihan bagi PBH sebagai pelaku yang hampir tidak pernah ditemukan dalam praktiknya. Hal ini dikarenakan hakim tidak menganggap hal tersebut sebagai sebuah kebutuhan yang wajib didorong oleh hakim, sehingga hakim	tidak	berupaya	untuk	mengidentifikasi	ataupun	mempertimbangkan kebutuhan pemulihan tersebut dalam persidangan . Masih jarangnya putusan pengadilan yang memastikan adanya restitusi dan jarangnya hakim mempertimbangkan pemulihan menunjukkan bahwa terdapat minimnya pemahaman mengenai pentingnya pemulihan ataupun adanya ketidakmampuan yang dimiliki lembaga negara itu sendiri dalam memastikan kebutuhan pemulihan bagi korban. Pemulihan sendiri diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 39 bahwa Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Namun hingga saat ini, bentuk pemulihan justru lebih cenderung disediakan oleh lembaga pengada layanan saat ada korban melapor dan bukan merupakan perintah hakim. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, umumnya hakim di wilayah Kepri masih belum memahami mengenai konsep pemulihan dalam perkara pidana. Hakim secara seragam memandang bahwa pemulihan hanya dapat diperoleh PBH korban melalui mekanisme gugatan perdata. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang hukum acara pidana dan PERMA, tapi juga pemahaman yang salah mengenai hak korban untuk mendapatkan pemulihan. Hakim umumnya menjelaskan bahwa pemulihan disamakan dengan pengganti kerugian immateriil seperti hilangnya keperawanan atau trauma yang dialami korban. Sehingga, 39 Indonesia, Naskah Akademis RUU P-KS, Hal. 18-19 40 Ibid 37
hal tersebut dinilai tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara pidana karena justru akan merugikan PBH karena kerugian immateriil tidak bisa dinilai dengan uang ganti rugi. Salah satu hakim menilai apabila terdakwa berinisiatif untuk membayar ganti rugi tersebut, sebaiknya dilakukan di luar sidang secara kekeluargaan. Di sisi lain, pendamping PBH juga mengalami permasalahan serupa dimana umumnya masih belum memahami bagaimana mekanisme mengajukan restitusi, kompensasi, atau gabungan ganti kerugian. Umumnya, pendamping lebih fokus pada kesiapan PBH dalam melalui persidangan. Sedangkan hak korban atas pemulihan merupakan perkara terpisah yang biasanya ditempuh melalui gugatan ganti rugi secara perdata. Dengan kata lain, baik hakim maupun pendamping, belum memahami secara mendalam hak korban untuk mendapatkan pemulihan dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam PERMA maupun peraturan perundang- undangan lainnya. 5. Perilaku Hakim terkait Hak PBH atas pendampingan (Pasal 9 PERMA NO. 3 TAHUN 2017) a. Temuan Hakim Berdasarkan pengalaman hakim disebutkan bahwa terkait pendampingan, biasanya bagi mereka yang tidak memiliki pendamping akan lebih diarahkan untuk didampingi keluarga terlebih dahulu. Apabila tidak ada, maka hakim akan dimintakan kepada P2TP2A atau Dinas Sosial jika PBH adalah korban, dan apabila PBH adalah pelaku akan dimintakan bantuan hukum secara cuma-cuma baik dari POSBAKUM ataupun pengacara yang prodeo. "Biasanya kita cari yang termudah kalau orang tuanya tidak bisa menjadi pendamping baru bu. Biasanya dari orang tuanya atau keluarga terdekat yang bisa mengetahui kondisi fisik, mental si anak. Kemudian kalau susah lagi dari Dinas Sosial atau Pemberdayaan Perempuan. Dinas Sosial atau KPPA saat memberikan kesaksian datang. Kalau untuk Bantuan Hukum posisinya kan di pihak pelaku. Kalau pihak saksi ada Pemberdayaan Perempuan terus ada lagi kalau yang untuk anak itu ada seperti Pekerja Sosial Depsos" (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) 38
Secara praktiknya pun kehadiran pendamping ini dianggap cukup membantu khususnya untuk menggali keterangan dan mengetahui kebutuhan PBH. Sehingga kehadirannya di ruang sidang dilihat sebagai hal yang positif bagi hakim. Lebih lanjut ditambahkan, para hakim sendiri disebutkan memerlukan peran pendamping terutama pada kasus-kasus tertentu yang sulit dicari kebenarannya karena PBH kesulitan memberikan keterangan karena misalnya diancam. Bahkan salah satu hakim menyebutkan bahwa idealnya pendamping duduk di samping penasihat hukum untuk menjalankan fungsinya. "Kalau begitu biasanya mereka ada pendamping yang mengetahui kondisi khusus korban jadi kita terbantu. Mereka ada laporan, mereka duduk di sebelahnya biasanya di samping ibunya. Ibunya yang damping petugasnya di sebelahnya atau di belakang" (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) "Juga melihat kasusnya kalau kasusnya agak berat bisa saja itu dilakukan kalau kasusnya biasa-biasa saja, hanya orang-orang terdekat......kasus pencabulan, pelaku pemerkosaan pelakunya dewasa, nah si korban tidak bisa memberikan kesaksian di persidangan kadang perlu waktu, mungkin diancam" (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) "Saya rasa idealnya di ruang pengadilan disediakan ruang yang khusus ya, apa di samping Penasihat Hukum, dia kan fungsi pendampingan". (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) Namun, di sisi lain hakim cenderung memberikan rujukan pendampingan kepada lembaga pendampingan pemerintah seperti Dinas Sosial dan P2TP2A. Sedangkan untuk LSM atau LBH nampak bahwa hakim enggan untuk merujuk pendampingannya karena masih minimnya pengetahuan tentang lembaga yang dapat membantu dan dianggap perlu dilihat dulu batasan peran lembaga tersebut sebagai pendamping. Ditambah lagi, jika sidang tertutup hakim nampak menunjukkan bahwa belum tentu pendamping dapat masuk dan harus memperkenalkan diri terlebih dahulu baru diperbolehkan masuk. "LSM tidak pernah, karena kita rujukannya apa. Karena LSM bidang apa, dari LSM belum pernah karena kita belum tahu LSM mana yang bisa menangani kasus seperti itu.kita biasanya dari pemerintah kalau LBH itu LBH kita 39
40 melihat dulu sebatas apanya. Jadi tidak begitu saja mengizinkan mereka." (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) "Kalau tertutup untuk umum kan kami tidak bolehkan kalian masuk. Tapi dengan memperkenalkan diri bahwa dia pendamping kami akan bolehkan kalian masuk" (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020) Lebih lanjut, hakim menyebutkan bahwa pendampingan untuk PBH sebagai pelaku relatif lebih mudah karena melalui proses penunjukkan oleh Penuntut Umum sebelum persidangan, sedangkan agak sulit untuk PBH sebagai korban dan saksi karena hal tersebut merupakan wewenang Penasehat Hukum. "Biasanya yang pertama kali didampingi pelaku karena biasanya dibacakan dakwaan terus ada penunjukkan kalau dia dari keluarga mampu bisa terus punya Penasihat Hukum sendiri. Malah lebih cepat pendampingan bagi pelaku karena sejak awal mungkin sejak di Kepolisian. Yang agak susah pendampingan buat saksi dan korban. " (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) Para hakim menyebutkan bahwa ketersediaan pendamping di persidangan itu merupakan wewenang Penuntut Umum dan Penasehat Hukum ataupun PBH itu sendiri untuk menyediakan. Hakim bukan merupakan eksekutor atau penyedia pendamping namun lebih berperan kepada memberikan rujukan apabila. PBH memang butuh untuk didampingi dan hakim butuh pendamping untuk membantu perolehan informasi. Proses persidangan akan tetap dilanjutkan "Tidak kita tapi Penuntut Umum jadi jaksa yang mencarikan misalnya perlu Psikolog, Psikiater dan lain-lain. Misalnya pendamping dari LSM ini memintakan karena ini kan berhubungan dengan biaya. Akan berkoordinasi dengan jaksa bukan pengadilan. Bisa saja kami menyarankan tolong dibawa ke Psikolog. Kita menganjurkan tapi tidak menyediakan" (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020) Salah satu hakim bahkan beranggapan bahwa penting juga untuk menanyakan kesediaan PBH apabila sebagai pelaku apakah mau didampingi atau tidak. Begitu juga untuk menanyakan pendamping mana yang dipilih oleh PBH karena agar tidak menyulitkan proses kedepannya.
"Karena kadang-kadang sebagai terdakwa kita tanya dulu apakah saudara mau didampingi? Tinggal dia pilih yang mana dia suka dengan ibunya atau bapaknya. Karena tidak mau kita buat penetapan kita tunjuk berhadapan sendiri tetap jadi kesulitannya dari orang nya sendiri." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) Meskipun demikian, ditemui juga kesulitan apabila PBH sebagai korban meminta harus didampingi keluarga, sedangkan keluarganya berada jauh dan ada relasi kuasa atau dampak traumatis sehingga pendamping pun harus khusus yang dapat memberikan perlindungan bagi korban. Oleh karena itu, secara otomatis biasanya hakim mengarahkan pendampingan dilakukan ke lembaga pemerintahan "Yang jadi soal perempuan dewasa. Didampingi orang tuanya, dia kan sudah cakap secara hukum, tapi kalau dia sebagai korban harus didampingi orang tua atau suaminya. Pernah dulu kasus yang saya tangani, suaminya itu kerja jauh. (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) Ditambah lagi, dalam PERMA sendiri disebutkan oleh para hakim bahwa tidak tertera dengan jelas siapa saja yang berhak menjadi pendamping khususnya lembaganya apa saja. Para hakim juga menunjukkan kebingungannya mengenai konsep pendamping ini dan berpendapat bahwa seharusnya lembaga-lembaga siapa saja yang dapat ditunjuk sebagai pendamping untuk memudahkan hakim dalam memastikan kebutuhan PBH. "Kita melihat Surat Tugas apa tujuannya, apakah dia sudah memenuhi kriteria pendamping atau tidak. Dalam Perma tidak dijelaskan siapa saja yang berhak mendampingi PBH. Kalau ada penjelasan bahwa yang berhak mendampingi adalah lembaga-lembaga ini. Kalau yang disini hanya LPSK, tidak semua ada LPSK di seluruh Indonesia." (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) "Nah ini kalau Penasihat Hukum pasti ada tapi kalau dari Dinas Sosial atau Pekerja Sosial, karena kewenangan hakim tidak sampai ke sana. Beda instansi, hanya diatur dalam Perma dan Permanya pendamping itu yang mana?" (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) 41
42 Salah satu hakim juga menyebutkan bagaimana sebetulnya peran pendamping dalam persidangan. Dimana peran pendamping mencakup mendampingi, boleh masuk ke ruang sidang bahkan menenangkan hingga mewakili berbicara jika diperlukan. "Sebenarnya hanya mendampingi saja. Di sebelahnya saja tapi kalau memang butuh dia membantu menceritakan apa yang diceritakan, menenangkan. Kalau memang bisa ngomong sendiri tidak usah ngomong pendamping, hanya menemani atau menguatkan dia. Seperti memegang tangannya, kamu bisa kamu ngomong saja." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020) Sebagai tambahan, di PN Tanjung Pinang sendiri disebutkan bahwa pendampingan yang diberikan tidak hanya pendampingan hukum saja namun seperti adanya Psikolog dan juru bahasa/penerjemah. Hal ini disebutkan disediakan sesuai kebutuhan untuk menggali informasi mengenai perkara. "Dalam memeriksa perkara pidana anak, hampir 90% anak-anak itu mengalami trauma cuma ada kadar tingkatanya traumanya. Para Psikolog yang mendampingi anak-anak ini kita tanyakan bagaimana anak-anak ini kedepannya" "Ada pendampingnya kalau memang dia tidak bisa bicara Tuna Rungu ada ahli bahasa isyarat. Biasanya sudah disiapkan untuk umum. Kalau kita sendiri memang dalam hukum acara diperbolehkan. Yang kemarin tidak bisa melihat tapi dia bisa bicara tidak perlu ahli bahasa isyarat tapi tetap didampingi." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) b. Temuan Pendamping Berdasarkan pengalaman pendamping, pada dasarnya dengan adanya PERMA ini lebih menguatkan posisi dan pentingnya pendamping di persidangan di mana pendamping boleh masuk ke ruang sidang dan menemani PBH. "90% masuk ke pengadilan deh. Kalau yang nggak masuk itu untuk kasus KDRT itu ada beberapa yang langsung ke perceraian. Jadi tidak masuk ke pidana" (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020)
"Cuman kalau sekarang mengizinkan untuk pendamping itu masuk kalau dulu kan susah sekali pendamping itu untuk ikut sidang." (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020) Namun, masih ada hakim yang membatasi akses pendamping dengan cara tidak memperbolehkan pendamping untuk bisa duduk berdampingan dengan PBH dalam ruang sidang. Pendamping hanya diperbolehkan duduk di tempat pengunjung saja. Temuan ini didapatkan dari pengalaman pendampingan PBH sebagai pelaku. "Contoh kita di LBH, paralegal yang ada di LBH itu punya hak untuk hadir dalam persidangan. Tapi sebagian hakim ada yang tidak terima. Sama pendamping, apakah dia bisa. Kalau mendampingi itu kan berarti duduk bersebelahan sedangkan faktanya pendamping duduk di ruang pengunjung" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) "Coba deh tanya pendamping yang lain, mereka pasti kalau lagi pemeriksaan saksi atau lagi persidangan duduknya di lorong pengunjung. Dibiarkan masuk tapi duduknya di ruang pengunjung, dibiarkan hanya observasi aja" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) Bahkan kewenangan pendamping pun masih sering ditanyakan oleh hakim di persidangan, sehingga hal ini kemudian menghambat akses pendampingan PBH. "Bahkan pendamping itu sering dipertanyakan perannya untuk apa. Kamu bukan pengacara, gitu kan. Mereka malah kalau masuk dalam persidangan itu seringkali dipertanyakan" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) Terhadap permasalahan tersebut, maka satu-satunya jalan yang dapat ditempuh oleh pendamping yaitu dengan mengirimkan pendamping yang telah mempunyai kartu advokat. Hal ini juga dilakukan agar kepentingan dan kebutuhan klien tidak terabaikan di persidangan. "Kalau saya pribadi lebih main aman, kalau secara legalitas kan saya juga udah punya. Jadi kita memperdebatkan hal-hal yang seharusnya dan masih diperdebatkan aja. Sayangnya yang pengacara di LBH kita belum semua yang punya lisensi advokat, tapi kalau cuman mendampingi di kepolisian atau dikerjaksaan itu masih gapapa" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) 43
44 "Kalau di persidangan ya apa boleh buat gitu kan. Karena begini kita melihat kepentingan klien dan posisi kita sebagai aparat penegak hukum ya. Jadi kalau perdebatan itu justru menguras energi, lebih baik ya sudahlah kita mengalah sebagai orang waras. Kita juga banyak-banyak berdoa dan tidak mengabaikan kepentingan kliennya" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) Namun disisi lain, boleh masuknya pendamping ke ruang sidang ini terkadang didukung dengan kenal atau tidaknya hakim dengan pendamping. Apabila tidak mengenal maka diperlukan adanya surat tugas, ditanya-tanya mengenai perannya di pengadilan hingga dibatasi jumlah pendamping yang masuk ke ruang sidang. Tidak hanya itu, bahkan Jaksa sendiri juga menunjukkan adanya ketidakpahaman mengenai peran pendamping dalam persidangan. "kalau misalnya mereka tau kita dari lembaga penyedia layanan itu dibolehkan." (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020) "Ada hakim yang... menanyakan status kita, pendamping, terus dia meminta ... surat tugas. Jadi, ketika kita masuk itu, dan dia membatasi hanya satu orang, atau dua orang pendamping" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020). "Pak Jaksanya juga begitu, kalau ini dia didampingi sama petugas, khususnya kami lah yang di UPTD - P2TP2A ini kayaknya kurang dipahami lah fungsi dan tugasnya oleh para... hakim, begitu. Dan mereka harus bertanya mengulang, kita harus menjelaskan ulang lagi begitu, kita harus menjelaskan ulang lagi, begitu" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020). Berdasarkan pengalaman dari pendamping, ditemukan juga bahwa apabila ada dua pendamping yang mendampingi di mana pendampingnya laki-laki dan perempuan, hakim cenderung memilih pendamping perempuan untuk mendampingi. Padahal korban sudah meminta pendamping laki-laki yang mendampinginya. Bahkan justru apabila pendampingnya laki-laki, maka hakim lebih memilih keluarganya untuk mendampingi, padahal keluarga tersebut juga merupakan rekanan pelaku
"Iya, pernah ada beberapa kasus. Dia ketika itu tidak saya yang didalam, ada pendamping perempuan. Karena, hakimnya itu kadang-kadang begini juga, Bu, dia kadang kita yang laki-laki, semisal saya dengan rekan saya yang perempuan, mereka hakim itu pilih yang perempuan untuk masuk di dalam itu, yang didalam situ untuk mendampingi gitu" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020). "Jadi waktu saya itu diluar, ibunya itu kasih tahu saya 'Pak kok saya ditanya ini ya sama hakimnya?' dia bilang itu 'Ditanya terus-terusan ya, kenapa kok anaknya bisa kayak begitu?' dia bilang 'Ibu kemana kok gak lihat' banyak lah, disalah-salahin. Waktu itu hmm pelaku itu kebetulan pacar dari ibunya." (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020). Secara umum bahkan mengenai pendampingan itu sendiri, para lembaga layanan ini dapat dikatakan memiliki inisiatif sendiri dalam menangani korban yang mengadu kepada lembaga pendampingan dan tidak diminta oleh hakim "Belum pernah, karena pengada layanan disini juga kan kuat. Jadi kalau kita enggak mendampingi pasti ada yang lain mendampingi". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020) Disisi lain, masih ada pendamping yang beranggapan bahwa pendamping, dalam hal ini penerjemah bahasa isyarat, adalah merupakan tanggung jawab jaksa, sehingga jaksa lah yang berkewajiban untuk menghadirkan pendamping di persidangan. "Kalau penerjemah bagi pelaku ya, itu menjadi kewajiban dari si jaksa ya. Itu kan kewajiban jaksa ya. Kalau untuk ahli bagi jaksa kan untuk memberatkan. Kita tidak bicara permintaan hakim ya, tapi permintaan dari pelaku saja itu sulit sekali" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) c. Analisis Dalam Pasal 9 PERMA No. 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa apabila perempuan	berhadapan	dengan	hukum	mengalami	hambatan	fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka hakim dapat menyarankan kepada PBH untuk menghadirkan pendamping dan hakim dapat mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping. Namun dari hasil temuan tersebut ditunjukkan bahwa berdasarkan 45
pengalaman pendamping, kehadirannya di persidangan merupakan bentuk tindak lanjut dari aduan atau laporan PBH dan bukan karena permintaan hakim atau rekomendasi dari hakim. Bahkan ketika hadir pun, hakim masih kerap mempertanyakan urgensi kehadiran pendamping di persidangan, dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada pendamping. Misalnya, terkait dengan kewenangan pendamping dan darimana pendamping tersebut berasal. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim sendiri masih belum memahami peran pendamping dalam persidangan dan justru kerap membatasi dan mempersulit kehadiran pendamping. Dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 Pendamping sendiri dimaknai sebagai seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi PBH dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung. Peran pendamping ini sebetulnya dapat membantu hakim dalam jalannya proses pemeriksaan terhadap PBH. Selanjutnya diperjelas dalam buku pedoman PERMA tersebut bahwa yang dapat dikategorikan sebagai pendamping yaitu diantaranya paralegal, keluarga, psikolog, psikiater, pekerja sosial, petugas pusat pelayanan terpadu, penasihat hukum, pendamping LSM, penerjemah bahasa isyarat/bahasa asing, dan orang yang dipercaya oleh perempuan untuk melakukan pendampingan.41 Selanjutnya berdasarkan data Indeks Akses terhadap Keadilan 64% masyarakat yang memiliki permasalahan hukum memilih untuk tidak menggunakan bantuan hukum di mana 60% nya adalah perempuan42. Dari sebagian kecil perempuan yang memutuskan untuk mencari bantuan hukum, justru ketika sampai di persidangan peran bantuan hukumnya dibatasi dan dipersulit. Padahal hak atas bantuan hukum merupakan hak yang diamanatkan dalam UU No. 16/2019 tentang Bantuan Hukum. Oleh karena itu, hakim perlu meningkatkan pemahaman mengenai peran pendamping itu sendiri dan memandang bahwa pendampingan merupakan kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk kepentingan terbaik perempuan sebagai korban. 41 Mahkamah Agung RI dan MaPPI FHUI, Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Jakarta: Mahkamah Agung RI bersama AIPJ2, 2018), hlm. 50 42 Wicaksana, Dio Ashar, Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019 (Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, 2020), hlm.91-92 46
Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan pendamping, pengaturan mengenai hak PBH untuk didampingi merupakan yang paling mendapatkan respon positif. Bagi hakim, pengaturan ini memberikannya wewenang untuk mempersilahkan pendamping untuk hadir di persidangan sehingga dapat membantu korban dalam memberikan keterangan saat pemeriksaan. Bagi pendamping, pengaturan ini memberikan kesempatan untuk memastikan agar PBH tidak merasa tertekan karena hadir sendiri, sehingga dapat memberikan keterangan secara nyaman di persidangan. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai kewajiban hakim untuk menanyakan kepada PBH mengenai kebutuhan atas pendamping. Umumnya hakim menilai bahwa kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab Penuntut Umum, sedangkan hakim hanya perlu menganjurkan atau menyarankan serta menyetujui atau tidaknya kehadiran pendamping. Dampaknya, PBH yang tidak memiliki pendamping di persidangan kerap kali terabaikan haknya karena hakim tidak menanyakan atau menawarkan kepada PBH untuk didampingi. Di sisi lain, kehadiran pendamping juga dirasa masih belum diatur secara rinci dalam PERMA. Seperti tidak adanya daftar lembaga mana saja yang dapat dirujuk oleh hakim untuk memberikan layanan pendampingan yang dibutuhkan oleh PBH. Sehingga, lembaga pengada layanan non pemerintah bukan menjadi opsi pertama oleh hakim dalam merujuk PBH, padahal hal ini dapat memudahkan hakim dalam menentukan lembaga mana yang tepat untuk PBH. Selain itu, tidak dijelaskan pula mengenai apa saja hak pendamping selama menjalani persidangan. Dampaknya, beberapa pendamping tidak berani untuk mengajukan keberatan manakal hakim, JPU, atau pengacara terdakwa melakukan pelanggaran terhadap Pasal	5	PERMA.	Selain	itu,	definisi	Pendamping	di	dalam	PERMA	yang bersifat luas, masih belum diikuti dengan pemahaman yang sama oleh hakim dimana hakim masih memperlakukan pendamping seperti halnya kuasa hukum yang harus dibekali dengan surat tugas atau bukti kartu anggota lembaga pendamping (P2TP2A). 47
6. Perilaku Hakim terkait Pemeriksaan Audio Visual (Pasal 10 PERMA 3/2017) a. Temuan Hakim Berdasarkan temuan dari wawancara hakim ditunjukkan bahwa sebelum pandemi, praktik pemeriksaan audio visual merupakan hal yang sangat jarang bahkan tidak pernah dilakukan. Salah satu praktik yang justru ada apabila PBH tidak dapat hadir ke persidangan adalah hakim yang mendatangi PBH, namun hal ini juga cukup jarang dilakukan karena kesibukan hakim. Praktek audio visual pun nampak dipraktekkan dengan menyesuaikan kebutuhan dalam pemeriksaan terutama terkait lokasi ataupun biaya. Sedangkan untuk alasan keselamatan dan kenyamanan PBH sendiri belum nampak menjadi alasan utama untuk melakukan pemeriksaan jarak jauh atau audio visual "Dibenarkan sebelum pandemi juga bisa, misalnya korbannya sangat kami butuhkan tapi tidak bisa hadir di persidangan kami juga bisa melakukan pemeriksaan setempat ibaratnya mendatangi. Pemeriksaan setempat dipidana juga bisa pemeriksaan setempat. Misalnya kami ingin saksi ini hadir tapi tidak bisa hadir, tapi jarang terjadi karena kesibukan. Kalau kami banyak sidangnya bagaimana sidang yang lain kalau seperti itu tapi memungkinkan" (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020) Hakim menyebutkan bahwa apabila terdapat korban yang takut memberikan keterangan bersama terdakwa, akan dibuat mekanisme memisahkan ruang pemeriksaan atau menyembunyikan terdakwa agar tidak dapat dilihat oleh korban di mana tetap pemeriksaan audiovisual masih belum menjadi opsi utama. Begitu juga apabila masih terdapat fakta-fakta hukum yang belum diperoleh secara lengkap. Sehingga dengan kata lain, hakim tetap menghadirkan korban/saksi di persidangan namun lebih kepada teknik hakim itu dalam upaya memisahkan ruangan korban/ saksi dengan terdakwa "Majelis Hakim akan bermusyawarah apakah sidang akan kami lanjutkan seperti konvensional biasa atau kalau korban ketakutan tidak bisa disatukan dengan terdakwa. Kita akan memisahkan. Kita keluarkan atau kita anggap seolah-olah terdakwanya tidak ada disitu jadi korban bisa lancar berbicara tapi dia tidak mengetahui bahwa terdakwa juga ada disitu. Kita umpetin. 48
"Ada perkecualian kami tidak mendapat fakta-fakta di persidangan. Atau fakta-fakta yang akurat karena ketidakhadiran korban kami mendatangi kalau audiovisual kayaknya tidak. Tapi kalau tidak pandemi tidak dilakukan audiovisual." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020) Ditambahkan oleh salah satu hakim bahwa jika pun ingin melakukan pemeriksaan audiovisual sebelum pandemi lalu, tidak semua pihak siap dalam memfasilitasi pemeriksaan tersebut, sehingga hal tersebut menjadi salah satu penghambat pemeriksaan perkara PBH "Kalau kondisinya tidak memungkinkan tidak mau datang. Kemudian kalau menggunakan audio visual kitanya mungkin bisa tapi merekanya yang belum siap. HP aja belum punya harus ada yang memfasilitasi. Jaksanya yang harus memfasilitasi supaya bisa memberikan keterangan jarak jauh." (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) Salah satu hakim menyebutkan pengalamannya melakukan pemeriksaan audiovisual sebelum pandemi dengan alasan tidak adanya biaya untuk ke persidangan sehingga dilakukan teleconference dengan memastikan kehadiran petugas di lokasi saksi berada. "Saya pernah juga melakukan teleconference. Kasusnya persetubuhan terjadi di Pangkal Pinang sedang dia keluarganya di Medan. Dia kembali pada keluarganya di Medan, sehingga untuk kembali ke Tanjung Pinang, diperiksa sebagai saksi membutuhkan biaya. Bertentangan dengan prinsip bahwa beracara itu biaya cepat dan biaya ringan. Ada baiknya kita periksa secara visual dengan dibantu petugas di sana supaya ada yang membantu kalau sudah cukup umur bisa diambil sumpah" (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) Sedangkan untuk saat pandemi, pemeriksaan audiovisual menjadi lebih awam dilakukan dengan peralatan yang dimiliki pengadilan meskipun terbatas untuk beberapa aktivitas seperti pemeriksaan ahli yang masih dilakukan secara tatap muka "Apalagi selama Covid, kita sudah menggunakan audio visual cuma dibatasi seperti ahli. Ahli itu hadir dalam persidangan kadang kita sukar menerima ahli melalui teleconference. Tapi kalau perempuan sebagai korban sebagai saksi bisa." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) 49
50 Dari hasil temuan wawancara hakim, nampak bahwa mekanisme pemeriksaan audiovisual di masa pandemi ini masih beragam penerapannya menyesuaikan dengan kondisi pengadilan dan para pihak yang berperkara. Ada kondisi di mana korban/saksi di pengadilan, ada kondisi dimana mereka di kejaksaan. Bahkan ada juga yang masih melakukan sidang tatap muka dan online secara bersamaan. "Korban atau saksi di pengadilan karena kan mereka tidak mungkin ditempatkan di sana karena kesulitan karena bukan wilayah kekuasaan kami. Kalau PBH pelaku saat ini mereka di rutan, tidak boleh keluar." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) "Untuk sekarang kan namanya saksi korban diperiksa bisa di Kejaksaan Negeri atau diperiksa di Pengadilan Negeri cuma kejaksaan sekarang mungkin lebih merasa nyaman di PN, mungkin lebih mengurangi di tempat. kalau Penasihat Hukum selalu di sana di pengadilan. Jadi pemeriksaan tetap di PN tapi terdakwanya tetap di rutan". (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) "Semua sidang dianjurkan on line tapi kadang saat pemeriksaan saksi kadang ada yang dihadirkan juga. Itu yang untuk pidana tapi kalau yang untuk perdata ada juga kita pakai sistem e-court." (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) Kendala yang serupa disampaikan oleh para hakim dengan adanya pemeriksaan audiovisual atau teleconference selama pandemi ini yaitu kondisi sinyal atau jaringan yang tidak dapat dipastikan performanya. Sehingga, kerap perlu menunda persidangan dan para pihak menunggu jadwal berikutnya. "Kalau koneksi internetnya sama -sama bagus misalnya lemot kita udah canggih yang lainya lemot tidak nyambung. Tapi kita usahakan supaya nyambung intinya kita harus dapatkan unsur-unsur tapi secara keseluruhan tidak bisa karena sinyal dan lain internetnya tidak nyambung.... Misalkan sekarang hujan sinyal kurang bagus. Kita tunda " (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020) "Jadi memang koneksi itu tidak boleh terganggu ketika sidang dan itu dilarang. Makanya solusi kita seperti yang lalu-lalu kalau ada kendala. Biasanya kendala itu antara hakim dan kejaksaan. Paling ujungnya penuntut itu kita minta bergeser balik ke ruang sidang. Tapi tahanan tetap di sana.
Tapi kalau ada koneksi yang bermasalah dengan tahanan sampai 1 jam. Kita tunda persidangan" (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Batam, 21 Desember 2020) Pada akhirnya, hakim cenderung berpandangan bahwa pemeriksaan audio visual hanya cocok diterapkan pada masa pandemi saja. Dalam hal kondisi normal, hakim lebih memilih untuk melakukan tatap muka daripada melakukan pemeriksaan audio visual terlepas dari ada atau tidaknya alasan keamanan ataupun kesehatan. Hal ini dikarenakan hakim menilai bahwa pemeriksaan audio visual tidak bisa memberikan gambaran utuh mengenai gerak-gerik seseorang saat memberikan keterangan saat persidangan. "Kalau pandemi ini sudah hampir semua pengadilan melakukan persidangan secara online, kecuali ada hal-hal khusus. Kalau tidak ada pandemi, saya berharap tidak melakukan visual ke kejaksaan, kalau boleh dihadirkan secara langsung ke pengadilan ... jadi kita bisa melihat secara fisik orang itu bagaimana sih. ... Ini sangat membantu ... karena gerak-geraknya orang itu, tarik napas pun dia, atau dari matanya, kita bisa berijtihad, apakah ada sesuatu yang disembunyikan atau bagaimana ... kalau jauh itu gak bisa kena." (Hasil Wawancara dengan Hakim L3 PT Pekanbaru, 15 Januari 2021). b. Temuan Pendamping Berdasarkan pengalaman pendamping pemeriksaan audio visual masih menjadi hal yang awam dilakukan sebelum masa pandemi. Salah satu temuan menunjukkan bahwa pendamping sendiri belum memahami bagaimana pemeriksaan audio visual dilakukan dan persidangan tatap muka tetap dilakukan walaupun korban takut atau trauma. Di sisi lain, praktik audio visual hanya sebatas memisahkan ruangan korban dengan pelaku. "Iya, belum ada. Itu satu belum ada prakteknya, yang kedua saya baru tahu nih ada yang kayak begini. Kalau di Kepolisian dia bukan kayak begitu bentuknya, dia ditaruh di ruangan lain, pelakunya. Jadi, si korban itu disuruh lihat itu saja, 'Itu ya pelakunya?' kayak begitu. Kalau di kepolisian seperti itu." (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020). "Kalau disini karena pandemi jadi seperti itu yang terjadi. Kalau sebelumnya untuk menghindari bertemunya korban dan pelaku itu paling di ruangan 51
52 yang berbeda. Tapi pelakunya yang disuruh pergi sebelum korbannya masuk dalam satu ruangan.....itu kita yang minta melalui jaksanya" (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020) "Kalau dulu sebelum Covid, pemeriksaan audio visual itu bisa dibilang haram. Bukan hanya dari majelisnya tapi dari penyedia layanan lainnya seperti kejaksaan dll itu tidak ada. Lebih nyaman dan aman bagi mereka untuk menunda aja sidangnya" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) Sedangkan selama masa pandemi, praktik audio visual menjadi lebih awam dilakukan meskipun pengadilan masih beroperasi seperti biasanya, namun prakteknya dilakukan dengan alasan jarak atau jauh dekatnya lokasi bukan karena keselamatan atau kebutuhan korban "Kalau di kejaksaan itu untuk korban. Sebenernya sih dikembalikan ke korban yang lebih deket itu ke mana, apakah di kejaksaan atau di kepolisian gitu. Nanti si pelaku juga akan ngikutin gitu kan. Kalo korban lebih dekat ke pengadilan, berarti pelaku di kejaksaan. Kalau korban lebih dekat di kejaksan berarti si pelaku bisa di kepolisian atau di pengadilan. Gitu sih" (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020) c. Analisis Dalam Pasal 10 PERMA No. 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak penuntut umum, penasehat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan PBH untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila kondisi mental/jiwa PBH tidak sehat karena rasa takut/trauma psikis, keselamatan PBH tidak terjamin apabila hadir di tempat umum dan ada asesmen dari LPSK mengenai PBH tidak dapat dihadirkan di persidangan karena alasan keamanan. Dari hasil temuan tersebut ditunjukkan bahwa pemeriksaan audio visual merupakan hal yang dilakukan karena adanya kondisi atau situasi yang mengharuskan pemeriksaan jarak jauh dilakukan seperti lokasi korban yang jauh ataupun karena alasan pandemi. Padahal pemeriksaan jarak jauh ini dapat diartikan lebih luas yaitu kepada keselamatan korban dan dampak psikis yang dialami korban atas perkara.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping, ditemukan adanya hakim yang masih saja bersikeras untuk tetap melaksanakan persidangan tatap muka, meskipun diketahui bahwa PBH mengalami tekanan psikis yang cukup besar dan situasi persidangan sangat tidak kondusif. Solusi yang ditawarkan pun hanyalah sebatas penundaan sidang saja. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak mempertibambangkan kondisi-kondisi yang melekat pada PBH dan belum memandang pemeriksaan audio visual sebagai suatu kebutuhan, padahal Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, implementasi pemeriksaan audio visual juga belum sepenuhnya mengikuti kaidah yang diatur dalam PERMA. Umumnya pelaksanaan pemeriksaan audio visual dilaksanakan atas dasar permohonan dari JPU, selain karena kebijakan selama masa pandemi, bukan berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi korban. Sedangkan, pemeriksaan audio visual belum pernah dilakukan atas dasar inisiatif hakim sendiri atau karena permohonan dari korban. Di sisi lain, meski beberapa hakim menyatakan terbuka atas pemeriksaan audio visual di masa normal, tetapi masih ditemukan perbedaan pendapat mengenai siapa yang dapat diberikan hak tersebut. Misalnya, mengenai kondisi PBH hamil ada hakim yang mengatakan tetap harus hadir di pengadilan, tetapi ada juga hakim yang menyebutkan bisa diperiksa secara audio visual apabila PBH sedang hamil tua. Lebih jauh, status PBH sebagai ODHIV juga belum dilihat alasan sah untuk diperiksa secara audio visual dan hakim lebih cenderung menggunakan mekanisme pembantaran apabila PBH sakit dan berhalangan untuk diperiksa di pengadilan. 7. Temuan lain tentang Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Berdasarkan hasil temuan dari para hakim salah satu temuan yang menarik juga adalah adanya usulan dari para hakim mengenai adanya pelatihan yang	diikuti	sertifikasi	bagi	hakim	untuk	PERMA	No.	3	Tahun	2017	ini. "Ya bu karena kalau hanya membaca belum tentu kita bisa itu yang Perma karena kalau mediasi aja ada sertifikasi. Lah Diklat ini kalau ada sertifikasi PBH lebih bagus lagi bisa mengundang Komnas. (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) 53
54 "Kalau hakim anak sudah ditentukan karena perlu kekhususan ada pelatihan, sertifikat Hakim Anak. Saya juga rasanya ada hakim yang menangani anak dan perempuan. Idealnya begitu. Cuma saya saat pelatihan dulu sertifikat itu tidak berlaku" (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020) Sedangkan, berdasarkan hasil temuan dari pendamping ditunjukkan bahwa terdapat keterbatasan bagi pendamping yang perannya hanya sebatas menemani dan mendampingi PBH dan tidak dapat mengintervensi jalannya persidangan. Padahal pendamping menemui adanya ketidaksesuaian antara perilaku hakim dengan apa yang diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2017. "Iya, jadi apapun peraturan hukum di Indonesia ini kalau di ruang persidangan itu ya bosnya hakim, terserah dia. Makanya kalau kita lihat, banyak pengadilan-pengadilan susah" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) "....walaupun kita bilang apapun itu kalau dia bilang salah ya akan salah. Kalau nggak bisa ya nggak bisa, kitanya yang jadinya bersikeras kan, terus akhirnya diusir." (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) "Cuman, kita tidak bisa... bagaimana kita mau protes kan? Karena kan dalam ruang persidangan itu yang berhak protes itu kan yang didepan itu saja, Jaksa sama -kalau ada- Pengacara. Kalau kita kan dibelakang, pendamping, nggak bisa kita protes. Hanya bisa yah... mengangguk begitu saja lah, begitu" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020). "Kalau dengan hakim itu kita, katanya nggak boleh langsung kita berinteraksi dengan hakim, yang tertera begitu kan. Kalau dengan... sampai jaksa mungkin masih bisa, dengan jaksanya. Tapi, kalau sudah sampai pengadilannya itu, kadang kesulitan kita. Begitu." (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020). Dan bagi pendamping itu sendiri, mekanisme pelaporan perilaku hakim juga masih belum diketahui dan belum tersedia di dinas terkait. Sehingga kerap pelaporan-pelaporan dilakukan hanya apabila terdapat forum- forum diskusi - meskipun setelah itu tidak dapat dipastikan hasil tindak lanjutnya.
"Kalau dalam pertemuan-pertemuan begitu, kalau ada pihak dari perwakilan pengadilan dihadirkan ya disampaikan. (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020). Temuan lainnya yaitu adanya kesulitan bagi pendamping untuk mengidentifikasi	apakah	pelanggaran	terhadap	ketentuan	PERMA	No.	3 Tahun 2017 dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik. Selain itu juga tidak ada pengaturan mengenai sanksi, sehingga apabila hakim melanggar nilai-nilai Perma tersebut, maka tidak ada yang dapat dilakukan oleh pendamping. "Kemudian juga sudah ada aturan khusus, harusnya setidak-tidaknya menjadi pedoman perilaku hakim lah dalam melakukan persidangan. Tapi sayangnya, karena mereka merasa wakilnya tuhan ya, jadi sulit kita untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Sayangnya di Perma itu juga nggak ada, apakah pelanggaran ini adalah pelanggaran kode etik atau tidak. Mungkin ini juga bisa menjadi catatan untuk masukan dalam review Perma ini. Menurut saya seperti itu" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) "Kalau Perma ini kan sifatnya anjuran saja. Berbeda kalau ini kewajiban, tapi kan ini bukan kewajiban, tidak ada sanksi disini. Kita harus posisikan juga, seandainya kita laporkan ke Bawas karena memang ini bukan hukum mengikat jadi enggak bisa, enggak ada gunanya" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020) 55
D PEMBELAJARAN TERKAIT IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan PERMA NO. 3 TAHUN 2017 Jika mengacu pada hasil temuan wawancara, maka dapat dikatakan bahwa implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 masih belum dilakukan secara seragam oleh para hakim pengadilan di wilayah Kepri. Meski demikian, beberapa praktik baik yang sudah ada menarik untuk digali guna mencari tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Hal ini nantinya dapat menjadi pembelajaran bagi pengadilan di wilayah lain, maupun sebagai catatan bagi MA dalam mengambil kebijakan lanjutan guna mengoptimalkan penggunaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam menangani perkara PBH. Setidaknya berikut ini adalah	beberapa	faktor	yang	teridentifikasi	sebagai	faktor	yang	mempengaruhi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di wilayah Kepri: Dorongan dari atasan Meski umumnya hakim memahami dan tunduk terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh MA, akan tetapi pada prakteknya implementasi dari nilai- nilai yang diterapkan dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 masih bergantung pada keseriusan para pejabat pimpinan pengadilan dalam menerapkannya. Salah satu hakim menyebutkan bahwa pemahaman yang dia miliki, terkait kondisi rentan yang dihadapi perempuan, bermula sejak berdinas di pengadilan sebelumnya. Kala itu, ketua pengadilan tempat dirinya bertugas sangat memperhatikan bagaimana agar anak dapat memberikan keterangan di ruang terpisah. Hal ini kemudian menjadi contoh bagi para hakim di pengadilan tersebut untuk memperhatikan kondisi-kondisi yang dapat membuat seseorang dapat memberikan keterangan secara bebas dalam persidangan, termasuk kondisi yang dimiliki oleh PBH 56
Sikap empati terhadap PBH Terlepas dari pemahaman para hakim terhadap substansi PERMA No. 3 Tahun 2017, beberapa hakim menunjukkan kepeduliannya dalam melindungi kepentingan perempuan di persidangan. Dalam hal ini, beberapa hakim mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi PBH meskipun tidak menguasai isi dari PERMA No. 3 Tahun 2017. Misalnya, seorang hakim menilai bahwa semua pemeriksaan terhadap PBH harus dilakukan secara tertutup tanpa terkecuali. Dari pernyataan tersebut, kita dapat memahami bahwa hakim tersebut ingin memberlakukan prosedur dengan perlakuan yang lebih khusus terhadap PBH di persidangan daripada apa yang diatur di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017. Meski sikap tersebut patut diapresiasi, akan tetapi di saat yang sama menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai dari PERMA No. 3 Tahun 2017 masih belum dilaksanakan secara sadar oleh hakim, melainkan masih diterapkan secara kasuistis dan bergantung pada kemampuan hakim untuk berempati terhadap PBH. Partisipasi publik Sejak PERMA No. 3 Tahun 2017 disahkan, hakim pada umumnya menunjukkan sikap positif dalam memberikan akses PBH atas pendamping. Hal ini tidak terlepas dari peran dari organisasi masyarakat sipil (OMS) maupun pekerja sosial/pegawai P2TP2A yang ditugaskan negara untuk memberikan layanan pendampingan. Pasalnya lembaga-lembaga tersebut lah yang aktif memenuhi kebutuhan PBH melalui pendampingan di persidangan. Di sisi lain, meski hakim umumnya sudah terbuka dengan kehadiran pendamping, tetapi akses PBH terhadap pendamping masih belum diberikan oleh para hakim. Umumnya, PBH sendiri yang datang berkonsultasi ke lembaga-lembaga tersebut dan meminta agar didampingi selama proses persidangan. Pendamping kemudian hadir bersama PBH di persidangan baik dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum PBH maupun sekedar hadir di samping PBH untuk memberikan rasa tenang selama persidangan berlangsung. Artinya, hakim masih pasif dalam menyediakan pendamping untuk PBH dan cenderung menyerahkannya kepada jaksa maupun kepada PBH sendiri untuk mencari pendamping yang sesuai dengan kebutuhan dirinya. 57
2. Hambatan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 Patut disayangkan, penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di wilayah Kepri masih diliputi dengan berbagai hambatan mendasar. Dampaknya, publik tidak merasakan	adanya	perubahan	signifikan	dalam	penanganan	perkara	PBH	antara sebelum dengan setelah disahkannya PERMA No. 3 Tahun 2017. Oleh karena itu, MA perlu segera menyikapi temuan-temuan yang menjadi penghambat bagi hakim dalam menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017. Adapun beberapa faktor	yang	teridentifikasi	dalam	wawancara	adalah	sebagai	berikut: Minimnya sosialisasi Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan hakim, belum ada kegiatan sosialisasi yang secara khusus dilakukan oleh MA untuk mensosialisasikan materi PERMA No. 3 Tahun 2017. Umumnya para hakim di pengadilan negeri mendapatkan informasi mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017 hanya melalui internet atau bahkan melalui acara diskusi/seminar yang diselenggarakan pihak eksternal. Lebih lanjut, Pengadilan Tinggi yang juga memiliki tugas dalam melakukan pembinaan kepada hakim-hakim di tingkat pertama tidak melakukan sosialisasi secara khusus mengenai substansi PERMA No. 3 Tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan di lingkungan hakim masih belum diselenggarakan secara berjenjang. Padahal, MA dan Balitbangdiklatkumdil sebagai pihak terkait memiliki keterbatasan dalam melakukan sosialisasi dan diklat untuk semua hakim Di sisi lain, meski hakim memiliki kewajiban profesi untuk selalu meningkatkan wawasan serta pengetahuannya di bidang hukum, termasuk mengenai materi perma yang disahkan oleh MA, tetapi ketiadaan sosialisasi berpotensi menimbulkan adanya pemahaman yang berbeda-beda di antara para hakim dalam membaca materi PERMA No. 3 Tahun 2017. Misalnya, mengenai sifat norma yang diatur dalam Perma, masih terdapat perbedaan pandangan di antara para hakim, yakni hakim yang memandang PERMA No. 3 Tahun 2017 hanya sebagai pedoman dan hakim yang memandang bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 merupakan perintah dari MA yang harus diterapkan dalam pemeriksaan terhadap PBH. Permasalahan ini seharusnya sedari awal diluruskan oleh MA kepada para hakim melalui kegiatan sosialisasi, baik yang dilakukan secara tatap muka, online, ataupun melalui surat edaran. 58
Miskoordinasi dalam tata kelola proses peradilan pidana Dalam hal penerapan Perma membutuhkan kerja sama dengan pihak- pihak di luar dari pihak yang bersidang, hakim kerap kali tidak mengupayakan adanya koordinasi dan cenderung mengesampingkan hak PBH atas dasar tidak adanya wewenang. Misalnya, berkaitan dengan pendamping bagi PBH korban, hakim umumnya tidak mengupayakan agar yang bersangkutan untuk didampingi manakala hadir di persidangan tanpa pendamping. Langkah tersebut diambil karena tidak ada perangkat hukum yang memberikan kewenangan bagi hakim, misalnya, untuk menunjuk petugas dari Dinas Sosial atau Pekerja Sosial guna memberikan pendampingan untuk PBH korban. Secara normatif, PERMA No. 3 Tahun 2017 mengatur bahwa hakim dapat menyarankan agar PBH didampingi atau mengabulkan permintaan PBH untuk didampingi. Sayangnya, hal tersebut masih belum seragam dipahami oleh hakim. Tidak adanya wewenang untuk menunjuk atau menetapkan pendamping, membuat para hakim menilai bahwa hak PBH untuk didampingi merupakan tanggung jawab dari jaksa atau apabila PBH secara inisiatif meminta, hakim dapat mengabulkan. Praktek ini menunjukkan bahwa tata kelola sistem peradilan pidana masih belum berbasis hak, melainkan berbasis pemisahan tugas dan wewenang para aktor-aktornya. Minimnya pemahaman mengenai hak pbh atas pemulihan (pemulihan, pendamping, pemeriksaan terpisah) dan ketimpangan relasi gender Khusus terkait pemulihan, respon dari hakim maupun pendamping masih menunjukkan bahwa hal tersebut belum dipahami sebagai hak dari PBH korban dalam sistem peradilan pidana. Umumnya, pemulihan dianggap sebagai ganti kerugian yang mekanismenya hanya dapat ditempuh melalui gugatan perdata. Selain itu, ada pula anggapan yang menilai praktek membayar ganti rugi justru sebagai hal negatif dan tidak tepat karena menggantikan kerugian yang dialami korban dengan sejumlah uang. Kedua praktek tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan atau mispersepsi mengenai hak PBH atas pemulihan oleh hakim maupun pendamping di wilayah Kepri. Pasalnya, peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat ditempuh melalui mekanisme pengajuan restitusi ataupun penggabungan gugatan ganti kerugian dengan 59
perkara pidana. Oleh karena itu, pemisahan proses antara pidana dan perdata dalam memberikan hak PBH atas pemulihan tidaklah lagi relevan. Lebih lanjut, mispersepsi juga terjadi dalam melihat ganti rugi sebagai suatu "harga" bagi pelaku dalam melakukan tindak pidana. Pandangan ini jelas keliru mengingat restitusi pada dasarnya merupakan hukuman bagi pelaku dan bukan pengganti atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga apabila ditunaikan tidak dapat serta merta menghapus kesalahan dari pelaku. Jaksa, pendamping, dan hakim memiliki tugas untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut sudah diketahui dan dimengerti oleh korban. Sayangnya, hal tersebut belum dipahami secara baik sehingga kasus-kasus yang melibatkan PBH sebagai korban pada umumnya tidak diikuti dengan pemenuhan hak atas pemulihan pada persidangan perkara pidana di wilayah Kepri. Tidak adanya mekanisme reward dan punishment Bagi pendamping, kehadiran PERMA No. 3 Tahun 2017 pada dasarnya sangat membantu dalam memberikan jaminan perlindungan bagi PBH baik sebagai pelaku maupun korban pada persidangan perkara pidana. Meski demikian, praktek di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak persidangan yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan dalam Perma 3/2017. Di sisi lain, peraturan ini juga tidak menegaskan mengenai implikasi dari kewajiban dan larangan yang diatur di dalamnya, sehingga cenderung sulit untuk didorong penerapannya. Hal ini berbeda dengan beberapa pengaturan dalam sistem peradilan anak yang umumnya diikuti dengan implikasi tertentu manakala ada ketentuan yang tidak dipatuhi. Misalnya, pemeriksaan terhadap terdakwa anak wajib mencantumkan laporan penelitian kemasyarakatan di dalam putusannya. Pada perkara anak, apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka putusan dianggap batal demi hukum. Ketentuan tersebut secara langsung memberikan dorongan bagi hakim untuk melakukan hal yang diperintahkan. Sayangnya pengaturan serupa tidak diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2017. Lebih lanjut, dari sudut pandang hakim, meski beberapa norma di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 sudah menggunakan frasa perintah seperti wajib atau dilarang, tetapi secara kedinasan hal tersebut belum disebutkan apa implikasinya. Misalnya, MA tidak memberikan semacam penilaian khusus bagi hakim-hakim yang secara teliti menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam 60
memeriksa dan memutus perkara PBH. Padahal, penilaian tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam memberlakukan sistem reward and punishment guna mendorong para hakim untuk mempelajari dan mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017. 3. Temuan lain di luar PERMA No. 3 Tahun 2017 Situasi pandemik Khusus terkait pelaksanaan pemeriksaan audio visual, situasi pandemik secara tidak langsung mendorong para hakim untuk menerapkan pemeriksaan langsung jarak jauh dalam pemeriksaan di hampir semua perkara. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan pengaturan di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 mengenai hak PBH untuk diperiksa secara terpisah. Sayangnya, hal ini masih menimbulkan beberapa permasalahan di dalam prakteknya. Pertama, adanya situasi pandemik membuat penerapan sidang secara audio visual sebagai keharusan, bukan sebagai suatu hak dari PBH. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa ada kemungkinan praktek ini akan ditinggalkan manakala situasi sudah kembali normal atau situasi pandemik telah berakhir. Beberapa hakim bahkan secara tegas berpandangan bahwa pemeriksaan audiovisual melanggar KUHAP, sehingga tidak bisa diterapkan dalam kondisi normal. Kedua, permasalahan mengenai koneksi internet yang tidak stabil membuat pemeriksaan beresiko tidak dilakukan secara optimal. Dari sudut pandang hakim, pertanyaan yang diajukan terhadap PBH kerap kali harus dikurangi karena gangguan koneksi. Selain itu, ada juga hakim yang tidak setuju dengan pemeriksaan audio visual karena tidak dapat secara jelas memperhatikan gestur dari PBH pada saat pemeriksaan. 61
E KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Kesimpulan a. Pengetahuan dan Sosialisasi Mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017 oleh Hakim PN, Hakim PT, dan Pendamping Baik hakim PN maupun hakim PT di wilayah Riau menunjukkan pengetahuan yang masih rendah terkait substansi PERMA No. 3 Tahun 2017. Pengetahuan hakim masih sebatas pengetahuan umum mengenai adanya pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara yang melibatkan perempuan. Meski beberapa informan hakim menunjukkan kepedulian terhadap kondisi rentan yang dialami perempuan, tetapi hal tersebut belum konsisten dengan substansi pengaturan yang terdapat di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017. Hal ini berkaitan erat dengan fakta minimnya kegiatan sosialisasi yang diterima oleh hakim mengenai materi hak asasi manusia, kesetaraan gender, maupun PERMA No. 3 Tahun 2017 secara khusus. Di sisi lain, pengetahuan pendamping terhadap substansi PERMA No. 3 Tahun 2017 juga tidak terlalu mendalam. Umumnya pendamping mengetahui PERMA karena adanya pengaturan mengenai hak PBH untuk diperiksa bersama dengan pendamping dalam persidangan. Sedangkan, pengaturan lainnya masih belum dipahami. Dalam kesempatan lain, pendamping juga cenderung ragu dan tidak berani mengupayakan penegakan aturan dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap hakim ataupun para pihak di dalam persidangan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan atau dasar hukum yang kuat mengenai hak dan kewenangan pendamping. Terlepas dari hal tersebut, pengetahuan pendamping atas PERMA No. 3 Tahun 2017 masih dapat ditingkatkan lagi terutama mengenai hak PBH dalam meminta pemulihan baik melalui mekanisme restitusi, kompensasi, ataupun 62
gabungan ganti kerugian. Dengan demikian, apabila hakim atau penuntut umum bersikap pasif, pendamping dapat secara proaktif mengupayakan agar PBH bisa mendapatkan haknya atas pemulihan. b. Penerapan Perma di PN dan PT Berdasarkan Pengalaman Hakim PN dan Pendamping mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017 Secara substansi, materi PERMA No. 3 Tahun 2017 yang diterapkan secara seragam oleh hakim umumnya masih sebatas mengabulkan hak PBH untuk diperiksa dengan pendamping. Meski demikian, pelaksanaan hak tersebut juga belum dilakukan secara optimal sesuai dengan pengaturan di dalam Perma 3/2017 dimana hakim diharapkan untuk proaktif dengan cara menyarankan kepada PBH untuk menghadirkan pendamping. Lebih dalam, hakim juga berpandangan bahwa pendamping tidak memiliki wewenang yang sama dengan penasihat hukum berkaitan dengan klien yang diwakilinya. Oleh karena itu, para hakim umumnya hanya mempersilahkan pendamping untuk hadir dalam persidangan, namun tidak memberikannya hak untuk bersuara. Akibatnya, dalam beberapa kesempatan, pendamping tidak mampu mengajukan keberatan ketika PBH yang didampinginya mengalami intimidasi atau merasa tidak nyaman pada saat pemeriksaan. Hal lain yang juga sudah diterapkan oleh beberapa hakim adalah mengenai analisis gender. Beberapa hakim mampu menunjukkan kemampuannya untuk menggali ada atau tidaknya relasi kuasa yang membuat perempuan dirugikan dan terlibat dalam suatu peristiwa pidana. Sayangnya, hal tersebut belum dilakukan secara seragam, misalnya hanya pada kasus narkotika saja dimana banyak perempuan yang dimanfaatkan untuk menjadi kurir narkotika. Selain itu, hakim juga perlu untuk berhati-hati agar penerapan analisis gender tersebut dilakukan secara proporsional. Pasalnya, apabila dilakukan secara tidak proporsional, baik karena alasan emosional atau empati terhadap perempuan, hal tersebut cenderung membuat hakim menerapkan perlakuan yang berlebihan, seperti memberlakukan sidang tertutup bagi semua pemeriksaan terhadap PBH yang justru akan melanggar prinsip sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya, berkaitan dengan perilaku hakim yang dilarang dalam PERMA No. 3 Tahun 2017, pengalaman pendamping dan hakim 63
64 menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai metode yang dapat digunakan dalam menggali kebenaran materiil suatu perkara. Bagi pendamping, umumnya keberadaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak berpengaruh terhadap perubahan cara hakim dalam memeriksa PBH. Artinya, pendamping menilai bahwa hakim masih menggunakan metode yang dilarang di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 ketika memeriksa PBH. Sedangkan, beberapa hakim mengaku bahwa majelis perlu menggali fakta peristiwa suatu perkara secara menyeluruh yang pada akhirnya dapat digunakan untuk pertimbangan meringankan, membebaskan, atau justru memberatkan pelaku. Hal tersebut seringkali didapat oleh hakim dengan cara menanyakan pertanyaan yang terkesan menyalahkan atau mengintimidasi korban. Terakhir, substansi yang paling rendah implementasinya adalah berkaitan dengan pemulihan. Baik berdasarkan pengalaman hakim maupun pendamping, dapat dikatakan bahwa pemulihan korban tidak pernah diterapkan dalam persidangan perkara-perkara pidana di wilayah Kepri. Umumnya, hal ini dikarenakan adanya mispersepsi mengenai hak atas pemulihan korban. Misalnya, adanya pandangan bahwa pemulihan adalah sama dengan bentuk ganti rugi immateriil. Termasuk juga pandangan bahwa ganti kerugian hanya dapat ditempuh melalui gugatan perdata oleh korban kepada terdakwa. c. Pembelajaran terkait Pengalaman Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Hakim memiliki kewajiban untuk mengembangkan diri agar dapat mengikuti perkembangan yang ada dan menggali nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Meski demikian, tujuan tersebut tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Dalam kaitannya dengan implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017, terpenuhinya akses keadilan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan juga dapat terlaksana manakala ada faktor-faktor lain yang mendukung. Dalam hal ini, pembelajaran yang didapat dari hakim dan pendamping menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat implementasi PERMA No. 3 Tahun	2017.	Adapun	yang	menjadi	faktor	pendukung	adalah	adanya	figur pimpinan pengadilan yang menjadi contoh, dorongan kepedulian atau kemampuan hakim untuk berempati terhadap PBH, dan dukungan publik
dalam mengawasi dan aktif memberikan layanan pendampingan kepada PBH. Sedangkan beberapa faktor yang menghambat antara lain adalah minimnya sosialisasi mengenai substansi PERMA No. 3 Tahun 2017 yang diterima oleh hakim, tidak terjalinnya koordinasi antara pengadilan, aparat penegak hukum dan lembaga penyedia layanan, pemahaman yang keliru terkait substansi PERMA No. 3 Tahun 2017, dan belum adanya mekanisme reward and punishment. 2. Rekomendasi a. Rekomendasi Terhadap MA RI 1) Menerapkan sistem sosialisasi secara berjenjang Jika mengacu pada pembelajaran yang didapat dari penelitian ini, maka sosialisasi menjadi hal mendasar yang penting untuk disegerakan oleh MA. Meski demikian, MA juga perlu menentukan strategi agar pelaksanaan sosialisasi ataupun diklat dapat dilakukan secara	efisien,	Salah	satu	yang	dapat	dijadikan	pertimbangan	adalah pelatihan secara berjenjang yang dimulai dengan memfokuskan pelatihan kepada para ketua pengadilan tingkat pertama. Hal ini sesuai pembelajaran dari beberapa hakim di wilayah Kepri yang membawa pengetahuannya mengenai keadilan gender karena mencontoh	figur	pimpinan	di	tempatnya	dulu	bertugas. Sosialisasi berjenjang juga dapat diterapkan dengan melihat pada minat dari para hakim. Seperti halnya diklat hakim anak, sosialisasi mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017 dapat diberikan kepada para hakim yang memiliki ketertarikan pada isu-isu terkait kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini bertujuan agar sosialisasi menjadi lebih tepat sasaran. Meski idealnya sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dapat diikuti oleh semua hakim, tetapi apabila dilakukan secara berdasarkan minat, maka diharapkan dapat memudahkan MA dalam hal sosialisasi. Dalam hal ini, diharapkan hakim-hakim peserta diklat mampu lebih mudah menyerap materi secara lebih maksimal dan juga mampu menjadi contoh nantinya bagi hakim lainnya di pengadilannya masing-masing. Peran tersebut tentunya akan sulit ditanamkan kepada hakim yang mengikuti sosialisasi karena penunjukkan secara acak. 65
66 2) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait Tak bisa dipungkiri, daya ikat keberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak mengikat kepada pihak eksternal. Hal ini membuat akses terhadap keadilan bagi PBH menjadi terhambat. Pasalnya, tugas untuk menghadirkan pendamping, penasehat hukum, psikolog, atau juru bicara biasanya masih hanya bergantung pada diskresi penuntut umum. Selanjutnya, meski PERMA No. 3 Tahun 2017 sudah memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengabulkan atau menyarankan agar PBH mendapatkan pendamping, tetapi pada prakteknya hal tersebut tidak diikuti dengan ketersediaan lembaga pendamping yang dapat diakses oleh PBH. Oleh karena itu, MA perlu mendukung implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dengan melakukan kerjasama dengan lembaga penyedia layanan baik yang dikelola oleh pemerintah seperti P2TP2A atau lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat secara langsung merujuk PBH yang membutuhkan pendamping kepada lembaga-lembaga tersebut. 3) Melakukan pencatatan dan evaluasi secara berkala Salah satu hal yang paling dibutuhkan dalam menilai dampak dari suatu kebijakan adalah ketersediaan data. Dalam hal ini, data yang dimaksud adalah data mengenai penanganan perkara PBH. Mengingat besarnya ruang lingkup PERMA No. 3 Tahun 2017, oleh karenanya MA perlu membuat perencanaan terkait sistem pencatatan tersebut, sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara lengkap dan seragam. Selain itu, pentingnya perencanaan adalah berkaitan dengan pengklasifikasian	sumber	data	yang	jika	dikaitkan	dengan	substansi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentunya akan sangat bervariasi. Sebagai contoh, apabila MA hendak melakukan analisis terhadap implementasi Pasal 4, maka data yang dibutuhkan dapat berupa putusan perkara- perkara PBH. Sedangkan, apabila hendak menilai implementasi pasal 5, maka data yang dibutuhkan dapat berupa laporan pengaduan ataupun komplain yang dibuat oleh PBH, baik yang ditujukan kepada lembaga pengawas internal ataupun eksternal. Oleh karena itu, MA perlu menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola
kegiatan pencatatan dan evaluasi secara guna menentukan kebijakan apa yang dapat diambil untuk mendorong terpenuhinya tujuan awal pembentukan PERMA No. 3 Tahun 2017 b. Rekomendasi Terhadap Para Pihak Relevan 1) Mendorong keterlibatan Komisi Yudisial dan Ombudsman dalam Sosialisasi Selama ini, KY dan Ombudsman lebih dikenal sebagai lembaga pengawas yang berwenang memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik dan administrasi yang dilakukan oleh pegawai pengadilan. Akan tetapi, pada dasarnya kedua lembaga tersebut memiliki kepentingan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, termasuk dalam penanganan perkara PBH. Oleh karena itu, kedua lembaga tersebut merupakan mitra strategis yang dapat dilibatkan untuk meluaskan jangkauan sosialisasi mengenai Perma 3/2017 baik di lingkungan internal maupun eksternal MA. 2) Mendorong sinergi antara MA dengan Komnas Perempuan, Kementerian PPA, dan Kementerian PPN (Bappenas) Salah satu mekanisme yang perlu dibangun dalam implementasi Perma 3/2017 adalah terkait reward and punishment. Untuk saat ini, beberapa hakim pada dasarnya tidak mendukung adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran materi PERMA No. 3 Tahun 2017. Hal ini dikarenakan sudah ada pengaturan mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim, sehingga penjatuhan sanksi seyogyanya merujuk pada ketentuan tersebut. Di sisi lain, mekanisme pemberian reward tentunya dapat menjadi pemacu bagi hakim untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 secara baik. Pada prakteknya, hal ini akan menjadi lebih objektif manakala dilakukan oleh lembaga independen seperti Komnas Perempuan yang secara berkala melakukan asesmen terhadap track record hakim yang mampu menjadi contoh dalam membuka akses terhadap keadilan dan menghapus diskriminasi terhadap PBH. Selanjutnya, dalam konteks penegakan hukum, implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentunya merupakan salah satu aspek yang menentukan dan perlu diukur secara berkala perkembangannya. 67
68 Dalam hal ini, Kementerian PPA ataupun Kementerian PPN (Bappenas) sebagai bagian dari pemerintah dapat membantu MA dalam menyusun sebuah alat ukur yang dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 secara berkala. Dengan demikian, MA dapat melakukan evaluasi kebijakan secara terarah sesuai dengan arah pembangunan pemerintah dalam mendorong terciptanya keadilan gender di setiap sektor, termasuk penegakan hukum.
DAFTAR PUSTAKA Buku, Jurnal, Laporan Penelitian Badan Pusat Statistik RI. 2020. Statistik Kriminal 2020. Jakarta: BPS RI Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau. 2020. Kepulauan Riau dalam Angka 2020. Kepulauan Riau: BPS Kepri INFID dan IJRS. 2020. Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender: Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: INFID Mahkamah Agung RI dan MaPPI FHUI. 2018. Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: Mahkamah Agung RI Martha, Aroma Elmina. 2003. Perempuan Kekerasan dan Hukum. Yogyakarta: UII Press Newman, Lawrence W., 2007. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. New York: Pearson Sesca, Essay Margaret, dkk. Posttraumatic Growth Pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual, Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental Tahun 2018, Vol. 7, hlm. 1-13 Tursilani, Tateki Yoga. Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik terhadap Keberlangsungan Hidup Anak, Jurnal Media Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. 41, No. 1, April 2017, hlm. 77-92 UN Women in Pursuit of Justice, Progress of the World's Women: In Pursuit of Justice (UN Women, 2011) 49, 51., dalam Ustinia Dolgopol, The construction of knowledge about Women, War and Acess to Justice, on Imagining Law: Essays in Conversation with Judith Gardam, University of Adelaide Press, 2016. Wicaksana, Dio Ashar. 2020. Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019. Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan 69
Artikel, booklet, laporan daring Jauhariyah, Witriyatul. Akar Kekerasan terhadap Perempuan, diakses di pada 10 Januari 2021 Kumparan, 14 Maret 2020, "Isdianto Ajak Masyarakat Ciptakan Kepri Aman dari Kekerasan Perempuan dan Anak", dalam diakses 10 Januari 2021 Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 2019. Project Brief SPPT - PKKTP (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan) dalam Saguni, Fatimah. Pemberian Stereotipe Gender, Jurnal Musawa, Tahun 2014, Vol. 6, hal. 200, dapat diakses di diakses pada 12 Januari 2021 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum Indonesia, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual 70
Buku ini merupakan laporan penelitian dari hasil kajian Komnas Perempuan terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di wilayah Kepulauan Riau. Hasil kajian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 di Kepulauan Riau. Kajian ini diharapkan dapat berguna sebagai temuan awal yang akan mendukung kerja-kerja MA RI dalam merumuskan rencana kerja dan alat untuk menilai sosialisasi dan efektivitas Perma 3/2017 serta mendukung kerja-kerja pendamping PBH khususnya mekanisme kerja antar subsistem peradilan pidana dan layanan pemulihan korban. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310 Tel. +62 21 390 3963 Fax. +62 21 390 3911 mail@komnasperempuan.or.id
LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 5 MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): MALUKU MALUKU
LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LIMA MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): MALUKU Tim penulis: Siti Aminah Tardi Hayati Setia Inten Arinta Dea Dini Singgi Sondang Irene Erisandy Tim diskusi: Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar
Judul: TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LIMA MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): MALUKU Tim Penulis: Siti Aminah Tardi, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, Sondang Irene Erisandy Tim Diskusi: Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar Dimensi Buku: 15,5 × 23 cm Jumlah halaman buku: vi + 68 hlm Penerbit: Komnas Perempuan © Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021 Kajian ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Penelitian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Laporan Penelitian ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dan MaPPI FH UI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan dengan menyebutkan sumber (KOMNAS Perempuan), dan tidak diperjualbelikan. ISBN: 978-602-330-068-6 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310 Tel. +62 21 390 3963 Fax. +62 21 390 3911 mail@komnasperempuan.or.id
KATA PENGANTAR Salah satu kerangka hukum dan kebijakan yang didorong oleh Komnas Perempuan adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (disingkat SPPT-PKKTP). Konsep yang dibangun sejak 2003 ini, didasarkan pada kebutuhan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana yang dapat memenuhi hak perempuan atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Tidak dapat dipungkiri perempuan korban kekerasan mengalami hambatan dalam mengakses sistem peradilan pidana, karena sistem hukum belum memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. SPPT-PKKTP diantaranya bertujuan untuk: (1) mempercepat proses penyelesaian perkara; dan (2) memastikan bahwa hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum yang dijamin oleh hukum tidak dilanggar. Sejatinya, para pihak yang dimaksud dalam SPPT-PKKTP adalah subsistem yang tersebar dalam ruang-ruang kerja penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemulihannya, mulai dari penyelidikan dan penyidikan; penuntutan; pemeriksaan dan putusan dalam sidang pengadilan; dan eksekusi putusan pengadilan ditambah dengan subsistem pemulihan. Subsistem pemulihan sendiri terdiri dari pelayanan pelaporan, pelayanan kesehatan termasuk psikologis, psikososial dan rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian cita-cita besar SPPT-PKKTP ialah hukum acara peradilan pidana yang mengakomodasi kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum baik sebagai korban,saksi maupun pelaku tindak pidana. Ditengah tantangan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017). Komnas Perempuan menyambut baik langkah MA sebagai bentuk percepatan pengintegrasian SPPT-PKKTP dalam hukum acara peradilan pidana dan memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Peraturan ini sendiri mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim Dalam Menerapkan i
Perspektif Gender di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan. Terbitnya Perma 3/2017 menjadi oase di tengah stagnannya upaya pembaharuan hukum acara pidana, dan menjadi inspirasi bagi subsistem peradilan pidana lainnya untuk menerbitkan kebijakan internal serupa untuk pemenuhan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Setelah hampir 3 tahun keberlakuannya, Komnas Perempuan memandang penting untuk melakukan kajian sejauh mana Penerapan Perma di lima mitra wilayah SPPT-PKKTP yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku. Provinsi Maluku sebagai salah satu wilayah uji coba SPPT PKKTP merupakan representasi provinsi dengan karakteristik kepulauan. Memiliki luas wilayah 46.914 Km2, yang terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau, yang menjadikanya sebagai provinsi terbesar ke-14 di Indonesia. Dengan konteks luas wilayah dan kepulauannya, Maluku memiliki kekhasannya tersendiri yang membedakannya dengan empat propinsi lainnya dalam menerapkan Perma No. 3 Tahun 2017. Melalui wawancara dengan Hakim dan Pendamping PBH di wilayah Kota Ambon, ditemukan bahwa belum ada sosialisasi formal-institusional pada jajaran PN Ambon dan PT Ambon, dan tidak adanya kegiatan peningkatan kapasitas yang menunjang, sehingga pemahaman para-Hakim tentang Perma 3/2017 belum memadai. Dengan belum adanya pemahaman yang cukup, maka Perma belum diimplementasikan secara optimal. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 diantaranya: (i) Jenis kelamin hakim. Hakim perempuan dinilai lebih mempunyai keberpihakan kepada perempuan dibanding hakim laki-laki; (ii) Pendampingan korban; (iii) Beban jumlah perkara yang tinggi, keterbatasan ruang sidang dan jumlah personil hakim yang menentukan apakah penyelenggaraan persidangan dijalankan dengan kesabaran untuk menggali atau tidak; (iv) Mutasi yang cepat di jajaran personil hakim PN Ambon dan PT Ambon; (v) Penyelesaian di luar ruang sidang, seperti pelaku yang menikah dengan korban divonis lebih ringan daripada pelaku lain. Sedangkan hambatan yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 terletak pada: (i) kesulitan menghadirkan saksi atau korban; (ii) terbatasnya tenggat waktu untuk penyelesaian perkara; (iii) terbatasnya ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pendampingan; (iv) Terbatasnya ruang ii
sidang dan tidak tersedianya ruang khusus untuk PBH dan (v) Terbatasnya ketersediaan penerjemah untuk kasus korban disabilitas. Selain faktor yang mempengaruhi dan hambatan penerapannya, penelitian di Maluku menemukan bahwa penyelenggaraan sidang audio-visual yang baru diberlakukan sejak pandemic Covid-19 memberikan pengalaman dan proyeksi bahwa yang bisa diimplementasikan jika pandemic Covid-19 berakhir. Pada konteks kepulauan Maluku, sidang audio-visual dibanding jika sidang diadakan secara langsung/ tatap muka. Hasil penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi terhadap Mahkamah Agung RI, Pemerintah Daerah, Pengadilan Negeri dan Kemenkumham untuk mendorong sosialisasi Perma 3/2017 dan membangun kerja sinergis dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Maluku. Komnas Perempuan menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi- tingginya terhadap Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung yang telah memfasilitasi dan menghubungkan dengan para hakim dalam proses pengumpulan data, MAPPI, IJRS dan FPL yang telah menjadi teman diskusi, para peneliti yang berhasil mengatasi tantangan pandemi covid 19 dalam pengumpulan data, para informan yang bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuannya, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, dan Sondang Irene Erisandy sebagai peneliti wilayah Maluku, Badan Pekerja Komnas Perempuan dan seluruh pihak yang telah mendukung dan memungkinkan kajian penerapan Perma 3/2017 ini terlaksana dengan baik. Kami menyadari bahwa kajian awal ini masih penuh dengan kekurangan. Mudah-mudahan hasil kajian dan rekomendasi dalam penelitian ini bisa sama-sama kita dorong untuk mewujudkan akses keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Amin. Jakarta, April 2021 Siti Aminah Tardi Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan iii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN 1.	Demografi	Wilayah	Maluku 2. Teknik Pengambilan Data, Proses Penentuan Informan Penelitian, dan Gambaran Karakteristik Informan a. Wawancara terhadap Hakim b. Wawancara terhadap Pendamping 3. Keterbatasan Penelitian 4. Data Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Wilayah Maluku B. PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI MENGENAI PERMA 3/2017 OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN PENDAMPING DI WILAYAH MALUKU 1. Pengetahuan Hakim 2. Sosialisasi PERMA 3/2017 3. Temuan Lain C. PENERAPAN PERMA DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI BERDASARKAN PENGALAMAN HAKIM PN DAN PENDAMPING MENGENAI PERMA 3/2017 1. Pertimbangan Potensi Diskriminasi atau Ketimpangan yang Terjadi pada PBH dalam Fakta Persidangan (Pasal 4); a. Temuan Pengalaman Hakim PN b. Temuan Pengalaman Pendamping c. Analisis 2. Larangan bagi Hakim selama pemeriksaan PBH (Pasal 5) a. Temuan Pengalaman Hakim PN b. Temuan Pengalaman Pendamping c. Analisis 3.	Panduan	bagi	Hakim	untuk	Mengidentifikasi	Hukum	yang	Kondusif bagi PBH dalam Mengadili Perkara (Pasal 6) a. Temuan Pengalaman Hakim iv i iv 1 1 2 3 3 4 5 8 8 10 12 13 14 14 17 23 26 26 31 34 35 35
b. Temuan Pengalaman Pendamping c. Analisis 4. Teguran dari Hakim kepada para pihak yang mengintimidasi atau merendahkan Korban (Pasal 7) a. Temuan Pengalaman Hakim PN b. Temuan Pengalaman Pendamping c. Analisis 5. Pedoman bagi Hakim untuk Menanyakan Kebutuhan Pemulihan Korban (Ganti Rugi, Restitusi, dan Kompensasi) a. Temuan Pengalaman Hakim PN b. Temuan Pengalaman Pendamping c. Analisis 6. Hak Atas Pendampingan atau Mengabulkan Permintaan Korban atas Pendampingan a. Temuan Pengalaman Hakim PN b. Temuan Pengalaman Pendamping c. Analisis 7. Audio Visual a. Temuan Pengalaman Hakim PN Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 b. Temuan Pengalaman Pendamping Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 c. Analisis 8. Temuan Lain D. PEMBELAJARAN TERKAIT PENGALAMAN IMPLEMENTASI PERMA 3/2017 1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan PERMA 3/2017 2. Hambatan Penerapan PERMA 3/2017 3. Temuan lain di luar PERMA 3/2017 E. KESIMPULAN 1. Pengetahuan dan Sosialisasi Mengenai PERMA 3/2017 oleh Hakim PN, Hakim PT, dan Pendamping a. Penerapan Perma di Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Ambon Berdasarkan Pengalaman Hakim dan Pendamping mengenai PERMA 3/2017 b. Pembelajaran terkait Pengalaman Implementasi PERMA 3/2017 2. Rekomendasi a. Rekomendasi Terhadap Mahkamah Agung RI b. Rekomendasi Terhadap Para Pihak Relevan v 36 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39 39 42 46 48 48 50 53 54 57 57 59 61 63 63 64 65 65 65 66
A PENDAHULUAN 1. Demografi Wilayah Maluku Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 46.914 Km2, terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau1, merupakan provinsi terbesar ke-14 di Indonesia dengan perkiraan jumlah penduduk sebanyak 1.842.933 jiwa. Sejak tahun 2008, Provinsi Maluku memiliki 9 kabupaten dan 2 kota yang terdiri dari 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.198 desa dan Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku.2 Wilayah Maluku memiliki hanya 4 (empat) pulau besar dan 1.336 pulau lainnya merupakan pulau kecil bahkan sangat kecil. Keempat pulau besar dimaksud adalah Pulau Seram (18.625 km²), Pulau Buru (9.000 km²), Pulau Yamdena (5.085 km²) dan Pulau Wetar (3.624 km²).3 Terdapat 5 (lima) daerah otonom di Maluku yang tidak termasuk dalam kategori daerah tertinggal yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Kelima daerah itu masing-masing diantaranya; Kota Ambon, Maluku Tengah (Malteng), Buru, Maluku Tenggara (Malra) dan Kota Tual. Sejauh ini pemerintah pusat menetapkan 6 kabupaten di Maluku yang masuk dalam kategori daerah tertinggal, yaitu Maluku Tenggara Barat (MTB), Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat (SBB), Seram Bagian Timur (SBT), Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Buru Selatan (Bursel).4 Dengan konteks luasnya wilayah dan kepulauannya, Maluku memiliki kekhasannya tersendiri yang membedakannya dengan empat propinsi lainnya dalam menerapkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili 1 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, provinsi-maluku/gambaran-umum 2	3 4 1
Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau selanjutnya disebut Perma 3/2017. Peta Maluku 2. Teknik Pengambilan Data, Proses Penentuan Informan Penelitian, dan Gambaran Karakteristik Informan Pengumpulan data berupa wawancara dengan informan Hakim dan Pendamping dalam penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Ambon dengan total informan sebanyak 8 (delapan) orang, terdiri dari 4 (empat) orang hakim, dan 4 (empat) orang pendamping PBH. Tabel 1. Informan Hakim dan Pendamping Pemantauan Perma 3/2017 di Wilayah Maluku No Inisial Informan Asal Lembaga Pengalaman Waktu wawancara 1 Hakim P1 PN Ambon PN Ambon 16 tahun sebagai hakim. (5 tahun di PN Ambon) 30 Nov 20 2 Hakim L1 PN Ambon PN Ambon 16 tahun sebagai hakim. 4 tahun di PN Ambon 30 Nov 20 3 Hakim P2 PT Ambon PT Ambon 30 tahun sebagai hakim. 1 tahun 9 bulan di PT Ambon 26 Nov 20 4 Hakim L2 PT Ambon PT Ambon 31 tahun sebagai hakim. 3 tahun 4 bulan di PT Ambon 30 Nov 20 2
5 6 7 8 Pendamping P1 Gasira Maluku Gasira Maluku > 4 tahun (PBH Korban) 31	Okt	&	11 Nov 20 Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon P2TP2A Kota Ambon > 4 tahun (PBH Korban) 2	&	7	Nov	20 Pendamping P3 Humanum Humanum > 4 tahun (PBH Pelaku) 11 Nov 20 Pendamping P4 P2TP2A Provinsi Maluku P2TP2A Provinsi Maluku 2 tahun (PBH Pelaku) 13 Nov 20 a. Wawancara terhadap Hakim Wawancara dengan Hakim dilakukan terhadap 4 (empat) orang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Ambon dan Pengadilan Tinggi (PT) Ambon. Di tingkat pengadilan tinggi, Informan Hakim P2 PT Ambon dan Hakim L2 PT Ambon, selain bertugas sebagai Hakim Tinggi di PT Ambon, kedua informan hakim juga ditugaskan sebagai hakim anak. Informan Hakim L2 PT Ambon ditugaskan sebagai hakim anak, namun sampai sekarang belum pernah mengikuti pelatihan maupun menerima Surat Keputusan (SK) penugasan sebagai hakim anak, ia juga pernah memiliki pengalaman sebagai hakim Yustisi/PP di Mahkamah Agung pada 2005-2010. Seluruh wawancara dengan informan Hakim dilakukan dengan tatap muka pada 26-30 November 2020. Kedua informan hakim PN Ambon diwawancara bersamaan menuruti permintaan informan hakim. Proses pelengkapan data kasus dilakukan secara online dan offline. b. Wawancara terhadap Pendamping Wawancara dengan Pendamping dilakukan terhadap 4 (empat) orang pendamping yang bertugas mendampingi PBH di wilayah Kota Ambon. Keempat pendamping tersebut diantaranya adalah Pendamping PBH Korban dari Gasira Maluku dan P2TP2A Kota Ambon. Sedangkan Pendamping PBH Pelaku berasal dari Humanum dan P2TP2A Provinsi Maluku. Seluruh pendamping berjenis kelamin perempuan, dengan pengalaman pendampingan PBH di lembaga yang bersangkutan lebih dari 4 tahun 3
kecuali yang dari P2TP2A Provinsi (2 tahun). Seluruh wawancara dengan pendamping dilakukan online, mulai tanggal 31 Oktober sampai 13 November 2020. Seluruh pendamping diwawancara secara individual. 3. Keterbatasan Penelitian Wawancara secara online yang hanya dilakukan ke para pendamping PBH mengalami hambatan berupa jaringan internet yang tidak stabil baik di sisi peneliti maupun di sisi informan. Sedangkan wawancara tatap muka dengan para informan hakim PN Ambon dilakukan dalam periode dimana mereka sedang memiliki beban perkara yang tinggi karena sudah di penghujung tahun, sehingga wawancara dilakukan secara bersamaan agar tidak banyak menyita waktu informan Hakim. Pada saat wawancara, hakim perempuan mendominasi jawaban dan hakim laki-laki lebih pasif. Hal ini cukup membatasi kemungkinan bervariasinya jawaban, ditambah latar belakang profesi mereka sebagai hakim memiliki banyak kemiripan. Kedua narsum tersebut hampir selalu berada dalam majelis yang sama, berusia sama (usia lanjut, dua tahun lagi pensiun), tidak pernah mendapat pelatihan HAM dan gender, dan sama-sama pengalaman bertugas di Maluku dan Maluku Utara saja dengan jumlah perkara PBH yang relatif sama selama bertugas di PN Ambon. Para pendamping adalah orang-orang yang memiliki kesempatan mengamati keragaman para hakim PN menangani perkara PBH. Mereka sempat menyebutkan setidaknya lima nama hakim PN yang menurut mereka memiliki kepedulian dan sensitivitas yang baik, bahkan mengesankan, dalam menangani perkara PBH dan merekomendasikan peneliti untuk mewawancara mereka. Namun sayangnya, empat hakim sudah dimutasi dan satu hakim baru bertugas selama 5 bulan di PN Ambon (dan awalnya sempat ditunjuk oleh Ketua PN untuk wawancara hakim tersebut) sehingga tidak bisa diwawancara. Sedangkan yang akhirnya dapat diwawancara peneliti adalah informan yang tidak masuk dalam daftar rekomendasi para pendamping. Bagaimana pun, adanya informasi ini mengindikasikan bahwa para pendamping bisa mengenali kelebihan para hakim dan menyampaikannya kepada peneliti yang berarti bahwa para pendamping tidak sekedar mengkritik, namun juga mempunyai intensi positif untuk mempromosikan kinerja PN Ambon yang dinilai punya perspektif gender yang baik dan keberpihakan pada perempuan. 4
Kegiatan yang dilaksanakan dalam durasi waktu yang singkat dan di akhir tahun, menjadi hambatan terkait kesediaan informan untuk diwawancarai. Peneliti memandang bahwa wawancara langsung akan lebih efektif untuk mengatasi keterbatasan ini dibanding dengan wawancara online, sehingga memutuskan wawancara dengan para hakim secara tatap muka/langsung. Selain itu, pemantauan langsung ke lapangan juga mempermudah koordinasi dengan mitra lokal. Sistem pengarsipan perkara di pengadilan diakses dari nomor perkara, klasifikasi	tindak	pidana,	dan	terdakwa.	Sehingga,	cukup	sulit	mengakses jumlah data perkara PBH korban namun peneliti berhasil mendapatkan data jumlah perkara PBH yang ditangani informan hakim kecuali informan Hakim L2 PT Ambon dan jumlah perkara PBH korban yang naik banding dari PN-PN di Maluku ke Pengadilan Tinggi Ambon. Sistem pelaporan data di berbagai lembaga pendampingan tidak memuat pertimbangan putusan yang dipakai hakim dalam menghasilkan putusan sehingga pendamping selama ini tidak terlalu memperhatikannya. Akibatnya peneliti menemui kesulitan menggali aspek ini dari pendamping. 4. Data Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Wilayah Maluku Seluruh informan Hakim PN Ambon dan PT Ambon sudah mulai bertugas di Ambon sejak diberlakukannya Perma 3/2017 kecuali informan Hakim P2 PT Ambon yang baru bertugas di PT Ambon selama 1 tahun 9 bulan. Berdasarkan wawancara dengan kedua Hakim PN Ambon diperoleh informasi mengenai kasus-kasus PBH yang ditangani yang ragamnya sebagai berikut: penipuan, pencurian, penganiayaan, narkoba (pengguna), pelecehan seksual, perkosaan, perceraian dan KDRT. Dalam instrumen penelitian ini tidak menggali ragam perkara PBH sehingga informasi yang lebih komprehensif tentang ragam kasus mungkin datanya tidak sebanyak yang diharapkan bila data ini ada dalam daftar pertanyaan instrumen. 5
Tabel 2. Jumlah Penanganan Perkara PBH di PN Ambon dan PT Ambon Tahun 2018 - 2020 Jumlah Perkara 3 tahun terakhir (2018-2020) Hakim P1 PN Ambon Hakim L1 PN Ambon Hakim P2 PT Ambon Hakim L2 PT Ambon PBH Korban 125 perkara 130 perkara 8 perkara Tidak disebutkan PBH Terdakwa 75 perkara 75 perkara 4 perkara Tidak disebutkan Jumlah 200 perkara 205 perkara 12 perkara Tidak disebutkan Sumber: Wawancara dengan para informan Hakim PT dan PN Ambon di kegiatan Pemantauan Perma 3/2017 (2020). Menurut keterangan informan Hakim PT Ambon, selama pandemi, kasus yang disidangkan di PN Ambon ditemukan penurunan angkanya, namun penyebabnya tidak dapat diketahui pasti. Apakah karena jumlah kasus yang menurun ataukah korban yang tidak melaporkan, ataupun karena penyidik tidak mau memeriksa karena persyaratan protokol kesehatan untuk pelapor. Berdasarkan data dari kedua informan Hakim PT Ambon, sebagian besar perkara banding berasal dari PN Ambon. Tabel 2.2 Jumlah Perkara Banding PBH Terdakwa di Pengadilan Tinggi Ambon No Wilayah/Tahun 2018 2019 2020 1 Tual 2 Perkara
2 Ambon 2 Perkara 5 Perkara 2 Perkara 3 Dataran Hunimoa (SBT)
5 Perkara 5 Perkara 4 Masohi 1 Perkara
5 Saumlaki
2 Perkara
Jumlah 5 Perkara 12 Perkara 7 Perkara Total Banding di PT Ambon 24 Perkara Sumber: Kantor Pengadilan Tinggi Ambon Seksi Pidana Umum (2020) Bila dilihat dari tabel di atas, maka PN yang paling banyak mengirimkan upaya hukum banding dari PBH terdakwa adalah PN Dataran Hunimoa di Seram Bagian Timur/SBT (10 perkara), disusul PN Ambon (9 perkara), lalu PN Tual dan PN Saumlaki (masing-masing 2 perkara). Para informan hakim PT Ambon menyatakan bahwa perkara banding selama ini paling banyak dari PN Ambon. Namun sampai laporan ini disusun, peneliti tidak berhasil mendapatkan data jumlah perkara banding PBH korban. 6
Berikut ini adalah tabel yang memuat informasi mengenai jumlah kasus PBH yang didampingi di persidangan oleh para informan pendamping. Semua informan telah mendampingi PBH di persidangan sejak Perma 3/2017 diberlakukan, kecuali informan dari P2TP2A Provinsi Maluku yang baru mendampingi PBH sejak dua tahun terakhir. Tabel 2.3 Jumlah Kasus PBH yang didampingi Informan Pendamping di Persidangan selama 3 tahun Terakhir (sejak awal tahun 2018 s/d akhir tahun 2020) Asal Lembaga Informan Jumlah PBH Korban Jumlah PBH Pelaku Sampai putusan Tidak sampai putusan Total PBH dampingan Informan Gasira 39 orang Tidak ada 29 orang 9 orang 39 orang P2TP2A Kota Ambon 70 orang Tidak ada 54 orang 16 orang 70 orang Humanum 2 orang 5 orang 7 orang Tidak ada 7 orang P2TP2A Maluku 4 orang 2 orang 5 orang 1 orang 6 orang Ragam kasus PBH yang didampingi adalah kasus tipikor, perdagangan orang, penculikan anak, anak yang dilacurkan, inses, pencurian, narkoba, persetubuhan anak di bawah umur, ingkar janji, percobaan pembunuhan, kekerasan seksual, aborsi paksa, KDRT, kejahatan siber (cyber crime). Instrumen penelitian ini tidak menggali ragam kasus PBH yang mereka dampingi sehingga informasi yang lebih komprehensif tentang ragam kasus mungkin tidak sebanyak bila memang data ini ditanyakan dalam instrumen. 7
B PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI MENGENAI PERMA 3/2017 OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN PENDAMPING DI WILAYAH MALUKU 1. Pengetahuan Hakim Para hakim PT Ambon dan PN Ambon yang diwawancara belum pernah ada yang mengikuti pelatihan HAM-Gender dan mereka mengakui bahwa beberapa istilah di dalam Perma 3/2017 masih belum mereka pahami seperti stereotip dan relasi kuasa. Istilah non-diskriminasi dipahami oleh para hakim PN sebagai "semua sama di hadapan hukum, baik laki-laki maupun perempuan." Istilah PBH sendiri selama wawancara terkadang mereka samakan dengan Perempuan Berkonflik	dengan	Hukum	(pelaku/tersangka/terdakwa),	walaupun	setelah membaca dokumen Perma 3/2017 untuk menyiapkan diri sebelum wawancara ini, para informan menyatakan bahwa yang tergolong PBH adalah korban, saksi, dan terdakwa. Selama wawancara, kedua informan hakim PN Ambon dan seorang informan Hakim P2 PT Ambon menyiapkan berkas Perma 3/2017 di hadapan peneliti. Informan Hakim P2 PT Ambon membaca isi dokumen di hadapan peneliti selama tanya jawab berlangsung. Ketika informan hakim ditunjuk oleh ketua PN Ambon untuk diwawancara, para informan hakim baru mempelajari dokumen Perma 3/2017. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya selama ini mereka sudah mempraktekkan isi Perma yaitu bagaimana cara mengajukan pertanyaan kepada PBH. Menurut informan Hakim L2 PT Ambon, asas-asas dalam Perma adalah umum sifatnya dan sama dengan asas sistem peradilan dan kode etik yang sudah ada, misalnya bahwa hakim tidak boleh memihak dan tidak boleh merendahkan para pihak. Tidak ada Perma ini pun, asas ini sudah menjadi pegangan hakim. Semua orang kedudukannya sama di hadapan hukum, tidak membedakan gender, sosial, ekonomi. 8
"Tapi seolah-olah di sini [Perma 3/2017] diminta pembedaan padahal kaidah- kaidahnya sama... Kita sudah ada budaya dan kearifan lokal kita sendiri dan kita bisa adopsi, sedangkan di sini (Perma) akan meniadakan itu. Tidak ada pembeda yang	signifikan	dengan	produk-produk	hukum	lainnya.	Restitusi	juga	diatur dalam KUHAP, ganti rugi juga sudah diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO." (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020) Korban yang lebih lemah, atau pelaku kejahatan yang sosial ekonominya lebih lemah, juga akan dapat perlindungan. Unsur gender justru menguntungkan perempuan sebagai pihak yang lemah, karena kemudian menggugah kita untuk memberi kemudahan dan simpati. "Istilahnya playing victim, kan? Jadi orang iba." (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020) Menurut informan ini, hakim tidak menerima pelatihan terkait Perma ini dan pelatihan gender karena kedudukan hukumnya sama. Hakim menghukum berdasarkan kesalahan terdakwa, dari unsur yang terpenuhi, faktor seperti keterpaksaan, balas dendam, misalnya, yang meringankan atau memberatkan, bukan karena faktor status sosial. Itulah pokok-pokok yang hakim lakukan. Lebih jauh, informan menilai bahwa Perma seperti ini ada karena dorongan dari pihak-pihak luar, bukan karena kebutuhan dan kekhususan internal bangsa ini. Sifat kerja hakim adalah menerima masukan tanpa memberi komentar dakwaan dari penuntut umum, dan pembelaan dari pihak terdakwa dan penasihat hukumnya. "Perma ini kan adopt konvensi internasional. Sudah ada ratifikasi, lalu ke bentuk norma, karena tidak ada bentuk action-nya, maka kelompok kerja yang dibikin Mahkamah Agung, entah inisiatif sendiri atau dari luar, kan saya ndak tahu, sehingga timbulnya Perma ini...Yang untuk orang lain bagus, apa memang betul bagus untuk kita? Yang diterapkan di barat, di timur tidak bisa serta-merta begitu. Yang diatur di Perma yang menurut informan adalah dari luar contohnya adalah stereotip gender, karena "kita tidak melakukan stereotip gender. Masyarakat kita juga pada umumnya tidak melakukan apa yang disebut dengan stereotip gender... Masalah kewarisan, hak perempuan beda dengan hak laki-laki. Kalau universal 9
kan harusnya sama. Yang membedakan itu karena memang sistem adatnya yang memang membedakan. Kita jangan memaksakan." (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020)) "Komentar dan pendapat kita nanti ditampung di keputusan... Memang Perma ini guidance yang mengikat buat hakim, bukan buat mereka yang di luar hakim, walaupun masih ada yang mempertanyakan Perma. Perma tingkatannya lebih rendah dari UU. Tapi secara hirarki perundang-undangan, Perma berdasarkan UU MA ada hak untuk mengatur apabila ada ketentuan atau kebutuhan yang belum ada aturannya. Cantolannya di situ". (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020) Untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan Perma 3/2017 dari pendamping, instrumen pemantauan ini menggali hak-hak apa saja yang perlu dipenuhi dalam penanganan kasus PBH dan perilaku apa saja yang dilarang dalam persidangan. Respon para pendamping adalah hak-hak yang mereka pandang penting namun selama ini kurang/belum dipenuhi, diantaranya: hak atas keadilan, hak diperlakukan dengan hormat (karena PBH punya martabat dan harga diri), hak atas restitusi, hak atas pemulihan, hak atas pendampingan dan bantuan hukum (penasihat hukum), hak akan pemenuhan akan kebutuhan khusus. Larangan bagi hakim/jaksa/advokat untuk memakai pernyataan yang stereotip gender, diskriminasi, mempertanyakan riwayat seksual, stigma. Dalam penanganan kasus harus juga dilihat riwayat kekerasan/ riwayat kasusnya. Yang perlu dilindungi bukan saja PBH korban, tapi juga PBH pelaku dan saksi. Di dalamnya juga diatur mengenai keterangan dari Ahli. 2. Sosialisasi PERMA 3/2017 Selama Perma 3/2017 diberlakukan, seluruh informan hakim mengatakan bahwa belum pernah ada sosialisasi di lingkungan PN Ambon dan PN Ambon secara formal kelembagaan. Informan PN Ambon hanya menerima informasi sepintas dari seorang hakim (perempuan) lain dan tidak didalami lebih lanjut oleh para informan. Hakim yang membagikan informasi tersebut dinilai informan memang rajin berbagi informasi ke hakim-hakim PN Ambon lainnya. Hakim tersebut adalah salah satu hakim yang sudah dimutasikan ke tempat lain dan namanya direkomendasi oleh para pendamping PBH. 10
Setelah Perma 3/2017 diberlakukan, selain tidak pernah ada sosialisasinya, pengawasan dan evaluasi dari PT ke PN juga tidak pernah khusus membahas Perma 3/2017 dan seperti biasa hanya membahas hal-hal yang bersifat umum dan teknis administratif seperti proses beracara dan administrasi persidangan. Demikian pula dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi berkala di sistem peradilan di Maluku tidak secara khusus membahas Perma ini, sehingga PT Ambon memandang bahwa penerapan Perma ini berjalan tanpa masalah. Informan Hakim L2 PT Ambon mengungkapkan bahwa biasanya hakim baru akan mengakses suatu aturan tertentu (termasuk Perma ini) jika ada kebutuhan saja, misalnya ada kasus dan dipermasalahkan para pihak, yang biasanya mereka cari di website MA. Atau jika ada waktu luang dan ingin meng- update pengetahuan. Tidak setiap Perma yang baru keluar disosialisasikan secara masif ke bawah5. Biasanya yang disosialisasikan adalah SEMA yang berkaitan	dengan	disiplin	perkantoran,	gratifikasi,	dan	whistleblower. Peneliti mendapatkan keterangan dari para pendamping bahwa mereka mengetahui Perma 3/2017 pertama kali dari kegiatan sosialisasi Perma 3/2017 yang difasilitasi oleh Gasira di tahun 2019, yang juga dihadiri oleh PN Ambon dan Kejaksaan. Pendamping dari Gasira sendiri mengetahui pertama kali mengenai Perma 3/2017 di akhir tahun 2017 ketika kegiatan SPPT-PKKTP yang melibatkan para hakim PN, PT dan PTA. Ketika lembaga memaparkan kasus- kasus kekerasan yang didampingi, salah satu informan hakim berkomentar, "Itu diatur dalam PERMA 3/2017." (Hasil wawancara dengan Pendamping P1 Gasira Maluku, 31 Oktober 2020). Program MAMPU6 memfasilitasi sosialisasi PERMA 3/2017 bekerjasama dengan Gasira di tahun 2019 dan barulah informan tersebut mencari dokumennya di internet. Informan Pendamping P1 Gasira Maluku diingatkan oleh ketua lembaga untuk mempelajari isi PERMA 3/2017 untuk menjadi pegangan pendamping kasus. 5 Yang dimaksud dengan "disosialisasikan secara massif ke bawah" adalah penyebarluasan secara internal dan serentak ke jajaran/hirarki lebih rendah dalam lembaga 6 Program MAMPU adalah sebuah program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia, yang fokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 11
Pendamping P3 Humanum menilai bahwa kegiatan sosialisasi dari Gasira lebih fokus pada perlindungan bagi PBH korban, dan informan tersebut tahu lebih jauh tentang perlindungan bagi PBH pelaku dari diskusi-diskusi informal dengan para perempuan aktivis. Sebagian pendamping mengakui bahwa mereka tidak lagi mendalami isi Perma ini lebih jauh setelah kegiatan sosialisasi tersebut. 3. Temuan Lain Para pendamping PBH terdakwa menilai banyak orang masih belum paham bahwa PBH pelaku juga memiliki hak atas perlindungan hukum, yaitu di antaranya didampingi oleh penasihat hukum selama proses persidangan. Hal ini menyebabkan para pendamping PBH pelaku masih sering dikritik dan dipandang sinis karena keberpihakannya pada PBH pelaku. Seorang pendamping PBH pelaku menyatakan bahwa perlakuan terhadap Ahli di persidangan juga juga perlu diatur karena pernah menyaksikan hakim merendahkan seorang Ahli perempuan di persidangan. 12
C PENERAPAN PERMA DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI BERDASARKAN PENGALAMAN HAKIM PN DAN PENDAMPING MENGENAI PERMA 3/2017 Menurut para informan Hakim PN Ambon, tidak ada dibentuk Hakim khusus PBH dan tidak terlihat upaya menuju hal tersebut, menuju adanya Hakim yang memiliki keterampilan khusus untuk menangani PBH, maupun praktek lain yang menuju ke percepatan Perma. Selama ini semua kasus pidana dibagi merata ke semua hakim. Para informan Hakim PN Ambon mengakui bahwa mereka baru membaca isi Perma setelah tahu akan diwawancara, dan berpendapat bahwa selama ini ternyata mereka sudah mempraktekkan isi Perma, yaitu cara bertanya kepada PBH di ruang sidang. Sehingga bagi mereka yang sudah berpengalaman, seperti mereka, tidaklah terlalu sulit menerapkan Perma 3/2017. Walaupun baru membaca isi Perma 3/2017, para hakim PN Ambon berpendapat bahwa Perma ini membantu sekali dalam memeriksa dan memutus perkara PBH karena bisa dijadikan pedoman/pegangan yang standar bagi para hakim dengan sifat yang berbeda-beda. Para pendamping juga berpendapat sama. "Perma 3/2017 sangat bermanfaat dan membantu dalam penanganan perkara PBH karena Perma memenuhi kebutuhan PBH dan melindungi hak-hak PBH sehingga mereka harus diperlakukan dengan baik di persidangan dan mencegah re-viktimisasi korban. Perma 3/2017 baik sekali sebagai panduan, dan mendukung serta menjadi kekuatan untuk kerja pendampingan korban maupun pelaku. Namun dalam implementasinya para hakim perlu ditingkatkan kapasitasnya dan perlu dipantau dan dievaluasi." (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020) 13
Update tentang muatan Perma yang dibacakan peneliti selama wawancara dipandang pendamping bermanfaat untuk membantu pendamping keluar dari jebakan rutinitas pendampingan. Khusus untuk pendampingan PBH sebagai tersangka, Perma ini sangat bermanfaat untuk pendampingan. Dengan Perma ini dapat menjernihkan dan mencairkan ketegangan antar APH dan aktivis tentang PBH pelaku yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Perma ini penting sekali bagi posisi penasihat hukum untuk bisa lebih mendorong perlindungan hukum bagi PBH tersangka. 1. Pertimbangan Potensi Diskriminasi atau Ketimpangan yang Terjadi pada PBH dalam Fakta Persidangan (Pasal 4); a. Temuan Pengalaman Hakim PN Para informan hakim PN memastikan bahwa semua fakta persidangan yang	dimuat	dalam	Perma	ini	mereka	identifikasi	selama	pemeriksaan	perkara. Bahwa ketidaksetaraan status sosial tidak mungkin selalu sama antara para pihak yang berperkara, ada yang datang dari keluarga yang mampu dan terhormat, ada yang berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah. Contoh kasus yang diberikan informan Hakim P1 PN Ambon adalah seorang anak Bupati yang berpakaian dengan celana jins robek-robek di persidangan dan diberikan teguran oleh informan Hakim P1 PN Ambon. "Nona, Nona punya status terhormat, toh. Bapakmu kan Bupati. Kalau Bapakmu terhormat seperti itu, kamu juga harus mendukung dengan penampilan, jadi Ibu minta kalau datang di ruang sidang berikutnya jangan datang dengan pakaian seperti ini lagi. Pakai celana kain yang bagus, yang sopan. Supaya di persidangan jangan dilihat orang lain tidak bagus." (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020) Keesokan harinya, yang bersangkutan mengenakan celana kain yang bagus. Informan Hakim P1 PN Ambon itu menilai bahwa mereka yang punya status sosial tinggi sering berperilaku seenaknya. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan juga jelas berbeda, misalnya, pada mereka yang tinggal di pelosok desa yang terbatas akses informasinya atas hukum sehingga melakukan tindak pidana karena mereka tidak tahu bahwa yang mereka 14
lakukan melanggar hukum, termasuk juga para korban yang tidak mencari perlindungan hukum karena ketidakpahaman mereka. Contoh kasus yang diungkapkan oleh informan Hakim P1 PN Ambon adalah kasus KDRT sekaligus perkara perceraian, dimana pihak lelaki (yang beragama Kristen) menggugat cerai istrinya dan terungkap di dalam persidangan bahwa suami suka pukul istri dan korban tidak pernah melapor. "Perempuan di kampung-kampung masih berpegang pada hukum agama yaitu bahwa perempuan "tidak boleh bikin apa-apa, harus setia sampai mati". Walaupun mereka sudah berulang kali dipukul, sampai ada yang dipukul (dalam keadaan hamil) sampai mengalami pendarahan, keguguran dan masuk rumah sakit. Suami yang berbuat kesalahan malah si suami yang minta cerai." (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020) Setelah mempelajari perkara, informan Hakim P1 PN Ambon berkata pada korban: "Ibu bisa tuntut balik secara pidana." (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020) Tapi pada saat persidangan korban tidak menyiapkan bukti-bukti visum, sehingga tidak mungkin melakukan tuntutan secara pidana. "Tapi kalau kita tidak ceraikan mereka, bisa berbahaya untuk istri, akhirnya kita kabulkan gugatan cerai daripada istri menderita." (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020) Mengenai pasal terkait diskriminasi, yang dipahami oleh para informan hakim adalah bahwa semua sama di hadapan hukum, tidak boleh ada diskriminasi. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tetap mengikuti pedoman hukum yang selama ini sudah diterapkan oleh para informan. Informan Hakim L1 PN Ambon mencontohkan kasus penggelapan dimana PBH didudukkan sebagai terdakwa. Terdakwa bekerja di perusahaan dan bekerjasama dengan supir angkutan pemasok barang untuk menggelapkan barang-barang perusahaan untuk dijual di kios-kios. Terdakwa melakukan 15
tindak kejahatan tersebut karena faktor ekonomi, gajinya terlalu kecil sehingga dia nekat melakukan perbuatan tersebut. Informan menjatuhkan vonis setimpal dengan tindak pidana dengan melihat kerugian yang diderita oleh perusahaan karena informan berpendapat bahwa keputusan yang adil adalah sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut. Informan tidak menyebutkan vonis yang diputuskan. "Pokoknya semua kita dasarkan pada fakta persidangan saja." (Hasil wawancara dengan Hakim L1 PN Ambon, 30 November 2020) Hakim P1 PN Ambon mendukung pernyataan Hakim L1 PN Ambon. Sedangkan dampak psikis yang dialami korban juga mereka perhatikan dan sering dijumpai. Bila korban dalam keadaan trauma, terlihat takut, menangis, murung dan pendiam (padahal dulunya korban periang), misalnya, maka hal-hal ini diperhatikan oleh hakim. Tapi terlihat bahwa poin ini lebih banyak dikaitkan dengan teknik mengajukan pertanyaan dari hakim ke korban dengan cara yang lebih sabar dan hati-hati. Untuk menjawab pasal mengenai ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, informan Hakim P1 PN Ambon mengkaitkannya dengan apabila PBH adalah anak di bawah umur atau PBH dewasa berada di bawah ancaman atau paksaan pelaku, atau dalam keadaan sangat lemah atau sakit berat, maka hakim memasukkannya ke dalam fakta persidangan. Informan Hakim P1 PN Ambon memberikan satu contoh tentang perkara PBH terdakwa pengguna narkoba yang berstatus ODHA lalu terkena Covid-19. Sidang diadakan online (dalam masa pandemi) dan harus menghadiri sidang online tersebut dengan kondisi terbaring di tempat tidur di rumahnya, karena rumah sakit tidak mau menampung PBH tersebut. Informan Hakim P1 PN Ambon dengan inisiatif sendiri mengupayakan agar jadwal sidang diselesaikan dengan cepat karena informan khawatir kondisi PBH menjadi lebih buruk atau malah meninggal sebelum putusan. Informan tersebut secara pribadi meminta Jaksa untuk cepat merumuskan tuntutan dan agar tuntutannya ringan saja karena iba melihat kondisi terdakwa. Terdakwa tidak didampingi pendamping, namun didampingi penasihat hukumnya. Akhirnya hakim memvonis 1 tahun penjara. 16
Pada ketentuan mengenai relasi kuasa para informan mengakui belum memahaminya dan ketika dijelaskan dengan contohnya, informan mengatakan bahwa pasti menjadi tolok ukur juga karena membuat korban tidak kuasa melawan pelaku. Sedangkan pasal mengenai riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban juga selalu dipertimbangkan karena memang selama ini termuat di dalam BAP. b. Temuan Pengalaman Pendamping Para pendamping PBH awalnya sempat mengalami kebingungan ketika menjawab hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim selama persidangan dan menjawab dengan asumsi dan tidak bisa memberikan contoh kasus yang mendukung penilaiannya. Misalnya, pada awalnya pendamping korban menjawab bahwa status sosial tidak dipandang berbeda. Jika pelaku bersalah tetap dihukum tanpa membedakan status sosialnya. Tapi setelah peneliti menjelaskan lebih jauh, maka para informan tersebut menjawab bahwa kadang-kadang ada atau sebagian hakim memakai atau tidak memakai pertimbangan tertentu seperti yang dimuat dalam Perma 3/2017, atau sepertinya para pendamping belum menemukan hal seperti itu. Pendamping P3 Humanum menilai bahwa secara umum proses penanganan perkara yang dilakukan hakim terkesan kering, formal-prosedural, normatif dan datar. Sebagian besar proses persidangan di PN Ambon hampir tidak terlihat hakim mempunyai perspektif gender yang baik. Ditemukan satu contoh mengenai perilaku hakim yang justru menggunakan status sosial PBH untuk merendahkan dan memojokkannya dikemukakan oleh seorang pendamping pelaku tipikor, "Kenapa Ibu harus terima aja? Kalau memang tidak minta, harus kembalikan uang yang dikasih." Ketika pelaku tidak bisa menjawab apa-apa, Hakim bertanya lagi, "Ibu kok tidak bisa menjawab? Mantan anggota DPR dua periode, pertanyaan begitu tidak bisa menjawab?" (Hasil wawancara dengan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, 13 November 2020) Menurut informan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi pertanyaan itu tidak pantas karena subjektif dan menggiring. Apalagi situasi pandemi sekarang ini, pelaku tidak duduk bersamaan dengan advokat. Pelaku ada 17
di kejaksaan, advokat dan hakim ada di pengadilan. Dalam situasi biasa pelaku ada di kursi terdakwa dan advokat ada di sampingnya sehingga memungkinkan komunikasi bila diperlukan. Hal ini tidak mungkin dilakukan di sidang online. Sehingga ketika hakim melemparkan pertanyaan/ pernyataan yang menggiring/menekan, pelaku tidak bisa menjawab dan hanya bisa menangis. Bukti yang ada cukup memberatkan yaitu bukti-bukti transfer ke rekeningnya. Informan berharap hakim akan meringankan vonis dengan mempertimbangkan kondisi bahwa PBH terdakwa adalah orang tua tunggal dari 3 anak selain mengurus kebutuhan ibunya yang sudah lansia. Semua PBH pelaku tipikor yang pernah didampingi informan adalah orang tua tunggal sehingga beban perempuan PBH menjadi sangat berat. Apalagi dalam perkara tipikor pengadilan bisa memerintahkan kekayaan pelaku disita selain dikenakan vonis penjara. Respon tentang pertimbangan ketidaksetaraan perlindungan hukum PBH dari para pendamping kurang tergali, namun ada satu pendamping PBH pelaku yang mempunyai contoh untuk dipaparkan yaitu kasus Tipikor dimana ada tiga orang PBH pelaku disidangkan pada kasus yang sama. Ketua tim penasihat hukum hanya hadir di sidang pertama saja, selanjutnya anggota tim yang menghadiri sidang. Sebenarnya kehadiran advokat senior sangat diperlukan di sidang keterangan saksi karena mereka punya keterampilan dan pengalaman yang lebih baik untuk berargumen. Ketika perempuan dikriminalisasi, hakim membiarkan advokat yang tidak punya cukup kapasitas untuk hadir membela PBH. Pendamping P4 P2TP2A Provinsi sempat menyampaikan keberatan, kami meminta sidang dihadiri Advokat yang senior karena harus diperlakukan setara dengan klien-klien mereka yang lain. Pendamping P4 P2TP2A Provinsi sempat protes, tapi tidak diterima. Berarti dalam kasus ini hakim tidak mempertimbangkan ketidaksetaraan perlindungan hukum untuk PBH pelaku. "Jangan karena pelaku perempuan, kasusnya biasa-biasa saja, dengan jumlah korupsi yang kecil tapi dikriminalisasi, bukan berarti tidak diperjuangkan 18
hak-haknya dengan baik." (Hasil wawancara dengan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, 13 November 2020) Informan Pendamping P3 Humanum menjawab terkait pasal mengenai ketidakberdayaan fisik dan psikis korban dalam kasus dampingannya yang saat ditahan melahirkan dan sedang menyusui bayinya dalam proses persidangan. Misalnya untuk PBH pelaku yang sedang menyusui bayinya maka jadwal persidangan akan menyesuaikan juga dengan jadwal PBH tersebut untuk menyusui bayinya sehingga tidak menghambat tanggung jawab	PBH	sebagai	ibu	yang	harus	menyusui	bayinya.	Kondisi	fisik	PBH juga harus menjadi pertimbangan penting. Hal ini bisa dilakukan dengan cara koordinasi antara pengadilan dengan rutan untuk mengatur jadwal persidangan. "Kalau memang hakim menjalankan isi Perma, maka pengadilan akan mengkonfirmasi jadwal sidang dengan baik, artinya menyesuaikan juga dengan kondisi tersangka". (Hasil wawancara dengan Pendamping P3 Humanum, 11 November 2020) Terkait pasal diskriminasi yang dialami korban, Pendamping P1 Gasira Maluku dan Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon serta Pendamping P4 P2TP2A Provinsi menilai bahwa hal ini tidak dipertimbangkan atau belum menjadi pertimbangan hakim. Sedangkan pasal mengenai dampak psikis semua informan pendamping menilai bahwa hal ini belum/tidak/kurang menjadi pertimbangan hakim, kecuali jika kondisi korban jelas terlihat mengalami trauma atau terlihat tertekan. Contoh: perkara PBH korban kekerasan seksual yang bekerja sebagai Polwan dan pelaku (pacar) juga polisi yang sidangnya bersifat terbuka. Ketika korban harus menceritakan pengalamannya di depan kehadiran orang banyak dan hakim melihat bahasa tubuh korban dan pendamping menunjukkan rasa tidak nyaman, hakim memerintahkan orang-orang keluar dari ruang sidang. Lain hal ceritanya di kasus tindak pidana korupsi dengan sidang yang bersifat terbuka dimana para hadirin ribut di deretan kursi hadirin dan hakim hanya menegur dengan mengetuk palu tanpa menyuruh mereka keluar. Pertanyaan tentang dampak psikis di kasus anak diajukan ke orang tuanya dan di kasus orang dewasa langsung diajukan ke korban, tapi informan 19
Pendamping 1 Gasira Maluku menilai bahwa dari hasil sidang tidak keluar rekomendasi pemulihan sehingga hak korban atas pemulihan dari dampak psikis terabaikan. Para hakim perempuan yang diharapkan lebih sensitif daripada para hakim laki-laki pun lebih fokus mengejar unsur kekerasan pelaku. "Waktu mengalami ini apa yang adek rasakan terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku?", "Menurut adek itu salah seng?" (Hasil wawancara dengan Pendamping P1 Gasira Maluku, 31 Oktober 2020) Pertanyaan tentang dampak psikis kadang juga diajukan oleh kuasa hukum tersangka. Jika sidang sudah selesai, maka tidak ada upaya lanjutan apa pun yang dihasilkan dari proses persidangan. Untuk selanjutnya beban kerja pemulihan korban kembali lagi ditanggung oleh pendamping. Perihal relasi kuasa yang menyebabkan PBH tidak berdaya, Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon menjawab hakim tidak mempertimbangkan dan Pendamping P1 Gasira Maluku menjawab mempertimbangkan namun tidak bisa memberikan contoh kasus. Sedangkan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi menjawab tidak mempertimbangkan dengan contoh kasus Tipikor 3 terdakwa. Mereka adalah karyawan yang sempat menjadi tahanan kota, tetap bekerja dan tetap harus hadir di sidang padahal mereka tinggal di pulau lain. Namun karena tidak diberikan ijin oleh atasan, mereka tidak bisa datang hadir di sidang. Satu kali sidang pernah terlaksana tanpa kehadiran mereka, namun hanya diwakili oleh Kuasa hukum mereka. "Sebetulnya itu tidak boleh terjadi karena mereka berhak memastikan bahwa sidangnya berjalan dengan baik". (Hasil wawancara dengan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, 13 November 2020) Terkait riwayat kekerasan yang dialami PBH, informan Pendamping P1 Gasira Maluku dan Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon menjawab bahwa hal ini dipertimbangkan oleh hakim seperti misalnya di kebanyakan di kasus kekerasan seksual terhadap anak dan KDRT. Pendamping 4 P2TP2A Provinsi menjawab bahwa riwayat kekerasan dipertimbangkan hanya dia temukan di kasus PBH korban, tapi belum menemukannya di kasus PBH pelaku. Sedangkan Pendamping P3 Humanum mengatakan bahwa dalam kasus KDRT dimana istri menikam suami, riwayat kekerasan yang diderita istri (PBH pelaku) dipertimbangkan oleh hakim. 20
Menjawab pasal tentang ketidakberdayaan fisik dan psikis PBH, Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon menyatakan bahwa hal ini kurang dipertimbangkan dan contoh kasus yang diceritakannya adalah di persidangan militer. Sedangkan Pendamping P1 Gasira Maluku menjawab bahwa hal ini dipertimbangkan walaupun belum pernah dihadirkan Ahli dan penerjemah dalam persidangan karena mungkin dianggap bahwa kehadiran pendamping sudah cukup. Sedangkan para pendamping korban PBH pelaku tidak pasti dan mengatakan bahwa hal ini mungkin dipertimbangkan oleh hakim. Pendamping P3 Humanum pernah mendengar informasi dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) yang ada di Kota Ambon bahwa untuk pendampingan bagi yang disabilitas mereka menemui kesulitan di sidang online saat pandemi, dimana PBH tunarungu tidak dihadirkan penerjemah sehingga sulit bagi korban untuk mengikuti proses persidangan. Di satu kasus yang dicontohkan Pendamping P1 Gasira Maluku ketika mendampingi seorang korban kekerasan seksual (tahun 2019) dimana korban hamil dan ada penawaran/penyelesaian di kedua belah pihak (tersangka berjanji akan menikahi korban) yang difasilitasi oleh Jaksa tanpa sepengetahuan pendamping. Saat di persidangan pendamping baru mengetahui bahwa korban sudah dinikahkan dengan pelaku dan itu menjadi bahan pertimbangan hakim untuk meringankan vonis pelaku tersebut. Waktu itu pelaku ada 3 orang, dan pelaku yang menikahi korban divonis lebih ringan (5 tahun) dari dua pelaku lainnya (masing-masing 8 tahun). Korban adalah anak umur 16 tahun. Walaupun ternyata setelah dinikahi korban akhirnya ditelantarkan oleh pelaku. Beberapa kasus lain yang dipaparkan oleh Pendamping P1 Gasira Maluku salah satunya ketika hakim bertanya tentang dampak kehamilan korban yang membuat korban putus sekolah lalu dicatat oleh hakim, sehingga pendamping menduga hal itu dijadikan pertimbangan untuk nantinya memutuskan sanksi bagi pelaku. Korban tidak mau menikah dengan pelaku. Waktu itu hukuman bagi pelaku dipandang pendamping sudah maksimal. Contoh lain: korban hamil hasil perkosaan, harus dioperasi berkali-kali, kondisi kesehatannya dipertimbangkan oleh hakim sehingga keputusan hakim memuaskan korban dan keluarga korban. Ada juga 21
korban yang membawa bayi yang telah lahir (hasil perbuatan kekerasan) ke persidangan dan membuat hakim punya dasar lebih pasti untuk menghukum pelaku. Ada aturan bahwa anak di bawah umur tertentu dilarang dibawa masuk ke ruang persidangan, tapi karena itu bayi korban, hakim memperbolehkan bayi dibawa masuk. Pendamping P4 P2TP2A Provinsi mengaku belum pernah mendampingi PBH dengan kondisi khusus. Namun ada teman satu tahanan PBH pelaku yang didampingi oleh informan tersebut dimana orang tersebut dalam keadaan hamil dan kasusnya yang masih dalam proses sidang belum selesai juga padahal sudah berjalan berbulan-bulan. PBH tersangka tersebut tidak memiliki pendamping. "Itulah susahnya kalau pelaku tidak didampingi. Penasihat hukumnya laki- laki pula, mana peka dengan yang begitu-begitu? Apalagi kalau penasihat hukumnya profit, si kliennya bayar seret-seret. Ya sudahlah. Orang Ambon bilang tabambang sudah." (Hasil wawancara dengan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, 13 November 2020) Informan Pendamping P3 Humanum memaparkan satu kasus KDRT yang PBH menjadi tersangka karena menikam suaminya dimana pendamping menilai bahwa hakim cukup baik menerapkan isi Perma 3/2017. PBH telah menjadi korban KDRT dalam jangka waktu yang lama dan menikam suaminya karena membela diri. Suami meninggal dunia. Menurut Pendamping P3 Humanum, memperhatikan riwayat kekerasan penting sekali karena ketika PBH melakukan suatu kejahatan maka ada faktor pemicunya sehingga tidak digiring ke pembunuhan berencana melainkan pembelaan diri PBH, karena perlu melindungi dirinya. Selama di persidangan, informan tersebut menilai bahwa PBH tersebut diperlakukan cukup baik oleh hakim dan hakim memakai pertimbangan riwayat kekerasan atas pembelaan yang dilakukan oleh kuasa hukum PBH tersangka karena vonis kemudian dinilai tidak terlalu berat. Jaksa menuntut 10 tahun penjara dan vonis hakim 5 tahun penjara. Pembelaan dari advokat adalah bahwa tersangka masih menyusui dan pencari nafkah tunggal. Hakim mempertimbangkan juga status sosial, ketimpangan relasi kuasa dan diskriminasi yang dialami oleh PBH terdakwa yang selama kekerasan terjadi dia tinggal di tengah-tengah keluarga besar 22
pihak suami. Dengan pengetahuan yang lebih komprehensif maka hakim bisa menghasilkan keputusan yang lebih adil bagi PBH. Seluruh pendamping PBH menginformasikan bahwa di lembaga mereka format pendataannya tidak memuat tentang pertimbangan hakim, hanya dicatat berapa lama vonis dan besar denda yang harus dibayar pelaku (jika ada). Para informan tidak terlalu memperhatikan sewaktu hakim membacakan berkas putusan sehingga sempat mengalami kesulitan dan kebingungan ketika menjawab bagian tentang pertimbangan hakim. Pendamping P1 Gasira Maluku menilai adil-tidaknya putusan sidang dari pengetahuannya akan kasus dan berat-ringannya vonis. Yang penting keluarga korban dan korban menerima putusan dan menganggap adil, maka vonis sudah dianggap cukup juga bagi pendamping. Selain itu, Pendamping P3 Humanum menilai bahwa poin-poin pertanyaan hakim nyaris seragam dari sidang ke sidang dan dari hakim ke hakim. Karena riwayat kekerasan dan kronologis kejadian sudah termuat dalam BAP, maka pendamping menganggap bahwa hal ini masuk ke pertimbangan hakim. Pendamping P3 Humanum menyatakan bahwa memang hakim membacakan berkas pertimbangannya waktu pembacaan putusan pengadilan. Tapi pertimbangan hakim juga sudah bisa mulai diamati dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hakim, dari proses persidangannya sendiri, sehingga sudah bisa mulai membentuk dugaan apakah hakim nantinya akan memakai pertimbangan apa saja sebagai landasan putusan pengadilan. Para pendamping menganggap bahwa penting juga melihat pertimbangan hakim untuk menilai apakah vonis yang dijatuhkan sepadan atau tidak dan kedepannya para pendamping akan mulai memperhatikan pertimbangan hakim. c. Analisis Sosialisasi, pengawasan dan evaluasi khusus mengenai penerapan Perma 3/2017 dan kegiatan peningkatan kapasitasnya tidak pernah dilakukan di jajaran pengadilan di Maluku sehingga pemahaman dan penerapan muatan Perma 3/2017 oleh Hakim belum memadai. Agak sulit mengharapkan Hakim memiliki motivasi personal untuk memutakhirkan kapasitasnya, apalagi selama ini hakim terbiasa dengan sikap yang pasif dan memiliki beban perkara yang tinggi untuk diselesaikan. 23
Dalam kondisi belum memiliki pemahaman yang memadai, para informan hakim PN Ambon berpandangan bahwa mereka selama ini sebenarnya sudah menerapkan isi Perma. Peneliti menemukan hal yang menarik dari tanggapan Hakim L2 PT Ambon bahwa konvensi internasional dan turunannya adalah intervensi dari luar yang akan meniadakan kearifan lokal kita. Perma 3/2017 dinilai biasa-biasa saja, bukan hal yang istimewa dan tidak harus diperlakukan secara khusus. Lebih jauh, para Hakim keberatan dengan isi dalam Perma mengenai larangan memakai riwayat seksual PBH dalam pertimbangannya. Namun bila dibandingkan, sikap selama wawancara dan persepsi Hakim P1 PN Ambon lebih positif, responsif dan kooperatif mengenai Perma ini bila dibandingkan informan hakim lainnya yang terkesan datar dan kaku. Sementara itu, para pendamping memperoleh kesempatan menerima sosialisasi Perma 3/2017 dari kegiatan yang diselenggarakan lembaga pendampingan Gasira di tahun 2019 (yang sayangnya tidak dihadiri oleh para informan hakim), walaupun setelahnya tidak banyak upaya untuk mendalami lebih jauh. Peneliti menilai bahwa secara umum pemahaman muatan Perma 3/2017 para pendamping masih lebih baik dan perspektif gender mereka jauh lebih kuat dibanding para hakim. Selama ini, upaya pendalaman pengalaman PBH dan perlindungannya masih fokus ke korban dan belum ke PBH sebagai pelaku. Selain itu peneliti bisa dengan segera melihat bahwa para pendamping memandang kehadiran Perma ini penting peranannya untuk perlindungan PBH. Para pendamping lebih bersikap positif, terbuka dan siap mendukung pemenuhan penerapan Perma 3/2017. Temuan tentang pengalaman para informan hakim PN Ambon dalam penerapan isi Perma 3/2017 (walaupun mereka baru mengetahui isi Perma) sekali lagi mengindikasikan bahwa informan hakim belum begitu paham tentang isi Perma 3/2017. Contohnya ditemukan dalam paparan tentang ketidaksetaraan status sosial (yang dilihat dari cara berpakaian PBH di ruang sidang lalu mendapat teguran hakim), diskriminasi (yang dipahami bahwa semua sama di hadapan hukum dan PBH pelaku dikenakan sanksi sesuai kerugian yang ditimbulkannya menurut fakta persidangan tanpa melihat kondisi ekonomi PBH), dampak psikis (lebih dikaitkan dengan teknik mengajukan pertanyaan daripada sebagai dasar pertimbangan 24
hakim) dan relasi kuasa (yang belum dipahami artinya). Namun dari contoh perkara yang ditangani hakim perempuan PN memperlihatkan dengan	baik	bahwa	ketidakberdayaan	fisik	PBH	pelaku	(kasus	narkoba yang mengidap AIDS dan terjangkit Covid-19) telah menggerakkan para informan hakim untuk secara personal mengadakan pendekatan pada Jaksa dan menjatuhkan vonis yang relatif ringan dalam upaya meringankan penderitaan PBH. Sedangkan bagian mempertimbangkan riwayat kekerasan bagi para hakim sudah biasa diterapkan karena selama ini sudah dimuat dalam BAP dan diperlakukan sebagai fakta persidangan yang menjadi pertimbangan hakim. Di sisi lain, temuan dari keterangan para pendamping memperlihatkan masih seringnya ditemukan hakim tidak tunduk pada Perma 3/2017. Hakim malahan menggunakan status sosial PBH untuk merendahkannya, hakim tidak mempertimbangkan ketidaksetaraan perlindungan hukum dan ketimpangan relasi kuasa yang ada, hakim tidak memahami substansi diskriminasi positif, dan dalam hal dampak psikis baru diterapkan sejauh teknik prosedur persidangan (dalam mengajukan pertanyaan atau mengupayakan agar PBH bisa merasa aman nyaman selama persidangan) namun belum menjadi pertimbangan hakim untuk rekomendasi upaya pemulihan PBH karena hakim lebih fokus mengejar unsur tindak pidana pelaku daripada kebutuhan pemulihan korban. Pertimbangan akan riwayat kekerasan sudah menjadi praktek yang biasa dilakukan hakim terhadap PBH korban tapi belum dilakukan ke PBH pelaku. Sedangkan di kasus PBH pelaku (istri menikam suami sampai meninggal), riwayat kekerasan yang diderita oleh PBH pelaku menjadi pertimbangan hakim. Peneliti melihat bahwa hal itu didukung oleh peran kuasa hukum dan pendamping pelaku untuk menghadirkan materi persidangan dengan baik sehingga hakim memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kondisi PBH pelaku dan menghasilkan vonis yang tidak terlalu berat bagi PBH pelaku karena tindakan PBH pelaku dinilai sebagai pembelaan diri, bukan pembunuhan berencana. Perlu dicatat bahwa PBH pelaku tersebut pada saat persidangan sedang dalam keadaan menyusui bayinya. Ketidakberdayaan	fisik	dan	psikis	PBH	juga	belum	dipertimbangkan	hakim. PBH yang membutuhkan Ahli dan penerjemah tidak terjadi pemenuhannya 25
dan dilimpahkan bebannya ke pendamping, itu pun bila ada pendamping. Masalah ini diperumit dengan pelaksanaan sidang audio-visual yang mempersulit khususnya bagi PBH dengan disabilitas tuli. Di kasus lain dimana seorang anak korban kekerasan seksual menjadi hamil, justru ditempuh penyelesaian di luar persidangan dengan cara menikahkan korban dengan pelaku yang kemudian korban ditelantarkan pelaku. Penyelesaian menikahkan korban dengan pelaku tidak berpihak ke korban karena mengabaikan sama sekali hak dan kebutuhan PBH korban dan justru meringankan sanksi bagi pelaku. Praktik ini juga mengkhianati pernyataan hakim bahwa prinsip non-diskriminasi adalah semua sama di hadapan hukum. Masih menyoal korban yang hamil hasil perkosaan, di kasus lain yang korban tidak mau dinikahkan dengan pelaku, pendamping menilai bahwa vonis hakim dinilai adil. Satu kasus lain lagi dimana PBH korban membawa bayi (hasil kekerasan oleh pelaku) ke dalam ruang sidang diijinkan oleh hakim. Peneliti melihat bahwa jika ada kehamilan atau kehadiran bayi yang langsung diperlihatkan di hadapan hakim, maka hakim memfokuskan pertimbangan demi kepentingan bayi tersebut. Namun, bila bayi atau kehamilan PBH tidak ada atau tidak diupayakan agar dilihat langsung oleh hakim, maka kebutuhan PBH kurang diperhatikan. Contohnya PBH pelaku yang ditahan di Lapas perempuan yang kasusnya digantung berbulan-bulan tanpa kepastian dan tidak ada pendampingnya. Peneliti berpendapat bahwa informasi pengalaman penerapan Perma 3/2017 dalam hal pertimbangan hakim justru lebih kaya dan mendalam bila dari penggalian pengalaman pendamping dibanding dari hakim sendiri. Walaupun para pendamping tidak menginput data tentang pertimbangan hakim dalam format pelaporan mereka, perspektif gender yang kuat pada diri para pendamping dan pengalaman pendampingan PBH memperkuat analisa mereka akan pertimbangan hakim. 2. Larangan bagi Hakim selama pemeriksaan PBH (Pasal 5) a. Temuan Pengalaman Hakim PN Bagian ini dirujuk oleh para informan sebagai bagian yang mereka selalu terapkan bahkan sebelum Perma 3/2017 berlaku karena informan berpanduan pada pedoman tata cara persidangan. Terkait pasal yang 26
membahas tentang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi PBH, Hakim P1 PN Ambon menyatakan bahwa Hakim lebih berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan ke PBH. "Jangan boleh kita merendahkan wanita. Dia sudah korban jangan lagi kita...." (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020) Merespon pasal yang melarang "membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran Ahli yang bias gender", informan Hakim P1 PN Ambon menyatakan bahwa "Dalam kasus KDRT masih dijumpai para perempuan di desa-desa yang tidak melaporkan kekerasan yang dideritanya karena menganggap bahwa penafsiran agama mengenai istri bahwa istri tidak boleh melawan suami dan harus mempertahankan pernikahan sampai maut memisahkan mereka adalah hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku." (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020) Kedua informan hakim PN Ambon dalam merespon pasal mengenai larangan "mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku", para informan hakim PN Ambon menghadapi kesulitan untuk penerapannya. Menurut Hakim P1 PN Ambon, jika membahas riwayat seksual, maka harus dibahas kasus	per	kasus,	tidak	semua	korban	bisa	diklasifikasikan	dalam	satu kelompok. Kadangkala korban jugalah yang membuat kejadian tersebut dilakukan oleh pelaku. "Anak-anak perempuan yang sudah nakal, mereka bukan lagi anak-anak yang baik-baik. Bapak-bapak ini juga kadang-kadang juga bisa jatuh gara- gara itu." (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020) Terdapat satu kasus anak perempuan yang mengalami kesulitan ekonomi, orang tua tidak bisa memberi cukup uang, padahal anak tersebut ingin bersama teman-temannya. "Artinya mau dikatakan korban, karena mereka kan statusnya korban, dan sudah jelas mereka korban, tapi karena ini juga, hal-hal yang sudah 27
terbiasa, sehingga mau disamakan dengan anak-anak yang masih polos kan tidak mungkin. Kalau yang polos, mereka trauma berat. Tapi kalau yang sudah biasa, perasaan trauma ndak terlalu nampak. Malah dianggap biasa- biasa, gitu. Jadi kita tidak bisa mengklasifikasikan semua korban itu sama." (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020) Lebih jauh Hakim P1 PN Ambon tersebut menyatakan bahwa riwayat seksual korban dipakai sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman pelaku tapi tidak pernah untuk membebaskan pelaku. "Sejauh ini, kalau untuk saya, perbuatan cabul, pemerkosaan, perbuatan- perbuatan yang dilakukan terhadap seorang wanita, paling banyak tuduhan terbukti, belum pernah ada yang saya kasih bebas. Tapi kalau ada temuan di pemeriksaan bahwa ada fakta yang meringankan, saya beri keringanan sesuai dengan faktanya. Kenapa kita kasih keringanan? Mungkin Jaksa memberikan tuntutan yang terlalu tinggi. Ada juga kita lihat bahwa pelaku sudah terlalu tua, hampir 70 tahun, dan korban perempuan, kalau kita vonis penjara 20 tahun, mungkin dia bisa mati di tahanan. Makanya kadang-kadang kita kasih kurang sedikit. Ada banyak faktor dan fakta dari keterangan para saksi mengapa kita mengurangi hukuman ke pelaku." (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020) Jika hakim tidak bisa menanyakan riwayat seksual korban, maka sulit bagi hakim membuktikan ada tidaknya unsur persetubuhan, yaitu tentang apakah terjadi penetrasi penis ke dalam vagina. Kadangkala visum yang dilakukan beberapa hari setelah kejadian sulit dijadikan alat bukti apakah luka tersebut akibat perbuatan terdakwa atau tidak, apalagi bila terdakwa menyangkal dan menyatakan bahwa laki-laki lain yang menyebabkan luka tersebut. Advokat juga akan mengupayakan saksi yang meringankan dan adalah hak pihak terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Dengan demikian hakim tidak bisa menghindari mempertanyakan riwayat seksual korban. Selama ini Hakim P1 PN Ambon dapat memakai hal ini untuk meringankan vonis bagi pelaku tapi bukan untuk membebaskan pelaku. Lalu musyawarah Majelis hakim yang akan menentukan untuk menjatuhkan besar pidana. Contoh kasus yang dipakai adalah satu perkara yang masih berlangsung saat ini, dimana seorang pelaku (usia lanjut) melakukan pelecehan 28
seksual (raba-raba dan memasukkan jari ke vagina korban) pada tiga anak perempuan (usia TK). "Kalau pelaku sudah memasukkan jari ke kemaluan korban, pasti ada luka, tidak mungkin tidak. Visum tidak ada apa-apa, visum bersih. Tapi jelas dia pegang-pegang, tapi pegang seperti apa? Apakah pegang seperti begini, atau dia masukkan jari? Itu kan pasti berbeda toh, Ibu? Tapi memang sudah terjadi, nah dengan dasar itu kita nyatakan dia salah, karena dia sudah pegang kemaluan wanita, sudah merupakan suatu perbuatan pidana, cabul, memegang organ tubuh wanita yang... apalagi anak-anak. Itu tetap. Tetapi untuk penjatuhan pidana kepada dia kan kita tidak sampai seberat seperti yang lain." (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020) Jaksa menuntut sebesar 8 atau 9 tahun, Hakim L1 PN Ambon menimpali sebagai berikut: "Usia pelaku sudah 50-an, tapi karena anak-anak kan senang, dekat dengan dia... Karena UUPA kan ancaman 15 tahun". (Hasil wawancara dengan Hakim L1 PN Ambon, 30 November 2020) Hakim L1 PN Ambon memberi contoh kasus yang sudah putusan (pelaku dibebaskan) dan bahwa ada yang dari "kaum perempuan" (Hakim L1 PN Ambon tidak mengetahui nama lembaga pendampingan) yang keberatan dengan hasil putusan dan mendatangi PN Ambon dan bertemu dengan Ketua PN Ambon, namun Hakim L1 PN Ambon tidak dipanggil. Mahkamah Agung pun memperkuat putusan Hakim L1 PN Ambon. Korban dan pelaku dalam kondisi pacaran, kemudian pelaku mengajak korban berhubungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ada unsur mau sama mau, dan bahwa ketika "berhubungan" yang kedua kali terjadi pendarahan. Pelaku mengantar korban pulang ke rumah dan korban mengatakan ke keluarganya bahwa ia jatuh dari sepeda. Saat itu keterangan saksi lain menguatkan perkataan korban bahwa korban jatuh dari sepeda. Korban dibawa ke rumah sakit dan setelah ditanya-tanya, korban mengatakan bahwa dia mengalami pendarahan karena hubungan seks dengan pelaku. Dari keterangan korban juga tidak ada unsur paksaan. Jaksa menuntut 10 tahun. 29
"Tapi kan tidak ada paksaan. Kita sidang sesuai dengan keterangan para saksi dan fakta di persidangan tidak ada perkosaan. Mau sama mau. Keduanya sudah dewasa. Apalagi saksi menyatakan bahwa korban sebelumnya sudah banyak pacar dan berhubungan" (Hasil wawancara dengan Hakim L1 PN Ambon, 30 November 2020) Hakim L1 PN Ambon yang waktu itu bertugas sebagai ketua Majelis Hakim di perkara ini, bermusyawarah dengan para anggota Majelis Hakim dan 100% setuju bahwa tidak ada unsur paksaan. Pada saat itu komposisi majelis hakim semuanya adalah hakim laki-laki dan "Kaum perempuan" itu mempertanyakan kenapa tidak terbukti tindak pidana pelaku. "Kalau perkosaan kan harus ada kekerasan. Kalau unsur itu tidak terpenuhi, bagaimana kita menyatakan itu terbukti? Memang hasil visum menyatakan ada perdarahan, tapi saya ndak tau kenapa berdarah" (Hasil wawancara dengan Hakim L1 PN Ambon, 30 November 2020) Sedangkan pasal mengenai mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender, kedua informan mengakui tidak terlalu paham dengan istilah stereotip gender. Setelah dijelaskan dengan contoh stereotip terhadap janda, Hakim P1 PN Ambon mencontohkan sebagai berikut, "Bisa jadi misalnya seseorang dituduh melakukan tindak pidana dan dia seorang janda, tapi tidak semudah itu kita membenarkan tuduhan itu karena kita tetap harus periksa para saksi untuk mendapat fakta persidangan, walaupun masyarakat mengatakan "Dia ini janda dan sering didatangi oleh laki-laki", tapi belum tentu laki-laki datang untuk melakukan seperti yang dituduhkan, mungkin ada hal lain yang dia lakukan yang nantinya terungkap dalam pemeriksaan persidangan. Kita tetap mempraktekkan praduga tak bersalah." (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020) Pernyataan informan Hakim P2 PT Ambon terhadap pasal riwayat seksual ini senada dengan informan Hakim P2 PN Ambon, bahwa informan juga mengalami dilema. "Yang bersalah tetap akan dihukum, tetap tidak dibebaskan, dan bahwa riwayat seksual tidak dicantumkan di hal-hal yang meringankan, Tapi pasti 30
untuk rasa keadilan itu, ada lah..." (Hasil wawancara dengan P2 PT Ambon, 26 November 2020) Yang bisa disimpulkan dari pernyataan para informan hakim PN Ambon dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman adalah nilai kerugian yang diderita korban, apakah korban sudah memaafkan pelaku atau tidak, riwayat seksual korban, penyebab dilakukannya tindak pidana, riwayat kekerasan, juga tenggat waktu penyelesaian perkara (jangan sampai terjadi penahanan bebas demi hukum). Fakta persidangan diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan pelaku dan keterangan korban di persidangan, dalam BAP dan hasil penelitian BAPAS. Dalam perkara anak, apabila keterangan korban di BAP berbeda dengan yang diberikan di ruang sidang, maka yang dipakai adalah keterangan di persidangan. b. Temuan Pengalaman Pendamping Mengenai pasal yang membahas tentang larangan bagi hakim mengeluarkan pertanyaan/ pernyataan yang intimidatif, merendahkan dan/atau menyalahkan, Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon memaparkan sebuah pengalaman menariknya secara kebetulan. Pernah satu kali di akhir tahun 2019 ada sidang dimana PBH terdakwa akan dibacakan hasil keputusannya (bukan kasus yang didampingi informan). PBH adalah pekerja penari striptease di sebuah klub karaoke dan tidak ada pendamping saat itu. Kebetulan informan tersebut ada di sekitar ruang sidang untuk antri kasus yang didampinginya dan ikut masuk ruang sidang, duduk di bangku paling belakang untuk menghadiri pembacaan putusan. Pada saat itu PBH tersebut sempat dikomentari oleh majelis hakim perempuan, "Kamu tahu kamu di sini karena kamu perusak rumah tangga orang. Tubuhmu itu bukan untuk diperlihatkan. Ibu-ibu di Ambon resah karena adanya kamu di sini. Banyak rumah tangga orang hancur gara-gara perilaku kamu seperti itu." Informan mengakui merasa kasihan dan tidak enak. "Ini kan sudah putusan, semestinya perkataan seperti itu sudah tidak perlu keluar lagi." (Hasil wawancara dengan Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon, 2 November 2020) 31
Pendamping P1 Gasira Maluku memperkuat dengan penilaian serupa. Contoh kasus kekerasan seksual dimana hakim mengeluarkan pernyataan sebagai berikut, "Waktu itu kejadiannya malam? Kenapa tidak berteriak?" atau "Kalau kejadian seperti itu pernah dilakukan lalu dilakukan lagi, kenapa masih mau? Kenapa tidak menolak? Kenapa tidak berteriak?" atau "Orang tua dimana?" (Hasil wawancara dengan Pendamping P1 Gasira Maluku, 31 Oktober 2020) Sedangkan Pendamping P3 Humanum dan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi Maluku juga sepakat bahwa hakim masih mengeluarkan pernyataan yang intimidatif, merendahkan dan/atau menyalahkan PBH, seperti dalam kasus tipikor (PBH sebagai pelaku) dan kekerasan seksual (PBH sebagai korban). Pendamping mengakui masih sering terkejut juga mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh hakim. Terutama hakim yang sudah berumur dan hakim laki-laki lebih banyak melakukan hal ini. Contoh pernyataan dalam kasus PBH korban persetubuhan anak di bawah umur yang didampingi Humanum, "Barang kanapa ose mau pi situ lai, su tengah-tengah malam? Ose bajalang situ ose mau biking apa di situ? Ose baru minum-minum la kanapa ose ada di situ?" (Lagipula kenapa kamu mau pergi ke situ lagi, sudah tengah malam? Kamu berjalan ke situ kamu mau ngapain di situ? Kamu baru minum-minum lalu kenapa kamu ada di situ?). (Hasil wawancara dengan Pendamping P3 Humanum, 11 November 2020) Larangan bagi hakim untuk mengeluarkan pertanyaan/pernyataan yang ber stereotip gender masih sering ditemukan oleh seorang Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon, Pendamping P3 Humanum dan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi Maluku, "Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, misalnya "Kamu kan anak perempuan kenapa jam segitu masih di luar? Kamu ngapain aja?" Juga dalam kasus KDRT, "Makanya jangan terlalu cerewet." (Hasil wawancara dengan Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon, 2 November 2020) Contoh lain kasus kekerasan seksual (Desember 2019) korban adalah anak usia menjelang 18 tahun. Kebetulan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi di kasus ini berperan sebagai pendamping korban. Pelaku orang sekampung yang sudah dianggap korban seperti bapak sendiri. Ketika pertama kali 32
mengeluarkan keterangan dan ada pelaku di situ, korban tidak dapat bicara sampai setengah jam, sampai hakim lepas toga dan pendamping memeluk korban, tapi masih belum bisa bicara. Hakim kemudian tidak sabar menanyakan hal sebagai berikut pada korban, "Kamu kan sudah besar, ditanya jawab lah. Di polisi kamu kasih keterangannya bagaimana? Kalau memang sama dengan waktu yang di Polisi, bilang aja, Kamu sudah besar, jalan dengan bapak-bapak itu mau. Ini cuma ditanya, disuruh cerita kembali, tidak bisa." (Hasil wawancara dengan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, 13 November 2020) Padahal hakimnya masih muda, Pendamping P4 P2TP2A Provinsi berharap hakim itu punya perspektif gender yang lebih bagus, hakim yang lebih senior malah lebih bijaksana. Tuntutan jaksa 8 tahun, vonis 6 tahun. Pendamping P3 Humanum juga menyatakan bahwa pernyataan stereotip gender masih sering dijumpai pada hakim. Contohnya kasus persetubuhan anak di bawah umur yang di kasus ini Pendamping P3 Humanum berperan sebagai pendamping korban, "Ose kan parampuan. Kanapa ose parampuan kaluar di malam hari? Karena keluar malam akhirnya kejadian seperti ini, kan? Anak parampuan itu seng bole kaluar malam-malam (Kamu kan perempuan. Kenapa kamu perempuan keluar di malam hari? Karena keluar malam akhirnya kejadian seperti ini kan? Anak perempuan itu tidak boleh keluar malam-malam)." (Hasil wawancara dengan Pendamping P3 Humanum, 11 November 2020) Bahkan Jaksa penuntut pun mengeluarkan pernyataan yang sama padahal jaksa semestinya mewakili korban. Di bagian pasal terkait hanya Pendamping P1 Gasira Maluku yang tidak menjumpai pelanggaran ini. Larangan bagi hakim untuk mempertanyakan riwayat seksual PBH menurut temuan Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon masih sering dilanggar oleh hakim. "Seakan-akan dia (hakim) mau bilang bahwa kalau dia (PBH) dari dulu begitu, sekarang sudah biasa." (Hasil wawancara dengan Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon, 2 November 2020) Seringkali kuasa hukum terdakwa juga menanyakan riwayat seksual korban dan tidak ditegur oleh hakim. Pendamping korban PBH korban 33
yang lain, Pendamping P3 Humanum dan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi Maluku tidak menjumpai pelanggaran oleh hakim di perihal ini. Pendamping P1 Gasira Maluku memberikan contoh kasus kekerasan seksual yang disidangkan tahun 2019, dimana hakim memakai pertimbangan riwayat seksual korban untuk membebaskan pelaku. Korban mengalami pendarahan hebat dan sempat dibawa ke rumah sakit. Hakim membebaskan pelaku tanpa alasan/pertimbangan yang jelas, padahal pelaku juga mengaku ke polisi atas perbuatannya. Pendamping P1 Gasira Maluku dan korban tidak hadir pada saat putusan persidangan yang terjadi di malam hari, yang menurut informan adalah hal yang janggal. Informan baru dikabari oleh Jaksa setelah putusan dibacakan. Informan sampai menangis karena keputusan sangat tidak adil karena baru kali ini ada kasus kekerasan seksual yang pelaku diputus bebas. Lembaga Gasira Maluku sempat minta bantuan Yayasan Humanum dan menyurat ke Kepala Kejaksaan Negeri, selain untuk maksud kemungkinan "naik banding", juga untuk melihat berkas telaah hasil keputusan hakim. Tapi sampai saat surat tersebut belum ditanggapi dan telaah keputusan hakim tidak didapatkan. Lembaga Gasira Maluku sempat juga melapor ke Komisi Yudisial, namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh hakim. Kasus ini juga yang dipaparkan sebelumnya oleh informan Hakim L1 PN Ambon. Mengenai pasal yang membahas larangan bagi hakim untuk menggunakan kearifan lokal/praktik tradisional yang bias gender untuk membenarkan perilaku tertentu, semua informan pendamping PBH belum/tidak pernah menemui pelanggaran tersebut. c. Analisis Seperti yang dikemukakan sebelumnya, hakim keberatan dengan pasal tentang larangan mempertanyakan riwayat seksual korban, menjelaskan mengapa riwayat seksual korban (bila ada) selalu (diijinkan untuk) 34
dipertanyakan dengan alasan untuk membuktikan ada tidaknya unsur persetubuhan dan unsur paksaan untuk kemudian dipakai sebagai pertimbangan. Namun sayangnya, bila para korban tidak punya riwayat seksual pun (contoh kasus pencabulan yang korbannya tiga anak usia TK), para hakim tetap mengupayakan vonis lebih ringan dengan pertimbangan bahwa pelaku sudah berusia lanjut dan tidak terbukti ada unsur paksaan. Pada kasus kekerasan seksual lain yang pelakunya dibebaskan, hakim mengabaikan sepenuhnya hasil visum dan keterangan saksi korban dan hanya memperhatikan keterangan pelaku dan saksi yang meringankan hanya karena korban sudah punya riwayat seksual sebelumnya. Peneliti memandang pengabaian hakim di pasal Perma ini cukup menyedihkan. Di Maluku angka kasus kekerasan seksual tinggi sekali dan ketidakpatuhan hakim akan pasal ini seakan meremehkan makna perjuangan para penyintas kekerasan seksual, para pendamping para aparat penegak hukum lainnya dalam gerakan melawan kekerasan seksual. Pendapat semua informan hakim bahwa mereka selalu menerapkan bagian ini bahkan sebelum Perma 3/2017 diberlakukan tidak sejalan oleh pendapat para informan pendamping. Kehadiran pendamping di sidang sekali pun tidak memiliki daya yang cukup besar untuk mencegah hakim melakukan pelanggaran terhadap isi Perma 3/2017. Pertanyaan maupun pernyataan yang intimidatif, merendahkan dan/atau menyalahkan dan berstereotip gender kepada PBH korban maupun PBH pelaku oleh hakim masih sering ditemukan. Peneliti berpendapat bahwa pendamping perlu diberi kewenangan lebih besar untuk bisa menyatakan keberatan bila menemukan pelanggaran ini. 3. Panduan bagi Hakim untuk Mengidentifikasi Hukum yang Kondusif bagi PBH dalam Mengadili Perkara (Pasal 6) a. Temuan Pengalaman Hakim Para informan hakim mengakui bahwa mereka tidak terlalu memahami dan menerapkan poin-poin tentang mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, melakukan penafsiran peraturan perundang- 35
undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender, maupun mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah	diratifikasi. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan kearifan lokal juga dipakai sebagai pertimbangan informan dalam putusannya (namun belum terlalu memperhatikan nilai-nilai gender). Seperti yang dicetuskan oleh Hakim P1 PN Ambon: "Kita harus perhatikan kehidupan masyarakat seperti apa, lingkungan sosial masyarakat. Kalau di Ambon, lingkungan satu daerah berbeda dengan lingkungan yang lain. Daerah ini daerah rawan, daerah merah. Daerah ini daerah nyaman. Karena setiap kali sidang, yang nakal-nakal ini semua asalnya dari daerah sini, dari kampung sini. Rata-rata kasus narkoba yang punya pengaruh besar di lingkungan tertentu." (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020) Para informan hakim mengakui bahwa mereka perlu belajar tentang semua hal itu karena para informan hakim belum pernah mengikuti training HAM dan gender sehingga pemahaman mereka tidak terlalu jauh atau dalam. Selama ini mereka lebih fokus pada menangani perkara demi perkara dan tidak pernah mengikuti training khusus apa pun sehingga dalam menangani perkara mereka berpegangan pada pedoman yang selama ini telah ada. Selain temuan dari informan PN, peneliti mendapat keterangan pernyataan dari informan Hakim L2 PT Ambon bahwa konvensi dan turunannya ke Perma adalah produk luar/dari Barat, driven7 dari pihak-pihak luar. "Kita sudah ada budaya dan kearifan lokal kita sendiri ... dan kita bisa adopsi, sedangkan di sini (Perma) akan meniadakan itu." (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020) b. Temuan Pengalaman Pendamping Peneliti tidak menemukan respon para pendamping di bagian ini karena memang tidak digali dalam instrumen pemantauan Perma 3/2017, kecuali 7 Yang dimaksud driven adalah dikendalikan oleh pengaruh dari luar 36
bagian yang lebih khusus tentang pernyataan stereotip gender yang sudah dipaparkan di bagian sebelumnya dalam laporan. c. Analisis Para informan hakim PN Ambon tidak terlalu memahami dan menerapkan bagian ini dalam Perma 3/2017. Hal ini bisa dipahami karena para informan hakim tidak pernah mengikuti pelatihan HAM dan gender. Dalam instrumen	pemantauan	pun	hal	ini	luput	diklarifikasi	ke	para	informan pendamping. Pendapat informan Hakim L2 PT Ambon dengan jelas menyatakan posisinya yang tidak sejalan dengan konvensi internasional yang mendasari perumusan Perma 3/2017 ini dan lebih memilih praktek adat dan hukum tradisional yang bias gender. 4. Teguran dari Hakim kepada para pihak yang mengintimidasi atau merendahkan Korban (Pasal 7) a. Temuan Pengalaman Hakim PN Menjawab Pasal 7 tentang jika para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau kuasa hukum bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas PBH, maka mereka akan ditegur. Jika misalnya Jaksa bersuara keras, akan ditegur dan diminta menyampaikan dengan cara yang baik. Menurut para informan riwayat seksual korban bisa dipertanyakan baik oleh hakim maupun kuasa hukum terdakwa asal dengan cara yang baik, bukan dengan suara yang keras. b. Temuan Pengalaman Pendamping Para pendamping kerap menemukan kejadian dimana riwayat seksual PBH korban ditanyakan oleh kuasa hukum pelaku dan hakim tidak menegur/melarangnya. Tapi Pendamping P1 Gasira Maluku menyatakan bahwa ada juga hakim yang menegur bila penasihat hukum melakukan hal tersebut. Demikian pula dengan pernyataan yang ber stereotip gender dari advokat masih sering ditemukan oleh Pendamping 2 P2TP2A Kota Ambon, Pendamping P3 Humanum dan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi Maluku bahwa hakim tidak menegur. Tidak hanya tidak menegur Advokat, Pendamping P3 Humanum dalam kasus yang bertugas sebagai pendamping korban menceritakan bahwa Jaksa Penuntut pun mengeluarkan 37
pernyataan yang berstereotip gender padahal Jaksa semestinya mewakili korban. c. Analisis Para hakim tetap mengizinkan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau kuasa hukum membuat pernyataan yang sebenarnya dilarang dalam Perma ini, sepanjang mereka tidak bersuara keras dan kalimat diformulasikan dengan tingkat kesopanan yang bisa ditolerir hakim. Temuan ini mengindikasikan bahwa hakim lebih fokus ke teknik prosedur persidangan daripada substansi penerapan Perma 3/2017. Para pendamping menjumpai bahwa hakim tidak menegur/melarang bila terjadi pelanggaran isi Perma ini. 5. Pedoman bagi Hakim untuk Menanyakan Kebutuhan Pemulihan Korban (Ganti Rugi, Restitusi, dan Kompensasi) a. Temuan Pengalaman Hakim PN Para informan Hakim PN Ambon belum pernah menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan karena setahu mereka hal ini didalilkan dalam kasus perdata dan informan baru mengetahui bahwa dalam Perma 3/2017 dimungkinkan untuk mengadakan penggabungan perkara. Selama ini juga belum pernah ada permintaan ganti kerugian dari pihak korban oleh Jaksa karena korban pasti tidak tahu bahwa mereka punya hak untuk itu. Dari sisi terdakwa pun penasihat hukumnya tidak pernah mengajukan permintaan tersebut apabila pihaknya dirugikan. "Kalau dasar ini dipakai untuk menjadi permintaan dari pihak, bisa kita gabungkan. Kenapa tidak? Yang penting ada, sehingga kita tidak menyalahi. Nanti untuk selanjutnya kita perhatikan." (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020) Sebagai tambahan, peneliti mendapat keterangan dari Hakim L2 PT Ambon bahwa restitusi dan ganti rugi sebenarnya bisa dilakukan dalam hukum perdata, namun pada kenyataannya pada kasus pidana lebih sulit, karena pelakunya biasanya punya kesulitan ekonomi. "Misalnya di kasus pencurian, pelakunya lebih miskin, sehingga diganti dengan hukuman badan. Sedangkan dalam kasus trafficking kalau pelakunya 38
perusahaan, masih mungkin menuntut restitusi, tapi kalau person yang melakukan yang biasanya ekonominya lemah, sulit dilakukan. Tindak pidana tertentu saja yang bisa memberlakukan restitusi atau ganti rugi, tapi di tindak pidana umum tidak. Kalau dalam penyidikan dilakukan penangkapan dan ternyata kemudian pada proses peradilan tidak terbukti, maka bisa-bisa negara yang harus menanggung ganti rugi. Kalau gugatan perdata, tidak ada subsidiary kurungan. Kalau kasus narkotika subsider-nya penjara, bukan kurungan. Sedangkan kasus Tipikor bila denda tidak bisa dibayar maka tidak bisa diganti dengan subsider, yang dilakukan adalah penyitaan." (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020) b. Temuan Pengalaman Pendamping Serupa dengan pernyataan para informan hakim, semua informan pendamping PBH juga mengungkapkan bahwa restitusi, kompensasi dan ganti rugi belum pernah terjadi. Kalau pun ada, pendamping hanya menemukan upaya restitusi di kasus trafficking sebelum Perma ini berlaku. Pendamping menilai bahwa para hakim hanya fokus ke kasus. c. Analisis Ketiadaan praktek menanyakan tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan pemulihan di persidangan didasarkan lebih pada ketidakpahaman hakim PN Ambon. Peneliti melihat bahwa diantara semua informan hakim, informan Hakim P1 PN Ambon yang lebih terbuka menyambut kemungkinan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam KUHAP dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi. Lain lagi halnya dengan Hakim L2 PT Ambon yang memperlihatkan sikap pesimisnya karena kemungkinan keberhasilannya rendah mengingat para pelaku tindak pidana mayoritas ekonominya lemah dan hanya tindak pidana tertentu saja yang bisa memberlakukan restitusi atau ganti rugi. 6. Hak Atas Pendampingan atau Mengabulkan Permintaan Korban atas Pendampingan a. Temuan Pengalaman Hakim PN Sejauh ini para informan Hakim PN Ambon memberikan kesempatan bila ada permintaan untuk korban agar didampingi. Namun hakim tidak menyediakan (informasi) tentang pendampingan. Pada prakteknya, 39
perkara anak selalu ada pendampingnya, sedangkan perkara orang dewasa biasanya tidak ada pendamping karena mereka tidak meminta. Menurut Hakim P1 PN Ambon, orang dewasa tidak terlalu membutuhkan pendampingan, tidak seperti anak yang memang harus didampingi. Pendampingan biasanya sudah dimulai sejak proses penyidikan. Kalau sampai di ruang sidang tidak ada pendamping berarti memang sudah kemauan PBH korban maupun pelaku untuk tidak didampingi. Sedangkan untuk PBH terdakwa, informan hakim berpikir bahwa penasihat hukum itu sudah sekaligus pendamping. "Apakah Saudara minta didampingi?, atau "Apakah saudara membutuhkan penasihat hukum?" (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020) Bila PBH mengatakan tidak ada pendamping atau tidak membutuhkan pendampingan, hakim tetap melanjutkan proses sidang. Para informan hakim menyebutkan bahwa jenis lembaga pendamping yang biasa mendampingi diantaranya, "LK, Lembaga bantuan Komnas Perempuan, Kaum Perempuan. Di sini mereka aktif sekali. "Kalau dari pemerintah, ada dari Kota, ada juga dari Provinsi. LSM juga ada (tapi tidak menyebut nama)." (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon dan Hakim L1 PN Ambon, 30 November 2020) Sedangkan jenis pendampingan yang biasanya diberikan adalah bahwa pendamping hanya duduk di ruang sidang dan tidak menyampaikan apa- apa. "Selama belum dipersilakan saksi korban ke depan, pendamping korban duduk bersama-sama mendampingi korban, dengan orang tuanya. Kalau tidak ada orang tuanya, kita persilakan pendamping korban juga maju dan duduk di samping korban (anak). Ada pengalaman satu pendamping korban sodomi, tapi itu anak laki-laki bukan anak perempuan, dia tidak punya siapa-siapa. Ya, pendampingnya dari Peksos yang maju untuk dampingi dia." (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020) Asalkan pendamping ada surat tugas, mereka pasti diperbolehkan masuk, apalagi perkara anak dan asusila yang sidangnya tertutup. 40
Semenjak berlakunya Perma 3/2017, para informan belum pernah menangani perkara PBH dengan disabilitas. Hakim P1 PN Ambon hanya sekali pernah menangani perkara PBH korban dengan disabilitas intelektual di tahun 2016 dan pendamping PBH saat itu adalah gurunya (Sekolah Luar Biasa) yang membantu proses komunikasi di ruang sidang. Cara seperti ini akan diupayakan lagi bila terdapat perkara serupa. Mengenai Keterangan Ahli, biasanya Advokat yang meminta dihadirkan Ahli, atas permintaan keluarga terdakwa atau permintaan keluarga korban, dan pasti dilayani karena sudah menjadi hak mereka. Jadi, hal ini tergantung jaksa yang mengemban beban pembuktian dan kuasa hukum terdakwa. "Kita ini kan sifatnya menunggu. Walaupun kalau dalam BAP ada mendatangkan saksi Ahli, tapi kalau dalam sidang berhalangan datang, sementara kita dikejar dengan waktu penyelesaian, karena setiap perkara ada batas waktunya. Apalagi kalau pelaku dalam status tahanan, untuk mengejar waktu, apa yang ada di BAP menjadi pedoman kita tanpa kehadiran Ahli dalam sidang. Sering juga penasihat hukum meminta keterangan Ahli dan kita memenuhi. Kalau mereka yang meminta, berarti mereka yang mengupayakan Ahli itu hadir." (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020) Jika Jaksa tidak menghadirkan lebih dari dua kali, maka hakim tidak bisa mengulur waktu lagi karena pelaku bisa bebas demi hukum, sedangkan jika pihak terdakwa meminta Ahli, mereka diberi kesempatan, tapi untuk biayanya dibebankan ke pihak terdakwa. Informan Hakim P1 PN Ambon menambahkan bahwa selain Jaksa menghadirkan saksi, terdakwa juga berhak mengupayakan saksi yang meringankan. Namun terkadang saksi fakta yang diharapkan meringankan malah menjadi saksi yang memberatkan. Pendalaman informasi terkait diperoleh dari informan Hakim L2 PT Ambon, "Kita hakim sifatnya pasif. Menerima perkara, mengadili, kalau pidana, kiriman dari penuntut umum yang diajukan dari penyidik. Kalau proses pidana, kalau penahanan waktunya lebih ketat. Tidak ditahan pun, ada limit waktu untuk menyelesaikan perkara. Jika tidak, maka kita kena kondite, istilahnya performance kita dinilai kurang baik. Kalau misalnya dalam persidangan dari pihak terdakwa tidak muncul, maka kita melangsungkan 41
persidangan dengan yang muncul di situ saja. Kalau misalnya kita menggali dan dari penasihat hukum meminta pendampingan, maka kita coba fasilitasi apakah tersedia pendamping, kita bertanya siapa yang mau ditunjuk dan dari mana. Barulah kita keluarkan surat. Beda dengan sistem Peradilan Anak, dimana pendampingan bersifat imperatif, selain didampingi orang tuanya juga didampingi oleh pendamping entah dari LSM atau (yang banyak) dari Bapas. Sedangkan kasus dewasa masih bersifat konsultatif (karena sebagai orang dewasa dipandang mampu bertindak/berbuat hukum sendiri) dimana kalau tidak ada pendampingan bukan berarti membatalkan keputusan, melainkan mungkin akan menjadi ketidaksempurnaan dalam pemeriksaan perkara. Mengenai pendampingan, bisa secara ex-officio diperintahkan oleh hakim atau dengan mengabulkan permintaan penasihat hukum. Untuk korban, seharusnya pendampingan dimulai sejak proses penyidikan. Kendalanya di sarana, prasarana, dari mana biaya untuk mendatangkan pendamping." (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020) Informan Hakim L2 PT Ambon memperkirakan pada tahun 1990, di PN ada pos anggaran untuk biaya saksi, namun sekarang tidak diketahui ada atau tidaknya. b. Temuan Pengalaman Pendamping Sejauh yang diketahui para pendamping PBH, pendampingan korban sudah dimulai sejak proses penyidikan sehingga selalu ada pendamping dalam ruang sidang. Jika suatu kasus tidak ada pendampingnya, maka pendamping tahu dari kejadian yang terjadi secara kebetulan, misalnya yang ditemukan pada pengalaman tiga informan pendamping (Pendamping P1 Gasira Maluku, Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon, Pendamping P4 P2TP2A Provinsi) dalam pemantauan ini: 1) pendamping yang tiba-tiba dipanggil masuk ruang sidang untuk mendampingi kasus anak dengan disabilitas, 2) pendamping yang kebetulan menghadiri sidang pembacaan keputusan terhadap perempuan penari striptease, dan 3) pendamping yang dampingannya kebetulan berada satu sel dengan perempuan lain yang sedang hamil dan kasusnya digantung berbulan-bulan. 42
Praktek di ruang sidang yang biasa terjadi adalah sebelum sidang dimulai hakim menanyakan apakah korban ada pendamping atau tidak, atau ditanyakan apakah pelaku ada Kuasa hukumnya atau tidak, atau hakim berseru di ruang sidang, "Ibu pendamping ya? Bagus, ada pendamping, Advokat adakah, Advokat? Pendamping dari Sakti Peksos adakah?" (Hasil wawancara dengan Pendamping P3 Humanum, 11 November 2020) Dengan kasus lain yang sudah banyak dalam antrian, perilaku hakim menjadi prosedural. Bila pendamping belum ada/belum hadir, maka pendamping dikontak dan ditunggu dulu baru sidang dimulai. Pendamping P1 Gasira Maluku menyatakan bahwa bukan tugasnya hakim untuk mengupayakan ada pendampingan, semestinya upaya pendampingan dimulai dari proses di kepolisian. Ketika kasus tidak didampingi saat persidangan dimulai maka mau tidak mau proses terus berjalan tanpa pendamping. Sedangkan dalam pendampingan PBH pelaku, nampaknya hakim belum melihat itu sebagai kebutuhan. Pendamping P4 P2TP2A Provinsi menceritakan suatu kasus yang cukup viral di Ambon, di tahun 2020. PBH pelaku adalah pegawai bank dengan dakwaan korupsi uang nasabah dalam jumlah besar. Selama di tahanan dia tidak boleh dijenguk bahkan oleh Advokatnya sendiri. Para aktivis perempuan mengupayakan agar bisa menyampaikan pesan dari Advokatnya dan keluarga kepada pelaku tersebut. Ketika Pendamping P4 P2TP2A Provinsi mencoba mendekati pihak kepolisian untuk mengadvokasi kebutuhan tersangka untuk didampingi, Penyidik berkata bahwa DIR (Divisi Reskrim) memerintahkan agar tersangka tidak dikunjungi dan didampingi oleh siapapun. Pihak kepolisian menyatakan pada Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, "Sudah koruptor, sudah pencuri uang nasabah begitu banyak, aktivis- aktivis mau bikin apa mau dampingi dia? Kasih biar begitu dia. (terjemahan dalam bahasa indonesia)" (Hasil wawancara dengan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, 13 November 2020) Pendamping P4 P2TP2A Provinsi menyiasati dengan memakai momentum hari Perempuan Internasional, dengan membawa bunga dan buah dan itu pertama kali PBH tersangka berjumpa dengan orang lain setelah sekitar 43
3 bulan ditahan, dan merasa senang sekali. Akhirnya ia divonis 20 tahun penjara. Pendamping P3 Humanum menyampaikan bahwa PN Ambon memiliki program khusus untuk bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa di pengadilan agar seluruh kasus ditangani dengan baik. Namun sayangnya prosesnya sangat legal-formal yaitu hanya terjadi di persidangan, bukan di proses pendampingan. Upaya pengadilan untuk menghadirkan atau meminta rekomendasi Ahli dan/atau tenaga Ahli/terlatih, seperti psikolog, psikiater, akademisi, penerjemah, juru bahasa isyarat, pembaca (tunanetra/low vision), pendamping bagi lansia dan lain sebagainya, belum pernah ditemukan oleh para pendamping. Namun pernah terjadi dalam kasus persidangan militer dimana PBH korban atas permintaan Kuasa hukum pelaku, diperiksakan ke psikiater karena dibilang bahwa korban ada gangguan dan mengada- ada. Sedangkan untuk psikolog hanya untuk pemeriksaan psikologis pada saat kasus masih diproses di kepolisian, tetapi tidak dihadirkan di persidangan. Ahli lebih sering diajukan oleh Advokat terdakwa untuk tujuan menyangkal kesaksian korban dan meringankan hukuman. Menurut para pendamping, peran pendamping dalam penerapan Perma 3/2017 ini adalah untuk menyiapkan PBH agar tidak mengalami hambatan selama proses persidangan, memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan baik tanpa melanggar hak-hak korban misalnya memastikan tidak ada tekanan dari pihak Advokat/hakim/jaksa terhadap korban. Pendamping juga membantu mengakses informasi, membantu kelengkapan administrasi (contoh: akte kelahiran), sampai membantu akses transportasi. Terlebih untuk korban disabilitas dan korban yang tidak bisa menghadiri persidangan, peran pendamping dinilai wajib. Selain itu, pendamping PBH pelaku juga berperan melobi8 hakim, menjalin komunikasi dengan Jaksa untuk memastikan perspektif Jaksa tetap di jalan yang benar dan tuntutan Jaksa sesuai dengan yang diharapkan. Pendamping memastikan implementasi muatan Perma ini misalnya: melihat kembali riwayat kekerasan untuk memperkaya pembelaan yang dilakukan. Jadi, selain memastikan pemenuhan hak PBH dalam persidangan, juga memastikan pertimbangan yang diambil hakim cukup 8 Yang dimaksud dengan "melobi" adalah melakukan pendekatan informal di luar ruang sidang 44
komprehensif dari persiapan materi pembelaan yang juga komprehensif. Menurut Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, kehadiran pendamping diperhitungkan oleh hakim. Ketersediaan pendamping PBH di pengadilan menurut para informan pendamping, walaupun sekarang lebih baik karena sudah ada lebih banyak lembaga pendamping dan jumlah tenaga pendamping dibanding dulu, namun tetap dinilai masih kurang, terlebih lagi untuk PBH tersangka/ terdakwa. Pendamping yang benar-benar tulus dan dedikasi terhadap tugasnya juga sulit ditemukan. Hanya informan pendamping PBH tersangka/terdakwa yang pernah mendampingi kasus atas permintaan atau rekomendasi dari Hakim, yaitu pendamping dari Yayasan Humanum, dan hal itu dimungkinkan karena lembaga tersebut diberi satu ruang piket Layanan Bantuan Hukum di kantor PN Ambon. Sebanyak tujuh perkara dalam tiga tahun terakhir ini (2018-2020) yang didampingi Pendamping P3 Humanum karena permintaan pengadilan. Sedangkan Pendamping P1 Gasira Maluku, pada tahun 2019 secara tiba- tiba dipanggil masuk ruang sidang untuk mendampingi kasus anak dengan disabilitas (usia 7 tahun, korban kekerasan seksual) waktu sidang baru akan dimulai. Saat itu agendanya adalah mendengar keterangan saksi korban. Namun karena pendamping tidak tahu-menahu tentang kasus tersebut dan tidak punya ketrampilan berkomunikasi dengan anak dengan disabilitas mental, pendamping tidak bisa berbuat apa-apa, hanya duduk di belakang korban dan ibunya korban di ruang sidang. Komunikasi dengan korban dibantu oleh ibunya korban. Setelah itu Pendamping P1 Gasira Maluku tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya dengan kasus tersebut. Sedangkan Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon menceritakan pengalaman pertemuannya di suatu kegiatan dengan seorang hakim perempuan yang baru sebulan bertugas di PN Ambon. Hakim tersebut menghampiri informan dan menanyakan jika ada korban yang tidak bisa bicara, apakah bisa menghubungi informan dan informan tersebut menjawab boleh/bisa. Hakim biasanya mengizinkan pendamping masuk ke ruang sidang bila ada surat tugas. Semua informan pendamping selalu melengkapi dirinya dengan surat tugas sehingga tidak menemui kesulitan. Penasihat hukum 45
bisa berkomunikasi dengan jaksa agar penasihat hukum diperbolehkan masuk dan tergantung hakim, yang memutuskan apakah pendamping/ penasihat hukum boleh masuk ke dalam persidangan atau tidak. Jika tidak diperbolehkan masuk, penasihat hukum menjelaskan bahwa tersangka/ terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang dimaksud dan biasanya kemudian dibiarkan masuk. Fasilitasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk memberikan akses pendampingan hanya tersedia bagi PBH korban, dan tidak ada untuk PBH pelaku. Dari Pemda Provinsi Maluku dan Kota Ambon ada dari P3A Provinsi maupun kota melalui P2TP2A Provinsi dan Kota dalam bentuk molin (mobil perlindungan) dan uang makan untuk PBH korban. Pendamping dari P2TP2A Provinsi Maluku tidak tahu pasti apakah dana itu berasal dari pos belanja dinas yang sudah terencana, ataukah dari dana operasional. Sepengetahuan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, Provinsi Maluku belum memiliki mata anggaran khusus untuk proses pendampingan korban. Hingga saat ini masih diadvokasi ke Provinsi Maluku dengan target untuk 2020 ini sudah harus ada nomenklatur pendampingan korban di Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas, namun itu tidak terjadi. Pendamping P4 P2TP2A Provinsi berharap di tahun 2021 target ini bisa tercapai. Pendamping P3 Humanum mengutarakan bahwa sampai hari ini Provinsi Maluku maupun Kota Ambon difasilitasi oleh masyarakat sipil untuk mendorong Pemda Provinsi Maluku. Di Provinsi Maluku sudah sekitar 4 tahun terdapat Perda Bantuan Hukum, namun anggaran belum ada sampai saat ini9. Biro hukum meminta beberapa LBH untuk bicara ke DPRD Provinsi Maluku sudah dilakukan waktu kebetulan ada wakil ketua DPRD Provinsi Maluku, namun hanya direspon "iya-iya saja" tanpa realisasi. Yayasan Humanum memiliki banyak kasus pro-bono (hampir 50%) daripada yang berbayar. Kasus yang didampingi karena piket di PN Ambon hampir semuanya pro-bono, yang dibutuhkan oleh pelaku bukan hanya Advokat, tapi juga pendamping paralegal, namun negara belum memfasilitasi ini. c. Analisis Hakim bersikap pasif dalam hal pemenuhan hak PBH untuk pendampingan yaitu dengan mengecek dan menanyakan apakah PBH didampingi atau 9 Per tanggal 11 November 2020 (waktu dilakukannya wawancara) 46
tidak, mengabulkan bila ada permintaan, dan mengijinkan pendamping masuk ruang sidang bila ada surat tugas. Bila sampai jadwal sidang ternyata PBH tidak didampingi, maka sidang tetap dilanjutkan. Walaupun sudah lama bertugas di PN Ambon, para informan hakim tidak mengetahui nama-nama lembaga yang menyediakan layanan pendampingan PBH yang menunjukkan bahwa hakim tidak terlalu berminat mencari informasi yang bisa mendukung pemenuhan hak PBH akan pendampingan. Para informan hakim tidak mengetahui bahwa pendamping-lah yang mengupayakan PBH menempuh proses hukum seringkali sejak awal proses penyidikan hingga PBH bisa atau mau dan siap hadir di ruang sidang. Mereka berpikir bahwa polisi dan jaksa yang mengupayakan semua itu. Hakim belum memahami pentingnya peran pendampingan bagi PBH dengan menganggap bahwa pendamping sekedar pelengkap penderita di ruang sidang. Serupa halnya dengan mengupayakan kehadiran Ahli, penerjemah dan tenaga khusus lain bagi PBH yang membutuhkan, bagi hakim itu adalah kewajiban jaksa dan kuasa/penasihat hukum untuk memastikan penyelenggaraannya. Sementara hakim lebih peduli bahwa jadwal sidang tidak lewat tenggat waktu untuk menghindari sanksi kondite. Para pendamping menilai bahwa perilaku hakim menjadi teknis-prosedural dan belum ada perubahan berarti hingga saat ini dalam hal pemenuhan kebutuhan PBH atas pendampingan. Demikian pula halnya dengan upaya pengadilan untuk menghadirkan atau meminta rekomendasi Ahli dan/ atau tenaga Ahli/terlatih. Pendamping punya dugaan kuat bahwa bila PBH tidak didampingi, maka perlakuan yang diterimanya selama persidangan lebih buruk dibanding bila didampingi dan dugaan ini diperkuat dengan pengalaman pendamping seperti yang sudah dipaparkan pada beberapa contoh di atas. Dengan demikian, peran pendamping sangat penting untuk ikut memastikan PBH dipenuhi hak dan kebutuhannya dalam proses persidangan. Ketersediaan pendamping yang belum memadai untuk PBH korban dan jauh dari kata memadai untuk PBH pelaku pada saat ini, diperburuk dengan situasi pandemi Covid-19. P2TP2A Provinsi Maluku tahun ini tidak memiliki anggaran untuk layanan pendampingan PBH. Yayasan 47
Gasira di saat pandemi Covid-19 sedang maraknya tidak menyediakan pendampingan secara langsung. Yayasan Humanum juga sejak dulu tidak didukung kegiatan pendampingannya dengan ketiadaan anggaran OBH dari Pemda Provinsi Maluku . Sedangkan anggaran bantuan transport P2TP2A Kota Ambon untuk korban, dipotong. Belakangan ini pula sedang terjadi konflik	internal	dengan	Dinas	P3AMD	yang	berpotensi	menyebabkan menurun drastisnya kegiatan pendampingan korban karena Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon ini akan mengundurkan diri, padahal informan tersebut sudah mendampingi korban dengan periode waktu terlama dan jumlah dampingan terbanyak dibanding informan pendamping lainnya. Potret kerja pendampingan PBH tahun ini yang bersamaan dengan adanya pandemi Covid-19, cukup mengibakan. 7. Audio Visual a. Temuan Pengalaman Hakim PN Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Dalam kondisi pandemi para informan hakim belum memahami isi Perma 3/2017 dan penyelenggaraan sidang online oleh kantor PN Ambon mengikuti Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik atau penyelenggaraan sidang online. Selain dengan alasan pandemi Covid-19, belum pernah ada yang meminta sidang diselenggarakan secara online seperti yang dimuat dalam Perma 3/2017. "Kalau ada yang meminta seperti itu, kita kabulkan. Yang mengupayakan apakah sidang perlu dilakukan dari jarak jauh merupakan kewajiban Jaksa. Kita juga selama ini belum pernah terpikir bagusnya seperti itu. Kalau Jaksa sudah mengupayakan dua kali tetap saksi/korban tidak hadir, terpaksa kita lanjutkan dengan memakai keterangan BAP. Makanya kita bilang, Perma ini memang suatu hal yang kita baru sadar, ooh, ternyata sudah dari tahun 2017, sebelum Covid, sudah ada hal-hal yang bisa kita pakai sebagai sarana untuk mendapatkan keterangan dari saksi. Memang kita juga ndak baca mendetail seperti ini. Kalau tidak, kita sudah bisa anjurkan Jaksa. Kan kita cuman bisa menganjurkan Jaksa, tapi Jaksa yang mengupayakan. Tapi biasanya kalau mereka pulang kampung, susah dicari, Bu. Paling susah, Ibu. Jaksa sendiri kesulitan mau bagaimana caranya... Sering terjadi. Di Seram bagian jauh sana, mereka tidak punya HP." (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020) 48
Para informan lebih memilih sidang langsung karena dengan teleconference banyak gangguan, signal kurang bagus dan stabil, sehingga banyak gangguan dalam mendapatkan keterangan para pihak. "Itu yang kadang-kadang kita mendapat fakta jadi kurang bagus, kurang puas... Hambatannya banyak. Kita harus teriak-teriak. Karena kalau kita tidak bersuara besar, kadang-kadang tidak terdengar". (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020) Hambatan ini dapat berpengaruh terhadap pertimbangan hakim karena menghambat perolehan informasi mengenai sebab-sebab terdakwa melakukan suatu perbuatan. Sedangkan fakta persidangan sudah jelas yaitu bahwa perbuatan sudah terjadi, yang didapat bukan dari BAP saja, tapi juga dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa. Selama pandemi ini PBH pelaku tetap didampingi Kuasa hukumnya. Kuasa hukum kadang-kadang ke Lapas, tapi kadang-kadang ke kantor PN Ambon dan terdakwa posisinya di rutan. Hakim P1 PN Ambon mengakui prosedur sidang online selama pandemi ini tidak terstandarisasi. Kadang advokat menghadiri sidang lewat zoom-nya sendiri di HP-nya. Sampai sekarang ruang sidang masih ditutup untuk perkara pidana, hanya dibuka untuk perkara perdata. Hal ini disebabkan pihak rutan tidak mau mengantar para terdakwa keluar tahanan dengan alasan penularan Covid-19. Pengecualian adalah para terdakwa yang tidak ditahan, atau tahanan kota atau tahanan rumah sehingga bisa diantar untuk bersidang di kantor PN Ambon. Hakim P1 PN Ambon belum mengetahui kapan persidangan akan dibuka kembali, karena tergantung adanya Surat Edaran dari MA atau Kemenkumham. Informan Hakim L2 PT Ambon menyatakan bahwa pada dasarnya, asas persidangan kita adalah tatap muka secara langsung (face to face). Secara undang-undang belum ada yang mengatur persidangan teleconference. Kalau dulu, yang ada pemeriksaan saksi secara teleconference, jadi sebenarnya bukan sidang teleconference. Teleconference baru ada setelah ada perkembangan teknologi komunikasi sedangkan sidang online baru berlaku karena pandemi Covid-19. Kebetulan juga Perma Teleconference baru diberlakukan karena pandemi. Asas sidang adalah sederhana, 49
murah, cepat. Untuk asas murah, khususnya konteks kepulauan Maluku ini, maka daripada mendatangkan saksi dari pulau lain yang memerlukan biaya tidak sedikit, lebih murah jika diselenggarakan pemeriksaan saksi secara teleconference. Jadi, sidang teleconference yang diatur dalam Perma 3/2017 didukung oleh adanya Perma Teleconference. Namun teleconference masih jauh dari ideal. Di daerah Dobo, misalnya, jaringan internetnya masih lemah sehingga tidak bisa menyelenggarakan teleconference. Kebetulan juga di sana masih zona hijau (konteks pandemi) sehingga masih mungkin menyelenggarakan sidang langsung. Beberapa rutan masih belum punya fasilitas online. Departemen Kemenkumham yang membiayai rutan mungkin tidak punya cukup anggaran sehingga terdakwa dibawa ke Kejaksaan untuk sidang. "Sebenarnya jadinya sama saja kan? Daripada dibawa ke Kejaksaan, mendingan langsung saja dibawa ke pengadilan. Tapi dengan pengalihan ke Kejaksaan maka mengurangi resiko penyebaran pandemi di Pengadilan. Karena sebenarnya beban pembuktiannya kan di Jaksa, tapi di prakteknya kerjaan di hakim juga akhirnya." (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 20 November 2020) Untuk menjawab pertanyaan peneliti tentang "kerjaan di hakim juga akhirnya", Hakim L2 PT Ambon menyarankan peneliti bila ada waktu menghadiri sidang di PN Ambon dan mengobservasi sebagai berikut, "Lebih banyak Jaksa yang nanya atau hakim yang nanya? Lebih banyak Hakim yang mengajukan pertanyaan, kecuali kasus-kasus yang menarik perhatian, ha, itu Jaksa pingin kelihatan. Walaupun unsurnya sudah ditemukan oleh Majelis, tetap dia gali-gali. Akhirnya kan sering terjadi bentrok atau tidak harmonis antara penasihat hukum dengan Jaksa. Kalau tadi sudah ditanya, tapi kemudian ditanya lagi, ditanya lagi, ditanya lagi, maka terdakwa atau saksi bisa merasa terintimidasi, kan?" (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020) b. Temuan Pengalaman Pendamping Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Semua informan pendamping PBH menyatakan bahwa selain karena alasan pandemi Covid-19, di Maluku tidak pernah ada sidang audio-visual/ online. Bahkan jika pihak-pihak yang berperkara tinggal jauh, mereka 50
diupayakan hadir di PN Ambon. Pengalaman sidang audio-visual sebelum pandemi hanya pernah terjadi sebelum Perma 3/2017 berlaku pada kasus trafficking karena para korban sudah pulang ke Kota Makassar. Para korban memberikan keterangan di atas surat yang mereka tandatangani, karena hanya ada satu ruang sidang online di PN Ambon (satu di Lapas, satu di rutan) untuk semua kasus, terjadi antrian panjang. Di masa pandemi ini, ada beberapa hak PBH yang terhambat pemenuhannya, terutama adalah hak atas pendampingan. Lembaga tidak menyediakan Gasira, misalnya, memberlakukan kebijakan layanan langsung pendampingan sejak Maret 2020 dan pendamping baru mendampingi langsung lagi mulai bulan Juni 2020 sehingga pendamping tersebut juga tidak pernah menghadiri sidang online. Pendamping P4 P2TP2A Provinsi Maluku juga tidak diperbolehkan masuk ke rutan sehingga hanya bisa menghadiri sidang di kantor PN Ambon atau kantor Kejaksaan Negeri Ambon sedangkan terdakwa menghadiri sidang online di rutan/ lapas. Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon juga pernah ketinggalan jadwal sidang zoom karena terjadi perubahan jadwal yang tidak diinformasikan sebelumnya. Dari sisi materi/substansi, Kuasa hukum hanya bisa mengamati dampingannya di layar karena tidak berada di ruangan yang sama sehingga tidak bisa dipastikan apakah keterangan terdakwa diberikan di bawah ancaman atau tidak. Konsultasi hukum antara pelaku dengan kuasa hukumnya juga menjadi sangat terbatas. Dengan demikian, hak PBH akan bantuan hukum dan informasi juga terhambat. Selain itu terjadi pemotongan anggaran untuk korban yang dialihkan ke kegiatan lainnya yang terkait pandemi. Sidang online dengan kondisi internet yang tidak stabil di Ambon dikeluhkan para pendamping sangat mengganggu kelancaran proses sidang karena pertukaran informasi menjadi terputus-putus dan kurang jelas. "Di sini bisa tanya lain, di sana bisa jawab lain." Kadang penjelasan pelaku dipotong oleh hakim, "Iya sudah, sudah. Saya paham." Kadang korban sepertinya jadi stres sendiri karena pertanyaan kurang jelas terdengar dan jawaban korban juga harus diulang-ulang. Pendamping harus ikut 51
menjelaskan ke korban kalau korban kurang paham. Kadang kalau sudah mandeg, hakim berkata, "Ya udah, lanjut pertanyaan berikutnya." Karena waktunya sangat terbatas, jadi sering sekali penjelasan PBH tidak didalami lagi. (Hasil wawancara Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon, 2 November 2020) Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon juga kadang menutupi layar untuk menutupi wajah tersangka dari pandangan korban (anak) supaya anak bisa lebih berani/lancar berbicara. Dulu sebelum pandemi tiap hari sidang selesai jam 5 sore. Namun di masa pandemi ini, jam 8 malam pun masih berlangsung sidang online. Jadwal sidang juga jadi sering sekali ditunda karena tiba-tiba jaringan internet terganggu. Sidang online dinilai kurang efisien.	Hanya	satu	dampak	positif	dari	sidang	online, yaitu bahwa pelaku tidak	didampingi	secara	fisik	oleh	Penasehat	Hukumnya	dan	bahwa	korban tidak bertemu langsung dengan pelaku di persidangan, merupakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak korban. Para pendamping PBH pelaku menginformasikan bahwa sampai saat ini sidang offline belum diberlakukan. Sedangkan para pendamping PBH korban menyatakan bahwa sidang offline sudah mulai dilaksanakan mulai bulan Juni 2020 (masih ada sidang online tapi tidak sesering pada periode Maret-Mei 2020) dengan pemberlakuan protokol kesehatan yaitu cuci tangan, memakai masker, periksa suhu, jaga jarak dan membatasi jumlah orang di dalam ruang sidang. Kadang pihak keluarga (inti) korban diijinkan masuk, kadang tidak karena di masa pandemi ini prosedur peradilan lebih dibatasi jumlah orang yang bisa masuk ruang sidang tergantung apakah pendamping bisa menegosiasikan. Tidak ada biaya dibebankan ke pendamping maupun korban. Walaupun pernah ada pihak korban yang dari luar pulau Ambon (Maluku Tengah) tetap harus mengupayakan rapid test dengan biaya mereka sendiri untuk menghadiri sidang di PN Ambon. Informasi tentang pengaturan sidang online dan offline terkait konteks pandemi tidak seragam. Menurut informasi dari para pendamping PBH korban tentang pengaturan sidang online: pendamping, korban dan Jaksa ada di kantor kejaksaan, hakim dan Advokat ada di pengadilan, tersangka/terdakwa di rutan tanpa ada yang mendampingi di situ. Kadang hakim dan tersangka ada di ruang sidang PN Ambon, kadang pelaku ada 52
yang dihadirkan di ruang sidang, kadang pelaku mengikuti persidangan secara online dan selain pelaku semuanya ada di ruang sidang, sementara advokatnya/penasihat hukum pelaku kadang ada di ruang sidang, atau di tempat lain, dan hanya 1 kali ada bersama pelaku di rutan. Sedangkan menurut informasi dari para pendamping PBH pelaku: hakim, korban, pendamping korban, Kuasa hukum pelaku ada di pengadilan dan pelaku ada di kejaksaan. Pelaku yang didampingi Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, tadinya tidak ditahan di rutan karena protokol Kemenkumham selama masa pandemi yang lalu tidak menerima tambahan tahanan di rutan. Jadi semua tahanan perempuan meskipun statusnya tahanan jaksa, mereka dititipkan di Polres. Sedangkan yang sekarang masih didampingi, karena waktu itu PBH pelaku ada di tahanan polres, PBH pelaku tidak sidang dari rutan, melainkan di kejaksaan. Sejak minggu kemarin PBH pelaku tersebut pindah ke rutan perempuan, baru nanti dia mengikuti sidang online di rutan karena statusnya sudah masuk jadwal persidangan. c. Analisis Selain dengan alasan pandemi Covid-19, belum pernah diadakan sidang online. Banyak keluhan yang ditemukan terkait dengan pelaksanaan sidang online, seperti masalah jaringan internet yang sangat mengganggu, keterbatasan ruang sidang online, jadwal yang berubah-ubah, prosedur yang belum jelas standarnya, ketergesaan proses sidang karena antrian kasus, tidak dimungkinkannya pendamping PBH tersangka/terdakwa berada bersama tersangka/terdakwa, dan lain-lain, menjadi temuan yang harus benar-benar diperhatikan. Pengalaman negatif sidang online selama masa pandemi membuat berbagai pihak lebih suka bila sidang dilakukan secara tatap muka seperti sediakala. Perlu diingat bahwa semua informan yang diwawancarai cakupan wilayah kerjanya adalah di Kota Ambon dan sekitarnya. Untuk konteks kepulauan di Maluku, sidang online, asalkan didukung dengan sarana-prasarana yang baik, akan menekan biaya dan menghemat waktu serta tenaga, seperti yang dinyatakan oleh informan Hakim L2 PT Ambon. Informan Hakim P1 PN Ambon sekali lagi memperlihatkan sikap lebih terbuka pada praktik- praktik baru, termasuk sidang online, bila dipandang membantu dan bermanfaat. Pengalaman sidang online di masa pandemi ini perlu jadi perbaikan dan pembelajaran agar rencana penyelenggaraan E-litigasi 53
Maluku (dengan konteks kepulauan) ke depannya, dapat terselenggara dengan baik. 8. Temuan Lain Informan Hakim L2 PT Ambon menjelaskan dengan lebih komprehensif tentang keterbatasan yang dihadapi sistem peradilan di Maluku. "Kinerja hakim sekarang menjadi transparan, bisa dicek kinerja kita. Sejak dari hakim membuat penetapan hari sidang, lalu kalau mediasi gagal harus ada jadwal di kalender, semua bisa dilihat langsung oleh pencari keadilan. Orang bisa bikin screenshot di situ, lalu setelah 2 bulan berjalan bisa dicek apakah di SIPP berjalan kalendernya, sementara tidak semua pengadilan punya perangkat memadai untuk itu. Di PN Ambon saja sempat hang karena server-nya terlalu kecil. Untuk penyelenggaraan zoom-meeting pun kalau mau bagus gambarnya harus pakai kamera. Anggaran mungkin diambil dari pos anggaran lain. Tidak sedikit biayanya. Kita mau langganan zoom meeting tidak bisa pakai cash atau ATM, harus pakai credit card. Pandemi ini memaksa kita untuk menyelenggarakan teknologi baru padahal sebelumnya tidak kepikiran. E-litigasi kita sudah siap launching seluruh Indonesia di tahun 2020, tapi mandeg (di launching) karena para pihak masih belum bisa atau belum mau menggunakan e-litigasi. Sebetulnya di Maluku dengan konteks kepulauan ini akan sangat membantu kalau bisa dan mau memakai e-litigasi, karena biayanya jadi murah. Tapi hambatannya di jaringan. Contoh Dobo, juru sita butuh waktu perjalanan 1 minggu. Jadwal kapal hanya seminggu sekali. Biayanya juga luar biasa mahal karena juga harus membiayai biaya hidup dan tunjangan biaya jalan juru sita. UU kita belum berubah. Panggilan sidang harus dengan surat dan kurir untuk bisa disebut sah dan patut. Karena harus face to face dan tandatangan, baru disebut sah dan patut. Makanya ada berita acara pemanggilan. Tahu dipanggil karena apa, kapan, dan itu ada tenggang waktunya, tidak bisa besok sidang baru dipanggil sekarang." (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020) Para Hakim PT Ambon hanya bisa melihat berkas berita acara sebagai patokan. Karena sifatnya bukan subordinasi, hakim di PT tidak bisa memerintah hakim di PN. Kewenangan yang dimiliki hakim PT adalah mengingatkan dan menegur bila menemukan penyimpangan. "Hanya koreksi yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita melihat bahwa putusan yang dibuat hakim PN ada kesalahan penerapan hukum atau cacat hukum, kita koreksi. Kita tidak bisa memerintahkan "Kamu pakai ini, atau pakai itu." Perma 54
sifatnya himbauan. Paling kita bisa bertanya apakah pernah mendengar dan menerapkan Perma ini, apakah applicable ataukah hanya kertas kosong." (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020) Di Mahkamah Agung sekarang terdapat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dalam JDIH terdapat kumpulan kebijakan juga didukung website dimana setiap peraturan baru selalu dibagikan dan secara personal Hakim bisa mengupdate pengetahuan, yang dapat dilakukan adalah mengingatkan untuk update secara intelektual. Tapi rendahnya motivasi dan sulitnya meluangkan waktu untuk meningkatkan kapasitas secara personal menjadi permasalahan. "Seolah-olah kita bikin rumah tapi kita tidak pernah masuk rumah. Orang lain yang tengok rumah kita." (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020) Mayoritas informan hakim di Maluku usianya di atas 40 tahun, Hakim L2 PT Ambon meragukan para hakim mau dan rajin membuka website Mahkamah Agung. Sekedar mengingatkan pun juga kurang efektif, yang efektif yaitu refreshing (penyegaran/ peningkatan kapasitas) selama 3 hari atau seminggu. Oleh karena itu refreshing masih perlu dilakukan secara periodik, jadi jangan hanya	untuk	mengejar	sertifikasi,	karena	para	hakim	yang	ditempatkan	jauh atau pelosok, tidak memiliki kesempatan merasakan peningkatan kapasitas dengan suasana baru. Para pendamping PBH pelaku menghadapi tantangan dari banyak orang yang belum memahami bahwa PBH pelaku juga punya hak perlindungan hukum, sama seperti PBH korban. Para pendamping PBH pelaku sering disindir dan dikomentari dengan sinis. Konsekuensinya, PBH pelaku menjadi tidak terpenuhi hak perlindungan hukumnya, apalagi mereka yang tidak punya pendamping. Pendamping P4 P2TP2A Provinsi berpendapat bahwa cakupan Perma ini tidak mengikutsertakan kepentingan para PBH korban yang perkaranya ditangani Pengadilan Agama (PA) Ambon. Padahal banyak kasus perceraian, misalnya, yang memiliki potensi meng-viktimisasi perempuan dan anak, berimplikasi pidana seperti kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tidak diselesaikan di Pengadilan Agama. Pendamping P4 P2TP2A Provinsi 55
menilai bahwa hakim PA Ambon dan PT Ambon tidak punya perspektif keadilan dan perlindungan untuk perempuan. Pendamping tidak mempunyai akses untuk mendampingi kasus di PA Ambon dengan alasan kasus perdata, urusan rumah tangga, urusan penggugat dengan tergugat, dan hanya boleh Kuasa Hukumnya yang masuk ruang sidang. Padahal PT Ambon adalah salah satu pihak yang menandatangani MoU SPPT-PKKTP di Maluku. Pendamping P4 P2TP2A Provinsi baru-baru ini mengetahui bahwa terdapat OBH yang piket di PA Ambon, juga ada APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia). Namun menurut APSI dan OBH di PA Ambon, akses mereka untuk mengadvokasi kepentingan perempuan pun sangat terbatas karena hakim yang terlalu eksklusif. Saat ini di PN Ambon terdapat tiga Hakim perempuan dari keseluruhan 22 orang Hakim. Sedangkan di PT Ambon hanya terdapat satu orang hakim perempuan dari keseluruhan 19 Hakim Tinggi. Saat ini sedang tidak ada Hakim anak di PN Ambon karena mereka dimutasi. Di Ambon sedang viral kasus baru yaitu anak yang dilacurkan dengan memakai aplikasi MiChat di handphone. Korbannya 10 anak perempuan (dampingan P2TP2A Kota Ambon) yang diorganisir oleh 3 mucikari (perempuan). Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Ambon dan Pulau Lease menyatakan bahwa cyber crime juga sedang marak-maraknya di Ambon. 56
D PEMBELAJARAN TERKAIT PENGALAMAN IMPLEMENTASI PERMA 3/2017 1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan PERMA 3/2017 Para pendamping PBH sepakat dalam menilai bahwa yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 adalah jenis kelamin hakim. Jika dibandingkan, hakim perempuan dinilai lebih mempunyai keberpihakan kepada perempuan dibanding hakim laki-laki, walaupun bukan berarti bahwa semua hakim perempuan dinilai bagus. Empat dari lima hakim yang dinilai bagus oleh para pendamping berjenis kelamin perempuan. Hakim yang pernah mengikuti pelatihan HAM-gender dan mempunyai banyak pengalaman menangani perkara PBH juga lebih memiliki perspektif gender yang baik. Dari faktor umur, Pendamping P4 P2TP2A Provinsi yang menilai bahwa hakim yang lebih lama pengalamannya terkesan lebih tenang, bijak dan sabar sedangkan yang usia muda terkesan kurang sabar. Sementara Pendamping P3 Humanum menilai bahwa hakim muda lebih terbuka pikirannya sementara hakim yang lebih lama pengalamannya terkesan lebih formal-rutin dan kental stereotip gendernya karena sudah terlanjur terbentuk dengan kebiasaan lama. Empat dari lima hakim yang dinilai bagus oleh para pendamping berusia di atas 50 tahun (yang semuanya sudah dimutasi keluar Ambon), sementara satu diantaranya hakim perempuan berusia muda dan baru bertugas satu bulan di PN Ambon pada saat wawancara dilakukan. Tiga di antara empat hakim yang sudah dimutasi ini diketahui pendamping pernah mengikuti pelatihan HAM-Gender dan/atau pelatihan SPPA. Selain hakim, peran kunci proses persidangan juga terletak pada jaksa dan kuasa hukum/penasihat hukum. Keterampilan penasihat hukum, argumentasi komprehensif yang sudah disiapkan oleh penasihat hukum dalam persidangan dinilai Pendamping P3 Humanum akan membantu Hakim mendapatkan 57
pemahaman yang lebih mendalam akan perkara yang ditanganinya sehingga hakim bisa menghasilkan keputusan yang lebih adil bagi PBH Terdakwa. Contohnya adalah kasus KDRT dimana PBH tersangka menikam suaminya sampai meninggal, berkat peran penasihat hukum, terdakwa divonis 5 tahun pidana penjara dari 10 tahun pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Peran JPU sangat penting karena mengemban tugas untuk pembuktian dan menjadi kunci koordinasi proses (pra)-persidangan untuk korban dan pendampingnya (dan pihak penyidik). Jaksa dan penasihat hukum berperan dalam upaya menghadirkan saksi korban, saksi fakta dan Ahli yang bisa membuktikan kesalahan terdakwa, yang memberatkan atau meringankan vonis pelaku. Apakah kasus didampingi atau tidak, juga menentukan penerapan Perma 3/2017. Para pendamping secara tidak sengaja menemukan bahwa kasus-kasus yang tidak didampingi mendapat perlakuan lebih buruk daripada yang didampingi. Contohnya adalah kasus penari striptease (yang menerima pernyataan merendahkan dari Hakim pada saat pembacaan putusan) dan kasus teman satu sel PBH pelaku dampingan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi (yang sedang dalam keadaan hamil dan kasusnya digantung berbulan-bulan). Bila kasus sudah mulai didampingi sejak proses penyidikan, maka persiapan pra-persidangan bagi para pihak akan lebih matang. Namun, pada kasus-kasus yang didampingi pun, khususnya pada kasus kekerasan seksual, bila korban memiliki riwayat seksual yang dipandang buruk oleh hakim maupun Advokat, akan kerap dipertanyakan dan mengalami diskriminasi di persidangan. Bahkan dalam temuan pemantauan ini, pelaku dibebaskan berdasarkan pertimbangan riwayat seksual korban. Beban jumlah perkara yang tinggi (ditambah faktor keterbatasan ruang sidang dan jumlah personil hakim) juga menentukan apakah penyelenggaraan persidangan dijalankan dengan toleran dan kesabaran atau tidak. Bila hakim dikejar tenggat waktu, jika saksi/korban atau Ahli tidak menghadiri sidang maka sidang tetap dilaksanakan tanpa kehadiran mereka. Tidak hanya soal durasi waktu penyelenggaraan sidang, beban perkara yang tinggi juga membuat para hakim tidak punya banyak kesempatan atau motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas mereka, misalnya dengan mempelajari undang- undang ataupun peraturan terbaru yang diberlakukan oleh MA. Maka tidak 58
heran jika Perma 3/2017 yang tidak disosialisasikan ini juga tidak dipahami oleh para hakim baik di PN Ambon maupun di PT Ambon. Dengan demikian logis	adanya	bila	para	pendamping	tidak	melihat	perbedaan	yang	signifikan pada penyelenggaraan persidangan sebelum dan setelah Perma ini berlaku. Mutasi yang cepat di jajaran personil hakim PN Ambon dan PT Ambon selama ini sudah sering dikeluhkan oleh lembaga pendampingan dan pihak pemerintah lokal. Setidaknya kerjasama yang sudah dijalin dan investasi pengetahuan yang selama ini sudah dilakukan (melalui meeting-meeting koordinasi dan kegiatan peningkatan kapasitas), seolah-olah kembali lagi ke titik awal dan harus dibangun lagi dengan susah payah. Padahal kapasitas dan sumber daya lembaga pendampingan dan pemerintah lokal juga terbatas. Kesepakatan-kesepakatan di luar ruang sidang juga memainkan peran dalam menentukan apakah pelaku diringankan vonisnya atau dibebaskan. Contohnya adalah kasus kekerasan seksual dimana pelaku yang menikah dengan korban divonis lebih ringan daripada pelaku lain. Upaya seperti ini merugikan korban karena pada akhirnya korban ditelantarkan oleh pelaku. Temuan lain adalah praktek-praktek di luar ruang sidang yang tidak dimuat dalam Perma 3/2017 tapi turut memainkan peranan adalah praktek suap di sistem peradilan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang pendamping PBH pelaku kasus Tipikor, "Aduh, itu yang mempengaruhi itu seberapa besar dia bisa dibayar... Waktu pengalaman pertama kami mendampingi kasus korupsi, di situ baru kita tahu bahwa tidak ada makan siang yang gratis." (Hasil wawancara dengan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, 13 November 2020) 2. Hambatan Penerapan PERMA 3/2017 Menurut Hakim P1 PN Ambon, menghadirkan saksi atau korban menjadi tantangan yang tergantung pada Jaksa untuk menghadirkan saksi atau korban. Jika saksi korban orang dewasa dan tidak hadir di persidangan maka keterangan yang digunakan adalah keterangan dalam BAP. Jika saksi korban adalah anak, kondisinya lebih sulit karena tidak bisa memakai BAP sehingga bagaimanapun harus diupayakan hadir di sidang, sehingga kadang harus menunda jadwal sidang sampai anak siap diambil keterangannya atau menyuruh keluar orang 59
yang menyebabkan anak terhambat komunikasinya (bisa pelaku, malah ada orang tua si anak juga). Kendala terkait terbatasnya tenggat waktu untuk penyelesaian perkara juga didukung oleh keterangan dari PT Ambon dan bahwa beban perkara di PN Ambon paling tinggi dibanding PN lainnya di Maluku. "Kalau dari pihak penyidik, penasihat hukum atau penuntut umum tidak menampakkan hal-hal yang bisa menjadi materi pemeriksaan oleh hakim, maka mempersulit/menambah kerjaan Hakim. Belum lagi konsekuensi pembiayaan". (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020) Kedua informan PT Ambon selama ini belum mendapatkan informasi terkait tantangan dan hambatan pelaksanaan Perma 3/2017 atau apakah Perma ini membantu kerja Hakim PN Ambon atau tidak. Khusus tentang ketersediaan data perkara PBH, informan Hakim L2 PT Ambon menjawab permintaan peneliti untuk menyediakan data perkara PBH adalah sulit untuk mengaksesnya. "Kalau seperti yang dipantau di Perma ini, yang melihat dari sisi pihak yang berperkara, susah mengaksesnya, karena untuk mengakses SIPP inputnya adalah nomor perkara. Untuk bisa melihat data dari sisi korban hanya boleh mengakses perkara sendiri, tidak bisa mengakses perkara hakim lain. Yang bisa melakukan itu dan melihat sampai ke dalam/detil hanya pak Ketua, wakilnya, dan bagian pidana. Hakim yang bersangkutan bisa input dan edit data perkara yang ditanganinya saja. Sedangkan bagian Pidana bisa membuka, bisa menginput untuk kolom-kolom yang bagian dia saja. Secara keseluruhan bagian Pidana bisa buka secara detail tapi tidak bisa input. Itu sistem keamanan di SIPP kita." (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020) Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon menyampaikan bahwa penerapan Perma 3/2017 dalam hal memastikan adanya pendamping terkendala dengan terbatasnya ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pendampingan yang sangat dibutuhkan karena semua korban tergolong ekonomi menengah ke bawah. Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon yang jumlah dampingannya paling tinggi dibanding informan pendamping lainnya menambahkan bahwa hambatan lainnya adalah memastikan saksi dan korban hadir di persidangan, karena ada kasus-kasus dimana korban anak melarikan diri dari rumah sehingga harus dicari dulu keberadaannya supaya proses sidang bisa dimulai. 60
Ada juga kejadian dimana saksi tidak mau bersaksi di persidangan sehingga pendamping harus mendatangi dan meyakinkan saksi. Bila saksi/korban tidak berhasil dihadirkan di sidang, maka proses sidang dilanjutkan tanpa kehadiran mereka dengan membacakan hasil BAP. Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon menambahkan, paling sulit bila kasus pelakunya tentara karena Sistem Peradilan Militer sulit diajak bekerja sama sejak dari proses pelaporan dan kerap tidak membolehkan pendamping masuk ruang sidang, bahkan sampai putusan pun tidak berpihak pada korban. Terbatasnya ruang sidang dan tidak tersedianya ruang khusus untuk PBH juga menjadi kendala yang ditemui pendamping. Korban harus menunggu lama dan jadwal sidang yang dimundurkan, memperpanjang proses hukum yang memang sudah lama dan melelahkan. Sering dijumpai kejadian terdakwa kasus yang sedang didampingi memang tidak ada di ruang sidang tetapi terdakwa dari kasus lain yang sedang mengantri ada di dalam ruang sidang. Korban menjadi tidak nyaman dan tertekan karena ada pelaku kasus lain di dalam ruangan. Terbatasnya ketersediaan penerjemah untuk kasus korban disabilitas juga menjadi kendala. Untuk korban yang tuli saja, tidak mendapatkan bantuan penerjemah bahasa isyarat dalam persidangan dan hanya mengandalkan pendamping. Memang ada perkumpulan/komunitas Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) tapi mereka pun memiliki kesulitan karena tidak memiliki keahlian yang memadai untuk mendampingi korban disabilitas. Apalagi dalam penyelenggaraan sidang audio-visual, lebih sulit lagi bagi pendamping membantu proses komunikasi selama persidangan. Terkait ketersediaan personil hakim, saat ini di PN Ambon sedang tidak ada hakim anak karena mutasi. Jumlah hakim perempuan di PN Ambon juga sedikit, hanya terdapat tiga hakim perempuan dari 22 hakim yang sekarang ini di PN Ambon. Sedangkan di PT Ambon hanya ada 1 hakim perempuan dari 19 hakim. 3. Temuan lain di luar PERMA 3/2017 Perma penyelenggaraan sidang audio-visual yang baru diberlakukan bisa memetik pelajaran berharga dari penyelenggaraan sidang audio-visual selama pandemi Covid-19. E-litigasi akan menjadi perkembangan yang bisa 61
diimplementasikan pada konteks kepulauan Maluku karena akan menekan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan dibanding jika sidang diadakan secara langsung/tatap muka. Rendahnya jumlah hakim perempuan baik di PN Ambon maupun PT Ambon dapat dijadikan indikasi tentang potensi percepatan penerapan Perma 3/2017 di jajaran PN Negeri dan PT. Karena sesuai dengan informasi hakim yang direkomendasikan oleh para informan pendamping PBH, Hakim perempuan lebih peka dan punya keberpihakan terhadap PBH bila dibandingkan dengan Hakim laki-laki. Sangat disayangkan bahwa para Hakim yang direkomendasikan oleh para pendamping tidak bisa diwawancara oleh peneliti. Padahal para informan hakim tersebut diperkirakan dapat melengkapi gambaran tentang implementasi Perma 3/2017 dengan nuansa yang lebih kaya dan positif. 62
E KESIMPULAN 1. Pengetahuan dan Sosialisasi Mengenai PERMA 3/2017 oleh Hakim PN, Hakim PT, dan Pendamping Dengan tidak adanya sosialisasi formal-institusional pada jajaran PN Ambon dan PT Ambon, ditambah dengan tidak adanya kegiatan peningkatan kapasitas yang menunjang, pemahaman para Hakim akan Perma 3/2017 dinilai belum memadai. Perma 3/2017 belum dipandang sebagai landasan yang penting bagi hakim pengadilan tinggi sehingga tidak perlu upaya yang khusus untuk percepatan implementasi Perma ini. Penelitian ini menangkap kesan bahwa Perma 3/2017 menjadi beban baru pekerjaan Hakim diatas beban kerja lama yang sudah ada sehingga ditanggapi dengan datar dan cenderung negatif. Selain itu sikap Hakim yang cenderung pasif dan menunggu tidak membantu terhadap upaya percepatan penerapan Perma 3/2017. Perma 3/2017 dianggap memuat asas-asas yang sudah ada pada undang-undang ataupun peraturan lainnya, disamping hukum-hukum adat dan kearifan lokal yang sudah ada di negara ini. Pasal mengenai larangan mempertanyakan riwayat seksual korban mendapat tentangan dari para hakim. Namun yang memberi harapan adalah temuan bahwa hakim perempuan memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap PBH dibanding hakim laki-laki. Hal ini saja sudah menjadi salah satu pijakan awal untuk percepatan penerapan Perma 3/2017. Sosialisasi Perma 3/2017 justru terselenggara lebih baik oleh dan diantara lembaga pendampingan/masyarakat sipil. Walaupun pendamping juga belum terlalu memahami muatan Perma ini, mereka dinilai masih memiliki pemahaman lebih baik akan muatan Perma dibanding informan hakim karena para pendamping memiliki perspektif gender yang kuat dan keberpihakan terhadap PBH. Namun sosialisasi dan pengetahuan Perma 3/2017 masih 63
bertitik berat ke PBH korban dan masih belum memberikan perhatian yang memadai terhadap PBH pelaku. a. Penerapan Perma di Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Ambon Berdasarkan Pengalaman Hakim dan Pendamping mengenai PERMA 3/2017 Jika tidak terjadi sosialisasi, kegiatan peningkatan kapasitas, pengawasan dan evaluasi khusus untuk Perma 3/2017 sehingga tidak terbentuk pemahaman yang baik, maka kita tidak bisa terlalu berharap pada penerapannya. Karena pada faktanya Perma 3/2017 selama ini tidak menjadi panduan bagi hakim dalam menyelenggarakan persidangan PBH. Terkecuali jika ada bagian-bagian dalam muatan Perma 3/2017 yang sama/ mirip dengan peraturan yang sudah diaplikasikan selama ini sehingga sudah dijalankan oleh hakim dan penerapannya juga bukan dikhususkan bagi PBH. Contohnya yakni cara bertanya dan pertimbangan riwayat kekerasan. Pengecualian lain adalah bahwa hakim perempuan lebih sensitif dengan kondisi PBH walau belum menjadi jaminan bahwa hakim perempuan paham akan kebutuhan PBH karena yang terjadi lebih kepada proyeksi kondisi dan kebutuhan hakim perempuan itu sendiri kepada kondisi dan kebutuhan PBH. Proyeksi semacam ini lebih sulit terjadi dalam diri hakim laki-laki yang membuat mereka tidak memiliki sensitivitas yang sama. Itulah mengapa riwayat seksual PBH menjadi dilema bagi para hakim baik laki-laki dan perempuan karena seksualitas perempuan gagal mereka hayati karena sejauh para hakim masih menghayati norma- norma masyarakat tentang seksualitas perempuan, maka perempuan dengan riwayat seksual tetap distigma negatif. Pembedaan perlakuan dan pertimbangan pada PBH yang hamil atau memiliki bayi lebih karena empati para hakim kepada (jabang) bayi dan bukannya kepada PBH. Dari sisi pendamping yang selama ini menghadiri persidangan sejak diberlakukannya Perma 3/2017, mayoritas muatan Perma belum baik pemenuhannya oleh sistem peradilan pidana. Kecuali tentang pertimbangan riwayat kekerasan. Para pendamping memiliki kapasitas dan potensi yang besar untuk dilibatkan dalam penerapan Perma 3/2017 karena walaupun para hakim menilai bahwa kunci keberhasilan perkara ada di Jaksa dan advokat/penasihat hukum, selama ini pendamping- 64
lah yang lebih dekat dengan PBH dan seringkali pendamping diandalkan perannya untuk membantu proses persiapan persidangan. Sedangkan di dalam ruang sidang, walau pendamping dilihat hakim hanya duduk diam di dekat korban, pendamping pun bisa berkontribusi lebih jauh bila jelas diatur dan dijamin peran sertanya di dalam ruang sidang. Untuk PBH dengan disabilitas dan kondisi khusus lainnya, Ahli, penerjemah dan tenaga khusus terlatih lainnya masih rendah sekali keterlibatannya. Sistem peradilan pidana harus memikirkan lagi dengan lebih serius bagaimana caranya kehadiran dan peran mereka bisa lebih ditingkatkan. Sekumpulan pengalaman negatif selama penyelenggaraan sidang audio- visual di masa pandemi perlu dikaji dan diupayakan solusinya. Konteks kepulauan Maluku dapat menuai manfaat yang besar dari penyelenggaraan sidang audio-visual bila didukung dengan sarana-prasarana yang memadai dan strategi yang mampu menjawab tantangan lapangan. b. Pembelajaran terkait Pengalaman Implementasi PERMA 3/2017 Untuk memastikan percepatan penerapan Perma 3/2017, tentunya Perma ini harus disosialisasikan dan diinternalisasi dengan baik di jajaran hakim. Kegiatan peningkatan kapasitas juga harus dipastikan terjadi. Jika terkendala sumber daya yang terbatas dan untuk lebih memastikan tingkat keberhasilannya, maka fokus pertama peningkatan kapasitas adalah kepada Hakim perempuan. Sikap pasif dan menunggu yang selama ini dihayati oleh Hakim perlu dikikis karena keadilan tidak pasif dan menunggu. Keadilan juga tidak bersifat teknis-prosedural dan rutin. Keterlibatan jaksa, kuasa/penasihat hukum, pendamping, ahli, tenaga khusus lainnya perlu ikut menjadi fokus dalam upaya percepatan penerapan Perma 3/2017. Konteks Maluku yang kepulauan bisa sangat diuntungkan oleh penyelenggaraan sidang audio-visual. 2. Rekomendasi a. Rekomendasi Terhadap Mahkamah Agung RI Dari seluruh temuan pemantauan Perma 3/2017 di PN Ambon dan PT Ambon, dirumuskan sekumpulan rekomendasi terhadap Mahkamah Agung RI, diantaranya: 65
1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi Perma 3/2017 di seluruh jajaran peradilan pidana. 2) Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas terkait penerapan Perma 3/2017. 3) Melaksanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi khusus tentang penerapan Perma 3/2017 4) Mengadakan adaptasi sistem pendataan PBH korban maupun PBH pelaku yang mudah diakses. 5) Membuat aturan pelaksana tentang peran dan hak pendamping di persidangan PBH 6) Memperkuat dan mempercepat penerapan Perma Sidang audio- visual di Maluku 7) Menambah jumlah Hakim perempuan di Maluku 8) Membentuk tim khusus Hakim PBH di PN Ambon dan PT Ambon 9) Mengadakan ruang sidang/ruang khusus untuk PBH 10) Negara wajib menyediakan juru penerjemah khusus untuk korban dengan disabilitas. b. Rekomendasi Terhadap Para Pihak Relevan Rekomendasi terhadap Pemerintah Daerah: 1) Mengambil peran leading-sector untuk mendukung percepatan penerapan Perma 3/2107. 2) Membuat direktori lembaga pendampingan PBH, Ahli, penerjemah, tenaga khusus terlatih lainnya untuk nantinya diserahkan ke seluruh PN di wilayah Provinsi Maluku. 3) Memperjelas pembagian tugas pemulihan PBH agar tidak bertumpu ke lembaga pendampingan saja. 4) Mengalokasikan dana untuk akses pendampingan PBH. 5) Perda Bantuan Hukum harus direalisasikan kebijakan anggarannya. Rekomendasi terhadap Pengadilan Negeri: 66
1) Bila direktori lembaga pendampingan PBH, Ahli, penerjemah, tenaga khusus terlatih lainnya sudah ada, disirkulasikan di dalam lingkungan PN Ambon. 2) Mengadakan ruang sidang/ruang khusus untuk PBH 3) Sebagai pihak yang ikut menandatangani MoU SPPT-PKKTP, menyampaikan dengan sebaik-baiknya secara internal di dalam jajarannya mengenai tanggung jawab pokok yang diemban di dalam MoU ini. 4) Sidang online harus memastikan bahwa PBH pelaku bisa didampingi oleh Advokat dan pendampingnya di ruangan yang sama. 5) Untuk setiap PBH diakomodir haknya atas ganti kerugian Rekomendasi terhadap Kemenkumham: Tidak membatasi bantuan hukum bagi pelaku, tetapi juga untuk korban. 67
Buku ini merupakan laporan penelitian dari hasil kajian Komnas Perempuan terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di wilayah Maluku Hasil kajian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 di Maluku. Kajian ini diharapkan dapat berguna sebagai temuan awal yang akan mendukung kerja-kerja MA RI dalam merumuskan rencana kerja dan alat untuk menilai sosialisasi dan efektivitas Perma 3/2017 serta mendukung kerja-kerja pendamping PBH khususnya mekanisme kerja antar subsistem peradilan pidana dan layanan pemulihan korban. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310 Tel. +62 21 390 3963 Fax. +62 21 390 3911 mail@komnasperempuan.or.id
KERTAS KEBIJAKAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 5 MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): KEPULAUAN RIAU, KALIMANTAN TENGAH, DKI JAKARTA, JAWA TENGAH, DAN MALUKU
KERTAS KEBIJAKAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 5 MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): KEPULAUAN RIAU, KALIMANTAN TENGAH, DKI JAKARTA, JAWA TENGAH, DAN MALUKU Komnas Perempuan 2021 Tim diskusi: Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar
Judul: KERTAS KEBIJAKAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 5 MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): KEPULAUAN RIAU, KALIMANTAN TENGAH, DKI JAKARTA, JAWA TENGAH, DAN MALUKU Tim Penulis: Ajeng Gandini, Hayati Setia Inten, Siti Aminah Tardi Tim Diskusi: Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar Penyunting: Siti Aminah Tardi Dimensi Buku: 15,5 × 23 cm Jumlah halaman buku: viii + 44 hlm Penerbit: Komnas Perempuan, April 2021 © Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021 Kajian ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Penelitian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Laporan Penelitian ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dan MaPPI FH UI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan dengan menyebutkan sumber (KOMNAS Perempuan), dan tidak diperjualbelikan. ISBN: 978-602-330-069-3 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310 Tel. +62 21 390 3963 Fax. +62 21 390 3911 mail@komnasperempuan.or.id
KATA PENGANTAR Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional HAM, dengan mandat khusus penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 jo. Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005, dengan tugas dan kewenangan salah satunya untuk memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif serta organisasi- organisasi masyarakat, guna mendorong kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Salah satu kerangka hukum dan kebijakan yang didorong adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (disingkat SPPT-PKKTP). Konsep ini dibangun sejak tahun 2003, didasarkan pada kebutuhan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana yang dapat memenuhi hak perempuan atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Tidak dapat dipungkiri perempuan korban kekerasan mengalami hambatan dalam mengakses sistem peradilan pidana, karena sistem hukum belum memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Sebagai sebuah konsep yang dibangun pada landasan pengalaman perempuan berhadapan dengan hukum, SPPT-PKKTP merupakan "sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antarpihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses ke pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan." SPPT-PKKTP diantaranya bertujuan untuk: (1) mempercepat proses penyelesaian perkara; dan (2) memastikan bahwa hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum yang dijamin oleh hukum tidak dilanggar. Sejatinya, para pihak yang dimaksud dalam SPPT-PKKTP adalah subsistem yang tersebar dalam ruang-ruang kerja penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemulihannya, mulai dari penyelidikan dan penyidikan; penuntutan; pemeriksaan dan putusan dalam sidang pengadilan; dan eksekusi putusan pengadilan ditambah dengan subsistem pemulihan. Subsistem pemulihan sendiri terdiri dari pelayanan pelaporan, pelayanan kesehatan termasuk psikologis, psikososial dan rehabilitasi sosial, i
pendampingan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian cita-cita besar SPPT-PKKTP ialah hukum acara peradilan pidana yang mengakomodasi kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Ditengah tantangan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017). Komnas Perempuan menyambut baik langkah MA sebagai bentuk percepatan pengintegrasian SPPT-PKKTP dalam hukum acara peradilan pidana dan memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Peraturan ini sendiri mengacu pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim Dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan. Terbitnya Perma 3/2017 menjadi oase di tengah stagnannya upaya pembaharuan hukum acara pidana, dan menjadi inspirasi bagi subsistem peradilan pidana lainnya menerbitkan kebijakan internal serupa untuk pemenuhan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Setelah keberlakuannya, Komnas Perempuan memandang penting untuk melakukan kajian sejauh mana Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Lima Mitra Wilayah SPPT-PKKTP yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana sosialisasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dilakukan dan bagaimana penerapan isi PERMA dari perspektif hakim dan pendamping di lima wilayah implementasi SPPT-PKKTP yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku. Penelitian ini memfokuskan pada penelitian sosio-legal dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan feminis. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada hakim dan pendamping PBH di lima wilayah pelaksanaan SPPT-PKKTP dengan pengambilan subyek menggunakan ii
metode purposive sampling. Kriteria informan bagi hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Tinggi adalah pernah memeriksa PBH korban dan/atau PBH terdakwa, dan pengalaman hakim minimal selama 3 tahun di PN dan PT setempat atau hakim yang menangani kasus PBH dalam setahun terakhir. Sedangkan kriteria informan dari pendamping adalah yang pernah mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum di peradilan pidana, pengalaman pendampingan minimal selama 3 tahun, pernah mendampingi di pengadilan yang sedang diteliti dan mendampingi kasus dengan jenis kekerasan terhadap perempuan yang beragam. Informan hakim yang diwawancarai terdiri dari 22 hakim, 13 hakim diantaranya adalah hakim perempuan. Sementara informan pendamping yang diwawancara berjumlah 18 orang, yang terdiri dari 13 pendamping perempuan dan 5 pendamping laki-laki. Sehingga total informan (hakim dan pendamping) berjumlah 40 orang. Dengan komposisi informan laki- laki berjumlah 14 orang dan informan perempuan berjumlah 26 orang.Proses pengambilan data dilakukan selama tiga bulan yaitu pada Oktober-Desember 2020, dan penulisan laporan penelitian pada Januari-Maret 2021. Terdapat sejumlah hambatan dalam pengumpulan data maupun penulisan laporan yaitu pandemic dan paparan covid 19. Hasil kajian ini menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 diantaranya yaitu jenis kelamin dan usia hakim, kepiawaian JPU dan Penasihat Hukum dalam menggali keterangan yang komprehensif, ketersediaan pendamping, sikap empati terhadap PBH terlepas dari pemahaman terhadap substansi Perma 3/2017, dorongan dari atasan dengan memberikan contoh, beban perkara yang tinggi dan keterbatasan ruang sidang, mutasi yang cepat di jajaran personil Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Sedangkan hambatan penerapan Perma 3/2017 terletak pada: (1) minimnya sosialisasi dan peningkatan kapasitas, (2) minimnya pemahaman mengenai Hak PBH atas Pemulihan dan ketimpangan relasi gender; (3) Terbatasnya ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pendampingan; (4) Terbatasnya ketersediaan psikolog, penerjemah atau pendamping untuk PBH Penyandang Disabilitas dan dalam sistem peradilan militer; (4) Miskoordinasi dalam tata kelola proses peradilan pidana. Hasil penelitian ini sendiri kami harapkan dapat berguna sebagai temuan awal atau baseline yang akan mendukung kerja-kerja MA RI dalam merumuskan rencana kerja dan alat untuk menilai sosialisasi dan efektivitas Perma 3/2017 dan mendukung kerja-kerja pendamping PBH di lima wilayah iii
khususnya mekanisme kerja antar subsistem peradilan pidana dan layanan pemulihan korban. Komnas Perempuan menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi- tingginya terhadap Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung yang telah memfasilitasi dan menghubungkan dengan para hakim dalam proses pengumpulan data, MAPPI, IJRS dan FPL yang telah menjadi teman diskusi, para peneliti yang berhasil mengatasi tantangan pandemi covid 19 dalam pengumpulan data, para informan yang bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuannya, Ajeng Gandini selaku editor, Badan Pekerja Komnas Perempuan dan seluruh pihak yang telah mendukung dan memungkinkan kajian penerapan Perma 3/2017 ini terlaksana dengan baik. Kami menyadari bahwa kajian awal ini masih penuh dengan kekurangan. Mudah-mudahan hasil kajian dan rekomendasi dalam penelitian ini bisa sama-sama kita dorong untuk mewujudkan akses keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Amin. Jakarta, April 2021 Siti Aminah Tardi Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan iv
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI A. DEMOGRAFI DAN SITUASI KASUS PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI 5 (LIMA) WILAYAH 1. Dasar Berpikir Provinsi Maluku, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah yang Menjadi Objek Pemantauan Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 2.	Demografi	Wilayah	dan	Situasi	Kasus	Perempuan	Berhadapan	dengan Hukum (PBH) di Provinsi Maluku, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah a. Maluku b. Kepulauan Riau c. DKI Jakarta d. Jawa Tengah e. Kalimantan Tengah B. PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 OLEH HAKIM DAN PENDAMPING 1. Pengetahuan dan Sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017 oleh Hakim dan Pendamping di Wilayah: a. Maluku b. Kepulauan Riau c. DKI Jakarta d. Jawa Tengah e. Kalimantan Tengah C. PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 BERDASARKAN PENGALAMAN HAKIM DAN PENDAMPING 1. Pertimbangan Potensi Diskriminasi atau Ketimpangan yang Terjadi Pada Perempuan Berhadapan dengan Hukum Dalam Fakta Persidangan (Pasal 4) a. Ketidaksetaraan Status Sosial dan Perlindungan Hukum b. Diskriminasi c. Dampak psikis v i v 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 12 14 15 18 18 18 19 20
d. Ketidakberdayaan Fisik dan Psikis Korban e. Relasi Kuasa f. Riwayat Kekerasan 2. Penerapan Ketentuan Larangan Bagi Hakim Selama Pemeriksaan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Pasal 5) 3.	Proses	Hakim	Dalam	Mengidentifikasi	Hukum	Yang	Kondusif	Dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Pasal 6) 4. Penerapan Hakim Dalam Mencegah atau Menegur Para Pihak yang Mengintimidasi, Merendahkan atau Menggunakan Pengalaman Latar Belakang Seksualitas Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Selama di Persidangan (Pasal 7) 5. Penerapan Hakim Dalam Menanyakan Ganti Kerugian/Restitusi/ Kompensasi, Dampak Kasus dan Kebutuhan Untuk Pemulihan Bagi Perempuan Korban (Pasal 8) 6. Penerapan Hakim terhadap Hak atas Pendampingan atau Mengabulkan Permintaan Perempuan Korban Untuk Kebutuhan Pendampingan (Pasal 9) 7. Penggunaan Komunikasi Audio Visual Dalam Pemeriksaan Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Pasal 10) D. PEMBELAJARAN TERKAIT PENGALAMAN IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 1. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 a. Faktor Jenis kelamin dan Usia Hakim b. Peran JPU dan Penasihat Hukum c. Ketersediaan Pendamping d. Sikap Empati terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum e. Partisipasi publik f. Dorongan dari Atasan g. Beban Perkara yang Tinggi dan Keterbatasan Ruang Sidang h. Mutasi yang Cepat di Jajaran Personil Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi i. Pengaturan di Luar Ruang Sidang 2. Hambatan Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 a. Minimnya Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim b. Minimnya Pemahaman Mengenai Hak PBH atas Pemulihan (Pemulihan, Pendamping, Pemeriksaan Terpisah) dan Ketimpangan Relasi Gender c. Terbatasnya Ketersediaan Anggaran, Sarana dan Prasarana Pendampingan vi 21 21 22 22 24 26 27 28 30 32 32 32 33 33 34 34 34 35 35 36 36 36 37 38
d. Terbatasnya Ketersediaan Psikolog, Penerjemah atau Pendamping untuk PBH Penyandang Disabilitas dan Dalam Sistem Peradilan Militer e. Miskoordinasi dalam Tata Kelola Proses Peradilan Pidana 3. Temuan Lain Yang Berkaitan Dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di 5 (Lima) Wilayah Selama Pemeriksaan Persidangan a. Situasi Pandemik b.	Kebutuhan	Sertifikasi	Hakim	dalam	Kasus	Perempuan	Berhadapan dengan Hukum E. REKOMENDASI 1. Mahkamah Agung Republik Indonesia: 2. Pemerintah Daerah: 3. Lembaga Pendamping PBH 4. Pihak Terkait Lainnya vii 39 39 40 40 41 42 42 43 43 43
A DEMOGRAFI DAN SITUASI KASUS PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI 5 (LIMA) WILAYAH 1. Dasar Berpikir Provinsi Maluku, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah yang Menjadi Objek Pemantauan Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (disingkat SPPT-PKKTP) dibangun sejak 2003, yang berangkat dari kebutuhan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana yang dapat memenuhi hak perempuan atas akses keadilan, kebenaran, dan pemulihan. SPPT-PKKTP adalah sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antarpihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses ke pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan1. Pasca perjalanan panjang tahun 2003-2017, berdasarkan konsultasi kepada berbagai pihak2 pada akhirnya Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa penting bagi para pihak untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip atau konsep yang terkandung dalam SPPT-PKKTP, diantaranya memposisikan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) sebagai subjek selama tahapan sistem peradilan pidana dan setelah proses peradilan usai. 1 Komnas Perempuan, Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) Cetakan Kedua, 2018, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), Hal. 59-61 2 Para pihak yang terlibat dalam berbagai konsultasi SPPT PKKTP adalah aparatur penegak hukum, kementerian atau lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang berperan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, serta serta advokat pendamping perempuan berhadapan dengan hukum 1
Komnas Perempuan dimandatkan oleh Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 khususnya pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 huruf (c) juncto Lampiran 3 Perpres 18 Tahun 2020 tentang Matriks Pembangunan dan Matriks Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga sebagai salah satu instansi pelaksana Monitoring dan Evaluasi SPPT-PKKTP sebagai bagian dari Proyek Prioritas Perlindungan Perempuan (A.3.49). Selain mendorong kebijakan kondusif nasional, Program Prioritas Nasional ini menjangkau lima provinsi yakni: Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku sebagai wilayah uji coba dan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Dengan dasar itulah yang menjadi alasan mengapa 5 wilayah tersebut diatas yang menjadi objek pemantauan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017. 2. Demografi Wilayah dan Situasi Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Provinsi Maluku, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah Kelima wilayah dipilih dilandasi pemikiran bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi model wilayah yang jumlah populasinya padat dengan masalah yang kompleks, Provinsi Kalimantan Tengah adalah provinsi dengan luas wilayah terluas kedua di Indonesia dengan populasi penduduk yang tidak terlalu padat dan terdapat instrumen hukum adat dengan tantangan PERMAsalahan transportasi dan komunikasi. Sementara itu, Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi terluar yang berbatasan dengan negara lain memiliki tantangan dengan penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Wilayah Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan tantangan komunikasi dan transportasi yang berpengaruh terhadap penerapan Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan terakhir Provinsi DKI Jakarta sebagai model ibu kota negara dengan kondisi pembagian kewilayahan kerja para pemangku kepentingan yang khas. Berikut luas wilayah dan penduduk di 5 (lima) wilayah Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017: 2
Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk 5 Wilayah Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 No Wilayah Luas Wilayah Jumlah Penduduk 1 Maluku 46.914 Km2 1.842.933 jiwa 2 Kep. Riau 8.201 km² 2.189.653 jiwa 3 DKI Jakarta 664 km² 10.557.810 jiwa 4 Jawa Tengah 32.544 km² 35.812.249 jiwa 5 Kalimantan Tengah 153.564 Km2 2.714.859 jiwa a. Maluku Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 46.914 Km2, terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau3, merupakan provinsi terbesar ke- 14 di Indonesia dengan perkiraan jumlah penduduk sebanyak 1.842.933 jiwa. Sejak tahun 2008, Provinsi Maluku memiliki 9 kabupaten dan 2 kota yang terdiri dari 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.198 desa dan Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku4. Jumlah penanganan perkara PBH oleh informan hakim (baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi) di Maluku dalam kurun waktu 3 tahun (2018-2020) pasca pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 yakni berjumlah 417 perkara. Terdiri atas 263 perkara PBH korban dan 154 perkara PBH Terdakwa. Sedangkan jumlah kasus PBH yang didampingi informan pendamping berjumlah 122 orang dengan ragam kasus. Diantaranya tindak pidana korupsi (tipikor), perdagangan orang, penculikan anak, anak yang dilacurkan, incest, pencurian, narkoba, persetubuhan anak di bawah umur, ingkar janji/percobaan pembunuhan, kekerasan seksual, aborsi paksa, kekerasan dalam rumah tangga (KdRT) dan cyber crime. Selama pandemi, kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon ditemukan mengalami penurunan, namun penyebabnya tidak dapat diketahui pasti. Apakah karena jumlah kasus yang memang menurun atau korban tidak mau melaporkan, ataupun penyidiknya tidak mau memeriksa karena dimungkinkan ada persyaratan protokol kesehatan untuk pelapor. 3 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, provinsi-maluku/gambaran-umum 4	3
b. Kepulauan Riau Kepulauan Riau atau Kepri merupakan salah satu provinsi kepulauan terluar yang berada di sebelah utara Indonesia dan berbatasan dengan negara Malaysia, Vietnam, Kamboja dan Singapura. Penduduk Kepri berjumlah 2.189.653 penduduk yang tersebar di 2 Kota - di mana salah satunya adalah Tanjung Pinang sebagai ibukotanya, 5 Kabupaten dan 73 Kecamatan5. Secara umum, pada tahun 2019, 1.02% atau sekitar lebih dari 200 ribu penduduk di Kepri melapor menjadi korban kejahatan6 di mana 66.18% korban kejahatan adalah laki-laki dan 33.82% lainnya adalah perempuan7. Namun, dari seluruh yang menjadi korban kejahatan, hanya 26.30% yang melaporkan ke Polisi8 dan hanya 1.85% yang mendapatkan atau ditemani pemberi bantuan hukum9. Jika dilihat lagi lebih dalam dan difokuskan kepada kasus kekerasan - meskipun tidak ada keterangan dialami oleh laki-laki atau perempuan, data BPS menunjukkan bahwa di Kepri pada tahun 2019 tercatat ada 11 kasus perkosaan, 118 kasus pencabulan dan 171 kasus KDRT10. Sedangkan data kasus kekerasan tahun 2017 sendiri, terdapat 268 korban perempuan dan 248 korban anak lalu meningkat pada tahun 2018 menjadi 294 korban perempuan dan 227 korban anak dan kemudian tahun 2019 kembali naik menjadi 312 korban perempuan dan 240 korban anak11. Lebih khusus, satu orang hakim pengadilan tingkat pertama dapat menerima hingga 20 perkara pidana yang melibatkan PBH dalam rentang satu tahun. Dalam perkara tersebut, umumnya PBH berkedudukan sebagai korban. Adapun jenis perkaranya bervariasi mulai dari kekerasan dalam rumah	tangga	(KdRT)	fisik,	pencurian,	kecelakaan	lalu	lintas,	TPPO,	dan 5 Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2020 (Kepri: BPS, 2020), hlm. 42 Ibid, hlm. 229 6 Ibid, hlm. 230 7 Ibid, hlm 237 8 Ibid, hlm. 238 9 10 Ibid, hlm. 164 - 165 11 Paparan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto saat menutup kegiatan Workshop Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020 di Imperium One Hotel Harbour Bay, Batam, Jumat (13/4/2020) dilansir di full pada 18 Desember 2020 4
kekerasan seksual (baik dewasa maupun anak). Pada 2020 ini, muncul pula beberapa kasus perbuatan cabul dengan anak di bawah umur melalui media internet. Dalam kasus-kasus tersebut PBH berkedudukan sebagai pelaku dan juga korban. c. DKI Jakarta DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang merupakan ibukota negara Indonesia dan berada di sebelah barat Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta berbatasan dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat yang pada 2019, penduduk DKI Jakarta berjumlah 10.557.810 jiwa yang tersebar di 5 Kota, 1 Kabupaten dan 44 Kecamatan12. Secara umum, pada 2019 angka kejahatan di DKI Jakarta masih menempati peringkat pertama jumlah kejahatan di seluruh Indonesia13. Jika dilihat secara lebih rinci, 1.15% atau sekitar lebih dari 100 ribu penduduk melapor menjadi korban kejahatan,14 di mana 66.70% korban kejahatan adalah laki-laki dan 33.30% sisanya adalah perempuan15. Namun, dari keseluruhan yang menjadi korban, hanya 31.00% yang melaporkan ke Polisi16 dan hanya 11.93% yang mendapatkan atau ditemani pemberi bantuan hukum17. Jika dilihat lagi lebih dalam dan difokuskan kepada kasus kekerasan - meskipun tidak ada keterangan dialami oleh laki-laki atau perempuan, data BPS menunjukkan bahwa di DKI Jakarta pada 2019 tercatat ada 35 kasus perkosaan, 85 kasus pencabulan dan 575 kasus KDRT18. Sedangkan data yang dikompilasi Catahu Komnas Perempuan di tahun 2018 tercatat 2.318 kasus kekerasan terhadap perempuan19, dan di tahun 2019 tercatat 2.222 kasus kekerasan terhadap perempuan20. 12 Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, DKI Jakarta dalam Angka 2020 (Jakarta: BPS, 2020), hlm. 10 13 Badan Pusat Statistik RI, Statistik Kriminal 2020 (Jakarta: BPS RI, 2020), hlm. 141-142 14 Ibid, hlm. 229 15 Ibid, hlm. 230 16 Ibid, hlm. 237 17 Ibid, hlm. 238 18 Ibid, hlm. 164 - 165 19 Komnas Perempuan, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019) 20 Komnas Perempuan, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 9 5
d. Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan tiga provinsi di pulau jawa yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.544 Km2 dengan 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan dan 7.809 desa. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 tercatat berjumlah 35.812.249 Jiwa. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) setiap tahunnya sangat tinggi. Dari tahun 2015 sampai 2019 tercatat rata-rata 1.925 perempuan korban kekerasan berbasis gender per tahunnya. Kekerasan fisik	dan	psikis	adalah	jenis	kekerasan	yang	banyak	dialami	perempuan dewasa. Sementara untuk anak perempuan, jenis kekerasan yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan daerah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi. Pada 2019, tercatat 135 kasus21. Sementara LRC-KJHAM pada tahun 2017 menangani 44 kasus, tahun 2018 menangani 48 kasus dan tahun 2019 menangani 84 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari 84 kasus, kasus kekerasan seksual adalah kasus tertinggi yaitu 40 kasus, kemudian kekerasan dalam rumah tangga (KdRT) yaitu 39 kasus serta kasus trafficking dan pekerja migran 5 kasus22. Tahun 2020 Pengadilan Negeri (PN) Semarang telah menerima 46 perkara perempuan sebagai terdakwa. Jenis tindak pidana yang diduga dilakukan perempuan terdakwa yang tertinggi adalah perkara pidana narkotika (18 perkara) dan penggelapan (15 perkara), dan sementara perempuan terdakwa dalam kasus KdRT (2 perkara). Dari 46 perkara dengan perempuan sebagai terdakwa, terdapat 4 perkara dimana perempuan terdakwa melakukan upaya hukum banding yaitu 2 perkara dalam kasus tindak pidana narkotika dan 2 perkara dalam kasus tindak pidana penggelapan. Dari 4 perkara dimana perempuan terdakwanya melakukan upaya banding tersebut, tercatat ada 3 perkara dimana perempuan sebagai terdakwanya melakukan upaya hukum kasasi yaitu 1 perempuan terdakwa dalam perkara narkotika dan 2 perempuan terdakwa dalam perkara penggelapan. Sedangkan untuk Pengadilan 21 Ibid. 22 LRC-KJHAM, Laporan Situasi Penanganan Kasus KtP, Semarang: LRC-KJHAM, 2019. 6
Tinggi Semarang di tahun 2020 menerima 26 perkara pidana yang banding dengan perempuan sebagai terdakwa dan perempuan sebagai korban23. e. Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km2.24 Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang khas karena sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh puluhan sungai yakni memiliki 11 (sebelas) sungai besar dan 33 (tiga puluh tiga) sungai kecil/anak sungai. Sungai Barito merupakan salah satu sungai terpanjang di Kalimantan Tengah dengan panjang mencapai 900 km25. Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (satu) kota dengan populasi penduduk pada tahun 2019 yakni sebanyak 2.714.859 jiwa, dengan jumlah laki-laki (1.420.291 jiwa) yang lebih banyak dari pada perempuan (1.294.568 jiwa).26 Penanganan Perkara PBH oleh informan hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2018-2020) berjumlah 83 perkara, terdiri dari 56 PBH Korban dan 27 PBH Pelaku. Sementara itu, penanganan kasus PBH yang didampingi informan pendamping di persidangan selama 3 tahun terakhir (2018 - 2020) berjumlah 152 kasus yang diantaranya terdiri dari 31 PBH korban, 12 PBH pelaku, 37 kasus yang dengan sampai putusan dan 72 kasus yang tidak sampai putusan. Sedangkan jenis kasus PBH yang didampingi oleh pengacara, psikolog dan pendamping cukup beragam mulai dari kasus trafficking, kekerasan seksual, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) dan persetubuhan/asusila. 23 Data penanganan perkara Pidana/Banding di PT Semarang, per 3 Desember 2020. 24 Badan Pusat Statistik, Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka (2020), Hlm. 9. 25 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah 26 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2019, dalam Badan Pusat Statistik, Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka, Tahun 2020, Hlm. 124, 7
B PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 OLEH HAKIM DAN PENDAMPING Informan hakim yang diwawancara di 5 (lima) wilayah terdiri dari 22 hakim, dimana 13 hakim diantaranya adalah hakim perempuan dan 9 hakim lainnya berjenis kelamin laki-laki. Sementara itu, informan pendamping yang diwawancara berjumlah 18 orang, yang terdiri dari 13 pendamping perempuan dan 5 pendamping laki-laki. Sehingga total informan (hakim dan pendamping) berjumlah 40 orang. Dengan komposisi informan laki-laki berjumlah 14 orang dan informan perempuan berjumlah 26 orang. Wawancara dilakukan terhadap hakim yang bertugas di wilayah Maluku, dilakukan terhadap hakim di Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Ambon. Sedangkan di wilayah Kepulauan Riau wawancara dilakukan terhadap hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Narasumber hakim di wilayah DKI Jakarta dilakukan terhadap hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Informan hakim di wilayah Jawa Tengah dilakukan terhadap hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang. Informan hakim di wilayah Kalimantan Tengah dilakukan terhadap hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Sedangkan wawancara pendamping yang bertugas di wilayah Maluku, dilakukan terhadap pendamping di Gasira Maluku, P2TP2A Kota Ambon, Humanum, dan P2TP2A Provinsi. Sedangkan di wilayah Kepulauan Riau dilakukan terhadap pendamping di Yayasan Embun Pelangi, LBH PDHB Riau dan pendamping P2TP2A Riau. Informan pendamping di wilayah DKI Jakarta dilakukan terhadap pendamping yang bertugas di LBH Apik Jakarta, LBH Masyarakat dan P2TP2A DKI Jakarta. Informan pendamping di wilayah Jawa Tengah dilakukan terhadap pendamping yang bertugas di PPT/SPT Jawa Tengah, 8
PPT Kecamatan Semarang Timur, LRC-KJHAM dan LBH Apik Semarang. Informan pendamping di wilayah Kalimantan Tengah dilakukan terhadap pendamping yang bertugas di Satgas PPA Kalimantan Tengah, P2TP2A Kalimantan Tengah, Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah dan PERADI Palangka Raya. 1. Pengetahuan dan Sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017 oleh Hakim dan Pendamping di Wilayah: a. Maluku Sepanjang PERMA No. 3 Tahun 2017 diberlakukan, seluruh informan hakim mengaku bahwa belum pernah ada sosialisasi di lingkungan Pengadilan Negeri Ambon maupun Pengadilan Tinggi Ambon secara formal kelembagaan. Para hakim hanya mengetahui informasi terkait PERMA No. 3 Tahun 2017 secara informal dari hakim lain yang memang rajin berbagi informasi pada para hakim lainnya. Para hakim mengakui bahwa beberapa istilah di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 masih ada yang belum terpahami seperti istilah "stereotip" dan "relasi kuasa". Istilah "non-diskriminasi" dipahami sebagai "semua sama di hadapan hukum, baik laki-laki maupun perempuan." Istilah "PBH"	sendiri	terkadang	disamakan	dengan	Perempuan	Berkonflik	dengan Hukum (pelaku/terdakwa/tersangka). Meskipun setelah dibaca lebih lanjut PERMA No. 3 Tahun 2017, para hakim mengoreksi dan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan PBH adalah perempuan berhadapan dengan hukum diantaranya yang tergolong korban, saksi, dan terdakwa. Selain tidak pernah ada sosialisasi secara kelembagaan, pengawasan dan evaluasi dari pengadilan tinggi ke pengadilan negeri juga tidak pernah	spesifik	membahas	penerapan	PERMA	No.	3	Tahun	2017	dan	hanya membahas hal-hal yang bersifat umum dan teknis administratif seperti proses beracara dan administrasi persidangan. Demikian pula dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi berkala di sistem peradilan di Maluku, sehingga Pengadilan Tinggi Ambon memandang bahwa penerapan PERMA ini berjalan tanpa masalah. PERMA No. 3 Tahun 2017 dianggap memuat asas-asas yang sudah ada pada undang-undang ataupun peraturan lainnya, disamping hukum- hukum adat dan kearifan lokal yang sudah ada. Pasal mengenai larangan 9
mempertanyakan riwayat seksual korban mendapat tantangan dari para hakim. Hal ini dapat terjadi karena para hakim di Pengadilan Tinggi Ambon dan Pengadilan Negeri Ambon yang diwawancara mengakui belum pernah ada yang mengikuti pelatihan HAM-Gender. Hanya ada satu temuan saja yang menunjukkan bahwa hakim perempuan memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap PBH dibanding hakim laki-laki. Dengan tidak adanya sosialisasi formal-institusional pada jajaran Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Ambon, ditambah dengan tidak adanya kegiatan peningkatan kapasitas yang menunjang, pemahaman para hakim akan PERMA No. 3 Tahun 2017 dinilai belum memadai. PERMA No. 3 Tahun 2017 belum dipandang sebagai landasan yang penting bagi hakim pengadilan tinggi. Sehingga kedepannya para hakim masih berpandangan bahwa tidak perlu upaya yang khusus untuk percepatan implementasi PERMA ini. Sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017 justru terselenggara lebih baik oleh dan diantara lembaga pendampingan/masyarakat sipil. Walaupun pendamping juga belum terlalu memahami muatan PERMA ini, para pendamping dinilai masih memiliki pemahaman lebih baik akan muatan PERMA dibanding informan hakim karena para pendamping memiliki perspektif gender yang kuat dan keberpihakan terhadap PBH. Namun sosialisasi dan pengetahuan PERMA No. 3 Tahun 2017 masih bertitik berat ke PBH korban dan masih belum memberikan perhatian yang memadai terhadap PBH pelaku. b. Kepulauan Riau Berdasarkan pengalaman hakim, pengetahuan mengenai PERMA ini diperoleh bukan dari adanya pelatihan atau sosialisasi namun lebih dari diskusi kasus, hakim yang mencari sendiri dan pelatihan dari pihak eksternal. Secara umum, hakim memahami bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 ini merupakan peraturan yang mengatur bagaimana sikap hakim dalam mengadili perkara PBH. Namun nampak bahwa hakim masih belum memahami secara mendetail isi PERMA itu sendiri. Hal ini ditunjukkan bahwa PERMA ini hanya sebatas mengatur soal pendampingan dan sikap hakim untuk tidak merendahkan PBH hingga terkait situasi pengadilan agar nyaman bagi perempuan. Padahal tentu saja PERMA No. 3 Tahun 10
2017 berbicara juga soal pemulihan dan kebutuhan PBH lain yang perlu dipertimbangkan saat mengadili PBH. Selain pemahaman hakim yang masih belum mendetail, terdapat pula beberapa pandangan hakim yang masih keliru terhadap substansi PERMA No. 3 Tahun 2017. Misalnya, masih ditemukan adanya pandangan dari hakim bahwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan harus digali terlebih dahulu apakah ada latar belakang dari perempuan yang turut berkontribusi menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Padahal, substansi PERMA No. 3 Tahun 2017 menghendaki agar hakim menghindari hal tersebut dengan tujuan agar menghapuskan stereotipe negatif terhadap perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hakim yang berupaya melindungi perempuan namun justru malah melakukan diskriminasi. Dalam hal ini, hakim mencoba memisahkan perempuan korban sebagai kelompok rentan dengan perempuan korban sebagai penyebab tindak pidana. Hakim juga menyebutkan bahwa memang PERMA ini mengatur tentang bagaimana cara hakim bertanya kepada PBH, namun masih belum dijelaskan bagaimana teknis cara bertanya-nya. Sehingga kemudian dikembalikan ke kemampuan dan keahlian hakim masing-masing dalam memimpin persidangan. Lebih lanjut, jika dibandingkan pelatihan yang diperolehnya terkait anak, pelatihan tersebut dapat bermanfaat sehingga diperoleh pengetahuan mengenai bagaimana cara bertanya dan teknik yang perlu dilakukan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Namun, karena PERMA ini sendiri masih berada dalam tataran peraturan - bukan Undang-Undang seperti SPPA, sehingga masih belum dapat dipahami secara utuh mengenai bagaimana menerapkan PERMA ini di persidangan. Baik hakim pengadilan negeri maupun hakim pengadilan tinggi di wilayah Riau menunjukkan pengetahuan yang masih rendah terkait substansi PERMA No. 3 Tahun 2017. Pengetahuan hakim masih sebatas pengetahuan umum mengenai adanya pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara yang melibatkan perempuan. Meski beberapa informan hakim menunjukkan kepedulian terhadap kondisi rentan yang dialami perempuan, tetapi hal tersebut belum konsisten dengan substansi pengaturan yang terdapat di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017. Hal ini berkaitan erat dengan fakta 11
minimnya kegiatan sosialisasi yang diterima oleh hakim mengenai materi hak asasi manusia, kesetaraan gender, maupun PERMA No. 3 Tahun 2017 secara khusus. Pada umumnya pendamping mengetahui PERMA karena adanya pengaturan mengenai hak PBH untuk diperiksa bersama dengan pendamping dalam persidangan. Sedangkan, pengaturan lainnya masih ada yang belum dipahami. Dalam kesempatan lain, pendamping juga cenderung ragu dan tidak berani mengupayakan penegakan aturan dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap hakim ataupun para pihak di dalam persidangan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan atau dasar hukum yang kuat mengenai hak dan kewenangan pendamping. Terlepas dari hal tersebut, pengetahuan pendamping atas PERMA No. 3 Tahun 2017 masih dapat ditingkatkan lagi terutama mengenai hak PBH dalam meminta pemulihan baik melalui mekanisme restitusi, kompensasi, ataupun gabungan ganti kerugian. Dengan demikian, apabila hakim atau penuntut umum bersikap pasif, pendamping dapat secara proaktif mengupayakan agar PBH bisa mendapatkan haknya atas pemulihan. c. DKI Jakarta Secara umum, para hakim sudah mengetahui adanya PERMA No. 3 Tahun 2017. Akan tetapi pemahaman ini belum dipahami secara menyeluruh. Belum maksimalnya pemahaman hakim terkait penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 dikarenakan beberapa faktor, pertama belum adanya sosialisasi, pelatihan atau bimbingan teknis secara menyeluruh di kalangan hakim di pengadilan negeri wilayah DKI Jakarta. Kedua, pemahaman PERMA No. 3 Tahun 2017 ini juga masih bergantung dari karakter individunya. Akan tetapi pemahaman PERMA No. 3 Tahun 2017 ini sudah banyak dipahami oleh pendamping hukum. Faktor yang mendukung adalah adanya inisiatif sosialisasi terkait PERMA No. 3 Tahun 2017 yang dilakukan oleh Komnas Perempuan atau organisasi masyarakat sipil seperti LBH APIK dan MaPPI- FHUI. Terdapat beberapa hakim yang melakukan suatu terobosan dalam menangani PBH di persidangan. Seperti hakim di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa PBH di luar ruang sidang, karena hakim tersebut memahami bahwa PBH bisa lebih tenang bercerita jika 12
tidak berada di ruang sidang. Dalam satu kesempatan, salah satu Hakim laki-laki pernah diledek oleh sesama rekan Hakim karena pendekatannya yang lebih lembut ketika memeriksa PBH, padahal hal ini dilakukan agar PBH yang diperiksa merasa lebih nyaman dan bisa terbuka, terlebih kalau ada ancaman psikis dari terdakwa atau keluarga terdakwa yang menyebabkan PBH lebih sulit untuk bercerita. Secara umum, hakim sudah memahami kondisi kerentanan dan psikologis PBH penting untuk dipertimbangkan oleh hakim. Akan tetapi masalahnya, hakim masih ada kecenderungan perbedaan perspektif jika PBH berstatus sebagai pelaku. Terhadap PBH pelaku, hakim masih cenderung memiliki stigma negatif atau tidak secara aktif mendalami kerentanan PBH dalam tindak pidana yang dialaminya. Sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017 belum pernah dilakukan secara khusus meskipun berbagai sosialisasi lain sudah dilakukan hingga 3-4 bulan sekali. Para hakim sepakat bahwa pentingnya ada pelaksanaan pelatihan terkait substansi PERMA No. 3 Tahun 2017, khususnya dari sisi pemahaman mengenai kondisi psikologis PBH, agar hakim dapat belajar cara pendekatan yang	baik	pada	saat	bertanya,	sekaligus	dapat	merefleksikan	kesalahan- kesalahan hakim yang terdahulu dalam melakukan pemeriksaan kepada PBH. Ada juga rencana dari pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi hakim dalam menangani kasus PBH, namun belum ada kabar lebih lanjut mengenai hal ini. Hingga saat ini, belum ada pelatihan khusus untuk penanganan kasus PBH untuk para hakim di wilayah hukum DKI Jakarta. Selain itu, belum	ada	juga	sertifikasi	kompetensi	khusus	bagi	hakim	untuk	kasus PBH,	berbeda	dengan	hakim	untuk	kasus	anak	yang	sudah	ada	sertifikasi. Harapan para hakim lainnya adalah perlu dilakukan sosialisasi dan pemberdayaan kepada PBH. Hal ini menjadi penting mengingat rata-rata PBH adalah orang awam hukum, sedangkan PBH sendiri memiliki hak- hak dan kebutuhan yang diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 seperti pendampingan. Hal ini juga disampaikan oleh para pendamping yang diwawancara yang merasa masih perlunya sosialisasi secara lebih masif terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 dan pelatihan atau bimbingan teknis. 13
PBH sudah cukup banyak mengalami kerugian akibat tindak pidana, jangan sampai kerugian ini semakin memperparah kondisi mereka. Oleh karena itu, sosialisasi terkait PERMA No. 3 Tahun 2017 kepada para PBH menjadi penting, agar PBH bisa mengetahui apa yang menjadi hak-haknya seperti hak untuk memperoleh pendamping, memperoleh kompensasi, dan lainnya. Pendamping juga berperan untuk mensosialisasikan atau memberitahukan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 dikalangan para pendamping PBH maupun para pihak yang ada di persidangan seperti hakim, jaksa dan pengacara dengan cara membawa salinan/hardcopy PERMA No. 3 Tahun 2017 ke persidangan. Hal tersebut membawa dampak positif dimana hakim dan pihak lain yang awalnya belum mengetahui PERMA menjadi terinformasi dan membaca sendiri isi PERMA. Selain itu pendamping yang awalnya tidak diijinkan untuk mendampingi korban di persidangan karena dianggap tidak diperlukan, dibolehkan untuk masuk ke persidangan dan mendampingi korban. d. Jawa Tengah Informan hakim di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang, mengaku belum semua hakim mengetahui PERMA No. 3 Tahun 2017. Beberapa hakim di Pengadilan Negeri Semarang serta hakim Pengadilan Tinggi Semarang ada yang mengetahui PERMA No. 3 Tahun 2017 sejak ditetapkannya PERMA tersebut oleh Mahkamah Agung, serta sumber-sumber lain, seperti website Mahkamah Agung, informasi dari Ketua Pengadilan Tinggi Semarang yang disampaikan pada saat rapat, dari grup whatsapp angkatan maupun grup whatsapp hakim. Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang mengakui belum pernah mendapatkan sosialisasi khusus secara formal kelembagaan mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017. Bagi hakim yang mengaku mengetahui PERMA tersebut juga belum memiliki pemahaman yang utuh terhadap isi PERMA dan bagaimana aplikasinya dalam pemeriksaan dan putusan. Hakim mengakui ada bagian-bagian yang sulit mereka pahami dan terapkan dalam pemeriksaan dan putusan, diantaranya adalah terkait kesetaraan gender, stereotip gender, relasi kuasa, bias gender, dan latar belakang seksualitas. Para hakim mengaku 14
belum pernah mendapatkan pelatihan khusus baik pelatihan tentang PERMA maupun tentang gender dan HAM. Baik hakim Pengadilan Tinggi Semarang juga belum pernah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) khusus implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017. Monitoring PERMA tersebut diintegrasikan dalam tugas-tugas hakim pengawas yaitu dalam pengawasan daerah atau ketika terdapat pengaduan mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017. Para hakim mengaku belum pernah menerima adanya aduan terhadap implementasi PERMA No.3 Tahun 2017 di wilayah kerja Pengadilan Tinggi Semarang. Dari sisi Pendamping, para pendamping PBH telah mengetahui PERMA No. 3 Tahun 2017, baik pendamping PBH dari masyarakat yaitu LRC-KJHAM dan LBH Apik Semarang maupun pendamping PBH PPT Provinsi Jawa Tengah dan dari PPT Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. Khusus Pendamping P1 PPT Kec. Semarang Timur, baru mengetahui PERMA No. 3 Tahun 2017 pada saat penelitian dan wawancara ini dilakukan. Para Pendamping mengetahui PERMA No. 3 Tahun 2017 dari Diskusi dan pelatihan internal lembaga, diskusi penanganan kasus dan seminar atau pelatihan/workshop diadakan oleh federasi LBH Apik se-Indonesia di Jakarta maupun pelatihan/workshop yang pernah diadakan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) bekerjasama dengan Mahkamah Agung pada tahun 2018 sebagai rangkaian kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran program implementasi MoU Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) di Jawa Tengah. e. Kalimantan Tengah Pengadilan Tinggi Palangka Raya belum pernah melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas kepada hakim pada Pengadilan Negeri di wilayah Kalimantan Tengah. Padahal beberapa hakim di Pengadilan Negeri mengatakan sangat membutuhkan pelatihan, sosialisasi dan bahan bacaan untuk menunjang implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017. Namun, ada juga hakim yang memaklumi ketiadaan sosialisasi ini dikarenakan hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa sosialisasi dan peningkatan 15
pengetahuan tidak terlalu dibutuhkan oleh hakim, karena semua PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung akan otomatis dipahami oleh hakim. Akibat dari tidak adanya sosialisasi ini, mengakibatkan para informan hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya beranggapan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 hanya mengatur teknis cara hakim bertanya kepada PBH, bukan merubah perspektif hakim. Sehingga dalam kasus kekerasan seksual yang didalamnya terdapat perdamaian karena budaya dan latar belakang seksual, hakim masih menggunakan alasan "suka-sama suka", mengungkap latar belakang seksual korban demi pembuktian dan alasan perdamaian pun dinilai sebagai alasan yang meringankan hukuman. Dengan tidak adanya sosialisasi dan peningkatan pengetahuan, maka tidak akan ada evaluasi dari Pengadilan Tinggi. Seluruh informan hakim di wilayah Kalimantan Tengah pun belum pernah membaca ataupun memahami CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dan belum memahami tentang UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Para hakim juga belum mengetahui dan belum ada yang membaca buku panduan pedoman mengadili PBH yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung bersama dengan MAPPI FH UI (2018). Pemahaman hakim tentang HAM dan gender belum merata dipahami para hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Sehingga untuk menggali pertanyaan terkait ketidaksetaraan status sosial, diskriminasi dan relasi kuasa, riwayat seksual dan kondisi tidak berdaya harus menggunakan beberapa contoh kasus. Dari empat Hakim yang diwawancara, hanya satu hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengetahui tentang adanya Memory of Understanding Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (MoU-SPPT PKKTP) di Kalimantan Tengah, karena pernah mengikuti koordinasi SPPT-PKKTP bersama Komnas Perempuan pada tahun 2018. Dari sisi pendamping, tidak semua pendamping mengetahui atau memahami PERMA No. 3 Tahun 2017. Untuk PERADI Palangka Raya dan Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah sudah melakukan diskusi internal lembaga untuk memahami PERMA No. 3 Tahun 2017. Namun 16
P2TP2A Kalimantan Tengah dan Satgas PPA Kalimantan Tengah belum pernah mendapatkan, dilibatkan atau menyelenggarakan sosialisasi tentang PERMA No. 3 Tahun 2017. Padahal, dengan adanya pemberlakuan dan pengetahuan atas PERMA No. 3 Tahun 2017, para pendamping merasa terbantu dalam hal pendampingan PBH karena maka payung hukumnya menjadi jelas. Jika dioptimalkan PERMA No. 3 Tahun 2017 dapat membantu hakim menggunakan analisis gender dan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana cara bersikap terhadap PBH, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Pendamping juga dapat diizinkan untuk menemani korban di persidangan dalam memastikan kondisi korban apakah dalam tekanan psikis atau tidak, hakim dapat menanyakan kepada korban atau pendamping. Misalnya saat saksi (korban) tidak mau bertemu dengan pelaku sementara pelaku ingin bertemu korban dan menganggap semua keterangan korban tidak benar. Sebagai pendamping, korban bisa meminta kepada hakim untuk mengeluarkan pelaku sebelum sidang, karena saksi korban tidak mau bertemu dengan pelaku. Korban juga dapat memberikan keterangan tapi tidak dihadapan pelaku dan hal tersebut diizinkan dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 dengan menggunakan audio visual. Disisi lain, masih ada hakim yang membedakan perlakuan antar pendamping dan tidak mengizinkan masuk ruang sidang untuk mendampingi korban. Hakim selalu mengizinkan advokat PERADI dan Psikolog dari P2TP2A, namun kondisi ini tidak terjadi pada lembaga pendamping selain PERADI dan P2TP2A. Dalam situasi ini biasanya pendamping akan berkoordinasi dengan jaksa. Seperti yang terjadi saat Solidaritas Perempuan sedang mendampingi PBH sebagai pelaku dalam kasus dugaan trafficking. 17
C PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 BERDASARKAN PENGALAMAN HAKIM DAN PENDAMPING 1. Pertimbangan Potensi Diskriminasi atau Ketimpangan yang Terjadi Pada Perempuan Berhadapan dengan Hukum Dalam Fakta Persidangan (Pasal 4) Dalam pemeriksaan perkara PBH, hakim diperintahkan untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi	fakta	persidangan	seperti	ketidaksetaraan	status	sosial	antar pihak, ketidaksetaraan perlindungan hukum, diskriminasi, dampak psikis yang dialami	korban,	ketidakberdayaan	fisik	dan	psikis,	relasi	kuasa,	dan	riwayat kekerasan yang dialami. Hal-hal tersebut perlu dijadikan pertimbangan dalam	mengidentifikasi	fakta	hukum	untuk	memastikan	PBH	sebagai	korban teridentifikasi	kebutuhannya,	baik	saat	maupun	pasca	persidangan. a. Ketidaksetaraan Status Sosial dan Perlindungan Hukum Ketidaksetaraan perlindungan hukum dan memastikan adanya pendamping dari hakim kepada korban seringkali tidak dipertimbangkan. Perlakuan hakim pun ada yang berbeda antara terhadap PBH korban dan PBH pelaku.	Misalnya	saat	mengidentifikasi	PBH	pelaku	yang	menjadi	kurir kasus narkoba suaminya karena kebutuhan ekonomi dan ketimpangan status sosial. Seorang hakim pernah mengeluarkan pernyataan hal itu sebagai alasan "klasik-lah". Dapat disimpulkan bahwa dengan pernyataan seperti itu, hakim tidak menjadikan alasan PBH pelaku sebagai dasar ketimpangan. Justru yang dipertimbangkan oleh hakim ketika PBH menyampaikan keterangan melakukan hal tersebut adalah karena demi kehidupan anaknya, bukan kerentanan diri PBH itu sendiri. Terdapat pula kasus PBH pelaku dengan tuduhan melakukan perdagangan orang, hakim tidak menggali kondisi kerentanan PBH dan tetap dilakukan 18
penahanan meskipun dalam situasi hamil. Ada dan tidaknya pendamping pun berpengaruh dalam penggalian ketidaksetaraan status sosial dan perlindungan hukum atau tidaknya. Selama para pendamping mendampingi PBH sebagai korban di pengadilan, hakim masih didapati melakukan ketidaksetaraan status sosial antar para pihak, membedakan ketika korban adalah orang miskin juga tidak memperhitungkan ketimpangan dan kerugian korban karena status sosial antar PBH dengan lawan. Ada juga PBH pelaku yang ditahan di Lapas perempuan yang kasusnya digantung berbulan-bulan tanpa kepastian karena tidak ada pendampingnya. Tidak ada pendamping atau tidak membutuhkan pendampingan, hakim tetap melanjutkan proses sidang. b. Diskriminasi Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, nampak masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok yang memandang bahwa perlu ada perbedaan perlakuan dalam menyidangkan perkara PBH dan kelompok yang memandang PBH ataupun laki-laki tidak perlu diberikan perlakuan yang berbeda. Hakim yang berpandangan netral umumnya tidak mempertimbangkan semua fakta persidangan yang disebutkan di dalam Pasal 4 PERMA. Hakim berpendapat bahwa harus memperlakukan para pihak secara adil, tidak boleh memandang jenis kelamin karena mereka terikat dengan kode etik. Meskipun demikian, ada juga hakim yang berpandangan bahwa yang perlu	diidentifikasi	hanyalah	fakta-fakta	yang	berhubungan	dengan	delik pidana saja. Dengan kata lain, hakim hanya fokus pada faktor legal dalam mempertimbangkan perkara PBH. Sedangkan, faktor ekstra-legal seperti yang disebut dalam Pasal 4 huruf a dan b PERMA umumnya dipandang sebagai hal yang di luar perkara, sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan PERMA belum sampai merubah perspektif hakim agar memahami diskriminasi dan kerentanan perempuan. Pelaksanaannya baru sebatas prosedural seperti merubah cara bersikap dan cara bertanya hakim dalam mengadili PBH, namun tidak sampai aspek substantif dalam memahami kerentanan perempuan. 19
Bagi hakim yang berpandangan bahwa perlu ada perbedaan perlakuan dalam menyidangkan perkara PBH, pengaturan Pasal 4 dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan memang harus digali dalam persidangan perkara PBH. Bahkan, ada juga hakim yang berpandangan bahwa pasal tersebut perlu ditambah dengan pengaturan mengenai sidang tertutup untuk semua perkara PBH. Di sisi lain, hakim pada kelompok ini juga mengakui bahwa tidak semua hakim berpandangan sama dengan mereka. Umumnya, hal ini dikarenakan hakim-hakim tidak cukup mahir dalam menggali fakta-fakta dalam pemeriksaan dan hanya berfokus pada pertanyaan- pertanyaan umum saja mengenai kronologi dan penyebab tindak pidana. Hal tersebut juga tidak terlepas dari bahasa pengaturan yang tidak secara tegas	menjelaskan	definisi	dan	alasan	mengapa	fakta-fakta	tersebut	perlu dipertimbangkan. Adanya keterbatasan dalam melakukan penggalian fakta hukum untuk kemudian dipertimbangkan juga karena adanya sidang online di masa pandemi ini. Di mana hakim tidak dapat melihat gestur maupun ekspresi wajah PBH, terlebih kebutuhan PBH yang lain. Apalagi waktu yang diberikan dalam sidang secara online pun cenderung terbatas sehingga hakim cenderung fokus kepada pertanyaan-pertanyaan terkait kronologis kejadian saja. Berbeda dengan para hakim, pengalaman implementasi yang dialami oleh pendamping menunjukkan bahwa umumnya perkara PBH diperiksa oleh hakim yang tidak memiliki perspektif keadilan gender sehingga tidak menerapkan Pasal 4 PERMA secara menyeluruh. Hakim hanya menanyakan terkait apa pekerjaan atau pendidikan PBH di awal pemeriksaan. Sedangkan, fakta-fakta lain umumnya tidak digali oleh hakim dan lebih banyak menyerahkan pada jaksa atau penasihat hukum saat pemeriksaan silang. Hal ini juga terlihat dari putusan-putusan perkara PBH yang dinilai oleh pendamping lebih berfokus pada kondisi pelaku ketimbang PBH sebagai korban. c. Dampak psikis Kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada korban,	baik	secara	fisiologis,	emosional,	maupun	psikologis.	Dampak secara	fisiologis	berupa	luka	fisik,	kesulitan	tidur	dan	makan,	kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit seksual, dan lain-lain.27 27 Sesca, Essah Margaret, Hamidah, Posttraumatic Growth Pada Wanita Dewasa Awal Korban 20
Selanjutnya, dampak secara emosional berupa perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan malu, penyangkalan, dan lain-lain.28 Selanjutnya, dampak secara psikologis berupa post traumatic stress disorder (PTSD), depresi, kecemasan, penurunan self-esteem, simtom obsesif-kompulsif, dan lain-lain29. Dampak psikologis yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dapat diperbaiki hanya dengan konseling psikologis dan pengobatan yang tepat30. Oleh karena itu, apabila hakim masih belum mempertimbangkan dampak psikis yang dialami PBH maka kebutuhan PBH tidak akan terpenuhi dan berpotensi tidak memperoleh pemulihan yang dibutuhkan. d. Ketidakberdayaan Fisik dan Psikis Korban Hakim lebih mudah mengenali, memahami dan mempertimbangkan dampak	fisik	dan	psikis,	ketidaksetaraan	status	sosial	dan	relasi	kuasa yang dialami PBH korban. Misalnya perempuan yang menjadi korban dalam kasus KDRT umumnya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kebanyakan dari mereka hanya seorang ibu rumah tangga. Hal ini menyebabkan suaminya merasa berada dalam posisi yang dominan dalam perannya untuk menafkahi hidup keluarga, sehingga ia akhirnya merasa dapat memperlakukan istrinya secara semena-mena dan menjadi tidak berdaya. Namun, hakim mengaku "kurang cermat" atau belum sepenuhnya mempertimbangkan	ketidak	berdayaan	fisik	dan	psikis	PBH	Terdakwa. Sehingga terjadi pembedaan perlakuan hakim kepada PBH terdakwa, terlebih kalau perkaranya merupakan perkara narkotika dan kekerasan seksual. e. Relasi Kuasa Dalam mempertimbangkan kasus PBH, hakim menyebutkan bahwa hakim harus mempertimbangkan latar belakangnya, kondisi keluarganya, bagaimana kedudukan korban, saksi, atau pelaku. Terdapat kasus Kekerasan Seksual, Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental Tahun 2018, Vol. 7, hlm. 1-13, hlm. 2 28 Ibid 29 Ibid 30 Tursilani, Tateki Yoga, Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik terhadap Keberlangsungan Hidup Anak, Jurnal Media Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. 41, No. 1, April 2017, 77-92, hlm. 84 21
yang terjadi antara orang tua tiri dan anak serta guru dan murid. Hakim mempertimbangkan aspek relasi kuasa ini sebagai pemberatan berdasarkan undang-undang - dengan menyebutkan Pasal 70 KUHP sebagai dasar hukumnya. Secara lebih luas, dapat dilihat bahwa adanya ketimpangan relasi kuasa dan	gender	dapat	mengakibatkan	penderitaan,	kesengsaraan	fisik,	psikis	dan seksual, hingga berdampak pada kerugian ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sehingga penting bagi hakim untuk memastikan adanya identifikasi	fakta	persidangan	sesuai	yang	diatur	dalam	PERMA	tersebut. Sayangnya, hal ini masih belum dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh sebagian hakim. Padahal fakta-fakta persidangan tersebut dapat membantu	hakim	untuk	mengidentifikasi	kebutuhan	pemulihan	bagi	PBH nantinya. f. Riwayat Kekerasan Hakim juga ditemukan ada yang mempertimbangkan riwayat kekerasan yang dialami PBH. Misalnya seberapa sering kekerasan yang dilakukan, apakah mengakibatkan luka, apakah menimbulkan trauma psikis, apakah ada ancaman dan lain sebagainya. Pertanyaan tersebut diberikan kepada PBH korban KDRT. Namun untuk kasus kekerasan seksual berbasis gender online, terdapat hakim	tidak	bisa	mengidentifikasi	kerentanan	dan	ketidakberdayaan korban. Hal ini diakui hakim karena korban meminta pelaku dibebaskan, padahal pelaku merupakan pihak yang merekam kegiatan seksual dan menyebarkan video. Begitu pula kesulitannya dalam memutus kasus KDRT. Di satu sisi, hakim ingin menggunakan riwayat kekerasan yang dialami korban untuk menghukum berat pelaku, namun di sisi lain, justru korbannya sendiri meminta agar pelaku (biasanya suami) tidak dihukum berat, umumnya karena memikirkan kondisi anak dan karena adanya ketergantungan ekonomi dengan suami. 2. Penerapan Ketentuan Larangan Bagi Hakim Selama Pemeriksaan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Pasal 5) Berdasarkan temuan pada aspek perilaku yang dilarang hakim selama persidangan, terdapat perbedaan keterangan dari para narasumber yang 22
berasal dari kalangan hakim dengan narasumber yang berasal dari pendamping PBH. Berdasarkan keterangan para hakim, mereka sudah memahami bahwa tidak ada relevansinya menanyakan riwayat seksual korban dalam proses persidangan. Menurut mereka, hal ini bersifat privasi serta tidak ada kaitannya dalam perkara. Bahkan ada hakim yang sudah memiliki pandangan bahwa pakaian korban tidak boleh menjadi alasan pembenar bagi pelaku kekerasan seksual - menurutnya cara berpakaian seseorang merupakan hak dari orang tersebut, sehingga apabila ada pelaku yang menggunakan alasan tersebut untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dibenarkan secara hukum. Namun menurut pendamping, masih ada hakim yang memberikan memberikan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi PBH,termasuk mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai latar belakang seksualitas korban dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender. Hal ini diakui oleh hakim di salah satu wilayah bahwa hakim keberatan dengan pasal tentang larangan mempertanyakan riwayat seksual korban dalam Pasal 5 PERMA. Alasan riwayat seksual korban (bila ada) selalu (diijinkan untuk) dipertanyakan yakni untuk kepentingan membuktikan ada tidaknya unsur persetubuhan dan unsur paksaan untuk kemudian dipakai sebagai pertimbangan. Namun sayangnya, bila para korban tidak punya riwayat seksual pun (contoh kasus pencabulan yang korbannya anak TK), para hakim tetap mengupayakan vonis lebih ringan dengan pertimbangan bahwa pelaku sudah berusia lanjut dan dikatakan tidak terbukti ada unsur paksaan. Pada kasus kekerasan seksual lain yang pelakunya dibebaskan, hakim mengabaikan sepenuhnya hasil visum dan keterangan saksi korban dan hanya memperhatikan keterangan pelaku dan saksi yang meringankan hanya karena korban sudah punya riwayat seksual sebelumnya. Kondisi yang sama terjadi juga dalam larangan hakim dalam menggunakan adat yang mendiskriminasi perempuan, seperti pembayaran denda berupa Jipen31 untuk kasus kawin lari. Hakim masih menggunakan dalih suka sama suka dan kesediaan pelaku untuk menikahkan sebagai faktor yang 31 Jipen adalah denda adat Dayak. 23
meringankan hukuman. Walau kedua hakim bersepakat jika hukum adat tidak bisa mempengaruhi hukum positif. Didapati putusan hakim yang mempertimbangkan perempuan sebagai perempuan nakal, penggoda laki-laki hidung belang. Munculnya persepsi tentang perempuan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana karena disebabkan pakaian terbuka, merupakan bentuk victim blaming dan reviktimisasi yang terjadi, di tengah menguatnya budaya patriarki.32 Sayangnya, laporan atas temuan tersebut dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri setempat namun tidak ada respon apapun. Pengabaian hakim pada pasal 5 PERMA ini cukup menyedihkan. Hal ini dikarenakan angka kasus kekerasan seksual di 5 (lima) wilayah yang cenderung tinggi dan ketidakpatuhan hakim akan pasal ini seakan meremehkan makna perjuangan para penyintas kekerasan seksual, para pendamping, para aparat penegak hukum lainnya dalam gerakan melawan kekerasan seksual. Mengaitkan peristiwa kekerasan seksual dengan moralitas akan berdampak negatif pada bungkamnya para korban. Suara-suara yang dilemahkan ini, justru merasa tersingkir, tersudutkan, disalahkan dan lainnya.33 Meskipun para hakim yang menjadi narasumber dalam wawancara ini ada yang sudah memiliki pemahaman yang baik akan substansi PERMA No. 3 Tahun 2017, tetapi fakta lapangan dari para pendamping masih ditemukan kasus-kasus dimana para hakim justru mengajukan pertanyaan yang tidak sensitif gender dan relevan. 3. Proses Hakim Dalam Mengidentifikasi Hukum Yang Kondusif Dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Pasal 6) Para informan hakim mengakui bahwa mereka tidak terlalu memahami dan menerapkan poin-poin tentang mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender, maupun mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional	terkait	kesetaraan	gender	yang	telah	diratifikasi. 32 Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, (Jogjakarta:UII Press,2003), hal.106 33 Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 4 24
Hal ini bisa dipahami karena para informan hakim tidak pernah mengikuti pelatihan HAM dan gender. Salah satu hakim ada yang dengan jelas menyatakan posisinya yang tidak sejalan dengan konvensi internasional seperti CEDAW, tidak memahami tentang UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW dan lebih memilih praktek adat dan hukum tradisional yang bias gender. Kalaupun ada kearifan lokal yang berupa adat dan digunakan untuk kasus-kasus yang memang sudah melalui proses adat sebelumnya, karena wilayah Kalimantan Tengah memang memiliki nilai Adat Dayak yang kental. Selama ini hakim tidak selalu mempertimbangkan kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Namun jika ada yang dipertimbangkan, misal hakim menanyakan pada korban apakah ada perdamaian dari pihak pelaku, jika ada perdamaian menjadi pertimbangan hakim. Lalu hakim meminta bukti perdamaian, seperti surat dari Daman34 dan berapa jumlah Jipen35 yang dikeluarkan pelaku, hal ini akan menjadi pertimbangan hakim. Hakim belum sepenuhnya memahami hak-hak dan kebutuhan korban, padahal hak-hak tersebut sudah dijamin oleh berbagai peraturan perundang- undangan, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang dan peraturan lainnya baik yang bersifat nasional, regional, maupun institusional. Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 harus direspon oleh pemangku kebijakan Mahkamah Agung ataupun pihak eksekutif. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan sistem pendukung, seperti keberadaan penerjemah bahasa ataupun psikolog akan sangat penting untuk memastikan korban PBH mendapatkan keadilan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2020-2024,36 dimana perbaikan sistem hukum pidana 34 Tokoh adat Dayak 35 Denda adat Dayak 36 Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lampiran Hal. -VII.15- 25
dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif, dengan mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini akan sulit tercapai apabila PBH dalam proses peradilan masih kesulitan untuk mendapatkan akses seperti penerjemah ataupun pendamping psikologis, karena PBH akan kesulitan memberikan keterangan secara utuh terkait peristiwa yang dialaminya. Termasuk dukungan psikologi bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum yang juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.37 4. Penerapan Hakim Dalam Mencegah atau Menegur Para Pihak yang Mengintimidasi, Merendahkan atau Menggunakan Pengalaman Latar Belakang Seksualitas Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Selama di Persidangan (Pasal 7) Selama memeriksa perkara PBH masih belum ada pihak lain seperti penasihat hukum ataupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ditegur oleh hakim karena menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang bersifat merendahkan atau mengintimidasi korban. Para hakim tetap mengizinkan para pihak, JPU, penasihat hukum dan/atau kuasa hukum memberikan pertanyaan atau membuat pernyataan yang sebenarnya dilarang dalam PERMA ini, sepanjang tidak bersuara keras dan diformulasikan dengan tingkat kesopanan yang bisa ditolerir hakim. Padahal dalam persidangan posisi hakim paling tinggi sehingga seharusnya tidak hanya menegur persoalan suara keras di sidang, namun lebih krusial dari itu, hakim dapat menegur JPU atau penasihat hukum yang memberikan pertanyaan atau pernyataan yang melecehkan atau memojokkan PBH. Temuan ini mengindikasikan bahwa hakim lebih fokus ke teknik prosedur persidangan daripada substansi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017. Para pendamping menjumpai bahwa hakim tidak menegur atau melarang bila terjadi pelanggaran isi pasal PERMA ini. Namun salah satu hakim menyebutkan bahwa ia kerap menegur terdakwa jika mengemukakan alasan yang menyalahkan perempuan. Misalnya dalam salah satu perkara perkosaan, terdakwa menyebutkan bahwa ia melakukan hal tersebut dikarenakan korban menggunakan pakaian minim. Hakim pun 37 Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, Ps. 3 26
mengingatkan terdakwa bahwa hal tersebut merupakan hak korban dan bukan berarti terdakwa boleh melakukan hal tersebut. Pihak yang paling sering mengeluarkan pertanyaan dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, membenarkan diskriminasi yang dialami PBH, menstereotip dan mengintimidasi PBH justru sering ditemukan dari Majelis Hakim itu sendiri. Sehingga salah satu pendamping di Jawa Tengah sering mengajukan keberatan dan membuat laporan pengaduan mengenai sikap dan perilaku hakim yang melanggar PERMA No. 3 Tahun 2017 kepada Komisi Yudisial Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Ombudsman Provinsi Jawa Tengah.Setelah ada pemantauan persidangan dari Komisi Yudisial Jawa Tengah, barulah hakim meminta maaf kepada PBH dan tidak mengulangi pernyataannya yang merendahkan PBH, bersikap ramah dan tidak lagi mengeluarkan candaan yang merendahkan PBH. Peran hakim sangat krusial dalam memimpin jalannya persidangan, bahkan PERMA No. 3 Tahun 2017 mengamanatkan bagi para hakim agar menegur apabila ada pihak lain yang mengintimidasi korban. Karenanya, dalam hal ini menjadi sangat penting bagi para hakim untuk memahami bentuk-bentuk pertanyaan atau pernyataan yang tidak boleh diajukan kepada PBH selama proses persidangan. Pihak pengawas internal peradilan perlu memberikan respon apabila ada laporan hakim yang tidak mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 ini. Sehingga penting bagi Mahkamah Agung ataupun Komisi Yudisial untuk menelaah pelanggaran pada PERMA No. 3 Tahun 2017 ini sebagai bentuk pelanggaran kode etik hakim. 5. Penerapan Hakim Dalam Menanyakan Ganti Kerugian/Restitusi/ Kompensasi, Dampak Kasus dan Kebutuhan Untuk Pemulihan Bagi Perempuan Korban (Pasal 8) Substansi yang paling rendah implementasinya di 5 (lima) wilayah ini adalah berkaitan dengan pemulihan. Baik berdasarkan pengalaman hakim maupun pendamping, dapat dikatakan bahwa pemulihan korban tidak pernah diterapkan dalam persidangan perkara-perkara pidana. Hakim belum pernah menggali kebutuhan ganti rugi, restitusi dan kompensasi dan memasukkannya dalam putusan. Hakim juga belum pernah menggali dan menawarkan kebutuhan pemulihan selain pendampingan seperti pemulihan psikologis, pemulihan medis, rehabilitasi sosial dan sebagainya. Umumnya, 27
hal ini dikarenakan adanya mispersepsi mengenai hak atas pemulihan korban. Misalnya, adanya pandangan bahwa pemulihan adalah sama dengan bentuk ganti rugi immateriil. Termasuk juga pandangan bahwa ganti kerugian hanya dapat ditempuh melalui gugatan perdata oleh korban kepada terdakwa. Hakim tidak pernah menginformasikan hak-hak korban dan hanya menggali dampak kasus dan kerugian atau penderitaan yang dialami PBH korban untuk semata-mata menjadi bahan putusan hakim yaitu hal-hal yang memberatkan. Sementara untuk PBH Terdakwa, menurut pengalaman pendamping hakim memang sudah menggali kebutuhan pemulihan yaitu sebatas kebutuhan pendampingan atau penasihat hukum. Hakim diketahui masih bingung untuk menentukan suatu tindakan yang disebut kompensasi, bahkan hakim sempat bingung dalam menilai apabila seorang pelaku mau menikahi korban merupakan bentuk kompensasi atau tidak - meskipun pada akhirnya tidak dipertimbangkan hakim tersebut sebagai bentuk kompensasi-. Meskipun ganti rugi, restitusi dan kompensasi adalah inisiatif dari korban atau jaksa, dalam Pasal 8 PERMA No. 3 Tahun 2017, hakim juga didorong untuk secara aktif menanyakan kerugian dan kebutuhan untuk pemulihan. Pemahaman pendamping tentang restitusi, kompensasi dan ganti kerugian pun masih rendah dan belum memahami mekanisme cara mengakses atau menghubungkan dengan lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sehingga dari informasi yang disampaikan oleh para pendamping, mereka belum pernah mengaksesnya untuk korban kekerasan terhadap perempuan. Baik advokat maupun pendamping belum pernah ada pengalaman mendampingi korban untuk mengajukan restitusi, kompensasi dan ganti kerugian. 6. Penerapan Hakim terhadap Hak atas Pendampingan atau Mengabulkan Permintaan Perempuan Korban Untuk Kebutuhan Pendampingan (Pasal 9) Pada praktiknya pendamping sudah diterima untuk hadir di persidangan oleh Hakim, jika ada yang tidak diperbolehkan masuk biasanya pendamping akan menunjukkan surat tugas dan kedudukan hukumnya (legal standing) bahkan juga menunjukkan PERMA No. 3 Tahun 2017. 28
Dalam temuan terkait aspek hak pendampingan bagi PBH, beberapa praktik baik dapat dilihat dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017. Pernah ada pendamping yang tidak diperbolehkan masuk ke persidangan dengan alasan perkara asusila bersifat tertutup. Namun ketika pendamping menunjukan PERMA No. 3 Tahun 2017 kepada hakim dapat menjadi alasan bagi pendamping untuk masuk ke persidangan dan mendampingi korban. Peran pendamping bagi PBH sangatlah penting, keberadaan pendamping non hukum memiliki peran untuk membantu korban dalam menguatkan mental, mencegah intimidasi bahkan membantu memberikan informasi yang jelas kepada korban mengenai pertanyaan dari aparat penegak hukum. Selain itu, peran pendamping psikolog juga sangat penting bagi para korban yang masih berusia anak ataupun penyandang disabilitas. PERMA No. 3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa apabila PBH memiliki hambatan	fisik	dan	psikis	dan	membutuhkan	pendamping	maka	hakim	dapat menyarankan untuk menghadirkan pendamping dan hakim dapat mengabulkan permintaan untuk menghadirkan pendamping bagi PBH. Bila PBH tidak didampingi, maka perlakuan yang diterima PBH selama persidangan seringkali ditemukan lebih buruk dibandingkan jika ada pendamping. Dengan demikian, peran pendamping sangat penting untuk ikut memastikan PBH dipenuhi hak dan kebutuhannya dalam proses persidangan. Terdapat perbedaan sikap hakim terhadap para pendamping. Hakim lebih membuka ruang bagi lembaga advokat seperti PERADI dan lembaga pemerintahan seperti P2TP2A. Sedangkan untuk pendamping dari lembaga layanan masyarakat, mereka sering dipertanyakan alasan kehadirannya dengan menunjukkan surat tugas pendampingan, ID Card atau kewenangan pendamping dalam PERMA No. 3 Tahun 2017. Masih terdapat hakim yang masih menyamakan kedudukan dan fungsi pendamping dengan advokat atau penasihat hukum. Sehingga pendamping non hukum masih ditanyakan atau dimintai surat kuasa layaknya penasihat hukum. Posbakum dengan fungsi yang sebenarnya dapat memperluas akses pendampingan bagi PBH Terdakwa di pengadilan, belum bisa dimanfaatkan 29
PBH Terdakwa maupun PBH Korban. Ketiadaan perspektif gender dan informasi mengenai biaya menyebabkan Posbakum kurang dipercaya dalam pendampingan PBH. Selanjutnya ketiadaan informasi mengenai lembaga layanan yang mencakup alamat dan nomor telepon serta tata cara merujuk atau merekomendasikan kepada lembaga layanan membuat hakim tidak pernah melakukan rujukan pendampingan ke lembaga layanan. Bentuk kerjasama pengadilan dengan membentuk semacam MoU kepada lembaga pendampingan bisa menjadi model agar pengadilan bisa merujuk kepada lembaga tersebut apabila terdapat kasus dimana PBH membutuhkan pendampingan baik secara hukum ataupun non hukum. 7. Penggunaan Komunikasi Audio Visual Dalam Pemeriksaan Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Pasal 10) Keberadaan penggunaan sidang jarak jauh secara daring sudah sangat memungkinkan diterapkan pada proses persidangan. Wilayah Kalimantan Tengah dan Kepulauan Riau yang terlebih dahulu menyelenggarakan pemeriksaan secara audio visual sebelum Covid-19. Sedangkan di Maluku, Jawa Tengah dan DKI Jakarta, selain dengan alasan pandemi Covid-19, belum pernah diadakan sidang daring. Padahal MA juga sudah mengeluarkan kebijakan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Terdapat beberapa keuntungan dan kekurangan dari sidang secara daring yang dilakukan selama masa pandemi Covid-19. Keuntungannya adalah sidang bisa dilakukan secara tepat waktu dan bagi PBH korban yang keberatan atau takut bertemu/trauma dengan terdakwa, jarak domisili PBH yang jauh, alasan	sakit	atau	alasan	karena	PBH	sedang	hamil.	Terkait	efektifitas	sidang,	tidak adanya handphone dan beban pulsa yang ditanggung pendamping dan diemban PBH korban dari kelompok tidak mampu, harus diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan cermat. Kekurangannya terletak pada sinyal internet yang tidak lancar yang membuat kesaksian/keterangan tidak bisa jelas didengar dan dipahami oleh hakim, sehingga pertanyaan harus diulang-ulang, jadwal yang berubah-ubah, prosedur yang belum jelas standarnya, ketergesaan proses sidang karena 30
antrian kasus, tidak dimungkinkannya pendamping PBH pelaku berada bersama pelaku, dan lain-lain, menjadi temuan yang harus benar-benar diperhatikan. Hakim tidak bisa melihat gestur para pihak apakah nyaman atau tidak, dan cenderung dirasa lebih melelahkan dibandingkan sidang tatap muka. Untuk PBH Terdakwa, selama masa pandemi, terdapat beberapa pembatasan yang mengakibatkan komunikasi dengan penasihat hukum dan akses untuk mendapatkan obat-obatan menjadi terbatas. Ditemukan adanya hakim yang bersikeras untuk tetap melaksanakan persidangan tatap muka, meskipun diketahui PBH mengalami tekanan psikis yang cukup besar dan situasi persidangan tidak kondusif. Solusi yang ditawarkan pun hanyalah sebatas penundaan sidang saja. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi yang melekat pada PBH dan belum memandang pemeriksaan audio visual sebagai suatu kebutuhan. Jika PBH korban atau PBH terdakwa sakit, biasanya hakim akan menanyakan kondisi PBH dan jika PBH dalam kondisi sakit, hakim akan menunda sidang atau JPU atau penasihat hukumnya akan meminta hakim agar sidang ditunda daripada menggunakan sarana komunikasi audio visual. Lebih jauh, status PBH sebagai orang dengan HIV (ODHIV) juga belum dilihat alasan sah untuk diperiksa secara audio visual dan hakim lebih cenderung menggunakan mekanisme pembantaran apabila PBH sakit dan berhalangan untuk diperiksa di pengadilan. 31
D PEMBELAJARAN TERKAIT PENGALAMAN IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 1. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 a. Faktor Jenis kelamin dan Usia Hakim Para pendamping PBH sepakat dalam menilai bahwa yang mempengaruhi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah jenis kelamin hakim. Jika dibandingkan, hakim perempuan dinilai lebih mempunyai keberpihakan kepada perempuan dibanding hakim laki-laki. Hakim perempuan dinilai lebih sensitif dengan kondisi PBH walau belum menjadi jaminan bahwa hakim perempuan paham akan kebutuhan PBH karena yang terjadi lebih kepada proyeksi kondisi dan kebutuhan hakim perempuan itu sendiri kepada kondisi dan kebutuhan PBH. Proyeksi semacam ini lebih sulit terjadi dalam diri hakim laki-laki yang membuat mereka tidak memiliki sensitivitas yang sama. Itulah mengapa riwayat seksual PBH menjadi dilema bagi para hakim baik laki-laki dan perempuan karena seksualitas perempuan gagal dihayati karena sejauh para hakim masih menghayati norma-norma masyarakat tentang seksualitas perempuan, maka riwayat seksual perempuan tetap distigma negatif. Pembedaan perlakuan dan pertimbangan pada PBH yang hamil atau memiliki bayi lebih karena empati para hakim kepada (jabang) bayi dan bukannya kepada PBH. Berdasarkan faktor usia, hakim yang lebih lama pengalamannya terkesan lebih tenang, bijak dan sabar namun terkesan lebih formal-rutin dan kental stereotip gendernya karena sudah terbentuk dengan pengetahuan dan kebiasaan lama. Sementara itu, hakim yang berusia muda lebih terbuka pikirannya. 32
b. Peran JPU dan Penasihat Hukum Selain hakim, peran kunci proses persidangan juga terletak pada JPU dan Penasihat Hukum. Kepiawaian penasehat hukum dalam menggali keterangan yang komprehensif dan penyataan hukum (eksepsi dan pledoi) dinilai Pendamping P3 Humanum akan membantu hakim mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam akan perkara yang ditanganinya sehingga hakim bisa menghasilkan keputusan yang lebih adil bagi PBH. c. Ketersediaan Pendamping Kasus PBH didampingi atau tidak juga menentukan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017. Di sisi lain, meski hakim umumnya sudah terbuka dengan kehadiran pendamping, tetapi akses PBH terhadap pendamping masih ada yang belum diberikan. Umumnya, PBH sendiri yang datang berkonsultasi ke lembaga-lembaga tersebut dan meminta agar didampingi selama proses persidangan. Pendamping kemudian hadir bersama PBH di persidangan baik dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum PBH maupun hadir di samping PBH untuk memberikan rasa tenang selama persidangan berlangsung. Artinya, hakim masih pasif dalam menyediakan pendamping untuk PBH dan cenderung menyerahkannya kepada JPU maupun kepada PBH sendiri untuk mencari pendamping yang sesuai dengan kebutuhan dirinya. Para pendamping secara tidak sengaja menemukan bahwa kasus-kasus yang tidak didampingi mendapat perlakuan lebih buruk daripada yang didampingi. Contohnya adalah kasus penari striptease (yang menerima pernyataan merendahkan dari hakim pada saat pembacaan putusan) dan kasus teman satu sel PBH pelaku yang sedang dalam keadaan hamil dan kasusnya digantung berbulan-bulan. Bila kasus sudah mulai didampingi sejak proses penyidikan, maka persiapan pra-persidangan bagi para pihak akan lebih matang. Namun, pada kasus-kasus yang didampingi pun, khususnya pada kasus kekerasan seksual, bila korban memiliki riwayat seksual yang dipandang buruk oleh hakim maupun penasihat hukum, akan kerap dipertanyakan dan mengalami diskriminasi di persidangan. Dalam temuan pemantauan ini, terdapat terdakwa yang diputus bebas, salah satunya berdasarkan pertimbangan riwayat seksual korban. 33
Para pendamping memiliki kapasitas dan potensi yang besar untuk dilibatkan dalam penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017. Walaupun sebagian para hakim menilai bahwa kunci keberhasilan perkara ada pada JPU dan Penasihat Hukum, selama ini justru pendamping yang lebih dekat dengan PBH dan seringkali diandalkan perannya untuk membantu proses persiapan persidangan. d. Sikap Empati terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terlepas dari pemahaman para hakim terhadap substansi PERMA No. 3 Tahun 2017, beberapa hakim menunjukkan kepeduliannya dalam melindungi kepentingan perempuan di persidangan. Dalam hal ini, beberapa hakim mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi PBH meskipun tidak menguasai isi dari PERMA No. 3 Tahun 2017. Misalnya, seorang hakim menilai bahwa semua pemeriksaan terhadap PBH harus dilakukan secara tertutup tanpa terkecuali. Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa hakim tersebut ingin memberlakukan prosedur dengan perlakuan yang lebih khusus terhadap PBH di persidangan daripada apa yang diatur di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017. Meski sikap tersebut patut diapresiasi, akan tetapi di saat yang sama menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai dari PERMA No. 3 Tahun 2017 masih belum dilaksanakan secara sadar oleh hakim, melainkan masih diterapkan secara kasuistis dan bergantung pada kemampuan hakim untuk berempati terhadap PBH. e. Partisipasi publik Sejak PERMA No. 3 Tahun 2017 disahkan, hakim pada umumnya menunjukkan sikap positif dalam memberikan akses PBH atas pendamping. Hal ini tidak terlepas dari peran dari organisasi masyarakat sipil (OMS) maupun advokat, pekerja sosial, PPT atau pihak P2TP2A yang ditugaskan negara untuk memberikan layanan pendampingan. Pasalnya lembaga-lembaga tersebutlah yang aktif memenuhi kebutuhan PBH melalui pendampingan di persidangan. f. Dorongan dari Atasan Meski umumnya hakim memahami dan tunduk terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh MA akan tetapi pada prakteknya implementasi dari nilai- nilai yang diterapkan dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 masih bergantung 34
pada keseriusan para pejabat pimpinan pengadilan dalam menerapkannya. Salah satu hakim menyebutkan bahwa pemahaman yang dia miliki, terkait kondisi rentan yang dihadapi perempuan, bermula sejak berdinas di pengadilan sebelumnya. Kala itu, ketua pengadilan tempat dirinya bertugas sangat memperhatikan bagaimana agar anak dapat memberikan keterangan di ruang terpisah. Hal ini kemudian menjadi contoh bagi para hakim di pengadilan tersebut untuk memperhatikan kondisi-kondisi yang dapat membuat seseorang dapat memberikan keterangan secara bebas dalam persidangan, termasuk kondisi yang dimiliki oleh PBH. g. Beban Perkara yang Tinggi dan Keterbatasan Ruang Sidang Untuk menentukan apakah penyelenggaraan persidangan dijalankan dengan toleransi dan kesabaran atau tidak, ditemukan bahwa bila hakim dikejar tenggat waktu, saksi/korban atau ahli tidak hadir maka sidang tetap dilaksanakan tanpa kehadiran mereka. Tidak hanya soal durasi waktu penyelenggaraan sidang, beban perkara yang tinggi juga membuat para hakim tidak mempunyai banyak kesempatan atau motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas mereka, misalnya dengan mempelajari undang-undang ataupun peraturan terbaru yang diberlakukan oleh MA. Maka tidak heran jika PERMA No. 3 Tahun 2017 yang tidak disosialisasikan ini juga tidak dipahami oleh para hakim baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi. Dengan demikian logis adanya	bila	para	pendamping	tidak	melihat	perbedaan	yang	signifikan pada penyelenggaraan persidangan sebelum dan setelah PERMA ini berlaku. h. Mutasi yang Cepat di Jajaran Personil Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Hal ini sudah sering dikeluhkan oleh lembaga pendampingan dan pihak pemerintah daerah. Setidaknya kerjasama yang sudah dijalin dan investasi pengetahuan yang selama ini sudah dilakukan dengan hakim di pengadilan (melalui rapat-rapat koordinasi dan kegiatan peningkatan kapasitas), seolah-olah kembali lagi ke titik awal dan harus dibangun lagi dengan susah payah. Padahal kapasitas dan sumber daya lembaga pendampingan dan pemerintah lokal juga terbatas. 35
i. Pengaturan di Luar Ruang Sidang Hal ini memainkan peran dalam menentukan apakah pelaku diringankan vonisnya atau dibebaskan. Contohnya seperti kasus kekerasan seksual dimana pelaku yang menikahi korban divonis lebih ringan oleh hakim daripada pelaku lain. Upaya seperti ini merugikan korban karena pada akhirnya korban ditelantarkan oleh pelaku. 2. Hambatan Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 a. Minimnya Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Lima wilayah yang menjadi objek pemantauan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017, memiliki pola yang sama dari segi ketiadaan atau minimnya sosialisasi maupun peningkatan kapasitas bagi para hakim dalam memahami PERMA. Hal itu sangat berpengaruh pada perspektif hakim dan penerapan PERMA terhadap PBH yang selama ini masih cenderung fokus dan dapat berempati pada PBH korban, namun masih terdapat perbedaan sikap dan perspektif pada PBH pelaku. Terhadap PBH sebagai pelaku, hakim cenderung masih memberikan stigma negatif atau tidak secara aktif mendalami kerentanan PBH dalam tindak pidana yang dialaminya. Akibat lanjutan dari minimnya pengetahuan dan sosialisasi yang kerap terjadi adalah masih banyak ditemukan hakim-hakim yang mengajukan pertanyaan merendahkan perempuan atau terkait riwayat seksual yang tidak relevan dengan kasus yang diperiksanya. Bahkan perilaku ini juga terjadi kepada para JPU ataupun Penasihat Hukum. Sehingga MA ataupun Komisi Yudisial (KY) perlu mengawasi kinerja para hakim terkait perilaku memberikan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi PBH, mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai latar belakang seksualitas korban dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender. Terbitnya PERMA belum cukup mampu menghentikan judicial stereotyping terhadap PBH jika tanpa diadakannya sosialisasi dan peningkatan kapasitas hakim. Pengadilan Tinggi yang juga memiliki tugas dalam melakukan pembinaan kepada hakim-hakim di tingkat pertama tidak melakukan sosialisasi secara khusus mengenai substansi PERMA No. 3 Tahun 2017. Hal ini menunjukkan 36
bahwa sistem pembinaan di lingkungan hakim masih belum diselenggarakan secara berjenjang. Padahal, MA dan Balitbangdiklatkumdil sebagai pihak terkait memiliki keterbatasan dalam melakukan sosialisasi dan diklat untuk semua hakim. Di sisi lain, meski hakim memiliki kewajiban profesi untuk selalu meningkatkan wawasan serta pengetahuannya di bidang hukum, termasuk mengenai materi PERMA yang disahkan oleh MA, tetapi ketiadaan sosialisasi berpotensi menimbulkan adanya pemahaman yang berbeda- beda di antara para hakim dalam membaca materi PERMA No. 3 Tahun 2017. Misalnya, mengenai sifat norma yang diatur dalam PERMA, masih terdapat perbedaan pandangan di antara para hakim, yakni hakim yang memandang PERMA No. 3 Tahun 2017 hanya sebagai pedoman dan hakim yang memandang bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 merupakan perintah dari MA yang harus diterapkan dalam pemeriksaan terhadap PBH. Permasalahan ini seharusnya sedari awal diluruskan oleh MA kepada para hakim melalui kegiatan sosialisasi, baik yang dilakukan secara tatap muka atau online, maupun metode lainnya. b. Minimnya Pemahaman Mengenai Hak PBH atas Pemulihan (Pemulihan, Pendamping, Pemeriksaan Terpisah) dan Ketimpangan Relasi Gender Khusus terkait pemulihan, respon dari hakim maupun pendamping masih menunjukkan bahwa hal tersebut belum dipahami sebagai hak PBH korban dalam sistem peradilan pidana. Umumnya, pemulihan dianggap sebagai ganti kerugian yang mekanismenya hanya dapat ditempuh melalui gugatan perdata. Selain itu, ada pula anggapan yang menilai praktek membayar ganti rugi justru sebagai hal negatif dan tidak tepat karena menggantikan kerugian yang dialami korban dengan sejumlah uang. Kedua praktek tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan atau mispersepsi mengenai hak PBH atas pemulihan oleh hakim maupun pendamping. Padahal, peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat ditempuh melalui mekanisme pengajuan restitusi ataupun penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. 37
Oleh karena itu, pemisahan proses antara pidana dan perdata dalam memberikan hak PBH atas pemulihan, tidaklah lagi relevan. Lebih lanjut, mispersepsi juga terjadi dalam melihat ganti rugi sebagai suatu "harga" bagi pelaku dalam melakukan tindak pidana. Pandangan ini jelas keliru mengingat restitusi pada dasarnya merupakan hukuman bagi pelaku dan bukan pengganti atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga apabila ditunaikan tidak dapat serta merta menghapus kesalahan dari pelaku. JPU, pendamping, dan hakim memiliki tugas untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut sudah diketahui dan dimengerti oleh korban. Sayangnya, hal tersebut belum dipahami secara baik sehingga kasus-kasus yang melibatkan PBH sebagai korban pada umumnya tidak diikuti dengan pemenuhan hak atas pemulihan pada persidangan perkara pidana. c. Terbatasnya Ketersediaan Anggaran, Sarana dan Prasarana Pendampingan Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam hal memastikan adanya pendamping terkendala dengan terbatasnya ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pendampingan yang sangat dibutuhkan karena korban umumnya berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Terdapat 3 (tiga) hal penting bagi PBH pelaku dalam membela haknya di persidangan yang tidak ada dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 yakni :(1) perlindungan keamanan dari ancaman dan balas dendam yang terkait dengan pemeriksaannya, (2) dukungan transportasi PBH terutama yang luar daerah/provinsi/kepulauan serta (3) dukungan akomodasi (makan, minum dan tempat tinggal sementara) selama PBH dipanggil oleh pengadilan. Ketiadaan kejelasan hak ini dapat membatasi, mengurangi dan menghilangkan hak PBH untuk mengetahui hak-haknya selama di persidangan. Untuk itu MA perlu mendorong Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri untuk melakukan kerja sama dengan Kepolisian (perlindungan keamanan) dan Pemerintah daerah terkait agar dapat mengalokasikan anggaran daerah untuk dukungan transportasi dan akomodasi serta pendirian rumah aman (perlindungan keamanan). 38
d. Terbatasnya Ketersediaan Psikolog, Penerjemah atau Pendamping untuk PBH Penyandang Disabilitas dan Dalam Sistem Peradilan Militer Untuk PBH dengan disabilitas dan kondisi khusus lainnya, ahli, penerjemah dan tenaga khusus terlatih lainnya masih rendah sekali ketersediaan dan keterlibatannya. Penyelenggaraan audio visual bagi konteks kepulauan seperti Maluku dan Kepulauan Riau yang berupa kepulauan dapat menuai manfaat yang besar, bila didukung dengan sarana-prasarana yang memadai dan strategi yang mampu menjawab tantangan teknologi lapangan. Namun hal ini tidak berlaku bagi PBH penyandang disabilitas khususnya disabilitas tuli, penyelenggaraan audio-visual justru mempersulit penyandang disabilitas tuli. Sistem peradilan pidana harus memikirkan lagi dengan lebih serius bagaimana caranya kehadiran dan peran para pendamping bisa lebih ditingkatkan. Untuk PBH korban yang tuli di wilayah Maluku, terdapat kesulitan tidak mendapatkan bantuan penerjemah bahasa isyarat dalam persidangan dan hanya mengandalkan pendamping. Memang ada perkumpulan/ komunitas Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) tapi mereka pun memiliki kesulitan karena tidak memiliki keahlian yang memadai untuk mendampingi korban disabilitas. Apalagi dalam penyelenggaraan sidang audio-visual, lebih sulit lagi bagi pendamping membantu proses komunikasi selama persidangan. Bila kasus pelakunya adalah TNI, hal ini diakui para pendamping paling sulit dijangkau karena Sistem Peradilan Militer sulit diajak untuk transparan atau bekerja sama sejak dari proses pelaporan yang kerap tidak memperbolehkan pendamping memasuki ruang sidang, bahkan sampai putusan pun diketahui tidak berpihak pada korban. e. Miskoordinasi dalam Tata Kelola Proses Peradilan Pidana Secara normatif, PERMA No. 3 Tahun 2017 mengatur bahwa hakim dapat menyarankan agar PBH didampingi atau mengabulkan permintaan PBH untuk didampingi. Sayangnya, hal tersebut masih belum dipahami oleh seluruh hakim. Tidak adanya wewenang untuk menunjuk atau menetapkan pendamping, membuat para hakim menilai bahwa hak PBH untuk didampingi merupakan tanggung jawab dari JPU atau apabila PBH secara inisiatif meminta, hakim dapat mengabulkan. Praktek ini menunjukkan 39
bahwa tata kelola sistem peradilan pidana masih belum berbasis hak, melainkan berbasis pemisahan tugas dan wewenang para aktor-aktornya. 3. Temuan Lain Yang Berkaitan Dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di 5 (Lima) Wilayah Selama Pemeriksaan Persidangan a. Situasi Pandemik Khusus terkait pelaksanaan pemeriksaan audio visual, situasi pandemik secara tidak langsung mendorong para hakim untuk menerapkan pemeriksaan langsung jarak jauh dalam pemeriksaan di hampir semua perkara. PERMA penyelenggaraan sidang audio-visual yang baru diberlakukan selama pandemi Covid-19 pun akan menjadi perkembangan yang bisa diimplementasikan pada konteks kepulauan seperti Kepulauan Maluku dan Kepulauan Riau karena akan menekan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan dibanding jika sidang diadakan secara langsung/tatap muka. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan pengaturan di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 mengenai hak PBH untuk diperiksa secara terpisah. Sayangnya, hal ini masih menimbulkan beberapa permasalahan di dalam prakteknya. Pertama, adanya situasi pandemik membuat penerapan sidang secara audio visual sebagai keharusan, bukan sebagai suatu hak dari PBH. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa ada kemungkinan praktek ini akan ditinggalkan manakala situasi sudah kembali normal atau situasi pandemik telah berakhir. Beberapa hakim bahkan secara tegas berpandangan bahwa pemeriksaan audio visual melanggar KUHAP, sehingga tidak bisa diterapkan dalam kondisi normal. Kedua, permasalahan koneksi internet yang tidak stabil membuat pemeriksaan beresiko tidak optimal. Dari sudut pandang hakim, pertanyaan yang diajukan kerap kali harus dikurangi karena gangguan koneksi. Selain itu, ada juga hakim yang tidak setuju dengan pemeriksaan audio visual karena tidak dapat secara jelas memperhatikan gestur dari PBH pada saat pemeriksaan. 40
b. Kebutuhan	Sertifikasi	Hakim	dalam	Kasus	Perempuan	Berhadapan dengan Hukum Jika merujuk pada perkara anak berhadapan dengan hukum, keberadaan sertifikasi	khusus	bagi	hakim	dalam	menangani	PBH	menjadi	suatu kebutuhan. Hal ini dibutuhkan agar mendorong semakin banyak hakim yang sudah mendapatkan pelatihan terkait PERMA No. 3 Tahun 2017 dan memiliki	kualifikasi	untuk	menangani	perkara	PBH.	Akan	tetapi	dalam	konteks	ini,	perlu	dikaji	lebih	dalam	mengenai	dampak	dari	sertifikasi bagi hakim untuk menangani PBH. Perlu belajar juga dari pengalaman sertifikasi	hakim	tindak	pidana	korupsi,	dengan	banyaknya	kasus	korupsi yang	ditangani	tetapi	jumlah	hakim	yang	memiliki	sertifikasi	ini	tidak sebanding dengan banyaknya dan persebaran jumlah perkara yang ada. 41
E REKOMENDASI Berdasarkan hasil pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Provinsi Maluku, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah, penelitian ini merekomendasikan agar: 1. Mahkamah Agung Republik Indonesia: a. Melakukan sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dan menerapkan sistem pengawasan pelaksanaan PERMA secara berjenjang. b. Menyusun program peningkatan kapasitas untuk para hakim muda, calon hakim, hakim anak dan para hakim lainnya terkait keadilan gender dalam proses peradilan, mulai dari pemeriksaan persidangan hingga putusan. c. Mengintegrasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam materi pendidikan calon hakim dan menyediakan buku pedoman mengadili perkara PBH dan bahan bacaan lainnya terkait PERMA 3 tahun 2017. d. Mendistribusikan buku pedoman mengadili perkara PBH dan bahan bacaan lainnya terkait PERMA 3 tahun 2017 e. Membuat aturan teknis tentang peran dan hak pendamping dalam persidangan PBH. f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017. g. Melakukan kerjasama dan mendorong sinergi antara Mahkamah Agung dengan Komnas Perempuan, Kementerian PPA, Kementerian PPN (Bappenas), dan lembaga-lembaga terkait lainnya. 42
2. Pemerintah Daerah: a. Melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas tentang PERMA No. 3 Tahun 2017 kepada PPT Provinsi dan Kabupaten /Kota dan lembaga pendamping PBH dari masyarakat. b. Menunjuk dinas terkait untuk membentuk forum koordinasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, lembaga layanan pemerintah, lembaga layanan masyarakat, dewan adat dan dinas terkait, serta memfasilitasi pertemuan rutin untuk membahas perkembangan akses keadilan bagi perempuan dan mendukung implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017. c. Menerbitkan Perda Bantuan Hukum yang memuat dukungan bagi PBH korban sebagai penerima bantuan hukum. d. Menyusun direktori lembaga pendamping PBH, ahli, penerjemah, tenaga khusus terlatih lainnya untuk diserahkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di masing-masing wilayah. e. Mengalokasikan anggaran daerah untuk dukungan pendampingan PBH (transportasi dan akomodasi), dan pendirian rumah aman. 3. Lembaga Pendamping PBH a. Melakukan sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017 ke internal lembaga layanan dan komunitas. b. Menggunakan PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi acuan dasar dalam mendampingi PBH di Pengadilan. c. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri agar lebih dikenal peran-perannya dan menjadi rujukan layanan. 4. Pihak Terkait Lainnya a. Kementerian Hukum dan HAM perlu merevisi UU Bantuan Hukum (Bankum)	untuk	memperluas	definisi	kelompok	rentan	yang	berhak	menerima bantuan hukum tidak terbatas pada kelompok miskin, tetapi juga kelompok rentan lainnya, seperti perempuan, anak dan penyandang disabilitas. 43
b. Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) meningkatkan anggaran bantuan hukum untuk korban setara dengan anggaran bantuan hukum untuk tersangka/ terdakwa. c. Kejaksaan perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait PERMA No. 3 Tahun 2017 untuk penanganan perkara PBH di persidangan. d. PERADI melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait PERMA No. 3 Tahun 2017 bagi para advokat untuk meningkatkan pemahaman dalam mendampingi PBH. e. PERADI mengimplementasikan kewajiban pro bono bagi advokat, dengan	memberikan	afirmatif	kasus	yang	melibatkan	PBH. 44
Buku ini merupakan laporan penelitian kualitatif dari hasil kajian Komnas Perempuan terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Lima Mitra Wilayah SPPT-PKKTP yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku. Hasil kajian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017. Kajian diharapkan dapat berguna sebagai temuan awal yang akan mendukung kerja-kerja MA RI dalam merumuskan rencana kerja dan alat untuk menilai sosialisasi dan efektivitas Perma 3/2017 dan mendukung kerja- kerja pendamping PBH di lima wilayah khususnya mekanisme kerja antar subsistem peradilan pidana dan layanan pemulihan korban. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310 Tel. +62 21 390 3963 Fax. +62 21 390 3911 mail@komnasperempuan.or.id