SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan, perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Menetapkan 2 - tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3 - 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota. 5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota. 6. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. 9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Perubahan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD Perubahan adalah dokumen perencanaan daerah perubahan pada periode tahun anggaran berjalan. 10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
4 - pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan perubahan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta perubahan asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah perubahan. 14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD Perubahan adalah dokumen perencanaan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan dan
5 - tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 17. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan yang meliputi jenis kegiatan pengawasan, obyek pengawasan, dan jadual pengawasan. Pasal 2 Tujuan Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi APIP daerah dalam melaksanakan Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan untuk meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya. BAB II LINGKUP REVIU Pasal 3 (1) Lingkup Reviu meliputi: a. RKPD dan perubahan RKPD; b. rencana kerja Perangkat Daerah dan Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; c. KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; dan d. RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD. (2) Reviu atas RKPD dan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas: a. kesesuaian informasi dalam RKPD dan Perubahan RKPD dengan informasi dalam RPJMD dan Perubahan RPJMD; dan b. kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan.
6 - (3) Reviu atas rencana kerja Perangkat Daerah dan Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas: a. kesesuaian informasi dalam rencana kerja Perangkat Daerah dan Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah dengan informasi dalam RKPD dan Perubahan RKPD; dan b. kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan. (4) Reviu atas KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas: a. kesesuaian informasi dalam KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan informasi dalam RKPD dan Perubahan RKPD; dan b. kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran. (5) Reviu atas RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas: a. kesesuaian informasi dalam RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD dengan informasi dalam KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; dan b. kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran. (6) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern.
7 - BAB III KEGIATAN REVIU Pasal 4 (1) Kegiatan Reviu dituangkan dalam PKPT. (2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan. (3) PKPT dikoordinasikan oleh APIP Kementerian Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah provinsi dan APIP provinsi untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (4) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pemerintah Daerah provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (5) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota. BAB IV TAHAPAN REVIU Pasal 5 Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan. Pasal 6 (1) Tahapan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh APIP daerah provinsi untuk daerah provinsi dan APIP daerah kabupaten/kota untuk daerah kabupaten/kota. (2) Tahapan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pendampingan oleh APIP lainnya.
8 - (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan permintaan kepala daerah atau sewaktu- waktu jika diperlukan. Pasal 7 Tahapan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rancangan akhir dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan. Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 8 (1) Perencanaan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi: a. pengumpulan informasi umum obyek Reviu; b. penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko; c. penyusunan Program Kerja Reviu; dan d. penetapan tim reviu. (2) Pengumpulan informasi umum obyek Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pengumpulan informasi untuk memahami obyek Reviu secara umum. (3) Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk melakukan identifikasi dan pemetaan area Reviu yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan. (4) Program Kerja Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun oleh Tim Reviu dan ditetapkan oleh inspektur daerah. (5) Penetapan Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh inspektur daerah atas usulan inspektur pembantu dengan memperhatikan kompetensi teknis yang memadai.
9 - Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 9 (1) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, permintaan keterangan serta analisis dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan. (2) Pelaksanaan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program Kerja Reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. (3) Pelaksanaan langkah kerja Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu. Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 10 (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh inspektur daerah. (2) Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Catatan Hasil Reviu. (3) Catatan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesimpulan dari hasil Reviu yang memuat: a. dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan yang harus diperbaiki; b. permasalahan yang dihadapi; c. tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP daerah dan telah ditindaklanjuti oleh penyusun dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan; dan/atau d. tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP daerah dan belum atau tidak ditindaklanjuti oleh penyusun
10 - dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan. (4) Laporan Hasil Reviu lingkup daerah provinsi disampaikan kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal. (5) Laporan Hasil Reviu lingkup daerah kabupaten/kota disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan gubernur melalui Inspektur Daerah Provinsi. Pasal 11 Uraian persiapan reviu, pelaksanaan reviu, dan pelaporan reviu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
11 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2018. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 462. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Dr. Widodo Sigit Pudjianto,SH, MH Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19590203 198903 1 001.
12 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN URAIAN PERENCANAAN REVIU, PELAKSANAAN REVIU, DAN PELAPORAN REVIU I. PENDAHULUAN A. Pengertian Umum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 2. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
13 - anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 8. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. 9. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. 10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 16. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
14 - 17. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. 18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 19. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 20. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 21. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 22. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program. 23. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan untuk menyusun rencana pembangunan daerah. 25. Forum Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota. 26. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah. 27. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
15 - prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 28. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antarDaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah untuk pelaksanaan Desentralisasi. 29. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 30. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. B. Jadwal Pelaksanaan Reviu Pelaksanaan kegiatan Reviu dokumen rencana pembangunan (RKPD dan Renja-Perangkat Daerah) dan anggaran tahunan daerah (KUA, PPAS dan RKA-SKPD) oleh APIP provinsi dan kabupaten/kota tidak menambah tahapan proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana telah diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan mengenai perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, pelaksanaan reviu oleh APIP daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan secara paralel dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing pemerintahan daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan kedua peraturan menteri tersebut, secara ringkas jadwal pelaksanaan Reviu adalah sebagai berikut:
16 - Tabel I.1 Jadwal Pelaksanaan Reviu Dokumen PerencanaanPembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan dalam Proses Penyusunan APBD NO TAHAPAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH WAKTU KETERANGAN PERENCANAAN 1 Penyusunan rancangan awal RKPD Provinsi 2 Penyampaian surat edaran Gubernur kepada Kepala Perangkat Daerah Minggu pertama bulan Desember (dua) tahun 2 sebelumnya Minggu kedua bulan Februari Paling lambat 3 Penyusunan Provinsi rancangan RKPD Minggu kedua bulan Maret Paling lambat 4 Penyampaian surat edaran Gubernur kepada Bupati/Wali Kota Minggu ketiga bulan Maret Paling lambat 5 Penyusunan rancangan RKPD Kabupaten/Kota 6 Musrenbang RKPD Provinsi 7 Musrenbang RKPDKabupaten/Kota 8 Pembahasan rancangan akhir RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota 9 Reviu RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah Kepala dibahas Perangkat Daerah rancangan akhir oleh seluruh Minggu pertama bulan April Minggu kedua bulan April Minggu keempat bulan Maret 1 (satu) minggu setelah Musrembang RKPD Minggu kedua bulan Mei Paling lambat Paling lambat Paling lambat APIP Provinsi/Kabu paten/Kota 10 Penyelesaian rancangan akhir RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Minggu bulan Mei akhir Berdasarkan hasil APIP Reviu 11 Fasilitasi Menteri terhadap RKPD Provinsi 12 Penetapan Peraturan Kepala Daerah RKPD Provinsi 13 Penetapan Peraturan Kepala Daerah RKPD Kabupaten/Kota 15 (lima belas) setelah hari dokumen RKPD 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan Paling lambat Setelah ditetapkan RKP Paling lambat
17 - NO TAHAPAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH 14 Penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah 15 Penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah Provinsi 16 Penyusunan rancangan awal rencana Daerah kerja Kabupaten/Kota 17 Rancangan akhir Perangkat rencana kerja Daerah Perangkat Provinsi/Kabupaten/Kota WAKTU Minggu pertama bulan Desember Minggu pertama bulan Maret Minggu ketiga bulan Maret 1 (satu) minggu setelah RKPD ditetapkan 18 Verifikasi oleh Badan Perencanaan Daerah Pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota 19 Reviu rancangan akhir rencana kerja SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota 2 (dua) minggu setelah rancangan rencana akhir kerja Perangkat Daerah disusun 20 Penetapan rencana kerja SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan PENGANGGARAN 21 Reviu rancangan KUA dan PPAS Provinsi/Kabupaten/Kota 22 Penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada Kepala Daerah 23 Penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebelum diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan Minggu pertama bulan Juni Minggu kedua bulan Juni 24 Pembahasan KUA dan PPAS 1 (satu) bulan 25 Nota Kesepakatan KUA dan PPAS 26 Penyiapan surat edaran tentang Minggu keempat bulan Juli 1 (satu) minggu pedoman penyusunan RKA-SKPD 27 Penetapan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD Minggu pertama bulan Agustus 28 Penyusunan RKA-SKPD 29 Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD 30 Reviu RKA-SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Minggu kedua bulan Agustus sampai dengan minggu keempat bulan September KETERANGAN Paling lambat Paling lambat Paling lambat Paling lambat APIP Provinsi (paralel) Paling lambat APIP Provinsi/Kabu paten/Kota TAPD Provinsi/Kabu paten/Kota APIP Provinsi/Kabu paten/Kota
18 - NO TAHAPAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH 31 Penyempurnaan RKA-SKPD 32 Penyiapan rancangan peraturan daerah APBD 33 Penyampaian rancangan peraturan daerah APBD beserta lampirannya oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 34 Pembahasan daerah APBD rancangan peraturan 35 Persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah 36 Evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri oleh APBD bagi APBD Provinsi dan Gubernur Kabupaten/Kota bagi 37 Penyempurnaan rancangan peraturan daerah APBD berdasarkan hasil evaluasi 38 Penetapan peraturan daerah tentang APBD WAKTU Minggu bulan September Minggu pertama bulan Oktober akhir 1 (satu) bulan Minggu akhir bulan November 15 (lima belas) hari kerja 7 kerja (tujuh) hari Tanggal Desember 31 KETERANGAN
19 - Tabel I.2 Jadwal Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan dalam Proses Penyusunan Perubahan APBD NO TAHAPAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH WAKTU KETERANGAN PERENCANAAN 1 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Minggu pertama bulan Juni Paling lambat 2 Reviu rancangan Perubahan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota 3 Penyelesian rancangan Perubahan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota 4 Penetapan Perubahan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota 5 Penyampaian rancangan Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Minggu ketiga bulan Juni Minggu keempat bulan Juni Minggu ketiga bulan Juli 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah RKPD Perubahan APIP Provinsi/Kabu paten/Kota Paling lambat Paling lambat Paling lambat 6 Verifikasi oleh Badan Perencanaan Daerah Pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota 7 Reviu rancangan Perubahan rencana kerja SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah RKPD Perubahan ditetapkan APIP Provinsi/Kabu paten/Kota 8 Penetapan Perubahan rencana kerja SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah RKPD Perubahan ditetapkan PENGANGGARAN 9 Reviu rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Provinsi/Kabupaten/Kota 10 Penyampaian rancangan KUPA dan PPAS Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minggu keempat bulan Juli Minggu pertama bulan Agustus APIP Provinsi/Kabu paten/Kota 11 Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan Minggu kedua bulan Agustus
20 - NO TAHAPAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 12 Pedoman penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD WAKTU Minggu ketiga bulan Agustus KETERANGAN 13 Penyusunan RKA-SKPD Perubahan 14 Pembahasan RKA-SKPD Perubahan Dilaksanakan antara minggu keempat bulan Agustus sampai dengan minggu pertama bulan September antara TAPD dengan SKPD 15 Reviu RKA-SKPD Perubahan Provinsi/Kabupaten/Kota rancangan 16 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD 17 Penyampaian rancangan peraturan lampiran daerah APBD berserta kepada DPRD 18 Persetujuan Perwakilan Dewan Rakyat Daerah terhadap rancangan peraturan daerah Perubahan APBD 19 Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur utk dievaluasi 20 Evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri bagi Perubahan APBD provinsi dan oleh Gubernur bagi Perubahan APBD kabupaten/kota Minggu pertama bulan September Minggu kedua bulan September Minggu kedua bulan September 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir 3 kerja 15 (lima belas) hari kerja (tiga) hari 21 Penyempurnaan rancangan peraturan daerah Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi 7 kerja (tujuh) hari 22 Penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Minggu keempat bulan Oktober Kegiatan Reviu dilaksanakan secara objektif oleh APIP lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan PKPT. Prinsip obyektivitas mensyaratkan agar APIP daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tergabung dalam Tim melaksanakan Reviu dengan jujur dan tidak mengompromikan kualitas. Pelaksanan Reviu harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
21 - Untuk mendukung dan menjamin efektivitas kegiatan Reviu, perlu dipertimbangkan kompetensi para pereviu yang akan ditugaskan, secara kolektif Tim Reviu harus memenuhi kompetensi sebagai berikut: 1. menguasai tahapan dan tata cara Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. menguasai tata cara penganggaran daerah; 3. menguasai Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4. memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah/Perangkat Daerah yang diteliti; 5. menguasai teknik komunikasi; dan 6. memahami analisis basis data. Agar pelaksanaan Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan Daerah lebih terarah dan tepat sasaran, maka Reviu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yang disesuaikan dengan jadwal siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, meliputi: 1. tahap perencanaan, meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan objek Reviu, melakukan usulan penugasan Reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu. 2. tahap pelaksanaan, mencakup kegiatan penelaahan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah. 3. tahap pelaporan hasil Reviu, mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Reviu. II. PERENCANAAN REVIU Tahap perencanaan dilaksanakan paling lama pada minggu pertama bulan Maret sampai dengan paling lama minggu pertama bulan April, dengan kegiatan yang dilakukan antara lain: A. Rapat Persiapan Pembentukan Tim Reviu Inspektur pembantu melakukan rapat persiapan untuk membentuk Tim Reviu, membahas persiapan Reviu yang meliputi perumusan dan pemahaman terhadap tujuan Reviu, sasaran Reviu potensial, penyusunan Program Kerja Reviu, dan perencanaan waktu Reviu. Pembentukan tim Reviu dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi. Susunan Tim Reviu paling sedikit terdiri atas: 1. Penanggungjawab (Inspektur Daerah); 2. Dalnis/Supervisor;
22 - 3. Ketua Tim; dan 4. Anggota tim disesuaikan dengan kebutuhan. Penentuan Ketua Tim/Dalnis/Supervisor dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi dan pangkat/golongan. Sebagai dasar pelaksanaan Reviu, pimpinan APIP daerah provinsi dan kabupeten/kota menerbitkan surat perintah tugas Reviu. Surat perintah tugas tersebut paling sedikit menjelaskan mengenai pemberi tugas, susunan tim, ruang lingkup Reviu, lokasi serta waktu pelaksanaan Reviu. B. Penelaahan Informasi Umum 1. Pemahaman Objek Reviu Pemahaman objek Reviu dan dasar hukum peraturan terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah. Objek Reviu adalah Tim Penyusun RKPD dan TAPD serta unit penyusun rencana kerja Perangkat Daerah dan RKA-SKPD tingkat Perangkat Daerah. Pemahaman tersebut antara lain dilakukan dengan mempelajari: a. RPJMD, Renstra-Perangkat Daerah, RKPD, rencana kerja Perangkat Daerah, KUA, PPAS dan RKA-SKPD; b. Hasil Reviu sebelumnya; c. Peraturan terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah; d. Peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan penganggaran daerah seperti Pedoman Umum RKPD, Surat Edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah, Pedoman Umum APBD, Surat Edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan lain sebagainya. 2. Pemilihan prosedur Pemilihan prosedur bertujuan untuk menentukan langkah-langkah Reviu yang tepat dengan mempertimbangkan faktor risiko, materialitas, signifikansi, dan ketersediaan sumber daya manusia. C. Penyusunan Program Kerja Reviu Program Kerja Reviu merupakan serangkaian prosedur, dan teknik reviu yang disusun secara sistimatis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh Tim Reviu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat meneliti dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan.
23 - 1. Penyusunan Program Kerja Reviu meliputi kegiatan: a. penentuan personil; b. penentuan jadual Reviu; c. penentuan obyek, sasaran dan ruang lingkup Reviu; dan d. menyusun langkah-langkah Reviu. 2. Tujuan dan Manfaat Program Kerja Reviu, yaitu : a. Sarana pemberian tugas kepada Tim Reviu; b. Sarana pengawasan pelaksanaan reviu secara berjenjang; c. Pedoman kerja/pegangan bagi reviu; d. Landasan untuk membuat iktisar/ringkasan hasil reviu; dan e. Sarana untuk mengawasi mutu reviu. Langkah-langkah kerja Reviu adalah perintah kerja kepada pereviu dalam melaksanakan Reviu dan instruksi yang ditulis dengan kalimat perintah dengan menerapkan prosedur dan teknik-teknik Reviu. Contoh: Telusuri, analisis, bandingkan, evaluasi dan wawancara. Penyusunan Program Kerja Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah disusun sebagaimana format tercantum dalam romawi V Lampiran Peraturan Menteri ini. Inspektur pembantu mengajukan nota dinas ke inspektur tentang rencana kegiatan Reviu dengan lampiran konsep program kerja Reviu dan Tim Reviu untuk mendapat persetujuan. D. Koordinasi Penyelarasan Program Kerja Reviu dengan Jadwal Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah APIP daerah provinsi dan kabupaten/kota berkoordinasi dengan unsur pimpinan Tim Penyusun RKPD (Sekretaris Daerah penanggungjawab, kepala Perangkat Daerah bidang perencanaan selaku koordinator) dan TAPD provinsi dan kabupaten/kota (Sekretaris Daerah selaku pimpinan TAPD, Kepala SKPKD dan kepala perangkat daerah bidang perencanaan) yang bertujuan untuk: 1. menyelaraskan Program Kerja Reviu dan Jadwal Reviu dengan jadwal perencanaan dan penganggaran tahunan daerah; 2. mendapatkan informasi/dokumen kebijakan pemerintah daerah terkait perencanaan dan penganggaran serta dokumen lainnya yang dianggap perlu dan tersedia; 3. mengidentifikasi permasalahan awal yang berkaitan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah. selaku
24 - Melalui koordinasi tersebut diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan Reviu yang efektif dan efisien. III. PELAKSANAAN A. Reviu RKPD 1. Tim Reviu bertemu dengan Tim Penyusun RKPD dan seluruh kepala Perangkat Daerah, untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lama pada minggu pertama bulan Mei. 2. APIP daerah provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan surat kepada Tim Penyusun RKPD perihal permintaan dokumen rancangan akhir RKPD, paling lama pada minggu kedua bulan Mei. 3. Penyampaian dokumen rancangan akhir RKPD oleh Tim Penyusun RKPD kepada APIP daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan paling lama 2 (dua) minggu sebelum batas waktu penyelesaian rancangan akhir RKPD, yang disertai dengan: a. surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyusun RKPD; b. dokumen rancangan akhir RKPD; c. berita acara Musrenbang RKPD; d. laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; dan e. laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD. 4. APIP daerah provinsi dan kabupaten/kota menghimpun instrumen- instrumen yang akan digunakan dalam melakukan Reviu dokumen rancangan akhir RKPD, seperti dokumen: a. Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD; dan b. kebijakan pemerintah dan/atau peraturan terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan sebagainya. 5. Fokus Reviu Memastikan bahwa rumusan rancangan akhir RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKP. 6. Pelaksanaan Program Kerja Reviu Rancangan Akhir RKPD. Pelaksanaan Reviu rancangan akhir RKPD adalah sesuai dengan program kerja Reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan Reviu berkoordinasi dengan tim penyusun RKPD. Program kerja Reviu rancangan akhir RKPD mengacu pada format formulir V.1. PKR rancangan akhir RKPD dalam romawi V Lampiran Peraturan Menteri ini.
25 - 7. Penyusunan Kertas Kerja Reviu Rancangan Akhir RKPD Dalam kegiatan ini Kertas Kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh Reviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodelogi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu, sebagaimana dijelaskan dalam romawi VI Lampiran Peraturan Menteri ini. 8. Penyusunan Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD Penyusunan catatan hasil reviu rancangan akhir RKPD dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama Tim Penyusun RKPD. Catatan hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri atas simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan. Penyusunan catatan hasil reviu rancangan akhir RKPD sesuai dengan format dilakukan perbaikan. Penyusunan catatan hasil reviu RKA-SKPD Perubahan sesuai dengan format formulir VII.1 dalam romawi VII Lampiran Peraturan Menteri ini dengan mengganti substansi hasil Reviu berdasarkan program kerja Reviu rancangan akhir RKPD. 9. Pertemuan Akhir Tim Reviu menyampaikan catatan hasil Reviu kepada Tim Penyusun RKPD untuk di minta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan yang menjadi perhatian reviu. B. Reviu Renja Perangkat Daerah 1. Tim Reviu bertemu dengan kepala Perangkat Daerah, untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lama pada 1 (satu) minggu setelah RKPD ditetapkan. 2. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menyampaikan surat kepada kepala Perangkat Daerah perihal permintaan dokumen rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, paling lama pada 2 (dua) minggu setelah rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah disusun. Penyampaian dokumen rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah kepada APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu sebelum batas waktu penetapan rencana kerja Perangkat Daerah, yang disertai dengan:
26 - a. surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah; b. dokumen rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan c. laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. 3. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menghimpun instrumen yang akan digunakan dalam melakukan reviu dokumen rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, seperti dokumen: a. Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan laporan hasil verifikasi rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan b. surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah, kebijakan pemerintah dan/atau peraturan terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sebagainya. 4. Fokus Reviu Memastikan bahwa rumusan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah telah berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang RKPD. 5. Pelaksanaan Program Kerja Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Pelaksanaan Reviu Rancangan Akhir rencana kerja Perangkat Daerah adalah sesuai dengan program kerja Reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan Reviu berkoordinasi dengan Tim penyusun rencana kerja Perangkat Daerah. Program kerja Reviu rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah mengacu pada format formulir V.2. Program Kerja Reviu Rancangan Akhir RKPD dalam romawi V Lampiran Peraturan Menteri ini. 6. Penyusunan Kertas Kerja Reviu Rancangan Akhir Renja-Perangkat Daerah Dalam kegiatan ini Kertas Kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh pereviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodelogi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu, sebagaimana dijelaskan romawi VI Lampiran Peraturan Menteri ini. 7. Penyusunan Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir Renja-Perangkat Daerah Penyusunan catatan hasil reviu rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama
27 - kepala Perangkat Daerah. Catatan hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri atas simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi Perangkat Daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan. Penyusunan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah sesuai dengan format dilakukan perbaikan. Penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah sesuai dengan format formulir VII.1 dalam romawi VII Lampiran Peraturan Menteri ini, dengan mengganti substansi hasil Reviu berdasarkan program kerja Reviu rancangan Akhir rencana kerja Perangkat Daerah. 8. Pertemuan Akhir Tim Reviu menyampaikan catatan hasil Reviu kepada kepala Perangkat Daerah untuk di minta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan yang menjadi perhatian Reviu. C. Reviu KUA dan PPAS 1. Tim Reviu bertemu dengan TAPD dan seluruh kepala Perangkat Daerah, untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling laa pada Minggu kedua bulan Mei. 2. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menyampaikan surat kepada TAPD perihal permintaan dokumen Rancangan KUA, PPAS dan laporan hasil pembahasan RKA-SKPD paling lama 2 (dua) minggu sebelum KUA dan PPAS diajukan kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan. 3. Penyampaian dokumen rancangan KUA dan PPAS oleh TAPD kepada APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu sebelum batas waktu penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada kepala daerah, yang disertai dengan: a. surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua TAPD; b. dokumen rancangan KUA dan PPAS; dan c. dokumen RKPD. 4. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menghimpun instrumen yang akan digunakan dalam melakukan Reviu dokumen rancangan KUA dan PPAS, seperti dokumen: a. RPJMD dan RKPD; dan b. pedoman umum penyusunan APBD, kebijakan pemerintah dan/atau peraturan terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sebagainya.
28 - 5. Fokus Reviu Memastikan bahwa rumusan rancangan KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD. 6. Pelaksanaan Program Kerja Reviu Rancangan KUA dan PPAS Pelaksanaan Reviu rancangan KUA dan PPAS adalah sesuai dengan program kerja Reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan Reviu berkoordinasi dengan TAPD. Program kerja Reviu rancangan KUA dan PPAS mengacu pada format formulir V.3. 7. Penyusunan Kertas Kerja Reviu Rancangan KUA dan PPAS. Kertas kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh pereviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodelogi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan reviu yang diambil selama reviu, sebagaimana dijelaskan dalam romawi VI Lampiran Peraturan Menteri ini. 8. Penyusunan Catatan Hasil Reviu Rancangan KUA dan PPAS. Penyusunan catatan hasil Reviu rancangan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama TAPD. Catatan hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri atas simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan. Penyusunan catatan hasil Reviu KUA dan PPAS sesuai dengan format formulir VII.1 dalam romawi VII Lampiran Peraturan Menteri ini dengan mengganti substansi hasil Reviu berdasarkan program kerja Reviu rancangan KUA dan PPAS. 9. Pertemuan Akhir Tim Reviu menyampaikan catatan hasil Reviu kepada TAPD untuk diminta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan yang menjadi perhatian Reviu. D. Reviu RKA SKPD 1. Tim Reviu bertemu dengan seluruh kepala Perangkat Daerah, untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lama pada minggu pertama bulan Agustus. 2. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menyampaikan surat kepada seluruh kepala Perangkat Daerah perihal permintaan dokumen RKA-SKPD paling lama pada minggu kedua bulan Agustus. telah
29 - 3. Penyampaian dokumen RKA-SKPD oleh kepala Perangkat Daerah kepada APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bersamaan dengan jadwal penyampaian RKA-SKPD kepada TAPD untuk pembahasan, yang disertai dengan: a. surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah; b. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah penanggung jawab RKA- SKPD; c. dokumen RKA-SKPD; dan d. TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya. 4. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menghimpun instrument yang akan digunakan dalam melakukan Reviu dokumen RKA-SKPD, seperti dokumen: a. rencana kerja Perangkat Daerah; b. KUA dan PPAS; c. RKA-SKPD; d. pedoman umum penyusunan APBD; e. standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku; f. surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD; g. laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya; dan h. peraturan terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan sebagainya. 5. Fokus Reviu Memastikan bahwa rumusan RKA-SKPD telah berpedoman pada KUA dan PPAS. 6. Pelaksanaan Program Kerja Reviu RKA-SKPD Pelaksanaan Reviu RKA-SKPD adalah sesuai dengan program kerja Reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan reviu berkoordinasi dengan kepala Perangkat Daerah. Program kerja Reviu RKA-SKPD mengacu pada formulir V.4. Program kerja Reviu rancangan akhir RKPD dalam romawi V Lampiran Peraturan Menteri ini. 7. Penyusunan Kertas Kerja Reviu Rancangan RKA-SKPD Dalam kegiatan ini kertas kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh pereviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodelogi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama
30 - Reviu, sebagaimana dijelaskan dalam romawi VI Lampiran Peraturan Menteri ini. 8. Penyusunan Catatan Hasil Reviu RKA-SKPD Penyusunan catatan hasil Reviu RKA-SKPD dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama kepala Perangkat Daerah. Catatan hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri atas simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi Perangkat Daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan. Penyusunan catatan hasil Reviu RKA- SKPD sesuai dengan format formulir VII.1 dalam romawi VII Lampiran Peraturan Menteri ini berdasarkan PKR rancangan RKA-SKPD. 9. Pertemuan Akhir Tim Reviu menyampaikan catatan hasil Reviu kepada kepala Perangkat Daerah untuk diminta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan yang menjadi perhatian Reviu. E. Reviu Perubahan RKPD 1. Tim Reviu bertemu dengan tim penyusun Perubahan RKPD dan seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lama pada minggu pertama bulan Juni tahun berjalan. 2. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menyampaikan surat kepada tim penyusun RKPD perihal permintaan dokumen rancangan akhir Perubahan RKPD dan laporan hasil verikasi rancangan akhir Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah paling lama pada minggu ketiga bulan Juni tahun berjalan. 3. Penyampaian dokumen rancangan akhir Perubahan RKPD oleh tim penyusun RKPD kepada APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu sebelum batas waktu penyelesian rancangan perubahan RKPD, yang disertai dengan: a. surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyusun Perubahan RKPD; b. dokumen rancangan akhir Perubahan RKPD; c. laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan; dan d. laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD.
31 - 4. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menghimpun instrumen yang akan digunakan dalam melakukan Reviu dokumen rancangan akhir Perubahan RKPD, seperti dokumen: a. Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD; dan b. kebijakan pemerintah dan/atau peraturan terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sebagainya. 5. Ketentuan mengenai fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir pada kegiatan Reviu RKPD berlaku secara mutatis mutandis terhadap fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir terhadap Reviu Perubahan RKPD. F. Reviu Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 1. Tim Reviu bertemu dengan kepala Perangkat Daerah untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu dilaksanakan paling lama pada minggu keempat bulan Juli tahun berjalan. 2. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menyampaikan surat kepada seluruh kepala Perangkat Daerah perihal permintaan dokumen rancangan akhir Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi paling lama pada minggu keempat bulan Juli tahun berjalan. 3. Penyampaian dokumen rancangan akhir Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah kepada APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bersamaan dengan jadwal penyampaian rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah kepada Tim Penyusun RKPD untuk verifikasi, yang disertai dengan: a. surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah; b. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah penanggung jawab rencana kerja Perangkat Daerah; c. dokumen rancangan akhir Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; dan d. TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya. 4. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menghimpun instrumen yang akan digunakan dalam melakukan Reviu dokumen rancangan akhir perubahan rencana kerja Perangkat Daerah, seperti dokumen:
32 - a. Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Renstra-Perangkat Daerah; dan b. laporan hasil verifikasi rancangan akhir perubahan rencana kerja Perangkat Daerah. 5. Ketentuan mengenai fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir pada kegiatan Reviu rencana kerja Perangkat Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir terhadap Reviu Perubahan Reviu rencana kerja Perangkat Daerah. G. Reviu KUPA dan PPAS Perubahan 1. Tim Reviu bertemu dengan TAPD untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu dilaksanakan paling lama pada minggu ketiga bulan Juli tahun berjalan. 2. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menyampaikan surat kepada TAPD perihal permintaan dokumen rancangan KUPA dan PPAS Perubahan, paling lama pada minggu keempat bulan Juli tahun berjalan. 3. Penyampaian dokumen rancangan KUPA dan PPAS Perubahan oleh TAPD kepada APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu sebelum batas waktu penyampaian rancangan KUPA dan PPAS Perubahan kepada kepala daerah, yang disertai dengan: a. surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua TAPD; b. dokumen rancangan KUPA dan PPAS; dan c. dokumen Perubahan RKPD. 4. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menghimpun instrument yang akan digunakan dalam melakukan Reviu dokumen rancangan KUPA dan PPAS Perubahan, seperti dokumen: a. Peraturan kepala daerah tentang Perubahan RKPD; b. pedoman umum penyusunan APBD; c. standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku, kebijakan pemerintah dan sebagainya. 5. Ketentuan mengenai fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil Reviu dan
33 - pertemuan akhir pada kegiatan Reviu KUA dan PPAS berlaku secara mutatis mutandis terhadap fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir terhadap Perubahan Reviu KUPA dan PPAS Perubahan. H. Reviu RKA-SKPD Perubahan 1. Tim Reviu bertemu dengan seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu dilaksanakan paling lama pada minggu keempat bulan Agustus. 2. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menyampaikan surat kepada seluruh kepala Perangkat Daerah perihal permintaan dokumen RKA-SKPD Perubahan, paling lama pada minggu keempat bulan Agustus. 3. Penyampaian dokumen RKA-SKPD Perubahan oleh kepala Perangkat Daerah kepada APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bersamaan dengan jadwal penyampaian RKA-SKPD Perubahan kepada TAPD untuk pembahasan, yang disertai dengan: a. surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah; b. surat Pernyataan kepala Perangkat Daerah penanggung jawab RKA- SKPD; c. dokumen RKA-SKPD Perubahan; dan d. TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya. 4. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menghimpun instrumen yang akan digunakan dalam melakukan Reviu dokumen RKA-SKPD perubahan, seperti dokumen: a. Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; b. KUPA, PPAS Perubahan; c. RKA-SKPD Perubahan; d. standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku; dan e. peraturan terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sebagainya. 5. Ketentuan mengenai fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir pada kegiatan Reviu RKA-SKPD Perubahan berlaku secara mutatis mutandis terhadap fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil
34 - Reviu dan pertemuan akhir terhadap Reviu Perubahan Reviu RKA-SKPD Perubahan. IV. PELAPORAN Maksud dan tujuan pelaporan hasil Reviu adalah untuk mengkomunikasikan hasil Reviu kepada Ketua Tim Penyusun RKPD/TAPD/kepala perangkat daerah dan pejabat yang berwenang, serta mempermudah pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu. Pelaporan hasil reviu pada dasarnya mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan Reviu, prosedur Reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang direkomendasikan, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Pelaporan hasil Reviu disusun dalam bentuk catatan hasil Reviu dan laporan hasil Reviu. Tim Reviu harus mendokumentasikan seluruh Kertas Kerja Reviu dengan baik dan aman. Penyusunan laporan hasil Reviu dilakukan secara bebas tetapi terarah, dengan memperhatikan hal sebagai berikut: 1. Paling lama 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan Reviu dan Tim Reviu wajib menyusun laporan hasil Reviu. 2. Ketua Tim Reviu menyerahkan konsep laporan hasil Reviu kepada Dalnis/supervisor/irban dan selanjutnya disampaikan kepada inspektur daerah untuk ditandatangani. Proses konsep laporan hasil Reviu setiap tahapan sampai dengan penerbitannya, dilakukan langkah sebagai berikut: 1. Konsep laporan hasil Reviu disusun oleh Ketua Tim berdasarkan kertas kerja Reviu segera setelah pekerjaan lapangan selesai, dilengkapi dengan: a. catatan hasil Reviu; b. copy surat tugas; 2. Penyusunan konsep laporan hasil Reviu, memperhatikan: a. kesesuaian bentuk dan susunan laporan hasil Reviu dengan pedoman; b. kelengkapan dokumen pendukung laporan hasil Reviu; c. kesesuaian materi laporan hasil Reviu dan catatan hasil Reviu; dan d. ketepatan simpulan dan rekomendasi. 3. Konsep laporan hasil Reviu diserahkan oleh Ketua Tim kepada Dalnis/Supervisor selanjutnya disampaikan kepada Inspektur untuk mendapat persetujuan.
35 - 4. Laporan hasil Reviu diterbitkan sebanyak 4 (empat) eksemplar, yang didistribusikan kepada: a. Gubernur/Menteri Dalam Negeri; b. Ketua Tim Penyusun RKPD/TAPD; c. Kepala perangkat daerah; dan d. Arsip Inspektorat (Bagian Evaluasi). Format laporan hasil Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah disusun sesuai dengan format laporan formulir VII.2 dalam pedoman ini sesuai dengan jenis dokumen yang direviu.
36 - V. PROGRAM KERJA REVIU 1. Program Kerja Reviu Rancangan Akhir RKPD Formulir V.1 Program Kerja Reviu Rancangan Akhir RKPD Waktu (Jam) Rencana Realisasi Dilaks Oleh A PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RANCANGAN KKR No. No Langkah-Langkah Kerja Reviu AKHIR RKPD. Tujuan: untuk menguji bahwa rancangan akhir RKPD yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai. 1 Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi: a. RPJMD; b. Renstra Perangkat Daerah; c. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; d. Berita acara Musrenbang RKPD; e. Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD; dan f. Dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Reviu. 2 Buat Kesimpulan B PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN RANCANGAN AKHIR RKPD DENGAN RPJMD. Tujuan: untuk menguji rumusan rancangan akhir RKPD berpedoman pada RPJMD. 1 Analisis rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada Bab IV rancangan akhir RKPD telah sesuai dengan Ket. telah
No Langkah-Langkah Kerja Reviu sasaran pada Bab V dan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah pada Bab VI yang ditetapkan dalam RPJMD. 2 Analisis kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja serta Perangkat Daerah penanggung jawab pada Bab V rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rancangan akhir RKPD, dengan Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. 3 Analisis kesesuaian nama program dan kegiatan, pagu dana, indikator dan target kinerja serta perangkat daerah penanggungjawab pada Bab V rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rancangan akhir RKPD, dengan Bab VI rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. 4 Analisis kesesuaian perhitungan proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah pada Bab III kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam rancangan akhir RKPD dengan 37 - Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. Ket.
38 - No Langkah-Langkah Kerja Reviu Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. Ket. Bab III gambaran keuangan daerah dalam RPJMD. 5 Analisis kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja pada Bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rancangan akhir RKPD dengan Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD. 6 Buat kesimpulan. C PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RKPD Tujuan: untuk menguji rumusan rancangan akhir RKPD telah disusun sesuai dengan tahapan, tata cara dan sistematika penyusunan dokumen RKPD Lakukan permintaan keterangan terkait proses penyusunan dan sistematika dokumen RKPD, yang meliputi: 1. Pembentukan tim penyusun RKPD provinsi dan penyusunan rencana kerja. 2. Pengolahan data dan informasi. 3. Analisis gambaran umum kondisi daerah 4. Analisis ekonomi dan keuangan daerah. 5. Evaluasi kinerja tahun lalu. 6. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah. 7. Penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan
No Langkah-Langkah Kerja Reviu Rakyat Daerah. 8. Perumusan permasalahan pembangunan daerah. 9. Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah. 10. Perumusan RKPD sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. 11. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah. 12. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. 13. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahunan telah mengacu pada Rancangan RKP. 14. Perumusan rencana kerja dan pendanaan daerah. 15. Pelaksanaan forum konsultasi publik. 16. Penyelarasan rencana kerja dan pendanaan daerah. 17. Perumusan rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka 39 - Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. Ket.
No Langkah-Langkah Kerja Reviu menengah daerah. 18. Perumusan rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional. 19. Rencana kerja dan pendanaan daerah telah memperhitungkan prakiraan maju. 20. Musrenbang RKPD yang bertujuan: a. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan. b. Menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan daerah. 21. Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD. 22. Dokumen RKPD yang telah disahkan. 23. Buat Kesimpulan 40 - Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. Ket.
41 - 2. Program Kerja Reviu Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Formulir V.2 Program Kerja Reviu Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah No Langkah-Langkah Kerja Reviu Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. A PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH. Tujuan: untuk menguji bahwa rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai. 1 Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi: a. RKPD; b. laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya; c. berita acara Musrenbang kecamatan; d. berita acara forum Perangkat Daerah; e. laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan f. dokumen Lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Reviu. 2 Buat Kesimpulan B PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Tujuan: Untuk menguji rumusan rancangan akhir rencana kerja Ket.
42 - No Langkah-Langkah Kerja Reviu Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. Perangkat Daerah telah berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah 1 Analisis rumusan sasaran perangkat daerah dalam Bab III rancangan akhir Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan sasaran pada Bab IV yang ditetapkan dalam RKPD. 2 Analisis kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja serta perangkat daerah penanggungjawab pada Bab IV rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dengan Bab V rencana kerja dan pendanaan daerah yang ditetapkan dalam RKPD. 3 Buat kesimpulan. C PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH Tujuan: Untuk menguji rumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Lakukan permintaan keterangan terkait proses proses penyusunan dan sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah, yang meliputi: 1. Pembentukan tim penyusun rencana kerja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja. Ket.
No Langkah-Langkah Kerja Reviu 2. Pengolahan data dan informasi. 3. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah. 4. Mengkaji hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah. 5. Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 6. Penelaahan rancangan awal RKPD. 7. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. 8. Penelaahan usulan masyarakat. 9. Perumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah 10. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah. 11. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang. 12. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. 43 - Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. Ket.
No Langkah-Langkah Kerja Reviu 13. Mensinkronkan program dan kegiatan antarperangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. 14. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu anggaran untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan surat edaran kepala daerah. 15. Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. 16. Program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah. 17. Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. 18. Buat kesimpulan 44 - Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. Ket.
45 - 3. Program Kerja Reviu Rancangan KUA-PPAS Formulir V.3 Program Kerja Reviu Rancangan KUA-PPAS No Langkah-Langkah Kerja Reviu Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. A PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RANCANGAN KUA-PPAS. Tujuan: untuk menguji bahwa rancangan KUA-PPAS yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai. 1 Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi: a. RKPD; b. Dokumen Lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu. 2 Buat Kesimpulan B PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN RANCANGAN KUA-PPAS dengan RKPD Tujuan: Untuk menguji rumusan rancangan KUA-PPAS telah disusun berdasarkan RKPD 1 Analisis rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam rancangan KUA-PPAS telah sesuai dengan Bab IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKPD. 2 Analisis kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaranpenerima Ket.
No Langkah-Langkah Kerja Reviu manfaat per-kegiatan setiap perangkat daerah serta perangkat daerah penanggungjawab dalam rancangan KUA-PPAS, dengan Bab V rencana kerja dan pendanaan daerah yang ditetapkan dalam RKPD. 3 Analisis kesesuaian proyeksi kapasitas fiskal tahunan antara rancangan KUA-PPAS dengan Bab III kerangka ekonomi dan keuangan daerah RKPD. 4 Buat kesimpulan. 46 - Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. Ket.
47 - 4. Program Kerja Reviu RKA-SKPD Formulir V.4 Program Kerja Reviu RKA SKPD No Langkah-Langkah Kerja Reviu Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. A PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RKA-SKPD. Tujuan: untuk menguji bahwa RKA-SKPD yang diajukan oleh tiap perangkat daerah telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai. 1 Dapatkan Dokumen-Dokumen Yang Diperlukan Meliputi: a. Dokumen Umum: 1) KUA Dan PPAS; 2) RKA-SKPD; 3) Pedoman Penyusunan APBD; 4) Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD; 5) Term Of Refference (TOR) Dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 6) Peraturan Kepala Daerah Tentang Standar Belanja Dan Bagan Akun Standar; 7) Hasil Evaluasi Atas RAPBD Tahun Lalu Dari Menteri Dalam Negeri Untuk Provinsi Dan Gubernur Untuk Bupati Kepada PPKD; Ket.
No Langkah-Langkah Kerja Reviu 8) Hasil Audit BPK Dan Hasil Pengawasan APIP Tahun Anggaran Sebelumnya; Dan 9) Dokumen Lainnya Yang Dibutuhkan Dalam Pelaksanaan Reviu. b. Dokumen Pengalokasian Anggaran Terkait Pengadaan Barang Milik Daerah: 1) Pengadaan Tanah: a) Data/dokumen Rencana Kebutuhan Tahunan BMD; b) Status Kepemilikan Tanah; c) Informasi harga tanah/NJOP dari Dinas Pendapatan Daerah setempat; d) Keterangan dari Camat setempat apabila harga tanah lebih besar dari NJOP; dan e) Izin Prinsip pembangunan Gedung dari Pemerintah Daerah. 2) Pembangunan Bangunan/Gedung Daerah: a) Data/dokumen 48 - Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. Ket.
No Langkah-Langkah Kerja Reviu Rencana Kebutuhan Tahunan BMD untuk tanah dan/atau bangunan; b) Izin Prinsip pembangunan gedung dari Pemerintah Daerah (IMB); c) Status Kepemilikan tanah; dan d) Surat Dinas PU terkait perhitungan kebutuhan biaya pembangunan gedung atau sejenisnya untuk Pengadaaan Gedung/Bangunan. 3) Pengadaan asset lainnya, (misalnya: kendaraan dinas dan renovasi gedung): a) Surat Keterangan, Berita Acara Penghapusan Kendaraan; dan b) Surat dari Dinas PU terkait perhitungan kebutuhan biaya renovasi gedung negara/ sejenisnya. 4) Dokumen pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan BMD: a) Peraturan Kepala 49 - Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. Ket.
50 - No Langkah-Langkah Kerja Reviu Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. Daerah tentang Standar Biaya; b) Data Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk mengetahui luas, jumlah, dan kondisi BMD; c) Data mengenai perhitungan biaya pemeliharaan; dan d) Jumlah pegawai dan struktur organisasi satuan kerja B PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN RKA SKPD DENGAN PPAS. Tujuan: untuk menguji kesesuaian program dan kegiatan dalam RKA SKPD yang diajukan oleh tiap perangkat daerah dengan PPAS. 1 Pastikan kesesuaian total pagu program dan kegiatan antara PPAS dengan pagu dalam RKA- SKPD. 2 Pastikan konsistensi nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima manfaat per-kegiatan setiap Perangkat Daerah serta Perangkat Daerah penanggung jawab yang tercantum dalam dokumen RKA-SKPD dengan dokumen PPAS. 3 Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada RKA-SKPD yang tidak terdapat dalam Ket.
51 - No Langkah-Langkah Kerja Reviu Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. PPAS, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pastikan penambahan kegiatan baru tersebut akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah PPAS ditetapkan. 4 Buat kesimpulan. C PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Tujuan: untuk memastikan bahwa penganggaran belanja tidak langsung. 1. telah sesuai dengan Standar Biaya; dan 2. telah dilengkapi dokumen pendukung. 1 Lakukan penelusuran angka/analisis atas kesesuaian satuan belanja: a. belanja pegawai; b. bunga; c. subsidi; d. hibah; e. bantuan sosial; f. belanja bagi hasil; g. bantuan keuangan; dan h. belanja tidak terduga. Dalam RKA SKPD dengan standar biaya terkait. Ket.
52 - No Langkah-Langkah Kerja Reviu Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. 2 Lakukan penelusuran angka/analisis atas kesesuaian belanja tidak langsung dengan dokumen pendukung TOR, hasil verifikasi Hibah/bansos/bantuan keuangan dan dokumen pendukung lainnya antara lain proposal Surat Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima dana hibah dan bansos (by name by address) 3 Pastikan penganggaran belanja hibah dan bansos didukung dengan dasar hukum penganggarannya. 4 Buat Kesimpulan D PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA BARANG DAN JASA. Tujuan: untuk memastikan bahwa belanja barang/jasa. 1. Telah mempertimbangkan ketersediaan anggaran; 2. Telah sesuai dengan Standar Biaya; dan 3. Telah dilengkapi dokumen pendukung. 1 Lakukan penelusuran angka/analisis atas kesesuaian satuan biaya belanja belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, Ket.
53 - No Langkah-Langkah Kerja Reviu Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. Ket. sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai dengan dalam RKA-SKPD dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Biaya. 2 Lakukan analisis/penelaahan atas kesesuaian belanja barang/jasa dokumen pendukung TOR, laporan Persediaan Bahan habis pakai dan dokumen pendukung lainnya. 3 Buat Kesimpulan. E PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN TERKAIT PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK GEDUNG/BANGUNAN Tujuan: untuk memastikan bahwa rencana pengadaan gedung/bangunan: 1. Telah sesuai dengan rencana kebutuhan; 2. Telah mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan telah memperhatikan ketersediaan BMN yang ada pada Kementerian/Lembaga; 3. Telah sesuai dengan Standar Biaya; dan 4. Telah dilengkapi dokumen pendukung.
No Langkah-Langkah Kerja Reviu 1 Lakukan penelusuran angka/analisis kesesuaian TOR dan RAB dengan rencana pengadaan. 2 Teliti apakah SPTJM telah memuat: a. pernyataan telah memenuhi kelayakan teknis; dan b. ketersediaan dana bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak yang bukan merupakan tambahan pagu (on top). 3 Khusus untuk kontrak tahun jamak, pastikan apakah atas permohonan kontrak tahun jamak telah mendapat pesertujuan Kepala Daerah. 4 Untuk pekerjaan yang membutuhkan pembebasan/pengadaan lahan seperti pekerjaan pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan lahan/tanah dalam jumlah besar, antara lain bandara, pelabuhan, jalan, irigasi, transmisi listrik, dan rel kereta api, pastikan apakah SPTJM Telah dilampiri: a. pernyataan bahwa Pengguna Anggaran akan menyelesaikan 54 - Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. Ket.
No Langkah-Langkah Kerja Reviu pengadaan/pembebasan lahan/tanah secara simultan dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur dalam periode Kontrak Tahun Jamak; b. pernyataan bahwa Pengguna Anggaran akan menjaga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana; c. pernyataan bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian pengadaan/pembebasan lahan/tanah tidak dapat dibebankan pada APBD, kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 5 Pastikan apakah telah terdapat perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat sebagaimana terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan 55 - Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. Ket.
56 - No Langkah-Langkah Kerja Reviu Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. Umum No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan/ gedung Negara. 6 Pastikan apakah telah terdapat analisis kebutuhan mengenai rencana pengadaan Gedung/ bangunan yang diusulkan oleh Satuan Kerja 7 Pastikan bahwa dokumen pendukung yang diajukan: a. dilengkapi dengan cakupan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun; b. tidak diperbolehkan terdapat dokumen yang menunjukkan nama calon peserta dan/atau calon pemenang lelang. 8 Buat kesimpulan. F PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN TERKAIT PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK TANAH Tujuan: untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran pengadaan tanah: 1. Telah sesuai dengan rencana kebutuhan; 2. Telah mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan memperhatikan ketersediaan BMND yang ada Badan/Biro/Bagian aset; dan Ket. telah pada
57 - No Langkah-Langkah Kerja Reviu Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. 3. Telah dilengkapi dokumen pendukung. 1 Dapatkan dan pelajari Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang dibuat oleh satker, pastikan apakah rencana pengadaan tanah tersebut telah didasarkan usulan Kuasa Pengguna Barang dan memperhatikan ketersediaan LBMD/KIB, Laporan Keuangan Perangkat Daerah, yang ada pada Badan/Biro pengelola asset. 2 Pastikan kesesuaian TOR, RAB, dan SPTJM dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah. 3 Pastikan kesesuaian biaya operasional dan biaya pendukung serta honorarium dengan standar biaya sesuai Petauran Kepala Daerah tentang Standar Harga 4 Buat kesimpulan. G PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR. Tujuan: untuk memastikan apakah pengadaan kendaraan dinas telah sesuai dengan kebutuhan. 1 Bandingkan antara jumlah kendaraan dinas yang dimiliki oleh satuan kerja serta kondisinya dalam LBMD/KIB, Ket.
58 - No Langkah-Langkah Kerja Reviu Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. dengan jumlah jabatan dalam struktur organisasi satuan kerja tersebut. 2 Untuk penggantian kendaraan yang rusak berat yang secara ekonomis memerlukan biaya pemeliharaan yang besar untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan tidak diusulkan biaya pemeliharaannya, pastikan terdapat Surat Keterangan berupa Berita Acara Penghapusan kendaraan/Pelelangan. 3 Untuk pengadaan kendaraan bermotor yang dibatasi, pastikan apakah terdapat surat izin dari pimpinan K/L 4 Buat kesimpulan. H PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR Tujuan: untuk memastikan apakah biaya pemeliharaan kendaraan dinas telah sesuai dengan jumlah kendaraan dinas/kapal dan standar biaya. 1 Lakukan penelaahan atas kesesuaian dokumen TOR dan RAB. 2 Lakukan pengujian kesesuaian biaya pemeliharaan kendaraan dengan jumlah kendaraan dinas yang kondisinya tidak rusak berat sesuai LBMD/KIB. Ket.
59 - No Langkah-Langkah Kerja Reviu Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. 3 Lakukan pengujian kesesuaian biaya pemeliharaan kendaraan dengan standar biaya. 4 Buat kesimpulan. I PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS RENOVASI GEDUNG. Tujuan: untuk memastikan apakah Biaya Renovasi Gedung dan Bangunan telah sesuai dengan Standar Biaya. 1 Lakukan penelaahan kesesuaian TOR dan RAB dengan rencana renovasi gedung. 2 a. Pastikan renovasi bangunan/ gedung telah dilengkapi dengan perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk bangunan gedung negara yang berlokasi di dalam negeri dan pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar daerah (kantor perwakilan) yang mengubah struktur bangunan; b. Pastikan renovasi bangunan/ gedung telah dilengkapi perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Ket.
60 - No Langkah-Langkah Kerja Reviu Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. konsultan perencana setempat dan SPTJM KPA kantor perwakilan setempat untuk pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar provinsi (kantor perwakilan) yang tidak merubah struktur bangunan. (Informasi mengubah atau tidak struktur bangunan dijelaskan dalam dokumen tersebut). 3 Buat Kesimpulan. J PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG YANG DITEMPATI BERSAMA. Tujuan: untuk memastikan bahwa biaya pemeliharaan gedung yang dipergunakan bersama tidak terjadi duplikasi penganggaran biaya. 1 Lakukan penelaahan atas kesesuaian dokumen TOR dan RAB 2 Lakukan pengujian kesesuaian biaya pemeliharaan gedung dan bangunan dengan standar biaya 3 Lakukan analisis apakah terdapat duplikasi biaya pemeliharaan pada gedung yang dipergunakan bersama. 4 Buat kesimpulan. K PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGUJIAN ATAS PENGGUNAAN KODE REKENING BESERTA NORMA PENYAJIANNYA Ket.
61 - No Langkah-Langkah Kerja Reviu Dilaks Oleh Waktu (Jam) Rencana Realisasi KKR No. (KLASIFIKASI YANG TIDAK TEPAT MISALNYA ASET YANG DISERAHKAN PADA MASYARAKAT DIANGGARKAN DALAM BELANJA MODAL) Tujuan: untuk menguji kebenaran pencantuman kode rekening dan pengklasifikasian suatu jenis pendapatan/belanja 1 Lakukan analisa kesesuaian pencantuman kode rekening atau jenis pendapatan/belanja didalam RKA-SKPD dengan kode rekening penganggaran dengan BAS, baik berdasarkan urusan, unit organisasi, program/kegiatan, akun, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek. 2 Lakukan analisa sasaran dalam TOR atau KAK dengan ketepatan klarifikasi belanja/pendapatan yang tercantum dalam RKA. 3 Buat Kesimpulan. Ket.
62 - VI. KERTAS KERJA REVIU Kertas kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh Tim Reviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodologi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu. 1. Tujuan dan manfaat penyusunan Kertas kerja Reviu adalah: a. Pendukung Laporan Reviu Kertas Kerja Reviu merupakan penghubung antara Reviu yang dilaksanakan dengan laporan hasil Reviu, jadi informasi dalam LHR harus dapat dirujuk ke kertas kerja Reviu. Disamping itu, kertas kerja Reviu disusun agar simpulan Reviu dapat dibuat secara berjenjang dari teknik dan prosedur Reviu yang telah dilaksanakan oleh Tim Reviu, yang kemudian berujung pada laporan hasil pengawasan. b. Dokumentasi Informasi Kertas kerja Reviu mendokumentasikan informasi yang diperoleh melalui interviu, penelaahan peraturan, analisis atas sistem dan prosedur, observasi atas suatu kondisi dan pengujian transaksi. c. Identifikasi dan Dokumentasi Temuan Reviu Sarana untuk mencari hubungan berbagai fakta yang telah ditemukan, membandingkan, menilai/mengukur besarnya pengaruh suatu temuan atau kelemahan. d. Pendukung Pembahasan Pemahaman yang memadai tentang hal-hal penting dan relevan dapat membantu Tim Reviu pada saat pembahasan suatu masalah dengan pihak yang diperiksa. Selama Reviu, pemahaman tersebut harus didokumentasikan ke dalam kertas kerja Reviu sehingga saat pembahasan informasi yang relevan dapat segera dirujuk. e. Media Reviu Pengawas Penyusunan kertas kerja Reviu dapat digunakan sebagai sarana mengawasi, menilai dan memonitor perkembangan pelaksanaan reviu, pelaksanaan Program Kerja Reviu, menilai kecukupan teknik dan prosedur Reviu untuk memenuhi standar reviu yang telah ditetapkan. Reviu pengawas ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi teknik atau prosedur Reviu tambahan yang diperlukan yang harus dilaksanakan oleh timnya.
63 - f. Referensi Kertas Kerja Reviu dapat menjadi referensi dalam perencanaan tugas reviu atau pelaksanaan reviu periode berikutnya dan referensi dalam memonitor tindak lanjut reviu. 2. Jenis-jenis Kertas Kerja Reviu adalah sebagai berikut: a. Kertas Kerja Reviu Utama Kertas kerja Reviu utama adalah kertas kerja Reviu yang berisi simpulan hasil Reviu untuk keseluruhan/suatu segmen/bagian/kegiatan yang direviu. Umumnya memuat informasi sebagai berikut: 1) Informasi umum antara lain berisi tujuan operasi/kegiatan yang diperiksa dan informasi latar belakang lainnya, misalnya organisasi dan sistem pengendalian manajemen. 2) Tujuan Reviu menjelaskan tujuan secara rinci yang ingin dicapai dalam Reviu atas kegiatan dimaksud. 3) Ruang lingkup menjelaskan apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan dalam Reviu, metode pemilihan sampel dan ukuran sampelnya dan sumber informasi. 4) Dalam temuan berisi jawaban atas tiap unsur yang dimuat dalam tujuan Reviu. 5) Dalam opini dimuat penilaian atas pencapaian tujuan kegiatan, dengan mempertimbangkan adanya temuan. 6) Rekomendasi berupa tindakan perbaikan atas kelemahan yang ada dan mencatat tindak lanjut yang telah dilakukan yang diperiksa. b. Kertas Kerja Reviu Ikhtisar Kertas kerja Reviu ikhtisar adalah kertas kerja Reviu yang berisi ringkasan informasi dari kertas kerja Reviu yang berisi informasi yang sejenis/sekelompok tertentu. Kertas kerja Reviu ikhtisar sangat membantu dalam: 1) Proses Reviu yang kompleks. 2) Merangkum kelompok kertas kerja yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu atau satu bagian/segmen, memberikan gambaran yang sistematis dan logis terhadap Kertas Kerja Reviu. 3) Menghindarkan adanya permasalahan yang timbul setelah selesai Reviu, seperti kurang lengkapnya data pendukung.
64 - 4) Membantu tim untuk membiasakan diri dengan kepastian dan ketepatan yang diperlukan dalam menganalisis informasi. 5) Mendorong analisi kritis dengan segera atas bukti yang diperoleh dan pekerjaaan yang dilakukan, membantu identifikasi temuan dan sebagai dasar pengambilan keputusan reviu selanjutnya. 6) Memungkinkan sebagai bahan penyusunan konsep Laporan Hasil Reviu. c. Kertas Kerja Reviu Pendukung 1) Kertas kerja Reviu yang berisi informasi yang mendukung kertas kerja Reviu utama. 2) Disusun secara logis, setiap kertas kerja Reviu yang berada di belakang kertas kerja Reviu yang lain adalah merupakan pendukung (informasi yang lebih rinci) dari kertas kerja Reviu sebelumnya. 3) Disusun selama proses Reviu dilaksanakan dengan mengikuti program kerja Reviu dan dituliskan referensi program kerja Reviu- nya. 4) Dibuat setiap lembar untuk suatu permasalahan. 3. Kertas Kerja Reviu yang baik memenuhi prinsip-prinsip penyusunan Kertas Kerja Reviu sebagai berikut: a. relevan; b. sesuai dengan Program Kerja Reviu; c. lengkap dan Cermat; d. mudah dipahami; e. rapi; f. efisien; dan g. seragam. 4. Kertas Kerja Reviu antara lain berisi dokumen/informasi berupa: a. perencanaan, termasuk program kerja reviu; b. prosedur Reviu yang dilakukan, informasi yang diperoleh dan simpulan hasil Reviu; c. Reviu oleh pengawas; d. pelaporan Reviu; e. catatan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh yang direviu; f. hasil Reviu analitis; g. laporan Reviu dan tanggapan manajemen; dan h. korespondensi Reviu yang relevan.
65 - 5. Penguasaan Kertas Kerja Reviu a. Kepemilikan Kertas Kerja Reviu: 1) kertas kerja Reviu merupakan hak milik instansi APIP. 2) organisasi objek Reviu tidak mempunyai hak atas kertas kerja Reviu meskipun berisi data/informasi tentang organisasi objek Reviu. b. Kerahasiaan Kertas Kerja Reviu: 1) kertas kerja Reviu bersifat rahasia terhadap organisasi objek Reviu. 2) kertas kerja Reviu bersifat rahasia terhadap pihak ketiga. 3) pihak Kejaksaan, Kepolisian atau pihak yang berwenang lainnya dapat menggunakan informasi/data dalam KKR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4) kertas kerja Reviu dapat ditelaah oleh pihak luar untuk perReview. c. Prinsip Pengelolaan Kertas Kerja Reviu: karena rahasia dan penting: 1) pada jam kerja, kertas kerja Reviu tidak boleh ditinggal di tempat yang bisa didatangi oleh umum, pegawai instansi atau pihak lain yang tidak memiliki kewenangan untuk menelaahnya. 2) diluar jam kerja atau pada saat istirahat makan siang, kertas kerja Reviu harus disimpan dalam keadaan terkunci. 3) dokumen rahasia, seperti rencana organisasi objek Reviu untuk operasi serta perluasan di masa depan dan laporan penyelidikan harus disimpan dalam keadaan terkunci apabila tidak sedang dipakai. 4) Untuk dokumen yang sifatnya sangat sensitif, perlu dilakukan tindakan pengamanan khusus dengan menggunakan lemari dengan kunci pengaman/kombinasi. Sehingga kegiatan Reviu mulai dari perencanaan, survei pendahuluan, evaluasi pengendalian manajemen, pengujian substantif, sampai dengan pelaporan dan tindak lanjut hasil Reviu. Hal ini dikarenakan semua kegiatan Reviu didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja Reviu. 6. Setiap instansi pengawasan memilki format kertas kerja Reviu masing- masing tetapi secara umum informasi atau isinya sama.
66 - FORMULIR VI.1 FORMAT KERTAS KERJA REVIU Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota (1) Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... (6) Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Judul (7) ... ,Tgl-Bln-Thn (8) Nama:... NIP... Penjelasan cara pengisian Formulir VI.1: (1) adalah identitas unit organisasi APIP yang melakukan audit. (2) Nomer KKR: Diisi sesuai dengan tata cara penomoran kertas kerja Reviu yang berlaku secara sistematis. (3) Disusun Oleh : Diisi dengan nama APIP yang bertugas/melaksanakan kegiatan/membuat KKR. (4) Direviu Oleh : Diisi dengan nama yang bertugas dan berhak untuk mereviu Kertas Kerja Reviu, Kertas Kerja Reviu yang disusun oleh Anggota Tim direviu oleh Ketua Tim, sedangkan Kertas Kerja Reviu yang disusun oleh Ketua Tim direviu oleh Pengendali Teknis. (5) Disetujui Oleh : Diisi dengan nama APIP yang memberi persetujuan. (6) Nama Organisasi Objek Reviu : Diisi dengan nama unit kerja atau badan hukum yang menjadi objek Reviu. (2) (3) (4) (5)
67 - (7) Diberikan judul yang jelas. Judul memberikan penjelasan tentang kegiatan Reviu yang dituangkan di dalam lembar kertas kerja Reviu yang bersangkutan. Sering dibuat juga, bahwa setelah judul, diberikan ringkasan program kerja Reviu yang berisi tujuan dan langkah/prosedur audit yang dijalankan dan dituangkan dalam lembar Kertas Kerja Reviu yang bersangkutan. (8) Tanggal, tanda tangan, Nama dan NIP Diisi dengan tanggal kertas kerja Reviu disusun dan diberikan tanda tangan, Nama serta NIP APIP yang membuat kertas kerja Reviu. (9) Diberikan tick mark atau simbol audit yang digunakan dalam proses pengujian dan diberikan referensi silang yang memadai untuk menghubungkan lembar kertas kerja Reviu satu dengan lembar kertas kerja Reviu yang lain dengan saling merujuk nomor kertas kerja Reviu masing-masing. (10) Simpulan dari pengujian yang dilakukan pada lembar kertas Kerja Reviu yang bersangkutan harus dimuat dengan cermat dan teliti. (11) Istilah teknis atau singkatan yang tidak lazim harus diberikan penjelasan yang layak. (12) Gunakan bahasa tulis yang sederhana, jelas, mudah dimengerti, bila diperlukan dapat menggunakan tabel, kolom-kolom, bagan arus atau diagram yang dapat membantu menjelaskan suatu permasalahan atau pemberian informasi. (13) Berikan keterangan atas tick mark atau simbol yang digunakan dalam lembar kertas kerja Reviu yang bersangkutan. (14) Tuliskan secara singkat sumber data yang menjadi dasar/bahan pembuatan informasi/pengujian. Hal ini dapat digariskan untuk menilai tingkat relevansi dan kompetensi data/informasi yang digunakan dan validitas dalam pembuatan simpulan.
68 - FORMULIR VI.2 CONTOH KERTAS KERJA REVIU - RKPD 1. KERTAS KERJA PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RKPD Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung RKPD NO. Uraian ada Tidak Keterangan/Analisis [1] [2] [3] [4] [5] 1. RPJMN UU No... 3. RKP Tahun... UU/PP No... 4. RPJMD Provinsi Perda No... 5. Hasil Evaluasi RKPD tahun lalu Pergub/SK No... 6. Rancangan Awal/Akhir RKPD Terlampir 7. Berita Acara Musrenbang RKPD BA No... 8. Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD Terlampir 9... 10. Dstnya Berdasarkan wawancara dengan tim penyusun RKPD diketahui bahwa : ... ... ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah Kerja: (1) Isikan No urut. (2) Isikan dokumen perencanaan. (3) Beri tick mark bila ada. (4) Beri tick mark bila tidak. (5) Beri penjelasan atas ada /tidaknya dokumen perencanaan.
69 - 2. KERTAS KERJA KESESUAIAN RUMUSAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DALAM RKPD DAN RPJMD Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas Kesesuaian Rumusan Prioritas DAN Sasaran Pembangunan Dalam RKPD dan RPJMD No. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dalam RPJMD Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dalam RKPD [1] [2] 1. 2. Dst ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah Kerja: (1) Isikan Prioritas dan sasaran pembangunan dalam RPJMD. (2) Isikan Prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD. (3) Beri penjelasan atas ketidaksesuaian. Ket [3]
70 - 3. KERTAS KERJA PENGUJIAN ATAS PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPD Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian atas Pembentukan Tim Penyusun RKPD No. Uraian Ada Tidak Keterangan/Analisis [1] [2] [3] [4] 1. SK Tim Penyusun ada SK Gubernur No... Tgl... 2. Orientasi dan agenda kerja tim ada Jadwal terlampir 3. Pengumpulan data dan informasi 3. Pengumpulan data dan informasi Diantara lain : RPJMN, RTRWN, RKP, hasil evaluasi RKPD tahun lalu, RPJMD, Data-data statistik, LkjIP ... ... ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja: (1) Isikan Uraian proses penyusunan RKPD. (2) Ceklist kelengkapan dokumen pendukung proses penyusunan RKPD. (3) Ceklist kelengkapan dokumen pendukung proses penyusunan RKPD. (4) Berikan keterangan.
71 - 4. KERTAS KERJA ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian atas Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah No. Aspek Bab Hal Catatan [1] [2] [3] [4] 1. Geografi dan demografi karakteristik lokasi dan wilayah potensi pengembangan wilayah wilayah rawan bencana demografi 2. Kesejahteraan Masyarakat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi kesehateraan sosial seni budaya dan olah raga 2. Pelayanan umum fokus kayanan urusan wajib fokus layanan urusan pilihan 3. Daya saing daerah fokus kemampuan ekonomi daerah fokus fasilitas wilayah/Insfrastruktur fokus iklim berinvestasi fokus Sumber Daya Manusia ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP...
72 - Langkah kerja: (1) Isikan Aspek gambaran umum kondisi daerah (2) Isikan Bab sesuai aspek (3) Isikan halaman sesuai aspek (4) Buat catatan 5. KERTAS KERJA ANALISIS KESESUAIAN KEBIJAKAN NASIONAL DENGAN DAERAH Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas Analisis Kesesuaian Kebijakan Nasional Dengan Daerah No. Aspek Bab Hal Catatan [1] [2] [3] [4] 1. Kebijakan Nasional (RPJMN/RKP) meliputi: a... b. dst... Kebijakan dalam RKPD Provinsi a... b. dst... 2. Kebijakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan a... b. dst... Berdasarkan wawancara dengan Tim penyusun RKPD diketahui bahwa ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja: (1) Isikan kebijakan pembangunan baik lingkup Nasional, RKPD, dan kebijakan lain (2) Isikan Bab sesuai aspek (3) Isikan halaman sesuai aspek (4) Buat catatan
73 - 6. KERTAS KERJA POKOK POKOK PIKIRAN DPRD Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas Pokok-Pokok Pikiran DPRD No. Program/Kegiatan Indikator Kerja Volume Lokasi SKPD terkait [1] [2] [3] [4] [5] 1. 2. dst ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja: (1) Isikan Program/kegiatan yang merupakan pokok pokok pikiran DPRD (2) Isikan indicator kinerja program/kegiatan pokok pokok pikiran DPRD (3) Isikan volume kegiatan (4) Isikan Lokasi program/kegiatan (5) SKPD terkait pelaksana program/kegiatan pokok pokok pikiran DPRD
74 - 7. KERTAS KERJA PENYELARASAN RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH BESERTA PAGU INDIKATIFNYA Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas Penyelarasan Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatifnya No. Uraian Proyeksi RPJMD Tahun Rencana Proyeksi RKPD Tahun Rencana Selisih OPD Penanggung Jawab [1] [2] [3] [4] [5] 1. PRIORITAS I a. PROGRAM PENDIDIKAN 1... 2. DST... b. PROGRAM KESEHATAN 1... 2... 2. PRIORITAS II a. PROGRAM... 1... 2. ... b. PROGRAM ... 1... 2... c. DST ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja: (1) Isikan Program/kegiatan prioritas (2) Isikan pagu anggaran Program/kegiatan prioritas dalam RPJMD (3) Isikan pagu anggaran Program/kegiatan prioritas dalam RKPD (4) Isikan selisih yang terjadi (5) Isikan OPD penangung jawab program prioritas
75 - 8. KERTAS KERJA KONSISTENSI PENCANTUMAN INDIKATOR SERTA TARGET KINERJA SASARAN DAN PROGRAM DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD DAN RPJMD Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian atas Konsistensi Pencantuman Indikator Serta Target Kinerja Sasaran dan Program Dalam Rancangan Akhir RKPD dan RPJMD No. urusan/bidang urusan/program /kegiatan indikator kinerja program (outcomes)/kegiatan (output) target kinerja tahun...di RPJMD (bab 9) target kinerja tahun...di RKPD [1] [2] [3] [4] 1. Wajib 1.1 Pendidikan 1.1.1 Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Murni (APM) 100 % 65 % 1.1.1.1 Kegiatan Pembangunan gedung sekolah Jumlah sekolah yang terbangun 250 100 Dst... 1.2 Kesehatan 1.2.1 Program... 1.2.1.1 Kegiatan... 1.3. Dst... 2. PILIHAN 2.1. PERTANIAN 2.1.1 PROGRAM... 2.1.1.1 KEGIATAN ... DST... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja: (1) Isikan Program/kegiatan per Urusan (2) Isikan indicator Kinerja program dan Kegiatan (3) Isikan indicator Kinerja program dan Kegiatan dalam RPJMD (4) Isikan indicator Kinerja program dan Kegiatan dalam RKPD
76 - FORMULIR VI.3 TAMBAHAN CONTOH KERTAS KERJA REVIU - RENCANA KERJA 1. KERTAS KERJA PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RENCANA KERJA Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung RENJA No. Uraian Ada Tidak Keterangan/ Analisis [1] [2] [3] [4] 1. Renstra 3. RKPD 4. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun lalu 5. Berita Acara Musrenbang 6. Berita Acara Forum SKPD 7. Rancangan Awal RKPD 8. Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan Renja 9. Berita acara verifikasi rencangan awal renja 10. Dstnya Berdasarkan wawancara dengan Tim penyusun Rencana Kerja diketahui bahwa : ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja: (1) Isikan dokumen perencanaan. (2) Beri tick mark bila ada. (3) Beri tick mark bila tidak. (4) Beri penjelasan atas ada/tidaknya dokumen perencanaan.
77 - 2. KERTAS KERJA KESESUAIAN KESESUAIAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DENGAN RENSTRA Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian atas Kesesuaian Rancangan Akhir Renja Dengan Renstra No. Rumusan Sasaran OPD Dalam Renstra Rumusan Sasaran OPD Dalam Renja [1] [2] 1. 2. 3. Dst ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja: (1) Isikan sasaran OPD dalam Renstra. (2) Isikan Rumusan sasaran OPD dalam rencana kerja. (3) Beri penjelasan atas ketidaksesuaian. Ket [3]
78 - 3. KERTAS KERJA PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Renja No. Uraian Ada Tidak Keterangan/Analisis [1] [2] [3] [4] 1. SK Tim Penyusun ada SK Gubernur No... Tgl... 2. Orientasi dan agenda ada Jadwal terlampir kerja tim 3. Pengumpulan data ada antara lain : RKPD, Renstra, hasil dan informasi evaluasi Renja tahun lalu, hasil evaluasi RKPD tahun lalu, Data-data statistik, LkjIP, tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja: (1) Isikan Uraian proses penyusunan RENJA (2) Ceklist kelengkapan dokumen pendukung proses penyusunan RENJA (3) Ceklist kelengkapan dokumen pendukung proses penyusunan RENJA. (4) Berikan keterangan.
79 - 4. KERTAS KERJA PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian atas Analisis Kesesusian Kebijakan Nasional Dengan Daerah Perumusan Tujuan: No. Rumusan Tujuan Dalam Renstra [1] Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan [2] Kebijakan Nasional [3] Rumusan Tujuan Dalam Renja [4] 1 2 Dstnya Berdasarkan wawancara dengan Tim penyusun Renja diketahui bahwa ... Perumusan sasaran: No. Rumusan Tujuan Dalam Renstra [1] Rumusan Sasaran Renstra [2] Rumusan Sasaran dalam Renja [3] 1 2 DSTNYA ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja: Perumusan tujuan: (1) isikan rumusan tujuan dalam renstra. (2) isikan hasil evaluasi kinerja pelayanan. (3) isikan kebijakan nasional. (4) isikan rumusan tujuan dalam renja. Perumusan sasaran: (1) isikan rumusan tujuan dalam renstra (2) isikan rumusan sasaran renstra (3) isikan rumusan sasaran dalam renja
80 - 5. KERTAS KERJA PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RENJA Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas Menyelaraskan Program dan Kegiatan Dengan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang No Program/Kegiatan Dalam Rancangan Awal RKPD [1] Usulan Hasil Musrenbang [2] Program/Kegiat an Dalam Renja [3] Keterangan [4] 1 2 Dstnya ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja: (1) Isikan Program/dalam Rancangan awal RKPD (2) Isikan Usulan hasil musrenbang (3) Isikan Program/kegiatan dalam rencana kerja (4) Isikan keterangan
81 - 6. KERTAS KERJA PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas Penyelarasan Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatifnya No. SKPD/OPD Program/kegiatan Pagu indikatif Pagu indikatif sesuai SE KDH Lebih/ kurang Ket [1] [2] [3] [4] [5] [6] Program Kegiatan 1 2 dst ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja: (1) Isikan SKPD/OPD. (4) Isikan Pagu indikatif sesuai dengan (2) Isikan Program/kegiatan. Surat Edaran Kepala Daerah. (3) Isikan Pagu indikatif. (5) isikan lebih atau kurang. (6) Keterangan.
82 - FORMULIR VI.4 TAMBAHAN CONTOH KERTAS KERJA REVIU - KUA/PPAS 1. KERTAS KERJA PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG KUA/PPAS: Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung KUA/PPAS No. Dokumen Ada Tidak Keterangan [1] [2] [3] [4] [5] 1 RPJMD V 2 RKPD V 3 RENSTRA - SKPD 4 RENJA - SKPD 1) Program : ... . Buah 2) Kegiatan : ... . Buah KESIMPULAN / CATATAN : 1 ... ... 2 ... ... ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja: (1) Isikan No urut (2) Isikan dokumen perencanaan. (3) Beri tick mark bila ada (4) Beri tick mark bila tidak (5) Beri penjelasan atas ada /tidaknya dokumen perencanaan
83 - 2. KERTAS KERJA KESESUAIAN RUMUSAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANCANGAN KUA-PPAS DENGAN RKPD DAN RPJMD Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas Kesesuaian Rumusan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dalam Rancangan KUA-PPAS Telah Sesuai Dengan RKPD dan RPJMD No Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah KUA/PPAS [1 ] 1. ... RKPD [ 2] ... RPJMD [3] ... KET [4] Sesuai/Tidak 1 contoh: Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Pemerataan Infrasruktur Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Pemerataan Infrasruktur Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Pemerataan Infrasruktur Wilayah Sesuai Sesuai ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja: (1) Isikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan KUA/PPAS (2) Isikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan RKPD (3) Isikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD (4) Beri keterangan sesuai/tidak
84 - 3. KERTAS KERJA KESESUAIAN ANTARA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM RANCANGAN KUA-PPAS DENGAN RANCANGAN AKHIR RKPD Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas Kesesuaian Antara Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Dalam Ranvangan KUA-PPAS Dengan Rancangan Akhir RKPD No Program /Kegiatan Pioritas Prioritas [1 ] 1. ... KUA/PPAS [ 2] ... RKPD [3] ... KET [4] Sesuai/Tidak contoh: Prioritas Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Program Perencanaan Tata Ruang Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Program Perencanaan Tata Ruang Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Sesuai Sesuai ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja: (1) Isikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (2) Isikan kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan KUA/PPAS (3) Isikan kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan RKPD (4) Beri keterangan sesuai/tidak
85 - 4. KERTAS KERJA KESESUAIAN PROYEKSI FISKAL DALAM RANCANGAN KUA-PPAS DENGAN RANCANGAN AKHIR RKPD Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas Kesesuaian Proyeksi Fiskal Dalam Rancangan KUA-PPAS Dengan Rancangan Akhir RKPD No Proyeksi Fiska Uraian [1 ] 1. ... KUA/PPAS [ 2] ... RKPD [3] ... KET [4] Sesuai/Tidak contoh: Pendapatan - PAD - Transfer - ... .. Belanja Belaja pegawai - Belanja Barang Jasa Belanja Modal - Bantuan Sosial - ... Surplus/defisit Pembiayaan Penerimaan - Pengeluaran ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja (1) Isikan Uraian pendapatan dan Belanja Daerah (2) Isikan Nilai pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan KUA/PPAS (3) Isikan Nilai pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan RKPD (4) Berikan Keterangan atas kesesuaian/ketidaksesuaian
86 - 5. KERTAS KERJA KESESUIAN/KONSISTENSI PENCANTUMAN INDIKATOR SERTA TARGET KINERJA, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RANCANGAN KUA-PPAS DAN RANCANGAN AKHIR RKPD Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas Kesesuaian /Konsistensi Pencantuman Indikator Serta Target Kinerja, Sasaran, Program Dan Kegiatan Antara Rancangan KUA PPAS Dengan RKPD Pagu Dana Program Dan Kegiatan Antara Rancangan No. Uraian SKPD KUA/PPAS RKPD KET Prog../Keg Target Kinerja/ Indikator Prog../ Keg Target Kinerja/ Indikator Sesuai/Tidak [1] [2] [3] [4] [5] [6] 1 Dinas... . Prog... .. ... . Prog... . ... . Keg... .. ... . Keg... .. ... . ... ... . ... ... . 2 Badan Prog... .. ... .... Prog... . ... .... Keg... ... . Keg... .. ... ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja (1) Isikan Badan/Dinas/SKPD (2) Isikan Program/kegiatan sesuai dengan KUA/PPAS (3) Isikan Target kinerja program/kegiatan sesuai dengan KUA/PPAS (4) Isikan Program/kegiatan sesuai dengan RKPD (5) Isikan Target kinerja program/kegiatan sesuai dengan RKPD (6) Berikan keterangan
87 - 6. KERTAS KERJA KESESUAIAN PAGU DANA PROGRAM KEGIATAN DALAM RANCANGAN KUA-PPAS DAN RANCANGAN AKHIR RKPD Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas kesesuaian pagu dana Program dan kegiatan antara rancangan KUA PPAS dengan RKPD Pagu Dana Program dan Kegiatan Antara Rancangan No. Uraian SKPD KUA/PPAS RKPD KET Prog../Keg Target Kinerja/ Indikator Prog../ Keg Target Kinerja/ Indikator Sesuai/Tidak [1] [2] [3] [4] [5] [6] 1 Dinas... . Prog... .. ... . Prog... . ... . Keg... .. ... . Keg... .. ... . ... ... . ... ... . 2 Badan Prog... .. ... .... Prog... . ... .... Keg... ... . Keg... .. ... ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja (1) Isikan Badan/Dinas/SKPD (2) Isikan Program/kegiatan sesuai dengan KUA/PPAS (3) Isikan pagu anggaran program/kegiatan sesuai dengan KUA/PPAS (4) Isikan Program/kegiatan sesuai dengan RKPD (5) Isikan pagu anggaran program/kegiatan sesuai dengan RKPD (6) Berikan keterangan
88 - Formulir VI.5 TAMBAHAN CONTOH KERTAS KERJA REVIU - RKA 1. KERTAS KERJA REVIU (KKR) RKA-SKPD PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RKA - SKPD Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Kertas Kerja Reviu (KKR) RKA - SKPD Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung RKA - SKPD No. Dokumen Ada Tidak Keterangan [1] [2] [3] [4] [5] 1 KUA PAS V 2 RKPD V 3 RENSTRA - SKPD 4 RENJA - SKPD 5 RKA - SKPD 1) Program : ... . Buah 2) Kegiatan : ... . Buah KESIMPULAN / CATATAN : 1 ... ... 2 ... ... ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja: (1) Isikan No urut (2) Isikan dokumen perencanaan. (3) Beri tick mark bila ada (4) Beri tick mark bila tidak (5) Beri penjelasan atas ada/tidaknya dokumen perencanaan
89 - 2. KERTAS KERJA KESESUAIAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RKA-SKPD DENGAN KUA-PPAS DAN RKPD Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas Judul Kesesuaian Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam RKA-SKPD/RKA-SKPD dengan PPAS/PPAS dan RKPD No Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah KUA/PPAS [1 ] 1. Program RKPD [ 2] ? RPJMD [3] ? KET [4] Sesuai/tidak 2 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dst ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja: (1) Isikan nama program sesuai yang tercantum dalam dokumen RKA. (2) Isikan nama program sesuai yang tercantum dalam dokumen KUA/PPAS. (3) Isikan nama program sesuai yang tercantum dalam dokumen RKPD. (4) Berikan penjelasan kesesuaian program dalam ketiga dokumen tersebut.
90 - 3. KERTAS KERJA KESESUAIAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu ... No. KKR Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Kesesuaian Indikator dan Target Kinerja No. Nama Program/Kegiatan/Pagu RKA KUA/PPAS RKPD Program Kegiatan (1) (2) Vol Sat (3) (4) Jml (Rp). 000 (5) Vol Sat (6) (7) Juml (Rp). 000 (8) Vol Sat (9) (10) 1. Program Penyelen 30 Org 75.000 ? ? ? ? ? Pengemb ggaraan angan pelatihan Kewiraus kewiraus ahaan ahaan dan Keunggul an Kompetiti f Usaha Kecil Menenga h 2. dst Langkah kerja: (1) Isikan nama program yang tercantum dalam RKA. (2) Isikan nama kegiatan yang tercantum dalam RKA. (3) Isikan volume kegiatan yang tercantum dalam RKA. (4) Isikan satuan volume kegiatan yang tercantum dalam RKA. (5) Isikan pagu anggaran kegiatan yang tercantum dalam RKA. (6) Isikan volume kegiatan yang tercantum dalam KUA/PPAS. (7) Isikan satuan volume kegiatan yang tercantum dalam KUA/PPAS. (8) Isikan pagu anggaran kegiatan yang tercantum dalam KUA/PPAS. (9) Isikan volume kegiatan yang tercantum dalam RKPD. (10) Isikan satuan volume kegiatan yang tercantum dalam RKPD. (11) Isikan pagu anggaran kegiatan yang tercantum dalam RKPD. (12) Uraikan kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif ketiga dokumen tersebut. Juml (Rp). 000 (11) ? KET (12)
91 - 4. KERTAS KERJA KESESUAIAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN SERTA TARGET KINERJA Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas Kesesuaian Rumusan Rencana Program Prioritas dan Kegiatan Serta Target Kinerja No. 1 2 Program (1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dst Kegiatan (2) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Target Kinerja (3) 30 Org Ket. (4) ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja: (1) Isikan nama program yang tercantum dalam RKA. (2) Isikan nama kegiatan yang tercantum dalam RKA. (3) Isikan target kinerja yang tercantum dalam RKA. (4) Berikan penjelasan keterkaitan kegiatan/target kinerja dalam menunjang program.
92 - 5. KERTAS KERJA KESESUAIAN PENCAMTUMAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas Kesesuaian Pencantuman Indikator dan Target Kinerja. No. Kegiatan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Keterangan 1 (1) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (2) Terlatihnya pengusaha kecil dalam manajemen/ tatakelola kewirausahaan (3) 30 Org (4) Terukur/ Tidak 2 dst ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja (1) Isikan nama kegiatan yang tercantum dalam RKA. (2) Isikan tokok ukur kinerja yang tercantum dalam RKA. (3) Isikan target Kinerja yang tercantum dalam RKA. (4) Beri penjelasan kesesuaian /keterukuran pencantuman indikator kinerja kegiatan.
93 - 6. KERTAS KERJA KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung No. Kegiatan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Rician Perhitungan 1 2 (1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dst (2) Penyelenggaraa n pelatihan kewirausahaan (3) Vol Sat ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja (1) Isikan nama program yang tercantum dalam RKA. (2) Isikan nama kegiatan yang tercantum dalam RKA. (3) Isikan pagu anggaran yang tercantum dalam RKA. (4) Berikan penjelasan kelengkapan dokumen pendukung. Keterangan (4) Ada/ tidak KAK/RAB
94 - 7. KERTAS KERJA KESESUAIAN PENERAPAN STANDAR SATUAN HARGA DALAM DOKUMEN RKA-SKPD. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu No. KKR Disusun oleh/Tanggal ... Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian atas Kesesuaian Penerapan Standar Satuan Harga dalam Dokumen RKA-SKPD Harga Satuan RKPD No. Uraian RKA-SKPD Standar Harga KET Volume Harga Satuan Harga Satuan [1] [2] [3] [4] [5] [6] 1. Honorarium Sesuai/Tidak Sesuai 2. dst ... ,Tgl-Bln-Thn Nama:... NIP... Langkah kerja (1) Isikan nomor urut. (2) Isikan jenis belanja yang tercantum dalam RKA. (3) Isikan volume belanja yang tercantum dalam RKA. (4) Isikan Harga satuan belajna yang tercantum dalam RKA. (5) Isikan Harga satuan belajna yang tercantum dalam Standar Harga. (6) Berikan penjelasan {sesuai/tidak sesuai] bila terdapat perbedaan antara harga satuan [5] dengan harga satuan dalam standar [6].
95 - VII. CATATAN HASIL REVIU DAN LAPORAN HASIL REVIU Penyusunan Catatan Hasil Reviu dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Catatan Hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri atas simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi satuan kerja yang perlu segera dilakukan perbaikan, untuk kemudian dituangkan kedalam Laporan Hasil Reviu. Contoh CHR dan LHR dalam Peraturan Menteri ini adalah untuk Reviu RKA-SKPD, sedangkan untuk Reviu RKPD, Reviu rencana kerja Perangkat Daerah, dan Reviu-KUA dan PPAS dapat disesuaikan dengan program kerja reviu yang telah ditentukan. 1. CATATAN HASIL REVIU Formulir VII.1 CONTOH FORMAT CATATAN HASIL REVIU RKA-SKPD PERANGKAT DAERAH ... . CATATAN HASIL REVIU RKA-SKPD PERANGKAT DAERAH UNTUK TAHUN ANGGARAN ... Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota ... (1) Disusun oleh/Tanggal ... (2) Diteliti oleh/Tanggal ... (3) Disetujui oleh/Tanggal ... (4) Uraian Catatan Hasil Reviu **)
96 - Inspektur Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal ... untuk melaksanakan reviu atas RKA-SKPD... TA ... , bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut: ... Nomor ... DATA UMUM Pagu Anggaran TA .... pada perangkat daerah ... sebesar Rp ... dengan rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanja sebagai berikut: Jenis Belanja Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 1 01 1 01 01 1 01 01 xx Program ... 1 01 01 xx Xx Kegiatan ... .. 1 01 01 xx Xx Dst... Pendidikan Dinas Pendidikan Berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor ... tentang PPAS TA ... , Pagu Anggaran Perangkat Daerah ... . TA ... sebesar Rp .... dengan rincian sebagai berikut: NO. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI JUMLAH PLAFON ANGGARAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dst. JUMLAH 1. Kesesuaian rumusan rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD dengan PPAS ... Kesimpulan : Berdasarkan hasil reviu, rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD telah sesuai/belum sesuai dengan PPAS 2. Kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu anggaran,
97 - lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPD dengan PPAS... Kesimpulan : Berdasarkan hasil reviu, pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu anggaran, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPD telah sesuai/belum sesuai dengan PPAS 3. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran ... Kesimpulan : 4. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran ... Kesimpulan : 5. Kelengkapan Dokumen Pendukung ... Kesimpulan: Berdasarkan hasil reviu, dokumen pendukung telah/belum lengkap. 6. Dst ... Kesimpulan : 7. Koreksi/ Perbaikan yang belum/tidak disetujui [Berisi-hal -hal yang belum dikoreksi/diperbaiki atau yang tidak disetujui] 8. Rekomendasi ... Kepala Perangkat Daerah .... (5) ... , tgl/bln/tahun (6) Dalnis/Supervisor (Nama) NIP... (Nama) NIP...
98 - ) disesuaikan dengan daerah berkenaan **) disesuaikan dengan jenis dokumen yang direviu Penjelasan cara pengisian Formulir VII.1: 1. Adalah identitas unit organisasi APIP yang melakukan audit. 2. Disusun oleh: Diisi dengan nama APIP yang bertugas menyusun Catatan Hasil Reviu. 3. Diteliti oleh: Diisi dengan nama yang bertugas dan berhak untuk meneliti Catatan Hasil Reviu 4. Disetujui oleh: Diisi dengan nama APIP yang memberi persetujuan Catatan Hasil Reviu. 5. Nama Organisasi Objek Reviu, serta NAMA dan NIP: Diisi dengan nama perangkat daerah yang menjadi objek reviu, dan diberikan tanda tangan, Nama serta NIP Kepala Perangkat Daerah. 6. Tanggal, tanda tangan, Nama dan NIP: Diisi dengan tanggal Catatan Hasil Reviu disusun dan diberikan tanda tangan, Nama serta NIP Dalnis/Supervisor.
99 - 2. LAPORAN HASIL REVIU Formulir VII.2 FORMAT LAPORAN HASIL REVIU RKA-SKPD LOGO APIP PROV/KAB/KOTA INSPEKTORAT [PROV/KAB/KOTA] LAPORAN HASIL REVIU RKA-SKPD [NAMA PERANGKAT DAERAH] TAHUN ANGGARAN [... ] NOMOR: LAP-... /... /20... TANGGAL: [... ] Daftar Isi Halaman I. Ringkasan Eksekutif ... [...] II. Dasar Hukum ... [...] III. Tujuan Reviu ... [...] IV. Ruang Lingkup Reviu ... [...] V. Metodologi Reviu ... [...] VI. Gambaran Umum ... [...] VII. Uraian Hasil Reviu ... [...] VIII. Apresiasi ... [...] Lampiran: Catatan Hasil Reviu (CHR) LAPORAN HASIL REVIU RKA-SKPD (PERANGKAT DAERAH) [NAMA PERANGKAT DAERAH] TAHUN ANGGARAN [... .]
100 - I. RINGKASAN EKSEKUTIF [Berisi Mengenai Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu] 1. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD, denganberpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementarayang disampaikan oleh kepala daerah. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Selanjutnya Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala perangkat daerah menyusun RKA-SKPD. Kepala perangkat daerah menyusun RKA-SKPD. dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. 2. Sesuai instruksi pimpinan, [Nama APIP Provinsi/Kabupaten/Kota] melakukan reviu RKA-SKPD [Nama Perangkat Daerah] Tahun Anggaran [....]. Adapun reviu dilaksanakan pada saat: 1) penyusunan RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah setelah ditetapkannya KUA/PPAS (bulan Juni/Juli). Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) [....]; 2) [....]; 3) [....]. 4) dst. Dari hasil reviu tersebut di atas, [nama unit penyusun RKA-SKPD] telah melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas hasil reviu]. [nama unit penyusun RKA-SKPD] telah disarankan pula untuk melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang belum dilakukan atas hasil reviu].
101 - II. DASAR HUKUM [Berisi dasar hukum pelaksanaan reviu RKA-SKPD) 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah yang ditetapkan setiap tahun. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan setiap tahun. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tanggal .... Tahun ... tentang Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah. III. TUJUAN REVIU [Berisi tujuan dari kegiatan reviu RKA-SKPD) Tujuan dari dilaksanakannya Reviu RKA-SKPD... TA... adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi RKA-SKPD sesuai dengan RKPD, rencana kerja Perangkat Daerah, dan KUA/PPAS serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung RKA- SKPD. IV. RUANG LINGKUP REVIU [Berisi ruang lingkup dari kegiatan reviu RKA-SKPD) Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen RKA- SKPD. Ruang lingkup reviu mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit. V. METODOLOGI REVIU [Berisi metode yang digunakan dalam kegiatan reviu RKA-SKPD dan dasar pelaksanaan kegiatan reviu RKA-SKPD] 1. Reviu RKA-SKPD... TA... ... dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .... November Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah. 2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerahserta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA-SKPD .... TA ....
102 - 3. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas [Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota....] Nomor ........... tanggal ....., dengan susunan tim sebagai berikut: Penanggungjawab : [....] NIP [....] Dalnis/Supervisor : [....] NIP [....] Ketua Tim : [....] NIP [....] Anggota Tim : 1. [....] NIP [....] 2. [....] NIP [....] 3. [....] NIP [....] Reviu RKA-SKPD ......... TA [....] dilaksanakan mulai tanggal [....] s.d. [....] VI. GAMBARAN UMUM [Berisi proses penyusunan RKA-SKPD dan mekanisme penyusunan RKA- SKPD berdasarkan KUA dan PPAS serta nama program-program perangkat daerah dan jumlah pagu anggarannya] 1. [Berisi Proses Penyusunan RKA-SKPD] 2. [Berisi Mekanisme Penyusunan RKA-SKPD Berdasarkan Pagu Anggaran Perangkat Daerah] 3. Program RKA-SKPD [Nama Perangkat Daerah], yaitu: No. Program Jumlah Rupiah Pagu Anggaran 1. .... .... dst .... .... VII. URAIAN HASIL REVIU [Berisi uraian hasil reviu RKA-SKPD] 1) [....]; 2) [....]; 3) [....]. 4) dst.
103 - VIII. APRESIASI [Berisi apresiasi yang diberikan kepada obyek reviu RKA-SKPD [Nama APIP Provinsi/Kabupaten/Kota] menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada [... ] atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu RKA-SKPD Tahun Anggaran [... ]. ... ., [Tanggal/Bulan/Tahun] [Inspektur Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota] (Nama) NIP. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Dr. Widodo Sigit Pudjianto,SH, MH Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19590203 198903 1 001.