TRADISI LARANGAN PERKAWINAN MADON DALAM ADAT JAWA PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Oleh: SITI KHOTIJAH 1802016008 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2022 i
MOTTO ا صانلا فلايخ لم ام ةمكمح ةداعل "Adat atau kebiasaan itu bisa dijadikan Hukum selama tidak bertentangan dengan nash" (Nasrun Haroen) iv
PERSEMBAHAN Sujud syukurku telah melalui tahap demi tahap untuk memperjuangkan cita-citaku. Perjuangan yang melelahkan telah aku lalui dengan suka duka, air mata, dan doa akhirnya berbuah dengan kebahagaian. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu Kupersembahkan sebuah karya kecil ini kepada: 1. Kedua orang tuaku tercinta, terima kasih atas cinta tulus yang kalian berikan dan atas curahan segala kasih sayang murni yang tiada habis kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan berhasil meraih gelar sarjana strata satu (S-1). 2. Adik yang selalu memberi semangat selama ini sehingga penulis terdorong untuk menyusun skripsi ini. 3. Untuk Pembimbing skripsiku Bapak Dr. Fakhrudin Aziz, M.S.I., yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran, motivasi dalam penulisan skripsi ini. 4. Terimakasih kepada seluruh teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam khususnya kelas Hukum Keluarga Islam A. 5. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Kebumen (IMAKE) Rayon Walisongo khususnya angkatan 2018. 6. Terimakasih kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler kelompok 62. 7. Terimakasih kepada segenap Masyarakat Desa Tanggulangin yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini. 8. Terimakasih kepada Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. v
DEKLARASI Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga dengan skripsi ini tidak berisi dari pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Semarang, 2 Juni 2022 Deklarator Siti Khotijah 1802016008 vi
PEDOMAN TRANSLITERASI Transliterasi huruf Arab ke huruf Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987. I. Konsonan Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut: Arab Indonesia Arab Indonesia ا Tidak ض Dl dilambangkan ب B ط Th ت T ظ Dh ث Ts ع ' ج J غ Gh ح H ف F خ Kh ق Q د D ك K ذ Dz ل L ر R م M ز Z ن N س S و W ش Sy ه H ص Sh ي Y Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan Alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma ('), untuk pengganti lambing "ع". II. Konsonan Rangkap a. Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya. vii
ةيدحما ditulis Ahmadiyah b. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya. َّ لَد ditulis Dalla III. Ta' Marbutah a. Bila dimatikan ditulis "ah" ةعمج: ditulis Jama'ah b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at" اللهةمعن: ditulis ni'mat Allah IV. Vokal Pendek __ َ__ fathah ditulis a __ َ__ kasrah ditulis i __ َ__ dammah ditulis u V. Vokal Panjang ا_ َ fathah dan ā a dan garis di alif atas ى_ َ kashrah dan ī i dan garis di ya atas و_ َ dhammah ū u dan garis di dan wau atas VI. Kata sandang Alif + Lam a. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis L (el) َّنارقلا ditulis Al-Qur'an ةرقبلا ditulis Al-Baqarah b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L(el) nya. قلاطا ditulis At-Thalaq يزيرشلا ditulis Asy-Syirazi viii
VII. Huruf Besar Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD. VIII. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata. َّملاسَّلااَّخيش ditulis Syaikh al- Islam IX. Lain-lain Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'sn, Hadits, dan lain-lain) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaiamana dalam kamus tersebut. ix
ABSTRAK Siti Khotijah NIM: 1802016008, Judul Skripsi "Tradisi Larangan Perkawinan Madon dalam Adat Jawa Perspektif Urf": Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN) Semarang. Larangan perkawinan madon adalah larangan perkawinan karena posisi rumah salah satu calon pengantin berada di pojok yaitu terletak ke arah barat laut. Larangan perkawinan madon ini merupakan suatu kepercayaan dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua zaman dahulu yang pada akhirnya dipercayai secara turun temurun oleh masyarakat Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin hingga saat ini. Tradisi mereka tidak diketahui secara pasti asal- usulnya, para pelaku tradisi hanya bisa mengatakan bahwa tradisi mereka diwarisi dari nenek moyang, dan masyarakat tersebut masih percaya karena banyak kejadian-kejadian yang tidak baik setelah melakukan perkawinan madon tersebut, contohnya seperti ketidak harmonisan rumah tangga dan yang paling fatal dapat menyebabkan kematian. Namun pada kenyataanya praktik di masyarakat masih terdapat beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan madon dengan alasan antara kedua calon mempelai sama-sama mencintai tanpa memikirkan akibat dari perkawinan madon tersebut. Dalam hal ini respon masyarakat terhadap larangan perkawinan madon tersebut ada yang mempercayainya dan ada juga yang tidak mempercayainya walaupun sudah ada beberapa anggota keluarga yang melakukan perkawinan madon dan akibatnya fatal. Fokus Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana Praktik Larangan Perkawinan Madon di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen? (2). Bagaimana Tinjauan Urf terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Madon di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen? Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui Bagaimana Tradisi Larangan Perkawinan Madon di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen? (2). Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Urf terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Madon di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen? Jenis penelitian ini merupakan penelitian non-doktrinal dengan jenis data kualitatif dan pendekatan sosiologi hukum. Untuk mengungkap secara mendalam dan menyeluruh, penelitian menggunakan tekhnik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Kemudian larangan tradisi tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut, Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa. (1). Larangan perkawinan madon adalah larangan perkawinan karena posisi rumah salah satu calon pengantin berada di pojok yaitu terletak ke arah Barat Laut. Larangan perkawinan madon ini merupakan suatu kepercayaan dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua zaman dahulu yang pada akhirnya dipercayai secara turun temurun oleh masyarakat Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin hingga saat ini. (2). Tadisi larangan perkawinan madon di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen bukanlah termasuk ke dalam 'urf shahih melainkan 'urf fasid karena tradisi larangan perkawinan madon tersebut bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah dasar yang ada dalam syara'. Sehingga tradisi larangan perkawinan madon tidak bisa dijadikan hujjah dalam hukum islam. Kata Kunci: Perkawinan, Madon, Urf x
KATA PENGANTAR Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sekalipun masih jauh dari kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan umat dari keterbelakangan di alam kebodohan menuju alam yang penuh kemajuan dan ilmu pengetahuan, dengan bersendikan iman dan taqwa kepada Allah Swt. Skripsi yang berjudul "Tradisi Larangan Perkawinan Madon dalam Adat Jawa Perspektif 'Urf" ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang 2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang 3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang 4. Bapak Dr. Fakhrudin Aziz, M.S.I., Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran, motivasi dalam penulisan skripsi ini. 5. Bapak Ahmad Sholeh, Kepala Bagian Akademik yang membantu pengurusan administrasi. 6. Bapak dan Ibu penguji pada sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum. 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan. 8. Staf Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi. 9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya. xi
xii Semarang, 2 Juni 2022 Penulis Siti Khotijah 180206008
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i HALAMAN SKRIPSI ... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN ... iii HALAMAN MOTTO ... iv HALAMAN PERSEMBAHAN ... v HALAMAN DEKLARASI ... vi HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ... vii HALAMAN ABSTRAK ... x HALAMAN KATA PENGANTAR ... xi HALAMAN DAFTAR ISI ... xiii BAB I: PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Rumusan Masalah ... 5 C. Tujuan Penelitian ... 5 D. Manfaat Penelitian ... 5 E. Telaah Pustaka ... 5 F. Kerangka Teori ... 7 G. Metode Penelitian ... 11 H. Sistematika Penulisan Skripsi ... 15 BAB II: KETENTUAN-KETENTUAN PERKAWINAN DAN 'URF ... 17 A. PERKAWINAN ... 17 1. Pengertian Pernikahan ... 17 2. Dasar Hukum Perkawinan ... 17 3. Hukum Perkawinan ... 18 4. Tujuan Perkawinan ... 20 5. Rukun dan Syarat Perkawinan ... 21 6. Hikmah Perkawinan ... 21 7. Larangan Perkawinan... 22 B. 'URF ... 28 BAB III: PRAKTIK PERKAWINAN MADON DI DUSUN WETON DAN DUSUN CONDONG DESA TANGGULANGIN KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN ... 34 xiii
A. Gambaran Umum Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 34 B. Pandangan Masyarakat terhadap Larangan Perkawinan Madon ... 37 BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS ... 46 A. Praktik Tradisi Larangan Perkawinan Madon ... 46 B. Tinjauan Urf BAB V: PENUTUP ... 52 A. Kesimpulan ... 52 B. Saran ... 53 DAFTAR PUSTAKA ... 54 xiv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Sesuatu perbuatan hukum yang sah menimbulkan akibat berupa hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yakni suami dan isteri dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Perkawinan merupakan suatu jalan yang dipilih Allah untuk manusia menciptakan keturunan. Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing- masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material1 Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran ini diungkapkan dalam bermacam- macam bentuk yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits. Perkawinan dinyatakan sebagai salah satu sunnah Nabi dan Rasul, mereka itu merupakan tokoh- tokoh yang wajib diikuti jejaknya. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Quran Surat An Nahl ayat 72 sebagai berikut: ََّنْوُ نِمْوُ يَّ ِلِطاَبْلاِبَف ََّا ْيِْنَبَّْمُك ِسُفْ نَاَّْمُكَلَّلعجَّاللهو َللَاَّتَمْعِنِب َّو َّنْوُرُفْكَيَّْمُهَِّ ََّّ "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri,menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki yang baik- baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah".2 (Q.S.16 [An Nahl]: 72) Islam juga memperingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan kehidupan yang cukup, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Pernikahan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut menjadi sah. Dalam Islam rukun nikah ada 5 (lima), yaitu: adanya kedua calon mempelai, adanya wali nikah, dua orang saksi, dan adanya ijab kabul. Sedangkan syarat- syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Dan apabila syarat itu telah terpenuhi, maka pernikahan itu sah. Adapun syarat-syaratnya yaitu: calon suami telah baligh dan berakal, calon isteri halal untuk dinikahi, dan lafal ijab dan kabul harus bersifat untuk selamanya. 1 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 56. 2 Al Qur'an Surat an Nahl: 32 1
Selain adanya rukun dan syarat, pada daerah tertentu yang terdapat larangan dalam perkawinan. Namun, larangan tersebut bukan larangan yang terdapat dalam hukum Islam. Misalnya, larangan pernikahan madon yang terdapat di Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Desa Tanggulangin terdiri dari 6 (enam) Dusun, yaitu: Tuaburu, Entak, Weton, Condong, Putat, dan Adimulyo. Namun, larangan perkawinan madon hanya berlaku bagi masyarakat Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin. Hasil pemikiran, cipta dan karya merupakan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat, pikiran dan perbuatan masyarakat secara terus menerus diwariskan kepada generasi setelahnya. Masyarakat jawa sangat memperhatikan adanya mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan. Masyarakat jawa pada umumnya juga masih memegang kebiasaan- kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. Di daerah Jawa khususnya Jawa Tengah masih sangat patuh terhadap tradisi atau aturan-aturan Jawa yang berlaku, mereka selalu mengikutinya meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan agama dimana dampak dari pengaruh itu dapat menyebabkan adanya larangan pernikahan adat. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Tanggulangin yang mengisyaratkan pernikahan tidak boleh dilakukan antara Mayarakat Dusun Weton dan Dusun Condong akibat letaknya yang madon yaitu suatu tradisi pernikahan yang dilarang oleh adat Jawa. Larangan perkawinan Madon adalah suatu larangan bagi masyarakat Desa Tanggulangin antara Dusun Weton dan Dusun Condong untuk melakukan perkawinan yang letak rumah mempelai laki-laki ke mempelai perempuan madon (mojok) dengan letak rumah berada di Barat laut, ataupun sebaliknya. artinya seorang laki-laki tidak boleh melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang letak rumahnya berada di Barat laut begitupun sebaliknya dalam artian seorang laki-laki juga tidak boleh melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang letak rumahnya berada di Selatan. Hal ini tidak boleh dilakukan karena menurut Masyarakat Desa Tanggulangin akan membawa malapetaka yang menimpa keluarga atau rumah tangga mereka setelah menikah, atau pernikahannya tidak akan kekal dan tidak akan pernah bahagia. Arah perkawinan madon tidak dapat dilanggar dengan cara apapun dan sudah ditetapkan apabila arahnya madon (Mojok), maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan3. Tradisi mereka tidak diketahui secara pasti asal-usulnya, para pelaku tradisi hanya bisa mengatakan bahwa tradisi mereka diwarisi dari nenek moyang, dan masyarakat tersebut masih percaya karena banyak kejadian-kejadian yang tidak baik setelah melakukan perkawinan madon tersebut. Contohnya seperti ketidak harmonisan rumah tangga dan yang paling fatal dapat menyebabkan kematian. Namun pada kenyataanya praktik di masyarakat masih terdapat beberapa masyarakat yang melasanakan perkawinan madon dengan alasan antara kedua calon mempelai sama- sama mencintai tanpa memikirkan akibat dari perkawinan madon tersebut. Dalam hal ini respon 3 Wawancara dengan Suwardi tanggal 7 Agustus 2020 di Dusun Weton Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 2
masyarakat terhadap larangan perkawinan madon tersebut ada yang mempercayainya dan ada juga yang tidak mempercayainya, walaupun sudah ada beberapa anggota keluarga yang melaksanakan perkawinan madon dan akibatnya fatal.4 Dalam hal ini terdapat beberapa kasus tentang perkawinan madon yang terdapat di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin yaitu: Pertama, Pernikahan Ibu Umi dan Bapak Yusuf, mereka merupakan pasangan yang melaksanakan pekawinan madon. Sebelum dilaksanakan perkawinan madon itu semua keluarga mereka hidup dengan damai dan rukun. Namun, setelah perkawinan madon itu dilaksanakan fenomena terjadi pada keluarga Bapak Yusuf dimana seluruh anggota keluarganya tidak ada yang hidup rukun, mereka selalu bertengkar walaupun pemicunya hal yang sangat sepele. Contohnya seperti masalah-masalah kecil tentang peminjaman uang antar sesama anggota keluarga yang jumlahnya tidak seberapa besar, namun dapat menjadi masalah besar apabila uang tersebut tidak dikembalikan. Kedua, pernikahan yang dilaksanakan oleh Ibu Kasini dan Bapak Romeli. Pernikahan madon yang mereka laksanakan sudah terjadi sekitar 25 tahun dengan dikaruniani 2 orang anak. Awalnya pernikahan mereka baik-baik saja. Namun setelah dikaruniai anak yang kedua, kejadian aneh menimpa keluarga mereka yaitu anak kedua mereka diganggu oleh makhluk halus yang akibatnya anak mereka tidak bisa hidup normal seperti orang lain meskipun sudah dibawa berobat kemana- mana. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau misaqan galizan dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk menaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah ibadah, serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah.5 Jadi pernikahan itu salah satu ibadah dan menciptakan rasa kedamaian dalam berumah tangga. Namun di samping ada kebolehan untuk melakukan perkawinan terdapat pula unsur-unsur yang menjadikan perkawinan itu dilarang dalam artian haram dilakukan dan tidak sah hukumnya.6 Maksudnya di dalam hukum Islam ada golongan-golongan yang tidak boleh dinikahi. Larangan perkawinan adalah larangan untuk menikah antara pria dan wanita. Maksudnya adalah perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang wanita.7 Karena tidak semua pria dan wanita bisa dinikahi. Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu keharaman bersifat abadi 4 Ibid, wawancara 5 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Buku Aksara, 1996), 14. 6 Syaikh Sulaiman Al Bujairomi, Bujairomi Alal Khatib, (Beirut: Darul Fikr, 1891), 352 7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), 109. 3
atau selamanya dan keharaman yang bersifat sementara.8 Dalam hukum Islam larangan pernikahan terdapat dalam Al-quran surah An-Nisa ayat 23: َّْخَِّتََََّّّوَُّاَّ مَّ هَُّتَُّكَّْم َِّخَََّّوََّ بَّ نَُّتَََُّّّ ْلاا مَّ هَُّتَُّكَّْمَََّّوََّ بَّ وَُّتَُّكَّْمََََّّّوََّعَّ ّمَُّتَُّكَّْمََََّّّوََّخَّ لَُّتَُّكَّْمَََّّوََّ بَّ نَُّتََََّّّ ْلاا ََّضََّعاَِّةََََّّّوَُّاَّ مَّ هَُّتَََِّّّنََّسَّ اَِّىَُّكَّْمََََّّّوََّرَّ َبَِّىَُّبَُّكَُّمَََّّّ ّلاَّْ ََّخَّْلَُّتَّْمَََِِّّّبَّ مَََّّوََّحَّ لاَِّىَُّلََََّّّاَّْ بَّ نَِّىَّا ْفَِّاََّّ ََّقَّا َّ َِّّنَّنََّسَّ اَِّىَُّكَُّم ِتََّّْ ِفََُّّحَُّجَّْروَُّكَّْمََِّّ ّم َُّكَُّمَََّّّ َّْدََََّّّسََّل وَُّتَُّكَّْمََِّّ ََََّّّاَّ لَّْ نَََِّّّاَفَّْنَََّّّْ لََََّّّّتَُّكَّْوَُّ نَّْوََّدَّا َََّّّ ّلاَّْ َِّبَُّكَّْ مََََّّّوََّاَّْ نََّتَّْجََّمَُّعَّْوََّبَّا َّْخََّتَِّ ْيَََِّّّْاَّ لاََّمَّ ّمََّنَََّّّ رلا ََّ ْيَََُّّّْ ْلاا "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara- saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang laki-laki, anak- anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang telah menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu ( dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (Q.S An-Nisa:23) Islam dengan jelas menerangkan aturan perkawinan, namun aturan yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, yang dalam Islam pengaruh budaya dan lingkungan menjadi tradisi dikenal dengan urf. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh, urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi, baik dalam ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan dan disebut dengan adat. Menurut istilah syara' tidak ada perbedaan antara urf dan adat.9 Dari pengertian urf di atas, munculah pertanyaan-pertanyaan yaitu apakah larangan perkawinan madon yang ada di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen telah memenuhi syarat untuk dijadikan dalil dalam penetapan hukum, sehingga dengan demikian diharapkan akan terlihat bagaimana kedudukan larangan perkawinan madon dilihat dari perspektif urf. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang larangan perkawinan madon tersebut dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul " Tradisi Larangan Perkawinan Madon dalam Adat Jawa perspektif 'urf (Studi Kasus di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)". 8 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Wanita Lengkap, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 63. 9 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos, 1996), 138. 4
B. Rumusan Masalah Dari permasalahan di atas, selanjutnya rumusan masalah yang akan diteliti adalah: 1. Bagaimana Praktik Larangan Perkawinan Madon dalam Pernikahan Adat Jawa di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen? 2. Bagaimana Tinjauan 'urf dalam Larangan Perkawinan Madon di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tangulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: a. Mengetahui tentang larangan tradisi perkawinan madon di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen b. Mengetahui tinjauan 'urf dari larangan perkawinan madon di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. D. Manfaat Penelitian Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu manfaat dari penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah referensi yang berupa sumbangan Ilmu Pengetahuan bagi Mahasiswa pada umumya dan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada khususnya tentang Larangan Perkawinan Madon (Mojok). 2. Manfaat Praktis Meningkatkan pengetahuan Penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menyikapi tradisi larangan Madon tersebut. E. Telaah Pustaka Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini antara lain: Pertama, Karya tulis yang berjudul "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Nggrogot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam". Yang ditulis oleh Fatkhul Rohman dari UIN Sunan Kalijaga angkatan 2017. Skripsi ini menjelaskan suatu larangan perkawinan apabila posisi rumah mempelai laki-laki dan perempuan letaknya ngalor- ngulon maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan, namun dalam Masyarakat Desa Banjarsari tetap ada yang melaksanakan walaupun perkawinan dalam letak ngalor-ngulor 5
tersebut telah ditetapkan tidak boleh dilaksanakan10 Dari penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni dalam penelitian terdahulu menggunakan rumusan masalah mengapa perkawinan ngalor-ngulon dilarang masyarakat Desa Banjarsari dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan ngalor ngulon di Desa Banjarsari Kecamatan Nggrogot Kabupaten Nganjuk. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan mengunakan rumusan masalah perspektif 'urf. Kedua, karya tulis yang berjudul "Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan). yang ditulis oleh Rini Mulyani dari Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2013. Karya tulis tersebut menjelaskan adanya pantangan pernikahan Adat Jawa yang ada di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan berdasarkan arah atau posisi rumah ngalor-ngulon dan hari lahir (weton). Adanya pantangan pernikahan baik arah atau posisi rumah maupun hari lahir (weton) berawal dari sebuah cerita orang-orang zaman dahulu dan dijadikan sebuah tradisi oleh masyarakat, padahal hal tersebut masih diragukan kebenarannya apabila seorang berani melanggar. Adapun rumusan masalah dari karya tulis tersebut adalah Bagaimana Perspektif Tokoh Masyarakat Terhadap Pantangan Pernikahan Adat Jawa di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan11. Dari penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni dalam penelitian terdahulu tidak mejelaskan larangan perkawinan madon tetapi menjelaskan pantangan pernikahan adat jawa berdasarkan posisi rumah dan hari lahir (weton). Sedangkan penelitian yang penulis akan tulis menjelaskan tentang larangan perkawinan madon. Ketiga, karya tulis yang berjudul "Mitos Perkawinan Adu Wuwung (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)". Yang ditulis oleh Moh. Syahrir Ridlwan dari UIN Malang angkatan 2016. Karya tulis tersebut menjelaskan tentang mitos larangan pernikahan adu wuwung (bubungan atap) yang mana posisi atap antara rumah calon mempelai laki-laki dan perempuan saling berhadapan lurus. Maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan karena diyakini apabila pernikahan tetap dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang buruk menimpa kedua pengantin maupun keluarganya. Adapun rumusan masalah dari karya tulis tersebut adalah bagaimana pandangan masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Terhadap Mitos Larangan Adu Wuwung dan bagaimana perspektif 'urf tentang mitos perkawinan adu wuwung yang terjadi di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan12. 10 Fatkhul Rohman, "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Nggrogot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam", diakses 28 Juni 2021 11 Rini Mulyani, "Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)", diakses 28 Juni 2021 12 Moh Syahrir Ridlwan, "Mitos Perkawinan Adu Wuwung (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)", , Diakses 17 Juni 2021 6
Dari penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian terdahulu tidak dijelasakan mengenai larangan perkawinan madon, tetapi larangan perkawinan adu wuwung. Keempat, Karya tulis yang berjudul "Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ". Yang ditulis oleh Anita Dwi Kurniawati dari IAIN Walisongo Semarang angkatan 2010. Skripsi tersebut menjelaskan tentang pernikahan madureso dan persepsi ulama terkait pernikahan madureso tersebut13 dengan rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dan bagaimana persepsi ulama terhadap perkawinan madureso di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Dari penelitian yang diketahui, penelitian terdahulu telah membahas larangan madon atau adu pojok, namun terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian terdahulu hanya membahas mengenai perkawinan madon atau adu pojok dan persepsi ulama terkait perkawinan adu pojok tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai apa itu perkawinan madon dan perkawinan madon dari perspektif 'urf. Kelima, Karya tulis yang berjudul "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor Ngulon Bagi Laki- Laki". Yang ditulis oleh Sumartini dari IAIN Ponorogo angkatan 2017. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa larangan pernikahan ngalor ngulon menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro hanya sebuah mitos dan sugesti. Adapun rumusan masalah dari penelitian terdahulu yaitu Bagaimana Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama tentang adanya larangan pernikahan Ngalor Ngulon bagi laki-laki di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana solusi yang diberikan tokoh Nahdhatul Ulama untuk menyeleraskan tradisi tentang adanya adat larangan pernikhan ngalor ngulon bagi laki-laki di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro14. Dari penelitian yang diketahui, penelitian terdahulu telah membahas larangan ngalor ngulon atau adu pojok, namun terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian terdahulu hanya membahas mengenai pandangan tokoh Nahdhatul Ulama dan solusinya Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai apa itu perkawinan madon dan perkawinan madon dari perspektif 'urf. F. Kerangka Teori 1) 'Urf Kata 'urf secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal 13 Anita Dwi Kurniawati, "Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak", , diakses 26 April 2021 14 Sumartini, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor Ngulon Bagi Laki-Laki", , Diakses 17 Juni 2021 7
sehat. Adapun 'urf menurut Abdul Karim Zaidan yaitu sesuatu yang tidak asing lagi dalam suatu masyarakat karena telah menjadi adat kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik yang berupa perkataan maupun perbuatan.15 'Urf atau Adat istiadat tidak terlepas dari tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat, maka disini penulis akan menjelaskan tentang pengertian tradisi. Tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu.16 Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfat bagi sekelompok orang, sehingga kelompok orang tersebut melestarikannya. Kata "Tradisi" diambil dari bahasa latin "Tradere" yang bermakna mentransmikan dari satu tangan ke tangan lain untuk dilestarikan.17 Jika kebiasaan sudah diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.18 Menurut WJS Poerwadaminto tradisi adalah sesuatu yang melekat pada kehidupan dalam masyarakat yang dijalankan secara terus menerus, seperti adat, budaya, kebiasaan, dan kepercayaan19. Sedangkan menurut Hasan Hanafi, Tradisi (Turats) yaitu segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi Tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi seekaligus merupakan persalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya. Dalam literatur Islam, adat atau tradisi disebut ةداعلا atau فرعلا yang berati adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf Urf adalah: ََّلاََّ ْيِّْيِعْر شْلاَِّناَسِلَّ ِفَوَََّّةَداَعْلَاَّي مَسُيَو ََّّ كْرَ تْوَا ََّّ ٍلْعِفْوَاَّ ٍلْوَ تَّاَمَّ َوُه ََّّ فرعلا َِّةَداَعْلاَوَّ ِفْرُعْلَاََّ ْيَْبَّ َقْرَ ف "Al 'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al adah. Dalam bahasa ahli syara; tidak ada perbedaan antara al 'urf dan al-adah". Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa 'urf dan adat mempunyai arti yang sama, yang mungkin serupa perbuatan atau perkataan, dan secara sederhana dapat dipahami bahwa adat atau tradisi harus: 15 Satria Effendi M.Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 140 16 Atik Catur Budiati, Sosiologi Konstekstual Untuk SMA dan MA, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 35 17 Thomas A Green dan Santa Barbara, Folklore an Encyclopedia of Beliefs, Custome, Teles, Music, and Art, Calif: ABC-CLIO, 1997 18 Seraficha Gischa, Perbedaan Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat, diakses tanggal 30 April 2021 19 W.J.S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984) 8
a. Diketahui banyak orang atau harus masyarakat b. Diamalkan secara terus menerus dan berulang. A. Djazuli mendefinisikan, bahwa al 'urf adalah apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulangsehingga menjadi kebiasaan.20 'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. ditinjau dari segi sifatnya. 'Urf terbagi dua yaitu: 1). Urf Qauli Ialah urf yang berupa perkataan seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari- hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja. 2). Urf Amali Ialah 'urf yang berupa perbuatan. Seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara' sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli.tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya. Ditinjau dari diterima atau tidaknya 'urf, terbagi menjadi: 1). Urf Shahih Ialah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. 'urf shahih ini juga merupakan suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.21 Seperti mengadakan pertunanagn sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. 2).Urf Fasid Ialah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara dan sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang haram.22 Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keraat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama islam. Ditinjau dari ruang lingkupnya berlakunya 'urf terbagi menjadi: 1). Urf 'Amm 20 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih "Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis", (Jakarta: Kencana, 2007), 80. 21 Satria Effendi M.Zein, Ushul Fiqh, 141 22 Ibid., 141 9
Ialah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.23 2).Urf Khash Ialah 'urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja24. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh Bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara islam lain tidak dibiasakan. Sebagian besar ulama yang menggunakan 'urf sebagai hujjah, memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan 'urf sebagai sumber hukum. Diantaranya adalah sebagai berikut: 1). Tidak bertentangan dengan al Quran atau as Sunnah, jika bertentangan, seperti kebiasaan orang minum khamr, riba, berjudi, dan jual beli gharar (penipuan) dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan. 2). Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya, jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapaindividu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum. 3). Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap adat tersebut. Jika adat suatu negeri mendahulukan sebagai mahar dan menunda sebagainya, namun kedua calon isteri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menantangnya. 4). Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.25 Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul fiqih tentang kehujjahan 'urf. 1). Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa 'urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum. 23 Ibid., 141 24 Ibid., 141 25 Rasyid Hasan Khalil, Tarikh Tasyri' ,.170 10
2). Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap urf sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i. Mereka beralasan, ketika ayat-ayat Al Qur'an turun, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat.26 G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk jenis penelitian non-doktrinal atau Deskriptif kualitatif yakni hukum dikonsepkan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain yang ada dalam masyarakat.27 Meleong Lexy J mengatakan bahwa jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.28 Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan metode alamiah.29Penelitian ini juga mengandalkan data dari masyarakat yang diteliti. Yang bersifat deskriptif dan bertujuan menggambarkan secara tepat sifat- sifat suatu individu, gejala, keadaan, atau kelompok terentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, data penelitian ini dinyatakan dalam keadaan sewajarnya. Peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka atau simbol terkait Tradisi Larangan Perkawinan Madon 30 di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. 2. Pendekatan Penelitian Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang tetap, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial. 31 Hasil yang diinginkan dari pendekatan sosiologi hukum ini yaitu menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum dalam 26 Prof Muhammad Abu Zahrah, Terjemah Ushul Fiqih (Jakarta: Pustaka Jaya, 2009), 128. 27 Amirudin dan Zainal Asikin, Metode Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafindo Press, 2012), 115. 28 Meleong Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 58. 29 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2012), 3. 30 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 59. 31 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), 89. 11
masyarakat32. Bagaimanapun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial dimana hukum itu bersemai. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah pendekatan yang secara analistis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.33 Kita dapat membedakan antara pendekatan sosiologi hukum dengan pendekatan empiris yaitu terletak pada kegiatannya, pendekatan normative lebih mengarahkan kepada law in books, sementara pendekatan sosiologi hukum lebih mengkaji kepada law in action. Sosiologi hukum juga lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Menurut peneliti, pendekatan sosiologi hukum ini tepat digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan ini membahas sesuatu yang terjadi dalam masyarakat baik yang bersifat umum ataupun khusus. Dengan pendekatan sosiologi hukum ini, maka peneliti terjun langsung ke Masyarakat dan menyandingkan dengan hukum mengenai perilaku atau kebiasaan Masyarakat. Sosiologi hukum ini digunakan untuk mengevaluasi dan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, kepercayaan-kepercayaan yang dianut masyarakat di dunia sosial dalam kaitannya dengan kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum serta hubungan hukum dengan gejala- gejala sosial dalam kaitannya dengan larangan pernikahan madon di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen . 3. Sumber Data a. Data Primer, yakni data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden atau informan. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. 34 Data yang dimaksud yaitu hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan orang-orang yang secara langsung ataupun tidak langsung melarang perkawinan madon. b. Data Sekunder, yakni data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbenuk laporan dan sebagainya.35 Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti atau bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena karena didukung dari buku-buku baik buku yang sudah dipublikasikan atau pun belum. Dalam data sekunder terdapat bahan hukum yaitu: 1. Bahan Hukum Primer Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang 32 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 89-90. 33 Fithriatush Shalihah, Sosiologi Hukum, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 4. 34 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 124. 35 Ibid,hlm.94 12
undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang- undangan.36 Dalam hal ini untuk menganalis penelitian tentang larangan tradisi perkawinan madon penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam. 2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam 37sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik, dalam hal ini penulis menggunakan skripsi, tesis, disertasi dan juga jurnal-jurnal hukum (termasuk jurnal on-line) yang berkaitan dengan penelitian larangan tradisi perkawinan madon tersebut. 3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).38 4. Metode Pengumpulan Data a. Wawancara (Interview) Wawancara merupakan pertemuan dua orag untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Metode wawancara juga identik dengan interview, secara sederhana dapat dimaknai sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara (intervewer) untuk memperoleh informasi dari responden. Wawancara atau interview adalah percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara dan yang memberikan informasi atas pertanyaan itu. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa responden diantaranya yaitu: Table 1.1 NO NAMA KETERANGAN RESPON 1. Kasimin Kepala Desa Menerima 2. Purwadi Kepala Dusun Weton Menerima 3. Evi Ruchsandi Kepala Dusun Condong Menerima 4. Daldiri Ketua RT Menerima 5. Suwardi Masyarakat Menerima 6. Mustakim Masyarakat Menerima 36 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, Cetakan ke-3 Tahun 1984, 141. 37 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23. 38 Ibid, 23. 13
7. Marmiyah Masyarakat Menerima 8. Ahmad Badar Tokoh Agama Menolak 9. Yusronuri Sesepuh Desa Menerima 10. Yusuf Pelaku Perkawinan Menolak 11. Kasini Pelaku Perkawinan Menolak 12. Nurjanah Pelaku Perkawinan Menolak b. Dokumentasi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (dokumentasi dari Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen). Metode ini juga merupakan sarana membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pertanyaan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Metode dokumentasi ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian. Peneliti dengan mempelajari dokumen tersebut dapat mengenal budaya dan nilai- nilai yang dianut oleh objek peneliti. 5. Tekhnik Analisis Data Dalam hal analisis data kualitatif. Bogdan dan biklen menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.39 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai tinjauan hukum Islam dan kemaslahatan dalam larangan perkawinan madon di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Pada penelitian ini peneliti akan menganalisis larangan perkawinan madon ditinjau dari praktik larangan perkawinan madon dan 'urf Setelah seluruh data-data terkumpul maka barulah langkah selanjutnya peneliti menentukan bentuk pengolahan terhadap data-data tersebut antara lain: a. Reduksi Data Reduksi data adalah merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas 39 Lexy J Meleong, Metode Penelitan Kualitatif, 161. 14
dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.40 Terkait dengan penelitian larangan perkawinan madon di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Klirong Kebumen ini peneliti sudah memilih dan memilah data yang diperoleh, baik data wawancara maupun data dokumentasi. b. Penyajian Data Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif41 Penyajian data juga sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga peneliti akan dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian ini merupakan proses dari analisis.42 c. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain penarikan kesimpulan harus di dasarkan atas data bukan angan-angan atau keinginan penelitian. 43 Berdasarkan data yang telah dikumpulkan merupakan jawaban yang dicari, walaupun tidak selalu menyenangkan. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data rekaman wawancar, dan dokumen-dokumen. H. Sistematika Penulisan Skripsi Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka peneliti menguraikan secara umum kedalam lima bab pembahasan sebagaiberikut: Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, mengapa masalah diangkat menjadi topik kajian, pokok masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Bab kedua, Landasan Teori yang membahas tentang ketentuan umum tentang pengertian perkawinan, syarat-syarat, rukun perkawinan, tujuan, hikmah perkawinan, larangan perkawinan dalam hukum Islam, pengertian 'urf, pembagian 'urf, landasan Hukum 'urf, Tekhnik Penetapan Hukum dengan jalan 'urf, syarat 'urf, dan kedudukan 'urf. 40 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 247. 41 Ibid.,249 42 Salim dan Syahrum, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citapustaka Media), 144-150 43 Ja'mal Ma'mar Asmani, Tuntutan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan, (Jogjakarta: Diva Press,2011),129-130 15
Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum masyarakat Desa Tanggulangin yang meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi perekonomian, Pendidikan, dan Keagamaan. Kondisi Sosial Budaya, kemudian membahas Pengertian Nikah Madon dan Pandangan Masyarakat tentang larangan nikah Madon. Bab keempat, merupakan analisis data. Bab ini berisi analisis data tentang tradisi dan praktik tentang larangan pernikahan Madon dalam jawa dan 'urf di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin. Bab kelima, berisi penutup yakni meliputi kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan merupakan hasil dari rumusan masalah yang ditulis secara lebih ringkas, sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis terkait hasil penelitian. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis akan mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan tentang tradisi dan praktik tentang larangan pernikahan Madon dalam jawa dan 'urf di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin. 16
BAB II KETENTUAN-KETENTUAN PERKAWINAN DAN 'URF A. PERKAWINAN 1. Pengertian Pernikahan Pernikahan adalah istilah yang diambil dari Bahasa Arab yaitu dari kata na-ka-ha atau zawaj yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya yaitu "menghimpit" atau "berkumpul" yang dalam arti kiasnya adalah bersetubuh. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syariah yaitu sebagai akad, yakni sebuah perjanjian untuk mengikatkan antara pria dan wanita dalam suatu perkawinan.44 2. Dasar Hukum Perkawinan 1. Dasar Hukum Perkawinan dalam al Qur'an yaitu: a. Surat an Nur ayat 32: َُّالله َوَّ ََّّۧ َََّّّ هِلْضَف َّْنِمَّ َََُّّّاللهََّّ َّْمِهِنْغُ ي ََّّ ََّءاَرَقُ ف ََّّ اْوُ نْوُكَي ۑمُكَّ ََََّّّّْنِاََّّ اِمِاَوَّْمُكِداَبِعَّْنِمََّ ْيْ ِحِل صلاَوَّْمْكْنِمَّى م َيََ ْلااَّاْوُحِكْنَاَو َّ مْيِلَع َّ ع ِساَو ََّّ "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui oang yang sendirian. Maksudnya yaitu hendaklah seorang laki-laki yang belum menikah atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah". (Q.S. 24 [An Nur]: 32) b. Surat an Rad ayat 38: َِّنْذِِبَّلاا ِتَََِّّّبٸٍَّةَيا ََََّّ ٲََّ ََّيَّْنَاَّ ٍلْوُسَرِلََّناَكَّاَمَوَّ ًَّةَيِّرُذَو ََّّاًجاَوَزَاَّْم ََُّلَّاَنْلَعَجَوَّ َكِلْبَ قَّْنِمًَّلا َُّسُرَّاَنْلَسَرَاَّْدَقَلَو َّ باَتِكَّ ٍلَجَاَّ ِّلُكِلَّ َِّالله "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)." (Q.S. 13 [Ar Rad]: 38) c. Surat Az Zariyat ayat 49: َّْوُر كَذَت ََّن ََّّْمُك لَعَلَِّ ْيَْجْوَزَّا ََّنْقَلَخٍَّءْيَشَّ ِّلُكَّْنِمَو "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S. 56 [Az Zariyat]: 49) 44 Umar Haris Sanjaya, dan Aunar Rahim Faqih, 'Hukum Perkawinan Islam di Indonesia' (Yogayakarta: Gama Media, 2017), 11- 12. 17
d. Surat Yasin ayat 36: ََّنْو َّْنِمَوَُّضْرَُلااَّ ُتِبْنُ تَّا ِمَِّاَه لُكََّجاَوْزََّ ْلااََّقَلَخَّْىِذ لاََّن حْبُس َُّمَلْعَ يَّ َلاَّا ِمِ ََّوَّْمِه ِسُفْ نَا ََّّ ََّّ "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan Pasangan-Pasangan senuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (Q. S. 36 [ Yasin]: 36 2. Dasar Hukum Perkawinan dalam al Hadits yaitu: a. Hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah Ahli Hadits dan Imam Muslim: ِّنِاَف َّْ ِّنيِمَّ َسْيَلَ فَّْ ََّّاْوُج وَزَ تَو ََّّْ . ءاَجِوَُّهَلََّمْو صلاَّ نِاَف َِّمَايِ ِت ن سَّْنِمََّحاَكِّنلاََّم لَسَوَِّهْيَلَعَِّاللهَّى لَصَِّاللهَّ ُلْوُسَرََّلَقَّ ل َّْنَمَو َّْحِكْنَ يْلَ فَّ ٍلْوَطَّاَذََّنَاكَّْنَمَو ََّمَمََّ ْلااَُّمُكِبَّ رِثَاكُم ََّّ ّصلِب ََّّهْيَلَعَ فَّْدَِيََّْم ) "....dan aku mengawini wanita-wanita, barang siapa yang benci terhadap sunahku, maka ia bukan termasuk umatku ." b. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas: ََّّ َيَََّم لَسَوَِّهْيَلَع َِّاللهَّى لَصَُّاللهَّ ُلْوُسَرَّاَنَلَّ رلاَُّدْبَعَّْنَع نَم باتكَّفَّملسمَّهجرخا(َّ ءاَجِوَُّهَلَُّهّنِاَفَّ ِمْو صلِب حاكنلا ََّّ َّ ِباَب شلاََّرَشْعَم َِّهْيَلَّ ََّعَ فَّْعِطَتْصَيَّْ لَّّْنَمَوَّ ُّضَغَاَُّهّنِاَفَّْج وَزَ تَ يْلَ ) "Hai para Pemuda, barang siapa yang sanggup diantaramu untuk menikah, maka menikahlah, karena sesunguhnya menikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan." 3. Hukum Perkawinan Menurut Abdurrahman Al Jaziri yang terdapat di dalam fiqh ala madzhab al Arba'ah bahwa hukum nikah itu dikembalikan ke hukum syara yang lima yaitu: wajib, haram, sunah, mubah dan makruh. Dibawah ini penulis mencoba memaparkan hukum nikah menurut ulama empat madzhab yaitu: 1. Madzhab Hanafiyah a. Fardhu yaitu apabila seseorang telah memenuhi empat syarat yakni: 1). Seserang meyakini bahwa apabila tidak menikah, maka ia akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, 2). Tidak mampu untuk berpuasa sebagai alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, 3). Tidak mampu mengambil umat, dan 4). Mampu membayar mahar dan nafkah dari hasil usaha yang halal bukan dari usaha yang yang haram. Misalnya, menipu, merampok, atau yang sejenisnya. b. Wajib tetapi bukan fardhu yaitu apabila seseorang takut apabila tidak menikah ia akan 18 ََّّ
terjerumus ke dalam perbatan zina. Adapun syarat-syaratnya sama seperti yang terdapat dalam hukum fardhu. c. Sunnah Muakaddah yaitu apabila seseorang berkeinginan untuk menikah, ia adalah seorang yang adil, tetapi ia tidak takut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina apabila ia tidak menikah. d. Haram yaitu apabila seseorang diyakini mencari hartanya dengan cara yang haram dan mendzalimi pasangannya kelak. Karena tujuan untuk menikah salah satunya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. e. Makruh tahrim yaitu apabila seseorang menikah ia takut akan mendzaliminya dan akan menganiaya pasangannya. f. Mubah yaitu apabila seseorang menginginkan untuk menikah tetapi ia tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina.45 2. Madzhab Malikiyah a. Fardhu yaitu apabila seseorang yang berkeinginan untuk menikah dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, dan ia tidak mampu untuk menahan dirinya dengan berpuasa, walaupun ia lemah dalam mencari rezeki namun di fardhukan untuk menikah dengan tiga syarat yakni 1). Ia takut akan terjerumus dalam perbuatan zina apabila tidak menikah, 2). Ia tidak mampu untuk berpuasa yang dapat menahannya dari perbuatan zina, atau ia mampu berpuasa tetapi tidak dapat menahan dari perbuatan zina, dan 3). Ia lemah untuk mengambil umat yang dapat memenuhinya46 b. Haram yaitu apabila seseorang yang tidak terjerumus perbuatan zina, dan lemah untuk memberi nafkah pada isterinya kelak dengan cara yang halal setelah ia menikah kelak. c. Sunah yakni apabila seseorang tidak berkeinginan untuk menikah tetapi ia mengharapkan keturunan dengan syarat ia mampu melakukan kewajiban kepada isterinyan untuk memberi nafkah yang halal dan ia mampu untuk melakukan hubungan suami isteri. d. Makruh yaitu apabila seseorang tidak ingin menikah karena takut untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan ia juga tidak mampu untuk melakukan kebaikan. e. Mubah yaitu apabila seseorang tidak berkeinginan untuk menikah dan ia juga tidak berkeinginan untuk memiliki keturunan dan ia mampu serta dapat berbuat kebaikan.47 3. Madzhab Syafi'iyah Menurut madzhab Syafi'iyah, hukum asal nikah adalah mubah. Maka seseorang dimubahkan untuk menikah dengan tujuan untuk mencari kesenangan dan kenikmatan. Hukum nikah menurut Madzhab Syafi'iyah antara lain yaitu: 45 Kosim, 'Fiqih Munakahat , 7. 46 Ibid., 7 47 Ibid., 8 19
a. Wajib yaitu apabila seseorang menikah itu mempunyai tujuan untuk mencegah perbuatan dosa yang tidak dapat dicegah kecuali hanya dengan menikah, maka baginya wajib untuk menikah. b. Makruh yaitu apabila seseorang takut tidak bisa melaksanakan hak-hak suami isteri dan ia tidak mampu untuk memberi mahar ataupun nafkah ketika ia menkah kelak. c. Sunah yaitu apabila seseorang berkeinginan untuk menikah dan ia juga mampu untuk menanggung biaya hidup isterinya kelak.48 4. Madzhab Hanabilah Hukum nikah menurut madzhab Hanabilah yaitu: a. Fardhu yaitu apabila seseorang takut akan terjerumus ke dalam perbatan zina apabila ia tidak menikah. b. Haram yaitu apabila seseorang sedang dalam berada di daerah peperangan kecuali dalam keadaan yang sulit. c. Sunnah yaitu apabila seseorang yang berkeinginan menikah tetapi jika tidak menikah ia tidak takut akan dapat terjerumus ke dalam perbuatan zina.49 Hukum nikah menurut Ibnu Rusyd di dalam Kitab Bidayatul Mujtahid apabila dilihat dari segi dasar hukum dan metode istibat hukumnya, bahwa hukum nikah itu menurut jumhur ulama adalah sunnah, hukum nikah menurut Ahli Dzahir adalah wajib, dan menurut Madzhab Malikiyyah hukum nikah itu bagi sebagian orang adalah wajib, sunnah, dan mubah tergantung kesulitan yang dihadapi oleh seseorang tersebut. 4. Tujuan Perkawinan Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal 1 bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan dari perkawinan terdapat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dalam hal perkawinan, Allah memerintahkan kepada hambanya tentu karena ada tujuan dari perkawinan tersebut. Adapun tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam al Qur'an adalah sebagai berikut: a. Untuk membentuk keluarga yang sakinah dan mempunyai keturunan50 b. Untuk Menjaga Diri dari Perbuatan Maksiat c. Untuk Menciptakan Rasa Kasih Sayang 48 Ibid., 8 49 Ibid., 8 50 Khoerudin Nasution, Hukum Perdata dan Hukum Perbandingan Hukum Perkawinan Dunia (Yogyakarta: ACADEMIA 2009), 223. 20
d. Untuk melaksanakan Ibadah e. Untuk Pemenuhan Kebutuhan Seksual f. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalidzan sekaligus mentaati perintah Allah swt yang bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.51 5. Rukun dan Syarat Perkawinan Mengenai rukun dan syarat dalam perkawinan Islam di Indonesia, maka hal itu ada hubungannya dengan prinsip perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.52 rukun dan syarat perkawinan tersebut adalah: a. Calon suami, syarat-syaratnya yaitu laki-laki tulen, beragama Islam, jelas, halal untuk menikahi calon isteri, rela untuk melakukan perkawinan53, tidak dalam keadaan sedang ihram, dan sedang tidak beristeri empat54 b. Calon istri, syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, akil baligh, benar seorang wanita, bukan seorang khunsa, halal dinikahi oleh calon suami55, tidak dalam ikatan perkawinan, tidak sedang dalam masa iddah, Tidak terdapat paksaan, dan Tidak terdapat paksaan c. Wali nikah, syarat-syaratnya yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwaliannya. d. Dua orang saksi, syarat-syaratnya yaitu islam, baligh, minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab Kabul, dan dapat mengerti maksud akad. e. Ijab dan kabul (akad nikah) syarat-syaratnya yaitu adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, antara ijab dan Kabul bersambungan. 6. Hikmah Perkawinan a. Hikmah dari Segi Psikologis Sesungguhnya naluri seks memang merupakan naluri yang paling kuat yang selamanya akan menuntut adanya jalan keluar. Perkawinan merupakan jalan yang baik untuk mengatasi naluri seks ini, dengan adanya perkawinan maka badan jadi lebih segar dan mempunyai jiwa yang tenang serta mata jadi terjaga untuk melihat hal-hal yang haram dan dapat mempunyai perasaan yang tenang untuk menikmati barang yang halal.56 b. Hikmah dari Segi Sosiologi Dengan adanya perkawinan, maka dapat membuahkan tali silaturahmi antar keluarga isteri 51Devi Indah Wahyu, "Tradisi Larangan Perkawinan Temon Aksoro Perspektif 'Urf (Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang), "Skripsi", UIN Maulana Malik Ibrahi Malang (Malang, 2017),tidak dipublikasikan 52 Ibid.,57 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 56 Kosim, Fiqih Munakahat 1, 16 21
dan suami, rasa cinta antar keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang dalam Islam didukung dan ditunjang.57 c. Hikmah dari Segi Kesehatan Sayyid Sabiq mengutip dari salah satu hasil penelitian tentang nikah dan kesehatan yang dilakukan oleh PBB yang dimuat dalam harian nasional bahwa dalam harian tersebut disebutkan orang yang bersuami umurnya akan lebih panjang daripada orang yang tidak bersuami isteri, baik karena menjanda, bercerai, ataupun sengaja membujang. Dalam hal ini juga dijelaskan diberbagai negara bahwa orang-orang yang menikah pada umur yang lebih muda, akan tetapi orang yang bersuami ataupun beristri umurnya lebih panjang.58 d. Hikmah Perkawinan Menurut al-Jurjawi Dengan adanya perkawinan, maka akan bertambahlah keturunan. Apabila keturunan itu bertambah banyak, maka proses untuk kemakmuran bumi akan menjadi mudah. Laki-laki dan perempuan merupakan dua jenis yang berbeda yang fungsinya untuk memakmurkan bumi dengan ciri khasnya masing-masing untuk berbuat berbagai macam pekerjaan.59 7. Larangan Perkawinan a. Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam Terdapat banyak larangan perkawinan dalam hukum Islam, hal ini sering disebut dengan asas selektivitas.60 Asas selektivitas ini dimaknai dalam beberapa larangan perkawinan, seperti dengan siapa ia dibolehkan untuk melakukan perkawinan, dan dengan siapa ia dilarang melakukan perkawinan. Hukum Islam mengelompokan larangan perkawinan menjadi dua kelompok yaitu larangan perkawinan untuk sementara (mahram muabbad) dan larangan perkawinan untuk selamanya (mahram ghairu muabbad). 1. Mahram Muabbad a. Larangan perkawinan karena hubungan nasab Larangan perkawinan karena hubungan nasab atau kekerabatan seperti: 1. Ibu 2. Nenek, baik dari garis ibu ataupun bapak 3. Anak perempuan 4. Saudara atau ibu 5. Anak perempuan dari laki-laki sekandung 6. Anak perempuan dari laki-laki seayah 57 Ibid., 16-17 58 Ibid., 17 59 Ibid.,17 60 Siti Rowiyatin, ''Pernikahan Gugon Tuhon Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar'', Skripsi IAIN Tulung Agung, (Perpustakaan IAIN Tulung Agung, 2014), 45, tidak dipublikasikan 22
7. Anak perempuan dari laki-laki seibu 8. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung 9. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah sekandung 10. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah seibu.61 b. Larangan perkawinan karena persemendaan Larangan perkawinan akibat persemendaan seperti: 1. Ibu dari isteri atau mertua 2. Anak bawaan isteri yang telah dicampuri 3. Istri bapak (ibu tiri) 4. Istri anak (menantu) 5. Saudara perempuan istri baik adik maupun kakak ipar selama dalam masa perkawinan.62 c. Larangan perkawinan karena sepersusuan Larangan perkawinan akibat sepersusuan seperti: 1. Ibu susuan yaitu ibu yang menyusui, maksudnya adalah seorang ibu yang pernah menyusui seorang anak, maka ibu tersebut dipandang sebagai ibunya oleh anak yang pernah disusuinya. 2. Nenek susuan 3. Wanita sepersesusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah 4. Anak yang pernah disusui istri beserta keturunannya63 5. Bibi susuan atau saudara dari ibu susuan 6. Kemenakan susuan perempuan 7. Saudara sepersusuan perempuan baik saudara seayah maupun seibu64 d. Larangan perkawinan karena li'an Lian yaitu apabila suami bersumpah bahwa menyatakan isterinya berselingkuh tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka diharuskan suami untuk bersumpah atas nama Allah sebanyak empat kali pula dan yang kelima dilanjutkan dengan pernyataan bahwa ia bersedia untuk menerima laknat Allah apabila tuduhan terhadap isterinya tidak benar65. Apabila terjadi li'an maka putuslah perkawinan untuk selama-lamanya. Seorang suami apabila menuduh isterinya berzina mrupakan sumpah suami yang menyatakan bahwa isterinya berselingkuh di hadapan Pengadilan Agama. Masalah ini dalam fiqh dikenal dengan li'an. 2. Mahram Ghairu Muabbad 61 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenata Media, ), 147. 62 Ibid., 148 63 Ibid., 149 64 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana,2008), 106. 65 Ibid., 111 23
a. Talak Bain Kubro Apabila wanita telah ditalaq tiga oleh suaminya, maka ia haram menikah lagi dengan bekas suaminya kecuali apabila ia telah menikah lagi dan sudah melakukan hubungan suami istri serta telah dicerai oleh suami yang baru dan habis massa iddahnya. Seperti yang yang tercantum dalam firman Allah swt Surat al Baqarah ayat 230 yaitu: هَْيرَغَّاًجْوَزََّحِكْن ٫َّ ََّ تَّ ّتَّحَُّدْعَ بَّْ نِم ٫ََّّ "Kemudian setelah suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga ia menikah lagi dengan laki-laki baru, kemudian jika suami baru itu menceraikannya."66 ( Q.S. 2 [Al Baqarah]: 230) b. Permaduan Maksud dari permaduan ini yaitu bahwa dua perempuan yang bersaudara itu haram untuk dinikahi dalam waktu bersamaan. Hal ini telah dipertegas dalam firman Allah swt Surat An Nisa ayat 23 yaitu: ۝ اًمْي ِح رَّاًرْوُفَغََّناَكََّاللهَّ نِاَّ َّفَلَسَّْدَقَّاَمَّ لاِاَِّ ْيَْتْخُ ْلااََّ ْيَْبَّاْوُعَمْچَتْ نَاَو "Dan mengumpulkan dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."67 (Q.S. 4 [An Nisa]: 23) c. Poligami di Luar Batas Seorang laki-laki dalam suatu perkawinan boleh menikahi perempuan sebanyak 4 orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali apabila salah satu istrinya yang berempat itu telah diceraikan dan telah habis masa iddahnya. Seperti yang tercantum dalam firman Allah Surat An Nisa ayat 3 sebagai berikut: ََّمَِّء اَسِّنلاَََّّن َِّّْمُكَلَّ َباَطَّاَمَّاْوُحِكْناَفَّى م تَ يْلاَّْ ِفَّاْوُط ِسْقُ تَّ لاَاَُّمُتْف ِخَّْنِاَو ََّّ َكِلاَذَّ َّْمُكُنَْيَْاَّ ْتَكَلَمَّاَمْوَاًَّةَد ِحَوَ ف اْوُلِدْعَ ت ٲ ََّّ َّ لاَاَّْمُتْف ِحَّْنِاَف َّ ََّعَبُرَوَّ َثَلُ ثَوَّ َنَْث ََّّ وُلْوُعَ تَّ لاَا َّ نْدََّّ "Dan apabila kamu takut tidak bisa untuk berbuat adil terhadap hal-hak perempuan yatim yang kamu nikahi, maka nikahilah mereka wanita-wanita yang kamu sukai sebanyak satu, dua, tiga, atau empat. Kemudian apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah yang lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya."68 ( Q.S. 4 [An Nisa]: 3) Islam membolehkan laki-laki untuk berpoligami namun dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turunnya ayat tersebut, poligami sebenarnya sudah ada dan sudah pernah dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ayat tersebut 66 Ibid., 49 67 Ibid., 110 68 Lajnah Pentasikhan Mushaf Al Quran, AlQur'an dan Terjemahannya, 104. 24
membatasi poligami hanya empat orang saja.69 d. Masih bersuami Seorang wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, maka haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Seperti dalam firman Allah Surat an Nisa ayat 24 sebagai berikut: َّ َّْمُكُناَْيَْا َّْتََّّ َِّاَّ ََّكَلَمَّاَمَّ لا َِّء اَسِّنلاََّنِمَّ ُت نَصْحُمْلاَو "Dan diharamkan atasmu untuk mengawini wanita yang sedang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki."70 (Q.S. 4 [An Nisa]: 24) e. Perbedaan Agama Dalam hal ini, wanita musyrik haram dinikahi oleh laki-laki muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah swt Surat Al Baqarah ayat 221 sebagai berikut: ََّّاوُحِكْنَ تَّ َلاَوََّّ َّْمُكْتَ بَجْعَاَّ ْوَلَوَِّةَكِرْشُمَّْنِمَّ ْيرَخ َُّمَِّة مۏةَنِمََّّ َّ َّْمُكَبَجْعَاَّ ْوَلَوَّ ٍكِرْشُمَّْنِمَّ ُيرَخ ََّّ ۏَُِّلاََّّ ۏَُّنِمَّ ي وَُّنِم ََّّ تَّحَّ ِتَكِرْشُمْلاَّاْوُحِك َّْنَ تَّ َلاَو َُّيَّ تَحََّ ْيِْكِرْشُمْلا ۏاْوُ نِم َُّمَُّدْبَعلَو َََّّّ "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun ia menarik hatimu."71 (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 221) f. Ihram Haji Maupun Umrah Seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram, baik haji maupun umrah maka ia haram untuk dinikahi oleh laki-laki. Baik laki-laki tersebut sedang ihram ataupun tidak72. g. Larangan Karena Perzinahan Perzinahan dalam pandangan Islam merupakan hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diluar suatu ikatan perkawinan73. Bahasan perzinahan dalam Islam ada dua. Dalam hal ini penulis mencoba memaparkan bahasan perzinahan tersebut yaitu: 1. Menikah dengan Pezina Perempuan pezina haram untuk dinikahi oleh laki-laki baik, sebaliknya perempuan baik-baik juga tida boleh dinikahi oleh laki-laki pezina. Keharaman ini seperti firman Allah dalam Surat An Nur ayat 3 sebagai berikut: 69 Siti Rowiyatin, Skripsi IAIN Tulung Agung, Pernikahan Gugon Tuhon Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar, 44 70 Lajnah Pentasikhan Mushaf Al Qur'an,Al Qur'an dan Terjemahannya, 110. 71Ibid., 46 72 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 126 73 Ibid., 130 25
َّىَلَعَّ َكِلاَذََّم رَحَوَّ َّ ٍكِرْشُمْوَاَِّناَزَّ لاِاَّاَهُحِكْنَ يَّ َلاَُّةَيِنا زلاَوَِّةَكِرْشُمْو ََّاَُّةَيِناَزَّ لاِاَُّحِكْنَ يَّ َلاَّ ِنِ زل ََّ ْيِْنِمْوُمْلا "Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan dengan perempuan yang berzina pula, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawinkan melainkan oleh laki-laki yang berzina ataupun musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang beriman."74 ( Q.S. 24 [An- Nur]: 3) Maksud dari ayat diatas yaitu bahwa tidaklah pantas seseorang yang beriman menikah dengan yang berzina, begitupula sebaliknya. h. Menikah dengan Perempuan Hamil Karena Zina Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai perempuan yang hamil hasil zina: 1. Maliki berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina, ia tidak boleh dinikahi kecuali sudah melahirkan, sama halnya tidak boleh menikahi wanita dalam masa iddah hamil. 2. Hanabilah berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina, ia tidak boleh dinikahi kecuali apabila ia telah melahirkan, sebagaimana tidak boleh menikahi wanita dalam masa iddah hamil. 3. Hanafiah berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina, ia boleh dinikahi tanpa menunggu ia melahirkan. 4. Syafi'iah berpendapat bahwa wanita yang hamil akibat zina, maka ia boleh dinikahi tanpa menunggu ia melahirkan. 5. Zhahiriyah berpendapat bahwa wanita yang hamil akibat zina, maka ia boleh dinikahi tanpa menunggu ia melahirkan.75 3. Nikah Mut'ah Nikah mut'ah adalah nikah untuk masa tertentu, dalam artian bahwa pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan pada masa tertentu yang apabila masa itu telah selesai, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Nikah mut'ah ini disebut juga dengan nikah munqati.76 Nikah mut'ah pernah terjadi dan di syariatkan dikalangan umat Islam dan mempunyai landasan hukum dalam Al Qur'an dan hadits nabi. Landasan hukum dalam Al-Quran adalah sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 24: 74 Lajnah Pentasikhan Mushaf Al Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahanya, 497. 75 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 130. 76 Devi Indah Wahyu, "Tradisi Larangan Perkawinan Temon Aksoro Perspektif 'Urf (Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang), "Skripsi", UIN Maulana Malik Ibrahi Malang (Malang, 2017),tidak dipublikasikan 26 ا
ًَّةَضْيِرَفَّ نُهَرْوُجُاَّ نُهْوُ ت اَفَّ نُهْ نِمَِّهِبَّْمُتْعَ تْمَتْساَّاَمَف Artinya: "...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, (dengan sempurna), sebagai suatu berikanlah kepada mereka maharnya kewajiban...77 Ayat di atas menjelaskan bahwa nikah mut'ah yang dilakukan ada imbalannya dalam bentuk mahar yang menjadi dasar adanya syari'at nikah mut'ah. 4. Nikah Tahlil Secara etimologi, tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram.78 Orang yang dapat menyebakan halalnya orang lain melakukan pernikahan itu disebut muhallil, sedangkan orang yang telah halal melakukan pernikahan disebakan oleh pernikahan yang dilakukan muhalliil disebut muhallallah. Maka dari itu, nikah tahlil adalah pernikahan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada isterinya dengan nikah baru. Ulama sepakat menyatakan bahwa pernikahan tahlil itu hukumnya haram, karena sesuatu yang dilaknat pelakunya adalah sesuatu yang diharamkan. 5. Nikah Sighar Nikah sighar adalah nikah yang apabila seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan ketentuan bahwa laki-laki lain menikahkan pula anak perempuannya kepadanya, tanpa adanya mahar diantara keduanya. Ulama sepakat tentang keharaman dari hukum pernikahan sighar karena jelas adanya larangan Nabi tersebut, dan Nabi juga menjelaskan illat hukumnya, bahwa tidak terdapatnya mahar dalam pernikahan tersebut sedangkan mahar itu merupakan salah satu dalam pernikahan.79 f. Larangan Perkawinan dalam Hukum Adat Segala sesuatu yanng menjadi penyebab perkawinan tidak dapat dilakukan atau keseimbangan masyarakatnya akan terganggu, maka ada larangan perkawinan karena memenuhi hukum adat yaitu seperti di bawah ini 1. Karena Adanya Hubungan Kekerabatan Dalam hal ini, di berbagai negara di Indonesia pasti terdapat perbedaan larangan- larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang ada kaitannya dengan kekerabatan. Bahkan di daerah tertentu ada yang melarang adanya perkawinan antar anggota kerabat tertentu, namun di daerah lain perkawinan antar kerabat yang dilarang itu 77 QS.An-Nisa':24 78 Devi Indah Wahyu, "Tradisi Larangan Perkawinan Temon Aksoro Perspektif 'Urf (Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang) 79 ibid 27
justru menjadi kebiasaan yang digemari pelaksanaanya.80 2. Karena Perbedaan Kedudukan Pada Masa sekarang sepertinya perbedaan kedudukan atau martabat yang berlaku dalam masyarakat adat sudah mulai luntur, telah banyak yang melakukan perkawinan antara golongan orang yang berkedudukan tinggi dengan orang yang berkedudukan rendah. Masalahnya memang sering menimbulkan adanya perselisihan dalam kekerabatan, namun karena sifat hukum adat itu cepat dan terbuka, maka tidaklah tertutup pintu untuk menemukan jalan penyelesaian. Yang sulit terkadang perselisihan yang menyangkut terkait keagamaan ataupun kepercayaan dari yang bersangkutan81. g. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam hal ini larangan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1974 terdapat dalam Pasal 8 sampai 9 yaitu sebagai berikut: Pasal 8 a. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas maupun ke bawah b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping c. Berhubungan persemendaan d. Berhubungan sepersusuan e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal ini suami beristeri lebih dari seorang. f. Yang mempunyai hubungan dengan agamanya ataupun peraturan lain yang berlaku untuk dilarang menikah. Pasal 9 Seseorang yang sedang terikat perkawinan tidak boleh menikah lagi, kecuali yang terdapat dalam Undang-Undang Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 dalam Undang-Undang ini. Pasal 10 Apabila suami isteri telah bercerai dan menikah lagi satu dengan yang lainnya untuk yang kedua kalinya, maka keduanya tidak boleh menikah lagi, selama hukum, agama, maupun kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan hal lain82. B. 'URF 1. Pengertian 'Urf Kata 'urf secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Adapun 'urf menurut Abdul Karim Zaidan yaitu sesuatu yang tidak asing lagi dalam suatu masyarakat karena telah menjadi adat kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik yang 80 Skripsi Siti Rowiyatin, Pernikahan Gugon Tuhon Menurut Perspektif Hukum Isam (Studi Kasus di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar), 47. 81 Ibid., 48 82 Ibid., 49 28
berupa perkataan maupun perbuatan.83 Pengertian 'urf dalam pengertian di atas sama dengan pengertian adat istiadat. Contoh 'urf yang berupa perbuatan yaitu, dalam kegiatan jual beli ringan seperti garam, tomat, gula di suatu masyarakat hanya dengan menerima barang dan membayar tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Sedangkan contoh 'urf yang berupa perkataan yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak menggunakan kata daging untuk menyebutkan jenis ikan. Kebiasan-kebiasaan yang seperti itu menjadi pertimbangan untuk menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya dalam al Qu'an. 2. Macam-Macam 'Urf 'Urf dapat terbagi menjadi beberapa macam diataranya yaitu: 'Urf ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya a. Al 'Urf al-Am (Adat Kebiasaan Yang Bersifat Umum) Al 'Urf al-Am adalah suatu kebiasaan yang banyak dilakukan dari berbagai negeri dalam suatu zaman. Contohnya yaitu adat kebiasaan yang berlaku dalam beberapa negara dalam menggunakan ungkapan "kamu sudah haram untuk aku gauli" yang diucapkan oleh suami kepada istri untuk menjatuhkan talak isterinya itu84. b. Al-'Urf Al-Khas (Adat Kebiasaan Yang Bersifat Khusus) Al-'Urf Al-Khas adalah suatu adat istiadat yang berlaku dalam suatu negara atau beberapa daerah tertentu 85 . Contohnya yaitu kebiasaan Masyarakat Iraq dalam menggunakan kata dabbah hanya untuk kuda. 'Urf ditinjau dari segi diterima atau tidaknya: 1. 'Urf Shahih (Baik) 'Urf Shahih adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh Masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' 86, tidak menghilangkan kebaikan mereka dan tidak pula membawa keburukan bagi mereka. Dalam arti lain tidak menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya. Contohnya yaitu dalam berdagang, pedagang tidak mencampurkan antara barang yang kualitas bagus dengan barang kualitas jelek. 2. 'Urf Fasid (Rusak) 'Urf Fasid adalah suatu adat kebiasaan yang sudah dikenal Masyarakat tetapi bertentangan dengan hukum syara'87 yang sampai menghalakan yang diharamkan oleh Allah SWT. 'Urf ditinjau dari sifatnya a. 'Urf Qauli 83 Satria Effendi dan M. Zein, Ushul Fiqih, 140 84Ibid., 153-154 85 Ibid., 154 86 Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqih (Lampung: AURA, 2019), 67-68 87 Ibid., 68 29
'Urf Qauli adalah adat atau kebiasaan yang berupa perkataan88. Misalnya yaitu perkataan tentang lahmun yang menurut bahasa adalah daging, yang termasuk di dalamnya mencakup berbagai macam daging baik dari daging binatang darat maupun ikan. Namun dalam perkataan sehari-hari di Masyarakat lahmun atau daging hanya digunakan untuk daging binatang darat saja. b. 'Urf Amali 'Urf Amali adalah kebiasaan yang berupa perbuatan. Contohnya yaitu dalam Masyarakat,89 jual beli hanya menerima barang dan membayarnya tanpa mengucapkan ijab dan kabul. 3. Syarat-Syarat 'Urf a. 'Urf harus termasuk 'urf yang shahih dalam artian 'urf ini tidak bertentangan dengan hukum syara'. b. 'Urf harus bersifat umum, dalam artian minimal sudah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat di suatu daerah.90 c. 'Urf harus masih tetap berlaku ketika ada hukum yang didasarkan pada 'urf tersebut ditetapkan. d. Tidak adanya kesepakatan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dalam melakukan tindakan'urf.91 4. Kehujjahan 'Urf Pada dasarnya, semua ulama menyepakati urf shahih sebagai dalil syara'. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyyah yang paling banyak menggunakan urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Hanabilah dan Syafi'iyah.92 Ulama ushul fiqih bersepakat bahwa 'urf adalah al-shalihah yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan hukum syara', baik yang menyangkut 'urf 'am dan 'urf khas, maupun yang berkaitan degan 'urf lafdzi dan 'urf 'amali, dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum syara'.93 Menurut Imam al Qarafi, dalam menetapkan hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat, sehingga dalam menetapkan hukum tidak akan menghilangkan kemaslahatan yang berkaitan dengan masyarakat tersebut. Menurut Imam al Syatibi dan Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah menjadikan 'urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum ketika tidak ada nash yang menjelaskan suatu permasalahan 88 Endarto Nurhidayat, ''Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Brandu Wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo", Skripsi IAIN Ponorogo, (Perpustaaan IAIN Ponorogo, 2019), 37, tidak dipublikasikan 89 Ibid., 37 90 Satria Effendi dan M. Zein,Ushul Fiqih, 157. 91 Ibid.,158 92 Abd. Rahman Dahan, Ushul Fiqh, Cet.II (Jakarta: Amzah, 2011), 212. 93 Ahmad Sanusi, "Implikasi Kaidah-Kaidah Al-Adat & Al-Urf dalam Pengembangan Hukum Islam", Jurnal Al Ahkam, Vol. 3, no.2, Juli-Desember 2009, 39 30
yang sedang dihadapi.94 Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia di kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti itu berlaku luas di tengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama madzhab menganggap sah akad ini dengan alasan urf amali yang berlaku.95 Sedangkan menurut Prof. Rahmat Syafe'i 'urf bukanlah sebuah dalil syara'. Pada dasarnya 'urf hanya ditujukan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat serta untuk menunjang pembentukan hukum dan penafsiran nash.96 5. Kaidah yang Berlaku bagi 'Urf ََّحَّ كََّمة لا ََّاَّْلََّعََّداَُّةَََّّّ ُ "adat kebiasaan dapat ditetapkan atau dipertimbangkan sebagai hukum" Kaidah dasar ini memiliki rujukan dalam Al Quran dan Hadis Nabi saw. Salah satu dasar kaidah ini terdapat dalam Surah al-A'raf ayat 199 yang berbunyi: َِّهاَِّلََّ ْيْ "jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh" Dalam sebuah Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud juga disyariatkan: فَّا ََّمََّرَّا "apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah SWT juga baik" Dalam istilah bahasa Arab, 'Adah berarti tradisi dan memiliki nama lain 'Urf. Kedua istilah tersebut secara umum memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda. Dalam pembahasan ini, 'adah atau 'urf dipahami sebagai suatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah Masyarakat yang sudah berlangsung sejak lama. Berdasarkan kaidah di atas, maka dapat diketahui bahwa adat bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan suatu hukum. Namun, dalam hal ini yang dimaksud adalah adat yang shahih. Imam Izzudin bin Abdul Salam menyatakan bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat itu tidak dapat diketahui kecuali dengan syara'. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dapat dapat dikenal melalui pengalaman, adat kebiasaan, dan perkiraan yang benar.97 Maka dari itu, terdapat beberapa pengecualian kaidah di atas yaitu: a. Al-adah bertentangan dengan al-quran dan sunnah. Misalnya, puasa terus-terusan, dan kebiasaan menanam kepala hewan pada saat pembuatan jembatan. 94 Ibid., 39 95 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 142. 96 Ahmad Sanusi, 39 97 Ibid., 31 31
b. Al-adah tersebut tidak menghilangkan kemaslahatan yang dapat menyebabkan kesulitan. Misalnya, memaksa dalam hal jual beli. c. Al-adah berlaku bagi orang banyak dalam masyarakat muslim, apabila berlaku hanya untuk beberapa orang saja, maka itu tidak dianggap 'urf. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ibadah mahdah tidak akan dilakukan kecuali yang telah disyariatkan Allah SWT dan adat yang tidak diharamkan kecuali yang telah diharamkan oleh Allah SWT. 98 Menurut para ulama, 'adah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di Masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan. 6. Kedudukan 'Urf Secara umum 'urf itu diamalkan oleh mayoritas ulama fiqih terutama Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah. Dalam berijtihad, Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan. Dan salah satu bentuk istihsannya adalah istihsan al 'urf (istihsan yang bersandar pada 'urf). Ulama Hanafiyah mendahulukan 'urf daripada qiyas khafi, dan juga mendahulukan atas nash yang umum. Dalam artian bahwa 'urf tersebut mentakhsis nash. Sedangkan Ulama Malikiyah menjadikan 'urf yang hidup dalam kalangan Masyarakat Madinah sebagai dasar untuk menetapkan hukum dan mendahulukannya daripada hadits ahad. Ulama Malikiyah banyak menggunakan 'urf dalam hal- hal yang tidak ditemukan ketentuannya dalam syara' atau dalam penggunaan bahasa. Para Ulama mengamalkan 'urf untuk memahami dan mengistinbatkan hukum. Beberapa persyaratan supaya 'urf diterima yaitu: a. Adat kebiasaan atau 'urf itu bernilai maslahah dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan syarat yang paling lazim bagi 'urf atau sebuah adat kebiasaan yang shahih, ini merupakan syarat untuk diterima secara umum, sehingga dapat diterima oleh Masyarakat umum, dalam artian adat kebiasaan atau 'urf ini tidak bertentangan dengan hukum syara'. Sebaliknya apabila 'urf ini mendatangkan kemudharatan maka 'urf tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Misalnya, dalam suatu daerah ada adat atau kebiasaan yang isteri membakar dirinya sendiri bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meski hal demikian termasuk 'urf tetapi 'urf tidak dapat diterima oleh akal sehat. b. Adat kebiasaan itu berlaku untuk umum dan merata dikalangan Masyarakat yang berada dalam lingkungan itu. Adat kebiasaan atau 'urf itu keberlakuannya dianut oleh mayoritas Masyarakat setempat dan juga berlaku pada kasus yang terjadi di tengah-tengah Masyarakat. Syarat ini akan menjadi jelas apabila melihat contoh yang ada di Masyarakat. Misalnya yaitu, pada umumnya 98 Ibid., 31 32
Masyarakat Indonesia melakukan transaksi tukar-menukar menggunakan alat yang resmi yaitu dengan mata uang rupiah. Dalam hal ini transaksi tidak harus menyebutkan jenis mata uang apa yang digunakan karena semua Masyarakat sudah mengetahui jenis mata uang yang digunakan di Negara Indonesia dan tidak ada kemungkinan akan adanya penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu. c. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu sudah berlaku pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Dalam artian 'urf ini sudah ada sebelum adanya penetapan hukum. Apabila 'urf ini datang setelah adanya hukum, maka 'urf ini tidak diperhitungkan. Misalnya, larangan untuk menerima upah dari mengajarkan al Qur'an, sebab dahulu mereka menerima upah dari Baitul Mal. Namun ketika mereka tidak mendapatkan upah dari Baitul Mal, Ulama Mutaakhirin membolehkan bahwa pengajar al Qu'an boleh mendapatkan upah. d. Adat kebiasaan tidak bertentangan dengan hukum syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini sebenarnya membantu terwujudnya 'urf yang shahih, karena apabila ia bertentangan dengan hukum syara' dan bertentangan dengan prinsip yang pasti, maka 'urf tersebut merupakan 'urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk penetapan hukum. Misalnya, adat dalam suatu Daerah bahwa sah untuk mengembalikan harta amanah isteri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti itu dapat dijadikan sebagai landasan apabila terjadi tuntutan dari pemilik harta itu sendiri. Adapun syarat untuk pemakaian 'urf adalah: 1. 'urf tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang menyalahi nash. 2. 'urf tidak boleh digunakan apabila dapat mengesampingkan kepentingan umum. 3. 'urf dapat dipakai apabila tidak membawa kemadharatan dan kemafsadatan bagi orang banyak. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa adat kebiasaan atau 'urf itu dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum. Namun penerimaan Ulama atas adat tersebut bukan semata-mata itu bernama adat atau 'urf. 'urf itu bukan dalil yang dapat berdiri sendiri. 'urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya. Adat kebiasaan atau 'urf yang berlaku di Masyarakat berarti telah diterima secara baik oleh Masyarakat 33
BAB III PRAKTIK PERKAWINAN MADON DI DUSUN WETON DAN DUSUN CONDONG DESA TANGGULANGIN KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN A. Gambaran Umum Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 1. Sejarah Desa Tanggulangin Sebelum Tahun 1911, sebelum terjadinya penggabungan, Desa Tanggulangin terdiri dari lima desa, yaitu Desa Putat, Desa Condong, Desa Entak, Desa Weton, dan Desa Tuaburu. Desa-desa tersebut termasuk wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kadipaten Ambal yang pada saat itu diperintah oleh Adipati Joko Puring. Pada tahun 1911 terjadi penggabungan antara Desa Entak dengan Desa Weton. Dari lima Desa menjadi empat Desa. Kemudian sekitar pada tahun 1924 terjadi lagi penggabungan yang terakhir, dari empat Desa tersebut bergabung menjadi satu Desa. Hal ini terjadi setelah terhapusnya Kecamatan Tanggulangin dan Kadipaten Ambal. Desa baru yang merupakan gabungan dari lima Desa tersebut diberi nama Desa Tanggulangin hingga saat ini. Adapun Kepala Desa yang pertama adalah Bapak Mangunsukarto, mantan Kepala Desa Weton99. Asal usul Desa Tanggulangin tidak mengambil nama dari kelima Desa tersebut, yaitu untuk menghindari perpecahan antara Masyarakat yang Desanya telah bergabung. Bahkan di Daerah itu pernah menjadi Ibu Kota Kecamatan yaitu Kecamatan Tanggulangin. Akan tetapi apabila dilihat berdasarkan letak geografisnya. Wilayah yang letaknya memanjang dari Barat sampai Timur, terdapat daratan yang berbentuk seperti tanggul100. Tanggul tersebut memisahkan antara laut dengan Sungai Lukulo. Konon, ceritanya untuk menghalangi angin dari laut selatan. Apabila tidak ada tanggul tersebut tanaman banyak yang mati. Maka dari itu, Desa Tanggulangin sebagian besar wilayahnya memiliki tanggul. Adanya tanggul sangat bermanfaat bagi para Petani. Adanya tanggul membuat panen selalu berlangsung sukses. Petani juga akan merasa tenang karena kendaraan pribadi seperti Sepeda Motor tidak akan rusak mesinnya.biasanya, jika sering kesana mesin Sepeda Motor akan sering rusak terkena air laut101. 2. Letak Geografis Desa Tanggulangin merupakan salah satu Desa di Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini terletak di Pesisir Pantai Selatan Kebumen. Desa Tanggulangin memiliki luas Wilayah Daratan 509 Ha dengan panjang garis mencapai 3 Km. Desa Tanggulangin terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 6 MDPL dengan suhu udara terendah 22 derajat dan suhu udara tertinggi 32 derajat102. Sebelah Selatan Desa Tanggulangin berbatasan langsung dengan Samudera Hindi. Sebelah Utara Desa Tanggulangin berbatasan dengan Desa Pandanlor dan Desa Tambakprogaten di sebelah Utara. Di sebelah Timur Desa Tanggulangin berbatasan dengan 99 Dany Pradana, Buku Profil Desa Tanggulangin, (Kebumen: KKN UNNES Bersama Melawan Covid-19, 2020), hlm. 1 100 Ibid., 1 101 Wawancara 102 Dany Pradana, Buku Profil Desa Tanggulangin, 1. 34
Desa Ayam Putih dan di sebelah Barat Desa Tanggulangin berbatasan dengan Desa Jagasima. 3. Letak Demografis Berdasarkan data dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2022, Jumlah penduduk Desa Tanggulangin mencapai 2.966 jiwa dengan rincian 1.520 laki-laki dan 1.389 perempuan yang tersebar di 17 Rukun Tetangga (RT) Dan 818 KK (Kartu Keluarga)103. 4. Keadaan Sosial Budaya Kondisi sosial budaya Masyarakat Desa Tanggulangin tergolong Masyarakat yang cukup tinggi tingkat kekeluargaan dan gotong royongnya antar Masyarakat. Hal ini bisa dilihat pada saat ada kematian warga ataupun hajatan warga yang masih berfungsi sebagai kumpulan antara Masyarakat orang tua, Pemuda atau Pemudi yang mengadakan kegiatan sosial. Dan oraganisasi Pemuda Desa Tanggulangin yang diwadahi dengan organisasi Kepemudaan yang tergabung dalam Karang Taruna "Gelora Samudera". Dan organisasi Ansor yang ada di Desa Tanggulangin ini. Tradisi Larangan Perkawinan Gotong Gili yaitu larangan perkawinan yang terjadi apabila rumah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita berseberangan dan dipisahkan oleh jalan.Tradisi Larangan Perkawinan Misany aitu larangan perkawinan yang terjadi karena adanya perkawinan hubungan darah dari garis Bapak. Masyarakat Desa Tanggulangin tidak mau mengambil resiko dengan cara melanggar tradisi kepercayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka disebabkan mereka sering mendapatkan kebenaran dari tradisi-tradisi tersebut. Hal inilah yang menjadi penyebab Masyarakat Desa Tanggulangin sampai saat ini masih menganut tradisi-tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. 5. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan Faktor pendidikan menjadi sangat menentukan sekali dalam perkembangan di Desa dan Indonesia pada umumnya, pendidikan sangat berpengaruh dalam rangka untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk Desa Tanggulangin tingkat kerawanan pendidikan tidak ada, untuk anak yang berusia 5 tahun sampai 15 tahun karena Masyarakat Desa Tanggulangin menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Jadi apabila dilihat secara nyata, Desa Tanggulangin ini tidak memiliki kerawanan pendidikan. Hal ini ditunjang dengan adanya lembaga pendidikan yang ada di Desa. Adapun data-data tentang tingkat pendidikan Masyarakat Desa Tanggulangin, seperti tabel di bawah ini: Tabel 3.1 No Keterangan Jumlah 1. Play Group 2 2. SD/Sederajat 2 3. SMP/Sederajat
SMA/Sederajat
103 Ibid.,2 35
Ponpes
Diploma 1, 2, 3
S1
S2
Perlu diketahui bahwa rarana pendidikan yang terdapat pada Desa Tanggulangin juga sudah cukup memenuhi kebutuhan pendidikan. Sedangkan apabila dilihat dari bidang keagamaannya, di Desa Tanggulangin Mayoritas merupakan beragama Islam, Desa Tanggulangin memiliki 2 Masjid dan 17 Mushola 104, tetapi apabila dilihat dari kualitas keagamaan dalam mengamalkannya, Masyarakat Desa Tanggulangin masih kurang, hal ini dalam artian Masyarakat yang beragama Islam yang notabene 100% belum bisa melaksanakan syariat Islam sebagaimana mestinya. Ini dapat dilihat dari Masjid maupun Mushola-Mushola terdekat yang masih jarangnya Masyarakat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Akan tetapi untuk kegiatan keagamaan lainnya seperti pengajian dan tahlilan masih berjalan dengan baik, baik tahlilan Bapak-Bapak maupun Ibu-Ibu. 6. Keadaan Ekonomi Di Desa Tanggulangin mayoritas penduduknya bermata pencaharian Petani, Nelayan, Pedagang, dan lainnya (PNS, dan Jasa). Untuk kegiatan ekonomi yang mayoritas bermata pencaharian sebagai Petani berjumlah 1.292 jiwa, Nelayan berjumlah 175 jiwa, Pedagang berjumlah 104 Jiwa, PNS berjumlah 73 jiwa, dan Jasa berjumlah 190 jiwa105. Mata pencaharian di Desa Tanggulangin sebagian besar sebagai petani dan sebagai nelayan, namun ada juga yang mata pencahariannya sebagai PNS, Pedagang, dan Jasa antara lain: a. Petani Mata pencaharian Petani di Desa Tanggulangin terbagi menjadi dua yaitu petani ladang atau sawah dan petani tambak (baik tambak udang maupun tambak garam). Kemudian untuk petani ladang juga ada yang bekerja sebagai petani tetap yang artinya mereka menggarap sawah atau ladang milik sendiri dan ada pula yang bekerja sebagai buruh tani yaitu mereka yang menggarap sawah atau ladang milik orang lain. b. Nelayan Pekerjaan Nelayan dibagi menjadi dua macam yaitu Nelayan tetap dan Nelayan sampingan. Mereka mencari ikan di Laut dan di Sungai. Hasil dari tangkapan nelayan biasanya langsung dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tanggulangin. c. PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pekerjaan PNS di Desa Tanggulangin ini meliputi Guru, Pegawai Kantor, Polisi, dan TNI. d. Pedagang 104 Ibid.,3 105 Ibid.,3 36
Di Desa Tanggulangin terdapat beberapa macam Pedagang yaitu Pedagang toko, Pedagang Pasar, Pedagang keliling, dan Pedagang kaki lima. e. Jasa Mata pencaharian di bidang Jasa ini meliputi Sopir, Ojek, Jasa Reparasi Kendaraan, dan Tukang Bangunan. B. Pandangan Masyarakat terhadap Larangan Perkawinan Madon Di daerah Jawa khususnya di Daerah Kebumen masih banyak dijumpai tradisi larangan-larangan perkawinan, kepercayaan adat-istiadat yang masih berlaku dalam Masyarakat setempat yang mempengaruhi hal ini. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Tanggulangin yang mengisyaratkan pernikahan tidak boleh dilakukan antara Mayarakat Dusun Weton dan Dusun Condong akibat letaknya yang madon yaitu suatu tradisi pernikahan yang dilarang oleh adat Jawa. Larangan perkawinan Madon adalah suatu larangan bagi masyarakat Desa Tanggulangin antara Dusun Weton dan Dusun Condong untuk melakukan perkawinan yang arah rumah mempelai laki-laki ke mempelai perempuan madon (mojok) dengan letak rumah ke arah barat laut, ataupun sebaliknya. artinya seorang laki-laki tidak boleh melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang letak rumahnya berada di Barat Laut begitupun sebaliknya dalam artian seorang laki-laki juga tidak boleh melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang letak rumahnya berada di Selatan. Hal ini tidak boleh dilakukan karena menurut Masyarakat Desa Tanggulangin akan membawa malapetaka yang menimpa keluarga atau rumah tangga mereka setelah menikah, atau pernikahannya tidak akan kekal dan tidak akan pernah bahagia. Arah perkawinan madon tidak dapat dilanggar dengan cara apapun dan sudah ditetapkan apabila arahnya madon (Mojok), maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan106. Tradisi mereka tidak diketahui secara pasti asal-usulnya, para pelaku tradisi hanya bisa mengatakan bahwa tradisi mereka diwarisi dari nenek moyang, dan masyarakat tersebut masih percaya karena banyak kejadian- kejadian yang tidak baik setelah melakukan perkawinan madon tersebut. Contohnya seperti ketidak harmonisan rumah tangga dan yang paling fatal dapat menyebabkan kematian. Dalam setiap larangan pasti terdapat alasan kuat mengapa hal tersebut dilarang dan terdapat nilai-nilai positif yang tekandung di dalamnya, termasuk larangan perkawinan madon ini juga mempunyai nilai positif yang tekandung di dalamnya, yaitu bahwa dengan adanya larangan perkawinan madon ini akan memunculkan sikap kehati-hatian dan kewaspadaan dalam memilih pasangan, selain itu juga dengan adanya larangan perkawinan madon ini, maka dapat memberikan peluang kepada masyarakat Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin untuk mendapatkan pasangan yang berada diluar daerah tersebut sehingga dapat mempuyai kerabat dan keturunan tidak hanya di daerah itu saja. Dengan adanya larangan perkawinan madon ini, mayoritas masyarakat mempercayai dan meyakini tentang larangan perkawinan madon ini, sehingga masyarakat yang berada di Dusun Weton 106 Wawancara dengan Suwardi tanggal 7 Agustus 2020 di Dusun Weton Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 37
dan Dusun Condong masih sangat mematuhi larangan perkawinan ini. Namun pada kenyataanya praktik di masyarakat masih terdapat beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan madon dengan alasan antara kedua calon mempelai sama-sama mencintai tanpa memikirkan akibat dari perkawinan madon tersebut. Dalam hal ini respon masyarakat terhadap larangan perkawinan madon tersebut ada yang mempercayainya dan ada juga yang tidak mempercayainya walaupun sudah ada beberapa anggota keluarga yang melakukan perkawinan madon dan akibatnya fatal.Salah satunya yang terdapat di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen yaitu larangan Perkawinan Madon. Adapun beberapa pandangan Masyarakat Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin berbeda-beda yaitu ada yang menolak dan ada yang menerima selama itu tidak bertentangan dengan syariat islam. 1. Pendapat yang menerima a. Pendapat Perangkat Desa Dalam wawancara dengan Pak Kasimin selaku Kepala Desa mengatakan bahwa beliau mengetahui adanya larangan perkawinan madon tersebut. Beliau berpendapat bahwa larangan perkawinan madon sudah berlaku dari zaman dahulu, namun beliau kurang paham akibat melanggar larangan perkawinan madon tersebut, akan tetapi kata orang tua zaman dahulu apabila melanggarnya, maka keluarganya akan selalu tekena malapetaka. Maka menurut beliau apabila ingin melanggar tradisi itu harus dipikirkan lagi walaupun sudah sama-sama suka. Seperti yang beliau katakan: "Larangan Perkawinan madon itu diberlakukan sudah sejak zaman dahulu mbak, sejak zaman nenek moyang kita. Menurut orang tua zaman dahulu itu tidak dibolehkan masyarakat Dusun Weton menikah dengan Masyarakat Dusun Condong karena posisinya yang madon atau adu pojok. Kalau dilanggar saya pastinya kurang tahu, namun kata orang tua zaman dahulu apabila melanggarnya, maka keluarganya akan selalu tekena malapetaka, dan keluarga salah satunya akan kalah, tapi harus bagaimana lagi sudah seperti itu tradisinya. Jadi, apabila ingin melanggar tradisi itu harus dipikirkan lagi walaupun sudah sama-sama suka".107 Untuk mengetahui lebih dalam lagi, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Purwadi, yang tidak lain adalah Kepala Dusun Weton dan sebagai orang tua dalam Dusun tersebut. Beliu mengatakan bahwa : "Memang di Daerah Jawa khususnya bagian selatan, yaitu Kabupaten Kebumen masih memakai hitungan yang seperti itu, kalo menurut saya itu tidak masalah, ini kan hitungan orang dahulu, ilmu titen sebenarnya. Itu lebih ke arah ke suatu hal dalam Masyarakat dan itu ada yang mengamati khusus tentang temuan-temuan apa sih itu? Biasanya orang Jawa kan titen nya seperti itu. Hal seperti itu dalam Masyarakat Jawa dijadikan sebagai pedoman atau pakem, akan tetapi apabila dengan era yang sekarang yaitu era modern, memang perihal seperti itu masih diyakini, tetapi lebih ke arah pada suatu celah yang dicari, artinya tetap dengan sarana prasarana meminta kepada Tuhan atau dalam bahasa 107 Wawancara dengan Kasimin tanggal 20 November 2021 di Dusun Weton Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 38
kami "di krenani" atau dicari solusinya".108 Dari informasi yang didapat dari Bapak Purwadi, pendapat beliau tidak jauh berbeda dengan Bapak Kasimin. Menurut Bapak Purwadi bahwasanya larangan perkawinan madon tersebut memang wajar masih berlaku di daerah Jawa bagian selatan khususnya Kebumen. Dalam pendapatnya, beliau tidak masalah dengan adanya larangan perkawinan madon tersebut karena menurutnya hal itu merupakan hitungan orang terdahulu yang bersifat titen. Menurut beliau hal seperti itu dalam Masyarakat Jawa dijadikan sebagai pedoman, akan tetapi apabila dengan era yang sekarang yaitu era modern, perihal seperti itu masih diyakini, tetapi lebih ke arah pada suatu celah yang dicari, artinya tetap dengan sarana prasarana meminta kepada Tuhan. Belum puas dengan pendapat dari Pak Purwadi, penulis melakukan wawancara kepada Kepala Dusun Condong yaitu Ibu Evi Ruchsandi terkait dengan larangan perkawinan madon tersebut. Beliau mengatakan bahwa: "Pernikahan Madon adalah pernikahan yang dilakukan apabila rumah salah satu calon pengantin rumahnya berada di pojok, masyarakat di Desa kami masih mempercayainya. Ya namanya hidup di Jawa yang tidak bisa lepas dari tradisi dan adat-adat nya. Kalau ada larangan perkawinan ini kita sebagai cucu dari mbah-mbah kita terdahulu, kita harus mengikuti tradisi yang ada, intinya dimana bumi kita pijak,disitu langit kita junjung mbak".109 Menurut Ibu Evi, bahwa Perkawinan madon adalah Perkawinan yang dilakukan apabila rumah salah satu calon pengantin rumahnya berada di pojok. Menurutnya, sebagian Masyarakat Desa Tanggulangin masih mempercayai larangan Perkawinan madon tersebut, karena menurutnya dimana bumi kita pijak, disitu langit kita junjung, yang artinya kita hidup di tanah Jawa yang tidak bisa lepas dari tradisi dan adat-adat nya. b. Pendapat dari Bapak Daldiri sekaligus ketua RT: Tidak cukup melakukan wawancara kepada Kepala Dusun Weton dan Kepala Dusun Condong, untuk mengetahui kebenaran larangan perkawinan madon penulis kembali melakukan wawancara kepada Ketua Rt yaitu Bapak Daldiri. Beliau mengatakan bahwa: "Neng kene emang bener mbak, ana larangan nikah madon, tapi ya kui ora ana hukum sing netepaken larangan nikah madon iki. Wong jenenge urip neng Jawa dadi kudu ngurmati adate utawa tradisine wong jawa. Mandeng wong jaman biyen sing wis tau nglakoni bae terus akhire kaya apa karo ana kedadean apa sakwise nglakoni nikah madon kui. Kui sebenere kan panutane wong jaman biyen. Nak nglanggar sebenere ana kedadean apa karo jare nak tetep nglakoni nikah madon kui bakal ora apik nggo mengarepe, akibate biasane nak bar nglakoni nikah madon kui ana bae musibah sing teka, biasane nak ora kedadean nang pasangan lorone ya kedadean neng keluarga liyane. 108 Wawancara dengan Purwadi tanggal 20 Juli 2020 di Dusun Weton Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 109 Wawancara dengan Evi Ruchsandi tanggal 20 Juli 2020 di Dusun Weton Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 39
Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia: (Di Desa Kami memang ada larangan perkawinan madon mbak, namun tidak ada kepastian hukumnya. Orang namanya kita hidup di tanah jawa jadi harus menghormati adat-istiadat atau tradisi yang ada di Jawa ini. Mencontoh orang zaman dahulu saja yang pernah mengalami dan akhirnya seperti apa dan terjadi fenomena apa setelah dilaksanakan perkawinan madon tersebut. Itu sebenarnya terjadi panutan orang tua zaman dahulu. Jika menerjang larangan tersebut sebenarnya apa yang akan terjadi dan katanya melaksanakan perkawinan madon tersebut tidak bagus untuk kedepan nya. Akibatnya apabila melaksanakan perkawinan madon tersebut biasanya akan ada saja malapetaka yang terjadi dalam keluarga tersebut, biasanya jika tidak terjadi pada pasangan yang melanggar biasanya terjadi kepada anggota keluarga tersebut)"110. Dari penjelasan Bapak Daldiri di atas, beliau menjelaskan bahwa memang ada larangan perkawinan madon di Dusun Weton tersebut, meskipun tidak ada hukum yang menetapkannya. Menurutnya sebagai seorang yang hidup di tanah Jawa maka sudah sepatutnya kita mengikuti adat ataupun tradisi yang ada di Jawa. Menurutnya juga dengan melihat orang tua zaman dahulu yang melaksanakan perkawinan madon, maka dapat terlihat akibat dari perkawinan madon tersebut. Beliau juga menjelaskan akibat dari melanggar perkawinan madon biasanya akan ada saja malapetaka yang terjadi dalam keluarga tersebut. c. Pendapat dari Masyarakat Belum cukup puas dengan pendapat-pendapat sebelumnya, penulispun mencoba melakukan wawancara kepada masyarakat Dusun Weton untuk mengetahui pendapat mereka mengenai larangan perkawinan madon tersebut. Penulis melakukan wawancara Bapak Suwardi. Beliau mengatakan bahwa: "larangan nikah madon niku kan larangan nikah ingkang arah rumah calon penganten kekaleh niku nenges (menceng). Larangan nikah madon niku pancen wonten teng Dusun niki, tapi larangan nikah ingkang kados niku boten wonten aturane teng syariat. Larangan nikah madon niki namung aturan kejawen saking mbah-mbah kito awit jaman biyen. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia: (Larangan Perkawinan madon itu kan larangan perkawinan apabila arah rumah kedua calon pengantin itu nenges (tidak lurus), larangan perkawinan madon itu memang ada di Desa Kami, akan tetapi larangan perkawinan madon tersebut tidak ada aturan nya dalam hukum Islam, melainkan larangan tersebut hanyalah aturan kejawen dari mbah-mbah kita terdahulu)".111 Penjelasan Bapak Suwardi tidak jauh berbeda dengan penjelasan Bapak Daldiri, dalam penjelasannya, beliau mengatakan bahwa larangan perkawinan madon adalah larangan perkawinan apabila arah rumah kedua calon pengantin itu nenges (tidak lurus). Menurutnya larangan perkawinan madon itu memang ada , akan tetapi larangan perkawinan madon tersebut tidak ada aturan nya dalam hukum Islam melainkan hanya sebuah aturan jawa dari orang tua 110 Wawancara dengan Daldiri tanggal 20 November 2021 di Dusun Weton Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 111 Wawancara dengan Suwardi tanggal 20 November 2021 di Dusun Weton Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 40
zaman dahulu. Setelah melakukan wawancara kepada Pak Suwardi, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Mustakim untuk mendengarkan pendapanya mengenai larangan perkawinan madon yang ada di Dusun Weton dan Dusun Condong. Beliau berpendapat bahwa: "Memang benar mbak, perkawinan madon itu tidak dianjurkan dalam Desa kami, karena perkawinan madon itu dianggap sebagai perkawinan yang terlarang di Desa Kami. Larangan ini terjadi akibat kepecayaan dari Masyarakat adanya malapetaka setelah perkawinan tersebut dilaksanakan, kalau bisa jangan melanggarnya. Ya, kita sebagai cucu dari mbah-mbah yang menjaga tradisi itu dan meyakini apa yang mbah-mbah kita tinggalkan kepada kita".112 Dari informasi yang didapatkan dari beliau, beliau menjelaskan bahwa perkawinan madon tersebut memang ada dan diyakini oleh sebagian Masyarakat Desa Tanggulangin khususnya Dusun Weton. Menurutnya, larangan perkawinan tersebut ada karena adanya kepercayaan dari Masyarakat akan terjadi malapetaka apabila perkawinan tersebut tetap dilasanakan. Beliau juga berpesan supaya dapat menghindari perkawinan dengan arah madon tersebut karena baginya hal tersebut dapat menjaga adat dan tradisi dari orang tua zaman dahulu. Tidak hanya melakukan wawancara kepada Bapak Suwardi dan Bapak Mustakim. Penulis juga menggali informasi tentang larangan perkawinan madon kepada dari Ibu Marmiyah beliau berpendapat bahwa: "Larangan nikah madon kui aku kenal ket mbahe mbak. Mbahku biyen tau aweh pesen meng aku, nak besuk ana sing garep mbojo aja golek neng Dusun Condong. Awale aku ya beranggapan nak kui mukur mitos, soale neng hukum islam kui ora ana larangan nikah madon mbak, tapi aku percaya ana laangan nikah madon iki ya mesti ana nilai positife. Larangan madon ana mergo disebabna ana kedadean sing sakwise ngadakna nikah madon kui ngko mengarepe ana kedadean sing kurang apik, mbuh ana sing ninggal, mbuh keluargane ora harmonis, karo liya-liyane. Hal kayak kui sing tekan siki iseh dadi pesan nggo anak putu. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia: (Tradisi Larangan Perkawinan madon itu, saya mengenalnya dari mbah saya mbak, beliau dahulu pernah berpesan kepada saya bahwa suatu saat nanti ketika mau menikah jangan mencari di Dusun Condong, awalnya saya sendiri beranggapan bahwa itu hanyalah sebuah mitos yang mana tidak ada larangan seperti itu dalam syariat islam, namun saya akui bahwa adanya larangan tersebut pasti memiliki nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Larangan tersebut muncul karena disebabkan adanya beberapa keluarga yang apabila menikah posisi rumah madon (mojok) ternyata dikemudian hari tejadi suat hal yang tidak baik, entah ada yang meninggal atau keluarganya tidak harmonis dan lain sebagainya, hal tersebutlah yang kemudian dijadikan pesan untuk anak cucunya)".113 112 Wawancara dengan Mustakim tanggal 21 November 2021 di Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 113 Wawancara dengan Marmiyah tanggal 21 November 2021 di Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 41
Menurut Ibu Marmiyah, beliau mengenal larangan perkawinan madon dari mbahnya, dalam penjelasannya beliau awalnya beranggapan bahwa larangan perkawinan madon hanyalah sebuah mitos karena tidak terdapat dalam syariat Islam. Namun, beliau menyadari adanya larangan perkawinan madon tersebut mempunyai nilai positif yang terkandung di dalamnya. Menurutnya Larangan tersebut muncul karena disebabkan adanya beberapa keluarga yang apabila menikah posisi rumah madon (mojok) ternyata dikemudian hari tejadi suat hal yang tidak baik. d. Pendapat dari sesepuh Desa Untuk mendapatkan data yang lebih detail lagi, maka penulis melakukan wawancara kepada sesepuh Desa yang dianggap mengetahui secara detail tentang larangan perkawinan madon. Dalam penjelasannya, beliau mengatakan bahwa: "Disini Perkawinan yang dilarang banyak seperti Gotong Gili,Gotong Karang, Dadung Kepulit, dan Madon ini. Kadang-kadang orang percaya kadang juga tidak percaya mbak, seperti halnya menikah dengan arah madon atau nenges ini. Yang terlanjur percaya tidak baik, ada saja akibatnya. Akan tetapi bagi orang yang tidak percaya melaksanakan perkawinan tersebut tidak terjadi apa-apa namanya juga musibah, tidak ada yang tahu. Sampeyan lihat Pak Romeli dan Ibu Kasini, mereka juga sebagai pelaku perkawinan madon dan akibatnya sampeyan tahu sendiri anaknya kayak gimana keadaanya dari bayi sampai sekarang".114 Dari informasi yang didapatkan dari Bapak Yusronuri sekaligus sesepuh desa, beliau menjelaskan bahwa terdapat beberapa larangan perkawinan yang terdapat di Dusun Weton tersebut. Menurutnya tidak semua Masyarakat percaya dengan larangan perkawinan madon tersebut. dalam penjelasannya bahwa Yang terlanjur percaya tidak baik, ada saja akibatnya. Akan tetapi bagi orang yang tidak percaya melaksanakan perkawinan tersebut tidak terjadi apa- apa. Beliau juga memberikan contoh salah satu pasangan pelaku nikah madon dengan akibatnya. Warga Desa Tanggulangin yang masih mempercayai larangan perkawnan madon, mereka yang mempunyai keyakinan bahwa larangan perkawinan madon itu merupakan nasehat dari orang tua zaman dulu yang seharusnya diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Dalam pandangan mereka orang tua zaman dulu melarang perkawnan madon pasti ada maksud lain untuk kebaikan anak-anaknya. Faktor lain yang menyebabkan mereka percaya dan setuju terhadap larangan perkawnan madon yaitu karena takut oleh dampak negatif apabila tetap melaksanakan perkawinan madon tersebut. Mereka tidak mau mengambil resiko dengan melanggar larangan perkawnan madon. Kekhawatiran masyarakat terhadap akibat yang akan menimpa pelaku jika kedua warga Dusun Weton dan Dusun Condong apabila melanggar larangan perkawinan madon tersebut. Tujuan dilestarikannya larangan perkawinan madon ini adalah untuk mencegah dan menghindari terjadinya musibah atau malapetaka. Karena sudah terbukti beberapa kali terjadi 114 Wawancara dengan Yusronuri tanggal 21 November 2021 di Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 42
hal yang tidak diinginkan kepada pasangan atau keluarga yang melaksanakan perkawinan madon tersebut. Oleh karena itu, sesepuh Desa melarang setiap kali ada pasangan yang berasal dari kedua Dusun tersebut untuk melarang perkawinan madon tersebut. Sebagai hamba Allah yang taat, maka harus berprasangka yang baik kepada-Nya. Jika prasangka kita buruk maka Allah akan mengabulkan prasangka buruk itu. Seperti halnya sesepuh Desa mengatakan bahwa yang sudah terlanjur percaya bahwa setelah melaksanakan perkawinan madon tersebut akan mendapatkan musibah, maka akan ada saja hal-hal yang akan terjadi kepada mereka. 2. Pendapat yang menolak a. Pendapat dari Tokoh Agama Pendapat yang selanjutnya adalah pendapat dari Bapak Ahmad Badar sekaligus Tokoh Agama: "larangan nikah madon niku kan saestune boten wonten teng islam mbak tapi mayoritas masyarakat tesih sanget meyakini larangan nikah madon niki. Saestune sedoyo balek meneh teng keyakinane kito. Larangan nikah madon sakmeniko namung adat kejawen saking nenek moyang ingkang kekathahan niku teng zaman biyen bten paham kaliyan syariat islam. Kito umat islam kudune boten percaya larangan kados niki amarga boten wonten aturane teng syariat. Amarga kito urip teng lemah jawa ingkang tesih kenthel kaliyan tradisi. Kito namung ngetutke mawon saklawase niku boten bertentangan kaliyan hukum islam.didamel sante mawon mbak, boten usah percoyo nak hal-hal kados niku kedah diicalaken, amarga niku sami kaliyan Allah swt.bersikap bijak mawon mbak. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia: (Larangan perkawinan madon ini kan sebenarnya tidak ada mbak dalam Islam, namun dalam masyarakat kami larangan perkawinan tersebut masih sangat diyakini, sebenarnya semua itu kembali lagi ke keyakinan kita masing-masing. Larangan perkawinan tersebut hanyalah adat kejawen yang diperoleh dari nenek moyang kami, yang kebanyakan zaman dahulu tidak memahami syariat Islam, kita sebagai umat islam harusnya sih tidak meyakini, karena hal tersebut tidak ada aturannya dalam Islam. Namun, karena kita hidup di masyarakat Jawa dimana masih sangat kental dengan tradisi kami hanya mengikuti saja selama itu tidak bertentangan dengan hukum islam. Dibawa santai saja mbak, tidak perlu berkeyakinan bahwa hal-hal seperti itu harus dihilangkan, karena itu sama saja tidak percaya kepada Allah SWT. Bersikap bijak saja mbak terhadap masyarakat terutama terhadap orang-orang sepuh yang masih sangat fanatik dengan hal-hal seperti itu)".115 Setelah melakukan wawancara terhadap Bapak Ahmad Badar yang sekaligus sebagai tokoh agama, beliau menjelaskan bahwa sebenarnya larangan perkawinan madon tidak terdapat dalam syariat Islam. Beliau mengatakan bahwa Masyarakat masih sangat meyakininya, namun menurutnya hal itu tergantung pada masing-masing individu. Beliau juga mengatakan bahwa larangan perkawinan madon hanyalah aturan jawa yang berasal dari nenek moyang. Dalam penjelasannya beliau mengatakan bahwa sebagai umat islam seharusnya tidak meyakini, karena hal tersebut tidak ada aturannya dalam Islam. Menurutnya karena kita hidup di masyarakat Jawa dimana masih sangat kental dengan tradisi, maka kita hanya mengikuti saja selama itu tidak 115 Wawancara dengan Kyai Ahmad Badar tanggal 21 November 2021 di Dusun Weton Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 43
bertentangan dengan hukum islam. 3. Pendapat dari pelaku nikah madon a. Pernikahan antara Ibu Kasini dan Bapak Romeli Berdasarkan observasi pada tanggal 16 Agustus 2021 masyarakat sekitar memberikan informasi bahwa Ibu Kasini dan Bapak Romeli sudah melaksanakan perkawinan madon ini kurang lebih selama 20 tahun, dan sudah memiliki 3 anak, selama ini hubungan keluarganya baik-baik saja, usahanya juga lancar, namun keaadaan anak yang kedua sangat memprihatinkan, dia terkena gangguan mental dan sudah dibawa berobat kemanapun tidak sembuh juga.116 b. Perkawinan antara Bapak Yusuf dan Ibu Umi "Larangan nikah madn kui menurutku ya ora ana. Kui tergantung karo awake dhewe, toh nikah kui sah-sah bae asal syarat karo rukune terpenuhi. Buktine aku karo bojoku wes 20 tahun lewih ora kedadean apa-apa walopun kabeh anggota keluargane bojoku ora ana sing urip rukun, tapi menurutku kui merga anane kesalahpahaman sing terus-terusan. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia: (Larangan perkawinan madon dalam islam itu kan tidak ada, itu tergantung pada kita sendiri mau percaya atau tidak. Toh perkawinan itu sah-sah saja asalkan syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi. Buktinya saya sudah menikah selama 20 tahun lebih tidak terjadi apa-apa, ya walaupun seluruh anggota kelurga kami tidak ada yang hidup rukun, tapi saya rasa itu hanya disebabkan oleh kesalah pahaman yang terus menerus)"117 Dari informasi yang diperoleh dari pelaku nikah madon, dapat disimpulkan bahwa mereka tidak percaya terhadap larangan pernikahan madon tersebut karena tidak terdapat dalam Hukum Islam, menurutnya itu kembali kepada diri sendiri mau percaya atau tidak karena perkawinan itu sah yang penting syarat dan rukun nya terpenuhi. Beliau juga menjelaskan kondisi rumah tangganya setelah melaksanakan perkawinan madon tersebut. meskipun terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga yang berkepanjangan, tapi baginya itu hanya salah paham semata. c. Perkawinan antara mba Nurjanah dan Mas Awid "Aku nglakoni nikah madon ora ana kedadean apa-apa, anak ku wes siji, usahane bojoku alhamdulillah lancar, nek masalah sing jare keluargane bojoku kalah merga saben tahun ana sing kena musibah utawa mertuaku sing mriangen semenjak aku karo bojoku nikah, ya kui wes pestine sing nggawe urip. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia: (saya melakukan pernikahan madon tidak ada kejadian apa-apa. Anak saya sudah satu, usaha suami saya juga alhamdulillah lancar, kalo masalah yang katanya keluarga suamiku kalah karna tiap tahun ada yang kena musibah atau mertua saya sakit-sakitan 116 Observasi pada tanggal 22 November 2021 di Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 117 Wawancara dengan Yusuf tanggal 22 November 2021 di Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 44
semenjak kami menikah, ya itu karena memang sudah takdir dari yang maha hidup)". Tidak jauh berbeda dengan pelaku nikah madon sebelumya, pasangan Mbak Nurjanah dan Mas Awid mengatakan secara terang-terangan bahwa mereka tidak percaya akan adanya larangan perkawinan madon. Menurut mereka rumah tangganya baik-baik saja, terkait kejadian yang menimpa pihak keluarga itu hanyalah sebuah musibah. 45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa Tanggulangin Klirong Kebumen dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara dapat dipaparkan temuan penelitian sebagai berikut: A. Praktik Tradisi Larangan Perkawinan Madon Larangan perkawinan madon adalah larangan perkawinan karena letak rumah salah satu calon pengantin berada di pojok yaitu terletak ke arah Barat Laut. Perkawinan ini dilarang karena dianggap melanggar adat istiadat dan kebudayaan setempat dan merupakan tradisi turun-temurun di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin. Motif adanya larangan perkawinan ini karena muncul kekhawatiran yang nantinya akan terjadi musibah khususnya bagi pihak pelaku perkawinan madon tersebut. Dalam kenyataan yang ada, penulis menemukan suatu adat atau tradisi masyarakat di Desa Tanggulangin tepatnya Dusun Weton dan Dusun Condong yaitu suatu tradisi yang menurut penulis tidak lazim untuk diyakini yakni tradisi larangan untuk melaksanakan perkawinan, yang tidak lain adalah larangan perkawinan madon. Larangan tersebut ada setelah pengamatan dari orang tua zaman dahulu bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Weton dan Dusun Condong mengalami kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap informan di lapangan mengenai sejarah larangan tradisi ini, jawaban mereka sama yaitu mereka tidak mengetahui secara pasti, yang mereka tahu bahwa tradisi larangan perkawinan ini merupakan tradisi dari nenek moyang mereka. Adapun akibat dari melanggar larangan perkawinan madon ini adalah adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, rezeki tidak lancar atau bahkan adanya kematian dari salah satu pihak keluarga. Pada prakteknya, larangan perkawinan madon ini bukan hanya wacana atau cerita masa lalu, namun larangan perkawinan madon ini masih sangat terasa pada kehidupan masyarakat Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin. Hal ini terlihat oleh kenyataan bahwa terdapat beberapa masyarakat Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin yang masih mempercayai dan menghormati tradisi larangan perkawinan madon tersebut. Mereka adalah golongan orang tua dan golongan masyarakat berpendidikan rendah maupun masyarakat yang berpendidikan tinggi. Mereka mempunyai keyakinan bahwa larangan perkawinan tersebut berasal dari nenek moyang mereka dan tidak boleh dilanggar. Mereka percaya bahwa nenek moyang mereka melarang perkawinan madon tersebut pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang baik untuk anak cucu mereka. Alasan - alasan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan madon adalah sebagai berikut: 1. Terjadinya kesialan yang akan terjadi pada keluarga dan kerabat dekat yang melaksanakan perkawinan madon tersebut. Padahal dalam Islam jodoh sudah ditetapkanlah tanpa memandang apapun. Seperti yang tercantum dalam Al-quran surah An-nur ayat 26 bahwa: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki keji adalah untuk wanita- 46
wanita keji (pula), dan wanita-wanita baik adalah untuk laki-laki baik dan laki-laki baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). 2. Terjadinya musibah berupa penyakit yang akan menimpa salah satu pihak keluarga. Padahal hal ini bertolak belakang dengan hadits Nabi yaitu: Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengan dosa-dosanya. (H.R Muslim) 3. Terjadinya malapetaka yang tidak diinginkan, yaitu berupa kematian dari salah seorang mempelai yang melaksanakan perkawinan atau yang tidak mematuhi larangan tersebut. Sehingga baik keluarga pria maupun wanita tidak lama akan meninggal dunia. Kepercayaan yang sudah diyakini oleh kedua Dusun tersebut sangat tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sudah jelas-jelas sejak manusia berada dalam kandungan telah ditetapkan perihal rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kepercayaan ini sudah jelas tidak perlu dijadikan sebagai landasan untuk takut melaksanakan perkawinan yang dilarang oleh masyarakat Dusun Weton dan Dusun Condong tersebut. Adapun beberapa pelaku perkawinan nikah madon dan mendapatkan musibah dari perkawinan madon ini adalah sebagai berikut: a. Pasangan suami istri yang berasal dari Dusun Condong Desa Tanggulangin, seorang laki-laki bernama Romeli (58) menikah dengan seorang wanita bernama Kasini (54) yang berasal dari Dusun Weton. Perkawinan ini terjadi pada tahun 1996 atau sekitar 25 tahun yang lalu, setelah kurang lebih 5 tahun perkawinan madon itu dilaksanakan sesuatu terjadi pada mereka yaitu anak keduanya yang bernama ikhsan, menurut informasi yang penulis dapatkan, sejak berusia empat tahun ikhsan sudah mendapatkan musibah yang berupa gangguan dari makhluk halus. Tidak hanya mendapat gangguan dari makhluk halus tetapi sampai saat ini dengan usia yang menginjak 19 tahun didalam tubuhnya bersemayam makhluk halus juga tentunya sudah berusaha berobat kemanapun tetapi hasilnya tidak ada sama sekali. Namun dengan adanya kejadian seperti itu, mereka meyakini bahwa semua itu memang sudah kehendak Allah SWT. b. Pasangan suami istri yang berasal dari Dusun Weton Desa Tanggulangin seorang laki-laki bernama Yusuf (56) menikah dengan seorang perempuan bernama Umi (55) yang berasal dari Dusun Condong Desa Tanggulangin. Perkawinan ini terjadi sekitar 30 tahun yang lalu, awal perkawinan mereka dilaksanakan semua tampak baik-baik saja, rumah tangga merekapun berjalan baik-baik saja, namun tidak lama setelah perkawinan itu dilaksanakan, seluruh anggota keluarga dari Yusuf selalu saja terlibat cekcok yang bahkan penyebabnya hal sepele sekalipun, seperti pinjam meminjam uang yang jumlahnya tidak seberapa, dan itu akan menyebabkan percekcokan besar apabila tidak tepat waktu dalam mengembalikan uang tersebut. Tidak jauh beda dengan dengan pasangan Romeli dan Kasini, pasangan Yusuf dan Umi ini juga tidak meyakini bahwa percekcokan yang terus menerus tersebut merupakan dampak dari perkawinan madon yang mereka lakukan. 47
Mereka meyakini bahwa percekcokan yang terjadi pada keluarganya itu hanyalah suatu kesalah pahaman. c. Pasangan suami isteri antara Nurjannah (27) yang berasal dari Dusun Weton Desa Tanggulangin menikah dengan Awid (33) yang berasal dari Dusun Condong. Pernikahan itu terjadi sekitar 7 tahun yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak. Pernikahan mereka memang baik-baik saja, seperti keluarga yang harmonis dan perekonomian yang baik. Namun musibah terjadi pada orang tua Nurjannah yakni Ibunya. Tidak lama dari perkawinan itu dilaksanakan, sekitar dalam waktu 1 minggu dari perkawinan itu, ibu dari Nurjannah tersebut mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dirinya sakit-sakitan dan pada akhirnya meninggal dunia. Berbeda dengan pasangan Yusuf dan Umi yang mengaku bahwa mereka mendapat dampak dari perkawinan yang mereka lakukan. Pasangan Nurjannah dan Awid ini tidak percaya akan adanya dampak dari perkawinan madon ini, mereka percaya bahwa apapun yang terjadi pada orang tua mereka itu semua kehendak dari Allah SWT. Dari beberapa peristiwa yang telah terjadi, hal ini membuktikan bahwa ada larangan perkawinan antar kedua Dusun tersebut memang benar adanya dan sudah beberapa kali dampak dari perkawinan itu menimpa pelaku perkawinan. Oleh karena itu, larangan perkawinan ini harus ditaati, sehingga sampai saat ini masyarakat berkeyakinan untuk menghindari perkawinan yang sudah menjadi larangan sebagai tradisi yang turun-temurun di kedua Dusun tersebut. B. Tinjauan 'Urf dalam Larangan Perkawinan Madon di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin, Klirong, Kebumen Masyarakat Jawa sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, tentang memutuskan perkara untuk diri sendiri saja diperhitungkan dengan sangat hati-hati, apalagi soal pernikahan, yang mana menentukan hubungan dua orang sekaligus dua keluarga pasti akan sangat lebih hati-hati lagi. Sepasang pengantin yang melanggar aturan tersebut, dipercaya akan mendapat akibatnya, yaitu sering terjadi malapetaka dalam rumah tangga tersebut, seperti sering bertengkar, ekonomi tersendat, bahkan yang paling fatal pihak keluarga dari mereka ada yang meninggal. Dalam larangan perkawinan madon yang terjadi di sebagian Masyarakat Desa Tanggulangin merupakan suatu perbuatan yang apabila dilakukan menimbulkan kebaikan dalam hidup bermasyarakat, sedangkan masalah larangan perkawinan sesungguhnya hanya digunakan sebagai pengingat atau semacam warning agar timbul sikap kehati-hatian dalam memilih pasangan. Oleh karena itu, para orang tua apabila ingin menikahkan anaknya ia akan sangat memperhatikan apakah calon pasangan anaknya melanggar ketentuan adat larangan tersebut atau tidak. Sehingga bagi masyarakat yang telah mempercayai akan peraturan tersebut. Hal tersebut agar pernikahan diberi kebaikan dan jauh dari segala kemadharatan, sehingga rumah tangganya tidak terjadi berbagai masalah. Dalam hidup bermasyarakat, pasti ada sebagian orang yang tidak mempercayai larangan tersebut akan tetapi pengaruh orang-orang sekitar sangatlah besar, dikhawatirkan akan membuat pudarnya 48
keyakinan dan menimbulkan keragu-raguan dalam melaksanakan pernikahan melihat mayoritas yang masih mempercayai hukum adat tersebut, dan apabila sampai mengalami keraguan dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Maka perlu sekali memilah antara keyakinan dan sikap berhati-hati, karena itu dua jenis yang berbeda-beda. Apabila seseorang mematuhi adat larangan perkawinan madon karena dia yakin pada adat tersebut dan tidak yakin akan kehendak Allah SWT maka itu salah, akan tetapi apabila hanya sebatas kehati-hatian dan tidak sampai meninggalkan keyakinannya terhadap Allah SWT itu boleh-boleh saja, seperti halnya terkait ridho orang tua, ada orang tua yang tidak ridho atau tidak setuju apabila anaknya menikah dan melanggar larangan perkawinan madon, sebaiknya seorang anak mematuhi keputusan orang tuanya. Dengan demikian, meskipun tidak mempercayai larangan tersebut tetapi niatnya hanya untuk menghormati dan patuh pada orang tua. Dasar yang digunakan Masyarakat dalam melakukan perhitungan madon dalam menentukan calon pasangan adalah menurut keyakinan pendahulu atau sesepuh yang terus dilestarikan dan dilakukan secara turun-temurun kepada generasi seterusnya, dan juga merujuk pada kebiasaan yang terjadi di Masyarakat. Kebanyakan mereka menjalankan tradisi atau adat yang sudah berjalan. Dalam pencarian data tentang larangan pernikahan madon penulis telah mewawancarai Bapak Yusronuri sebagai Sesepuh Desa yang dianggap mengerti tentang masalah perkawinan adat yang ada di Desa. Ketika ditanya tentang sejarah larangan perkawinan madon beliau menjelaskan bahwa larangan perkawinan madon merupakan kepercayaan orang-orang sepuh dulu yang sampai sekarang masih dipercayai secara turun-temurun masyarakat Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin. Oleh sebab itu larangan perkawinan madon dikatakan sebagai 'urf. Karena menurut Abdul Karim Zidan bahwa 'urf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.118 Melihat definisi Al 'urf dan Al adah yang telah dijelaskan dalam Bab II adalah mempunyai arti sama yang bisa berupa perkataan ataupun perbuatan yang secara sederhana bahwa adat harus: a. Diketahui banyak orang. b. Diamalkan secara terus-menerus dan berulang. Maka jika dikatakan dengan larangan tradisi perkawinan madon dapat dikatakan bahwa larangan tradisi perkawinan madon telah diketahui banyak orang dan berlaku secara terus-menerus sejak zaman dulu hingga saat ini. Apabila ditinjau dari segi objeknya, maka larangan tradisi perkawinan madon menurut penulis termasuk 'urf amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan. Dikarenakan larangan tradisi perkawinan madon merupakan kepercayaan masyarakat terhadap perbuatan tertentu yakni larangan melaksanakan perkawinan apabila posisi salah satu calon pasangan madon (berada di pojok). Adapun apabila dilihat dari segi ruang lingkupnya, larangan tradisi perkawinan madon ini 118 Satria Effendi, Ushul Fiqh, 140 49
termasuk 'urf khas yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah tertentu. Larangan tradisi perkawinan madon masuk dalam jenis ini karena hanya berlaku untuk masyarakat Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Sedangkan apabila dilihat dari status atau kualitas 'urf di mata syarak, terdapat dua macam yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. Urf shahih adalah adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara dan tidak menghalalkan yang haram maupun mengharamkan yang halal. Sedangkan 'urf fasid adalah adat atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan atau dalil-dalil syara'.119 Perlu kita ketahui bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai sandaran hukum karena pada dasarnya ada sebuah kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan 'urf yaitu: ََّّْةَم كَحُمْلَاَُّةَد "Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum" Dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, ulama menetapkan beberapa persyaratan supaya 'urf dapat diterima, yaitu: a. Adat atau kebiasaan itu bernilai maslahah dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan suatu kelaziman bagi adat atau kebiasaan yang shahih, sebagai persyaratan yang dapat diterima secara umum. Larangan tradisi perkawinan madon yang terjadi di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin mempunyai sisi kemaslahtan, yaitu untuk melestarikan adat atau budaya dari nenek moyang yang ada tempat tersebut yang telah berjalan sekian lama. Tradisi ini melarang supaya tidak menikah dengan seseorang yang letak rumahnya berada di padon (pojok) supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. b. Adat atau kebiasaan itu berlaku untuk umum dan merata di lingkungan orang-orang yang berada dalam daerah itu atau di lingkungan sebagian besar warganya. Pada dasarnya larangan tradisi perkawinan madon yang terjadi di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin berlaku untuk umum karena mayoritas masyarakatnya menerapkan larangan perkawinan madon tersebut. c. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada dan berlaku pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian, maka tidak diperhitungkan. Larangan tradisi perkawinan madon yang terjadi di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin telah ada sebelum penetapan hukum. Artinya bahwa larangan tradisi tersebut sudah dilaksanakan oleh masyarakat yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sebagai sandaran. d. Adat atau kebiasaan itu tidak bertentangan dengan dalil syara yang ada atau bertentangan dengan prinsip syariat islam. Syarat ini sebenarnya memperkuat 'urf shahih karena apabila 'urf bertentangan dengan nash yang jelas dan pasti, ia merupakan 'urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Jadi, berdasarkan syarat-syarat 'urf shahih di atas, maka larangan tradisi perkawinan madon 119 Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandar Lampung: AURA, 2019), 67-68. 50 اََّعْلا
sudah memenuhi syarat pertama sampai ketiga. Sedangkan untuk syarat yang keempat menurut analisa penulis bahwa larangan perkawinan madon tersebut merupakan 'urf fasid karena bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah dasar yang ada dalam syara. Sehingga larangan tradisi perkawinan madon ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam Hukum Islam. 51
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan dari paparan data yang dihasilkan, maka setelah bab III dan IV diselesaikan maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Larangan perkawinan madon adalah larangan perkawinan karena posisi rumah salah satu calon pengantin berada di pojok yaitu terletak ke arah Barat Laut. Larangan perkawinan madon ini merupakan suatu kepercayaan dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua zaman dahulu yang pada akhirnya dipercayai secara turun temurun oleh masyarakat Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin hingga saat ini. Berdasarkan tradisi yang ada di masyarakat yang melanggar tradisi ini maka akan terkena malapetaka yang menimpa pengantin maupun keluarga pengantin. Malapetaka ini dapat berupa kesulitan ekonomi, keluarganya ada yang sakit-sakitan, bahkan bisa jadi ada yang meninggal. Pada dasarnya masyarakat Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen merupakan masyarakat yang agamis. Seluruh masyarakatnya beragama Islam dan ajaran agama islam juga sudah berkembang sangat pesan dengan adanya tokoh-tokoh agama sebagai panutan mereka. Namun walaupun begitu tidak sedikit yang masih mempercayai adanya tradisi tersebut sebagai bentuk kewaspadaan terhadap dampak dari larangan perkawinan madon ini karena tidak ingin rumah tangganya terkena malapetaka setelah dilaksanakan perkawinan. 2. Pada dasarnya dalam hukum islam tidak ada larangan perkawinan karena salah satu rumah calon pengantin berada di pojok atau berada disebelah barat laut dari salah satu calon pengantin seperti yang berlaku dalam masyarakat Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Tadisi larangan perkawinan madon ini di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen termasuk 'urf amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan. Dikarenakan larangan tradisi perkawinan madon merupakan kepercayaan masyarakat terhadap perbuatan tertentu yakni larangan melaksanakan perkawinan apabila posisi salah satu calon pasangan madon (berada di pojok). Adapun apabila dilihat dari segi ruang lingkupnya, larangan tradisi perkawinan madon ini termasuk 'urf khas yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah tertentu. Larangan tradisi perkawinan madon masuk dalam jenis ini karena hanya berlaku untuk masyarakat Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Sedangkan dari segi keabsahannya Tadisi larangan perkawinan madon ini di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen bukanlah termasuk ke dalam 'urf shahih melainkan 'urf fasid karena tradisi larangan perkawinan madon tersebut bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah dasar yang ada dalam syara'. Sehingga tradisi larangan perkawinan madon tidak bisa dijadikan hujjah dalam hukum islam. 52
B. Saran Sesuai dengan harapan penulis supaya pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, maka penulis menyampaikan saran kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1. Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan dan sebagai ibadah yang pahalanya sangat besar. Oleh karena itu menikahlah dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Berdasarkan larangan perkawinan madon yang ada di Dusun Weton dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, menurut penulis harus percaya segala sesuatu kepada Allah dan tidak mendahului kehendak-Nya. 2. Sebaiknya Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta sesepuh Desa Tanggulangin mengkaji ulang dan menghilangkan sedikit demi sedikit mengenai larangan perkawinan madon yang sudah menjadi kebiasaan dan mengakar hingga zaman modern ini, sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang masih keliru dan menjadi tradisi Masyarakat. Peran aktif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sangat penting dalam melakukan pembaharuan yang lebih diterima oleh Masyarakat. 53
DAFTAR PUSTAKA Abidin Slamet dan Amirudin. Fiqih Munakahat I. Bandung:CV Pustaka Setia, 1999 Aminudin, Slamet Abidin. Fiqih Munakahat Jilid 1. Bandung: Pustaka Setia, 1999 Anita D. K. "Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak". Skripsi IAIN Walisongo. Semarang: 2010. dipublikasikan An Nawawi, Imam. Shahih Muslim bi Syarh an Nawawi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktik. Jakarta: Bina Aksara, 1989 Asikin, Amirudin Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2012 Asmani, Ja'mal Ma'mar. Tuntutan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan. Jogjakarta: Diva Press, 2011 Baharuddin, Moh. Ilmu Ushul Fiqih. Lampung: AURA, 2019 Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Jogjakarta: UII Pess, 2011 Budiarti, Atik Catur. Sosiologi Konstekstual untuk SMA & MA. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fiqih "Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis". Jakarta: Kencana, 2007 Effendi, Satria and M. Zein. Ushul Fiqih. Jakarta: Kencana, 2009 Endarto N. "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Brandu Wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo". Skripsi IAIN Ponorogo: Ponorogo, 2019. Tidak dipublikasikan Fatkhul R. "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa Desa Banjarsari Kecamatan Nggrogot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam". Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta, 2017.Diublikasikan Faqih Aunur Rahim dan Umar Haris Sanjaya. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jogjakarta: Gama Media, 2017 Gerrtz, Hildred. Keluarga Jawa. Jakarta: Grafiti Press, 1982 Ghazaly, Abd. Fiqih Munakahat. Jakarta: Prenada Media, 2003) ----------. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana, 2008 Gischa, Seraficha. Perbedaan Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat. diakses tanggal 30 April 2021 Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Jakarta: Andi Ofset, 1991 Khalil, Rasyid Hasan. Tarikh Tasyri'. Jakarta, 2009 Kosim. Fiqih Munakahat 1. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019 Lajnah Pentasikhan Mushaf al Qur'an. Al Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019 54
Moh. Syahrir Ridlwan. "Mitos Perkawinan Adu Wuwung (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan".Skripsi UIN Malang. Malang: 2016. dipublikasikan Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: UPT. Mataram Press, 2020 Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditnya Bakti, 2002 ------------- Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Adiya Bakti, 2000 Munthoha, Yusdani. Keluarga Maslahah. Jogjakarta: Pusat Studi Islam UII, 2013 Nasution, Khoerudin. Hukum Perdata dan Hukum Perbandingan Hukum Perkawinan Dunia. Jogjakarta: ACADEMIA, 2019 Nasution, S. Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara,1996 Nuruddin,Amir dan Azhar Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana Prenada edia Grop, 2004 Pradana, Dany. Buku Profil Desa Tanggulangin. Kebumen: KKN UNNES Bersama Melawan Covid, 2020 Rini M. "Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan". Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta, 2013. Dipublikasikan Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995 Santa Barbara, ThomasGreen. Folklore an Encykloedia of Beliefs Custome, Music, and Art. Calif: ABC- CLIO Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat", Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Yudisia, Vol. 7, 2016 Siti, R. "Pernikahan Gugon Tuhon Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar". Skripsi IAIN Tulungagung: TulungAgung, 2014. Tidak dipublikasikan Soekanto, Soerjano and Srimahmudi. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 -----. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1984 Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009 Sumadi, Suryabrata. Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali, 1987 Sumartini."Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan MenikahnNgalor-Ngulon Bagi Laki-Laki". Skripsi IAIN Ponorogo: Ponorogo. 2018 Syahrum dan Salim. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Citapusaka Media, 2013 Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2009 Thalib, Sajuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974 55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Data Pribadi Nama Tempat, Tanggal Lahir Alamat : Siti Khotijah : Kebumen, 10 November 1999 : Tanggulangin, Rt 02 Rw 002, Klirong, No Hp Jenis Kelamin Agama Kewarganegaraan Status Email Kebumen 081477043318 : : Perempuan Islam : Indonesia : : Belum menikah : Riwayat Pendidikan Pendidikan Formal: 2012 : SD Negeri 1 Tanggulangin 2015 : MTs Mafatikhul Huda Jogosimo, Klirong 2018 : MAN 2 Kebumen 2018-sampai sekarang : Proses S1 UIN Walisongo Semarang Pendidikan Non Formal 2017 : Pelatihan Tata Boga Pengalaman Organisasi 2017-2018 : Anggota Seksi Humas Dewan Ambalan 2018-Sekarang : Divisi Bahasa dan Budaya PMII rayon Syariah UIN Walisongo Semarang 56
2019-Sekarang : Divisi Kajian dan Pendidikan Ikatan Mahasiswa Kebumen Rayon Walisongo Semarang Pengalaman Kerja Marizoles (tempat usaha makanan dan catering) Keahlian Tambahan Keahlian Komputer (MS Word) Demikian Curriculum Vittae yang dapat saya sampaikan. Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat Saya Siti Khotijah 57