ARTIKEL Penegakan Hukum dan Reformasi Sektor Keamanan Miskonsepsi Pengakuan Agama di Indoesia Pemilukada di Tengah Rezim Pembangunan Ekonomi Menjaga Ibu Bumi, Merawat Ibu Pertiwi Kriminalisasi Masyarakat Adat: Ancaman dan Usulan Kebijakan PROFIL PBH Hamzal Wahyudin
P E N A N G G U N G J A W A B Asfinawati P E M I M P I N R E D A K T U R Siti Rakhma Mary Herwati R E D A K T U R Asfinawati Febi Yonesta Arif Yogiawan Muhamad Isnur E D I T O R Jane Aileen Tedjaseputra Siti Rakhma Mary Herwati L A Y O U T Muhamad Isnur I S S N 0216-7476 P E N E R B I T YLBHI Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 2 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM P E N D A H U L U A N YLBHI pernah memiliki jurnal bernama "Diponegoro 74" yang pada masanya menjadi rujukan karena tidak saja mengupas teori-teori hukum dan sosial tetapi memuat fakta- fakta pelanggaran HAM langsung dari tangan pertama yaitu penyintas dan pembelanya dari 15 kantor LBH. Buletin online edisi pertama ini merupakan "Diponegoro 74" versi digital sesuai perkembangan zaman di mana bahan cetakan/bacaan berbasis kertas menurun peminatnya dan sebaliknya dengan tulisan menggunakan medium internet. Dalam bentuknya kali ini, tulisan-tulisan ini dapat melintasi waktu dan terus menjadi rekaman jejak persoalan hukum bangsa. Pada edisi ini pembaca disajikan materi yang luas cakupannya mulai dari isu sektor keamanan, agraria yang kali ini diwakili oleh kasus Kendeng hingga kebebasan berekspresi. Pembaca juga dapat mengikuti perjalanan penuh perjuangan dari salah satu Pengabdi Bantuan Hukum yang saat ini menjadi Direktur LBH Yogyakarta. Tak lupa kami sertakan resensi buku sebagai alat mengintip buku yang menarik. Terakhir, tentu saja selamat menikmati. Kami mohon maaf atas kekurangan di sana sini. Semoga pemikiran mengenai strategi advokasi baru dapat lahir melalui stimulus berupa jurnal ini. Begitu pula dengan semangat baru dan lahirnya pengabdi bantuan hukum baru melalui kisah penyintas yang kita ikuti dalam kasus-kasus yang diangkat. Salam Juang! Asfinawati Ketua Umum YLBHI
D A F T A R I S I P E N D A H U L U A N 2 Pada edisi ini pembaca disajikan materi yang luas cakupannya mulai dari isu sektor keamanan, agraria yang kali ini diwakili oleh kasus Kendeng hingga kebebasan berekspresi. A R T I K E L 4 Penegakan Hukum dan 12Miskonsepsi Pengakuan 18Pemilukada di Tengah Rezim 24Menjaga Ibu Bumi, Merawat 36 Kriminalisasi Masyarakat Reformasi Sektor Keamanan. Agama di Indoesia. Pembangunan Ekonomi. Ibu Pertiwi. Adat: Ancaman dan Usulan Kebijakan. P R O F I L P B H 46Hamzal Wahyudin Direktur - LBH Yogyakarta. D A F T A R P U S T A K A 50Berbagai sumber materi dan data naskah Buletin. F O T O K E G I A T A N 51Foto berbagai kegiatan LBH di beberapa kota di Indonesia. BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 3
artikel PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN ASFINAWATI Ketua Umum - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Konsep Sektor Keamanan (Security Sector) Pembicaraan mengenai sektor terfokus keamanan pada awalnya pada militer, kemudian terjadi perkembangan penting yang membuat definisi sektor keamanan menjadi luas dan dalam. Sektor keamanan diartikan sebagai gabungan antara aktor keamanan tradisional, misalnya unit pertahanan, polisi, penjaga perbatasan, badan intelijen, lembaga peradilan, angkatan pertahanan yang tidak resmi seperti perusahaan militer, swasta, kelompok pemberontak, serta manajemen dan organ pengawas seperti kementerian atau parlemen1. tetapi lebih Sektor keamanan saat ini meliputi transformasi keamanan sistem yang mencakup semua aktor, peran mereka, tanggung jawab, dan tindakan bekerja bersama untuk mengatur dan melaksanakan sistem dalam cara yang lebih konsisten dengan norma demokrasi dan prinsip pemerintahan yang baik sehingga menyumbang kepada kerangka keamanan yang berfungsi baik2. Reformasi sektor keamanan juga digambarkan secara lebih sederhana sebagai sebuah proses Sector Governance in the EU's Neighbourhood', Challiot Paper no. 80, July 2005, p. 13. And also e.g. Edward Rees, 'SSR and Peace operations: Matching Mandate and Means', UN Best Practices, 2005, p. 7 dalam Eirin Mobekk, Transitional Justice and Security Sector Reform: Enabling Sustainable Peace, hal. 3. 1 Heiner Hänggi and Fred Tanner, 'Promoting Security 2 DAC Guidelines and Reference Series, OECD/DAC Security System Reform, 2005, p. 20 dalam Eirin Mobekk, Transitional Justice and Security Sector Reform: Enabling Sustainable Peace, hal. 3. 4 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM m o c . l l e c r e c n a l
untuk mengembangkan struktur keamanan yang profesional dan efektif yang akan membuat warganegara hidup secara aman3. United Development Programme (UNDP) juga membuat tentang yang pemahaman reformasi sektor keamanan dengan mengartikannya sebagai reformasi sektor keadilan dan keamanan, dimana sektor keamanan mencakup orgnisasi peradilan kriminal dan badan pengawas, lembaga militer dan intelijen, institusi non inti seperti pabean, dan tenaga keamanan tidak resmi dan masyarakat sipil.4 Nations luas Sektor Keamanan Pada Masa Orde Baru Orde Baru sering disebut sebagai Orde sehingga kata pembangunisme menjadi yang muncul beriringan dengan berlangsungnya Orde Baru5. Turunan dari pembangunan adalah stabilitas karena Orde Baru percaya investasi 3 Dfid, Security Sector Reform Policy Brief , 2003, p. 2 dalam Eirin Mobekk, Transitional Justice and Security Sector Reform: Enabling Sustainable Peace, hal. 3. Pembangunan 4 UNDP, Justice and SSR, BPCR's Programmic Approach, November 2002, p. 8. For more on SSR see e.g. Nicole Ball, 'Spreading Good Practices in SSR: Policy Options for the British Government', London: Saferworld, 1998. Alan Bryden and Philipp Fluri (eds.), SSR: Institutions, Society and Good Governance (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2003). DFID, 'Understanding and Supporting SSR, London, 2002. OECD-DAC, Security System Reform and Governance: Policy and Good Practice, 2004. Nicole Ball, 'Justice and SSR: A Conceptual Framework dalam Eirin Mobekk, Transitional Justice and Security Sector Reform: Enabling Sustainable Peace, hal. 3. 5 Lihat Sritua Arief, Pembangunanisme dan Ekonomi : Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Indonesia Globalisasi, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998. ditopang upah murah dan stabilitas yang menggantikan kepastian hukum dan good governance khususnya anti korupsi yang tak mampu dijalankan. Posisi ABRI (sekarang TNI) menjadi sangat kuat dengan meluasnya peran dan fungsinya melalui dwi fungsi ABRI, yang dicetuskan Jenderal Nasution untuk keterlibatan militer dalam kehidupan sosial politik pada seluruh tingkat masyarakat. Melalui konsep dwi fungsi ini ABRI bertindak sebagai alat utama untuk pengembangan dan implementasi kebijakan pemerintah juga dan fasilitator pembangunan nasional. 6 konsep secara langsung sebagai dinamisator Kuatnya posisi ABRI juga tercermin dari diserapnya polisi sebagai angkatan ke 5. Hal ini dapat dilihat dalam tulisan Jenderal Purnawirawan Kunarto yang saat itu menjabat sebagai Kapolri pada tahun 1991-1993. Ia menunjukkan degradasi kekuasaan polisi yang terjadi di masa Orde Baru, perampasan kekuasaan polisi oleh militer, dan tantangan-tantangan yang dihadapi Polri dalam menyelenggarakan reformasi terhadap suatu angkatan yang kekurangan tenaga kerja, tidak memiliki peralatan yang memadai, korup, dibenci masyarakat dan tidak memiliki ingatan kelembagaan akan kemerdekaan kelembagaan sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang bekerja dengan baik.7 6 Andrew Renton-Green, Indonesia After Soeharto Civil or Military Rule? Working Paper 12/98. 7 Kunarto, 'Jangan Berharap Polri Berubah' di ICG Asia BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 5
artikel Kondisi Terkini Sektor Keamanan reformasi dan Salah tonggak penting bagi reformasi sektor keamanan adalah Ketetapan Majelis (TAP Rakyat Permusyawaratan MPR) No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Bagian menimbang TAP MPR8 benar-benar sosial menggambarkan politik reformasi yaitu: 1. Reposisi dan adalah satu buah suasana restrukturisasi dari bagian ABRI demokratisasi 2. Penggabungan Polri ke dalam ABRI telah mengakibatkan kerancuan dan tumpang tindih peran fungsi TNI di bidang pertahanan dan peran fungsi Polri sebagai penjaga kemanan dan ketertiban. menyatakan a. bahwa salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; 2. Penggabungan Polri ke dalam ABRI telah mengakibatkan kerancuan dan tumpang tindih peran fungsi TNI di bidang pertahanan dan peran fungsi Polri sebagai penjaga kemanan dan ketertiban. menyatakan a. bahwa salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; reposisi dan b. bahwa dalam bidang pertahanan/keamanan telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; dengan adanya kebijakan c. bahwa sebagai akibat dari penggabungan tersebut terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan Indonesia sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat; fungsi Tentara Nasional d. bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; Republik 6 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM 3. Peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI adalah penyim- pangan yang mengakibatkan tidak berkembangnya sendi- sendi demokrasi dalam kehidup- an berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Penguatan Polri institusi reformis tampaknya berpuncak pada pemisahan dengan TNI. Dengan meningkatnya secara perlahan-lahan TNI "kembali ke barak" menjalankan fungsinya sebagai penjaga pertahanan nasional9. Sebaliknya Polri menjadi institusi yang banyak berkiprah karena mandatanya adalah penjaga keamanan nasional10. Seiring dengan hal ini keluhan masyarakat terhadap Polri secara konsisten menempati posisi tinggi di berbagai lembaga. sebagai demokrasi Data pengaduan Komnas HAM menunjukkan selama 3 tahun berturut- turut 2014 menunjukkan kepolisian menempati posisi tertinggi sebagai pihak yang diadukan. Mari kita lihat perbandingannya dengan institusi lain sejak tahun 2014 hingga 2016 di halaman berikut ini. sejak 9 Pasal 30 (3): "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara". 10Pasal 30 (4): "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".
Urutan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 2016 Kepolisian: 2.290 Korporasi: 1.030 Pemerintah daerah: 931 Pemerintah pusat (Kementerian): 619 Lembaga peradilan: 436 BUMN/BUMD: 359 TNI: 280 Kejaksaan: 214 Lembaga negara (Non kementerian): 122 Lembaga pendidikan: 108 Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan: 56 Organisasi: 43 Lembaga pelayanan kesehatan: 28 Pemerintah negara lain: 15 Lembaga legislatif: 4 2015 2014 Kepolisian 2734 Kepolisian: 2.483 Korporasi: 1.231 Korporasi: 1.127 Pemerintah daerah: 1011 Pemerintah daerah: 771 Lembaga peradilan: 640 Lembaga Peradilan: 641 Pemerintah pusat (Kementerian): 548 Pemerintah pusat (Kementerian): 499 BUMN/BUMD: 381 BUMN/BUMD: 463 TNI: 331 Lembaga Negara (Non kementerian): 282 Lembaga negara (Non kementerian): 288 TNI: 215 Kejaksaan: 252 Kejaksaan: 195 Lembaga pendidikan: 146 Lembaga Pendidikan: 134 Organisasi: 55 Organisasi: 58 Lembaga pelayanan kesehatan: 44 Lembaga Pemasyarakatan dan/ atau Rutan: 44 Lembaga pemasyarakatan dan/atau Rutan: 43 Lembaga Pelayanan Kesehatan: 41 Pemerintah negara lain: 9 Pemerintah negara lain: 13 Lembaga legislatif: 4 Lembaga legislatif: 1 BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 7
artikel Masalah yang diadukan ke Komnas HAM pada tahun 201511 adalah: 1. Proses alur penyidikan dan/atau penyelidikan 1475 (81%); 2. Penangkapan dan/atau penahanan tidak sesuai dengan ketentuan 87; 3. Penangkapan dan/atau penahanan disertai kekerasan 23; 4. Tindak kekerasan, pemukulan, penembakan, dan intimidasi 13; 5. Penyiksaan dalam proses pemeriksaan 102; 6. Lain - lain 120. Laporan Komnas HAM dikonfirmasi oleh data pengaduan yang dimiliki Ombudsman RI. Laporan Ombuds- kepolisian man menunjukkan berada pada peringkat kedua (45 persen) dalam bentuk penundaan berlarut dengan 11 laporan per hari, institusi pemerintahan (42 persen) dalam bentuk kesalahan prosedur sebanyak lima laporan per hari, dan praktek suap dan pungli di instansi pemerintah daerah (53 persen) dengan rata-rata dua laporan setiap harinya. Berdasarkan laporan di sektor penegakan hukum, kepolisian paling tinggi terindikasi penundaan berlarut, yaitu 51 persen. Menurut Ombudsman, atau pungli suap biasanya ditandai dengan adanya 11 Laporan Tahunan 2015 Komnas HAM, Pemulihan Hak- hak Korban Pelanggaran HAM, hal. 87. 8 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM penundaan berlarut dan pelanggaran prosedur12. Penundaan berlarut dalam proses penyidikan tak terhindarkan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia saat ini karena KUHAP memberikan peluang penafsiran yang berbeda dari semangat peradilan yang cepat, murah, dan sederhana. Meskipun Pasal 50 KUHAP mengatur bahwa: segera (1) Tersangka mendapat oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum; (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; berhak pemeriksaan (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Tetapi dalam prakteknya ketiadaan pembatasan waktu membuat pasal ini seolah tidak memiliki kekuatan hukum dan hanya mengikat secara moral. itu, masa penyidikan Lebih dari di tahap sering diukur tiap-tiap dengan masa penahanan maksimal. penahanan ketentuan Meskipun dan perpanjangan penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu di 12 Tempo.co, Ombudsman: Pungli Tertinggi di Kepolisian dan Pemda, 16 Oktober 2016,
kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan MA13 menyatakan "tidak menutup dikeluarkannya kemungkinan tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi" tapi penerapan pada ketentuan pasal tidak ini nyaris terdengar. Penahanan di pernah Indonesia sudah berubah dari maksud sebenarnya untuk mempermudah penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan14 menjadi penghukuman penyandera hakim agar memutuskan bersalah. Dalam praktek jarang sekali hakim membebaskan terdakwa yang sudah ditahan karena besarnya resiko jika ia menuntut aparat penegak hukum. pengadilan tinggi atau terdakwa kenyataannya penuntutan serta Penyiksaan Komite Menentang (Committee Against Torture) dalam concluding observations pada sesi keempat tanggal 28 April-16 May 2008 menyoroti lamanya penahanan dan 13 Lihat Pasal 24 ayat (3), 25 ayat (3), 26 ayat (3), 27 ayat (3), 28 ayat (3), 29 ayat (5) KUHAP. 14 Pasal 20 (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. tidak adanya mekanisme membawa tahanan segera ke depan pengadilan penahanannya: untuk menguji "Failure to bring detainees promptly before a judge, thus keeping them in prolonged police custody for up to 61 days". Meskipun Indonesia sudah menjadikan Kovenan Hak Sipil dan (KHSP) menjadi hukum Politik Indonesia dengan UU 12/2005 tetapi Pasal 9 KHSP tidak diikuti dengan perubahan sistem peradilan pidana di Indonesia. Pasal 9 ayat (3) menyatakan: Setiap orang yang ditahan atau ditahan tuduhan berdasarkan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian. Kemudian pasal 9 ayat (4) mengatur: Siapapun kebebasannya yang dengan dirampas cara BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 9
artikel penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda- menentukan nunda keabsahan penangkapannya, dan pembebasannya memerintahkan apabila penahanan sah tidak menurut hukum. dapat Beberapa orang atau bahkan banyak orang akan berargumen praperadilan terpenuhinya telah adalah bukti ketentuan Benarkah demikian? Praperadilan bukanlah sebuah negara melainkan berskema permohonan yang artinya harus dimohonkan dan tidak berlaku otomatis untuk setiap orang. Sedangkan ketentuan di atas jelas sekali menyatakan "setiap orang wajib segera dihadapkan ke pengadilan" yang artinya negara lah yang harus menghadapkan orang- orang yang ditahan tersebut dan bukan orang yang ditahan itu yang harus mengajukan permohonan. di atas. kewajiban dari Lamanya masa penahanan dan tiadanya kontrol atas penahanan ini membuka peluang terjadinya penyiksaan dan berujung pada mengadili orang yang salah. Tidak ada ketentuan mengenai pengeyampingan bukti diperoleh melalui penyiksaan (exclusionary evidence) masih membuat berlangsung. Pemahaman yang belum yang penyiksaan 10 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM bergeser dari HIR yaitu pengakuan tersangka/terdakwa sebagai alat bukti juga membuat pengejaran pengakuan melalui penyiksaan menjadi tujuan. Padahal pengakuan tersangka tidak bisa digunakan karena yang diakui adalah yang ia katakan di sidang dan serta merta membuat terdakwa bersalah melainkan perlu adanya alat bukti lain15. pengakuannya tidak Peradilan sesat juga ditopang tidak ada mekanisme pengawas eksternal baik oleh hakim untuk melihat kesahihan penahanan seperti di atas, ataupun penuntut sebagai pengendali perkara. Penyidik yang tidak pernah berangkat ke pengadilan dalam sistem peradilan pidana, tentu memiliki pemahaman yang berbeda tentang bukti apa yang berguna untuk pengadilan. Tiadanya kewajiban untuk mempertahankan bukti juga membuat jawab penyidik berbeda tanggung dengan penuntut terhadap kehati- 15 Pasal 189 itu tentu (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk ia bersalah melakukan membuktikan bahwa kepadanya, perbuatan melainkan harus disertal dengan alat bukti yang lain. yang didakwakan
hatian penyusunan bukti-bukti. Faktor lain berlarutnya penyidikan adalah hubungan antara penuntut adanya dengan penyidik. Tidak kewajiban penyidik definitif menyampaikan surat pemberitahuan kepada dimulainya penuntut umum membuat pasal 109 KUHAP sering diakali dan pemberitahuan baru diberikan setelah penyidikan berjalan beberapa saat. Putusan MK kemudian mengkoreksi hal ini meskipun menolak permohonan lainnya dalam Putusan dengan No. menyatakan "..., penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling penyidikan 130/PUU-XIII/2015 lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan". lain adalah bolak-balik Masalah perkara antara penyidik dengan penuntut yang meskipun tersirat hanya dapat berjalan 2 kali (dilimpahkan oleh penyidik ke penuntut, dikembalikan oleh penuntut kemudian penyidik mengirimkannya kembali16 tetapi dalam prakteknya disimpangi hingga perkara bisa bolak balik lebih dari itu misal dalam kasus Abraham Samad yang dikriminalisasi saat menjadi ketua KPK yang mengalami 4 kali bolak balilk berkas perkara17. 16 Lihat pasal 110 dan 138 KUHAP. 17 Ditolak Lagi, Berkas Abraham Samad Sudah 4 Kali Dikembalikan, 28 Juli 2015. Dapat dilihat di BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 11 d i . r o n o r a s r a w a m h b . l
artikel MISKONSEPSI PENGAKUAN AGAMA DI INDONESIA FEBI YONESTA Ketua Bidang Pengembangan Organisasi-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Telah menjadi pemahaman umum bahwa Indonesia hanya mengakui enam agama yang sering pula disebut sebagai agama- agama yang resmi diakui negara. Agama-agama dimaksud antara lain: Budha, Hindu, Kristen, Katolik, Islam, dan Konghucu. Agama-agama selain yang disebut barusan dipandang bukan sebagai agama resmi yang diakui di negeri ini. birokrasi. Pemahaman ini ternyata berimplikasi pengecualian pada para hak-hak penganut agama yang dinilai tidak "diakui". Mulai dari minimnya pengakuan persamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan, diskriminasi publik, pembatasan hak beragama, bahkan intoleransi di sampai mendorong tengah-tengah masyarakat. kewarganegaraan pelayanan Diskriminasi Penganut Agama yang Tidak Diakui Pemahaman tentang agama yang "diakui" ini kemudian diadopsi ke dalam produk legislasi dan praktek Lihat saja KTP para penganut agama di luar enam agama tersebut. Identitas keagamaan mereka tidak dapat dicatatkan ke dalam kolom agama di KTP mereka. Hal ini kemudian berimbas pada diskriminasi dalam pencatatan perkawinan, kelahiran, 12 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM
bahkan kematian. Tak berhenti di sini, diskriminasi terhadap warga negara penganut agama tidak "diakui" juga merambah ke sektor pelayanan publik lainnya. Misalnya di sektor pendidikan; para siswa yang berasal dari orang tua penganut agama atau kepercayaan di luar agama yang "diakui", selama ini tidak memperoleh layanan pengajaran agama di sekolah- sekolah negeri. Di masa lalu, demi mendapatkan layanan para penganut agama atau kepercayaan terpaksa mencatatkan minoritas salah satu dari agama yang "diakui" ke dalam kolom agama di KTP-nya, meski pada kenyataannya mereka masih mempraktekan agama atau kepercayaan asalnya. kependudukan Baru pada 2006, para penganut agama atau kepercayaan minoritas mulai dapat memperoleh KTP dengan kolom agama yang tidak diisi. Meski tetap saja demikian, diskriminasi berlangsung. Sistem layanan publik yang saat ini serba terkomputerisasi seringkali tak dapat mengakomodasi pengosongan kolom agama. Hal ini menyebabkan terhambatnya akses layanan publik yang berkelanjutan. Misalnya di sektor pendidikan, ketika para penganut kepercayaan mencantumkan identitas agama atau kepercayaan asalnya18 sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) akan menjawab: "belum diisi dengan agama 18 Presentasi Dewi Kanti, penganut Sunda Wiwitan. yang benar". terhadap Tak adanya pengakuan di kelompok luar agama yang "diakui" dalam kependudukan administrasi telah mendorong aksi intoleransi contoh, di masyarakat. penganut Kepercayaan Sapto Darmo di Brebes mengalami penolakan penguburan jenazah di Tempat Pemakaman Umum. Sementara di Tangerang Selatan, kegiatan Majelis Luhur Indonesia dibubarkan paksa oleh Front Pembela Islam.19 Dalam beberapa peristiwa tersebut, tuduhan bahwa penganut kepercayaan adalah orang-orang yang tidak beragama kerap menjadi dasar penolakan. agama minoritas Sebagai Kepercayaan Landasan Yuridis Pengakuan Agama Masalah pengakuan negara terhadap suatu agama atau kepercayaan sebagai agama yang "diakui" menunjukkan ke- cenderungan perlakuan dis-kriminatif dan intoleran terhadap mereka yang termasuk dalam kelompok penganut agama atau kepercayaan di luar agama yang "diakui". Pertanyaannya kemudian adalah apakah di dalam sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia terdapat pengaturan tentang agama yang "diakui"? 19 Periksa intoleran-di-tahun-ayam-api/ BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 13
artikel Sebelum diterbitkannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Ke-pendudukan, lima agama terhadap pengakuan yakni Kristen, Katolik, Hindu, Islam, dan Budha dapat ditemukan dalam administrasi praktek kependudukan. Masyarakat yang berasal dari agama atau kepercayaan di luar kelima agama dimaksud, terpaksa memilih salah satunya demi memperoleh dalam pelayanan publik, seperti pengurusan KTP, layanan kesehatan, perkawinan, akta kelahiran, pendidikan, atau pemakaman. pelayanan kemudahan Praktek administrasi kependudukan yang hanya mengakui lima agama ternyata didorong oleh adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 477/74054 tanggal 18 Nopember 1978 tentang Petunjuk pengisian kolom Agama. Dalam Surat Edaran itu disebutkan bahwa bagi masyarakat yang tidak menganut salah satu dari kelima agama yang resmi diakui oleh pemerintah, maka kolom agama pada formulir perdaftaran perkawinannya cukup diisi dengan tanda garis pendek mendatar atau (-). Pengakuan lima agama terhadap disebutkan di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan pada Undang-Undang merujuk Nomor tentang 1/pnps/1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan 14 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM Penodaan Agama.20 Padahal jika lebih seksama, penyebutan diteliti lain enam macam agama, antara Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu21 di dalam Undang-Undang adalah agama-agama untuk menjelaskan yang dipeluk oleh hampir seluruh penduduk Indonesia yang dilindungi dari potensi penyalahgunaan atau penodaan agama. Namun tidak sekali pun Undang-Undang ini mengatur tersebut 20 Undang-Undang Nomor 1/pnps/1965 awalnya merupakan Penetapan Presiden yang kemudian telah ditingkatkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969. 21 Khonghucu sempat mengalami pelarangan di era orde baru berdasarkan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Baru pada 2000, Presiden Abdurahman Wahid menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang intinya mencabut Inpres larangan terhadap Khonghucu.
adanya pengakuan terhadap keenam agama tersebut. Hal ini juga dipertegas di dalam Undang-Undang dengan menjelaskan bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zaratustrian, Shinto, atau Thaoism, tidak dilarang dan mendapat jaminan penuh untuk tetap berada di Indonesia. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 140/ PUU-VII/2009 berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 1/ pnps/1965 Pencegahan tentang Penodaan Penyalahgunaan Agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat jelas Indonesia. Dengan demikian dan bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang membatasi pengakuan hanya terhadap lima agama, tidak memiliki dasar alasan hukum yang sah. Ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Beberapa kalangan menyebut bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 hanya berlaku pada Penetapan Presiden tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, tidak berdampak pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. itu, Undang-Undang Sementara Administrasi Kependudukan secara khusus di dalam Pasal 61 (2) dan 64 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 atau Pasal 64 (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa keterangan kolom agama atau elemen data kependudukan tentang agama bagi penduduk yang sebagai agamanya belum diakui agama ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. tetapi berdasarkan Mengacu pada ketentuan Undang- Undang Administrasi Kependudukan tersebut, meskipun tetap dilayani, para penganut agama atau kepercayaan di luar enam agama yang dianggap "diakui", tidak dapat mencantumkan BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 15
artikel agama atau kepercayaan sesuai yang diyakininya di dalam kolom agama atau elemen data kependudukannya. Walhasil, para penganut agama atau kepercayaan demikian kerap kali dipersepsikan tidak beragama di kalangan masyarakat. Undang-Undang Meskipun Administrasi Kependudukan me- nyebut istilah "agama yang belum diakui" namun jika kita telisik lebih jauh, Undang-Undang tersebeut tidak jelas mengatur apa yang dimaksud dengan agama yang belum diakui. Tidak ditemukan, baik di dalam batang tubuh maupun penjelasannya, macam-macam agama yang diakui atau yang belum diakui. Undang- Undang hanya menyebut bahwa agama yang diakui atau tidak diakui itu didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. ketentuan Persoalannya perundang-undangan yang mana yang dimaksud sebagai mengatur Satu-satunya agama? pengakuan perundang-undangan yang me- nyebut macam-macam agama adalah Undang-Undang Nomor 1/pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Namun, adalah, 16 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM perlu kembali ditegaskan, sebagaimana dijelaskan Mahkamah oleh Kontitusi, bahwa Undang-Undang tidak membatasi pengakuan ini atau perlindungan hanya terhadap enam agama akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Dengan demikian, praktek administrasi kependudukan yang hanya mengakomodasi pengisian kolom agama terhadap enam agama, tidak memiliki dasar yang sah menurut hukum. Sebaliknya, Undang-Undang Dasar justru mengatur di pasal 28E (1) dan (2) dan Pasal 29 (2)-nya mengenai jaminan bagi setiap orang untuk memeluk agama atau kepercayaan, serta beribadah menurut agama atau kepercayaannya masing-masing. Jaminan ini kembali ditegaskan di dalam Pasal 22 Undang-Undang tentang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia dan Pasal 18 Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan menjadi hukum yang berlaku secara domestik. Terlebih, baik Konstitusi maupun berbagai instrumen hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia atau peraturan perundang-undang
sektoral lainnya telah menjamin hak setiap orang untuk dapat menikmati hak asasinya dan memperoleh perlakuan yang sama di muka hukum, pemerintahan, serta pelayanan publik tanpa (diskriminasi) berdasarkan latar-belakang identitas apapun termasuk agama. pembedaan Dengan melihat sosial masyarakat Indonesia, agama yang hidup dan dianut oleh masyarakat tidak terbatas pada enam agama saja. Agama atau kepercayaan di luar enam agama, seperti Sikh, Bahai, Sunda Wiwitan, serta beragam agama atau kepercayaan lainnya benar-benar ada dan dianut oleh masyarakat Indonesia meskipun populasinya relatif lebih kecil dari para penganut enam agama. Dengan merujuk pada Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Putusan Mahkamah Konstitusi, beragam agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia sudah mendapat jaminan pengakuan, perlakuan, dan perlindungan yang sama. realitas semestinya Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang selama ini berkembang di masyarakat dan praktek administrasi kependudukan "agama yang diakui" me-ngenai merupakan miskonsepsi pemahaman hukum dan praktek birokrasi. Dalam hal ini, secara jelas dan tegas menurut hukum yang berlaku, konsepsi "agama yang diakui" tidak memiliki landasan sosiologis dan yuridis. praktek Dengan administrasi kependudukan yang hanya mengakomodasi pengakuan terhadap enam agama saja merupakan praktek yang diskriminatif yang bertentangan dengan hukum, bahkan dapat mendorong tindak intoleransi dan berbagai pelanggaran hak asasi lainnya atas dasar agama. Oleh karena itu, miskonsepsi pemahaman tentang "agama yang diakui" ini harus segera ditinggalkan. Demikian pula segala tindakan diskriminatif serta intoleransi atau tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi yang berangkat ini, dari miskonsepsi pemahaman harus segera dihapuskan. Pemerintah perlu memperbaiki sistem dan perilaku aparat di bidang administrasi dan menegakkan kependudukan hukum untuk melindungi para penganut agama yang menjadi korban akibat dari miskonsepsi pemahaman tentang "agama yang diakui" ini. demikian, BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 17
artikel PEMILUKADA DI TENGAH REZIM PEMBANGUNGAN EKONOMI ARIP YOGIAWAN Ketua Bidang Kampanye dan Jaringan-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Agenda pembangunan ekonomi di Indonesia kian dengan mengkhawatirkan mengedepannya sebagai pilar utama dengan mengabaikan hak-hak rakyat. Sejak berkuasanya Presiden SBY, pemerintah telah merumuskan blue print pembangunan ekonomi Indonesia yang diberi nama Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam dokumen tersebut Indonesia dibagi-bagi menjadi enam yaitu koridor koridor Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku- Papua. Setelah Jokowi berkuasa, agenda pembangunan ekonomi dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan investasi ekonomi Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMN 2015-2019 khususnya di bidang infrastruktur, rencana pem- bangunan Jokowi tak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Jokowi juga tetap meneruskan proyek MP3EI masa SBY. pada Presiden Jokowi pembangunan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa agenda Konferensi Tingkat Tinggi, misalnya dalam KTT APEC di Beijing, Jokowi mengundang negara-negara dan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Begitu pula dalam KTT G 20 di Brisbane dan KTT G 20 Jokowi di Guangzhou, Presiden investor untuk mengundang para fokus 18 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM
berinvestasi di Indonesia22. dengan ekonomi Pembangunan berbagai mega proyek tersebut tak sepenuhnya memberi manfaat sebaliknya kepada justru rakyat, kerugian. malah menimbulkan Misalnya, penolakan masyarakat atas pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang. Masyarakat protes hingga me-masung kaki-kaki mereka dengan semen di depan "beranda" istana sang Presiden. adalah penolakan Contoh proyek terhadap masyarakat reklamasi di Bali. Reklamasi tak hanya terjadi di Bali, tetapi juga di Jakarta dan Makasar. Sedangkan penolakan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur juga terjadi dalam kasus pembangunan PLTU tenaga batu bara di Batang, Indramayu, dan Cirebon. lain Dalam proyek-proyek pem-bangunan tersebut, keterlibatan pemerintah daerah sebagai pe-megang otoritas di daerah, terutama dalam mengeluarkan izin menjadi signifikan. Kita dapat melihat peran Ganjar Pranowo dalam pem-bangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng atau peran Basuki Tjahaya Purnama dalam reklamasi Jakarta. Kepala daerah menjadi kunci penting antara lain dalam konteks perizinan dalam pembangunan proyek-proyek pem- bangunan. Oleh karena itu, posisi rebutan Kepala Daerah menjadi 22 Periksa forum-ktt-apec-di-beijing/a-18055685. banyak orang. Kepala daerah menjadi posisi yang "basah" karena massifnya pembangunan proyek-proyek besar yang menjadi agenda pembangunan ekonomi di Indonesia. Pemilihan Umum Kepala Daerah yang merupakan dari proses demokrasi di Indonesia di- khawatirkan kehilangan justru dalam mengimplemen- makna tasikan substansial. demokrasi Pilkada memperkuat dugaan akan langgengnya demokrasi prosedural yang pada akhirnya terpisahkan dari substansi demokrasi itu sendiri. bagian Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebelum 2005, Pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tetapi sejak diterbitkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah langsung dipilih oleh penduduk dalam suatu wilayah administrasi. Awalnya, hal tersebut dinilai sebagai kemajuan demokrasi di Indonesia, karena rakyat dapat memilih langsung kepala daerah. Bahkan dimungkinkan adanya seorang calon kepala daerah dari perseorangan atau lebih dikenal dengan independen, yaitu calon kepala daerah yang tidak diusung oleh suatu partai politik atau gabungan partai politik. Hal tersebut juga sering dianggap sebagai istilah calon BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 19
artikel "deparpolisasi", karena seseorang dapat saja mencalonkan diri menjadi kepala daerah tidak melalui partai politik, padahal partai politik merupakan infrastruktur politik. Dalam praktek, pemenang Pemilukada dari jalur independen masih amat sedikit. Pemilukada ini tahun dilaksanakan secara serentak di 101 daerah, 76 kabupaten, 18 kota, dan tujuh provinsi yaitu Aceh, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat23. 2017 Pilkada DKI Yang Fenomenal Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017 merupakan Pilkada yang paling banyak disorot oleh media baik nasional maupun internasional. Besarnya sorotan media kepada Pilkada DKI seolah menenggelamkan pemberitaan pilkada di daerah- daerah lain. Pilkada DKI Jakarta kali ini diikuti oleh 3 pasangan calon diantaranya adalah Pasangan Agus Harimurti dan Sylviana Murni nomor 1, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat nomor urut 2 serta Anis Baswedan dan Sandiaga Uno nomor urut 3. Salah satu Calon yaitu Basuki Tjahaja Gubernur Purnama tersandung kemudian dengan persoalan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 156 a KUHP jo 23 Periksa 20 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM pasal 28 ayat (2) UU NO 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik. Kasus itu memicu banyaknya aksi penolakan terhadap calon Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Terlebih pasal yang dikenakan adalah pasal penodaan agama, yang mana konteks pe-nyelenggaraan dalam Pilkada menjadi sensitif, sangat terlebih Ahok tidak beragama Islam dan berasal dari etnis Tionghoa. Berbagai gelombang aksi dengan tema "bela islam" digelar menuntut agar Ahok segera dihukum. Dengan jutaan memasuki jumlah massa Jakarta tentu saja menjadi suatu berita yang fenomenal tentang Pilkada DKI. Begitu massifnya aksi tersebut sehingga berdampak terhadap aspek keamanan Ibu Kota menjelang penyelenggaraan lain, karena konten Pilkada. Hal lebih Jakarta sentris, pemberitaan tentu saja penyelenggaraan Pilkada Jakarta Jauh lebih banyak dibahas dan diperhatikan orang dibanding 100 Pilkada lainnya. Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Dalam Pilkada penyelenggaraan serentak tahun 2017, ada 9 daerah yang hanya memiliki calon tunggal sehingga calon kepala daerah akan melawan kotak kosong. Daerah- daerah yang hanya memiliki calon tunggal dan harus melawan kotak kosong diantaranya adalah Kota
Tebing Tinggi, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pati, Kabupaten Kabupaten Landak, Buton, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Jayapura, Kabupaten Tanbrauw dan Kota Sorong.24 Sempat tersiar informasi di Kabupaten Pati bahwa pemenang Pilkada adalah kotak kosong, walaupun kemudian KPUD mengumumkan bahwa calon tunggal yaitu Hariyanto dan Saiful Arifin dinyatakan sebagai pe-menang. Suara yang diperoleh oleh pasangan calon sebanyak 519.675 suara, sedangkan kotak kosong mendapat 177.762 suara sehingga total suara sah 697.437, sedangkan DPT Kabupaten Pati mencapai 1.034.256 suara. Dengan demikian, tingkat partisipasi sebesar 68,9%.25 Terlepas di sembilan wilayah ini para pasangan calon menang dari kotak kosong, tetapi hal ini sangat menarik. Angka 177.762 pemilih yang memilih kotak kosong adalah angka yang cukup besar. Dalam kondisi tersebut biasanya orang sepintas menilai bahwa kaderisasi partai tidak berjalan sehingga tidak mampu menimbulkan calon-calon kepala daerah. Terbukti calon kepala daerah hanya satu pasangan tidak ada yang mencalonkan dari jalur perseorangan atau indepeden. Di bawah ini adalah para pengusung para calon kepala saja, 24 Periksa 25 Periksa paslon-bukan-kolom-kosong. daerah tunggal tersebut26: 1. Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar, pasangan calon Walikota Tebing Tinggi Sumatera Utara, diusung oleh NasDem, Demokrat, Hanura, Gerindra, PKB, Golkar, PDIP dan PPP; 2. Umar Ahmad dan Fauzi Hasan, pasangan calon Bupati Tulang Bawang Barat Lampung, diusung oleh PKS, Demokrat, PPP, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Hanura dan NasDem; 3. Hariyanto dan Syaiful Arifin, calon Bupati Pati, pasangan diusung oleh PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Golkar, Hanura, dan PPP; 4. Karolin Margaret Natasa dan Herculanus Heriadi, pasangan calon Bupati Landak, diusung oleh PDIP, Demokrat, PKB, Golkar, Hanura, NasDem, Gerindra, PAN; 5. Samsul Umar Abdul Samiun dan La Bakry, pasangan calon Bupati Buton, diusung oleh PKB, PKS, NasDem, PAN, Demokrat, Golkar, dan PBB; 6. Tuasikal Abua dan Martlatu Leleuroy, pasangan calon Bupati Maluku Tengah, diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, Hanura, Demokrat, NasDem, PAN, PBB, dan PDIP; 7. Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru, pasangan calon Walikota 26 Periksa BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 21
artikel Jayapura, diusung oleh partai PKB, Hanura, PAN, NasDem, Golkar, PDIP, dan Gerindra; 8. Gabriel Asem dan Mesak Metusala Yekwan, pasangan calon Bupati Tambrauw, diusung oleh NasDem, PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB dan Hanura; 9. Lamberthus Jitmau dan Pahima calon Iskandar, Walikota Sorong, diusung oleh partai Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, Hanura, dan PKB. Kesembilan pasangan calon ini rata- rata didukung oleh delapan partai pengusung. Partai-partai pengusung yang terlibat di sembilan daerah tersebut hampir semuanya adalah partai besar atau partai terkenal. Selanjutnya, yang menggelitik adalah partai-partai besar ini sudah berada dalam suatu koalisi sehingga kekuatan di parlemen untuk kepala daerah terpilih sangat kuat. Di samping itu juga menggambarkan kekuatan politik satu koalisi. Koalisi tersebut terbangun dengan proses yang tidak singkat karena sudah ada pembagian peran dan sudah terselesaikannya kompromi politik di antara mereka. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang akan terjadi setelah terpilih jadi kepala daerah dengan dukungan mayoritas besar. Saya menganalisis bahwa antara eksekutif (kepala daerah) dan partai- pasangan partai-partai 22 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM partai pendukung akan menguasai parlemen. Sehingga ruang untuk menjadi oposisi atau kontrol dalam ruang-ruang formil ketatanegaraan menjadi tertutup. Kaitan dengan proses pembangunan yang sedang berjalan tersebut amat menarik. Untuk mempertajamnya, kita bisa melihat contoh Pilkada melawan kotak kosong yaitu yang terjadi di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Di Pati tengah terjadi perlawanan masyarakat atas rencana pembangunan pabrik semen PT Sahabat Mulia Sakti. Bupati terpilih di Pati adalah petahana yang didukung oleh 8 partai. Sementara komposisi di DPRD Pati ada 9 partai yang mendapat kursi, di antaranya Nasdem 4 kursi, PKB 6 Kursi, PKS 5 Kursi, PDIP 8 Kursi, Golkar 6 Kursi, Gerindra 8 Kursi, Demokrat 6 kursi, PPP3 Kursi, dan Hanura 4 Kursi. Total keseluruhan ada 50 kursi27. antara Pilkada itu, pengusung Bupati Sementara ada 8 partai kecuali NasDem. Suara NasDem sendiri hanya 4 kursi. Artinya 46 kursi di parlemen adalah pengusung Bupati terpilih. Terdapat 8 partai atau setara dengan 46 kursi di Parlemen yang menjadi pendukung dari Bupati terpilih. Maka, kebijakan- kebijakan baik kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi Bupati akan berjalan mulus tanpa oposisi dari parlemen. 27 Periksa
Kekerasan dalam Pilkada fakta-fakta di atas, cerita Selain tanah Papua. berbeda Setelah rapat pleno KPU Intan Jaya, terjadi kerusuhan di Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya. Tiga orang dikabarkan meninggal. Selain itu, 90 orang mengalami luka- luka dan kantor KPU Intan Jaya mengalami kerusakan. Peristiwa ini merupakan catatan penting tentang penyelenggaraan Pilkada yang masih saja menimbulkan tindak kekerasan dan melahirkan korban28. tersaji di Pemilukada, Demokrasi, dan Pembangunan Ekonomi Penyelenggaraan Pemilukada, fenomenalnya pemilihan Gubernur calon DKI tunggal melawan kotak kosong, dan kerusuhan di Intan Jaya Papua menggambarkan bahwa arus politik, terhadap kekuasaan, dan dampak masalah keamanan masih menjadi masalah utama di negeri ini. Kepala daerah hendaknya tak hanya menjadi kontestasi antar para calon yang nantinya akan berkuasa. Pilkada semestinya menjadi ajang bagi rakyat untuk menentukan masa depan ini. Kontestasi di Pilkada bangsa semestinya adalah kontestasi tokoh- tokoh yang nantinya akan menjadi rakyat dan berorientasi pelayan 28 Periksa intan-jaya.html. Jakarta, fenomena pada kesejahteraan, pemenuhan hak, dan perwujudan keadilan. Jika para tokoh itu sudah bersikap adil secara procedural maka akan mudah mencapai adil secara substansial. peningkatan Pilkada menjadi signifikan karena situasi pembangunan ekonomi yang gencar membangun proyek-proyek raksasa. Tentu saja akan berdampak sehari-hari kehidupan terhadap warga. Kepala Daerah yang dipilih dengan sistem demokrasi yang adil, jujur, dan tidak transaksional tentu akan melahirkan Kepala Daerah yang peduli terhadap rakyatnya. Sehingga sederas apapun agenda pembangunan akan memikirkan ekonomi, bagaimana pemenuhan hak rakyat, bagaimana rakyat, dan yang utama berorientasi pada kesejahteraan rakyat. ia rasa keadilan Jika harapan-harapan di atas dapat diwujudkan maka demokrasi akan Yaitu menemukan demokrasi substansial yang berpihak kepada rakyat. maknanya. BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 23
artikel MENJAGA IBU BUMI, MERAWAT IBU PERTIWI MUHAMAD ISNUR Ketua Bidang Advokasi- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)., 2017-2021. Sore itu, Jumat, 11 Maret 2017 saya menerima panggilan suara melalui whatsapp call. Kang Gun (panggilan keseharian Gunretno) rupanya. Di ujung telepon dia bersuara, "Nur, iki dulur-dulur wis rembukan, Senen sesok (14 Maret 2017) aksi cor kaki yo, Minggu dulur- dulur datang nang YLBHI". Gelagapan terkaget mendengarnya, saya dan balas tanya "Mau berapa lama Kang?", dia menjawab "Pokoke sampai KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) seratus orang selesai, dicor". Entah harus menjawab apa lagi kemudian saya hanya mengiyakan dan menyatakan siap membantu. rencanaku Kabar ini sangat tiba-tiba, tak ada rapat persiapan dan perencanaan sama sekali sebelumnya. Saya hanya melihat Jumat siang Kang Gun membagikan foto ada semacam kumpul keluarga, ada Muhnur dan Sobirin (dua orang Saya pegiat Kendeng) di sana. langsung kontak Muhnur, ia tak bisa menjelaskan apa-apa, ia meminta agar tanya Sobirin. Ketika ditanya Sobirin hanya menjawab "Yo wis ayo siapkan". Walau ini adalah aksi cor kaki dengan semen yang kedua, tetap saja sangat mengagetkan bagi saya. Terlebih para pegiat Kendeng dan pendamping yang biasanya mendampingi dan berpengalaman pada saat aksi cor pertama sedang pada berangkat ke Kongres Aiansi Masyarakat Adat 24 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM
Nusantara (AMAN) di Medan. Aksi yang direncanakan Senin, 14 Maret 2017 siang itu hingga Senin pagi sama sekali belum siap pendukung apapun, perangkat cor (semen, pasir dan batu split), perangkat kesehatan (gypsona, perban, dan Dokter), perangkat transportasi, menghubungi media dan lain-lain belum dilakukan. Dulur-dulur datang hanya bermodal badan, beberapa potong baju, dan kotak-kotak balok kayu untuk mengecor kaki. Untuk mempersiapkan banyak kebutuhan itu kemudian diantara para pegiat/ pendamping yang ikut rapat saling bertanya siapa yang punya uang, agar bisa dipakai dulu untuk membeli semua keperluan. Kendeng Aksi "Dipasung Semen Jilid 2" yang dimulai 14 Maret 2017 sampai 20 Maret 2017 adalah aksi yang cukup berbahaya, membutuhkan energi yang sangat besar, membutuhkan kerjasama, bantuan, serta melibatkan lapangan. sangat banyak aktor di Aksi ini dilakukan tanpa persiapan panjang, tanpa intervensi dari LSM dan pendamping lainnya. Walaupun tau bagaimana kebutuhan belum di atas, mereka langsung bergerak, datang ke YLBHI dan memutuskan untuk aksi. Keputusan seperti ini pun kerap dan biasa dalam aksi-aksi lain seperti Cor Kaki Jilid 1, Aksi Pukul Lesung Depan Istana 1 dan 2, dan aksi-aksi lainnya. tangan Keputusan sepenuhnya di warga. Para pendamping kemudian memberi masukan dan membantu segala hal yang diperlukan. Meski ada dinamika, masukan dan pandangan dari pendamping, tapi secara umum ide-ide selalu datang dari warga. Jika biasanya dalam kasus-kasus lain warga diorganisir oleh pendamping, dalam kasus kendeng justru pendamping yang diorganisir oleh warga. Pendahuluan Pegunungan Kendeng Utara (atau yang dikenal sebagai Zona Rembang menurut 1949) membentang dari Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora di Jawa Tengah; hingga ke Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten dan Lamongan di Jawa Timur29. Sebagai kawasan bentang alam karst, kawasan ini berlimpah sumber daya air dan dikenal sebagai kawasan imbuhan, air. resapan, dan penyimpanan Kawasan ini juga merupakan sumber pembelajaran akademik dan wisata. Tetapi selain itu kawasan ini juga kaya akan batu gamping dan tanah liat yang merupakan bahan baku utama semen. Potensi inilah yang menjadi incaran banyak perusahaan semen untuk van Bemmelen 29 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Tahap I (Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih & Sekitarnya, Kabupaten Rembang), Tim Pelaksanaan KLHS untuk Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017. BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 25
artikel mengeksploitasi dan menambang. Sejak 2007 hingga kini, warga Pegunungan Kendeng Utara terus konsisten menolak pembangunan pabrik semen dan penambangan. Penambangan tersebut akan merusak ekosistem karst dan berdampak luar biasa bagi ruang hidup, alam dan pertanian. Penolakan terus berkembang lintas wilayah yang melibatkan warga di lima kabupaten (Pati, Rembang, Blora, Grobogan, dan Kudus) dan lintas komunitas, dimana banyak aktor lintas isu dan sektor seperti guru besar, seniman, aktivis, akademisi, dan organisasi-organisasi non pemerintah. Di tengah gempuran kepentingan korporat/pemodal dan juga aparat pemerintah di berbagai wilayah dan 26 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM sektor seperti tambang, perkebunan, dan properti yang mengancam ruang-ruang hidup warga di berbagai penjuru nusantara, perjuangan warga Pegunungan Kendeng Utara dengan konsistensi dan ketahanan dalam berjuang menjadi oase di tengah padang tandus beratnya ancaman dan tumpulnya advokasi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sebuah wawancara itu mengatakan: "Pabrik (semen) banyak, Holcim di Nusa Kambangan, silakan di-browsing, apakah ada penolakan atau tidak? Kedua, ada semen Bima di Ajibarang, sudah jalan, silakan di-browsing, ada enggak penolakan? Sekarang ada kurang lebih 12 yang masuk...." "Aneh saja, emang ada orang demo di Cibinong?" Ketika
ditanya anda tahu perumahan di Cibinong itu mengeluh soal kualitas air? "Whatever lah, saya sudah tidak peduli aja. Itu ada fakta kamu demo atau enggak. Kenapa di sini, kenapa tidak di situ?"30. Maka menjadi menarik untuk diangkat mengapa perlawanan begitu kuat dari Kendeng. Pembangunan semen sangat banyak di mana-mana, tetapi perlawanan di Kendeng begitu hebat dan memiliki ketahanan yang baik. Jaringan Advokasi Tambang mencatat Pulau Jawa memiliki luasan karst paling kecil, yaitu 1.124 hektar dari 15,4 ribu hektar dari wilayah karst di Indonesia. Artinya, jika merujuk pada luasan kawasan karst, selama ini Pulau Jawa telah mendapatkan beban sangat berat karena populasi terbesar tinggal di pulau Jawa. Saat ini sudah ada 21 pabrik semen berskala besar beroperasi di Jawa. Jumlah izin tambang di pulau Jawa kini mencapai 1.131 izin pertambangan yang berarti Bertambahnya tambang gamping dan pabrik semen akan memperburuk kualitas lingkungan di Pulau Jawa31. 30 Wawancara dengan jurnalis tirto.id, 4 Januari 2017, lihat di pabrik-semen-indonesia-cefw. 31 Lihat Pembangunan Pabrik Semen dan Perlawanan Warga Kasus bermula di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada tahun 2007 ketika ada desas-desus calo-calo tanah berusaha membeli tanah dengan murah kepada warga. ini merupakan Ternyata, kejadian rencana pembangunan pabrik semen PT Semen Gresik. Masyarakat dan para aktivis kemudian bergerak. Di tengah berbagai tekanan, stereotype, bahkan kriminalisasi, warga bersama beberapa pegiat lingkungan hidup melakukan advokasi, konsolidasi dan mobilisasi. Diwakili kuasa hukumnya LBH Semarang, gugatan pembatalan Izin oleh WALHI yang memiliki legal standing mengajukan lingkungan gugatan hidup. PTUN Semarang kemudian membatalkan Izin Eksplorasi PT Semen Gresik tersebut, dan setelah melalui banding, dan kasasi, putusan ini berkekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 103/K/TUN/2010. Upaya dan putusan ini berhasil membuat PT. Semen Gresik Tbk (Persero) hengkang dan menyatakan berhenti dari rencana pembangunan pabrik semen pada 2009 dan kemudian pindah ke Tuban. Eksplorasi diajukan BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 27
artikel Dari Tuban, PT Semen Gresik pindah ke Rembang pada 2012 dan berganti nama menjadi PT Semen Indonesia. Pada 2014, Bupati Pati mengeluarkan kembali izin lingkungan kepada PT Sahabat Mulia Sakti, anak perusahaan Indocement. Warga kembali bergerak. Mereka menolak keberadaan Surat Keputusan Bupati tersebut dan menggugatnya ke PTUN Semarang. ini menang di PTUN Gugatan Semarang, tetapi kalah pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Meski demikian, pabrik belum dimulai. pembangunan Akan halnya kasus PT Semen 28 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM Indonesia di Rembang, setelah dikalahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Jawa Tinggi Tata Usaha Negara Tengah, warga bersama WALHI sebagai kuasa hukum dari LBH Semarang dan para advokat yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Peduli Lingkungan berhasil memenangkan gugatan di Mahkamah Agung melalui upaya Peninjauan Kembali (PK) pada 2016. Izin lingkungan pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia dibatalkan. penggugat serta Dengan aksi-aksi yang 'mengagetkan' dan kreatif seperti memukul lesung, m o c . t o p s g o b n a d e m - o t n a y f o s l .
jalan kaki sejauh 150 km lebih, dan mengecor kaki di depan Istana Negara, Presiden Joko Widodo pun menemui warga. Pertemuan dengan Presiden menyepakati penundaan segala jenis pembangunan dan izin-izin tambang di Pegunungan Kendeng. Presiden kemudian memerintahkan Kantor Staf Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Wilayah Pegunungan dengan melibatkan para pakar. Kendeng KLHS tahap 1 untuk wilayah Rembang pun selesai. KLHS ini menyimpulkan dan me-rekomendasikan bahwa wilayah Cekungan Air Tanah Watuputih dimana ada sekitar 23 perusahaan yang mendapat konsesi Semen termasuk PT tambang adalah di Rembang Indonesia Kawasan Bentangan Alam Karst (KBAK) dan Kawasan Lindung yang tidak boleh ditambang. Meski rekomendasi KLHS melarang penambangan, kenyataan di lapangan sebaliknya. Berdasarkan keterangan warga yang menyaksikan langsung, bukti-bukti fisik dan foto, PT Semen Indonesia Tbk (Persero) memulai mengebom kawasan CAT Watuputih conveyor untuk membuat belt dan memulai produksi semen. Ketidakpatuhan PT Semen Indonesia ini belum mendapatkan tindakan apapun dari pemerintah. akses Prinsip, Nilai, dan Sejarah Perlawanan Sedulur Sikep Penulis32 kesamaan memiliki pandangan dengan Watchdoc33 ketika membuat film tentang perjuangan petani dan sedulur-dulur Kendeng judul "Samin Vs Semen". dengan Penolakan pabrik semen dipelopori dan dipimpin oleh Sedulur Sikep34 atau Masyarakat Samin35. Ali Nursahid, seorang pegiat lingkungan dari Pati menjelaskan lapisan gerakan Kendeng bahwa terdiri dari Wong Sikep/ Lestari Samin, petani, akademisi, budayawan, seniman, aktivis LSM, jurnalis, dan aktor pemerintah yang berpihak. Seluruh pengambilan keputusan ada di tangan Sedulur Sikep. Sesepuh Sedulur Sikep seperti Mbah Tarno36 sedulur atau 32 Diskusi bersama dengan Ali Nursyahid, Sobirin, dan Dhyta Caturani dalam yang sudah bertahun- tahun mendampingi Warga Kendeng, dalam Tour #AkuKendeng, 11 - 14 Mei 2017. pembangunan tokoh-tokoh muda 33 Rumah produksi audio visual yang berdiri sejak 2009, lebih lengkap lihat 34 Komunitas Sedulur Sikep, barangkali merupakan masyarakat petani yang paling banyak diteliti dalam sejarah Indonesia modern. Sejak zaman kolonial Belanda, dengan diawali oleh laporan Residen Tuban J. E. Jasper, banyak peneliti baik dari Indonesia maupun luar negeri telah menulis puluhan artikel, makalah, buku dan laporan riset untuk membahas komunitas masyarakat ini. Lihat Amrih Widodo, "Untuk Hidup Tradisi Harus Mati", dalam Majalah Basis, edisi September-Oktober tahun 2000. Yogyakarta: Yayasan B.P Basis. 2000, hal. 16. 35 Disebut Masyarakat Samin karena komunitas ini pertama kali didirikan oleh Samin Surasentiko (1859- 1914) di desa Klopodhuwur, Randublatung, Blora, Jawa Tengah pada pertengahan tahun 1890-an. RPA. Soerjanto Sastroatmodjo, Masyarakat Samin: Siapakah Mereka?, Yogyakarta, Narasi, 2003. hlm. 59. 36 Tokoh kharismatik Sedulur Sikep asal Dusun Kalioso, Desa Karangrowo, Undakan, Kudus yang kemudian bermukim di Dusun Ngawen, Sukolilo. Meninggal di usia seratus tahun lebih pada 4 Juni 2009. BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 29
artikel sikep seperti Gunretno37, Gunarti, Sapari dan lainnya merupakan aktor sentral dalam advokasi penolakan diwadahi semen. Advokasi dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Ada juga Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Simbar Wareh yang mengkonsolidasikan gerakan perempuan sehingga dapat "tampil" dan menjadi duta advokasi Kendeng. ini Kepeloporan Sedulur Sikep dalam penolakan pabrik semen tak lepas dari keyakinan/ajaran, sejarah perlawanan, dan nilai-nilai yang tertanam secara intrinsik dalam keseharian mereka. prinsip Penolakan kaum Samin atau Sedulur Sikep terhadap rencana eksplorasi dan eksploitasi semen di kawasan Pegunungan Kendeng merupakan salah satu ekspresi dari sikap hidupnya untuk menghargai keseimbangan alam. Pegunungan Kendeng yang membujur dari Pati sampai Blora menyimpan jutaan kubik karst berfungsi untuk menyimpan air, resapan air hujan dan rumah bagi flora fauna. Mereka bisa melihat dan merasakan langsung, perusakan oleh tambang liar di beberapa titik kawasan pegunungan Kendeng menyebabkan banjir bandang di Sukolilo dan Kayen, Pati, pada 3 Desember 201138. 37 Sebelum terbentuk JMPPK, Gunretno juga memimpin Serikat Petani Pati. 38 Munawir Aziz , Identitas Kaum Samin Pasca Kolonia Pergulatan Negara, Agama, Dan Adat Dalam Pro- Kontra Pembangunan Pabrik Semen Di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, Jurnal Kawistara, Volume 2 no. 3, 22 30 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM Salah satu keyakinan pandangan hidup mereka adalah pekerjaan mengolah tanah atau menjadi petani merupakan satu-satunya pekerjaan yang demunung (jelas perkaranya atau asal-usulnya). Keyakinan ini bersumber dari ajaran keharusan menjalankan perilaku dengan jujur, lugu, dan murni. Perilaku jujur, lugu, dan murni ini juga harus dipraktekkan dalam hal usaha memenuhi kebutuhan sandang dan pangan yang mereka sebut sebagai tata nggauto (tata cara mencari nafkah). Keyakinan bahwa hasil kerja keras untuk memenuhi sandang dan pangan haruslah berasal dari sesuatu yang demunung. Dalam kaitan dengan konsep demunung inilah pekerjaan mengolah tanah atau menjadi petani merupakan satu- satunya pekerjaan yang demunung bagi mereka39. Menjadi petani dengan cara-cara yang alami dan organik serta sangat mengandalkan air yang mengalir dari mata air karst adalah tradisi mereka. Maka lingkungan yang lestari, air melimpah yang selama ini dialiri dari mata air-mata air yang keluar dari perbukitan karst menjadi prasyarat utama dalam tata kehidupan mereka. Perjuangan melestarikan lingkungan merupakan prinsip dasar yang harus dilakukan, karena adanya pabrik Desember 2012 hal. 225-328. 39 Addi Mawahibun Idhom, Resistensi Komunitas Sedulur Sikep Terhadap Rencana Pembangunan Tambang Semen Di Pegunungan Kendeng, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah , Skripsi Pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2009, hal. 89.
semen dan penambangan akan merusak lingkungan, ekosistem dan tradisi pertanian mereka. Landasan dan nilai yang sangat menghargai Bumi sebagai Ibu nampak dalam senantiasa mereka lantunkan: "Ibu Bumi Wis Maringi, Ibu Bumi Dilarani, Ibu Bumi Kang Ngadili" (Ibu Bumi telah memberi, Ibu Bumi disakiti, Ibu Bumi yang akan mengadili) tembang yang bersama tembang mocopat seperti lainnya lagu, atau syair Pangkur, yang senantiasa mengiringi warga Pegunungan ketika mengecor kaki di depan Istana Negara. tembang-tembang Demikian tersebut dibawakan saat berjalan ratusan kilometer dari Rembang dan Pati menuju Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atau Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, saat aksi menabuh lesung, dan ratusan aksi lainnya. Tembang-tembang yang penuh kedalaman rasa, penghayatan jiwa, keluasan pikiran, kekuatan batin dan kekayaan pengalaman demi menjaga bumi yang merupakan yang memberi, mengasuh, ibu membesarkan, terus melimpahkan segala hal dengan anugerahnya. Kendeng juga BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 31
artikel Aspek Transendental Selain prinsip di atas, hal lain yang mempengaruhi perlawanan Sedulur Sikep adalah aspek transendental. Sedulur Sikep dan masyarakat lokal lainnya di Pati memiliki keterkaitan Pegunungan kultural Kendeng. Hal ini ditandai dengan simbol-simbol yang terdapat pada situs-situs di sekitar Pegunungan Kendeng seperti Situs Watu Payung. Situs ini merupakan simbolisasi dari sejarah pewayangan Dewi Kunti. Beberapa narasi pewayangan Dewi Kunti juga terartikulasikan dalam beberapa relief alam yang terdapat di Pegunungan Kendeng40. dengan Warisan Perlawanan dan Spirit Perjuangan Politik identitas dan perlawanan kaum Samin pada masa kini juga dipengaruhi oleh warisan ingatan dan spirit perjuangan melawan rezim penjajah dan perlawanan komunitas pada masa Orde Baru41. Pada masa kolonialisme, Surosentiko Samin mengajak warganya untuk menolak menyumbang lumbung yang dikelola pemerintah desa untuk 40 Diskusi dengan Sobirin di bawah Situs Watu Payung 11 Mei 2017. Sobirin adalah Direktur Yayasan Desantara, juga merupakan pendamping Masyarakat yang Pegunungan Kendeng. Hal juga diakui oleh Subarkah dan Anggit Wicaksono (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus) dalam Perlawanan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Atas Kebijakan Pembangunan Semen Gresik Di Sukolilo Pati (Studi Kebijakan Berbasis Lingkungan Dan Kearifan Lokal). ini 41 Munawir Aziz, op.cit hal. 253. 32 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM kolonial, menolak menggembala ternak bersama-sama, dan menolak membayar pajak42. Amrih Widodo, seorang peneliti Samin menjelaskan kemunculan ajaran dan gerakan saminisme itu dipicu salah satunya pemerintah adalah Belanda menjadikan hutan sebagai perusahaan negara (houtvesterijen) yang menyebabkan petani di sekitar hutan tidak lagi memiliki akses untuk memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan mereka.43 Pada masa Orde Baru (1966-1998), kaum Samin dianggap sebagai anti-pembangunan, 42 Harri J. Benda-Lance Castles dalam King, V.T., 1973, Some Observations on the Samin Movement of the North-Central Java. BKI. Deel 129, 4e avlevering, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. kebijakan 43 Amrih Widodo, "Samin In The New Order: The Politic of Encounter and Isolation", dalam Jim Schiller dan Barbara Martin Schiller (eds.), Imagining Indonesia, Cultural Politics and Political Culture (Ohio University Press, 1997), hal. 268. Perjuangan Warga Pegunungan Kendeng Menjaga Alam dan Melestarikan Lingkungan
yang tak mau menerima bantuan dari pemerintah, serta tak dapat disentuh dalam proyek islamisasi maupun penginjilan. Kaum Samin juga menolak perangkat agama dan pemerintahan masuk dalam batas hidup komunitasnya44. Dukungan, Kekompakan, dan Strategi Komunikasi Ketika saya bertanya kepada para pegiat Kendeng seperti Sobirin, Ali, Dhyta, juga beberapa pendamping mengapa mereka begitu setia dan konsisten terus mendampingi warga Kendeng, mereka menjawab. Pertama, kesetiaan warga akan nilai dan prinsip-prinsip terhadap lingkungan 44 Munawir Aziz, ibid. dan kehidupan di atas. Kedua, adanya konsep brotherhood dan sisterhood. Seluruh warga dan pendamping sebagai saudara, sedulur. Hal inilah yang kemudian sangat berdampak pada bukan hubungan sekedar akademisi yang melakukan riset, atau LSM yang melakukan advokasi, tetapi lebih dari itu menjadi hubungan persaudaraan, menjadi keluarga. Maka hingga hari ini, ratusan orang terus terlibat dan dengan senang hati terus berpartisipasi dalam advokasi serta agenda-agenda kultural yang di dalamnya dinyalakan api dan semangat perjuangan, seperti Kupatan Kendeng, Halal Bihalal, Brokohan dan lain-lain bersama dulur- dulur Kendeng. dianggap antar aktor; pendamping, Ketiga, bagi dulur-dulur, kekompakan dan kerukunan selalu menjadi nilai- nilai yang mereka anggap harus tetap dijaga dan dipelihara. Dalam keseharian, mereka selalu menyebut teman atau tetangga dengan sebutan dulur (saudara). Meskipun yang disebut itu bukan termasuk komunitas Sedulur Sikep, asal mereka pandang tidak melukai dan membahayakan diri mereka masing-masing, mereka memanggilnya dulur. Menurut Amrih Widodo, jika dipandang dari kacamata filsafat politik yang dianut komunitas Sedulur Sikep, konsep perwakilan ditolak karena cenderung individu dan mereduksi otonomi di individu mensubordinasikan BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 33
artikel bawah kelompok45. Oleh sebab itulah, kekompakan komunitas ini selalu tampak mengemuka dengan jelas. Hal ini karena pada tingkat komunitas, keputusan-keputusan bersama yang Sikep mengatasnamakan selalu dihasilkan dari rapat-rapat yang melibatkan semua individu dalam komunitas Sedulur Sikep. Dalam rapat-rapat itu, semua suara anggota komunitas Sedulur Sikep ditampung dan dipertimbangkan. Maka, tak ada upaya membuat organisasi resmi, tak ada pemimpin yang ditunjuk, atau pucuk organisasi. Semua anggota bisa mewakili dan mengatasnamakan JMPPK. Sedulur 45 Amrih Widodo "Samin In The New Order: The Politic of Encounter and Isolation", hal. 279. 34 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM Keempat, adanya keluwesan dalam berkomunikasi. cor kaki jilid 1 tahun 2016, Yu Giyem, perempuan Kendeng yang dicor kakinya turut berorasi. Bagi Dhyta Caturani, orasi Yu Giyem sangat dahsyat. Yu Giyem membuka orasinya dengan memulai komunikasi dengan polisi: "Sudah sarapan? Sarapan apa? Nasi, Nasi dari mana?" Yu Giyem mengaitkan Kendeng dengan petani, air, dan kelestarian alam. Dhyta melihat Yu Giyem sangat menguasai teknik ruang dan momentum dalam berorasi. Walau seorang petani, Yu Giyem sangat bagus dalam berorasi. Keluwesan dan kemahiran berkomunikasi ini juga penulis lihat dalam berbagai kesempatan bersama Pada aksi
dulur-dulur Kendeng. Kelihaian ketika mereka menggunakan metafora-metafora dan kesederhanaan dalam menjelaskan atau berargumen. Keluwesan juga terlihat mereka bertemu dengan semua lapisan dan aktor, ini diperkuar prinsip 'dulur' bagi semua dan kelihaian mereka dalam berkomunikasi. sangat terlihat komunitas Kecanggihan dalam berbahasa serta kekayaan pemahaman metaforik menyebabkan oleh komunitas masyarakat sekitar. Kebanyakan dari mereka mengakui bahwa nalar yang dimiliki oleh "wong samin" tidaklah rendah. Hal itu tercermin dari cara mereka membahasakan maksud ucapannya. Konsistensi anggota Sedulur Sikep untuk menjalankan leluhurnya menunjukkan ajaran keberhasilan pendidikan keluarga anggota ini disegani yang dijalankan pada generasi muda. Di samping itu, tingginya intensitas jejagongan yang dilakukan generasi tua dan muda di sejumlah rumah tokoh Sedulur Sikep pada malam-malam tertentu menyebabkan transformasi ajaran sikep tak pernah putus oleh waktu46. (berkumpul) Bagi penulis, nilai-nilai hidup yang dihayati Sedulur Sikep membuat mereka teguh melawan berbagai kekuatan yang ingin merusak alam dan menjadi pelopor bagi petani serta jaringan masyarakat lainnya dalam melawan. Perlawanan Sedulur Sikep dan Petani serta warga Kendeng lainnya menjadi pembelajaran penting bagi komunitas-komunitas lain yang tengah berjuang mempertahankan ruang hidup dan ketidakadilan sosial. 46 Addi Mawahibun Idhom, op.cit, hal. 100. BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 35 m o c y a d o t k i t i l . o p
artikel KRIMINALISASI MASYARAKAT ADAT: Ancaman dan Usulan Kebijakan47 SITI RAKHMA MARY HERWATI Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Pendahuluan Masyarakat-masyarakat adat di Indonesia dapat digolongkan peoples sebagai sebagaimana dimaksudkan secara khusus dalam Declaration on the Rights of Indigenous Peoples yang diresmikan pada tahun 2007. Selain terkandung secara khusus dalam Declaration on the Rights of Indigenous Peoples itu, hak masyarakat adat juga terkandung dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sedangkan hak 47 Pada mulanya naskah ini merupakan makalah yang disampaikan pada Sarasehan "Mencari Format Pembelaan dan Pendampingan Hukum untuk Masyarakat Adat", yang diselenggarakan dalam rangka Kongres Ke-5 Masyarakat Adat Nusantara (KMAN V), Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampung Tanjung Gusta, Medan dan Deli Serdang - Sumatera Utara, 15 Maret 2017. indigenous atas tanah merupakan isu yang juga tersebar di beberapa isu yang lain seperti masyarakat adat, hak atas perumahan, dan perempuan. Dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, hak atas tanah disetarakan dengan istilah right to property. Bagi masyarakat adat, hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah hak yang memberikan eksistensi bagi masyarakat rangka memperoleh harkat dan martabatnya. Hak ekosob mencakup beberapa hal: pertama, mencakup berbagai masalah utama yang dialami masyarakat adat sehari-hari menyangkut kebutuhan kelangsungan hidup dasar dan komunitas. Kedua, hak ekosob tak adat dalam 36 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM d i . r o . s a c c i
dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia lainnya. Ketiga, hak ekosob mengubah kebutuhan-kebutuhan masyarakat adat menjadi hak yang harus dipenuhi. Hak ekosob yang paling esensial bagi masyarakat adat adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self determination) dan hak atas tanah dan sumber daya alam (right to land and natural resources). Kedua hak ini penting karena tergolong sebagai hak-hak kolektif yang menjadi dasar/ landasan perjuangan masyarakat adat. Hak kolektif itu terkait dengan tiga hal berikut ini: kepentingan untuk mempertahankan identitas budaya dan bahasa dari suatu komunitas tertentu, untuk mendapatkan perlindungan atas hak atas tanah dan sumber daya alam, dan penentuan nasib sendiri yang bersifat politis dan hukum (Saleh, 2007). kepentingan Hak-hak terkandung dalam bagian pertama pasal 1 ayat 1 Kovenan Ekosob: "Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri atas kekuatan itu, mereka dengan bebas menentukan status politiknya dan bebas mengejar perkembangan ekosob mereka sendiri" tersebut Sedangkan hak atas sumber daya alam terdapat dalam bagian I pasal 2 ayat 2: "Semua bangsa dapat secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumberdaya mereka sendiri, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional. Tidak dapat dibenarkan suatu bangsa merampas upaya rakyatnya sendiri". penghidupan Kedua hak kolektif tersebut terdapat dikuatkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) 1962 yang menyatakan kedaulatan bahwa permanen atas sumber daya alam merupakan konsekuensi logis dari hak penentuan nasib sendiri. Hak-hak masyarakat adat dalam kebijakan nasional dimuat dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi: "Negara mengakui dan kesatuan-kesatuan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak sepanjang tradisionalnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang", dan UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 I ayat 3 yang berbunyi: "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat adat juga terdapat dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 6 ayat 1 dan 2. Pasal 6 ayat 1 berbunyi: "Dalam rangka penegakan perbedaan hak asasi manusia, BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 37
artikel dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Sementara ayat 2 menyebutkan:"Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman." Selama Indonesia di masa Orde Baru berkuasa (1966-1998), masyarakat adat tidak diakui keberadaannya apalagi hak-haknya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alamnya. Beberapa kebijakan Orde tersebut diantaranya: UU Baru tentang Pokok-pokok No. 5/1967 Kehutanan, UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan UU No.11/1967 tentang Pertambangan. juga Pada masa meneruskan klaim kolonial Hindia Belanda penguasaan hutan melalui kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Pada masa juga dikeluarkan Inpres No. 1/1976 dan Undang‐undang No. 5/1979 tentang Desa yang bisa dibaca sebagai niat Orde Baru untuk menghilangkan hak ulayat masyarakat adat. Inpres No. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, dan Pekerjaan Umum. Pada bagian VI tentang Pelaksanaan Status Hak Tanah, khususnya di ini, pemerintah terhadap ini 38 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM angka 3 dan 4 menyebutkan bahwa: "Dalam hal sebidang tanah yang dimaksud pada ad.ii terdapat tanah atau yang masyarakat hukum adat dengan sesuatu hak yang sah, maka hak terlebih dahulu itu dibebaskan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan dengan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak tersebut dimohonkan untuk haknya, dengan mengikuti tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang‐undangan agraria yang berlaku." Sedangkan angka 4 menyebutkan: hal pengusahaan areal Hak Pengusahaan Hutan memerlukan penetapan area sehingga mengakibatkan penduduk dan atau masyarakat hutan setempat tidak melaksanakan hak adanya, maka Pemegang Hak Pengusahaan Hutan harus memberikan ganti rugi kepada atau masyarakat penduduk dan hukum (sebagaimana termuat dalam Rachman, dkk, 2012). Substansi Inpres ini segaris dengan paradigma pembangunan Orde Baru berkeinginan yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar-besarnya dengan dengan memberi kemudahan kepada para perusahaan-perusahaan ekstraksi mendapatkan tanah untuk usahanya. Salah satunya dengan memfasilitasi proses pelepasan tanah-tanah ulayat secara mudah. Sedangkan UU No. 5/1979 tentang Desa mengubah desa yang beragam menjadi seragam dan dikuasai penduduk kemudian "Dalam tersebut."
mengubah masyarakat tradisional atau masyarakat adat menjadi modern. Hal ini telah melemahkan, menghilangkan, struktur bahkan menghancurkan dan susunan asli masyarakat adat dan hak ulayatnya. Proses-proses politik dan pengambilan keputusan tidak lahir dari desa tetapi dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan kehilangan otonominya (Rachman, dkk, 2012). desa Pada tahun 1999, keluar kebijakan pemerintah yaitu Permenag No. 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Tetapi peraturan ini mengandung substansi yang justru merugikan masyarakat adat. Permenag ini terbit karena tekanan besar desakan dari satu kelompok-kelompok masyarakat hukum adat di berbagai tempat yang menuntut pemerintah mengakui keberadaannya, termasuk hak-haknya atas tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelolanya. Tetapi, peraturan ini memiliki banyak kelemahan, salah satunya karena peraturan ini tidak bisa diterapkan di atas tanah-tanah ulayat yang sudah dimiliki perorangan atau badan hukum. Padahal justru perampasan tanah ulayat banyak dilakukan badan hukum maupun perorangan. beberapa Pada masa Reformasi, meski terdapat Undang-undang yang mengakui keberadaan masyarakat adat yakni UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beberapa kebijakan pemerintah masa Reformasi masih tetap menegasikan hak-hak masyarakat adat. Beberapa UU di bidang sumber daya alam terkait adalah: UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No. 18/2004 tentang Perkebunan. Pasal- pasal pidana dalam perundang- telah berhasil undangan hak- memenjarakan mencerabut hak masyarakat adat atas tanahnya dan bahkan memenjarakan mereka. Sebagai kriminalisasi terhadap masyarakat adat Desa Silat Hulu, Ketapang, Kalimantan Barat karena memberlakukan hukum adat berupa denda kepada perusahaan yang menggusur lahan masyarakat. tersebut contoh, Beberapa upaya masyarakat adat melalui AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dan masyarakat sipil/NGOs untuk meninjau kembali keberadaan pasal-pasal tersebut telah berhasil. MK telah membatalkan pasal 21 dan pasal 47 ayat 1 dan 2 UU No.18/2004 tentang Perkebunan melalui yang dilakukan PiLNet. Sedangkan AMAN telah berhasil membuat gebrakan monumental dengan dibatalkannya pasal 1 angka 6 UU Kehutanan melalui judicial review yang dilakukan pada tahun 2012. Putusan MK telah mengkoreksi rumusan Pasal 1 angka 6 sehingga berubah menjadi: "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat." Judicial Review BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 39
artikel Pada Oktober beberapa NGO yaitu Sawit Watch, SPKS, SPI, API, FIELD, Bina Desa, dan IHCS mengajukan judicial review terhadap UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. MK kemudian memutuskan permohonan dikabulkan sebagian terkait pasal 27 ayat 3, pasal 29, pasal 30 ayat 1, pasal 42, pasal 55, dan pasal 107. 2015, Tetapi, apakah dengan dibatalkannya pasal-pasal kriminalisasi dalam UU Perkebunan tersebut mengakibatkan dihentikannya kriminalisasi? Ternyata tidak. Data AMAN menyebutkan 125 masyarakat adat di 10 wilayah menjadi korban kriminalisasi di kawasan hutan. Mereka tersebar di Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Masyarakat dikenakan pasal-pasal pidana dalam UU No. 41/1999 dan UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). UU P3H sudah bermasalah sejak awal pembuatannya. Koalisi Masyarakat anti Mafia Hutan sudah sejak awal menolak keberadaan UU ini karena selain pembahasannya secara diam-diam, juga mengandung salah kaprah secara teori hukum pidana. Undang-undang dirumuskan dengan ceroboh sehingga memberi ruang terjadinya over kriminalisasi, ini 40 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM yakni dipidananya yang seharusnya dilindungi hukum. Selain itu, UU ini juga tidak memiliki konsep terhadap kejahatan seperti apa yang hendak dicegah, dan tidak mempunyai arah untuk mengatur mengenai hak- hak apa saja dan siapa-siapa yang hendak dilindungi (Nagara, 2014). orang Di luar kasus-kasus kehutanan, terdapat kriminalisasi masyarakat di sektor lain seperti perkebunan dan pertambangan. Di luar perampasan lahan melalui izin oleh Menteri Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional atau Bupati/ Gubernur, modus perampasan lahan yang digunakan adalah, jika PTPN, menambah luasan atau memperluas lahan perkebunan dari luas yang tertera di sertifikat HGU. Jika kawasan hutan, dengan memasukkan wilayah kelola masyarakat adat ke dalam hutan negara. pemberian Sedangkan tindak pidana yang kerap ditujukan pada masyarakat adalah: memasuki tanah PTPN tanpa izin, pengrusakan, lahan perkebunan tanpa izin, penganiayaan, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan menguasai tanah tanpa izin. Selain itu, dalam beberapa kasus yang spesifik, masyarakat dituduh merintangi kemerdekaan orang dari jalan umum, pengancaman, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, dan menghentikan aktivitas alat berat. Sementara itu jika berkaitan dengan penggunaan bergerak di
perlawanan dengan senjata tajam, masih juga digunakan Pasal 2 UU Drt No.12/1951 tentang kepemilikan senjata tajam. Pasal-pasal lain yang digunakan untuk mengkriminalkan masyarakat adat adalah pasal pencurian (363 (1), jo pasal 64 (1) KUHP). Hal ini terjadi pada 9 orang masyarakat adat Kalteng yang dituduh menyadap karet PT SIL. Beberapa pasal UU 41/1999 yang kerap digunakan untuk mengkriminalkan masyarakat adat adalah: membawa, menyimpan, mengangkut hasil hutan tanpa disertai dokumen lengkap, dan merambah hutan. itu berkaitan dengan Sementara UU P3H, pasal-pasal yang kerap dikenakan pada masyarakat adalah: pasal 82 ayat (1) huruf c, pasal 12 huruf c, pasal 94 ayat 1 huruf a dan b. Dalam kasus-kasus pidana tersebut, vonis yang dijatuhkan majelis hakim tahun rata-rata satu sampai dua penjara. Kriminalisasi terhadap para pejuang agraria juga tergolong sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum. Pasal 9 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi UU No. 12 tahun 2005 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat secara ditangkap atau ditahan sewenang- wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Jaminan perlindungan kepada tiap warga negara telah diatur dalam UUD 1945 yang kemudian dipertegas lagi dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 6 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak atas tanahnya kriminalisasi termasuk yang selengkapnya berbunyi: "(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah; Identitas budaya masyarakat (2) hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman". Hak-hak masyarakat atas tanah atau hak milik yang dikategorikan sebagai hak atas properti juga tertuang dalam pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: (1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others, and (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property, ((1) Setiap orang berhak memiliki harta/milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan terhadap BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 41
artikel semena- mena). Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik yang diratifikasi oleh pemerintah melalui UU No. 12/2005. Pasal 26 Kovenan ini menyebutkan sebagai berikut: "Semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua terhadap diskriminasi atas orang dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, milik, kelahiran atau status lain) (Herwati, 2015). Akar Konflik Yang Harus Diselesaikan Jika melihat kasus di atas, ketika terjadi kriminalisasi, praktis seluruh upaya yang dibangun sejak awal untuk mengembalikan hak-hak masyarakat adat menjadi berhenti. Hampir seluruh kekuatan dikerahkan untuk mendampingi masyarakat yang dikriminalkan. Baik kekuatan seluruh komunitas, para pendamping, paralegal, pengacara maupun masyarakat adat. Penanganan kasus di pengadilan sungguuh menguras tenagwa, waktu, pikiran, dan biaya. bergulir Terlebih jika perkara 42 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM di pengadilan, diperlukan biaya besar bagi anggota keluarga yang dikriminalisasi untuk mondar- mandir ke pengadilan menghadiri persidangan. Belum kalau yang dikriminalkan adalah tulang punggung keluarga. Kriminalisasi adalah jalan praktis dan terkadang ampuh menghentikan perjuangan masyarakat adat. Proses penyelidikan dan penyidikan di tingkat sebenarnya menentukan apakah perkara akan dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak. Polisi seharusnya tidak mempergunakan pasal-pasal pidana terhadap masyarakat adat yang sedang memperjuangkan haknya. Maka, pemahaman atas kasus perampasan tanah adat menjadi keharusan bagi polisi ketika mendapat laporan dari perusahaan. lagi untuk kepolisian Ada beberapa hal yang berkaitan dengan dan perkembangan kebijakan kehutanan perlu dipahami oleh aparat kepolisian: akar konflik baru adalah Pertama, atau wilayah lahan perampasan kelola masyarakat oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, kehutanan, pertambangan, maupun lahan-lahan dimasukkannya masyarakat adat ke dalam hutan negara. akar konflik adat keluarnya mengenai Kedua, putusan MK No.35/PUU/XII/2012
yang disertai dengan kebijakan- kebijakan penetapan hutan adat yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di wilayah-wilayah yang diindikasikan terjadi konflik berkaitan penguasaan kawasan hutan antara masyarakat dengan dikuasai perusahaan maupun hutan negara, harus dihentikan penggunaan pasal- pasal pidana untuk masyarakat adat dikarenakan sedang terjadi proses penyelesaian status hukum atas hutan- hutan masyarakat adat tersebut. terhadap wilayah-wilayah Bahkan, yang sudah jelas status hukumnya sebagai hutan adat, dan terdapat masyarakat adat yang dikriminalkan sebelumnya di lokasi hutan adat itu, harus ada upaya-upaya hukum untuk membebaskan mereka yang sedang disangka, didakwa, ataupun sudah dipidana karena dituduh menempati hutan negara. hutan yang Ketiga, telah dibatalkannya pasal- pasal pidana (pasal 21 dan 47) dalam UU Perkebunan No. 18/2004 dan juga putusan judicial review UU No. 39/2014 harus menjadi catatan bagi kepolisian untuk menghentikan penangkapan- penangkapan masyarakat yang tengah berkonflik lahan dengan perusahaan perkebunan. Putusan JR UU No. 39/2014 yang berkaitan dengan masyarakat adat antara lain menyatakan anggota masyarakat hukum adat sah untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/ atau menguasai lahan perkebunan. Norma pasal 55 UU Perkebunan yang berbunyi: "Setiap orang secara tidak sah dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/ atau menguasai lahan perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau memanen dan/atau memungut hasil perkebunan." Frasa "secara sah" dalam tidak norma pasal a quo, dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 1945 tidak dimaknai "tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007. sepanjang perlunya memahami Keempat, putusan MK No 95/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU P3H dan UU No.41/1999. Amar putusan MK menyatakan bahwa pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud terhadap masyarakat dikecualikan yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. MK juga menyatakan bahwa Pasal 50 BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 43
artikel ayat 3 huruf e juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan terhadap dimaksud dikecualikan masyarakat secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. yang hidup Pasal 50 ayat 3 huruf e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. berwenang, turun Pasal 50 ayat 3 huruf I bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud terhadap masyarakat dikecualikan yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial; Pasal 50 ayat 3 huruf i tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan terhadap dimaksud dikecualikan masyarakat secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. yang hidup 44 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM Pasal 50 ayat 3 huruf i berbunyi: "Setiap orang dilarang: ....i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang", dikecualikan terhadap secara masyarakat turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial." yang hidup Peluang Intervensi di Tataran Kebijakan Pertama, akar konflik lahan antara masyarakat adat dengan perusahaan- tambang, perusahaan perkebunan, hutan, dan negara adalah diberikannya industri-industri konsesi-konsesi ekstraktif itu juga memiliki pemerintah daerah kewenangan sangat besar dengan memberikan izin-izin lokasi kepada perusahaan-perusahaan ekstraktif tersebut. Penulis memandang bahwa hal ini adalah pangkal atau akar konflik yang utama. Maka untuk menghentikannya dimulai pemberian- dari menghentikan pemberian izin tersebut. Selanjutnya, pemerintah harus melakukan review dan pencabutan atau pembatalan- izin atau hak atas pembatalan lahan yang terkait konflik dengan tersebut. Sementara harus
masyarakat adat. Kedua, beberapa rancangan Undang- undang perlu diintervensi oleh adat dan kelompok masyarakat masyarakat seperti: RUU sipil Masyarakat Adat, RUU Kehutanan, dan RUU Pertanahan. Ketiga, mendorong lebih banyaknya pengakuan-pengakuan hukum mengenai hak atas wilayah adat dan sumber daya alam dalam bentuk peraturan-peraturan di tingkat lokal. Keempat, perlu mendorong Presiden untuk menyelesaikan konflik agraria Kelima, mendorong Presiden untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada masyarakat adat yang sedang menjalani proses persidangan maupun yang sudah itu, mendorong dipidana. Selain pidana penghentian kasus-kasus yang sedang ditangani kepolisian dan membebaskan masyarakat adat dari sangkaan pidana. Rekomendasi Masyarakat dan para pendampingnya perlu melakukan uji materi kembali untuk dua Undang-undang yaitu UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No. 18/2013 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan. Selain itu, harus diperluasnya bantuan hukum untuk masyarakat adat dan memperluas keberadaan paralegal atau pendamping hukum rakyat untuk masyarakat adat. Kedua, perlu ada pendidikan atau penyampaian informasi kepada kepolisian mengenai Putusan MK No. 35, UU Kehutanan, dan UU P3H, serta memberikan pendidikan hak asasi manusia kepada aparat penegak hukum. BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 45 d i . a t i n u m o k
profil pbh HAMZAL WAHYUDIN DIREKTUR - LBH YOGYAKARTA Didin, begitulah ia dipanggil. Pria berperawakan tinggi, kekar, dan bermata tajam ini adalah Direktur LBH Yogyakarta. "Saya mulai mengenal LBH Yogya ketika menjabat Gubernur BEM FH Universitas Ahmad Dahlan Yogya. Saya perhatikan, LBH kerap melibatkan mahasiswa dalam diskusi- isu nasional diskusi menyikapi kebijakan ataupun mengkritisi pemerintah. Dari saya sering terlibat aksi bersama LBH", tuturnya. LBH pun menjadi rumah berkonsolidasi. bersama Didin mengamati, LBH adalah salah satu organisasi yang cukup konsisten gerakan dan keberpihakan pada masyarakat marjinal. Maka, ketika LBH mengadakan Kalabahu situlah untuk 46 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM
(Karya Latihan Bantuan Hukum), Didin pun mendaftar. Metode in class (proses membangun perspektif dan strategi keberpihakan) dan out class turun (mewajibkan peserta lapangan di kantong-kantong ke organisasi rakyat) membuatnya tambah jatuh hati pada LBH. Ia pun melamar menjadi volunteer LBH dan diterima! LBH sangka, Direktur Siapa Yogyakarta ini dulunya adalah pekerja di kapal pesiar. Sebelum kuliah di Fakultas Hukum, Didin sempat mengikuti kuliah pariwisata dengan orientasi kerja di kapal pesiar. Setelah belajar satu tahun lebih di bangku kuliah pariwisata, Didin mengikuti tes bekerja di kapal pesiar khusus wilayah Asia (Malaysia, Hongkong, Thailand, Cina) dan ia diterima kerja sebagai pekerja yang khusus di bagian Gudang. Selama bekerja di sana, ia mendapati upah buruh kapal pesiar dari Indonesia lebih rendah dibandingkan buruh Asia lainnya. Didin bekerja di kapal selama dua tahun dan lalu berkuliah dari uang hasil kerjanya. Mengabdi di LBH ternyata sesuai dengan cita-citanya. Sejak mahasiswa, Didin ingin menjadi pengacara publik yang berorientasi memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin dan yang marjinal. Dalam bekerja, dipikirkannya hanyalah berkontribusi dan berkeyakinan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Maka, ia tak begitu mempedulikan soal pendapatan. Menurutnya. menjadi Pengabdi Bantuan Hukum adalah bagian dari tanggung jawab moral dirinya. Ada banyak tanggung jawab dalam diri Pengabdi Bantuan Hukum yang mesti dilakukan: tanggung jawab PBH sebagai aktivis untuk mengawal proses demokrasi, sosial, dan ekonomi, dan tanggung jawab melakukan perubahan hukum melalui terobosan kebijakan. Demikian jawab memberikan pula tanggung pelayanan bantuan hukum cuma- cuma terhadap masyarakat miskin dan marginal yang mengalami ketidakadilan. Mengenai hal ini, Didin bercerita tentang pengalamannya: ada satu kasus yang menarik selama dia bekerja sebagai PBH yaitu kasus pengguran masyarakat pesisir pantai Parangkusumo, Kretek, Bantul DIY. Pada 14 Desember 2016, terjadi tragedi kemanusiaan pada warga pesisir pantai Parangkusumo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Mereka jadi korban penggusuran paksa yang dilakukan Bupati Bantul yang katanya hanya menjalankan perintah dari Gubernur DIY. Kurang lebih 33 KK kehilangan ruang hidupnya. Adapun sumber penghidupan warga selama BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 47
profil bermukim di pesisir pantai yaitu ada yang berjualan dengan membuka warung kecil-kecilan, penjaga parkir, peternak, dan nelayan. Tanah yang dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan masyarakat terdiri atas rumah tinggal, pemilik kandang, dan penggarap dari lahan permukiman serta wisata Pantai Cemoro Sewu yang berada di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, DIY. Selama ini penentuan kawasan sebagai dasar penetapan kawasan Parangkusumo kawasan lindung didasarkan pada "Laporan Kajian Restorasi Kawasan Kagungan tertanggal Dalem Gumuk Pasir" 4 September 2015. Laporan ini adalah tindak lanjut hasil pertemuan Gubernur DIY dengan Kepala BIG dan Dekan Geografi UGM pada tanggal 12 Agustus 2015 yang menugaskan Fakultas Geografi UGM menyusun tentang Restorasi Kajian Kawasan Kagungan dalem Gumuk Pasir Parangtritis. Dalam surat tersebut, wilayah itu diklasifikasikan menjadi 3 zona: Zona Inti Gumuk Pasir dengan luas 141,15 ha Zona Terbatas Gumuk Pasir (ZTGP) dengan luas 95,30 ha, dan Zona Penunjang Gumuk Pasir (ZPGP) dengan luas 176,60 ha. sebagai tentang Tetapi, Gubernur mengeluarkan tertanggal 12 April 2016, surat tentang penanganan gumuk pasir 48 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM di Kecamatan Kretek Kabupaten tersebut ditujukan Bantul. Surat kepada Bupati Bantul. Dalam surat itu, pemerintah DIY meminta Bupati menjaga kelestarian gumuk pasir di Kawasan Kretek Kabupaten Bantul yang merupakan warisan geologi dan kawasan habitat alami. Berdasar peraturan Pemerintah tersebut, diharapkan menertibkan Bantul wilayah Gumuk Pasir Parangkusumo. Sedangkan K.H.P. Wahonosartokriyo atau Kraton Panitikismo Kraton Ngayogyakarta juga mengeluarkan surat tertanggal 27 Juli 2016 yang ditujukan ke Bupati Bantul perihal Penertiban Zona Gumuk Pasir di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Ngayogyakarta ini, masyarakat Dalam berhadapan dengan negara yang memaksakan kehendak menggusur masyarakat miskin yang sudah hidup di pesisir Pantai Parangkusumo selama lebih dari 10 tahun. Sehingga selain berhadapan dengan Pemerintah DIY, masyarakat juga berhadapan dengan pihak Kraton DIY. Pihak Kraton mengklaim bahwa tanah tersebut adalah Sultan Ground. Maka, terjadilah perampasan lahan-lahan yang ditempati warga masyarakat pesisir yang diklaim sebagai tanah milik Kraton DIY. kasus pelanggaran Didin menemukan hukum dan HAM oleh negara
dalam kasus ini. Negara berdalih kebijakan, program, dan hukum legitimasi untuk yang menjadi menggusur, dan mengkriminalisasi rakyatnya yang ruang sedang mempertahankan hidup dan sumber penghidupannya. Melalui bantuan hukum struktural, LBH mengarahkan kerja advokasi hukum dan advokasi politik untuk mengontrol, mengkritisi, dan mengubah struktur atau sistem yang menciptakan ketidakadilan, ketimpangan, kemiskinan dan menjadi struktur yang adil. Bantuan hukum struktural memadukan gerakan bersama dalam segala tahapan advokasi baik advokasi hukum maupun advokasi non hukum/politik untuk meminta pertanggungjawaban sewenang- negara atas wenangnya kepada masyarakat. LBH juga melakukan pendidikan hukum merampas, pola tindakan kritis untuk membangun organisasi rakyat agar memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak-haknya, membangun politik jaringan, mahasiswa dan kampus untuk terlibat dalam gerakan bersama dalam menyelesaikan persoalan yang ada. LBH juga membangun opini publik melalui kampanye publik di berbagai media yang bertujuan mendapatkan dan solidaritas dari masyarakat umum. kekuatan kepedulian tersebut memerlukan "Advokasi tekad yang tenaga, pikiran, dan sungguh-sungguh seorang PBH. Selain itu, PBH juga harus siap menghadapi ancaman dan intimidasi," tutur Didin. "Maka, bukan PBH namanya jika tidak serius, fokus, dan tak mampu mengorbankan waktu dan kehidupan pribadinya, " tutupnya. dari m o c a i s e n o d n a o v w w w . i . BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 49
daftar pustaka Aziz, Munawir, 2012. Identitas Kaum Samin Pasca Kolonial. Pergulatan Negara, Agama, Dan Adat Dalam Pro-Kontra Semen Di Pembangunan Pabrik Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, Jurnal Kawistara, Volume 2 no. 3, 22 Desember 2012. Benda, Harri J., dan Castles, Lance dalam King, V.T., 1973. Some Observations on the Samin Movement of the North-Central Java. BKI. Deel 129, 4e avlevering, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Idhom, Addi Mawahibun. 2009, Resistensi Komunitas Sedulur Sikep Terhadap Rencana Pembangunan Tambang Semen Di Pegunungan Kendeng, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Skripsi Pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama, Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta. Sunan RPA. 2003. Soerjanto Masyarakat Samin: Siapakah Mereka? Yogyakarta: Narasi. Sastroatmodjo, Tim Pelaksanaan KLHS untuk Kebijakan Pengelolaan Pemanfaatan Pegunungan yang B e r k e l a n j u t a n K e m e n t e r i a n Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017. Kajian Lingkungan Hidup Kebijakan (KLHS) Strategis Pengelolaan dan Pemanfaatan yang Pegunungan Kendeng Berkelanjutan Tahap I (Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih & Sekitarnya, Kabupaten Rembang). dan Kendeng Widodo, Amrih, 1997. "Samin In The New Order: The Politic of Encounter and Isolation", dalam Jim Schiller dan Barbara Martin Schiller (eds.), Imagining Indonesia, Cultural Politics and Political Culture. Ohio University Press, Widodo, Amrih, 2000. "Untuk Hidup Tradisi Harus Mati", dalam Majalah Basis, 50 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM edisi September-Oktober tahun 2000. Yogyakarta: Yayasan B.P Basis. Arizona, 2016. Masyarakat Adat dan Presentasi Pembaruan Hukum. diunduh dari pembaruan-hukum-daerah/ Diakses 13 Maret 2017. Binadesa, 2014. Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Sebagian Gugatan Atas UU Perkebunan. Diunduh dari: sebagian-gugatan-takp/]. Diakses 13 Maret 2017. 2015. Amnesti, Pemberian Abolisi, dan Rehabilitasi untuk Para Pejuang Agraria Demi Keadilan. Policy Paper Sayogjo Institute No. 1 tahun 2015. Diunduh dari Diakses [13 MAret 2017]. 2014. Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Sebagian Gugatan Atas UU Perkebunan. Diunduh dari: sebagian-gugatan-takp/]. Diakses 13 Maret 2017. 2015. Amnesti, Pemberian Abolisi, dan Rehabilitasi untuk Para Pejuang Agraria Demi Keadilan. Policy Paper Sayogjo Institute No. 1 tahun 2015. Diunduh dari Diakses [13 MAret 2017]. KOMNAS HAM, 2016. Inkuiri Nasional KOMNAS HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: KOMNAS HAM. Rachman, dkk, 2012. Kajian Kritis Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomo5 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Kertas kerja Epistema Nomor 1/2012. Jakarta: Epistema. Nagara, G., 2014. Pokok-pokok Gugatan Masyarakat Sipil Terhadap UU P3H. Putusan Nomor 95/MK/PUU-XII/2014. Saleh, M.R., 2007. Masyarakat Adat dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yogyakarta: Pusham UII.
Rakerda dan Kunjungan Asesmen YLBHI ke LBH Manado Kunjungan Asesmen YLBHI Ke LBH Bandung Kegiatan Asesmen di LBH Jakarta foto kegiatan BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 51
foto kegiatan Kunjungan Asesmen YLBHI ke LBH Medan Kegiatan Asesmen di LBH Banda Aceh 52 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM Kegiatan Asesmen YLBHI di LBH Makassar Kegiatan Asesmen di LBH Semarang
Kunjungan Asesmen YLBHI ke LBH Pekanbaru Kegiatan Asesmen di LBH Surabaya Kegiatan Asesmen di LBH Bali Kegiatan Asesmen YLBHI di LBH Padang BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 53
foto kegiatan Kunjungan Asesmen YLBHI ke LBH Lampung Kunjungan Asesmen YLBHI ke LBH Papua 54 EDISI 01 - 2017 I BANTUAN HUKUM Kunjungan Asesmen YLBHI ke LBH Palembang
Kunjungan Asesmen YLBHI ke LBH Yogyakarta KALABAHU LBH SEMARANG KALABAHU LBH PADANG BANTUAN HUKUM I EDISI 01 - 2017 55