KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON Jl. Perintis Kemerdekaan No. 51 Kec. Labuan Kab. Pandeglang Banten 42264 Telp. 0253-801731 fax.0253-804651 Email: balai_tnuk@menlhk.go.Id KEPUTUSAN KEPALA BAUI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON NOMOR: SK,08/T.12n-U.1/PSL/B/01/2024 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEUKSANAAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN KAWASAN KONSERVASI LINGKUP BALAI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON Menimbang a. b. c. d. e. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan P.8S/Menhut-ll/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.78/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Bahwa berdasarka Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor, 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama dalam bentuk Standar Prosedur Operasi Kerjasama Kemitraan lingkup Kepala balai Taman Nasional Ujung Kulon yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Mengingat 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan raya dan Taman Wisata Alam; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Periindungan Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 10. Peraturan Menteri Kehutanan P.85 Menhut-ll/2014 tentang Tala Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/Menlhk- Se^en/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor p.8/Menlhk/Setjen/OTL0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. 10. Peraturan Menteri Kehutanan P.85 Menhut-ll/2014 tentang Tala Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/Menlhk- Se^en/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor p.8/Menlhk/Setjen/OTL0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. 11. Memperhatikan 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indoonesia Nomor : P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
2. Psraturan Merrteri Lingkungsri Hidup dan KehuSran RepubSk Indoonesia Nomor ; P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Pembahan Atas Peraturan Menteii Lingkungan Hidup dan Kehutenan P.85/Menhut-il/2014 tentang Tata Cara Kenasama Penyelenggaraan Kawasan Si^ka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 3. Peraturan Oirektorat Jenderal Konservasi Sumber Dava Alam dan Ekosistem Nomor; P.6/KSDAE/SET/Kum.1.6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 4. Surat Edaran Dirjen KSDAE Nomor SE.12/KSDAE/SET/KUM.^10/2018 tan^al 18 Oktober 2018 tentang Terrib Administrasi dam Tertib Aturan Perjanjian Kerjasama Lingkup Oirektorat Jenderal KSDAE. MEMUTUSKAN Maietapkan STANDAR 0PERAS1ONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN KAWASAN KONSERVASI LINGKUP BALAi TAMAN NASIONALUJUNGKULON KESATU Keputusan Kepala Balai TNUK Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kerjasama Penyeleng^raan Kawasan Konservasi Lingkup Baial Taman Nasional Ujung Kulon sebagaimana tercantum daiam Lamptran Keputusan Ini; KEDUA Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud daiam amar KESATU merupakan acuan daiam memasuki Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon; KETIGA Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan. acua dlRSttUdian hari terdapat kekeliruan daiam keputusan mi akan diadakan TEl.Att DILAKUKAN P.EMETERALAN SF'iiitV r:rMGA*'|l,:'t:RATUB*N MENT£RI sepeTlunya. , itT :: . '.•--r T^nggaP''^ ' ' Nomor 7©i^'WrK.03/2014 .....PT MW- 2024 iH Ditetapkan dl Pada tangoal Kepala Balai, : Labuan : 05 januari 2024 Naina NIppoa YAKUSUMADEWI Nippos : 982416453 AnS Andonc, S.TP., M.Se NIP. 19741229 200003 1 003 Tandataiitjan SaEnan Keputusan ini dtsampaikan kepada Yth ; 1. Oiretaur Jeoderai Konservasi Sumber Daya Alam dan Etoststan; 2. Sekertaris Oirektorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Eloastem; 3. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Lingkup Balai Taman Nasional Ujung Kulon
3. 4. Peraturan Memerl Un^omgan Hkkip dsn K^iutanan Repubik Indoonssia Nomor ; P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan HkJup dan Kehutenan P.85/Mw>hut-il^14 tentang Tata Cara Keiiasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alan' dan Kawasan Peteslarian Alam; Peraturan DIrektorat Jenderal Konservasl Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.6/KSDAE/SET/Kum.1.6/2018 Tentang Petui^uk Teknis Kemitraan Konseivast Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestartan Alam; Surat Edaran Oirjen KSDAE Nomor SE.12/KSDAE/SET/KUM.3/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Tenib Adminisbasi dan Tertib Aturan Peqanjian Kerjasama Lingki4) DIrektorat Jenderal KSDAE. MEMUTUSKAN Menetapkan STANDAR OPERASKWAL PROSEDUR PELAKSANAAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN KAWASAN KONSERVASi UNGKUP BALAI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON KESATU Keputusan Kap^ Bale! TNUK Tentang PeneMpm Standar Op"aaonal Prosedur (SOP) Peiaksanaan Kerjasama Penyetenggaraan Kawasan Konservasl Lingkup paini Taman Nasional Ujung Kulon sebagNmana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini; KEDUA Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU merupakan acuan dalam memawld Kawa^n Taman Nasional Ujung Kulon; KETIGA Kepukisan ini dibert^oAan sejak tangg^ ditetapkan dan dengan ketentuan. KEEMPAT ApabHa dikemudlan hari terdapat kekeBruan dalam keputusan Ini akan dadakan perbaikan eeperlunya. DiMapkandi ;Labuan : OS Januari 2024 _ ^jMlABdono, S.TPm MSc : l^l^j^41229 200003 1 003 Sabi an Keputusan ini disampalkan kepada Yth;. 1. Direktur Jenderal Konservasl Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Z Sekertaris Dkektorat Jenderd Konservasl Sumber Daya Alam dan Ekotistem; 3. Kepals SeksI Pengslolaan Taman Nasional Lingkup Batai Taman Nasional Ujung Kulon
Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Balai Taman N^ional Ujung Kulon Nomor Tanggal Ten tang SK.08 /T.12n'U, 1 /PSL/B/01/2024 03 Januari 2024 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyetenggaraan Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi Lingkup Balai Taman Nasional Ujung Kulon STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN KAWASAN KONSERVASi LINGKUP BALAI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON A. LATAR BELAKANG Ketja Santa penyetenggaraan kawasan konserv^i merupakan kegiatan bersama para pthak yang dibangun atas kepent'ngan bersama dengan berpegang pada prinsip 3M (mutual rasped, mutual trust, mutual benefit) untuk optimalisasi dan efektivitas penyelenggaraan kawasan, atau karena adanya pertimbangan khusus bag! penguatan ketahanan nasional. Kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi ini bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola penyelenggaraan kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati. Keija sama penyelenggaraan kawasan konservasi menjadisalah satu kebutuhan penting dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 43, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan KSA dan KPA, bahwa kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA, terdiri atas: keija sama penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati, dan keija sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan. Dalam hal terdapat pihak yang ingin bekeija sama dalam memanfaatkan kawasan konservasi, terdapat peisyaratan teknis dan administrasi yang harus dipenuhi sebagaimana tertera pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-ll/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata CaraKeija Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA. Akan tetapi, seringkali persyaratan teknis dan administrasi yang diajukan calon mitra daiam permohonan keija sama tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak memuat informasi yang dibutuhkan, sehingga menyulitkan dalam proses tindak lanjut kerja sama. Selain itu, masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan kerja sama antara lain kurangnya pemahaman terkait alur proses penyelenggaraan kerja sama, Informasi substansi/ objek kerja sama kurang lengkap/detail, kurangnya pemahaman dalam dokumen persyaratan kerja sama, dan kurangnya kedisipiinan dalam pengajuan perpanjangan kerja sama.
Sehubungan dengan permasalahan-pemiasalahan tersebut, perlu disusun sebuah panduan sebagai acuan daiam penyelenggaraan kerja sama di Taman Nasional Ujung Kulon, agar terdapat standar dalam penyelenggaraan kerja sama, sehingga kerja sama dapat berjalan secara tertib dan sesuai ketentuan. Panduan ini menyediakan panduan praktis dan komprehensif yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kerja sama mulat dart permohonan kerja sama (bam, perpanjangan, atau pembahan), penyusunan naskah PKS, RPP, RKL/RKT, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama. Dengan disusunnya panduan ini diharapkan penyelenggaraan kerja sama di Taman Nasional Ujung Kulon selumhnya dapat berjalan secara tertib dan sesuai ketentuan, dalam rangka optimalisasi tata kelola penyelenggaraan kerja sama di kawasan konservasi. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya SOP ini adalah menyediakan pedoman praktis bagi para caion Mitra dalam proses penyelenggaraan kerja sama di Taman Nasional Ujung Kulon dengan memperhatikan prinsip ketelitian dan kehati-hatran, sekaligus sebagai upaya standardisasi dalam penyelenggaraan kerja sama di Taman Nasional Ujung Kulon. Tujuan disusunnya SOP ini adalah tersedianya panduan praktis dan komprehensif bagi penyelenggara kerja sama di kawasan konservasi, sehingga penyelenggaraan kerja sama dapat berjalan secara tertib dan sesuai ketentuan, dalam rangka optimalisasi tata kelola penyelenggaraan kerja sama di Taman Nasional Ujung Kulon. C. RUAN6 LINGKUP Prosedur ini diterapkan untuk semua kegiatan dalam proses perjanjian kerjasama lingkup Balai Taman Nasional Ujung Kulon yang meliputi: 1. Sistematika Usulan Permohonan Kerjasama Kemitraan; 2. Sistematika Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama; 3. Sistematika Penyusunan Rencana Pelaksanaan Program; 4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Tahunan; 5. Sistematika Penyusunan Laporan Hasll Evaluasi Kerjasama; 6. Mekanisme pertanggungjawaban hibah barang/jasa hasil perjanjian Kerjasama; D. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang K^utanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-UrvJang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
5. Instrutei Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati untuk Pembangunan Berkelanjutan; 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut>ll/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-ll/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keija Sama Dalam Negeri. 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indoonesia Nomor : P.43/MENLHK/SET3EN/KUM.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Peiestarian Alam. 10. Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : P.6/KSDAE/SET/Kum.1.6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. E. PENGERTIAN 1. Kerjaeama penyelenggaraan KSA dan KPA adalah kegiatan bersama para pihak yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengeloiaan kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional. 2. Pembangunan atratagis yang tidak dapat dMakkan adalah kegiatan yang mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara dan sarana komunikasi, transpoitasi terbatas dan jaringan listrik untuk kepentingan nasional. 3. MHra adalah pihak-pihak yang dengan dana dan/atau keahlian teknis yang dimilikinya melakukan keijasama dengan pengelda KSA dan KPA guna mewujudkan tujuan konservasi sumber daya alam hayati d^ ekosistemnya. 4. Naskah kerjasama adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persehjjuan dua belah pihak. 5. Arahan program adalah bagian dari naskah perjanjian kerjasama, berisikan uraian tmtang arahan program dan detail kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK yang akan didetailkan dalam Ftficana pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan. 6. Rencana Pelaksanaan Program (RPP) adalah kegiatan sebagal pejabaran dsari luang lingkup kegiatan dalam perjanjian kerjasama yang merupakan global kegiatan selama lima tahun sejak drtandatanganinya perjanjian kerjasama dan segera disusun 3 bulan setetah ditandatanganinya perjanjian keijasama. RPP perjanjian kerjasama penguatan fungsi KSA dan KP disusun oleh Seksi Wilayah dan disetujui /disahkan oleh Kepala Balai, sedangkan RPP perjanjian keijasama strategis tidk dapat dielakkan disusun ctoh Balai Taman Nasional Ujung Kulon disetujui/disahkan oleh Dirjen KSDAE atau Direktorat teknis terkait 7. Renone Kerja Tahunan (RKT) ad^ah merupakan pejabaran dari RPP, yang berisikan rencana detail kegiatan selama satu tahun yang disebutkan secara kuantitatif kegiatan dan atau anggaran yang dapat disediakan.
8. Monitoring dan Evaluasl dilakukan dalam memastikan pelaksanaan ketjasama sesuai dengan pefjanjian atau rencana pelaksanaan program/kegiatan. F. URAIAN PROSEDUR Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.85/MENHUT-II/2014 sebagaimana tdah diubah dengan Peratuan Menteri Ungkungan Hidup dan Kehutanan No. P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), telah diatur secara umum tata cara pelaksanaankerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA. Balk untuk kerja sama penguatan fungsi dan keanekaragaman hayati maupun kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan. Pada bab ini, agar tata cara permohonan kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi lebih jelas dan terstandardisasi, peiiu penjelasan lebih rind meliputi: a. Permohonan kerja sama baru; b. Permohonan perpanjangan kerja sama; c. Perubahan (adendum/amendemen) kerja sama. F.1. Sistematika Usulan Permohonan Kerjasama Kemrtraan F.1.1. Kerjasama Penguatan Fungsi KSA dan KPA F.1.1.1.Permohonan Kerjasama Baru a. Mftra bukan Lembaga Intemasional dan Lokasi berada lebih dari satu Unit Pengelola 1. Calon Mitra menyampaikan Surat Permohonan Kerjasama Kepada Dirjen KSDAE tembusan kepada Sekdrtjen KSDAE, Direktorat Teknis terkait dan Unit Pengelola dilampih persyaratan Kerjasama; 2. Dirjen KSDAE memerintahkan direktorat teknis untuk melakukan penilaian persyaratan; 3. Direktorat Teknis menyampaikan pertimbangan teknis dan telaahan kepada Dirjen KSDAE; 4. Apabila disetujul maka Dirjen KSDAE akan bersurat kepada calon mifra perihal persetujuan Kerjasama; 5. Dirjen KSDAE memerintahkan kepada Direktorat Teknis untuk menyiapkan draft Nota Kesepahaman (NK) bersama calon mitra; 6. Pembahasan NK antara Kepala Unit Pengelola, Mitra, Sekdrtjen KSDAE, dan Direktorat Teknis terkait; 7. Penandatanganan NK antara Dirjen KSDAE dengan Mitra; 8. Penyusunan PKS, RPP, RKT antara Kepala Unit Pengelola, Mitra, Sekdi^en KSDAE dan Direktorat Teknis terkait dan Penandatanganan antara Unit Pengelola dan Mitra. b. Mrtra bukan Lembaga Intemasional dan Lokasi berada di satu Unit Pengelola
1. £a!on Mitra menyampaikan Surat Permohonan Kerjasama Kepada K^a Unit Pengelola dilampiri peisyaratan Kerjasama; 2. Kepala Unit Pengelola menugaskan KSBTU, Koordlnator Bidang Teknia, dan Koordinator Program Anggaran dan Kerjasama untuk menelaah persyaratan kerjasama; 3. Kepala Unit Pengelola memohai persetujuan Kerjasama kepada Dirjen KSDAE; 4. Dirdctorat Teknis menyampaikan pertimbangan teknis dan telaahan kepada Dirjen KSDAE; 5. Apabila disetujui maka Dirjen KSDAE akan bersurat kepada Kepala Unit Pengelola perihal persetujuan Kerjasama; 6. Pembahasan Draft PKS, RPP, RKT antara Kepala Unit Pengelola, Mitra, Sekdi^en KSDAE dan Direktorat Teknis terkait dan Penandatanganan antara Unit Pengelola dan Mitra. 7. Penandatanganan PKS, RPP, RKT ant£tfa Kepala Unit Pengelola dan Mitra. F.1.1.2Permohonan Perpanjangan Kerjasama a. Mitra bukan Lembaga Intemasional dan Lc^asi untuk satu Unit Pengelola 1. Kepala Unit Pengelola dengan Mitra atau Unit Pengelola dengan Pendamping Teknis melaksanakan evaluasi PKS dengan basil Berita Acara; 2. Mitra mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan PKS kepada Kepala Unit Pengelola teknis dilampiri; a. Proposal b. c. d. e. f Kepala Unit Pengelola mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan PKS kepada Dirjen KSDAE dilampiri: a. Proposal 2. Mitra mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan PKS kepada Kepala Unit Pengelola teknis dilampiri; a. Proposal b. c. d. e. f Kepala Unit Pengelola mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan PKS kepada Dirjen KSDAE dilampiri: a. Proposal 3. Komitmen Pendanaan Lokasi Kerjasama Peta Lokasi Berita acara Hasil Evaluasi 4. Direktorat teknis menyampaikan hasil telaahan k^da Dirjen KSDAE untuk mendapatkan persetujuan; 5. Apabila Dirjen KSDAE menyetujui maka akan dilaporkan ke Menteri; 6. Apabila Menteri setuju Surat Persetujuan Dirjen KSDAE kepada Unit Pengelola; 7. Pembahasan Draft PKS, RPP, RKT antara Kepala Unit Pengelola, Mitra, Sekdi^n KSDAE dan Direktorat Teknis terkait dan Penandatanganan antara Unit Pengelola dan Mitra. 8. Penarrdatanganan PKS, RPP, dan RKT; 9. Upate Data pada aplikasi SIGMA. f.1.1.3.Permohonan Perubahan Kerjasama Adendum/Amandemen a. Perpanjangan Kerjasama untuk 1 unitpengetola 1. Mitra menyampaikan kepada kepala unit pengelola surat permc*onan Kerjasama; 2. MHra dan Unit Pengelola melakukan koordinasi terkait perubahan Kerjasama;
3. Kepala Unit Pengelola menyampailcan surat permohonan persetujuan perubahan kepada DitjenKSDAE; 4. Dlijen KSDAE menugaskan direktorat teknis untuk melakukan penelaahan; 5. Direktorat Teknis meiakukan teiaahan dengan Kepaia Unit Pengeioia; 6. Direktorat Teknis menyampaikan hasii teiaahan dengan Ditjen KSDAE; 7. Dirjen KSDAE menyampaikan hasii teiaahan kepada Menteri; 8. Menteri menyetujui perubahan Keijasania; 9. Dirjen KSDAE menyampaikan surat persetujuan kepada Kepala Unit Pengelola; 10. Kepala Unit Pengelola menyampaikan surat persetujuan kepada Mitra; 11. Pembahasan PKS, RPP, RKT antara Unit pengelola, Mitra, sekdr^n KSDAE dan Direktorat Teknis; 12. Penandatanganan PKS, RPP, RKT antara Unit pengelola, Mitra, sekditjen KSDAE dan Kepala Unit Pengelola; 13. Upate Data pada ai^ikasi SIGMA. F.1.2. Keijasama Pembangunan Strategisdl Kawasan Konservasi F.1.2.1.Permohonan Kerjasama Baru 1. Galon Mitra berkoordinasi dengan Unit Pengelola 2. Caion Mitra menyampaikan pertimbangan teknis kepada Unit Pengelola; 3. Unit Pengelola menerbitkan pertimbangan teknis, rtsalah Kawasan dan peta lokasi; 4. Mitra menyampaikan permohonan Kerjasama kepada Menteri; 8. Dirjen KSDAE melakukan teiaahan administrasi dan teknismenyampaikan kepada Menteri; 6. Menteri memberikan persetujuan Kerjasama kepada unit peng^a dan Mitra; 7. Unit pengelola dan mitra melakukan pembahasan dan penandatangan PKS, RPP, RKL dan RKT; 8. Monitoring dan.Evaluasi. F.1.2.2.Permohonan Perpanjangan Kerjasama 1. Mitra menyampaikan surat permohonan perpanjangan Kerjasama kepada Menteri dilampiri persyaratan kerjasama; Z Menteri menugaskan Dirjen KSDAE untuk melakukan penil^n administrasi dan teknis; 3. Dirjen KSDAE menyan^ikan teiaahan kepada Menteri; 4. Apabila disetujui Dirjen KSDAE menyampaikan surat persetujuan kepada Unit Pengelola dan Mitra; 5. Pembahasan PKS, RPP, RKL dan RKT dengan Unit Pengelola, Mitra dan Direktorat Teknis; 6. Penandatanganan PKS, RPP, RKLdan RKT; 7. Upload data pada aplikasi SIGMA.
I f F.12.3.Pefmohonan Pwubahait Kerjasama Adendum/Amandemen 1. Mitra/Unrt Pengelola menyampaikan surat perubahan Kerjasama dengan dilampiri pereyaratan ke Diijen KSDAE; 2. Dirjen KSDAE menugaskan direktorat teknis untuk melakukan penilaian administrasi dan tekfifs; 3. Direktorat teknis menyampaikan hasil telaahan kepada Dirjen KSDAE; 4. Dirjen KSDAE menyetujui permohonan Adendum Kerjasama; 5. Dirjen KSDAE menyampaikan persetujuan perubahan kepada Unit Pengeiola/Uitra; 6. Pembahasan PKS, RPP, RKL dan RKT dengan Unit Pengelola, Mrtra dan Direktorat Teknis; 7. Penandatanganan perubahan PKS, RPP, RKL dan RKT; 8. Update data pada aplikasi SIGMA. .. .((epfte Balai, rAr^Antfono, S.TP, M.Sc / .NIP. 19741229 200003 1 003 TELAHDILAKUKAN PEWETERAlftr^ KEMinjIAN '■•r";riA'.jA>RATUPnN MEf-HERI Tangga!r- Momo;' |r! i^t^WrSUIlMDBVI 2 9"4"S"
F.1^3.Permohonan Pefubahan Keqasama Adendum/Amandemen 1. Miba/Unit Pengelola menyampaikan sutat perubahan Kerjasama dengan dilampiri perayaratan keDIrjen KSDAE; 2. Ditjen KSDAE mmugaskan direktorat taknis untuk melakukan penilaian administrasi dan teknis; 3. Direktorat teknis menyampaikan hasil teiaahan kepada Diijen KSDAE; 4. Oirjen KSDAE menyetujui permohonan Adendum Keijasama; 5. Dirjen KSDAE menyampaikan persetujuan perubahan kepada Unit Pengelola/Mitra; 6. Pembahasan PKS, RPP, RKL dan RKT dengan Unit Pengelola, Mitra dan Direktorat Teknis; 7. Penandatanganan perubahan PKS, RPP, RKL dan RKT; 8. Update data pada aplikasi SIGMA. Kepala Balai, NIP. 19741229 200003 1 003 ■n A - \
Lampiran 2 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Nomor SK.08/T.12/TU.1/PSL/B/01^024 03Januari 2024 Tanggal Format Surat Permohonan Kei}asama Ten tang KOP DAN LOGO CALON MfTRA ALAMATDst Nomor Lampir<m Hat tanggal bulan, tahun 1 (satu)berkas permohonan keqa sama penguatan fungsi Kawasan konservasi di Kawasan.... KepadaYth. Kepala Balai / Beaar/Balai Taman Naskxi^.... Oi- B^t tatar belakang berupa profll singkat mitra dan maksutJ seitatjjuai permctoan kefja sama a, dengan melamprkan proposal (sebagaimana fomiat teriampir). Demikian. disampalkan, atas perhatiannya diucafAan terima kasih. Ketua / Direktur Mitra, Nama
Lampiran 3 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Nomor Tanggal Tentang : SK.08/T.mU.1/PSLyB/01/2024 : OSJanuari 2024 ; Format Proposal Permohonan Keijasama PROPOSAL KERJASAMA PENGUATAN FUNGSI KAWASAN CA/SM/TN/TWA/TAHURA... atau KERJASAMA PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG 71DAK DAPAT DIELAKKAN KABUPATEN/KOTA... PROVINSI... DALAM RANGKA... (LOGO MITRA KERJASAMA) (NAMA MITRA KERJASAMA) (ALAMAT MITRA KERJASAMA)
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL KERJASAMA PENGUATAN FUNGSl KAWASAN CA/SM/TN/TWA/TAHURA... atau KERJASAMA PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN KABUPATEN/KOTA... PROVINSI... DALAM RANGKA (LOGO MITRA KERJASAMA) Nama Kota, Tanggal, Bulan, Tahun Nama Institusi Pemohon, Tanda Tangan& Cap Nama Pemohon Jabatan Pemohon
BAB I Pendahuluan 1. 2. 3. 4. Maksud Tujuan, Sasaran, Rencana Jangka Waktu Keija Sama BABU Rencana ruang lingkup/Keglatan BAB ni Rencana besaran, sumber dana dan alokasi pembiayaan; BAB IV Rencana lokasi kegiatan BAB V Indikator keberhasllan kegiatan kerja sama
Lampiran 4 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Nomor Tanggal Tentang SK.08/T.12/TU.1/PSL/B/01Q024 03Januari 2024 Format Persetujuan Keijasama KOP DAN LOGO CALON MITRA ALAMATDst Nomor Lampiran Hal tanggal bulan, tahun 1 (satu) berkas permohonan persetujuan kerja sama penguatan fungsi Kawasan konservasi antara Balai....dengan... di Kawasan... Kepada Yth. Direktur Jenderal KSDAE Dl- 1. 2. 3. 4. Berisi penyampaian inibrmasi tentang: Profl singkat calon mitra Maksud dan tujuan calon mitra mengajukan permohonan keija sama Keterkaitan antara rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh calon mitra dengan kebutuhan dan tugasa fungsi UPT Penilaian UPT terhadap calon mitra melalui kelengkapan dokumen administrasi yang disyaratkan {proposal, dsb.) serta hasil penjajakan awal untuk dukungan kegiatan yang 5. 6. 7. akan dilakukan di UPT. Permohonan persetujuan untuk kerja sama antara calon mitra dengan UPT. Penutup Surat ditembuskan kepada Setditjen KSDAE dan Direktorat Teknis terkait Kepala UPT, Nama NIP
Lampiran 5 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Nomor Tanggal Tentang SK.08/T.12mj.1/PSUB/01/2024 03 Januari 2024 Format RPP FORMAT RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM PERJANJIAN KERJA SAMA PEN6UATAN FUNGSI DAN PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN PADA PENYELENG6ARAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM I. II. Cover LembarPengesahan Kata Pengantar Pendahuluan a. Latar Belakang b. Maksud dan Tujuan c. Ruang Ungkup Keadaan Umum a. Kawasan.... 1. Lelak danLuas 2. dsl b. Mitra Ketja sama.... MItra Keija sama adalah... III. Rancana dan Jadwal Kegiatan a. Program Kerja sama b. Kegiatan Kerja sama c. Biaya dan Tata Waktu VI. Penutup Lampiran Tabel Rancana Polakaanaan Program (RPP) Perlode... s.d..... Kerja sama.... No PROGRAM/ KEGIATAN VOLUME BIAYA SATUAN JUMLAH BIAYA Vol 2016 TAH JN PELAKSANAAN 2017 Biaya Vol Biaya Vol Dst.. Biaya 1. a. b. Program.... Keqiatan... Dst... DItandatangani di Tanggal PIHAK PERTAMA, Kepala Balal .... PIHAK KEDUA, Mitra Kerja sama... Nama NIP. Nama Jabatan Catatan: RPP dtsusun paling lambat 3 (ttga) bulan sete/ah penandatanganan naskah Perjanjlan Kerja sama KETERANGAN
Lampiran 6 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon SK.08 A'.12/TU.1/PSL/B/0l/2024 Nomor 03 Januari 2024 Tanggal Tentang Format RKT FORMAT RENCANA KERJA TAHUNAN PERJANJIAN KERJA SAMAPENGUATAN FUN6SI DAN PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN PADA PENYELENGGARAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM I. II. Cover Lembar Pengesahan Kata Pengantar Pendahuluan a. Latar Belakang b. Maksud dan Tujuan c. Ruang Lingkup Keadaan Umum a. Kawasan.... 1. Letakdan Luas 2. dst b. MitraKerja sama.... Mitra Kerja sama adaiah... III. Rencana dan Jadwal Kegiatan a. Program Kerja sama b. Kegiatan Kerja sama VIII, Penuhjp Lampiran Tabel Rencana Kerja Tahunan (RKT) Peiiode. Kerja sama.... No MtOGUMI KEOUTAM VOUIK BUTA SATUAN AJULAH SUVA Vol JMUirl Bln" TAHIW... Fobnidl Vol BItn Vd Doin 1 Proai - D. DsL.. Ditandattfiganl di Tanggal PMAKPERTAMA. Kapali Bilil... P1HAKKEOUA, MKra Kwjs Mina... NWIMI NIP. Nwna JabMan Cftatan: FKTI (Bsusun patng lembst 3 fliga) bdan seMah penandstanganan naskah Peijanj^ f<eija sama den RKT lahun berikutiiya (jisusun paling lambat 2 bulan sebekan RKT betjelan berakhir. KETERANGAN
Lampiran 7 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon SK.08 /r.12mJ.1/PSiyB/01/2024 Nomor Tanggal OSJanuari 2024 Tentang Laporan Hasii Evaluasi LAPORAN HASH EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SANA ANTARA (Pihak Kesatu DENGAN Pihak Kedua Dst) TENTANG (Judul PKS) Pada hari ini..... Passcode:........ bulan.....tahun 1. Mama viabatan Mama Jabatan Mama Jabatan Mama Jabatan Dst... 2. 3. 4. tanggal......bulan...... tahun...... bertempatdi....... /VirtualZoom \d:.... berdasarkan surat Undangan.....(Pengundang) No. UN.......... tanggal .... kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing; 5. telah melaksanakan secara bersama^ama kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud di atas dengan hasii selengkapnya sebagai berikut; A. DASAR PELAKSANAAN EVALUASI Menyebutkan dasar hukum pelaksanaan evaluasi keija sama, misalnya seperti di bawah ini; 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor P.28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; • 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-ll/2014 Jo Perarturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutann Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85^nhut-ll/2015 tentang Tata Cara Keqa Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; dan
B. C. D. 6. Surat edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Atam dan Ekosistem Nomon SE.12/KSDAE/SET/KUM.3/10/2018 tentang Tertib Administrasi dan Tertib Aturan Perjanjian Kerja Sama Ungkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; 7. Surat edaran Direktur Jenderal KSDAE Nomor. SE.1/KSDAE/PIKA/KSA.0/1/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Arahan Evaluasi Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 8. Surat Direktur Jenderal KSDAE Nomor. S.510/KSDAE/SET.3/REN.3/6/2021 tanggal 25 Juni 2021 perihal Diseminasi dan Publikasi Informasi oleh Mitra Kerja. 9. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dengan (Pihak Mitra) tentang... nomor... dan nomor ... ditandatangani pada tanggal... bulan... tahun... dan berlaku selama .... (... ) tahun; (apabila PKS didasari oleh Nota Kesepahaman) 10. Surat-surat lain yang relevan; 11. Surat tugas anggota fim. METODE EVALUASI Menjelaskan metode yang digunakan dalam kegiatan evaluasi misalnya: 1. Presentasi Mitra mengenai laporan peiaksanaan program konservasi badak (secara \ritual). 2. Kajian terhadap laporan peiaksanaan program; 3. Pembahasan yang diikuti oleh unsur dari Di^en KSDAE Pusat, DPT dan YABI (secara virtual). PRORL MITRA Menjelaskan profil miba kerja sama secara detail HASH EVALUASI - Berisi kajian terhadap ruang lingkup dan tujuan PKS Deskripsi lokasi kerja sama Kajian terkait kelengkapan dokumen administrasi kerja sama Kajian terhadap dokumen RPP dan indicator keberhasilannya Realisasi kerja sama, baik dari aspek anggaran maupun fisik kegiatan Analisis terhadap kelengkapan dokumen dengan realisasi (anggaran dan fisik kegiatan), ketercaparan tujuan kerja sama
- REKOMENDASI Berisi rekomendasi terhadap keberianjutan PKS berdasarkan hasil analisis dan kajian seperti tertuang pada bab Hasil Evaluasi
Demikian Benta Acara Hasil Evaluasi Lapangan terhadap Kerja Sama antara.......... dengan dibuat dan ditandatangani Para Pihak sebagai bahan pertimbangan proses tindak lanjuL 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 f
Lampiran 8 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon SK.08/T.12/TU.1/PSUB/01/2024 Nomor OSJanuari 2024 Tanggal Tentang Berita Acara Hasil Monitoring BERITA ACARA HASIL PEMANTAUAN / MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN PERJANJIAN KERJA SAMA Judul Peijanjuan Kerja Sama Pada hari ini...... tanggal.......bulan Passcode:..........berdasarkan........ 1. Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jabatan Dst.... 2. 3. 4. . tahun.....bertempat di....... /Virtual Zoom id;......... dan . Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing: 5. Secara bersama-sama telati meiaksanakan kegiatan pemantauan ke...(satu, dua dst) tahun RKT ke...(satu, dua dst terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan hasil sebagai berikut: I. Administrasi Kerja sama... telah memiiiki dokumen PKS, RPP dan RKT sebagai berikut: 1. Perjanjian Kerja sama.... 2. Rencana Peiaksanaan Program... 3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun ke.....Tahun... 4. Dst.. II. Hatll Pemantauan 1. ReallaaasI Kegiatan sesual Rencana Pelaksanaan Program (Pertode..... ) Realisasi atas Rencana Pelaksanaan Program Tahun.... sebagai berikut; No 1 1. Uraian Kegiatan 2 Kegiatan... a. ... b. ... Satuan 3 oaket oaket I 4 II 5 Rencana FIs k III 6 IV 7 dst 8 Jumlah 9 2. Realisasi Rencana Kerja Tahunan I (Periode...) No Uraian Kegiatan Satuan Rene FIsIk Real % Rene 1 2 3 4 5 6 7 A Kegiatan... Realiaal 10 Biava Real 8 Ket 11 % 9
a..... b..... c..... 3. ReaHtatf Rencana Kerja Tahiman II (Pariode Dst. III. Kesimpulan dan Rekomandasi 1. Berdasarican hasil pemantauan tertiadap pelaksanaan kewajiban yang tertuang dalam Rencana Pelaksanaan Program (RPP) Periode Tahun ..., sampai dengan waktu dilaksakannya kegiatan ini teiah tereaiisasi sebesar... (...%) 2. Kegiatan sebagaimana yang tercantum daiam tahun berjalan yang beium terealisasikan adaiah sebagai berikut: a. .. b. .. dst 3. Kegiatan yang tidak dapat direaiisasikan karena: "... b...dst 4. Tim merekomendasikan.... Demikian iaporan pemantauan ketja sama Ini dibuat untuk dap^ dipergunakan sebagaimana mestinya, ditandatangani di... pada hari, tanggal, buian dan tahun seperti tersebut diatas. Ho. 1. Nama Tandatangan 2. dst. ••
Lampiran 9 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasionai Ujung Kulon SK.08/T.12/TU.1/PSL/B/01/2024 Nomor 03 Januari 2024 Tanggal Surat Permohonan Baru Ketjasama Pembangunan Strategis Tentang Format Surat Permohonan (Baru) Kerja Sama Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dtelakkan Pada Keija Sama Penyetenggaraan Kawasan Konservasi KOP SURAT (S|omor : Tanggal, Bulan, Tahun Lampiran Perihal : Permohonan Keija Sama Pembangunan Strategis yang tidak dapat dielakkan dalam rangka... berupa... Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta Sehubungan dengan....mengajukan permohonan keija sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan dalam rangka ... berupa... Seluas/Sepanjang/Sebanyak... di kawasan... Kabupaten.... Provinsi.... Pemanfaatan kawasan....berupa... bertujuan untuk... Berkenaan hal tersebut, kami mengajukan Pemiohonan keija sama dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut; a. (sesuai Pasal 26, P.85/2014 jo P.44/2017) Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. PEMOHON Jabatan Nama Tembusan: 1. Direktur Jenderal KSDAE, Kementerian LHK 2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE 3. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi, Diljen KSDAE. 4. Kepala UPT pengelola kawasan
Lampiran 10 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Nomor Tanggal Tentang : SK.08n'.12/TU.1/PSL/B/01/2024 : OSJanuari 2024 : Surat Perpanjangan Keijasama Pembangunan Sfrategis Format Surat Permohonan (Perpanjangan) Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Pada Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi KOP SURAT Nomor Tanggal, Bulan, Tahun Lampiran Perihal : Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Strategis yang tidak dapat dielakkan dalam rangka... berupa... Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta Sehubungan dengan....mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan nomor PKS .... tanggal...., tentang... jangka waktu....yang akan berakhir pada tanggal.... Perpanjangan PKS dalam rangka....berupa... bertujuan untuk... Berkenaan hal tersebut, kami mengajukan Permohonan perpanjangan PKS dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut; a. Proposal b. Berita Acara Evaluasi Demikian kami sampalkan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. PEMOHOM Jabatan Nama
Lampiran 11 &irat Keputusan KepalaBalai Taman Nasbnal Ujung Kulon SK.08/T.12mJ.1/PSL/B/01/2024 Nomor 03 Januari 2024 Tanggal Surat Permohonan Adendum Kerjasama Pembangunan Strategis Tentang Format Surat Permohonan (Adendum/amendemen) Kerja Sama Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Pada Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan KonservasI KOP SURAT Nomor Lampiran Tanggal, Bulan, Tahun Perihal Permohonan Adendum/Amendemen Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Strategis yang tidak dapat dielakkan dalam rangka... berupa... Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. DirekturJenderal KSDAE di Jakarta Sehubungan dengan ....mengajukan permohonan adendum/amendemen perjanjian kerja sama (PKS) pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan nomor PKS ....tanggal... tentang... Permohonan adendum/amendemen bempa... dengan pertimbangan/alasan.... Berkenaan hal tersebut, kami meng^ukan Permohonan adendum/amendemen PKS dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut; a. Proposal b. Kesepakatan PARA PIHAK Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. REMOHON Jabatan Nama i
Lampiran 12 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Nomor Tanggal Tentang : SK.08n-.12n'U.1/PSL/B/01/2024 : 03 Januari 2024 : Format Proposal Keijasama Pembangunan Stiategts Format Lay Out Proposal Kerja Sama Pembangunan Strategis Yang Tidak Oapat DIalakkan Pada Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi 1. Halaman depan/cover berisi infbrmasi dasar yaitu: judul, lokasi kegiatan kerja sama, institusi yang akan melaksanakan kerja sama, dan tahun usulan kerja sama. 2. Pengesahan, berisi: a. Judul, lokasi kegiatan kerja sama b. Tempat dan tanggal dibuatnya proposal; c. Nama pemilik/pemohon atau nama unit usaha dan jabatan; d. Tanda tangan pemohon; e. Cap institusi/perusahaan. 3. Pendahuluan, terdiri atas: a. Maksud b. Tujuan c. S^aran : berisi basil akhir yang diharapkan dengan adanya kegiatan dan kerja sama : berisi iatar belakang keinginan bekeijasama : berisi yang ingin dicapai daiam kerja sama tersebut sehingga maksud dan tujuan kerja sama ini dapat tercapai. 4. Isi, terdiri atas: a. Bentuk kegiatan yang dikerjasamakan berupa: 1) Kerja sama Pembangunan Strategis yang tidak dapat dieiakkan (pilih saiah satu): a) kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan negara; b) pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi dan pendukungnya; c) pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas; d) pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan serta jaringan listrik untuk kepentingan nasional; dan e) kerja sama daiam rangka mitigasi bencana. 2) Ruang tingkup kerja sama a) Dukungan penguatan keiembagaan; b) Dukungan periindungan dan pengamanan kawasan; c) Dukungan pengawetan flora dan fauna; d) Dukungan pemulihan ekosistem; e) Dukungan pengembangan wisata alam; f) Pemberdayaan masyarakat b. JangkaWaktu: Kerja sama daiam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dieiakkan beriaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan basil evaluasi. c. Pendanaan: 1) Dicantumkan jumlah dana/ anggaran/komitmen yang akan dialokasikan untuk kegiatan kerja sama; 2) Penggunaan dana/ anggaran daiam pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan KSA
dan KPA dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku; d. Hak dan kewajiban para pitiak 1) Dalam pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA, mitra kerja paling sedikit wajib memenuhi; a) menyediakan dan memelihata safana ptasatana pendukung kegiatan yang dikerjasamakan; b) melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan di sekitar lokasi pembangunan dari kemungkinan kebakaran hutan, perambahan/pemukiman liar; c) menghindari pembangunan yang menyebabkan fragmentasi habitat sehingga menggangu perpindahan hidupan liar utama; d) menghindari penggunaan material baik hidup atau mat! yang dapat berakibat terjadinya perubahan stmktur vegetasi dan keragaman jenis sehingga muncul spesies invasif maupun teijadi perubahan fungsi kawasan; e) menjaga dan melindungi keberadaan hidupan liar yang berada di sekitamya; f) menyediakan data dan informasi yang diperlukan; g) menyediakan tenaga pendamping dan pengawas; h) merehabilitasi kawasan yang rusak akibat dampak pembangunan keija sama; i) melibatkan petugas unit pengelola setempat pada setiap kegiatan; dan j) bdak mengganggu keindahan lansekap, struktur maupun wama bangunannya disesuaikan dengan kondisi di sekitamya. 2) Selain kewajiban tersebut, khusus untuk kerja sama pembangunan sarana transportasi teitatas wajib memenuhi ketentuan: a) untuk pembangunan sarana jalan penghubung, wajib membangun portal pembatas dan kecepatan kendaraan yang melintas diatasnya; menyediakan koridor, lintasan/terowongan untuk pergerakan satwa; b) untuk pembangunan sarana transportasi air, wajib mencegah terjadinya pencemaran akibat limbah sarana transportasi, mengatur tingkat kebisingan dan kecepatan sarana transportasi, menyediakan sarana pengolahan limbah dan wajib memelihara alur untuk sarana transportasi air; c) wajib diiengkapi dengan rambu-rambu pengaturan lalu lintas yang berkaitan dengan pergerakan satwa. 5. Lampiran, terdiri atas: a. Untuk Kerja Sama Pembangunan Strategis yang tkJak dapat dielakkan, bempa: 1) citra satelit terbaru dengan resolusi detail 15 (lima belas) meter dan hasil penateiran citra satetit dalam bentuk digital dan hard copy yang ditandatangani oleh pemohon; 2) peta letak dan luas lokasi yang dimohon skala 1 ; 50.000 dan disesuaikan dengan jenis perjanjian serta ditandatangani oleh; 3) rencana pembangunan sarana dan prasarana yang teiah disahkan oleh lembaga terkait; 4) risalah umum kondisi kawasan hutan yang dimohon dan sekitamya, antara lain kondisi tutupan vegetasi, jenis tanaman dominan, keberadaan satwa prioritas, yang diperoteh dari hasil survei lapangan; 5) dokumen lingkungan (AMDAL, UPL/UKL dan atau SPPL) khusus untuk pembangunan jalan, jaringan komunikasi, dan jaringan listrik disampaikan setelah diterbidcan persetujuan kerja sama; dan; 6) pertimbangan teknis dari kepala unit pengelola.
Lampiran 13 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon SK.OSH'.12n'U. 1 /PSL/B/01 /2024 Nomor 03 Januari 2024 Tanggal Format Surat Permohonan Pertimbangan Teknis Keijasama Pembangunan Strategis Tentang Fonnat Surat Permohonan Pertimbangan Teknie darlMitra ke Kepala UPT KOP SURAT Nomor Tanggal, Bulan, Tahun Lampiran Perihal : Permohonan Pertimbangan Teknis Yth. Kepala UPT Pengelola Kawasan di Tempat Sehubungan dengan rencana pemanfaatkan pemanfaatan kawasan ....berupa...... berdasarkan pasal 26, P85 P44 kami mengajukan permohonan risalah kawasan dan pertimbangan teknis sebagai persyaratan permohonan kerja sama kepada Menteri LHK Sebagai bahan pertimbangan, kami melampirkan dokumen sebagai berikut 1. Proposal 2. Peta Lokasi 3. Rencana Sarana Prasarana 4. 5. Dokumen lingkungan (jika sudah ada) Legalitas pemohon Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. PEMOHON Jabatan Nama
Lampiran 14 Surat Keputusan K^la Balai Taman Nasional Ujung Kulon Nomor Tanggal Ten tang : SK.O0n'.mU.1/PSL/B/O1/2O24 ; 03 Januari 2024 ; Format Surat Pertimbangan Teknis Kerjasama Pembangunan Strategis Format Pertimbangan Teknis Peijanjian Kerja Sama Pembangunan Strategis Yang Tidak Da pat Dielakkan Pada Kerja Sama Penyetenggaraan Kawasan Konservasi KOP SURAT Nomor Tanggal, Bulan, Tahun Lampiran : 1 berkas Perihal : Pertimbangan Teknis Permohonan Kerja Sama berupa....di kawasan.... Yth. Pemohon Keija Sama di Tempat Sehubungan suratSaudara nomor ....tanggal....perihal...., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut 1. Melalui surat tersebut, Saudara memohon rlsalah kawasan dan pertimbangan teknis untuk kegiatan..... 2. Kami telah melakukan kajian teknis lapangan pada tanggal....sesuai Surat Tugas Kepala Balai nomor....tanggal... dengan hasil antara lain (dokumen kajian lapangan terlampir): a........... b. dst 3. Berkaitan permohonan Saudara, dapat kami sampaikan pertimbangan teknis sebagai berikut: a. Urgensi/pertimbangan pemanfaatan kawasan untuk kerja sama b. Rincian lokasi yang diajukan permohonan kerja sama c. Blok/Zona pengelolaan lokasi usulan kerja sama d. Kondisi vegetasi, flora dan fauna sekitar lokasi usulan kerja sama e. Dampak negatrf yang dapat ditimbulkan f. Rekomendasi dari Kepala UPT pengelola kawasan terhadap permohonan kerja sama Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih. Kepala UPT Pengelola Kawasan Nama NIP Tembusan: 1. Direktur Jenderal KSDAE, Kementerian LHK 2. Direktur Perencanaan Kawasan Kons^vasi, Di^en KSDAE 3. dst
Lampran 15 Surat Keputusan Kepala Salai Taman Nasional Ujung Kulon Nomor Tanggal Tentang : Format Risalah Umum Kawasan Kerjasama Pembangunan Strategis : SK.08^.12/TU,1/PSL/B/01/2024 : 03 Januari 2024 Format Lay Out Risalah Umum Kawasan 1. 2. Sejarah dan Luas Kawasan (berdasarkan SK Penunjukan, SK Penetapan, SK Perubahan Fungsi) Judul 3. Letak secara geografis dan administrasi 4. Pengelolaan Kawasan (SK Rencana Pengelolaan, SK Blok/Zona Pengelolaan) 5. Kondisi FIsik Kawasan 6. Potensi kawasan di lokasi rencana kerja sama (potensi kehati, kondisi ekosistem, keberadaan satwa prioritas. kondisi tutupan vegetasi. jenis tanaman domino) 7. Kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat 8. Nilai-nilai penting kawasan 9. 10. Penutup Isu strategis pengelolaan kawasan
Lamp! ran 16 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Nomor Tanggal Tentang : Format Rencana Pembangunan Sarpras Ketjasama P^bangunan Strategis : SK.08/T.12n'U,1/PSL/B/01/2024 : 03 Januari 2024 Format Rencana Pembangunan Sarpras KATA PENGANTAR DAFTARISI IPENDAHULUAN A Latar Belakang B Maksud Dan Tujuan C Sasaran Program IIRINCIAN SARPRAS YANG DIBANGUN D) KAWASAN KONSERVASI A... B... Ill RENCANA PENANGANAN DAN KERANGKA PENDANAAN A Rencana Penanganan B Kerangka Pendanaan iVPENUTUP
Lampiran 16 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Nomor Tanggal Tentang : SK.08/T.12/TU.1/PSL/B/01/2024 : OSJanuari 2024 : Formal PKS Kerjasama ^ Mitratel ByTtHhom Indonesa PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEPALA BALAI (Nama KSA/KPA yang akan dikerjasamakan) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN (Pejabat Galon Pihak Kedua) TENTANG (Nama Keglatan yang dimohon yang telah disetujui Menteri) Dl KAWASAN (KSA/KPA yang menjadi areal keija sama), KABUPATEN... PROVINSl...
LOGO PlHAK I PERJANJIAN KERJA SAMA LOGO PlHAK ANTARA (PEJABAT GALON PlHAK KESATU) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN (PEJABAT GALON PlHAK KEDUA) Nomor: Nomor: TENTANG (Nama Keglatan yang teiah disetujui Menteri) Dl KAWASAN (KSA/KPA yang menjadi areal keija sama), KABUPATEN... PROVINSI... Pada hari ini, (Nama Hari) tanggal... bulan... tahun... (XX-XX-XXXX), bertempat di (LokasI Penandatanganan PKS), kami yang bertandatangan di bawah ini; 1. Nama (Nama Pejabat Galon Plhak Kesatu) Jabatan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor... tanggal... tentang... Alamat daiam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian LHK sesuai surat Direktur Jenderal KSDAE nomor ... tanggal (XX, Bulan, 20XX), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. 2. Nama Jabatan Berdasarkan Alamat daiam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. (Nama Pejabat Galon Plhak Kedua) Surat Keputusan... PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA daiam perjanjian kerja sama ini selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal*hal sebagai berikut: 1. Bahwa kawasan (KSA/KPA sebagai areal kerja sama) ditunjuk berdasarkan Surat... Nomor... tanggal... seluas... ha dan ditetapkan
berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor... tanggal... dengan luas kawasan... ha. 2. Bahwa Kawasan (KSA/KPA sebagai areal kerja sama) diketola berdasarkan zonasi sesuai SK Direktur Jenderal KSDAE Nomor ... tanggal ... tentang... 3. Bahwa PIHAK KESATU merupakan... 4. Bahwa PIHAK KESATU mempunyal tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di IN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 17 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Direktorat Jenderal KSDAE. 5. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan... 6. Bahwa PIHAK KEDUA melakukan (Penjabaran kegiatan, jenis, dan lokasi yang menjadi permohonan kerja sama). 7. Bahwa (kegiatan yang menjadi permohonan kerja sama) bertujuan 8. 9. Bahwa (Caion Pihak Kedua) menyampalkan permohonan kerja sama (Kegiatan yang menjadi permohonan kerja sama) kepada Menteri LHK c.q. Direktur Jenderal KSDAE melalui surat nomor... tanggal... Bahwa Menteri LHK telah memberikan persetujuan kerja sama pada tanggal XX Bulan 20XX, di atas nota dinas Direktur Jenderal KSDAE nomor... tanggal ... yang ditindaklanjuti surat Direktur Jenderal KSDAE nomor ... tanggal... dan melimpahkan kewenangan yang bersifat delegasi kepada (Pejabat Calok Pihak Kesatu) atas nama Direktur Jenderal KSDAE untuk menandatangani perjanjian kerja sama sebagai PIHAK KESATU. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang... di Kawasan (Nama KSA/KPA lokasi kerja sama), Kabupaten ... Provinsi ... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini: Pasal 1 TUJUAN Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah menjamln terwujudnya keutuhan, kelestarian, perlindungan sistem penyangga kehidupan (KSA/KPA lokasi kerja sama), serta meminimalkan dampak negatif baik langsung maupun tidak langsung akibat dari kegiatan penempatan dan pengoperasian menara telekomunikasi di (KSA/KPA lokasi kerja sama), Kabupaten... Provinsi... melalui peran serta PARA PIHAK. Pasal 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:
a. (Kegiatan Calon Pihak Kedua yang dtsetiijui Menteri LHK); b. Dukungan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan serta Pengendalian Kebakaran Hutan; c. Dukungan Pengawetan Flora dan Fauna; d. Dukungan Pemulihan Ekosistem; e. Dukungan Pengembangan Wisata Alam; f. Pemberdayaan Masyarakat; g. Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. Pasal 3 LETAK DAN LUAS AREAL KERJA SAMA (1) Areal keija sama dimaksud Pasal 2 huruf (a) berada di kawasan (KSA/KPA lokasi kerja sama) dengan luas ... dan tinggi ... dan secara administrasi berada di Kabupaten... Provinsi... (2) Areal kegiatan (kegiatan yang disetujui Menteri LHK) disajikan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peganjian kerja sama ini. Pasal 4 RENCANA PELAKSANAAN PROG RAM/KEGI AT AN (1) Pelaksanaan ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diuraikan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Program (RPP), Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun dan disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ketja sama ini. (2) RPP, RKL, dan RKT wajib disusun dan disahkan PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani perjanjian kerja sama ini. (3) Dalam hal RPP, RKL, dan RKT pada ayat (1) tidak tersusun, maka perjanjian kerja sama ini dapat dibatalkan oleh PIHAK KESATU. Pasal S HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK (1) PIHAK KESATU berhak: a. b. c. Memperoleh data, informasi, dan laporan dari PIHAK KEDUA mengenai rencana dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup kerja sama secara berkala atau insidental; Memperoleh dukungan natura {in kind) dari pemanfaatan kawasan oleh PIHAK KEDUA untuk mendukung upaya pelestarian kawasan konservasi dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Memberikan arahan/teguran lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan penempatan dan pengoperasian menara telekomunikasi di (KSA/KPA lokasi kerja sama);
d. Melakukan pengawasan/pendampingan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta dampak yang ditimbulkan pada kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; e. Memanfaatkan data dan informasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerja sama ini untuk tujuan yang terkait dengan tugas fungsi dan tanggung jawab PIHAK KESATU; f. Bersama PIHAK KEDUA melakukan publikasi kegiatan keija sama; g. Mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik (Tahunan) dari PIHAK KEDUA. (2) PIHAK KESATU berkewajiban: a. Bersama PIHAK KEDUA menyusun, menandatangani, dan melaksanakan RPP, RKL, dan RKT sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama; b. Memberikan akses kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan penempatan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kawasan (KSA/KPA lokasi kerja sama), Kabupaten... Provinsi... ; c. Memberikan arahan dan bantuan teknis, dukungan administrasi dan data informasi yang dipetlukan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama; d. Melakukan pengawasan, supervisi, pembinaan, dan pendampingan pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada PIHAK KEDUA; e. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan lainnya sesuai ruang lingkup kerja sama; f. Bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencapaian tujuan kerja sama; g. Memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat indikasi penyimpangan dari perjanjian kerja sama; h. Bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring pelaksanaan kerja sama dan melaporkan hasilnya; i. Bersama PIHAK KEDUA menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup kerja sama yang dilakukan oleh PARA PIHAK. (3) PIHAK KEDUA bertiak; a. Melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan (KSA/KPA lokasi kerja sama), Kabupaten ... Provinsi ... untuk (Kegiatan Calon Pihak Kedua yang Disetujui Menteri LHK); b. Mendapatkan akses masuk ke kawasan (KSA/KPA lokasi kerja sama) untuk melaksanakan kegiatan kerja sama; c. Mendapatkan data dan informasi serta alih pengetahuan dan keterampilan yang diperiukan terkait kegiatan keija sama; d. Memperoleh arahan, saran/supervisi, pendampingan tenaga teknis dan administrasi dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan program kerja sama sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen RPP, RKL, dan RKT sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Melibatkan pihak lain datam rangka (Kegiatan yang disetujui Menteri LHK) pada area! yang dikerjasamakan dengan sepengetahuan dan persetujuan PIHAK KESATU. f. Mendapat pendampingan dan saran/supervisi dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerja sama. (4) PIHAK KEDUA berkewajiban: a. Bersama PIHAK KESATU menyusun, menandatangani, dan melaksanakan RPP, RKL, dan RKT sesuai dengan ruang lingkup kerja sama; b. Membetikan alih pengetahuan kepada PIHAK KESATU; c. Memberikan kontribusi natura {in-kind) kepada PIHAK KESATU sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup ketja sama yang dilakukan oleh PARA PIHAK; d. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk kegiatan kerja sama; e. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kerja sama; f. Berperan aktif dalam perlindungan dan pengamanan kawasan di sekitar lokasi kerja sama dari kemungkinan perburuan liar, kebakaran hutan, penebangan liar, mitigasi konfllk satwa liar, dan perambahan kawasan; g. Menghindari pembangunan yang menyebabkan fragmentasi habitat, ^hingga mengganggu perpindahan hidupan liar utama; h. Menghindari penggunaan material baik hidup atau mat! yang dapat berakibat terjadinya perubahan struktur vegetasi dan keragaman jenis, sehingga muncul spesies invasif maupun terjadi perubahan fungsi kawasan; K Bersama PIHAK KESATU melakukan sosialisasi (Kegiatan yang disetujui Menteri LHK); j. Membuat papan informasi, papan tarangan, papan petunjuk, serta rambu- rambu pada lokasi-lokasi tertentu; k. Meminta persetujuan tertulis kepada PIHAK KESATU apabila akan melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama; l. Melibatkan personil dari PIHAK KESATU sebagai pendamping untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan, arahan dalam rangka penyelenggaraan kerja sama; m. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik (tahunan) bersama-sama dengan PIHAK KESATU dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal KSDAE serta ditembuskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE dan Direktur Teknis terkait lingkup Direktorat Jenderal KSDAE; n. Memperhatikan keindahan lanskap, struktur dan wama bangunan sesuai kondisi di sekitamya; o. Menjamin bahwa peralatan yang digunakan di dalam kawasan (KSA/KPA lokasi kerja sama), Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya digunakan untuk mendukung (Kegiatan yang dimohon Calon
Pihak Kedua yang disetujui Menteri LHK), tidak digunakan untuk meiaksanakan kegiatan melawan hukum antara lain membawa hash hutan kayu dan non kayu dari kawasan (KSA/KPA lokasi kerja sama). KODE ETIK KERJA SAMA (1) Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan asas saiing menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan manfaat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoieh berdasarkan pelaksanaan perjanjian ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui umum atau sepatutnya diketahui oleh umum atau dikategorikan sebagal informasi yang terbuka untuk umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hasii kegiatan kerja sama daiam bentuk data, foto, video maupun sarana prasarana dapat dimanfaatkan PARA PIHAK untuk kepentingan non- komersial dan tidak mendiskreditkan atau mengandung interpretasi yang dapat mendiskreditkan pemerintah/ aparat. (4) Daiam melakukan publikasi hasil-hasil keija sama melalui jurnal, media elektronik, brosur/ieaflet atau website harus disertai logo dan/atau mencantumkan personil dari PARA PIHAK yang terlibat, serta dikonsuitasikan dan mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU yang menjadi iokasi kerja sama, dengan berpedoman kepada surat Direktur Jenderai KSDAE nomor S.510/KSDAE/Set.3/Ren3/6/2021 tanggai 25 Juni 2021 Hai: Diseminasi dan Pubiikasi informasi oleh Mitra Kerja. Pasal 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (1) Setiap Kekayaan Intelektual (Kl) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan daiam perjanjian kerja sama ini tetap menjadi miiik masing- masing pihak, dan pemiiik Kl bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan Kl tersebut. (2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik, daiam bentuk materiel maupun imateriel seperti Hak Kekayaan Intelektual, Royalti, barang, dan jasa akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut daiam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) PARA PIHAK dapat memanfaatkan hash kerja sama daiam bentuk presentasi maupun publikasi dengan mencantumkan nama dan logo PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama. (4) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk menggunakan, menyebarluaskan, memperjualbelikan dan/atau mengalihkan kepada pihak lain segala informasi dan dokumen yang diberikan oleh PIHAK KESATU dan/atau
PIHAK KEDUA atau setiap hasil sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini beserta setiap hak milik atas kekayaan intelektual yang melekat padanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA. Pasal 8 STATUS ASET DAN SERAH TERIMA HASIL KERJA SAMA (1) Dalam hal perjanjian kerja sama berakhir, seluruh hasil kegiatan kerja sama yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang bermanfaat bagi pengelolaan konservasi alam menjadi milik negara dan diserahkan kepada PIHAK KESATU yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi alam sesuai peraturan perundang-undangan dengan jenis barang ditetapkan oleh PIHAK KESATU. (2) Pemilahan aset sarana prasarana yang bermanfaat bagi konservasi alam yang akan diserahkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan oleh PARA PIHAK. (3) Dalam hal kerja sama tidak diperpanjang, aset yang tidak dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan konservasi sebagaimana ayat (2) maka PIHAK KEDUA wajib mengeluarkan dari dalam kawasan dan dilakukan rehabilitasi bekas areal terdampak kerja sama. (4) Penyerahan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama...... tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dan hasil evaiuasi tim lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dan persetujuan Menteri LHK. (2) Perpanjangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir dengan pengajuan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK, maka perjanjian kerja sama ini batal demi hukum. Pasal 10 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA (1) Perjanjian kerja sama ini berakhir, apabila: a. Jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan;
b. PIHAK KEOUA tnelakukan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan; c. PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi; d. Salah satu PIHAK mengundurkan diri; e. PARA PIHAK mempunyai kesepakatan untuk mengakhin kerja sama sebeium berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama; dan f. Terdapat ketentuan baru peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini (2) Pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebeium berakhirnya perjanjian kerja sama ini. (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebeium jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebeium perjanjian kerja sama ini berakhir. (4) Pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. PASAL11 KEADAAN MEMAKSA {FORCE MAJEURE) (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan PARA PIHAK. (2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan: a. Bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter. c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan. (3) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang terkena force majeure harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure. (4) Dalam hal force majeure terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah saUi PIHAK dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak force majeure tersebut dapat mengajukan pengakhiran perjanjian kerja sama. Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan
secara musyawarah tmifakat. (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama PARA PIHAK. Pasai 13 PEMBIAYAAN (1) Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama bersumber dari PIHAK KEDUA dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Pasai 14 KORESPONDENSI (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan pelaksanaan penjanjian kerja sama ini akan dibuat secara disampaikan dengan alamat sebagai berikut: a. PIHAK KESATU Nama Alamat Telp./ Faks b. PIHAK KEDUA Nama Alamat Telp./ Faks (2) Apabila ada perubahan dalam koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang meiakukan perubahan alamat korepondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak petiu dilakukan amendemen atas perjanjian ini. Pasai 15 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN (1) Monitoring pelaksanaan kerja sama dilakukan secara berkala dalam rangka memastikan pelaksanaan RPP, RKL, dan RKT sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun oleh PARA PIHAK. dengan tertulis
(2) Evaluasi dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan oleh Tim Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian LHK. (3) Pelaporan disusun bersama oleh PARA PIHAK secara periodik (tahunan) mencakup hasil-hasti kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi. Pasal 16 PERUBAHAN/ PENAMBAHAN (AMENDEMEN/ ADENDUM) (1) Setiap penjbahan (adendum) terhadap isi perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini. (amendemen) dan/atau penambahan (2) Setiap perubahan (adendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dibuat dalam satu adendum atau amandemen dan ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini. (amendemen) dan/atau penambahan (3) Usui perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan. (4) Perjanjian kerja sama ini tetap berlaku meskipun terdapat penggantian kepemimpinan dan/atau perubahan nomenklatur di lingkungan PARA PIHAK. Pasal 17 PENUTUP (1) PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani perjanjian kerja sama ini. (2) Setiap PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatangan dari perjanjian kerja sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak dan atas nama PIHAK tersebut. (3) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun tersebut di atas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermeterai cukup dan masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad balk, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK. PIHAK KEDUA Jabatan, PIHAK KESATU, a.n. Direktur Jenderai KSDAE Kepala.... Nama Nama
Lampiran 17 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Nomor SK.08/T, 127TU, 1 /PSL/B/01 /2024 03 Januari 2024 Tanggal Tentang Format RKL Kerjasama Pembangunan Strategis RENCANA KERJA LIMA TAHUNAN PERIODE PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA (PIHAK KESATU) DENGAN (PIHAK KEDUA) TENTANG (JUDUL KERJA SAMA) (LOGO PIHAK KESATU) (LOGO PIHAK KEDUA) (Tempat Ditandatangani), (Tanggal, Bulan) 20xx
LEMBAR PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUNAN (RKL) (Periode Tahun XXXX s.d Tahun XXXX) PERJANJIAN KERJA SANA ANTARA (PIHAK KESATU) OENGAN (PIHAK KEDUA) TENTANG (JUDUL KERJA SAMA) Ditandatangani di Tanggal ; (Tempat) : (Tanggal, Bulan) 20XX PIHAK PERTAMA, (Nama UPT/UPTD Pihak Kesatu), PIHAK KEDUA, (Nama Mitra) (Nama) (Jabatan) (Nama) (Jabatan)
KATA PENGANTAR Fuji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah dan karunianya buku Rencana Kegiatan Lima Tahunan (RKL) Kerjasama antara.... Untuk periode... tentang... dapat di setesaikan. Oalam dokumen RKL ini dituangkai Ucapanterima kasih kepada (Tempat disusun), (Tanggal,6ulan)20XX Tim Penyusun.
DAFTARISI LEMBAR PENGESAHAN... 1 KATA PENGANTAR... 2 DAFTAR ISI ... 3 I PENDAHULUAN A. Latar Belakang... 4 B. Maksud dan Tujuan... 5 C. Ruang Ungkup Keijasama... 5 II KEADAAN UMUM A. (Nama Kawasan/Lokasi Keija Sama) 1. LetakdanLuas... S 2. Topografl... 6 3. Gedogl dan Tanah... - ... - ... 6 4. Iklim dan Hidrologi 5. Aksesibilitas... 6 6. Ekosistem... 6 (DataPihakKedua)... 10 5. Aksesibilitas... 6 6. Ekosistem... 6 (DataPihakKedua)... 10 III RENCANA KERJA LIMA TAHUNAN PERIODS (XXXX-XXXX) A. ftogramKerja... 10 B. K^iatan Kefjasama... 11 C. Biaya dan Tata Kelola Waktu... 12 D. Organisasi Pelaksana Ketjasama... 13 IV EKSPEKTASI HASH KERJASAMA ... 13 V PENUTUP... ;... 14
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Keija sama penyelenggaraan KSA dan KPA mempakan kegiatan bersama para pihak (mitra) yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimatisasi dan efektrfitas pengelolaan kawasan, atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan Nasional. Kerjasama penyelenggaraaan KSA dan KPA ini bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman hayati. (Berisi latar belakang diselenggarakannya sama)... B. Maksud dan Tujuan Dokumen RPP Periode Tahun XXXX - XXXX dteusun sebagai penjabaran dari Ruang Lingkup naskah Perjanjian Kerja Sama Nomor ... dan Nomor.... dengan tujuan C. Ruang Lingkup Kerja Sama Ruang Lingkup Keija sama ini meliputi: b. c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kerjasama, d. Sosialisasi kepada pihak terkait dalam rangka pemasangan jaringan SKKL; e. Monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama. keqa
BAB II KEADAAN UMUM A. (Nama KSA/KPA yang dljadlkan Lokati Ker]a Sama) 1. LetakdanLuas Z Topografl 3. GeologIdanTanah 4. Ikllm dan HIdrologI 5. Aksesibilltas 6. Ekosisiem B. Data (MItra/Plhak Kedua) 1. Nama (Pihak Kedua) 2. Alamat (Pihak Kedua) 3. Akte Pendirian Penisahaan 4. NPWP 5. Rekomendasi Presiden y^>fISwy I 1.1-
6. Pertinibangan Teknis r Surat KapalaBalai BAB III RENCANA KERJA UMA TAHUNAN PERIODS (XXXX-XXXX) A. Program Kerja Sama Program keija sama si^uai ruang lingkup petjanjian kerja sama dalam rangka ... terdiri dari.... program kegiatan yalbj: 1... 2... 3. dst Tujuan dari masing-masing Program adalah sebagai berikut: 1... : 2... : 3. dst B. Keglafan Kerja Sama Dalam dokumen Rencana Kegiatan Lima Tahunan (RKL) periods tahun 20xx - 20xx ini, ke lima program tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang diperkirakan dapat m^enuhi tujan dan sasaran kerja sama selama 5 (Lima) tahun kedepan yaitai: 1... 2... 3. dst C. Blaya dan Tata Ketola Waktu 1. Biaya Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun pada periode tahun xxxx-xxxx sebesar Rp. xxxxxxx,- (Nominal terbilang) dengan pembagian sebagai berikut (rincian per kegiatan teriampir);
■(vna3>iMVHid) q ■(niVS3>l >IVHId) 'B liiDjueq reBeqas (Old) e&et/o u/ uoa/ac/ ueBusp 'juj euiesep8)| ue)e!6a)| ueues)|e|ed luejep teqipsi )iniun xemd eied qaio neHedasjp qeie} ... epes... )|emd i|B|Bpe jUj euiesep6)| uBBi6j59)| BUBS>|B|ed !SBS!ub6jq HUBS efj8)t euB8)|e|8d isesiueftio '0 '(jjduiBpai U6^j6e>| ueeues)|6|9d np|BM bjb}) MVHId VaVd qs|0 !UB6uBiBpuBi!P XXXX_XXX unqe} spouad i>|y qeiaias ubj|bubsi|B|!p ub^b BLUBSjaq ijBJiBdesip uep unsnap qB|9j 6ueA (DW) UBunqBj, Buin ujeiOcud BUBOuey mm 2 ISQ c xxxxxda(aujBjBQJd) z XXXXX dy (V uiEJ6oJd) 1
BAB IV Ekspektasi Hasil Kerja Sama A. RekomendasI RKL pericxie lahun xxxx-xxxx merupakan landasan bagi penentian dan pelaksanaan program dan kegiatan selama jangka waktu kerja sama. Oleh sebab itu hal-hal seperti ketepatan, keterukuran. k^inambungan dan transparansi harus benar-benar dipertiatikan dwii tercapainya tujuan keija sama. Kedua belah pihak juga harus saling berkomunikasi secara intensif berkaitan der>gan penyusunan RKL dan penyusunan rencana teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan serta harus saling meiibatkan pada kegiatan yang akan diiaksanakan. Untuk ketertiban adminidrasi. pasca pelaksanaan kegiatan, berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan masing- masing kegiatan serta wajib untuk melaporkan secara berkala progres kerja sama minimal 1 kali daiam 1 tahun. B. Output Dengan tersusunnya RKL periods tahun xxxx-xxxx ini diharapkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen laporan kegiatan yang memberikan kebaman data daiam penyelenggaraan KSDAE di (Area! Kerja Sama). C. Outcome Outcome yang diharapkan dengan terlaksananya RKL periods tahun XXXX - XXXX yaitu
BAB V PENUTUP Dengan tersusunnya Rencana Kegiatan Lima Tahunan (RKL) Periode (xxxx - xxxx) ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan kerjasama, sehingga tujuan dan sasatan kegasama dapat tercapai secara optimal, efektifdan efisien. Diharapkan dengan perjanjian kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi (Pihak Kedua), maupun (Pihak Kesatu} sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten (Lokasi Keija Sama).
LAMPIRAN1. Pelaksanaan Kegiatan Itw Program dan Kegiatan 1 2 (Program) a. (Kegiatan) b. (Kegiatan) c. (Kegiatan) d. dst (Program) a. (Kegiatan) b. (Kegiatan) c. (Kegiatan) --.BliillQi' No Program dan Kegiatan 1 (Program) a. (Kegiatan) b. (Kegiatan) c. (Kegiatan) 2 Pemulilian Ekosistem a. Pembuatan Persemaian Bibit b. Penvediaan Bibit c. Penanaman Vol Satuan (XXXX) Rp........ Rp........ Rp........ Rp-..... Suml)er Dana Penanggung Jawab/Pelaksanaan RKL/Tahun (XXXX) Rp.......... 2021 2022 (XXXX) Rp........ RKUTahun 2023 Rp......... 2024 2025
3 d. Pemeiiharaan Bibll Tahun Berjalan________ |_____ |______ _______________ 1____ 1-------- 1---------1---------1-------- Peninakatan KapasNas SDM a. Peningkatkan kapasFtas pdhut untuk perlindungan dan pengamanan potensi kawasan tefkait ketrampilan penggunaan dan perawatan senjata api b. Pemberdayaan Desa Penyanga kawasan T6. SBK
Lampiran 18 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Naskmal Ujung Kulon Nomor Tanggal Tentang SK.08rr.12/TU.1/PSL/B/01/2024 03 Januari 2024 Standar Prosedur Operasi Keijasama Kemitraan Lingkup Balai Taman Nasional Ujung Kulon MEKANiSME PERMOHONAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGUATAN FUNGSIKSA DAN KPA Alur Permohonan Keriasama Penauatan Funosi KSA dan KPA oleh Mite 1. Kepala Balai 3. Kepala SBTU Permohonan kerjasama dllampiri proposal sesuaf Permenhut P.44 Tahun 2017 Disposfsl kepada KSBTU dan Koordlnator Program, Anggaran dan Kerjasama Disposisi kepada Koordinator Program, Anggaran dan Kerjasama 1. Persyaratan fengkap 2. Secara teknis memenuhi syarat Disposisi ke stafhya. Untuk telaahan dan noQ dinas ke Kepala Balai 1. Persyaratan tidak tengkap 2. Secara teknis tidak memenuhi syarat 10. Kepala Baial 8. Kepala Bala] Naskah PKS yang telah dllandatangani bersama disampalkan ke Dlrjen KSDAE untuk mendapatkan pengesahan Pendatanganan Naskah PKS yang telah disepakad dengan mitra menyempumakan Naskah PKS hasil pembahasan dengan Struktural dan Mitra Mengundang Mitra sebagal pemohon untuk pembahasan Draf PKS dengan dipimpin langsung oleh KSBTU serta Struktural dan staf terkalt afalaiTNUK Perlntah kepada KSBTU segera menyusun Draf Naskah PKS Melaluf urusan Kerjasama menyusun Draf PKS Menyusun Draf PKS dan menyampaikan nota dinas ke KSBTU untuk mendapat masukan secara teknis terbadap Draf PKS yang dlsusun dan atau pembahasan
Lampiran 19 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kuton Nomor Tanggal Tentang : SK.08/T.mU.1/PSLyB/01/2024 03 Januari 2024 Balai Taman Nasional Ujung Kulon : MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEUKSANAAN PROGRAM (RPP) KE6IATAN PERJANJIAN KERJASAMA Alur Penvusunan Rencana Pelaksanaan Program (RPP) Naskah Peijanjlan Kerjasama yang telah ditanda tangani KSBTU dengan Mltra 2. Ruang Un^p Kerjasama ruang Ungkup arahan programnya dabm satu wilayah Batai TNUK Rencana Pelaksanaan Program (RPP)disusun oteh Balai TNU K dengan Mitra sesuai ruang Ungkup kegiatan dan arahan program Rencana Pelaksanaan Program (RPP] dibabas dengan mitra dan diperballd dengan mengundang Seksl Konseivasi Wilayah terkait 5. Pengesahan Rencana Pelaksanaan Program (RPPl dengan Melibatkan Struktural terkait dllaladcan pengesahan oleh Kepala Balai
Lampiran 20 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Nwnor Tanggal Tentang SK.08/T.12/TU.1/PSUB/01/2024 03 Januari 2024 Standar Prosedur Operas! Ketjasama Kemitraan Ungkup Balai Taman Nasional Ujung Kulon MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) KEGIATAN PERJANJIAN KERJASAMA Alur Penvusunan Rencana Keria Tahunan (RKT) 1. Naskah PKS 2. Ruang Lingkup Rencana Pelaksanaan Program yang telah ditanda tangani dan disahkan oleh Kepala Balai Kerjasama ruang Ungkup a rah an programoya dalam satu wilayah Balai TNUK Rencana Kerja Tahunan dlsusun oleh Bidang KSDA Wilayah dengan MiCra sesuai dengan RPP yang telah disahkan Rencana KerjaTahunan (RKT) dibahas dengan Mitra dan diperbaild dengn mengundang Seksi Konservasi Wilayah terkait S.PM"e"]ten Rencana Kerja Tahunan (RKT) Melibatkan Struktural terkait dilakukan pengesahan oleh Kepala Balai
Lampiran 21 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Nomor Tanggal Tentang SK.08n'.12n'L).1/PSL/B/01/2024 03 Januari 2024 Standar Prosedur Oper^i Ketjasama Kemitraan Ungkup Balai Taman Nasional Ujung Kulon MEKANISME PELAKSANAAN DAN PELAPORAN EVALUASI KEGIATAN PERJANJIAN KERJASAMA Alur Laporan Hasil Evaluasi Keriasama 2. KEPALA BALAI 1 3. TIM EVALUASI | Masa beriakju peijan|ian kerjasama 6 bulan kemudiao habis MenuniukTim Pelaksanaan Evaluasi Perjanjlan Kerjasama melalul Surat Keputusan Tim Evaluasi Melakukan: 1. KunjuuDgantapangan untuk mengumpulkan data hasil Kegiatan 2. Rapatpembahasan hasil evaluasi dengan mitra 1. Pelaporan hasil evaluasi olehTlM 2. Rekomendasi hasil pelaksanaan kegiatan Perjaniian Keriasama 5. KEPALA BALAI Melaporkan hasil Evaluasi Kerjasama ke Dirjen KSDAE dengan Tembusan Direktorat teknls terkait
Lampiran 22 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Nomor Tanggal Tentang SK.08/T.12/TU.1/PSL/B/01/2024 03 Januari 2024 Standar Prosedur Operasi Keijasama Kemitraan Lingkup Balai Taman Nasional Ujung Kulon MEKANISME PEMATAUSAHAAN HIBAH LANGSUNG BARANGIJASA/ SURAT BERHARGA HASH KEGtATAN PERJANJIAN KERJASAMA Alur Hibah Barano dan Jasa Hasil kegiatan Keriasama 2. BAST [^1% NOMOR register] Barang dan atau [asa yang dihasUkan melaJui kegiatan kerjasaroa oleh pihak kedua diserahkan kepada pihak pertama Hibah Barang/Jasa dibuat Berita Acara Serah Terima dari Pemberi Hibah sekurang-kurangnya memuat: 1. Tanggal Serah Terima 2. Pihak Pemberi dan Penerima 3. NUai Nominal Perolehan 4. Bentuk Hibah 5. Tujuan BAST, dan 6. Rlncian harga per item KPA mengajukan nomer register kepada D)PU, diiatnpiri: 1. Perianjian hibah atau doK Iainyang dipersamakan 2. Ringkasan hibah 3. BAST 4. SPTMHL (Surat Pemyataan Telah Menerima Hibah Langsung] KPA mengajukan SP3HL-BJS [Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat berharga] dilampiri: 1. BAST 2. SPTMHL [nilai dalam IDR) S. Pencatatan Hibab B/J/S KPA mengajukan MPHL-BjS [Memo Pencatatan Hibah Langsung barang/jasa/Surat berharga] dilampiri; 1. SPTMHL 2. SP3HL BjS lembarkedua dan 3. SPT)M [Surat Pemyataan Pertanggungjawaban Mutlak) 5.AKUNTANSI Hibah merupakan transaksi non KAS.sehlngga dilaporkan terpisah dalam Lapoian Realisasi Anggaran (LRA) dan tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas [LAK]