KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK I LANTAI 8 JL. JENDERAL GATOT SUBROTO, SENAYAN, JAKARTA, 1027 TELP. (021) 573-3437, EMAIL : S E J A R A H 5 T A M A N N A S I O N A L P E R T A M A SEJARAH 5 TAMAN NASIONAL PERTAMA TN GUNUNG LEUSER TN UJUNG KULON TN GUNUNG GEDE PANGRANGO TN BALURAN TN KOMODO Penerbit Direktorat Jenderal KSDAE
SEJARAH 5 TAMAN NASIONAL PERTAMA PENULIS : Pandji Yudistira Kusumasumantri Penerbit Direktorat Jenderal KSDAE
LIMA TAMAN NASIONAL PERTAMA Tim Penyusun: Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE ISBN : 978-602-60595-0-5 Pengarah : 1. Direktur Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE Ketua Penyunting 2. Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Ditjen KSDAE : Kepala Bagian Program dan Evaluasi Setditjen KSDAE : Kepala Sub Bagian Data dan Informasi : Staf Sub Bagian Data dan Informasi 2. Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Ditjen KSDAE : Kepala Bagian Program dan Evaluasi Setditjen KSDAE : Kepala Sub Bagian Data dan Informasi : Staf Sub Bagian Data dan Informasi Pembuat Artikel : Pandji Yudistira Kusumasumantri, Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Ditjen KSDAE Diterbitkan oleh : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Sekretariat Direktorat Jenderal Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8 Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270 Tlp : +62 21 5730301, 5730316, Fax : +62 21 5733437
Prolog Sejarah Lima Taman Nasional Pertama Ide kelahiran Taman Nasional di latarbelakangi oleh adanya lahan hidupan liar yang spektakuler di Amerika Serikat, tepatnya di lokasi perkemahan terakhir ekspedisi Wasburn - Langford - Doane di Yellowstone tanggal 12 September 1870. Ketiga orang ini sepakat untuk mencarai cara pengelolaan yang dapat menjamin perlindungan keajaiban alam di sekitar kawasan tersebut agar terhindar dari kegiatan eksploitasi yang tidak teratur. Mereka menyaksikan kepunahan satwa liar, hutan yang lenyap, aliran sungai yang tercemar dan kerusakan pemandangan akibat kepentingan-kepentingan pribadi maupun swasta. Pada saat itu "Manifesto Yellowstone" dapat dikatakan sebagai sebuah pernyataan moral, ekonomi, politik dan politis yang menandai awal era modern, dimana sumber daya alam berupa bentang alam, lahan, obyek-obyek wisata, budaya serta situsnya, di kelola dalam suatu ikatan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Sejak saat itu, ide taman nasional kemudian menyebar ke Kanada pada tahun 1885, ke Selandia baru pada tahun 1894, di susul Australia, Afrika Selatan dan Amerika Latin pada tahun 1898. Sejak ide preservasi lahir di Eropa kemudian berkembang menjadi konservasi dengan prinsip pemanfaatan di Amerika. Indonesia juga terkena imbasnya pada jaman kolonial Belanda, dimana para peneliti dan naturalis mempunyai rasa memiliki terhadap alam Indonesia yang kaya dengan aneka ragam flora dan fauna. Hal ini terbukti dengan perlawanan para naturalis terhadap kebijakan pemerintah yang merusak alam seperti perdagangan burung cendrawasih, dan pembukaan hutan untuk perkebunan. Mereka juga merintis pengukuhan kawasan perlindungan seperti cagar alam dan suaka margasatwa yang saat ini diantaranya menjadi taman nasional pertama di Indonesia Pada tahun 1932, di negeri ini lahir sebuah undang-undang baru, yakni undang-undang cagar alam dan suaka margasatwa. Pembentukan regulasi perlindungan habitat satwa liar ini diaplikasikan dengan penunjukan suaka-suaka margasatwa di Indonesia. Lima pesona alam pertama dari taman nasional, empat berasal dari suaka margasatwa, yakni Taman Nasional Gunung Leuser, Ujung Kulon, Baluran, dan Komodo, sedangkan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango status awalnya Natuurmonument/Cagar Alam. Istilah "taman nasional" tidak dikenal sama sekali dalam undang-undang nomer 5 tahun 1967, namun demikian pemikiran ke arah itu telah berkembang dijajaran Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam, hingga pada tahun 1977 lembaga ini memunculkan i | P a g e
kriteria taman nasional dengan definisi yang persis sama dengan kesepakatan IUCN Tahun 1969. Berdasarkan kriteria IUCN dan Direktorat PPA tersebut di atas, maka di Indonesia terdapat tujuh suaka alam yang berpotensi untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai taman nasional, yaitu Suaka Margasatwa Ujung Kulon, Suaka Margasatwa Baluran, Suaka Margasatwa Gunung Leuser, Suaka Margasatwa Meru Betiri, Suaka Margasatwa Kutai, Suaka Margasatwa Komodo, dan Cagar Alam Lorentz. Dari ketujuh taman nasional tersebut, Menteri Pertanian mendeklarasikan lima taman nasional yang pertama pada tanggal 6 Maret 1980. Leuser membentang di Belantara Tropis Bukit Barisan Sumatera, Ujung Kulon dan Baluran mengapit Pulau Jawa di sisi barat dan timur, diselingi Gede Pangrango dan Komodo berdiri tegak di ujung timur tanah air. Lima taman sulung itu laksana mercusuar yang menyinari tanah-tanah nusantara yang lain untuk mengikuti jejak rintisan itu, lantas 11 taman nasional baru menyusul lahir pada 1982. Dan, kini telah berbiak menjadi 51 taman nasional yang menjadi kebanggan ibu pertiwi. Berdirinya taman nasional menjadi tanda semakin tebalnya tekad negeri ini untuk mengayomi lumbung alam yang berisi jutaan baru dari tumbuhan unik dan satwa langka. Dengan demikian keberadaan taman untuk kepentingan dan kebanggan nasional itu menurut secuil ruang batin bangsa ini untuk tetap menyimpan komitmennya bagi pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan kawasan konservasi. ii | P a g e
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM Kesejarahan kawasan konservasi di Indonesia tidak dipisahkan dari inisiatif ini muncul dari sekelompok para peneliti botani dan pecinta alam yang menyatukan diri dalam wadah Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Nederlandsch Indische Vereeniging tot Naturbescherming) yang didirikan di Bogor pada Tahun 1912 dipimpim oleh Dr. S.H. Koorders, perkumpulan inilah yang kemudian mempelopori dan mengusulkan kawasan konservasi pertama untuk mempertahankan kawasan-kawasan hutan yang dinilai mempunyai potensi keunikan flora dan fauna, fenomena geologi dan keindahan fenomena alamnya dalam bentuk kawasan cagar alam (Natuurmonument) dan suaka margasatwa (Wildreservaat). Belajar sejarah berarti memahami gagasan atau alam pikiran dibalik suatu peristiwa. Data historis itu penting dan bermanfaat, tergantung bagaimana menghidupkannya menjadi sejarah alam pikiran dan makna yang berkaitan faktor sosial, politik, ekonomi dan kultural pada jamannya. Kebenaran sejarah bersifat sementara ketika ditemukan data - data baru, sebaiknya dilakukan koreksi dan interprestasi baru. Semakin banyak data dan bahan, semakin objektif dan konvergen. Bertitik tolak dari wawasan tersebut, maka penulisan buku sejarah lima taman nasional pertama ini ditulis sebagai usaha untuk mengungkapkan kembali lintasan peristiwa dari masing - masing kawasan dengan tujuan untuk membangkitkan inspirasi dan aspirasi kepada generasi muda Ditjen KSDAE dari nilai - nilai yang terkandung di dalamnya sekaligus memperkaya sejarah kehutanan Indonesia. Disisi lain, pengungkapan sejarah ini untuk menumbuh kembangkan nilai - nilai dan tradisi yang terbangun oleh para tokoh sebagai guru pengalaman dan keteladanan yang menjadi peletak dasar pembangunan konservasi di Indonesia. Hasil penelusuran ini dapat dijadikan dasar dalam penilaian secara kritis seluruh hasil kajian yang diarahkan sebagai dasar pembendaharaan pedoman dan pencerahan serta penilaian dan penentuan keadaan sekarang dalam membangun proses masa depan. Dengan demikian akan timbul sikap kesadaran kritis dalam diri manusia dan kelompoknya melalui pembelajaran sejarah serta dapat membentuk sikap tersebut terhadap berbagai tantangan yang di hadapi agar peristiwa - peristiwa yang berlaku pada masa lampau dapat dijadikan pembelajaran yang berguna. iii | P a g e
Pada akhirnya saya menyambut baik penulisan dan penerbitan buku ini, dan ucapan terima kasih serta penghargaan terhadap penulis yang telah memberikan sumbangan tulisannya yang sangat berharga dan bermanfaat bagi perkembangan konservasi alam dan ekosistem di Indonesia. Semoga buku ini memberikan wawasan dan pembelajaran kepada generasi Ditjen KSDAE di pusat dan daerah, juga para pekerja konservasi, peneliti, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, tokoh masyarakat dan masyarakat luas. Plt Direktur Jenderal, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM iv | P a g e
SAMBUTAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KSDAE Dengan mengucapkan syukur allhamdulillah kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-nya, akhirnya buku ini dapat diterbitkan setelah mengalami perjalanan panjang dalam penyusunannya sejak dua tahun yang lalu dari berbagai sumber dokumentasi yang tersebar di berbagai majalah seperti Tectona, De Tropische Natuur, Bulletin du Jardin Botanique te Buitenzorg, dan majalah lainnya dari berbagai perpustakaan sampai terwujudnya buku ini. Tiga puluh enam tahun (1980-2016) yang lalu, bumi Nusantara menyaksikan lahirnya lima taman nasional sebagai pesona alam pertama di Indonesia yang di deklarasikan pada 6 maret 1980, yaitu Leuser membentang dibelantara tropis Bukit Barisan Sumatera, Ujung Kulon dan Baluran mengapit Pulau Jawa di sisi barat dan timur, diselingi Gede Pangrango, dan Komodo berdiri tegak di ujung tertimur tanah air. Lima taman nasional sulung ini laksana mercusuar yang menyinari tanah - tanah nusantara yang lain untuk mengikuti jejak rintisan itu, lantas sebelas taman nasional menyusul yang lahir pada 1982. Dan, kini telah berbuah menjadi lima puluh satu taman nasional yang menjadi kebanggaan Ibu Pertiwi. Pengungkapan sejarah lima taman nasional, sama pentingnya menulusuri risalah kesejarahan aspek-aspek hukum pendukung status awal penunjukan kawasannya. Kepentingan ini sangat berguna bagi pengambil kebijakan untuk memberikan status kawasan para pemangku kepentingan di masa mendatang. Kesejarahan awal lima taman nasional ini mengacu pada undang- undang (ordonanntie) maupun peraturan - peraturan (verordening) pada jaman Kolonial Belanda berupa surat keputusan pemerintah (gouvernement besluit) dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda maupun surat keputusan pemerintah swapraja/otonomi daerah (zelfbestuur besluit) dengan keputusan Gubernur, Residen maupun kesultanan dengan tujuan melestarikan kehidupan flora dan fauna untuk masa depan. Penulisan sejarah lima taman nasional pertama di Indonesia adalah hal yang penting, menarik dan patut di hargai. v | P a g e
Pembelajaran sejarah yang diperoleh dari perjalanan waktu selama seratus tiga tahun sejak ditunjuk Cagar Alam Depok pada 1913 ini harus menjadi catatan penting untuk bekal dalam pengelolaan kawasan-kawasan konservasi kedepan. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Sdr Pandji Yudistira Kusumasumantri yang telah menyumbangkan pemikirannya yang berguna dan bermanfaat bagi perkembangan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Ir. Heri Subagiadi, M.Sc vi | P a g e
KATA PENGANTAR Sejarah seringkali dihubungkan dengan adanya peristiwa-peristiwa pada masa lampau, namun tidak semua peristiwa masa lampau itu dapat disebut Sejarah. Peristiwa masa lampau dapat disebut sejarah apabila memenuhi beberapa syarat antara lain bila peristiwa itu dapat mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi dan politik, berpengaruh dalam waktu yang cukup panjang serta jangkauan tempat yang luas. Sejarah sebagai suatu tulisan masa lampau merupakan sarana pengingat (memorie deirces), oleh karena itu sejarah dituntut juga untuk mampu memuat aneka ragam memori kolektif (collective memory). Peranan memori sangat penting bukan hanya semata-mata sebagai program realitas yang teramat dari masa lampau, melainkan pembentukan kesadaran sejarah (historical conciousness) dan kesadaran sosial (social consciousness) bagi kehidupan manusia baik secara individual maupun kolektif. Penulisan sejarah muncul dari adanya pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mempertanyakan asal dan arah tujuan manusia atau cita kemanusiaan. Oleh sebab itu jawaban atas pernyataan yang terdapat dalam tulisan sejarah sering kali mengandung nilai- nilai kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebangsaan. Sartono Kartodirjo pada Konferensi Nasional Sejarah VII tahun 2001 di Jakarta menyatakan bahwa sejarah merupakan simbol identitas untuk memperkokoh solideritas nasional dengan membangun kesadaran bersama dimasa lampau. Pengalaman bersama tersebut akan berfungsi vital bagi pendidikan nasional sebagai landasan kesatuan dan persatuan. Konsekuensi logis dari kenyataan itu bahwa kesadaran akan kebangsaan dapat dihidupkan dan dipicu oleh pengetahuan Sejarah Nasional. Belajar sejarah berarti memahami gagasan atau alam pikiran dibalik suatu peristiwa. Data historis itu penting dan bermanfaat, tergantung bagaimana menghidupkannya menjadi sejarah alam pikiran dan makna yang berkaitan dengan faktor sosial, politik, ekonomi dan kultural pada jamannya. Kebenaran sejarah bersifat sementara, ketika ditemukan data-data baru, sebaiknya dilakukan koreksi dan interpretasi baru. Semakin banyak data dan bahan, semakin obyektif dan konvergen. Bertitik tolak dari wawasan tersebut di atas, maka penulisan Sejarah Lima Taman Nasional ini ditulis sebagai usaha untuk mengungkapkan kembali lintasan peristiwa sejarah dari masing-masing kawasannya dengan tujuan untuk membangkitkan inspirasi dan aspirasi kepada generasi rimbawan muda Ditjen PHKA dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sekaligus memperkaya bahan Sejarah Kehutanan Indonesia. vii | P a g e
Sejarah Taman Nasional dititik beratkan pada tinjauan perubahan dan perkembangan kawasan atas dasar ruang dan waktu, sehingga sejarah taman nasional dalam uraian ini merupakan salah satu jenis tulisan sejarah yang dapat digabungkan sebagai sejarah kawasan konservasi alam. Di Indonesia masih banyak kalangan masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami mengenai kesejarahan kawasan konservasi. Hal ini dikarenakan minimnya informasi kesejarahan kawasan konservasi yang sampai ke masyarakat luas. Disisi lain para rimbawan muda yang disiapkan sebagai generasi "manusia konservasi" telah terputus dengan kesejarahan para pionirnya. Kesenjangan ini yang ingin dijembatani dengan kehadiran buku "Lima Pengayom Pesona Alam Pertama, Sejarah Taman Nasional" yang dimaksudkan dalam membangun transformasi kesejarahan kawasan konservasi di Indonesia. Proses akan kebutuhan pendokumentasian sejarah taman nasional ini sudah lama tercetus, kira-kira sejak awal tahun 2013 semenjak penulis merampungkan dua buah buku I dan II yaitu "Sang Pelopor Pertama Dr. S.H. Koorders dalam sejarah Perlindungan Alam di Indonesia". Alasannya buku yang mengungkapkan kajian sejarah taman nasional sangat langka dan pertama kalinya dan tidak terungkap dalam buku Sejarah Kehutanan Indonesia yang terbit pada tahun 1978 oleh Departemen Kehutanan saat itu. Disisi lain orientasi pengungkapan sejarah taman nasional di Indonesia untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai dan tradisi yang terbangun oleh para tokoh yang menjadi peletak dasar pembangunan konservasi di Indonesia seperti halnya Dr. S.H. Koorders. Selanjutnya, hasil penelusuran ini dijadikan dasar dalam penilaian secara kritis seluruh hasil kajian yang diarahkan sebagai dasar perbendaharaan pedoman dan pencerahan serta penilaian dan penentuan keadaan sekarang dalam membangun proses masa depan. Dengan demikian akan timbul sikap kesadaran kritis (awareness) dalam diri manusia dan kelompoknya melalui pembelajaran sejarah, serta dapat membentuk sikap tersebut terhadap berbagai tantangan yang dihadapi agar peristiwa-peristiwa yang berlalu pada masa lampau dapat dijadikan pembelajaran yang berguna. Kehadiran buku ini ditunjuk untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kawasan konservasi mulai dari kesejarahan dan status awal pengelolaannya. Lebih khusus lagi, untuk memotret taman nasional, terutama pada lima taman nasional yang pertama kali ditetapkan di Indonesia, yaitu Gunung Leuser, Ujungkulon, Gunung Gede Pangrango, Baluran dan Komodo. Seperti apakah potret kelima taman nasional yang pertama kali ini ditetapkan?. Apa saja temuan-temuan dan tantangan yang dihadapi yang menjadi pembenahan untuk mensejarahkan dengan taman nasional di negara-negara lain. viii | P a g e
Kami berharap, pengetahuan yang tertuang dalam buku ini dengan meningkatkan pemahaman tentang khasanah kawasan konservasi bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah. Harapan lebih jauh lagi, dengan pemahaman ini akan terbangun kesadaran kolektif dan selanjutnya aksi kolektif yang dapat mengintegrasikan rencana pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan di masing-masing lima taman nasional tersebut. ix | P a g e
UCAPAN TERIMA KASIH Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Alhamdullilah kepada Allah SWT karena atas rakhmat-Nya, akhirnya buku ini dapat diselesaikan setelah mengalami perjalanan panjang dalam penyusunannya sejak tiga tahun yang lalu. Semenjak penulis menyelesaikan dua buah buku yang terdahulu, yaitu "Sang Pelopor Peranan Dr. S.H. Koorders Dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia", jilid I dan II. Penulis merasa wajib untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada rekan-rekan dari berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan hasil akhir buku ini. Pertama, secara khusus saya berterima kasih kepada Ir. Heri Subagiadi, M.Sc selaku Plt Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE, Dr. Ir. Novianto Bambang, M.Si, Ir .S.Y. Chrystanto, M.For.Sc, Marwedhi Nurratyo, S.Hut, MT, M.Sc, Tri Cahyo Nugroho, S.Hut, M.P atas dukungan untuk pencetakan buku ini. Kedua, terima kasih kepada Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc selaku Direktur Pemolaan dan Konservasi Alam dan Ir. Kuspriyadi Sulistyo, MP, Dadang Yunus dan Gina Januarti yang telah memberikan dan mengawasi data dan informasi serta pandangan- pandangannya terhadap pengkayaan dan aliran-aliran substansinya. Ketiga, penghargaan setinggi-tingginya secara khusus untuk istriku Ea Aisyah yang telah mendampingi dengan cara dan kelembutan hatinya ketika penulis menyusun penulisan buku ini. Untuk dua buah hati kami, Tia Oktaviani,S.Sos dan Cita Septiviani, SE, serta menantu kami Bambang Sudjiwo, SE, MM dan Yogaprasta Adinugraha, S.P, M.Si yang telah membantu menterjemahkan dokumen berbahasa Inggris juga menginspirasi dengan cara dan sikapnya yang mempertegas semangat kepada penulis untuk merampungkan buku ini. Sebagian spirit kepada penulis juga datang dan terinspirasi dari mereka. Untuk itu, maka buku ini saya dedikasikan dan wariskan kepada mereka, juga untuk anak-anak mereka nanti (cucuku yang pertama, Anindya Prameswari Putri), agar lebih memahami bahwa buku sejarah ini telah dituliskan oleh kakeknya. Buku adalah warisan yang membawa berkah dan kemaslahatan hidup penulis, serta membuka mata hati bagi generasi penerus di tanah air dan warga dunia. Keempat, terima kasih juga kepada para pihak yang telah membantu seluruh proses atas penerbitan buku ini dari awal sampai akhir yang tidak dapat oleh penulis sebutkan satu persatu, yang turut berkontribusi secara nyata sehingga buku ini dapat diterbitkan. x | P a g e
Buku Sejarah Lima Taman Nasional Pertama di Indonesia ini merupakan sumbangsih dari penulis, sebagai seorang Purna Karya Ditjen KSDAE yang telah mengabdi selama 34 tahun (1975 - 2009) kepada instansi yang dicintainya secara khusus diperuntukan bagi seluruh Rimbawan Muda Ditjen KSDAE di Pusat dan Daerah serta masyarakat luas. Semoga langkah kecil ini dapat menghasilkan sesuatu yang besar terutama untuk perjalanan perlindungan hutan dan konservasi alam di masa yang akan datang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT, Tuhan seluruh sekalian alam, penulis kembalikan semua yang telah ditahkan-Nya. Puji dan Syukur penulis panjatkan doa untuk karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga terbit buku ini. Semoga bermanfaat Penulis xi | P a g e
DAFTAR ISI PROLOG SEJARAH LIMA TAMAN NASIONAL PERTAMA ... i SAMBUTAN Plt DIREKTUR JENDERAL KSDAE ... iii SAMBUTAN Plt SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KSDAE ... v KATA PENGANTAR ... vii UCAPAN TERIMA KASIH ... x DAFTAR ISI... xii DAFTAR FOTO... xv DAFTAR LAMPIRAN ... xviii BAGIAN I. SEJARAH TAMAN NASIONAL DI DUNIA ... 1 BAGIAN II BOGOR KOTA ILMIAH, TERINDAH DAN KEBUN RAYA ... 4 A. Sejarah Kebun Raya Bogor (1817 - 1963 ) ... 6 B. Buitenzorg Scientific Center (1817 - 1947 ) ... 13 1. Stasiun Percobaan/ Penelitian Kehutanan, 1913... 21 a. Divisi Botani ... 23 b. Divisi Teknologi ... 25 c. Divisi Hutan Produksi ... 26 d. Divisi Perlindungan Hutan... 26 2. Universitas Indonesia ... 27 a. Fakultas Pertanian, 1940 ... 27 b. Kampus Kedokteran 1947. Fakultas Kedokteran Hewan ... 28 C. Buitenzorg Kota Terindah di Jawa (1860 - 1930) ... 29 1. Perjalanan ke Buitenzorg ... 30 2. Buitenzorg Tempat Favorit ... 31 3. Keadaan Buitenzorg ... 33 4. Paleis Buitenzorg ... 35 5. Nederlandsch Plantentuin de Buitenzorg ... 37 6. Buitenzorg dan Sekitarnya ... 39 7. Keluar Buitenzorg ... 40 xii | P a g e
BAGIAN III SEJARAH PENUNJUKAN SUAKA MARGASATWA ... 42 A. Peranan Dr. K.W. Dammerman ... 42 B. Lahirnya Undang-Undang Cagar Alam dan Suaka Margasatwa ... 45 C. Peranan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1916 - 1941) ... 52 BAGIAN IV SEJARAH LIMA TAMAN NASIONAL PERTAMA... 58 A. Taman Nasional Gunung Leuser ... 59 B. Taman Nasional Ujung Kulon ... 79 C. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ... 109 D. Taman Nasional Baluran ... 125 E. Taman Nasional Komodo ... 134 BAGIAN V MENYONGSONG KEHADIRAN TAMAN NASIONAL DI INDONESIA ... 152 BAGIAN VI PENGELOLAAN PERLINDUNGAN & PENGAWETAN ALAM (1951-1983) . 157 BAGIAN VII TAMAN NASIONAL DI INDONESIA ... 167 A. Jejak Kelahiran Lima Taman Nasional Di Indonesia ... 170 B. Lima Pengayom Pesona Alam Pertama ... 173 BAGIAN VIII KESADARAN LINGKUNGAN GLOBAL ... 176 IMPLEMENTASI TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN GERAKAN LINGKUNGAN... 176 1. Konferensi Manusia dan Lingkungan Sedunia di Stockholm, 1972 ... 176 2. Konvensi Washington, 1973 ... 177 3. Kongres Kehutanan Sedunia VII di Jakarta, 1978 ... 178 4. World Conservation Strategy, 1980 ... 179 5. Kongres Taman Nasional dan Kawasan Lindung Sedunia ke III di Bali, 1982 .... 179 6. Komisi Bruntland, 1984 ... 180 7. Deklarasi Yokohama, 1991... 180 8. Kongres Kehutanan Dunia ke X, Paris, 1991 ... 180 9. Konferensi Bumi di Rio de Jeneiro, 1992... 181 10. Kongres Taman Nasional Sedunia & Kawasan Lindung ke IV di Caracas 1992 .. 182 xiii | P a g e
11. Conference of Parties (COP) I di Nassau Baham, 1994... 183 12. Conference of Parties (COP) II 6-7 November 1995 di Jakarta... 183 13. Protokol Kyoto, 1997 ... 184 BAGIAN IX PERAN TAMAN NASIONAL DALAM KONSERVASI ALAM ... 186 A. Kategori Kawasan Konservasi ... 187 B. Taman Nasional dan Kelahiran UU No. 5 Tahun 1990 ... 189 C. Lahirnya Sebelas Taman Nasional Kedua ... 191 BAGIAN X BENANG MERAH KONSERVASI ALAM ... 192 A. Nilai Penting Risalah Kawasan Konservasi... 192 B. Spirit Konservasi Alam ... 195 C. Kawasan Konservasi : Gudang Ilmu Pengetahuan ... 198 BAGIAN XI PENUTUP ... 200 DAFTAR PUSTAKA ... 202 TENTANG PENULIS ... 205 LAMPIRAN... 208 xiv | P a g e
DAFTAR FOTO /GAMBAR 1. Theodore Resosevelt ... 1 2. Yellowstone, Taman Nasional Pertama di Dunia, 1872 ... 2 3. Peta sebagian dari Kota Bogor (Sekitar Kebun Raya Negara Bogor) ... 5 4. Kantor Kebun Raya Negara Bogor, 1880 ... 6 5. Jalan Utama di Kebun Raya yang direncanakan J.E. Teysmann ... 8 6. J.E Tesymann ... 9 7. Pintu Gerbang Utama Kebun Raya Negara tahun 1870 ... 10 8. Suasana di dalam kebun raya sekitar Air Mancur 1880 ... 11 9. Pintu Gerbang Utama Kebun Raya Negara Bogor ... 12 10. Laboratorium Treub yang didirikan tahun 1884 ... 14 11. Herbarium of the Royal Botanic Gardens at Buitenzorg 1844 ... 15 12. Museum Zoologi Bogor, 1894 ... 16 13. Lembaga Penelitian Tanah, 1890 ... 17 14. Laboratorium Penelitian Kimia 1934 ... 18 15. Kantor Balai Penyelidikan Kehutanan (Bosbouwproefstation), 1927 ... 21 16. Kunjungan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ... 22 17. Para Pejabat Balai Penyelidikan Kehutanan, 1931 ... 23 18. Foto Bersama Pejabat dan Pegawai Balai Penyelidikan Kehutanan, 1931 ... 24 19. Mesin Untuk Menentukan Sifat Kekuatan Kayu ... 25 20. Situasi Jl. Ir. H. Juanda ke arah Bogor Trade Mall ... 29 21. Bantammerweg (Sekarang Jln. Kapten Muslihat) dilihat dari arah Kebun Raya Bogor... 30 22. Hotel Belle Vue (Sekarang Bogor Trade Mall)... 32 23. Stasiun Kereta Api di Buintenzorg... 33 24. Hotel Dibbets (sekarang Hotel Salak) dan Hotel du Chermin de Fer (sekarang kantor Kepolisian Resort Kota Bogor) ... 34 25. Istana Gubernur Jenderal di Bogor (Het Paleis van den Gouverneur - Generaal te Buitenzorg)... 35 26. Salah satu ruangan dari Istana Gubernur Jenderal di Bogor ... 36 27. Jalan utama di Kebun Raya dengan deretan pohon kenari ... 37 28. Jalan terjal antara Buitenzorg - Sindanglaya/Cipanas dan Tempat Penggantian Kuda di Puncak ... 41 29. Dr. K.W. Dammerman ... 42 30. Johan Paul Graaf van Limburg Stirum ... 52 31. Dr. Dirk Fock ... 53 32. Dr. Andries Cornelis Dirk de Graeff ... 54 33. Bonavicus Cornelis de Jonge ... 55 xv | P a g e
34. Tjarda Startkenborg Stachouwer ... 56 35. Dr. F.C van Heuurn ... 59 36. Para pemuka adat Tanah Gayo dan Alas (Gajoe Alaslanden) berkumpul dalam sebuah musyawarah untuk pelestarian Gunung Leuser, 1920 ... 60 37. Deklarasi Tapaktuan 1934 ... 62 38. Peta daerah para Datoek dan Oeloebalang di sekitar kawasan Gunung Leuser... 67 39. Peta sketsa Tanah Gayoe yang menjadi Daerah Penelitian Zoologi ... 71 40. Penelitian Dr. Van Steenis di Tanah Gayo dan Alas, 1937 ... 73 41. Pendirian Tenda Militer di Gunung Setan dan Blang 1937 ... 75 42. Sultan Malikussaleh dengan Kendaraan gajah ... 76 43. Peta Sebagian Suaka Margasatwa Gunung Leuser yang dahulu bernama Gayor Alaslanden . 78 44. Perburuan Badak Jawa d Ujungkulon 1895 ... 81 45. Rombongan pemburu di tahun 1901 ketika ujungkulon masih daerah perburuan... 88 46. Frans Wihelmn Junghuhn ... 90 47. Dr. Sijfert Hendrik Koorders ... 92 48. De Koning van de jungle "Raja Hutan" di Suaka Margasatwa Ujung Kulon... 93 49. Kehidupan Badak Bercula Satu di Suaka Margasatwa Ujung Kulon, 1970... 94 50. Kehidupan banteng di Suaka Margasatwa Ujung Kulon, 1970... 95 51. Peta Natuurmonument Ujungkulon 1921 ... 97 52. Kehidupan Rusa di Padang Pengembalaan Suaka Margasatwa Ujung Kulon, 1970... 98 53. Peta Suaka Margasatwa Ujung Kulon 1970 ... 103 54. Badak bercula satu yang ditembak di Sindangkerta/ Karangnunggal-Tasikmalaya ... 106 55. Tempat Peristirahatan di dalam Kebun Raya Cibodas, 1920 ... 110 56. Dr. Melchior Treub ... 111 57. Surat Keputusan Pemerintah (Governement Besluit) tanggal 17 Mei 1889 No. 50) ... 112 58. Taman Bukit Atas Cibodas, 1920... 113 59. Kegiatan Berkemah diantara Anaphalis Javanica di tengah Alun-alun Suryakencana ... 114 60. Kawah Gunung Gede dilihat dari Gunung Gemuruh ... 116 61. Alfred Russel Wallace... 117 62. Wisatawan Eropa di Cagar Alam Guung Gede, 1928 ... 118 63. Docters van Leuwen ... 121 64. Tegal Alun-alun Gunung Gede yang luas berbentuk bulan sabit pada ketinggian 2750 m, dilihat dari sebelah timur Gunung Gemuruh ... 122 65. Dr. Sijfert Hendrik Koorders ... 123 66. Beberapa Foto Peneliti Terkenal di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (1819 - 1972) ... 124 67. Dr. Karel Willem Dammerman ... 126 68. Peta Kawasan Hutan Lindung (Wildhoutbosch) Baluran dan Sekitarnya... 127 xvi | P a g e
69. Peta Suaka Margasatwa (Wildreservat) Baluran ... 128 70. Gunung Baluran, dilihat dari sebelah barat Hutan Savana... 129 71. Sekelompok Rusa di Pegunungan Yang... 130 72. Mayor P.A Ouwens ... 136 73. P.A Ouwens sebagai kurator Museum Zoologi Bogor, 1984 ... 141 74. A. Hoogerwerf ... 146 75. Satwa Komodo terbesar yang ditemukan A. Hoogerwerf dalam perjalanan dinas ke Pulau Komodo, Padar dan Rinca, 1953... 147 76. Situasi desa di Pulau Komodo 1953 ... 148 77. Desa Komodo 1953... 149 78. Peta Suaka Margasatwa Komodo (Pulau Komodo, Rinca, dan Padar) 1953 ... 150 79. Sumber : Dit. PPA 1978... 152 80. Kantor Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ... 158 81. Pohon jati tertua di Hutan Jati Alam di Jawa Timur ... 161 82. Gambar Beberapa Satwa Yang Dilindungi ... 163 83. Natuurmonument Kawah Papandayan ... 164 84. Peta Natuurmonument Rawa Danau ... 166 85. Cagar Alam Tengger Laut Pasir yang sekarang menjadi bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Simeru ... 167 86. Lambang Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda ... 200 xvii | P a g e
DAFTAR LAMPIRAN 1. Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1916 No. 278. Natuurmonumenten. Maatrelegen ter bescherming van de natuurijdomein van Nederlandsch-Indie (Natuurmonumenten Ordonantie)... 208 2. Terjemahan Lampiran 1. Lembaran Negara Hindia Belanda 1916 No. 278. Monumen- Monumen Alam. Peraturan Perlindungan Kekayaan Alam Hindia Belanda (Undang- Undang Monumen-Monumen Alam)... 210 3. Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1932 No. 17. Natuurmonumenten. Dierenbescherming (Natuurmonumenten en Wildreservaten Ordonnantie)... 215 4. Terjemahan Lampiran 3. Lembar Negara Hindia Belanda 1932 No. 17. Monumen- Monumen Alam. Perlindungan Binatang Liar (Undang-Undang Monumen-Monumen Alam dan Suaka-Suaka Margasatwa)... 219 5. Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1941 No. 167 Natuurmonumenten- Dierenbescherming (Natuurbescherming Ordonantie 1941)... 220 6. Terjemahan lampiran 5 1941 No. 167. Undang-Undang Perlindungan Alam 1941 No. 167... 227 7. Surat Keputusan Gubernur Aceh tanggal 3 Juli 1934 No. 317/35 (Zelfbestuur besluit van den Gouverneur van Aceh van 3 Juli 1934 No. 317/35) tentang penunjukan Suaka Margasatwa Gunung Leuser... 234 8. Surat Keputusan Gubernur Aceh tanggal 26 Oktober 1936 No. 122/Agr (Zelfbestuur besluit van den Gouverneur van Aceh van 26 Oktober 1936 No. 122/Agr) tentang penunjukan Suaka Margasatwa Kluet... 238 9. Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1921 No. 683. Besluit van den Governeur-General van Nederlandsch-Indie van 16 Nopember 1921 No. 60 : Natuurmonument Ujungkulon en Prinseneiland/P. Panaitan... 240 10. Staatsblad van Nederlandsh - Indie No. 1937 No. 420. Besluit van den Gouverneur - Generaal van Nederlansch - Indie van 24 Juni 1937 No. 17 tentang penunjukan Wildreservat Ujung Kulon, P. Panaitan, P.Peucang, dan P.Handeuleum... 243 11. Staatsblad van Nederlandsch - Indie 1925 No. 15. Besluit van den Gouverneur - General van Nederlansch - Indie van 5 Januari 1925 No. 7 tentang penunjukan Natuurmonument Cibodas (Gunung Gede)... 245 xviii | P a g e
12. Staatsblad van Nederlandsch - Indie 1937 No. 544. Besluit van den Gouverneur - General van Nederlansch - Indie van 25 September 1937 No. 9 Wildreservat Baluran seluas 25.000 ha... 247 13. Daftar penunjukan Natuurmonumenten dan Wildreservaten di Hindia Belanda sampai 1 Mei 1936... 249 14. Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan... 253 15. Surat Keputusan Residen Timor dan sekitarnya tanggal 22 Januari 1927 No. 16 sebuah perlindungan terhadap P. Komodo dan Rinca untuk melindungi Komodo (Varanus Komodiensis) ... 262 xix | P a g e
"Konsep konservasi alam di Indonesia selama beberapa dekade banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan ide-ide konservasi dari Eropa yang berangkat dari logika. Taman nasional Yellowstone yang berada di Amerika menandai awal sejarah modern pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang dilakukan antara masyarakat dan pemerintah."
BAB I SEJARAH TAMAN NASIONAL DI DUNIA "Sebuah bagian dari hak milik nasional di mana setiap orang, yang memiliki sepasang mata berhak untuk menerimanya, dan sebuah hati untuk menikmatinya", tulisan William Wordsworth pada 1811. Sastrawan Inggris itu sedang melukiskan hubungan batin antara alam dengan manusia tentang keasrian Danau District. Sekujur tubuhnya bergetar ketika menikmati keindahan danau yang tenang dan sejuk itu. Dua dekade berselang, 1832, pelukis George Catlin, dalam petualangannya ke Amerika Barat, dilanda perasaan yang campur aduk: antara resah akan nasib pribumi dan sekaligus kagum atas keindahan alamnya. Sang pelukis lantas menulis: perlu kebijakan pemerintah yang melindunginya dalam sebuah taman yang luar biasa. Sebuah taman nasional yang berisikan manusia dan hewan yang berkeliaran dalam keindahan alam yang segar. Dari dua seniman tersebut, Theodore Resosevelt muncul inspirasi dasar yang melahirkan perlunya taman Theodore Resosevelt pendiri the Boone dan Crockett Club yang mempromosikan etika "fair chase" dalam perburuan dan pendirian suaka margasatwa. Sumber : Histories of Protected Areas Internationalisation of Conservationist Values and their asoption in the Netherlends Indies (Indonesia) 2002 : nasional, yang meliputi gerakan pelestarian, lingkungan hidup dan hak-hak satwa. Tak lama kemudian, masih pada tahun 1832, tepatnya 20 April, sebuah langkah kecil tapi bermakna besar bagi pelestarian alam diayunkan oleh Amerika Serikat. Di pegunungan Arkansas, yang kemudian dikenal sebagai Hot Springs Reservation, Presiden AS Andrew Jackson mengeluarkan peraturan untuk melindungi sumber air panas di wilayah itu. Sekitar tiga puluh tahun kemudian, pada 30 Juni 1864, Presiden AS Abraham Lincoln menekan kebijakan untuk melindungi sebuah kawasan yang meliputi Yosemite Valley dan Mariposa Grove di negara bagian California. Belakangan bentang alam ini disebut Taman Nasional Yosemite. Sejarah modern pencagaran dan ide kelahiran taman nasional dilatar belakangi oleh adanya lahan kehidupan liar yang spektakuler di Amerika Serikat, tepatnya dilokasi perkemahan terakhir dalam ekspedisi Wasburn - Langford - Doane di kawasan Yellowstone pada tanggal 12 September 1870. Ketiga orang itu sepakat untuk mencari cara pengelolaan 1 | P a g e
yang dapat menjamin perlindungan keajaiban alam disekitar kawasan tersebut. Mereka menyaksikan kepunahan satwa liar, hutan yang ditebang habis, aliran sungai yang tercemar dan kerusakan pemandangan alam akibat kepentingan-kepentingan pribadi maupun perusahaan swasta. Yellowstone, Taman Nasional Pertama di Dunia, 1872 Sumber : National Geographic Vol. 193 No 1 Januari 1998 Akhirnya, pada tanggal 1 Maret 1972, Kongres Amerika menyetujui sebuah undang- undang yang berbunyi antara lain "Menjamin agar daerah sekitar aliran sungai Yellowstone dijadikan sebuah taman milik public". Bukan lagi dominasi kelompok elit, sebagaimana pernah berlaku sebagai taman buru kaum bangsawan. Pada saat itulah istilah taman nasional digunakan untuk mengukuhkan Taman Nasional Yellowstone yang diresmikan oleh Presiden Amerika Serikat, Ulysses S. Grant. Empat puluh tahun kemudian, tepatnya tanggal 23 Agustus 1916, Kongres Amerika memutuskan untuk membuat Bagian Urusan Taman Nasional di bawah Departemen Interior. Dari dua buah undang-undang yang telah ditetapkan oleh kongres ini, terdapat lima hal menjadi dasar penetapan taman nasional, yaitu : 1. Menghindari adanya pemukiman dan aktivitas perdagangan. 2. Menyediakan hiburan bagi masyarakat. 3. Memelihara sumber-sumber daya alam dan situs-situs bersejarah. 4. Menghindari penggunaan komersial terhadap sifat-sifat fisik alam. 5. Mengelola dengan prinsif preservasi sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang. Pada saat itulah "Manifesto Yellowstone" ini dapat dikatakan sebagai sebuah pernyataan moral, ekonomi, politik, dan politis yang memadai awal era modern, dimana sumber daya alam, baik yang berupa lahan, bentang alam, obyek-obyek budaya serta situsnya, dapat 2 | P a g e
dikelola dalam suatu ikatan kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah. Sejak saat itu, ide Taman Nasional mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia. Taman Nasional Yellowstone menandai awal sejarah modern pengelolaan perlindungan sumber daya alam yang dilakukan antara masyarakat dan pemerintah. Dari dataran Amerika, janin taman nasional menyebar ke benua lain. Kanada pada tahun 1885, Selandia Baru tahun 1894 memiliki taman nasional pertamanya yang diberi nama Taman Nasional Tongarero, disusul oleh Australia, Afrika Selatan dan Amerika Latin pada tahun 1898. Di daratan Eropa sedikit terlambat mengikuti perkembangan ini. Baru tahun 1910, Swedia mengikuti langkah mendirikan taman nasional. Pada tahun 1926, di ujung Selatan Benua Hitam, Afrika Selatan meresmikan Taman Nasional Kruger. Usai Gejolak Perang Dunia ke II, puluhan kawasan taman nasional diresmikan diseluruh dunia. Kristalisasi ide di atas tentang perlunya membangun taman nasional sebagai salah satu bentuk kawasan konservasi di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak awal tahun 1970-an. Adanya Kongres Taman Nasional dan Kawasan Lindung Sedunia ke III di Bali tahun 1982 dapat dikatakan sebagai upaya menindaklanjuti berbagai issu internasional tentang lingkungan dan konservasi, seperti yang dinyatakan dalam World Conservation Strategy, dan juga dalam rangka melontarkan gerakan konservasi nasional dan pada kongres ini dideklarasikan 11 taman nasional dengan luas total 3.287.063 ha. Kongres antara lain menghimbau perlunya perluasan jaringan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya, baik nasional, regional maupun internasional. Disamping itu, perlu pula dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan kepentingan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pada tahun 1983, IUCN menyelenggarakan lokakarya yang bertujuan memformulasikan pedoman atau prosedur untuk menyusun Strategi Konservasi Nasional sebagai kerangka untuk pembangunan lestari bagi masing-masing negara. 3 | P a g e
"Pengetahuan tentang identitas sebuah kata yang telah melangkah lebih jauh dalam memberikan informasi, pentingnya kota Bogor sebagai pusat kegiatan ilmiah (Buitenzorg Scientifie Centre). Gerakan konservasi alam di Indonesia dimulai dari kota ini, tempat berkumpulnya para peneliti dan ilmuan yang benaung di bawah lembaga "s Lands Plantentuin de Buitenzorg."
BAB II BOGOR KOTA ILMIAH, TERINDAH DAN KEBUN RAYA Sebagai orang luar Bogor yang memilih kota Bogor sebagai tempat tinggal dan bekerja sejak tahun 1975, telah memberikan kesempatan untuk melihat perkembangan kota Bogor yang terutama berkaitan erat dengan penyusunan sejarah perlindungan alam (kawasan konservasi) berawal dari kota ini. Mengikuti peribahasa "dimana kaki berpijak, disitulah langit di junjung", maka secara perlahan mulailah kecintaan muncul dan akhirnya jatuh cinta kepada kota ini. Kecintaan semakin mendalam setelah penulis mengakhiri purna tugasnya pada tahun 2009 memulai untuk menyusun buku sejarah perlindungan alam, ternyata gerakan konservasi alam di Indonesia dimulai dari kota Bogor, yang dulunya bernama Buitenzorg. Kota ini sebagai tempat berkumpulnya para peneliti/ilmuwan orang-orang Belanda yang didominasi oleh para sarjana terutaman di bidang biologi (naturalis) yang bernaung di bawah Lembaga 's Lands Plantentuin te Buitenzorg (Kebun Raya Negara Bogor). Bogor penuh keistimewaan, terutama anugrah alamnya dan lokasinya dekat Batavia memberikan keuntungan lebih dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Berbagai buku tentang perjalanan para pelancong maupun yang melakukan kegiatan ilmiah yang terbit sejak pertengahan abad 19 dan permulaan abad 20 sering mengeluarkan pernyataan hiperbola tentang Bogor. Keberadaan Kebun Raya Bogor yang didirikan tahun 1817 telah tumbuh dan berkembang dengan pesat diberbagai bidang ilmu pengetahuan murni maupun pengetahuan terapan, Treublah menjadikan Bogor sebagai pusat kegiatan ilmiah (Buitenzorg Scientific Centre), dan Bogor adalah kota yang banyak didirikan lembaga- lembaga penelitian diantaranya yakni di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, agroklimat dan tanah, pendidikan kedokteran hewan, laboratorium kimia, hama dan penyakit tanaman dan lain-lain. Kebun Raya Bogor pada waktu itu telah terkenal di seluruh dunia, sebagai institut yang telah berkontribusi untuk memperkenalkan pusat penelitian yang lebih luas. Tercatat lebih dari 250 orang (1889 - 1917) peneliti dari seluruh dunia telah mengunjungi dan tinggal untuk jangka waktu selama satu tahun. Mereka secara tidak langsung mewakili bagian-bagian untuk berkontribusi dalam meningkatkan dan memperkenalkan nama dari institut penelitian di kota Bogor yang pernah mencapai jaman keemasan beberapa ratus tahun yang lalu. 4 | P a g e
Peta sebagian dari Kota Bogor (Sekitar Kebun Raya Negara Bogor) 5 | P a g e
Buitenzorg kota terindah di Jawa, sebuah catatan perjalanan wisata dari tahun 1860 - 1930 mengunjungi kota Bogor penuh dengan keistimewaan terutama anugrah alamnya bagi para pelancong untuk bersenang-senang maupun yang melakukan kegiatan ilmiahnya. Keberadaan Hotel Belee Vue (sekarang Bogor Trade Mall) sebagai hotel terbesar pada waktu itu, banyak dipilih para pelancong karena posisinya yang bisa melihat seluruh keindahan lembah Gunung Salak dengan Sungai Cisadane dibagian bawahnya, tempat ini dijadikan sebagai peristirahatan Gubernur Jenderal dan tentunya kebun raya yang sering disebut lokasi terbaik di dunia dari beberapa lokasi yang selalu menjadikan tempat khusus bagi para pelancong tersebut. Pengetahuan tentang identitas sebuah kota telah mendorong penulis untuk melangkah lebih jauh lagi dalam memberikan informasi dan wawasan kepada pembaca, tentang pentingnya kota Bogor sebagai kota ilmiah dan kota terindah di Jawa termasuk peranan Kebun Raya Bogor sebagai satu-satunya lembaga yang terlibat dalam masalah perlindungan alam yang secara resmi adalah penasehat pemerintah terutama yang berurusan dengan perlindungan flora dan fauna. Hal ini dimaklumi karena pada lembaga tersebut terdapat para ahli botani dan zoology terkenal yang telah banyak melakukan penelitian di kawasan Natuurmonument, sedangkan dari pihak Jawatan Kehutanan sangat terbatas keahliannya. Penulis berharap pada bagian ini dapat berperan menyadarkan masyarakat untuk melihat jauh kebelakang terhadap peranan kota Bogor sebagai awal berdirinya sejarah perlindungan alam di Indonesia, dan merangsang kesadaran untuk menghormati dan melestarikan warisan ini. A. Sejarah Kebun Raya Negara Bogor ('S Lands Plantenuin te Buitenzorg) Kantor Kebun Raya Negara Bogor, 1880 Sumber : Th. F. Rijnberg (1992) "s Lands Plantetuin, Buitenzorg 1817 - 1992. 6 | P a g e
Kebun Raya Bogor pada mulanya merupakan bagian dari "Samida" (hutan buatan) yang paling tidak, telah ada pada pemerintahan Sri Baginda Maharaja (Prabu Siliwangi, 1474 - 1513) dari Kerajaan Sunda, sebagaimana tertulis dalam prasasti Batutulis. Hutan buatan ini ditujukan untuk keperluan menjaga kelestarian lingkungan sebagai tempat memelihara benih- benih kayu yang langka, kemudian dibiarkan setelah kerajaan Sunda takluk dari Kesultanan Banten hingga Gubernur Jenderal G.A.G.P. Baron van der Capellen membangun rumah peristirahatannya di salah satu sudutnya pada pertengahan abad ke 18. Baron van der Capellen adalah penguasa Hindia Belanda pertama yang memerintah setelah beberapa tahun dikuasai oleh Kerajaan Inggris, pada Kongres Wina kepada Belanda diberikan kembali ke pemerintahan Hindia Belanda. Ide pendirian Kebun Raya bermula dari seorang ahli biologi yaitu Abner yang menulis surat kepada Gubernur Jenderal G.A.G.P. Baron van der Capellen, yang dalam suratnya terungkap keinginannya untuk meminta sebidang tanah yang akan dijadikan kebun tumbuhan yang berguna, tempat pendidikan guru, dan koleksi tumbuhan bagi pengembangan kebun- kebun yang lain. Pada tanggal 18 Mei 1817, Gubernur Jenderal Godert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen yang memerintah antara tanggal 19 Agustus 1816 - 17 Januari 1826 sebagai Gubernur Jenderal ke 41, secara resmi mendirikan Kebun Raya Bogor dengan nama 'S Lands Plantentuin te Buitenzorg. Pendiriannya diawali dengan menancapkan ayunan cangkul pertama di bumi Pajajaran sebagai pertanda dibangunnya pembangunan kebun tersebut, yang pelaksanaannya di pimpin oleh Reinwardt sendiri. Pada tanggal 18 Mei 1817, lahan seluas 47 ha yang berbatas dengan Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda ditetapkan sebagai Kebun Raya. Reinwardt menjadi Direktur Pertama Kebun Raya Bogor dari tahun 1817 - 1822, suatu periode dimana sekitar 900 tumbuhan ditanam di kebun raya. Reinwardt juga menjadi perintis dibidang pembuatan herbarium, dan kemudian dikenal sebagai seorang pendiri Herbarium Bogoriense. Sebelumnya, dari tahun 1812 hingga 1816, Sir Thomas Stampord Raffles menjadi Gubernur di Jawa dan selama mendiami Istana Bogor memiliki minat besar dalam bidang botani, tertarik mengembangkan halaman Istana Bogor menjadi kebun Istana menjadi taman yang cantik bergaya Inggris klasik. Dengan bantuan para ahli botani W. Kent dan James Hooper dari Kebun Botani Kew yang terkenal di Richmond Inggris. Raffles menyulap halaman istana menjadi taman bergaya Inggris seperti dalam bentuk sekarang. Monumen yang didirikan Raffles sebagai kenangan atas istrinya, Lady Olivia Mariamne, yang meninggal pada tahun 1814 dapat dilihat di dalam kebun raya. 7 | P a g e
Pada tahun 1822, Reinwardt kembali ke Belanda dan digantikan oleh Dr. Carl Ludwig Blume yang melakukan inventarisasi tanaman koleksi yang tumbuh di kebun raya. Ia menyusun catalog tanaman yang pertama sebanyak 914 jenis tanaman yang dipublikasikan pada tahun 1823. C.L. Blume diangkat sebagai Direktur Kebun Raya Kedua dari tahun 1822 - 1826, dan buku ini menjadi dasar catalog yang masih dipergunakan hingga saat ini. Jalan Utama di Kebun Raya yang direncanakan J.E. Teysmann dengan deretan pohon Allee de Kanaries (Canarium commune) Sumber : Bookhandel Vester &, 1899. Pendiri 's Lands Plantentuin, nama yang diberikan bangsa Belanda untuk kebun raya, adalah Caspar Georg Carl Rainwardt, seorang Jerman yang pindah ke Amsterdam, Belanda dan mempelajari ilmu pasti alam, dengan spesialisasi Botani dan Ilmu Kimia. Pada tahun 1817, Rainwardt yang saat itu berusia 44 tahun diangkat menjadi Kepala Usaha Pertanian, Kesenian dan Pengetahuan untuk Jawa dan pulau-pulau sekitarnya. Beliau tertarik untuk menyelidiki tumbuhan yang digunakan secara luas oleh orang Jawa untuk keperluan rumah tangga dan obat-obatan. Reinwardt memutuskan untuk mengumpulkan seluruh tumbuh-tumbuhan dalam suatu kebun botani di Bogor, yang pada waktu itu disebut Buitenzorg. Hal ini juga memberikan kesempatan baginya untuk mengkoleksi tumbuhan dan biji-bijian dari berbagai wilayah Semenanjung Malaya dan Kebun Raya ini pada akhirnya menjadikan Bogor sebagai pusat pengembangan pertanian dan hortikultura di Indonesia. Pada tahun 1830, Johanes Elias Teysmann, penata taman bangsa Belanda, menjadi kurator Kebun Raya Bogor dan menghabiskan waktu lebih dari 50 tahun untuk mengembangkan Kebun Raya Bogor. Tujuh tahun kemudian Justus Karl Hasskarl diangkat menjadi asisten Kurator dari Teysmann dan ia meyakinkan direktur untuk menata ulang pola tanam di Kebun Raya Bogor berdasarkan suku (family) teksonomisnya. Kegiatan ini 8 | P a g e
merupakan kerja besar-besaran karena sebagian besar koleksi harus ditanam ulang. Beberapa pohon yang terlalu besar untuk dipindahkan, saat ini dapat dilihat dari tanggal penanamannya yang ditulis pada label berwarna merah. Hasskarl mengusulkan adanya perpustakaan yang dibuka pada tahun 1842, sebagai Bibliotheca Bogoriensis, dan terpisah untuk Herbarium Bogoriensis, yang dibuka pada tahun 1844. Pada tahun 1844 Hasskarl menulis buku katalog tanaman yang kedua yang terdaftar lebih dari 2.800 spesies. Selama bertahun-tahun Teysmann membawa ribuan tumbuhan ke Bogor dari hasil perjalanannya di Semenanjung Malaya. Pohon flamboyant, Delonix regia (Leg), berbunga merah menyala dan dapat dijumpai di seluruh Indonesia, dibawa oleh Teysmann dari Singapura pada tahun 1848. Tanaman ini berbunga dari bulan September hingga Januari. Pada tahun 1848 Kebun Raya memperoleh empat biji kelapa sawit, Elaeis guineensis (Arec), dari Afrika Barat. Biji-biji ini J.E Tesymann merupakan specimen pertama yang diintroduksikan ke Indonesia. Sayangnya, pohon terakhir yang berasal dari keempat biji kelapa sawit ini mati pada tahun 1993. Namun demikian, anakannya sudah menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Kelapa sawit merupakan tanaman ekonomis penting yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Kelapa sawit juga penting sebagai sumber pangan dan memiliki serat yang digunakan untuk tali, tikar dan sapu. Teysmann juga dikenang karena membawa ubi kayu, Manihot esculenta (Euph), yang menjadi salah satu sumber pangan pengganti sebelum padi dipanen, atau jika terjadi kegagalan panen. Pada mulanya ubi kayu ditemukan di Batam, suatu pulau di dekat Sumatera, tumbuh sebagai tanaman pagar. Saat ini ubi kayu tumbuh di seluruh Indonesia dengan nama lokal yang berbeda-beda, semisal singkong, ketela, atau ubi perancis. Umbi akar merupakan sumber pangan yang serba guna dan daunnya yang mengandung racun sianida hanya dapat dimakan jika terlebih dahulu dimasak. Perubahan yang dilakukan terhadap Kebun Raya oleh Teysmann selama lima puluh tahun masanya menjadi kurator, dapat dilihat dengan membandingkan peta Kebun Raya Bogor antara tahun 1826 dengan tahun 1867. Antara tahun 1852 dan 1854 Kebun Raya Bogor memiliki peran penting dalam memperkenalkan kina ke Jawa, saripati yang digunakan untuk mengobati malaria. Kina yang dihasilkan dari kulit batang pohon Cinchona sp (Rub) yang berasal dari Peru. 9 | P a g e
Sebagai penghargaan atas kerja Teysmann di dalam Kebun Raya Bogor didirikan tugu peringatan yang diletakkan di Taman Teysmann dan empat spesies pohon jati dan verbena dari marga Teijsmaniodendrom yang dinamakan atas pengabdian beliau. R.H.C.C. Scheffer, Direktur Ketiga Kebun Raya Bogor dari tahun 1869 hingga 1889, sangat tertarik untuk mengembangkan pertanian dan menggunakan Kebun Raya Bogor sebagai sarana untuk penelitian ilmiah. Bibit biji dan setek ditanam di Kebun Raya dari tanaman bermanfaat seperti spesies Eucalyptus dari Australia, tembakau, jagung dan kopi Liberia, disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Pintu Gerbang Utama Kebun Raya Negara tahun 1870 (Sumber : KITLV, 1920) Pada tahun 1880, Dr. Melchior Treub diangkat menjadi Direktur Kebun Raya keempat sampai tahun 1905. Selama dua puluh lima tahun menjabat di bawah kepemimpinannya, Kebun Raya Bogor telah tumbuh dan berkembang dengan pesat di berbagai ilmu pengetahuan murni maupun pengetahuan terapan, diantaranya penelitian dasar mengenai hama penyakit yang mengancam tanaman yang bernilai ekonomis seperti penyakit daun kopi yang disebabkan sejenis jamur parasit, dan penyakit sereh yang menyerang tebu. Perhatian dari kegiatan-kegiatan kebun raya cenderung diarahkan pada pembangunan pertanian sebagai sumber pendapatan yang paling utama di Hindia Belanda, karena tidak ada Perguruan Tinggi Pertanian di Hindia Belanda pada saat itu, Kebun Raya Bogor adalah satu-satunya kelembagaan yang diharapkan akan dapat memberikan pendidikan pertanian yang diperlukan dalam upaya mencapai metoda pertanian yang lebih rasional. Akhirnya Departemen Pertanian (Departement van Landbouw) resmi berdiri di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1905 berdasarkan Dekrit Ratu Belanda yang tercantum dalam Lembaran Negara Hindia Belanda No. 380 tanggal 28 Juli 1904, dan mengangkat Dr. Melchior Treub sebagai Direktur Departemen Pertanian yang pertama (1905 - 1909). 10 | P a g e
Treub menyadari perlunya menumbuhkan pengakuan dunia atas Kebun Raya Bogor sebagai suatu lembaga ilmiah yang juga bermanfaat bagi pertanian lokal (Hindia Belanda) dan Eropa serta telah banyak mengorbankan cita-citanya untuk kesejahteraan kaum bumi putera di Hindia Belanda. Bagi Dr. Mechir Treub, jabatannya sebagai Direktur Kebun Raya telah dikenal di seluruh dunia dan jabatan ini memberikan penghargaan kepada Dr. M. Treub sebagai suatu kemuliaan. Di luar Hindia Belanda jabatan Direktur Departemen Pertanian dimulai kurang berarti dibandingkan dengan jabatan Direktur Kebun Raya. Oleh karena itu apa yang telah dilakukan oleh Dr. M. Treub itu pada hakekatnya adalah suatu pengorbanan besar. Suasana di dalam kebun raya sekitar Air Mancur 1880 Sumber : Th. F. Rijnberg (1992) "s Lands Plantetuin, Buitenzorg 1817 - 1992. Dari 1905 hingga 1945 selama 40 tahun terjadi dua perang dunia, krisis ekonomi dunia dan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Antara tahun 1900 hingga 1930 para Direktur Kebun Raya Bogor tak banyak mengalami masalah keuangan karena posisi ekonomi Hindia Belanda yang relatif kuat. Semakin banyak peneliti tamu yang tertarik menggunakan laboratorium dan keberhasilan ini mendorong pembukaan Laboratorium Treub yang baru pada tahun 1914. Hingga tahun 1927, sedemikian banyak tanaman yang telah diintroduksikan hingga terjadi kekurangan lahan. Karena itu wilayah di sebelah timur Sungai Ciliwung ditambahkan. Bagian Selatan dari areal ini ditanami serupa dengan bagian utama Kebun Raya Bogor, sisanya dibiarkan sebagai padang rumput, jalan besar, kolam-kolam, rumah kaca untuk anggrek, dan kedai kopi. 11 | P a g e
Pada tahun 1828, Putri Astrid dari Belgia mengunjungi Kebun Raya Bogor dengan Pangeran Leopold untuk berbulan madu. Untuk menghormati beliau satu jalan besar di bagian Kebun Raya yang baru ditanami pohon-pohon Damar, Agathis dammara (Arauc) dan bunga tasbih, Canna hybrid (Canna) berbunga merah dan kuning serta berbatang dan daun hitam (warna-warna bendera Belgia). Kolam Victoria pada bagian selatan jalan Astrid dibuat setelah kunjungan mereka. Katalog Kebun Raya Bogor yang paling lengkap "An Alphabetical List of Plants cultivated in the Botanic Garden Buitenzorg" ditulis oleh Dakkus pada tahun 1930, dan diperbaharui pada tahun 1957 dan 1963. Resesi ekonomi tahun 1930 mempengaruhi Kebun Raya dalam hal berkurangnya ketersediaan dana, sehingga terjadi pengurangan jumlah staf ilmiah, penelitian dan pemeliharaan kebun. Pada tanggal 8 Desember 1941 pemerintah Hindia Belanda mengumumkan keadaan perang melawan Jepang. Balatentara Jepang memasuki kota Bogor pada bulan Maret 1942 dan setahun kemudian mengambil alih kepemimpinan Kebun Raya Bogor dan Herbarium. Prof. T. Nakai, botanikus bangsa Jepang, diangkat menjadi Direktur Kebun Raya Bogor dan Kanehira, botanikus bangsa Jepang menjadi Kepala Herbarium. Kedua orang ini bertindak melindungi Kebun Raya dan Herbarium dari tentara Jepang yang memaksa agar pohon- pohon dalam kebun raya ditebang untuk dimanfaatkan kayunya. Di bawah pengawasan mereka kebun raya diberi nama Shokubutsuen (artinya Kebun Raya). Pintu Gerbang Utama Kebun Raya Negara Bogor Sumber : Eerste Jaargang, April 1917 - April 1918 12 | P a g e
Selama Perang Dunia II, Kebun Raya Bogor ditutup dan pada akhir perang menjadi sangat berantakan karena perusakan, dan pencurian. Bunga padma/Rafflesia yang ada di Kebun Raya hilan, dan sejak itu sayangnya belum dapat diintroduksi kembali. Belanda kembali mengelola kebun raya dari tahun 1945 hingga 1949, ketika Indonesia memperoleh kemerdekaan penuh dan mengambil alih pengelolaan Kebun Raya Bogor. Kusnoto Setyodiwirjo menjadi direktur bangsa Indonesia yang pertama, dan Soedjana Kassan sebagai Kurator pada tahun 1949 - 1959. Kassan kemudian menjadi Kepala Kebun Raya pada tahun 1959. Selama beberapa tahun kemudian terjadi ketidakstabilan politik yang menyebabkan Kebun Raya Bogor mengalami kekurangan staf dan dana. Pada tahun 1962, Kebun Raya Bogor menjadi bagian dari Lembaga Biologi Nasional (LBN), dimana Otto Soemarwoto diangkat menjadi direkturnya pada tahun 1964. Beliau mendorong dilakukannya penelitian ilmiah murni, juga mengembangkan kebun raya sebagai Lembaga Penelitian Biologi Tropika, yang pada akhirnya memberikan beragam keuntungan bagi bidang pertanian, industri, farmasi, dan kesehatan. B. Buitenzorg Scientific Centre (1817 - 1940) Pusat ilmiah di Buitenzorg (Bogor) secara terhormat didedikasikan untuk Yang Mulia Ratu Wilhelmina pada kesempatan peringatan 50 tahun hari kenaikan tahta. Di bawah pemerintahannya yang bijak, Bogor menjadi Pusat Penelitian yang ternama. Hanya sedikit tempat di wilayah tropis dimana peneliti ilmiah murni dan terapan dilakukan dalam waktu yang cukup panjang oleh banyak peneliti (pekerja) secara terkoordinasi selain di Bogor. Di dunia peneliti seperti ini dibutuhkan dalam jumlah sangat banyak terutama dalam bidang pertanian, yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk mengurangi bencana, wabah, kelaparan, penggunaan tanah yang tidak bertanggung jawab, penggunaan air dan juga tumbuhan. Dengan begitu dalam lingkupan pertanian, hortikultura, perikanan, kehutanan dan kedokteran hewan harus dapat diterjemahkan dari bentuk ilmiah menjadi aplikasi yang dipraktikan. 13 | P a g e
Laboratorium Treub yang didirikan tahun 1884 sebagai tempat bekerja peneliti botani asing yang berada di Kebun Raya Negara Bogor. Dr. Melchior Treub diabadikan pada tempat ini, mantan seorang Direktur Kebun Raya Kelima (1880-1910) Sumber : Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel 1905 - 1930 Ilmu pengetahuan tidak dibatasi oleh pemerintah, hasil-hasil penelitian dari seluruh dunia mungkin memiliki peran yang penting pada permasalahan praktis yang ada. Karena alasan tersebut, Buitenzorg (Bogor) harus dikoordinasikan secara baik dengan lembaga penelitian dari negara lain. Sekitar 50 peneliti kita sedang dikirim ke negara lain untuk meningkatkan kapasitas diri mereka dan mengetahui ilmu-ilmu modern yang sedang menjadi trend sesuai dengan keilmuan mereka, kebanyakan dari kita menghabiskan perang baik di tahanan Jepang ataupun di bawah tahanan Jerman. Pusat penelitian kita secara ilmiah sudah up-to-date. Kehancuran dan mismanajemen melekat pada kondisi saat itu, dan setelah perang mengakibatkan pengusiran dan kerusakan pada peralatan penelitian milik kita. Dari negara "Pemberi" kemudian kami menjadi negara melarat, Jerman dan Jepang yang memperhatikan hal tersebut. Kekurangan peralatan akan dirasakan dalam waktu yang agak lama. Bogor, bagaimanapun bukan pusat dari ilmu terapan. Lebih dari satu abad sebelumnya, Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan di universitas di temukan, kelompok kita sudah berfungsi sebagai sekolah pasca sarjana informal dan ratusan peneliti dari seluruh dunia berhutang ilmu pertama mereka tentang biologi tropis kepada institut ilmu biologi murni yaitu Buitenzorg Botanical Garden ('s Land Plantentuin te Buitenzorg). Pada tahun 1880 Dr. Melchior Treub menjadi Direktur Kebun Raya Bogor, di bawah arahan yang luar biasa darinya, institut yang didirkan pada tahun 1817 ini mulai menjadi pusat ilmiah pengetahuan internasional (1880-1910). 14 | P a g e
Herbarium of the Royal Botanic Gardens at Buitenzorg 1844 Sumber : Flora Malesiana, Second Instalment, Dec 1949 Tiga puluh tahun berikutnya merupakan periode penting bagi Kebun Raya Bogor dan semua lembaga ilmiah yang terkait. Di bawah kepemimpinan M. Treub berhasil diselesaikan penelitian dasar mengenai hama penyakit yang mengancam tanaman yang bernilai ekonomis seperti penyakit daun kopi yang disebabkan sejenis jamur parasit dan penyakit sereh yang menyerang tebu. Pada tahun 1884 salah satu ruangan rumah sakit militer diubah menjadi laboratorium kecil untuk para peneliti tamu asing. M. Treub berpendapat bahwa penelitian ilmiah haruslah menguntungkan pertanian maupun industri. Treub menyadari perlunya menumbuhkan pengakuan dunia atas Kebun Raya Bogor sebagai suatu lembaga ilmiah yang juga bermanfaat bagi pertanian lokal dan Eropa. Daftar pengunjung menunjukan banyak nama. Dari tahun 1885 sampai 1 Januari 1917 tercatat lebih 200 orang peneliti dari seluruh dunia bekerja di Kebun Raya Bogor ini untuk satu atau dua tahun lamanya dalam penelitian sesuai propesi masing-masing. Ilmu pengetahuan murni telah menunjukan jalan dan salah satunya dari aplikasi yaitu pendidikan. Sekolah Pertanian dan Kedokteran Hewan ditemukan sejak lama sebelum perang berakhir. Sekolah Tinggi Pertanian yang kemudian diikuti oleh Fakultas Kedokteran Hewan memperkaya komunitas limiah kita. 15 | P a g e
Museum Zoologi Bogor, 1894 Sumber : KITLV, 1924 Pada awal di tahun 1817 kami hanya memiliki divisi kebun (Garden Division) yang sekarang disebut dengan "Lands Plantentiun". Ini ditemukan setelah selesainya kependudukan Inggris pada tanggal 18 Mei 1817 oleh Caspar Georg Carl Reinwardt seorang Jerman yang pindah ke Amesterdam Belanda, dan mempelajari ilmu pasti alam dengan spesialisasi botani dan ilmu kimia. Lahan seluas 47 hektar yang berbatasan dengan Istana Gubernur Jenderal ditetapkan sebagai Kebun Raya. Reinwardt menjadi direktur pertama kebun raya dari tahun 1817 sampai 1822, suatu periode dimana sekitar 900 tumbuhan ditanam di kebun raya mengoleksi tumbuhan dan biji-bijian dari berbagai wilayah Semenanjung Malaya. Pada tahun 1830, melalui usaha kurator kami yang abadi, Johanes Elias Teysmann, penata tanaman bangsa Belanda dan menghabiskan waktu lebih 50 tahun untuk mengembangkan Kebun Raya Bogor. Tujuh tahun kemudian Justus Karl Hasskarl sebagai seorang botanis menata ulang pola tanaman di Kebun Raya Bogor berdasarkan suku (family) taksonominya. Pada tahun 1842, Hasskarl mengusulkan adanya perpustakaan sebagai Bibliotheca Bogoriensis, dan terpisah dengan Herbarium Bogorensis yang dibuka 1844, serta menulis buku katalog tanaman yang kedua, terdaftar lebih dari 2.800 species. Sebagai penghargaan atas kerja Teysmann di dalam Kebun Raya Bogor, didirikan tugu yang diletakan di Taman Teysmann dengan empat species pohon jati dan vabena dari marga Teysmaniadendrom. 16 | P a g e
Pada tahun 1860 kebun kami diperkaya dengan mendirikan Taman Pegunungan di Cibodas. R.H.C.C Scheffer, Direktur Kebun Raya Bogor ketigaa kami (1869-1889), adalah pencetus/penemu Kebun Ekonomi (Cultur-Tuin) untuk mengembangkan pertanian dan menggunakan kebun raya sebagai sarana untuk penelitian ilmiah, semenjak disatukan sebagai sebuah sub divisi dari Stasiun Percobaan Pertanian Umum. Kemudian diikuti pendirian Sekolah Pertanian di beberapa daerah yang bernaung di bawah pengawasan Kebun Raya Bogor. Lembaga Penelitian Tanah, 1890, tahun 1905 dirubah menjadi Laboratorium Agrogeologi dan Penelitian Tanah ( Laboratorium voor Agrogeologi en Grond Ondezoek) Sumber : KITLV, 1920 Sebelum permulaan abad ini, Treub telah mengembangkan dengan pendirian Museum Zoologi. Pada periode ini juga dibentuk labolatorium untuk pengunjung, divisi phytochemical (divisi penelitian kimia), divisi phytopotological, dan juga stasiun percobaan untuk perkebunan dan benih asli. Yang terakhir merupakan dasar, tidak hanya bagi Stasiun Percobaan Pertanian Umum, tetapi juga menjadi dasar bagi stasiun percobaan pribadi yang mampu membantu/mendorong pertanian menjadi sesuatu yang patut di contoh. Kita dapat mengatakan bahwa, di luar (selain) stasiun percobaan gula di Pasuruan, hampir seluruh stasiun percobaan pribadi berasal dari Bogor. Dari institut Bogor yang sekarang, hanya sementara yang lain merupakan kreasi dari Treub. Pada awal abad ini, kebun raya benar- benar menjadi "topheavy" dan penyusun/ pengelompokan/penyatuan kembali institut menjadi sangat penting. Ini menjadi dasar pendirian Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan, dan pada tahun 30-an menjadi Departemen Urusan Ekonomi. Struktur saat ini, permasalahan 17 | P a g e
pertanian dan kebudayaan telah dipisahkan dan sebagian besar institut kita menjadi bagian Departemen Pertanian dan Perikanan. Universitas berada di Departemen Pendidikan, Pengetahuan dan Seni, sementara itu labolatorium Penelitian Kimia berada di Divisi Industri pada Departemen Urusan Ekonomi. Sebuah bagian terpenting pada komunitas kami terbentuk oleh dua institusi pribadi yaitu Stasiun Percobaan Jawa Barat dan Laboratorium Penelitian Karet Hindia Belanda NIRO (Nederlandsch Indische Rubber Ondeerzok). 's Lands Plantentuin masih memiliki fungsi sentral, fungsi sebagai perpustakaan umum dan studio foto umum masih dianggarkan oleh institusi ini. Laboratorium Penelitian Kimia 1934, sekarang menjadi Balai Besar Indudtri Agro, Kementerian Perindustrian. Sumber : KITLV, 1920 Bogor terletak 35 mil selatan Batavia terletak juga di kaki Gunung Salak (9.000 kaki) dan terletak dekat Gunung Gede Pangrango. Bogor terletak pada ketinggian 800 kaki, malam hari terasa dingin dan iklimnya tergolongkan sebagai daerah hujan (1.900 inci pertahun). Tempat ini dipilih oleh Gubernur Jenderal Baron Van Imoff sebagai tempat rekreasi dan dua cerita mengenai kerajaan terbangun setelah tahun 1756, Kerajaan Pajajaran, istana tersebut hancur oleh gempa bumi 1832, satu lagi kisah tentang istana muncul dari tahun 1856. Pada akhir abad 19, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mendirikan kediaman permanen di Bogor. Tempat peristirahatan Gubernur Jenderal didirikan pula di Cipanas pada kaki Gunung Gede Pangrango dekat dengan Kebun Pegunungan Cibodas. 18 | P a g e
Bogor menjadi kota yang modern, lebih dari kota-kota lain di Jawa. Bogor menunjukan rumah-rumah kolonial dan pepohonan tua, yang berhubungan dengan masa lalu yang hebat saat nama Buitenzorg (Sans Souci) masih dianggap tepat. Lembaga-Lembaga Ilmiah di Buitenzorg (1817-1947 I. 's Lands Plantentuin 1817 1. General Office 1817 2. Garden Division 1817 3. Bibliotheca Bogoriensis 1842 4. Herbarium 1844 5. Mountain Garden Tjibodas 1860 6. Photographic Studio and Drafting Room 1878 7. Treub Labolatory 1884 8. Zoological Museum dan Labolatory 1894 9. Marine Station Pasar Ikan 1904 10. Game Laws and Nature Protection 11. Garden Division in construction dan reconstruction (Sibolangit-Sumatera) Poerwodadi-E. Java, Macassar-Celebes) 1914 II. General Agricultural Experiment Station 1918 1. General Office 1918 2. Agricultural Institute 1905 3. Botanical Institute 1905 4. Institute for Plant Diseases and Pests 1912 5. Institute for Soil Research 1890 6. Laboratory for Inland Fisheries 1930 7. Macassar-Division, Celebes 1946 III. Forestry Experiment Station 1913 (Boschproefstation) 1. Botanical Division 1917 2. Technological Division 1914 3. Commersial Forests 1913 4. Protective Forests 1930 IV. Laboratory for Chemical Research 1934 1. Analitycal Division 2. Phytochemical Division 1888 19 | P a g e
3. Resin Laboratory 4. Agricultural Division V. Veterinary Institute 1907 1. Acute Infectious diseases of bacterial origin 2. Serological diagnostics dan general research, on and other immunisatory therapeutics 3. Preparation and control of antisera, vaccins etc and other immunisatory therapeutics. 4. Poultry diseases 5. Ultra-virus diseases of cattle 6. Zoology (Helminthology, protistology, entomology) 7. Chemistry VI. Institute for Cattle Breeding 1927 1. Poultry 2. Hogs, goats and sheep 3. Cattle 4. Nutritional Research VII. University of Indonesia. 1. Faculty of Agriculture 1940 2. Faculty of Veterinary Sciences 1947 VIII. General Aricultural Syndicate 1932West-Java Experiment Station IX. Nederlandsch Indische Institut voor Rubber Onderzock, NIRO 1940 Dari beberapa lembaga ilmiah yang terdapat di Kota Bogor antara tahun 1817 sampai 1947, hanya 2 (dua) lembaga yang oleh penulis diuraikan sebagai berikut : 20 | P a g e
1. Stasiun Percobaan / Penyelidikan Kehutanan, 1913 (Boschproefstation) Kantor Balai Penyelidikan Kehutanan (Bosbouwproefstation), 1927 Sumber : Bos en Bosbeheer op Java, 1950 Sebelum lembaga ini didirikan tahun 1913, telah disusun desain organisasi rencana kerja yang disusun oleh Dr. S.H. Koorders pada tahun 1910 yang dimuat dalam majalah TECTONA, DEEL V, 5e Jaargang 1912, penugasannya berasal dari misi Direktur Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan (Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel), Dr. H.J. Loving pada tanggal 28 Februari 1910 kepada Dr. S.H. Koorders untuk menyusun Desain Organisasi Rencana Kerja Stasiun penelitian di Hindia Belanda Timur. Tahun 1910, Dr. S.H. Koorders kembali ke Bogor untuk bekerja di Kebun Raya Negara Bogor ('s Lands Plantentuin te Buitenzorg) sebagai Kepala Laboratonium Kehutanan pada bagian herbarium, yang sebelumnya memangku jabatan sebagai Kepala Bagian Hutan (Boschdistrict) dibeberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bagelen/Purworejo, Semarang, Besuki dan Probolinggo. Dr. S.H. Koorders adalah pelopor perlindungan alam, kepeloporan lainnya sangat berkaitan dengan pembentukan organisasi pemangkuan hutan Jawa dan Madura tahun 1869 dengan ditetapkannya organisasi dan mengadakan pangkat pejabat kehutanan (houtvester) sebagai tenaga inti. Penelitian sebagai karya besarnya adalah sistimatik semua jenis kayu di Jawa bersama ahli botani Dr. Tb. Valeton, dan penelitian ini dapat dianggap sebagai pelopor pekerjaan Afdeeling Eksplorasi Hutan dan Teknologi Kayu dan Lembaga Penelitian Hutan. 21 | P a g e
Kunjungan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Kunjungan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jhr. Andries Cornelis Dirk de Graeff dalam rangka peresmian gedung Balai Penyelidikan Kehutanan pada tanggal 20 Juli 1930 diterima oleh Dr. Ch. J. Bernard sebagai Direktur Pertanian, Perindustrian dan Perdaganga (Directeur van Lanbouw Nijverheid en Handel). Kendaraan No. B-2 (Batavia) digunakan oleh gubernur jenderal sebagai penguasa tertinggi di Hindia Belanda, sedangkan No. B-1 diperuntukkan bagi Ratu Belanda. Sumber : De Opening van het Nieuwe Gebouw voor het Bodchbouwproefstation, Overgedrukt uit Tectona, DEEL XXIV, afdeeling 8/9 Archipel Drukkerij - Buitenzorg 1931 Pada tanggal 29 Desember 1907, para pejabat kehutanan Hindia Belanda mendirikan sebuah perkumpulan, yaitu VABINOI, singkatan dari Vereeniging van Ambtenaren bij bet Boschwezen in Nedenlandsch Oost Indie ( Perkumpulan Pegawai Jawatan Kehutanan Hindia Belanda Timur ) dan pada tahun 1913 bersepakat untuk mendirikan sebuah Lembaga Penelitian Hutan (Boschproefstation). Dan tahun 1909 sampai 1916, jabatan ketua VABINOI dipegang oleh Beekman, dan ketika Pemerintah memutuskan untuk mendirikan lembaga untuk penelitian hutan, Beekman sendiri ditunjuk sebagai pimpinan lembaga penelitian tersebut. Dengan demikian terbentuklah afdeling penelitian produksi hutan, pembangunan tanaman, penelitian teknologi kayu dan eksplorasi hutan. Pada tahun 1927, Reglemen untuk Pemangkuan Hutan Negara di Jawa dan Madura 1913 diganti dengan Reglemen voor het beheer der bossen van den Lande of Jawa en Madura (Peraturan Pengelolaan Hutan Negara di Jawa dan Madura) atau disebut Bosehordonnantie voor Jawa an Madura. (Undang - Undang Hutan untuk Jawa dan Madura). Salah satu pokok perubahan dalam undang - undang ini antara lain adalah "Boschproefstation" (Station Percobaan Kehutanan) diganti dengan Boschbouwproefstation (Balai Penyelidikan Kehutanan) 22 | P a g e
Para Pejabat Balai Penyelidikan Kehutanan, 1931 Tampak duduk : Dr. Ch. J. Bernard, Direktur Pertanian, Perindustrian dan perdagangan, Dr. R. Wind, Direktur Balai Penyelidikan Kehutanan dan Dr. H. Ten Oever, Kepala Inspektur (Hoofdinpecteur), Kepala jawatan Kehutanan (Hoofd van den Dientst van het Boschwezen) Sumber : De Opening van het Nieuwe Gebouw voor het Bodchbouwproefstation, Overgedrukt uit Tectona, DEEL XXIV, afdeeling 8/9 Archipel Drukkerij - Buitenzorg 1931 Penelitian pertama dari lembaga ini dilakukan dalam 4 divisi : 1. Divisi Botani 2. Divisi Teknologi 3. Hutan Produksi 4. Hutan Perlindungan Publikasi-publikasi sebagai bentuk komunikasi, laporan singkat dan laporan pendahuluan mengenai stasiun penelitian dan dalam jurnal kehutanan "Tectona" (ringkasan dari artikel dalam kongres bahasa"). a. Divisi Botani Aktivitas terpusat sekitar eksplorasi teknik kayu dan botani, pengumpulan data kehutanan dan botani, system penamaan pribumi yang tersusun, nomenklatur ilmiah dan perdagangan , teksonomi dari kelompok yang penting secara ekonomi. Divisi ini, dimulai pada tahun 1917, memfokuskan pada wilayah di luar Jawa, pulau yang belakangan hampir secara eksklusif mempengaruhi hutan jati dari kepentingan ekonomi. Bahan-bahan herbarium dikumpulkan dalam rangka inventarisasi hutan. Bahan-bahan dikumpulkan dari beberapa pohon hutan sampai lengkap (daun, buah, bunga, kayu dan kulit kayu). Semua data yang dianggap penting di bawa bersama-sama dalam formulir, termasuk data botani dan data lain yang dianggap penting dalam kehutanan seperti habitat, frekuensi, bentuk, muatan kubik (cubic content) dari sebuah pohon, kegunaan dan daya tahan dari kayu, dsb. 23 | P a g e
Karena banyaknya data-data yang dikumpulkan oleh beragam pekerjaannya, sebuah editing ternyata sangat dibutuhkan. Bahan-bahan ini membentuk dasar pengetahuan dari hutan di luar Jawa. Belakangan sebuah metode dari "strip-survey" dikembangkan, dimana bahan-bahan dari semua pohon yang melebihi diameter 40 cm, baik yang berbunga maupun tidak, tetap dikumpulkan. Bahan-bahan steril ini membentuk dasar table umum dari Dr.F.H. Endert, yang sukses dalam mengklasifikasikan kebanyakan pohon dari bahan steril turun menjadi generasi/genus. Foto Bersama Pejabat dan Pegawai Balai Penyelidikan Kehutanan, 1931 Sumber : De Opening van het Nieuwe Gebouw voor het Bodchbouwproefstation, Overgedrukt uit Tectona, DEEL XXIV, afdeeling 8/9 Archipel Drukkerij - Buitenzorg 1931 Species dalam genus ini terdata beberapa nomor. Pada tahun 1942 herbarium kami menghitung 40.000 nomor, sekitar satu setengah menghilang pada periode yang semrawut dari yang sekarang muncul. Data lapangan menghasilkan bahan mentah untuk banyak laporan dan publikasi. Daftar dari nama lokal dipublikasikan untuk beberapa wilayah. Daftar-daftar ini masih dalam proses berkembang dan dilengkapi. Tetapi indeks kartu kita yang paling penting, yang membawa data asli juga menghilang. Bagian dari bahan yang dikumpulkan diserahkan kepada pihak herbarium di Kebun Raya Bogor, hubungan rutin dijaga dengan institusi ini (kebun raya). 24 | P a g e
b. Divisi Teknologi Setelah kelahirannya pada tahun 1914, sebagaimana sebuah divisi kecil yang hampir tidak memiliki peralatan telah berkembang sebagai salah satu divisi terbesar di stasiun kami. Dimulai dengan pekerjaan anatomi dan mekanik sederhana, penelitian sekarang meliputi seluruh semesta dari teknologi perkayuan. Dengan tujuan/peralatan seperti alat percobaan amsler, kekuatan pembengkokan statis, perbandingan kekuatan, daya rentang, cleavability, kekerasan dan daya tahan guncangan juga ditentukan baik pada bahan basah dan kering-udara. Dari bahan yang asli, berdasarkan data herbarium kami, koleksi besar dari sampel kayu dibentuk. Bentuk dari sampel-sampel ini dapat memfasilitasi penelitian anatomi. Sebuah kunci identifikasi berdasarkan sampel-sampel ini secara resmi direkomendasikan pada Kongres Kehutanan di Roma pada tahun 1926. Mesin Untuk Menentukan Sifat Kekuatan Kayu Sumber : Bos en Boschbeheer op Java, 1950 Sebagian besar klasifikasi berakhir dengan familia atau genus yang terbaik dengan sebuah kelompok dari spesies. Hanya dalam beberapa kasus tertentu karakteristik- karakteristik sangat spesifik, yang mana karakteristik anatomi terbukti tidak signifikan. Konservasi kayu juga merupakan point dalam program. Ini dilakukan dengan tujuan penyikatan (brushing) yang teliti, dan perlakuan panas-dingin pada tangki bertekanan tinggi. Penelitian penting dilakukan pada creosoting (semacam minyak yang dihasilkan kayu) dari balok lintasan perkereta apian (Railroad ties), yang diuji pada jalur kereta negara. Pada tangki tangki yang lebih kecil sampel-laboratorium tidak dapat dilakukan. 25 | P a g e
Beberapa kayu lokal juga diinvestigasi untuk dilihat kemampuannya sebagai sumber selulosa dan kertas. Pekerjaan ini lakukan bekerja sama dengan laboratorium untuk teknik botani di Delft, Belanda. c. Divisi Hutan Produksi. Sebelum adanya perang kepentingan silvakultur terjadi pada penanaman dan produksi hutan, Harga kayu tidak setinggi sekarang, dan juga sedikit kebutuhan untuk mengeksploitasi hutan yang sulit diakses seperti di Kalimantan, Sumatera dan New Guinea (Papua Nugini). Setelah Perang Dunia ke II, harga kayu dan perkembangan politik telah mengakibatkan peningkatan hebat pada kayu. Kecenderungan ini meningkatkan banyak permasalahan silvakultur. Sebuah metode silvakultur harus dikembangkan agar dapat menjamin regenerasi dan eksploitasi ekonomi di hutan. Regenerasi alam harus menjadi arus utama karena sebagai sebuah pandangan baru harus mencakup kemungkinan kayu komersial, banyak bidang baru penelitian harus dieksplorasi di Indonesia. Survei kehutanan dan enumaerasi untuk bidang ini, persiapan untuk table volume baru, determinasi dari kenaikan adalah semua masalah yang diinvestigasi oleh stasiun percobaan/penyelidikan kehutanan. d. Divisi Perlindungan Hutan. Divisi ini memfokuskan pada fungsi protektif/perlindungan dari hutan, Divisi ini adalah anggota termuda dari stasiun percobaan/penyelidikan kehutanan. Hanya pada tahun 1930 sebuah permulaan dibuat pada investigasi hidrologis dan orologis tentang hutan gunung, sementara pentingnya survei seperti itu sudah lama disadari jauh sebelum tahun tersebut. Dua titik air dipegunungan dekat Bandung dipilih sebagai tempat penelitian. Data dikumpulkan bekerjasama dengan Dinas Hidroelektrik dan Royal Meterological Observatory (Observatorium Meterologis Kerajaan). Pengukuran aliran arus dan juga penelitian mengenai lapisan yang dilakukan. tujuannya adalah untuk menebang/deforest satu dari dua wilayah setelah beberapa tahun. Sebuah permulaan kecil dilakukan pada tahun 1938. Penelitian tambahan di bawah kondisi klimatologis telah dilakukan dalam rangka tempat- tempat di pulau tersebut. 26 | P a g e
Beragam penelitian yang lebih kecil telah dilakukan diseluruh Jawa tentang beragam jenis tanah, faktor lereng/landaian, ground-cover, dan efek erosi. Evaporasi dari pohon dan pupuk (manures) hijau telah ditentukan dengan weighing dan lysimeter. 2. Universitas Indonesia. a. Fakultas Pertanian, 1940. Setelah lamanya periode persiapan (1931-1940) sebuah kampus pertanian untuk pelatihan bagi ilmuan-ilmuan pertanian dimulai pada tahun 1940, pelatihan propaedeutical diidentifikasi dengan propaedeusis medis. Tanggal 1 Maret 1948 fakultas tersebut dipindahkan ke Bogor. Rencana akan dibuat Pondok/rumah kecil, untuk menyediakan bangunan sampai dengan nilai fl.3.500.000 dalam waktu 5 tahun. Rencana ini termasuk pembangunan aula, hall, laboratorium ruang dosen, gymnasium, dan lapangan olahraga. Persyaratan masuk adalah ijazah SMA B (Ijazah Ilmu Pengetahuan), Predikat/gelar B.A diperoleh setelah dua tahun belajar dengan sukses. Sementara itu predikat/gelar Insinyur dapat diperoleh setelah belajar 5,5 tahun. Dalam 4 tahun sebuah ujian lebih lanjut diberikan (kandidat II). Tingkat ini harus sama dengan apa yang diberikan oleh Kampus Pertanian Wagenigen di Belanda. Terdapat 2 arah utama : Pertanian dan Kehutanan. Perbedaan antara dua arah utama ini muncul pada tingkat ke 3. Ujian Pertama (Candidat I, B.A) mencakup pada disiplin sebagai berikut : Matematia, Fisika, Kimia (inorganic, fisik, koloida, dan organic), Mineral dan petrography, Geologi, Meteorologi, Botani dan Genetika, Zoology, Agronomi, Ekonomi. Pada akhir tahun ke empat, para kandidat pertanian diuji dengan disiplin ilmu sebagai berikut : Ilmu Tanah, Ekonomi Pertanian, Teknik Pertanian, Mikrobiologi, Pitopatologi, Hukum Agraria dan Perundangan Pemerintah, Peternakan Sapi Sementara itu untuk insinyur kehutanan diuji : Silvakultur dan perlindungan hutan, Eksploitasi hutan, Manajemen hutan, Ilmu tanah, Teksonomi Tumbuhan dan Geografi Tumbuhan, Hukum Agraria dan Perundangan Pemerintah, Teknik Pertanian Untuk kandidat insinyur pertanian terutama akan diuji budidaya pertanian, ilmu tanah, dan ekonomi pertanian dan topik pilihan lainnya. Untuk insinyur di kehutanan: 27 | P a g e
Silvakultur dan perlindungan hutan, Ekonomi kehutanan dan topik pilihan lain, Sekarang fakultas memiliki 7 professor luar biasa, tiga dosen, dan tiga dosen luar biasa. Situasi dari fakultas ditengah pusat ilmiah di Bogor menjamin optimis kedepannya dari fakultas ini. b. Kampus Kedokteran Hewan, 1947, Fakultas Kedokteran Hewan. Sekolah Kedokteran Hewan Hindia Belanda didirikan pada tahun 1907 dan dikembangkan pada tahun 1947, menampilkan pelatihan akademis dengan persyaratan masuk minimum adalah SMU. Terdapat perbedaan pada dua arah utama: budidaya peternakan dan ilmu kesehatan. Penyederhanaan ini disebabkan oleh adanya fakta bahwa waktu belajar yang hanya 5,5 tahun terlalu pendek untuk dapat menyelesaikan pendidikan kedokteran hewan, membandingkan dengan teurapetik, ilmu kesehatan, dan zooteknik. Fakultas pertanian sebagian mengurusi tahun "propaedeutical" pertama. Kursus tertentu (seperti ekonomi) diambil pada tahun berikutnya juga diberikan oleh anggota dari fakultas pertanian. Kebalikannya, kursus budidaya ternak harus diberikan kepada mahasiswa pertanian. Topik yang terspesialisasi diberikan di tiga tempat a. Di sekolah kedokteran hewan terdahulu untuk teurapetik b. Di institut kedokteran hewan untuk ilmu kesehatan c. Di institut budidaya ternak (juga direncanakan di daerah Kedung Halang) untuk Zooteknik. Fakultas ini terdiri dari 16 anggota, dengan total staf mencapai 31 orang. Maksud dari publikasi ini berasal dari "Nederlandsch - Indische Bladen Voor Dierggeneeskunde" dan "Universitetits mededelingen". Institut Pertanian Bogor adalah lembaga pendidikan tinggi yang secara historis merupakan bentukan dari lembaga-lembaga pendidikan menengah dan tinggi pertanian, kehutanan serta kedokteran hewan. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut : Midelbare Landbouwschool (Sekolah Menengah Pertanian) 1913. Midelbare Bosbouwschool (Sekolah Menengah Kehutanan) 1937 Landbouw Hoogeschool (Sekolah Tinggi Pertanian) 1940 Nederlandsch Indische Veaartschool (Sekolah Kedokteran Hewan) 1947 Institut Pertanian Bogor didirikan pada tanggal 1 September 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) No. 92/1963, disyahkan 28 | P a g e
oleh Presiden RI Pertama dengan Keputusan Presiden No. 279/1965. Pada saat itu dua fakultas di Bogor yang berada dalam naungan Universitas Indonesia (Pertanian dan Kehutanan) berkembang menjadi 5 fakultas, yaitu Fakultas Pertanian Fakuktas Kehutanan, Fakultas Kedokteran Hewan , Fakultas Perikanan dan Fakultas Peternakan. C. Buitenzorg Kota Terindah di Jawa (1860 - 1930) Kota Bogor penuh dengan keistimewaan terutama anugerah alamnya yang memberikan keuntungan lebih dibandingkan kota lain di Indonesia Situasi Jl. Ir. H. Juanda ke arah Bogor Trade Mall Sumber : KITLV, 1900 Catatan perjalanan para pelancong, baik yang hanya bersenang-senang maupun yang melakukan kegiatan ilmiah telah terjadi sejak pertengahan abad 19 sampai permulaan abad 20 sering mengeluarkan pernyataan hiperbola tentang Bogor. Keberadaan Hotel Belle Vue (sekarang Bogor Tred Mall) sebagai tempat yang paling dipilih pelancong karena posisinya yang bisa melihat seluruh keindahan lembah Gunung Salak hanya dari jendela kamar, kenyamanan stasiun kereta api yang mengalahkan perkereta-apian di Inggris, tempat peristirahatan Gubernur Jenderal, dan tentunya Kebun Raya Bogor yang sering disebut terbaik di dunia adalah beberapa lokasi yang selalu mendapatkan tempat khusus bagi para pelancong tersebut. 29 | P a g e
1. Perjalanan ke Buitenzorg. Ke Jawa pada abad 19 adalah sebuah perjalanan menarik, karena Jawa termasuk salah satu tujuan utama para pelancong dunia dan secara perlahan semakin terkenal keindahannya. Jawa bisa dikunjungi hanya dalam waktu empat puluh jam saja dari Singapura dengan kapal uap. Sekali berada di Tanah Jawa, berkunjunng ke Buitenzorg adalah sebuah keharusan. Buitenzorg merupakan daerah jajahan Hindia Belanda, hampir mirip sekali kotanya dengan Sinkla di India yang menjadi jajahan Inggris. Namun Buitenzorg memiliki keunggulan lain yang tidak dimiliki oleh kota Sinkla, yaitu Kebun Raya. Bantammerweg (Sekarang Jln. Kapten Muslihat) dilihat dari arah Kebun Raya Bogor. Sumber : KITLV, 1900 Tempat pemberhentian pertama para pelancong dari Eropa dan Australia di Jawa adalah Batavia, namun setelah tinggal selama seminggu di Batavia, mulai menginginkan perubahan suasana karena kepanasan dan nyamuk. Pergi ke Buitenzorg untuk menemukan kota dengan iklim tersehat di dunia dan cuaca yang berkabut seperti sebuah ceritera khayalan di novel-novel. Perjalanan naik kereta api ke Buitenzorg dari Stasiun Weltevreden di Batavia memberikan suasana pemandangan yang menyenangkan. Setelah berada di dalam kereta, ternyata semuanya sangat nyaman dan tenang. Hampir tidak ada perbedaan antara kelas utama dengan kelas dua, keduanya mendapatkan kenyamanan yang mirip. Di kelas utama terdapat beberapa orang, di luar jendela ditutupi dengan kayu tebal yang diusahakan mampu menahan sengatan matahari, lapisan kulit tebal menutupi kursi berukuran besar, dindingnya berwarna putih dan biru yang diselingi oleh lukisan Mauve's dan Mesdag's. Mejanya sungguh nyaman, dengan rak di atas kepala, dan kamar ganti ber-furnitur indah. 30 | P a g e
Kelas dua memiliki layanan yang hampir sama mirip dengan kelas satu, namun lebih banyak penumpangnya. Kelas tiga berupa sebuah gerbong panjang tanpa penyekat dan berbangku tanpa sandaran, ditempati oleh penduduk lokal yang sesak. Biaya untuk menggunakan kelas utama adalah 2,2 sen dolar untuk setiap kilometer, 1,6 sen kelas dua, 0,6 sen untuk kelas tiga. Pengelolaan kereta api di seluruh Jawa memberikan seluruh pelayanan yang sangat baik. Gerbongnya sangat nyaman, besarnya tempat tidur yang lebih dari cukup, dan penjagaan bagasi yang baik. Keadaan kamar kecilnya yang lebih baik dibandingkan kereta api cepat di Inggris. Kereta api hanya sekali berhenti di stasiun Depok dan sampai di Buitenzorg dalam waktu satu jam dua puluh menit. Ketika kereta api mendekati Buitenzorg, tiba-tiba langit menjadi gelap. Awan hitam pekat menebus horizontal dan menutup pegunungan, menggantikan matahari yang sebelumnya bersinar dengan benderang. Beberapa menit kemudian hujan turun dengan deras disertai petir menggelegar menggetarkan tanah, sekejap kemudian langit berganti cerah dan bersih, menimbulkan pemandangan menyenangkan dan penuh kedamaian. Perjalanan kereta api menuju Buitenzorg, juga bisa dari arah Bandung yang hanya berhenti di Cianjur, perjalanan tersebut melewati sebuah kawasan dengan pemandangan yang mengagumkan dan harus melewati jembatan yang panjang karena dibelah oleh dua sungai, yaitu Citarum dan Cisokan. Setelah melewati Cianjur, pemandangan yang terhampar adalah perkebunan teh, kopi dan cinchona/kina. Kuda adalah model trasportasi lainnya menuju Buitenzorg dari Batavia dengan melintasi Groote Postweg sejauh 40 mil, perjalanan ini sangat bisa dinikmati dan menyenangkan karena pemandangannya. Untuk mengetahui jarak maka setiap 4 Km terdapat sebuah tonggak (pal), dan setiap 5 buah tonggak (20 Km) terdapat sebuah bangsal untuk penggantian kuda yang sudah kelelahan menempuh perjalanan panjang. 2. Buitenzorg Tempat Favorit Sudah sejak lama Buitenzorg adalah tempat favorit untuk beristirahat bagi para pembesar, saudagar dan pedagang Batavia, mereka melakukan perjalanan untuk berkunjung pada Sabtu sore, tinggal pada hari Minggu dan sore harinya ke Batavia. Keberadaan kereta api Batavia - Buitenzorg yang dibuka pada tanggal 31 Januari 1873, semakin memudahkan perjalanan ini, Sehingga menjadi hal yang biasa jika tinggal semalam di Buitenzorg dan kembali ke Batavia keesokan harinya. 31 | P a g e
Hotel Belle Vue (Sekarang Bogor Trade Mall). Hotel Belle Vue (Sekarang Bogor Trade Mall), hotel terbesar dan terkenal di Buitenzorg dengan pemandangan latar belakangnya Gunug Salak dan Sungai Cisadane. Sumber : KITLV, 1900 Banyak bangsawan, saudagar dan banker dari Batavia memiliki rumah di Buitenzorg mereka mencoba melepaskan diri dari udara panas yang mengandung malaria ke tempat yang berudara sejuk dan berhawa pegunungan. Stasiun kereta api di Buitenzorg sangat nyaman, luas, bersih dan terang. Pekerja kereta api adalah orang Cina dan Jawa dengan menggunakan topi dan baju berwarna biru mirip pakaian Eropa. Keluar dari stasiun kereta api langsung tampak Wilhelmina Park (Taman Topi) yang indah dan tertata rapih, berjalan 5 menit kearah kiri menyusuri Bantammerweg (sekarang Jalan Kapten Muslihat) terdapat Hotel du Chermin de Fer (sekarang Kantor Polresta) yang dimiliki oleh The Nederlandsch - Indische Escompto Maatschappij. Lima menit berjalan menyusuri Grooteweg (sekarang jalan Ir. H. Djuanda) terdapat Hotel Belle Vue (sekarang Bogor Trade Mall) yang sangat terkenal dengan kamar pegunungannya karena memberikan keindahan dan kesatuan pemandangan antara aliran sungai Cisadane dengan Gunung Salak. Hotel Belle Vue memiliki gaya Eropa, lantainya diberi karpet dengan gorden di jendelanya. Dari balkon di kamar tidur akan mendapatkan pemandangan keluar yang mengagumkan. Selain kedua hotel tersebut, terdapat pula hotel Binnenhof dengan 54 kamar yang dibangun pada tahun 1856 untuk kepentingan tamu-tamu elit dari Istana, tempat pertemuan para pengusaha dan pegawai pemerintah. Pada tahun 1920-an namanya 32 | P a g e
berubah menjadi Hotel Dibbets (sekarang Hotel Salak). Hotel ini dimiliki oleh keluarga istana yang memiliki hubungan dengan Gubernur Jenderal. 3. Keadaan Buitenzorg Buitenzorg berada diarah selatan Batavia dengan jarak sekitar 40 mil, dan berada di kaki Gunung Salak, pada posisi 106˚53'5" Bujur timur dan 6˚35'8" Lintang Selatan, walaupun hanya terletak pada ketinggian 700 kaki di atas permukaan laut, iklimnya sejuk dan menyenangkan terutama di pagi dan sore hari, tanahnya lembab karena hujan terus turun hampir setiap hari terutama di sore hari selama dua jam yang selalu diiringi petir yang datang dengan tiba-tiba. Jarang sekali ada satu hari dalam setahun tanpa hujan. Cuaca panas hampir tidak pernah terjadi. Ketika malam tiba, cuaca menjadi lebih sejuk. Dalam setahun terdapat 219 hari hujan dengan curah hujan 168,5 inci setahun, sehingga sesuai untuk membudidayakan pohon, tanaman dan bunga-bungaan. Suhu rata-rata di siang hari sekitar 28˚ F namun saat musim kemarau mencapai 88º F. Secara umum rata- rata musim kemarau di Jawa adalah lima bulan, di Batavia tiga bulan, namun di Buitenzorg adalah kekecualian, jarang sekali tidak terjadi hujan selama lebih dari tiga minggu. Gunung Salak yang terdekat dengan Buitenzorg telah lama diam sejak letusan tahun 1699 yang mengguncangkan seluruh rumah di Batavia dan mengeluarkan sejumlah besar bebatuan, serta merubah bentang alam sekitarnya. Panas matahari tertutup dengan hujan, udara terasa lebih sejuk, selain itu kesejukan dan kebersihan udara dibantu oleh keberadaan kebun rayanya. Stasiun Kereta Api di Buintenzorg. Sumber : KITLV, 1900 33 | P a g e
Penduduk Buitenzorg pada tahun 1893 sekitar 4.000 orang, dan berkembang pada tahun 1920 menjadi 34.000 orang diantaranya terdiri dari 24.000 orang Eropa dan 4.000 orang Cina. Kebanyakan orang Cina bekerja sebagai pedagang dan saudagar, tidak sedikit yang memiliki toko dibantu dengan kuli. Penduduk Buitenzorg dimanjakan dengan keberadaan Societet (Balai Pertemuan) sebagai tempat berkumpulnya kelompok elit, museum, pacuan kuda yang berlangsung pada bulan Mei dan September, serta beberapa hotel yang bagus. Terdapat pula Gereja Protestan "Zeboat" yang dibangun pada tahun 1920 yang peletakan batu pertamanya oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Johan Paul Groof van Limburg Stirum), dan penjara didekat Roode Brug (Jembatan Merah). Kantor Pos dan Kantor Telepon bersatu dengan Stasiun Kereta Api. Hotel Dibbets (sekarang Hotel Salak) dan Hotel du Chermin de Fer (sekarang kantor Kepolisian Resort Kota Bogor) Sumber : KITLV 1920 Jalan di Buitenzorg lebar, tertata dan terjaga dengan baik, banyak tempat untuk dikunjungi, baik di dalam kota atau sekitarnya. Bungalownya besar dan indah, memiliki ruang yang luas di tengah rumah, dibagian sebelah kiri dan kanannya terdapat kamar tidur atau kamar kerja. Sebuah beranda terbuka ditopang beberapa pilar berada tepat di depan rumah dengan kursi-kursi kayu untuk menerima tamu. Sisa-sisa bangunan unik terlihat sekarang disekitar Jalan Paledang dengan pemandangan ke lembah Gunung Salak. Sado dan Delman adalah alat transportasi untuk melakukan perjalanan di Buitenzorg dan sekitarnya. Sado singkatan dari "dos a dos" (Perancis) yang berarti saling membelakangi. Sado adalah kendaraan roda dua yang ditarik satu atau dua kuda kecil. Sado berbeda dengan delman hanya dinaiki dua orang, dimana salah satunya menjadi kusir. Delman sebenarnya nama seorang teknisi transportasi dan lithogaper 34 | P a g e
berkebangsaan Belanda pembuat Delman, yaitu Charles Theodore Deeleman (1823 - 1884). 4. Istana Bogor (Paleis Buitenzorg) Sejak tahun 1870 - 1943, Paleis Buitenzorg merupakan tempat kediaman resmi saat musim panas tiba dari 38 Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan satu orang Gubernur Jenderal Inggris . Pada tahun 1744, Imhoof Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Indroff terkesima akan kedamaian sebuah kampung kecil di Bogor (Kampung Baru), sebuah wilayah bekas Kerajaan Pajajaran yang terletak di hulu Batavia. Van Inhoff mempunyai rencana membangun wilayah tersebut sebagai daerah pertanian dan tempat peristirahatan bagi Gubernur Jenderal, serta pertama kali Belanda membuka daerah perkebunan di Buitenzorg dan sekitarnya. Istana Gubernur Jenderal di Bogor (Het Paleis van den Gouverneur - Generaal te Buitenzorg). Sumber : Eerste Jaargang, April 1917 - April 1918 Paleis Buitenzorg dibangun pada bulan Agustus 1744 dan berbentuk tingkat tiga sebagai rumah peristirahatan. Ia sendiri membuat sketsa dan membangunnya dari tahun 1745 - 1750, mencontoh arsitektur Bhekheim Palace, kediaman Duke Malborough, dekat kota Oxford di Inggris. Seiring dengan waktu terjadi perubahan-perubahan kepada bangunan awal yang dilakukan selama masa Gubernur Jenderal Belanda maupun Inggris (Thomas Stampord Raffles) bentuk bangunan istana telah mengalami berbagai perubahan sehingga yang tadinya merupakan tempat peristirahatan berubah menjadi bangunan yang megah. 35 | P a g e
Herman Willem Daendels, van der Kapellen dan Stamford Raffles mendiami istana paladian dengan halaman yang luas mencapai 28,4 ha dan luas bangunan 14.892 M². Namun musibah datang pada tanggal 10 Oktober 1834, gempa bumi mengguncang Kota Bogor akibat meletusnya Gunung Salak sehingga istana mengalami rusak berat. Salah satu ruangan dari Istana Gubernur Jenderal di Bogor Sumber : Eerste Jaargang, April 1917 - April 1918 Pada tahun 1850, Plaleis Buitenzorg dibangun kembali, tetapi tidak bertingkat lagi karena disesuaikan dengan situasi daerah yang sering gempa, dan dibangun kembali dengan mengambil arsitektur gaya Eropa abad ke-19. Gedung yang luas dan megah ini dibangun dengan gaya klasik yang dipengaruhi arsitektur Belanda. Sebagian tamannya menjadi Nederlandsch Plantentuin te Buitenzorg yang sangat menarik perhatian bagi para ilmuwan dan peneliti dari seluruh dunia. Gubernur Jenderal sering berjalan-jalan di dalam taman menggunakan kereta dengan empat kuda melewati lorong pohon kenari. Berdekatan dengan "Istana" ini terdapat barak militer yang besar dan nyaman untuk digunakan sebagai tempat istirahat pasukan Eropa., terutama para pengawal Gubernur Jenderal. Para petinggi pemerintahan dan masyarakat elit Belanda dan Eropa lainnya sering berkunjung ke Paleis Buitenzorg untuk mengadakan pesta-pesta besar dan glamor. Halaman Istana yang luas dijadikan tempat memelihara rusa yang akan dipotong dan menjadi hidangan eksklusif. 36 | P a g e
5. Gubernur Jenderal adalah pemegang kekuasaan tertinggi di kawasan Hindia Belanda dengan gaji 160.000 florins (koin Belanda dalam bentuk emas atau perak) per tahun atau bisa menjadi dua kali lipat dari gaji yang diterima Presiden Amerika Serikat, ditambah dengan ratusan ribu dolar dan 60.000 dolar lainnya untuk entertaining. Gubernur Jenderal memimpin sekitar 40.000 tentara, dimana sepertiganya bangsa Eropa dan berbagai Negara (kebanyakan Belanda, Jerman, Inggris, Belgia, Swiss dan sedikit Perancis) yang dibayar dengan gaji yang tinggi, sisanya adalah orang India, kemudian orang Ambon dan Jawa dengan bayaran terendah. 's Lands Plantentium te Buitenzorg (Kebun Raya Negara Bogor). Diantara kunjungan lokasi yang paling berkesan di Buitenzorg adalah Kebun Raya Negara Bogor sambil dipandu oleh Dr. Melchior Treub, Sang Kurator. Dari 20 sampai 30 kebun tropis yang dibuat oleh negara kolonial berbagai daerah di Eropa, hanya tiga yang menunjukan keistimewaannya, yaitu di Calcuta India, Kebun Paradenia di Ceylon dan Kebun Raya Negara Bogor. Jalan utama di Kebun Raya dengan deretan pohon kenari Sumber : KITLV 1920 Orang dengan sangat mudah dapat membedakan antara Kebun Raya Negara Bogor dengan tiga kebun raya lainnya, terutama pada kekayaan dan keanekaragaman tanaman yang berada di Kepulauan Malaya, Kebun Raya Negara Bogor mungkin menjadi kebun raya yang terkaya di seluruh dunia. Carl Lumholtz seorang ahli biologi dan budaya yang menulis perjalanan dalam bukunya yang terkenal "Through Central Borneo" ketika pertama kali datang ke Batavia dengan menggunakan kapal uap Rumphius pada tanggal 10 Nopember 1913, hal yang pertama kali ditanyakan kepada rekannya dari Pemerintah Hindia Belanda adalah tentang 37 | P a g e
Nederlandsch Plantentiun te Buitenzorg, tempat dimana terdapat taman botani terkenal di dunia. Pada saat itu Kebun Raya Negara Bogor terbuka untuk publik tanpa dipungut bayaran dan bisa didatangi kapan saja tanpa ada penjagaan, tingkat keamanan yang baik terjadi karena adanya kekuatan militer yang besar didekat kebun raya dan sering kali Gubernur Jenderal datang untuk berkunjung. Di dalam komplek kebun raya terdapat berbagai fasilitas untuk dikunjungi seperti herbarium, museum zoology, perpustakaan dan studio photozincographical. Kebun Raya Negara Bogor berada di sebuah sudut dari rumah peristirahatan Gubernur Jenderal berdiri sejak 18 Mei 1817 oleh Profesor Caspar Georg Carl Reinwardt, dibuat seperti model Kew Garden di Inggris. Pada tahun 1830 Kebun Raya Negara Bogor mendatangkan seorang ahli tanaman kebun dari Eropa, karena kemampuannya diajak oleh Gubernur Jenderal van den Bosch ke Jawa untuk merancang kebun raya. Ahli tersebut adalah J.E. Teysmann (1808 - 1882), menjadi kurator terkenal Kebun Raya Negara Bogor dan seorang ahli taman yang bekerja di di Bogor sejak 1830. Kerja keras Teysmann terus berkembang karena energy dan kemampuan yang terbaik, akhirnya setengah abad kemudian dia mendapatkan pengakuan yang tidak diragukan lagi dalam dunia keilmiahan pada tumbuhan. Dalam sebuah buku yang ditandatangani oleh seratus naturalis terkemuka, mulai dari Charles Darwin sampai Condolle, tertulis "beleberrimo indefessoque J.E. Teysmann cumdimidium per saeculum Archipelagi indici thesaurum catanicum exploranit, mirantes Collagae". Selama periode dalam pengelolaan taman antara tahun 1830 sampai 1868, Teysmann telah membuat institusi Kebun Raya Negara Bogor menjadi independen, dan terus melakukan penelitian di seluruh pulau untuk menemukan tanaman yang belum terungkap dan langka sekaligus memperkaya koleksi kebun raya. Dia juga mempublikasikan katalog yang berisi tentang berbagai tanamannya dan membaginya dalam bentuk system excellent. Tahun 1868, Kebun Raya Negara Bogor menjadi institusi publik dengan seorang kurator yang dihargai. Dia adalah Dr. Scheffer yang berasal dari Utrecht. Pada tahun 1870-an R.H.C. Scheffer (1844 - 1880), menjabat Direktur Kebun Raya Negara Bogor pada waktu itu, mengembangkan Kebun Pegunungan Cibodas dengan rancangan mendekati bentuk yang sekarang. Tahun 1876 sekolah pertanian didirikan, ia pun 38 | P a g e
meninggal pada tahun 1880 dalam usia 33 tahun, dan digantikan oleh Dr. Melchin Treub, seorang kurator. Dalam tahun 1890-an Dr. Melchin Treub (1880 - 1905), Direktur Kebun Raya Negara Bogor yang terkenal itu, telah melakukan pembangunan kebun tropis yang kemudian menjadi pusat penelitian ilmiah yang terbaik. Di Buitenzorg, keberadaan museum, herbarium dan perpustakaan botani yang memiliki lebih dari 5.000 volume, serta berbagai laboratorium, dan kantor untuk kepentingan kurator telah tersedia bagi para wisatawan ilmiah yang berkunjung ke kebun raya. Kebun Pemerintah Hindia Belanda di Jawa seluas 90 hektar ini dikenal dalam dunia ilmiah sebagai "Hortus Buitenzorgiensis" dan secara resmi disebut "Lands Plantentiun te Buitenzorg" yang terdiri dari tiga cabang, yaitu kebun hortikultur, kebun pegunungan dan kebun botani. Pada jalan utama di Kebun Raya Negara Bogor yang direncanakan oleh Teysmann, tertata rapi Alee des Kanaries (Canarium Commune), dengan akar tergantung sampai menjalar 100 kaki, sedangkan jalan lainnya selebar 20 kaki disetiap sisinya ditanami pohon-pohon besar, sehingga daunnya bertautan seolah melindungi pelintas jalan dari sinar matahari, berbagai kehidupan terdapat di pohon tersebut seperti liana dan sarang burung.. Beberapa ratus meter di depan pintu gerbang, terdapat monument dengan bentuk atap bulat dengan ditompang oleh beberapa pilar melindungi kuburan, pada kuburan tersebut terdapat tulisan "Sacred to the memory of Olivia Mariamne, wife of Thomas Stamford Raffles, Lieutenant - Governor of Java and its defendencies, who died at Buitenzorg on the 26 th of November 1814". Monumen ini sangat sederhana dibandingkan dengan patung Sir Thomas Stamford Raffles di Singapura. Bagi para pelancong dari Singapura monument ini sangat menarik perhatian karena "melankolis"-nya. Dalam keadaan dimana kendali pemerintahan dipegang kembali oleh pemerintah Belanda dan Inggris, namun perhatian terhadap bangunan kecil bergaya Yunani tersebut merupakan bukti sejarah yang menunjukan pengorbanan kehidupan pribadi bagi yang berjuang di garis depan. 6. Buitenzorg dan Sekitarnya Buitenzorg memang banyak memiliki tempat untuk dikunjungi dengan pemandangan menakjubkan terutama dari beranda Hotel Belle Vue, berdiri di tangga beranda, tepat di bawah kaki, sebuah hamparan luas beragam budidaya pertanian diselingi oleh perkampungan yang dikelilingi hijaunya pepohonan, seluruhnya hampir berhubungan dengan sebuah sungai. Sementara disebelah kiri lembah, terdapat hamparan luas 39 | P a g e
persawahan dan pegunungan, lahan pertanian merambat hampir mencapai puncaknya yang diselingi juga perkampungan dengan rumah tersebut dari bambu yang asli, bahkan dari Hotel Belle Vue yang berjarak sekiar 100 yard. Bagi pelancong yang datang ke Buitenzorg selalu mengutip pernyataan Scidmore, seorang pelancong terkenal tentang perasaannya melihat hamparan Gunung Salak "Deep down below us lay valley of Eden, where thousands of palmtrees were in constant motion, their branches bending, swaying and fluttering as softly asostrichplumes to the eye". Keindahan pemandangan di lembah Gunung Salak juga mendapatkan perhatian penuh dari seorang perempuan cantik berkebangsaan Inggris F. Marion Crowford yang menyatakan "I think that true beauty is beyond descriftion" Turun dan mengunjungi lembah, terdapat Sungai Cisadane yang lebar. Jauh di atas gunung terlihat perkebunan kopi dan teh yang ditanam pada ketinggian 1.300 kaki sampai 4.000 kaki. Selain mengunjungi daerah di sekitar Hotel Belle Vue, berkunjung ke tempat lebih jauh dari Buitenzorg, yaitu Batutulis, dimana terdapat sebuah batu bertuliskan huruf kawi atau bahasa klasik kuno Jawa dari jaman Hindu. Terdapat juga makam keramat yang bertapakan kaki. Berjalan terus ke puncak melewati makam tersebut, di bawahnya terdapat hamparan lembah yang dilintasi Sungai Cisadane dan di atasnya terdapat jembatan bambu yang terkenal memiliki struktur yang indah dan kokoh, dengan lengkungan yang saling berkaitan dan semuanya terbuat dari bambu. Resort Batutulis adalah yang terbaik di Buitenzorg, terdapat berbagai permainan dan sarana olahraga, serta penginapan, dari tempat ini bisa dilihat kesuburan lembah Cisadane 7. Keluar Buitenzorg (Sindanglaya/Cipanas) Pelancong yang ingin meninggalkan Buitenzorg menuju Sukabumi biasanya akan melewati dua rute, rute pertama dengan menggunakan kereta api dengan memakan waktu selama dua jam, atau dengan rute kedua yaitu menggunakan kereta kuda yang melintasi Sindanglaya dan Cianjur. Perjalanan menuju Cipanas dengan menggunakan kereta kuda melalui Sindanglaya merupakan salah satu perjalanan yang harus dilakukan karena keindahan pemandangan pegunungan, hamparan perkebunan teh dan Danau Telaga Warna di Puncak yang membentang, memanjakan pandangan mata. Dengan menggunakan kuda yang sehat dan segar, waktu tempuh yang dilalu selama lima jam karena harus melalui jalan yang sempit dan terjal. 40 | P a g e
Jalan terjal antara Buitenzorg - Sindanglaya/Cipanas dan Tempat Penggantian Kuda di Puncak. Sumber : KITLV 1920 Saat keluar dari Buitenzorg menuju Megamendung, hanya kuda yang kuat yang biasa dikendarai dan beberapa kuli untuk membawa barang. Penggantian kuda dan kuli dilakukan setiap enam atau tujuh mil. Jalan yang dilalui menanjak secara perlahan, dan pada pemberhentian pertama, jalan menjadi sempit karena tebing dikedua sisinya, setelah itu terhampar lembah yang luas dengan suhu yang sejuk dan menyenangkan. Akhirnya pilihan berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan dibandingkan menunggang kuda. Sekitar 500 kaki sebelum puncak (Pass) terdapat sebuah pondok penjagaan lahan yang berfungsi juga untuk penggantian kuda, dan biasa juga digunakan untuk bermalam. Beratnya perjalanan di daerah Megamendung bisa dibayangkan betapa beratnya membuat jalan tersebut. Jalan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Daendels itu disebut Groote Postweg, telah banyak memakan korban pekerja dikarenakan penyakit. Empat mil selepas puncak Megamendung, dikaki gunung yang bernama Cipanas, terdapat sebuah rumah peristirahatan Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan kebun raya kecil, serta kebun sayuran dari Eropa untuk memenuhi selera makan Gubernur Jenderal di waktu itu. Di pinggir jalan terdapat kampung penduduk dengan pohon buah-buahan disekitarnya, serta bangunan vila-vila yang indah arsitekturnya yang dihuni oleh para pensiunan pegawai Belanda. Buitenzorg memang layak disebut "The Free from Care", bebas dari ketakutan. Bogor memiliki nama selain Buitenzorg yang berarti "Beyon Care" dan disebut juga "Sans Sauci" dalam bahasa Perancis. Bagi para pelancong yang berkunjung keseluruh kota di Jawa pasti sepakat bahwa Buitenzorg-lah kota dengan segala keindahan dan kenyamanan. 41 | P a g e
"Jabatan barunya memikul tanggung jawab yang besar dalam meneruskan cita-cita yang mulia, yang ditinggalkan oleh pejabat pertamanya di masa mendatang. Tujuan utama melestarikan kekayaan alam Indonesia yang lebih luas dan tempat habitat satwa untuk mendapatkan perlindungan dalam kawasan-kawasan Suaka Margasatwa."
BAB III SEJARAH PENUNJUKAN SUAKA MARGASATWA (WILDRESERVAAT) A. Peranan Dr. K.W. Dammerman Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda yang dirintis Dr. S.H. Koorders selama 7 tahun (1912 - 1919) telah mencapai hasil mengagumkan dalam mengusulkan kawasan yang berpotensi tumbuhan dan satwa sebagai monument alam (cagar alam). Dalam tahun 1919 dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 21 Februari 1919 No. 6, Lembaran Negara 1919 No. 90 dan tanggal 11 Juni 1919 No. 83, Lembaran Negara 1919 No. 392 yang menunjuk 55 lokasi monument alam. Namun bagi perkumpulan pada akhir tahun 1919 telah mengalami kerugian besar oleh kematian Dr. S.H. Koorders sebagai Pendiri dan Ketua Pertama dari perkumpulan tersebut, yang sangat berjasa dalam Dr. K.W. Dammerman mengusulkan situs-situs alam untuk kepentingan dimasa mendatang. Dalam pengelolaan perkumpulan selanjutnya, ditunjuk Dr. Karel Willem Dammerman., seorang Zoologist lulusan dari Universitas Utrecht sebagai Ketua Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda menggantikan Dr. S.H. Koorders yang saat ini menjabat sebagai Kepala Museum Zoologi di Bogor. Susunan Organisasi Perkumpulan Perlindungan Perlindungan Alam Hindia Belanda periode 1920 - 1932 terdiri dari : Ketua : Dr. K.W. Dammerman Buitenzorg Wakil Ketua I : T. Ottalander, Taman Sari Banyuwangi Wakil Ketua II : Dr. Ch. Bernard, Buitenzorg Sekretaris I : Dr. H.J. Lam, Buitenzorg Sekretaris II : E.H.B. Brascamp, Buitenzorg Bendahara : Dr. J.G.B. Beumee, Buitenzorg Anggota/Pakar : Pangeran Poerbo Atmodjo, Oud-Regent van Kutoarjo M.E.G. Bartels, Pasir Datar, Sukabumi Karel Albert Rudolf Bassche, Buitenzorg 42 | P a g e
Van den Bussche, Buitenzorg Dr. L.P. Cosquino de Bussy, Amsderdam Dr, W, Docteurs van Leeuwen, Buitenzorg Prof. Dr. Max Fleischer, Berlin Dr. M. Kerbosch, Bandung C.H. de Goeje, Welltervreden P.V.D. Haas, Buitenzorg Mevrouw A. Koorders, Schumacher, Buitenzorg Dr. F.C. van Faher, Buitenzorg Dr. C.G.G.J. van Steenis Anggota biasa perkumpulan perlindungan alam sebanyak 126 orang terdiri dari 121 orang dalam negeri dan 5 orang luar negeri (Belanda), dan terdapat pula anggota yang berasal dari warga pribumi sebanyak 5 orang. Dr. K.W. Dammerman dalam mengelola organisasi perkumpulan, pekerjaan bidang botani dipercayakan penuh pada pekerjaan herbarium kepada Dr. van Steenis dan Dr. H.J. Lam yang keduanya menunjukan perhatian yang besar pada masalah perlindungan alam. Jabatan sebagai ketua perkumpulan ini mempunyai tanggung jawab yang besar dalam meneruskan cita-cita yang mulia yang ditinggalkan Dr. S.H. Koorders dimasa mendatang. Tujuan utama melestarikan kekayaan alam di Hindia Belanda yang berpotensi tumbuhan unik dan langka sebagai Natuurmonument/monument alam/cagar alam, dan tempat habitat satwa yang perlu mendapatkan perlindungan dalam kawasan suaka margasatwa (wildreservaat). Tugas ambtenaar yang baru ini sangat berat, diantaranya melakukan pengawasan atas semua cagar-cagar alam yang harus dibina dalam pengelolaan organisasi ke depan, termasuk membuat peraturan tentang pencegahan perburuan dan perlindungan binatangnya. Jabatan sebagai ketua perkumpulan selama 12 tahun (1920 - 1032) telah berhasil memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk menunjuk monument-monument alam yang lebih besar. Selain mendesak supaya ketentuan yang ada ditegakkan dan diperbaiki, ini juga berupaya dengan semangat supaya ditunjuk untuk cagar alam yang lebih luas dan perlindungan margasatwa besar. Respon dari pemerintah, akhirnya datang juga dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda menunjuk beberapa kawasan monument alam, seperti Ujung Kulon dan Panaitan (35.000ha), Semenanjung Purwo (40.000 ha), Nusa Barong (6.000 ha), Rawa Danau (2.500 ha), Cibodas (Gunung Gede) 1.040 ha dan Rimbo Panti (3.500 ha) 43 | P a g e
Peristiwa penting terjadi di negeri ini, dengan diterbitkannya Undang-Undang Cagar Alam dan Suaka Margasatwa (Natuurmonumenten en Wildreservoaten Ordonantie) 1932, Lembaran Negara 1932 No. 17, dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 4 Januari 1932 No. 18. Undang-Undang ini lebih menitikberatkan tanggung jawab pengelolaan cagar alam dan suaka margasatwa kepada Dinas Kehutanan dan pengawasannya yang lebih ketat terhadap kegiatan perburuan terutama di Pulau Jawa. Disamping kehutanan, pihak kebun raya juga terlibat dalam perlindungan alam, dimana tanggung jawab direktur lembaga tersebut secara tidak resmi adalah penasehat pemerintah mengenai perlindungan yang terutama berurusan dengan perlindungan flora dan fauna. Lembaga Kebun Raya ini mempunyai beberapa orang ahli yang bekerja di Herbarium, Museum Zoologi dan Labolatorium Laut dan tugasnya tidak terbatas hanya memberi nasehat saja, tetapi seringkali mengambil prakarsa dalam pengelolaan cagar alam. Hal ini dapat dimaklumi karena pada lembaga ini berkumpul para ahli botani terkenal yang telah banyak melakukan penelitian di kawasan monument alam yang berpotensikan tumbuhan unik dan langka, sedangkan pihak kehutanan sangat terbatas pada keahliannya. Pengelolaan kawasan tetap menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan, mengingat Lembaga Kebun Raya ini tidak mempunyai personil dan dana dalam pelaksanaan tugasnya. Namun pada prakteknya turut pula berbicara memberikan saran dan masukan mengenai cara- cara pemangkuan, karena pemanggkuan sangat berpengaruh terhadap pelestarian binatang dan tumbuhan tertentu. Pada bulan April 1937, Lembaga Kebun Raya menunjuk A. Hoogerwerf sebagai ambtenaar khusus untuk perkumpulan perlindungan alam, yang sebelumnya telah bekerja sebagai ahli taxidermis pada Museum Zoologi Bogor. Dr. H.J. Lam dan Dr. C.G.G.J. van Steenis yang selama bertahun-tahun juga duduk sebagai anggota perkumpulan perlindungan alam. Sejak saat ini, pengawasan cagar alam dan suaka margasatwa berada di tangan Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (Houtvester), sedang pemangkuan ditangan Direktur Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan (Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel) berkedudukan di Bogor yang sekarang menjadi kantor Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Pada tahun 1934 penangan diserahkan kepada Hoofdinspecteur Boschwezen, tetapi ternyata pihak kehutanan tidak mencurahkan perhatiannya kepada pengelolaan cagar alam dan suaka margasatwa yang dipercayakan kepadanya. Pertama karena pihak kehutanan adalah Dinas Ekonomi, yang terutama harus mencari keuntungan, sebagai pengelolaan cagar 44 | P a g e
alam dan suaka margasatwa tidak produktif sama sekali memberi keuntungan. Kedua kebanyakan pejabat kehutanan (houtvester) sudah dibebani tugas yang terlalu berat, karena daerah yang dikelolanya sangat luas. Penunjukan kawasan perlindungan alam khususnya Suaka Margasatwa di luar jawa mengacu kepada Undang-Undang (Ordonantie) 1932 yang ditunjuk berdasarkan Goueverneur Besluit (Gubernur Jenderal) dan Zelfbestuur Besluit (Keputusan Daerah Swapraja) diantaranya Suaka Margasatwa Gunung Leuser (ZB - 416.500 ha), SM. Kluit (ZB - 20.000 ha), SM Kutai (ZB - 306.000 ha) SM. Kotawaringin (ZB - 100.000 ha), SM. Sampit (GB - 205.000 ha), dan SM. Bukit Barisan Selatan (GB - 356.000 ha). Catatan lain dari usaha Dr. K.W. Dammerman adalah yang mengusulkan kawasan hutan Baluran sebagai suaka margasatwa pada tahun 1928 sewaktu menjabat Direktur Museum Zoologi di Bogor, dan juga bertanggung jawab atas aktivitas perlindungan alam. Pada bulan Maret 1934, sewaktu menjabat Direktur Kebun Raya Negara Bogor (1932 - 1939) berusaha lagi mengusulkan kawasan Baluran sebagai suaka margasatwa kepada Inspektur Utama Dinas Kehutanan Bondowoso di Jawa Timur, dan pada tahun 1937 terbit Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 September 1937 No. 9, Lembaran Negara 1937 No. 544 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Baluran sebagai Suaka Margasatwa seluas 25.000 ha. Pada tahun 1929 pernah mengikuti Kongres Ilmu Pengetahunan Alam ke IV Se-Pasific di Bandung dengan menyampaikan makalah yang berjudul ―Preservation of Wildlife and Nature Reserve in the Nederlandsch Indie". Pada tahun 1939 pensiun sebagai Direktur Kebun Raya Bogor, dan pada tahun yang sama pula (bulan Oktober) kembali ke Belanda, menetap di Leiden. B. Lahirnya Undang-Undang Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Munculnya Perlindungan jenis satwa lair di bumi nusantara dilatarbelakangi terhadap eksploitasi besar-besaran burung Cendrawasih oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan eksport bulunya dalam skala besar ke Paris dan London. Peringatan pertama bencana tersebut muncul dari F.S.A. de Clerq, seorang mantan Residen Ternate pada tahun 1890 yang menyatakan bahwa ―Saat ini burung-burung hampir tidak pernah dijumpai di sepanjang pantai, dan pembunuhan telah bergerak hingga ke pedalaman, maka tidak lama lagi tidak ada sisa-sisa produk-produk ciptaan Tuhan Sang Maha Pencipta yang dapat mengenangkan para pengamat burung dari suatu keajaiban dunia‖. 45 | P a g e
Tahun 1894, tidak ada tindakan dari pemerintah mengakibatkan datangnya tekanan dari para konservasionis dari luar Hindia Belanda. Menteri Negara Jajahan (Minister van Kolonien) menerima surat dari beberapa Assosiasi perlindungan satwa yang menyesalkan adanya penyelundupan burung cendrawasih secara liar ke beberapa negara di dunia, dan mendesak agar dengan segera mencegah laju pembunuhan satwa liar. Dua tahun kemudian 1896, M.C. Piepers, seorang mantan ahli hukum yang piawai dari Departemen Hukum Hindia Belanda, juga ahli biologi yang berjasa, dan pula seorang leptidopterolog (ahli kupu-kupu) terkenal, sudah menyarankan berbagai tindakan untuk perlindungan flora dan fauna Hindia Belanda. Ia menunjuk pemusnahan yang cepat dari binatang yang dulunya tidak langka, lebih-lebih di Pulau Jawa, dan menyarankan peraturan tentang iklim berburu, tetapi hanya bagi orang Eropa saja. Orang Indonesia dilarang berburu dengan senjata api, kecuali orang terkemuka dan ambtenaar. Ini suatu bukti bahwa ketika orang itu menganggap berburu sebagai hak istimewa bagi orang terkemuka. Tetapi ia sangat mengharapkan adanya larangan mengekspor kulit dan bulu burung, serta tanaman yang dilindungi (anggrek), disamping pemasarannya ke negara lain seperti Singapura dan Australia. Larangan perburuan yang menjadi malapetaka dan bencana pada burung cendrawasih tersebut kemudian menjadi syarat bagi pembuatan undang-undang perlindungan burung- burung lain yang menarik termasuk jenis mamalia liar lainnya. Ide ini kemudian lahir dan ditindak lanjuti dengan terbitnya Undang-Undang Perlindungan Mamalia Liar dan Burung Liar yang Berlaku di Seluruh (Ordonantie tot bescherming van sommige in Nederalndsch - Indie in het wild levende diersoorten Hoogdieren en Vogels) tanggal 14 Oktober 1909, Lembaran Negara 1909 No. 497, kemudian diikuti dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Gindia Belanda tanggal 24 Desember 1909 No. 59, Lembaran Negara 1909 No. 594 tentang Jenis-Jenis Mamalia Liar dan Burung Liar. undang-undang maupun keputusan ini mulai berlaku 1 Januari 1910. Terbitnya Keputusan tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya, disatu pihak ordinansi itu ingin menggapai terlalu tinggi dengan melindungi semua mamalia liar dan burung liar, tetapi dilain pihak banyak tindakan yang diperlukan dalam operasionalnya tidak berjalan, akibatnya ordonansi maupun keputusan dikatakan nihil justru yang terjadi sebaliknya, perdagangan kulit burung cendrawasih ketika itu terus merajalela. Pada tahun 1912, dari Manokwari saja dikeluarkan kulit burung seharga satu juta gulden dengan bea pungutan eksport sebesar 100.000 gulden. Timbulah protes terhadap perburuan ini, yang berarti aib bagi negeri Belanda dan Hindia Belanda. 46 | P a g e
Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming) yang dipimpin Dr. S.H. Koorders, mengirim surat kepada Pemerintah Hindia Belanda, supaya eksport kulit burung cendrawsih dilarang total, atau setidak-tidaknya kulit burung dari Nieuw Guinea Belanda. Jawaban pada tanggal 22 Desember 1913 berbunyi bahwa permohonan tidak dapat dikabulkan, karena terhadap larangan eksport total masih ada keberatan, dan dalam waktu singkat burung elok tersebut tidak mungkin punah. Namun, baik di Nederlandsch maupun Hindia Belanda, masyarakat mendesak supaya dikeluarkan larangan atau sekurang-kurangnya pembatasan perburuan burung dan eksport kulitnya. Akhirnya berhasil juga, dan dengan Surat Keputusan tanggal 27 Nopember 1922 ditetapkan, bahwa perburuan burung Cendrawasih Kuning (Paradisea apoda), burung mambruk atau dara mahkota dilarang sama sekali. Undang-Undang tahun 1909 kurang memuaskan banyak pihak terutama para naturalis dan peneliti maupun pemerhati lingkungan. Pada tahun 1924 diganti dengan Undang- Undang Perlindungan Binatang Liar, Mamalia Liar dan Burung Liar 1924, Lembaran Negara 1924 No. 234, dan dikukuhkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 17 Mei 1924 No. 10. Pada peraturan ini ditinggalkan jenis-jenis satwa liar yang lama, yaitu perlindungan semua jenis mamalia liar dan burung liar. Disusunlah nama jenis-jenis binatang yang sangat memerlukan perlindungan saja. Secara keseluruhan terdapat 8 jenis mamalia (diantaranya orang utan), dan 53 kelompok burung. Untuk di P. Jawa dan Madura ada pula tambahan yaitu badak dan gibbon kelabu, Selanjutnya perburuan margasatwa besar dan merpati, ayam-ayaman dan margasatwa air akan diatur lagi, dan untuk pertama kali diadakan akte perburuan dan bea perburuan. Ordonansi ini hanya diundangkan untuk Jawa dan Madura, dan baru berlaku di daerah lain pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Tetapi pelaksanaannya tidak pernah terjadi, sehingga di luar Jawa dan Madura, tepatnya di Maluku dan Papua, Ordonansi yang lama tahun 1909 masih tetap berlaku. Kekurangannya yang begitu banyak dalam ordonansi baru ini menjadi sebab, bahwa tidak lama kemudian seluruh tindakan terhadap perburuan dan perlindungan fauna harus ditinjau kembali. Walaupun masa perburuan gajah, banteng, anoa dan babi rusa (di luar Jawa) dibatasi sampai setengah tahun, namun jumlah binatang yang boleh ditembak tidak dibatasi. Perburuan ini tanpa bayaran, dan tidak perlu akta perburuan yang diwajibkan hanya surat ijin dan Kepala Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan ini merupakan suatu pengaturan yang 47 | P a g e
sangat tidak memuaskan dan bukan berarti perbaikan terhadap ordonansi lama tahun 1909, yang hingga kini masih berlaku untuk daerah luar. Tahun 1931 bagi Pulau Jawa dan Madura diterbitkan Ordonansi tersendiri yaitu Undang- Undang Perlindungan Satwa Liar 1931, Lembaran Negara 1931 No. 133, dikukuhkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 27 Maret 1931 No. 36, dan Undang- Undang yang sama, Lembaran Negara 1931 No. 265 dengan Surat Keputusan Gubenur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 Juni 1931 No. 33. Pengaturan perburuan dipisahkan dan perlindungan fauna pada umumnya, dengan ketetapan yang baru ini berhasil dijalankan. Setelah dikeluarkannya Ordonansi tahun 1931, dalam perkembangannya dikeluarkan peraturan perlindungan satwa liar baru untuk wilayah Jawa dan Madura tahun 1940, yaitu Jachtverordening Jawa dan Madura 1940 (Peraturan Perburuan Satwa Liar Jawa dan Madura), dalam regulasi ini dikelompokan kriteria satwa liar yang boleh diburu berdasarkan karakteristik sifat dan coraknya. Regulasi perlindungan habitat satwa liar pada intinya pada perlindungan species satwa liar itu sendiri. Hal ini mengacu pada konsep konservasi bahwa suatu species satwa liar tidak dipisahkan dan habitatnya. Pembentukan regulasi perlindungan habitat satwa liar diaplikasikan dengan pembangunan monument-monument alam. Di wilayah Hindia Belanda ditunjuk monument alam yang didasarkan pada tiga ordonansi, yaitu Ordonansi Monumen Alam (Natuurmonumenten Ordonantie) tahun 1916, Ordonansi Monumen Alam dan Suaka Margasatwa (Natuurmonumenten en Wildresevaten Ordonantie) tahun 1932 dan Ordonansi Perlindungan Alam (Natuurbescherming Ordonantie) tahun 1941. Sebagai bagian dari perlindungan alam, khususnya perlindungan satwa liar pada tahun 1916 Ordonansi ini menekankan penetapan wilayah-wilayah khusus yang di dalamnya terdapat aspek-aspek yang harus dilindungi seperti flora, fauna dan unsur-unsur alam lainnya. Adapun kriteria perlindungan yang ditetapkan dalam ordonansi ini ialah pelestarian flora yang dianggap penting. Perlindungan satwa liar, penangkapan dan pembunuhan, serta perlindungan habitat flora dan fauna dan kebakaran. Penetapan monument alam bukan karena ancaman pengrusakan hutan dan perburuan satwa, tetapi juga dan ancaman kegiatan pertambangan dan pembukaan lahan oleh pihak swasta. Penetapan Natuurmonument secara tidak langsung melindungi satwa liar, tetapi dalam perkembangan selanjutnya menunjukan upaya-upaya perlindungan yang lebih ketat terhadap satwa liar dengan menetapkan kawasan-kawasan perlindungan bagi satwa liar dan habitatnya. Pada tahun 1932, Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Undang-Undang Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, Lembaran Negara (Staatsblad) 1932 No. 17, dikukuhkan dengan Surat 48 | P a g e
Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 11 Januari 1932 No. 18. Ordonansi ini merupakan perbaikan dan Natuurmonumenten Ordonantie 1916, pendirian Suaka Margasatwa (Wildreservat) memang melindungi satwa liar secara khusus, dalam regulasi ini disebutkan pelarangan untuk melukai dan membunuh satwa liar atau bagian dan tubuhnya, memindahkan atau merusak sarang, mengambil telur, serta pelarangan perilaku yang dapat menimbulkan kebakaran padang rumput atau habitat satwa liar. Dilarang pula kegiatan perburuan yang dapat menurunkan jumlah satwa liar yang ada. Selain itu, dilarang pula berada di wilayah suaka margasatwa dengan membawa senjata api atau membawa anjing untuk perburuan. Secara khusus penunjukan suaka margasatwa dibangun berdasarkan pada potensi habitat asli satwa liar khusus yang hidup di areal tersebut, serta berdasarkan satwa liar yang terancam punah. Dalam Ordonantie tahun 1932, secara garis besar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Gubernur Jenderal dapat menunjuk areal-areal yang dimiliki pemerintah sebagai monument. Alam atau suaka margasatwa dengan mempertahankan keadaan yang khas bagi ilmu pengetahuan dan keindahan untuk melindungi binatang-binatang yang hidup liar atau tumbuhan yang terdapat didalamnya; 2. Dalam Suaka Margasatwa dilarang untuk : a. Mencari, menangkap, melukai atau membunuh satwa liar; b. Mengganggu sarang dan mengambil telur; e. Membawa satwa hidup atau mati atau termasuk bagian-bagiannya; d. Melakukan aktivitas pertanian; e. Melakukan aktivitas yang berdampak negatif terhadap satwa liar; f. Berada dilokasi dengan senjata api, senapan angin atau alat berburu atau menangkap lainnya atau didampingi satu atau lebih banyak anjing. 3. Dalam Monument alam dilarang untuk: a. Semua aktivitas yang dilarang di Suaka Margasatwa (2.a. sampai 2.f) b. Mengumpulkan tumbuhan atau bagian dan tumbuhan; e. Membuat api atau mengakibatkan kebakaran; d. Mengembalakan ternak. 4. Direktur Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu dapat menutup akses jalan ke suaka margasatwa atau monument alam dan lalu lintas umum, yang kemudian dilarang untuk memasuki areal-areal ini. 49 | P a g e
5. Pengaturan hukuman atau denda. Jika larangan yang terdapat pada butir 2 dan 3 dilanggar maka dapat dikenakan hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda 500 gulden (dengan atau tanpa penyitaan alat-alat dan penggandaan hukuman jika terulang). Jika larangan yang dimaksud pada butir 4 dilanggar dapat dikenakan hukuman maksimal 3 minggu kurungan atau denda maksimal l00 gulden (dengan kemungkinan penggandaan hukuman, jika terjadi mengulangi pelanggaran). Setelah diterbitkannya Ordonansi tahun 1932, ditunjuk beberapa Suaka Margasatwa dibeberapa wilayah di Hindia Belanda: 1. Suaka Margasatwa Pananjung Pangandaran (540 ha) SK Gubernur JenderaL tanggal 7 Desember 1934 No. 19, Lembaran Negara 1934 No. 669. 2. Suaka Margasatwa Berbak (190.000 ha), SK Gubernur Jenderal tanggal 29 Oktober 1935 No. 18, LembaranNegara 1935 No. 521 3. Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I (356,800 ha), SK Gubernur Jenderal tanggal 24 Desember 1935 No. 48, Lembaran Negara 1935 No. 621 4. Suaka Margasatwa Sampit (Tanjung Puting)-205.000 ha, 5K Gubernur Jenderal tanggal 18 Agustus 1937 No. 39, LembarNegara 1937 No. 394 5. Suaka Margasatwa Kotawaringin (Tanjung Puting) 100.000 ha, SK Sultan Kotawaringin tanggal 13 Juni 1936 No. 24 6. Suaka Margasatwa Gunung Rinjani (40.000 ha), SK Gubernur Jenderal tanggal 17 Juli 1941 No. 15. Lembaran Negara 1941 No. 77 7. Suaka Margasatwa Kutai (306.000 ha), SK Sultan Kutai tanggal 10 Juli 1936 No. 80/22 8. Suaka Margasatwa Gunung Leuser (416.500 ha), SK Gubernur Aceh tanggal 5 Juil 1934 No. 137. 9. Suaka Margasatwa Ujung Kulon dan P. Panaitan (45.000 ha), SK Gubernur Jenderal tanggal 23 Juni 1937 No. 17, Lembaran Negara 1937 No. 420 10. Suaka Margasatwa Banyuwangi Selatan (62.000 ha), SK Gubernur Jenderal tanggal 1 September 1939 No. 26, Lembaran Negara 1939 No. 492 11. Suaka Margasatwa Way Kambas (130.000 ha), SK Gubemur Jenderal tanggal 26 Januari 1937 No. 26, Lembaran Negara 1937 No. 38 12. Suaka Margasatwa Sekundur (79.000 ha), SK Sultan Langkat tanggal 30 Oktober 1939 No. 233. 50 | P a g e
Dalam perkembangan selanjutnya, ordonansi monument alam dan suaka margasatwa 1932 mengalami perubahan/revisi, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Alam (Natuurbescherming Ordinantie) tahun 1941 memuat ketentuan pelarangan serta ketentuan ketentuan pengelolaan lainnya. Secara garis besar ketentuan-ketentuan dalarn ordonansi tahun 1941 : 1. Ijin memasuki monument alam atau suaka margasatwa dengan beberapa perijinan tertentu yang diajukan oleh residen atau dinas kehutanan suatu wilayah tertentu. 2. Kewenangan Gubernur Jenderal untuk menutup dan membuka suaka margasatwa untuk umum. 3. Pelarangan terhadap perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan keruksakan pada satwa liar, tumbuhan serta keindahan alam yang mengurangi nilai suaka margasatwa; 4. Pelarangan terhadap perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan perubahan pada kondisi tanah dan penurunan pertumbuhan satwa liar dan tumbuhan; 5. Penangkapan satwa liar dan pengambilan tumbuhan, serta barang-barang yang digunakan akan menderita satwa liar hidup yang disita akan dilepaskan, dimasukan ke kebun binatang, atau dibunuh atas dasar kemanusiaan. Satwa liar atau bagian tubuh serta tumbuhan-tumbuhan akan diserahkan ke Direktur Kebun Raya Bogor. 6. Kewenangan menyidik tindak pidana akan diserahkan kepada pegawai pemerintahan yang ditunjuk oleh residen, kepala daerah hutan dan pegawai/pengurus monument alam dan suaka margasatwa. Namun ketentuan-ketentuan pelarangan di atas tidak berlaku bagi beberapa pihak, seperti para ilmuwan dengan ijin dan Direktur Perekonomian (Directeur van Economische Zaken) dengan syarat-syarat tertentu; para pengurus yang mendapat wewenang dan residen setempat serta pihak pihak yang dilegalkan berburu di suaka margasatwa dengan ijin dan syarat-syarat khusus yang telah ditentukan. Ordonansi perlindungan alam ini merupakan ordonansi terakhir yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sedangkan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 menjadi asumsi tidak adanya undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan. Namun demikian, upaya perlindungan habitat satwa liar pada masa Hindia Belanda memperlihatkan jumlah yang besar, dilihat dari luar dan penyebarannya. Berikut jumlah dan luas monument alam dan suaka margasatwa di Hindia Belanda 1912 - 1941: 51 | P a g e
Cagar Alam dan Pulau Luas (ha) Suaka Margasatwa Jawa 69 196.800 Sumatera 32 2.244.241 Kalimantan 7 642.283 Sulawesi 7 6.350 Pulau lainnya (Papua, Bali, 8 420.012 Lombok dan Timor) JUMLAH 123 4.490.686 Sumber: A, Hoogerwerf, International Conference for the Protection of Nature, Basle- Swizerland, 1947. C. Peranan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1916 - 1941) Jabatan Gubernur Jenderal (bahasa Belanda : Gouverneur Generaal) adalah jabatan penguasa tertinggi dalam pemerintahan Hindia Belanda. Jabatan Gubernur Jenderal hanya di jajahan Belanda di Hindia Belanda (Indonesia), sedangkan di Suriname, Afrika Selatan Jajahan Belanda yang lain, gelar ini hanya Gubernur saja. Peranan beberapa Gubernur Jenderal Hindia Belanda dalam tulisan ini, terkait dengan penunjukan kawasan Natuurmonument (Monumen Alam/Cagar Alam) dan Wildreservaat (Suaka Margasatwa) yang menjadi dasar penunjukan awal kawasan lima taman nasional pertama di Indonesia : 1. Johan Paul Graaf van Limburg Stirum (1916 - 1921) Gubernur Jenderal ini dilahirkan di Zwolle pada tanggal 2 Februai 1873 dan meninggal di Den Haag tanggal 17 April 1948. Menduduki posisi tertinggi di Hindia Belanda dari tahun 1916 hingga 1921 menggantikan Alexander Willem Frederick Idenburg (1909 - 1916). Pada masa pemerintahan, Volksraad (Dewan Rakyat) dibentuk dan tahun 1920 mendirikan Tecknische Hoogerschool yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB). Johan Paul Graaf van Limburg Stirum 52 | P a g e
Berkarir dalam diplomatik hubungan internasional dan jabatannya dengan cepat menanjak antara lain pernah menjadi Utusan Negeri Kerajaan Belanda ke China dan Swedia. Karena pengetahuannya tentang Asia sangat baik, maka diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, bekerja lebih banyak mandiri untuk memajukan perekonomian Hindia Belanda dengan membentuk Departemen Pertanian (Departement van Landbouw) yang dibentuk dimasa Gubernur Jenderal Idenburg. Pada masa pemerintahannya beliau berkeberatan dengan gerakan nasionalis namun dalam perjalanannya diadakan perbaikan-perbaikan dalam sistem pemerintahan seperti perluasan anggota Volkstraad dan desentralisasi pemerintahan. Selepas jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ia kembali ke tanah airnya dan sempat menjadi utusan resmi Kerajaan Belanda ke Mesir, Inggris dan Jerman. Beberapa catatan penting J.P. G van Linburg Stirum yang terkait dengan kebijakan perlindungan alam : a. Undang-Undang Pertambangan (Mijnordonanntie). Lembaran Negara (Staatsblad) 1919 No. 367. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 7 Juli 1919 No. 62. b. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 11 Juli 1919 No. 83 Lembaran Negara 1919 No. 392 tentang Penunjukan Lokasi Natuurmonument antara lain Natuurmonument Cimungkat (Gunung Gede). c. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 16 Nopember 1921 No. 60 Lembaran Negara 1921 No. 683 tentang Penunjukan Lokasi Natuurmonument antara lain Natuurmonument Ujung Kulon-P. Panaitan dan Natuurmonument Koorders, serta kebijakan pertambangan yang memuat ketentuan pelarangan untuk melakukan penelitian pertambangan dan pembukaan lahan oleh pihak swasta di lokasi Natuurmonument/ Monumen Alam. 2. Dr. Dirk Fock (1921 - 1926) Gubernur Jenderal ini dilahirkan di Wijk bij Duurstede pada tanggal 19 Juni 1858 dan meninggal dunia tanggal 17 Okober 1941 di Den Haag. Memangku jabatan sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda antara tanggal 24 Maret 1921 sampai 6 September 1926. Sebelum memerintah di Hindia Belanda, sempat menjabat sebagai Menteri Negara Jajahan (Minister van Kolonien) 1905 - 1908. Gubernur Dr. Dirk Fock 53 | P a g e
Siriname (1908 - 1911) dan Ketua Tweede Kamer (1917 - 1921) . Beberapa catatan penting selama menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terkait dengan kebijakan perlindungan alam : a. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 17 Mei 1924 No. 10. Lembaran Negara 1924 No. 234 tentang Perlindungan Binatang Liar, Mamalia Liar dan Burung Liar. b. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 5 Januari 1925 No. 7. Lembaran Negara 1925 No. 15 tentang Penunjukan Natuurmonument Cibodas (Gunung Gede). 3. Dr. Andries Cornelis Dirk de Graeff (1926 - 1931) Gubernur Jenderal ini dilahirkan di Den Haag pada tanggal 7 Agustus 1872 dan meninggal dunia di Den Haag tanggal 24 April 1957. Tahun 1894 memperoleh gelar doctor dalam ilmu hukum di Universitas Leiden, karier diplomatik mengikuti jejak ayahnya Esgi Dirk de Graeff sebagai konsulat Jenderal Belanda di Jepang (1863 - 1870). Pada tanggal 13 Desember 1919 ditunjuk sebagai utusan luar biasa dan kekuasaan penuh sebagai Menteri Belanda di Tokyo, tahun 1922 sebagai Kepala Pemerintahan Diplomatik di Washington. Setelah tidak menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda kembali ke Belanda, dan pada Dr. Andries Cornelis Dirk de Graeff Kabinet Kolinjn diangkat menjadi Menteri Luar Negeri (1933 - 1937). Memangku jabatan sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda antara tanggal 7 September 1926 sampai 13 September 1931, Beberapa catatan penting selama menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terkait dengan kebijakan Perlindungan Alam : a. Undang-Undang Pertambangan (Mijnordonantie) 1930. Lembaran Negara 1930 No. 38. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 Februai 1930 No. 2a. b. Undang-Undang Perburuan Binatang Liar (Jachtordonantie) 1931. Lembaran Negara 1931 No. 133. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 27 Maret 1931 No. 36. 54 | P a g e
4. Bonavicus Cornelis de Jonge (1931 - 1936) Gubernur Jenderal ini dilahirkan di Den Haag pada tanggal 22 Januari 1875, dan meninggal di Ziest Belanda tanggal 24 Juni 1958. Tahun 1893 - 1900 belajar di Fakultas Hukum Universitas Utrecht, lulus dengan cumlaude dengan tesis design hukuman dan peradilan pidana. Tahun 1901 bekerja di Departemen Negara Jajahan (Departemen van Kolonien), tahun 1910 bertugas di Bonavicus Cornelis de Jonge Kantor Perang sebagai Kepala Departemen Hukum. Tahun 1918 bekerja di Batavia Petroleum Company dengan jabatan sebagai Direktur Pengembangan, tahun 1919 bersama Sekretaris Eksekutif, C. Gevetson mengadakan perjalanan ke Hindia Belanda (Indonesia), China, Jepang dan Amerika Utara. Pada Bulan April 1921 diangkat sebagai Direktur Royal Dutch Petroleum Company di London. Tahun 1930 kembali ke Belanda, ditunjuk sebagai Dewan Direksi Batavia Petroleum Company. Tahun 1917 - 1918 diangkat sebagai Menteri Perang, dan Menteri Angkatan Laut (1918), pada tanggal 12 September 1931 sampai 16 September 1936 menduduki jabatan sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. De Jonge, seorang Gubernur Jenderal yang keras terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia dan tak segan melakukan pembredelan terhadap sejumlah media cetak yang mendukung kemerdekaan. Tahun 1933, timbulah gejala ketidakpuasan dengan para nasionalis dan Eropa yang disambut oleh gerakan oposisi, meningkatkan pengawasan pada assosiasi tertentu, melakukan sensor, pembatasan hak menghadiri pertemuan partai nasionalis, penangkapan para pemimpin pribumi seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir. Beberapa catatan penting selama menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terkait dengan perlindungan alam: a. Undang-Undang Cagar Alam dan Suaka Margasatwa 1932. Lembaran Negara 1922 No. 17. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 11 Januari 1932 No. 18. 55 | P a g e
5. Tjarda Startkenborg Stachouwer (1936 - 1941) Gubernur Jenderal ini dilahirkan di Grouningen pada tanggal 7 Maret 1888, dan meninggal di Wassenaar tanggal 16 Agustus 1978. Lulus dari studi Fakultas Hukum di Groningen tahun 1911, diangkat sebagai calon pegawai di Departemen Luar Negeri, dan pada tahun 1915 masuk pada Dinas Luar Negeri dan bekerja di Washington (1915 - 1919), kemudian di Paris (1919 - 1924). Tahun 1921 sebagai Sekretaris Jenderal delegasi Belanda pada Tjarda Startkenborg Stachouwer Konferensi Armada di Washington, 1922 ditugaskan di kantor Konferensi Internasional di pasar Rusia di Den Haag, selama satu tahun (1924 - 1925) bekerja di Kedutaan Belanda di Berlin dan (1925 - 1933) sebagai Komisaris Ratu di Provinsi Groningen mengikuti jejak ayahnya. Tahun 1933 ditunjuk sebagai utusan luar biasa dan berkuasa penuh Menteri di Pengadilan Belgia dan Luksemburg di Brusel. Di bawah Kementerian Ketiga Colijn (1935 - 1937). berdasarkan Keputusan Ratu Belanda tanggal 4 Juni 1936 No. 4 ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda selama ± 6 tahun (1936 - 1942), dan merupakan Gubernur Jenderal terakhir di Hindia Belanda (Indonesia). Pada bulan Maret 1942 bala tentara Dai Nippon menduduki P. Jawa dan Madura, dan berakhirlah masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Pada masa Pendudukan Jepang, Gubernur Jenderal ini tetap berada di Indonesia dan dimasukan di camp tahanan Jepang, dan diasingkan di Taiwan bersama Panglima Perang Hindia Belanda, Letnan Jenderal Ter Poorten. Setelah Perang Dunia kedua usai, kembali ke Belanda menjadi Duta Besar di Paris (1946). Tahun 1957 mendapat gelar Doktor kehormatan dari Universitas Groningen dalam bidang sastra dan filsafat. Beberapa catatan penting selama menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terkait dengan Perlindungan Alam a. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 Juni 1937 No. 17. Lembaran Negara 1937 No. 420 tentang Penunjukan Suaka Margasatwa (Wildreservaat) Ujung Kulon dan P. Panaitan. 56 | P a g e
b. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 September 1937 No. 9. Lembaran Negara 1937 No. 544 tentang Penunjukan Suaka Margasatwa (Wildreservaat) Baluran. c. Undang-Undang Perlindungan Alam (Natuurbescherming Ordonantie) 1941. Lembaran Negara 1941 No. 167. 57 | P a g e
"Nusantara telah memiliki nilai dan sejarah panjang konservasi. Nilai-nilai yang terserat dalam keseharian kehidupan masyarakat mampu dalam aturan-aturan di jaman kolonial pada waktu itu."
BAB IV SEJARAH LIMA TAMAN NASIONAL PERTAMA Sejak dua abad silam umat manusia telah menggagas untuk melindungi suatu kawasan. Bentuknya bisa macam-macam dari cagar alam, hutan lindung, sampai taman nasional. Kini, jenis kawasan konservasi yang terakhir ini telah bertebaran di muka bumi, yang mengilhami keberadaan taman nasional di Indonesia pada 1980-an. Sebelum mengurai jejak inisiatif taman nasional di dunia, perlu rasanya diingatkan kembali apa yang dipahami sebagai taman nasional. Secara gambling Taman Nasional dapat diartikan sebagai ―daerah/kawasan/areal atau tanah yang dilindungi oleh Negara‖. Taman Nasional sendiri dapat diartikan sebagai tanah yang dilindungi, biasanya oleh pemerintah pusat, dari perkembangan manusia dan polusi. Taman Nasional merupakan kawasan yang dilindungi (protected area) oleh World Conservation Union Kategori II. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Fungsi kawasan taman nasional yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan untuk pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. A. Taman Nasional Gunung Leuser Taman Nasional Gunung Leuser mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi dan merupakan salah satu kawasan perlindungan flora dan fauna terbesar di Asia Tenggara dan merupakan kawasan suaka alam tropis terbesar dan terkaya di dunia. Taman nasional ini yang terbentang luas mengikuti gugusan Pegunungan Bukit Barisan, merupakan kawasan konservasi yang memiliki perwakilan ekosistem lengkap mulai dari hutan pantai, hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan danau yang relatif masih utuh dengan kelimpahan satwa langka dan endemik. Potensi keanekaragaman hayatinya yang memiliki nilai konservasi global. UNESCO menetapkan kawasan ini sebagai Cagar Biosfer 58 | P a g e
dan Cluster Natural World Heritage Site, sedangkan Indonesia-Malaysia menetapkan kawasan Leuser sebagai Sister Park dengan Taman Negara (National Park) Malaysia. Kawasan ini merupakan kawasan tangkapan air dan sumber air bagi banyak sungai besar di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Sistem hidrologi kawasan ini secara keseluruhan merupakan system pengairan terpenting di kedua propinsi tersebut, khususnya Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Karo dan Langkat. Taman Nasional Gunung Leuser secara geografis terletak pada koordinat 2º53' - 3º50' Lintang Utara dan 96º45' - 97º35' Bujur Timur dengan ketinggian mencapai 0 - 3.404 meter di atas permukaan laut, meliputi kawasan seluas 1.094.692 ha yang berada dalam wilayah Pemerintahan Propinsi Nangroe aceh Darusaalam (5 kabupaten), yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang, sedangkan untuk Propinsi Sumatera Utara (4 kabupaten), yaitu Kabupaten Langkat, Karo, Dairi dan Deli Serdang. Kawasan Gunung Leuser dan sekitarnya pada jaman Pemerintahan Hindia Belanda dinamai Tanah Gayo dan Tanah Alas (Gayo-Alaslanden), dalam proses penunjukan awal sebagai suaka margasatwa (Wildreservoat) merupakan satu-satunya kawasan di Hindia Belanda atas usulan dan dukungan dari Komisi maupun Perkumpulan Perlindungan Alam Internasional diantaranya, Komisi Internasional Perlindungan Alam Belanda (Nederlandsch Indische voor Internationale Natuurbescherming) dan Perkumpulan Ahli Geografi Belanda (Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Getotschap). Kesejarahan Gunung Leuser Sejarah pelestarian kawasan Gunung Leuser dimulai pada tahun 20-an, sebelum Indonesia merdeka, ketika Pemerintahan Hindia Belanda yang berkuasa di Indonesia terutama di Pulau Sumatera bagian utara. Nama Dr. F. C. Van Heurn tidak dapat dipisahkan namanya dari sejarah pembentukan Taman Nasional Gunung Leuser yang dahulu dengan nama ―Gayo-Alaslanden‖. F. C. Van Heurn adalah pegawai pada Balai Penelitian Karet AVROS (Algemene Vereeniging van Rubber Planters ter Ooskust van Sumatera), yang juga ahli kimia dan penyidik alam untuk meneliti dan mengeksplorasi sumber minyak dan mineral yang diperkirakan Dr. F.C van Heuurn banyak terdapat di daerah Aceh. 59 | P a g e
Setelah melakukan penelitian tersebut, Van Heurn menyatakan bahwa kawasan yang diteliti tidak ditemukan kandungan mineral yang besar dan menyatakan setelah bertemu dengan pemuka-pemuka adat setempat menginginkan agar Pemerintah peduli terhadap barisan-barisan pegunungan berhutan lebat yang ada di Gunung Leuser untuk melindunginya dari penebangan. Sebagai gantinya Van Heurn mendiskusikan hasil pertemuannya dan menawarkan kepada para wakil pemuka adat (para Datoek dan Oeloebalang) untuk mendesak Pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan status kawasan sebagai suaka margasatwa. Para pemuka adat Tanah Gayo dan Alas (Gajoe Alaslanden) berkumpul dalam sebuah musyawarah untuk pelestarian Gunung Leuser, 1920 Sumber : Program Pengembangan Leuser 1994. Pada bulan Agustus 1928, setelah diskusi di Belanda bersama anggota Komisi Internasional untuk Perlindungan Alam Belanda (Nederlandsch Commisie voor Internationale Natuurbescherming) dan Perkumpulan Pelestarian Cagar-Cagar Alam (Society for Preservation of Natuurmonumenten), sebuah proposal disampaikan kepada Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia. Ini merupakan upaya perlindungan untuk daerah yang terbentang dari Singkil pada muara Sungai Simpang Kiri di bagian selatan, sepanjang Pegunungan Barisan ke lembah Sungai Tripa dan pesisir rawa-rawa Meulaboh di utara. Wilayah yang diusulkan termasuk semua Kecamatan Alaslanden kecuali Lembah Alas yang berpenduduk rendah. Usulan tersebut dibangun atas pengakuan masyarakat lokal yang lahannya sangat tidak cocok untuk pengembangan pertanian, dan semua tempat yang tidak dihuni secara jelas. Pencantuman dataran rendah di bagian barat daya dan rawa-rawa dianggap penting agar menjaga kondisi hidup gajah-gajah liar, dan apa yang oleh F. C. Van Heurn yakini untuk 60 | P a g e
habitat populasi orang utan yang berdekatan terbesar di Sumatera. Dia mencatat daerah rawa dekat Trumon adalah tipe wilayah pertama dari ras orang utan Sumatera: Orang utan berukuran raksasa telah ditembak dekat desa oleh Kapten Cornfoat dari kapal dagang Inggris pada tahun 1825. Bagian-bagian tubuhnya diawetkan untuk diambil sebagai taksonomi C ke Inggris. Abel menjelaskan hal tersebut sebagai spesies baru pada tahun 1826, berbeda dari tipe orang utan dari Borneo. Sebagai penyidik alam, Van Heurn sangat termotivasi untuk mencari perlindungan resmi untuk kawasan hutan primer yang termasuk semua tipe habitat, mulai dari pantai, dan sungai dataran rendah ke hulu dan sampai puncak gunung tertinggi. Dia mengusulkan area tersebut - disebut Cagar Alam Gayo dan Alas dimana dapat dengan mudah dilindungi atas bantuan Komando Militer di Aceh Selatan, dan dia menyarankan bahwa konversi di sepanjang pinggiran hutan dengan penebangan dan pembakaran lahan pertanian (ladang) diijinkan hanya untuk penduduk setempat. Pada awalnya permintaan tersebut ditolak karena tidak relevan: ketika dirujuk kembali ke dalam wilayah, pemerintah kolonial Aceh tidak melihat alasan untuk pemberian status lindung kepada beberapa kawasan hutan di wilayah yang seluruhnya mencangkup hutan rimba dan tidak ada ancaman deforestasi. Van Heurn bersikeras, namun itu merupakan kesempatan khusus untuk mendirikan apa yang dia sebut Cagar Alam Gayo dan Alas. Dia mencari dukungan dari Komisi Internasional Perlindungan Alam Belanda, dan Masyarakat untuk Kelestarian Monumen Alam (Vereeniging voor Behoud van Natuurmonumenten) (keduanya didirikan di Belanda pada tahun 1925) yang mengajukan usulan baru. Usulan baru didukung oleh pengaruh Pemerintahan di Belanda karena Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia mengeluarkan isu investigasi lokal untuk membuktikan tuntutan, dan diyakini bahwa sementara tidak ada yang potensial dalam pengembangan perkebunan yang terancam, Gubernur Aceh yang baru, A. Ph. Van Aken menunjukan minatnya lebih besar dalam konservasi alam dibandingkan dengan pendahulunya dan mendukung usulan tersebut. Pada tahun 1934, Van Aken mengadakan rapat dengan pemerintah lokal, di mana menyatakan secara resmi untuk fokus pada kawasan Gunung Leuser untuk menjadi kawasan lindung yang akan diputuskan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Akhirnya dokumen pelestarian Gunung Leuser ditandatangani pada tanggal 6 Februai 1934 di Tapaktuan yang dihadiri perwakilan pemuka adat dan Pemerintahan Hindia Belanda diwakili oleh Gubernur Aceh (A. Ph. Van Aken). Pertemuan tersebut menghasilkan ―Deklarasi Tapaktuan‖. Deklarasi tersebut mulai berlaku tanggal 1 Januari 1934 yang 61 | P a g e
mencerminkan tekad masyarakat Aceh untuk melestarikan kawasan Leuser untuk selamanya, dan sekaligus juga diatur tentang sanksi pidananya (baik pidana penjara maupun pidana denda). Salah satu paragraf dalam Deklarasi Tapaktuan menyatakan : Deklarasi Tapaktuan 1934 Sumber : Program Pengembangan Gunung Leuser 1998 62 | P a g e
―Kami Oeleubalang dari Landschap Gayo Loeos, Pulau Nas, Meuke, Labuan Hadji, Manggeng, Lho Pawoh Noord (Utara),Plang Pidie, dan Bestuurcommisie dari Landschap Bambe, Onderafdeeling (bagian daerah) Gayo Loeos, Tanah Alas (Alaslanden) dan Tapaktuan, Afdeeling Tanah Gayo dan Gayo Alaslanden serta Pesisir Aceh Barat (Aceh Westkurst). Selanjutnya Pemerintah Aceh dan sekitarnya melalui Pemerintah Swapraja/Otonomi Gayo Loeos dan daerah-daerah lainnya bersepakat menerbitkan penunjukan Suaka Margasatwa Gunung Leuser sebagai berikut : "Zelfbestuur besluit van de Landschappen Gayo Loeos Etc tanggal 6 Februai 1934, tot Aanwijring van het Widreservaat Gn. Leuser " (Surat Keputusan Pemerintahan Daerah Gayo Loeos dan lain-lain tanggal 6 Februai 1934, tentang penunjukan Suaka Margasatwa Gunung Leuser). Gouvernement van Aceh en Ouderhoorigheden Afdeeling Tanah Gayo dan Alas serta Pesisir Aceh Barat. Onderafdeeling Gayo Loeos, Tanah Alas dan Tapaktuan. "Kami Oeloebalang dari landschap Gayo Loeos, Poelau Nas, Meuke, Laboehan Hadji, Manggeng, Lho Paweh Utara, Blang Pidie dan Bestuurscommissie dari Landschap Bambel, Onderafdeeling Gayo Loeos, Tanah Alas dan Tapaktuan, Afdeeling Tanah Gayo dan Alas dan Pesisir Atjeh Barat ". Menimbang bahwa perloe sekali diadakan peratoeran memperlindoengi segala djenis benda dan segala padang-padang yang diasingkan boeat hutan persediaan bagi binatang liar (Suaka Margasatwa): Mengingat Staatsblad 1932 No.17. (Natuurmonumenten en Widreservaten Ordonnantie) Sudah ditetapkan: Semoea moefakat dengan Kepala Pemerintah dari Onderafdeeling Gayo Loeos, Tanah Alas dan Tapak Toean. Afdeeling Tanah Gayo dan Tanah Alas dan Pesisir Atjeh Barat soedah mendapat keizinan dari Seri Padoeka Toean Besar Goeverneur dari Atjeh dan Daerah Djadjahannya, ditoendjoekkan sebagai menoeroet peratoeran ini sepandjang terseboet dalam 63 | P a g e
fatsal "Natuurmonumenten en Wildreservaaten Ordonnantie (Staatsblad 1932 No.17) padang-padang yang terseboet di bawah ini: 1. Goenoeng Loeseur dengan berikut segala mata air jang ada pada lerengan goenoeng itoe. 2. Sekalian jajahan onderafdeeling Alaslanden dengan mengecualikan sebidang tanah ke sebelah Timur dan Barat dari Lawe Alas, bagian mana yang dipergunakan oleh anak rakyat untuk bercocok tanam dan yang dipakai oleh perusahaan tanah yang besar. 3. Sebidang tanah letaknya antara pegunungan Kemiri dan perbatasan Utara dari Onderafdeeling Alaslanden yang mana batasnya seperti berikut: Sebelah Utara : Dengan garis mulai seperti tanah sekeliling Gunung Loeseur sampai pada Pegunungan Kemiri, sehingga terhitung juga Hulu air dari Kr. Soesoh, Ie Mirah, Alas Gande, Kr. Lema Rajeu, W. ni Rampeng dan W. ni Agoesoh, selain dari itu Pegunungan Kemiri yang mana belakang gunung itu sama luas perjalananya dengan W. ni Agoesoh sampai pada perbatasan antara onderafdeeling Gayo Loeos dan Alaslanden, seperti sudah ditetapkan dengan besluit Seri Padoeka Toean Besar Gouverneur dari Atjeh dan Jajahannya tanggal 22 Mei 1916 No.149/P.Z, supaya perbatasan ini diturut sampai pada titik dimana perbatasan W. ni Agoeson bersimpangan (Pelipin Liang). Sebelah Timur : Sebelah kanan dari W. ni Agoeson, mulai titik yang disebut di atas (Pelipin Liang) ke Dj. Si Remun melintang baris yang lurus Timur Barat panjang 3 ½ km, mulai titik penghabisan dari garis itu menurut garis yang lurus ke perkumpulan pengaliran dari Lawe Alas mengalir ke bawah menurut, sampai pada titik dimana sungai itu meninggalkan Onderafdeeling Alaslanden. Sebelah Selatan : Tepi Sebelah kiri dari Lawe Bengkong yang mana batas sungai ini antara Onderafdeeling Tanah Alas dan Zuidelijk Acehschapen Landschappen dan Singkel sebelah lagi sampai pada permulaan sungai itu (G. Tindjo Laut). Sebelah Barat : Mulai dari G. Tindjo Laut belakang gunung, yaitu pertautan gunung tersebut dengan Gunung Loeseur sampai pada permulaan Sungai Si Bumbung yang mana titik ini merangkap titik dimana air bersimpang diantara Kr. Pawoh Baro dan Kr. Kloset berhenti di atas belakang 64 | P a g e
gunung, dari mulai titik tersebut melintasi menurut belakang gunung itu, yaitu sebelah Utara dari Kr. Rameh (Aliran Sungai dari Kr. Kloset), dan bersambung dipergunungan masuk sebagian ke sebelah Utara dari Landschap Laboehan Hadji sampai pangkal air dari Kr. Pawoh Baro masuk dalam tanah persediaan dan dari penghabisan ini ke Landschap Laboehan Hadji membengkok ke sebelah Barat, seterusnya ke sebelah Utara dari Landschap Manggeng masih di dalam persediaan dan sehabisnya berkumpul di permulaan dari keterangan perbatasan ini seperti diterangkan dalam peta yang diberi tanda hijau sebagai lampiran pada besluit ini. Oleh karena itu dilarang dalam tanah hutan persediaan (Suaka Margasatwa) ini: 1. Mencari hewan yang hidup, menangkapnya, melukainya atau membunuh mati, mengganggu sarang-sarang dari binatang itu, mengumpulkan telur-telur dari binatang itu, mengeluarkan hidup atau mati atau sebagian dari binatang itu atau memperniayakannya yang mana karena itu memundurkan banyaknya binatang. 2. Dilarang berada mempunyai senjata api, senapan angin atau alat pemburuan dan penangkap atau membawa satu anjing atau lebih, larangan itu tidak berlaku pada militer patroli atau bagi mereka yang atas keizinananya pembesar Afdeeling dengan surat harus berada dengan sebab mempunyai kepentingan di tanah hutan persediaan itu. 3. Bagi orang yang melanggar larangan pasal 1 dan 2 dihukum dengan kerakal setinggi- tingginya 3 bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya f 500,- 4. Alat-Alat yang tersebut dalam ayat 3 buat melakukan kejahatan itu atau segala pendapatan dari binatang itu kepunyaan yang melanggar itu, dirampas. 5. Hukuman tersebut dalam ayat 3 bisa dipergandakan, bila hukuman orang itu belum bersilang 2 tahun lamanya, dihitung sehabis dari hukumannya. 6. Tentang barang rampasan tersebut dalam ayat 4 seperti binatang yang masih hidup akan dilepaskan, terkecuali kalau menurut perasaan binatang itu perlu dibunuh mati. Binatang yang mati, kulitnya dan kalau perlu lain-lain bagian anggotanya, yang masuk jadi barang rampasan, masuk jadi milik landschap, kalau ada yang tidak lekas busuk akan dikirimkan pada Zoologisch Museum van's Lands Plantentuin (Museum Zoologi 65 | P a g e
Kebun Raya) di Bogor, dan bila tidak rasanya bisa dikirimkan, haruslah barang itu ditanam. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 1934, Dengan demikian selesai peraturan dibuat di Tapaktuan tanggal 6 Februai 1934 dengan tembusan kepada : De Zelfbestuur van het Landschap Gayo Loeos De Zelfbestuur van Pulau Nas De Zelfbestuur van Meuke De Zelfbestuur van Laboehan Hadji De Zelfbestuur van Manggeng De Zelfbestuur van het Landschap Lho Pawoh Noord De Zelfbestuur van Blang Pidie De Bestuursoommissie van het Landschap Bambel Dikonsultasikan dengan : De Controleur der Onderafdeeling Gayo Loeos De Controleur der Onderafdeelling Alaslanden Bestuurscommoccie van Bambel De Controleur der Onderafdeeling Tapaktuan De Controleur der Zelfbestuur van Manggeng Diketahui oleh : De Assistent Resident der Afdeeling Gayo en Alaslanden De Assistent Resident der Westkust van Atjeh, tanggal 3 Juli 1934 No.317/35 De Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden 66 | P a g e
Peta daerah para Datoek dan Oeloebalang di sekitar kawasan Gunung Leuser Akhirnya, setelah tujuh tahun, F. C. Van Heurn dapat melaporkan kembali kepada masyarakat lokal di wilayah bagian selatan Aceh, tentang Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan status lindung ―suaka margasatwa‖ kepada pegunungan mereka yang dianggap suci. Wilayah tersebut ditutupi pegunungan antara pesisir utara Dataran Rawa Trumon Singkil dan Lereng Utara Gunung Leuser, di kedua sisi merupakan Lembah Alas, dan bagian timur berbatasan dengan perbatasan Provinsi Sumatera Utara berupa DAS Pegunungan Wihelmina. Hal ini muncul karena adanya usulan kawasan awal seluas 928.000 ha yang Pemerintah Kolonial hanya memberikan perlindungan resmi terhadap 45% dari wilayahnya; hampir semua mengenal kawasan dataran rendah hutan hujan dan berupa rawa yang dianggap tidak sesuai untuk perlindungan mengingat tuntutan masa depan dalam pengembangannya. Namun, F. C. Van Heurn telah mempelajari dari pegunungan lokalnya bahwa kondisi tanah pada daerah rawa tersebut sama sekali tidak cocok untuk pertanian. Selain itu, dia menganggap dataran rendah bagian barat daya merupakan tempat yang sangat penting sebagai koridor ―gajah‖ yang datang dari pantai untuk memenuhi kebutuhan mereka berupa garam. 67 | P a g e
Pada tahun 1934, dibentuk Suaka Margasatwa Gunung Leuser (Wildreservaat Gunung Leuser) berdasarkan Zelfbestuur Besluit tanggal 3 Juli 1934 No.317/35 dengan luas 416.500 ha, yaitu Surat Keputusan Gubernur Aceh dan Daerah Jajahan (Besluit van den Gouverneur van Aceh en Onderhoorigheden) yang ditandatangani di Kutaraja. Pembentukan Suaka Margsatwa Gunung Leuser melalui proses sebagai berikut: Dasar usulan mengacu pada surat dari Controleur di Kutaraja tanggal 24 Mei 1934 No.1307/35 serta kesepakatan keputusan dengan 15 pemerintahan di daerah yaitu: Gayo Loeos, Pulau Nas, Meuke, Laboehan Hadji, Manggeng, Lho Pawoh Utara, Blang Pidie, Komisi Pemerintah Daerah Bambel (Bestuurcommisie van het landschap Bambel), Onderafdeeling Gayo Loeos (Bagian daerah Gayo Loeos), Tanah Alas dan Tapaktuan, Bagian Daerah Tanah Gayo dan Tanah Alas dan Pesisir Aceh Barat (Westkust van Aceh). Bagian daerah yang sudah dimuat dalam Deklarasi Tapaktuan tanggal 6 Februai 1934. Bersepakat untuk menunjuk kawasan Gunung Leuser sebagai suaka margasatwa mengacu pada Undang-Undang Cagar Alam dan Suaka Margsatwa (Natuurmonumenten en Wildreservaat Ordonnantie), Staatsblad 1932 No.17. Usulan pembentukan suaka margasatwa diperkuat dengan surat dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: Surat Sekretaris Negara (Gouverneument-Secretaris tanggal 28 Maret 1934 No.749/A). Surat Direktur Perekonomian (Directeur van Economische Zaken) tanggal 30 Januari 1934 No.721/B. Surat Asisten Residen Gayo dan Tanah Alas (Gayo en Alaslanden) tanggal 13 Juni 1934 No.2059/35. Lembaran Negara (Staatsblad) 1927 No.190 (Zelfbestuurregelen). Penunjukan Suaka Margasatwa ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari: Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie). Direktur Urusan Dalam Negeri (Directeur van Binnenlandsch Bestuur). Direktur Urusan Perekonomian (Directeur van Economisch Zaken). Komisi Perlindungan Alam Internasional Belanda (Nederlandsch Commisie voor Internationale Natuurbescherming) di Amsterdam. Asisten Residen Gayo dan Tanah Alas, Asisten Residen Aceh, Pengawas/Controleur Gayo, Pengawas Tapaktuan, Pengawas Aceh dan Daerah Jajahan dan Kutaraja, Pemerintah Gayo Loeos, Pemerintah Pulau Nas, Pemerintah Meuke, Pemerintah 68 | P a g e
Laboehan Hadji, Pemerintah Manggeng, Pemerintah Lho Pawoh Utara, Pemerintah Blang Pidie dan Komis Daerah Bambel (Bestuur Commisie van het Landschap Bambel). Surat Keputusan Pembentukan Gunung Leuser sebagai Suaka Margasatwa ditembuskan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Buitenzorg (Bogor). Kesejarahan Kluet Sebagai konsekuensinya, F. C. Van Heurn menyusun permohonan tambahan untuk daerah sepanjang rawa di sekitar danau kecil (Laut Bangko) di bagian utara Kluet di sekitar Desa Balongan, untuk mencari perlindungan resmi atas sedikitnya beberapa bagian wilayah selatan bagi kawanan gajah, usulan ini diberikan dan penambahan kawasan seluas 23.425 ha bagian wilayah Kluet melengkapi suaka margasatwa yang telah dibentuk di bagian Aceh Selatan. Pada tahun 1936, dibentuk Suaka Margasatwa Kluet berdasarkan Zelfbestuur Besluit tanggal 26 Oktober 1936 No.122/Agr dengan luas 20.000 ha, yaitu Surat Keputusan Gubernur Aceh dan Daerah Jajahan (Besluit van den Gouverneur van Aceh en Onderhoorigheden) yang ditandatangani di Kutaraja. Suaka Margasatwa ini berada di bawah Pemerintah Daerah Kluet, Bagian dari Daerah-Daerah Aceh Selatan, Daerah Pesisir Aceh Barat (Afdeeling Westkust van Aceh) dan kawasan ini merupakan penghubung Suaka Margasatwa Gunung Leuser dengan pantai barat. Pembentukan Suaka Margasatwa Kluet melalui proses sebagai berikut: Dasar usulan mengacu pada Surat Asisten Residen Pesisir Aceh Barat tanggal 5 Oktober 1936 No.3516/35 dan kesepakatan keputusan Pemerintah Daerah Kluet, Pemerintah Aceh Selatan serta Pemerintah Daerah Pesisir Selatan yang telah ditandatangani di Balongan tanggal 30 September 1936, diperuntukan untuk melindungi tumbuhan dan satwa yang terdapat di dalamnya dan di bawah pengawasan pejabat setempat serta memenuhi untuk ditunjuk sebagai suaka margasatwa. Penunjukan hutan persediaan (wildreservaat) mengacu pada Undang-Undang Cagar Alam dan Suaka Margsatwa (Natuurmonumenten en Wildreservaaten Ordonnantie) Staatsblad 1932 No.17 seperti tertera dalam peta terlampir yang sudah diukur batas-batasnya. Usulan pembentukan suaka margasatwa mengacu pada Staatsblad 1927 No.190 tentang Peraturan Pemerintah Otonomi Daerah (Zelfbestuurregelen) . 69 | P a g e
Mengacu pada daerah yang diusulkan sebagai daerah perlindungan, selanjutnya dinamakan Suaka Margasatwa Kluet (Wildreservaat Kluet). Pembentukan suaka margasatwa ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari: Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie). Direktur Urusan Dalam Negeri (Directeur van Binnerlandsch Bestuur). Direktur Urusan Perekonomian (Directeur van Economisch Zaken). Komisi Perlindungan Alam Internasional Belanda di Amsterdam (Nederlandsch Commisie voor Internationale Natuurbescherming). Asisten Residen Pesisir Aceh Barat di Meulaboh. Pengawas/Controleur di Balongan. Pemerintahan Daerah Kluet di Balongan. Surat Keputusan Pembentukan Suaka Margasatwa Kluet ditembuskan kepada Direktur Urusan Perekonomian di Batavia (Jakarta). Batas-batas pembentukan Suaka Margasatwa Kluet sebagai berikut: Sebelah Barat Laut (Noord-Westen): Mulai dari muara Krueng Lembang di laut, menyelusuri Krueng Lembang sampai di belakang gunung dimana Krueng Lembang yang berada di belakang gunung tersebut menjadi batas dari Pemerintahan Aceh Selatan dan Alaslanden (Tanah Alas). Sebelah Tenggara (Zuid-Oosten): Mulai dari Krueng Mangki di laut, menyelusuri Krueng Manki dan satu garis sejajar ke arah Timur Laut sampai pada belakang gunung tersebut. Sebelah Timur Laut (Noord-Oosten): Dengan batas belakang gunung yang terletak diantara batas terakhir Barat Laut dan Tenggara. Sebelah Barat (Westen): Dibatasi dengan Lautan Hindia. Ditetapkan di Balongan pada tanggal 30 September 1936. Ditandatangni oleh : De Zelfbestuurder van het Landschap Kloet De Controleur der Onderafdeeling Zuidelijke Atjehce Landscappen De Asisten Residen der Weskurst van Atjeh (Pantai Barat Aceh) De Resident belas met het bestuur over het Gouvernement Atjeh and Onderhoorigheden De Resident ter beschikking. Selang setahun kemudian, pembentukan Kelompok Hutan Langkat Sekunder berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Daerah Langkat (Zelfbestuur besluit van den 70 | P a g e
Landschapen van Langkat) tanggal 8 Agustus 1935 No.138. Tata batas kawasan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1936. Pembentukan Suaka Margasatwa Gunung Leuser cukup menarik perhatian para ahli botani, topografi dan zoologi, dimana pada tahun 1937 Tim dari ‗s Lands Plantentuin (Kebun Raya Bogor) menjelajahi hulu Sungai Alas dan Tripa, mendaki puncak Gunung Leuser dan Gunung Kemiri. Selama penjelajahannya menemukan gunung api khas dataran tinggi Kappi. Pada tahun yang sama, zoologis asal Amerika, Dr. C. R. Carpenter dari Universitas Columbia di New York, dengan bantuan dari Bureau of International Research Universitas Harvard dan International Association for Protection of Wild Life mengunjungi Sumatera Utara pada bulan Juli sampai Agustus 1937 untuk mengumpulkan data flora yang dilindungi, khususnya di Aceh. Selama di Langkat dan Medan memperbaiki artikel dari F. C. Van Heurn tentang penyebaran orang utan di Aceh berdasarkan tulisan sekitar struktur komando militer Suaka Margasatawa Gunung Leuser. Peta sketsa Tanah Gayoe yang menjadi Daerah Penelitian Zoologi 71 | P a g e
Dari jawaban-jawaban tersebut dia kumpulkan rekomendasi-rekomendasinya untuk perlindungan kawasan dilindungi lainnya dan membawa usulan kawasan tersebut ke dalam sorotan internasional. Dia juga melaporkan dengan antusias tentang kawasan dan pemandangan sekitar yang indah. Merupakan hal yang luar biasa untuk lokasi bunga Rafflesia, tetapi juga memberikan gambaran yang baik bagi kehidupan flora dan fauna di daerah lain. Diharapkan dilakukan pemeriksaan dan inventarisasi lebih lanjut. Orang utan dapat ditemukan di dalam suaka, tetapi menurutnya kawasan tersebut tidak cukup besar untuk tempat tinggal bagi satu keluarga satwa tersebut. Karena suaka ini terletak di pusat penyebaran jenis dekat pesisir timur, maka perlu diusulkan untuk diperluas. Dr. C. R. Carpenter mengusulkan sketsa peta perluasan dari 250 ha menjadi 50.000 ha. Kemungkinan badak masih ada di dalam hutan Gayo Loeos dan Alaslanden terutama di Singkil dengan jumlah tidak banyak. Gajah masih dapat ditemukan di Aceh Besar, sedangkan di Aceh Tengah dan Singkil Langsa, dan Alasvalley merupakan tempat tinggal bagi orang utan, tampaknya ancaman kepunahan spesies ini belum ada. Disampaikan dalam pesan kilat dari Komandan Militer Daerah, dilarang membunuh gajah dan badak dengan menembak, kecuali untuk mempertahankan diri dan terjadi pada patroli militer tahun 1936. Berdasarkan laporan Dr. Carpenter yang terjadi sebelum tahun 1936, seorang letnan dan anak buahnya berkata dalam waktu 7 bulan 13 gajah telah dibunuh, setelah populasi satwa ini mengalami gangguan. Perdagangan orang utan sebanyak mungkin dapat dicegah, dimana beberapa spesimen ditemukan dalam kepemilikan secara ilegal, dan beberapa hewan tanpa ijin disita untuk negara. Direktur Bidang Perekonomian pada tahun 1937 memberikan ijin kepada Pemerintah Bali untuk menembak badak dalam tujuan keagamaan, hewan ini ditangkap di Calang Pesisir Barat Aceh (Westkust van Aceh). Pemerintah Aceh melarang penangkapan gajah dan badak, sedangkan ijin yang diberikan untuk berburu rusa dan kijang dilakukan dengan menggunakan perangkap lunak, bukan ditembak. Musim berburu terjadi di bulan Mei hingga Desember. Pada tahun 1936, pekerjaan berburu liar dapat dicegah dengan diberikannya 50 ijin untuk berburu rusa dan kijang kecil di kawasan hutan Aceh Besar bila populasi rusa, babi, harimau dan beruang mengalami gangguan, dalam melaksanakan berburu seorang diri harus didampingi oleh tentara. Di daerah yang sama berburu rusa dan babi diberlakukan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Alam dan Verordening (Keputusan) Zelfbestuur Besluit tanggal 16 Mei 1936 dinyatakan berlaku dalam wilayah Pesisir Utara Aceh (Noordkust van Aceh). 72 | P a g e
Rekomendasi Dr. C. R. Carpenter mempengaruhi usulan yang diajukan melalui Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming) dan didukung oleh Komisi Internasional Perlindungan Alam Belanda (Nederlandsch Commisie voor Internationale Natuurbescherming). Ini merupakan permohonan perlindungan resmi atas wilayah timur Pegunungan Wihelmina yang meliputi Kelompok Hutan Sekundur, Langkat Barat dan Langkat Selatan. Pada tahun 1938, kelompok- kelompok hutan tersebut ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa Sekundur berdasarkan Surat Keputusan Sultan Langkat tanggal 30 Oktober 1938 No.223. dengan luas 213.958 ha. Kawasan hutan Langkat Barat dan Selatan sebelumnya berstatus hutan lindung sejak tanggal 20 April 1916, begitu juga dengan status kawasan hutan Sekundur merupakan hutan lindung sejak tanggal 21 Maret 1918. Suaka Margasatwa Sekundur terletak di daerah Besitang, di bawah Kesultanan Langkat, Daerah Langkat merupakan bagian dari Pemerintahan Gubernur Pesisir Timur Sumatera (Gouverneur van Oostkust van Sumatera). Meskipun sistem suaka margasatwa secara resmi telah dideklarasikan, batas-batas yang tepat belum dapat dipastikan. Misalnya, batas di Lembah Alas belum jelas delineasi batasnya pada dokumen Zelfbestuurders dalam pembuatan sketsa peta guna menunjukan garis batas di kaki lembah. Oleh karena itu, semua peta hutan resmi pada tahun 1934 memperlihatkan garis batas yang sama pada kaki lembah, pertemuan Sungai Alas yang disebut Suka Rimbun (kurang dari 1 km dari utara Desa Anuan, bersebarangan dengan Gunung Setan). Perlu diingat kembali bahwa ketika Suaka Margasatwa Gunung Leuser dideliniasi secara resmi, hanya perimeternya, sepanjang batas administrasi (misal provinsi dan kabupaten) digambarkan. Penelitian Dr. Van Steenis di Tanah Gayo dan Alas, 1937. Rombongan penelitian dari Kebun Raya Bogor terdiri dari Dr. Van Steenis, Rietweld, Clements dan Cox dikawal oleh Komando Daerah Militer Setempat Sumber : Nederlandsch-Indische Vereeniging toto Natuurbescherming (1936 - 1938) 73 | P a g e
Sebenarnya dokumen hanya menyatakan bahwa seluruh kecamatan (Onderafdeeling) Alaslanden dideklarasikan sebagai suaka margasatwa, dengan penjelasan kawasan berpenduduk terendah yang berada di lembah Sungai Alas tersebut. Implikasinya lereng bagian barat Pegunungan Sibolangit-Wihelmina, dan juga wilayah Sembala Barat menjadi bagian yang resmi dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari suaka margasatwa. Ekspedisi Dr. C. G. G. J. Van Steenis ke Gayo dan Alaslanden pada bulan pertama tahun 1937, merupakan ekspedisi ke Aceh dan khususnya Gunung Leuser dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi botani, topografi dan zoologi dengan bantuan pengawalan dari komando militer setempat. Dana ekspedisi ini disediakan oleh Perhimpunan Pengembangan Penelitian Ilmiah Kolonial Belanda (Maatschappij ter bevording van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsch Kolonien), Perkumpulan Ahli Geografi Belanda (Koninklijk Nederlandsch Ardrijkskundig Genotschap), Komite Penyelidikan Ilmiah India (Indisch Committe voor Wetenschappelijk Onderzoekingan) dan Komisi Internasional Perlindungan Alam Belanda (Nederlandsch Indische voor Internationale Natuurbescherming) yang menjadi bagian dari Dr. C. G. G. J. Van Steenis, pejabat sipil bagian topografi A. O. Clements dan A. Hogerwerf dalam ekspedisi ini. Waktu yang digunakan untuk mengunjungi seluruh Suaka Margasatwa Gunung Leuser; ke bagian gunung tertinggi. Alasan ekspedisi ini khusunya penelitian kawasan botani, yang dipublikasikan dalam artikel Dr. Van Steenis ―Eksplorasi di Tanah Gayo‖ pada Majalah Koninklijk Nederlandsch. Aardrijkskundig Genotschap, Edisi 5 bulan September 1938, termasuk artikel dari A. Hoogerwerf dalam laporan tersebut. Hasil laporannya menyatakan bahwa vegetasi di Gunung Leuser banyak ditemukan unsur-unsur flora Pegunungan Himalaya, seperti Pirola sumatrana, Swerina bimaculatum, Valeriana ramuculus, Aenemona, Gentiana dan lain-lain. Dalam ekspedisi lain, pada bulan Mei 1981 oleh Prof. Dr. Willem Meyer dari Universitas Kentucky Amerika Serikat di Lembah Lawe Mawas ditemukan jenis baru dari Rafflesia yang dia beri nama Rafflesia micopylosa dan satu lagi Rafflesia atjehensis. Pada tahun 1939 ekspedisi yang dipimpin George Vanderbilt dari Amerika Serikat melakukan penelitian zoologis di kawasan Gunung Leuser ini. 74 | P a g e
Pendirian Tenda Militer di Gunung Setan dan Blang 1937. Komando Daerah Militer Setempat diperbantukan untuk mengawal rombongan peneliti dengan tujuan mengekplorasi botani, topografi dan zoology Sumber : Nederlandsch-Indische Vereeniging toto Natuurbescherming (1936 - 1938) Catatan sejarah lain Gunung Leuser dan Aceh : Dari 123 lokasi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa (Natuurmonumenten en Wildreservaaten) periode 1912-1941, Gunung Leuser merupakan satu-satunya yang ditunjuk sebagai. Suaka Margasatwa atas usulan dan dukungan dari Komisi maupun Perkumpulan Perlindungan Alam Internasional antara lain: Komisi Perlindungan Alam Internasional Belanda Perkumpulan Pelestarian Cagar-Cagar Alam Belanda Biro Riset Internasional Universitas Harvard Perkumpulan Perlindungan Kehidupan Liar Internasional Periode tahun 500 masehi, penjelajah asing sampai ke bagian utara Pulau Sumatera. Mereka menemukan kerajaan bernama POLI (sekarang Aceh Pidie). Raja di kerajaan ini mengendarai gajah. Periode tahun 540 H (1146 M), kitab ―Rahlah Abu Ishaq Al Makarani ― menyebutkan di daerah Peureulak berdiri sebuah kerajaan islam, diperintah oleh Sulthan Machdoem Djauhan Berdaulat Malik Mahmud Sjah, (527-552 H atau 1134-1158 M). Beliau mengendarai kendaraan gajah dengan hiasan emas yang megah dan berwarba warni. Periode Tahun 601 H (1205 M), permulaan berdirinya kerajaan Islam atjeh Darussalam (Aceh Besar). Sultannya yang terkenal Sultan Iskandar Muda. Di masa kejayaanya mempunyai angkatan darat dan laut yang besar, terdiri dari tentara berkuda dan tentara 75 | P a g e
gajah. Dr. W.A.P dalam bukunya ―Het gezantschap van den Sultan van Achin‖ hal. 19 - 21 menulis bahwa Raja yang berkuasa pada waktu itu adalah Maharaja yang terbesar di seluruh Sumatera. Raja mempunyai gajah yang terbesar di seluruh Sumatera. Raja mempunyai gajah yang bergading yang dihiasi dengan emas, batu permata, ratna mutu manika. Selai itu ada juga gajah pasukan perang dengan 100 ekor gajah dengan kereta kencana diatas punggungnya dengan gading yang bersalutkan besi dan bersepatu tembaga. Periode tahu 665 H (1265 M), Marcopolo berkunjung ke kerajaan Samudera Pase sewaktu pemerintahan Sultan Malikussaleh (Meurah Siloo) dan ia mendapati Sultan mempunyai kendaraan gajah disamping tentara kuda dan berujar, ―In this part of country a species of Camphor, much superior to any other, is produced. It is named the Camphor of Fanfur and is worth its weight in gold.‖ Sultan Malikussaleh dengan Kendaraan gajah Sumber : Gajah Putih Iskandar Muda, M Junus Djamil, Lembaga Kebudayaan Aceh, 1957-1958) Tahun 1601, sebuah eskader/gugusan Kapal Perang Inggris di bawah pimpinan Laksamana Sir James Rancester berlabuh di Pulau Aceh Besar beserta anak buahnya dijemput dengan enam ekor gajah dari Istana Sultan Ali Ri Ayet Syah serta seraya membawa sepucuk surat dari Ratu Inggris Elizabeth I. Tahun 1641, Kapten Kapal Perancis yang mendarat di Aceh mencatat dalam jurnalnya ―De olifaten van de koning van Atjeh zijn altoos negenhonderd in getal, waar van de meesten gellerd worden voor schieten‖. Kehidupan margasatwa di Taman Nasional Gunung Leuser mempunyai posisi yang unik diantara taman nasional maupun suaka margasatwa yang terdapat di Asia Tenggara, dihuni 76 | P a g e
bersama oleh berbagai jenis satwa liar, seperti orang utan, siamang, owa, harimau Sumatera, harimau dahan, beruang, gajah Sumatera, badak Sumatera, tapir, kera, kucing hutan. Satwa-satwa ini adalah satu-satunya ―represent‖ dari famili Antilopinea di Indonesia dan masih dekat dengan Capricornis goral yang hidup di Pegunungan Himalaya. Pada masa setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, pada tahun 1976, dengan Keputusan Menteri Pertanian No.69/Kpts/Um/12/1976, tanggal 10 Desember 1976 tentang Penunjukan Areal Hutan Kappi seluas 150.000 ha yang terletak di Aceh Tenggara, Daerah Istimewa Aceh sebagai Suaka Margasatwa Kappi. Keputusan tersebut diikuti dengan Pembentukan Instansi Kerja Sub Balai Pelestarian Alam Gunung Leuser pada tahun 1979. Secara Yuridis Formal keberadaan Taman Nasional Gunung Leuser (untuk pertama kali) dituangkan dalam Pengumuman Menteri Pertanian No.811/Kpts/Um/II/1980 tanggal 6 Maret 1980 tentang peresmian 5 (lima) Taman Nasional di Indonesia, yaitu: Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango, Taman Nasional Baluran, dan Taman Nasional Komodo. Luas kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (selanjutnya disebut TNGL) yang tertera dalam Pengumuman Menteri Pertanian tersebut sekitar 792.675 ha. Pengumuman Menteri Pertanian tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Jenderal Kehutanan No.719/Dj/VII/1/180, tanggal 7 Maret 1980 yang ditujukan kepada Sub Balai KPA Gunung Leuser. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa diberikannya status kewenangan pengelolaan TNGL kepada Sub Balai KPA Gunung Leuser. Dukungan lain didapat dari UNESCO untuk menetapkan TNGL ditetapkan sebagai Cagar Biosfer atas usulan Pemerintah Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.166/Kpts/Um/3/1982, tanggal 3 Maret 1982 tentang Perubahan Status sebagian Suaka Margasatwa Kappi seluas 7.200 ha dan penunjukan sebagian hutan Serbolangit seluas 2.000 ha yang terletak di Aceh Tenggara, Daerah Istimewa Aceh sebagai Hutan Wisata Lawe Gurah. Untuk memberikan kepastian hukum bagi pengelola TNGL pada tahun 1982 telah dikeluarkan 2 (dua) peraturan, yaitu: Keputusan Menteri Pertanian No.924/Kpts/Um/12/1982 tentang Luas Wilayah TNGL di Provinsi Sumatera Utara adalah 213.985 ha yang merupakan gabungan Suaka Margasatwa Langkat Selatan dan Barat, Suaka Margasatwa Sekundur dan Taman Wisata Sekundur. Serta Keputusan Menteri Pertanian No.924/Kpts/Um/12/1982 tentang Luas Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh 77 | P a g e
seluas 586.500 ha yang merupakan gabungan Suaka Margasatwa Gunung Leuser, Suaka Margasatwa Kluet, Suaka Margasatwa Kappi dan Taman Wisata Lawe Gurah. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No.46/Kpts/VI-Sek/84 tentang Penunjukan Wilayah Kerja Taman Nasional, tanggal 11 Desember 1984, disebutkan bahwa Wilayah Kerja TNGL adalah: Suaka Margasatwa Gunung Leuser, Suaka Margasatwa Langkat Barat, Suaka Margasatwa Langkat Selatan, Suaka Margasatwa Sekundur, Suaka Margasatwa Kappi, Suaka Margasatwa Kluet, Taman Wisata Lawe Gurah, Taman Wisata Sekundur, Hutan Lindung Serbolangit dan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas Sembabala. Pada tahun 1984 tersebut juga telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Pengelola TNGL dengan Kantor Pusat di Kutacane, Aceh Tenggara, Daerah Istimewa Aceh. Peta Sebagian Suaka Margasatwa Gunung Leuser yang dahulu bernama Gayor Alaslanden 78 | P a g e
Dukungan juga didapat Sekretariat ASEAN dan menetapkan ASEAN Park Heritage pada tahun 1984. Sejak tanggal 12 Mei 1984, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.96/Kpts-II/1984 menetapkan TNGL merupakan unit Dirjen PHPA yang tingkatannya disamakan dengan eselon III. UPT ini dipimpin oleh seorang Kepala UPT-TN yang bertanggung jawab kepada Dirjen PHPA dan membawahi Sub Bagian TU dan 2 (dua) seksi yaitu Seksi Penyusunan Program dan Seksi Pemanfaatan, dilengkapi dengan Kelompok Tenaga Fungsional Konservasi. Ternyata ketentuan struktur organisasi tersebut masih sukar diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan TNGL karena wilayah kerja kawasan Taman Nasional ini relatif sangat luas. Sebagai dasar legalitas dalam rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.276/Kpts-II/1997 tentang Penunjukan TNGL seluas 1.094.692 ha yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Sumatera Utara. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa TNGL terdiri dari gabungan antara, Suaka Margasatwa Gunung Leuser (416.500 ha), Suaka Margasatwa Kluet (20.000 ha), Suaka Margasatwa Langkat Barat (51.000 ha), Suaka Margasatwa Langkat Selatan (82.985 ha), Suaka Margasatwa Sekundur (60.600 ha), Suaka Margasatwa Kappi (142.800 ha), Taman Wisata Gurah (9.200 ha) serta Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas Sembabala (292.707 ha). Untuk kemantapan pengelolaannya, maka diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.6186/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Nasional, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.3 Tahun 2007 tanggal 1 Februai 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional. Di bulan Juli 2004, adanya Keputusan Komite Warisan Dunia yang menetapkan TNGL, Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai kelompok Tropical Rainforest Heritage of Sumatera. B. Taman Nasional Ujung Kulon Kawasan ini berada di ujung paling Barat (dalam bahasa sunda disebut kulon) Pulau Jawa, sehingga terkenal nama Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan tipe perwakilan ekosistem hutan hujan dataran rendah yang tersisa dan terluas di Jawa Barat dan Banten serta merupakan habitat terakhir bagi kelangsungan satwa langka Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dan satwa langka lainnya. 79 | P a g e
Terdapat tiga tipe ekosistem di taman nasional ini yaitu perairan laut, ekosistem pesisir pantai, dan ekosistem daratan. Pada peta bumi kawasan Taman Nasional terletak pada koordinat 6º30'34‖ - 6º52'17‖ Lintang Selatan dan 102º2'32‖ - 102º37'37‖ Bujur Timur, meliputi kawasan seluas 120.551 ha, yang berada dalam wilayah Pemerintahan Propinsi Banten. Sebelum ditetapkan sebagai daerah suaka, kawasan ini merupakan daerah perburuan yang terhimpun dalam perkumpulan Perburuan ―Venatoria‖. Tahun 1921 ditunjuk sebagai cagar alam dengan nama Natuurmonument Prinseiland (P. Panaitan) dan Natuurmonument Oedjoeng Koelon, dan tahun 1937 dirubah statusnya menjadi Suaka Margasatwa (Wildreservaat) Oedjoeng Koelon dan P. Panaitan serta mencakup P. Peucang dan P. Handeuleum. Taman Nasional Ujung Kulon dan Cagar Alam Gn. Krakatau pada tahun 1992 ditetapkan sebagai salah satu Situs Warisan Alam Dunia (World Heritage Site) oleh UNESCO. Kesejarahan Sebagian besar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan hutan belantara yang abadi, dan baru pada abad terakhir daerah Ujung Kulon disebutnya sebagai suatu tempat terpencil dan menakutkan, sehingga tidak pernah dijamah oleh penduduk lain di Pulau Jawa. Menurut legenda dan catatan sejarah yang ada, tempat yang pertama kali yang didiami oleh masyarakat di kawasan Ujung Kulon adalah Pulau Panaitan pada tahun 1500-an. Kelompok masyarakat tersebut adalah sekelompok masyarakat Hindu dan Budha yang kemudian memeluk agama Islam. Bukti-bukti yang masih tersisa dari kejadian tersebut ialah berupa tempat bertapa dan dua buah patung yang terletak di puncak Gunung Raksa. Salah satu patung tersebut adalah Patung Ganesha dengan ukiran-ukiran yang unik berupa anak Dewa Syiwa yang bentuknya menyerupai gajah. Dua abad kemudian, tepatnya pada tanggal 6 Januari 1771 seorang petualang berkebangsaan Inggris yang bernama James Cook, berlabuh di Pulau Panaitan untuk mencari makanan dan air bagi para awak kapalnya yang sedang sakit. Dia juga membawa seorang anak buah yang ahli botani bernama Joseph Banks, yang mengunjungi kota kecil di Pulau Panaitan, yang pada saat itu disebut Samadang. Kota kecil tersebut berisi tiga ratus rumah yang dibangun di atas tiang-tiang tinggi (rumah panggung) dan banyak lagi yang telah hancur. Penghuni pulau yang beragama Islam itu berasal dari gunung-gunung di Jawa Barat dan sehari-harinya menggunakan bahasa Sunda. 80 | P a g e
Pada tahun 1870, Herman Willem Daendels ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Komandan di Kepala Kekuasaan Tertinggi Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Di wilayah kekuasaannya, ia ingin membuat pelabuhan angkatan laut di daerah Pulau Pecang (Meeuweneiland), dan bertujuan untuk membangun benteng di sana. Akan tetapi rencana pekerjaan ini menimbulkan masalah sekitar tahun 1808, karena banyak pekerja yang menyerah pada uap beracun yang keluar dari tanah. Para pekerja melarikan diri dari kelompok, dan Gubernur Jenderal berupaya untuk mencegah mereka namun tidak membuahkan hasil. Tidak ada yang terjadi pada pembuatan pelabuhan angkatan laut ini. Perburuan Badak Jawa d Ujungkulon 1895. Seorang pemburu berkebangsaan Eropa bernama Charles te Mechelen menembak mati Badak Jawa muda, ketika Ujungkulon masih daerah perburuan, Sumber : Nederlandsch-Indie Oud & Nieuw,2 (1917 - 1918), hlm 308. Pada tahun 1830-an, beberapa kelompok ekspedisi melakukan eksplorasi di Ujung Kulon, mereka mengagumi sumber daya alam di kawasan ini dan menuliskan kesannya ―Ujung Barat Pulau Jawa ini pada suatu saat kelak akan menjadi suatu tempat yang penting.....‖. Mereka juga berkeyakinan bahwa nilai kawasan ini kan menjadi pusat perdagangan yang penting. Mereka menulis mengenai Pulau Peucang pada tahun 1853 antara lain : ―teluk-teluk yang indah dan nyaman......Tanah yang subur ..... Kaya akan kayu untuk pembuatan kapal....keadaan yang sangat baik bagi perniagaan,.....calon seperti Singapura". "Walaupun mereka telah merekomendasikan pengembangan sumber daya alam taman, ini 81 | P a g e
merupakan suatu keberuntungan bagi generasi-generasi berikutnya, tetapi belum ada pembangunan di kawasan ini.‖ Akan tetapi, alam menghendaki lain, dan pada tanggal 27 Agustus 1883, tepat pada pukul 10.00 pagi hari, sehari setelah terjadinya badai hujan yang mengerikan, Gunung Krakatau memuntahkan kandungan lahar dan lavanya. Tak berselang satu jam kemudian, gerakan letusannya mengakibatkan suatu seri gelombang pasang besar yang menghancurkan pantai-pantai Ujung Kulon. Tinggi gelombang pasang ini sejauh 10 km serta menghancurkan pantai-pantai di Selat Sunda. Peristiwa maha dahsyat ini menewaskan sekitar 36.000 jiwa, sedangkan daerah pantai Ujung Kulon yang terlindungi oleh Pulau Panaitan dan Peucang selamat dari pengaruh gelombang tsunami tersebut. Pada saat itu, di daerah sekitar Pulau Peucang terdapat tiga buah desa kecil yang didiami 120 orang. Adanya gelombang tsunami tersebut, sebagian besar dari mereka lari meninggalkan desanya menuju mercusuar di Tanjung Layang. Selama terjadinya letusan Krakatau yang maha besar, penjaga mercusuar menuliskan pada buku laporannya : "Pada pukul 09.00 pagi, cuaca menjadi lebih buruk, sangat gelap sekali. Letusan dahsyat terdengar, jendela-jendela dan pintu-pintu bertalu keras serta petir bangunan tersebut. Melukai tempat dari 10 narapidana yang ada, guntur dan gempa bumi yang dahsyat telah terjadi." Tepat satu dekade, empat puluh buah rumah nampak berdiri di daerah Ujung Kulon suatu perkampungan kecil disekitar kanal di Pulau Peucang. Perkampungan lainnya di Ujung Kulon terdapat di Cibunar dan Kalajetan pada bagian Selatan. Namun Pada awal tahun 1900- an desa-desa ini dipindahkan. Pemindahan ini disebabkan karena menularnya penyakit dan adanya gangguan harimau. Namun, kemungkinan besar alasan sebenarnya ialah untuk menjadikan kawasan Ujung Kulon sebagai suatu Cagar Alam. Pertama kali kekayaan alam Ujung Kulon dikenal di dunia pada tahun 1820, didahului adanya minat para pakar botani menjelajahi Semenanjung Ujung Kulon untuk mengumpulkan berbagai spesimen tropis yang unik. Pada pertengahan abad ini, ekspedisi- ekspedisi dari organisasi Riset Hindia Belanda mulai memberikan perhatian kepada kekayaan alam yang unik dan penting untuk ilmu pengetahuan. Keunikan Gunung Krakatau inilah yang menjadikan pertimbangan Pemerintah Hinda Belanda menetapkan Gunung Krakatau dan Pulau Sertung (Verlaten eiland) sebagai monumen alam (Natuurmonument) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 11 Juli 1919, No. 83 , Staatsblad 1919, No.92. Langkah awal untuk menjadikan kawasan ini sebagai suatu taman nasional dimulai pada akhir abad ke-19, saat Semenanjung Ujung Kulon dikenal sebagai suatu area pemburuan. 82 | P a g e
Selama dekade berikutnya tidak ada kawasan lain di seluruh Pulau Jawa yang memiliki banyak satwa buruan. Sebuah kelompok yang terdiri dari para ahli botani dan para pemburu satwa liar menjadi perhatian terhadap terus menurunnya jumlah populasi satwa liar, dan beberapa jenis diantaranya hampir punah. Frederick Wilhelm Junghuhn adalah seorang ahli botani berkebangsaan Jerman yang pertama kali memperkenalkan Ujung Kulon pada tahun 1846, ketika sedang mengumpulkan tumbuhan tropis. Pada masa itu kekayaan flora dan fauna Ujung Kulon sudah mulai dikenal oleh para peneliti. Bahkan perjalanan ke Ujung Kulon ini sempat masuk di dalam jurnal ilmiah beberapa tahun kemudian. Kemudian di tahun 1890, Sijfert Hendrik Kooders seorang ahli botani berkembangsaan Belanda mengadakan penelitian dan memberikan perhatian terhadap satwa liar di Ujung Kulon. Dia pula yang mendirikan Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Nederlandsh Indische Vereeniging tot Natuurbescherming) di tahun 1912. Keadaan ini terus berlanjut sampai dikeluarkannya Keputusan Pemerintah Hindia Belanda, yaitu Undang-Undang Perlindungan bagi Mamalia Liar dan Burung Liar yang berlaku di seluruh Indonesia (Ordonnantie tot bescherming van sommige in en Vogels 190, Staatsblad 1909, No. 497 van 14 October 1909). Tahu 1910 untuk melindungi beberapa jenis fauna, namun kegiatan perburuan terus berlanjut. Dua tahun kemudian (1912) dibentuknya suatu kelompok masyarakat Hindia Belanda yang perduli terhadap perlindungan alam, yaitu perkumpulan perlindungan alam Hindia Belanda yang didirikan oleh Dr. S.H. Kooders. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh kelompok ini masih sangat kecil pengaruhnya. Pada tahun 1921, kelompok masyarakat ini memperoleh hasil dengan ditetapkannya sebidang lahan seluas 300 km² di Semenanjung Ujung Kulon sebagai suatu monumen alam atau Cagar Alam (Natuurmonument). Bersamaan waktu itu Pulau Panaitan dilindungi pula secara terpisah sebagai suatu monumen alam. Kedua kawasan (Ujung Kulon seluas 37.599 ha dan Pulau Panaitan seluas 17.500 ha) ditetapkan oleh pemerintah Hinda Belanda sebagai monumen alam (Natuurmonumenten) melalui surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 16 November 1921, No. 60, Lembaran Negara 1921, No. 683 (Besluit van den Gouverneur-General van Nederlandsch-Indie van 16. November 1921, No. 60, Staatsblad 1921. No 683). Namun demikian tidak adanya pengawasan terhadap cagar alam tersebut, sampai pada tahun 1930-an sejumlah satwa besar terus diburu dan dibunuh oleh para pemburu. Pada tahun 1937, status monumen alam berubah menjadi suaka margasatwa (wildreservaat) Ujung Kulon dan Pulau Panaitan, serta mencakup pula bagian sempit di sebelah Timur Semenanjung Ujung Kulon, berikut Pulau Peucang dan Pulau Handeleum seluas 42.120 ha yang dikelola oleh Dinas 83 | P a g e
Kebun Raya Bogor (Land's Pantentuin). Penetapan pulau-pulau tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 24 Juni 1937, No. 17, Lembaraan Negara 1937, No. 49 (Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie van 24 Juni 1937, No. 17, Staatsblad 1937. No. 49). Pengelolaan kawasan ada di bawah tanggung jawab Jawatan Kehutanan dengan petunjuk dari Direktur Kebun Raya Bogor. Beberapa tahun kemudian suaka margasatwa Ujung Kulon ditutup untuk umum, dan suatu sistem perlindungan mulai dilaksanakan serta mulai terlihat kehidupan liar dan menjanjikan suatu masa depan yang lebih baik di Semenanjung Ujung Kulon dan sekitarnya. Kemudian terjadilah perang dunia kedua diikuti oleh masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, dimana keadaan di kawasan Suaka Margasatwa Ujung Kulon kian memburuk karena sulitnya pengelolaan kawasan yang mengakibatkan badak Jawa dan satwa liar lainnya banyak dibunuh. Pada November 1853 ekspedisi datang atas dorongan Perkumpulan Peneliti Ilmiah Hindia Belanda (Nederlandsch-Indische Koninklijke Natuurkundige Vereeniging) untuk mengeksplorasi Meeuwenbaai (Muara Cikuya) mendarat di sana, kapal hove mereka berhenti di kampung Djungkulan (sering disebut Djungkulon), ―penduduk yang hanya tinggal di bagian barat Jawa‖. Tujuan ekspedisi ini untuk menyelidiki kemungkinan perkembangan lapisan batubara di sana. Ini merupakan kedua kalinya dalam harapan besar yang menghibur bagian terpencil di Jawa ini. Dalam laporan ekspedisi (1854) terdapat pernyataan: ―bagian barat Jawa ini sebenarnya ditakdirkan untuk menjadi tempat yang penting, tidak hanya melalui lapisan batubara, melalui teluk yang indah dan nyaman, melalui tanah yang subur, dimana ribuan pohon kelapa dan karet India tumbuh dengan subur, dimana madu dan lilin tawon lebah sangat berlimpah untuk dikumpulkan, dimana di sana kaya akan kayu untuk perahu dan penyangganya, airnya sangat baik untuk diminum yang tidak pernah kekurangan dan tersebar nyaris tidak berpenyakit, tetapi juga melalui situasi perdagangan yang baik, pintu masuk Selat Sunda, rute perdagangan yang bagus di timur, yang akan menjadi lebih signifikan pada waktu baru-baru ini melalui pendekatan kepada koloni yang padat sebagai ladang emas Belanda Baru. Ujung Kulon mungkin dapat menjadi bibit Singapura yang baru, dan juga jika bagian barat Jawa diserahkan kepada perusahaan swasta‖. Pada Juni 1854 ekspedisi kedua disesuaikan dengan tujuannya. Sekitar dua mil dari timur kampung Ujung Kulon yang terletak di sepanjang air terjun yang sering dikunjungi, dalam laporan ekspedisi tersebut dinyatakan: ―ditetapkan dalam semua panduan pelaut sebagai 84 | P a g e
tempat yang cocok untuk penyiraman kapal. Airnya segar, dingin, jernih muncul dari bawah kanopi dedaunan yang terjun melalui tanah batu karang dari ketinggian 16 sampai 18 kaki dari permukaan laut. Akar pepohonannya menjuntai ke bawah di sisi air terjun dan dinding bebatuan terlapisi dengan semua jenis yang dibentuk oleh garam kapur yang diendapkan dari air‖. Sepertinya air terjun yang sama disebutkan oleh Nahkoda Kapal A. Adams (Sody 1959 : 142) pada tahun 1861, dinyatakan bahwa masih banyak waktu sebelum menemukan badak. Adams juga menemukan jalur badak di sana, ia berkata: ―Sebenarnya tanah dibuat jalur oleh sesuatu yang berat dan besar Pachyderms‖. Sody menduga, ini mungkin laporan pertama dari badak di Ujung Kulon. Penduduk menjelaskan di sini merupakan tempat dimana saat ini sering ditemukan binatang ini sendiri atau menemukan jejak mereka. Air terjun kecil ini masih ada sekarang, tetapi mungkin sekarang berkurang dibandingkan sebelumnya, teras travertine menarik dan layak untuk dikunjungi. Diantara ekspedisi ini pada April 1855 tidak ada yang mengarahkan ke bagian terpencil di Jawa yang sedang berkembang, dan tidak ada pengembang batubara yang datang. Kegiatan survei dianggap berakhir oleh permintaan Gubernur Jenderal pada 15 Juni 1861. Letusan api Krakatau pada 1883 telah merubah kondisi lokal yang terjadi di kampung Ujung Kulan, desa kecil Cikuya dan Rumah Tiga yang rupanya dekat dengan Pulau Pecang, telah disapu oleh gelombang pasang surut akibat bencana itu, meskipun sebagian besar penduduk selamat dengan melarikan diri ke dataran tinggi Tandjung Lajar, atau Titik Pertama Jawa, dimana penjaga mercusuar dan staffnya ditempatkan di sana. Gelombang pasang surut mencapai tinggi 15 meter, dan kedua bagian terendah Pulau Pecang dan daerah pesisir di seberang terendam. Namun Veth (1903) masih menyebutnya awal abad ini di Rumah Tiga di belakang Pulau Pecang, desa ini menjadi satu- satunya di Ujung Kulon. Veth juga menuliskan bahwa hutan di sepanjang pantai datar Ujung Kulon itu baru, sejak gelombang pasang surut yang besar diakibatkan Krakatau telah membersihkan seluruh hutan yang lama, bersama dengan hutan rawa bakau di bagian timur semenanjung tanah genting. Ini kurang lebih bertentangan dengan pernyataannya bahwa seluruh semenanjung ditutupi dengan hutan kontinyu, dimana Ficus elastic dan pohon lainnya tumbuh menjadi karet India dan banyak harimau dan badak yang tinggal. Kal (1910) juga menyebutkan kampung Pulau Pecang dan Cibunar sepanjang pesisir selatan, kurang lebih merupakan cabang desa Ujung kulon, yang terdiri dari 40 rumah. Meskipun dua desa kecil telah dibangun sekitar tahun 1896 setelah letusan api Krakatau, mereka dievakuasi untuk permulaan abad yang baik ini karena gangguan dari harimau. Sejak 85 | P a g e
tidak ada tempat di Ujung Kulon, Pulau Peucang merupakan tempat penyelamatan dari gangguan harimau. Selain desa-desa yang disebutkan di atas, terdapat juga pemukiman kecil di daerah hulu Cigenjer, Cikarang dan Cibandowo, dan juga di semenanjung Tanjung Tereleng sepanjang pesisir selatan. Pada bulan Mei 1846 Franz Willem Junghuhn mengunjungi Ujung Kulon. Ia mencapai Gunung Payung di sepanjang pesisir melalui Kalejetan. Seharusnya ini dekat perbatasan timur cagar alam saat ini yang ditemukan ratusan tulang kura-kura besar, beberapa panjangnya mencapai empat kaki dan lebarnya lima kaki. Mereka tersebar di seluruh pantai, dan pembantaian terjadi akibat ajag (anjing liar), yang menyerang binatang ini ketika mereka keluar pada malam hari ke pantai untuk menyimpan telur mereka di sana. Laporan Junghuhn (1854) beranggapan, bahwa Ujung Kulon sudah pasti menjadi tempat yang tidak bersahabat di waktu itu, dia menuliskan ―di sana sebenarnya merupakan dunia pergulatan antara anjing dan harimau melawan penghuni laut - kura-kura raksasa - di tempat ini, sunyi sepi sekaligus menyeramkan, tidak pernah diinjak oleh penduduk Jawa‖. Tentu saja, ini tidak sepenuhnya benar, seperti yang kita lihat di atas, kampung Ujung Kulon sudah terkenal. Dan Titik Pertama Jawa telah dihuni oleh penjaga mercusuar pada saat itu, sejak air sekitarnya sangat penting untuk perkapalan saat itu. Pernyataan bahwa penduduk Jawa tidak boleh memasuki daerah ini sebenarnya bertentangan dengan Junghuhn ketika dia menyatakan penduduk yang tinggal di bagian timur Ujung Kulon mengumpulkan sarang yang dapat dimakan dari gua pada waktu itu. Sanghiang Sirah. Pada permulaan abad ini dan selanjutnya, seluruh Ujung Kulon dievakuasi atas desakan pihak berwenang dengan terkecuali, tentu saja mercusuar Titik Pertama Jawa. Hal ini terjadi karena menyebarnya wabah malaria dan disentri dalam selang waktu regular, dan ia menyatakan di atas, juga merupakan gangguan dari harimau. Tetapi berdasarkan laporan ini bukan merupakan alasan yang sebenarnya. Evakuasi dilakukan untuk membuat tempat yang dapat dijadikan sebagai cagar alam. Laporan Tahunan Pertama (1913-1914) (Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming) Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda, mengatakan kepada Ketua, S. H. Koorders, ahli botani dan konservasi yang mengunjungi Ujung Kulon pada 1892. Menurutnya, semenanjung kemudian ditutupi oleh hutan primer dan pemukiman, kecuali Titik Pertama Jawa. Ketika ia menelusuri semenanjung dalam beberapa kali perjalanannya, selain menemukan banyak rusa dan juga harimau, ia tidak menjumpai kawanan banteng, atau kerbau liar, tetapi juga beberapa jejak baru badak. 86 | P a g e
Pada permulaan abad ini daerah tersebut menarik perhatian tentang pertambangan, menurut Eekhout (1911), enam perijinan untuk Pulau Panaitan (Prinseneiland) dan Ujung Kulon. Ini sudah diselesaikan pihak ―Perusahaan Eksplorasi Tambang di Welkomstbaai‖ terutama dibangun untuk tujuan di Batavia (Jakarta). Di kedua daerah tersebut tidak hanya batubara yang terlihat bernilai tetapi juga jumlah pasir besi magnet ditemukan. Ekspedisi selanjutnya disusun oleh R. A. Eekhout rupanya tidak memiliki hasil praktis apapun baik dalam hal ini. Pada waktu yang sama Sindikat Bantam menyewakan daerah-daerah tersebut untuk pengembangan pertanian, penanaman pohon kelapa, karet dan tebu menjadi pertimbangan meskipun tidak memberikan hasil besar. Pada September 1913 penduduk kota Batavia, termasuk Jaksa Umum, membuat liburan memburu ke Ujung Kulon, yang katanya tidak ada daerah lain di Jawa dengan banyak buruannya. Dari artikel koran (Anonim 1913) menjelaskan, perjalanan selama 7 hari ini muncul bahwa dataran terbuka terutama alang-alang (rumput alang) dan rumput lainnya seperti tanaman dan rumput yang tumbuh ditemukan di sepanjang Citelang dan sepanjang kedua tepi Cigenter dan di sekitar Pemageran sampai jauh ke pedalaman. Terlihat sesekali rusa, babi dua kali dan banteng sering, meskipun sangat pemalu. Banteng telah ditembak dan digunakan untuk memancing harimau di malam hari, tetapi tidak berhasil, meskipun jejak harimau ditemukan di sepanjang Citelang dan Cikarang dan auman harimau juga terdengar. Sepanjang Cigenter dan juga dekat muara Cicangkok jejak badak ditemukan, tetapi di hari itu dirasakan kehadiran binatang tersebut. Pemandu yang menemani memperkirakan ada empat atau lima badak. Meskipun salah satu pemandu mengklaim bahwa di Cina binatang ini hampir punah, seorang lainnya menyatakan bahwa dia telah membunuh sebelas dari mereka sendiri. Hal ini dikonfirmasi oleh orang Cina yang tinggal di Labuan, yang membawa badak dari pemburu liar. Reporter juga menemukan pemukiman di dalam Ujung Kulon yang telah tersapu oleh bencana Krakatau. Satu hal yang pasti, adalah dimulainya abad Ujung Kulon tumbuh terkenal sebagai areal pemburuan untuk hiburan setelah daerah ini digunakan untuk tempat tinggal di Jawa direklamasi untuk tujuan pertanian, proses tersebut berkembang dengan cepat. Tidak hanya pertumbuhan populasi yang sangat besar membuat lahan tersebut rapi dan ditanami, tetapi lahan yang terbuang direklamasi tanaman Eropa oleh pihak berwenang, hasilnya besar dicapai dalam waktu singkat menjadi tidak menarik untuk berburu dan kemudian hilang. 87 | P a g e
Kelompok konservasionis kecil dan beberapa pemburu bonafit mulai khawatir tentang perkembangan minat menembak di Ujung Kulon, tidak hanya pada setiap yang tinggal di Jawa, tetapi juga secara bertahap menjadi benteng terakhir Badak Jawa. Hal ini berdasarkan peningkatan ancaman badak dengan pemusnahan di masa yang akan datang dan harus melakukan sesuatu untuk mencegah hal ini. Ahli hukum terkemuka, C. Piepers, yang juga merupakan ahli biologi amatir, dan terutama lepidopterist, pertama kali menarik perhatian publik untuk keadaan ini (pada 1896). Ketertarikannya, bersama dengan pengaruh J. C. Koningsberger sebagai Kepala Museum Zoologi di Buitenzorg (Bogor) kemudian masuk ke dalam ke pemerintahan, menyebabkan berlakunya Undang-Undang pertama tentang perlindungan satwa liar bagi Mamalia Liar dan Burung Liar (Ordonnantie tot bescherming van sommige in Nederlandsch-Indie in het wild diersoorten Joogdieren en Vogels), yang kemudian efektif dijalankan pada 1910 namun kegiatan perburuan terus berlanjut. Rombongan pemburu di tahun 1901 ketika ujungkulon masih daerah perburuan. Sumber : Ujungkulon National Park 2010 Sebagai Ketua, Dr. S. H. Koorders, ahli botani yang disebutkan di atas, sejumlah konservasionis Belanda tak lama setelah tahun 1912 mendirikan Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda. Sangat jelas, bahwa salah satu wilayah terpenting masyarakatnya meminta sewa guna usaha dalam waktu yang panjang untuk mendorong tujuan-tujuan Ujung Kulon. Hal ini berkat semua usaha masyarakat dalam antisipasi penerapan sewa oleh susunan warga (Kepala Administrasi Sipil Eropa) berburu di dalam area bagi kerbau liar (banteng), rusa (termasuk kijang) dan rusa tikus (kancil) ditutup berlaku pada tanggal 1 Agustus 1914. Meskipun langkah ini terpaksa dikatakan sebagai langkah ke arah yang benar, pengaruhnya 88 | P a g e
tidak diragukan lagi, sejak berburu spesies lain tercantumkan, termasuk harimau, harimau kumbang dan babi hutan, tidak dilarang. Hasilnya, Ujung Kulon diteruskan untuk dibuka untuk semua jenis perburuan dan penembakan tanpa pengawasan sedikit pun kepada orang- orang tersebut. Faktanya dari tahun 1910 ke depan badak dilindungi secara hukum di seluruh Jawa tidak dapat mencegah pembantaian yang nyaris tidak surut di Ujung Kulon. Di samping itu, hukuman ringan dengan hukuman penjara paling lama delapan hari atau denda minimal f 100, tentu saja memiliki sedikit efek untuk menghentikan kegiatan ini. Dalam pelaksanaannya pengaturan cagar alam dan penutupan perburuan badak, banteng, rusa dan kancil di Ujung Kulon tidak menjamin kelangsungan hidup dalam penjagaan daerah tersebut, upaya intensif dilakukan pada tahun yang sama oleh Venatoria, asosiasi pemburu, yang didirikan pada 1900, untuk hukum khusus berburu di Ujung Kulon. Setelah berkonsultasi dengan Perkumpulan Perlindungan Alam di atas, Venatoria mengajukan petisi kepada Pemerintah untuk dampak ini, subyek perburuan perlu diawasi dengan ketat dan efektif oleh asosiasi untuk konservasi satwa liar seperti di Ujung Kulon. Venatoria terdiri dari sejumlah pemburu bonafit, yang sekitar tahun 1900 telah menjalankan kegiatan berburu di daerah Cikepuh, Priangan Selatan (Jawa Barat) berhasil menyewa lahan berburu dari Pemerintah. Hal ini direncanakan untuk memulai pengelolaan Ujung Kulon, dengan tujuan pengawas perburuan dari orang-orang Eropa dengan stafnya akan ditempatkan di daerah tersebut. Mereka akan berpegang teguh pada semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah sehubungan dengan kegiatan berburu yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan Komunikasi No.1 (1916) tentang Perkumpulan Perlindungan Alam, anggotanya menolak proposal tersebut, dalam publikasi ini kita membaca: ―Jika Pemerintah menyusutkan biaya dari kebutuhan polisi kehutanan (pada perkiraan setidaknya tiga pengawas perburuan), tentu saja hanya salah satu yang tersisa, kesimpulan persetujuan antara Pemerintah dan Venatoria, disusun dibawah kondisi tertentu (seperti dibatasi, diatur yang tepat dalam penembakan) menunjuk dan membayar polisi kehutanan khusus untuk Ujung Kulon. Dalam kasus ini Pemerintah, sangat membatasi penembakan banteng (juga yang tinggal di Semenanjung Jawa), akan menghemat pengeluaran yang cukup besar dalam pengelolaan dan pengawasan yang tepat, sementara pada waktu yang sama mencapai hasil ilmiah yang penting dalam pelestarian badak Jawa‖. Meskipun petisi yang diajukan Venatoria ditolak. Tidak sampai tahun 1921 bahwa petisi Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda bertujuan hendak mengelola Ujung Kulon, menutupi hampir 300 km2 (115 mil2), sebagai cagar alam. Oleh karena itu, Undang-Undang 89 | P a g e
Gubernur Jenderal diumumkan pada tanggal 18 Maret 1916, berisi Peraturan untuk Perlindungan Alam Hindia Belanda (Lembaran Negara Hindia Belanda No.278). Sebenarnya, hal tersebut mengecewakan perkumpulan perlindungan alam, karena pendirian ini dan daerah cagar alam lain, tidak memperoleh tanggapan apapun termasuk Ujung Kulon, tetapi semua harapan yang sama untuk melestarikan wilayah tersebut hanya untuk anak cucu kita. Rencana Pemerintah untuk melaksanakan peraturan sangat memberikan kemungkinan menerapkan hukum perburuan ketat di dalam wilayah pelestarian alam (natuurmonument). Di seluruh tahun antara 1921, dimana usulan untuk pengelolaan Ujung Kulon sebagai cagar alam telah diterima, dan akan diterapkan, tidak hanya melindungi satwa unik di Ujung Kulon dari Keputusan Administrasi Sipil setempat disebutkan di atas, dilarang memburu spesies tertentu di daerah tersebut. Usulan dibuat pada 1918 oleh kewenangan yang sama untuk menutup Ujung Kulon dikunjungi publik dan menunjuk dua pengawas perburuan, satu di titik pertama Jawa dan kedua di Tamanjaya tidak diperhatikan, sehingga semua kebijakan yang diambil hanya berada pada kertas, dan menjadi masalah untuk masa yang akan datang. Penunjukan status cagar alam di Ujung Kulon dan Pulau Panaitan dari Keputusan Pemerintah No.60 tanggal 16 November 1921 Lembaran Negara 1921 No.683, menghasilkan larangan membunuh atau menangkap semua jenis spesies yang tinggal di daerah ini dan di sekitar populasi manusia yang menetap di sana, dan juga larangan untuk mereklamasi lahan dan kegiatan lainnya yang dapat merusak kawasan lindung dalam kondisi alaminya, di sana tidak ada bentuk pengawasan nyata dan pengelolaan yang nyata. Fakta bahwa Pulau Handeuleum dan Pulau Pecang baru Frans Wihelmn Junghuhn saja lepas dari pesisir cagar alam yang tidak termasuk ke Orang yang memperkenalkan Ujungkulon ke dunia luar tentang kekayaan flora dan fauna dalam jurnal ilmiah internasional tahun 1846. pertama kali dalamnya dan akses menuju Ujung Kulon tidak menjadi kesulitan. Jika tidak semuanya tidak mungkin, untuk meningkatkan kepuasan dalam perlindungan area tersebut dan Sumber Park 2010. : Ujungkulon National fauna yang hidup di sana. Meskipun sampai saat ini tidak terealisasikan, konsekuensi dalam penunjukan status kawasan cagar alam ini, yang melibatkan pelestarian fauna dan flora di dalam cagar alam yang kondisinya masih alami, merupakan kendala utama dalam pengelolaan yang baik. 90 | P a g e
Sedikit yang diketahui tentang sepuluh tahun pertama keberadaan kawasan lindung ini. Dalam periode ini hampir tidak memperhatikan pengelolaan untuk Ujung Kulon, meskipun hal ini sangat jelas dari laporan macam-macam pengunjung berikutnya yang kondisinya sangat jauh dari optimis. Tampak seolah-olah semua orang yang menyarankan pengamanan daerah unik ini sudah puas dengan keputusan tersebut. Pada 1926 tempat tersebut dikunjungi oleh J. Beumée, ahli botani dari Pemerintahan Kebun Raya Bogor, tetapi laporan perjalanannya mungkin tidak pernah ditulis. Tidak ada juga laporan resmi perjalanan yang dilakukan pada 1928, 1930 dan 1932 ke daerah ini, tentang taksidermis Museum Zoologi di Buitenzorg, P. F. Franck, seorang ahli lapangan dalam bidang perburuan besar dan berburu namun, sesuatu telah dikatakan dalam perjalanan ini di dalam Laporan Tahunan Perkumpulan Perlindungan Alam 1933-1934 (Franck 1935). Meskipun publikasi terhadap Ujung Kulon yang memberikan harapan besar terhadap kehidupan, hal ini tidak dapat menjadi kasus ketika fakta-fakta dari Franck dibandingkan dengan laporan yang diberikan cukup akurat. Pada tahun 1932-1934 Kepala Administrasi Sipil Bantam, J. S. de Kanter, mengunjungi daerah tersebut dalam beberapa kesempatannya. Ladang alang-alang (rumput lalang) yang sangat luas berseberangan dengan Pulau Peucang (wilayah Cidaon-Cidjungkulon), yang Franck buat observasinya secara eksklusif atau hampir eksklusif, seharusnya menjadi pembuktian untuknya bahwa perburuan itu ada di sana. Sebagai rimbawan/ahli botani F. H. Endert dinyatakan dalam berita acara, muncul setelah perjalanan kunjungan ke Ujung Kulon pada Juli 1931, ladang ditutupi dengan alang- alang yang disebabkan pemburu yang membakar daerah ini pada sepuluh tahun terakhir (Endert 1931). Bukti yang menunjuk ke arah tersebut selama kunjungan De Kanter pada September 1933, ketika seluruh daratan terbakar, dan ia menemukan indikasi bahwa hal ini juga terjadi pada beberapa peluang sebelumnya. Selama periode 1932-1934 Ujung Kulon dikunjungi sebanyak tujuh kali oleh De Kanter, tujuannya untuk menembak harimau (De Kanter 1932-1934). Ia memperoleh ijin untuk ini setelah ia mencoba untuk membuktikan bahwa para hewan pemangsa sedang dalam perjalanan untuk mengurangi sisa dari pertandingan besar ke tingkat rendah yang dapat diterima. Tanpa melalui penyelidikan dibuat pernyataan berikut ini, ijin telah diterapkan, yang menghasilkan satu harimau terbunuh dan beberapa lainnya terluka. Dalam diskusi di bawah ini tentang harimau dan penyebarannya pada fauna lain di sana untuk lebih dalam lagi. Kunjungan De Kanter, dimana muncul laporan yang cukup lengkap, menghasilkan informasi yang menjadikan periode keterkenalannya Ujung Kulon ketika setiap konservasionis secara praktis berpikir bahwa kawasan ini hampir seluruhnya dijaga. Dari laporan De Kanter ini 91 | P a g e
terbukti jelas bahwa melalui kurangnya minat makanan habitat ruminansia, padang rumput pada hewan-hewan berikut ini, khususnya banteng, tergantung jarak yang dekat, dengan cepat ditumbuhi semak belukar dan pohon, dampaknya jumlahnya terus berkurang. Sebenarnya, setelah bertahun-bertahun mengabaikan tanggung jawab pemerintah, masih ada satu badak yang tinggal di Ujung Kulon yang merupakan suatu keajaiban, dalam periode 1929 sampai 1936 sekitar 20 badak terbunuh. Hasil upaya yang dilakukan pada periode 1931-1937 untuk membujuk Pemerintah yang mengambil tindakan terlalu ringan. Pemerintah tampaknya merasa bahwa mereka telah melakukan lebih dari tugasnya dengan memberikan status Cagar Alam Ujung Kulon. Permintaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 1932 kepada Kepala Administrasi Sipil dan Gubernur Jenderal, bahwa lima pengawas dan patroli laut akan membuat lebih mudah untuk kegiatan penjagaan Ujung Kulon tidak dikabulkan. Juga permintaan Direktur Pemerintah Kebun Raya (pada waktu itu sebagai penasihat utama Pemerintah dalam perlindungan alam) untuk pengangkatan seorang pensiunan polisi Eropa, untuk ditempatkan di mercusuar pada Titik Pertama Jawa. Laporan Ligtvoet dipublikasikan pada 1936 (Ligtvoet 1936) dalam memulai permasalahan penangkapan badak Ujung Kulon, diberikan lebih lengkap, membujuk Gubernur Jawa Barat kembali untuk mendekati Departemen Administrasi Sipil untuk tujuan memperbaiki keadaan yang sedang memprihatinkan. Ia berpendapat bahwa wilayah ini merupakan salah satu cagar alam Hindia Belanda yang penting, khususnya dalam laporan peristiwa badak Jawa. Sekali lagi meminta Dr. Sijfert Hendrik Koorders patroli kendaraan ditempatkan di Anyer (jaraknya lebih dari 80 mengunjungi Tahun Ujungkulon dan mengusulkan kawasan untuk daerah Ujungkulon pemukiman. dan perburuan Sumber : Ujungkulon National Park, 2010 1892 menutup sebagai kilometer dari Ujung Kulon), dan sejumlah tindakan perlindungan lainnya dilakukan. Permasalahan mengapa hal ini tidak berhasil karena pemikiran yang serius sekarang ini adalah bagaimana memberlakukan rencana tersebut, sudah maju pada tahun 1932, untuk memberikan status tempat perlindungan Ujung Kulon di bawah Pengelolaan Jawatan Kehutanan. Faktanya, banyak artikel yang muncul di media masa tentang keadaan yang tidak memuaskan di cagar alam ini dan fauna yang bernilai, dan di Dewan Nasional (Volksraad) peningkatan kondisi yang berulang kali memburuk, Pemerintah akhirnya yakin bahwa 92 | P a g e
langkah-langkah yang lebih efektif lagi perlu dilakukan. Meskipun demikian, tindakan yang membawa ke arah yang lebih baik tidak segera diambil karena dana belum tersedia. Perubahan status Ujung Kulon dari cagar alam menjadi suaka margasatwa, kegiatan perlindungan kebebasan yang lebih besar akan menjadi mungkin. Kepala Dinas Kehutanan menganggap hal ini diperlukan untuk pengelolaan pembayaran jaminan untuk pelestarian suaka dan habitat aslinya. Ia merasa uang yang digunakan secara permanen untuk tujuan pelestarian, dapat diinvestasikan jika eksploitasi hutan dilakukan secara ekonomi, tetapi pada skala terbatas dan bertanggung jawab, dapat diatur. Rencana revolusioner ini jelas agak tidak sesuai dengan persetujuan yang telah dibuat dengan banyak pendukung dari pelestarian cagar alam yang masih murni. Tetapi secara umum terlaksana melalui kehadiran pengelola daerah unik ini. Ketidakpedulian jelas lebih dari 15 tahun kondisi yang memuaskan tidak dapat dicapai dengan cara lain, dengan konsekuensi yang serius bahwa ide perlindungan alam akan dipercayai. Anehnya, J. Olivier, memiliki keberatan yang serius terhadap konversi area dari cagar alam ke suaka margasatwa. Dia merasa bahwa gangguan manusia dapat mengganggu keseimbangan ekologi. Antisipasi terhadap rencana ini, polisi lapangan melakukan berkemah, secara permanen yang akan ditempati sejumlah pengawas disepanjang jalur darat Karang Ranjang sepanjang pesisir selatan. Selain itu, sistem pengintaian disusun, meliputi seluruh wilayah antara Ujung Kulon dan Labuan. De Koning van de jungle ―Raja Hutan‖ di Suaka Margasatwa Ujung Kulon Sumber : A. Hoogerwerf. Ujung Kulon, The Land of the Last Java Rhinoceros, Leiden, E.J. Brill 1970. 93 | P a g e
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal No.17 tanggal 24 Juni 1937 Lembaran Negara No.420, Cagar Alam Ujung Kulon (28.600 ha) dideklarasikan sebagai suaka margasatwa, termasuk daratan bagian timur Karang Ranjang, Pulau Handeuleum (70 ha) dan Pulau Pecang (450 ha). Selain itu Cagar Alam Pulau Panaitan (12.000 ha) mengalami perubahan status yang sama. Keputusan Pemerintah No.18 pada tanggal yang sama menetapkan semua daerah merupakan bagian dari tanggung jawab Kehutanan Pusat untuk dilestarikan, dan beberapa tahun kemudian, Keputusan Direktur Bidang Perekonomian tanggal 2 Juli 1938, semua wilayah ditutup untuk umum. Terdapat beberapa kesulitan tentang daerah perluasan saat ini. Meskipun setelah perang dunia kedua telah diperluas ke arah timur yang perluasan ini mencapai beberapa km2. 411 km2 diberikan oleh Kusnadi termasuk 120 km2 Pulau Panaitan dan Schenkel (1969) 360 km². Ini terlihat realistik untuk menetapkan area 300 km2 (= 30.000 ha). Mengingat kurangnya informasi terpercaya mengenai kondisi di dalam Ujung Kulon, penulis saat ini, pada tahun sama (1937) telah diperbantukan oleh Direktur Pemerintah Kebun Raya, diperintahkan untuk melanjutkan ke daerah dalam rangka mengumpulkan informasi dan membuat studi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki situasi. Kehidupan Badak Bercula Satu di Suaka Margasatwa Ujung Kulon, 1970. Sumber : A. Hoogerwerf. Ujung Kulon, The Land of the Last Java Rhinoceros, Leiden, E.J. Brill 1970. Perintah yang dipatuhi selama perjalanan dari akhir Agustus sampai awal Oktober 1937, dan dimana berita acara terinci dikeluarkan pada November tahun tersebut (Hoogerwerf 1937). Hal ini berkenan saat kegiatan penyelidikan, dapat dirasakan sangat memuaskan, dan 94 | P a g e
tampaknya jejak dan pengamatan lain untuk mengetahui jumlah badak sekitar 20-25, tidak ada dasar untuk menggambarkan situasi di sana. Kurangnya lahan padang rumput menunjukan bahwa penjagaan area yang masih belum terjamah sepertinya salah satu yang dapat menyebabkan kerusakan habitat dalam skala besar. Semak belukar dan hutan sekunder dalam berbagai macam tahap regenerasi ditumbuhi alang- alang dan tanaman rumput lain. Rumput meluas sejak akhir pembakaran rutin setelah Ujung Kulon ditetapkan sebagai cagar alam. Kehidupan banteng di Suaka Margasatwa Ujung Kulon, 1970. Sumber : A. Hoogerwerf. Ujung Kulon, The Land of the Last Java Rhinoceros, Leiden, E.J. Brill 1970. Dalam laporan tersebut juga, jadwal kepolisian disusun, yang mana dilakukan patroli setiap hari dari empat atau lima bivak yang berbeda untuk ditempati oleh penjaga. Pengenalan Sistem Pendaftaran Penjaga dianggap merupakan aspek penting dari pengawasan yang direncanakan. Untuk saat ini pembangunan jalan besar ditentang, tetapi dianjurkan jalan 95 | P a g e
setapak untuk patroli di sekitar daerah cagar alam, seperti ketersediaan kendaraan yang cepat meluncur. Beberapa waktu sebelum memulai pembuatan dengan bagian dari pelaksanaan langkah- langkah yang diusulkan, pada Oktober 1938 pengujian kesehatan hewan berlangsung yang tampaknya lebih rendah ialah jumlah banteng (Hoogerwerf 1938a). Survey ini di bawah pengarahan A. van der Schaaf, dokter bedah kesehatan hewan dan ahli bakteri dari Institut Kedokteran Hewan Bogor, dimana empat banteng dan satu rusa yang bersangkutan akan dibahas secara detail di bawah ini. Apa yang ditakutkan jika tidak ada penjaga yang ditempatkan di sepanjang pantai utara cagar alam. Februari 1939 terjadi permasalahan penangkapan badak di sepanjang Cigenjer, dimana dua badak menjadi korban, betina dewasa dan anaknya, penangkapnya adalah orang Eropa. Semua yang telah terjadi saat itu menjadikan adanya pengganti Pemerintah Kepolisian, yang terdiri dari lima orang di sepanjang pesisir selatan, dengan dua penjaga yang ditunjuk Dinas Kehutanan, dan pembangunan sejumlah bivak untuk personel yang lebih diharapkan. Dalam laporan perjalanan yang dibuat oleh penulis pada waktu itu kembali dikritik, dan memungkinkan pengenaan sanksi yang lebih berat untuk penangkapan badak dengan membuat semacam tindakan terhadap pelanggaran kecil (Hoogerwerf 1939b). Selanjutnya dinyatakan bahwa sepanjang wilayah sekitar laut Ujung Kulon harus ditutup dari umum. Kekhawatiran pada pembunuhan badak betina yang bernilai dan hewan muda itu sangat besar, dan kemungkinan karena hal itu maka situasi terus membaik. Untuk bulan Mei 1939 jumlah penjaga, terdiri dari pensiunan tentara Ambon, meningkat menjadi 6 orang, dibagikan kepada bivak di sepanjang batas pinggir area, yang sementara sudah diselesaikan. Dan selama perjalanan dengan M. Hoek, rimbawan Bantam yang pertama, banyak kotak yang berisi kunci-kunci penjaga di daerah yang direncanakan terbagi atas seluruh area. Bersama dengan petugas yang bersemangat, pekerjaan yang harus dikerjakan pada bidang patorali dan jalur patrol pada beberapa bulan mendatang dibahas, dan jadwal patroli disusun dan segera akan diberlakukan. Hal tersebut untuk Marteen Hoek yang begitu banyak dapat dilakukan pada periode berikutnya. Dalam waktu yang singkat, transportasi, pengawasan dan pekerjaan pada kawasan penggembalaan dan jalur patroli telah disusun secara memuaskan, meskipun kesulitan besar terjadi lagi dan lagi, terutama penerimaan tenaga kerja lokal. Dalam setahun hampir 100 ha lahan penggembalaan dibuka kembali di berbagai tempat, sistem patroli yang sepenuhnya memuaskan itu berfungsi di seluruh sekitar tempat suci dan transportasi reguler 96 | P a g e
yang beroperasi di antara Labuan, Tamanyaja, dan penjaga bivak di salah satu Pulau Handeuleum dan Pulau Pecang. Berkat kerjasama petugas kesehatan lokal Bantam, personil diberikan pemeriksaan kesehatan setiap dua bulan sekali, hal ini sangat penting sehubungan dengan penyebaran penyakit disentri dan malaria secara berkala. Mengingat pernyatan Schenkel (1967) bahwa ―sejauh ini (Juli 1967) tidak ada kasus malaria yang sudah diteliti‖. Tampaknya penting untuk pekerjaan cagar alam untuk lebih fokus terhadap penyakit malaria yang sangat serius, sebagaimana telah ditetapkan pemeriksaan medis secara teratur. Beberapa orang Eropa yang ada dilokasi terinfeksi serius oleh penyakit ini saat ke Ujung Kulon. Untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin pada distribusi spesies selama musim perburuan, penjaga tetap mencatat hewan-hewan dan jejak beberapa spesies penting yang diamati selama mereka berpatroli. Peta Natuurmonument Ujungkulon 1921 Kawasan Ujung Kulon (37.500 ha) dan P. Panaitan (17.500 ha) ditunjuk sebagai Cagar Alam dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 16 November 1921 No. 60 Staatsblad 1921 No. 683. Sumber : Landbouw Statistiekaart (Peta Statistik Pertanian) 1912. 97 | P a g e
Ujung Kulon dan badaknya terlihat memiliki masa depan yang indah didepan mereka, tetapi sekarang hal itu tidak terjadi. Pada peperangan di Eropa yang sudah berkecamuk sangat parah, dan di sana terdapat indikasi bahwa bagian dunia ini tidak akan terselamatkan. Peraturan untuk Suaka Margasatwa Ujung Kulon disusun oleh Hoek dengan semangat, dan setiap peraturan dijelasan hingga detail terkecil. Kehidupan Rusa di Padang Pengembalaan Suaka Margasatwa Ujung Kulon, 1970. Sumber : A. Hoogerwerf. Ujung Kulon, The Land of the Last Java Rhinoceros, Leiden, E.J. Brill 1970. Hampir setahun kemudian kesempatan tak terduga terjadi lagi untuk kunjungan ke tempat suaka. Sejumlah pegawai Jepang merencanakan untuk berburu ke Ujung Kulon. Dengan menjadi anggota kelompok kemungkinan ia mampu mencegah banyak kerusakan yang dilakukan, dan di setiap kasus ia memastikan tidak ada badak yang ditembak. Yang 98 | P a g e
termasuk ke dalam anggota kelompok adalah F. C. Kraneveld, Kepala Institut Kedokteran Hewan, dan M. A. Lieftinck, Kepala Museum Zoologi Bogor (Hoogerwerf 1942). Empat banteng, satu rusa jantan dan satu kijang telah terbunuh, dimana Kraneveld melakukan otopsi. Akan tetapi pekerjaan yang dimulai dengan susah payah, dan penjagaan dalam fungsi tertentu buruk, maka sejumlah pemburu memiliki kesempatan untuk membunuh badak, sisa- sisa yang ditemukan di dekat kubangan Legon Penyu cukup dekat dengan pesisir utara. Pemilik senjata yang menyewakan kepada pemburu dijatuhi hukuman penjara selama sembilan tahun karena memiliki senjata api illegal, tetapi pemburu melarikan diri dan tidak dapat ditangkap. Mungkin hampir seluruhnya karena Jepang melarang kepemilikan senjata api dan amunisi, menghukum pelanggar dengan kekerasan yang ekstrim sehingga begitu sedikit pemburu yang memasuki Ujung Kulon selama bertahun-tahun pada masa kependudukan Jepang. Selain itu, kesulitan mengambil keuntungan sepenuhnya dari penembakan badak tahun-tahun tersebut tidak membuat pemburuan spesies ini menjadi menarik. Meskipun personil hadir disekitar Ujung Kulon selama masa kependudukan Jepang (1942 sampai 1945), perawatan yang dikhususkan untuk kawasan padang rumput dan jalur patroli terbatas dan kurang pengawasan. Situasi semakin memburuk hingga batas tertentu setelah peperangan, sekitar 1946 sampai 1950, karena masalah revolusi dan kekacauan yang dihasilkan sedikit pengelolaan cagar alam yang mungkin terjadi. Nampaknya senjata api dalam jumlah banyak yang bangsa Jepang telah berikan kepada tangan penduduk setelah penyerahan diri mereka, hal terburuk yang dikhawatirkan ialah Ujung Kulon dan badaknya. Setelah suaka margasatwa ini dikunjungi pada Juni 1950 selama perjalanan kapal yang dilakukan oleh M. Hoek, ahli botani A. Kostermans dari Dinas Kehutanan dan H. F. W. Luiking dari Departemen Perkapalan, yang mengontrol mercusuar di Titik Pertama Jawa, di sana tidak ada indikasi pemburuan atau kunjungan dari manusia secara rutin, tetapi informasi yang diterima pada periode 1946-1950 setidaknya lima badak sekali lagi jatuh ke pemburu. Namun demikian, jejak terlihat pada perjalanan tersebut menunjukkan jelas tidak memuaskan dalam persediaan habitat badak. Pernyataan dibuat dengan referensi untuk periode ini oleh Kusnadi P. Satmoko (1961) dengan dampak tiga belas badak terbunuh dan perburuan lainnya juga terkena dampak dari pemburu liar yang pastinya mengakibatkan kesalahpahaman, untuk indikasi-indikasi yang menunjuk ke arah ini tidak pernah ditemukan. Di sisi lain, menurut laporan Talbot 1964, 13 99 | P a g e
badak tewas terbunuh pada periode dari 1954 sampai 1964, dan P. Pfeffer (dalam literatur) beranggapan enam terbunuh dalam satu tahun. Selama pasca perang pertama mengunjungi cagar alam, yang dilaporkan secara panjang lebar dalam surat Pemberitahuan No.14 Komisi Internasional Perlindungan Alam Belanda (Nederlandsch Commisie Internationale tot Natuurbescherming) (Hoogerwerf 1952), kondisi wilayah tersebut kurang lebih tampak seperti yang ditemukan pada tahun 1937. Jalur patroli terhambat vegetasi, sehingga perjalanan ini menghabiskan dua hari untuk disusuri dengan berjalan kaki sejauh 12 km di antara Cijungkulon dan Niur. Semak belukar dan pohon-pohon pendek kembali telah merampas hampir seluruh padang rumput, yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Pulau Pecang, dan bivak-bivak telah runtuh atau menghilang semuanya. Pada perjalanan yang singkat selanjutnya permasalahan pemburuan ditelusuri kembali, waktu itu bekerjasama dengan staff mercusuar, yang baru saja kembali ke pos mereka. Sejumlah rusa dan banteng telah ditembak, dan upaya-upaya juga telah dilakukan untuk menembak badak, tetapi gagal. Tindakan-tindakan yang diambil terhadap orang-orang tersebut, yang berada di Departemen Perkapalan, dan larangan perburuan sekali lagi diberikan tekanan ekstra pada isu perintah dari kepala Departemen ini. Pengalaman yang diperoleh pada periode sebelum peperangan membuktikan hal yang tak terhitung, dan didukung oleh kerjasama yang diberikan oleh pemerintah, adalah hal yang mungkin untuk memulai rekonstruksi dengan segera setelah kembali dari perjalanan ini. Pekerjaan itu lagi dilakukan secara keseluruhan oleh Dinas Kehutanan, dimana sementara divisi yang terpisah telah dibentuk untuk mengurus perlindungan alam dan peraturan perburuan. Meskipun keadaan sering tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan dan tersedianya bivak untuk para penjaga dan transportasi dalam ruang waktu yang diperlukan, kini segera ada pengamat di Labuan dan banyak staff di Tamanyaja, tempat dari di mana menyebabkan pengawasan terorganisasi. Setelah membangun kembali bivak pada salah satu Pulau Handeuleum dan Pulau Pecang, penjaga dan asisten mereka kembali diakomodasikan di sana juga, sementara di pesisir selatan terdapat penjaga dari Tamanyaja di bagian timur suaka. Di sepanjang Cigenter bivak baru dibangun, khususnya untuk memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menonton dalam kenyamanan permainan penggembalaan. Pada pos pengamatan yang sama kemudian juga didirikan sepanjang padang rumput Cijungkulon, tetapi menurut Kusnadi P. dan Satmoko (1961) hal ini masih belum siap pada tahun 1961. Pengunjung juga dapat menghabiskan malamnya di bivak. 100 | P a g e
Perlu disayangkan bahwa Sistem Pendaftaran Penjaga sebelum peperangan, akhirnya digantikan oleh sebuah sistem yang kurang kedap air kemudian, pengawasan tersisa titik lemah. Sebuah kelemahan serius harus dilihat dalam kenyataan bahwa pengawas cagar alam harus tinggal sejauh 70 km dari Ujung Kulon (di Labuan) sehingga harus meninggalkan banyak pekerjaan untuk anak buahnya. Ia tidak pernah mengisi rumah terutama membangun untuknya dekat perbatasan timur suaka (Tamanyaja). Meskipun upaya yang penuh semangat untuk mengembalikan padang rumput untuk banteng dan rusa, proses pengembangannya berjalan sangat lambat, disisi lain karena hal ini sulit untuk mendapatkan tenaga kerja yang cukup, dan juga khususnya karena gulma yang tidak berguna bermunculan dimana alang-alang atau tanaman rumput lainnya diharapkan. Untuk perhatian yang dikhususkan kepada Ujung Kulon di tahun-tahun segera setelah pengalihan kedaulatan Indonesia, berkat Kusnadi P. Satmoko, Kepala Divisi untuk Perlindungan Alam dan Perburuan Dinas Kehutanan, dan Amisukardi, Supervisi Suaka Margasatwa. Referensi yang baik juga dibuat menarik dimana Kepala Dinas Kehutanan, Ir. Soesilo Hardjoprakoso, mengambil area berharga ini. Semua hal di atas disebabkan dana dibuat begitu murah hati dalam upaya rehabilitasi suaka margasatwa ini. CATATAN TERDAHULU Salah satu pengunjung pertama Ujung Kulon, Franz Willem Junghuhn, menyebutkan pemangsa-pemangsa berada di sepanjang perbatasan timur cagar alam sekitar tahun 1850. Ia menuliskan seorang pengemban Jawanya menggiring harimau pada malam hari tanggal 14 Mei 1846, dan kemudian menangkap mangsa terakhir, kura-kura raksasa masih hidup. Setelah perjalanan dengan berjalan kaki melalui area, ahli botani Dr. S. H. Koorders merekam banyak rusa dan harimau. Seperti pernyataan di atas, pada tahun 1907 kondisi kampung Kaleyetan yang berada di bagian timur suaka segera dievakuasi dalam catatan jejak harimau; sesuatu yang sama terjadi dengan desa Cibunar dan Pulau Pecang (Kal 1910). Menurut laporan dari mayarakat, ini merupakan takdir dari desa dekat Tdj. Tereleng. Informasi lebih rinci terhadap spesies ini mungkin ditemukan pada laporan-laporan yang ditulis pada awal tahun 1930an oleh Kepala Administrasi Sipil Bantam, J. S. de Kanter, dalam kunjungan yang ia bayar kepada area tersebut, untuk tujuan menembak harimau di sana. Pada setiap tujuh kali perjalanan ke Ujung Kulon pada tahun 1932-1934 kelompok pemburu ini mampu membuktikan keberadaan dari satu atau lebih harimau pada mangsa yang ditambatkan, mengikat umpat atau sebaliknya. Hasil dari semua ekspedisi tersebut, dimana pemburu tidak keberatan untuk menggunakan pengikat gin dan mengatur senjata, 101 | P a g e
hanya satu harimau yang diperoleh, meskipun demikian empat tembakan meleset. Upaya dibuat pada tahun 1935 oleh kelompok orang Prancis, juga dilengkapi dengan izin hukum untuk membunuh harimau, tidak berhasil sama sekali. Izin untuk kelompok pemburu tersebut dikabulkan berdasarkan atas surat yang ditujukan pada Juli 1932 untuk Direktur Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan - yang kemudian bertanggung jawab di bidang perlindungan alam dan pengelolaan satwa liar - yang mana De Kanter (kemudian masih Kepala Administrasi Sipil Bantam) menarik perhatian pada surplus harimau, ia berkata tidak ada kegagalan yang berpengaruh buruk terhadap persediaan banteng dan permainan lainnya di dalam Ujung Kulon. De Kanter melangkah lebih jauh untuk memberikan saran bahwa harimau-harimau akan menipis dengan menggunakan racun atau badak, banteng dan rusa dipindahkan ke Pulau Panaitan. Bertentangan dengan dugaan kelangkaan permainan ini, faktanya selama satu kunjungan De Kanter menembak tiga kijang untuk mangsa harimau, ini dilakukan tanpa izin legal. Faktanya, terdapat dampak terhadap rekomendasi De Kanter, sejak ia sangat tertarik untuk menembak satu atau lebih harimau. Pengunjung Ujung Kulon lainnya pada awal tahun 1930an juga melaporkan keberadaan harimau. Selama banyak pembayaran kunjungan cagar alam pada periode dari 1937 ke 1957, banyak jejak yang ditemukan dan harimau terlihat kurang dari sembilan kali, kenaikan puncaknya dari 1937 sampai 1941. Pada tahun-tahun sebelum peperangan tidak pernah ada pengamatan lainnya, melalui jejak yang sering ditemui dan selama tahun 1955 penjaga melaporkan telah melihat harimau sebanyak empat ekor. Laporan harian dicatat oleh orang- orang yang bersangkutan tersebut pada 1939/40 sekali terlihat dua harimau dan pada kejadian lainnya terlihat tiga harimau bersama. Harimau ditemui 13 kali pada tahun 1943, termasuk pada kejadian (9 Januari) harimau dengan anaknya dan juga sekali (7 April) sepasang pemangsa. Menuju akhir tahun 1940 banteng, ternyata terbunuh oleh harimau, ditemukan pada dua kejadian, tak lama setelah yang lainnya, dan dua bulan sebelum banteng. Dalam bulan-bulan sebelumnya banyak jejak dan kotorannya tercatat. Para penjaga juga mengeluh pada tahun tersebut tentang kegagahan hewan ini. Tidak ada perjalanan yang diungkap di tempat suaka ini tanpa menyingkap keberadaan mereka dengan jejaknya, kotorannya dan sebagainya. Tetapi tanda-tanda itu yang paling nyata selama sebelum peperangan periode di atas tersebut, seperti yang ditunjukan dalam pembahasan sebelumnya dampaknya pada populasi banteng. Tidak ada gambaran yang memuaskan dari keseluruhan populasi harimau yang tinggal permanen atau kehadiran mereka secara periodik di Ujung Kulon, meskipun tidak pernah diusulkan untuk memeriksa jumlah 102 | P a g e
mereka. Usulan ke arah demikian juga disampaikan mengingat posisi spesies ini yang sangat rentan di Jawa dan karena kemungkinan situasi alam yang disebabkan beberapa penyakit pada sehubungan dengan ditemukannya tiga spesimen yang mati. Tidak sedikit jumlah banteng yang terbunuh, namun selama bertahun-tahun kawasan dengan persediaan hewan-hewan tersebut sangat memuaskan dengan baik, bahkan mungkin melebihi kapasitas suaka dalam kondisi yang berlaku. Selain itu, terdapat indikasi-indikasi berkaitan dengan banteng yang terancam oleh harimau dengan distomatosis dan kekurangan gizi. Babi jantan liar dan kijang selalu berkurang jumlahnya dan rusa terlihat meningkat jumlahnya. Tidak ada pengamatan dari jejak harimau betina dengan anaknya atau hewan yang sangat muda pergi sendiri. Peta Suaka Margasatwa Ujung Kulon 1970 Sumber : A. Hoogerwerf. Ujung Kulon, The Land of the Last Java Rhinoceros, Leiden, E.J. Brill 1970. Pakar harimau terkenal di India, F. W. Champion (1934: 57), berpendapat bahwa spesies hidup dalam keadaan normal tidak meningkat sedemikian rupa, persediaan hewan tersebut membuat mangsanya tidak mencukupi. Ia menulis: ―Sejumlah anakan yang normal terlihat dengan harimau betina sekitar dua tau tiga ekor, meskipun akan muncul beberapa anaknya di tandu besar dimakan orang tuanya. Untuk mencegah kemungkinan kekurangan makanan 103 | P a g e
akibat terlalu banyaknya harimau di daerah terbatas‖. Dan selanjutnya: ―Ia (Hon. J. W. Best dalam Indian Shikar Notes) menyatakan, di Pusat Provinsi, suku rimba pada umumnya percaya bahwa induk jantannya memakan anak cadangannya dan bahkan mencatat kasus yang aktual, di Bilaspur, ¾ anaknya yang tumbuh ditemukan sebagian dimakan harimau‖. Di sisi lain (Champion 1934a: 75): ―Pada pandangan pertama itu muncul bahwa karnivora, tidak memiliki musuh, bereproduksi dengan cepat dan meningkat sedemikian rupa untuk memakan pasokan makanan mereka, dengan demikian menghancurkan keberadaan mereka sendiri. Namun kenyataannya hal ini tidak terjadi, seperti yang telah diamati berkali-kali oleh penjelajah yang menembus ke alam liar dan bagian terpencil di Afrika. Penjelajah tesebut menemukan tempat yang benar-benar tidak berpenghuni oleh manusia di mana jumlah relatif singa dan binatang berkuku selalu terlihat menyesuaikan dengan baik, dan ini sulit untuk dijelaskan bagaiman hal ini terjadi. Kemungkinan alam mengatur bahwa singa berkembang biak lebih lambat ketika mereka menderita tidak ada korban, dan tentu saja laki-laki yang lebih besar dan lebih kuat membawa ke arah lain dari tempat perburuan mereka segera setelah mereka menemukan banyak suku di lingkungan mereka‖. Sebagian pernyataan ini memberikan kontribusi kepada kebijakan penulis sehari-harinya. Kanibalisme, seperti yang ditemukan di tempat lain terhadap hewan karnivora juga terjadi di antara harimau yang hidup di Indonesia. Di Bali Ledeboer ditemukan bagaimana harimau ditembak pada siang hari tanggal 20 Agustus 1910, diseret jauh oleh sepasang harimau hanya sejam dan kemudian ditemukan dimakan (Ledeboer 1941a). Di Sumatera harimau ditembak di sore hari pada peristiwa yang ditemukan pagi hari selanjutnya dimakan oleh harimau yang lebih besar lainnya (Muller 1941; Jacquet 1941a). Sebenarnya, masalah ini berhubungan dengan harimau yang mati, tetapi di sana tidak ada alasan untuk menduga kondisi di sana akan ada sedikit perbedaan dari daratan Asia atau ancaman harimau yang lebih besar tidak dapat dihilangkan dari alam seperti daerah Ujung Kulon. Disarankan tidak membunuh harimau-harimau itu meskipun banyak yang menentang, terutama dari lingkaran perburuan. Namun demikian, sekarang Ujung Kulon telah ditetapkan untuk menjadi pertahanan terakhir dari jenis ini, kemungkinan dari situasi yang tidak alami memang tidak bisa dikeluarkan, sehingga perkembangan populasi ini dan pemangsa lain harus diawasi dengan cermat. Beberapa tahun kemudian Suaka Margasatwa Ujung Kulon ditutup untuk umum, dan suatu sistem perlindungan mulai dilaksanakan serta mulai terlihat kehidupan liar dan menjanjikan suatu masa depan yang lebih baik di Semenanjung Ujung Kulon dan sekitarnya. 104 | P a g e
Kemudian terjadilah Perang Dunia Kedua diikuti oleh masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana keadaan di kawasan Suaka Margasatwa Ujung Kulon kian memburuk karena sulitnya pengelolaan kawasan yang mengakibatkan badak Jawa dan satwa liar lainnya banyak dibunuh. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Keputusan Kepala Direktorat Kehutanan No.738/V/6/KB tanggal 16 September 1965 membentuk Seksi Perlindungan dan Pengawetan Alam Ujung Kulon- Panaitan yang berdiri sendiri dan mendapat pengawasan langsung dari Kepala Bagian Perlindungan dan Pengawetan Alam Direktorat Kehutanan, dengan tempat kedudukan di Labuan. Pada tahun 1958, dikembalikan lagi status kawasan Suaka Margasatwa menjadi kawasan Suaka Alam dengan memasukan kawasan perairan laut selebar 500 meter dari batas air laut surut terendah berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.48/Um/1958 tanggal 17 April 1958. Pada tahun 1967, melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No.16/Kpts/Um/3/1967 tanggal 16 Maret 1967, Kawasan Gunung Honje Selatan yang sebelumnya dikelola Perum Perhutani seluas 10.000 ha yang bergandengan dengan bagian timur Semenanjung Ujung Kulon ditetapkan menjadi Cagar Alam Ujung Kulon. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.39/Kpts/Um/1979 tanggal 11 Januari 1979, Kawasan Gunung Honje Utara seluas 9.498 ha dimasukan ke dalam wilayah Cagar Alam Ujung Kulon. Dengan dibentuknya Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA) tanggung jawab pengelolaan Suaka Alam Ujung Kulon dipindahkan kepada Direktorat PPA pada tahun 1972. Pada tanggal 15 Maret 1980 melalui pernyataan Menteri Pertanian, Suaka Alam Semenanjung Ujung Kulon, Pulau Panaitan, Gunung Honje dan pulau-pulau di sekitarnya dikelola menurut Sistem Pengelolaan Taman Nasional. Dalam tahun yang sama, dilaksanakan tata batas di Cagar Alam Gunung Honje, Berita Acara Tata Batas pada tanggal 26 Maret 1980, dan disahkan tanggal 2 Februai 1982 oleh Menteri Pertanian. 105 | P a g e
Badak bercula satu yang ditembak di Sindangkerta/ Karangnunggal-Tasikmalaya untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang sekarang berada di Museum Zoology Bogor. Sumber : de Tropische Natuur Jaargang XI 1922, Uitgave van N.V.Boekhandel Visser & Co Weltevreden Menindak lanjuti Keputusan Menteri Pertanian tersebut, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) Departemen Kehutanan melalui Surat Keputusan No.46/Kpts/VI-Sek/1984 tanggal 11 November 1984 menetapkan wilayah kerja Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) mencakup Suaka Alam Ujung Kulon dan Pulau Panaitan, Cagar Alam Gunung Honje Utara dan Selatan, Cagar Alam Kepulauan Krakatau dan Hutan Wisata Carita. Di tahun 1990, melalui Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No.44/Kpts/DJ-VI/1990 tanggal 8 Mei 1990, diserahkannya Kepulauan Krakatau seluas 2.405,1 Ha kepada BKSDA Lampung di Tanjungkarang. Disusul kemudian penyerahan pengelolaan Taman Wisata Carita seluas 95 ha kepada Perum Perhutani Unit II Jawa Barat melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.284/Kpts-II/1990 tanggal 4 Juni 1990. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.284/Kpts-II/1992 tanggal 26 Februai 1992, status fungsi Suaka Alam dan Cagar Alam Ujung Kulon, Pulau Panaitan, Pulau Pecang, Kepulauan Handeuleum, Honje Utara dan Selatan, Cagar Alam Kepulauan Krakatau ditetapkan sebagai TNUK dengan luas kawasan ± 44.337 ha. Pada tanggal 11 Februari 1992, Komisi Warisan Dunia dari UNESCO berdasarkan suratnya No.SC/ECO/5827.2.409 menetapkan Ujung Kulon dan Kepulauan Krakatau sebagai Warisan Dunia (Natural World Heritage Site). Pada tahun 1990 dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.284/Kpts-II/1990 tanggal 4 Juni 1990 pengelolaan Hutan Wisata Carita diserahkan dari Taman Nasional kepada Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Menyusul kemudian Keputusan Direktur Jenderal PHPA No.44/Kpts/DJ-VI/1992 tanggal 3 Mei 1992, 106 | P a g e
Pengelolaan Kepulauan Krakatau diserahkan dari TNUK kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam II Tanjung Karang, Provinsi Lampung. Pertama kalinya Rekonstruksi Batas Taman Nasional Ujung Kulon wilayah Gunung Honje dilakukan pada tahun 1995 oleh Badan Planologi Kehutanan. Pada tahun itu pula, Badan Planologi Kehutanan, Taman Nasional Ujung Kulon bekerjasama dengan Pemerintah Selandia Baru melaksanakan pemasangan sebanyak 6 (enam) yang terdiri dari 1 (satu) unit Rambu Suar, dan 5 (lima) unit pelampung sebagai batas perairan laut. Di tahun 1999, Badan Planologi Kehutanan melaksanakan pemasangan rambu suar kuning di Tanjung Alang-alang dan pemancangan titik referensi di Tanjung Sodong. Tanjung Layar, Tanjung Alang-alang, Tanjung Parat dan Tanjung Cina. Selain itu, Badan Planologi Kehutanan melaksanakan pengukuran batas alam pantai Semenanjung Ujung Kulon. Pada tangal 23 September 1999, Menteri Kehutanan menetapkan Kawasan Perairan Taman Nasional Ujung Kulon seluas 44.337 ha sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.758/Kpts-II/1999. Untuk yang kedua kalinya dilakukan rekonstruksi kedua batas TNUK di daerah Gunung Honje pada tahun 2004 oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jawa- Madura. 107 | P a g e
LEMBARAN NEGARA HINDIA BELANDA 1937 No.420. NATUURMONUMENTEN. WILDRESERVATEN. JAWA BARAT. Pencabutan Lembaran Negara No.683 Tahun 1921, yang telah menunjuk Cagar Alam Ujung Kulon dan Pulau Panaitan, dan selanjutnya ditunjuk sebagai Suaka Margasatwa Ujung Kulon dan Pulau Panaitan (Prinseneiland). Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tanggal 24 Juni 1937 No.17. Mencabut Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tanggal 16 Nopember 1921 No.60, Lembaran Negara No.683. Membaca dan seterusnya: Dewan Hindia Belanda menjatuhkan keputusan. Telah dipahami dan disetujui: Pertama : Untuk mencabut ketentuan keputusan pada Pasal 1 Sub 20, ayat b dan c keputusan tanggal 16 Nopember 1921 No.60, Lembaran Negara No.683 yang telah menunjuk Cagar Alam Ujung Kulon dan Pulau Panaitan, dan selanjutnya mengacu Undang-Undang Cagar Alam dan Suaka Margasatwa (Lembaran Negara 1932 No.17) menunjuk sebagai Suaka Margasatwa di Provinsi Jawa Barat, Keresidenan Banten: a. Sebuah hutan dan daerah, dikenal dengan nama Ujung Kulon, dibatasi: Utara : Dari Selat Sunda ke hulu Sungai Cilintang, dari hulu sungai ini sampai ke pertemuan dengan Ciujen (Cicangkeuteuk), kemudian ke hulu asal Sungai Ciujen dan dari sini mengikuti garis hayal dari arah timur barat sampai ke pertemuan sungai, dan dari Cikanong Kidul dan Cikarang (Cigeundir) sampai perbatasan bukit 6.464 dari Hutan Lindung Gunung Honje. Timur : Dengan keputusan tanggal 26 April 1927 No.4 III Sub b2 (Gunung Honje) dinyatakan sebagai hutan dan daerah. Selatan : Dengan Samudera Hindia. Barat : Oleh Samudera Hindia dan Selat Sunda. b. Terletak di Selat Sunda dan Pulau Panaitan. c. Terletak di Selat Panaitan terdapat bagian cadangan yang terletak di Pulau Handeuleum (Meeuweneiland). d. Pada Teluk Selamat Datang terletak Pulau Hendeuleum. 108 | P a g e
Menurut definisi, daerah-daerah yang sekarang ditunjuk bersama-sama, selanjutnya dinamakan ―Suaka Margasatwa Ujung Kulon-Pulau Panaitan‖. Kedua : Dengan menunjuk dalam Pasal 1 keputusan ini dan daerah cagar alam yang telah ditunjuk terletak di dalam daerah yang sudah ditentukan oleh keputusan tanggal 14 September 1915 No.34 dan tanggal 16 Juli 1926 No.11 dengan alasan untuk kepentingan umum bagi penyelidikan pertambangan ditutup. Tertulis dan seterusnya: UNTUK UNDANG-UNDANG GUBERNUR JENDERAL HINDIA BELANDA Sekretaris Negara J. M. KIVERON Diterbitkan tanggal 9 Juli 1937 Sekretaris Negara J. M. KIVERON C. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Kawasan ini sejak dulu dikenal dan paling kaya dengan kehidupan flora tropika dan daya tarik yang tersendiri di lingkungan kawasan ini. Hutan di pelosok nusantara ini, masing-masing mempunyai dokumen yang unik seperti halnya dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, setiap hutan memiliki ―Prasejarah‖ dengan riwayat yang dapat dilacak. Botaniawan melukisnya sebagai ―Mutiara Mahkota Jawa‖, dimasa lampau, hutan beklantara di padang gelap dan menyerampak; sekarang pemahaman terhadap hutan tropis adalah suaka ekosistem yang kompleks dan penuh rahasia. Konon, Gunung Gede Pangrango telah memainkan peran utamanya dalam merubah persepsi yang radikal tersebut. Bukalah buku tentang hutan tropis yang terkenal, kemungkinan besar akan ditemui liputan tentang asal-usul Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dari Cibodas ini. Lebih dari itu, diantaranya mereka (para peneliti botani) yang pernah mengunjungi dan melakukan eksplorasi di kawasan ini. Cibodas disebut-sebut dengan peranaan khusus dalam semua hasil-hasil penelitian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang maha kaya itu. Kekayaan flora sebagai salah satu sektor alami merupakan daya tarik yang tersendiri di lingkungan kawasan ini. Ibaratnya kawasan ini merupakan gudang kekayaan tumbuh- 109 | P a g e
tumbuhan, tetapi jika isi gudang itu tidak diketahui, maka kekayaan yang melimpah itu akan tersia-sia bahkan dapat dirusak oleh orang yang tidak menyadari akan kekayaannya itu (Anonim, 1974). Oleh karena itu memperkenalkan isi gudang kekayaan flora terhadap masyarakat di lingkungan Taman Nasional Gede Pangrango merupakan salah satu pilihan sebagai aspek pendidikan lingkungan setempat. Kesejarahan Sejarah awal konservasi Gunung Gede dan Gunung Pangrango ini hanya sedikit diketahui, walaupun hutan dan gunung telah merupakan bagian dari legenda-legenda di tanah Sunda. Adanya jalur jalan sejarah yang menghubungkan kota-kota lama Cianjur sampai Bogor (Buitenzorg) melalui Cipanas. Lereng-lereng gunung yang landai dan terbuka yang dahulunya terpencil telah berkembang menjadi daerah pertanian. Sejarah Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango tidak terlepas kaitannya dalam sejarah Kebun Raya Cibodas. Tempat Peristirahatan di dalam Kebun Raya Cibodas, 1920 Keberadaan pembukaan lahan untuk perkebunan teh sebagai komoditi baru pada saat itu sangat mempengaruhi pengaruh yang kuat pada kawasan ini. Varietas teh Jepang telah ditanam sejak tahun 1728, dan pada tahun 1835 tumbuhan tersebut di areal perkebunan terbentang dari Ciawi sampai Cikopo, kemudian pada tahun 1878 oleh Administratur Perkebunan Teh Assam (Administrateur Assam Theeordenening) tumbuh dengan sukses dan perekonomian dan lingkungan menjadi berubah. Pemerintah Kolonial Belanda sangat antusias untuk meningkatkan tanaman-tanaman penting dan bernilai ekonomis serta perkebunan komersial. Tidak lama setelah itu, para botanis mulai tertarik untuk meneliti 110 | P a g e
keanekaragaman tumbuhan di sekitar pegunungan ini. Abad ke 19 merupakan masa-masa terbesar dalam sejarah koleksi tumbuhan, dan Cibodas serta Gunung Gede-Pangrango menjadi salah satu terpenting koleksi tumbuhan saat itu. Pesona alam kawasan Gunung Gede-Pangrango mulai diminati oleh para peneliti untuk mengeksplorasi potensi alam, terutama flora dan fauna. Penelitian dimulai dengan terbentuknya kebun raya kecil di dekat Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Cipanas, dan kemudian kebun raya kecil di sekitar lereng Gunung Gede yang diperluas dan dikembangkan menjadi kebun botani yang diberi nama ―Boven den Bergtuin‖ (Taman Bukit Atas Cibodas). Pada bulan April 1852, Johanes Elias Teysman ditunjuk oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai Direktur Budi Daya Kina yang pertama, adalah seorang Hortulamus (kuratur tanaman) dari Kebun Raya Bogor (‗s Lands Plantentuin) sejak tahun 1830 diperintahkan untuk mengelola tiga kebun-kebun kecil yang terletak di Istana Cipanas dan lereng Gunung Gede. Bermacam-macam tumbuhan yang tidak dapat tumbuh di Kebun Raya Bogor dipindahkan ke Cipanas dan Cibodas dan sebuah demplot kecil disiapkan untuk penelitian tumbuh-tumbuhan Sub Tropis diantaranya tanaman kina yang dibawa Justus Karl Hasskral yang tiba di Batavia pada tanggal 13 Desember 1854. Hasskral adalah penterjemah karya- karya Junghuhn dalam bahasa Jerman dan teman dalam kepegawaian pemerintahan kolonial yang pernah menjadi ahli botani di Kebun Raya Negara Bogor sejak tahun 1837 sampai 1843. Taman Bukit Atas Cibodas telah mengangkat potensi kekayaan keanekaragaman hayati, juga keindahan alamnya yang mempesona dengan sentuhan landskap karya J. E. Teysman yang masih dapat disaksikan hingga sekarang. Di tahun 1870-an, R. H. C. Scheffer yang menjabat sebagai Direktur Kebun Raya Bogor Keempat (1867-1880) telah mengembangkan Taman Bukit Atas Cibodas dengan rancangan mendekati bentuk yang sekarang ini. Pada tahun 1945, Dr. F. W. Went seorang ahli fisiologi Dr. Melchior Treub tumbuhan, juga penemu ―Auksin‖ sebagai hormon pada Perintis Kawasan Hutan Gunung Gede sebagai Hutan Penelitian Botani (Botanische Boschreserve) 1888 dan pendiri Departemen Pertanian di Hindia 1905. Belanda Sumber : Menjelang Satu Abad Departemen Pertanian 1905- 1945 tumbuhan (mantan Kepala Laboratorium Treub) dalam tulisannya mengenai Taman Bukit Atas Cibodas yang berjudul ―A Naturalist's Paradise‖ seri The Cibodas Biological Station 111 | P a g e
and Forest Reserve, mengungkapkan secara puitis tentang Cibodas dengan lereng Gunung Gede-Pangrango ―IF PARADISE STILL EXISTS ON EARTH, TJIBODAS MUST HAVE BEEN PART OF IT‖ (Seandainya masih ada surga di muka bumi ini, maka Tjibodas pastilah bagian dari padanya). Penataan Taman Bukit Atas Cibodas dimulai pada tahun 1866, dan penambahan koleksi Araucaria bidwilliii yang didatangkan dari Australia yang ditata rapi, sehingga kini tanaman koleksi tersebut masih tegar berdiri tegak dikenal sebagai ―Araucaria avenue‖, yang memanjang dari Wisma Tamu hingga Kolam Air Mancur. Pada tahun 1868 lebih dari 1.300 spesimen yang telah terdaftar di Taman Bukit Atas Cibodas ini termasuk tanaman kebun Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dipindahkan ke tempat ini yang dilakukan secara bertahap, dan baru selesai pada tahun 1871. Pada masa kepemimpinan Dr. Melchior Treub pengembangan Taman Bukit Atas ini semakin memberikan status yang lebih nyata bagi kawasan ini, secara berangsur-angsur mengadakan penambahan kelengkapan sarana dan perluasan areal sebagai stasiun penelitian biologi mencangkup flora dan fauna dari Cibodas sampai ke Puncak Gunung Gede, dan membangun laboratorium ilmiah di Taman Bukit Atas Cibodas pada tahun 1891. Dari semua lahan kebun ini hanya Cibodas yang terletak pada batas hutan lebih bawah, terbukti cocok untuk lahan permanen dan berkembang menjadi sebuah kebun yang luar biasa untuk pameran, pelestarian dan Surat Keputusan Pemerintah (Governement Besluit) tanggal 17 Mei 1889 No. 50 tentang hutan penelitian Botani di Jawa (Gunung Gede) di bawah pengawasan Taman Bukit Atas Cibodas (Cibodas Boven den Bergtuin) percobaan. Di kebun ini pula diselamatkan tanaman kina (Cinhona) yang dibawa Hasskral. Junghuhn, yang ditugasi menyebarluaskan Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia tanaman kina tersebut, bersikeras untuk menanamnya dalam hutan. Dari segi ekologi 112 | P a g e
hal ini memang masuk akal, tetapi pada kenyataannya terbukti banyak bermasalah. Teysman menanam kina di jalur-jalur terbuka, tempat mereka tumbuh mirip gulma. Metoda Teysman ini masih terus diterapkan hingga sekarang. Pada tahun 1856 percobaan kina dipindahkan oleh Franz Wilhem Junghuhn ke tempat yang dipilihnya di Pangalengan-Bandung berada pada ketinggian 1.500-1.600 meter di atas permukaan laut. Menurut Junghuhn, kina memerlukan daerah pegunungan yang paling mirip dalam hal iklim dan vegetasi dengan daerah alaminya yang asli sehingga tanaman yang dibawa dari Amerika Selatan itu merasa berada di rumahnya sendiri. Ia menunjuk daerah Pegunungan Malabar di Pangalengan sehingga tempat yang cocok bagi yang dianggap benar- benar memiliki kemiripan dengan daerah asal kina. Junghuhn melihat daerah Cipanas, Cibodas, Cibeureum dan Kandang Badak yang masing-masing memiliki ketinggian 1.100- 1.370-1.600 dan 2.500 meter di atas permukaan laut bukanlah rumah yang cocok bagi kina. Secara khusus, Junghuhn menelaahnya dari segi ilmu tanah tentang kondisi tanah kebun utama pembudidayaan kina di Cibodas yang kurang menguntungkan, dari sudut klimatologi Cibodas terlalu berangin dan banyak hujan dan perkebunan kina di Cibodas mendorong penggundulan hutan yang terus menerus di kawasan Gunung Gede yang merusak nilai utama hutan sebagai pemelihara keseimbangan hidrologi. Pada tahun 1862 Kebun Raya Cibodas secara resmi merupakan bagian dari pengelolaan Kebun Raya Negara Bogor. Taman Bukit Atas Cibodas, 1920. Sumber : KITLV 1920 Keberadaan Taman Bukit Atas Cibodas mulai terangkat pada tahun 1889 atas usulan Dr. Melchior Treub yang menjabat Direktur Kebun Raya Bogor Kelima (1880-1905), kawasan 113 | P a g e
hutan alam (Wildhoutbosch) seluas 280 ha di lereng Gunung Gede diusulkan menjadi lokasi studi penelitian flora dan fauna di Jawa. Situasi tempatnya berada di atas 1.400 meter di atas permukaan laut, merupakan tipe hutan hujan pegunungan dan hutan primer sampai puncak Gunung Gede-Pangrango dinyatakan sebagai Hutan Penelitian Botani (Botanische boschreserve). Usulan secara permanen untuk menghormati kawasan hutan penelitian ini dilakukan oleh Dr. M. Treub melalui suratnya tanggal 2 Agustus 1888 No.229 yang ditujukan kepada Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid (Direktur Pendidikan, Kebudayaan dan Perdagangan). Menanggapi surat tersebut, maka diterbitkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda (Gouvernement Besluit van Nederlandsch-Indie) tanggal 17 Mei 1889 No.50 menyatakan bahwa ―menyetujui tujuan dari penelitian flora di Jawa yang berada di atas lereng Gunung Gede selanjutnya di bawah pengawasan Kebun Raya Cibodas yang berada di areal kelerengan timur laut dari areal hutan Gunung Gede‖. Pernyataan sebagai cagar alam (natuurmonument) merupakan tindakan berdiri sendiri dan bukan akibat dari rancangan perlindungan alam. Tahun 1919, kawasan hutan rimba/kayu liar (Wildhoutbosch) di sekitar Gunung Pangrango seluas 50 ha yang terletak di Desa Caringin, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi ditunjuk sebagai Natuurmonument (cagar alam) dengan nama Cimungkat Natuurmonument. Penunjukan kawasan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 11 Juli 1919 No.83, Lembaran Negara 1919 No.392 (Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie van 11 Juli 1919 No.83, Staatsblad 1919 No.392). Kegiatan Berkemah diantara Anaphalis Javanica di tengah Alun-alun Suryakencana Sumber : De Tropische Natuur, Jaargang XVII, 1928 Selanjutnya pada tahun 1925, diterbitkan pula Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 5 Januari 1925 No.25, Lembaran Negara 1925 No.7, menunjuk daerah Cibodas, Gunung Gemuruh, Gunung Gede dan Gunung Pangrango seluas 1.040 ha 114 | P a g e
sebagai Natuurmonument (Cagar Alam) dengan nama Cibodas (Gunung Gede). Alasan penunjukan cagar alam ini karena keunikan potensi flora dan fauna pegunungan di Jawa dan keindahan panorama alamnya. Kawasan lain yang ditunjuk bersama dengan Gunung Gede adalah Krakatau dan Pulau Sertung, Cibanteng, Arjuno Lalijiwo dan Pulau Saobi. Batas-batas penunjukan Gunung Gede Natuurmonument sebagai berikut: Sebelah Timur : Batas hutan, berdampingan dengan batas Taman Bukit Atas Cibodas, dari utara Sungai Cimelan menuju jalan setapak dari Puncak Rumpang, melalui jurang sampai jalan dari orang-orang menuju Puncak Gunung, kemudian melalui sebelah timur dari Lembah Kawah Gunung Gede sampai ke puncak yang tingginya 2.740 meter di sebelah utara jalan menuju Tegal Alun-Alun, dan akhirnya sampai di Gunung Gemuruh sampai ke puncak gunung (titik triangulasi). Sebelah Selatan : Jalan setapak mulai dari titik triangulasi di atas punggung bukit Gunung Gemuruh (perbatasan selatan Tegal Alun-Alun) sampai persimpangan jalan menuju Perusahaan Perkebunan Teh Purbawati. Sebelah Barat : Dari lembah yang menurun dari gunung pada perempatan titik tertinggi sepanjang jalan menuju pada ketinggian 2.714 meter, dan terus menanjak sampai ke puncak Gunung Gede (titik triangulasi) dari batas barat Tegal Alun-Alun, kemudian menurun melalui bagian hijau sepanjang jalan menuju perempatan yang gelap, yang menuju ke Kawah Ratu dan lebih jauh lagi ke selatan sampai ke Kandang Badak, dan kemudian menanjak sampai ke Puncak Gunung Pangrango. Sebelah Utara : Dari punggung bukit yang menurun curam dari puncak Gunung Pangrango sampai dengan Sungai Cikundul, kemudian oleh Air Terjun Cibeureum (titik tinggi 1.645 m) ke garis titik 6.153 m. Dari 6.153 m sampai 6.157 m, diikuti dengan saluran air untuk masyarakat, menuruni gunung sampai titik 6.158 m, terdapat tanda untuk 6.177 m pada Sungai Cimelan sampai batas hutan, dimana bertemu dengan batas barat dari Taman Bukit Atas Cibodas. Secara yuridis formal keberadaan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango untuk pertama kali dituangkan dalam Pengumuman Menteri Pertanian No.811/Kpts/Um/II/1980 tanggal 6 Maret 1980 tentang Peresmian 5 (lima) Taman Nasional di Indonesia, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Ujungkulon, Taman Nasional Gunung Gede- 115 | P a g e
Pangrango, Taman Nasional Baluran dan Taman Nasional Komodo. Pengumuman bertepatan dengan diselenggarakannya Kongres Taman Nasional Sedunia Ketiga di Bali tanggal 11-22 Oktober 1982. Kawah Gunung Gede dilihat dari Gunung Gemuruh Sumber : Foto Docters van Leuwen, Album van Natuurmonumenten in Nederlandsch-Indie, 1937 Selanjutnya penetapan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.736/Mentan/X/1982, dengan luas 15.196 ha, Cagar Alam Cibodas seluas 1.040 ha, Cagar Alam Gede-Pangrango seluas 14.000 ha dan Taman Wisata Alam Situ Gunung seluas 100 ha. Perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Gede- Pangrango menjadi 21.975 ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003. Pengunjung-Pengunjung Terkenal Dua ratus sembilan tahun yang lalu (1717-2012) Gunung Gede-Pangrango telah banyak menarik perhatian beberapa ahli tumbuhan tingkat dunia, dan pembangunan pada awal tahun 1830 dengan dibangunnya kebun raya kecil dekat Istana Cipanas, kemudian dipindahkan dan diperluas menjadi Taman Bukit Atas Cibodas tahun 1862. Catatan pertama dari studi penelitian tentang tumbuh-tumbuhan di daerah ini telah dilakukan pada tahun 1777 oleh Carl Pehr Thumberg (1743-1828). Ia merupakan utusan pertama dari Eropa yang ditugasi melakukan penjelajahan botani di daerah tropik, seorang Swedia murid telah terkenal Linuaeus. Pada tahun 1777 tinggal selama setengah tahun tampaknya Thumberg adalah botanis pertama ilmiah yang berkenalan dengan flora 116 | P a g e
pegunungan Jawa khususnya Gunung Ungaran di Jawa Tengah, Gunung Gede dan Gunung Megamendung di Jawa Barat. Dugaan ini dibuktikan kebenarannya oleh daftar tumbuhan yang diterbitkan Thumberg 50 tahun kemudian berjudul Florula Javanica (1825), ia juga mengumpulkan Agrimonia, Atonis lirsuta, Labelia angulata, Neutera dan juga Herminium. Pada tahun 1861, Alfred Russel Wallace, orang yang menemukan Teori Evolusi, mendaki Gunung Gede dalam rangka melakukan ekspedisinya di Pulau Jawa. Tulisannya mengenai pendakian tersebut masih sangat berkesan hingga saat ini, yaitu: "Peristiwa yang paling menarik dalam kunjunganku ke Jawa adalah perjalanan menuju ke puncak Gunung Gede Pangrango... Mil pertama hanya daerah pedesaan, yang membawa kita menuju ke hutan yang menutupi seluruh pegunungan dari ketinggian sekitar 5.000 kaki. Satu mil selanjutnya adalah pendakian yang tidak terlalu curam melewati hutan yang masih perawan, pohon-pohon yang ada sangat besar dan tumbuhan bawah seperti tumbuhan terna, paku-pakuan, dan semak. Saya menemukan tumbuhan paku yang sangat banyak di sepanjang jalan. Alfred Russel Wallace. Sumber : Flora Malesiana 1955 Variasinya tak terhingga, dan saya selalu berhenti untuk mengagumi beberapa bentuk baru dan menarik perhatian. Kini saya dapat mengerti apa yang dikatakan oleh petugas kebun raya, bahwa 300 spesies telah ditemukan di gunung tersebut. Sesaat menjelang tengah hari kami sampai di pelataran kecil Tjiburong, pada kaki lereng gunung yang curam dimana terdapat rumah kayu untuk istirahat para pengunjung. Dekat dengan air terjun yang indah bagai suatu lukisan dan gua yang membuat penasaran, namun saya tidak ada waktu untuk menelitinya. Pada pendakian selanjutnya jalan menjadi sempit, tidak rata dan terjal, berbelok-belok menuju puncak, tertutup oleh batuan yang berserakan dan ditumbuhi oleh tumbuhan yang tebal namun tidak tinggi. Kami melewati aliran air deras yang suhunya sedikit di bawah titik didih yang mengepulkan uap dan sering ditutupi oleh paku dan lycopodia yang menggantung dan menjalar yang tumbuh subur dan lebih subur dibandingkan tempat lainnya. Pada ketinggain sekitar 7.500 kaki, kami sampai di tempat lain yang terbuka yang disebut dengan Kandang Badak, dimana kami membuat 117 | P a g e
peristirahatan sementara. Daerah ini merupakan tempat terbuka, yang ditumbuhi dengan tumbuhan paku yang melimpah dan tanaman kina yang masih muda. Saat itu ada kabut yang cukup tebal dan hujan gerimis, saya tidak berusaha menuju ke puncak sore itu, akan tetapi membagi menjadi dua kunjungan, salah satunya kunjungan ke kawah Gunung Gede yang masih aktif. Tempai ini merupakan jurang yang luas dan berbentuk setengah lingkaran, dibentuk oleh dinding batu hitam yang tegak lurus dan dikelilingi oleh lereng panjang dan tidak rata. Kawah itu sendiri tidak terlalu dalam. Kawah tersebut memperlihatkan bercak-bercak sulfur dan produk-produk vulkanik yang beraneka warna dan terpancar dari beberapa lubang yang terus-menerus menyemburkan asap dan uap air." Cornelis Gijsbert Gerrit Jan van Steenis (1901-1986) sejak tahun 1927 hinga 1949 bertugas di Kebun Raya Bogor dan Herbarium Bogoriense telah mengkaji flora Indonesia, terutama flora pegunungan di Jawa, telah membuahkan beraneka jenis karya ilmiah yang tak ternilai harganya bagi khalayak botani Indonesia. Salah satunya adalah buku ―The Mountain Flora of Java‖ (Flora Pegunungan Jawa). Ia pun meletakan dasar-dasar penerbitan Flora Malesiana - satu-satunya terbitan ilmiah berkala mengenai semua tumbuhan berbiji dan paku- pakuan dari seluruh kawasan Malesiana, sebuah kawasan yang diciptakannya sendiri berdasarkan pada persebaran tumbuhan mencangkup Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Singapura dan Timur Leste. Van Steenis menyatakan Cibodas dan Gunung Gede-Pangrango telah menjadi subyek begitu banyak penelitian imliah dan berharga bagi ilmu pengetahuan internasional. Wisatawan Eropa di Cagar Alam Guung Gede, 1928 118 | P a g e
Pegunungan dengan laboratoriumnya serta pohon-pohon berlabel dalam kawasan hutan maupun kebun rayanya, sebagai pusat terbaik untuk melakukan riset tentang flora pegunungan. Flora van Cibodas (1918-1923) karya Dr. S. H. Koorders dan karya Dr. Willem Maius Docteurs van Leeuwens yang berjudul ―Biology of Plants and Animals Occuring in the Higher Part of Mount Gede-Pangrango‖ (1933) telah dilakukan penelitian di daerah ini. Ia menyatakan pula bahwa ―konservasi hutan pegunungan adalah mempertahankan keutuhan hutan di semua pegunungan sebagai payung yang melindungi kesejahteraan masyarakat yang bermukim di bukit-bukit dan dataran rendah‖. Marius Jacob, seorang ahli tumbuhan/ekologi yang terkenal dari Belanda, memberikan peringatan kepada seluruh dunia tentang bahaya penghancuran hutan hujan, terinspirasi untuk menggambarkan kesannya pada paragraf pertama pada buku ―The Tropical Rain Forest‖. ―Pengalaman pertamaku di hutan tropis merupakan kumpulan sensasi dan keheningan tanpa batas waktu. Di sana saya berdiri, di hutan Cibodas, Jawa Barat... ‖. Pendaki dan Peneliti Siapakah yang pertama kali tercatat sebagai pendaki puncak Gunung Gede-Pangrango, nampaknya tidak mudah untuk memecahkannya. Tercatat, Sir Thomas Stafford Raffles yang mengunjunginya pada tahun 1811, dan perannya sebagai Letnan Gubernur Jenderal Jawa mengorganisir pembuatan kontruksi jalan trail pada sisi paling selatan Gunung Gede, dan sisa dari jalur yang lebar ini masih bisa dilihat. Di masa lalu cukup banyak para ahli botani yang mendaki Gunung Gede-Pangrango untuk mengadakan koleksi dan mempelajari tumbuh-tumbuhan berbunga di kawasan ini. Menurut van Steenis dan Kruseman, 1953, tercatat sekitar 370 ahli botani maupun zoologi yang mendaki dan banyak menyumbangkan hasil penelitiannya untuk kehidupan flora Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango diantaranya adalah:
1819. Professor Caspar Georg Carl Reinwardt, pendiri Kebun Raya Bogor (‗s Lands Plantentuin) dan sebagai Direktur pertamanya mendaki mengikuti jalan yang dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Raffles di sepanjang lereng selatan Gunung Gede. Hasilnya pertama kali mempertelakan vegetasi puncak Gunung Gede (1823).
1824. Carl Ludwig Blume, Direktur Kedua Kebun Raya Bogor mendaki lewat hutan sekitar daerah Puncak dan masuk Gunung Gede melalui lereng utara dan menyeberangi Rawa Gayanggong hingga Curug Cikendul, kemudian mendaki 119 | P a g e
sampai sumber air panas dan membangun perkemahan di pinggir pegunungan diantara Gunung Pangrango dan Gunung Gede di tempat yang sekarang dikenal dengan Kandang Badak. Carl Ludwig Blume (1796-1862), adalah seorang dokter medis dari Jerman, tiba di Jawa pada tahun 1818 dan segera diangkat menjadi wakil Direktur Kebun Raya Bogor. Pada tahun 1822 menggantikan Prof. Caspar Georg Carl Reinwardt (1773- 1854) sebagai direktur yang baru. Secara pribadi C. L. Blume telah banyak mengenal banyak gunung di Jawa Barat, misalnya Gunung Salak, Gede, Ciremai, Burangrang, Parang, dan Tangkuban Perahu. Ia mempunyai intelektualitas dan analisis besar dalam memperkaya lembaganya dengan koleksinya sendiri termasuk bahan-bahan yang dikumpulkan oleh C. G. C. Reinwardt, Kuhl van Hasselt, dengan menghasilkan karya yang berjudul ―Bijdragen tot de Flora van Nederlandsch Indie‖ (1825-1827). Karya luar biasa yang menyusul berikutnya adalah ―Flora Java‖ (1828-1851) terdiri atas 3 volume dilengkapi gambar-gambar indah berwarna dari berbagai tumbuhan daerah pegunungan di Jawa. Pada tahun 1829 C. L. Blume mendirikan ―Rijksherbarium‖ di Leiden dengan ia sendiri sebagai direktur pertamanya.
1839. Frans Wilhelm Junghuhn dan G. A. Forster yang mendaki mulai dari Bojong Keton di lereng barat Gunung Pangrango. Dalam pendakiannya mencatat tumbuhan diantaranya Leptospermum javanicum, Vaccinium varingaefolium, Primula japonica, Eurya acuminata, Papanea avenis dan Gaultheria leucarpa. Pada tahun yang sama Junghuhn kembali mendaki dengan ditemani A. Kinder, dan pendakian selanjutnya ditemani C. V. Benthem dan Van Beumeuleun (1842, 1845, 1854). Tumbuhan yang tercatat di sekitar kawah Gunung Gede antara lain: Rhododendron retusum, Myrica javanica, Vaccinium varingiefolium, Gaulthera fragfantissima, G. leucocarpa dan Lonicera javanica. Di lereng Tegal Alun-Alun tercatat Dianella javanica dan Geutiana quadrifida (Blume, 1825). Dua orang bersahabat karib : Heinrich Kuhl (1796-1821) dan Coenraad van Hasselt (1796-1823) anggota Komisi Ilmu Pengetahuan Alam Hindia Belanda (Nederlandsch Indische de Natuurkundige Commissie) mengadakan penelitian di Jawa Barat, mendaki Gunung Karang, Gunung Palasari, Gunung Halimun, Gunung Salak dan Gunung Gede- Pangrango. Laporan mereka ke negeri Belanda antara lain sebagai berikut: 120 | P a g e
―Pada ketinggian yang luar biasa ini dan di daerah-daerah dingin kami menjumpai sejumlah sarang badak, jejak hewan ini yang menembus vegetasi bagian utara kami gunakan sebagai sarana untuk mencapai puncak‖. Dalam penelitiannya mereka didampingi para juru gambar yang baik pertama G. van Roalten, lalu J. Th. Bit. Koleksi besar herbarium dan gambar-gambar yang dihasilkan oleh dua orang muda bernasib malang ini menjadi milik Negara di Bogor. Karya besar Kuhl dan van Hasselt berkat tulisan Carl Ludwig Blume yang menguraikan temuan-temuan mereka. Gambar-gambar yang indah itu sebagian di Leiden dan di berbagai herbarium lain antara lain di Herbarium Anggrek di Reichenback. Nama-nama mereka diabadikan dalam nama ilmiah berbagai tumbuhan, khususnya dua spesies anggrek Dendrobium, yaitu Dendrobium hasseltii dan Dendrobium kuhlii. Dua spesies indah berkerabat dekat ini mengungkapkan persahabatan mereka seperti dua spesies anggrek yang tumbuh bersama di dalam hutan lumut Gunung Gede. Dr. J. J. Smith memadukan nama-nama mereka menjadi nama sebuah marga anggrek Jawa, Kuhlhasseltia. Peneliti-peneliti lainnya yang melaporkan keadaan flora dan fauna Gunung Gede-Pangrango diantaranya Hasskarl (1840), J. E. Teysman (1842), Korthals (1848) dan masih Docters van Leuwen banyak lagi. Namun terdapat beberapa peneliti penting yang Sumber : flora Malesiana, 1955 mengadakan penelitian koleksi tumbuh-tumbuhan berbunga di Gunung Gede-Pangrango dalam jumlah yang cukup besar, diantaranya Dr. Docteurs van Leeuwens yang meneliti biologi tumbuhan berbunga dan binatang (1920, 1976) meneliti tentang struktur dan komposisi flora yang menyusun hutan di sekitar lereng dan puncak Gunung Pangrango; C. G. G. J. van Steenis yang menulis buku "The Mountain Flora of Java‖ (1972) menampilkan foto-foto dan gambar-gambar sangat menarik yang sebagian besar dilukis dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede- Pangrango. Penelitiannya yang cukup lama di dataran tinggi Gunung Papandayan yang sangat luas (1930, 1932) mengungkapkan kekayaan tumbuhan pegunungan yang belum pernah dijumpai di Jawa Barat atau bahkan di seluruh Jawa dalam berbagai perjalanan pendek yang dilakukan puluhan ahli botani lain sebelumnya, sejak kunjungan Prof. Caspar Georg Carl Reinwardt pada tahun 1818 ke kawasan ini. Walaupun Gunung Papandayan dinyatakan lebih kaya akan jenis-jenis tumbuhan daerah bermusim empat jika dibandingkan dengan Gunung 121 | P a g e
Gede, tetap saja Gunung Gede merupakan sebuah gunung yang mengagumkan dan dapat dicapai hanya dalam waktu satu jam bermobil dari Bogor (Buitenzorg). Selain itu Kebun Pegunungan Cibodas dengan laboratoriumnya serta pohon-pohon berlabel dalam cagar alam, tenaga kerja yang terlatih, dan sarana lain, menjadikan Cibodas dan Gunung Gede-Pangrango sebagai pusat terbaik untuk melakukan riset tentang flora pegunungan. Buku flora susunan Dr. S. H. Koorders dan Dr. Docteurs van Leeuwens sangat bermanfaat di sini. Selain itu ada pula katalog Kebun Pegunungan Cibodas yang sangat baik. Tegal Alun-alun Gunung Gede yang luas berbentuk bulan sabit pada ketinggian 2750 m, dilihat dari sebelah timur Gunung Gemuruh Sumber : Album van Natuurmonumenten in Nederlandsch-Indie 1937 Sumbangan paling lengkap pada pengetahuan tentang vegetasi tumbuhan Pegunungan Jawa, dan sejak itu untuk jangka waktu lama merupakan kesimpulannya, berasal dari Franz Wilhelm Junghuhn (1809-1864) yang membuktikan sebagian besar hidupnya menjelajah Jawa. Junghuhn seorang pria bersemangat luar biasa, memiliki daya kerja sangat besar, berwawasan luas dan seorang individualis yang keras. Buku yang berjudul ―Topographische und Natuurwissenchafiliche Reisen durch Java‖ (1845) menggambarkan secara jelas tentang vegetasi pegunungan. Buku utamanya yang terbit kemudian dalam 4 volume berjudul ―Java, zijne gedaante, zijn plantentooi en inwendige bouw‖ (1850-1854) - (1853-1854). Koleksi herbarium Junghuhn yang sangat penting dengan arahan Miquel, dipaparkan oleh para ahli dalam ―Plantae Junghuhnianae‖ (1851-1856) dan dalam karya Miquel sendiri yang berjudul ―Flora Indiae Batavae‖ (1854-1859). 122 | P a g e
Dr. Sijfert Hendrik Koorders yang kemudian melaporkan hasil penelitiannya (1914, 1918-1923) mencatat bahwa di sekitar Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango terdapat sekitar 585 jenis tumbuhan berbunga. Selanjutnya Koorders (1918-1923) mencatat sekitar 766 jenis tumbuhan berbunga, sedangkan dalam buku flora Taman Nasional Gede Pangrango (1992) diketahui sekitar 828 jenis tumbuhan berbunga. Perbandingan besarnya jumlah jenis menurut perawakannya Dr. Sijfert Hendrik Koorders Sumber : flora Malesiana, 1955 dari dulu hingga sekarang menunjukan adanya peningkatan. Menurut Meijer (1959) jumlah jenis yang tercatat di kawasan ini adalah 900 jenis termasuk 30 jenis introduksi. Perbedaan angka tesebut diduga berasal dari tidak diperhitungkannya nama-nama jenis yang mungkin sinonim. Jumlah jenis-jenis tumbuhan berbunga di Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango menurut perawakan dari dulu hingga sekarang. Perawakan Koorders 1914 Koorders (1918-1923) 1992 Jenis Jenis Jenis Jenis Pohon 165 177 178 Perdu/Terna 360 476 551 Pemanjat 60 113 115 Jumlah 585 766 844 Sumber: Flora Taman Nasional Gede-Pangrango Herbarium Bogoriense, Puslitbang Biologi-LIPI, 1992 Pada tahun 1900-an Dr. S. H. Koorders dengan teliti mencatat letak dan memberi nomor dengan nama-nama pohon yang terdapat di dalam Kebun Raya Cibodas. Kebun ini dengan laboratoriumnya serta pohon-pohon berlabel dalam kawasan Cagar Alam Gunung Gede, tenaga kerja yang terlatih dan sarana-sarana lain, telah menjadikan Cibodas sebagai pusat terbaik untuk melakukan riset tentang flora pegunungan. Flora susunan Dr. S. H. Koorders dan buku-buku karya Dr. Docteurs van Leeuwens sangat bermanfaat untuk daerah ini. 123 | P a g e
Beberapa Foto Peneliti Terkenal di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (1819 - 1972) Caspar Georg Carl Reindwardt (1773 - 1854) Heinrich Kuhl - Coenraad Van Hasselt (1796 - 1821) - (1796 - 1823) Carl Ludwig Blume (1796 - 1862) Frans Wilhem Junghuhn (1809 - 1864) Melchior Treub (1851 - 1910) DR. S.H. Koorders (1863 - 1919) DR. William Marius Docteurs van Leeuwens Alfred Russel Wallace (1823-1895 - ) Johanes Elias Teysmann (1808 - 1882) Cornelis Gijbert Gerrit Jan van Steenis (1901 - 1986) (1880 - 1964) 124 | P a g e
D. Taman Nasional Baluran Taman Nasional Baluran berada di sudut Timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur. Secara Geografis terletak pada koordinat 7o29'10‖-7o55'5‖ Lintang Selatan dan 114o39'10‖ Bujur Timur dengan ketinggian mencapai 0 - 1.247 meter (puncak Gunung Baluran) meliputi kawasan seluas 25.000 ha. Kawasan ini merupakan perwakilan tipe ekosistem savanna klimaks api terluas di Pulau Jawa dan merupakan habitat ideal bagi mamalia besar. Vegetasinya yang terbuka menjadikan tempat ini yang terbaik untuk dapat melihat atraksi satwa mamalia besar, seperti banteng (Bos javanicus), rusa (Cervus timorensis), dan kerbau liar (Bubalus bubalus). Lokasinya sangat strategis dan dekat dengan pusat tujuan wisata internasional, yaitu Pulau Bali dan beberapa kawasan konservasi lainnya (Taman Nasional Alas Purwo dan Cagar Alam/ Taman Wisata Alam Kawah Ijen). administratif kawasan ini terletak di dalam wilayah Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur. Kawasan ini di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Bajulmati, Desa Wonorejo dan sebelah barat berbatasan dengan Sungai Klokoran, Desa Sumberanyar. Pada peta bumi, letak geografis kawasan berada di Kesejarahan Sejarah Taman Nasional Baluran dimulai pada tahun 1920, dengan mengusulkan pencadangan hutan Bitakol seluas ± 1.553 ha untuk ditetapkan sebagai hutan produksi jati (Jatibosch). Menurut arsip yang terdapat di Kebun Raya (‗s Lands Plantentuin) Bogor, rencana pertama kali untuk penunjukan bahwa sebagai Suaka Margasatwa dimulai pada tahun 1928. Adalah Dr. Karel Willem Dammerman sebagai Direktur Museum Zoologi Bogor, yang juga memangku jabatan sebagai Ketua Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming) yang menggantikan Dr. S. H. Koorders yang meninggal dunia tahun 1919, dan juga bertanggung jawab atas aktivitas perlindungan alam, dalam tulisannya menceritakan bahwa Loedeboer meminta perhatian atas dasar usulan ini dan perlindungannya. Loedeboer adalah seorang pemburu yang menguasai lahan perburuan di Baluran dan Pegunungan Yang. Inspektur Pertama Kehutanan saat itu berkedudukan di Bondowoso, merasa tidak perlu Baluran sebagai suaka margasatwa dan dapat dicapai tujuan tersebut dengan menunjuk Baluran dan sekitarnya sebagai hutan yang perlu dilestarikan. Hal ini didukung oleh Departemen Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan (Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel). 125 | P a g e
Konsultan Pertanian dari Bondowoso, yaitu H. Loewe tidak setuju atas usulan tersebut sebagai suaka margasatwa dan malah memperjuangkan penunjukan monumen alam lokal di Keresidenan Bondowoso. Pada tahun 1930 semua kegiatan perburuan di daerah Baluran ditutup untuk umum, hal ini diprotes oleh para pemburu dan pelestari alam terkenal Walterheel dan Tuan Powoenalle yang merasa tidak adil kalau di tanah pribadi orang China di bagian lereng timur Gunung Baluran ditutup. Protes ini disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan penyelidikan. Pada tahun 1930, diterbitkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 Januari 1930 No.83 (Gouvernement Besluit van Nederlandsch-Indie van 23 Januari 1930 No.83) untuk menunjuk daerah Baluran sebagai Hutan Lindung (Boschreserve). Pada bulan Nopember 1932, Loedeboer, penguasa daerah ini melakukan perjalanan di areal Baluran dan membuat laporan kepada Direktur Urusan Ekonomi (Directeur van Economische Zaken). Pengalaman pemburuan ini sangat positif, hampir di mana-mana ditemukan jejak banteng, rusa, kijang, babi hutan, kerbau liar, merak dan ayam hutan langsung terlihat. Tidak ditemukan jejak harimau dan macan tutul, namun dua kaki ditemukan jejak ajag (anjing hutan). Dr. Karel Willem Dammerman Sumber : Flora Malesiana, 1955 Salah satu produk pemburu yang sudah lama dan pengalaman, tidak terdapat jejak atau tanda-tanda pemburuan di areal ini. Loedeboer mengatakan bahwa areal ini terdiri dari lahan yang tidak cocok untuk daerah pertanian dengan curah hujan yang sangat sedikit, dan mengusulkan untuk dijadikan suaka margasatwa yang bagus sekali untuk selamanya. Perkiraan satwa banteng yang hidup agak tidak umum, yaitu sekitar 50 ekor termasuk anaknya. Loedeboer juga melaporkan mengenai sesuatu yang aneh bahwa kehidupan herbivora di sini hidup dari rumput yang kering putih semua, dan dimana-mana tidak ada sedikitpun rumput yang hijau. Pada bulan Maret 1934, Karel Willem Dammerman selaku Direktur Kebun Raya Bogor Kedelapan (1932-1939), berusaha lagi untuk menunjuk areal Baluran sebagai Suaka Margasatwa mengusulkannya kepada Inspektur Utama Kehutanan di Bogor. Satu setengah tahun kemudian dari usulannya, bahwa permohonan tersebut ditunda sampai terjadi pengaturan yang memuaskan dari areal-areal pegunungan yang sama untuk diusulkan sebagai suaka margasatwa. 126 | P a g e
Peta Kawasan Hutan Lindung (Wildhoutbosch) Baluran dan Sekitarnya. Sumber : Landbouw Statistiekaart, 1912 Pada tanggal 8 Juni 1937, diproses areal-areal yang dimasukan ke dalam Hutan Lindung (Wildhoutbosch) Baluran yaitu: Tanah Negara (darat) - sebelah timur laut dari Sumberanyar seluas ± 219,8 ha. Tanah Konsesi - Gunung Masigit seluas ± 227,8 ha. Tanah Negara - Rawa Masigit seluas ± 107,5 ha. Hutan Bitakol (hutan produksi) seluas ± 1.553 ha. Komplek Bitakol (termasuk kawasan hutan jati) seluas ± 5.262,7 ha. Di daerah Bitakol dahulu terdapat hutan alam murni tua pohon kesambi (Scheichera oleosa), ditebang habis diganti dengan tanaman jati. Dengan hilangnya hutan alam murni tua tersebut, maka dapat diperkirakan hutan seperti ini sudah tidak mungkin lagi ditentukan di Indonesia. Kelompok hutan Bitakol semula hanya terdiri sebagian besar dari kelompok yang tumbuhan hutan-hutan jati seluas 1.555 ha, selanjutnya untuk kelompok hutan tersebut berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 Januari 1920 No. 83 (Dijblod No. 9364) Juncto Keputusan Pemerintah tanggal 3 September 1924 No. 7 (Bijblod No. 10666) telah dibentuk panitia guna menyelidiki penataan batas yang dikerjakan oleh Opperhoutvester B. Krujne, yang menjabat sebagai Kepala Daerah Hutan (Boschdistrict) 127 | P a g e
Bondowoso. Proses verbal penataan batas tersebut dibuat pada tanggal 16 Desember 1925, dan mendapat pengesahan dari Direktur Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan (Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel) pada tanggal 27 Januari 1926. Pemancangan tata batas selesai dikerjakan pada tahun 1926 (proses verbal tanggal 13 Maret 1926) dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Jawatan Kehutanan (Hoofdinspecteur van het Boschwezen) tanggal 16 April 1926. Peta Suaka Margasatwa (Wildreservat) Baluran Sumber : Album van Natuutmonumenten in Nederlandsch-Indie 1937 Selanjutnya pada tahun 1929, kelompok hutan lindung Baluran yang terletak di Kecamatan Sumberwaru, Kabupaten Panarukan, Keresidenan Bondowoso telah dilakukan proyek tata batas tanggal 24 April 1929, dan disahkan pada tanggal 11 Juli 1929 di Buitenzorg (Bogor) oleh Hoofdinsspecteur, Hoofd van den Dienst van het Boschwezen (Kepala Inspektur, Kepala Dinas Kehutanan), dan disetujui oleh Het Hoofd van der Dienst der Wildhoutbosschen of Java en Madura (Kepala Dinas Hutan Lindung Jawa dan Madura. Pada tahun 1937, Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 September 1937 No.9, Lembaran Negara 1937 No.544 128 | P a g e
(Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie van 23 September 1937 No.9 Staatsblad 1937 No.544), menunjuk areal Baluran sebagai Suaka Margasatwa (Wildreservaat) dengan luas 25.000 ha. Proses penunjukan Suaka Margasatwa Baluran yang diusulkan Direktur Kebun Raya Bogor melalui proses sebagai berikut: Dasar usulan berdasar pada Surat Directeur van Economische Zaken (Direktur Urusan Ekonomi) tanggal 17 Agustus 1937 No11898/B, dan Surat Direktur Pekerjaan Umum dan Pengairan (Directeur van Verkeer en Waterstaat) tanggal 4 September 1937 No.5186/Dir.M. Memperhatikan seperti yang tertera pada Pasal 8 (1) Sub c dari Hukum Pertambangan Hindia Belanda (Indische Mijnwet) Staatsblad 1899 No.214 dan Pasal 86 dari Undang- Undang Pertambangan (Mijnordonnantie) Staatsblad 1930 No.38. Gunung Baluran, dilihat dari sebelah barat Hutan Savana. Sumber : Album Natuurmonimenten in Nederlandsch-Indie, 1937
Penunjukan kawasan berdasarkan pada Undang-Undang Cagar-Cagar Alam dan Suaka- Suaka Margasatwa (Natuurmonumenten en Wildreservaaten Ordonnantie) 1932, Staatsblad 1932 No.17 untuk selanjutnya akan ditunjuk sebagai suaka margasatwa. Wilayah yang diusulkan sebagai suaka margasatwa berada pada District Penarukan, Kabupaten Situbondo, Keresidenan Besuki, Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya akan dinamakan ―Suaka Margasatwa Baluran‖. Pada tanggal 24 Juni 1940, daerah-daerah yang diusulkan ke dalam Suaka Margasatwa Baluran meliputi: 129 | P a g e
Kawasan Culturonderneming Bajulmati I, II dan III seluas ± 1.100,1 ha. Kawasan Tanah Negara Daerah Parengan seluas 212 ha. Sekelompok Rusa di Pegunungan Yang. Sumber : Album Natuurmonimenten in Nederlandsch-Indie, 1937 Pada tahun 1962, diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.SK/II/PA/1962 tanggal 15 Mei 1962 tentang Penunjukan Enclave Labuhan Merak sebagai Suaka Margasatwa dan Gabungannya ke Dalam Wilayah Suaka Margasatwa Baluran seluas 293,65 ha, dengan pengecualian tanah-tanah yang dimiliki warga negara Indonesia dan tanah-tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan/hak guna usaha yang terletak dalam pembatasan tersebut, dengan pertimbangan bahwa enclave Labuhan Merak perlu digabungkan ke dalam wilayah Suaka Margasatwa seperti termasuk ke dalam Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 September 1937 No.9 Lembaran Negara 1937 No.544. Uraian mengenai Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang Penunjukan Suaka Margasatwa Baluran tersaji di bawah ini: 130 | P a g e
Lembaran Negara Hindia Belanda 1937. No.544. Suaka Margasatwa, Jawa Timur Diberitahukan bahwa wilayah Suaka Margasatwa berada di Kecamatan Sumberwaru, Kabupaten Bondowoso, Keresidenan Besuki dalam Provinsi Jawa Timur seluas 25.000 ha. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 24 September 1937 No.9 Lembaran Negara 1937 No.544. Terbaca dan seterusnya: Seperti yang tertera pada Pasal 8 (1) Sub c dari Hukum Pertambangan Hindia Belanda (Lembaran Negara 1899 No.214) dan pada Pasal 8 Sub b dari Undang-Undang Pertambangan Hindia Belanda (Lembaran Negara 1930 No.38) Peradilan Hindia Belanda menjatuhkan keputusan. Telah dipahami dan disetujui: Pertama: Untuk menunjuk Undang-Undang Cagar Alam dan Suaka Margasatwa (Lembaran Negara 1932 No.17) sebagai Suaka Margasatwa. Atas wilayah di Kecamatan Penarukan, Kabupaten Bondowoso, Keresidenan Besuki dalam Provinsi Jawa Timur yang luasnya 25.000 ha dalam batas-batas wilayah sebagai berikut: Utara : Dari Laut Jawa hingga Muara Kali Kelokoran Timur : Dari Laut Jawa hingga Muara Kali Banyulmati Selatan : Dari Kali Banyulmati Barat : Dari Kali Banyulmati, batas-batas hutan jati Bitakal hingga jalan darat Bayuwangi ke Situbondo, dan dari Kali Kelokoran, dengan pengecualian terhadap wilayah ―dalam batas‖ ini memang dimiliki oleh penduduk sekitar, dengan menekankan bahwa suaka margasatwa tersebut akan dinamakan ―Suaka Margasatwa Baluran‖. Kedua dan seterusnya: Tertulis dan seterusnya: Atas Undang-Undang Wakil Presiden Mahkamah Hindia Belanda dengan ketidakhadiran Gubernur Jenderal yang disibukan dalam persoalan sehari-hari. Sekretaris Pemerintah J. Ramaer Dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 1937. Sekretaris Pemerintah J. Ramaer Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah menyebarkan kebijakan melalui beberapa surat keputusan terhadap pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Baluran : 131 | P a g e
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 97/Tap/Dit Bina/1970 tentang Pembentukan Seksi Perlindungan dan Pelestarian Alam Baluran. 2. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 190/Org/5/1975 tanggal 2 Mei 1975 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis, termasuk kawasan Suaka Margasatwa Baluran. 3. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 429/Kpts/Org/7/1978 tanggal 10 Juni Juni 1978 tentang Organisasi Balai Sumber Daya Alam, ditetapkan Sub Balai Kawasan Pelestarian Alam Baluran di Banyuwangi dan bertanggung jawab Kepada Balai KSDA IV yang berkedudukan di Malang. 4. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 811/Kpts/Um/1980 tanggal 6 Maret 1980 tentang Pernyataan Lima Kawasan Suaka Alam sebagai Taman Nasional (Kawasan Pelestarian Alam), termasuk salah satunya Taman Nasional Baluran yang pengelolaan selanjutnya berada pada Direktrat Perlindungan dan Pengawetan Alam. Direktorat Jenderal Kehutanan Departemen Pertanian. 5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 096/Kpts-II/1984 tanggal 12 Mei 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Nasional, termasuk Taman Nasional Baluran berkedudukan di Banyuwangi. 6. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 1049/Kpts-II/1992 tanggal 12 Nopember 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Nasional, termasuk Taman Nasional Baluran berkedudukan di Banyuwangi. 7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional dan Unit Taman Nasional, termasuk Taman Nasional Baluran berkedudukan di Batangan (Kabupaten Situbondo) 8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 279/Kpts-II/1997 tanggal 23 Mei 1997 tentang Penunjukan Taman Nasional Baluran dengan luas 25.000 ha. Rangkuman Sejarah Penunjukan Suaka Margasatwa Baluran : 1. Tahun 1920 pencadangan kawasan hutan Bitokol seluas 1.553 ha ditunjuk sebagai hutan produksi (Jatibosch) berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 Januari 1920 No. 83, lembaran surat No. 9364. 2. Tahun 1928, atas usulan A.H. Loedeboer seorang pemburu yang menguasai daerah perburuan di Baluran dan Pegunungan Yang kepada Dr. K.W. Dammerman (Direktur Museum Zoologi Bogor), mengusulkan kawasan Baluran sebagai hutan yang perlu dilestarikan (reservaat). 132 | P a g e
3. Tahun 1930, laporan A.H. Hoogerwerf (1948) pada majalah Tectona 1938 yang berjudul ‖Het Wildreservaat Baloeran‖ mengusulkan kawasan Baluran sebagai Hutan Lindung (Wildhoutbosch). 4. Tahun 1937, beberapa daerah disekitarnya dimasukan dalam areal Hutan Lindung Baluran. : a. Tanah negara sebelah Timur Laut Sumberanyar : 219,8 ha b. Tanah konsesi Gunung Masigit : 227,8 ha c. Tanah Negara Rawa Masigit : 107,5 ha (Daerah Masigit termasuk daerah pengelolaan dan tanda batas G,127 sampai G.231) 5. Tahun 1937, kawasan hutan Baluran ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa (Wildreservaat) berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1937 No. 9 Staatsblad (Lembaran Negara) 1937 No. 544 seluas 25.000 ha. Daerah-daerah yang termasuk dalam Suaka Margasatwa : a. Tanah Konsesi : Labuan Merak : 293,65 ha Culturonderneming Bajulmati I : 381, 87 ha Culturonderneming Bajulmati II : 350, 35 ha Culturonderneming Bajulmati III : 357, 6 ha b. Tanah Negara (Staatsdomein) Daerah hutan Parengan : 202 ha Daerah sebelah Barat Culturonderneming Bajulmati III : 268,33 ha c. Tanah Milik Tanah Desa Sumberanyar Tanah Desa Wonorejo Daerah Bitokol seluas 3.719,7 ha, termasuk daerah hutan jati Bitokol seluas 1.553 ha dimasukan ke dalam daerah suaka margasatwa 1937 (termasuk daerah Bilik). 6. Tahun 1940, Suppletoir Proces Verbaal Grensregeling van 8 Juni 1940 (tambahan proses verbal tata batas tanggal 8 Juni 1940). Daerah-Daerah yang termasuk dalam Suaka Margasatwa Baluran : a. Tanah Konsesi Culturonderneming Bajulmati I : 381,87 ha kawasan hutan Culturonderneming Bajulmati II : 350,35 ha kawasan hutan b. Tanah negara Daerah hutan Parengan 133 | P a g e
Daerah sebelah Barat C.O. Bajulmati III : 268,33 ha Tanah konsesi culturonderneming Bajulmati seluas ± 367,6 ha tidak termasuk dalam suaka margasatwa (tanda batas G. 147 sampai G. 206). 7. Tahun 1962, terbit Keputusan Menteri Pertanian No. SK/11/PA/1962 tanggal 15 Mei 1962, tanah konsesi Labuan Merak seluas 293,65 ha termasuk dalam kawasan Suaka Margasatwa Baluran. 8. Tahun 1975, terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK/16/HGU/DA/1975 tanggal 8 April 1975, tanah konsesi Labuan Merak seluas ± 233 ha dan Gunung Masigit ± 130 ha dimasukan dalam kawasan suaka margasatwa. 9. Tahun 1980, Pengumuman Menteri Pertanian tanggal 6 Maret 1980 sebagai Taman Nasional Baluran. E. Taman Nasional Komodo Taman Nasional Komodo merupakan kawasan yang terdiri dari beberapa pulau dengan perairan lautnya serta terletak diantara Pulau Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Pulau Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Secara Administratif pemerintahan termasuk dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pada peta bumi terletak pada koordinat 119º 20' 56‖ - 119º 49' 08‖ Bujur Timur dan 8º 24' 00‖ - 8º 50' 34‖ Lintang Selatan dengan ketinggian mencapai 0 - 735 meter (puncak gunung Satalibo) meliputi kawasan seluas 132.572 ha. Kawasan ini merupakan habitat satwa Komodo (Varanus komodoensis), yaitu reptil purba raksasa yang tersisa di bumi ini. Padang savanna yang luas yang ditumbuhi pohon lontar (Barrasus flabellifer), sumber air yang terbatas dan suhu yang cukup panas menjadikan kawasan ini sangat unik, sunyi, keras dan eksotik. Sebelum ditetapkan sebagai suaka, perlindungan jenis pada satwa komodo telah dikeluarkan oleh Sultan Bima tahun 1915 dan Pemerintah Otonomi Manggarai pada tahun 1926, serta peraturan yang sangat keras dari Residen Timor tahun 1927 yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan ―Melukai dan membunuh satwa komodo berujung pada hukuman mati‖. Taman Nasional Komodo telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Alam Dunia (The Natural World Heritage Site) pada tahun 1991 dan sebagai Cagar Biosfir dari UNESCO. 134 | P a g e
Kesejarahan : Komodo bukanlah suatu keindahan alam sesuatu yang menyerupai manusia, Komodo juga tidak ditemukan oleh Bangsa Eropa sampai tahun 1910 (gambaran pertama pada tahun 1912 setelah terbentuknya Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda di Buitenzorg). Hal ini dikarenakan kecilnya populasi dan terbatasnya area keberadaan mahluk tersebut yang hanya berada di dua pulau kecil antara Pulau Sumbawa dan Flores yaitu Pulau Komodo dan Rinca, dan sebidang ―Coastal‖ pada Flores itu sendiri. Setelah informasi tentang komodo tersebut dipublikasikan oleh Perkumpulan Perlindungan Alam yang saat itu dipimpin oleh Dr. S.H. Koorders tersebut segeralah mereka menghubungi penguasa Kerajaan Bima dalam rangka untuk meminta agar melindungi hewan langka tersebut. Permintaan ini dikabulkan pada tahun 1915 setelah penguasa menyebarkan peraturan untuk melindungi komodo dari perburuan dan penangkapan yang berlaku untuk penduduk di Kesultanan Bima. Tidak sering dan tidak banyak binatang yang dapat dengan cepat mendapatkan perlindungan status dilindungi. Saat Pulau Komodo dan Rinca berada di bawah penguasaan Manggarai, peraturan mengenai perlindungan komodo juga disepakati pada tahun 1927 dengan status dilindungi di wilayah otonominya. Pada tahun 1931 peraturan perlindungan tersebut dimasukan kedalam Ordonansi Perlindungan Binatang Liar dan Ordonansi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa tahun 1932. Akan tetapi selama periode ini, para kolektor dan kebun binatang tampaknya sukses menahan jumlah dari binatang komodo tersebut, hal ini mengakibatkan populernya komodo dikalangan media massa. Para naturalis sangat bersemangat untuk bisa terlibat dan datang ke tempat habitatnya, bukan karena hewan komodo merupakan temuan baru, tetapi karena komodo merupakan kadal terbesar di dunia (panjangnya lebih dari 3 meter), dengan berbagai ciri-ciri dan keistimewaan yang lain lagi. Komodo terlihat seperti orang keja, yang tidak memiliki perikemanusiaan, terlihat juga seperti versi kecil dari dinosaurus (naga), seekor karnivora yang memiliki prefensi atau suka terhadap rusa yang tidak memiliki rasa penyesalan untuk memakannya, termasuk memakan anjing dan kambing milik penduduk yang tinggal disekitar pulau tersebut. Keinginan komodo untuk menyerang manusia masih dibantah, tetapi terdapat beberapa rumor membayangkan reputasi komodo dikala itu. Berdasarkan perhitungan terakhir, terdapat ± 3.000 ekor komodo, mungkin pada tahun 1910 jumlahnya lebih banyak lagi. Estimasi jumlah yang terdahulu menunjukan kecil yang berkebalikan, tetapi reabilitasnya masih diragukan, meskipun demikian, secara aman diasumsikan bahwa satwa tersebut sebenarnya tidak benar-benar terancam. 135 | P a g e
Namun jika ini semua benar bahwa komodo sangat menarik perhatian dari para naturalis karena ukurannya dan ciri-ciri lainnya, maka tidak mengherankan bahwa gajah dan badak juga menjadi figure yang menyolok dari publikasi tersebut. Dalam kedua kasus ini, jumlah komodo mungkin lebih kecil dan potensi akan adanya kepunahan sangat jelas. Inilah kisah tentang naga dan bukan sekedar legenda, tetapi benar-benar naga yang hingga kini masih mendiami Kepulauan Indonesia bagian timur dan tengah. Raksasa dari dunia reptil ini punya reputasi sebagai predator puncak di kelasnya. Sejak dulu di Pulau Komodo, jajaran dari Kepulauan Flores, Nusa Tenggara, telah muncul kisah tentang naga raksasa. Banyak pelaut-pelaut di jaman Kolonial Belanda pada saat itu yang berkisah bahwa naga Mayor P.A Ouwens ini lebih mirip monster yang menakutkan dan tempat menarik Mantan anggota dinas Militer Tentara Kerajaan Hindia Belanda (Koninkelijk Nederlandsch Indische Leger = KNIL) dengan pangkat Mayor dan menjabat Ajudan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Sumber : KITLV 1920 perhatian banyak orang. Namun tak pernah ada orang yang berani mendekat pulau tersebut untuk membuktikannya. Sampai akhirnya pada tahun 1910 muncul laporan dari gugusan satuan tempur armada kapal Belanda yang bermarkas di Flores tentang makhluk misterius yang diduga ―naga‖ mendiami sebuah pulau kecil di wilayah Kepulauan Sunda Lesser (sekarang jajahan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara). Selanjutnya, para pelaut militer Belanda tersebut memberikan laporan bahwa makhluk tersebut kemungkinan berukuran sampai lima meter panjangnya, dengan tubuh raksasa dan mulut yang senantiasa menyeburkan api. Letnan Satu Infanteri J. K. H. van Steyn van Hensbroek, seorang yang menjabat sebagai Administrasi Sipil Kolonial Belanda di Reo (Pulau Flores) mendengar laporan dan kisah- kisah yang melingkupi Pulau Komodo. Ia pun merencanakan perjalanan dengan anak buahnya ke Pulau Komodo. Setelah mempersenjatai diri dan membawa satu regu tentara yang terlatih, ia mendarat di pulau tersebut. Setelah beberapa hari di pulau itu, J. K. H. van Steyn van Hensbroek berhasil membunuh satu spesies satwa yang aneh itu. Ia dan rombongan membawa ke markas di Reo dan dilakukan pengukuran panjang hasil buruannya itu dengan perkiraan panjang 2,1 meter. Bentuknya sangat mirip kadal, satwa itu kemudian dipotret. Dan dikirim kepada Mayor Peter A. Ouwens, seorang penguasa Museum Zoologi di Bogor (Conservator van het Zoologizch Museum te Buitenzorg). Mayor Peter A. Ouwens sangat tertarik dengan temuan satwa aneh tersebut. Ia kemudian merekrut seorang pemburu liar untuk menangkap satwa tersebut untuknya. Sang pemburu berhasil membunuh dua ekor 136 | P a g e
komodo yang berukuran 3,1 dan 3,5 meter, dan menangkap dua anakan yang masing-masing berukuran di bawah satu meter. Berdasarkan hasil tangkapan sang pemburu itu, P. A. Ouwens melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa komodo bukanlah naga penyembur api, melainkan termasuk jenis kadal monitor (monitor lizard) di kelas reptilia. Masyarakat setempat menyebutnya Ora, dan selanjutnya komodo ini diberikan nama ilmiah (Varanus komodoensis Ouwens), yang pertama kali dipergunakan oleh P. A. Ouwens di tahun 1912 dalam tulisannya pada ―Bulletin de Jardin Botanique de Buitenzorg Deuxieme Serie No.VI-On large Varanus species from the Island of Komodo, De Li Industrie Et Di Commerce Auz Indes Neerlandaises‖ (Majalah Botanic Kebun Raya, Dokumentasi Seri No.VI, Suatu Spesies Varanus Besar dari Pulau Komodo, Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan Hindia Belanda). Adapun ceritera tentang Komodo yang ditulis P. A. Ouwens sebagai berikut: Melalui pengenalan jenis oleh Kapten W. L. Einthoven, pada bulan Desember 1910, saya mengadakan korespondensi dengan Mr. J. K. H. van Steyn van Hensbroek, Letnan Satu Infanteri, yang menjabat sebagai Civil Administrative di Reo (Pulau Flores). Yang terakhir disebutkan, bahwa ia telah menerima informasi dari penduduk pulau itu, bahwa di sekitar Labuan Bajo dan di Pulau Komodo terdapat suatu spesies Varanus yang ukurannya tidak wajar. Mereka menyebut hewan tersebut ―Buaya darat‖ (land crocodile). Rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap hewan ini dan keinginan memperoleh spesimen jika mungkin, segera ia lakukan setelah ia harus bertugas di Pulau Komodo. Setibanya di pulau itu ia diberi data yang diperlukan oleh Mr. Kock dan Mr. Aldegon, anggota armada pertama ditempatkan di Pulau Komodo, dan keduanya adalah pemburu. Mereka selanjutnya memberitahu kepada Letnan Satu Infanteri Mr. J. K. H. van Steyn van Hensbroek, bahwa binatang ini bahkan dapat mencapai panjang 6 sampai 7 meter. Pada awal kedatangan di Pulau Komodo, Mr. Aldegon menembak beberapa spesimen sebesar itu. Sejak itu pulau ini telah menjadi lebih sering dikunjungi, binatang-binatang pada lari ke pegunungan. Mereka tinggal secara eksklusif di darat, dimana mereka dapat membuat lubang besar di bawah batu, dan mereka sering terlihat di malam hari. Kaki mereka yang cukup panjang, meskipun mereka malas bangun, tetapi mereka dapat bergerak dengan kecepatan tinggi. Dalam berjalan, mereka tidak menyentuh tanah, tidak dengan dada atau dengan perut. Mereka berjalan di bola kaki, yang mungkin jelas terlihat oleh kulit tebal mereka, dan juga oleh jejak mereka. Leher agak panjang dan sangat mudah bergerak. Binatang ini dapat bergerak memindahkan kepalanya ke segala arah, karena itu binatang ini bisa melihat segala sesuatu. Ini adalah keistimewaan yang dimiliki makhluk hidup satu ini, mereka terlihat ganas 137 | P a g e
namun mereka memiliki satu kelemahan yaitu satwa liar satu ini tidak dapat mendengar dengar baik dilingkungan sekitarnya. Mr. Aldegon mengatakan bahwa, ―Jika hanya diambil untuk dipelihara, binatang itu tidak tampak ganas, mungkin terjadi kebisingan yang membuat kegaduhan, dan tanpa binatang tersebut sadari ada sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Ketuliannya adalah dikonfirmasi oleh keadaan, yang hanya keluar pada waktu siang hari dan tidak pernah malam hari. Mereka hidup secara sendiri atau gerombolan. Makanan mereka adalah binatang liar di alam‖. Jika Mr. Aldegon menembak babi liar atau burung dan meninggalkannya di tanah, mereka dimakan buaya darat, yang kadang-kadang berjuang mati-matian untuk berebut mangsanya. Catatan tersebut di atas menurut Mr. J. K. H. van Steyn van Hensbroek. Selama masa tinggal di Pulau Komodo ia cukup beruntung untuk mendapatkan spesies yang panjangnya 2,2 meter, lalu dia mengirimkan foto dan kulit. Selanjutnya dia memberitahu, bahwa ia akan mencoba untuk menangkap hewan yang hidup dengan ukuran yang lebih besar, tetapi hal tersebut tidak akan begitu mudah, karena penduduk setempat tidak akan mengambil resiko, bahwa untuk hewan ini tidak saja menggigit, tetapi dapat pula menyerang penduduk asli dengan pukulan kuat dari ekor binatang tersebut. Seperti saat ini, di Pulau Komodo terdapat satu spesies Varanus dengan dimensi luar biasa, seorang kolektor asli dari Museum Zoologi di sini, dikirim kepada Mr. J. K. H. van Steyn van Hensbroek dalam rangka untuk mencoba untuk mendapatkan spesies atas bantuannya lebih lanjut. Mr. J. K. H. van Steyn van Hensbroek segera dipindahkan ke Timor, kolektor berbicara dengan Kepala Penduduk Asli dan penduduk setempat dengan bantuan anjing mulai berburu, dengan hasil dapat membawa pulang satu binatang Komodo yang panjangnya 2,9 meter, dan yang satunya panjang 2,35 meter serta dua ekor yang sangat masih muda dengan panjang sekitar satu meter. Kedua spesies muda tersebut dalam keadaan masih hidup. Akhirnya menurut Mr. J. K. H. van Steyn van Hensbroek, spesies lain yang panjangnya sekitar 4 meter ditembak di Komodo oleh Sersan Beker. Kolektor ini cukup menegaskan hasil pengamatan dari Mr. Aldegon, tentang ketuliannya dan keanehan lainnya. Percobaan-percobaan yang dilakukan di sini dengan binatang muda mengarah pada kesimpulan yang sama. 138 | P a g e
Keterangan: Gigi akut, dikompresi. Moncong pendek, depresi di Lubang hidung oval, tiga kali lebih jauh dari orbit sebagai dari ujung moncong. Gigit kuat, ekor pipih, deretan keel pada bagian atas. Keel ekor dengan lambang lima-enam bergigi rendah. Kepala dan leher skala besar dan sangat kuat pada deretan keel. Deretan keel pada bagian perut bersisik dengan 97 garis melintang. Skala di bagian atas permukaan lebih kecil dari Skala leher dan sederetan dengan keel dengan warna coklat hitam di bagian atasnya. Lidah sangat panjang dan kuning. Tympanum besar. Spesies hewan ini belum dijelaskan, dan diusulkan untuk menyebutnya: VARANUS KOMODOENSIS. Perlindungan satwa komodo dimulai dengan diterbitkan peraturan melalui Keputusan Daerah Otonomi Manggarai yang termasuk Divisi Flores, Keresidenan Timor dan sekitarnya yang telah diberitahukan pada tanggal 1 Juli 1926 berdasarkan berbagai macam pengambilan keputusan sebagai pengganti Peraturan yang dikeluarkan dari Sultan Bima tanggal 12 Maret 1915, sebuah perlindungan terhadap Pulau Komodo dan Pulau Rinca untuk melindungi binatang Komodo (Varanus komodoensis), dan telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Residen Timor pada tanggal 22 Januari 1927 No.27. Surat Keputusan Residen Timor Pasal 1. Pada Wilayah Otonomi Manggarai dimana terdapat Pulau Komodo dan Pulau Rinca, tanpa lisensi otonomi daerah dan larangan resmi pemerintah setempat dinyatakan bahwa: 1. Komodo (Varanus komodoensis) liar yang ditangkap atau dibunuh akan berujung pada hukuman mati. 2. Tidak diperbolehkan mempunyai kulit ataupun bagian-bagian dari hewan tersebut, baik secara utuh maupun terpisah, hidup atau mati. Pasal 2. Seperti yang tertera pada Pasal 1, dilarang juga untuk: 1. Mencuri, menghancurkan dan memiliki telur-telur hewan tersebut. 2. Merusak dan mengganggu sarang hewan tersebut. 139 | P a g e
Pasal 3. Hukuman yang berlaku bagi para pelanggar larangan pada Pasal 1 dan Pasal 2 sebagai berikut: Denda sebesar 100 gulden atau hukuman penjara selama paling lama tiga bulan. Hukuman percobaan untuk yang melanggar Pasal 1 dan Pasal 2 dapat pula berujung pada hukuman yang telah disebutkan. Obyek-obyek yang terkena pelanggaran, seperti satwa itu sendiri, kulit dan telur-telurnya serta bagian-bagian tubuhnya dapat diumumkan sebagai yang menghilangkannya. Pasal 4. Peraturan ini berlaku sejak diumumkan dan disetujui oleh Residen Timor dan sekitarnya. Nama binatang komodo diberikan nama ilmiah yaitu‖Varanus komodoensis‖ pertama kali dipergunakan oleh Peter Augustiz Ouwensdi tahun 1912 dimuat pada Majalah Botanic Kebun Raya Bogor. P. A. Ouwens selalu dipanggil dengan sebutan ―Mayor‖ ex anggota KNiL dari tentara Belanda, dan di tahun 1894 didirikan Museum Zoologi Bogor sewaktu Dr. Melchior Treub menjabat Direktur Kebun Raya Bogor Kelima (1880-1905) memberikan tugas kepada P. A. Ouwens untuk mengurusi museum tersebut. P. A. Ouwens telah sangat berjasa dalam mengoleksi seluruh isi dari museum yang merupakan hasil ciptaan dan merupakan anak kesayangannya mulai dari serangga, kerang dan sampai di tahun 1901 koleksi dari museum mempertunjukan binatang-binatang dari seluruh Indonesia. Untuk mengenang jasa kepada Mayor P. A. Ouwens, pada Majalah De Tropische Natuur/Alam Topis bulan April 1922 di persembahkan tulisan ―IN MEMORIAM P. A. OUWENS‖ yang ditulis Backer dan Leffmans sebagai berikut : 140 | P a g e
IN MEMORIAM P. A. OUWENS (Untuk Diingat dalam Kenangan P. A. Ouwens) Hari Minggu tanggal 5 Maret 1922 setelah sakit dalam waktu yang lama, mantan penguasa Museum Zoologi di Bogor, Mayor P. A. Ouwens meninggal dunia. Sedikit orang dan waktu untuk berkunjung ke Museum Zoologi di Bogor, dan tidak bergembira melihat koleksi zoologi yang terbuka untuk umum setelah P. A. Ouwens meninggalkannya, namun menyatakan heran mengenai kekayaan fauna yang terdapat di tempat ini koleksi dari daerah-daerah di Hindia Belanda (Indonesia). Semua koleksi di museum ini merupakan hasil ciptaan dan merupakan anak kesanyangan "Mayor", panggilan kepada Tuan Ouwens, sudah sejak lama menggeluti pekerjaan dan permasalahannya membuatnya ia harus berkeliling ke seluruh nusantara yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan biaya untuk memperagakan koleksi-koleksinya, mulai dari serangga- serangga, kerang-kerang telah dikumpulkannya, juga bidang zoology lainnya, ia pun banyak pengalaman. Tentang ini P.A Ouwens sebagai kurator Museum Zoologi Bogor, 1984 dibuktikan antara lain dalam tulisannya yang terbit kemudian Sumber :De Tropsiche Natuur, Jargang Xi, 1922 digambarkan dengan demikian indahnya tentang ular-ular berbisa yang ada di Hindia Belanda. Waktu itu pula yang tak terlupakan, Museum Zoologi Bogor didirikan sewaktu Dr. Melchior Treub tahun 1894 sebagai penguasanya, Mayorlah orang yang ditunjuk sebagai kurator sampai tak lama sebelum kematiannya. P. A. Ouwens telah menjalankan pekerjaan dengan sepenuh hatinya dan ketika disebabkan tenaganya semakin berkurang karena usianya yang semakin lanjut. Ia terpaksa harus menyerahkan pekerjaanya kepada tenaga yang lebih muda, walaupun perpisahan tersebut terasa sangat berat baginya. Meskipun Mayor kadang-kadang bisa bersikap kasar, suatu sifat pribadinya yang dimilikinya dari pekerjaan terdahulu, setiap orang telah mengenal dari dekat, bahwa di bawah penampilannya yang kasar tersembunyi pribadi yang mulia, maka kita mengingat kepada Mayor dengan penuh rasa hormat. Sebelum ia meninggal, ia masih bisa merasakan dengan penuh rasa puas, bahwa jasa- jasanya yang besar diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda. Museum umum yang telah diciptakannya, dapat menyamai perbandingannya dengan badan-badan lain yang sifatnya selalu berdekatan serta berkaitan yang ada di negara-negara jajahan dengan kekayaan dan keindahan dari benda-benda yang patut dikagumi, walaupun kita tahu betapa sedikitnya 141 | P a g e
anggaran yang dimiliki. Seberapa jauh terkenalnya Museum ini dahulu sampai sekarang, terbukti dari kunjungan yang sangat melimpah baik dari orang-orang Eropa maupun dari negara-negara lainnya. Mayor pun telah memenuhi tugasnya yang waktu itu diberikan kepadanya "mendirikan museum yang berguna untuk pembelajaran masyarakat umum". Kepadanyalah kita juga harus berterima kasih (P. A. Ouwens) bahwa sekarang terdapat kemajuan dengan koleksi ilmiah yang lebih murni. Hubungan yang telah diperluas dan perhatian yang dapat dibangkitkannya terhadap fauna Hindia Belanda tahun 1901, juga membuat dikenalnya kekayaan zoology yang penting antara lain Ora raksasa dari Pulau Komodo, yang olehnya digambarkan dalam Bulletin du Jardin Botanique de Buitenzorg 1912 sebagai ilmu pengetahuan baru dalam bidang zoologi, dengan nama "VARANUS KOMODOENSIS" Ouwens. Sekali-kali Mayor, yang selalu sulit untuk menuliskan pengalamannya yang kaya, menyerahkan sumbangan untuk majalah "Alam Tropis/De Tropische Natuur" dan bilamana redaksi membutuhkan keterangan zoologis dari padanya, maka Mayor selalu siap untuk memberikan keterangan tentang pengetahuannya yang kaya. Sebuah patung dada akan selalu mengingatkan Mayor sebagai pendiri Museum Zoologi di Bogor. Seorang pekerja yang telah banyak berjasa telah meninggalkan kita. Semoga ia beristirahat dalam damai. Requieseat in pace. Sumber: De Tropische Natuur XI, April 1922. 142 | P a g e
Penemuan satwa komodo atau ora yang keberadaannya sangat terbatas pada beberapa pulau di sekitar Pulau Komodo. Atas pertimbangan untuk perlindungan satwa komodo ini, selanjutnya Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming) melakukan pendekatan kepada Pemerintah Daerah Bima yang membawahi wilayah kewenangan keberadaan satwa komodo pertama kali ditemukannya. Respon positif oleh Pemerintahan Kesultanan Bima terhadap usulan dari Perkumpulan Perlindungan Alam dengan membuat Peraturan Sultan Bima pada tanggal 30 April 1915 No.163 (Verordening van het Sultanaat Bima van 30 April 1915 No.163), yang berisi perlindungan komodo terhadap perburuan dan penangkapan dan berlaku untuk penduduk di wilayah Kesultanan Bima. Dukungan juga diberikan oleh Pemerintah Daerah Manggarai dengan menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 1 Juli 1926 (Besluit van het Zelfbestuur van het Landschap Manggarai), yang disetujui oleh Keputusan Residen Timor tertanggal 22 Januari 1927 No.27 (Besluit van het Resident van Timor van 22 January 1927, No.27) mengenai perlindungan satwa komodo di Pulau Komodo dan Rinca serta berlaku untuk seluruh Indonesia. Peraturan terakhir ini berisikan larangan untuk menangkap, membunuh, memiliki komodo hidup atau mati atau bagian dari tubuhnya, termasuk untuk mengambil telur serta merusak sarangnya. Peraturan ini baru efektif diberlakukan pada tanggal 16 Mei 1930, saat terjadi pemisahan pengurusan administrasi Pemerintahan Kesultanan Bima dengan Pemerintah Daerah Manggarai. Peraturan mengenai lingkungan yang berlaku di Kesultanan Bima tanggal 12 Desember 1933, yang telah dikeluarkan dengan peraturan serupa yang termaksud di atas, dipertegas bahwa peraturan-peraturan perlindungan satwa komodo tidak berlaku di daerah-daerah yang mempunyai otonomi sendiri, sehingga diminta kepada pemerintahan daerah setempat oleh Direktur Urusan Dalam Negeri (Directeur van Binnenlandsch Bestuur) untuk jika diperlukan membuat peraturan yang relevan di tempat. Keputusan dan peraturan yang bersifat otonomi di daerah ini dipertegas oleh Keputusan Residen Timor dan Sekitarnya sebagai Wakil Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia. 143 | P a g e
Peraturan Kesultanan Bima tanggal 12 Desember 1933 tentang Perlindungan Satwa Komodo dan Satwa lainnya. Pasal 1. Larangan ekspor dari Wilayah Bima meliputi Trenggiling, Bangau Tongtong, Bangau Putih, Elang Putih, Raja Udang, Rangkong, Paksai dan Penghisap Madu; Larangan ekspor berlaku pula untuk kulit, bulu dan bagian-bagian lainnya termasuk produk-produk yang dibuat dari satwa-satwa tersebut. Pasal 2. Yang dimaksud dengan pemberlakuan pada Pasal 1, ketika satwa-satwanya atau produk- produknya yang ekspornya dilarang tidak lagi ada di daratan (sudah lepas pantai) dengan tujuan dalam atau luar negeri manapun. Pasal 3. Larangan yang dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku untuk orang-orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Otonomi Daerah bersama dengan Residen, dimana mereka melakukan aktivitas- aktivitas yang dimaksud di atas untuk satwa-satwa tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pasal 4. a. Pelanggaran terhadap Pasal 1 akan dihukum kurungan maksimal 3 bulan atau denda sekitar 500 gulden. b. Peralatan yang digunakan untuk melakukan aktivitas yang dilarang atau yang diperoleh dari aktivitas yang dilarang dapat disita kalau dimiliki oleh si pelanggar. c. Satwa sitaan dari Pasal 2, satwa sitaan yang hidup dilepas-liarkan ke alam, kecuali dalam rangka kemanusiaan lebih baik untuk ditidurkan. Satwa-satwa yang mati baik kulit, bulu dan bagian-bagian lainnya termasuk telur dan sarang sebagai akibat hasil sitaan yang telah dimiliki oleh pemerintah tersebut harus diberikan kepada Museum Zoologi di Kebun Raya bogor untuk diawetkan, jika hal ini tidak memungkinkan harus dimusnahkan. Pada tahun 1934, beberapa orang Amerika melakukan kegiatan penangkapan beberapa ekor komodo dengan persetujuan Direktur Urusan Ekonomi (Directeur van Economic Zaken) untuk dibawa ke kebun binatang. peristiwa ini sempat mengguncang dunia. Pada tanggal 3 April 1935 di Koran Java Bode, pada halaman pertama menceritakan suatu laporan perjalanan Komodo oleh orang Inggris dengan kapal bermotor yang mendapat 144 | P a g e
ijin untuk menangkap 2 ekor komodo. Dia ditemani oleh Asisten Residen Timor, seorang pengawas dan seorang Kapten Infanteri. Residen Timor yang sedang melakukan infeksi juga ke Pulau Komodo beberapa hari kemudian. Selain melakukan observasi-observasi reptilia aneh ini, dalam laporannya menceritakan bahwa Pulau Komodo ini dihuni sekitar 120 orang dan tidak mengganggu satwa ini. Perkiraan masih banyak terdapat satwa ini terutama di lembah-lembah dan lubang-lubang batu sebelah barat dan utara dari pulau ini. Komodo ini hidup dari bangkai rusa dan babi hutan dan kadang-kadang dari kuda-kuda liar yang tersisa sedikit serta membawa lari anak babi ke hutan. Pada tahun 1930, ketika Pemerintah Daerah Manggarai terpisah dari Pemerintahan Kesultanan Bima, berselang sembilan tahun kemudian diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 14 September 1938 No.29, Lembara Negara 1938 No.529 tentang Pernyataan Singkat Pemerintahan Swapraja Daerah (Besluit van den Gouverneur- Generaal van Nederlandsch-Indie van 14 September 1938, No.29, Staatsblad 1938 No.429. Korte Verklaringen Zelfbesturen Vastarling van de Zelfbestuursregelen 1938). Dengan adanya Surat Keputusan Pemerintah Swapraja, daerah ini juga yang melandasi Kesultanan Manggarai menerbitkan Keputusan tanggal 21 September 1938 No.32 (Zelfbestuur Besluit van het Sultanaat van Manggarai No.32 van 21 September 1938) tentang Larangan Berburu Komodo dan Menunjuk Pulau pada Bagian Barat dan Selatan Pulau Rinca sebagai Suaka Margasatwa (Wildreservaat). Menyusul kemudian Residen Timor mengeluarkan persetujuan Keputusan Kesultanan Manggarai No.32 tanggal 21 September 1938 di atas dengan Keputusan Residen Timor tanggal 27 Januari 1939 No.19 (Zelfbestuur Besluit Residen van Timor van 27 Januari 1939 No.19) untuk mengesahkan penunjukan Pulau pada bagian barat dan selatan Pulau Rinca serta Pulau Komodo sebagai Suaka Margasatwa. Hingga tahun 1931, peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perlindungan satwa komodo belum menjamin perlindungan habitatnya. Baru setelah diterbitkan Undang- Undang Cagar Alam dan Suaka Margasatwa 1932, Lembaran Negara 1932 No.17 (Natuurmonumenten en Wildreservaten Ordonannantie 1932, Staatsblad 1932 No.17) yang disusul dengan penunjukan Suaka Margasatwa di sebagian Pulau Rinca dan Pulau Padar serta Pulau Komodo maka satwa komodo mendapat perlindungan yang sah secara hukum. A. Hoogerwerf dari Jawatan Penyelidikan Alam (Kebun Raya Indonesia), Bagian Perlindungan Alam dan Perburuan pada tanggal 21 Mei - 6 Juli 1953 melakukan perjalanan dinas ke Pulau Komodo, Padar dan Rinca, dengan hasil laporannya sebagai berikut : Tahun 1937 merupakan tahun yang menggembirakan bagi penyelamatan satwa komodo untuk mendapatkan perlindungan yang lestari, dimana pada tahun ini telah terjadi surat 145 | P a g e
menyurat yang luas antara Pemerintahan Otonomi Manggarai (Zelfbestuur van het Landschap Manggarai), Departemen Dalam Negeri (Departement van Binnenland Bestuur), Departemen Urusan Ekonomi (Departement van Economische Zaken) dan Direktur Kebun Binatang Surabaya (Directeur van Dierentuin te Surabaya), mereka bersepakat untuk menetapkan 1. Pulau Komodo, Pulau Rinca dan Pulau Padar sebagai Suaka Margasatwa (Wildreservoat) dengan pertimbangan : 1. Pulau Komodo seluruhnya dijadikan sebagai kawasan Suaka Margasatwa setelah diumumkan pada rakyat, bahwa diperintahkan untuk tidak mengganggu atau merusak, dan bila terjadi pelanggaran akan dipindahkan ke tempat lain. 2. Pulau Komodo yang seluruhnya dijadikan daerah Suaka Margasatwa, sedangkan Kampung Komodo yang pada tahun 1930 terdapat 143 jiwa dijadikan tempat enclave dengan syarat bahwa mereka turut menjaga dan mencegah perburuan oleh orang luar. 3. Menentukan beberapa tempat cadangan lain selain di Pulau Komodo, Pulau Padar dan Pulau Rinca Akhirnya, ditemukan jalan keluar yang paling akhir, dan Pulau Rinca bagian Selatan dan Barat segera ditunjuk karena di pulau tersebut tidak terdapat kehidupan manusia, disamping sukar untuk dilalui, dan sebagian besar masih ditumbuhi hutan, sehingga oleh karenanya merupakan tempat hidup yang baik bagi satwa komodo. Kemudian Pulau Padar juga diumumkan sebagai suaka margasatwa atas usaha Pemerintah Otonomi Manggarai pada tanggal 10 Mei 1938. Selanjutnya A. Hoogerwerf dalam Laporan Perjalanan Dinas ke P. Komodo, Rinca, dan Padar memberikan kesimpulan (Het Laaste World) untuk menitipkan satwa komodo kepada Pemerintah dan Bangsa Indonesia untuk melestarikan Varanus komodoensis dan habitatnya untuk selama-lamanya dengan uraian sebagai berikut : Seperti telah diterangkan di atas maka dalam bagian kedua dari abad yang lalu dengan suatu peraturan Swapraja (Peraturan Kesultanan Bima dan Pemerintah Otonomi Manggarai) telah A. Hoogerwerf Sumber : Flora Malesiana 1955 diadakan larangan untuk membunuh buaya darat atau biawak komodo. Artinya, perlindungan ini telah diadakan jauh sebelumnya Ilmu Pengetahuan ―mengetahui‖ adanya jenis binatang yang aneh ini dan ternyata pula bahwa perlindungan binatang ini telah mendapatkan perhatian dari penguasa- 146 | P a g e
penguasa setempat pada waktu Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Nederlandsch - Indische Vereeniging tot Natuurbescherming) masih muda usianya dan belum termasuk alami pikiran orang-orang di negara ini............... Termasuk rusa juga dan binatang-binatang buruan lainnya di negara ini dahulu telah dilindungi dan pemburuannya dilarang atau diatur, tetapi perlindungan rusa dan binatang buruan lainnya itu mempunyai dasar dan maksud untuk menguntungkan golongan-golongan tertentu atau didasarkan atas alasan-alasan yang kurang ideal sifatnya, sedangkan tidak demikian halnya kiranya dengan alasan-alasan yang menjadi dasar perlindungan buaya darat itu. Satwa Komodo terbesar yang ditemukan A. Hoogerwerf dalam perjalanan dinas ke Pulau Komodo, Padar dan Rinca, 1953. Sumber : Nederlandsche Commissie voor Internationale Natuurbescherming (Komisi Internasional Untuk Perlindungan Alam Belanda), Amsterdam, 1955. Dalam tahun-tahun berikutnya pun, Pamong Praja setempat yang beruntung mempunyai dalam lingkungan daerah jabatannya tempat-tempat kediaman binatang yang jarang terdapat ini, tidak pernah mungkir memberikan segala bantuannya kepada usaha untuk memperlindungi dan mempertahankan varanus komodoensis, yang tidak terdapat hidup dilain tempat di dunia ini selain didaerah kecil-kecil, yang telah ditunjuk dalam laporan ini. 147 | P a g e
Dengan perasaan girang dan terima kasih dapatkan disinggung disini bantuan dari Pamong Praja setempat itu, terutama karena sikap berapa tempat-tempat dalam lingkungan daerah kediaman Varanus komodoensis rupanya telah berkurang sedemikian, sehingga tidak ada alasan untuk mempunyai harapan yang optimis. Kini sudah lama tiba waktunya khusus bagi penguasa-penguasa setempat, untuk mencurahkan perhatian kepada pelaksanaan praktis dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan untuk menyelidiki secara benar-benar, sejauh mana tindakan-tindakan yang dianjurkan ini dapat dilaksanakan. Biawak Komodo adalah suatu jenis binatang yang hanya terdapat dalam daerah yang sangat kecil, lebih kecil dari daerah-daerah dimana terdapat binatang-binatang lain, yang juga hanya ada hidup di Indonesia dan sama sekali tidak terdapat tempat lain di dunia ini, meskipun hal demikian itu dapat juga dikatakan terhadap Badak Jawa, Mawas dan Rusa Bawean, juga terdapat dalam lingkungan daerah (daerah peredarannya) yang lebih kecil lagi dari daerah dimana terdapat Varanus komodoensis. Situasi desa di Pulau Komodo 1953 Sumber : A. Rapport over een naar Komodo, Padar en Rinca (Klein Sunda Eilanden) gernaatte dienstreis van 21 Mei - 6 Juli 1953. Jawatan Penyelidikan Alam (Kebun Raya Indonesia) Bogor. Bagian Perlindungan Alam dan Perburuan 1953-1954 Jika pemburuan rusa-rusa secara intensif seperti sekarang dilakukan diseluruh daerah kediaman Varanus komodoensis tidak dihentikan, maka tidak lama lagi rusa-rusa tidak mempunyai arti lagi sebagai binatang mangsa makanan dari biawak-biawak. Dan jika disamping itu dijalankan usaha membasmi babi-babi dan tikus-tikus dengan menyebarkan 148 | P a g e
racun, maka dengan mudah dapat dibayangkan dan dimengerti bahwa hal demikian itu berarti pemusnahan binatang-binatang mangsa itu akan mengurangi binatang-binatang mangsaan, sehingga berpengaruh terhadap binatang-binatang yang memangsaanya ikut menjadi korban umpan racun karena memakan bintang-binatang mangsa yang diracuni. Hal ini sekarang mungkin tidak merupakan bahaya yang nyata, tetapi karena sangat banyaknya racun yang ada dinegara ini secara royal disebarkan untuk membasmi ―Binatang-binatang yang merugikan‖, maka perlu kiranya dengan tegas dikemukakan disini akibat-akibat yang katastrofaal yang pasti akan timbul dari penyebaran racun dalam daerah biawak-biawak raksasa. Seekor babi saja yang mati karena racun, mungkin dapat menyebabkan matinya 10 - 15 biawak, tetapi meskipun hanya seekor biawak saja yang menjadi korban karena peracunan seekor babi, namun pemakaian racun harus dilarang dengan keras. Diharapkan juga dalam hal ini segala sesuatu akan dikerjakan untuk menjamin kelangsungan hidupnya Varanus komodoensis. Sering kali telah dikatakan mengenai badak dan juga mengenai mawas, anoa, rusa bawean dan jenis-jenis binatang lain, yang hanya hidup dalam batas-batas Negara ini dapat juga dikatakan terhadap buaya darat ini, biawak-biawak itu semuanya merupakan Cagar Alam, Kekayaan Alam yang tunggal, yang tidak terdapat dilain tempat selain Indonesia dan Indonesia wajib memeliharanya dan mempertahankannya, tidak saja untuk turunan bangsa Indonesia, tetapi juga untuk Ilmu Pengetahuan Internasional. Desa Komodo 1953 Sumber : A. Rapport over een naar Komodo, Padar en Rinca (Klein Sunda Eilanden) gernaatte dienstreis van 21 Mei - 6 Juli 1953. Jawatan Penyelidikan Alam (Kebun Raya Indonesia) Bogor. Bagian Perlindungan Alam dan Perburuan 1953-1954 149 | P a g e
Seperti Museum yang penuh dengan harta-harta kebudayaan tidak dapat dimusnahkan dengan tidak membawa kerusakan nama yang besar, yang jauh akan melewati batas-batas Negara sendiri dan dengan tidak menimbulkan perasaan benci pada masyarakat Indonesia, maka demikian juga tidak diperbolehkan melakukan pemusnahan jenis-jenis binatang. Dan jika penguasa-penguasa setempat yang dapat mengerjakan sesuatu untuk kepentingan mempertahankan Varanus komodoensis yakin akan tugasnya ini, maka kita telah menempuh jalan yang baik. Selanjutnya diminta perhatian untuk daerah (habitat) yang rupanya khusus menarik dan disukai oleh Varanus komodoensis, karena sangatlah penting, bahwa daerah itu mungkin dipertahankan dalam bentuknya sekarang ini. Untuk mencapai maksud ini terutama untuk dihentikan penebangan palm lontar dan gebang, sehingga tidaklah mungkin lagi untuk membuat foto. Semoga Pemerintah dan Bangsa Indonesia berhasil mempertahankan Varanus komodoensis dan tempat kediamannya yang kecil itu untuk selama-lamanya. Itulah harapan semua orang yang benar-benar mendukung usaha-usaha untuk mempertahankan kekayaan alam di dunia sekarang ini. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan menyebarkan beberapa surat keputusan dalam pemangkuan maupun pengelolaan Taman Nasional Komodo. Peta Suaka Margasatwa Komodo (Pulau Komodo, Rinca, dan Padar) 1953 Sumber : A. Rapport over een naar Komodo, Padar en Rinca (Klein Sunda Eilanden) gemaatte dienstreis van 21 Mei - 6 Juli 1953. Jawatan Penyelidikan Alam (Kebun Raya Indonesia) Bogor. Bagian Perlindungan Alam dan Perburuan 1953-1954 150 | P a g e
Sejarah Penunjukkan Kawasan : a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 66/Dep.Keh. Tahun 1965 tanggal 21 Oktober 1965 tentang Penunjukan Pulau Komodo sebagai Suaka Margasatwa seluas 31.000 ha. b. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 32 tahun 1969 tentang Penunjukan Pulau Padar, Pulau Rinca dan Daratan Wae Wuul/Mburak sebagai Hutan Suaka Alam seluas 20.500 ha. c. Pengumuman Menteri Pertanian tanggal 6 Maret 1980 tentang Peresmian Taman Nasional Komodo (Kawasan Pelestarian Alam seluas 75.000 ha. d. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 306/Kpts-II/1992 tanggal 29 Februai 1992 tentang Perubahan Fungsi Suaka Margasatwa Pulau Komodo, Pulau Rinca dan Pulau Padar seluas 40.728 ha, serta Penunjukan Perairan Laut di Sekitarnya seluas 132.572 ha menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Komodo. e. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 306/Kpts-II/1995 tanggal 26 Juni 1995 tentang Penetapan Luas Kawasqan Taman Nasional Komodo seluas 173.300 ha. f. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 172/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Komodo Seluas 132.572 ha. g. Predikat Internasional kepada Taman Nasional Komodo : Tahun 1986, UNESCO menetapkan sebagai Cagar Biosper (Man end Bioshere Reserve). Tahun 1991, UNESCO menetapkan sebagai Warisan Dunia (World Heritage Site). Tahun 2011, Yayasan New 7 Wonders of Nature tanggal 11 Nopember 2011 sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia. 151 | P a g e
"Istilah taman nasional bagi kita masih belum cukup dipahami sepenuhnya pada saat menyongsong pembentukannya. Bagi Indonesia, taman nasional masih barang baru. Dikenal dan disadari manfaat kehadirannya setelah mengetahui kebijakan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam yang merupakan tumpuan kesejahteraan umat manusia di masa kini dan di masa mendatang."
BAB V MENYONGSONG KEHADIRAN TAMAN NASIONAL DI INDONESIA Sekitar tahun 1971 sampai 1978, Pemerintah Repblik Indonesia telah menempatkan perlindungan dan pelestarian alam sebagai masalah yang penting bagi kepentingan bangsa dan Negara. Direktorat Jenderal Kehutanan Cq, Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (Dit. PPA) sebagai instansi resmi pemerintah yang diserahi tugas mengelola dan bertanggung jawab atas program penyelamatan tanah dan air, termasuk perlindungan dan pelestarian alam telah mengambil langkah-langkah nyata dalam usaha mencapai perluasan kawasan suaka- suaka alam menjadi 10 juta hektar dalam Pelita III, yang targetnya akhirnya adalah 10% dari luas daratan Wilayah Republik Indonesia. Luas tersebut belum termasuk suaka alam laut yang sedang dipelajari oleh para ahlinya. Kebijaksanaan ini sangat diperlukan, mengingat keseimbangan tata lingkungan dan kelestarian tipe-tipe persekutuan hidup alam hayati, termasuk setiap jenis anggotanya sebagian besar berada di dalam kawasan suaka-suaka alam, yang akhirnya akan merupakan tumpuan bagi kesejahteraan umat manusia dimasa kini dan dimasa mendatang. Di dalam merealisasikan kebijaksanaan tersebut, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kehutanan telah mengambil langkah- Sumber : Dit. PPA 1978 langkah untuk segera mewujudkan suaka-suaka alam dalam bentuk yang dinamakan "TAMAN NASIONAL", agar disamping tujuan pokok pelestarian, dapat dilaksanakan pula kegiatan pemerataan kesejahteraan materil dan spiritual bagi rakyat banyak. Menjelang terbentuknya Taman-Taman Nasional di Indonesia wajarlah apabila kita perlu mengetahui apa dan bagaimana cara kerja taman nasional itu. Perkembangan dibidang perlindungan dan pelestarian alam makin nyata kelihatan, walaupun dirasakan manfaatnya. Partisipasi dari semua pihak dalam beberapa tahun akhir-akhir ini makin meningkat, hal ini ditunjukkan adanya usaha yang gigih dan konsisten dari pihak Pemerintah. Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pelestarian Alam (UUPPA), draft Master Plan PPA dan Rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Organisasi PPA sudah selesai digarap, nantinya akan merupakan sarana penunjang dalam mencapai tujuan perlindungan 152 | P a g e
dan pelestarian alam dilandaskan kepada pelestarian jenis dan ekosistem serta ketatalaksanaan taman nasional dapat segera diwujudkan. Istilah Taman Nasional bagi kita belum cukup dipahami sepenuhnya. Apa dan bagaimana? masih jarang sekali tulisan-tulisan/naskah dalam Bahasa Indonesia yang menguraikan atau mengupas Taman Nasional ini. Bagi Indonesia, Taman Nasional (National Park) masih merupakan barang baru. Dikenal dan disadari manfaat kehadirannya setelah menginsafi bahwa kebijaksanaan perlindungan dan pelestarian sumber-sumber daya alam yang selama ini diselenggarakan ada manfaat atau sedikit sekali dirasakan dan dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Sehingga tidak ada unsur motivasi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat di dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian alam. Oleh karena itu sistem perlindungan dan pelestarian alam perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi serta tingkat hidup rakyat Indonesia. Cara pemecahannya, tidak lain yaitu merubah kebijaksanaan pengelolaan suaka-suaka alam yang dilaksanakan sekarang. Kebijaksanaan yang baru ini berkisar kepada dua tujuan, yaitu : (1) mutlak perlunya system perlindungan dan pelestarian alam yang efektif dan efesien terhadap tipe-tipe ekosistem dan segenap jenis ciptaan Tuhan dan (2) pemanfaatan "apa" yang perlu dilestarikan bagi kesejahteraan segala lapisan masyarakat yang dapat dirasakan secara langsung dan tidak langsung. Untuk mencapai kedua tujuan ini secara serempak, maka hanya bentuk TAMAN NASIONAL-lah yang tepat untuk diterapkan. Suatu faham atau konsep baru bagi suaka- suaka alam, dimana dengan taman nasional akan dapat dijamin pelestarian sumber-sumber daya alam dan sekkaligus dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia masa kini dan masa mendatang. Yellowstone National Park di Amerika Serikat yang dibangun pada tahun 1872, adalah merupakan pelaksanaan dari pada konsepsi Taman Nasional yang pertama di dunia. Pada saat didirikannya, kondisi dan situasi di Negara Amerika Serikat tidak jauh berbeda dengan yang dialami Indonesia sekarang ini, hanya mempunyai sifat dan ciri-ciri serta sebab yang berbeda. Kemudian sejarah mencatat bahwa Yellowstone National Park merupakan unsur pendorong dan sebagai "model" bagi pembentukan Taman-Taman Nasional di Negara-negara lainnya serta masih menjadi "pola" bagi pengembangan taman-taman nasional di dunia ini. Karena memang sesungguhnya sistem perlindungan dan pelestarian sumber-sumber daya alam dan sekaligus pemanfaatannya dalam bentuk Taman Nasional, sampai saat sekarang 153 | P a g e
masih tetap merupakan faham yang sangat berhasil, baik di Negara-negara yang telah maju maupun di Negara-negara yang sedang membangun/berkembang. Di dalam pikiran kita sehari-hari "Taman atau Park" diartikan sebagai tempat bermain dan tempat rekreasi dengan segala fasilitas untuk tujuan "kegembiraan" diatur, diciptakan dan dibangun oleh manusia. Umumnya taman itu tidak mencakup areal yang luas dan letaknya pun di dalam atau sedikit di luar kota. Berbeda dengan pengertian itu, maka kata "Taman" yang dimaksud pada "Taman Nasional" ialah sebidang areal yang cukup luas, dimana sebagian besar terdiri dari hutan rimba dan yang sulit untuk didatangi, karena lokasi pada umumnya jauh dari sentra-sentra pemukiman/kota. Tetapi kita ingat akan istilah "Park" yang diartikan oleh orang-orang Inggris pada jaman dulu, yaitu "bentuk" pengelolaan hutan yang tidak produktif akan areal itu tidak harus ditumbuhi pohon-pohonan dan letaknya jauh dari pemukiman. Maka dapat diperkirakan bahwa "Taman Nasional" diartikan sebagai tempat yang dicadangkan bagi para pengunjung yang berasal dari tempat jauh, dimana para pengunjung itu tidak akan mengganggu atau merusaknya sehingga tempat itu masih tetap dapat dipergunakan oleh pengunjung lainnya. Adapun kata "Nasional" mengandung pengertian yang lebih jelas meskipun agak dualistis, ditinjau dari segi kualitas Taman Nasional diartikan sebagai "Taman" yang mempunyai kelebihan istimewa dibanding dengan lainnya, sehingga merupakan Taman yang terbaik diantara taman-taman yang terdapat di dalam kawasan Nasional dan nilai-nilai yang terkandung di dalam taman nasional itu merupakan saham yang sangat berharga bagi perbendaharaan kekayaan alam semesta yang terdapat di Negara. Yellowstone National Park secara historis merupakan pola yang pertama dibangun dan merupakan prinsip dasar untuk pengembangan Taman Nasional di Negara-negara lain. Namun bagi beberapa Negara terdapat kecenderungan bervariasi di dalam pengetrapan prinsip dasar itu, yang dikarenakan baik oleh pola pengelolaan taman nasional itu sendiri maupun karena keadaan geografi, kekayaan sumber daya alam dan pandangan masyarakatnya terhadap lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, dalam Sidang Umum IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) yang diadakan di New Delhi-India pada tahun 1969, telah menerima batasan Taman Nasional sebagai prinsip pokok yang harus dipunyai oleh setiap taman nasional, sehingga mempunyai keseragaman ditiap Negara. Terdapat 5 (lima) karakteristik yang ditentukan bagi taman nasional : 1. Areal Taman Nasional harus yang cukup luas 154 | P a g e
2. Taman Nasional harus mengandung "isi" yang istimewa, dimana jenis-jenis vegetasi dan binatangnya, habitatnya dan letak geomorfologinya serta keindahan alamnya masih dalam keadaan utuh. 3. Adanya system penjagaan dan perlindungan yang efektif, dimana satu atau beberapa ekosistem secara fisik tidak diubah karena adanya eksploitasi dan pemukiman manusia. 4. Kebijaksanaan dan manajemen dipegang oleh badan pemerintah pusat yang mempunyai kompetensi sepenuhnya, yang harus segera mengambil langkah- langkah pencegahan atau meniadakan semua bentuk gangguan/pengerusakan terhadap ekosistem dari "isi" taman nasional itu. Dan juga harus memberi perhatian sepenuhnya terhadap keadaan ekologi, geomorfologi dan kondisi-situasi yang bernilai aesthetis, yaitu kondisi yang merupakan modal pertama pada saat taman nasional itu dibentuk. 5. Kemungkinan pengembangan turisme dimana para pengunjung diperkenankan memasuki taman nasional dengan persyaratan-persyaratan khusus untuk tujuan edukasi, kulturil dan rekreasi. Kondisi yang demikian itu telah dimiliki oleh Yellowstone National Park pada saat didirikannya pada tahun 1872. Sampai sekarang sudah banyak Negara di dunia, baik yang maju maupun yang masih berkembang, berloma-lomba mendirikan Taman Nasional. Bukan sekedar karena hanya sebagai "prestise" Negara yang bersangkutan, tetapi memang sangat dirasakan manfaatnya. Bahkan ada suatu negara yang lebih dari 50% penghasilannya bersumber dari kegiatan taman nasional di Negara itu, Betapa cepatnya perkembangan dan penyebaran sistem Taman Nasional di beberapa Negara, dan dapat dicatat pula bahwa selama jangka waktu lebih kurang 105 tahun sejak Taman Nasional yang pertama di dunia dibentuk, telah berdiri tidak kurang dari 2.000 Taman Nasional yang tersebar di 136 negara (Dr. Kenton R. Miller). Selama proses perkembangannya, banyak aspek-aspek baru yang semula tidak tercakup dalam pengelolaan taman nasional, tetapi pada masa sekarang telah menjadi masalah taman nasional. Dari masalah proteksi daerah-daerah rimba dan pelayanan untuk rekreasi terbatas, maka pada masa kini aspek-aspek konservasi genetis, penyelamatan tanah dan air, penelitian atas fenomena tata lingkungan, keseimbangan tata lingkungan, polusi tata lingkungan, studi ekonogi pada beberapa ketinggian letak, persaingan land-use dan rekreasi, telah menjadi masalah pengelolaan kawasan Taman Nasional. Keberhasilan pengelolaan taman nasional 155 | P a g e
tidak hanya tergantung kepada rancangan yang baik dan program yang menarik, tetapi yang penting adanya sinkronisasi dengan pengembangan wilayah dan kesadaran masyarakat. Kesadaran bahwa taman nasional telah menjadi kepentingan mereka terlibat di dalamnya serta merupakan kebanggaan dan harga diri nasional. Dengan demikian partisipasi masyarakat akan membantu kegiatan-kegiatan pengelolaan taman nasional akan dapat membudaya dikalangan segala tingkat masyarakat. Karena itu tugas Pimpinan Taman Nasional, ialah mengadakan hubungan/komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pimpinan wilayah dimana taman nasional terletak. Pimpinan harus selalu membuka pintu bagi masyarakat dan instansi-instansi dalam rangka menanamkan keyakinan bahwa pembangunan dan pengembangan Taman Nasional mempunyqai efek positif dibidang sosial budaya dan ekonomi serta politis dalam kaitannya dengan kerjasama internasional. 156 | P a g e
"Sebagai instansi resmi pemerintah yang diserahi tugas mengelola dan bertanggung jawan atas program penyelamatan tanah dan air, termasuk perlindungan dan pelestarian alam telah mengambil langkah-langkah kongkrit dalam pengelolaan pengelolaan kawasan-kawasan konservasi. Memahami dan menghayati upaya-upaya mengatasi persoalan perlindungan alam dimata itu dengan menyelami kebijakan-kebijakan yang berkembang dari jaman ke jaman."
BAB VI PENGELOLAAN PERLINDUNGAN DAN PENGAWETAN ALAM Semenjak Perang Dunia ke II tugas pengelolaan kawasan perlindungan alam ini seolah- olah kabur kepengurusannya. Waktu itu terdapat dua instansi yang mengurus perlindungan alam, yaitu Jawatan Kehutanan dan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya Bogor). Pada awal tahun 1951 Jawatan Kehutanan baru mulai menyusun pengurusan perlindungan alam, yaitu membentuk Seksi Perlindungan Alam, walaupun jumlah pegawai jauh dari cukup, namun rencana pekerjaan sudah mulai dibuat dengan jumlah kawasan cagar alam dan suaka margasatwa tahun 1912 - 1941 sebanyak 123 lokasi dengan luas 4.490.686 ha (A. Hogerwerf, 1947). Rencana tersebut sedapat mungkin diupayakan selaras dengan standar perlindungan alam di negara-negara yang telah maju dalam pengelolaan kawasan dan satuannya. Usaha terpenting adalah melakukan penelitian terhadap cagar alam dan suaka margasatwa yang terdaftar sejak Kolonial Belanda, dan menyusun laporan tentang perburuan liar yang banyak terjadi. Seksi Perlindungan Alam kemudian ditingkatkan kedudukannya menjadi Bagian Perlindungan Alam Jawatan Kehutanan, dan dilakukan kerjasama dengan Jawatan Penyelidikan Alam, Bagian Perlindungan Alam dan Perburuan dari Kebun Raya Indonesia. Tahun 1955, Bagian Perlindungan Alam dan Perburuan dari Kebun Raya Indonesia menjadi suatu lembaga, yaitu Lembaga Pengawetan Alam dari Lembaga Pusat Penyelidikan Alam, Kementerian Pertanian. Sejak tahun 1954 terdapat kemajuan-kemajuan dalam kegiatan dalam perlindungan dan pengawetan alam dengan usaha yang penting, antara lain : Rehabilitasi suaka-suaka margasatwa
Penertiban perburuan di Jawa dan Madura
Pemberantasan perburuan gajah di Sumatera Selatan Kerjasama internasional dengan International Union for the Conservation of Nature and Natural Resource (IUCN). Tahun 1956 terbit Surat Keputusan Jawatan Kehutanan No. 8063/KD/V/6 tanggal 29 Juli 1956, menetapkan Rencana Kerja Bagian Perlindungan Alam antara lain meliputi : a. Membina hutan sebagai habitat yang dapat meningkatkan produktivitas dan manfaat sumber-sumber kekayaan alam, guna memenuhi fungsinya bagi masyarakat (wisata alam, wisata buru, ilmu pengetahuan). 157 | P a g e
b. Mencadangkan habitat-habitat bagi pembiakan dan pemeliharaan (breeding) margasatwa dalam hutan, yang disebut pembinaan margasatwa (wildlife refuges) menuju kepada pemangkuan yang rasional (wildlife and range management). c. Merintis terwujudnya ekonomi buru yang dapat mendatangkan penghasilan bagi negara dan masyarakat. d. Menjaga keutuhan cagar-cagar alam dalam keadaan tidak terjamah, guna kepentingan ilmu pengetahuan sejarah alam (natural history). e. Mencegah terjadinya pengurasan dan punahnya binatang dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi dan langka. Kantor Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kantor ini dibangun tahun 1902 atas prakarsa DR. Melchior Treub sewaktu menjabat Direktur Kebun Raya Negara Bogor diperuntukkan bagi kantor Departemen Pertanian. Perkembangan kedudukan kantor di Jl. Ir H. Juanda No. 15 Bogor : - Departemen Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan 1905 sampai 1930 (Dept van Landbouw, Nijverheid en Handel) Departemen Urusan Ekonomi, 1930-1937 (Dept van Economische Zaken) - Kantor Besar Dinas Kehutanan, 1938-1945, 1945-1966 (Hoofdkantoor van den Dienst van hed Boschwezen) Direktorat Pembinaan Hutan, (dibentuk Dinas PPA) Ditjen Kehutanan, Departemen Pertanian, 1966- 1971 Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (Dit PPA), Ditjen Kehutanan, Departemen Pertanian, 1971-1983. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Ditjen PHPA), Departemen Kehutanan, 1983-1993 158 | P a g e
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (Ditjen PKA), Departemen Kehutanan 1993- 2001 Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), Departemen Kehutanan 2001-2015 Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, (Ditjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015 s/d sekarang. Berbagai cagar alam baru, telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian, yaitu Cagar Alam Gunung Jagad, CA. Telaga Warna, CA. Yan Lapa, dan CA. Leuweung Sancang. Sedangkan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Bali, adalah Cagar Alam Batukahu I dan Batukahu II. Suaka Margasatwa Ujung Kulon-Panaitan dirubah statusnya menjadi menjadi CA. Ujung Kulon Panaitan. Dalam tahun 1959, atas prakarsa Lembaga Pengawetan Alam, telah diadakan konfrensi para pemimpin kebun binatang seluruh Indonesia, tujuannya untuk mempererat kerjasama, yang antara lain menyangkut tentang cara-cara melindungi binatang liar. Bagian Perlindungan Alam Jawatan Kehutanan membentuk Seksi-Seksi Perlindungan Alam Jawa Barat di Bandung, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur di Malang, Sumatera Selatan di Palembang dan Sumatera Utara di Medan. Pada akhir tahun 1961 terjadi re-organisasi, dimana Lembaga Pengawetan Alam dihapuskan, dan digabungkan dengan Bagian Perlindungan dan Pengawetan Alam, Jawatan Kehutanan. Pada tahun 1962, atas usaha Kebun Raya Indonesia, dibantu oleh Bagian Perlindungan dan Pengawetan Alam, diadakan symposium nasional dan regional tentang perlindungan dan pengawetan alam. Konferensi diadakan di Ciawi Bogor yang dihadiri oleh utusan-utusan dari Australia, Indonesia, Kalimantan Utara, Philipina, Singapura dan Vietnam. Simposium Nasional mengajukan resolusi kepada Pemerintah yang isinya antara lain memuat himbauan : 1. Perlu dilaksanakan pembinaan perlindungan dan pengawetan alam atas sumber- sumber alam nasional di Irian Barat. 2. Departemen Pertanian dan Jawatan Kehutanan serta jawatan-jawatan penelitiannya segera melakukan inventarisasi cagar-cagar alam dan suaka-suaka margasatwa. Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) sekarang LIPI sebagai lembaga ilmiah diminta bantuannya. 3. Pemerintah supaya melakukan penelitian tentang Badak Sumatera dan pembangunan suaka margasatwa untuk Badak Sumatera di Riau. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bidang perlindungan dan pengawetan alam lainnya dalam tahun 1960 - 1964 adalah : 159 | P a g e
1. Proyek-proyek perlindungan dan pengawetan alam telah disetujui sebagai proyek cadangan dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. 2. Atas kerjasama dengan Lembaga Biologi Nasional MIPI, telah diadakan ekspedisi ke beberapa daerah suaka alam yang terpenting antara lain ke : a. Pulau Komodo untuk penelitian habitat biawak komodo (1961) b. Gunung Leuser untuk mengadakan sensus orang utan (1962) c. Ujungkulon untuk penelitian habitat dan sensus badak Jawa (1963 - 1964) 3. Dalam tahun 1963, Irian Barat kembali kepangkuan Republik Indonesia, dilakukan usaha-usaha dan gerakan perlindungan terhadap jenis-jenis satwa liar yang khas, yang terutama hidup di Irian Barat dan sekitarnya, burung cendrawasih, burung dara mahkota, jenis-jenis kakatua besar, dan lain-lain 4. Akhir tahun 1964, Departemen Kehutanan mengadakan musyawarah kerja dan dalam membahas bidang perlindungan dan pengawetan alam disimpulkan langkah- langkah kebijaksanaan sebagai berikut. a. Mengadakan pengawasan umum terhadap suaka-suaka alam, satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi dan hampir punah untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. b. Memanfaatkan daerah cagar alam dan suaka margasatwa tertentu bagi kepentingan masyarakat (kepariwisataan). c. Meningkatkan pengamanan di daerah kritis demi kepentingan dan kebanggaan nasional terutama satwa liar yang perlu di lindungi yaitu : Sumsel, Sumut/Aceh (gajah); Sumut, Aceh dan Kalimantan (orang utan); Sumut, Riau, Sumsel dan Lampung (badak Sumatera); Ujungkulon (badak Jawa); Pulau Komodo, Padar, Rinca dan Flores (biawak komodo); Maluku (burung cendrawasih); Irian Barat, Maluku dan Nusa Tenggara (burung kakatua); Jawa Timur (banteng dan rusa); Bali (jalak putih). d. Kerjasama dilakukan dengan Lembaga Biologi Nasional yang menggerakan lembaga-lembaganya seperti : Lembaga Herbarium, Museum, Kebun Raya dan Penelitian Laut, kerjasama ini terutama ditujukan untuk mengembangkan pengawetan alam, khususnya perlindungan flora dan fauna yang terancam punah. 160 | P a g e
Pohon jati tertua di Hutan Jati Alam di Jawa Timur (Sumber: Bos en Bosbeheer op Java, 1950) Saat ini, di Jawa Tengah Hutan Jati Alam tertua terdapat di Cagar Alam Pagerwunung Darupono (GB 1933) Kabupaten Kendal dengan diameter 285 cm, tinggi 37 m. Pada tahun 1966 terbit surat Keputusan Presiden RI No. 170 tahun 1966 tentang Struktur Dasar Organisasi dan Tugas Departemen-Departemen dalam Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat), status Departemen Kehutanan diganti menjadi Direktur Jenderal Kehutanan di bawah Departemen Pertanian. Selanjutnya dengan Keputusan Menteri Pertanian No. Kep/30/12/1966, antara lain ditetapkan susunan organisasi dan bidang tugas Departemen Pertanian serta kesatuan-kesatuan organisasi di dalamnya. Tugas pokok Direktorat Jenderal Kehutanan melaksanakan tugas Departemen Pertanian di bidang kehutanan, berdasarkan garis besar kebijaksanaan umum yang ditentukan oleh Menteri Pertanian. Sampai Pembangunan Lima Tahun I (1969 - 1973), diseluruh Indonesia terdapat 268 lokasi kawasan suaka alam dan hutan wisata, dengan luas ± 5.000.000 ha masing-masing adalah 161 lokasi dengan luas ± 3.300.000 ha yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri, dan 107 lokasi dengan luas ± 1.700.000 ha yang masih dalam proses pengusulan. Dalam pengelolaan suaka alam dan hutan wisata, selama Pelita I telah dibentuk 30 Seksi Perlindungan dan Pengawetan Alam, tiga seksi berada di Jawa Barat, dua seksi di Jawa Tengah, tiga seksi di Jawa Timur, dan lainnya 22 seksi tersebar di setiap propinsi masing- masing-masing satu seksi. Sedangkan jumlah fauna yang dilindungi terdapat 75 jenis mengacu pada peraturan Ordonansi Perlindungan Binatang Liar 1931 No. 134, Peraturan 161 | P a g e
Perlindungan Binatang Liar 1951 No. 266, Keputusan Menteri Pertanian No. 327/1972, No. 66/1973 dan No. 421/1980. Adapun tugas pengelolaan perlindungan dan pengawetan alam pada waktu itu, berada di bawah Direktorat Pembinaan Hutan (1966 - 1971) dengan membentuk Seksi-Seksi Perlindungan dan Pengawetan Alam. Pada tahun 1971, terbit surat Keputusan Menteri Pertanian No. 168/Kpts/Org/4/1971 tentang Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kehutanan, Status Direktorat Pembinaan Hutan diganti menjadi Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (Dit. PPA) dan membentuk Seksi-Seksi Perlindungan dan Pengawetan Alam di daerah. Dalam Pelita II Selanjutnya pada tanggal 2 Mei 1975, terbit Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 190/Kopts/Org/5/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian khususnya Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (Dit. PPA) terdiri dari, Bagian Tata Usaha, Subdit Sumber Daya Alam, Subdit Margasatwa dan Kebun Binatang, Subdit Perburuan, Subdit Suaka Alam, dan Subdit Pengembangan Taman Wisata. Di dalam Surat Keputusan disebutkan bahwa Direktorast PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Kehutanan dibidang Perlindungan dan Pengawetan Alam, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Kehutanan. Data Perkembangan Luas Suaka Alam dan Hutan Wisata Selama Pelita II (1973 - 1979 ) : Tahun Cagar Alam Suaka Margasatwa Taman Wisata Taman Baru 1973 825.790 2.334.411 77 134.550 1974 699.440 2.470.934 482 134.050 1975 696.479 2.482.925 719 134.550 1976 770.615 2.665.168 490 196.471 1977 2.624.626 2.727,049 32.406 287.471 1978 2.627.968 3.573.650 35.635 327.471 1979 3.364.253 4.135.767 133.672 279.671 Sumber : Sejarah Kehutanan Indonesia I. Pra Sejarah -1942, 1978 Konsep perlindungan dan pelestarian alam selama Pelita II, masih berlandaskan perlindungan jenis semata-mata, begitupula dalam pemanfaatannya, masih terbatas untuk kepentingan ilmiah. Sebagai akibat konsep yang hanya terbatas pada perlindungan jenis semata, maka lokasi kawasan yang terlalu kecil untuk menjamin pelestarian alam, terutama di 162 | P a g e
Pulau Jawa. Sedangkan di luar Pulau Jawa, terutama Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya keterwakilan tipe-tipe ekosistem belum terpenuhi. Gambar Beberapa Satwa Yang Dilindungi Sumber : Djawatan Penyelidikan Alam (Kebun Raya Indonesia), Bagian Perlindungan Alam dan Perburuan, Bogor 1953 Areal-areal PPA masih mendapatkan tekanan yang cukup serius, karena macam-macam motif. Pembuatan sarana hukum untuk melestarikan flora dan fauna yang di lindungi, masih mengalami hambatan. Kegiatan perencanaan hanya terbatas sampai pada pengukuhan areal saja. Di lain pihak, peraturan dan perundangan sudah tidak mampu lagi memenuhi keperluan dalam pelaksanaannya, sedangkan sarana dan prasarana pengelolaan yang ada, sangat tidak mencukupi baik dana maupun tenaganya. Usaha pelestarian sumberdaya alam, diperhambat lagi dengan tidak adanya penyuluhan yang berkesinambungan dan intensif. Hasil-hasil Kongres Kehutanan Se-dunia Ke III, 1978, dimanfaatkan sebagai lahan penunjang atau pembanding bagi penyelenggaraan pembangunan kehutanan dalam rangka melaksanakan Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun III. Salah satu program dan Strategi Pembangunan Kehutanan pada Pelita III adalah Program Pembinaan Suaka Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilingkungan kehutanan meliputi bagian inventarisasi dan pengukuhan hutan serta perlindungan dan pelestarian alam. Perlindungan dan pelestarian alam di perluas sasaran wilayah kerjanya dan ditingkatkan intensitas pengelolaannya, yaitu dengan pengembangan taman nasional dan pelestarian ekosistem. Dalam peningkatan pengelolaan tersebut makna perlindungan dan pelestarian alam diperluas, sehingga secara riil mencakup pula tujuan pemanfaatan untuk kesejahteraan umum terutama untuk masyarakat yang ada disekitar hutan. Dalam hubungan ini, simpati, perhatian, dan partisipasi masyarakat tidak hanya diusahakan melalui penyuluhan, akan tetapi 163 | P a g e
juga melalui kegiatan dan pembuatan proyek yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat tersebut. Natuurmonument Kawah Papandayan Sumber : Eerste Jarverslag over 1912-1913, Batavia G.Kolf & Co 1914 Tahun 1987, terbit Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 429/Kpts/Org/7/1978, tanggal 10 Juli 1978 tentang Struktur Organisasi Balai Konservasi Sumber Daya alam dengan penyebaran tempat berkedudukannya sebagai berikut : 1. Medan (5 Sub Balai PPA + 1 Sub Balai KPA) 2. Tanjungkarang (4 Sub Balai PPA + 1 Sub Balai KPA) 3. Bogor (3 Sub Balai PPA + 1 Sub Balai KPA) 4. Malang ((3 Sub Balai PPA + 1 Sub Balai KPA) 5. Banjarbaru ((3 Sub Balai PPA + 1 Sub Balai KPA) 6. Palu ((1 Sub Balai PPA + 1 Sub Balai KPA) 7. Kupang ((3 Sub Balai PPA + 1 Sub Balai KPA) 8. Ambon ((3 Sub Balai PPA) Keterangan : PPA : Perlindungan dan Pengawetan Alam/KSDA KPA : Kawasan Pelestarian Alam/Taman Nasional Tahun 1983 Departemen Kehutanan dibentuk kembali berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 4/M tahun 1983 tentang Kabinet Pembangunan IV, yang diumumkan pada tanggal 16 Maret 1983, dan dinyatakan sebagai Hari Bakti Rimbawan. 164 | P a g e
Setelah Departemen Kehutanan terbentuk, terbit Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 20/Kpts-II/1983 tanggal 6 Juni 1983 tentang Susunan Organisasi Departemen, dan disahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. B-526/I/MENPAN/7/1983 tanggal 2 Juli 1983 tentang Persetujuan Susunan Organisasi Departemen Kehutanan. Salah satu eselon I-nya dibentuk Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Ditjen PHPA) dengan susunan organisasinya terdiri dari Sekretariat Ditjen PHKA, Direktur Bina Program, Direktorat Perlindungan Hutan, Direktorat Pelestarian Alam serta Direktorat Taman Nasional dan Hutan Wisata dengan Unit Pelaksana Teknisnya terdiri dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Sub Balai KSDA dan Balai Taman Nasional. Kegiatan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sebagai salah satu fungsi dan tugas pokok pembangunan kehutanan, merupakan suatu kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan kepada usaha-usaha perlindungan ekosistem sebagai penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman jenis serta pelestarian pemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Konservasi di dalam kawasan meliputi kegiatan-kegiatan pengalokasian, pengelolaan dan pembinaan suaka alam, hutan wisata dan taman nasional sebagai perwakilan tipe ekosistem, gejala alam, sumber flasma nutfah, keanekaragaman dan keunikan jenis flora dan fauna, serta lingkungan alam baik di daratan maupun di perairan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama PELITA III (1978 - 1983) adalah penunjukan dan penataan suaka alam dan hutan wisata seluas 12.067.793 ha, yang terbesar di seluruh Indonesia, dan meliputi lokasi termasuk di dalamnya Taman Nasional. Perkembangan penunjukan dan penetapan suaka alam, hutan wisata dan taman nasional sebagai berikut NO Jenis Lokasi Luas (ha) 1. Cagar alam 174 6.784 2. Suaka Margasatwa 63 4.784.388 3. Taman Wisata 54 172.794 4 Taman Buru 10 326.291 5 Taman Laut 5 7.800 6 Taman Nasional 16 4.934.093 Sumber : Sejarah Kehutanan Indonesia I. Pra Sejarah -1942, 1978 165 | P a g e
Peta Natuurmonument Rawa Danau Sumber : Tectona, dl. XXV, afdeeling. 9, 1932. Konservasi di luar kawasan meliputi kegiatan inventarisasi dan identifikasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah, Selama Pelita III dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: 1. Penetapan 521 jenis satwa dan 36 jenis flora yang dilindungi. 2. Upaya budidaya satwa dan flora, sebagai salah satu sarana untuk mempertahankan keberadaan jenis yang dilindungi, maupun pemanfaatan yang dikembangbiakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. 3. Pembinaan kembali populasi jenis lainnya, yang telah langka secara semi alami, terutama ditujukan terhadap jenis-jenis habitat alami. 4. Pembinaan populasi di luar kawasan, dilakukan melalui pengawasan terhadap peredarannya, baik di dalam negeri maupun antar Negara. Pengawasan peredaran jenis antar Negara, dengan mengikuti CITES yang diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978, khususnya mengenai penerbitan ijin dan kerjasama pengawasan internasional dalam perdagangan satwa dan tumbuhan liar. 166 | P a g e
"Nusantara telah memiliki nilai dan sejarah panjang konservasi. Nilai-nilai yang terserat dalam keseharian kehidupan masyarakat mampu dalam aturan-aturan di jaman kolonial pada waktu itu."
BAB VII TAMAN NASIONAL DI INDONESIA Meski taman nasional pertama di dunia telah berdiri sejak 1887, perkembangan di tingkat global baru dimulai pada 1962. Benih taman nasional tersemai lewat Kongres Taman Nasional Sedunia Pertama 1962, di San Diego, Amerika Serikat, yang lantas disusul Kongres Kedua di Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat, tahun 1972. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN membidangi kedua Kongres itu. Indonesia baru mengikuti Kongres yang kedua, dengan mengirim Prof. Dr. Otto Soemarwoto, Walman Sinaga dan Prof. Dr. Ir. Rudi Tarumingkeng M,Sc. Cagar Alam Tengger Laut Pasir yang sekarang menjadi bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Simeru Sumber : Tectona, dl. XXV, afdeeling. 9, 1932. Pada suatu waktu di tahun 1976, Effendy A. Sumardja yang sedang studi di Universitas Michigan, Amerika Serikat, kedatangan tamu Prof. Dr. Herman Haeruman yang melalang buana untuk menjajaki terbentuknya Kementerian Negara Lingkungan Hidup di Indonesia Dua tahun berselang, Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (MN-PPLH) didirikan, Prof. Dr. Emil Salim menjabat menteri dan salah satu asisten menteri dipegang Prof. Dr. Herman Haeruman. Dalam perjumpaannya, Prof. Dr. Herman Haeruman berpesan kepada Effendy A. Sumardja, agar anda dapat belajar di Amerika untuk membuat taman nasional di Indonesia. 167 | P a g e
Nanti ketika anda kembali, saya akan mengupayakan dana untuk perencanaan dan harus dapat direalisasikan. Saat itu Prof. Dr. Herman Haeruman bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pesan itu terpatri dan melecutnya untuk mendalami hal-ihwal taman nasional. Kebetulan pula pada saat itu yang menjadi pembimbing untuk menyelesaikan studinya adalah Sekretaris Jenderal IUCN, Doktor Kenton R. Miller. Ketika rampung kuliah tahun 1977, Effendy A. Sumardja pulang ke Tanah Air dan bekerja di WWF. Pada tahun yang sama, Effendy A. Sumardja menulis beberapa gagasan pemikiran mengenai persiapan penerapan taman nasional di Indonesia. Tulisan tersebut banyak dipengaruhi seorang pakar IUCN Dr. Kenton R. Miller yang pada saat bersamaan sedang melakukan penyusunan panduan sistem perencanaan taman nasional untuk Amerika Latin. Effendi A. Sumardja menyarankan setidaknya tujuh kawasan yang dapat dibina menjadi taman nasional, yaitu: Ujung Kulon, Baluran, Gunung Leuser, Meru Betiri, Pulau Komodo (ditambah Pulau Padar dan Pulau Rinca) dan Gunung Lorenzt. Pada 1979, Effendy A. Sumardja diundang pada pertemuan Commission on National Parks and Protected Areas (CNPPA), Komisi Taman Nasional dan Kawasan Lindung IUCN di Australia. Dalam pertemuan ini, Komisi menawarkan kepada negara peserta untuk menjadi penyelenggara Kongres Taman Nasional Sedunia yang ketiga. Satu-satunya negara yang menawarkan diri sebagai tuan rumah adalah Filipina, yang pada saat itu di bawah kepemimpinan Ferdinand Marcos. Sayangnya, Filipina sedang gonjang-ganjing politik di negaranya. Akhirnya, Dr. Kenton R. Miller menawari kepada Effendy A. Sumardja, agar Indonesia bersedia jadi tuan rumah. Effendi A. Sumardja lantas menanyakan kesediaan menjadi tuan rumah kepada Direktur Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA) Ir. Lukito Daryadi, M,Sc dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Kehutanan saat itu, Soedjarwo. Soedjarwo menyetujuinya, mengingat peserta Kongres direncanakan hanya 400-500 orang. Hal ini mengingat Indonesia pernah menggelar World Forestry Congres Kedelapan, yang pesertanya mencapai 2000-an orang pada tahun 1978. Singkat cerita, Indonesia mengadakan persiapan untuk Kongres Taman Nasional Ketiga yang diselenggarakan di Bali, 11-22 Oktober 1982. Inilah Kongres Taman Nasional Sedunia yang pertama kali diselenggarakan di negara sedang berkembang. Dua kongres sebelumnya diselenggarakan di Amerika, yang konsepnya sama sekali berbeda dengan keadaan di Indonesia. Dalam Kongres di Bali, pada intinya lebih menekankan pada masyarakat sesuai dengan tema Kongres Kehutanan Sedunia Kedelapan yaitu "Forest for People". 168 | P a g e
Wakil Presiden Adam Malik waktu itu membuka Kongres yang dihadiri oleh para pengelola, perencana taman nasional, serta pakar dari 68 negara. Dalam acara pembukaan beliau berujar "Kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah kongres ini, menunjukan komitmen pemerintah terhadap lingkungan dan bisa dipandang sebagai bentuk tanggung jawab dalam melestarikan kekayaan alam Indonesia". Di sela-sela Kongres, tanggal 14 Oktober 1982, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Prof. Ir. Soedarsono Hadisapoetro, memanfaatkan momentum internasional itu untuk mendeklarasikan 11 kawasan suaka alam sebagai calon taman nasional atau kawasan pelestarian alam. Sebelas calon taman nasional tersebut menyusul lima kawasan suaka alam yang terlahir lebih dulu sebagai taman nasional pada tahun 1980. Pada tanggal 6 Maret 1980, Menteri Pertanian Prof. Ir. Soedarsono Hadisapoetro menetapkan Gunung Leuser, Ujung Kulon, Gede-Pangrango, Baluran dan Komodo menjadi taman nasional. Pada masa awal kelahirannya, lima taman nasional sulung itu berada di bawah pengelolaan Direktorat Perlindungan dan Pengawetan (PPA), Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Pertanian. Peresmian lima taman nasional pertama tiga puluh lima tahun yang lalu, sekaligus untuk menyambut peluncuran dokumen Strategi Konservasi Dunia (World Conservation Strategy). Pada tahun 1980, ada inisiatif peluncuran World Conservation Strategy yang disusun oleh 700 pakar dunia, dimana peluncuran buku tersebut berlangsung di 30 negara, salah satunya Indonesia. Tak main-main, peresmian lima taman nasional itu didukung empat menteri: Menteri Pertanian, Prof. Ir. Soedarsono Hadisapoetro; Menteri Riset dan Teknologi, Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie; Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Emil Salim; dan Menteri Penerangan, Ali Moertopo. Deklarasi berlangsung di Departemen Penerangan. Namun, sebelum peresmian itu jauh-jauh hari Departemen Pertanian telah bekerja keras untuk menyiapkan kawasan yang akan menjadi taman nasional. Dalam kurun waktu antara 1974-1978, Food and Agriculture Organization-United Nations Development Programme (FAO-UNDP) pada kegiatan Nature Conservation and Wildlife Management Project, memberi bantuan untuk mencari data ihwal konservasi alam dan pengelolaan satwa liar di Indonesia. Antara tahun 1979-1982, Indonesia juga mendapat bantuan dari FAO-UNDP. Bantuan terakhir ini masih menyangkut proyek pengembangan taman nasional. Selain mendapatkan proyek dari FAO-UNDP, pemerintah juga mendukung penuh pembentukan taman nasional. 169 | P a g e
Sejak tahun 1979 itu pula Direktorat PPA sibuk sekali mempersiapkan pembentukan taman nasional di Indonesia. Penunjukan lima taman nasional pertama didasarkan pada sistem skoring FAO-UNDP tahun 1974-1978. Intinya, lima taman nasional itu memiliki perwakilan tipe-tipe ekosistem, dan merupakan satu wilayah yang memang sudah baik pengamanan, ekositemnya dan lain- lain. Pada saat itu, pemerintah menetapkan dulu kawasan taman nasional seluas mungkin, yang masih bebas dari manusia. Setelah itu, baru dibentuk-bentuk sesuai dengan daerah jelajah satwa atau tipe ekosistemnya. Selanjutnya, diterbitkan National Conservation Plan pada 1982 sebanyak 8 volume, yang lengkap dengan indikator-indikator penentuan taman nasional. Effendy A. Sumardja melanjutkan penentuan lima taman nasional tersebut berdasarkan pada telaah ilmiah dan kemampuan pengelolaan, yang pada saat itu memang masih lemah. Meski di Indonesia telah bertebaran cagar alam, suaka margasatwa dan hutan lindung, gagasan mendirikan taman nasional didorong dengan keinginan untuk mengikuti standar internasional IUCN. Saat Kongres Kedua, IUCN telah menekankan untuk mengikuti kategori internasional, dan pada saat itu belum ada soal taman nasional dalam undang-undang dan hanya berpegang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Adanya taman nasional juga menyebabkan berkembangnya Direktorat PPA menjadi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA), dalam naungan Departemen Kehutanan. Ir. Effendi A. Sumardja, MSc. juga mengembangkan konsep Bina Cinta Alam pada tahun 1983, yang dipandang sangat penting dalam pengelolaan taman nasional, terutama terkait dengan program penyadaran masyarakat. A. Jejak Kelahiran Lima Taman Nasional Sebelum lima taman nasional pertama lahir di bumi Nusantara, pada tahun 1969 telah terentang langkah demi memuluskan kelahirannya. Berikut ini, setapak demi setapak jejak langkahnya hingga tahun 1982 saat Kongres Taman Nasional Sedunia Ketiga berlangsung di Bali sebagai berikut: 1969. Keterlibatan Indonesia dalam percaturan dunia konservasi internasional secara aktif setelah menghadiri Kongres Umum Internasional Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) kesepuluh di New Delhi, India, dimulai keanggotaan 170 | P a g e
Indonesia dalam IUCN sebagai Gouverment Member yang membahas batasan dan pengertian taman nasional. 1972. Indonesia menghadiri Kongres Taman Nasional Sedunia Kedua Tahun 1972 di Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat. Kongres kali ini salah satunya, menyetujui definisi taman nasional secara internasional, dan dijadikan bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengawetan Alam. Begitu juga terhadap pengelolaan taman nasional dapat berhasil mencapai sasaran pokok perlindungan dan pemanfaatan dengan adanya pembagian zonasi tergantung situasi dan kondisi setempat. Suatu taman nasional paling tidak harus mempunyai: Zona Inti, Zona Rimba dan Zona Pemanfaatan Intensif, serta zona lain yang diperlukan seperti: Zona Rekreasi, Zona Rehabilitasi, Zona Pemanfaatan Tradisional dan Zona Budaya. 1974. Food and Agriculture Organization-United Nations Development Programme (FAO- UNDP) memberi bantuan untuk Proses Pengembangan Konservasi Alam dan Pengelolaan Satwa Liar (Nature Conservation and Wildlife Management Project) yang berlangsung sampai tahun 1978. 1977. Tulisan pertama tentang pembangunan taman nasional di Indonesia dirintis pertama kali oleh Drs. Effendy A. Sumardja MSc yang berjudul "Beberapa Sumbangan Pemikiran Bagi Perencanaan Sistem Taman Nasional di Indonesia". Tulisan ini disampaikan pada School of Natural Resources, University of Michigan Amerika Serikat. 1978. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres Kehutanan Sedunia Ke VIII pada tanggal 16 sampai 28 Oktober 1978 di Jakarta yang dihadiri oleh 102 negara dan 19 organisasi internasional yang pesertanya mencapai 2.000-an dengan topik "Forest for People". Dalam kongres ini ditegaskan bahwa hutan di seluruh dunia harus dibina atas dasar kelestarian, demi kesejahteraan semua umat manusia. Persiapan kehadiran taman nasional di Indonesia, Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam, Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Pertanian telah membuat tulisan yang berjudul "Menyongsong Kehadiran Taman Nasional di Indonesia" ditulis oleh Ir. Herman Suwardi. 1979. 171 | P a g e
Program dari FAO-UNDP tentang National Parks Development Project hingga tahun 1982. Dari proyek ini lahirlah beberapa taman nasional yang pertama yang sudah disusun Rencana Pengelolaannya, serta pada beberapa lokasi lainnya yang sudah memenuhi ketentuan dalam pengelolaan suatu taman nasional. Delegasi Indonesia menghadiri Seminar National Parks and Equivalent Reserves Land Ke-14, di Amerika Serikat. Indonesia menjadi anggota CN PPA (Commission National Park Protected Areas) pada lembaga IUCN. Delegasi Indonesia menghadiri seminar National Parks and Protected Areas of Indonesian ke 15 yang diselenggarakan oleh IUCN on National Parks and Protegted Areas di Sydney Australia pada tanggal 8 sampai 12 Oktober 1979 di wakili oleh Drs. Effendy A. Sumardja dan Jeffry Mac Nelly. 1980. Delegasi Indonesia menghadiri pertemuan National Parks and Protected Areas of Indonesian ke 16 yang diselenggarkan oleh IUCN Commision on National Parks and Protected Areas di Pert, Scotlandia pada tanggal 1 sampai 6 Juni 1980, dan di Amsterdam tanggal 7 sampai 8 Juni 1980 yang diwakili oleh Drs. Effendy A. Sumardja dan Jeffry Mac Nelly. Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah penyelenggara Kongres Taman Nasional Sedunia Ketiga di Bali, ini merupakan kongres pertama kali yang diselenggarakan di negara berkembang. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Prof. Ir. Soedarsono Hadisapoetro mendeklarasikan pembangunan taman nasional pertama di Indonesia (Gunung Leuser, Ujung Kulon, Gunung Gede-Pangrango, Baluran dan Komodo). Penetapan Sub Direktorat Taman Nasional dalam organisasi Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.453/1982. Usulan Strategis dan Program Konservasi Sumber Daya Alam, melalui Proyek Pengembangan Taman Nasional untuk 37 lokasi taman nasional. 1982. Wakil Presiden, Adam Malik, membuka Kongres Taman Nasional Sedunia Ketiga di Bali pada tanggal 11 sampai 22 Oktober 1982. Menteri Pertanian Prof. Ir. Soedarsono Hadisapoetro meresmikan 11 (sebelas) calon taman nasional di Indonesia (Kerinci Seblat, Bukit Barisan Selatan, Kepulauan Seribu, 172 | P a g e
Bromo Tengger Semeru, Bali Barat, Tanjung Puting, Kutai, Lore Lindu, Dumoga Bone, Manusela). Lima taman nasional sebelumnya telah dideklarasikan tahun 1980, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Ujung Kulon, Gunung Gede-Pangrango, Baluran dan Komodo. Delegasi Indonesia pada kongres tersebut menyampaikan topik "Indonesian Protected Areas" terdiri dari: 1) Nature (Gubernur Bali-Ida Bagus Mantra). 2) Indonesia's Network of Protected Areas (Effendy A. Sumardja, Harsono, John Mac Kinnon). 3) Nature Conservation and Rice Production in Dumoga Area, North Sulawesi, Indonesia (Effendy A. Sumardja, Tarmudji, Jan Wind). 4) Indonesia's Experience in Training Protected Area Personal (H. Moch. Duryat, L. P. van Lavieren). 5) National Parks and Land Use Policy (I Made Sandy, I Gusti Made Tantra, Kuswata Kartawinata). 6) National Parks and Rural Communities (Sukiman Atmosoedirjo, Lukito Daryadi, John Mac Kinnon, Paul Hilagers). 7) Involvement of Politicians in the Development of Parks and Protected Areas (Prijono Hardjosentono, Fred Hehnwat, B. Soemarmo). 8) Development of Marine Conservation in Indonesia (Aprilani Soegiarto, Soemito, Rodney V. Salm). B. Lima Pengayom Pesona Alam Tiga puluh enam tahun (1980-2016) yang lalu, bumi Nusantara menyaksikan lahirnya lima taman nasional pertama di Indonesia sebagai pengayom pesona alam. Inilah lima taman yang dideklarasikan pada 6 Maret 1980: Leuser membentang di belantaran tropis Bukit Barisan Sumatera; Ujung Kulon dan Baluran mengapit Pulau Jawa di sisi barat dan timur, diselingi Gede-Pangrango; dan Komodo berdiri tegak di ujung tertimur Tanah Air. Lima taman sulung itu laksana mercusuar yang menyinari tanah-tanah Nusantara yang lain untuk mengikuti jejak rintisan itu. Kemudian 11 taman nasional baru menyusul lahir pada tahun 1982. Dan, kini telah berkembang menjadi 51 taman nasional yang menjadi kebanggaan Ibu Pertiwi. Berdirinya taman nasional menjadi tanda semakin tebalnya tekad negeri ini untuk mengayomi lumbung alam yang berisi jutaan baru dari tumbuhan unik dan satwa langka. 173 | P a g e
Dengan demikian, keberadaan taman nasional untuk kepentingan dan kebanggaan nasional menurut sebagian ruang batin bangsa ini untuk tetap menyimpan komitmennya bagi pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi. Pengungkapan jejak kelima taman nasional, sama pentingnya menelusuri risalah kesejarahan aspek-aspek hukum pendukung status awal penunjukan kawasannya. Kepentingan ini sangat berguna bagi pengambil kebijakan untuk memberikan status kawasan para pemangku kepentingan di masa mendatang. Kesejarahan awal kawasan lima taman nasional mengacu pada undang-undang (Ordonantie) maupun peraturan-peraturan yang terkait pada jaman Pemerintahan Hindia Belanda dalam bentuk Gouvernement Besluit (GB) dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Surat Keputusan Pemerintah Swapraja/Otonomi (ZB = Zelfbestuur Besluit) yang ditandatangani oleh Residen maupun Sultan dengan tujuan melestarikan kehidupan flora dan faunanya. Dasar usulan penunjukan lima taman nasional berawal mengacu pada perundang- undangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Perlindungan Mamalia Liar (Zoodieren) dan Burung Liar (Vogels) tanggal 14 Oktober 1909, Staatsblad 1909 No. 497. 2. Undang-Undang Swapraja/Otonomi (Zelfbestuur) 1919, Staatsblad 1919 No. 822. 3. Undang-Undang Cagar Alam (Natuurmonumenten Ordonnantie) tanggal 18 Maret 1916 No. 19 Staatsblad 1916 No. 278. 4. Undang-Undang Pertambangan (Mijnordonnantie) 1930, Staatsblad 1930 No. 38. 5. Undang-Undang Cagar Alam dan Suaka Margasatwa (Natuurmonumenten en Wildressevaten Ordonnantie) tanggal 11 Januari 1932 No. 18, Staatsblad 1932 No. 17. 6. Undang-Undang Perlindungan Alam (Natuurbescherming Ordonantie) 1941 No. 167, dan berlaku 1 Juli 1957 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 110/MM/1957. Istilah "Taman Nasional" tidak dikenal sama sekali dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan. Namun demikian kearah itu telah berkembang dijajaran Direktorat PPA, hingga pada tahun 1977 dimana lembaga ini memunculkan kriteria taman nasional dengan definisi yang persis sama dengan kesepakatan IUCN tahun 1969. Taman nasional, menurut definisi tersebut merupakan kawasan pelestarian alam yang luas baik di darat maupun di laut, yang di dalamnya terdapat satu atau lebih ekosistem alam 174 | P a g e
yang utuh tidak terganggu di dalamnya terdapat jenis-jenis tumbuhan atau satwa beserta habitatnya, tempat-tempat yang secara geomorfologis bernilai untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi dan pariwisata, panorama yang menonjol, dimana masyarakat diperbolehkan masuk ke dalam kawasan untuk berbagai kepentingan tersebut. Sumardja (1977) mengusulkan bahwa berdasarkan kriteria IUCN dan Direktorat PPA tersebut di atas, maka Indonesia terdapat minimum tujuh suaka alam yang berpotensi untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai taman nasional, yaitu Cagar Alam Ujung Kulon, Suaka Margasatwa Baluran, Suaka Margasatwa Gunung Leuser, Suaka Margasatwa Meru Betiri dan Kutai, Suaka Margasatwa Komodo serta Cagar Alam Lorentz. Dari ketujuh taman nasional tersebut, Menteri Pertanian mendeklarasikan lima taman nasional yang pertama tahun 1980, dengan total luas 1.430.948 ha, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (1.094.692 ha) di D.I. Aceh dan Sumatera Utara, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (15.000 ha) di Jawa Barat, Taman Nasional Ujung Kulon (122.956 ha) di Jawa Barat, Taman Nasional Baluran (25.000 ha) di Jawa Timur dan Taman Nasional Komodo (173.300 ha) di Flores Nusa Tenggara Timur. Menyusul lima taman nasional pertama, sebelas taman nasional berikutnya lahir dan diproses dalam Kongres Taman Nasional dan Hutan Lindung Sedunia ke III di Bali pada bulan Oktober 1982. Kongres ini menghasilkan deklarasi Bali dan beberapa rekomendasi. Saat itulah sebelas taman nasional untuk kedua kalinya dideklarasikan di Indonesia, dengan luas total 3.387.063 ha, yaitu TN. Kerinci Seblat, TN. Bukit Barisan Selatan, TN. Kepulauan Seribu, TN. Bromo Tengger Semeru, TN. Meru Betiri, TN. Tanjung Putting, TN, Kutai, TN. Bali Barat, TN. Lore Lindu, TN. Boganinani Wartabone dan TN. Manusela. Issue tentang taman nasional ini terus berkembang dan menjadi wacana baru dalam gerakan konservasi di Indonesia. Pada bulan Maret 1983 diselenggarakan pertemuan Kelompok Ahli Lingkungan ASEAN ke-VI di Yogyakarta yang menghasilkan kesepakatan tentang penetapan beberapa kawasan konservasi Asia Tenggara untuk dijadikan "ASEAN Heritage Parks and Reserves". Di Indonesia lokasi yang terpilih adalah TN. Kerinci Seblat, TN. Gunung Leuser, dan calon TN. Lorentz. Pertemuan tersebut juga merekomendasikan perencanaan lokakarya bagi para pengelolan taman-taman nasional ASEAN. Lokakarya menurut rencana akan diselenggarakan setiap dua tahun sekali, yang pertama kalinya diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1984. Sejak saat itu, penunjukan taman-taman nasional baru terus berlanjut, dan hingga tahun 2016 taman nasional yang telah ditunjuk atau ditetapkan di Indonesia mencapai 51 lokasi. 175 | P a g e
"Perkembangan kesadaran lingkungan global yang tertuang dalam berbagai konvensi, telah berpengaruh nyata terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam nasional di berbagai negara."
BAB VIII KESADARAN LINGKUNGAN GLOBAL : IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN GERAKAN LINGKUNGAN Perkembangan kesadaran lingkungan hidup sedunia sangat mempengaruhi kebijak- kebijakan pemerintah di berbagai Negara, termasuk di Indonesia. Tidak lama setelah Pemerintah Indonesia mencanangkan Repelita I pada awal tahun 1970-an, di Stockholm, Swedia, diselenggarakan Konferensi Internasional tentang Lingkungan Hidup pada tanggal 5 Juni 1972. Indonesia mengirimkan wakilnya untuk mengikuti peristiwa penting tersebut. Konferensi inilah yang kemudian menjadi salah satu gerakan lingkungan hidup yang mengglobal di seluruh dunia dan diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. 1. Konferensi Manusia dan Lingkungan Sedunia di Stockholm, 1972. Konferensi Stockholm sebenarnya berangkat dari peristiwa yang menjadi awal permasalahan Negara-negara Eropa akibat revolusi industri. Berawal dari laporan Robert Angus Smith, salah seorang inspektur pencemaran Inggris, tentang hitamnya langit di kawasan industri Menchester, yang berdampak pada tingginya konsentrasi asam pada air hujan. Smith inilah orang pertama yang menggunakan istilah "hujan asam" (acid rain) pada tahun 1872. Walaupun demikian, fenomena ini baru ditanggapi seratus kemudian, setelah danau-danau di Skandinavia menjadi asam. Sejak itulah kampanye tentang bahaya hujan asam dimulai. Perhatian masyarakat internasional semakin meningkat ketika PBB menyelenggarakan Konferensi tentang Lingkungan Manusia tahun 1972 di Swedia. Akan tetapi saat itupun, masih banyak negara yang beranggapan bahwa masalah hujan asam merupakan masalah negara tertentu saja. Baru pada tahun 1979 inisiatif untuk menangani masalah tersebut dimulai oleh Komisi Ekonomi Eropa (EEC) yang menyusun draf Konvensi tentang Pencemaran Udara Lintas Batas Jarak jauh, yang ditunjukan untuk menghentikan emisi belerang demi kebaikan seluruh negara Eropa. Salah satu implikasi politis dari konferensi ini di Indonesia adalah dibentuknya Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan III tahun 1978, yang dipimpin oleh Prof. Emil Salim. Sejak saat itu masalah- 176 | P a g e
masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup menjadi salah satu agenda nasional yang mulai diperhatikan. Empat tahun kemudian tepatnya pada tahun 1982, Undang-Undang No. 4 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan, dan Kantor Meneg PPLH berubah menjadi Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH). 2. Konvensi Washington, 1973. Pada tanggal 3 Maret 1973 di Washington DC Konvensi yang bertemakan Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna yang terancam Punah (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna; CITES) ditandatangani oleh 32 negara. Indonesia sendiri baru secara resmi menjadi anggota yang ke 51 pada tanggal 28 Maret 1978. Selanjutnya pada 15 Desember tahun yang sama, pemerintah menetapkan Keppres No. 43 tahun 1978 sebagai retifikasi terhadap konvensi CITES tersebut. Di dalam konvensi CITES, semua species yang dilarang untuk diperdagangkan dibagi ke dalam 3 appendix (lampiran). Appendix I terdiri dari semua flora dan fauna yang sangat terancam punah dan hanya diperdagangkan dalam keadaan yang sangat khusus. Semua species dalam daftar ini praktis tidak boleh diperdagangkan. Appendix II berisi flora dan fauna yang walaupun saat ini belum terancam punah, tetapi akan segera menjadi punah bila perdagangannya tidak diatur dengan ketentuan yang ketat. Appendix III mencantumkan species-species yang dilaporkan oleh negara peserta agar negara anggota lainnya ikut membantu ketentuan tersebut sehingga dapat berlaku secara efektif. Di Indonesia, satwa yang termasuk dalam Appendik I, misalnya Harimau Jawa (Panthera tigris sondaicus) yang pada tahun 1970-an hanya tinggal beberapa ekor dan sat ini sudah dinyatakan punah; Harimau Bali yang telah dinyatakan punah pada tahun 1970-an; Harimau Sumatera yang sampai tahun 1992 diduga tinggal 400 ekor dan hidup dikawasan taman nasional dan hutan lindung serta 100 ekor lainnya hidup di luar kawasan yang dilindungi. Orangutan (Pongo pygmaeus) dan Gajah (Elephas makximus) juga termasuk dalam Appendix I. Gajah Asia diperkirakan tinggal 35.740 - 50.835 ekor saja, sedangkan perkiraan untuk Gajah Sumatera adalah 2.500 - 4.500 ekor. Di Propinsi Riau, gajah ini masih terdapat sekitar 1.100 ekor dan paling banyak menimbulkan konflik dengan petani. Perubahan penggunaan lahan di seluruh Pulau Sumatera untuk kepentingan pertanian, transmigrasi, perkebunan skala besar, dan eksploitasi hutan telah mengakibatkan fragmentasi habitat, khususnya mamalia besar seperti gajah, orangutan, badak dan harimau. Satwa-satwa 177 | P a g e
tersebut kemudian sering memasuki perkampungan penduduk karena sebagian besar habitat aslinya sudah rusak. Gajah Sumatera yang diperkirakan tinggal 2.500 - 4.500 ekor kini terpencar, terisolasi dan terperangkap dalam habitat-habitat yang sempit dan terfragmentasi. Biaya yang dikeluarkan untuk pengoperasikan enam buah Pusat Latihan Gajah (PLG) di Pulau Sumatera mencapai Rp. 10,8 miliar selama lima tahun dan dari 2.392 ekor gajah yang berhasil ditangkap hanya 414 ekor di antaranya telah dilatih di PLG. Kondisi perlindungan satwa secara umum memang masih memprihatinkan. Catatan tahun 1982 menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 15.650 jenis satwa, namun dari jumlah tersebut, baru 521 jenis saja yang telah dilindungi secara resmi atau hanya 3,3% saja. 3. Kongres Kehutanan Sedunia VIII di Jakarta, 1978. Kongres bertemakan "Forest for People" yang diselenggarakan pada tanggal 16-28 Oktober 1978 di Jakarta ini dihadiri oleh 102 negara dan 19 organisasi internasional. Dalam kongres ini ditegaskan bahwa hutan di seluruh dunia harus dibina atas dasar kelestarian, demi kesejahteraan semua umat manusia. Isu-isu pokok yang dibahas dalam kongres ini diantaranya adalah pentingnya mengelola hutan secara lebih efisien, rehabilitasi hutan-hutan yang rusak dan tanah-tanah kritis, multiguna hutan, sumber kayu bakar, penyediaan pangan dan lapangan pekerjaan, terutama bagi masyarakat desa dan pembangunan pedesaan, peningkatan pemanfaatan hasil hutan non kayu, pengawasan terhadap jasa-jasa dan dampak lingkungan, seperti perlindungan tata air, erosi, kesuburan tanah, iklim mikro dan wisata alam. Dampak kongres ini baru terlihat pada tahun 1985, ketika ekspor kayu gelondongan (log) dilarang. Pelarangan ini sebenarnya lebih bertujuan meningkatkan nilai tambah kayu. Ekspor besar-besaran kayu gelondongan sejak Pelita I sampai Pelita III (1969-1984) merupakan penghasil devisa kedua setelah minyak bumi. Namun kegiatan ini tidak disertai dengan perlakukan control kelestarian yang memadai sehingga mengakibatkan perusakan sumber daya kayu jenis-jenis komersial dan perusakan jenis-jenis lain yang saat itu dianggap kurang bernilai ekonomis. Pada saat itu, belum muncul isu yang menyangkut aspek-aspek sosial budaya dari masyarakt yang tinggal di dalam dan disekitar hutan atau masyarakat tradisional (indigenous people). Masalah baru muncul pada paruh tengah dekade 1980-an dan selanjutnya bergema terus hingga puncaknya muncul pada KTT Bumi di Reo de Jeneiro pada tahun 1992. 178 | P a g e
4. World Conservation Strategy, 1980. Pada tahun 1980, tiga lembaga dunia yang sangat berpengaruh, yaitu UNEP, IUCN, dan WWF sepakat menyusun suatu strategi khusus bagi upaya-upaya konservasi di seluruh dunia. Hasilnya adalah sebuah buku berjudul "World Conservation Strategy" yang berisi arahan umum tentang konservasi dunia Pada prinsipnya konservasi menurut World Conservation Strategy perlu diarahkan pada tiga tujuan pokok, yaitu pertama memelihara proses-proses ekologi yang esensial dan sistem penyangga kehidupan: kedua pelestarian keragaman genetik, dan ketiga terjaminnya pemanfaatan species dan ekosistem secara lestari. Sebagian besar negara-negara di dunia kemudian mengadopsi strategi tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri mau meretifikasinya sepuluh tahun kemudian, ketika UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dikeluarkan dengan menjadikan tiga tujuan konservasi global ini sebagai tujuan pokok upaya-upaya konservasi di Indonesia. 5. Kongres Taman Nasional dan Kawasan Lindung Sedunia ke III di Bali, 1982. Kristalisasi ide tentang perlunya membangun taman nasional sebagai salah satu bentuk kawasan konservasi di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak awal 1970-an. Kongres Taman Nasional dan Kawasan Lindung Sedunia ke III di Bali ini dapat dikatakan sebagai upaya menindak lanjuti berbagai isu internasional tentang lingkungan dan konservasi, seperti yang dinyatakan dalam World Conservation Strategy. Kongres ini juga dalam rangka melontarkan gerakan konservasi nasional. Pada kongres ini dideklarasikan 11 taman nasional di Indonesia dengan luas total 3.287.063 ha. Kongres antara lain menghimbau perlunya perluasan jaringan taman nasional dan kawasan-kawasan lainnya, baik nasional, regional maupun internasional. Di samping itu, perlu pula dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pada tahun 1983, IUCN menyelenggarakan lokakarya yang bertujuan memformulasikan pedoman atau prosedur untuk menyusun Strategi Konservasi Nasional sebagai kerangka untuk pembangunan lestari bagi masing-masing Negara. 179 | P a g e
6. Komisi Bruntland, 1984. Pada tahun 1984 sejak PBB mengangkat Ny Gro Harlem Bruntland dan Dr. Mansour Khalid, mantan Menlu Sudan, sebagai ketua dan wakil ketua "Komisi Bruntland", dan beranggotakan 14 negara berkembang dan 9 negara maju komisi ini melakukan sidang pertamanya di Jakarta pada bulan Maret 1985, kemudian di Oslo, Norwegia pada bulan Juni 1985. Komisi inilah yang mempopulerkan istilah pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) yang didefinisikan sebagai"a process of change in whitch the exploitation of resource, the direction of investment, the orientation of technological and institutional change are all in harmony and enhance both current both and future potential to meet human needs and aspirations". 7. Deklarasi Yokohama, 1991 Pada tanggal 22-26 Juli 1991, para rimbawan senior dunia berkumpul di Yokohama, dan menghasilkan Deklarasi Kehutanan Yokohama yang berisi delapan butir. Beberapa isu pokok dalam deklarasi tersebut antara lain adalah tentang perlunya pengelolaan hutan tropis secara lestari, baik untuk kepentingan industri perkayuan, pemanfaatan hasil hutan non kayu, konservasi keanekaragaman hayati, nilai-nilai lingkungan dan kemanusiaan, serta pengakuan akan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan yang lestari untuk pembangunan pedesaan. 8. Kongres Kehutanan Dunia ke X, Paris, 1991 Pada tahun yang sama diselenggarakan Kongres Kehutanan Dunia ke 10 di Paris yang menghasilkan sembilan butir keputusan, antara lain tentang "penghijauan bumi", pengendalian emisi gas polutan dan emisi rumah kaca, pengembangan perdagangan sesuai kesepakatan GATT, kerjasama tingkat politik untuk penanganan isu-isu sentral (penggurunan, perlindungan hutan dan pengelolaan daerah aliran sungai utama, perlunya mobilisasi dana-dana internasional ke negara-negera berkembang, penguatan penelitian, percobaan lapangan, pelatihan dan tukar-menukar informasi, serta penguatan koordinasi antar lembaga internasional. Hasil-hasil kesepakatan ini termasuk hasil kerja dan usulan dari Komisi Bruntland, kemudian dibawa dan dipadukan dengan rekomendasi-rekomendasi lain dalam United Nation Conference on Enveronment and Developmen (UNCED) di Rio tahun 1992. 180 | P a g e
9. Konferensi Bumi di Rio de Jeneiro, 1992. Sebelum konferensi yang kemudian terkenal sebagai KTT Bumi (Earch Summit) ini berlangsung, pada Sidang Umum PBB bulan Nopember 1990 Delegasi Malaysia melemparkan isu penting yang berkaitan dengan akses dan pengendalian sumber daya genetik yang intinya mengemukakan bahwa "Ada beberapa contoh di mana perusahaan transnasional telah mengeksploitasi kekayaan genetika negara-negara berkembang sebagai sumber daya yang bebas digunakan untuk penelitian dan pengembangan. Produk-produk dari penelitian semacam itu kemudian dipatenkan dan dijual kembali ke negara-negara berkembang dengan harga yang sangat tinggi, ini harus dihentikan. Kita harus merumuskan mekanisme untuk kerja sama yang efektif dan saling menguntungkan antaran negara-negara maju yang hanya akan berteknologi dan negara-negara berkembang yang kaya akan gen". Pada forum PBB kemudian diajukan dua pendekatan, yaitu dibentuknya Komisi Sumber Daya Genetika Tanaman di FAO serta negosiasi untuk konvensi keragaman hayati yang diprakarsai oleh UNEP. Yang kedua inilah yang nantinya ditindaklanjuti dan menjadi salah satu agenda pokok dan bahkan menjadi salah satu dari tiga konvensi yang dihasilkan dalam KTT Bumi di Rio tahun 1992. Pada konferensi di Rio yang dilaksanakan tanggal 3-4 Juni 1992 Indonesia mengirimkan delegasinya yang beranggotakan 22 orang. Konferensi ini berhasil menetapkan tujuh agenda pokok, yaitu: a. Penanggulangan deforestasi b. Konvensi keanekaragaman hayati c. Pemanfaatan bioteknologi yang berwawasan lingkungan d. Perlindungan kawasan laut e. Pengakuan dan peningkatan peran penduduk setempat f. Peningkatan peran LSM g. Pengaturan kelembagaan internasional. Selain tujuh agenda pokok tersebut, Konferensi Rio juga menghasilkan tiga buah kesepakatan yang kemudian dinamakan kesepakatan Rio yaitu : a. Deklarasi Rio b. Konvensi perubahan iklim c. Konvensi Keanekaragaman Hayati Dalam hubungan dengan upaya pelestarian alam, Konvensi Keanekaragaman Hayati sebagai salah satu kesepakatan Rio ditindaklanjuti dan dibahas dalam Conference of Parties 181 | P a g e
(COP) Pertama yang diselenggarakan di Nassau, Bahama pada tahun 1994 dan setahun kemudian diselenggarakan konferensi kedua di Jakarta. Konvensi ini dianggap paling penting bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada Pasal 3 misalnya, dinyatakan bahwa negara-negara di dunia mempunyai kedaulatan untuk memanfaatkan sumber daya mereka sendiri asalkan sesuai dengan kebijakan lingkungan serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di negara lain. Di Indonesia hasil-hasil KTT, terutama Konvensi Keanekaragaman Hayati, ditindaklanjuti dengan penetapan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab dalam penyiapan strategi di tingkat kebijakan (Bappenas yang bertanggung jawab menyiapkan rancang tindak) sementara Departemen Kehutanan bertanggung jawab di tingkat operasional, yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati di kawasan-kawasan konservasi dan Departemen Pertanian bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati pertanian. Akhirnya pada tahun 1993, Bappenas berhasil menerbitkan dokumen "Biodiversity Action Plan for Indonesia". 10. Kongres Taman Nasional Sedunia dan Kawasan Lindung ke IV di Caracas 1992. Pada tahun 1992, WCPA menyelenggarakan kongres Taman Nasional ke 4 di Caracas Venezuela dengan tema "Park for Life". Kongres ini memperkirakan adanya percepatan perubahan global dan menyarankan agar dilakukan pertemuan global pada tahun 1997 untuk memantau arah perkebangan dan kemajuan dan percepatan tujuan yang ditetapkan dalam rencana aksi Caracas. Saran pertemuan global tersebut ditindaklanjuti dalam sebuah simposium di Alabany, Australia Barat, pada Nopember 1997. Simposium berhasil mengidentifikasi perubahan- perubahan mendasar yang dihadapi oleh kawasan konservasi pada abad 21. Perubahan titik pandang kawasan konservasi dari konsepsi "kepulauan" menjadi "jaringan kerja" Kawasan konservasi menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan publik bagi kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Kawasan konservasi dapat dikelola oleh masyarakat, bukan memandang masyarakat sebagai lawan atau masalah. Membangun kapasitas secara terus menerus untuk mencapai standar pengelolaan. 182 | P a g e
WCPA telah merencanakan Kongres ke-V pada tahun 2003 di Durban, Afrika Selatan dengan tema "Benefits Beyond Boundaries". Tantangan-tantangan saat ini yang akan dipresentasikan dalam kongres adalah bagaimana kawasan-kawasan konservasi menunjukan relevansi di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kemanusiaan pada abad ke 21. 11. Conference of Parties (COP) I di Nassau Bahama, 1994. Sampai dengan tahun 1995, konvensi keanekaragaman Hayati telah ditandatangani oleh 157 negara anggota PBB, dan baru 124 negara yang telah meratifikasinya ke dalam Undang- Undang nasionalnya. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan terbitnya UU No. 5 tahun 1994 tanggal 1 Agustus 1994, tentang pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut kemudian disebut sebagai "para pihak". Dalam COP I telah dihasilkan 13 keputusan yang menyangkut banyak hal, antara lain penetapan UNEP sebagai Sekretariat Konvensi yang akan menetapkan pertemuan Badan Penasehat untuk hal-hal ilmiah, teknis dan teknologi bagi pertemuan di Paris tanggal 4-8 September 1995, serta menetapkan Program Kerja Jangka Menengah (1995 - 1997) bagi para pihak. Badan ilmiah yang nantinya akan mendirikan kantor informasi (Clearing house) untuk pengembangan berbagai ide serta fasilitas penyelesianan konflik kepentingan pihak- pihak yang terkait dengan pelaksanaan konvensi keragaman hayati yang sangat kompleks tersebut. 12. Conference of Parties (COP) II 6-7 Nopember 1995 di Jakarta, Pada COP II ditetapkan lima agenda pokok, yaitu: akses terhadap sumber daya genetik, Kemanan hayati, Keragaman hayati hutan, pelestarian sumber daya dan pemanfaatan yang berkelanjutan, serta penentuan lokasi sekretariat. Dalam hal sumber genetik, selama ini negara-negara dunia ketiga sangat banyak dirugikan, Meksiko yang memasok 23% dari gen gandum komersial ke Amerika, tidak pernah menerima pembagian keuntungan dari pemanfaatan tersebut. Selama 20 tahun, penurunan nilai sumber daya hutan dan tanahnya diduga mencapai nilai 4 miliar dolar AS. Potensi pembangunannya berkurang hingga 30% sementara hasil-hasil ekspornya selama 20 tahun tidak mencerminkan nilai kerusakan lingkungan. Hal seperti ini juga banyak terjadi di Ghana, Kamerun, Pantai Gading dan negara-negera berkembang lainnya. Dalam konteks ini, terbitlah kebijakan yang disebut sebagai "biodiversity prospecting", yaitu suatu proses 183 | P a g e
dimana peneliti menyaring berbagai contoh tumbuhan dengan harapan menemukan sumber daya genetik dan kimia untuk aplikasi komersial. 13. Protokol Kyoto, 1997 Protokol Kyoto dikeluarkan atas dasar Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim di New York pada 9 Mei 1992. Pada Desember 1997, 167 negara dan masyarakat Eropa merupakan para pihak yang membahas perubahan iklim yang diselenggarakan oleh konvensi ini. Tujuan utama konvensi ini seperti tertulis dalam pasal 2:. "Stabilisasi konsentrasi emisi gas rumah kaca (greenhouse gases) di atmosfir pada tingkat yang dapat melindungi pengaruh manusia (anthropogenis) yang berbahaya berkaitan dengan sistem iklim" Tujuan ini setelah dibahas ternyata menimbulkan keraguan terhadap para ahli lingkungan, karena ada pernyataan "tingkat" yang tidak spesifik sehingga di pasal 2 ditetapkan. "Tingkat konsentrasi yang dimaksud harus dicapai dalam kerangka waktu yang cukup sehingga berbagai ekosistem mampu melakukan adaptasi secara alami terhadap perubahan iklim. Dengan demikian produksi pangan tidak menjadi terancam dan membangun ekonomi yang berkelanjutan dapat berlangsung. Kebijakan-kebijakan dan pertimbangan dilakukan secara komperhensif, mencakup seluruh sumber daya, sink dan simpanan emisi gas rumah kaca yang disesuaikan dengan perubahan iklim. Pertimbangan-pertimbangan khusus seharusnya diberikan kepada negara- negara yang paling berpengaruh oleh perubahan iklim oleh pengukuran untuk menentang pemanasan global. Akhirnya, para pihak seyogyanya mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan sistem ekonomi internasional tanpa pembatasan-pembatasan yang tersembunyi di perdagangan internasional. Konvensi ini memberikan beberapa konsekuensi terhadap para pihak untuk melakukan :
Inventarisasi nasional emisi gas rumah kaca antropogenik dan mengubahnya dengan sink-sink. Elaborasi dan mengimplementasikan program-program nasional dan regional yang menimbang penanggulangan dan penyesuaian terhadap perubahan iklim Promosikan pengelolaan berkelanjutan terhadap sink-sink dan reservoir-reservoir Bekerjasama dengan penyiapan untuk adaptasi 184 | P a g e
Promosi dan kerja sama dalam keterpaduan dalam menimbang kebijakan-kebijakan iklim ke dalam wilayah-wilayah kebijakan yang lain serta kerja sama internasional dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan Pelaporan hasil-hasil inventarisasi, kebijakan-kebijakan yang relevan dan pertimbangan-pertimbangan. 185 | P a g e
BAB IX PERAN TAMAN NASIONAL DALAM KONSERVASI ALAM Ide kelahiran taman nasional dilatarbelakangi oleh adanya lahan kehidupan liar yang spektakuler di Amerika Serikat. Tepatnya di lokasi perkemahan terakhir dalam ekspedisi Wasburn-Langford-Doane di Yellowatone tanggal 12 September 1870. Ketiga orang ini sepakat untuk mencari cara pengelolaan yang dapat menjamin perlindungan keajaiban alam di sekitar kawasan tersebut agar terhindar dari ekplitasi yang tidak teratur. Mereka menyaksikan kepunahan satwa liar, hutan yang lenyap, aliran sungai yang tercemar dalam kerusakan pemandangan akibat kepentingan-kepentingan pribadi maupun swasta. Pada tanggal 1 Maret 1872, Kongres Amerika menyetujui sebuah Undang-Undang "yang menjamin agar daerah sekitar aliran sungai Yellowstone dijadikan sebagai sebuah taman milik publik". Empat puluh empat tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1916, kongres memutuskan untuk membuat bagian Urusan Taman Nasional di bawah Depatemen Interior. Dari dua buah undang-undang yang ditetapkan oleh kongres ini, ada lima hal yang menjadi dasar penetapan taman nasional yaitu untuk : 1. Menghindari adanya pemukiman dan aktivitas perdagangan 2. Menyediakan hiburan bagi masyarakat 3. Memelihara sumber-sumber daya alam dan situs-situs sejarah 4. Menghindari penggunaan komersial terhadap sifat fisik alam 5. Mengelola dengan prisnsip preservasi sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang. Pada saat itu "Manifesto Yellowstone" ini dapat dikatakan sebagai sebuah pernyataan moral, ekonomi, politik dan politisi yang menandai awal era modern, dimana sumber daya alam, baik yang berupa lahan, bentang alam, obyek-obyek budaya serta situsnya, dikelola dalam suatu ikatan kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah. Sejak saat itu, ide taman nasional kemudian menyebar ke Kanada pada tahun 1885, ke Selandia Baru pada tahun 1894, disusul Australia, Afrika Selatan dan Amerika Latin pada tahun 1898. Di Indonesia sendiri, upaya-upaya kearah perencanaan dan pengukuhan taman nasional baru dimulai pada awal tahun 1970-an. Deklarasi Lima Taman Nasional Pertama dilakukan pada tahun 1980, sedangkan Deklarasi Sebelas Taman Nasional Kedua baru terjadi pada tahun 1982 186 | P a g e
A. Kategorisasi Kawasan Konservasi Sampai awal dekade 1980-an, konsep taman nasional sebenarnya belum begitu dikenal dalam pengelolaan kawasan pelestarian alam di Indonesia pada awal penetapan UU No. 5 tahun 1967, kawasan-kawasan pelestarian alam terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa serta hutan wisata yang masih dibagi lagi menjadi taman buru dan hutan wisata. Namun demikian, ide-ide dan pemikiran kearah itu sebenarnya telah dimulai sejak beberapa tahun sebelumnya. Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA) sebelumnya bahkan pernah mengajukan kriteria alternatif terhadap kriteria kawasan pelestarian alam menurut klasifikasi UU No. 5 tahun 1967, yang berupa Cagar Alam, Taman Nasional, Cagar Biosfer, penampungan satwa, Taman Wisata Darat, Taman Laut serta Taman Buru (Sumardja, 1977). Belakangan pengelompokan dan kriteria ini masih terus berkembang, antara lain karena pengaruh beberapa pertemuan nasional dan internasional di bidang konservasi, seperti Kongres Taman Nasional dan Kawasan Lindung Sedunia di Bali pada bulan Oktober 1982 serta penerbitan panduan IUCN (The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) tentang kawasan-kawasan yang dilindungi. Ketika UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya diterbitkan, kategori kawasan konservasi juga mengikuti aturan baru, yang terdiri dari, Kawasan Suaka Alam (KSA) yang terbagi atas Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM); Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang berupa Taman Nasional (TN), Taman Wisata alam (TWA), dan Taman Hutan Raya (TAHURA). Undang-undang tersebut tetap mempertahankan keberadaan taman buru (TB) sesuai UU No. 5/1967. Pengelompokan inilah yang digunakan hingga saat ini, dan keenam jenis kawasan tersebut lebih sering dikenal sebagai Kawasan Konservasi. Sebagai kawasan konservasi terpenting taman nasional sendiri baru dapat disepakati definisinya secara internasional pada pertemuan IUCN di New Delhi tahun 1969. Definisi tersebut memberi batasan taman nasional sebagai berikut (Sumardja, 1980). 1. Satu atau beberapa ekosistem yang secara fisik belum berubah oleh kegiatan dan okupasi manusia. Dimana tumbuhan, spesies hewan dan habitatnya, juga tempat- tempat yang secara geomorfologis, secara khusus memiliki lanskap alami yang demikian indah. 2. Otoritas yang memiliki kompetensi tertinggi dari negara tersebut telah mengambil langkah-langkah atau mengemilinasi secepat mungkin ekplitasi atau okupasi di 187 | P a g e
seluruh kawasan dan menerapkan perlindungan efektif berkenaan dengan ekolog, geomorfologi atau pemandangan indah yang diarahkan untuk mempertahankannya, dan 3. Pengunjung diijinkan masuk ke dalam kawasan pada kondisi yang spesial untuk tujuan mendapatkan inspirasi, pendidikan, budaya dan tujuan-tujuan rekreasi. Meski disadari bahwa definisi tersebut belum tentu dapat diterapkan di semua negara, secara prinsip batasan tersebut diterima oleh sebagian besar anggota IUCN. Sehubungan dengan itu, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa kategorisasi taman nasional dan kawasan konservasi secara umum hendakanya bersifat dapat diberikannya sebagai kawasan lindung. Menurut World Conservation Monitoring Centre (WCMC), terdapat 200 lebih variasi penggunaan kawasan di seluruh dunia, mulai dari istilah yang umum seperti taman nasional dan suaka margasatwa hingga yang tidak umum sama sekali seperti muttonbird dan zopovednik. Untuk tidak semakin menambah kerumitan dan kebingungan ini, maka disepakati bahwa terminology taman nasional di satu negara dapat berbeda dengan negara lain. Sistem klasifikasi kawasan konservasi yang ada sekarang sebenarnya didasarkan pada beberapa pokok penilaian dalam konteks internasional, diantaranya menurut Philips dan Harrison, 1990 dalam Stolton dan Dubley, 1999: 1. Menekankan kepentingan kawasan lindung 2. Menunjukan cakupan tujuan kawasan lindung yang luas 3. Mempromosikan ide mengenai kawasan lindung sebagai sebuah sistem 4. Mengurangi salah paham dalam memandang kawasan lindung 5. Menetapkan persetujuan dengan standar internasional 6. Meningkatkan komunikasi dan pengertian Dasar-dasar kategorisasi kawasan konservasi sebenarnya lebih bergantung pada tujuan utama pengelolaan. Prinsip ini penting dan harus dipegang oleh semua kawasan konservasi karena persetujuan terhadap suatu kategori tertentu tidak akan secara otomatis mencerminkan keefektifan pengelolaan, Jika terdapat kawasan yang manajemennya buruk maka klasifikasinya dapat dilakukan ulang dan kategorinya disesuaikan. Sistem kategorisasi ini sebenarnya bersifat fleksibel. Kategorisasi kawasan versi IUCN sendiri mendasarkan diri dan merupakan kompilasi dari berbagai panduan dari seluruh dunia. Karenanya disepakati bahwa jika ada negara yang mampu membuat interpretasi sendiri dalam pengelolaan kawasan-kawasan lindungnya secara lebih, maka hal itu dapat dibenarkan. 188 | P a g e
Dalam konteks Indonesia, misalnya persyaratan bahwa di dalam taman nasional harus bebas dari okupasi manusia tentu tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena sebagian besar masyarakat adat dan masyarakat tradisional masih sangat mengandalkan hidupnya pada sumber daya hutan, pesisir dan laut. Sebagian besar dari masyarakat ini bahkan masih tinggal menetap di dalam kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai taman nasional. UU No. 5 tahun 1990 pada Pasal 30 memang menyebutkan bahwa taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang berfungsi sebagai perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keragaman hayati spesies tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Namun pasal ini tidak secara khusus menggariskan persyaratan bahwa suatu taman nasional harus bebas dari pemukiman masyarakat. Walaupun demikian, pertimbangan dan kesepakatan bersama tetap harus dirumuskan dalam hubungannya dengan hak-hak pemanfaatan sumber daya alam di dalam taman nasional oleh masyarakat setempat. Apakah masyarakat tersebut akan tetap berada di dalam kawasan dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu, ataukah ada kesepakatan-kesepakatan lain, misalnya, pemberian kompensasi dalam bentuk pembangunan berbagai fasilitas sosial. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya telah mewarnai sebagian besar upaya pengelolaan taman nasional di Indonesia sejak dulu. Namun demikian, hingga saat ini pun belum disepakati bagaimana solusi sebaiknya. B. Taman Nasional dan Kelahiran UU No. 5 tahun 1990. Sejak Yellowstone ditempatkan sebagai taman nasional pertama di dunia pada tahun 1872, dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun, sudah ada kurang lebih 2.000 Taman Nasional yang ditetapkan di 136 negara. Persidangan Umum IUCN yang diselenggarakan di New Delhi 1969 telah berhasil menetapkan beberapa prinsip pokok taman nasional agar memiliki persamaan di setiap negara. Kawasan Taman Nasional mempunyai beberapa karakteristik khas yang berbeda dengan kawasan konservasi lain, khususnya dalam hal luas arealnya. Karenanya, taman nasional sering mencakup beberapa ekosistem yang rata-rata merupakan kawasan hidupan liar (wilderness), yaitu kawasan yang relatif belum terjamah manusia, baik yang berupa hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, padang rumput, pesisir pantai, laut atau daerah gunung. Kawasan-kawasan yang relatif masih alami ini, hendaknya dapat dikelola secara baik agar kondisi alamnya tetap seperti sedia kala, sehingga satwa liar yang ada di dalamnya tetap bertahan hidup dan mampu berkembang biak dengan baik. 189 | P a g e
Dasmann (1966) mendefinisikan spesies-spesies hidupan liar ini sebagai anggota sebuah komunitas yang telah mencapai klimaks, atau menurut Leopard (1966), yang tipe tipe makanannya pun telah mencapai klimaks. Misalnya orangutan, beruang, harimau, banteng, burung cendrawasih, anoa, badak dan gajah. Semua satwa tersebut telah mencapai proses menjadi spesies yang klimaks atau tidak dapat berubah lagi. Ketika Direktratorat PPA dibentuk pada tahun 1971, pada saat yang sama perhatian pemerintah terhadap isu-isu lingkungan hidup dan konservasi hidupan liar mulai meningkat, ditandai dengan peresmian Indonesia Wildlife Fund oleh Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Namun saat itu Indonesia memang masih sangat kekurangan tenaga ahli lapangan. Pada mulanya, WWF memang membantu pengelolaan Suaka Margasatwa Ujung Kulon dan SM Gunung Leuser. Pada tahun 1973 FAO juga diminta membantu penyusunan rencana dan program konservasi yang komprehensif di seluruh Indonesia. Sebuah proyek berskala kecil bernama National Parks and Wildlife Management in Indonesia (INS/73/013) kemudian diusulkan dan dokumen proyeknya ditandatangani pemerintah pada bulan Oktober 1974. Tujuan jangka panjang proyek ini adalah memberikan bimbingan teknis dalam pembangunan dan sistem yang efektif bagi pengelola taman nasional dan kawasan suaka alam. Beberapa kawasan yang mendapat perhatian lebih banyak dan lebih detail dalam proyek ini antara lain kawasan Ujung Kulon, Baluran, Kutai, Sumatera Selatan serta Alas Purwo. Proyek ini juga merekomendasikan penyusunan proposal manajemen untuk kawasan pelestarian komodo. Tujuan lainnya adalah upaya memperkuat institusi Direktorat PPA, melalui penyediaan dana untuk pelatihan dan widyawisata bagi staf senior. Pada periode Desember 1974 - Agustus 1976 Project Field Report dari hasil kunjungan lapangan singkat yang dilakukan oleh tiga orang ahli, yaitu J.H. Blower, J. Wind, dan A.P.M. van der Zon, yang sebagian besar dilakukan di P. Jawa, berhasil diterbitkan. Taman nasional, menurut definisi tersebut merupakan kawasan pelestarian alam yang luas, baik di daratan maupun di laut, yang di dalamnya terdapat satu atau lebih ekosistem alam yang utuh tidak terganggu, di dalamnya terdapat jenis-jenis tumbuhan atau satwa beserta habitatnya, juga tempat-tempat yang secara geomorfologi bernilai untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi dan pariwisata, panorama alam yang menonjol, dimana masyarakat diperbolehkan masuk ke dalam kawasan untuk berbagai kepentingan tersebut. Sumardja (1977) mengusulkan bahwa berdasarkan kriteria IUCN dan Direktorat PPA tersebut di atas, maka di Indonesia terdapat minimum tujuh suaka alam yang berpotensi untuk 190 | P a g e
ditunjuk dan ditetapkan sebagai taman nasional, yaitu cagar alam Ujung Kulon, Suaka Margasatwa Baluran, Cagar Alam Gunung Leuser, Suaka Margasatwa Meru Betiri dan Kutai, Suaka Margasatwa Komodo (ditambah P. Padar dan Rinca), serta Cagar Alam Gunung Lorentz. Dari ketujuh calon taman nasional tersebut. Menteri Pertanian mendeklarasikan lima taman nasional yang pertama pada tahun 1980, dengan luas total 1.430.948 ha, yaitu Taman Nasional Leuser (1.094.692 ha) di DI Aceh dan Sumatera Utara, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (15.000 ha) di Jawa Barat, Taman Nasional Ujung Kulon (122.956 ha) di Banten, Taman Nasional Baluran (25.000 ha) di Jawa Timur serta Taman Nasional Komodo (173.300 ha) di Flores-NTT. C. Lahirnya Sebelas Taman Nasional Kedua. Menyusul lima taman nasional pertama, sebelas taman nasional berikutnya lahir dan diproses dalam Kongres Taman Nasional dan Kawasan Lindung Sedunia ke III di Bali pada bulan Oktober 1982. Kongres ini menghasilkan Deklarasi Bali dan beberapa rekomendasi. Saat itulah sebelas taman nasional untuk kedua kalinya dideklarasikan di Indonesia, dengan luas total 3.287.063 ha, yaitu TN. Kerinci Seblat, TN. Bukit Barisan Selatan, TN. Kepulauan Seribu, TN. Bromo Tengger Semeru, TN. Meru Betiri, TN. Tanjung Putting, TN. Kutai, TN. Bali Barat, TN. Lore Lindu, TN. Bogani Nani Warta Bone serta TN. Manusela. Isu tentang taman nasional ini terus berkembang dan menjadi wacana baru dalam gerakan konservasi di Indonesia. Pada bulan Maret 1983 diselenggarakan pertemuan Kelompok Ahli Lingkungan ASEAN ke VI di Yogyakarta yang menghasilkan kesepakatan tentang penetapan beberapa kawasan konservasi Asia Tenggara untuk dijadikan "ASEAN Heritage Parks and Reserves". Di Indonesia lokasi yang terpilih adalah TN. Kerinci Seblat, TN. Gunung Leuser dan calon TN. Lorentz. Pertemuan tersebut juga merekomendasikan perencanaan lokakarya bagi para pengelola taman-taman nasional ASEAN. Lokakarya yang menurut rencana akan diselenggarakan setiap dua tahun ini pertama kalinya diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1984. Sejak saat itu, penunjukan taman-taman nasional baru terus berlanjut, dan hingga tahun 2.000 taman nasional yang telah ditunjuk atau ditetapkan di seluruh Indonesia mencapai 41 lokasi. 191 | P a g e
"Wacana konservasi dan pengelolaan sumber daya alam belakangan ini ditandai dengan makin menguatnya posisi politis taman nasional. Berbagai usaha yang cukup mengingatkan kepada karakteristik yang melekat pada taman nasional, dengan itu diharapkan untuk mampu memelihara sumber daya alam dan proses-proses alami di dalamnya yang masih tersisa agar tetap dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang."
BAB X BENANG MERAH KONSERVASI ALAM A. Nilai Penting Risalah Kawasan Konservasi Pesona alam yang tersaji di kawasan konservasi maupun taman nasional telah menjadi aset dan dalam pengelolaannya dimandatkan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik di Tingkat Balai Besar KSDA/Taman Nasional dan Balai KSDA dan Taman Nasional. Tentunya aset ini tidak akan berharga bila kawasan yang menjadi pengelolaannya tidak memiliki kejelasan status hukum. Penelusuran risalah menjadi hal penting dikedepankan dalam membangun kejelasan status hukum kawasan. Kadang-kadang pihak pengelola sulit menemukan lokasi kawasan yang telah ditunjuk , karena telah kehilangan orientasi dengan kesejarahan. Akibatnya ada beberapa kawasan sulit ditemukan lagi dalam peta kawasan dan bahkan banyak yang telah berubah fungsinya. Sering kali juga pihak pengelola kawasan konservasi saat dihadapi dengan berbagai konflik terutama yang terkait dengan ruang kelola. Ada banyak contoh yang memperlihatkan bahwa perubahan atau lebih tepatnya penyerobotan ruang selalu sulit dikendalikan. Belum lagi perkembangan kabupaten dan atau propinsi baru akan mendorong investasi yang cepat saji. Akhirnya banyak sekali penyerobotan ruang ini sebagai akibat munculnya tumpang tindih perijinan yang diberikan untuk berbagai kepentingan atas nama pembangunan pada berbagai sektor seperti perkebunan, pertambangan, perluasan wilayah pemukiman. Dalam kondisi seperti ini ada banyak pihak yang sering melegalisasi ruang. Pada banyak kasus, pihak pengelola kawasan seringnya tidak dapat menjelaskan bukti otentik akan status hukum kawasan kepada pihak lain. Penyimpanan berbagai arsip kesejarahan kawasan sering dianggap biasa, dan tentu saja akan memberikan kesenjangan bagi para generasi rimbawan muda yang akan kehilangan orientasi dengan status kesejarahannya. Pada saat memulai mengumpulkan berbagai surat keputusan penunjukan kawasan, ada beberapa arsip yang sulit ditemukan lagi, dan tentu saja akan menyulitkan penelusuran status kawasan itu sendiri. Selama penelusuran sejarah kawasan ditemukan fakta otentik bahwa kawasan konservasi pertama di Indonesia adalah Monumen Alam Depok, yang saat ini statusnya sebagai Taman Hutan Raya Pancoran Mas. Kejelasan status legal diperkuat dengan adanya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan antara Pemerintahan Kota Depok (Gemeentebestuur van het Land Depok) dengan Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (yang dipimpin oleh Dr. S.H. Koorders) pada tanggal 31 Maret 1913. 192 | P a g e
Temuan terhadap fakta kesejarahan ini untuk meluruskan opini yang lama terbentuk bahwa Cagar Alam tertua dan pertama di Indonesia adalah Cibodas-Gunung Gede. Pernyataan ini tertuang dalam Buku Sejarah Kehutanan Indonesia I Periode Prasejarah Tahun 1942 (cetakan tahun 1978) serta profil kawasan yang ada dibuat oleh pihak pengelola kawasan. Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa Cibodas ditunjuk tahun 1889, hal ini sebenarnya merupakan penunjukan sebagai Botanische Boschreserve atas dasar usulan Melchior Treub Direktur Land Plantentuin (Kebun Raya Bogor) tanggal 2 Agustus 1888 No. 229 kepada Directeur van Onderwijst Erredienst, Nijverheid. Atas usulan ini dikeluarkan Gouvernement Besluit tanggal 17 Mei 1889 No. 50 yang menunjukan kawasan seluas 280 ha berada dalam pengawasan Direktur Kebun Raya, baru pada tahun 1925, secara resmi ditunjuk Natuurmonument Cibodas (Gunung Gede) dengan luas 1.040 ha. Temuan lain yang dinilai penting bahwa dimasa lalu payung hukum pembentukan kawasan konservasi datang dari berbagai kalangan melalui : 1. Governement Besluit (GB), merupakan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal. 2. Zelfbestuur Besluit (ZB) merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Swapraja/ otonomi dengan Surat Keputusan Gubernur maupun Kesultanan (TN. Gunung Leuser, TN Kutai). 3. Particulieren Besluit, merupakan surat yang diterbitkan oleh pemilik perkebunan (CA. Malabar, CA. Getas). 4. Gewestelijk Besluit keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Swapraja yang ada di Jawa (CA. Guci, Telogo Ranjeng, Moga, Curug Bengkawah). 5. Regenschaapen Besluit keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Swapraja yang ada di Sulawesi (contoh CA. Napabalano di Pulau Muna-Sultra). 6. Gemeente Besluit merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota (Depok). Pembuktian ini dapat ditafsirkan bahwa semangat akan keasadaran pentingnya konservasi telah merasuk tidak hanya pada dari diri kalangan ilmuwan, namun kalangan pemerintah di tingkat daerah dan kalangan swasta. Dari sisi pemerintahan saat itu, mulai dari seorang Gubernur Jenderal dengan pengusulan di Lembaran Negara (Staatsblad), Gubernur di Daerah (kesultanan dan residen), juga dari pihak swasta/perkebunan yang dapat juga mengusulkan perlindungan kawasan kepada pemerintah. Dalam kasus lain pihak kesultanan dapat menetapkan kawasan konservasi dan kemudian disetujui oleh residen setempat 193 | P a g e
(contohnya Suaka Margasatwa Kutai dan Suaka Margasatwa Kotawaringin, yang masuk dalam TN. Tanjung Puting). Di masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, pengelolaan Monumen Alam dan Suaka Margasatwa diatur berdasarkan ordonansi (undang-undang) : 1. Natuurmonumenten Ordonnantie tanggal 18 Maret 1916 No. 49, Staatsblad 278 (tentang penunjukan kawasan Cagar Alam). 2. Natuurmonumenten en Wildreservaten Ordonantie No. 18 tanggal 11 Januari 1932 Staatsblad 17 (penunjukan Suaka Margasatwa). 3. Natuurbescherming Ordonantie tanggal 6 Juni 1941 No. 19 Staatsblad 167 (pengelolaan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa). 4. Mijnordonnantie 1930 (undang-undang pertambangan) dijadikan salah satu dasar dalam penunjukan kawasan Suaka Margasatwa Baluran dan kawasan lainnya. Temuan lainnya, ada beberapa kawasan konservasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Hindia Belanda, namun sampai dengan saat ini tidak diperkuat dengan keputusan pemerintah saat ini (CA. Nusa Gede Panjalu/Koorders). Di sisi lain beberapa kawasan konservasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Hindia Belanda tidak ditemukan lokasinya di lapangan namun masih tercatat dalam daftar pengumpulan data Ditjen KSDAE hingga saat ini serta masih ada dokumennya (CA. Getas, CA. Bungamas Kikim). Namun ada beberapa kawasan konservasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Hindia Belanda yang tidak ditemukan dokumennya namun ada di lapangan (contoh CA. Malabar, CA. Arca Domas). Kekuatan usulan-usulan kawasan konservasi di masa Pemerintahan Hindia Belanda didasarkan atas nilai-nilai estetika, spesies, gejala alam, Kriteria ini tercantum dalam Anggaran Dasar Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda Tahun 1913. Perkumpulan ini membangun jaringan dengan pemerintah-pemerintah daerah/kesultanan dalam rangka usulan pencagaran kawasan maupun perlindungan spesies (contoh SM. Komodo, SM. Ujungkulon) Usulan kawasan konservasi masa pemerintahan Kolonila Hindia Belanda tidak hanya terbatas pada isu spesies dan ekosistem, tapi juga berdasarkan potensi-potensi non hayati (vulkanologi, seperti Bromo Tengger Semeru, Papandayan, Harau; fenomena geologi, dan monument penghormatan (Rhumpius, Junghuhn, Koorders). Pada masa itu sudah dibuat aturan mengenai pemanfaatan potensi bahwa galian di kawasan Cagar Alam (pengambilan lumpur belerang CA. Talaga Bodas) dengan Surat 194 | P a g e
Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 21 Mei 1941 No. 6 yang berisi 23 pasal. B. Spirit Konservasi Alam Merenungkan perjalanan sejarah nusantara yang membentang dalam kurun waktu dari abad 14 sampai dengan abad 21, dalam setiap periodenya selalu hadir figur-figur yang ternyata menjadi bakal pergerakan penyelamatan lingkungan alam dan perlindungan alam (natuurbescherming), dan yang lebih berorientasi pada kepentingan ilmu pengetahuan dalam menggali potensi kekayaan alam di negeri ini. Praktek pelestariaan alam yang pertama pada Jaman Kolonial Belanda di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dua peristiwa kecil yang sangat menentukan arah gerakan konservasi di kemudian hari yaitu : Pertama, terjadi pada tahun 1714 dimana Cornelis Chastelein, seorang anggota Dewan Hindia mewariskan dua bidang tanah persil seluas 6 hektar di Depok kepada para pengikutnya untuk daerah perlindungan (Natuur Reservat). Chasteilin berharap agar area kecil yang indah itu sama sekali tidak boleh digunakan sebagai areal pertanian, sebab keaslian dan kealamiannya yang berpotensi tumbuhan dan satwa terutama burung tidak dapat digantikan dengan areal manapun juga. Perlu waktu dua abad sejak adanya kawasan di Depok ini untuk melanjutkan semangat perlindungan alam dengan lahirnya Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda pada tahun 1912 oleh Koorders, yang tahun 1913 menjalin kerjasama pengelolaan antara Koorders sebagai Ketua Perlindungan Alam dengan Pimpinan Kota Depok yang diwakili G. Jonathan sebagai Pimpinan Pemerintahan Kota Depok. Kedua, pada tahun 1889, berdasarkan usulan Direktur Lands Plantentuin (Kebun Raya) - Dr.Melchior Treub, Kebun Raya Cibodas diperluas dengan kawasan hutan Cibodas seluas 280 hektar untuk keperluan penelitian flora hutan pegunungan (botaniche bosreserve) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 17 Mei 1889 No. 50. Kelompok scintist ini seharusnya terus menerus membangun jejaring kerja dan atau berlanjut sampai generasi berikutnya. Rentang waktu 200 tahun antara Cornelis Chastelein - Koorders mungkin tidak dapat kita ulangi lagi pada saat ini, dimana perubahan-perubahan lahan dalam perubahan geopolitik dan ekonomi regional - global bergerak dengan sangat cepat. Sumber-sumber daya hutan tropis di Indonesia tinggal yang berada di kawasan konservasi saja. Penelusuran spirit lahirnya konservasi alam ini digagas dalam rangka menyikapi, mengkritisi dan mengkaji ulang landasan kelola kawasan konservasi di nusantara ini. Potensi sumber daya alam dan ekosistemnya tidak boleh disia-siakan atau dikelola tanpa landasan 195 | P a g e
filosofi kuat yang berakar dari khasanah dan jati diri bangsa Indonesia termasuk jasa pelopornya. Sudah sewajarnya kita berusaha menggali dan menemukan akar sejarah konservasi alam dengan menyelami kebijakan-kebijakan yang kerkembang dari jaman ke jaman. Butir-butir berharga dari tindakan seseorang itu dan para pendahuluan dapat kita jadikan guru dan keteladanan, terutama bagi generasi muda kita yang ada untuk meneruskan kebijakannya dalam pengelolaan dan pelestariaan alam di masa mendatang. Spirit pengelolaan konservasi alam di Indonesia telah merintis jalan panjang berabad- abad lamanya, jauh sebelum masa kolonisasi terjadi di Nusantara. Sejak masa kerajaan Nusantara dan mungkin jauh sebelum kelahiran kerajaan-kerajaan itu, masyarakat telah memiliki dan menjaga keharmonisan dengan alam sekitarnya untuk kelangsungan hidupnya. Berdirinya Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda pada tahun 1912 yang di pimpin Koorders seolah menjadi momentum penting terhadap upaya-upaya konservasi alam yang dilakukan secara sistematis dan menjadi suatu gerakan yang progresif kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendukung upaya perlindungan alam. Spirit konservasi alam yang dimunculkan Koorders kini telah berusia lebih dari seabad dan telah menemukan momentumnya pada saat ini, ketika kawasan konservasi telah mencapai luas 27,2 ha. Suatu luasan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya apabila dibandingkan dengan 102 tahun yang lalu, ketika upaya-upaya konservasi alam itu dimulai. Spirit konservasi alam di Indonesia yang dipelopori oleh Koorders telah mewarnai pemikiran dan kebijakan gerakan konservasi alam di Indonesia pada masa kemerdekaan dan sampai masa kini. Paling tidak ada 4 komponen dalam spirit konservasi yang ditanamkan Koorders, yaitu riset, eksplorasi lapangan, dokumentasi dan kerjasama. Sebagai modal dasar untuk melakukan perubahan sejarah itu, disarankan agar kita merenungkan empat tradisi yang dilakukan oleh Koorders yang sampai dengan saat ini dianggap masih relevan dalam konteks pengelolaan konservasi. Keempat spirit konservasi alam tersebut adalah. 1. Riset. Perlu dikembangkan riset-riset unggulan dan fokus pada bio-teknologi yang berbasis sumberdaya hutan dan kelautan di kawasan konservasi. Hasil riset harus dijadikan bahan masukan untuk penyusunan kebijakan nasional yang berpihak pada kepentingan nasional. Pelaksanaan harus diperkuat dengan lembaga riset antaralain Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, pihak BUMN, swasta nasional untuk mendapatkan sinegritas hulu-hilir, lintas disiplin keilmuan dan lintas sektoral. Sebagai contoh, Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur saat ini sedang bekerjasama dengan Universitas Diponegoro, 196 | P a g e
khususnya dengan pakar Fisheries and Marine Science, untuk mengeksplorasi sponge (Candidas pongia sp), bioaktifnya akan dikembangkan menjadi obat anti kanker. Ini sebagai contoh nyata, potensi farmakologi kawasan konservasi indonesia 2. Eksplorasi. Penelitian terhadap berbagai potensi sumberdaya di lapangan harus dilakukan oleh putra-putri terbaik Indonesia untuk mencegah terjadinya eksplorasi riset yang dilakukan oleh negara-negara asing. Mengkaji kembali hasil penelitian ilmiah yang pernah dilakukan oleh para peneliti-peneliti terdahulu terhadap potensi sumberdaya alam pada kawasan-kawasan konservasi kita, seperti hasil penelitian Koorders dengan bukunya Flora von Cobodas (1921) dan laporan penelitian flora di Cagar Alam Cabak Jawa Tengah tahun 1914 serta hasil penelitian lainnya. Masih banyak belum diketahui manfaat spesies baru yang berguna bagi kemanusiaan. Namun, suatu saat akan kita dapatkan bahwa di kawasan-kawasan konservasi pasti menyimpan sumberdaya farakologi dan manfaat lainnya yang berguna bagi kepentingan bangsa ini. Semuanya akan tergantung pada kemampuan putra-putra terbaik bangsa yang ditunggu untuk menemukannya. 3. Dokumentasi. Kegiatan ini harus dilakukan dalam rangka mempublikasikan hasil- hasil riset dan eskplorasi dari potensi sumberdaya hutan di kawasan konservasi dalam berbagai bentuknya, seperti jurnal ilmiah, buku-buku, promosi melalui film, video, micro film, file digital dan sebagainya. Tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, sebagian besar data, informasi dan knowledge tentang sumberdaya alam khususnya berada di berbagai perpustakaan di Indonesia, antara lain di Perpustakaan Kebun Raya Bogor, Perpustakaan Litbang Kehutanan dan Perpustakaan "Pustaka" Departemen Pertanian di Bogor, disamping juga perpustakaan di luar negeri seperti di Natural History di Leiden, Tropenmuseum di Amsterdam dan Koninklijkl Institut voor Taal, Land en Volkenkunde (KITLV) di Leiden serta di negara-negara lainnya. Kita harus bangga dengan Museum Bogoriense di Bogor yang menyimpan ± 2 juta specimen tanaman dan jamur, demikian juga dengan Museum Zoologinya. 4. Kerjasama. Dalam pendanaan konservasi alam jangka panjang, perlu didorong bentuk trust fund konservasi alam yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta. Dukungan pendanaan dari pemerintah negara- negara asing untuk kepentingan konservasi alam di Indonesia sebaiknya didorong atas dasar prinsip saling menghormati, saling percaya dan saling menguntungkan kerjasama pengelolaan kawasan dengan masyarakat, pemerintah daerah dan lain 197 | P a g e
kepentingan perlu mendapat apresiasi dari pihak pemerintah dalam menjaga kelangsungan pelestarian kawasan konservasi. Untuk melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya alam hayati di kawasan konservasi diperlukan dukungan yang kuat dan konsisten lintas generasi. Scientist Indonesia harus bahu membahu bekerja tanpa lelah dalam menemukan rahasia hutan tropis dan potensi kelautan, agar dapat ditemukan kemanfaatannya bagi kemuliaan dan kemanusiaan. Kerjasama peneliti swasta nasional untuk pengembangan riset-riset dasar dan terapan harus mendapatkan bantuan dan difasilitasi oleh pemerintah. Prinsip pengembangan sumberdaya alam hayati pada 27,2 juta hektar di kawasan konservasi tetap harus berpegang pada 4 Pilar Kebangsaan demi kemaslahatan dan kemakmuran rakyat Indonesia. C. Kawasan Konservasi: Gudang Ilmu Pengetahuan. Merujuk sejarah panjang konservasi alam Indonesia, maka kita dapat memahami latar belakang penunjukan/penetapan berbagai kawasan konservasi, di masa lalu yang didominasi oleh pertimbangan keunikan flora dan fauna, estetika, dan gejala alam tertentu. Sejarah menunjukan kepada kita bahwa pengusulan kawasan-kawasan konservasi itu tidak selalu berasal dari inisiatif pemerintah, namun juga dari swasta, perkumpulan dan bahkan dari gemeente/pemerintahan kota (Depok). Berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 3 Februari 1913 No. 36, tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Statuten en Huishoudelijk Reglement) Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming), dasar diusulkannya kawasan-kawasan hutan alam (Wildhoutbosch) sebagai kawasan suaka yang harus dilindungi adalah fenomena alam yang bernilai ilmiah, estetika, dan kondisi keasliannya. Tradisi ilmiah ini sebenarnya dilanjutkan terus, seperti yang dilakukan oleh Cornelis Gijshert Gerrit Jan van Steenis, bahwa pada periode 1797 - 1952 tidak kurang dari 370 ahli botani maupun zoology yang mendaki Gunung Pangrango dan para ahli tersebut menyumbangkan banyak temuan tentang flora, diantaranya adalah adalah Caspar Georg Carl Reinwardt (1819) yang juga pendiri dan Direktur Kebun Raya Bogor yang pertama, Carl Ludwig Blume (1824), dan Frans Wilhelm Junghuhn dan G.A. Foster (1839). Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang akhirnya ditunjuk dan menjadi salah satu dari 5 taman nasional pertama di Indonesia yang memiliki sejarah panjang. Pada tahun 1914, Koorders telah meneliti dan mencatat bahwa di sekitar gunung Gede terdapat 575 jenis 198 | P a g e
tumbuhan berbunga, dan ditemukan kembali sebanyak 766 jenis pada periode 1918 - 1923 (Sunarno B. dkk 1992). Begitu di Taman Nasional Komodo dimana A. Hoogerwerf dalam perjalanan ke P. Komodo, Rinca dan Padar tahun 1952 - 1953 berjuang untuk perlindungan satwa langka komodo serta berpesan kepada rakyat dan bangsa Indonesia untuk menyelamatkannya. Bahkan Keputusan Residen Timor yang pada tahun 1927 mengeluarkan ketentuan keras untuk perlindungan jenis satwa ini, dengan hukuman mati apabila terdapat pelanggar yang membunuh atau melukainya. Di Taman Nasional Gunung Leuser yang dahulu namanya Gajo en Alaslanden (Tanah Gayo dan Alas), C.G.G.J. van Steenis di tahun 1937 telah mengeksplorasi botani, topografi dan zoologi. Pada periode 1990 - 2010, LIPI secara intensif telah membantu Balai TN. Gunung Gede Pangrango, untuk menyusun Bilbliografi Riset yang pernah dilakukan, di kawasan yang sangat penting ini. Arah kebijakan ini patut dicontoh untuk secara konsisten melakukan dan mengamankan hasil-hasil riset panjang yang sangat mungkin akan menghasilkan temuan- temuan baru diberbagai bidang termasuk bidang farmakologi yang akan memberikan manfaat bagi konservasi alam dan bagi kepentingan kemanusiaan secara luas. Sejarah sebagaimana diuraikan di atas, sangat kental dengan nuansa discovery di belantara tropis alam Pulau Jawa dan bahkan di hampir seluruh kepulauan di Nusantara. Tradisi eksplorasi kekayaan alam Nusantara oleh para naturalis ini sebenarnya telah dimulai antara lain yang terkenal adalah Alfred Russel Wallace, yang kemudian membukukan perjalanannya di hampir seluruh pulau-pulau di Nusantara, dalam The Malay Archipelago, yang diterbitkan tahun 1890. Wallace telah membawa tidak kurang dari 125.000 spesimen dari seluruh pulau Nusantara, yang saat ini tersimpan aman di British Museum, London. 199 | P a g e
BAB XI PENUTUP Spirit konservasi alam dalam rangka penunjukan Cagar Alam, Suaka Margasatwa dan Taman Nasional telah merentas jalan panjang, berabad lamanya, jauh sebelum masa Kolonial Belanda datang dan terjadi di Nusantara. Sejak masa Kerajaan Nusantara, dan mungkin jauh sebelum kelahiran kerajaan-kerajaan itu, masyarakat telah memiliki dan menjaga keharmonisan dengan alam disekitarnya, untuk menjaga kelangsungan kehidupannya yang dilakukan secara turun temurun sesuai dengan adat kebiasaan. Upaya-upaya konservasi alam yang dilakukan secara sistematis dimulai pada tahun 1909 terhadap perlindungan jenis mamalia dan burung liar, dan tahun 1912 menjadi suatu gerakan yang progresif dengan berdirinya Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda yang dipimpin Dr. S.H. Koorders sebagai pendiri dan menjadi ketua yang pertama kalinya. Lambang Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda Spirit yang dilahirkan oleh Koorders, terdapat 4 tradisi yang telah mewarnai pemikiran dan kebijakan gerakan konservasi di Sumber : Eerste Jarverslag over 1912-1913, Batavia G.Kolf & Co 1914 Indonesia pada masa kemerdekaan dan sampai masa kini, yaitu berbasis riset, eksplorasi lapangan, dokumentasi dan kerjasama, kini telah berusia 105 tahun dan justru menemukan momentumnya saat ini. Ketika kawasan konservasi telah mencapai luas 27,2 juta ha. Suatu luasan yang tidak pernah terbayangkan apabila dibandingkan dengan 103 tahun yang lalu, ketika upaya-upaya konservasi alam itu dimulai dimasa Koorders. Dari keempat tradisi itu kini masih relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, dan justru harus dikembangkan. Hasil pembelajarannya didokumentasikan untuk diwariskan, sebagaimana Dr. S.H. Koorders mewariskan ± 250 buku maupun tulisan ilmiah tentang tumbuhan di Jawa, Sumatera dan Sulawesi antara tahun 1887 - 1919, yang sebagian masih tersimpan di perpustakaan KITLV, Leiden dan Perpustakaan Litbang Kehutanan, Kebun Raya dan Pertanian di Indonesia. Setelah Dr. S.H. Koorders meninggal dunia, kedudukan ketua Perkupulan Perlindungan Alam Hindia Belanda digantikan oleh Dr. K.W. Dammerman, yang pada waktu itu menjabat Kepala Museum Zoologi Bogor. Jabatan sebagai ketua memikul tanggung jawab yang besar dalam meneruskan cita-cita yang mulia dimasa mendatang. Melestarikan kekayaan alam 200 | P a g e
Hindia Belanda yang berpotensi tumbuhan yang unik dan langka, serta tempat habitat satwa yang perlu mendapat perlindungan di dalam kawasan suaka margasatwa (Wildreservaat). Penunjukan kawasan ini menunjukan upaya-upaya perlindungan yang lebih ketat terhadap satwa liar dan habitatnya. Pada tahun 1932, di negeri lahir sebuah undang-undang baru, yakni Undang-Undang Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Pembentukan regulasi perlindungan habitat satwa liar ini diaplikasikan dengan penunjukan suaka-suaka margasatwa di Indonesia. Lima pesona alam pertama dari taman nasional, empat berasal dari suaka margasatwa, yakni Taman Nasional Gunung Leuser, Ujung Kulon, Baluran dan Komodo, sedangkan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango status awalnya Natuurmonument/Cagar Alam. Mempertimbangkan aspek kesejarahan dari lima taman nasional pertama dalam pembangunan kawasan konservasi di Indonesia, perlu mendorong peranan komunitas sipil dan pihak swasta. Peranan ini pernah menjadi kekuatan yang sangat luar biasa untuk mempelajari dan mengusulkan kawasan-kawasan dan jenis-jenis flora dan fauna tertentu dan berbagai tulisan dari hasil penelitian tentang perlindungan alam. Peranan mereka telah menggugah pihak pemerintah mengambil prakarsa atas kawasan- kawasan hutan yang memiliki potensi jenis-jenis flora dan fauna dalam keadaan tidak terusik dan lestari. Pembangunan kawasan konservasi yang dilakukan ini sebagai alat perjuangan untuk mengurangi laju kerusakan kawasan hutan akibat maraknya aktivitas perladangan, penebangan liar dan pertambangan yang terus meluas. 201 | P a g e
DAFTAR PUSTAKA Anonim. 1912 Buletin du Jardin Botanique de Buitenzorg, Deuxieme Serie No. VI, On A Large Varanus Species From The Island of Komodo By P.A. Ouwens Buitenzorg, 1912. Anonim, 1914 Eerste Jaarverslag Over Het Jaar 1912 - 1913, Nederlandsch Indische Vereeniging tat Natuurbescherming, 1914. Anonim, 1918 Album van Natuurmonumenten van Nederlandsch - Indie. Uitgegeven door de Nederlandsch - Indische Vereeniging tot Natuurbescherming, Album - Serie I. Plaat 1 -12. Batavia, April 1918 Anonim, 1918 Staatsblad van Nederlandsch - Indie, 1937 No. 544, Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch - Indie van 25 September 1937 No. 9 (SM. Baluran). Anonim, 1919 Staatsblad van Nederlandsch - Indie, 1919 No. 392, Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch - Indie van 11 Juli 1919 No. 83 (CA. Cimungkat - Gunung Gede. Anonim, 1921 Staatsblad van Nederlandsch - Indie, 1921 No. 683, Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch - Indie van 16 Nopember 1921 No. 60 (Natuurmonument Ujung Kulon dan Panaitan). Anonim, 1922 De Tropische Natuur, Orgaan van de Nederlandsch - Indische Natuur - Historisch Vereeniging, Jaargang XI, April 1922, Uitgave van N.V. Brekhandel Visser & Co, Weltevreden 1922. Anonim, 1925 Staatsblad van Nederlandsch - Indie, 1925 No. 243, Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch - Indie van 5 Januari 1925 No. 7 (Natuurmonument Gunung Gede). Anonim, 1928 De Tropische Natuur Orgaan van de Nederlandsch- Natuur- Historische Vereeniging. Uitgegeven van N.V. Boekhandel Visser & Co Weltevreden 1928. Anonim, 1937 Album van Natuurmonumenten in Nederlandsch - Indie. Uitgegeven door de Nederlandsch - Indische Vereeniging tot Natuurbescherming, Desember 1937. Anonim, 1937 Staatsblad van Nederlandsch - Indie, 1937 No. 17, Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch - Indie van 24 Juni 1937 No. 420 (Wildreservaat. Ujung Kulon dan Panaitan). 202 | P a g e
Anonim, 1937 Staatsblad van Nederlandsch - Indie, 1937 No. 544, Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch - Indie van 25 September 1937 No. 9 (Wilddreservaat. Baluran). Anonim, 1938 Verslag Over Het Jaar 1936 - 1938 Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming, Batavia. G. Kalff & Co, 1928. Anonim, 1939. 3 Jaren Indisch Natuur Leven, Elfde Verslag (1936 - 1938) van de Nederlandsch - Indische Vereeniging tot Natuurbescherming Gevestigdte te Batavia, 1939. Anonim, 1950 Flora Malesiana, Kemeterian Pertanian Republik Indonesia, Series I Spermatopyta, Volume I Published by Noordhoff - Kalff N.V. Jakarta, 1950. Anonim, 1984 Rencana Karya Dua Puluh Tahun Taman Nasional Baluran, Kerjasama antara Proyek Pembinaan Kehutanan Sumber Daya Alam Hayati di Pusat dengan Institut Pertanian Bogor, Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor, 1984. Anonim, 1998 Sekilas tentang Kawasan Ekosistem Leuser, Proyek Pengembangan Leuser, Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa, 1998. Anonim, 2000 Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Penyusunan Sistem Informasi Managemen Perlindungan dan Konservasi Alam pada Taman Nasional Baluran Direktorat Kawasan Konservasi, Ditjen PHKA, Departemen Kehutanan, 2000. Anonim, 2010 Ujung Kulon Indonesia's National Park.Published as co-operatine venture between Ministry of Forestry, Directorate-General of Forest Protection and Nature Conservation and Ministry of Foreign Affairs and Trade and Departemen of Conservation, 2010. Koorders, 1924 S.H. 1918 - 1923 Flora van Cibodas, Umpassend die Blutenpllanren, welche in der botanis chen Cibodas Waldreserve und Oberhalb derselben auf den West - Javanischen vultanen Pangrango und Gede Wild wach send vorkonmen (Tumbuhan dari Cibodas, mencakup tanaman bunga yang yang terdapat di tempat konservasi hutan botani Cibodas dan diatas pegunungan Gunung Gede - Pangrango Jawa Barat dengan tanaman liar), Batavia. Dammerman, 1929 K.w. Fourth Pacific Science Congress, Bandung, West Java 1929. Preservation of Wildlife and Nature Reserve in the Netherlands Indie, 1929. Endert, 1930 F.H. Lijst van Bestaande Natuurmonumenten en Wildreservaten in Nedrlandsch - Indie op 1 Mei 1937 (Verslag Nederlandsch - Indie Vereeniging tot Natuurbescherming 1930). 203 | P a g e
Appelman, 1937 F.J. De Baluran, Natuur in Indie, Nederlandsch - Indische Vereeniging tot Natuurbescherming 49, 1937. Groeneveldt, 1937 W. Natuurbescherming in Sumatera (Mededeling II, Nederlandsch Comisie van Internationale Natuurbescherming 1937. Heurn, 1937 F.C. van Eerste registratie van de kudden olifanten, die voorkomen of Sumatera Oostkust. Westkust en Tapanuli, en van gegevens, die daarop betreling hebben. (Mededeling II, Nederlandsch Commisie voor Internationale Natuurbescherming, 1937. Hoogerwerf, 1953 A Rapport over een naar Komodo, Padar en Rinca (Kleine Sunda Eilanden) gernaakte dienstreis van 21 Mei - 6 Juli 1953. Jawatan Penyelidikan Alam (Kebun Raya Indonesia) Bogor Bagian Perlindungan Alam dan Perburuan, 1953/1945. Hoogerwerf, 1955 A Varanus Komodoeinsis, Overdenk uit de Mededelingen No. 15 der Nederlandsch Commisie voor Internationale Natuurbescherming, Amsterdam, Januari 1955. Hoogerwerf, 1970 A. Ujung Kulon, The land of the Last Javan Rhinoceros, Leiden, E.J. Brill 1970. Boomgaard, 1978 Peter, Oriental Nature, its Friends and its Enemies, Conservation of Nature in Late - Kolonial Indonesia, 1889 - 1949. Royal Institut of Lingvesties and Anthropology (KITLV), Leiden, The Netherlands Van Steenis, C.G.G.J Flora Pegunungan Jawa, Judul Asli : The Mountain Flora of Java, Pusat Penelitian Biologi - LIPI, Bogor, Indonesia, 2006. 204 | P a g e
TENTANG PENULIS Pandji Yudistira Kusumasumantri adalah pribadi yang menemukan gairah baru konservasi di ujung masa pengabdiannya. Gairah baru bernama sejarah. Lebih dari itu, telah menjadikannya sebagai misinya. Pria kelahiran Tasikmalaya 3 Februari 1954 ini seakan disadarkan oleh masa silam, manakala di tahun 2009, saat bertugas sebagai Kepala Bidang Wilayah Konservasi III di Ciamis Jawa Barat, menjumpai sebuah kawasan bernama Cagar Alam Koorders yang selama ini dikenalnya bernama Nusa Gede Panjalu. Siapa itu Koorders ? sejak itu dimulailah perburuan. Helai demi helai buku-buku tua di perpustakaan dicermati, dicatat kembali atau di fotokopi. Tidak banyak perpustakaan yang menyimpan warisan para naturalis. Perpustakaan PHKA, Perpustakaan Pertanian, Perpustakaan Kebun Raya, Perpustakaan Litbang Kehutanan yang semuanya terletak di Bogor menjadi gedung yang rutin dikunjungi (termasuk Perpustakaan Manggala Wanabhakti di Jakarta). Hal menarik, semua pustakawan didekatinya dengan sentuhan personal. Diajak ngopi bareng dan obrolan ringan keluarga dibumbui banyolan khas Sunda. Ini semakin memudahkan aksesnya terhadap koleksi literatur lama. Pandji Yudistira menyelesaikan pendidikan SD, SMP, dan SMA di Ciamis (1964-1972). Kemudian melanjutkan pendidikan Akademi Industri Pariwisata (AKTRIPA) di Jln. Panayuda Bandung (1972-1975). AKTRIPA adalah sekolah pariwisata pertama di Indonesia yang berdiri tahun 1962. Judul Skripsi "Suatu Tinjauan Perubahan Fungsi Sebagian Cagar Alam Pananjung Pangandaran Sebagai Hutan Wisata". Diantara rekan-rekannya saat itu, hanya Pandji Yudistira yang mengambil kawasan konservasi sebagai obyek skripsinya. Ini menjadi inspirasi dan wawasan pertama bagi Pandji Yudistira tentang Kehutanan khususnya perlindungan dan pengawetan alam, yang kemudian mempengaruhi perjalanan karier sampai pensiunnya. Setelah lulus dari AKTRIPA tahun 1975, Pandji Yudistira langsung bekerja di Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (kala itu masih bernaung di Departemen Pertanian). Selama 26 tahun bertugas di Subdit Pengembangan Taman Wisata Alam sejalan dengan basic keilmuannya. Pada tahun 1989 pindah bertugas sebagai Kepala Seksi Konservasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sebuah TN yang kental ikon wisata alamnya. Tahun 2001 kembali bertugas di Bogor di Seksi Pengusahaan Pariwisata Alam hingga 2005. Di tahun 205 | P a g e
2005 pindah tugas pada bidang yang baru setelah sekian puluh tahun berurusan dengan wisata, yaitu Kepala Seksi Polisi Kehutanan di Direktorat Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Namun ini menjadi sejarah pribadinya yang penting karena dimasa tugas ini telah ikut melahirkan 3 angkatan SPORC (Satuan Polhut Reaksi Cepat). Di mata anggota SPORC di 17 Brigade yang tersebar di Indonesia, beliau dikenal sebagai "Pandji NATO" karena usahanya untuk membuat anggota SPORC tampil berwibawa dengan seragam berkualitas sama dengan seragam pasukan NATO di Eropa. Karier terakhirnya sebagai Kepala Bidang III Wilayah Balai Besar KSDA Jawa Barat di Ciamis 2008-2010 dilakoni hingga pensiun. Ada dua peristiwa penting yang berkaitan dengan sejarah pengelolaan kawasan konservasi dimana dia menjadi bagian dari proses itu yakni menangani Group Tour Exursion Kongres Kehutanan Sedunia ke 8 di Jakarta 1978 dan Kongres Taman Nasional Sedunia ke 3 di Bali 1982 Pandji tidak akrab dengan benda bernama laptop atau scanner, seluruh naskahnya dibuat dengan tulisan tangan bergaya serat. Hal penting dalam buku dicatat dengan cara sama. Inilah yang membuat hubungan dirinya dengan referensi dihadapannya begitu personal intens. Kenyataan yang menambah respek, Pandji mengawali proses ini sama sekali tidak berangkat dari satu metodologi penulisan sejarah. Terhadap heuristic yang ditekuni tidak didasarkan oleh kesadaran metodologi namun betul-betul dorongan gerak hati. Tanpa prasangka, asumsi bahkan hipotesis. Beliau mendatangi perpustakaan hanya dengan modal harapan, mudah-mudahan ada buku "baru" di sana. Seorang naturalis di lapangan sejarah. Karyanya bukanlah fiksi, tapi Pandji telah menggali dan menuliskan tentang Dr. S.H. Koorders dengan hati. Upayanya yang sangat fenomenal ini sebaiknya kita jadikan sebagai momentum 102 Tahun Kebangkitan Konservasi Alam Indonesia. Karya ini bukanlah akhir dari pencarian seorang Pandji Yudistira, tetapi justru menjadi awal dari keseriusannya untuk terus menelusuri "lorong waktu" sejarah konservasi alam Indonesia. Pengabdian untuk menulis sejarah konservasi alam bukanlah yang terakhir bagi Sdr. Pandji untuk meneruskan pengabdiannya kepada lembaga yang dicintainya, tetapi masih ingin terus menulis sejarah lainnya untuk mencari kemaslahatan hidup pribadinya dan keluarganya. Penulis sejarah yang telah selesai dikerjakan adalah : Sang Pelopor, Peranan Dr. S.H. Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia, tahun 2010 206 | P a g e
Revisi Sang Pelopor, Peranan Dr. S.H. Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia, tahun 2014 Sejarah Lima Taman Nasional Pertama, tahun 2016, sesuai dengan Pernyataan Menteri pertanian tahun 1980 tentang penunjukan taman nasional pertama di indonesia. Semuanya mengungkapkan terhadap kesejarahan awal proses berdirinya taman nasional tersebut, termasuk peranan Kota bogor sebagai pusat lembaga ilmiah, proses terbentuknya taman nasional di Indonesia, pengelolaan awal taman nasional dan lain-lain. Proses penulisan lainnya adalah "Sejarah Kawasan Konservasi di Indonesia", periode tahun 1912 sampai 1941, mengungkapkan proses kesejarahan awal berdirinya setiap kawasan-kawasan yang ada sekarang ini. Juga, mengumpulkan semua dokumen - dokumen penting yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi di masa Kolonial Belanda berupa Peraturan perundangan Perlindungan alam (1909-1941). Surat - surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1919 - 1941) dan beberapa tulisan / karya ilmiah yang ditulis para peneliti dan naturalis dimasa itu yang dapat dijadikan pemahaman tentang kebijakan pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem saat ini. 207 | P a g e
LAMPIRAN - LAMPIRAN 1. Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1916 No. 278. Natuurmonumenten. Maatrelegen ter bescherming van de natuurijdomein van Nederlandsch-Indie (Natuurmonumenten Ordonantie). 208 | P a g e
209 | P a g e
2. Terjemahan Lampiran 1. Lembaran Negara Hindia Belanda 1916 No. 278. Monumen-Monumen Alam. Peraturan Perlindungan Kekayaan Alam Hindia Belanda (Undang-Undang Monumen-Monumen Alam). 210 | P a g e
211 | P a g e
212 | P a g e
213 | P a g e
214 | P a g e
3. Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1932 No. 17. Natuurmonumenten. Dierenbescherming (Natuurmonumenten en Wildreservaten Ordonnantie). 215 | P a g e
216 | P a g e
217 | P a g e
218 | P a g e
4. Terjemahan Lampiran 3. Lembar Negara Hindia Belanda 1932 No. 17. Monumen- Monumen Alam. Perlindungan Binatang Liar (Undang-Undang Monumen- Monumen Alam dan Suaka-Suaka Margasatwa) 219 | P a g e
5. Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1941 No. 167 Natuurmonumenten- Dierenbescherming (Natuurbescherming Ordonantie 1941) 220 | P a g e
221 | P a g e
222 | P a g e
223 | P a g e
224 | P a g e
225 | P a g e
226 | P a g e
6. Terjemahan lampiran 5 1941 No. 167. Undang-Undang Perlindungan Alam 1941 No. 167. 227 | P a g e
228 | P a g e
229 | P a g e
230 | P a g e
231 | P a g e
232 | P a g e
233 | P a g e
7. Surat Keputusan Gubernur Aceh tanggal 3 Juli 1934 No. 317/35 (Zelfbestuur besluit van den Gouverneur van Aceh van 3 Juli 1934 No. 317/35) tentang penunjukan Suaka Margasatwa Gunung Leuser. 234 | P a g e
235 | P a g e
236 | P a g e
237 | P a g e
8. Surat Keputusan Gubernur Aceh tanggal 26 Oktober 1936 No. 122/Agr (Zelfbestuur besluit van den Gouverneur van Aceh van 26 Oktober 1936 No. 122/Agr) tentang penunjukan Suaka Margasatwa Kluet. 238 | P a g e
239 | P a g e
9. Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1921 No. 683. Besluit van den Governeur-General van Nederlandsch-Indie van 16 Nopember 1921 No. 60 : Natuurmonument Ujungkulon en Prinseneiland/P. Panaitan. 240 | P a g e
241 | P a g e
242 | P a g e
10. Staatsblad van Nederlandsh - Indie No. 1937 No. 420. Besluit van den Gouverneur - Generaal van Nederlansch - Indie van 24 Juni 1937 No. 17 tentang penunjukan Wildreservat Ujung Kulon, P. Panaitan, P.Peucang, dan P.Handeuleum. 243 | P a g e
244 | P a g e
11. Staatsblad van Nederlandsch - Indie 1925 No. 15. Besluit van den Gouverneur - General van Nederlansch - Indie van 5 Januari 1925 No. 7 tentang penunjukan Natuurmonument Cibodas (Gunung Gede). 245 | P a g e
246 | P a g e
12. Staatsblad van Nederlandsch - Indie 1937 No. 544. Besluit van den Gouverneur - General van Nederlansch - Indie van 25 September 1937 No. 9 Wildreservat Baluran seluas 25.000 ha 247 | P a g e
248 | P a g e
13. Daftar penunjukan Natuurmonumenten dan Wildreservaten di Hindia Belanda sampai 1 Mei 1936. 249 | P a g e
250 | P a g e
251 | P a g e
252 | P a g e
14. Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan. 253 | P a g e
254 | P a g e
255 | P a g e
256 | P a g e
257 | P a g e
258 | P a g e
259 | P a g e
260 | P a g e
261 | P a g e
15. Surat Keputusan Residen Timor dan sekitarnya tanggal 22 Januari 1927 No. 16 sebuah perlindungan terhadap P. Komodo dan Rinca untuk melindungi Komodo (Varanus Komodiensis). 262 | P a g e