Indrajaya SYARAT DAN BENTUK TUNTUTAN HAK GUGATYANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG No. 32 TAHUN 2009 Indrajaya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Email : Abstrak Pembangunan ekonomi guna kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan bernegara, namun demikian bukan berarti dalam pembangunan itu mengenyampingkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang juga merupakan hak asasi setiap warga negara.Dampak dari pembangunan yang tidak mengindahkan asas berkelanjutan akan berakibat kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga hal ini perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh- sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.Guna lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem maka diterbitkanlah UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam uu ini selain memberikan hak gugatan lingkungan hidup kepada Pemerintah dan pemerintah daerah, kepada masyarakat juga memberikan hak gugatan kepada Organisasi Lingkungan Hidup Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat dan bentuk tuntutan yang dapat dimintakan oleh Organisasi LH. Jenis penelitian dalam jurnal penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa syarat Organisasi LH dapat mengajukan hak gugat daitur dalam Pasal 92 (1) dan (3) dan Bentuk tuntutan diatur dalam Pasal 92 (2) UUPLH jo penjelasan Pasal 87 (1). Kata Kunci : Syarat dan Bentuk Tuntutan, Hak Gugat, Organisasi LH Abstract Economic development for the welfare of the people is one of the goals of the state, however, it does not mean that development neglects a good and healthy environment which is also the basic right of every citizen. The impact of development that does not heed the principle of sustainability will result in a decreasing quality of the environment and threatening the continuity of the lives of humans and other living creatures so that this requires serious and consistent environmental protection and management by all stakeholders. In order to further ensure legal certainty and provide protection for everyone's right to a good and healthy living environment as part of the protection of the entire ecosystem, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management was issued. In this law, apart from giving the government and local governments the right to claim to the environment, the community also gives the right to claim to the Environmental Organization in the framework of implementing responsibility for environmental protection and management. The purpose of this research is to determine the terms and forms of demands that can be requested by the LH Organization. The type of research in this research journal is normative juridical research. From the results of the research, it is known that the requirements of the LH Organization can file a claim against daitur in Article 92 (1) and (3) and the form of the claim is regulated in Article 92 (2) of the UUPLH jo the explanation of Article 87 (1). Keywords: Terms and Forms of Claims, Right to Claim, LH Organization 24 Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021
Syarat dan Bentuk Tuntutan Hak Gugatyang Dilakukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 A. PENDAHULUAN berjalan dengan semestinya. Dalam sudat Secara umum pengertian pandang ekonomi, ini terjadinya karena lingkungan hidup dapat berarti semua "keinginan" manusia dalam memenuhi mahluk dan benda yang berada disekitar kebutuhan secara tak terkendali. kita. Sedangkan para ahli memberikan Masalah lingkungan dalam definisi yang beragam tentang lingkungan beberapa dekade akhir-akhir ini terus hidup. Salah satunya Menurut Munadjat menjadi issue global serta menjadi kajian Danusaputro, yang memberikan pengertian yang tidak ada habis habisnya lingkungan atau lingkungan hidup adalah dibicarakan, baik ditingkat nasional, "semua benda dan daya serta kondisi, regional,maupun internasional, Hal ini tak termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lain dikarenakan adanya kekhawatiran perbuatannya, yang terdapat dalam ruang terhadap makin menurunnya tinggkat dimana manusia berada dan mempengaruhi kualitas lingkungan yang ada baik secara kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya"36. lokal maupun global. Selain itu ini juga berguna untuk menjamin kebutuhan Sedangkan UU No. 32 Tahun 2009 sumber daya alam dan kelangsungan Tentang Perlindungan dan Pengelolaan kehidupan umat manusia dengan tetap Lingkungan Hidup (LN Tahun 2009 No. menjaga lingkungan yang berkelanjutan. 140), memberikan pengertian yang Dua hal yang paling esensial dalam dimaksud dengan Lingkungan Hidup kaitannya dengan masalah pengelolaan adalah "kesatuan ruang dengan semua lingkunan hidup adalah timbulnya benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, pencemaran dan perusakanlingkungan termasuk manusia dan perilakunya yang hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup memengaruhi alam itu sendiri, adalah masuknya atau dimasukkannya kelangsungan perikehidupan dan mahluk hidup, zat, energy dan atau kesejahteraan manusia serta makhluk komponen Iain kedalam lingkungan hidup hidup lain". Oleh kegiatan manusia sehingga Permasalahan lingkungan hidup melampaui baku mutu lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan yang telah ditetapkan. Definisi pencemaran ekologi. Inti permasalahan lingkungan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 (14) hidup ialah tidak terciptanya hubungan UUPPLH. Sedangkan yang dimasud timbal balik antara makhluk hidup yang dengan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak 36Munadjad Danu Saputro, Hukum Lingkungan, 1985, Binacipta, Jakarta, Hlm. 67 langsung terhadap sifat fisik, kimia, Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021 25
Indrajaya dan/atau hayati lingkungan hidup yang Perusakan lingkungan apabila melampaui kriteria baku kerusakan ditinju dari peristiwa terjadinya kerusakan lingkungan hidup (Pasal 1 ayat 17). lingkungan selain dapat terjadi karena Dilihat dari sifatnya, karena "ulah" manusia juga terjadi dengan UUPPLH mengatur pokok - pokok tentang sendirinya, misalnya disebabkan oleh pengelolaan lingkungan hidup maka dapat alam, sedangkan pencemaran baik yang dikatakan uu ini sebagai uu berasal dari air, udara maupun tanah, baik Payung(umbrella act). Hal ini dikarenakan sumber permasalahan, usaha pencegahan UUPPLH ini memuat asas dan prinsip atau penaggulanggannya harus segera pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berfungsi sebagai "payung" ditangani dari segi-segi teknis, institional dan nasional dan sosial ekonomi38. (umbrella act) bagi penyusunan peraturan Lingkungan hidup sebagai salah perundang-undangan lainnya yang satu aspek kebutuhan manusia, dimana berkaitan dengan lingkungan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut bagi penyesuaian peraturan perundang- undangan yang telah ada37. manusia berhadapan atau melibatkan baik secara perseorangan maupun antar Artinya, undang-undang ini manusia dan kelompok. Dalam interaksi menjadi landasan untuk menilai dan manusia, baik terhadap lingkungan menyesuaikan semua peraturan perundang- hidupnya maupun dengan sesamanya undangan yang memuat ketentuan tentang (antar manusia) dengan lingkungan atau lingkungan hidup yang berlaku, yang sumber-sumber alam, memerlukan hukum cakupannya sangat luas, yang mengatur sebagai sarana pengaturan masyarakat. tentang agraria, pertambangan, kehutanan, Pengaturan itu (bentuk kaidah pengairan, tata ruang, tata guna tanah, tata hukum)dapat berwujud dalam bentuk apa guna lahan, perumahan dan pemukiman, yang boleh di perbuat (gebod)yang ketenaganukliran, kesehatan, disebut dengan hak dan apa pula yang kepariwisataan, benda cagar budaya, terlarang (verbod)atau tidak boleh keamanan genetika, konservasi sumber dilakukan yang disebut dengan kewajiban daya alam, dan berbagai aspek lain yang setiap subjek hukum. terkait erat dengan aspek lingkungan hidup Upaya pencegahan guna tidak lainnya. terjadinya pencemaran dan perusakan 37Koesnadi dalam, plh-sebagai-umbrella-act, diakses tgl 5 Februari 2021 Hardjosoemantri lingkungan hidup khususnya di Indonesia 38 Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 15 26 Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021
Syarat dan Bentuk Tuntutan Hak Gugatyang Dilakukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 maka perlu adanya penegakan hukum Dalam hal terjadi pencemaran dan yang konsisten dan melaksanakan aturan kerusakan yang terjadi akibat adanya hukum baik dengan ancaman hukuman kegiatan dan atau usaha yang dilakukan secara minimum maupun secara orang atau badan hukum maka dapat maksimum. diajukan gugatannya baik oleh Namun dalam praktek Pemerintah maupun pemerintah daerah, penerapannya dilapangan, maka banyak masyarakat maupun organisasi sekali faktor-faktor yang dapat lingkungan hidup. menghambat dalam penegakan hukum Dalam hal gugatan yang dilakukan lingkungan hidup di Indonesia.Hal ini oleh organisasi lingkungan hidup, dalam dikarenakan banyaknya kepentingan praktek di Pengadilan tidak semua terutama kepentingan ekonomi. organisasi lingkungan hidup memiliki hak Dalam hal penegakan hukum dalam mengajukan gugatan atas nama lingkungan sebagaimana yang diatur lingkungan hidup ke pengadilan. dalam UUPLH, maka penegakannnya Begitupun dalam hal ganti rugi, organisasi dapat ditempuh melalui beberapa lingkungan hidup tidak dapat mengajukan instrument penegakan hukum, yaitu ganti rugi sebagaimana hak mengajukan intrumen penegakan hukum administrasi, gugatan yang dimiliki oleh masyarakat instrumen hukum perdata dan instrumen yang terdampak langsung akibat hukum pidana. pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam hal penyelesian sengketa lingkungan hidup ini diatur dalam Buku B. METODE PENELITIAN XIII Pasal 84 dan pasal 85 UUPPLH. Jenis penelitian dalam penulisan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup jurnal ini adalah penelitian hukum ini dimungkinkan diselesaikan melalui normatif preskriptif, yang menurut Peter pengadilan atau di luar pengadilan sesuai Mahmud Marzuki adalah penelitian hukum kesepakatan yang diambil secara sukarela yang bertujuan untuk mempelajari tujuan oleh para pihak yang bersengketa. Namun hukum, nilai- nilai keadilan, validitas demikian, Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku jika terjadi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-normahukum39. tindak pidana lingkungan hidup Penelitian dalam jurnal ini sebagaimana yang diatur dalalm uu ini dimaksudkan untuk melakukan (Pasal 85 ayat 2). 39Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta,2009, hlm. 16 Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021 27
Indrajaya pengkajian mengenai kaidah- kaidah, konsep hukum, doktrin dan norma yang positif, mazab sosiological Jurisprudence dan lain sebaginya41. berkaitan dengan syarat dan bentuk Mengutip dari Gatot P.Soemartono tuntutan hak gugat yang dilakukan yang menyebutkan bahwa hukum organisasi lingkungan hidup menurut UU lingkungan itu adalah keseluruhan No. 32 Tahun 2009. peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya C. PEMBAHASAN dilakukan atau tidak dilakukan dalam Lingkungan hidup merupakan kehidupan bermasyarakat, yang elemen penting bagi kehidupan makhluk pelaksanaan peraturan uraian mengenai hidup yang harus dijaga kelestariannya. pengertian hukum, maka hukum Apabila lingkungan hidup rusak atau lingkungan adalah "keseluruhan peraturan tercemar tentu ada dampak yang dirasakan yang mengatur tentang tingkah laku orang oleh makhluk hidup lainnya. tentang apa yang seharusnya dilakukan Istilah hukum lingkungan ini terhadap lingkungan, yang pelaksanaan merupakan terjemahan dari beberapa peraturan tersebut dapat dipaksakan istilah, yaitu "Environtmental Law" dalam Bahasa Inggris, "Millieeurecht" dalam dengan suatu saksi oleh pihak yang berwenang"42. Bahasa Belanda, "L,environmenP' dalam Menurut Danusaputro, "hukum Bahasa Prancis, "Umweltrech" dalam lingkungan adalah hükum yang mendasari Bahasa Jerman, "Hukum Alam Seputar" penyelenggaraan perlindungan dan tata dalam Bahasa Malaysia, "Batas Nan Kapaligiran" dalam Bahasa Tagalog, "Sin- pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan43". Sedangkan UUPLH tidak ved-lom Kwahm" dalam Bahasa Thailand, "Qomum al-Biah" dalam Bahasa Arab40. secara tegas memberikan definisi apa yang dimaksud dengan hukum lingkung. Dalam filsafat hukum, banya aliran UUPPLH hanya memberikan definisi atau mazhab yang melihat hukum dalam tentang lingkungan, yaitu "kesatuan ruang dimensi yang berbeda. Hal ini berakibat dengan semua benda, daya, keadaan, dan pada banyak pengertian tentang hukum mahluk hidup, termasuk manusia dan yang berikan. Misalnya Mazhab hukum 41Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Sinar alam, mazhab sejarah, aliran hukum Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 67 42R.M.Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 37 40Daud Silalahi, 2004, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 3 43Stefanus Munadjat Danusaputro, 2003, Hukum Lingkungan, Bükü V jilid l, Binacipta, Bandung, hlm. 37 28 Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021
Syarat dan Bentuk Tuntutan Hak Gugatyang Dilakukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 perilakunya, yang mempengaruhi alam itu c) Baku Mutu Lingkungan Hidup, d) sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan Kreteria Baku Kerusakan Lingkungan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup Hidup, e) AMDAL, f) UKL-UPL, g) lain" (Pasal 1 ayat 1). Perizinan, h) Instrumen Ekonomi Konsep yang dibangun dalam Lingkungan Hidup, i) Peraturan Perundang penataan lingkungan hidup adalah adanya - undangan Berbasis Lingkungan Hidup, j) keserasian dan keseimbangan antara Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup, k) manusia, alam dan mahluk hidup lainnya. Analisis Resiko Lingkungan Hidup, Guna terciptanya keadaan demikian maka l)Audit Lingkungan Hidup, m) Instrumen diperlukan adanya kesadaran bersama Lain Sesuai Dengan Kebutuhan dan atau dalam menjaga lingkungan ini. Sesuai Dengan Perkembangan Ilmu Pembangunan dalam upaya Pengetahuan. mencapai kesejahateraan masyarakat Namun dalam prakteknya masih meupakan hal yang tidak dapat dihindari ada pihak - pihak, baik itu orang keberadannya. Namun demikian perorangan maupun Badan Hukum yang pembangunan itu haruslah tetap dalam kegiatan dan atau usahanya memperhatikan asas keberlanjutan dalam melakukan pencemaran dan perusakan pelaksanaannnya. terhadap lingkungan hidup.Oleh karena itu Guna menjamin adanya perlu adanya instrumen pennegakan pembangunan berkelanjutan itu maka hukum guna menimbulkan efek jera bagi setiap penenggungjawab kegiatan dan atau pelaku pencemaran maupun perusak badan usaha yang dalam kegiatannya lingkungan hidup. Pengakan hukum dapat beresiko terhadap terjadinya perbuatan menggunakan pendekatan hukum yang dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup Administrasi, hukum Perdata maupun hukum Pidana45. maka diperlukan adanya intstrumen yuridis Menurut undang-undang no. 32 dalam dalam perlindungan dab tahun 2009 tentang Lingkungan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. HidupMengenai bentuk penyelesaian Adapun Instrumen pencegahan sengketa lingkungan hidup diatur dalam (instrumen yuridis) tersebut terdiri dari 13 macam, yaitu44 : a) KLHS, b) Tata Ruang, Undang-Undang yang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang PerlindungandanPengelolaan 44AM Yunus Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan Edisi Kedua, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 207 45Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, 2009, hlm. 48 Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021 29
Indrajaya Lingkungan Hidup. Bab XIII Pasal 84 (1), lingkungan hidup untuk mengajukan Menurut ketentuan pasal ini penyelesaian gugatan sebagai mana di atur dalam Pasal sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh 91 UUPLH. Hak tersebut merupakan legal melalui pengadilan atau diluar pengadilan standing bagi organisasi lingkungan hidup berdasarkan pilihan secara sukarela para untuk mengajukan gugatan atas nama pihak yang bersengketa. lingkungan hidup. Pada umumnya gugatan Mengenai Legal Standing atau didefinisikan sebagai sebuah tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang, beberapa disebut juga dengan kedudukan hukum, Harjono48 dalam buku Konstitusi sebagai orang atau sekelompok orang, baik yang Rumah Bangsa, menjelaskan bahwa legal terikat dalam suatu badan hukum atau standing adalah keadaan di mana bukan badan hukum yang ditunjukkan seseorang atau suatu pihak ditentukan kepada pihak lain melalui pengadilan, memenuhi syarat dan oleh karena itu yang dalam objek bahasan ini adalah Pengadilan Negeri46. mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau Adapun pihak representative dapat sengketa atau perkara di depan Mahkamah berupa seseorang, beberapa orang, Konstitusi. sekelompok orang, baik yang terikat dalam Secara harfiah legal standing suatu badan hukum maupun yang bukan diadopsi dari sistem hukum common law. badan hukum. Pihak yang mengajukan Pengertian secara sederhana disebut tuntutan disebut Pengugat atau kalau lebih sebagai hak gugat atau kedudukan hukum dari satu disebut para pengugat. Sedangkan untuk menggugat yang antara lain dikenal pihak yang digugat disebut Tergugat atau dalam hukum lingkungan hidup. Legal kalau lebih dari satu disebut para tergugat. standing juga dikenal sebagai Ius Standi Dengan kata Iain yang lebih ringkas, atau Standing to Sue atau Locus gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan Standi.Legal standing lahir karena adanya oleh pihak pengugat kepada pihak Tergugat melalui pengadilan47. hubungan hukum alam atau hukum manusia antara sesama manusia dan Undang-undang Pengelolaan manusia dengan alam. Pihak yang menjadi Lingkungan Hidup memberikan hak legal standing di muka pengadilan dapat kepada masyarakat dan organisasi 46Supriadi, Hukum lingkungan Indonesia, Sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm 38 47Ibid, hlm. 40 di 48Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008, hlm. 176 Jakarta: Sekretariat Jendral 30 Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021
Syarat dan Bentuk Tuntutan Hak Gugatyang Dilakukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 berupa individu maupun sekelompok orang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau organisasi. (UU PPLH); Legal Standing dapat dilakukan 4. Adanya hubungan sebab akibat; karena prinsip hukum lingkungan di 5. Putusan dari pengadilan diharapkan Indonesia menganut konsep hak gugat dapat memulihkan lingkungan atau konvensional. Dimana hak gugat minimal memberikan efek jera bagi konvensional berhubungan dengan hajat pelaku pengrusakan. hidup masyarakat atau public interest law. Meskipun UUPPLH memberikan Dalam hal ini seorang individu, sekelompok orang, maupun organisasi peluang kepada organisasi lingkungan dapat bertindak sebagai pihak penggugat di untuk dapat mengajukan hak gugat dalam rangka tanggung jawab dalam pelaksanaan muka pengadilan meskipun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung. perlindungan dan pengelolaan lingkungan Pihak yang memegang legal hidup, namun organisasi lingkungan hidup itu juga diharuskan memiliki syarat yang standing bertindak atas dasar kepentingan masyarakat luas karena adanya harus dipenuhi sebagaimana yang diatur pelanggaran hak-hak publik, seperti hak- dalam UUPPLH. hak sipil, hak lingkungan hidup, Mengenai syarat Organisasi lingkungan hidup untuk dapat mengajukan perlindungan konsumen, dan hak politik. Adapun persyaratan legal standing hak gugat diatur dalam Pasal 92 (3), syarat organisasi lingkungan hidup dalam tersebut antara lain : a. Berbentuk badan hukum atau yayasan ; mengajukan hakgugat yang berkenaan dengan hukum lingkungan di Indonesia b. Menegaskan dalam anggaran dasarnya yakni: bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian 1. Adanya kerusakan lingkungan nyata yang dilakukan oleh pihak tertentu lingkungan hidup, dan : secara sengaja dan tidak sengaja; c. Telah melaksanakan kegiatan nyata 2. Pihak yang dirugikan adalah masyarakat sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua)tahun. yang hidup disekitar lingkungan yang mengalami kerusakan; Sedangkan hak mengajukan 3. Pihak yang dapat menjadi legal standing gugatan dalam hal mengajukan tuntutan seperti dalam Undang-Undang Nomor ganti rugi, organisasi lingkungan hidup 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan yang telah memenuhi syarat sebagai mana yang diatur dalam Pasal 92 (3) UUPPLH, Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021 31
Indrajaya tidak sama bentuk tuntutannya Sedangkan tuntutan ganti rugi yang sebagaimana yang dilakukan oleh hanya bisa dilakukan oleh organisasi masyarakat yang terdampak langsung lingkungan hidup hanya dimungkinkan akibat pencemaran dan atau perusakan terhadap biaya atau pengeluaran riil. lingkungan akibat kegiatan dan atau usaha UUPPLH tidak secara tegas memberikan yang Menimbulkan perubahan langsung pengertian tentang apa yang dimaksud atau tidak langsung terhadap sifat fisik, dengan biaya dan pengeluaran riil, hal ini kimia dan hayati lingkungan hidup hanya dapat kita ketahui dari penjelasan sehingga melampaui kreteria baku UU No. 23 Tahun 1997 Tentang kerusakan lingkungan hidup. Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya Adapun bentuk ganti rugi yang pada penjelasan Pasal 38 (2), yang hanya dapat dimintakan oleh organisasi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup ke Pengadilan terbatas biaya atau pengeluaran riil adalah biaya hanya pada tuntutan untuk melakukan yang nyata - nyata dapat dibuktikan telah tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan dikeluarkan oleh organsisasi lingkungan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran hidup. riil (Pasal 92 ayat 2). Bentuk gugatan yang hanya dapat D. KESIMPULAN dilakukan oleh organisasi lingkunga hidup Dari uraian latar belakang dan itu berupa tindakan tertentu yang dilakukan pembahasan maka dapat dimpulkan oleh penanggung jawab usaha dan atau bahwa: kegiatan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan itu adalah49 : 1. Syarat organisasi lingkungan hidup untuk dapat mengajukan hak gugatan a. memasang atau memperbaiki unit dalam rangka tanggung jawab dalam pengolahan limbah sehingga limbah pelaksanaan perlindungan dan sesuai dengan baku mutu lingkungan pengelolaan lingkungan hidupdiatur hidup yangditentukan; dalam Pasal 92 (3), syarat tersebut b. memulihkan fungsi lingkungan antara lain : hidup;dan/atau a. Berbentuk badan hukum atau c. menghilangkan atau memusnahkan yayasan ; penyebab timbulnya pencemaran b. Menegaskan dalam anggaran dan/atau perusakan lingkunganhidup. dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan 49Penjelasan Atas UU No. 32 Tahun 2009 UUPPLH Pasal 87 ayat 1 pelestarian lingkungan hidup, dan : 32 Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021
Syarat dan Bentuk Tuntutan Hak Gugatyang Dilakukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta,2009 paling singkat 2 (dua) tahun. 2. Bentuk tuntutan yang hanya dapat R.M.Gatot P. Soemartono, Hukum Sinar Lingkungan Grafika, Jakarta, 2007 Indonesia, dimintakan oleh organisasi lingkungan hidup ke Pengadilan hanya terbatas Soemartono, Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 Hukum pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau Stefanus Munadjat Danusaputro, 2003, Hukum Lingkungan, Bükü V jilid l, Binacipta, Bandung pengeluaran riil. Sukanda Husin, Penegakan Hukum Sinar Lingkungan Grafika, 2009 Indonesia, DAFTAR PUSTAKA Supriadi, Hukum lingkungan di Indonesia, Sinar grafika, Jakarta, 2008 Buku: Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 AM Yunus Wahid, Pengantar Hukum Kedua, Lingkungan Prenadamedia Group, 2018 Edisi Internet : Daud Silalahi, 2004, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008 KoesnadiHardjosoemantridalam, /2011/05/30/uupplh-sebagai- umbrella-act, diakses tgl 5 Februari 2021 Undang undang : Munadjad Danu Lingkungan, Jakarta Saputro, Hukum 1985, Binacipta, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021 33