TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN ISTRI HAMIL SEBELUM MENIKAH (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Tnk) SKRIPSI ERWIN SAPUTRA 1921010153 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1445 H / 2023 M
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN ISTRI HAMIL SEBELUM MENIKAH (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Tnk) SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat- Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Oleh : ERWIN SAPUTRA 1921010153 Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I Pembimbing II: Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1445 H / 2023 M
ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh putusan Pengadilan agama Tanjung Karang Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Tnk putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang, berisi tentang permohonan cerai. Bahwa dari awal mula pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pertengkaran karena Termohon berbohong dengan Pemohon dan keluarganya terkait kondisi Termohon yang sudah hamil sebelum menikah dengan Pemohon dan Termohon mempunyai sikap yang egois, suka memaksakan kehendaknya saja, ini yang membuat Pemohon tidak bisa menerima dan akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, setalah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Berdasarkan hal ini yang menjadi perumusan masalah adalah Pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang perceraian dengan alasan isteri hamil sebelum menikah. Kedua, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap putusan hakim Nomor 1184/Pdt.G/PA.Tnk tentang perceraian dengan alasan istri hamil sebelum menikah. Jenis Penelitian ini merupakan library research (penelitian pustaka), dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data Primer yang bersumber dari putusan perkara Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Tnk. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan, Pertama, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Disini hakim dalam mempertimbangkan masalah ini sebagai pemicu dari sebuah perselisihan dan pertengkaran, itu disebabkan karena bukan hanya satu faktor pemicu saja yang menjadi ukuran hakim dalam memutuskan perkara ini melainkan ada faktor-faktor lain yang mengikutinya. Hakim mengabulkan Pemohonan Pemohon karena Termohon berbohong dengan Pemohon terkait kondisi Termohon yang sudah hamil sebelum menikah dengan ii
Pemohon dan Termohon mempunyai sikap egois, suka memaksakan khendaknya saja. Yang Kedua tinjauan hukum Islam, terhadap alasan perceraian dalam putusan hakim Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang perceraian dengan alasan istri hamil sebelum menikah sudah terpenuhi, hal ini sudah sesuai yang diajarkan Agama Islam wanita hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamili maka tidak sah atau haram hukumnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun sudah jelas bahwa wanita hamil hanya boleh dinikahkan dengan laki- laki yang menghamili. Jika keduanya tetap ingin melangsungkan perkawinan maka laki-laki harus menunggu perempuan hamil tersebut melahirkan sehingga bisa melakukan akad nikah yang sah. Kata Kunci : Hukum Islam, Perceraian. iii
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPM Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas : Erwin Saputra : 1921010153 : Syariah Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Istri Hamil Sebelum Menikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1184/Pdt.G/2022/Pa.Tnk)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam Footnote atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. Bandar Lampung, 27 Februari 2023 iv
MOTTO Nabi SAW bersabda,"Janganlah disetubuhi (dikawini) seorang wanita hamil (karena zina) hingga melahirkan. (HR. Abu Daud). vii
PERSEMBAHAN Bismillahirrahmanirrahim, Skripsi ini akan kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada: 1. Kedua orang tua ku, Bapak Ansori dan Ibu Kamalia, terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendoakan ku setiap detiknya, yang dimana sampai saat ini Alhamdulillah segala urusanku engkau support demi masa depan ku dan harapanku. 2. Kakak dan Adikku, Joni Andika, dan Adikku Intan Puspita Sari yang telah memberiku semangat dan mendoakan dalam perjalan menyelesaikan skripsi ini. 3. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan denganpenuh kasih sayang dan ikhlas, semoga ilmu yang bapak ibu berikan memberikan manfaat, Aamiin. 4. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajariku secara baik. viii
RIWAYAT HIDUP Nama Lengkap Penulis Erwin Saputra, Putra kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ansori dan Ibu Kamalia, lahir di Oku Timur pada tanggal 14 Juni 1999. Jenjang pendidikan yang telah penulis tempuh ialah sebagai berikut: 1. SDN 1 Sari Negara pada tahun 2006 lulus pada tahun 2012. 2. SMP N 1 Baradatu pada tahun 2012 lulus pada tahun 2015. 3. SMA N 1 Baradatu pada tahun 2015 lulus pada tahun 2018. 4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam. ix
KATA PENGANTAR Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi. Sehingga skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Isam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Istri Hamil Sebelum Menikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Tnk)" Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do'a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Ucapan terima kasih ini, diberikan kepada: 1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhsiyah atau Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 4. Bapak H.Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing I dan Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat. 6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan x
Lampung, yang informasi data, refrensi dan sumber lainnya. sudah memberikan bantuannya mengenai 7. Terima kasih kawan-kawan ku Irene Zeta, Imam Fajri, M. Wildan Fuadi, Elsa Nurhidayah, Niken Andya Pramesty, Febri Pramestia Kencana, Ridho Zakaria, Surya Adi Putra, dan Gilang Ramadhan, yang selalu setia menemani dan membantuku. 8. Terima kasih untuk angkatan 2019 Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah). Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah Aamiin Allahuma Aamiin. Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenkan keterbatasan ilmu yang peneliti kuasai. Untuk itu peneliti mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca semua. ini dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah. Akhirnya harapan peneliti, semoga skripsi Bandar Lampung, 01 Juni 2023 ERWIN SAPUTRA NPM. 1921010153 xi
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i ABSTRAK ... ii HALAMAN PERNYATAAN ... iii HALAMAN PERSETUJUAN ... iv HALAMAN PENGESAHAN ... v MOTTO ... vi PERSEMBAHAN ... vii DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... viii KATA PENGANTAR ... ix DAFTAR ISI ... xi BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Penegasan Judul ... 1 B. Latar Belakang Masalah ... 2 C. Fokus Penelitian ... 7 D. Rumusan Masalah ... 7 E. Tujuan Penelitian ... 7 F. Manfaat Penelitian ... 8 G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan ... 9 H. Metode Penelitian ... 11 I. Sistematika Pembahasan ... 14 BAB II LANDASAN TEORI ... 15 A. Perceraian Dalam Hukum Islam ... 15 1. Pengertian Perceraian ... 15 2. Dasar Hukum Perceraian ... 19 3. Macam Macam Perceraian ... 22 4. Rukun Dan Syarat Perceraian ... 25 5. Alasan Dan Penyebab Timbulnya Perceraian ... 26 6. Hikmah Perceraian ... 31 B. Menikahi Wanita Hamil Dalam Hukum Islam ... 31 1. Pengertian Hamil Sebelum Menikah ... 31 2. Menikahi Wanita Hamil Menurut Hukum Islam ... 33 xii
4. Menikahi Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ... 41 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN ... 47 A. Duduk Perkara ... 47 B. Pertimbangan Hakim ... 53 C. Amar Putusan ... 58 BAB IV ANALISIS PENELITIAN ... 59 A. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Tentang Perceraian Dengan Alasan Isteri Hamil Sebelum Menikah ... 59 dalam B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Isteri Hamil Sebelum Menikah ... 62 BAB V PENUTUP ... 67 A. Simpulan ... 67 B. Rekomendasi ... 68 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN Lampiran 1 : Blanko Konsultasi Lampiran 2 : Surat Lulus Turnitin Lampiran 3 : Bukti Lulus Turnitin Lampiran 4 : Surat Keterangan Rumah Jurnal Lampiran 5 : Putusan Mahkamah 1184/Pdt.G/2022/PA.Tnk Agung xiii Nomor
BAB I PENDAHULUAN A. Penegasan Judul Sebagai kerangka awal guna mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian serta mencegah kesalahan dalam menafsirkan maksud dari judul penelitian, maka penulis akan menguraikan arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Judul skripsi yang akan penulis buat ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Istri Hamil Sebelum Menikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor1184/Pdt.G/2022/PA.Tnk), adapun arti dari beberapa istilah yang perlu penulis uraikan dalam judul ini adalah sebagai berikut : 1. Tinjauan Hukum Islam, memiliki dua arti yang berbeda ―Tinjauan‖ dan ―Hukum Islam‖. Tinjauan adalah analisa, penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan masalah.1 Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam yang hukumnya sudah ditetapkan oleh Allah SWT.2 Jadi maksud dari Tinjau Hukum Islam adalah suatu persoalan masalah yang langsung dianalisis menggunakan sumber langsunng dari hukum Islam yaitu Al-Qur"an dan Sunnah nya. 2. Perceraian adalah putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak 1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, Cetakan ke-3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1128. 2 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 45. 1
2 lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.3 3. Hamil di luar nikah adalah suatu perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya sebuah ikatan secara resmi dari agama dan pemerintah (akad). Kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan resmi (akad) dapat di kategorikan sebagai seks bebas atau perzinaan. 4 Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, dapat di ditegaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Istri Hamil Sebelum Menikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Tnk) yaitu agar memberikan pemahaman mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada putusan (Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1184/Pdt.G/PA.Tnk). B. Latar Belakang Masalah Perkawinan atau yang sering disebut pernikahan dalam islam berarti satu perjanjian yang mengikat perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Lembaga perkawinan di syariatkan oleh islam berdasarkan kitap suci Al-Quraan, Hadist Rasulullah SAW. dan Ijma /concencus para ulama islam.5 Perkawinan berasal dari kata ―kawin‖ yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling 3 Khairul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 17. 4 Nur Afifah Yulia Muchibba dan Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, ―Fenomena Kehamilan Diluar Nikah Pada Usia Dini,‖ Paradigma Volume 7, no. Nomor 3 (Juli 2019): 1, 5 Fuad Mohd Fachruddhin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam : Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 27.
memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.6 Menurut Ahmad Ashar Bashir, Pernikahan Adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seseorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah piha,dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujutkan suatu kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh allah. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan ―satu sunatullah yang berlaku pada semua mahluk tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan‖.7 Menurut hukum islam yang di maksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanyabukan muhrim. ―Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil‖.8 Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 105 dijelaskan:
( ٥٠١
.نارمع لٰا
―Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat." 6 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8. 7 Ibid., 10. 8 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, t.t. 3
4 Agama islam telah mensyariatkan perkawinan sebagai tahap salah satu sarana selanjutnya akan melahirkan keturunan yang sah, dan dari perkawinan ini pula akan diharapkan terciptanya kemaslahatan umat. Setiap pasangan suami isteri atau seluruh komponen keluarga seharusnya bisa menjaga kehidupan rumah tangganya agar rukun, damai, harmonis dengan tetap berpegang teguh kepada norma-norma sosial msyarakat. terbentuknya keluarga yang pada Perjalanan dalam sebuah perkawinan tidaklah selalu tenang dan menyenangkan. Adakalanya kehidupan perkawinan begitu rumit dan memusingkan. Dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi percekcokan akibat ulah isteri atau suami akan tetapi, hendaklah percekcokan itu tidak di biarkan menjadi besar. Jika dalam suatu perkawinan terdapat konflik yang berkepanjangan, dimana apabila perkawinan tersebut tetap di lanjutkan akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan anggota keluarga, maka jika hal itu terjadi perkawinan tersebut dapat di putus dengan cara perceraian.9 Menurut hukum islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan pengadilan.10 Alasan perceraian yang muncul diantara suami isteri sebagian ada yang berhubungan dengan masalah hamil sebelum menikah, yaitu suami tidak mengetahui bahwa isteri nya sudah hamil sedari belum menikah, dan suami tidak merasa menggauli istrinya ketika belum menikah. sehingga hubungan keluarga tidak lagi harmonis, yang pada puncaknya perkawinan pun harus dikorbankan. Dan perilaku hamil sebelum menikah sering kali menjadi alasan dari penuntutan. 9 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 1982), 10. 10 Moh. Idris Rumalyo, Hukum Pekawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 6.
Pernikahan hamil sebelum menikah sering terjadi pada kalangan anak remaja karena biasanya masa remaja merupakan perubahan masa anak-anak menuju masa dewasa dengan di tandai masa pubertas disamping itu juga di tandai dengan organ reproduksi yang sudah matang yang rentan pemicu terjadinya hamil sebelum menikah karena masih dalam tahap pubertas. Hamil sebelum menikah adalah suatu perbuatan yang dilakukan sepasang kekasih yang belum mengikuti norma-norma yang berlaku yang berdasarkan aturan pernikahan secara umum melainkan karena pasangan tersebut melakukan perbuatan yang sudah terjadi pada sebelumnya atau biasa disebut berzina yang menyebkan terjadinya sebuah pernikahan seperti pergaulan yang bebas. Masa remaja atau adolescence merupakan salah satu fase penting bagi perkembangan pada tahap-tahap kehidupan selanjutnya. Pada umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (high curiousity). remaja cenderung ingin berpetualang menjelajah segala sesuatu yang belum pernah di alaminya. Selain didorong juga oleh keinginan menjadi seperti orang dewasa termasuk yang berkaitan dengan masalah seksualitas.11 Tidak tersedianya informasi yang akurat dan benar tentang kesehatan reproduksi, maka remaja mencari akses dan melakukan eksplorasi sendiri. Majalah, buku dan film pornografi dan pornoaksi memaparkan kenikmatan hubungan tanpa mengajarkan tanggung jawab dan resiko yang harus dihadapi, menjadi acuan utama mereka, mereka juga mempelajari seks dari internet. Hasilnya, remaja yang beberapa generasi lalu masih malu- malu kini sudah melakukan hubungan seks diusia dini yakni 13 sampai 15 tahun.12 seks Perkembangan jaman saat ini, ikut mempengaruhi prilaku seksual dalam berpacaran remaja. Hal ini misalnya dapat dilihat bahwa hal-hal yang di tabukan oleh remaja pada beberapa tahun yang laku, seperti ciuman dan bercumbu kini telah dibenarkan oleh 11 Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Remaja (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 45. 12 Iwan Andhyantoro, Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa Kebidanan Keperawatan (Jakarta: Salemba Medika, 2012), 93. 5
6 remaja sekarang. Bahkan ada sebagian kecil dari mereka setuju tersebut cukup mengkhawatirkan dengan free sex. Kondisi mengingat perilaku tersebut dapat menyebabkan kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD) yang selanjutnya memicu praktik aborsi yang tidak aman, penularan PMS dan HIV/AIDS, bahkan kematian.13 Penelitian yang dilakuakan oleh balai besar penelitian dan pengembangan pelayanan kesejahteraan (B2P3KS), Departeman sosial republik indonesia menyatakan bahwa jumlah remaja yang memiliki KTD dan berkonsultasi tahun mengalami kenaikan. Fakta yang ditemukan pada penelitian tersebut adalah dari populasi yang berdasarkan pendidikan, dari tahun 2002-2005, remaja yang mengalami KTD terbanyak adalah yang memiliki pendidikan perguruan tinggi yakni mahasiswi (59,22 persen), remaja yang berpendidikan SMU (17,70 persen) dan yang paling kecil SMP (1,63 persen). Secara keseluruhan remaja yang hamil di luar nikah terbesar terjadi pada tahun 2022 (640 kasus). Kemudian tahun 2004 sebanyak 560 kasus dan tahun 2005 sebanyak 551 kasus. Sepanjang tahun 2013 terdapat 325 kasus kehamilan tidak di inginkan.14 sosial tiap Semakin banyak nya kasus kehamilan sebelum menikah yang dialami remaja telah menyebabkan hancurnya masa depan remaja tersebut.ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hamil sebelum menikah yaitu lingkungan, kurang adanya pengawasan orang tua, sikap dari sang anak yang tidak mau faktor keluarga mendengarkan orang berantakan, serta faktor adanya teknologi. tua, faktor ekonimi, Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dikaji lebih dalam lagi bagaimana terjadinya perceraian dengan alasan isteri hamil sebelum menikah dan bagaimana tinjauan hukum islam mengenai perceraian dengan alasan isteri hamil sebelum menikah. Oleh karena itu, penyusun mencoba untuk mengangkat masalah ini 13 Kartini Kartono, Psikologi Wanita 1 Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa (Bandung: Bandar Maju, 2006), 22. 14 Thohari, Ranjau-Ranjau Pergaulan Bebas (Jakarta: Sanabil Pustaka, 2006), 24.
sebagai kajian untuk penyusunan proposal dengan : ―Tinjauan hukum islam terhadap perceraian dengan alasan isteri hamil sebelum menikah‖ (studi putusan pengadilan agama tanjung karang nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Tnk). judul C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka memerlukan adanya pemfokusan peneltian, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Untuk terlebih dahulu menetapkan fokus penelelitian. Setealah fokus di tentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-sub fokus penelitian. Adapun fokus penelitian pada proposal ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Isteri Hamil Sebelum Menikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Tnk). Dalam sebuah penelitian, peneliti D. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam proposal ini dapat di rumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1184/Pdt.G/PA.Tnk tentang perkara perceraian dengan alasan isteri hamil sebelum menikah ? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perceraian dengan alasan isteri hamil sebelum menikah ? E. Tujuan Penelitian Berdasarkan gambaran yang telah di uraikan dalam rumusan masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut: 7
8 1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang perkara perceraian dengan alasan isteri hamil sebelum menikah. 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap putusan hakim tentang perceraian dengan alasan isteri hamil sebelum menikah. F. Manfaat Penelitian 1. Secara Teoritis ini dapat menambah referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis, pembaca, dan serta masyarakat mengenai ilmu-ilmu hukum terutama mengenai analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang perceraian dengan alasan isteri hamil sebelum menikah. Penulis berharap penelitian a.Diharapkan dapat memperkaya ilmu keislaman bagi peneliti, pembaca, dan msyarakat. b. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil maksimal. 2. Secara Praktis a.Bagi Penulis Penulis ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam pengimplementasian ilmu yang sudah didapatkannya selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Manfaat dari pembahasan ini dapat menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat tentang ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Isteri Hamil
Sebelum Menikah‖ terutama bagi masyarakat yang masih kurang paham dengan kasus tersebut. b. Bagi Mahasiswa Manfaat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referens bagi yang akan melakukan penelitian sejenis. G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permaslahan yang dikaji dalam proposal penelitian ini. Maka, peneliti temukan beberapa kajian diantaranya : Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tidara Ayu Dayani, yang berjudul ―Problematika Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah‖. Penelitian ini membahas tentang 4 keluarga yang mengalami hamil diluarnikah yang di kategorikan 2 keluarga yang menerima pernikahan dan 2 keluargga yang ada penolakan sebelum menikah. Hasil dari penelitian ini adalah seseorang yang masih duduk di bangku sekolah yang kurang pengawasan dari orang tuanya sehingga maraknya pergaulan bebas dan gaya pacaran yang berlebihan, adanya faktor yang mempengaruhinya remaja hamil di luar nikah diantaranya adalah faktor iptek, pergaulan, masyarakat dan keluarga. Sedangkan dampak dari hamil sebelum menikah adalah pencemaran nama baik, putus sekolah, (KDRT). Dan keguguran, kekerasan dalam problematika yang dialami keluarga tersebut adalah prasaan cemburu yang berlebihan, masalah ekonomi, rasa egois yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang minim.15 rumah tangga Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Diana Putri Aprillia, yang berjudul, ―Keharmonisan Rumah Tangga Yang Hamil Diluar Nikah‖Penelitian ini membahas tentang dampak dan perbandingan hamil diluar nikah terhadap keharmonisan rumah 15 Tidara Ayu Dayani, ―Problematika Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Di Desa Mendak Delanggu Klaten)‖ (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017), 7. 9
10 tangga dengan pasangan yang lainnya dalam segi perekonomian, penyelesaian masalah, maupun keberhasilan dalam membina rumah tangganya. Penelitian ini memfokuskan pada dampak hamil diluar nikah terhadap keharmonisan rumah tangga dan faktor yang menyebakan pelaku melakukan hubungan diluar nikah.16 Ketiga, Penelitian ini yang dilakukan oleh Adella Putri Ariyani, ―Manejemen Konfilik Pada Pasangan Remaja Hamil Diluar Nikah‖. Penelitian ini membahas tentang manejemen konfilk pada pasangan remaja hamil diluar nikah yang terjadi berada dalam setatus pacar. Seks bebas yang dilarang oleh agama yang diakui oleh indonesia justru banyak ditemui di lingkungan masyarakat, khususnya remaja. Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa dimana adanya stom and stress yang mempengaruhi pelakunya.17 telah ditelusuri penyusun menunjukan perbedaan dari judul skripsi yang pertama, kedua, dan ketiga yaitu: Pertama, membahas tentang seorang wanita yang masih duduk di bangku sekolah. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Diana Putri A, membahas tentang dampak dari hamil diluar nikah terhadap keharmonisan rumah tangga dan faktor pelaku melakukan hubungan diluar nikah. Ketiga, skripsi yang ditulis Adella Putri Ariyani, membahas tentang mengeksplorasi proses manejemen konflik mengenai hamil diluar nikah pada pasangan remaja. Hasil dari beberapa penelitian yang Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis disini secara khusus membahas tentang putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang percerain dengan alasan sebelum menikah. Menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh istri berbohong dengan suami dan keluarganya terkait kondisi dirinya yang sudah hamil sebelum menikah dengan suaminya dan juga isteri bersfipat egois, suka memaksakan isteri hamil 16 Diana Putri Aprillia, ―Keharmonisan rumah tangga Pasangan Yang Hamil Diluar Nikah‖ (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017), 5. 17 Adella Putri Ariyani, ―Manejemen Konflik Pada Pasangan Remaja Hamil Diluar Nikah‖ (Skripsi, UNAIR, 2016), 8.
kehendaknya sendiri. Inilah yang memicu perselisihan dan pertengkaran sudah sulit untuk di rukunkan kembali seperti sediakala. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut diatas adalah dalam hal konteks kasus yang diteliti serta tempat dan tahun perkaranya. Oleh karena itu, penyususn merasa perlu untuk membahas dan meneliti tema tersebut dalam proposal ini. H. Metode Penelitian 1. Jenis dan Sifat Penelitian a.Jenis Penelitian Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil peneliti terdahulu.18 dilaksanakan dengan menggunakan b. Sifat Penelitian Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-halyang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.19 2. Sumber Data itu diperoleh. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain : Sumber data adalah tempat dari mana data a.Sumber Data Primer Sumber data primer merupakan pokok yang diproleh dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus, data tersebut berhubungan langsung dengan permasalahan yang 18 Iqbal Hasan, Analisa Data Penelitian Dengan Statistik (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 17. 19 Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7. 11
12 akan diteliti oleh penulis. Diantaranya tersumber dari Putusan Perkara Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Tnk. b. Sumber Data Sekunder Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer.20 Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung, diantaranya meliputi nuku, jurnal, kamus atau artikel dan skripsi yang berhubungan dengan terjadinya perceraian dengan alasan isteri hamil sebelum menikah. c.Sumber Data Tersier Sumber data tersier merupakan yang memberikan petunjuk dari data primer dan data sekunder yang berupa kamus umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet. 3. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode : a.Kepustakaan Teknik kepustkaan adalah ―penlitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis‖.21 b. Dokumentasi Dokumentasi dimaksudkan untuk mencari data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, majalah, transkip, 20 Ibid., 10. 21 Ibid., 13.
dan lain sebagainya.22 Dokumen ini dilakukan di Pengadian Agama Tanjung Karang. 4. Metode Pengolahan Data Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui tahapan, sebagai berikut : a.Pemeriksaan Data (Editing) Pemeriksaan data ialah pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.23 b. Sistematis Data (Sistematizing) atau mengelompokkan data secara sistematis. Data yang ada dikelompokkan menurut klasifikasi dan urutan masalah. Sistematis data yaitu menepatkan 5. Metode Analisis Data telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisa data yang dilakukandengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalam nya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.24 Data yang 22 Ibid. 23 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 17. 24 Ibid. 13
14 I. Sistematika Pembahasan ini peneliti susun menjadi 5 bab dalam bagian isi skripsi, di mana susunan tersebut adalah sebaga berikut : Sistematika pembahasan skripsi dalam penelitian ini peneliti menjelaskan alasan peneliti mengambil judul penelitian ini. Di mana dalam penelitian ini dijelaskan secara singkat latar belakang yang menjadi titik permasalahan yang terjadi yang di sederhanakan yang setelahnya melalui fokus dan sub fokus penelitian dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah. Serta di bab ini pula tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kajian dijelaskan sistematika terdahulu, metode penelitian pembahasan dalam penelitian. Bab pertama, pendahuluan pada bab penelitian dan ini peneliti menjelaskan tentang teori yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian. Pada bab ini peneliti coba menguraikan mengenai Perceraian Dalam Hukum Islam dan Hamil Dalam Hukum Islam. Bab kedua, landasan teori pada bab Bab ketiga, deskripsi objek penelitian pada bab ini peneliti memfokuskan pada objek penelitian, gambaran umum objek dan penyajian fakta dan penelitian. Bab keempat, analisis penelitian pada bab ini dijabarkan terkait hasil pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1184/pdt.g/2022/pa.tnk. tentang perceraian dengan alasan isteri hamil sebelum menikah dan analisis hukum islam terhadap putusan hakim tentang terjadinya perceraian dengan alasan isteri hamil sebelum menikah. Bab kelima, penutup pada bab ini di jabarkan mengenai simpulan dari penelitian serta rekomendasi peneliti.
BAB II LANDASAN TEORI A. Perceraian 1. Pengertian Perceraian Agama Islam adalah agama yang sangat toleran dalam menentukan suatu permasalahan yaitu berupa permasalahan dalam perkawinan. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami dan istri, inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh agama Islam. terdapat hal-hal yang tertentu Namun dalam keadaan menghendaki putus perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik. Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti ―pisah‖ dari kata dasar ―cerai‖. Menurut istilah (syara") perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang digunakan oleh syara'. 25 Dalam istilah fiqh perceraian dikenal dengan istilah ―Talaq‖ atau ―Furqah‖. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan 25 Isnawati Rais, ―Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya,‖ Al-"Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Volume 12, no. Nomor 1 (Juni 2014): 53, 15
16 dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.26 Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, semakna dengan kata talak itu adalah al-irsal atau tarku, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri. Ulama juga mengemukakan talak yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya. talak, Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan ―sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakiri hubungan perkawinan itu sendiri‖.27 Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, kata ―bercerai‖ itu sendiri artinya ―menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.‖ Secara harfiyah talak itu berarti lepas dan bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologi kelihatannya dalam mengemukakan essensinya sama.28 Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai penafsiran perceraian namun perihal hal perceraian sudah diatur dalam pasal 113 hingga dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). dengan memandang isi pasal- pasal itu bisa dikenal kalau metode bercerai tidak gampang, sebab wajib mempunyai alasan-alasan yang kokoh serta alasan- alasan ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut:" Perceraian cuma dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sesudah pengadilan yang itu berusaha serta tidak sukses mendamaikan kedua belah pihak." itu wajib betulbetul menurut hukum. perihal Bersumber pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 semacam diatas hingga yang diartikan dengan perceraian 26 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, 104. 27 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, Cetakan ke-9 (Bandung: Al Maarif, 1994), 8. 28 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, Cetakan ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 125.
perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan cara pengucapan akad perceraian yang wajib dilakukan di depan sidang serta di saksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. bila pengucapan akad perceraian itu dilakukan diluar sidang, hingga perceraian itu ialah perceraian liar yang dikira tidak legal serta tidak mempunyai daya hukum yang mengikat. Menurut Madzhab Syafi"i talak atau perceraian dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh suami yang berakal, baligh dan atas kehendak sendiri (mukhtar). Artinya orang yang belum mukallaf tidak sah, seperti talak anak kecil, orang gila atau tidak sadar, penderita ayan, dan orang tidur. Begitu juga talak yang dilakukan oleh bukan suami atau wakilnya juga tidak sah. Termasuk talak orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar juga tidak sah. Misalkan seorang suami yang diancam akan dibunuh, dipotong anggota tubuhnya, dipukuli, dikecam ataupun dipukul dengan ringan sementara dia adalah orang yang terhormat dan pemukulan itu menghinakanya.29 Sebagai contoh di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang mana istrinya membenci suaminya dan ia melihat suaminya sedang tidur kemudian dia mengambil pisau lalu membangunkannya maka ia berkata, ―talaklah aku talak tiga atau kamu aku bunuh,‖ maka sang suami memberinya nasehat dan merayunya untuk tidak melakukan hal demikian namun sang istri enggan mendengarkannya dan bersikokoh tetap pada pendiriannya maka sang suami mentalaknya dengan talak tiga. Kemudian besok harinya dia datang menemui Rasulullah dan menanyakan hal tersebut maka Rasulullah bersabda, ―Tidak ada keringanan pada masalah talak.‖30 Imam Hanafi menyandarkan pedapatnya mengenai talak terhadap hadis tersebut. Yang artinya masalah talak menjadi suatu hukum yang sah meski pun itu talak paksa dan membedak annya dengan keterpaksaan dalam hal jual beli. 29 Wahbah Zuhali, Al-Fiqhu As-Syafi"i Al-Muyassar (Jakarta: Almahira, 2010), 580. 30 Ibid. 17
18 Karena pada dasarnya talak merupakan suatu tindakan patal yang menyangkut hubungan suami istri, dimana talak menjadi sarana pemisah ketika talak tersebut dilafadzkan. Menurut Imam Hanafi sendiri, apabila talak itu telah dilafadzkan maka jatuhlah hukum talak, meskipun yang mengatakan dalam keadaan gurau atau terpaksa.31 Ahli fiqh mendefinisikan talak yaitu, menurut Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut : Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.32 Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus dalam kehidupan rumah tangganya. Pasti ada masanya di antara suami isteri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh isteri ataupun suami. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian. itu dilaksanakan selama-lamanya diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja. Islam telah mensyariatkan agar perkawinan Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina sudah tidak lagi harmonis dan tidak memberikan rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. 31 Ibid., 581. 32 Dahlan Ihdami, Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 2003), 64.
2. Dasar Hukum Perceraian Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Dasar hukum Cerai menurut syariat Islam ada 5 (lima), tergantung ilat (sebab-sebab dan waktunya), yaitu sebagai berikut:33 a.Wajib, yaitu cerainya orang yang melakukan ila" (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak fai'ah (kembali menyetubuhi istrinya), dan cerai yang dilakukan dua hakam dalam kasus percekcokan apabila keduanya melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Begitu juga setiap cerai yang tanpanya hidup menjadi bahaya, yang biasanya tidak dapat ditahan oleh suami istri, atau tidak adanya cerai menjadi penyebab terjerumusnya mereka (suami istri) kedalam lembah kemaksiatan. b. Makruh, yaitu cerai tanpa ada hajat. Ada dua riwayat mengenai cerai macam ini, yakni sebagai berikut: 1) Hukumnya haram, karena mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan istri, serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa ada hajat. Karena itu hukumnya haram, sama seperti memusnahkan harta benda. Juga berdasrkan sabda Nabi Muhammad SAW, ―Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain‖. 2) Boleh, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, " Perkara yan paling dibenci Allah adalah cerai‖. Dalm lafazh lain disebutkan, ― Allah tidak menghalalkan sesuatu yang yang lebih dibenci-Nya daripada cerai‖ (HR.Abu Daud, isnad-nya cacat). Cerai yang dibenci adalah cerai yang tanpa hajat, dan Nabi Muhammad 33 Reski Amaliah, ―Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Lahirnya Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas II B Majene,‖ Jurnal Hukum Unsulbar Volume 5, Nomor 2 (Oktober 2022): 68, law.v5i2.1953. 19
20 SAW menyebutnya halal, Juga karena cerai meniadakan pernikahan yang mengandung maslahat-maslahat yang dianjurkan, sehingga hukumnya makruh. c.Mubah, yaitu ketika ada hajat: baik karena buruknya perangai istri dan pergaulannya, dan karena istri dirugikan tanpa mencapai tujuan.34 d. Dianjurkan, yaitu ketika istri melalaikan hak-hak Allah yang wajib; seperti shalat dan sebagainya, dan suami tidak dapat memaksanya, atau suami mempunyai istri yang tidak dapat menjaga moral. Dalam kondisi ini, tidak ada larangan melakukan ‗adhl (melarang istri menikah dengan orang lain dengan cara menahannya, padahal suami sudah tidak menyukainya) dan mempersulit istri dengan membayar tebusan kepada suami. Ada kemungkinan cerai dalam dua kasus ini menjadi wajib. Termasuk cerai yang dianjurkan adalah cerai dalam kondisi percekcokan, dan dalam kondisi dimana istri perlu melakukan khulu' (perceraian atas permintaan istri dengan kompensasi dari pihak istri) untuk menghilangkan kerugian darinya. e.Dilarang, yaitu cerai sewaktu haid atau dalam masa suci dimana suami telah menyetubuhinya. Ulama seluruh negeri dan zaman menyepakati keharamannya, dan disebut juga cerai bid"ah, karena orang yang mencerai itu menentang Sunnah dan meninggalkan perintah Allah SWT dan Rasul- nya. 35 Sedangkan dalam Islam sendiri mengenai dasar hukum dari perceraian ialah diantaranya dalam surat at-Talaq ayat 6.
34 Ibid. 35 Ibid.
٦(
قلاطلا
"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya" (Q.S. At-Talaq (65):6) Selain itu terdapat juga di dalam surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:
٩٤)
بازحْلاا
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahiperempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekalisekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaikbaiknya". (Q.S. Al-Ahzab (33):49).
22 75. 3. Macam-Macam Perceraian Macam-macam talak dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya sebagai berikut :36 a.Talak ditinjau dari segi hak bekas suami atau bekas istrinya setelah suami menjatuhkan talak atau boleh dan tidaknya rujuk. 1) Talak Raj"i Talak Raj"i ialah talak yang dijatuhkan suami kepada telah dikumpuli, bukan karena isteri yang tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru. Talak raj"i tidak mencegah suami menggauli isteri, karena ia tidak menghilangkan akad perkawinan tidak tidak menghilangkan kepemilikan serta dan mempengaruhi itu, talak menyebabkan perpisahan, namun tidak menimbulkan suatu akibat selama wanita yang di talak masih dalam masa sesudah berakhirnya iddah tanpa dirujuk. Apabila iddahnya berakhir dan suami tidak merujuknya, maka isterinya lepas darinya. keadaan. Meskipun iddah. Akibatnya hanya nampak 2) Talak Ba"in Talak Ba"in secara etimologi adalah nyata, jelas pisah atau jatuh, yaitu karena isteri belum digauli oleh suaminya, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali) dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (khulu"). Thalak ba"in dibagi menjadi dua macam, yaitu ba"in sugra dan ba"in kubra:37 36 Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 2001),
85. a) Talak Ba"in Sugra Adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk tidak suaminya, dari menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya. Yang dimaksud dengan menghilangkan hak- hak rujuk seperti suami tidak diperkenankan rujuk kepada isterinya yang di talak namun hingga masa iddah habis suaminya tidak merujuk isterinya. Suami isterinya namun diperbolehkan kembali pada diharuskan nikah baru (Tajdid An Nikah) dan juga mahar baru (Tajdid Al Mahr). bekas tetapi b) Talak Ba"in Kubra Adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana suami isteri secara nyata dan sah, dan juga isteri tersebut telah menjalani masa iddahnya telah habis pula. Sesungguhnya perlu diperhatikan bahwa pernikahan yang kedua itu hendaklah benar-benar dengan kemauan perempuan bukan karena kehendak tetapi memang betul-betul suami yang pertama, dengan niat akan kekal sebagaimana pernikahan pada umumnya. b. Talak ditinjau dari segi sesuai atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi maka talak dibagi menjadi dua yaitu :38 1) Talak Sunni Adalah talak yang dijatuhkan ketika isteri telah suci dari haidnya dan belum dicampuri. Sejak saat berhentinya dari haid ini, menjatuhkan talak jika ia hendak menceraikannya. Fuqaha sepakat membolehkan 37 Abror Khoirul, Fiqh Munakahat (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), 38 Ibid., 86. 23
24 seorang suami menjatuhkan terhadap isterinya, yaitu apabila ia menjatuhkan talak kepada isterinya ketika dalam kedaan suci dan belum digauli. talak sunni 2) Talak Bid"i Adalah talak yang dijatuhkan ketika isteri sedang dalam keadaan haid atau nifas, atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri kembali. c.Talak ditinjau dari segi sighat (ucapan) Sighat talak adalah bentuk kalimat yang diucapkan seorang lelaki untuk menunjukan pelepasan ikatan suami isteri dan mewujudkan perkataan dengan perbuatan. Ada kalanya berupa kalimat terang-terangan dan ada kalanya sindiran.39 d. Talak dengan terang-terangan (sarih) Yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata suami, ―Engkau tertalak‖ atau ―Saya ceraikan engkau‖. Kalimat yang sarih (terang) ini tidak perlu niat. Apabila dikatakan oleh suami, berniat atau tidak berniat, keduanya terus bercerai asal perkataannya itu bukan berupa hikayat. e.Talak dengan sindiran (kinayah) Yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian, seperti kata suami, ―Pulanglah engkau ke rumah keluargamu‖ atau ―Pergilah dari sini‖ dan sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya bila tidak diniatkan untuk perceraian, tidaklah jatuh talak. Kalau diniatkan untuk mejatuhkan talak, barulah menjadi talak. 39 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat I (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 41.
4. Rukun dan Syarat Perceraian a. Rukun Perceraian Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak yaitu :40 1) Suami Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang tidak berhak berhak menjatuhkannya, selain suami menjatuhkannya. 2) Isteri Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isteri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkannya pada isteri orang lain. 3) Shigat Talak Shigat Talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menjatuhkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat, bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. 4) Qashdu (sengaja) Qashdu adalah bahwa dengan ucapan talak itu dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. b. Syarat Perceraian Talak akan dianggap sah apabila memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :41 40 Saebani, Fikih Munakahat I, 81. 41 Ibid., 85. 25
26 1) Syarat yang berkenaan dengan suami a) Berakal Suami yang menjatuhkan talak atau yang menceraikan isterinya harus dalam keadaan yang sehat dan berakal, artinya seorang suami yang dalam keadaan hilang akal seperti gila, mabuk, dan sebagainya tidak boleh (tidak sah) menjatuhkan talak. b) Baligh Tidak dipandang jatuh talak apabila yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. c) Atas Kemauan Sendiri Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan paksaan orang lain. 2) Syarat yang berhubungan dengan isteri a) Isteri masih tetap dalam perlindungan suami. b) Kedudukan isteri yag dicerai harus berdasarkan atas perkawinan yang sah. 42 3) Syarat yang berhubungan dengan shigat a) Shigat yang diucapkan oleh suami terhadap isteri menunjukkan talak, baik secara jelas maupun sindiran. b) Ucapan talak yang dilakukan oleh suami memang bertujuan untuk talak bukan maksud lain.43 5. Alasan dan Penyebab Timbulnya Perceraian Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (social pressure) bahwa bercerai bukan merupakan 42 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), 202. 43 Ibid.
hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meninggkatnya jumlah perceraian merupakan problem sosial terbesar di abad ini. Perceraian adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga. islam diberi hak menjatuhkan suami dibenarkan menggunakan haknya dengan gegabah dan sesuka hati. Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, dan dibenci oleh Allah SWT.44 Meskipun suami oleh hukum talak, namun tidak Mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan ―Suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam alasan perceraian.45 rumah tangga‖ sebagai Menurut Hukum Islam putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan keluarga. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, yaitu:46 a.Kematian Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah satu suami istri, dengan kematian itu berakhir pula hubungan perkawinan. Kalau yang meninggal dunia suami, si istri dapat kawin lagi sesudah habis masa iddahnya. Adapun masa iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya apabila dia sedang dalam keadaan hamil, adalah sampai si bayi yang ada dalam kandungan lahir. Sedangkan kalau 44 Linda Azizah, ―Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam,‖ Al- "Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Volume 10, Nomor 2 (July 2012): 78, 45 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tentang Alasan Perceraian. 46 Rais, ―Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia,‖ 65. 27
28 286. dalam keadaan biasa masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut: ―orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri hendaklah istri-istri tersebut menangguhkan dirinya (beriddah) 4 bulan 10 hari.‖ b. Talak Talak adalah menceraikan, yaitu suami menceraikan istri hingga ikatan perkawinan antara keduanya putus. Secara harfiah itu berarti melepas dan bebas. Sedangkan secara terminologis ulama" mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama.47 talak Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114. Talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 73 (1)). c. Khulu" Khulu" dalam kamus bahasa Indonesia adalah perceraian atas pihak perempuan dengan mengembalikan mas kawin yang diterimanya; tebus talak. Kata khuluk berasal dari bahasa Arab Khala"a al-Thaub yang artinya melepas baju. Dalam al-Qur"an disebutkan betapa dekat dan akrabnya hubungan suami istri, sehingga masing-masing diibaratkan sebagai pakaian bagi pasangannya.48 Selain etimologis, khuluk berarti menghilangkan (al- izalah) dan mencabut (al-naz"u). Dikatakan pula khala"a al- 47 Ibid. 48 Fikih Islam Pasha, Fikih Islam (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003),
zauj zawjah, apabila ia menghilangkan ikatan suami istri dengannya. Namun demikian tradisi menggunakan kata khulu' ini untuk menghilangkan sesuatu, selain ikatan suami istri sementara kata khuluk dimaksud untuk menghilangkan ikatan suami istri dengan memberikan iwad{ (tebusan). d. Shiqaq Bagi suami yang tidak dapat menerima alasan-alasan untuk khuluk sedang keduanya tidak lagi mampu hidup rukun berumah tangga secara ma"rȗf maka soal ini akhirnya menjadi syiqāq, artinya perselisihan antara suami istri yang tak mungkin didamaikan baik yang tidak bersedia itu dari pihak suami ataupun dari pihak istri.49 e.Fasakh Fasakh adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim, sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh. Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang diharamkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara'. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada tiga bentuk:50 1) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah Ia dapat menyamakan meneruskan hubungan suami istri bila sang suami telah membayar kafarat (denda). Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut zihar. ibunya. istrinya dengan 2) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk istrinya dalam masamasa tertentu sebelum ia membayar kafarat, namun tidak menggauli 49 Ibid. 50 Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, Pengantar Ilmu Fiqh (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 76. 29
30 perkawinan tetap utuh. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut ila". 3) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses li"an dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut li"an (melaknat). Sedangkan Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan Menurut Abdul Ghofur Anshoru menjelaskan bahwa putusnya perkawiinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak unuk putusnya perkawinan itu, sebagai berikut:51 1) Putusnya perkawinan karena kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan. 2) Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak. 3) Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya oerkawinan dengan cara ini disebut ―khulu‖. tidak berkehendak untuk 51 Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, ―Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan,‖ Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3, Nomor 2 (November 2019): 331,
6. Hikmah Perceraian Meskipun talak dibenci dalam suatu rumah tangga, tetapi sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam dilakukan. Hikmah diperbolehkannya talak atau perceraian itu adalah karena tangga yang kadang-kadang dinamika kehidupan menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan seperti ini juga, rumah tangga akan menimbulkan kemudharatan kepada dua belah pihak dan orang yang ada di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya kemudharatan yang lebih jauh, lebih baik ditempuh langkah perceraian dalam bentuk talak, dengan demikian talak dalam Islam untuk sesuatu tujuan maslahat. keadaan tertentu boleh rumah B. Menikahi Wanita Hamil Dalam Hukum Islam 1. Pengertian Hamil Sebelum Menikah Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat orang yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syari'at), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus tersalurkan.52 Pernikahan juga merupakan salah satu anjuran dalam Islam yang jelas, karena berdampak positif bagi pasangan dalam kehidupan pribadi atau individu maupun bermasyarakat.Menikah merupakan bagian dari nikmat tanda keagungan Allah yang diberikan kepada umat manusia. Dengan menikah berarti mereka telah berjuang mempertahankan kelangsungan hidup secara turun-temurun serta melestarikan agama Allah dipersada bumi pertiwi ini. 52 Ghozali, Fiqih Munakahat, 124. 31
32 Nikah juga dapat diartikan perkawinan, sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antar seorang wanita dengan seorang peria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).53 Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan diniawi dan ukhrowi. Dalam ajaran fikih, terlihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:54 a.Rub"al-ibadat, yang merupakan menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya. b. Rub"al-muamalat, yaitu merupakan menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajad hidup sehari-hari. c.Rub"al-munakahat, yaitu merupakan yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. d. Rub"al-jinayah, yang merupakan menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentraman. Oleh karena itu, Rasulullah Saw memerintahkan para pemuda untuk segera menikah, tentu bagi pihak yang sudah siap melakukannya. Karena nikah merupakan solusi positif untuk menyalurkan tabiat (naluri) manusia yang cenderung menyukai lawan jenisnya. Selain itu tujuan perkawinan itu adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat. Tujuan yang lebih utama adalah menjaga ras manusia dari keturunan yang rusak, sebab dengan perkawinan akan jelas nasabnya. Karena dengan perkawinan yang sah itu diharapkan dapat terwujud keluarga yang sakinah mawadah warahmah. 53 Rumalyo, Hukum Pekawinan Islam, 1. 54 Tihami dan Sahrani Sohari, Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 15.
Hamil adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.55 Hamil dan melahirkan secara norma adalah dambaan dari sebagian besar kaum wanita secara mayoritas. Secara umum, pengertian hamil adalah kondisi dimana seorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh didalam tubuhnya, kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung dari awal priode menstruasi terahir sampai melahirkan. Dalam kamus besar bahasa indonesia, hamil diluar nikah terdiri dari tiga kosakata yakni hamil, yang berarti mengandung atau bunting.56 Pra berarti sebelum dilakukan. Sedangkan nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk men jalin hubungan suami isteri secara sah yang disaksikan beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan. Hamil sebelum menikah adalah suatu yang bagi masyarakat sulit untuk diterima dan tentunya hal itu selain juga menimbulkan dan memunculkan rasa malu bagi keluarga juga akan mencoreng nama besar keluarga, dan dari sisi agama dan keyakinan apapun tentunya juga tidak dibenarkan. Prilaku remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor internal remaja seperti pengetahuan, sikap, keperibadian, dan faktor ekternal remaja seperti lingkungan tempat dirinya berada. 2. Menikahi Wanita Hamil Menurut Tinjauan Hukum Islam Menurut tinjauan hukum Islam, hamil sebelum menikah yaitu suatu perbuatan zina merupakan dosa besar yang dilarang keras oleh Allah.57 Bahkan Allah telah menegaskan dalam al- Qur'an surat al-isra ayat 32 yang menjelaskan bahwa zina dikategorikan sebagai perbuatan keji, hina dan buruk. 55 Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, 786. 56 Ibid., 432. 57 Cahyadi Tekariawan, Di Jalan Dakwah Aku Menikah (Surakarta: Era Itermedia, 2008), 87. 33
34 ٢٣(
ءارسلإا
"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (Q.S AL-Isra (17:32). Ayat tersebut melarang kita mendekti zina, juga menjelaskan perintah untuk memelihara kemaluanya atau menjaga kehormatan dan rasa malunya dari perbuatan yang dilarang seperti zina. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri diluar tali pernikahan yang sah. Rasullulah telah memberikan perzinaan merupakan salah satu tanda kehancuran peradapan manusia dan merupakan tanda datangnya kiamat. peringtan bahwa merabaknya 1. Hamil Sebelum Menikah Menurut Ulama Fiqh Islam mengatur segala masalah perkawinan dengan sangat jelas dan terperinci agar umat manusia dapat hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia ditengah mahluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah Swt sebagai al-khaliq dan kebaktian kepada kemanusian guna melangsungkan kehidupan. Nikah hamil dalam pembahasan ini adalah nikah dengan seorang perempuan yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki- laki yang tidak menghamilinya. Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut Hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidak sahnya perbuatan dari segi hukum. Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai kawin hamil ini, berikut
akan dipaparkan pendapat fikih dari empat imam mahzab mengenai kawin hamil, yaitu:58 a.Pendapat Mahzab Syafi'i Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa boleh atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa perlu menunggu si cabang bayi yang dikandung oleh wanita itu lahir. Pernikahan yang dilakukan wanita walau dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut Mahzab Syafi'iyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya ijab kabul. Wanita yang hamil akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban iddah baginya, dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya. b. Pendapat Mahzab Hanafi Imam Abu Hanifah pun mengemukakan pendapat yang hampir sama, bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahinya adalah pria yang menghamilinya. bukan menghamilinya tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan baginya masa iddah, karena iddah bertujuan menjaga nasab, sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu masa iddah.59 Hal ini dikarenakan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, maka perkawinan wanita hamil diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam QS. An-Nisa (4): 24 : Adapun laki-laki yang 58 Abdurrahmān al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh (Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al- Kubrā, 1969), 523. 59 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Cetakan ke-3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 282-83. 35
٩(
:ءاسنلا ةروسلا نآرقلا
"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah itu. Sesungguhnya Allah Maha menentukan mahar Mengetahui lagi Maha Bijaksana." tidak termasuk ke dalam golongan wanita yang haram dinikahi, wanita yang hamil karena zina termasuk dalam katagori mutlaq wanita yang dihalalkan untuk dinikahi pada ayat diatas, sementara itu, tidak terdapat dalil atau illat lain yang menunjukkan haram menikahi wanita hamil. Oleh karenanya, wanita hamil boleh dinikahi. Dengan catatan jika yang menikahi wanita hamil itu laki-laki yang bukan menghamilinya, maka tidak boleh mencampuri wanita itu sebelum ia melahirkan. Berdasarkan ayat tersebut wanita hamil Dasar hukum lain yang dijadikan landasan yaitu ketika Rasulullah saw. Ditanya mengenai seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, kemudian si laki-laki berniat untuk mengawininya, saat itu Rasulullah saw
menjawab ―Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal‖ (HR. Baihaqi dari ‗Aisyah ra.). Hadits di atas menjelaskan bahwa perzinaan merupakan perbuatan yang haram, sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal, sehingga dalam konteks hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (perzinaan) tidak dapat megharamkan perbuatan yang halal (perkawinan). Dengan demikian, keharaman perzinaan tidak dapat mengharamkan yang halalnya melangsungkan perkawinan adalah pelaku zina, yakni pasangan yang melakukan perzinaan sehingga menyebabkan wanita hamil. pelaksanaan perkawinan, meskipun c.Pendapat Mahzab Maliki Berbeda halnya dengam Mahzab Syafi'i maupun Mazhab Hanafi, pendapat Mahzab Maliki sangat berkebalikan. Dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas, beliau mengharamkan secara mutlak pelaksanaan kawin hamil. Imam Malik berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya.60 Menurut pendapat ini, wanita hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian si wanita hamil tersebut dapat melangsungkan akad perkawinan. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang digauli karena zina maka hukumnya sama seperti halnya digauli karena syubhat, baik berdasarkan akad yang bathil maupun fasid, maka ia harus iddah pada menjalani masa umumnya. iddah sebagaimana masa 60 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 150. 37
38 d. Pendapat Mazhab Hanbali Pendapat Mazhab Hanbali memiliki kemiripan dengan Mazhab Maliki, yang mana dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik laki- laki-laki yang bukan laki yang menzinainya maupun menzinainya. Wanita pezina, baik ia hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat:61 1) Telah habis masa iddahnya, namun apabila hamil, maka iddahnya habis sampai dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum masa iddahnya itu. 2) Telah taubat wanita itu dari perbuatan maksiat, dan tidak boleh ia belum bertaubat maka apabila mengawininya. Apabila telah sempurna kedua syarat itu, yaitu telah habis masa iddahnya dan telah bertaubat dari dosanya, maka halal mengawini wanita itu bagi laki-laki yang menzinainya ataupun laki-laki lain.. Ibnu Hazm berpendapat bahwa keduanya boleh di kawinkan dan boleh bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukum dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat Ibnu hazm di perkuat oleh Firman Allah QS. An-Nur/24:2Ayat
٣٩:٣
/.رونلا
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali 61 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 45.
dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.( QS. An-Nur [24]:2) tersebut menjelaskan bahwa bukanlah menghalangi wanita untuk melakukan akad nikah, lalu masalahnya telah berdosa melannggar hukum Allah Swt maka mereka wajib istighfar, menyesali dan menjauhkan diri dari dosa dan memohon ampun. Karena sesungguhnya Allah Swt Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama :62 Ayat selesai. Karena mereka 1) Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk ), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain : a) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata : ―Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya‖. b) Seorang tua menanyakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata : ―Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan kemudian dikawinkannya.‖ laki-laki dera (Cambuk), 62 M. Ali Hasam, Fiqhiyah Al Haditsah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 96. 39
40 2) Imam Abu Yusuf mengatakan,keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (Fasid). Ibnu Qudamah sependapat denga Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zinadengan orang lain, kecuali dengan dua syarat :63 a) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin. b) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak. 3) Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan tetapi haram baginya bahwa perkawinannya sah, bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. 4) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah). Ada beberapa ulama berpendapat mengenai sah laki dan atau tidaknya perkawinan seorang perempuan yang hamil sebelum menikah :64 laki a) Menurut boleh tidak dikawinakan dikawinkan, maka bila perkawinan fasid atau batal. Pedapat ini berdasarkan kepada QS.an-Nur Ayat 3: abu yusuf, keduanya karena
٢(
رونلا
63 Ghozali, Fiqh Munakahat, 120. 64 Ibid.
―Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina atau laki- laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. b) Menurut muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, tetapi diharamkan baginya perkawinannya sah, yang mmengadakan dikandungnya itu lahir. Pendapat ini berdasarkan pada Hadis Nabi berikut: senggama, hingga bayi "Jangan kau menggauli wanita yang hamil hingga lahir (kandungannya).‖ c) Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang telah hamil oleh orang lain adalah sah, karena tidak terlihat oleh perkawinan dengan orang lain. Dan boleh pula menggaulinya karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya. suaminya. Maka bayi 3. Menikahi Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum materiil dari salah satu di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tersebut berdasarkan: Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal ini dapat 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi dipergunakan penyelesaian pedoman masalahmasalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu instansi hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.65 Kebutuhan sebagai dalam 65 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. 41
42 akan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sebagai upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi para hakim di lingkungan peradilan agama, sudah lama dirasakan oleh Departemen Agama. Bahkan sejak adanya peradilan agama di Indonesia, keperluan ini tidak pernah hilang, bahkan berkembang terus sejalan dengan perkembangan badan. Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tidak mudah untuk dijawab secara singkat. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia ketika itu. Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat sampai saat ini belum ada suatu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam, yang masing- masing dilihat dari sudut pandang yang berbeda.66 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan yang terjadi ketika si wanita tengah hamil dapat dilakukan dan sah jika yang menikahi perempuan hamil tersebut adalah laki- laki yang menghamili, jika laki-laki yang menikahi bukanlah laki-laki yang menghamili maka perkawinan tersebut tidak sah, hal tersebut tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 Ayat (1) sampai dengan ayat (3), yang berbunyi:67 a.Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu anaknya. c.Dengan dilangsungkannya perkawinannya, perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Kompilasi Hukum Islam (KHI) berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya 66 Masjfuk Zuhdi, Masa"il Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam (Jakarta: Amzah, 2007), 145. 67 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 Ayat (1) - Ayat (3).
menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan peluang untuk itu. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberi solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinaan itu untuk segera melangsungkan perkawinan. Padahal dalam fiqh telah dijelaskan perihal hukuman terhadap pelaku zina, diantaranya: telah menikah hukumannya didera seratus kali dan kemudian dirajam. Bagi pelaku zina yang belum menikah hukumannya adalah didera seratus kali dan kemudian diasingkan ketempat lain selama satu tahun.68 jika pelaku zina tersebut Ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut juga berpegangan pada alasan logis dan bisa dijadikan landasan hukum untuk diterapkan dalam tatanan kehidupan Indonesia. Kebolehan melangsungkan masyarakat perkawinan bagi wanita hamil menurut ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara tegas dibatasi pada perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya.Hal tersebut berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 3: di
٢( رونلا ) "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang" 68 Nurul Huda, ―Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah),‖ Jurnal Publikasi Ilmiah Volume 5, Nomor 1 (Januari 2009): 40, 43
44 Dalam Kompilasi Hukum Islam, selain terdapat pasal yang mengatur mengenai kawin hamil terdapat pulapasal yang mengatur tentang status anak, yaitu: Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Kesahan Anak:69 ―Anak yang sah adalah: a.Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Anak Luar Kawin:70 ―Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan keluarga ibunya‖ Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Asal Usul Anak:71 a.Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. b. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. (1) c.Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Dengan demikian mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat ditafsirkan pula kata ―dapat‖ 69 Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Kesahan Anak. 70 Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Anak Luar Kawin. 71 Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Asal Usul Anak.
bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Berarti perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik dengan laki- laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain yang tidak menghamilinya yang ingin bertanggungjawab terhadap wanita tersebut, karena bisa jadi kehamilan itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan pemerkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya dengan tujuan untuk menjaga aib wanita hamil tersebut. 45
DAFTAR RUJUKAN Abidin, Slamet, dan Aminuddin. Fiqh Munakahat I. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999. Abror, Khairul. Hukum Perkawinan dan Perceraian. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017. Ali, Zainudin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Amaliah, Reski. ―Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Lahirnya Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas II B Majene.‖ Jurnal Hukum Unsulbar Volume 5, Nomor 2 (October 2022). Andhyantoro, Iwan. Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa Kebidanan Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika, 2012. Aprillia, Diana Putri. ―Keharmonisan rumah tangga Pasangan Yang Hamil Diluar Nikah.‖ Skripsi, IAIN Surakarta, 2017. Ariyani, Adella Putri. ―Manejemen Konflik Pada Pasangan Remaja Hamil Diluar Nikah.‖ Skripsi, UNAIR, 2016. Azizah, Linda. ―Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.‖ Al-"Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Volume 10, Nomor 2012). (July 2 Azwar, Sarifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. Dariyo, Agoes. Psikologi Perkembangan Remaja. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. 69
70 Dayani, Tidara Ayu. ―Problematika Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Di Desa Mendak Delanggu Klaten).‖ Skripsi, IAIN Surakarta, 2017. Fachruddhin, Fuad Mohd. Masalah Anak Dalam Hukum Islam : Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991. Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2010. - - - . Fiqih Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group, 2003. Hasam, M. Ali. Fiqhiyah Al Haditsah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995. Hasan, Iqbal. Analisa Data Penelitian Dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara, 2008. Huda, Nurul. ―Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah).‖ Jurnal Publikasi Ilmiah Volume 5, Nomor 1 (January 2009). Ihdami, Dahlan. Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam. Surabaya: Al-Ikhlas, 2003. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Jaziri, Abdurrahmān al-. Kitab Al-Fiqh. Mesir: Maktabah al- Tijāriyyah al-Kubrā, 1969. Kartono, Kartini. Psikologi Wanita 1 Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa. Bandung: Bandar Maju, 2006. Khoirul, Abror. Fiqh Munakahat. Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 Ayat (1) - Ayat (3). Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tentang Alasan Perceraian. Muchibba, Nur Afifah Yulia, dan Fransiscus Xaverius Sri Sadewo. ―Fenomena Kehamilan Diluar Nikah Pada Usia Dini.‖ Paradigma Volume 2019). 7, Nomor 3 (July Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014. Nasional, Departemen Pendidikan. Kamus Besar bahasa Indonesia. Cetakan ke-3. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Nur Novitasari, Choirunnisa, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin. ―Analisis Hukum terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan.‖ Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum 2019). Islam Volume Islam 3, Nomor 2 (November Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Kesahan Anak. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Anak Luar Kawin. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Asal Usul Anak. Pasha, Fikih Islam. Fikih Islam. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003. Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Tnk. 71
72 Rais, Isnawati. ―Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Analisis Kritis Mengatasinya.‖ Al-"Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Volume 2014). 1 Nomor 12, no. (June Rumalyo, Moh. Idris. Hukum Pekawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2004. Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Cetakan ke-3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008. - - - . Fikih Sunnah 8. Cetakan ke-9. Bandung: Al Maarif, 1994. Saebani, Beni Ahmad. Fikih Munakahat I. Bandung: Pustaka Setia, 2001. Saebani, Beni Ahmad, dan Encep Taufiqurrahman. Pengantar Ilmu Fiqh. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015. Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty, 1982. Suryabrata, Sumardi. Metode Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqih. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenada Media Group, 2003. Tekariawan, Cahyadi. Di Jalan Dakwah Aku Menikah. Surakarta: Era Itermedia, 2008. Thohari. Ranjau-Ranjau Pergaulan Bebas. Jakarta: Sanabil Pustaka, 2006.
Tihami, dan Sahrani Sohari. Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. Zuhaili, Wahbah al-. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Juz ke-4. Beirut: Dar al-Fikr, t.t. Zuhali, Wahbah. Al-Fiqhu As-Syafi"i Al-Muyassar. Jakarta: Almahira, 2010. Zuhdi, Masjfuk. Masa"il Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam. Jakarta: Amzah, 2007. 73