Laporan Kinerja 2021 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 1 10/05/2022 5:56:04
II ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 2 10/05/2022 5:56:12
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA STOP KORUPSI ! Zona Integritas Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 3 III 10/05/2022 5:56:14
Kata Pengantar Sebagai mahluk Tuhan senantiasa kita selalu menyampaikan puji dan syukur atas segala nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT sehingga dapat menyusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2021. Alhamdulillah, di tahun 2021 ini, Ditjen PPI telah menyelesaikan berbagai program kerja yang menjadi target di Tahun 2021. Ditjen PPI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ikut andil dalam mensukseskan transformasi digital yang digaungkan oleh Presiden Jokowo di tahun 2021. Dan dengan adanya Covid-19, menjadikan tranformasi digital ini menjadi suatu keharusan, dimana pandemik ini telah menjadi suatu akselerator dengan merubah seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perubahan perilaku ini dari cara bekerja, beraktivitas, berkonsumsi, kegatan belajar mengajar, dan lain-lain. Untuk mendukung transformasi digital ini, Ditjen PPI di tahun 2021 telah melakukan percepatan untuk menyelesaikan penyedian konektivitas, baik melalu Fixed Broadband maupun Mobile Broadband terutama di wilayah Non 3T. Kemudian dengan ditetapkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, maka sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja ini, Ditjen PPI diberikan amanat yang sangat berat untuk melaksanakan digitalisasi penyiaran atau Analog Switch Off (ASO) dengan memberikan penetapan tenggat waktu migrasi pada November 2022 atau kurang dari satu tahun lagi. Hal tersebut menjadi langkah besar karena digitalisasi penyiaran dapat meningkatkan kualitas siaran agar lebih jernih, serta memberikan dividen digital yang dapat digunakan untuk optimalisasi mobile broadband dan implementasi teknologi 5G. Selain itu, telah dilaksanakan juga berbagai program kerja seperti pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) dan pengukuran Qos/ QoE Penyelenggara Telekomunikasi, Pengukuran Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Peningkatan cakupan layanan pos, Penyusunan Regulasi/Kebijakan terkait Penyiaran Digital beserta Aturan Implementasinya, Penyusunan Whitepaper/Roadmap terkait 5G, Pelaksanaan Upgrade Infrastruktur Penyiaran Digital TVRI, Pendampingan terhadap Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Layanan Nomor Panggilan Darurat, serta Pengembangan Sistem Penyampaian Informasi Bencana. Melalui Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tahun 2021 ini diharapkan dapat memberi informasi yang komprehensif kepada masyarakat pada umumnya dan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tahun berikutnya sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jakarta, Februari 2022 Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Dr. Ir. Ismail, M.T IV ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 4 10/05/2022 5:56:27
ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 5 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA DR. IR. ISMAIL, M.T Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) V 10/05/2022 5:56:31
Daftar Isi KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang ... 2 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ... 8 1.2.1. Tugas dan Fungsi ... 8 1.2.2. Struktur Organisasi ... 9 1.3 Peran Strategis Ditjen Penyelenggaraan Pos & Informatika ... 14 1.4 Potensi dan Permasalahan Utama ... 14 1.4.1. Bidang Telekomunikasi ... 14 1.4.2. Bidang Penyiaran ... 16 1.4.3. Bidang Pos ... 17 20 2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024 (draft) ... 22 2.1.1. Visi dan Misi Ditjen PPI 2020 - 2024 ... 22 BAB II Perencanaan Kinerja 2.1.2. Tujuan Ditjen PPI 2020 - 2024 ... 23 2.1.3. Sasaran Strategis Kominfo 2020 - 2024 ... 24 2.1.4. Sasaran Program Ditjen PPI 2020 - 2024 ... 24 2.1.5. Indikator Kinerja Strategis Kominfo 2020 - 2024 ... 25 2.1.6. Indikator Kinerja Program Ditjen PPI 2020 - 2024 ... 27 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ... 28 BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi ... 36 3.1. Sasaran Program 1: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Broadband di Wilayah Komersial ... 36 VI ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 6 IV VI VIII X XII 2 34 10/05/2022 5:56:43
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 3.1.1. Persentase (%) Rumah Tangga Terlayani Jaringan Internet Akses Fixed Broadband Terhadap Rumah Tangga ... 38 3.1.2. Persentase (%) Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik Broadband ... 48 3.1.3. Jumlah Desa/Kelurahan Non-USO yang Mendapatkan Akses Jaringan Mobile Broadband (4G) Melalui Optimalisasi Peran Penyelenggara Telekomunikasi Seluler ... 54 3.1.4. Persentase (%) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terhadap QoS/QoE Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler sesuai Ketentuan Perundang-undangan ... 59 3.2. Sasaran Program 2 : Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Pos ... 66 3.2.1. Persentase (%) Wilayah yang Tercakup Layanan Pos ... 67 3.2.2. Jumlah Regulasi/Kebijakan terkait Pos dan Aturan Pelaksanaannya ... 75 3.3. Sasaran Program 3 : Meningkatnya Cakupan wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital ... 78 3.3.1. Persentase (%) Populasi yang Terjangkau Penyiaran Digital (kumulatif) ... 80 3.3.2. Jumlah Regulasi/Kebijakan Terkait Penyiaran Digital dan Aturan Pelaksanaannya ... 83 3.4. Sasaran Program 4 : Terwujudnya Digitalisasi Pemerintah Pusat dan Daerah ... 88 3.4.1. Persentase (%) Implementasi Sistem Informasi Kedaruratan dan Kebencanaan (kumulatif) ... 89 3.5. Sasaran Program 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP ... 95 3.5.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran ... 96 3.5.2. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran ... 100 3.5.3. Persentase (%) Capaian Target PNBP Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran ... 102 3.6. Sasaran Program 6 : Terwujudnya Pengembangan Akses Next Generation Broadband ... 108 3.6.1. Persentase (%) Persiapan Implementasi Adopsi Teknologi Baru Broadband ... 109 B. Kinerja Lainnya ... 111 1. Sistem Diseminasi Informasi Kebencanaan ... 112 2. Penanganan Pengaduan Melalui Saluran Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Ditjen PPI... 115 a. Pengaduan Masyarakat Melalui Website lapor.go.id ... 115 b. Pengaduan Masyarakat Melalui Call Center 159 ... 117 c. Pengaduan Masyarakat Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ... 117 d. Twitter @aduanPPI ... 118 C. Realisasi Anggaran ... 119 BAB IV REKOMENDASI ITJEN TERKAIT LAPORAN KINERJA DAN TINDAK LANJUT 120 A. Rekomendasi Itjen dan tindak lanjutnya ... 122 BAB V PENUTUP 126 Laporan Kinerja 2021 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 7 VII VII 10/05/2022 5:56:43
Daftar Tabel Tabel 1. 1 Rincian dari capaian Kinerja PPI ... XII Tabel 2. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kominfo ... 25 Tabel 2. 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Ditjen PPI ... 27 Tabel 2. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Ditjen PPI ... 29 Tabel 3. 1 Sasaran Program 1 ... 37 Tabel 3. 2 Persentase (%) Rumah Tangga Terlayani Jaringan Internet Akses Fixed Broadband Terhadap Total Rumah Tangga Nasional ... 38 Tabel 3. 12 Hasil Pembangunan Bantuan Pemerintah Akses Fixed Broadband tahun 2021 ... 43 Tabel 3. 13 Proyeksi Pertumbuhan PDB ... 47 Tabel 3. 3 Persentase (%) Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik Broadband ... 48 Tabel 3. 4 Jumlah Desa/ Kelurahan Non 3T yang Mendapatkan Akses Jaringan Mobile Broadband 4G ... 54 Tabel 3. 5 Target dan capaian pada tahun 2021 berdasarkan target Renja ... 57 Tabel 3. 6 Persentase (%) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terhadap QoS/QoE Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler sesuai Ketentuan Perundang-undangan ... 59 Tabel 3. 7 contoh hasil analisa pengukuran QoS/QoE untuk bulan Januari 2021 ... 63 Tabel 3. 8 Sasaran Program 2 ... 66 Tabel 3. 9 Jumlah Regulasi/Kebijakan terkait Pos dan Aturan Pelaksanaannya ... 75 VIII ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 8 10/05/2022 5:56:44
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Tabel 3. 10 Terwujudnya Implementasi Migrasi TV Analog ke Digital / Analog Switch Off (ASO) Bidang Penyiaran ... 78 Tabel 3. 11 Terwujudnya penyelenggaraan sistem dan layanan telekomunikasi untuk keperluan kedaruratan dan kebencanaan ... 88 Tabel 3. 12 Persentase (%) Kab/Kota yang Menyelenggarakan Layanan Nomor Panggilan Darurat ... 89 Tabel 3. 13 Terwujudnya Tata Kelola Kemeterian Komunikasi dan Informatika yang Bersih, Efektif dan Efisien ... 95 Tabel 3. 14 Nilai Persepsi Pelayanan Publik Ditjen PPI Tahun 2020 ... 96 Tabel 3. 15 Interpretasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ... 98 Tabel 3. 5.3 Persentase (%) Capaian Target PNBP Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran ... 102 Tabel 3. 6 Sasaran Program 6 ... 108 Tabel 3. 61 Persentase (%) Persiapan Implementasi Adopsi Teknologi Bari Broadband... 109 Tabel 3. 20 Realisasi Anggaran Ditjen PPI Per 31 Desember 2021 ... 119 Laporan Kinerja 2021 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 9 IX IX 10/05/2022 5:56:44
Daftar Gambar Gambar 1. 1 Struktur Organisasi ... 10 Gambar 1. 2 Komposisi dan Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Per Desember 2018 ... 12 Gambar 3. 1 Kecepatan Akses Internet di Indonesia untuk Unduh dan Unggah serta Latensi untuk Koneksi Mobile broadband dan Koneksi Fixed Broadband1 Sumber: Speedtest Global Index ... 39 Gambar 3. 2 Pertumbuhan Ekonomi, Persen (IGN Per Kapita Harga Berlaku Atlas Method) ... 46 Gambar 3. 3 Tren Pertumbuhan ODP Kecamatan ... 49 Gambar 3. 4 Model Bisnis Jaringan Access Network ... 51 Gambar 3. 5 Capaian Kecamatan yang terdapat ODP (Optical Distribution Point) ... 52 Gambar 3. 6 Sebaran Database Izin Penyelenggaraan Pos... 70 Gambar 3. 7 Sebaran Data Perizinan Penyelenggara Pos Tahun 2020 ... 72 Gambar 3. 8 Metode Pengiriman E-Commerce ... 73 Gambar 3. 9 Alur Pembukaan Layanan 112 ... 91 Gambar 3. 10 Gambaran Daerah yang Mengimplementasikan layanan Panggilan Darurat 112 ... 92 Gambar 3. 11 Kegiatan ToT SDM Call Center 112 di Pontianak ... 94 Gambar 3. 12 Launching Layanan 112 Kabupaten Wonosobo ... 94 Gambar 3. 13 PNBP BHP Telekomunikasi (untuk tahun 2021 per 31 Des) ... 104 Gambar 3. 14 PNBP Penyelenggaraan Pos ... 105 Gambar 3. 15 PNBP Bidang Penyiaran ... 106 Gambar 3. 16 PNBP Layanan Pos Universal (LPU) ... 107 Gambar 3. 17 Hasil Uji Coba EWS Tahap 1: EWS dapat berjalan di MUX TVRI - Program Siaran TVRI (kiri atas) Status Waspada dan Trans TV (kanan atas) Status Awas ... 114 Gambar 3. 18 Alur Kerja Pengaduan Masyarakat Melalui Website Lapor.Go.Id ... 116 X ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 10 10/05/2022 5:56:58
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Daftar Lampiran Lampiran Daftar Desa/Kelurahan Non 3T Yang Mendapatkan Akses 4G Di 2021 ... 130 Laporan Kinerja 2021 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 11 XI XI 10/05/2022 5:56:58
RINGKASAN Eksekutif Ringkasan Eksekutif Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka dalam rangka memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja pemerintah maka Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) yang merupakan Unit Kerja pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021. Direktorat Jenderal PPI mendapatkan dukungan anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.557.711.079.000,- dan dengan realisasi sebesar Rp. 552.142.110.423,- yang mana mencapai 99,00%. Pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memilki 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran program sesuai dengan Fokus Utama Kemkominfo dan sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Kemkominfo 2020 - 2024 dan RPJMN. Secara umum indikator kinerja dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika telah ditetapkan dalam Perjanjian/ Penetapan Kinerja antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Secara keseluruhan capaian dari kinerja Direktorat jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika adalah sebesar 101,03%. Adapun rincian dari capaian kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini : XII ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 12 10/05/2022 5:57:00
ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 13 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Pagu Rp. 557.711.079.000,- Rp. 552.142.110.423,- Realisasi 99,00% Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) XIII 10/05/2022 5:57:00
RINGKASAN Eksekutif Sasaran Program 1 Tabel 1 .1 Rincian dari capaian Kinerja PPI 1 Indikator Kinerja Persentase (%) Rumah Tangga Terlayani Jaringan Internet Akses Fixed Broadband Terhadap Rumah Tangga Nasional Target 2021 16,25% Realisasi 17,25% (11.847.523 dari 68.700.700) Capaian 106,15% XIV ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 14 2 Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah komersial Indikator Kinerja Persentase (%) Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik Broadband Target 2021 37,15% Realisasi 60,84% Capaian 163,77% 10/05/2022 5:57:01
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 3 4 Indikator Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Desa/Kelurahan Non USO yang Mendapatkan Akses Jaringan Mobile Broadband (4G) melalui Optimasi Peran Penyelenggara Telekomunikasi Seluler Persentase (%) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Terhadap QoS/QoE Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler sesuai Ketentuan Perundang-undangan Target 2021 Target 2021 1.423 Desa/Kelurahan 100% Realisasi Realisasi 381 100% Capaian Capaian 26,77% 100% Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 15 XV 10/05/2022 5:57:01
RINGKASAN Eksekutif Sasaran Program 2 1 Indikator Kinerja Persentase (%) Kecamatan yang Tercakup Layanan Pos Target 2021 65% Realisasi 65% Capaian 100% XVI ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 16 2 Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Pos Indikator Kinerja Jumlah Regulasi/Kebijakan Terkait Pos dan Aturan Pelaksanaannya Target 2021 1 Regulasi/Kebijakan Realisasi 1 Regulasi/Kebijakan Capaian 100% 10/05/2022 5:57:02
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Sasaran Program 3 Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital 1 2 Indikator Kinerja Indikator Kinerja Persentase (%) Populasi yang Terjangkau Penyiaran Digital Jumlah Regulasi/Kebijakan Terkait Penyiaran Digital dan Aturan Pelaksanaannya Target 2021 Target 2021 4 Regulasi/Kebijakan 70% 1. DIM RUU Penyiaran 2. Naskah RPP Penyelenggaraan Penyiaran 3. Naskah RPP RTRI 4. Hasil survey kesiapan masyarakat terhadap analog Switch off Realisasi Realisasi 70,67% 1. Tahun 2021 revisi UU Penyiaran masuk kembali menjadi Program Legislasi Nasional DPR, namun sampai saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menunggu pembahasan dari DPR. Saat ini telah dilakukan pembahasan mengenai pemetaan standpoin atas isu krusial penyiaran disesuaikan dengan UU Cipta Kerja 2. Telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran 3. Telah ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Hasil Survey Kesiapan ASO 4. Survey Kesiapan ASO telah selesai dilaksanakan Capaian Capaian 100,95% 100% Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 17 XVII 10/05/2022 5:57:02
RINGKASAN Eksekutif Sasaran Program 4 Terwujudnya Digitalisasi Pemerintah Pusat dan Daerah 1 Indikator Kinerja Persentase (%) Implementasi Sistem Informasi Kedaruratan dan Kebencanaan Target 2021 16% (83 Kab/Kota dari 514 Kab/ Kota se Indonesia) Realisasi 16% Capaian 100% XVIII ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 18 1 Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Target 2021 3,5 Realisasi Dit Telekomunikasi: 3,66 - Dit Pos: 3,51 - Dit Penyiaran: 3,54 Rata-rata nilai IKM Ditjen PPI Tahun 2021 adalah 3,57 Capaian 102% Sasaran Program 5 2 Indikator Kinerja Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Target 2021 8,2 Realisasi Dit Telekomunikasi: 9,69 - Dit Pos: 9,02 - DIt Penyiaran: 9,06 Rata-rata nilai IIPP Ditjen PPI Tahun 2021 adalah 9,26 Capaian 112,93% 10/05/2022 5:57:03
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Birokrasi Ditjen PPI yang Efektif dan Efisien (SP.5) 3 Indikator Kinerja Persentase (%) Capaian Target PNBP Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Target 2021 100% (Rp. 1.195.406.124.535) Realisasi 102,07% (Rp. 1.220.140.396.272) Capaian 102,07% ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 19 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Sasaran Program 6 Terwujudnya Pengembangan Akses Next Generation Broadband 1 Indikator Kinerja Persentase (%) Persiapan Implementase Adopsi Teknologi Baru Broadband Target 2021 50% Realisasi 50% Capaian 100% Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) XIX 10/05/2022 5:57:03
22 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 2 10/05/2022 8:15:09
ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 3 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Bab 1 PENDAHULUAN Pengukuran QoS dalam Persiapan G20 di Kota Manado Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 3 10/05/2022 8:15:10
BAB 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 ditetapkan bahwa tujuan dari RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia. Dalam bidang infrastruktur, program pembangunan infrastruktur 2020-2024 diarahkan pada tiga pilar, yaitu : 1. Pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar 2. Pembangunan Infrastruktur ekonomi 3. Pembangunan infrastruktur perkotaan Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional, harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat karena pembangunan TIK menjadi prasyarat penting terwujudnya transformasi digital di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, posisi infrastruktur TIK disejajarkan dengan infrastruktur ketenagalistrikan dan menjadi infrastruktur pokok yang Progam Pembangunan Infrastruktur 2020-2024 1 Pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar 2 Pembangunan Infrastruktur ekonomi 3 Pembangunan infrastruktur perkotaan 4 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 4 10/05/2022 5:57:07
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA mendukung fungsi infrastruktur lainnya. Pandemi Covid-19 semakin menegaskan bagaimana dunia berubah dengan cepat, termasuk proses transformasi digital di Indonesia. Bank Indonesia mengindikasikan hingga bulan Agustus 2020 jumlah transaksi e-commerce di Indonesia mencapai total 140 juta transaksi. Hal tersebut memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan sektor TIK Indonesia, yang juga tetap kuat meskipun terjadi pandemi, dengan pertumbuhan mencapai dua digit pada angka 10,83% di kuartal kedua dan 10,61% di kuartal ketiga tahun 2020 secara pendekatan year-onyear (YoY) (Badan Pusat Statistik, 2020). Potret Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Perkembangan industri telekomunikasi mengalami perpindahan fokus dari layanan telepon/ suara menuju layanan data dan video dengan kebutuhan bandwidth yang besar, peningkatan kecepatan yang akan berlipat-lipat, latensi yang sangat rendah untuk melakukan hal-hal yang bersifat mission critical, dan untuk keperluan komunikasi mesin ke mesin atau manusia ke mesin yang sifatnya masif. Saat ini jumlah koneksi mobile di Indonesia adalah 345,3 juta dengan penetrasi 125,6% dari jumlah penduduk. Jumlah koneksi ini meningkat 1,2% dari tahun 2019 yaitu 338,2 juta koneksi. Untuk penetrasi pengguna internet yang memiliki peralatan komunikasi telepon mobile (semua tipe) 98,3%, smartphone 98,2%, non-smartphone telepon mobile 16%, laptop atau komputer dekstop 74,7%, tablet device 18,5%, TV streaming stick 6%, games console 16,2%, peralatan smart device 5,7%, smart watch atau wristband 13,3% dan peralatan Virtual Reality 4,2%5 Indonesia/Jan2021). Penetrasi Kepemilikan Perangkat Telekomunikasi Telepon mobile (semua tipe) 98,3% 96% Games console 16,2% 16% non-smartphone telepon mobile 16% 21% Virtual Reality 4,2% 5,1% smartphone 98,2% 94% laptop atau komputer dekstop 74,7% 66% smart watch atau wristband 13,3% 13% TV streaming stick 6% 5,7% tablet device 18,5% 23% Smarthome device 5,7% 7,8% 2020 2019 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 5 5 10/05/2022 5:57:09
BAB 1 Pendahuluan Untuk total pengguna internet di Indonesoa, hingga tahun 2020, total pengguna internet mencapai lebih dari 202 juta jiwa (penetrasi 73,7%). Jumlah tersebut hanya selisih sedikit dengan jumlah pengguna internet mobile yang berjumlah 195 juta. Jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat 16% dari tahun 2019 yaitu 170 juta penduduk. Jika dlihat dari pengguna internet di beberapa negara di dunia, Indonesia memiliki peringkat di bawah negara Taiwan dan Malaysia dimana dengan penetrasi masing-masing negara adalah 90% dan 84,2%. Telepon seluler dan koneksi mobile broadband merupakan driver pendorong pertumbuhan akses internet di negara-negara yang masih memiliki kelemahan dalam koneksi fixed broadband. Dengan luas wilayah yang terdiri atas 62% lautan, merupakan tantangan utama dalam penggelaran infrastruktur fix broadband (kabel optik). Dari total koneksi mobile, persentase koneksi mobile broadband Indonesia (3G, 4G dan 5G) adalah 94,9%. Hal ini menandakan bahwa dari 345,3 juta pengguna mobile di Indonesia, 328 juta diantaranya adalah pengguna mobile broadband atau penetrasi 120% dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk layanan fixed broadband, Indonesia memiliki cakupan yang masih rendah yang dapat dilihat dari tingkat akses pelanggan terhadap fixed broadband. Sampai dengan alhir tahun 2021, tingkat akses pelanggan terhadap fixed broadband mencapai 17,25% dari total rumah tangga sebesar 68.700.70010 (Sumber: BPS Tahun 2019). Untuk Sektor Pos, keberadaan e-commerce menjadi penting dan mempengaruhi pertumbuhan sektor pos. Dorongan pasar e-commerce berkontribusi pada pertumbuhan domestik dalam transaksi e-commerce dan uang elektronik. Bank Indonesia memprediksi transaksi e-commerce di Indonesia akan meningkat 33,2% dari Rp 253 triliun pada 2020 menjadi Rp 337 triliun pada 2021, dan transaksi uang elektronik juga diprediksi meningkat 32,3% dari Rp 201 triliun. pada tahun 2020 menjadi Rp266 triliun pada tahun 2021, yang disebabkan oleh perpanjangan pembatasan aktivitas masyarakat. Sejalan dengan pesatnya perkembangan e-commerce, sektor pos Indonesia mengalami pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) year-on-year pada tahun 2019 sebesar 10,34%. Selanjutnya, pendapatan operator pos nasional pada semester 1 tahun 2019 mengalami peningkatan year-on-year sebesar 30% dari pendapatannya pada semester 1 tahun 2018. Kebijakan dan peraturan pos nasional yang mendukung, yang didukung oleh transformasi dan inovasi digital akan memungkinkan pemulihan dan pertumbuhan maksimum sektor pos nasional. Di sektor penyiaran, tahun 2021 dan tahun 2022 merupakan tahun yang sangat penting bagi sektor penyiaran, terutama penyiaran, digital. Dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja di tanggal 2 November Tahun 2020 yang mengamanatkan untuk Analog Switch Off (ASO) 2 tahun dari ditetapkannya UU Cipta Kerja. Sehingga di waktu yang singkat ini, Kementerian Kominfo terutama DItjen PPI mempunyai tugas yang sangat berat untuk memastikan sukses dan lancarnya ASO dan dimulainya full digital broadcasting DVB T2 per 2 November 2022 mendatang. Ada tiga aspek penting dalam perkembangan persiapan ASO, yaitu kesiapan Lembaga penyiaran, sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan Set Top Box (STB). Untuk STB sendiri, pemerintah berencana akan memberikan STB secara gratis kepada masyarakat, terutama untuk masyarakat yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin. Guna menindaklanjuti implementasi UU Nomor 11/2020, Kemenkominfo telah menetapkan pelaksanaan ASO dalam tiga tahap. Tahap pertama pada 30 April 2022 di 56 wilayah layanan siaran atau 166 kabupaten dan kota. Kemudian, tahap kedua pada 25 Agustus 2022 di 31 wilayah layanan siaran atau 110 kabupaten dan kota. Lalu tahap ketiga pada 2 November 2022 di 25 wilayah layanan siaran atau 65 kabupaten dan kota. Tiga tahapan pelaksanaan ASO dilakukan ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 6 10/05/2022 5:57:10
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA dengan memperhatikan pada kesiapan penggelaran infrastruktur digital atau infrastruktur televisi digital oleh lembaga penyiaran di 112 wilayah siaran. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut di atas dan dalam rangka mendukung seluruh program yang sudah ditargetkan di Renstra 2020-2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan ekosistem nasional TIK. Kominfo melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) memiliki tugas pokok dalam membawa sektor komunikasi dan sektor informatika yang terdiri dari Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran menjadi sarana bagi masyarakat Indonesia Dalam mencapai tugas pokok tersebut, ditetapkan sasaran, program serta rencana kerja yang terukur dan pelaksanaannya dievaluasi setiap tahun. Pelaksanaan rencana kerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP), sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN & RB No.53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini tidak hanya menjadi uraian capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021, tetapi juga menjadi cerminan capaian kinerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Tahun 2020 - 2024. Di samping itu, Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menuju terwujudnya good governance, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 7 10/05/2022 5:57:10
BAB 1 Pendahuluan 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 1.2.1 Tugas dan Fungsi Dalam melaksanakan peran strategis seperti diuraikan di atas, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam Permen tersebut disebutkan bahwa tugas dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang standarisasi layanan, pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi layanan, pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan perizinan serta infrastruktur telekomunikasi, peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 8 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 8 10/05/2022 5:57:11
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 1.2.2 Struktur Organisasi Dalam menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dibantu oleh unit-unit organisasi sebagai berikut : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal 2. Direktorat Pos 3. Direktorat Telekomunikasi 4. Direktorat Penyiaran 5. Direktorat Pengembangan Pitalebar 6. Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 9 9 10/05/2022 5:57:11
BAB 1 Pendahuluan Gambar 1. 1 Struktur Organisasi SEKRETARIAT DIREKTORAL JENDERAL BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN PELAPORAN DIREKTORAT POS SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT LAYANAN POS UNIVERSAL SUBDIREKTORAT LAYANAN POS KOMERSIAL SUBDIREKTORAT PENTARIFAN POS SUBDIREKTORAT PERANGKO DAN FILATELLI SUBDIREKTORAT KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI POS 10 10 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 10 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PITALEBAR SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT TATA KELOLA PITALEBAR SUBDIREKTORAT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI PITALEBAR SUBDIREKTORAT INFRASTRUKTUR KEPERLUAN KHUSUS PITALEBAR SUBDIREKTORAT INFRASTRUKTUR PENYIARAN PITALEBAR SUBDIREKTORAT EKOSISTEM PITALEBAR 10/05/2022 5:58:03 BAGIAN KEUANGAN DIREKTORAT PENYIARAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT LAYANAN RADIO SUBDIREKTORAT LAYANAN TELEVISI SUBDIREKTORAT VERIFIKASI DAN UJI COBA SIARAN SUBDIREKTORAT IKLIM USAHA PENYIARAN DAN KELAYAKAN TEKNOLOGI SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENYIARAN DAN SARANA PENDUKUNG PENGELOLAAN DATA PENYIARAN BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT JARINGAN TELEKOMUNIKASI SUBDIREKTORAT JASA TELEKOMUNIKASI SUBDIREKTORAT PENOMORAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUBDIREKTORAT TARIF INTERKONEKSI DAN IKLIM USAHA SUBDIREKTORAT TELEKOMUNIKASI KHUSUS DAN KELAYAKAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT MONITORING DAN EVALUASI POS SUBDIREKTORAT MONITORING DAN EVALUASI TELEKOMUNIKASI KHUSUS DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI SUBDIREKTORAT MONITORING DAN EVALUASI JASA TELEKOMUNIKASI SUBDIREKTORAT MONITORING DAN EVALUASI PENYIARAN SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENERTIBAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT DIREKTORAL JENDERAL BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN HUKUM BAGIAN KEUANGAN BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PROGRAM DAN PELAPORAN DAN KERJASAMA DIREKTORAT DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA DIREKTORAT PENYIARAN DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI DIREKTORAT POS PENGEMBANGAN PITALEBAR SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN SUBBAGIAN TATA USAHA TATA USAHA SUBDIREKTORAT JARINGAN TELEKOMUNIKASI SUBDIREKTORAT MONITORING DAN EVALUASI POS SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT LAYANAN RADIO LAYANAN POS UNIVERSAL TATA KELOLA PITALEBAR SUBDIREKTORAT MONITORING DAN EVALUASI TELEKOMUNIKASI KHUSUS DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT JASA TELEKOMUNIKASI SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT LAYANAN TELEVISI INFRASTRUKTUR LAYANAN POS KOMERSIAL TELEKOMUNIKASI PITALEBAR SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENOMORAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUBDIREKTORAT MONITORING DAN EVALUASI JASA TELEKOMUNIKASI SUBDIREKTORAT VERIFIKASI DAN UJI COBA SIARAN SUBDIREKTORAT INFRASTRUKTUR PENTARIFAN POS KEPERLUAN KHUSUS PITALEBAR SUBDIREKTORAT MONITORING DAN EVALUASI PENYIARAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT IKLIM USAHA PENYIARAN DAN KELAYAKAN TEKNOLOGI SUBDIREKTORAT TARIF INTERKONEKSI DAN IKLIM USAHA INFRASTRUKTUR SUBDIREKTORAT PENYIARAN PERANGKO DAN FILATELLI PITALEBAR SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT TELEKOMUNIKASI KHUSUS DAN KELAYAKAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENERTIBAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENYIARAN DAN SARANA PENDUKUNG PENGELOLAAN DATA PENYIARAN KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM PITALEBAR INDUSTRI POS Laporan Kinerja 2021 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 11 11 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 11 10/05/2022 5:58:30
BAB 1 Pendahuluan Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan informatika didukung oleh 402 pegawai dengan komposisi 224 pegawai atau 55,72% berstatus sebagai PNS dan sejumlah 178 pegawai atau sebesar 44,28% berstatus Non PNS. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan jumlah pegawai Ditjen PPI sebanyak 44 orang atau sebesar 10,95%. Jumlah dan komposisi pegawai Direktorat jenderal Penyelenggaraan dan Informatika dapat dilihat melalui gambar berikut. Komposisi dan Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Per Desember 2021 Gambar 1. 2 Komposisi dan Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Per Desember 2021 SEKRETARIAT DITJEN PPI DIREKTORAT POS DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI 55 PNS 25 PNS 43 PNS 50 15 14 PNS PNS PNS Total 105 Total 40 Total 57 12 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 12 10/05/2022 5:58:33
Jumlah Pegawai Ditjen PPI berdasarkan Status Kepegawaian KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Total Pegawai 402 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika 224 178 PNS Non-PNS DIREKTORAT PENYIARAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PITA LEBAR DIREKTORAT PENGENDALIAN POS - DAN INFORMATIKA 36 31 34 PNS PNS PNS 26 24 49 PNS PNS PNS Total 62 Total 55 Total 83 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 13 13 10/05/2022 5:58:48
BAB 1 Pendahuluan 1.3 Peran Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Dengan mempertimbangkan arah kebijakan RPJMN 2020-2024, rencana strategis kementerian kominfo 2020-2024 serta tugas dan fungsi Ditjen PPI, peran strategis Ditjen PPI 2020-2024 untuk mendukung transformasi digital adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan coverage dan QoS penyelenggaraan Fixed Broadband, Mobile Broadband dan penyiaran digital. 2. Menciptakan iklim industry yang sehat, efisien dan perlindungan konsumen melalui kebijakan dan regulasi yang progresif 3. Layanan public bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran termasuk untuk akses telekomunikasi terkait kebencanaan dan kedaruratan. 4. Migrasi TV Analog ke TV Digital dan Analog Switch Off (ASO) 5. Penyelesaian legislasi dan peraturan implementasi 6. Pengembangan industry pos dan logistic dalam mendukung ekonomi digital. 1.4 Permasalahan Utama (Strategic Issues) Dengan mengacu pada fokus Ditjen PPI tersebut dan agar pencapaiannya dapat lebih terarah, maka isu-isu strategis Ditjen PPI dibagi dalam 4 isu utama, yaitu isu bidang Pos, bidang Telekomunikasi, bidang Penyiaran dan dukungan manajemen. 1.4.1 Bidang Telekomunikasi Berdasarkan potensi dan permasalahan dalam bidang telekomunikasi, ada beberapa isu strategis terkait pengembangan bidang telekomunikasi antara lain sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan Fixed Broadband Tingkat penetrasi akses jaringan tetap pita lebar (fixed broadband) masih rendah •	Tingkat kecepatan akses jaringan tetap pita lebar (fixed broadband) masih rendah •	Tingkat utilisasi jaringan tetap pita lebar (fixed broadband) masih rendah • Biaya penggelaran jaringan tetap pita lebar (fixed broadband) masih mahal sehingga berdampak pada harga layanan yang masih tinggi dan masih banyaknya wilayah yang belum tercover layanan fixed broadband terutama untuk di daerah sub urban dan rural. Dalam penggelaran jaringan tetap pita lebar (fixed broadband) masih banyak kendala yang dihadapi seperti perijinan Pemda, Right of Way (RoW), dan gangguan lainnya Sebagian besar masyarakat masih belum memahami pentingnya akses tetap pita lebar (fixed broadband) dalam peningkatan ekonomi digital sehingga perlu adanya promosi dan sosialisasi dalam pengembangan ekosistem fixed broadband.
14 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 14 10/05/2022 5:58:49
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 2. Penyelenggaraan mobile broadband • Walaupun tingkat kecepatan akses jaringan bergerak pita lebar (mobile broadband) terus mengalami peningkatan, namun masih dibawah rata-rata kecepatan akses di dunia. Disamping itu dengan berkembangnya layanan yang berbasis digital diperlukan kecepatan akses yang lebih besar Masih ada sebagai wilayah di Indonesia yang masih belum terjangkau layanan mobile broadband karena dianggap sebagai daerah yang tidak layak secara ekonomi
Tingkat persaingan dalam industry mobile broadband sangat ketat • Berkembangnya layanan over the top (OTT) belum memberikan benefit dan menjadikan revenue stream baru bagi penyelenggara selular bahkan cenderung mengambil porsi pendapatan operator selular sehingga berdampak pada kinerja operator selular yang menurun atau kalaupun ada peningkatan pendapatan tidak sebanding dengan peningkatan pasar. Belum adanya standar kualitas layanan dan perlindungan konsumen dalam layanan mobile broadband sehingga sering kali layanan yang diterima pelanggan tidak sesuai dengan promosi yang diberikan operator selular.
3. Kebijakan dan Regulasi Pendukung Implementasi Fixed Broadband dan Mobile Broadband Pengaturan penyelenggaraan mobile broadband terkait perkembangan teknologi 5G •	Pengaturan penggunaan infrastruktur bersama dalam menciptakan efisiensi industry •	Pengaturan tarif layanan dalam menciptakan persaingan yang fair dan industri yang sehat. • Pengaturan Interkoneksi IP dalam mendukung terciptanya interoperability jaringan dari penyelenggara yang berbeda sesuai arah teknologi jaringan kedepan yangn berbasis IP network. Kebijakan satu data dalam rangka monitoring dan penyediaan data untuk berbagai kebutuhan regulasi dan kebijakan dalam pengembangan industry telekomunikasi Analisis permasalahan industri telekomunikasi melalui analisis dan review pasar (market review & analysis) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam penentuan kebijaan dan regulasi
4. Sistem komunikasi kebencanaan dan panggilan darurat Penyediaan layanan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 •	Sosialisasi terkait Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 •	Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi bencana •	Koordinasi dan Kerjasama dengan K/L/D/I terkait. Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 15 15 10/05/2022 5:58:50
BAB 1 Pendahuluan 1.4.2 Bidang Penyiaran Berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penyiaran digital di Indonesia, maka dapat di Identifikasi isu-isu strategis yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan penyiaran Digital di Indonesia antara lain : 1. Migrasi penyiaran analog ke digital termasuk rencana Analog Switch Off (ASO) Strategi percepatan digital switch on (DSO) dan analog switch off (ASO) •	Penyiapan regulasi yang mendukung percepatan migrasi penyiaran analog ke digital •	Model migrasi dan tahapan transisi digitalisasi penyiaran. •	Strategi dan perencanaan komunikasi publik migrasi televisi digital. •	Dukungan pemangku kepentingan dalam Implementasi TV Digital. •	Penyediaan dan distribusi alat pendukung teknologi digital. 2. Peningkatan coverage populasi layanan penyelenggara penyiaran TV Digital •	Pengembangan Ekosistem Industri Penyiaran Digital •	Capacity building dan sosialisasi kepada masyarakat •	Pengembangan diversity of content •	Komitmen jangkauan siaran nasional bagi penyelenggara Multipleksing 3. Kebijakan dan regulasi pendukung dalam pelaksanaan digitalisasi penyiaran. Pengaturan tarif sewa penyelenggara multipleksing •	Pengaturan Standar kualitas layanan penyiaran siaran digital. •	Pengaturan Kontribusi PNBP penyiaran •	Pengaturan evaluasi uji coba siaran digital 4. Antisipasi perkembangan Teknologi penyiaran kedepan Roadmap dan Model bisnis penyelenggaraan penyiaran digital. •	Rencana dasar teknis penyiaran •	Standar teknologi baru. 5. Penyehatan dan Efisiensi Industri Penyiaran •	Market Review dan Analisis industry penyiaran •	Peningkatan layanan publik penyiaran •	Pengembangan system SSJ (sistem siaran jaringan) • Penyediaan big data sistem informasi data penyiaran yang terintegrasi. 16 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 16 10/05/2022 5:58:51
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 1.4.3 Bidang Pos Penyelenggaraan pos apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan di bidang Informatika (telekomunikasi dan penyiaran) memang bukan termasuk bisnis yang interaktif. Perkembangan informatika melalui kecanggihan teknologi dan penetrasi layanan ke masyarakat lambat laun memakan porsi bisnis pos, masyarakat yang dahulunya berkomunikasi melalui surat fisik mulai beralih dengan menggunakan sarana elektronik baik melalui telekomunikasi maupun penyiaran (televisi dan radio). Untuk itu, eksistensi layanan Pos yang merupakan tanggung jawab pemerintah perlu mendapatkan perhatian serius. Untuk menjaga eksistensi layanan Pos, maka RPJMN mentargetkan pembangunan sektor pos yang berkelanjutan. Berikut sasaran program yang ingin dicapai dalam sektor Pos antara lain:
Tersedianya Tools regulator guna mendorong industri Pos yang berdaya saing dan ramah lingkungan.
Tersedianya infrastruktur dan layanan pos yang merata dan terjangkau baik komersial maupun universal. Berdasarkan UU no. 38 tahun 2009 tentang Pos dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos. Layanan Pos yang dimaksud terdiri dari layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Dalam hal ini logistik merupakan bagian dari layanan Pos. Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan tumbuhnya bisnis e-commerce serta logistik di Indonesia yang cenderung akan menerapkan teknologi digital dalam pengoperasiannya, maka ada beberapa isu strategis perlu mendapat perhatian pemerintah untuk menciptakan industry penyelenggaraan layanan Pos yang berkelanjutan antara lain: 1. Mendorong Digitalisasi Industri Layanan Pos Nasional Penyediaan layanan pos berbasis Online seiring dengan perkembangan bisnis e-commerce •	Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Industri Layanan Pos •	Automatisasi Sistem Penyelenggaraan Industri Layanan Pos 2. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan layanan pos •	•	Pemerataan titik layanan pos universal •	Pemerataan titik layanan pos komersial •	Penataan ulang tata kelola Layanan Pos Universal • Interkoneksi Penyelenggara Pos Sinergitas antar lembaga terkait penyelenggaraan jasa logistik dan fasilitasi e-commerce Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 17 17 10/05/2022 5:58:51
BAB 1 Pendahuluan 3. Interoperability antar penyelenggara Layanan Pos • Kebijakan Pemanfaatan dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana Industri penyelenggaraan layanan Pos Peningkatan integrasi system supply chain industri layanan Pos •	Pola kerjasama atau kemitraan antar penyelenggara pos untuk LPU •	Pola kerjasama atau kemitraan antar penyelenggara pos untuk LPK •	Model Bisnis kerjasama antar penyelenggara Layanan Pos •	Kebijakan Tarif interkoneksi antar penyelenggara Layanan Pos •	Kebijakan kerjasama penyelenggara Pos domestik dengan penyelenggara Pos asing. 4. Standar Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pos •	Standar layanan (QoS) penyelenggaraan layanan Pos •	Aplikasi Trace and tracking •	Persyaratan Perizinan dan Prosedur standar penyelenggaraan Pos dan Logistik •	Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian 5. Pemerataan dan Keberlanjutan Penyelenggaraan layanan Pos •	Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU) •	Kebijakan Kontribusi Penyelenggara Pos untuk Penyelenggaraan LPU • Kebijakan kerjasama dan model bisnis pengembangan penyelenggaraan layanan Pos di wilayah non komersial dengan pola kemitraan saling menguntungkan Pengembangan Iklim Kompetisi dan Inovasi layanan Pos 18 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 18 10/05/2022 5:58:53
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 6. Persaingan usaha dan kompetisi penyelenggaraan pos nasional Pengaturan tentang kompetisi dan persaingan usaha yang sehat. •	Pengaturan dalam metode perhitungan tarif berbasis biaya. •	Kebijakan Merger dan Akuisisi 7. Peningkatan daya saing pos nasional • tentang pemanfaatan Kebijakan standarisasi penyelenggaraan layanan Pos. Kebijakan sertifikasi SDM layanan Pos dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal. Mempersiapkan pemanfaatan properti penyelenggara Pos untuk mendukung sub sistem pergudangan dalam sistem logistik nasional. Mempersipkan infrastruktur penyelenggara Pos dalam sistem pembayaran terpadu bagi berbagai kepentingan. Meningkatkan posisi tawar penyelenggara Pos nasional melalui kerjasama penyelenggara Pos domestik dengan penyelenggara Pos asing. Membangun citra positif antar penyelenggara Pos dalam negeri dalam menghadapi pasar global. teknologi untuk proses bisnis
Sistem perizinan on-line yang lebih efisien dan transparan. Laporan Kinerja 2021 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 19 19 19 10/05/2022 8:28:36
2020 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 20 10/05/2022 8:23:57
ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 21 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Bab 2 PERENCANAAN KINERJA Uji Laik Operasi untuk implementasi teknologi 5G dari PT Indosat Tbk. pada 2 _ 4 Juni 2021 di Jakarta Pusat Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 21 10/05/2022 8:23:58
BAB 2 Perencanaan Kinerja 2.1 Rencana Strategis 2020 - 2024 Rencana Strategis Ditjen PPI telah ditetapkan dengan adanya Kepdirjen PPI Nomor 159 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Tahun 2020 - 2024. 2.1.1 Visi dan Misi Ditjen PPI 2020 - 2024 Dalam mencapai sasaran RPJMN 2020-2024 , presiden menetapkan visi presiden sebagai berikut : VISI "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" Sedangkan misi presiden antara lain : 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 8. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 22 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 22 10/05/2022 5:58:58
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Dalam kontek kementerian visi harus mengacu pada visi presiden, sehingga tidak diperlukan lagi adanya visi kementerian atau Lembaga dibawahnya Dalam upaya untuk mewujudkan misi Kementerian Kominfo tersebut dan sesuai fungsi dan peran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DItjen PPI), maka misi Ditjen PPI dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pemberdayaan menggerakkan ekonomi digital industri pos, telekomunikasi dan penyiaran untuk 2, Meningkatkan kemudahan berusaha sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran 3. Meningkatkan profesionalitas dan kapasitas SDM Ditjen PPI dalam kerangka Reformasi Birokrasi 4. 5. Meningkatkan cakupan area penyiaran digital 6. Meningkatkan kualitas layanan pos, telekomunikasi, dan penyiaran 7. Mendorong terciptanya iklim industri pos, telekomunikasi, dan penyiaran yang adil, tidak Pemerataan konektivitas, aksesibilitas, dan ekosistem layanan pitalebar nasional memihak, dan inovatif Pengendalian kualitas layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran 8. 9. Optimalisasi Reformasi Birokrasi di Ditjen PPI 10. Mewujudkan ASN Ditjen PPI yang profesional, kompeten dan berintegrasi 2.1.2 Tujuan Ditjen PPI 2020 - 2024 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) berusahan mewujudkan tujuan dari Kementerian Kominfo dengan fokus pada penyelenggaraan pos dan informatika yang memiliki fungsi penyusunan regulasi, pengembangan dan pembinaan industri, pengawasan dan pengendalian dalam bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran. Oleh karena itu Tujuan dari Ditjen PPI lain adalah: 1. Terwujudnya pemberdayaan peleku industry pos, telekomunikasi, dan penyiaran untuk menggerakkan ekonomi digital 2. Meningkatnya kualitas konten (penyiaran) di Indonesia 3. Terwujudnya kemudahan berusaha sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran 4. Tersedianya SDM Ditjen PPI yang profesional 5. Terwujudnya ekosistem layanan pitalebar nasional yang mandiri dan berkelanjutan 6. Terjangkaunya masyarakat dengan layanan penyiaran digital 7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pos, telekomunikasi, dan penyiaran 8. Meningkatnya investasi di sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran 9. Terkendalinya tingkat layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran sesuai dengan standar kualitas yang berlaku 10. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Proaktif di lingkungan Ditjen PPI Peningkatkan RB Ditjen PPI Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 23 23 10/05/2022 5:58:58
BAB 2 Perencanaan Kinerja 2.1.3 Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 - 2024 sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7. 8. 9. 10. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital Meningkatnya konektivitas layanan pos Terwujudnya Konektivitas Next Generation Nasional Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos dan informatika Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis Terwujudnya masyarakat cerdas digital Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik 2.1.4 Sasaran Program Ditjen PPI 2020 - 2024 Dengan mengacu pada sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika serta sesuai fokus tugas pokok dan fungsinya, maka Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) merumuskan sasaran program sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah komersial Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pos Terwujudnya pengembangan high-speed mobile broadband Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan dan pengelolaan PNBP Terwujudnya digitalisasi Pemerintahan pusat dan daerah Meningkatnya kualitas tata Kelola birokrasi yang efektif dan efisien 24 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 24 10/05/2022 5:58:59
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 2.1.5 Indikator Kinerja Strategis Kominfo 2020 - 2024 Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika dijabarkan indikator kinerja strategis (IKS) untuk masing-masing sasaran strategis Kementerian Kominfo sebagai berikut : Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis Kementerian Kominfo SS.1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau Target IKSS. 1.1 Jumlah desa mendapatkan layanan seluler 4G di wilayah yang secara ekonomi belum layak (kumulatif) Non 3T: 3.435 IKSS. 1.2 Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband* (kumulatif) 60 IKSS. 1.3 Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses fixed broadband terhadap total rumah Tangga* (kumulatif) 30 IKSS. 1.4 Kapasitas penyediaan satelit multifungsi (SATRIA) (Gbps)* 450 Gbps IKSS. 1.5 Persentase jaringan mobile broadband terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata- rata kuota 1 GB)* (%) rasio harga layanan 0,25 IKSS. 1.6 Persentase (%) rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan up to 30 Mbps)* 7 SS.2 Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital IKSS. 2.1 Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran TV digital* 80 SS.3 Meningkatnya konektivitas layanan pos IKSS. 3.1 Persentase (%) cakupan layanan pos (kumulatif) 74 SS.4 Dukungan Pengembangan IKN (Indonesia Next Digital Hub) IKSS. 4.1 Jumlah Lokasi Yang Terkoneksi 5G Pada Tahap Awal Implementasi 13 SS.5 Meningkatnya pemanfaatan spektrum pengelolaan layanan publik bidang pos dan informatika frekuensi dan kualitas IKSS. 5.1 Jumlah Penambahan spektrum frekuensi radio (kumulatif) * 1310 MHz IKSS. 5.2 Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit)* 126 unit IKSS. 5.3 Persentase (%) penyelesaian laboratorium balai besar pengujian perangkat telekomunikasi sebagai lab rujukan nasional* (kumulatif) 100 IKSS. 5.4 Jumlah dokumen standar teknis sebagai pendukung sertifikasi perangkat pos dan informatika 7 IKSS. 5.5 Jumlah capaian PNBP bidang pos dan informatika Rp. 24.571.039.152.075 IKSS. 5.6 Indeks Kemenkominfo kepuasan publik terhadap layanan publik >3,5 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 25 25 10/05/2022 5:58:59
BAB 2 Perencanaan Kinerja SS.6 Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis IKSS. 6.1 Tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis dan kawasan prioritas: a. Pertanian b. Pariwisata c. Logistik d. Maritim e. Pendidikan f. Kesehatan g. UMKM IKSS. 6.2 Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk scale up dari usaha kecil menjadi usaha menengah (kumulatif)* IKSS. 6.3 Jumlah Penambahan unicorn (akumulasi)* IKSS. 6.4 Jumlah Startup digital yang terbentuk (kumulatif)* IKSS. 6.5 Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019 IKSS. 6.6 Persentase (%) Implementasi UU PDP (kumulatif) IKSS. 6.7 Persentase (%) ketersediaan riset dan penelitian bidang TIK SS.7 Terwujudnya masyarakat cerdas digital IKSS. 7.1 Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi bidang TIK (kumulatif)* IKSS. 7.2 Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital (kumulatif) SS. 8 Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah IKSS. 8.1 Jumlah Penyediaan pusat data nasional IKSS. 8.2 Persentase (%) instansi yang memanfaatkan aplikasi generik yang dikembangkan secara multiplatform (kumulatif) IKSS. 8.3 Jumlah Kab/Kota di kawasan prioritas (5 kawasan super prioritas dan 1 kawasan IKN) yang mengimplementasi Smart City (kumulatif) SS. 9 Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik IKSS. 9.1 Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (kumulatif) SS. 10 Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik IKSS. 10.1 Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1-5) IKSS. 10.2 Indeks Reformasi Birokrasi Kemkominfo IKSS. 10.3 Nilai opini laporan keuangan Kemkominfo menurut kriteria (WDP/WTP) IKSS. 10.4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemkominfo (AKIP) IKSS. 10.5 Indeks Kompetensi kepegawaian Kemenkominfo 26 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 26 100% 33.000 UMKM scale up 3 150 StarUp aktif 95 100 100 50.000.000 72.500 per tahun 2 70 69 74 4,5 84 WTP 75 90 10/05/2022 5:59:00
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 2.1.6 Indikator Kinerja Program Ditjen PPI 2020 - 2024 Berdasarkan Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal PPI dapat dijabarkan indikator kinerja Tabel 2.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PPI SP.1 Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah komersial Target 2024 IKSS 1.1 IKP. 1.1 Jumlah desa/kelurahan Non 3T yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband (4G) (kumulatif) 3435 IKSS 1.2 IKP. 1.2 Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur 60 jaringan serat optik broadband* (kumulatif) IKSS 1.3 IKP. 1.3 Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses 30 fixed broadband terhadap total rumah Tangga (kumulatif) IKSS 1.5 IKP. 1.4 Persentase (%) tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Qos, 100 QoE, dan aduan masyarakat IKSS 1.6 IKSS 1.5 IKP. 1.5 Rata - rata kecepatan internet mobile broadband di wilayah 20 Mbps Indonesia IKSS 1.6 IKSS 1.5 IKP. 1.6 Rata - rata kecepatan internet fixed broadband di wilayah 25 Mbps Indonesia IKSS 1.6 IKSS 1.1 IKP. 1.7 Persentase penyelesaian revisi Undang-Undang 100 Telekomunikasi SP. 2 Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital IKSS 2.1 IKP. 2.1 Persentase (%) populasi yang terjangkau penyiaran TV digital 85 (kumulatif) IKSS 2.1 IKP. 2.2 Jumlah Regulasi/Kebijakan terkait Penyiaran Digital dan 8 Naskah aturan Pelaksanaannya IKSS 2.1 IKP. 2.3 Jumlah lembaga penyiaran yang bertransformasi ke penyiaran 728 digital SP. 3 Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pos IKSS 3.1 IKP. 3.1 Persentase (%) kecamatan yang tercakup layanan pos 74 IKSS 3.1 IKP. 3.2 Persentase penyelesaian revisi Undang-Undang Pos 100 IKSS 3.1 IKP. 3.3 Jumlah desain prangko nasional yang disahkan 63 SP. 4 Terwujudnya pengembangan high-speed broadband IKSS 4.1 IKP. 4.1 Jumlah Lokasi Yang Terkoneksi 5G Pada Tahap Awal Implementasi 13 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 27 27 10/05/2022 5:59:01
BAB 2 Perencanaan Kinerja SP. 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP IKSS 5.6 IKP. 5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang pos, penyiaran, dan telekomunikasi >3,5 IKSS 5.6 IKP. 5.2 Indeks integritas pelayanan publik bidang pos, penyiaran, dan ≥ 8,2 telekomunikasi IKSS 5.6 IKP. 5.3 Jumlah target PNBP bidang pos, penyiaran, dan telekomunikasi 1.216.036.478.634 SP. 6 Terwujudnya digitalisasi pemerintahan pusat dan daerah IKSS 1.1 IKP. 6.1 Persentase (%) jumlah kab/kota yang implementasi sistem 30 informasi kedaruratan dan kebencanaan SP. 7 Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien IKSS 10.2 IKP. 7.1 Indeks Reformasi Birokrasi 84 IKSS 10.4 IKP. 7.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemkominfo 75 IKSS 10.3 IKP. 7.3 Nilai Opini Laporan Keuangan di lingkungan Kemenkominfo WTP menurut kriteria IKSS 10.2 IKP. 7.4 Nilai SPIP Kemkominfo 3.80 IKSS 10.3 IKP. 7.5 Nilai Kinerja Anggaran Kominfo 88 IKSS 10.2 IKP. 7.6 Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan ke sekretariatan 3.8 program (IKP) untuk masing-masing sasaran sebagai berikut : 2.2 Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berisi pernyataan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja ini merupakan wujud nyata komitmen antara pimpinan satuan kerja (satker) dengan Menteri Kominfo untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan/kemajuan kinerja tiap pimpinan satker. Berikut merupakan sasaran strategis dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Penyelengaraan Pos dan Informatika. 28 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 28 10/05/2022 5:59:03
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Sasaran Program 1 Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah komersial Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Ditjen PPI 1 2 Indikator Kinerja Persentase (%) Rumah Tangga Terlayani Jaringan Internet Akses Fixed Broadband Terhadap Rumah Tangga Nasional Persentase (%) Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik Broadband Target 2021 Target 2021 16,25% 37,15% 3 4 Indikator Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Desa/Kelurahan Non USO yang Mendapatkan Akses Jaringan Mobile Broadband (4G) melalui Optimasi Peran Penyelenggara Telekomunikasi Seluler Persentase (%) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Terhadap QoS/QoE Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler sesuai Ketentuan Perundang-undangan Target 2021 Target 2021 1.423 Desa/ Kelurahan 100% Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 29 29 10/05/2022 5:59:04
BAB 2 Perencanaan Kinerja Sasaran Program 2 1 Indikator Kinerja Persentase (%) Kecamatan yang Tercakup Layanan Pos Target 2021 65% 30 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 30 Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Pos 2 Indikator Kinerja Jumlah Regulasi/Kebijakan Terkait Pos dan Aturan Pelaksanaannya Target 2021 1 Regulasi/Kebijakan 10/05/2022 5:59:05
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Sasaran Program 3 Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital 1 2 Indikator Kinerja Indikator Kinerja Persentase (%) Populasi yang Terjangkau Penyiaran Digital Jumlah Regulasi/Kebijakan TerkaitnPEnyiaran Digital dan Aturan Pelaksanaannya Target 2021 Target 2021 70% 4 Regulasi/Kebijakan 1. DIM RUU Penyiaran 2. Naskah RPP Penyelenggaraan Penyiaran 3. Naskah RPP RTRI 4. Hasil survey kesiapan masyarakat terhadap analog Switch off Sasaran Program 4 Terwujudnya Digitalisasi Pemerintah Pusat dan Daerah 1 Indikator Kinerja Target 2021 Persentase (%) Implementasi Sistem Informasi Kedaruratan dan Kebencanaan 16% (83 Kab/Kota dari 514 Kab/Kota se Indonesia) Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 31 31 10/05/2022 5:59:06
BAB 2 Perencanaan Kinerja 1 Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Target 2021 3,5 32 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 32 Sasaran Program 5 2 Indikator Kinerja Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Target 2021 8,2 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Birokrasi Ditjen PPI yang Efektif dan Efisien (SP.5) 3 Indikator Kinerja Persentase (%) Capaian Target PNBP Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Target 2021 100% (Rp. 1.195.406.124.535) 10/05/2022 5:59:07
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Sasaran Program 6 Terwujudnya Pengembangan Akses Next Generation Broadband 1 Indikator Kinerja Target 2021 Persentase (%) Persiapan Implementase Adopsi Teknologi Baru Broadband 50% Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 33 33 10/05/2022 5:59:07
3434 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 34 10/05/2022 5:59:10
ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 35 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Bab 3 AKUNTABILITAS KINERJA Sosialisasi Pemanfaatan Sistem Track and Trace oleh Penyelenggara Pos di Surabaya 26 Oktober 2021 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 35 10/05/2022 5:59:10
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa setiap unit Eselon I, diamanatkan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya. Terhadap hal tersebut, maka Ditjen PPI pada Tahun 2020 telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai ukuran keberhasilan kinerja Ditjen PPI setiap tahunnya.Adapun hasil evaluasi dan analisa atas pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Peyelenggaraan Pos dan Informatika adalah sebagai berikut : 3.1. Sasaran Program 1 : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah komersial Dalam pencapaian sasaran program ini, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika menetapkan indikator sebagai berikut : 36 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 36 10/05/2022 5:59:11
Tabel 3.1 Sasaran Program 1 1 Indikator Kinerja Persentase (%) Rumah Tangga Terlayani Jaringan Internet Akses Fixed Broadband Terhadap Rumah Tangga Nasional Target 2021 16,25% Realisasi 17,25% (11.847.523 dari 68.700.700) Pesentase 106,15% ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 37 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Sasaran Program 1 Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah komersial 2 3 4 Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Persentase (%) Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik Broadband Jumlah Desa/ Kelurahan Non-USO yang Mendapatkan Akses Jaringan Mobile Broadband (4G) melalui Optimalisasi Peran Penyelenggara Telekomunikasi Seluer Persentase (%) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terhadap QoS/QoE Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler sesuai Ketentuan Perundang- undangan Target 2021 Target 2021 Target 2021 37,15% (2.665 dari 7.175 Kecamatan) 1.423 Desa/Kelurahan 100% Realisasi Realisasi Realisasi 60,84% (4.362 dari total 7.175) 381 Desa/Kelurahan 100% Pesentase Pesentase Pesentase 163,77% 26,71% 100% Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 37 10/05/2022 5:59:12
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Penjelasan atas pencapaian Sasaran Program 1, yaitu Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah komersial, diuraikan secara rinci dengan indikator kinerja sebagai berikut : 3.1.1. Persentase (%) Rumah Tangga Terlayani Jaringan Internet Akses Fixed Broadband Terhadap Total Rumah Tangga Nasional Indikator Kinerja Persentase (%) Rumah Tangga Terlayani Jaringan Internet Akses Fixed Broadband Terhadap Total Rumah Tangga Nasional 2019 2020 2021 Baseline Target Target 10,45% 12,42% 16,25% Realisasi Realisasi 14,30% 9.827372 rumah tangga telah terlayani jaringan internet akses fixed broadband dari total 68.700.700 rumah tangga nasional. 17,25% (11.847.523 dari 68.700.700) Persentase Persentase Tabel 3.2 Persentase (%) Rumah Tangga Terlayani Jaringan Internet Akses Fixed Broadband Terhadap Total Rumah Tangga Nasional 115,13% 106,15% 38 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 38 10/05/2022 5:59:14
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Kemajuan tren penggunaan TIK telah peningkatan konsumsi mendorong data Kebutuhan signifikan. layanan data yang melonjak dan standar kualitas dan kecepatan yang tinggi, memerlukan strategi memenuhi kebutuhan nasionalnya broadband masing-masing. Berdasarkan data dari dimana kecepatan akses diukur antara Juli 2020 hingga Juli 2021, untuk kecepatan akses internet mobile broadband, Indonesia berada di peringkat 110 dunia dimana kecepatan unduh rata-rata 21,35 Mbps dan kecepatan unggah rata-rata 12,29 Mbps dengan latensi rata-rata 36 ms. Jika dilihat dari persyaratan yang dikeluarkan oleh 3GPP, maka latensi mobile broadband Indonesia masih termasuk dalam teknolologi LTE. Sementara itu, untuk kecepatan akses internet fixed broadband, Indonesia menduduki peringkat 119 dengan kecepatan unduh 25,58 Mbps dan unggah 14,74 Mbps dengan latensi 18 ms. yang "DiTjen PPi Selaku regulaTOr, akSeleraTir Dan faSiliTaTOr, beSerTa Penyelenggara TelekOmunikaSi Telah melakSanakan beberaPa TerObOSan-TerObOSan Dalam menDOrOng PeneTraSi jaringan akSeS TeTaP PiTalebar Di inDOneSia." Gambar 3.1 Kecepatan Akses Internet di Indonesia untuk Unduh dan Unggah serta Latensi untuk Koneksi Mobile broadband dan Koneksi Fixed Broadband1 Sumber: Speedtest Global Index Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 39 39 10/05/2022 5:59:15
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Untuk memenuhi peningkatan kebutuhan data, salah cara yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan penetrasi fixed broadband. Saat ini, penetrasi jaringan kabel serat optik di Indonesia masih rendah. Cakupan layanan fixed broadband yang rendah juga dapat dilihat dari tingkat akses pelanggan terhadap fixed broadband. Data pada tahun 2020, tingkat akses pelanggan terhadap fixed broadband mencapai 14,30% dari total rumah tangga sebanyak 68.700.700 (Sumber: BPS Tahun 2019). Di tahun 2021, Ditjen PPI mempunyai target meningkatkan tinggat penetrasi fixed broadband sebanyak 16,25% dari rumah tangga nasional, dimana rumah tangga nasional Indonesia, sesuai dengan BPS tahun 2019 adalah 68.700.700. Dalam rangka mencapai target penetrasi fixed broadband yang telah ditetapkan yaitu sebesar 16,25%, Ditjen PPI sebagai regulator dan fasilitator membuat kebijakan sebagai intervensi terhadap industri dan masyarakat. Kebijakan yang dibuat yaitu 1. Intervensi dalam bentuk Bantuan Pemerintah yang bersifat stimulan dan katalisator dalam menciptakan demand terhadap layanan fixed broadband di masyarakat tanpa mengambil alih atau berkompetisi dengan penyelenggara telekomunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan percepatan penetrasi fixed broadband di Indonesia yang tergolong rendah. Adapun program intervensi pembiayaan penyediaan akses fixed broadband ini dapat kita jelaskan sebagai berikut : 1) Tujuan Pemicu Percepatan penetrasi fixed broadband terhadap rumah tangga & populasi Pemerataan akses Fixed Broadband Menciptakan demand dan supply Pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja 2) Sasaran Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Sentra Kawasan Perikanan Terpadu (SKPT) Desa Wisata & Home stay Kawasan Industri Kecil Menengah (IKM) 3) Persyaratan lokasi : - Wilayah non 3T Belum terdapat jaringan last mile/ akses /home pass min. lokasi 1 Km dari ODP (Optical Distribution Point) terdekat Sudah Terdapat Jaringan Backbone dan Backhaul Operator 40 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 40 10/05/2022 5:59:30
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Desa yang sudah memiliki Pariwisata/IKM/SKPT/berada di KEK/ komunitas yang mendukung ekonomi produktif dan kreatif Tersedia daya listrik dan fasilitas jalan Penerima bantuan bersedia melanjutkan berlangganan setelah masa bantuan berakhir 4) Proses Bisnis : (Pengawasan) Data dari K/L Pemetaan Lokasi Desa Gambar 3. 1 Program Investasi Pembiayaan Penyediaan Akses Fixed Broadband RFI dengan Operator Data Lokasi Desa Ulasan Calon Penerima Bantuan Data Calon Penerima Bantuan Perjanjian Kerjasama Verifikasi Data Lokasi Desa dan Calon Penerima Bantuan Tidak Relokasi Calon Penerima Bantuan (Koordinator Mencari Calon Pengganti) Ya Data Calon penerima Bantuan Penetapan Penerima Bantuan Edukasi Calon Penerima Bantuan Proses Paket Pengadaan (Paket PL/Prov/Kab) Pembangunan Layanan ON Pelatihan dan Pendampingan Evaluasi (Pengawasan) Pengawasan dan Evaluasi Layanan Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 41 41 10/05/2022 5:59:31
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 5) Pelatihan dan Pendampingan Manajemen desa wisata dan UKM: Membentuk organisasi pengelola desa wisata dan UKM digital Pengenalan komputer, smartphone, dan internet untuk produktivitas Pengenalan manajemen akses tetap pitalebar (fixed broadband) Digital, internet marketing dan E-Commerce Konsep digital branding dan marketing Pengenalan pemasaran online - Membuat dan mengelola konten Wisata (foto dan video) Melalui berbagai kebijakan tersebut Ditjen PPI berkontribusi baik secara langsung yaitu melalui kebijakan Bantuan Pemerintah pemberian Fasilitasi Layanan Akses Tetap Pitalebar) dalam meningkatkan penetrasi fixed broadband secara rumah tangga nasional pada tahun 2021, yaitu sebesar 17,25%. Capaian target indikator kinerja tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan jumlah SSL yang dibangun oleh Penyelenggara Telekomunikasi dan pemberian bantuan yang dilakukan oleh Ditjen PPI melalui Direktorat Pengembangan Pitalebar, sehingga justifikasinya adalah sebagai berikut: 1. Setelah melakukan pemetaan dan survei terhadap jumlah No Penyelenggara Jumlah per Desember 2021 penggelaran jaringan fixed 1 1 45.579 broadband selama Tahun 2021 2 2 134.411 didapatkan bahwa penetrasi fixed broadband Tahun 2021 adalah sebesar 17,25% atau melebihi 3 4 3 4 696.632
dari target yang ditetapkan yaitu 5 5 86.752 sebesar 16,25%. Angka tersebut 6 6 10.367.531 didapatkan dari jumlah pelanggan 7 7 291.509 yang tersambung dengan layanan 8 8 149.549 fixed broadband yang dilakukan 9 9 75.560 oleh semua Penyelenggara dengan TOTAL 11.847.523 total sebesar 11.847.523 pelanggan termasuk dengan hasil intervensi yang dilakukan Ditjen PPI berupa Pemberian Bantuan Layanan Akses Tetap Pitalebar sebanyak 729 pelanggan atau jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga di Jumlah Rumah Tangga Tahun 2019 = 68.700.700 Penetrasi Rumah Tangga= Jumlah Pelanggan/Jumlah Rumah Tangga 2019 = 17,25% Indonesia adalah sebesar 17,25%. 42 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 42 10/05/2022 5:59:32
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 43 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 2. Pemberian bantuan berupa Fasilitasi Layanan Akses Tetap Pitalebar sejumlah 688 titik yang ditargetkan Ditjen PPI berdasarakan pada Peraturan Dirjen PPI mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Penyediaan Layanan Akses Tetap Pitalebar (Fixed Broadband) ternyata pada implementasinya melebihi dari target yang ditetapkan dengan hasil akhir 729 titik berhasil on air. Adapun 729 yang tersebar di 18 desa dengan detail sebagai berikut dengan rincian data sebagaimana terlampir Tabel 3.12 Hasil Pembangunan Bantuan Pemerintah Akses Fixed Broadband tahun 2021 Nama Desa Kab/Kota Provinsi Jumlah Titik Online Progress Kalitengah Cirebon Jawa Barat 61 61 100% Loram Wetan Kudus Jawa Tengah 26 26 100% Janggalan Kudus Jawa Tengah 27 27 100% Karangbener Kudus Jawa Tengah 13 13 100% Samiran Boyolali Jawa Tengah 59 59 100% Umbulharjo Sleman DI Yogyakarta 29 29 100% Ngembak Grobogan Jawa Tengah 21 21 100% Kuripan Grobogan Jawa Tengah 22 22 100% Purwodadi Grobogan Jawa Tengah 20 20 100% Jayawaras Garut Jawa Barat 78 78 100% Bangunjiwo Bantul DI Yogyakarta 68 68 100% Getasrejo Grobogan Jawa Tengah 58 58 100% Bayuning Kuningan Jawa Barat 65 65 100% Gemuhblanten Kendal Jawa Tengah 24 24 100% Sedayu Kendal Jawa Tengah 35 35 100% Ngestiharjo Bantul DI Yogyakarta 58 58 100% Mangunan Bantul DI Yogyakarta 30 30 100% Trembes Rembang Jawa Tengah 35 35 100% Total 729 729 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 43 10/05/2022 5:59:32
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Ditjen PPI dalam melakukan penyediaan layanan fixed broadband tersebut yaitu : A. Faktor administrasi Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, dimana ada beberapa lokasi yang diusulkan tidak ada jaringan/ODP dan adanya kesulitan dalam mendapatkan data usulan calon penerima bantuan, maka untuk target di tahun 2021, DItjen PPI dari akhir tahun 2020 sudah melakukan berbagai langkah untuk memitigasi risiko dari kejadian yang mungkin muncul terkait data lokasi dan calon penerima, seperti menggunakan data GIS Direktorat Pengendalian untuk melihat lokasi yang sudah ada ODP nya atau menyewa GIS operator dengan data ODP yang lebih lengkap. Langkah-langkah yang dilakukan ini terbuktui sangat efektif menjadikan data lokasi dan calon penerima bantuan untuk tahun 2021 lebih lengkap dan relatif tidak bermasalah ketika dilakukan implementasi, sehingga capaian target lokasi yang tadinya berjumlah 688 titik bertambah menjadi 729 titik. B. Faktor teknis Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya pula, dimana sebagian besar target lokasi yang akan dilakukan bantuan penyediaan akses internet FBB, sangat sulit untuk mendapatkan penyedia layanan ISP, atau kalaupun ada, hanya ada 1 penyedia ISP, dan beberapa lokasi harus membangun ODP baru agar bisa tersambung. Maka untuk target tahun 2021, DItjen PPI melakukan berbagai langkah untuk memitigasi risiko dari kejadian yang tadi disebutkan. Pertama, dengan melakukan proses pengadaaan dan pembanguann secara berkala, UMKM yang sudah melengkapi dokumen administrasi dan teknis terlebih dahulu, disediakan terlebihd ahulu, tidak harus menunggu semua titik rampung. Kedua, usulan calon penerima bantuan yang masuk selanjutnya dipetakan untuk dilihat ketersediaan ajringannya terlebih dahulu. Ketiga, bekerjasama dengan tim teknis di desa calon penerima bantuan untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan dan penggelaran. Terakhir, salah satu inovasi yang berhasil di tahun 2021 adalah dengan menyediakan aplikasi pengusulan secara online, sehingga PIC desa atau kepala desa terkait dapat mengusulkan nama-nama calon penerima bantuan dengan lebih mudah. Selain itu, metode pengusulan secara online melalui aplikasi ini juga memitigasi resiko adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungajwab mengatasnamakan Kementerian Kominfo untuk memberikan bantuan akses internet. Langkah-langkah ini dibuktikan sangat efektif dalam menjamin adanya penyedia layanan untuk bantuan akses internet FBB ini, dibuktikan dengan progress instalasi dan on air yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 44 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 44 10/05/2022 5:59:35
ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 45 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Analisa dampak dan capaian pembangunan fixed broadband: A. Dampak terhadap industry 4.0 dan ekonomi digital. Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (distance learning), pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui financial technology (fin-tech), dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut. Di sisi lain dengan perkembangan ekonomi digital, berbagai sumber daya ekonomi saat ini dimanfaatkan dengan kecepatan distribusi dan kualitas yang semakin baik. Penetrasi ekonomi digital yang berlangsung cepat dan dinamis telah membentuk lanskap ekonomi digital di Indonesia saat ini tidak saja mencakup on demand services, e-commerce dan financial technology (Fintech), namun juga penyedia layanan internet of things (IoT). Proyeksi perkembangan ekonomi digital di Indonesia diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai transaksi e-commerce sebesar 1.625 persen menjadi USD 130 miliar dalam periode 2013-2020. Layanan Fintech berbasis peer-to-peer lending (P2P) sampai tahun 2020 juga diperkirakan semakin luas untuk menjangkau 145 juta pengguna telepon pintar (53,0 persen penduduk). Pemanfaatan IoT juga berpotensi untuk mendorong integrasi pengelolaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sehingga menjadi lebih efisien B. Dampak terhadap ekonomi makro Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5.7 - 6.0 persen pertahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, Gross National Income (GNI) perkapita diharapkan meningkat menjadi USD 5.800 - 6.000 perkapita pada tahun 2024. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi pada tahun 2020 - 2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2024. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan structural, pengelolaan ekspektasi dan penguatan koordinasi. Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 45 10/05/2022 5:59:35
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 5,7 (4.730) 5,3 (4.350) 5,4 (4.700) 2020 2021 Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi, Persen (IGN Per Kapita Harga Berlaku Atlas Method) 46 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 46 6,0 (5.130) 5,7 (5.060) 2022 6,3 (5.550) 6,0 (5.420) 2023 6,5 (6.000) 6,2 (5.810) Rata-rata 6,0 Rata-rata 5,7 10/05/2022 5:59:41
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Perbaikan kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing- masing menjadi 6,0 - 7,0 persen dari 3.6 - 4.3 persen. Tingkat rasion gini menurun menjadi 0.360 - 0,374, dan IPM mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75.54. Salah satu pertumbuhan PDB tertinggi di sisi produksi disektor informasi dan komunikasi. Peningkatan diharapkan dapat meningkat dari 7.3 persen menjadi 9.8 persen. Tabel 3.13 Proyeksi Pertumbuhan PDB Indikator Perkiraan 2019 2020 Proyeksi Jangka Menengah 2021 2022 2023 2024 Pertumbuhan PDB 5,1 5,3 5,4 - 5,7 5,7 - 6,0 6,0 - 6,3 6,2 - 6,5 Sisi Pengeluaran Konsumsi Masyarakat 5,2 5,0 5,2 - 5,4 5,4 - 5,6 5,7 - 5,9 5,9 - 6,1 Konsumsi Pemerintah 2,8 4,3 4,5 - 4,6 4,6 - 4,9 4,8 - 5,1 5,1 - 5,3 Investasi (PMTB) 4,8 5,6 5,8 - 6,2 6,3 - 6,9 7,2 - 7,8 8,0 - 8,4 Ekspor Barang dan Jasa 1,2 3,9 3,9 - 4,2 4,6 - 4,8 5,3 - 5,6 5,8 - 6,2 Impor Barang dan Jasa 8,2 4,3 4,4 - 4,6 4,7 - 4,8 5,0 - 5,1 5,1 - 5,2 Sisi Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3,5 3,7 3,7 - 3,8 3,8 - 3,9 3,9 - 4,0 4,0 - 4,1 Pertambangan dan Penggalian 1,4 1,9 1,9 - 1,9 1,9 - 2,0 2,0 - 2,1 2,0 - 2,2 Industri Pengolahan 4,1 5,0 5,2 - 5,5 6,2 - 6,5 7,1 - 7,5 7,7 - 8,1 Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi ES 3,9 4,2 5,2 - 5,2 5,2 - 5,6 5,5 - 6,0 5,7 - 6,1 Pengadaan Air 7,4 4,0 4,3 - 4,4 4,5 - 4,6 4,7 - 4,8 4,9 - 5,0 Konstruksi 5,7 5,7 5,8 - 6,1 6,1 - 6,4 6,4 - 6,7 6,6 - 6,9 Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,8 5,5 5,6 - 6,0 5,9 - 6,5 6,2 - 6,7 6,4 - 6,8 Transportasi dan Pergudangan 5,8 7,0 7,1 - 7,4 7,3 - 7,7 7,5 - 7,9 7,5 - 8,0 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,6 6,0 6,1 - 6,3 6,3 - 6,5 6,5 - 6,7 6,7 - 6,8 Informasi dan Komunikasi 9,3 7,3 7,7 - 8,8 8,4 - 9,2 8,9 - 9,4 9,1 - 9,8 Jasa Keuangan 6,0 6,3 6,4 - 6,9 6,7 - 7,1 7,1 - 7,7 7,3 - 7,8 Real Estate 5,5 4,9 5,0 - 5,0 5,0 - 5,2 5,3 - 5,3 5,3 - 5,4 Jasa Perusahaan 9,8 8,3 8,4 - 8,4 8,5 - 8,5 8,5 - 8,7 8,7 - 8,8 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 47 47 10/05/2022 5:59:41
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.2 Persentase (%) Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik Broadband INDIKATOR KINERJA Persentase (%) Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik Broadband 2021 TARGET 37,15% (2.665 dari 7.175 Kecamatan) REALISASI 60,84% (4.362 dari total 7.175) Tabel 3.3 Persentase (%) Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik Broadband PERSENTASE 163,77% 48 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 48 10/05/2022 5:59:47
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Trend ketersediaan Optical Distribution Point (ODP) Kecamatan tahun 2019 - meningkat pada 2021. Diindikasikan peningkatan ketersedian kecamatan ODP yang sangat pesat ini merupakan efek pandemik dan pemekaran kecamatan. Pandemik menyebabkan meningkatkan demand akan internet dari kebutuhan perkantoran dan belajar online. Jumlah Kecamatan pada tahun 2019 sebanyak 7175. Pada tahun 2020, jumlah kecamatan bertambah menjadi 7230. Pemekaran wilayah jumlah ini kecamatan terdapat ODP. rumah untuk turut meningkatkan "Ditjen PPI sesuai dengan target yang ditetapkan di Renstra Kementerian Kominfo dan Ditjen PPI Tahun 2020 - 2024, mempunyai target kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik Broadband sejumlah 37,15% atau 2.665 kecamatan dari total 7.175 kecamatan di Indonesia" Ketersedia ODP Kecamatan 0.5758 0.6084 P D O a d e s r e T n a t a m a c e K i 4K 2K 0.3733 0K 0.000 0.000 0.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Year of Tahun (Fiberisasi) Pertumbuhan ODP Kecamatan 2.699 n a t a m a c e K n i e c n e r e f f i P D O a d e s r e T i 2K 1K 1.464 D 0 0 236 0K 2017 2018 2019 2020 2021 Year of Tahun (Fiberisasi) Gambar 3.3 Tren Pertumbuhan ODP Kecamatan Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 49 49 10/05/2022 5:59:59
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Di tahun 2021, Ditjen PPI sesuai dengan target yang ditetapkan di Renstra Kementerian Kominfo dan Ditjen PPI Tahun 2020 - 2024, mempunyai target kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik Broadband sejumlah 37,15% atau 2.665 kecamatan dari total 7.175 kecamatan di Indonesia. Untuk mencapai target itu, Ditjen PPI melakukan berbagai Langkah intervensi sebagai berikut: 1) Menyusun kajian strategi percepatan fiberisasi kecamatan. Dari hasil kajian ini tersusun beberapa model bisnis penyediaan indrastruktur ODP ini yaitu: a) Model bisnis 1 : Pendanaan infrastruktur pasif dan aktif dari APBN/APBD b) Model bisnis 2 : Pendanaan infrastruktur pasif dan aktif dari operator c) Model bisnis 3 : Kerjasama antara Pemerintah Pusat/Daerah dengan swasta sebagai penyedia infratsruktur serat optic Pitalebar d) Model bisnis 4 : Swasta sebagai penyedia infrastruktur serat optic pitalebar 2) Melaksanakan survei untuk memperoleh Detail Engineering Design (DED) penyediaan/ fasilitasi fiberisasi kecamatan. Pelaksanaan survei lapangan ini dilakukan sebagai salah satu tindak lanjut hasil pelaksanaan kajian strategi percepatan implementasi fiberisasi kecamatan. Maksud kegiatan ini untuk mengetahui lokasi secara langsung secara sisi geografis, kendala dan potensi demand di kecamatan sebagai pelangkap hasil kajian. Survei ini dilaksanakan antara lain di: a) Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Jawa Timur b) Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, Jawa tengah c) Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, Jawa tengah. 3) Kebijakan untuk operator Telekomunikasi dalam penggelaran jaringan. Selain melakukan kajian dan survei untuk menyusun model bisnis dan memetakan kecamatan mana saja yang bisa diterapkan model bisnis yang sudah disusun. Ditjen PPI juga melaksanakan berbagai kebijakan untuk mempermudah operator telekomunikasi dalam penggelaran jaringan, yaitu antara lain: a) Melakukan fasilitasi antara K/L, Pemda dan pemangku kepentingan lainnya. Fasilitasi ini untuk mempermudah dalam berkolaborasi dalam penggelaran jaringan serat optik, baik terkait dengan aspek teknis dan juga hukum. Beberapa failitasi yang sudah dilaksanakan antara lain: Focus Group Disscussion (FGD) dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT Kereta Api Indonesia, dan PT PLN. Focus Group Disscussion (FGD) dengan Pemkab Pekalongan, dan Pemkab Wonogiri. Focus Group Disscussion (FGD) dengan para operator telekomunikasi. b) Penurunan CAPEX penggelaran jaringan telekomunikasi c) Mencarikan wilfayah dengan potensi pelanggan/demand yang layak secara bisnis. d) Sinkronisasi program dengan BLU BAKTI e) Penyusunan model pengadaan/penyediaan dan dasar hukum infrastruktur pasif dan aktif serat optic. 50 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 50 10/05/2022 6:00:04
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA KOMINFO PENYEDIA BARANG & JASA BUMD/ BUMDES PELANGGAN Penyedia barang dan jasa membangun jaringandistribusi dan memberikan layanan operasi dan pemelharaan pemda (BUMD)/Pemdes (BUMDES) mencari pelanggan dan dapat membangun jaringan akses Hotspot/FTTH Pelanggan Hotspot perjam Pelanggan FTTH Bulanan Kominfo mendorong pembangunan FBB dengan Skema Pembiayaan ISP membangun jaringan akses ke rumah dan Menara hotspot bermitra dengan pemda (BUMD)/Pemdes (BUMDES) Model ini dibangun untuk wilayah yang tidak layak secara ekonomi dan finansial Kominfo mendorong pembangunan FBB dari ODC ke ODP (jaringan distribusi) - Biaya sewa infra pasif dibawah harga pasar (dapat mendekati 0) - Alih kelola terhadap asset akan diberikan kepada Pemda setelah masa kontrak dengan penyedia barang dan jasa (jartup/jartaplok) habis - Pemda dapat melakukan kerjasama berkelanjutan dengan peyelenggara jartup/ jartaplok atau di kelola mandiri (berizin) Gambar 3.4 Model Bisnis Jaringan Access Network Dengan berbagai strategi dan kebijakan yang diambil, sampai dengan akhir tahun 2021, kecamatan yang terdapat ODP mencapai 60,8%, atau sebanyak 4.399 Kecamatan dari jumlah total 7.230 Kecamatan di Indonesia. Capaian ini jauh melebihi, bahkan hampir dua kali lipat dari target 37,15% yang ditetapkan di tahun 2021. Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 51 51 10/05/2022 6:00:14
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Jumlah Kecamatan terdapat ODP 5,000 4,500 4,163 4,000 3,500 4,399 3,000 2,500 2,000 2,699 1,500 1,000 500 0 2019 2020 2021 Persentase Kecamatan terdapat ODP 67.00% 57.6% 60.8% 57.00% 47.00% 37.00% 27.00% 37.2% 17.00% 7.00% 2019 2020 2021 Data Direktorat Pengendalian 2019 (2.669 Kecamatan ada ODP dari total 2.669 Kecamatan)	Data Direktorat Pengendalian 2020 (4.163 Kecamatan ada ODP dari total 7.230 Kecamatan)	Data Operator (8Besar) Oktober 2021 (4.399 Kecamatan ada ODP dari total 2.669 Kecamatan) Gambar 3.5 Capaian Kecamatan yang terdapat ODP (Optical Distribution Point) Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target persentase (%) kecamatan yang terjangkau jaringan serat optik broadband selain kebijakan-kebijakan yang sudah dijelaskan di atas, faktor yang sangat krusial peningkatan penetrasi ini adalah pandemi Covid-19 yang terjadi di 2019. Dengan adanya Covid-19, dimana pandemik ini telah menjadi suatu akselerator dengan merubah hamper seluruh aspek kehidupan masyarakat menjadi digital. Perubahan perilaku ini dari cara bekerja, beraktivitas, berkonsumsi, kegatan belajar mengajar, dan lain-lain. Perubahan ini memaksa masyarakat untuk berlangganan fixed broadband. 52 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 52 10/05/2022 6:00:18
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Pandemi Covid-19 ini menurut hasil survey Pengguna Internet Indonesia 2019 - 2020 yang dilaksanakan oleh APJII, telah meningkatkan demand secara signifikan sehingga penetrasi pengguna internet Indonesia menjadi 73,7%, naik dari 64,8% dari tahun 2018, atau 196,7 juta pengguna. Jumlah tersebut naik 8,9% dari tahun sebelumnya atau sejumlah 25,5 juta pengguna. Adapun untuk lebih meningkatkan penterasi ini di tahun depan dimana target penetrasi menjadi 61%, membutuhkan intervensi pendanaan. Alternatif/intervensi pendanaan untuk mendorong fiberisasi kecamatan dapat melalui: a. Membangun Infrastruktur. Pembangunan infrasruktur baik pasif maupun aktif membutuhkan Sumber Pembiayaan, Pola Kerjasama/Operasional, dan Manajemen Pemanfaatan Aset. b. Sewa Infrastruktur Sewa Dedicated Line hingga ke lokasi Kecamatan. Dedicated Line dapat digunakan oleh Penyedia Layanan untuk memberikan layanan ke pelanggan. c. Fasilitasi Operator dan Pemda. Fasilitasi untuk kolaborasi dalam rangka kemudahan penggelaran jaringan serat optik, terkait aspek teknis dan hukum. Pengguna Internet Indonesia 2019 - 2020 meningkat menjadi 73,7% naik dari 64,8% dari tahun 2018, atau 196,7 juta pengguna sumber hasil survey APJII Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 53 53 10/05/2022 6:00:18
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.3 Jumlah Desa/Kelurahan Non 3T yang Mendapatkan Akses Jaringan Mobile Broadband (4G) Indikator Kinerja Jumlah Desa/Kelurahan Non 3T yang Mendapatkan Akses Jaringan Mobile Broadband 4G 2020 2021 Target Target 3.435 Desa/Kelurahan 1.423 Desa/Kelurahan Realisasi Realisasi Telah tersusun dokumen pemetaan/ profiling untuk 3.435 Desa/Kelurahan, dan Kebijakan/Regulasi untuk mencapainya 381 Desa/Kelurahan Persentase Persentase 100% 26,77% Tabel 3.4 Jumlah Desa/ Kelurahan Non 3T yang Mendapatkan Akses Jaringan Mobile Broadband 4G 54 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 54 10/05/2022 6:00:21
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Telekomunikasi saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang penting, apalagi di saat-saat pandemi Covid-19. Ketika sanak saudara dan handai taulan tidak dapat bertemu secara langsung dikarenakan adanya pembatasan pergerakan masyarakat untuk mencegah penularan virus SARS CoV-2 maka sarana telekomunikasi menjadi alternatif untuk mendekatkan jarak dan tetap dapat bersilaturahmi dan terhubung satu sama lain. Diperlukan strategi tersendiri agar kebutuhan akan layanan data yang besar dengan standar kualitas yang memadai, serta kecepatan yang tinggi dapat terpenuhi, khususnya karena kondisi geografis Indonesia yang sedemikian luas, terdiri dari puluhan ribu pulau, dan persebaran penduduknya tidak merata. Sejak akhir tahun 2014, Pemerintah bersama dengan penyelenggara telekomunikasi khususnya penyelenggara jaringan bergerak seluler terus berupaya memperluas layanan mobile broadband (4G LTE) agar dapat diakses sampai ke pelosok wilayah Indonesia. Pertumbuhan wilayah yang terjangkau sinyal 4G terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 layanan 4G telah hadir di 70.670 desa/kelurahan di Indonesia, sedangkan 12.548 desa/kelurahan lainnya masih menanti untuk dapat dilayani menggunakan jaringan 4G. Tahun 2020 Cakupan sinyal 4G menyebar ke 70.670 desa/kelurahan Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 55 55 10/05/2022 6:00:21
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Kominfo, dari 12.548 desa/kelurahan yang belum terlayani sinyal 4G, terdapat setidaknya terdapat 3.435 desa/kelurahan yang masuk dalam wilayah non-3T, dan 9.113 desa/kelurahan selebihnya masuk wilayah 3T. Lebih lanjut lagi dari 3.435 desa/kelurahan tersebut, sebanyak 182 desa tercatat hanya terlayani 2G dan 3G, sebanyak 331 desa sudah terlayani 4G akan tetapi baru sebagian wilayahnya saja, sedangkan sebanyak 2.922 desa sama sekali belum tercover oleh layanan selular baik 2G/3G/4G. Data ini diolah berdasarkan Data Dukcapil yang merujuk pada perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 ke Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Dengan adanya pemekaran wilayah dan pemutakhiran data spasial oleh Badan Informasi Geospasial tiap tahunnya, data tersebut akan disesuaikan kembali dan terus diupayakan untuk ter-cover 100% sesuai dengan target Kementerian Kominfo ke depan. Ditjen PPI sesuai dengan tupoksinya, mendapatkan mandat dari Menteri Kominfo untuk mendukung pencapaian target coverage 12.548 desa/kelurahan khususnya untuk wilayan non 3T atau wilayah komersial yaitu sejumlah 3.435 desa/kelurahan dengan rincian sebanyak 182 desa hanya terlayani 2G dan 3G, sebanyak 331 desa sudah terlayani 4G akan tetapi baru Sebagian wilayahnya saja, sedangkan sebanyak 2.922 desa sama sekali belum tercover oleh layanan selular baik 2G/3G/4G. Sesuai dengan Renstra Ditjen PPI, target 3.435 ini sebenarnya adalah target untuk dicapai sampai dengan 2024, namun dengan digulirkannya transformasi digital oleh Presiden Jokowi, maka Menkominfo meminta bahwa target 3.435 ini bisa tercapai di akhir tahun 2022. Oleh karenanya Ditjen PPI mempunyai waktu sampai dengan akhir tahun 2022 untuk mencapai target tersebut. Di tahun 2021, target untuk indikator kinerja ini adalah tercapainya 1.423 desa/kelurahan non 3T yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband (4G). Untuk mendorong tercapainya target tersebut Kementerian Kominfo telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kominfo masing-masing daerah baik itu Dinas Kominfo yang ada pada Pemda Tk I maupun Pemda Tk II dan dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler untuk menjembatani komunikasi dan melakukan de-bottlenecking proses pembangunan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi di daerah. Kementerian Kominfo juga mengumpulkan data - data terkait dengan : 1. Data sumber daya alam; 2. Data sumber daya manusia (jumlah, usia, pendidikan, mata pencaharian pokok, dan lain-lain); 3. Data sarana dan prasarana (transportasi, layanan telekomunikasi - jaringan fiber optik, jalan, listrik, sarana pendidikan, sarana kesehatan, obyek wisata, dan lain-lain); dan 4. Data koordinat desa/kelurahan. Diharapkan dengan adanya koordinasi tersebut maka target penuntasan desa blankspot di 3.435 desa/kelurahan tersebut akan dapat dicapai pada akhir tahun 2022. 56 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 56 10/05/2022 6:00:33
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TARGET 1.423 Desa/Kelurahan REALISASI 381 Desa/Kelurahan PERSENTASE 26,77% Tabel 3.5 Target dan capaian pada tahun 2021 berdasarkan target Renja Adapun pencapaian berdasarkan target komitmen pada masing-masing penyelenggara jaringan bergerak seluler sampai dengan akhir Desember 2021 adalah sebagai berikut : No Nama Operator Target IPFR s.d. 2022 Komitmen Tahun 2021 Klaim On Air 1 H3I 378 70 76 2 Smartfren / Smart Telecom 50 18 18 3 Indosat Ooredoo 645 50 78 4 XL Axiata 861 88 94 5 Telkomsel 1501 115 115 TOTAL 3435 341 381 Dari tabel di atas, dapat kita bisa terlihat bahwa target yang sudah di tetapkan di Renja Kementerian Kominfo sebanyak 1.423 desa/ kelurahan tidak tercapai. Sampai dengan akhir tahun 2021, desa/kelurahan yang sudah klaim On Air hanya berjumlah 381 desa/kelurahan. Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 57 57 10/05/2022 6:00:37
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Adapun alasan ketidak tercapaian ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut: 1. Terdapat perubahan target pembangunan PT Telkomsel di 2021 dari semula 1.197 Desa/ Kelurahan menjadi hanya 115 Desa/Kelurahan yang ditetapkann dalam Keputusan Menkominfo No.521 Tahun 2021 sehingga total target yang harus dibangun oleh seluruh operator di Tahun 2021, dari semula 1.423 Desa/Kelurahan menjadi 341 Desa/Kelurahan. Sisa dari target 3.435 Desa/Kelurahan yaitu sebanyak 3.045 Desa/Kelurahan akan dikerjakan di tahun 2022. 2. Adanya permasalahan-permasalahan dalam proses pembangunan jaringan mobile broadband di desa-desa yang telah ditentukan antara lain adalah : a. Desa yang akan dibangun terletak di kawasan konservasi atau cagar alam sehingga membutuhkan perizinan ke instansi terkait yang cukup lama. b. Desa yang akan dibangun mengalami banjir cukup sering dengan waktu yang lama sehingga sulit untuk masuk ke desa tersebut dan ketika sudah dibangun sulit maintenance dengan kondisi banjir. c. Adanya penolakan dari masyarakat setempat karena menginginkan provider tertentu. d. Pemukiman yang terpencar-pencar yang menyebabkan tidak semua pemukiman bisa tercover. e. Akses jalan yang sulit dan belum memadai yang menyebabkan sulit membawa peralatan konstruksi dan equipment BTS 3. Terkait dengan hal tersebut diatas maka pada tahun 2022 direncanakan Kementerian Kominfo akan semakin mengintensifkan pertemuan-pertemuan dengan Pemerintah Daerah dan operator untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul. Diharapkan dengan adanya koordinasi yang semakin intensif maka dicapai kesepahaman dan kesepakatan dalam usaha-usaha untuk de-bottlenecking proses pembangunan jaringan mobile broadband 4G di desa-desa tersebut 58 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 58 10/05/2022 6:00:47
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 3.1.4 Persentase (%) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terhadap QoS/QoE Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler sesuai Ketentuan Perundang- undangan INDIKATOR KINERJA Persentase (%) tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Qos/QoE penyelenggara jaringan bergerak seluler sesuai ketentuan perundang- undangan 2021 TARGET 100% REALISASI 100% Tabel 3.6 Persentase (%) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terhadap QoS/ QoE Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler sesuai Ketentuan Perundang-undangan PERSENTASE 100% Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 59 59 10/05/2022 6:01:04
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA "untuk menjamin kualitas layanan telekomunikais yang diterima olrj masyarakat, maka Ditjen PPI melakukan pemantauan terhadap kualitas layanan telekomunikasi, melalui pengukuran QoS dan QoE" Pasal 48 ayat (3) PM Kominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi menyebutkan bahwa selain laporan pencapaian kualitas layanan, untuk memperoleh data kualitas layanan, Menteri dapat melakukan pengukuran standar kualitas layanan. Berdasarkan best practise di beberapa negara seperti Brasil, Italia, Malaysia, dan lainnya, dimana kompetisi masih belum ideal/equal karena masih ada operator yang dominan, pengukuran QoS dilakukan oleh regulator. Pengambilan data hasil pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah memiliki nilai yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan data yang diukur sendiri oleh operator berdasarkan mekanisme self assessment. Di tahun 2021 ini pengukuran QoS telekomunikasi dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia (514 kabupaten/kota) yang akan ditampilkan pada dashboard QoS Pusat Monitoring Telekomunikasi. Pelaksanaan pengukuran dilakukan secara swakelola dan managed service dengan membagi seluruh wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketersediaan perangkat pengukuran. Perangkat pengukuran yang digunakan telah memiliki standar ITU yang sudah diakui kevalidannya oleh operator. Pelaksanaan pengukuran dilakukan secara rutin dan insidential, yaitu: a. Rutin dilakukan setiap 1 kabupaten/kota dilakukan pengukuran 1 kali dalam 1 bulan b. Insidental dilakukan apabila ada aduan masyarakat, laporan pemerintah daerah, hasil dari aplikasi quality of experience (QoE), kondisi kebencanaan, dan dalam menghadapi even- even besar, baik nasional maupun Internasional (Asian Games, IMF WB Annual Meeting, Mandalika International Marathon, dll), hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru, dan lainnya. Metode pengukuran QoS telekomunikasi dilakukan secara: a. Statik Test Di pusat perekonomian, pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat pemukiman, Pos Lintas Batas Negara, dan lain-lain pada jam sibuk. b. Drive Test Di jalan protokol, wilayah bisnis dan wilayah pemukiman, sarana transportasi umum seperti di kereta commuter line dan bus pada jam sibuk. 60 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 60 10/05/2022 6:01:06
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Output dari dashboard QoS telekomunikasi berupa hasil pengukuran di lapangan terhadap: a. b. Kecepatan download dan upload c. Kualitas suara dan video pada layanan Over the Top (OTT) layanan voice dan sms Selain melakukan pengukuran QoS, Ditjen PPI c.q Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika juga melakukan pengukuran QoE. Metode pengukuran QoE yang digunakan adalah true test dengan melakukan pengetesan ke server yang berada di Google Cloud, Akamai, dan Amazon Web Service yang merupakan pencerminan dari trafik internet yang sesungguhnya sehingga dapat meghasilkan data real throughput. Hal ini berbeda dengan metode aplikasi speedtest Ookla yang menggunakan metode max test yang pengetesannya menggunakan server yang disediakan sendiri oleh yang melakukan pengetesan atau server terdekat dari lokasi yang melakukan pengetasan, sehingga mengakibatkan hasil pengetesan dari metode max speed akan lebih besar dari metode true speed. Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 61 61 10/05/2022 6:01:07
Pengukuran melalui metode aplikasi QoE tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dasar dalam menetapkan baik buruknya kualitas layanan telekomunikasi, karena terdapat adanya beberapa faktor yang mempengaruhi hasil tersebut, diantaranya tipe/jenis handset yang digunakan. Namun hasil dari aplikasi ini dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan pengkuran dengan menggunakan perangkat QoS yang sudah memiliki standar ITU. Hasil analisa pengukuran QoE disampaikan secara online (ticketting) kepada operator sehingga operator dapat menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan/optimalisasi jaringan di lokasi yang kurang baik kualitas layanannya. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Pengukuran QoS dan QoE penyelenggaraan Telekomunikasi adalah sebagai berikut : 1. Terciptanya layanan telekomunikasi yang berkualitas. Hasil Analisa pengukuran QoS/QoE disampaikan secara online (ticketting) kepada operator sehingga operator dapat menindaklanjuti hasil pengukuran di lokasi-lokasi yang hasilnya kurang baik. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati layanan telekomunikasi yang berkualitas. 2. Mendapatkan data hasil pengukuran untuk menilai pemenuhan standar kualitas layanan telekomunikasi operator sesuai ketentuan. Standar kualitas layanan telekomunikasi pada jaringan bergerak seluler berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 3. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta dapat melihat kinerja sumber daya terbatas (frekuensi). Berikut terlampir contoh hasil analisa pengukuran QoS/QoE untuk bulan Januari 2021 yang disampaikan kepada operator untuk mendapatkan penjelasan dari operator dan kemudian untuk ditindaklanjuti. 62 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 62 10/05/2022 6:01:09
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA No Penyelenggara Penjelasan dari Penyelenggara Action Plan 1. Telkomsel a. Terdapat beberapa alarm issue yang disebabkan oleh alarm pada site surrounding. b. beberapa kondisi lokasi berkontur sehingga menyebabkan sinyal yang diterima tidak maksimal. a. Propose penambahan kapasitas b. Melakukan boosting RS Power c. Physical Tuning d. Adjustment RET e. Propose peluasan coverage f. Perlu dilakukan physical site c. Jarak site yang lumayan jauh dari lokasi. d. Adanya issue coverage dan audit g. Penambahan infrastruktur baru quality di lokasi. 2. Indosat Ada beberapa lokasi yang butuh optimalisasi jaringan a. Coverage expansion b. Propose New Site c. Monitoring Internal d. Adjustment pada antenna 3. XL Ditemukenali lokasi yang hasilnya masih kurang baik a. Dilakukan verifikasi lapangan b. Optimasi layanan telekomunikasi oleh internal 4. H3I a. Ada beberapa site yang lokasi jauh dari titik yang dimaksud b. Kondisi blankspot terjadi karena kebanyakan masalah kontur wilayah. c. Ditemukan beberapa titik badspot setelah H3I melakukan verifikasi drivetest. a. Belum ada informasi untuk penambahan site di beberapa lokasi b. Optimasi pada beberapa site H3I. c. Melakukan verifikasi drivetest ke lapangan. d. Dilakukan pengecekan KPI dan ketersediaan pada layanan BTS 5. Smartfren a. Desa - desa yang ada di Kab. Pemalang kebanyakan memang jauh dari site Smartfren sehingga kualitas sinyal nya buruk b. Desa - desa yang ada di Kab. Wonosobo kebanyakan terganggu karena kontur perbukitan Total ada 20 site Smartfren di Kab. Pemalang dan Wonosobo. 1 site di Kab. Pemalang sudah di optim dan 2 diantaranya memang dalam kondisi layanan yang baik, selebihnya masih menunggu keputusan internal terkait optim lanjutan 6. STI a. Untuk wilayah Wonosobo memang tidak ada enodeB disana (No Coverage) b. Pemalang memiliki 1 site active. Secara keseluruhan STI dalam keadaan yang lumayan bagus, namun untuk beberapa daerah memang harus dilakukan penambahan antenna. Tabel 3.7 contoh hasil analisa pengukuran QoS/QoE untuk bulan Januari 2021 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 63 63 10/05/2022 6:01:09
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Selama tahun 2021, sesuai dengan target yang ditetapkan, setiap hasil pengukuran terhadap QoS/QoE penyelanggara jaringan bergerak seluler, telah ditindaklanjuti 100% sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah summary rata-rata hasil pengukuran QoS/QoE dilakukan untuk jaringan 2G, 3G, dan 4G s.d Bulan Desember 2021 di 514 Kab/Kota: Parameter H3I ISAT SmartFren TSEL XL Average Download Throughput (Mbps) 11,80 20,04 11,35 24,13 13,66 Average Upload Throughput (Mbps) 11,31 16,34 3,80 17,67 12,39 Latency (ms) 104,19 83,09 73,22 80,77 90,78 WA Succes Call (%) 77,15 78,62 70,66 82,26 83,59 WA Mean Opinion Score (MOS) 4,25 4,44 4,16 4,52 4,37 Youtube Visual Quality 3,53 3,62 3,44 3,64 3,46 Rata-rata RSRP Baik Sekali Baik N/A Baik Sekali Baik Rata-rata RSCQ Baik Sekali Cukup N/A Baik Baik Rata-rata RSCP Baik Sekali Baik Sekali N/A Baik Sekali Baik Sekali Rata-rata Eclo Baik Sekali Baik Sekali N/A Baik Sekali Baik Sekali Rata-rata RxLev Baik Sekali Baik Sekali Baik Sekali Baik Sekali Baik Sekali Rata-rata RxQual Baik Sekali Baik Sekali Baik Sekali Baik Sekali Baik Sekali Note: N/A = Tidak terdapat sinyal seluler saat dilakukan pengukuran QoS PARAMETER Rata-rata Average Download Throughput (Mbps) 16,28 Average Upload Throughput (Mbps) 12,42 Latency (ms) 86,37 WA Succes Call (%) 78,50 WA Mean Opinion Score (MOS) 4,35 Youtube Visual Quality 3,54 64 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 64 10/05/2022 6:01:11
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Parameter Rata-rata Average Download Throughput (Mbps) 16,28 Average Upload Throughput (Mbps) 12,42 Latency (ms) 86,37 WA Succes Call (%) 78,50 WA Mean Opinion Score (MOS) 4,35 Youtube Visual Quality 3,54 Rata-rata RSRP Baik Rata-rata RSCQ Baik Rata-rata RSCP Baik Sekali Rata-rata Eclo Baik Sekali Rata-rata RxLev Baik Sekali Rata-rata RxQual Baik Sekali Ditjen PPI melakukan pemantauan terhadap kualitas layanan telekomunikasi di Indonesia melalui pengukuran Quality of Service (QoS)/Quality of Experience (QoE) untuk menjamin kualitas layanan telekomunikasi yang diterima oleh masyarakat. Hasil pengukuran yang dapat ditampilkan: layanan voice dan sms, kecepatan download dan upload, kualitas suara dan video pada layanan Over the Top (OTT). Dampak pengukuran kualitas layanan (quality of service) telekomunikasi terhadap masyarakat adalah terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai konsumen/pelanggan untuk mendapatkan layanan telekomunikasi yang baik dan berkualitas. Dari pelaksanaan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi di lapangan, akan diperoleh data riil terhadap kualitas layanan telekomunikasi di suatu lokasi atau daerah. Data tersebut dikoordinasikan ke penyelenggara seluler untuk dilakukan perbaikan atau optimasi jaringan di lokasi yang hasil pengukurannya kurang baik. Dengan demikian, kualitas layanan telekomunikasi yang diperoleh oleh masyakarakat di lokasi tersebut akan menjadi baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 65 65 10/05/2022 6:01:11
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 3.2. Sasaran Program 2 : Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Pos. Dalam pencapaian sasaran program ini, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika menetapkan indikator sebagai berikut : Sasaran Program II Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Pos. 1 2 Indikator Kinerja Indikator Kinerja Persentase (%) Kecamatan yang Tercakup Layanan Pos Jumlah Regulasi/ Kebijakan terkait Pos dan Aturan Pelaksanaannya Target Target 65% 65% Realisasi Realisasi 1 Regulasi/ Kebijakan 1 Regulasi/ Kebijakan Pesentase Pesentase 100% 100% Tabel 3.8 Sasaran Program 2 66 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 66 10/05/2022 6:01:14
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Penjelasan atas pencapaian Sasaran Program 2, yaitu Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Pos., diuraikan secara rinci sebagai berikut : 3.2.1 Persentase (%) Kecamatan yang Tercakup Layanan Pos INDIKATOR KINERJA Persentase (%) Kecamatan yang Tercakup Layanan Pos 2021 TARGET 65% REALISASI 65% PERSENTASE 100% Tabel 3.8 Sasaran Program 2 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 67 67 10/05/2022 6:01:14
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA "Layanan pos dan logistik merupakan backbone dari perekonomian digital, dengan demikian diperlukan suatu jangkauan layanan pos yang luas dan merata di seluruh Indonesia" Sebagai tindak lanjut dari implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka proses perizinan mengalami perubahan proses dengan tetap mengimplementasikan penyederhanaan persyaratan dan melalui sistem elektronik terintegrasi, salah satu perbaikan dalam proses pemberian perizinan berusaha untuk kegiatan usaha di bidang pos tidak ada lagi istilah belum efektif dan efektif serta perizinan berusaha penyelenggara pos tidak lagi berdasarkan cakupan wilayah Nasional, Provinsi dan Kab/Kota lagi melainkan Badan Usaha yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Pos maka dapat dilakukan diseluruh Indonesia tanpa dibatasi lagi Nasional, Provinsi dan Kab/Kota lagi. Berdasarkan data badan usaha penyelenggara pos yang miliki oleh Direktorat Pos sebagai berikut; 68 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 68 10/05/2022 6:01:16
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 746 Badan Usaha telah memiliki Izin dan tercatat pada Database 142 Badan Usaha Wilayah Operasional PROVINSI 25 Badan Usaha Wilayah Operasional KAB/KOTA 167 Badan Usaha yang perlu dilakukan penyesuaian izinnya Laporan Kinerja 2021 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 69 69 69 10/05/2022 6:01:17
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Terdapat 746 Badan Usaha Penyelengggara Pos yang telah memiliki Izin dan tercatat pada Database. Terlihat pada grafik terdapat 142 Badan Usaha yang memiliki Izin Penyelenggara Pos dengan Cakupan Wilayah Operasionalnya adalah Provinsi dan sebanyak 25 Badan Usaha yang memiliki Izin Penyelenggara Pos dengan Cakupan Wilayah Operasionalnya adalah Kabupaten/ Kota. Sehinggga target berdasarkan database per bulan Januari 2021 sebanyak 167 Badan Usaha yang perlu dilakukan penyesuaian izinnya. 3 1 Aceh 17 8 12 Kalimantan Utara Riau 35 Medan Samarinda Kep. Riau 8 6 4 Pontianak Padang 2 2 1 Jambi 8 5 Kep. Bangka Palangkaraya Bengkulu Palembang 344 Banjarmasin 3 25 16 Jakarta Lampung Semarang 64 Mataram Banten 72 Bandung 5 33 DIY 58 Denpasar Gambar 3.6 Sebaran Database Izin Penyelenggaraan Pos Surabaya 70 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 70 10/05/2022 6:01:20
2 Gorontalo 6 Makassar ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 71 4 Manado KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 1 Maluku 1 Papua 746 Badan Usaha Penyelengggara Pos Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 71 10/05/2022 6:01:20
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Berdasarkan hasil pemetaan database Izin Penyelenggara Pos Tahun 2020 oleh Direktorat Pos terhadap database Izin Penyelenggaraan Pos masih terlihat banyak pemohon yang melakukan permohonan izin penyelenggaraan pos di pulau Jawa dan sangat sedikit untuk wilayah Timur Indonesia. Namun pemetaan ini akan dilakukan penyempurnaan melalui aplikasi profiling dengan tidak berdasarkan kantor pusat melainkan berisi sebaran layanan pos yang berada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga akan tergambar mengenai cakupan layanan pos secara akurat dan valid. Dari hasil pemetaan melalui aplikasi profiling akan digunakan oleh Direktorat Pos untuk melakukan kebijakan dalam melakukan pengembangan dari segi kegiatan usaha di bidang pos. 65 Pemohon (72,22%) 72,22% 11 Pemohon (12,22%) 10 Pemohon (11,11%) 4 Pemohon (4,44%) Nasional Provinsi Kab/Kota Penyesuaian Gambar 3.7 Sebaran Data Perizinan Penyelenggara Pos Tahun 2020 Berdasarkan data Izin Penyelenggaraan Pos pada Tahun 2020 terdapat 90 (Sembilan Puluh) SK Izin Penyelenggara Pos yang telah diterbitkan dan berlaku efektif. Sehingga permohonan Izin Penyelenggara Pos Nasional yang diajukan sebanyak 65 permohonan atau sebesar 72,22%, permohonan Izin Penyelenggara Pos Provinsi yang diajukan sebanyak 11 permohonan atau sebesar 12,22% dan permohonan Izin Penyelenggara Pos Kabupaten/Kota yang diajukan sebanyak 10 permohonan atau sebesar 11,11% serta permohonan Izin Penyelenggaraan Pos yang melakukan penyesuaian diajukan sebanyak 4 permohonan atau sebesar 4,44%. 72 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 72 10/05/2022 6:01:22
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Berdasarkan sebaran database titik lokasi permohonan Izin Penyelenggaraan Pos terdapat paling banyak di DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten dan Jawa Barat. Hal ini masih menggambarkan Pulau Jawa masih menjadi pusat kegiatan penyelenggaraan pos dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pos. PENGAMBILAN LANGSUNG Sebanyak 35,13% pengiriman dilakukan dengan pengambilan langsung oleh pembeli di toko atau titik penjemputan MENGGUNAKAN JASA PENGIRIMAN Sebanyak 20,49% pengiriman dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman kepada pembeli PENGIRIMAN LANGSUNG Sebanyak 52,81% pengiriman dilakukan langsung kepada pembeli MENGUNDUH APLIKASI Sebanyak 1,57% pengiriman dilakukan dengan menggunakan aplikasi, website, software atau lainnya Gambar 3.8 Metode Pengiriman E-Commerce Atas kondisi-kondisi tersebut maka diperlukan sebuah kebijakan melalui kerangka program yang terukur dan berkesinambungan agar dapat meningkatkan pemerataan cakupan layanan pos dan logistic. Sebagaimana disampaikan dalam Peraturan Presiden No. 74 tahun 2017 bahwa layanan pos dan logistic merupakan backbone perekonomian digital, dengan demikian Direktorat Pos akan melaksanakan beberapan program sebagai wujud dalam mencapai sasaran program pemerataan layanan dan pengembangan industri pos melalui peningkatan jumlah kecamatan yang tersedia layanan pos sehingga sasaran dan tujuan tersebut dapat tercapai. Peluang Usaha Pos di wilayah Indonesia perlu dipetakan dan dibuat sebuah rekomendasi kepada penyelenggara pos untuk dapat memberikan gambaran kepada penyelenggara pos dalam melakukan kegiatan usaha pos di suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini perlukan untuk mendorong pembangunan kegiatan usaha pos di Indonesia dapat dilakukan secara merata. Untuk mencapai target di atas yaitu 65% Kecamatan yang tercakup layanan pos, Direktorat Pos melaksanakan beberapa kegiatan sebagai intervensi untuk mencapai target tersebut, yaitu antara lain: 1. Mengembangkan Sistem Profilling Data Informasi Penyelenggara Pos Kondisi saat ini di Direktorat Pos belum memiliki database Penyelenggara Pos yang dapat menggambarkan sebaran titik layanan pos, namun berdasarkan pemetaan izin Penyelenggaraan Pos terlihat bahwa permohonan izin Badan Usaha yang melakukan kegiatan Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 73 73 10/05/2022 6:01:22
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA layanan pos hanya berpusat di pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Direktorat Pos memiliki solusi dengan melakukan Pengembangan Sistem Profiling Data Informasi Penyelenggara Pos yang merupakan sebuah sistem profiling data dan informasi Penyelenggara Pos yang bertujuan untuk melakukan pemetaan cakupan layanan dan jaringan penyelenggaraan layanan pos komersial, hal ini berupaya untuk dapat dilakukan pemetaan sebaran titik layanan pos komersial dan menjadi dasar kebijakan untuk membuat rekomendasi agar mendorong wilayah Timur Indonesia untuk tumbuh dan menjadi alternatif investasi kegiatan usaha di bidang pos. Pengembangan sistem ini akan menampilkan Geographic Information System yang dapat digunakan oleh Masyarakat dan Instansi/Kementerian/Lembaga lain untuk mengetahui sebaran titik layanan pos di seluruh Indonesia. Aplikasi ini dapat menjadi layanan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui sebaran titik layanan pos sehingga masyarakat dapat mengetahui titik terdekat untuk mendapatkan layanan pos. 2. Kebijakan di bidang perizinan pos dan Layanan Pos Universal Selain melakukan profiling data informasi penyelenggara pos untuk memetakan dan mempermudah masyarakat dalam berinvestasi di bidang, salah satu usaha intervensi yang secara tidak langsung memberikan dorongan atau dukungan atas pencapaian target ini adalah melakukan sertifikasi ISO 9001:2015 untuk tetap mempertahankan kualitas kerja Direktorat Pos dalam memberikan pelayanan public terkait perizinan bidang pos, sehingga demand masyarakat akan izin usaha di bidang penyelenggaraan pos tetap terpenuhi, sehingga cakupan layanan pos akan terus meningkat. Selain itu juga, pelaksanaan bantuan operasional layanan pos universal juga memberikan dampak secara tidak langsung dalam mempertahankan dan meningkatkan cakupan layanan pos di Indonesia, dimana kantor pos cabang layanan pos universal ini tersebar di seluruh wilayah-wilayah kecamatan sampai dengan pelosok-pelosok yang paling terpencil. Adanya intervensi-intervensi menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan pencapaian target persentase (%) kecamatan yang terjangkau layanan pos, dimana pada tahun 2021 telah terjangkau 65% Kecamatan di Indonesia yang sudah terjangkau layanan pos atau sejumlah 4.611 Kecamatan dari total Kecamatan sebanyak 7.094 Kecamatan di Indonesia. 74 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 74 10/05/2022 6:01:26
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 3.2.2 Jumlah Regulasi/Kebijakan terkait Pos dan Aturan Pelaksanaannya INDIKATOR KINERJA Jumlah Regulasi/Kebijakan terkait Pos dan Aturan Pelaksanaannya 2021 TARGET 1 Regulasi/Kebijakan REALISASI 1 Naskah akademik beserta draft Revisi UU Pos No.38 Tabel 3.9 Jumlah Regulasi/Kebijakan terkait Pos dan Aturan Pelaksanaannya PERSENTASE 100% Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos merupakan payung hukum yang menjadi dasar dan pedoman penyelenggaraan pos di Indonesia. Beberapa ketentuan utama yang diatur dalam Undang-Undang Pos mencakup antara lain substansi mengenai jenis dan tarif layanan pos, prangko dan kode pos, tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan pos, pola dan mekanisme kerja sama Penyelenggara Pos, interkoneksi, hak dan kewajiban bagi Penyelenggara Pos dan pengguna layanan pos, penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU), hingga sanksi administratif dan ketentuan pidana. Sepanjang kurun waktu 10 tahun sejak pertama kali diterbitkan pada bulan Oktober 2009, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kominfo cq Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam upaya pemenuhan amanat dari Undang-Undang Pos tersebut. Sehingga berdampak langsung pada pelaksanaan Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 75 75 10/05/2022 6:01:26
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA amanat Undang-Undang Pos itu sendiri seperti seleksi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal, implementasi Interkoneksi Layanan Pos Universal, dan penyehatan korporasi. Selain itu, industri pos nasional juga dihadapkan pada perubahan-perubahan dinamis seiring perkembangan digital yang mendisrupsi hampir seluruh sektor usaha, termasuk industri pos nasional. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Undang-Undang Pos perlu untuk dievaluasi secara komprehensif. Bahkan, perlu dilakukan penambahan-penambahan ketentuan baru. Pada tahun 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia melalui Badan Legislasi Nasional telah menetapkan perubahan Undang-Undang Pos ke dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 melalui Surat Keputusan Pimpinan DPR Nomor 46/DPR RI/I/2019-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 yang salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional, bahkan RUU tersebut dimasukkan sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Pemerintah Pusat sebagai mitra kerja DPR memiliki tugas dan kewajiban untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk Daftar Inventaris Masalah (DIM) terhadap draf RUU yang akan disampaikan oleh DPR. Sebagai bentuk atau tindakan antisipatif, Pemerintah perlu pula menyusun draf RUU Sandingan apabila pihak DPR membutuhkan Meskipun sejak tahun 2021, RUU Sistem Perposan dan Logistik Nasional tidak dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 namun, Pemerintah wajib mempersiapkan Naskah Akademik, Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan draf RUU apabila di tahun 2022 atau 2023 Pemerintah dan DPR sepakat untuk membahas RUU tersebut. Penyusunan draf RUU Sistem Perposan dan Logistik Nasional merupakan tantangan bagi Pemerintah mengingat materi pos dan logistik sangat luas serta koordinasi pembahasan akan melibatkan lintas instansi dan multi stakeholder. Melalui revisi Undang-Undang Pos diharapkan akan tercipta industri pos nasional yang semakin kompetitif, berdaya saing global, relevan, dan tangguh terhadap berbagai kondisi perubahan. Terkait peran Kemkominfo sebagai Kementerian / Lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan di bidang Penyelenggaraan Pos, maka di tahun 2021 sesuai dengan target menyusun regulasi/kebijakan terkait pos dan aturan pelaksanaannya telah tersusunlah Naskah Akademik beserta drat RUU Revisi UU Pos ini. Beberapa isu penting yang masuk ke dalam naskah akademik beserta draft revisi UU Pos, diantaranya : a. Mekanisme Pembiayaan Penyelenggaraan LPU LPU merupakan layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin penyelenggaraannya di seluruh wilayah Indonesia oleh Pemerintah melalui penugasan kepada Penyelenggara Pos yang ditunjuk. Hal ini menuntut Pemerintah untuk memberikan pembiayaan kepada Penyelenggara Pos yang ditunjuk dalam bentuk subsidi atau bantuan operasional (BO) dalam rangka mengurangi beban operasional yang timbul. Hingga saat ini, pola pemberian subsidi / BO LPU ini belum efektif dan efisien, sehingga terus membebani keuangan negara dan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini disebabkan oleh mekanisme penyaluran dan pola pengawasan pemanfaatan subsidi / BO LPU yang belum optimal serta pembiayaan LPU tidak seharusnya menggunakan mekanisme Bantuan Operasional. Pemerintah perlu mencari model pembiayaan penyelenggaraan LPU yang efektif dan efisien serta tidak membebani keuangan negara dalam jangka panjang. b.	Pembukaan Akses Penyelenggaraan LPU Berdasarkan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos disebutkan bahwa pembukaan akses pasar penyelenggaraan LPU harus dilakukan dalam 76 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 76 10/05/2022 6:01:28
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA jangka waktu 5 (lima) tahun sejak peraturan perundangan ini diterbitkan. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena penyehatan terhadap Penyelenggara Pos BUMN belum sepenuhnya terlaksana. Hal tersebut disebabkan, UU Pos tidak mengatur lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penyehatan serta instansi yang bertanggung jawab untuk melakukan penyehatan. Selain itu, dana pensiun pegawai pos yang diangkat sebelum PT. Pos Indonesia resmi menjadi Persero (PT) juga merupakan beban tanggungan Penyelenggara Pos BUMN dimaksud c. Isu-isu lainnya Terdapat beberapa substansi penting lain dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 perlu dievaluasi, antara lain: Redefinisi Penyelenggaraan Pos; Perlunya melakukan review terkait jenis layanan pos yang bersifat pokok (Basic Service) untuk keperluan LPU dan layanan bersifat tambahan (Pasal 5); Pola dan mekanisme kerja sama Penyelenggara Pos (Pasal 11 s.d. 13); Pengaturan tentang interkoneksi (Pasal 14); Redefinisi dan identifikasi LPU (Pasal 15); Pemberian kewenangan / peran kepada Pemerintah Daerah; Pemberian kewenangan kepada Penyidik Kepolisian untuk melakukan penyidikan; Pemberian sanksi kepada Penyelenggara Pos yang melakukan pelanggaran pada pengaturan tentang kerjasama; Penjelasan lebih lanjut terkait layanan logistik sehingga terlihat perbedaan antara layanan logistik pos dengan penyedia logistik yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 77 77 10/05/2022 6:01:28
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 3.3. Sasaran Program 3 : Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital. Dalam pencapaian sasaran program ini, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika menetap- kan indikator sebagai berikut : Sasaran Program 3 Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital. Tabel 3. 10 Terwujudnya Implementasi Migrasi TV Analog ke Digital / Analog Switch Off (ASO) Bidang Penyiaran 1 2 Indikator Kinerja Indikator Kinerja Persentase (%) Populasi yang Terjangkau Penyiaran Digital (kumulatif) Jumlah Regulasi/Kebijakan Terkait Penyiaran Digital dan Aturan Pelaksanaannya Target Target 70% 4 Regulasi/Kebijakan 1) DIM RUU Penyiaran 2) Naskah RPP Penyelenggaraan Penyiaran 3) Naskah RPP RTRI 4) Hasil survey kesiapan masyarakat terhadap analog Switch off 78 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 78 10/05/2022 6:01:30
ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 79 1 Realisasi 70,67% Persentase 100,95% KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 2 Realisasi 1. Tahun 2021 revisi UU Penyiaran masuk kembali menjadi Program Legislasi Nasional DPR, namun sampai saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menunggu pembahasan dari DPR. Saat ini telah dilakukan pembahasan mengenai pemetaan standpoin atas isu krusial penyiaran disesuaikan dengan UU Cipta Kerja 2. Telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran 3. Telah ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Hasil Survey Kesiapan ASO 4. Survey Kesiapan ASO telah selesai dilaksanakan : 1. Waktu survey : Dilaksanakan pada bulan September - November 2021 2. Responden : 4.000 Responden pada Wilayah ASO Tahap 1 Sesuai dengan PM 11 Komifo yang terdiri dari 10 Provinsi dengan jumlah 35 Wilayah Layanan Persentase 100% Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 79 10/05/2022 6:01:32
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Penjelasan atas pencapaian Sasaran Program 3, yaitu Terwujudnya Implementasi Migrasi TV Analog ke Digital /Simulcast, diuraikan secara rinci sebagai berikut : 3.3.1. Persentase (%) Populasi yang Terjangkau Penyiaran DIgitial Indikator Kinerja Persentase (%) Populasi yang terjangkau Penyiaran Digital 2020 2021 Target Target 65% 70 Realisasi Realisasi 67,9% 70,67% Persentase Persentase 104,46% 100,95% Peningkatan penetrasi jangkauan penerimaan siaran TV digital melalui pembangunan infrastruktur digital TVRI merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), pada pasal 60A di jelaskan bahwa migrasi penyiaran dari teknologi analog ke digital (Analog Switch Off/ASO) diselesaikan selama 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini ditetapkan. 80 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 80 10/05/2022 6:01:34
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Kementerian Kominfo berkomitmen untuk terus mempercepat digitalisasi penyiaran di Indonesia, diantaranya dengan membangun infrastruktur TV digital atau up grade system head end dan membuat peta infrastruktur TV digital/dashboard TV digital. Dengan adanya kegiatan upgrade sistem headend, TVRI dapat menjadi pionir dalam sistem penyiaran digital di Indonesia di tengah ketidakpastian penyelenggaraan penyiaran multipleksing oleh Lembaga Penyiaran Swasta sehingga mendorong Lembaga Penyiaran Swasta untuk segera bermigrasi dari sistem penyiaran analog menuju sistem penyiaran digital, dengan migrasi ini negara juga akan diuntungkan dengan adanya frekuensi digital dividen yang dapat dilelangkan sehingga menjadi sumber pendapatan baru bagi negara. Kementerian Kominfo telah melakukan serangkaian usaha untuk meningkatan stasiun-stasiun transmisi TVRI antara lain dengan memperbaiki infrastruktur penyiaran TV digital milik TVRI, meningkatkan stasiun pemancar TVRI dari pemancar VHF atau pemancar Analog ke pemancar Digital. Upgrade Sistem Headend Perangkat Pemancar LPP TVRI Hasil Pengadaan ITTS-II dan Non ITTS-II telah dilaksanakan di 34 lokasi di tahun 2020, dan 10 lokasi di tahun 2021 ini. Sampai dengan akhir tahun 2021, Ditjen PPI telah selesai melaksanakan pembangunan upgrade sistem headend pada 10 lokasi satuan transmisi LPP TVRI yaitu di: 1. Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan (TVRI Satuan Transmisi Pagar Alam) 2. Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (TVRI Satuan Transmisi Balaikpapan) 3. Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat (TVRI Satuan Transmisi Singkawang) 4. Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat (TVRI Satuan Transmisi Pandai Sikat) 5. Kota Dumai, Provinsi Riau (TVRI Satuan Transmisi Dumai) 6. Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau (TVRI Satuan Transmisi Tembilahan) 7. Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (TVRI Satuan Transmisi Simarjarunjung) 8. Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat 9. Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat (TVRI Satuan Transmisi Bukit Nyampai) 10. Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur Dalam dashboard TV digital dapat diakses melalui alamat disini dapat dilihat posisi pemancar baik yang dimiliki oleh TVRI maupun oleh Lembaga Penyiaran Swasta dengan jangkauan siarannya, Jangkauan tersebut didapat dengan melakukan perhitungan jangkauan populasi dengan menggunakan software Cirplus-BC yang dimiliki oleh Direktorat Pengembangan pita lebar. Pada dashboard tersebut dapat dilihat jangkauan populasi siaran Digital TVRI pada tahun 2021 menjadi 70,67%. Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 81 81 10/05/2022 6:01:35
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Covered Population Total Pemancar Approval request 70.668% 374 15 185,212,730 of 262,087,095 Pemancar Request Keberhasilan pencapaian target pada indikator ini dikarenakan dengan terjalinnya Kerjasama yang baik antara Ditjen PPI dengan pihak TVRI untuk mengawal secara bersama agar proyek upgrade headend ini berjalan dengan lancar, dari proses survei, pelelangan, pelaksanaan proyek, sampai dengan serah terima asset kepada pihak TVRI. Dengan semakin meningkatnya persentase yang terjangkau oleh siaran digital, terutama TVRI, maka diharapkan, Ketika ASO secara resmi digulirkan di Bulan November 2022, maka TVRI sebagai penyelenggara multipleksing tetap menjadi televisi dengan jangkauan siaran yang paling luas di era siaran digital. 82 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 82 10/05/2022 6:01:37
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 3.3.2. Jumlah Regulasi/Kebijakan terkait Penyiaran Digital dan Aturan Pelaksanaannya Indikator Kinerja Jumlah Regulasi/Kebijakan terkait Penyiaran Digital dan Aturan Pelaksanaannya 2021 Target Realisasi Persentase 4 Regulasi/Kebijakan 1) DIM RUU Penyiaran 2) Naskah RPP Penyelenggaraan Penyiaran 3) Naskah RPP RTRI 4) Hasil survey kesiapan masyarakat terhadap analog Switch off 1. Di Tahun 2021, RUU Penyiaran masih menunggu pembahasan dari DPR RI sebagai inisiator revisi UU Penyiaran, adapun DIM RUU Penyiaran telah berhasil disusun sesuai dengan draft RUU Penyiaran versi Pemerintah. 2. Telah tersusun naskah RPP Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan draft RUU Penyiaran versi Pemerintah. 3. Telah tersusun draft Naskah RPP Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI), adapun pembahasannya tidak dilanjutkan kembali, karena wacana penggabungan RRI dan TVRI ini pun masih dalam pembahasan awal. 100% 4. Hasil Survey Kesiapan ASO Survey Kesiapan ASO telah selesai dilaksanakan : Waktu survey : Dilaksanakan pada bulan September - November 2021 Responden : 4.000 Responden pada Wilayah ASO Tahap 1 Sesuai dengan PM 11 Komifo yang terdiri dari 10 Provinsi dengan jumlah 35 Wilayah Layanan Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 83 83 10/05/2022 6:01:38
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Sesuai UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 60A ayat 2, Migrasi Penyiaran Televisi Terestrial dari Teknologi Analog ke Teknologi Digital dan peghentian siaran analog (Analog Switch Off) diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini, yang jatuh pada tanggal tanggal 2 November 2022 (Pasal 97 ayat (1) huruf b, PP 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran). Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Kominfo melakukan tahapan implementasi ASO sebagaimana telah diatur dalam PM 11/2021 tentang perubahan PM 6/2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, sebagai berikut: 1) ASO Tahap I: 30 April 2022 di 56 wilayah layanan siaran atau 166 kab/kota; 2) ASO Tahap II: 25 Agustus 2022 di 31 wilayah layanan siaran atau 110kab/kota; 3) ASO Tahap III: 2 November 2022 di 25 wilayah layanan siaran atau 65 kab/kota Dari total 225 wilayah layanan siaran di Indonesia, sebanyak 112 wilayah akan disiapkan infrastruktur mulstipleksing untuk mendukung migrasi penyiaran digital. Penyelenggaraan multipleksing dilakukan oleh LPP TVRI dan lembaga Penyiaran Swasta yang ditetapkan oleh Kementrian Kominfo. Total Persiapan Infrastruktur 90 wilayah dari 112 80,36 % Wilayah Layanan Siaran yang akan menjalankan Analog Switch Off ASO TAHAP 1 (30 April 2022) 166 kab/kota ASO TAHAP 2 (25 Agustus 2022) 110 kab/kota ASO TAHAP 3 (2 November 2022) 17 dari 25 (88%) Wilayah Layanan Siaran telah siap infrastruktur multipleksingnya 84 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 84 10/05/2022 6:01:40
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Dari total 225 wilayah layanan siaran di Indonesia tersebut, sebanyak 112 wilayah layanan menjadi prioritas penyelenggaraan infrastruktur penyiaran digital yang melibatkan LPP TVRI dan Lembaga Penyiaran Swasta sebagai penyelenggara multipleksingnya, dan sisanya 113 wilayah layanan siaran lainnya akan menjadi sasaran Digitalization Broadcasting System (DBS). Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Desember 2021, persiapan infrastruktur penyiaran digital telah mencapai 90 wilayah layanan dari 112 wilayah layanan siaran atau 341 kab/kota atau sebanyak 80,63% telah memiliki infrastruktur multipleksing atau dengan kata lain masyarakat di daerah tersebut sudah bisa menyaksikan siaran digital. Adapun tingkat kesiapan infrastruktur multipleksing untuk bisa menjalankan peralihan seluruh siaran digital menurut tahapan ASO yaitu 100% untuk tahap 1, 54,84% untuk tahap 2 dan 68% untuk tahap 3. Total progress Migrasi Program Siaran TV analog ke Siaran Digital 274 dari 697 Lembaga Penyiaran sudah bersiaran secara digital atau sebanyak 39,31% 423 Lembaga Penyiaran lainnya belum bersiaran digital namun terus dilakukan pendekatan proaktif oleh kominfo ASO TAHAP 1 ASO TAHAP 2 ASO TAHAP 3 Jumlah Siaran TV Analog 477 163 57 A. Sudah bersiaran TV Digital (Simulcast/full digital) 156 109 9 B. Belum bersiaran digital 321 54 48 % untuk persiapan untuk ASO 32.70% 66.87% 15.79% Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 85 85 10/05/2022 6:01:41
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Dalam pelaksanaan ASO bertahap, pemerintah telah mempersiapkan regulasi migrasi ASO sebagai acuan penyelenggaran penyiaran digital, meliputi: 1) DIM RUU Penyiaran Tahun 2021 revisi UU Penyiaran masuk kembali menjadi Program Legislasi Nasional DPR, namun sampai saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menunggu pembahasan dari DPR. Saat ini telah dilakukan pembahasan mengenai pemetaan standpoin atas isu krusial penyiaran disesuaikan dengan UU Cipta Kerja. 2) Naskah RPP Penyelenggaraan Penyiaran RPP Penyelenggaraan Penyiaran ini merupakan sebagai tindak lanjut dari Penyusunan RUU Penyiaran, Pemerintah dalam hal ini Ditjen PPI sudah mempersiapkan draft RPP Penyelenggaraan Penyiaran sebagai persiapan apabila RUU Penyiaran versi Pemerintah disetujui oleh DPR. Di tahun 2021, dengan ditetapkannnya UU Cipta Kerja, Ditjen PPi mempunyai amanat untuk menyusun peraturan turunannya, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran sebagai Peraturan perundang- undangan turunan dari UU Cipta Kerja. 3) Naskah RPP RTRI RPP RTRI atau Radio Televisi Republik Indonesia, merupakan naskah peraturan perundang- undangan yang disusun untuk menindaklanjuti wacana penggabungan RRI dan TVRI, akan tetapi Rancangan Peraturan Pemerintah ini sendiri masih belum selesai dibahas karena masih ada perdebatan di antara dua LPP ini sendiri terkait isu penggabungan tersebut. Di tahun 2021, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran maka perlu disusun pula peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. 4) Hasil survei kesiapan masyarakat terhadap analog Switch off Dengan ditetapkannya tanggal batas akhir penggunaan sistem penyiaran terrestrial analog (analog switch off/ASO) pada tanggal 2 November 2022 sebagaimana yang diamanatkan di UU Cipta Kerja, maka perlu ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Migrasi SIstem Televisi Terestrial Analog ke Digital dengan percepatan persiapan migrasi siaran televisi analog ke digital. Salah satu Langkah persiapan tersebut adalah dengan melakukan survei untuk memperoleh data tingkat peralihan dan kesiapan masyarkat terhadap analog switch off televisi di setiap daerah yang akan terdampak migrasi siaran televisi analog ke digital, sebagai masukan untuk kebijakan persiapan pelaksanaan ASO. Untuk survei kesiapan ASO ini sendiri terbagi menjadi 2 gelombang. Untuk detail dan hasil survei dari 2 gelombang tersebut adalah sebagai berikut: 86 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 86 10/05/2022 6:01:48
1 2 3 4 1 2 3 4 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 87 Waktu pelaksanaan Survei Lokasi Survei Jumlah Responden Hasil Survei Waktu Pelasksanaan Survei Lokasi Survei Jumlah Responden Hasil Responden KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Survei Kesiapan ASO Gelombang I Mei - Juli 2021 Aceh, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 2.100 Responden Sebanyak 29,00% dari total responden sudah mengetahui siaran TV Digital tidak berbayar Ada sebanyak 61,9% responden yang menyatakan tertarik untuk menonton siaran TV digital tidak berbayar Dari semua responden, hanya 24,24% yang mendapat infor- masi ajakan untuk beralih ke siaran TV digital tidak berbayar, 76,82% diantaranya tahu dari televisi. Ada sebanyak 8,14% responden yang sudah menggunakan dan menonton siaran TV Digital tidak berbayar Dari yang belum menonton siaran TV Digital tidak berbayar ada sebanyak 18,04% yang berencana beralih ke TV Digital tidak berbayar di tahun ini Dari yang belum berencana beralih di tahun ini, ada seban- yak 86,13% akan beralih ke TV Digital jika siaran TV analog dihentikan Survei Kesiapan ASO Gelombang II Oktober 2021 Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kaliman- tan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Riau 4.000 responden Terjadi kenaikan persentase responden yang mengetahui siaran TV Digital tidak berbayar (dari 29,00% di survei gelom- bang 1 menjadi 46,10% di survei gelombang 2) Mereka yang tahu TV Digital dapat menjelaskan secara spon- tan bahwa: Perlu menggunakan alat tambahan STB Gambar lebih jelas Pemilihan chanelnya lebih banyak Sinyal lebih stabil Tetap bisa menggunakan antenna biasa/UHF Bisa melihat informasi jadwal acara TV Setelah diberikan penjelasan mengenai siaran TV Digital tidak berbayar, sebanyal 65,25% responden yang menyatakan ter- tarik untuk menonton siaran TV Digital tidak berbayar Sebanyak 36,42% mendapat informasi ajakan migrasi ke TV Digital (meningkat dibanding sebelumnya), sebagian besar dari televisi Ada sebanyak 27,55% responden yang tahu bahwa siaran TV analog akan diberhentikana Ada sebanyak 10,25% responden yang sudah menonton/ menggunakan siaran TV digital tidak berbayar Dari yang belum menonton siaran TV Digital tidak berbayar, ada sebanyak 21,35% yang berencana beralih ke TV Digital tidak berbayar sesegera mungkin di tahun ini Dari yang belum berencana beralih di tahun ini, 82,96% nya akan beralih jika siaran TV analog sudah diberhentikan. Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 87 10/05/2022 6:01:48
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Kemudian, untuk menindaklanjuti hasil survei ini, ada beberapa rekomendasi yang bisa disusun berdasarkan hasil survei, yaitu diantaranya: a. Kualitas siaran TV Digital masih perlu ditingkatkan Berdasarkan masukan dari responden, masih ada chanel-chanel di siaran TV Digital yang kualitas siarannya masih belum stabil, sehingga masih perlu ditingkatkan b. Harga alat STB masih terlalu mahal sehingga perlu adanya pengendalian harga STB oleh pemerintah Dengan meregulasi harga STB, sehingga produsen STB bisa memproduksi STB dengan harga yang lebih terjangkau dan melakukan promosi STB TV Digital sebelum siaran TV analog dihentikan c. Perlu merumuskan strategi yang efektif untuk mendorong masyarakat segera beralih ke TV Digital karena berdasarkan hasil survei, sebanyak 38,11% hanya akan beralih jika siaran TV analog sudah dihentikan. 3.4. Sasaran Program 4 : Terwujudnya Digitalisasi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam pencapaian sasaran program ini, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika menetapkan indikator sebagai berikut : Sasaran Program 4 Terwujudnya Digitalisasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tabel 3. 11 Terwujudnya penyelenggaraan sistem dan layanan telekomunikasi untuk keperluan kedaruratan dan kebencanaan Indikator Kinerja Realisasi Persentase (%) Implementasi Sistem Informasi Kedaruratan dan Kebencanaan 16% Target Persentase 16% (83 Kab/Kota dari 514 Kab/ Kota se Indonesia) 100% 88 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 88 10/05/2022 6:01:52
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Penjelasan atas pencapaian Sasaran Program 4, yaitu Terwujudnya Digitalisasi Pemerintah Pusat dan Daerah, diuraikan secara rinci sebagai berikut : 3.4.1. Persentase (%) Implementasi SIstem Informasi Kedaruratan dan Kebencanaan Indikator Kinerja Persentase (%) Implementasi SIstem Informasi Kedaruratan dan Kebencanaan 2020 2021 Target Target 12% (64 Kab/Kota dari 514 Kab/ Kota se Indonesia) 16% (83 Kab/Kota dari 514 Kab/Kota se Indonesia) Realisasi Realisasi Tabel 3. 12 Persentase (%) Kab/Kota yang Menyelenggarakan Layanan Nomor Panggilan Darurat 12,65% 16% Persentase Persentase 105,41% 100% Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 89 89 10/05/2022 6:01:52
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan panggilan yang dapat dihubungi oleh masyarakat khusus untuk penanganan keadaaan gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, gangguan keamanan, dan keadaaan berbahaya lainnya. Penyelenggaraan layanan 112 ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat. Dibuatnya program layanan 112 ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya nomor panggilan pendek yang mudah diingat oleh masyarakat saat terjadinya keadaan darurat, sehingga situasi gawat darurat tidak dapat ditangani dengan cepat dan dapat menimbulkan banyak korban. Dengan adanya nomor 112 diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mudah memanggil bantuan, keadaan darurat lebih cepat teratasi, dan meminimalisir jumlah korban jiwa maupun harta. Selain itu, saat ini Indonesia mempunyai beberapa nomor panggilan darurat (11x) yang tidak terpadu. Seperti 110 dari kepolisian, Basarnas (115), Kementerian Kesehatan (119), ambulans 118, dan pemadam kebakaran 113. Koordinasi antar instansi tersebut dengan pemerintah daerah juga belum terpadu. Hal itu membuat keadaan darurat yang membutuhkan penanganan lebih dari satu instansi menjadi tidak efektif. Berdasarkan hal di atas, diadakannya 112 juga dimaksudkan untuk memberikan pelayanan terpadu yang bisa mengkoordinir semua instansi, termasuk dinas-dinas di pemerintah daerah untuk situasi darurat. Jadi, dalam situasi darurat apapun, masyarakat hanya perlu memanggil 112 dan petugas dari berbagai dinas/instansi akan didatangkan sesuai kebutuhan. Layanan panggilan darurat 112 ini diselenggarakan dengan sistem Desentralisasi, dimana Pusat Panggilan Darurat (PPD) atau call center dibangun di tiap kota/kabupaten. Untuk menyelenggarakan sistem Desentralisasi ini, perlu Batasan/Boundary Coverage Area tiap Kota/ Kabupaten untuk mengidentifikasi lokasi pemanggil nomor darurat 112 berdasarkan Cell ID BTS Operator Seluler dan meneruskan panggilan darurat 112 ke Pusat Panggilan Darurat di Kota/Kabupaten lokasi pemanggil. Sejak tahun 2016 hingga akhir tahun 2021, Kementerian Kominfo telah mendampingi sebanyak 83 Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan layanan 112 secara mandiri. Implementasi layanan 112 yang baru dilakukan secara mandiri. Artinya pengadaan call center 112 dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten menggunakan APBD masing-masing. Peran Kemkominfo yaitu memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, seperti memberikan pengarahan terkait konsep dan teknis call center 112, serta koordinasi terkait akses nomor 112 ke daerah. Pemerintah kota/kabupaten yang akan mengadakan call center 112 harus mengirimkan surat permohonan pembukaan akses nomor 112 kepada Menteri Kominfo atau Dirjen PPI. Setelah proses verifikasi, Kemkominfo akan mengkoordinasikan kebutuhan akses 112 pemerintah kota/ kabupaten dengan operator telekomunikasi. 90 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 90 10/05/2022 6:01:56
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA ALUR PEMBUKAAN LAYANAN 112 1. Persiapan pemda melakukan koordinasi internal untuk mempersiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana, SDM serta SOP untuk penyelenggaraan call center 2. Permohonan Pemda melakukan permohonan pembukaan akses 112 3. Verifikasi Ditjen PPI KemKominfo melakukan verifikasi kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan call center 112 6. Peresmian Pemda meresmikan layanan 112 4. Validasi Kemkominfo akan mendukung kesiapan Pemda dalam pembukaan akses 112 jika hasil verifikasi sudah lengkap Gambar 3.9 Alur Pembukaan Layanan 112 5. Pembukaan Akses Ditjen PPI akan berkoordinasi dengan operartor untuk membuka akses layanan 112 di wilayah Administrasi Pendah Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 91 91 10/05/2022 6:01:56
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 83 Daerah yang mengimplementasi layanan Panggilan Darurat 112 ±61 Pemda (cetak tebal) mengkonfirmasi telah memanfaatkan 112 untuk Penanganan COVID -19 Gambar 3.10 Gambaran Daerah yang Mengimplementasikan Pada telah mengimplementasikan layanan 112 dan pada tahun 2021 bertambah 19 Kab/ Kota sehingga menjadi 83 pemerintah daerah. Di tengah adanya bencana pandemi covid-19, banyak pemerintah daerah yang mengalami hambatan untuk membangun call center 112 karena pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi. Dibatasinya perjalanan ke luar kota juga membuat kegiatan verifikasi kesiapan beberapa pemerintah daerah dilakukan secara virtual melalui online meeting. tahun 2020 sebanyak 64 pemerintah daerah Namun, hambatan di atas tidak mengurangi semangat pemerintah pusat maupun daerah untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan panggilan darurat 112. Banyak pemerintah daerah yang bahkan memanfaatkan call center 112 untuk penanggulangan pandemi covid-19. Hingga akhir tahun 2021, layanan nomor panggilan darurat 112 telah diimplementasikan oleh 83 Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai target awal. 92 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 92 10/05/2022 6:02:00
Provinsi DKI Jakarta Kota Surabaya Kota Batam Kota Tangerang Kota Depok Kota Bogor Kota Bandung Kota Surakarta Kota Balikpapan Kota Denpasar Kota Mataram Kota Makassar Kota Manado Kab. Pandeglang ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 93 Kota Cilegon Kota Semarang Kota Palembang Kota Tebing Tinggi Kab. Purwakarta Kab. Pakpak Bharat Kab. Lampung Barat Kab. Musi Banyuasin Kota Cirebon Kab. Badung Kab. Banyuasin Kota Pekanbaru Kab. Lebak Kota Bima KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Kab. Grobogan Kab. Sleman Kota Sibolga Kab. Bontang Kota Serang Kota Tomohon Kota Probolinggo Kab. Majalengka Kab. Kudus Kab. Bekasi Kab. Blitar Kota Padang Panjang Kota Tarakan Kab. Demak Kota Kaloka Kota Blitar Kota Malang Kab. Jombang Kab. Banjar Kab. Bangli Kab. Pasuruan Kab. Subang kab. Langkat Kab. Ngawi Kab. Padang Pariaman Kota Samarinda Kab. Magelang Kab. Gresik Kab. Semarang Kota Jambi Kab. Kutai Timur Kab. Purworejo Kab. Bantul Kota Pekalongan Kota Tangerang Selatan Kota Madiun Kab. Banyuwangi Kab. Siak Kab. Bogor Kota Solok Kab. Batang Kota Pare-pare Kota Medan Kab. Probolinggo Kab. Wajo Kab. Kendal Kab. Tangerang Kab. Balangan Kab. Karo Kota Bitung Kota Palangkaraya Kab. Sumenep Kab. Wonosobo Kota Pasuruan Kabupaten Tegal Indonesia 255Juta Jiwa 17 98 416 ribu Pulau Kota Kabupaten Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 93 10/05/2022 6:02:02
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu, proses sosialisasi dan asistensi/pendampingan kepada Pemkab/Pemkot yang baik, sehingga pemkab/pemkot terdampingi dengan baik dan mengikuti prosesnya secara baik dan benar dari awal sampai dengan selesai. Keberhasilan juga didukung oleh Kerjasama dan koordinasi antara Operator Telekomunikasi dan Penyelenggara Call Center yang memungkinkan Pembukaan akses 112 di wilayah masing-masing Pemerintah Daerah. Gambar 3.11 Kegiatan ToT SDM Call Center 112 di Pontianak Gambar 3.12 Launching Layanan 112 Kabupaten Wonosobo 94 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 94 10/05/2022 6:02:06
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 3.5. Sasaran Program 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP Dalam pencapaian sasaran program ini, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika menetapkan indikator sebagai berikut : Sasaran Program 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP. Tabel 3. 13 Terwujudnya Tata Kelola Kemeterian Komunikasi dan Informatika yang Bersih, Efektif dan Efisien 1 2 3 Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Persentase (%) Capaian Target PNBP Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Target Target Target 3,5 8,2 100% (Rp. 1.195.406.124.535) Realisasi Realisasi Realisasi Dit Telekomunikasi: 3,66 - Dit Pos: 3,51 - Dit Penyiaran: 3,54 Rata-rata nilai IKM Ditjen PPI Tahun 2021 adalah 3,57 Dit Telekomunikasi: 9,69 - Dit Pos: 9,02 - DIt Penyiaran: 9,06 Rata-rata nilai IIPP Ditjen PPI Tahun 2021 adalah 9,26 102,07% (Rp. 1.220.140.396.272) Persentase Persentase Persentase 102% 112,93% 102,07% Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 95 95 10/05/2022 6:02:06
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Penjelasan atas pencapaian Sasaran Program 4, yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP, diuraikan secara rinci sebagai berikut : 3.5.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran 2020 2021 Target Target 3,5 3,5 Realisasi Realisasi Tabel 3. 14 Nilai Persepsi Pelayanan Publik Ditjen PPI Tahun 2020 Dit Tel: 3,69 - Dit Pos: 3,52 - Dit Penyiaran: 3,52 Rata-rata nilai IKM DItjen PPI Tahun 2020 adalah 3,58 Persentase Dit Telekomunikasi: 3,66 - Dit Pos: 3,51 - Dit Penyiaran: 3,54 Rata-rata nilai IKM Ditjen PPI Tahun 2021 adalah 3,57 Persentase 102,28% 102% 96 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 96 10/05/2022 6:02:08
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu, data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan menurut pemerintah adalah berdasarkan indeks kepuasan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, satuan kerja atau kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, diamanatkan melakukan survei kepuasan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Berdasarkan Kepmen PAN Nomor : 14 tahun 2017, untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat diperlukan minimal indkator-indikator berikut ini : 1) Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 2) Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 3) Waktu pelayanan Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 4) Biaya/Tarif Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 5) Produk spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 6) Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman 7) Perilaku pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 9) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Kesembilan indikator ini akan disesuai dengan metode SERVQUAL yang akan digunakan dalam penyusunan butir-butir pertanyaan dalam kuesioner survei kepuasan pengguna layanan untuk mengukur kinerja (performance) dan harapan/tingkat kepentingan (importance). Sebelum melihat hasil dari pengukuran IKM yang dilaksanakan, perlu kita menjelaskan arti dari nilai hasil pengukuran tersebut sebagai gambaran, nilai-nilai yang merepresentasikan kualitas mutu atau kinerja unit pelayanan. Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 97 97 10/05/2022 6:02:08
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA NILAI PERSEPSI NILAI INTERVAL NILAI INTERVAL MUTU KINERJA UNIT (NI) KONVERSI (NIK) PELAYANAN (x) PELAYANAN (Y) 1 1,00 - 2,5596 25,00 - 64,99 D TiDak Baik 2 2,60 - 3,064 65,00 - 76,00 C kurang Baik 3 3,064 - 3,532 76,61 - 88,30 B Baik 4 3,5324 - 4,00 88,31 - 100,00 a SangaT Baik Tabel 3.15 Interpretasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Adapun hasil dari pengukuran IKM dari Direktorat Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran adalah sebagai berikut : a. Nilai Persepsi Pelayanan Publik Dit. Telekomunikasi Direktorat Telekomunikasi melakukan penyebaran kuisioner untuk survei IKM melalui link aplikasi google forms. sedangkan responden yang mengisi link survei IKM ini sejumlah 76 perusahaan yang mengajukan permohonan perizinanan Jasa Telekomunikasi, 28 perusahaan yang mengajukan permohonan perizinan Jaringan Telekomunikasi, 15 perusahaan yang mengajukan permohonan perizinan Telekomunikasi Khusus, 172 perusahaan yang mengajukan permohonan Uji Laik Operasi. dan 38 perusahaan yang mengajukan permohonan Penomoran Telekomunikasi. Pengukuran Nilai Persepsi Pelayanan Publik atau nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 berdasarkan Kepmen PAN Nomor : 14 Tahun 2017. Hasil IKM untuk Pelayanan Publik Telekomunikasi adalah 3,66 (skala 4) dengan masuk kategori sangat baik dengan rincian sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) Perizinan Jasa Telekomunikasi : 3,68 Perizinan Telekomunikasi Khusus : 3.8 Perizinan ULO : 3.8 Perizinan Penomoran Telekomunikasi : 3,46 Perizinan Jaringan Telekomunikasi : 3,58 b. Nilai Persepsi Pelayanan Publik Dit. Pos Direktorat Pos melakukan survey terhadap penilaian pelayanan publik, survey yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 98 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 98 10/05/2022 6:02:10
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Direktorat Pos melakukan penyebaran kuisioner untuk survei IKM melalui e-mail. Kuisioner dikirim via e-mail ke badan usaha Pemohon Penyelenggara Pos. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 40 kuesioner dan yang kembali sebanyak 36 kuisoner (triwulan I, II, III dan IV). Hasil dari survei tersebut adalah sebagai berikut: 1) Nilai IKM unit pelayanan adalah 3,51 2) Pencapaian nilai rata-rata dari responden yang paling rendah adalah untuk unsur layanan Biaya/Tarif sebesar 3,58 dan unsur layanan Komtenesi Pelaksanaan sebesar 3,28 3) Terdapat saran yang menarik dari para responden, yaitu terdapat saran "semakin lebih ditingkatkan kembali pelayanan dalam bidangnya", serta "lebih actual informasinya". c. Nilai Persepsi Pelayanan Publik Dit. Penyiaran Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dilingkungan Direktorat Penyiaran maka perlu diketahui sejauh mana standar atau kualitas layanan yang diberikan dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, Direktorat Penyiaran telah menyelenggarakan pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif indeks kepuasan masyarakat (IKM). Pada TA. 2021 Direktorat Penyiaran melakukan survey terhadap penilaian pelayanan publik, survey yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Direktorat Penyiaran melakukan penyebaran kuisioner untuk survei IKM melalui e-mail dan dalam kegiatan sosialisasi peraturan perizinan ke Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio. Kuisioner yang disebarkan sebanyak 138 Responden. Hasil dari survei tersebut adalah sebagai berikut: 1) Nilai IKM unit pelayanan adalah 3,54 2) Pencapaian nilai rata-rata dari responden yang paling rendah adalah untuk unsur layanan Biaya/Tarif sebesar 3,43 3) Terdapat saran yang menarik dari para responden, yaitu terdapat saran "tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan pendapatan siaran swasta 5 tahun terakhir ini yang sudah semakin tidak pasti, dan semakin ke daerah, semakin tidak ada iklan nasional" Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 99 99 10/05/2022 6:02:11
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Dari hasil pengukuran IKM di atas, terlihat bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat publik Ditjen PPI secara gabungan sebesar 3.57 (skala ukur 0-4). Angka indeks ini sudah berada di atas target yang ditetapkan oleh Kemeterian, yaitu sebesar 3.5. Apabila kita bandingkan dengan Nilai IKM Ditjen PPI tahun 2020 yaitu sebesar 3.58, ada penuruan sebesar 0,01, penurunan nilai ini masih bisa ditolerir karena bisa dibilang tidak signifikan. Adapun dengan nilai 3.57 maka berarti nilai indeks kepuasan masyarakat Ditjen PPI di tahun 2021 masuk dalam kategori A atau Sangat Baik. 3.5.2. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) BIdang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Indikator Kinerja Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran 2020 2021 Target Target 8,2 8,2 Realisasi Realisasi Dit Tel: 9,55 - Dit Pos: 8,87 - Dit Penyiaran: 9,0 Rata-rata nilai IIPP DItjen PPI Tahun 2020 adalah 9,14 Dit Tel: 9,69 - Dit Pos: 9,02 - Dit Penyiaran: 9,06 Rata-rata nilai IIPP Ditjen PPI Tahun 2021 adalah 9,26 Persentase Persentase 111,46% 112.93% 100 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 100 10/05/2022 6:02:13
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Integritas Pelayanan Publik suatu unit layanan publik menggambarkan besaran tingkat konsistensi petugas unit layanan publik dalam melaksanakan/menerapkan peraturan/ perundang- undanganan, prosedur, dan kode etik unit layanan yang bersangkutan didalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat/pengguna layanan. Indeks integritas pelayanan publik diperoleh dari kombinasi antara variabel pengalaman integritas dan potensi integritas. Variabel pengalaman integritas terdiri dari indikator dan sub-indikator yang terkait dengan pengalaman tindak pidana korupsi, dalam hal ini pemberian gratifikasi yang terjadi di unit layanan yang diamati. Variabel potensi integritas terdiri dari indikator dan sub indikator yang memiliki potensi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya pemberian gratifikasi pada unit layanan yang diamati di masa mendatang Setiap variabel, indikator dan sub indikator akan memberikan kontribusi masing-masing kepada integritas integritas yang dinyatakan dalam bentuk bobot persentase. Besarnya bobot dari setiap variabel, indikator dan sub indikator ditentukan oleh para pakar yang memiliki keilmuan yang terkait dengan bidang pemberantasan dan pencegahan korupsi, seperti sosiologi, psikologi, hukum, administrasi negara, ekonomi dan disiplin ilmu lainnya. Hasil pembobotan dari variabel, indikator dan sub indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : INTEGRITAS VARIABEL INDIKATOR SUB-INDIKATOR Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210) Pengalaman Integritas (0.667) Pengalaman Korupsi (0.250) Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550) Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240) Cara Pandang Terhadap Korupsi (0.750) Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750) Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392) Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164) Lingkungan Kerja (0.127) Keterlibatan Calo (0.221) Indeks Integritas Pelayanan Publik (1.00) Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100) Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123) Potensi Integritas (0.333) Sistem Administrasi (0.280) Kepraktisan SOP (0.281) Keterbukaan Informasi (0.584) Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135) Keadilan dalam Layanan (0.413) Perilaku Individu (0.280) Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi (0.327) Perilaku Pengguna Layanan (0.260) Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750) Pencegahan Korupsi (0.313) Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250) Tabel 3. 23 Hasil dari Pembobotan Variabel, Indikator dan Sub Indikator Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 101 101 10/05/2022 6:02:13
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Adapun metode penyebaran kuisioner untuk IIPP ini dan jumlah responden dari masing-masing direktorat, sama dengan metode dan jumlah responden pada IKM, dikarenakan metode dan respondennya sama antara IKM dan IIPP. yang berbeda hanya jenis pertanyaannya. Hasil pengolahan data survei untuk memperoleh indeks integritas pelayanan publik (IIPP) Ditjen PPI, adalah sebagai berikut : 1) Direktorat Telekomunikasi : Telah dilakukan pengukuran Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dengan nilai 9,69. 2) Direktorat Pos : telah dilakukan pengukuran Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dengan nilai 9,02. 3) Direktorat Penyiaran : telah dilakukan pengukuran Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dengan nilai 9,06 Dari hasil pengukuran IIPP di atas, terlihat bahwa nilai indeks integritas pelayanan publik Ditjen PPI secara gabungan sebesar 9.26 (skala ukur 0-10). Angka indeks ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6.00. Pengertian dari standar minimum Indeks Integritas Pelayanan Publik yang ditetapkan KPK sebesar 6.00 adalah sudah tidak ada lagi hal-hal yang dinilai negatif terjadi di unit layanan pub- lik yang disurvei, seperti: tindak pidana pemberian gratifikasi, praktek percaloan, pertemuan antara petugas dengan pengguna layanan diluar prosedur, suasana di tempat pelayanan nya- man, fasilitas pelayanan lengkap, dan lain sebagainya. 3.5.3. Persentase (%) Capaian Target PNBP BIdang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Indikator Kinerja Persentase (%) Capaian target PNBP Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran 2020 2021 Target Target 100% 100% Realisasi Realisasi 101,99% 102,07% Tabel 3.5.3. Persentase (%) Capaian Target PNBP Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Rp. 1.179.060.651.384) Persentase (Rp. 1.220.140.396.272) Persentase 101,99% 102,07% 102 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 102 10/05/2022 6:02:15
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Ditjen PPI sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan melaksanakan pemungutan PNBP untuk Bidang Telekomunikasi (BHP Telekomunikasi), Bidang Pos (PNBP Izin Penyelengga- raan Pos), Bidang Penyiaran (PNBP Izin Penyelenggaraan Penyiaran) dan Kontribusi Pos, dengan jumlah target total Tahun 2021 yaitu Rp. 1.195.408.124.835,- dengan pencapaian target PNBP yaitu Rp. 1.220.140.396.272,- atau 102,07%. Adapun pencapain untuk masing-masing bidang adalah sebagai berikut: 1. PNBP BHP Telekomunikasi 2. PNBP Penyelenggaraan Pos 3. PNBP Bidang Penyiaran (IPP) 4. PNBP Layanan Pos Universal (LPU) P B N P Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 103 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 103 10/05/2022 6:02:16
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 1) PNBP Bidang Telekomunikasi (BHP Telekomunikasi) Berdasarkan pasal 26 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pener- imaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, setiap Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi wajib membayar Biaya Hak Penyelengga- raan Telekomunikasi sebesar 0,5% dari pendapatan kotor Penyelenggaraan Telekomunikasi. Dengan upaya penagihan yang intensif, realisasi PNBP dari BHP telekomunikasi tahun 2021 mencapai sebesar Rp. 1.163.860.198.525,- dari Target Rp. 1.147.531.358.347,- (100,42%). Dengan demikian realisasi PNBP dari BHP Telekomunikasi tahun 2021 melampaui target yang ditetapkan. PNBP BHP Telekomunikasi Gambar 3. 13 PNBP BHP Telekomunikasi (untuk tahun 2021 per 31 Des) Milyar Target Realisasi 1.200 1.000 800 600 7 8 3 2 2 6 3 6 7 . 1 3 9 . . 1 0 6 6 8 1 . 0 8 0 7 6 9 . . 7 8 3 2 2 6 3 6 7 . 1 9 9 . . 7 4 8 7 6 3 . 1 0 0 7 2 0 . 1 . . 4 5 9 5 7 0 7 8 1 . 1 6 0 . 1 . . 4 9 1 . 7 9 2 0 6 7 4 9 0 . 1 . . 2 5 7 9 2 4 6 4 2 4 1 1 . 1 . . . 1 3 3 . 1 2 0 . 1 7 1 . 6 1 1 . 1 7 4 3 8 5 3 . 1 3 5 7 4 1 . 1 . . 5 2 5 8 9 1 . 0 6 8 3 6 1 . 1 . . 400 200 Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 104 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 104 10/05/2022 6:02:20
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 2) PNBP Bidang Pos (Izin Penyelenggara Pos) PNBP Penyelenggaraan Pos Target : Rp. 550.500.000- Realisasi : Rp. 492.000.000,- 89,37% Gambar 3. 14 PNBP Penyelenggaraan Pos Juta Target Realisasi 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 0 0 0 0 0 0 0 6 1 . . 0 0 0 0 0 5 3 9 9 . . 0 0 0 0 0 0 4 7 1 . . 0 0 5 2 0 0 5 2 8 . . 0 0 0 0 0 0 . 1 8 1 . 0 0 5 2 0 0 0 6 8 . . 0 0 0 0 0 5 6 4 5 . . 0 0 0 0 0 0 6 0 8 . . 0 0 0 0 0 5 0 5 5 . . 0 0 0 0 0 0 2 9 4 . . 100 Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 105 105 10/05/2022 6:02:22
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 3) PNBP Bidang Penyiaran (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) PNBP Bidang Penyiaran (IPP) Target : Rp. 44.789.141.250,- Realisasi : Rp. 46.271.212.444,- 103,31% Gambar 3. 15 Gambar 3. 4 PNBP Bidang Penyiaran PNBP Bidang Penyiaran Milyar Target Realisasi 60 50 40 30 20 5 7 3 9 6 8 . 1 7 2 6 2 . . 0 3 3 2 9 9 6 2 4 . 1 5 . . 5 7 8 . 1 0 5 0 2 1 . 7 3 . 1 4 7 6 9 8 9 9 7 7 4 . . . 0 5 7 8 6 0 7 4 7 8 3 . . . 0 6 8 5 3 0 3 8 7 3 5 . . . 0 5 2 5 6 9 6 1 2 9 3 . . . 3 0 4 8 1 6 6 0 8 6 5 . . . 0 5 2 . 1 4 1 . 9 8 7 4 4 . 4 4 4 2 1 2 . 1 7 2 6 4 . . 10 Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 106 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 106 10/05/2022 6:02:29
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 4) PNBP Layanan Pos Universal (LPU) / Kontribusi Pos Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negra Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, terkait Penyelenggaraan Pos, yaitu bahwa penyelenggara pos wajib memberikan kontribusi untuk pembiayaan Layanan Pos Universal (LPU) dengan tarif 0,25% dari keuntungan bersih penyelenggara pos setelah dikurangi pajak per tahun buku. PNBP Layanan Pos Universal (LPU) Target : Rp. 2.537.125.238,- Realisasi : Rp. 9.516.985.303,- 375,11% Gambar 3. 16 PNBP Layanan Pos Universal (LPU) Target Realisasi Milyar 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 9 4 3 5 5 1 5 2 . . . 0 0 0 0 0 0 5 2 1 . 2 . . 0 9 4 6 0 7 6 8 8 . 1 . . 2 3 3 0 9 6 0 4 5 2 . . . 1 3 0 5 6 1 . 4 6 3 4 . . 8 0 4 5 3 7 7 9 9 . 1 . . 0 5 6 . 1 1 0 7 7 2 5 . . 8 3 2 5 2 1 . 7 3 5 2 . . 3 0 3 5 8 9 6 1 5 9 . . . 1 Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 107 107 10/05/2022 6:02:29
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 3.6. Sasaran Program 6 : Terwujudnya Pengembangan Akses Next Generation Broadband Dalam pencapaian sasaran program ini, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika menetap- kan indikator sebagai berikut : Sasaran Program 6 Terwujudnya Pegembangan Akses Next Generation Broadband. Indikator Kinerja Realisasi Persentase (%) Persiapan Implementasi Adopsi Teknologi Baru Broadband 50% Target Persentase 50% 100% Tabel 3. 6 Sasaran Program 6 Penjelasan atas pencapaian Sasaran Program 4, yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP, diuraikan secara rinci sebagai berikut : 108 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 108 10/05/2022 6:02:33
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 3.6.1. Persentase (%) Persiapan Implementasi Adopsi Teknologi Baru Broadband Indikator Kinerja Persentase (%)Persiapan Implementasi Adopsi Teknologi Baru Broadband 2021 Target 50% Realisasi 50% Persentase 100% (Tersusunnya Whitepaper Roadmap 5G di Indonesia) Tabel 3.6.1. Persentase (%) Persiapan Implementasi Adopsi Teknologi Bari Broadband Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 109 109 10/05/2022 6:02:34
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Pesatnya perkembangan TIK dan makin besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi, menjadikan TIK sesuatu yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, diperkirakan perkembangan koneksi perangkat seluler untuk teknologi 4G meningkat 26% pada tahun 2019 sebesar 55% menjadi 81% di tahun 2025. Untuk koneksi perangkat seluler dengan teknologi 5G diperkirakan sebesar 5% di tahun 2025. Teknologi 5G memiliki keunggulan dibandingkan teknologi sebelumnya adalah memiliki kecepatan data yang lebih tinggi (Enhanced Mobile Broadband-eMBB), koneksi perangkat yang terhubung lebih banyak (Massive Machine Type Communication-mMTC), dan latensi yang lebih rendah (Ultra-reliable Low-latency Communication-uRLLC). Untuk mendukung fitur- fitur tersebut, implementasi teknologi 5G memerlukan spektrum frekuensi yang lebih lebar, jaringan backhaul dan backbone dengan kapasitas transmisi yang besar, jaringan yang mendukung fitur- fitur seperti network slicing, Time Sensitive Networking (TSN) dan Network Functions Virtualization (NFV). 3GPP memperkenalkan beberapa opsi arsitektur untuk pengembangan teknologi 5G. Opsi arsitektur ini dibagi menjadi dua skenario yaitu Standalone (SA) dan Non-Standalone (NSA). Untuk mempercepat implementasi jaringan 5G di Indonesia, pemerintah melalui Kementrian Kominfo melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024 dimana arah kebijakan dan strategi 2020-2024 Kominfo salah satunya adalah mendorong penerapan pada tahap awal, penggelaran 5G akan dilakukan di 13 (tiga belas) wilayah yaitu 6 (enam) ibu kota provinsi di pulau Jawa (Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya), 5 (lima) Destinasi Wisata Super Prioritas (DSP) (Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Mandalika), Ibu Kota Negara (IKN) baru (Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara) serta kawasan industri manufaktur. Model bisnis yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan adanya teknologi 5G juga mengalami perubahan. Everything as a Service (XaaS) sudah menjadi realitas. Salah satu faktor kunci yang mendorong adopsi segalanya sebagai model bisnis layanan adalah apa yang dikenal sebagai Overshot Customer. Karena pelanggan saat inimengharapkan akses dan layanan sesuai permintaan tanpa tanggung jawab kepemilikan dan pemeliharaan, maka perusahaan perlu mengubah model bisnis mereka dari menawarkan produk menjadi menawarkan nilai produk sebagai layanan. Model bisnis terdiri atas model bisnis business to business (B2B), business to consumer (B2C), business to government (B2G), dan business to business to everything (B2B2X). Sebagai langkah untuk mempercepat adopsi teknologi 5G, diperkenalkan penyelenggara jaringan bergerak seluler terbatas (operator mikro) dimana penyelanggara tersebut melayani layanan dengan area terbatas. Penyelenggara ini memberikan layanan dengan kostumisasi sesuai kebutuhan pelanggannya. Penyelenggara ini dapat menyediakan jaringannya secara independen (tanpa terhubung dengan penyelanggara jaringan bergerak seluler publik), namun dapat juga bekerja sama dengan penyelanggara jaringan bergerak seluler publik. Kementrian Kominfo telah melakukan diskusi dengan beberapa pemangku kepentingan antara lain Kemenko Perkonomian, Kemenperin, Kemenparekraf, penyelenggara jaringan bergerak seluler, pemerintah daerah, industri manufaktur, pengelola Kawasan industri dan pelaku industry kreatif. Pihak pemerintah menjelaskan rencana strategis. dari pelaku industry menjelaskan kebutuhan-kebutuhan terkait teknologi yang akan datang. Sedangkan dari pihak penyelenggara jaringan bergerak seluler menjelaskan case penggunaan serta solusi-solusi yang mungkin dapat diterapkan pada industry baik manufaktur, industri pariwisata serta kebutuhan smart city. Hasil dari diskusi ini tersusun dalam sebuah kajian Whitemap Roadmap 5G di Indonesia. kajian dilakukan dengan pendalaman antara lain pada; pembentukan regulasi terkait penyelenggaraan 5G, ekosistem dan use cased implementasi 5G. Adapun Penyunan Whitepaper Roadmap ini secara target merupakan 50% dari target yang disusun oleh DItjen PPI. DImana untuk 100% nya merupakan tersusunnya Naskah Akademik dan RPM yang mengatur penyelenggaraan 5G di Indonesia yang ditargetkan akan disusun di tahun 2022. 110 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 110 10/05/2022 6:02:37
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA B. KINERJA LAINNYA 2.1. Sistem Diseminasi Informasi Kebencanaan Indonesia memiliki banyak daerah yang rawan terhadap bencana alam, bahkan di beberapa daerah telah terjadi bencana alam. Sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab dalam bentuk ketersediaan layanan dan jaringan komunikasi di daerah rawan bencana, perangkat telekomunikasi khusus tentunya dapat dijadikan alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat tanggap darurat kepada masyarakat untuk melakukan antisipasi kerugian akibat bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pelaksanaan penanggulangan bencana alam didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Peralatan telekomunikasi khusus dioperasikan untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan dibutuhkan koordinasi dari pihak atau lembaga terkait kebencanaan di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika berfungsi sebagai katalisator informasi bencana yang berasal dari lembaga peringatan dini dan dikirim langsung ke masyarakat berdampak bencana melalui lembaga penyampai informasi. Pelaksanaan teknis implementasi penanggulangan bencana harus memiliki dasar hukum yang kuat. Regulasi harus disusun dengan melihat kondisi penanggulangan bencana alam pada saat ini dan ke depannya. Regulasi ini mencakup pelaksanaan teknis implementasi Sistem Penyebaran Informasi Bencana dan mengatur koordinasi antar lembaga untuk mencapai penanggulangan bencana yang cepat dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana harus dilakukan persiapan implementasi integrasi sistem. Persiapan implementasi adalah membangun pusat data untuk diseminasi informasi. Pusat data tersebut akan dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Setelah membangun pusat data center, Langkah selanjutnya membentuk koordinasi yang kuat dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Oleh karena itu, memandang perlu untuk membangun pusat data center dan menyusun peta peran lembaga yang terkait kebencanaan untuk melakukan koordinasi yang baik dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia. Peta peran masing-masing Lembaga memiliki peranan penting untuk penanggulangan bencana. Peta peran ini bertujuan agar Lembaga-lembaga tersebut tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 111 111 10/05/2022 6:02:38
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Pelaksanaan penanggulangan bencana alam didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Peralatan telekomunikasi khusus dioperasikan untuk mendukung Penyebaran informasi bencana alam, dimana untuk dapat melaksanakannya dibutuhkan koordinasi dengan pihak atau Kementerian/Lembaga/Instansi terkait kebencanaan di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika berfungsi sebagai katalisator informasi bencana yang diperoleh dari Kementerian/Lembaga/Instansi peringatan dini bencana dan dikirim langsung ke masyarakat terdampak bencana melalui Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. Peran Kominfo dalam Sistem Penyebaran Informasi Bencana ini adalah membuat Regulasi, serta menyediakan Sistem Penyebaran Informasi Bencana (Hardware & Aplikasi) yang menjembatani Penyedia Informasi Bencana dan Penyebar Informasi Bencana. Program kerja Sistem Penyebaran Informasi Bencana pada tahun 2016 awalnya dilakukan dengan mengirim informasi bencana melalui jaringan bergerak seluler yaitu SMS (Short Message Service) Blast. Seiring waktu, dilakukan pengembangan dalam hal betuk penyebaran informasinya. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan dalam program sistem penyebaran informasi bencana pada tahun ini dapat dibagi sebagai berikut: 1) Penyebaran Informasi Bencana melalui Jaringan Bergerak Seluler (SMS Blast) Penyebaran Informasi Bencana melalui Jaringan Bergerak Seluler dilakukan dengan penyebaran Short Message Service (SMS) Blast kepada masyarakat "Terdampak Bencana". Terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam sistem ini, yaitu K/L/D/I sebagai Penyedia Informasi Bencana, Kemkominfo yang menyediakan Pusat Data Sistem Penyebaran Informasi Bencana, dan Operator Seluler sebagai penyebar informasi bencana. Operator Seluler yang telah berperan menyebarkan informasi bencana antara lain Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Hutchison 3 Indonesia, dan Smartfren. Pengiriman Informasi Bencana oleh Instansi Penyedia Informasi Bencana yang telah melakukan MOU & PKS dengan Kemenkominfo sebagai berikut: Penyedia No Informasi Bencana Mulai Kerja Sama Informasi Bencana Disebarkan Berdasarkan 1. BMKG 2015 Gempa Bumi & Tsunami Kabupaten/Kota 2. BPBD DKI Jakarta 2015 Banjir Kelurahan di wilayah DKI 3. KLHK 2020 Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten/Kota 4. BNPB 2020 Bencana yang telah dianalisis Kabupaten/Kota 5. PVMBG, KESDM 2021 Aktivitas dan Erupsi gunungapi Kabupaten/Kota 112 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 112 10/05/2022 6:02:40
ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 113 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 2) Penyebaran Informasi Bencana melalui Penyiaran Televisi Penyebaran Informasi Bencana melalui Penyiaran Televisi merupakan pengembangan penyebaran informasi bencana melalui siaran televisi. Pusat Data yang digunakan sama dengan Pusat Data untuk SMS Blast, bedanya adalah format informasi bukan berupa teks melainkan gambar. Pihak yang terlibat dalam sistem ini, yaitu K/L/D/I sebagai Penyedia Informasi Bencana, Kemkominfo yang menyediakan Pusat Data Sistem Penyebaran Informasi Bencana, dan Lembaga Penyiaran Televisi sebagai penyebar informasi bencana. Saat ini televisi yang sudah bekerjasama sebagai penyebar informasi kepada masyarakat "Terdampak Bencana" adalah LPP TVRI berdasarkan PKS antara DItjen PPI dan LPP TVRI tentang Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Kebencanaan melalui Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 1315/DJPPI/HK.04.02/11/2020 dan Nomor: 12/PKS/I.1/ TVRI/2020 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 113 10/05/2022 6:02:41
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 3) Penyebaran informasi peringatan dini bencana atau Early Warning System (EWS) dilaksanakan dalam rangka mendukung program Analog Switch Off (ASO) dari TV analog ke TV Digital. Agar tetap dapat menikmati siaran televisi, masyarakat yang masih menggunakan TV analog disarankan memasang perangkat Set Top Box (STB) untuk menangkap sinyal TV digital. Pada perangkat STB dapat diadakan fitur peringatan dini/ EWS sehingga masyarakat dapat mendapatkan peringatan dini bencana pada layar televisi mereka. Kemkominfo berperan untuk memastikan STB yang beredar di pasaran telah mempunyai fitur peringatan dini bencana dan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan PM Kominfo No 3 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Sistem Peringatan Dini Bencana Alam pada Alat dan Perangkat Penerima Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial-Second Generation. Oleh karena itu, maka dilakukanlah uji coba EWS pada STB TV Digital yang melibatkan Ditjen PPI, Ditjen SDPPI, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Penyelenggara MUX TV Digital, dan PT Telkom (MD Media) sebagai tenaga ahli sistem penyebaran informasi bencana. Untuk menghindari kepanikan publik, pengiriman informasi peringatan dini bencana akan dikirim hanya masyarakat "Terdampak Bencana". Dengan EWS pada STB, informasi dikirimkan sesuai kode pos wilayah yang terdampak bencana saja. Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar mengatur kode pos dengan benar sesuai dengan daerah tempat tinggal pada saat pertama kali memasang STB. Gambar 3.17 Hasil Uji Coba EWS Tahap 1: EWS dapat berjalan di MUX TVRI - Program Siaran TVRI (kiri atas) Status Waspada dan Trans TV (kanan atas) Status Awas 114 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 114 10/05/2022 6:02:44
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 4) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Public Protection and Disaster Relief (PPDR) Pada tahun 2021, telah dilakukan beberapa kali diskusi mengenai Government Radio Network (GRN) yang di dalamnya termasuk PPDR dengan Direktorat Penataan, SDPPI sejak bulan Mei hingga Oktober. Hasilnya bahwa Ditjen PPI perlu membuat skema bisnis dan regulasi PPDR, sedangkan SDPPI akan mendukung penyediaan frekuensi yang diperlukan. Ditjen PPI juga membantu memberikan data responder layanan 112 untuk kajian perhitungan implementasi GRN di SDPPI. Menteri Kominfo pun memberikan arahan terkait PPDR , dimana Menkominfo meminta kepada kepada PPI dan SDPPI untuk menyusun suatu tata kelola PPDR yang bisa merespon terhadap masyarakat dengan cepat dan tepat dengan membangun suatu sistem komunikasi PPDR. Menindaklanjuti ini, di tahun 2021, Kementerian Kominfo Republik Indonesia telah melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Denmark yang tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia (Retno L.P. Marsudi) dan Minister for Foreign Affairs of The Kingdom of Denmark (Jeppe Kofod) pada tanggal 22 November 2021 yang berlaku selama selama 5 (lima) tahun. Salah satu MoU tersebut adalah komitmen Pemerintah Denmark dalam memberikan bantuan pinjaman sejumlah 500 juta USD yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur sistem komunikasi PPDR tahap 1 di Pulau Jawa dan Sumatera. 2.2. Penanganan Pengaduan Melalui Saluran Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Ditjen PPI 2.4.1. Pengaduan Masyarakat Melalui Website lapor.go.id Dasar penetapan LAPOR sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Website pengaduan ini dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia. Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 115 115 10/05/2022 6:02:44
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Berikut merupakan alur kerja dari kanal pengaduan masyarakat melalui website lapor.go.id secara singkat: Tulis Laporan Laporkan keluhan atau aspirasi anda dengan jelas dan lengkap Proses Verifikasi Dalam 3 hari, laporan anda akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi berwenang Proses Tindak Lanjut Dalam 5 hari, instansi akan menindaklanjuti dan membalas laporan anda Beri Tanggapan Anda menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh instansi dalam waktu 10 hari Selesai Laporan Anda akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan 1 2 3 4 5 Gambar 3.18 Alur Kerja Pengaduan Masyarakat Melalui Website Lapor.Go.Id 116 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 116 10/05/2022 6:02:49
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Sebagai instansi pemerintah yang menjalankan amanat peraturan di atas, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) telah berhasil menindaklanjuti pengaduan yang masuk pada tahun 2021 yaitu 139 pengaduan, dimana pengaduan yang masuk terdiri dari pengaduan terkait penipuan, layanan telekomunikasi, dan lainnya. 2.4.2. Pengaduan Masyarakat Melalui Call Center 159 Layanan Call Center 159 adalah layanan yang disediakan sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah serta informasi mengenai perizinan pos, telekomunikasi, dan penyiaran yang pengelolanya berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Laporan pengaduan yang masuk melalui call center dibagi menjadi empat kategori dalam bidang Aduan PPI sebagai transisi dari aduan BRTI, bidang penyiaran, bidang pos, dan bidang telekomunikasi. Pada tahun 2021 pengaduan yang masuk melalui Call Center 159 dan telah berhasil ditindaklanjuti sebanyak 5.715 pengaduan yang didominasi oleh pengaduan di bidang penyiaran terkait perizinan radio, program TV digital, dan PNBP, disusul bidang telekomunikasi terkait jasa dan jaringan telekomunikasi 2.4.3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu kanal pengaduan masyarakat yang dapat diakses melalui surel juga melalui on site yang berlokasi di lantai 1 Gedung Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat. Selama tahun 2021, laporan yang masuk melalui PTSP berupa permohonan perizinan dan permohonan informasi sehingga tidak masuk ke dalam kategori pengaduan atau dapat diartikan 0 pengaduan Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 117 117 10/05/2022 6:02:49
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 2.4.4. Twitter @aduanPPI Pelayanan pengaduan melalui Twitter @aduanPPI digunakan sebagai sarana masyarakat untuk melakukan pengaduan terkait SMS spam dan nomor penipuan yang masuk ke dalam nomor pengguna operator seluler. Mekanisme terkait pengaduan ini adalah setiap pelaporan terkait nomor yang dicurigai sebagai SMS spam ataupun nomor penipuan akan dicatat dan kemudian dilaporkan tersebut ke masing-masing penyelenggara telekomunikasi yang terdapat di Indonesia. Kemudian pihak penyelenggara akan melakukan pengecekan, mana jika memang nomor tersebut teridentifikasi benar digunakan sebagai SMS spam ataupun nomor penipuan, maka penyelenggara telekomunikasi akan melakukan pemblokiran nomor tersebut. Adapun pada tahun 2021 Ditjen PPI telah menerima 10.155 laporan dari kanal Twitter dan telah ditindaklanjuti oleh masing-masing operator. 118 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 118 10/05/2022 6:02:52
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatannya, pada tahun 2021 telah diberikan anggaran berjumlah Rp. 557.711.079.000,-. Adapun sampai 31 Desember 2021, realisasi anggaran Ditjen PPI telah mencapai 99,00%, dengan rincian sebagai berikut: Realisasi Anggaran Ditjen PPI Berikut adalah realisasi anggaran Ditjen PPI Tahun 2021 No. Unit Kerja Pagu Prognosis sd Desember % Realisasi % Sisa 1 Setditjen PPI 147.251.735.000 144.245.099.666 97,96 144.327.944.275 98,01 2.923.790.725 2 Dit.Pita Lebar 55.376.462.000 54.476.501.461 98,37 54.931.590.621 99,20 444.871.379 3 Dit. Pengendalian 268.193.102.000 266.082.292.294 99,21 267.965.697.187 99,92 227.404.813 4 Dit. Pos 20.272.767.000 18.968.344.187 93,57 19.221.450.360 94,81 1.051.316.640 5 Dit. Telekomnikasi 27.161.211.000 26.104.479.694 96,11 26.300.303.178 96,85 860.907.822 6 Dit. Penyiaran 39.455.802.000 39.311.802.000 99,64 39.395.124.802 99,85 60.677.198 JUMLAH DITJEN PPI 557.711.079.000 549.188.519.302 98,47 552.142.110.423 99,00 5.568.968.577 Tabel 3. 20 Realisasi Anggaran Ditjen PPI Per 31 Desember 2021 Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa realisasi anggaran Ditjen PPI mencapai 99,00% dengan jumlah realisasi Rp. 552.142.110.423,- dari pagu anggaran Rp. 557.711.079.000,-. Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 119 % 1,99 0,80 0,08 5,19 3,17 0,15 1,00 119 10/05/2022 6:02:53
120120 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 120 10/05/2022 6:03:41
ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 121 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Bab 4 REKOMENDASI ITJEN TERKAIT LAPORAN KINERJA DAN TINDAK LANJUTNYA Sosialisasi Analog Switch Off (ASO) di fasilitasi umum. Analog Switch Off Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 121 10/05/2022 6:03:42
BAB 4 REKOMENDASI ITJEN TERKAIT LAPORAN KINERJA DAN TINDAK LANJUTNYA Rekomendasi Itjen dan Tindak Lanjutnya : Sebagai bagian dari upaya DItjen PPI dalam meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, setiap tahun Ditjen PPI mengundap Inspektorat Jenderal untuk melakukan review terhadap laporan kinerja yang sudah disusun oleh kami. Dalam prosesnya, hasil review ini kami jadikan sebagai bahan masukan dalam Menyusun Perjanjian Kinerja untuk tahun berikutnya dan juga Laporan Kinerja yang akan datang. Terlampir adalah hasil review dari Inspektorat Jenderal terkait Laporan Kinerja Ditjen PPI Tahun 2020. Berdasarkan hasil reviu terhadap substansi, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: a. LKIP belum memuat penjelasan yang memadai mengenai dampak dari strategi yang diambil terhadap pencapaian output/outcome, misalnya: 1) Pencapaian indikator kinerja 1.1.1. Persentase (%) Rumah tangga terlayani Jaringan Internet Akses Fixed Broadband Terhadap Total Rumah Tangga Nasional. Pada narasinya, LKIP telah menjelaskan adanya beberapa strategi yang dijalankan untuk mencapai target, namun tidak ada penjelasan yang memadai mengenai dampak masing-masing strategi terhadap pencapaian output. Misalnya, dampak SEB dan perizinan secara terpadu terhadap pencapaian jumlah sambungan oleh operator. Tindak lanjut : Di Laporan kinerja tahun 2021 ini telah kami lengkapi penjelasan yang memadai mengenai dampak dari pencapaian indikator ini terhadap pencapaian sasaran program yang hendak dicapai. 2) Pencapaian indikator kinerja 1.1.2. Jumlah Desa/ Kelurahan Non 3T yang mendapatkan Akses Jaringan Mobile Broadband (4G) LKIP belum menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Ditjen PPI untuk meningkatkan jangkauan akses jaringan mobile broadband, serta tidak ada analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta terobosan solusi yang dilakukan selama pelaksanaan program. Tindak Lanjut : Di Laporan kinerja tahun 2021 ini telah kami lengkapi dengan penjelasan strategi atau intervensi apa saja yang dilakukan Ditjen PPI untuk meningkatkan jangkauan akses jaringan mobile broadband, serta Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atas pelaksanaan program ini. 3) Pencapaian indicator 1.3.1 Jumlah regulasi/kebijakan terkait penyiaran digital beserta aturan Implementasinya. LKIP tidak menjelaskan relevansi masing- masing regulasi/kebijakan dengan sasaran program, yaitu Analog Switch off. 122 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 122 10/05/2022 6:03:45
ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 123 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Tindak Lanjut: Di Laporan Kinerja tahun 2021, pada indikator yang sama, telah kami jelaskan relevansi dari masing-masing regulasi/kebijakan terhadap sasaran program, yaitu Analog Switch Off (ASO). b. Terdapat ketidaksesuaian antara penjelasan dan/atau bukti capaian dengan indikator kinerja/sasaran program, misalnya: 1) Indikator kinerja 1.1.2. jumlah desa/kelurahan non 3T yang mendapat akses jaringan mobile broadband (4G) dengan target 3.435 desa, namun realisasi yang disampaikan adalah telah tersusunnya dokumen pemetaan/profiling untuk 3.435 desa. Tindak Lanjut: Di Perjanjian Kinerja tahun 2020, ada kesalahan dalam penetapan target untuk indikator ini, dimana target 3.435 merupakan target akhir yang harus dicapai di tahun 2024 sesuai dengan Renstra DItjen PPI Tahun 2020 - 2024. Sedangkan di tahun 2020, untuk indikator ini, targetnya hanyalah penyusunan dokumen pemetaan/profiling untuk 3.435 desa/kelurahan. Untuk target indikator ini di tahun 2021 sudah sesuai denga apa yang dilaksanakan Ditjen PPI. 2) Indikator 1.2.2 persentase kepatuhan penyelenggara pos, telekomunikasi dan penyiaran tercapai 127,45%, namun bukti pencapaiannya berupa pencapaian target pemungutan PNBP bidang pos dan telekomunikasi serta jumlah penyampaian laporan penyelenggara penyiaran. Tindak Lanjut: Indikator persentase (%) kepatuhan penyelenggara pos, telekomunikasi dan penyiaran, merupakan indikator dimana hasil pencapaiannya merupakan kombinasi dari beberapa output kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, yaitu antara lain, persentase penyelenggara Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 123 10/05/2022 6:03:56
BAB 4 REKOMENDASI ITJEN TERKAIT LAPORAN KINERJA DAN TINDAK LANJUTNYA pos, telekomunikasi dan penyiaran yang suda menyampain LKO nya sesuai dengan peraturan yang berlaku, persentase penegakkan hukum atas penyelenggara yang tidak mematuhi perayuran perundang-undangan yang berlaku, dan pemenuhan kepatuhan penyelenggara dalam membayar PNBP. 3) Indikator kinerja 1.3.1 jumlah regulasi terkait penyiaran digital beserta aturan implementasinya tercapai 100% (7 dokumen), dalam rangka mendukung ASO, namun bukti yang disampaikan tidak semuanya mendukung ASO. Tindak Lanjut: Di Laporan Kinerja tahun 2021 ini, untuk indikator yang sama, telah kami berikan penjelasan dari masing-masing regulasi/kebijakan yang disusun, apa dukungannya terhadap program ASO, baik secara langsung maupun tidak langsung. C. Terdapat indikator program yang kurang tepat, antara lain: 1) Indikator kinerja program 1.2.1. jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pengukuran QoS/QoE. Indikator ini kurang tepat karena mencerminkan proses, bukan keluaran atau hasil. Tindak Lanjut: Di Tahun 2021, untuk indikator ini, telah kami perbaiki indikatornya kepada yang lebih mencermin keluaran atau hasil, yaitu dengan mengubah indikatornya dengan persentase tindak lanjut dari hasil pengukuran QoS/QoE yang dilakukan. 2) Indikator kinerja program 1.2.3. jumlah KPC LPU yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Indikator ini tidak tepat karena hanya mencerminkan alat (input) bukan hasil. Selain itu indikator ini tidak jelas arahnya, apakah semakin besar semakin baik atau sebaliknya. Tindak Lanjut: Di tahun 2021, untuk indikator ini sudah tidak kami pakai sebagai indikator dalam pencapaian sasaran yang dimaksud. 3) Indikator kinerja program 1.3.2. jumlah lokasi penyediaan infrastruktur penyiaran digital. Indikator ini berorientasi output sehingga lebih tepat menjadi indicator output. Tindak Lanjut: Di Tahun 2021, untuk indikator ini kami ganti dengan indikator yang lebih mencerminkan outcome dari sasaran program ini yaitu, persentase populasi yang sudah terjangkau dengan siaran TV digital. 4) Indikator kinerja program 1.4.2. persentase instansi/kementerian /lembaga yang terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan (realisasi 100% atau 4 124 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 124 10/05/2022 6:03:58
ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 125 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA lembaga). Indicator ini tidak tepat karena tidak sepenuhnya mencerminkan hasil dari seluruh proses kegiatan. Tindak Lanjut: Di tahun 2021, untuk indikator ini sudah tidak kami pakai sebagai indikator dalam pencapaian sasaran yang dimaksud. d. Terdapat target indikator kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu: 1) Indikator kinerja program 1.1.1 Persentase (%) Rumah tangga terlayani Jaringan Internet Akses Fixed Broadband Terhadap Total Rumah Tangga Nasional. Capaian tahun 2019 adalah 12,42%; sedangkan target tahun 2020 adalah 12,42%. Target ini bersifat akumulatif dan capaian tersebut berasal dari data capaian operator telekomunikasi, sehingga secara logis seharusnya tidak ada penganggaran untuk kegiatan tersebut di tahun 2020. Tindak Lanjut: Terdapat kesalahpahaman dalam memahami target yang disusun di tahun 2019. Untuk target 12,42% di tahun 2019 merupakan target untuk Pulau Jawa saja, sedangkan untuk tahun 2020, target 12,42% merupakan target yang harus dicapai secara nasional. 2) Indikator kinerja program 1.4.2. Persentase Instansi/Kementerian/ Lembaga yang terintegrasi dengan sistem penyampaian informasi bencana. Pencapaian tahun 2019 adalah 4 instansi, sedangkan tahun 2020 juga 4 instansi. Berdasarkan keterangan di dalam LKIP ke-empat instansi tersebut sama dengan capaian tahun 2019 Tindak Lanjut: Di tahun 2021, untuk indikator ini sudah tidak kami pakai sebagai indikator dalam pencapaian sasaran yang dimaksud. Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 125 10/05/2022 6:04:02
126126 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 126 10/05/2022 6:04:08
ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 127 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Bab 5 PENUTUP Talkshow Killer Content dalam rangka mendorong percepatan masyarakat pindah ke siaran TV digital pada 5 Agustus Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 127 10/05/2022 6:04:08
BAB 5 Penutup Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2021. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi. Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024, Ditjen PPI telah melakukan berbagai upaya perbaikan dengan melihat referensi dari KemenPAN & RB dan hasil reviu internal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo. Namun, tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa kelemahan dalam melaksanakan kinerja yang telah direncanakan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya yang dapat mendorong peningkatan kinerja ke depan, antara lain: 1. Mendorong setiap satuan kerja agar dapat menyampaikan capaian kinerja beserta data dukung yang telah divalidasi melalui aplikasi pantau.kominfo.go.id. 2. Capaian kinerja yang disampaikan hendaknya disertai dengan analisis keberhasilan atau kegagalan atas capaian yang telah dilaksanakan. 128 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 128 10/05/2022 6:04:15
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 ini hendaknya dapat menjadi pembelajaran dan masukan untuk pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020 - 2024 selanjutnya dan Perjanjian Kinerja 2022 untuk memastika keselarasan cascading sasaran/ indikator kinerja di setiap tingkatan. Ditjen PPI telah menyusun berbagai fokus kegiatan di tahun 2022 untuk mendukung transformasi digital yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Fokus pertama yaitu mewujudkan digitalisasi pemerintah pusat dan daerah, Ditjen PPI melalui optimalisasi peran Pemerintah Daerah mengimplementasikan Sistem Informasi Kedaruratan dan Kebencanaan di sejumlah wilayah Kab/Kota. Fokus kedua yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan dan pengelolaan PNBP, dengan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks integritas pelayanan publik terhadap pelayanan public (IIPP) bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran. Fokus ketiga yaitu meningkatkan cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah komersial, dengan cara meningkatkan penetrasi akses fixed broadband terhadap rumah tangga nasional, meningkatkan penetrasi kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband, meningkatkan penetrasi desa/kelurahan Non-USO yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband (4G) serta pengawasan Qos dan QoE terhadap penyelenggara jaringan bergerak seluler. Fokus keempat yaitu mensukseskan hajatan nasional yaitu Analog Switch Off (ASO) di tahun 2022, dengan cara meningkatkan jumlah populasi yang terjangkau Penyiaran digital melalui pembangunan infrastruktur pemancar TV Digital di 15 lokasi dan ekosistem TV Digital melalui pembagian Set Top Box (STB) secara gratis kepada 1 juta Rumah Tangga miskin di Indonesia. Fokus kelima yaitu meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pos dengan meningkatkan wilayah yang tercakup layanan pos serta menyusun regulasi/kebijakan terkait Pos dan aturan Pelaksanaannya. Fokus keenam yaitu mewujudkan pengembangan mobile high-speed broadband, yaitu dengan melakukan persiapan implementasi layanan konektivitas 5G di Indonesia. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Ditjen PPI tahun 2021 ini diharapkan akan menjadi parameter evaluasi kinerja Ditjen PPI dalam melakukan perbaikan kinerja ke depannya. Disamping itu, informasi ini dapat digunakan bagi para pelaku industri untuk bersinergi dalam melaksanakan penyelenggaraan usahanya sehingga diharapkan terwujud iklim industri khususnya Bidang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran yang sehat, tertib administrasi dan berkelanjutan, dimana dapat membantu Pemerintah mewujudkan cita- citanya yaitu membuat masyarakat Indonesia sejahtera Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 129 129 10/05/2022 6:04:15
130130 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 130 10/05/2022 6:04:20
ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 131 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Lampiran DAFTAR DESA/ KELURAHAN NON 3T YANG MENDAPATKAN AKSES 4G DI 2021 Sosialisasi TV Digital bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 131 10/05/2022 6:04:21
LAMPIRAN 1 2 L E S P O L X L X a s e D / n a h a r u e K l r e g g n a n a a P j i a m r e P u u H r u a h a B l n a t a m a c e K a s a j r A a a u K n a y a h a K l a t o K / n e t a p u b a K p e n e m u S u a s P g n a u P i l i s n v o r P i r u m T a w a J i h a g n e T n a t n a m i l a K o N 1 2 132 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 132 3 L X a w a h a W i g n e r o D a k k S i r u m T a r a g g n e T a s u N i 3 4 L X n a m a e G l a s a j r A p e n e m u S r u m T a w a J i 4 5 L X n a y a g n a K n a y a g n a K p e n e m u S r u m T a w a J i 5 6 L X r a s e B n a g n u r e g a P n e k e p a S p e n e m u S r u m T a w a J i 6 7 L X l e e s a S n e k e p a S p e n e m u S r u m T a w a J i 7 8 L X a k g n a n g n a r a K s a a R p e n e m u S r u m T a w a J i 8 9 L X n a w a r e D u a u P l n a w a r e D u a u P l u a r e B r u m T n a t n a m i i l a K 9 0 1 L X n a t n u b a S n e k e p a S p e n e m u S r u m T a w a J i 0 1 1 1 L X u r a B h e p a e M l g n u g B g n a g g n L i i t a r a B i a t u K r u m T n a t n a m i i l a K 1 1 2 1 L X g n d R i i m a p m a L n a a k g n a P l r i l I g n i r e m o K n a g O n a t a e S a r e t a m u S l 2 1 3 1 L X n a y a B g n u n u G u h a P a r a u M t a r a B i a t u K r u m T n a t n a m i i l a K 3 1 4 1 L X u r A k u e T l n a u a u p e K t u a L u a u P l l u r a b a t o K n a t a e S n a t n a m l i l a K 4 1 5 1 L X i l o k a t a N a r a t i p a M a k k S i r u m T a r a g g n e T a s u N i 5 1 6 1 L X n a a m a r k g n a C n a y a g n a K p e n e m u S r u m T a w a J i 6 1 7 1 L X n a g n a y a b m e T n a y a g n a K p e n e m u S r u m T a w a J i 7 1 8 1 L X e a P g n e d T l i p a y a s e S g n u d T a n a T i a r a t U n a t n a m i l a K 8 1 9 1 L X a m a t U o e g n o L a r e s A a r a t U e w a n o K a r a g g n e T i s e w a u S l 9 1 0 2 L X a m a s r e B a y r a K u t a B h d n a P i u a s P g n a u P i l h a g n e T n a t n a m i l a K 0 2 1 2 L X m a s A a d n e P n a t a e S n u s u D l n a t a e S o t i r a B l h a g n e T n a t n a m i l a K 1 2 2 2 L X n a r a u S g n u i l a b m a S u a r e B r u m T n a t n a m i i l a K 2 2 3 2 L X e w e t n a M e w e t n a M u b m u B h a n a T n a t a e S n a t n a m l i l a K 3 2 4 2 L X i r u u g g n a T l a r e s A a r a t U e w a n o K a r a g g n e T i s e w a u S l 4 2 5 2 L X u r a B n a w a r a M a r a t U n u s u D n a t a e S o t i r a B l h a g n e T n a t n a m i l a K 5 2 10/05/2022 6:04:24
6 2 L E S P O L X a s e D / n a h a r u e K l n a k g n a a M j n a t a m a c e K g n a m T g n u n u G i a t o K / n e t a p u b a K a r a t U o t i r a B i s n v o r P i h a g n e T n a t n a m i l a K o N 6 2 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 133 7 2 L X g n a d n a h a B k a t e P n u r u K s a M g n u n u G h a g n e T n a t n a m i l a K 7 2 8 2 L X t u n u B g n a b m u T n a g n u R s a M g n u n u G h a g n e T n a t n a m i l a K 8 2 9 2 L X g n u n u k a M j a y a R p u h u T o t i r a B a y a R g n u r u M h a g n e T n a t n a m i l a K 9 2 0 3 L X m o t i h a B g n u r u M a y a R g n u r u M h a g n e T n a t n a m i l a K 0 3 1 3 L X o i l a T a a u K u a r a K l n a t a e S o t i r a B l h a g n e T n a t n a m i l a K 1 3 2 3 L X g n a d n a D u t a B h d n a P i u a s P g n a u P i l h a g n e T n a t n a m i l a K 2 3 3 3 L X 9 X 2 n a s a m a r P g n a p m a H u r a b a t o K n a t a e S n a t n a m l i l a K 3 3 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 0 5 L X L X L X L X L X L X L X L X L X L X L X L X L X L X L X L X L X a r a p e B g n n u K h u u B i l t u b e S i a a B l u b u K h a d n I g n u u d S i i g g n a J n a u B l i a g n u S g n a p m a H n a y a t n a B i r a S g n a y a M a y a J g n a t n L i a r a t U k a a L g n u n a T l j e e b o w e L l i l a B i a g n u S g n a y a p e K k u e T l g n a d n e P i a b a B a r a t U n a k u m a P n a i r u D i a g n u S g n a k g n a J u b u K h a g e S a a u K u a r a K l n a t a e S t u a L u a u P l l g n a p m a H h a d n a M t a r a B n a k u m a P a r a t U n a k u m a P n a u a u p e K t u a L u a u P l l a m e o w e L l u k u b e S u a u P l u u H n a s u K l a r a t U n u s u D a a u K u a r a K l u r a b a t o K u r a b a t o K u a g g n a S a y a R u b u K u a r e B n a t a e S o t i r a B l u r a b a t o K u r a b a t o K r i l i H i r i g a r d n u r a b a t o K u r a b a t o K u r a b a t o K r u m T s e r o F i l u r a b a t o K u b m u B h a n a T n a t a e S o t i r a B l n a t a e S o t i r a B l I n a t a e S n a t n a m l i l a K n a t a e S n a t n a m l i l a K t a r a B n a t n a m i l a K t a r a B n a t n a m i l a K r u m T n a t n a m i i l a K h a g n e T n a t n a m i l a K n a t a e S n a t n a m l i l a K n a t a e S n a t n a m l i l a K u a R i n a t a e S n a t n a m l i l a K n a t a e S n a t n a m l i l a K n a t a e S n a t n a m l i l a K r u m T a r a g g n e T a s u N i n a t a e S n a t n a m l i l a K n a t a e S n a t n a m l i l a K h a g n e T n a t n a m i l a K h a g n e T n a t n a m i l a K 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 0 5 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 133 10/05/2022 6:04:25
LAMPIRAN 1 5 2 5 L E S P O L X L X a s e D / n a h a r u e K l i u d n a K g n o O g n a b m u T l n a t a m a c e K g n a m T g n u n u G i g n u r u M t u U a t o K / n e t a p u b a K a r a t U o t i r a B a y a R g n u r u M i s n v o r P i h a g n e T n a t n a m h a g n e T n a t n a m i l i l a K a K o N 1 5 2 5 134 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 134 3 5 L X g n a u p m a T l s a m a n e J n a t a e S o t i r a B l h a g n e T n a t n a m i l a K 3 5 4 5 L X i r u d n a K k u e T l a r a t U u u H n a y a h a K l s a M g n u n u G h a g n e T n a t n a m i l a K 4 5 5 5 L X u a d n a a h a M j r i l i H n u s u D n a t a e S o t i r a B l h a g n e T n a t n a m i l a K 5 5 6 5 L X a v a k a P u y a k g n a s a P a r a t U u u m a M j t a r a B i s e w a u S l 6 5 7 5 L X i o w a t a M i a w o d n A i a r a t U e w a n o K a r a g g n e T i s e w a u S l 7 5 8 5 L X o n a P j n a t a e S a n o m a P l o s o P h a g n e T i s e w a u S l 8 5 9 5 L X u u a r e U l l r i s s e P o s o P i o s o P h a g n e T i s e w a u S l 9 5 0 6 L X i l a w e o P l u t o m a a b m a B l a r a t U u u m a M j t a r a B i s e w a u S l 0 6 1 6 L X a o a K l l u t o m a a b m a B l a r a t U u u m a M j t a r a B i s e w a u S l 1 6 2 6 L X i g u B o i l o w a r o S u a B u a B a t o K a r a g g n e T i s e w a u S l 2 6 3 6 L X a w o d n A i a w o d n A i a r a t U e w a n o K a r a g g n e T i s e w a u S l 3 6 4 6 L X a u b m o T l o n u k g n o T a n u M a r a g g n e T i s e w a u S l 4 6 5 6 L X a m a B g n o g a P n o m e D r u m T s e r o F i l r u m T a r a g g n e T a s u N i 5 6 6 6 L X r a s e B k u b u L r a s e B k u b u L h a g n e T a k g n a B g n u t i l e B a k g n a B n a u a u p e K l 6 6 7 6 L X u y n e P u t a B g n u t n a G r u m T g n u t i l i e B g n u t i l e B a k g n a B n a u a u p e K l 7 6 8 6 L X n a g n a l i L g n u t n a G r u m T g n u t i l i e B g n u t i l e B a k g n a B n a u a u p e K l 8 6 9 6 L X a y a J s a p m e K s a p m e K r i l i H i r i g a r d n I u a R i 9 6 0 7 L X g n a n o T g n a p m S i o t o K o u D n a m a s a P t a r a B a r e t a m u S 0 7 1 7 L X a m o S a r a u M l a t a N g n a t a B l a t a N g n i l i a d n a M a r a t U a r e t a m u S 1 7 2 7 L X k o t n a m u e S t o C t o r h a b a B a y a D t a r a B h e c A h e c A 2 7 3 7 L X k u t a D g n a p m S i g n a n a P h a p N j i r u m T g n u b a J g n u n a T i j i b m a J 3 7 4 7 L X r u c n a P a r a t U a g g n L i a g g n L i u a R n a u a u p e K i l 4 7 5 7 L X r u m k a M g n a a T l g n a n e M i a g n u S r i l I g n i r e m o K n a g O n a t a e S a r e t a m u S l 5 7 10/05/2022 6:04:27
6 7 L E S P O L X a s e D / n a h a r u e K l k u j i S n a t a m a c e K k u j i S a t o K / n e t a p u b a K g n u t i l e B g n u t i l i s n v o r P i e B a k g n a B n a u a u p e K l o N 6 7 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 135 7 7 L X l i d n e C t i p m a K a p a e K l r u m T g n u t i l i e B g n u t i l e B a k g n a B n a u a u p e K l 7 7 8 7 L X g n a d n e g e S u a g n E u t a B r e s a P r u m T n a t n a m i i l a K 8 7 9 7 L X u o g o o k a L l o n u k g n o T a n u M a r a g g n e T i s e w a u S l 9 7 0 8 L X I i a m a n a L t a r a B g n u R i a d a g N r u m T a r a g g n e T a s u N i 0 8 1 8 L X a k a a m a n S l i a g n u B g n u n a T j r u m T s e r o F i l r u m T a r a g g n e T a s u N i 1 8 2 8 L X e O h a n a t o w e L l t a r a B r o o S l r u m T s e r o F i l r u m T a r a g g n e T a s u N i 2 8 3 8 L X o g n a J i u t u T p e k g n a t a P r u m T o t i r a B i h a g n e T n a t n a m i l a K 3 8 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 8 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 1 2 3 4 5 l l l l l L X L X L X L X L X L X L X L X L X L X L X e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l r a s e B i a g n u S a k a o K l n a t a e S u n a m a n g N l i h i t u p u t a B a O i a t n a P r a h a G n o g E u r a B u a M i i r a S g n u n u G k s r e G u a u P i l u m u T g n a t a B o o d n U l I G N A L N A A B A M A G N U A B A Y A L Y A B M A S S O B A N I a r a t U a g g n L i a g n u B g n u n a T j e z e m o o W l n a y a g n a K g n a t i g g n a u W l a r a t i p a M g n e b g n o K u y a k g n a s a P k s a N i t a e S l h a d n a M i o w u U i l N A F A L A T A R A B E U L U E M S I T A R A B E U L U E M S I M A L A D K U L E T T A R A B H A P U E T a g g n L i r u m T s e r o F i l a d a g N p e n e m u S r u m T s e r o F i l a k k S i r u m T i i a t u K a r a t U u u m a M j g n u t i l e B r i l i H i r i g a r d n I r u m T a k a o K i l E U L U E M S I E U L U E M S I E U L U E M S I E U L U E M S I E U L U E M S I g n u t i l u a R n a u a u p e K i l r u m T a r a g g n e T a s u N i r u m T a r a g g n e T a s u N i r u m T a w a J i r u m T a r a g g n e T a s u N i r u m T a r a g g n e T a s u N i r u m T n a t n a m i i l a K t a r a B i s e w a u S l e B a k g n a B n a u a u p e K l u a R i a r a g g n e T i s e w a u S l H E C A H E C A H E C A H E C A H E C A 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 8 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 9 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 135 10/05/2022 6:04:27
LAMPIRAN 6 7 l l L E S P O e s m o k e T l e s m o k e T l a s e D / n a h a r u e K l G N O G E D A B I G G N T R S A P I I n a t a m a c e K N A T A L E S H A P U E T N A T A L E S H A P U E T a t o K / n e t a p u b a K E U L U E M S I E U L U E M S I i s n v o r P i H E C A H E C A o N 0 0 1 1 0 1 136 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 136 8 l e s m o k e T l I R U S A G N A N P A H A M A G N A N U A D A K E S T A R A B N A T N A M L A K I 2 0 1 9 l e s m o k e T l I N G N A N E B I R U M T H E W E T I A R A T U O T R A B I H A G N E T N A T N A M L A K I 3 0 1 0 1 l e s m o k e T l I R A P N A T A K A J U L U H S A U P A K S A U P A K H A G N E T N A T N A M L A K I 4 0 1 1 1 l e s m o k e T l O Y N A H I E S U L U H S A U P A K S A U P A K H A G N E T N A T N A M L A K I 5 0 1 2 1 l e s m o k e T l G N A N U R A B H A G N E T S A U P A K S A U P A K H A G N E T N A T N A M L A K I 6 0 1 3 1 l e s m o k e T l A Y A J T U H U B H A G N E T S A U P A K S A U P A K H A G N E T N A T N A M L A K I 7 0 1 4 1 l e s m o k e T l N O J U P H A G N E T S A U P A K S A U P A K H A G N E T N A T N A M L A K I 8 0 1 5 1 l e s m o k e T l A Y A R G N A B M U H I A G N A T N A M S A U P A K H A G N E T N A T N A M L A K I 9 0 1 6 1 l e s m o k e T l G N U J N U T A K I A G N A T N A M S A U P A K H A G N E T N A T N A M L A K I 0 1 1 7 1 l e s m o k e T l A T G I I E S I A G N A T N A M S A U P A K H A G N E T N A T N A M L A K I 1 1 1 8 1 l e s m o k e T l N U K U T G N A B M U T G N A W A L A T K A S A P S A U P A K H A G N E T N A T N A M L A K I 2 1 1 9 1 l e s m o k e T l U A T N A P U A N A D H A P M T I S A U P A K H A G N E T N A T N A M L A K I 3 1 1 0 2 l e s m o k e T l G N A Y A L H U K G N U L H A P M T I S A U P A K H A G N E T N A T N A M L A K I 4 1 1 1 2 l e s m o k e T l H R U B N A G N A R I T K R A M I I N A G N T A K I H A G N E T N A T N A M L A K I 5 1 1 2 2 l e s m o k e T l G N A M A N A S G N A B M U T U L U H N A G N T A K I N A G N T A K I H A G N E T N A T N A M L A K I 6 1 1 3 2 l e s m o k e T l I O L A B G N A B M U T A Y A R P U H U T O T R A B I A Y A R G N U R U M H A G N E T N A T N A M L A K I 7 1 1 4 2 l e s m o k e T l A U N A H G N A G N T A M A N A B I U A S P G N A L U P I H A G N E T N A T N A M L A K I 8 1 1 5 2 l e s m o k e T l U R U G N A W A L G N A G N T A M A N A B I U A S P G N A L U P I H A G N E T N A T N A M L A K I 9 1 1 6 2 l e s m o k e T l A Y A J R A K E M A L A U K U A G N A B E S U A S P G N A L U P I H A G N E T N A T N A M L A K I 0 2 1 7 2 l e s m o k e T l U A G N A B E S N A R U D A P A L A U K U A G N A B E S U A S P G N A L U P I H A G N E T N A T N A M L A K I 1 2 1 8 2 l e s m o k e T l N A D U B M E T H T U P U T A B I U A R E B R U M T N A T N A M L A K I I 2 2 1 9 2 l e s m o k e T l G N R A M U D I N A Y A S L A T I U A R E B R U M T N A T N A M L A K I I 3 2 1 10/05/2022 6:04:30
0 3 l L E S P O e s m o k e T l a s e D / n a h a r u e K l N A Y A S L A T I n a t a m a c e K N A Y A S L A T I a t o K / n e t a p u b a K U A R E B i s n v o r P i R U M T N A T N A M L A K I I o N 4 2 1 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 137 1 3 l e s m o k e T l Q S E B I I A M A D T A R A B I A T U K R U M T N A T N A M L A K I I 5 2 1 2 3 l e s m o k e T l N A N A K G N A M A N E M N A M A K A R A U M A R A G E N A T R A K I A T U K R U M T N A T N A M L A K I I 6 2 1 3 3 l e s m o k e T l G N A L A T A L B I G N A B A T A R A G E N A T R A K I A T U K R U M T N A T N A M L A K I I 7 2 1 4 3 l e s m o k e T l O Y L U M O D S I G N A B A T A R A G E N A T R A K I A T U K R U M T N A T N A M L A K I I 8 2 1 5 3 l e s m o k e T l N A D Q A M U I G N A B A T A R A G E N A T R A K I A T U K R U M T N A T N A M L A K I I 9 2 1 6 3 l e s m o k e T l S E E L G N O L G N A S U B R U M T I I A T U K R U M T N A T N A M L A K I I 0 3 1 7 3 l e s m o k e T l Y A A B ' N A G N A R A K R U M T I I A T U K R U M T N A T N A M L A K I I 1 3 1 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 8 3 9 3 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 0 5 1 5 2 5 3 5 l l l l l l l l l l l l l l l l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l Q O P E L U T A B R L I I N A G N A R A K N A P U L U M R A B U N A M P R A R A J N A I G N T R E K I I I J U B K A T A K E S I D A P U K G N A M G N N U K H A N A T I G N N A M I R O L E S P A Y A S E S K A N A S N E M G N A J N A P R S A P I U T U T R E D O H O I R A A M O M E N A B N A G N A R A K N A G N A R A K L A K G N E B A R A U M N A R A D N A S K A T A K E S K A T A K E S K A T A K E S R U M T S A L A P G N U J N A T I R U M T S A L A P G N U J N A T I U A Y A T E B R L H P A Y A S E S I I G N A Y A N E S G N A Y A N E S T A R A B L C E K I I E K N A T A L E S R U M T L C E K I I I E K T A R A B I N A T A P R U M T I I A T U K R U M T I I A T U K R U M T I I A T U K R U M T I I A T U K N A G N U L U B N A G N U L U B N A G N U L U B N A G N U L U B N A G N U L U B G N U D T A N A T I G N U D T A N A T I A G G N L I A G G N L I A R A G G N E T U K U L A M A R A G G N E T U K U L A M H A G N E T A R E H A M L A H R U M T N A T N A M L A K I I R U M T N A T N A M L A K I I R U M T N A T N A M L A K I I R U M T N A T N A M L A K I I A R A T U N A T N A M L A K I A R A T U N A T N A M L A K I A R A T U N A T N A M L A K I A R A T U N A T N A M L A K I A R A T U N A T N A M L A K I A R A T U N A T N A M L A K I A R A T U N A T N A M L A K I U A R N A U A L U P E K I U A R N A U A L U P E K I U K U L A M U K U L A M A R A T U U K U L A M 2 3 1 3 3 1 4 3 1 5 3 1 6 3 1 7 3 1 8 3 1 9 3 1 0 4 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4 1 7 4 1 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 137 10/05/2022 6:04:30
LAMPIRAN 4 5 5 5 l l L E S P O e s m o k e T l e s m o k e T l a s e D / n a h a r u e K l A M E G I A Y A J Y D F I n a t a m a c e K A R A T U I N A T A P A D E W a t o K / n e t a p u b a K H A G N E T A R E H A M L A H H A G N E T A R E H A M L A H i s n v o r P i A R A T U U K U L A M A R A T U U K U L A M o N 8 4 1 9 4 1 138 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 138 6 5 l e s m o k e T l E R E W A D E W H A G N E T A R E H A M L A H A R A T U U K U L A M 0 5 1 7 5 l e s m o k e T l E T T O D R U M T A D E W I H A G N E T A R E H A M L A H A R A T U U K U L A M 1 5 1 8 5 l e s m o k e T l A J O R O R E R A D N A P E G A M A K K S I R U M T A R A G G N E T A S U N I 2 5 1 9 5 l e s m o k e T l E R E R A W U R E R I E U L A P A K K S I R U M T A R A G G N E T A S U N I 3 5 1 0 6 l e s m o k e T l R O O K G N A B A R U B L A T I A K K S I R U M T A R A G G N E T A S U N I 4 5 1 1 6 l e s m o k e T l I A T N A P T A R A D A R U B L A T I A K K S I R U M T A R A G G N E T A S U N I 5 5 1 2 6 l e s m o k e T l A R U B L A T I A R U B L A T I A K K S I R U M T A R A G G N E T A S U N I 6 5 1 3 6 l e s m o k e T l A W G M I I I T A R A B A K M M I I A K M M I I A U P A P 7 5 1 4 6 l e s m o k e T l Y O O R K A N A M A K I A N A M A K I T A R A B A U P A P 8 5 1 5 6 l e s m o k e T l A T O K A N A M A K I A N A M A K I A N A M A K I T A R A B A U P A P 9 5 1 6 6 l e s m o k e T l O H A W W A R B M A K A N A M A K I T A R A B A U P A P 0 6 1 7 6 l e s m o k e T l I S A M A I I F A R P I R A W K O N A M T A R A B A U P A P 1 6 1 8 6 l e s m o k e T l T A G N E Y N E P T P A I I A G N U S K A S I U A R I 2 6 1 9 6 l e s m o k e T l I B M A M I B M A M A S A M A M T A R A B I S E W A L U S 3 6 1 0 7 l e s m o k e T l N A H A L U B E T N A R I B M A M A S A M A M T A R A B I S E W A L U S 4 6 1 1 7 l e s m o k e T l A N A D N E S I B M A M A S A M A M T A R A B I S E W A L U S 5 6 1 2 7 l e s m o k e T l N A N A K O M U L A S R U M T N A H A L U B E T N A R I A S A M A M T A R A B I S E W A L U S 6 6 1 3 7 l e s m o k e T l E K K T I A Y A R E K K T I A R A T U U J U M A M T A R A B I S E W A L U S 7 6 1 4 7 l e s m o k e T l A O T O A L A K A N E B M A L S A P I R A Y A L E S N A U A L U P E K N A T A L E S I S E W A L U S 8 6 1 5 7 l e s m o k e T l E T A R E N O B U N N A R A M S A P I R A Y A L E S N A U A L U P E K N A T A L E S I S E W A L U S 9 6 1 6 7 l e s m o k e T l T H A P A J A M I U N N A R A M S A P I R A Y A L E S N A U A L U P E K N A T A L E S I S E W A L U S 0 7 1 7 7 l e s m o k e T l G N E A L U B O T N O B R U M T U G G N U S A M S A P I I R A Y A L E S N A U A L U P E K N A T A L E S I S E W A L U S 1 7 1 10/05/2022 6:04:32
8 7 l L E S P O e s m o k e T l a s e D / n a h a r u e K l K A T N A L A B n a t a m a c e K K A T N A L A B a t o K / n e t a p u b a K I A G G N A B i s n v o r P i H A G N E T I S E W A L U S o N 2 7 1 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 139 9 7 l e s m o k e T l E L A D - E L A D K A T N A L A B I A G G N A B H A G N E T I S E W A L U S 3 7 1 0 8 l e s m o k e T l G N A D A P K A T N A L A B I A G G N A B H A G N E T I S E W A L U S 4 7 1 1 8 l e s m o k e T l T A R A B A G O K G N O L O M E L A U B I A G G N A B H A G N E T I S E W A L U S 5 7 1 2 8 l e s m o k e T l A G N A L A B A T N U B I A G G N A B H A G N E T I S E W A L U S 6 7 1 3 8 l e s m o k e T l L O B O S H O T N A M I A G G N A B H A G N E T I S E W A L U S 7 7 1 4 8 l e s m o k e T l A T E K G N A B N O H U N I A G G N A B H A G N E T I S E W A L U S 8 7 1 5 8 l e s m o k e T l O M A L A N A M G A P I I A G G N A B H A G N E T I S E W A L U S 9 7 1 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 6 8 7 8 8 8 9 8 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 9 0 0 1 1 0 1 l l l l l l l l l l l l l l l l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l e s m o k e T l A W O K A P O R A G O P O T U S O W A F O G N A T O B M A N U L U U A T U T A W A T E A M U T A W A S A U W A U D A G A L A T U N U G E N O B . L E K A M A T U U L A H I O A T A R U K A U N E B A T A M E R O L O M I K G N E B A L E A N O M A L A N A M G A P I T A R A B U K G N U B T A R A B U K G N U B R S S E P U K G N U B I I N A U A L U P E K I U N E M E R O P E R O L I A R A T U E R O L A R A T U E R O L A Y A R A G A L A T U N U G E N O B E W A D N A L E W A D N A L E W A D N A L A M K G G N A L I I N A U A L U P E K O L O S A L O N A R W W I I I A G G N A B I L A W O R O M I L A W O R O M I L A W O R O M I L A W O R O M O S O P O S O P O S O P H A G N E T N O T U B A R A T U N O T U B A R A T U E W A N O K A R A T U E W A N O K A R A T U E W A N O K A R A T U E W A N O K A R A T U E W A N O K A R A T U E W A N O K H A G N E T H A G N E T H A G N E T H A G N E T H A G N E T H A G N E T H A G N E T H A G N E T A R A G G N E T A R A G G N E T A R A G G N E T A R A G G N E T A R A G G N E T A R A G G N E T A R A G G N E T A R A G G N E T I I I I I I I I I I I I I I I I S E W A L U S S E W A L U S S E W A L U S S E W A L U S S E W A L U S S E W A L U S S E W A L U S S E W A L U S S E W A L U S S E W A L U S S E W A L U S S E W A L U S S E W A L U S S E W A L U S S E W A L U S S E W A L U S 0 8 1 1 8 1 2 8 1 3 8 1 4 8 1 5 8 1 6 8 1 7 8 1 8 8 1 9 8 1 0 9 1 1 9 1 2 9 1 3 9 1 4 9 1 5 9 1 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 139 10/05/2022 6:04:32
LAMPIRAN 2 0 1 3 0 1 l l L E S P O e s m o k e T l e s m o k e T l a s e D / n a h a r u e K l U M T O W A W I A R A T U K A P M A N I n a t a m a c e K R U M T A M O T I I N A T A L E S O E B a t o K / n e t a p u b a K I B O T A K A W D U A L A T N A U A L U P E K i s n v o r P i A R A G G N E T I A R A T U I S E W A L U S S E W A L U S o N 6 9 1 7 9 1 140 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 140 4 0 1 l e s m o k e T l U L A P M A P N A T A L E S O E B D U A L A T N A U A L U P E K A R A T U I S E W A L U S 8 9 1 5 0 1 l e s m o k e T l A R A T U E U L A L G N A S S E D U A L A T N A U A L U P E K A R A T U I S E W A L U S 9 9 1 6 0 1 l e s m o k e T l R U M T M E S N E I N A T A L E S G N A S S E D U A L A T N A U A L U P E K A R A T U I S E W A L U S 0 0 2 7 0 1 l e s m o k e T l A D A N N A B H E M E G D U A L A T N A U A L U P E K A R A T U I S E W A L U S 1 0 2 8 0 1 l e s m o k e T l H E M E G H E M E G D U A L A T N A U A L U P E K A R A T U I S E W A L U S 2 0 2 9 0 1 l e s m o k e T l T A L A M H E M E G D U A L A T N A U A L U P E K A R A T U I S E W A L U S 3 0 2 0 1 1 l e s m o k e T l A R A T U N A G N O L A K N A G N O L A K D U A L A T N A U A L U P E K A R A T U I S E W A L U S 4 0 2 1 1 1 l e s m o k e T l R S A P I I A G N U S A L A U K L A G N E C R L I I G N R E M O K N A G O I N A T A L E S A R E T A M U S 5 0 2 2 1 1 l e s m o k e T l R S A P I I A G N U S L A G N E C R L I I G N R E M O K N A G O I N A T A L E S A R E T A M U S 6 0 2 3 1 1 l e s m o k e T l R O M O S I A G N U S L A G N E C R L I I G N R E M O K N A G O I N A T A L E S A R E T A M U S 7 0 2 4 1 1 l e s m o k e T l S A P A K S I S D A G G N A T A B A R A U M I L A T A N G N L A D N A M I I A R A T U A R E T A M U S 8 0 2 5 1 1 l e s m o k e T l I G N A U K G N S I S D A G G N A T A B A R A U M I L A T A N G N L A D N A M I I A R A T U A R E T A M U S 9 0 2 1 n e r f t r a m S A R A S A G R A W A S A Y A T R T I G N A R E S N E T N A B 0 1 2 2 n e r f t r a m S G N A J N A P N A T U N A R O Y A M E K T A S U P A T R A K A J A T R A K A J I K D 1 1 2 3 n e r f t r a m S A K M A J I R E L A K A O L G N O J O B G N U D N A B A T O K T A R A B A W A J 2 1 2 4 n e r f t r a m S N A T E W T A P I I T A P I T A P H A G N E T A W A J 3 1 2 5 n e r f t r a m S A B O R A C N A P G N A W A B M A I A G N U S A Y A R U B U K T A R A B N A T N A M L A K I 4 1 2 6 n e r f t r a m S N A H A L T I N A K A T N A H I A G N U S U L U H H A G N E T N A T A L E S N A T N A M L A K I 5 1 2 7 n e r f t r a m S K T N B E K I I U R A B N A L A K G N A P H A G N E T A K G N A B A K G N A B N A U A L U P E K G N U T L E B I 6 1 2 8 n e r f t r a m S T G N E L R A I I H A G N E T N A R U G N U B A N U T A N U A R N A U A L U P E K I 7 1 2 9 n e r f t r a m S U A P A T H A G N E T N A R U G N U B A N U T A N U A R N A U A L U P E K I 8 1 2 10/05/2022 6:04:35
0 1 L E S P O n e r f t r a m S a s e D / n a h a r u e K l H A J A G U T A B n a t a m a c e K R U M T N A R U G N U B I a t o K / n e t a p u b a K A N U T A N i s n v o r P i U A R N A U A L U P E K I o N 9 1 2 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 141 1 1 n e r f t r a m S R A J N A B N A N E P M A M A R A T A M A T O K T A R A B A R A G G N E T A S U N 0 2 2 2 1 n e r f t r a m S N A T N I A R A U M U L U H G N U P A T R A P M A K U A R I 1 2 2 3 1 n e r f t r a m S I D A J A K U S I D A J A K U S U R A B N A K E P A T O K U A R I 2 2 2 4 1 n e r f t r a m S G N E C E D O R T T A M I G N R B B A P U T G N A K U L I I I N A D E N E J A K G N A P N A U A L U P E K N A T A L E S I S E W A L U S 3 2 2 G N A A L O B 5 1 n e r f t r a m S I O N U G G N O R U M T N A S O L O N P I I I W O D N O G N O M A R A T U I S E W A L U S 4 2 2 N A T A L E S KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 6 1 7 1 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 i i i i i i i i i i i i i i 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h n e r f t r a m S n e r f t r a m S n e r f t r a m S t a s o d n i t a s o d n i t a s o d n i t a s o d n i t a s o d n i t a s o d n i t a s o d n i t a s o d n i t a s o d n i t a s o d n i t a s o d n i t a s o d n i t a s o d n i t a s o d n i U A R U K H U L A P U L U H I D N A M A K U S I G G N T H A N A T I E W A M U E S K O H L A T O K E E M N P U E T G N O P M A G I G N E U R K G N O N U T U M T A K G N L G N E U R K I I G N O K T N E I T A U B M E S N A D N A P L U K U D E K A Y L U M I R T T E G N A M E S I A G N U L E B I A L A B K A D E P M E C K O B O L E M G N A C A K G N A B E T A Y A R G N A H T K A R E P N A R A P M A H U A B R E M R A G A P R U M T I I A J N B I I T K A S A D N A B S A U L H A N A T G N O K A B A Y A P A Y T K A B I G N O K T N E I U L U H N A Y A T K O K U M K O K U M G N O K T N E I A B O T R L H N A Y A T I I U A L E M I A Y A R I A G N U S I A W U D E B G N A D R E S I L E D G N A D R E S I L E D I A J N B A T O K I E W A M U E S K O H L A T O K A R A T U H E C A A R A T U H E C A A R A T U H E C A U A G G N A S U A G G N A S U A G G N A S U A G G N A S U A G G N A S U A G G N A S U A G G N A S U A G G N A S A Y A R U B U K U A G G N A S A R A T U A R E T A M U S A R A T U A R E T A M U S A R A T U A R E T A M U S H E C A H E C A H E C A H E C A T A R A B N A T N A M L A K I T A R A B N A T N A M L A K I T A R A B N A T N A M L A K I T A R A B N A T N A M L A K I T A R A B N A T N A M L A K I T A R A B N A T N A M L A K I T A R A B N A T N A M L A K I T A R A B N A T N A M L A K I T A R A B N A T N A M L A K I T A R A B N A T N A M L A K I 5 2 2 6 2 2 7 2 2 8 2 2 9 2 2 0 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 5 3 2 6 3 2 7 3 2 8 3 2 9 3 2 0 4 2 1 4 2 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 141 10/05/2022 6:04:35
LAMPIRAN 5 1 6 1 i i 3 h 3 h L E S P O t a s o d n t a s o d n i i a s e D / n a h a r u e K l M A S A I A G N U S H U D U B E S n a t a m a c e K A Y A R I A G N U S N A Y A B M E K a t o K / n e t a p u b a K A Y A R U B U K U A G G N A S i s n v o r P i T A R A B N A T N A M L A K I T A R A B N A T N A M L A K I o N 2 4 2 3 4 2 142 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 142 7 1 i 3 h t a s o d n i T A W A K R E B G N E R E B I A W U D E B U A G G N A S T A R A B N A T N A M L A K I 4 4 2 8 1 i 3 h t a s o d n i G N O D N A M U L U H N A Y A T U A G G N A S T A R A B N A T N A M L A K I 5 4 2 9 1 i 3 h t a s o d n i U R A B T A K A P E S U B U K A Y A R U B U K T A R A B N A T N A M L A K I 6 4 2 0 2 i 3 h t a s o d n i A U D A L A U K N A Y A B M E K U A G G N A S T A R A B N A T N A M L A K I 7 4 2 1 2 i 3 h t a s o d n i G N A Y A M E S N A Y A B M E K U A G G N A S T A R A B N A T N A M L A K I 8 4 2 2 2 i 3 h t a s o d n i M A L A D I A G N U L E B A B O T U A G G N A S T A R A B N A T N A M L A K I 9 4 2 3 2 i 3 h t a s o d n i S A K A D E K U L U H N A Y A T U A G G N A S T A R A B N A T N A M L A K I 0 5 2 4 2 i 3 h t a s o d n i K S R E K G N E I R L H U A D A K E S I I U A D A K E S T A R A B N A T N A M L A K I 1 5 2 5 2 i 3 h t a s o d n i G N A J N A J U L U H N A Y A T U A G G N A S T A R A B N A T N A M L A K I 2 5 2 6 2 i 3 h t a s o d n i T U N U B G N U J N A T R L H N A Y A T I I U A G G N A S T A R A B N A T N A M L A K I 3 5 2 7 2 i 3 h t a s o d n i E D O K G N E K O K U M U A G G N A S T A R A B N A T N A M L A K I 4 5 2 8 2 i 3 h t a s o d n i I L A M G N A M E T I I A L A B U A G G N A S T A R A B N A T N A M L A K I 5 5 2 9 2 i 3 h t a s o d n i A K U C I A G N U S P A T N K I T U A L H A N A T N A T A L E S N A T N A M L A K I 6 5 2 0 3 i 3 h t a s o d n i A R U P A T N K I P A T N K I T U A L H A N A T N A T A L E S N A T N A M L A K I 7 5 2 1 3 i 3 h t a s o d n i H U Y A L A W A N E B U T A B I A G N U S U L U H H A G N E T N A T A L E S N A T N A M L A K I 8 5 2 2 3 i 3 h t a s o d n i U R A B I L A K A W A N E B U T A B I A G N U S U L U H H A G N E T N A T A L E S N A T N A M L A K I 9 5 2 3 3 i 3 h t a s o d n i T A R A D K O T N E B I T A B - I T A B T U A L H A N A T N A T A L E S N A T N A M L A K I 0 6 2 4 3 i 3 h t a s o d n i A P A L E K A Y A J N A T A L E S R L H A Y A T N E M I I R U M T N G N R A W A T O K I I I H A G N E T N A T N A M L A K I 1 6 2 5 3 i 3 h t a s o d n i A S U N G N A B M U T A Y A R N E R B A J I U A S P G N A L U P I H A G N E T N A T N A M L A K I 2 6 2 6 3 i 3 h t a s o d n i I L A B T U T N U B N A L A M U A L U P N A G N T A K I H A G N E T N A T N A M L A K I 3 6 2 7 3 i 3 h t a s o d n i N A W U K K U W U L G N A T N A A G A L E T R U M T N G N R A W A T O K I I I H A G N E T N A T N A M L A K I 4 6 2 10/05/2022 6:04:38
8 3 i 3 h L E S P O t a s o d n i a s e D / n a h a r u e K l G N U T A K A B M A S n a t a m a c e K H A G N E T N A G N T A K I a t o K / n e t a p u b a K N A G N T A K I i s n v o r P i H A G N E T N A T N A M L A K I o N 5 6 2 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 143 9 3 i 3 h t a s o d n i I E N A J A B G N A B M U T G N A T N A A G A L E T R U M T N G N R A W A T O K I I I H A G N E T N A T N A M L A K I 6 6 2 0 4 i 3 h t a s o d n i N A S U R A T G N A B M U T G N A L A G N A S G N A W E T G N R A G I N A G N T A K I H A G N E T N A T N A M L A K I 7 6 2 1 4 i 3 h t a s o d n i P U K G N A M G N A B M U T G N A T N A A G A L E T R U M T N G N R A W A T O K I I I H A G N E T N A T N A M L A K I 8 6 2 2 4 i 3 h t a s o d n i G N D N D A B U T A B I I H A G N E T N A G N T A K I N A G N T A K I H A G N E T N A T N A M L A K I 9 6 2 3 4 i 3 h t a s o d n i R U H A S U P A N H A G N E T N A G N T A K I N A G N T A K I H A G N E T N A T N A M L A K I 0 7 2 4 4 i 3 h t a s o d n i U L U N A T N A S U Y A K G N A R A M A R A G E N A T R A K I A T U K R U M T N A T N A M L A K I I 1 7 2 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 5 0 6 1 6 i i i i i i i i i i i i i i i i i 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n i i i i i i i i i i i i i i i i i I T K U M O D S I N A G N U K A B A Y A J R A K E M T U A L A T A U J K L B N A H U B A L I I R U M K A M A W A R T A Y K A R A U N A B M O H U S I N O A N A M I J N A J G N D A G G N U J U K A L A H A T I U L U J I D A D S I L O C N O M E S T A M A L E S I A G N U S T A U R E S N A B M E B I A G N U S G N A M O K A Y A L T U A L R L H G N A N P A B I I I N A M A K A R A U M N A N A J A O L U L U B E S A R A T U N A K A R A T H A G N E T I A N A P G N A L O K G N A U J A G A N T A R A B A L O K G N A A L O K G N A G N A T A B A L O K G N A G N A T A B A L O K G N A G N A T A B I A L A B U B U K I A D E K A P K U L E T U B U K K O K U M T U A N A H U A L U P A R A G E N A T R A K I A T U K A R A G E N A T R A K I A T U K A R A G E N A T R A K I A T U K N A K A R A T A T O K U T A B N A H U B A L H A G N E T I L U N A P A T L A T A N G N L A D N A M I I N A T A L E S I L U N A P A T N A T A L E S I L U N A P A T N A T A L E S I L U N A P A T N A T A L E S I L U N A P A T U A G G N A S A Y A R U B U K A Y A R U B U K A Y A R U B U K U A G G N A S R U M T N G N R A W A T O K I I I R U M T N A T N A M L A K I I R U M T N A T N A M L A K I I R U M T N A T N A M L A K I I A R A T U N A T N A M L A K I A R A T U A R E T A M U S A R A T U A R E T A M U S A R A T U A R E T A M U S A R A T U A R E T A M U S A R A T U A R E T A M U S A R A T U A R E T A M U S A R A T U A R E T A M U S T A R A B N A T N A M L A K I T A R A B N A T N A M L A K I T A R A B N A T N A M L A K I T A R A B N A T N A M L A K I T A R A B N A T N A M L A K I H A G N E T N A T N A M L A K I 2 7 2 3 7 2 4 7 2 5 7 2 6 7 2 7 7 2 8 7 2 9 7 2 0 8 2 1 8 2 2 8 2 3 8 2 4 8 2 5 8 2 6 8 2 7 8 2 8 8 2 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 143 10/05/2022 6:04:38
LAMPIRAN 2 6 3 6 i i 3 h 3 h L E S P O t a s o d n t a s o d n i i a s e D / n a h a r u e K l A B A R U H G N E T N E B I R A S O N O W n a t a m a c e K A L O K G N A G N A T A B R L H I I I A N A P a t o K / n e t a p u b a K N A T A L E S I L U N A P A T U T A B N A H U B A L i s n v o r P i A R A T U A R E T A M U S A R A T U A R E T A M U S o N 9 8 2 0 9 2 144 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 144 4 6 i 3 h t a s o d n i I I G N A D A P U T N P I A L O K G N A G N A T A B N A T A L E S I L U N A P A T A R A T U A R E T A M U S 1 9 2 5 6 i 3 h t a s o d n i E A J G N A L O T I G G N T A M R U Y A S I N A T A L E S I L U N A P A T A R A T U A R E T A M U S 2 9 2 6 6 i 3 h t a s o d n i E G N A B I G G N T A M R U Y A S I N A T A L E S I L U N A P A T A R A T U A R E T A M U S 3 9 2 7 6 i 3 h t a s o d n i U A L U P G N A P A T R L H G N A T L E B I I I U A D A K E S T A R A B N A T N A M L A K I 4 9 2 8 6 i 3 h t a s o d n i S A L B I U A P U G N O L A B A T N A T A L E S N A T N A M L A K I 5 9 2 9 6 i 3 h t a s o d n i U T N U R N A T A L E S T U R A N G N R A W A T O K I I T A R A B H A G N E T N A T N A M L A K I 6 9 2 0 7 i 3 h t a s o d n i R U M K A M G N U N U G G N A L A K G N A T N A R U M T N G N R A W A T O K I I I H A G N E T N A T N A M L A K I 7 9 2 1 7 i 3 h t a s o d n i A U D T A U R E S U B U K A Y A R U B U K T A R A B N A T N A M L A K I 8 9 2 2 7 i 3 h t a s o d n i U T A B I A G N U S S A U P A K U A G G N A S T A R A B N A T N A M L A K I 9 9 2 3 7 i 3 h t a s o d n i N A K E N G N O K T N E I U A G G N A S T A R A B N A T N A M L A K I 0 0 3 4 7 i 3 h t a s o d n i R S A P I I A G N U S H A G N E T T U A L U A L U P U R A B A T O K N A T A L E S N A T N A M L A K I 1 0 3 5 7 i 3 h t a s o d n i M U N A D N A S U R A T G N A L A G N A S G N A W E T G N R A G I N A G N T A K I H A G N E T N A T N A M L A K I 2 0 3 6 7 i 3 h t a s o d n i T A L A N A K A T N A H I A G N U S U L U H H A G N E T N A T A L E S N A T N A M L A K I 3 0 3 1 t a s o d n i U L U H G N A T N E R E T G N A T N E R E T A Y A R U B U K T A R A B N A T N A M L A K I 4 0 3 2 t a s o d n i G N U B M L U A L U P I A Y A R I A G N U S A Y A R U B U K T A R A B N A T N A M L A K I 5 0 3 3 t a s o d n i G N A J N A R E K G N U J N A T A T O K U A N L A M I U A N L A M I A R A T U N A T N A M L A K I 6 0 3 4 t a s o d n i N A T N O L A M A P A G N A N I K L U B I U A D N A M A L H A G N E T N A T N A M L A K I 7 0 3 5 t a s o d n i G N U H A L G N A B M U T N A T N I A T A M R E P A Y A R G N U R U M H A G N E T N A T N A M L A K I 8 0 3 6 t a s o d n i A Y A J R U M K A M G N E B G N O K R U M T I I A T U K R U M T N A T N A M L A K I I 9 0 3 7 t a s o d n i N A P A R A H I M U B U K A P E S R E S A P M A J A N E P A R A T U R U M T N A T N A M L A K I I 0 1 3 10/05/2022 6:04:40
8 L E S P O t a s o d n i a s e D / n a h a r u e K l R A P M A U T A B n a t a m a c e K R A P M A U T A B a t o K / n e t a p u b a K A Y A R U B U K i s n v o r P i T A R A B N A T N A M L A K I o N 1 1 3 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 145 9 t a s o d n i K E P A S G N O N U G A Y A R U D A T A Y A R N A G A N H E C A 2 1 3 0 1 t a s o d n i A W O Y A K I U T A B I A G G N A B H A G N E T I S E W A L U S 3 1 3 1 1 t a s o d n i G N A P A L A L A U K T A R A B U A N L A M I U A N L A M I A R A T U N A T N A M L A K I 4 1 3 2 1 t a s o d n i N A M A N A L A K H A R M I H A G N E T N A G N T A K I N A G N T A K I H A G N E T N A T N A M L A K I 5 1 3 3 1 t a s o d n i A T A D N U S G N P A K S K U B U L I I N A M A S A P T A R A B A R E T A M U S 6 1 3 4 1 t a s o d n i G N E T T O B O R O B M S I U J U M A M T A R A B I S E W A L U S 7 1 3 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 0 3 t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n i i i i i i i i i i i i i i i i G N A D A P I A G N U S G N U P M A L E S A T A L E M R L H S A L A P G N U J N A T I I A Y A B Q O L A H H E L E B G N O L I A M R E P N A G N O L K I I G R E P I N A G N S A R A U M I P A Y A S E S O Y A D G N A R E K G N A L E B E S T A R A B H A R E M H A N A T G N A R B I U A J A S E R U B M A B I A T N A B I K U J S I G N A K G N A J A Y A R I B O H T N E M S A L A P G N U J N A T R U M T K U W U L I T U G G N A J G N A B M E K A R A T U K U W U L I A W A D N E M A W A G N A T N B G N U N U G I R L H P A Y A S E S I I U A G N E U T A B U H A P A R A U M A L A N A T I R U B A T G N U N U G R U M T S A L A P G N U J N A T I A R A T U N U S U D G N U T L E B I U A G G N A S U A D N A M A L N A G N U L U B I A G G N A B A R A G E N A T R A K I A T U K I A G G N A B N A G N T A K I N A T A L E S O T R A B I G N U D T A N A T I R E S A P T A R A B I A T U K G N U D T A N A T I U A R E B N A G N U L U B N A T A L E S O T R A B I A K G N A B N A U A L U P E K G N U T L E B I T A R A B N A T N A M L A K I H A G N E T N A T N A M L A K I A R A T U N A T N A M L A K I H A G N E T I S E W A L U S R U M T N A T N A M L A K I I H A G N E T I S E W A L U S H A G N E T N A T N A M L A K I H A G N E T N A T N A M L A K I A R A T U N A T N A M L A K I R U M T N A T N A M L A K I I R U M T N A T N A M L A K I I A R A T U N A T N A M L A K I R U M T N A T N A M L A K I I A R A T U N A T N A M L A K I H A G N E T N A T N A M L A K I 8 1 3 9 1 3 0 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 5 2 3 6 2 3 7 2 3 8 2 3 9 2 3 0 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 145 10/05/2022 6:04:40
LAMPIRAN 1 3 2 3 L E S P O t a s o d n t a s o d n i i a s e D / n a h a r u e K l A M E R A K U T A B M L A S I n a t a m a c e K U J U M A M H A G N E T S A L A P G N U J N A T a t o K / n e t a p u b a K U J U M A M N A G N U L U B i s n v o r P i T A R A B I S E W A L U S A R A T U N A T N A M L A K I o N 4 3 3 5 3 3 146 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 146 3 3 t a s o d n i H A G N E T G N U P M A K A L A U K N A G N T A K I N A G N T A K I H A G N E T N A T N A M L A K I 6 3 3 4 3 t a s o d n i K A U P E S I A L A B U L U H G N A T L E B I U A D A K E S T A R A B N A T N A M L A K I 7 3 3 5 3 t a s o d n i A Y A J I M U B N U B U A K R U M T I I A T U K R U M T N A T N A M L A K I I 8 3 3 6 3 t a s o d n i K S U G A R A U M I N A G N O B T A R A B I A T U K R U M T N A T N A M L A K I I 9 3 3 7 3 t a s o d n i G N U T U T G N U G B G N A G G N L I I T A R A B I A T U K R U M T N A T N A M L A K I I 0 4 3 8 3 t a s o d n i A U S E S T A R A B U A N L A M I U A N L A M I A R A T U N A T N A M L A K I 1 4 3 9 3 t a s o d n i T U R U M E S R A L A B A T U A R E B R U M T N A T N A M L A K I I 2 4 3 0 4 t a s o d n i U Y N U M A M U J U M A M U J U M A M T A R A B I S E W A L U S 3 4 3 1 4 t a s o d n i G N S A M I N A T A L E S I U T A B I A G G N A B H A G N E T I S E W A L U S 4 4 3 2 4 t a s o d n i O T E W U S U M A S A R A U M R E S A P R U M T N A T N A M L A K I I 5 4 3 3 4 t a s o d n i S A H A A M N A T A L E S K U W U L I A G G N A B H A G N E T I S E W A L U S 6 4 3 4 4 t a s o d n i A G N U B A R A T U K U W U L I A G G N A B H A G N E T I S E W A L U S 7 4 3 5 4 t a s o d n i L Y N U K I U A L E M I U A G G N A S T A R A B N A T N A M L A K I 8 4 3 6 4 t a s o d n i A L A H R E B N A T A L E S P E K G N S I A G G N L I U A R N A U A L U P E K I 9 4 3 7 4 t a s o d n i E K E L E K K U W U L I A G G N A B H A G N E T I S E W A L U S 0 5 3 8 4 t a s o d n i A G N A B E B U K K U L A K U J U M A M T A R A B I S E W A L U S 1 5 3 9 4 t a s o d n i K O L O S G N O G N A N U P R L H N A T A L E S U A N L A M I I I U A N L A M I A R A T U N A T N A M L A K I 2 5 3 0 5 t a s o d n i G N A J A K U T A B R L H N A T A L E S U A N L A M I I I U A N L A M I A R A T U N A T N A M L A K I 3 5 3 1 5 t a s o d n i I T T G N O L I U B U T I A G N U S U A N L A M I A R A T U N A T N A M L A K I 4 5 3 2 5 t a s o d n i N A L A J G N O L U L U H N A T A L E S U A N L A M I U A N L A M I A R A T U N A T N A M L A K I 5 5 3 3 5 t a s o d n i U A Y N G N O L U B U T I A G N U S U A N L A M I A R A T U N A T N A M L A K I 6 5 3 4 5 t a s o d n i U A C N E L E P N A T A L E S U A N L A M I U A N L A M I A R A T U N A T N A M L A K I 7 5 3 5 5 t a s o d n i U B U T N A R I U B U T I A G N U S U A N L A M I A R A T U N A T N A M L A K I 8 5 3 10/05/2022 6:04:43
6 5 L E S P O t a s o d n i a s e D / n a h a r u e K l G N U K A B K U L E T n a t a m a c e K G N A W A B M A I A G N U S a t o K / n e t a p u b a K A Y A R U B U K i s n v o r P i T A R A B N A T N A M L A K I o N 9 5 3 ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 147 7 5 t a s o d n i R U M K A M W A L E M I U A L E M I U A G G N A S T A R A B N A T N A M L A K I 0 6 3 8 5 t a s o d n i S B G N A P M U K I R L H G N A T L E B I I I U A D A K E S T A R A B N A T N A M L A K I 1 6 3 9 5 t a s o d n i K U J I U L U H G N A T L E B I U A D A K E S T A R A B N A T N A M L A K I 2 6 3 0 6 t a s o d n i A M A R P A U N E M G N A T L E B I U A D A K E S T A R A B N A T N A M L A K I 3 6 3 1 6 t a s o d n i T A H A P U T A B P A H A M A G N A N U A D A K E S T A R A B N A T N A M L A K I 4 6 3 2 6 t a s o d n i I A P M U K U A D N A L P A H A M A G N A N U A D A K E S T A R A B N A T N A M L A K I 5 6 3 3 6 t a s o d n i O K G N O M A G N A N N A M A T A G N A N U A D A K E S T A R A B N A T N A M L A K I 6 6 3 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 6 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n t a s o d n i i i i i i i i i i i i i i i G N A L B M E S I G N U Y A L K A R A P M A T A E M A P M A R I I T A L L A T N O M U L U H N A T A G A P A Y A J R E B M U S N A B O K E S A Y A R E K I A U B E S A J E R A W R U P T A S G N A L N A P E T I N U D A R A U M R U Y N E S I I U S U B G N D N O L A K I H A G N E T G N A P M U L E K A R A T U N U S U D A R A T U N U S U D T A L L A T N O M A L A U K N A G N T A K I A Y A R I B O H T N E M U A D N A M A L I A M U K I A M U K A Y A J U T A M E S N O L A G N E B G N O L A C N A A R A U M G N O L A C N A A R A U M G N A P O S U T A B A G A P M A S U R A B A T O K N A T A L E S O T R A B I N A T A L E S O T R A B I A R A T U O T R A B I N A G N T A K I U A D N A M A L U A D N A M A L N G N R A W A T O K I I T A R A B N G N R A W A T O K I I T A R A B U A D N A M A L R U M T I I A T U K R U M T I I A T U K R U M T I I A T U K R E S A P U J U M A M N A T A L E S N A T N A M L A K I H A G N E T N A T N A M L A K I H A G N E T N A T N A M L A K I H A G N E T N A T N A M L A K I H A G N E T N A T N A M L A K I H A G N E T N A T N A M L A K I H A G N E T N A T N A M L A K I H A G N E T N A T N A M L A K I H A G N E T N A T N A M L A K I H A G N E T N A T N A M L A K I R U M T N A T N A M L A K I I R U M T N A T N A M L A K I I R U M T N A T N A M L A K I I R U M T N A T N A M L A K I I T A R A B I S E W A L U S 7 6 3 8 6 3 9 6 3 0 7 3 1 7 3 2 7 3 3 7 3 4 7 3 5 7 3 6 7 3 7 7 3 8 7 3 9 7 3 0 8 3 1 8 3 Laporan Kinerja 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA (DITJEN PPI) 147 10/05/2022 6:04:43
ISI LAPORAN KINERJA KOMINFO 1.indd 148 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA 10/05/2022 6:04:43