Jurnal Pengabdian West Science Vol. 03, No. 04, April, 2024, pp. 443 -456 Sosialisasi Perbandingan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Rusia Yuni Priskila Ginting1, Alexandrea Prabarini2, Eva Florence Dorothy Limbong3, Fitaria Bantara4, Ida Ayu May Kalinda5, Nabila Piendra Alfathiya6, Reyane Dolimariz7, Valentina Febrian8, Vira Khaerunnisa9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Universitas Pelita Harapan *Corresponding author E-mail: yuni.ginting@uph.edu1, 01051220001@student.uph.edu2, 01051220151@student.uph.edu3, 01051220185@student.uph.edu4, 01051220034@student.uph.edu5, 01051220148@student.uph.edu6, 01051220017@student.uph.edu7, 01051220134@student.uph.edu8, 01051220100@student.uph.edu9 Article History: Received: April, 2024 Revised: April, 2024 Accepted: April, 2024 Abstract: Di Indonesia, upaya penegakan hukum terhadap korupsi dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, di Rusia, terhadap korupsi sangat pendekatan hukum dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan struktur politik yang unik. Meskipun keduanya mengarah pada pemberantasan korupsi, cara yang mereka tempuh berbeda. KPK Indonesia memiliki wewenang luas dalam investigasi dan penuntutan, sementara di Rusia, badan seperti Komite Investigasi dan Kejaksaan lebih dominan. Perbedaan lainnya adalah Indonesia dalam memperbaiki transparansi melalui pengadilan terbuka, sementara intervensi politik masih menjadi masalah. Di Rusia, tentang independensi peradilan dan intervensi politik dalam kasus korupsi muncul. Ada juga kecenderungan eksekusi hukuman yang lebih ringan bagi pejabat tinggi. Meskipun keduanya memiliki undang-undang anti-korupsi, implementasinya masih sulit. Sosialisasi ini bertujuan untuk memahami tantangan dan potensi perbaikan dalam penegakan hukum korupsi. Dengan menganalisis perbedaan dan kesamaan pendekatan, diharapkan memberikan wawasan untuk upaya pemberantasan korupsi baik dari Indonesia maupun Rusia transparansi dan akuntabilitas. kekhawatiran Keywords: Tindak Pidana, Korupsi, Indonesia, Rusia Pendahuluan Tidaklah mengherankan bahwa berita tentang korupsi terus bermunculan hingga hari ini. Dari tindakan sederhana seperti memberi absen kepada teman hingga memberikan hadiah kepada dosen dengan tujuan meningkatkan nilai, korupsi telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat dan sektor pemerintahan di seluruh dunia
Vol. 03, No. 04, April, 2024, pp. 443 -456 seperti di negara Indonesia dan Rusia. Berdasarkan Laporan Transparency International (TI) mengindikasikan bahwa pada tahun 2023, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mencatat skor sebesar 34 poin dari rentang 0 hingga 100.1 Di sisi lain, Rusia meraih skor 26 poin dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi yang sama, menurut laporan Transparency International.2 Korupsi berasal dari Bahasa Latin "corruptus" dan "corruptio" yang secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Sedangkan menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selain itu, beberapa definisi pakar menyatakan: Baharuddin Lopa mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum3. Dorongan untuk mengejar kekayaan seringkali melampaui batas moralitas dan integritas, sehingga banyak individu yang rela menempatkan kepentingan pribadi di atas segalanya, mengabaikan kebutuhan dan kepentingan umum.4 Setiap individu memiliki alasan khusus terkait dengan tindakan korupsi yang mereka lakukan, namun ada pandangan yang menyoroti ketidakmampuan manusia untuk menahan diri dari godaan harta benda yang melebihi kemampuannya.5 Sebagai makhluk yang selalu merindukan lebih banyak lagi, manusia cenderung tak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki. Ketika godaan untuk mencapai kekayaan menjadi begitu besar dan tidak tertahankan, serta adanya kesempatan untuk memperolehnya melalui korupsi, terkadang individu akan tergoda untuk terlibat dalam praktik korupsi meskipun mereka sadar bahwa tindakan itu salah. Praktik korupsi membawa dampak serius yang meluas pada masyarakat dan 1 Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 Stagnan, Peringkatnya Turun: Databoks. Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia. (n.d.). 2 Russia corruption index. (n.d.). 3 Christha Auli, R., & Hukumonline. (2024, April 1). Jenis-Jenis korupsi Dan Hukumnya di Indonesia. lt5e6247a037c3a/ 4Sebagaimana dikutip oleh Fethi Ben Jomaa dari Chandra Muzaffar (1998), dalam artikelnya di New Straits Time pada 23 Mei 1998, hlm. 8. 5 Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku korupsi aparatur pemerintah di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial di era Pandemi covid-19). Jurnal Media Birokrasi, 33-50. 444
Vol. 03, No. 04, April, 2024, pp. 443 -456 pemerintahan. Pertama-tama, kekuasaan politik yang diperoleh melalui korupsi meruntuhkan legitimasi pemerintah dan pemimpin masyarakat di mata publik, menyebabkan hilangnya kepercayaan dan ketidakpatuhan terhadap otoritas mereka.6 Selanjutnya, korupsi menyebabkan ketidakefisienan dalam pembangunan, peningkatan biaya barang dan jasa, serta meningkatnya utang negara, karena dana publik dialihkan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.7 Dampak terbesar adalah pada pemikiran generasi mendatang; jika korupsi dianggap sebagai hal yang lumrah oleh mereka, maka masa depan negara akan terancam stagnan dan suram. Oleh karena itu, maraknya korupsi dapat memicu penurunan semangat berkorban demi kemajuan bersama dalam masyarakat, bahkan mungkin menghilang sama sekali. Pemahaman mengenai perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan hukum dan penegakan hukum antara Indonesia dan Rusia memberikan landasan bagi pemerintah, lembaga anti-korupsi, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dan strategi anti-korupsi. Oleh karena itu, penyelenggaraan sosialisasi mengenai perbandingan peraturan korupsi di kedua negara memiliki relevansi yang besar dalam membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah korupsi. Melalui sosialisasi ini, masyarakat dapat memahami perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan hukum, penegakan hukum, dan budaya anti-korupsi antara Indonesia dan Rusia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, masyarakat dapat aktif dalam memantau, memberikan masukan, dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di negara masing-masing. Metode Metode yang digunakan dalam penelitian ini akan dimulai dengan pendekatan yuridis normatif, di mana prinsip-prinsip hukum yang mendasari penegakan hukum terhadap korupsi di Rusia dan Indonesia akan dievaluasi secara cermat. Analisis akan melibatkan tinjauan mendalam terhadap perbedaan antara definisi, subjek, objek, klasifikasi tindak pidana korupsi, dan hal-hal lainnya. Selanjutnya, penelitian akan dilanjutkan dengan analisis perbandingan terhadap peraturan hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi di kedua negara. Dalam tahap ini, perbedaan dan 6 Mahathir Mohamad, 1986, The Challenge, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., hlm. 143; Syed Hussein Alatas, 1999, op.cit., hlm. 62-65 7 Marpaung, W., Putri, W. A., Prameswari, R. W., Rizqah, S. R., & Hariyanti, F., et al. (2023). Korupsi di Indonesia: Peran serta mahasiswa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi 445
Vol. 03, No. 04, April, 2024, pp. 443 -456 kesamaan dalam prosedur serta sanksi yang diterapkan akan di evaluasi secara sistematis, dengan mempertimbangkan temuan dari pendekatan yuridis sebelumnya. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi yuridis dan normatif dari perbedaan tersebut, serta untuk menggali dinamika penegakan hukum terhadap korupsi di Rusia dan Indonesia. Hasil Tindak pidana korupsi di Indonesia melibatkan berbagai subjek dan objek yang beragam, yang menjadi fokus utama dalam pemberantasan korupsi. Subjek tindak pidana korupsi di Indonesia dapat bermacam-macam, mulai dari pejabat pemerintahan, pengusaha, hingga masyarakat biasa. Subjek tindak pidana korupsi biasanya memiliki kekuasaan atau akses yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan korupsi. Adapun objek dari tindak pidana korupsi yang kerap menjadi sasaran utama mencakup dana publik dan aset publik. Dana publik yang rentan terhadap korupsi meliputi anggaran pembangunan infrastruktur, dana desa, dana bantuan sosial, dan anggaran penelitian dan pengembangan. Aset publik yang menjadi objek tindak pidana korupsi mencakup tanah dan properti negara, serta barang milik negara. Korupsi dalam hal ini merugikan negara karena dana yang semestinya digunakan untuk kepentingan publik malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sedangkan tindak pidana korupsi di Russia, biasanya melibatkan subjek dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat pemerintah, individu di sektor swasta, dan organisasi bisnis serta perusahaan. Pejabat pemerintahan di Russia seringkali menggunakan posisi dan kekuasaan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi atau suap dari perusahaan atau individu lainnya. Di samping itu, individu yang bekerja di sektor swasta atau perusahaan juga terlibat dalam praktek korupsi dengan menyuap pejabat pemerintah untuk memperoleh keuntungan bisnis yang tidak sah ataupun mereka juga terlibat dalam manipulasi tender atau penyuapan pejabat pemerintah untuk memenangkan kontrak atau lisensi bisnis. Objek tindak pidana korupsi di Russia tidak jauh berbeda dengan objek tindak pidana korupsi di Indonesia. Objek nya mencakup dana publik, proyek infrastruktur, dan pelayanan publik. Adapula objek tindak pidana korupsi di Russia yang melibatkan berbagai aspek, seperti proyek konstruksi, kontrak publik, dan izin usaha. Objek korupsi juga meliputi sektor keuangan, termasuk perbankan dan investasi. Pemerintah pusat dan daerah sering kali menjadi objek korupsi di Russia, karena 446
Vol. 03, No. 04, April, 2024, pp. 443 -456 adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pemrosesan hukum di Russia. Walaupun Indonesia dan Rusia sudah mempunyai peraturan sendiri mengenai tindak pidana, namun masalah masih belum dapat dicegah. Contohnya adalah pada tahun 2017, skandal korupsi yang melibatkan Setia Novant menghebohkan negara. Saat itu, tagar #IndonesiaMencariPapa muncul di media sosial. Sebab, Setia Novanto menghilang setelah ditetapkan sebagai tersangka dan bermain petak umpet dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berupaya menangkapnya Pak Setnov yang menjabat Ketua DPR RI periode 2014-2019 tiba-tiba tampil membawakan drama tentang kecelakaan mobil yang diduga bertabrakan dengan tiang listrik. Saat itu, kuasa hukum mengatakan kliennya mengalami luka berupa benjolan di kepala. Pak Setnov divonis bersalah pada 24 April 2018 dalam kasus korupsi terkait proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2013. Hakim menjelaskan bahwa Pak Setnow mengatur pembahasan anggaran proyek di Kementerian Dalam Negeri. Ia divonis 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan tambahan hukuman tiga bulan penjara. Selain itu, ia harus membayar uang pengganti sebesar $7,3 juta, dikurangi Rp5 miliar yang dititipkan kepada penyidik. Jika dihitung berdasarkan kurs 2010, dana penggantinya sekitar Rp 66 miliar. Selanjutnya hakim dicabut hak politiknya selama lima tahun setelah putusan. Hakim menilai Novanto melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi masalah serius di Indonesia, tetapi juga di Rusia, salah satu contohnya adalah Seorang perwira polisi anti-korupsi Rusia, Kolonel Dmitry Zakharchenko, dihukum lebih dari satu dekade penjara karena memiliki suap tunai senilai $139 juta.8 Zakharchenko, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala cabang di Kementerian Dalam Negeri Rusia, ditangkap pada September 2016 setelah polisi menemukan sekitar 9 miliar rubel (sekitar $139 juta) dalam bentuk tunai di propertinya di Moskow. Dia dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dan didenda sekitar $1,8 juta karena menerima suap besar-besaran dan menghalangi keadilan. Ditemukan sejumlah besar uang di apartemen Zakharchenko, yang merupakan penyitaan uang tunai terbesar di Rusia saat itu. Dewan Eropa juga mengumumkan tambahan tuduhan suap terhadapnya, termasuk menerima liburan senilai $12.000 dan diskon di restoran sebagai imbalan perlindungan. Sekarang, setelah dihukum, Zakharchenko harus 8 Presse, A.-A. F. (2022, May 17). Notorious Russia anti-graft official jailed for 16 years. Barron's. 447
Vol. 03, No. 04, April, 2024, pp. 443 -456 membayar denda $1,8 juta dan dicabut semua gelar serta penghargaan negaranya. Selain itu, dia dituduh menyalahgunakan posisinya dengan memberitahu temannya tentang penyelidikan pajak yang akan datang terhadap propertinya. Maka, dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, baik di Indonesia maupun di Rusia, keduanya memiliki mekanisme hukum yang khusus. Di Indonesia, tindak pidana korupsi dituntut di pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Proses ini bertujuan agar perkara tersebut disidangkan dan diputuskan oleh hakim dalam persidangan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Sementara di Rusia, korupsi diatur dalam Russian Federal Law Number 273-FZ on Combating Corruption, yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi.9 Perbedaan utama terletak pada absennya lembaga antikorupsi di Rusia seperti KPK di Indonesia, namun Rusia memiliki lembaga di bawah Dewan Federasi dan Kementerian Dalam Negeri. Pada Russian Federal Law Number 273-FZ on Combating Corruption tidak dengan jelas memuat pasal khusus untuk membahas tindak korupsi, tetapi dapat dengan spesifik menjelaskan apa saja yang termasuk dalam tindakan serupa yang melibatkan hukum publik. Melihat pada The Criminal Code of The Russian Federation No.63-Fz of June 13, 1996 dalam Chapter 30 article 285, membahas mengenai penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang individu, lalu penyalahgunaan dana resmi, suap menyuap, dll.10 Di Rusia, Tindak Pidana Korupsi disidangkan oleh Pengadilan Negeri dengan menggunakan sistem peradilan umum Federasi Rusia. Diskusi Dalam konteks tindak pidana korupsi, kita sering terpaku pada pandangan bahwa korupsi hanya sebatas pengalihan dana publik demi kepentingan pribadi. Namun, realitasnya di Indonesia jauh lebih kompleks. Korupsi di negara ini dapat diklasifikasikan menjadi 7 kelompok yang mencakup beragam praktik yang 9 Fadilah, O. N., Hamzani, A. I., & Widyastuti, T. V. (2023). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia dan Rusia. Penerbit NEM. 10 Tsepelev, V. F., Borisov, A. V., Vlasov, A. V., & Drozdova, E. A. (2019). Corruption and legal limits of anti-corruption enforcement. 448
Vol. 03, No. 04, April, 2024, pp. 443 -456 merugikan negara dan masyarakat secara luas.11 Adapun 7 klasifikasi yang dimaksud sebagai berikut: 1. Merugikan keuangan negara, hal ini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh PNS atau pejabat dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan cara melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang tersedia karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian bagi negara. 2. Suap menyuap, hal ini terjadi saat pengguna jasa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau pejabat negara untuk mempercepat urusan mereka, sering melanggar prosedur resmi. Ini bisa terjadi melalui transaksi atau kesepakatan antara pihak-pihak terlibat, baik antara pegawai untuk memfasilitasi kenaikan pangkat atau jabatan, atau antara pihak swasta dan pegawai pemerintah untuk mempengaruhi hasil tender. 3. Penggelapan dalam jabatan, tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain 4. Pemerasan dalam Jabatan adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut dengan adanya unsur pemaksaan 5. Perbuatan Curang adalah Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang.12 6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan terjadi saat seseorang 11Ardisasmita , M. S. (2006). DEFINISI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN E- ANNOUNCEMENT UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH TERBUKA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. 12 Sari, N. M. (2023, June 1). Mengenal 7 jenis Korupsi Dan Contohnya Yang Sering dilakukan. yang-sering-dilakukan?page=8 449
Vol. 03, No. 04, April, 2024, pp. 443 -456 menggunakan posisi dan wewenangnya untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau golongannya, sehingga tugas yang diberikan tidak bisa dilaksanakan secara objektif dan berpotensi merugikan pihak lain. Misalnya dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk terlibat proses tender dan mengupayakan jabatannya 7. Gratifikasi, hal ini merupakan tindakan pemberian dalam arti luas bisa meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri, dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik. Jika dilihat dari definisi Suap Menyuap dan gratifikasi mempunyai definisi yang cukup mirip, namun sebenarnya terdapat perbedaan dari kedua klasifikasi tersebut. Perbedaan antara gratifikasi dan suap adalah adanya kesepakatan saat penerimaan. Dalam suap, terjadi kesepakatan antara pemberi dan penerima, sedangkan dalam gratifikasi tidak ada kesepakatan antara keduanya. Kesepakatan ini juga disebut "meeting of minds" atau konsensus transaksional.13 Contoh kasus korupsi dapat dilihat saat seorang pegawai negeri bernama "A" yang ingin naik pangkat dalam pekerjaannya. Atasannya menawarkan untuk memenuhi keinginan tersebut dengan syarat "A" memberikan mobil sebagai imbalan. Situasi ini termasuk dalam tindakan suap menyuap karena adanya kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak. Gambar 1. Pemaparan Sosialisasi Perbandingan Tindak 13 Oktavira, B. A. (2023). Begini Perbedaan Suap Dan Gratifikasi. Pusat Produk & Jasa Hukum Terpercaya di Indonesia. cl3369/ 450
Vol. 03, No. 04, April, 2024, pp. 443 -456 Pidana Korupsi Di Indonesia dan Rusia Di sisi lain, dalam kasus gratifikasi, "A" memberikan mobil kepada atasannya tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan agar posisinya bisa meningkat, meskipun tidak ada permintaan atau perjanjian eksplisit dari atasannya. Hal ini tetap dianggap sebagai gratifikasi karena adanya pemberian hadiah tanpa syarat atau permintaan sebelumnya. Di Rusia, terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang Rusia masih belum mendefinisikan konsep kejahatan korupsi, hal ini tidak menghalangi mereka untuk mengklasifikasikan bentuk korupsi sebagai berikut:14 1. Menerima dan memberi suap 2. Penyuapan komersial; 3. Penyembunyian, penyelewengan, penyimpanan, atau penyalahgunaan dana atau properti jika orang yang bersangkutan mengetahui bahwa dana atau properti tersebut diperoleh secara ilegal; 4. Menggunakan posisinya yang resmi untuk melakukan tindakan curang. Ini bisa berupa memberikan informasi palsu, menyembunyikan fakta penting, atau memanipulasi informasi untuk keuntungan pribadi. 5. Pemalsuan resmi, hal ini merupakan sebuah tindakan dimana pejabat memutarbalikan kebenaran untuk kepentingan pribadi, memasukkan informasi palsu yang disengaja ke dalam dokumen resmi yang mendistorsi makna dokumen, membuat dokumen fiktif (palsu), mengubah isi dokumen asli. Melihat klasifikasi korupsi di Indonesia dan Rusia, kedua negara memiliki kesamaan dalam beberapa aspek, yaitu praktik suap menyuap, penyalahgunaan posisi jabatan, dan penggelapan dalam jabatan. Tidak hanya itu, perbandingan tindak pidana korupsi di Rusia dan Indonesia dapat dilihat sebagai berikut: Aspek Indonesia Rusia Dasar Undang-Undang Nomor 30 Konstitusi Federasi Rusia: Hukum Tahun 2002 Tentang Komisi Konstitusi menjadi dasar Pemberantasan Tindak hukum untuk melawan Pidana Korupsi Jo Undang- kejahatan ekonomi dan undang Nomor 19 Tahun 2019 14 Gromov, V. G. (2019). Corruption in Russia: Concept, types, determinants. Forensic Research & Criminology International Journal, 7(4), 168-170. 451
Vol. 03, No. 04, April, 2024, pp. 443 -456 Tentang Perubahan Kedua korupsi di Rusia. Atas Undang-undang Nomor Undang-Undang Federal No. 30 Tahun 2002 Tentang 273-FZ tentang Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi: Tindak Pidana Korupsi Undang-undang ini Undang-Undang Nomor 46 mengatur langkah-langkah Tahun 2009 Tentang konkret dalam Pengadilan Tindak Pidana pemberantasan korupsi di Korupsi Rusia. Hal ini mencakup pembentukan badan investigasi independen, seperti Komite Investigasi Federasi Rusia. Keputusan Presiden Federasi Rusia Nomor 478 tanggal 16 Agustus 2021.15 Sanksi dan Sanksi pidana termasuk Sanksi pidana termasuk Hukuman denda dan/atau pidana denda dan/atau pidana penjara, tergantung pada penjara, tergantung pada tindak pidana yang dilakukan tindak pidana yang dilakukan Mekanisme Melibatkan lembaga penegak Melibatkan Komite Penegakan hukum seperti kepolisian, Investigasi Federasi Rusia. Hukum Kejaksaan, KPK dan lembaga terkait lainnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak 15 Solomon, P. H., & Foglesong, T. S. (2018). Courts and Transition in Russia. 452
Vol. 03, No. 04, April, 2024, pp. 443 -456 pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang hakim Dalam membandingkan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Rusia, penting untuk mempertimbangkan efek bagi pelaku serta hukumannya. Perbedaan dalam sistem peradilan dan kebijakan hukum antara kedua negara tersebut dapat memengaruhi bagaimana koruptor dihukum dan bagaimana hukuman tersebut berdampak pada mereka. Di Indonesia, tindak pidana korupsi dihukum dengan tegas untuk memberikan efek jera dan memberantas korupsi. Pelaku korupsi yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman penjara yang panjang dan denda yang besar, serta penyitaan aset yang diperoleh secara ilegal. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan sanksi yang serius kepada pelaku korupsi dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Selain itu, efek bagi pelaku korupsi di Indonesia juga meliputi stigma sosial yang kuat. Pelaku korupsi sering kali dianggap sebagai pengkhianat masyarakat dan pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Mereka kehilangan kepercayaan dan reputasi di mata masyarakat, keluarga, dan rekan kerja. Stigma ini bisa berdampak pada kehidupan pribadi dan profesional mereka bahkan setelah mereka selesai menjalani hukuman.16 Di Rusia, hukuman bagi pelaku korupsi juga dapat berat, tetapi ada kekhawatiran bahwa pengaruh politik atau korporat dapat mempengaruhi proses peradilan dan mempengaruhi hukuman yang diberikan. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakadilan dalam penanganan kasus korupsi dan memberikan kesan bahwa korupsi dihukum secara selektif. Selain itu, di Rusia, pelaku korupsi juga mungkin menghadapi konsekuensi politik, terutama jika mereka terlibat dalam kasus yang melibatkan pejabat pemerintah atau anggota elit politik. Mereka dapat kehilangan jabatan, kekuasaan, atau dukungan politik, yang bisa berdampak pada karier dan 16 Umar, N. (n.d.). Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi. tindak pidana korupsi di indonesia & strategi khusus pembinaan narapidana korupsi.pdf 453
Vol. 03, No. 04, April, 2024, pp. 443 -456 status sosial mereka. Namun, ada juga laporan tentang korupsi yang masih merajalela di Rusia dan ketidakpastian tentang seberapa efektif hukuman tersebut dalam mencegah tindakan korupsi di masa depan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan dapat menciptakan keraguan tentang keadilan hukum bagi koruptor di Rusia.17 Kesimpulan Dalam membandingkan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Rusia, terlihat bahwa kedua negara menghadapi tantangan yang serupa dalam memerangi korupsi, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting dalam investigasi dan penuntutan kasus korupsi, sementara di Rusia, penegakan hukum lebih didominasi oleh badan penegak hukum seperti Komite Investigasi dan Kejaksaan. Meskipun kedua negara memiliki undang-undang yang memerangi korupsi, implementasinya masih dihadapkan pada hambatan-hambatan yang signifikan. Di Indonesia, ada kemajuan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengadilan terbuka dan publikasi informasi, tetapi masih ada tantangan dalam menangani intervensi politik dan korupsi dalam sistem peradilan. Di Rusia, ada kekhawatiran tentang independensi peradilan dan intervensi politik yang lebih besar dalam kasus korupsi, serta tendensi untuk memberlakukan hukuman yang lebih ringan bagi pejabat tinggi atau anggota elit politik. Studi perbandingan ini menyoroti pentingnya memahami perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan hukum dan penegakan hukum antara kedua negara, serta menekankan perlunya upaya bersama dalam meningkatkan efektivitas sistem hukum dan strategi anti-korupsi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam memerangi korupsi di tingkat internasional.Berisi deskripsi tentang kesimpulan hasil pengabdian masyarakat dalam bentuk refleksi teoritis dan rekomendasi. Pengakuan/Acknowledgements Kami kelompok 1 selaku penulis jurnal, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing kami Dr. Yuni Priskila Ginting S.H., 17 Solomon, P. H., & Foglesong, T. S. (2018a). Courts and Transition in Russia. 454
Vol. 03, No. 04, April, 2024, pp. 443 -456 M.H. yang telah membimbing kami, memberikan pembelajaran untuk kami sehingga kami dapat menambah wawasan terkait materi mengenai sosialisasi perbandingan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Rusia. Kami juga mengapresiasi upaya-upaya nyata yang telah dilakukan oleh instansi pemerintahan dari setiap negara dalam menciptakan lingkungan yang bebas dan bersih dari praktik tindak pidana korupsi. Daftar Referensi Ardisasmita, M. S. (2006). DEFINISI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN E-ANNOUNCEMENT UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. LEBIH TERBUKA, Christha Auli, R., & Hukumonline. (2024, April 1). Jenis-Jenis korupsi Dan Hukumnya di Indonesia. Gromov, V. G. (2019). Corruption in Russia: Concept, types, determinants. Forensic 168-170. Research & Criminology International Journal, 7(4), Marpaung, W., Putri, W. A., Prameswari, R. W., Rizqah, S. R., & Hariyanti, F. (2023). Korupsi Di Indonesia: Peran Serta Mahasiswa Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, 1. Oktavira, B. A. (2023). Begini Perbedaan Suap Dan Gratifikasi. Pusat Produk & Jasa Indonesia. Hukum cl3369/ Terpercaya di Presse, A.-A. F. (2022, May 17). Notorious Russia anti-graft official jailed for 16 years. Barron's. jailed-for-16-years-01652805908 Russia corruption index. (n.d.). index Sari, N. M. (2023, June 1). Mengenal 7 jenis Korupsi Dan Contohnya Yang Sering dilakukan. Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku korupsi aparatur pemerintah di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial di era Pandemi covid-19). Jurnal Media Birokrasi, 33-50. 455
Vol. 03, No. 04, April, 2024, pp. 443 -456 Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 Stagnan, Peringkatnya Turun: Databoks. Pusat (n.d.). Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Solomon, P. H., & Foglesong, T. S. (2018a). Courts and Transition in Russia. Solomon, P. H., & Foglesong, T. S. (2018b). Courts and Transition in Russia. Umar, N. (n.d.). Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Korupsi. Pembinaan tindak pidana korupsi di indonesia & strategi khusus pembinaan narapidana korupsi.pdf Narapidana 456