s r e P n a w e D s r e P n a w e D s r e p n a w e d a i c fi f o @ l s r e p n a w e d : A K I T E s r e P n a w e D a t i r e B VOL. 20 AGUSTUS 2021 DEWANPERS ETIKA M E N J A G A D A N M E L I N D U N G I K E M E R D E K A A N P E R S PENGADUAN PERS SELAMA AGUSTUS 2021 SEAPC-NET BAHAS KERJASAMA HADAPI EKOSISTEM DIGITAL PERS CERDAS MENGHADAPI PERKARA SOLUSI KASUS KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN COVER DIOLAH DARI FOTO: TANGKAPAN LAYAR
LAPORAN UTAMA SOLUSI KASUS KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN Tenaga Ahli di Dewan Pers Kekerasan terhadap wartawan masih saja terja- Oleh: SHANTI RUWYASTUTI di di Indonesia termasuk pada masa pandemi COVID-19. Bentuk kekerasan ini sekarang beraneka ragam baik yang verbal maupun non-verbal baik yang secara langsung mau- pun online. Dewan Pers bersama konstituen dan Kepolisian Republik Indonesia mencari solusi untuk menekan angka kekerasan terha- dap wartawan di Indonesia. Talk show Dewan Pers "Media Lab" pada 12 Agustus 2021 menghadirkan Anggota Dewan Pers Agung Dhar- majaya, Ketua AJI Indonesia Sasmito Madrim, Direktur Ekse kutif LBH Pers Ade Wahyudin dan Kepala Bagian Kerjasama Bareskrim Kombes Pol. Didi Hayamansyah se- cara daring. Webinar ini dihadiri lebih dari 200 peserta dari kalangan jurnalis dan akademisi. Menurut survei Dewan Pers dan Universitas Multi- media Nusantara "Persepsi Publik terhadap Pemberitaan COVID-19 di Media" yang diselenggarakan pada bulan Mei dan Juni 2021, media massa di Indonesia berhasil men- jalankan fungsi komunikasi kesehatan masya rakat dan edukasi publik selama pandemi COVID-19. Secara umum, responden menunjukkan respons positif saat mengevalua- si kinerja pers sebagai komunikator kese hatan publik dan dalam melaporkan COVID-19. Kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja pers dalam peliputan dan pel- aporan COVID-19 antara lain mengutip sumber-sumber 2
LAPORAN UTAMA terpercaya, seperti oto ritas kesehatan baik di tingkat na sional maupun inter- nasional, se hingga turut berkontribusi bagi upaya melawan penyebaran mis- informasi dan disinformasi. Kriteria lain termasuk memisah- kan pernyataan politik dan pernyataan ilmiah, dan menampilkan imaji beru- pa foto atau visualisasi data de ngan akurat terkait COVID-19. Hasil survei juga menunjukkan, pemberitaan me- dia massa tentang COVID-19 memiliki dampak positif terhadap perubahan perilaku responden, yang mengadop- si gaya hidup yang lebih sehat dan higienis. Responden juga mengadop- si teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari untuk mencegah kontak langsung dengan banyak orang. Hasil survei ini membesarkan hati para jurnalis yang tetap melakukan peliputan pada masa pandemi, wa- laupun membahayakan keselamatan jiwa. Banyak pemimpin redaksi yang terpaksa membatasi mobilitas anak buahnya di lapangan, padahal fakta lapangan merupakan salah satu ba- gian penting dalam proses pengumpu- lan berita. Alhasil, sebagian peliputan dilakukan secara daring walaupun tidak optimal karena hampir selalu berlangsung searah dari narasumber kepada wartawan dan tidak ada waktu tanya jawab. KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN terhadap war tawan baik di lapangan maupun di du nia maya pada masa pandemi COVID-19 justru mengalami pening- katan. Menurut Catatan Aliansi Jur- nalis Independen (AJI) terhadap Ke- bebasan Pers Mei 2020-Mei 2021, kebebasan pers pada masa pagebluk ini memburuk. Divisi Advokasi AJI Indonesia mencatat ada 90 kasus ke- kerasan terhadap jurnalis sepanjang Mei 2020 hingga Mei 2021. Jumlah ini menjadi yang terbanyak dalam 10 ta- hun terakhir pada periode yang sama. Intimidasi (28 kasus) dan perusakan alat dan atau hasil liputan (22 kasus) merupakan kekerasan dominan yang dialami jurnalis. Disusul kemudian kekerasan fisik (19 kasus), ancaman Ironisnya, kekerasan Persepsi Publik terhadap Pemberitaan COVID­19 di Media" yang diselenggarakan pada bulan Mei dan Juni 2021, media massa di Indonesia berhasil menjalankan fungsi komunikasi kesehatan masya rakat dan edukasi publik selama pandemi COVID­19. Secara umum, responden menunjukkan respons positif saat mengevaluasi kinerja pers sebagai komunikator kese hatan publik dan dalam melaporkan COVID­19. kekerasan atau teror (9 kasus), dan pemidanaan/kriminalisasi (6 kasus). Dari sisi pelaku, polisi yang semes- tinya memberikan perlindungan ter- hadap masyarakat dan jurnalis justru me nempati urutan pertama dengan 58 kasus, disusul pelaku tidak dikenal 10 ka sus, warga 7 kasus, TNI 5 kasus dan pejabat pemerintah/eksekutif 4 kasus. Se dangkan dari segi wilayah, Malang menjadi tempat terjadinya kekerasan terbanyak dengan 16 kasus dan Jakar- ta 15 kasus. Menurut Ketua AJI Indonesia Sas- mi to Madrim, kekerasan oleh polisi pa da ta hun 2020 terjadi saat warta- wan banyak meliput demo menentang UU Cip ta Kerja oleh mahasiswa dan mas ya rakat. Sasmito menggarisbawa- hi ka sus kekerasan terhadap jurnalis Tem po Nurhadi, menolak kriminalisa si jurnalis seperti yang terjadi pada war ta- wan Banjar Hits Diananta Sumedi dan mengeritisi kasus online media yang ber judul "Kehabisan oksigen, 63 Pa sien Meninggal dalam Sehari" yang di stem- pel hoax oleh Divisi Humas Polri. AJI juga mencatat serangan digital terhadap jurnalis marak di era pan- demi. Data AJI menunjukkan dalam rentang Mei 2020-akhir April 2021, telah terjadi 14 kasus teror berupa serangan digital. Jumlah itu meliputi 10 jurnalis dan 4 situs media online yang menjadi korban. Sedangkan apa- bila dilihat dari jenis serangannya yak- ni 8 kasus doxing, 4 kasus peretasan, dan 2 kasus serangan distributed de­ nial­of­service (DDos). Doxing atau dropping documents adalah tindakan yang menyebarkan data pribadi. Bisa berupa foto, alamat rumah atau nomor handphone. Istilah "doxing" merujuk pada tindakan pere- tas dalam mengumpulkan informasi pribadi, termasuk alamat rumah dan nomor identitas nasional. Sedangkan DDOs dilakukan dengan membanjiri situs yang ditargetkan dengan per- mintaan yang berlebihan agar membe- bani sistem dan mencegah akses yang sah pada situs tersebut. Sasmito merekomendasikan solusi kekerasan terhadap jurnalis dengan cara penegakan hukum kekerasan wartawan, sosialisasi UU Pers kepa- 3
LAPORAN UTAMA da aparat penegak hukum, sengketa pers diselesaikan di Dewan Pers dan dukungan perusahaan media. KASUS BERVARIASI Menurut Agung Dharmajaya, De- wan Pers mencatat 36 kasus keke- rasan pada tahun 2020. Kasusnya ber variasi mulai dari intimidasi, ke- kerasan verbal, perusakan perleng- kapan, kriminalisasi, doxing sampai kekerasan di media sosial. Penyebab- nya bukan hanya prinsip 5 W (who, what, where, when, why) 1 H (how), tetapi juga I (impact), yaitu dampak dari pemberitaan tersebut. Selain itu, wartawan juga kerap mengesamping- kan komunikasi di lapangan. Agung juga mengingatkan agar perusahaan pers menjalankan kewajibannya se- suai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan - DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan - DP/III/2012 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan. Agung menambahkan, sesuai Stan dar Perlindungan Profesi War- tawan, sebelum terjadi kekerasan, pe rusahaan wajib membuat kontrak kerja yang memuat hak dan kewa- KEPALA BAGIAN KERJASAMA BARESKRIM POLRI, KOMBES. POL. DIDI HAYAMANSYAH SAAT MEMBERIKAN PAPARAN UPAYA POLRI DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING PADA KAMIS, (12/8). (FOTO: DOK. DEWAN PERS) Akibatnya, terjadi pemidanaan terhadap jurnalis/ karya jurnalistik. Seharusnya dibedakan antara pelanggaran pidana versus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. jiban dalam hal perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan baik karyawan maupun non-karyawan. Sesudah terjadi keke- rasan, perusahaan memberikan per- lin dungan terhadap wartawan dan keluarga korban, baik yang berstatus kar yawan maupun non karyawan. Pe rusahaan juga menanggung biaya pengobatan, mengevakuasi, melaku- kan pencarian fakta, berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, De wan Pers, dan penegak hukum, memberikan pendampingan hukum, meng hindari tindakan memaksa bagi wartawan atau ahli warisnya untuk melakukan perdamaian de- ngan pelaku kekerasan atau untuk meneruskan kasus, menghindari per- damaian atau kesepakatan terten tu de ngan pelaku kekerasan tanpa me- libat kan korban atau ahli warisnya. Adapun kewajiban Dewan Pers se- sudah terjadinya kekerasan meliputi: mengingatkan tanggung jawab peru- sahaan pers dan organisasi profesi wartawan; mengoordinasikan pelak- sanaan Pedoman Penanganan Kasus Ke kerasan Terhadap Wartawan de- ngan perusahaan pers dan organisa- si profesi Wartawan, mengupayakan da na yang dibutuhkan sampai proses 4
LAPORAN UTAMA hukum dinyatakan selesai, berkoor- dinasi dengan penegak hukum un- tuk melakukan langkah penanganan perlindungan wartawan atau keluar- ganya; memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti tindak kekerasan dan menga wal proses hukum kasus kekerasan dan mengambil langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya. Agung menyodorkan beberapa solusi untuk kasus kekerasan terha- dap wartawan. Pertama, jurnalis taat dan patuh pedoman/ketentuan yang berlaku dari semua pihak. Kedua, me- mastikan jurnalis memahami safety jurnalistik dalam peliputan dan me- mahami materi liputan. Ketiga, me- lakukan pendampingan dalam proses liputan dilapangan (berkelompok). Yang terakhir, saling menghorma- ti kerja dan profesi serta peran dan tang gungjawab masing-masing. KASUS YANG MANDEK Direktur Eksekuti LBH Pers Ade Wahyudin mengingatkan beberapa kasus yang mandek, seperti kasus Tri Kurnia, Nibras dari Nurhadi dari Tempo serta peretasan situs Tempo dan Tirto. Selain itu, kekerasan polisi terhadap reporter pada saat meliput demonstrasi, pa- dahal korban sudah menunjukan ID card dan mengatakan bahwa dia jur- nalis. Beberapa jurnalis sudah lapor Propam, namun prosesnya cukup lama dan kurang jelas. Yang te ra k- hir, rendahnya tingkat pemahaman aparat dengan UU Pers termasuk pidana UU Pers. Akibatnya, terjadi pemidanaan terhadap jurnalis/karya jurnalistik. Seharusnya dibedakan antara pelanggaran pidana versus pe- langgaran Kode Etik Jurnalistik. Menurut Ade, akar masalahnya an tara lain, impunitas kasus-kasus ke kerasan terhadap jurnalis; ren- da h nya tingkat pemahaman aparat dengan UU Pers, kerja-kerja pers dan termasuk pidana UU Pers; kesalahan pe nerapan pasal seperti pencemaran dengan pemerasan; rendahnya me- kanisme perlindungan yang diberikan kepada jurnalis saat melakukan pe- liputan berbahaya; banyaknya media massa tidak dibarengi dengan kapa- Ironisnya, kekerasan terhadap war tawan baik di lapangan maupun di du nia maya pada masa pandemi COVID­19 justru mengalami pening katan. Menurut Catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terhadap Kebebasan Pers Mei 2020­Mei 2021, kebebasan pers pada masa pagebluk ini memburuk. sitas jurnalis yang mumpuni. Pem- batasan yang sah dan tidak meng- hambat kebebasan pers/kebebasan berekspresi. Ade merekomendasikan solusi kasus kekerasan terhadap jurnalis misalnya dengan penuntasan ka- sus-kasus yang sudah masuk pros- es hukum, meningkatkan kapasitas untuk aparat penegak hukum dan media, memberikan alur prioritas penanganan kasus kekerasan, mem- perluas pendamping jurnalis/media saat terjadi kekerasan, dan yang ter- akhir adalah peran Perusahaan me- lindungi jurnalis yang mendapatkan kekerasan. UPAYA POLRI Kepala Bagian Kerjasama Bare- skrim Polri Kombes. Pol. Didi Haya- mansyah menjelaskan tindak lanjut dari kasus-kasus jurnalis yang dise- butkan oleh Ketua AJI Indonesia dan Direktur Eksekutif LBH Pers. Untuk kasus peretasan situs Tempo, Polri telah melakukan digital forensik ter- hadap server Tempo.co. Demikian juga dengan kasus peretasan Tirto. id, polisi telah meminta data log IP address dan device pengguna e-mail yang diretas ke Google. Adapun ka- sus jurnalis Tempo Nurhadi, poli- si telah melaksanakan pelimpahan kembali berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati Jatim pada Selasa 3 Agustus 2021. Didi memaparkan beberapa upa- ya Polri untuk mencegah kekerasan terhadap wartawan. Pertama, sosiali- sasi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 kepada personil Polri di lapangan. Kedua, membagikan Rompi Pers kepada jurnalis yang meliput un- juk rasa agar polisi bisa melindungi mere ka. Ketiga, polisi memberikan pelatihan kepada wartawan bagaima- na sebaiknya posisi mereka berada saat meliput demonstrasi. Keempat, khusus kekerasan di ranah digital, polisi melakukan optimalisasi cy- ber campaign Dittipidsiber melalui media sosial seluruh jajaran siber. Kelima, mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara dan hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum. l 5
DEWAN PERS TERKINI PENGADUAN PERS SELAMA AGUSTUS 2021 Oleh: REZA ANDREAS Pengadu dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, termasuk di dalamnya tidak menerima dan/ atau meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada narasumber sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik Sepanjang bulan Agustus 2021 komisi Penga duan dan Penegakan Etika Pers menerima 55 (lima pu- luh lima) kasus aduan da- ri berbagai unsur, yakni Kementerian/Lembaga, pim pinan daerah, wartawan dan mas yarakat umum. Dalam proses penye lesaian aduan, Komisi Penga- duan dan Penegakan Etika Pers telah me laksanakan pertemuan mediasi dan klarifikasi sebanyak 10 (sepuluh) kali yang menghasilkan 9 (Sembilan) risalah penyelesaian dan 3 (tiga) Per- nyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi Dewan Pers juga menyele- saikan pengaduan melalui surat pe- nilaian dan rekomendasi, sebanyak 20 (dua puluh) kasus diselesaikan melalui mekanisme ini, dan perlu di- catat bahwa ada 1 (satu) kasus yang dibatalkan aduannya oleh Pengadu. Diantara berbagai kasus pers yang terjadi bulan Agustus terdapat pengaduan dari wartawati di Jakarta. Dua wartawati beberapa waktu lalu mengadukan tim media siber ke De- wan Pers. Dalam pengaduannya tang- gal 11 Agustus 2021, kedua wartawati mengadukan sebuah media atas beri- ta berjudul "Sekelompok Orang Me- ngaku Wartawan Ambil Sembako Un- tuk Peserta Vaksinasi di Pulogadung,' diunggah pada 24 Juli 2021. Dan juga media lain dengan judul berita "Mengaku Wartawan, Segerombolan Orang Ambil Sembako Untuk Peserta Vaksinasi di Kampus Ibnu Chaldun," diunggah pada 24 Juli 2021. Selain melaporkan dua media online itu, kedua wartawati tersebut mengadukan beberapa media siber lainnya dengan berita berjudul: "Se- jumlah Orang Ngaku Wartawan Am- bil Sembako untuk Peserta Vaksin," yang diunggah pada 24 Juli 2021. De- mikian juga media siber lain dengan berita berjudul: "Sekelompok Orang Mengaku Wartawan Ambil Sembako Peserta Vaksinasi di Jaktim," yang di- unggah pada 24 Juli 2021. Media keli- ma menurunkan berita berjudul ber- judul: "Sekelompok Orang Mengaku 6
DEWAN PERS TERKINI Wartawan Ambil Sembako untuk Pe- serta Vaksinasi di Pulogadung," yang disiarkan pada 24 Juli 2021. Dalam sidang mediasi, Pengadu dan Teradu menerima penilaian De- wan Pers adanya sikap yang abai ter- hadap prinsip keberimbangan secara proposional sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers. Kemudian kesepa- katan itu dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan sebagaima- na lazimnya dalam mediasi yang di- lakukan Dewan Pers. Pengadu memberikan Hak Jawab kepada Teradu selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah ditandatanga- MEDIASI ANTARA PT PUTRA PRIMA MINERAL MANDIRI (PT PMM) DENGAN 10 MEDIA SIBER SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING PADA SELASA (31/8). (FOTO: DEWAN PERS) ninya risalah. Apabila Pengadu tidak memberikan Hak Jawab dalam batas waktu itu maka Teradu tidak wajib untuk memuat Hak Jawab. Mena- rik untuk dicatat, Dewan Pers tidak hanya memberikan rekomendasi ke- pada para Teradu tetapi juga kepada para Pengadu -- yang adalah war- tawan -- berbunyi: "Pengadu dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, termasuk di dalamnya tidak menerima dan/ atau meminta imbalan dalam ben- tuk apapun kepada narasumber se- bagaimana disebutkan dalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik".l Berita Dewan Pers ETIKA: Terbit Bulanan, l Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022, l Ketua: Mohammad NUH, l Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, l Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya, l Kepala Sekretariat: Syaefudin, l Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mohammad NUH, l Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan, l Tim Redaksi: Heru tjahjo Soewardojo, Shanti Ruwyastuti, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Fadli, Imam Suwandi, Iwhan Gimbal. DEWANPERS Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110. Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id, Dewan Pers Web: dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: dewanpers @officialdewanpers Dewan Pers 7
DEWAN PERS TERKINI PERS CERDAS MENGHADAPI PERKARA Ketua Dewan Pers Moham- Menurut M Nuh, ciri yang kedua orang yang cerdas adalah kalau dia menyelesaikan perkara itu biayan- ya murah, biayanya murah baik dari biaya politik, biaya sosial maupun biaya ekonomi. Yang ketiga itu cara menyelesaikannya itu pas waktu. Se- dangkan yang keempat, tentu di da- lam menyelesaikan perkara itu 'ndak' nabrak-nabrak peraturan demikian seterusnya. ingin melalui media kita bisa memupuk empati publik supaya masyarakat tidak terjebak di urusan desersi sosial mau- pun disersi spiri tual," katanya. mad Nuh mengingatkan bahwa pers perlu meng- berbagai mas- hadapi alah bangsa secara cer- das. Selain itu pers juga perlu memupuk empati publik sehingga masyarakat ikut da- lam menyelesaikan perkara-perkara bangsa termasuk pandemi COVID-19. Cara penyelesaian cerdas terha- dap berbagai masalah ini memiliki empat ciri. Pertama, kalau dia ketemu 'perkoro' (perkara), mind set-nya cuma satu how to solve the problem. Bagaimana caranya menyelesaikan persoalan itu. "Tapi sebaliknya orang yang tidak begitu cerdas itu berfikir how to create the problem!!! jadinya itu 'senengane nyari perkoro',' jelas M Nuh dalam acara "Meneguhkan Profesionalisme Media dan Kebe- basan Pers Untuk Mewujudkan Ke- maslahatan Bersama" secara daring melalui zoom meeting pada Rabu (4/8) malam. " Selain itu, ada pekerjaan Dewan Pers yang rasanya nggak pernah sele- sai yaitu meningkatkan kualitas para jurnalis, meningkatkan profesional- itas dunia pers, sekaligus juga men- jaga, merawat, meningkatkan kuali- tas kemerdekaan pers kita," tegas M. Nuh. "Itulah ciri orang cerdas, bangsa yang cerdas pun juga demikian, jadi kita semua ini kan satu paket besar. Silaturahmi ini menjadi penting khu- susnya dalam menghadapi persoalan yang sungguh sangat luar biasa," kata Ketua Dewan Pers. DUKUNGAN PUBLIK Menko Polhukam Profesor Mah- fud M.D. membuka sambutannya de ngan menceritakan awal mula pan - demi masuk ke Indonesia. "Saya me- miliki catatan kecil untuk memulai dis kusi kita ini. Di Indonesia seka- rang ini sudah berjalan lebih dari satu se tengah tahun, tepatnya sudah 16 bulan. Di dunia global sendiri sudah 18 bulan, karena dulu di mulai sejak 1 Desember 2019 kalau kita dulu mu- lai kaget itu kan Februari itu. Karena memang belum masuk sampai akhir Februari. Waktu itu sangat ditaku- ti kalau ada orang kena itu seperti membawa penyakit yang membahay- akan," ujarnya. Selanjutnya dalam menyelesaikan perkara, jelas M Nuh, kata "saya" itu nggak penting, yang penting "kita" karena nggak mungkin "saya" sele- saikan sendiri. Yang akan kita ban- gkitkan adalah membangunkan kita yaitu the power of we," tandasnya. "Sudah urusan kayak begini nggak boleh kita berpikir sektoral. Kawan media pun juga nggak boleh mikir sektor media aja tapi lebih jauh lebih penting dari itu semua," tegas M Nuh. Ketua Dewan Pers M. Nuh juga menyampaikan kepada Menteri Pol- hukam Mahfud MD. untuk menghin- dari masyarakat terjebak pada penyakit 'desersi'. Penyakit 'desersi sosial' mau- pun 'desersi spiritual', yaitu masyarakat yang abai, yang tidak mau tahu. "Kita Hadir dalam acara ini Menko Polhukam Mahfud MD dan konstit- uen Dewan Pers, tokoh pers nasion- al, wartawan senior, Arya Sinulingga (Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir) dan Masduki Baidlowi (Staf khusus Wakil Presiden Bidang Ko- munikasi dan Informasi). Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo membuka acara dialog Dewan Pers bersama Ke- menko Polhukam ini. "Sejak itu memang sampai saat ini varian virus Corona terus berkem- bang dan semakin mengancam kita, mengancam juga masyarakat global bukan hanya masyarakat Indonesia. Tidak hanya transmisi virus semakin 8
DEWAN PERS TERKINI mudah sehingga makin banyak yang terpapar tapi juga bahaya dan risiko kematian semakin tinggi," katanya. Pemerintah dengan segala daya upaya dan juga masyarakat relawan serta berbagai elemen lain sudah ikut turun tangan untuk menangani COVID-19, membantu warga yang terpapar. Jadi sebenarnya meskipun ada pro kontra, kata Mahfud MD, baru bertemu dengan seluruh ormas ormas keagamaan, kepemudaan dan sebagainya mereka semua berparti- sipasi, dan sejauh yang ditemuinya melalui virtual mereka semua men- dukung dan menganggap tepat apa yang dilakukan oleh pemerintah ten- tu dengan segala kritiknya. "Indonesia itu sebenarnya orang- nya paling dermawan dan paling sol- ider, nomor satu kalau di bidang itu. Dan Saya melihat itu terjadi sauda- ra, dan itu yang harus kita beritakan sebagai bentuk tubuh dalam kondisi seperti itu yang kita butuhkan adalah pikiran dan energi positif agar bisa menumbuhkan semangat masyarakat untuk bertahan, untuk saling men- dukung satu sama lain," katanya. HINDARI HOAX "Masyarakat kitalah yang menjadi korban. Pada titik inilah peran teman- teman media yang sekarang kita ber- temu ini sangat dibutuhkan untuk mengimbangi dengan berita-berita yang kredibel dan mencerahkan pub- lik," tutur Menko Polhukam. MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN, MAHFUD MD HADIR DALAM DIALOG DENGAN TEMA " MENEGUHKAN PROFESIONALISME MEDIA DAN KEBEBASAN PERS UNTUK MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN BERSAMA" SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING PADA RABU (4/8). (FOTO: DEWAN PERS) Dan tentu juga dalam ruang pub- lik dan pemberitaan media yang kon- dusif ruang publik dan pemberitaan media yang kondusif tanpa harus menanggalkan independensi dan ob- jektivitas dari media masing-masing menjadi penting. "Pertemuan ini mengingatkan ki- ta untuk saling mengajak dan kalau pemerintah ini ingin mengajak para pemimpin media para penentu kebi- jakan redaksi untuk berembuk karena informasi yang beredar di publik da- lam kondisi pandemi saat ini makin mengkhawatirkan," imbuh Mahfud. Informasi palsu merajalela yang terutama bertebaran di media sosial. Dan kemasannya bagus, layout berit- anya bagus seperti asli. Menurut data yang dikumpulkan pada 23 Januari 2021 sampai 3 Agustus 2021 jumlah hoax tentang COVID-19 mencapai 1827. Kalau berita itu diviralkan se- tiap satu berita menjadi ribuan atau jutaan banyak orang yang keracunan informasi. "Jadi media sosial ini perlu diim- bangi oleh teman-teman yang bekerja di media mainstream. Jangan sampai justru tergoda untuk ikut membuat angel atau judul berita yang sensa- sional. Apa yang membedakan media sosial dan media mainstream seperti yang saudara kelola, yang membe- dakannya adalah standar kualitas konten, baik sisi akurasi maupun aspek etika atau moral konten yang disebabkan. Kekuatan media massa mainstream adalah pada konten yang bisa dipertanggungjawabkan karena ada tenaga lapangan yang nulis, re- porter kemudian redaktur juga pemi- mpin redaksi," jelas Mahfud MD. "Bahwa punya kecenderungan mengarahkan opini itu tidak apa-apa itu tugas media tetapi substansinya jangan sampai dibelokkan, dipalsu- kan, didramatisir sedemikian rupa. itu yang terjadi pada medsos. Proses yang berjenjang di luar redaksi lapa- ngan redaktur, pemred adalah jami- nan akurasi dan kualitas berita yang dihasilkan oleh sebuah media. Tapi sekali lagi semua itu membutuhkan kesadaran kita untuk memahami kondisi psikologis publik dan kerja keras yang bersama-sama sedang kita lakukan," katanya. Selanjutnya Mahfud MD menga- takan, "Kita mengerti bahwa dalam penulisan judul berita dan teknik yang disebut clickbait, untuk mem- buat agar judul itu menarik dan me- mancing orang untuk klik dan mem- baca berita itu. Buat saya itu tidak masalah, harus kreatif agar beritanya bisa dibaca, tetapi yang benar tanpa membelokkan substansi dan tanpa bermaksud menyesatkan orang lain membuat orang lain benci atau mem- buat orang lain senang kepada hal-hal yang seharusnya dihindari. Pokoknya jangan sampai membuat kesimpulan yang salah atas berita apalagi kalau judulnya jelas-jelas di salah." l (Imam Suwandi dan Reynaldo Adair) 9
DEWAN PERS TERKINI SEAPC-NET BAHAS KERJASAMA HADAPI EKOSISTEM DIGITAL Oleh: ASEP SETIAWAN Anggota Dewan Pers Kerjasama media di Asia Tenggara dalam meng- hadapi ekosistem digital perlu dilakukan melalui kolaborasi di tingkat re- gional. Langkah kolabora- si ini diperlukan karena masalah sama yang dihadapi media dalam menghadapi raksasa teknologi seperti Google dan Facebook. empati masyarakat dalam situasi COVID-19. Kedua, bagaimana media dapat bertahan di tengah perubahan dari ekosistem berbasis fisik ke ekosistem berbasis virtual. Teknologi digital, kata M Nuh yang juga Ketua Dewan Pers tidak hanya sebatas soal teknolo- gi namun juga mengenai peran yang utama dari teknologi itu sendiri. Demikian salah satu poin penting dalam seminar internasional South- east Asian Press Councils Network (SEAPC Net) dengan topik Exploring Media Collaboration Amidst South- east Asia's Digital Ecosystem yang berlangsung secara virtual hari Jumat (6/8). Ketua SEAPC-Net Mohammad Nuh menjelaskan, saat ini ada dua isu yang dihadapi media massa. Pertama, bagaimana media memberikankan kontribusi dalam menyelesaikan isu pandemi COVID-19. Dengan semi- nar ini, kata M. Nuh, diharapkan pa ra pembicara dari Asia Tenggara dapat berbagi pengalaman dan pe- ngetahuan bagaimana media berpe- ran dalam menghadapi persoalan COVID-19. Media sendiri diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mas- yarakat dan sekaligus mendapatkan Teknologi digital ini memiliki be- berapa peran, pertama mendukung kegiatan manusia. Kedua, teknologi digital sebagai pendorong kegiatan manusia. Ketiga sebagai faktor pem- berdayaan manusia. Keempat sebagai pendorong transformasi dan keenam sebagai faktor disruptor. Media sudah saatnya menjadi pendorong tranfsor- masi dan sekaligus sebagai pendo- rong disruptor, perubahan yang terja- di secara mendadak. HADAPI RAKSASA TEKNOLOGI Sementara itu wartawan senior Indonesia Bambang Harymurti men- jelaskan media di kawasan mengha- dapi dua musuh Bersama yakni pe- rusahaan teknologi seperti Google, Facebook dan platform lainnya yang menggerogoti pendapatan media ser- 10
DEWAN PERS TERKINI ta pandemi COVID-19. Setidaknya dua surat kabar nasional sudah tu- tup yakni Sinar Harapan dan Indopos karena tekanan itu. Demikian banyak wartawan kehilangan pekerjaannya. Kavi Chongkittavorn dari Dewan Pers Thailand menjelaskan bahwa se tiap media di Asia Tenggara meng- hadapi masalah karena pandemi COVID-19 dan kesulitan dengan eko- sistem digital. Chongkittavorn mem- berikan contoh adanya Kerjasama me dia lintas negara untuk mencip- takan konten media. Di Indonesia sudah ada kerjasama antara media di Jakarta dan Taiwan. Sedangkan me dia di Bangkok juga ada yang melakukan kolaborasi dengan media di Korea Selatan. Namun demikian kolaborasi ini juga hendaknya ber- langsung diantara negara-negara di Asia Tenggara dalam menciptakan konten di dunia digital Anggota Dewan Pers Agus Sudi- byo menjelaskan mengenai disrupsi plat form digital seperti Google dan ANGGOTA DEWAN PERS, ASEP SETIAWAN SAAT MEMBUKA SEMINAR DARING INTERNASIONAL SOUTHEAST ASIAN PRESS COUNCILS NETWORK (SEAPCNET) MELALUI ZOOM MEETING DAN SIARKAN SECARA LIVE MELALUI KANAL YOUTUBE DEWAN PERS PADA JUM'AT (6/8). (FOTO: DEWAN PERS) ...diharapkan pa ra pembicara dari Asia Tenggara dapat berbagi pengalaman dan pe ngetahuan bagaimana media berpe ran dalam menghadapi persoalan COVID­19. Fa cebook. Oleh karena itu, Agus me- nye rukan adanya koalisi hak-hak pe- ner bit Asia Tenggara. Gagasan koal- isi ini diins pirasi oleh keberhasilan Aus tralia yang mengesahkan regula- si baru Februari 2021 yakni new me dia digital platform mandatory bar gain ing codes. UU ini mengatur pem bagian pendapatan antara rak- sasa tek no logi digital dengan pener- bit local. Selain itu adanya kerjasama pem ba gian dalam hal konten dan data peng guna. Sedangkan Ketua Dewan Pers Ti mor Leste Virgilio da Silva Gu- terres menyatakan bahwa adanya SEAPC-Net ini menjadi bukti adan- ya ker ja sama di kawasan ini. Dan saatnya pula bahwa media perlu menjamin adanya kemerdekaan pers di kawasan Asia Tenggara. Dalam seminar internasional ini hadir pem- bicara lainnya yakni Tan Sri Johan Jaaffar dari Malaysia, Joon-Nie Lau dari Singapura, Sao Phal Niseiy dari Kamboja. 11
DEWAN PERS TERKINI DEWAN PERS MENETAPKAN PRIORITAS 2022 Dewan Pers menyampaikan prioritas program tahun 2022 dalam pertemuan dengan Komisi I DPR hari Senin (30/8). Selain priori- tas program, Dewan Pers juga menyampaikan ren- cana anggaran tahun 2022 dan reali- sasi program tahun 2021. Wakil Ketua Dewan Hendry Ch. Bangun menyampaikan bebera pa poin dari prioritas tersebut di de- pan anggota Komisi I DPR RI. Pro- gram prioritas pertama adalah sur vei Indeks Kemerdekaan Pers se- cara nasional. Survei IKP ini akan dilaksanakan di 34 provinsi. Dalam pelaksa naannya secara nasional sejak 2018 terjadi peningkatkan skor In- deks Kemerdekaan Pers. Program kedua yakni pendataan dan verifikasi perusahaan pers. Ber- dasarkan Pendataan perusahaan pers merupakan amanat dari Undang-Un- dang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu selain untuk melakukan pendataan perusahaan pers, seka- ligus juga untuk memastikan pelak- sanaan komitmen dalam menegakan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan guna mewujud- kan kemerdekaan pers. Dalam tahun 2021, sampai dengan 20 Agustus DEWAN PERS SAAT MENYAMPAIKAN PRIORITAS PROGRAM TAHUN 2022 DALAM PERTEMUAN DENGAN KOMISI I DPR HARI SENIN (30/8). (FOTO: DEWAN PERS) 2021 jumlah media yang telah diveri- fikasi faktual sebanyak 167 media dan lolos verifikasi faktual 110 media. Rencana tahun 2022 jumlah media yang akan diverifikasi faktual ditar­ getkan sebanyak 650 media Program prioritas ketiga adalah pelatihan Jurnalis dan Sertifikasi Uji Komptensi Wartawan (UKW). Pelati- han di 34 provinsi untuk 1.870 peserta 98% peserta UKW lulus (kompeten) 1.700 wartawan tersertifikasi. Reali­ sasi UKW 20 Agustus 2021, pelatihan Jurnalis telah dilakukan untuk 31 12
DEWAN PERS TERKINI REALISASI NILAI IKP TAHUN 2018,2019, 2020, DAN 2021 Sumber: Dewan Pers (2021) VERIFIKASI MEDIA TAHUN 2020,2021 DAN 2022 JUMLAH MEDIA LOLOS VERIFIKASI FAKTUAL JUMLAH MEDIA YANG DIVERIFIKASI FAKTUAL % MEDIA LOLOS VERIFIKASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 2020 145 114 145 80 % 100 % 1 Januari - 20 Agustus 2021 110 350 167 80 % 65,8 % 2022
650
80 %
Sumber: Dewan Pers (2021) PENYELESAIAN PENGADUAN TAHUN 2018,2019, 2020, DAN 2021 Sumber: Dewan Pers (2021) 13
DEWAN PERS TERKINI FELLOWSHIP JURNALISME PERUBAHAN PERILAKU (FJPP) Wartawan sebagai Hoax Fact Checker seputar isu penanganan covid 19 Sumber: Dewan Pers (2021) provinsi secara online, dengan jum- lah peserta sebanyak 1.755 orang dari target 1.870 orang. Sertifikasi UKW telah dilaksanakan di 26 provinsi, dengan jumlah peserta UKW seba- nyak 1.347 orang dan kompeten/lu- lus UKW sebanyak 1.273 orang (95% kompeten), dengan target seluruhnya di 34 provinsi sebanyak 1.700 orang. Rencana tahun 2022 jumlah peserta serifikasi UKW ditargetkan sebanyak 1.700 orang kompeten/lulus. Program prioritas keempat ada- lah Layanan Pengaduan pers dimana direncanakan 90% pengaduan mas- yarakat atas kasus pers terselesaikan. Dalam tahun 2021 sampai 20 Agustus 2021 jumlah pengaduan masyarakat terhadap kasus pers sebanyak 524 kasus, dan telah dapat diselesaikan sebanyak 452 kasus (86.26%). juga memberikan laporan mengenai kegiatan jurnal- isme perubahan, Kerjasama Dewan Pers dengan Satgas COVID-19. Pro- gram yang akan berlangsung sampai Dewan Pers Survei IKP ini akan dilaksanakan di 34 provinsi. Dalam pelaksa­ naannya secara nasional sejak 2018 terjadi peningkatkan skor Indeks Kemerdekaan Pers. akhir 2021 diikuti lebih dari 3000 wartawan di seluruh Indonesia. Secara garis besar, Dewan Pers juga memberikan laporan kepada Komisi I DPR mengenai Pagu An- ggaran dan Realisasi Tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, Dewan Pers menerima anggaran sekitar Rp 20 miliar. Namun karena adanya program refocusing yang disebabkan COVID-19 maka anggaran Dewan Pers menjadi sekitar Rp 14 Miliar. Sedangkan tahun 2021, anggaran yang dialokasikan dari negara sekitar Rp 35 miliar dan kemudian karena adanya refocusing berkaitan dengan COVID-19 maka anggaranya men- jadi sekitar Rp 33 miliar. Rencana anggaran Dewan Pers tahun 2022 mencapai nilai sekitar Rp 45 miliar, termasuk untuk program survei In- deks Kemerdekaan Pers senilai Rp 5,5 miliar dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk 1.870 wartawan yang mencapai nilai Rp 3,8 miliar. l (Asep Setiawan) 14
DEWAN PERS TERKINI PERS HARUS MENJADI PANDUAN KEHIDUPAN BANGSA Pers Indonesia hendaknya menjadi panduan dalam ke- hidupan bangsa Indonesia. Pers juga mampu menjadi instrumen dalam mencari solusi bangsa dalam mengh- adapi COVID-19. Termasuk perlunya pers memenuhi janji-janji kemerdekaan Indonesia kerika ber- peran sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan sebuah negara yang demokratis. munikasi dan Informatika Johny G. Plate, Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid, Duta Besar RI untuk Singapu- ra Suryopratomo, Sutradara Garin Nugroho dan Ketua GAPKI Joko Supriyono. Selain itu, acara ini juga dibuka dengan nyanyian lagu berjud- ul Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki oleh Seniman Sujiwo Tejo yang mengajak ratusan peserta yang hadir dari kalangan insan pers, to- koh pers, akademisi, konstituen serta masyarakat umum. Demikian sejumlah butir pemi- kiran yang muncul dalam acara 76 ta- hun Republik Indonesia, Refleksi Ke- merdekaan Bangsa dan Kemerdekaan Pers yang digelar secara daring pada Minggu (15/8) malam yang dipandu Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo. Acara dibuka oleh Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh. Para pembica- ra yang tampil adalah Menteri Ko- PERS JADI PANDUAN Sutradara kawakan Garin Nu- groho mengatakan, "Pers pasti ber- hubungan dengan nilai panduan yang berhubungan dengan bahasa. Di dalam wilayah hiburan semacam ini apalagi dengan adanya apa yang dise- but dunia baru digital, ketika kata-ka- ta harus pendek, disingkat, pameran perhatian dan sebagainya maka dunia media sosial itu sebetulnya melaku- kan apa yang disebut dekontruksi kembali bahasa dalam sistem media yang pada esensinya kemudian mem- beri pertanyaan, bagaimana bahasa Indonesia bisa memandu komunikasi berbangsa ketika segala-galanya dise- suaikan dalam media massa media maya tanpa etika." Dalam kehidupan modern ini, pers harus mampu menjadi panduan ketika segala-galanya itu menjadi di pragmatisme dan keluar dari etika. "Mari kita lihat negara-negara lain. Panduan-panduan keseriusan de- ngan komunikasi profesionalis yang komunikatif tapi serius terjadi di neg- ara lain," tandasnya. Garin juga menjelaskan bahwa sekarang dengan adanya OTT (over­ the­top), hiburan masuk ke Indone- sia tanpa perantara apapun, tanpa broadcasting atau satelit cukup lewat internet, segala-galanya interkonekti- vitas dengan internet. "Klik adalah se- suatu yang luar biasa dan kebudayaan baru kita. Persoalannya adalah ketika bangsa-bangsa lain melihat hiburan justru dengan profesionalismenya mampu mengemas nilai-nilai pan- duan berbangsa sebagai ekosistem, misalkan Korea. Nah kita cuma la- ma-lama jadi hiburan bangsa topping sebetulnya, toppingnya rame-rame Isinya enggak kan gitu. Jadi tidak bisa bersaing global," ujar Garin. "Pers tanpa memperhatikan nilai- nilai selera sebagai suatu ekosistem terbesar bangsa ini untuk menjadi suatu pers yang produktif, kritis den- gan nilai-nilai bahasa yang tetap ter- jaga dan komunikatif saya rasa sulit tumbuh. Kita menjadi bangsa yang mundur dan bangsa yang seleranya dianggap hanya diikuti, ketika jelek tetap jelek. Selera tidak pernah dii- kuti di seluruh dunia dan dibangun bersama seperti layaknya pendidikan dan diproses bersama," jelas Garin. PILAR DEMOKRASI Menkominfo Johnny G Plate men- jelaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan 76 tahun yang lalu tentu tidak terlepas 15
DEWAN PERS TERKINI dari peran penting pergerakan para insan pers. "Persatuan Wartawan In- donesia mencatat bahwa surat kabar Darmo Kondo, Bintang Timur, Sin, Medan Prijaji, serta ragam media ce- tak lainnya saat itu berperan menum- buhkan kesadaran nasional sekaligus menjadi wadah perjuangan bangsa mendukung para pejuang kita mela- wan penjajah. Di era sekarang pasca pengesahan undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, Indonesia juga mengakui peran pers yang san- gat penting untuk menciptakan ke- hidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang demokratis," ungkap Johnny. Menurut Menteri Johnny G. Plate, pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang penting, pers mer- upakan wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini yang selaras dengan fungsi so­ cial responsibility. "Pers menjadi wa- dah dis kusi para pemangku kepent- ingan. Pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi, menunjukkan bah- MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, JOHNNY G. PLATE HADIR DALAM ACARA "76 TAHUN REPUBLIK INDONESIA" DENGAN TEMA REFLEKSI KEMERDEKAAN BANGSA DAN KEMERDEKAAN PERS YANG DIGELAR SECARA DARING PADA MINGGU (15/8). (FOTO: DEWAN PERS) Pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi, menunjukkan bahwa se makin tinggi Kemerdekaan pers suatu negara maka semakin matang pula demokrasi di negara tersebut. wa se makin tinggi Kemerdekaan pers suatu negara maka semakin matang pula demokrasi di negara tersebut. Riset ini dilakukan oleh UNESCO pada tahun 2008 bertajuk Press Free- dom and Development," katanya Menurut Menkominfo, kebebasan pers Indonesia dituntut bergerak ce- pat merespons digitalisasi yang ada saat ini. Di saat bersamaan akselerasi transformasi digital yang dilakukan pemerintah saat ini. Laporan digital news report tahun 2021 mengisyarat- kan tiga kondisi besar yang harus di- waspadai oleh insan pers di antaran- ya yang pertama tingkat kesenjangan, gap, kepercayaan publik antara media mainstream dan media sosial yang se- makin tinggi. Kemudian yang kedua, kata Men- kominfo, isu akses publik terhadap informasi yang berkualitas. Dan yang ketiga penurunan ketertarikan publik terhadap berita dibandingkan kont- en media sosial yang semakin atrak- tif. Ketiga isu tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan pers tidak lagi 16
DEWAN PERS TERKINI terkungkung terhadap kekhawatiran pembungkaman dimana pemerintah Indonesia optimis akan selalu mam- pu menjamin kebebasan pers dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. PERS CARI SOLUSI Sementara Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo men- gajak refleksi kepada media karena dengan situasi seperti sekarang sebe- tulnya tidak ada industri yang mam- pu bertahan kecuali industri-industri yang berkaitan dengan kepentingan penanganan COVID-19. "Apakah itu? Yang punya bisnis PCR, laboratori- um, obat mungkin mereka bisa sur- vive tapi yang lain? Mereka itu sebe- tulnya dalam kesulitan," kata Dubes Tommy yang juga wartawan senior. itu media sebetulnya harus berupaya mencarikan solusi. Bagaimana kita bisa menyelesaikan dan keluar dari pandemi ini? Ada pikiran pikiran besar menyelesaikan solusi bukan hanya sekedar blaming "Karena bahwa pemerintah keliru, tetapi tidak memberikan alternatif solusinya. Ini yang harus dilakukan oleh teman- teman pers," ujar Tommy. Sebelumnya Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh juga menyatakan bahwa kontemplasi atau refleksi ini tentang kemerdekaan itu yang kem- bali pada janji-janji, janjinya ya ada di pembukaan UUD 45 itu. "UUD 45 nya boleh diubah, tapi pembukaannya kan nggak boleh. Janji-janji kemerdekaan ada di situ, Indonesia dan tumpah darah dan seterusnya itu, yang kedua memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia," kata Ketua Dewan Pers. janji-janji kita. itu Orang yang baik adalah orang yang melaksanakan janjinya. Orang yang tidak baik adalah orang yang ing- kar terhadap janjinya. Maka negara yang baik adalah negara yang tidak abai terhadap janjinya, tapi negara yang abai ternyata itu adalah negara yang tidak baik. Kita semua adalah "Saya kira LEBIH DARI 120 PESERTA TURUT HADIR DALAM ACARA YANG BERTEMA "REFLEKSI KEMERDEKAAN BANGSA DAN KEMERDEKAAN PERS" YANG DIGELAR SECARA DARING PADA MINGGU (15/8). (FOTO: DEWAN PERS) orang-orang baik dari bangsa yang baik, negara yang baik. Oleh karena itu apapun yang kita lakukan, kita berikhtiar untuk melunasi janji janji tadi itu. Meskipun sekali lagi setiap fase ada persoalannya sendiri-sendi- ri, dan penyelesaiannya tersendiri," tandasnya. Oleh karena itu, semangat yang ada adalah semangat ke-kitaan, kata Mohammad Nuh, pers juga harus kita kembangkan "The power of we". "Apa yang kita miliki tidak sebanding den- gan apa yang kita tidak miliki. Kami yakin, ikhtiar kita semua, apa yang kita hadapi bisa kita selesaikan," ka- tanya.l (Imam Suwandi dan Rey- naldo Adair) 17
DEWAN PERS TERKINI PENYEGARAN DAN PELATIHAN AHLI PERS DEWAN PERS: UPAYA DEWAN PERS UNTUK PERKUATAN MENJAGA KEMERDEKAAN PERS Oleh: JUNI SOEHARDJO Tenaga Ahli di Dewan Pers Di dalam upaya menambah Ahli Pers Dewan Pers yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang mumpuni mengenai pers dan karenanya mampu memberikan opini di depan penegak hukum, Dewan Pers mengadakan pelatihan batch (gelombang) kedua bagi para ahli pers yang sudah ada mau pun yang baru. Mereka yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan ini ra- ta-rata mewakili konstituen Dewan Pers yang tersebar di Indonesia Bagian Barat, utamanya yang berada di kota-ko- ta Pulau Sumatra dan Kalimantan. Mayoritas para peserta adalah tokoh-tokoh senior jurnalistik pada daerahnya ma- sing-masing dan memiliki pengalaman kerja yang sangat mengesankan. Seperti pada batch (gelombang) pertama pelatihan dan penyegaran ahli pers Dewan Pers yang diadakan di Surakar- ta pada bulan Juni 2021, kali ini semua yang dapat mengi- kuti pelatihan dan penyegaran Ahli Pers Dewan Pers adalah yang masuk dalam ranking 30 (tiga puluh) besar dari ke- 18
DEWAN PERS TERKINI seluruhan peserta. Ranking 30 terse- but didapatkan setelah mengikuti tes melalui daring selama kurang lebih 3 jam. Tes tersebut memiliki 3 (tiga) komponen, yakni menjawab soal-soal baik pilihan benar dan salah, memilih jawaban yang benar, serta membuat tulisan atau essai yang menjawab per- tanyaan-pertanyaan dan mengisi BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Setelah mendapatkan kepastian jumlah para peserta sesuai ranking masing-mas- ing, Dewan Pers melayangkan surat undangan kepada para peserta dan narasumber yang akan mengisi dan mengajar pada sessi-sessi pelatihan dan pengajar Mengingat penyelenggaraan ini diadakan di Banten pada 19 Agustus hingga 21 Agustus 2021 dan di tengah kondisi pandemi yang mengakibat- kan pembatasan pergerakan manusia antara provinsi dan kepulauan, yang disebut sebagai PPKM atau Pember- lakuan Pembatasan Kegiatan Mas- yarakat, maka semua tahapan penye- lenggaraan dilakukan dengan standar kepatutan dan kepatuhan protokol FOTO BERSAMA PARA PESERTA PENYEGARAN DAN PELATIHAN AHLI PERS DEWAN PERS DENGAN PARA NARASUMBER PADA KAMIS (19/8). (FOTO: DEWAN PERS) ...bahwa untuk menjaga kemerdekaan pers, Dewan Pers tidak mungkin bertindak sendirian mengingat jumlah Anggota Dewan yang terbatas sementara area yang wajib untuk dijaga adalah seluas Republik Indonesia kesehatan yang sudah digariskan oleh Pemerintah. Saat terakhir setidaknya ada 2 atau 3 orang yang gagal untuk berangkat ke Jakarta karena tes PCR mereka menunjukkan para calon peserta tersebut terpapar oleh virus COVID-19. Di tengah ketatnya protokol kese- hatan, acara Penyegaran dan Pelati- han Ahli Pers Dewan Pers ini dibuka oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Mo- hammad Nuh. Di dalam sambutan- nya, M. Nuh mengatakan bahwa war- tawan adalah pihak yang diharapkan terus menerus memperluas wawasan dan memperdalam kemampuannya sehingga mampu mengikuti perkem- bangan zaman dan tuntutan yang mengikutinya. Sehingga dapat dika- takan wartawan wajib memiliki wa- wasan, intelektual dan spesialisasi. Di dalam presentasi yang diberi- kannya, Profesor Nuh memberikan kerangka pemikiran bahwa untuk menjaga kemerdekaan pers, Dewan Pers tidak mungkin bertindak sendi- rian mengingat jumlah Anggota De- wan yang terbatas sementara area 19
DEWAN PERS TERKINI yang wajib untuk dijaga adalah seluas Republik Indonesia selain berbagai masalah seperti perubahan model bisnis perusahaan media akibat dis- rupsi teknologi, perkembangan me- dia sosial, pandemi yang berlangsung hampir 2 (dua) tahun terakhir dan seterusnya. Menghadapi tantangan sebesar inilah para Ahli Pers Dewan Pers berada di garda terdepan un- tuk memastikan pers memiliki ke- merdekaan dan karenanya pada gili- rannya memastikan demokrasi tetap terpelihara di Indonesia. Prof Nuh menekankan bahwa di dalam posisinya sebagai Ahli Pers De- wan Pers semua ahli pers ini berperan besar sebagai mesin (engine) untuk meningkatkan kualitas pers dengan cara memberikan opininya yang dipergunakan sebagai bahan pertim- bangan keputusan para penegak hu- kum dalam perkara yang melibatkan media massa di Indonesia. Dasar pertimbangan pengambi- lan keputusan mau pun amar putu- san para penegak hukum ini nantinya merupakan tonggak-tonggak hukum yang dipelajari oleh para pejabat se- lanjutnya yang akan membaca dan mempelajari bagaimana Undang-un- dang Pers dilaksanakan. Dengan keberlanjutan pemahaman seperti inilah Indonesia akan memastikan bahwa semakin banyak stakehol ders yang memahami bagaimana cara menghindari kesalahan fatal mem- berangus kemerdekaan pers. Pers jelas merupakan sektor yang mem- berikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan yang tidak dapat disuarakan oleh mereka sendiri, se- mentara pada saat yang sama pers juga memberikan pemahaman bagi khalayak bahwa mereka memiliki hak berekspresi dan mendapatkan informasi sahih dan karenanya patut diperhitungkan oleh pihak penguasa. Namun demikian, Ketua Dewan Pers sekali lagi mengingatkan bah- wa informasi juga memiliki kategori. Saat ini dengan maraknya berita-ber- ita hoax dan misinformasi yang me- nimbulkan keresahan di kalangan warga juga terdapat kategori infor- masi yang disebut disinformasi mau pun mal-informasi. Kedua kategori baru tersebut mengacu kepada infor- masi yang benar tetapi disampaikan tanpa konteks dan informasi keliru yang disampaikan dengan tujuan ja- hat. Menjaga agar informasi sah ini menuntut ekosistem yang sehat yakni kompetensi, integritas dan juga per- lindungan (bagi para penggiat) serta kesejahteraan semua para penggiat di bidang jurnalistik. Baik perlindungan dan kesejahteraan ada pada tangan perusahaan pers yang menjamin dan mendukung para pekerja media den- gan berbagai tunjangan yang mem- buat para wartawan bekerja dengan tenang. Dengan memastikan semua tersebut, diharapkan para faktor penggiat di bidang ini dapat menjaga kemerdekaan pers Sesudah mendapatkan arahan di dalam sambutan ini, para peser- ta penyegaran dan pelatihan ahli pers oleh Dewan Pers ini langsung mendapatkan siraman ilmu dari Prof. Bagir Manan yang pernah menjadi Ketua Dewan Pers selama dua peri- ode setelah sebelumnya menjadi Ketua Mahkamah Agung. Sesi beri- kutnya diisi oleh Dr. Andi Samsan Nganroe, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Kedua pem- bicara yang mewakili dunia yudisial ini mengingatkan pentingnya pen- egak hukum, utamanya hakim, dalam mendapatkan informasi yang lengkap dari Ahli Pers Dewan Pers mengenai cakupan dan rentang Undang-un- dang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diamanatkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Ta- hun 2008. Dalam presentasinya Dr. Andi Samsan Nganroe mengingatkan bahwa para hakim patut taat kepada Surat Edaran yang berfungsi sebagai pedoman bagaimana struktur yudi- sial di Indonesia menangani kasus yang berkaitan dengan pers. Sengke- ta pers yang persoalannya hampir selalu terkait dengan karya jurnalis- tik, dapat ditangani/diperiksa secara proporsional guna menilai dan me- nentukan bobot pelanggarannya apa- kah sengketa pers yang dilaporkan/ diadukan murni kasus etik ataukah memang merupakan kasus hukum (pidana atau perdata) ataukah kasus etik sekaligus kasus hukum. Dan yang lebih penting juga untuk menentu- kan apakah berita yang dimasalahkan merupakan karya jurnalistik atau bu- kan. Sessi berikutnya adalah Ahli Pers Dewan Pers Herutjahjo yang sudah belasan tahun melayani menjadi Ahli Pers di dalam berbagai kasus pemi- danaan di persidangan. Beliau mem- berikan berbagai tips untuk menjadi Ahli Pers, salah satunya pada saat menghadapi pemidanaan yang meng- gunakan Undang-undang No. 19 Ta- hun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Narasumber berikutnya adalah Dr. Mahfud MD, Menteri Koordina- tor Politik, Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Maju, yang menyempatkan diri memberikan pengajaran dan up- date mengenai kondisi terkini dari dunia politik, hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Prof. Dr. Mah- fud MD yang akrab disebut Menko- polhukam ini memberikan beberapa tantangan bagi sektor pers, antara lain bahwa perkembangan teknologi menjadi tantangan utama bagi dun- ia pers sehingga para penggiatnya harus mencari cara dalam mengatasi konvergensi demi bertahan hidup. Tantangan lain bagi wartawan ada- lah bahwa keharusan peran media massa untuk dimaksimalkan karena kemungkinan tergeser oleh media so- sial yang bekerja tanpa kontrol etika, tidak memperdulikan kualitas infor- masi yang disajikan, dan tidak beker- ja untuk demokrasi. Setelah sessi yang dilaksanakan dengan daring ini, para peserta dia- jar langsung oleh Wina Armada yang telah berpengalaman dalam menjadi Ahli Pers Dewan Pers selama ber- tahun-tahun dan menjadi Ahli Pers Dewan Pers di dalam beberapa ka- sus pemidanaan pers di pengadilan. Beliau memegang tiga sessi di da- lam Penyegaran dan Pelatihan Ahli Pers Dewan Pers sini. Bukunya yang berjudul Menjadi Ahli Dewan Pers baru dicetak dan langsung dibagikan kepada para peserta pelatihan. Buku itu dapat dikatakan menjadi buku pedoman bagi para Ahli Pers Dewan Pers saat bertugas menjadi Ahli Pers, mau pun saat menghadapi berbagai 20
DEWAN PERS TERKINI pertanyaan masalah hukum di sepu- tar sektor pers. Dalam salah satu sessinya, Wina Armada mengingatkan agar para Ahli Pers Dewan Pers mempersiapkan semua dokumen legal dan adminis- trasi yang kemungkinan akan diper- tanyakan pada saat duduk di kursi Ahli di hadapan Majelis Hakim. Do- kumen legal dan administrasi itu termasuk fotokopi ijazah Pendidikan ahli yang bersangkutan, dokumen se- bagai Ahli Pers Dewan Pers, serta Su- rat Penugasan Ahli Pers dalam kasus yang sedang disidangkan. Wina Armada juga mengingatkan agar sebelum hadir di persidangan, Ahli Pers Dewan Pers wajib mempe- lajari kasus yang disidangkan, selain juga menguasai Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kese- mua persiapan itu akan membantu Ahli Pers yang ditugaskan saat meng- hadapi berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh Majelis Hakim mau pun Kuasa Hukum dari pihak yang berseberangan. Tanpa persiapan SALAH SATU AHLI PERS DEWAN PERS, CHELSIA CHAN SAAT MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA NARASUMBER SAAT ACARA PENYEGARAN DAN PELATIHAN AHLI PERS DEWAN PERS PADA KAMIS (19/8). (FOTO: DEWAN PERS) ...kategori baru tersebut mengacu kepada informasi yang benar tetapi disampaikan tanpa konteks dan informasi keliru yang disampaikan dengan tujuan jahat. yang memadai, maka semua pernya- ta an dan opini Ahli Pers Dewan Pers akan dianggap tidak mencukupi men jadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, terutama pemidanaan terhadap war- tawan. Apabila ini terjadi, maka war- tawan kemungkinan akan menjadi terpidana dan karenanya merupakan kekalahan bagi kemerdekaan pers. Wina Armada mengingatkan bahwa profesi wartawan adalah suatu offi­ cium nobile atau profesi yang mulia, seperti layaknya dokter, dan ahli hu- kum. Profesi ini mewajibkan peng- giatnya untuk memiliki independen- si dan pemahaman akan bidangnya yang terus menerus dikembangkan dan diperdalam. Narasumber lain adalah Prof. Dr. Insan Budi Maulana yang memberi- kan pengajaran mengenai perkara yang berkaitan dengan hak milik in- telektual. Pada dasarnya kepemilikan intelektual bagi wartawan yang terikat perjanjian dengan tempatnya bekerja menyisakan kepemilikan intelektual 21
DEWAN PERS TERKINI sebagai pencipta atau perancang, dan bukan lagi pemilik hak cipta. Sessi ini merupakan salah satu sessi yang mendapatkan perhatian, mengingat hak milik intelektual sering jadi ma- salah sengketa antara wartawan de- ngan pemilik perusahaan media. Menyambung sessi hak milik inte- lektual adalah Dr. Bambang Sadono, salah seorang pencetus Undang Un- dang Pers. Di dalam presentasinya beliau menyampaikan latar belakang mengenai perlunya suatu badan inde- penden yang mengatur sendiri sektor pers, atau badan swa regulasi, yang kemudian mengejawantah dalam pasal yang mengatur Dewan Pers di dalam batang tubuh Undang Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebagai saksi pelaku dari penyu- sunan Undang-undang Pers yang menjadi dasar berkegiatan di bidang pers, Dr Bambang Sadono mengi- ngatkan bahwa di dalam konside- rans Undang Undang No. 40 Tahun 1999 huruf c disebutkan bahwa "pers nasional sebagai wahana komunika- si massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melak- sanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-bai- knya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindu- ngan hukum, serta bebas dari cam- pur tangan dan paksaan dari mana pun." Dengan mengingat konsiderans ini, jelas para wartawan selain wajib melakukan pekerjaannya dengan pro- fesional juga menyadari beban tang- gung jawab yang mengiringi pelak- sanaan pekerjaannya yang aspeknya multidimensional. Dua sessi terakhir diisi oleh Prof. Dr. Syaiful Bakhri mengenai asas pra- duga tak bersalah dalam delik pers serta wakil dari Jaksa Agung Repu- blik Indonesia yang diwakili oleh Arief Muliawan SH MH Kepala Ba- gian Tata Usaha Pidana Umum Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang pada waktu penyusu- nan Surat Keputusan Bersama tiga Pejabat mengenai Pedoman Interpre- tasi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektorik merupakan salah satu pejabat yang bertanggung jawab langsung dalam penyusunan dan ...wartawan harus segera menyesuaikan diri, baik wawasan maupun kemampuan, dengan perubahan yang terjadi di dunia. Tanpa wawasan dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan, baik secara teknologi mau pun dalam menjaga amanah sebagai penjaga kemerdekaan pers, kemerdekaan pers di Indonesia akan mengalami ancaman besar. pembahasan di antara lembaga tinggi negara yang bersama-sama menyu- sun naskah hukum tersebut. Kedua pembicara ini menun- jukkan pentingnya wartawan untuk menggunakan kemerdekaan pers ti- dak dapat disalah gunakan de ngan pada memberikan saat peliputan serta menghindari pernyataan opini pribadi wartawan yang menyusun berita. Keduanya me- nekankan bahwa pers mempengaruhi kehidupan dan opini masyarakat ses- uai dengan karakteristik pers sebagai pilar keempat demokrasi sebagai pembentuk opini publik. Keduanya memiliki pendapat yang sama bah- wa fungsi pers baru efektif terlaksana apabila etika jurnalistik dikedepank- an saat melaksanakan penugasan sebagai wartawan. Prof. Dr. Syaiful Bahkri juga mendalami subyek siapa itu Penanggung Jawab di perusahaan media dalam kaitannya dengan delik pers. penghakiman Pelatihan dan penyegaran selama tiga hari ini mengingatkan kepada keynote speech pada saat Prof. Dr. Mohammad Nuh membuka pelati- han secara resmi. Profesor. M. Nuh mengingatkan bahwa wartawan ha- rus segera menyesuaikan diri, baik wawasan maupun kemampuan, den- gan perubahan yang terjadi di dunia. Tanpa wawasan dan kemampuan be- radaptasi terhadap berbagai peruba- han, baik secara teknologi mau pun dalam menjaga amanah sebagai pen- jaga kemerdekaan pers, kemerdekaan pers di Indonesia akan mengalami ancaman besar. Pelatihan ini ditutup dengan uji- an tertulis yang berlangsung dua jam penuh pada Sabtu, 21 Agustus 2021. Pelaksanaan ujian ini dilakukan de- ngan sistem open book dan memi- liki tiga komponen ujian yang sama dengan saat melakukan screening kepesertaan. Hasil ujian yang akan menentukan siapakah yang berhak menyandang kelulusan sebagai Ahli Pers Dewan Pers akan diumumkan pada saat semua jawaban ujian te- lah diperiksa oleh para penguji yak- ni Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun, Anggota Dewan Pers M. Agung Dharmajaya, serta Wina Ar- mada.l 22
DEWAN PERS TERKINI PELATIHAN WARTAWAN MEDIA CETAK DALAM PROGRAM FELLOWSHIP JURNALISME PERUBAHAN PERILAKU Anggota Dewan Pers Agus Su dibyo menekan bahwa karya yang disampaikan oleh wartawan peserta program Fellowship Jur- nalisme Perubahan Per- ilaku (FJPP) haruslah kar- ya orisinil yang ditulis langsung oleh peserta bukan mengambil dari tulisan atau karya orang lain. Selain itu karya itu adalah berkualitas dan memenuhi kaidah jurnalistik yang berlaku. Hal ini disampaikan Agus dalam sambutannya saat mengantarkan acara Pembekalan Fellowship Jur- nalisme Perubahan Perilaku (FJPP) Media Cetak. Acara yang digelar se- cara daring ini menghadirkan empat praktisi pers yang senior yakni Erwan Widyarto, Tofan Mahdi, Sidik Pramo- no, dan Rustam Fachri Mandayun, Kamis (5/8) siang. "Kebetulan saya juga ikut meng- ku rasi konten yang dibuat oleh pe- serta. Saya ingin memberikan catatan kepada peserta agar mengirimkan karyanya sendiri bukan dari orang lain atau timnya. Meskipun peserta adalah redaktur mestinya bisa menu- lis sendiri bukan ambil dari tulisan reporternya, jangan sampai kemu- dian peserta berbuat aniaya dengan mengambil karya orang lain namun orang yang membuat karya itu tidak dapat apa-apa," ujar Agus melalui zoom meeting. Menurut Agus, Secara moral hal tersebut tidak dibenarkan dan tentu saja akan tidak lolos dari proses kur- asi editor. Keaslian atau otentisitas karya menjadi acuan penting dalam memproduksi karya untuk program kerjasama Dewan Pers bersama Sat- gas Penanganan Covid-19. Pada ke- giatan yang dipandu Tenaga Ahli De- wan Pers Steffi Fatimah ini dihadiri sekitar 250 peserta. Selanjutnya Agus Sudibyo mene- kankan agar para jurnalis dapat men- jaga orisinalitas dan meningkatkan kualitas karya yang dimasukkan ke dalam penilaian editor FJPP. "Hal yang paling penting kita berharap program ini bukan sekedar bantuan langsung tunai dari negara maupun pemerintah kepada wartawan yang terdampak oleh pandemi COVID-19, namun juga bisa membantu upaya pe- merintah mengatasi pendemi melalui pemberitaan yang berkualitas dan bisa mengubah perilaku masyarakat agar lebih sehat dan aman dari resiko penyebaran berita hoaks", tegasnya. STANDARDISASI REDAKSI Di sesi pertama, Erwan Widyarto menyampaikan materi terkait jurnal- isme media cetak tentang nilai etika 23
DEWAN PERS TERKINI SENIOR JURNALIS TEMPO YANG SEKALIGUS TENAGA AHLI DEWAN PERS, RUSTAM FACHRI MENJADI NARASUMBER DALAM PELATIHAN WARTAWAN FELLOWSHIP JURNALISME PERUBAHAN PRILAKU (FJPP) YANG DI ADAKAN SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING PADA KAMIS (5/8). (FOTO: DEWAN PERS) dan profesi, akurasi, kejujuran dan pers yang sehat. Erwan menyampai- kan detail tentang standarisasi redak- sional yang diterap dalam program tersebut. "Program ini menjadi ajang edu- kasi bagi para wartawan untuk me- ningkatkan kualitas produk jurnalis- menya, salah satunya bagaimana agar peserta mampu membuat judul yang menarik bukan seperti artikel humas. Wartawan mesti punya curiosity yang tinggi atau rasa ingin tahu yang leb- ih," ujar Erwan yang pernah menjadi jurnalis di Jawa Pos Group yang kini juga mengelola bank sampah. Tofan Mahdi mantan Wapemred Jawa Pos dalam sesi kedua me nyam- pai kan materi berjudul Beda Menu- lis Ekonomi Bisnis dan Advertorial. "Saya berharap berita ekonomi dan bisnis di masa pandemi dari peserta FJPP bisa lebih berdampak dan ber- warna bukan sekedar corong iklan atau advertorial pihak tertentu," tegas Tofan. Sidik Pramono di sesi ketiga men- yampaikan materi berjudul Memu- "Kita bisa memberitakan rilis dari lembaga. Pas ti kan kita mesti mengkonfirmasi ke benaran informasi yang diterima bukan langsung memberitakannya, jika tidak maka akan menjadi berita yang resiko hoaks. Selain itu rilis perlu diperkaya dengan informasi dan memperdalam informasi." lung atau Memaknai Angka. "Warta- wan FJJP perlu memaknai angka bu kan sekedar memulungnya. Kare- na pemirsa/pembaca membutuh- kan pengetahuan tentang makna angka tersebut. Misalnya angka penderita covid-19 dan angka terkait ekonomi," ungkap Sidik. Wartawan bukan sekedar memberitakan peris- tiwa saja namun bisa menjelaskan tren, pola dan memberikan makna dalam sebuah peristiwa. Sementara itu Rustam Fachri Man dayun Senior Jurnalis Tempo dalam sesi ke terakhir memberikan kiat menyikapi kondisi pandemi bagi wartawan yang sangat terbatas aksesnya dalam melakukan lipu- tan. "Kita bisa memberitakan rilis dari lembaga. Pas ti kan kita mesti mengkonfirmasi ke benaran infor- masi yang diterima bukan langsung memberitakannya, jika tidak maka akan menjadi berita yang resiko hoaks. Selain itu rilis perlu diper- kaya dengan informasi dan mem- perdalam informasi," ungkap Rus- tam. l (Imam Suwandi) 24
DEWAN PERS TERKINI VERIFIKASI FAKTUAL PERUSAHAAN PERS SECARA VIRTUAL: TEROBOSAN DI MASA PANDEMI COVID-19 Oleh: WINARTO Peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, te- ru tama di kota-kota besar di Jawa mendorong pe me - rin tah mengeluarkan ke bi- jakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mas- yarakat) Darurat. Kebijakan PPKM Darurat berlaku mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, kemudian diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Setelah itu, kebijakan yang membata- si mobilitas warga guna mencegah penularan COVID-19 itu terus diper- panjang hingga akhir Agustus 2021. Penerapan PPKM Darurat men- gakibatkan kegiatan verifikasi peru- sahaan pers secara faktual berupa pe- meriksaan langsung di kantor redaksi media, tidak dapat dilakukan. Sebel- umnya, meski pandemi COVID-19 masih berlangsung Dewan Pers tetap melakukan verifikasi faktual terha- dap sejumlah perusahaan pers, den- gan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selama bulan Agustus kegiatan seperti itu praktis terhenti. Meskipun demikian, bukan berar- ti bahwa kegiatan verifikasi faktual sama sekali tidak dapat dilakukan. Verifikasi faktual terhadap pe- rusahaan pers tetap dilakukan oleh Dewan Pers, namun tidak dilakukan dengan mendatangi kantor redaksi media, melainkan secara virtual den- gan memanfaatkan sarana teknologi digital. Hal ini dimungkinkan setelah Dewan Pers menerbitkan Peraturan Nomor 01/Peraturan-DP/VI/2020 ten tang Pedoman Verifikasi Faktual Pe rusahaan Pers Secara Virtual. Pe- nerbitan Peraturan Dewan Pers pad bulan Juni 2020 tersebut memang di latarbelakangi oleh merebaknya pe nyakit COVID-19 yang mendorong pe merintah mengeluarkan kebijakan membatasi mobilitas dan perte muan- pertemuan fisik warga masyarakat. Verifikasi perusahaan pers seca­ ra virtual merupakan upaya terobo- san untuk mengatasi kendala se- perti adanya kondisi darurat seper ti ini pandemi COVID-19 sekarang yang membatasi mobilitas dan per- temuan-pertemuan secara tatap mu- ka. Selain itu, verifikasi secara daring 25
DEWAN PERS TERKINI juga dapat menjadi solusi bagi mas- alah jarak geografis. Perusahaan pers yang secara geografis berada jauh dari jangkauan Dewan Pers tetap dapat diverifikasi melalui sarana teknologi digital tersebut. DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN Sepanjang tahun 2021 kegiatan verifikasi faktual perusahaan pers secara virtual telah cukup banyak di- lakukan. Memasuki bulan Juli 2021, saat diterapkannya kebijakan PPKM Darurat, kegiatan verifikasi faktual secara virtual atau daring semakin intensif dilaksanakan. Dalam dua bu- lan yaitu Juli dan Agustus 2021 ada 13 (tigabelas) perusahaan pers yang diverifikasi secara virtual. Mereka yaitu media Benuanta (cetak) dan benuanta.co.id (Kalimantan Utara), (Kalimantan Sela- tan), (Jakarta), Media Sinergi (cetak) dan Mediasinergi.co (Sulawesi Selatan), Gerbangindone­ (NTB), (Su- matera Utara), (Ka li man tan Tengah), Harian Timor Ekspres (NTT), Pos Kupang (NTT), (Jawa Timur), dan Ceriatv.co.id (Riau). VERIFIKASI FAKTUAL PERUSAHAAN PERS POS KUPANG DILAKUKAN SECARA VIRTUAL MELALUI ZOOM, PADA JUM'AT (13/8). (FOTO: DEWAN PERS) Perusahaan pers yang secara geografis berada jauh dari jangkauan Dewan Pers tetap dapat diverifikasi melalui sarana teknologi digital tersebut. Meskipun disebut sebagai veri- fikasi secara virtual, pelaksanaan verifikasi berlangsung secara hybrid karena adanya keharusan kehad- iran seorang saksi di kantor redaksi perusahaan pers ketika dilakukan diverifikasi. Saksi adalah seseorang yang ditunjuk oleh Dewan Pers, be- rasal dari organisasi perusahaan pers atau organisasi wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers sep- erti Serikat Perusahaan Suratkabar (SPS), Asosiasi Media Siber Indo- nesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatu- an Wartawan Indonesia (PWI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI). Ke- beradaan saksi dimaksudkan untuk memastikan bahwa berkas dokumen dan data yang disampaikan secara daring oleh perusahaan pers kepada tim verifikasi, seperti Akta Perusa- haan, sertifikat lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sertifikat BPJS dan dokumen lainnya, adalah sesuai fakta atau merupakan dokumen asli. Saksi juga berperan memastikan ke- beradaan kantor redaksi perusahaan pers dengan alamat sesuai dengan yang tercantum dalam aplikasi pen- dataan Dewan Pers. 26
DEWAN PERS TERKINI Dalam verifikasi faktual secara vir tual tim verifikasi terdiri dari Ang­ gota Dewan Pers, Tenaga Ahli, dan Ang gota Pokja Komisi Pendataan De- wan Pers didampingi Staf Sekreriat. Se dangkan sebagai wakil perusahaan pers yaitu Penanggung Jawab/Pe- mim pin Redaksi, didampingi staf ba- gian administrasi/HRD, dan staf re- da ksi. Kehadiran Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi dalam kegiatan ve rifikasi bersifat wajib, sehingga apa bila Penanggung Jawab/Pemim- pin Redaksi tidak hadir pelaksanaan verifikasi dibatalkan dan dijadwalkan ulang. Kegiatan verifikasi faktual virtual sejauh ini dapat dilakukan dengan efektif. Secara kualitas, pelaksanaan verifikasi faktual secara virtual dapat dipertanggungjawabkan sebagaima- na halnya pelaksanaan verifikasi fak tual secara offline tatap muka lang sung di kantor redaksi media yang bersangkutan. Dalam verifika­ si secara virtual tidak jarang perta- nyaan-pertanyaan atau permintaan klarifikasi dari tim verifikasi kepada Penanggung Jawab perusahaan pers cukup detil. Di luar pertanyaan ter- kait dengan persyaratan administratif VERIFIKASI FAKTUAL PERUSAHAAN PERS HARIAN TIMOR EXPRESS DILAKUKAN SECARA VIRTUAL MELALUI ZOOM, PADA KAMIS (12/8). (FOTO: DEWAN PERS) Verifikasi baik adminis tratif maupun faktual dimaksudkan untuk mendorong perusahaan pers menjadi perusahaan pers yang profesional dengan produk karya jurnalistik berkualitas. dan legal perusahaan pers, tim veri- fikasi juga menanyakan berbagai hal me nyangkut konten dan proses kerja jurnalistik media yang bersangkutan. Bila ada kekurangan-kekurangan pa- da me dia tersebut, tim verifikasi akan mem berikan masukan-masukan ke- pada Penanggung Jawab dan mana- jemen media untuk melakukan per- baikan. Memang, tujuan verifikasi peru­ sa haan pers bukan hanya untuk me- mas tikan keberadaan perusahaan pers, dan mencek validitas data dan dokumen perusahaan pers agar me- menuhi standar perusahaan pers. Lebih dari itu, verifikasi baik adminis­ tratif maupun faktual dimaksudkan untuk mendorong perusahaan pers menjadi perusahaan pers yang pro- fesional dengan produk karya jurnal- istik berkualitas. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini semestinya tidak menjadikan media pers pasrah dalam keterpurukan, sebaliknya harus tetap berupaya bangkit dan terus memper- baiki kinerjanya. Oleh sebab itu, De- wan Pers pun tidak pernah berhenti untuk melakukan verifikasi dan men- dorong media agar semakin profes- sional. l 27
DEWAN PERS TERKINI PENELITIAN MENDORONG KEBIJAKAN BERBASIS TRADISI AKADEMIK data, informasi, knowledge dan wis­ dom yang kita ingin perkuat. Jangan sampai terjebak yang kita sampaikan tidak ada data dan faktanya itu fatal bukan mencerdaskan tapi penyesa- tan. Apa yang kita jadikan keputusan berikutnya punya dasar pegangan se- hingga masyarakat tercerahkan kare- na basisnya jelas ada," ungkapnya. Meskipun demikian, kata M Nuh, pada akhirnya disadari pula bahwa survei tidak mencerminkan 100% be- nar dan ada error marginnya 2,5%. Namun dengan hasil itupun masih bisa menjadi pijakan dalam mengam- bil keputusan Penelitian yang menganalisis kon ten media online dalam ren- tang waktu 2020-2021 mengenai isu COVID-19 tersebut bisa dikatakan me lengkapi penelitian sebelumnya yang dilakukan Dewan Pers bersama Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan Universitas Prof. Dr. Moes topo (Beragama). Jakarta, Dewan PersKetua Dewan Pers Mohammad Nuh menyatakan penelitian yang dilakukan Dewan Pers pada tahun 2021 ini merupa- kan bagian tradisi akademik yang perlu dipertahankan. Dengan penelitian inilah ditemukan berbagai fakta yang objektif yang diperlukan dalam melaksanakan sebuah kebija- kan termasuk di bidang pers. Hal itu dikemukakan, M. Nuh saat membuka acara yang digelar Dewan Pers dalam pemaparan hasil penelitian London School of Public Relations (LSPR) hari Jumat (27/8). Penelitian yang dilakukan dalam kerangka kerjasama Dewan Pers dan LPSR ini berjudul Analisis Isi Pem- beritaan Covid-19 pada Media Online di Indonesia Periode Maret 2020 sampai Februari 2021. Ketua Dewan Pers menyampaikan penghargaan kepada tim riset LSPR yang telah dikoordinasikan oleh Dr. Joe Harrianto karena sukses melak- sanakan programnya. " Apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari mem- KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH SAAT MEMBERIKAN SAMBUTAN DALAM ACARA DISKUSI HASIL PENELITAN YANG DILAKUKAN OLEH LONDON SCHOOLS OF PUBLIC RELATION YANG BERJUDUL "ANALISIS ISI PEMBERITAAN COVID-19 PADA MEDIA ONLINE DI INDONESIA" PADA JUM'AT (27/8). (FOTO: DEWAN PERS) bangun tradisi akademik. Tradisi ak- ademik tidak hanya di kampus. Apa yang harus kita upayakan adalah tr- adisi akademik ini bisa tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah objektivitas," kata M Nuh. Selanjutnya dikatakan, "Dewan Pers dalam mengambil keputusan mestinya diberikan potret obyektifi­ tas. Survey penting karena ingin me- ngungkap apa yang duduk perkara yang sebenarnya berlaku dalam mas- yarakat." Lebih lanjut M. Nuh mengatakan bahwa upaya yang disajikan ke publik ini bukan hanya "rasanya" tapi juga berdasarkan data yang diambil dari riset disajikan, dikaji, dianalisis ber- sama. ini kita ingin membangun mata rantai "Dengan tradisi akademik Temuan dari hasil penelitian LSPR antara lain: kurang dari se- paruh berita yakni sekitar 46 persen yang memenuhi standar laporan jur- nalistik yang berisi 5W+1H. Kemudi- an sumber berita resmi media online baik dari pemerintah maupun lem- baga lainnya sekitar 87 persen yang diandalkan oleh jurnalis, Laporan penelitian ini juga me- nye butkan bahwa, sekitar 82 persen dari peristiwa atau informasi paling banyak dijadikan berita daripada argumentasi. Media online dalam me laporkan berita COVID-19 ini me- lakukan cover both side sekitar 55 persen. Sedangkan berita media on- line tentang COVID-19 ini kebanya- kan yakni sekitar 56 persen bersifat netral. Sisanya para jurnalis media online memberikan tune negative se- banyak 17 persen dan berita bernada positif 26 persen. Mengenai judul berita media online selama sekitar setahun ini mengandung esensi beritanya yang lengkap sampai hampir 70 persen. Dan media online di Indonesia ini hampir setengahnya selama setahun ini memberitakan bidang kesehatan baru berita lainnya seperti politik dan kebijakan pemerintah. l (Imam Su- wandi) 28
DEWAN PERS TERKINI PUBLIK PILIH MEDIA ARUS UTAMA Oleh: SHANTI RUWYASTUTI Tenaga Ahli di Dewan Pers Dewan Pers dan Universi- tas Moestopo bekerjasama membuat penelitian ten- tang "Kepercayaan Pub- lik terhadap Media Arus Utama di Era Pandemi COVID-19" pada bulan Juli 2021. Salah satu kesimpulan survei ini, publik memilih media arus utama siber untuk kecepatan dan informasi kredibel pada masa pandemi. Responden survei terdiri dari 47% generasi Z usia 13-25 tahun, 30,3% generasi millennial usia 25-40 tahun, 20,3% generasi X usia 40-56 tahun dan 2,5% generasi baby boomers usia di atas 56 tahun. Media baru (You­ tube, Whatsapp, Instagram, media si ber) menjadi pilihan teratas bagi se- bagian besar responden dalam meng- konsumsi media sehari-hari. Me dia yang diakses pertama kali oleh res- pon den untuk mendapatkan informa- si sebanyak 22.5% menggunakan WhatsApp, media siber atau online me dia dipilih oleh 22% respon- den dan sebanyak 18.7% responden menggunakan Instagram sebagai me- dia pertama yang diakses sehari-hari Media online/siber merupakan media yang paling tinggi digunakan oleh responden dalam mencari kebe- informasi sebesar 32.51%, naran ke mudian TV/Streaming sebesar 18.13%. Adapun media sosial You­ Tube dipilih oleh 10.51%, surat ka- bar harian 8.26%, Twitter 7.33% dan WhatsApp 6.41% dipilih oleh respon- den. TikTok merupakan media baru yang banyak digunakan saat pandemi sebesar 1.44% dan lebih tinggi dari Line sebesar 0.69%. Kategori media arus utama media siber dipilih karena kecepatan infor- masi oleh 35.5 % responden, 25.6% karena kemudahan akses informasi, dan 17.1% karena informasi terper- caya. Radio/radio streaming seban- yak 40.2% responden tidak mengak- ses radio, 21.2% karena kemudahan mengakses, dan 16.9 % karena kece- informasi. Televisi/televisi patan 29
DEWAN PERS TERKINI streaming dipilih karena kemudahan akses informasi 27.6%, kecepatan in- formasi 22.1% dan informasi yang ter percaya 18.8%. Media pers lebih dipercaya ber- dasarkan faktor data dan fakta yang disajikan, nama besar media, nara- sumber berita, dan tidak ada pilihan. Media siber dipercaya berdasarkan faktor data dan fakta yang disajikan 42.3%, nama besar media 26.2 % dan narasumber berita 25.5%. Radio ber- dasarkan faktor data dan fakta yang disajikan 30 persen, narasumber ber- ita 29.3 persen dan nama besar 19.6% karena nama besar media. Televisi/ televisi streaming berdasarkan faktor data dan fakta yang disajikan 37.2%, narasumber berita 30%, dan 23% ka- rena nama besar media. Sebagian besar responden dari 34 provinsi mempercayai informasi dari pakar di bidang yang relevan terkait informasi Covid-19. Narasumber dari pemerintah dipercayai oleh respon- den yang berasal dari NTT, Jawa Ten- gah, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara dengan jumlah yang berimbang antara pakar dengan narasumber dari pemerintah. Hadirnya media Tiktok disaat pan de mi memberikan informasi per- ta ma bagi khalayak yaitu sebesar 3.0%. Pa da tahun 2019 media onli ne/ siber merupakan media dalam men- da patkan informasi pertama sebesar 26.67%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 22.5%. Pada tahun 2020 WhatsApp merupakan media perta- ma dalam mendapatkan informasi yaitu sebesar 22.5% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 22.75%. Universitas Moestopo me nyam- paikan beberapa rekomendasi terkait hasil penelitian ini. Pertama, data dan fakta menjadi salah satu kekua- tan media arus utama dalam mem- peroleh kepercayaan dari publik, oleh karena itu perlu peningkatan kemam- puan SDM media arus utama dalam melakukan kerja jurnalistiknya. Pen- ingkatan SDM ini melalui Uji Kompe- tensi Wartawan oleh Dewan Pers dan pelatihan-pelatihan yang menunjang jurnalis media arus utama agar faham dan menerapkan Kode Etik Jurnalis- tik yang ditetapkan oleh Dewan Pers, serta meletakkan keberpihakan jur- nalis kepada publik. Kedua, meningkatkan kerjasama antar pers, masyarakat, akademisi, pe merintah untuk memberikan pe- DISKUSI HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MOESTOPO TENTANG "KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP MEDIA ARUS UTAMA DI ERA PANDEMI COVID-19" YANG DILAKUKAN SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING PADA JUM'AT (20/8). (FOTO: DEWAN PERS) nge tahuan literasi digital kepada mas yarakat, agar memiliki kemam- puan untuk memilih dan memilah me dia yang dikonsumsi sehari-hari. Ketiga, mendukung perusahaan media di era digital untuk mening- katkan jumlah pembaca di tengah- te ngah gempuran informasi. Model bis nis membagi saham atau donasi da ri pembaca bisa menjadi pilihan utk mendapatkan penghasilan diluar pendapatan iklan dan berlangganan. Keempat, data menunjukkan pe- ng gu naan media sosial oleh publik cukup tinggi jika dibandingkan den- gan media pers arus utama. Hal ini bisa membuka peluang bagi media pers arus utama untuk memanfaat- kan media sosial sebagai saluran ber- ita dan melakukan interaksi terha dap pembacanya serta membangun ko- munitas. l 30
GRAFIK DEWAN PERS GRAFIK DEWAN PERS DEWANPERS LAPORAN PERBULAN KASUS PENGADUAN TAHUN 2021 LAPORAN PENGADUAN SELAMA BULAN AGUSTUS 2021 Risalah No 65 Wahidin Halim dengan Risalah No 66 Dahlan Hasan Nasution dengan S U R A T 3 s u r a t S u r a t p e n i r e k o m e n d a s i k l a r i fi k a s i 4 3 s u r a t S u r a t U n d a n g a n M e d i a s i 1 2 s u r a t / 2 0 K a s u s S u r a t K e p u t u s a n / p e n i a k h i r / t a n g g a p a n P e n y e l e s a i a n k a s u s m e l a l u i 2 0 s u r a t s u r a t - m e n y u r a t l a i a n d a n s e m e n t a r a / l a i a n Risalah No 67 Samson & Elywati dengan Risalah No 68 Samson & Elywati dengan Risalah No 69 Moh Nizar dengan PPR: 29 PPR terhadap kabargorontalo.id atas pengaduan Haris S Tome Risalah No 70 TESPOIN dengan Buser SCTV Risalah No 71 Ahmad Sayudi dengan majalah Risalah No 72 Ahmad Sayudi dengan 2 8 P P R P P R : t e r h a d a p m e d i a s u l u t g o . c o m a t a s p e n g a d u a n H a r i s S To m e PPR: 30 PPR terhadap butota.id atas pengaduan Vebrianti Astuti Risalah No 73 M Dahlan Abubakar dengan 31
GRAFIK DEWAN PERS DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS BULAN AGUSTUS 2021 JENIS MEDIA CETAK RADIO TELEVISI SIBER JUMLAH Terverifikasi Administratif dan Faktual 2 1 0 12 15 Terverifikasi Administratif 0 0 1 4 5 Belum Terverifikasi
Media Mendata
DEWANPERS TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF NO NAMA MEDIA JENIS MEDIA PROVINSI TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF DAN FAKTUAL 1 wartakepri.co.id Siber Kepulauan Riau 2 Siber Aceh 3 Siber Jawa Tengah NO NAMA MEDIA JENIS MEDIA PROVINSI 4 media.alkhairaat.id Siber Sulawesi Tengah 1 Harian Timor Express Cetak Nusa Tenggara Timur 5 JTV Madiun Televisi Jawa Timur 2 Pos Kupang Cetak Nusa Tenggara Timur 3 Solopos FM Radio Jawa Tengah 4 Siber DKI Jakarta 5 Siber Sumatera Selatan 6 Siber Sulawesi Selatan 7 Siber Jawa Tengah 8 Siber Kepulauan Riau 9 metroindonesia.co.id Siber Kepulauan Riau 10 mandalapos.co.id Siber Kepulauan Riau 11 harianmetropolitan.co.id Siber Kepulauan Riau 12 Siber Kepulauan Riau 13 kabarterkini.co.id Siber Kepulauan Riau 14 Siber Kepulauan Riau 15 bursakota.co.id Siber Kepulauan Riau 32
GALERI DEWAN PERS DIALOG antara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Dewan Pers, dan para tokoh pers dalam tema "Profesionalisme Media dan Kebebasan Pers Untuk Mewujudkan Kemaslahatan Bersama" secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (4/8). l 33
GALERI DEWAN PERS PELATIHAN wartawan Fellowship Jurnalisme perubahan prilaku (FJPP) untuk wartawan media cetak yang di adakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (5/8). l PELATIHAN wartawan Fellowship Jurnalisme perubahan prilaku (FJPP) untuk wartawan media online yang di adakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (19/8). l 34
GALERI DEWAN PERS SEMINAR Daring Internasional Southeast Asian Press Councils Network (SEAPCNet) melalui Zoom Meeting dan siarkan secara live melalui kanal Youtube Dewan Pers pada Jum'at (6/8). l PELATIHAN wartawan Fellowship Jurnalisme perubahan prilaku (FJPP) untuk wartawan radio yang di adakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (30/8). l 35
GALERI DEWAN PERS WEBINAR Media Lab Episode 4 yang mengangkat tajuk "Solusi Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan" dipandu oleh Tenaga Ahli Dewan Pers, Shanti Ruywastuti dengan menghadirkan narasumber Anggota Dewan Pers - M. Agung Dharmajaya,, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen - Sasmito Madrim, Ketua Ketua LBH Pers - Ade Wahyudin, Kabag Kerma Bareskrim Polri - Kombes Didi Hayamansyah, Kamis (12/8).. l DISKUSI yang bertema "Refleksi Kemerdekaan Bangsa dan Kemerdekaan Pers" yang digelar secara daring pada Minggu (15/8). l 36
GALERI DEWAN PERS DISKUSI hasil penelitan yang dilakukan oleh London Schools of Public Relation yang berjudul "Analisis Isi Pemberitaan Covid-19 pada Media Online di Indonesia" pada Jum'at (27/8). l 37
GALERI DEWAN PERS DISKUSI hasil penelitian Universitas Moestopo tentang "Kepercayaan Publik terhadap Media Arus Utama di Era Pandemi COVID-19" dipandu oleh Tenaga Ahli Dewan Pers, Winarto, dan di paparkan oleh Tim Riset dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dwi Ajeng Widarini secara daring pada Selasa (20/8). Hadir sebagai penanggap Maria Y. Benyamin dari Bisnis Indonesia dan Irfan Junaidi dari Republika. Anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar turut hadir memberikan kata pengantar dalam diskusi ini. l 38
GALERI DEWAN PERS DEWAN Pers hadir dalam acara Perkenalan Usman Kansong sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo secara daring pada Jum'at (20/8). Acara tersebut turut di hadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. l 39