Setiap coretan dan untaian kata yang tercantum dalam buku ini didedikasikan kepada seluruh insan BPS di mana pun berada. Atas segala pengorbanannya, atas setiap tetesan keringat dan bahkan tak jarang air mata, atas semua upayanya menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tersedianya statistik berkualitas untuk Indonesia. No. Katalog: 1201052
Arah Perubahan Badan Pusat Statistik 2021-2024 No. Publikasi: 02100.2104 Katalog: 1201052 Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm Jumlah Halaman: 125 halaman Naskah: Badan Pusat Statistik Penyunting: Badan Pusat Statistik Gambar Kulit: Direktorat Diseminasi Statistik Gambar: Direktorat Diseminasi Statistik Foto: Bagian Hubungan Masyarakat Diterbitkan oleh: Badan Pusat Statistik Sebagian ilustrasi bersumber dari: Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik
Daftar Isi 0 Sekapur Sirih Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, dibutuhkan kesiapan dan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan. BPS Kapal Besar Kita Pergantian nakhoda pasti terjadi, tetapi komitmen untuk membawa kapal besar ini berlayar lebih jauh harus tetap terjaga. Pembangunan Statistik yang Lebih Luas Melalui SNPSI, pembangunan statistik dapat dilihat dalam lingkup nasional sekaligus memperkuat kolaborasi dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik. 1 Transformasi Proses Bisnis Statistik Mempercepat transformasi proses bisnis statistik melalui integrasi kegiatan statistik dan pemanfaatan big data. 2 3 Penguatan Pembinaan Statistik Sektoral Menjawab tantangan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dengan pembinaan yang kolaboratif dan inovatif. 4 06 08 18 26 32 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 4 Adaptasi Tata Kerja Era Baru Membangun pola hubungan kerja yang kolaboratif serta lingkungan kerja yang fleksibel, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. 5 Mencetak SDM BPS yang Unggul Membuka peluang untuk pengembangan kompetensi dan karier yang lebih luas bagi pegawai BPS se-Indonesia melalui manajemen pola karier dan talenta. 6 Kinerja Terpadu untuk BPS Berkelas Dunia Sekecil apa pun kontribusi kita, akan sangat berarti dalam mewujudkan BPS berkelas dunia. 7 Kolaborasi Mengawal Perubahan BPS Kolaborasi seluruh unit kerja dalam pengawasan internal akan mengawal proses bisnis dan pencapaian hasil seluruh perubahan di BPS. Rencana Aksi BPS 2021-2024 Manajemen Perubahan Mari Berlayar Bersama Nakhoda sehebat apapun tidak akan mampu membuat kapal berlayar tanpa bantuan seluruh awak. Kita semua harus bersinergi agar bisa melaju lebih jauh lagi. 42 50 56 66 74 114 116 5
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Sekapur Sirih Margo Yuwono Kepala Badan Pusat Statistik Di tengah dunia yang penuh disrupsi, jika kita masih bertahan pada zona nyaman, maka kita akan tergerus dan tertinggal. Cara lama yang sudah usang, tidak bisa lagi diandalkan untuk memecahkan berbagai masalah. Terlebih di masa pandemi COVID-19, saat berbagai hal menjadi sangat terbatas untuk dilakukan. Perubahan bukanlah lagi suatu pilihan, tetapi telah menjadi suatu kepastian. Namun keputusan untuk merespons perubahan ada di tangan kita: ikut berubah dan beradaptasi, atau tetap diam dan tenggelam. 6
Kita tahu statistik hanya akan memberikan manfaat ketika digunakan. Bahkan saat ini, statistik menjadi semakin krusial, karena berbagai informasi yang tepat dan relevan sangat diperlukan untuk menjawab ketidakpastian. Sebagai rujukan utama dalam statistik, BPS perlu hadir di depan untuk menjadikan data statistik lebih bermanfaat dalam berbagai proses pembangunan nasional. Respons BPS sudah jelas, yaitu berubah ke arah yang lebih baik. Berbagai tantangan baru perlu dijawab dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, arah perubahan BPS ke depan perlu dirumuskan, untuk selanjutnya diketahui, dipahami, dan dijalankan oleh seluruh jajaran BPS. Harapannya, kita dapat bersinergi dalam melaksanakan perubahan tersebut dan berkontribusi lebih besar lagi untuk Indonesia Maju. Buku Arah Perubahan BPS memuat gambaran besar mengenai perubahan-perubahan yang akan terjadi di BPS, baik dalam jangka pendek, maupun menengah-panjang. Arah perubahan BPS disusun dengan melibatkan seluruh pimpinan tinggi, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan harapan perubahan yang dirancang menjadi lebih lengkap dan menyeluruh. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang membantu penyusunan buku ini. Semoga, dengan adanya buku ini, dapat memberikan rasa optimis terhadap BPS di masa yang akan datang. "Perubahan itu pasti, sehingga BPS juga harus berubah" ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 7 7
BPS BPS KAPAL BESAR KAPAL BESAR KITA KITA Pergantian nakhoda pasti terjadi, tetapi komitmen untuk membawa kapal besar ini berlayar lebih jauh harus tetap terjaga. Ibarat sebuah kapal, BPS adalah bahtera yang telah berlayar melalui berbagai riak ombak dan badai sejak lama. Bahtera megah ini dinakhodai oleh orang-orang hebat yang setiap masanya menciptakan kejayaan dengan capaian-capaian luar biasa. Setiap pergantian nakhoda selalu mewariskan tradisi hebat yang mendorong bahtera tersebut maju, terus bertumbuh menghadapi arus dan tantangan-tantangan baru. Sang nakhoda berdiri di haluan menentukan arah diikuti seluruh awak bahtera yang mendukung penuh dengan loyalitas dan dedikasi tinggi untuk melaksanakan setiap arahan. 8 8 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
Kolaborasi kepemimpinan yang kuat nan bijak disertai dengan awak yang cakap serta berintegritas ini berhasil membawa eksistensi bahtera dalam mengarungi zaman hingga saat ini. Kini, bahtera terus berlayar menghadapi harus dimensi baru yang terus bergerak, penuh ketidakpastian, kompleks, dan ambigu. Sang nakhoda baru pun harus imaji berbenah, menancapkan bahtera yang kokoh agar disegani tanpa mengesampingkan modernisasi kerangka utama demi meningkatkan akselerasi dan berhasil mengarungi samudra. layar Penggalan fragmentasi di atas bukan sekadar fiksi belaka jika BPS dan formasi baru pimpinannya mampu menerjemahkan tantangan perubahan zaman ke dalam strategi perubahan yang jitu. Strategi tersebut harus terpetakan dalam road map yang jelas akan siapa, melakukan apa, bagaimana, serta kapan output akan dihasilkan. Arah perubahan BPS harus sejalan dengan program prioritas nasional, di antaranya memperkuat ketahanan melalui pengentasan kemiskinan, meningkatkan SDM berkualitas, serta mendukung pengembangan ekonomi. Tentu saja kita akan mengawal dari sisi statistik dan data pendukung kebijakannya. Untuk itu, BPS perlu berkolaborasi dengan K/L/D/I dalam mewujudkan keberhasilan program prioritas nasional ini. sebuah ekonomi Kami segenap jajaran pimpinan dalam formasi baru ini berkomitmen penuh untuk mempertahankan tren positif kinerja BPS dan berupaya mendorong terciptanya berbagai terobosan dalam ini. menghadapi Tantangan tersebut berupa kemajuan pesat yang mengubah tatanan pengelolaan data. Selain itu, ketidakpastian akibat pandemi telah mengubah sebagian besar proses bisnis di hampir semua lini. Komitmen dan tradisi pencapaian ini telah tertoreh dalam prasasti prestasi BPS pada setiap masanya. tantangan saat teknologi informasi ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 99 9
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 PIMPINAN BPS DAN CAPAIANNYA 1 4 Sarbini Somawinata 1956-1966 Sugito Suwito 1994-2000 1. UU No. 7 Tahun 1960 tentang 1. Pengesahan UU No. 16 Tahun 1997 Statistik diresmikan tentang statistik 2. Sensus penduduk dilakukan pertama kali tahun 1961 2. Penetapan 26 September sebagai Hari Statistik Nasional 2 5 Abdul Majid 1966-1982 Soedarti Surbakti 2000-2004 Sensus Penduduk pertama di tahun berakhiran "0" pada tahun 1980 Menjaring dukungan agar BPS tetap vertikal 6 3 Azwar Rasjid 1982-1994 Choiril Maksum 2004-2006 Membuat data penduduk by name by address yang menjadi cikal bakal data bantuan langsung tunai Indonesia menjadi Chair United Nations ESCAP 10
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 7 9 Rusman Heriawan 2006-2011 Suhariyanto 2016-2021 1. Menelurkan kebijakan one man 1. Kolaborasi BPS dengan one PC Kemendagri menuju Satu Data Indonesia 2. Rancangan arsitektur gedung BPS yang seragam 2. Publikasi data dalam bentuk 3. Meningkatnya kerjasama statistik kekinian antar kementerian 3. Merintis kegiatan Kerangka Sampel Area (KSA) 4. Core value BPS 4. Meraih berbagai prestasi baik nasional maupun internasional 5. Sensus Penduduk Online pertama dalam sejarah 6. Pencanangan SP2020 oleh Presiden RI 7. Kepala BPS dianugerahi penghargaan Pemimpin Perubahan tahun 2020 8 Suryamin 2011-2016 1. Predikat WTP tiga tahun berturut- turut 2. Pembangunan Gedung Baru STIS 3. Perbaikan dan penambahan infrastruktur BPS 4. Open bidding pertama di BPS Serangkaian prestasi tersebut tentunya sangat membanggakan. Kini, nakhoda telah berganti lagi. Namun, upaya untuk mewujudkan BPS menjadi organisasi yang disegani tetap akan dilanjutkan. Kami ingin bertumbuh bersama pegawai dengan integritas, ditunjang modernisasi, dan kinerja yang efektif. Pergantian ini merupakan momentum yang tepat untuk membakar kembali semangat bersinergi dan berkolaborasi. Mari kita menggapai cita-cita BPS menjadi "World Class National Statistical Office (NSO)" atau kantor statistik berkelas dunia. 11
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Margo Yuwono menjadi pembicara dalam acara Forum Merdeka Barat 9 bertema "SP2020 Satu Data Indonesia". MARGO YUWONO: NAKhODA BARU KItA Pria kelahiran Blitar, 5 Juni Penyuka matematika dan naik gunung ini mengaku tidak pernah bercita-cita menjadi seorang kepala BPS. Namun siapa sangka, takdir telah menghantarkan penggemar Presiden Soekarno ini menjadi orang nomor satu di BPS pada tahun 2021 untuk meneruskan perjuangan para pimpinan sebelumnya. Ketika Tim Humas oleh diwawancara bagaimana kepemimpinan yang akan diterapkan, beliau pun menjawab bahwa beliau adalah sosok yang tidak suka dengan rutinitas, bersifat revolusioner, serta menyukai perubahan dan tantangan-tantangan baru. Beliau ingin menempatkan BPS untuk menjadi dirigen dalam dilantik 1963 sebagai Kepala BPS RI pada tanggal 25 Juni 2021. Sebelumnya beliau pernah menjabat (2020- sebagai Sekretaris Utama 2021), Deputi Bidang Statistik Sosial (2018-2020), Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah (2016-2018), Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik (2014-2016) serta pernah menjabat menjadi kepala seksi di bagian neraca regional. Beliau merupakan lulusan D3 Akademi Ilmu Statistik (1986) yang kemudian menamatkan gelar sarjana hingga doktor di Institut Pertanian Bogor Program Studi Ekonomi Pembangunan. ini resmi gaya 12
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Saya tidak memiliki waktu yang panjang untuk memimpin BPS. Tapi, Saya akan terus berbenah dan memastikan hal-hal terkait perbaikan internal dijalankan dengan baik. perencanaan kebutuhan data dan menjadi pemerintah decision support system di masa depan. Tidak hanya memberikan data, tetapi lebih jauh lagi, BPS harus mampu memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan. Hal itu akan membuat posisi BPS semakin kuat dalam pemerintahan. tidak memiliki waktu yang panjang untuk memimpin BPS. Yang adalah ingin capai perbaikan di internal. Saya terus berbenah dan akan memastikan hal-hal terkait dengan pola karier untuk selalu dijalankan dengan baik. Saya juga berusaha agar setiap pegawai memiliki kontribusi yang jelas dalam institusi." "Saya saya 13 13 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
14 14 PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA Kelahiran Pati pada tahun 1962. Dilantik sebagai Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa pada tanggal 6 Juli 2020. Setelah menamatkan pendidikan di Akademi Ilmu Statistik tahun 1985 beliau meraih gelar Sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia serta gelar Magister Sains dari Program Ilmu Ekonomi Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor tahun 2010. Akhmad Jaelani Inspektur Utama Setianto Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Kelahiran Purbalingga pada tahun 1963. Beliau dilantik sebagai Inspektur Utama pada tanggal 31 Agustus 2015 sampai sekarang. Sebelumnya, beliau adalah Kepala Biro Kepegawaian, Kepala BPS Provinsi Lampung, dan Kepala BPS Provinsi Jambi. Meraih gelar Bachelor of Statistics setelah menamatkan pendidikan di Akademi Ilmu Statistik tahun 1985 kemudian memperoleh gelar Doktorandus dari Fakultas MIPA Program studi Statistika dari Universitas Padjajaran. Gelar Magister Ekonomi Studi Pembangunan didapatnya dari Universitas Syiah Kuala tahun 2014. Imam Machdi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Meraih gelar Bachelor of Science in Computer Science di Lousiana State University and Agricultural and Mechanical College (1995) kemudian Magister Teknik dari ITS (2000). Gelar Doctor diperoleh dari Tsukuba University (2010). Sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA Kelahiran Tegal. Dilantik sebagai Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik pada tanggal 18 Mei 2021. Lulusan terbaik D3 Akademi Ilmu Statistik (1991), kemudian meraih gelar Sarjana Statistik dari Institut Teknologi 10 Nopember, serta gelar Magister Pertanian dari Universitas Lambung Mangkurat tahun 2005. Pernah menjabat sebagai Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2020-2021). M. Edy Mahmud (Deputi bidang Neraca dan Analisis Statistik) Ateng Hartono Deputi Bidang Statistik Sosial M. Habibullah Deputi Bidang Statistik Produksi Pria kelahiran Cirebon. Menjabat sebagai Deputi Bidang Statistik Sosial pada 12 Oktober 2020. Alumni Akademi Ilmu Statistik (1992) dengan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi pada Universitas Sumatera Utara (2016) dan Magister Ilmu Sosial dari Universitas Tanjung Pura (2007). Pria kelahiran Musi Rawas pernah menjabat sebagai Kepala BPS Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013. Meraih gelar master di Bidang Ekonomi dari Universitas Sriwijaya, Palembang tahun 2008. ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 15 15 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 BERLAYAR DALAM SINERGI Langkah strategis menjadi kunci keberhasilan. Oleh karena itu, pimpinan telah menetapkan beberapa arah perubahan sebagai acuan kita untuk melangkah bersama, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. telah mem- Langkah-langkah perubahan pertimbangkan unsur kebutuhan BPS untuk terus bertumbuh, rekomendasi penyempurnaan dari pihak eksternal BPS, dan dari visi pimpinan tentang masa depan BPS yang berkelas dunia. Arah perubahan BPS dituangkan dalam beberapa tema penting dan kemudian diterjemahkan dengan rencana aksi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di antaranya: ini 1 Pembangunan Statistik yang Lebih Luas Penguatan kolaborasi yang berkesinambungan dengan berbagai penyelenggara kegiatan statistik diwujudkan dalam dokumen SNPSI. Dalam kolaborasi ini, BPS berupaya merajut kesepahaman mengenai berbagi-pakai data administrasi. Regulasi untuk memayungi keamanan data dan kerahasiaan data pribadi juga perlu ditata ulang. Tak lupa, perencanaan infrastruktur dan kompetensi SDM di bidang statistik harus terintegrasi guna menghasilkan kerangka statistik nasional yang komprehensif. 2 Transformasi Proses Bisnis Statistik Melakukan penyempurnaan proses bisnis statistik dengan menempatkan kembali neraca nasional dan statistik makro sebagai penerima manfaat utama dari kegiatan statistik yang dilakukan sesuai prinsip perubahan statistik BPS. Oleh karena itu, integrasi kegiatan statistik akan dipercepat implementasinya. Pemanfaatan big data dalam official statistics akan dioptimalkan untuk merespons kebutuhan data yang semakin cepat. 16
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 3 5 Penguatan Pembinaan Statistik Sektoral Mencetak SDM BPS yang Unggul Kapasitas seluruh penyelenggara kegiatan statistik perlu ditingkatkan guna menjamin standar dan kualitas output. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif, efisien, dan andal. Untuk itu, BPS sebagai pembina data statistik akan menyusun pedoman pembinaan yang standar, memfasilitasi kegiatan statistik sektoral, dan mengevaluasi pembangunan statistik sektoral secara berkala. Perkembangan tata kerja baru dan proses bisnis menuntut kualifikasi tambahan pada kompetensi SDM BPS seperti data science dan komunikasi statistik. BPS juga akan memfokuskan kejelasan pola karier dan pengembangan kompetensi sebagai pemenuhan kebutuhan pegawai. Untuk itu, organisasi juga akan membangun manajemen talenta ASN sebagai langkah strategis terhadap rencana suksesi BPS di masa yang akan datang. 6 4 Adaptasi Tata Kerja Era Baru Kinerja Terpadu untuk BPS Berkelas Dunia Peningkatan kualitas manajemen SDM perlu dibarengi dengan kejelasan kinerja dari setiap pegawai. Oleh karena itu, indikator kinerja organisasi harus dapat terpetakan dan terbagi habis ke dalam kinerja setiap pegawai sesuai jabatannya. Indikator kinerja juga akan berbasis kepada hasil kerja yang dibingkai dalam sistem manajemen kinerja berdasarkan peraturan yang berlaku secara nasional. Proses bisnis statistik yang terintegrasi dan penguatan kolaborasi dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik, menuntut BPS untuk mengubah pola hubungan kerja menjadi kolaboratif dan kaya akan fungsi. Dengan berubahnya pola hubungan kerja tentu akan memengaruhi lingkungan kerja, di mana BPS akan menerapkan ruang kerja yang fleksibel beserta digitalisasi cara bekerja. 7 Kolaborasi Mengawal Perubahan BPS Perubahan BPS bisa berjalan kalau Para Pimpinan punya komitmen tinggi atas perubahan itu sendiri. Kami ingin bertumbuh bersama pegawai dengan sinergi dan kolaborasi. Perubahan yang terjadi di berbagai hal haruslah ditopang juga dengan pengawasan internal yang menyeluruh, baik dari sisi audit keuangan maupun akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, manajemen risiko harus menjadi budaya dan dilaksanakan seluruh unit kerja serta kualitas auditor harus ditingkatkan untuk menggaransi pencapaian visi misi BPS. 17
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 PEMBANGUNAN STATISTIK YANG LEBIH LUAS Pembangunan statistik dimulai dengan penguatan kolaborasi bersama K/L/D/I dalam menentukan kerangka proses bisnis dan konsep statistik yang standar serta platform untuk digunakan bersama. Hal ini ditunjang dengan payung hukum berbagi pakai data dan peningkatan literasi statistik agar pembangunan statistik berjalan konsisten Ateng Hartono Deputi Bidang Statistik Sosial 18 18 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Penyusunan SNPSI yang dituangkan dalam regulasi Penyiapan infrastruktur untuk penerapan SNPSI Peningkatan literasi SNPSI kepada para pemangku kepentingan Kolaborasi dan koordinasi antar K/L/ D/I serta penetapan standar data statistik 19 19 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Satu Data Indonesia, NSPK Statistik Sektoral, SDGs, Open Data, Pemanfaatan Big Data untuk Official Statistics, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan langkah pencapaian yang dapat dicakup dalam Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI) demi mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien Peningkatan kualitas dan keragaman statistik melalui koordinasi data kegiatan antar K/L/D/I merupakan salah satu tantangan besar dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN). Hal ini dikarenakan tiap Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Instansi (K/L/D/I) memiliki mandat masing-masing untuk melakukan pengumpulan data. Dampak dari hal tersebut antara lain adalah terjadinya duplikasi kegiatan oleh penyelenggara kegiatan statistik; data yang dikumpulkan tidak relevan dengan kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional; ataupun justru terdapat data yang sangat dibutuhkan untuk perumusan kebijakan nasional namun belum ada K/L/D/I yang mengumpulkan datanya. statistik permasalahan Untuk mengatasi strategi tersebut, perlu disusun Sistem perwujudan percepatan Statistik SSN merupakan suatu tatanan yang terdiri atas unsur- unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, serta masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang secara teratur saling berkaitan. Dengan terwujudnya SSN, para penyelenggara kegiatan statistik akan mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal, menghindari Kementerian/ Nasional (SSN). 20
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 kemungkinan kegiatan, penyediaan dibutuhkan pembangunan nasional. terjadinya duplikasi memastikan data yang perencanaan yang Terdapat perlu dilakukan untuk memastikan terwujudnya SNPSI, yaitu: empat agenda serta seluruh untuk Langkah-langkah untuk mencapai terwujudnya SSN yang andal, efektif, dalam efisien dan Pembangunan Strategi Nasional (SNPSI). Secara Statistik Indonesia umum, SNPSI merupakan suatu membangun kerangka kapasitas statistik bagi penyelenggara statistik dan pengguna kegiatan data serta penguatan koordinasi lintas K/L/D/I yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan data statistik. Namun secara khusus, SNPSI dapat didefinisikan sebagai penguatan kapasitas BPS dalam mengintegrasikan seluruh kegiatan statistik yang tercakup dalam SSN. Keterlibatan stakeholders seluruh (produsen data, pengguna data, dan responden) sangat dibutuhkan dalam penyusunan dan suksesnya implementasi SNPSI. Penyusunan SNPSI yang dituangkan dalam regulasi 1 dituangkan Penyiapan infrastruktur untuk penerapan SNPSI untuk 2 Peningkatan literasi SNPSI kepada para pemangku kepentingan 3 Kolaborasi dan koordinasi antar K/L/D/I serta penetapan standar data statistik 4 Keterkaitan Sistem Statistik Nasional dan Strategi Nasional Pembangunan Statistik dengan Pendekatan Tujuan Perstatistikan Nasional Strategi pencapaian: Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI) Tujuan: Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, efisien Melalui: Satu Data Indonesia (SDI) Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Statistik Open Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Hasil Statistik: Digunakan untuk mengukur Sustainable Development Goals (SDGs) Melibatkan: - Produsen data - Konsumen data - Responden Keterkaitan Sistem Statistik Nasional dan Strategi Nasional Pembangunan Statistik dengan Pendekatan Tujuan Perstatistikan Nasional 21
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Strategi Nasional Pembangunan Statistik merupakan kerangka, proses, dan produk nasional pembangunan statistik yang ditujukan untuk: PENYUSUNAN SNPSI YANG DITUANGKAN DALAM REGULASI Mengarus- utamakan statistik ke dalam kebijakan dan proses perencanaan pembangunan nasional Menghasilkan data statistik/ informasi sesuai kebutuhan beragam pengguna Data statistik yang berkualitas sangat dibutuhkan perencanaan dalam dan evaluasi pembangunan agar target pembangunan tercapai sesuai rencana pembangunan yang telah disusun. Namun, belum seluruh data yang dibutuhkan dapat disediakan oleh K/L/D/I penyelenggara kegiatan statistik. Ditambah lagi, masih terdapat duplikasi kegiatan statistik yang dilakukan oleh K/L/D/I. Oleh karena itu, perlu disusun suatu Strategi Nasional Pengembangan Statistik Indonesia (SNPSI) secara menyeluruh yang mencakup semua sektor. level nasional, SNPSI harus Di diselaraskan dengan program prioritas pemerintah. Sementara di level internasional, SNPSI harus mampu lembaga kebutuhan merespon internasional dalam memotret isu yang menjadi perhatian dunia. Mengoordinasi- kan keseluruhan SSN ■ Pemetaan Stakeholders SNPSI persiapan Di tahap juga perlu penyusunan SNPSI para dilakukan pemangku kepentingan dalam SNPSI yang umumnya dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: untuk 1. produsen mengetahui kegiatan statistik yang diselenggarakan K/L/D/I dan indikator yang dihasilkan serta untuk menjalin koordinasi kegiatan dan statistik; 2. pengguna awal pemetaan data, Tahapan penyusunan SNPSI adalah: ■ kolaborasi Identifikasi Cakupan Strategi Dalam SNPSI Strategi akan dicakup dalam SNPSI ditargetkan sudah diidentifikasi di tahun 2021. Strategi ini merupakan bagian dari upaya implementasi pembangunan yang dalam selaras mencapai tujuan pembangunan Indonesia, antara lain: ‐ Satu Data Indonesia (SDI) ‐ Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Statistik Sektoral ‐ Sustainable Development Goals baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk menangkap kebutuhan data mereka; data, yang akhir 3. responden, untuk membangun hubungan baik serta untuk mengetahui tanggapan dan terhadap harapan mereka kegiatan yang dilakukan. statistik pemangku para Pemetaan kepentingan SNPSI diharapkan sudah akhir tahun 2021. Dari hasil pemetaan stakeholders SNPSI, akan diketahui gap antara ketersediaan dan kebutuhan data untuk memenuhi Prioritas Nasional, indikator SDGs, maupun kebutuhan data lainnya. 3. responden, untuk membangun hubungan baik serta untuk mengetahui tanggapan dan terhadap harapan mereka kegiatan yang dilakukan. statistik pemangku para Pemetaan kepentingan SNPSI diharapkan sudah akhir tahun 2021. Dari hasil pemetaan stakeholders SNPSI, akan diketahui gap antara ketersediaan dan kebutuhan data untuk memenuhi Prioritas Nasional, indikator SDGs, maupun kebutuhan data lainnya. statistik SSN dengan pada (SGDs) ‐ Open Data ‐ Pemanfaatan big data untuk official statistics ‐ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 22
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Strategi Nasional Pembangunan Statistik merupakan kerangka, proses, dan produk nasional pembangunan statistik yang ditujukan untuk: PENYIAPAN INFRA- STRUKTUR UNTUK PENERAPAN SNPSI Membangun kapasitas statistik di seluruh "rantai nilai statistik" untuk mendukung Decision Support System Menjawab tantangan pemenuhan terhadap kualitas dan keberagaman data Salah yang dibutuhkan dalam implementasi SNPSI infrastruktur adalah statistik. Infrastruktur statistik yang dibangun harus mempertimbangkan aspek integrasi Teknologi Informasi (TI) ke dalam proses statistik dalam rangka otomasi, standardisasi, pengelolaan data, analisis data, dan diseminasinya. satu sumber daya Mengoordinasi- kan keseluruhan SSN ketersediaan Tahapan yang dilakukan dalam rangka SNPSI menyiapkan adalah: ■ infrastruktur ■ Penyusunan SNPSI yang Dituangkan Dalam Regulasi Karena SNPSI merupakan strategi percepatan perwujudan SSN yang andal, maka penyusunan SNPSI diawali dengan analisis dan evaluasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan dalam penerapan SSN saat ini. akan Penyusunan SNPSI berpedoman National pada Strategy for the Development of Statistics (NSDS) Guidelines v2.3 yang diluncurkan oleh Partnership in Statistics for Development in the 21st Century (PARIS21). SNPSI yang disusun memuat: 1. Visi SSN jangka menengah dan Identifikasi Infrastruktur SNPSI Identifikasi ini akan dilakukan pada 2022 dan didasarkan pada strategi dalam SNPSI. Identifikasi ini harus mendukung interoperabilitas data, dengan tetap mengedepankan keamanan dan kerahasiaan data individu. Selain itu, infrastruktur yang harus mendukung sistem dan data yang terintegrasi guna meningkatkan kepuasan pengguna data dengan aksesibilitas pemanfaatan data yang tinggi. Kebutuhan ini dibangun juga ■ Desain dan Pembangunan Infrastruktur SNPSI Dari hasil identifikasi kebutuhan infrastruktur, kemudian dirancang dan dibangun infrastruktur statistik enabler sebagai penerapan Untuk mendukung SNPSI. otomasi, standardisasi, integrasi pengelolaan data, analisis yang lebih kompleks, dan peningkatan diseminasi data, perlu dibangun infrastruktur TI, yang mencakup: kebijakan dan standar TI, fasilitas TI (seperti data center dan server), serta personil TI yang kompeten untuk mengembangkan infrastruktur tersebut. panjang; 2. Road map berisi kerangka teknis bagaimana strategi yang telah dipilih akan mewujudkan termasuk Visi penyusunan aksi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya; 3. Tata kelola, termasuk aturan mengenai interoperabilitas data serta keamanan dan kerahasiaan data individu. Kemudian, SNPSI akan dituangkan ke dalam regulasi yang diharapkan selesai pada tahun 2022. SSN, rencana 23
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 PENINGKATAN LITERASI SNPSI KEPADA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN nasional Pembangunan tidak akan terselenggara dengan baik tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten di bidang meningkatkan statistik kualitas penyelenggaraan statistik. Peningkatan literasi mengenai SNPSI untuk mewujudkan SSN seluruh perlu dilakukan kepada stakeholders. Program peningkatan literasi ini akan dilakukan bertahap dan berkesinambungan yang rencananya akan dilakukan selama periode 2021 - 2024, dalam bentuk: statistik Bagi Masyarakat 1. Menyusun pesan dan konten untuk advokasi statistik yang disampaikan melalui berbagai media dan oleh berbagai pihak. Adanya proses advokasi statistik berkala yang selaras dengan proyek literasi internasional, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman statistik masyarakat. untuk statistik profesional para penyelenggara kegiatan statistik untuk bergabung dan aktif dalam profesional asosiasi statistik (seperti Masyarakat Forum Statistik) sehingga profesionalisme dapat tumbuh dan berkembang. 3. Membangun dan menggunakan untuk dan 2. Mendorong Bagi Pemerintah (K/L/D/I) 1. Memberikan pembinaan bagi K/L/D/I penyelenggara kegiatan statistik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral. Melakukan advokasi statistik melalui pesan dan konten melalui berbagai media jaringan menyebarluaskan informasi secara masif. sosial data Memberikan pembinaan Statistik bagi Penyelenggara Statistik Menyebarluaskan data dan informasi melalui jejaring sosial 2. Kolaborasi antara pemerintah dan institusi pendidikan dalam rangka menyiapkan tenaga di bidang statistik maupun penanaman kesadaran pentingnya statistik/ penyesuaian data kurikulum pendidikan statistik mulai tingkat pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. melalui 4. Media dapat memainkan peran penting dalam pembangunan statistik nasional, sehingga perlu diberdayakan untuk melaporkan dan menggunakan statistik inti dalam berita yang disampaikan. 5. Meningkatkan akses masyarakat terhadap data statistik maupun konsultasi statistik. Meningkatkan akses terhadap data dan konsultasi statistik Memberdayakan media untuk melaporkan dan meng-gunakan statistik inti dalam beritanya Kolaborasi antara pemerintah dan institusi pendidikan Berpartisipasi dalam asosiasi profesional statistik Bentuk Peningkatan Literasi SNPSI 24
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 KOORDINASI DAN KOLABORASI ANTAR K/L/D/I SERTA PENETAPAN STANDAR DATA STATISTIK MENUJU IMPLEMENTASI SNPSI Banyaknya data statistik yang tersebar dan belum terhubung di berbagai K/L/D/I merupakan tantangan dalam perumusan kebijakan nasional. Tidak terpadunya data dapat berdampak pada ketidaktepatan kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, integrasi data statistik antar K/L/D/I penyelenggara statistik mutlak diperlukan. Hal ini dapat tercapai melalui koordinasi dan kolaborasi serta standardisasi data statistik antar para penyelenggara statistik. Hal ini akan dilakukan secara bertahap pada periode 2021 - 2023. ■ Penetapan Standar Data Statistik ■ Koordinasi & Kolaborasi Antar K/L/ Koordinasi dan kolaborasi yang baik antar penyelenggara statistik salah satunya akan bermuara pada keseragaman dalam penggunaan standar dan metadata. Standardisasi pada data statistik dan metadata merupakan modal awal berbagi-pakai data. Penetapan standar data diatur dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Teknis Standar Data, Petunjuk sedangkan metadata statistik diatur dalam Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Pemanfaatan TI untuk berbagi-pakai data juga diperlukan agar proses pertukaran data dapat dilakukan otomatis melalui komunikasi antarmesin. D/I Koordinasi dan kolaborasi untuk mengatasi disintegrasi data ini dapat dilakukan melalui: data 1. Pembentukan Dewan Statistik komite penyelenggaraan Nasional pengarah statistik nasional; sebagai 2. Pembentukan Forum Statistik yang bertujuan untuk identifikasi kebutuhan statistik, menentukan skala prioritas kebutuhan data, serta kolaborasi kegiatan statistik antar K/L/D/I; 3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan melalui wali data. Dengan adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antar K/L/D/I dan seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan SNPSI, maka diharapkan akan tercapai SSN yang andal, efektif, dan efisien yang dilihat dari: Tersedianya data yang berkualitas dan beragam sesuai kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan 1. Kemudahan dalam mengakses data, dengan tetap menjunjung tinggi keamanan dan kerahasiaan data sesuai aturan perundangan yang berlaku 2. Penyelenggara statistik dapat melaksanakan kegiatan statistiknya secara mandiri dan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku 3. Koordinasi dan kolaborasi antara penyelenggara statistik berjalan dengan baik 4. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya statistik 5. 25
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 TRANSFORMASI PROSES BISNIS STATISTIK Integrasi survei serta pemanfaatan big data secara penuh dapat menjadi jalan untuk menghasilkan official statistics dan risiko beban kerja berlebihan serta respondent burden. Moh. Edy Mahmud Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik 26 26 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Pemetaan Relevansi Survei untuk Mengevaluasi Relevansi Survei Terhadap Kebutuhan dan Kondisi yang Berkembang Integrasi Proses Bisnis Statistik untuk Mendukung Penyediaan Indikator bagi Kebutuhan Statistik Makro dan Neraca yang Berkualitas Pemanfaatan Berbagai Sumber Big Data dengan Maksimal untuk Menghasilkan Official Statistics 2727 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Pendekatan Tradisional Pendekatan Terintegrasi Pengumpulan Data Perancangan Pengolahan Data SUBJECT MATTER 1 SUBJECT MATTER 1 SUBJECT MATTER 1 P e n g u m p u a n D a t a P e n g o a h a n D a t a P e r a n c a n g a n Pengumpulan Data Perancangan Pengolahan Data l SUBJECT MATTER 2 l SUBJECT MATTER 2 SUBJECT MATTER 2 SUBJECT MATTER 3 Pengumpulan Data Perancangan Pengolahan Data SUBJECT MATTER 3 SUBJECT MATTER 3 Perubahan dari Pendekatan Tradisional ke Pendekatan Terintegrasi Era disrupsi menuntut ketersediaan data yang akurat dengan tenggat waktu yang lebih cepat. Pemangku kepentingan masyarakat dan membutuhkan informasi terkini dan beragam setiap saat. Meningkatnya kepercayaan kebutuhan dan pemerintah dan masyarakat akan data ini tak pelak turut menambah jawab BPS tanggung tugas dan dalam penyediaannya. Saat ini kita semua merasakan, jumlah survei yang dilakukan dan variabel yang dikumpulkan semakin banyak dan beragam. Beban petugas dan beban responden di lapangan menjadi tantangan tak terelakkan. Oleh karena itu, BPS perlu menyederhanakan statistiknya untuk proses bisnis meminimalisasi kejenuhan responden saat pencacahan agar kualitas data tetap terjaga. Di tengah keterbatasan sumber daya (manusia, anggaran, dan waktu) dan meningkatnya kebutuhan pengguna terhadap kualitas dan keberagaman data, BPS harus memanfaatkan semangat Reformasi Birokrasi dalam memperbaiki tata laksana proses bisnis statistiknya. BPS harus mampu bergerak dari proses bisnis statistik yang terkotak-kotak antar-subject matter (silo) menjadi terintegrasi proses bisnis statistik efisiensi untuk meningkatkan penyelengaraan kegiatan statistik. Selain itu, Revolusi Industri 4.0 juga harus dijadikan momentum untuk mengubah cara pengumpulan data dalam menghasilkan official statistics. Saat ini, big data merupakan salah satu sumber data potensial yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan official statistics. Untuk menjawab isu terkait transformasi proses bisnis statistik, BPS menetapkan dua arah perubahan, yaitu: Integrasi statistik yang akan diawali oleh pemetaan relevansi survei. Pemanfaatan big data untuk official statistics. 2 1 28
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Kita harus berani membuat terobosan. Jangan rutinitas, jangan monoton. Harus selalu ada pembaharuan dan inovasi. Joko Widodo Pemetaan Relevansi suRvei data statistik yang dihasilkan masing- masing subject matter dengan kebutuhan data pada neraca nasional dan statistik makro. Dengan demikian, kebutuhan data statistik dari subject matter baik yang belum terpenuhi maupun yang tidak sesuai dapat dipetakan. Pada Desember 2021 ditargetkan akan tersusun suatu kajian relevansi survei yang memuat: Untuk mengawali proses integrasi statistik, perlu dilakukan pemetaan relevansi survei yang bertujuan untuk: Mengevaluasi survei- survei BPS antara lain terhadap kebutuhan pengguna internal dan eksternal, serta pemenuhan indikator SDGs maupun Prioritas Nasional. relevansi Mengetahui fisibilitas/ kelayakan integrasi aspek survei metodologi, konsistensi indikator yang dihasilkan, ketersediaan data yang mendukung kebutuhan utama dalam penyediaan data. • Menjadi dasar penetapan skala prioritas survei. dari Variabel yang tumpang tindih antar survei berbasis usaha. Kriteria standar untuk menentukan skala prioritas tiap survei. Gambaran aliran data statistik dari subject matter ke neraca. Indikasi awal survei-survei yang berpotensi untuk diintegrasikan ataupun direduksi. Memberikan masukan terkait survei-survei berpotensi yang untuk diintegrasikan misalnya dinilai dari kemiripan variabel yang dikumpulkan, kesamaan unit observasi, maupun tahapan proses bisnisnya.
Pemetaan relevansi untuk survei berbasis rumah tangga akan dilakukan pada tahun 2022. Dengan demikian, seluruh tahapan pemetaan relevansi survei akan selesai pada Juni 2022 agar dapat digunakan untuk perencanaan kegiatan statistik tahun 2023. Pemetaan relevansi survei harapannya dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara 29
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 integRasi statistik Hasil Kajian Beban Responden Survei Berbasis Usaha menunjukkan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 1.739 usaha (mayoritas usaha berskala menengah besar) menjadi sampel pada 4 - 11 survei BPS. Hal ini berpotensi menimbulkan kejenuhan responden yang dapat berpengaruh terhadap kualitas data yang diberikan. Pada tahun 2021, beberapa hal dilakukan untuk mendorong imple- mentasi integrasi statistik, antara lain: Capacity building Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antar-subject matter mengenai integrasi, konsep maka Kedeputian NAS akan menyelenggarakan e-learning mengenai System of National Accounts tingkat dasar pada tahun 2021. tata (SNA) untuk Penyusunan kelola pelaksanaan integrasi statistik Tata kelola pelaksanaan integrasi statistik akan disusun yang meliputi aturan, pengelolaan, jadwal, target output, monitoring, dan evaluasi. • Pemutakhiran a h a s U h a m u J proses, l Statistical Business Register SBR (berisi direktori usaha) harus dimutakhirkan secara berkala agar dapat digunakan sebagai kerangka sampel terintegrasi seluruh survei berbasis usaha. Beban Responden (Survei) Beban Responden Survei Berbasis Usaha Tahun 2019 Untuk integrasi statistik perlu segera dilakukan. Hal ini bertujuan untuk: itu, percepatan Economy-wide Survey (EWS) Pada tahun 2021, akan dilakukan pengumpulan data EWS untuk industri manufaktur di kategori tiga provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pengolahan data EWS juga ditargetkan selesai pada tahun 2021. Menjawab tuntutan pemenuhan data statistik berkualitas yang semakin beragam dan kompleks kepada BPS. Mengikis silo antar-subject matter dapat sehingga membuat proses bisnis lebih efisien baik di pusat maupun di daerah. • Menekan beban responden, terutama pada usaha berskala menengah besar. tingginya Steering Committee lintas unit kerja yang dipimpin oleh Pimpinan Tinggi Madya akan dibentuk pada tahun 2022 yang bertugas memberikan input kepada Kepala BPS dalam memutuskan akan survei diintegrasikan. diharapkan yang EWS mengintegrasikan proses kerja dari hulu hingga ke hilir dalam menghasilkan data neraca nasional dan statistik makro yang berkualitas. EWS akan dijadikan acuan dalam melakukan integrasi kegiatan statistik yang memang berpotensi untuk diintegrasikan berdasarkan hasil pemetaan relevansi survei. 30
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Pemanfaatan Big Data untuk Official StatiSticS lembaga pemerintah BPS sebagai yang menyediakan data statistik, telah ikut serta dalam pemanfaatan big data untuk official statistics. Dalam perjalanannya, masih banyak kendala dalam pemanfaatan big data untuk official statistics, di antaranya terkait kualitas, legalitas, klasifikasi yang digunakan, aksesibilitas, dan akuisisi kompleksitas big data yang tersedia. Ditambah lagi dengan belum adanya panduan resmi dari UN mengenai pemanfaatan big data untuk official statistics. Menyusun panduan penjaminan kualitas. Meningkatkan SDM mengenai pengembangan big data dan kecerdasan artifisial. kapasitas yang dihadapi Menyusun peraturan-peraturan terkait, termasuk legalitas akses. • Melakukan kajian pemanfaatan big data secara intensif dengan menerapkan tata kelola. data, Melakukan penyusunan naskah akademik rencana pembentukan unit kerja khusus pengembangan big data. penghujung Pada 2021, ditargetkan akan tersusun dokumen atau kajian mengenai: tahun Kajian Dampak Ekonomi Penyelenggaraan Asian Games & IMF Annual Meeting Pencatatan Wisatawan Asing di Pos Lintas Batas Statistik Mobilitas Non Permanen Kelayakan sumber-sumber big data yang dapat dimanfaatkan untuk official statistics. Prinsip-prinsip dasar yang standar dalam pemanfaatan big data untuk official statistics. Ikut serta dalam UN Global Working Group on Big Data for Official Statistics Pilot Pengamatan Kunjungan ke Objek Wisata Kebutuhan infrastruktur pengelo- laan dan pemanfaatan big data untuk official statistics. Metropolitan Statistical Area Dokumen tata kelola pemanfaatan big data untuk official statistics yang juga mencakup kerangka penjaminan kualitasnya, peningkatan kapasitas SDM di bidang pengembangan big data dan kecerdasan artifisial, dokumen peraturan yang mengatur legalitas akses pemanfaatan big data untuk official statistics, dan naskah akademik mengenai rencana pembentukan unit kerja khusus pengembangan big data diharapkan rampung pada tahun 2023. Sedangkan penyusunan publikasi hasil kajian pemanfaatan big data untuk official statistics secara intensif dengan menerapkan tata kelola pemanfaatan big data, akan dimulai pada Januari 2023. Peran Serta BPS dalam Pemanfaatan Big Data untuk Official Statistics Untuk memaksimalkan pemanfaatan big data dari berbagai sumber big data untuk menghasilkan official statistics, beberapa hal yang BPS akan lakukan yaitu: Membangun prinsip - prinsip dasar dan proses bisnis yang standar. • Membangun metodologi standar beserta perumusan metadatanya. • Membangun infrastruktur penge- lolaan dan pemanfaatan big data. yang dilakukan Membangun kerjasama dengan K/L/D/I dan penyedia big data eksternal. 31
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 penguatan pembinaan statistik Sektoral Menjawab tantangan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dengan pembinaan yang kolaboratif dan inovatif ditunjang dengan infrastruktur statistik yang lengkap serta dimonitor dengan Indeks Pembangunan Statistik sebagai barometer kemajuannya Imam Machdi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 32 32 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Pembinaan dan Penyusunan Pedoman Statistik Sektoral Sosialisasi dan Implementasi SDI Pengembangan Infrastruktur Statistik Penyusunan Standar Data Statistik dan Implementasi Regulasi Metadata Statistik Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik dengan Indeks Pembangunan Statistik 33 33 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Transformasi digital harus dilakukan tidak hanya di Deputi MIS, tapi menyeluruh di semua Deputi BPS pusat dan BPS daerah. 34 34 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Pembinaan sektoral merupakan salah satu bagian dari Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI) utamanya dalam mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI). Pembinaan statistik sektoral juga berperan besar terutama untuk menjalankan tugas BPS sebagai pembina data statistik di Indonesia salah satunya yaitu mengoordinasikan pelaksanaan statistik sektoral yang dijalankan oleh K/L/D/I. Selain itu, kompleksnya data yang ada saat ini menuntut kita untuk terus berinovasi dalam mewujudkan Sistem (SSN) Statistik Nasional Indonesia yang pada akhirnya akan menciptakan pembangunan nasional yang sistemik, lintas sektor, dan kolaboratif antar K/L/D/I. statistik Oleh karena itu, kami melihat bahwa perlu adanya rencana aksi terkait peningkatan literasi statistik melalui pembinaan statistik sektoral sebagai bentuk komitmen kita semua untuk mewujudkan visi misi BPS. Hasil dari rencana aksi pembinaan statistik sektoral yang kami harapkan tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas juga K/L/D/I terkait statistik, tetapi menyediakan kemudahan bagi K/L/ D/I dalam penyelenggaraan statistik sektoral melalui penyediaan Standar Data Statistik, katalog data dan metadata yang sesuai struktur baku, kemudahan dalam mendapatkan rekomendasi, pengembangan infrastruktur statistik, serta instrumen monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan oleh seluruh K/L/D/I dalam pelaksanaan statistik sektoral masing- masing. kegiatan 35
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Pembinaan dan Penyusunan Pedoman statistik sektoral untuk kualitas Penyelenggaraan statistik sektoral yang lebih baik Kita menyadari bahwa penguatan SSN tidak mungkin bisa terwujud tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang statistik. Saat ini, K/L/D/I belum memiliki SDM bidang statistik yang memadai untuk dapat menjalankan kegiatan statistik masing-masing. Oleh karena itu, peran kita sangat diperlukan sebagai pembina statistik sektoral. Learning Management System (LMS) serta penyelenggaraan diklat statistik sektoral bagi K/L/D/I. Beberapa bentuk pengembangan LMS antara lain Warung Kompetensi (Warkop) BPS yang digunakan Pusdiklat BPS dalam penyelenggaraan pelatihan kompetensi baik manajerial maupun teknis serta aplikasi e-learning BPS sebagai media pembelajaran dalam bentuk pelatihan, workshop, ataupun knowledge sharing yang dapat diakses oleh eksternal BPS. Beberapa inisiatif untuk pembinaan statistik sektoral dilaksanakan pada tahun 2021 ini, seperti: pengembangan Dari teknis pelaksanaan diklat, BPS berkoordinasi pemangku kepentingan terkait dalam menyusun juga materi pembelajaran. BPS fasilitator mencoba menghadirkan yang kompeten. Selain itu, diklat juga tidak hanya menargetkan SDM bidang statistik K/L/D/I, tetapi juga para produsen data, wali data, dan pembina data, dengan harapan dapat membangun pemahaman yang sama serta meningkatkan awareness dari semua pihak tentang pentingnya data statistik. dengan Selain melakukan pembinaan secara langsung dan berkelanjutan, BPS juga berkewajiban untuk menyediakan sumber-sumber rujukan yang dapat berbagai K/L/D/I digunakan oleh penyelenggaraan dalam lainnya statistik sektoral yang baik sesuai dengan kaidah statistik. akan Oleh menyediakan pedoman statistik yang menjelaskan secara detail tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral sehingga memenuhi prinsip karena itu, kita 36
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Satu Data Indonesia (SDI). Pedoman tersebut dapat menjadi acuan dalam proses pembagian pengetahuan fasilitator serta dapat membantu pembinaan statistik sektoral dalam mendesain materi pengajaran kepada peserta pembinaan dan diklat statistik sektoral. Peningkatan kapasitas SDM K/L/D/I terutama dalam hal penyelenggaraan statistik menjadi salah satu fokus BPS sebagai pembina statistik sektoral. Selain pedoman statistik sektoral, di tahun 2021 ini kami juga akan menyusun pedoman pendukung terbentuknya platform interkoneksi data antarsistem (interoperabilitas) serta mengembangkan fitur modul pembelajaran secara daring pada aplikasi Romantik Online untuk memudahkan keterlibatan wali data dalam pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral 37
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 menuju ssn yang andal, efektif, dan efisien dengan sosialisasi dan imPlementasi sdi SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dipertanggungjawabkan, dapat dan serta diakses dibagipakaikan K/L/D/I melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Tidak dapat dimungkiri bahwa sampai saat ini, implementasi SDI yang merupakan salah satu instrumen pencapaian SSN belum sepenuhnya dilaksanakan oleh K/L/D/I. bersifat tematik juga menjadi salah satu rencana aksi kami, baik di tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya, untuk memperkuat pemahaman K/L/ D/I tentang penyelenggaraan statistik. Selain itu, penerapan SDI secara umum juga perlu disosialisasikan melalui assistance technical pemberian penyelenggaraan kegiatan statistik. mudah antar Kami juga akan menyelenggarakan internalisasi Rekomendasi Kegiatan Statistik, baik di BPS pusat maupun BPS daerah semua agar dapat berperan aktif dalam proses pemberian rekomendasi di tahun 2021 ini. Tentunya komitmen kami, proses ini akan terus dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, bersama-sama kita sosialisasikan rekomendasi kegiatan mekanisme statistik kepada K/L/D/I sehingga mereka memberitahukan rancangan penyelenggaraan kegiatan statistiknya kepada BPS. kita Sebagai acuan dalam pelaksanaan SSN di Indonesia, BPS saat ini sedang menyusun rancangan Perpres SSN yang ditargetkan selesai di tahun 2021. Dalam jangka menengah dan panjang, ini diharapkan rancangan perpres dapat ditetapkan dan disosialisasikan baik di lingkup BPS maupun K/L/D. Harapannya, dalam jangka panjang SSN dapat diimplementasikan oleh penyelenggara statistik di Indonesia. internalisasi Regulasi Petunjuk Teknis Standar Data Statistik dan Petunjuk Teknis Metadata telah dituangkan Statistik dalam Peraturan BPS Nomor 4 dan 5 Tahun 2020 dan menjadi acuan bagi penyelenggara kegiatan statistik untuk menghasilkan data sesuai dengan prinsip-prinsip SDI. Tugas kita selanjutnya adalah menyosialisasikan kedua petunjuk teknis ini kepada instansi pemerintah sehingga data yang dihasilkan oleh produsen data memenuhi standar data dan memiliki metadata dengan format yang baku. Harapannya, data yang dihasilkan adalah data yang berkualitas yang mendukung program pembangunan pemerintah. Sosialisasi terkait kebijakan dan tata kelola SDI serta pembinaan yang juga 38
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Pengembangan infrastruktur statistik sebagai Pendukung Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral Pembinaan hanya sebatas peningkatan kapasitas K/L/D/I dalam melaksanakan kegiatan statistik sektoral, tetapi BPS juga berkewajiban memberikan kemudahan bagi K/L/D/I dalam menjalankan kegiatan statistik sektoral tersebut. Hal itulah yang mendorong BPS untuk membangun sebuah Infrastruktur Statistik yang akan membantu K/L/D/I menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. statistik sektoral tidak INDAH (Indonesia Data Hub) sebagai tool orkestrasi data dari berbagai sumber dengan mempertimbangkan metadata dan standar data yang ada sehingga integrasi data pun dapat lebih mudah dilakukan dan diharapkan dapat meminimalkan data silo. Beberapa modul dari Infrastruktur Statistik yang sedang dikembangkan dan ditargetkan selesai pada tahun 2021 ini di antaranya adalah: 1. Indonesia Data Hub (INDAH) Saat ini kita sedang mengembangkan platform Satu Data yang kami sebut Indonesia Data Hub atau disingkat INDAH, yang menerapkan prinsip-prinsip SDI. Selain sebagai wadah kolaborasi dan eksplorasi data dari berbagai K/L/D/I dan big data, INDAH juga berfungsi sebagai media sosialiasi penerapan prinsip-prinsip SDI secara nyata. Fitur-Fitur INDAH 1 2. Learning Management System (LMS) BPS sedang mengembangkan Learning Manage- ment System (LMS) BPS saat ini sehingga dapat menjadi wadah peningkatan kapasitas K/L/D/I dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sek- toral. LMS yang dikembangkan juga memungkin- kan K/L/D/I untuk saling berkolaborasi dan berbagi. 3. Aplikasi Rekomendasi Statistik (ROMANTIK) Dari sisi pelaksanaan statistik sektoral, tentu kita ingin memberikan kemudahan bagi K/L/D/I untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan statistik mereka. Saat ini, ROMANTIK sedang dikembangkan agar wali data terlibat dalam proses pengajuan rekomendasi kegiatan statistik K/L/D/I. Harapan kami, dengan adanya modul-modul tersebut dapat menjadi kontribusi nyata BPS untuk memberikan gambaran konkret portal satu data yang menerapkan SDI secara komprehensif dan juga mempercepat proses integratif, dan terwujudnya SSN dan SDI. 2 3 3. Aplikasi Rekomendasi Statistik (ROMANTIK) Dari sisi pelaksanaan statistik sektoral, tentu kita ingin memberikan kemudahan bagi K/L/D/I untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan statistik mereka. Saat ini, ROMANTIK sedang dikembangkan agar wali data terlibat dalam proses pengajuan rekomendasi kegiatan statistik K/L/D/I. Harapan kami, dengan adanya modul-modul tersebut dapat menjadi kontribusi nyata BPS untuk memberikan gambaran konkret portal satu data yang menerapkan SDI secara komprehensif dan juga mempercepat proses integratif, dan terwujudnya SSN dan SDI. 2 3 Ajudikasi Metadata Interoperabilitas Data dengan Application Programming Interface 4 5 Katalog Data Pengelolaan Kode Referensi 39
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Penyusunan standar data statistik dan imPlementasi regulasi metadata statistik Untuk pemenuhan Prinsip SDI, BPS kewenangan untuk menetapkan Standar Data Statistik (SDS) dan kode referensi tahunnya, bidang statistik. Setiap kami berusaha melengkapi dan memperbarui Master File Standar Data Statistik (MFSDS) serta Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) yang dituangkan dalam regulasi yang jelas dan terukur. BPS akan menetapkan MFSDS tahun 2021 untuk mendukung kegiatan Sensus Pertanian (ST) 2023 sekaligus untuk mendukung produksi data prioritas nasional. Pemutakhiran MFSDS tahun 2021 juga melibatkan beberapa K/L lainnya. Proses penyusunan KBJI 2021 dilakukan dengan proses yang komprehensif dan melibatkan banyak pihak terkait. Ini adalah wujud komitmen kami untuk terus memperbarui data klasifikasi jabatan di Indonesia. memiliki Selain penyusunan regulasi terkait MFSDS, saat ini kita juga sedang berada di tahap implementasi penyediaan metadata sesuai struktur baku yang sejalan dengan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 yang menjelaskan petunjuk teknis mengenai metadata statistik. Setelah terbitnya regulasi tentang metadata statistik, Kami mengingink- an di tahun 2021 ini metadata statistik yang sesuai struktur baku telah diim- plementasikan sesuai dengan regulasi yang ada. Saat ini kami telah berupaya melakukan koordinasi penyusunan metadata statistik baik di internal BPS maupun dengan pihak eksternal K/L/D/I. Selain itu, diperlukan proses penyusunan metadata oleh produsen data dan dilanjutkan dengan pereka- man metadata statistik pada website metadata. Seluruh proses ini tentunya membutuhkan komitmen bersama demi menghasilkan metadata yang semakin berkualitas. Sebagai sarana pendukung terkait SDS, sedang dikembangkan Platform Satu Data atau Indonesia Data Hub (INDAH), yang menjadi one single system yang menyediakan tata kelola SDS instansi. Dalam INDAH, semua tahapan dalam pengelolaan lengkap, baik SDS dicakup secara untuk pengajuan usulan SDS baru maupun untuk pemutakhiran SDS. lintas Pada tahun 2021, BPS menetapkan KBJI 2021 dan Kami menargetkan di tahun 2021 ini telah tersedia regulasi kode referensi KBJI yang mutakhir. 2243 Usulan SDS Awal Perka BPS No. 126 Tahun 2020 226 Usulan K/L Terkait Pertanian 107 Usulan Baru 119 Usulan Pemutakhiran 145 Usulan BPS Terkait Pertanian 120 Usulan Baru 25 Usulan Pemutakhiran 1197 Usulan Lainnya EWS, Bisnis Register, BPS & K/L yang tidak terkait Pertanian 413 Usulan ST 2023 Konsep dan Definis ST 2012 2235 Usulan SDGs Edisi II Rekap Sumber Data Dalam Penyusunan MFSDS tahun 2021 40
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan kegiatan statistik dengan indeks Pembangunan statistik Salah satu ciri pemerintahan berkelas dunia adalah seluruh kebijakan yang diambil harus berlandaskan pada data dan informasi yang berkualitas. itu, sudah menjadi Oleh karena suatu kebutuhan bahwa kegiatan perstatistikan di setiap K/L/D/I perlu dimonitor capaiannya. Untuk itu, kami instrumen mengharapkan adanya untuk evaluasi dan monitoring penyelenggaraan statistik khususnya untuk K/L/D/I. Kami menyadari bahwa BPS harus mengusulkan untuk memasukkan sebuah sasaran makro dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Nasional, yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan statistik, serta mengukur outcome dari kegiatan perstatistikan nasional. Indikator tersebut akan diberi nama Indeks Pembangunan Statistik (IPS). indikator IPS sudah instrumen Penyusunan mulai dilakukan di tahun 2021 dengan melakukan terhadap cakupan dimensi yang akan diukur dalam IPS, daftar pertanyaan/indikator tiap dimensi tersebut dan membuat timeline untuk implementasi IPS. Di tahun 2021 ini, target penyusunan IPS adalah BPS dapat menyediakan suatu instrumen yang telah diuji coba serta adanya draf peraturan terkait IPS, selain itu IPS juga dapat tersosialisasi ke K/L/D/I secara luas dan bertahap. Harapannya, IPS beserta kelengkapan draf peraturan ini dapat diajukan ke Kementerian PANRB untuk dapat dijadikan instrumen makro sebagai salah satu ukuran Reformasi Birokrasi tingkat capaian yang mengukur transparansi K/L/D/I dalam aspek dan profesionalitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Peningkatan kualitas pembangunan akan statistik mendorong K/L/D/I dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan efisien. identifikasi Selanjutnya instrumen IPS ini akan dilakukan uji coba terlebih dahulu ke beberapa K/L/D/I. Selain dari sisi teknis penyusunan instrumen IPS, kita juga harus menyiapkan draf peraturan terkait IPS serta akan disosialisasikan ke K/L/D/I secara luas dan bertahap. Dalam IPS akan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan statistik di lingkup K/L/D/I. statistik jangka panjang, pada gilirannya 41
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 ADAPTASI TATA KERJA ERA BARU Pola kerja baru dilakukan dengan lebih menekankan pada output dari hasil kerja kolaboratif serta dapat dilakukan pada lingkungan kerja yang fleksibel. Pemanfaatan teknologi dioptimalkan untuk proses kerja dan monitoringnya, sehingga walaupun fleksibel tetap menghasilkan output sesuai target. M. Habibullah Deputi Bidang Statistik Produksi 42 42 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Regulasi hubungan kerja baru Ruang kerja yang fleksibel (Flexible Working Space/FWS) Sistem Otomatisasi Perkantoran (Office Automation System / OAS) 43 43 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 D alam Sistem Statistik Nasional (SSN), salah satu bentuk koordinasi antara BPS dengan instansi pemerintah penyelenggara kegiatan survei statistik adalah melalui mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh BPS selaku Pembina Statistik Sektoral. Tujuan pemberian rekomendasi kegiatan statistik ini adalah agar tidak terjadi duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, mendorong Untuk mempermudah dan mempercepat birokrasi dalam memperoleh data berkualitas diperlukan tata kerja baru yang mengakomodir perubahan kebijakan dan kemajuan teknologi informasi. 44 44 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien, serta menyediakan metadata statistik yang menjadi pusat rujukan penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia. Terlaksananya penyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan membuat budaya dan ekosistem kerja perlu disesuaikan. Sumber daya manusia dan anggaran tidak lagi terkotak-kotak. Pola hubungan kerja menjadi lebih fleksibel dan kolaboratif. Ruangan kerja diatur untuk mendukung fleksibilitas bekerja dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas. Tata kerja baru diharapkan dapat menghasilkan data-data statistik yang lebih berkualitas. Untuk mempermudah dan mempercepat birokrasi dalam memperoleh data berkualitas diperlukan tata kerja baru yang mengakomodir perubahan kebijakan dan kemajuan teknologi informasi. Tata Kerja Baru sebagai Penopang Data Statistik Berkualitas 45 45
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Regulasi Pola Hubungan KeRja baRu akan dituangkan dalam Peraturan Kepala BPS dan untuk kemudian diterapkan pada seluruh satuan kerja di jangka pendek, pola hubungan kerja baru akan diinternalisasikan kepada seluruh pegawai BPS sampai akhir tahun 2021. lingkungan BPS. Dalam Penyederhanaan dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional memerlukan panduan atau peraturan terkait pola hubungan kerja yang baru. Hal ini menjadi sangat penting karena BPS merupakan instansi vertikal dengan banyak satuan kerja, mulai dari pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten/ kota, yang memerlukan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan. birokrasi Dengan adanya regulasi pola hubungan kerja baru yang fleksibel dan kolaboratif serta birokrasi yang lebih ringkas, diharapkan Sebagai langkah awal, BPS telah membuat Peraturan BPS tentang Organisasi dan Tata Kerja. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS serta Peraturan BPS Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Selanjutnya, perlu disusun regulasi terkait pola hubungan kerja. Pola hubungan kerja baru tidak hanya mengatur hubungan/koordinasi secara vertikal, tetapi juga mengatur koordinasi secara horizontal maupun vertikal adalah diagonal. Secara hubungan/koordinasi kerja antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sedangkan secara horizontal adalah hubungan/koordinasi antar unit kerja di satuan kerja. Sementara itu, secara diagonal adalah hubungan/koordinasi antara Struktural dan Fungsional. dapat memicu pegawai BPS untuk dapat bekerja lebih efektif dan efisien guna menghasilkan data statistik yang lebih berkualitas. Dalam penyusunan regulasi pola hubungan kerja yang baru, akan dibentuk tugas utamanya adalah mengkaji berbagai literatur, menganalisis masukan dari berbagai pihak, dan benchmarking terhadap kementerian/lembaga lain. Pola hubungan kerja baru tim kerja yang 46
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 selama periode tertentu. Terobosan ini dibuat agar pegawai BPS bekerja tidak hanya berdasarkan produktivitas dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi, tetapi bagaimana pegawai dapat mengerjakan pekerjaan dengan efektif dan efisien tanpa tergantung tempat bekerja. Implementasi akan mempertimbangkan pemetaan jenis- jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara remote dan pekerjaan yang harus dilakukan di kantor, penyusunan proses bisnis dan kalibrasi analisis beban kerja. Pengukuran kinerja target kinerja pegawai dan atau unit kerja juga penting dalam implementasi FWS. FWS ini Ruang KeRja yang FleKsibel (Flexible Working Space/ FWs) Regulasi tentang implementasi ruang kerja yang fleksibel (FWS) khususnya jenis pekerjaan, indikator pegawai prioritas, dan mekanisme usulan pelaksanaan di lingkungan BPS diharapkan sudah dituangkan dalam Peraturan Kepala BPS dan dapat disosialisasikan pada akhir tahun 2021. Ke depan, FWS dapat diterapkan dan jumlah pegawai yang mendapat prioritas untuk bekerja dari manapun semakin banyak secara bertahap. Dalam era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity), situasi dunia mengalami perubahan sangat tidak bisa cepat den cenderung adalah ditebak. Contoh adanya penyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Selain itu, adanya Pandemi Covid-19 juga menuntut kita untuk tetap bekerja walaupun tidak bisa hadir di kantor. terbaru Dengan adanya regulasi Untuk menghadapi situasi seperti ini, perlu dilakukan terobosan bagi dengan organisasi,salah menerapkan Ruang Kerja yang fleksibel (Flexible Working Space/FWS) sebagai new normal. FWS adalah pengaturan pola kerja pegawai yang memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawai serta menjamin keberlangsungan pelaksanaan dengan memberikan fleksibilitas lokasi kerja ruang kerja yang satunya fleksibel serta dilengkapi dengan infrastruktur yang baik, Kita dapat bekerja lebih nyaman dengan tetap menjaga kualitas data statistik. tugas 47
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 sistem otomatisasi PeRKantoRan (oFFice automation SyStem/oas) Dalam menerapkan Ruang Bekerja yang Fleksibel (FWS) perlu ditunjang dengan infrastruktur yang memadai berupa Sistem Otomatisasi Perkantoran (Office Automation System/OAS). OAS adalah sistem yang memfasilitasi tugas pemrosesan informasi di dalam perkantoran dan organisasi bisnis. Secara umum, pengotomatisan perkantoran adalah upaya memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dan menerapkannya dalam perkantoran dengan tujuan memudahkan penyelesaian pekerjaan. Contoh OAS yang telah diterapkan BPS, di antaranya aplikasi Meetapp untuk menyiapkan Zoom Meeting, Chatbot Website BPS untuk pengguna data, dan HaloSIS sebagai pusat layanan teknologi informasi di BPS. Dengan adanya OAS, pengerjaan tugas menjadi lebih cepat serta fleksibel, terutama di masa pandemi saat ini. Ke depan, OAS yang terintegrasi atau sederhana dapat dibangun dan dikembangkan. Selanjutnya, dapat digunakan oleh seluruh Satker secara bertahap Agar OAS dapat berjalan optimal, perangkat (desktop/laptop) yang digunakan juga harus optimal, baik untuk keperluan pekerjaan pribadi maupun pekerjaan tim. Perangkat dan aplikasi-aplikasi yang digunakan harus bebas virus dan juga berlisensi. Selain itu, para pegawai juga perlu diberikan pelatihan aplikasi umum yang digunakan untuk kebutuhan tim. dan aplikasi-aplikasi 48
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Dengan Sistem Otomatisasi Perkantoran (Office Automation System/OAS), Kita dapat berkoordinasi dimanapun dan kapanpun secara efektif, efisien dan berkualitas. OAS dalam bentuk parsial sudah tersedia di BPS saat ini seperti Back Office, Simotik dan aplikasi- aplikasi layanan perkantoran lainnya, terintegrasi. Perlu namun belum kajian untuk pengintegrasian dan pengembangannya dapat dimanfaatkan secara optimal. Kajian terintegrasi/ terhadap OAS yang sederhana diharapkan akan tersedia pada akhir tahun 2021. Ke depan, OAS yang terintegrasi dan sederhana dapat dibangun dan dikembangkan. Selanjutnya, dapat digunakan oleh seluruh Satuan Kerja secara bertahap. agar Dengan Otomatisasi Automation (Office Perkantoran System/OAS), kita dapat berkoordinasi di manapun dan kapanpun secara efektif, efisien, dan berkualitas. Sistem 49
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 mencetak sdm bps yang unggul Program penempatan dan mutasi SDM BPS akan didasarkan pada kebutuhan masa depan organisasi. HCDP menjadi dasar dalam eksplorasi potensi pegawai, yang hasilnya dapat digunakan sebagai sumber informasi manajemen talenta. Pada akhirnya, BPS dan pegawainya akan mendapatkan benefit yang maksimal. 50 50 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Pemenuhan SDM Teknis dan Nonteknis Mutasi pegawai dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi Eksplorasi Talenta dan Maksimalisasi Potensi Pegawai Formasi pegawai berdasarkan hasil ABK terbaru 51 51 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 PEMENUHAN SDM tEkNiS DAN NONtEkNiS Pengembangan karier lulusan STIS diarahkan tidak hanya pada bidang teknis (statistika) tetapi juga pada bidang nonteknis. ini kebutuhan pegawai BPS Saat dipenuhi melalui lulusan Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS). Dalam memenuhi tenaga teknis, mekanisme PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) Polstat STIS akan mempertimbangkan formasi kebutuhan BPS hingga level kabupaten/kota menggunakan afirmasi. Perubahan pendekatan mekanisme ini akan diterapkan pada PMB 2022 sehingga tata kelola dan regulasi yang mendukungnya segera diselesaikan di akhir 2021. CPNS ini harus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi PANRB) (Kementerian sehingga peran pimpinan dalam pengusulan kebutuhan CPNS umum (non statistisi) sangat dibutuhkan. BPS membutuhkan Setidaknya tenaga ribu) (dua sekitar 2.000 nonteknis untuk 517 unit kerja dalam 4 tahun ke depan. Dalam berkoordinasi tentunya dengan Kemenpan-RB, oleh pimpinan perlu didukung data proyeksi kebutuhan CPNS non statistisi dari Biro SDM. Opsi solusi lain adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait pemenuhan formasi nonteknis di BPS. Hal ini harus didukung dengan informasi yang memadai terkait peta kompetensi, Analisis Beban Kerja (ABK), dan Analisis Jabatan (Anjab). BPS telah melakukan ABK dan Anjab pada awal tahun 2021. Targetnya tahun 2022 akan disahkan dalam bentuk regulasi. Di sisi lain, untuk pemenuhan tenaga tenaga analis nonteknis, seperti lain- anggaran, analis hukum dan lain, salah satu solusinya adalah dengan penerapan kebijakan mutasi lintas fungsional yang disesuaikan dengan aturan kepegawaian yang berlaku dengan kepastian durasi jabatan yang masa kerja pada dibutuhkan. solusi jangka menengahnya dengan pengembangan karier lulusan Polstat STIS yang diarahkan tidak hanya pada bidang teknis, tetapi juga pada bidang nonteknis. Peningkatan kompetensi bidang nonteknis dapat ditunjang oleh berbagai diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat berdasarkan kebutuhan organisasi yang merujuk pada Kepka Nomor 281 mengenai ABK terbaru. Sedangkan Langkah alternatif lain ditempuh dengan menjalin kerja sama untuk pemenuhan kompetensi nonteknis, seperti pertukaran alumni kedinasan lain dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi. Beberapa telah dilakukan, seperti kerja sama dengan Keuangan melalui Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN), dan penerimaan pegawai jalur lolos butuh. Kementerian Selain pengembangan SDM yang sudah ada, penerimaan CPNS umum juga akan dilaksanakan. Perekrutan 52
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 MUtASi PEgAwAi DAlAM rANgkA PEMENUHAN kEbUtUHAN OrgANiSASi Penempatan pegawai sesuai formasi dan kebutuhan instansi merupakan salah yang satu mekanisme diperlukan dalam pengelolaan SDM di BPS. Penempatan dan pemindahan pegawai harus memenuhi persyaratan tertentu kebutuhan pegawai, standar kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan di satuan organisasi yang akan dituju, prestasi kerja yang baik berdasarkan penilaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja, serta tidak sedang dalam proses penyelesaian pelanggaran disiplin tingkat hukuman sedang atau berat. seperti Pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang cenderung menghasilkan output kinerja yang lebih baik sehingga right man on the right place akan tercapai . dimiliki akan Menyikapi dinamika SDM aparatur seperti proses penyederhanaan pekerjaan dan perpindahan jabatan fungsional dari struktural menjadi telah dilakukan. Penyederhanaan proses pekerjaan dapat berimplikasi pada proses mutasi pegawai seperti kebijakan jabatan fungsional muda ke bawah dalam satu provinsi dapat dikelola langsung oleh BPS Provinsi. Penetapan peraturan baru tentang pola penempatan dan pemindahan meningkatkan pegawai objektivitas, transparansi, perencanaan karier, dan motivasi kerja pegawai. Saat ini hal tersebut diatur dalam Perka BPS No.6 dan 38 tahun 2013. akan Penetapan peraturan baru tentang pola penempatan dan pemindahan pegawai akan meningkatkan objektivitas, transparansi, perencanaan karier, dan motivasi kerja pegawai. ini perlu dilakukan atas dasar Hal pemahaman kebutuhan masing- masing BPS Provinsi. Sehingga pada akhir tahun 2021 hal tersebut sudah dapat ditindaklanjuti 53
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 EkSPlOrASi tAlENtA DAN MAkSiMAliSASi POtENSi PEgAwAi BPS telah memotret dan memetakan sebaran kompetensi seluruh pegawai di tahun 2015. Selanjutnya, dilakukan assessment 2018 pada pengukuran dengan bersamaan kinerja melalui Performa 360 di tahun yang sama. Langkah tersebut menjadi modal utama kami dalam menata manajemen talenta, karena menempatkan sesuai kompetensi dan bakatnya menjadi harapan kami dalam membentuk pola karier di lingkungan BPS. kepada seluruh pegawai BPS. Dengan melihat peta kompetensi dan gap yang muncul, HCDP dapat dijalankan secara efektif. Pada akhirnya, BPS akan memiliki kandidat suksesi dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang tinggi. tahun HCDP harus memiliki benefit bagi pegawai maupun manajemen satunya pengelola peningkatan hingga lingkungan kerja yang pencarian lebih sesuai dengan talenta pegawai. Dengan kata lain, implementasi HCDP akan menunjang karier pegawai. pegawai SDM, salah kapabilitas Dari Capital Development Plan (HCDP) berikut ini, pemetaan pegawai ditempatkan pada 9 kotak talent yang merupakan kombinasi dari kompetensi dan kinerja. Talent berada pada kotak 7, 8, dan 9 sedangkan kotak 4, 5, dan 6 potensial untuk dikembangkan menjadi talent. Jangka pendeknya, HCDP akan dipetakan untuk Madya dan Eselon III, dan jangka panjangnya kotak Human Dan yang terpenting, setiap pegawai paham dan sadar bahwa setiap usaha dan pekerjaannya memberikan impact pada BPS. Manajemen talenta di BPS akan mencetak calon pemimpin BPS yang mengedepankan kerja sama tim yang dinamis, cepat, tepat, cerdas, inovatif, dan kolaboratif. Tinggi 4 Kinerja diatas ekspektasi & potensi rendah 7 Kinerja diatas ekspektasi & potensi menengah 9 Kinerja diatas ekspektasi & potensi tinggi a j r e n K 2 Kinerja sesuai ekspektasi & potensi rendah 5 Kinerja sesuai ekspektasi & potensi menengah 8 Kinerja sesuai ekspektasi & potensi tinggi i 1 Kinerja dibawah ekspektasi & potensi rendah 3 Kinerja dibawah ekspektasi & potensi menengah 6 Kinerja dibawah ekspektasi & potensi tinggi Potensi Tinggi Rendah Kotak Human Capital Development Plan (HCDP) 54
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 FOrMASi PEgAwAi bErDASArkAN HASil Abk tErbArU Sesuai amanat UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Anjab dan ABK guna menentukan kebutuhan jumlah serta jenis jabatan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini dikuatkan dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 mengenai Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Jangka panjang penerapan kebijakan ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan pegawai di wilayah Indonesia Barat dan Timur Sebagai bagian lembaga negara, BPS juga melakukan Anjab dan ABK yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Kepala (Kepka) BPS nomor 281 tahun 2021. Hasil dari Anjab dan ABK tersebut adalah penetapan formasi kebutuhan pegawai, baik di BPS pusat maupun daerah. ini adalah Isu/permasalahan saat distribusi pegawai yang belum merata. Sebagai contoh, berdasarkan ABK terbaru formasi fungsional tertentu di Papua Barat tersedia, namun pegawai tidak mencukupi, sedangkan di Jawa Timur SDM lebih besar dibanding formasi yang tersedia. ini perlu permasalahan di hilir dilakukan kebijakan. Salah satu kebijakan yang dapat diambil adalah dengan membatasi jumlah pegawai di suatu unit kerja maksimal 70 persen dari jumlah total kebutuhan pegawai. Dalam jangka pendek (akhir 2021), yang diharapkan untuk output mendukung kebijakan ini di antaranya melakukan realokasi dan pemetaan pegawai sesuai dengan ABK pada Kepka BPS nomor 281 tahun 2021. Hal bahwa penempatan dan pola rotasi pegawai BPS perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, untuk dapat menyelesaikan ini menandakan Kemudian diterbitkan surat yang menginformasikan formasi yang ada di setiap unit kerja secara terbuka. Kebijakan tersebut ditunjang juga dengan program rotasi yang diatur dalam regulasi manajemen karier yang ditargetkan selesai tahun 2022. Kepka No 281 Tahun 2021 tentang Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan BPS Tahun 2021 telah disahkan 55
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 KINERJA TERPADU UNTUK BPS BERKELAS DUNIA Indikator kinerja harus dibuat jelas sampai level individu yang berorientasi pada output/hasil. Pada penerapannya akan dibangun regulasi dan sistem manajemen kinerja yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh SDM BPS untuk menciptakan iklim kerja yang produktif dan kolaboratif Setianto Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa 56 56 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Cascading (Penyelarasan) Indikator Kinerja Secara Vertikal sampai Level Jabatan Terendah Menuju Indikator Kinerja yang Berorientasi pada Output/Hasil Internalisasi Target Indikator Kinerja Penyesuaian Sistem Manajemen Kinerja dengan Peraturan yang Berlaku 57 57 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Kinerja yang Jelas akan membuat BPS Makin Berkelas Peningkatan kualitas manajemen SDM perlu dibarengi dengan kejelasan kinerja dari setiap pegawai. Oleh karena itu, indikator kinerja organisasi harus dapat terpetakan dan terbagi habis ke dalam kinerja setiap pegawai sesuai jabatannya. juga akan berbasis kepada hasil kerja yang dibingkai dalam sistem manajemen kinerja berdasarkan peraturan yang berlaku secara nasional. indikator kinerja di BPS Daerah selama ini hanya menurunkan dari indikator BPS Pusat karena minimnya sosialisasi mengenai indikator penyusunan tersebut ke BPS Daerah. Indikator kinerja Di sisi lain, berdasakan hasil penjabaran visi, misi, dan sasaran strategis BPS, masih perlu dilakukan penajaman pada beberapa aspek peta strategis BPS 2020-2024, antara lain: 1. Perspektif Internal Process, yaitu secara proses bisnis BPS, sasaran strategis belum menggambarkan dukungan terhadap outcome BPS. 2. Perspektif Sumber Daya, di mana peta strategis BPS belum dapat digambarkan secara optimum dan belum ada penyelarasan cascading antara indikator kinerja organisasi dengan indikator kinerja unit-unit kerja di bawahnya. Pengelolaan kinerja organisasi yang tepat memerlukan penjabaran visi misi dan sasaran strategis agar lebih operasional dan implementatif. BPS telah menjabarkan indikator kinerja secara berjenjang, yaitu dari level BPS wide (organisasi) sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis BPS 2020-2024, level eselon 1, sampai dengan BPS provinsi dan BPS kabupaten/ kota. Namun demikian, penyusunan level eselon 2 Selain 2 (dua) aspek tersebut, salah 58
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Badan Pusat Statistik Mendukung Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju Stakeholder SS1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas SS2. Meningkatnya Penguatan Statistik Sektoral Customer Design and Build Collecting and Processing Disseminate Penguatan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas Penguatan Komunikasi / Hubungan Pusat dan Daerah Penguatan Pengumpulan Data Statistik yang berkualitas SS3. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN Peningkatan Kualitas Layanan BPS Internal Process TIK Anggaran SDM Organisasi Learning & Growth SS4. Meningkatnya Kompetensi SDM yang Unggul dan Adaptif Berlandaskan Nilai PIA Organisasi yang adaptif Penguatan TIK yang agile dan terintegrasi Pelaksanaan Anggaran yang Optimal Peta Strategis BPS satu permasalahan yang sedang dihadapi BPS adalah tidak standarnya penggunaan indikator dan metadata dalam kegiatan BPS. lagi dengan indikatornya sasaran strategis dan pada masing-masing perspektif sehingga keterkaitan antar sasaran indikator yang disusun dapat dan terlihat dengan baik. Dari hasil revisi ini kemudian dilanjutkan Renstra dengan menyelaraskan kembali strategis pada masing- sasaran masing Renstra di lingkungan eselon 1 BPS, dan selanjutnya menyelaraskan sasaran dan indikator pada Renstra level eselon 2 baik pusat maupun daerah. lebih menajamkan Oleh karena itu, ada beberapa rencana aksi yang kami pandang perlu dilakukan dalam rangka untuk mengakselerasi proses pencapaian tujuan BPS, yaitu antara lain mereviu kembali Renstra BPS 2020-2024 dan bahkan merevisi bila diperlukan Jumlah pegawai BPS yang besar mampu mendukung tercapainya visi dan misi BPS Agar penyelarasan dapat terwujud tentunya kami memandang perlu untuk menyusun terlebih dahulu pedoman reviu dan revisi Renstra, sehingga persamaan terdapat persepsi dalam pelaksanaan revisi Renstra. Harapan kami, dengan adanya rencana aksi tersebut maka akan dapat memudahkan semua pihak yang berkepentingan dalam melakukan pengelolaan kinerjanya termasuk pengelolaan kinerja di level BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Pentingnya pemetaan stakeholders yang terlibat dalam penyusunan indikator kinerja Indikator kinerja akan bermuara pada mekanisme reward dan punishment 59
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 CASCADING (PENYELARASAN) INDIKATOR KINERJA SECARA VERTIKAL SAMPAI LEVEL JABATAN TERENDAH Indikator kinerja di lingkungan BPS ini tertuang dalam Peraturan saat Kepala BPS Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pusat Statistik 2020-2024, namun baru Tahun level dituangkan sampai dengan Jabatan Pimpinan Tinggi. Berdasarkan alur proses cascading kinerja tersebut untuk menjabarkan kinerja sampai level terendah, BPS akan menerjemahkan visi dan misi secara berjenjang sampai jabatan terendah berdasarkan lingkup tugas fungsinya dengan melakukan dan indikator reviu Perka mengenai kinerja. Secara paralel BPS juga mempelajari Renstra dan IKU dari K/L lain sebagai referensi dan best practice. Selanjutnya, akan disusun pedoman standar penyusunan Rencana Strategi BPS yang baru yang akan digunakan untuk melakukan proses cascading kinerja di BPS. Dari hasil cascading tersebut akan dilakukan evaluasi Idealnya indikator kinerja tersebut perlu dijabarkan dan diselaraskan secara berjenjang level jabatan administratif dan jabatan fungsional sesuai dengan Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang alur cascading kinerja organisasi ke dalam kinerja individu. sampai RPJMN UU 17/2007; Perpres 18/2020; Permen PPN 9/2019 RENSTRA UU 5/2014; Perpres 29/2014; Permen PANRB 53/2014 PK Dapat meng- cascade/ mengintervensi SKP JPT PP 30/2019 jo Permen PANRB Manajemen Kinerja PNS SKP JA SKP JPF Alur Cascading Kinerja Organisasi ke Kinerja Individu 60
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 untuk menjamin keselarasan antara indikator kinerja individu dengan visi dan misi BPS. level individu berjenjang mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi (SKP JPT) hingga ke SKP Jabatan Administratif (SKP JA) dan SKP Jabatan Fungsional (SKP JF). Untuk mewujudkannya BPS akan melakukan proses cascading kinerja yang diawali dari penurunan RPJMN ke renstra badan/organisasi. Selanjutnya penjabaran tersebut dituangkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Setelah IKU terbentuk, kemudian akan dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). Berdasarkan PK ini, akan dilakukan cascading ke bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Oleh karena itu, sebagai pedoman untuk melakukan cascading kinerja di BPS kami akan menyusun petunjuk tata cara cascading dan teknis indikator kinerja yang penyusunan ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2021 sehingga diharapkan proses akan terstandarisasi. Renstra cascading kinerja 61
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 MENUJU INDIKATOR KINERJA YANG BERORIENTASI OUTPUT/HASIL Sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang berorientasi pada hasil, BPS juga dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan hasil dari program dan kegiatan yang dilakukan sisi kualitas maupun baik dari transparansi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk itu, BPS perlu menyusun indikator kinerja terukur yang berorientasi pada hasil bukan lagi beroirentasi pada proses seperti yang selama ini BPS lakukan. 1. Identifikasi variabel dan indikator terbaik berjenjang berdasarkan balance score card 2. Membuat matriks peran dan pemangku kepentingan 3. Mengidentifikasi ketersediaan anggaran data yang dibutuhkan 4. Menguji validitas indikator yang disusun, dan 5. Meresmikan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku di BPS sebagai payung hukum indikator Selain itu khusus untuk menjamin kualitas dari output statistik yang diproduksi oleh BPS, maka BPS akan melakukan pengembangan ukuran akurasi/kualitas tidak hanya terbatas dari Relative Standard Error (RSE) dan quality gates. Untuk saat ini pengukuran akurasi masih terbatas oleh survei-survei bersampel besar yang bersifat strategis, misalnya akurasi data Susenas dan Sakernas. Kedepannya kami akan kaji beberapa survei lainnya yang dapat menyajikan level akurasi secara periodik. Berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB mengenai akuntabilitas kinerja BPS tahun 2020, salah satu permasalahan yang belum mampunya indikator kinerja di BPS untuk menggambarkan kriteria hasil kerja yang terukur. Hal ini disebabkan indikator kinerja yang ada selama ini masih berorientasi pada proses. Indikator kinerja yang berbasis output/ hasil ini memiliki peranan penting keberhasilan untuk mengukur maupun pelaksanaan kegagalan program BPS yang dilaksanakan. dihadapi adalah Oleh karena itu, akan disusun pedoman untuk penyusunan indikator kinerja yang berbasis hasil yang dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak yang berkepentingan. Pedoman dalam tersebut petunjuk teknis tata cara cascading dan penyusunan indikator kinerja yang ditargetkan akan selesai pada akhir Indikator tahun 2021. Penyusunan Kinerja Individu yang berorientasi hasil menjadi produk Cascading Kinerja yang akan diimplementasikan baik pusat maupun daerah. Sebagai contoh pola cascading kinerja di Bidang Statistik Distribusi dan Jasa akan disusun secara rinci dari pusat sampai daerah pada tahun 2022. indikator kinerja Untuk menyusun yang berorientasi pada output/hasil, BPS dengan tim gugus tugas yang terdiri atas Biro Perencanaan, Biro SDM, Biro Hukum, Perwakilan Direktorat, dan BPS Daerah, BPS akan mulai melakukan penyusunan output dan outcome dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan agar indikator kinerja yang disusun komprehensif dan implementatif. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah sebagai berikut: akan tertuang 62
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Kinerja tidak hanya tentang apa yang kita kerjakan, tetapi juga tentang apa yang kita hasilkan 63 63 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 INTERNALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA Beragamnya output yang dihasilkan pada suatu organisasi mengakibatkan pemahaman tentang target indikator menjadi beragam, target indikator sama jabatan pada dapat berbeda-beda baik dari sisi jumlah indikator dan jenis indikator tergantung pemahaman dari pembuatnya. Perbedaan pemahaman tentang akhirnya berdampak pada pembuatan target indikator yang tidak standar. dengan terciptanya target indikator yang standar diharapkan tersusun indikator kinerja setiap level jabatan. Dengan tersusunnya indikator kinerja dapat diukur prestasi kerja setiap level jabatan. level yang Dalam rangka pembuatan pedoman perlu standar pengkajian, pembelajaran dari ahli perbandingan manajemen lain. Pedoman dari Kementrian target pembuatan indikator pedoman tersebut akan tertuang dalam petunjuk teknis tata cara cascading dan penyusunan indikator kinerja yang ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2021. target indikator kinerja pada dan standardisasi Kondisi ideal suatu organisasi setiap level jabatan mempunyai standar target indikator, baik jumlah maupun indikatornya, terdapat target jenis indikator yang akan dicapai, terdapat SDM yang cukup tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan harus bisa didistribusikan ke level jabatan lain sesuai dengan kebutuhan. Sosialisasi dan internalisasi petunjuk teknis tata cara cascading dan penyusunan indikator kinerja sangat diperlukan demi tujuan organisasi. tercapai Target salah indikator menjadi satu penilaian keberhasilan kinerja, 64
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 PENYESUAIAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU Kinerja Manajemen Sistem Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut dan sistem informasi kinerja. Secara ringkas, manajemen kinerja terbagi dalam 4 tahapan utama. individu dengan indikator kinerja memperhatikan spesifik, kriteria terukur, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan menyesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal organisasi. untuk Dengan mengimplementasikan sistem manajemen kinerja di atas perlu dilakukan kinerja mulai dari kinerja utama hingga indikator kinerja individu. Untuk mewujudkannya dimulai dengan melihat gambaran organisasi (Renstra, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja), menyusun rencana Sasaran Kinerja Pegawai/SKP dan pada akhirnya menyusun manual indikator untuk setiap individu. demikian penyelarasan Sayangnya, sistem manajemen kinerja di lingkungan BPS, selama ini masih berbasis aktivitas kegiatan dan merupakan penyusunan kegiatan tugas jabatan berdasarkan tugas dan fungsi. Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja, sasaran kinerja berbasis hendaknya pegawai Sistem Manajemen Kinerja PNS 65
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 KOLABORASI MENGAWAL PERUBAHAN BPS Perubahan selalu mengandung risiko oleh karenanya akan dilakukan penyempurnaan manajemen risiko sebagai satu bagian dari manajemen pengawasan dan pemantauan kepatuhan internal. Selain itu, optimalisasi peran APIP dan penerapan SPIP menjadi kunci pencapaian kinerja yang maksimal Akhmad Jaelani Inspektur Utama BPS RI 66 66 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Penyempurnaan implementasi manajemen risiko Optimalisasi peran APIP sebagai quality assurance and consulting Peningkatan peran APIP dalam pengawasan pencapaian kinerja organisasi Optimalisasi penerapan SPIP dan peningkatan maturitas SPIP 6767 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Inspektur Utama bersama Kepala BPS dan seluruh jajaran Deputi di Rapimkap Bali, 2021 BPS dapat mengelola risiko yang ada secara efektif dan efisien melalui peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan internal. Inspektorat seluruh Utama bersama dengan unit kerja di BPS akan menerapkan manajemen risiko dan melakukan pemetaan risiko secara berkelanjutan risiko bisa sehingga manajemen membudaya pada unit kerja. Lebih lanjut, pengawasan internal akan diperkuat dengan layanan konsultasi sehingga peran auditor internal pada assurance dan consulting akan lebih efektif. layanan audit Penekanan kegiatan juga akan diperluas dengan audit kinerja. Inspektorat utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah rekomendasi (APIP) memberikan komprehensif dan mendorong peningkatan kinerja unit kerja melalui pembinaan akuntabilitas sistem kinerja. Selain itu, peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah memadukan yang manajemen risiko dan pengendalian korupsi. paradigma 68
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Fungsi pengawasan internal yang efektif dan efisien tidak hanya menekankan pada assurance tetapi juga consulting Seluruh kegiatan ini memerlukan kolaborasi antara Inspektorat Utama sebagai APIP dan seluruh unit kerja yang ada di BPS. organisasi yang kuat dan tangguh untuk sampai ke tujuan. Hal ini juga akan memperkuat akuntabilitas, baik dalam hal keuangan maupun kinerja, yang akan menjadikan BPS sebagai kantor statistik yang berkelas dunia dan dapat berlabuh di dermaga tujuan yang diinginkan. Kita berlayar pada kapal yang sama, maka kolaborasi yang dilaksanakan secara terintegrasi akan menciptakan "Perubahan di BPS perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan internal untuk memastikan pencapaian visi dan misi BPS secara efektif dan efisien." Akhmad Jaelani Inspektur Utama BPS RI 69
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Tim Selain Kepatuhan Internal di tingkat BPS Provinsi. seluruh Pembentukan kelengkapan penerapan manajemen secara risiko berkelanjutan. Kita menargetkan untuk mencapai implementasi penerapan manajemen risiko dengan melibatkan seluruh komponen di BPS. itu, akan dibentuk ManajeMen Risiko sebuah kehaRusan! akan dievaluasi risiko Pengelolaan manajemen merupakan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pengendalian tentang Intern Pemerintah. Setiap instansi termasuk BPS, wajib pemerintah, melakukan penilaian risiko dan menerapkan manajemen risiko. Sistem Inspektorat Utama sebagai APIP di BPS bekerja sama dengan Unit Kerja dalam menerapkan manajemen risiko dan melakukan pemetaan risiko secara berkelanjutan dan membudaya pada seluruh unit kerja. Langkah awal adalah menyusun pedoman manajemen risiko yang diikuti dengan sosialisasi dan penyusunan aplikasi sehingga memudahkan pelaksanaan manajemen risiko. "BPS menargetkan 75% satuan kerja telah mengimple- mentasikan manajemen risiko pada tahun 2024" "Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go." ―T.S. Eliot. 70
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 dalam menghadapi kendala pada Unit Kerja. Upaya lain yang dilakukan adalah penyempurnaan proses bisnis aplikasi current audit termasuk pengawalan proses pengadaan barang dan jasa. Mencetak TRUSTED ADVISOR bagi bPs Pada peningkatan 2021, kapabilitas APIP dilakukan dengan mengefektifkan peran AMS dan peningkatan konsultasi melalui implementasi aplikasi HALO Inspektorat online). Selain itu peningkatan pengawalan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), antara lain dilakukan melalui perbaikan aplikasi current audit dan petunjuk teknis permintaan layanan reviu atau probity audit secara cepat, transparan, dan berkualitas (CETAR). Pada tahun-tahun berikutnya layanan konsultasi dan pengawalan PBJ terus ditingkatkan, baik dari sisi proses bisnis maupun kompetensi auditornya. Oleh karena itu, secara berkala akan dilaksanakan peningkatan kompetensi APIP melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) substantif dan sertifikasi. tahun Pergeseran paradigma auditor harus dilakukan dari watch dog menjadi konsultan profesional yang mampu memberikan penjaminan kualitas untuk perbaikan manajemen risiko, pengendalian tata dan pemerintahan. penyelenggaraan Tuntutan pada APIP adalah untuk menjadi bagi instansi Inspektorat Utama sebagai APIP di BPS harus senantiasa berbenah diri dan bertekad meningkatkan APIP hingga level 3,5 atau lebih di akhir 2024. layanan (konsultasi kelola, trusted pemerintah. advisor kapabilitas Optimalisasi peran APIP dilakukan dengan Auditor membentuk Mitra Satuan Kerja (AMS) sebagai Inspektorat perpanjangan Utama. tangan teknis auditor diklat Aplikasi konsultasi secara online yaitu HALO Inspektorat juga dapat dimanfaatkan media komunikasi antara unit kerja dan APIP sebagai BPS berusaha meningkatkan capaian kapabilitas APIP menuju level 3,5 atau lebih di akhir 2024 Interface website HALO Inspektorat 71
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 "BPS menyadari bahwa pelaksanaan pengawasan tidak cukup hanya berupa audit keuangan, maka kita memperluas jangkauan pengawasan dengan audit kinerja terhadap tugas dan fungsi yang fokus pada perbaikan proses bisnis dan arah kebijakan strategis." insPektoRat utaMa MendoRong kineRja Inspektorat Utama menetapkan visi yang sejalan dengan visi BPS "Penyedia Data Berkualitas untuk Indonesia Maju" yaitu "Mitra kerja tepercaya dalam penyediaan data statistik berkualitas." Oleh karena itu, Inspektorat Utama ke depan akan melakukan audit kinerja guna mendorong pencapaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja. Audit kinerja dimaksudkan untuk memberikan atas proses bisnis dan arah perbaikan kebijakan strategis di BPS. Di samping audit kinerja, akan dilaksanakan pendampingan atau probity audit pada kegiatan strategis BPS. Lebih akan mendorong lanjut, pembinaan terhadap penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan evaluasi ini diharapkan dapat SAKIP. Hal mendukung peningkatan skor nilai akuntabilitas kinerja yang bermuara pada peningkatan capaian reformasi birokrasi. rekomendasi BPS Audit kegiatan strategis BPS Audit pengadaan barang dan jasa 72
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 siklus Peningkatan MatuRitas sPiP 3,5 Pencapaian tujuan organisasi yang taat aturan, dan efektif, efisien, pelaporan keuangan yang andal tergambar dari maturitas SPIP. BPS perlu memelihara dan meningkatkan intern agar sistem pengendalian dapat mempertahankan keandalan laporan keuangan serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. JANGKA PENDEK BPS menargetkan kenaikan level maturitas SPIP 3,5 dalam jangka pendek yaitu akhir 2021 3,75 Maturitas SPIP juga sebagai indikator peningkatan indeks manajemen risiko dan efektivitas pencegahan korupsi. Oleh karena itu, penilaian maturitas SPIP dapat menunjukkan pencapaian indikator termasuk tersebut identifikasi Area of Improvement (AOI). JANGKA PANJANG BPS menargetkan kenaikan level maturitas SPIP 3,75 dalam jangka panjang yaitu akhir 2024 Optimalisasi peningkatan capaian maturitas SPIP dapat dihasilkan melalui perbaikan pada AOI secara terus menerus. BPS telah melakukan workshop terkait penilaian maturitas SPIP dan satker akan melakukan penilaian mandiri serta penjaminan kualitas pada tahun penilaian mandiri 2021. Proses ini menghasilkan AOI dan akan dilaksanakan lanjut secara tindak terukur yang dimulai pada tahun 2021. Penilaian maturitas yang dilakukan secara siklus dimulai dari identifikasi AOI, perbaikan AOI, serta melakukan penilaian kembali. Melalui siklus ini, BPS akan mampu penilaian menghasilkan maturitas SPIP pada level 3,75 pada akhir tahun 2024. seluruh BPS kembali raih opini WTP hasil pemeriksaan BPK RI 73
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 RENCANA AKSI BPS 2021-2024 RENCANA AKSI STRATEGI NASIONAL PEMBANGUNAN STATISTIK INDONESIA Periode Penyele- saian Output Yang Diharapkan Ukuran Keberhasilan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) PENYUSUNAN SNPSI YANG DITUANGKAN DALAM REGULASI 1. Identifikasi caku- pan strategi dalam SNPSI Teridentifikasi dan ditetapkannya strategi yang akan dicakup dalam SNPSI 2021 Tersusunnya doku- men SNPSI yang dituangkan dalam regulasi Belum tersedianya dokumen yang memuat strategi nasional pemban- gunan statistik untuk mewujudkan kegiatan statis- tik yang terinte- grasi antar K/L/D/I menuju Sistem Statistik Nasional yang andal 2. Pemetaan pe- Tersedianya pemetaan pe- mangku kepent- ingan SNPSI 2021 mangku kepentin- gan SNPSI 3. Penyusunan SNPSI yang dituangkan dalam regulasi Tersusunnya dokumen SNPSI yang dituangkan dalam regulasi 2021 PENYIAPAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENERAPAN SNPSI 1. Menyusun daftar kebutuhan infra- struktur SNPSI Tersusunnya daftar kebutuhan instruktur SNPSI 2022 Tersedianya infra- struktur SNPSI Belum tersedi- anya infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan pem- bangunan statistik Indonesia 2. Melakukan per- ancangan dan pembangunan infrastruktur SNPSI (termasuk plat- form yang akan digunakan) sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi Tersedianya infrastruktur yang dibutuhkan untuk penerapan SNPSI 2022 74 74 ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) PENINGKATAN LITERASI SNPSI KEPADA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 1. Meningkatnya pemahaman/ literasi stake- holders men- genai SNPSI 2. Meningkat- nya peran serta aktif para stakeholder dalam penera- pan SNPSI Melakukan internalisa- si maupun sosialisasi terkait SNPSI secara berkala kepada stake- holders Meningkatnya pemahaman/lit- erasi stakeholders mengenai SNPSI 2021-2024 Belum samanya persepsi stakehold- ers (K/L/D/I, sektor swasta, dan ma- syarakat) mengenai SNPSI KOORDINASI DAN KOLABORASI ANTAR K/L/D/I SERTA PENETAPAN STATNDAR DATA STATISTIK MENUJU IMPLEMENTASI SNPSI 1. Memperkuat Terwujudnya koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik antar K/L/D/I dalam meny- elenggarakan kegiatan statistik 2021-2023 Terwujudnya im- plementasi SNPSI, terutama dalam hal berbagi-pakai data antar K/L/D/I dengan menggu- nakan infrastruktur (termasuk plat- form) yang telah dibangun Tiap K/L/D/I memi- liki mandat mas- ing-masing untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang berdampak pada duplikasi ke- giatan statistik dan disintegrasi data antar K/L/D/I koordinasi, kolab- orasi, dan komuni- kasi antar K/L/D/I dalam kerangka SSN 2. Menetapkan Stan- dar Data Statistik yang akan digu- nakan Terstandarnya data statistik dan metadata yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik oleh K/L/D/I 2021-2023 75
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 RENCANA AKSI TRANSFORMASI PROSES BISNIS STATISTIK Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) PEMETAAN RELEVANSI SURVEI Belum tersedianya kajian yang meng- evaluasi relevansi survei-survei yang diselenggarakan BPS antara lain dalam hal: • Indikator yang dikumpulkan • Dukungan ter- hadap Neraca/ SDGs/ Prioritas Nasional • Kesesuaian 1a. Melakukan pemetaan metadata variabel survei berbasis usaha Memetakan variabel yang dikumpulkan pada survei berbasis usaha Tersedianya daftar variabel pada survei berbasis usaha yang tumpang tindih den- gan survei lainnya (mencakup nama survei dan daftar variabel) Des 2021 Tersedianya meta- data variabel survei berbasis usaha sebagai dasar eva- luasi variabel yang tumpang tindih antar survei Menyusun daftar variabel pada survei berbasis usaha yang tumpang tindih dengan survei lainnya metode pe- ngumpulan data 1b. Melakukan pemetaan metadata kegiatan statistik 1. Tersedianya in- 2021 1. Tersedianya Mengumpulkan informasi mengenai nama survei dan karakteristiknya dari subject matter dan Neraca Ketersediaan data adminis- tratif strumen IPS yang telah diujicoba- kan Instrumen IPS 2. Tersedianya laporan so- sialisasi IPS di internal maupun eksternal BPS Pemetaan aliran data dari sub- ject matter ke Neraca 2. Tersedianya draft Peraturan BPS tentang IPS 3. Tersedianya Kebutuhan data Neraca yang belum terse- dia di subject matter (jasa perusahaan, jasa lainnya) laporan ujicoba instrumen IPS 4. Tersedianya draft Peraturan BPS tentang IPS Menyusun analisis relevansi kegiatan statistik yang mencakup: Indikator yang dikumpulkan; Dukungan terhadap Neraca/ SDGs/Prioritas Nasional; Kesesuaian metode pengumpulan data; Ketersediaan data administratif; Pemetaan aliran data dari subject matter ke Neraca; Kebutuhan data Neraca yang belum tersedia di subject matter (jasa perusahaan, jasa lainnya) Tumpang tindih variabel yang dikumpulkan antar survei 76
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) 1c. Melakukan pemetaan metadata variabel survei berbasis rumah tangga Memetakan variabel yang dikumpulkan pada survei berbasis rumah tangga Tersedianya daftar variabel pada survei berbasis usaha yang tumpang tindih dengan survei lainnya (mencakup nama survei dan daftar variabel) Jan-Jun 2022 Tersedianya metadata variabel survei berbasis rumah tangga sebagai dasar evaluasi variabel yang tumpang tindih antar survei Menyusun daftar variabel pada survei berbasis rumah tangga yang tumpang tindih dengan survei lainnya 1d. Menyusun kriteria standar untuk menentukan skala prioritas tiap survei berdasarkan hasil pemetaan metadata variabel maupun metadata kegiatan statistik yang telah dilakukan Menetapkan kriteria standar yang digunakan sebagai dasar penentuan skala prioritas survei Tersedianya kriteria standar untuk menentukan skala prioritas tiap survei (usaha dan rumah tangga) Jan-Jun 2022 Tersusunnya kegiatan statistik BPS berdasarkan skala prioritasnya Menyusun skala prioritas masing- masing survei berdasarkan kriteria standar yang telah ditetapkan 77
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) INTEGRASI STATISTIK Proses bisnis statistik yang diadopsi masih menggunakan pendekatan tradi- tional approach, dimana proses penyelengga- raan survei masih dilakukan oleh masing-masing subject matter (silo). 2a. Menyamakan persepsi dan pemahaman terkait integrasi statistik dan transformasi proses bisnis statistik untuk mewujudkan Neraca Nasional dan statistik makro sebagai penerima manfaat utama dari proses bisnis statistik yang terintegrasi Melakukan internalisasi untuk mendukung terselenggaranya integrasi proses bisnis statistik dan implikasinya terhadap organisasi Meningkatnya pemahaman pegawai mengenai pentingnya integrasi proses bisnis statistik, tahapan pelaksanaan, dan implikasinya 2019-2022 Peningkatan expertise pegawai dalam melakukan integrasi survei dan berkurangnya resistensi untuk melakukan transformasi proses bisnis (culture change) Hal tersebut berdampak pada tumpang tin- dihnya sampel, variabel yang dikumpulkan, pen- gambilan sampel, maupun pada jad- wal pelaksanaan lapangan. Meningkatnya pemahaman pegawai tentang hubungan data hasil survei dengan kebutuhan Neraca Nasional dan statistik makro • SM mampu meng- identifikasi kebu- tuhan variabel-vari- bel dan melakukan perbaikan proses bisnis sesuai de- ngan kebutuhan integrasi 2019-2022 Melakukan capacity building/ knowledge sharing System of National Accounts (SNA) dan/atau manual standar lainnya terkait Neraca Nasional dan statistik makro. Kondisi tersebut mengakibatkan: • proses bisnis statistik dalam penyelenggara -an survei tidak efektif banyaknya variabel yang dikumpulkan, namun kebutu- han data Neraca untuk penyusu- nan PDB/PDRB belum sepenuh- nya dapat dipa- sok oleh subject matter 78
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) relatif tingginya beban respon- den, terutama pada survei berbasis usaha • relatif tingginya beban petugas akibat banyak- nya jumlah survei yang ada dengan jadwal yang tumpah tindih 2b. Menyiapkan tata kelola pelaksanaan integrasi statistik Menyusun tata kelola (aturan, proses, pengelolaan, jadwal, target output, monitoring dan evaluasi) pelaksanaan integrasi statistik Tersedianya tata kelola pelaksanaan integrasi statistik dan disepakati oleh pihak terkait (Bisnis dan Rumah tangga) 2021 Terlaksananya integrasi statistik ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sejalan dengan agenda Refor- masi Birokrasi dan disepakati oleh ber- bagai pihak sesuai dengan tata kelola (jadwal kegiatan, SK tim kerja, dan target output) yang telah disusun Membentuk Steering Commit- tee lintas unit ker- ja yang dipimpin oleh Eselon 1 yang bertugas mem- berikan input ke- pada Kepala BPS dalam memu- tuskan survei apa saja yang akan diintegrasikan. Terbentuknya Steering Committee dalam bentuk SK/ Perka 2022 Terlaksananya integrasi survei berdasarkan input/ penentuan dari Steering Committee 79
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) 2c. Melakukan pengembangan Statistical Business Register (SBR) sebagai kerangka sampel terintegrasi untuk seluruh survei berbasis usaha Memastikan sistem SBR sudah dapat diakses oleh SM dan bisa men- dukung proses integrasi Tersedianya SBR yang dimutakhir- kan secara berkala dan komprehensif untuk digunakan sebagai kerangka sampel terintegra- si untuk seluruh survei berbasis usaha Tersedianya SBR sebagai kerangka sampel survei berbasis usaha yang mutakhir dan terintegrasi untuk digunakan sebagai kerangka sampel seluruh survei berbasis usaha 2019-2024 SBR dimutakhir- kan secara bertahap dan berkelan- jutan disesuaikan dengan kategori usaha yang akan digunakan agar nantinya terbentuk direktori usaha yang lengkap & mutakhir Mengumpulkan direktori usaha baik dari subject matter/hasil survei maupun dari instansi lain Pengambilan sampel dilakukan secara efektif, komprehensif, dan terintegrasi ber- dasarkan seluruh kategori lapangan usaha Melakukan matching usaha/ perusahaan yang akan dimasuk- kan ke dalam SBR untuk memasti- kan belum adanya usaha/perusahaan tersebut di dalam SBR (tidak ganda) 2d. Melakukan integrasi survei berbasis usaha dalam bentuk piloting Economy- wide Survey (EWS) SPECIFY NEEDS Tersedianya tata kelola proses bis- nis statistik yang lebih terintegrasi pada fase Specify Needs yang disah- kan dan dilak- sanakan Melakukan FGD dengan kemente- rian/dinas terkait Terlaksananya FGD dengan kementerian/ dinas terkait untuk mendapatkan masu- kan antara lain me- ngenai kebutuhan data kementerian/ dinas, ketersediaan data di instansi lain, ataupun mengenai klasifikasi/konsep- definisi variabel yang biasanya digunakan 2020 80
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) Melakukan FGD dengan res- ponden untuk menyampaikan maksud, tujuan, serta harapan kontribusi dari responden Terlaksananya FGD dengan responden untuk menyampaikan maksud, tujuan, serta harapan kontribusi dari responden Variabel yang di- kumpulkan pada kegiatan statistik sesuai dengan kebutuhan peng- guna internal maupun eksternal DESIGN Merancang sistem Informasi Teknologi (TI) un- tuk mendukung: Data Collection, Dashboard, Tabel Pokok; SBR; ICS Tersedianya rancangan sistem Informasi Teknologi (IT) untuk mendukung integrasi statistik khususnya integrasi survei berbasis usaha dan survei berbasis rumah tangga 2020 Proses bisnis statis- tik untuk fase De- sign, dan Build lebih terintegrasi: • Sistem TI lebih terintegrasi dalam mendukung setiap fase proses bisnis EWS agar semakin efektif Menyusun Quality Assurance Frame- work (QAF) untuk integrasi survei berbasis usaha Tersusunnya rancangan Quality Assurance Framework (QAF) untuk integrasi survei berbasis usaha Data hasil survei lebih berkualitas yang didukung oleh diimplemen- tasikannya aturan standar data dan metadata serta Quality Assurance Framework (QAF) Melakukan reen- gineering proses bisnis statistik dan SOP untuk survei berbasis usaha Terlaksananya reengineering proses bisnis statistik dan tersedianya SOP survei berbasis usaha 81
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) Menyediakan kerangka sam- pel usaha yang mutakhir dan terintegrasi di dalam Statistical Business Register (SBR) untuk di- gunakan sebagai kerangka sampel seluruh survei berbasis berbasis usaha Tersedianya kerangka sampel survei berbasis usaha yang mutakhir dan terintegrasi di dalam SBR untuk industri manufaktur (Kategori C) yang akan digunakan sebagai cakupan ujicoba EWS Menyediakan direktori usaha untuk dipilih seba- gai sampel pilot kegiatan EWS untuk industri manufaktur Tersedianya direktori usaha untuk dipilih sebagai sampel ujicoba kegiatan EWS untuk industri manufaktur Merancang kuesioner EWS triwulanan dan tahunan yang terpetakan ke Framework SNA Tersedianya kuesioner EWS untuk triwulanan dan tahunan yang terpetakan ke Framework SNA Merancang metodologi untuk perluasan integra- si survei berbasis usaha (EWS) Tersedianya metodologi untuk memperluas cakupan integrasi survei berbasis usaha 2022 BUILD Melakukan uji kognitif terhadap kuesioner EWS (3.2) Tersedianya kuesioner EWS yang telah melalui uji kognitif 2020 Proses bisnis statis- tik untuk fase De- sign, dan Build lebih terintegrasi: 82
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) Mentransfer draft kuesioner EWS ke dalam Integrated Collection System (ICS) (3.1) Tersedinya draft kuesioner EWS dalam Integrated Collection System (ICS) 2021 Keberpihakan kepada responden dengan adanya mekanisme uji kognitif untuk mengurangi be- ban responden • Data hasil survei lebih berkualitas yang didukung oleh diimplemen- tasikannya aturan standar data dan metadata serta Quality Assurance Framework (QAF) Mentransfer draft kuesioner EWS ke dalam Integrated Collection System (ICS) (3.1) Tersedinya draft kuesioner EWS dalam Integrated Collection System (ICS) Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan EWS (3.3) Tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan EWS COLLECT Melakukan pilot EWS yang ditandai dengan Kick-off kegiatan piloting pengum- pulan data EWS di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat Terlaksananya pilot EWS di Provins DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat 2021 Terlaksananya pilot EWS sesuai dengan tata kelola (jadwal kegiatan dan target output) yang telah ditetapkan Melakukan pe- ngujian kerangka penjaminan kualitas terhadap survei berbasis usaha Terlaksananya pengujian terhadap kerangka penjaminan kualitas untuk survei berbasis usaha Terlaksananya penjaminan kualitas terhadap tahapan proses bisnis EWS PROCESS Melakukan proses pengolahan data hasil EWS Terlaksananya proses pengolahan data hasil EWS 2021 Terlaksananya proses pengolahan data hasil EWS 83
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) Menyiapkan dan melakukan proses clearance/trans- misi data hasil sur- vei EWS ke Neraca Nasional Tersedia dan terlaksananya proses clearance/transmisi data dari hasil survei ke Neraca Nasional 2021 Terlaksananya proses clearance/ transmisi data dari hasil survei ke Nera- ca Nasional sesuai panduan yang telah disiapkan Melakukan [exper- imental] persia- pan penyusunan Indeks Produksi Manufaktur ber- dasarkan hasil in- tegrasi survei ber- basis usaha agar konsisten dengan data Neraca dan statistik makro Terlaksananya kegiatan persiapan penyusunan Indeks Produksi Manufaktur berdasarkan hasil integrasi survei berbasis usaha yang konsisten dengan data Neraca dan statistik makro 2022 Terlaksananya kegiatan persiapan penyusunan Indeks Produksi Manufak- tur berdasarkan hasil integrasi survei berbasis usaha yang konsisten dengan data Neraca dan statistik makro ANALYSE & DISSEMINATE (UJI COBA) Melakukan [experimental] pe- nyusunan Indeks Produksi Manufak- tur berdasarkan hasil integrasi survei berba- sis usaha agar konsisten dengan data Neraca dan statistik makro Terlaksananya penyusunan [experimental] Indeks Produksi Manufaktur berdasarkan hasil integrasi survei berbasis usaha yang konsisten dengan data Neraca dan statistik makro 2023 Tersusunnya Indeks Produksi Manufak- tur berdasarkan hasil integrasi survei berbasis usaha yang konsisten dengan data Neraca dan statistik makro Melakukan [experimental] persiapan proses clearance/trans- misi data hasil integrasi survei berbasis usaha ke Neraca Nasional untuk mendu- kung persiapan rebasing/peruba- han tahun dasar PDB/PDRB Terlaksananya kegiatan persiapan proses clearance/ transmisi data hasil integrasi survei berbasis usaha ke Neraca Nasional yang mendukung persiapan rebasing/ perubahan tahun dasar PDB/PDRB Terlaksananya kegiatan persiapan proses clearance/ transmisi data hasil integrasi survei berbasis usaha ke Neraca Nasional yang mendukung persiapan rebasing/ perubahan tahun dasar PDB/PDRB 84
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) Menggunakan ha- sil integrasi survei berbasis usaha se- bagai input untuk perluasan caku- pan penyusunan Indeks Produksi Manufaktur Digunakannya hasil integrasi survei berbasis usaha sebagai input untuk perluasan akupan penyusunan Indeks Produksi Manufaktur 2024 Dapat digunakannya hasil integrasi survei berbasis usaha sebagai input untuk perluasan akupan penyusunan Indeks Produksi Manufaktur Menggunakan ha- sil integrasi pada survei berbasis usaha sebagai in- put penyusunan/ penghitungan perubahan tahun dasar PDB/PDRB Digunakannya hasil integrasi survei berbasis usaha sebagai input penyusunan/ penghitungan perubahan tahun dasar PDB/PDRB 2024 Dapat digunakannya hasil integrasi survei berbasis usaha seb- agai input penyusu- nan/penghitungan perubahan tahun dasar PDB/PDRB EVALUATE Melakukan moni- toring dan evalu- asi tiap tahapan kegiatan EWS Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan EWS 2019-2024 Terlaksananya proses monitor- ing dan evaluasi di tiap tahapan EWS yang dapat dijadi- kan masukan/input terhadap perbaikan integrasi survei berbasis usaha di periode mendatang 2e. Melakukan integrasi Business Characteristics Survey (BCS) dan Economy- wide Survey (EWS) Menyempurna -kan tata kelola atau proses bisnis BCS dan EWS Tersusunnya tata kelola atau proses bisnis BCS dan EWS 2022 Tersusunnya Tata kelola atau proses bisnis BCS dan EWS 2022 Tersusunnya iden- tifikasi kebutuhan data karakteristik perusahaan Melakukan identi- fikasi kebutuhan data karakteristik perusahaan Tersusunnya identifi- kasi kebutuhan data karakteristik perusa- haan 85
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) Menyusun me- kanisme updating SBR dari BCS Tersusunnya mekanisme updating SBR dari BCS 2022 Tersusunnya me- kanisme updating SBR dari BCS Melakukan inte- grasi pengambilan sampel Terintegrasinya pengambilan sampel BCS dan EWS 2022 Terintegrasinya pe- ngambilan sampel BCS dan EWS Melakukan up- dating kuesioner BCS sesuai kebu- tuhan Tersusunnya kuesioner BCS yang sudah diupdate sesuai kebutuhan 2022 Tersusunnya kue- sioner BCS yang su- dah diupdate sesuai kebutuhan Melakukan integrasi organi- sasi pelaksanaan lapangan Terintegrasinya organisasi pelaksanaan lapangan BCS dan EWS 2023 Terintegrasinya organisasi pelaksa- naan lapangan BCS dan EWS Melakukan pen- jaminan kualitas terhadap kegiatan integrasi yang dilakukan Terlaksananya penjaminan kualitas terhadap kegiatan integrasi yang dilakukan 2023 Terlaksananya penjaminan kualitas terhadap kegiatan integrasi yang di- lakukan 2f. Merancang persiapan integrasi survei berbasis rumah tangga SPECIFY NEEDS Melakukan gap analysis survei berbasis rumah tangga dengan kebutuhan peng- gunanya Disusunnya gap analysis antara survei berbasis rumah tangga dengan kebutuhan penggunanya 2022 Tersedianya gap analysis sebagai dasar identifikasi kebutuhan peng- guna data DESIGN 2023 Tersedia dan digu- nakannya kerangka sampel rumah tang- ga yang mutakhir dan terintegrasi (Household Frame) sebagai kerangka sampel seluruh sur- vei berbasis berbasis rumah tangga Menyediakan kerangka sampel rumah tangga yang mutakhir dan terinte- grasi (Household Frame) untuk di- gunakan sebagai kerangka sampel seluruh survei berbasis berbasis rumah tangga Tersedianya kerangka sampel rumah tangga yang mutakhir dan terintegrasi (Household Frame) untuk digunakan sebagai kerangka sampel seluruh survei berbasis berbasis rumah tangga 86
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) BUILD Melakukan persiapan proses integrasi survei berbasis rumah tangga Terlaksananya kegiatan persiapan proses integrasi survei berbasis rumah tangga 2023 Terlaksananya kegiatan persiapan proses integrasi sur- vei berbasis rumah tangga COLLECT Melakukan ujicoba integrasi survei berbasis rumah tangga Dilakukannya ujicoba integasi survei berba- sis rumah tangga 2024 Terlaksananya uji- coba integrasi survei berbasis rumah tangga PROCESS Mengolah data hasil ujicoba integrasi survei berbasis rumah tangga Terlaksananya ke- giatan pengolahan data hasil ujicoba integrasi survei ber- basis rumah tangga 2024 Proses pengolahan data hasil ujicoba integrasi survei ber- basis usaha sesuai dengan yang ditar- getkan ANALYSE & DISSEMINATE (UJI COBA) Melakukan [experimental] persiapan proses clearance/trans- misi data hasil integrasi survei berbasis rumah tangga ke Neraca Nasional untuk mendukung per- siapan rebasing/ perubahan tahun dasar PDB/PDRB Terlaksananya kegiatan persiapan proses clearance/ transmisi data hasil integrasi survei ber- basis rumah tangga ke Neraca Nasional yang mendukung persiapan rebasing/ perubahan tahun dasar PDB/PDRB 2024 Terlaksananya kegiatan persiapan proses clearance/ transmisi data hasil integrasi survei ber- basis rumah tangga ke Neraca Nasional yang mendukung persiapan rebasing/ perubahan tahun dasar PDB/PDRB Digunakannya hasil integrasi survei ber- basis rumah tangga sebagai input penyu- sunan/penghitungan perubahan tahun dasar PDB/PDRB 2024 Dapat digunakannya hasil integrasi survei berbasis rumah tangga sebagai input penyusunan/ penghitungan perubahan tahun dasar PDB/PDRB Menggunakan ha- sil integrasi pada survei berbasis rumah tangga sebagai input penyusunan/ penghitungan perubahan tahun dasar PDB/PDRB 87
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) EVALUATE Melakukan moni- toring dan evalu- asi tiap tahapan kegiatan ujicoba integrasi survei berbasis rumah tangga Terlaksananya monitoring dan evaluasi tiap tahapan kegiatan ujicoba integrasi survei ber- basis rumah tangga 2021-2024 Terlaksananya pro- ses monitoring dan evaluasi di tiap taha- pan integrasi survei berbasis rumah tangga yang dapat dijadikan masukan/ input terhadap per- baikan integrasi sur- vei berbasis usaha di periode mendatang PEMANFAATAN BIG DATA UNTUK OFFICIAL STATISTICS Masih banyak- nya kendala dalam peman- faatan big data untuk official statistics, di an- taranya masalah kualitas, legali- tas, klasifikasi yang digunakan, aksesibilitas, akuisisi data, dan komplek- sitas big data yang tersedia • Belum adanya panduan resmi dari UN terkait pemanfaatan big data untuk official statistics 3a. Membangun prinsip-prinsip dasar dan proses bisnis yang standar dalam pemanfaatan big data untuk official statistics Melanjutkan kajian kelayakan penggunaan big data untuk official statistics yang telah dilakukan sebelumnya (2015-2020) serta membuktikan konsep-konsep yang mungkin bisa diterapkan pada big data ber- dasarkan kajian- kajian tersebut Tersediannya doku- men kajian kelayakan sumber-sumber big data yang dapat di- manfaatakan untuk official statistics Jan-Nov 2021 Tersedianya doku- men tata kelola pemanfaatan big data untuk official statistics pada 2023 Tersedianya doku- men/laporan terkait prinsip-prinsip dasar yang standar dalam pemanfaatan big data untuk official statistics Jul-Des 2021 Melakukan eksplorasi sum- ber big data berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan data oleh BPS dalam rangka mempela- jari prinsip-prinsip yang berlaku se- cara umum dalam pemanfaatan big data 88
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) Memahami dan mempelajari pro- ses bisnis statistik yang terjadi dalam pemanfaatan big data dan mende- tailkan ke dalam subproses sesuai sumber big data- nya Tersedianya doku- men/laporan terkait proses bisnis statistik dalam pemanfaatan big data official statistics Jul 2021-Mar 2022 Mempelajari best practice peman- faatan big data untuk official statistics yang mungkin su- dah dilakukan NSO lain terkait berbagai prinsip dan proses bisnis yang terjadi dalam pemanfaatan big data Laporan hasil kajian berdasarkan best practice NSO lain dan literatur terkait isu prinsip dan proses bisnis dalam peman- faatan big data Jan 2021- Mar 2022 3b. Membangun metodologi standar dalam peman- faatan big data untuk official statistics Melakukan kajian untuk mempe- lajari metodologi yang sesuai bagi pemanfaatan big data untuk official statistics, den- gan mengambil beberapa contoh kasus seperti IHK, angka kemiskinan, TPT, PDB dll Tersedianya hasil kajian metodologi pemanfaatan big data untuk (i) peng- hitungan IHK pada Desember 2021; (ii) penghitungan ke- miskinan pada Maret 2022; Jul 2020- Des 2022 89
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) Mempelajari best practice terkait metodologi pemanfaatan big data untuk official statistics yang mungkin sudah dilakukan NSO / lembaga interna- sional lainnya (iii) supporting sta- tistics bagi PDB dan official statistics lain- nya pada Juni 2022 Menyusun metodologi yang sesuai menurut jenis dan sumber big data yang digunakan agar dapat diman- faatkan untuk official statistics atau sebagai data pendukung untuk official statistics beserta perumu- san metadatanya (meta data input/ big data dan meta data statistik yang dihasilkan dari big data) Tersusunnya metodologi pe- manfaatan big data yang standar sesuai dengan jenis/sumber big data untuk of- ficial statistics pada Desember 2022 Jan-Des 2022 Jan 2022- Des 2023 Tersusunnya metodologi penera- pan kecerdesan artifisial (artificial intelligence) dalam pemanfaatan big data untuk official statistics pada Des 2023 Membangun dan mengembangkan penggunaan ke- cerdasan artifisial (AI) dalam rangka mendukung pemanfaatan big data untuk official statistics 90
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) 3c. Membangun infrastruktur pengelolaan dan peman- faatan big data untuk official statistics Membuat list kebutuhan infra- struktur pengelo- laan dan peman- faatan big data Tersedianya daftar kebutuhan infra- struktur pengelolaan dan pemanfaatan big data pada Des 2021 Jul-Des 2021 Melakukan proses desain dan implemen- tasi infrastruktur pengelolaan dan pemanfaatan big data sesuai de- ngan list kebu- tuhan yang telah dibuat Tersedianya rancan- gan infrastruktur pengelolaan dan pe- manfaatan big data pada Nov 2022 Jan-Nov 2022 Menyediakan infrastruktur pen- gelolaan big data (penyimpanan, pengolahan, anali- sis dan penyajian) yang memadai untuk pengem- bangan big data Tersedianya infra- struktur pengelolaan dan pemanfaatan big data untuk of- ficial statistics yang memadai pada Nov 2022 Jul 2021- Nov 2022 3d. Membangun kerjasama dengan internal dan ekster- nal dalam rangka mendukung pemanfaatan big data untuk official statistics Mengkaji po- tensi penggunaan big data untuk variabel-variabel yang pengumpu- lan datanya masih dilakukan secara primer bersama unit kerja terkait Tersedianya hasil kajian bersama SM terkait untuk varia- bel-variabel yang ada di survei yang bisa digantkan dengan big data Jan 2021- Jun 2022 91
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) Membangun kerjasama dengan penyedia big data eksternal (pihak swasta, komunitas, dan lainnya) untuk menjamin keber- langsungan akses data dan pengelo- laan data beserta metadatanya Adanya dukungan yang kuat dari pihak eksternal dalam mengoptimalkan pe- manfaatan big data untuk official statis- tics dalam bentuk MoU pada Des 2022 Jul 2021- Des 2022 Melakukan koordi- nasi atau pertu- karan informasi dengan K/L dan lembaga inter- nasional, terkait dengan peman- faatan big data termasuk ker- jasama dalam hal sharing session/TA dengan lembaga internasional atau NSO lain Tersedianya laporan terkait pengalaman KL/NSO/Lembaga internasional terkait dengan peman- faatan big data dalam berbagai aspek baik teknis maupun non teknis pada Des 2022 Jan 2021- Des 2022 3e. Menyusun panduan penjaminan kualitas pemanfaatan big data untuk official statistics Mempelajari proses yang terjadi dalam peman- faatan big data di setiap tahapan mulai dari proses pengambilan data sampai dengan penyajian untuk mendapatkan insight terkait aspek-aspek kuali- tas data dalam pemanfaatan big data Tersedianya doku- men hasil kajian tentang berbagai aspek kualitas dalam proses pemanfaatan big data Jan-Jun 2022 Tersedianya do- kumen/laporan pedoman kerangka penjaminan kualitas pemanfaatan big data untuk official statistics pada akhir tahun 2022 92
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) Mempelajari best practice terkait penjaminan kuali- tas pemanfaatan big data untuk official statistics yang mungkin sudah dilakukan NSO / lembaga internasional lain Tersedianya doku- men hasil kajian tentang penjaminan kualitas dalam pe- manfaatan big data oleh NSO atau lem- baga internasional Jul 2021-Jun 2022 Melakukan map- ping antara prin- sip-prinsip pen- jaminan kualitas yang berlaku di kegiatan statistik konvensional dan prinsip-prinsip di kegiatan peman- faatan big data Tersedianya dioku- men hasil mapping antara prinsip-prinsip penjaminan kuali- tas pada kegiatan statistik konvesional dan pada kegiatan pemanfaatan big data Jul 2021-Jun 2022 Melakukan penyu- sunan kerangka penjaminan kuali- tas (QAF) untuk pemanfaatan big data Tersediannya draf dokumen kerangka penjaminan kualitas pemanfaatan big data Jan-Des 2022 93
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) 3f. Meningkatkan kapasitas SDM di bidang pengembangan big data dan ke- cerdasan artifisial Melakukan capac- ity building tim big data di bidang data science dengan mengun- dang narasumber dari akademisi, praktisi, maupun pihak lainnya yang mumpuni di bi- dang data science Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Tim big data di bidang data science dalam pe- manfaatan big data Jan 2021- Des 2022 Peningkatan penge- tahuan pegawai mengenai big data dan peningkatan expertise pegawai dalam pemanfaatan big data untuk offi- cial statistics Melakukan capa- city building tim big data di bidang data engineer dengan mengun- dang narasumber dari akademisi, praktisi, maupun pihak lainnya yang mumpuni di bidang data engineer Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Tim big data di bidang data engineer dalam pe- manfaatan big data Jan 2021- Des 2023 Melakukan capa- city building tim big data ten- tang kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) khususnya terkait dengan peng- gunaannya dalam pemanfaatan big data Meningkatnya pen- getahuan dan pema- haman pegawai mengenai penggu- naan kecerdasan arti- fisial dalam peman- faatan big data Jan 2022- Des 2023 94
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) 3g. Menyusun peraturan yang terkait dengan pemanfaatan big data untuk official statistics, termasuk aturan terkait legalitas akses yang saat ini masih merupakan grey area sehingga perlu ada penguatan hukum Membuat Per- aturan Badan ter- kait pemanfaatan data e-commerce dan sumber big data lainnya Tersedianya rumu- san peraturan atau aturan hukum yang memayungi peman- faatan big data un- tuk official statistics Jan 2022- Des 2023 Tersedianya doku- men peraturan yang mengatur legalitas akses pemanfaatan big data untuk of- ficial statistics Melakukan kerjasama dan ko- munikasi intensif dengan penyedia big data serta K/L terkait mekanisme pemanfaatan big data dan penera- pan peraturan yang men- dasarinya (payung hukum) Adanya dukungan dari penyedia big data dan KL terkait penerapan peraturan pemanfaatan big data Jan 2022- Des 2023 Menyusun me- kanisme pengam- bilan data beserta metadata dari penyedia big data dan mekanisme pemanfaatannya Tersedianya doku- men yang mengatur mekanisme pen- gambilan big data dari penyedia big data dan mekanisme pemanfaatannya Sep 2022- Jul 2023 Tersedianya rumusan kode etik peman- faatan big data Jul 2022-Jul 2023 Melakukan pe- rumusan code of conduct peman- faatan big data untuk official statistics 95
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) 3h. Melakukan kajian pemanfaatan big data secara intensif untuk official sta- tistics dengan menerapkan prinsip-prinsip standar dan penjaminan kualitas yang dilandasi dengan tata kelola pemanfaatan big data yang baik Melakukan kajian secara intensif dalam peman- faatan big data untuk official statistics dengan menerapkan kerangka penjam- inan kualitas (QAF) yang memenuhi prinsip-prinsip data berkualitas Tersedianya hasil kajian pemanfaatan big data untuk official statistics dengan menerapkan prinsip standar dan kerangka penjami- nan kualitas Jan 2023- Des 2024 Tersedianya pu- blikasi hasil kajian pemanfaatan big data untuk offi- cial statistics yang berkualitas dari berbagai sumber big data yang dipublika- sikan secara rutin (tiap kuartal) Memperluas penggunaan big data melalui analisis big data untuk berba- gai kebutuhan khususnya terkait dengan official statistics yang dihasilkan BPS yang memenuhi prinsip-prinsip data berkualitas Tersedianya hasil kajian pemanfaatan big data untuk offi- cial statistics yang dilakukan secara berkelanjutan de- ngan menerapkan prinsip standar dan kerangka penjami- nan kualitas untuk memnuhi berbagai kebutuhan 2025-sete- rusnya 96
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) 3i. Melakukan penyusunan naskah akademik rencana pembentukan unit kerja khusus pengembangan big data Melakukan studi literatur kelem- bagaan big data Tersedianya hasil kajian/studi literatur tentang kelem- bagaan big data Jan 2022- Jul 2023 Adanya dokumen naskah akademik mengenai rencana pembentukan unit kerja khusus pengembangan big data (Big Data Center) Mempelaja- rari best practice mengenai pem- bentukan kelem- bagaan big data yang mungkin sudah dilakukan NSO atau lem- baga lainnya Tersedianya ka- jian terkait praktik- priaktik yang terjadi di NSO/lembaga internasional ter- kait kelembagaan pengembangan big data Jan 2022- Jul 2023 Menyusun naskah akademik rencana pembentukan unit khusus pengembangan big data (Big Data Center) Tersusunnya naskah akademik rencana pembentukan unit khusus pengem- bangan big data Jan-Des 2023 97
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 RENCANA AKSI PENGUATAN PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) 1. Tersedianya 2021 Tersedianya 1 doku- men MFSDS Tahun 2021 Pemutakhiran dan penetapan MFSDS Tahun 2021 1. Belum terse- dianya Master File Standar Data Statis- tik (MFSDS) Tahun 2021 Peraturan BPS tentang MFSDS Tahun 2021 yang diterbitkan tepat waktu 2. Tersedianya regulasi kode referensi tentang KBJI (menunggu hasil diskusi) 1. Tersedianya 1. 80% metadata statistik dasar sesuai dengan prinsip SDI 2021 Implementasi struktur baku metadata statistik sesuai Peraturan BPS No.5 Tahun 2020 2. Belum metadata statis- tik sesuai dengan struktur baku yang ada pada Peraturan BPS No.5 Tahun 2020 tersedianya metadata statistik yang sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 2. 70% K/L/D/I menyampai- kan metadata sektoral sesuai standar 2. Tersedianya metadata statis- tik untuk tabel- tabel KOR pada Statistik Indone- sia dan Daerah Dalam Angka 3. 50% tabel KOR pada SI dan DDA dilengkapi den- gan metadata statistik Agst-Okt 2021 1. Tersedianya 1. Terselenggaranya diklat statistik sektoral tingkat Kab/Kota 2. Peningkatan kapasitas SDM Bidang Statistik di tingkat kabu- paten/kota Penyelenggaraan diklat statistik sektoral 3. Belum laporan diklat statistik sektoral tingkat kab/kota tersedianya SDM bidang statistik yang memadai 2. 85% peserta lulus dengan kategori baik Penyusunan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 1. Tersedianya in- 2021 1. Tersedianya 4. Belum tersedi- anya instru- men untuk evaluasi dan monitoring penyelengga- raan statistik strumen IPS yang telah diujico- bakan Instrumen IPS 2. Tersedianya laporan sos- ialisasi IPS di internal maupun eksternal BPS 2. Tersedianya draft Peraturan BPS tentang IPS 3. Tersedianya laporan ujicoba instrumen IPS Tersedianya draft Peraturan BPS tentang IPS 4. 98
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) Penerbitan Peraturan BPS tentang Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Peraturan BPS ten- tang Indeks Pem- bangunan Statistik 2022 Tersampaikannya Peraturan BPS ten- tang IPS ke K/L/D/I Evaluasi penye- lenggaraan statis- tik di K/L dengan menggunakan instrumen IPS Nilai Indeks Pemban- gunan Statistik K/L 2022-2024 Nilai Indeks Pem- bangunan Statistik di K/L Evaluasi peny- elenggaraan statistik di Pemer- intah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan instru- men IPS Nilai Indeks Pem- bangunan Statistik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 2022-2024 Nilai Indeks Pem- bangunan Statis- tik di Pemerintah Provinsi Sosialisasi dan monitoring pem- berian rekomen- dasi kegiatan statistik kepada K/L/D/I Peningkatan jumlah kegiatan statistik sektoral yang melak- sanakan rekomen- dasi dari BPS 2021 100% K/L/D/I melak- sanakan reko- mendasi kegiatan statistik dari BPS 5. Belum selu- ruh K/L/D/I melaksanakan rekomen- dasi kegiatan statistik yang diberikan BPS Pembinaan statis- tik mengenai tata kelola data (SDI dan SSN) Peningkatan pema- haman K/L/D/I ten- tang tata kelola Satu Data Indonesia 2021 30% K/L/D/I mendapatkan pem- binaan statistik dari BPS 6. Masih minim- nya pemaha- man K/L/D/I tentang penyeleng- garaan statistik 2022 Adanya keterlibatan akademisi dalam pembinaan statistik sektoral Pembinaan statis- tik melalui pojok statistik Kontribusi kalangan akademisi dalam pembinaan statistik sektoral Pembinaan statis- tik untuk pen- golahan, analisis, dan penyajian data sederhana Peningkatan ke- mampuan K/L/D/I dalam pengolahan, analisis, dan penya- jian data statistik 2022 40% K/L/D/I mendapatkan pem- binaan statistik yang bersifat teknis dan tematik Peningkatan ke- mampuan K/L/D/I dalam pengolahan dan analisis tingkat lanjutan 2023-2024 50% K/L/D/I mendapatkan pem- binaan statistik yang bersifat teknis dan tematik Pembinaan statis- tik untuk pengo- lahan dan analisis tingkat lanjutan 99
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) Pengem-bangan Website BPS un- tuk mendukung fungsi sebagai portal data lem- baga Pengembangan website BPS 2021 Pengembangan fitur dan penam- bahan konten web- site BPS 7. Perlunya pengemba- ngan in- frastruktur statistik untuk men- dukung penyelengga- raan kegiatan statistik Pengem-bangan Website Metadata Statistik Tersedianya website metadata statistik Tersedianya website metadata statistik Pembangun-an platform inter- koneksi data an- tarsistem sebagai model layanan TI pendukung SDI Tersedia platform interkoneksi data antarsistem Tersedianya 6 modul pada platform interkoneksi data antarsistem Penyediaan Sistem E-Learn- ing Tersedianya sistem E-learning 80% peserta diklat statistik sektoral puas terhadap sistem E-learning yang digunakan un- tuk kegiatan diklat Pengembangan Aplikasi Romantik Online Pengembangan aplikasi romantik online pengembangan modul-modul pada aplikasi romantik online Penyiapan Modul Pembinaan Statistik Tersusunnya 4 (empat) modul yang siap digunakan untuk diklat statistik sektoral dan sebagai panduan pembinaan statistik Sektoral Mar-Ags 2021 Tersedianya 4 Modul Pembinaan Statistik Sektoral 8. Perlunya modul pembinaan statistik sektoral yang mutakhir 100
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) Penyusunan Perpres Sistem Statistik Nasional Tersedianya Perpres SSN 2021 Terbentuknya ran- cangan peraturan presiden tentang Sistem Statistik Nasional 9. Perlunya pengaturan penyelengga- raan statistik yang sesuai dengan pe- rubahan ilmu pengetahuan dan teknolo- gi, penguatan kelembagaan statistik nasional, dan meningkat- kan efisiensi penyelengga- raan statistik melalui penyusunan Perpres Sistem Statis- tik Nasional 1. Terbentuknya peraturan pres- iden tentang Sistem Statistik Nasional Terlaksananya internalisasi dan implemen- tasi SSN di ling- kungan BPS Terselenggaranya SSN dilingkungan BPS 2022 2. Teselenggaranya SSN di K/L/D/I 2023-2024 Terlaksananya sosia- lisasi dan implemen- tasi SSN di K/L/D/I 101
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 RENCANA AKSI ADAPTASI TATA KERJA ERA BARU Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) 1. Penyusunan regulasi Pola Hubungan Kerja Baru BPS Tersedianya regulasi tentang pola hubun- gan kerja 2021 2021: Adanya regu- lasi Pola Hubun- gan Kerja yang baru 1. Pola Hubungan Kerja sebagai dampak pe- nyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan belum tersedia 2. Penyusunan proses bisnis seluruh keg- iatan sesuai Pola Hubun- gan Kerja yang baru Tersusunnya proses bisnis seluruh ke- giatan sesuai Pola Hubungan Kerja yang baru 2021 2022-2024: 100% satker menerap- kan Pola Hubu- ngan Kerja yang baru 3. Persiapan penerapan Pola Hubun- gan Kerja yang baru, seperti: pengisian ja- batan dan mu- tasi pegawai. Adanya kepastian pejabat yang akan mengisi jabatan tertentu pada Pola Hubungan Kerja yang baru 2021 4. Sosialisasi dan penerapan pola hubun- gan kerja baru Adanya pemahaman seluruh pegawai serta diterapkannya Pola Hubungan Kerja yang baru 2021-2024 1. Pemetaan Teridentifikasinya kegiatan atau proses bisnis yang dapat diterapkan FWS 2021 2021: Adanya regu- lasi Flexible Work- ing Space (FWS) dengan indikator komprehensif 2. Flexible Work- ing Space (FWS) sebagai antisipasi cara kerja baru belum memiliki dasar/indikator yang kompre- hensif kegiatan atau proses bisnis yang dapat diterapkan FWS 2022: Ada 20% pegawai prioritas yang menjalankan FWS Adanya indikator penentuan prioritas FWS 2021 2. Penentuan in- dikator untuk mendapatkan prioritas FWS 2023: Ada 35% pegawai prioritas yang menjalankan FWS 3. Penyusunan regulasi FWS Tersusunnya regulasi FWS 2021 2024: Ada 50% pegawai prioritas yang menjalankan FWS 4. Sosialisasi, per- siapan, serta penerapan FWS Adanya pemahaman seluruh pegawai serta diterapkannya FWS 2021-2024 102
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) 1. Penyempur- naan aplikasi/ sistem otomasi pekerjaan kantor yang terintegrasi dan tata kelola pelaksanaan- nya Tersedianya aplikasi/ sistem terintegrasi yang mampu men- gakomodir proses otomasi pekerjaan kantor 2021 2021: - 100% Satker menggunakan OAS Parsial - Draft/Kajian OAS Terintegrasi 3. Office Automa- tion System (OAS) belum optimal 2022: Tersedianya Aplikasi pelay- anan BPS lebih sederhana (OAS Terintegrasi) 2. Identifikasi dan pembena- han Personal Information System (PIS) (Sistem yang digunakan si- gle user untuk meningkatkan produkti- vitas indi- vidu), seperti: MsOffice dan Work Group Information System (WGIS) (Sistem yang digunakan secara kelom- pok untuk meningkatkan produktivi- tas kelom- pok), seperti: MsOutlook Tersedianya Personal Information System (PIS) dan Work Group Information System (WGIS) yang update dan bebas virus 2021 2023: 50% Satker menggunakan OAS Terintegrasi 2024: 100% Satker menggunakan OAS Terintegrasi 3. Identifikasi dan pembe- nahan/peng- gabungan aplikasi-aplika- si internal BPS Tersedianya draft/ kajian OAS yang Terintegrasi 2021 Pegawai mampu menggunakan ap- likasi penunjang OAS serta tersedianya OAS yg terintegrasi 2021-2024 4. Pelatihan ap- likasi PIS dan WGIS, pem- bangunan, dan penera- pan OAS Terintegrasi 103
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 RENCANA AKSI MANAJEMEN SDM Periode Penyelesaian Ukuran Keber- hasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi Jangka Menengah- Panjang Jangka Pendek (1) (2) (3) (4) (5) (6) Rotasi pegawai dalam jangka waktu tertentu, alternatif lain dengan penyu- sunan penempatan pegawai teknis pada lini nonteknis den- gan penghargaan sebagai kompensasi Kepka/Perka BPS 2022 2022-2024 Kepka/Perka BPS 1. Pemenuhan SDM Nontek- nis Perubahan me- kanisme PMB STIS agar ditentukan formasi kebutuhan daerah (hingga level kabkot) dari awal Kepka/Perka BPS Des 2021 Penerapan Kepka/ Perka BPS regulasi me- kanisme PMB STIS yang baru Pengusulan kepada Kementerian PANRB, CPNS non statistisi sebanyak 2000 (se- lama 4 tahun) untuk memenuhi kebutu- han di 517 satker Proyeksi kebu- tuhan CPNS non statistisi Des 2021 2022-2024 Proyeksi kebutuhan CPNS non statistisi Surat edaran utk Polstat STIS (merujuk Kepka 281) Des 2021 2022-2024 Diklat kompetensi non statistik (Pusdiklat) Pengembangan karier lulusan STIS di- arahkan tidak hanya ke bidang teknis (statistika) tetapi juga ke bidang nontek- nis. Gap kompetensi ditingkatkan melalui diklat di Pusdiklat Melakukan koordi- nasi dengan Kemen- keu untuk meminta formasi tenaga administrasi dari PKN STAN. Alokasi SDM dari Kemen- keu untuk memenuhi jabatan non- teknis. Des 2021 2022-2023 ABK + Anjab nonteknis dan formasi nonteknis 104
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyelesaian Ukuran Keber- hasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi Jangka Menengah- Panjang Jangka Pendek (1) (2) (3) (4) (5) (6) Perpindahan pega- wai dengan jabatan fungsional muda ke bawah dalam satu provinsi dapat dike- lola langsung oleh BPS Provinsi. Perka yang mengatur pelimpahan kewenangan Des 2021 2021-2022 Perka BPS 2. Mekanisme perpindahan pegawai Manajemen talenta dilakukan dengan mengkombinasikan uji kompetensi (as- sessment) dengan kinerja Regulasi manajemen talenta Des 2021 2021-2022 Terpeta- kannya pegawai berdasarkan kompetensi dan kinerja 3. Human Capi- tal Develop- ment Plan: pola karier Mengevaluasi hasil uji kompetensi dan penilaian kinerja Madya dan Eselon III (evaluasi 9 box) un- tuk pengembangan SDM. Review doku- men HCDP (Madya dan Eselon III) Des 2021 2021-2022 Realokasi dan pemetaan sesuai ABK yang baru: daftar formasi tiap unit kerja Des 2021 2022-2024 Pegawai terdistri- busi secara merata Membatasi formasi di setiap unit kerja menjadi maksimal 70% untuk menga- tur keseimbangan formasi pegawai di wilayah lain. 4. Formasi pegawai berdasarkan hasil ABK terbaru 105
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 RENCANA AKSI KINERJA TERPADU UNTUK BPS BERKELAS DUNIA Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) 1. Pelaksanaan Juknis tata cara cas- cading dan penyusu- nan indikator kinerja Des 2021 Penerapan petunjuk teknis cascading kin- erja yang standar sudah dilakukan dengan benar 1. Indikator kinerja belum dijabarkan dengan baik sampai de- ngan jabatan terendah dan selaras evaluasi menge- nai cascading visi dan misi BPS 2. Penerjemah- Des 2021 an visi dan misi secara berjen- jang sampai jabatan terendah berdasarkan ling- kup tugas dan fungsinya 3. Penyusunan Des 2021 pedoman stan- dar penyusunan Rencana Strat- egis BPS 4. Reviu Perka mengenai indi- kator kinerja Des 2021 5. Mengamati, meniru, dan memodifikasi Renstra dan IKU dari K/L lain Des 2021 1. Penyusunan out- put dan outcome dari indikator kinerja Juknis tata cara cas- cading dan penyusu- nan indikator kinerja Des 2021 2. Indikator kinerja masih berorientasi pada proses, bukan pada output/hasil 2. Pengembangan ukuran akurasi/ kualitas kegiatan di BPS (tidak hanya terbatas dari RSE) dan quality gates 2. Pengembangan ukuran akurasi/ kualitas kegiatan di BPS (tidak hanya terbatas dari RSE) dan quality gates Des 2021 106
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyele- saian Ukuran Keberhasilan Output Yang Diharapkan Deskripsi Isu Rencana Aksi (1) (2) (3) (4) (5) Pelaksanaan sosial- isasi dan internalisasi secara intensif Juknis tata cara cas- cading dan penyusu- nan indikator kinerja Des 2021 Penerapan petunjuk teknis cascading kin- erja yang standar sudah dilakukan dengan benar 3. Rendahnya pemahaman & tidak terstan- dar-disasinya target indika- tor Penyempurnaan sistem manajemen kinerja BPS Juknis tata cara cas- cading dan penyusu- nan indikator kinerja Des 2021 Penerapan petunjuk teknis cascading kin- erja yang standar sudah dilakukan dengan benar 4. Sistem mana- jemen kinerja BPS belum mengacu sepenuh- nya kepada Permenpan RB Republik Indonesia No- mor 8 Tahun 2021 107
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 RENCANA AKSI PENGENDALIAN DAN PENGAwASAN INTERNAL Periode Penyelesaian Output Yang Diharapkan Ukuran Keberhasilan Deskripsi Isu Rencana Aksi Jangka Menengah- Panjang Jangka Pendek (1) (2) (3) (4) (5) (6 Penyempur- naan proses bis- nis manajemen risiko (MR) Pedoman pelaksanaan MR (Peraturan Kepala/Per- ban) November 2021 75% unit dan satuan kerja telah mengimplemen- tasikan manaje- men risiko pada Tahun 2024. 1. Belum se- luruh unit dan satuan kerja melakukan pemetaan risiko dan menyusun rencana tindak lanjut pengenda- liannya Petunjuk tek- nis MR (dari pusat) Semester 1 Tahun 2022 2021 Pedoman MR dan penanaman bu- daya risiko lewat sosialisasi di unit dan satuan kerja. Penyempur- naan apikasi MR Aplikasi MR yang telah dis- empurnakan September 2022 2022 • Juknis, aplika- si, pembinaan dan sosialisasi MR, Terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) MR di 25% unit dan satuan kerja Terbentuknya Tim Kepatu- han Internal di 25% BPS Provinsi. Penyusunan ke- bijakan internal mengenai MR Pedoman teknis MR internal unit kerja Semester 2 Tahun 2022
Pembentukan struktur MR Struktur MR di setiap unit dan satuan kerja Eselon 3 Kab/Kota Semester 2 Tahun 2022
Semester 2 Tahun 2022 Pembinaan dan sosialisasi MR SDM yang memahami implementasi MR Implemen- tasi MR di setiap unit dan satuan kerja Register risiko dan peta risiko Semester 2 Tahun 2022 108
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyelesaian Output Yang Diharapkan Ukuran Keberhasilan Deskripsi Isu Rencana Aksi Jangka Menengah- Panjang Jangka Pendek (1) (2) (3) (4) (5) (6 Monitoring dan evaluasi berkelanjutan (Continuous au- diting continu- ous monitoring) untuk menun- jukkan perbai- kan kinerja dari penerapan MR. Laporan monitoring dan evaluasi secara berkala Setiap se- mester mulai tahun 2022 2023 Laporan monev pelaksanaan MR dan target pene- rapan MR 50% 2024 Penerapan MR mencapai 75% dan laporan per- baikan kinerja dari penerapan MR. Pembentukan tim kepatu- han internal di satuan kerja BPS Provinsi sebagai bagian dari pengelo- laan risiko SK tim kepatuhan in- ternal di BPS Provinsi Semester 2 Tahun 2022 109
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyelesaian Output Yang Diharapkan Ukuran Keberhasilan Deskripsi Isu Rencana Aksi Jangka Menengah- Panjang Jangka Pendek (1) (2) (3) (4) (5) (6 Pembentukan auditor mitra satuan kerja (AMS) SK auditor mitra satuan kerja Desember 2021 Kapabilitas APIP level 3,5 atau lebih pada tahun 2024 2. Peran APIP sebagai quality assurance dan con- sulting belum optimal Penyempur- naan aplikasi konsultasi on- line yaitu HALO Inspektorat Aplikasi HALO Inspektorat yang sudah siap digu- nakan 2021 2021-2024 • Pengikutser- taan auditor dalam pela- tihan audit berkala 10% dari jumlah pegawai Ins- pektorat dan penambahan 10% SDM APIP yang memi- liki sertifikasi profesi dan pendukung. Kompilasi laporan lay- anan reviu dan probity audit yang diselesaikan tepat waktu sebesar 75%. Implemen- tasi aplikasi konsultasi on- line yaitu HALO Inspektorat Daftar hasil konsultasi HALO Inspe- ktorat Sepanjang Tahun 2021 Penyempur- naan proses bisnis pengawa- lan pengadaan barang dan jasa (PBJ) Petunjuk tek- nis pelayanan reviu PBJ secara cepat, transparan, berkualitas "CETAR" Desember 2021
Penyempur- naan aplikasi pengawalan PBJ (current audit) Aplikasi cur- rent audit yang telah dis- empurnakan 2022 Setiap se- mester 2022- 2024 Implemen- tasi pengawalan PBJ (melalui 2 jalur yaitu cur- rent audit atau tradisional) Laporan hasil pengawalan pelaksanaan reviu dan probity audit PBJ 2022-2024 Peningkatan kompetensi SDM APIP me- lalui diklat serti- fikasi profesi dan pendukung Jumlah SDM APIP yang mengikuti pendidikan sertifikasi profesi dan pendukung 110
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyelesaian Output Yang Diharapkan Ukuran Keberhasilan Deskripsi Isu Rencana Aksi Jangka Menengah- Panjang Jangka Pendek (1) (2) (3) (4) (5) (6 Penyusunan pedoman dan pelaksanaan audit kinerja terhadap tugas dan fungsi (tusi) mempertim- bangkan per- baikan proses bisnis dan arah kebijakan strat- egis Pedoman audit kinerja terhadap tusi dengan fokus pada perbai- kan bisnis proses dan arah perbai- kan kebijakan strategis Desember 2021 Tindak lanjut atas rekomen- dasi temuan audit pengawasan kinerja terhadap tusi dan tindak lanjut hasil pendampingan probity dan pembinaan SAKIP sebesar 80%. 3. APIP belum berperan dalam pe- ngawasan pencapai- an kinerja organisasi Laporan hasil audit kinerja secara perio- dik terhadap tusi Setiap Desember (2022-2024) 2021 Penyusunan pedo- man audit kinerja. Laporan Tahunan Satu laporan • pelaksanaan audit kinerja; Satu laporan probity audit; Dua laporan pendampin- gan SAKIP; Satu laporan monev SAKIP. Pelaksanaan pendampingan/ probity audit pada kegiatan strategis BPS Laporan hasil pendampin- gan/ probity audit pada kegiatan strat- egis BPS Setiap Desember (2022-2024)
Pelaksanaan pendampingan pembinaan SAKIP pada unit dan satuan kerja Laporan hasil pendam- pingan pem- binaan SAKIP pada unit dan satuan kerja Setiap Desember (2021-2024) Laporan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut evaluasi SAKIP Setiap Desember (2021-2024) Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut evaluasi SAKIP 111
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyelesaian Output Yang Diharapkan Ukuran Keberhasilan Deskripsi Isu Rencana Aksi Jangka Menengah- Panjang Jangka Pendek (1) (2) (3) (4) (5) (6 Pembinaan pengukuran maturitas SPIP ke seluruh unit dan satuan kerja Laporan pelaksanaan Workshop penilaian ma- turitas SPIP Agustus 2021 Level Maturitas SPIP 3,5 pada tahun 2021 dan 3,75 pada akhir tahun 2024 sesuai RPJMN 2020- 2024. 4. Penerapan SPIP dan level maturitas SPIP belum optimal Laporan pelatihan penilaian mandiri ma- turitas SPIP seluruh unit dan satuan kerja (terma- suk BPS Kab/ Kota) kerjasa- ma dengan Pusdiklat Desember 2022 2021 Seluruh unit Eselon 1 dan 2, ter- masuk Politeknik Statistika STIS, sudah melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP. 2022 Seluruh unit Eselon 1 dan 2, ter- masuk Politeknik Statistika STIS, telah meninda- klanjuti AOI dari hasil penilaian tahun 2021. Seluruh unit kerja (paling tidak satu orang per unit) telah mengi- kuti pelatihan penilaian mandiri maturitas SPIP Unit dan satuan kerja memutakhirkan satuan tugas (satgas) SPIP SK terkait pemutakhiran Satgas SPIP Desember 2021 Unit dan satuan kerja melaku- kan penilaian mandiri atas maturitas SPIP Laporan pe- nilaian man- diri maturitas SPIP unit dan satuan kerja Sept 2021 Setiap Bulan Agustus ta- hun berikut- nya Rencana aksi AOI Oktober 2021 Setiap Bulan September tahun beri- kutnya Unit dan satuan kerja membuat rencana aksi atas Area of Improvement (AOI) Monitoring dan evaluasi atas AOI yang disusun unit dan satuan kerja oleh Inspektorat Utama Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas AOI unit dan satuan kerja Januari 2022 Setiap Bulan November tahun beri- kutnya Selanjutnya mulai 2022-2024 Seluruh unit Eselon 1 dan 2 termasuk Poli- teknik Statistika STIS serta 10% Kab/ Kota melakukan penilaian mandiri dan menindaklan- juti AOI yang telah disusun. 112
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Periode Penyelesaian Output Yang Diharapkan Ukuran Keberhasilan Deskripsi Isu Rencana Aksi Jangka Menengah- Panjang Jangka Pendek (1) (2) (3) (4) (5) (6 Unit dan satuan kerja mendo- kumentasikan pelaksanaan rencana aksi dan capaiannya untuk persiapan penilaian ma- turitas SPIP Dokumentasi atau aplikasi rencana dan capaian per- baikan atas rekomendasi penilaian ma- turitas SPIP November 2021-Mei 2022 Setiap Bulan Oktober hingga Mei tahun beri- kutnya Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi perbaikan AOI dengan menun- jukkan hasil yang dicapai Laporan hasil monitoring dan evalu- asi penerapan rekomendasi dan hasil yang dicapai dari penerapan rekomendasi perbaikan AOI Juni 2022 Setiap Bulan Juni tahun berikutnya Melakukan pe- nilaian mandiri maturitas SPIP kembali. Pelaksanaan penilaian mandiri ma- turitas SPIP kembali seba- gai sebuah siklus. Juli 2022 Setiap Bulan Juli tahun berikutnya 113
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 manajemen perubahan bps Upaya dilakukan manajemen perubahan dalam melaksanakan peran- nya antara lain: yang Manajemen perubahan berperan dalam merencanakan dan mengelola setiap perubahan sebaik mungkin agar seluruh insan BPS peduli (aware), paham (understand), menerima serta mempunyai komitmen untuk mendukung pelaksanaan program perubahan di BPS. 1. Memotivasi semua insan BPS agar mau dan merasa perlu untuk segera berubah. agen 2. Meningkatkan role perubahan dalam melaksanakan model perubahan fungsinya serta dalam mentransmisikan setiap perubahan yang dirumuskan BPS. 3. Menerjemahkan visi ke dalam serta strategi mengkomunikasikannya ke seluruh insan BPS agar memiliki kesamaan dan pemahaman yang peran sebagai yang konkrit 114
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Dokumentasi: Workshop Change Management BPS 2019 baik serta dapat diterima oleh semua insan BPS. menerus. 7. Memastikan perubahan sebagai budaya sehingga organisasi perubahan benar-benar mengakar sampai ke struktur organisasi yang paling bawah 4. Mengatasi dampak yang timbul akibat perubahan yang terjadi serta memberikan dukungan agar semua insan BPS dapat melaksanakan perannya dalam keberhasilan pencapaian perubahan. penghargaan 5. Memberikan terhadap jangka pendek untuk meningkatkan semangat pendukung perubahan dan meningkatkan ketertarikan kelompok yang belum mendukung untuk bergabung perubahan dalam mendukung perubahan. 6. Menguatkan perubahan dengan melakukan serta melakukan perbaikan secara terus pencapaian evaluasi 115
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 MARI BERLAYAR bersama Nakhoda sehebat apapun tidak akan mampu membuat kapal besar ini berlayar tanpa bantuan dari seluruh awak. Setiap dari kita memiliki peran yang berarti. Sekecil apa pun perannya, kalian sangat dibutuhkan untuk menjadikan kapal ini terus melaju. BPS ibarat kapal. Tempatkan posisi kita sesuai dengan kapasitasnya. Berikan yang terbaik. Anda, saya, dan kita semua harus bersinergi untuk membawa BPS berlayar lebih jauh lagi. Arah perubahan baru BPS tahun lewat sudut pandang mereka adalah rangkaian rencana aksi dari langkah perubahan tersebut. Rencana aksi ini disusun sesegera mungkin agar bisa menjawab momentum besar 2021-2024 telah dituangkan dalam tujuh langkah strategis oleh para pemimpin kita. Narasi-narasi yang baru saja selesai diceritakan 116
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 MARI BERLAYAR bersama pergantian nakhoda. Tentunya dengan melibatkan banyak pihak, yang bekerja keras siang dan malam agar berita baik ini bisa cepat tersampaikan ke seluruh jajaran pegawai BPS. Adapun kekurangan, baik dalam narasi maupun pendetailan rencana aksi, akan disempurnakan seiring dengan realisasinya. berkualitas. Semua pemasalahan, utamanya terkait kelembagaan dapat dipecahkan bersama. Segenap jajaran pimpinan yang baru akan berupaya menakhodai BPS untuk terus berlayar, bertumbuh, dan menjadi kapal yang disegani oleh banyak orang. Implementasi dari rencana aksi tentu membutuhkan partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, akan dibentuk tim-tim pelaksana untuk mendorong realisasi perubahan ini. jangka pendek di akhir 2021 Selanjutnya dengan adanya arah perubahan baru, kita harap BPS tidak lagi terkotak-kotak, tetapi bisa bersatu padu dalam mewujudkan statistik Terima kasih karena selama ini sudah selalu ada untuk BPS. Yakinlah bahwa setiap kontribusi yang kita berikan pasti bermakna. Bukan hanya bagi organisasi, tetapi juga untuk kemaslahatan umat manusia. 117
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Terima Kasih Atas kerja keras dan kontribusinya dalam menyusun buku ini. Transformasi Proses Bisnis Statistik Pembinaan Statistik Sektoral Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI) Kepala BPS RI Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si. Ketua RB Ketua Ketua Ketua Ir. Atqo Mardiyanto, M.Si. Dr. Ateng Hartono SE, M.Si Moh Edy Mahmud S.Si, M.P Dr. Eng. Imam Machdi M.T. Koordinator Hanung Pramusito, SST, S.Si, ME, MPP Anggota Anggota Anggota Pusat Pusat Pusat 1. Dr. Nurma 1. Ir. Dody Herlando 1. Endang Retno Sri Subiyandani S.Si, M.M. Monitoring Midayanti SSi, M.Env.Sc M.Econ. 2. Puji Agus 1. Undich Sadewo Sunu 2. Dewi Kartika Megasari 3. Elwatryn Yosvia 4. Titis Wahyu Setiyowati 2. Ahmad Avenzora SE, MSE Kurniawan S.Si., M.A 2. Dr. Pudji Ismartini M.App.Stat 3. Harmawanti Marhaeni M.Sc. 3. Dr. Ali Said MA. 4. Dr. Titi Kanti Lestari SE, M.Com. 3. Dr. Muchammad Romzi Anggota Layout 5. Dr. Sarpono S.Si, M.Sc 1. 'Aisyah Durrotussa'adah 2. Ricky Eben Ezer 3. Meisye Evelyne Alfian 4. Yoga Wira 5. Denisa Sarawasti 6. Muhammad Budiman 7. Rikza Fatikha Martha 8. Miftah Amalia Putri Daerah Daerah Daerah 1. Dr Syech Suhaimi 1. Ir. Herum Fajarwati 1. Drs. Misfaruddin SE, M.Si M.M M.Si 2. Ir Faizal Anwar M.T 3. Ir. Adhi Wiriana M.Si. 2. Drs. Wahyudin M.M 3. NTB 4. Agus Gede Hendrayana Hermawan SE, M.Si 2. Sentot Bangun Widoyono M.A. 3. Yos Rusdiansyah SE, MM 4. Ir. Eko Marsoro MM. 5. Mukhamad 4. Asim Saputra SST, Naskah Mukhanif S.Si, M.Si 5. Suntono SE, M.Si M.Ec.Dev. 1. Dina Rizkiani 2. Laksita Aga Damayanti 3. Rela Sabtiana 4. Auli Nahdia 5. Febri Hamdani 6. Farah Diza 7. Isaura Paradise Editor PMO PMO PMO Ketua Ketua Ketua Puji Agus Kurniawan S.Si., M.A Dr. Muchammad Romzi Ahmad Avenzora SE, MSE Anggota Anggota Anggota 1. Aina Sabedah Fitri 2. Ferika Melati 3. Panca Dwi Prabawa 1. Widdia Angraini 2. Yeshri Rahayu 3. Dimas Hari Santoso 4. Nora Muhtasib 1. Herman Saputra 2. Anna Sofiana 3. Irvan Rahman Saleh 1. Nur Sahrizal 2. Budi Santoso 3. Alfina Fasriani 4. Mayang Sari Ilustrasi & Photo 4. Maslim Rajab Syafrizal 1. Brata Sanjaya 2. Fadil Rifkiyuda Desain & Layout Zulhan Rudyansyah, SE, ME 118
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Kinerja Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Internal Manajemen SDM Tata Kerja Baru Ketua Ketua Ketua Ketua M. Habibullah S.Si, M.Si Ir. Atqo Mardiyanto, M.Si. Setianto S.E, M.Si Drs. Akhmad Jaelani M.Si Anggota Anggota Anggota Anggota Pusat Pusat Pusat Pusat 1. Marsudijono S.Si., 1. Atas Parlindungan 1. Ir. Atqo Mardiyanto 1. Irwil I 2. Ir. Endang Tri MM Lubis S.Si, M.Si 2. Eni Lestariningsih M.Si. 2. Dr. Kadarmanto M.A. 3. Drs. Simon Sapary 2. Ir. Efliza ME 3. Nurul Hasanudin Wahyuningsih MM 3. Jamason Sinaga AK., S.Si, M.A M.Sc 3. Dr. Erni Tri Astuti M. SST.,M.Stat MAP 4. Aryanto S.Si., M.M 4. Darusman S.Si, MM. Math Daerah Daerah Daerah Daerah 1. Ir. Zulkipli M.Si 2. Agus Sudibyo M.Stat 3. Dr. Drs. Anggoro Dwitjahyono M.Si 4. Sulawesi Tengah 5. Adriana Helena Carolina SE, M.M. 1. Ihsanurijal S.Si, M.Si 2. Ir. Win Rizal M.E. 3. Buyung Airlangga 1. Sugeng Arianto M.Si. 2. Dyah Anugrah Kuswardani MA 1. Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami S.Si, M.Si 2. Dr. Dadang 3. Moh Wahyu Yulianto S.Si., SST, M.Si 4. Agnes Widiastuti 3. Moh Wahyu Yulianto S.Si., SST, M.Si 4. Agnes Widiastuti M.Bus. 4. Darwis Sitorus S.Si, M.Si 5. Asep Riyadi S.Si., M.M S.Si, ME. S.Si.M.Si 5. Maritje 5. Aidil Adha SE, ME Pattiwaellapia SE, M.Si PMO PMO PMO PMO Ketua Ketua Ketua Ketua Nurul Hasanudin SST.,M.Stat Jamason Sinaga AK., MAP Atas Parlindungan Lubis S.Si, M.Si Aryanto S.Si., M.M Anggota Anggota Anggota Anggota 1. Andri Yudhi Supriadi 2. Sri Andayani 3. Agus Suryono 4. Siyam Sunarsah 1. Mulia Andestar 2. Amiruli D. Listiarto 3. Eko Libri Ardi 4. Muhammad Subhan 1. Sjafidryanto 2. Brata Sanjaya 3. Sri Wahyuni 4. Edwin Triyoga 1. Hengki Eko Riyadi 2. Rr Nila Indrasari 3. Dwi Susilo 4. Fajar Handayani 119
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 GLOSARIUM Dokumen yang berisi informasi tentang beban kerja suatu jabatan dihitung berdasarkan waktu penyelesaian suatu pekerjaan dalam suatu periode Analisis beban kerja : Dokumen yang berisi informasi tentang jabatan yang tersedia dalam organisasi sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan di dalam organisasi tersebut, komposisinya berupa uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, kebutuhan pekerjaan, sampai dengan kelas jabatan Analisis jabatan : Suatu tahapan evaluasi atau penilaian terhadap kinerja pegawai untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai Assessment : Metode pengukuran hasil kerja menggunakan 4 perspektif, yakni perspektif keuangan, perspektif pelanggan/pengguna, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Balance Score Card : Kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu untuk kegiatan bisnis Big data : Proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Cascading kinerja : Ilmu yang menggabungkan matematika, statistika, dan ilmu komputer dengan tujuan untuk analisis data dari suatu himpunan data baik skala kecil maupun besar Data science : Manajemen pengetahuan yang berperan dalam mendukung proses pengambilan keputusan pada suatu organisasi Decision Support System : Penempatan seseorang pada matriks 9 kotak berdasarkan hasil assessment, kompetensi, dan kinerja pegawai, sehingga dapat diketahui berapa banyak talenta dan gap kompetensi yang perlu dikembangkan Evaluasi 9 box : Jumlah/posisi setiap jabatan yang dibutuhkan untuk menjalankan proses bisnis standar Formasi : Aspek keruangan yang menunjukkan lokasi/letak/posisi suatu objek/ kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu Geospasial : Aplikasi yang melayani proses konsultasi pengawasan internal BPS HALO Inspektorat : Kemampuan/pengetahuan yang dibutuhkan untuk menuntaskan suatu pekerjaan Kompetensi : Proses mekanisme perpindahan pegawai antar instansi sesuai dengan peraturan yang berlaku Lolos butuh : Pola pengembangan karier di dalam organisasi yang menyelaraskan antara perencanaan karier dari sisi pegawai dan jalur karier dari sisi organisasi Manajemen karier : 120
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Proses yang dilakukan organisasi untuk mengelola dan mengembangkan SDM sebagai suksesi kepemimpinan di masa yang akan datang, pengelolaan ini dimulai dari perekrutan, pengembangan, sampai dengan penempatan SDM sebagai penerus dari posisi yang diinginkan oleh organisasi Manajemen talenta : Tingkatan kemampuan tertinggi dalam proses pengendalian internal Maturitas SPIP : Proses kepegawaian terkait dengan kenaikan jabatan (promosi), perpindahan jabatan baik secara fungsi maupun lokasi (rotasi), Penurunan jabatan (demosi) Mutasi : Statistik yang dipublikasikan oleh lembaga (instansi) pemerintah, seperti kementerian atau lembaga pemerintah termasuk lembaga atau organisasi internasional. Official statistics : Aplikasi yang digunakan untuk menilai kinerja seseorang berdasarkan persepsi dari lingkungan dalam hal ini meliputi persepsi dari bawahan, kolega, dan atasan Performa 360 : Jaminan yang diberikan untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa Probity audit : Estimasi jumlah formasi yang dibutuhkan oleh organisasi berdasarkan penghitungan beban kerja organisasi dalam kurun waktu tertentu Proyeksi kebutuhan CPNS : Milestone dalam program yang dibutuhkan berupa kriteria-kriteria/ standar kualitas yang harus dipenuhi sebelum output dihasilkan Quality Gates : Usaha yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menjawab satu atau lebih kuesioner secara tepat dan cepat Respondent burden : Dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu Road map : Sistem penataan SDM yang komprehensif di mulai dari perencanaan, rekrutmen, orientasi, pengembangan pengukuran kinerja, manajemen karier, kompensasi dan benefit serta retensi, sampai dengan pensiun. Sistem Merit : Pemangku kepentingan Stakeholder : Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu Statistik sektoral : Fungsi yang mampu memberikan rekomendasi dan evaluasi, serta jalan keluar bagi sebuah isu atau temuan Trusted advisor : Fungsi pengawasan Watch dog : 121
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 DAFTAR SINGKATAN Auditor Mitra Satuan Kerja AMS : Area of Improvement AOI : Aparat Pengawas Intern Pemerintah APIP : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas Bappenas : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dirjen Dukcapil : Human Capital Development Plan ; Dokumen yang memuat strategi pengembangan SDM organisasi meliputi perencanaan pengembangan kompetensi yang di butuhkan dalam organisasi guna menunjang kegiatan pokok. HCDP : Indikator Kinerja Utama; ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi IKU : Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Instansi yang menggunakan anggaran APBN dan/atau APBD K/L/D/I : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemdikbudristek : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Kemenpan RB : Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo : Proses kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan/mencegah terjadinya risiko dalam suatu proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi MR; Manajemen risiko : Badan yang menangani Kegiatan Statistik pada suatu negara National Statistics Office (NSO) : Strategi Nasional Pembangunan Statistik pada suatu negara National Strategies for the Development of Statistics (NSDS) : The Partnership in Statistics for Development in the 21st Century Paris21 : Perjanjian kinerja; dokumen yang memuat hal-hal yang harus diselesaikan oleh suatu jabatan dalam kurun waktu tertentu PK : Rencana Strategis; Suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama periode 5 (lima) tahun Renstra : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah SAKIP : 122
ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024 Statistical Business Register; berupa inventori perusahaan yang telah teregister dan tervalidasi sebagai acuan pemilihan sampel SBR : Sustainable Development Goals SDGs : Sasaran Kinerja Pegawai; dokumen rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian SKP : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP : Sekumpulan rekomendasi internasional tentang penyusunan ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan akuntansi konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi System of National Account (SNA) : Teknologi Informasi TI : United Nations/PBB UN : 123
Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710 Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046 Homepage : E-mail : bpshq@bps.go.id