NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI A. PENGANTAR Istilah Negara Hukum baru dikenal pada Abad XIX tetapi konsep Negara Hukum telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Dimulai dari jaman Plato hingga kini, konsepsi Negara Hukum telah banyak mengalami perubahan yang mengilhami para filsuf dan para pakar hukum untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan Negara Hukum dan hal-hal apa saja yang harus ada dalam konsep Negara Hukum. Dalam paper dengan topik, "Negara Hukum dan Demokrasi", akan diuraikan dengan singkat perkembangan konsep Negara Hukum, rumusan konsep Negara Hukum dari para pakar, apa yang dimaksud dengan rumusan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Amandemen dan mengapa dalam Negara Hukum mutlak disertai dengan konsep Demokrasi. Penulisan paper ini disadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang dalam pemaparannya diharapkan masukan saran-saran sehingga didapatkan pengetahuan yang membangun dan saling melengkapi. B. NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI 1. Perkembangan Konsep Negara Hukum Perkembangan Negara Hukum sudah ada sejak jaman Plato dan Aristoteles. Perkembangan konsep Negara Hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :[1] a. Jaman Plato dan Aristoteles Plato dan Aristoteles mengintrodusir Negara Hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut :[2] 1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (idée der warhead); 2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (idée der zodelijkheid); 3. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (idee der schonheid); 4. Cita-cita untuk mengejar keadilan (idée der gorechtigheid). Plato dan Aristoteles menganut paham filsafat idealisme. Menurut Aristoteles, keadilan dapat berupa komunikatif (menjalankan keadilan) dan distribusi (memberikan keadilan). Menurut Plato yang kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles, bahwa hukum yang diharapkan adalah hukum yang adil dan dapat memberikan kesejahteraan bagi msyarakat, hukum yang bukan merupakan paksaan dari penguasa melainkan sesuai dengan kehendak warga Negara, dan untuk mengatur hukum itu dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara.[3] b. Di Daratan Eropa (menurut paham Eropa Kontinental) Diawali pendapat dari Immanuel Kant yang mengartikan Negara Hukum adalah Negara Hukum Formal (Negara berada dalam keadaan statis atau hanya formalitas yang biasa
disebut dengan Negara Penjaga Malam / Nachtwakestaat). F.J. Stahl, kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri Negara hukum (rechtstaat) sebagai berikut :[4] a. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia; b. Pemisahan kekuasaan Negara; c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; d. Adanya Peradilan Administrasi. Perumusan ciri-ciri Negara Hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl kemudian ditinjau ulang oleh International Commision of Jurist pada Konferensi yang diselenggarakan di Bangkok tahun 1965, yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut :[5] a. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; b. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak; c. Pemilihan Umum yang bebas; d. Kebebasan menyatakan pendapat; e. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; f. Pendidikan Kewarganegaraan. c. Indonesia, dalam Seminar Nasional Indonesia tentang Indonesia Negara Hukum Pada tahun 1966 di Jakarta diadakan Seminar Nasional Indonesia tentang Indonesia Negara Hukum. Yang mana salah satu hasil Seminar adalah dirumuskannya prinsip- prinsip Negara Hukum yang menurut pemikiran saat itu, prinsip ini dapat diterima secara umum. Prinsip-prinsip itu adalah :[6] 1. Prinsip-prinsip jaminan dan perlindungan terhadap HAM; 2. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, artinya : Kedudukan peradilan haruslah independen tetapi tetap membutuhkan pengawasan baik internal dan eksternal. Pengawasan eksternal salah satunya dilaksanakan oleh Komisi Ombudsman (dibentuk dengan Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman) yaitu Lembaga Pengawas Eksternal terhadap Lembaga Negara serta memberikan perlindungan hukum terhadap publik, termasuk proses berperkara di Pengadilan mulai dari perkara diterima sampai perkara diputus. 2. Rumusan Konsep Negara Hukum F.J. Stahl dengan konsep Negara Hukum Formal menyusun unsur-unsur Negara hukum adalah :[7] a. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia; b. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan Negara harus berdasarkan pada teori trias politica; c. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (wetmatig bestuur); d. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Menurut Sri Soemantri yang terpenting dalam Negara hukum , yaitu :[8]
1. Bahwa pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan; 2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganya); 3. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara; 4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle). 3. Yang dimaksud Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Amandemen Dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Amandemen disebutkan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dikaitkan dengan kalimat di atas, arti Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri Negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral secara komonis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara Negara hukum pada satu pihak dan Negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktaktur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan di persada pertiwi ini.[9] Azhary berkesimpulan bahwa ciri khas Negara Hukum Indonesia ialah unsure- unsur utamanya, yang terdiri dari :[10] 1. Hukumnya bersumber pada Pancasila; 2. Berkedaulatan rakyat; 3. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi; 4. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan; 5. Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya; 6. Pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR; 7. Dianutnya sistem MPR. Sunaryati Hartono menambahkan bahwa Negara hukum saat ini adalah dalam pengertian Negara hukum yang bertanggungjawab. Menurut Sunaryati, Negara hukum yang bertanggung jawab adalah pilar keempat setelah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Jadi, dalam Negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan kekuasaan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa Negara maupun oleh warganegaranya berdasarkan hukum positif. Sehingga, terutama warganegaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa Negara. 4. Dalam Negara Hukum Mutlak Disertai Dengan Perkembangan Demokrasi Menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, bahwa Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (democracy is government of the people, by the people and for the people).[11] Bagi negara demokrasi dikenal demokrasi lansung dan demokrasi tidak langsung. Dalam demokrasi langsung, berarti rakyat ikut serta langsung dalam menentukan policy pemerintah. Hal ini terjadi pada tipe negara-negara kota waktu zaman Yunani kuno, rakyat berkumpul pada tempat tertentu untuk membicarakan berbagai masalah kenegaraan. Pada masa modern ini cara yang demikian itu tentu tidak mungkin lagi, karena selain negaranya, urusan- urusan kenegaraannya pun semakin kompleks. Maka dari itu rakyat tidak lagi ikut dalam urusan
pemerintahan secara langsung melainkan melalui wakil-wakilnya yang ditentukan dalam suatu pemilihan umum, hal ini disebut demokrasi tidak langsung. Selain itu perbedaan demokrasi menurut terbentuknya atau method of decision making dan menurut isinya atau contents of decision made. Pengertian dari segi bentuknya, demokrasi itu adalah pemerintahan yang dilakukan oleh orang banyak, sebaiknya dari segi isinya demokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan untuk kepentingan orang banyak ini disebut demokrasi material, sedangkan dari sudut bentuknya disebut demokrasi formal.[12] Untuk kriteria yang digunakan dalam klasifikasi jenis-jenis demokrasi antara lain berdasarkan hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif sesuai dengan ajaran Montesquie yang kemudian dikenal dengan istilah Trias Politica. Ajaran Trias Politica membedakan adanya tiga jenis kekuasaan dalam negara, yaitu : a. Kekuasaan yang bersifat mengatur atau menentukan peraturan; b. Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan; c. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Yang oleh Sunaryati Hartono, ketiga unsur diatas ditambah dengan unsur negara yang bertanggungjawab. Bahwa pemegang kekuasaan dalam menjalankan kewenangannya (power of competence) harus berdasarkan peraturan perundangan dan mempertanggungjawabkan tugasnya. Maka sesuai dengan gagasan Locke dan Montesquie yang kemudian dikembangkan oleh Immanuel Kant, Stahl, Dicey, dll, dimana rakyat melalui wakil-wakil yang dipilihnya yang brhak membentuk undang-undang maka pada perkembangannya, demokrasi ini menciptakan negara hukum (supremasi hukum) dan berkembang pula secara bersamaan, maka nama demokrasi selalu dikaitkan dengan konstitusi yaitu demokrasi konstitusional atau negara hukum yang demokratis menurut paham anglo saxon maupun menurut paham Eropa Kontinental yang di bawah pengaruh keduanya. Menurut paham Anglo Saxon, untuk dapat disebut negara di bawah Rule of Law, maka negara itu harus : 1. Tunduk pada Supremacy of Law; 2. Equality before the Law; 3. Menjamin dan melindungi HAM; Menurut faham Eropa Kontinental, untuk dapat disebut negara hukum yang demokratis, negara itu harus : 1. Membagi atau memisahkan kekuasaan negara: 2. Menjamin dan melindungi HAM; 3. Mendasarkan tindakannya pada undang-undang; 4. Diselenggarakannya undang-undang itu; 5. Diselenggarakan suatu Peradilan Administrasi. Karena hampir semua negara dewasa ini menyebut dirinya negara demokrasi tetapi diantaranya ada yang tetap bertindak sebagai negara kekuasaan (authoritarian) maka untuk membedakan negara demokrasi konstitusional dengan negara-negara authoritarian (istilah Kranenburg sebagai authoritarian modern) maka perlu diberikan garis pemisah diantara keduanya. dapat
DAFTAR PUSTAKA Buku : Azhary, Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya), Universitas Indonesia:UI Press, 1995. Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004. Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, Ilmu Negara (edisi revisi), Jakarta:Gaya Media, Cet. 4, 2000. Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Bandung:Alumni, 1992. Catatan : Kuliah S2, Negara Hukum dan Demokrasi, oleh DR. Philips A. Kana, SH., MH, pada Program Pasca Sarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, November 2008. [1] Catatan Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi oleh DR. Philips A. Kana, SH., MH, pada Program Pasca Sarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tgl. 15 November 2008. [2] Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, Ilmu Negara (edisi revisi), Jakarta:Gaya Media, Cet. 4, 2000, hal. 131. [3] Azhary, Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya), Universitas Indonesia:UI Press, 1995, hal. 21. [4] Ftakhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 1. [5] Ibid [6] Catatan Kuliah.,...., Op.Cit,, [7] Azhary, Negara Hukum........, hal. 46. [8] Fatkhurohman, dkk, Op.Cir., hal. 7. [9] Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Bandung:Alumni, 1992, hal. 1. [10] Azhary, Negara Hukum......., Op.Cit., hal. 143. [11] Padmo Wahyono, Negara Republik Indonesia, Jakarta:CV. Rajawali Press, 1986, hal. 153. [12] Ibid ---- Cakim - Cakim PTUN Jakarta 2009-----