Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 Quo Vadis Eksistensi Notaris Syariah Dan Konvensional Dalam Kontrak Bisnis Syariah Abdul Mughni, *, Linawati* Abstrak. Perkembangan bisnis syariah saat ini sudah semakin maju, sekarang masyarakat muslim sudah semakin peka terhadap hukum syariah. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam, hal ini menjadi daya tarik tersendiri untuk para pelaku bisnis syariah. Daripada itu kehadiran notaris syariah sangat dibutuhkan di Indonesia saat ini, dengan adanya jaminan kepastian hukum yang tepat didalam bertransaksi syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, dengan menggunakan teori kepastiann hukum. Sehingga dapat didapatkan analisa, bahwa kenyataan yang ada, masih ada keresahan masyarakat untuk bertransaksi syariah karena belum adanya aturan hukum yang mengatur khusus tentang notaris syariah. Maka kesimpulan yang didapatkan, notaris syariah sangat dibutuhkan. Kata Kunci : Notaris Syariah, Bisnis Syariah Abstract. Sharia business has achieved a rapid growth, which increase awareness of muslim society. As Indonesia is a major muslim country, its become unique value to muslim entrepreneur. The presence of notary public also become important to assure shariah law. This method is using juridical normative by using juridical normative by using legal assurance theory. The result can be analyzed where there are still doubt to transact in shariah because there is no specific rule about notary public. As conclusion sharia notary public is really needed. Keywords : Notary Sharia, Sharia Business Dosen HES IAI Tazkia 39
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 PENDAHULUAN Latar belakang Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta investasi yang benar, menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan yang mana sistem ini beroprasi berdasarkan sistem bagi hasil agar terbebas dari riba. Perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali yaitu dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif. Terjunnya bank syariah di Indonesia sudah memasuki dekade ke 3. Sejak pertama kali dirintis pada tahun 1992 oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank syariah lainnya pun bermunculan. Hal ini tidak terlepas dari adanya prospek yang cerah disektor keuangan syariah Indonesia. Terlebih lagi pada tahun 2008 lahir undang-undang nomor 21 tentang Perbankan Syariah. Undang- undang ini menjadi payung hukum serta bukti pengakuan akan kehadiran perbankan syariah di Indonesia. Hingga April 2016 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 199 bank syariah yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Selain bank syariah, adapula lembaga keuangan syariah lainya salah satunya yaitu asuransi syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pertumbuhan premi asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah masing- masing tumbuh 21,1% dan 28,8%. Kinerja ini cukup menjanjikan dibandingkan pertumbuhan premi asuransi konvensional yang hanya 12%-18%. Bersumber dari data semester I, Berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) untuk kuartal I di tahun 2016, Indonesia saat ini memiliki 55 perusahaan syariah baik asuransi maupun reasuransi yang terdiri dari lima perusahaan asuransi jiwa syariah (sudah spin off), empat perusahaan asuransi umum syariah (sudah spin off), 19 unit syariah perusahaan asuransi jiwa, 24 unit syariah perusahaan asuransi umum, tiga unit syariah perusahaan reasuransi. Di mana, asetnya tercatat sejumlah Rp 28,9 triliun, dengan rincian asuransi jiwa memiliki aset Rp 23,6 triliun serta asuransi umum dan reasuransi Rp 5,3 triliun. Ada pun, di kuartal I tahun 2016, pangsa pasar asuransi syariah baru mencapai 40
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 5,79 persen terhadap total industri asuransi di Indonesia. tersebut pada satu sisi memang membanggakan, tetapi dari sisi yang lain masih sangat memprihatinkan karena belum didukung oleh instrumen hukum yang memadai sebagaimana lembaga keuangan konvensional. Diantara instrumen hukum yang pada saat ini dirasa kurang memadai karena masih berbasiskan paradigma kontrak bisnis konvensional dalam bidang profesi notaris, tanpa adanya peraturan khusus secara syari'ah. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Notaris merupakan salah satu pengemban profesi hukum di Indonesia selain profesi hukum yang lain seperti jaksa, hakim dan pengacara. Pengemban profesi hukum ini memiliki peranan yang vital dalam kehidupan hukum. Dalam perkembangannya pekerjaan Notaris tidak jauh dengan hal yang berupa catat- mencatat atau pembuatan akta yang tidak ditempatkan dalam cabang kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Menurut pengertian Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 disebutkan pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pada umumnya bank-bank konvesional yang lebih terdengar melibatkan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian dibandingkan Bank Syariah. Namun demikian saat ini Bank-Bank Syariah sebagai sub sistem dari Sistem Perbankan Nasional yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS) juga menggunakan jasa hukum Notaris dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama masih terkait dengan Akad Akta Pembiayaan (AAP). Pada dasarnya, akad akta memiliki kedudukan yang sama dengan akta otentik yang dalam pengabsahaannya dilakukan oleh Notaris berdasar Pasal 1686 KUH Perdata bahwa "Hak milik atas barang-barang yang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih pada orang yang diberi hibah, sebelum diserahkan dengan cara penyerahan menurut Pasal 612,613,616 dan seterusnya". Hal yang perlu ditekankan di sini bahwa produk-produk Bank Syariah bersumber dari hukum Islam khususnya prinsip-prinsip syariah yang bukan saja diperuntukkan bagi umat muslim tetapi juga non-muslim. Maksud dari Prinsip-prinsip syariah dalam UUPS adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Syariah atau syariat, secara harfiah adalah jalan sumber (mata) air yakni jalan yang lurus yang harus diikuti 3 41
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 Berdasar Pasal 1 angka 7 Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, definisi Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Oleh setiap Muslim, Syariat mengandung hukum Allah dan ketentuan Rasul- nya yang berupa larangan maupun suruhan dalam segala sendi kehidupan manusia. Konstelasi yang terjadi saat ini yaitu percampuran antara dua kutub hukum yang berlainan sumbernya yaitu hukum barat dan hukum Islam dalam bentuk akad yang disahkan oleh Notaris. Hukum barat yang dilahirkan oleh sistem hukum Kontinental (civil law system) akibat dari asas konkordansi yang dibawa oleh Belanda, sedangkan hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadits. Dimensi yang harus dikembangkan saat ini yaitu lebih menekankan pada kemaslahatan bagi setiap muslim dalam menjalankan aktivitasnya khususnya lalu lintas perbankan dengan payung hukum Syariah dalam bentuk akad akta pembiayaan yang disahkan oleh Notaris. Dengan diterimanya prinsip- prinsip Syariah membuktikan bahwa yang diutamakan adalah memberikan jaminan bahwa perbedaan sumber hukum dalam akad tidak terjadi masalah, namun demikian diperlukan suatu konsep hukum yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak pembuat akta jika terjadi perselisihan atau sengketa yang sampai saat ini belum ada aturan hukum yang berlaku secara positif. Secara umum, akad akta biasanya dicantumkan kalimat "bismillahirrohmaanirrohiim" sama seperti halnya putusan pengadilan agama yang kemudian selanjutnya diikut dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (inkracht van gewijsde). (Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No.7 Tahun 1989) Problematika di atas tentunya melahirkan suatu pemikiran untuk memberikan jalan keluar terbaik menciptakan akad yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku baik menurut hukum barat dalam ruang lingkup hukum syariah. Keberadaan notaris dalam kontrak bisnis termasuk bisnis syariah adalah sangat penting mengingat tugas pokoknya membuat akte-akte otentik yang diperlakukan sebagai alat bukti telah terjadinya peristiwa hukum. Sebagai pejabat umum pembuat akte otentik, Notaris dituntut memiiki kepribadian yang baik; bekerja mandiri, jujur, tidk memihak (adil) dan penuh rasa tanggung jawab. Di samping itu, ia juga dituntut untuk memiliki kecakapan atau penguasaan dalam bidang hukum yang menjadi kompetensinya. Ini terutama karena selain ia harus cakap dalam memberikan jasa konsultasi hukum ia juga dituntut untuk memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya agar mencapai kesadaran hokum yang tinggi, yaitu menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya. 42
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 Mengingat keberadaan dan tugas Notaris yang strategis dan penuh tantangan tersebut maka sudah semestinya seiring dengan perkembangan Hukum Bisnis Syariah yang semakin pesat, perlu segera digagas lahirnya Notaris Syariah, yaitu notaris yang memiliki kompetensi dibidang hukum perdata dan Bisnis Syariah. Urgensi keberadaan Notaris Syariah setidaknya didasarkan pada beberapa alasan diantaranya hampir sebagian besar Notaris yang ada saat ini tidak mengerti aspek teoritis dan praktek Hukum Bisnis Syariah terutama sebagian besar mereka berlatar belakangan pendidikan Sarjana Hukum (SH). Selain itu juga seiring perluasan kompetensi Peradilan Agama untuk menyelesaikan dispute yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah maka diperlakuan notaris- notaris yang cakap dalam merumuskan akad/kontrak Bisnis Syariah sehingga terwujud keseimbangan kemampuan antara berbagai pofesi hukum yang pada gilirannya akan mempengaruhi terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia. Tentunya, hal ini perlu disadari untuk memadukan dua kutub hukum yang berbeda, suatu hal mungkin selama tidak bertentangan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum barat. Keterpaduan ini ditarik secara sistematis dan padu sebagai pisau analisis untuk membedah eksistensi AAP dalam lalu lintas perbankan yang menggunakan jasa hukum Notaris. Dengan demikian, temuan yang diharapkan dapat mengharmonisasikan kedua kutub hukum untuk mewujudkan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. PEMBAHASAN 1. Kedudukan Notaris dalam Praktik Kontrak Bisnis Syari'ah Di Indonesia Pemaparan tentang akad akta notaris dalam kontrak bisnis Islam berarti adanya penggabungan antara dua hukum yang berbeda, yaitu hukum positif yang masih merujuk ke hukum perdata barat dan hukum Islam. Hal ini bisa menjadikan eksistensi terhadap hukum syari'ahdi Indonesia dengan melihat notabene penduduk Indonesia yaitu Islam. Maksud penggabungan disini bahwasanya undang-undang saat ini masih menganut hukum umum akan tetapi didalamnya terdapat juga hukum-hukum yang mengandung unsur islam. Hal ini dijelaskan oleh Dewi Panawingsih selaku subdit notaris di Kementrian Hukum dan Ham dalam wawancara penelitian. Hukum perjanjian Indonesia (yang berdasarkan padaa KUH Perdata) menganut sistem konsensual, sistem perjanjian konsensual ini mengajarkan bahwa suatu ikatan karena perjanjian sudah terjadi pada saat dibuatnya perjanjian, yakni pada saat tercapainya kata sepakat, meskipun hanya kesepakatan lisan. Jadi tidak ada keharusan bahwa suatu perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis. Ini adalah salah satu prinsip umum dari suatu perjanjian (Munir Fuady, 2015 : 205). Hal yang perlu ditekankan di sini bahwa produk-produk bisnis syari'ah bersumber dari hukum Islam khususnya prinsip-prinsip syari'ah, yang bukan saja 43
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 diperuntukan bagi umat muslim tetapi juga non-muslim. Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No 1 huruf a mengatakan "dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum". Hal ini tidak mengenal adanya keyakinan berkaitan dengan agama yang dianut, meskipun hal itu sudah termasuk prinsip islam. Keinginan saat ini umat Islam selalu taat dalam menjalankan syar'iah islam dengan dimensi yang berkembang lebih menekankan pada kemaslahatan bagi setiap muslim dalam menjalankan aktivitasnya khususnya lalu lintas bisnis syari'ah dalam bentuk akad akta pembiayaan yang disahkan oleh notaris. Namun kenyatataannya kedudukan notaris saat ini masih mengikuti kontrak hukum barat karena masih belum adanya Undang- Undang khusus tentang Notaris syari'ah. Sehingga saat ini notaris syari'ah masih awam dan masih sedikit sekali peneliti yang melakukan kajian khusus mengenai notaris syari'ah. Di bawah ini peneliti akan paparkan prinsip kontrak hukum positif yang berlaku sekarang dan prinsip kontrak hukum Islam. 1.1 Prinsip Kontrak Hukum Positif di Indonesia Indonesia saat ini masih menerapkan civil law yang dibawa dari Belanda. Hal ini diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Tetapi dari isi definisi perjanjian tersebut masih tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, tidak tampak asas konsensualisme dan bersifat dualisme. Ketidakjelasan ini disebabkan rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian (Salim H.S. 2015: 25). Syarat sahnya perjanjian dalam hukum Eropa Kontinental diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata atau pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu ; 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, 2. Kecakapan untuk melakukan pembuatan hukum, 3. Suatu hal tertentu, dan 4. Adanya kuasa yang halal. Adanya kesepakatan kedua belah pihak ini dimaksudkan pihak saling menyatakan kehendak masing- masing terkait substansi kontrak. Sehingga terjadi offer (penawaran) dan acceptance (penerimaan/persetujuan). Sedangkan kecakapan untuk melakukan pembuatan hukum, maksudnya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum yang memungkinkan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Selain itu juga diwajibkan adanya objek perjanjian 44
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 yaitu prestasi yang menjadi objek pokok kontrak yang bersangkutan untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. (Pasal 1332-1334 BW). Yahya Harahap (1986) menyatakan prestasi adalah apa yang menjadi kewajban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Terakhir adanya kuasa yang halal yang bertujuan untuk sesuatu yang dicapai daripada suatu perjanjian (kausa). Berdasarkan pasal di atas, Subekti (1975 :112-115) memberikan penjelasan: a) Perjanjian dibuat oleh dua pihak yang didasarkan kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan itu harus dinyatakan. Kemauan ini sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak jika dalam perjanjian tersebut telah terjadi karena paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling) atau penipuan (bedrog); (bekwaam) menurut hokum untuk bertindak sendiri. Hal ini berlaku bagi mereka yang masih di bawah umur (minderjarige) atau orang yang berada dalam pengawasan (onder curatele); b) Kedua belah pihak harus cakap c) Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu; d) Undang-undang menghendaki untuk sahnya suatu perjanjian adanya suatu"oorzaak" atau "causa" yang diperbolehkan. Adapan suatu causa yang tidak diperbolehkan ialah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau kertertiban umum (lihat Pasal 1337 KUHPerdata). Seperti sudah kita ketahui sebelumnya, hukum perjanjian Indonesia menganut sistem konsensual. Sistem perjanjian ini mengajarkan bahwa suatu ikatan karena perjanjian sudah terjadi pada saat dibuatnya perjanjian, yakni pada saat tercapainya kata sepakat, meskipun hanya kesepakatan itu hanya melalui lisan saja. Jika tidak ada keharusan bahwa suatu perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis. tertentu, Undang-Undang mensyaratkan adanya syarat tertulis agar suatu perjanjian menjadi sah menurut hukum. Keharusan tertulis untuk sahnya suatu perjanjian khusus untuk perjanjian- perjanjian tertentu ini merupakan kekecualian dari prinsip hukum perjanjian yang berlaku umum bahwa perjanjian sudah terjadi dan mengikat belum ditulis atau tidak ditulis. Akan tetapi, untuk perjanjian- perjanjian Secara umum dapat dikatakan bahwa asalkan 4 syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata ini dipenuhi, maka suatu perjanjian sudah sah dan mempunyai akibat hukum secara penuh, meskipun perjanjian tersebut tidak ditulis (Munir Fuady, 2016 : 206). 45
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 Munir Fuadi (2016) juga menegaskan bahwa pada prinsipnya keharusan tertentu, yang tertulis bagi suatu perjanjian mempunyai dipersyaratkan dengan cara sebagai berikut : tertulis tujuan yuridis 1. Dipersyaratkan perjanjian hanya untuk perjanjian tertentu. Tujuannya antara lain untuk memastikan bahwa suatu tidak gampang dibatalkan dikemudian hari. Misalnya keharusan membuat perjanjian tertuli bagi perjanjian hibah, kecuali hibah secara langsung dari tangan ke tangan. perjanjian 2. Dipersyaratkan hanya untuk perjanjian yang berobjekkan barang- barang tertentu saja. Misalnya perjanjian tertulis harus dibuat untuk suatu jual beli berobjekkan tanah. Dalam hal ini, keharusann tertulis tersebut mempunyai tujuan utama agar terjadi ketertiban dan kepastian dalam sistem pendaftaran tanah dan hukum tanah. 3. Dipersyaratkan untuk perjanjian yang melibatkan jumlah uang tertentu. Diberbagai negara, seperti di negara Amerika Serikat, dikenal statute of fraud, dimana terhadap perjanjian yang melibatkan uang dalam jumlah banyak, misalnya sampai minimal jumlah sekian dolar, haruslah dibuat seperti ini dianggap sangat penting dan secara tertulis. Perjanjian sangat rentan dimanipulasi, karena itu jika tidak ditulis, diperkirakan akan mudah terjadi sengketa, serta tidak memberikan rasa nyaman bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. 4. Dipersyaratkan karena kebiasaan praktik. Dalam hal ini dilakukan : (a) Untuk memudahkan pembuktian. Sebagaimana diketahui bahwa di pengadilan, perjanjian tertulis lebih mudah dapat dibuktikan dan lebih terpercaya dibandingkan dengan pembuktian secara lisan saja, atau (b) Untuk memberikan keputusan hukum terhadap perjanjian yang bersangkutan. Misalnya terhadap perjanjian yang sangat detail, sangat komprehensif, atau melibatkan jumlah uang atau harga barang sangat besar. Selain itu, bahwa pada umumnya suatu perjanjian tidak perlu dibuat dihadapan pejabat tertentu, kecuali untuk perjanjian- perjanjian tertentu. Misalnya, terhadap perjanjian jual beli tanah yang harus dibuat dihadapan pejabat tertentu yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ada juga perjanjian yang harus dibuat didepan notaris. Misalnya, pembuatan perjanjian pendirian perseroan terbatas, yang disebut dengan akta pendirian PT, yang memang harus dengan akta notaris. 46
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 1.2 Prinsip Kontrak Hukum Islam Pembahasan selanjutnya peneliti analisa prinsip-prinsip yang telah ditetapkan menurut kaidah moralitas dalam bayang-bayang ketetapan hukum Islam sesuai dengan uraian dan penjelasan terdahulu. Ahmad Sukardja mengatakan hukum islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari Al Fiqh Al Islamy atau Al Syari'ah Al Islamiyah. Hukum islam merupakan rangkaian antara "hukum" dan "islam" yang berasal dari kosa kata Arab Al Hukm dan Al Islam, dua kata yang banyak disebut dalam Al- Qur'an tetapi juga telah menjadi kosa kata baku dalam bahasa Indonesia. Setiap kaidah ketetapan hukum (qaidah tasri'iyyah) pasti memiliki prinsip yang dilandasinya. Jika tidak, maka ia akan dapat dinyatakan sebagai kaidah yang harus dilaksanakan yang memuat unsur penghormatan dan ketundukan dari seluruh individu yang menggunakan ketetapan kaidah ini atau berlindung dengan ketentuan- ketentuan hukumnya. Fokus perhatian kita harus tertuju pada prinsip menurut sudut pandang legislator hukum islam. Prinsip adalah ungkapan dari syarat- syarat yang dituntut untuk tegaknya rukun-rukun (Nashr Farid Muhammad washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam : 2013: 224). Pada umumnya prinsip kontrak dalam hukum islam tidak berbeda dengan perjanjian atau perikatan yang dituangkan dalam sebuah akta. Kontrak dalam islam dikenal dengan akad yaitu terjadi antara dua orang pihak atau lebih dengan didasari kesepakatan para pihak dengan adanya ijab dan kabul mengenai objek tersebut. Saat ini di Indonesia suatu kontrak atau perjanjian pada prinsipnya tetap mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terpenuhinya syarat tersebut maka suatu perjanjian akan menjadi sah secara hukum. Keberadaan akad-akad yang dikenal saat ini pada hakikatnya telah ada sejak kelahiran tersebut dapat diimplementasikan pada operasional LKS dengan mengacu pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama (Muhammad Nadratuzzaman : 2013). Pasal 49 huruf i Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, menjelaskan bahwa LKS ini sebagai lembaga keuangan syari'ah salah satunya terdiri dari bisnis syari'ah. islam. Di Indonesia sendiri akad-akad Indonesia (DSN- MUI). Berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 huruf i tersebut, terdapat 12 bidang usaha yang dalam operasinya dapat menerapkan prinsip syari'ah. Adapun prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh lembaga- lembaga tersebut, yaitu bahwa dalam melaksanakan transaksi keuangan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang berupa perjudian (maysir), ketidakjelasan (gharar), bunga (riba), maupun suap menyuap (risywah). 47
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 2.Urgensi Notaris Syari'ah dalam Praktik Kontrak Bisnis Syari'ah Di Indonesia Kebutuhan masyarakat akan notaris dan akta-akta yang dibuatnya mengalami perkembangan yang semakin meluas peminatnya. Masyarakat sekarang lebih mempunyai kesadaran hukum dalam melakukan hubungan-hubungan hukum yang dijalaninya, baik itu hubungan hukum dalam bidang perjanjian bisnis dan perbankan maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang menggunakan jasa notaris untuk membuat akta otentik yang mengikat para pihak dalam kegiatannya. Terutama dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah yang saat ini semakin maju. Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang khusus yang mengatur perbankan syari'ah. Keberadaan bank syari'ah ini telah diakui dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, termasuk keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang- undang Perbankan), menyebutkan bahwa undang-undang membagi jenis bank menjadi dua macam, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. tersebut dipertegas kembali oleh Undang-Undang yang mengatur perbankan syari'ah ini yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah bahwasanya perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun pembahasan tentang akad yang menjelaskan bahwa Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing- masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Ketentuan Bank sebagai lembaga keuangan memanfaatkan jasa hukum notaris dalam setiap perjanjian bisnis, seperti : jaminan fidusia dan hak tanggungan. Pada umumnya bank-bank konvesional lebih terdengar melibatkan notaris dalam pembuatan akta dibandingkan dengan bank syari'ah. Namun demikian saat ini bank-bank syari'ah sebagai sub sistem dari sistem perbankan nasional yang diatur secara khusus dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS) juga menggunakan jasa hukum notaris di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama yang terkait dengan Akta Akad Pembiayaan 48
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 (AAP). Namun hal yang perlu ditekankan di sini adalah produk-produk bank syari'ah yang saat ini menggunakan prinsip dan asas hukum ekonomi syari'ah. Dengan kata lain, segala bentuk pencatatan perjanjian bisnis yang dituangkan dalam akta notaris harus pula merujuk kepada norma-norma hukum ekonomi syari'ah. Islam mengedepankan prinsip muamalah secara khusus akan dikategorikan dalam 2 (dua) hal sesuai dengan pendapat Fatturahman Djamil, yaitu pertama, hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah yaitu objek perdagangan harus halal dan thayyib menurut kerelaan atau kehendak ('an taraadhin) dan pengelolaaan yang amanah. Konsep objek halal menekankan adanya unsur halal dan bukan berbisnis yang diharamkan oleh Islam seperti menjual minuman keras, najis, alat-perjudian dan lain- lain. Preferensi disandarkan berdasarkan norma hukum Islam bukan sekedar memenuhi hasrat keutungan semata. Di satu sisi yang dimaksud dengan adanya kerelaan ('an taraadhin) mengacu pada surat Annisa ayat 29 dengan kalimat "antaraadhin minkum" yang berarti saling rela kalian. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa dalam melakukan transaksi perniagaan harus didasarkan pada kerelaan antara masingmasing pihak. Dengan kata lain, adanya asas "tidak adanya paksaan" dalam proses transaksi dari pihak manapun. Selain itu, dalam pengurusan dana dalam berbinis memiliki nilai kejujuran dan amanah dalam mengurus dana yang mencerminkan sifat Nabi dan Rasul Muhammand SAW. Kedua, hal-hal yang dilarang untuk dilakukan, diantaranya riba yaitu setiap tambahan dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberikan kepada peminjam, takhir yaitu benda yang menjadi objek perniagaan yang tidak dimiliki, adapula tadlis yaitu penipuan atas adanya kecacatan dari barang yang diperjualbelikan. Adapun peluang akan terjadinya notaris syari'ah itu sendiri sangat bermanfaat untuk penulis kaji, diantaranya: Pertama, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim membawa dampak perkembangan bisnis syari'ah. Saat ini para ahli syari'ah semakin gencar menggerakan masyarakat agar faham akan syari'ah, sehingga banyak sekali masyarakat yang merubah cara hidup mereka menjadi muslim yang kaffah (menyeluruh). Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 208 : ةَّفاَك ِمْلِ سلا ىِف اوُلُخْدا اوُنَمآ َنْيِذَّلا اَهُّيَأ اَي "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya." Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah ta'ala berfirman, memerintahkan hamba- hamba-Nya yang beriman kepada- Nya dan membenarkan rasul-rasul- Nya untuk memegang semua ikatan Islam dan syari'at-syari'at-Nya, 49
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 mengamalkan semua perintah-Nya dan meninggalkan seluruh larangan- Nya semampu mereka. (Tafsir Ibnu Katsir, 1/555) Hal ini mereka mulai dari berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal muamalah salah satunya dalam praktik bisnis syari'ah. Fenomena ini yang akan mendukung agar ditegakkannya hukum syari'ah. Salah satu contoh bangkitnya bisnis syariah saat ini seperti pembentukan koperasi syariah 212 pada tahun 2016. Kedua, minimnya notaris yang faham akan akad syari'ah membawa dampak semangat akan terbentuknya notaris syari'ah. Melihat saat ini para notaris yang hanya bergelarkan S.H. tanpa memiliki pengalaman mempelajari syari'ah sebelumnya. Sehingga para ahli hukum mempunyai peran penting dalam mempelajari aturan hukum islam. (Saifuddin Arief : 36) Minimnya notaris yang kurang faham syariah ternyata berdampak negatif terhadap bisnis syariah, banyak kasus bisnis syariah di pengadilan agama yang memiliki kekalahan di pengadilan, salah satunya karena notaris tersebut tidak paham akad syariah. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Dr. Helza Novalita selaku pengurus Masyarakat Ekonomi Asia (MES). Ketiga, Dewi Panawingsih selaku kepala seksi perpanjangan dan perberhentian jabatan notaris di Kementrian Hukum dan Ham berpendapat, seiring berjalannya waktu, bisnis syari'ah di Indonesia menjadikan pasar untuk pelaku hukum salah satunya para notaris yang harus mengembangkan dan mempraktikan notaris syari'ah. berkembangnya Keempat, lahirnya organisasi Forum Notaris Syari'ah (FNS) yang dirintis juga mendirikan Yayasan oleh notaris senior Saifuddin Arief. Beliau Pengembangan Notariat Syariah di Ciledug Tangerang. Hal ini semakin memperkuat dibutuhkannya notaris syari'ah. Kelima, masih ada kekhawatiran masyarakat islam yang paham syari'ah untuk melakukan transaksi akad pada notaris yang masih melakukan akad konvensional, karena ketidakadaan hukum notaris syariah, maka bukan hal yang mustahil lagi jika suatu saat terjadinya notaris syari'ah. Sesuai jawaban wawancara dengan bapak Agus siswanto salah satu pelaku bisnis syariah. Keenam, salah satu ketentuan pasal 16 Nomor 2 huruf i perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun. Melihat ketentuan pasal 16 perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris diatas ternyata Undang-Undang tersebut masih belum syari'ah karena terdapat sesuatu yang dilarang oleh syariat islam yaitu masih mencantumkan bunga (riba). seharusnya dengan melihat mayoritas Indonesia yang beragama islam prinsip muamalah harusnya eksistensi hukum syari'ah di Indonesia harus semakin berkembang. Menurut Helza Novalita selaku pengurus Masyarakat Ekonomi Asia, hal ini penjabaran dua hal prinsip dalam muamalah diatas. 50
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 2.1 Prinsip Notaris Menurut Al- Qur'an Islam telah mengatur semua permasalahan di dunia ini salah satunya tentang bermuamalah yang meliputi kenotariatan. Sistem pembuktian dalam hukum pastinya tidak terlepas dari aspek pengakuan dari pelaku, sumpah, kesaksian, dan dokumentasi tertulis. Alat pembuktian dalam bentuk dokumentasi tertulis ini telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi ِلِلْمُيْلا َو ۚ ٍلْدَعْلاِب ٌبِتاَك ْمُكَنْيَب ْبُتْكَيْل َو ۚ ُهوُبُتْكاَف ىًّمَسُم ٍلَجَأ ىَلِإ ٍنْيَدِب ْمُتْنَياَدَت اَذِإ اوُنَمآ َنْيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ُهَّب َر ْبُتْكَيْلَف ۚ ُالله ُهَمَّلَع اَمَك َبُتْكَي ْنَأ ٌبِتاَك َبْأَي َلَ َو َالله ِقَّتَيْل َو ُّقَحْلا ِهْيَلَع يِذَّلا ِلْدَعْلاِب ُهُّيِل َو ْلِلْمُيْلاَف َوُه َّلِمُي ْنَأ ُعْي ِطَتْسَي َلَ ْوَأ ا فْيِعَض ْوَأ ا هْيِفَس ُّقَحْلا ِهْيَلَع يِذَّل ا ِم َن ْوَض ْرَت ْنَّم ِم ِناَتَأ َرْما َو ٌلُج َرَف ِنْيَلُج ِر اَنوُكَي ْمَل ْنِإَف ۖۖۖ ْمُكِلاَج ِر ْلْا َهَّشلِل ُم َوْقَأ َو ِالله َّنِاَف اوُلَعْفَت ْنِإ َو ۚ ٌدْيِهَش َلَ َو ٌبِتمَك َّراَضُي َلَ َو ۚ ْمُتْعَياَبَت اَذِإ اوُدِهْشَأ َو ۗ اَهوُبُتْكَت لَعُي ۲۸۲) َناَك ْنِإَف ۚ ا ئْيَش ُهْن ِم ْسَخْبَي َلَ َو ْنَم ِنْيَدْيِهَش اوُدِهْشَتْسا َو ۚ اَمُهاَدْحِإ َرَّكَذُتَف اَمُهاَدْحِإ َّل ِضَت ْنَأ ِءاَدَهُّش َدْنِع ْوُطَسْقَأ ْمُكِلذ ۚ ِهِلَج ِلا َن َأ ىَلِإ ا رْيِبَك ْوَأ ا رْيِغَص ُهوُبُتْكَت ْنَأ اوُمَئْسَت َلَ َو ۚ اوُعُد اَم اَذِإ ُءاَدَهُّشلا َبْأَي َلَ َو ۚ ى َر ْخُ َّلََأ ٌحاَن َو ۖ َالله اوُقَّتا َو ۗ ْمُكِب ٌقوُسُف ُه ُج ْمُكْيَلَع َسْيَلَف ْمُكَنْيَب اَهَنوُرْيِدُت ة َر ِضاَح ة َراَجِت َنوُكَت ْنَأ َّلَِإ ۖ اوُباَت ْرَت َّلََأ ىَنْدَأ َو ِةَدا ( ٌمْيِلَع ٍء ْيَش ِ لُكِب ُالله َو ۗ ُالله ُمُكُمِ Ayat ini merupakan ayat yang paling panjang di dalam al-Qur'an. Mengenai firman Allah swt : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya," Syufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia mengatakan, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pemberian utang salam dalam batas waktu yang ditentukan. Sedangkan Qatadah menceritakan, dari Abu Hasan al- A'raj, dari Ibnu 'Abbas, aku bersaksi bahwa pemberian hutang yang dijamin untuk diselesaikan pada tempo tertentu, telah dihalalkan dan diizinkann Allah SWT. Kemudian ia membacakan ayat-Nya. Demikian riwayat al-Bukhari. Disebutkan di dalam kitab ash- Shahihain (al-Bukhari dan Muslim), dari Ibnu 'Abbas, ia menceritakan bahwa Nabi SAW pernah datang di Madinah sedang masyarakat disana biasa mengutangkan buah untuk tempo satu, dua, atau tiga tahun. Lalu Rasulallah SAW bersabda: "Barang siapa meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan." ُه ْوُبُتْكاَف "Hendaklah kamu menuliskannya." Ini merupakan perintah ( ) dari Allah Ta'ala supaya dilakukan penulisan untuk memperkuat menjaganya. Abu Sa'id, as-Sya'bi, Rabi' bin Anas, al-Hasan, Ibnu Juraij, Ibnu Zaid, dan ulama lainnya mengatakan, sebelumnya hal itu merupakan suatu kewajiban, kemudian dinasakh (dihapuskan) dengan firman-Nya yang artinya: ("Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)." (QS. Al-Baqarah: 283). Dalil lain yang menunjukkan hal itu adalah hadits yang menceritakan tentang syariat yang 51
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 ada sebelum kita dan ditetapkan dalam syariat kita, serta tidak diingkari, yang isinya menjelaskan tentang tidak adanya (kewajiban untuk) penulisan dan persaksian. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw. beliau bercerita: "Ada seorang dari Bani Israil yang meminta kepada salah seorang Bani Israil (lainnya) agar meminjamkan kepadanya uang seribu dinar. Kemudian orang yang dimintai pinjaman itu berkata: 'Datangkanlah saksi-saksi kepadaku sehingga aku dapat menjadikan mereka sebagai saksi.' Lalu orang yang meminjam itu pun berujar: 'Cukuplah Allah sebagai saksi.' Si pemberi pinjaman itu berkata lagi: 'Datangkan kepadaku orang yang dapat memberi jaminan.' Orang itu berujar pula: 'Cukuplah Allah yang memberi jaminan.' Si pemberi pinjaman itu berujar lagi: 'Engkau benar.' Maka si pemberi pinjaman itu menyerahkan kepadanya seribu dinar dengan batas waktu tertentu. Kemudian orang (peminjam uang) itu pun pergi ke laut untuk menunaikan keperluannya. Kemudian ia sangat memerlukan perahu guna mengantarkan uang pinjaman yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Namun ia tidak juga mendapatkan perahu, lalu ia mengambil sebatang kayu dan melubanginya. Selanjutnya ia memasukkan uang seribu dinar ke dalam kayu tersebut berikut selembar surat yang ditujukan kepada pemilik uang itu (pemberi pinjaman). Kemudian ia melapisinya (agar tidak terkena air). Setelah itu ia membawa kayu itu ke laut. Selanjutnya ia berucap: 'Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa aku telah meminjam uang seribu dinar kepada si fulan. Lalu ia meminta kepadaku pemberi jaminan, maka kukatakan kepadanya: 'Cukuplah Allah yang memberi jaminan.' Danis pun menyetujui hal itu. Selanjutnya ia meminta saksi kepadaku, dan kukatakan kepadanya: 'Cukuplah Allah sebagai saksi.' Dan ia pun menyetujui hal itu. Dan sesungguhnya aku telah berusaha mencari perahu untuk itu. Namun aku tidak mendapatkannya. Kini mengirimkan uang pinjaman kutitipkan uang ini kepada-Mu.' Maka orang itu pun melemparkan kayu tersebut ke laut hingga tenggelam. Kemudian ia kembali pulang. Dan ia masih tetap mencari perahu untuk kembali ke negerinya. Sementara itu si pemberi pinjaman keluar untuk memperhatikan barangkali ada perahu datang membawa uangnya (yang dipinjamkan). Tiba-tiba ia menemukan sebatang kayu yang di dalamnya terdapat uangnya, maka ia pun mengambilnya untuk diberikan kepada keluarganya sebagai kayu bakar. Ketika ia membelah kayu tersebut ia menemukan uang dan selembar Surat. Kemudian orang (peminjam uang) itu pun pergi ke laut untuk menunaikan keperluannya. Kemudian ia sangat memerlukan perahu guna mengantarkan uang juga pinjaman yang sudah mendapatkan perahu, lalu ia mengambil sebatang kayu dan melubanginya. Selanjutnya ia memasukkan uang seribu dinar ke dalam kayu tersebut berikut jatuh tempo pembayarannya. Namun ia tidak 52
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 selembar surat yang ditujukan kepada pemilik uang itu (pemberi pinjaman). Kemudian ia melapisinya (agar tidak terkena air). Setelah itu ia membawa kayu itu ke laut. Selanjutnya ia berucap: 'Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa aku telah meminjam uang seribu dinar kepada si fulan. Lalu ia meminta kepadaku pemberi jaminan, maka kukatakan kepadanya: 'Cukuplah Allah yang memberi jaminan.' Danis pun menyetujui hal itu. Selanjutnya ia meminta saksi kepadaku, dan kukatakan kepadanya: 'Cukuplah Allah sebagai saksi.' Dan ia pun menyetujui hal itu. Dan sesungguhnya aku telah berusaha mencari perahu untuk mengirimkan uang pinjaman itu. Namun aku tidak mendapatkannya. Kini kutitipkan uang ini kepada-Mu.' Maka orang itu pun melemparkan kayu tersebut ke laut hingga tenggelam. Kemudian ia kembali pulang. Dan ia masih tetap mencari perahu untuk kembali ke negerinya. Sementara itu si pemberi pinjaman keluar untuk (yang memperhatikan barangkali ada perahu datang membawa uangnya dipinjamkan). Tiba-tiba ia menemukan sebatang kayu yang di dalamnya terdapat uangnya, maka ia pun mengambilnya untuk diberikan kepada keluarganya sebagai kayu bakar. Ketika ia membelah kayutersebut ia menemukan uang dan selembar Surat. Kemudian orang yang meminjam uang darinya pun datang dengan membawa seribu dinar. Peminjam itu berkata: 'Demi Allah, sebelum mendatangi anda sekarang ini, aku secara terus-menerus berusaha mencari perahu untuk mengembalikan uang anda, namun aku tidak mendapatkan perahu sama sekali.' Si pemberi pinjaman itu bertanya: 'Apakah engkau mengirimkan sesuatu kepadaku?' Si peminjam menjawab: 'Bukankah telah kuberitahukan kepada anda bahwa aku tidak mendapatkan perahu sebelum kedatanganku ini.' Si pemberi pinjaman itu berkata: 'Sesungguhnya Allah telah mengantarkan pinjamanmu yang telah engkau letakkan dalam kayu. Maka kembalilah dengan uangmu yang seribu dinar itu dengan baik.'" (Isnad hadits ini shahih. Telah diriwayatkan al-Bukhari dalam tujuh tempat melalui jalan yang shahih secara muallaq dan dengan memakai sighat jazm (ungkapan yang tegas). Dan firman-Nya yang artinya : "Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." Maksudnya dengan adil dan benar serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisannya tersebut dan tidak boleh juga ia menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menam bah atau menguranginya. Sedangkan firman Allah: "Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah ia menulis." telah mengajarkannya. Maka hendaklah Maksudnya, orang yang mengerti tulis menulis tidak boleh menolak jika ia diminta menulis untuk kepentingan orang lain dan tidak boleh menyusahkannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Maka hendaklah ia berbuat baik kepada orang lain yang tidak 53
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 mengenal tulis-menulis, dan hendaklah ia menuliskannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya termasuk sedekah jika engkau membantu seorang yang berbuat (kebaikan) atau berbuat baik bagi orang bodoh." (HR. al-Bukhari dan Ahmad). Hadits yang lain juga disebutkan, bahwa Rasulullah bersabda: "Barangsiapa menyembunyikan ilmu yang diketahuinya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat kelak dengan tali kekang dari api neraka." (Hr. Ibnu Majah). Mujahid dan Atha' mengatakan: "Orang yang dapat menulis berkewajiban untuk menuliskan." Dan firman Allah berikutnya: "Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan [apa yang akan ditulis itu], dan hendaklah ia bertakwa kepada Rabb- nya." Artinya, hendaklah orang yang menerima pinjaman Allah mendiktekan kepada juru tulis jumlah hutang yang menjadi tanggungannya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah melakukan hal itu."Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya." Maksudnya, tidak menyembunyikan sesuatu apa pun darinya "Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya." Sebagai upaya mencegahnya dari tindakan penghamburan uang dan lain sebagainya. Au dla'iifan ("atau lemah keadaannya") maksudnya masih dalam keadaan kecil atau tidak waras. "atau ia sendiri tidak mampu mengimlakkan," baik karena cacat atau tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. "Maha hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur." Dan firman Allah: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu." Ini adalah perintah untuk memberi kesaksian disertai penulisan untuk menambah validitasnya (kekuatannya). "Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan." Hal itu hanya berlaku pada perkara yang menyangkut harta dan segala yang diperhitungkan sebagai kekayaan. Ditempatkannya dua orang wanita menduduki kedudukan seorang laki-laki karena kurangnya akal kaum wanita. Sebagaimana yang diriwayatkan Muslim dalam kitab shahihnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, beliau bersabda: "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kebanyakan dari kalian sebagai penghuni neraka." Salah seorang wanita bertubuh besar bertanya: "Mengapa kebanyakan dari kami sebagai penghuni neraka?" Beliau menjawab: "Karena kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur kepada suami. Aku tidak melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih dapat menaklukkan seorang lelaki yang berakal daripada kalian." Wanita itu bertanya: "Apa yang dimaksud dengan kekurangan akal dan agama?" Beliau menjawab: "Yang dimaksud kurang akal adalah kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki, yang demikian itu termasuk kurangnya akal. Dan 54
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 kalian berdiam diri selama beberapa malam, tidak mengerjakan shalat, dan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan (karena haidh dan nifas). Dan yang demikian itu termasuk dari kekurangan agama." Dan firman Allah: "Dari saksi-saksi yang kamu ridhai." Dalam potongan ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan adanya syarat adil bagi para saksi. Dan hal ini adalah muqayyad (terbatas). Makna ayat muqayyad (mengikat) inilah yang dijadikan pegangan hukum oleh Imam Syafi'i dan menetapkannya pada setiap perintah mutlak untuk memberikan kesaksian di dalam al-Qur'an tanpa ada persyaratan. Dan bagi pihak yang menolak kesaksian orang yang tidak jelas pribadinya potongan ayat ini juga menunjukkan bahwa saksi itu harus adil dan diridhai (diterima). Dan firman-Nya: "Supaya jika seorang lupa." Yaitu kedua orang wanita tersebut jika salah seorang lupa atas kesaksiannya. "Maka seorang lagi mengingatkannya.) Maksudnya, mengingatkan kesaksian yang pernah diberikan. Dan firman Allah: "Janganlah saksi-saksi itu enggan [memberi keterangan] apabila mereka dipanggil." Ada yang mengatakan, makna ayat ini adalah, jika mereka dipanggil untuk memberikan kesaksian, maka hendaklah mereka memenuhi panggilan tersebut. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Qatadah dan Rabi' bin Anas. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis." Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum memberikan kesaksian adalah fardhu kifayah. Ada yang mengatakan bahwa hal itu merupakan pendapat jumhur ulama. Sedangkan yang dimaksud dengan firman-Nya "Janganlah saksi-saksi itu enggan [memberi keterangan] apabila mereka dipanggil," yakni untuk melaksanakan kesaksian, karena hakekat mereka sebagai saksi. Seorang saksi hakekatnya adalah yang bertanggung-jawab. Jika dipanggil, maka ia berkewajiban untuk memenuhinya, jika hal itu hukumnya fardhu 'ain. Jika tidak, maka berkedudukan sebagai fardhu kifayah. Wallahu a'lam. Mujahid, Abu Majlaz, dan ulama lainnya mengatakan, "Jika anda dipanggil untuk memberikan kesaksian, maka anda boleh memilih (boleh bersedia dan boleh juga tidak). Namun jika anda telah menjadi saksi, lalu dipanggil, maka penuhilah panggilan itu." Fardu kifayah ialah, suatu kewajiban yang harusdilakukan oleh sebagian orang, bila tidak ada yang mengerjakan kewajiban tersebut maka seluruh penduduk wilayah tersebut berdosa. Fardu 'ain ialah, kewajiban yang harus dilakukan oleh tiap orang yang mukallaf (dewasa). Dalam kitab Shahih Muslim dan kitab as-Sunan telah disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari jalan Malik, dari Zaid bin Khalid, bahwa Rasulullah pernah bersabda: "Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi ? Yaitu 55
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 orang yang datang dengan mempersiapkan kesaksiannya sebelum diminta kesaksiannya." Adapun hadits yang disebutkan dalam kitab Shahihain, Rasulullah saw. bersabda: "Maukah kalian aku beritahu seburuk-buruk saksi ? Yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum mereka diminta untuk memberikan kesaksian." (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Juga diriwayatkan tentang sabda Rasulullah: "Kemudian datang suatu kaum yang sumpah mereka mendahului kesaksian mereka dan kesaksian mereka mendahului sumpah mereka." Dan dalam riwayat lain juga disebutkan, Rasulullah bersabda: "Kemudian datang suatu kaum yang memberikan kesaksian, padahal mereka tidak diminta memberikan kesaksian." Maka mereka itu adalah saksi-saksi palsu. Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Hasan Bashri bahwa hal itu mencakup dua keadaan, yaitu menyampaikan dan memberikan (kesaksian). Sedangkan firman Allah selanjutnya: walaa yas-amuu an taktubuuHu shaghiiran au kabiiran ilaa ajaliHi ("Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.") Ini merupakan bagian dari kesempurnaan bimbingan, yaitu perintah untuk menulis kebenaran baik yang kecil maupun yang besar. Dia berfirman: "Janganlah kamu merasa bosan untuk menulis kebenaran bagaimanapun kondisinya, baik yang kecil maupun yang besar sampai batas waktu pembayarannya." Dan firman-Nya: "Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak [menimbulkan] keraguanmu." Maksudnya, inilah yang kami perintahkan kepada kalian yaitu untuk menulis kebenaran, jika hal itu dilakukan secara tunai. Yang demikian itu "aqsathu 'indallaaHi ("Lebih adil di sisi Allah.") Artinya, lebih adil. Dan ("Dan lebih dapat menguatkan persaksian.") Maksudnya, lebih menguatkan kesaksian. Yakni lebih memantapkan bagi saksi, jika ia meletakkan tulisannya dan kemudian melihatnya, niscaya ia akan ingat akan kesaksian yang pernah ia berikan. Karena jika tidak menulisnya, maka ia lebih cenderung untuk lupa, sebagaimana yang sering terjadi. tidak [menimbulkan] keraguanmu." Maksudnya lebih dekat kepada ketidakraguan. Dan jika terjadi perselisihan kamu akan kembali kepada catatan yang pernah kamu tulis sehingga dapat menjelaskan di antara kamu tanpa ada keraguan. Firman-Nya: "Dan lebih dekat kepada 56
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 Dan firman Allah: "Tulislah muamalah kamu itu], kecuali jika muamalah tersebut perdagangan tunai yang kamu jalankan di antaramu, maka tidak ada dosa bagimu, jika kamu tidak menulisnya." Maksudnya, jika jual beli itu disaksikan dan kontan, maka tidak ada dosa jika kalian tidak menulisnya, karena tidak ada hal- hal yang mengkhawatirkan jika tidak dilakukan penulisan terhadapnya. Sedangkan mengenai pemberian kesaksian terhadap jual beli, maka Allah telah berfirman: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli." Menurut jumhur ulama, masalah tersebut diartikan sebagai bimbingan dan anjuran semata dan bukan sebagai suatu hal yang wajib. Dalil yang menjadi landasan hal itu adalah hadits Khuzaimah bin Tsabital- Anshan, diriwayatkan Imam Ahmad, dari az-Zuhri, Imarah bin Khuzaimahal- Anshari pernah memberitahuku bahwa pamannya pernah memberitahunya, dan pamannya itu adalah salah seorang sahabat Nabi saw: Bahwa Rasulullah saw. pernah membeli seekor kuda dari seorang Badui. Lalu Nabi memintanya ikut untuk membayar harga kudanya tersebut. Maka Nabi berjalan dengan cepat, sedangkan orang Badui itu berjalan lambat. Kemudian ada beberapa orang yang menghadang orang Badui tersebut dengan tujuan agar mereka dapat menawar kudanya itu. Mereka tidak mengetahui bahwa Nabi telah membelinya. Sehingga sebagian mereka ada yang menawar dengan lebih tinggi dari harga kuda yang telah dibeli oleh Rasulullah tersebut. Kemudian si Badui itu berujar kepada Nabi: "Jika engkau benar-benar membeli kuda ini, maka belilah. Jika tidak, maka aku akan menjualnya." Maka Nabi pun berdiri ketika beliau mendengar seruan Badui itu, lalu beliau berkata: "Bukankah aku telah membelinya darimu." "Tidak demi Allah, aku tidak menjualnya kepadamu," sahut si Badui itu. Kemudian beliau berkata: "Aku telah membelinya darimu." Setelah itu, orang-orang mengelilingi Nabi dan si Badui itu. Keduanya saling mengulangi ucapan mereka. Kemudian si Badui itu berkata: "Datangkan seorang saksi yang memberikan kesaksian bahwa aku telah menjualnya kepadamu." Lalu ada seorang Muslim yang hadir berkata kepada si Badui itu: "Celakalah kamu, sesungguhnya Nabi tidak berbicara kecuali kebenaran." Hingga akhirnya datanglah Khuzaimah, ia mendengar ucapan Nabi dan bantahan si Badui tersebut, di mana si Badui itu mengatakan: "Datangkan seorang saksi yang memberikan kesaksian bahwa aku telah menjualnya kepadamu." Maka Khuzaimah berkata: "Aku bersaksi bahwa engkau telah menjualnya kepada beliau." Maka Nabi menatap kepada Khuzaimah seraya bertanya: "Dengan apa engkau hendak bersaksi?" "Dengan membenarkanmu, ya Rasulullah," jawab Khuzaimah. Maka Rasulullah menjadikan kesaksian Khuzaimah itu sebagai kesaksian dari dua orang laki-laki." 57
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 Keterangan yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Firman Allah: "Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan." Ada yang mengatakan, makna ayat tersebut adalah, tidak diperbolehkan bagi penulis dan saksi untuk memperumit permasalahan, di mana ia menulis sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang didiktekan, dan si saksi memberikan kesaksian dengan apa yang bertentangan dengan yang ia dengar, atau bahkan ia menyembunyikannya secara keseluruhan. Demikianlah pendapat yang disampaikan oleh al- Hasan, Qatadah, dan ulama-ulama lainnya. Ada juga yang mengatakan, artinya, keduanya (penulis dan saksi) tidak boleh mempersulit. Mengenai firman Allah: "Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Ada seseorang datang. Lalu ia memanggil keduanya untuk menjadi penulis dan saksi. Kemudian kedua orang tersebut berucap, "Kami sedang ada keperluan." Lalu orang itu berkata, "Sesungguhnya kamu berdua telah diperintahkan untuk memenuhinya." Maka orang itu tidak boleh mempersulit keduanya. Lebih lanjut ia menceritakan, hal senada juga telah diriwayatkan dari Ikrimah, Mujahid, Thawus, Sa'id bin Jubair, adh-Dhahak, Athiyyah, Muqatil bin Hayyan, Rabi' bin Anas, dan as-Suddi. Firman Allah Ta'ala selanjutnya: "Jika kamu lakukan [yang demikian], maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu." Maksudnya, jika kamu menyalahi apa yang telah Allah perintahkan, atau kamu mengerjakan apa yang telah dilarang- Nya, maka yang demikian itu merupakan suatu kefasikan pada dirimu. Yaitu, kamu tidak akan dapat menghindarkan dan melepaskan diri dari kefasikan tersebut. Firman-Nya: "Dan bertakwalah kepada Allah." Maksudnya, hendaklah kamu takut dan senantiasa merasa berada di bawah pengawasan-Nya, ikutilah apa yang diperintahkan-Nya, dan jauhilah semua yang dilarang-Nya. "Allah mengajarmu." Penggalan ayat ini adalah seperti firman Allah yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furgan. " (QS. Al-Anfaal: 29). Furqan artinya, petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang bathil. Dapat juga diartikan di sini dengan pertolongan. Dan firman-Nya: Dan Allah Mahamengetahui segala sesuatu." Artinya, Allah mengetahui hakikat seluruh persoalan, kemaslahatan, dan akibatnya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari- Nya, bahkan ilmu-Nya meliputi seluruh alam semesta. (Tafsir Ibnu Katsir : 1/562-570) 58
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 Namun hasil penelusuran penulis belum menemukan peraturan perundang- undangan yang secara tegas dan rinci membahas secara spesifik mengenai notaris syariah, padahal terhadap obyeknya antara kenotariatan semua praktik perjanjian bisnis di perbankan syariah telah memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri. Misalnya saja, ada ketentuan di dalam Pasal 17 Poin 1 (i) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa "Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris". 2.2 Prinsip Notaris Menurut Hadits Adapun hadits yang tegas menjelaskan bahwa dalam urusan kesaksian ini Allah telah melaknatnya jika tidak sesuai dengan syari'ah, salah satunya hadits berikut: ,ُهَبِتاَك َو ,ُهَلِكوُم َو اَب ِ ىلص ِالله ُلوُس َر َنَعَل : َلاَق هنع الله يضر ٍرِباَج ْنَع رلا َلِكآ ملس و هيلع الله )ٌمِلسُم ُها َو َر( ٌءا َوَس ْمُه : َلاَق َو ,ِهْيَدِهاَش َو 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama." (Hadits Riwayat Muslim no 850) Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul "Fatwa-Fatwa Kontemporer", beliau melihat hadits ini dari berbagai sisi yaitu : 1. Banyaknya hadits shahih yang melaknat penulis (pegawai) riba. Hal inilah yang meresahkan para pegawai di bank konvensional. 2. perlu diperhatikan bahwa sistem riba telah menyusup kedalam sistem perekonomian dan semua kegiatan keuangan. Kondisi seperti ini tidak dapat di ubah dan diperbaiki hanya dengan melarang seseorang bekerja di bank atau perusahaan an memperaktekan riba. Tetapi kerusakan sistem ekonomi yang disebabkan ulah golongan kapitalis ini hanya dapat diubah oleh sikap seluruh bangsa dan masyarakat islam. Perubahan itu tentu saja harus diusahakan secara bertahap dn perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan guncangan perekonomian yang dapat menimbulkan bencana pada negara dan bangsa. Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan perubahan secara bertahap dalam memecahkan setiap permasaalahan yang pelik. Cara ini pernah ditempuh islam ketika mulai mengharamkan riba,Khamar, dan lainya. Dalam hal ini yang terpenting adalah tekad dan kemauan bersama, apabila tekad itu telah bulat maka jalanpun akan terbuka atau lebar. 3. Sisi lain, apabila kita melarang semua muslim bekerja di bank, maka dunia perbankan dan sejenisnya akan dikuasai orang-orang non-muslim seperti yahudi dan sebagainya. Pada akhirnya negara-negara islam akan dikuasai oleh mereka. 59
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 4. Tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan dunia perbankan tergolong riba. Ada diantaranya yang halal dan baik,seperti kegiatan perpialangan,penitipan, dan sebagainya; bahkan sedikit pekerjaan disana yang termasuk haram. Oleh karena itu, tidak mengapalah seorang muslim menerima pekerjaan tata perekonomian akan mengalami perubahan menuju kondisi yang diridhai agama dan hatinya. tidak rela - dengan harapan tersebut - meskipun hatinya 5. Setiap muslim yang mempunyai kepedulian akan hal ini hendaklah bekerja dengan hatinya,lisanya dan segenap kemampuanya melalui wasilah (sarana) yang tepat untuk mengembangkan sistem perekonomian yang sesuai dengan ajaran islam. 6. Diperbolehkan bagi mereka yang terpaksa harus bekerja disana sebagai sarana mencari penghidupan dan rezeki. (Abdul, Nashr, 2010:150) Adapun hadits lainnya yaitu ِإ : ُل ْوُقَي َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله َل ْوُس َر ُتْعِمَس َلاَق اَمُهْنَع ُالله َي ِض َر ٍرْيِشَب ِنْب ِناَمْعُّنل ا ِالله ِدْبَع ْيِبَأ ْنَع يَب َل َلََحْلا ِعا َّرلاَك , ِما َرَحْلا َّن ِساَّنلا َنِم ٌرْيِثَك َّنُهُمَلْعَي َلَ ٌةاَهِبَتْشُم ٌر ْوُمُأ اَمُهَنْيَب َو ٌنِ يِف َعَق َو ِتاَهُبُّشلا ىَقَّتا ِنَمَف , ُهُم ِر يَب َما َرَحْلا َّنِإ َو ٌنِ لُكِل َّنِإ َو َلََأ ,ِهْيِف َعَت ْرَي ْنَأ ُكِش ْوُي ىَم ِحْلا َل ْوَح ىَع ْرَي ي اَحَم ِالله ىَم ِح َّنِإ َو َلََأ ى م ِح ٍكِلَم ِ )ملسم و يراخبلا هاور( ُبْلَقْلا َيِه َو َلََأ ُهُّلُك ُدَسَج ْلا َحَلَص ْتَحَلَص اَذِإ ةَغْضُم ِدَسَجْلا يِف َّنِإ َو َلََأ Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara- perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak.Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati". (Riwayat Bukhari dan Muslim). Hadits ini dapat bermakna bahwa perkara bisnis itu ada tiga; pertama, yang jelas-jelas halal dan tidak tersembunyi keadaannya, seperti melakukan transaksi jual beli barang-barang yang legal. Kedua, yang nyata-nyata haram, misalnya melakukan transaksi ribawi dan memperjualbelikan barang-barang ilegal. Ketiga, yang subhat, artinya tidak jelas halal haramnya, sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya. Apabila ada keraguan diantara keduanya, seorang mujtahid bisa berijtihad, lalu mengkategorikan masalahnya kepada salah satu hukum lima. Barang yang halal pasti memberi manfaat, yang setengah halal, mungkin memberi manfaat; yang netral, tidak memberi manfaat, juga tidak mudharat, sedangkan yang haram, pasti mendatangkan mudharat. Oleh karena itu, jika seseorang telah 60
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 mengamalkan segala titah ilahi dalam dunia bisnis, berupa tuntutan (wajib dan sunnah), larangan (haram dan makruh) maupun pilihan (mubah), maka ia akan menolak berbuat khianat terhadap sesama manusia. (A. Kadir : 2010 : 87) Melihat hadits diatas, notaris diharapakan memiliki kompetensi dalam konsep hukum islam bidang mumalah seperti yang dikemukanan oleh Saifuddin Arif bahwasanya standar kompetensi yang hendak dicapai oleh para notaris antara lain, memahami konsep hukum Islam bidang muamalah, melakasanakan hukum islam, khususnya berkaitan dengan notariat syariah dan dapat membuat akta-akta syariah. PENUTUP 1. Kesimpulan Kesimpulan yang didapatkan penulis yaitu sebagai berikut : 1. 2. 3. Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali lembaga bisnis yang memerlukan peran notaris ini. Adapula ketentuan-ketentuan wajib yang harus dilakukan lembaga bisnis untuk mempunyai kekuatan hukum salah satunya bertransaksi dengan notaris. Kedudukan notaris saat ini masih menganut sistem yang dibawa oleh Belanda karena masih belum adanya Undang-Undang yang mengatur khusus Perkembangan bisnis syari'ah di Indonesia sudah berkembang pesat. Saat ini segala bisnis selalu berbau syari'ah. Melihat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama muslim dan semakin peka terhadap syari'ah. Hal ini menjadi ladang untuk para pelaku bisnis untuk menarik konsumen dalam melakukan transkaksi bisnis tersebut. tentang notaris syari'ah. 4. Keadaan seperti ini menjadi tantangan bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan notaris syari'ah di Indonesia, agar pelaku bisnis tidak ragu untuk melakukan transaksi syari'ah sebagainya agama Islam sudah mengaturnya secara menyeluruh. 2. Saran Melalui tulisan ini, peneliti hendak merekomendasikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut : 1. Pemerintah diusahakan agar segera mengatu Undang- Undang khusus mengenai notaris syari'ah, sehingga hukum di Indonesia memiliki kejelasan hokum antara hokum barat dan hukum Islam yang tidak saling tumpang tindih satu sama lain. Disarankan kepada Ikatan Notaris Syari'ah, supaya bersikap tegas dalam melihat fenomena berkembangnya bisnis syari'ah di Indonesia saat ini, agar para anggota- anggotanya tidak memiliki kecemburuan dari akta- 2. 61
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 3. 4. akta syari'ah yang ada jika sudah dibuat Undang-Undang khusus tentang notaris syari'ah. Kepada notaris khususnya notaris muslim diusahakan bersikap kritis dan semakin memperdalami akad-akad syari'ah, melihat para klien atau nasabah saat ini semakin peka terhadap transaksi syari'ah. terus mendukung pemerintah dan Kepada masyarakat muslim agar para ahli hukum untuk menegakakkan syari'ah di Indonesia, salah satunya pembentukan Undang-Undang khusus tentang notaris syari'ah. DAFTAR PUSTAKA Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No.7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01- HT.03.01 Tahun 2006 PP No.37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta tanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tetang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan Menteri No 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Buku-Buku 62
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 A, Kadir, 2010, Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran, Amzah, Jakarta. Abbas, Ahmad Sudirman, 2004, Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh, Radar Jaya Offset, Jakarta. Abbas, Ahmad Sudirman, 2009, Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah, Radar Jaya Offset, Jakarta. Abdul, Nashr, 2010, Tafsir Ekonomi Kontemporer, Madani Publishing House, Jakarta. Abdullah, 2009, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Pustaka Imamm Asy- Syafi'i, Jakarta. Abdurrahman, 2010, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, CV Akademika Pressindo, Jakarta. Adjie, Habib, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Bandung, Refika Aditama Arief, Saifuddin, 2011, Notariat Syariah Komunika Utama. Jakarta. dalam Praktik, PT Galaksi Badudu, Zain, 1994, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Bahri, Samsul, 2007, Membumikan Syari'at Positivisasi Hukum Islam Melalui Rizki Putra, Semarang. Islam Strategi Yurisprudensi MA, Pustaka Fathurrahman Djamil, 2013, Hukum Ekonomi Islam: sejarah, teori, dan Konsep, Editor Tarmizi, Jakarta : Sinar Grafika. Fuady, Munir. 2015. Konsep Hukum Perdata. Rajawali Pers, Jakarta ------------------ 1994, Hukum Bisnis Islam. PT Citra Aditya Bakti, Bandung Hartono, Sri Rejeki, dkk. 2010. Kamus hukum ekonomi. Ghalila Indonesia. Bogor. Imran, dkk, Kamus Al-Akbar Bahasa Arab. Lintas Media. Jombang. Misno, Abdurrahman. 2016. Metode Penelitian Hukum Islam. Penerbit Pustaka Amma. Bogor. 63
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 M. Yahya Harahap. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumnni. Nadratuzzaman, Muhammad, 2013. Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Nashr Farid dan Abdul Aziz, 2013. Qawaid Fiqhiyyah. Amzah, Jakarta Oni, Adiwarman, 2015. Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam sintesis Fiqh dan Ekonomi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Salim H.S, 2015. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika, Jakarta ------------ 2015. Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah. Cahaya Prima Sentosa, Jakarta. Sarwat, Ahmad. Fikih Sehari-Hari. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sabiq, Sayyid. 2016. Fiqh Sunah, Hilal, Bandung. Soimin, Soedharyo. 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sinar Grafika. Jakarta. Syafi'i, Muhammad Antonio. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Gema insani jakarta. Pandu, Yuda, 2009. Himpunan Peraturan Perundang- Jabatan Notaris dan PPAT. CV Karya Gemilang, Jakarta. Undangan Qardhawi, Yusuf, 2002. Fatwa- Fatwa Kontemporer : Jilid 3 . Gema Insani Press, Jakarta. 64
Jurnal At Tahkim | Vol 02. No. 1 Tahun 2019 Jurnal dan Skripsi Ariq Alghifary, 2016, Tinjauan Etika Islam terhadap Peran Notaris dalam Transaksi Perbankan Syariah. Skripsi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum. Deni K. Yusup, 2015, Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Syariah). Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perpektif Hukum Ekonomi Jurnal Al-'Adalah Vol. Xii, No. 4. Irmadela Verdiana, dkk 2013, Kekuatan Hukum Akta Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Yang Dibuat Oleh Notaris. Skripsi di Universitas Jember (UNEJ), Fakultas Hukum. Laurensius Arliman S, 2016, Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah Di Indonesia. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 24 No. 1. Yulies Tiena Masriani, 2015, Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam. Jurnal untagsmg Vol 4, No 1. 65