PENGAKUAN HAK ATAS TANAH MILIK KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DAN HAK ATAS TANAH MILIK KADIPATEN PAKUALAMAN (RECOGNITION OF LAND RIGHTS OWNED BY NGAYOGYAKARTA HADININGRAT SULTANATE AND LAND RIGHTS OWNED BY KADIPATEN PAKUALAMAN) Heru Purnomo Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta ABSTRAK Tanah Kasultanan atau yang lebih dikenal dengan istilah Sultanaat Grond (SG) dan tanah Kadipaten atau yang lebih dikenal dengan istilah Pakualamanaat Grond (PAG) sebelum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta secara hukum administrasi pertanahan untuk pendaftaran tidak dapat dilakukan karena belum adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan pendaftaran tanahnya. Kajian terhadap pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman diberikan oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, yang penjabarannya diikuti dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyatakan bahwa "Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat". Pengakuan negara atas kepemilikan tanah Kasultanan dan terlepas didasari dari sejarah bahwa Kasultanan kepemilikan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah memiliki wilayah (bumi) kekuasaan sebagai negeri yang dijalankan oleh kerajaannya secara sendiri-sendiri sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kekuasaan atas wilayah (bumi) kekuasaan tersebut diselenggarakan oleh Sultan Hamengku Buwono terhadap wilayah (bumi) kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam terhadap wilayah (bumi) kekuasaan Kadipaten Pakualaman dan rekognisi Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII, yang secara politik memutuskan untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia. tanah Kadipaten tidak Kata kunci: Pengakuan Hak Atas Tanah Milik, Sejarah, Rekognisi, Wilayah (Bumi) Kekuasaan, Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten. ABSTRACT The Land of Kasultanan or better known as Sultanaat Grond (SG) and the Land of Kadipaten or better known as Pakualamanaat Grond (PAG) before the enactment of Law Number 13 of 2012 about The Privileges of the Special Region Yogyakarta legally land administration for registration cannot be carried because there is no legal certainty regarding the implementation of land registration. A study of recognition of land rights belonging to the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate and land rights belonging to the Kadipaten Pakualaman granted by the State through Law Number 13 of 2012, the elaboration of which is followed by arrangements Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 1, No. 1, Maret 2022: 71-92 71
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 regarding the management and utilization of the land of the Sultanate and the land of the Kadipaten. This is clearly regulated in Article 32 Paragraph (5) of Law Number 13 of 2012 concerning of the Privilages of The Special Region of Yogyakrta, which states that "The Sultanate and Kadipaten are authorized to manage and utilize the lands of the Sultanate and the Kadipaten lands aimed at the greatest possible cultural development, social interest, and public welfare". State recognition of land ownership of the Sultanate ownership of Kadipaten land can't be separated from the history that the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate and the Kadipaten Pakualaman already had the territory (earth) of power as a country that was run by their own kingdom before the birth of the Unitary State of the Republic of Indonesia on August 17,1945. The power over the territory (earth) was exercised by Sultan Hamengkubuwono over the territory (earth) of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate and the Kadipaten Pakualaman over the territory (earth) of the Kadipaten Pakualaman and the recognition of Sultan Hamengkubuwono XI and Adipati Pakualam VIII, which politically decided to become part of the Republic of Indonesia. Keywords: Recognition of Land Ownership, History, Recognition, Region (Earth) Authority, Sultanate Land, Kadipaten Land. PENDAHULUAN Historis yuridis bergabungnya nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan daerah Kadipaten Pakualamanan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat ditelusur dengan adanya Naskah Amanat Sri Paduka Kangdjeng Ingkang Sultan Sinuwun IX, sebagai Sultan Hamengku Buwono negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, yang ditetapkan pada tanggal 5-9-1945 dan Naskah Amanat Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII, sebagai Adipati Paku Alam negeri Kadipaten Paku Alamanan, yang ditetapkan pada tanggal 5-9-1945. Naskah Amanat Sultan Hamengku Buwono IX dan Naskah Amanat Paku Alam VIII merupakan pilihan dan keputusan politik dari kedua pemangku nagari yang berbentuk kerajaan, yang masing-masing memiliki wilayah (bumi), pemerintahan dan penduduk sebelum Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Pilihan dan keputusan politik Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII dikuatkan dengan Piagam Kedudukan untuk Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Piagam Kedudukan untuk Sri Paduka Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII dari Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat Ir.Sukarno, yang ditetapkan pada tanggal 19-08-1945. Piagam Kedudukan yang diberikan oleh Ir.Sukarno Presiden Republik kepada Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII, secara politik merupakan sebuah jaminan status khusus bagi Sultan Hamengku Buwono IX sebagai kepala daerah Kasultanan Yogyakarta dan Paku Alam VIII sebagai kepala daerah Paku Alaman sebagai bagian dari Republik Indonesia. Konsekuensi Piagam dengan Kedudukan pengakuan negara atas status khusus bagi Sultan Hamengku Buwono IX sebagai kepala daerah Kasultanan Yogyakarta dan Paku Alam VIII sebagai kepala daerah Paku Alaman ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Mengenai Aturan-Aturan Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Pengakuan tersebut, negara atas dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Indonesia, politik tersebut, adanya diikuti Pokok status khusus 72 Pengakuan Hak Milik Atas Tanah... Purnomo
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: "Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan dizaman sebelum mempunyai Republik pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, batas-batas, tingkatan, hak dan kewajibannya ditetapkan dengan pembentukan". Selain memuat ketentuan hukum atas Istimewa, undang-undang yang Daerah sama bahwa menegaskan juga "Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan dizaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa, memiliki Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu dizaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetian dan dengan mengingat adat istiadat di daerah.1 Indonesia dengan nama, undang-undang Pengakuan negara atas Daerah Istimewa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, dilanjutkan dengan penegasan bahwa daerah yang meliputi daerah Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman Istimewa ditetapkan menjadi Daerah Jogjakarta".2 Penegasan ini, ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun Pembentukan Daerah 1950 Istimewa Yogyakarta. tentang Sebelum bergabung kedalam Republik Indonesia, Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Sultan Hamengku Buwono sebagai 1 Lihat Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang tentang Penetapan Nomor 22 Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. 2 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 1948 mengatur dan mengurus wilayah (bumi) dalam nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Paduka sedangkan Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam sebagai Adipati Paku Alam mengatur dan mengurus wilayah (bumi) dalam daerah Kadipaten Pakualamanan, salah satunya pengaturan dan pengurusannya di bidang pertanahan. Sri yang Historis yuridis atas pengaturan dan pengurusan bidang pertanahan oleh Sultan Hamengku Buwono, dilakukan melalui penelusuran dalam pengaturannya Lembar Kerajaan (Rijksblad) Kasultanan Tahun 1918 No.16 dan Lembar Kerajaan (Rijksblad) Pakualaman Tahun 1918 No.18. Kedua Lembar Kerajaan (Rijksblad) tersebut yakni yang pokoknya pengaturannya sistem terdapat kepemilikan dalam masing-masing wilayah (bumi) dari dua daerah tersebut. Lembar di sama pada mengenai tanah nagari yang (Rijksblad) Kasultanan tersebut, merupakan instrumen hukum yang berisikan aturan hukum yang dibuat oleh Sultan Hamengku Buwono dengan persetujuan pemerintah kolonial, (bumi) nagari diberlakukan di wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sedangkan Kerajaan (Rijksblad) yang dibuat oleh Adipati Paku juga mendapat persetujuan Alam yang pemerintah kolonial, diberlakukan di wilayah (bumi) daerah Kadipaten Pakualamanan. Kerajaan untuk Lembar Dalam Pasal 1 Lembar Kerajaan (Rijksblad) Tahun 1918 No.16, menegaskan bahwa "Sakabehing bumi kang ora ana tandha yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane Ingsun Ngayogyakarta, artinya, keraton semua tidak ada bukti tanah yang kepemilikan menurut hak eigendom (hak milik menurut Agrarische Wet 1870)3, maka 3 Kus Sri Antoro. 2015. Makalah: Analisis Kritis Substansi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bidang Pertanahan. Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 1, No. 1, Maret 2022: 71-92 73
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 tanah keraton Ngayogyakarta." Substansi pengaturan ini, pada pokoknya sama dari aturan hukum yang diatur dalam Lembar Kerajaan (Rijksblad) Pakualaman Tahun 1918 No.18. itu adalah milik ini merupakan masa penting karena dikeluarkannya Lembar Kerajaan (Rijksblad) Kasultanan 1918 No.16 dan (Rijksblad) Pakualaman 1918 No.18, yang memberikan dasar pemberian jaminan hak-hak atas tanah pada penduduk di wilayah Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Periode ini sekaligus merupakan masa lahirnya landasan peraturan mengenai hak atas tanah yang berlaku di Yogyakarta. Tahun 1918 Lembar Kerajaan di Daerah pertanahan Istimewa Yogyakarta menurut Djoko Suryo dalam makalahnya4, bahwa kepemilikan, penguasaan dan penggunaan pertanahan pada masa masyarakat kerajaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atas dasar prinsip Vorstendomein (Raja sebagai pemilik dan tanah). penggunaan pertanahaan pada masa pemerintahan (pra-DIY), mencakup pembahasan mengenai: (1) pola pada masa Pemerintahan pertanahan Kesultanan Yogyakarta periode 1755 sampai dengan 1830; (2) pola pertanahan pada masa Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta Sejarah Pemilikan, penguasaan kerajaan Jurnal BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 1 Nomor 1. Yogyakarta Mei 2015. Hak eigendom adalah hak milik menurut Agrarische Wet 1870 No.55, sebagai tambahan ayat-ayat baru pada Pasal 62 Regering Reglement (RR) Stb.1854 No.2, Pasal 62 (RR) kemudian menjadi Pasal 51 Indische Staatsregeling (IS), Stb.1925 No.447. Yang maknanya tanah-tanah bebas yaitu tanah yang tidak dibebani suatu hak apapun oleh siapapun adalah milik Kraton Yogyakarta. Adapun tanah yang terikat dengan hak- sudah hak eigendom (hak milik) berdasarkan hak Barat, tidak menjadi milik raja. 4 Prof. Dr. Djoko Suryo. Makalah Yang Disampaikan Pada FGD Pendokomentasian Sejarah Pertanahan di DIY yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Tanggal 30 Agustus 2016. tidak bebas dan 74 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 periode 1830 sampai dengan 1945; (3) tipologi setelah dilakukan reorganisasi pertanahan di Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman pada 1918-1927. pada masa Pola Pemerintahan Yogyakarta periode 1755 sampai dengan 1830, yakni sebagai berikut: Pertama, Kesultanan Yogyakarta tanah-tanah pertanahan Kesultanan 1775 sampai dengan 1792, wilayah penguasaan dan kekuasaan pertanahannya mencakup daerah Caruban, Madiun, Kertosono, sebagian Pacitan, Ngrowo Kalangbret (Tulungagung), Japan (Mojokerto) Jipang (Bojonegoro), Teras Karas (Ngawen ), Warung (di Blora), (Karanganyar), Bagelen, Rema dan Kedu dibagi dua antara Sunan dan Sultan. Magetan, dan pada Kedua, Kesultanan Yogyakarta Hindia Pemerintahan masa Belanda, di bawah Gubernur Jenderal Daendels (1808 - 1811). Ketiga, Kesultanan Yogyakarta menghadapi Raffles (1811 - 1816), "Bedhanging Ngayogyakarta" dan Lahirnya Kadipaten Paku Alaman (1813). Keempat, Kesultanan Yogyakarta pada masa Perang Jawa (1825 - 1830). Pola pada masa Kesultanan Yogyakarta Pemerintahan periode 1830 sampai dengan 1945, yakni sebagai berikut: Pertama, Terbentuknya Wilayah Vorstenlanden Pemerintahan (Praja Kejawen, atas Perjanjian Klaten 1830) sehingga daerah Kesultanan Yogyakarta menjadi lebih kecil dari semula dengan hilangnya Wilayah Negara Agung dan Manca Nagara. Pertanahan Kedua, Kesultanan Yogyakarta terdiri atas tanah Mataram hingga batas Sungai Bogowonto dan wilayah Pengakuan Hak Milik Atas Tanah... Purnomo
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 Gunung Kidul dengan batas Sungai Opak. Sebelah timur Sungai Opak, yaitu Pajang dan menjadi wilayah Sukawati Kesunanan Surakata. Bumi Pakuncen, yaitu wilayah makam raja-raja, seperti Sela, Pasar Gede dan Imogiri dibagi menjadi dua antara Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Ketiga, Daerah Manca Nagoro Kulon (Tanah Rema dan Banyumas, dan Manco Nagoro Wetan, Madiun dan Pacitan, serta wilayah Negoro Agung Bagelen diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. eigendom yaitu kepada orang Belanda dan orang Tionghoa. dan opstal, Keempat, Tanah-tanah yaitu tanah yang diserahkan kepada pegawai-pegawai Sultan yang dikelola secara berkelompok (tanah Krajan / tempat tinggal para pejabat di lingkungan kraton). "golongan", Kelima, Tanah Kesentanan, yaitu tanah yang diserahkan kepada para kerabat/ Sentana Dalem Sultan dengan status hak pakai. Sebagai Contoh di antara adalah sebagai berikut: Keempat, Reorganisasi di Kesultanan Yogyakarta pada 1918 - 19265 asal Sultanaat Grond lazim disebut Kagungan (SG) Dalem dan Pakualamanaat Grond (PAG) lazim disebut Kagungan Dalem. Pertanahan Nama Dalem 1. Dalem Jayadiningratan 2. Dalem Sosrowijayan 3. Dalem Suryanegaran Letak Tanah Dagen Sosrowijayan Yudanegaran 4. Dalem Ngampilan Tipologi tanah-tanah setelah dilakukan reorganisasi pertanahan di Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman pada 1918-19276, yakni sebagai berikut: di Pertama, Tanah istana kediaman Sultan sendiri, di dalam istana/kraton Kraton, dikelilingi Beteng Kraton). Kedua, Tanah-tanah Kesultanan lingkungan (Cepuri yang diserahkan secara cuma-cuma Pemerintah kepada Hindia kepentingan untuk Belanda pemerintah atau Maskapai milik Belanda Vredebrug, /Kantor Residen, dan Gedung Indische NISM Nederlandsch Spoorweg Maatschappij, dsb). (Beteng Mangkudiningrat 5. Dalem Notoprajan 6. Dalem Suryawijayan 7. Dalem Joyakusuman 8. Dalem Pujakesuman 9. Dalem Purbanegaran 10. Dalem Mangkubumen 11. Dalem Tjokroningratan 12. Dalem Purwadiningratan 13. Dalem Suryawinatan Notoprajan Suryawijayan Magangan Pujakesuman Purbanegaran Kadipaten Kumendaman Purwadiningrata n Notoyudan Ketiga, Tanah-tanah yang diserahkan kepada orang asing dengan hak 14. Dalem Brongtokusuman 15. Dalem Maduretna Mergangsaan Ngampilan 5 Rijksblad Sultanaat Djogjakarta, 1918, No. 16;1925; 1926; 1927dsb.; Rijksblad Sultanaat Djogjakarta, 1918, No. 16. 6 KPH Notoyuda. 1975. Hak Sri Sultan atas Tanah di Yogyakarta. Yogyakarta. Keenam, Tanah-tanah pekarangan para bupati, yang semula termasuk tanah golongan, lambat laun dilepaskan dari ikatan golongan Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 1, No. 1, Maret 2022: 71-92 75
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 dan menjadi tanah pekarangan pegawai tinggi kraton lainnya. Keenam, Tanah kebonan atau tanah untuk kepentingan umum, yaitu tanah pekarangan dan perkebunan terletak di daerah luar pusat ibu kota yang diberikan dengan hak pakai. Ketujuh, Tanah-tanah pekarangan rakyat biasa, termasuk tanah yang ada di bawah kekuasaan Sultan. Kedelapan, Tanah maosan, yaitu tanah sawah yang diurus oleh para Bekel. Selain itu terdapat tipologi pembagian status warga penduduk desa berdasarkan status pemilikan tanah yang diberikan oleh Kraton/Kadipaten, antara (1) kuli kenceng atau kuli nagrep, kuli kuwat, kuli gogol, kuli sikep, yaitu warga penduduk desa yang memiliki rumah, tanah pekarangan dan sawah garapan sendiri dari bagian mengolah tanah komunal desa sepenuhnya; (2) kuli kendho atau kuli mburi, kuli setengah kenceng, yaitu warga penduduk desa yang memiliki rumah dan pekarangan sendiri; (3) tumpang (numapang), atau indung atau pondok karang, yaitu mereka yang hanya memiliki rumah yang didirikan diatas tanah miliik orang lain; dan (4) tumpang tlosor atau pondok slosor, yaitu mereka yang tidak memiliki rumah dan pekarangan sendiri dan hanya tinggal di tempat orang lain. lain: Menurut Sumadi, kepastian hukum hak masyarakat yang dijamin oleh Raja dengan adanya ketentuan sebagai berikut:7 mengelola) Pertama, Hak andarbe (hak dapat yang tidak keno dipindahtangankan diliyerke). Hak diberikan kepada Kalurahan (desa) yang diperuntukkan untuk antara lain: tanah bengkok/lungguh yang (a) penghasilan digunakan (tan ini untuk 7 Sumadi, "Pengaturan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta". ... Diunggah pada tanggal 25 Agustus 2016. 76 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 perangkat/ pamong kalurahan; (b) untuk tanah pengarem-arem, para penghargaan telah perangkat/ pamong yang dalam memberikan melayani masyarakat; dan (c) tanah Desa/titisara/suksara, tanah untuk digunakan yang kepentingan seperti: desa pemakaman, jalan desa, pasar desa, dan lain sebagainya. (pensiun) jasanya Kedua, Hak Anganggo temurun yang diberikan kepada rakyat untuk mengelola dan memberikan kepada pihak lain dan mewariskan kepada generasi selanjutnya. turun diundangkannya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950, secara hukum pengaturan dan pengurusan bidang pertanahan Sultan Hamengku Buwono IX yang berkedudukan sebagai Gubernur DIY dan Paku Alam VIII sebagai Wakil Gubernur DIY. Pengaturan dan pertanahan merupakan bagian dari urusan-urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain dari pengaturan dan pengurusan urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban daerah provinsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Pasca dilanjutkan oleh pengurusan bidang Kepastian hukum untuk menjalankan kewenangan Sultan Hamengku Buwono IX yang berkedudukan sebagai Gubernur DIY dan Paku Alam VIII sebagai Wakil Gubernur DIY pengaturan dan pengurusan bidang pertanahan, didasari pada ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, yang menyatakan Daerah "Peraturan-peraturan bahwa Istimewa Jogjakarta sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, belum diganti dengan Istimewa Peraturan Daerah Jogjakarta berlaku terus sebagai peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan- peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Jogjakarta menurut Daerah Undang-Undang ini". Keberlakuan terhadap Istimewa Pengakuan Hak Milik Atas Tanah... Purnomo
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta ini diperpanjang dalam hal belum diganti dan terus berlaku sebagai peraturan-peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta.8 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, pengaturan di bidang pertanahan oleh Pemerintah Daerah DIY membuat peraturan- peraturan daerah yang berkaitan dengan pertanahan di wilayah administrasi DIY. Misalnya pada tahun 1954, Pemerintah Daerah DIY menetapkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. ditetapkan Pertimbangan Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954 dilandasi dengan dengan pertimbangan terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta Republik menurut Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950 dan sambil menunggu Undang Undang Pokok Hukum Tanah Republik Indonesia, perlu adanya peraturan tentang hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sesuai dengan keadaan". Berdasarkan ketentuan Pasal "berhubung Undang Undang Peralihan, Hak Andarbe (Erfelijk Individueel Bezitsrecht) Dari Kelurahan dan Hak Anganggo Turun Temurun Atas Tanah Individueel Gebruiksrecht) dan (Eferlijk Perubahan Jenis Tanah Di Daerah Istimewa Yogyakarta; (iii) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Perseorangan Turun- Temurun Atas Tanah (Erfelijk Individueel Bezitsrecht); (iv) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda Yang Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun-Temurun Atas Tanah (Erfelijk dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya. Individueel Bezitsrecht), Berdasarkan uraian di atas, dapatlah diketahui sejarah hukum pengaturan bidang pertanahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan daerah Kadipaten Pakualaman baru dapat ditelusur pada tahun 1918 dan sejarah hukum ini sangat berelasi dengan pengakuan negara Istimewa Yogyakarta kepada Daerah sebagai daerah provinsi yang memiliki Keistimewaan hukumnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. di nagari kedudukan Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954, pada tahun yang sama Pemerintah Daerah DIY peraturan-peraturan juga menetapkan daerah yang berkaitan dengan pertanahan, yakni antara lain: (i) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1954 tanah-tanah bekas tentang Penyelesaian lori yang dulu dipergunakan oleh jalan Perusahaan yang statusnya termasuk tanah Pemerintah yang Istimewa (ii) Peraturan Daerah bebas; Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Putusan Desa Mengenai Selain Peraturan Daerah Pertanian Asing, 8 Lihat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomo 17 Tahun 1955 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Yang Berlakunya Dimaksud Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Di Jawa. Peraturan-Peraturan Daerah Dalam Pasal 6 Melangkah pada pemikiran di atas, pemahaman tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten baik secara faktual maupun secara hukum menjadi penting untuk dilakukan kajian mengenai pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman yang kepastian hukumnya diberikan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian dalam wacana publik masih terdapat pertanyaan, apa yang menjadi landasan pikir atau pertimbangan pemerintahan negara mengakui hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman dan apa dampak manfaat bagi masyarakat atas pengakuan tersebut. Pertanyaan- hak atas rumusan pertanyaan atas keberadaan tanah tersebut dijadikan Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 1, No. 1, Maret 2022: 71-92 77
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 masalah yang akan dibahas dalam kajian ini. Selanjutnya, tujuan dari kajian ini dapat menambah Oleh karenanya, kajian ini dibuat untuk menambah referensi pustaka dalam wacana publik khususnya dalam perspektif undang- undang atas pengakuan negara terhadap tanah oleh Kasultanan hak milik atas Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. METODE PENELITIAN Metode kegiatan kajian dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder yang berupa literatur primer, yaitu karya tulisan asli yang memuat kajian mengenai sebuah teori baru atau penjelasan suatu gagasan dalam berbagai bidang, yang laporan penelitian dari berbagai berupa pakar dan buku-buku serta karya ilmiah dan Peraturan yang berkaitan langsung kajian ini, yakni antara lain meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta; (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Istimewaan (4) Peraturan Pemerintah Yogyakarta; tentang 1961 Nomor Pelaksanaan Pembagian dan Pemberian Ganti Kerugian; dan (5) hasil analisis dan interpretasi dari data yang berkaitan dengan masa lalu, yakni berupa Peraturan-Peraturan Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan pada Tahun 1954 dan Lembar Kerajaan (Rijksblad) Kasultanan Ngayogyakarta serta Lembar Kerajaan (Rijksblad) Kadipaten Pakualaman. Peraturan-Peraturan Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan pada Tahun (a) 1954, yakni antara Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah Di Daerah Istimewa Jogjakarta; (b) Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Perundang-undangan Daerah 224 Tahun Tanah Daerah Daerah lain meliputi: 78 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 "Putusan" Desa Mengenai Peralihan Hak Andarbe (Eferlijk Individueel Bezitsrecht) dari Kalurahan dan Hak Anganggo Turun Temurun Atas Tanah (Eferlijk Individueel Gebruiksrecht) Dan Perubahan Jenis Tanah di Daerah (c) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Perseorangan Turun Temurun Atas Tanah (Eferlijk Individueel Bezitsrecht); (d) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun Temurun Atas Tanah (Eferlijk Individueel Bezitsrecht); (e) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1956 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan "Putusan" Desa Mengenai Peralihan Hak Andarbe dari (Eferlijk Kalurahan dan Hak Anganggo Turun Temurun Atas Tanah (Eferlijk Individueel Gebruiksrecht) dan Perubahan Jenis Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Lembar Kerajaan (Rijksblad) Kasultanan Ngayogyakarta serta Lembar Kerajaan (Rijksblad) Kadipaten Pakualama, yakni Lembar Kerajaan (Rijksblad) Kasultanan Tahun 1918 No.16 dan Lembar Kerajaan (Rijksblad) Pakualaman Tahun 1918 No.18. Data sekunder yang disebut di atas, bukan tetapi pada menekankan pada kualitas dan kesesuaian terhadap kajian ini yang digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami materi yang dibahas yang fokus dan bermanfaat untuk menjadi memperjelas terhadap pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik nah Kadipaten Pakualaman. Istimewa Yogyakarta; Individueel Bezitsrecht) jumlah PEMBAHASAN Ringkas Wilayah Administratif Daerah Istimewa Yogyakarta Pengakuan atas kepemilikan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman merupakan satu Pengakuan Hak Milik Atas Tanah... Purnomo
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 kesatuan dari pengakuan negara atas Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 untuk Republik mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Keistimewaan kedudukan hukum yang Istimewa Yogyakarta merupakan politik hukum yang telah diambil oleh pemegang kekuasaan negara, yakni Presiden dan DPR R.I dengan membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelengkap dari pengaturan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. dimiliki oleh Daerah Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah "legal policy atau garis (kebijakan) akan resmi diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara". Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.9 tentang hukum yang Politik hukum untuk Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta didasari pada sejarah panjang keberadaan nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono dan daerah Kadipaten Pakualaman yang dipimpin oleh Adipati Paku Alam jauh sebelum Negara Republik Indonesia merdeka, yang di proklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Eksistensi hukum Kasultanan atas Ngayogyakarta Hadiningrat dan daerah Kadipaten Pakualaman lepas dari tidak sejarah berdirinya Negara Republik Indonesia. Status istimewa yang melekat pada Istimewa Yogyakarta merupakan Daerah integral dalam sejarah pendirian bagian ini dapat negara-bangsa diketahui sejarah politik yang diambil oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII pada tahun 1945, yakni pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk Indonesia menjadi bagian dari Republik melalui Amanat Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII pada tanggal 5-9-1945. Dan pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII. Dan oleh Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia memberikan kedudukan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk tetap memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta yang asal usul wilayah administratifnya meliputi daerah (bumi) Kasultanan Yogyakarta dan daerah (bumi) Kadipaten Pakualaman. Indonesia. Hal Dalam perjalanan sejarah, wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, hanya terdiri dari daerah Kasultanan Yogyakarta Kadipaten Pakualaman. Dan pada saat ini kita ketahui, terdiri dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul,10 tidak saja hanya eks daerah Kasultanan Kadipaten Yogyakarta Pakualaman namun juga terdapat daerah (bumi) eks dari Kasunanan Surakarta dan daerah dari Kadipaten eks Mangkunegaran. Dinamika dari wilayahnya administratif Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah dan daerah (bumi) keberadaan nagari 9 Moh. Mahfud MD. 2006. Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Jakarta Pustaka LP3ES. hal.16. 10 Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Istimewa Yogyakarta. tentang Keistimewaan Daerah Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 1, No. 1, Maret 2022: 71-92 79
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 tersebut, dapat ditelusur melalui Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor tentang Pengubahan 5 Kedudukan Wilajah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede, Ngawen dan Semin. tahun 1957 ini mempunyai kaitan erat dengan keberadaan bidang-bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang diakui oleh negara terhadap hak atas tanahnya sesuai dengan sejarah dan asal usulnya wilayah (bumi) yang menjadi kekuasaan dari masing-masing dua daerah kerajaan tersebut. Kewilayahan administratif Ringkas Sejarah dan Rekognisi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tidak terlepas peristiwa Palihan Nagari" dari yaitu terbaginya dua wilayah kerajaan Mataram Islam tersebut, dapat ditelusur historis yuridisnya dengan adanya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Dalam Perjanjian Giyanti berisikan mengenai:11 Pertama, Pangeran Kepemilikan tanah I. Palihan Nagari tersebut Kedua, Mangkubumi memperoleh separo wilayah di bagian barat, dan Susuhunan Paku Buwono III memperoleh separo wilayah di bagian timur. ibukota wilayah sebelah barat adalah satu bagian wilayah yang dengan kemudian Yogyakarta, sedangkan ibukota timur dikenal wilayah sebelah dengan Surakarta. dikenal Ketiga, Pangeran Mangkubumi menerima tidak menggunakan gelar Sri (Sunan) melainkan Susuhunan menggunakan gelar Sri Sultan. Maksudnya agar terjadi tidak kesamaan, karena gelar Sri Susuhunan tetap digunakan oleh 11 Heru Purnomo & Bambang Yudoyono. 2017. Praktik Penyelenggaraan Keistimewaan DIY, Tinjauan Historis dan Rekognisi Pelibatan Kabupaten/Kota dan Desa di DIY. Yogyarta. Jogja Bangkit Publisher. 80 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 III. Berdasarkan Paku Buwono kesepakatan Pangeran ini Mangkubumi kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Sejarah keberadaan tanah Kasultanan merujuk pada kekuasaan Sultan Hamengku Buwono I atas wilayah nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sebagaimana dituangkan Perjanjian Giyanti pada tahun 1755, yang berisi pernyataan bahwa wilayah bagian barat dari Negeri Mataram I yang dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi berada di antara Candi Borobudur dan Candi Prambanan, yang wilayahnya penuh dengan fisik peninggalan sejarah, baik secara (tangible) maupun fisik non (intangible) yang berupa nilai-nilai warisan budaya. Disamping itu, dalam Palihan Nagari (Perjanjian Giyanti) tersebut, juga disertai beberapa wilayah yang tidak terikat dengan batasan timur dari ketentuan sebelah barat dan yang pembagian wilayah dikuasai oleh Paku Buwono III maupun yang sebagian lagi dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi. Wilayah-wilayah yang tidak terikat dengan batasan ketentuan sebelah barat dan timur tersebut dinamakan sebagai wilayah Mancanegara. Pembagian wilayah (Palihan Nagari) Mataram I digambarkan dalam Tabel.112 secara dengan pembagian kekuasaan Islam Tabel.1. Pembagian wilayah (Palihan Nagari) Mataram Islam I Nama Kedua Pihak Yang Berhak Luas Wilayah Negaragung Luas Wilayah Mancanegara Pangeran Mangkubumi 53.100 karya 33.950 karya 12 Ensiklopedi Kraton Yogyakarta (EKY). Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah DIY. Yogyakarta. 2014. Pengakuan Hak Milik Atas Tanah... Purnomo
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 Sunan Paku Buwono III 53.100 karya 32.350 karya Keterangan: istilah karya pengertiannya sama dengan bahu atau cacah Kekuasaan Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengku Buwono I) atas wilayah yang dimuat dalam Perjanjian Giyanti, memang bukan sebuah wilayah yang utuh dikarenakan daerah enclave, yakni wilayah Kasunanan Surakarta ini dan Kadipaten Mangkunegaran. Hal sesuai dengan isi dari Perjanjian Giyanti, terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu: (1) Nagari Ngayogyakarta (wilayah ibukota), yang meliputi: kota tua Yogyakarta (di antara sungai Code dan sungai Winongo) dan daerah sekitarnya dengan batas Masjid Pathok Negeri ; (2) Nagara Agung (wilayah utama), yang meliputi: (a) daerah Siti Ageng Mlaya Kusuma, yang meliputi: wilayah Siti Ageng (suatu wilayah di antara Pajang dengan Demak) dan bagian timur yang tidak jelas batasnya dengan wilayah Kesunanan; (b) daerah Siti Bumijo (wilayah Kedu dari Sungai Progo sampai Gunung Merbabu); (c) daerah Siti Numbak Anyar (wilayah Bagelen antara Sungai Bagawanta dan Sungai Progo); (d) daerah Siti Panekar (wilayah Pajang bagian timur, dari Sungai Samin ke selatan sampai Gunungkidul, ke timur sampai Kaduwang); dan (e) Daerah Siti Gadhing Mataram (wilayah Mataram Ngayogyakarta, yang meliputi suatu wilayah di antara Gunung Merapi dengan Samudera Hindia); serta (3) Manca Nagara (wilayah luar), yang meliputi: (a) wilayah Madiun yang terdiri dari daerah-daerah: Madiun Kota, Magetan, Caruban, dan Stengah Pacitan; (b) Wilayah Kediri yang meliputi daerah-daerah: Kertosono, Kalangbret, dan Ngrowo (Tulung Agung); (c) Wilayah Surabaya yang meliputi daerah Japan (d) Wilayah Rembang yang meliputi daerah-daerah: Jipang (Bojonegoro) dan Teras Karas (Ngawen); (e) Wilayah Semarang yang meliputi daerah-daerah: Selo atau Seselo terdapat banyak (Mojokerto); (makam nenek moyang Warung (Kuwu-Wirosari), dan Grobogan.13 raja Mataram), Setelah peristiwa pembagian wilayah (Palihan Nagari) I Mataram sebagaimana diulas di atas, Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengku Buwono I) mesanggrah (=bertempat tinggal) di Ambar tepatnya Ketawang. Sebulan kemudian, pada tanggal 13 Maret 1755 Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengku Buwono I) memproklamasikan berdirinya Nagari yang berdaulat dengan nama Ngayogyakarta Hadiningrat yang beribukota di Jogjakarta. Yang selanjutnya Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengku Buwono I) mendirikan Kraton Kasultanan yang berlokasi di hutan Beringan14 di Desa Pacethokan. Islam Dari ulasan ini dapat diketahui bahwa sebelum Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di lokasi Kraton Kasultanan, kehidupan masyarakat yang menempati wilayah dalam skala kecil yang disebut desa. Hal ini sangat keberadaan Kasultanan logis Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Islam I. Kerajaan yang disebut terakhir itu didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan bersama putra kandungnya bernama Danang Sutawijaya raja pertama yang selanjutnya menjadi kerajaan Mataram bergelar Islam yang Panembahan Senapati. digunakan sebagai Kraton berada di sebagian wilayah hutan (alas) Mentaok yang di masa kemudian bernama Kotagede.15 Keraton ini pada masa pemerintahan Sultan berdirinya telah ada karena I Lokasi 13 Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Diambil dari: Ngayogyakarta Hadiningrat. 14. Ensiklopedi Karaton Yogyakarta (EKY, 2014), opcit, hlm. 261-276. 15 . Wilayah berupa hutan bernama Mentaok merupakan hadiah dari Sultan Pajang Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan jasanya menyirnakan Adipati Arya Penangsang. Sedangkan nama Kotagede setelah proklamasi kemerdekaan menjadi nama salah satu kecamatan yang termasuk kota Yogyakarta. atas Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 1, No. 1, Maret 2022: 71-92 81
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 Agung Hanyakrakusuma dipindah ke wilayah Plered.16 Dalam perjalanan waktu, wilayah Kasultanan Ngayogyakarta kekuasaan Hadiningrat berkurang karena dianeksasi oleh pemerintah kolonial. Penganeksasian wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh pemerintah kolonial akibat terjadinya peristiwa ontran- ontran dan peperangan, sebagai berikut: Pertama, Perampasan oleh Herman Willem Daendels, yang berawal dari Kasultanan pertikaian Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah Sri Sultan Hamengku (=dikenal sebagai Buwono Sultan melawan pemerintahan Gubernur Jenderal (di bawah pengaruh Belanda Perancis semasa Raja Lodewijk Napoleon Perancis). dari Daendels mengirim pasukannya menyerang Kraton Yogyakarta pada Desember 1810 untuk pemberontakan memadamkan Raden Ronggo (KAA Ronggo III, bupati Madiun Prawirodirdjo dan penasihat politik Sultan Hamengku Buwono yang akhirnya berakibat penurunan paksa Sultan Hamengku Buwono II (=dikenal sebagai Sultan Sepuh) dari tahta. Selanjutnya, pada tahun 2011 terjadi peralihan dari pemerintahan kolonial dari pemerintahan Hindia Belanda (di bawah pengaruh Perancis semasa Raja Lodewijk Napoleon dari Perancis) menjadi pemerintahan Inggris (Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Britania/East India Company/EIC), yang dipimpin oleh kekuasaan yaitu II Sepuh) II) kolonial 16. Plered adalah nama desa yang di masa-masa selanjutnya merupakan nama desa yang masuk ke dalam wilayah administrasi kecamatan banguntapan yang masuk dalam bagian kabupaten Bantul. 82 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 Sir Thomas Stamford Raffles Gubernur sebagai Letnan (=Gubernur yang didasari pada perjanjian Kapitulasi Tuntang, tanggal 11 Agustus 1811, yang merupakan peristiwa kekuasaan kolonial Belanda (di bawah pengaruh Perancis semasa Raja Lodewijk Napoleon dari Perancis) di Pulau Jawa, direbut oleh Inggris.17 peristiwa Dengan Kasultanan pertikaian Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah Sri Sultan Hamengku Buwono II (yang dikenal sebagai Sultan melawan pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda (di bawah pengaruh Perancis semasa Raja Lodewijk Napoleon dari Perancis) tersebut berlanjut dengan pemerintahan kolonial Inggeris yang dipimpin oleh Sir Thomas Stamford Raffles Gubernur sebagai Letnan (=Gubernur hingga sampai terjadinya penandatanganan Jenderal) adanya Sepuh) Jenderal) 17 Kapitulasi Tuntang adalah perjanjian penyerahan Indonesia dari kekuasaan di Nusantara atau pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Britania-Raya pada tahun 1811 di sebuah desa yang bernama Tuntang, sekarang berada di bawah kecamatan Tuntang, kabupaten Semarang. Tempat tempat ini dipilih karena merupakan peristirahatan para pembesar Hindia Belanda, terletak di tepi danau Rawa Pening dan mengalir sungai Tuntang yang bermuara ke Laut Jawa di Demak dan terdapat barak-barak tentara. Waktu itu Belanda sedang diduduki oleh Perancis yang dipimpin oleh kaisar Napoleon Bonaparte. Isi Perjanjian Tuntang: (i) Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta (India); (ii) Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris; (iii) Orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris; (iv) Hutang belanda tidak menjadi tanggungan inggris. Pengakuan Hak Milik Atas Tanah... Purnomo
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 Kontrak/Perjanjian Politik (Politiek Contract) GBPH Notokusumo yang bergelar Gusti Pangeran Adipati Paku Alam dengan Pemerintah Inggris yang John Crawfurd, diwakili oleh yang Residen Yogyakarta, penuh mendapatkan dari Sir Thomas Stamford Raffles Letnan Gubernur Jendral di wilayah Hindia Belanda18. Gelar itu Gusti GBPH Notokusumo sendiri adalah putra dari Sultan Hamengku Buwono I dengan Selir Srenggorowati tiri Sultan Hamengku Buwono II). Penobatan GBPH sebagai Notokusumo Adipati Paku Alam terjadi pada 29 Juni 1812 dan penobatannya oleh Sir Thomas dilakukan Stamford Raffles Letnan Gubernur Jendral di wilayah Hindia Belanda Pemerintah yang menjadi Kerajaan bawah Pangeran Merdiko di Pemerintah Inggris Kerajaan dengan gelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam I.19 Selang beberapa waktu, tepatnya tanggal 17 Maret 1813, pada GBPH sebagai Notokusumo Adipati Paku Alam I bersama John Crawfurd, Residen Yogyakarta Kontrak/ menandatangani Perjanjian (Politiek Contract). Kontrak/Perjanjian Politik (Politiek Contract) tersebut, merupakan bukti (baca: dokumen hukum) bagi antara kuasa (adik mewakili Inggris Politik 18 Pada Tanggal 11 Agustus 1811 pemerintah Belanda menyerah kepada tentara Inggris. Seluruh wilayah Koloni Belanda diambil alih oleh pemerintahan Inggris yang kemudian mengangkat Sir Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal (Gubernur Jenderal) di wilayah Hindia Belanda. 19 Soedarisman Poerwokoesoemo, KPH, Mr. 1985. KADIPATEN PAKUALAMAN. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 20 Ibid. Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 1, No. 1, Maret 2022: 71-92 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 berdirinya Pakualaman. Isi dari Kontrak/Perjanjian Politik antara GBPH Notokusumo dengan Pemerintah Inggris yang diwakili oleh John Crawfurd tersebut, yakni sebagai berikut:20 daerah Kadipaten Pasal 1 gubermen yakin Inggeris Karena sepenuhnya tentang kesetiaan dan jasa-jasa Pangeran Paku Alam, maka gubermen memberi Inggeris akan perlindungan langsung kepada Sri Paku Alam dan keluarganya. secara Pasal 2 Gubermen berjanji, selama Pangeran Paku Alam sesuai dengan kehendak Inggris, akan memberikan tunjangan bulanan kepada Sri Paku Alam sebesar 750 real seumur hidup, Inggeris akan dan gubermen mengusahakan agar Sri Sultan Hamengku Buwono III memberi tanah kepada Sri Paku Alam sebesar 4000 cacah, dan bahwa tunjangan bulanan dan tanah itu setelah Sri Paku Alam mangkat, akan beralih kepada putranya Pangeran yang Suryaningrat. Inggeris tertua Pasal 3 Pemberian tanah kepada Sri Paku Alam itu akan tetap dijamin oleh gubermen Inggeris, dan tanah itu akan diatur serta diperintah sesuai dengan gubermen Inggeris. kehendak Pasal 4 Di daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Sri Paku Alam, tidak akan dipungut pajak-pajak baru, dan penghasilan tanahnya tidak boleh ditambah atau dirubah, kecuali jika sudah mendapatkan 83
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 ijin terlebih dahulu dari gubermen Inggeris. Pasal 5 Sri Paku Alam berjanji untuk korps dragonders memelihara sebanyak untuk kepentingan gubermen Inggeris, berdasarkan syarat-syarat seperti diatur dalam pasal-pasal dibawah ini. 100 orang Pasal 6 Korps tersebut akan dipersenjatai dan diberi uniform oleh gubermen Inggeris, sedangkan Sri Paku Alam mengurus dan perlengkapannya. kuda Pasal 7 Sri Paku Alam berjanji, kecuali akan memberi suplai kepada korps juga untuk memberi gaji bulanan sebagai berikut: Sersan : 3 real; Kopral Serdadu : 2 real. Pasal 8 : 2½ real; dan akan teratur Korps mendapat latihan dari seorang Inggeris yang diangkat untuk tugas itu, dan tidak akan ada serdadu yang dapat dipecat oleh Sri Paku Alam tanpa ijin gubermen Inggeris. secara Pasal 9 Pada akhirnya ditentukan, bahwa kecuali korps di atas Sri Paku Alam atau keluarganya dengan alasan tidak diperkenankan memelihara atau mengerahkan sebuah pasukan militer. apapun juga Ditandatangani, dibubuhi segel dan dibikin di Yogyakarta pada 17 Maret 1813. Kedua, Terjadinya Perang Diponegoro yang selesai pada tahun 1830. Belanda Pemerintah Hindia 84 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 merampas seluruh wilayah Manca yang Nagara ditandai adanya Perjanjian penandatanganan Klaten pada 27 September 1830 yang isinya menegaskan wilayah Kasultanan dan Hadiningrat Ngayogyakarta dengan Kasunanan Surakarta. Wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat hanya (Daerah Siti meliputi Mataram Gadhing/Mataram Ngayogyakarta) yang wilayahnya meliputi di antara Gunung Merapi sampai dengan dan Samudera Gunungkidul luas 2.902,54 km persegi. Di wilayah tersebut enclave terdapat Surakarta (Kotagede dan Imogiri), Mangkunegaran (Ngawen), dan Pakualaman. wilayah Setelah Kasultanan kekuasaan Hadiningrat Ngayogyakarta kembali setelah berkurang berakhirnya Perang Diponegoro yang atau berlangsung selama lima tahun perang (1825-1830). tersebut harus yang menanggung dialami Belanda. Pemerintah kerajaan melalui Belanda Gubernur Jenderalnya memaksa Sultan Hamengku Buwono V agar melepaskan hak-hak kekuasaannya atas daerah-daerah mancanegara, membebaskan Belanda dari kewajiban membayar pajak (terutama uang pantai) dan mengganti kerugian sejumlah akibat perang. (Pakualaman merupakan wilayah kekuasaan GBPH Notokusumo (Adipati Paku Alam I) berstatus Praja Kadipaten dan mirip dengan status Praja Mangkunegaran. Kadipaten Keberadaan (wilayah luar), dengan batas-batas Hindia dengan itu, luas "the Java war" Akibat kasultanan kerugian semua Pengakuan Hak Milik Atas Tanah... Purnomo
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 Pakualaman, didasarkan Perjanjian Politik tanggal 28 April 1831, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa "Tanah itu terletak di distrik Mataram antara Kali Progo dan Kali Bogowonto. Lebih konkritnya kabupaten yaitu selatan Sebelah Adikarto. kabupaten Kulon Progo, yaitu : (1) Kecamatan Brosot, (2) Kecamatan Galur, (3) Kecamatan Panjatan, (4) Kecamatan Wates, dan (5) Kecamatan Temon"). terletak di Penganeksasian wilayah kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, atas eksistensi menimbulkan keberadaan wilayah kekuasaan GBPH Notokusumo yang bergelar Adipati Paku Alam I pada daerah Kadipaten Pakualaman. berkurangnya wilayah nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat akibat dari penganeksasian wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, menjadi rujukan bagi Penulis untuk menguatkan kajian terhadap kekinian hukum pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta tanah milik Hadiningrat dan hak atas Kadipaten sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. hukum Ulasan mengenai kekuasaan Pakualaman Dari penelusuran historis yuridis, Penulis melakukan kajian atas situasi dan kondisi politik pada masa kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono VII yang memiliki kaitan dengan kajian ini. Pada awal abad 20, tepatnya 1916, Sultan tahun Hamengku Buwono VII reorganisasi wilayah dengan membagi wilayah nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi daerah kabupaten. Pembagian wilayah tersebut ditetapkan Lembar Kerajaan dengan (Rijksblad) 1916 Nomor.11, yang ditetapkan tanggal 15 Mei 1916, berisikan mengenai "pembagian Kasultanan wilayah Ngayogyakarta Hadiningrat dalam 3 (tiga) Kabupaten, yakni: (1) Kalasan; (2), Bantul; dan (3) Sulaiman, yang kemudian disebut pada Sleman, dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya". Selanjutnya pada tahun yang sama, Sultan Hamengku Buwono VII berturut-turut mengeluarkan 3 (tiga) Lembar Kerajaan pembagian (Rijksblad) wilayah Ngayogyakarta Hadiningrat yaitu21: (1) Lembar Kerajaan (Rijksblad) 1916 Nomor.12, yang mengatur Kabupaten mengenai keberadaan Gunungkidul; Kerajaan (Rijksblad) 1916 Nomor.16, yang mengatur mengenai keberadaan Kota; dan (3) Lembar Kerajaan 1916 Nomor.21 mengatur mengenai keberadaan Kabupaten Kulon Progo. terkait Kasultanan dengan (2) Lembar (Rijksblad) Dengan demikian, pada tahun 1916, wilayah negeri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berkembang dari 3 (tiga) kabupaten menjadi 6 (enam) kabupaten. Pembagian wilayah negeri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tidak berhenti hanya pada tahun 1916 saja. Pada masa kekuasaan Sultan Hamengku Buwono VIII, tepatnya pada tahun 1927, wilayah negeri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dilakukan penataan kembali (reorganisasi). Hal ini didasari pada data hukumnya yaitu Lembar Kerajaan (Rijksblad) 1927 Nomor.1, yang mengatur pembagian wilayah negeri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dari 6 (enam) kabupaten yang ditetapkan dalam Lembar Kerajaan (Rijksblad) tahun 1916 sebagaimana diuraikan di atas menjadi 4 (empat) kabupaten, yakni meliputi: (i) (ii) Kabupaten Kabupaten Yogyakarta; Bantul; (iii) Kabupaten Kulon Progo; dan (iv) kabupaten Gunungkidul. Dalam hal ini, Kabupaten Sulaiman (=Sleman) mengalami penurunan status dari Kabupaten menjadi distrik Kabupaten Yogyakarta. Sultan Hamengku Buwono IX, penataan kembali (reorganisasi) wilayah negeri Kasultanan Pada masa kekuasaan 21 Mengungkap Sejarah Sleman. Diambil dari Sumber: sejarah-sleman. Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 1, No. 1, Maret 2022: 71-92 85
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 Ngayogyakarta dilakukan sebanyak 3 (tiga), yaitu: (1) pada tahun 1940, Lembar Kerajaan (Rijksblad) van Yogyakarta 1940 Nomor.13, tepatnya pada tanggal 18 Maret 1940, yang isinya membagi wilayah negeri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tetap kabupaten dengan dalam 4 penempatan pada distrik masing-masing kabupaten, yakni meliputi: (a) Kabupaten terdiri 2 (dua) distrik, yaitu Yogyakarta, (b) Distrik Kota dan Distrik Sleman; Kabupaten Sleman yang terdiri 4 (empat) distrik; (c) Kabupaten Kulon Progo terbagi 2 (dua) distrik; dan (d) Kabupaten Gunung Kidul terbagi 3 (tiga) distrik; (2) pada tahun 1942, yang dilandasi pada Yogyakarta Kooti Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat membagi wilayahnya sebagai berikut: (a) Kabupaten Yogyakarta dengan Bupati KRT. HARJODININGRAT, wilayahnya dibagi menjadi 2 (dua) Kawedanan: (i) Kawedanan Sleman dan (ii) kawedanan Kalasan; (b) Kabupaten Bantul (Ken) dengan Bupati KRT. DIRJOKUSUMO, wilayahnya dibagi menjadi 4 (empat) kawedanan yakni: (i) Kawedanan Bantul; (iii) Kawedanan Godean; dan (iv) Kawedanan Pandak; (c) Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati KRT. DJOJODININGRAT, wilayahnya dibagi menjadi 3 (tiga) Kawedanan yakni: (i) (ii) Kawedanan Kawedanan Wonosari; Playen; dan (iii) Kawedanan Semanu; dan (d) Kabupaten Kulon Progo dengan Bupati KRT. PRINGGOHADININGRAT, wilayah yang dibagi menjadi 2 (dua) Kawedanan yaitu: (i) Kawedanan Nanggulan; dan (ii) Kawedanan Sentolo; (3) pada tahun 1945, tepatnya tanggal 8 April 1945, Sultan Hamengku Buwono IX melakukan penataan Kasultanan kembali Ngayogyakarta melalui Yogyakarta Koorei, yang membagi menjadi 5 dari (lima) Kabupaten, Kabupaten: (b) Sleman; (c) Bantul; (d) Gunungkidul; dan (e) Kulon Progo. Hadiningrat ditetapkannya dengan (empat) (ii) Kawedanan Kotagede; wilayah negeri Hadiningrat yakni (a) Kota Yogyakarta; terdiri Secara yuridis pembagian wilayah Ngayogyakarta negeri Kasultanan 86 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 Hadiningrat yang dilakukan sejak pada dasa warsa kedua hingga dasa warsa kelima abad 20, tepatnya pada tahun 1916 dan 4 (empat) kali reorganisasi, yakni pada tahun 1927, 1940, 1942 serta terakhir pada tahun 1945 nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan daerah Kadipaten Pakualamanan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sandaran hukum atas keberadaan bidang-bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dalam wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta. hingga bergabungnya Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Kasultanan dan Hak Atas Tanah Milik Kadipaten Karena Ketentuan Undang- Undang tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman merupakan satu kesatuan hukum dari Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang didasarkan pada sejarah dan rekognisi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan hak atas Sejarah dan rekognisi dari eksistensi hukum Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman jauh sebelum Negara Republik Indonesia berdiri dan saat pilihan dan keputusan politik Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Sultan di nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam VIII sebagai Adipati Paku Alam di daerah Kadipaten Pakualaman bergabung ke dalam Negara Republik Indonesia yang dikuatkan dengan yang dikeluarkan oleh Soekarno sebagai Presiden Indonesia pada Republik tahun 1945 menjadi landasan pikir utama untuk memberikan pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman yang berada diwilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasultanan Kasultanan Piagam Kedudukan Politik hukum atas pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Pengakuan Hak Milik Atas Tanah... Purnomo
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman, dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbunyi sebagai berikut: "hak milik atas tanah Kasultanan dan hak milik atas tanah Kadipaten meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY".22 Merujuk pada ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 mengenai pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman telah sejalan dengan ketentuan mengenai hak milik atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, terdiri dari unsur-unsur yakni: hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat semua hak atas tanah fungsi sosial.23 Hak milik mempunyai turun dikatakan merupakan hak yang temurun karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Selanjutnya hak milik dikatakan terkuat dan terpenuh dijelaskan dalam penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bahwa "Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat (unsur) yang membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat" menurut seperti Pengertian hak milik atas daripada hak milik ini hak eigendom pengertiannya yang asli dulu (sebelum Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dicabut oleh UUPA). Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum-adat dan fungsi sosial dari tiap- tiap hak. Kata-kata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai untuk lain-lainnya, menunjukkan, bahwa diantara hak- hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya : paling)-kuat dan terpenuh". Hak milik sebagai hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain.24 Terpenuh berarti hak milik memberikan wewenang yang paling luas dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ini berarti hak milik dapat menjadi induk dari hak-hak lainnya, misalnya pemegang hak milik dapat menyewakannya kepada orang lain. Selama tidak dibatasi oleh pemerintah, maka wewenang dari seorang pemegang hak milik tidak terbatas. Selain bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh, hak milik juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. dan yaitu Selanjutnya dalam undang-undang yang sama, lebih jauh lagi menegaskan bahwa terjadinya hak milik atas tanah, yakni meliputi: (1) hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah; (2) Hak milik penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang Peraturan Pemerintah; dan (3) Hak milik terjadi karena ketentuan Undang-Undang.25 terjadi karena ditetapkan dengan hukum terjadinya hak milik atas menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 bila dikomparasi dengan pengakuan negara terhadap hak milik atas tanah Kasultanan Merujuk pada ketentuan 22 Lihat Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 23 Lihat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 24 Adrian Sutedi. 2010. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cetakan Ke-IV. Jakarta: Sinar Grafika. 25 Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 1, No. 1, Maret 2022: 71-92 87
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak milik atas tanah Kadipaten Pakualaman yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, hal ini sudah selaras. Dalam hal ini, hak milik atas tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak milik atas tanah Kadipaten Pakualaman diakui secara hukum berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. tentang Selain pengakuan hak milik atas tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak milik atas tanah Kadipaten Pakualaman Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, bahwa Kasultanan juga menyatakan Ngayogyakarta Hadiningrat berkedudukan sebagai badan hukum merupakan subjek hak milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman berkedudukan sebagai badan hukum merupakan subjek hak milik atas tanah Kadipaten Pakualaman26 dengan objek bidang tanahnya terletak di daerah: (1) Kota Yogyakarta; (2) Kabupaten Sleman; (3) Kabupaten Bantul kecuali tanah enclave Kasunanan Surakarta Hadiningrat terletak di Imogiri dan Kota Gede; (4) Kabupaten Kulonprogo; dan (5) Kabupaten Gunungkidul kecuali Kadipaten Mangkunegaran terletak di Ngawen dan Semin. atas tanah tanah enclave Lebih jauh lagi, dalam undang-undang yang mengenai mengatur kewenangan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.27 Ketentuan ini mengartikan, bahwa hak atas sama 26 Lihat Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 27 Lihat Pasal 32 ayat (5) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 88 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 tanah milik Kasultanan dan hak atas tanah dan milik pemanfaatan akan itu tidak dipergunakan) dipergunakan semata-mata untuk kepentingan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman namun bermanfaat baik bagi pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya sehingga Kewajiban memelihara tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ini tidak saja dibebankan kepada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai pemiliknya, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan-hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Kadipaten pengelolaan tanahnya (atau tetap lestari. Berkenaan dengan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, secara faktual pengakuannya telah diberikan oleh masyarakat dan tanah pemerintah Kasultanan tanah Kadipaten. Hal ini dibuktikan dengan praktik tanah pengelolaan Kasultanan dan tanah Kadipaten banyak yang sudah dikelola dan dimanfatkan oleh masyarakat atau pemerintah yang sudah memegang Serat Kekancingan, serta masih banyak permohonan izin dari masyarakat Kasultanan dan Ngayogyakarta Hadiningrat untuk tanah Kadipaten Kasultanan Pakualaman tanah Kadipaten. Permohonan izin tersebut dilakukan dengan prosedur dan persyaratan yang selama ini tanah ditetapkan oleh Kasultanan untuk Kasultanan dan oleh Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Dalam hal, permohonan izin pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah Kasultanan dikabulkan oleh Penghageng di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atas dan kepemilikan kepemilikan dan pemanfataan pemerintah kepada dan untuk kepada Pengakuan Hak Milik Atas Tanah... Purnomo
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 tanah Kadipaten oleh sedangkan untuk tanah Penghageng di Kadipaten untuk Kadipaten Pakualaman, penetapan izin pengelolaan dan pemanfaatannya diberikan dalam bentuk Serat Kekancingan. Selain pengakuan faktual pengakuan tanah Kasultanan dan atas kepemilikan oleh kepemilikan sebagai pemerintah masyarakat tanahnya, pengakuan secara pemanfaat hukum pengakuan terhadap kepemilikan tanah Kasultanan dan kepemilikan tanah Kadipaten diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Hal ini dibuktikan bahwa eksistensi hukum tanah keberadaan Kasultanan tanah Kadipaten dilindungi oleh ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang menegaskan bahwa "Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai yang memberi tanah hak-hak wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini". tanah dan Kadipaten sebelum terhadap kepemilikan dan kepemilikan atas Selain itu pengakuan hukum terhadap keberadaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten secara yuridis dapat ditemukan administrasi dalam pertanahan, yaitu sejak keberlakuannya Undang-Undang Pokok Agraria Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sampai dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah tidak menerapkan ketentuan hukum yang diatur dalam Diktum Keempat Undang-Undang Pokok Agraria Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut, yang pelaksanaannya berdasar pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah praktik hukum tentang Nomor dan Pelaksanaan Pembagian Tanah Pemberian tidak Kasultanan dan termasuk untuk pelaksanaan land reform yang dibagikan kepada masyarakat menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tersebut. 224 1961 Tahun Tanah Kerugian. tanah Kadipaten Ganti sebagai tanah-tanah Pengakuan negara terhadap hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, menimbulkan konsekuensi hukum bagi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai badan subjek hak untuk melakukan hukum kepada Kantor pendaftaran Pertanahan Badan Pertanahan Nasional setempat peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran tanah.28 tanahnya sesuai dengan ingin memberikan informasi bahwa bidang tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan bidang tanah Kadipaten Pakualaman yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: Pertama, dipergunakan untuk bangunan kelengkapannya, dan istana seperti Kraton, Pagelaran, Sripanganti, tanah untuk makam Raja dan kerabatnya, alun-alun, masjid, taman sari, pesanggrahan, dan petilasan, yang dikenal sebagai Tanah Keprabon. penggunaannya, dua terbagi yakni: (i) tanah yang digunakan penduduk/lembaga dengan hak (magersari, ngindung, hak pakai, hutan, kampus, rumah sakit, dan yang lain-lain); Sebagai penutup, Penulis Kedua, (ii) tanah 28 Lihat Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 1, No. 1, Maret 2022: 71-92 89
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 digunakan penduduk tanpa alas hak;29 dan (iii) tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan atau hak Kadipaten Anggaduh.30 Penggunaan ini dalam tanah praktik dikenal sebagai Tanah bukan Keprabon. dengan PENUTUP Simpulan Berdasarkan pada pokok pikir yang diuraiakan dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa pengakuan negara atas kepemilikan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman didasarkan pada sejarah panjang eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai daerah kerajaan yang dan memiliki wilayah, penduduk jauh sebelum Indonesia merdeka yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan diikuti rekognisi Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII dengan keputusan politiknya bergabung dengan Negara Republik Indonesia melalui Amanat Sri Paduka Sultan Sinuwun Ingkang Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII pada tanggal 5-9-1945 dan diberikan atas kedudukan Sri Paduka Kangjeng Ingkang Sultan Hamengku Buwono IX dan Piagam Kedudukan Sri Paduka Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII oleh dalam pendahuluan pemerintahan Kangdjeng Sinuwun 29 Lihat Penjelasan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 30 Lihat Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. 90 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat Ir.Sukarno melalui Piagam Kedudukan yang ditetapkan pada tanggal 19-08-1945. rekognisi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadikan wilayah (bumi) tersebut kekuasaan dari dua kerajaan bertranformasi menjadi daerah istimewa yang diakui dalam Konstitusi dan akhirnya dikonkritkan dengan pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman sebagai bagian dari urusan di bidang pertanahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah dan Kepastian hukum atas pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan dan hak atas tanah milik Kadipaten akan mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat karena kepastian hukum atas pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan dan hak atas tanah milik Kadipaten dibarengi pula dengan kepastian dan kejelasan atas pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang yang sama. Saran Penulis mengharapkan bahwa tulisan ini dapat menjadi pemicu bagi semua pihak untuk melakukan penelusuran lebih dalam lagi mengenai keberadaan kepemilikan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman baik dalam perspektif hukum, sosial politik maupun sosial ekonomi masyarakat. Akhirnya UCAPAN TERIMA KASIH Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas Pengakuan Hak Milik Atas Tanah... Purnomo
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 segala rahmat dan kasih karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan kesempatan pada peneliti sehingga makalah ini dapat diselesaikan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. semua pihak Dalam menyelesaikan makalah ini, penulis banyak diberikan kesempatan dan dorongan dari berbagai pihak yang akhirnya penulisan makalah ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya. penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: Kantor Wilayah 1. Bapak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan Kepala 2. Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu Kepala Bidang Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta selaku atasan penulis. 4. Bapak Kepala Bidang HAM pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Istimewa Asasi Manusia Daerah koordinator Yogyakarta pengelola dan HAM "Wicarana" Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Hukum selaku Jurnal 3. DAFTAR PUSTAKA Adrian Sutedi. 2010. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cetakan Ke-IV. Jakarta: Sinar Grafika. Ensiklopedi Kraton Yogyakarta (EKY). Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah DIY. Yogyakarta. 2014. Heru Purnomo & Bambang Yudoyono. 2017. Praktik Penyelenggaraan Keistimewaan DIY, Tinjauan Historis dan Rekognisi Pelibatan Kabupaten/Kota dan Desa di DIY. Yogyarta. Jogja Bangkit Publisher. KPH Notoyuda.1975. Hak Sri Sultan atas Tanah di Yogyakarta. Yogyakarta. Kus Sri Antoro. 2015. Makalah: Analisis Kritis Substansi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bidang Pertanahan. Jurnal BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 1 Nomor 1. Yogyakarta Mei 2015. Moh. Mahfud MD. 2006. Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Jakarta Pustaka LP3ES. hal.16. 5. Teman-teman pengelola Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia "Wicarana" Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memberikan kesempatan dan membimbing dalam penulisan makalah ini, khususnya Ibu Susan yang selalu terus mendorong dan mengingatkan untuk sesegera menyelesaikannya makalah ini. ini masih Penulis menyadari dalam penulisan makalah terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan makalah ini. Prof. Dr. Djoko Suryo Makalah Yang Disampaikan FGD Pendokumentasian Sejarah Pertanahan di DIY yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Tanggal 30 Agustus 2016. Pada Soedarisman Poerwokoesoemo, KPH, Mr. 1985. KADIPATEN PAKUALAMAN. Press. Gadjah Mada University Yogyakarta. Sumadi, "Pengaturan Pertanahan di Daerah ... Diunggah Istimewa Yogyakarta". pada tanggal 25 Agustus 2016. INTERNET Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 1, No. 1, Maret 2022: 71-92 91
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Diambil dari: Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Mengungkap Sejarah Sleman. Diambil dari Sumber: kabupaten-sleman/mengungkap- sejarah-sleman. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomo 17 Tahun 1955 Tentang Perpanjangan Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Daerah Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Di Jawa. Jangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah Di Daerah Istimewa Jogjakarta. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Nomor 10 Tahun 1954 Pelaksanaan "Putusan" Desa Mengenai Peralihan Hak (Eferlijk Individueel Bezitsrecht) dari Kalurahan dan Hak Anganggo Turun Temurun Atas Individueel Tanah Andarbe (Eferlijk 92 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 Gebruiksrecht) Dan Perubahan Jenis Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Nomor 11 Tahun 1954 Peralihan Hak Milik Perseorangan Turun Temurun (Eferlijk Individueel Bezitsrecht). Atas Tanah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun Temurun (Eferlijk Individueel Bezitsrecht). Atas Tanah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 tentang Pelaksanaan Tahun 1954 "Putusan" Desa Mengenai Peralihan Hak Andarbe Individueel Bezitsrecht) dari Kalurahan dan Hak Anganggo Turun Temurun Atas Tanah (Eferlijk Individueel Gebruiksrecht) dan Perubahan Jenis Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 3 Tahun 1956 (Eferlijk Rijksblaad-Rijksblaad Kesultanan Ngayogyakarta dan Pakualaman. Pengakuan Hak Milik Atas Tanah... Purnomo