SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA MENTERI DALAM NEGERI, yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan: Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Kepada : 1. Gubernur; dan 2. Bupati/Wali kota, Untuk : KESATU : Khusus Kepada: a. Gubernur Aceh dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe,
2- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Sibolga; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Asahan, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Lawas Utara, Bharat, Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli; dan Kabupaten Padang Langkat, 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Padang Sidempuan, c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Kota Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman, Bukittinggi, Panjang, Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Siak; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Kota Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman, Bukittinggi, Panjang, Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Siak; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai, Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai, Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh,
3- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Ogan Kabupaten Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih, Kabupaten wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kaur dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Ogan Kabupaten Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih, Kabupaten wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kaur dan Banyuasin, Kabupaten Muko Muko; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu, wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Tengah; 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu, wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Tengah; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Timur, Tanggamus, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro, Kabupaten Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota (tiga) yaitu Kabupaten dengan kriteria Level 3 Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang, 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Timur, Tanggamus, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro, Kabupaten Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota (tiga) yaitu Kabupaten dengan kriteria Level 3 Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang, j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lingga; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Natuna, k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Lombok Utara; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Mataram, dan Kota Bima,
4- l. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Manggarai Timur; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Barat, Lembata, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, dan Kota Kupang, Kabupaten Manggarai m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang, n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Palangka Raya, o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tanah Bumbu; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru, p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang,
5- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Malinau: dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan, r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan 2) Level yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu, 3 (tiga) s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, Kabupaten Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, dan Kota Palu, Toli Tojo Una-Una, Kabupaten t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Wajo: dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kabupaten Kepulauan, Barru, Soppeng, Rappang, Sidenreng Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo, Jeneponto, Kabupaten Kabupaten Kabupaten u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kota Kendari, dan Kota Baubau,
6- v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria yaitu: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, dan Kota Gorontalo, w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria yaitu Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Tengah, x. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Maluku Tenggara; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kota Tual, y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan, z. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk Halmahera Tengah, wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kabupaten Mamberamo Mamberamo Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, dan Kota Jayapura, Raya, Kabupaten Tengah, aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Kabupaten Selatan, Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong.
KEDUA KETIGA 7- : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam level PPKM puluh) tahun dosis 1 kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) kurang dari 45% (empat puluh lima persen) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu) kurang dari 60% (enam puluh persen). KESATU berpedoman pada (satu), dimana : PPKM Level 3 sebagaimana dilakukan dengan menerapkan kegiatan berikut: a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); (tiga) pada Kabupaten dan Kota pada Diktum KESATU sebagai dimaksud dan/atau pembelajaran jarak b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari; COVID-19, maka sektor c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatantermasuk didalamnya Pos Pelayanan (Posyandu), bahan pangan, makanan, Terpadu minuman, teknologi energi, komunikasi dan informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran industri bersangkutan ditutup COVID-19, maka selama 5 (lima) hari;
8- e. pasar toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; tradisional, pedagang kaki lima, f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum: 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima,lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; g. kegiatan perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; pada pusat dengan menggunakan h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai; 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang diperkenankan masuk; 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib dan didampingi menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama; orang tua 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/takeaway penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan dengan 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;
9- i. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur lokasi proyek) dengan publik beroperasi menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; (tempat konstruksi dan 100% (seratus persen) j. tempat (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan dapat ibadah) mengadakan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; ibadah sebagai tempat kegiatan k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; l. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; m. kegiatan aplikasi PeduliLindungi olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain: 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton suporter dengan penerapan protokol atau kesehatan yang ketat; 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh dengan persen) dari atau menggunakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lanjut diatur oleh lebih Pemerintah Daerah; dan kapasitas maksimal aplikasi PeduliLindungi 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
KEEMPAT 10- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal,taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional; r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan tanpa menggunakan masker; dan face shield s. pelaksanaan RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah. (dua) pada Kabupaten dan Kota pada Diktum KESATU sebagai di PPKM tingkat : PPKM Level 2 sebagaimana dilakukan dengan menerapkan kegiatan berikut: a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka jauh terbatas berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); dimaksud dan/atau pembelajaran jarak b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/ BUMD/ Swasta) dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% lima persen) yang dilakukan dengan: 1) menerapkan protokol kesehatan secara (tujuh puluh lebih ketat; 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian; 3) padasaat Work From Home (WFH) melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan tidak 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah, c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk di dalamnya Pos Pelayanan (Posyandu), bahan pangan, makanan, Terpadu teknologi minuman, informasi, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, industri strategis, pelayanan dasar, konstruksi, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta yang menyediakan objek energi, komunikasi dan perbankan, keuangan, tertentu, tempat
11- kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus jam dengan operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; (pasar, persen) pengaturan d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari; e. pasar toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan tangan, ketat, memakai masker, mencuci handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; tradisional, pedagang kaki lima, f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang tersendiri maupun yang lokasi berada pada berlokasipada pusat perbelanjaan/mall: 1) makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas; 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; 3) untuk pesan- layanan makanan melalui antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat; 4) untuk restoran yang hanya melayani pesan- antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan: 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol yang kesehatan pengaturannya oleh Pemerintah Daerah, ketat diatur lebih lanjut secara lebih
12- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam: 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah semua pengunjung dan pegawai; terhadap 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk; 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama; 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan, j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat lainnya dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan penerapan protokol kesehatan serta secara memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; ibadah lebih ketat l. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau lainnya) diizinkan dibuka dengan area publik pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; persen) dengan menggunakan m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan atau menggunakan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah; aplikasi PeduliLindungi n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
KELIMA : 13- o. resepsi hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; pernikahan dan kegiatan p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lanjut diatur oleh lebih Pemerintah Daerah; q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan (konvensional dan online) dan masal, dengan kendaraan diberlakukan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah; taksi sewa/rental) r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional; s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan tanpa menggunakan masker; dan penggunaan face shield t. pelaksanaan RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko - Posko di setiap tingkatan zonasi pengendalian wilayah. PPKM di tingkat dengan melihat kriteria PPKM Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut: a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jauh jarak Bersama Menteri berdasarkan Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun HK.01.08/ MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 Penyelenggaraan Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); Keputusan 2021, Nomor tentang b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja Pemerintah/ (Perkantoran Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/ BUMD/ Swasta) dengan menerapkan WFO sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan dengan: Kementerian/
14- 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian; 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan 4) pemberlakuan WFO dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah, disesuaikan c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran industri COVID-19, bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari; tertentu, tempat (pasar, maka e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall: 1) makan/minum di tempat sebesar 100% (seratus persen) dari kapasitas; 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; 3) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;
15- 4) untuk yang pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan restoran hanya melayani 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan protokol kesehatan secara lebih ketat; penerapan dengan h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan: 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang lanjut diatur oleh pengaturannya Pemerintah Daerah, PeduliLindungi lebih atau i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall: 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan oleh protokol Pemerintah semua pengunjung dan pegawai; kesehatan yang diatur Daerah terhadap 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori dalam dan PeduliLindungi yang boleh masuk; Kuning Hijau 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama; 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan, kegiatan (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; konstruksi 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan, kegiatan (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; konstruksi k. pelaksanaan kegiatan tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta lainnya dapat dilakukan paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol serta kesehatan memperhatikan dari Kementerian Agama; ibadah (pada ibadah tempat secara lebih pengaturan ketat teknis l. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus
16- persen) PeduliLindungi kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus aplikasi persen) PeduliLindungi protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dengan menggunakan penerapan aplikasi protokol atau diizinkan dibuka dengan menggunakan penerapan atau n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi; o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; p. pelaksanaan kegiatan seminar dan seminar/ pertemuan pertemuan dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; rapat, luring ditempat umum (lokasi rapat/ yang q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan (konvensional dan online) dan masal, taksi kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah; r. persyaratan yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional; perjalanan domestik s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah face shield tanpa menggunakan masker; dan serta tidak diizinkan penggunaan t. pelaksanaan RT/RW, Desa/Kelurahan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah. PPKM di tingkat Kecamatan dan
KEENAM KETUJUH 17- : Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut: a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen); b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf aplikasi pendukung wajib menggunakan PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan; d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan; e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; f. Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan: 1) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan; 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau paling banyak 5.000 (lima ribu) penonton yang ditentukan oleh Persatuan Sepak dan penyelenggara; dan Indonesia Seluruh Bola dapat dilaksanakan: 1) mengikuti 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau paling banyak 5.000 (lima ribu) penonton yang ditentukan oleh Persatuan Sepak dan penyelenggara; dan Indonesia Seluruh Bola dapat dilaksanakan: 1) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan; dan 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) yang ditentukan oleh Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dan penyelenggara. : a. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1) pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali, Bandar Udara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, dan Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara; 2) pintu masuk laut hanya melalui pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara; dan 3) pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
KEDELAPAN KESEMBILAN KESEPULUH KESEBELAS 18- b. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara asing diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1) pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Provinsi Jawa Timur, dan Bandar Udara Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara; 2) pintu masuk laut di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan kapal pesiar (cruise) atau kapal layar (yacht), c. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan/ Satuan Tugas Penanganan COVID-19/ Kementerian/ Lembaga terkait. : Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi. : Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. : Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM. : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut: a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama; b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang; c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari; jenis masker yang baik akan lebih melindungi, lapis penggunaan masker sebanyak 2 merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam); d. (dua) e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas; f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut: 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi tinggal hanya dengan orang-orang yang serumah; jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. 2)
19- mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di terkait pencegahan dan tempat umum penanganan COVID-19, g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut: 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan rotasi dapat lainnya, penjadwalan dan membantu untuk mengurangi durasi interaksi, h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut: 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko rendah penularan lebih dibandingkan di dalam ruangan; dan yang jauh 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan, i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan; j. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan: 1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan rate mingguan, dengan tingkat positivity ketentuan sebagaiberikut: Positivity Mingguan rate Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) 1 5 10 15 <5% >5%-<15% >15%-<25% >25% Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining. Target jumlah testing harus dicapai di tingkat sebagai kabupaten/kota mengikuti berikut: tabel No Provinsi 1. Aceh 2. Kabupaten/Kota Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Tenggara Target Jumlah Orang Dites/ Hari 178 32
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 20- Sumatera Utara Sumatera Barat Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Pidie Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Simeulue Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Bireuen Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Pidie Jaya Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Lhokseumawe Kota Langsa Kota Subulussalam Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Nias Kabupaten Langkat Kabupaten Karo Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Simalungun Kabupaten Asahan Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Dairi Kabupaten Toba Samosir Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Samosir Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Batu Bara Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Kabupaten Nias Utara Kabupaten Nias Barat Kota Medan Kota Pematangsiantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Binjai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan 320 31 154 312 327 455 70 91 346 111 137 70 122 435 22 118 200 25 152 26 119 288 440 204 21 757 315 3,381 1,254 534 376 613 265 66 47 38 140 273 881 613 209 218 261 267 20 59 3,330 373 13 130 205 244 334 21 340
58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 21- Riau Jambi Sumatera Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Kabupaten Kampar Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Bengkalis Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kota Dumai Kabupaten Kerinci Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Muara Enim Kabupaten Lahat Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Penukal Abab 273 360 500 303 360 282 208 141 195 130 341 1,425 108 92 81 198 102 66 640 320 408 517 385 534 529 364 231 271 1,685 448 34 281 443 585 662 730 153 552 258 865 63 55 123 948 300 599 482 635 993 269 317 370 141
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 22- Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Nusa Tenggara Barat Lematang Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuklinggau Kota Prabumulih Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Kaur Kabupaten Seluma Kabupaten Muko Muko Kabupaten Lebong Kabupaten Kepahiang Kabupaten Bengkulu Tengah Kota Bengkulu Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tanggamus Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Way Kanan Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pringsewu Kabupaten Mesuji Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Pesisir Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Lingga Kabupaten Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Sumbawa 427 2,485 204 173 141 128 395 443 89 286 136 253 102 166 541 742 936 890 663 598 879 763 660 653 585 435 1,000 226 791 124 244 137 455 284 308 94 308 237 171 58 65 94 1,148 315 530 142 179 344
159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 23- Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kabupaten Dompu Kabupaten Bima Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima Kabupaten Kupang Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten Belu Kabupaten Alor Kabupaten Flores Timur Kabupaten Sikka Kabupaten Ende Kabupaten Ngada Kabupaten Manggarai Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Lembata Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Nagekeo Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Malaka Kota Kupang Kabupaten Sambas Kabupaten Mempawah Kabupaten Sanggau Kabupaten Ketapang Kabupaten Sintang Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Bengkayang Kabupaten Landak Kabupaten Sekadau Kabupaten Melawi Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Kapuas Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Kotabaru 577 368 118 33 377 134 874 68 37 164 149 187 232 591 363 755 382 290 324 138 209 214 108 520 211 75 143 1,007 389 385 346 381 922 391 380 553 146 154 83 849 952 333 45 331 785 201 95 253 154 10 60 170 184 86 92 423 754 50
217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 24- Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Tabalong Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kabupaten Paser Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Berau Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Mahakam Ulu Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Bontang Kabupaten Bulungan Kabupaten Malinau Kabupaten Nunukan Kabupaten Tana Tidung Kota Tarakan Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Minahasa Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu Kabupaten Banggai Kabupaten Poso Kabupaten Donggala Kabupaten Toli Toli Kabupaten Buol Kabupaten Morowali Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Parigi Moutong 859 227 139 34 390 513 186 58 288 514 200 410 1,699 338 323 571 229 19 923 1,238 397 290 64 453 66 191 183 741 284 201 303 439 76 59 96 53 49 620 323 237 96 56 386 441 344 244 181 171 731
266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 25- Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Sigi Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Morowali Utara Kota Palu Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Bulukumba Kabupaten Bantaeng Kabupaten Jeneponto Kabupaten Takalar Kabupaten Gowa Kabupaten Sinjai Kabupaten Bone Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Pinrang Kabupaten Enrekang Kabupaten Luwu Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Toraja Utara Kota Makassar Kota Pare Pare Kota Palopo Kabupaten Kolaka Kabupaten Konawe Kabupaten Muna Kabupaten Buton Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Bombana Kabupaten Wakatobi Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kabupaten Pasangkayu Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamasa Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Majene Kabupaten Mamuju Tengah 225 523 56 290 579 196 302 136 527 644 1,128 176 543 514 733 251 328 291 218 274 151 266 517 229 660 341 2,245 318 273 393 360 33 73 463 269 15 226 94 92 307 24 60 13 11 294 25 269 122 340 118 16 32 262 437 351 636 378 100
324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 26- Maluku Maluku Utara Papua Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kabupaten Buru Kabupaten Seram Bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Barat Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Maluku Barat Daya Kabupaten Buru Selatan Kota Ambon Kota Tual Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Pulau Taliabu Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kabupaten Merauke Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Jayapura Kabupaten Nabire Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Paniai Kabupaten Mimika Kabupaten Sarmi Kabupaten Keerom Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Yahukimo Kabupaten Tolikara Kabupaten Waropen Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Mappi Kabupaten Asmat Kabupaten Supiori Kabupaten Mamberamo Raya Kabupaten Mamberamo Tengah Kabupaten Yalimo Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Nduga Kabupaten Puncak Kabupaten Dogiyai Kabupaten Intan Jaya Kabupaten Deiyai Kota Jayapura 54 16 14 21 16 25 14 105 9 69 11 85 8 282 171 73 213 50 8 174 73 170 151 92 106 14 108 19 123 158 29 42 11 28 22 5 152 74 74 15 18 39 10 145 82 82 71 7 55 221
KEDUABELAS 27- 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. Papua Barat Kabupaten Sorong Kabupaten Manokwari Kabupaten Fak Fak Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Wondama Kabupaten Kaimana Kabupaten Tambrauw Kabupaten Maybrat Kabupaten Manokwari Selatan Kabupaten Pegunungan Arfak Kota Sorong 69 126 59 36 72 99 25 48 2 6 19 5 386. 202 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif isolasi. Jika hasil maka perlu dilakukan pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu (exit-test) dilakukan pemeriksaan kembali untuk melihat apakah terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan virus perlu dilakukan erat harus dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan, k. upaya percepatan 3) treatment terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin ini dilakukan untuk orang dan upaya menurunkan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan vaksinasi harus laju penularan l. memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. yang sangat dibutuhkan : Gubernur, Bupati dan Wali kota agar: a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka: 1) dilakukan realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial; rasionalisasi dan/atau
KETIGABELAS : 28- 2) tata realokasi cara untuk kebutuhan penganggaran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; rasionalisasi tambahan dan dan/atau pendanaan penyaluran 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD): a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai oleh APBDesa, pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD): a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai oleh APBDesa, pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, data KPM BLT-DD sesuai b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD: a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD; b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a langsung pada dilakukan dengan pembebanan Belanja Tidak Terduga (BTT); c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/ atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil capaian alokasi anggaran penjadwalan ulang program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan d. tata rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020. cara penggunaan BTT dalam
29- KEEMPATBELAS : a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Instruksi Menteri b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218; 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. KELIMABELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2022 MENTERI DALAM NEGERI, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Tembusan Yth : 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman danInvestasi; 8. Menteri Sekretaris Negara; 9. Menteri Agama; 10. Menteri Keuangan; 11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 12. Menteri Kesehatan; 13. Menteri Sosial; 14. Menteri Ketenagakerjaan; 15. Menteri Perindustrian; 16. Menteri Perdagangan; 17. Menteri Perhubungan; 18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
30- 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 22. Sekretaris Kabinet; 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 25. Jaksa Agung Republik Indonesia; 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 28. Gubernur Bank Indonesia; 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan; 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik; 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.