Integritas | Profesional | Inovatif | Peduli Edisi Mei - Agustus 2018 STIA ERA 4.0 INFO KITA Selamatkan "Jekardah" dari Jelantah HIGHLITE ISSN. 2623-0496 Mempertahankan Sustainable Nationalism melalui Formula 4Competencies di Era Disruptive Innovation 4.0
1 st Susunan Redaksi Pelindung Dr. Makhdum Priyatno, MA Penanggungjawab Yogi Suwarno, Ph.D Pembina Dr. Augustin Rina Herawati, M.Si Pimpinan Redaksi Dr. Edy Sutrisno, M.Si Redaktur Pelaksana Retnayu Prasetyanti Editor Nila Kurnia Wati Layouter Fadly Dwi Saftayana Putra Keisha Dinya Solihati Martrisia Harikedua Fotografer Rindri Andewi Gati Ayunda Zidafrian Alamat Redaksi STIA LAN Jakarta, Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat, 10260 Salam Magistra! Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas limpahan rahmat untuk terus berkarya dan berinovasi, mendukung kemajuan bangsa dan neg- ara. Dalam kesempatan kali ini, segenap sivitas akademika STIA LAN Jakarta, untuk pertama kalinya dan dengan penuh antusias menyapa para pembaca dari berbagai kalangan melalui Majalah STIA Blitz edisi perdana. Kehadiran STIA Blitz dirasa mampu men- jadi ruang informatif dan edukatif sekaligus sarana interaksi bagi STIA LAN Jakarta dan masyarakat serta stakeholder dari beragam afiliasi. STIA LAN Jakarta bersyukur atas berbagai kemajuan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian yang telah diraih STIA da- lam beberapa tahun terakhir. Transformasi STIA LAN Jakarta se- bagai salah satu institusi pendidikan tinggi terapan telah memberi- kan banyak dinamika perubahan dalam ranah pendidikan maupun tata kelola manajemen sumber daya organisasi. Tim Redaksi berharap STIA Blitz dapat menjadi media yang mam- pu menjawab isu krusial; membantu meningkatkan budaya literasi, memberikan pelayanan informasi kepada publik, dan menampung publikasi penelitian dan pengabdian para sivitas akademika. Tak lupa, STIA Blitz juga berperan sebagai media pendukung fungsi transparansi institusi (selain website dan media sosial) yang dapat menjangkau masyarakat dan mendukung keterwujudan clean and open government. Selamat membaca!
content Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 1 HIGHlite 27 REVIEW Mempertahankan Sustainable Nationalism melalui Formula 4Competencies di Era Disruptive Innovation 4.0 3 AKADEMIKA The 1st international conference on governance, public administration and social sciences Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia 30 KOLOM Kerentanan Pondasi Ekonomi Negara Industri Pinggiran dalam Kerangkeng Disiplin Pasar Global 37 KATAmereka 15 OPINI Literasi Politik Menuju Tahun Demokrasi 24 PROfile 42 ENGLISHCorner 45 INFOKita Selamatkan "Jekardah" dari Jelantah
HIGHLITE Mempertahankan Sustainable Nationalism melalui Formula 4Competencies di Era Disruptive Innovation 4.0 "Revolusi Industri 4.0 bisa menjadi peluang dan ancaman, tidak hanya bagi kestabilan ekonomi, semangat nasionalisme milenial Indonesia juga tengah diuji" (Joko Widodo dalam Presidential Lecture CPNS, 2018) Pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation menjadi semakin masif di era revolusi industri 4.0. Base structure yang menjadi per- hatian pemerintah adalah peningkatan kualitas Human Develop- ment Index (HDI) di kancah internasional. Gebrakan peran milenial di era 4.0 menjadi penentu kualitas HDI. Pasalnya di era revolusi industri 4.0, kompetensi milenial dituntut semakin progresif. Tidak hanya peningkatan level HDI, reformasi kompetensi milenial turut merubah konteks nasionalisme gaya baru. Modernisasi nilai cinta tanah air dirasa urgent, nasionalisme perlu didudukkan pada ranah yang lebih strategis untuk mewujud- kan sustainable nationalism. Nasionalisme yang berkelanjutan merupakan bentuk internalisa- si sikap cinta tanah air yang kompleks, menyeluruh, dan dinamis. Artinya, ruh dan semangat bela negara dan cinta Indonesia perlu dipahami sebagai sesuatu yang tidak hanya berhubungan dengan dimensi politis, ekonomi, sosial dan budaya, namun juga dimensi ekologis dan dimensi digital sebagai penyokong eksistensi sebuah negara. Tentu, pemahaman akan sustainable nationalism terikat pada arus transisi lintas generasi. Setidaknya terdapat empat kualifikasi dan kompetensi milenial yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia dan menumbuh- kan semangat sustainable nationalism, meliputi (1) educational competence, kompetensi kognitif yang berbasis hard & soft skill seputar bidang keahlian tertentu; (2) ethical competence, kompe- tensi etis yang berwatak khas Indonesia, bersikap Pancasilais, dan mampu memahami konteks cinta tanah air dari perspektif yang lebih modern serta berkelanjutan; (3) technological competence, kompetensi berbasis internet of thing sebagai basic skill yang mampu membawa perubahan strategi pembangunan, termasuk di dalamnya kompetensi industri kreatif/digital yang dapat men- gukuhkan pondasi ekonomi nasional. (4) ecology and socio-cul- tural competence, kompetensi yang didasarkan pada endurance milenial dalam menghadapi perubahan iklim dunia, tantangan ekologis, dinamika dunia tanpa sekat, tidak gagap terhadap berb- agai budaya, sanggup beradaptasi dalam global culture, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai sosial dan budaya bangsa. Untuk mempertahankan cita rasa nasionalisme, milenial harus membaur dalam pergaulan global, namun tetap menjaga citra diri bangsa Indonesia. Penguasaan atas keseluruhan kompeten- si dapat menentukan arah pembangunan Indonesia. Harapannya, seluruh kompetensi diharapkan mampu menjadi bekal para mile- nial untuk menjaga keunggulan dan kualitas diri dalam memecah- kan persoalan bangsa. (RED) 1 Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz
3 Heraclitus, a Greek Philosopher once said, "nothing endures but change" E i n s t e i n a g r e e d b y s a y i n g , "the only thing constant in life is change". Quotes are fancy but they are indeed meaningful in reality. We, STIA LAN Ja- karta (School of Adminis- tration NIPA) believes that changes must be good and good changes are aims to achieve. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz AKADEMIKA 4.0 tak lagi sekedar wacana, alhasil, beragam aksi telah diupayakan oleh berbagai pihak, tak terkecuali organisasi sektor publik. Meski realita implementasi 4.0 belum sepenuhnya optimal, 4.0 menjadi fenomena yang sedang happening di ujung periode 1 pemerintah- an Jokowi. Topik yang sedang booming ini tentu menjadi perhatian khusus STIA LAN Jakarta. Selain berkutat pada penyusunan agen- da Grand Design Reformasi Birokrasi 4.0, kampus LAN Pejompon- gan ini tengah fokus mengembangkan jejaring kerjasama internasi- onal dengan beberapa akademisi dan praktisi di luar negeri sebagai bagian dari strategi capacity building di level organisasi. Sejak 2017, STIA LAN Jakarta sukses menggelar seminar interna- sional bertemakan reformasi administrasi publik bersama GMPA Graduate School of Public Administration-Seoul National Uni- versity (SNU). Diskusi akademis dalam International Seminar on Public Administration Reforms mengupas dinamika modernisasi administrasi mencakup eksistensi e-governance di berbagai sek- tor pelayanan publik. The shifting paradigm memang telah terjadi, orientasi pelayanan kian mengarah pada derajat kepuasan publik yang berdasar pada tingkat efisiensi dan efektivitas prosedur serta kualitas produk layanan. Untuk itu, sebagai bentuk komitmen STIA LAN Jakarta dalam memperkaya literasi, tema-tema khas reforma- si birokrasi dan e-governance dipilih sebagai bagian dari persiapan menyambut tren 4.0 dan transformasi digital dalam birokrasi. Di kesempatan lain, kunjungan Guangxi Institute of Public Admin- istration ke STIA LAN Jakarta menjadi salah satu momentum ker- jasama internasional yang turut mendukung kemajuan STIA LAN Jakarta di era 4.0. Apresiasi Guangxi Institute terhadap STIA LAN Jakarta menjadi prestasi tersendiri, pasalnya, tidak hanya sebagai tuan rumah, STIA LAN Jakarta berkesempatan menjadi narasum- ber dalam kegiatan knowledge sharing terkait manajemen kampus dan tata kelola pelayanan publik.
Studium Generale: e-Governance Implementation Initiatives: Transformation to Next Digital Bangladesh Awal tahun 2018, lagi-lagi, STIA LAN Jakarta menggelar seminar terbuka bertemakan e-governance, sebuah bahasan kekinian yang sangat relevan dengan ihwal 4.0. Tidak main-main, STIA LAN Ja- karta berkolaborasi dengan National Academy for Planning and Development Bangladesh, sebuah institusi pemerintahan yang memiliki fungsi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan seperti Kementerian PPN/BAPPENAS. Perjalanan panjang Bangladesh sempat dilalui oleh Indone- sia di awal 2008. Realitanya, tidak hanya di Bangladesh, pas- ang surut perjuangan reformasi birokrasi bidang informasi teknologi membuat Indonesia berbenah, kini, Indonesia mampu menyuguhkan best practices praktek e-governance di berbagai daerah di Indonesia dan bersama-sama men- dorong percepatan e-governance di Bangladesh. Hal yang sangat prinsipal dalam event ini adalah konten studium generale yang fokus pada comparative analysis antara Indonesia dan Bangladesh. Pun, tidak hanya sarat akan kajian teoritis, ranah empiris tentang praktek e-governance dari dua Negara menjadi topik apik yang sangat menarik. Indonesia dan Bangladesh -sep- erti yang telah diketahui oleh semua pihak- memiliki kesamaan status sebagai Negara yang sedang berkembang. Pertukaran ide/ gagasan ilmiah tentang lesson learnt dari masing-masing Nega- ra dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan dosen STIA LAN Jakarta dalam mengkaji persoalan pembangunan di Indonesia, termasuk bagaimana reformasi tata kelola pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Dibandingkan Bangladesh, Indonesia ternyata jauh lebih siap menghadapi tantangan e-world. Di awal 2010 muncul kegaduhan publik yang menyorot kegagalan pemerintah Bangladesh dalam memahami peran website dalam membangun e-governance. Ban- yak fakta terkait inefficiency fungsi portal online milik pemerintah, salah satunya website National Board of Revenue (NBR) atau Ban- gladesh Road Transport Authority (BRTA) yang ternyata masih harus melalui prosedur analog. Masyarakat masih harus mengun- duh sejumlah aplikasi, mencetaknya, mengisinya dengan alat tulis dan menyerahkannya kembali ke kantor-kantor perwakilan. Dalam prakteknya, Bangladesh memiliki tantangan birokrasi yang lebih kompleks dari Indonesia, kualitas sumber daya manusia aparatur belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan tuntut- an global governance. Di lain sisi, infrastruktur menjadi tantangan utama yang kerap terkendala financial assistance. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 4
The 1st international conference on governance, public administration and social sciences Tak lagi berperan sebagai co-host, STIA LAN Jakarta mantap menjadi tuan rumah The 1st International Conference on Gover- nance, Public Administration and Social Science (ICoGPASS). Kon- ferensi dengan multi topics yang dihadiri oleh lebih dari 200 partic- ipant dan presenter ini menjadi perhelatan akademis internasional pertama STIA LAN Jakarta di pertengahan tahun 2018. Melalui website icogpass.org.id, STIA LAN Jakarta mengundang ratu- san peserta dengan beragam afiliasi. Tanpa ragu-ragu, Dr. Adrian Campbell dari School of Government and Society, University of Birmingham, UK diundang sebagai keynote speaker didampingi oleh Prof. Indra Bastian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uni- versitas Gadjah Mada. Kedua keynote speaker memiliki absolute credibility; kualitas akademis yang tidak lagi diragukan oleh publik. Berkutat pada bahasan transformasi governance dan sustainable development, headline topic yang disampaikan oleh Dr. Campbell Public Administration and Social Science (ICoGPASS) - Towards Dynamic Governance and Sustainable Development tak jauh berbeda dengan upaya Indonesia dalam mendukung kondusivitas iklim inovasi pemerintahan dan reformasi birokrasi. Perbedaan konteks UK-Indonesia tak lantas membuat gap, materi dari Prof. Indra Bastian mampu menyempurnakan analisis den- gan menyajikan bahasan Indonesia sentris, sebuah kajian tentang berbagai dinamika governance and development di Indonesia se- cara makro. Bertempat di Grand Inna Malioboro Hotel, Yogyakarta pada 19 Juli 2018, berbagai judul karya ilmiah dipresentasikan dalam bebera- pa sesi. Output konferensi yang menyuguhkan layanan publikasi pada jurnal-jurnal maupun prosiding terindex Scopus menjadi pemicu ledakan antusiasme peserta. STIA LAN Jakarta memang menunjukkan komitmen serius dalam event ICoGPASS, seleksi pa- per cukup kompetitif, tulisan ilmiah terpilih telah ditargetkan dapat dengan mulus lulus index Scopus. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 6
Tajuk utama "Towards Dynamic Governance and Sustainable De- velopment Goals (SDGs) memang tengah menjadi sorotan para pemerhati governance dan pembangunan sejagat raya. Dynam- ic governance merujuk pada dinamisasis konsep pemerintahan yang selama ini dikenal statis dan hanya berdasarkan keputusan individualistik. Tantangan dalam governance sejatinya bersifat di- namis, dipengaruhi oleh banyak keputusan yang terintegrasikan, melibatkan proses belajar/adaptasi yang berkelanjutan dan se- cara bertahap, serta membutuhkan implementasi yang tepat, karena kesuksesan sebuah negara dapat diukur melalui kualitas pemerintahannya. Berbeda dengan dynamic governance yang masih cenderung baru, kajian sustainable development pada dasarnya telah lama menjadi tema diskusi akademis. Sejak Brundtland Report pada 1987, PBB melalui UNDP berkomitmen untuk melakukan contin- uous improvement pada bidang pembangunan yang ditopang oleh 3 aspek utama, yaitu ekonomi, sosio-kultural, dan lingkungan. Awal akhir 2015 segera setelah era Millenium Development Goals (MDGs) usai, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirintis oleh UNDP menjadi guideline baru dalam pembangunan. 7 Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz Praktek SDGs bergantung pada kualitas governance suatu negara. Konsep dynamic governance yang awalnya berhasil merubah tra- disi lama birokrasi Singapura telah menjadi primadona baru dalam paradigma governance. Melalui kegiatan ini, STIA LAN Jakarta mampu menunjukkan kon- sistensi dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam men- gelola kerjasama internasional. Rencananya, ICoGPASS menjadi agenda tahunan STIA LAN Jakarta yang dapat sustain dengan performa yang semakin baik.
Studium Generale STIA LAN Jakarta and University of Birmingham Public lecture atau lebih edgy dengan sebutan studium generale merupakan aktivitas rutin yang diselenggarakan oleh STIA LAN Jakarta. Kali ini, 23 Juli 2018, bertempat di gedung Makarti Bhak- ti Nagari, STIA LAN Jakarta sukses menjadi tuan rumah kuliah umum bertema Innovation, Effectiveness, and Policy Making in United Kingdom (UK). Antusiasme peserta terlihat sangat kentara, aula Makarti dipadati oleh lebih dari 200 orang dari beragam afili- asi. Menariknya, masih sama dengan The 1st International Con- ference on Governance, Public Administration and Social Science (ICoGPASS), Dr. Adrian Campbell dari University of Birmingham kembali menjadi narasumber utama yang menyajikan materi sep- utar dinamika inovasi governance di UK tanpa menghilangkan rel- evansi konsep dan praktek inovasi di Indonesia. Tak lekang oleh waktu, dinamika inovasi selalu menjadi topik menarik dalam aktivitas akademik. Inovasi, baik bersifat inkremen- tal maupun holistik berperan sebagai leverage dalam pembangu- nan dan governance. Di era disruptif, inovasi menjadi ihwal mutlak dalam birokrasi di setiap negara, tidak terkecuali UK. Dr. Camp- bell dengan gamblang mengupas berbagai tantangan reformasi birokrasi dan strategi inovasi pemerintah UK dalam mendukung terwujudnya dynamic governance yang didasarkan pada nilai-nilai efektivitas dan efisiensi. Inovasi tidak lantas berdiri sendiri, istilah yang kerap dipahami se- bagai kebaharuan ini didukung oleh prinsip dasar efektivitas dan efisiensi. Ketiganya bermuara pada kualitas proses dan produk dari perumusan kebijakan. Di UK, praktek inovasi dan perumusan Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 8
kebijakan yang efektif dan efisien didasarkan pada prinsip-prin- sip governance yang bernuanasa khas monarki. Berbeda dengan konteks lokal Indonesia, UK memiliki key principles yang melekat pada governance system. Dua prinsip dasar yang sangat kontra- diktif dengan perspektif Indonesia-sentris adalah parliamentary sovereignty dan constitutional monarchy. Menariknya, unsur New Public Management menjadi salah satu penciri governance di UK. Kesatuan negara monarki ini memilih menggunakan terminologi citizen daripada community. Meskipun demikian, prinsip-prinsip umum seperti rule of law dan neutrality tetap menjadi pedoman universal dalam governance. Bagi STIA LAN Jakarta, kuliah umum menjadi salah satu agenda ilmiah yang bersifat wajib. Forum akademis dengan mekanisme open access ini menjadi krusial bagi STIA LAN Jakarta, tidak hanya sebagai simbol eksistensi kampus di mata publik, kuliah umum memiliki peran sebagai fungsi edukasi yang melekat pada STIA LAN Jakarta. 9 Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz STIA LAN Jakarta and University of Birmingham
Lingkar Literasi STIA LAN Corner STIA LAN Corner merupakan aktivitas ilmiah rutin yang diseleng- garakan oleh STIA bekerjasama dengan stakeholders dari be- ragam afiliasi. Digagas oleh Alih Aji Nugroho, STIA LAN Corner memiliki empat kegiatan utama, yaitu diskusi publik mengenai lit- erasi, kelas penulisan kritis, kelas multimedia, dan kelas penelitian sosial. Harapannya, melalui STIA LAN Corner, sivitas akademika dan praktisi dapat mengembangkan kompetensi kognitif dan alur berpikir kritis birokrat guna mendukung percepatan reformasi bi- rokrasi di era digital. Dalam sesi perdana STIA LAN Corner, STIA LAN Jakarta berke- sempatan menyambut Redaktur Eksekutif Tirto.id, Nurul Qom- ariyah Pramisti dan Editor in Chief Birokratmenulis.org, Rudy M. Harahap sebagai pemantik diskusi dalam event bertajuk "Kelas Lit- erasi". Dua head director media yg sedang naik daun di kalangan milenial ini sengaja diundang untuk memberikan scientific analy- sis dan empirical overview tentang "mandegnya" tradisi literasi kri- tis di Indonesia, khususnya di kalangan Abdi Masyarakat. Diskusi ini terselenggara atas kerjasama non-profit-oriented dari STIA LAN Jakarta dengan Tirto.id dan Birokratmenulis.org. Tujuannya sederhana, semua stakeholders memiliki willingness yang sama dan beorientasi untuk meningkatkan tradisi literasi kritis di kalan- gan birokrat. Tak kalah menarik, kelas menulis dan kelas multimedia turut men- jadi pusat perhatian puluhan peserta dari Kementerian/Lembaga selain LAN dan STIA LAN Jakarta. Redaktur Eksekutif Tirto.id, Nurul Qomariyah Pramisti, untuk kedua kalinya menjadi pemateri handal yang memberikan beragam materi dan trik menulis ilmiah dan konten di media cetak/elektronik. Tidak hanya berbicara sep- utar motivasi untuk aktif menulis, Ibu Nurul membeberkan bebera- pa trik jitu tentang tata kelola penulisan, beberapa diantaranya ten- tang fokus, angle, outline, deskripsi, dan dialog. Nyambung dengan kelas menulis, kelas multimedia menyajikan konten practical yang mampu menunjang kualitas visual sebuah karya tulis, baik ilmiah maupun sekedar coretan opini ringan. Masih digawangi oleh Tirto. ID, kelas multimedia lebih fokus pada pengembangan wawasan art dan skill penggunaan digital tools. Tema-tema updated seperti ini dirasa krusial, terlebih lagi, semarak reformasi birokrasi dan rev- olusi industri 4.0 sedang trending di Indonesia. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 10
11 Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz
ISO 9001: 2015 untuk STIA LAN Jakarta STIA LAN Jakarta sukses memperpanjang status ter- sertifikasi ISO 9001: 2015 pada Juli 2018. ISO 9001: 2015 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah me- menuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk/jasa yang dihasilkannya. Hal ini tentu berimplikasi pada perbaikan kualitas pelayanan publik dan menajemen organisasi STIA LAN Jakarta. Se- bagai peraih sertifikat ISO 9001: 2015 dari SGS Indone- sia System Certification, STIA LAN Jakarta berorientasi pada keberhasilan dalam pemenuhan harapan publik secara lebih efektif. Tentu, dengan standarisasi tersebut, mahasiswa sebagai penikmat layanan tidak perlu ragu akan komitmen STIA LAN Jakarta dalam mengembang- kan inovasi dan perbaikan mutu pelayanan publik. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 12
Bedah Buku Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan Jalan (Prof. Oekan S. Abdoellah, MA., Ph.D) STIA LAN Jakarta menyambut Guru Besar Universitas Padjajaran, Prof. Oekan S. Abdoellah, MA., Ph.D, penulis buku Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan Jalan dalam acara Bedah Buku yang dihadiri oleh akademisi, praktisi, dan Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA. Diskusi seputar permasalahan pembangunan, termasuk kegagalan program pembangunan akibat permainan kekuasaan, dan disparitas hasil pembangunan dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi fokus utama. Prof. Oekan, dalam buku rilisan Gramedia ini fokus pada topik pengarusutamaan model pembangunan berkelanjutan yang mengembalikan kedaulatan dalam pengelolaan dan alokasi manfaat sumber daya alam. Bisa dibilang, melalui kegiatan ini, STIA LAN Jakarta aktif menggeliatkan forum literasi di kalangan sivitas akademika. 13 Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz
Euphoria STIA HUT LAN LAN RI ke 61 Jakarta 2 Agustus 2018, pagi hari di STIA LAN Jakarta nampak lebih riuh, jauh berbeda dari biasanya. Perayaan HUT LAN RI ke 61 terasa begitu meriah, pasalnya, seluruh pegawai LAN RI kompak meramaikan perlombaan voli, bulutan- gkis dan tenis meja di lingkungan STIA LAN Jakarta. Tak hanya lomba, halaman kampus biru-orange ini juga dihia- si berbagai atribut khas ulang tahun. Spot paling menarik adalah halaman depan gedung yang terlihat apik dengan pajangan payung hias warna pelangi. Suasana sendu terasa saat malam hari, payung dan nyala lampu mem- berikan pemandangan malam yang mengesankan. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 14
Literasi Politik Menuju Tahun Demokrasi Penulis : Bayu Mitra A. Kusuma - Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018 telah memasuki semester kedua. Hal ini menjadi reminder bahwa tahun demokrasi telah semakin dekat. Perlu kita tekankan kembali bahwa pada tahun 2019 pemilihan umum leg- islatif (pileg) dan pemilihan umum presiden (pilpres) akan digelar secara serentak yang membedakannya dengan pemilu-pemi- lu sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan besar saat ini adalah sudah sejauh mana pengetahuan publik tentang mekanisme pemilu 2019? Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Polit- ical Marketing Consulting yang juga dijadikan acuan oleh KPU menyebutkan bahwa pada tahun 2018 semester pertama, pen- getahuan publik tentang pemilu 2019 masih di bawah 50 persen. Rendahnya pengetahuan publik ini sedikit banyak terpengaruh oleh lambatnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diteken oleh pemerintah dan dilegalkan oleh DPR sehingga pros- es sosialisasinya pun menjadi terhambat. Apalagi menurut un- dang-undang yang baru ini, masa persiapan pemilu berkurang menjadi 20 bulan saja, berbeda dengan dengan Pemilu 2014 yang memiliki masa persiapan 22 bulan. Minimnya sosialisasi dan pengetahuan publik ini dapat berdampak pada meningkatn- ya potensi apatisme masyarakat dan semakin merebaknya uja- ran kebencian yang membuat situasi menjadi tidak kondusif. Sebagai refleksi, harus diakui bahwa sepanjang tahun 2017 ada- lah tahun yang cukup gaduh dengan isu-isu politik, terlebih jika isu tersebut berkelindan dengan agama dan rasial dimana akan menjadi semakin sensitif. Hal ini sebenarnya adalah masalah klasik, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Ibnu Rusyd atau Averroes bahwa jika ingin mengerahkan massa dalam jum- lah besar dan waktu yang cepat maka bungkuslah dengan isu agama. Kasus terbongkarnya sindikat Saracen juga semakin mempertegas bahwa ujaran kebencian berbau agama dan rasial sangat berpotensi untuk mempengaruhi dan meracuni hasil kon- testasi politik dalam demokrasi elektoral. Kita boleh saja selalu mengumandangkan konsep politik santun ataupun politik bermartabat. Akan tetapi hal tersebut tidaklah cukup karena faktanya sampai saat ini praktik black campaign dan money politics masih terus terjadi di berbagai penjuru neg- eri ini. Melihat situasi yang demikian, penting kiranya kita meng- galakkan literasi politik. Literasi politik bagi masyarakat menjadi begitu strategis mengingat saat ini perbedaan atau gap akses informasi antara masyarakat perkotaan maupun pedesaan telah demikian menipis. Di zaman yang serba digital ini, dengan sedikit memainkan je- mari saja berbagai pemberitaan terkait isu politik menjadi begitu mudah didapatkan oleh siapapun. Apalagi kekuatan viral melalui media sosial dan aplikasi chating semakin mempercepat arus penetrasi informasi. Oleh karena itu nilai strategis dunia maya harus dimanfaatkan sebagai salah satu alat untuk melakukan literasi politik yang efektif. Hal ini juga untuk merubah pola pikir masyarakat yang relatif banyak terpengaruh oleh informasi dari dunia maya yang menyesatkan dan mendistorsi kondisi riil kare- na adanya kepentingan kelompok tertentu. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan literasi politik? The American Library Association mendefinisikan literasi sebagai suatu keterampilan dalam mencari, memanfaatkan, 15 Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz OPINI
Literasi Politik Menuju Tahun Demokrasi dan mengevaluasi informasi untuk me- mecahkan problematika. Literasi tidak sekedar dimaknai sebagai upaya mema- hami sebuah teks pemberitaan, tetapi juga dalam konteks sosial yakni menum- buhkan masyarakat yang rasional, memi- liki kesadaran kritis, serta mendorong partisipasi aktif dalam berbagai dinamika politik. Harapannya melalui literasi politik masyarakat dapat berperan aktif untuk mewujudkan demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas. Literasi juga menjadi bagian penting da- lam penguatan basis pengetahuan poli- tik masyarakat, melawan apatisme, dan melakukan kontra narasi pada ujaran kebencian. Namun perlu disadari bahwa literasi adalah konsep yang bersifat evo- lutif. Artinya masyarakat membutuhkan waktu dan pendampingan dalam proses penguatan kapasitas etika dan intelektual politik mereka. Pendampingan ini bukan saja menjadi tugas pemerintah - terlebih melihat kondisi saat ini dimana relasi KPU dan Bawaslu menjadi sorotan - me- lainkan mejadi tugas kita bersama dalam mengawal proses perjalanan demokrasi Indonesia yang terus berbenah menuju kedewasaan. Harapannya, literasi politik yang baik dapat meningkatkan kualitas pemilu dan kembali mengulang momen epic Jokowi-Prabowo di Asian Games, tentunya nanti, di ajang pilpres 2019. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 16
Generasi Millenial Pemimpin Harapan Bangsa Penulis : Abiseka Anoraga, S.AP, M.AP - ASN STIA LAN RI Sudah 73 tahun kemerdekaan kita rasakan dan kita semua menyadari bahwa sumbangsih pejuang terha- dap kemerdekaan sangatlah besar. Mereka rela men- gorbankan nyawa demi sebuah kemerdekaan bang- sa. Lantas, bagaimana dengan sekarang? Negara Indonesia dibangun melalui peradaban yang sangat panjang dari jaman kerajaan hingga jaman modern bahkan sampai saat ini yang muncul dengan sebutan jaman generasi Millenial. Generasi era millenial saat ini, banyak diperbincangkan dalam berbagai tatanan elemen masyarakat. Perkembangan Generasi Millen- ial yang perlu beradaptasi dengan sejarah, menunjuk- kan bahwa primordialisme dan tradisionalisme dapat memperkuat entitas nasionalisme yang mengikuti perkembangan arus globalisasi yang ada. Indonesia yang tidak pernah luput dari perkembangan zaman yang berlandaskan sejarah maka akan dapat dengan mudah melihat serta memahami perkembangan In- donesia secara sederhana. Hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra dengan banyak tampilnya tokoh-tokoh muda da- lam Pemilihan Kepala Daerah maupun calon ang- gota legislatif 2019. Beberapa waktu belakangan intensitas pemunculan figur-figur muda yang be- rani menawarkan solusi masa depan bangsa di ranah publik semakin tinggi. Melihat data yang masuk ke KPU/KPUD di kabupaten kota, banyak anak muda yang bermunculan untuk men- awarkan gebrakan atau penyaluran aspirasi melalui jalur legislatif. Keberanian kaum muda untuk unjuk diri di tengah masih dominannya peran tokoh-tokoh senior di kancah politik nasional patut kita beri apre- siasi positif. Kelompok muda yang mewakili genera- si baru yang penuh dinamika diharapkan membawa gairah dan terobosan baru yang mampu membawa perjalanan bangsa ini menuju pintu keberhasilan, mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain. Kemunculan orang-orang muda dalam kancah politik adalah sebuah keniscayaan, tak mungkin terelakkan. Zaman terus bergerak, kaum muda tak lagi hidup da- lam suatu isolemen. Bangsa ini masih terlihat gejala seolah-olah kita masih hidup dalam dunia impian kita sendiri. Kadang-kadang terbaca atau terdengar uca- pan-ucapan yang meneropong dunia luar le- wat sebuah lensa yang sudah usang, sehingga bayangan kita mengenai dunia luar itu tidak sera- si dengan kenyataan, hanya serasi dengan impi- an kita sendiri. Untuk itu pemikiran politik pemu- da jaman now melihat bahwa saat ini gagasan gerakan politik dapat terkonsolidasi secara ma- sif melalui entrepreneur, start up business, dan social entrepreneurship. 17 Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz
Kesadaran politisi muda untuk ikut berproses dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik dan modern harus didukung dengan sebaik-baiknya. Seh- ingga diakhir dari gerakan politik yang ada sekarang adalah Youth Government (Pemerintahan Pemuda). Kepemimpinan politik era millenial saat ini sudah mu- lai bermunculan dengan pemikiran-pemikiran inovatif yang modern dengan tetap berlandaskan budaya tr- adisiona. Kepemimpinan politik dalam pemerintahan yang ada saat ini bermunculan generasi generasi mil- lenial yang sangat kompeten dan mampu menjawab tantangan era global yang semakin berkembang. Saat perjalanan bangsa ini macet tidak seperti yang diharapkan, orang-orang mudalah yang punya ke- wajiban memimpin barisan perubahan. Justru aneh kalau anak-anak muda kita hanya berpangku tangan, cuek, tidak mau peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Pergerakan sebuah bangsa tidak per- nah terlepas dari upaya dan kerja keras dari kaum mudanya. Segala kreativitas, inovasi, idealisme, dan integritasnya kian kental dalam jiwa-jiwa muda. Photo from Leadership Sossec Inc Sedikit menilik sejarah Indonesia, peran kaum muda kian terasa dalam membawa bangsa ini keluar dari kenistaan para penjajah. Pada 1908, muncul Keban- gkitan Nasional, lalu Sumpah Pemuda (1928), Ke- merdekaan Republik Indonesia (1945). Kemudian pergerakan pemuda pascakemerdekaan, Peristiwa Malari (1974), dan gerakan Reformasi (1998) yang merupakan sejumlah deretan noktah sejarah pemu- da yang menjadi bagian peradaban Indonesia. Hing- ga saat ini, peran dari kaum muda sangat dibutuhkan meskipun dengan cara-cara dan permasalahan yang berbeda. Pengaruh kaum muda memang membawa angin segar bagi peradaban dan kemajuan bangsa ini. Di bawah kepemimpinan jiwa-jiwa muda, Indo- nesia mulai menemukan jati dirinya dengan mampu terbebas dari penjajah masa itu. Namun, pergerakan pascakemerdekaan terus mendidik Indonesia untuk terus dewasa melalui upaya-upaya yang dilakukan kaum muda. Dengan semangat yang begitu besar sudah selayaknya bangsa yang besar mampu meng- hargai dan membangun integritasnya dengan dengan melibatkan kaum muda dalam pembangu- nan nasional. Beranjak dari kontribusi kaum muda da- lam membangun bangsa, ada hal penting yang perlu diperhatikan bahwa kepemimpinan kaum muda yang spektakuler tidak semata-mata timbul dari dirinya. Jadi kita patut bersyukur dengan makin bertam- bahnya orang-orang muda yang berani men- calonkan diri sebagai presiden, anggota DPR, Photo from Refresh Leadership Bangsa ini masih terlihat gejala seolah-olah kita ma- sih hidup dalam dunia impian kita sendiri. Kadang- kadang terbaca atau terdengar ucapan-ucapan yang meneropong dunia luar lewat sebuah lensa yang su- dah usang, sehingga bayangan kita mengenai dunia luar itu tidak serasi dengan kenyataan, hanya serasi dengan impian kita sendiri. Pilkada merupakan tolok ukur sejauh mana sebagai sebuah bangsa yang merdeka, kaum muda daerah mampu menunjukkan prestasinya dalam berjuang membela keadilan dan menegakkan demokrasi. Dan, sebagai harapan bang- sa, kaum muda mesti mengamalkan perbuatan yang positif dan konstruktif untuk memenuhi panggilan penderitaan rakyat. Iklim politik di daerah yang mela- laikan hak-hak kaum muda daerah untuk berpartisi- pasi dalam pilkada segera dibenah. Kesadaran politi- si muda untuk menuntut peran mereka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah semestinya direspons dengan sebaik-baiknya. Walau begitu, tidak sedikit yang memandang sinis tampilnya tokoh-tokoh muda dalam kancah politik nasional dengan berbagai alasan. Misal- nya tokoh muda disebut masih minim pengala- man, idealis yang cenderung tidak realistis, mele- dakledak, kurang bijaksana dalam mengambil keputusan, dan sebagainya. Intinya, tokoh-tokoh senior masih meragukan kemampuan anak- anak muda ini jika mereka benar-benar diberi mandat oleh rakyat menjadi pemimpin nasional. Reaksi kalangan senior ini sangat manusiawi. Mungkin mereka "takut" bersaing dan tidak bisa lagi mengikuti dinamika kaum muda. Tokoh-to- koh senior yang sebagian besar telah merasakan bagaimana mendapatkan kekuasaan cenderung Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 18
ingin mempertahankan apa yang telah mereka capai. Ada rasa tidak rela kalau "anak-anak kemarin sore" yang dipercaya menjadi pemimpin nasional. Namun, dibutuhkan perhatian, kesigapan, doron- gan, dan budaya yang mendukung kepemi- mpinan kaum muda. Peran dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah sangat menentu- kan kualitas kaum muda serta akan menentu- kan kemajuan bangsa di masa mendatang. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas kaum muda. Pertama, jenjang pendidikan yang ditempuh menentukan pola berpikir dari pemu- da tersebut. Berdasarkan pengalaman sejarah, pergerakan nasional yang diawali dengan Ke- bangkitan Nasional (1908) dimulai dari pemu- da terpelajar. Boedi Oetomo menjadi saksi atas pergerakan kaum muda Indonesia yang mer- upakan awal dari kebangkitan bangsa. Kedua, perilaku sosial yang dimiliki oleh kaum muda seperti sikap idealis, nasionalis, ideologis, dan demokratis. Sikap semacam ini akan memen- garuhi pergerakan kaum muda dalam memban- gun bangsa. Layaknya yang terjadi dalam gerakan Reforma- si (1998), pergerakan kaum muda, khususnya mahasiswa, melakukan upaya menggulingkan pemerintahan yang otoriter. Pada masa itu, mahasiswa menuntut adanya reformasi da- lam pemerintahan. Pergerakan yang dilakukan itu dilatarbelakangi sikap mahasiswa ketika demokratis. Kekuasaan negara harus ditentukan oleh rakyat, bukan penguasa dalam pemerin- tahan. Kepemimpinan kaum muda harus mulai dikembangkan melalui proses-proses penem- paan diri dengan dukungan berbagai pihak. Yang mana akan memberikan sumbangsih kaum muda untuk terus berkarya dalam membangun bangsa. Gelora akan kepemimpinan kaum muda memang akan menemui babak baru dalam se- jarah Indonesia. Pendidikan dan perilaku sosial akan memberikan dampak yang signifikan da- lam menentukan arah pergerakan bangsa. Maka, kualifikasi atas kedua hal tersebut perlu diperha- tikan untuk menciptakan pemuda bangsa yang berkualitas. Melalui kedua unsur itu pula dihara- pkan muncul generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing dalam memajukan bangsa dengan mampu menjawab berbagai tantangan global yang akhir-akhir ini semakin dirasakan oleh bangsa ini. Di masa mendatang, sudah dipasti- kan generasi mudalah yang akan mengemban tugas memimpin Negara, baik pada tingkat daerah 19 Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz maupun nasional. Oleh karena itu, siapapun berpan- dangan (tidak hanya kalangan intelektual, akademisi, tetapi juga profesional) diperlukan suatu upaya yang berkesinambungan untuk mempersiapkan pemuda sebagai generasi-generasi penerus yang cakap dan mumpuni serta selalu bertuturkata, bertingkahlaku dan bertindak hendaknya sesuai dan mencerminkan Pancasila sebagai dasar pedoman bermasyarakat yang baik dalam sebuah Negara demi mewujudkan suatu tatanan kehidupan kebangsaan yang sejahtera dan berkeadilan sesuai dengan tujuan nasional yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945
ETIKA DAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA Penulis : Ridwan Rajab - Dosen STIA LAN Jakarta "Bahasan ilmiah sederhana ini adalah se- dikit goresan pena saya yang semoga bisa menjadi pengantar pesta demokrasi ta- hun 2019 bagi Aparatur Sipil Negara, guna melanjutkan pengabdian sebagai Apara- tur Negara, Abdi Negara dan Abdi Mas- yarakat." Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 20
21 Di pertengahan April 2019, gegap gempita pesta demokrasi di Indonesia akan menjadi panggung politik terbesar dalam kurun waktu 5 tahun tera- khir. Antusiasme masyarakat nampak begitu luar biasa. Tak heran, ajang pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden; Anggota DPR; DPR; dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terus menjadi buah bibir khalayak ramai. Suguhan aneka informasi tersaji untuk para pemegang hak pilih -para pe- nentu jumlah suara. Tentu, berbagai informasi berisi rayuan, janji, dan aja- kan dalam bentuk program yang akan diwujudkan sebagai kue demokrasi lima tahun ke depan. Pesta demokrasi bukan gegap gempita biasa, seluruh amunisi yang dimi- liki oleh para aktor politik akan ditumpahkan dengan cara apapun, tidak hanya untuk memeriahkan, namun juga memenangkan kontestasi politik dengan berbagai cara. Publik kembali bertanya, "ASN berada pada posisi mana? Akankah hak pilih ditentukan oleh kongsi dengan para elit? Netralitas birokrat dalam pemilu bukanlah bahasan baru. Sentilan terkait kooptasi birokrasi oleh politik ternyata justru terkesan tak lekang oleh wak- tu. Sejak berakhirnya masa Orde Baru hingga menjelang pemilu serentak 2019, topik netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap ramai dibicarakan. Dalam ranah teoritis, netralitas seharusnya dipahami sebagai sikap profe- sional ASN yang didasarkan pada aturan hukum dan norma kepegawaian. Secara substansial, fokus UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara fokus pada peran dan fungsi PNS sebagai obyek netralitas, ter- lepas dari dinamisasi kegiatan politik praktis yang sarat intervensi. Perlu digarisbawahi bahwa peran PNS dalam pemerintahan selalu berkorelasi dengan banyak pihak yang berkepentingan. Jika netralitas tidak diimbangi oleh kriteria dan standar pembatasan, maka sangat dimungkinkan asas netralitas hanya menjadi slogan yang minim implementasi. Praktek Netralitas Birokrasi Seperti biasa saat saya berada di ruang kerja, konsumsi pertama saya adalah membaca koran Republika yang setiap pagi disiapkan oleh Pak Jono, pada kolom tertentu saya sempat membaca pemberitaan terkait sambutan Bupati (maaf tidak menyebut daerahnya) yang baru saja dilan- tik oleh Gubernur. Dalam sambutannya di hadapan para Aparatur Sipil Negara di daerahnya, beliau mengungkapkan: "Saudara-saudara, saya hadir disini bersama Wakil Bupati untuk menyam- paikan beberapa gagasan saya sebagaimana yang sering saya sampaikan disaat proses Pilkada. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya berharap saudara-saudara dapat bekerja dengan baik, melayani masyarakat dan penuh dedikasi serta disiplin. Saya tidak ingin permasalahan masyarakat terabaikan, untuk itu, bekerjalah dengan baik, tidak usah memikirkan hal- hal yang menjadi kewenangan saya, yang pasti dalam beberapa waktu ke depan, saya akan mengevaluasi dan melakukan perombakan, dan bagi yang tidak mendukung saya selama ini dalam pesta demokrasi kemarin, tentu saya anggap tidak akan mendukung program saya, sehingga saya berharap untuk merenungi kembali dan jika tidak maka saya mempersi- lahkan saudara untuk bersiap tidak lagi dalam pemerintahan saya." Selanjutnya, saya jadi teringat pada Pilkada tahun 2010 Kabupaten Tan- gerang yang harus diulang berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, karena keterlibatan para Aparatur Sipil Negara. Memang, fenomena sep- erti ini bukanlah hal baru, sejak jaman Orde Lama sampai Orde Baru, pe- manfaatan kekuatan Birokrasi sudah menjadi role model perilaku politik para penguasa. Hingga era Orde Baru, selama 32 tahun, para elit birokrasi seakan lupa bahwa mereka adalah jembatan antara kepentingan Negara dan Masyarakat. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz
Dalam perilaku etika netralitas, pengalaman saya di era Orde Baru, saat mengikuti Pelatihan Pencoblosan di Kantor LAN Perwakilan Sulawesi Se- latan, yang dilaksanakan oleh Kantor wilayah Departemen Penerangan. Pelatihan tersebut wajib diikuti oleh seluruh pegawai dan para pegawai yang tidak sempat hadir diharuskan membuat laporan atas ketidak had- irannya. Singkat cerita, setelah dilakukan penjelasan sampai pencoblosan, lalu dihitung jumlah suara, ternyata ada 2 (dua) pegawai yang mencoblos selain Partai Golongan Karya (Golkar), lalu diidentifikasi oleh penyelengga- ra, karena rupanya surat suara sudah diberi kode. Selanjutnya saya dipang- gil karena mencoblos selain Golkar. Inilah praktek pelanggaran etika yang paling memprihatinkan di eranya, karena dewa demokrasi yang menghar- gai perbedaan, kebebasan dan rahasia telah dilanggar oleh penyelenggara yang juga adalah ASN. Tentu jika kita ingin melihat keseluruhan permasalahan Birokrasi dalam kancah politik hingga saat ini, akan ditemukan egitu banyak persoalan yang berkaitan dengan netralitas, yang inti masalahnya adalah posisi Ne- tralitas Birokrasi dalam Pesta Demokrasi. Pemanfaatan Birokrasi memang merupakan Hal yang sangat Seksi bagi Para Kompetitor politik, mereka menganggap bahwa pertarungan Politik itu sangat ditentukan oleh seber- apa besar tingkat dukungan serta keterlibatan para penyelenggara negara untuk memberi kontribusi ataupun dukungan bagi mereka. Teori Birokrasi dan Demokrasi Membahas istilah Birokrasi, menurut Baron de Grimm pada tahun 1764 (dalam Albrow, 1970) , bukanlah hal mudah. Kata sepakat terhadap istilah tersebut sampai detik ini belum diketahui, hanya saja De Gournay (dalam Albrow, 1970) pernah menulis tentang birokrasi namun belum merumus- kan titik terang tentang birokrasi, karena pengistilahan yang kabur. Lalu Albrow (1970) sedikit menjelaskan bahwa dari sekian definisi tentang birokrasi, memunculkan dua istilah yang disepakati, yakni Birokrasi mer- upakan pemerintahan oleh para pegawai dan birokrasi merupakan suatu bentuk khusus dari organsasi. Gournay mengemukakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh para pejabat, hal senada juga dikemukakan oleh Harold Laski (1930) dan Lasswell dan Kaplan (1950) lalu pandangan tersebut mendapat sang- gahan dari Max Weber yang mengatakan bahwa sangat sulit dimenger- ti pendapat yang menyamakan antara sosok pejabat dan penguasa. Bi- rokrasi akan berjalan dengan baik jika pengisian jabatan didasarkan pada kemampuan yang bisa dikriteriakan. Ujian, profesionalitas, gaji dan karir harus diatur secara pasti karena merupakan satu-satunya mata rantai per- sonal maupun jabatan dengan orang-orang yang mengisinya. Pernyataan Weber sebagaimana dikutip oleh Gerth dan Mill (1946) bahwa dalam kondisi normal, kekuasaan birokrasi berkembang dengan baik dan senantiasa bersifat kompleks. Dalam kondisi demikian, para politisi ber- bakat akan selalu menemukan posisi bagi diri mereka sendiri dalam struk- tur yang diisi oleh para teknokrat profesional. Sejalan dengan pendapat tersebut, Robert Merton (1952) melihat kecenderungan yang menghawa- tirkan dan terkandung dalam setiap organisasi yang memiliki kewenan- gan pemerintahan, yakni kecenderungan self-service dimana orang-orang yang ada di dalamnya (para aparatur) akan melayani dirinya sendiri dan mengacaukan fungsi pelayanan yang harus mereka emban, yang digam- barkan oleh Grozier (1964) sebagai birokrasi dari suatu organisasi yang tidak dapat mengoreksi prilakunya sendiri, berdasarkan kesalahan yang telah dibuatnya sendiri. Francis Rourke (1984) selanjutnya mengemukakan bahwa dalam pers- pektif netralitas birokrasi, cukup sulit bagi birokrasi untuk benar-benar ne- tral, karena meskipun dalam ranah teoritis, birokrasi hanya berfungsi un- tuk melaksanakan kebijakan politik, namun dalam ranah praktis, birokrasi juga dapat berperan dalam membuat kebijakan politik. Selanjutnya, Ro- urke menjelaskan bahwa netralisasi birokrasi dari politik adalah hampir tidak mungkin, sebab jika partai tidak memberikan alternatif program pengembangan dan mobilisasi dukungan, maka birokrasi-lah yang akan melaksanakan tugas-tugas itu sendiri, serta mencari dukungan di luar par- tai politik yang dapat memberi dukungan bagi birokrasi dalam merumus- kan kebijakan politik. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 22
23 Etika Netralitas Aparatur Dari uraian sebelumnya terkait persoalan netralitas ASN, maka untuk menjaga netralitas birokrasi, dirumuskan bahwa ASN adalah aparat profe- sional dengan kompetensi/karier yang handal, bermoral dan terbebas dari perilaku kolusi, korupsi maupun nepotisme. Aparatur profesional merupa- kan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik un- tuk memberikan pelayanan publik. Guna mewujudkan hal tersebut, dalam melaksanakan tugasnya, sosok aparatur seharusnya terhindar dari inter- vensi politik, dan untuk memahami langkah tersebut maka sosok Aparatur Sipil Negara harus memahami secara utuh etika sebagai seorang Pega- wai Negeri Sipil, terlebih yang berkaitan dengan netralitas. Dalam diri ASN telah melekat nilai-nilai yang diatur dalam peraturan perun- dang-undangan maupun dalam sumpah jabatan sebagai aparatur pemer- intah. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nega- ra, dalam pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa, "setiap ASN tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Menindaklanjuti amanah tersebut, Kemen- panRB telah mengeluarkan surat kepada para Pejabat Negara baik pusat maupun daerah tentang pelaksanaan amanah netralitas ASN. Netralitas ASN sesungguhnya merupakan sikap seorang aparatur terkait ketidakberpihakan terhadap satu kelompok atau partai politik tertentu. Hal ini bukanlah sebuah jargon aparatur, pada konteks yang lebih mendalam, sikap netralitas harus dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku karena sebelum melaksanakan tugas, masing-masing ASN diwajibkan mengangkat sumpah yang dimulai dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa penggalan sumpah saya kutip sebagian, yang saya anggap penting untuk diingat kembali, yaitu: "Bahwa saya akan mentaati segala perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian dan tanggungjawab". Bahwa saya, akan sen- antiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri saya sendiri, seseorang atau golongan". Jelaslah bahwa disiplin etika dan sikap netral seorang ASN merupakan hal yang mutlak dan telah dituangkan dalam berbagai peraturan hukum. Bila ditemukan adanya pelanggaran etika oleh ASN, maka KemePanRB, telah menyiapkan berbagai sanksi berkaitan dengan pelanggaran oleh ASN. Untuk diingat kembali dan untuk mencegah tindakan keberpihakan ASN dalam pemilu 2019, beberapa sikap ASN yang perlu dihindari diantaranya: Melakukan pendekatan terhadap partai politik; Memasang atribut yang mempromosikan calon pemimpin daerah; Menghadiri deklarasi calon pemimpin daerah dengan atau tanpa atribut partai; Mengunggah, menanggapi, atau menyebarluaskan gambar maupun visi misi calon kepala daerah Melalui media sosial; Menjadi pembicara dalam pertemuan partai. Kesimpulan Genderang Pesta Demokrasi 2019 telah ditabuh dan untuk pertama kalinya akan dilakukan secara serentak, baik Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, maupun Kabu- paten/Kota. Tentu, seluruh energi akan dikerahkan untuk meraih simpati dan ke- menangan dalam pertarungan politik. Salah satu elemen yang sangat strategis dalam memenangkan pertarungan tersebut adalah adanya dukungan para penye- lenggara negara (ASN) yang dianggap sebagai aktor yang sangat dekat dengan publik. Asumsinya, kedekatan ASN dengan publik berimplikasi pada derajat ke- menangan partai politik. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia telah mencatat bahwa dukungan aparatur berdampak sig- nifikan pada tingkat kemenangan partai peserta pemilu. Pada satu sisi, para aparatur juga tidak dapat semena-mena melibatkan diri dalam kancah pesta demokrasi karena setiap sikap dan tindakannya harus berorientasi pada kepentingan publik. Porsi intervensi ASN dalam politik telah diatur dalam ban- yak aturan yang membatasi bahkan melarang tindakan politis ASN. Oleh karena itu, seorang aparatur dalam pesta demokrasi, harus netral atau tidak berpihak pada kelompok tertentu namun mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut merupakan etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan. Ingat, jangan melanggar, ada banyak sanksi yang telah disiapkan oleh K/L/D yang turut berperan dalam pembinaan dan pendayagunaan aparatur negara. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz
Rubrik profil ditujukan untuk men- gupas informasi tokoh/figur inspira- tif yang tentunya dapat menjadi role model bagi semua kalangan. Namun, pada edisi perdana ini, tim STIA Blitz dengan bangga menyajikan ulasan singkat tentang profil STIA LAN Ja- karta beserta serba-serbi menarik ten- tang STIA LAN Jakarta. Bak pepatah "tak kenal maka tak sayang", redaktur pelaksana STIA Blitz mengajak pem- baca mengenal "kampusnya para bi- rokrat" STIA LAN Jakarta baik secara formal maupun segala serba-serbi yang tidak banyak diketahui publik. Pada Selasa siang 18 September 2018 bertempat di ruangan Ketua STIA LAN Jakarta, tim STIA Blitz mengulik beragam informasi seputar STIA LAN Jakarta dengan memandu wawan- cara eksklusif bersama Dr. Makhdum Priyatno, MA, Ketua STIA LAN Jakarta. Hasil interview dirasa cukup mewakili figur STIA LAN Jakarta, optimis na- mun tidak berlebihan. Untuk memu- dahkan pembaca, narasi hasil waw- ancara kami kemas secara deskriptif namun apik dilengkapi dengan beber- apa penggalan Q & A antara STIA Blitz dan Bapak Makhdum yang tertera da- lam paragraf berikut: PROFILE Seputar STIA LAN Jakarta Wawancara Eksklusif dengan Ketua STIA LAN Jakarta Dr. Makhdum Priyatno, MA Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 24
Apa dan siapa STIA LAN Jakarta? STIA LAN Jakarta adalah sebuah institusi pendidikan tinggi; sebuah kampus negeri di bawah LAN. Siapa STIA LAN Jakarta? Me- mang, tidak semua orang mengetahui. STIA LAN Jakarta didirikan pada tanggal 24 De- sember 1960 berdasarkan Keputusan Men- teri Pertama RI No. 578/MP/1960 dengan nama Perguruan Tinggi Dinas Ilmu Admin- istrasi Negara (PTDIAN). Sejak pendiriannya, PTDIAN menyelenggarakan jenjang pendi- dikan Sarjana (Strata Satu), jurusan Ilmu Administrasi Negara. Melalui Keppres No 8 Tahun 1999 tentang LAN, STIA LAN Jakarta merupakan Sekolah Tinggi Kedinasan dalam bidang administrasi, yang keberadaannya diatur dengan Keppres No 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara. Saat ini, Pro- gram Studi fokus pada kajian terapan bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Administrasi Bisnis Sektor Publik, Manajemen Keuangan Negara, dan Administrasi Pembangunan Negara. Lalu apa yang berbeda tentang STIA LAN Jakarta? Hingga wisuda ke-54 tahun 2017, STIA LAN Jakarta berhasil mencetak lebih dari 22.000 alumni yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, bekerja di institusi pemerintah pusat maupun daerah. Kalangan birokrat tentu paham betul apa kekhasan kampus ini. Berbeda dengan masyarakat umum, gaung STIA LAN Jakarta memang belum terdengar lantang. Perbedaan yang sangat kentara adalah kategori mahasiswa yang notabene adalah para pegawai yang bekerja di institusi pemerintahan atau badan publik seperti BUMN/D. Inilah alasan mendasar mengapa STIA LAN Jakarta tidak se-famous Politeknik Keuangan Negara (PKN/STAN), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN/STPDN), dan sekolah kedinasan lain yang membuka kuliah regular bagi mahasiswa umum. Kondisi demikian justru memberikan citra eksklusif bagi STIA LAN Jakarta, pasalnya, kampus kedinasan ini dapat menjadi kampus acuan bagi para pegawai pemerintahan yang ingin melanjutkan studi. Uniknya, banyak mahasiswa bilang "kuliah di STIA LAN Ja- karta itu gampang masuknya, tapi susah keluarnya, tapi sekali keluar, langsung jadi pejabat". Kami juga bangga, banyak Kement- erian/Lembaga mengakui kualitas lulusan STIA LAN Jakarta, tidak terkecuali Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berwewenang atas penyetaraan ijazah para lulusan STIA LAN Jakarta. Terkait komitmen untuk terus menjadi kampus unggulan di bidang terapan, bagaimana STIA menyikapi dinamika perubahan? STIA LAN Jakarta, sebagai insitusi pendidikan yang meskipun telah memiliki sejarah panjang dan kontribusi yang relatif signifikan bagi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, memang tengah menghadapi kondisi lingkungan yang berbeda dari tahun-ta- hun sebelumnya. Bahkan, STIA LAN Jakarta diprediksi akan menghadapi perubahan lingkungan yang sangat dinamis, tidak hanya terkait public demand yang semakin tinggi, tantangan terhadap inovasi pendidikan di era revolusi industri 4.0 akan jauh lebih kompleks. Dalam hal ini, salah satu perubahan mendasar yang dilakukan oleh STIA LAN Jakarta adalah transformasi paradigma, sebuah pergantian status dari perguruan tinggi akademik menjadi perguruan tinggi terapan yang lebih fokus mengembangkan program studi terapan. Langkah strategis terkait the shifting paradigm ini dinilai menjadi bentuk respon yang paling tepat, pasal- nya, STIA LAN Jakarta dituntut untuk melakukan tindakan adaptif guna memenuhi kebutuhan publik di bidang pendidikan. Untuk itu, sebagai bentuk upaya peningkatan komitmen mutu, STIA LAN Jakarta mengusung visi "Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan dalam Bidang Administrasi Terapan". Misi-misi pendukung visi STIA LAN Jakarta diantaranya: a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Administrasi terapan yang berkualitas untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas Aparatur Negara b. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan inovasi yang berkualitas di bidang administrasi terapan untuk men dukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di bidang adaministrasi terapan agar bermanfaat bagi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah d. Pemberian dukungan manajemen dan teknis lainnya secara efisien, efektif, rasional, dan akuntabel untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi pada STIA LAN Jakarta e. Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana STIA LAN Jakarta Dalam menjalankan misinya, STIA LAN Jakarta, sebagai sebuah organisasi sektor publik yang bergerak di bidang pendidikan memiliki peran besar dalam mengembangkan sumber daya manusia aparatur di era reformasi birokrasi 4.0. Di tengah kondisi bi- rokrasi yang sangat dinamis, STIA LAN Jakarta berkomitmen untuk memberikan pelayanan akademis kepada para penyelenggara pemerintahan, khususnya birokrat. Berbagai inovasi kelembagaan dan perbaikan administrasi tengah dilakukan STIA LAN Jakarta sebagai wujud komitmen STIA LAN Jakarta dalam mendukung upaya governance reform di Indonesia. 25 Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz
Di tengah pusaran tren Reformasi Birokrasi 4.0, bagaimana kiprah STIA LAN Jakarta? Tentu banyak upaya yang dilakukan STIA LAN Jakarta, institusi ini bersyukur telah berhasil menyelenggarakan pelayanan pen- didikan yang sesuai dengan standar ISO 9001: 2015 dari SGS. Sertifikasi ISO 9001: 2015 merupakan bagian integral dari upaya organisasi menuju tujuan yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan. Pencapaian ini merupakan bukti atas komitmen STIA dalam peningkatan kinerja dan prestasi organisasi. Perolehan sertifikat ini juga menjadi sebuah pengakuan terhadap kualitas pelayanan prima, kepemimpinan, dan manajemen mutu STIA LAN Jakarta yang semakin membaik. Di sisi lain, sebagai bagian dari Kemenristekdikti, STIA LAN Jakarta juga tengah mengupayakan inovasi kurikulum dan berbagai pembaharuan dalam capaian pembelajaran. Instruksi dari Kemenristekdikti harus kami laksanakan, kami beradaptasi dengan kurikukum era revolusi industri 4.0 yang memiliki pembaharuan arah orientasi untuk mendukung kualitas lulusan yang lebih kompetitif, menguasai literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia sebagai modal dasar lulusan untuk dapat berkiprah di masyarakat. Masih seputar pembaharuan kurikulum dan metode pembelajaran 4.0, apa yang telah dilaku- kan STIA LAN Jakarta? Semua orang berpendapat bahwa saat ini adalah disruptive era. Sebuah masa dimana perubahan cepat bidang teknologi, efekti- vitas dan efisiensi menjadi suatu tuntutan. Mahasiswa juga dituntut mampu berpikir kritis & sistemik. STIA LAN Jakarta berupaya meningkatkan keterampilan dasar mahasiswa mencakup leadership, keterampilan bekerja dalam tim; dan kelincahan dan ke- matangan budaya (cultural agility), artinya, mahasiswa dengan berbagai latar belakang mampu bekerja dalam lingkungan yang berbeda. Untuk mencetak lulusan yang terampil dan berdaya saing di tengah pergulatan digitalisasi 4.0, STIA LAN Jakarta telah mengem- bangkan kurikulum terapan berbasis studi tematik dari berbagai disiplin (project based-learning). Tidak hanya itu, sistem blended learning; perpaduan antara classical learning dan e-learning menjadi salah satu ujung tombak modernisasi pembelajaran era 4.0. Hal ini dilakukan untuk mendukung literasi digital, STIA LAN Jakarta. Mahasiswa E-learning STIA Mata Kuliah Ujian Akhir Lulus/Tidak Video Audio Lectures, PPT, Online Text and Notes, Terakhir Pak, menurut Bapak, STIA LAN Jakarta akan menjelma seperti apa 5 tahun men- datang? Kampus ini besar karena external and internal forces. Persoalan internal berhubungan dengan manajemen organisasi LAN dan STIA LAN Jakarta. Hadirnya 26 orang CPNS STIA LAN Jakarta tentu memberi energi baru yang dapat memberikan sumbangsih un- tuk STIA LAN Jakarta. Kami optimis kampus ini akan besar, sumber daya organisasi tersedia dengan sangat baik, motivasi untuk terus berinovasi juga terus dikembangkan. Sebagai informasi, Program Studi S3/Doktoral tengah dirintis, capacity building selalu ditingkatkan, termasuk pelayanan kepada mahasiswa. Faktor eksternal dapat dilihat dari dukungan alumni dan K/L/D lain melalui ikatan kerjasama. Menurut hemat saya, jika faktor-faktor tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan, tidak hanya akan sur- vive, STIA LAN Jakarta akan mampu meningkatkan daya saingnya. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 26
Review Buku: Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia Pengarang Buku: Antje Missbach (2016, Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute Belakangan istilah pencari suaka dan pengungsi menjadi popular topic, bukan hanya perkara pen- gungsi akibat bencana nasional, namun juga pencari suaka internasional, yang secara harfiah memiliki makna berbeda dengan pengungsi. Sebenarnya, se- cara kontekstual, pengungsi (refugee) dan pencari suaka (asylum seeker) memiliki makna yang sama sebagai pihak yang terusir dari daerah atau negaran- ya karena berbagai sebab, baik bencana alam, konflik sosial, peperangan, maupun politik. Status perlindun- gan lah yang membedakan keduanya. Mengacu pada Konvensi 1951 tentang Status Pen- gungsi, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) menjabarkan definisi pengungsi se- bagai, "seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada di luar negara kebangsaann- ya dan tidak menginginkan perlindungan dari Nega- ra teresebut." Artinya, ketika seorang meninggalkan negara asalnya, atau tempat tinggal sebelumnya, mereka meninggalkan sebagian besar hidup, rumah, kepemilikan, dan keluarganya sehingga pengungsi tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena mereka terpaksa meninggalkan negaranya. Oleh karena itu, perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas interna- sional. Lalu, pencari suaka dapat dimaknai sebagai klaim oleh seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permohonan atas perlindungan belum selesai dipertimbangkan. Pencari suaka yang sedang mencari dan meminta perlindungan akan die- valuasi melalui prosedur penentuan status pengung- si. REVIEW Historically, sejak tahun 1979 Indonesia telah mener- ima arus pengungsi, ketika ratusan ribu pencari sua- ka dari Vietnam tiba dengan perahu dan ditempatkan di Pulau Galang sebelum mereka dipindahkan atau dipulangkan ke negara asal mereka. Seringkali, Indo- nesia menjadi titik transit utama bagi para pencari suaka yang mencari perlindungan dari konflik kema- nusiaan. Tak ayal, sebagai sebuah negara transit, ada sejumlah persoalan yang musti ditangani pemerin- tah, terutama terkait dengan penanganan para pen- cari suaka tersebut. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatat ada seki- tar 13.000 pencari suaka. Mereka tersebar di sejum- lah community house dan rumah detensi di penjuru daerah. Berbagai persoalan pun mulai muncul dari kelebihan kapasitas hingga minimnya fasilitas yang diberikan kepada para pencari suaka. Sejumlah pimpinan daer- ah juga mulai mengeluhkan prilaku para pengungsi. Data dari United Nations High Commisioner for Ref- ugees (UNHCR) sebuah lembaga yang diberi man- dat untuk melindungi dan penyelesaian pengungsi menujukkan hingga Januari 2016 terdapat sekitar 7. 169 pencari suaka. Sebagian besar pengungsi merupakan warga negara Afghanistan yakni sekitar 50%, Somalia 10%, dan Myanmar sebanyak 5%. Para forced migrants ini membawa persoalan politis di Indonesia, tentu, akar permasalahan utama adalah standing position Indonesia untuk tidak menyepakati Konvensi Pengungsi UNHCR. Hingga saat ini, ratifi- kasi Konvensi Pengungsi belum menjadi opsi pilihan, namun, Indonesia tetap memberikan bantuan kema- nusiaan kepada para pencari suaka dengan melalui kebijakan tinggal sementara.
Status Indonesia sebagai negara persinggahan men- jadi konteks pokok kajian Antje Missbach tentang kehidupan dan pengelolaan migran-singgah (transit migrants) di Indonesia. Peneliti asal Jerman yang bekerja di Universitas Monash ini setidaknya sejak 2012 menerbitkan kajian-kajiannya tentang persoa- lan pencari suaka dan pengungsi di dunia yang kian marak dengan konflik. Troubled Transit merupakan etnografi yang bertempat dan beraras jamak (mul- tisite & multilevel ethnography). Di beberapa provinsi, Antje Missbach mengunjungi rumah-rumah detensi imigrasi maupun hunian-hunian pengungsi di antara permukiman penduduk setempat, dan kawasan pan- tai tempat mereka mendarat atau berangkat dengan perahu penyelundup manusia. Narasumbernya 180 orang, mencakup para penyinggah (transit-migrants), agen-agen organisasi internasional pengelola mi- gran-singgah seperti UNHCR dan IOM (International Organization for Migration), pejabat pemerintah di lembaga-lembaga yang terkait, aparat penegak hu- kum, pegiat LSM untuk pengungsi, dan penyelundup pengungsi. Penelitiannya menghadapi banyak tan- tangan metodologis, psikologis, dan etika tentang kepatutan meneliti dan memaparkan seluk-beluk kehidupan penyinggah yang kian rentan terhadap diskriminasi dan politisasi, walaupun menerapkan anonimitas orang dan tempat. Kisah-kisah penyinggah yang membingkai analisisn- ya di sekujur buku, secara bertahap membangun pemahaman dan empati pembaca terhadap gejala migrasi-singgah dan para pelakunya. Bingkai utama adalah kisah Ali, pencari suaka dari Somalia, yang memperjuangkan hidup di "dunia yang semakin men- yulitkan kita untuk menghindar dari tempat-tempat yang bukan tempat kita, atau gampangnya, dunia yang membuat kita semakin mudah tersesat". Sebagian penyinggah, termasuk penyinggah tanpa dokumen resmi yang lolos dari pemeriksaan dan penahanan (imigran gelap) tinggal tersebar di antara permukiman penduduk pribumi. Penyinggah dilarang bekerja di Indonesia, padahal bekal mereka terbatas dan biasanya merupakan utang dari handai taulan di negara asal atau di negara tujuan. Bagi yang benar-benar miskin, ada bantuan bulanan dari lembaga-lembaga internasional, sekitar 1,25 juta rupiah per keluarga atau per kepala. Pengamat dari Indonesia mengkhawatirkan kebijakan ini akan menarik pencari suaka untuk singgah berlama-lama, dan mengundang iri hati penduduk setempat kepada "tamu tak diundang" yang "digaji" dan "dilayani". Kepasifan Indonesia yang tampak dari sedikit dan lemahnya perangkat hukum yang relevan untuk men- gelola pengungsi. Dibandingkan Thailand dan Malay- sia, jumlah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sedikit, tak sampai 200.000. Tetapi arus pencari suaka yang meningkat ke nusantara, dan kebijakan negara ketiga yang kian membatasi penerimaan pengungsi, membuat Indonesia akhirnya harus mengambil sikap lebih tegas dalam upaya menjaga perbatasan-per- batasan wilayahnya, antara lain dengan cara mem- berlakukan hokum keimigrasian yang mutakhir, serta lebih aktif dalam operasi-operasi kelautan terutama untuk penyelamatan forced migrants yang mengala- mi kecelakaan. Terdapat banyak tantangan struktural dan masalah-masalah politis yang muncul akibat ke- hadiran penyinggah yang menjadi semi-menetap.Di dalam negeri, ada masalah ketaksukaan penduduk kepada pengungsi; dengan negeri lain, terutama den- gan Australia, hubungan pasang-surut, terutama da- lam urusan penyelundupan manusia dan ekstradisi penyelundup manusia. Meskipun Missbach berupaya bersikap netral, di sini Ia menyoroti sikap "neokolonialis" Australia yang ker- ap mengambil dan menerapkan kebijakan sepihak. Bagi kaum pengungsi, pasang surut hubungan bilat- eral ini hanya menimbulkan satu akibat, yaitu, harus tinggal lebih lama lagi di Indonesia. Missbach menunjukkan seluk beluk jejaring penyelundup-manusia, lokal maupun asing, di Indo- nesia, melalui tiga kasus pencari suaka yang akh- irnya bergabung dalam kegiatan penyelun- dupan manusia yang merupakan kegiatan kriminal. Diperli- hatkan keuletan dan kelenturan jejaring penye- lund- up manusia ini ketika berhadapan dengan penerapan hukum anti penyelundupan manusia. Para pencari suaka ini tidak mungkin berepatriasi ke negeri asal yang masih bergolak dengan konflik atau memusuhi mereka, tidak mempunyai pilihan untuk menetap di negeri ketiga yang aman, tidak bisa memasuki lapa- ngan kerja yang sahih di negeri persinggahan. Maka memasuki jejaring kriminal penyelundupan manusia sebagai pencari penumpang, menjadi makelar di an- tara pengungsi dan penyelundup, atau menjadi fasil- itator penyelundupan pengungsi menjadi pilihan ter- akhir selagi mereka masih terjebak di persinggahan yang tiada berujung. Buku ini ditutup dengan kelanjutan kisah Ali. Ia belum kunjung mendapatkan pengakuan sebagai pengung- si,
meskipun telah sampai di Australia berkat perjuan- gan nekadnya menyeberangi samudera Hindia den- gan perahu penyelundup. Perahu yang ditumpangin- ya karam terlanda badai, lalu diselamatkan sekaligus ditangkap oleh Angkatan Laut Australia. Ia ditempat- kan di kurungan imigrasi setahun di Pulau Natal dan kemudian di Darwin. Hukuman belum selesai, Ali ha- nya memperoleh visa sementara (bridging visa) yang tidak memberinya hak untuk bekerja atau belajar di Australia. Dengan kata lain, Ia kembali ke status se- bagai migran-singgah di negeri yang dicapainya den- gan mempertaruhkan nyawa. Missbach merujuk ungkapan peneliti lain tentang situasi hubungan antarnegara dan antarbangsa da- lam konteks pengungsi ini, yakni border fetishism, pemujaan batas-batas wilayah kekuasaan, dan crim- migration, pengkriminalan para forced migrants oleh pemerintah di negara-negara yang mereka lalui dan hampiri. Para forced migrants yang disebut dengan istilah yang nampak netral, irregular immigrants, kini menjadi ancaman, bahkan serbuan, bagi negara-neg- ara tujuan, sehingga pemerintah yang bersangkutan perlu membangun benteng-benteng untuk melind- ungi warganya sendiri dari ancaman demikian. Kon- vensi internasional dan hukum yang disepakati untuk memberikan perlindungan (suaka) bagi para forced migrants, kebanyakan bersifat terlalu abstrak, seh- ingga sangat luas ruang bagi kompromi-kompromi yang akhirnya justru menghapuskan perlindungan akan hak-hak dasar pencari suaka dan pengungsi. 29 Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz Dalam konteks Administrasi Publik, Troubled Tran- sit merupakan karya yang komprehensif sekaligus mendalam mengenai dinamika sosio-ekonomi serta budaya dan konflik internasional, khususnya tentang fenomena migran-singgah di Indonesia dan position- ing peran pemerintah sebagai policy maker. Pendeka- tan keagenan yang digunakannya berhasil memperli- hatkan ketangguhan para penyinggah mencari hidup, tetapi juga memperlihatkan mereka sebagai agen yang terus menerus dikalahkan oleh dunia, negara persinggahan dan warganya, yang semakin tidak menyukai pengungsi. (RED)
Kerentanan Pondasi Ekonomi Negara Industri Pinggiran dalam Kerangkeng Disiplin Pasar Global Penulis : Alih Aji Nugroho - ASN STIA LAN RI KOLOM
31 Tren melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar sejak awal 2018 masih terus berlanjut hingga sekarang. Pekan ini, Senin (24/09/18) berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar Rupiah di pasar spot dibuka di zona merah dengan pelemahan 29 poin atau di level Rp.14.846,- per USD. Posisi Rupiah terhadap US Dollar saat ini disinyalir menjadi yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Sontak hal ini menjadi perdebatan serius di masyarakat. Banyak kalangan menilai ini bukan masalah Rupiah yang melemah, namun posisi US Dollar sedang menguat. Pasalnya tidak hanya Indonesia, seluruh Negara di kawasan ASEAN juga mengalami hal yang sama. Bahkan menurut data Asian Develop- ment Bank (ADB), Negara-negara besar di Dunia seperti Australia, China, Singapura, dan Korea Selatan juga mengalami pelemahan kurs terhadap US Dollar. Banyak analisa yang muncul dari berbagai pakar keuangan. Secara garis besar, menurut para ekonom arus utama masalah ini terjadi karena dua aspek kunci. Pertama, keku- rangan pasokan US Dollar. Bank Sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) ber- encana menaikkan suku bunga. Peningkatannya tidak main-main, The Fed memasang tingkat Bungan yang besarnya empat kali lipat dalam waktu dua tahun belakangan. Dampak langsungnya yaitu, Negara-negara dengan utang dollar AS yang cukup besar untuk membiayai pertumbuhan atau perkembangan pun harus membayar harga yang lebih mahal untuk bunga. Akibat lain, agregat permintaan USD meningkat tajam. Di sisi lain, kondisi ekonomi di AS sejak awal 2018 menunjukkan data positif sehingga pasar menjadi bertambah yakin terhadap US Dollar. Menurut Institute for Development of Eco- nomics and Finance (INDEF), terjadi fenomena super US Dollar, hal ini ditunjukkan oleh US dollar index yaitu perbandingan antara US Dollar AS dengan mata dominan di dunia (Yen, Euro, Pound, Krona, Franc, dan Dollar Kanada) terus mengalami kenaikan. Kedua, ekspor lebih rendah dari impor. Akibat efek domino dari pertarungan dagang antara AS dan China. Menurut Menko Perekonomian, Darmin Nasution dalam paparan- nya dengan judul Economic Trend: Global Phenomenon and Its Implication to Indonesia yang dilansir (24/7/18), kekhawatiran AS terhadap perkembangan China yang begitu pesat memicu Trump membuat kebijakan yang reaksioner. AS member- lakukan tariff impor kepada para mitra dagangnya. China tidak tinggal diam dan mem- balas akan menaikkan bea masuk impor. Sebagai Negara dengan pangsa pasar ekspor barang modal yang cukup tinggi, kebijakan tariff impor keduanya menyebabkan pasar dunia bereaksi. Dua analisis tersebut yang menjadi perdebatan dan diskusi arus utama di Indonesia. Namun analisis tersebut nampaknya belum mampu menjawab mengapa nilai tukar In- donesia rentan terhadap kebijakan Negara adikuasa seperti AS. Jika dilihat dari sejarah sebenarnya depresiasi nilai mata uang Indonesia (dan Negara berkembang lain) sering kali terjadi. Bahkan beberapa kali mencapai titik ekstrim seperti pada tahun 1998 dan 2008. Bahkan pada kondisi ekonomi yang menurut indikator PDB dan inflasi sedang pada posisi positif seperti sekarang ini. Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2018 sebesar 5,27 persen. Angka tersebut tumbuh lebih tinggi daripada kuartal I 2018 sebesar 5,06 persen. Ditambah lagi dengan angka inflasi yang relatif rendah dari tahun sebelumnya yaitu 0.59 persen pada Juni 2018. Bagiamana menjelaskan relasi antara pertumbuhan ekonomi yang positif di satu sisi dan melemahnya kurs mata uang di sisi yang lain? Apakah tidak ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan nilai mata uang suatu Negara? Lebih lanjut bagaimana kondisi riil ekonomi masyarakat Indonesia saat ini? Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz
Krisis demi krisis ekonomi dengan berbagai variasi persoalan dan pemicunya secara meyakinkan menunjukkan dinamika ekonomi tak lagi koheren dengan dinamika mas- yarakat. Dalam bahasa Polanyi dalam bukunya The Great Transformation (2014) terja- di ketercerabutan analisis ekonomi dari masyarakat. Seperti dua aspek yang menjadi sorotan utama perdebatan ekonom Indonesia jika dilihat dari kacamata Polanyi hanya menyangkut aspek instrumental. Perdebatan dan analisis buntu dalam lingkaran istru- men. Belum melihat bahwa ada sistem yang bermasalah. Tulisan singkat ini berusaha memunculkan perdebatan mengenai posisi ekonomi Indonesia dalam disiplin sistem ekonomi pasar dunia. Ekonomi Indonesia dalam disiplin pasar dunia Berkaitan dengan posisi Indonesia terhadap ekonomi dunia, lensa analisa yang digu- nakan yaitu historical-geographical materialism dari David Harvey (2010). Harvey men- gatakan untuk menganalisis kondisi suatu Negara harus melihat sistem ekonomi yang dipakai. Sistem ekonomi tersebut secara sederhana dapat dilihat dari relasi kontrol terh- adap produksi barang sampai pada konsumsi. Serta mekanisme yang digunakan untuk pertukaran barang dan jasa. Apakah menggunakan ekonomi terencana yang demokra- tis atau menggunakan mekanisme pasar. Perkembangan Industrialisasi di Indonesia jika dilihat dari sejarah tidak bisa dilepas- kan dari percaturan ekonomi politik dunia. Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno Indonesia berusaha menumbuhkan industri dalam negeri sebagai penopan ekonomi nasional. Pada era Presiden Soeharto arah kebijakan sedikit berubah dari sektor Industri menjadi fokus pada sektor pertambangan dan pertanian (Robison and Hadiz, 2006). Indonesia belum berhasil membangun industri untuk menopang ekonomi. Pondasi uta- ma ekonomi pada masa Orde Baru adalah booming komoditas minyak (oil boom). Kran investasi yang mulai dibuka lebar pada tahun 1967 lewan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) belum menyentuh bidang manufaktur. Investasi yang masuk oleh pemerintah difokuskan pada sektor pertambangan dan selanjutnya sektor pertani- an. Memang pada masa pemerintahan Presiden Soeharto harga minyak dunia sedang pada puncak kejayaan dan berhasil menjadi sumber pendapatan utama Negara (Lane, 2010). Kondisi tersebut pada satu sisi baik bagi kesehatan keuangan Negara, namun nampaknya disisi lain menjadikan pemerintah terlena menyiapkan sumber pendapatan lain. Akibatnya, industrialiasi yang mulai dibangun pada masa Orde Lama tidak berjalan pada masa Orde Baru, Hadiz (2004) menyebut Indonesia memasuki masa de-industri- alisasi. Pembangunan industri manufaktur dalam negeri mengalami "kemandegan". Produksi barang modal yang direncanakan Presiden Soekarno hasil dari nasionalisasi asset Be- landa tidak berjalan. Bahkan setelah booming minyak berakhir pada tahun 1980an akhir, tidak lantas membuat industri manufaktur menjadi alternatif kebijakan pembangunan. Pemerintahan Orde Baru lebih berfokus pada pembangunan sektor pertanian atau agribisnis. Kebijakan tersebut lebih dikenal dengan sebutan revolusi hijau. Dimana terja- di penguatan penggunaan teknologi pertanian bagi petani dan intensifikasi penggunaan pupuk. Hasilnya terjadi swasembada beras pada medio 80an akhir sampai tahun 90an. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 32
33 Menurut laporan Bank Dunia 2012, Transformasi dari sektor agraria menuju industri manufaktur pada awal 1990 sampai 1996 sebenarnya cukup baik. Pertumbuhan man- ufaktur non-migas Indonesia mencapai 12 persen per tahun dan menyumbang sep- ertiga dari seluruh pertumbuhan PDB riil. Bank Dunia menganggap kinerja pertumbu- han yang mengagumkan ini mempercepat transformasi Indonesia dari perekonomian agraris menjadi semi-industrialis (Hill, 1995). Bahkan Bank Dunia menggadang-gadang Indonesia sebagai "Macan Asia baru". Namun prediksi tersebuh berbalik 180 derajad setelah terjadi krisis ekonomi 1997-1998. Menurut Hadiz, hal tersebut terjadi salah sa- tunya karena industrialisasi yang terjadi pada kurun waktu 1990-1996 bertumpu pada modal asing. Berbeda dengan industrialisasi yang direncanakan pada masa pemerintahan Orde Lama. Konfigurasi modal asing pada industrialisasi di Indonesia dibarengi dengan ek- spansi perusahaan multinasional dari Negara industri maju. Perusahaan yang ada di Indonesia hanya mengerjakan sub kegiatan dari perusahaan induk. Belum ada industri nasional yang memproduksi dari barang modal sampai barang jadi. Akibatnya, jika ter- jadi gejolak di Negara industri maju maka Negara industri pinggiran (periferi) seperti Indonesia akan terdampak. Kondisi tersebut masih langgeng sampai saat ini. Menurut data dari Kemenperin (2018), 75 persen lebih industri manufaktur di Indonesia merupa- kan milik atau subordinat dari Negara industri maju. Produksi yang dilakukan di Indone- sia memberikan nilai tambah yang tinggi kepada perusahaan induk di Negara industri maju. Ditambah lagi ukuran pertumbuhan ekonomi Negara di dunia menggunakan PDB sehingga menjadi lebih rawan dan problematis. Menggugat PDB sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi Selama puluhan tahun angka Produk Domestik Bruto telah mendominasi pengambilan kebijakan pembangunan sedunia. Mulai dari ruang kelas akademik, seminar-seminar pembangunan, sampai meja-meja rapat teknokrat didominasi oleh PDB sebagai indika- tor ekonomi. Negara-negara dunia diperingkat berdasarkan PDB, akses terhadap insti- tusi tata kelola dunia diberikan berdasarkan pencapaian PDB (anggota G8 atau G20). Namun, apa sesungguhnya yang diukur oleh angka ini dan bagaimana sejarahnya seh- ingga bisa menjadi tolak ukur yang sangat berkuasa. Krisis demi krisis telah meyakinkan banyak pihak -termasuk para ekonom dan pencipta angka ini sendiri- bahwa ada yang salah dengan cara para pengambil kebijakan me- makai PDB sebagai ukuran keberhasilan. PDB terus naik seiring dengan memburuknya kualitas lingkungan dan melebarnya ketimpangan. Penggunaan PDB sebagai indikator ekonomi suatu negara mempunyai sejarah dan realitas politik yang pelik. PDB bukan merupakan rumus yang turun dari langit dan begitu saja diterapkan oleh berbagai nega- ra untuk mengukur perekonomiannya. Penggunaan PDB merupakan hasil dari percatur- an ideologi dan kepentingan sistem ekonomi-politik tertentu. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz
Pemikiran Kuznets sebenarnya sangatlah sederhana, "hasilkan serangkaian ukuran agregat yang mampu merangkum seluruh produksi ekonomi yang dihasilkan oleh per- orangan, perusahaan, dan pemerintah ke dalam satu angka tunggal, yang seharusnya naik di masa baik dan turun di masa buruk". Singkatnya, PDB mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam rentang waktu tertentu, biasanya tiga bulan. Angka ini mengukur hasil produksi dari sudut pandang harga pasar dan bisa dilihat melalui rumus berikut: PDB = konsumsi + investasi + belanja pemerintah + ekspor - impor. Karena fokusnya "domestik", PDB hanya mengukur barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negeri, tak peduli apakah barang atau jasa tersebut diproduksi oleh perusahaan nasional atau asing. Akibatnya, sebuah perusahaan Amerika di Bekasi diperhitungkan dalam PDB Indonesia dan sebaliknya. Selain itu, sejak diciptakan PDB telah membentuk pemahaman kita mengenai kemajuan ekonomi. PDB menjunjung dampak produksi industri yang kebanyakan tidak ekologis dan mempunyai daya destruktif yang tinggi. Terlebih lagi PDB dengan sengaja meng- abaikan seluruh bobot ekonomi informal, mulai dari pekerja tak terhitung banyaknya yang dijalankan di tingkat rumah tangga sampai ke berbagai "kerja-kerja kasar" yang menafkahi jutaan orang dan sering kali justru menjadi tulang punggung perekonomi- an riil. Schneider dan Enste (2002) menyatakan bahwa pada 2002 terhitung 44 persen produksi di negara-negara berkembang dihasilkan oleh ekonomi informal. Di Indonesia sendiri, data pada tahun 2009 menunjukkan bahwa pekerja yang berada di sektor for- mal hanya 25,42% dari total angkatan kerja, dan pada saat itu pengangguran 8,14% sedangkan pekerja di sektor informal mencapai 64,9% (Habibi, 2016). Terlihat cukup naif apabila sektor yang begitu besar menyerap tenaga kerja diabaikan dari perhitungan ekonomi. Namun nampaknya sampai sekarang angka PDB masih digunakan sebagai mesin perang yang cukup ampuh. Negara di Selatan tidak sadar bahwa sumberdayanya di serap oleh Negara Utara. Negara maju mengeksplotasi negara berkembang dan ter- samarkan oleh PDB. Ekonomi Indonesia menguat padahal di dalamnya terdapat an- gka materi yang dimiliki oleh korporat multinasional. Akibatnya angka pertumbuhan ekonomi sebenarnya memiliki rongga menganga karena perusahaan di Indonesia membawa hasilnya dan spending money di negara asalnya. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 34
35 Angka yang "Maha Kuasa" Lorenzo Fioramonti, profesor ekonomi-politik di University of Pretoria dalam buku anal- isis kritisnya terhadap PDB mengatakan bahwa PDB menjadi angka yang digdaya di seluruh dunia. Keberhasilan ekonomi suatu negara diukur dengan angka tunggal. Arah kebijakan dan intervensi pemerintah terhadap negara didasarkan pada PDB. Nega- ra-negara di dunia diurutkan berdasarkan PDB, definisi global mengenai "kuasa" dibuat berdasarkan PDB. Akses terhadap institusi tata kelola dunia pun diberikan berdasarkan pencapaian PDB, misalnya anggota G8 atau G20 diseleksi berdasarkan PDB mereka dan kebijakan pembangunan dikendalikan oleh formula PDB (Fioramonti, 2017). Namun apakah kualitas hidup kita meningkat ketika ekonomi tumbuh sekitar 2 atau tiga persen? Dapatkan kita mengorbankan ekosistem kita hanya untuk memastikan jalannya kerangka kerja ekonomi yang dicirikan oleh inkonsistensi dan ketidakseimban- gan internal? Penggunaan PDB sebagai panglima pembangunan menjadikan negarai abai terhadap distribusi kekayaan. Pakar statistik Amerika W.E Deming pernah berujar bahwa dalam kasus statistika PDB, mengukur berarti menguasai. Karena dalam angka PDB terdapat penguasaan sumberdaya dari suatu negara oleh negara lain, dari satu ke- las terhadap kelas lain. Penyebaran PDB ke berbagai negara berkembang bukan tanpa alasan. Angka tersebut menjadi ikon populer dan sengaja di sebarkan penggunaannya ke seluruh dunia oleh dua striker utama yaitu World Bank dan IMF. Agenda tersebut me- lengkapi penyebaran neoliberalisme secara global. David Harvey (2005) membedakan neoliberalisme menjadi dua dimensi. Pada aras teoretis, neoliberalisme percaya bahwa "kesejahteraan manusia dapat secara terbaik dicapai dengan membebaskan kewirau- sahaan dan keahlian individu dalam kerangka institusi yang ditandai oleh hak milik prib- adi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas." Karakter institusional ini dipercaya harus dikembangkan di seluruh dunia untuk memenuhi janji-janji kebebasan inividu. Ak- tivitas ekonomi yang diatur secara ketat oleh negara harus diregulasi dan diserahkan pengelolaannya kepada sektor swasta. Privatisasi, deregulasi, dan kompetisi diklaim mampu meningkatkan produktivitas sementara pada saat bersamaan meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya. Peran negara utamanya hanya menciptakan dan memelihara kerangka institusional yang memadai untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas. Di level yang lebih konkret, negara harus menciptakan iklim investasi bagi akumulasi modal. Apa yang disebut Da- vid Harvey sebagai "negara neoliberal" ini punya misi fundamental untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi akumulasi yang menguntungkan baik sebagai bagian kapi- tal domestik maupun kapital asing (Harvey, 2005). Penggunaan PDB dalam pengukuran ekonomi hanya menguntungkan Negara-negara industri maju. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz
Indonesia mengimani "Angka Maha Kuasa" Terlihat adanya PDB hanya untuk menyederhanakan kompleksitas sosial menjadi ang- ka-angka kering, dan dengan itu, menggencarkan masyarakat pasar dengan mengab- aikan kepentingan manusia, sosial, dan ekologi (Fioramonti, 2017). Dengan berpijakan pada analisis kritis Fioramonti kita bisa melihat kepentingan apa yang melandasi peng- gunaan PDB sebagai indikator intervensi kebijakan. Kategori-kategori ekonomi seperti buruh, wiraswasta, professional, petani, atau kategori sosial seperti orang tua dan anak- anak, juga kategori politis seperti warga Negara, semuanya disamaratakan ke dalam dua "kubu": produsen dan konsumen. Mengingat bahwa pendekatan PDB hanya melihat konsumsi sebagai pendorong kemakmuran, masyarakat itu sendiri dibentuk sedemiki- an rupa dan kebijakan-kebijakan ekonomi dirancang untuk mendorong segala bentuk konsumerisme. PDB merupakan angka yang berusaha memastikan gerak modal dan industrialisasi berjalan lancar. Agar-angka PDB naik maka pasar harus diperkuat den- gan segala cara. Penopang pasar yang utama dalam PDB yaitu sektor industri harus menjadi perhatian pemangku kebijakan. Namun pengeluaran pemerintah dalam bidang sosial misalnya menjadi terabaikan. Kekeringan angka PDB nampak juga dalam ketidakbiasaannya menjelaskan masuknya Indonesia dalam kelompok G-20. Bagaimana bisa jika dilihat dari kondisi perekonomi- an (dan kesejahteraan) masyarakat secara riil, Indonesia disandingkan dengan nega- ra-negara Uni Eropa, USA, Australia, Kanada, Tiongkok dll. Dilihat dari segi ketimpangan jelas Indonesia nomor satu dibandingkan dengan negara-negara maju tersebut. Hanya dengan mantra PDB Indonesia masuk dalam kelompok tersebut dan berusaha mengin- tervensi segala kebijakan ekonominya seperti negara industri maju tersebut. Penutup Industrialisasi yang ditopang oleh modal asing menjadikan Indonesia dan Negara-neg- ara pinggiran lain rawan terhadap pergolakan ekonomi goblal. Industri manufaktur yang dikembangkanpun hanya menjadi penyuplai bagian kecil dari kebutuhan barang produk- si Negara industri maju. Misalnya, dari 5900 perusahaan yang ada di kawasan Industri Bekasi, hampir seluruhnya merupakan subordinat perusahaan besar di Negara industry maju. Seluruh hasil nilai tambah dari produksi industry tersebut pada akhirnya akan dibawa ke Negara asal. Celakanya, dengan menggunakan instrument PDB, nilai tambah yang dibawa ke Negara asal tersebut dihitung menjadi nilai tambah Indonesia. Sehing- ga secara perhitungan PDB ekonomi Indonesia meningkat, namun belum tentu secara riil ikut meningkat. Contohnya kondisi sekarang ini, nilai Rupiah terus merosot disaat pertumbuhan ekonomi (versi PDB) naik. Dibutuhkan industri manufaktur nasional yang memroduksi mulai dari barang modal sampai barang jadi agar pondasi ekonomi Indo- nesia kokoh. Dengan begitu ketergantungan ekonomi nasional terhadap kondisi global bisa berkurang. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 36
KATA MEREKA Menjaring Atensi, Menghidupkan Jejaring Alumni "Untuk promosi, STIA butuh alumni" Dr. Agus Sudrajat, MPA - Alumni STIA LAN Jakarta, Kepala Biro Perencanaan Badan Narkotika Nasional Selasa, 9 Oktober 2018, tim redaksi STIA Blitz bersama salah satu dosen STIA LAN Jakarta, Bapak Bambang Suhartono, S.Sos., ME berkunjung ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Jakar- ta Timur. Dalam kunjungan tak biasa ini, se- lain momen silaturrahmi, sesi wawancara dengan alumni STIA LAN Jakarta menjadi agenda utama. Kampus yang awalnya dikenal sebagai PTDIAN ini layak mera- sa bangga memiliki alumni telah berhasil menduduki posisi strategis dalam birokra- si, tak terkecuali Bapak Dr. Agus Sudrajat, MPA, alumni Program Studi Sarjana yang kini menjabat sebagai Kepala Biro Peren- canaan Badan Narkotika Nasional. Setelah lulus dari STIA LAN Jakarta, lulusan Magis- ter dari Universitas ternama di Jepang ini melanjutkan studi Doktoral di Universitas Indonesia dan sukses menapaki karir struk- tural di BNN. Di tengah kesibukan karirnya, beliau tengah merampungkan proyek peru- bahan jangka menengah dan panjang hasil Diklatpim II yang salah satu outputnya ada- lah PerKa BNN Nomor 7 Tahun 2018 ten- tang Pedoman Perencanaan Partisipatif di Lingkungan BNN. Sesuai tren reformasi birokrasi 4.0, proses yang sedang dan akan terus dikembangkan oleh mahasiswa STIA LAN Jakarta ini menggunakan pendekat- an e-governance yang meliputi e-planning, e-budgeting, e-implementation, e-monev, hingga e-LAKIP. Rangkaian inovasi tersebut dimaksudkan untuk mencapai target efek- tivitas dan efisiensi, termasuk memangkas alur birokrasi dalam penyelenggaraan pe- layanan publik. Bersama beliau, perbincangan santai sepu- tar STIA LAN Jakarta era 90-an tak terasa menjadi sebuah forum diskusi kecil yang sangat menarik. Bapak Agus -sapaan akr- ab beliau menuturkan lika-liku STIA LAN Jakarta yang telah lama berjaya sebelum tahun 2000-an. Tak heran, di mata para birokrat, STIA LAN Jakarta menjadi salah satu pioneer yang menyediakan layanan pendidikan berbasis ilmu terapan bagi para penyelenggara negara yang berbeda den- gan penyelenggaraan terapan di Perguruan tinggi lainnya. Status alumni, menurut Bapak Agus bersi- fat melekat pada diri setiap lulusan. Alumni memiliki sense of belonging yang dapat menumbuhkan rasa empati dan peduli ter- hadap masa depan almamaternya. Terkait dengan hal tersebut, alumni memiliki 4 peran penting: (1) Alumni dapat berperan dalam memberikan masukan dan program nyata bagi kemajuan Perguruan tinggi; (2) Alumni memiliki potensi dan kompetensi dalam membangun citra Perguruan tinggi; (3) Alumni sebagai produk Perguruan tinggi dapat menjadi relasi penting untuk memper- luas jejaring kerjasama antara Perguruan tinggi dengan institusi/Perguruan tinggi lain- nya; (4) Alumni dapat menjadi sosok inspira- tif yang memberikan motivasi serta informa- si seputar dunia kerja dan usaha bagi calon lulusan/lulusan baru. Innovator BNN ini juga menerangkan bahwa dalam hal ini, alumni memiliki posisi tawar yang unik dan strategis, karena meskipun mereka tidak lagi merupakan bagian ak- tif dalam proses pendidikan di Perguruan tinggi, namun pengalaman mereka selama menjadi mahasiswa dan ikatan batin serta rasa memiliki mereka yang kuat terhadap almamater dapat menghasilkan dan men- awarkan berbagai konsep, ide, pemikiran, masukan dan kritik membangun yang hanya 37 Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz
bisa diberikan oleh orang-orang yang bera- da di posisi mereka. Melalui berbagai media komunikasi, alum- ni STIA LAN Jakarta yang memiliki kompe- tensi yang mumpuni dan telah menduduki jabatan di sebuah K/L/D dapat memainkan fungsi penting dalam membangun opini publik dan menarik minat calon maha- siswa baru. Partisipasi alumni tidak melulu berkaitan dengan kegiatan akademik, tidak harus dalam format kuliah umum/studium generale, kami, alumni dapat memberikan kontribusi melalui kegiatan informal yang lebih menarik bagi khalayak, seperti Car Free Day, sosialiasi Anti Narkoba (khusus BNN), aksi peduli bencana, atau nongkrong bareng alumni, tegas Bapak Agus. Beliau juga menuturkan ide pembuatan STIA Am- bassador di masing-masing wilayah kota. Ide yang diadaptasi dari berbagai kampus di luar negeri ini menyiratkan fungsi rep- resentatif tiap alumni di masing-masing K/L/D. Beliau mencontohkan penggunaan kata Chapter untuk perwakilan kader di setiap wilayah. "Kita bisa set appointment dengan alumni di Chapter Jakarta, dikoor- dinasi oleh Ambassador Chapter Jakarta. Bisa bersama-sama ikut Car Free Day atau kegiatan sosial sesuai dinamika Indonesia saat ini", lanjutnya. Pemanfaatan terbukti mampu meningkatkan kredibilitas dan kiprah sebuah institusi pendidikan tinggi. Maka tidak heran, berkat dukungan KAG- AMA dan ILUNI, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia bertahan di peringkat teratas sebagai top universities di Indonesia. Pembenaran atas peran dan fungsi jejaring alumni tidak lantas berdasar pada logika empiris. Teori social capital dengan gamblang menjelaskan bahwa je- jaring merupakan 1 dari 3 kekuatan utama yang dapat menjadi modal pembangunan komunitas sosial. Jejaring alumni dapat memperkuat modal sosial yang dimiliki STIA LAN Jakarta dalam menjaring atensi mahasiswa baru. jejaring alumni Jejaring alumni, jika dikelola dengan baik, tentu tidak hanya dapat mendukung upaya promosi, postur alumni akan menunjukkan pencitraan dan kualitas sebuah almamater. "Perlu disadari bahwa ikatan alumni bukan sekedar forum silaturahmi antar alumni saja, tetapi juga wadah untuk berembuk ten- tang langkah strategis dalam memajukan pencitraan dan kualitas sebuah almamater. "Perlu disadari bahwa ikatan alumni bukan sekedar forum silaturahmi antar alumni saja, tetapi juga wadah untuk berembuk tentang langkah strategis dalam memaju- kan almamaternya. Melihat hal tersebut, diperlukan pembinaan dan pendayagunaan ikatan alumni yang kokoh dan berkelanjutan, dan dalam hal ini, perguruan tinggilah yang memegang peranan tersebut," lanjut Bapak Agus. Kedepannya, STIA LAN Jakarta harus peka dan aktif dalam mendayagunakan alum- ni. Untuk itu, perlu sebuah instrumen yang mampu menjembatani kepentingan STIA LAN Jakarta dengan aspirasi alumni, salah satunya adalah tracer study. Sistem pel- acakan alumni yang lebih dikenal dengan tracer study ini memiliki fungsi utama se- bagai bank data jejaring alumni. Dan hingga saat ini, STIA LAN Jakarta tengah mengem- bangkan tracer study berbasis web yang dapat menjadi connector alumni dengan almamater. Tentu, pelaksanaan tracer study sebaiknya juga melibatkan alumni sebagai kepanjangan tangan STIA LAN Jakarta. Bambang Suhartono - Dosen STIA LAN Jakarta Dr. Agus Sudrajat, MPA - Alumni STIA LAN Jakarta, Kepala Biro Perencanaan Badan Narkotika Nasional Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 38
Saiyuli Melawan Keterbatasan 39 Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz
"Setiap orang memiliki kekurangan, namun tidak semua orang dapat mengubah kekurangannya menja- di kelebihan - sebuah potensi untuk terus berprestasi" - Saiyuli, Ketua Senat Mahasiswa STIA LAN Jakarta Lenang Menggala pernah berujar, menggelorakan se- mangat kaum muda untuk terus belajar. Ia berkata, "berhenti menanam gusar, jadilah besar!" Senada den- gan Lenang, semangat Saiyuli, Putra Daerah Bangka Belitung yang kini mengeyam pendidikan tinggi di STIA LAN Jakarta tak henti menuai prestasi. Tidak hanya unggul dalam akademik, mahasiswa milenial peneri- ma beasiswa Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah ini kerap tampil dalam kegiatan kampus se- bagai Ketua Senat Mahasiswa STIA LAN Jakarta. Bila diperhatikan dengan seksama, kondisi fisik Saiyu- li nampak berbeda, namun, hal demikian tak lantas membuatnya rendah diri - tak pernah menghalangin- ya untuk terus berprestasi. Terbukti, dari 80 pelamar formasi umum (jenjang SMK), Saiyuli adalah satu dari 2 pelamar yang diterima sebagai PNS Badan Kepega- waian Daerah Kabupaten Bangka Tengah bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan standar kelulusan berbasis Computer Assisted Test pada akhir 2014. Kompe- tensi utama di bidang keuangan membuatnya fokus memilih Program Studi (Akademik) Manajemen Keuangan Negara sebagai bekal meraih gelar Sarjana. Bagi Saiyuli, pendidikan merupakan kunci keberhasilan; Bila diperhatikan dengan seksama, kondisi fisik Saiyuli nampak berbeda, namun, hal demikian tak lantas membuatnya rendah diri - tak pernah menghalanginya untuk terus berprestasi. Terbukti, dari 80 pelamar formasi umum (jenjang SMK), Saiyuli adalah satu dari 2 pelamar yang diterima sebagai PNS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Tengah bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan standar kelulusan berbasis Computer Assisted Test pada akhir 2014. Kompetensi utama di bidang keuangan membuatnya fokus memilih Program Studi (Akademik) Manajemen Keuangan Negara sebagai bekal meraih gelar Sarjana. Bagi Saiyuli, pendidikan merupakan kunci keberhasilan; peluang sukses yang terbuka bagi semua kalangan tanpa syarat kesempurnaan fisik. Sebagai PNS muda, Saiyuli optimis mampu memberikan warna pada birokrasi. Kekurangan fisik tidak membatasi aktivitasnya dalam bekerja; menggunakan komputer bahkan mengendarai motor. Tidak sedikit generasi milenial yang terpuruk dan gagal mendulang prestasi. Figur inspiratif seperti Saiyuli tentu menjadi cerminan perjuangan kalangan milenial yang tak henti meraih mimpi. Muda, percaya diri dan berani, Saiyuli menjadi ikon mahasiswa STIA yang patut dijadikan tuntunan. Pak Jon Setia untuk STIA Ekspresi sumringah yang kerap dijumpai di front desk lobi STIA LAN Jakarta adalah milik Bapak Jono. Berseragam abu, coklat dan terkadang biru tua, Ba- pak Jono mengemban amanah sebagai petugas keamanan senior selama lebih dari 34 tahun. Tentu, beliau turut membangun image ramah STIA LAN Ja- karta di depan khalayak publik. Tidak hanya menga- wasi, Pak Jon -sapaan akrab beliau- memiliki tugas lain sebagai receptionist yang siap membantu para tamu dan mahasiswa STIA LAN Jakarta. "Saya disini dengan senang hati siap membantu siapapun, siapa tahu ada yang butuh informasi tentang ruang kelas, kadang ada yang tanya tentang dosen, atau keper- luan lain seperti penitipan paket/barang", ungkap- nya. Bagi Pak Jon, STIA LAN Jakarta adalah rumah keduanya, puluhan tahun masa pengabdian mem- buat Pak Jon begitu mencintai STIA. Kepada STIA Blitz, beliau berujar seputar transformasi STIA, "dulu, orang-orang kenal kampus ini sebagai "kampusnya para birokrat", banyak alumni yang menjadi pejabat, sekarang memang sudah banyak perubahan jaman, mahasiswa STIA dari banyak kalangan, lebih pinter- pinter, bagus buat STIA, bisa makin maju", ujarnya sembari tertawa. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 40
Salam dari CPNS! 8 Januari 2018, meja prasmanan dengan menu utama sayur asam dan ikan goreng telah disiapkan oleh panitia penyambutan CPNS STIA LAN Jakarta. Tak seperti biasanya, 26 orang CPNS menoreh re- kor baru dalam sejarah rekrutmen CPNS STIA LAN Jakarta. Kampus ini, untuk pertama kalinya meneri- ma rombongan calon pegawai baru terbanyak sejak pendirian STIA. "21 orang formasi dosen dan 5 orang formasi tenaga kependidikan hadir untuk berkreasi, mencetak prestasi untuk STIA LAN Jakarta", ujar Ba- pak Makhdum, Ketua STIA LAN Jakarta. Bak gayung bersambut, "kami, CPNS milenial STIA siap menjadi innovator dalam segala aspek, berbagai program dan pembaharuan tengah kami kembangkan sebagai ba- gian dari proyek aktualisasi", ungkap Abi, salah satu CPNS formasi dosen kepada STIA Blitz saat bersama tim redaksi. Hal senada disampaikan oleh Dhora, CPNS formasi dosen yang sebelumnya telah menjadi dosen Ilmu Politik di Universitas Brawijaya selama 5 tahun. Me- wakili para CPNS lain, Dhora sempat berujar, "me- mang, berbeda dengan standar pencapaian tahun-ta- hun sebelumnya, para CPNS, khususnya CPNS STIA LAN Jakarta wajib menuntaskan program inovasi buatan individu sebagai luaran dari rangkaian kegia- tan pelatihan dasar/Latsar. Alhasil, berbagai gebra- kan akademis dan non-akademis mulai dirintis, mulai dari optimalisasi laboratorium akademik, digitalisasi pelayanan kemahasiswaan, pembuatan kanal big data, videografis berbagai informasi, dan berbagai pembaharuan data akademik seperti kurikulum dan rencana pembelajaran semester". Tim redaksi juga sepakat, kedepannya, para CPNS siap berkiprah lebih untuk STIA, membuat STIA lebih berwarna! 41 Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz ENGLISH CORNER
ENGLISH CORNER Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 42
Slang is a new English. It's really trendy and com- mon in England, America, Australia, New Zealand, and Ireland. Slang in English is a variety of separate languages consisting of various words and expres- sions. Sometimes, it doesn't sound even like English! No wonder we are even confused when we hear it. However, some of slangs are actually very expressive and meaningful. After getting to know them further, we will definitely be more uniquely fluent in conversa- tion - when joking, for example, or when talking about a new movie just being watched. So, Why Do People Use Slang? Slangs terkadang memberikan makna yang lebih dalam tentang sesuatu, membuat sebuah pernyataan sederha- na tentang sesuatu yang (mungkin) sangat kom- pleks dan rumit jika dijelaskan dengan bahasa bi- asa. Slangs are fancy for millennials, surely slang is often a mark of being "cool" (anak gaul) or at least in the know about something modern for the time being. So, let's get to know more about some slang! Slang in sentence! 1. Chuffed Chuffed adalah kata sifat yang berfungsi mengung- kapkan rasa senang terhadap suatu hal. Gunakan seperti dalam contoh berikut untuk menekankan betapa senangnya kita. Example: I am well chuffed about scoring a 6 in IELTS. / My boss is dead chuffed that I signed a big client. (Saya senang sekali berhasil mendapat skor 6 di tes IELTS. / Bos saya amat puas karena saya berhasil mendapatkan klien besar.) 2. Taking the Mickey Ungkapan ini mungkin pernah kita dengar di film atau seri televisi Inggris. Yang jelas, tidak ada hubungan- nya dengan orang bernama Mickey (atau tokoh Dis- ney) Bentuk lengkap ungkapan ini adalah to take the Mickey out of someone, yang artinya mengolok-olok atau mengejek seseorang, dan biasanya dinyatakan sebagai kalimat tanya. Example: I have a feeling you're being sarcastic. Are you taking the Mickey out of me? (Sepertinya kamu menyindir. Kamu sedang mengejek saya, ya?) 43 Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 3. Knackered Inilah kata sifat yang pas digunakan untuk meng- gambarkan keadaan amat lelah setelah bekerja atau bersekolah sampai rasanya tak mampu melakukan apapun juga selain beristirahat. Kata ini diucapkan nackered (dengan huruf "k" disenyapkan, seperti da- lam "knee"). Slang populer ini artinya kita sangat letih. Example: I've been working overtime every day this week, so I'm absolutely knackered. (Seminggu ini saya lembur terus menerus, jadi seka- rang saya luar biasa capek.)
Slang Dictionary A-I! All ears Orang bodoh Airhead Mendengarkan dengan seksama Ants in your pants Grogi At the end of your rope Terjebak dalam situasi yang buruk Average Joe Orang yang mirip dengan orang lain Back burner Bukan masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu Back on your feet Baru sembuh Back seat driver Orang yang memberikan saran yang buruk Bad egg Pembuat onar Ballpark figure Menebak dengan baik Barking up the wrong tree Mencari sesuatu di tempat yang salah Blow it Menghilangkan atau membuang-buang sesuatu Burnt out Capek sekali Cold feet Takut Couch potato Orang yang duduk di depan TV seharian Cut and dry Sesuatu yang sudah jelas dan sudah dimengerti Dinosaur Sangat tua Dry run Masa latihan Early bird Orang yang bagun pagi dan langsung pergi kerja Eat lead Orang yang ditembak dengan senjata Egghead Orang pandai Fat cat Orang yang kaya raya Go bananas Hilang kendali Go off deep end Melakukan susuatu yang gila Have a screw loose Sedikit gila Hit the road Meninggalkan rumah Hit the spot Bagus sekali! Hole in the wall Restoran atau toko yang kecil dan sederhana In someone's hair Mengganggu orang terus In the doghouse Dalam masalah La la land Tempat yang luar biasa Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 44
Selamatkan "Jekardah" dari Jelantah! Penulis : Retnayu Prasetyanti - ASN STIA LAN Jakarta & Saiyuli - Mahasiswa STIA LAN Jakarta Kota Jakarta yang dijuluki "Jekardah" oleh milenial masih terus berkutat dengan sampah, baik padat maupun cair. Berdasar- kan data, 10 juta warga Jakarta berpoten- si membuang hampir 6.5 juta liter minyak jelantah setiap bulan yang akan mengkon- taminasi 6.5 milyar liter perairan. Pencema- ran lingkungan --yang berkelanjutan-- ini tak elak menjadi persoalan kesejahteraan yang belum paripurna, pasalnya, peradaban manusia Jakarta turut ditentukan oleh derajat kualitas lingkungan, hal ini senada dengan opini Kristanto (2002) "lingkungan memberikan pengaruh langsung terhadap kualitas kehidupan individu dan kelompok, seperti layaknya keputusan politik dan ekonomi yang kita tetapkan". Sampah padat, sejak rezim Jokowi-Ahok, menjadi perhatian banyak kalangan, pun menjadi salah satu fokus utama program unggulan Pemerintah Provinsi D.K.I Jakar- ta dalam menangani bencana banjir. Berb- agai solusi telah diupayakan, termasuk pe- mantapan fungsi Satgas Kebersihan yang bertransformasi menjadi Pasukan Orange (Petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum/PPSU). Track record PPSU hingga kini mendapatkan banyak pujian, kolong jembatan nampak lebih bersih, sungai dalam kota dan saluran drainase menjadi agak lebih apik. Program solid waste management di Ja- karta mencakup berbagai pendekatan dan strategi yang dikembangkan oleh beberapa level stakeholders (top to bottom). Bank Sampah, Koperasi Sampah, dan Kampung Iklim menjadi program-program unggulan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, tidak hanya itu, program waste to energy (WtE) belakangan menjadi kebijakan solu- tif yang direncanakan akan diimplementa- sikan secara makro di setiap level Pemerin- tahan Daerah/Kota/Kab Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan energi nasional, mengamanatkan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ke- wenangannya wajib melaksanakan Di- versifikasi Energi untuk meningkatkan Konservasi Sumber Daya Energi dan Ketahanan Energi Nasional dan/atau daerah dan kebijakan energi nasi- onal merupakan kebijakan Penge- lolaan Energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanju- tan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional. Di lain sisi, tata kelola sampah cair, salah satunya minyak bekas pakai/konsumsi belum mendapat- kan perhatian serius dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, termasuk Jakarta. 45 Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz INFO KITA
Pada level Pemerintah Pusat, tidak ada legal framework yang menjadi payung hukum pengelolaan limbah sampah cair khususnya minyak jelantah. Dasar hukum pengelolaan minyak jelantah, pun, juga tidak diatur dalam Peraturan Daerah. Analoginya, jika seseorang membuang sampah padat tidak pada tempatnya, denda sebesar Rp. 500.000,- dapat dikenakan sebagai sanksi/hukuman bagi pelang- gar. Hal kontras terjadi jika pelanggar membuang sampah cair berupa minyak jelantah ke kebun, selokan, atau bahkan sungai. Belum pernah ada kasus pelanggaran hukum yang dilakukan individu terkait pembuangan minyak jelantah, pun, secara umum, masyarakat tidak memiliki pemahaman dan kesadaran tentang pengelolaan minyak jelantah mencakup proses pembuangan dan pemanfaatan. Budaya illiterate masyarakat terhadap tata kelola minyak jelantah tak ayal menjadi hal lumrah yang akan terus menggerus kualitas sun- gai, selokan dan tanah Jakarta, tentu, dampak lebih buruk bisa terjadi jika pemerintah tidak segera mengupayakan kesepakatan politis dalam menggodok produk kebijakan. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 46
Urgensi Tata Kelola Minyak Jelantah Minyak jelantah mengandung senya- wa-senyawa yang bersifat karsinogenik, yang terjadi selama proses penggorengan. Jelas, pemakaian minyak jelantah yang berkelanjutan dapat merusak kesehatan manusia, menimbulkan penyakit kanker. Parahnya, dalam kurun waktu tertentu (long term effect), penggunaan minyak jelantah dapat mengurangi kecerdasan generasi berikutnya. Untuk itu perlu penanganan yang tepat agar limbah minyak jelantah ini dapat bermanfaat dan tidak menimbulkan kerugian dari aspek kesehatan manusia dan lingkungan, kegunaan lain dari minyak jelantah adalah bahan bakar biodisel. One step ahead, beberapa organisasi prof- it dan non-profit memiliki concern pada pengelolaan minyak jelantah. Sebut saja (CV Jelantah Life), APJETI (Asosiasi Pengumpul Minyak Jelantah un- tuk Energi Baru Terbarukan Indonesia), dan Jelantah.id (PT. Biru Laut Persada), perusahaan lokal dengan dukungan pe- rusahaan asing dari Jerman yang khusus bergerak dibidang pengumpulan limbah minyak kelapa sawit dan turunannya khu- susnya minyak goreng bekas atau jelantah (Used Cooking Oil - UCO) serta minyak cair limbah kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent - POME). Harapannya, pihak non-state berperan sebagai partner pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penyusunan Pera- turan tentang Tata Kelola Penanganan Minyak Goreng Bekas atau Jelantah agar pemanfaatannya dapat sepenuhnya diper- gunakan untuk kepentingan energi (terba- rukan) nasional sekaligus mampu menjadi solusi permasalahan Bangsa Indonesia dari darurat sampah. Dalam prakteknya, tata kelola minyak jelan- tah melibatkan beragam sasaran 47 Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz stakeholders yaitu: industri makanan, (b) hotel, (c) management resto- ran, (d) catering, (e) usaha penggorengan kaki lima, (f) rumah tangga, (g) pengembang perumahan, dan (h) pihak lain yang berpo- tensi sebagai sumber penghasil minyak goreng bekas/jelantah. Stakeholders non ru- mah tangga tentu memiliki mekanisme yang lebih baku dan mengikat pada Standard Op- erating Procedure (SOP) pemberian/perpan- jangan ijin usaha. Khusus pada level indus- tri, tata kelola minyak jelantah sewajarnya menjadi salah satu SOP pengelolaan limbah yang wajib dievaluasi oleh pemerintah. Lain halnya mekanisme tata kelola minyak jelan- tah pada level rumah tangga, mekanisme distribusi minyak harus dirancang dengan alur yang sangat sederhana untuk mengako- modasi derajat kesadaran masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, dalam satu komu- nitas/komplek perumahan/RT, pemerintah setempat dapat menyediakan drum besar (a) pabrik
sebagai penampung minyak sementara se- lama +/- 1 sampai 2 minggu hingga men- capai volume tertentu dan siap diangkut oleh truk khusus sampah minyak jelantah. Mungkin terdengar mudah dan sederhana, namun keberhasilan program ini menuntut political commitment yang kuat dari semua pihak, terutama pemerintah. Tentu, banyak alternatif kebijakan yang dapat ditempuh, tidak hanya dimulai dari tatanan birokrasi, melalui kerjasama den- gan pelaku/pengelola minyak jelantah, masyarakat dapat berpartisipasi secara signifikan mengurangi pencemaran air, men- gurangi penyumbatan saluran perpipaan air, mendapatkan penghasilan tambahan, dan mendorong pengembangan energi ter- barukan di Indonesia. Yap, meski aturan resmi belum terbit, me- kanisme berlandas hukum belum diatur, masyarakat tetap bisa berkontibusi untuk bumi Jakarta yang bebas minyak jelantah, salah satunya adalah dengan melakukan langkah reuse. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 48
Jangan Buang Minyak Jelantah, Gunakan Untuk Ini! Dapat menjadi Sabun Cair Jangan salah, minyak jelantah juga dapat menjadi sabun cuci tangan. Gregorius Rio- nugroho, mahasiswa yang berasal dari Uni- versitas Diponegoro Jurusan Teknik Kimia ini mencoba membuat sabun cair menggu- nakan minyak jelantah dan abu kulit buah kapuk randu. Sabun cair didapatkan dari pencampuran minyak jelantah dengan ka- lium hidroksida yang didapatkan dari abu buah kapuk randu yang memang men- gandng senyawa kalium karbonat sebesar 78,5%. Proses selanjutnya yaitu mema- naskan campuran minyak jelantah dengan kalium hidroksida hingga mencapai 110 derajat Celsius selama satu jam (proses saponifikasi). Proses ini bertujuan untuk menghasilkan sabun cair dan gliserol.
Bahan Bakar Lampu Minyak Jelantah juga bermanfaat untuk menjadi bahan bakar lampu minyak. Ten- tu, pemanfaatannya terbatas pada daer- ah-daerah yang masih belum memiliki aliran listrik atau daerah yang sering pu- tus listrik, pun dapat digunakan sebagai langkah precaution jika terjadi bencana. Cara membuat lampu minyak sangatlah mudah, cukup dengan menyiapkan beber- apa perlengkapan yaitu wadah yang tidak mudah bocor atau tahan api dan tidak ter- bakar saat terkena api, kapas, dan korek api. Setelah semua perlengkapan tersedia, tuangkan minyak jelantah ke dalam wadah tersebut, lalu ambil segumpal kapas, pa- datkan kapas tersebut dan letakkan di ten- gah-tengah wadah. Tunggu hingga minyak meresap dan membasahi seluruh bagian kapas, selanjutnya, ambil korek api dan ny- alakan lampu minyaknya. Jangan lupa un- tuk mematikan lampu minyak apabila tidak dipakai. Selalu waspada jika menggunakan api! Menjadi Cairan Pembersih Lantai Selain dapat diolah menjadi sabun cair, ternyata minyak jelantah juga dapat men- jadi cairan sabun pembersih lantai. Cairan ini telah dicoba dan dibuat oleh Tim Pro- gram Kreativitas Mahasiswa Kewirau- sahaan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan dikenal dengan nama "Karbol Milan". Karbol Milan ini memiliki beberapa aroma yaitu seperti jeruk nipis, apel, melati, dan bougainville. Tim Mahasiswa tersebut memanfaatkan minyak jelantah ini kare- na merupakan jenis limbah yang dapat mencemari lingkungan dan tidak bisa larut dalam air.
Menjadi Pupuk Penyubur Tanaman Harapan terbesar dari pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel secara masif adalah munculnya varian kendaraan ber- tuliskan Powered by Jelantah Biodiesel. Mungkin terdengar aneh, bahkan terasa tidak mungkin, namun hal tersebut dapat terwujud dengan rekayasa ilmiah. Di kalan- gan scientist, minyak jelantah dapat diolah menjadi biodiesel berkualitas tinggi karena kandungan airnya rendah. Pada prinsipnya pengolahan minyak jelantah menjadi bio- diesel adalah proses konversi trigliserida menjadi metil atau etil ester yang biasa disebut dengan transesterifikasi. Umum- nya, biodiesel minyak jelantah berwarna kecoklatan dan merupakan larutan bagian atas, dan larutan bagian bawah yang ber- warna hitam merupakan gliserol. Tidak as- ing lagi, kini banyak produsen, perusahaan swasta asing maupun dalam negeri, dan organisasi non-profit yang membidik pelu- ang bisnis besar biodiesel minyak jelantah. Selain beberapa perusahaan yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak pe- rusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan ini, beberapa diantaranya ada- lah CV. Artha Metro Oil, PT. Buatan Guna Indonesia, dan para pengepul berbasis kelompok atau individu tersebar di beber- apa kota. So, tunggu apa lagi, mari manfaatkan min- yak jelantah, mari berpartisipasi demi Ja- karta lebih berseri! 51 Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz Manfaat yang satu ini ditemukan oleh salah seorang pakar hortikultura yang berasal dari Australia Utara yaitu Chris Nathaniel. Pembuatan pupuk ini berasal dari pohon mangga yang terletak di sebuah pom ben- sin di Darwin, Australia. Merasa penasaran setelah mengamati kualitas dan kuantitas buah dari pohon mangga yang begitu ban- yak dan berukuran besar, Chris Nataniel mengembangkan riset dengan hipotesis yang cukup unik, asumsinya sederhana, po- hon manga diduga "menyukai" bau karbon dari bensin. Berbekal rasa penasaran, Chris mulai membuat replika pupuk dari minyak sayur bekas pakai atau minyak jelantah, eksperimen tersebut membutuhkan 10 tahun, 160 kali percobaan, dan mengha- biskan kurang lebih 60.000 Dollar Austra- lia (+/- Rp. 600 juta), hanya untuk mencari campuran komposisi nutrisi yang tepat. Meski dirasa belum mendapatkan hasil yang memuaskan, Chris membuktikan bahwa pupuk penyubur hasil eksperimen mahal ini dtetap dapat digunakan dengan menyemprotkannya pada tanaman. Jan- gan menyemprotkan terlalu banyak karena dapat menutupi pori-pori pernafasan yang ada pada permukaan daun. Menjadi Biodiesel
SEPUTAR FILM Stand Van De Sterren - Position among the Stars Sutradara: Leonard Retel Helmrich Penulis: Leonard Retel Helmrich; Hetty Naaijkens-Retel Helmric Negara: Indonesia - Netherland Bahasa: Indonesia Lokasi film: Jakarta, Indonesia Selama kurang lebih 12 tahun, pembuat film Leonard Retel Helmrich meneliti ke- hidupan masyarakat Indonesia dan ber- mukim di daerah kumuh Jakarta. Leonard telah lama fokus pada documentary film yang mengulas kritis fenomena sosial ekonomi dan kerentanan politik Indone- sia. Film terakhir Leonard, Stand van de Sterren yang dikenal dengan judul Position among the Stars (2010) adalah film trilogi dari dua film sebelumnya, Eye of The Day atau Stand van de Zon (2001) dan Shape of The Moon atau Stand van De Maan (2004) meraih kesuksesan yang luar biasa hingga berhasil masuk nominasi Piala Oscar. Dalam kisah triloginya, Sang Movie Maker terus menjaga konsistensi tema film den- gan mengunggulkan cerita bergenre kritik sosial, kemiskinan, korupsi, persoalan bu- daya hingga konflik religi. Setahun setelah film ketiga rilis, Leonard Retel Helmrich meraih banyak penghargaan internasional seperti: Winner of 'Best International Docu- mentary' IDFA 2010; Winner DANCE 2011; Winner 'Big Stamp' ZagrebDocs 2011; Winner 'Special Jury Mention' Silver- docs 2011. 'Special Jury Award' SUN- Trilogi Leonard memiliki dimensi cerita yang sama, objek analisis kritis yang sama, namun, setiap bagian mewakili tensesn- ya sendiri: masa lalu, masa sekarang, dan masa depan negara. Uniknya, setiap film berdiri sendiri sehingga ketiga film tidak ha- rus ditonton secara berkelanjutan. Leonard dengan cerdas menampilkan gambaran hidup sebagian besar keluarga miskin yang berjuang menyesuaikan diri dengan gejolak ekonomi, sosial, politik, dan agama yang be- gitu kentara. Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz 52
Plot dan kekhasan Leonard dalam trilog- inya masih terjaga. Semua film garapan- nya konsisten memakai metafora hewan untuk menggambarkan perilaku manusia yang hidup bersama di sebuah kampung di Jakarta; dari anak kucing yang mengantri makan dengan tikus rumah, kecoak yang mencari cara untuk menyelamatkan diri dari fogging masal, hingga hama wereng yang bertahan di dedaunan pasca penyem- protan pestisida. Pun, inovasi Leonard bersama rekannya Willem Doevendans yang menciptakan steady wing, semacam dudukan vid- eo kamera untuk menstabilkan gambar, membuat gaya vérité cinema berhasil merekam scene dengan basis true events dari kehidupan sehari-hari subyek film do- kumenter tanpa adanya narasi ataupun wawancara. Leonard bisa menghadirkan gambar-gambar panjang dari berbagai sisi dalam satu scene, tanpa terlalu banyak memakai cut-to-cut. Boleh dibilang, single shot scene menjadi ciri khas tersendiri film- film dokumenter Leonard. Alhasil, teknik Single Shot Scene yang sangat intim ber- hasil membuat kerja tim menjadi apik; tak heran, trilogi Leonard mendapatkan apresi- asi internasional yang luar biasa. Kembali pada bahasan utama, Stand Van De Sterren berkisah tentang sebuah keluar- ga Indonesia, "keluarga Shamsuddin" yang tinggal di area kumuh Jakarta. 53 Edisi I Mei-Agustus 2018 - STIA Blitz Film ini berlatarbelakang dari kunjungan Leonard ke rumah keluarga Shamsuddin pada tahun 1998. Merasa tertarik, warga negara Belanda yang berketurunan Indo- nesia ini memutuskan untuk mendoku- mentasikan kehidupan sehari-hari keluarga Shamsuddin, termasuk balada Ramidjah, nenek di keluarga itu yang beragama Kris- ten dan hidup di daerah kumuh di Jakarta bersama kedua putranya --yang pindah memeluk agama Islam-- serta cucu perem- puannya bernama Tari. Pergulatan batin dalam film ini begitu ken- tara. Penonton diajak untuk merasakan kehidupan Jakarta yang begitu sesak. Plot yang orisinil mengangkat keseharian kelu- arga miskin yang terlena dengan angan-an- gan menjadi sejahtera, berjuang mencari kehidupan yang beradab di Ibukota, bertah- an di tengah ancaman putus sekolah dan praktek pelacuran. Dalam Stand Van De Sterren, tata kelola pemerintah Indonesia digambarkan dengan penuh kontroversi, sejak orde baru hingga reformasi, berbagai gerakan anti pemerintah terus mengakar di Indonesia mulai dari isu revolusi, terorisme dan seruan jihad untuk melawan pemerin- tah yang menjajah bangsa sendiri. Berkat empati sosial yang diusung, Stand Van De Sterren mampu menembus nomina- si penghargaan film bergengsi dunia, Piala Oscar. Film dokumenter ini masuk nominasi Academy Award kategori film dokumenter panjang. Bagi Sineas Belanda sendiri, film ini adalah prestasi besar dalam industri per- filman Belanda. Belum pernah ada seorang sineas negeri kincir angin lolos nominasi Os- car kategori tersebut. ini sangat menggugah hati, tajam Film mengkritisi, membangkitkan motivasi, bah- kan menguji semangat nasionalisme. Ola- han apik film ini memang terasa dilematis, bisa jadi memicu kontroversi yang berujung rasa malu atas tereksposnya "dapur" milik negeri, atau justru kebanggaan atas kebe- basan berekspresi, demokrasi dan aspirasi yang telah berkembang pesat. Sama seperti Slumdog Millionaire, Stand van de Sterren memberi banyak literasi tentang dinamika kemiskinan dan gap antar klas di perkota- an. Harapannya, melalui film ini, semua pi- hak menjadi lebih sadar tentang persoalan bangsa dan berkomitmen untuk berbenah, mulai dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. (RED)
GALERI
STIA LAN Jakarta membuka program pendidikan Sarjana Terapan dan Magister Terapan bagi ASN (PNS dan PPPK), Pegawai BUMN/BUMD, TNI, Polri EDUCATION PROGRAM SARJANA TERAPAN Program Studi: 1. Administrasi Pembangunan Negara (APN), Konsentrasi: a. Manajemen Pembangunan b. Manajemen Kearsipan c. Analisis Kebijakan 2. Administrasi Bisnis Sektor Publik (ABSP) 3. Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (MSDMA) Alamat STIA LAN Jakarta: Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat Website: stialan.ac.id, Instagram: @stialanjakarta, Facebook: STIA LAN Jakarta, Twitter: @stialanjakarta WA: 082298100400
STIA LAN Jakarta membuka program pendidikan Sarjana Terapan dan Magister Terapan bagi ASN (PNS dan PPPK), Pegawai BUMN/BUMD, TNI, Polri EDUCATION PROGRAM MAGISTER TERAPAN Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi: a. Kebijakan Pembangunan b. Manajemen Diklat c. Manajemen Sumber Daya Aparatur d. Manajemen Keuangan Negara e. Manajemen Pembangunan Daerah Alamat STIA LAN Jakarta: Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat Website: stialan.ac.id, Instagram: @stialanjakarta, Facebook: STIA LAN Jakarta, Twitter: @stialanjakarta WA: 082298100400
STIA LAN Jakarta membuka program pendidikan Sarjana Terapan dan Magister Terapan bagi ASN (PNS dan PPPK), Pegawai BUMN/BUMD, TNI, Polri EDUCATION PROGRAM MAGISTER TERAPAN Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi: a. Kebijakan Pembangunan b. Manajemen Diklat c. Manajemen Sumber Daya Aparatur d. Manajemen Keuangan Negara e. Manajemen Pembangunan Daerah Alamat STIA LAN Jakarta: Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat Website: stialan.ac.id, Instagram: @stialanjakarta, Facebook: STIA LAN Jakarta, Twitter: @stialanjakarta WA: 082298100400
STIA LAN Jakarta menerima konten berupa tulisan OPINI, REVIEW buku atau jurnal, dan KOLOM untuk dimuat dalam STIA Blitz. Bila berminat, silakan mengubungi redaksi Alamat Redaksi: Alamat STIA LAN Jakarta: Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat Website: stialan.ac.id Instagram: @stialanjakarta Facebook: STIA LAN Jakarta Twitter: @stialanjakarta Email: