MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kelancaran arus barang ekspor ke negara anggota ASEAN dan mengakomodasi amandemen terhadap Operational Certification Procedures (OCP) ASEAN Trade in Goods Agreement serta amandemen terhadap Surat Keterangan Asal Form D, perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur penerbitan dokumen keterangan asal dan formulir Surat Keterangan Asal; b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
Mengingat 2 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN); : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
3 - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2); 9. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 184); 10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19); 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703); 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 347);
4 - 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1648); 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN). Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) yang selanjutnya disingkat KAB adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia. 2. Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) Preferensi yang selanjutnya disebut KAB Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor. 3. Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) yang selanjutnya disingkat DAB adalah pernyataan asal barang yang dibuat oleh Eksportir Tersertifikasi (Certified
5 - Exporter) untuk barang ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau kesepakatan internasional yang berlaku. 4. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi KAB. 5. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Preferensi yang selanjutnya disebut SKA Preferensi adalah dokumen yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor. 6. Surat Keterangan Asal Elektronik yang selanjutnya disebut SKA Elektronik adalah data dari SKA yang penyampaiannya dilakukan secara elektronik kepada Negara tujuan ekspor sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan internasional. 7. Sistem Elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA dan DAB secara elektronik melalui laman e-ska.kemendag.go.id. 8. ASEAN Trade in Goods Agreement yang selanjutnya disingkat ATIGA adalah persetujuan perdagangan barang yang disepakati antara negara-negara anggota ASEAN. 9. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 10. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi. 11. Barang Asal Indonesia (Indonesia Originating Goods) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi KAB. 12. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan Ekspor, atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6 - 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Pasal 2 (1) KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB Preferensi berdasarkan ATIGA. (2) Ketentuan mengenai KAB Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 3 (1) Dokumen keterangan asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan ATIGA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berupa: a. SKA Preferensi b. SKA Elektronik; atau c. DAB (2) Dokumen keterangan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal Barang Ekspor Indonesia telah memenuhi KAB Preferensi berdasarkan ATIGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (3) SKA Preferensi, SKA Elektronik, dan DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan secara bersamaan terhadap Barang yang sama dalam 1 (satu) transaksi Ekspor. (4) Penerbitan SKA Preferensi, SKA Elektronik, dan DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prosedur operasional sertifikasi (operational certificate procedures) ATIGA. (5) Ketentuan mengenai prosedur operasional sertifikasi (operational certificate procedures) ATIGA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022. (6) Ketentuan mengenai prosedur operasional sertifikasi (operational certificate procedures) ATIGA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7 - Pasal 4 (1) Permohonan penerbitan SKA Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengisi data pada Formulir SKA melalui e-SKA. (2) Formulir SKA Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 (1) Formulir SKA Preferensi yang tercantum dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hanya dapat diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022. (2) Formulir SKA Preferensi yang tercantum dalam Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mulai diterbitkan sejak tanggal 1 Mei 2022. Pasal 6 KAB Preferensi dan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Indonesia Originating Goods) berdasarkan ATIGA selain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus sesuai dengan: a. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KAB; b. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia (Indonesia Originating Goods); c. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara pembuatan DAB untuk Barang Asal Indonesia (Indonesia Originating Goods); dan d. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati.
8 - Pasal 7 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. dokumen keterangan asal untuk Barang Asal Indonesia (Indonesia Originating Goods) berdasarkan ATIGA yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1024), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan selesainya proses ekspor; dan b. Eksportir yang telah mengajukan permohonan dokumen keterangan asal untuk Barang Asal Indonesia (Indonesia Originating Goods) berdasarkan ATIGA sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 8 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia dalam ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1024), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
9 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2022 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 529 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA BERDASARKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) BAB I KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN) 1. Definisi Untuk maksud-maksud Lampiran ini: a. perikanan budidaya adalah pembudidayaan organisme-organisme air termasuk ikan, molusca, hewan bercangkang, atau ikan tidak bertulang belakang laut lainnya dan tumbuhan-tumbuhan air, yang berasal dari bibit-bibit seperti telur, bayi ikan, bibit ikan (fingerlings) dan larva, dengan campur tangan manusia dalam proses pembiakan atau pertumbuhan untuk meningkatkan produksi seperti dengan persediaan pembenihan atau perlindungan rutin terhadap predator-predator; b. Biaya, Asuransi dan Pengangkutan yang selanjutnya disebut CIF adalah nilai barang yang diimpor dan termasuk biaya pengangkutan dan asuransi sampai di pelabuhan atau tempat masuk di negara pengimpor. Penghitungannya wajib dilakukan sesuai dengan Pasal VII of GATT 1994 dan Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII GATT 1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO; c. Free on Board yang selanjutnya disebut FOB adalah bebas biaya di atas kapal atas suatu barang, termasuk biaya pengangkutan ke pelabuhan atau tempat pengapalan akhir di luar negeri. Penghitungannya wajib dilakukan sesuai dengan Pasal VII of GATT 1994 dan Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII GATT 1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO; d. Prinsip-prinsip akuntansi umum yang selanjutnya disebut GAAP adalah konsensus-konsensus atau dukungan resmi substansial yang diakui di
2 - suatu Pihak yang berhubungan dengan pencatatan pendapatan, pengeluaran, biaya, aset dan pertanggungjawaban; pengungkapan informasi; penyiapan laporan keuangan. Standar-standar dimaksud dapat meliputi pedoman pemberlakuan umum yang luas serta rincian standar, kebiasaan dan prosedur; e. Barang wajib menyertakan bahan-bahan dan/atau produk, yang dapat diperoleh atau seluruhnya dihasilkan, bahkan jika barang dimaksudkan untuk digunakan sebagai bahan-bahan lain dalam proses produksi. Untuk keperluan Lampiran ini, istilah "barang" dan "produk" dapat digunakan sebagai interchangeably; f. Bahan identik dan dapat saling dipertukarkan adalah bahan yang fungible yang merupakan hasil dari bahan yang sejenis dan memiliki kualitas dagang yang sama, melewati teknik yang sama dan sifat fisik yang sama, dan begitu bahan tersebut digabungkan kedalam produk akhir tidak dapat dibedakan asalnya antara satu dengan lainnya melalui setiap penandaan atau hanya dilihat dengan kasat mata; g. Bahan adalah setiap benda atau unsur yang digunakan atau dipakai dalam produksi barang atau secara fisik tergabung ke dalam suatu barang atau ditujukan untuk suatu proses produksi barang lainnya; h. Barang asal atau bahan asal adalah suatu barang atau bahan yang dikualifikasikan sebagai barang atau bahan asal berdasarkan ketentuan dalam Lampiran ini; i. Pengepakan barang-barang dan kontainer untuk pengangkutan adalah barang-barang yang digunakan untuk melindungi suatu barang selama pengangkutan yang membedakan dari kontainer-kontainer atau bahan- bahan yang digunakan untuk penjualan ecerannya; j. Produksi adalah metode memperoleh barang termasuk dengan menanam, menambang, memanen, mengembangkan, membibit, menyarikan, bertani, mengumpulkan, menangkap, memancing, memasang perangkap, menyatukan, berburu, memfabrikasi, mengolah atau merakit suatu barang; dan k. Aturan khusus produk adalah aturan-aturan yang merinci bahan- bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang telah mengalami perubahan dalam klasifikasi tarif atau suatu fabrikasi atau operasional pengolahan khusus, atau memenuhi kriteria kandungan nilai regional atau kombinasi dari setiap kriteria tersebut.
3 - 2. Kriteria Asal Barang Untuk maksud-maksud Persetujuan ini, suatu barang yang diimpor ke dalam wilayah Negara Anggota dari Negara Anggota lainnya wajib diberlakukan sebagai suatu barang asal apabila barang tersebut memenuhi persyaratan berdasarkan kondisi sebagai berikut: a. suatu barang yang diproduksi atau diperoleh secara keseluruhan di Negara Anggota pengekspor sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam angka 3; atau b. suatu barang yang tidak secara keseluruhan diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota pengekspor, ditetapkan bahwa barang-barang dimaksud memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dalam angka 4 dan angka 6. 3. Barang yang Diproduksi atau Diperoleh Secara Keseluruhan Untuk maksud-maksud dari angka 2 huruf a, barang-barang berikut ini wajib dipertimbangkan sebagai yang diproduksi atau diperoleh secara keseluruhan di Negara Anggota pengekspor: a. Tanaman dan produk tanaman, termasuk buah, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tanaman yang hidup, tumbuh, dipanen, dipetik atau dikumpulkan di Negara Anggota pengekspor; b. Binatang hidup, termasuk mamalia, burung, ikan, crustaceans, mollusca, reptil, bakteri dan virus, lahir dan dipelihara di Negara Anggota pengekspor; c. Barang yang diperoleh dari binatang hidup di Negara Anggota pengekspor; d. Barang yang diperoleh dari berburu, memasang perangkap, memancing, bertani, membudidayakan ikan, menyatukan, atau menangkap dilakukan di Negara Anggota pengekspor; e. Bahan mineral dan unsur-unsur yang timbul secara alami lainnya, tidak termasuk pada huruf a sampai dengan huruf d, yang disarikan atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut; f. Barang hasil memancing di laut yang diambil oleh kapal-kapal yang terdaftar dari Negara Anggota dan berhak untuk mengibarkan bendera dan barang-barang lainnya1 yang diambil dari dari wilayah perairan, 1 "Barang-barang lainnya" merujuk pada bahan mineral dan unsur-unsur yang timbul secara alami lainnya yang disarikan atau diambil dari wilayah perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut.
4 - dasar laut atau di bawah dasar laut2 Negara Anggota, dengan syarat Negara Anggota melaksanakan yuridiksinya berdasarkan hak eksploitasi sebagaimana diberikan sesuai dengan hukum internasional;3 g. Barang hasil memancing di laut dan barang-barang laut lainnya yang diambil dari laut dalam oleh kapal-kapal yang terdaftar dari Negara Anggota dan berhak mengibarkan bendera Negara Anggota dimaksud; h. Barang yang diproduksi diatas setiap kapal pengolahan yang terdaftar atau tercatat di Negara Anggota dan berhak untuk mengibarkan bendera Negara Anggota dimaksud, terhadap barang-barang sebagaimana dimaksud pada huruf g; i. Barang-barang yang dikumpulkan yang tidak lagi dapat melaksanakan kegunaan awalnya atau tidak dapat dikembalikan atau diperbaiki lagi dan yang hanya cocok untuk dibuang, atau untuk pemanfaatan kembali suku cadang atau bahan bakunya;atau untuk pendauran; j. Limbah dan serpihan yang berasal dari: a) produksi di Negara Anggota pengekspor; atau b) barang bekas yang dikumpulkan di Negara Anggota pengekspor, dengan syarat barang dimaksud hanya tepat untuk pemulihan bahan-bahan mentah; dan k. Barang yang diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota pengekspor semata-mata dari produk-produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j. 4. Barang yang Tidak Diperoleh atau Diproduksi Secara Keseluruhan 4.1 (a) Untuk maksud-maksud angka 2 huruf b, barang wajib dikualifikasikan sebagai barang asal di Negara Anggota dimana pengerjaan atau pengolahan dilakukan: (i) apabila barang dimaksud memiliki kandungan nilai regional (selanjutnya disebut sebagai "Kandungan Nilai ASEAN" atau "Kandungan Nilai Regional (RVC)") tidak kurang dari empat puluh persen (40%) dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana diatur dalam angka 5; atau 2 Untuk barang hasil memancing di laut yang diambil dari luar wilayah perairan (Zona Ekonomi Eksklusif), status barang asal dan dengan syarat Negara Anggota mempunyai hak eskploitasi berdasarkan hukum internasional 3 Merujuk pada hukum internasional, pendaftaran kapal-kapal hanya dapat dilakukan di satu Negara Anggota.
5 - (ii) apabila semua bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi barang dimaksud telah mengalami perubahan klasifikasi tarif (selanjutnya disebut sebagai "CTC") pada tingkat empat digit (seperti perubahan pada pos tarif l) pada kode HS. (b) Setiap Negara Anggota wajib mengijinkan eksportir barang untuk memutuskan penggunaan ketentuan Angka 4.1(a)(i) atau Angka 4.1(a)(ii) ketika menentukan barang dimaksud dikualifikasikan sebagai barang asal Negara Anggota. 4.2 (a) Meskipun telah disebutkan pada Angka 4.1, barang-barang yang dirinci dalam Bab IV Lampiran ini wajib dikualifikasikan sebagai barang asal apabila memenuhi aturan khusus produk dimaksud. (b) Apabila suatu aturan khusus produk menyediakan suatu pilihan antara aturan berbasis kandungan nilai regional (RVC) dari barang asal, suatu perubahan dalam klasifikasi tarif berdasarkan ketentuan barang asal, suatu fabrikasi khusus atau proses produksi, atau kombinasi keduanya, setiap Negara Anggota wajib mengijinkan pengekspor untuk menentukan aturan mana yang digunakan dalam menentukan apakah barang dimaksud memenuhi syarat sebagai barang asal dari Negara Anggota. (c) Apabila aturan khusus produk memenuhi suatu kandungan nilai regional tertentu, maka disyaratkan nilai kandungan regional barang dimaksud dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana diatur dalam angka 5. (d) Apabila aturan khusus produk mensyaratkan bahwa bahan- bahan yang digunakan melalui proses perubahan dalam klasifikasi tarif atau suatu fabrikasi khusus atau proses produksi, aturan wajib berlaku hanya untuk bahan-bahan bukan asal. 4.3 Meskipun telah disebutkan pada Angka 4.1 dan Angka 4.2, suatu barang yang dirinci dalam Lampiran A atau B Deklarasi Menteri mengenai Perdagangan Produk Teknologi Informasi yang disetujui dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO pada tanggal 13 Desember 1996, sebagaiman diatur dalam Lampiran 4 ATIGA, wajib dianggap berasal dari Negara Anggota apabila disusun dari bahan-bahan yang dirinci berdasarkan Lampiran sama.
6 - 5. Penghitungan Kandungan Nilai Regional 5.1 Untuk maksud-maksud dalam angka 4, rumus perhitungan Kandungan Nilai ASEAN atau Kandungan Nilai Regional adalah sebagai berikut: (a) Metode langsung Kandungan Nilai Regional = Ongkos bahan ASEAN + Upah Buruh + Biaya Tambahan + Biaya Lainnya + Laba x 100% FOB atau (b) Metode tidak langsung Kandungan FOB Nilai Bahan-Bahan, bagian-bagian atau barang-barang Bukan Asal Nilai Regional = x 100 % FOB 5.2 Untuk maksud-maksud penghitungan Kandungan Nilai Regional sebagaimana disyaratkan pada Angka 5.1 antara lain: a. Ongkos Bahan ASEAN adalah nilai CIF dari bahan, bagian atau barang asal yang diperoleh atau diproduksi sendiri oleh produsen dimaksud dalam produksi barang; b. Nilai Bahan, Bagian atau Barang Bukan Asal, adalah: (i) Nilai CIF pada saat importasi barang atau pembuktian importasi, atau; (ii) Harga yang dipastikan paling awal dibayar untuk semua bahan bukan asal di wilayah Negara Anggota dimana pengerjaan atau proses berlangsung; c. Upah Buruh Langsung termasuk gaji, remunerasi dan tunjangan- tunjangan pegawai lainnya yang terkait dengan proses fabrikasi; d. Penghitungan Biaya Langsung wajib mencakup, tetapi tidak terbatas pada, harta kekayaan riil yang digabungkan dalam proses produksi (asuransi, sewa pabrik dan sewa-beli, penyusutan nilai bangunan, perbaikan dan pemeliharaan, pajak, bunga hipotik); sewa-beli dari dan pembayaran bunga untuk tanaman dan perlengkapan; keamanan pabrik; asuransi (tanaman, peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam
7 - fabrikasi barang); peralatan rumah tangga (energi, listrik, air dan peralatan lainnya yang secara langsung ditujukan untuk produksi barang); penelitian, pengembangan, rancangan dan rekayasa; celupan, cetakan, hiasan yang dibuat dengan alat dan depresiasi,peralatan dan penyusutan dan dan pemeliharaan tanaman dan perlengkapan; royalti atau perijinan (berhubungan dengan mesin-mesin yang dipatenkan atau proses-proses yang digunakan dalam fabrikasi barang atau hak atas fabrikasi barang); inspeksi dan pengujian bahan-bahan dan barang- barang; penyimpanan dan penanganan dalam pabrik; pembuangan sampah-sampah yang dapat didaur ulang; dan elemen-elemen biaya dalam penghitungan nilai bahan mentah; seperti pungutan-pungutan pelabuhan dan pemerikasaan serta bea-bea impor yang dibayar untuk komponen yang kena pajak; dan e. Harga FOB adalah bebas nilai di atas kapal atas barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam Angka 5.1. Harga FOB wajib ditentukan dengan menambahkan nilai bahan, ongkos produksi, keuntungan dan biaya-biaya lainnya. 5.3 Negara-negara Anggota wajib menentukan dan mematuhi hanya pada salah satu Metode penghitungan RVC. Negara-negara Anggota wajib diberikan fleksibilitas untuk mengubah metode penghitungan mereka dengan syarat bahwa perubahan tersebut diberitahukan kepada Dewan AFTA setidak-tidaknya enam (6) bulan sebelum penerapan metode baru tersebut. Setiap verifikasi penghitungan Kandungan Nilai ASEAN oleh Negara Anggota pengimpor wajib dibuat berdasarkan metode yang digunakan oleh Negara Anggota pengekspor. 5.4 Dalam menentukan Kandungan Nilai ASEAN, Negara-negara Anggota wajib mentaati panduan metodologi biaya sebagaimana tercantum dalam Bab II Lampiran ini. 5.5 Bahan-bahan yang didapat secara lokal diproduksi dengan pendirian ijin fabrikasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam negeri, wajib dianggap memenuhi persyaratan ketentuan asal dalam Persetujuan ini; bahan yang didapat secara lokal dari sumber lain wajib dikenakan pembuktian asal berdasarkan Pasal 57 ATIGA untuk maksud penentuan asal.
8 - 5.6 Nilai barang dalam Lampiran ini wajib ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 ATIGA. 6. Akumulasi 6.1 Kecuali dipersyaratkan dalam ATIGA, barang asal Negara Anggota, yang digunakan di Negara Anggota lain sebagai bahan dalam produksi barang lainnya memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif preferensi, wajib dipertimbangkan berasal dari Negara Anggota dimana pengerjaan atau pengolahan hasil barang jadi terakhir dilakukan. 6.2 Apabila Kandungan Nilai Regional bahan kurang dari empat puluh persen (40%), persyaratan Kandungan Nilai ASEAN yang akan diakumulasi menggunakan kriteria Kandungan Nilai Regional wajib secara langsung sesuai dengan persyaratan nilai dalam negeri yang sama dengan atau lebih dari dua puluh persen (20%). Pedoman Pelaksanaan dimaksud tercantum dalam Bab III Lampiran ini. 7. Operasional dan Pengolahan Minimum 7.1 Operasional atau pengolahan dilakukan, oleh sendiri atau digabungkan satu dengan yang lainnya untuk maksud sebagaimana tercantum di bawah ini, dipertimbangkan sebagai standar terendah dan wajib tidak diperhitungkan dalam penentuan apakah suatu barang berasal dari suatu Negara Anggota: (a) memastikan menjaga barang dalam keadaan baik untuk maksud- maksud pengangkutan atau penyimpanan; (b) memfasilitasi pengapalan atau pengangkutan; dan (c) Pengepakan atau penyerahan barang untuk penjualan. 7.2 Suatu barang asal di wilayah Negara Anggota wajib mempertahankan keadaan asalnya, ketika diekspor dari Negara Anggota lainnya, di mana operasional dilakukan tidak melampaui sebagaimana dimaksud pada angka 7.1. 8. Pengiriman Langsung 8.1 Perlakuan tarif preferensi wajib diberikan untuk suatu barang asal yang memenuhi persyaratan Lampiran ini dan yang dikirimkan secara langsung dari wilayah Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor.
9 - 8.2 Berikut ini wajib dipertimbangkan sebagai yang dikirimankan secara langsung dari Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor: (a) barang yang diangkut dari Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor, atau (b) barang yang diangkut melalui satu atau lebih Negara-negara Anggota, selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor, atau melalui non-Negara Anggota, dengan syarat: (i) Persinggahan barang dimaksud hanya berlaku untuk alasan geografis atau pertimbangan terkait persyaratan khusus pengangkutan; (ii) barang tersebut tidak memasuki wilayah dagang atau dikonsumsi; dan (iii) barang dimaksud tidak mengalami setiap operasianal lain selain pembongkaran atau pemuatan kembali atau operasional lain untuk menjaga barang dalam keadaan baik. 9. De Minimis 9.1 Suatu barang yang tidak memenuhi perubahan dalam klasifikasi tarif wajib dipertimbangkan sebagai barang asal apabila nilai semua bahan bukan asal yang diproduksi dalam barang dimaksud yang tidak memenuhi perubahan yang dipersyaratkan dalam klasifikasi tarif tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dalam nilai FOB barang dimaksud dan barang tersebut memenuhi semua kriteria lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Persetujuan ini sebagai syarat barang asal. 9.2 Nilai bahan-bahan bukan asal sebagaimana dimaksud pada Angka 9.1, bagaimanapun, wajib dimasukkan dalam nilai bahan-bahan bukan asal untuk setiap persyaratan kandungan nilai regional untuk produk dimaksud. 10. Perlakuan Wadah Kemasan dan Bahan Kemasan 10.1 Wadah kemasan dan bahan kemasan untuk penjualan eceran: (a) Apabila suatu barang berdasarkan suatu persyaratan kandungan nilai regional, nilai wadah kemasan dan bahan- bahan kemasan untuk penjualan eceran wajib diperhitungkan dalam penentuan setiap barang asal, dimana wadah kemasan dan bahan-bahan kemasan untuk penjualan eceran
10 - dipertimbangkan sebagai pembentuk keseluruhan barang dimaksud. (b) Angka 10.1 (a) tidak berlaku apabila, wadah kemasan dan bahan-bahan kemasan untuk penjualan eceran, pada saat digolongkan bersamaan dengan barang tersebut wajib tidak diperhitungkan dalam penentuan apakah semua bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi barang tersebut telah memenuhi perubahan yang berlaku dalam persyaratan klasifikasi tarif barang tersebut. 10.2 Kontainer-kontainer dan dan bahan-bahan kemasan khusus yang digunakan untuk pengangkutan suatu barang wajib tidak diperhitungkan dalam penentuan asal barang dari barang dimaksud. 11. Aksesoris, Suku Cadang dan Peralatan 11.1 Apabila suatu barang tunduk pada persyaratan perubahan klasifikasi tarif atau fabrikasi khusus atau operasional pengolahan, aksesoris- aksesoris, suku cadang, peralatan dan bahan-bahan petunjuk atau informasi lain yang disertakan dengan barang tersebut wajib tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah barang tersebut digolongkan sebagai suatu barang asal dengan syarat bahwa: (a) aksesoris, suku cadang, peralatan dan buku petunjuk atau informasi bahan lainnya yang tidak diperhitungkan secara terpisah dari barang dimaksud, dan (b) kuantitas dan nilai dari aksesoris, suku cadang, peralatan dan buku petunjuk atau informasi bahan lainnya yang biasa untuk barang dimaksud. 11.2 Apabila suatu barang tunduk berdasarkan persyaratan kandungan nilai regional ketentuan asal barang, nilai aksesoris-aksesoris, suku cadang, peralatan dan petunjuk-petunjuk atau informasi lainnya wajib diperhitungkan sebagai nilai bahan-bahan asal atau bukan asal, sebagaimana dimungkinkan, dengan menghitung kandungan nilai regional barang asal. 12. Elemen Netral Dalam menentukan apakah merupakan suatu barang asal, barang tersebut wajib tidak diperlukan untuk menentukan asal yang mungkin digunakan
11 - dalam produksinya dan tidak digabungkan kedalam barang dimaksud sebagaimana berikut: (a) bahan bakar dan energi; (b) peralatan, celupan dan cetakan; (c) suku cadang dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pemeliharaan perlengkapan dan bangunan; (d) minyak pelumas, gemuk, bahan pencampur dan bahan-bahan lain yang dipergunakan dalam produksi atau dipergunakan untuk menjalankan perlengkapan dan bangunan; (e) sarung tangan, kacamata, alas kaki, pakaian, perlengkapan keselamatan dan persediaan; (f) perlengkapan, alat-alat dan persediaan yang digunakan untuk pengujian atau pemeriksaan barang; (g) katalisator dan zat pelarut; dan (h) setiap barang lain yang tidak tergabung dalam barang yang digunakan dalam produksi barang dapat didemonstrasikan secara layak menjadi suatu bagian dari produksi dimaksud. 13. Bahan Identik dan Dapat Saling Dipertukarkan 13.1 Penentuan apakah bahan identik dapat saling dipertukarkan yang merupakan bahan-bahan asal wajib dilakukan baik dengan memisahkan secara fisik dari masing-masing bahan atau dengan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dari pengawasaan persediaan yang berlaku atau pengelolaan inventaris yang diterapkan di Negara Anggota pengekspor. 13.2 Apabila keputusan telah diambil melalui metode pengelolaan inventaris, metode dimaksud wajib dipergunakan sepanjang tahun anggaran. 14. Dokumen Keterangan Asal Klaim bahwa suatu barang dapat diberikan perlakuan tarif preferensial wajib didukung oleh Dokumen Keterangan Asal sesuai dengan Prosedur Sertifikasi Operasional sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.
12 - 15. Subkomite Bidang Ketentuan Asal Barang 15.1 Untuk maksud pelaksanaan efektif dan seragam dari Lampiran ini, suatu Subkomite Bidang Ketentuan Asal Barang wajib dibentuk berdasarkan Pasal 90 ATIGA. 15.2 Fungsi-fungsi Subkomite Bidang Ketentuan Asal Barang adalah meliputi: (a) pemantauan pelaksanaan dan operasional dari Lampiran ini; (b) peninjauan, sebagaimana diperlukan, membuat rekomendasi yang sesuai dengan tujuan untuk menyempurnakan Lampiran ini agar responsif terhadap perubahan dinamis pada proses produksi ditingkat regional dan global sehingga dapat memfasilitasi perdagangan dan penanaman modal di antara Negara-negara Anggota, memajukan jejaring produksi regional, mendorong pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan memperkecil kesenjangan pembangunan; (c) peninjauan, sebagaimana diperlukan, prosedur pelaksanaan dari Lampiran ini dengan tujuan untuk menyederhanakan prosedur dan membuat prosedur dimaksud menjadi transparan, dapat diprediksi dan berstandar, dengan mempertimbangkan praktik- pratik terbaik dari perjanjian-perjanjian perdagangan regional dan internasional lainnya; (d) pertimbangan terhadap hal-hal lain yang telah disepakati terkait dengan Lampiran ini, dan (e) pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang didelegasikan oleh CCA, SEOM dan Dewan AFTA. 15.3 Subkomite bidang Ketentuan Asal Barang wajib terdiri dari para wakil dari Pemerintah Negara Anggota, dan dapat mengundang wakil-wakil dari entitas-entitas yang relevan selain dari Pemerintah Negara- negara Anggota dengan keahlian yang relevan yang diperlukan untuk isu-isu yang akan dibahas, atas kesepakatan semua Negara Anggota.
13 - BAB II PRINSIP DAN PEDOMAN PERHITUNGAN KONTEN NILAI REGIONAL DI ATIGA A. Prinsip Penentuan Biaya untuk Kandungan Nilai Regional i. Materialitas - semua bahan biaya untuk evaluasi, penilaian dan penentuan asal; ii. Konsistensi - metode alokasi biaya harus konsisten kecuali dibenarkan oleh realitas komersial; iii. Reliabilitas - informasi biaya harus dapat diandalkan dan didukung oleh informasi yang sesuai; iv. Relevansi - biaya harus dialokasikan berdasarkan data yang obyektif dan terukur; v. Akurasi - metodologi penghitungan biaya harus disediakan secara akurat dari elemen biaya dipertanyaan; vi. Penerapan GAAP negara pengekspor - informasi biaya harus disiapkan sesuai dengan penerimaan prinsip akuntansi secara umum dan ini termasuk untuk menghindari penghitungan ganda item biaya; vii. Mata uang - informasi biaya terbaru dari catatan akuntansi dan biaya yang ada dari perusahaan harus digunakan untuk menghitung kandungan asal. B. Panduan untuk Metodologi Penetapan Biaya i. Biaya Aktual - dasar untuk biaya aktual harus ditentukan oleh perusahaan. Biaya aktual harus termasuk semua biaya langsung dan tidak langsung dalam memproduksi produk; ii. Biaya yang Diproyeksikan dan Dianggarkan - Proyeksi biaya dapat digunakan jika itu dibenarkan. Perusahaan harus memberikan analisis dan bukti varians selama periode klaim originating untuk menunjukkan akurasi proyeksi; iii. Biaya Standar dasar untuk biaya standar harus ditunjukkan. Perusahaan harus menyediakan bukti bahwa biaya tersebut digunakan untuk tujuan akuntansi; iv. Biaya Rata-rata / Moving Average Cost - Biaya rata-rata dapat digunakan jika dibenarkan; dasar untuk menghitung biaya rata-rata, termasuk jangka waktu, dll. harus disorot. Perusahaan harus memberikan analisis varians dan bukti
14 - selama periode klaim originating untuk menunjukkan keakuratan biaya rata-rata; v. Biaya Tetap - biaya tetap harus dibagi sesuai dengan prinsip akuntansi biaya yang sehat. Hal tersebut harus menjadi cerminan perwakilan unit biaya untuk perusahaan pada periode tertentu di pertanyaan. Metode pembagian harus diindikasikan. BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN AKUMULASI PARSIAL PADA BAB I PASAL 6 DALAM ASEAN CUMULATIVE RULES OF ORIGIN Untuk keperluan penerapan Bab I Angka 6 dari persetujuan ini: (a) suatu barang dianggap memenuhi syarat untuk akumulasi parsial, jika setidaknya mengandung 20% (dua puluh persen) dari Kandungan Nilai Regional (RVC) dari barang asal di Negara Anggota tempat produksi atau pemrosesan kebaikan; (b) RVC dari barang yang ditentukan dalam Ayat (a) harus dihitung sesuai dengan formula yang disediakan dalam Bab I Angka 5 Lampiran ini; (c) barang yang diekspor berdasarkan perjanjian ini tidak memenuhi syarat untuk preferensi tarif dari Negara Anggota pengimpor berdasarkan Perjanjian ini; (d) barang yang diekspor berdasarkan pengaturan ini harus disertai dengan Surat Keterangan Asal (Form D) yang valid dengan tepat dan ditandai dengan "Parsial Cumulation"; (e) bagian yang relevan dari Lampiran II (Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Asal Preferensi Dalam ASEAN Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)), termasuk Aturan 18 (Retroactive Check) dan Aturan 19 (Verification Visit), akan berlaku untuk Surat Keterangan Asal (SKA Form D) yang diterbitkan untuk tujuan Akumulasi Parsial.
15 - BAB IV KRITERIA PERUBAHAN SUBSTANSIAL UNTUK TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL 1. Bahan atau produk tekstil akan dianggap sebagai barang originating dari suatu negara anggota ketika telah mengalami, sebelum impor ke Negara Anggota lainnya, salah satu dari proses berikut: i. Petrokimia yang telah mengalami proses polimerisasi atau polikondensasi atau proses kimia maupun fisik lainnya untuk membentuk polimer; ii. Polimer yang telah mengalami proses pemintalan leleh atau ekstrusi untuk membentuk serat sintetis; iii. Memintal serat menjadi benang; iv. Menenun, merajut atau membentuk kain; v. Memotong kain menjadi bagian-bagian dan merakit bagian- bagian itu menjadi barang jadi; vi. Pencelupan kain, jika disertai dengan proses akhir yang memiliki efek rendering pada barang yang dicelup langsung; vii. Pencetakan kain, jika disertai dengan proses akhir yang memiliki efek rendering barang yag dicetak langsung dapat digunakan; viii. Impregnasi atau pelapisan ketika perlakuan tersebut mengarah pada pembuatan produk baru yang termasuk dalam pos tarif tertentu; atau ix. Sulaman yang setidaknya mewakili lima persen dari total luas barang sulaman. 2. Terlepas dari ketentuan apapun dalam Lampiran ini, suatu barang atau material tidak akan dianggap originating dari wilayah suatu Negara Anggota hanya karena telah mengalami salah satu dari proses berikut: i. Operasi penggabungan sederhana, pelabelan, pengepresan, pembersihan atau pembersihan kering atau operasi pengemasan, atau kombinasi daripadanya; ii. Memotong dengan panjang atau lebar dan melingkari, menjahit atau menyambung kain yang mudah diidentifikasi dengan maksud untuk penggunaan komersial tertentu; iii. Memotong dan/atau menggabungkan dengan menjahit, melilitkan, menghubungkan, melampirkan benda-benda
16 - aksesori seperti tali, pita, manik-manik, kabel, cincin dan lubang tali; iv. Satu atau lebih proses akhir pada benang, kain atau barang tekstil lainnya, seperti pemutihan, anti air, penuangan, penyusutan, pengilapan/penghalusan, atau operasi serupa; atau v. Pencelupan atau pencetakan kain atau benang. 3. Barang-barang berikut yang terbuat dari bahan tekstil non­ originating harus dianggap sebagai barang originating jika telah mengalami proses yang diidentifikasi dalam Angka 1 tetapi tidak hanya melalui proses yang diidentifikasi dalam Angka 2: i. Saputangan; ii. Selendang, syal, kerudung, dan sejenisnya; iii. Karpet dan selimut untuk bepergian; iv. Sprei, sarung ban tai, kain meja, kain toilet, dan kain dapur; v. Karung dan tas, dari jenis yang digunakan untuk pengemasan/pembungkus barang; vi. Te~pal, tenda dan tirai/gorden jendela; vii. Kain lantai, kain lap, dan barang-barang serupa lainnya yang dibuat sederhana. 4. Terlepas dari Angka 3, bahan tekstil non-originating yang dicakup dalam daftar yang dinyatakan pada daftar sesuai dengan perjanjian ini, akan dianggap originating dari Negara Anggota jika memenuhi pengerjaan atau pemrosesan yang ditetapkan di dalamnya. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) PROSEDUR PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL PREFERENSI BERDASARKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) BAB I PROSEDUR SERTIFIKASI OPERASIONAL Dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Asal Barang sebagaimana diatur dalam Lampiran I, prosedur operasional tentang penerbitan dan verifikasi Dokumen Keterangan Asal dan hal-hal lain terkait administrasi yang harus diperhatikan sebagai berikut: Aturan 1 Definisi (a) ASEAN Single Window yang selanjutnya disebut ASW adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 (a) PLF; (b) Dokumen Keterangan Asal Back-to-back adalah Dokumen Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor perantara berdasarkan satu atau lebih Dokumen Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama; (c) Eksportir Tersertifikasi yang selanjutnya disebut ES adalah eksportir yang diberikan kewenangan untuk membuat Deklarasi Asal Barang atas barang yang diekspornya; (d) Otoritas yang Berwenang adalah otoritas Pemerintah dari Negara Anggota pengekspor yang ditunjuk untuk mengesahkan ES;
2 - (e) SKA Elektronik yang selanjutnya disebut e-Form D adalah SKA Form D yang disusun sesuai dengan Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan (Process Specification and Message Implementation Guideline) ATIGA e-Form D, dan ditransmisikan secara elektronik antara Negara-negara Anggota melalui ASW sesuai dengan ketentuan keamanan yang ditentukan dalam Pasal 9 PLF; (f) Eksportir adalah orang/penduduk asli atau orang yang secara yuridiksi berlokasi di wilayah Negara Anggota, tempat suatu barang diekspor oleh orang tersebut; (g) Importir adalah orang/penduduk asli atau orang yang secara yuridiksi berlokasi di wilayah Negara Anggota, tempat suatu barang diimpor oleh orang tersebut; (h) Instansi Penerbit adalah otoritas Pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang ditunjuk untuk menerbitkan SKA Form D dan diberitahukan kepada semua Negara Anggota sesuai dengan Lampiran ini; (i) National Single Window yang selanjutnya disebut NSW adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 (c) PLF; (j) Deklarasi Asal Barang yang selanjutnya disebut DAB adalah deklarasi tentang asal barang yang diekspor yang dibuat oleh ES sesuai dengan Aturan 12 B; (k) The Protocol on the Legal Framework yang selanjutnya disebut PLF adalah Protokol Kerangka Hukum sebagai dasar implementasi ASEAN Single Window yang telah disetujui / disepakati di Ha Noi, Vietnam pada 4 September 2015; (l) Produsen adalah orang/penduduk asli atau orang yang secara yuridiksi melakukan proses produksi di wilayah Negara Anggota, sebagaimana diatur dalam ayat (j) Pasal 1 Lampiran I ; dan (m) Dokumen Keterangan Asal adalah dokumen yang menyatakan bahwa barang yang diekspor memenuhi ketentuan asal barang yang diatur dalam Lampiran I.
3 - Aturan 1A Dokumen Keterangan Asal Dokumen Keterangan Asal dapat berupa: (a) Surat Keterangan Asal Preferensi (SKA Form D); (b) Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D); atau (c) Deklarasi Asal Barang. Aturan 2 Spesimen Tanda Tangan, Stempel Resmi Otoritas Penerbit dan Basis Data Sertifikasi Mandiri ASEAN 2.1 Setiap Negara Anggota wajib menyediakan daftar nama, alamat, specimen tanda tangan, dan spesimen stempel resmi otoritas penerbit, dalam format hard copy dan soft copy, melalui Sekretariat ASEAN untuk kemudian disebarluaskan ke Negara-negara Anggota lainnya dalam format soft copy. Setiap perubahan dalam daftar tersebut harus segera disebarluaskan dengan cara yang sama. 2.2 Spesimen tanda tangan dan stempel resmi otoritas penerbit, dikompilasi oleh Sekretariat ASEAN, dan diperbarui setiap tahun. SKA Form D yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1 tidak dapat diterima oleh Negara Anggota penerima. 2.3 Dalam hal Negara Anggota hanya menerbitkan e-Form D, Negara Anggota tersebut tidak perlu memberikan/menyediakan daftar spesimen tanda tangan dan spesimen stempel resmi dari otoritas penerbitnya. 2.4 Setelah status ES diberikan, masing-masing Negara Anggota harus segera memasukkan data-data berikut ke dalam Basis Data Sertifikasi Mandiri ASEAN: (a) Nama dan alamat resmi perusahaan; (b) Kode otorisasi ES; (c) Tanggal penerbitan dan tanggal habis masa berlaku otorisasi ES yang diberikan, jika ada;
4 - (d) Daftar jenis produk yang akan di otorisasi, termasuk deskripsi produk dalam HS enam digit atau kode AHTN1 ; dan (e) Daftar penandatangan resmi dan spesimen masing-masing tanda tangan, tidak lebih dari 10 (sepuluh)2 orang per-perusahaan3 Setiap perubahan terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, Negara Anggota harus segera memasukan perubahan data tersebut ke dalam Basis Data Sertifikasi Mandiri ASEAN dengan mekanisme yang sama. Pencabutan atau penangguhan otorisasi juga harus dimasukkan ke dalam Basis Data Sertifikasi Mandiri ASEAN dengan mekanisme yang sama. 2.5 Sekretariat ASEAN menjadi pihak yang mengelola dan memelihara Basis DataSertifikasi Mandiri ASEAN yang dapat diakses secara online oleh Negara-Negara Anggota. 2.6 Deklarasi Asal Barang yang dibuat oleh eksportir yang tidak terdapat dalam basis data, atau ditandatangani oleh seseorang yang tidak terdapat dalam basis data, atau untuk produk yang tidak termasuk dalam basis data tidak dapat diterima oleh Negara Anggota penerima. Aturan 3 Dokumen Pendukung 3.1 Dalam rangka menentukan status asal barang, Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang memiliki kewenangan untuk meminta dokumen pendukung atau melakukan pemeriksaan, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara Anggota. 3.2 Negara-negara Anggota didorong untuk memperbolehkan penyerahan dokumen pendukung elektronik (apabila tersedia), dalam rangka pemeriksaan Dokumen Keterangan Asal, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara Anggota. Aturan 4 1 Keperluan untuk mempertahankan hal ini bergantung atas hasil tinjauan kembali 2 (dua) tahun setelah tanggal penerapan Sertifikasi Mandiri. 2 Keperluan untuk mempertahankan hal ini bergantung atas hasil tinjauan Kembali 2 (dua) tahun setelah tanggal penerapan Sertifikasi Mandiri. 3 Keperluan untuk mempertahankan hal ini bergantung atas hasil tinjauan kembali 2 (dua) tahun setelah tanggal penerapan Sertifikasi Mandiri.
5 - Pemeriksaan Pra-Ekspor 4.1 Produsen dan/atau eksportir, atau perwakilannya yang sah, wajib mengajukan penerbitan Dokumen Keterangan Asal atau status ES kepada Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang dan meminta pemeriksaan pra-ekspor terkait asal barang maupun pemeriksaan terkait status ES, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Negara Anggota. Hasil pemeriksaan pra- ekspor dapat ditinjau secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Hasil pemeriksaan pra-ekspor diterima sebagai dokumen pendukung dalam menentukan asal barang yang akan diekspor. Pemeriksaan pra-ekspor tidak berlaku untuk barang yang dilihat dari sifat dan originating-nya dapat dengan mudah ditentukan. 4.2 Untuk bahan-bahan yang diperoleh secara lokal, deklarasi mandiri yang dikeluarkan oleh produsen terakhir yang melakukan ekspor berdasarkan Perjanjian ini, harus digunakan sebagai dasar menentukan status asal barang tersebut. Aturan 5 Permohonan Penerbitan SKA Form D 5.1 Pada saat melaksanakan pemenuhan ketentuan ekspor barang untuk mendapatkan Tarif Preferensi, eksportir atau perwakilannya yang sah harus mengajukan permohonan tertulis penerbitan SKA Form D, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa barang yang akan diekspor tersebut memenuhi persyaratan penerbitan SKA Form D. 5.2 ES secara mandiri dapat mengajukan penerbitan SKA Form D sebagai pengganti Deklarasi Asal Barang. Aturan 6 Pemeriksaan Permohonan Penerbitan SKA Form D Instansi Penerbit berdasarkan kompetensi dan kemampuannya harus melakukan pemeriksaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota terhadap setiap permohonan penerbitan SKA Form D untuk memastikan bahwa:
6 - (a) Permohonan Penerbitan SKA Form D dan SKA Form D telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatanganinya; (b) Asal barang yang tercantum sudah sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I; (c) Pernyataan lainnya yang terdapat dalam SKA Form D sesuai dengan bukti- bukti dokumen pendukung yang telah diserahkan; (d) Deskripsi/uraian, jumlah/kuantitas dan berat barang, tanda dan nomor kemasan, jumlah dan jenis kemasan, telah sesuai dengan produk yang akan diekspor; (e) Jenis barang yang berjumlah lebih dari satu, diperbolehkan untuk dinyatakan pada SKA Form D yang sama, dengan ketentuan bahwa setiap jenis barang dicantumkan secara terpisah sesuai ketentuannya. Aturan 7 SKA Form D 7.1 SKA Form D harus dibuat pada kertas putih ukuran ISO A4, dengan spesimen sesuai Lampiran III dan Lampiran IV. SKA Form D harus dibuat dalam bahasa Inggris. 7.2 SKA Form D terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar tembusan/copy (rangkap kedua/duplicate dan rangkap ketiga/ triplicate). 7.3 Setiap SKA Form D harus memuat nomor referensi yang berbeda yang diterbitkan oleh masing-masing kantor atau lokasi penerbitan. 7.4 Setiap SKA Form D harus memuat tanda tangan dan cap/stempel resmi Otoritas Penerbit. Tanda tangan dan cap/stempel dapat dibubuhkan secara manual maupun elektronik4. 7.5 Asli SKA Form D diteruskan oleh eksportir kepada importir untuk diserahkan kepada otoritas pabean atau otoritas pemerintah terkait, di pelabuhan/ bandara atau tempat dilakukan importasi. Rangkap kedua 4 Tanda tangan dan stempel yang dibubuhkan secara elektronik tidak berarti sama dengan tanda tangan digital. Keberterimaan Negara Anggota atas tanda tangan dan stempel yang dibubuhkan secara elektronik, tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Anggota tersebut. untuk
7 - SKA Form D disimpan di Otoritas Penerbit di Negara Anggota pengekspor. Rangkap ketiga SKA Form D disimpan oleh eksportir. Aturan 8 Deklarasi Kriteria Asal Barang dalam SKA Form D Untuk melaksanakan ketentuan dalam BAB I angka 2 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, SKA Form D yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor terakhir harus menunjukkan kriteria asal barang yang relevan dan berlaku. Aturan 9 Perlakuan terhadap Kesalahan Pernyataan pada SKA Form D Tidak diperbolehkan adanya penghapusan maupun penumpukan tulisan yang diizinkan pada SKA Form D. Setiap perubahan harus dilakukan dengan: (a) Mencoret yang salah dan membuat penambahan yang diperlukan. Perubahan tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang menandatangani SKA Form D dan disetujui/disahkan oleh otoritas penerbit yang berwenang. Ruang/spasi yang tidak terpakai harus disilang untuk mencegah adanya penambahan, atau (b) Penerbitan SKA Form D baru untuk mengganti SKA Form D yang salah. Aturan 10 Penerbitan SKA Form D 10.1 Sesuai dengan penyerahan dokumen yang dipersyaratkan, SKA Form D harus diterbitkan oleh Instansi Penerbit di Negara Anggota pengekspor sebelum atau pada saat pengapalan, selama barang yang diekspor dapat dianggap berasal dari Negara Anggota tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I. 10.2 Dalam hal SKA Form D tidak diterbitkan sebagaimana disebutkan pada ayat 10.1 karena adanya kelalaian, kesalahan, atau penyebab lainnya, SKA Form D dapat diterbitkan dengan berlaku surut setelah tanggal pengapalan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal
8 - pengapalan dan harus diberi tanda/keterangan dengan tulisan "Issued Retroactively". Aturan 11 Dokumen Keterangan Asal Back-to-back 11.1 Instansi Penerbit di Negara Anggota pengekspor perantara dapat menerbitkan SKA (Form D) back-to-back apabila permohonan diajukan oleh eksportir, dengan ketentuan: (a) Satu atau lebih Dokumen Keterangan Asal yang asli disampaikan. Dalam hal Dokumen Keterangan Asal yang asli tidak disampaikan, maka Dokumen Keterangan Asal Cerified True Copy harus disampaikan; (b) SKA Form D back-to-back yang diterbitkan harus berisi informasi yang sama seperti Dokumen Keterangan Asal yang asli. Secara khusus, setiap kolom dalam SKA Form D back-to-back harus diisi lengkap. Harga FOB di Negara Anggota pengekspor perantara pada Kolom 9 juga harus dicantumkan pada SKA Form D back-to-back; (c) SKA Form D back-to-back harus diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor perantara dan disampaikan kepada Negara Anggota pengimpor terakhir selama Dokumen Keterangan Asal yang asli masih berlaku; (d) Untuk pengiriman ekspor sebagian, nilai ekspor sebagian harus dicantumkan, dan bukan nilai keseluruhan ekspor yang tercantum dalam Dokumen Keterangan Asal. (e) Untuk pengiriman ekspor gabungan, SKA form D back-to-back harus diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor perantara dan disampaikan kepada Negara Anggota pengimpor terakhir merujuk pada tanggal kadaluwarsa tercepat dari masa berlaku Dokumen Keterangan Asal yang asli. (f) Negara anggota pengekspor perantara dapat memastikan bahwa jumlah kuantitas dari barang yang diekspor kembali, di bawah pengiriman ekspor sebagian maupun pengiriman ekspor gabungan, tidak melebih total kuantitas barang pada Dokumen Keterangan
9 - Asal yang asli dari Negara Anggota Pengekspor pertama ketika menyetujui SKA back-to-back kepada pengekspor; (g) Dalam hal informasi yang diberikan tidak lengkap dan/atau diduga terdapat penipuan, maka Negara Anggota pengimpor terakhir dapat meminta Dokumen Keterangan Asal yang asli untuk diserahkan kepada masing-masing otoritas pabean; (h) Prosedur Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Aturan 18 dan Aturan 19 juga berlaku bagi Negara Anggota yang menerbitkan SKA (Form D) back-to-back. (i) Informasi pada SKA (Form D) back-to-back mencakup tanggal penerbitan dan nomor referensi Dokumen Keterangan Asal yang asli. Informasi tersebut harus dicantumkan pada Kolom 7 SKA (Form D) back-to-back. 11.2 ES dapat membuat Deklarasi Asal Barang back-to-back dengan ketentuan: (a) ES tersebut memiliki satu atau lebih Dokumen Keterangan Asal asli yang valid dari Negara Anggota pengekspor pertama. Dalam hal tidak terdapat Dokumen Keterangan Asal yang asli, maka Dokumen Keterangan Asal Certified True Copy harus digunakan; (b) Deklarasi Asal Barang back-to-back yang dibuat oleh ES dari Negara Anggota Pengekspor perantara harus berisi informasi yang sama dengan Dokumen Keterangan Asal yang asli. Harga FOB di Negara Anggota pengekspor perantara juga harus dicantumkan dalam Deklarasi Asal Barang Back-to-back; (c) Deklarasi Asal Barang back-to-back harus dibuat oleh ES dari Negara Anggota pengekspor perantara dan disampaikan kepada Negara Anggota pengimpor terakhir selama Dokumen Keterangan Asal yang asli masih berlaku; (d) Untuk pengiriman ekspor sebagian, nilai ekspor sebagian harus dicantumkan, dan bukan nilai keseluruhan dalam Dokumen Keterangan Asal yang asli. (e) Untuk pengiriman ekspor gabungan, Deklarasi Asal Barang back-to- back harus diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor perantara
10 - dan disampaikan kepada Negara Anggota pengimpor terakhir merujuk pada tanggal kadaluwarsa tercepat dari masa berlaku Dokumen Keterangan Asal yang asli. (f) ES yang membuat Deklarasi Asal Barang back-to-back dapat memastikan bahwa jumlah kuantitas dari barang yang diekspor Kembali, di bawah pengiriman ekspor sebagian maupun pengiriman ekspor gabungan, tidak melebih total kuantitas barang pada Dokumen Keterangan Asal yang asli (g) Prosedur Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Aturan 18 dan Aturan 19 juga berlaku bagi Negara Anggota yang menerbitkan Deklarasi Asal Barang Back-to-back; (h) Informasi pada Deklarasi Asal Barang back-to-back mencakup tanggal penerbitan dan nomor referensi Dokumen Keterangan Asal yang asli; (i) ES yang membuat Deklarasi Asal Barang Back-to-back harus merupakan ES yang memiliki wewenang membuat Deklarasi Asal Barang untuk barang yang sama. Aturan 12 Kehilangan SKA Form D Dalam hal terjadi pencurian, kehilangan atau kerusakan terhadap SKA Form D, eksportir dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Instansi Penerbit untuk menerbitkan lembar asli dan lembar triplicate SKA Form D Certified True Copy yang dibuat berdasarkan pada dokumen ekspor dan memuat tulisan "CERTIFIED TRUE COPY" pada Kolom 12. SKA Form D Certified True Copy harus memuat tanggal penerbitan SKA Form D yang asli dan diterbitkan tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal penerbitan SKA Form D yang asli. Aturan 12 A Eksportir Tersertifikasi (ES) 12A.1 Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota Pengekspor dapat memberikan wewenang kepada eksportir yang mengirimkan barang berdasarkan perjanjian ini, yang selanjutnya disebut sebagai "Eksportir Tersertifikasi" (ES), untuk membuat Deklarasi Asal Barang mengenai
11 - status originating suatu barang. Eksportir yang meminta wewenang tersebut harus mengajukan permohonan secara tertulis atau elektronik dan harus dapat meyakinkan Otoritas yang Berwenang atas semua jaminan yang diperlukan untuk pelaksanaan verifikasi status asal barang yang menjadi dasar pembuatan Deklarasi Asal Barang. 12A.2 Otoritas yang Berwenang dapat memberikan status ES berdasarkan kondisi yang mereka anggap sesuai, termasuk dengan ketentuan di bawah ini: (a) Eksportir terdaftar sesuai hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor; (b) Eksportir harus memastikan bahwa pihak penandatangan terotorisasi yang bertanggung jawab untuk membuat Deklarasi Asal Barang, mengetahui dan memahami Ketentuan Asal Barang sebagaimana diatur dalam Permendag ini; (c) Eksportir harus memiliki pengalaman dalam melakukan ekspor sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor; (d) Eksportir tidak memiliki catatan kecurangan terkait Ketentuan Asal Barang, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor; (e) Eksportir harus memiliki tingkat kepatuhan yang baik, diukur dengan manajemen resiko oleh Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota Pengekspor; (f) Eksportir, dalam hal sebagai pedagang, harus memiliki "deklarasi produsen" yang menunjukkan originating suatu produk yang termasuk dalam sertifikasi mandiri dan kesiapan produsen untuk bekerja sama dalam retroactive check dan verification visit jika diperlukan; dan (g) Eksportir harus memiliki sistem pembukuan dan pencatatan yang baik, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor. 12A.3 Otorisasi harus diberikan secara tertulis. Otoritas yang Berwenang harus memberikan kode-kode otorisasi kepada ES yang harus dicantumkan dalam Deklarasi Asal Barang. Negara Anggota harus
12 - memasukkan informasi tentang otorisasi yang diberikan dalam basis data Sertifikasi Mandiri Seluruh ASEAN, sesuai dengan ketentuan dalam angka 2.4. 12A.4 ES memiliki kewajiban sebagai berikut: (a) memberikan kepada Otoritas yang Berwenang akses ke catatan dan lokasi untuk tujuan pemantauan otorisasi dan verifikasi kebenaran dari pernyataan yang dibuat. Catatan dan akun harus memungkinkan untuk identifikasi dan verifikasi status originating barang yang menjadi dasar Deklarasi Asal Barang yang dibuat, selama paling sedikit 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan deklarasi sesuai dengan hukum dan peraturan peru ndang- undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor; (b) membuat Deklarasi Asal Barang hanya untuk barang-barang milik ES yang telah diberi wewenang pembuatan Deklarasi Asal Barang dan ES memiliki dokumen yang sesuai membuktikan status originating barang dimaksud pada saat deklarasi diterbitkan; (c) mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan angka 12A.2; (d) bekerja sama dalam pelaksanaan retroactive check dan verification visit; (e) bertanggung jawab penuh atas semua Deklarasi Asal Barang yang dibuat, termasuk penyalahgunaan yang ada; dan (f) segera memberi tahu Otoritas yang berwenang atas setiap perubahan yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan berdasarkan ketentuan dalam angka 2.4 (Tanda Tangan Spesimen dan Cap Resmi Otoritas Penerbit dan Basis Data Sertifikasi Mandiri Seluruh ASEAN) dari Lampiran ini. Aturan 12 B Deklarasi Asal Barang (DAB) 12B.1 DAB harus memuat persyaratan data yang tercantum dalam Daftar Persyaratan Data.
13 - Daftar Persyaratan Data 1. Detail ES Kode Otorisasi ES 2. Deskripsi (i) Nama Produk; Barang (ii) HS 6 (enam) digit atau kode AHTN; (iii) Kriteria Asal Barang; (iv) Negara Asal Barang; (v) Harga FOB ketika kriteria asal barang Regional Value Content (RVC) digunakan; (vi) Kuantitas barang; (vii) Merek dagang, jika ada; dan (viii) Untuk kasus DAB Back-to-back, nomor referensi Dokumen Keterangan Asal yang asli, tanggal penerbitan, Negara Asal atas negara anggota pengekspor pertama, dan, jika ada, Kode Otorisasi Eksportir Tersertifikasi di negara anggota pengekspor pertama. 3. Sertifikasi oleh (i) Sertifikasi oleh pihak penandatangan penandatangan terotorisasi ES bahwa barang yang yang dicantumkan pada DAB memenuhi semua berwenang 1 persyaratan yang relevan sesuai Lampiran I (Ketentuan Asal Barang) perjanjian ini berdasarkan bukti yang diberikan. (ii) Tanda tangan terotorisasi di atas nama penandatangan yang dicetak/ dicap. 1. Perlunya mempertahankan hal ini harus ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal penerapan Sertifikasi Mandiri. 12B.2 DAB harus dibuat pada faktur komersial. Namun, jika DAB tidak dapat dibuat pada faktur komersial pada saat ekspor, maka DAB dapat dibuat pada dokumen komersial berikut: billing statement, delivery order
14 - or packing list, dapat diterima pada saat impor jika diserahkan bersama dengan faktur komersial. 12B.3 Dokumen yang berisi DAB harus menjelaskan barang-barang dengan cukup detail agar barang tersebut dapat diidentifikasi untuk tujuan menentukan originating barang. 12B.4 DAB harus memuat nama dan tanda tangan manual penandatangan yang berwenang. 12B.5 Tanggal dokumen yang memuat DAB harus dianggap sebagai tanggal penerbitan DAB . 12B.6 Nomor referensi dokumen yang berisi DAB harus dianggap sebagai nomor referensi DAB . 12B.7 Dalam hal ruang yang disediakan dalam DAB tidak cukup untuk menyebutkan seluruh produk, halaman tambahan yang berisi informasi sebagaimana tercantum Daftar Persyaratan Data dapat dilampirkan. Aturan 12 C Pemantauan dan Verifikasi Otoritas yang Berwenang harus memantau penggunaan otorisasi yang tepat, termasuk verifikasi kebenaran atas Deklarasi Asal Barang yang dibuat. Keputusan tentang frekuensi dan cakupan Pemantauan dan Verifikasi harus berdasarkan pada risiko. Lebih lanjut terhadap verifikasi retrospektif yang dilakukan oleh otoritas kepabeanan di Negara Anggota pengimpor, Otoritas yang Berwenang akan bertindak sesuai dengan ketentuan dalam angka 18. Aturan 12D Pencabutan Otorisasi ES Otoritas yang Berwenang dapat mencabut otorisasi ES kapan saja. Otoritas yang Berwenang akan melakukan hal tersebut apabila ES tidak memberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 12A.1, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 12A.2 atau menyalahgunakan wewenangnya. Penarikan Otorisasi harus dimasukkan ke dalam basis data Sertifikasi-Mandiri Seluruh ASEAN oleh Negara Anggota, sesuai dengan angka 2. lagi
15 - Aturan 13 Penyerahan Dokumen Keterangan Asal 13.1 Untuk kepentingan klaim tarif preferensi, importir harus menyerahkan kepada otoritas kepabeanan atau otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengimpor pada saat impor: (a) SKA Form D termasuk dokumen pendukung; atau (b) Deklarasi Asal Barang yang dibuat oleh ES termasuk dokumen pendukung. 13.2 Dalam hal SKA Form D ditolak oleh otoritas kepabeanan atau otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengimpor, maka SKA Form D harus diberi tanda pada Kolom 4 dan Surat Keterangan Asal (Form D) yang asli harus dikembalikan kepada instansi penerbit yang bersangkutan dalam jangka waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari. Instansi penerbit akan diberikan notifikasi tentang alasan penolakan tarif preferensi tersebut. 13.3 Dalam hal Deklarasi Asal Barang ditolak oleh otoritas kepabeanan di Negara Anggota pengimpor, maka Deklarasi Asal Barang harus dikembalikan kepada Otoritas yang Berwenang dalam jangka waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari. Otoritas yang Berwenang akan diberikan notifikasi tentang alasan penolakan tarif preferensi tersebut. 13.4 Dalam hal Dokumen Keterangan Asal tidak diterima, sebagaimana dinyatakan dalam angka 13.2 dan angka 13.3, Negara Anggota pengimpor harus menerima dan mempertimbangkan klarifikasi yang dibuat oleh Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang dan menilai kembali Dokumen Keterangan Asal dapat digunakan untuk pemberian tarif preferensi atau tidak. Klarifikasi harus detil dan lengkap dalam menanggapi alasan penolakan tarif preferensi yang disampaikan oleh Negara Anggota pengimpor. Aturan 14 Masa Berlaku Dokumen Keterangan Asal Batas waktu berikut harus diperhatikan dalam penyerahan Dokumen Keterangan Asal:
16 - (a) Dokumen Keterangan Asal berlaku selama 12 (dua belas) bulan dari tanggal penerbitan untuk tujuan sertifikasi originating barang, atau dalam hal Deklarasi Asal Barang berlaku dari tanggal pembuatannya, dan harus diserahkan kepada otoritas kepabeanan di Negara Anggota pengimpor dalam jangka waktu tersebut. (b) dalam hal Dokumen Keterangan Asal diserahkan kepada otoritas kepabeanan di Negara Anggota pengimpor setelah berakhirnya batas waktu, maka Dokumen Keterangan Asal tersebut masih dapat diterima apabila kegagalan untuk mematuhi batas waktu tersebut disebabkan oleh Force Majeure atau penyebab lain di luar kemampuan eksportir; dan (c) dalam kasus-kasus lain terkait penyerahan yang terlambat, otoritas kepabeanan yang berwenang di Negara Anggota pengimpor dapat menerima Dokumen Keterangan Asal dengan ketentuan bahwa barang- barang tesebut telah diimpor sebelum berakhirnya masa berlakunya SKA. Aturan 15 Pengecualian Penggunaan Dokumen Keterangan Asal Dalam hal pengiriman barang ekspor dari Negara Anggota pengekspor tidak melebihi nilai FOB US$ 200,00, maka pembuatan Dokumen Keterangan Asal dapat dikecualikan dan penggunaan pernyataan sederhana oleh eksportir yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut berasal dari Negara Anggota pengekspor akan diterima. Barang-barang yang dikirim melalui pos yang tidak melebihi FOB US$ 200,00 juga diperlakukan sama. Aturan 16 Perlakuan terhadap Perbedaan Kecil 16.1 Apabila originating barang ASEAN tidak diragukan, maka atas ditemukannya perbedaan yang bersifat minor, seperti kesalahan pengetikan dalam Dokumen Keterangan Asal dan dokumen yang diajukan kepada otoritas bea-cukai di Negara Anggota pengimpor, untuk kepentingan formalitas importasi barang, tidak ipso facto membatalkan dokumen, apabila hal tersebut ternyata sesuai dengan barang yang dikirimkan.
17 - 16.2 Dalam hal Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor mempunyai klasifikasi tarif yang berbeda untuk satu barang yang ingin dikenakan tarif preferensi, maka barang-barang tersebut akan dikenakan tarif MFN atau tarif preferensi yang lebih tinggi, sesuai dengan pemenuhan ROO yang berlaku, dan tidak ada sanksi atau biaya lainnya yang akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota pengimpor. Apabila perbedaan klasifikasi tersebut telah diselesaikan, maka tarif yang benar, jika diatur, harus diberlakukan dan setiap kelebihan biaya harus dikembalikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Negara Anggota pengimpor, segera setelah masalah tersebut terselesaikan. 16.3 Untuk beberapa jumlah barang yang dinyatakan dalam Dokumen Keterangan Asal yang sama, dan terdapat permasalahan pada salah satu barang, maka tidak mempengaruhi atau menunda pemberian tarif preferensi dan proses pengeluaran barang lain yang terdapat dalam Dokumen Keterangan Asal. Angka 18 (c) dapat diterapkan pada barang- barang bermasalah tersebut. Aturan 17 Persyaratan Pencatatan 17.1 Untuk kepentingan proses verifikasi berdasarkan angka 18 dan angka 19, produsen dan/atau eksportir yang mengajukan permohonan penerbitan SKA Form D dan ES yang membuat Deklarasi Asal Barang, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota pengekspor, harus menyimpan catatan-catatan pendukung yang berkaitan dengan Dokumen Keterangan Asal tersebut selama tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan Dokumen Keterangan Asal. 17.2 Pengajuan SKA Form D dan semua dokumen yang berhubungan dengan aplikasi tersebut harus disimpan oleh Instansi Penerbit tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan SKA Form D. 17.3 Pengajuan sebagai ES dan semua dokumen yang terkait dengan pengajuan tersebut harus disimpan oleh Otoritas yang Berwenang selama tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal berakhirnya atau dicabutnya otorisasi.
18 - 17.4 Atas permintaan Negara Anggota pengimpor, informasi yang berkaitan dengan validitas SKA Form D harus dilengkapi oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani SKA Form D, dan informasi yang berkaitan dengan kebenaran Deklarasi Asal Barang disertifikasi oleh masing-masing Otoritas Pemerintah yang sesuai atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota pengekspor. 17.5 Setiap informasi yang dikomunikasikan antara negara-negara anggota yang bersangkutan harus dirahasiakan dan harus digunakan hanya untuk validasi Dokumen Keterangan Asal. Aturan 18 Retroactive Check Negara Anggota pengimpor dapat meminta Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota pengekspor untuk melaksanakan retroactive check secara acak dan/atau ketika terdapat keraguan atas keaslian dokumen atau akurasi informasi yang terkait kebenaran asal barang. Atas permintaan tersebut, Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota pengekspor harus melaksanakan retroactive check atas laporan biaya berdasarkan biaya dan harga saat ini, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, ditentukan sejak tanggal eksportasi dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Permintaan retroactive check harus disertai dengan Dokumen Keterangan Asal yang bersangkutan dan harus disertai alasan serta informasi tambahan yang menyatakan bahwa pernyataan pada dalam Dokumen Keterangan Asal mungkin tidak akurat, kecuali permintaan retroactive check dilakukan secara acak; (b) Instansi penerbit atau Otoritas yang Berwenang yang menerima permintaan retroactive check harus memberikan jawaban dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permintaan; (c) Otoritas bea-cukai dari Negara Anggota pengimpor dapat menangguhkan pemberian tarif preferensi selama menunggu hasil verifikasi. Namun demikian, otoritas dimaksud dapat mengeluarkan barang kepada importir selama memenuhi ketentuan administratif, dengan syarat barang-barang yang dimaksud tidak termasuk dalam barang yang dilarang atau dibatasi dan tidak ada kecurigaan akan terjadinya pelanggaran; dan
19 - (d) Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang harus segera mengirimkan hasil verifikasi kepada Negara Anggota pengimpor untuk menentukan apakah barang-barang tersebut originating atau tidak. Keseluruhan proses retroactive check, termasuk proses pemberitahuan kepada instansi penerbit atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota pengekspor, harus diselesaikan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari. Sementara menunggu hasil retroactive check, maka ketentuan huruf (c) harus diberlakukan. Aturan 19 Verification Visit 19.1 Apabila Negara Anggota pengimpor tidak puas dengan hasil retroactive check, maka dalam keadaan tertentu, Negara Anggota Pengimpor dapat meminta verification visit ke Negara Anggota pengekspor. 19.2 Sebelum pelaksanaan verification visit, Negara Anggota pengimpor, harus mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada: (a) Eksportir/produsen yang akan dikunjungi; (b) Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota yang akan dilakukan verification visit; (c) Otoritas bea-cukai atau otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota yang akan dilaksanakan verification visit, dan (d) Importir atas barang-barang yang merupakan subjek verification visit. 19.3 Pemberitahuan tertulis sebagaimana disebutkan dalam angka 19.2 harus memuat informasi secara lengkap, antara lain : (a) nama otoritas kepabeanan atau otoritas pemerintah terkait yang menerbitkan pemberitahuan; (b) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi; (c) rencana tanggal pelaksanaan verification visit; (d) rencana ruang lingkup verification visit termasuk referensi atas barang yang diverifikasi; dan (e) nama dan jabatan pejabat yang akan melakukan verification visit.
20 - 19.4 Negara Anggota pengimpor harus mendapatkan persetujuan tertulis dari eksportir/produsen yang akan dikunjungi sebagaimana disebutkan dalam angka 19.2. 19.5 Dalam hal persetujuan tertulis dari eksportir/produsen tidak diperoleh dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan sesuai dengan ketentuan angka 19.2, Negara Anggota yang mengirimkan pemberitahuan, dapat menolak pemberian tarif preferensi atas barang- barang yang merupakan subjek verification visit. 19.6 Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang yang menerima pemberitahuan dapat menunda verification visit yang diusulkan dan memberitahukan kepada Negara Anggota pengimpor. Verification visit harus dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal diterimanya pemberitahuan, atau untuk jangka waktu yang lebih lama sebagaimana yang disetujui oleh negara anggota yang bersangkutan. 19.7 Negara Anggota yang melakukan verification visit harus memberitahukan penetapan tertulis kepada eksportir/produsen yang barangnya merupakan subjek verifikasi dan kepada instansi penerbit atau Otoritas yang Berwenang, apakah barang-barang yang dilakukan verifikasi memenuhi syarat sebagai barang originating atau tidak. 19.8 Setiap tarif preferensi yang ditangguhkan akan diberikan kembali setelah penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 19.7 menyatakan bahwa barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang originating. 19.9 Eksportir/produsen diizinkan untuk memberikan tanggapan atau tambahan informasi secara tertulis mengenai pemenuhan syarat barang tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari penerimaan penetapan tertulis. Jika barang masih ditetapkan sebagai non-originating, maka penetapan tertulis yang final akan disampaikan kepada Instansi Penerbit atau otoritas yang berwenang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari penerimaan tanggapan/informasi tambahan dari eksportir/produsen. 19.10 Proses verification visit, termasuk kunjungan dan penetapan apakah barang tersebut originating atau tidak, harus dilakukan dan hasilnya akan disampaikan kepada Instansi Penerbit SKA atau otoritas yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari. Sementara menunggu hasil verification visit, angka 18 (c) mengenai penangguhan tarif preferensi harus diberlakukan.
21 - Aturan 20 Kerahasiaan Negara anggota harus menjaga/memelihara, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan mereka, kerahasiaan informasi bisnis yang diperoleh dalam proses verifikasi berdasarkan angka 18 dan angka 19 serta harus melindungi informasi tersebut dari pengungkapan yang dapat merugikan posisi kompetitif pihak penyedia informasi. Informasi bisnis hanya dapat diungkapkan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan penegakan hukum penentuan originating barang. Aturan 21 Dokumentasi untuk pelaksanan ketentuan angka 8.2 huruf b Bab I Lampiran I (Pengiriman Langsung) Untuk pelaksanaan ketentuan angka 8.2 huruf b Bab I Lampiran I Perjanjian ini, dalam hal pengiriman dilakukan melalui satu atau lebih wilayah selain Negara Anggota, dokumen yang harus disampaikan kepada otoritas Pemerintah di Negara Anggota pengimpor sebagai berikut: (a) Through Bill of Lading yang diterbitkan di negara pengekspor; (b) SKA Form D yang ditebitkan oleh otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengekspor atau Deklarasi Asal Barang yang diterbitkan oleh ES di Negara Anggota Pengekspor; (c) Invoice dari barang yang bersangkutan; dan (d) Dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan pada angka (i), (ii) dan (iii) angka 8.2 huruf b Bab I Lampiran I . Aturan 22 Barang Pameran 22.1 Barang-barang yang dikirim dari Negara Anggota pengekspor untuk keperluan pameran di Negara Anggota lain dan dijual selama atau setelah pameran untuk diimpor ke Negara Anggota akan diberikan Tarif Preferensi sesuai dengan ketentuan dalam ATIGA dengan syarat barang- barang tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan
22 - pada Lampiran I, asalkan barang-barang tersebut memenuhi persyaratan otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengimpor sebagai berikut: (a) Eksportir telah mengirimkan barang-barang tersebut dari wilayah Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota tempat pameran diadakan dan telah melaksanakan pameran di Negara Anggota tersebut; (b) Eksportir telah menjual barang-barang tersebut atau mengalihkan nya kepada penerima barang di Negara Anggota pengimpor; dan (c) Barang-barang tersebut telah dikirimkan selama pameran atau segera setelahnya ke Negara Anggota pengimpor tempat barang tersebut dikirimkan untuk pameran. 22.2 Untuk melaksanakan ketentuan Angka 22.1, SKA Form D atau Deklarasi Asal Barang yang dibuat oleh ES akan diberikan kepada otoritas pemerintah yang relevan/berwenang di Negara Anggota pengimpor. Nama dan alamat pameran harus disebutkan. Otoritas Pemerintah yang berwenang/relevan dari Negara Anggota di mana pameran berlangsung dapat memberikan bukti bersama dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 21 huruf d untuk identifikasi di mana produk tersebut dipamerkan. 22.3 Ketentuan angka 22.1 berlaku untuk pameran perdagangan, pertanian, atau kerajinan, pameran atau kegiatan sejenis lainnya, display pada toko-toko atau tempat usaha dengan tujuan untuk melakukan penjualan barang-barang luar negeri dan barang-barang tersebut tetap di bawah pengawasan/pengendalian bea-cukai selama pameran itu. Aturan 23 Third Country Invoicing 23.1 Otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengimpor akan menerima Dokumen Keterangan Asal dalam hal faktur penjualan diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di Negara ketiga atau oleh eksportir ASEAN atas nama perusahaan tersebut, dengan ketentuan bahwa barang-barang tersebut memenuhi ketentuan dalam Lampiran I. itu
23 - 23.2 Eksportir harus mencantumkan "third country invoicing" dan menyebutkan nama perusahaan dan negara penerbit faktur dalam SKA Form D. 23.3 Dalam hal faktur penjualan diterbitkan baik oleh perusahaan yang berlokasi di negara ketiga atau oleh eksportir ASEAN atas nama perusahaan tersebut, ES dapat membuat Deklarasi Asal Barang pada billing statement, delivery order atau packing list. Aturan 24 Tindakan terhadap Pelanggaran/Kecurangan 24.1 Apabila terdapat indikasi Pelanggaran/Kecurangan terkait Dokumen Keterangan Asal, maka otoritas Pemerintah terkait harus bekerja sama dalam mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pihak-pihak orang-orang yang terlibat di masing-masing Negara Anggota. 24.2 Setiap Negara Anggota harus memberikan sanksi hukum atas tindakan Pelanggaran/Kecurangan yang berhubungan dengan Dokumen Keterangan Asal. Aturan 25 Harga FOB Untuk kepentingan Perjanjian ini, terlepas dari Aturan 11 huruf (1) b, Aturan 11 huruf (2) b dan Aturan 12B. Dokumen Keterangan Asal dan Dokumen Keterangan Asal back-to-back harus mencantumkan harga FOB, sebagaimana dipersyaratkan oleh Negara-Negara Anggota yang tercantum dalam paragraf yang berkaitan dengan Harga FOB di halaman sebalik (Overleaf Notes) SKA Form D, dalam hal nilai kandungan regional (RVC) yang dihitung menggunakan rumus dalam ketentuan angka 5 Lampiran I digunakan dalam menentukan Negara Asal barang. Aturan 26 Kesetaraan SKA Form D Dalam Bentuk Kertas/Manual dan e-Form D
24 - 26.1 e-Form D dapat diterapkan, diterbitkan, dan diterima sebagai pengganti SKA Form D dalam format kertas/manual dengan akibat hukum yang sama. 26.2 Ketentuan angka 27 sampai dengan angka 31 berlaku untuk e-Form D. Kecuali ditentukan lain dalam angka 27 sampai dengan angka 31, angka 1 sampai dengan 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, dan 18 sampai dengan angka 25 juga berlaku untuk e-Form D. Aturan 27 Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D) 27.1 Untuk memastikan interoperabilitas/kapabilitas sistem, Negara Anggota harus melakukan pertukaran e-Form D sesuai dengan Pedoman Proses Spesifikasi dan Implementasi Pesan e-ATIGA Form D, yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu. 27.2 Dalam kondisi suatu Negara Anggota tidak dapat mengimplementasikan semua proses elektronik dan elemen-elemen informasi terkait yang ditentukan dalam Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan e- ATIGA Form D, Negara Anggota tersebut harus menginformasikan proses dan elemen informasi yang akan diimplementasikan ke Negara-Negara Anggota lainnya, melalui Sekretariat ASEAN. Aturan 28 Penelitian Permohonan e-Form D Sebagai pengganti ketentuan angka 6 huruf a, permohonan untuk penerbitan e-Form D harus diterima secara elektronik, diverifikasi untuk diselesaikan dan disahkan dengan benar. Aturan 29 Penerbitan e-Form D 29.1 Dalam keadaan tertentu, Eksportir dapat mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit, sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Instansi Penerbit, untuk menerbitkan kembali e-Form D dalam
25 - jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan e-Form D. 29.2 Selain proses elektronik yang telah ditentukan dalam Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan e-ATIGA Form D, e-Form D dapat diteruskan langsung oleh NSW di Negara Anggota pengekspor ke eksportir dan oleh eksportir atau NSW dari Negara Anggota pengimpor ke importir. 29.3 Dalam keadaan tertentu, seperti, tetapi tidak terbatas pada, kegagalan teknis yang menyebabkan hilangnya data, Negara Anggota penerima dapat meminta ulang pengiriman e-Form D dari Negara Anggota pengirim. 29.4 Perubahan atas e-Form D harus dilakukan dengan menerbitkan e-Form D baru, dan e-Form D sebelumnya akan dibatalkan, sesuai dengan proses yang ditentukan dalam Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan e-ATIGA Form D. Aturan 30 Penyerahan e-Form D 30.1 Untuk keperluan klaim tarif preferensi, importir harus menyerahkan kepada otoritas Kepabeanan di Negara Anggota Pengimpor pada saat impor, pemberitahuan impor yang memuat informasi tentang nomor referensi e-Form D, dokumen pendukung (yaitu faktur dan, bila diperlukan, Through Bill of Lading yang diterbitkan di wilayah Negara Anggota pengekspor) dan dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Anggota pengimpor. 30.2 Otoritas Kepabeanan di Negara Anggota pengimpor dapat membuat Customs Response elektronik yang menunjukkan status pemanfaatan e-Form D sesuai dengan Pedoman Implementasi Pesan untuk Customs Response yang ditentukan dalam Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan e-ATIGA Form D. Status pemanfaatan, jika dibuat, akan dikirimkan secara elektronik melalui ASW kepada instansi penerbit baik segera setelah impor atau saat dan ketika Customs Response dibuat dalam jangka waktu validitas dari e-Form D.
26 - 30.3 Apabila e-Form D ditolak oleh Otoritas Kepabeanan dari Negara Anggota pengimpor, Otoritas Kepabeanan dari Negara Anggota pengimpor harus: (a) Membuat Customs Response elektronik yang menunjukkan status penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, termasuk alasan penolakan tarif preferensi, sesuai dengan e-ATIGA Formulir D Spesifikasi Proses dan Panduan Implementasi Pesan. Customs Response elektronik, jika dihasilkan, akan dikirimkan secara elektronik melalui ASW kepada instansi penerbit di Negara Anggota pengekspor dalam jangka waktu tidak melebihi 60 (enam puluh) hari dari tanggal diterimanya e-Form D; atau (b) Dalam hal prosedur dalam Aturan 30.3 huruf a tidak tersedia, Otoritas Kepabeanan dari Negara Anggota pengimpor dapat memberitahu instansi penerbit di Negara Anggota pengekspor secara tertulis mengenai alasan penolakan pemberian tarif preferensi, bersama dengan nomor referensi e-Form D, dalam jangka waktu tidak melebihi 60 (enam puluh) hari. 30.4 Dalam hal e-Form D tidak diterima, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan angka 30.3, Negara Anggota pengimpor harus menerima dan mempertimbangkan klarifikasi yang dibuat oleh instansi penerbit dan mempertimbangkan kembali apakah pemanfaatan e-Form D dapat diterima untuk pemberian tarif preferensi. Klarifikasi harus dibuat secara terperinci dan lengkap dalam menjawab alasan penolakan preferensi yang diajukan oleh Negara Anggota pengimpor. Aturan 31 Pengarsipan dan Penyimpanan Data Elektronik 31.1 Untuk keperluan proses verifikasi sesuai dengan ketentuan angka 18 dan angka 19, produsen dan/atau eksportir yang mengajukan permohonan penerbitan e-Form D harus menyediakan penyimpanan dokumen pendukung untuk permohonan e-Form D selama tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan e-Form D, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota pengekspor.
27 - 31.2 Permohonan e-Form D dan semua dokumen yang terkait dengan permohonan tersebut harus disimpan oleh Otoritas Penerbit tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan e-Form D. 31.3 Informasi yang berkaitan dengan validitas e-Form D harus diberikan oleh pejabat yang terotorisasi instansi penerbit atas permintaan Negara Anggota pengimpor. 31.4 Informasi yang dikomunikasikan antara Negara-Negara Anggota terkait harus dirahasiakan dan digunakan hanya untuk validasi e-Form D.
28 - BAB II PETUNJUK FORMAT DEKLARASI ASAL BARANG Format ini berfungsi sebagai panduan indikatif dan ES dapat menggunakan format lain yang berisi informasi yang diperlukan. FOB value when the HS in six Origin regional Trademark, Name of digit or conferring value Quantity if Products content of goods AHTN Code criterion origin applicable criterion is used The exporter of the product(s) covered by this document (Certified Exporter Authorisation code: 0000/XXXX) declares that, except where otherwise clearly indicated, the product(s) satisfy the Rules of Origin to be considered as originating goods under ATIGA (ASEAN country of origin: .........). Authorised signature over printed/stamped name of the signatory Catatan penjelasan: Kriteria Asal Barang yang dipenuhi, antara lain: (a) Barang yang diperoleh atau diproduksi secara keseluruhan di "WO" Negara Anggota pengekspor sesuai dengan Pasal 3 (Barang yang Diproduksi atau Diperoleh Secara Keseluruhan) Bab I Lampiran I
29 - (b) Barang sesuai dengan Pasal 4 (Barang yang Tidak Diperoleh atau Diproduksi Secara Keseluruhan) Bab I Lampiran I Kandungan Nilai Regional (RVC) Perubahan Klasifikasi Tarif (CTC) Proses Spesifik Kriteria Kombinasi (c) Barang sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 (Akumulasi Parsial) pada Bab I, dan Bab III Lampiran I Presentase dari Kandungan Nilai Regional (RVC), contoh "40%" Sesuai dengan Ketentuan CTC Contoh: "CC" atau "CTH" atau "CTSH" "SP" Sesuai dengan Kriteria Kombinasi, contoh "CTSH+35%" "PC x%", dimana x merupakan presentase RVC kurang dari 40%, example "PC 25%"
30 - BAB III PETUNJUK FORMAT DEKLARASI ASAL BARANG BACK-TO-BACK Format ini berfungsi sebagai panduan indikatif dan ES dapat menggunakan format lain yang berisi informasi yang diperlukan. FOB Name of Products HS in six digit or AHTN Code Origin conferring criterion Country of Origin of the first exporting country value when the regional value content origin criterion Quantity of goods Trademark, if applicable Original Proof of Origin reference number Date of issuance of original Proof of Origin is used The exporter of the product(s) covered by this document (Certified Exporter Authorisation code: 0000/XXXX) declares that, except where otherwise clearly indicated, the product(s) satisfy the Rules of Origin to be considered as originating goods under ATIGA (ASEAN country of origin: .........). Authorised signature over printed/stamped name of the signatory Catatan penjelasan: Kriteria Asal Barang yang dipenuhi, antara lain: (a) Barang yang diperoleh atau diproduksi secara keseluruhan di "WO" Negara Anggota pengekspor sesuai dengan Pasal 3 (Barang yang Diproduksi atau Diperoleh Secara Keseluruhan) Bab I Lampiran I Certified Exporter Authorisa tion Code of the first exporting country, if applicable
31 - (b) Barang sesuai dengan Pasal 4 (Barang yang Tidak Diperoleh atau Diproduksi Secara Keseluruhan) Bab I Lampiran I Kandungan Nilai Regional (RVC) Presentase dari Kandungan Nilai Regional (RVC), contoh "40%" Perubahan Klasifikasi Tarif (CTC) Sesuai dengan Ketentuan CTC Contoh: "CC" atau "CTH" atau "CTSH" "SP" Proses Spesifik Kriteria Kombinasi Sesuai dengan Kriteria Kombinasi, contoh "CTSH+35%" (c) Barang sesuai dengan Pasal 6 ayat "PC x%", dimana x merupakan 2 (Akumulasi Par sial) pada Bab I, presentase RVC kurang dari 40%, dan Bab III Lampiran I example "PC 25%" MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum, Sri Hanyati A- /NDO^
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) FORMULIR SURAT KETERANGAN ASAL PREFERENSI BERDASARKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN)
OVERLEAF NOTES 1, Member States which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) or the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme: BRUNEI DARUSSALAM CAMBODIA INDONESIA LAO PDR MALAYSIA MYANMAR PHILIPPINES SINGAPORE THAILAND VIETNAM 2. CONDITIONS: The main conditions for admission to the preferential treatment under the ATIGA or the AICO Scheme are that goods sent to any Member States listed above must: (i) fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination; (ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 32 (Direct Consignment) of Chapter 3 of the ATIGA; and (iii) comply with the origin criteria set out in Chapter 3 of the ATIGA. 3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in Box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table: Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form nsert in Box 8 (a) Goods wholly obtained or produced in the exporting Member State satisfying Article 27 (Wholly Obtained) of the ATIGA WO" (b) Goods satisfying Article 28 (Non-wholly obtained) of the ATIGA Regional Value Content Percentage of Regional Value Content, example "40%" Change in Tariff Classification The actual CTC rule, example "CC" or "CTH" or "CTSH" Specific Processes 'SP" Combination Criteria The actual combination criterion, example "CTSH + 35%" (c) Goods satisfying paragraph 2 of Article 30 (Partial Cumulation) of the ATIGA 'PC x%", where x would be the percentage of Regional Value Content of less than 40%, example "PC 25%" 4. EACH ARTICLE MUST O'JALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent. 5. DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer and any trade mark shall also be specified. 6. HARMONISED SYSTEM NUMBER: The Harmonised System number shall be that of in ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) Code of the importing Member State. 7. EXPORTER: The term "Exporter" in Box 11 may include the manufacturer or the producer. 8. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Member State must indicate (•*/) in whether or not preferential treatment is accorded. the relevant boxes in column 4 9. MULTIPLE ITEMS: For multiple items declared in the same Form D, if preferential treatment is not granted to any of the items, this is also to be indicated accordingly in box 4 and the item number circled or marked appropriately in box 5. 10 FOB VALUE: This is applicable for goods exported from and imported by Kingdom of Cambodia, Republic of Indonesia and Lao People's Democratic Republic and where the Regional Value Content (RVC) criteria is applied, by providing the FOB Value of the goods in Box 9 11. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, "the Third Country Invoicing" box should be ticked (yl) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7. 12. BACK-TO-BACK CERTIriCATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Rule 11 (Back-to-back CO) of Annex 8 of the ATIGA, the "Back-to-Back CO" box should be ticked (^) and the reference number and the date of issuance of the original CO (Form D) shall be indicated in box 7. 13. EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the exporting Member State for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into a Member State, in accordance with Rule 22 of Annex 8 of the ATIGA, the "Exhibitions" box should be ticked (V) and the name and address of the exhibition indicated in box 2. 14. ISSUED RETROACTIVELY: In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form D) may be issued retroactively, in accordance with paragraph 2 of Rule 10 of Annex 8 of the ATIGA, the "Issued Retroactively" box should be ticked (V). 15. ACCUMULATION: In cases where goods originating in a Member State are used in another Member State as materials for finished goods, in accordance with paragraph 1 of Article 30 of the ATIGA, the "Accumulation" box should be ticked (V). 16. PARTIAL CUMULATION (PC): If the Regional Value Content of the material is less than forty percent (40%), the Certificate of Origin (Form D) may be issued for cumulation purposes, in accordance with paragraph 2 of Article 30 of the ATIGA, the "Partial Cumulation" box should be ticked (V). 17. DE MINIMIS: If a good that does not undergo the required change in tariff classification does not exceed ten percent (10%) of the FOB value, in accordance with Article 33 of the ATIGA, the "De Minimis' box should be ticked (^). MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kemeriterian Perdagangan Kepala Biro Hukum, | W / SEKRETA(fAT| 5 k f x MUHAMMAD LUTFI Hanyati
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) FORMULIR SURAT KETERANGAN ASAL PREFERENSI BERDASARKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) Reference No. 1. Goods consigned from (Exporter's business name, ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT address, country) CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM D 2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country) Issued in (Country) See Overleaf Notes 3. Means of transport and route (as far as known) 4. For Official Use Departure date Preferential Treatment Given Under ASEAN Trade in Goods Agreement Vessel's name/Aircraft etc. Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) Port of Discharge ... Signature of Authorised Signatory of the Customs Authority of the Importing Country 5. Item number 6. Marks and numbers on packages 7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the Importing Country) 8. Origin criterion (see Overleaf Notes) 9. Gross weight or other quantity and FOB price where RVC is applied 10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in ... (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN Trade in Goods Agreement for the goods exported to ... (Importing Country) ... Place and date, signature of authorised signatory 13 □ Third Country Invoicing □ Exhibition □ Accumulation □ De Minimis □ Back-to-Back CO □ Issued Retroactively □ Partial Cumulation 2 - 12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct... Place and date, signature and stamp of certifying authority
3 - OVERLEAF NOTES 1. Member States which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA): BRUNEI DARUSSALAM CAMBODIA INDONESIA LAO PDR MALAYSIA MYANMAR PHILIPPINES SINGAPORE THAILAND VIETNAM 2. CONDITIONS: The main conditions for admission to the preferential treatment under the ATIGA are that goods sent to any Member States listed above must: (i) fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination; (ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 32 (Direct Consignment) of the ATIGA; and (iii) comply with the origin criteria set out in Chapter 3 of the ATIGA. 3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in Box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table: Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form Insert in Box 8 (a) Goods wholly obtained or produced in the exporting Member State satisfying Article 27 (Wholly Obtained or Produced Goods) of the ATIGA "WO" (b) Goods satisfying Article 28 (Not-Wholly Obtained or Produced Goods) of the ATIGA
Regional Value Content Percentage of Regional Value Content, example "40%"
Change in Tariff Classification The actual CTC rule, example "CC" or "CTH" or "CTSH"
Specific Processes
"SP"
Combination Criteria The actual combination criterion, example "CTSH + 35%" (c) Goods satisfying paragraph 2 of Article 30 (Accumulation) of the ATIGA "PC x%", where x would be the percentage of Regional Value Content of less than 40%, example "PC 25%" 4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent. 5. DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer and any trade mark shall also be specified. 6. HARMONISED SYSTEM NUMBER: The Harmonised System number shall be that of in ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) Code of the importing Member State. 7. EXPORTER: The term "Exporter" in Box 11 may include the manufacturer or the producer. 8. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Member State must indicate (√) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded. 9. MULTIPLE ITEMS: For multiple items declared in the same Form D, if preferential treatment is not granted to any of the items, the "Preferential Treatment Not Given" in Box 4 should be ticked (√) and the item number should also be circled or marked appropriately in Box 5. 10 FOB PRICE: This is applicable for goods exported from and imported by Kingdom of Cambodia, Republic of Indonesia, and Lao People's Democratic Republic and where the Regional Value Content (RVC) criteria is applied, by providing the FOB price of the goods in Box 9. 11. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, "the Third Country Invoicing" box should be ticked (√) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in Box 7. 12. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Rule 11 of Annex 8 of the ATIGA, the "Back-to- Back CO" box should be ticked (√) and the reference number and the date of issuance of the original Proof(s) of Origin shall be indicated in Box 7. 13. EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the exporting Member State for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into a Member State, in accordance with Rule 22 of Annex 8 of the ATIGA, the "Exhibitions" box should be ticked (√) and the name and address of the exhibition indicated in Box 2. 14. ISSUED RETROACTIVELY: Due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form D) may be issued retroactively, in accordance with paragraph 2 of Rule 10 of Annex 8 of the ATIGA, and the "Issued Retroactively" box should be ticked (√). 15. ACCUMULATION: In cases where goods originating in a Member State are used in another Member State as materials for finished goods, in accordance with paragraph 1 of Article 30 of the ATIGA, the "Accumulation" box should be ticked (√). 16. PARTIAL CUMULATION (PC): If the Regional Value Content of the material is less than forty percent (40%), the Certificate of Origin (Form D) may be issued for cumulation purposes, in accordance with paragraph 2 of Article 30 of the ATIGA, the "Partial Cumulation" box should be ticked (√).
4 - 17. DE MINIMIS: If a good that does not undergo the required change in tariff classification does not exceed ten percent (10%) of the FOB price, in accordance with Article 33 of the ATIGA, the "De Minimis" box should be ticked (■>/). MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum, : LU { SEKRET^WAT "> ! I JENflERALJ.l f Sri Hariyati