Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017 ISSN: 2549 - 3132; E-ISSN: 2549 - 3167 Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang) Khairani Cut Nanda Maya Sari Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: rani_mukdin@yahoo.co.id Abstrak Pengulangan nikah yang menggambarkan situasi dan kondisi dari masalah yang diteliti ialah terjadinya nikah ulang setelah pernikahan yang pertama selesai dilaksanakan, karena pada pernikahan yang pertama tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Pada dasarnya nikah ulang tidak boleh dengan sengaja dilakukan, harus ada sebab yaitu salah satunya tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Praktek pengulangan nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang adalah boleh dan bisa jadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah ulang. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana kategori sebab pengulangan nikah di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pengulangan nikah di KUA Kecamatan kota Kualasimpang. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan hasil objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan dan dianalisis menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengulangan nikah terjadi karena pada pernikahan tersebut tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Pengulangan nikah harus terjadi agar kemudharatan tidak dirasakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah. Apabila nikah pada kasus-kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang tersebut tidak diulang, maka banyak dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya merusak keselamatan dan kelangsungan keturunan serta tidak terjaga dan tidak terlindunginya kehormatan. Sebaliknya, apabila pada pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan diulang kembali, maka kemashlahatan agama, jiwa, akal dan keturunan akan dirasakan oleh pasangan suami istri yang melangsungkan pemikahan. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan harus segera diulang
Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Khairani, Cut Nanda Maya Sari kembali agar tidak menimbulkan kemudharatan dan terjerumus kepada perzinaan yang akan memberikan dampak buruk bagi pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Kata Kunci: Pengulangan Nikah, Hukum Islam, Kota Kualasimpang Pendahuluan Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.1 Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari lima rukun nikah, pertama, adanya mempelai laki-laki. Kedua, adanya mempelai perempuan. Ketiga adanya wali. Keempat ada dua orang saksi dan kelima ijab qabul, 2 yang paling terpenting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yaitu, syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib.3 Dalam konsep Fikih Munakahat, istilah pengulangan nikah tidak ada. Yang ada hanyalah pembaharuan nikah disebut dengan Tajiddun adalah pembaharuan akad nikah atau nikah. Tajiddun nikah memperbaharui akad nikah. Menurut shahih, memperbarui nikah itu hukumnya zawaj (boleh). 4 Ulama Syafi"iyah yang berpendapat bahwa Tajiddun Nikah dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf Al-Ardabili al-Syafi"i, ulama terkemuka mazhab Syafi"i.5 pendapat yang 1H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1. 2Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 68. 3 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 59. 4 konsultasi legalitas-surat-nikah.di akses pada tanggal 18 November 2016. 5 Sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya, al-Anwar li A'mal al-Anwar sebagai berikut, "Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil". 398
Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Khairani, Cut Nanda Maya Sari Pernikahan yang sah adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah akad, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dilaksanakan yakni kedua orang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, shighat nya menunjukan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis ijab dan qabul, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing peng-ijab dan peng- qabul mendengar suara yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan yang diakadi, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal dan baligh. Jikalau yang menguasai salah satu dari dua pihak, bukan dari orang tua, harus ada sifat syara' yang menguasakan kekuasaannya. Ketika berkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah dan menimbulkan pengaruh-pengaruh syara'.6 Pengertian dan Hukum Nikah Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin,7seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3: َبُرَو َث َٰ َلُثَو َٰىَى ۡثَم ِءٓبَسِّىلٱ َهِّم مُكَل َةبَط بَم ْاو ُحِكوٱَف َٰىَمَٰ الََّأ ۡمُت ۡفِخ ۡنِإَف َۖ َعَٰ َٰىَو ۡدَأ َكِل َٰ َذ ۡۚ ۡمُكُى َٰ َتَي ۡلٱ يِف ْاوُطِس ۡقُت الََّأ ۡمُت ۡفِخ ۡنِإَو َم ۡيَأ ۡتَكَلَم بَم ۡوَأ ًةَد ِح َٰ ْاوُلوُعَت الََّأ ٓ َوَف ْاوُلِد ۡعَت Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (bilamana kamu (hak-hak) perempuan yang yatim mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".(QS. An-Nisaa : 3) ٣ Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.8 6 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak..., hlm. 127. 7Ibid.,hlm. 35. 8Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat I ...,hlm. 9. 399
Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Khairani, Cut Nanda Maya Sari Nikah, menurut bahasa: al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul.9 Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath'u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "nikahun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha", sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.10 Hukum Nikah berasal dari kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud di sini adalah: Pertama, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa- menyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang- senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik. Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukalaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukalaf. Masing-masing mukalaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak.11 Rukun dan Syarat Nikah Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka wudu dan takbiratul ihram untuk sholat.12 Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa 9 Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm.5. 10Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11. 11Ibid., hlm. 43-44. 12Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 45. 400
Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Khairani, Cut Nanda Maya Sari tidak diperhitungkan. Akad nikah syarat, namun eksistensinya mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yang terbagi kepada beberapa syarat, yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib. Semua ini akan dijelaskan keterangannya. Di antara rukun akad nikah adalah ijab dan qabul yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin. Maksud ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan kabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhanya. Berdasarkan pengertian di atas, ijab tidak dapat dikhususkan dalam hati sang istri atau wali dan atau wakilnya. Demikian juga dengan qabul.13 Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut: Calon mempelai laki-laki, Calon mempelai perempuan, Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan, Dua orang saksi, Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami. Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan. UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang kesuluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.14 Syarat nikah adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun nikah itu sendiri maupun dasar rukun sehingga jika 13Ibid.,hlm. 59. 14Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.61. 401
Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Khairani, Cut Nanda Maya Sari tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi. Pengaruh tertinggalnya sesuatu dalam syarat disebut batal. Akad batal adalah jika terdapat cacat pada satu rukun dari beberapa rukun atau pada satu dasar dari beberapa dasar rukun.15 Nikah dan Status Hukumnya Hukum pernikahan dan pengaruh yang ditimbulkannya mengikuti sifat-sifat akad itu sendiri, seperti sah, murni, batal, dan lain- lain. Pengaruh-pengaruh ini akan berbeda karena perbedaan sifat, pengaruh akad yang sah berbeda dengan akad yang bergantung, dan seterusnya. 1. Nikah Sah Murni dan Hukumnya Pernikahan sah murni adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dijelaskan, yakni kedua orang yang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, shighat-nya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis ijab-qabul, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing peng-ijab dan peng- qabul mendengar suara yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan yang diakadi, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal dan baligh. Jikalau yang menguasai salah satu dari dua pihak bukan dari orangtua, harus ada sifat syara' yang menguasakan kekuasaannya. Ketika berkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah murni dan menimbulkan pengaruh-pengaruh syara'. Pengaruh-pengaruh ini yang akan dijelaskan secara global di sini dan masing-masing akan dibahas secara spesifik.16 Nikah yang Bergantung dan Hukumnya Akad pernikahan yang bergantung adalah akad shahih yang terhenti pada izin orang yang mempunyai kekuasaan, seperti akad pernikahan anak kecil yang sudah pandai (mumayyiz) terhenti pada izin walinya, terhentinya akad fudhuli (dilakukan orang lain bukan wakil dan bukan pengganti) atas izin orang yang diakadi, yakni suami atau istri. Menurut Imam Muhammad Al-Wali, wanita berakal dan baligh disamakan dengan akad fudhuli. Jika ia dinikahkan tanpa didahului izin, akadnya bergantung pada izinnya, kewaliannya berserikat, wali tidak memiliki hak paksa menikahkan. Hukum akad bergantung pada izin dari wanita tersebut, jika ia mengizinkan maka akad sah sempurna dan menimbulkan segala hukum, seperti mahar, nafkah, waris, iddah, dan 15 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak..., hlm.96. 16Ibid.,hlm. 127. 402
Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Khairani, Cut Nanda Maya Sari lain-lain. Sedangkan jika belum izin maka tidak halal mencampurinya dan tidak ada waris antara mereka berdua. Hanya jika telanjur bercampur dan istri mengandung, nasab anak tetap atas diri suami, wajib ber-iddah sebab dipisahkan karena wajib dipisahkan, dan suami wajib membayar mahar. Dalam masalah ini, haram baginya saudara persambungan dan sebab percampuran ini tidak menggugurkan hak wali untuk meralat pernikahan ini. Ibnu Abidin berkata: "Hukum bercampur pada pernikahan bergantung sama dengan hukum pernikahan fasid (rusak) gugurnya hukuman, tetap nasab, dan wajib minimal membayar mahar yang disebutkan dan mahar mitsil". 2. Nikah Yang Rusak Dan Hukumnya Ulama Hanafiyah membedakan antara nikah batil dan fasid (rusak), batil adalah sesuatu yang tidak disyariatkan pokok dan sifatnya seperti menjual bangkai atau menikahkan wanita yang haram dinikahi. Sedangkan fasid adalah sesuatu yang disyariatkan pokoknya, tidak sifatnya, yaitu sesuatu yang kehilangan satu dari beberapa syarat seperti akad saksi pernikahan yang dibatasi waktunya dengan menggunakan shighat nikah atau kawin atau yang lain dari beberapa lafal yang menjadi akad nikah dan berpoligami, yakni mengumpulkan dua perempuan bersaudara yang keduanya haram lain (mahram). Jadi, jika cacat terjadi pada rukun akad nikah maka disebut batil dan jika terjadi di luar rukun akad, disebut fasid (rusak), seperti mempersyaratkan suatu syarat yang tidak diperlukan dalam akad. tanpa terhadap yang tidak mewajibkan sesuatu dari pengaruh-pengaruh pernikahan. Jika seseorang telah mencampuri wanita berdasarkan akad nikah fasid ini hukumnya maksiat. Bagi kedua suami istri yang telah melakukan akad fasid hendaknya berpisah dengan kesadaran sendiri, karena melangsungkan akad fasid tidak diperbolehkan menurut syara'. Jika tidak berpisah (furqah) berdasarkan kesadaran sendiri, maka bagi yang mengetahuinya wajib memisahkan mereka atau melaporkan ke penghulu agar dipisahkan. Sesungguhnya hal tersebut dilaksanakan karena memandang kemaslahatan kaum muslimin, baik dari segi duniawi maupun ukhrawi. Ini merupakan salah satu tempat yang diangkat tentang asumsi sah. Departemen Pengadilan Mesir telah mengeluarkan tema tersebut pada Nomor 35 Tahun 1918. Ada beberapa pengaruh akibat percampuran dalam akad fasid, yaitu menolak hukuman zina karena adanya syubhat (kesamaran). Jika mahar disebutkan dalam akad, kewajibannya adalah membayar minimal dari yang disebutkan dan membayar mahar mitsil. Demikian itu karena percampuran laki-laki dan wanita mewajibkan salah satu dari dua perkara, yaitu mahar dan adakalanya hukuman. Hukuman di sini sudah terhapus karena syubhat Hukum akad nikah fasid 403
Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Khairani, Cut Nanda Maya Sari 404 yang masih ada adalah mahar. Dalam akad ini, mahar yang disebutkan tidak wajib dibayar penuh karena akad fasid dikembalikan kepada nilai hakiki, yaitu mahar mitsil dalam masalah ini, hanya jika mereka rela dengan yang sedikit maka tidak perlu ditambah. Konsep Pengulangan Nikah Indonesia dijelaskan "pengulangan" berasal dari kata dasar "ulang" yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja "mengulangi" adalah berbuat lagi serupa dahulu. Arti kata "pengulangan" diterangkan berarti "berulang-ulang". Dalam bahasa Arab mengulang atau ). pengulangan disebut dengan I'adah (ةدبعإ), takrar atau takrir ( Secara etimologi I'adah (ةدبعإ) berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi17. Di dalam Kamus Besar Bahasa ريركت / راركت Sedangkan arti I'adah secara terminologi, Imam al-Ghazali mendefinisikan "sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian dilakukan kembali pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama". Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiah menyebutkan arti I'adah yaitu "melakukan sesuatu yang wajib pada waktunya karena ada kekurangan yang bukan fasid". Imam al-Qarafi dari ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut "melaksanakan ibadah pada waktu lain karena ada kekurangan pada sebagiannya". Sementara kalangan Hanabilah mendefinisikan "melakukan sesuatu sekali lagi" 18. Kiranya definisi Hanabilah lebih umum dan komplit untuk mendiskripsikan pengertian pengulangan (ةدبعإ) dalam Fiqh Islam. Terdapat sejumlah istilah yang sinonim dengan i'adah, yaitu Takrar (راركت), Qadha (ءبضق), dan Istiknaf (فبىئتسا) dan Tajdid (ديدجت) yang mempunyai arti dasar dan asal secara bahasa yang mirip dengan I'adah, namun bisa berbeda ketika didefinisikan dalam pemakaian terminologi keilmuan. Takrar (pengulangan) dimaksudkan ketika pengulangan sesuatu dilakukan secara berkali-kali, sedangkan I'adah adalah mengulang sesuatu sekali saja19. Qadha adalah mengerjakan sebuah perbuatan setelah selesai waktu yang ditentukan, sementara i'adah mengerjakan sebuah perbuatan 17Ensiklopedia Fiqih Kuwait, al Mausu'ah al Fiqhiyyah al Kuwait, (Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait), hlm. 177. 18Ibid. 19Abu Hilal al Askari, Perbedaan dalam Bahasa ( يىغللا قورفلا ة ), (Darul Afaq, Beirut), hlm. 30.
Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Khairani, Cut Nanda Maya Sari sekali lagi dalam waktunya, jika ada waktu tertentu atau waktu lain jika tidak ada waktu tertentu.20 Adapun istilah Istiknaf digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama dan I'adah digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama atau bagian dari bagiannya.21 Sementara istilah Tajdid secara etimologi memperbarui dan secara terminologi dimaksudkan memperbarui atau mengulangi sebuah perbuatan seperti semula karena terbukti setelah itu tidak lengkap syarat atau rukun ataupun perbuatan tersebut belum batal atau sah, seperti tajdid wudhu yaitu memperbarui wudhu 22 , walaupun wudhu orang tersebut belum batal, tetapi untuk memperbanyak amalan ibadah wudhu dan kehati-hatian saja. Oleh karena itu, terkait dengan pengulangan dalam pembahasan ini lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan I'adah atau lebih umum dengan Tajdid. Dalam fiqh Islam, hukum pengulangan (I'adah) suatu perbuatan terbagi kepada 2 jenis: 1. Pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama atau 2. Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama Sedangkan jika perbuatan tidak wajib dan pelaksanaan benar, kemudian tiba-tiba ada kekurangan yang merusak perbuatan dimaksud, telah berbeda pendapat mengenai kewajiban maka para fuqaha" pengulangannya, disebabkan perbedaan mereka dalam menganggap apakah perbuatan mengikat/diharuskan (mulzam) atau tidak (ghairumulzam). Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tersebut mengikat (mulzam) seperti Hanafiyyah dan Malikiyyah, maka mereka mewajibkan pengulangan (I'adah). Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai tidak mengikat (ghairumulzam) seperti Syafi"iyyah dan Hanabilah, maka mereka tidak mewajibkan pengulangan (I'adah). keinginan dimulainya pelaksanaan sebuah pelaksanaan perbuatan Sedangkan tajdidun nikah terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau tajdidun nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut qaul shahih (pendapat yang benar) hukumnya zawaj (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (al-tajammul) atau 20Ensiklopedia Fiqih Kuwait, al Mausu'ah al Fiqhiyyah al Kuwait..., hlm. 177. 21Ibid. 22Ibid., hlm. 155. 405
Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Khairani, Cut Nanda Maya Sari berhati-hati (al-ihtiyath). Menurut qaul lain (pendapat lain) akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi. Pandangan fiqih disebut tajdid nikah atau pembaruan nikah. Tajdid nikah itu hukumnya boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Suatu hukum dari tajdidun nikah adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama tajdidun nikah tidak merusak akad yang pertama.23 Kasus-Kasus Pengulangan Nikah yang Terjadi di KUA Kecamatan Kota Kuala Simpang Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dan terus menerus melahirkan dan mempunyai keturunan. Demikian juga, pernikahan berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu-membahu diantara sesama. Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi maupun hukum wad'i bisa bernilai sah,24 dan bisa pula bernilai fasad (fasid) atau batal (batil).25 Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu, tetapi memiliki 23Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari), Juz 13, (Darul Fikri), hlm. 199. 24Kata sah berasal dari bahasa Arab "sahih" yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah Ushul Fiqh kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya. Sedangkan akad nikah yang sah mempunyai beberapa akibat hukum antara lain halalnya bergaul sebagai suami istri. Suami wajib memberi nafkah kepada pihak istri, saling mewarisi dan jika punya keturunan, maka keturunan itu diakui sehingga mempunyai hak sebagaimana layaknya seorang anak yang sah, dan hal-hal lain yang ditimbulkan oleh akad nikah yang berpredikat sah. 25 Fasad dan batal, dua istilah tersebut adalah lawan dari istilah sah. Artinya bilamana suatu akad tidak dinilai sah, berarti fasad atau batal. Ibadah yang tidak sah, baik karena tidak lengkap syarat dan rukunnya atau karena ada penghalang (mani') bisa disebut akad fasad dan boleh pula disebut akad batal. Pelaksanaan ibadah seperti itu hanya kelihatan pada permukaan, namun dalam pandangan hukum syara" belum dianggap terlaksana. Oleh sebab itu tidak menggugurkan kewajiban sehingga wajib diulang pelaksanaannya. Dirujuk dalam buku, Satria Effendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) hlm. 20-21. 406
Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Khairani, Cut Nanda Maya Sari tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.26 Penelitian ini ditujukan khusus kepada pasangan suami-istri yang mengulang akad nikah, namun untuk menambah keterangan terkait dengan pengulangan nikah juga dimuat beberapa keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kualasimpang dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Paling tidak terdapat empat kasus terkait dengan pengulangan nikah. Adapun kasus-kasus tersebut, pertama, ghaibnya wali nasab. Kedua, berbohongnya mempelai wanita kepada petugas KUA. Ketiga, orang tidak menyaksikan pernikahan anaknya. Keempat, pernikahan seorang janda yang belum habis masa iddahnya. Keterangan lebih lanjut terkait kasus- kasus pengulangan nikah akan dijelaskan di bawah ini: 1. Ghaibnya wali nasab tua mempelai wanita tidak mengetahui dan Islam menetapkan betapa pentingnya suatu hubungan nasab agar terhubungannya tali persaudaraan antara saudara kandung laki-laki dan saudara perempuan. Terjadinya pengulangan nikah dalam kasus ini disebabkan karena pengakuan dari mempelai wanita saat melakukan bimbingan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bahwa ayah kandungnya sudah meninggal dunia, lalu mempelai wanita menjadikan adik kandungnya sebagai wali nasab pada pernikahannya. Padahal pada kenyataannya ayah kandungnya masih hidup, tetapi tidak nikah selesai diketahui dimana keberadaannya (Ghaib). Setelah dilakukan, dan setelah semua saksi yang menyaksikan pulang kerumah masing-masing, datang petugas dari KUA Kecamatan Kota Kualasimpang kerumah mempelai wanita dan menyatakan bahwasanya kedua mempelai diharuskan kembali ke kantor KUA untuk mengulang nikah karena nikah yang pertama dinyatakan rusak oleh Kepala KUA.27 Dalam kasus ini, diperoleh keterangan lain bahwa pengulangan nikah terjadi karena ternyata ayah kandung dari mempelai wanita ternyata masih hidup, hanya saja tidak tahu dimana dan ayahnya juga tidak mengetahui kalau anak perempuannya akan menikah. Sehingga hak perwaliannya belum jatuh kepada adik kandungnya, sebab ayahnya tidak mendapatkan informasi apapun tentang hal ini. Seharusnya yang menjadi wali adalah wali hakim, bukan wali nasab (adik kandungnya). Sehingga nikah yang pertama batal demi hukum. Di Kualasimpang umumnya, kasus-kasus seperti ini sangat jarang terjadi, sehingga segala sesuatu yang 26 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak..., hlm. 39. 27 Hasil wawancara dengan Dewi Astuti, mempelai wanita, pada tanggal 7 Desember 2016. 407
Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Khairani, Cut Nanda Maya Sari 408 berhubungan dengan wali harus dipahami betul-betul oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), agar kasus seperti ini dapat dicegah terjadinya agar tidak terulang kembali.28 2. Berbohongnya mempelai wanita kepada Pegawai Pencatat Nikah Diantara kasus-kasus pengulangan nikah, salah satunya ialah berbohongnya mempelai wanita kepada Pegawai Pencatat Nikah, dikarenakan ayah kandungnya tidak menyetujui pernikahannya. Terdapat keterangan dalam kasus ini bahwa mempelai wanita mengangkat pamannya (saudara kandung ayahnya) untuk menjadi wali nasab dipernikahannya. Mempelai wanita menyatakan dan mengatakan bahwa pamannya itu adalah ayah kandungnya, sehingga pernikahannya terjadi. Beberapa hari setelah akad nikah selesai dilaksanakan, ayah kandung dari mempelai wanita mendatangi kantor KUA Kecamatan Kota Kualasimpang untuk melaporkan bahwasanya ia tidak setuju atas pernikahan anaknya. Setelah itu petugas KUA bertindak cepat dengan memanggil kembali kedua mempelai serta saksi dan pihak yang bersangkutan untuk mengulang nikah tersebut.29 3. Keraguan orang tua atas pernikahan anaknya Diperoleh keterangan bahwa, pengakuan dari mempelai pria dan mempelai wanita bahwa mereka telah menikah di Malaysia. Tetapi tidak ada bukti apapun atas pernikahan yang mereka lakukan di Malaysia. Disisi lain, kedua orang tua mempelai wanita tidak mengetahui dan tidak menyaksikan pernikahan tersebut, hanya pengakuan dari kedua mempelai saja yang menjelaskan dan menerangkan kalau mereka telah menikah. Sehingga pernikahan mereka diulang di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang.30 Dalam kasus ini, ada beberapa dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa mendapatkan persetujuan dari wali atau tanpa sepengetahuan wali, maka menurut mayoritas ahli fikih nikah tersebut batal. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Baihaqi menyatakan bahwa: كَا كَ نًِ كَ كَنلَّلكَ كَو نَِيٍْكَلكَ لَّ ىلَّلكَص نِ لَّ وى كَ كَو كَل. كَو كَل ىكَ ى ه ًنِبكَأ يْيكَ كَةكَ يْر ب ًنِبكَأ يْيكَ يًٍّنِلكَىنِب لَّ نِ ) ىمهٍبلا ٍاو ( 28Hasil wawancara dengan M. Tamba, Penghulu KUA Kecamatan Kualasimpang, pada tanggal 5 Desember 2016. 29 Hasil wawancara dengan Syahfuddin, Kepala KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, tanggal 5 Desember 2016. 30Ibid.
Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Khairani, Cut Nanda Maya Sari Artinya: "Dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali". (HR. Baihaqi).31 4. Pernikahan yang dilakukan sebelum habis masa iddahnya Kasus ini terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, didapati keterangan bahwa seorang janda yang belum habis masa iddahnya dan belum memiliki akta cerai ingin menikah. Tetapi KUA menolak untuk menikahkan mereka. Selanjutnya tersebut melakukan pernikahan di bawah tangan, sedangkan yang menjadi wali adalah wawaknya (abang kandung dari ayahnya) karena ayah kandungnya dipenjara. Setelah akta cerai didapatkan oleh janda tersebut dari pernikahannya yang telah lalu, ia mendaftarkan diri kembali ke KUA. Terdapat keterangan bahwasannya nikah mereka diulang.32 Sebab Terjadinya Pengulangan Nikah di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang janda Dalam syariat Islam pada prinsipnya telah terlihat dengan jelas mengenai tujuan umum disyaratkannya pernikahan. Oleh karena itu, ada banyak dalil-dalil yang menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan agar terciptanya suasana tentram, penuh dengan cinta serta kasih dan sayang. Apabila kemudian ada pernikahan-pernikahan yang harus diulang tetapi tidak terjadi pengulangan nikahnya, maka hal ini akan memberi peluang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat. Terciptanya suasana yang membuat manusia bahagia sudah di terangkan Allah SWT dalam firmannya: كَذ ًنِف لَّىنِ ًۚ كَلَ كَكنِل َٰ كٌَٓ ٖت َٰ تكَو ۡح كَ كَو ٗةلَّ كَىلَّه ن كٌَ ٍۡكَب كَلكَعكَج كَو كَه ٍۡكَلنِ يْا ٓى ٌ ۡسكَتِّل ٗج َٰ كَو ۡزكَأ ۡن نِس فًكَأ ۡيِّه ن كَل كَككَلكَخ ۡىكَأ ٓۦنَِنِتَٰ كٌَاكَء ۡينِهكَو كَىو رلَّ كَفكَتكٌَ ٖم ۡىكَمِّل ialah Dia menciptakan untukmu jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Ar-Rum : 21) Ayat di atas secara jelas menerangkan bahwa dengan menikah akan terciptanya suasana yang harmonis dikehidupan bermasyarakat. Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Untuk itu, dianjurkan ٢١ Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya isteri-isteri dari rasa kasih dan 31Abu Bakar Ahmad bin Husain bin "Ali Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, jilid 7, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-"Ulumiyyah, 1994), hlm. 521. 32 Hasil wawancara dengan Syahfuddin, Kepala KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, tanggal 5 Desember 2016. 409
Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Khairani, Cut Nanda Maya Sari 410 agar setiap pernikahan yang terjadi dapat memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan supaya tidak terjadi pengulangan nikah. (Kepala KUA Kecamatan Kota Kualasimpang), setidaknya ada dua sebab terjadinya pengulangan nikah seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, diantaranya sebagai berikut: 1. Disebabkan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya Menurut Syahfuddin pernikahan Pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun adalah unsur pokok, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Pernikahan sebagai perbuatan hukum harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. pada kasus ghaibnya wali nasab dan tidak setujunya wali nasab terhadap pernikahan anaknya, terlihat jelas bahwasanya pada pernikahan tersebut ada kekurangan rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan, yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjukan berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi"i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.33 2. Disebabkan karena ingin melengkapi Administrasi Kependudukan. Pencatatan Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan. Pada Pasal 34 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini berarti perkawinan yang sah bagi orang Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun I974. 33Ibid., hlm. 90.
Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Khairani, Cut Nanda Maya Sari Penjelasan berikutnya adalah "Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Hal ini juga berarti ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan, masih tetap berlaku.34 Penjelasan Pasal 34 ayat (2) menjelaskan bahwa Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama. Penjelasan Pasal 34 ayat (5) menjelaskan, karena akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan. Pada kasus keraguan orang tua atas pernikahan yang dilakukan anaknya di Malaysia yang tidak memiliki bukti dan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Menurut penulis kasus ini jelas telah melanggar Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dapat dilihat lebih jelas lagi dalam Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti kutipan langsung berikut. "Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akad yang juga dimuat dalam daftar pencatatan". Terdapat keterangan bahwa pada saat mendaftar ulang untuk menikah kembali, kedua pasangan ini tidak memiliki bukti tertulis berupa buku nikah (marriage book) pada pernikahannya yang dilakukan di Malaysia. Kalau saja mereka sudah memiliki buku nikah atau bukti-bukti lain yang menguatkan pernikahan mereka saat nikah yang pertama, tentunya kami tidak akan mengulang kembali pernikahan mereka.35 34Ibid., hlm. 226. 35 Hasil wawancara dengan Syahfuddin, Kepala KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, tanggal 5 Desember 2016. 411
Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Khairani, Cut Nanda Maya Sari Praktek KUA Kecamatan Kota Kualasimpang Dalam Menangani Pengulangan Nikah. Wewenang pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 dan SK Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penunjukan Terhadap KUA Di Setiap Kecamatan Dalam Membantu Departemen Agama untuk Meningkatkan Mutu Perkawinan dengan Mengembangkan Gerakan Keluarga Sakinah dan Pendidikan Agama di Lingkungan Keluarga. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan dan rujuk menurut ketentuan agama Islam harus dilakukan oleh PPN atau KUA Kecamatan. ingin melangsungkan pernikahan, maka pernikahan tersebut harus dilakukan dan dilaksanakan menurut tata cara yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dilaksanakan demikian, maka perkawinan tersebut dianggap perkawinan di bawah tangan. Banyak kasus pasangan suami istri yang ingin menikah, ternyata istrinya sudah hamil duluan, maka kami tidak mau menikahkan mereka.36 Terdapat keterangan bahwa apabila Pada kasus pertama, KUA Kecamatan Kota Kualasimpang menangani kasus tersebut dengan segera, lebih kurang 45 menit setelah akad nikah selesai dilaksanakan. Setelah mengetahui kesalahan yang fatal yang terjadi pada kasus itu, KUA Kecamatan Kota Kualasimpang langsung mendatangi rumah mempelai dan memberitahukan kalau nikah mereka harus diulang. Dengan melakukan pengulangan nikah, maka pernikahan tersebut sah dimata agama dan Negara. Sedangkan pada kasus kedua petugas KUA bertindak tegas dan cepat dalam menyelesaikan kasus tersebut, tidak berbeda jauh dengan penyelesaian yang dilakukan pada kasus yang pertama. Dengan memanggil kembali kedua mempelai dan para saksi yang menyaksikan akad nikah sebelumnya. Sedangkan pada kasus yang ketiga pengakuan kedua mempelai telah melangsungkan di Malaysia dan kembali ke Indonesia dan menetap. Kedua orang tuanya melapor ke KUA dan menginginkan pernikahan anaknya diakui oleh agama dan Negara, sedangkan tidak ada bukti dan mereka ingin memperoleh buku nikah, maka KUA Kecamatan Kota Kualasimpang melakukan pernikahan terhadap mereka agar pernikahan mereka sah. Pada kasus yang keempat, tindakan yang dilakukan KUA Kecamatan 36Ibid. 412
Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Khairani, Cut Nanda Maya Sari Kota Kualasimpang menolak menikahkan kedua mempelai karena mempelai wanita adalah seorang janda yang belum habis masa iddahnya. Setelah KUA Kecamatan Kota Kualasimpang mendapatkan kepastian bahwa mempelai wanita sudah memiliki akta cerai dan sudah habis masa iddahnya, maka KUA Kecamatan Kota Kualasimpang melakukan pernikahan terhadap mereka. Syahfuddin mengatakan ada beberapa kasus pengulangan nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang menjadikan kami agar lebih teliti lagi atas segala permasalahan yang ditimbulkan oleh pasangan suami istri yang ingin menikah. Pengulangan nikah ini memang harus dilakukan karena kalau nikah mereka tidak diulang, maka hal apa saja yang mereka lakukan akan berbentuk maksiat dan dosa.37 Analisis Hukum Islam terhadap Pengulangan Nikah. Mencermati dan melihat kenyataan bahwa nash (Al-Qur"an dan Hadis) relatif terbatas, sedangkan persoalan yang muncul ditengah masyarakat relatif tidak terbatas bahkan cenderung kompleks dan rumit, maka mencari nash khusus (nash langsung) untuk menyelesaikan semua masalah secara langsung (satu persatu), baik untuk mewajibkan, mengharamkan, ataupun menghalalkan akan terasa tidak logis dan tidak layak dan dianggap membebani diri dengan sesuatu yang berat bahkan cenderung mustahil.38 Pada faktanya kasus yang terjadi di KUA kecamatan Kota Kualasimpang pernikahan diulang karena tidak terpenuhi rukun dan syarat atau terdapat kekurangan pada pernikahan pertama. Maka dalam hal itu, pernikahan harus (wajib) diulang (I'adah), yaitu pada kasus gahibnya wali nasab, berbohongnya mempelai wanita kepada Pegawai Pencatat Nikah, dan pernikahan yang dilakukan sebelum habis masa iddah perempuan tersebut. Akan tetapi, apabila pernikahan tersebut untuk memperbaharui akad, untuk berhati-hati (kehati-hatian) dalam akad pernikahan, atau juga dapat dikatakan untuk memperkuat pernikahan dapat disebut Tajdid nikah dan hukumnya boleh. Hal ini terdapat pada kasus keraguan orangtua atas pernikahan anaknya di Kota KualaSimpang. Uraian selanjutnya akan difokuskan pada pengulangan nikah karena merupakan inti dari permasalahan ini. Pemenuhan keperluan dan perlindungan yang diperlukan manusia agar manusia dapat menjalani hidup sebagai manusia secara manusiawi (secara normal dan tidak akan jatuh ke dalam perbuatan maksiat) dengan diulangnya nikah tersebut, 37 Hasil wawancara dengan Syahfuddin, Kepala KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, tanggal 5 Desember 2016. 38 Al Yasa" Abubakar, Metode Istishlahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih, cet.1 (Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012), hlm. 57. 413
Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Khairani, Cut Nanda Maya Sari nikah itu akan sah demi hukum dan manusia dapat meneruskan eksitensi generasi demi generasi di atas muka bumi ini. Oleh para ulama ushul fiqih diberi nama dengan keperluan dan perlindungan al-dharuriyyat. Dengan kata lain, keperluan dan perlindungan al-dharuriyyat adalah sesuatu yang harus terjadi dan harus ada agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi Allah ini. Keperluan dan perlindungan al-dharuriyyat ini di dalam buku ushul fiqih, termasuk oleh asy-Syathibi dibagi menjadi lima, yaitu : 1. Keselamatan agama (ketaatan dan ibadah kepada Allah Swt) 2. Keselamatan nyawa (orang perorangan) 3. Keselamatan akal (termasuk hati nurani) 4. Keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang, dan 5. Keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang. Para Ulama menganggap bahwa lima jenis (aspek) keperluan dan perlindungan al-dharuriyyat diperlukan oleh semua manusia pada semua keadaan dan waktu termaksud pada kasus pengulangan nikah. Kedudukan hukum pengulangan nikah seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang jika dikaji dari konsep hukum Islam, maka dapat ditentukan dalam dua konsep sebagai berikut: 1. Pengulangan nikah harus dilakukan dan pengulangan nikah dianjurkan, hal ini akan memberikan dampak positif karena hal tersebut mendatangkan kemashlahatan. Hal sangat erat hubungannya dengan hukum pernikahan yang mewajibkan dan mengharamkan. Maksudnya bahwa dalam kondisi keadaan seseorang yang pernikahannya tidak sah, karena terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syarat pernikahan, maka pernikahannya wajib diulang. ini 2. Apabila ini akan menimbulkan kemudharatan dan memberikan dampak negatif disetiap terjerumus kepada perbuatan yang mereka perbuatan-perbuatan maksiat, dan hal ini merupakan dosa besar. tidak terjadi pengulangan nikah, maka hal lakukan dan akan Daftar Pustaka Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak, Jakarta: Amzah, 2011. Abu Bakar Ahmad bin Husain bin "Ali Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, Bairut: Dar Al-Kutub Al-"Ulumiyyah, 1994. Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari), juz 13, Darul Fikri, 414
Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Khairani, Cut Nanda Maya Sari Al Yasa" Abubakar, Metode Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih, Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012. Istishlahiah, Pemanfaatan Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004 Ensiklopedia Fiqih Kuwait, al Mausu'ah al Fiqhiyyah al Kuwait, Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Jakarta: Prenada Media, 2003. Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Satria Effendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999. Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, (Jakarta: Qisthi Press, 2003) Yusuf al-Ardabili al-Syafi"i, al-Anwar li A'mal al-Anwar, Juz II, (Dar al- Dhiya". 415