MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 Desember 2023 e-ISSN: 2988-2273, p-ISSN: 2988-2281, Hal 01-09 DOI: Praktik Black Market Pada Transaksi Iphone Ex-Inter Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Ni Luh Putu Novita Sari Fakultas Hukum, Universitas Udayana E-mail: Dewa Gede Pradnya Yustiawan Fakultas Hukum, Universitas Udayana E-mail: pradnya_yustiawan@unud.ac.id Abstract. Small-scale retail is an economic business that stands alone with capital and is carried out by people who sell Consumer legal protection for the community is very important. Therefore, a synergistic relationship between consumers, employers and the government is needed to realize the performance of customer safety in society. The reason of writing on this thesis includes a standard objective, particularly to meet one of the necessities and duties of finishing a examine to gain a Bachelor of Laws diploma on the Faculty of Law, Udayana University and a particular objective, particularly to recognize and recognize the shape of criminal safety for purchasers in shopping for and promoting transactions of iPhone ex-inter. experiencing IMEI blocking. The approach utilized in scripting this thesis is a normative juridical writing approach that applies the ideas of fantastic law, in scripting this thesis numerous procedures are used, particularly the statutory method and the conceptual method. The conclusions drawn from this writing are First, the shape of criminal safety that may be acquired with the aid of using purchasers is that it is able to be withinside the shape of preventive criminal safety according with Article four of the Consumer Protection Act which regulates customer rights and is achieved earlier than a contravention occurs. Keywords: Legal Protection, Iphone, Black Market. Abstrak. Proteksi hukum pelanggan untuk warga ialah perihal yang amat berarti sebab itu ikatan antara pelanggan, wiraswasta serta penguasa yang sinergi amat dibutuhkan buat menciptakan kemampuan proteksi pelanggan dalam warga. Tujuan penyusunan dalam skripsi ini terdiri dari tujuan biasa ialah buat penuhi salah satu ketentuan serta kewajiban menuntaskan riset mencapai titel Ahli Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana serta tujuan spesial ialah buat mengenali serta menguasai wujud proteksi hukum tehadap pelanggan dalam bisnis jual beli iphone ex- inter yang hadapi penghentian IMEI. Tata cara yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini merupakan tata cara penyusunan yuridis normatif yang mempraktikkan kaidah- kaidah hukum positif, dalam penyusunan skripsi ini dipakai sebagian pendekatan ialah pendekatan perundang- undangan serta pendekatan abstrak. Kesimpulan yang diterima dari penyusunan ini merupakan Awal, wujud proteksi hukum yang bisa didapat oleh pelanggan ialah bisa berbentuk proteksi hukum melindungi cocok dengan artikel 4 Hukum Proteksi Pelanggan yang menata mengenai hak- hak pelanggan serta dicoba saat sebelum terbentuknya sesuatu pelangggaran. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Iphone, Black Market Received Juni 30, 2023; Revised Juli 30, 2023; Accepted September 27, 2023 *Ni Luh Putu Novita Sari,
Praktik Black Market Pada Transaksi Iphone Ex-Inter Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan teknologi saat ini membuat masyarakat ingin memiliki teknologi yang terbaru dan termumpuni dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Berbagai macam teknologi yang di miliki masyarakat dari kendaraan hingga alat komunikasi salah satunya handphone. Handphone saat ini bukan hanya digunakan sebagai alat media komunikasi, melainkan sebagai kebutuhan akan memperoleh informasi dari internet dan juga sebagai alat untuk menunjukan status sosial di masyarakat. Hp yang populer dikala ini yang banyak di idamkan oleh warga merupakan hp keluaran apple ialah iphone. Apple Inc. merupakan industri teknologi multinasional yang berfokus di Cupertino, California, yang mengonsep, meningkatkan, serta menjual benda elektronik pelanggan, fitur lunak pc, serta layanan daring. Fitur keras yang dibuat Apple mencakup telepon cerdas iPhone, pc pil iPad, pc individu Mac, pemutar alat portabel iPod, jam cerdas Apple Watch, pemutar alat digital Apple Televisi, serta pengeras suara cerdas HomePod. Fitur lunak yang dibuat Apple mencakup sistem pembedahan macOS serta iOS, pemutar alat iTunes, pengembara website Ekspedisi, serta fitur daya cipta serta daya produksi iLife serta iWork, dan bermacam aplikasi handal semacam Akhir Cut Membela, Logic Membela, serta Xcode. Layanan daringnya mencakup iTunes Store, iOS App Store serta Mac App Store, Apple Music, serta iCloud.1 Iphone pada dasarnya merupakan gadget yang mempunyai angka besar alhasil banyak warga yang mau memilikinya. Tetapi disisi lain, sebab harga produknya yang besar membuat banyak pihak yang menggunakan perdagangan hitam buat menjual iphone pada pelanggan. Metode semacam ini pula bisa membagikan profit untuk agen dalam melaksanakan penekanan pasar hp kedalam warga dengan cara kilat, gampang serta ekonomis, tanpa kurangi profit yang didapat oleh para agen itu sendri. Dengan cara biasa hp black market amat berlainan dengan hp" Sah" ataupun diucap pula dengan hp" sah", sebab hp black market pada hakikatnya ialah hp yang terencana diselundupkan kedalam negara dengan metode menjauhi sistem perpajakan negeri. Sebaliknya handphon"sah" ialah hp yang di distribusikan 1 2 MANDUB - VOLUME. 1, NO. 4, Desember 2023
e-ISSN : 2988-2273, p-ISSN : 2988-2281, Hal 01-09 lewat agen yang mempunyai akta sah dari Direktorat Jendral Pos Serta Telekomunikasi Republik Indonesia buat didistribusikan ke pasar yang sudah penuhi standar minimal yang sudah didetetapkan oleh penguasa. Berlainan lagi dengan tipe hp" refurbished" yang ialah hp sisa yang diperbaiki serta diperbaharui, alhasil hp itu seakan jadi hp terkini dengan status" Black Market" ataupun hp yang berkedudukan" Bawah tangan".2 Banyak konsumen yang dirugikan akibat membeli produk iphone black market. Karena saat terjadi transaksi pihak penjual tidak menjelaskan mengani produk secara detail sehingga sering konsumen merasa dirugikan. Kerugian yang di alami itu sangat tinggi, karena pemerintah Indonesia melalui Bea Cukai saat ini sedang membrantas peredaran barang iphone yang di pasarkan melalui black market karena barnag yang dijual tidak membayar kewajiban pajak kepada negara atas barang yang masuk ke Indonesia sesuai aturan bea cukai. Berdasarkan peraturan menteri komunikais dan informatika No 1 Tahun 2020 iphone yang IMEInya tidak terdaftar di situs kemenperin atau bea cukai. Akan mengalami pemblokiran IMEI sehingga tidak dapat digunakan berkomunikasi di Indonesia. Sehingga konsumen yang terlanjur membeli produk iphone yang tidak resmi akan terkena dampaknya sehingga mengalami kerugian. Dari kasus tersebut, membuktikan jikalau konsumen tidak memiliki posisi yang kuat dalam menuntut pihak penjual dalam mempertanggung jawabkan iphone yang mengalami pemblokiran IMEI sehingga tidak dapat digunakan berdasakran UU. No 8 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, penulis akan mengangkat judul mengenai "Praktik Black Market Pada Transaksi Iphone Ex-Inter Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen". 1.2 Rumusan Masalah Dari pemaparan penjelasan, adapun masalah yang dipertanyaan dalam artikel ini, yaitu: 1. Bagaimana perlindungan secara hukum bagi konsumen saat transaksi iphone black market? 2 Amiruddin dan Zainal Azikin. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Teknologi Informasi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008), 20-22
Praktik Black Market Pada Transaksi Iphone Ex-Inter Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen 2. Bagaimana pertanggungjawaban penjualn kepada cutomer pada bisnis jual transaksi black market? 1.3 Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penulisan artikel ini, sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis perlindungan secara hukum bagi konsumen saat transaksi iphone black market. 2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penjualn kepada cutomer pada bisnis jual transaksi black market. II. METODE PENELITIAN Tata cara riset normative dipakai dalam kategorisasi jurnal ilmiah ini. Yg dimana tata cara riset ini subjek penelitiannya ialah norma hukum. serupa dengan penjelasan latar belakang diatas, sehingga tata cara riset normatif dipakai buat mengenali pengaturan tentang tanggung jawab penjualn pada pelanggan dalam bidang usaha jual beli iphone black market. Pendekatan undang-undang dipakai dalam penyusunan jurnal ilmiah ini. Materi hukum pokok dipakai selaku pendukung dalam kategorisasi harian objektif ini. Materi inferior Harian Objektif ini memakai Hukum Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan( Kepingan Negeri Republik Indonesia tahun 1999 Nomor. 42, Tamahan Kepingan Negeri Republik Indonesia No 3821). Peraturan Menteri Komunikasi serta Informatika Republik Indonesia No 23 tahun 2016 mengenai Sertifikasi Fitur Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Pc Kepal serta Pc Pil.. Harian objektif ini memakai metode analisa deskriptif, sistematisasi, pemahaman,& argumentasi. 4 MANDUB - VOLUME. 1, NO. 4, Desember 2023
III. HASIL DAN PEMBAHASAN e-ISSN : 2988-2273, p-ISSN : 2988-2281, Hal 01-09 3.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Iphone Black Market Perlindungan konsumen Berdialog mengenai proteksi pelanggan berarti memasalahkan agunan ataupun kejelasan mengenai terpenuhinya hak- hak pelanggan 3. Salah satu produk yang banyak diperjual belikan serta disukai oleh warga modern dikala ini merupakan produk elektronik, dimana produk elektronik ini dapat berbentuk telivisi, ponsel pintar serta lain serupanya. Mangulas mengenai benda elektronik pasti kemajuan teknologi dikala ini membagikan banyak opsi produk elektronik yang dijual leluasa di pasaran, salah satu yang amat diperlukan oleh warga modern dikala ini merupakan ponsel pintar mengenang keinginan dan interaksi sosial warga Indonesia yang besar membuat kita dalam melaksanakan kegiatan tiap hari bagus buat kebutuhan bidang usaha, komunikasi, ataupun cuma hanya main serta bersosial alat pasti menginginkan ponsel pintar . Banyak sekali disitributor di Indonesia yang menyediakan produk Iphone. Banyaknya permintaan konsumen terhadap Iphone ini membuat sebagian distributor melakukan ketakjujuran semacam membeli di pasar black market dimana produk yang dijual tidak sah di Indonesia4. Proteksi hukum ialah perihal yang amat berarti dalam pandangan perdagangan, perihal itu untuk membagikan agunan proteksi yang diserahkan olehnegara. Biar tidak terjalin kehilangan atau kesewenang- wenangan dari salahsatu pihak spesialnya pelakon upaya. Pelanggan hendak dibebani kala dalammenggunakan benda yang dibuat ataupun diperdagangkan oleh pelakon upaya dankeadaan benda itu nyatanya dalam situasi cacat, cacat serta terkontaminasi. Olehkarena itu ketentuan- ketentuan hukum terbuat buat mencegah hak- hak konsumenagar bisa menghindari kehilangan untuk pelanggan dampak benda yang dibuat dandiperdagangkan tidak cocok dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Proteksi pelanggan ialah permasalahan kebutuhan orang oleh karenanya jadi impian untuk seluruh bangsa di bumi buat bisa menciptakannya. Menciptakan proteksi 3 Burhanuddin S. Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal. (Malang: UIN- Maliki Press, 2011). Hlm. 1. 4 Ahmad Miru. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011). 19
Praktik Black Market Pada Transaksi Iphone Ex-Inter Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen pelanggan merupakan menciptakan ikatan bermacam format yang satu serupa lain memiliki ketergantungan serta karenanya jadi impian untuk seluruh bangsa di bumi buat bisa menciptakannya5. 3.2 Tanggung Jawab Penjual Kepada Konsumen Dalam Bisnis Jual Beli Iphone Black Market Bersumber pada hasil riset pengarang, metode klaim bila pelanggan mengalami kerugian ataupun kerusakan dalam transaksi jual beli hp, pelaku usaha menindak lanjuti keluhan pelanggan terhadap hp yang mengalami masalah, pada dikala itu pula pelaku upaya hendak memberikan keputusan apakah hp yang mengalami kerusakan masih masuk pertanggungan service dari penyuplai, resmi maupun hanya masuk garansi toko. Bila masih penuhi ketentuan garansi distributor ataupun resmi yang didetetapkan maka pelaku usaha memperbaiki kerusakan dengan mengirim balik ke pihak pusat ataupun langsung dapat di ganti oleh unit baru dengan persyaratan khusus 6. Bila hp yang mengalami kerusakan tidak penuhi syarat buat masuk ke garansi distributor ataupun resmi sebab ditemukan kesalahan konsumen ataupun telah lewat waktu jaminan distributor ataupun resmi maka hanya dapat masuk garansi toko. Kasus ataupun kerugian yang dirasakan oleh pelanggan berhubungan dengan bisnis jual beli yang dicoba pelaku usaha yakni berhubungan dengan bagian hp yang dijual bermasalah. Kasus itu dapat timbul dari kekeliruan pemakaian ataupun dari situasi awal barang( hp) saat sebelum di beli. Sebagian pelaku usaha jual beli hp, memang tidak sedikit ditemui unit diakibatkan oleh sebagian aspek, antara lain pada dikala penyaluran benda dari durasi pengumpulan dini dari luar negara hingga di tangan pihak terakhir disaat dikala saat sebelum dijual hadapi goncangan atau penumpukan walhasil memunculkan tidak sedikit benda yang cacat. Pemikiran lain buat hp tipe Iphone karena statusnya yakni refurb( rekondisi) yang rentan cacat. Hp rekondisi ialah hp sisa yang diperbarui serta pengkondisian balik dengan sedikit emendasi, walhasil mendekati mutu terkini untuk sesudah itu dibuat dus serta merk terkini. 5 Rudyanti Dorotea Tobing. Hukum, Konsumen dan Masyarakat Sebuah Bunga Rampai. (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2014). 7. 6 Celina Tri Siwi Kristiyanti. Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 22 6 MANDUB - VOLUME. 1, NO. 4, Desember 2023
e-ISSN : 2988-2273, p-ISSN : 2988-2281, Hal 01-09 Produk ini tidak memenuhi standar kualitas atau cacat produk. Tidak cuma itu keterbatasan buat memeriksa bagian( hp) yang masuk ke pihak agen sendiri karena keterbatasan bagus dari bidang pangkal energi orang atau dari durasi7. Tanggung jawab pelakon upaya itu ialah tanggung jawab berasal pada wanprestasi ataupun pelanggaran akad pelaku usaha ataupun pedagang pada klien ataupun pelanggan produk hp replika dan Parallel Import( Blackmarket). Klien harus memahami jika terdapat jalinan hukum yang terangkai antara klien dengan Orang dagang. jalinan hukum itu terangkai sebab terdapat sesuatu lingkungan, dimana lingkungan itu sendiri bisa berasal pada akad serta atau atau Hukum, hubungan hukum yang berasal pada Hukum bisa diperhatikan dari Hukum perihal Proteksi Konsumen. Dengan menguasai hubungan hukum ini hingga konsumen mengenali bila mereka memiliki peran hukum yang kokoh dalam penuntutan ha- hak ketetapannya yang dilanggar oleh pelaksana usaha ataupun orang dagang8. IV. KESIMPULAN Semua usaha yang menjamin terdapatnya kejelasan hukum buat sebarkan proteksi pada konsumen. Sebab itu, berbahas perihal proteksi konsumen berarti memperdebatkan agunan atau kejelasan hal terpenuhinya hak- hak klien Tanggung jawab pelakon upaya itu ialah tanggung jawab berasal pada wanprestasi atau pelanggaran akad pelaku usaha atau pedagang pada pelanggan atau konsumen produk hp replika serta Parallel Import( Blackmarket). Bagi penulis pelanggan wajib menguasai kalau terdapat ikatan hukum yang terangkai antara pelanggan dengan Pedagang. ikatan hukum itu terjalin sebab terdapat sesuatu hubungan, dimana hubungan itu sendiri bisa berasal pada akad serta atau ataupun Hukum, ikatan hukum yang berasal pada Hukum bisa diamati dari Hukum mengenai Proteksi Pelanggan. Dengan menguasai ikatan hukum ini hingga pelanggan mengenali kalau mereka memiliki peran hukum yang kokoh dalam penuntutan ha- hak ketetapannya yang dilanggar oleh pelaku usaha atau pedagang. 7 Tjoa Cynthia Anggraini Wijaya, 2013, "Motif Masyarakat Surabaya Dalam Menggunakan iPhone", Jurnal E-Komunikasi, Vol 1. No. 1 Tahun 2013, Universitas Kristen Petra Surabaya. 8 Meriyana Dhamayanti Rachman, 2015, "Faktor Yang MempengaruhiKeputusan Pembelian Smartphone (iPhone)", Jurnal StudiManajemen dan Bisnis, Vol 2 No. 2 Tahun 2015, Universitas Trunojoyo Madura
Praktik Black Market Pada Transaksi Iphone Ex-Inter Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen DAFTAR PUSTAKA Buku: Dinatha, I Made Psek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta, Prenada Media Grup, 2016) Riizal, Calvary Marimbo. Rasahan Dahsytnya Usaha Franchise!. (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2017) Rokan, Mustapa Khamal. Hukum Persaingan Usaha (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2019) Skripsi Thesis: Nelvia, Desi. 2016. Perjanjian Tertutup Dalam Sistem Bisnis Waralaba ( Franchise ) (Tinjauan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Thesis. Riau: UIN Sulan Syarif Kasim Riau Jurnal Ilmiah: Chairi, Zulfi, et all, "Aspek Hukum Keberadaan Waralaba Minimarket terhadap Toko Tradisional di Kota Medan". Jurnl Ilmiah Penegakan Hukum, No. 6(2) (2019): 117- 129 Hikmawatii, Dianur dan Nuryakin, Chaikal, "Keberadaan Ritel Modern dan Dampaknya terhadap Pasar Tradisional di DKI Jakarta", Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 17, No. 2 (2017):195-208 Karina, Dinda Aisyah. "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha di Pasar Tradisional". Jurnal Ilmiiah Dunia Hukum3, No. 2 (2019): 55- 67 Pramadani, Gusti Ayu Nadina Utama, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Rakyat Dari Keberadaan Toko Swalayan Dalam Rangka Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat diKabupaten Tabanan", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 4, No. 2(2016) Purwanti, Wulan, Wisanjaya, Eka. "Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Dalam Perjanjian Waralaba yang Dapat Menimbulkan Praktik Monopoli". Jurnal Kertha Aksara Vol. 02, No. 06 (2014) Russno, "Dampak Pesatnya Mini Market Waralaba Terhadap Usaha Kecil (Jenis Ritel)", Junal Ekonomi Modernissasi Vol. 4, No. 3 (2008):194-207 Utami, Nunik Setiyo, Jurnal Ecopreneur.12 Vol 1, Indonesia", "Analisa Kinerja Sektor Ritel No.1(2018):43-48 Utomo, Tri Joko, "Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional VS Modern", Fokus Ekonomi Vo. 6, No. 1 (2011):122-133 Wardanii, Andhina Setya. "Eksisteni Minimarket Waralaba Dalam Persaingan Usaha di PasarRitel Berdasarkan Undang-Undang Nmor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan dan Prakik Moopoli dan Persaingan Usaha Tidk Sehat di Surakarta". Skriipsi Universitas Sebels Maret (Surakarta, 2010), hlm. 71 8 MANDUB - VOLUME. 1, NO. 4, Desember 2023
Peraturan Perundang-Undangan: e-ISSN : 2988-2273, p-ISSN : 2988-2281, Hal 01-09 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 Indonesia. Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4866 Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742