Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Vol. 9 Issue 1,July 2021 Avaliable online at Published by Departement of History and Islamic Culture, Faculty of Ushuluddin Adab and Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia Surat Janji Dan Mufakat 4 Desember 1685 : Bukti Peran Voc Dalam Memelihara Perdamaian Cirebon Tendi Fakultas Ushuluddin, Adab, Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon tendi@syekhnurjati.ac.id Abstract : After the leadership of Pangeran Rasmi (Panembahan Ratu II), Cirebon was led by Ratu Katiga Sanak (Three Kings of Brothers). Even though they were counted as relatives, the three of them often got involved in conflicts that left Cirebon on the verge of collapse. One of the parties that helped cool the conflict and was able to reconcile the three Cirebon princes was the VOC Supreme Government through its authorized officials. However, the role of the Company was not discussed much in Cirebon's history because they were regarded as foreign parties who were suspected of being the party that had indeed driven the conflict between the Three Kings of Cirebon. This study aims to describe the Agreement of 4 December 1685 and reveal the role of the VOC in maintaining relations between the three princes who were the rulers of Cirebon. The method used in this study is the historical method, which is a series of study stages starting with the heuristic, criticism, interpretation, and historiography stages. Through this study, it can be concluded that the Agreement on 4 December 1685 was an agreement between the Cirebon Sultanate and the VOC which consisted of 13 agreement articles. In addition, this study also reveals that this agreement helped maintain peace and relations between the Cirebon princes because a number of articles demanded the unity of the princes for the peace of society and the sultanate. Keywords : agreement, prince, Cirebon, VOC, family conflict, peace Copyright @ 2021 Author. Published Tamaddun:Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam
72 Tendi Abstrak : Pasca kepemimpinan Pangeran Rasmi (Panembahan Ratu II), Cirebon dipimpin oleh Ratu Katiga Sanak (Tiga Raja Bersaudara). Walaupun terhitung sebagai kerabat, ketiganya tidak jarang terlibat konflik yang membuat Cirebon berada di ambang kehancuran. Salah satu pihak yang turut membantu mendinginkan konflik dan mampu mendamaikan ketiga pangeran Cirebon tersebut adalah Pemerintahan Agung VOC melalui pejabat-pejabatnya yang berwenang. Meskipun demikian, peran Kompeni tersebut tidak banyak dibahas dalam sejarah Cirebon karena mereka dianggap sebagai pihak asing yang justru dicurigai sebagai pihak yang memang mendorong terjadinya konflik di antara Ketiga Raja Cirebon. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan Perjanjian 4 Desember 1685 dan mengungkap peran VOC dalam memelihara hubungan di antara ketiga pangeran yang merupakan penguasa Cirebon. Untuk metode yang digunakan dalam kajian ini, yaitu metode sejarah, yang merupakan serangkaian tahap studi yang dimulai dengan tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Melalui studi ini, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian 4 Desember 1685 merupakan kesepakatan di antara Kesultanan Cirebon dengan VOC yang terdiri dari 13 pasal perjanjian. Di samping itu, kajian turut juga mengungkapkan bahwa perjanjian memelihara perdamaian dan hubungan di antara pangeran-pangeran Cirebon karena sejumlah pasal menuntut persatuan para pangeran demi perdamaian masyarakat dan kesultanan. ini ini Keywords : perjanjian, pangeran, Cirebon, VOC, konflik keluarga, perdamaian PENDAHULUAN Cirebon adalah bagian dari kawasan pesisir Jawa. Dalam konteks ini, kata "pesisir" sebetulnya merujuk pada bagian dari daerah pantai yang terbentang dari daerah Cirebon di barat Jawa hingga daerah timur Jawa yang bernama Surabaya. Namun dalam perkembangannya, istilah pesisir menjadi semakin luas karena tidak terbatas Cirebon hingga Surabaya saja, melainkan meliputi seluruh Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
73 Tendi wilayah pantai utara Jawa yang karakter wilayahnya hampir serupa, yaitu bentuk permukaan pantai yang datar kecuali di pantai timur Semarang.1 Dengan kontur atau level tinggi tanah yang tidak terlalu tinggi di setiap bagian wilayah pesisirnya, Cirebon memiliki kawasan pantai yang landai, tidak curam dan terjal sebagaimana kawasan pantai yang ada di selatan Pulau Jawa. Perkembangan suatu kawasan pantai menjadi kota pelabuhan, tidak dapat dilepaskan dari kondisi topografi dasar laut yang dimilikinya. Hal itu dikarenakan permukaan tanah dasar laut memberi pengaruh yang signifikan terhadap fungsi daerah pesisir yang lokasinya berdampingan dengan kawasan perairan. Wilayah pantai yang mempunyai topografi dasar laut landai, cenderung lebih aman dan tenang, ketimbang wilayah pantai yang topografi dasar lautnya curam. Dengan demikian, sebagai daerah yang sisi lautnya landai, Cirebon memiliki pantai yang berombak tenang dan tidak deras sehingga perairannya tidak membahayakan arus lalu lintas kapal serta perahu yang ada. Kondisi itu mendukung Cirebon berkembang menjadi pelabuhan yang maju, khususnya dalam bidang perniagaan dan pergaulan dunia internasional. "Nilai" Cirebon menjadi semakin bertambah karena lokasinya terbilang sangat strategis. Di samping hampir berada di tengah- tengah Pulau Jawa, Cirebon jalur perdagangan internasional yang tumbuh dan berkembang di Laut Jawa. Pada masanya, kawasan perairan di tengah Kepulauan Nusantara itu pernah menjadi penghubung yang paling memungkinkan bagi interaksi setiap kelompok masyarakat atau suku bangsa yang tersebar di banyak daerah dan pulau yang ada di wilayah Nusantara.2 Secara ekonomis, lokasi yang strategis turut menghasilkan margin atau pendapatan yang besar bagi perkembangan suatu daerah. Di samping meningkatkan nilai jual juga berada di perlintasan 1 Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian I: Batas-Batas Pembaratan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 37. 2 Tendi, "Surat Perjanjian 7 Januari 1681: Edisi Diplomatik Naskah", Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, 8 (1), 2020, hal. 39-40. Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
74 Tendi daerah terhadap persepsi para pedagang dan pelancong asing, untuk disinggahi dan dijelajahi sebagai kota yang menjanjikan keuntungan. Dengan keuntungan geografisnya itu, Cirebon menjelma dari sebuah daerah pesisir yang semula hanya dihuni oleh segelintir nelayan pencari ikan menjadi kota pelabuhan ramai yang ditandangi oleh pelbagai macam suku bangsa untuk kepentingan niaga. Pada awal perkembangannya sebagai pelabuhan, Cirebon tidak tampak lebih unggul ketimbang pelabuhan lain di sekitarnya, seperti Indramayu, Amparan Jati, Japura, Losari, dan Tegal. Namun karena di Cirebon kekuasaan politik juga tumbuh menjadi semakin kuat, maka perkembangannya jauh lebih cepat ketimbang pelabuhan- pelabuhan lain yang sebelumnya merupakan saingannya. 3 Perubahan revolusioner yang paling mencolok terkait Cirebon, terjadi pada masa kepemimpinan Susuhunan Maulana Jati, yang dilantik sebagai pemimpin Cirebon pada 1479 dengan gelar Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panata Gama Awliya Allah Kutubijaman Kholifatur Rasulullah Solallahu Alaihi Wassalam.4 Sebagai salah satu bandar terpenting di Pulau Jawa, Cirebon tidak dapat berdiri sendiri, tanpa memelihara hubungan yang baik dengan daerah-daerah lain yang bersedia menjadi sekutunya. Pada abad XV, emporium perdagangan antara Barat dan Timur Nusantara berada di tangan Tuban. Lalu, peran itu diambil alih oleh Gresik. 5 Setelah itu, muncul daerah Demak yang sangat fenomenal dan turut mendorong perkembangan daerah-daerah pesisir lain di pantai utara Jawa. Kekuatan terbesar yang mendukung kemajuan Cirebon sehingga mampu melebarkan pengaruh dan kekuasaannya hingga ke Sunda Kelapa dan Banten adalah Demak. Dengan sokongan itu, gerak Islamisasi tidak hanya menjadi bagian dari tradisi pesisiran yang 3 Susanto Zuhdi, "Hubungan Pelabuhan Cirebon dengan Da erah Pedalaman: Suatu Kajian dalam Kerangka Perbandingan dengan Pelabuhan Cilacap ca 1 8 80 -1 940 ", dalam Susanto Zuhdi, et. al., Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra: K ump ul an Makal ah Diskusi Ilmiah, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hal. 90. 4 Dadan Wildan, Sunan Gunung Jati Antara Fiksi dan Fakta: Pembumian Isl am d engan Pendekatan Struktural dan Kultural, (Bandung: Humaniora, 2003), hal. 50. 5 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 1500-190 0: Dari Emporium sampai Imperium, (Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 10. Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
75 Tendi orientasinya hanya pada aspek maritim semata, namun juga meluas hingga bertransformasi menjadi bagian realitas sosio-kultural masyarakat pedalaman yang orientasinya adalah bidang agraris. 6 Hubungan diplomatis antar kerajaan yang semula berorientasi maritim, sedikit mengalami perubahan akibat kemunduran kekuasaan politis kota-kota pelabuhan. Kesultanan Mataram, sebuah kerajaan agraris pedalaman yang semula berada dalam bayang-bayang kerajaan maritim pesisir, akhirnya muncul memegang ganti kemudi perkembangan Pulau Jawa. Dengan pertimbangan keamanan negeri, para keturunan Sunan Maulana Jati yang telah menggantikan posisi leluhurnya, memilih untuk mendekat dengan Mataram walau posisinya tidak lagi sebebas sebelumnya. Meskipun para perintis Mataram menghormati penguasa Cirebon, dalam praktiknya kerajaan pedalaman itu menganggap Cirebon sebagai suatu pertahanan militer di bagian barat Kerajaan Mataram.7 Kesultanan Banten dan Perusahaan Dagang VOC (Vereenigde Oost Indies Compagnie) Batavia adalah dua kekuatan besar di sisi barat Cirebon yang kapan saja dapat menjadi ancaman bagi esksistensi Kesultanan Mataram. sedikit demi Pada 1677, Mataram dibuat tidak berdaya oleh serangan Pangeran Trunajaya dari Madura bersama para sekutunya. Pasukan Mataram hancur dan Kraton Plered berhasil direbut serta dijarah pusaka kerajaannya.8 Susuhunan Amangkurat I yang ketika itu memimpin Mataram, akhirnya meninggal dunia dalam pelarian. Putra Mahkota yang kemudian menjadi Amangkurat II, memilih untuk meminta bantuan kepada VOC untuk kembali merebut kratonnya dari Trunajaya. Kawasan barat Mataram yang berbatasan 6 Hasan Muarif Ambary, "Peranan Cirebon sebagai Pusat Perkembangan dan Penyebaran Islam," dalam Susanto Zuhdi, et. al., Cirebon sebagai Bandar Jal ur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hal. 46. 7 H. J. de Graaf dan Th. G. Th. Pigeaud, Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Kajian Sejarah Politik Abad ke-15 dan ke-16, terjemahan, (Jakarta: Grafiti Press , 1 98 5), hal. 144-145. 8 Hermanus Johannes de Graaf, Runtuhnya Istana Mataram, (Jakarta: Grafitipers, 1987), hal. 189-196. Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
76 Tendi langsung dengan Batavia digadaikan demi terlaksananya kerjasama tersebut. Kehancuran Mataram membuat status Cirebon menjadi tidak jelas. Namun meski begitu, Banten berusaha untuk menanamkan pengaruhnya disana dengan dalih hubungan kekerabatan. Malah, Sultan Ageng Tirtayasa sempat melantik putra - putra Pangeran Karim (Panembahan Girilaya) yang terdiri dari Pangeran Martawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta, untuk menjadi penguasa Cirebon (sebagai Ratu Katiga Sanak - Tiga Raja Bersaudara), lama setelah mereka diselamatkan dari prahara politik yang terjadi di Mataram. tidak tahun 1680, kebesaran Banten mulai mengalami penurunan yang bahkan terjadi dengan sangat drastis. Perselisihan tajam muncul di antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji yang merupakan putra mahkota dari Kesultanan Banten. Tampaknya Sultan Haji tidak sabar untuk segera naik tahta menggantikan lanjut namun terus kedudukan ayahnya yang sudah berusia mengintervensi kegiatan pemerintahan Banten.9 Mafhum dengan kondisi itu, Kompeni datang menawarkan bantuan kepada Sultan Haji guna melawan ayahandanya. Dengan perjanjian yang meliputi penyerahan Cirebon, monopoli atas perniagaan lada di Banten, ketentuan pemberlakuan denda apabila ada pihak yang mengingkari perjanjian, dan penarikan pasukan Banten yang tersebar di sekitar pantai dan pedalaman Priangan, akhirnya Kompeni mengulurkan tangannya untuk membantu Sultan Haji.10 Setelah Sultan Haji mendapat bantuan dari VOC, pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng Tirtayasa mengalami kekalahan dan ditangkap oleh para serdadu Kompeni untuk dipenjarakan di Batavia hingga pada 1692 ia menemui ajalnya.11 Sejak terjadi di Mataram dan Banten, menempatkan Pemerintahan Agung VOC (Vereenigde Oost Indies Kemunduran yang 9 Claude Guillot, Banten: Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII, Penerjemah: Hendra Setiawan (et. Al.; penyunting terjemahan, Daniel Perret), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO, 2008), hal. 358. 10 Tjandrasasmita, 1995: 117. 11 Ekadjati, 1995: 101-102 Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
77 Tendi Compagnie) sebagai satu-satunya kekuatan yang paling dominan di Pulau Jawa. Para kepala daerah yang semula berlindung di bawah hegemoni Mataram dan Banten, satu demi satu beralih orientasi kebaktiannya terhadap Kompeni. Para pangeran Cirebon, yang pasca hancurnya Mataram dan Banten, belum mendapatkan kekuatan yang bisa melindungi daerah mereka, akhirnya turut bergabung pula dengan VOC. Melalui serangkaian perjanjian dan kontrak, Kompeni dapat menanamkan pengaruhnya di Cirebon. Kesepakatan yang dibuat di antara kedua belah pihak, tidak selalu berkisar tentang superioritas politik Batavia atas Cirebon ataupun kebijakan ekonomi yang ditetapkan pusat untuk daerah, namun juga memuat pelbagai ketentuan lain yang ternyata menggambarkan kondisi sosial yang nyata terjadi di tengah masyarakat Cirebon. Pada tahun 1680an, kondisi Cirebon ternyata seperti api dalam sekam. Walaupun tampak baik-baik saja di permukaan, ternyata di internal kesultanan Ratu Katiga Sanak rawan terlibat konflik dan perpecahan. Pemerintahan Agung VOC yang memiliki agenda ekonomi terhadap wilayah Cirebon, tidak menginginkan kepentingannya itu terganggu. Oleh sebab itu, demi menjaga rust en orde (keamanan dan ketertiban) daerah dan tidak mengganggu kegiatan ekonominya disana, Kompeni mengambil kebijakan yang tampak aneh bagi masyarakat kita saat ini, yaitu mendamaikan konflik yang kerap terjadi di antara para penguasa Cirebon yang terdiri dari Pangeran Martawijaya (Sultan Sepuh I), Pangeran Kartawijaya (Sultan Anom I), dan Pangeran Tohpati atau Pangeran Wangsakerta (Panembahan Cirebon). Usaha Kompeni itu dengan jelas tercatat dalam rangkaian pasal perjanjian yang disepakati oleh para petinggi Kesultanan Cirebon dan Pemerintahan Agung VOC pada 4 Desember 1685. Dalam studi ini, rumusan masalah yang diketengahkan oleh penulis adalah penyajian Surat Janji dan Mufakat 4 Desember 1685 yang beraksara Pegon dan berbahasa Jawa Cirebon. Menghadirkan teks perjanjian ini adalah suatu hal yang penting bagi kajian sejarah Cirebon selanjutnya, karena di samping berusaha menyampaikan kajian arsip yang selama ini dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat Cirebon yang sangat akrab dengan tradisi babad, juga Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
78 Tendi memperlihatkan sisi lain sejarah Cirebon yang ternyata mengandung kisah kelompok bangsawan yang tidak selalu ideal dan selaras dengan pengetahuan masyarakat umum selama ini. Dengan landasan rumusan tersebut, studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan Surat Janji dan Mufakat 4 Desember 1685 dan mengungkap peran VOC dalam memelihara hubungan di antara ketiga pangeran yang merupakan penguasa Cirebon. Untuk mendeskripsikan perjanjian itu, identitas naskah dan latar historis yang mendorong terjadinya kesepakatan akan dijelaskan. Sementara itu, upaya penelaahan peran Kompeni, akan diungkapkan dengan melihat keseluruhan poin perjanjian serta mengambil nilai-nilai resolusi konflik yang terkandung di dalamnya. Meskipun kajian ini memiliki dasar manuskrip regulasi yang memuat poin-poin kesepakatan di antara kedua belah pihak di masa lalu yang diabadikan dalam bentuk tulisan dalam lembaran kertas kuno, metode yang akan digunakan bukanlah metode filologi, melainkan metode sejarah. Prosedur untuk mencapai tujuan tertentu ini terdiri dari beberapa tahapan, yang di antaranya adalah: heuristik (proses pengumpulan data), kritik (proses memverifikasi data yang dihimpun), interpretasi (proses penafsiran dan sintesis atas data yang tervalidasi), dan historiografi (proses perangkaian data untuk disusun menjadi suatu narasi atau penulisan sejarah).12 Meski demikian, kajian ini tetap akan dibarengi dengan pendekatan filologi terhadap data yang menjadi sumber sejarah berupa Perjanjian 4 Desember 1685. Dalam hal ini, teks yang terdapat di dalam manuskrip perjanjian tersebut akan disajikan dan diterjemahkan dari bahasa aslinya. DESKRIPSI NASKAH Surat Janji dan Mufakat 4 Desember 1685 adalah perjanjian yang disepakati oleh Tiga Raja Bersaudara Cirebon (Sultan Sepuh I, Sultan Anom I, dan Panembahan Cirebon I) dengan Pemerintahan Agung VOC (François Tack13, yang mewakili Gubernur Jenderal Joannes 12 Garraghan, 1957: 103-421; bandingkan dengan, Gottschalk, 1975: 18-19. 13 François Tack lahir di Den Haag pada 1649 dan meninggal di Ka rta s ura pa da 8 Februari 1686. Tokoh penting VOC dalam Perang Banten, keamanan Cirebon, da n perundingan dengan Kartasura ini, memiliki makam di Jakarta. Lilie Suratminto, Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
79 Tendi Camphuys dan Dewan Hindia [Raad van Indie] VOC Batavia). Dokumen kesepakatan ini diambil dari arsip perjanjian yang dimiliki oleh Kompeni yang sempat dipelajari oleh Jan Laurens Andries Brandes pada sekitar Abad XIX. Seharusnya terdapat salinan asli surat ini di Kesultanan Cirebon, namun hingga saat ini kami belum menemukannya. Informasi jumlah naskah itu didapatkan dari kata - kata yang seolah menjadi petunjuk pada akhir perjanj ian yang menyatakan bahwa dokumen kesepakatan ini dibuat dalam 4 rangkap dengan isi yang sama, dimana 1 buah dokumen disimpan oleh VOC, 1 dokumen di tangan Sultan Sepuh I, 1 dokumen dibawa oleh Sultan Anom I, dan 1 buah dokumen terakhir disimpan oleh Pangeran Tohpati atau Pangeran Wangsakerta (Panembahan Cirebon I). "Surat sakawan, puniki tugal unine, kang satugal Kumpeni kang anyĕkĕl, kang satugal Sultan sĕpuh kang nyĕkĕl, kang satugal Ratu anom kang agadu, kang satugal pangeran Topati, kang gadu," begitu termaktub dalam perjanjian 1685 tersebut. Meski Brandes berhasil mengalihaksarakannya ke dalam Aksara Latin dari Aksara Pegon, namun tidak jelas dimana sekarang manuskrip asli yang dimiliki oleh Kompeni itu disimpan. Sebab, penelusuran yang dilakukan menemui jalan buntu, akibat tidak adanya jejak tertulis tentang keberadaan naskah otentik tersebut. Dalam artikel Eenige officieele stukken met betrekking tot Tjerbon, Brandes sendiri tidak memberikan petunjuk yang jelas tentang tempat dan itu, sehingga sekarang kita hanya dapat bentuk fisik naskah menganggapnya sebagai naskah yang hilang atau belum ditemukan kembali. Walaupun begitu, naskah ini tampaknya ditemukan oleh Brandes di tumpukan arsip yang ada di Batavia, karena ia merupakan seorang arsiparis dan akademisi yang lama melakukan penelitian di Hindia Belanda. Dengan demikian, upaya dan penelusuran lebih lanjut di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mesti dilakukan agar dapat menemukan manuskrip asli perjanjian ini. Sebenarnya, telah dilakukan upaya serius oleh para arsiparis negara untuk mengelola naskah-naskah tua seperti perjanjian Cirebon Makna Sosio-Historis Batu Nisan VOC di Batavia, (Jakarta: Wedatama Widya Sa stra , 2008), hal.120 dan 199. Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
80 Tendi dengan VOC tersebut, namun perjalanan panjang sejarah yang disertai dengan kondisi tempat penyimpanan arsip yang tidak selalu stabil membuat lembaran arsip yang ada tidak seluruhnya dapat diurus dengan baik.14 Pengelolaan lembaran kertas tua Batavia yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir, baru terjadi saat Pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu lembaga kearsipan dengan nama Arsip Negara di Batavia atau "Landsarchijf te Batavia" pada 1892 dengan pimpinan seorang arsiparis yang bernama J.A.van der Chijs.15 Di masa ini, para arsiparis menyusun katalog dengan sangat giat, dan berhasil membuat daftar inventaris arsip yang lebih rapi. Untuk kelompok arsip yang berisi tentang sejumlah arsip penting yang berkaitan dengan Cirebon dituliskan sebagai "Inventaris Arsip Cirebon", dengan kode arsip K.7. dalam nomor arsip 37 dan 38, terdapat sejumlah perjanjian antara Cirebon dengan VOC, seperti Origineel contract tusschen de Cheribonsche Princen onderling gesloten, 18 Jan. 1752 (K.7, No. 37.2), Contracten met de Sulthans van Cheribon. 1819 (K.7, No. 37.3), Contracten Met Sultan Anom, 1 Nov. 1799 (K.7, No. 38.2), Contracten Met drie Cheribonsche Princen, 7 Jan. 1681, Origineel en duplicaat (K.7, No. 38.3 dan 38.4), Verdrag tusschen de Cheribonsche Princen. 4 Aug. 1699 (K.7, No. 38.5), dan lain sebagainya. Sayangnya, tidak ada keterangan "Perjanjian 4 Desember 1685" disana. Nama Surat Janji dan Mufakat 4 Desember 1685 diambil dari rangkaian kata yang terdapat pada bagian awal teks perjanjian, yaitu: "punika surat jangjih sarta mufakat...." Sementara kata 4 Desember 1685 tersebut. Sebetulnya, adalah waktu dilakukannya kesepakatan 14 Sebagai informasi, pengelolaan arsip pada zaman VOC dilakukan oleh suatu komisi tertentu yang dipilih oleh Hoge Regering. Pada 29 Juli 1641, J. Ma ets uycker adalah orang yang ditunjuk untuk bertanggungjawab atas pemeriksaan kertas - kertas tua milik Kompeni. Selanjutnya, perawatan arsip-arsip yang ada di Ba tavia itu menjadi tanggung jawab juru tulis kepala Generale Secretarie (Sekretaris Um um). Beban kerja dengan jumlah para pengurus arsip saat itu tidak sebanding dan karenanya banyak arsip yang terbengkalai. G. Louisa Balk, Frans van Dijk, Diederick J. Kortlang, Arsip-Arsip Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan Lembaga-Lembaga Pemerintahan Kota Batavia (Jakarta), (Leiden dan Boston: BRILL, 2007), hal. 150. 15 Mona Lohanda, Sumber Sejarah dan Penelitian Sejarah, (Jakarta: Pus at Pen elitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian, Universitas Indonesia, 1998), hal. 5. Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
81 Tendi Brandes menuliskan perjanjian ini dalam kajiannya dengan nama "Contract (Tak) van 4 Dec. 1865", dimana kata "Tak" disana diambil dari nama pejabat VOC yang membuat komitmen, yakni François Tack. Sementara itu, tanggal yang dicantumkan adalah waktu dimana perjanjian itu dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Penggantian nama yang dilakukan penulis adalah upaya untuk "mendekatkan" teks ini dengan masyarakat Cirebon karena kata janji dan mufakat lebih kental nuansa lokalitasnya. Di samping itu, nama Tak juga tidak dicantumkan di dalam penyebutan perjanjian ini, karena perjanjian 4 Desember 1685 bukanlah suatu putusan sepihak Kompeni, melainkan kesepakatan yang didasari oleh konsep dan persetujuan bersama di antara Kesultanan Cirebon dan Perusahaan Dagang VOC. Dengan 2 (dua) pertimbangan tersebut, perubahan nama atau istilah untuk menyebut kesepakatan itu menjadi Surat Janji dan Mufakat 4 Desember 1685 dilakukan di dalam artikel ini. Karakter kertas yang terdapat di ANRI tidak selalu sama karena masing-masing zaman memiliki teknologi pembuatan kertasnya sendiri-sendiri. Tidak hanya bahan kertas yang berbeda, namun juga termasuk tinta yang dituliskan di atasnya. Biasanya, kegiatan pelaporan dan korespondensi yang dilakukan oleh VOC ditulis dengan tinta yang kandungan besinya cukup tinggi karena terbuat dari sejenis buah majakene (galnoot). Tinta jenis ini kadang menggerogoti kertas (inktvraat) sehingga membuat tulisannya tidak tampak jelas karena memudar.16 Terkait dengan hal ini, kertas arsip yang telah berusia ratusan tahun membuat warnanya mengalami perubahan karena terdapat reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalamnya, seperti halnya oksidasi kertas dan korosi tinta. Dalam hal ini, oksidasi adalah proses kimiawi dimana oksigen dari udara memberi pengaruh terhadap jumlah gugusan karbonil dan karboksil yang kemudian diikuti dengan berubahnya warna kertas yang memudar dari warna aslinya. Sedangkan untuk korosi tinta, merupakan proses melebarnya tinta dari garis huruf dan tulisan 16 G. Louisa Balk, Frans van Dijk, Diederick J. Kortlang, Arsip-Arsip Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan Lembaga-Lembaga Pemerintahan Kota Batavia (Jakarta), (Leiden dan Boston: BRILL, 2007), hal. 176. Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
82 Tendi aslinya. Proses perubahan tinta tersebut terkadang tidak hanya melebar ke sisi samping garis tulisannya saja, namun bahkan hingga menembus kertas yang menjadi alas arsip.17 Untuk bahan dan ukuran kertas yang menjadi alas naskah Surat Janji dan Mufakat 4 Desember 1685 belum diketahui dengan jelas, namun tampaknya terbuat dari bahan kertas yang umum digunakan dengan ukuran kertas yang juga tidak jauh berbeda dengan ukuran kertas yang jamak pada saat itu. Sebagian besar kertas yang dipakai oleh Kompeni adalah kertas yang dibawa oleh para pegawainya dari Eropa. Aksara asli yang dipakai untuk menulis Surat Janji dan Mufakat 4 Desember 1685 adalah Aksara Jawa. Hal ini dilihat dari hasil kerja J.L.A. Brandes yang mencatatnya dalam salah satu tulisannya tentang arsip-arsip penting terkait Cirebon. Dalam artikel itu dengan jelas Brandes menulis setiap pasal perjanjian ke dalam Aksara Latin dengan landasan arsip yang ditulis dalam Aksara Jawa. Untuk bahasa yang dipakai di dalam perjanjian, adalah Bahasa Jawa. Bahasa ini tidak sama dengan Bahasa Jawa Cirebon yang saat ini telah dianggap sebagai bahasa yang khas dari Cirebon, namun memiliki tingkat kemiripan dengan Bahasa Jawa yang dipakai di Mataram dan daerah- daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur lainnya. Tampaknya, ini adalah Bahasa Jawa halus yang ketika itu menjadi lingua franca karena digunakan di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Berhubungan dengan bahasa yang ada di dalam naskah perjanjian ini, perlu dikomparasikan pula dengan naskah perjanjian VOC dengan Mataram yang ditulis dalam Bahasa Jawa, karena banyak kata dan istilah dalam perjanjian yang memiliki arti dan makna yang sama. LATAR BELAKANG HISTORIS SURAT JANJI & MUFAKAT 4 DESEMBER 1685 Pembuatan Surat Janji dan Mufakat 4 Desember 1685 tidak terjadi secara kebetulan dan tiba-tiba begitu saja, namun didasari oleh pelbagai peristiwa yang menjadi landasan atau latar belakang terjadinya kesepakatan tersebut. Berkaca pada isi perjanjian, maka 17 Sari Hasanah, "Karakteristik Kertas Arsip Hoge Regering Ta hun 1 7 00 - 1 8 1 1 ", Jurnal Selulosa, Vol. 1 (2), Desember 2011, hal. 56. Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
83 Tendi kita akan menemukan bahwa pasal-pasal yang ada di dalamnya dilatar belakangi oleh sejumlah pertimbangan atas kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar masyarakat Cirebon. Untuk pelbagai perkara itu, karena memuat keseluruhan aspek kehidupan masyarakat Cirebon, maka tidak hanya memuat satu bidang kehidupan semata namun juga beberapa bidang sekaligus. Beberapa bidang yang dimaksud di dalam perjanjian Cirebon dengan VOC ini adalah bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Dua pasal pertama, berbicara tentang kehidupan sosial Ratu Katiga Sanak (Tiga Raja Bersaudara Cirebon), yang terdiri dari Sultan Sepuh I, Sultan Anom I, dan Panembahan Cirebon (Pangeran Tohpati). Pada pasal pertama, perjanjian ini menuntut agar ketiganya untuk dapat hidup bersama secara berdampingan dan tidak berselisih satu sama lain. Adapun perselisihan yang terjadi di antara Tiga Raja Bersaudara ini, disebabkan oleh sejumlah alasan yang pangkalnya adalah keinginan untuk berkuasa sebagai satu-satunya pemimpin di Cirebon sebagaimana kekuasaan para pendahulu Cirebon sebelumnya. Sedangkan dalam pasal kedua, yang sangat ditekankan adalah sikap hormat kepada saudara yang lebih tua. Dalam hal ini, Sultan Anom I dan Panembahan Cirebon diharuskan menghormati Sultan Sepuh I sebagai saudara tertua mereka. Status keluarga ketiganya juga memengaruhi derajat kedudukan di antara ketiganya, sehingga Sultan Sepuh menempati posisi paling atas, kemudian diikuti Sultan Anom pada posisi kedua, dan yang terakhir adalah Panembahan Cirebon pada posisi ketiga. Urutan kedudukan tersebut berlaku pula terhadap para putra mahkota dari masing-masing kraton.18 Secara politis, keselarasan di antara masing-masing penguasa yang dituliskan dalam dua pasal pertama, akan memengaruhi kondisi pasal ketiga yang bunyinya adalah ketetapan untuk memerintah Cirebon secara bersama-sama. Dengan demikian, baik Sultan Sepuh I, tidak dapat I, ataupun Panembahan Cirebon, Sultan Anom 18 Edi Suhardi Ekadjati, Sejarah Perkembangan Pemerintahan Provinsi Daerah Ting kat I Jawa Barat, (Bandung: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1991), h a l. 81-82. Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
84 Tendi memaksakan kehendaknya masing-masing untuk memerintah tanpa didahului oleh ketetapan bersama di antara ketiganya. Meskipun para pangeran Cirebon itu memegang pemerintahan, pada praktiknya VOC tetap banyak mereguk keuntungan karena secara hierarkis berada di atas mereka. Dalam kondisi ini, kedudukan Ratu Katiga Sanak tidak lebih dari sekedar penghubung di antara Kompeni di satu sisi dengan masyarakat pedesaan di pedalaman di sisi lainnya. 19 Dalam bidang militer, kekuatan Cirebon jauh berada di bawah Kompeni. Hal itu dapat dilihat dari tidak berdayanya para penguasa Cirebon saat menghadapi para penyamun kidul sehingga meminta bantuan militer kepada VOC. Untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, pasal ini menyatakan bahwa Alun-Alun Kraton keempat perjanjian Kasepuhan mesti dibuka pada Hari Sabtu untuk kegiatan jual beli hasil bumi dan barang-barang lainnya. Di samping sebagai pasar, area itu dijadikan pula sebagai tempat berkumpulnya para petinggi yang terdiri dari mantri masing-masing kraton. Untuk membicarakan pelbagai macam persoalan hukum, dan pasal seperti dalam perjanjian ini, maka para mantri ini mesti membicarakannya dengan Komisaris François Tack yang saat itu menduduki jabatan penting di dalam perusahaan VOC namun sedang berada di luar kota. Namun sayangnya, Tack tidak pernah kembali lagi ke Cirebon karena pada 8 Februari 1686 ia mati dibunuh di dalam pertempuran sengit antara pasukan Kompeni dengan pasukan Bali yang terjadi di Kraton Kartasura.20 Pasal kelima, keenam, dan ketujuh dalam perjanjian ini terpenting berbicara pembahasan tentang kedudukan Syahbandar. Dengan pertimbangan citra keutuhan Cirebon di mata asing, hanya ada satu Syahbandar di Cirebon. Tokoh yang ditunjuk adalah seorang Tionghoa peranakan tentang persoalan ekonomi dengan titik 19 Sharon Siddique, Relics of the Past? A Sociological Study of the Sultanates of Ci rebon, West Java, Disertasi tidak diterbitkan pada Fakultas Universitas Bieleveld, 1977), hal. 49. 20 Theodore Gauthier Thomas Pigeaud, Negara Islam di Jawa 1500-1700: Delapan Buku dan Artikel Belanda oleh Dr. H.J. de Graaf, (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1 9 76), hal. 98. Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
85 Tendi dari Kraton Kasepuhan bernama Tumenggung Raksanegara. Pada umumnya pada setiap pelabuhan, terdapat dua syahbandar, yang terdiri dari seorang syahbandar pribumi dengan tugas mengurusi orang Jawa dan seorang syahbandar Tionghoa yang tugasnya adalah mengurusi orang Tionghoa.21 Namun dalam konteks Cirebon, Raksanegara yang seorang Tionghoa peranakan telah dianggap oleh penguasa sebagai bagian dari kelompok pribumi karena telah beralih kepercayaan menjadi muslim dan memakai nama khas masyarakat setempat. Untuk urusan orang Tionghoa Cirebon, dibebankan kepada seorang Tionghoa yang biasanya diberi pangkat sebagai Kapten Cina. Di samping mengelola pelabuhan dan hubungan dengan pihak asing, Syahbandar juga mengurusi pendapatan pajak dan pembagiannya untuk Kraton Kasepuhan. Dalam hal ini, Sultan Sepuh I mendapat ½ dari hasil kegiatan ekonomi yang dikelola Syahbandar. Sementara itu, untuk Sultan Anom I dan Panembahan Cirebon, penghasilannya didapatkan dari kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Kapiten Cina Cirebon. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hoadley, diketahui bahwa pada tahun-tahun itu Kapiten Cina Cirebon adalah Sara Pada. Tokoh Tionghoa tersebut kemudian meninggal pada tahun 1688.22 Enam pasal pada bagian terakhir dari Surat Janji dan Mufakat 4 Desember 1685 membahas tentang persoalan hukum yang berlaku di tengah masyarakat Cirebon. Beberapa hal yang dituliskan dengan jelas dalam perjanjian tersebut adalah ketetapan tentang wilayah yurisdiksi atau wilayah dengan wewenang dan ketetapan tertentu untuk pemberlakuan suatu hukum, jumlah petugas hukum dari masing-masing kraton dalam dewan pengadilan, waktu pelaksanaan sidang, tempat diadakannya pengadilan atau sidang hukum, solusi saat terjadinya kebuntuan dalam menentuan keputusan sidang, dan prosedur bagaimana solusi terakhir itu didapatkan dengan tetap 21 Daradjadi, Perang Sepanjang 1740-1743: Tionghoa-Jawa Lawan VOC, (Jakarta: Pelangi Nusantara, 2008), hal. 37. 22 Working Paper, Volume 1-26, University of Stockholm, Center for Pacific Asia Studies, 1986, hal. 22. Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
86 Tendi melibatkan Ratu Katiga Sanak (Sultan Sepuh I, Sultan Anom I, dan Panembahan Cirebon) di dalam prosesnya. Latar historis pembuatan enam pasal yang berisi tentang bidang hukum tersebut berkaitan dengan konflik di antara ketiga pangeran yang menjadi penguasa dan kejelasan penindakan atas pelbagai macam pelanggaran aturan umum yang berlaku di tengah masyarakat. Sebagaimana disinggung sebelumnya, bahwa konflik di internal Kesultanan Cirebon yang pada pucuk pimpinannya terdapat Sultan Sepuh I, dan Panembahan Cirebon berhubungan dengan klaim hak kekuasaan atas wilayah itu. Dengan pelbagai pertimbangan apabila hal itu tidak dibatasi, maka masing- masing pihak akan selalu merasa bahwa dirinya adalah yang paling berkuasa dan bisa melakukan apapun tanpa memedulikan resiko perang saudara. Oleh sebab itu, pembatasan wewenang dalam bentuk yurisdiksi hukum perlu diberlakukan. Sementara itu, agar masing- masing kraton dapat menerima keputusan hukum yang diberlakukan, maka ketiganya dibuatkan satu badan yang mengurusi sepenuhnya persoalan hukum independen karena petugasnya tetap diambil dari masing-masing kraton dengan dasar pertimbangan tertentu, namun setidaknya memperlihatkan adanya usaha sejumlah pihak untuk meminimalisir konflik yang rentan terjadi di Kesultanan Cirebon. I, Sultan Anom tersebut. Lembaga itu tidak TEKS DAN TERJEMAHAN SURAT JANJI DAN MUFAKAT 4 DESEMBER 1685 Teks perjanjian yang disajikan disini adalah teks yang sebetulnya telah dialih-aksarakan oleh Jan Laurens Andries Brandes dalam Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, vol. 37, yang diterbitkan pada tahun 1894. Namun demikian, ejaan alih aksara itu masih berupa ejaan masa kolonial yang memiliki perbedaan dengan ejaan yang kita anut pada masa sekarang. Adapun teks Surat Janji dan Mufakat 4 Desember 1685 yang ejaannya disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) tahun 2015, adalah sebagai berikut : Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
87 Tendi "Punika surat jangjih sarta mufakat, ratu katiga sanak, karihin Sultan sépuh kapingkali Ratu anom kapingtiga pangeran Topati, amutusakĕn sarta anyatakakĕn saking aran tuwan Gurnadur Jedral Joanis Kampus sarta raden pan Indiyah ingkang amariksah sarta angraksa nagari Carĕbon kalayan budi akale, ingkang kocap tuwan Gurnadur Jedral, kalayan sadaya raden pan Indiya, adarbe putusan, Kumisaris Fransois Tak. Prakara ingkang tinuturakĕn: 1 2 3 4 5 Ingkang karihin saprakara ratu katiga sanak kang sampun kocap, ayun patut, urip ing asasanak, dipun mupakat, sarĕng-sareng ing asasanak, karana patut sampun dados cawĕnga ing nagara puniki, titi. Kali prakawis karana puniku Ratu anom, kalayan pangeran Topati, sanake ingkang tuwa, Sultan sĕpuh igi puniku putra panémbahan Girilaya ingkang sĕpuh, prayoga asung ormat uga. Tigang prakawis Sultan amangsuli ormat saprayogane kang patut ing sanake anom kali, Ratu anom, pangeran Topati, karana sanake sarĕng-sarĕng rencang karo amaretahi nagari Carĕbon, titi. Kawan prakawis boya kĕni adodolan saptu ing alun-alun ing yunan karaton amung Sultan sĕpuh, ing ĕgon iku mantri katiga sanak, akumpul ing ĕgon iku, sinaosakén paluguane Ratu kali karihin, Ratu anom kalayan pangeran Topati, angatos tuwan Prasois Tak, sabangsule saking Mataram tĕka ing nagara Carĕbon, pinali tiga, mangka patutah kalayan, sukane ratu katiga sanak, akardi prakara ingkang anyar, utawi prakara liyan, titi. Gangsal prakawis supaya aja katingal nagari Carĕbon pinalih tiga mangka patut sakehe orana liyan mung sabandar saking aran ratu katiga, ingkang anglarapakĕn salwir ingkang iku, dados Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
88 Tendi 6 7 8 9 10 11 . nulunge tĕka saking nagari adatĕngakĕn, amicarakakĕn, angaturakĕn, ratu katiga sanak, titi. iku, Ing nĕm prakara ginaduhakĕn, ratu katiga sanak kang kocap tumĕnggung Raksanagara, pracaya kadi wong kang bĕnĕr sarta patut, lunggu sabandar, titi. Kang pitung prakara, ora kena, tumĕnggung Raksanagara, saking cuke, beya bandar lĕwih kaya mangko karana tumĕnggung iku mupu babagen, iku Sultan sĕpuh, kang kaya ana mangko wontĕn, dening kapitan Cina, amupu babagen, ratu anom kalayan babagen pangeran Topati, babagen, beya cuke, tĕtĕp kados makin, satĕka Kumpeni bali amutusakĕn, karana tiningalan, make puniki ratu katiga sanak weten ing dalem santosa, titi. Kawolung prakara, supaya aja papadon, kalayan pitĕna ing prakara sawiji-wiji, ayun agawe pareta sewang-sewangan, dipun patut, ratu boya kĕna dewek, angukumakĕn, kalayan tani karana iku patut, agawe wicara, maring mantri katiga sanak, titi. Kasangang prakara, ing kale kang lungguh ing dalem bicara iku wong pipitu, saking Sultan sĕpu titigah saking Ratu anom kakali, saking pangeran Topati kakalih, titi. Sapulu pingkalih prakara wicara sajumangat, amicarakakĕn, ing dina Rĕbo sapisan dina Angad sapisan, ing ayun-ayunan masigit agung iku la ĕnggoning kuna-kuna, amicarakakĕn, sakatahing prakawis, titi. Kasawĕlas prakara, ĕgon iku amicarakakĕn sarta amĕgat pamicara pradata sahrat Cirĕbon ora kĕna mperekal (?) maning, titi. Rolas prakara yen wontĕn sadalĕming wicara iku prakara ingkang awrat, ora kĕnapinĕgat liyan . . sabadar lunggu sanak, katiga iku, 12 Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
89 Tendi 13 maka matur sewang-sewangan, ing gustine mantri pipitu, iku kang matur ing gustine, titi. Tigawĕlas prakara, ing prakawis puniku, mangka Sultan sĕpu angaturi kang rayih karo Ratu anom, kalayan pangeran Topati, maka katuran kang rayi karo ing dalĕme sanake sĕpu kali saking prakara iku, kang ora kĕna pinĕgat, dening mantri pipitu iku kalayan malih saliring kal, kang awrat kadi adangdani abarĕsihi kali, utawi lulurung, ayun mupakat, sarta amĕgat katiga sanak, titi. Wontĕn dening salwir prakara ing surat puniki, manira Sultan sĕpuh, Ratu anom, pangeran Topati ajangji anurut, sarta anĕtĕpakĕn lan mali rayat-manira sewang-sewangan, ayun la anurut pareta iku sarta anarima angestokakĕn mangka iku la dados satosa, kalayan mupakat ratu katiga sanak utawi rayat Cirĕbon karana prakara kang kaucapakĕn iku, maka manira ing arĕpan patusan, Pransois Tak angĕcapi sadalĕming surat puniki, surat sakawan, puniki tugal unine, kang satugal Kumpeni kang anyĕkĕl, kang satugal Sultan sĕpuh kang nyĕkĕl, kang satugal Ratu anom kang agadu, kang satugal pangeran Topati, kang gadu. Kala pinĕgat sadalĕm karaton Sultan Sĕpuh, patang dina wulane Desebĕr, taun sewu nĕm atus wolung pulu lilima, titi." Terjemahan Teks Surat Janji dan Mufakat 4 Desember 1685 yang berbahasa Jawa Cirebon ini merupakan bahasa yang umum digunakan oleh para penguasa Jawa dalam kegiatan diplomatik mereka. Untuk perjanjian itu, terjemahannya adalah sebagai berikut: serta mufakat (permufakatan), Ratu Katiga Sanak (Tiga Raja Bersaudara), yang pertama adalah Sultan Sĕpuh yang kedua Ratu Anom dan serta adalah Pangeran Tohpati, memutuskan ketiga menyatakan bahwa yang bernama Tuan Gubernur Jenderal Joannes Camphuys serta Dewan Hindia yang menyelami serta "Inilah surat janji (perjanjian) Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
90 Tendi memelihara negeri Cirebon dengan budi akalnya. Dinyatakan bahwa Tuan Gubernur Jenderal, serta semua Dewan Hindia (Raad van Indie), memiliki putusan, yang diwakili oleh Komisaris François Tack. Pasal dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut: 1 2 3 4 Yang pertama, Raja Tiga Bersaudara (Ratu Katiga Sanak) sama-sama harus berjanji, mesti hidup bersama, dengan saling bermufakat (di antara) masing-masing saudara, sebab (perselisihan) telah menjadi biang kebimbangan di negara (Cirebon) ini. Yang kedua, mengingat Ratu Anom dan Pangeran Tohpati, saudaranya yang tertua yakni Sultan Sepuh yang merupakan putra Panembahan Girilaya yang tertua, maka atau patut menghaturkan hormat (kepada Sultan Sepuh) juga. Pasal yang ketiga, Sultan yang paling tua bersama dengan dua saudara mudanya, yaitu Ratu Anom dan Pangeran Tohpati, (hubungan) persaudaraan itu, menjadikan mereka harus bersama-sama dalam memerintah Negeri Cirebon. Pasal yang keempat, diperbolehkan untuk berjualan pada hari sabtu di alun-alun depan Kraton Sultan Sepuh. Di tempat itu, mantri dari Ketiga Raja Bersaudara berkumpul. Meskipun kedudukan Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Pangeran Tohpati penting, namun mesti menunggu Tuan François Tack pulang dari Mataram dan datang ke negara Cirebon (jika mereka akan memutuskan sesuatu). telah lengkap semua maka bisa dilakukan pembahasan bersama Tiga Raja Bersaudara, baik untuk membuat pasal yang baru, ataupun pasal yang lain. Pasal yang kelima, supaya negeri Cirebon tidak terlihat terbagi ke dalam tiga kekuasaan oleh pihak atau bangsa lain, maka sebaiknya ketiga pangeran keduanya layak berdasarkan Jika 5 Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
91 Tendi 6 7 8 hanya memiliki satu Syahbandar, yang mengemban tugas untuk menyambut pihak yang datang dari negeri lain ... membantu mendatangkan, membicarakan, (dan) menghaturkan (para tamu atau pedagang asing), untuk Ketiga Raja Bersaudara. Pasal yang keenam, kedudukan Syahbandar dianugerahkan oleh Ketiga Raja Bersaudara berdasarkan Tumenggung Raksanagara, yang dipercaya sebagai orang yang baik serta pantas, dan cocok untuk menduduki jabatan sebagai seorang Syahbandar. Pasal yang ketujuh, tidak diperkenankan bagi Tumenggung Raksanagara (mengambil keuntungan) dari (pajak) cuke, dan bea pelabuhan (sehingga ia menjadi) itu (tugasnya hanya) mengumpulkan pembagian, yaitu kepada Sultan Sepuh, yang banyaknya setengah pendapatan yang didapatkan. Dari Kapiten Cina, dikumpulkan bagian untuk Sultan Anom dengan bagian Pangeran Tohpati. Pengelolaan lebih lanjut tentang pajak bea cukai ini menjadi (urusan) yang diputuskan oleh Kompeni karena dengan cara seperti ini, maka Tiga Raja Bersaudara dapat hidup damai sentausa. Pasal yang kedelapan, terjadi perselisihan, terkait setiap pasal (atau perkara lain) yang ada, maka dibuat instruksi atau ketetapan hukum yang pantas bagi setiap pangeran dari Ketiga Raja Bersaudara untuk lingkungan hukum istana dan rakyat masing-masing pangeran. Dalam menjalankan hukum dan (pengelolaan) petani, para pangeran harus berunding dengan para mantri dari Ketiga Raja. Yang kesembilan, bahwa yang duduk mengelola dewan humas (hukum) itu adalah orang tujuh (Jaksa sabdanya kepada lebih kaya karena tumenggung supaya tidak 9 Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
92 Tendi Pepitu)23, yang terdiri dari (orang) Sultan Sepuh (yang berjumlah) tiga orang, dari (orang) Sultan Anom (yang jumlahnya) dua orang, dan dari (orang) Pangeran Tohpati (yang juga berjumlah) dua orang. 10 Yang kesepuluh, sidang atau pembicaraan dewan itu, dibicarakan dua kali pada jumat, sedangkan pada hari Rabu dan Ahad (hanya) dibicarakan sekali. (Tempatnya) di alun-alun Mesjid Agung yang dipakai sebagai tempat pertemuan sejak masa lalu untuk membicarakan pelbagai macam keperluan. 11 Perkara yang kesebelas, tempat untuk pengadilan serta memutuskan hukum perdata dan syariat Cirebon tidak boleh berpindah lagi. 12 Pasal yang kedua belas, jika ada kasus yang tidak juga dapat diputuskan secara bulat, maka dikembalikan kepada masing-masing gusti dari mantri pepitu (Jaksa Pepitu), yaitu mantri yang telah ditentukan oleh gusti-nya. 13 Pasal yang ketiga belas, tentang persoalan (kebuntuan putusan perkara) itu maka Sultan Sepuh juga Pangeran bertemu dengan Sultan Anom, Tohpati, baik yang muda ataupun yang tua akan mendiskusikan tidak dapat diputuskan oleh para mantri (Jaksa) pepitu itu, serta menangani semuanya dengan serius sehingga dapat ditemukan solusi yang disepakati dan diputuskan oleh Ketiga Raja (Ratu Katiga Sanak). persoalan yang Jika ada (perkara penting lain) di luar pasal dalam surat ini, maka Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Pangeran Tohpati berjanji untuk menuruti (Kompeni) serta akan menetapkan 23 Tentang Jaksa Pepitu, lihat lebih lanjut, Tendi, Djoko Marihandono, dan Abdurakhman, "Between the Influence of Customary, Dutch, and Islamic Law: Jaksa Pepitu and Their Place in Cirebon Sultanate History", Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 57 (1), 2019, hal. 117-142. Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
93 Tendi (putusan lanjutan) demi rakyatnya masing-masing. Karena jika menuruti serta menerima perintah tersebut, maka para Raja Cirebon akan menjadi sentosa. Kesepakatan Ketiga Raja Bersaudara atau rakyat Cirebon terhadap pasal yang ditulis itu, akan didahului oleh putusan François Tack sebagaimana yang ada di dalam surat ini. Surat ini dibuat rangkap empat dengan bunyi yang tunggal (atau sama), surat yang satu dipegang oleh Kompeni, yang satu oleh Sultan Sepuh, yang satu di tangan Sultan Anom, dan satu lagi disimpan oleh Pangeran Tohpati. Demikianlah pertemuan ini dilaksanakan di Dalem Kraton Sultan Sepuh, tanggal 4 Bulan Desember, tahun 1685. Tamat. PERAN VOC DALAM MEMELIHARA KESULTANAN CIREBON PERDAMAIAN Isu yang paling menarik untuk diangkat dari Surat Janji dan Mufakat 4 Desember 1685 adalah peran Vereenigde Oost Indies Compagnie (VOC) untuk turut serta memelihara suasana damai di Cirebon. Dalam hal ini, Cirebon pasca meninggalnya Pangeran Rasmi (Panembahan Adiningkusuma Cirebon) pada 1662 dan dimakamkan di Girilaya, Mataram24, tampak rapuh karena rawan terjerumus dalam konflik. Tidak hanya konflik yang bersifat eksternal, seperti yang berasal dari Kesultanan Mataram, Kesultanan Banten, dan Maskapai Dagang VOC, namun juga konflik yang berasal dari dalam atau internal Kesultanan Cirebon sendiri, yang menjadi semakin marak setelah dilantiknya tiga putra Pangeran Rasmi secara bersama-sama oleh Sultan Ageng Tirtayasa sebagai penguasa Cirebon. 25 Posisi Kompeni sebagai pihak yang turut menjaga kedamaian tampak seperti paradoks kebijakan, sebab kehadiran Cirebon tanah Jawa acapkali Maskapai Dagang asal Belanda digambarkan sangat merugikan bangsa-bangsa di Kepulauan itu di 24 Dadan Wildan, Sunan Gunung Jati Antara Fiksi dan Fakta: Pembumian Islam d engan Pendekatan Struktural dan Kultural, (Bandung: Humaniora, 2003), hal. 38. 25 Uka Tjandrasasmita, Arkeologi Islam Nusantara, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), hal. 194. Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
94 Tendi Nusantara meski jika berkaca pada peran di atas tampak memiliki citra yang sebaliknya, yaitu menguntungkan kondisi kehidupan bangsa-bangsa pribumi. Dikatakan merugikan karena di satu sisi mereka hanya mengupayakan keuntungan yang berlimpah dari tanah Cirebon tanpa memedulikan bagaimana margin besar itu diperoleh dari para kepala pribumi, dan dikatakan menguntungkan karena di sisi yang lain para pejabat dan pegawai VOC itu turut memiliki andil dalam menjaga keamanan dan stabilitas Kesultanan Cirebon dari pelbagai gangguan dan konflik yang kerapkali terjadi disana. Pelbagai kisah kelam di masa lalu yang menempatkan VOC sebagai pihak antagonis dalam narasi sejarah, melahirkan kesan dan citra yang sangat negatif tentang mereka. Kompeni tidak hanya dianggap sebagai pihak yang jahat, namun juga sangat merugikan masyarakat Nusantara karena sepak terjang mereka yang selalu penuh darah di banyak daerah. Dengan mendarah dagingnya citra buruk VOC ini di dalam benak penduduk Indonesia, tampaknya sulit bagi mereka untuk kembali ditampilkan dalam cerita sejarah sebagai pihak yang memiliki sisi baik sekalipun hal itu benar-benar mereka miliki. Adanya sisi positif bagi kehidupan masyarakat Nusantara a tas eksistensi Kompeni bukanlah rekaan cerita semata, namun juga didasari pelbagai bukti yang dapat diverifikasi kebenarannya sehingga validitas data yang terkandung di dalam bukti tersebut dapat diandalkan. Salah satu bukti otentik yang menunjukkan adanya peranan VOC dalam memelihara perdamaian Kesultanan Cirebon adalah Surat Janji dan Mufakat 4 Desember 1685. Naskah perjanjian ini diidentifikasi sebagai bukti asli kesepakatan dua belah pihak yang pernah disepakati dan dibubuhi tanda tangan oleh para Sulta n Pertama Cirebon dengan beberapa pejabat VOC di Kraton Kasepuhan Cirebon. Adapun peran positif Kompeni dalam sejarah Cirebon dengan berkaca pada Surat Janji dan Mufakat 4 Desember 1685 adalah sebagai berikut: 1. Mengharuskan de drie Princen gebroeders (Ketiga Raja Cirebon Bersaudara) untuk dapat selalu hidup damai berdampingan tanpa adanya perselisihan dan ketiganya Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
95 Tendi dapat memerintah Cirebon sebagaimana tertulis dalam pasal 1 dan pasal 3. secara bersama-sama, 2. Menyarankan Tiga Raja Bersaudara yang merupakan saling menghormati, penguasa Cirebon untuk bisa khususnya dari yang lebih muda kepada penguasa yang lebih tua, sebagaimana sepatutnya. Kompeni dan Mataram dianggap lebih tua ketimbang Cirebon. Ketentuan dalam bidang budaya dan sosial ini ini tercantum dalam pasal 2 dan pasal 4. 3. Memerintahkan para penguasa Cirebon untuk hanya menunjuk 1 Syahbandar yaitu Raksanegara, meskipun terdapat 3 pangeran yang menjadi pemimpin Cirebon, yaitu Sultan Sepuh I, Sultan Anom I, dan Panembahan Cirebon. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 5 dan pasal 6. 4. Melakukan pengaturan atas pembagian pendapatan Kesultanan, dengan melibatkan Tumenggung Raksanegara dan Kapiten Cina, agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di antara ketiga penguasa Cirebon. Ketetapan ini termaktub dengan jelas dalam pasal 7. 5. Mengharuskan setiap pangeran penguasa Cirebon untuk menetapkan wilayah hukum yurisdiksinya dengan jelas. Untuk mengelola persoalan hukum itu, mereka menunjuk Dewan Jaksa Pepitu yang dipilih dari para mantri terbaik yang berafiliasi dengan Ratu Katiga Sanak. Persoalan jumlah anggota Jaksa Pepitu, waktu sidang, tempat pemutusan hukum, dan prosedur penanganan sidang yang buntu, dibicarakan di dalam pasal 8 hingga pasal 13 di perjanjian ini. PENUTUP Melalui kajian ini, dapat disimpulkan bahwa Surat Janji dan Mufakat 4 Desember 1685 merupakan kesepakatan di antara Kesultanan Cirebon (Sultan Sepuh I, Sultan Anom I, dan Panembahan Cirebon I) dengan VOC (François Tack, yang mewakili Gubernur Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
96 Tendi Jenderal Joannes Camphuys dan Dewan Hindia VOC Batavia) yang terdiri atas 13 pasal. Perjanjian ini dibuat 4 rangkap dengan isi yang sama, ditulis dalam Aksara Pegon dan Bahasa Jawa. Meski demikian, yang ditemukan baru alih aksaranya saja di dalam tulisan J.L.A. Brandes yang berjudul "Eenige officieele stukken met betrekking tot Tjerbon". Kemungkinan Brandes mengakses naskah perjanjian yang dulu disimpan oleh VOC di Batavia dan menjadi koleksi "Landsarchijf te Batavia"yang sekarang bertransformasi menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia. Nama Surat Janji dan Mufakat 4 Desember 1685 diambil dari rangkaian kata yang terdapat pada bagian awal teks perjanjian, yaitu: "punika surat jangjih sarta mufakat...." dengan tambahan keterangan waktu dilakukannya kesepakatan tersebut. Untuk bahan dan ukuran kertas yang menjadi alas naskah perjanjian belum dapat diidentifikasi, namun tampaknya terbuat dari bahan kertas yang umum digunakan oleh Kompeni pada saat itu. Dari studi ini, diketahui pula bahwa Kompeni Belanda turut berperan dalam memelihara iklim perdamaian dan hubungan yang kondusif di antara pangeran-pangeran Cirebon karena hampir keseluruhan pasal yang terdapat di dalam Surat Janji dan Mufakat 4 Desember 1685 mengharuskan de drie Princen gebroeders (Ketiga Raja Bersaudara Cirebon) untuk bersatu padu tanpa pernah lagi berselisih paham dan mampu memerintah negeri secara bersama-sama sehingga masyarakat atau rakyat Cirebon dapat hidup dalam keadaan yang sejahtera. Secara garis besar, peran strategis VOC dalam memelihara kedamaian Cirebon dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Menuntut persatuan para penguasa Cirebon dalam kehidupan dan kegiatan pemerintahan tanpa adanya konflik, sebagaimana tertuang dalam pasal satu dan pasal tiga; 2) Mengharapkan sikap saling menghormati di antara para penguasa sesuai adat tradisi, sebagaimana tertuang dalam pasal dua dan pasal empat; 3) Memerintahkan para penguasa Cirebon untuk hanya menunjuk 1 Syahbandar yaitu Raksanegara, mewakili Ratu Katiga Sanak, sebagaimana tertuang dalam pasal lima dan pasal enam; 4) Mengintervensi pengelolaan penghasilan negara dengan bantuan Syahbandar dan Kapiten Cina demi kedamaian Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
97 Tendi bersama, sebagaimana tertuang dalam pasal tujuh; 5) Mewajibkan Ketiga Raja Bersaudara Cirebon untuk mengelola wilayah hukum yurisdiksinya dengan badan dan ketentuan yang jelas, sebagaimana tertuang dalam pasal delapan hingga pasal tiga belas. Daftar Pustaka Ambary, Hasan Muarif. 1996. "Peranan Cirebon sebagai Pusat Perkembangan dan Penyebaran Islam," dalam Susanto Zuhdi, et. al., Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ilmiah. Balk, G. Louisa, Dijk, Frans van, dan Kortlang, Diederick J. 2007. (VOC) dan Arsip-Arsip Verenigde Oostindische Compagnie Lembaga-Lembaga Pemerintahan Kota Batavia (Jakarta). Leiden dan Boston: BRILL. Daradjadi. 2008. Perang Sepanjang 1740-1743: Tionghoa-Jawa Lawan VOC. Jakarta: Pelangi Nusantara. Ekadjati, Edi Suhardi. 1991. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Bandung: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Graaf, H. J. de dan Pigeaud, Th. G. Th. 1985. Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Kajian Sejarah Politik Abad ke-15 dan ke-16, terjemahan. Jakarta: Grafiti Press. Graaf, Hermanus Johannes de. 1987. Runtuhnya Istana Mataram. Jakarta: Grafitipers. Guillot, Claude. 2008. Banten: Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII. Penerjemah: Hendra Setiawan (et. Al.; penyunting terjemahan, Daniel Perret). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO. Hasanah, Sari. 2011. "Karakteristik Kertas Arsip Hoge Regering Tahun 1700 - 1811", Jurnal Selulosa, Vol. 1 (2), Desember. Kartodirdjo, Sartono. 1993. Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 1500-1900: Dari Emporium sampai Imperium. Jakarta: Gramedia. Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021
98 Tendi Lohanda, Mona. 1998. Sumber Sejarah dan Penelitian Sejarah. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian, Universitas Indonesia. Lombard, Denys. 2005. Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian I: Batas-Batas Pembaratan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005. Pigeaud, Theodore Gauthier Thomas. 1976. Negara Islam di Jawa 1500- 1700: Delapan Buku dan Artikel Belanda oleh Dr. H.J. de Graaf. Den Haag: Martinus Nijhoff. Siddique, Sharon. 1977. Relics of the Past? A Sociological Study of the Sultanates of Cirebon, West Java. Disertasi tidak diterbitkan pada Fakultas Universitas Bieleveld. Suratminto, Lilie. 2008. Makna Sosio-Historis Batu Nisan VOC di Batavia. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. Tendi, Marihandono, Djoko, dan Abdurakhman. 2019. "Between the Influence of Customary, Dutch, and Islamic Law: Jaksa Pepitu and Their Place in Cirebon Sultanate History", Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 57 (1). Tendi, 2020. "Surat Perjanjian 7 Januari 1681: Edisi Diplomatik Naskah", Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, 8 (1). Tjandrasasmita, Uka. 2009. Arkeologi Islam Nusantara. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Wildan, Dadan. 2003. Sunan Gunung Jati Antara Fiksi dan Fakta: Pembumian Islam dengan Pendekatan Struktural dan Kultural. Bandung: Humaniora. Zuhdi, Susanto. 1996. "Hubungan Pelabuhan Cirebon dengan Daerah Pedalaman: Suatu Kajian dalam Kerangka Perbandingan dengan Pelabuhan Cilacap ca 1880-1940", dalam Susanto Zuhdi, et. al., Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (9), Issue (1), July 2021