IURIS NOTITIA Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1, April 2023, hlm. 28-33 Url : YURISDIKSI ICC TERHADAP PERINTAH PENAHANAN PUTIN MENGENAI KEBIJAKAN POLITIK RUSIA KE UKRAINA Bah Jatun Nadrati1*, Ida Ayu Dampaty Anja Anjani2, Ihdal Umam3, Lalu Nahudatu Akbariman4, Zampara Mernissi5. 1Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesian 2-5Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesian *Correspondence: SEJARAH ARTIKEL Diterima: 14.04.2023 Direvisi: 14.04.2023 Publish: 14.04.2023 LISENSI ARTIKEL Hak Cipta © 2023 Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License. ABSTRAK Konflik Rusia-Ukraina yang mengakibatkan terjadinya kegentingan politik di Uni Eropa memancing ICC untuk segera menangkap Putin. Alasan utama ICC menangkap Putin ialah berdasarkan kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan Putin ke Ukraina. Namun perlu diketahui bahwa Rusia merupakan salah satu negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma, sehingga hal inilah yang menimbulkan terjadinya konflik norma terhadap yurisdiksi ICC dalam menangkap Putin. Pertanyaan- pertanyaan besar seperti kebenaran arrest warrant dan sifat kekuatan hukum dari yurisdiksi ICC itu sendiri. Kata Kunci: Yurisdiksi ICC, kebijakan politik rusia, kejahatan perang, statuta roma, arrest warrant ABSTRACT The Conflict between Russia-Ukraine has caused a political issue in Europe Union which provoke the ICC to put out an arrest warrant for Putin. The main reason for the arrest warrant is based on the war crimes that Putin did to Ukraine. However it's important to note that Russia is one of the country that did not ratified the Rome Statute, thus this cause a conflict of norm against the jurisdiction of ICC in arresting Putin. The Main questions here, is that whether or not the arrest warrant from ICC is right, and how far is the scope of ICC jurisdiction itself Keywords: Icc jurisdiction, russian politic policy, war crimes, rome statute, arrest warrant 1. Pendahuluan Konflik Rusia-Ukraina yang sempat menggemparkan dunia pada awal tahun 2022 bukanlah awal mula terjadinya konflik bersenjata internasional antara kedua negara tersebut, melainkan konflik antara Rusia-Ukraina sudah terjadi sejak Februari 2014. Perang ini bermula dari intervensi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina yang awalnya hanya berfokus pada status Krimea dan bagian dari Donbas, yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Ukraina. Namun, tindakan Rusia yang mengintervensi Ukraina tersebut kemudian memuncak pada awal tahun 2022 yang dilatarbelakangi oleh anggapan Putin selaku Presiden Rusia mengenai ekspansi NATO terhadap Ukraina. Putin menentang Ukraina yang berencana akan bergabung bersama NATO, karena anggapan bahwa Ukraina masih menjadi bagian Rusia dari sisi historis, budaya, bahasa, dan politik. Sehingga, ekpansi NATO merupakan ancaman eksistensi bagi Rusia dari semua lini. Ketentuan dalam Pasal 51 Piagam PBB yang pada pokoknya mengatur tentang right to self-defence (Hak Pembelaan) digunakan oleh Rusia sebagai dasar hukum dalam kebijakan politik Rusia untuk melakukan operasi militer ke wilayah Ukraina. Namun justru, kebijakan politik yang dilakukan oleh Rusia tersebut mengakibatkan munculnya konflik norma karena bertentangan dengan prinsip serta ketentuan yang terdapat dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 2 ayat (4) yang secara eksplisit mengakui kedaulatan suatu negara sebagai hal yang paling utama dalam aspek hubungan internasional, terutama ketentuan mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional melalui penggunaan kekerasan bersenjata terhadap teritorial wilayah suatu negara atau kemerdekaan politik negara. Oleh karena itulah, serangan yang dilakukan Rusia justru merupakan suatu pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan integritas teritorial Ukraina. Hal inilah yang membuka celah ICC untuk menangkap Putin. 28
Iuris Notitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1, April 2023 Muncul suatu pertanyaan mengenai langkah serta kewenangan hukum seperti yang akan diambil oleh Ukraina untuk memproteksi dirinya dari operasi militer Rusia? Akankah hukum internasional akan berprospek cerah? Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan Ukraina ke masyarakat Internasional terbilang membuka peluang dan celah ICC untuk dapat memeriksa dan mengadili dugaan-dugaan kejahatan internasionalm khususnya kejahatan perang yang terjadi di wilayahnya. Namun, akan sejauh mana tindakan dan proses hukum internasional yang diwewenangkan ke ICC untuk membekukan Putin? Siapa yang bisa menangkapnya untuk diserahkan, diperiksa, dan diadili ke ICC? Perlu kita ketahui bahwa ICC tidak mempunyai aparat penegak hukum seperti pasukan ataupun polisi yang mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk mencari dan menangkap orang-orang yang diberi surat penangkapan, sebab kewenangan ICC hanya akan mengandalkan pihak-pihak lain untuk membantu mereka menyerahkan para pihak yang bersangkutan. Tertuang dalam Pasal 86 Statuta Roma yang menyatakan bahwa negara anggota ICC wajib mendukung seluruh proses di ICC sehingga, hal inilah yang menjadi problematika ICC dalam menangkap Putin. Dalam kasus ini, Rusia maupun Ukraina bukanlah negara anggota ICC. Satu pengecualian adalah apabila Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi yang mengesampingkan syarat tersebut (Pasal 13[b] Statuta Roma, yang tentunya tidak mungkin terjadi karena Rusia memiliki hak veto. Apalagi ditambah dengan hak imunitas yang diberikan kepada seorang Kepala Negara. 2. Metode Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang mendeskripsikan mengenai yurisdiksi ICC yang menangkap Putin dalam operasi militer dan kebijakan politik Rusia ke Ukraina. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan terhadap sejumlah instrueman internasional yaitu Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dan Statuta Roma 1998. Sedangkan pendekatan fakta digunakan untuk menganalisis informasi faktual yang terkait dengan isu hukum yang dibahas dan didapatkan penulis melalui penelusuran informasi pada internet. 3. Hasil dan Pembahasan 3.1. Kejahatan Perang yang Dilakukan Rusia terhadap Ukraina Hak asasi Manusia adalah Hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia dilahirkan. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang ada dan melekat pada diri manusia yang apabila hak tersebut tidak ada, maka mustahillah seorang itu hidup sebagai manusia. Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang ingin bebas. Satu - satunya hak ini dimiliki manusia semata - mata karena dia adalah manusia yang memiliki akal budi, bukan karena pemberian masyaakat atau negara. Ham sangat berpengaruh terhadap kehidupan nasional dan internasional suatu negara, oleh sebab itu HAM membutuhkan perhatian yang sangat khusus. Istilah kejahatan perang sudah lama dikenal dalam hukum internasional, khususnya dalam hukum humaniter yang sering disebut juga sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata. Dalam hukum humaniter, istilah kejahatan perang dihubungkan dengan tindakan - tindakan tertentu yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam perang yang melanggar kaidah hukum humaniter. Berikut kejahatan perang yang didefinisikan oleh PBB: 1. Pembunuhan yang disengaja terhadap orang yang tidak bersalah; 2. Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termask eksperimen biologis; 3. Dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar, atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan; 4. Memaksa tawanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk mengabdi pada kekuatan musuh; 5. Perekrutan anak - anak di bawah usia enam belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau kelompok atau menggunakannya untuk berpartisipasi secara aktif dalam peperangan; 6. Dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam peperangan; 7. Penghancuran dan perampasan properti secara luas, tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan sembarangan; 8. Menghancurkan atau menyita milik musuh kecuali jika diminta oleh kebutuhan konflik; 9. Menggunakan racun atau senjata beracun; 10. Dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap bangunan yang didedikasikan untuk agama, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit selama tidak digunakan sebagai infrastruktur militer; 29
Iuris Notitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1, April 2023 11. Dengan sengaja merampas hak seorang tawanan perang atau orang yang dilindungi lainnya atas pengadilan yang adil dan teratur; 12. Menyerang atau membombardir kota, desa, tempat tinggal atau bangunan yang tidak dijaga dan yang bukan merupakan prasarana militer; 13. Deportasi atau pemindahan yang tidak sah atau kurungan yang tidak sah; 14. Pengambilan sandera. 15. Serangan yang disengaja dengan pengetahuan bahwa serangan semacam itu akan mengakibatkan hilangnya nyawa atau korban jiwa warga sipil atau kerusakan objek sipil atau kerusakan lingkungan alam yang luas, jangka panjang dan parah yang jelas- jelas berlebihan dalam kaitannya dengan kondisi konkret dan langsung.(United Nations, n.d.) Secara Khusus, kejahatan perang atau konflik bersenjata dapat ditemukan pengaturannya pada pasal 402 sampai 406 R KUHP. R KUHP ini mengadopsi kategori pengaturan tentang kejahatan perang dalam Statuta Roma, dimana kejahatan perang dibagi dalam empat kategori antara lain (Abidin, 2016): 1. Kejahatan tehadap kemanusiaan 2. Genosida 3. Kejahatan perang 4. Agresi Dalam hal ini Putin jelas melakukan kejahatan perang, karena dalam asas Proporsionality, menginsyaratkan bahwa prinsip ini membatasi penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang luar biasa terhadap pihak musuh. Sebab, hal-hal yang dilakukan oleh Putin ialah mengebom dan berhasil menghancurkan fasilitas publik seperti rumah sakit bersalin dan sekolah-sekolah. Pun dalam Geneva Convention tertanggal 12 Agustus 1949, terdapat 2 pelanggaran yang dilakukan oleh Putin yakni: 1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar, Putin yang juga merupakan seorang Komandan Militer pasti telah mengisyaratkan kepada Russian Troops untuk boleh membunuh dan menembaiki para civilians. Sebab, banyak civilians yang ditembaki dengan sengaja oleh Russian Troops; 2. Deportasi tidak sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah. 19 ribu anak-anak dipisahkan dari orangtuanya yang diambil dari panti asuhan. Menurut ICC tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 8 Statuta Roma. Untuk melegalkan aksinya Rusia mengubah undang-undang melalui keputusan Presiden untuk mempercepat pemberian kewarganegaraan Rusia, sehingga lebih mudah diadopsi oleh keluarga di negara pimpinan Putin. 3. Kejahatan perang yang dituduhkan ICC kepada Putin terutama tindakan deportasi anak-anak yang melanggar hukum dan termasuk kedalam kriteria kejahatan perang yang di definisikan oleh PBB. 3.2. Yurisdiksi ICC dan Legalitas Arrest Warrant Internasional Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan pertama yang dapat melaksanakan penyelidikan dan mengadili setiap individu yang melakukan pelanggaran terberat terhadap hukum humaniter internasional (kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan dan agresi). Berdirinya ICC merupakan hasil dari adanya pengadilan ad hoc ICTY dan ICTR yang mana dengan munculnya pengadilan yang bersifat sementara sebagai pertanda bahwa dunia membutuhkan pengadilan permanen yang independen untuk menegakkan keadilan (Banjarani et al., 2019). Hal tersebut akhirnya mengakibatkan ILC atau International Law Comission dibentuk untuk menyelesaikan draft pembentukan ICC. Setelah itu Majelis Umum PBB membentuk komisi ad hoc untuk membahas draft yang dirancang oleh ILC. Lalu dibentuklah UN Preparatory Committee on the Establishment of International Criminal Court (PrepCom) pada tahun 1995 untuk merangcang Statuta Roma (Banjarani et al., 2019). Lalu pada tahun 1998, diselenggarakanlah The United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries yang membahas mengenai pendirian suatu Mahkamah Pidana Internasional yang berjalan mulai dari tanggal 15 Juni sampai 17 Juli 1998 di FAO Roma, Itali. Konferensi tersebut dihadiri oleh 160 Negara, 33 Organisasi Internasional dan 236 NGO. Statuta tersebut diterima melalui pemungutan suara pada tanggal 17 Juli 1998 oleh 120 Negara, 7 menentang dan 21 abstain (Mauna, 2003:188). 30
Iuris Notitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1, April 2023 Berdasarkan Statuta Roma 1998 tersebut berdirilah mahkamah pidana internasional dan mulai berfungsi setelah diratifikasi oleh 60 Negara (Utama et al., 2020). Karena ICC pembentukannya tidak terkaitkan pada kasus tertentu yang terjadi pada saat dan tempat tertentu, tetapi didasarkan pada pertimbangan kepentingan umat manusia untuk masa depan, dengan asumsi kemungkinan terulangnya lagi kejahatan yang mengancam perdamaian keamanan dan kesejahteraan dunia, maka akan melibatkan partisipasi seluruh (banyak) negara di dunia, yang tentunya didalam proses penyelenggaraan peradilannya diperlukan kerjasama dan untuk kepentingan kerjasama itu diperlukan suatu azas yang menjadi landasan kerjasama antara ICC dengan negara pihak (negara nasional), bahwa azas tersebut dalam statuta disebut complementary principle (asas pelengkap) yang merupakan salah satu azas dasar yang menjiwai berdirinya ICC dimana ICC statusnya dan fungsinya tidak menggantikan pengadilan nasional atau merupakan perluasan dari pengadilan nasional, tetapi justru hanya sekedar melengkapi dalam hal negara nasional (Negara pihak) tidak bersedia (unwilling) atau tidak mampu (unable) mengadili (Martowirono H. S., 2001:346)(Utama et al., 2020). Statuta Roma 1998 terdiri atas 128 pasal, berdasarkan statuta yurisdiksi ICC terdiri dari sebagai berikut: a. Yurisdiksi material: Mahkamah Pidana Internasional hanya terbatas pada kejahatan agresi, kejahatan perang, kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. b. Yurisdiksi temporal: Statuta Roma 1998 menentukan bahwa pada prinsipnya ICC berwenang mengadili kejahatan internasional yang terjadi setelah Statuta Roma 1998 berlaku efektif yaitu pada 1 Juli 2002 saat 60 negara telah meratifikasi Statuta Roma. c. Yurisdiksi personal: ICC dapat mengadili individu di atas umur 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. d. Yurisdiksi teritorial: Berdasarkan Statuta Roma ICC dapat menjalankan kewenangannya atas siapapun (baik warga dari negara pihak Statuta Roma 1998 ataupun bukan warga) sepanjang kejahatan dilakukan di wilayah Negara Pihak Statuta Roma 1998 dan ICC juga dapat menjalankan kewenangannya terhadap kejahatan internasional di wilayah negara manapun (baik wilayah Negara Pihak Statuta Roma 1998 ataupun bukan negara pihak) sepanjang pelakunya adalah warga dari Negara Pihak (Banjarani et al., 2019). Berdasarkan yurisdiksi di atas, keempatnya tidak dapat diberlakukan dalam kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh Presiden Putin karena yurisdiksi tersebut berlaku hanya untuk negara anggota yang meratifikasi Statuta Roma sedangkan Negara Rusia bukan merupakan anggota Statuta Roma. Berdasarkan situs United Nations Treaty Collection, Rusia dulu pernah menandatangani Statuta Roma, namun mengumumkan keluar dari ICC pada 2016. Presiden Rusia Vladimir Putin menarik negaranya dari ICC (Kurnia, 2023). Berdasarkan Statuta Roma 1998 ICC memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari non state parties dalam kondisi-kondisi sebagai berikut: Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC. Dalam kasus Warga Negara dari non state parties melakukan kejahatan di wilayah atau territorial negara anggota Statuta Roma atau negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC berkaitan dengan kejahatan tersebut. Dalam kasus negara non state parties sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu Negara pihak Statuta Roma 1998 memiliki yurisdiksi teritorial terhadap segala kejahatan yang terjadi di wilayah atau teritorialnya. Ketiga metode di atas juga tidak dapat diterapkan kepada Presiden Putin karena Negara Rusia merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto untuk membatalkan resolusi sehingga Rusia dapat memveto resolusi yang sekiranya dapat merugikan negaranya. Ukraina juga bukan merupakan negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998 dan juga belum ada persetujuan antara Ukraina dan Rusia untuk melaksanakan yurisdiksi Statuta Roma dalam perang yang terjadi sehingga ICC tidak memiliki yurisdiksi dalam mengadili kejahatan perang yang terjadi di wilayah Ukraina dan Arrest Warrant terhadap Presiden Putin tidak berkekuatan hukum. 3.3. Arrest Warrant yang Tidak Tepat Sebelum menjawab apakah arrest warrant yang dikeluarkan ICC kepada Putin sudah tepat, pertama-tama kita harus memahami apa itu ICC dan bagaimana kewenangan atau yurisdiksi yang dimilikinya. ICC atau International Criminal Court merupakan Mahkamah Pidana Internasional yang dibentuk pada 1 Juli 2002 setelah 120 negara menandatangani Statuta Roma. Tujuan dari pembentukan ICC bukanlah untuk menggantikan peran dari pengadilan nasional milik negara, karena hal tersebut merupakan kewajiban tiap negara untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya. Adapun tujuan dari didirikannya Mahkamah Pidana 31
Iuris Notitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1, April 2023 Internasional yaitu untuk memberantas para pelaku kejahatan di masyarakat internasional secara keseluruhan dan berkontribusi pada pencegahan kejahatan. Menurut Statuta Roma dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional bertujuan agar setiap negara dapat melaksanakan yurisdiksi mereka terhadap yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional (International Criminal Court, 2020). Dalam Statuta Roma dijelaskan bahwa yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat mulai berlaku pada hari pertama setelah 60 hari dari ratifikasi Statuta oleh negara tersebut. Selain itu dijelaskan pula bahwa ruang lingkup kejahatan yang dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional meliputi kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan agresi. Mahkamah Pidana Internasional dapat melaksanakan yurisdiksinya pada beberapa situasi yaitu: a. Keadaan dimana pelaku kejahatan merupakan warga negara dari salah satu negara anggota b. Keadaan dimana tindak kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara anggota c. Kondisi diatas dapat pula berlaku pada negara bukan anggota jika negara tersebut memutuskan untuk menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Selanjutnya, salah satu pertanyaan yang krusial yaitu apakah seorang kepala negara dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional? Menurut Statuta Roma tidak seorang pun dapat dibebaskan dari penuntutan dengan alasan kedudukan yang dimiliki. Pada 17 Maret 2023 Vladimir Putin mendapatkan perintah penahanan dari Mahkamah Pidana Internasional dengan dugaan telah mendeportasi lebih dari 16.000 anak- anak Ukraina ke Rusia. Menurut Mahkamah Pidana Internasional Vladimir Putin sebagai seorang kepala negara telah gagal dalam melakukan kontrol terhadap bawahannya yang melakukan tindakan tersebut. Namun perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional dapat dikatakan sebagai tidak tepat karena Rusia dan Ukrain bukanlah salah satu dari negara anggota dari Mahkamah Pidana Internasional sehingga perintah penahanan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional sesungguhnya diluar yurisdiksinya. Apabila Mahkamah Pidana Internasional ingin mengadili Putin maka dia harus ditangkap diluar Rusia atau diserahkan oleh Rusia, hal ini karena Mahkamah Pidana Internasional tidak bisa melaksanakan persidangan in absentia (Picheta, 2023). Alasan lain mengapa perintah penahan tersebut dapat dikatakan sebagai tidak tepat karena dengan adanya surat perintah penahanan terhadap Putin hanya akan mengancam solusi diplomatik Ukraina. Hal ini dapat menyebabkan kemungkinan negosiasi semakin kecil. 3.4. Tidak Dapat Ditangkap maupun Diadili Upaya untuk mengadili Vladimir Putin, merupakan suatu tindakan yang tidak memungkinkan. Hal ini karena menurut Statuta Roma pada Article 13 : Exercie of Jurisdiction, suatu pelanggaran Pidana dapat menjadi jurisdiksi ICC jika : (a) Terdapat satu atau lebih pidana yang nampaknya telah dilakukan oleh suatu negara anggota menurut jaksa; (b) Terdapat satu atau lebih pidana yang nampaknya telah dilakukan menurut Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Chapter VII of the Carter of the United Nation; atau (c) Jaksa telah memulai suatu investigasi secara Propio Motu, menurut Article 15 (McDonald & Swaak-Goldman, 2023). Dalam hal ini bahkan dengan telah terkumpulnya bukti yang cukup maupun tidak, untuk menuntut dan mengadili Vladimir Putin, suatu proses peradilan tidak dapat dilakukan oleh ICC untuk mengadili Vladimir Putin. Hal ini karena apabila ICC memaksakan untuk menangkap dan mengadili Vladimir Putin, maka yurisdiksi ICC akan bersinggungan langsung dengan yurisdiksi hukum nasional Rusia. Sebagai negara berdaulat, Rusia tentunya memiliki kedaulatan hukum yang menurut Jenik Radon, kedaulatan hukum sendiri merupakan Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara (Riyanto, 2012). Sehingga dengan yurisdiksi nasional yang berlaku sebagai bentuk kedaulatan Rusia dan prinsip kesetaraan dalam hukum internasional. Maka yurisdiksi ICC dalam hal ini tidak dapat berlaku sehingga ICC tidak berhak menangkap dan mengadili Vladimir Putin. 4. Kesimpulan Sebagaimana Pasal 12(3) Statuta Roma, negara non-anggota ICC boleh saja menundukkan dirinya kepada ICC tanpa menjadi anggota. Hal inilah yang dilakukan oleh Ukraina pada bulan September 2015, yang saat itu konteksnya adalah untuk membidik Rusia atas dugaan-dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Crimea sejak tahun 2013. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022, Jaksa ICC memulai investigasi dan dalam beberapa hari setelahnya ada puluhan negara anggota ICC yang secara formal meminta perkara mulai dijalankan. Perjanjian seperti ini diakui di Pasal 98 Statuta Roma, yang sebenarnya 32
Iuris Notitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1, April 2023 tujuannya untuk menghormati negara-negara non-anggota ICC yang punya iktikad baik untuk mengadili sendiri warga negaranya yang melakukan kejahatan internasional di wilayah negara lain. Solusi yang paling efektif untuk memproses kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh Putin ialah dengan cara mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice) atau biasa kita kenal dengan sebutan ICJ. Hal ini dikarenakan, ICJ mempunyai wewenang untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dengan cara damai, sehingga Negara-negara yang sedang bersengketa tidak perlu menyelesaikannya dengan cara kekerasan. Akan tetapi, ICJ tidak seperti ICC yang punya mandat untuk melakukan pengadilan, sehingga yang bisa dilakukan Ukraina adalah mengajukan kasus invasi untuk dibahas di ICJ, misalnya terkait kedaulatan atau kejahatan HAM karena untuk dibawa ke DKPBB juga problematis. Mengingat bahwa Rusia mempunyai Hak Veto yang membuatnya menjadi negara adidaya dan penguasa terhadap seluruh kebijakan internasional Daftar Pustaka Abidin, Z. (2016). KEJAHATAN GENOSIDA, KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DAN KEJAHATAN PERANG DALAM R KUHP 2015. ReformasiKUHP. Banjarani, D. R., Tahar, A. M., & Aini, D. C. (2019). Studi Perbandingan Kelembagaan dan Yurisdiksi International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan the International Criminal Tribunal for Rwanda 41. (ICTR) dengan International Criminal Court (ICC). Cepalo, 1(1), International Criminal Court. (2020). Understanding the International. Kurnia, T. (2023). Respons Kedubes Rusia Soal Perintah Mahkamah Pidana International yang Ingin Tangkap Vladimir Putin: Ini Tak Bisa Diterima. Liputan6. bisa-diterima McDonald, G. K., & Swaak-Goldman, O. (2023). Rome Statute of the International Criminal Court. In Substantive and Procedural Aspects of International Criminal Law. Picheta, R. (2023). ICC issues war crimes arrest warrant for Putin for alleged deportation of Ukrainian children. CNN. Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. Yustisia Jurnal Hukum, 1(3), 5-14. United Nations. (n.d.). war crimes. Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 3(3), 208-219. 33