PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN LAMONGAN Jl. KH. A. Dahlan No. 01 telp. (0322) 321167 Lamongan D O K U M E N P E M I L I H A N Nomor : 602.1/01/413.024/PBJ.Pokja3-82/2018 Tanggal : 24 OKTOBER 2018 Untuk Pekerjaan : PEMBANGUNAN KANTOR Pada DINAS PERIKANAN KAB. LAMONGAN Tahun Anggaran: 2018 1
BAB I. UMUM A. Dokumen Pemilihan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya. B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: Pekerjaan Konstruksi : seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya; HPS HEA Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) : Harga Perkiraan Sendiri; : Harga Evaluasi Akhir; : kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; LDP LDK Pokja LPBJ : Lembar Data Pemilihan; : Lembar Data Kualifikasi; : Kelompok Kerja LPBJ yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas SPPBJ SPMK TKDN PHO FHO pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; : Surat Perintah Mulai Kerja; : Tingkat Komponen Dalam Negeri; : Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over; : Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Masa Pemeliharaan berakhir/Final Hand Over; LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang sistem pelayanan Pengadaan dibentuk untuk menyelenggarakan Barang/Jasa secara elektronik; Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE; Form Isian Elektronik : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi; : Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi; E-Tender : Proses peTenderan umum/terbatas/sederhana/ pemilihan langsung dengan tahapan sesuai Perpres 54/2010 beserta perubahannya dan aturan turunannya. Semua istilah "peTenderan" pada dokumen ini merujuk pada pengertian "e-Tender". C. [PeTenderan Umum/Pemilihan Langsung] dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. D. [PeTenderan Umum/Pemilihan Langsung] ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO serta perorangan. E. Pokja LPBJ mengumumkan pelaksanaan [PeTenderan Umum/Pemilihan Langsung] dengan pascakualifikasi melalui website [Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi], papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. 2
BAB II. PENGUMUMAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI Pengumuman peTenderan tercantum dalam pada aplikasi SPSE 3
A. UMUM 1. Lingkup Pekerjaan 2. Sumber Dana 3. Peserta [PeTenderan Umum/ Pemilihan Langsung] 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan 5. Larangan Pertentangan Kepentingan BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) 1.1 Pokja LPBJ mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam LDP. 1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP. 1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak. Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. 3.1 [PeTenderan Umum/Pemilihan Langsung] ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha (perusahaan/ koperasi), kemitraan/KSO atau peserta perorangan yang memenuhi kualifikasi. 3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/ KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut. 3.3 Peserta Kemitraan/Kerja Sama Operasi. Kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja LPBJ dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil peTenderan mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau sehingga c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen yang Pemilihan ini. 4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses peTenderan atau pembatalan penetapan pemenang; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja LPBJ kepada PA/KPA. 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi: a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada PeTenderan yang sama; b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/pengawas bertindak yang sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi 4
direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi; c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas; d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja LPBJ atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang PeTenderan; e. PA, KPA, PPK, anggota Pokja LPBJ dan/atau pejabat lain yang berwenang, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama. 5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I. 6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri 6.1 Peserta yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia serta Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia. berkewajiban untuk menyampaikan penawaran 6.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan: a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara alih terencana pengalaman/keahlian dari tenaga Indonesia; dan untuk semaksimal mungkin tenaga ahli asing terjadinya tersebut ke f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran. 6.3 Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal: a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri; b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. 6.4 [Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga, untuk pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP yang diwajibkan menggunakan produksi dalam negeri.] 7. Satu Penawaran Tiap Peserta Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan. B. DOKUMEN PEMILIHAN 5
8. Isi Dokumen Pemilihan 9. Bahasa Dokumen Pemilihan 10. Pemberian Penjelasan 8.1 Dokumen Pemilihan Kualifikasi. terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen 8.2 Dokumen Pemilihan terdiri dari: a. Umum; b. Pengumuman; c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Pemilihan; e. Bentuk Surat Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak; f. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar; g. [Daftar Kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan)]; h. Tata Cara Evaluasi Penawaran; i. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) [Surat Penawaran untuk e-Tender 1 File]; 2) [Surat Penawaran Administrasi dan Teknis (file 1) dan Surat Penawaran Harga (file 2) untuk e-Tender 2 File]; 3) [surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO)]; 4) Dokumen Penawaran Teknis; 5) [Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga)]. j. Bentuk Dokumen Lain: 1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); 3) Jaminan Pelaksanaan; 4) [Jaminan Uang Muka (apabila dipersyaratkan)]; 5) [Jaminan Pemeliharaan (apabila dipersyaratkan)]. 8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi: a. Lembar Data Kualifikasi; b. Pakta Integritas; c. Isian Data Kualifikasi; d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi; e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi. 8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta. Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia. 10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE. 10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. 10.3 Apabila diperlukan Pokja LPBJ dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pemilihan. 10.4 Apabila dipandang perlu, Pokja LPBJ melalui tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang ditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggun oleh peserta. 10.5 Pokja LPBJ menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab. 10.6 Apabila diperlukan Pokja LPBJ pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan. 6
10.7 Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, perserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja LPBJ masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal. 10.8 Apabila dipandang perlu, Pokja LPBJ dapat memberikan penjelasan (ulang). 10.9 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP). 10.10 Jika dilaksanakan peninjauan Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE. lapangan dapat dibuat Berita Acara 11. Perubahan Dokumen Pemilihan 11. Perubahan Dokumen Pemilihan Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja LPBJ menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan. 11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, KAK, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan. 11.3 11.4 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja LPBJ dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan. 11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan. 11.6 Pokja LPBJ mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (upload) file adendum dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja LPBJ akan mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja LPBJ wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran. 11.7 Peserta dapat mengunduh (download) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (upload) Pokja LPBJ pada aplikasi SPSE (apabila ada). 12. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran Apabila adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja LPBJ memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran. C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN 13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran 13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran. 13.2 Pokja LPBJ tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta. 14. Bahasa Penawaran 14.1 Semua Indonesia. Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa 14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. 14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia. 7
15. Dokumen Penawaran 16. Harga Penawaran 15.1 [Dalam metode penyampaian penawaran 1 Penawaran meliputi]: a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan; file (sampul), dokumen 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran; dan 3) total harga penawaran. b. [daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan)]; c. [surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO)]; d. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: 1) metode pelaksanaan; 2) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO); jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan; spesifikasi teknis (bahan/barang tertentu apabila ada); 3) 4) 5) daftar personil inti; dan 6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila ada bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; syarat-syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam LDP; 7) e. [formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga); f. Data Kualifikasi. 15.2 [Dalam metode penyampaian penawaran 2 (dua) file, dokumen Penawaran meliputi]: I. Penawaran Kualifikasi, Administrasi, dan Teknis (file I); dan II. Penawaran harga (fle II). 15.2.A) Dokumen Penawaran Kualifikasi, Administrasi dan Teknis yang disampaikan pada file I meliputi: 1) Surat penawaran yang di dalamnya mencantumkan: 1) Tanggal; dan 2) Masa berlaku penawaran; 2) [Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO)]; 3) Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: a) metode pelaksanaan; b) jadwal dan dengan serah terima pekerjaan pertama (PHO); c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan; d) spesifikasi teknis bahan/barang tertentu (apabila ada); e) daftar personil inti; dan f) bagian pekerjaan yang akan disubkontrak-kan (apabila ada jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan) g) syarat-syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam LDP 4) Data kualifikasi (diinputkan melalui form kualifikasi). 4) Data kualifikasi (diinputkan melalui form kualifikasi). 15.2.B) Dokumen Penawaran Harga yang disampaikan pada file II meliputi: a. Surat Penawaran Harga yang di dalamnya mencantumkan: 1) Tanggal; 2) Masa berlaku penawaran; dan 3) Total harga penawaran. b. [rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila dipersyaratkan]; dan c. [formulir rekapitulasi perhitungan TKDN apabila dipersyaratkan untuk mendapatkan preferensi harga]. 16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. 16.2 [Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata termasuk dalam harga satuan telah pembayaran tersebut dianggap 8
pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.] [Untuk kontrak lump sum, apabila dipersyaratkan, peserta mencantumkan harga satuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga.] 16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran. 16.4 [Untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, penyesuaian harga diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak]. 17. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran 17.1 17.2 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak. 18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan 18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan 18.1 18.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP. 19. Pengisian Data Kualifikasi 19.1 Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE. 19.2 Pakta telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan, kecuali untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Pakta Integritas dan Data Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO. Integritas dan Data Kualifikasi dianggap 20. Pakta Integritas 20.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional. 20.2 Dengan mendaftar sebagai peserta Tender pada suatu paket pekerjaan telah menandatangani Pakta melalui aplikasi SPSE, maka peserta Integritas, yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE. kecuali untuk penyedia barang/jasa D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 21. Penyampulan 21.1 [Untuk metode 1 (satu) file] 21.1.A) dan Penandaan Sampul Penawaran File penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) file penawaran yang telah disandikan/ dienkripsi yang terdiri dari: I. Penawaran administrasi; II. Penawaran teknis; III. Penawaran harga. 21.1.B) 21.1.C) File Pengaman Dokumen (APENDO). Peserta mengirimkan disandikan/dienkripsi melalui aplikasi SPSE. penawaran disandikan/dienkripsi dengan Aplikasi file penawaran yang telah 21.1.D) Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui elektronik data kualifikasi pada SPSE. form isian 9
22. Pemasukkan/ Penyampaian Dokumen Penawaran 21.2 22.1 [Untuk metode 2 (dua) file] 21.2.A) Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 2 (dua) file yang memuat Penawaran Administrasi dan Teknis (File I) dan Penawaran Harga (File II). File I dan File II masing-masing disandikan dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). file Peserta mengirimkan disandikan/dienkripsi melalui aplikasi SPSE. 21.2.B) 21.2.C) file I dan II yang 21.2.D) Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui elektronik data kualifikasi pada SPSE. form Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja LPBJ dengan ketentuan: a. Data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE. b. Jika form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja LPBJ, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE. c. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut: 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan tidak sedang tidak pailit, dan kegiatan usahanya pengadilan, dihentikan; 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam; 3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata,dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I. 6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan d. Untuk penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain. e. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirmkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya. 22.1.A) [Untuk metode 1 (satu) file (sampul)]: 1) Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo/ Spamkodok. 2) Setelah File penawaran administrasi, teknis dan harga dienkripsi menggunakan Apendo/Spamkodok. 3) peserta mengunggah (upload) file penawaran administrasi, teknis dan harga yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan. 4) Peserta dapat mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. File penawaran terakhir akan menggantikan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya. 22.1.B) [Untuk metode 2 (dua) file] 1) Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo/ Spamkodok. 10 telah isian
I) dienkripsi menggunakan Apendo, selanjutnya peserta melakukan enkripsi terhadap file penawaran harga (file II) menggunakan Apendo. 3) Peserta pertama-tama mengunggah (upload) file I berupa file penawaran administrasi dan teknis yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE, kemudian setelah file I berhasil terkirim peserta melanjutkan dengan mengunggah (upload) file II berupa file penawaran harga yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 2) File penawaran administrasi dan teknis (file 4) File I dan File II yang telah dienkripsi diunggah (upload) melalui tempat/fasilitas yang telah tersedia pada aplikasi SPSE. 5) Peserta dapat mengunggah file penawaran (file I dan file II) secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan File Dokumen Penawaran. akan menggantikan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya. penawaran terakhir 22.2 Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (upload) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama. 23. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran 23.1 23.2 Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja LPBJ paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja LPBJ. Pokja LPBJ tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali: a. keadaan kahar; b. terjadi gangguan teknis; atau c. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran. 23.3 Dalam hal Pokja LPBJ mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus menginputkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE. 23.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja LPBJ dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukkan penawaran. 23.5 Pepanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 24.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran. 24. Penawaran Terlambat Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran kirim. E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 25. Pembukaan Penawaran 25.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja LPBJ mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo/Spamkodok sesuai waktu yang telah ditetapkan. 25.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja LPBJ menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP. 25.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila file penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja LPBJ dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja LPBJ akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan file penawaran tersebut dianggap 11
26. Evaluasi Penawaran 25.4 File yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat: a. Satu file: harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/ gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan. b. Dua file: daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/ jasa yang ditawarkan. 25.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Pokja LPBJ tetap melanjutkan proses pemilihan dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada peserta yang memasukkan penawaran. 26.1 [Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur]: 26.1.A) Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: a [Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan: 1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong; jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan disesuaikan dengan 4) 3) 5) hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.] b [untuk Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum: 1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 2) 3) hasil koreksi aritmatik pada bagian Lump Sum tidak boleh mengubah nilai total harga penawaran] 26.1.B) Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur. 26.1.C) [apabila semua total harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai total HPS, peTenderan dinyatakan gagal.] 26.1.D) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja LPBJ menyusun urutan dari penawaran terendah. 26.1.E) Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja LPBJ untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. 26.1.F) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses Tender tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran. 12
26.1.G) Pokja LPBJ melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; c. evaluasi harga; dan d. evaluasi kualifikasi. 26.2 [Dalam hal dokumen penawaran dengan 2 (dua) file (sampul) Sistem Nilai dan Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis]: 26.2.A) Pokja LPBJ melakukan evaluasi penawaran file I yang meliputi: I. II. III. Evaluasi administrasi; Evaluasi teknis; Evaluasi kualifikasi. 26.2.B) Pokja LPBJ menginputkan hasil evaluasi dokumen penawaran file I pada aplikasi SPSE dan menayangkan hasil evaluasi file I melalui menu pengumuman atau menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE. 26.2.C) Selanjutnya Pokja LPBJ melakukan pembukaan penawaran file II: 26.2.C.1) Dokumen penawaran file II milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis, tidak dibuka. 26.2.C.2) Pokja LPBJ tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran file II, kecuali penawaran file II tersebut berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP tidak dapat dibuka (didekripsi). 26.2.C.3) Pokja LPBJ melakukan evaluasi harga dengan ketentuan sebagaimana butir 26.6 26.3 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: a. Pokja LPBJ dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini; b. Pokja LPBJ dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; ini, d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. 2) e. Pokja LPBJ dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: 1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau 2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan. f. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja LPBJ selama proses evaluasi; g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, LPBJ dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka peTenderan dinyatakan gagal. 13
26.4 Evaluasi Administrasi: a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) 2) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/dilengkapi (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN nya dianggap 0 (nol)); surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan b) bertanggal. 3) Pokja LPBJ dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan; c. [untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka pokja LPBJ melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada)]; d. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan e. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka peTenderan dinyatakan gagal. 26.5 Evaluasi Teknis: 26.5.A) [Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul)Sistem Gugur] a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP; c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan: 1) Pokja LPBJ menilai persyaratan teknis monimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP; 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila: a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP; d) spesifikasi yang ditetapkan dalam Bab XII Spesifikasi Teknis dan Gambar; teknis memenuhi persyaratan e) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; f) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP; g) dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP h) [sertifikat garansi khususnya untuk pekerjaan Enginering (apabila Procurement dipersyaratkan)] and Construction/EPC d. [evaluasi teknis dalam sistem gugur menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai.] e. [dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP;] f. Pokja LPBJ (apabila diperlukan) dapat meminta 14 uji
26.5.B) mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tercantum dalam LDP ; tertentu sebagaimana g. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja LPBJ melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; h. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga; i. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi persyartan teknis maka Pokja LPBJ dapat melakukan evaluasi terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi; terhadap penawaran j. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; k. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi Teknis maka peTenderan dinyatakan gagal; dan l. Terhadap peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi. [Dalam hal dokumen penawaran dengan 2 (dua) file Sistem Nilai dan Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis:] a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan; c. evaluasi teknis dilakukan dengan: [Sistem nilai yaitu evaluasi penilaian dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria serta dan bobot membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta. [Sistem nilai dapat dilakukan dengan cara menggabungkan bobot teknis dan harga. Bobot teknis, bobot harga dan nilai ambang batas sebagaimana tercantum dalam LDP.] sebagaimana tercantum dalam LDP, [Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis yaitu evaluasi penilaian yang digunakan khusus untuk mengevaluasi pengadaan dan dengan memperhitungkan pemeliharaan, serta nilai sisa selama umur ekonomis barang tersebut]. perkiraan biaya operasi d. Pokja LPBJ menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam LDP. e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila: 1) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi substantif dan diyakini menggambarkan persyaratan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP; spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab XII Spesifikasi Teknis dan Gambar; personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP; [sertifikat garansi khususnya untuk pekerjaan Enginering Procurement and Construction/EPC (apabila dipersyaratkan)]. 2) 3) 4) 5) 6) 7) f. g. [evaluasi teknis dalam sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis dapat menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai;] [dalam hal evaluasi teknis dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis menggunakan ambang batas nilai 15
teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP;] (apabila diperlukan) mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tercantum dalam LDP; apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja LPBJ melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; j. Terhadap peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan h. Pokja LPBJ uji sebagaimana dapat meminta tertentu i. untuk dilakukan evaluasi kualifikasi. 26.6 Evaluasi Harga [1 file/2 file]: 26.6.A) [Untuk file 2 (dua) file pada saat evaluasi dokumen penawaran file II:] 26.6.A).1) Sebelum evaluasi harga dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan : a. [untuk kontrak Harga Satuan atau kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan : 1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong; 3) 4) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dianggap nol; dan 5) Hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula;] b. [untuk Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum : 1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 2) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan 3) Hasil koreksi aritmatik pada bagian lumpsump tidak boleh mengubah nilai total harga penawaran] 26.6.A.2) Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur. 26.6.A.3) Apabila semua total harga penawaran atau penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, peTenderan dinyatakan gagal. 26.6.A.4) [Untuk evaluasi dengan sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis, pelaksanaan evaluasi penawaran harga dilakukan oleh Pokja LPBJ terhadap semua penawaran setelah koreksi aritmatik.] 26.6.A.5) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari nilai total HPS maka proses Tender tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran harga. 16
26.6.B) Evaluasi Harga 26.6.B).1) unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: a. [Untuk kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan:] 1) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dengan ketentuan: a. apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, dilakukan negosiasi teknis dan harga; apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut tidak timpang. b. 2) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; b. [untuk kontrak lump sum:] 1) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; 2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau 3) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.] 26.6.B).2) Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: 1) [untuk sistem gugur dilakukan klarifikasi koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/ perubahan;] [klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja LPBJ dan/atau Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;] klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan: terhadap hasil 2) 3) a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang Tender, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan nilai c) Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pokja LPBJ dengan Penyedia. 26.6.B).3) [Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri dengan ketentuan: a. rumus penghitungan sebagai berikut: HPKPHEA11 HEA = Harga Evaluasi Akhir. KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa). HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan Tender dan telah dievaluasi). b. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang; tidak mengubah Harga pemberian Preferensi Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja LPBJ untuk c. 17
keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang peTenderan.] 26.6.B).4) [Untuk penilaian sistem nilai, dihitung nilai kombinasi antara nilai terkoreksi penawaran dilakukan dengan cara: teknis dengan nilai harga penawaran a. memberikan Nilai Tertimbang (NT) tertinggi 100% (seratus per seratus) untuk penawaran harga terendah; b. menghitung Nilai Tertimbang (NT) penawaran harga peserta lain dengan membandingkan penawaran harga terendah dengan harga penawarannya; c. menghitung Nilai Evaluasi (NE) masing-masing peserta lain dengan mengalikan Nilai Tertimbang (NT) dengan bobot harga yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan d. menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dengan Nilai Evaluasi (NE) harga. Keterangan : NTi = harga penawaran terendah harga penawaran i NEi = NTi x bobot harga i = peserta] [Untuk penilaian biaya selama umur ekonomis, dilakukan dengan cara : a) menghitung biaya operasional, pemeliharaan, nilai sisa selama umur ekonomis sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; b) menjumlahkan harga penawaran dengan biaya operasional dan biaya pemeliharaan; c) hasil penjumlahan pada huruf b) dikurangi dengan nilai sisa pada akhir umur ekonomis; dan d) penetapan pemenang berdasarkan total harga terendah pada hasil huruf c.] 26.6.B).5) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja LPBJ dapat melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;] 26.6.B).6) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan 27.6.B).3) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka peTenderan dinyatakan gagal.] 26.6.C) Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat dan/atau indikasi adanya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, maka peserta yang terindikasi bersekongkol digugurkan. 26.6.D) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan), maka peTenderan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. 26.6.E) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pokja LPBJ memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil PeTenderan. 26.6.F) Pokja LPBJ menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan: 18
27. [Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga] 27. [Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga] 28. Evaluasi Kualifikasi a. b. c. [Untuk sistem gugur dimulai dari penawaran harga atau penawaran harga terkoreksi yang terendah]. [untuk sistem nilai dimulai dari yang mempunyai nilai kombinasi tertinggi]. [untuk sistem penilaian biaya selama umur ekonomis dimulai dari total harga yang terendah.] [Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dalam hal peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga). 27.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan bersamaan dengan evaluasi. 27.3 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan ketentuan : a. dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada) secara terpisah untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan; b. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga hanya dilakukan terhadap pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan; c. klarifikasi dan negosiasi terhadap pekerjaan yang teknis dilakukan menggunakan Kontrak Lumpsum atau Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian lumpsum; [untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan, penawaran harga setelah koreksi aritmatik yang melebihi HPS tidak dinyatakan gugur sepanjang hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga tidak melampaui nilai total HPS] [untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum, penawaran yang melebihi nilai HPS dinyatakan gugur] [untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, penawaran penawaran harga setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai HPS tidak dinyatakan gugur sepanjang hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga tidak melampaui nilai total HPS] d. 27.4 Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga maka peTenderan dinyatakan gagal.] 28.1 [Dalam hal satu file Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang Tender serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)]. [Dalam hal dua file: Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan teknis.] 28.2 Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. 28.3 [Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran (untuk peserta yang melakukan kemitraan/ KSO)]. 28.4 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab VIII Dokumen Pemilihan ini. 28.5 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila: 1) Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau 2) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan; perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 2) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan; perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 3) 5) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan); 6) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam 19
29. Pembuktian Kualifikasi 28.6 28.7 28.8 28.9 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 7) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO: (a) peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan Operasi perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut; dan (b) untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada huruf (1) sampai dengan huruf (7) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO 8) 9) memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO, apabila diperlukan. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, peTenderan dinyatakan gagal. [Untuk metode 2 (dua) file, Pokja LPBJ membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran File I (Penawaran Administrasi dan Teknis, serta Dokumen Kualifikasi) yang paling sedikit memuat: a. b. nama semua peserta; hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta; nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari yang tertinggi; ambang batas nilai teknis; keterangan-keterangan pelaksanaan peTenderan; jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; tanggal dibuatnya Berita Acara; dan pernyataan bahwa peTenderan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat]. c. d. e. lain yang dianggap perlu mengenai f. g. h. Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline). Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya. Pokja LPBJ melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, badan usaha atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut. Pokja LPBJ tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan. 20
29.7 Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, peTenderan dinyatakan gagal. 29.8 Apabila calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan/atau calon pemenang cadangan 2 yang tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri, maka: a) dibatalkan sebagai calon pemenang; dan b) dimasukan dalam daftar hitam. 29.9 Apabila calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan/atau calon pemenang cadangan 2 mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka: a) dibatalkan sebagai calon pemenang; dan b) dimasukan dalam daftar hitam. 30. Berita Acara Hasil PeTenderan Pokja LPBJ membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil PeTenderan (BAHP) yang paling sedikit memuat: a. Nama seluruh peserta; b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta; c. Metode evaluasi yang digunakan; d. Unsur-unsur yang dievaluasi; e. Rumus yang dipergunakan; f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan peTenderan; g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; h. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan i. Pernyataan bahwa peTenderan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat. F. PENETAPAN PEMENANG 31. Penetapan Pemenang 31.1 Pokja LPBJ melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasan internal anggota Pokja LPBJ, atau setelah ditetapkan PA secara offline untuk nilai paket di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pokja LPBJ dapat menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam pada informasi paket dalam aplikasi SPSE. 31.2 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak. 31.3 Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi. 32. Pengumuman Pemenang Pokja LPBJ mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, di website sebagaimana tercantum dalam LDP. 33. Sanggahan 33.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja LPBJ dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara offline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP. 33.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya serta yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau 21
c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja LPBJ dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 33.3 Pokja LPBJ wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat [5 (lima) hari kalender (untuk peTenderan umum)]/[3 (tiga) hari kalender (untuk peTenderan sederhana)] setelah menerima surat sanggahan. 33.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja LPBJ menyatakan peTenderan gagal. 33.5 Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal: a) sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline); b) sanggahan ditujukan kepada bukan kepada Pokja LPBJ; atau c) sanggahan disampaikan diluar masa sanggah. 33.6 Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus ditindaklanjuti. G. PENUNJUKAN PEMENANG 34. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 34.1 34.2 Pokja LPBJ menyampaikan Berita Acara Hasil PeTenderan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala LPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah berakhir. 34.3 PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk. 34.4 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja LPBJ dan masa penawarannya masih berlaku, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi; b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja LPBJ dan masa penawarannya masih berlaku, maka yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Hitam; atau c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi. 34.5 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. 34.6 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka peTenderan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK. 34.7 [6 (enam) hari kerja untuk SPPBJ harus diterbitkan paling peTenderan umum/4 (empat) hari kerja untuk pemilihan langsung)] setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan atau 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dijawab. lambat 34.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak. 34.9 SPPBJ ditembuskan kepada unit pengawasan internal. 22
34.10 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau peTenderan dinyatakan gagal; atau apabila PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja LPBJ, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja LPBJ bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ. b. 34.11 PPK menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE. 35. BAHP, Berita Acara Lainnya, dan Kerahasiaan Proses 35.1 Pokja LPBJ menuangkan ke dalam BAHP atau Berita Acara tambahan lainnya segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE 35.2 Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 35.1 diunggah (upload) oleh Pokja LPBJ menggunakan menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE. 35.3 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil PeTenderan (BAHP) oleh Pokja LPBJ bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang. H. PETENDERAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PETENDERAN GAGAL 36. PeTenderan Gagal 36.1 Pokja LPBJ menyatakan peTenderan gagal, apabila: a. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; b. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti terjadi persaingan tidak sehat; d. [seluruh harga penawaran terkoreksi lebih tinggi dari HPS;] e. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas pelaksanaan peTenderan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Presiden No. 16 Tahun 2018 Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunanya serta Dokumen Pemilihan ternyata benar; f. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas kesalahan substansi Dokumen Pemilihan ternyata benar; atau g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi. 36.2 PA/KPA menyatakan PeTenderan gagal, apabila: a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses PeTenderan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta perubahan dan aturan turunannya; b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja LPBJ dan/atau PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan PeTenderan dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas tercantum dalam Dokumen Pemilihan kesalahan prosedur yang Penyedia Barang/Jasa ternyata benar; e. Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya; f. pelaksanaan PeTenderan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pemilihan; g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau h. pelaksanaan PeTenderan melanggar Peraturan Presiden No. 16 Tahun 23
37. Tindak Lanjut PeTenderan Gagal 37. Tindak Lanjut PeTenderan Gagal 36.3 36.4 37.2 37.3 37.4 24 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya. [Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi menyatakan peTenderan gagal, apabila pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar]. [Kepala Daerah menyatakan peTenderan gagal, apabila pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar]. Setelah peTenderan dinyatakan gagal, maka Pokja LPBJ memberitahukan kepada seluruh peserta. Setelah pemberitahuan adanya peTenderan gagal, PA/KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja LPBJ melakukan evaluasi penyebab terjadinya peTenderan gagal, antara lain: a. kemungkinan terjadinya persekongkolan; b. adanya persyaratan yang diskriminatif; c. spesifikasi teknis terlalu tinggi; d. spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali suku cadang; e. nilai total HPS pengadaan terlalu rendah; f. nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar; dan/atau g. kecurangan dalam pengumuman. Kelompok Kerja LPBJ berdasarkan hasil evaluasi menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. peTenderan ulang; atau d. penghentian proses peTenderan. Apabila dari hasil evaluasi penyebab mengharuskan adanya perubahan maka dilakukan peTenderan memperbaiki Dokumen Pemilihan. terjadinya peTenderan gagal, Dokumen ulang dengan Pengadaan, terlebih dahulu Kelompok Kerja ketentuan sebagai berikut: a. melakukan peTenderan ulang, apabila : LPBJ menindaklanjuti peTenderan gagal dengan 1) 2) [dalam Kontrak Harga Satuan serta Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, semua penawaran terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui HPS]; [dalam Kontrak Lump Sum, semua penawaran di atas HPS]; dan/atau pelaksanaan peTenderan melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya. b. c. d. e. f. apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan tidak sehat, maka dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran. Peserta yang terlibat terjadinya persaingan tidak sehat, dikenakan sanksi dimasukkan dalam Daftar Hitam; apabila pelaksanaan peTenderan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan, maka dilakukan peTenderan ulang; apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, maka dilakukan penyampaian ulang Dokumen Penawaran atau peTenderan ulang; apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan atau sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan penawaran ternyata benar, maka dilakukan evaluasi ulang; apabila Sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan substansi Dokumen Pemilihan ternyata benar, maka setelah memperbaiki Dokumen Pemilihan, dilakukan peTenderan ulang dengan mengumumkan kembali dan mengundang evaluasi
g. h. i. j. 25 peserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta; apabila calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka Kelompok Kerja LPBJ: 1) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta kecuali peserta yang tersebut, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis, dan harga) dan/atau melakukan peTenderan ulang untuk mengundang peserta baru; tidak hadir 2) memberikan sanksi kepada peserta yang tidak hadir tersebut berupa dimasukkan dalam Daftar Hitam. apabila peTenderan gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 ternyata benar, diatur ketentuan sebagai berikut: 1) apabila PA, KPA, PPK, dan Kelompok Kerja LPBJ tidak terlibat KKN, maka Kelompok Kerja LPBJ : a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang untuk tidak mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau terlibat KKN, b) melakukan peTenderan ulang untuk mengundang peserta baru. 2) apabila PA, KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja LPBJ terlibat KKN, maka dilakukan penggantian pejabat dan/ atau Kelompok Kerja LPBJ yang terlibat KKN, kemudian Kelompok Kerja LPBJ pengganti: a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau b) melakukan peTenderan ulang untuk mengundang peserta baru. 3) dalam hal Kelompok Kerja LPBJ menemukan indikasi kuat adanya persekongkolan diantara para peserta, maka Kelompok Kerja LPBJ : a) meneliti kewajaran penawaran dengan cara memeriksa koefisien dan harga satuan dasar upah, bahan dan alat serta membandingkan dengan harga satuan pekerjaan sejenis terdekat; b) memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya persekongkolan; dan c) menghentikan proses peTenderan, apabila hasil penelitian terjadinya dan persekongkolan. pemeriksaan mengarah kepada 4) peserta yang digugurkan dalam proses peTenderan; peserta yang terbukti bersekongkol dikenakan sanksi: a) dimasukkan b) pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) PA, KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja LPBJ yang terlibat KKN/persekongkolan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. terindikasi bersekongkol dikenakan sanksi 5) dalam daftar hitam; dan apabila peTenderan gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya pelanggaran prosedur ternyata benar, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau Kelompok Kerja LPBJ yang terlibat, kemudian: 1) Kelompok Kerja LPBJ pengganti mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis, dan harga); dan 2) PA, KPA, PPK, dan/atau anggota Kelompok Kerja LPBJ yang peraturan sesuai ketentuan terlibat, dikenakan sanksi perundang-undangan. peTenderan gagal karena calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri, dilakukan peTenderan
I. JAMINAN PELAKSANAAN 38. Jaminan 38.1 Pelaksanaan 38.2 38.3 ulang dengan cara sebagai berikut: 1) mengundang untuk menyampaikan penawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri); atau peserta yang memenuhi syarat 2) mengundang peserta lama dan mengumumkan kembali untuk mendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukan penawaran, apabila yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri); dan 3) memberikan sanksi kepada peserta yang mengundurkan diri berupa dimasukkan dalam Daftar Hitam. k. Apabila dalam peTenderan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka: 1) proses peTenderan dilanjutkan dengan melakukan negosiasi harga, dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya 2 (dua); atau proses peTenderan dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung, dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya 1 (satu). 2) l. Dalam hal PeTenderan ulang gagal, maka Kelompok Kerja LPBJ dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisisensi, efektivitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan: 1) 2) menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan 3) hasil pekerjaan tidak dapat ditunda; tidak cukup waktu untuk melakukan proses PeTenderan dan pelaksanaan pekerjaan. peTenderan m. Apabila ulang mengalami kegagalan dan tidak memenuhi kriteria yang dimaksud pada huruf l) untuk dilakukan Penunjukan Langsung: 1) anggaran dikembalikan ke negara dalam hal waktu sudah tidak mencukupi; dapat dilakukan peTenderan kembali dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian ulang penyebab peTenderan ulang gagal apabila waktu masih mencukupi; atau mengusulkan 2) 3) PA/KPA perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk pekerjaan lain. n. PA/KPA, PPK dan/atau LPBJ dilarang memberikan ganti rugi penawarannya peTenderan kepada ditolak/digugurkan/peTenderan dinyatakan gagal. peserta apabila Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah: a. penyerahan seluruh pekerjaan; b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau c. pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak (apabila diperlukan). Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat), perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yang sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang; b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP; c. nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan; d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang 26
38.4 38.5 38.6 J. PENANDATANGANAN KONTRAK 39. Penanda- tanganan Kontrak 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 ditetapkan; e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang menandatangan kontrak; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ; h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit Jaminan; i. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO ditulis atas nama Kemitraan/KSO atau masing-masing anggota Kemitraan/KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan j. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin. PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan. Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak. Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Formulir Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan: a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi diatas 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai penawaran atau penawaran terkoreksi; atau b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan c. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen kecuali Pemilihan jadwal mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran. sampai dengan penandatanganan Kontrak, Dalam hal kontrak tahun tunggal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak. PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a. adendum Surat Perjanjian; b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak; 27
39.7 39.8 39.9 39.10 c. surat penawaran, beserta penawaran harga; d. spesifikasi teknis; e. gambar-gambar; f. daftar kuantitas (apabila ada); dan g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: 1) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan. Penandatanganan kontrak yang kompleks dan/atau bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah draf kontrak memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.] Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus dalam Akta koperasi Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak. atau yang namanya tidak disebutkan 28
A. LINGKUP PEKERJAAN B. SUMBER DANA C. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN D. PENINJAUAN LAPANGAN [apabila diperlukan] E. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN F. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) 1. Pokja LPBJ : POKJA III BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 2. Alamat Pokja LPBJ : Jl. KH. A. Dahlan No. 01 Lamongan 3. Website : 4. Website LPSE : 5. Nama paket pekerjaan: PEMBANGUNAN KANTOR 6. Uraian singkat pekerjaan: A. I II III IV V VI PEKERJAAN PAGAR PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN PEKERJAAN PENGECATAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL B. I II III IV V VI PEKERJAAN GAPURA PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN PEKERJAAN PENGECATAN PEKERJAAN LAIN -LAIN PEKERJAAN ELEKTRIKAL 7. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 50 (Lima puluh) hari kalender. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Tahun Anggaran 2018 Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE [Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada: Hari Tanggal Waktu Tempat : _______________________ : _______________________ : ___________s.d _________ : _______________________ 1. Mata uang yang digunakan RUPIAH 2. Pembayaran dilakukan dengan cara ANGSURAN (TERMIJN) Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, yaitu dari tanggal 11 Oktober s.d. 09 Nopember 2018 29
G. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN H. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN I. PEMBUKAAN PENAWARAN J. DOKUMEN PENAWARAN 1. 2. 3. 4. Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: No Jabatan Pendidikan Pengalaman Jenis Sertifikasi Sub Bidang Klasifikasi 1 2 3 Pelaksana Mandor Tukang SMU/SMK sederajad SMU/SMK sederajad SMU/SMK sederajad ≥ 4 Th ≥ 4 Th ≥ 4 Th SKT SKT SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TA 022) Mandor Tukang Batu / Bata / Beton (TL 005) Tukang Pasang Batu/Stone (Rubble) Mason (Tukang Bangunan Umum) (TA005) Administrasi 4. Administrasi SMU/SMK sederajad ≥ 3 Th Catatan : Lampirkan hasil pemindaian/scan SKT dan Ijazah Personil Inti. Lampirkan hasil pemindaian/scan Daftar Pengalaman Pekerjaan Personil Inti yang bertandatangan dan berstempel. SKT dan Ijazah Personil Inti yang asli atau copy yang dilegalisir harus dapat ditunjukkan pada saat klarifikasi teknis. Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: Kapasitas No Alat Jumlah 1 2 Concrete mixer Dump Truck 0,5 M3 3 - 4 M3 1 unit 1 unit 3 5 6 7 Catatan : Apabila peralatan adalah sewa, maka lampirkan hasil pemindaian/scan Surat Dukungan dari perusahaan penyewaan alat yang bertanda tangan, berstempel dan bermaterai Rp. 6.000,00 Pompa Air Concrete Vibrator Barbender Barcutter 8 Hp 4 HP -- -- 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Bukti kepemilikan peralatan harus dapat ditunjukkan pada saat klarifikasi/uji mutu/teknis/fungsi. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : TIDAK ADA Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk: a. Bahan : TIDAK ADA b. Alat : TIDAK ADA 30 Jumlah (Orang) 1 1 1 1
K. SANGGAHAN, PENGADUAN L. JAMINAN PELAKSANAAN 1. 2. 3. 1. 2. 3. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE. Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada: a. PPK b. PA/KPA DINAS DINAS PERIKANAN Kab. Lamongan c. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada APIP Kabupaten Lamongan Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 64 (Enam puluh empat) hari kalender sejak penandatanganan kontrak. [diisi dengan memperhitungkan mulai dari tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO)] Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada PPK Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kab. Lamongan 31
A. Lingkup Kualifikasi B. Persyaratan Kualifikasi BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) 1. Nama Pokja LPBJ : POKJA KABUPATEN LAMONGAN III BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 2. Alamat Pokja LPBJ : Jl. KH. A. Dahlan No. 01 Lamongan 3. Website : 4. Website LPSE : 5. Nama Paket Pekerjaan : PEMBANGUNAN KANTOR 1. peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha : SIUJK Bidang Arsitektural Kualifikasi Kecil SBUJK Klasifikasi Bangunan Komersial Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) Kualifikasi Kecil (dapat dibuktikan dalam proses konversi). 2. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 3. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 4. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan); 2017. 5. memiliki pengalaman pada sesuai sub bidang/sub klasifikasi kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang 3 (tiga) tahun; 6. memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan sesuai yang dipersyaratkan dalam LDP; 7. memiliki kemampuan untuk menyediakan melaksanakan Pekerjaan dipersyaratkan dalam LDP; ini, sesuai yang ini melaksanakan Pekerjaan 8. memiliki Surat Keterangan Dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar [paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS]; 9. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP). 32
BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO) (UNTUK (SATU) FILE) CONTOH [Kop Surat Badan Usaha] Nomor Lampiran : : _______, _____________ 20___ Kepada Yth.: Pokja III Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lamongan di LAMONGAN Perihal : Penawaran Pekerjaan PEMBANGUNAN KANTOR Sehubungan dengan pengumuman [PeTenderan Umum/Pemilihan Langsung] dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan nomor : 602.1/01/413.024/PBJ.Pokja3-82/2018 tanggal 04 OKTOBER 2018 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pemilihan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan PEMBANGUNAN KANTOR sebesar Rp_______________ (__________________________). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 09 Nopember 2018. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. Daftar Kuantitas dan Harga; 2. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : a. Metode Pelaksanaan; b. Jadwal Waktu Pelaksanaan; c. Daftar Personil Inti beserta Daftar Riwayat Hidup; d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan; 3. Dokumen Kualifikasi. Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. 33 1
B. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO) CONTOH SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/ KERJA SAMA OPERASI (KSO) Sehubungan dengan peTenderan pekerjaan ________________ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di ________________ pada tanggal ________ 20__, maka kami: ______________________________ [nama peserta 1] ______________________________ [nama peserta 2] ______________________________ [nama peserta 3] ______________________________ [dan seterusnya] bermaksud untuk mengikuti peTenderan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO). Kami menyetujui dan memutuskan bahwa: 1. Secara bersama-sama: a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO adalah ________________ b. Menunjuk ____________________________ [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing- masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah: _______________ [nama peserta 1] sebesar _____ % (___________ persen) _______________ [nama peserta 2] sebesar _____ % (___________ persen) _______________ [nama peserta 3] sebesar _____ % (___________ persen) [dst] 3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO. 4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO. 5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain. 6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada _________________________ [nama wakil peserta] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana _________________________ [nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota kemitraan/KSO. 7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. 8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila peTenderan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO. 9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (_______) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di _________ pada hari __________ tanggal __________ bulan ____________, tahun ________________________ [Peserta 1] [Peserta 2] (_______________) (________________) [Peserta 3] [dst (________________) (________________)] Catatan: Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat diatas kertas segel/bermaterai 34
C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS (UNTUK 1 (SATU) FILE) Dokumen Penawaran Teknis 1. METODE PELAKSANAAN Uraikan, menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. 2. FORMULIR JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Bulan ke- 2 2. FORMULIR JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Bulan ke- 2 Jenis Pekerjaan Bobot (%) No. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 dst. 2 3 Jumlah Nilai Pekerjaan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (%) Kemajuan Pekerjaan Komulatif (%) Keterangan : Tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, Lengkapi dengan kurva S. 3. FORMULIR DAFTAR PERSONIL INTI No. Nama Jabatan Pengalaman (Tahun) No. SKA/SKT Keterangan : Isi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan. Lampirkan hasil pemindaian/scan KTP dan SKT Personil Inti. Lampirkan hasil pemindaian/scan Daftar Pengalaman Pekerjaan Personil Inti yang bertandatangan dan berstempel. 4. FORMULIR DAFTAR PERALATAN UTAMA No. Jenis Peralatan Kapasitas Jumlah Milik Sendiri/Sewa Keterangan : Isi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP. Apabila sewa lampirkan Surat Dukungan Sewa Peralatan dari perusahaan pendukung bertandatangan, berstempel dan bermaterai Rp. 6.000,00. 5. Surat Dukungan Jembatan Timbang kapasitas 20 Ton, beserta Brosur yang dilegalisir oleh pabrikan/ agen. Surat Dukungan Baja WF, beserta Brosur untuk yang dilegalisir oleh pabrikan/ agen. Surat Dukungan Atap PVC, beserta Brosur untuk yang dilegalisir oleh pabrikan/ agen. 4 35
6. CONTOH DAFTAR PENGALAMAN PEKERJAAN PERSONIL INTI DAFTAR PENGALAMAN PEKERJAAN 1. Posisi yang diusulkan 2. Nama perusahaan 3. Nama personil 4. Tempat tanggal lahir 5. Pendidikan 6. Pengalaman kerja Tahun ... a. Nama proyek b. Lokasi proyek c. Pengguna jasa d. Nama perusahaan e. Posisi penugasan : : : : : : 1. Posisi yang diusulkan 2. Nama perusahaan 3. Nama personil 4. Tempat tanggal lahir 5. Pendidikan 6. Pengalaman kerja Tahun ... a. Nama proyek b. Lokasi proyek c. Pengguna jasa d. Nama perusahaan e. Posisi penugasan : : : : : : : : : : : ... Tahun ... a. Nama proyek b. Lokasi proyek c. Pengguna jasa d. Nama perusahaan e. Posisi penugasan : : : : : ... : : : : : ... Demikian Daftar Pengalaman Pekerjaan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kota, tgl, bln, thn. Menyetujui Nama Badan Usaha Yang membuat pernyataan (Nama Terang) (Nama Terang) Direktur 36
D. [BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN), apabila diberikan preferensi harga] FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) Nilai Gabungan Barang/Jasa (Rp) TKDN Uraian Pekerjaan DN LN Ribu Rp Total % KDN Barang/ Jasa Gabungan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Barang I. Material Langsung (Bahan baku) II. Peralatan (Barang jadi) (1A) (2A) (1B) (2B) (1C) (2C) (1D) (2D) (1E) (2E) (1F) (2F) A. Sub Total Barang Jasa III. Manajemen Proyek dan Perekayasaan IV. Alat Kerja / Fasilitas Kerja (3A) (4A) (5A) (3B) (4B) (5B) (3C) (4C) (5C) (3D) (4D) (5D) (3E) (4E) (5E) (3F) (4F) (5F) V. Konstruksi dan Fabrikasi VI. Jasa Umum (6A) (7A) (6B) (7B) (6C) (7C) (6D) (7D) (6E) (7E) (6F) (7F) B. Sub Total Jasa (8A) (8B) (8C) (8D) (8E) (8F) C. TOTAL Biaya (A + B) (9A) (9B) (9C) (9D) (9E) (9F) Formulasi perhitungan: Nilai Barang Total (3C) - Nilai Barang Luar Negeri (3B) Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C) % TKDN (Gabungan Barang dan Jasa) = + Nilai Jasa Total(8C) - Nilai Jasa Luar Negeri (8B) Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C) __________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun] [tanda tangan] [nama wakil sah badan usaha/pemimpin kemitraan (KSO)/perorangan] 37
E. BENTUK PAKTA INTEGRITAS Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas 38
[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO] PAKTA INTEGRITAS Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : _____________________ [nama wakil sah badan usaha] No.Identitas : ___________ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor] Jabatan : __________________________ Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi ___________________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] 2. Nama : _____________________ [nama wakil sah badan usaha] No.Identitas : ___________ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor] Jabatan : __________________________ Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi ___________________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] 3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO] dalam rangka pengadaan _________ [isi nama paket] pada ________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. __________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan], [nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap] [cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan/KSO] 39
L. DATA ISIAN KUALIFIKASI Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota Kemitraan/KSO berbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE 40
[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK KEMITRAAN/KSO] Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ___________________ [nama wakil sah badan usaha] Jabatan : _____________ [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris] Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _______________________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha] Alamat : Telepon/Fax : Email : menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/ koperasi/kemitraan/KSO [akta pendirian/ anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian tanggal akta berdasarkan _______________ Kemitraan/Kerja Sama Operasi, disebutkan jelas nomor dan pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi]; secara 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I"]; 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: 41
A. Data Administrasi 1. Nama Badan Usaha : _____________________ 2. Status : Pusat Cabang Alamat Kantor Pusat : _____________________ _____________________ 3. 4. No. Telepon No. Fax E-Mail Alamat Kantor Cabang No. Telepon No. Fax E-Mail : _____________________ : _____________________ : _____________________ _____________________ : _____________________ : _____________________ : _____________________ : _____________________ B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi a. Nomor b. Tanggal c. Nama Notaris : : : : _______________ _______________ _______________ _______________ d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT) 2. Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir a. Nomor b. Tanggal c. Nama Notaris : : : _______________ _______________ _______________ C. Pengurus Badan Usaha No. Nama No. Identitas Jabatan dalam Badan Usaha D. Izin Usaha 1. No. Surat Izin Usaha ________ 2. Masa berlaku izin usaha 3. 4. Kualifikasi Usaha 5. Klasifikasi Usaha Instansi pemberi izin usaha : _______Tanggal ______ : __________ : __________ : ___________ : ___________ E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan) 1. No. Surat Izin _________ 2. Masa berlaku izin 3. Instansi pemberi izin : _____________ Tanggal ________ : _______________ : _______________ 42
43 F. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma) No. Nama No. Identitas Alamat Persentase 2. Pajak a. Nomor Pokok Wajib Pajak b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir : _______________ : No. _______ Tanggal _______ G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) No 1 Nama 2 Tgl/bln/thn lahir 3 Tingkat Pendidikan 4 Jabatan dalam pekerjaan 5 Pengalaman Kerja (tahun) 6 Profesi/ keahlian 7 Tahun Sertifikat/ Ijazah 8 H. Data [cantumkan jika disyaratkan oleh Pokja LPBJ] No. 1 Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan 2 Jumlah 3 Kapasitas atau output pada saat ini 4 Merk dan tipe 5 Tahun pembuatan 6 Kondisi (%) 7 Lokasi Sekarang 8 Status Kepemilikan/ Dukungan Sewa 9 I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir) Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen Kontrak Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan No. Nama Paket Pekerjaan Sub Bidang Pekerjaan Ringkasan Lingkup Pekerjaan Lokasi Nama Alamat/ Telepon No / Tanggal Nilai Kontrak BA Serah Terima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
44 J. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir (untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini) Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen Kontrak Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan No. Nama Paket Pekerjaan Ringkasan Lingkup Pekerjaan Lokasi Nama Alamat/ Telepon No / Tanggal Nilai Kontrak BA Serah Terima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan No. Nama Paket Pekerjaan Bidang/Sub Bidang Pekerjaan Lokasi Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen Nama Alamat/ Telepon Kontrak No / Tanggal Nilai Progres Terakhir Kontrak (rencana) % Prestasi Kerja % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L. Modal Kerja Surat dukungan keuangan dari Bank: Nomor Tanggal Nama Bank Nilai : __________ : __________ : __________ : __________ Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. __________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun] PT/CV/Firma/Koperasi __________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] [rekatkan meterai Rp 6.000,- dan tanda tangan] (nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan pada badan usaha]
BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI I. II. Petunjuk Pengisian untuk peserta bukan kemitraan/KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE (User Guide). Kemitraan/KSO Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing - masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing - masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut: A. Data Administrasi 1. Diisi dengan nama badan usaha (perusahaan/koperasi) peserta. 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang). 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi. 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang. B. Landasan Hukum Pendirian Usaha 1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian perusahaan/anggaran dasar koperasi serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir. C. Pengurus Badan Usaha Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha. D. Izin Usaha (Jenis izin usaha disesuaikan dengan bidang usaha dan peraturan perundang-undangan, contohnya : Izin Usaha di bidang Konstruksi adalah Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK). Untuk persyaratan perizinan bagi Penyedia Asing disesuaikan dengan praktek bisnis internasional dan/atau ketentuan negara asal Penyedia) Tabel izin usaha: 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha. 4. Diisi dengan kualifikasi usaha. 5. Diisi dengan klasifikasi usaha. E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan) 1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin. F. Data Keuangan 1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/persero, dan persentase kepemilikan saham/persero. 2. Pajak: 3. a. Diisi dengan NPWP badan usaha. b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan. [Persyaratan perpajakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan untuk Penyedia Asing (khusus untuk International Competitive Biding)] G. Data Personalia Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat 45
Keterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan. H. Data Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/dukungan sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/ perlengkapan yang diperlukan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi. I. Data Pengalaman Perusahaan Diisi dengan nama paket pekerjaan, sub bidang pekerjaan yang dipersyaratkan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan berdasarkan kontrak, dan tanggal Berita Acara serah terima (PHO), untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) pada paket pekerjaan usaha non kecil. J. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan berdasarkan kontrak, dan tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO), untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini. K. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/sub bidang pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak, dan prestasi kerja terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket (SKP). L. Modal Kerja Diisi dengan nomor, tanggal, dan nama bank yang mengeluarkan surat dukungan keuangan serta nilai dukungan paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket (HPS). M. Kemitraan/KSO Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing-masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya. 46
A. BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; 2. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan); 6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 7. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; 8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; 9. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; 10. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan Pekerjaan Konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS); 11. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO: a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut; b. evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 10 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan/KSO; 12. untuk usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan: a. KD NPt = 3 NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir; b. dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO; c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS; d. pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya; e. nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (present value) menggunakan perhitungan sebagai berikut: NPs Npo Io Is = Nilai pekerjaan sekarang = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya) = = Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan; 47
B. C. D. E. 13. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: = KP - jumlah paket yang sedang dikerjakan = Kemampuan menangani paket pekerjaan a. SKP KP Untuk usaha kecil: = 5 KP Untuk usaha non kecil: = KP = N 6 atau KP = 1,2 N Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; b. dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra/KSO; 14. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) dan/atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila disyaratkan. Pokja LPBJ memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada aplikasi SPSE dalam hal: 1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi. Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja LPBJ dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirmkan melalui aplikasi SPSE. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yang kurang tidak dapat dilengkapi. 48
BAB IX. BENTUK KONTRAK SURAT PERJANJIAN untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: __________ Nomor: __________ "SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan berkedudukan di __________ _______________ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _________________ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut "PPK" dan 1. Untuk penyedia perseorangan, maka: [____________ [nama penyedia], yang berkedudukan di __________ [alamat penyedia], berdasarkan identitas No. _________ [No. KTP/SIM/ Paspor Penyedia], selanjurnya disebut "Penyedia"] 2. Untuk penyedia badan usaha non KSO, maka: [__________ [nama wakil Penyedia], ______________[jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama Penyedia], yang berkedudukan di ____________ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. _______ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal _____________ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut "Penyedia"] 3. Untuk penyedia KSO/Kemitraan, maka: [Kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut: 1. _________________________[nama Penyedia 1]; 2. _________________________[nama Penyedia 2]; _____________dst yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk __________ [nama anggota kemitraan/KSO yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia wakil kemitraan/KSO], berdasarkan surat Perjanjian kemitraan/KSO No. ___________ tanggal ___________ (selanjutnya disebut "Penyedia")."] MENGINGAT BAHWA: (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi"); (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) 4) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. 49
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. [untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, ditulis sebagai berikut: "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp________________ (_______________________ rupiah);"] [untuk kontrak lump sum, ditulis sebagai berikut: "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak Rp________________ (_______________________ rupiah);"] termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar 2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak; c. d. e. f. g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. adendum Surat Perjanjian (apabila ada); surat penawaran, beserta penawaran harga; spesifikasi teknis; gambar-gambar; daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas; 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia. 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak. 50
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama __________ PPK Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO) __________ [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )] [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp 6.000,- )] [nama lengkap] [jabatan] [nama lengkap] [jabatan] 51
A. Ketentuan Umum 1. Definisi 52 BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: ini harus 1.1 Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang Kementerian/ penggunaan Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBD/BLUD DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KAB. LAMONGAN . kewenangan anggaran 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBD atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan BLUD DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KAB. LAMONGAN . 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi. 1.8 Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak). 1.9 Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing- masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. 1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia. 1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. 1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak. 1.13 Hari adalah hari kalender. 1.14 Direksi lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. 1.15 Direksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
2. Penerapan 3. Bahasa dan Hukum 1.16 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran. 1.17 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja LPBJ untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. 1.18 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; 1.19 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu; 1.20 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar; 1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan. 1.22 Personil inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan. 1.23 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. 1.24 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir. 1.25 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK. 1.26 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK. 1.27 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. 1.28 Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia. 1.29 Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum. SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia. [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa 53
4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan 4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan 5. Asal Material/ Bahan 6. Korespondensi 3.2 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.] Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah)] Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil peTenderan, mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaiangan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau sehingga c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini . Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas. Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan- larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: a. pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. dimasukkan dalam daftar hitam. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA. PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi. Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri). Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari penawaran penyedia. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK. 54
55 7. Wakil Sah Para Pihak Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan. 8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. 9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak. 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya. 10.2 Penyedia dapat mensubkontrakkan sebagian pekerjaan. bekerjasama dengan penyedia lain dengan 10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. 10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan. 10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis. 10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK. 11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. 12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. 13. Kemitraan/KSO Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak. 14. Penemuan- penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara . B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK 15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan 16. Penyerahan Lokasi Kerja 17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 18. Program Mutu 19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. 15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK. 15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai telah jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak. 16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja. 16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi. 17.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak. 17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia. 18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK. 18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi: a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja. 18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan. 18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi. 18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK. 18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia. 19.1 PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 56
20. Mobilisasi Peralatan, Fasilitas dan Personil 21. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan 22. Persetujuan Pengawas Pekerjaan 22. Persetujuan Pengawas Pekerjaan 23. Perintah 24. Akses ke Lokasi Kerja 57 19.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung. 19.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi : 1) 2) organisasi kerja Penyedia; 3) 4) 5) prosedur instruksi kerja; 6) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; jadwal pelaksanaan pekerjaan; tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan 7) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan. b. program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan. 19.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh selutuh peserta rapat. 20.1 Penyedia melakukan mobilisasi paling dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK. lambat harus sudah mulai 20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan personil-personil. 20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. 21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau manajemen kosntruksi/konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK. Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan. 22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini. Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
25. Pemeriksaan Bersama 26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan 27. Perpanjangan Waktu 28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan 29. Rapat Pemantauan 25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama- sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran. 25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrak atas usul PPK. 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama. 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan serta melaksanakan menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. pekerjaan sesuai dengan program mutu, 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. 26.3 tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Jika keterlambatan Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. 26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Tanggal Penyelesaian Pekerjaan Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak. secara tertulis. Perpanjangan 27.2 telah PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan atau keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK. 29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini. 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak- 58
30. Peringatan Dini B.2 Penyelesaian Kontrak 31. Serah Terima Pekerjaan pihak yang menghadiri rapat. 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat. 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. tersebut di atas ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Pernyataan perkiraan penyedia. 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut. 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 31.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. 31.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 31.5 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan. 31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. 31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. 31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan. 31.9 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 31.10 Apabila pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai Jaminan Pemeliharaan. penyedia tidak melaksanakan kewajiban perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan 59
32. Pengambilalihan 33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan B.3 Perubahan Kontrak 34. Perubahan Kontrak 35. Perubahan Lingkup Pekerjaan 35. Perubahan Lingkup Pekerjaan 31.11 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK. PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan. 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK. 33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan. 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. 34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau 3) perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga. 34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian lump sum. 34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kotrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka: a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; 3) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal. c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi. d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. e. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak. 35.2 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak kontrak lump sum dan kontrak 60
36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan B.4 Keadaan Kahar 37. Keadaan Kahar gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian lump sum, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak. 36.1 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. pekerjaan tambah; b. perubahan disain; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau e. keadaan kahar.] [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; b. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau c. keadaan kahar.] 36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar. 36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. 36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan. 36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak. 37.1 Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 37.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. 37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 37.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. 37.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. 37.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang 61
dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi. 37.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak. B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak 38. Penghentian Kontrak 38.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 38.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. 38.3 Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat: a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan. 38.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran. 38.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK. 39. Pemutusan Kontrak 39.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia. 39.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak. 39.3 Penyedia dapat meemutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. 39.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK. 40. Pemutusan Kontrak oleh PPK 40. Pemutusan Kontrak oleh PPK Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; b. berdasarkan akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; penelitian PPK, Penyedia tidak c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, e. Penyedia tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa 62
41. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia 42. [Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis (Untuk Pekerjaan Konstruksi Bangunan)] persetujuan Pengawas Pekerjaan; g. Penyedia berada dalam keadaan pailit; h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan; j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan instansi yang dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh berwenang; dan/atau l. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 40.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)); b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada); c. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaiakn pekerjaan); d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaiman yang tercantum dalam SSKK; dan e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan 40.3 PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK. 41.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. 41.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK. 42.1 [Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. 42.2 kontrak dinyatakan kritis apabila: a. dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana; dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana; rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. b. c. 42.3 Penanganan kontrak kritis a. dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2 penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktikan (show cause meeting/SCM) 1) pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan menerbitkan selanjutnya surat menyelenggarakan SCM. peringatan kepada Penyedia dan 63
2) dalam SCM PPK, direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM I 3) apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM II. 4) apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM III. b. 5) pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat perigatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan. dalam hal setelah diberikan SCM III dan Penyedia tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah ditetapkan, PPK melakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan: 1) PPK dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dengan ketentuan: a) penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisa pekerjaan paling paling lama 50 (lima puluh) hari kalender; dan b) penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan SSKK apabila pemberian kesempatan melampaui masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak. 2) PPK dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; atau 3) PPK dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan. dapat menggunakan selanjutnya Pihak bahan/peralatan, Dokumen Kontraktor dan dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau atas nama penyedia. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia berdasarkan kontrak awal. lain tersebut 43. Pemutusan Kontrak akibat lainnya Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 44. Peninggalan Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK. C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA 45. Hak dan Kewajiban Penyedia 45. Hak dan Kewajiban Penyedia Penyedia memiliki hak dan kewajiban: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan b. harga yang telah ditentukan dalam kontrak; berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan- bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk 64
46. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi 47. Hak Atas Kekayaan Intelektual 48. Penanggungan dan Risiko 48. Penanggungan dan Risiko 49. Perlindungan Tenaga Kerja pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; f. memberikan yang pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; keterangan-keterangan diperlukan g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. 45.2 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia. Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK. Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil; 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga; 48.2 Terhitung tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan 48.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini. 48.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia. 49.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 49.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut. 49.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap 65 untuk
50. Pemeliharaan Lingkungan 51. Asuransi 52. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan 53. Laporan Hasil Pekerjaan Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. jika ada) perlengkapan 49.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini. 51.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; risiko b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 51.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak. 52.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan program mutu; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. 52.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 22.2 SSUK; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 53.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. 53.3 Laporan harian berisi: a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. 53.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. 53.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil 66
67 kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 53.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 53.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. 54. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK. 55. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia 55.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. 55.2 Penyedia disubkontrakkan tersebut. tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang 55.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. 56. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil 56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antra lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaanya. 56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut. terpilih tetap 56.3 56.4 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas. 56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK. 57. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja. 58. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja semua pihak di lokasi kerja. 59. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. 60. Jaminan 60.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS. 60.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penanda-
tanganan kontrak sampai dengan serah (Provisional Hand Over/PHO). terima pertama pekerjaan 60.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. 60.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka. 60.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan. 60.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan tanggal penyerahan pertama pemberian uang muka sampai dengan pekerjaan (PHO). 60.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus). 60.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak. 60.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO). D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK 61. Hak dan Kewajiban PPK PPK memiliki hak dan kewajiban : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; e. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada); f. membayar uang muka (apabila diberikan); g. memberikan instruksi sesuai jadwal; h. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK; dan i. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada). 62. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini. 63. Peristiwa Kompensasi 63.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 68
h. ketentuan lain dalam SSKK. 63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. 63.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi. jika terjadi gangguan 63.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi. 63.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak. 63.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA 64. Personil Inti dan/atau Peralatan 64.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran. 64.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK. 64.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian. 64.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan. 64.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti: a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK. 64.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. 64.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah. 69
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 65. Harga Kontrak 65.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak. 65.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja. 65.3 [Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan).] 66. Pembayaran 66.1 Uang muka a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain; b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima; c. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pajabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima; e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang; f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus). 66.2 Prestasi pekerjaan a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK; pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana diatur dalam SSKK; pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. 2) 3) 4) 5) b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan; c. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan 70
67. Hari Kerja 68. Perhitungan Akhir 69. Penangguhan Pembayaran 66.3 67.1 67.2 67.3 68.1 68.2 69.1 69.2 69.3 69.4 mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. Denda dan ganti rugi a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia; b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK; 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi; 3) pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK. d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi; e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan; f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak; g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK. Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani. Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. PPK tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. secara tertulis memberitahukan kepada penyedia Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia. 71
70. [Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan)] 70.1 [Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. 70.2 Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan. 70.3 Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan yang mengacu pada Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan, yang selanjutnya dituangkan dalam SSKK. 70.4 kegiatan/mata Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran. seluruh 70.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak. 70.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut. 70.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani. 70.8 Kontrak yang Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan. terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan indeks harga 70.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....) Hn Ho a = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan; = Harga Satuan pada saat harga penawaran; = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15. b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00. Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak). Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda- tanganan kontrak. 70.10 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK. 70.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. 70.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. 70.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan; Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. V = 70.14 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data; 72
G. PENGAWASAN MUTU 71. Pengawasan dan Pemeriksaan 72. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK 73. Cacat Mutu 74. Pengujian 75. Perbaikan Cacat Mutu 75. Perbaikan Cacat Mutu 76. Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan 70.15 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.] PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 72.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. 72.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan. PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan. Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan. 75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan. 75.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo. 75.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia. 76.1 Jika terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan maka PPK, pengawas pekerjaan dan/atau Penyedia bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing. 76.2 Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. terhitung sejak 73
76.3 76.4 76.5 H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 77. Penyelesaian Perselisihan 77.1 77.2 78. Itikad Baik 78.1 78.2 78.3 78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam angka 70 ini. Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini. 74
BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Nama Alamat Telepon Website Faksimili e-mail : ____________________ : ____________________ :____________________ :____________________ :____________________ :____________________ :____________________ Penyedia: Nama Alamat Telepon Website Faksimili e-mail : ____________________ :____________________ :____________________ :____________________ :____________________ : ____________________ B. Wakil Sah Para Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Pihak Untuk PPK :_________________________ Untuk Penyedia :_______________ Pengawas Pekerjaan ________ sebagai wakil sah PPK (apabila ada) C. Tanggal Berlaku Kontrak Kontrak mulai berlaku sejak: ________ s.d. ________ D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : _____ ( ______ ) (hari kalender/bulan/tahun) E. Masa Masa Pemeliharaan berlaku selama: __(_____) (bulan/tahun) Pemeliharaan F. Umur Konstruksi Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: ____ (__________) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir. G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal. H. Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah ______ hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK. I. Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada _______ [Kas Negara/Kas BLUD DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Kab. Lamongan ] J. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: __________ 75
Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan K. Kepemilikan Dokumen L. Fasilitas M. Sumber Pembiayaan N. Pembayaran Uang Muka O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan P. [Penyesuaian Harga] Q. Peristiwa Kompensasi R. Denda dan ganti rugi 76 Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: __________ Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: __________ PPK akan memberikan fasilitas berupa : _________________ Kontrak dari __________________ [APBD/BLUD DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KAB. LAMONGAN ] Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK). [jika "YA"] Uang muka diberikan sebesar __% (________ per seratus) dari Nilai Kontrak Pembayaran (Termin/Bulanan/Sekaligus). prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: __________ Pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada SSUK angka 66.2a senilai:___% (______ per seratus) dari nilai peralatan dan/atau bahan Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan: __________ tagihan 1. [Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh _________ [BPS/Instansi Teknis Lainnya] 2. Indeks yang dipergunakan adalah industri, impor, dll) sebesar_______ indeks _______ (perdagangan, 3. Koefisien tetap adalah sebesar____________ 4. Koefisien komponen kontrak adalah sebesar__________] Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: ________ (apabila ada) 1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah: __________________ 2. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia : ________________ hari sejak tanggal pemutusan kontrak [Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan dari penyedia tagihan/penyedia menyetorkan ke kas negara/daerah] dalam jangka waktu oleh dengan cara: dipotong
S. Sanksi T. Penyelesaian Perselisihan 3. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari ______________ [dari nilai kontrak/bagian kontrak yang terlambat] 4. Ganti ________________ rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara 5. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : ________________ Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi :_________ a. [dilakukan pemutusan kontrak; atau b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.] (dipilih salah satu) Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: [Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)] [Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas: "Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."] : 77
Lampiran A - Syarat-Syarat Khusus Kontrak Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan Personil Inti yang ditugaskan: [cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan] Subpenyedia yang ditunjuk: [cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia di atas] Peralatan yang digunakan: [cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan] 78
BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR Keterangan Pokja LPBJ menguraikan Spesifikasi Teknis dan Gambar yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. 79
BAB XIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA Keterangan (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum) 1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat- Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar. 2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak. 4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait. 6. Pokja LPBJ akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan tidak boleh diubah. 80
Keterangan (Untuk Kontrak Lump Sum) 1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat- Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar. 2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK. 3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak. 4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait. 6. Pokja LPBJ akan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. 81
BAB XIV. BENTUK DOKUMEN LAIN A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) [kop surat K/L/D/I] Nomor Lampiran : __________ : __________ __________, __ __________ 20__ Kepada Yth. __________ di __________ Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan __________ Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal __________ perihal __________ dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp_____________ (____________________) kami nyatakan diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya. Satuan Kerja __________ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP. __________ Tembusan Yth. : 1. ____________ [PA/KPA K/L/D/I] 2. ____________ [APIP K/L/D/I] 3. ____________ [Pokja LPBJ] ......... dst 82
B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) [kop surat satuan kerja K/L/D/I] SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: __________ Paket Pekerjaan: __________ Yang bertanda tangan di bawah ini: _______________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen] _______________ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] _______________ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini memerintahkan: _______________ [nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi] _______________ [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi] yang dalam hal ini diwakili oleh: __________ selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Macam pekerjaan: __________; 2. Tanggal mulai kerja: __________; 3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; 4. Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________ 5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak. __________, __ __________ 20__ Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP: __________ Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama __________ [tanda tangan] [nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan] 83
C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN Jaminan Pelaksanaan dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No. ____________________ Yang selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di [alamat] bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama Alamat : [nama PPK] : selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp (terbilang dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. ________________ tanggal _________________, apabila: Nama Alamat : _____________________________ [nama penyedia] : selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. tanggal _____________________ s.d. (____________) hari kalender, dari Berlaku selama __________ ____________________ Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. 2. 3. 4. 5. 6. Dikeluarkan di : _____________ Pada tanggal : _____________ [Bank] Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank] Materai Rp.6000,00 ________________ [Nama dan Jabatan] 84
Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PELAKSANAAN Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________ 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai jaminan], Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang _____________________ [nama penerbit 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan __________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _______________ tanggal ________________untuk pelaksanaan peTenderan pekerjaan ______________ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ 4. Jaminan ini berlaku apabila: a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak- hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN PENJAMIN Materai Rp.6000,00 _____________________ __________________ [Nama dan Jabatan] [Nama dan Jabatan] Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan] 85
Jaminan Uang Muka dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN UANG MUKA No. ____________________ Yang bertanda jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di [alamat] tangan dibawah ini: dalam untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama Alamat : [nama PPK] : selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp (terbilang dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. ________________ tanggal __________________, apabila: Nama Alamat : _____________________________ [nama penyedia] : selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. 2. 3. 4. 5. 6. Dikeluarkan di : _____________ Pada tanggal : _____________ [Bank] Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank] Materai Rp.6000,00 ________________ [Nama dan Jabatan] 86
Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN UANG MUKA Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________ 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai jaminan], Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang _____________________ [nama penerbit 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _______________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal _____________________ dari PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ 4. Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak- hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN PENJAMIN Materai Rp.6000,00 _____________________ __________________ [Nama dan Jabatan] [Nama dan Jabatan] Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan] 87
Jaminan Pemeliharaan dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PEMELIHARAAN No. ____________________ Yang bertanda jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di [alamat] tangan dibawah ini: dalam untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama Alamat : [nama PPK] : selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp (terbilang dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal ________________, apabila: Nama Alamat : _____________________________ [nama penyedia] : selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. 2. 3. 4. 5. 6. Dikeluarkan di : _____________ Pada tanggal : _____________ [Bank] Materai Rp.6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank] ________________ [Nama dan Jabatan] 88
Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PEMELIHARAAN Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________ 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai jaminan], Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang _____________________ [nama penerbit 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal _____________________ dari PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak- hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan] Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN PENJAMIN Materai Rp.6000,00 _____________________ [Nama & Jabatan] __________________ [Nama & Jabatan] 89
SYARAT-SYARAT TEKNIK Pekerjaan : Pembangunan Pagar & Gapura kantor Lokasi : Dinas Perikanan, Jl. Sumargo No. 02 - Lamongan T.anggaran : Tahun 2018 1.1 PERSYARATAN UMUM 1.1.1 LINGKUP PEKERJAAN Uraian dalam rencana kerjadan syarat-syarat ini yang menyangkut segi lingkup Pekerjaan meliput : A. PEKERJAAN PAGAR I. II. III. IV. V. PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON PASANGAN & PLESTERAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL B. PEKERJAAN GAPURA PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON PASANGAN & PLESTERAN PEKERJAAN PENGECATAN PEKERJAAN LAIN -LAIN PEKERJAAN ELEKTRIKAL I. II. III. IV. V. VI. 1.1.2 JENIS DAN MUTU BAHAN 1.1.2.1 Jenis dan mutu bahan yang akan dilaksanakan harus diutamakan bahan-bahan produksi Dalam Negeri, sesuai dengan keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Penertiban Aparatur Negara tanggal 23 Desember 1980 dan Keppres No. 80 tahun 2003 1.1.2.2 Bahan-bahan bangunan / tenaga kerja setempat, sesuai dengan lokasi yang ditunjuk, bila bahan-bahan bangunan dari semua jenis memenuhi syarat teknis, sesuai dengan peraturan yang ada, dianjurkan untuk dipergunakan dengan mendapatkan ijin dari Direksi (secara tertulis). 1.1.2.3 Bila bahan-bahan bangunan yang telah memenuhi spesifikasi teknis terdapat beberapa / bermacam-macam jenis (merk) diharuskan untuk memakai jenis dan mutu bahan satu jenis. 1.1.2.4 Bila rekanan telah menandatangani / melaksanakan jenis dan mutu bahan untuk pekerjaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan , bahan-bahan tersebut harus ditolak dan dikeluarkan dari lokasi pekerjaan paling lambat 24 jam setelah ditolak dan biaya menjadi tanggung jawab rekanan. 1.1.3 URAIAN PEKERJAAN 1.1.3.1 Penyediaan segala yang diperlukan untuk Pemborong harus menyediakan melaksanakan pekerjaan secara sempurna dan efisien dengan urutan yang teratur termasuk semua alat-alat pembantu yang dipergunakan seperti
andang-andang, alat-alat penarik dan sebagainya yang diperlukan oleh rekanan dan semua alat-alat tersebut pada waktu pekerjaan selesai karena sudah tidak berguna lagi dan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya. 1.1.3.2 Kuantitas dan kualitas pekerjaan a. Kuantitas dan kualitas dari pekerjaan yan termasuk dalam harga kontrak harus dianggap seperti apa yang terterah dalam gambar-gambar kontrak atau uraian dan syarat-syarat. Tetapi kecuali yang disebut diatas apa yang terterah dalam uraian dan syarat-syarat atau gambar dalam kontrak itu harus sesuai pula, bagaiumana pun tidak boleh menolak, merubah atau penetapan atau interpretasi dari apa yang tercantum dalam syarat-syarat ini. b. Kekeliruan dalam uraian pekerjaan atau kuantitas atau pengurangan bagian-bagian dari gambar dan uraian dan syarat-syarat tidak boleh merusak (membatalkan) kontrak ini, tetapi hendaknya diperbaiki dan dianggap suatu perubahan yang dikehendaki oleh pemberi tugas 1.1.4 GAMBAR-GAMBAR PEKERJAAN 1.1.4.1 Gambar-gambar rencana pekerjaan yang terdiri dari gambar bestek, gambar detail kontruksi, gambar situasi dan sebagainya yang telah dilaksanakan oleh konsultan perencana telah disampaikan kepada rekanan beserta dokumen yang lain. Rekanan tidak boleh mengubah dan menambah tanpa mendapat persetujuan tertulis dari pemimpin kegiatan / Direksi Teknis. Gambar-gambar tersebut tidak boleh diberikan kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pemborong ini atau dipergunakan untuk maksud-maksud pekerjaan pemborong ini atau dipergunakan untuk maksud-maksud pekerjaan pemborong ini atau dipergunakan untuk maksud-maksud lain. 1.1.4.2 Gambar-gambar tambahan. Bila direksi menganggap perlu, maka konsultan perencana harus membuat tambahan gambar detail (gambar penjelasan) yang diperiksa dan disahkan oleh direksi, gambar-gambar tersebut menjadi milik direksi. 1.1.4.3 As Built Drawing. (gambar yang sesuai sebagaimana yang dilaksanakan.) Untuk semua pekerjaan yang belum terdapat gambar-gambar baik penyimpanan atas pemerintah pemberi tugas atau tidak, pemborong harus membuat gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan (As Bult Drawing), yang jelas memperhatikan perbedaan antara gambar- gambar kontrak dari pekerjaan yang dilaksanakan. Gambar-gambar tersebut dilaksanakan dalam rangkap 3 (tiga) dan semua biaya perbuatannya ditanggung oleh rekanan 1.1.4.4 Gambar-gambar ditempat pekerjaan. Rekanan harus menyimpan ditempat pekerjaan agar tersedia jika Pemberi tugas atau wakilnya sewaktu-waktu memerlukan. 1.1.5 PENJELASAN RKS DAN GAMBAR a. Bila terdapat perbedaan gambar antara gambar rencana dan gambar detail, maka gambar detail yang dipakai atau diikuti. b. Bila terdapat skala gambar dan ukuran tidak sesuai, maka ukuran dengan angka dalam gambar diikuti. c. Bila ukuran-ukuran jumlah yang diperlukan dan bahan-bahan barang yang dipakai dalam RKS tidak sesuai dengan gambar, maka RKS diikuti.
d. Rekanan berkewajiban untuk mengadakan penelitian tentang hal-hal tersebut diatas. Setelah rekanan menerima dokumen dari pemimpin kegiatan dan hal tersebut akan dibahas dalam rapat penjelasan. e. Sebelum melaksanakan pekerjaan rekanan diharuskan memiliki peneliti kembali semua dokumen yang ada untuk disesuaikan dengan berita acara rapat penjelasan. 1.1.6 PERSIAPAN DILAPANGAN 1.1.6.1 Barak kerja / Direksikeet a. Pemborong diwajibkan membuat los kerja untuk tempat direksi keet untuk kantor pegawainya, dan gudang untuk bahan-bahan yang perlu terhindar dari gangguan cuaca. b. Pemborong diwajibkan membuat los kerja untuk tempat pekerjaan, sehingga terhindar dari matahari, hujan dan angin. c. Untuk direksi lapangan. Suatu ruang kantor sementara beserta peralatannya sebagai berikut : 1. Ruang 2. Peralatan atau fasilitas i. Meja tulis ii. Kursi iii. Papan tulis 100 x 100 Cm iv. Rak arsip Gambar, Buku tamu, Buku Direksi, Gambar kerja, Time schedule. Dll. Tempat Air Minum Yang masing-masing banyaknya disesuaikan dengan keadaan / kebutuhan. v. :3.00 x 4.00 m : d. Kontraktor harus membersikan dan menjaga keamanan dari kantor tersebut peralatan dengan catatan pembuatan Direksi Keet tersebut diatas adalah dengan biaya sendiri dari kontaktor/pemborong. 1.1.6.2 Ijin Kerja a. Sebelum rekanan pemborong mengadakan persiapan dilokasi sebelumnya harus memenuhi prosedur tentang tata cara perijinan/perkenan untuk memulai persiapan-persiapan pembangunan kepada pemimpin kegiatan (Direksi Teknis) terutama tentang dimana harus membangun bangunan, jalan masuk dan sebagainya. b. Pada saat mengadakan persiapan dan pengukuran Direksi lapangan c. Untuk menghindari keraguan konstruksi , maka pada sebelum tiap-tiap bagian pekerjaan dilaksanakan, dilaksanakan, diharuskan mendapatkan mendapat ijin tertulis dari Direksi lapangan untuk dapat meneruskan bagian dari pkerjaan tersebut secara berkala. Pabila terjadi kesalahan yang diakibatkan tidak adanya ijin pelaksanaan setiap bagian pekerjaan dari pemimpin kegiatan atau direksi jawab teknis maka kesalahan pemborongan. 1.1.7 JADWAL PELAKSANAAN tersebut sepenuhnya menjadi tanggung Pada saat rekanan akan memulai pelaksanaan dilapangan atau sebelah rekanan menerima SPK dari pemimpin kegiatan, maka rekanan harus segera mengadakan persiapan antara lain pembuatan jadwal pelaksanaan yang berupa Barchart secara tertulis, berisi tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan, waktu yang dicantumkan atau direncanakan dan disesuaikan dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak dan harus disahkan oleh pimpinan proyek. Barchart tersebut harus selalu berada dilokasi, tempat pekerjaan diikuti dengan perkebangan hasil pelaksaan pekerjaan
dilapangan, dengan diberikan tanda garis tinta warna merah. Bila terdapat atau terlihat adanya hambatan, semua pihak harus segera mengadakan langkah-langkah untuk menanggulangi hambatan yang akan terjadi. 1.1.8 KUASA PEMBORONG DILAPANGAN 1.1.8.1 Pengawas dan Prosedur Pelaksanaan . Pemborong atau rekanan harus mengawasi dan memimpin pekerjaan dengan menggunanakan kecakapan dan perhatian sepenuhnya. Ia harus semata-mata bertanggung jawab unuk semua alat-alat konstruksi, cara-cara teknik urutan dan posedur dan untuk mengkondinasikan semua bagian dari pada yang berada dibawah kontrak . 1.1.8.2 Pegawai Pemborong yang melaksanakan . a. sebagai pemimpin sehari-hari pada pelaksanakan pekerjaan, pemborong harus menyerahkan kepada seseorang pelaksana yang ahli, sesuai dengan bidang keahlianya, cakap yang diberi kuasa secara penuh tanggung jawab selalu berada ditempat pekerjaan. b. Sebagai penanggung jawab dilangan pekerjaan, pelaksana harus mempelajari dan memahami semua isi gambar bestek dan berita acara Aanwijzing sehingga tidak trjadi kesalahan-kesalahan baik kontruksi maupun kualitas bahan-bahan yang harus dilaksanakan. c. Perubahan konstuksi maupun perubahan bahan-bahan bangunan dapat dilaksanakan apabila mendapat ijin tertulis dari pemimpin kegiatan tersebut menjadi berdasarkan rapat direksi. Menyimpang dari hal tanggung jawab pemborong, untuk melaksanakan sesuai gambar dan bestek . d. Pemimpin kegiatan berhak menolak penunjukan seorang pelaksana dari pemborong berdasarkan pendidikan , pengalaman, tingkah laku dan kecakapan dalam hal ini pemborong harus segera penempatkan pengganti lain dengan persetujuan dengan direksi. 1.1.9 PENJAGAAN KEAMANAN LAPANGAN PEKERJAAN. 1.1.9.1 Keamanan dan Kesejahteraan. Selama pelaksanaan pekerjaan pemborong diwajibkan mengadakan segala hal yang diperlukan untuk keamanan para pekerja dan tamu seperti pertolongan pertama, sanitasi, air minum dan fasilitas-fasilitas kesejahteraan. Juga diwajibkan memenuhi segala peraturan , tata tertib, ordonansi pemerintah atau pemerintah daerah setempat. 1.1.9.2 Terhadap Wilayah Orang Lain. Pemborong diharuskan membatasi daerah operasinya disekitar tampak dan harus mencegah para pekerjanya melanggar wilayah orang lain yang berdekatan. Pemborong harus menjaga agar jalanan umum, jalan kecil dan pemakaian jalan, bersih dari bahan-bahan bangunan dan sebagainya dengan melihara kelancaran lalu lintas, baik bagi kendaraan bermotor maupun berjalan kaki selama kontrak berlangsung.Pemborong juga bertanggung jawab atas gangguan pemindahan yang terjadi atas kelengkapan umum (fasilitas) seperti saluran air, listrik dan sebagainya yang disebabkan oleh operasi-operasi pemborong maka biaya pemasangan kembali dan segala perbaikan-perbaikan kerusakan menjadi tanggung jawab pemborong. 1.1.9.3 Keamanan Terhadap Pekerjaan . pemborong bertanggung jawab atas keamanan selusuh pekerjan termasuk bahan-bahan bangunan dan perlengkapan instalasi ditapak, hingga kontrak
selesai menerima baik oleh pengguna jasa. Ia harus menjaga perlengkapan bahan-bahan dari segala kemungkinan kerusakan, kehilangan dan sebagainya untuk seluruh pekerjaan termasuk bagian-bagian yang dilaksanakan oleh pekerja-pekerja dan menjaga agar pekerjaan bebas dari air hujan dengan melingdungi memakai tutup yang layak, memompa atau menimba seperti apa yang dikehendaki atau diinstruksikan. 1.1.10 PERALATAN PEKERJAAN. 1.1.10.1 Alat-alat Pelaksanaan atau Pengukuran. a. Selama pelaksaan pekerjaan, pemborong harus menyediakan atau menyiapkan alat-alat, baik untuk sarana peralatan pekerjaan maupun peralatan-peralatan yang diperlukan untuk memenuhi kualitas hasil pekerjaan antara lain kompa , berton molen dan sebagainya b. Penentuan titik-titik juga letak bangunan, siku-siku bangunan maupun datar (waterpas) dan tegak lurusnya bangunan harus ditentukan dengan memaikai alat ukur theodolith atau waterpas terkecuali mendapatkan persetujan lain-lain dari direksi teknis penuntuan dengan cara manual tidak diperkenankan. 1.1.10.2 Syarat-syarat cara pemeriksaan bahan bangunan a. Pemborong harus selalu memegang teguh disiplin keras dan perintah yang baik antara pekerjanya dan tak akan mengerjakan tenaga yang tidak sesuai atau tidak mempunyai keahlian dalam tugas yang diserahkan kepadanya. b. Pemborong menjamin bahwa semua bahan bangunan dan perlengkapan. c. Semua pekerjaan tidak sesuai dengan standart ini dapat di anggap detektif. d. Dalam pengajuan panawaran pemborong harus memperhitungkan biaya- biaya pengujian / pemeriksaan berbagai bahan pekerjaan. 1.1.10.3 Pekerjaan tidak baik a. pengguna instruksi agar pemborong membongkar pekerjaan apa saja yang telah di tutup untuk di periksa, atau mengatur untuk mengadakan pengujian bahan-bahan atau barang-barang, baik yang sudah di laksanakan. Biaya untuk pekerjaan dan sebagainya menjadi bahan pemborong untuk disempurnakan dengan kontrak. jasa berhak mengeluarkan b. Pengguna jasa berhak mengeluarkan instruksi untuk menyingkirkan dari tempat pekerjaan , pekerjaan-pekerjaan, bahan-bahan atau barang-barang apa saja yang tidak sesuai dengan kontrak. c. Kontraktor harus bertanggung jawab atas kesetabilan dan keutuhan dari semua pekerjaan yang telah di selesaikan. Ia harus mengganti dengan biayanya sendiri setiap pekerjaan yang rusak atau tidak baik, yang menurut pendapat direksi teknik, di sebabkan oleh kelalaian kontraktor. Akan pertanggung jawabnnyaterhadap kerusakan yang di timbul dari alam seperti angin topan atau gempa atau pergeseran tanah yang tidak dapat dihindarkan dari tempat pekerjaan, asalkan pekerjaan yang rusak tersebut telah di terima dan dinyatakan secara tertulis telah selesai oleh direksi teknik. tetapi kontrkator tidak akan di minta
1.2 PEKERJAAN TANAH + PEMBONGKARAN 1.2.1. PEKERJAAN PEMBONGAKARAN 1. Sebelum Rekanan/Kontraktor memulai pekerjaan harus tertulis yang disetujui Konsultan pembongkaran, maka Rekanan/Kontraktor mendapatkan Pengawas, Pengguna Anggaran serta instansi teknis ijin 2. Pekerjaan pembongkaran harus dilaksanakan dengan tertib dan tidak mengganggu jalannya kegiatan pemerintahan. 3. Rekanan/Kontraktor harus membuat rencana kerja tahapan pekerjaan pembongkaran dan pembangunan rehab berdasarkan pedoman dari Rencana Kerja Induk atau Time Schedule (Bar Chart dan Curve), yang dibuat untuk keseluruhan pekerjaan. 4. Rencana Kerja Pembongkaran dan Pembangunan rehabilitasi harus disetujui PPK, konsultan pengawas dan instansi teknis. 5. Rekanan/Kontraktor harus mengatur dan mengamankan semua sarana seperti listrik, air, telepon dan lain-lain. Yang masuk bangunan yang dibongkar untuk diputuskan, diamankan dan dipasang kembali pada pem- bangunan rehabilitasi serta berfungsi dengan baik. 6. Semua akibat pekerjaan pembongkaran yang berkaitan dengan pekerjaan rehabilitasi yang dilaksanakan Rekanan/Kontraktor harus dikembalikan dalam keadaan semula. 7. Rekanan/Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat- alat yang diperlukan dalam pekerjaan pembangunan sesuai petunjuk Konsultan Pengawas. 8. Semua bahan-bahan bekas pembongkaran harus dikumpulkan pada suatu tempat dan dipisahkan bagian-bagian yang akan dipakai/dipasang kembali dengan bagian-bagian yang tidak terpakai. 9. Rekanan/Kontraktor harus menjaga keamanan dan keutuhan bahan bekas bongkaran dari kerusakan akibat cara-cara pembongkaran serta penyimpan- an. 1.2.2. PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN 1.2.2.1 Umum : a. Bagian ini mencakup seluruh pekerjaan tanah yang di minta oleh bagian- bagian pekerjaan dari paket kegiatan ini, sebagaimana di tuntut oleh gambar dan R.K.S . b. Sebelum pekerjaan tanah di mulai kontrakator berkewajiban untuk meneliti semua dokumen kntrak yang berhubungan, memeriksa kebenaran dari kondisi pekerjaan, meninjau tempat pekerjaan dan kondisi-kondisi dan mempertimbangkan seluruh lingkup pekerjaan yang dibutuhkan untuk penyelesaikan dan kelengkapan proyek. c. Pengukuran harus dilakukan dengan konsultan pengawas dan direksi teknik. yang ada, melakukan pengukuran teliti bersama-sama dengan 1.2.2.2 Pelaksanaan pekerjaan galian : a. Pekerjaan galian tanah baru, yang dikerjakan tidak boleh dimulai sebelum papan dasar pelaksanaan / Bouwplank serta tanda tinggi dasar + 0,00
yang dibuat dari patok permanen dan sumbu-sumbu tiang disetujui Direksi Teknis. b. Pekerjaan galian tanah yang terkait dengan pekerjaan ini adalah dibongkar / dilepas sebelum pekerjaan pasangan trasram selesai dilaksanakan. c. Segala pekerjaan pengukuran persiapan / uitset menjadi tanggungjawab pemborong, dan harus mendapat persetujuan darin direksi teknis. d. Pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas harus dilaksanakan berikut pengerjaan dan pengadaan segala macam bahan, alat-alat, pengerahan tenaga kerja dan lain-lainnya, meskipun hal tersebut tidak diuraikan secara terperinci dalam spesifikasi ini. 1.2.2.3 Pekerjaan pengurungan lokasi dan pengurungan kembali eks galian. a. Sebelum pekerjaan pengurungan dilaksanakan, tanah dimana bangunan akan didirikan harus dibersihkan dari segala kotoran,seperti sisa-sisa tumbuhan, akar-akarandan sebagainya. b. Sebelum pengurungan dilaksanakan kontraktor harus mengajukan contoh tanah urungan kepada pemimpin kegiatan dan direksi lapangan. c. tanpa persetujuan direksi teknis, kontraktor tidak dibenarkan mendatangkan material di likasi pekerjaan. d. Dalam pelaksanaan pengurungan, pemborong harus menyiapkan alat pemadat sesuai petunjuk pemimpin kegiatan atau konsultan supervisi. Pelaksanaan pengurungan harus dilaksanakan lapis demi lapis maksimal 20 cm, sehingga akan mendapatkan kepadatan yang disyaratkan. e. Kedalaman parit pondasi harus disesuaikan dengan gambar detail, hal-hal yang menyimpangakan diperhitungkan sebagai pekerjaan lebih atau kurang, galian harus cukup lebar untuk dapatnya bekerja dengan baik, serta sisi-sisinya tidak mudah gugur. Galian tanah pondasi harus dibuang diluar bouwplank dan diratakan diluar gedung semedemikian rupa hingga tidak mudah gugur kembali ke dalam lubang parit pondasi. f. Jika direksi menganggap pondasi cukup mengeras, urugan dilakukan selapis demi selapis dengan pasir urug yang sudah dipilih (bersih), dan ditumbuk hingga padat g. Urungan samping pondasi, selulunya di laksanakan dengan urungan tanah galian hinga mencapai tanah asli, baik bagian luar maupun dalam dipadatkan dan di siram air hinga padat betul. h. Urungan pasir di laksanakan di bawah pondasi, di bawah lantai, dibawah lantai kerja di bawah rabat dan di tempat lain sesuai gambar dan rencana pengurungan. i. Tebal masing masing urugan di laksanakan sesuai gambar j. Urugan bekas galian pondasi diurug dengan menggunakan tanah bekas galian, termasuk pengurukan bagian luar pondasi di laksanakan selapis demi selapis (20 cm),dipadatkan sampai mencapai kepadatan yang cukup sempurna, dan di setujui oleh direksi teknis k. Semua bahan urugan (pasir dan tanah bekas galian) yang dipergunakan harus bebas dari bahan bongkaran, batu-batuan dan benda yang dapat merugikan. 1.3 PEKERJAAN PASANG DAN PLESTERAN 1.3.1. PEKERJAAN PASANGAN 1.3.1.1. Keterangan Umum a. Pekerjaan ini mencakup seluruh pekerjaan batu yang merupakan pasangan seruluh pondasi batu, kali pasangan pondasi batu bata /
rollag., pasang dinding batu bata, serta pekerjaan pasang batu / batu bata lainya seperti terteran dalam gambar rancangan. b. Pasang batu kali harus memenuhi syuarat -syarat PUBB '70 NI-3 dan pasang batu bata memenuhi syarat-syarat PUBB '73 NI-10. 1.3.1.2. Bahan - Bahan a. Batu kali: Batu kali yang dipakai merupakan batu yang keras, bebas kotoran akibat tanah liat atau bahan lain, yang merugikan dan memenuhi persyaratan PUBB '70 NI-3 b. Batu bata: Batu bata liat produksi local kwalitas baik, pembakaran harus baik / dengan kayu bakar, ukuran ukuran tiap unit harus sama bersudut tidak cacat/retak atau mengandung kotoran dan runcing, rata, memenuhi persyaratan PUBB '73 NI-10 c. Pasir pasang: Pasir yang digunakan harus pasir yang berbutir tajam dan keras atau kasar bersih dan tidak berdebu atau sesuai petunjuk direksi d. Air: Yang dimaksud dengan air kerja adalah air untuk mencapur atau di pergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.Air untuk adukan beton sebelumya harus dimintak petunjukan direksi / konsultan pengawas. e. Semen Portland: Semen dipakai produk dan negeri dalam hal ini dipakai semen kualitas terbaik sesuai standar SII dan harus makai satu macam merek macam merek pabrik dengan jenis dan kualitas yang sama. 1.3.1.3. Pelaksanaan Pekerjaan : a. Pasang Batu Kosong / Aanstamping : Pasang batu kosong / Aanstamping dari batu kali yang harus di atur dengan sisi panjang tegak, teratur dan bersilang kemudian atasnya di beri pasir yang merata dan di siram dengan air dan air hingga pasir mengisi lubang-lubang disela-sela batu. b. Pasang batu kali : 1. Bahan batu kali yang dipakai ukuranya sisi maksimum 20 cm pasang harus bersilang di atas adukan yang cukup diantaranya sela- selanya untuk mencapai kebutuan dan kesatuan 2. Permukaan atas pasangan batu kali harus bersifat datar dan sebelum di urug pondasi harus diplester siar dengan spesi yang sama, pasang batu pondasi batu kali dipakai spensi 1 psr : 6psr c. Pasang batu bata : 1. Sebelum di pasang, batu bata harus di rendam air sampai jenuhdan pasang harus lurus dengan ketebalan sesuai gambar kecuali untuk perbaikan pasangan pasangan di sesuaikan dengan pasangan yang suda ada Adukan pasangan yang sudah dipakai 1 pc : 6 ps, kecuali bagian yang kendap air 1 pc : 3 ps yaitu pada bagian : I. Diatas sloof s/d setinggan + 30 cm diatas lantai atau ditentukan sesuai gambar. II. Semua tembok yang berlubang dengan KM/WC, dengan tinggi sesuai gambar III. Pasang. dinding diatas ring balok IV. Pasang rolak batu bata
V. Pasang batu bata saluran VI. Pasang bak air VII.Dan ditempat lain sesuai gambar rencana dan diangap perlu oleh atau di tentukan lain oleh direksi teknik. Semua jenis adukan harus dicampur dengan mesin pengaduk / molen, secara manual.Pengadukan secara manual hanya boleh dilaksanakan atas persetujuan direksi teknik. Pengadukan tidak boleh langsung diatas tanah, tetapi harus dipakai alas papan / kayu atau sejenisnya. tidak disarankan pengadukan 2. Semua adukan yang berserakan pada saat pemasangan harus segera dibersihkan dan dibuang pada tempat yang telah di tentukan dan pada hari yang sama setelah pasangan selesai semua Voeg / siar diatas pasangan batu bata harus di keruk sedalam 1 cm pada bagian luar dan dalam. 3. Semua pekerjaan tembok harus di pasang tegak lurus, siku, rata, dan tidak boleh rengat-rengat dan cacat-cacat lainnya, maksimum pasangannya seluas 12 m2. 1.3.2. PEKERJAAN PLESTERAN DINDING, PLESTERAN BETON DAN BENANGAN 1.3.2.1. Plesteran dinding dan benangan : a) Dinding yang akan diplester harus bersih dari kotoran dan siram dengan air, sebelumnya harus dibuatkan kepala plesteran dengan tebal sama dengan ketebalan plesteran yang direncanakan (kurang lebih 1,5 cm). ornamen dan plesteran ornamen lainnya dibuat dengan bentuk, motif, ukuran dan letak pemasangan sesuai dengan gambar rencana / detail. b) Pelaksanaan plesteran baru dilaksanakan setelah kepala plesteran bener- benar mengering. c) Untuk menjamin kerataan hasil plesteran disarankan memakai perata (jidar) dari aluminium, kecuali disyaratkan lain atas petunjuk direksi teknik. d) Adukan untuk plesteran harus dicampur dengan mesin pengaduk / mollen, tidak disarankan pengadukan secara manual. Pengadukan secara manual hanya boleh dilaksanakan atas petunju dan e) Plesteran dindingbiasa memakai adukan 1Pc : 6Psr, plesteran trasram dan sudut-sudut / sponing / ornamen memakai adukan 1Pc : 3 Ps, f) Setelah plesteran selesai dilaksanakan /dikerjakan tidak boleh langsung diselesaikan dengan ondrongan semen ( di aci) tetapi harus menunggu minimal 2 (dua) hari untuk memastikan tidak ada keretakan pada plasteran. g) Plesteran dinding yang akan dicat tembok, penyelesaianya terakhir harus diondrong dengan seman (di aci) dan digosok dengan amplas bekas atau kertas sak semen sedangkan untuk sponingan / benangan susut harus rata, siku dan tajam pada sudutnya. 1.3.2.2. Plesteran Beton : a) permukaan beton yang akan diplaster harus dibuat kasar dahulu dengan cara dibeteli agar plesteran dapat melekat, tebal plesteran beton minimal rata-rata 1 cm, sedangkan untuk plesteran ini digunakan perbandingan campuran 1 pc : 3 ps.
1.4 1.5 1.6 b) Sebelum pelaksanaan plesteran dilaksanakan instalasi air/listrik yang masuk dalam beton / dinding tembok terlebih dahulu harus dipasang dan untuk pasangan tembok diatas plafon harus diplester kasar dengan perekat yang sama. jalut-jalur PEKERJAAN ORNAMEN & UKIRAN 1.4.1 UMUM a) Pekerjaan ini meliputi seluruh pekerjaan ornamen, yang meliputi ornamen tempel, ornamen cetak, serta ornamen Ukir, dan semua ornament yang berkait dengan Ornamen arsitektural. b) Disamping meliputi hal tersebut pada butir 1 diatas juga meliputi pengadaan dari semua bahan, tenaga, peralatan, perlengkapan serta pemasangan dari semua pekerjaan yang bersifat arsitektural, pekerjaan tersebut diatas harus dilaksanakan sesuai dengan keterangan-keterangan yang tertera dalam gambar rencana / detail, lengkap dengan metode pemasangan serta penyambungnya, tepat, sehingga dalam semua bagian harus memiliki ukuran yang pemasangannya tidak memerlukan pengisi kecuali kalau gambar rencana/ detail menunjuk hal seperti diatas. c) Semua detail dan hubungan harus dibuat dengan teliti dan diselesaikan dengan rapi, dan dalam pelaksanaannya tidak hanya dari gambar-gambar kerja untuk memasang pada tempatnya tetapi dimungkinkan untuk mengambil ukuran- ukuran sesungguhnya ditempat pekerjaan terutama bagian-bagian yang terhalang oleh benda lain. d) Pekerjaan yang telah selesai harus bebas dari puntiran-puntiran, bengkokan- bengkokan dan sambungan-sambungan yang mengganggu dan harus harus diperiksa dan diterima oleh Direksi. PERBAIKAN PEKERJAAN YANG TAK MEMUASKAN a) Perbaikan pekerjaan pemasangan keramik yang tidak memenuhi kreteria toleransi yang disyaratkan dalam pasal pasal diatas, atau tidak memiliki permukaan akhir yang tidak memuaskan, atau tidak memenuhi kriteria secara umum pada pasal 5.8.1(7) harus mengikuti petunjuk dan arahan dari direksi teknis. b) Direksi teknis berhak menolak atau memerintahkan untuk mengganti atau membongkar atas bagian atau keseluruhan pekerjaan yang menyimpang dari yang disyaratkan atau pemasangan yang menurut Direksi tidak benar. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN. 1.6.1. Cara Pengukuran a) Batu tempel & Ukiran batu, diukur dengan jumlah meter persegi terpasang dan telah diperiksa dan disetujui oleh Direksi Teknis. b) Tidak ada pengukuran tambahan atau yang lainnya yang dikarenakan perbaikan, pembongkaran dan penggantian lainya yang diakibatkan oleh kesalahan dan kecerobohan dalam pemasangan. c) Potongan-potongan lain Batu alam terbuang tidak diperhitungkan. 1.6.2. Dasar Pembayaran a) Diatas dibayar sesuai dengan harga kontrak untuk mata pembayaran dan penggunan satuan pengukuran yang ditunjukkan dalam harga penawaran.
1.7 1.8 b) Harga dan pembayaran merupakan kompensasi penuh untuk penyiapan bahan/material, upah tenaga sampai pekerjaan diterima oleh Direksi. Nomer 1 2 3 4 Bata terakota Batu andesit Batu Candi hitam Batu Ukir Uraian Satuan Pengukuran Meter Persegi Meter Persegi Meter Persegi Meter Persegi PEKERJAAN PENGECATAN 1.7.1 KETERANGAN UMUM : a. Pekerjaan ini meliputi pengadaan pengecatan dari bagian-bagian yang ditunjuk dalam gambar maupun bagian-bagian lainnya yang memerlukan perlindungan dengan cara pengecatan. 1. Pengecatan tembok baru, 2. Pengecatan plafon baru, 3. Pengecatan lisplank baru. Pekerjaan cat dilaksanakan sesuai yang ditunjuk dalam gambar rencana dan rencana anggaran biaya, warna akan ditentukan kemudian oleh direksi. b. Penyempurnaan dan pengulangan pengecatan maupun menie, karena belum merata, berubah warna atau sebab-sebab kecacatan lainnya sampai pada saat serah terima pekerjaan yang kedua kalinya menjadi tanggung jawab kontraktor. 1.7.2 CAT TEMBOK/BETON a. Bahan cat yang dipakai untuk finishing dinding dalam, dinding luar dan beton adalah merk Jotun/ setara kwalitas nomor 1, dan bahan plamur yang digunakan merk yang sama dengan merk cat yang dipakai. b. Sebelum dicat permukaan dinding tembok / beton harus betul-betul rata dan dibersihkan dengan cara menggosok memakai kain yang dibasahi / amplas basah. Dan setelah kering baru diplamur sehingga pemukaannya menjadi rata dan licin. Sedangkan untuk dinding tembok yang rusak / pecah harus diperbaiki terlebih dahulu. c. Pengecatan dilakukan dengan kuas atau roller sampai didapatkan hasil akhir yang merata warnanya minimal 3 (tiga) kali pengecatan dan harus didapat warna putih yang merata, dan semua pengecatan ulang harus menunggu minimal 12 jam setelah pengecatan seluruhnya selesai dilaksanakan. PEKERJAAN PENYELESAIAN PEMERIKSAAN BAGIAN PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI a. Bagian-bagian yang telah selesai dikerjakan harus diperiksa kembali oleh pelaksana bersama-sama dengan pengawas/direksi sebelum diserahkan dan disahkan. b. Pelaksana harus menyempurnakan/memperbaiki yang mungkin ada sehingga pekerjaan akan baik dan sempurna serta memenuhi syarat sebelum pekerjaan berikutnya dilanjutkan.
c. Hasil dari pemeriksaan harus dicatat dalam buku harian dan apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan baik dan memenuhi syarat maka dinyatakan oleh pengawas bahwa pekerjaan berikutnya dapat dilanjutkan. d. Apabila hasil pekerjaan tidak memenuhi syarat maka pelaksana harus menanggung resiko pembongkaran dan perbaikan kembali, apabila hal ini perlu oleh pengawas. e. Pelaksana harus membersihkan daerah kerja setelah pekerjaan selesai. f. Bekas material dan kotoran harus dibersihkan sehingga pekerjaan kelihatan bersih dan rapi. g. Pelaksana harus segera mengambil alat-alat miliknya yang tidak dipakai sedangkan alat-alat milik dinas harus diurus dan dikembalikan dalam keadaan baik dan dikirim ketempat yang ditunjuk direksi/ pengawas lapangan. h. Pelaksana wajib memeriksa kembali seluruh pekerjaan serta mengadakan perbaikan yang mungkin masih perlu. i. Sisa-sosa bahan yang dibeli dan dibiayai dari kegiatan menjadi milik pengguna jasa dan bukan milik penyedia jasa. j. Apabila pekerjaan dianggap selesai 100% maka pemborong harus melaksanakn penyerahan yang pertama. k. Dalam masa pemeliharaan penyedia jasa harus menjaga keamanan , kondisi setra kebersihan bangunan sampai dengan penyerahan yang kedua. PENUTUP 1. Apabila dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini untuk uraian pekerjaan tidak disebutkan dalam perkataan atau kalimat "diselenggarakan" oleh Kontraktor Pelaksana, maka hal ini harus dianggap seperti disebutkan. 2. Guna mendapat hasil yang baik, maka pada bagian-bagian yang nyata termasuk atau yang ini haruslah disebut kata demi kata dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat diselenggarakan oleh Kontraktor pelaksana, dan diterima sebagaimana hal yang disebutkan. 3. Hal-hal yang tidak tercantum dalam peraturan ini, akan ditentukan lebih lanjut oleh pihak pemberi Tugas, bila mana perlu diadakan perbaikan dalam peraturan Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini. Lamongan, 2018 Dibuat oleh : Konsultan Perencana CV. APOLLO ENGINEERING BACHTIAR OKTAVIANTO, ST Direktur
KePasarsidoharjo n a g n o m a L n u l a - n u l A e K p u t n a M e K LAYOUTPLAN SCALE1:300 Tamankota B 1.30 3.55 SALURAN 3.45 15.30 3.50 N A T A B M E J 5.34 3.50 5.06 3.50 KANTORDINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN Jl.Sumargo 3.50 SALURAN HALAMAN 3.53 3.47 3.50 27.25 62.55 2.80 3.60 3.35 KeTambakboyo N A T A B M E J SALURAN 4.30 3.50 3.45 10.40 LABORATORIUM 3.45
3.45 10.40 3.45 3.50 4.30 3.00 DENAHPAGAREXISTING SCALE1:200 TAMPAKDEPANEXISTING SCALE1:200 TAMPAKBELAKANGPAGAR SCALE1:200 3.35 3.60 2.80 3.50 62.55 27.25 3.47 3.53 3.50 3.50 5.06 5.34 Masuk 4.00 3.50 3.50 15.30 3.45 3.55 1.30
3.45 10.40 3.45 3.50 4.30 3.00 DENAHPAGARBARU SCALE1:200 TAMPAKDEPANPAGAR SCALE1:200 TAMPAKBELAKANGPAGAR SCALE1:200 3.35 3.60 1.00 1 . 0 0 2.80 3.50 4.30 Jl.sumargoLamongan 62.55 27.25 3.47 1.00 3.53 3.50 3.50 5.06 Masuk 4.00 KanstinExisting 3.50 3.50 3.50 15.30 3.45 3.55 1.30
0 8 7 . A 0.30 0.40 2.10 0.80 TAMPAKDEPANGAPURA SCALE1:50 0.40 0.40 0.80 0.30 0.30 0.20 DENAHGAPURA SCALE1:50 0 9 0 . 0 5 4 . 0 0 6 . 5.34 0.80 0.80 0.20 0.40 0.30 2.10 0.40 0.30 0.40 0.30 A
Top+7.80 Sloof+7.45 Balok+7.10 Balok+6.15 Balok+1.50 POTONGANA-A SCALE1:50 0 3 0 . 0 0 3 . 2.15 0.60 0 5 . 1 0 4 0 . 0 0 3 . 0 4 3 . 0 6 5 . 0 0 6 . 5.74 0.60 2.15
Top+7.80 Sloof+7.45 Balok+7.10 Balok+6.15 Balok+1.50 B3 B2 PC2 2.15 DETAILPOTONGANPORTAL SCALE1:50 PC1 STROUSS 0.60 0 0 6 . 5.74 CATATAN: PC PC1 PC2 Strouss Strouss =PileCape505025 =PileCape10010040 =PileCape606030 PC1 STROUSS 0.60 K1 K2 K3 K4 0.15 B3 B2 2.15 =Kolom2020 =Kolom2040 =Kolom2030 =Kolom1515 PC2 S1 B1 B2 B3 B4 =Sloof2030 =Balok2035 =Balok1530 =Balok1520 =Balok1515
9 6 3 . 6 5 . 1 8 1 . 1 5 8 0 . 6 0 1. 4 2 2.74 0.6 4 DETAILDIMENSISAYAP SCALE1:25 5 7 . 1 3 4 0 . 7 4 0 . 9 7 2 . 0 6 . 1 0 5 . 1 0.20 0.20 +1.75 +1.50 +1.30 +0.20
0.25 3.25 0.35 0.40 0.35 0.20 3.50 3.10 2.00 0.35 0.40 0.35 0.20 0.40 0.20 0.20 KolomLamaditinggikan KolomBaru1520 Topkolom Balok1520 Pas.Bata 5 4 0 . g n i t s x E m o o k n a g g n n e P i l i i Sloof1520 PileCape Strouss 0.40 0.20 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 . 0 5 0 0 . 5 1 . 0 5 3 0 . 5 1 . 0 5 1 . 0 4 1 . 0 6 4 0 . 0.20 0.35 0.40 0.35 0.20 0.65 0.20 0.35 0.50 0.20 DENAHPAGAR SCALE1:50 0 5 0 . DETAILKOLOM SCALE1:25 0.60 0.20 0.35 0.40 0.35 3.50 3.50 2.20 0.65 0.60 0.50 0.35 Pas.Bataterakota Pas.besihollow1,5X3mm Pas.BataCandihitam DETAILFASADEPAGAR SCALE1:50 0.20 0.20
5 1 . 2 5 7 . 1 0 6 . 1 0 4 0 . 0 0 . 1 1.42 KolomLamaDitinggikan Kolombaru(K2) DENAHPAPANNAMA&TAMAN SCALE1:25 1.00 TAMPAKPAPANNAMA SCALE1:25 4.30 4.10 Kolombaru(K1) Pas.bata TAMAN Sloofbaru 6.30 3.40 ListBetonprofilcetak PEMERINTAHKABUPATENLAMONGAN DINASPERIKANAN LAMONGAN Jl.SumargoNo.02-Lamongan 5 0 . 1 1.4 2 0.65
0.07 0.09 0.08 0.07 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.09 0.09 9 0 0 . PEMERINTAHKABUPATENLAMONGAN 0.07 0.07 0.02 0.07 0.07 0.09 0.07 0.09 0.07 0.07 0.09 0.07 0.14 0.15 0.14 0.13 0.05 0.17 0.17 5 1 . 0 DINASPERIKANAN 0.05 0.17 0.13 0.15 0.16 0.15 0.08 0.11 0.10 0.11 0 1 . 0 LAMONGAN 0.11 0.11 0.10 0.10 0.03 0.04 0.02 0.04 0.02 0.04 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 Jl.SumargoNo.02-Lamongan 4 0 0 . 5 0 0 . 0.01 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.01 0.03 0.03 0.01 0.03 0.03 DETAILTEXPAPANNAMA SCALE1:10 0.09 0.15 0.09 0.07
0.20 5 3 0
DETAILBALOK 5 3 0
0.20 0 3 0
0.15 0 2 0
0.15 5
1 .
+1.75
+1.50
+1.30
+0.20
0.25 3.25 0.50 5 2 0 . 0.50 0 5 0 .
DETAILPILECAPEPC1PAGAR SCALE1:25 Topkolom Balok1520 Pas.Bata 5 4 0 . g n i t s x E m o o k n a g g n n e P i l i i Sloof1520 PileCapePC1 Strouss POTONGANPAGAR SCALE1:25
0.30 -0.40 3.30 -3.40 3.30 0.60 1.70 0 6 0 . K3
K3 K3
PileCape(PC2)
DETAILPILECAPE SCALE1:25 KolomK3
SloofS1 PC2
DETAILPILECAPE(X) SCALE1:25 K2
1.00 K1
K1
K1
K1 PileCape(PC1)
X 0 0
. 1 Pas.bata SloofS1
MTA PC1
CATATAN:
PC1 PC2 Strouss
=PileCape10010040 =PileCape606030
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PERIKANAN BILL OF QUANTITY ( BQ ) Program : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan : PEMBANGUNAN PAGAR & GAPURAK KANTOR Lokasi : Jl. Sumargo - Lamongan Tahun Anggaran: APBD 2018 Konsultan Perencana : CV. APOLLO ENGINEERING
REKAPITULASI BILL OF QUANTITY ( BQ ) Program Kegiatan Lokasi Tahun Anggaran : Rehabilitasi sarana dan prasarana Aparatur : Pembangunan Pagar & Gapura kantor : Jl. Sumargo - Lamongan : APBD 2018 URAIAN PEKERJAAN b NO a A. I II III IV PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN V VI PEKERJAAN PAGAR PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON PEKERJAAN PENGECATAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL SUB TOTAL A JUMLAH c Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - B. I II III IV PEKERJAAN PENGECATAN V VI PEKERJAAN GAPURA PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN PEKERJAAN LAIN -LAIN PEKERJAAN ELEKTRIKAL SUB TOTAL B Rp - - Rp Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - JUMLAH TOTAL PPN 10 % TOTAL DIBULATKAN Rp Rp - Rp - Rp - Terbilang : # ... ... # Lamongan, ... , ... , 2018 Penawar, PT./CV... Direktur
RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB ) BILL OF QUANTITY ( BQ ) Program Kegiatan Lokasi Tahun Anggaran : Rehabilitasi sarana dan prasarana Aparatur : Pembangunan Pagar & Gapura kantor : Jl. Sumargo - Lamongan : APBD 2018 NO URAIAN PEKERJAAN SAT VOL a b c d A. PEKERJAAN PAGAR I PEKERJAAN PERSIAPAN Pas. Papan nama Proyek 1 Pembersihan & Perataan 2 Pembongkaran pagar lama 3 Ls M2 M3 1.00 31.25 9.63 II PEKERJAAN TANAH 1 2 Galian Pondasi PC1 Bor Stozz Ø30 - 3.00 M3 M' 0.25 12.00 III PEKERJAAN BETON 1 Beton Stozz Ø30 - 2.00 - Pembesian Stozz - Beton Pilecape 50x50x25 (PC1) K-250 - Pembesian - Bekisting 2x pakai - Sloof 15/20 S1 K-250 - Pembesian - Bekisting 2x pakai - Balok 15/20 B1 K-250 - Pembesian - Bekisting 2x pakai - Peninggian Kolom lama 20/20 - Pembesian - Bekisting 2x pakai - Kolom baru 20/20 (K1) - Pembesian - Bekisting 2x pakai - Kolom baru 15/20 (K2) - Pembesian - Bekisting 2x pakai Pas. 1/2 Bata 1Pc:5Ps Pas. 1/2 Bata 1Pc:5Ps u/ Penebalan kolom Pek. Plesteran Pek. Acian Pek. Benangan sudut Pas. Bata teracota Pas. Batu candi hitam Pas. Granitile 60/60 (Dinding Papan nama) Beton Stozz Ø30 - 2.00 - Pembesian Stozz - Beton Pilecape 50x50x25 (PC1) K-250 - Pembesian - Bekisting 2x pakai - Sloof 15/20 S1 K-250 - Pembesian - Bekisting 2x pakai - Balok 15/20 B1 K-250 - Pembesian - Bekisting 2x pakai - Peninggian Kolom lama 20/20 - Pembesian - Bekisting 2x pakai - Kolom baru 20/20 (K1) - Pembesian - Bekisting 2x pakai - Kolom baru 15/20 (K2) - Pembesian - Bekisting 2x pakai Pas. 1/2 Bata 1Pc:5Ps Pas. 1/2 Bata 1Pc:5Ps u/ Penebalan kolom Pek. Plesteran Pek. Acian Pek. Benangan sudut Pas. Bata teracota Pas. Batu candi hitam Pas. Granitile 60/60 (Dinding Papan nama) 2 3 4 5 6 7 IV PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN M3 Kg M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M2 M2 M2 M2 M' M2 M2 M2 0.85 66.72 0.25 42.63 2.00 1.65 276.99 22.02 1.44 305.98 26.48 0.29 38.11 5.76 0.31 41.29 6.24 1.10 120.18 22.08 40.89 33.48 148.74 148.74 753.75 21.40 36.86 3.57 IV PEKERJAAN PENGECATAN Pengecatan Exterior Coating Batu Pek. List kolom (beton profil cetak) Tex Papan nama Dinas ( Acrilik ) 1 2 3 4 M2 M2 M' CM2 81.50 58.26 10.00 57.72 V PEKERJAAN ELEKTRIKAL Pas. MCB 2A/4A Pas. MCB box Pas. Instalasi titik lampu 1 2 3 Bh Bh Ttk 2.00 1.00 17.00 HARGA SAT. e Rp Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - - Rp Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - HARGA TOTAL f Rp Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - - Rp Rp - Rp - Rp - - Rp Rp - Rp - Rp Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
4 5 6 Penarikan Kabel NYM 3X2,5 mm Pas. Lampu hias lengkap Pas. Saklar Ganda B. PEKERJAAN GAPURA I PEKERJAAN TANAH 1 2 Galian Pondasi Bor strozz Ф 30-3.00 II PEKERJAAN BETON Pondasi 1 2 3 4 Beton Stozz Ø30 - 2.00 - Pembesian Stozz - Beton Pilecape 100x90x40 (PC1) K-250 - Pembesian - Bekisting 2x pakai - Beton Pilecape 50x50x25 (PC2) K-250 - Pembesian - Bekisting 2x pakai - Beton Sloop 20/30 (S1) K-250 - Pembesian - Bekisting 2x pakai Kolom 5 6 7 Beton Kolom 20/20 (K1) K-250 - Pembesian - Bekisting 2x pakai - Beton Kolom 20/40 (K2) K-250 - Pembesian - Bekisting 2x pakai - Beton Kolom 15/15 (K3) K-250 - Pembesian - Bekisting 2x pakai Balok 8 9 10 11 12 Beton Balok 20/35 (B1) K-250 - Pembesian - Bekisting 2x pakai - Beton Balok 15/30 (B2) K-250 - Pembesian - Bekisting 2x pakai - Beton Balok 15/20 (B3) K-250 - Pembesian - Bekisting 2x pakai - Beton Balok 15/15 (B4) K-250 - Pembesian - Bekisting 2x pakai - Beton Plat t = 10 cm K-250 - Pembesian - Bekisting 2x pakai III PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pas. 1/2 Bata 1Pc:5Ps (Pilar) Pas. 1/2 Bata 1Pc:5Ps (Sayap) Pas. 1/2 Bata 1Pc:5Ps (Bando) Pek. Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm. Pek. Acian Pek. Benangan Pek. List kolom (beton profil cetak) Pas. Bata teracota Pas. Batu candi hitam Pas. Batu Ukir + Finising (Sayap) Pas. Batu Ukir + Finising (Bando & Pilar) Pas. Batu Ukir Motif Bandeng - lele M' Unit Bh M3 M' M3 Kg M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M2 M2 M2 M2 M2 M' M' M2 M2 M2 M2 M2 54.29 17.00 2.00 0.94 30.00 2.12 166.80 0.72 68.03 3.04 0.22 18.75 1.44 0.48 53.78 4.80 2.27 355.80 45.44 2.98 414.81 44.64 0.16 33.36 4.20 0.91 136.24 11.70 0.36 44.96 3.60 0.13 21.64 2.37 0.48 66.77 9.54 0.78 36.09 6.50 18.88 12.96 9.71 37.20 37.20 148.80 14.90 37.45 1.72 26.04 15.20 1.73 Rp - Rp - Rp - SUB TOTAL A Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - - Rp Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - - Rp Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - - Rp Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - - Rp Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - - Rp Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - - Rp Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
IV PEKERJAAN PENGECATAN Pengecatan Exterior Coating Batu 1 2 V PEKERJAAN LAIN -LAIN 1 2 3 Pek. Pintu gerbang ( Besi holoow ) terpasang Besi Holoow 1,5/3 ( Lubang pagar ) Penggantung Lampu sorot V PEKERJAAN ELEKTRIKAL Pas. Instalasi titik lampu Pas. Instalasi Stop kontak Pas. Lampu LED Sorot 30 watt Pas. Lampu LED Sorot 50 watt Pas. Saklar Ganda Pas. Stop kontak 1 2 3 4 5 6 M2 M2 M2 M2 M2 Ttk Ttk Bh Bh Ttk Ttk JUMLAH TOTAL 55.80 39.17 11.60 5.94 5.00 7.00 2.00 5.00 2.00 2.00 2.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - SUB TOTAL B Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp DPA -
2.2.1.4 Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank No Uraian A TENAGA Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Mandor B BAHAN Kayu usuk 5/7 meranti Paku 2"-3" Kayu papan 2/20 randu C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.2.1.9 Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan No Uraian A TENAGA Pekerja Mandor B BAHAN C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.2.1.13 Pembuatan 1 m3 pembongkaran beton bertulang No Uraian A TENAGA Pekerja Mandor B BAHAN C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.2.1.14 Pembuatan 1 m3 pembongkaran dinding bata No Uraian A TENAGA Pekerja Mandor B BAHAN C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) ANALISA HARGA SATUAN TAHUN 2018 Kode Satuan L.01 L.02 L.03 L.04 OH OH OH OH m3 Kg m3 Kode Satuan L.01 L.04 OH OH Kode Satuan L.01 L.04 Kode Satuan L.01 L.04 Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.100 0.100 0.010 0.005 JUMLAH TENAGA KERJA 0.012 0.020 0.007 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.100 0.050 JUMLAH TENAGA KERJA JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 6.667 0.333 JUMLAH TENAGA KERJA JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 6.667 0.333 JUMLAH TENAGA KERJA JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT - - -
- Jumlah Harga (Rp) Jumlah Harga (Rp) Jumlah Harga (Rp) Jumlah Harga (Rp)
2.5.1.1 No A B C D E 2.5.1.14 No A B C D E F Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m Uraian TENAGA Pekerja Mandor BAHAN PERALATAN Jumlah (A+B+C) Harga Satuan Pekerjaan (D) Galian 1 m' Strous ø 30 cm Uraian TENAGA Pekerja Mandor BAHAN PERALATAN Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Kode L.01 L.04 Kode L.01 L.04 Satuan OH OH Satuan OH OH Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.400 0.040 JUMLAH TENAGA KERJA JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.245 0.024 JUMLAH TENAGA KERJA JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT ` - - Jumlah Harga (Rp) Jumlah Harga (Rp) - -
4.1.1.1 Membuat 1 m3 beton mutu f'c ± = 7,4 MPa (K 100), slump (12±2) cm, w/c = 0,87 No Uraian Kode Satuan A TENAGA Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor L.01 L.02 L.03 L.04 OH OH OH OH B BAHAN Semen Portland Pasir Beton Kerikil (Maks 30mm) Air kg m3 m3 Liter C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 4.1.1.2 Membuat 1 m3 beton mutu f'c ± = 9,8 MPa (K 125), slump (12±2) cm, w/c = 0,78 No Uraian Kode Satuan A TENAGA Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor L.01 L.02 L.03 L.04 OH OH OH OH B BAHAN 1. Semen Portland 2. Pasir Beton 3. Kerikil(Maks 30mm) 4. Air kg m3 m3 Liter C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 4.1.1.4 Membuat 1 m3 lantai kerja f'c ± = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 No Uraian Kode Satuan A TENAGA Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor L.01 L.02 L.03 L.04 OH OH OH OH B BAHAN Semen Portland Pasir Beton Kerikil (Maks 30mm) Air kg m3 m3 Liter C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Koefisien Harga Satuan (Rp) 1.650 0.275 0.028 0.083 JUMLAH TENAGA KERJA 247.000 0.644 0.714 215.000 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 1.650 0.275 0.028 0.083 JUMLAH TENAGA KERJA 276.000 0.613 0.723 215.000 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 1.200 0.200 0.020 0.060 JUMLAH TENAGA KERJA 230.000 0.661 0.734 200.000 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jumlah Harga (Rp) Jumlah Harga (Rp) Jumlah Harga (Rp) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.1.1.5 Membuat 1 m3 beton mutu f'c ± = 14,5 MPa (K 175), slump (12±2) cm, w/c = 0,66 No Uraian Kode Satuan A TENAGA Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor L.01 L.02 L.03 L.04 OH OH OH OH B BAHAN Semen Portland Pasir Beton Kerikil (Maks 30mm) Air kg m3 m3 Liter C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 4.1.1.8 Membuat 1 m3 beton mutu f'c ± = 21,7 MPa (K 250), slump (12±2) cm, w/c = 0,56 No Uraian Kode Satuan A TENAGA Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor L.01 L.02 L.03 L.04 OH OH OH OH B BAHAN Semen Portland Pasir Beton Kerikil (Maksimum 30mm) Air kg m3 m3 Liter C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 4.1.1.17 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir No Uraian Kode Satuan A TENAGA Pekerja Tukang Besi Kepala Tukang Mandor L.01 L.02 L.03 L.04 OH OH OH OH B BAHAN Besi beton (polos/ulir) Kawat beton kg kg C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Koefisien Harga Satuan (Rp) 1.650 0.275 0.028 0.083 JUMLAH TENAGA KERJA 326.000 0.563 0.735 215.000 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 1.650 0.275 0.028 0.083 JUMLAH TENAGA KERJA 384.000 0.513 0.742 215.000 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.070 0.070 0.007 0.004 JUMLAH TENAGA KERJA 10.500 0.150 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT - - - - - - - - - - - - - - - - Jumlah Harga (Rp) Jumlah Harga (Rp) Jumlah Harga (Rp) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.1.1.20 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi 2X kali pakai No Uraian A TENAGA Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Mandor B BAHAN Kayu kelas III (randu) Paku 5 - 10 cm Minyak bekisting C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 4.1.1.21 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloop 2x pakai No Uraian A TENAGA Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Mandor B BAHAN Kayu kelas III Paku 5 cm - 10 cm Minyak bekisting C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 4.1.1.22 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom 2x pakai No Uraian A TENAGA Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Mandor B BAHAN Kayu kelas III Paku 5 cm - 12 cm Minyak bekisting Balok kayu kelas II Plywood tebal 9 mm Bambu panjang 8 m C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Kode L.01 L.02 L.03 L.04 Kode L.01 L.02 L.03 L.04 Kode L.01 L.02 L.03 L.04 Satuan OH OH OH OH m3 kg Liter Satuan OH OH OH OH m3 kg Liter Satuan OH OH OH OH m3 kg Liter m3 Lbr Batang Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.520 0.260 0.026 0.026 JUMLAH TENAGA KERJA 0.020 0.300 0.050 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.520 0.260 0.026 0.026 JUMLAH TENAGA KERJA 0.023 0.300 0.050 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.660 0.330 0.033 0.033 JUMLAH TENAGA KERJA 0.020 0.400 0.100 0.008 0.175 0.500 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jumlah Harga (Rp) Jumlah Harga (Rp) Jumlah Harga (Rp) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.1.1.23 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok 2x pakai No Uraian A TENAGA Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Mandor B BAHAN Kayu kelas III Paku 5 cm - 12 cm Minyak bekisting Balok kayu kelas II Plywood tebal 9 mm Bambu panjang 8 m C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 4.1.1.24 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai 2x pakai No Uraian A TENAGA Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Mandor B BAHAN Kayu kelas III Paku 5 cm - 12 cm Minyak bekisting Balok kayu kelas II Plywood tebal 9 mm Bambu panjang 8 m C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Kode L.01 L.02 L.03 L.04 Kode L.01 L.02 L.03 L.04 Satuan OH OH OH OH m3 kg Liter m3 Lbr Batang Satuan OH OH OH OH m3 kg Liter m3 Lbr Batang Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.660 0.330 0.033 0.033 JUMLAH TENAGA KERJA 0.020 0.400 0.100 0.009 0.175 0.500 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.660 0.330 0.033 0.033 JUMLAH TENAGA KERJA 0.020 0.400 0.100 0.008 0.175 1.500 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT - - - - - - - - - - - - - - - - Jumlah Harga (Rp) Jumlah Harga (Rp) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.4.1.10 Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu camp. 1PC:5PP No Uraian A TENAGA Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor B BAHAN Bata merah Semen Portlan Pasir Pasang C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 4.4.1.11 Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu camp. 1PC:6PP No Uraian A TENAGA Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor B BAHAN Bata merah Semen Portland Pasir Pasang C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Kode L.01 L.02 L.03 L.04 Kode L.01 L.02 L.03 L.04 Satuan OH OH OH OH bh Kg m3 Satuan OH OH OH OH bh Kg m3 Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.300 0.100 0.010 0.015 JUMLAH TENAGA KERJA 70.000 9.680 0.045 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.300 0.100 0.010 0.015 JUMLAH TENAGA KERJA 70.000 8.320 0.049 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT - - - - - - - - - - Jumlah Harga (Rp) Jumlah Harga (Rp) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.4.2.6 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm. No Uraian A TENAGA Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor B BAHAN 1. PC 2. PP C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 4.4.2.27 Pemasangan 1 m2 Acian No Uraian A TENAGA Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor B BAHAN Semen PC C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 4.4.2.27 Pemasangan 1 m' Benangan No Uraian A TENAGA Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor B BAHAN Semen PC C PERALATAN D E F Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Kode L.01 L.03 L.03 L.04 Kode L.01 L.03 L.03 L.04 Kode L.01 L.03 L.03 L.04 Satuan OH OH OH OH Kg m3 Satuan OH OH OH OH Kg Satuan OH OH OH OH Kg Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.300 0.150 0.015 0.015 JUMLAH TENAGA KERJA 4.416 0.026 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.200 0.100 0.010 0.010 JUMLAH TENAGA KERJA 3.250 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.020 0.020 0.006 0.001 JUMLAH TENAGA KERJA 5.150 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT - - - - - - -
4.4.2.27 No A B C D E F 1 M' Pemasangan List /Plin beton profil cetak Uraian TENAGA Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor BAHAN List beton profil Semen PC PERALATAN Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Kode L.01 L.03 L.03 L.04 Satuan OH OH OH OH M' Kg Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.020 0.020 0.006 0.001 JUMLAH TENAGA KERJA 1.000 0.400 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT - - - - Jumlah Harga (Rp) - - - - - - - - -
4.4.3.9 No A B C D E F 4.4.3.56 No A B C D E F 4.4.3.58 No A B C D E F Pemasangan 1 m2 Dinding Granit 60x60 HUGO Uraian TENAGA Pekerja Tukang Batu Kepala tukang Mandor BAHAN granit 60x60 Semen Portlan Semen warna Pasir pasang PERALATAN Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Pemasangan 1 m2 dinding bata pelapis terakota 3x7x24 Uraian TENAGA Pekerja Tukang Batu Kepala tukang Mandor BAHAN Bata pelapis terakota Semen Portlan Pasir Pasang Semen warna PERALATAN Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam Uraian TENAGA Pekerja Tukang Batu Kepala tukang Mandor BAHAN Batu tempel hitam Semen Portland Pasir Pasang PERALATAN Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Kode L.01 L.02 L.03 L.04 Kode L.01 L.02 L.03 L.04 Kode L.01 L.02 L.03 L.04 Satuan OH OH OH OH m² kg Kg M3 Satuan OH OH OH OH m2 Kg M3 Kg Satuan OH OH OH OH m² Kg M3 Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.900 0.450 0.045 0.045 JUMLAH TENAGA KERJA 1.061 9.800 0.273 0.045 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.300 0.450 0.045 0.015 JUMLAH TENAGA KERJA 1.050 12.440 0.025 1.000 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.300 0.450 0.045 0.015 JUMLAH TENAGA KERJA 1.100 11.750 0.035 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT - - - - - - - - - - - - - - - - - Jumlah Harga (Rp) Jumlah Harga (Rp) Jumlah Harga (Rp) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.4.7.9 No A B C D E F 4.4.7.11 No A B C D E F Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan vernis Uraian TENAGA Pekerja Tukang cat Kepala tukang Mandor BAHAN Vernis Dempul Ampelas PERALATAN Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Pengecatan 1 m2 tembok baru + plamir (Eksterior) Uraian TENAGA Pekerja Tukang cat Kepala tukang Mandor BAHAN Plamir Tembok Cat dasar sealer Cat penutup eksterior PERALATAN Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Kode L.01 L.02 L.03 L.04 Kode L.01 L.02 L.03 L.04 Satuan OH OH OH OH L Kg Lbr Satuan OH OH OH OH Kg Kg Kg Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.160 0.160 0.016 0.003 JUMLAH TENAGA KERJA 0.150 0.050 0.100 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.020 0.063 0.006 0.003 JUMLAH TENAGA KERJA 0.100 0.100 0.260 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT - - - - - - - - - - Jumlah Harga (Rp) Jumlah Harga (Rp) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.6.3.1 No A B C D E F 4.6.3.2 No B C D E F 4.6.3.4 No A B C D E F 1 Titik instalasi listrik titik lampu Uraian TENAGA Pekerja Tukang listrik Kepala tukang listrik BAHAN Kabel NYM 2x1,5 mm² Pipa konduit 5/8 Inbow dos teedos Aksesoris (klem,isolasi) PERALATAN Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1 Titik instalasi listrik stop kontak Uraian TENAGA Pekerja Tukang listrik Kepala tukang listrik BAHAN Kabel NYM 3x1,5 mm² Pipa konduit 5/8 Inbow dos teedos Aksesoris (klem,isolasi) PERALATAN Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1 Buah pasang saklar tunggal Uraian TENAGA Pekerja Tukang listrik Kepala tukang listrik BAHAN Saklar tunggal PERALATAN Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Kode L.01 L.02 L.03 Kode L.01 L.02 L.03 Kode L.01 L.02 L.03 Satuan OH OH OH M M bh bh ls Satuan OH OH OH m m bh bh ls Satuan OH OH OH bh Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.480 0.048 0.048 JUMLAH TENAGA KERJA 6.000 6.000 1.000 1.000 1.000 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.480 0.048 0.048 JUMLAH TENAGA KERJA 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000 JUMLAH TENAGA KERJA JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.200 0.050 0.005 JUMLAH TENAGA KERJA 1.000 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT - - - - - - - - - - - - - -
4.6.3.5 No A B C D E F 4.6.3.6 No A B C D E F 4.6.3.7 No A B C D E F 4.6.3.8 No A B C D E F 1 Buah pasang saklar seri/ganda Uraian TENAGA Pekerja Tukang listrik Kepala tukang listrik BAHAN Saklar seri/ganda PERALATAN Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1 Buah pasang stop kontak Uraian TENAGA Pekerja Tukang listrik Kepala tukang listrik BAHAN Stop kontak PERALATAN Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1 Buah pasang MCB box Uraian TENAGA Pekerja Tukang listrik Kepala tukang listrik BAHAN MCB BOX PERALATAN Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1 Buah pasang MCB Uraian TENAGA Pekerja Tukang listrik Kepala tukang listrik BAHAN MCB 2A/4A PERALATAN Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Kode L.01 L.02 L.03 Kode L.01 L.02 L.03 Kode L.01 L.02 L.03 Kode L.01 L.02 L.03 Satuan OH OH OH bh Satuan OH OH OH bh Satuan OH OH OH Unit Satuan OH OH OH bh Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.200 0.050 0.005 JUMLAH TENAGA KERJA 1.000 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.200 0.050 0.005 JUMLAH TENAGA KERJA 1.000 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.480 0.048 0.048 JUMLAH TENAGA KERJA 1.000 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.200 0.050 0.005 JUMLAH TENAGA KERJA 1.000 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT - -
4.6.3.9 No A B C D E F Im kabel instalasi NYM 3x2,5 mm² dari MCB ke istalasi titik lampu/stop kontak Uraian Kode Satuan TENAGA Pekerja Tukang listrik Kepala tukang listrik L.01 L.02 L.03 OH OH OH BAHAN Kabel NYM 3x2,5 mm² Pipa conduit 5/8 m' m' PERALATAN Jumlah (A+B+C) Overhead dan Profit (max 10%) Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Koefisien Harga Satuan (Rp) 0.200 0.050 0.005 JUMLAH TENAGA KERJA 1.000 1.000 JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT - - - Jumlah Harga (Rp) - - - - - - - -
NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 KODE HARGA BAHAN BANGUNAN TAHUN 2018 JENIS/ NAMA BAHAN 2 BAHAN TANAH/ PASIR Abu batu Air kerja (standart air minum) Pasir Cor Pasir Pasang Blitar Pasir Urug Babat BAHAN BATU Batu bata Mojokerto/trowulan Batu bata lamongan/ lokal Batu Bata ringan 7,5 cm Batu Bata ringan 10 cm Batu Bata pelapis/terakota Batu pecah 1/2 hitam Batu pecah 2/3 (beton/hitam) Batu candi 20/40 Batu paras 40x40 Batu sisir andhesit 3/30 BAHAN SEMEN/ PC Semen Gresik 40 Kg Semen putih 40 Kg Semen warna/tilegrout AM/MU Semen warna/tilegrout Semen Sikagrout 215 Screed MU440 BAHAN BESI Besi beton polos U24 Besi beton ulir U35 besi strip tebal 5mm Besi scuare tube 20x40 tebal 1,2 mm Skrup fisher Baja WF Besi plat baja t 2mm Kawat tali Pagar railing hollow rangka 4/4 dan isi 2/4 tebal 1,2 mm BAHAN KAYU Kayu bekisting kelas III (randu) Kayu papan kruing Kayu balok kruing Kayu papan meranti Kayu balok meranti Kayu papan kamper 3/20, 3/30 cm Kayu balok kamper Kayu kamper reng 2/3, 3/5 cm Kayu kamper usuk 4/6, 5/7 cm Kayu meranti usuk 4/6, 5/7 cm Dolken kayu gelam dia 8-400 cm Bambu bongkotan/ tiang Bambu Ori panjang SATUAN 3 m3 liter m3 m3 m3 Buah Buah Buah Buah m2 m3 m3 m2 m2 m2 kg kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg m buah Kg Kg Kg m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 Ljr Ljr Buah HARGA SATUAN 4
KETERANGAN 5
1 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 2 Tali ijuk ijuk Gedeg guling Parquet kayu jati grade A flooring kayu jati grade A vinyl karet 15x90 Sirap kayu tebal 4 mm (100 buah/m2) BAHAN TRIPLEK Triplek 122x244 cm tbl 3 mm Triplek 122x244 cm tbl 4 mm Plywood 90x220 cm tbl 4 mm Triplek 122x244 cm tbl 6 mm Triplek 122x244 cm tbl 8 mm Triplek 122x244 cm tbl 12 mm Triplek 122x244 cm tbl 18 mm Teakwood 122x244 cm tbl 4 mm Teakwood 90x220 cm tbl 4 mm Triplek lapis alumunium Phenol film 12mm Formika List kayu uk. 1x5 cm List kayu profil List Beton profil cetak BAHAN TEGEL DAN KERAMIK Granit 60x60 KIA Granit 60x60 HUGO BAHAN SENG Seng datar galvalum 0,25 mm lebar 60 cm Seng datar galvalum 0,25 mm lebar 90 cm Seng gelombang BJLS 0,25 mm (90x240 cm) BAHAN PAKU Paku pancing 6x23 Paku reng Paku usuk Paku balok Paku triplek Paku kalsiboard Paku asbes/ payung Paku beton Paku Sekrup Paku ramset 2mm BAHAN CAT Cat meni kayu Cat meni besi Cat Dasar Tembok Cat Kayu standart (emco) Cat Kayu bintang (emco) Cat tembok in door ( Vinilex ) Cat tembok out door ( Mouwilex/ Jotun ) Alkali sealer Nippon Cat genteng Minyak cat/ tinner A 3 kg kg m2 m2 m2 m2 m2 lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar m' m' m' m² m² m' m' lembar bh Kg Kg Kg Kg Kg Kg dos bh bh Kg Kg kg Kg Kg Kg Kg kg Kg liter 4
1 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Minyak cat/ tinner B Minyak kayu (teak oil) Minyak ter (pengawet kayu) Plamir tembok Plamir kayu Lem kayu (putih) Lem kayu (kuning) Dempul kayu Kertas gosok ( 5x100 cm ) Kuas 4" Plitur Vernis Soda api Sabun batangan Dempul/ wood filler Waterproofing polymer BAHAN ALUMUNIUM Hollow galvalum 40.40.0,45 Hollow galvalum 20.40.0,45 BAHAN MINYAK DAN GAS : Pertamax Pertalite Solar Pertamina dex Pelumas/Olie Spritus Gas Elpiji Minyak Begesting BAHAN PERALATAN LISTRIK Pasang instalasi listrik Kabel NYA 1.5 mm2 Kabel NYA 2.5 mm2 Kabel NYA 1000 V 4 mm Kabel NYM 3 x 2,5 mm2 Kabel NYM 3 x 1,5 mm2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 Kabel NYM 2 x 1,5 mm2 Saklar tunggal Saklar ganda Stop Kontak 1 Phase 10 A MCB Box 6 Group Box panel 20x30x12 cm SAKA Box panel 30x40x20 cm SAKA Box panel 40x60x20 cm SAKA MCB MG 2 A MCB MG 4 A Isolasi Pipa Conduit 5/8 Inbow dos kotak Tee Dos putih 2 3 liter liter liter Kg Kg Kg liter kg lembar buah liter liter kg Btg Kg kg m' m' Liter Liter Liter Liter Liter Liter 3 kg Liter titik Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah m' bh bh , 4
DAFTAR UPAH TENAGA KERJA TAHUN 2018 No. KODE URAIAN TENAGA SATUAN SATUAN HARGA (RP) 1 L.01 Pekerja Org/Hari
2 L.02 Tukang Org/Hari
3 L.03 Kepala Tukang Org/Hari
4 L.04 Mandor Org/Hari
5 Mekanik
Org/Jam
6 Pembantu mekanik Org/Jam
7 Operator Excavator Org/Jam
8 Operator Wales Org/Jam
9 Pembantu Operator Alat Berat Org/Jam
10 Penjaga alat berat exavator Org/Malam
11 Operator crane Org/Malam
12 Pembantu operator crane Org/Malam