Sharef ISSN: 2987 - 5412 Volume: 2 DOI: Penerapan Sanksi Bagi Nasabah di BSI KCP Jepara 1 Perspektif Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/ IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Wahidullah1, Fitriyani2 1,2 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara e-mail : wahidullah@unisnu.ac.id, Abstract This research aims to determine the application of fines for late payment of KUR financing at Bank Syariah Indonesia, KCP Jepara Pemuda 1. BSI KCP Jepara Pemuda 1 applies fine payments for customers who are late in making installments in order to disciplining customers so they are punctual in making installment payments. This research uses a qualitative-descriptive research type. The results of the data analysis are narrated regarding the application of late payment fines for KUR financing at BSI KCP Jepara Pemuda 1. The results found that, firstly, BSI KCP Jepara Pemuda 1 applied late payme nt fines with a calculation of 0.00069 monthly installments times the number of days late. BSI KCP Jepara Pemuda 1 provides installment payment tolerance for H+5 after the due date. Second, the number of fines charged to customers is calculated automatically through the system. The fines applied at BSI KCP Jepara Pemuda 1 are not categorized as usury as per DSN MUI fatwa no. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning sanctions for wealthy customers who delay payments. It is explained that Sharia Financial Institutions (LKS) can impose fines on customers who deliberately delay payment of obligations. BSI KCP Jepara Pemuda 1. Generally there are no problems in dealing with customers who are fined for late financing payments.. Keywords: BSI KCP Jepara Pemuda 1, DSN MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Fines, KUR Financing, Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan denda keterlambatan pembayaran pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Jepara Pemuda 1. BSI KCP Jepara Pemuda 1 menerapkan pembayaran denda bagi nasabah yang terlambat dalam melakukan angsuran dengan tujuan untuk mendisiplinkan nasabah agar tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil analisis data dinarasikan terkait dengan penerapan denda keterlambatan pembayaran pembiayaan KUR di BSI KCP Jepara Pemuda 1. Hasil dari penelitian ditemukan pertama, BSI KCP Jepara Pemuda 1 menerapkan denda keterlambatan pembayaran dengan penghitung 0,00069 kali angsuran bulan kali jumlah hari keterlambatan. BSI KCP Jepara Pemuda 1 memberikan toleransi pembayaran angsuran selama H+5 setelah batas jatuh tempo. Kedua, besaran denda yang dibebankan kepada nasabah dihitung secara otomatis melalui sistem. Denda yang diterapkan di BSI KCP Jepara Pemuda 1 tidak dikatagorikan sebagai riba sebagaimana fatwa DSN MUI No. 17/DSN- MUI/ IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dijelaskan jika Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memberikan denda kepada nasabah yang sengaja menunda pembayaran kewajiban. BSI KCP Jepara Pemuda 1. Secara umum, BSI KCP Jepara Pemuda 1 tidak memiliki kendala dalam menghadapi nasabah yang terkena denda keterlambatan pembayaran pembiayaan. Kata Kunci: BSI KCP Jepara Pemuda 1, DSN MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Denda, Pembiayaan KUR, History of Article Received: 22 July 2024 Accepted: 30 July 2024 Pusblished: 31 July 2024 Corresponding author: Address: Jepara, Indonesia E-mail: wahidullah@unisnu.ac.id
PENDAHULUAN Pembiayaan merupakan kegiatan yang memegang peranan penting karena dapat menjadi sumber pendapatan untuk kelangsungan usaha sebuah Bank (Sari and Aravik 2021). Bank Syariah Indonesia menyediakan produk pinjaman yang bisa dimanfaatkan untuk para pelaku usaha UMKM, karena pembiayaan akan menjadi sumber pendapatan bagi kelangsungan usaha Bank. Bank Syariah Indonesia yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 ini memiliki tiga jenis KUR untuk usaha yaitu Super Mikro, Mikro dan Kecil. KUR BSI dimulai sejak dua tahun lalu (BSI, n.d.). KUR diminati masyarakat karena dengan program tersebut dijadikan untuk pengembangan modal dalam mengelola usahanya. Namun, tidak semua klien pada akhirnya mendapatkan pengalaman pengembangan perusahaan yang diinginkan. Pada beberapa situasi keuangan nasabah membaik sementara yang lain memburuk, dan ini menyebabkan proses pembayaran pembiayaan menjadi serba salah. Beberapa nasabah menunjukkan keterlambatan dalam membayar pembiayaan. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Jepara Pemuda 1 Jumlah nasabah yang dikenakan denda harian sebulan dapat dirata-rata sekitar 100 nasabah (Idris Efendi, "Wawancara", 3 Agustus 2023). Banyak faktor yang mempengaruhi nasabah terlambat dalam melakukan kewajiban pembayaran salah satunya sengaja menunda karena dianggap uang yang ada masih bisa diputar untuk jualan kembali, ada juga karena faktor piutang yang belum dibayarkan (Wilda Asrofa, "wawancara", 6 Juni 2023). Perhitungan denda dilakukan secara sistematik jadi skema pembayaran denda tersebut akan langsung masuk ke tagihan nasabah sesuai data yang ada di komputer (Idris Efendi, "wawancara", 3 Agustus 2023). Sistem sanksi denda diterapkan oleh bank untuk mencegah kerugian dari nasabah tidak mampu membayar tagihannya dalam periode tertentu karena kelalaian atau niat buruknya (Mustafa 2020). Merujuk pada Fatwa DSN MUI, denda dikenakan kepada nasabah yang menunggak. No:17/DSN-MUI/IX/2000, menurut fatwa ini, sanksi tidak dikenakan kepada nasabah yang tidak mampu membayarnya, melainkan kepada mereka yang dengan sengaja menunda pembayaran (DSN-MUI 2000). Diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada klien yang memiliki kemampuan untuk membayar tetapi memilih untuk menunda melakukannya karena uang 204 Sharef | Volume 2 Number 2 | Juli 2024 |
tersebut diperlukan untuk keperluan lain. Penerapan denda pertama-tama dimaksudkan sebagai tindakan preventif untuk mencegah konsumen melakukan wanprestasi, terutama yang mampu membayar. Selain itu, tujuan penerapan denda adalah untuk mengajari klien bagaimana berperilaku dengan baik dan bahwa kebutuhan mereka untuk melakukan pembayaran adalah masalah terpenting yang harus diperhatikan pada awalnya (Harmoko 2019). Denda dibayarkan kepada Baitul Maal, yang menggunakan uang itu sebagai dana amal untuk usaha amal, dan tidak tercermin dalam margin Bank (Fadli 2017). Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi bagi nasabah di BSI KCP Jepara 1 perspektif fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/ IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran KAJIAN PUSTAKA Irfan Harmoko melalui penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan denda bagi nasabah yang mampu membayar angsuran namun menunda-nunda pembayaran dipandang tepat dilakukan dan sesuai dengan fatwa DSN MUI (Harmoko 2019). (Fadly 2018) melakukan penelitian tentang penerapan denda murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan. Hasil riset menunjukkan bahwa denda diberikan oleh pihak bank kepada nasabah karena keterlambatan pembayaran dari jatuh tempo yang telah disepakati. Penerapan denda bertujuan untuk memberikan efek jera kepada nasabah agar mampu melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal yang telah disepakati. Menurut Fadly, penerapan denda ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. METODE PENELITIAN 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian disini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, menggunakan analisis induktif. Dalam penelitian kualitatif, penekanannya ada pada proses dan makna. Oleh karena itu, penelitian kualitatif adalah studi yang berusaha memahami masalah-masalah kemasyarakatan dalam konteks kondisi realitas atau lingkungan alam yang total, rumit, dan mendalam. Sasaran penelitian kualitatif adalah pengembangan teori atau hipotesis, dan metode induksi digunakan untuk mencapainya (Eko Murdiyanto, 2020). Sharef | Volume 1 Number 1 | Januari 2023 | 205
2. Tempat dan Waktu Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran atau informasi yang lebih akurat, komprehensif, serta memfasilitasi dan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Alhasil, peneliti memilih Bank Syari'ah Indonesia KCP Jepara Pemuda 1 sebagai tempat penelitiannya. Mulai Februari 2023, studi dilanjutkan hingga selesai. 3. Sumber Data a. Data Primer Data primer adalah informasi yang ditemukan oleh peneliti langsung. Data primer juga dikenal sebagai data asli. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak dari Bank Syari'ah Indonesia KCP Jepara Pemuda 1 yaitu Manajer, Marketing Pembiayaan Mikro, Nasabah, Dewan Pengawas Syari'ah dan Ahli Syariah. b. Data Sekunder Data sekunder adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada atau peneliti sebagai sumber kedua. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dokumen laporan, artikel ilmiah, jurnal dan buku. 4. Fokus Penelitian Fokus penelitian adalah objek konkrit yang diteliti sesuai dengan masalah yang diberikan. Dalam penetapan fokus penelitian tersebut dapat membantu dalam membatasi penelitian, artinya jika fokus penelitian tersebut sudah ditetapkan, maka peneliti sudah memiliki batasan-batasan tentang yang akan diteliti (Hardani. Ustiawaty 2020). Pada penelitian ini peneliti fokus tentang penerapan denda keterlambatan pembayaran pembiayaan KUR di Bank Syari'ah Indonesia KCP Jepara Pemuda 1. 5. Pengumpulan Data a. Wawancara adalah metode memperoleh informasi dengan berbicara dengan seseorang dan mendapatkan umpan balik mereka, ini biasanya melibatkan pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden memberikan pemikiran mereka. Cara wawancara dilakukan bisa langsung, tidak langsung, terstruktur, atau tidak terstruktur. Mencari tahu informasi yang tidak dapat disaksikan atau ditemukan melalui cara lain merupakan tujuan wawancara (Sugiyono 2013). Peneliti melakukan wawancara dengan pihak manajer, 206 Sharef | Volume 2 Number 2 | Juli 2024 |
marketing pembiayaan BSI KCP Jepara Pemuda 1, Marketing Pembiayaan BSI, Manager BSI, Nasabah, Dewan Pengawas Syari'ah, dan Ahli Syari'ah. b. Observasi adalah proses mengamati sesuatu dari dekat untuk belajar lebih banyak tentang hal itu. Informasi tentang tempat (lokasi), orang, benda, peristiwa atau kejadian, tindakan, waktu, dan emosi semuanya diperoleh dengan observasi. Peneliti mengamati untuk mendapatkan gambaran yang jelas yang terjadi, untuk menjawab pertanyaan mereka, untuk mendapatkan wawasan dan mengevaluasi perilaku manusia, khususnya untuk mengukur item tertentu dan memberikan umpan balik pada pengukuran tersebut (Sugiyono 2013). c. Dokumen adalah sumber informasi yang digunakan untuk mendukung penelitian, bisa berupa sumber tekstual, bahan visual (seperti film atau gambar), sumber fotografi, atau karya monumental, yang semuanya menawarkan data untuk proses penelitian. Data dari sumber non-manusia dikumpulkan mengikuti protokol yang ditetapkan. Bahan-bahan ini terdiri dari berbagai catatan dan file tertulis (Sugiyono 2013). HASIL DAN PEMBAHASAN a) Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Pembiayaan KUR Di Bank Syariah Indonesia KCP Jepara Pemuda 1 Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah produk pembiayaan dari negara yang disalurkan oleh bank penerima KUR. Teknis penyaluran KUR disesuaikan dengan masing-masing lembaga penyalur. Jika dalam bank syariah, maka harus disesuaikan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Besaran margin KUR mengikuti ketetapan dari negara, namun teknis akuisisi sampai pencairan pembiayaan harus disesuaikan dengan prinsip syariah. Warung Mikro BSI KCP Jepara Pemuda 1 memiliki 2 produk pembiayaan, yaitu pembiayaan reguler dan pembiayaan KUR. Namun, dikarenakan dampak dari pandemi sehingga banyak nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan, maka sementara waktu pembiayaan reguler ditutup dan hanya berfokus pada pembiayaan KUR. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pembiayaan KUR di BSI KCP Jepara Pemuda 1* 1. Nasabah berusia 21 tahun atau sudah menikah 2. Nasabah tidak sedang atau dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dari bank lain Sharef | Volume 1 Number 1 | Januari 2023 | 207
3. Nasabah memiliki usaha yang wujud dan beroperasi lebih dari 2 tahun 4. Nasabah pembiayaan memiliki tujuan pembiayaan yang jelas, bukan untuk kegiatan yang diharamkan Mekanisme pengajuan pembiayaan KUR di BSI KCP Jepara Pemuda 1* 1. Nasabah datang ke kantor untuk menanyakan persyaratan pengajuan pembiayaan 2. Pihak bank akan melakukan rescreening pertama melalui BI checking untuk menentukan kelayakan nasabah dan kapasitas usaha yang dimiliki 3. Apabila nasabah lolos pada tahap rescreening tahap pertama, bank akan melakukan survei untuk melihat usaha yang dimiliki nasabah beserta jaminan yang dijaminkan oleh nasabah 4. Pihak bank (marketing mikro) akan melakukan pengajuan pada pimpinan (Branch Manager). Melalui proses komite, menentukan nasabah layak mendapatkan pembiayaan KUR atau tidak Mayoritas nasabah pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Jepara Pemuda 1 adalah nasabah kolektibilitas 1 (lancar) dan nasabah existing (nasabah yang sudah lama di BSI). Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Jepara Pemuda 1 adalah: 1. Fotocopy KTP nasabah dan pasangan; 2. Fotocopy KK atau akta nikah; 3. Fotocopy NPWP; 4. Legalitas usaha nasabah; dan 5. Fotocopy dokumen agunan. Jangka waktu pembayaran angsuran ditentukan pada saat melakukan akad antara pihak dengan nasabah. Jatuh tempo tanggal yang sudah disepakati dan harus dipatuhi oleh nasabah agar tepat waktu untuk melaksanakan kewajiban membayar angsuran. Tidak jarang nasabah lupa atau sengaja untuk menunda pembayaran angsuran, sehingga terkena denda yang harus dibayarkan. Berikut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penerapan denda atas keterlambatan pembayaran pembiayaan KUR di BSI KCP Jepara Pemuda 1 dengan beberapa sumber: 1. Penerapan denda keterlambatan pembayaran pembiayaan KUR di Bank BSI KCP Jepara Pemuda 1 didasarkan pada Standar Prosedur Pembiayaan, seperti disampaikan oleh Bapak Muhammad Idris Effendi yang merupakan Micro 208 Sharef | Volume 2 Number 2 | Juli 2024 |
Relationship Manager BSI KCP Jepara Pemuda 1. Nasabah yang tidak melunasi pembiayaannya tepat waktu akan dikenakan denda dengan batas pembayaran angsuran maksimal h+5 setelah tanggal jatuh tempo. Lembaga tersebut mengenakan denda dengan tujuan untuk mencegah nasabah melakukan perilaku serupa di masa mendatang. Hal ini disebabkan nasabah wajib membayar dana pinjamannya (Effendi, Denda Keterlambatan Angsuran di BSI KCP Jepara Pemuda 1, 2023). 2. Menurut Ahli Syariah yang mempunyai sertifikat Dewan Pengawas Syari'ah yaitu Bapak Alfa Syahriar, Lc., M.Sy., beliau berpendapat jika hukum asal hutang piutang jika melebihkan nilai dari pokok pinjaman adalah riba. Dalam fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ditegaskan jika hukumnya boleh memberikan denda kepada nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran. Hal ini diperbolehkan karena secara ketentuan nasabah harus membayar kewajibannya atau akan dikenakan sanksi finansial. Sanksi finansial yang diberlakukan atau denda yang diberikan kepada nasabah dalam neraca laporan keuangan tidak dapat diakui sebagai pendapatan (Syahriar, 2023). 3. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 Mengenai penggunaan dana yang tidak diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga ekonomi syariah, denda termasuk dalam dana tidak diakui sebagai pendapatan (TBDSP) karena tidak dipenuhinya kewajiban seperti dalam perjanjian (Dewan Syariah Nasional MUI, 2018). Denda keterlambatan di BSI KCP Jepara Pemuda 1 diatur dalam Standar Prosedur Pembiayaan. Denda keterlambatan merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran kewajiban. Denda keterlambatan pembayaran yang diberlakukan di BSI KCP Jepara Pemuda 1 adalah apabila nasabah tidak membayar angsuran selama lebih dari 5 hari setelah jatuh tempo. Misalnya nasabah A jatuh tempo pembayaran pada tanggal 10 dan melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 14, maka nasabah tersebut tidak terkena denda angsuran. Namun, jika jatuh tempo tanggal 10 dan melakukan pembayaran angsuran di tanggal 17, maka nasabah tersebut terhitung terkena denda angsuran selama 2 hari. BSI KCP Jepara (Effendi, 2023). Sharef | Volume 1 Number 1 | Januari 2023 | 209
Prinsip pemberian denda kepada nasabah adalah ta'zir. Tujuannya adalah agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan pembayaran kewajiban atau angsuran. Karena denda tersebut tidak dimasukkan dalam pos pendapatan melainkan dana sosial. Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti menganalisis bahwa Bank memberikan denda dengan batas waktu maksimal h+5 setelah tanggal jatuh tempo. Jadi apabila nasabah telah melewati masa longgar 5 hari maka nasabah dikenakan denda. Menurut Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ditegaskan jika hukumnya boleh, sanksi finansial yang diberlakukan atau denda yang diberikan kepada nasabah tidak dimasukkan dalam neraca laporan keuangan sebagai pendapatan tetapi dimasukkan sebagai dana sosial. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diketahui bahwa Bank menerapkan denda dengan batas h+5 dari waktu jatuh tempo. Hal ini dilakukan supaya nasabah lebih disiplin dalam membayar tagihannya sesuai waktu, karena nasabah wajib membayar dendanya. b) Kendala dan Solusi yang Dihadapi dalam Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Jepara Pemuda 1 Dalam penerapan denda di BSI KCP Jepara Pemuda 1 tidak terdapat kendala yang dialami oleh pihak bank, dikarenakan dalam penghitungan nominal denda di BSI KCP Jepara Pemuda 1 dilakukan secara otomatis menggunakan sistem. Nominal denda yang dibayarkan oleh nasabah tidak masuk dalam pendapatan bank, melainkan disalurkan dalam bentuk bantuan atau sumbangan (dana sosial). Kendala yang dialami oleh nasabah yang terkena denda atas keterlambatan pembayaran pembiayaan KUR di BSI KCP Jepara Pemuda 1 diantaranya disebabkan karena naik turunnya pendapatan yang didapatkan oleh nasabah pembiayaan sehingga berdampak pada nasabah yang telat membayarkan angsuran dari jadwal jatuh tempo yang diberikan (Effendi, Denda Keterlambatan Angsuran di BSI KCP Jepara Pemuda 1, 2023). Selain faktor ekonomi yang dialami oleh nasabah, juga terdapat beberapa faktor lainnya yang menyebabkan nasabah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran, diantaranya: 210 Sharef | Volume 2 Number 2 | Juli 2024 |
1. Faktor kesengajaan, nasabah pembiayaan KUR sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran dikarenakan terdapat toleransi waktu pengenaan denda maksimal lima hari setelah jadwal jatuh tempo. 2. Faktor ketidaksengajaan, yaitu nasabah yang memiliki keinginan untuk membayar kewajiban namun belum memiliki kemampuan untuk membayar. Solusi yang ditawarkan oleh lembaga perbankan atas perilaku wanprestasi nasabah yang telat membayarkan angsuran pembiayaan KUR adalah memberikan kelonggaran jangka waktu selama 5 hari dari batas waktu yang sudah disepakati. Kebijakan tersebut diterapkan agar nasabah pembiayaan KUR di BSI KCP Jepara Pemuda 1 terhindar dari pembayaran denda yang ditetapkan. Penghitungan besaran denda di BSI KCP Jepara Pemuda 1 jika dihitung secara manual yaitu sebesar 0,00069 x nominal angsuran perbulan x jumlah hari keterlambatan. Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti menganalisis bahwa tidak ada kendala dalam penerapan denda kepada nasabah karena nasabah kooperatif, perhitungan denda juga secara sistematik. Dari beberapa faktor yang menyebabkan nasabah terlambat melakukan pembayaran angsuran Bank memberikan kelonggaran waktu h+5 dari waktu jatuh tempo pembayaran. Berdasarkan pemaparan diatas, maka diketahui bahwa tidak ada kendala yang dialami Bank. Adapun kendala yang dialami nasabah karena beberapa faktor yang menyebabkan terlambat membayar angsuran sehingga Bank mengenakan denda 0,00069 x angsuran perbulan x keterlambatan hari. c) Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Jepara Pemuda 1 Sudah Dilaksanakan Sesuai Ketentuan. Berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran yaitu: Pertama: Ketentuan Umum 1. Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini merupakan sanksi yang dikenakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap nasabah yang dapat membayarnya namun sengaja menunda pembayaran. 2. Force majeur nasabah tidak dapat dikenakan sanksi. 3. Nasabah yang mampu untuk membayar atau tidak memiliki kemauan untuk membayar kewajibannya boleh dikenakan sanksi. Sharef | Volume 1 Number 1 | Januari 2023 | 211
4. Sanksi diberikan atas dasar prinsip ta'zir, dengan tujuan agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. 5. Sanksi dapat berupa denda yang besarnya ditentukan pada saat dibuatnya perjanjian. 6. Dana sosial mendapat pendanaannya dari denda. Kedua: Jika ada ketidaksepakatan antara para pihak atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, arbitrase syariah nasional akan memutuskan jika tidak ada kesepakatan yang dicapai melalui negosiasi tersebut. Ketiga: Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan, dengan catatan dapat direvisi dan diubah jika di kemudian hari ditemukan kesalahan. Jika mengacu pada ketentuan fatwa tersebut, Bank Syariah Indonesia KCP Jepara Pemuda 1 dalam menerapkan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran sudah sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Nominal denda di BSI KCP Jepara Pemuda 1 tidak masuk dalam pos laba-rugi, perhitungannya masuk dalam pos dana sosial (qardhul hasan). Kategori nasabah yang termasuk dalam fource majeure yaitu nasabah tersebut mengajukan klaim ke Bank dan sudah ada mekanisme refund dana denda. (Tito, 2023). Hasil wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSI Pusat yang diwakilkan oleh Sharia Compliance Bapak Tito, BSI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan denda di kantor cabang BSI secara sampling. DPS BSI melakukan uji petik dengan satuan audit internal sebanyak 20 kali dalam 1 semester. Jika sesuai atau patuh pada peraturan, pelaksanaan uji petik adalah 1 kali dalam 1 semester. Namun, di DPS BSI Pusat uji petik secara sampling dilakukan sebanyak 20 kali dalam 1 semester (Tito, 2023). Penerapan denda di lembaga keuangan syariah, dalam hal ini adalah BSI. Menurut DPS BSI Pusat yang dijawab oleh sharia compliance Bapak Tito hukumnya adalah boleh, karena sudah terdapat fatwa yang mengatur terkait ketentuan tersebut, yaitu fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Hal serupa dinyatakan oleh Ahli Syariah yang mempunyai sertifikat Dewan Pengawas Syari'ah yaitu Bapak Alfa Syahriar, Lc., M.Sy, terkait hukum penerapan denda atas keterlambatan pembayaran pembiayaan jika dasarnya adalah menjadi sanksi maka hukumnya boleh. Namun jika menganut hukum asal terkait pinjam meminjam yang menimbulkan nilai tambah (denda=menimbulkan nilai tambah) maka hukumnya adalah riba. Pengecualian terhadap nasabah yang menunda pembayaran angsuran dikarenakan 212 Sharef | Volume 2 Number 2 | Juli 2024 |
sengaja, bukan karena ketidakmampuannya maka disebut sebagai kedzaliman (Syahriar, 2023). Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti menganalisis bahwa Bank sudah menerapkan denda sesuai fatwa DSN-MUI yaitu denda tidak dimasukkan kedalam pendapatan Bank melainkan sebagai dana sosial, DPS BSI melakukan pengawasan terhadap penerapan denda dikantor cabang secara sampling, DPS BSI melakukan uji petik dengan satuan audit internal sebanyak 20 kali dalam 1 semester. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa Penerapan denda menurut Bapak Tito sebagai Sharia Compliance merupakan boleh karena sudah ada fatwa yang mengaturnya begitu pula menurut Ahli Syari'ah yaitu Bapak Alfa Syahriar, Lc., M.Sy. KESIMPULAN Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam pembahasan dan analisis sebelumnya terkait dengan Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Jepara Pemuda 1 yaitu:. Mekanisme penerapan denda keterlambatan pembayaran pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Jepara Pemuda 1 yaitu lembaga memberikan toleransi waktu keterlambatan pembayaran angsuran selama 5 hari setelah batas jatuh tempo. Penghitungan denda angsuran dihitung setiap hari setelah 5 hari jatuh tempo. Besarannya langsung masuk ke dalam sistem, yaitu 0,00069 x jumlah angsuan perbulan x jumlah hari keterlambatan. Ketentuan denda 0,00069 tersebut tidak dapat ditemukan di sumber lain karena ketentuan pihak internal Bank Syari'ah Indonesia. Kendala dan solusi yang dihadapi dalam penerapan denda kepada nasabah karena keterlambatan pembayaran angsuran pada pembiayaan KUR di BSI KCP Jepara Pemuda 1 adalah nasabah yang kooperatif dalam melakukan pembayaran denda, sehingga BSI KCP Jepara Pemuda 1 tidak memiliki kendala dalam melakukan pemberian denda kepada nasabah yang tidak membayar angsuran melebihi h+5 jatuh tempo. Penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran di BSI KCP Jepara Pemuda 1 pada nasabah pembiayaan KUR sudah sesuai dengan ketentuan pada fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Yaitu denda diberikan kepada nasabah yang memiliki kemampuan membayar namun secara sengaja menunda pelaksanaan pembayaran angsuran atau kewajiban. Kategori Sharef | Volume 1 Number 1 | Januari 2023 | 213
nasabah yang termasuk dalam fource majeure yaitu nasabah tersebut mengajukan klaim ke Bank dan sudah ada mekanisme refund dana denda. REFERENSI BSI. n.d. "Sejarah Perseroan." DSN-MUI. 2000. Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. Dsnmui.or.Id. Fadli, Fadli. 2017. "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Dsn/Mui (Studi Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)." JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 16 (2): 219. Fadly. 2018. "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)." Jurnal Al-Maqasid 4 (1): 117-31. Hardani. Ustiawaty, J. Andriani H. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Yogyakarta." Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Harmoko, Irfan. 2019. "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)." Qawanin 3 (1). Mustafa, Muhammad Al. 2020. "Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah." AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah 2 (2): 159-75. Sari, Elmita, and Havis Aravik. 2021. "ANALISIS SWOT TERHADAP PEMBIAYAAN PRODUK MULTIJASA DI PT. BPRS AL-FALAH BANYUASIN." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) 1 (2): 115-24. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. 214 Sharef | Volume 2 Number 2 | Juli 2024 |